STATUS  PEWARISAN  TRANSEKSUAL    DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT

## MINANGKABAU

## STATUS  OF  TRANSSEXUAL  INHERITANCE  IN  THE PERSPECTIVE OF MINANGKABAU CUSTOMARY LAW
Sonny Dewi Judiasih a , Elycia Feronia Salim b , Agitha Putri Andany Hidayat c , Cynthia Kurniawan d , Rifny Meirizka e , Firsty Anandini f

## ABSTRAK
Seiring  perkembangan  zaman,  dewasa  ini  terdapat  orang  yang berkeinginan  mengubah  jenis  kelaminnya  yang  disebut  sebagai transeksual. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi transeksual selain dari faktor hormonal dapat juga terjadi karena pengaruh faktor lingkungan. Dalam hal ini akan menimbulkan masalah dalam segala aspek  hukum  dan  bidang  kehidupan  salah  satunya  terkait  dengan pewarisan  bagi  transeksual.  Di  Indonesia,  eksistensi  hukum  adat terutama dalam hal waris masih diakui. Masyarakat adat khususnya adat  Minangkabau  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  dan  norma agama Islam tentunya menolak keberadaan transeksual di lingkungan mereka  dan  dengan  ditolaknya  keberadaan  transeksual  di  Adat Minangkabau, transeksual tidak berhak dalam pewarisan dalam waris adat  khususnya  di  Minangkabau.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang pewarisan transeksual dalam Hukum Waris Adat Minangkabau.
Kata kunci: agama; hukum adat; hukum waris; transeksual.

## ABSTRACT
Along with the times, there are people who wants to change their sex, which is called transsexual. Factor that cause a person to become transsexual aside from hormonal factors can also occur due to the influence of environmental factors. On the other hand returning to norms and religion is considered to violate the norms and values of custom and religion, in this case, it will cause problems in  all  aspects  of  law  and  life,  one  of  which  is  related  to  inheritance  for transsexual. In Indonesia, the existence of Adat Law esspecialy in heir matter still  recognized.  Indigenous  peoples  especially  Adat  Minangkabau,  who uphold  Islamic  religious  values  and  norms  naturally  reject  the  existence  of transsexual in their environment. There fore, transsexual are not entitled to
a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: sonny@unpad.ac.id.
b Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Hayam  Wuruk  No.2,  Bandung,  email: intan_salim@yahoo.com.
c Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Hayam  Wuruk  No.2,  Bandung: agithaputri2103@gmail.com.
d Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Hayam  Wuruk  No.2,  Bandung,  email: cynthiaceka23@gmail.com.
e Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Hayam  Wuruk  No.2,  Bandung,  email: rifnymei@gmail.com.
f Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Hayam  Wuruk  No.2,  Bandung,  email: firstyanandini@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.248
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
inhertitance  in Adat  Minangkau  in inheritance.  The purpose  in this paper is to  find  out, explain, and analyze abput transsexual inhertitance in Minangkabau Adat Law.
Keywords: adat law: inheritance adat law; religion; transsexual.

## PENDAHULUAN
Hukum seperti halnya dengan hukum dimanapun di dunia mengikuti jiwa dari bangsa masyarakatnya, karena hukum itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari bangsa atau masyarakatnya, yang  keseluruhannya  merupakan  kebudayaan  masyarakat  tempat  hukum  adat  itu berlaku. 1 Manusia  merupakan  makhluk  sosial  dimana  dalam  memenuhi  kebutuhan dasarnya manusia hampir selalu berhubungan dengan satu sama lain. Dalam pergaulan sesamanya,  terdapat  patokan-patokan  yang  merupakan  struktur  kaidah  untuk  tetap mempertahankan hidup secara damai. 2 Struktur kaidah tersebut menjelma dalam pola tingkah laku masyarakat.
Dalam  proses  perkembangannya,  suatu  bangsa  memiliki  adat  kebiasaan  yang berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Pola  tingkah  laku  masyarakat  tentunya berbeda-beda  di  setiap  negara  atau  daerahnya.  Indonesia  merupakan  negara  yang berkepribadian  Pancasila  yang  berarti  bahwa  secara  tidak  langsung  hukum  Adatnya pun berkepribadian Pancasila pula. 3 Perbedaan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. 4
Penyelesaian  sengketa  dengan  menerapkan  hukum  adat  dirasa  lebih  menunjukkan keadilan dan  lebih  mempunyai  kekuatan  nilai  jika  dibandingkan  dengan  hukum nasional yang cenderung bersifat diskriminan. 5
Sebagian sangat besar hukum adat ini masih tidak tertulis serta berupa kaidah- kaidah kehidupan sehari-hari yang penting di dalam pergaulan masyarakat dan yang dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan. 6 Hukum adat di Indonesia juga seringkali Digunakan  dalam  penyelesaian  suatu  sengketa  yang  timbul,  salah  satunya  ialah mengenai  waris.  Hukum  waris  di  Indonesia  masih  pluralistik,  salah  satunya  ialah hukum  waris  adat.  Dalam  system  hukum  waris  adat,  dikenal  3  (tiga)  sistem  hukum
1 Soerojo Wignjodipoero, (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 60.
2 Albar S. Subari, dkk, (2010). Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 8.
3 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Loc.Cit.
4 Sri Warjiyati, (2018). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom, AHKAM, Jurnal Hukum Islam , Volume 6 Nomor 2, hlm. 390.
5 Ibid, hlm. 391.
6 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Op. Cit, hlm. 61.
pembagian waris, yakni sistem hukum waris adat patrilineal, sistem hukum waris adat matrilineal, dan sistem hukum waris adat parental. Sistem hukum waris adat patrilineal ialah  berdasarkan  garis  keturunan  laki-laki  atau  ayah,  sistem  hukum  waris  adat matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan, dan sistem hukum waris adat parental berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu.
Sistem hukum waris adat matrilineal sebagian besar digunakan oleh masyarakat Adat  Minangkabau.  Matrilineal  berasal  dari  kata-kata Matriakat artinya “ibu  yang berkuasa” .  Dewasa  ini,  pengertian Ibu  yang  berkuasa sudah  tidak  dipakai  lagi  karena sistem ibu yang berkuasa sudah tidak ada, yang ada hanyalah kelompok masyarakat yang menganut prinsip Matrilineal, yaitu dalam menarik garis keturunannya seseorang menghubungkan  diri  dari  pada  Ibu. 7 Masyarakat  Minangkabau  tersebut  berbentuk suatu  organisasi yang berada  dlam satu  istilah bernama paruik, 8 dimana  keseluruhan keluarga berkumpul dalam suatu lingkungan tempat tinggal yakni yang disebut rumah gadang . Kaum ibu pada masyarakat Minangkabau sangat dihormati, ibu disebut “Bundo Kanduang”  adalah  sebagai amban  paruik (bendaharawan)  yang  tugasnya  adalah memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan dan kesejahteraan keluarga.
Hukum  adat  tidak  statis,  melainkan  dinamis.  Soepomo  mengatakan  bahwa hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Situasi yang timbul dalam keadaan dan perkembangan masyarakat pada saat ini  mulai  keluar  dari  nilai-nilai  dan  norma  adat  serta  agama.  Keadaan  yang  didasari pada  kata- kata  “hak  asasi  manusia”  seringkali  menjadikan  hal  tersebut  sebuah pembenaran yang padahal telah melanggar nilai dan norma. Salah satu contohnya ialah mengenai Transgender dan Transeksual. Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal istilah transgender ataupun transeksual yang dianggap sebagai identitas gender diluar laki-laki  dan  perempuan  secara  natural. 9 Transgender  adalah  seseorang  yang mengenakan  atribut-atribut  gender  berlainan  dengan  konsepsi  gender  yang
7 Amir. M. S., (2001). Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm 22
8 Yelia Nathassa Winstar, (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2, hlm. 22.
9 Anindita Ayu Pradipta Yudah, (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 37.
dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat, sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah. 10
Diskriminasi  terhadap  transgender  dan  transeksual  berasal  dari  stigmatisasi terhadap  mereka  yang  memilih  ‘berbeda’  dengan  masyarakat  di  lingkungan  sekitar. Stigmatisasi  ini  berkembang  begitu  kental  di  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia. Selain  dilatari  oleh  konstruksi  patriarki  yang  begitu  kental  di  mana  laki-laki dikonstruksikan  adalah  makhluk  yang  jantan,  stigma  terhadap  transgender  dan transeksual  juga  dikaitkan  dengan  homophobia  yang  terkadang  bersumber  pada keyakinan agama. 11
Di  Indonesia,  keberadaan  transgender  dan  transeksual  tidak  diakui,  tentu  saja karena dianggap melanggar nilai-nilai serta norma yang ada. Nilai-nilai dan norma yang dilanggar  tersebut  termasuk  ke  dalam  nilai-nilai  dan  norma  agama  serta  adat masyarakat setempat. Seperti yang kita ketahui, dalam hukum waris adat di Indonesia, hanya  terdapat  dua  sistem  keturunan  yakni  laki-laki  dan  perempuan.  Keberadaan transgender  dan  transeksual  ini  tidak  serta  merta  menjadikan  identitas  baru  mereka sebagai transgender maupun transeksual mengikuti sistem hukum waris adat yang ada. Keberadaan mereka yang dianggap melanggar nilai dan norma adat serta agama juga bahwa  bagaimanakah  status  identidas  mereka  dalam  penerimaan  waris  dan  apakah mereka masih bisa menerima waris sesuai dengan aturan sistem hukum waris adat yang ada. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai:
1. Bagaimanakah  status  hukum  transeksual  dalam  masyarakat  Matrilineal  di Minangkabu?
2. Bagaimanakah  kedudukan  hukum  transeksual  dalam  pewarisan  pada  masyarakat Matrilineal?

## PEMBAHASAN
Status Hukum Transeksual dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau
Fenomena transgender dan transeksual merupakan hal yang tidak asing lagi di Indonesia. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan  adanya  jaringan  internet  yang  dapat  mempermudah  manusia  untuk  mengakses sehingga  mengetahui  perkembangan  zaman  saat  ini.  Globalisasi  ini  salah  satunya
10 Ibid, hlm. 38.
11 Ibid, hlm. 38-39.
menjadi jalan untuk adanya fenomena baru yaitu mengenai Lesbian Gay Biseksiual dan Transgender/Transeksual  (LGBT).  Transgender  dan  Transeksual,  kedua  hal  tersebut mempunyai  makna  yang  berbeda,  transgender  bukan  merupakan  suatu  identifikasi yang  sama  dengan  transeksual. 12 Transgender  merupakan  orang  yang  bernampilan tidak sesuai dengan gender yang telah diterimanya sejak lahir. 13 Sedangkan, transeksual adalah  individu  secara  pembedahan  melakukan  perubahan  pada  alat  kelamin  dan tubuhnya. 14
Indonesia merupakan negara  yang  berpegang teguh  pada nilai-nilai  dan  ajaran agama,  sehingga  tentunya  perilaku  menyimpang  seksual  seperti  Transgender  dan Transeksual tidak dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara  yang  mengakui  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dimana  kaum  Lesbian,  Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merasa mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak  asasi  manusia  karena  orientasi  seksual  mereka  yang  menyimpang. 15 Hal  ini merupakan  suatu  permasalahan  yang  timbul  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia.
Perilaku transeksual di Indonesia menjadi hal yang tabu, masyarakat berpegang teguh  dengan  nilai-nilai  agama,  moral  dan  kesusilaan.  Perilaku  tersebut muncul  atas dasar  orientasi  seksual  yang  menyimpang  orientasi  seksual  adalah  kecenderungan seseorang  untuk  mengarahkan  rasa  ketertarikan,  romantisme,  emosional,  dan seksualnya  kepada  pria,  wanita  maupun  kombinasi  keduanya. 16 Kecenderungan seseorang  berperilaku  transeksual  akibat  keresahan  dirinya  atas  jenis  kelamin  yang diterimanya saat dia lahir.
Latar belakang Organisasi LGBT dan LGBT di Indonesia, dengan Implementasi hak asasi manusia tanpa pertimbangan orientasi seksual seseorang dan identitas gender bukanlah  masalah.  Namun,  Organisasi  Non-Pemerintah  (LSM),  manusia  hak  dan aktivis  LGBT  secara  konsisten  memperjuangkan  pengakuan  dan  hak  LGBT,  baik  di
12 Judith Halberstam, (2005). In a Queer Time and Place: Transgender Bodies Subcutural Lines, NYU: Press, hlm. 46.
13 Garland, 2009, Hate Crime: Impact, Causes, and Respons, Londong: SAGE Publication, hlm. 23.
14 Ibid.
15 Roby Yansyah dan Rahayu, (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trangender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 14 Nomor 1, hlm 132.
16 Crews Douglas dan Crawford Marcus , ( 2015). Exploring the Role of Being Out on a queer Person’s Self Compassion, Journal of Gay&Lesbian Social Services , Vol. 27 No. 2, hlm. 172-186.
tingkatan  nasional  dan  internasional.  Upaya  tak  kenal  lelah  yang  mereka  miliki, mengakibatkan perkembangan baru pada masalah LGBT di Indonesia. 17
Dalam  hukum  nasional  di  Indonesia,  mengenai  transeksual  mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  lalu  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pergantian  jenis  kelamin  melalui  administrasi  diperbolehkan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 bahwa  tiap  penduduk  berhak  memperoleh  dokumen  kependudukan  meliputi  data pribadi  termasuk  jenis  kelamin  sesuai  dengan  keadaan  tiap  penduduk.bahwa  pihak yang  ingin  melakukan  perubahan  jenis  kelaminnya  harus  melakukan  permohonan melalui Pengadian Negeri untuk menerima penetapan perubahan jenis kelamin.
Selain dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006,  dalam hukum positif di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  Pasal  3  ayat  2  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dalam hukum. Sehingga, pihak transeksual berdasarkan hak asasi manusianya dilindungi keberadaannya dan mendapakan kedudukan yang sama dalam hukum. Oleh karena itu, secara tersirat perubahan kelamin atau transeksual yang dilakukan oleh seseorang sah menurut hukum Indonesia.
Fenomena mengenai LGBT ini, khususnya transeksual, tidak hanya menjadi suatu permasalahan  dalam  tata  kehidupan  suatu  negara  khususnya  Indonesia  secara  garis besar.  Munculnya  transeksual  ini  juga  harus  dipertanyakan  bagaimana  status  dan kedudukannya  di  kehidupan  bermasyarakat,  khususnya  masyarakat  adat.  Dari banyaknya masyarakat adat di Indonesia, masyarakat Adat Minangkabau merupakan
17 Yulianti Muthmainnah, (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies, Indonesian Feminist Journal , Volume 4 No 1, hlm 16.
salah satu kelompok masyarakat yanga adatnya berpegang teguh pada ajaran Agama Islam.
Dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari  di  Minangkabau,  masyarakat  adat Minangkabau mengacu dan berpanutan pada pepatah-pepatah yang tumbuh dan hidup dalam  kehidupan  bermasyarakatnya.  Salah  satu  pepatah  adat  yang  menjadi  tonggak utama dalam keh idupan bermasyarakat di Minangkabau adalah “ Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah” 18 yang berarti bahwa adat bersendi pada syariat atau agama, syariat  atau  agama  bersendi  pada  Kitab Allah .  Kitab Allah menurut  masyarakat Minangkabau  adalah  Al- Qur’an,  karena  masyarakat  Minangkabau  memeluk  agama Islam.  Menurut  Sutan  Syahrul,  Ketua  Kerapatan  Adat  Nagari  8  Suku  Minangkabau, masyarakat Minangkabau sangat kental dengan Agama Islam, segala sesuatunya harus berdasar  Al- Qur’an. 19 Maka  dari  itu,  segala  sesuatu  tingkah  laku  dan  perbuatan masyarakat di Minangkabau harus sejalan dengan hukum Islam. Mengenai transeksual tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran agama, terutama ajaran Agama Islam.  Karena  menurut  ajaran  Agama  Islam  hal  tersebut  (transeksual)  tidak  sesuai dengan  kodrat  dan  hakikat  manusia.  Bahwa  hakikat  manusia  dalam  Al- Qur’an dikatakan:
اَي اَهُّيَأ ُ ساَّنلا اَّنِإ ُْم كاَنْقَلَخ ُْنِم ُ رَكَذ ُ ىَثْن أ َو ُْم كاَنْلَعَج َو اًبو ع ش َُلِئاَبَق َو او ف َراَعَتِل ُ ۚ َُّنِإ ُْم كَم َرْكَأ َُدْنِع َُِّاللّ ُْم كاَقْتَأ ُ ۚ َُّنِإ ََُّاللّ ُ ميِلَع ُ ريِبَخ artinya “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Mengenal” . Bahwa diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki  ataupun  perempuan  dan  perempuan,  maka  diciptakanlah  adam  dan  hawa sebagai pasangan. Dijadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa guna saling mengenal satu sama lain.
Dalam riwayatnya terdapat percakapan dua sahabat diantara Umar bin Khattab RA dengan Ubay bin Ka’ab. Ubay mengatakan kepada Umar bahwa taqwa itu berarti berhati-hati  dalam  melakukan  segala  sesuatu  dalam  kehidupan  ini,  baik  dari  segi perilaku  maupun  tindakan.  Dalam  hukum  agama  Islam,  jenis  kelamin  yang  dimiliki
18 Sonny Dewi Judiasih, dkk, (2019). Sustainable Development Goals and Elimination of Children’s Marriage Practice in Indonesia, Jurnal Notariil, Volume 4 Nomor 1, hlm. 61.
19 Wawancara Sutan Syahrul Nurmay, Ketua Kerapatan Adat Nagari 8 Suku Nagari Padang, Minangkabau, tanggal 10 Desember 2018.
oleh seseorang adalah merupakan kodrat (ketentuan) Allah, maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara lain Al- Qur’an surat Al -Hujarat ayat 13 dan Al- Qur’an surat An - nisa’ ayat 119
“ Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah),  lalu  benar-benar  mereka  merubahnya".  Barangsiapa  yang  menjadikan  syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”
Di  dalam  kitab  shafwatul  bayan  disebutkan  beberapa  perbuatan  manusia  yang diharamkan karen a termasuk “mengubah ciptaan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo  seksual,  lesbian,  menyambung  rambut  dengan  sopan,  artinya  orang  pria berpakaian  dan  bertingkah  laku  seperti  wanita  atau  sebaliknya.  Hadis  nabi  riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas’ud dan nilai hadisnya sahih, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungan, menderita kelainan  semacam  kecenderungan  seksnya yang  menjadikan  “banci”  dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis kelaminnya normal tetapi psikisnya  tidak  normal.  Dan Islam pun  melarang  seseorang  berpakaian  dan  bertingkah  laku  berlawanan  dengan  jenis kelaminnya.  Hal  ini  dilarang  oleh  agama  berdasarkan  hadits  nabi,  Allah  mengutuk wanita-wanita  yang  menyerupai  pria-pria  dan  pria-pria  yang  menyerupai  wanita- wanita.
Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki -laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukum haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat an- Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’. 20
Melihat  dari  ajaran-ajaran  Agama  Islam  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa apabila laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai kodrat dan kehendak-Nya. Manusia
20 Majelis Ulama Indonesia, (2010). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta, 2010), hlm. 561.
tidak  boleh  merubah  apa  yang  telah  difitrahkan  padanya.  Ajaran  inipun  menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat adat di Minangkabau.
Keberadaan  transeksual  di  Minangkabau  tidak  akan  diterima  oleh  masyarakat atau  Nagari. Nagari disini  maksudnya  adalah  sebuah  republik  kecil  (julukan  yang diberikan  oleh  Belanda)  yang  mempunyai  pemerintahan  sendiri  secara  otonom  dan berbasis pada masyarakat (self-governing community) . 21 Tatanan hidup bernagari, segala permasalahan yang ada di suatu nagari harus diselesaikan secara bajanjang naiak dan batanggo turun, artinya semua permasalahan harus diselesaikan mulai dari bawah yaitu mulai dari mamak kemudian kepada kepala kaum. 22 Jika permasalahan tersebut tidak selesai di kepala kaum, maka akan diteruskan kepada penghulu suku. Apabila tidak selesai permasalahan tersebut maka barulah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari. 23
Di  Minangkabau  ada  pepatah  yang  menyatakan  bahwa  “Dibuang  Jauah  di Gantuang  Tinggi”  yang  berarti  dikeluarkan  dari  kaum,  baik  dari  silsilah  kaum  adat maupun dari dalam Nagari atau lingkungan adat. Seseorang yang melanggar norma- norma  dan  melampaui  batas  kesopanan  di  lingkungan  masyarakat  adat,  akan dikucilkan bahkan diusir dari kehidupan bermasyarakat adat Minangkabau. Seseorang yang seperti itu tidak berhak lagi dalam seluruh hal baik kegiatan, acara adat, hingga termasuk penerimaan waris adat Minangkabau. Seseorang yang dianggap melakukan suatu hal yang membuat malu kaum atau keluarga akan dikucilkan dan diusir.

## Kedudukan hukum Transeksual dalam Pewarisan pada masyarakat Matrilineal
Garis  keturunan  ibu  di  Minangkabau  erat  kaitannya  dengan  sistem  kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu  perubahan  dari  sendi-sendi  adat  Minangkabau  sendiri. 24 Oleh  karena  itu,  bagi masyarakat  Minangkabau  garis  keturunan  bukan  hanya  sekedar  menentukan  garis keturunan  anak-anaknya,  melainkan  erat  sekali  hubungannya  dengan  adatnya. 25
Pembagian  warisan  berdasarkan  garis  keturunan  perempuan  di  Minangkabau  tidak
21 Afdhal Prima, (2014). “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten tanah Datar)”, Vol 1 No 2, hlm. 2.
22 Sonny  Dewi  Judiasih,  dkk,  (2019). Sustainable  Development  Goals: Upaya  Penghapusan  Perkawinan  Bawah  Umur  di Indonesia, Bandung: Cakra, hlm. 86.
23 Velly Fahazra Arza, dkk, (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pnyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 , Vol 6 No 2, hlm. 2.
24 Ulfa  Chaerani  Nuriz,  dkk,  (2017).  Penerapan  Hukum  Adat  Minangkabau  Dalam  Pembagian  Warisan  Atas  Tanah, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, hlm. 3.
25 Ibid .
serta merta tanpa alasan. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat peranan perempuan, tetapi dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. 26
Dasar  pewarisan  dalam  Adat  matrilineal  Minangkabau  dalam  hal  ahli  waris dinyatakan dalam pepatah Adat yang mengatakan:
“Birik -birik turun ke semah tibah disemah berilah makan Harta ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan”
Berdasarkan pepatah Adat, yang merupakan hukum Adat tersebut, menunjukan bahwa  harta  ninik  turun  ke  mamak  dan  mamak  turun  ke  kemenakan,  berarti  harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (ninik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang,  tetapi  harus  dipahami  sebagai  kelompok  atau  generasi.  Sedangkan harta warisan yang bukan harta pusaka atau harta suarang tidaklah demikian. Karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri akan mendapat ½ (setengah) dari harta suarang  tersebut  yang  berarti  masing-masing  kembali  kepada  suami  atau  istri.  Pada awalnya  harta  peninggalan  istri  akan  tetap  menjadi  miliknya  dan  diwariskan sepenuhnya  kepada  generasi  selanjutnya  yang  perempuan  sedangkan  untuk  suami, harta warisannya akan kembali pada kerabatnya dan tidak diwariskan kepada anaknya karena  menganut  sistem  kekerabatan  Matrilineal.  Seiring  perkembangan  dewasa  ini, seorang  suami  dapat  menghibahkan  harta-harta  pencaharianya  kepada  isterinya dengan tiada keharusan disetujui lebih dahulu oleh kerabat atau keponakan-keponakan, hal  ini  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  290  K/Sip/1963,  ada  juga yurisprudensi yang menyatakan bahwa harta pencaharian suami dan istri dalam adat Minangkabau dapat diturunkan kepada anak, akan tetapi harta pusaka tetap menjadi kaum masing-masing pihak, hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/Sip/1968.
26 Hamka, (1968). Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya , Padang: Center For Minangkabau Studies Press, hlm. 46.
Dalam  pewarisan  adat  di  Minangkabau,  seringkali  terjadi  perselisihan  dan perkara  yang  timbul.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  perlu  adanya  upaya  yang  terus menerus, terutama diharapkan ninik mamak pemangku adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun Pengadilan Negeri, agar selalu dapat mencari jalan musyawarah untuk mufakat dalam permasalahan waris mewaris yang terjadi. 27
Globalisasi  LGBT  terus  meningkat,  sehingga  diperkirakan  di  tahun-tahun mendatang,  akan  ada  perkembangan  isu  utama  hak-hak  LGBT  dalam  sekala  Global seperti:  Pemberantasan  penganiayaan  berdasarkan  orientasi  seksual,  perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian, serta hak-hak istimewa yang sama. 28 Selain itu, dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 2 dinyatakan bahwa:
“everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction  of  any  kind,  such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or  othe opinion, national or social origin, property, birth or other status….”
Saat ini semakin banyak secara terbuka mengekspresikan orientasi seksual mereka dan menuntut hak-hak mereka. 29 Hal ini menimbulkan anggapan bahwa, keputusan- keputusan tersebut harus menjadi hak prerogative individu dan laying mendapatkan perlindungan  hukum. 30 Karena  hal  tersebut,  penerimaan  hak-hak  LGBT  di  seluruh dunia sedang tumbuh, dan pemerintah negara-negara tertentu mulai membuat undang- undang yang mendukung atau hak-hak LGBT dan antri diskriminasi. 31 Maka dari itu sehubungan dengan sistem pewarisan adat, patut dipertanyakan bahwa bagaimanakah status transeksual dalam sistem pewarisan adat di Minangkabau.
Pepatah  dalam  adat  Minangkabau  menyatakan,  “bajalan  salangkah  dipikiri, babaliak salangkah suruik” artinya ada sesuatu hal yang dipikirkan ke belakang atau dievaluasi. 32 Dalam adat istiadat Minangkabau pepatah seperti itulah yang membuat masyarakat Minangkabau sangat mewaspadai segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 33 Setiap orang harus memikirkan setiap langkah yang diambil dan harus berhati- hati.
27 Ulfa Chaerani Nuriz, dkk, Penerapan Hukum Adat Minan gkabau……. , Op.Cit, hlm. 7.
28 Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, ………. Op.Cit, hlm. 136.
29 Ibid.
30 Tia Powell, (2016). Transgender Rights as Human Rights, AMA Journal of Ethics, Volume 18 Nomor 11, hlm. 1129.
31 Chatterjee Subhrajit, (2014). Problems Faced by LGBT People in Mainstream Society: Some Recommendation, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies, Volume 1 Nomor 5, hlm. 317.
32 Wawancara Junaidi, Tokoh Adat: Datuak dalam Suku di Minangkabau, tanggal 18 September 2019.
33 Ibid.
Kebudayaan Adat Minangkabau juga tersirat dari sebuah pepatah yang berbunyi:
“Gunuang  marapi  masih  tagak  kokoh  manjulang,  adaik  masih  tagak  kuaik,  indak lapuak  dek  hujan,  indak  lakang  dek  paneh”.  Melihat  fenomena  yang  terjadi  saat  ini, khususnya mengenai keberadaan transeksual, bisa dikatakan bahwa adat Minangkabau memang tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang oleh panas, akan tetapi perlahan akan terkikis oleh pengaruh budaya asing. Keberadaan transeksual yang pada dulunya masih sangat tabu khususnya di Indonesia, karena adanya pengakuan LGBT di negara-negara lain di dunia, seiring berjalannya waktu keberadaan transeksual mulai muncul di Indonesia. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma adat dan agama. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam Agama Islam yang menjadi sandaran dan pedoman  hidup  Masyarakat  Adat  Minangkabau,  bahwa  Allah  telah  menciptakan makhluk-Nya  berpasang-pasangan.  Masing-masing  ciptaan-Nya  itu  membawa tugasnya  sendiri-sendiri,  mereka  tidak  boleh  keluar  dari  ketentuan  Allah.  Semua aktivitasnya  harus  sesuai  dengan  fitrah  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadanya. Selain  itu  dalam  ajaran  Agama  Islam  juga  terdapat  Hadis  Nabi  riwayat  Bukhari  dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas’ud dan nilai hadistnya sahih, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah.
Mengenai  hak  waris  di  dalam  Adat  Minangkabau,  status  pewarisan  bagi Transeksual ialah bahwa ia tidak lagi dapat menjadi ahli waris dalam pewarisan. Ada pepatah “Alam Takambang Jadi Guru”, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau diperbuat harus dipelajari terlebih dahulu dengan baik. Melihat pada pepatah “Dibuang Jauah di Gantuang Tinggi” yang berarti dikeluarkan dari kaum. Bahwa baik di nagari maupun di keluarga atau kaum, apalagi dalam silsilah Ranji, nama yang berbuat tidak tercantum lagi, sudah keluar dari anggota Kaum Adat. 34 Ranji disini maksudnya adalah hubungan atau kaitan antara keluarga sekaum berdasarkan garis keturunan ibu secara Matrilineal. Istilahnya “mencemo” atau merusak kaum. 35 Haknya atas segala waris akan hilang  dengan  sendirinya  dan  bahwa  ia  tidak  lagi  pantas  menerima  waris  tersebut. Seperti  yang  telah  dikatakan  oleh  Hamka,  bahwa  pada  dasarnya  sistem  matrilineal bukanlah untuk mengangkat peranan perempuan, tetapi dikukuhkan untuk menjaga, melindungi  harta  pusaka  suatu  kaum  dari  kepunahan,  baik  rumah  gadang,  tanah pusaka dan sawah ladang. Pewarisan tidak serta merta hanya penerusan suatu harta
34 Wawancara Marayulius, Tokoh Adat Minangkabau dalam Kerapatan Adat Nagari, tanggal 20 September 2019.
35 Ibid.
kekayaan tetapi ada tujuan tertentu dibaliknya, karena di Minangkabau harta pusaka tidak hanya berupa harta peninggalan yang berasal dari orang tua atau yang dihasilkan oleh orang tua. Akan tetapi harta pusaka di Minangkabau juga terdiri dari harta pusaka tinggi  yang  mana  harta  tersebut  diturunkan  secara  turun  temurun  untuk  dijaga  dan tidak  boleh  dijual  oleh  si  ahli  waris  yang  pada  nantinya  akan  diteruskan  lagi  pada generasi selanjutnya.
Transeksual yang ingin menuntut dan mempertanyakan status hak warisnya di Adat Minangkabau, tentunya setelah penjelasan tersebut di atas tidak diperkenankan lagi  untuk  menerima  waris.  Transeksual  tentunya  dianggap  sangat  tabu  dan mempermalukan  baik  bagi  keluarga  maupun  kaum  dan  lingkungan  adat.  Sesuai pepatah “Dibuang Jauah di Gantuang Tinggi”, yaitu dikeluarkan dari kaum bagi yang melanggar  norma-norma  dan  mempermalukan  suku  serta  kaum,  tentunya  disini Transeksual selain mempermalukan keluarga, kaum serta suku, ia juga telah melanggar dan  melampaui  batas-batas  kesopanan,  norma,  agama  dan  menyalahi  kodratnya sendiri.

## PENUTUP
Keberadaan  hukum  waris  di  Indonesia  masih  pluralistik.  Di  Indonesia  sistem hukum waris adat juga masih diakui, salah satunya ialah hukum waris adat matrilineal. Segala  aturan  Adat  Minangkabau  sepenuhnya  bersandar  pada  ajaran  Agama  Islam. Lambat laun, seiring berkembangnya zaman dan globalisasi, muncul masalah-masalah yang  dianggap  melanggar  norma  dan  kodrat  sebagai  manusia  yaitu  transeksual. Eksistensi  Transeksual yang  dahulunya  dianggap  tabu  oleh  masyarakat,  lambat laun mulai muncul ke permukaan seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, hal tersebut tidaklah bisa  menggeser  keberadaan  nilai-nilai  dan  norma  adat  serta  agama  yang  menjadi pedoman hidup masyarakat di Indonesia. Sejauh ini Transeksual di Indonesia tidak bisa diterima khususnya dalam lingkup dan pergaulan masyarakat adat. Keberadaan suatu hal  yang  dianggap  menyimpang  dari  ajaran  agama  dan  adat  akan  dijauhi  dan diasingkan  dari  lingkungan  masyarakat  adat.  Segala  sesuatu  mulai  dari  pergaulan, kegiatan, acara, hingga pewarisan sekalipun akan lepas dan tidak lagi melekat pada diri seorang Transeksual yang dianggap telah melanggar norma dan menyalahi kodratnya, khususnya  dalam  Adat  Minangkabau  yang  menjunjung  tinggi  ajaran  Agama  Islam. Bahwa dalam segala aspek kehidupan termasuk pola tingkah laku masyarakatnya harus
sesuai  dengan  ajaran  Agama  Islam,  dimana  dalam  ajaran  Agama  Islam  dikatakan masing-masing ciptaan-Nya itu membawa tugasnya sendiri-sendiri, mereka tidak boleh keluar dari ketentuan Allah. Semua aktivitasnya harus sesuai dengan fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, serta Hadist yang menyatakan bahwa apa yang telah diciptakan  oleh  Allah  tidak  boleh  dirubah.  Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan  bahwa Transeksual  tidak  memiliki  hak  sebagai  ahli  waris  dalam  sistem  pewarisan  Adat Minangkabau, karena telah melanggar dan melampaui batas-batas kesopanan, norma, agama  dan menyalahi kodratnya  sendiri  serta  mempermalukan  keluarga,  kaum,  dan sukunya.
Di  sisi  lain,  status  transeksual  juga  seringkali  diajukan  pengesahannya  ke Pengadilan. Hal ini berarti status tersebut secara hukum telah sah, baik itu menjadi pria maupun wanita.  Status baru yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tersebut seharusnya diterima  oleh  masyarakat  hukum  adat  karena  secara  hukum,  status  tersebut  telah berubah. Namun, apabila masyarakat hukum adat tersebut tetap tidak dapat menerima penetapan Pengadilan mengenai penetapan status dari transeksual tersebut, maka harus dicapai  harmoniasasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  di  antara  seseorang  dengan status barunya tersebut dengan kebiasaan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Albar S. Subari. dkk. (2010). Pokok-Pokok Hukum Adat. Palembang: Penerbit Universitas
Sriwijaya.
Amir M. S. (2002). Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang . Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
Garland. (2009). Hate Crime: Impact. Causes. and Respons. Londong: SAGE Publication
Hamka.  (1968). Adat  Minangkabau  dan  Harta  Pusakanya. Padang:  Center  For Minangkabau Studies Press.
Judith Halberstam. (2005). In a Queer Time and Place: Transgender Bodies Subcutural Lines.
NYU: Press.
Majelis Ulama Indonesia. (2010). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Edisi Ketiga.
Jakarta.
Soerojo Wignjodipoero. (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 1, Nomor 2, Mei 2020
Sonny  Dewi  Judiasih,dkk.  2019. Susitainable  Development  Goals:  Upaya  Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Cakra

## Jurnal
Afdhal  Prima.  2014.Sistem  Pemerintahan  Nagari  (Studi  Pada  Nagari  Padang  Magek Kabupaten Tanah Datar). Volume 1 Nomor 2.
Anindita Ayu Pradipta Yudah. 2013. Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan  di  Media  Massa:  Sebuah  Tinjauan  Analisis  Wacana  Kritis. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 9 Nomor 1.
Chatterjee  Subhrajit.  2014.  Problems  Faced  by  LGBT  People  in  Mainstream  Society:
Some  Recommendation. International  Journal  of  Interdisciplinary  and Multidisciplinary Studies. Volume 1 Nomor 5.
Crews Douglas dan Crawford Marcus.  2015. Exploring the Role of Being Out on a queer
Person’s  Self  Comparission. Journal  of  Gay&Lesbian  Social  Serices. Volume  27 Nomor 2.
Roby Yansyah dan Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian. Gay. Biseksual. dan Trangender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam lingkup Hukum di Indonesia. Jurnal Law Reform . Volume 14 Nomor 1.
Sonny  Dewi  Judiasih.  dkk.  2019.  Sustainable  Development  Goals  and  Elimination  of
Children’s Marriage Practice in Indonesia. Jurnal Notariil . Volume 4 Nomor 1.
Sri Warjiyati. 2018.  Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom. AHKAM. Jurnal Hukum Islam . Volume 6 Nomor 2.
Tia Powell. (2016). Transgender Rights as Human Rights. AMA Journal of Ethics . Volume 18 Nomor 11.
Ulfa  Chaerani  Nuriz.  dkk.  (2017).  Penerapan  Hukum  Adat  Minangkabau  Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah. Diponegoro Law Journal . Volume 6 Nomor 1.
Velly  Fahazra  Arza,dkk.  (2017).  Kewenangan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  di  Nagari  Koto  Baru  Kabupaten  Solok Berdasarkan PERDA Sumatera Barat 06 Tahun 2008. Volume 6 Nomor 2.
Yelia Nathassa Winstar. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum dan Pembangunan . Volume 37 Nomor 2.
Yulianti Muthmainnah. (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies. Indonesian Feminist Journal. Volume 4 Nomor 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## Sumber lain
Wawancara Junaidi. Tokoh Adat: Datuak dalam Suku di Minangkabau. Wawancara Marayulius, Tokoh Adat: Kerapatan Adat Nagari Minangkabau.
Wawancara  Sutan  Syahrul  Nurmay.  Ketua  Kerapatan  Adat  Nagari  8  Suku  Nagari Padang.