## SENGKETA AQAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Tbk. KANTOR CABANG DARMO SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
( Study Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Perkara Nomor  0167/Pdt.G/2015/PA.Gs )
Hujaidi Abdul Hadi e-mail: hujaidibunayan@gmail.com

## ABSTRACT
One of the concepts of fiqh muamalah which is widely practiced by Islamic banking  is  akad  (agreement)  murabaha  trading.  Akad  is  much  in  demand  by sharia banking due to security factors and the lack of risk for Islamic banks than mudlarabah  and  musharaka  contracts.  Murabahah  is  a  type  of  trading  with  the determinatin  that are more specific than  general  trading. Murabaha is  a part of sharia banking products. There are dispute between  the bank and its  custumers, there  shall  be  alternatives  to  the  dispute  over  the  dispute.  To  the  parties  to  the dispute may settle concensus  deliberation, thourgh dispute settlement institutions or through ligition proceedings within the courts set forth in the dispute resolution clause. Based on the background of the above problem, it can be formulated the problem  will be identified as follows (1)  How to dispute murabaha agrement on Bank Muamalat according to the perspektive of sharia economic law ? (2) How to settle  Aqad  (agreement)  Murabaha  dispute  with  Bank  Muamalat  Tbk.  Darmo, Surabaya Branch Office ?
The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  method with 2 (two) variants approach that is statute approach and conceptual approach. Source  of  data  used  are  primary  data  covering  material  of  primary  law, secondary and tertiary.
This study aimed to (1) analyze the dispute of aqad (agreement) murabaha at the Bank Muamalat according to the perspektive of sharia economic law; and (2)  analyze  and  find  the  form  settlement  of  aqad  murabahah  dispute  in  Bank Muamalat  Tbk.  Darmo,  Surabaya  Branc  Office.  This  research  is  expected    to cuntribute  thought  or  provide  solutions  in  the  field  of  law  related  to  the application  of  Adaq  Murabahah  in    sharia  banking  institutions  in  Indinesia through theoretical  analytics, be it from philosophical  and sociological  revew is expected  to  provide  legal  protection  for  customer    and  Bank  Muamalat  Tbk. Darmo Surabaya branch office.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  findings  of  the  murabahah dispute  agreement  at  the  Bank  Muamalat  Branch  Office  Darmo  Surabaya according to the perspective of sharia economic law caused by the control of the business  aspects  of  the  contract.  Settlement  of  Aqad  Murabahah  dispute  with Bank Muamalat Tbk. Darmo Surabaya branch office is conducted by Settlement of dispute  through  litigation  and  non-litigation.  The  completion  of  disputes  with litigation  is  done  through  the  religious  courts.  The  final  result  of  a  dispute completion  through  litigation  is  a  verdict  that  states  a  win-lose  solution.  Non-
completion  can  be  identified  by  alternative  dispute  resolution  (ADR)  with arbitration, negotiation, mediation, conciliation, expert judgment and fact finding.
The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  method with 2 (two) variants approach that is statuce approach and conceptual approach. Sources of data used are primary data that is literature data covering material of primary law, secondary and tertiary.
Keywords : Akad, Dispute, Murabahah.

## PENDAHULUAN
Pengembangan sistem perbankan  Syariah  di  Indonesia dilakukan  dalam  kerangka  dual- bankning system atau sistem perbankan  ganda  dalam  kerangka
Arsitektur Perbankan Indnesia (API), untuk  menghadirkan  alternatif  jasa perbankan  yang  semakin  lengkap kepada masyarakat Indonesia, Secara bersama-sama yaitu sistem perbankan  syariah  dan  perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat  secara  lebih  luas  untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹ Karakteristik sistem perbankan  syariah  yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perbankan,  serta  mengedepankan aspek  keadilan  dalam  bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam  berproduksi,  dan  menghindari kegiatan spekulaif dalam bertransaski keuangan. Dengan menyediakan beragam  produk  serta  layanan  jasa perbankan  yang  beragam  dengan skema keuangan yang leih bervariatif, perbankan syariah menjadi  alternatif  sistem  perbankan yang  kredibel  dan  dapat  dinikmati
oleh  seluruh  golongan  masyarakat Indonesia  tanpa  terkecuali.²    Dilihat dari  kacamata  pakar  perbankan syariah  internasional  antara  lain
Volker Nieenhuas (Profesor Ekonomi  dan  Presiden  Universitas Hamburg Jerman), perbankan Syariah Indonesia dinilai telah berkembang  pesat  termasuk  aspek syariahnya. Industri perbankkan syariah  di  Indonesia  dinilainya  tidak kalah  dibandingkan  industri  sejenis dinegara-negara  lainnya.³  Berbagai macam  produk  dan  layanan  tersedia di bank syariah mengikuti kebutuhan masyarakat  akan  sistem  perbanknan yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah  seperti  tabungan,  deposito tabungan  haji,  kartu  kredit  syariah, kartu  debet  syariah,  bank  garansi serta gadai emas syariah. 4
Dalam  hal  salah  satu  pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan
dalam aqad atau jika terjadi perselisihan diantara bank dan nasabah, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah,
dalam  musyawarah  dimaksud  di Indonesia diselesaikan selain melalui Pengadilan  juga  dapat  diselesaikan melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS).  Dengan syarat bahwa kedua belah pihak telah sepakat
untuk menyelesaikan
masalah  mereka  di  BASYARNAS tersebut,  tapi  jika  salah  satu  pihak tidak  setuju  maka  persoalan  atau sengketa tersebut tidak bisa
diselesaikan  dengan  jalan  Arbitrase yang  dimaksud.  Namun  jika  para pihak  tidak  menyebutkan  di  dalam perjanjian  atau  aqad  mereka  bahwa BASYARNAS adalah tempat penyelesaian  sengketa  bila  terjadi, maka  secara  singkat  dapat  dikatakan bahwa  lembaga  yang  berwenang dalam menyelesaikan sengketa dibidang perekonomian syariah adalah Pengadilan Agama berdasarkan  Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006,  tentang  Perubahan UU  No.  7  Tahun  1984  tentang
Peradilan  Agama,  dimana  didalam ketentuan  Undang  Undang  No.  3 Tahun  2006,  pasal  49  huruf  (i) menyebutkan bahwa Peradilan Agama  bertugas  dan  berwenang, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, zakat, shadaqah dan ekonomi Syariah.
Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktekkan oleh  perbankan  syariah  adalah  aqad jual  beli  murabahah.  Aqad  ini banyak  diminati  oleh  perbankan syariah dikarenakan faktor keamanan dan  minimnya  resiko  bagi  bank syariah  dibanding  dengan  aqad mudharabah dan musyarakah. Murabahah  merupakan  jenis  jual dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding  dengan  jual  beli  pada umumnya. Adapun pengertian murabahah  secara  lafdzi  masdar ribbun  (keuntungan).  Murabahah adalah  masdar  dari  rabaha  yurabihu murabbahatan (memberi keuntungan). 5 Sedangkan secara istilah  murabahah  adalah  jual  beli yang  dilakukan  seseorang  dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah
keuntungan dengan
syaratharus  sepengetahuan  kedua belah pihak. 6 . Berdasarkan pengertian
diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa dalam  murabahah  pola  pembayaran barang  yang  ditransaksikan  dapat diangsur,  tangguh  atau  pembayaran cash.  Akan  tetapi  tidak  selamanya murabahah  itu  dibayar  dengan  cara diangsur.  Hal  ini  dikarenakan  jika aqad  murabahah  sudah  terjadi  tetapi pembayaran  belum  dilakukan,  maka hubungan  penjual  dengan  pembeli menjadi utang piutang.
Adapun  aqad  yang  sering dilakukan pada Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Darmo-Surabaya adalah  sistem  murabahah,  karena aqad  murabahah  lebih  aman  dan kecil  resiko,  baik  bagi  Bank  Syariah itu sendiri, maupun bagi nasabahnya. Selain  itu  dengan  aqad  murabahah nasabah  bisa  memiliki  barang  yang tidak bisa ia dapat dengan pembelian secara  tunai,  namun  nasabah  bisa membeli  barang  yang  ia  inginkan dengan  cara  kredit  atau  diangsur. Dengan  adanya  Aqad  Murabahah yang  dapat  melakukan  pembayaran secara  kredit  atau  diangsur,  maka semakin  banyak  masyarakat  yang berminat untuk menikmati kemudahan dalam bertransaksi dengan  model  Aqad  Murabahah tersebut.  Akan  tetapi  bukan  berarti semakin banyaknya masyarakat yang menikmati  Aqad  Murabahah,  maka aqad tersbeut sudah sempurna dalam aplikasinya pada perbankan syariah.
Khusus  di  perbankan  syariah tidak mungkin dihindari yang namanya sengketa ( dispute/difference )  dinatara  pada pihak  yang  terlibat  dalam  sebuah aqad/perjanjian.
Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahanaaa dan
penyelesaian  yang  cepat  dan  tepat.
Secara  konvensional  penyelesaian sengketa  biasanya  dilakukan  melalui prosedur  ligitasi  atau  penyelesaian dimuka  pengadilan,  dalam  posisi yang  demikian  para  pihak  yang bersengketa dengan antagonistis.
Penyelesaian  menurut  jalur  hukum seperti  ini  biasanya  kurang  popular di  kalangan  dunia  bisnis  sehingga model  ini  tidak  direkomendasikan, jikapun  akhirnya  terpaksa  ditempuh penyelesaian  itu  semata-mata  hanya sebagai  pilihan  terakhir  (ultimum remedium)  setelah  alternatif  lain
tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Aqad murabahah adalah menjadi  salah  satu  bagian  dari bentuk  produk  perbankan  syariah. Bila  hal  dimaksud  terjadi  sengketa atau  perselisihan  antara  pihak  bank dan  nasabahnya.  Maka  terhadap sengketa  tersebut  terdapat  alternatif dalam penyelasaiannya. Kepada pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat menyelesaikan  secara  musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian  sengketa  atau  melalui proses  ligitasi  didalam  pengadilan yang  dituangkan  dalam  klausul penyelesaian sengketa. Dalam perbankan  syariah  pasti  mempunyai cara  dan  methode  tersendiri  dalam menangani  pembiayaan  murabahah yang  bermasalah.  Adapun  salah  satu cara  yang  telah  disebutkan  dalam pasal  55 Undang-undang Nomor  21 tahun  2008  yaitu  dengan  cara penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama, dalam  hal  ini  para  pihak  telah memperjanjikan penyelesaian sengketa  di  Pengadilan  Agama, penyelesaian  sengketa  juga  dapat dilakukan  sesuai  dengan  isi  aqad, dan  penyelesaian  sengketa  itu  tidak
boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah. 8 Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka peneliti berminat dan berniat untuk membahas lebih lanjut tetang
Sengketa  Aqad  Murabahah  Pada Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang
Darmo  Surabaya  Menurut  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama Gresik Perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PA.Gs).

## PEMBAHASAN
1.  Pengertian  Murabahah  Dan
Landasan Syariah Murabahah
a.  Pengertian Murabahah
Murabahah dalam  perspektif fiqh  merupakan  salah  satu  dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai’  al-amanah) . 9 Jual  beli  ini berbeda dengan jual beli musawwamah/tawar menawar. Murabahah  terlaksana  antara  penjual dan  pembeli  berdasarkan  harga barang, harga asli pembelian penjual yang  diketahui  oleh  pembeli  dan keuntungan yang diambil oleh penjual  pun  diberitahukan  kepada pembeli,  sedangkan musawwamah adalah  transaksi  yang  terlaksana antara  penjual  dan  pembeli  dengan suatu  harga  tanpa  melihat  harga  asli barang.¹º
Jual  beli  yang  juga  termasuk dalam  jual  beli  bersifat  amanah adalah  jual  beli wadhi’ah ,  yaitu menjual kembali dengan harga rendah  (lebih  kecil  dari  harga  asli pembelian),  dan  jual  beli tauliyah , yaitu  menjual  dengan  harga  yang sama dengan harga pembelian.¹¹
Secara  etimologis,  murabaha berasal  dari  kata  al-ribh ( ځ ر
ע ب ) atau  al-rabh ( ر ע بــح ) yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan. Berbicara tentang
murabahah  maka  tidak  akan  dapat dilepaskan  dengan  sistem  jual  beli yang  dalam  fiqh  biasa  disebut  al- bai’, Yang secara etimologis kata al- bai’ dapat diartikan dengan ( ــڊا ﻟﺓﻼ ـﺪ ) yang  berarti  tukar  menukar.  Lihat As-Syayyid  Sabiq,  Fiqh  As-Sunah, dalam  perdagangan  ( ﻳـ ﻔـ ﺘـ رﺠﻼ ﻨـ اﺀﻼ م ).
Dengan  kata  lain,  Al-ribh  tersebut dapat  diartikan  sebagai  keuntungan” keuntungan, laba, faedah”.¹² Didalam al-Qur’an  kata    ribh  dengan  makna keuntugan  dapat  ditemukan  pada surat  Albaqarah  ayat  16    yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :
”  Mereka  itulah  orang  yang membeli  kesesatan  dengan  petunjuk, maka  tidaklah  beruntung  perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (Q.S Albaqarah :16).
Dalam  konteks  mu’amalah, kata  murabahah  biasanya  diartikan sebagai  jual  beli  yang  dilakukan dengan menambah harga awal (اﻞﺛ ﻤﻦ ﻰﻟﻋاﻞ ﻳﻳ ﻟـ ﻊاﻼﯠ  ).¹³ Secara istilah, pada dasarkanya terdapat kesepakatan para ulama dalam substansi pengertian  murabahah.  Hanya  saja terdapat  beberapa  variasi  bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan  definisi  tersebut. Secara  umum,  variasi  pengertian tersebut dapat disebutkan disini. 14
Menurut  Ulama  Hanafiyyah, yang  dimaksud  dengan  murabahah ialah”  mengalihkan  kepemilikan sesuatu  yang  dimiliki  melalui  aqad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”. Sebagai  kelebihan dari modal  awal,  keuntungan  dalam  jual beli  murabahah  memiliki  kesaman dengan  kelebihan  pada  riba.  Akan tetapi  antara  keduanya  beda  jauh dalam  status  hukum;  keuntungan
pada  murabahan  (  sama  seperti keuntungan  pada  jual  beli  lainnya) dibolehkan secara hukum, sedangkan kelebihan  pada  riba  diharamkan. Ulama  Malikiyah  mengemukakan rumusan  definisi  sebagai  berikut  :  ” jual  beli  barang  dagangan  sebesar harga  pembelian  disertai  dengan tambahan  sebagai  keuntungan  yang sama  diketahui  kedua  belah  pihak yang beraqad”.
Sementara itu, Ulama Syafi’iyyah mendifinisikan murabahah  itu  dengan  :”  jual  beli dengan  seumpama  harga  (  awal  ), atau yang senilai dengannya, disertai dengan  keuntungan  yang  didasarkan pada tiap bagiannya”. 15 . Lebih lanjut Imam  Syafi’i  berpendapat,  jika seseorang  menunjukan  suatu  barang kepada  orang  lain  dan  berkata  :  ” belikan  barang  seperti  ini  untukku dan aku akan memberimu
keuntungan sekian”, kemudian orang itupun  membelinya,  maka  jual  beli ini adalah sah, Imam Syafii menamai transaksi  sejenis  ini  (murabahan yang  dilakukan  untuk  pembelian secara  pesanan)  dengan  istilah  al- murabahah  li al-amir bi asy-syira’ 16
Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana  dikutip  oleh  Syafi’i Antonio, mengatakan
bahwa murabahah  adalah  jual  beli  barang pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepakati.  Dalam jual  beli  jenis  ini,  penjual  harus memberitahu  harga  barang  yang  ia beli  dan  menentukan  suatu  tingkat keuntungan  sebagai  tambahannya. 17 Sedangkan menurut
Zuhaily,
transaksi  murabahah  adalah  jual  beli dengan  harga  awal  ditambah  dengan keuntungan tertentu. 18
Berdasarkan  rumusan  para ulama definisi di atas, dapat dipahami  bahwa  pada  dasarnya murabahah  tersebut  adalah  jual  beli
dengan kesepakatan pemberian keuntungan  bagi  si  penjual  dengan memperhatikan dan memperhitungkannya  dari  modal awal  si  penjual.  Dalam  hal  ini  yang menjadi  unsur  utama  jual  beli ditetapkan  dan  disepakati  dengan memperhatikan  modal  si  penjual. Keterbukaan  dan  kejujuran  menjadi syarat  utama  terjadinya  murabahah yang  sesungguhnya,  sehingga  yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah  penjual  harus  memberi  tahu pembeli  tentang  harga  pembelian barang  dan  menyatakan  jumlah keuntungan  yang  ditambahkan  pada biaya tersebut. 19 Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan  jual  beli  barang  pada harga asal dengan tambahan keuntungan  yang  disepakati.  Dalam jual  beli  murabahah  penjual  atau bank  harus  memberitahukan  bahwa harga  produk  yang  ia  beli  dan menentukan suatu tingkat keuntungan  sebagai  tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada  bank  syariah  amupun  Baitul MaL  Wa  Tamwil  dapat  digunakan untuk  pembelian  barang  konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan  tambah  modal)  yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran). 20
Jadi  singkatnya,  murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh  penjual  dan  pembeli.  Dalam teknis  perbankan  syariah,  akad  ini merupakan salah satu bentuk natural certainly  contracts ,  karena  dalam murabahah ditentukan require  rate of  profit nya (keuntungan  yang  ingin diperoleh). 21 dalam  daftar  istilah buku  himpunan  fatwa  DSN  (Dewan
Syariah  Nasional)  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan  harga  yang  lebih  sebagai laba. 22
b. Landasan Syariah Murabahah Secara syar’i, keabsahan transaksi murabahah didasarkan  pada  beberapa  nashal- Qur’an  dan  sunnah.  Landasan umumnya,  termasuk  jenis  jual  beli lainnya,  terdapat  dalam  surat  Al- Baqarah  ayat  275  yang  artinya kurang  lebih  sebagai  berikut  : ”Orang-rang yang makan
(mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebablan mereka berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual beli itu sama dengan riba”. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan  dengan  nominal  rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase  dari  harga  pembeliannya, seperti 10% atau 20%. Padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba...”.  (QS.  Al- Baqarah : 275)
Dalam ayat ini,  Allah SWT  mempertegas  legalitas  dan keabsahan  jual  beli,  serta  menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan  ketentuan  ini,  jual  beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas  dari  syara’,  dan  sah  untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan  di  bank  syariah  dan Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT) karena  ia  merupakan  salah  satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Kemudian  di  dalam  surat  An-Nisa
ayat 29, yang artinya sebagai berikut :
”Hai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  bathil,    kecuali  dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.....”.(QS. An-Nisa : 29)
Dalam  literatur  fiqh
klasik,  murabahah  mengacu  pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan.  Justru  elemen  pokok yang membedakannyadengan penjualan  normal  lainnya  adalah penangguhan pembayaran itu. Pmbayaran  dilakukan  dalam  suatu jangka  waktu  yang  disepakati,  baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan murabahah juga didasarkan pada hadits yang menegaskan bahwa murabahah termasuk  dalam  kategori  perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadits tersebut yang artinya sebagai beikut :
”Dari  Shalih  bin  Shuhayb  dari ayahnya,  ia  berkata  :”Rasulullah SAW  bersabda  :”Tiga  hal  yang  di dalamnya  terdapat  keberkahan  :  jual beli  secara  tangguh,  muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk
dijual”. (HR. Ibn Majah). 23
Selanjutnya  dalam  kaidah ushul fiqh :
ﺎﺑاﻻﺕ ﻼﻤ ﺎﺎﺎﻤﻌﺎ ﻑ ﻝﺼاﻻ
ﻳ ﺎﻧ اﻻ ﺔﺤ ـ ﺎﻳﻝ ﻝ ﺩ ـ ﺤ ﻰﺎﻋﺩ ـ ﻋﻳ ﺩ ـ ﺎﺤ ”Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
2.    Pertimbangan  Majelis  Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama  Gresik  Perkara  Nomor : 167/Pdt.G/PA.Gs Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusan Nomor : 167/Pdt.G/PA.Gs mempertimbangkan, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan  Akad  Pembiayaan  ”Al Murabahah”  terhadap  PT  Bank Muamalat Indonesia Tbk, di Pengadilan  Agama  Gresik,  oleh karena  itu  sesuai  Pasal  49  huruf  i Undang-undang  Nomor  3  tahun 2006,  maka  sebagai legal  standung Pengadilan Agama Gresik berwenang  untuk  mengadili  perkara ini ; Majelis Hakim mempertimbangkan,  bahwa  telah berusaha  mendamaikan  para  pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa  dengan  jalan  usyawarah mufakat  melalui  forum  mediasi, namun  tetap  tidak  berhasil,  maka perintah  pasal  130  HIR  telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide  :  Peraturan  MARI  Nomor  01 tahun 2008). Menimbang, bahwa
berdasarkan  ketentuan  Pasal  57  ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang  telah  diubah  pertama dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009,  menyatakn  bahwa  peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan,  maka  perkara  ini harus segera diberikan putusan ;

## MENGADILI
1. Menyatakan  gugatan  Peggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat unutk  membayar  biaya  perkara ini  sebesar  Rp.  1.198.280,-  (satu juta  seartus  sembilan  puluh
delapan  ribu  dua  ratus  delapan puluh rupiah).
3. Analisis Perjanjian Murabahah Pada Bank Muamalat Tbk. Kantor Cabang Darmo Surabaya’ Majelis Hakim dalam perkara
ini mempertimbangkan Pasal 49 huru i  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 2006 yang menyatakan :Pasal 49 UU
3  Tahun  2006  Pengadilan  Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. sadaqah; dan
i. ekonomi syari’ah
Selanjutnya berdasarkan Penjelasan  Pasal  49  huruf  (i) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 yang menyatakan :
Penjelasan Pasal 49 Huruf (i)
UU No 3 Tahun 2006 Yang dimaksud dengan ”ekonomi  syariah”  adalah  perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
a. bank syari’ah;
b.lembaga keuangan mikro syari’ah;
c. asuransi syari’ah;
d.reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi  syari’ah  atau  surat berharga  berjangka  menegah syariah;
g.sekuritas syari’ah;
h.pegadaian syari’ah; dan
i. bisnis syari’ah Majelis  Hakim  dalam  hal  ini mempertimbangkan kewenangan Pengadilan  Agama  Gresik  dalam mengadili  perkara  ekonomi  syari’ah antara Para Penggugar dengan Tergugat  yang  dalam  hal  ini  Bank Muamalat  Tbk.  Kantor  Cabang Darmo Surabaya. Berbicara mengenai kewenangan atau kompetensi  lingkungan  peradilan agama  dalam  kedudukannya  sebagai salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman (yudicial power) di Indonesia  saat  ini,  tidak  lain  harus merujuk  pada  ketentuan  UU  No.  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradlian Agama. Dalam UU tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan  Peradilan  Agama  telah diatur  sedemikian  rupa  dalam  Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal
66  serta  Pasal  73.  Sesuai  ketentuan tersebut diatur baik mengenai kewenangan relati maupun mengenai kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo.
Pasal  142  (1)  RBg  yang  menganut asas ”octor  sequitor  forum  rei” , bahwa  yang  berwenang  mengadili adalah pengeadilan di tempat kediaman tergugat, maka bagi pengadilan  agama  terhadap  perkara dalam  bidang  ekonomi  syari’ah,
yang berwenang mengadilinya adalah  pengadilan  agama  di  tempat kediaman  tergugat,  kecuali  dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), ayat (3)  dan ayat (4) pasal  tersebut.  Adapun  pengecualian yang disebutkan dalam Ayat (2), (3), dan  (4)  Pasal  118  HIR  /  Pasal  142 RBg tersebut adalah sebagai berikut :
1. Apabila  tergugat  lebih  dari satu,  maka  gugatan  diajukan kepada pengadilan yang daerah  hukumnya  meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
2. Apabila  tempat  tinggal  tidak diketahui, maka gugatan diajukan  kepada  pengadilan di tempat tinggal penggugat 3. Apabila  gugatan  mengenai benda  tidak  bergerak,  maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di  mana  barang  tersebut terletak ; dan 4. Apabila  ada  tempat  tinggal  yang dipilih  dengan  suatu  akta,  maka gugatan  dapat  diajukan  kepada pengadilan  tempat  tinggal  yang dipilih dalam akta tersebut.
Dalam  Pertimbangan  Majelis Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Agama  Gresik  Perkara  Nomor  : 167/Pdt.G/PA.Gs terhadap perjanjian murabahah  antara  para  Penggugat dengan  Tergugat  yang  dituangkan dalam  putusan,  menurut  peneliti memang  terdapat  pelanggaran  akad yang dilakukan oleh Tergugat dengan  melakukan  lelang  terhadap objek sengketa. Namun pada kenyataannya  para  Penggugat  tidak dapat  membuktikan  hal  ini  di  dalam persidangan. Hal inilah yang menyebabkan Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan para
Penggugat tidak dapat diterima.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang  diuraikan  sebelumnya,  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Sengketa  akad  murabahah  pada Bank  Muamalat  Tbk.  Kantor Cabang Darmo Surabaya menurut perspektif hukum ekonomi  syari’ah  disebbakan
oleh  penguasaan  atas  aspek bisnis dari kontrak. Para penggugat  dalam  hal  ini  tidak mengetahui,  memahami,  serta menguasai  aspek  bisnis  dari kontrak yang akan mereka sepakati,  baik  dari  sisi  jenis, karakteristik  hingga  risiko  bsinis tersebut.
2. Penyelesaian sengketa akad murabahah  pada  Bank  Muamalat Tbk.  Kantor  Cabang  Darmo Surabaya dapat dilakukan dengan penyelesaia sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian  sengketa  dengan ligitasi  yaitu  melalui  Pengadilan Agama.  Hasil  akhir  dari  suatu penyelesaian  sengeketa  melalui litigasi  adalah  putusan  yang menyatakan win-lose  solution . Sedangkan  penyelesaian  dengan non  litigasi  dapat  kita  kenali dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif arau Alternative  Dispute  Resolution
(ADR) yaitu  dengan  arbitrase, negoisasi,  mediasi,  konsiliasi, penilaian ahli serta pencara fakta (fact finding)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoerraoef, Al-Qur’an  dan  Ilmu Hukum: A Comparative Study , Bulan Bintang, Jakarta, 1970. Afandi,  Yazid, Fiqh  Muamalah  dan Implementasinya dalam Lembaga  Keuangan  Syariah , Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009. Aira, Perlindungan Hukum, http://4iral0tus.blogspot.com , Diakses  pada  Tanggal  26
Desember 2009.
Ahmad,  Ma’sun, Politik  Hukum Kekuasaan Kehakiman, Pasca  Amandemen  Undang- Undang Dasar 1945 , Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009. Al-Humam, Al-Kamal  Ibnu, Fath al- Qodir, Juz. 5.
Al-Juhaili,  Wahbah, Al-Fiqh  al- Islami  wa  Adillatuh ,  Dar  Al- Fikr, Beirut, 1989.
Al-Munawir,  A.  Warson, Kamus Arab  Indonesia  Al-Munawir , Ponpes Al Munawir, Yogayakarta, 1984. Al-Rusyd,  Ibn, Bidayatul  Mujtahid , Juz  2,  Dar  Al-Fikr,  Beirut, Tanpa Tahun.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Anshori,  Abdul  Ghofur, Gadai Syariah di Indonesia : Konsep,  Implementasi  dan Institusionalisasi , Cet. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ,  Cet.  Ke-1,  Gema
Insani, Jakarta, 2001. Apeldoorn,    L..J.  Van, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam, Jakarta, 1996. Arifin, Mochamad, Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise)  (Studi  Kasus  di Rumah  Makan  Ayam  Bakar Wong Solo Outlet Semarang) , Jurusan  Muamalah  Fakultas
Syari’ah  IAIN  Walisongo,
Semarang, 2006. Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen  Bank  Syariah , Penerbit  Azkia  Publisher, Jakarta, 2002.
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank Syariah ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Asy-syamilah,  Al-Maktabah  V-II,
Kutubul  al-Mutun  :  Sunan Ibnu  Majah,  Bab  as  Syirkah wa  al-Mudharabah,  Juz  VII,
Page 68, Nomor hadis 2280.
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ,  Jilid  4,  Cet.1,
Gema Insani. Jakarta, 2011. Bank  Indonesia, Sekilas  Perbankan Syariah di Indonesia, http://www.bi.go.id ,  Diakses pada tanggal 6 Oktober 2011.
Basyir,  Ahmad  Azar, Asas-Asas Hukum Muamalat , Cet. Ke-2,
UII Press, Yogyakarta, 2004.
Basyir, Ridwan, Tesis : Pelaksanaan Gadai  Emas  pada  PT.  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  Pembantu  Meulaboh Menurut Hukum Islam , Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. Chomzah,  Ali  Achmad, Seri  Hukum
Pertanahan  III  Penyelesaian Sengketa  Hak  Atas  Tanah dan  Seri  Hukum  Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003. Dasuki,  HA.  Hafizh,  Ensiklopedi
Hukum  Islam,  PT  Ichtiar Baru  van  Hoeve,  FIK-IMA,
Jakarta, 1997. Dewi,  Gemala, Aspek-Aspek  Hukum Dalam Perbankan dan Peransurasian  Syariah  Di Indonesia ,  Kencana,  Jakarta,
2004.
;  Wirdyaningsih,  dan Yeni  Salma  Barlinti, Hukum
Perikatan Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005. Djamil, Fatturrahman, Hukum Perjanjian  Syari’ah,  dalam Kompilasi  Hukum  Perikatan oleh  Darus  Badrulzaman  et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Djazuli,  A., Kaidah-Kaidah  Fikih  : Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis ,  Cet.  2,  Kencana, Jakarta, 2007.
Faiz,  Pan  Mohamad, Teori  Keadilan
John  Rawls ,  dalam  Jurnal
Konstitusi,  Volume  6  Nomor 1 April 2009. Fauzi, Achmad, Bank Syariah,
Urgensi  Hukum  Perikatan Islam  dalam  Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah, http://www.pta- samarinda.net ,  Diakses  pada Tanggal 14 April 2011. Friedrich,  Carl  Joachim,  F ilsafat
Hukum  Perspektif  Historis , Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. Gadai Emas, Gadai Emas di Pegadaian Syariah, http://gadaiemas.net ,  Diakses pada  Tanggal  5  Oktober 2011.
Ghufron,  Sofiniyah, Briefcase  Book Edukasi  Profesional  Syariah Mengatasi  Masalah  dengan Pegadaian Syariah , Cet.
Pertama,  Renaisan,  Jakarta, 2005.
Hujaidi,  Mahang,  03  Juni  1964, Sekolah  Dasar  Tahun  1977,
Sekolah  Menengah  Pertama, tahun 1982, Sekolah Menengah  Atas,  tahun  1985, S1. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Ponorogo,  tahun  2007,  S2. Fakultas  Agama  Islam  Prodi Hukum  Ekonimi  Syariah,
Universitas  Muhammadiyah
Surabaya tahun 2018