## STUDIA MANAGERIA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume 3 , Nomor 2, Desember 2021 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria/index Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang
Robin Andespa 1 , Fajri Ismail 2 , Mardeli 3
1 Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia 2,3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia robinandespa@gmail.com
Abstract. This study aims to evaluate the Equality Education program at the Salafiyah Islamic Boarding  School  (PKPPS).  The  research  was  conducted  in  Ma'had  Zaadul  Ma'ad  Palembang. The research time starts from October 2020 to April 2021. The research subjects are students of the  Salafiyah  Wustha  level.  This  type  of  research  is  an  evaluation  research  using  the  CIPP evaluation model (context, input, process, product). Evaluation is carried out to see the level of conformity  of  program  implementation  with  the  criteria  set  out  in  the  PKPPS  Technical Guidelines. The results showed that the PKPPS program at the Salafiyah Wustha level in terms of the context, process, or product dimensions was in accordance with the criteria so that the program needed to be continued. However, if viewed from the input dimension, it only reached a sufficient level of conformity. The researcher's recommendation for policy makers is to limit a maximum of 30 students per study group, educators who have not received a bachelor's degree to be directed to continue their education, educators are expected to teach subjects according to  academic  qualifications,  the  need  for  infrastructure  is  not  fulfilled,  and  damaged infrastructure needs to be repaired. The components of the Salafiyah Wustha PKPPS program that need to be disseminated are mainly related to increasing the number of students, namely a distinctive vision and mission, the establishment of programs based on community needs, and the use of online media in the study of the Kitab Kuning.
Keywords: Program Evaluation, Equality Education, Salafiyah Islamic Boarding School
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok  Pesantren  Salafiyah  (PKPPS).  Penelitian  dilakukan  di  Ma'had  Zaadul  Ma'ad Palembang.  Waktu  penelitian  dimulai  dari  bulan  Oktober  2020 sampai  dengan  April  2021. Subjek penelitian  adalah peserta didik tingkat  Salafiyah Wustha. Jenis penelitian ini adalah penelitian  evaluasi  dengan  menggunakan  model  evaluasi  CIPP  (konteks,  input,  proses, produk). Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis PKPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi konteks, proses, atau produk  sudah  sesuai  dengan  kriteria  sehingga  program  perlu  dilanjutkan.  Namun,  jika ditinjau  dari  dimensi  input  hanya  mencapai  tingkat  kesesuaian  yang  cukup.  Rekomendasi peneliti  bagi  pengambil  kebijakan  adalah  membatasi  maksimal  30  peserta  didik  per rombongan  belajar,  pendidik  yang  belum  berijazah  sarjana  agar  diarahkan  untuk melanjutkan  pendidikan,  pendidik  diharapkan  mengajar  mata  pelajaran  sesuai  dengan kualifikasi  akademik,  perlunya  penyediaan  prasarana  yang  belum  terpenuhi,  dan  sarana prasarana yang rusak perlu diperbaiki. Komponen program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha yang perlu disebarluaskan terutama terkait dengan peningkatan jumlah peserta didik yaitu visi  dan  misi  yang  khas,  pendirian  program  berdasarkan  atas  kebutuhan  masyarakat,  dan pemanfaatan media online dalam kajian kitab kuning.
Kata Kunci: Evaluasi Program, Pendidikan Kesetaraan, Pondok Pesantren Salafiyah

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  semakin  menguatkan  legitimasi  pesantren sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang  menyelenggarakan pendidikan  keagamaan  baik  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal, maupun  informal.  Pada  undang-undang  ini  juga  dinyatakan  bahwa pendidikan  kesetaraan  adalah  jenis  dari  pendidikan  nonformal  yang  hasil pendidikannya  dapat  dihargai  setara  dengan  hasil  program  pendidikan formal  setelah  melalui  proses  penilaian  penyetaraan  oleh  lembaga  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dengan  mengacu  pada standar  nasional  pendidikan. Legitimasi  pesantren  dan  pendidikan kesetaraan  ini  semakin  diperkuat  lagi  dengan  beberapa  regulasi  turunan antara  lain:  1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 2) Peraturan Menteri Agama Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam,  dan  3) Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  3543  Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Pendidikan  Kesetaraan  pada Pondok  Pesantren  Salafiyah  (PKPPS).  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak perlu khawatir tentang legitimasi program PKPPS yang lulusan dan ijazahnya setara pendidikan formal.
Jumlah  peserta  didik  program  PKPPS  masih  terbilang  rendah khusunya  di  Kota  Palembang.  Hal  ini  berbeda  dengan  peserta  didik pendidikan formal yang jumlahnya jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data berikut: Pertama, Data APK/APM Kota Palembang Tahun 2016. Jumlah siswa  usia  13-15  tahun  yang  mengikuti  program  pendidikan  kesetaraan hanya  sebanyak  279  orang  yaitu  237  orang  dari  program  Paket  B  dan  42 orang  dari  program  PKPPS  Salafiyah  Wustha.  Angka  yang  sangat  kecil  jika dibandingkan  siswa  yang  mengikuti  pendidikan  formal  SMP  dan  MTs (Kemendikbud,  2016). Kedua, Data  peserta  Ujian  Nasional  PKPPS  Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Jumlah peserta UN PKPPS sangat rendah yaitu hanya 429 orang untuk semua jenjang (Kemenag, 2018). Dari data tersebut terlihat  bahwa  minat  peserta  didik  di  Kota  Palembang  terhadap  program PKPPS  masih  rendah  sehingga  perlu  diadakan  evaluasi  program  untuk melihat tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Juknis PKPPS (Mutrofin, 2014).
Program  PKPPS  tingkat  Salafiyah  Wustha  merupakan  layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau  putus sekolah di  tingkat SMP/MTs, yang diselenggarakan oleh Pondok
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
Pesantren  Salafiyah  (PPS)  sebagai  satuan  pendidikan  nonformal  dengan harapan  peserta  didik  yang  mengikuti  proses  belajar  mengajar  di  Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang  dinyatakan  dan  diakui  setara  dengan  lulusan  SMP/MTs  (Kemenag 2018).  Penyelenggaraan  PKPPS  tingkat  Salafiyah  Wustha  berdasarkan  pada Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  3543  Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Pendidikan  Kesetaraan  pada Pondok  Pesantren  Salafiyah.  Adapun  penyelenggaraan  program  PKPPS Salafiyah  Wustha  Ma’had  Zaadul  Ma’ad  yang  dievaluasi  pada  penelitian  ini difokuskan pada komponen berikut: 1) Tujuan, 2) Pendirian, 3) Sasaran, 4) Jenjang pendidikan, 5) Peserta didik,  6) Pendidik dan tenaga kependidikan, 7)  Struktur  organisasi,  8)  Sarana  dan  prasarana,  9)  Pembiayaan,  10) Kurikulum,  11)  Proses  pembelajaran,  12)  Penilaian  hasil  belajar,  dan  13) Lulusan dan kualifikasi ijazah.
Kata “Salafiyah” secara etimologis sering disinonimkan dengan istilah “tradisional”  berasal dari  bahasa  Arab as-Salaf yaitu  “yang  terdahulu”, sehingga  ulama as-Salaf  as-Salih artinya  ulama  terdahulu  yang  salih (Poerwadarminta,  2019).  Pada  zaman  modern,  kata  Salafi  memiliki  dua definisi  yang  kadang-kadang  berbeda. Pertama, digunakan  oleh  ulama  dan sejarawan,  yaitu  merujuk  kepada  pemahaman  orang-orang  yang  berusaha memurnikan  kembali  ajaran  yang  telah  dibawa  Rasulullah  serta  menjauhi berbagai bid’ah , khurafat, syirik  dalam  agama  Islam  (Anita,  2016). Kedua , pondok pesantren salafiyah oleh para sosiolog dan praktisi pendidikan sering disebut dengan pondok pesantren “tradisional”, yaitu pondok pesantren yang masih mempertahankan dan melestarikan tradisi pesantren yang kajian atau pembelajaran  utamanya  berfokus  pada  kajian  kitab  kuning  dan  tahfiz  Al- Quran  dengan  metode  khas  pesantren  seperti  bandongan  dan  sorogan (Mughist,  Suparta,  &  Badruttamam,  2008).  Istilah  Salafiyah  inilah  yang digunakan  oleh  Kemenag  untuk  menggambarkan  pondok  pesantren  yang masih  mempertahankan  ciri  khas  pondok  pesantren  seperti  adanya  kiai, santri yang bermukim, pondok/asrama, masjid/musala, kajian kitab kuning, dan  pembelajaran  Al-Quran.  Sebagaimana  Keputusan  Direktur  Jenderal Kelembagaan  Agama  Islam  mendefenisikan  bahwa  pondok  pesantren salafiyah  adalah  pondok  pesantren  yang  masih  tetap  mempertahankan sistem  pendidikan  khas  pondok  pesantren  baik kurikulum  maupun  metode pendidikan,  bahan  ajar  meliputi  ilmu-ilmu  agama  islam  dengan mempergunakan  kitab-kitab  klasik  berbahasa  Arab  sesuai  dengan  tingkat kemampuan  masing-masing  santri,  dan  pembelajaran  dengan  cara bandongan  dan  sorogan  masih  tetap  dipertahankan  tetapi  sudah  banyak
yang  menggunakan  sistem  klasikal  (Depag,  2001).  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  pondok  pesantren  salafiyah  selain  bermakna  menurut definisi  kedua/secara  sistem  kelembagaan  yaitu  pondok  pesantren tradisional  yang  masih  mempertahankan  tradisi  khas  pesantren  seperti pembelajaran  Al-Quran  dan  kitab  kuning,  bisa  juga  bermakna  menurut definisi  yang  pertama  yaitu  pondok  pesantren  yang  pendidikan  dan pembelajarannya  merujuk  kepada  manhaj/metodologi  beragama  para salafush  shalih  yang  prioritas  utamanya  pada  perbaikan  akidah  umat  dan menjauhi  kesyirikan  serta  menghidupkan  sunnah  Nabi  salallahu  alaihi wasallam dan menjauhi kebid’ahan dalam beragama.
Pondok  Pesantren  Salafiyah  Ma’had  Zaadul  Ma’ad  termasuk  pondok pesantren  di  Palembang  yang  dapat  dikatakan  Salafiyah  baik  ditinjau  dari manhajiyah/metodologi beragama maupun secara sistem
pendidikan/kelembagaan.  Adapun  penelitian  ini  difokuskan  pada  PKPPS jenjang pendidikan dasar setingkat SMP/MTs yaitu tingkat Salafiyah Wustha Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang.
Evaluasi  program  adalah  suatu  unit  atau  kesatuan  kegiatan  yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu  kebijakan,  berlangsung  dalam  proses  yang  berkesinambungan,  dan terjadi  dalam  suatu  organisasi  yang  melibatkan  sekelompok  orang  guna pengambilan  keputusan  (Ananda  &  Rafida,  2017).  Evaluasi  program merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  cermat untuk  mengetahui  tingkat  keterlaksanaan  keberhasilan  suatu  program dengan  cara  mengetahui  efektivitas  masing-masing  komponen  (Widoyoko, 2009:  10).  Jadi  evaluasi  program  dilaksanakan  untuk  melihat  tingkat kesesuaian  pelaksanaan  suatu  program  dengan  kriteria/standar  yang  telah ditetapkan.
Menurut  Crawford,  tujuan  evaluasi  program  yaitu:  1)  Untuk mengetahui  apakah  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  telah  tercapai  dalam program, 2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan  terhadap  perilaku hasil, 3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, dan 4) Untuk memberikan umpan balik bagi program yang dilaksanakan. Ada empat kemungkinan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil  dalam pelaksanaan  sebuah  program,  yaitu:  1)  Menghentikan  program.  Jika dipandang  bahwa  program  tersebut  tidak  ada  manfaatnya  atau  tidak  dapat terlaksana  sebagaimana  diharapkan,  2)  Merevisi  program.  Jika  ada  bagian- bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit), 3) Melanjutkan program. Jika pelaksanaan program sudah berjalan sesuai  dengan  tujuan  dan  memberikan  hasil  yang  bermanfaat,  dan  4)
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
Menyebarluaskan  program  (Arikunto  &  Jabar,  2009).  Jika  program  berhasil dengan  baik  maka  sangat  baik  jika  dilaksanakan  lagi  di  tempat  dan  waktu yang  lain  (Munawiroh,  2019).  Dengan  demikian,  hasil  evaluasi  program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau rekomendasi bagi pengambilan keputusan/kebijakan. Keputusan yang dapat diambil antara lain menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.
Ada  banyak  model  evaluasi  yang  dikembangkan  oleh  para  ahli  yang dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  program.  Issac  dan  Michael mengklasifikasikan  enam  model  evaluasi  program  dengan  pendekatan  dan tujuan  yang  berbeda  antara  masing-masing  model  yaitu:  1) Goal  oriented evaluation  model, 2) Decision  oriented  evaluation  model, 3) Transactional evaluation model, 4) Evaluation research model, 5) Goal-free evaluation model, dan 6) Adversary  evaluation  model. Terkait  dengan  model-model  evaluasi program  maka  dalam  kajian  literatur  terdapat  berbagai  ragam  model evaluasi  yang  dapat  digunakan  oleh  evaluator  sebagai  acuan  dalam melakukan evaluasi suatu program. Di antara model-model evaluasi pogram tersebut  diantaranya:  Goal-Free  Evaluation  Approach  (Scriven),  Formative and Summative model (Scriven), Five level ROI Model (Jack Phillips), Context, Input, Process, Product atau CIPP Model (Stufflebeam), Four levels evaluation model  (Kirpatrick),  Responsive  evaluation  model  (Stake),  Context,  Input, Reacton,  Outcome  atau  CIRO  model,  Congruance-Contigency  model  (Stake), Five Levels of Evaluation model (Kaufmann), Program Evaluation and Review Technique  atau  PERT  model,  Alkin  model,  CSE-UCLA  Model,  Provous Discrepancy  model,  Illuminative  evaluation  model  dan  lainnya  (Agustina, 2018).
Adapun model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program PKPPS  yaitu  model  evaluasi  CIPP  ( Context, Input, Process, and Product )  dari Stufflebeam. Model evaluasi ini memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Menurut Rusydi dan Tien, model CIPP ini bertitik tolak pada pandangan  bahwa  keberhasilan  program  pendidikan  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  seperti:  karakteristik  peserta  didik  dan  lingkungan,  tujuan program  dan  peralatan  yang  digunakan,  prosedur  dan  mekanisme pelaksanaan program itu sendiri (Ananda & Rafida, 2017). Keunikan model ini  adalah  pada  setiap  tipe  evaluasi  terkait  pada  perangkat  pengambil keputusan  ( decission )  yang  menyangkut  perencanaan  dan  operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang  komprehensif/menyeluruh  pada  setiap  tahapan  evaluasi  yaitu  tahap konteks,  masukan,  proses,  dan  produk.  Dengan  demikian,  model  evaluasi
CIPP mengevaluasi program secara menyeluruh pada setiap dimensi, bukan hanya  pada  dimensi  produk/hasil  tetapi  juga  mencakup  dimensi  konteks, input,  proses,  dan  produk,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
Kajian evaluasi program terhadap suatu kebijakan, termasuk program pendidikan  nonformal/kesetaraan  telah  banyak  ditulis  dalam  penelitian terdahulu  (Mastiyah,  2016);(Agustina,  2018);(Rosyad,  2019).  Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada kesetaraan pendidikan. Sedangkan, perbedaannya  terletak  pada  ragam  pendekatan  dan  jenis  penelitian  yang digunakan. Artinya, kajian evaluasi ini tentu menjadi hal yang sangat penting dalam  mengevaluasi  program  dari  suatu  kebijakan,  termasuk  program PKPPS guna memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menentukan/membuat kebijakan selanjutnya, yang diawali dengan  suatu  proses  pengumpulan  data  yang  sistematis.  Hal  ini  sesuai dengan  alasan  perlunya  dilaksanakan  evaluasi  program  antara  lain:  a) Pemenuhan  ketentuan  undang-undang  dan  peraturan  pelaksanaannya,  b) Mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  program,  c)  Mengukur  pengaruh,  efek sampingan  program,  d)  Akuntabilitas  pelaksanaan  program,  e)  Akreditasi program,  f)  Alat  mengontrol  pelaksanaan  program,  g)  Alat  komunikasi dengan  stakeholder  program,  dan  h)  keputusan  mengenai  program: diteruskan,  dilaksanakan  di  tempat  lain,  diubah,  atau  dihentikan (Munawiroh, 2019).    Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang evaluasi  program  PKPPS  tingkat  Salafiyah  Wustha  milik  Kemenag.  Peneliti lebih  memilih  model  program  PKPPS  Salafiyah  Wustha  Kemenag dibandingkan  program  Paket  B  Kemendikbud  karena  dari  data  APK/APM Tahun  2015/2016  terlihat  bahwa  APM  Salafiyah  Wustha  lebih  besar dibandingkan  APM  Paket  B.  APM  Salafiyah  Wustha  sebesar  42,00  %, sedangkan APM paket B sebesar 32,64 %. Artinya secara kesesuaian usia dan jenjang, siswa salafiyah wustha lebih berusia produktif yaitu hampir separuh siswanya berumur 13-15 tahun yang merupakan usia jenjang SMP/sederajat. Adapun  penulis  memilih  Pond ok  Pesantren  Salafiyah  Ma’had  Zaadul  Ma’ad Tingkat  Salafiyah  Wustha  sebagai  objek  dan  subjek  penelitian  karena  ada fenomena  menarik  sehingga  perlu  untuk  diadakan  penelitian,  yaitu  sebagai berikut: a) Program PKPPS Salafiyah Wustha Ma’had Zaadul Ma’ad terbilang masih baru yaitu berdiri tahun 2015, b) Santri Ma’had Zaadul Ma’ad menjadi peserta  ujian  terbanyak  kedua  se-Pondok  Pesantren  Salafiyah  Kota Palembang  sebagaimana  data  peserta  UN  PKPPS  Sumatera  Selatan  Tahun 2020,  c) Santri  Salafiyah  Wustha  Ma’had  Zaadul  Ma’ad  rata -rata  berusia produktif,  d)  Jumlah  santri  Salafiyah  Wustha  Ma’had  Zaadul  Ma’ad  selalu
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
meningkat  setiap  tahun,  dan  e)  Belum  pernah  diadakan  penelitian  evaluasi program PKPPS di Ma’had Zaadul Ma’ad dari sejak berdirinya .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  evaluasi  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  evaluasi  merupakan  suatu  desain  dan prosedur  evaluasi  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  secara sistematik  untuk  menentukan  nilai  atau  manfaat  dari  suatu  praktik pendidikan yang didasarkan atas hasil pengukuran/pengumpulan data yang menggunakan  standar  kriteria  tertentu  yang  digunakan  secara  absolut ataupun  relatif  (Sukmadinata,  2007:  120).  Wirawan  mendefinisikan  bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan cara memandang objek  penelitian  sebagai  suatu  sistem  yaitu  objek  kajian  dilihat  sebagai satuan  yang  terdiri  dari  unsur  yang  saling  terkait  dan  mendiskripsikan fenomena-fenomena  yang  ada  (Wirawan,  2011:  154).  Penelitian  ini bermaksud  membuat  analisis  atas  informasi  secara  sistematik  mengenai evaluasi  program  PKPPS  tingkat  Salafiyah  Wustha  di  Ma’had  Zaadul  Ma’ad Palembang dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Kriteria yang peneliti gunakan adalah Keputusan Dirjen Pendis  Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Juknis PKPPS (Sudjana, 2004).
Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan  apa  yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain  (Moleong,  2018).  Data-data  yang didapatkan di lapangan dikumpulkan/digabungkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif untuk pengambilan kesimpulan. Miles dan Huberman  memaparkan  bahwa  aktivitas  atau  kegiatan  dalam  analisis  data yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono, 2011: 246).
Untuk  menetapkan  keabsahan  data  maka  dilakukan  teknik  uji keabsahan data yaitu  triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang  memakai  suatu  kombinasi  lebih  dari  satu  strategi  dalam  suatu penelitian  untuk  menjaring  data/informasi  (Wirawan,  2012:  156). Triangulasi  adalah  usaha  mengecek  kebenaran  data/informasi  yang diperoleh  peneliti  dari  berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda.  Teknik triangulasi  digunakan  untuk  menetapkan  validitas  dan  reliabilitas  data. Adapun  teknik  triangulasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi metode  dan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  metode  dilakukan  dengan  cara
membandingkan  data/informasi  dengan  cara  yang  berbeda.  Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi tahap ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  data/informasi  yang  diperoleh  dari sumber  data  adalah  benar.  Jika  kesimpulan  dari  berbagai  metode  terdapat kesamaan  maka  validitas  ditetapkan.  Sementara  triangulasi  sumber dilakukan  untuk  menguji  kredibilitas  data  dengan  cara cross  check yaitu mengecek  data/informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Dengan demikian,  triangulasi  sumber  berarti  membandingkan  dan  mengecek  balik derajat kepercayaan suatu data/informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat  yang  berbeda.  Hasil  triangulasi  yang  diharapkan  adalah  adanya kesamaan dari berbagai sumber. Jika terdapat perbedaan maka perlu ditinjau kembali atau diadakan cek ulang (Djaali & Pudji, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  dan  temuan  yang  ada  di  lapangan  yaitu  hasil  observasi,  dokumentasi, dan wawancara dianalisis secara kualitatif menggunakan evaluasi CIPP. Hasil analisis data program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang  ditinjau  dari  empat  dimensi  yaitu  konteks,  input,  proses,  dan produk adalah sebagai berikut:
1. Dimensi konteks
Konteks adalah sesuatu hal yang melatarbelakangi adanya penyelenggaraan  program  PKPPS  dan  berkaitan  dengan  lingkungan program  yang  meliputi  aspek  kebutuhan  masyarakat  dan  kelayakan lembaga  penyelenggara.  Dimensi  konteks  mencakup  tujuan,  pendirian, sasaran, dan jenjang pendidikan program.
a. Tujuan.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara dengan  Pembina  Yayasan,  Pimpinan  Ma’had, dan  staf  tata  usaha didapati bahwa tujuan program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha yaitu untuk  menyukseskan  program  wajib  belajar,  menguatkan  peran ma’had  sebagai  penyelenggara  PKPPS, mengurangi  angka  putus sekolah,  dan  agar  santri  dapat  memiliki  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan  yang  setara  dengan  SMP/MTs.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tujuan program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
b. Pendirian. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan  Pembina  Yayasan,  Pimpinan  Ma’had,  dan  staf  tata  usaha didapati  bahwa  yayasan  penyelenggara  sudah  berbadan  hukum, ma’had telah  mendapatkan  izin  operasional  pondok  pesantren,  telah memiliki  NSPP,  didirikan  berdasarkan  atas  kebutuhan  masyarakat,
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
telah mendapatkan izin operasional PKPPS, dan telah memiliki NPSN. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pendirian  program  Salafiyah  Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
c. Sasaran.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara dengan  Pimpinan  Ma’had,  staf  tata  usaha,  dan  santri  didapati  bahwa sasaran  program  antara  lain  terbuka  bagi  santri  dari  berbagai  latar belakang  baik  karena  putus  sekolah/tidak  dapat  melanjutkan pendidikan maupun karena memang pilihannya. Mayoritas santri yang belajar  karena  memang  pilihannya,  bukan  paksaan  orang  tua  atau hanya  ingin  mendapatkan  ijazah,  tetapi  karena  ingin  lebih  fokus mempelajari ilmu diniyah dengan tetap mendapatkan pelajaran umum. Dengan  demikian,  sasaran  program  Salafiyah  Wustha  sudah  sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
d. Jenjang  Pendidikan.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara dengan  Pimpinan  Ma’had  dan  staf  tata  usaha,  jenjang pendidikan  program  Salafiyah  Wustha  sama  dengan  SMP/MTs  yaitu memiliki 3 tingkatan dan masa belajar selama 3 tahun. Hal ini berbeda dengan jenjang pendidikan program Paket B di mana peserta didiknya sudah  bisa  mengikuti  ujian  kelulusan  jika  telah  mengikuti pembelajaran  selama  minimal  2  tahun  berturut-turut.  Dengan demikian, jenjang pendidikan program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

## 2. Dimensi Input
Input  berkaitan  dengan  sumber  daya  yang  mendukung  pelaksanaan program  PKPPS.  Dimensi  input  mencakup  peserta  didik/santri, pendidik/ustadz dan tenaga kependidikan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kurikulum program.
a. Peserta  didik/santri.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara  dengan  Pimpinan  Ma’had,  staf  tata  usaha,  dan tenaga pendidik didapati  bahwa  ma’had  menerima  santri  baru  sesuai ketentuan  umur,  santri  telah  lulus  atau  memiliki  ijazah  SD/MI,  dan dapat  menerima  santri  pindahan.  Namun,  masih  ada  jumlah  santri yang melebihi 30 orang per rombongan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa  komponen  peserta  didik  program  Salafiyah  Wustha  memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.
b. Pendidik/ustadz  dan  tenaga  kependidikan.  Berdasarkan  hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma’had, staf tata  usaha,  dan  tenaga  pendidik didapati  bahwa  ma’had sudah memiliki  tenaga  pendidik  yang  berkompeten  dan  memiliki  tenaga
kependidikan  yang  memadai  seperti  Kepala  PKPPS,  tenaga administrasi, wali asrama, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga  keamanan,  tenaga  kebersihan,  dan  tenaga  kependidikan lainnya.  Namun,  kualifikasi  akademik  belum  sepenuhnya  terpenuhi karena  ada  beberapa  pendidik  yang  belum  sarjana  dan  masih  ada pendidik yang mengajar rangkap mata pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pendidik dan tenaga kependidikan Salafiyah Wustha hanya memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.
c. Struktur  Organisasi.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara  dengan  Pimpinan  Ma’had  dan  staf  tata  usaha,  struktur organisasi ma’had terdiri dari Pimpinan Ma’had, Kepala PKPPS, Waka Kurikulum,  Waka  Kesantrian,  Waka  Sarana  Prasarana,  Wali  Asrama, tata  usaha,  tenaga  pendidik,  dan  tenaga  kependidikan.  Dengan demikian,  struktur  organisasi  Salafiyah  Wustha  sudah  sesuai  dengan kriteria Juknis PKPPS.
d. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara  dengan Pimpinan  Ma’had,  staf  tata  usaha,  dan  tenaga pendidik,  sarana  prasarana  yang  d imiliki  ma’had  cukup  lengkap. Prasarana ma’had antara  lain  masjid,  kantor,  kelas,  laboratorium komputer,  pos  keamanan,  asrama,  perpustakaan,  lapangan  olahraga, kantin,  dapur,  UKS,  ruang  isolasi,  tempat  wudhu,  kamar  mandi,  dan prasarana lainnya. Adapun sara na ma’had antara lain meja kelas, kursi kelas,  meja  kantor,  kursi  kantor,  kursi  tamu,  lemari  arsip,  rak  buku, papan  tulis,  komputer,  laptop,  printer,  CCTV,  AC,  kipas  angin,  video recorder,  proyektor,  buku,  dan  sarana  pendukung  lainnya.  Namun, pada  aspek  prasarana  masih  kekurangan  satu  ruang  belajar  putra, perpustakaan  putri,  dan  laboratorium  komputer  putri,  serta  keadaan beberapa  sarana  prasarana  masih  perlu  diperbaiki  seperti  wc  yang rusak,  meja  kursi  yang  tidak  layak  pakai,  dan  kipas  angin  yang  tidak berfungsi.  Dengan  demikian,  sarana  prasarana  Salafiyah  Wustha memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.
e. Pembiayaan.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara dengan Pimpinan Ma’had dan staf tata usaha, pembiayaan program  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yaitu  penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, biaya pengelolaan dikelola  sesuai  aturan  yang  berlaku,  dan  memiliki  rencana pembiayaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
f. Kurikulum. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan  Pimpinan  Ma’had,  tenaga  pendidik,  dan  staf  tata  usah a, kurikulum  Salafiyah  Wustha  terdiri  dari  kurikulum  mata  pelajaran umum,  mata  pelajaran  diniyah,  dan  kurikulum  khas  pesantren salafiyah seperti tahfiz Al-Quran, kajian kitab kuning, hafalan hadis dan doa,  hafalan  matan,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian,  struktur kurikulum  Salafiyah  Wustha  sudah  sesuai  dengan  kriteria  Juknis PKPPS.
3. Dimensi Proses
Proses  berkaitan  dengan  pelaksanaan/implementasi  program.  Dimensi proses mencakup proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.
a. Proses  Pembelajaran.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara  dengan  Pimpinan  Ma’had,  tenaga  pendidik,  dan  santri didapati  bahwa  proses  pembelajaran  lebih  fleksibel  disesuaikan dengan  tradisi,  potensi,  dan  kondisi  ma’had, materi  pelajaran dirancang  agar  mudah  dipahami  santri,  menggunakan  metode pembelajaran  yang  bervariasi  seperti  metode  pembelajaran  khas pesantren  salafiyah,  metode  klasikal,  dan  metode  lainnya,  serta memanfaatkan sarana/media belajar dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran juga ustadz dan santri tetap mematuhi protokol kesehatan  sesuai  imbauan  pemerintah.  Dengan  demikian,  proses pembelajaran program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
b. Penilaian Hasil Belajar. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan hasil  wawancara  dengan  Pimpinan  Ma’had  dan tenaga  pendidik, penilaian  hasil  belajar  dilakukan  oleh  pendidik  dan  penyelenggara PKPPS,  melaksanakan  ulangan  harian,  penilaian  tengah  semester, penilaian akhir semester, dan di akhir jenjang juga dilaksanakan ujian akhir  satuan  pendidikan/ujian  pondok  dan  ujian  sekolah  PKPPS sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penilaian hasil belajar Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

## 4. Dimensi Produk
Produk  berkaitan  dengan  ketercapaian  tujuan  program  yang  telah ditetapkan. Dimensi produk mencakup lulusan dan kualifikasi ijazah.
a. Lulusan.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara dengan tenaga pendidik, Pimpinan Ma’had, santri, dan alumni didapati bahwa  santri  yang  telah  mengikuti  program  semuanya  lulus  dan memiliki  kualitas  lulusan  yang  tidak  kalah  bersaing  dengan  peserta
didik  lulusan  SMP/MTs,  bahkan  memiliki  nilai  lebih  di  bidang keagamaan  seperti  keterampilan  ceramah,  khotbah,  pidato  bahasa arab,  memiliki  banyak  hafalan  Al-Quran,  hadis,  dan  matan.  Selain  itu memiliki  bekal  pengembangan  diri/kecakapan  hidup  seperti keterampilan  komputer,  meliput  siaran  langsung  di  youtube menggunakan video recorder, berkebun hidroponik, dan beternak lele.
b. Kualifikasi  Ijazah.  Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara dengan Pimpinan Ma’had, tenaga pendidik, wali santri, dan pihak sekolah tempat alumni melanjutkan pendidikan didapati bahwa ijazah  Salafiyah  Wustha  dapat  diterima  di  jenjang  berikutnya  dari berbagai lembaga pendidikan di tanah air, baik pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren maupun pendidikan umum seperti SMA, dan bahkan pendidikan kejuruan SMK.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  lulusan  dan  kualifikasi  ijazah  Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  program  PKPPS  Salafiyah  Wustha setelah  dianalisis  menggunakan  model  evaluasi  CIPP  telah  berjalan  secara sistematis  dan  komprehensif.  Dimensi  konteks  memiliki  tujuan  yang  jelas, pendirian  sesuai  aspek  kelayakan  dan  kebutuhan  masyarakat,  sasarannya terbuka  bagi  santri  dari  berbagai  latar  belakang,  dan  jenjang  pendidikan sama dengan pendidikan formal. Dimensi input memiliki santri, ustadz, dan tenaga  kependidikan  yang  cukup  sesuai  kriteria,  struktur  organisasi  yang lengkap, sarana prasarana yang cukup memadai, pembiayaan bersumber dari sumber  yang  sah  dan  dikelola  sebagaimana  mestinya,  dan  kurikulum  telah mengintegrasikan  mata  pelajaran  diniyah  dan  umum.  Dimensi  proses meliputi  proses  pembelajaran  yang  fleksibel,  telah  menggunakan  metode pembelajaran  yang  bervariasi,  memanfaatkan  sarana/media,  dan  penilaian hasil belajar telah sesuai prosedur. Dimensi produk memiliki kualitas lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan pendidikan formal dan kualifikasi ijazah yang  dapat  diterima  di  jenjang  pendidikan  selanjutnya.  Dimensi  konteks, proses,  dan  produk  program  PKPPS  Salafiyah  Wustha  jika  ditinjau  dari Keputusan  Dirjen  Pendis  No.  3543  Tahun  2018  tentang  Juknis penyelenggaraan  PKPPS  sudah  sesuai  kriteria.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari komponen-komponen  setiap  dimensi  yang  semua  indikatornya  sudah terpenuhi.  Adapun  dimensi  input  memiliki  tingkat  kesesuaian  yang  cukup karena  masih  ada  indikator  komponen  yang  belum  terpenuhi.  Dengan demikian,  dimensi  konteks,  proses,  dan  produk  program  PKPPS  Salafiyah Wustha perlu terus dilanjutkan sedangkan dimensi input perlu adanya revisi. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan  oleh  Arikunto  mengenai
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
alternatif  keputusan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  evaluasi  program  yaitu program  dilanjutkan  jika  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan direvisi jika masih ada kriteria yang belum terpenuhi (Munawiroh, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  evaluasi  program  PKPPS Salafiyah  Wustha  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu:  1)  Program  PKPPS Salafiyah  Wustha  ditinjau  dari  dimensi  konteks,  proses,  atau  produk  sudah sesuai dengan kriteria, dan 2) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi input memiliki tingkat kesesuaian yang cukup. Adapun rekomendasi bagi pengambil kebijakan yaitu: 1) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari  dimensi  konteks,  proses,  atau  produk  perlu  dilanjutkan,  2)  Program PKPPS  Salafiyah  Wustha  ditinjau  dari  dimensi  input  perlu  adanya  revisi antara  lain: Pertama, membatasi  maksimal  30  orang  santri  per  rombongan belajar. Kedua, pendidik  yang  belum  sarjana  agar  dimotivasi  untuk melanjutkan  pendidikan. Ketiga, pendidik  diharapkan  mengajar  mata pelajaran  sesuai  kualifikasi  akademik. Keempat, perlunya  penyediaan prasarana yang belum memadai. Kelima, sarana prasarana yang rusak perlu diperbaiki,  dan  3)  Komponen  program  PKPPS  Salafiyah  Wustha  yang  perlu disebarluaskan,  terutama  kaitannya  dengan  peningkatan  jumlah  santri antara  lain: Pertama, Visi  misi  pondok  pesantren  perlu  memiliki  kekhasan yang  membedakannya  dengan  yang  lain. Kedua, Pendirian  program  PKPPS harus didasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, Perlunya memanfaatkan  sarana/media  online  dalam  pembelajaran/kajian  kitab kuning  sehingga  pihak  masyarakat  atau  orang  tua  santri  tetap  dapat menyimak kajian walaupun dipisahkan oleh dinding tembok pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  A.  (2018).  Evaluasi  Program  Pendidikan  Keseteraan  Paket  C Vokasional  di  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Bhina Swakarya Kabupaten Bandung. Jurnal Evaluasi Pendidikan, 9 (2).
Ananda,  R.,  &  Rafida,  T.  (2017). Pengantar  Evaluasi  Program  Pendidikan. Medan: Perdana Publishing.
Anita,  D.  E.  (2016).  Implementasi  Wajar  Dikdas  di  Pondok  Pesantren Salafiyah:  Studi  Kasus  Pondok  Pesantren  Salafiyah  APIK  Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Jurnal Wahana Akademika, 3 (2).
Arikunto,  S.,  &  Jabar,  C.  S.  (2009). Evaluasi  Program  Pendidikan:  Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Depag.  (2001).  Keputusan  Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam Nomor:  E/239/2001  tentang  Panduan  Teknis  Penyelenggaraan Program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  pada  Pondok  Pesantren Salafiyah.
Djaali, dan Pudji, M. (2008). Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
Kemenag.  (2018).  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor 3543  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
Kemendikbud.  (2016).  Bidang  Pendayagunaan  dan  Pelayanan  Data  dan Statistik  Pendidikan.  (2016).  APK/APM  (Angka  Partisipasi Kasar/Angka  Partisipasi  Murni)  Tahun  2015/2016.  Jakarta:  Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud.
Mastiyah,  I.  (2016).  Evaluasi  Penyelenggara  Program  Wajib  Belajar  bagi Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 14 (1).
Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mughist,  A.,  Suparta,  M.,  &  Badruttamam,  N.  (2008). Kritik  Nalar  Fiqih Pesantren. Jakarta: Kencana.
Munawiroh. (2019). Pesantren Salafiyah. Yogyakarta: Deepublish.
Mutrofin. (2014). Evaluasi Program: Teks Pilihan untuk Pemula. Yogyakarta:
LaksBang PRESSindo.
Poerwadarminta, W.  J. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Rosyad, R. A. (2019). Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan  Tahun  pada  Pondok  Pesantren  Salafiyah  IBNU  Taimiyyah Kebokura  Sumpiuh  Banyumas. Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto,
7 (1), 43-55.
Sudjana, N., dan Ibrahim. (2004). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
( Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang )
Sukmadinata.  (2007). Metode  Kajian  Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Widoyoko, E.P. (2009). Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Wirawan. (2011). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi . Jakarta: Rajawali Pers.
(Robin Andespa, Fajri Ismail, Mardeli)