## NFT ( Non-Fungible Token ) Sebagai Jaminan Kebendaan
Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz julian.gilbert.marcelino-2022@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Intellectual property rights are a right owned by a person over his/her creation which is the result of thinking activities carried out by that person. According to Article 16 Paragraph (3) of laws Number 28 of 2014 Concerning Copyright, intellectual property rights can be used as objects of fiduciary guarantees, because of their nature which is an intangible moving object. Therefore, this study will research whether NFT can be an object of debt guarantees and any material guarantees. This research is normative research using the statute approach which is use Burgelijk Wetboek and Laws Number 28 of 2014 as the main source and uses a conceptual approach to legal expert opinion on digital assets. This research shows that NFT can be the object of debt guarantees, and the material guarantee institutions that can be used are pawns and fiduciaries. Keywords: Intellectual Property Rights; Non-Fungible Token (NFT); Material Guarantees.

## Abstrak
Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak yang di miliki oleh seseorang atas karya ciptaan yang merupakan hasil dari kegiatan berpikir yang dilakukan oleh orang tersebut. Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena sifatnya yang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud. Adapun saat ini ada aset tak berwujud baru yang bernama Non Fungible Token (NFT). NFT merupakan aset digital yang termasuk benda bergerak tidak berwujud. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan di bahas terkait apakah NFT bisa menjadi objek dari jaminan utang, serta jaminan kebendaan apa saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai sumber utama. Juga pendekatan konseptual yaitu tentang pendapat ahli terkait aset digital sebagai objek jaminan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa NFT dapat menjadi objek jaminan utang, lembaga jaminan kebendaan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia dan jaminan gadai. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Non-Fungible Token (NFT);  Jaminan Kebendaan .

## Pendahuluan
Perkembangan dunia yang sangat cepat saat ini menyebabkan transisi yang sangat cepat juga dalam sisi pekerjaan, terutama saat terjadinya Social Distancing & Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Masyarakat dipaksa bekerja dari rumah masing-masing dan banyak yang di rumahkan bahkan di PHK. Dahulu jika ingin bekerja seseorang harus keluar dari rumah dan berpraktik

## Notaire
Article history: Submitted 30 January 2023; Accepted 15 February 2023; Available online 28 February 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i1.43767 Vol. 6 No. 1, February 2023
Copyright © 2023 Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
20
Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
di lapangan, dengan menjadi ASN atau pebisnis bahkan karyawan. Namun berkat perkembangan transisi di bidang teknologi mengakibatkan saat ini orang dapat bekerja hanya dari rumah bahkan ruang tidur masing-masing. Inilah kehebatan revolusi industri 4.0 yang menyebabkan manusia dapat bekerja dari mana saja.
Dalam perkembangan, pekerjaan di Industri 4.0, banyak profesional yang di untungkan karena kemampuan mereka. Banyak yang mulai membuat kelas online untuk bidang profesi tertentu seperti bahasa asing, kelas spesialis, memasak, bahkan para seniman memperjualkan karya seni secara online dalam sebuah platform. Untuk masing-masing bidang tadi memiliki kelasnya dan platform tersendiri terutama di bidang seni. Terlihat pada saat Pandemi Covid-19 berlangsung bidang seni merupakan satu dari banyak bidang yang paling banyak peminatnya. Banyak seniman akhirnya membuat konten terkait dengan karya yang mereka ciptakan. Salah satu bidang seni yang paling banyak peminatnya adalah Non Fungible Token , selanjutnya di sebut NFT. NFT merupakan karya seni tidak berwujud dalam bentuk foto digital yang diperjualbelikan dengan menggunakan cryptocurreny (mata uang digital). Tren NFT menjadi sangat booming karena berbarengan dengan kenaikan kegiatan jual beli di bidang mata uang digital.
NFT merupakan token yang digunakan dalam blockchain untuk membuktikan kepemilikan atas suatu aset digital, yang berupa musik, video, foto atau koleksi seni lainnya yang mayoritas gambar dan gambar bergerak. 1 NFT kebanyakan di perjualbelikan di platform Opensea di blockchain Ethereum. Dengan adanya NFT tersebut bermaksud sangat baik, yaitu memberikan platform bagi seniman untuk menjual hasil kreasi seninya ke pasar dunia. Bentuk dari NFT juga sangat unik serta memiliki banyak tipe dalam satu series koleksi. Hal ini membuat orang tertarik juga untuk mengoleksi jenis-jenis NFT tertentu. NFT pertama diketahui adalah Quantum diterbitkan pada tahun 2014 dalam sebuah platform
1 Anggia Debora Sitompul, ‘Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia’ (2022) 3 Pancasila and Law Review.[43].
bernama counterparty . 2 Kini harga NFT tersebut mencapai $7 juta Amerika. 3
Trend NFT mulai booming sejak Tahun 2020 pada waktu Pandemi Covid-19 sedang berlansung. Hingga saat ini mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang terjun pada bisnis NFT. Contohnya Nike, Nike meluncurkan sepatu dalam bentuk NFT sehingga berbentuk digital. Selain itu NBA juga membuat NFT yang bergambar pemain basket. 4 Di Indonesia ada beberapa contoh orang yang sukses dalam bisnis NFT, salah satu contohnya adalah Ghozali, Ghozali menjual hasil foto selfienya dari 2017-2021 dan terjual hingga Rp. 1.5 Miliar di Opensea. dengan nama  akun  Ghozali  total  volume  penjualan  Ghozali  adalah  403  Ethereum  atau setara Rp. 8.9 Miliar (28 Agustus 2022) setelah dipotong fee 10% tersisa Rp. 8.01 Miliar. 5 Sehingga NFT menjadi sangat diminati oleh para pengemarnya, karena bentuk gambar yang unik dan harga yang fantasis
Dari pernyataan tersebut kita tahu bahwa NFT merupakan seni yang setara dengan lukisan, lagu, video atau seni apapun memiliki nilai ekonomis. NFT juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat terutama kepada para seniman untuk memamerkan karya-karyanya, NFT memiliki platform untuk dipergunakan oleh seniman untuk mengakui hak ekonomis dari seni dalam gambar atau foto di NFT tersebut.
Kemudian muncul pertanyaan apakah NFT dapat dijadikan jaminan utang.
Untuk itu dalam artikel ini penulis akan menjelaskan bahwa NFT merupakan seni yang memiliki nilai ekonomis, dan bisa dijadikan sebagai jaminan. Sehingga dalam artikel ini ingin membahas terkait apakah NFT dapat dijadikan jaminan utang, karena NFT memiliki nilai ekonomi, terbukti dengan dapat dikenakan hak ekonomi atasnya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
2 Muhammad Usman Noor, ‘NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?’ (2021) 13 Pustakaloka.[223].
3 Ian Dean, ‘What Are NFTs, Exactly? Non-Fungible Tokens Explained’ ( Creative Bloq , 2022) <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts> accessed 9 September 2022.
4 Jacob Gallagher, ‘NFTs Are the Biggest Internet Craze. Do They Work for Sneakers?’ ( The Wallstreet Journal , 2021). 5 ‘Ghozali Everyday’.
22

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif ( doctrinal research ). 6 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Penulisan ini dilakukan dengan meninjau beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan, serta literatur hukum seperti buku-buku dan jurnal terkait dengan hak cipta dan jaminan kebendaan. Setelah itu di lanjutkan dengan pembahasan serta analisis isu tersebut dengan konsep maupun teori hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam kesimpulan. Penafsiran yang dilakukan dengan interpretasi sistematis yaitu menghubungkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan penafsiran gramatikal dengan tujuan untuk membuktikan bahwa NFT merupakan objek hak cipta. Sehingga dapat di jadikan sebagai jaminan kebendaan karena sifatnya.

## Pembahasan
Sebelum membahas NFT sebagai jaminan utang, maka kita terlebih dahulu perlu membahas keberadaan NFT termasuk dalam Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut saat dibuat atau diciptakannya suatu karya memberikan hak eksklusif yang hanya dimiliki penciptanya.
Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 UU Hak Cipta adalah hak yang melekat
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
pada diri pencipta untuk:
• Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
• Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
• Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
• Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
• Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral memberi kekuasaan kepada pencipta untuk mengklaim hasil karyanya atas ciptaan dan penggunaan karya ciptaanya, dan mencegah pengunaan ciptaan tersebut bertentangan dengan kehendak pencipta. 7 Hak moral berdiri sendiri diluar hak ekonomi, 8 sehingga hak moral melekat pada pencipta suatu ciptaan walaupun ciptaan tersebut telah beralih hak ekonominya.
Sedangkan hak ekonomi menurut Pasal 8 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Untuk pendistribusian hak ekonomi dari Ciptaan menurut Pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta dapat dilakukan dengan:
• Penerbitan Ciptaan;
• Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
• Penerjemahan Ciptaan;
• Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
• Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya;
• Pertunjukan Ciptaan;
• Pengumuman Ciptaan;
• Komunikasi Ciptaan;
• Penyewaan Ciptaan.
Menurut Eddy Damian dalam bukunya, hak ekonomi biasa di sebut hak eksploitasi, hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan manfaat eksploitasi ekonomi karya cipta kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu. 9
Dengan demikian hak ekonomi merupakan hak eksklusif milik Pencipta atau
7 Hendra Tanu Wijaya, ‘Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law’ (2003) 10 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[152].
8 ibid .
9 Eddy Damian, ‘Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional’ (2003) 2 Jurnal Hukum Internasional.[219].
24

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
Pemegang Hak Cipta untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan dalam jangka waktu tertentu. lalu apakah NFT termasuk dalam salah satu ciptaan yang dapat dikenakan hak eksklusif, tentu saja termasuk, menurut Pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta,  “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.
Berdasarkan pernyataan tersebut maka NFT termasuk ciptaan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta. Terbukti bahwa NFT merupakan Seni yang lahir dari inspirasi atas kegiatan berpikir pencipta dan kemudian di buat dalam bentuk nyata dalam hal ini gambar. Sehingga memenuhi unsur-unsur ciptaan dalam Pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta. Dengan lahirnya ciptaan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta menjadikan pencipta dari NFT memiliki hak eksklusif atas ciptaan tersebut.
Setelah melihat pemaparan di atas tadi, kita dapat mengetahui bahwa NFT merupakan obyek dari Hak Cipta. Yang mana tentu saja obyek dari Hak Cipta merupakan benda tak berwujud.  Benda sendiri menurut Pasal 499 KUH Perdata benda adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Inti dari Pasal 499 KUH Perdata menyatakan seluruh barang yang dapat menjadi obyek hak milik, sifat pemegang hak milik adalah dapat melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut dengan cara menjual, menghibahkan, menyewakan dan menjaminkan. 10
Dalam bukunya Prof Isnaeni menyebutkan ada 8 Jenis benda dalam KUH Perdata yaitu:
1.  Ben da berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata) “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Dari pernyataan Pasal tersebut, KUH Perdata jelas menyebutkan ada benda yang berwujud dan tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata) “Tiap-tiap  kebendaan  adalah  bergerak  atau  tak  bergerak,  satu  sama  lain  menurut
10 Moch Isnaeni, Hukum Benda Dalam Burgelijk Wetboek (Revka Petra Media 2016).[34-35].
ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”. Dari bunyi Pasal tersebut, KUH perdata mengakui adanya benda bergerak dan benda tak bergerak.
- Benda bergerak diatur dalam pasal 509-518 KUH Perdata
Pengertian benda bergerak terdapat dalam Pasal 509 KUH Perdata, yang berbunyi “kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau di pindahkan”. Contohnya benda bergerak terdapat pada Pasal 510 KUH Perdata yaitu kapal, perahu, tambang, gilingan dan tempat pemandian yang di pasang diatas perahu dan benda-benda sejenis itu.
- Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUH Perdata. Pasal  506  KUH  Perdata  menyebutkan  tentang  jenis-jenis  benda  tak bergerak, seperti pekarangan, pohon, ladang, pipa-pipa, saluran air/got- got dan lain sebagainya.
Menurut Prof Subekti, benda tergolong dalam benda tidak bergerak karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena di tentukan demikian menurut undang-undang. 11
Benda tidak bergerak yang karena sifatnya menurut Prof Subekti ialah tanah, dan yang melekat atasnya secara tidak langsung di anggap menjadi satu dengan tanah tersebut seperti pohon, rumah,  pengaturannya terdapat di dalam Pasal 506 KUH Perdata.
Kemudian benda tidak bergerak karena tujuan penggunaannya, adalah seluruh benda yang tidak tergabung atau terikat dengan tanah atau bangunan. contohnya mesin-mesin pabrik, pengaturannya diatur dalam Pasal 507 KUH Perdata. Yang terakhir adalah benda tidak bergerak karena undang-undang, benda tidak begerak karena undang-undang merupakan seluruh hak atau penagihan atas benda tidak bergerak, pengaturan terkait benda tidak bergerak karena undang-undang terdapat pada Pasal 508 KUH Perdata.
3. Benda habis pakai dan tidak habis pakai (Pasal 505 KUH Perdata)
“Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah  dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan: kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis”.
Berdasarkan pemaparan Pasal 505 KUH Perdata dapat kita simpulkan pada benda bergerak ada benda yang dapat habis di pakai dan tidak habis di pakai.
4.  Benda sudah ada dan yang akan ada (Pasal 1131 KUH Perdata) “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru mau akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”.
Pasal 1131 KUH Perdata berisi tentang harta kekayaan debitur yang yang menjadi jaminan atas perikatan yang dilakukannya. Dalam Pasal tersebut juga dapat kita ketahui ada benda yang sudah ada dan akan ada di kemudian hari.
5. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1160 jo 1163 KUH Perdata) Pasal 1160 :
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2000).[61-62].
26

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token)
...
“barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris si berutang atau diantara warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi”.
Pasal 1163 :
“hak tersebut pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi dan terletak diatas semua benda tak bergerak yang di ikatkan dalam keseluruhannya, diatas masing-masing dari benda- benda tersebut dan diatas tiap bagian dari padanya”. kedua pasal tersebut bercerita tentang sifat dari gadai yang tidak dapat dibagi- bagi dan sifat hipotek yang tidak dapat di bagi-bagi. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa ada benda yang dapat di bagi dan tidak dapat di bagi, yang tidak dapat di bagi contohnya hipotek dan gadai.
6.  Benda perdagangan dan benda tidak perdagangan (Pasal 1332 KUH Perdata) “hanya barang yang dapat di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam sebuah perjanjian”. Dalam pasal tersebut menjelaskan makna bahwa benda dalam aktivitas transaksi yang dapat di jadikan objek dalam sebuah perjanjian, karena terjadi peralihan hak atas benda tersebut.
7.  Benda diganti dan tidak diganti (Pasal 1694 jo Pasal 1728 KUH Perdata) “penitipan terjadi, apa bila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”. “orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah di keluarkan guna menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya segala kerugian akibat penitipan itu”.
Dalam pasal tersebut kita lihat bahwa benda diganti merupakan perjanjian ganti rugi ( accesoir ) dari terjadinya perjanjian penitipan, dimana orang yang menitipkan barang akan mengganti segala biaya atau kerugian yang timbul selama si penerima titipan menyelamatkan barang.
8. Benda bertuan dan tidak bertuan (Pasal 519 KUH Perdata) “ada kebendaan yang bukan milik siapa pun juga; kebendaan lainnya adalah milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang”.
Dalam Pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa ada benda yang bukan milik siapa pun atau tidak bertuan, seperti ikan di sungai, yang mana jika kita menangkapnya maka itu menjadi milik kita.
Prof Isnaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa benda itu dapat kenakan hak milik dan dapat dimiliki oleh setiap orang, punya nilai ekonomis, dan hak milik itu dimungkinkan dan bisa dipindahkan kepada pihak lainnya. 12
Selanjutnya menurut Kansil, benda dalam ilmu hukum adalah segala sesuatu yang bisa menjadi objek dari hukum. 13 Senada dengan itu Darmodihardjo benda
12 Moch Isnaeni, Hukum Harta Kekayaan (Revka Petra Media 2020).[113].
13 CST Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata) (Pradnya Paramita 1995).[45].
menurut undang-undang adalah tiap hak dan barang yang dapat dikuasai oleh hak milik. 14 Jika melihat pada pendapat para ahli diatas, maka dapat kita ketahui bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek dari hak kepemilikan dan dapat di pindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Sehingga hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yaitu setiap orang dengan benda yang menimbulkan hak-hak kebendaan.
Dalam kaitannya dengan NFT, termasuk dalam benda tak berwujud yang  diatur  dalam  Pasal  503  KUH  Perdata.  menurut  Frieda  Husni,  benda  tak berwujud adalah benda yang tidak memiliki wujud. 15 Artinya benda tak berwujud merupakan benda yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat menjadi obyek dari hak milik & dapat di lakukan perbuatan hukum seperti menjual, mengalihkan, menghibahkan, menyewakan dan menjaminkan. Contohnya adalah hak paten, lisensi dan sebagainya.
Dalam hal benda tersebut tidak berwujud, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai obyek jaminan. Sebuah benda memiliki syarat untuk dapat dijadikan obyek jaminan, yaitu apabila benda itu dapat dipindah tangan dan memiliki nilai ekonomis. 16 Dan juga untuk dapat menjaminkan benda hanya pemilik benda yang berhak atasnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Prof Trisadini, dalam tulisannya, yaitu orang yang dapat menjaminkan benda adalah pemilik benda, ini sesuai dengan asas nemo plus juris transferre potest quam ipse habet , yaitu tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya. 17 Dengan demikian terlihat bahwa selama yang menjaminkan benda tersebut adalah pemilik/pemegang hak milik atas benda tersebut maka dapat dijadikan obyek jaminan.
14 Shidarta Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia (Gramedia 1995).[208].
15 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (Ind- Hill-Co 2005).[185].
16 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2014).[105].
17 ibid .
28

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
Oleh sebab itu dari pemaparan di atas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa  NFT  merupakan  benda  tak  berwujud  sebagai  mana  dalam  Pasal  503 KUH Perdata. NFT memenuhi unsur benda yang tak memiliki bentuk fisik dan merupakan obyek dari hak milik. Pemilik dari NFT sendiri umumnya melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan dan mengalihkan. Dengan demikian NFT merupakan benda tak berwujud karena memenuhi unsur-unsur benda tak berwujud dalam Pasal 503 KUH Perdata. Oleh karena NFT merupakan benda tak berwujud maka NFT dapat dikenakan hak kebendaan atasnya.
Hak kebendaan sendiri merupakan hak yang memberikan tanda penguasaan atas suatu benda. Menurut Prof Sri Soedewi, hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda dan hak tersebut memberikan kekuasaan mutlak atas suatu benda dan dapat dipertahankan siapa pun juga. 18 Hak mutlak ini berarti hak yang tidak dapat di ganggu gugat sehingga pemegangnya memiliki hak untuk mempertahankan benda teresebut secara otomatis. Selanjutnya menurut Subekti, hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan oleh tiap orang. Suatu hak kebendaan secara tidak langsung memberikan hak perseorangan kepada orang yang memegang hak tersebut dan memiliki hak untuk mempertahankan benda tersebut.
Berdasarkan jenisnya hak kebendaan dibagi menjadi dua yaitu:
a.  Hak kebendaan yang memberi kenikmatan
Merupakan hak subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak ini dibagi lagi menjadi dua, (1) hak kebendaan untuk menikmati kepemilikan atas benda sendiri, seperti hak milik atas tanah yang diatur dalam UUPA dan hak milik atas benda bergerak misalnya mobil, benda tidak bergerak seperti lukisan, benda berwujud seperti furnitur dalam sebuah rumah dan benda tidak berwujud seperti hak cipta yang ada diatur dasar-dasarnya dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. (2) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan tetapi bukan milik pribadi melainkan orang
18 Soedewi Masjchoen Sofwan and Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda (Liberty 1981).[24].
lain, contohnya hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai dan hak memungut hasil, yang ada diatur dalam UUPA serta hak pengelolaan yang diatur dalam Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965.
b.  Hak kebendaan yang memberikan jaminan
Merupakan kekayaan dalam bentuk benda yang diperuntukkan sebagai agunan untuk kesanggupan atau jaminan atas suatu kewajiban utang. Dalam hak kebendaan jaminan, ada harta benda yang di jadikan sebagai agunan atau kesanggupan debitor atas kewajibannya. Jaminan kebendaan dapat di bagi menjadi dua, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan inmateriil (perorangan).
Pada dasarnya ada 2 jenis jaminan yaitu jaminan kebendaan (materiil), merupakan jaminan yang kepemilikan hak bendanya dimiliki langsung oleh si penjamin, dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan perorangan (inmateriil), adalah jaminan yang di tanggung oleh orang tertentu, dan yang menjadi jaminan adalah seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Menurut Salim, jaminan perorangan adalah jaminan yang timbul secara langsung pada perorangan yang telah ditunjuk menjadi penjamin atas suatu perikatan, dan sifatnya yang menjadi jaminan seluruh harta kekayaannya. 19
Dengan demikian hak kebendaan dapat di bagi menjadi dua yaitu untuk memberikan kenikmatan atas benda sendiri seperti hak milik dan lain-lain, serta memberikan kenikmatan atas benda orang lain, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, hak pengelolaan dan lain- lain. Kemudian hak memberikan jaminan atas kepemilikan benda sendiri dan jaminan perorangan atau jaminan bahwa pihak yang ditunjuk akan bertanggung jawab sebagai pelunas atas utang-utang yang di miliki oleh debitor dengan jaminan seluruh harta kekayaannya. Sehingga seseorang harus terlebih dahulu memiliki hak kebendaan agar dapat menjadikan benda tersebut menjadi objek dari jaminan.
19 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2008).[112].
30

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
Jaminan menurut Pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Menurut Hadisaputro dalam bukunya, jaminan adalah di mana debitur memberikan sesuatu kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 20 Sehingga jaminan adalah benda yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan kepercayaan bahwa kewajiban dari debitur akan di penuhi.
Mengacu pada pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa jika terjadi jual beli atau peralihan dalam hal NFT, maka terjadi juga perpindahan atau peralihan hak kepemilikan. Yang berarti NFT dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan karena hak miliknya ikut berpindah. Oleh sebab NFT dapat dijadikan jaminan kebendaan, maka kita perlu melihat bahwa NFT dapat menjadi jenis jaminan kebendaan mana dalam KUH Perdata. Dalam hak kebendaan jaminan yang dikenal dan sering ditemui ada empat, yaitu:
Jaminan yang pertama adalah Gadai, menurut  Pasal  1150  KUH  Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada kreditur oleh debitur, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang pada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya.
Obyek jaminan gadai menurut KUH Perdata ada 2 yaitu:
- Benda bergerak berwujud, bertubuh ( lichamelijk ), sebagaimana dalam Pasal 1152
KUH Perdata.
“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas yang kembali atas kemauan si berpiutang.”
20 Hartono Hadisaputro, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan (Liberty 1984).[20].
- Benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh ( onlichamelijk ), sebagaimana dalam Pasal 1153 KUH Perdata.
“hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak digadaikan itu harus di laksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat di mintanya suatu bukti tertulis .”
Benda  bergerak  menurut  Pasal  509  KUH  Perdata  merupakan  barang yang karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Contoh dari benda bergerak adalah kapal, perahu, sampan, dan lain-lain. Ini termasuk pada benda berwujud. Benda tidak bergerak karena sifat dan undang-undang penggunaannya. 21 Menurut sifatnya benda dapat di kategorikan sebagai benda tidak bergerak karena tidak dapat dipindahkan seperti pohon, tanaman dan bangunan. Menurut undang-undang yaitu diatur dalam Pasal 511 KUH Perdata, contohnya hak atas benda seperti hak memungut hasil atas benda tidak bergerak & hak pakai. Melihat perumusan di KUH Perdata benda berwujud merupakan benda yang diletakkan hak atas suatu benda yang memiliki wujud. Menurut Yani Nurhayani, benda berwujud merupakan barang yang memiliki wujud  fisik  dan  dapat  ditangkap  dengan  panca  indera. 22 Sehingga benda berwujud merupakan benda yang memiliki wujud fisik dan dapat di raba atau disentuh dengan indera kita.
Benda tak berwujud adalah hak yang dapat dijadikan obyek dari hak milik, contohnya adalah hak atas bunga, utang, penagihan dan lain-lain. 23 Beberapa di antaranya di sebutkan dalam Pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak pakai hasil, bukti kepemilikan saham, kupon obligasi dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak yang tak berwujud adalah hak untuk mendapatkan hutang dan berwujud surat piutang, serta hak paten. 24
21 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata (CV Pustaka Setia 2015).[188].
22 ibid. [163].
23 ibid . 24 Riezky Budiawan, Pelaksanaanya Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado) (Universitas Muhammadiyah Malang 2018).
32

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
Melihat pemaparan gadai, jika di kaitkan dengan NFT, maka NFT termasuk salah satu objek dari gadai. Karena NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang sesuai dengan Pasal 1153 KUH Perdata yang menyatakan bahwa objek jaminan gadai merupakan benda bergerak tak bertubuh. Dengan demikian NFT bisa menjadi objek jaminan gadai, dengan ketentuan bahwa kepemilikan objek dari NFT tersebut harus berada di kekuasaan pemberi gadai.
Jaminan kebendaan yang kedua adalah Fidusia , jaminan fidusia tidak diatur dalam KUH Perdata, fidusia muncul dari putusan Mahkamah Agung di Belanda pada tahun 1929, yang mana dalam putusan tersebut objek jaminan dari fidusia adalah benda bergerak saja. Dalam jaminan fidusia prinsipnya, saat benda telah di jaminkan artinya kepemilikan benda tersebut telah beralih kepada kreditor, tetapi penguasaan benda tersebut tetap pada debitur. Yang berarti benda tersebut masih di pegang oleh debitor. Dasar dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam pakai, dan jika utang debitor telah di lunasi maka kepemilikan benda yang di jaminkan harus di pulihkan atau di kembalikan oleh kreditor kepada debitor. 25
Prinsip jaminan dalam fidusia menurut Subekti berwujud penyerahan hak milik secara kepercayaan ( fiduciaire  eigendoms  overdracht ). Unsur kepercayaan menjadi sentral dalam jaminan fidusia, kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia pada prinsipnya percaya bahwa benda hanya sebagai jaminan untuk pelunasan suatu utang, dan juga debitor percaya bahwa kreditor akan mengembalikan hak miliknya setelah hutangnya di lunasi. 26 Sehingga unsur kepercayaan menjadi inti dari perjanjian jaminan fidusia.
Definisi Fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA (selanjutnya disebut UUJF). Fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 UUJF adalah “hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik  benda.”  Sedangkan  jaminan  fidusia  dalam  ayat  2  adalah  “hak  jaminan
25 Celine Tri Siwi, ‘Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia’ (2017) 2 Jurnal Notariil.[2].
atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
Jika melihat pemaparan Fidusia, dapat kita ketahui, bahwa NFT merupakan objek dari jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUJF, objek dari hak jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. NFT merupakan benda bergerak tak berwujud, yang mana memenuhi unsur-unsur jaminan fidusia. Sehingga NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
Selanjutnya Hipotek , hipotek menurut Pasal 1162 KUH Perdata merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya terhadap suatu pelunasan dalam sebuah perikatan.
Objek dari hipotek adalah benda berwujud dan sifatnya tidak dapat dibagi-bagi.
Misalnya hipotek atas sebuah kapal, yang dibebani dengan hak tersebut bukan hanya kapal saja, melainkan seluruh perlengkapan yang ada dalam kapal tersebut juga menjadi bagian dari jaminan hipotek tersebut, ini sebagaimana diatur pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1163 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan terletak atas seluruh benda tak bergerak yang diikatkan atas keseluruhannya. Sehingga hipotek merupakan hak kebendaan yang melekat pada benda berwujud dan tidak bergerak, yang sifat benda tersebut mengikat secara keseluruhan sebagai jaminan atau tidak dapat dibagi-bagi. Melihat objek jaminan hipotek dalam Pasal 1162 KUH Perdata merupakan benda tak bergerak dan berwujud, maka dapat kita ambil kesimpulan NFT tidak dapat menjadi objek hipotek, karena NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud.
Yang terakhir Hak Tanggungan , menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan), hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
34

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut, dengan tujuan untuk memberikan hak preferen pada kreditor pemegang hak jaminan tersebut untuk melakukan pelunasan utang terlebih dahulu. Dengan demikian hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah beserta benda yang melekat dengan tanah tersebut, dengan tujuan memberikan hak pembayaran terlebih dahulu kepada kreditor pemegang hak jaminan tersebut atas pelunasan utangnya dalam sebuah perikatan. Dalam hak tanggungan, NFT tidak dapat di jadikan objek jaminan, karena yang dapat menjadi objek hak tanggungan hanyalah tanah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan.
Dalam kaitannya dengan NFT, merupakan benda bergerak tak berwujud yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUJF merupakan objek dari jaminan fidusia yaitu benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya karena NFT merupakan hak kekayaan intelektual, maka menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28  Tahun  2014,  hak  cipta  dapat  dijadikan  sebagai  objek  dari  jaminan  fidusia. Berdasarkan analisis singkat dalam pemaparan sebelumnya, kita ketahui bahwa NFT merupakan ciptaan yang lahir dari inspirasi atas kegiatan berpikir pencipta yang di realisasikan dalam bentuk gambar, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa NFT merupakan hak cipta. Karena NFT merupakan hak cipta maka NFT dapat di jadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.
Selain itu juga NFT dapat menjadi objek jaminan gadai. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 1153 KUH Perdata yang menyatakan hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh. NFT adalah hak kekayaan intelektual, sehingga merupakan benda bergerak tak berwujud/bertubuh, dengan ketentuan bahwa NFT sebagai objek gadai harus beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada pemberi gadai. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 1153 KUH Perdata NFT memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut, sehingga NFT dapat di jadikan sebagai objek dari jaminan gadai.
Dengan demikian NFT dapat menjadi objek dari jaminan utang. Karena sifat NFT yang merupakan benda bergerak tak berwujud, maka Lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah lembaga jaminan fidusia dan lembaga jaminan gadai.

## Kesimpulan
Non-Fungible Token atau NFT, merupakan karya hasil ciptaan seseorang melalui kegiatan berpikir dan berimajinasi yang kemudian di tuangkan dalam bentuk gambar. Sifat dari NFT adalah benda bergerak tak berwujud. Oleh sebab NFT merupakan Hak Kekayaan Intelektual, maka NFT dapat menjadi jaminan atas utang-utang yang di lakukan dalam sebuah perjanjian. Karena sifatnya yang merupakan benda bergerak tak berwujud maka ada 2 lembaga jaminan kebendaan yang dapat digunakan, yaitu:
1. Gadai,  karena  objek  dari  gadai  berdasarkan  Pasal  1153  KUH  Perdata merupakan benda bergerak tak bertubuh, yang mana NFT termasuk benda bergerak tak bertubuh.
2. Lembaga jaminan yang kedua adalah Fidusia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2)  UUJF  objek  dari  jaminan  fidusia  adalah  hanya  benda  bergerak  baik  itu bertubuh maupun tidak. Oleh sebab itu NFT yang merupakan benda bergerak tak berwujud dapat menjadi objek dari fidusia, serta karena NFT merupakan Hak Kekayaan Intelektual, menurut Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, maka NFT dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hadisaputro H, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perikatan (Liberty 1984).
Hasbullah FH, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (Ind- Hill-Co 2005).
HS S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2008).
Kansil CST, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata) (Pradnya Paramita 1995).
36

## Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Moch Isnaeni, Hukum Benda Dalam Burgelijk Wetboek (Revka Petra Media 2016).
——, Hukum Harta Kekayaan (Revka Petra Media 2020).
Noor MU, ‘NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?’ (2021) 13 Pustakaloka.
Nurhayani NY, Hukum Perdata (CV Pustaka Setia 2015).
Riezky Budiawan, Pelaksanaanya Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Pasal 30 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Studi  PT.  Pegadaian (Persero) Cabang Manado) (Universitas Muhammadiyah Malang 2018)..
Shidarta Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia (Gramedia 1995).
Sofwan SM and Soedewi S, Hukum Perdata: Hukum Benda (Liberty 1981).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2000).
Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum  Jaminan (Revka Petra Media 2014).

## Jurnal
Damian E, ‘Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional’ (2003) 2 Jurnal Hukum Internasional.
Sitompul AD, ‘Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia’
(2022) 3 Pancasila and Law Review.
Siwi CT, ‘Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia’ (2017) 2 Jurnal Notariil.
Wijaya HT, ‘Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law’ (2003) 10 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

## Laman
Dean I, ‘What Are NFTs, Exactly? Non-Fungible Tokens Explained’ (Creative Bloq, 2022) <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts> accessed 9 September 2022.
Gallagher J, ‘NFTs Are the Biggest Internet Craze. Do They Work for Sneakers?’ (The Wallstreet Journal 2021) <https://www.wsj.com/articles/nfts-and- fashion-collectors-pay-big-money-for-virtual-sneakers-11615829266>.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
How to cite: Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz, ‘NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan’ (2023) Vol. 6 No. 1 Notaire.
38
Julian Gilbert, et.al: NFT (Non-Fungible Token) ...
--This page is intentionally left blank--