## Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti
Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak *
Amrizal Siagian, 1 Esi Sumarsih 2 Universitas Pamulang-Tangerang Selatan https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815

## Abstract
The validity of the child’s statement has the power for the judge. There is no obligation for the judge to accept the truth of every statement of a child’s testimony in a proof of its strength is not categorized as a tool witness evidence, but as guiding evidence.  The theory that the writer uses as a tool for analyzing is the theory of negative evidence. In addition, to using evidence as stated in  the  law,  it  also  uses  the  conviction  of  the  judge.  The  method  used  is  normative  juridical, namely by covering the library material in the form of primary, secondary and tertiary materials. The result of the research stated that the law only regulates the rights of children to express his opinion, seek and provide information according to the level of intelligence and age. Based on the legal provisions that children are not charged to be sworn in. And its legal force is considered as evidence. However, the statement can be used as additional valid evidence. Likewise, in the concept of Islamic criminal law that a person becomes a witness related to the concept of tahamul and ada ,  namely  the  ability  to  maintain  and  to  show  a  tragedy  and  the  ability  to  present  it correctly.
Keywords: Witnesses, Testimony of Children, Criminal Acts, Sexual Intercouse

## Abstrak
Keabsahan  keterangan  anak  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  bagi  hakim.  Tidak  ada keharusan  bagi  hakim  untuk  menerima  kebenaran  setiap  keterangan  saksi  anak,  karena keterangan  anak  dalam  suatu  pembuktian,  kekuatannya  bukan  sebagai  alat  bukti  saksi melainkan  sebagai  bukti  petunjuk.  Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pisau  analisis  adalah teori  pembuktian  negatif,  selain  menggunakan  alat-alat  bukti  yang  dicantumkan  di  dalam undang-undang,  juga  menggunakan  keyakinan  hakim.  Sementara  metode  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  baik  berupa  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  dalam  undang- undang  hanya  diatur  tentang  hak-hak  anak  untuk  menyatakan  pendapatnya,  mencari  dan memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya.  Sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum bahwa anak tidak dibebankan untuk disumpah. Dan kekuatan hukumnya pun dianggap sebagai alat bukti, namun keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Demikian juga dalam konsep hukum acara pidana Islam bahwa seseorang  menjadi  saksi  berhubungan  dengan  konsep tahammul  dan  ada’, yaitu  kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa dan kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar.
Kata kunci : saksi, kesaksian anak, tindak pidana, persetubuhan
* Naskah diterima tanggal: 15 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Amrizal Siagian adalah Dosen Kriminologi Universitas Pamulang-Tangerang Selatan.
2 Esi Sumarsih adalah Dosen dan Konsultan Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Proses peradilan pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Hukum  Acara  Pidana  berhubungan  erat dengan adanya hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang  memuat  tentang  badan-badan  pemerintah  yang  berkuasa,  yaitu  kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan  harus  bertindak  guna  mencapai  tujuan  negara  dalam menegakkan  hukum  pidana.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum  pidana  bersifat  pasif tanpa disertai dengan Hukum Acara Pidana.
Hukum  Acara  Pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  cara mempertahankan  atau  menyelenggarakan  Hukum  Pidana  Materiil,  sehingga memperoleh  keputusan  hakim  dan  cara  tentang  cara  isi  keputusan  itu  harus dilaksanakan. 3 Tujuan  dari  Hukum  Acara  Pidana  adalah  untuk  mencari  dan mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat  didakwakan  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  dan  selanjutnya  meminta pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan  apakah  terbukti  bahwa suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang  didakwa  itu  dapat dipersalahkan. 4
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua)  alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif ( negatief wettelijke ). Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan  secara  positif  dengan  sistem  pembuktian  berdasarkan  hanya  keyakinan hakim,  sehingga  dalam  sistem  ini  hakim  hanyalah  menghukum  terdakwa  jika menemukan bukti-bukti yang sah. 5
Ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ) dan kesewenang-wenangan ( willekeur ) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya  berdasarkan  hanya  atas  keyakinannya,  walaupun  itu  sangat  kuat  dan sangat murni.  Tetapi  keyakinan  hakim  itu harus  didasarkan  pada sesuatu,  yang  oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh  undang-undang,  yaitu  yang  tercantum  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP,  yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
3 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 2.
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-8.
5 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1990), hlm. 232.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP menentukan bahwa saksi adalah orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut  alasan  dari  pengetahuan  itu.  Selain  itu,  Subekti  berpendapat  bahwa  saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. 6 Selanjutnya, Suryono Sutarto lebih luas  mengemukakan  bahwa  saksi  adalah  orang  yang  memberi  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 7
Berdasarkan  Pasal  1 butir  27 KUHAP,  keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (29) KUHAP menjelaskan  bahwa  keterangan  anak  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan  pemeriksaan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini.
Jika  seseorang  yang  akan  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  adalah  orang yang  sudah  dewasa menurut hukum  dan  telah memenuhi  persyaratan untuk  sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan oleh seorang anak. Khusus terhadap seorang anak yang  melihat,  mendengar  ataupun  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana  dengan menyebutkan  alasan  dari  pengetahuannya  tentang  tindak  pidana  yang  sedang diperiksa.
Keterangan yang diberikan oleh anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri seperti halnya alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada saat anak memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana di hadapan sidang pengadilan  tidaklah  dapat  diangkat  sumpah  sebagaimana  terjadi  pada  orang  dewasa yang  akan  memberikan  keterangan  saksi  di  hadapan  sidang  pengadilan.  Karenanya keterangan  seorang  anak  yang  diberikan  di  hadapan  sidang  pengadilan  hanyalah bersifat  petunjuk  kepada  hakim.  Dan  semestinya  keterangan  anak  tersebut  dapat dikualifikasikan  sebagai  petunjuk  apabila  nyatanya  ada  fakta  atau  bukti  lain  yang sejalan atau bersesuaian dengan keterangan yang diberikan seorang anak.
Jika  kita  perhatikan  secara  yuridis  normatif,  belum  ada  ketentuan  peraturan yang  lengkap  dan  sistematis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  saksi anak. Peraturan yang ada hanya sedikit tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Sehingga  dalam  proses  penerapannya
6 Subekti dan R. Tjitro Soedibio, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradya Paramita, 1976), hlm. 83.
7 Suryono  Sutarto, Hukum  Acara  Pidana,  Jilid  I ,  (Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, 1982), hlm. 42.
menimbulkan  suatu  pertanyaan,  apakah  kesaksian  korban  dan  saksi  anak  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  persidangan  atau  tidak.  Sedangkan  secara formil tidak memenuhi ketentuan sebagai syarat kesaksian.
Maka  dari  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  tentang  kedudukan  keterangan anak  dalam  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  di  muka  persidangan  pada  tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta kekuatan kesaksian anak sebagai alat bukti hakim dalam memutus perkara tindak pidana tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian  yang mempunyai  objek  sumber-sumber  tertulis,  seperti buku-buku,  jurnal, ensiklopedi dan sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  data  primer  dan  sekunder diantaranya menggunakan berbagai kamus, ensiklopedi, jurnal, dan situs-situs. 8
Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  baik  berupa  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  antara  lain  yaitu perundang-undangan,  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku-buku,  artikel,  hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus yang relevan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1.  Kesaksian  Anak  Sebagai Alat Bukti  ditinjau  dari Hukum Acara  Pidana  maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Alat  bukti  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  paling  utama  dalam perkara  pidana.  Hampir  semua  pembuktian  perkara  pidana  selalu  bersandar  kepada pemeriksaan  keterangan  saksi.  Sekurang-kurangnya  di  samping  pembuktian  dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 9
Menjadi  saksi  adalah  salah  satu  kewajiban  setiap  individu  jika  memang dibutuhkan.  Orang  yang  menjadi  saksi  setelah dipanggil  ke  suatu  sidang  pengadilan untuk  memberikan  keterangan,  tetapi  dengan  menolak  kewajiban  itu  ia  dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. 10
Pasal  1  Ayat  (26)  KUHP  menjelaskan  saksi  adalah  orang  yang  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengan  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri.  Agar
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52.
9 M.  Yahya  Harahap,  ( Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,  2005), hlm.
286.
10 Mohammad  Taufik  Makaro  dan  Suhasril ,  Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 107.
keterangan  saksi  mempunyai  nilai  serta  kekuatan  pembuktian,  perlu  diperhatikan beberapa  pokok  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  saksi,  yaitu  sebagai berikut:

## a. Mengucapkan Sumpah atau Janji
Pasal  160  Ayat  (3)  KUHAP  menerangkan  bahwa  sebelum  saksi  memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agamanya  masing-masing  berisi  bahwa  saksi  akan  memberikan  keterangan  yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (3)  KUHAP,  pada  prinsipnya  sumpah  atau  janji  diucapkan  oleh  saksi  sebelum memberikan  keterangan,  akan  tetapi  dalam  Pasal  160  Ayat  (4)  KUHAP  memberikan kemungkinan  kepada  saksi  untuk  mengucapkan  sumpah  atau  janji  setelah  saksi memberikan keterangan.
Mendasari rumusan Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP maka seorang saksi pada prinsipnya wajib mengucapkan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, namun apabila dalam hal dianggap perlu oleh pengadilan, pengucapan sumpah atau janji yang diberikan oleh saksi dapat dilakukan sesudah saksi memberikan keterangan. Namun, apabila terdapat  saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan kepada saksi dapat dikenakan paling lama 14 (empat belas) hari, hal ini diatur dalam Pasal 161 KUHAP.

## b. Keterangan Saksi yang Mempunyai Nilai Alat Bukti
Ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari semua hal yang dilihat sendiri,  dengar  sendiri  dan  saksi  alami  sendiri.  Artinya,  bahwa  fakta-fakta  yang diperoleh  dari  keterangan  saksi  haruslah  bersumber  dari  pribadinya  sendiri.  Apabila ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 KUHAP maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  i)  Setiap  keterangan  saksi  yang  tidak didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat  bukti.  Dengan  demikian  keterangan  seperti  ini  tidak  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian. ii) Keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau testimonium de auditu, tidak mempunyai nilai sebagai bukti.
Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. 11 Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 5. Sehingga setiap pendapat dari hasil pemikiran sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian.

## c. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan
11 R. Soesilo, Op. Cit. , hlm.163.
Keterangan  saksi  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  itu  harus  yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 12

## d. Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup
Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.  Supaya  keterangan  saksi  dapat  dianggap  cukup  membuktikan  kesalahan seorang  terdakwa  harus  dipenuhi  paling  sedikit  atau  sekurang-kurangnya  kesalahan seorang  terdakwa  harus  dipenuhi  paling  sedikit  atau  sekurang-kurangnya  dengan  2 (dua) alat bukti.
Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau “Unus Testis Nullus Testis.” 13 Persyaratan  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  185  Ayat  (2)  yaitu  membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi. Jika saksi yang ada  hanya  terdiri  dari  seorang  saja  maka  kesaksian  tunggal  itu  harus  dicukupi  atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.
Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah yaitu anak yang umur belum cukup 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 171 butir (a) KUHAP atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali dalam Pasal 171 butir (b). Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik  kembali,  boleh  diperiksa  memberi  keterangan  tanpa  disumpah  di  sidang pengadilan.
Sementara  itu  mengenai  keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah  di  dalam KUHAP  Pasal  185  Ayat  (7)  ditegaskan  bahwa  keterangan  dari  saksi  yang  tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabia  keterangan  itu  sesuai  dengan  keterangan  dari  saksi  yang  disumpah  dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.
Berkaitan  tentang  kesaksian  anak,  dijelaskan  dalam  Pasal  171  KUHAP  bahwa maka yang belum berumur 15 (lima belas) tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa  meskipun  kadang-kadang  ingatannya  baik  kembali  mereka  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara  sempurna  dalam  hukum  pidana  maka  mereka  tidak dapat  diambil  sumpah  atau  janji  dalam  memberikan  keterangan,  oleh  karena  itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan
12 Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 288.
13 Ibid.
mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. 14
Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa disumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti tersebut dalam Pasal 169 Ayat 2 KUHAP, dan dapat dipakai  sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam Pasal 171 KUHAP.
Agar  suatu  keterangan  tanpa  disumpah  dapat  dipakai  untuk  menguatkan keyakinan hakim, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 15 i) Harus ada lebih  dahulu  alat  bukti yang  sah, ii).  Sekurang-kurangnya terdapat  2  (dua)  alat  bukti yang sah, iii) Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, yang merupakan keseluruhan proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana pun perlu diperhatikan. 16 Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  bahwa  dalam  pemeriksaan  anak sebagai saksi harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat anak sebagai saksi nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.
Penyelesaian  suatu  perkara  pidana  berdasarkan  KUHAP  dibagi  ke  dalam  4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 17 Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengkesampingkan asas terbuka untuk umum,  yaitu  persidangan  anak  dan  tindak  pidana  asusila.  Pada  persidangan  anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa.
Keterangan  saksi  dari  anak  dapat  juga  dipengaruhi  oleh  pertanyaan  diajukan pada  saat  pemeriksaan  yaitu  jauh  dari  tindakan  memaksakan  pengakuan,  atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa, tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan  kekesalan/kemarahan  yang  diperiksa  karena  hal  tersebut  akan mempengaruhi  keabsahan  keterangan  saksi.  Selama  dalam  pemeriksaan,  petugas senantiasa  menaruh  perhatian  terhadap  situasi  dan  kondisi  fisik  maupun  kondisi kejiwaan yang diperiksa.
Keterangan  saksi  anak  sebagai  alat  bukti  yang  sah  mempunyai nilai  kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian  terhadap  alat  bukti  saksi  secara  umum  tidak  mengikat.  Dapat  dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna  dan  tidak  menentukan  atau  mengikat.  Hakim  bebas  untuk  menilai kesempurnaan  dan  kebenarannya.  Tidak  ada  keharusan  bagi  hakim  untuk  menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.
14 Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 293.
15 Ibid.
16 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
17 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, cet-1, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm.18.

## 2.  Kekuatan  dan  Kesesuaian  Alat  Bukti  Saksi  Anak  Terhadap  Tindak  Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Tidak  ada  perkara  pidana  yang  luput  dari  pembuktian  alat  bukti  keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan Keterangan Saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 18
Adanya  batasan-batasan  yang  berlaku  dalam  undang-undang  mengenai kesaksian  yang  diberikan  anak  tidak  diatur  secara  rinci,  karena  seorang  anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya karena status mereka, maka anak belum diakui kapasitas legalnya ( legal capacity ).
Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah saja yang mempunyai kekuatan  pembuktian.  Sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Pasal  171  butir  a  KUHAP bahwa  seorang  anak  yang  melihat,  mendengar,  atau  mengalami  sendiri  suatu  tindak pidana  dapat  memberikan  Keterangan  Saksi  tanpa  sumpah  di  pemeriksaan persidangan.  Oleh  sebab  itu,  menurut  KUHAP  keterangan  mereka  itu  tidak  bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.
Jika  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  sebagai  pihak  yang  harus  membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa  karena  tidak  cukupnya  alat-alat  bukti  yang  diajukan  yaitu  hanya  berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.
Pemutusan oleh hakim atas kesalahan seseorang yang dituduhkan melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat begitu saja secara sederhana dapat dinilai tentang suatu  kesalahannya,  menjadi  tugas  berat  bagi  hakim  dalam  memvonis  seseorang melakukan  suatu  perbuatan  pidana  atau  tidak.  Tentu  saja  penilaian  dimaksud  harus didasarkan  pada  suatu  fakta-fakta  hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  nilai pembuktiannya.  Kesesuaian  alat  bukti  dapat  menjadi  suatu  parameter  penilaian pembuktian terhadap seseorang melakukan atau tidak melakukannya suatu perbuatan pidana yang kemudian dapat dipersalahkan atau tidak.

## 3. Kedudukan Kesaksian Anak dalam Hukum Islam
Dalam  sudut  pandang  hukum  islam  kesaksian syahadah (kesaksian),  yaitu mengemukakan  kesaksian  untuk  menetapkan  hak  atas  diri  orang  lain.  Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajib memutus perkara  sesuai  dengan  kesaksian  itu.  Salah  satu  kesaksian  tersebut  dengan  memberi keterangan  di  depan  persidangan  tentang  apa  yang  ia  lihat,  ia  dengar,  dan  ia  alami
18 Yahya Harahap, Op. Cit. , hlm. 286.
sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh B. 19
Konsep bayyinah dalam  pandangan  para  ahli  fikih  sama  dengan syahadah (kesaksian),  tetapi  Ibnu  Qayyim  memaknakan bayyinah dengan  segala  yang  dapat menjelaskan  perkara.  Sedang syahadah adalah  mengemukakan  kesaksian  untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan hukum Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah SWT melarang seorang  saksi  berlaku  enggan  atau  menolak  memberi  keterangan  apabila  diminta. Sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah (2): 281, “ Janganlah saksi-saksi  itu enggan (memberi keterangan) apabila meraka dipanggil .”
Dalam  hukum  acara  pidana  Islam  persyaratan  seseorang  untuk  menjadi  saksi sangat ketat dan selektif. Hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim  dalam  memutuskan  perkara  pidana  terhadap  terdakwa.  Karena  berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah SWT. Menurut Abdul Karim,  seseorang  yang  hendak  memberikan  kesaksian harus  dapat  memenuhi syarat-syarat  sebagai  berikut: 20 Dewasa,  Berakal,  Mengetahui  apa  yang  disaksikan, Beragama Islam, Adil, Saksi itu harus dapat melihat; dan Saksi itu harus dapat berbicara.
Dalam  hukum  acara  pidana  Islam  terkait  dengan  larangan  seseorang  menjadi saksi  berhubungan  dengan  konsep tahammul  dan  ada’. 21 Pengertian tahamul adalah kesanggupan  memelihara  dan  mengingat  suatu  peristiwa.  Sedangkan ada’ adalah kesanggupan  untuk  mengemukakan  peristiwa  tersebut  dengan  benar.  Orang-orang yang  secara  sempurna  memiliki  kemampuan  untuk tahammul  dan  ada’ adalah  orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk tahammul dan ada’ sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu  anak-anak,  orang gila,  orang  kafir  dan hamba. Permasalahan  tidak  diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Al Qur’an menghendaki bahwa kesaksian itu  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  adil.  Sedangkan  kafir  tidak  termasuk  dalam kategori adil. 22

## D. KESIMPULAN
Pada  hakikatnya,  KUHAP  menganut  prinsip  keharusan  bagi  saksi  untuk mengucapkan  sumpah  dalam  memberikan  kesaksian  di  persidangan,  sebagaimana diatur  dalam  pasal  Pasal  160  Ayat  (3)  KUHAP  yang  menegaskan    bahwa  sebelum memberi  keterangan,  saksi  wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut  cara
19 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cetakan VIII, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 171.
20 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dalam Hukum Positif, hlm. 75.
21 Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 14.
22 Mahmud A’is Mutawalli, Dlomatul A’dallah Fii Qadla Islami, (Beirut: Dar Qutub El Ilmiya, 2003), hlm. 81.
agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan  memberi  keterangan  yang  sebenarnya  dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Selanjutnya    Pasal  171  KUHAP  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  belum berusia  lima  belas  tahun  dan  belum  menikah  dapat  memberikan  keterangan  dengan tanpa disumpah terlebih dahulu. Lebih tegas lagi di jelaskan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menegaskan bahwasannya keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun  sesuai  dengan  yang  lain,  tidak  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.  Kekuatan  pembuktian  kesaksian  saksi  korban  anak  dan  saksi  anak    di bawah umur lainnya, serta alat bukti lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk menentukan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

## SARAN
Sistem  peradilan  di  Indonesia  menggunakan  sistem  pembuktian  secara negatif  yang  meletakkan  pembuktian berdasarkan  pada  alat-alat bukti  yang  diajukan dipersidangan masih diperlukan keyakinan hakim. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berpedoman pada alat bukti menurut  Undang-Undang  dalam  menjatuhkan  putusan.  Tidak  cukup  hanya didasarkan  pada  suatu  keyakinan  hakim  yang  digunakan  sebagai  dasar  memutus perkara  pidana  melainkan  harus  tetap  mengacu  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya. Hendaknya meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan terhadap anak, karena tindakan tersebut dapat merusak masa depan anak  yang  mengalami tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, dan juga meyebabkan korban beserta keluarga mengalami trauma yang berkepanjangan.

## REFERENSI

## Buku-Buku
Atmasasmita,  Romli. Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Pidana. Cet-1.  Bandung:  Binacipta.
1983.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia. 1990.
------------------. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali :  Edisi  Kedua. Jakarta:  Sinar Grafika. 2005.
Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju. 1996.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.
Prentha,  Bahria .  Perlindungan  Anak  Dalam  Pidana  Kerja  Sosial. (Depok:  Raja  Grafindo Persada. 2018.
Prints, Darwan. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan. 1989.
R. Soesilo. Hukum Acara Pidana “Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum”. Bogor: Politeia. 1982.
Saleh, Roeslan . Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru. 2003.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press. 1986.
------------------------ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1985.
Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Offset. 2012.
------------------ dan Abd. Azis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Jakarta: Prenamedia Group.   2014.
Subekti dan R. Tjitro Soedibio. Kamus Hukum . Jakarta: Pradya Paramita. 1976.
Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana, Jilid I . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1982.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1896.

## Undang-Undang
Republik Indonesia . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
------------------------.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
------------------------.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
-------------------------. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Anak.