## Legalitas
Dilema Fiduciary Duty Theory dan Misappropriation Theory
Dalam Kejahatan Pasar Modal di Indonesia

## Emir Adzan Syazali
Universitas Adiwangsa jambi Email:   emiradzan@unaja.ac.id
Abstract Crime  in  the  capital  market  is  a  matter  of  great  urgency  for  every  investor  in  ensuring  legal  certainty  involving  in Indonesia  many  cases  that  have  occurred  in  the  capital  market  that  have  not  reached  court,  this  has  many  causal  factors starting from company organs related to information in public offerings and OJK in this case as the supervisor of the capital market because of the problem of Implications of Fiduciary Duty Theory and Misappropriation Theory in capital market crimes in  Indonesia. writing using normative juridical  legal  methods, namely library law research and the results of  research on the Capital Market Law need to be revised to suit the times. By comparing the two theories above, and analyzing articles 95 and 97 UUPM  which  regulate  legal  subjects,  it  can  be  seen  that  Fiduciary  duty  has  weaknesses  and  results  in  legal  loopholes exacerbated by the rapid advancement of technology so that an outsider who accidentally obtains material information/facts is very likely to be free from insider trading in Indonesia.
Keywords: Misappropriation Theory, Fiduciary Duty Theory, Kejahatan, Pasar Modal.
Abstrak . Kejahatan di pasar modal menjadi suatu hal yang sangat urgen bagi setiap investor dalam menjamin kepastian hukum berinvestasi  di  Indonesia  banyak  kasus  yang  terjadi  di  pasar  modal  yang  belum  sampai  kepengadilan  hal  ini  banyak  faktor penyebab mulai dari Organ perusahaan yang berkaitan dengan informasi dalam penawaran umum dan OJK dalam hal ini sebagai pengawas  pasar  modal  oleh  kerena  itu  permasalahan  Implikasi Fiduciary  Duty  Theory dan Misappropriation  Theory di kejahatan  pasar  modal  di  Indonesia  Tujuan  penulisan  ini    untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implikasi Fiduciary  Duty dan Misappropriation Theory dan  pasar modal di Indonesia. penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian  hukum  kepustakaan  dan  Hasil  penelitian  Undang-Undang  Pasar  modal  perlu  di  revisi  agar  sesuai  dengan perkembangan  zaman  Dengan  membandingkan  kedua  teori  diatas,  dan  menganalisis  pasal  95  dan  97  UUPM  yang  mengatur mengenai subjek hukum, dapat diketahui bahwa teori fiduciary duty mempuanyai kelemahan dan mengakibatkan celah hukum diperparah  dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi  sehingga  seseorang (Outsider) yang  mendapatkan  informasi/fakta  materil secara tidak sengaja sangat dimungkinkan untuk terbebas jerat hukum insider trading di Indonesia
Kata Kunci: Misappropriation Theory, Fiduciary Duty Theory , Kejahatan, Pasar Modal.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  berkembang  yang  hingga  saat  ini  masih  proses  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  dalam  berbagai  sektor  terutama  dalam  sektor  perekonomian.  Hal  tersebut  merupakan implementasi masyarakat yang adil dan makmur, yang selaras dengan tujuan Negara yang termaktub dalam Undang- undang Dasar 1945 Alinea ke-4,  yakni" untuk  membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  Salah  satu  fondasi  perekonomian  di  Indonesia dilakukan melalui Pasar modal yang telah memberikan dampak begitu besar dalam laju pertumbuhan perekonomian Indonesia 1
Pasar modal adalah "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkanya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek".! Pasar modal merupakan "suatu sarana yang disediakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan maupun sebagai sarana investasi  yang  melibatkan  seluruh  potensi  dana  masyarakat,  baik  yang  tersedia  di  kantong  dalam  negeri  maupun pundi-pundi  yang  tersedia  di  luar  negeri".  Pasar  modal  pun  dijadikan  alternatif  pendanaan  baik  bagi  pemerintah maupun swasta 2
Dalam  praktiknya,  kegiatan  yang  dilakukan  di  pasar  modal  melibatkan  berbagai  pihak  yang  secara  umum bertujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Dalam  konsep  yang  demikian  bukan  berarti  para  pihak  bebas  memanfaatkan berbagai  keadaan  demi  tujuannya  di  pasar  modal  termasuk  melakukan  kecurangan  atau  pelanggaran.  Pelanggaran terhadap  aturan  main  dalam  transaksi  efek  sering  disebabkan  karena  lemahnya  sistem  pengawasan  yang  dilakukan
1 Nur  Faiz&Muh  Ali,  “ Perlindungan  Huku  Bagi  Investor  terhadap  Insider  trading  dalam  prespektif  undang-undang  nomor  8 Tahun 1995 tentang pasar modal ” universitas surabaya Jurnal Hukum; 1, 1 (2012) Hlm. 1 2 Firman,  Darminto “ Aspek  Hukum  Praktik  Insider  trading  Terhadap  Investor  dalam  Pasar  Modal  di  Indonesia ”  Ius Constituendum: Jurnal Hukum, 6 (2021) hlm. 202.
oleh pihak pengelola bursa maupun pengawas bursa, sehingga apabila terjadi pelanggaran transaksi efek baik karena manipulasi, informasi yang menyesatkan maupun Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) sulit terdeteksi secara dini 3
Kegiatan  transaksi  efek  di  Pasar  Modal  tidak  bisa  dielakkan  dari  kejahatan  dan  pelanggaran.  Misalnya kejahatan  perdagangan  orang  dalam  (insider  trading). 4 Penyesatan  informasi  berpotensi  dilakukan  oleh  insider, penyesatan  informasi  jelas  bertentangan  dengan  prinsip  keterbukaan  di  dalam  pasar  modal.  Penyesatan  informasi biasanya  didahului  dengan  menghembuskan  isu  negatif  atau  positif,  bergantung  pada  tujuan  pihak  yang menyebarkan  isu  itu,  apakah  akan  membeli  atau  menjual  saham.  Setelah  rumor  dihembuskan,  pihak  tersebut  akan melakukan aksi jual atau membeli saham dalam jumlah tertentu untuk memperkuat isu yang disebarkannya. Setelah harga  saham  jatuh  atau  meningkat  ke  tingkat  yang  diinginkan,  saat  itu  pulalah  pihak  yang  menyebarkan  rumor tersebut melakukan aksi beli atau jual atas saham tersebut secara besar-besaran 5
Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangat rawan terhadap tindak pidana seperti penipuan dan  manipulasi  pasar.  Masalah  penegakan  hukum  di  lembaga  pasar  modal  adalah  juga  satu  masalah  yang  cukup pelik  juga 6 ,  Tindak  pidana  di  bidang  ini  mempunyai  kategori  yang  khas,  antara  lain  adalah  barang  yang  menjadi objek  adalah  informasi,  selain  itu  pelaku  tindak  pidana  tersebut  bukanlah  mengandalkan  kemampuan  fisik  seperti halnya pencurian dan perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya yang membedakannya dengan tindak pidana lainnya yaitu pembuktiannya yang cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas 7 , Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis- jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (insider trading)
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  di  Pasar  Modal,  yang  sangat  terkenal  dan  berbahaya  bagi  perkembangan Pasar  Modal  adalah  apa  yang  dikenal  dengan  istilah  "Insider  Trading".  Insider  trading  atau  sering  pula  disebut dengan istilah "Perdagangan orang dalam" sangat merajalela di Pasar Modal di dunia ini dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka ia akan merusak tatanan Pasar Modal yang telah dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.
Menurut  Pasal  95  Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia,  insider  trading  adalah  orang  dalam  dari  Emiten  atau Perusahaan  Publik  yang  memiliki  informasi  internal  yang  dilarang  untuk  membeli  atau  menjual  efek  Emiten  atau Publik tersebut. Perusahaan; atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
Orang  Dalam  adalah  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  Emiten  atau  Perusahaan  Publik;  pemegang  saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; orang perseorangan yang kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  memungkinkan  orang  tersebut  memperoleh  informasi  orang  dalam;  atau Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  tidak  lagi  menjadi  pihak  sebagaimana  dimaksud  sebelumnya. Orang dalam  yang dimaksud dengan orang berdasarkan jabatan adalah orang  yang  menduduki jabatan di lembaga, badan,  atau  lembaga  pemerintah.  Hubungan  bisnis  didefinisikan  sebagai  hubungan  kerja  atau  kemitraan  dalam kegiatan  bisnis,  antara  lain  meliputi  hubungan  pelanggan,  pemasok,  kontraktor,  pelanggan,  dan  kreditur.  Yang dimaksud  dengan  informasi  orang  dalam  adalah  informasi  material  yang  dimiliki  oleh  orang  dalam  yang  belum tersedia  untuk  umum.  Berdasarkan  Pasal  1 Undang-Undang  Pasar  Modal  Indonesia,  Informasi  atau  Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga  efek  di  bursa  dan  atau  keputusan  investor,  calon  investor,  atau  lainnya.  pihak  yang  berkepentingan  dengan informasi atau fakta tersebut 8
Insider trading  merupakan  praktik  ilegal  dalam  perdagangan  saham  di  Pasar  modal,  namun  hingga  saat  ini belum  ada  kasus  insider  trading  yang  berhasil  dibuktikan  di  Indonesia 9 .  ketidakberhasilan  dalam  pengungkapan kasus Insider  Trading juga  disebabkan  oleh  Insider  Trading  dalam  UUPM  yang  masih  menganut teori  klasik  yaitu
3 Ardian  Junaedi,  “ Tindak  pidana  Insider  trading  dalam  praktik  pasar  modal  Indonesia ”,  Media  Luris;  Jurnal  Hukum,  3,  3, (2020), Hlm. 301.
4 Menurut  Pasal  104  UU  No.8  Tahun  1995 tentang  Pasar  Modal,  perdagangan  orang  dalam  (insider  trading)  dikategorikan sebagai  kejahatan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling  banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5 Ibid.
6 Sentosa Sembiring, Hukum Pasar Modal, Bandung, Nuansa Aulia, 2019, Hlm, 184.
7 M. Irsan Nasarudin dan Arman Nefi, Kejahatan dan Pelanggaran di bidang Pasar  Modal , Makalah disampaikan pada kuliah hukum pasar modal, Depok 8 Desember 2006. Hlm. 3.
8 Suwinto  johan,  Ariawan,  dkk.  “Insider  trading  law  of  the  republic  of  indonesia  Number  8  of  1995  on  capital  Market  from typewriters to Digital Era”. Novelty; Jurnal Hukum, 13, 1 (2002), Hlm. 17.
9 https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja-butuh-bertahun-tahun. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
Fiduciary  Duty. 10 Black's  Law  Dictionary  memberikan  pengertian Fiduciary  Duty  sebagai:  "(1)  A  duty  of  utmost good  faith,  trust,  confidence,  and  candor  owed  by  a  fiduciary  (such  as  a  lawyer  or  corporate  officer)  to  the beneficiary  (such  as  a  lawyer  client  or  a  share  holder);  (2)  a  duty  to  act  with  the  highest  degree  of  honesty  and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owe to another)". Dengan  menggunakan  definisi  ini  berarti  bahwa  direksi  dalam  menjalankan  tugas  harus  dengan  sebaik- baiknya (duty of diligence), baik menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi perseroan adalah  kepanjangan  tangan  dari  yang  ditunjuk  perusahaan  dengan  menggunakan  ukuran  yang  etis  dan  ekonomis yang tinggi.
UUPT itu sendiri secara tidak langsung menganut Fiduciary  Duty  Theory  yang  yaitu pada Pasal 95 bahwa pelaku  Insider  Tradinghanya  menjangkau  orang  dalam  kapasitas  fiduciary  duty  saja  yaitu  Direksi  dan  Komisaris, Sehubungan  dengan  kejahatan  Insider  Trading.  Insider  sebagaimana  penerima  informasi  baik  yang  terikat  secara perjanjian  maupun  tidak  terhadap  perusahaan  Efek  atau  emiten  yang  bersangkutan  yang  mengetahui  informasi material  atas  perusahaan  Efek  atau  Emiten  yang  bersangkutan  dan  kepadanya  dibebankan  dengan  tanggung  jawab untuk  menjaga  kerahasiaan  tersebut  atas  dasar  kepercayaan  dan  kesetiaan,  serta  tidak  diperkenankan  melakukan transaksi  Efek  berdasarkan  informasi  tersebut.  Dalam  UUPM,  cakupan  Insider  yang  dibebankan  dengan  Fiduciary Duty sangatlah terbatas sebagaimana penjelasan pada Pasal 95 UUPM, yaitu hanya mencakup:
1. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten;
2. Pemegang saham utama emiten;
3. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.
Serta pihak ketiga seperti pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPM. Padahal apabila melihat kepada kasus-kasus dugaan Insider Trading yang pernah terjadi di Indonesia, tidak sedikit pelaku Insider Trading berasal dari Outsider, yang dalam hal ini diartikan sebagai seseorang  yang tidak termasuk Insider menurut penjelasan Pasal 95 dan  Pasal 97 UUPM. Adanya celah hukum ini (loopehole) membuat UUPM hanya dapat menjangkau Insider Trading karena pelanggaran Fiduciary Duty saja.
Berdasarkan  kasus  di  Singapura  dan  Jepang,  peraturan  Singapura  dan  Jepang  telah  menganut  sistem hubungan  informasi.  Istri  seorang  eksekutif  di  Singapura  dihukum  karena  perdagangan  orang  dalam.  Di  Jepang, teman  eksekutif  dihukum  karena  mendapatkan  informasi  dari  temannya  dan  mengambil  keuntungan  dari  transaksi insider trading. 11
Berbeda halnya dengan teori penyalahgunaan (misappropriation theory) yang di anut oleh Amerika Serikat. Black Law Dictionary memberikan pengertian terhadap misappropriation theory sebagai "the doctrine that a person who wrongfully uses confidential information to buy or sell securities in violation of a duty owed to the one who is the information source is guilty of securities fraud.". Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur- unsur dari misappropriation theory, yaitu: 12
1. Informasi material yang belum di-disclose kepada masyarakat;
2. Transaksi efek yang dilakukan berdasarkan informasi tersebut;
3. Keuntungan pribadi yang didapat oleh pihak yang melakukan transaksi sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  digital.  Penyebaran  informasi  yang  masif  dan  cepat  telah  mengubah kehidupan  masyarakat.  Banjir  informasi  telah  mengubah  kehidupan  masyarakat.  Orang  dalam  atau  orang  yang terkait  dengan  transaksi  efek  tidak  hanya  orang  yang  terkait  tetapi  juga  orang  yang  memperoleh  informasi  dan memperoleh  keuntungan  tanpa  memiliki  hubungan  dengan  perusahaan  publik  yang  efeknya  diperdagangkan. Pramusaji  restoran,  pramusaji  fotokopi,  pembawa  dokumen,  atau  siapa  pun  yang  mungkin  memperoleh  informasi nonpublik harus masuk dalam kriteria insider trading. 13
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  jurnal  ini  ingin  menganalisis  implementasi Fiduciary  Duty  Theory dan Misappropriation Theory di kejahatan pasar modal di Indonesia.
10 http://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal /. Diakses tanggal 28/08/2023.
11 Suwinto  johan,  Ariawan,  dkk  “Insider  trading  law  of  the  republic  of  indonesia  Number  8  of  1995  on  capital  Market  from typewriters to Digital Era” Hlm. 21.
12 Najib A. Gisymar, Insider trading dalam Transaksi Efek , Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 42.
13 Suwinto  johan,  Ariawan,  dkk.  “Insider  trading  law  of  the  republic  of  indonesia  Number  8  of  1995  on  capital  Market  from typewriters to Digital Era”. Hlm. 21.

## METODE
Jenis  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengambil  beberapa  aturan  atau  ketentuan  yang  ada  mengenai  delik  penganiayaan  maupun  pembunuhan  yang bersumber  dari  hukum  pidana  Islam  dan  hukum    pidana.  Kemudian  menjelaskan  teks-teks  yang  memerlukan penjelasan,  terutama  dalam  hukum  pidana  Islam  yang  menggunakan  fasilitas  pustaka  seperti  buku,  kitab  atau majalah. 14 Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah  membandingkan dan  memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai sanksi bagi pelaku terhadap ibu hamil yang menyebabkan kematian janin.Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu  hukum  normatif  yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  normatif. 15 Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi ini, sumber data diperoleh  dari  :Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ).  Dan  Penelitian    lapangan    ( Fiel  Research ),  sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer , data sekunder dan Tertier

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Dekade 50-an bursa efek Jakarta dapat berkembang cukup baik dan dalam kurun beberapa puluh tahun terakhir ini, pasar modal mulai menunjukkan peranan penting dalam mobilitas dana untuk menunjang pembangunan nasional.  Akses  dana  dari  pasar  modal  telah  mengundang  banyak  perusahaan  nasional  untuk  menyerap  dana masyarakat tersebut dengan tujuan beragam.
Menurut  Tjiptono  Darmadji  dan  Hendy  M.  Fakhrudin 16 mengenai  peranan  dan  manfaat  keberadaan  pasar modal, yaitu
"Pasar  modal  memiliki  peran  besar  bagi  perekonomian  suatu  negara  karena  pasar  modal  menjalankan  dua fungsi  sekaligus,  yaitu  fungsi  ekonomi  dan  fungsi  keuangan,  Pasar  modal  dikatakan  memiliki  fungsi ekonomi  karena  menyediakan  fasilitas  atau  wahana  yang  mempertemukan  antara  pihak  investor  dan  pihak issuer Pasar modal juga dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih."
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal memiliki peranan sebagai berikut:
1. Pasar  modal  menjalankan  fungsi  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  pasar  modal  menyediakan  fasilitas  atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak  yang  memerlukan  dana  (issuer).  Dengan  adanya  pasar  modal,  maka  pihak  yang  memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan, sedangkan pihak issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu dana dari operasi perusahaan.
2. Pasar  modal  memiliki  fungsi  keuangan.  Dalam  hal  ini  perusahaan  menyediakan  dana  yang  diperlukan oleh para investor dan issuer tanpa harus adanya keterlibatan secara langsung pihak pihak tersebut dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut.
Di samping itu, keberadaan pasar modal pun memiliki beberapa manfaat di antaranya:
1. Menyediakan  sumber  pembiayaan  (jangka  panjang)  bagi  dunia  usaha  sekaligus  memungkinkan  alokasi sumber dana secara optimal;
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi;
3. Merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu Negara serta menunjang perkembangan ekonomi yang bersangkutan;
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesional, menciptakan iklim perusahaan yang sehat;
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik;
7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
8. Alternatif  investasi  memberikan  potensi  keuangan  dengan  risiko  yang  bisa  diperhitungkan  melalui keterbukaan, likuiditas, dan diverifikasi investasi;
9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial;
14 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, cet. ke-7 (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25
15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,( Bandung: Mandar Maju,2008.) hlm 86.
16 Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab , Jakarta: Salemba Empat, 2006.
10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional.
Di pasar modal juga terjadi pelanggaran dan kejahatan salah satunya adalah perdagangan orang dalam atau dikenal  luas  istilah Insider  trading. Salah  satu  syarat  agar  Pasar  Modal  mampu  mengembangkan  perekonomian Indonesia  adalah  kejahatan  di  Pasar  Modal  khususnya  insider  trading  harus  dapat  ditemukan  dan  diselesaikan melalui hukum yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di Pasar Modal 17 .
Perdagangan  orang  dalam  dilarang  karena  pihak  yang  memiliki  informasi  orang  dalam,  dan  kemudian mempergunakannya  untuk  memperdagangkan  efek,  pada  dasarnya  mempunyai  keuntungan  berhadapan  dengan pihak lain, yang tidak mempunyai informasi orang dalam. Pihak yang memiliki informasi orang dalam ini tidak beda dengan seorang pencuri, karena pihak lain tidak mengetahui informasi orang dalam tersebut (apabila dia mengetahui informasi  orang  dalam  tersebut)  mungkin  tidak  akan  pernah  menjual  sahamnya  pada  harga  tersebut.  (apabila  dia mengetahui  bahwa  informasi  tersebut  akan  menyebabkan  kenaikan  harga),  ataupun  dia  mungkin  akan  menunda membeli saham seandainya pihak tersebut mengetahui bahwa harga efek tersebut akan turun (apabila informasi yang belum dikeluarkan oleh emiten itu akan menyebabkan penurunan harga). Memang tidak semua orang yang membeli atau  menjual  saham  pada  harga  tersebut  mengetahui  adanya  informasi  orang  dalam,  tetapi  bagi  pihak  yang mengetahui informasi orang dalam dan kemudian menggunakannya bertransaksi, jelas merampas kesempatan pihak lainnya 18 .
Larangan perdagangan oleh orang dalam, sebagaimana dikatakan diatas, pada dasarya adalah larangan yang dimaksud  agar  informasi  yang  keluar  dari  perusahaan  dapat  sampai  kepada  semua  orang  (pemodal  dan  calon pemodal)  secara  bersamaan  dan  merata,  akan  memberikan  kepada  setiap  pihak  yang  membutuhkan  informasi kesempatan  yang  sama  untuk  mempergunakan  informasi  tersebut  untuk  kepentingan  masing-  masing.  Perlunya disampaikannya  informasi  yang  ada  dan  dimiliki  emiten  tersebut  secara  bersamaan  dan  merata  dimaksudkan  juga untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  diutungkan,  baik  karena  hubungan  yang  bersangkutan dengan  perusahaan  maupun  karena  yang  bersangkutan  memperolehnya  secara  melawan  hukum.  Perlakuan  yang sama  dan  merata  atas  informasi  emiten  ini  diperlukan,  karena  (sekali  lagi)  informasi  di  pasar  modal  merupakan komoditi  penting  yang  membuat  orang  memutuskan,  melakukan  atau  tidak  melakukan  investasi.  Oleh  karena  itu orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan (emiten), dilarang melakukan transaksi dengan mempergunakan informasi orang dalam. Dengan tidak seorang pun akan diutungkan, terutama apabila yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan.
Walaupun Indonesia telah mempuyai undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal sejak tahun lima puluhan,  tetapi  larangan  perdagangan  oleh  orang  dalam  ini  mulai  diintrodusir  dengan  diberlakukannya  Keputusan Menteri  nomor  1548/KMK.013/1990  tentang  Pasar  Modal.  Larangan  ini  kemudian  diperkuat  dengan diberlakukannya Undang-undang Pasar Modal. 19
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)  yang sah berlaku pada tanggal 1 Januari 1996  adalah  momentum  yang  sangat  berarti  bagi  dunia  pasar  modal  Indonesia,  sebab  dengan  diundangkannya UUPM, makan Penegakan insider trading dapat terlaksana dan diaharapkan bahwa Pasar Modal di Indonesia dapat berjalan  dan  berkembang  secara  kondusif.  UUPM  mengatur  mengenai  kewajiban  untuk  memenuhi  prinsip keterbukaan,  di  mana  prinsip  ini  adalah  suatu  hal  yang  penting  dalam  dunia  pasar  modal,  karena  informasi merupakan  dasar  pertimbangan  bagi  investor  dalam  berinvestasi.  Selain  itu,  UUPM  juga  mengatur  mengenai konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban dari prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan undang- undang tersebut. 20
Ketentuan  mengenai  perdagangan  orang  dalam  ini  ditentukan  dalam  Pasal  95-99  Undang-undang  Pasar Modal.
Di dalam Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal yakni :
“Menentukan  bahwa  orang  dalam  dari  emiten  perusahaan  publik  yang  mempunyai  informasi  orang  dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek”: (a) emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 95 yakni sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan orang dalam dalam Pasal ini adalah:
17 MS.  Tumanggor, Penegakan  Hukum  atas  kejahatan  insider  trading  di  pasar  modal  sebagai  suatu  pengembangan  ekonomi Indonesia, Bekasi,  F. Media. 2020. Hlm. 10.
18 Joko Sriwidodo, Penegakan hukum terhadap Insider trading di pasar modal dan upaya perlindungan terhadap investor , CV Bams Mediatama, 2013, Hlm. 15.
19 Sebelumnya berlakunya UU No. 8 Tahun 1995 Indonesia telah mempunyai undang- undang  yang mengatur mengenai pasar modal yaitu UU No. 15 tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).
20 Najib A. Gisymar . Insider Trading dalam Transaksi Efek , hlm. 20
a komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
c.orang  perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan  usahanya  dengan Emiten  atau  Perusahaan  Publik  memungkinkan  orang  tersebut  memperoleh  informasi  orang  dalam;  atau Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  tidak  lagi  menjadi  Pihak  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, huruf b atau huruf c di atas.
Yang dimaksud dengan kedudukan dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.
Yang dimaksud dengan hubungan usaha dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.
Yang  dimaksud  dengan  informasi  orang  dalam  dalam  penjelasan  huruf  c  adalah  Informasi  Material  yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

## Huruf a
Larangan  bagi  orang  dalam  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan  atas  Efek  Emiten  atau  Perusahaan Publik  yang  bersangkutan  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  kedudukan  orang  dalam  seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain. Huruf b
Di samping tersebut dalam huruf a, orang dalam dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi  dengan  perusahaan  lain  juga  dikenakan  larangan  untuk  melakukan  transaksi  atas  Efek  dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini  karena  informasi  mengenai  perusahaan  lain  tersebut  lazimnya  diperoleh  karena  kedudukannya  pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  "transaksi  dalam  huruf  ini adalah  bentuk transaksi  yang  terjadi  antara  Emiten  atau Perusahaan  Publik  dan  perusahaan  lain,  termasuk  transaksi  atas  Efek  perusahaan  lain  tersebut  yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
Pasal 97
(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum  dan  kemudian  memperolehnya  dikenakan  larangan  yang  sama  dengan  larangan  yang  berlaku  bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
(2)  Setiap  Pihak  yang  berusaha  untuk  memperoleh  informasi  orang  dalam  dan  kemudian  memperolehnya tanpa  melawan  hukum  tidak  dikenakan  larangan  yang  berlaku  bagi  orang  dalam  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.
Penjelasan Pasal 97 yakni sebagai berikut: Ayat (1)
Setiap  Pihak  yang  dengan  sengaja  berusaha  secara  melawan  hukum  untuk  memperoleh  dan  pada  akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti  yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka  dilarang  untuk  melakukan  transaksi  atas  Efek  yang  bersangkutan,  serta  dilarang  mempengaruhi Pihak  lain  untuk  melakukan  pembelian  dan  atau  penjualan  atas  Efek  tersebut  atau  memberikan  informasi orang  dalam  tersebut  kepada  Pihak  lain  yang  patut  diduga  akan  menggunakan  informasi  tersebut  untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:
a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman. Ayat (2)
Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik  dan  kemudian  memperolehnya  dengan  mudah  tanpa  pembatasan,  orang  tersebut  tidak  dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam.
Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk  merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 danPasal 96
Saat  ini,  OJK  dipercaya  sebagai  otoritas  tertinggi  mengelola  Pasar  Modal  Indonesia.  Dengan  meminta bantuan  PPNS  dan  Penyidik  Polri,  OJK  dapat  melakukan  penyelidikan,  pemeriksaan,  penyidikan  atas  dugaan terjadi  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  keuangan  di  Pasar  Modal.  OJK  dapat  menjatuhkan  sanksi  administrasi dan  denda  sesuai  UUPM  dan  UUOJK.  Akan  tetapi  diakui  oleh  Nurhaida  (Ketua  Bapepam-LK  waktu  itu)  belum ada tindakan praktik Insider Trading yang dinyatakan secara tegas oleh Otoritas Pasar Modal bahwa peristiwa itu adalah  Insider  Trading  sejak  berlakunya  UUPM  sampai  tahun  2015. 21 bahkan  hingga  saat  ini  belum  ada  kasus insider trading yang berhasil dibuktikan di Indonesia 22
Menurut  Konsultan  Hukum  Indra  Safitri,  alasan  sulitnya  pembuktian  atas  Insider  Trading  di  Pasar  Modal Indonesia karena UUPM sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, modus yang dilakukan pelaku Insider Trading saat beraksi sudah canggih. UUPM dibuat tahun 1995 dengan kondisi Pasar Modal saat itu masih sederhana sehingga untuk tahun 2015 ke atas sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan Pasar Modal Indonesia yang canggih. 23 ketidakberhasilan  dalam  pengungkapan  kasus  Insider  Trading  juga  disebabkan  oleh  Insider  Trading  dalam UUPM yang masih menganut teori klasik yaitu Fiduciary Duty . 24 Black's Law Dictionary memberikan pengertian Fiduciary Duty sebagai: "(1) A duty of utmost good faith, trust, confidence, and candor owed by a fiduciary (such as a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as a lawyer client or a share holder); (2) a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owe to another)". Dengan menggunakan definisi ini berarti bahwa direksi dalam menjalankan  tugas  harus  dengan  sebaik-baiknya  (duty  of  diligence).  baik  menjalankan  fungsinya  sebagai manajemen  maupun  sebagai  representasi  perseroan  adalah  kepanjangan  tangan  dari  yang  ditunjuk  perusahaan dengan menggunakan ukuran yang etis dan ekonomis yang tinggi. 25
Dalam  undang-undang  pasar  modal  Indonesia,  pelaku  insider trading  hanya  orang  tertentu (fiduciary  duty) sesuai pasal 95  UUPM, serta pihak ketiga pada pasal 97 ayat (1) dan (2). Padahal apabila melihat kepada kasus- kasus  dugaan  Insider  Trading  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia,  tidak  sedikit  pelaku  Insider  Trading  berasal  dari Outsider, yang dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang tidak termasuk Insider menurut penjelasan Pasal 95 dan  Pasal  97  UUPM.  Adanya  celah  hukum  ini (loopehole) membuat  UUPM  hanya  dapat  menjangkau  Insider Trading karena pelanggaran Fiduciary saja. 26
Memang harus diakui bahwa kejahatan ini tidak mudah untuk ditemukan apalagi diselesaikan, hal ini karena tidak  didukung  oleh  sistem  hukum  yang  ada  saat  ini  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  perlu  kiranya  ke  depan dipertimbangkan  suatu  harmonisasi  ketentuan  hukum  yang  ada  dengan  perkembangan  akan  kebutuhan  hukum  itu sendiri
Hal  ini  dimungkinkan  mengingat  bahwa  sistem  hukum  terus  berubah  namun  bagian-bagian  sistem  itu berubah  dalam  kecepatan  yang  berbeda,  dan  setiap  bagian  berubah  tidak  secepat  bagian  tertentu  lainnya.  Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan 27 .
Definisi  insider  trading  di  Indonesia  perlu  didefinisikan  ulang  berdasarkan  informasi  terkait,  bukan orangnya. Informasi terkait adalah penyebaran informasi yang menyebabkan terjadinya insider trading. Orang terkait didasarkan  pada  hubungan  orang  yang  terkait  dengan  pusat  informasi.  Berdasarkan  Undang-  undang  Pasar  Modal Indonesia, penyebaran informasi masih berdasarkan orang dalam terkait informasi tersebut.
Berdasarkan  kasus  di  Singapura  dan  Jepang,  peraturan  Singapura  dan  Jepang  telah  menganut  sistem hubungan  informasi.  Istri  seorang  eksekutif  di  Singapura  dihukum  karena  perdagangan  orang  dalam.  Di  Jepang, teman  eksekutif  dihukum  karena  mendapatkan  informasi  dari  temannya  dan  mengambil  keuntungan  dari  transaksi insider trading. 28
Teori  penyalahgunaan  ( misappropriation  theory )  mengatakan  "setiap  orang  yang  menggunakan  inside information atau informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan  sebagai  insider.  Walaupun  orang  yang  melakukan  perdagangan  itu  tidak  mempunyai  fiduciary  duty
21 www.hukumonline.com.berita/baca/lt4dc46f2e0b77c/Bapepam-akui-sulit-buktikan-Insider-Trading ,  diakses  tanggal  29 Agustus 2023
22 https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja-butuh-bertahun-tahun . Diakses pada tanggal 28 Januari 2023
23 www.hukumonline.com .”berita/baca/lt4dc46f2e0b77c/Bapepam-akui-sulit-buktikan-Insider-Trading”
24 http://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal /. Diakses tanggal 28/01/2023.
25 http://business-law.binus.ac.id”insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal”
26 http://business-law.binus.ac.id”insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal”
27 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction (Second Edition) , PT Tata Nusa, Jakarta 2001, Hlm.7.
28 Suwinto johan, Ariawan, dkk. “ Insider trading law of the republic of indonesia Number 8 of 1995 on capital Market from typewriters to Digital Era”. Hlm. 21
dengan  perusahaan". 29 Berdasarkan  teori  tersebut  maka  dapat  dipahami  jika  memang  "orang  dalam"  memiliki kelebihan dalam hal informasi yang belum terpublikasikan memiliki keuntungan tersendiri dalam melakukan praktik insider trading.
Misappropriation Theory tidak memperdulikan pengaturan mengenai siapa yang melakukannya transaksi efek, tapi memusatkan perhatiannya kepada sifat dari informasi material yang digunakan untuk transaksi tersebut. Apabila informasi  material  masih  bersifat  rahasia,  maka  siapapun  yang  melakukan  transaksi  efek  untuk  mendapatkan keuntungan dengan menggunakan informasi tersebut akan dianggap sebagai Insider Trading, sehingga orang luar perusahaan yang menegakkannya menjadi lebih tergambarkan apa yang seharusnya dilakukan. 30

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, Dengan membandingkan kedua teori diatas, dan menganalisis pasal  95  dan  97  UUPM  yang  mengatur  mengenai  subjek  hukum,  dapat  diketahui  bahwa  teori fiduciary  duty mempuanyai kelemahan dan mengakibatkan celah hukum diperparah dengan pesatnya kemajuan teknologi sehingga seseorang (Outsider) yang  mendapatkan  informasi/fakta  materil  secara  tidak  sengaja  sangat  dimungkinkan  untuk terbebas jerat hukum insider trading di Indonesia. Hal yang berbeda akan terjadi jika UUPM direvisi dan dimasukan Misappropriation Theory .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Joko Sriwidodo, Penegakan hukum terhadap Insider trading di pasar modal dan upaya perlindungan terhadap investor , CV Bams Mediatama, 2013. Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction (Second Edition) , PT Tata Nusa, Jakarta 2001. MS. Tumanggor, Penegakan Hukum atas kejahatan insider trading di pasar modal sebagai suatu pengembangan ekonomi Indonesia, Bekasi,  F. Media. 2020 Munir Fuady, Pasar Modal Moderen: Suatu Tinjauan Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti 2021 Najib A. Gisymar, Insider trading dalam Transaksi Efek , Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1999 Sentosa Sembiring, Hukum Pasar Modal, Bandung, Nuansa Aulia, 2019 Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab , Jakarta: Salemba Empat. 2006.

## B. Artikel
Ardian Junaedi, “Tindak pidana Insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia”, Media Luris; Jurnal Hukum, 3, 3, (2020) 301 Firman, Darminto “Aspek Hukum Praktik Insider trading Terhadap Investor dalam Pasar Modal di Indonesia” Ius Constituendum: Jurnal Hukum, 6 (2021) 202
Nur Faiz&Muh Ali, “Perlindungan Huku Bagi Investor terhadap Insider trading dalam prespektif undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal” universitas surabaya Jurnal Hukum; 1, 1 (2012) 1 M. Irsan Nasarudin dan Arman Nefi, Kejahatan dan Pelanggaran di bidang Pasar  Modal , Makalah disampaikan pada kuliah hukum pasar modal, Depok 8 Desember 2006. 3.
Suwinto johan, Ariawan, dkk. “Insider trading law of the republic of indonesia Number 8 of 1995 on capital Market from typewriters to Digital Era”. Novelty; Jurnal Hukum, 13, 1 (2002) 17. 21

## C. Internet
http://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal /. Diakses tanggal 28/08/2023.
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja-butuh-bertahun- tahun. Diakses pada tanggal 28 Januari 2023
www.hukumonline.com.berita/baca/lt4dc46f2e0b77c/Bapepam-akui-sulit-buktikan-Insider-Trading , diakses tanggal 29 Agustus 2023

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  1952  tentang  Penetapan  "Undang-undang  Darurat  tentang Bursa
Keputusan Menteri nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal
29 Munir Fuady, Pasar Modal Moderen: Suatu Tinjauan Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021
30 http://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/”insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal ”