P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## KEDUDUKAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEROLEHAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960

## Aslan Noor
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
nooraslan@yahoo.com

## ABSTRAK
Perempuan  dan  laki  laki    memiliki  derajat  yang  sama  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  baik  kapasitasnya  sebagai  isteri ataupun suami. Keduanya mempunyai kapasitas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanahnya. Sebelum lahirnya UU no 1 Tahun 1974, perempuan dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan suamilah yang dianggap patut melakukan perbuatan hukum. Sejak diberlakukannya UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Pokok Agraria, maka baik perempuan maupun laki laki memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, apabila dalam perolehan,  peralihan dan pembebanan harta bersama  suami hanya satu yang melakukan tindakan hukum, maka yang lain wajib memberikan persetujuan.

## Kata kunci: perolehan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, UU Nomor 5 Tahun 1960

## ABSTRACT
Women and men have the same degree as holders of land rights both their capacity as a wife or husband. Both have the capacity to carry out legal actions against their land rights. Before the birth of Law No. 1 of 1974, women were deemed incompetent in carrying out legal actions and their husband was deemed appropriate to carry out legal actions. Since the enactment of Law 1 of 1974 concerning marriage and Law No. 5 of 1960 concerning Basic Principles on Agraria, both women and men have the same position in carrying out legal actions. This means that if only one person takes legal action in the acquisition, transfer and ownership of the property with the husband, then the other must give approval.
Keywords: acquisition of land rights, transfer of land rights, Law Number 5 of 1960

## A. PENDAHULUAN
Sekalipun tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peluang memperoleh hak atas tanah, akan tetapi dalam praktik masih terdapat kendala (resistensi anatara das solen dan das sein ). Hal tersebut masih sering terjadi dalam lalu-lintas perbuatan hukum terhadap tanah milik suami isteri yang  dalam  sertifikat  tertulis  atas  nama  tunggal  (suami),  pada  hal  tanahnya  berasal  dari  tanah  harta bersama, yang dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan disebut Harta Berasama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
Konsep  pemilikan  tanah  bangsa  Indonesia  tergolong  unik  dibandingkan  dengan  sistem pemilikan tanah bangsa lain, termasuk pengaturan hak-hak perempuan atas tanah 1 , yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan patrilineal chart seperti dalam dalam adat batak, dan ketentuan syariah islam ( faraid ) dalam hukum islam serta ketentuan on bekwaan (perempuan dibawah pengampuan/ tidak cakap melakukan perbuatan hukum) dalam KUHPerdata.
Berbagai keunikan tersebut menjadi salah satu pilar pemikiran Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Th. 1960 atau UUPA) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah serta kekayaan  alam  yang  ada  di  atas  dan  di  dalam  tanah  tersebut.  Penyusun  UUPA  menyadari  berbagai keterbatasan  sistem  pemilikan  tanah  asli  dan  berbagai  kebutuhan  baru  bertalian  dengan  tanah.  Oleh karena  itu,  selain  pembatasan-pembatasan  terhadap  asas  dan  kaidah  hukum  adat,  juga  dimasukkan berbagai  unsur  baru  hubungan  perorangan  dengan  tanah,  seperti  pengaturan    gender  (kesetaraan perempuan dengan laki-laki) dalam peluang memperoleh hak atas tanah di Indonesia) yang bersumber dari ketentuan KUHPerdata dan sistem hukum adat yang menganut asas parental 2 .
Didorong  keinginan  mengintegrasikan  antara    konsep  pemilikan  hak  atas  tanah    asli  dengan berbagai  kebutuhan,  UUPA  melahirkan  berbagai  keunikan  baru  yang  tidak  jarang  menimbulkan masalah-masalah dalam pelaksanannya, seperti hukum agraria adalah hukum adat akan tetapi substansi pengaturan  hukum  adat  (yang  harus  mengadopsi  sistem  matrilineal  chart  dan  patrilineal  chart  serta hukum  faraidh,  yang  kesemuanya  sama-sama  mengadopsi  ketentuan-ketentuian  tentang  hak-hak perempuan)  yang  ada  di  dalamnya  sangat  minim,  hak  milik  adalah  hak  terkuat  dan  terpenuh  namun selalu menjadi yang lemah bila berhadapan dengan Hak Penguasa Negara, negara yang hanya dikatakan menguasai tanah tetapi dipihak lain berwewenang melahirkan hak milik perorangan atas tanah, larangan menelantarkan  yang  akan  menjadi  dasar  hapusnya  hak  milik  atas  tanah  dengan  mengenyampingkan prinsip bahwa tanah dipandang sebagai hak asasi dan lain-lain. Hal-hal faktual tersebut menunjukkan, meskipun UUPA mengatur hak-hak atas tanah secara mendasar seperti hak milik, ternyata masih ada
1 Aslan Noor , Konsep Hak Milik Atas Tanah Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. VI-VIII
2 Ibid
119
hal-hal yang secara konseptual memerlukan pengkajian mendalam seperti yang dikaji pada tulisan ini, yaitu Kedudukan Hak-Hak Perempuan Atas Tanah 3 .
Persoalan pemilikan tanah bangsa Indonesia, khususnya status hukum hak-hak perempuan atas tanah  menjadi  lebih  signifikan  untuk  dikaji  dalam  hubungannya  dengan  hak  asasi  perempuan,  Hak Penguasaan  Negara  dan  konsep  asli  hak  milik  bangsa  Indonesia.  Hingga  saat  ini,  masih  belum  ada kesepakatan mengenai apa ukuran substansi dan metode hak asasi perempuan atas tanah, sehingga dapat ditemukan sesuatu merupakan hak asasi dan yang lainnya bukan hak asasi. Kekosongan ini tidak jarang menimbulkan  kesulitan  normatif  dan  praktek-praktek,  baik  pada  tatanan  normatif,  perbuatan administrasi maupun peradilan. Pada saat ini, langsung atau tidak langsung, yang sangat menentukan substansi dan metode hak asasi adalah mereka yang mempunyai daya tekan lebih kuat termasuk  hak milik  atau  hak  memanfaatkan  tanah.  Penyerobot  ha-hak  perempuan  atas  tanah  mungkin  mendapat perlindungan dengan dalih hak asasi manusia walaupun secara nyata merugikan pemegang hak yang sah, atau setidak-tidaknya dipandang sebagai beban yang harus ditanggung oleh negara 4 .
Pada  awalnya,  hak-hak  keperdataan  perempuan  termasuk  hak  atas  tanah  dalam  sistem  Harta Pewarisan, harta bersama karena perkawinan (dahulu disebut harta gono gini), sangat dibatasi (dapat dikatakan  melemah)  oleh  ketentuan-ketentuan  berbagai  peraturan  tentang  :  Hukum  Keperdataan (bersumber dari KUHPdt), Hukum Adat (19 lingkaran hukum adat/wilayah adat ( adat rechtskring) di Indonesia 5 yang  bercorak patrilineal  chart (garis  kekerabatan/keturunan/hubungan  darah  bapak)  dan ketentuan-ketentuan hukum syariah (Agama Islam khususnya tentang faroid).
Hal  itu  dapat  dipahami,  karena  ketentuan-ketentuan  kaedah  hukum  tersebut,  kedudukan (strata/kasta/status  hukum)  perempuan  dianggap  rendah/lemah  dibanding  laki-laki.  Baik  ketentuan Hukum Keperdataan, Hukum Waris maupun Hukum Islam yang mengatur tentang hak-hak perempuan tersebut tentunya punya konsep dasar dan tujuan yang fundamental dan dianggap maslahat (baik, benar dan berfaedah) terhadap pengaturan hak-hak perempuan tersebut.
Sistem patrinealchart yang dianut Masyarakat Hukum Adat Batak (Provinsi Sumatera Utara), Masyarakat Hukum  Adat Bali, Masyarakat Hukum Adat Ambon 6 dan Masyarakat Hukum Adat Papua misalnya, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memiliki harta benda (sebagai subyek hak dalam lapangan harta kekayaan). Artinya, pada sistemkekerabatan patrilineal chart dapat  disimpulkan  bahwa  perempuan  bukan  subyek  hak  atas  harta  kekayaan,  termasuk  tanah.  Pada sistem patrilineal chart (adat yang mendasari kekerabatan laki-laki), yang berhak atas harta kekayaan adalah keturunan laki-laki (kaum laki-laki).Pada hukum keperdataan, wanita  yang bersuami menjadi
3 Ibid
4 Ibid
5 Van Vollenhoven,  Indonesische  Adatreccht, dalam R.Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25
6 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.  98-99
tidak cakap ( on bekwaam ) melakukan lalu lintas perbuatan hukum, sehingga yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum harus dibawah kemampuan
Kedudukan  perempuan  dalam  ketentuan  faroid  (Syariah  Islam),  kaum  perempuan  hanya  satu berbanding dua dalam mendapat harta warisan peninggalan orang tua (pewaris). Dapat dibayangkan, jika perempuan tidak lagi pemegang proverty/menerima pembagian sebagai subyek hak yang lemah, maka  status  sosialnya  akan  cidera  atau  dianggap  lemah  di  mata  kaum  lelaki,  dan  yang  paling  parah adalah  dampaknya  terhadap  perlindunganhukum  kaum  perempuan  dalam  lalu  lintas  pergaulan kehidupan  duniawi.  Artinya,  ketiga  kaedah  hukum  tersebut  menempatkan  kaum  perempuan  dalam keadaan  pengampuan  (yang  diampu/(tidak  cakap/ onbekwaam ),  dan  disamakan  dengan  keadaan minderjarige 7 (keadaan tidak cakap/kurang umur/dibawah pengampuan/sakit ingatan).
Disamping  tantangan  akan  keberadaan  hak-hak    Isteri  (perempuan)  untuk  memeiliki  tanah berdasarkan tiga ketentuan tersebut di atas, masih terdapat peluang yang sangat lebar bagi keberadaan hak-hak Isteri (perempuan) untuk disamakan dan sejajar dengan kaum laki-laki (Pria) dalam kesempatan memiliki tanah di Indonesia, hal tersebut dapat dijumpai dalam berbagai peraturan berikut ini:

## 1. Ketentuan tentang Teori Subyek hak Atas Tanah
Konsep tentang subyek hak atas tanah (pemegang hak atas tanah), sama seperti konsep subyek hukum. Subyek hukum dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban. Artinya, yang dapat dilekati hak dan beban kewajiban, adalah manusia pribadi ( naturalijkepersoon ) dan manusia dalam hukum ( rechtpersoon )

## a. Individueel (Naturalijke Persoon)
Pada KUHPerdata, terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak atas harta kekayaan (proverty). Antara perempuan lajang dan laki-laki lajang sama-sama mempunya ksesempatan untuk memperoleh harta kekayaan, termasuk pemilikan hak atas tanah. Namun, apabila mereka sudah menikah,  maka  kedua-duanya  menjadi  ada  yang  mendominasi  dan  ada  yang  lemah  dalam sistemperlindungan hukum hak-hak mereka akan harta kekayaan ( proverty ).Subyek hak atas tanah pada prinsipnya  terdiri  dar  individu  dan  badan  hukum.  Individual  dapat  orang  perorangan,  suami'isteri, keluarga waris, ioint pinter dan keluarga waris sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

## b. Badan Hukum
Instuisi  atau  badan  usaha  (perkumpulan)  dapat  berbadan  hukum,  seperti  :  Badan  Hukum  Publik (Pemerintah),  Badan  hukum  Privat  (Perseroan  Terbatas,  Yayasan,  Koperasi),  Badan  Hukum Keagamaan/religius  (waqaf,  Pura)  dan  Badan  Hukum  magis  (Masyarakat  Hukum  Adat).  Berikut  ini akan dikemukakan bebrapa konsep tentang Badan Hukum:
7 Lihat  KHUPerdata  Pasal  330,  383  dan  1330,  lihat  pula  Terhar, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat (Jakarta:  Pradya Paramita, 1960), hlm. 361
121

## 1.Fiksi Teori (Teori Fiktif)
Peletak dasar Teori ini dipelopori oleh sarjana jerman Friedrich Carl von Savigny 8 (1779-1861), tokoh utama aliran sejarah pasa permulaan abat 19. Inti gagasan  teori in, i bahwa hanya manusia saja yang  mempunyai  kehendak.  Selanjutnya  dikemukakan  bahwa  badan  hukum  adalah  suatu  abtraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abtraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan  dan  menimbulkan  kehendak  berkuasa  (  wilsmacht).  Badan  hukum  semata-mata  hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.
Dengan  kata  lain,  sebenarnya  menurut  alam  manusia  selalu  subjek  hukum  ,  tetapi  orang menciptakan  dalam  bayanganya,  badan  hukum  selalu  subjek  hukum  diperhitungkan  sama  dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai  wakil- wakilnya 9 .

## 2. Teori Orgaan
Teori  ini  digagas    oleh  sarjana  Jerman,  Otto  von  Gierke  (1841-1921),  pengikutnya  adalah seorang yang beraliran sejarah dan berasal dari negeri Belanda L.G.Polano. Ajarannya disebut leer der volledige realiteit (ajaran realitas sempurna) 10 .
Gierke 11 mengatakan, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum  yaitu ’eine leiblichgeistige Lebensein heit’ . Badan hukum  itu menjadi  suatu ’verbandpersoblich keit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan  kehendaknya  dengan  perantaraan  mulutnya  atau  dengan  perantaraan  tangannya  jika kehendak itu ditulis di atas kertas.
Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut  teori  orgaan  badan  hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  abstrak,  tetapi  benar-benar  ada.  Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang  riil,  yang  hidup  dan  bekerja  seperti  manusia  biasa.  Tujuan  badan  hukum  menjadi  kolektivitas, terlepas  dari  individu,  ia  suatu Verband  personlichkeit yang  memiliki Gesamwille .  Berfungsi  badan hukum  dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi  badan hukum  tidak berbeda dengan manusia ,
8 Chaidir Ali, Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 19
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
dapat  disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang  adalah badan hukum.  Ini bukan soal yang riil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindaknya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum  sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (bestuur, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

## 3. Leer van het ambtelijk vermogen
Inti ajaran ini adalah tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatanya ( ambtelijk vermogen ): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin  mempunyai  hak  jika  tidak  dapat  melakukan  hak  itu.  Dengan  lain  perkataan,  tanpa  daya berkehendak  ( wilsvermogens )  tidak  ada  kedudukan  sebagai  subjek  hukum.  Konsekuensi    teori  ini menitikberatkan  pada  daya  berkehendak.  Untuk  badan  hukum  yang  berkehendak  ialah  para pengurusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus  mereka  adalah  berhak,  maka  dari  itu  disebut ambtelijk  vermogen .  Konsekuensi  ajaran  ini, bahwa  orang  belum  dewasa  dimana  wali  melakukan  segala  perbuatan. Eigendom ada  pada curatele eigenaarnya adalah curator .  Teori  ini  dipelopori  oleh Holder dan Binder ,  sedang  di  negeri  Belanda dianut oleh F.J.Oud. Teori ambtelijk vermogen itu mendekati teori kekayaan bertujuan dari Brinz 12 .

## 4. Teori Kekayaan Bersama
Teori ini digagas oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman bekas pengikut aliran sejarah. Penganut teori ini adalah Marcel Pleniol dan Molengraaf,kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul  Scolten,  dan  Apeldoorn.  Teori  kekayaan  bersama  itu  menganggap  badan  hukum  sebagai kumpulanmanusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini  badan  hukum  bukan  abstraksi  dan  bukan  organisma.  Pada  hakikatnya  hak  dan  kewajiban  badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota.
Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu kontruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum  itu  sesuatu  yang  abstrak.  Teori  ini  juga  disebut propriete  collective  theorie ( Planiol ), gezemenlijkevermogenstheorie ( Molengraaff ), Gezamenlijke eigendomstheorie, teori kolektif (Utrecht), collectiviteitstheorie dan bestemmingstheorie 13 .
12 Ibid.
13 Ibid.

## 5. Teori Kekayaan Bertujuan
Teori ini merupakan kelanjutan dari colltiviteitstheorie . Teori kekayaan beretujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman, Brinz dan diperkuat oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu,  badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.
Teori  ini  mengemukakan  bahwa  kekayaan  badan  hukum  itu  tidak  terdiri  dari  hak-hak sebagaimana  lazimnya  (ada  yang  menjadi  pendukung  ha-hak  tersebut,  manusia).  kekayaan  badan hukum  dipandang  terlepas  dari  yang  memegangnya.  Yang  penting  dalam  teori  ini  bukanlah  siapa badanhukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan,tidak peduli kekayaan itu merupakan ha-hak yang normal atau bukan, yang  terpenting  adalah  tujuan  dari  kekayaan  tersebut.  Singkatnya,  apa  yang  disebut  hak-hak  badann hukum, sebenarnya ha-hak tanpa subjek hukum, kerena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran Zweckvermogen atau teori kekayaan bertujuan.

## 6. Teori Kenyataan Yuridis
Teori  organ  mengakibatkan  atau  setidak  tidaknya  menstimulir  lahirnya  teori  teori  kenyataan  yuridis ( Juridische realiteitsleer ). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten, serta sudah merupakan de heersende leer . Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers  menyebut  teori  tersebut  sebagai  teori  kenyataan  sederhana,  karena  menekankan  bahwa hendaknya  dalam  mempersamakan  badan  hukum  dengan  manusia  itu  terbatas  sampai  pada  bidang hukum saja. Jadi, menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

## 7. Teori dari Leon Duguit
Menurut  Leon  Duguit  tidak  ada  person-persoon  lainya  dari  pada  manusia-manusia  individual.  Akan tetapi  menusiapun  sebagaimana  perhimpunan  dan  yayasan  tidak  dapat  menjadi  pendukung  dari  hak subjektif.  Leon Duguit  tidak mengakui  hak yang  oleh badan hukum  diberikan kepada  subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum maka bagi  Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional. Dari teori-teori mengenai badan hukum di atas dapat kita menyimpulkan bahwasanya berbagai teori tadi berpusat pada dua bagian yaitu:
1. Teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata , artinya dengan panca indera manusia  sendiri,  akibatnya  badan  hukum  tersebut  disamakan  atau  identik  dengan  manusia.
Badan hukum  dianggap  identik  dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum diangap sebagai persoon.
2. Teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu  hanya  merupakan  manusia  yang  berdiri  di  belakang  badan  hukum  tersebut  akibanya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum teresebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama- sama.

## 2. Ketentuan Tentang Harta Bersama Yang Bebas (KUHPerdata )
Dalam  pergaulan  hidup  perempuan  dimungkin  mereka  membentuk  perkumpulan  informal (koloni/komunitas  karena  senasib  dan  sepenanggungan),  seperti  perkumpulan  istri  pejabat  negara, contohnya  Kowani.  Mereka  dapat  bertindak  sebagai  subyek  hak  atas  tanah,  asal  saja  mereka  punya modal dalam pembelian/perolehan tanah.

## 3. Ketentuan Harta Bersama Yang Terikat (UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Waris)
Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan:
(1).  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Ketentuan  kaedah hukum dalam perkawinan membagi harta kekayaan kedalam 3 golongan, sebagai berikut :
1) Golongan harta bawaan (Tanah bersama namun dibawa oleh salah satu pengantin pria/wanita) ,  yaitu  harta/tanah  yang  diperoleh  oleh  salah  satu  pasangan  suami  isteri sebelum perkawinan berlangsung, dan harta tersebut tidak membedakan atas siapa yang membawanya  dialah  yang  berhak.  Jika  perempuan  (pengantin  wanita)  yang  membwa harta tersebut  kedalam perkawinan, maka dialah  yang paling berhak untuk  melakukan lalu  lintas  perbuatan  hukum  atas  harta  bawaan  tersebut,  dan  jika  sebaliknya  yang membawanya  adalah  laki-laki  (pengantin  pria).  Paling  berhak,  dimaknai  sebagai  sat- stunya pemilik tunggal atas harta bwaan, yang secara penuh dapat melakukan lalu lintas perbuatan  hukum  atas  harta  yang  dibawany,  sementara  jika  hasil  dan  penggarapannya diperbolehkan keluarga semua dapat memanfaatkannya.
2) Golongan harta/tanah bersama (dahulu disebut harta gono gini) , yaitu harta yang diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung.  Pada  harta  bersama  tersebut,  berlaku ketentuan sama dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami isteri.  Baik  Perempuan  maupun  laki-laki  harus  dan  wajib  bersama-sama  melakukan perbuatan  hukum  atas  harta  yang  dimilikinya  secara  bersama-sama,  dan  akan mengakhirinya  pun  ,  harus  bersama-sama.  Artinya,  baik  perempuan  sama-sama  dapat melakukan lalu lintas perbuatan hukum terhadap harta kekayaan milik bersama tersebut,
dengan  ketentuan  kedua-duanya  harus  memberikan  persetujuan  apabila  kedua-duanya hanya satu yang dapat memberikan tindakan hukum.
3) Golongan Harta Hadiah (Karena Suatu Prestasi Lomba)
Tanah  yang  diperoleh  dari  hasil  prestasi  salah  satu  pasangan  suami  ister  menjadi pemilikan  mutlak  yang  memperoleh  tanah  dari  prestasi  lomba  tersebut.  Hal  ini diamanatkan  dalam  Pasal  36  UU  No.  5  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Begitu primaatnya sebuah prestasi untuk membawa nama negara dan bangsa, maka kepadanya diberikan hak prioritas sebaga harta hadiah, yang pemilikannya jatuh ke tangan mereka yang memperolehnya sebagai sebuah prestasi.

## 4.  Ketentuan  Dalam  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)
UUPA mengatur secara fundamental tentang status perempuan untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. UUPA menerapkan sistem gender (kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki) guna memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memiliki hak atas tanah yang sama dan sebanding dengan kaum laki-laki. Pasal 9 UUPA, menyebutkan:
Ayat (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
Ayat (2) , Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.
Kedua  ayat  tersebut  melegitimasi  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  sama  dan  sebanding, tanpa terkecuali, dan pasal ini memberikan kekuatan mengikat kepada perempuan untuk dapat memiliki hak atas tanah sama seperti kaum laki-laki.

## 5. Ketentuan Tentang Sistem Matrlineal chart (Garis Keturubnan/kekerabatan ibu)
Sistem  materilineal  chart  yang  sangat  kental  dianut  oleh  masyarakat  adat  minang  kabau  di Provinsi Sumatera Barat. Seluruh harata pusaka tinggi yang dimiliki oleh komunitas adat berdasarkan sistem  kekerabatan  garis  keturunan  ibu  ( matrilineal  chart ).  Artinya,  pada  tatanan  adat  tersebut menepatkan perempuan pada derajat atas, karena sesungguhnya kaum ibu lah yang melahirkan anak- anaknya, dan oleh karenanya, mereka lemah dan wajib dilindungi dengan memberikan secara penuh hak atas tanah kepadanya, agar suatu saat dia tidak sengsara/disengsarakan kehidupannya.

## 8. Konsep  Dasar Perempuan (isteri) Sebagai Subyek Hak Atas Tanah
Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu perempuan (wanita) dan laki-laki (pria), yang tidak membeda-bedakan hak yang dibawanya secara kodrati, yang dalam kehidupan bernegara dikenal
dengan  hak-hak  alamiah  manusia  (insani)  atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut menchenrechten yang dianggap mendasar, dan dalam berbagai kaedah hukum disebut Hak Asasi Manusia 14 .
Manusia dikodrati oleh Tuhan sang pencipta hak-hak dasar yang sama dengan harkatnya sebagai manusia, baik perempuan maupun laki-laki, yaitu hak untuk hidup, bebas dan memiliki harta kekayaan. Jhon Locke 15 menyebutnya, menchenrechten, dalam piagam PBB disebut decleration of human right. Ketiga hak-tersebut bersifat fundamental, artinya jika salah satu alfa, maka manusia tidak layak hidup sebagai manusia. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dikaruniai ketiga hak itu. Tidak satupun manusia, masyarakat, bangsa dan negara yang mampu meniadakan hak itu. Dia begitu suci dan siapapun wajib menghormatinya. Hak tersebut sudah diadopsi dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atas hak milik apapun bentuknya (benda gerak dan tak gerak)
Menurut Jhon Locke, Hak Asasi Manusia dibidang Property yang mendasar adalah tanah. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Hak-Hak Perempuan Atas Tanah, dapat  diancam  pelanggaran Hak- Hak Perempuan yang mendasar sama dan sebanding dengan Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM berat).
Ketika hak lahir, ketika itu lahir pula kewajiban negara untuk melindunginya, dan sebaliknya ketika  hak  individu  lahir  sekaligus  kewajibannya  untuk  memelihara  tanah  juga  lahir.  Dan  kedua  hal yang substansif tersebut menjadi sesuatu yanasasi dan mendasar dari substansi Negara Hukum ( state of low ). Indonesia sebagai  negara hukum, sebagaimana digagas dalam Konstitusi (UUD45), bermaksud mensejahterakan  rakyatnya  (amanat  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  UUD45,  dan  Pasal  33  (3)),  juga diamanatkan bahwa pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai hak penguasaan negara harus ditujukan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hak Penguasaan Negara yang digagas dalam Pasal 33 (3) UUD45 tidak dimaknai sebagai negara memiliki ( state domein ), tapi menguasai ( verorgaangstate ). Amanat hak mengusai dijabarkan sebagai patut  melindungi  hak-hak  individu  termasuk  perempuan  dengan  fungsi  mengatur  ( regelen ), mengurusi/melakukan  pendaftaran/registrasi  dan  menerapkan  pengendalian  yang  bersalah  guna ( tozichthouden ).
Perempuan sebagai subyek hak atas tanah, dapat dikategorikan kedalam 5 jenis 16 :
a. Perempuan perseorangan (gadis/belum/tidak pernah menikah);
b. Perempuan sebagai pasangan suami isteri (keluarga suami istteri/marital); dan
c. Perempuan  dengan  status  janda  (yang  pernah  menikah,  namun  karena  perbuatan hukum/peristiwa hukum terjadi perceraian
d. Perempuan sebagai anggoat ahliwaris, dan
14 John Locke, Two Treatises of Civil Government (London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1969), hlm. 9
15 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 49
16 M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti,  1993), hlm. 2
Kedudukan perempuan terhadap lelaki…

## e. Perempuan sebagai anggota komunitas (perkumpulan bukan badan hukum)

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Analisis Yuridis Status Hukum Perempuan sebagai Subyek Hak Atas Tanah
Mengkaji  perempuan  sebagai  salah  satu  subyek  hak  atas  tanah  yang  alamiah ( naturalijkepersoon ),  tidak  terlepas  dari  konsep-konsep  tentang  subyek  hukum.  Baik  perempuan maupun laki-laki, kedua-duanya menurut teori subyek hukum adalah subyek hukum.
Pemegang hak atas tanah (disebut subyek hak atas tanah), yang terdiri dari :
a. Individu (Naturalijke Persoon)
i. Perorangan (laki-laki dan/atau perempuan) diatur dalam Pasal 1 KUHPerdata ii. Kumpulan  Orang/ joint  panership (baik  kumpulan  perempuan/laki-laki  maupun campuran yang tidak berbadan hukum)
iii. Keluarga Suami Isteri/ marital (UU No. 1 Tahun 1974)
iv. Keluarga Waris/ erfrehter (Pasal 830 s/d 1130 KUHPerdata)
b. Badan Hukum (Recht Persoon)
i. Badan Hukum Publik (UU no. 1 Tahun 2004)
1. Instansi  Pemerintah,  Kementerian,  Non  kementerian,  Lembaga  Pemerintah lainnya
2. BUMN
3. BUMD
ii. Badan Hukum Privat
1. Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)
2. Yayasan (UU No. 16  Tahun 2001 jo 28 Tahun 2004)
3. Koperasi (UU no. 25 Tahun 1992)
iii. Badan Hukum Keagamaan ( religious )
1. Nadzir Untuk Tanah Waqaf  (UU No. 41 Tahun 2004)
2. Pura di Bali (SK Mendagri No. 556/DJA/1986)
iv. Badan Hukum MasyarakatAdat ( magis )
1. Masyarakat  Hukum  Adat  Pada  Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat Minang Kabau (Kaum, Suku, Nagari dan
2. Masyarakat Hukum Adat Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua (Klen, Marga, Suku, Umum)
3. Masyarakat Hukum Adat Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy ( komunal bezitrecht ) di Provinsi Banten
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan subyek hak atas tanah sama dan sederajat dengan laki-laki, individu dan badan hukum, dan sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum bahnkan peristiwa hukum terhadap tanah yang dimilikinya.

## 2. Analisis Yuridis Berbagai Peraturan Yang Mengatur Tentang Perempuan Sebagai Subyek Hak Atas Tanah
Setidak-tidaknya  terdapat  4  kaedah  hukum  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  mengatur ketentuan perempuan sebagai subyek hak atas tanah, yang masing-masing kaedah hukum tersebut ada yang bersifat melemahkan/ meniadakan dan ada pula  yang bersifat menguatkan kedudukan perempuan sebaga subyek hak atas tanah. Ketentuan Hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut:
1) Ketentuan Hukum Yang Melemahkan Hak-Hak Perempuan
Terdapat  3  ketentuan  hukum  nasional  yang  memperkuat  kedudukan  hak-hak  perempuan atas tanah, Sebagai berikut:
a. Sistem  Hukum Adat Matrilinial Chart pada tatanan masyarakat  adat  minang kabau di Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan bahwa yang berhak atas harta pusaka tinggi adalah kaum perempuan (garis keturunan ibu).
b. Sistem Parental, sebagaimana dianut dalam adat sunda dan jawa, yang tidak membedakan peluang memiliki tanah baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya sama-memilik hak yang sama.
c. Demikian pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (khususnya Pasal 35 dan  36),  diatur  bahwa  hak  perempuan  atas  harta  suami  isteri,  harta  bawaan  dan  harta hadia sama bagiannya masing-masing.
2) Kedudukan Hak Perempuan Yang Melemahkan
a. Sistem patrilineal dalam hukum adat batak, Ambon, Bali dan Papua menempatkan status hak-hak  perempuan  melemah.  Pada  sistempatrilineal  chart,  yang  berhak  atas  harta peninggalan adalah garis keturuanan kaum lekai-laki.
b. Ketentuan Tentang Onbekwaam (keadaan dibawah pengampuan sebagai isteri). Dalam KUHPerdata,  ditetapkan  bahwa  perempuan  bersuami  menjadi  tidak  cakap  dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi, harus laki-laki sebagai suami yang cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan isteri harus mendapat persetujuan dari suami.
c. Dalam Syariah Islam (hukum faraidz), ditetapkan bahwa bagian perempuan hanya satu berbanding dua dengan laki-laki ichwal penerimaan harta warisan.

## 3.  Kekuatan  Mengikat  Perempuan  Sebagai  Subyek  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Lalu  Lintas
Perbuatan Hukum Pmindahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah
129
Sesungguhnya  baik  laki-laki  maupun  perempuan  ( naturalijke  persoon / erfrechte r/ gemenschapen )  ataupun  badan  hukum  ( rech  persoon )  serta  perkumpulan  ( maschapen )  sama kedudukannya dalam memperoleh hak atas tanah. Dengan demikian sebagai  subyek hak, perempuan dapat melakukan lalu lintas perbuatan hukum terhadap tanah. Oleh karena itu, dicantumkan atau tidak dalam  sertipikat,  jika  tanahnya  berasal  dari  tanah  bersama  karena  perkawinan,  perempuan  punya kewenangan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Sesungguhnya,  apabila  dalam  sertipikat  terdapat nama tunggal diantara salah satu nama pasangan suami isteri, semestinya nama pasangan yang lain dapat juga dicantumkan didasari akta perkawinan.

## C. PENUTUP

## A. Simpulan
Bahwa Pemegang hak atas tanah (disebut subyek hak atas tanah), yang terdiri dari :
a. Individu (Naturalijke Persoon)
i. Perorangan (laki-laki dan/atau perempuan) diatur dalam Pasal 1 KUHPerdata.
ii. Kumpulan  Orang/ joint  panership (baik  kumpulan  perempuan/  laki-laki  maupun  campuran yang tidak berbadan hukum).
iii. Keluarga Suami Isteri/ marital (UU No. 1 Tahun 1974).
iv. Keluarga Waris/ erfrehter (Pasal 830 s/d 1130 KUHPerdata).
b. Badan Hukum (Recht Persoon)
i. Badan Hukum Publik (UU no. 1 Tahun 2004)
1. Instansi Pemerintah, Kementerian, Non kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya
2. BUMN
3. BUMD

## ii.Badan Hukum Privat
1. Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)
2. Yayasan (UU No. 16  Tahun 2001 jo 28 Tahun 2004)
3. Koperasi (UU no. 25 Tahun 1992)
iii. Badan Hukum Keagamaan ( religious )
1. Nadzir Untuk Tanah Waqaf  (UU No. 41 Tahun 2004)
2. Pura di Bali (SK Mendagri No. 556/DJA/1986)
iv. Badan Hukum MasyarakatAdat ( magis )
1. Masyarakat Hukum Adat Pada Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minang Kabau (Kaum, Suku, Nagari)
2. Masyarakat Hukum Adat Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua (Klen, Marga, Suku, Umum)
3. Masyarakat  Hukum  Adat  Pada  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Baduy  ( komunal bezitrecht ) di Provinsi Banten.
Pada  prinsipnya    Hak-Hak  Perempuan  sama  dan  sebanding  dengan  hak-hak  laki-laki  dalam pemilikan hak atas tanah, dan kedua-duanya sama-sama memiliki kekuatan mengikat sebagai pemegang hak, dan sama-sama dilindungi hukum. Perempuan yang berstatus perorangan (belum menikah), berada dalam susunan keluarga waris dan dalam perkumpulan seperti Kowani, tidak ada perbedaannnya dengan hak-hak  lelaki  atas  pemilikan  bidang  tanah.Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut:
a) Pasal 9 ayat (2) UUPA, yang menyebutkan, sebagai berikut:
Tia-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah  serta  mendapat  manfaat  dan  hasilnya,  baik  bagi  diri sendiri maupun keluarganya.
b) Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :
Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
Ayat    (2)  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan
Ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
c) Ketentuan Hukum Adat Minang Kabau ( sistem matrilineal chart )
Dalam  masyarakat  hukum  adat    minang  kabau  (Provinsi  Sumatera  Barat),  kaum  perempuan menerima  harata  pusaka  sepenuhnya,  bahkan  karena  kuatnya  garis  keteurunan  perenpuan  dalam pemilikan harta warisan sampai-sampai meniadakan hak bagi kaum laki-laki.
Hak-hak perempuan yang telah menikah/berstatus janda atas tanah dan atau berada dalam suatu pemegang saham badan hukum, berlaku hal-hal sebagai berikut :
a. Harta bersama karena perkawinan, pihak perempuan selaku isteri sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum dan bertindak bersama-sama dengan suami, dan terdapat kesetaraan (gender)
dalam hal bertindak. Artinya, jika salah satu alfa, maka perbuatan hukum tersebut tidak syah, dan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai  produk  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 .
b. Perempuan  yang  berstatus  janda,  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  bersama-sama dengan anak-anaknya, jika Janda asal ditinggal karena kematian (cerai mati). Namun, jika cerai hidup,  maka  tanah  milik  bersama  tersebut  harus  terlebih  diadakan  pembagian  harta  bersama melalui pembuatan Akta Pembagian Hak bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
c. Perempuan  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  melakukan  lalu  lintas  perbuatan  hukum, bahkan peristiwa hukum atas bidang tanah yang menjadi miliknya, baik dalam status Hak Milik, Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  Privat  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  termasuk pembebanan  haknya.  Perbuatan  hukum  dimaksud  adalah  :  mengalihkan/memindahtangankan (melalui  jualbeli,    tukar-menukar,  hibah,  waqaf,  inbreng,  melepaskan  kepada  negara, mebebankan  Hak  Tanggungan  dan  atau  memperjanjikannya  dengan  pihak  ketiga  sesuai denganketentuan hukum yang berlaku) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Perempuan sebagai  pemegang hak, juga dapat  mewariskan kepada mereka yang berhak menerima sesuai ketentuan dalam Pasal 830 sampai dengan 1130 KUHPerdata

## 2. Saran
1) Untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  perempuan  atas  tanah,  sebaiknya perempuan yang telah menikah dicantumkan nama bersama suaminya apabila dalam sertipikat asal perolehannya hanya nama suami. Secara hukum, memperoleh hak boleh salah  satu nama suami  atau  isteri, namun untuk mengalihkannya  atau  menagadakan  perbuatan hukum/melepaskan  haknya  termasuk  memberikan  hak  tanggngungan  harus  baersama-sama, dengan ketentuan yang satu melakukan tindakan hukum dan yang lain memberikan persetujuan atau secara bersama-sama melakukan tindakan hukum, dan jika salah satu alfa perbuatan hukum tersebut batal demi hukum.
2) Sesungguhnya, terhadap perkumpulan perempuan, seperti Kowani yang memiliki bidang tanah dapat dimuat dalam sertipikat tanahnya, asal saja semua nama dimasukkan/dicatat dan bagian masing-masing tercantum secara jelas sesuai pembagian dalam dasar pencatatan peralihannya (akta peralihan haknya).
3) Terhadap  harta  bersama  (khususnya  tanah)  yang  terlanjur  telah  terdaftar  atas  nama  suami, sebaiknya dapat disertai pencantuman nama isteri asal saja tanah yang diperoleh adalah tanah sebagai  harta  bersama  karena  diperoleh  pada  saat  perkawinan  berlangsung.  Caranya,  yaitu dengan melampirkan kartu keluarga dan akta nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aslan Noor. Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia . Bandung: Mandar Maju. 2006
Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar ). Jakarta: Pradnya Paramita. 1987 CST Kansil. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. 1993
HFA Vollmar. Pengantar Study Hukum Perdata . Jakarta: Raja Wali. 1948
Imam Sudiyat . Hukum Adat Sketsa Asas . Yogyakarta: Liberty. 1981
J. Kartini. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik . Yogyakarta: Kanisius L.J. Van Aveldoorn. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradinya Paramita. 1954
M Yahya Harahap. Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat . Bandung: Citra Adtya Bakti. 1993
R. Otje Salman. Hukum Wris Islam . Bandung: Refika Aditama. 2002
Pito. Hukum Waris . Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
R.Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradyna Paramita. 1982
Roscoepound . Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bhatara.1972
Subekti. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradyna Paramita. 2000