## PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM KEKERABATAN MATRILINEAL (STUDI PENDAHULUAN PROFIL BUDAYA MINANGKABAU DALAM NOVEL INDONESIA LOKALITAS)
Iswadi Bahardur 1* , Putri Dian Afrinda 2
1 Universitas PGRI Sumbar
1 iswadi70bahardur70@gmail.com
2 Universitas Perintis Indonesia
2 putridian_afrinda@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini merupakan studi pendahuluan terhadap kajian profil budaya matrilineal Minangkabau yang direfleksikan sastrawan dalam novel-novel Indonesia modern warna lokal periode angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan 2000-an. Studi pendahuluan ini juga berangkat dari dua latar belakang permasalahan. Pertama, menurut ketentuan sistem  kekerabatan  matrilineal  di  Minangkabau  perempuan  adalah  pewaris  garis  keturunan  serta  pewaris  harta pusaka dari pihak keluarga ibu. Ketentuan ini berimplikasi terhadap munculnya wacana perempuan Minangkabau sebagai Bundo Kanduang sang pemilik kekuasaan di wilayah domestik dan publik. Kedua, menurut ketentuan sistem kekerabatan  matrilineal  pemimpin  di  ruang  publik  bukan  perempuan,  melainkan  laki-laki  yang  berperan  sebagai mamak  dan  penghulu.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  studi  literatur  bersumber  dari  berbagai  hasil  penelitian terdahulu yang relevan. Ada dua temuan dari telaah terhadap literatur terdahulu yang relevan. Kekuasaan perempuan Minangkabau  di  wilayah  domestik  dan  publik  hanyalah  sebatas  wacana  belaka  karena  wewenang  tersebut  tetap dipegang oleh laki-laki. Kedua, masih menurut ketentuan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap ibu, saudara perempuan, dan kemenakan,  tetapi tidak mendapatkan tempat di rumah gadang.
Kata kunci: laki-laki, matrilineal, Minangkabau, novel warna lokal, perempuan

## Abstract
This paper is a preliminary study of the study of the Minangkabau matrilineal cultural profile as reflected by writers in modern  Indonesian  novels  with  local  colors  from  the  Balai  Pustaka  period  to  the  2000s.  This  preliminary  study  also departs  from  two  background  problems.  First,  according  to  the  provisions  of  the  matrilineal  kinship  system  in Minangkabau, women are heirs to the lineage and heir to the inheritance from the mother's family. This provision has implications  for  the  emergence  of  Minangkabau  women's  discourse  as  Bundo  Kanduang,  the  owner  of  power  in  the domestic and public spheres. Second, according to the provisions of the matrilineal kinship system, leaders in the public sphere are not women, but men who play the roles of mamak and penghulu. The research data was obtained through a literature study sourced from various relevant previous research results. There are two findings from a review of relevant previous  literature.  The  power  of  Minangkabau  women  in  the  domestic  and  public  spheres  is  only  limited  to  mere discourse because this authority is still held by men. Second, according to the provisions of the matrilineal kinship system in Minangkabau, men are fully responsible for mothers, sisters and nieces, but do not get a place in the gadang house.
K ey word: Female, local color novel,  male, matrilineal, Minangkabau

## A. PENDAHULUAN
Saat  ini  tidak  banyak  suku bangsa di dunia yang masih bertahan dengan kekerabatan matriarki. Berbagai  literatur  menunjukkan hanya  sedikit  suku  bangsa  di  dunia yang  bertahan  dengan  kekerabatan yang menjadikan perempuan sebagai pemilik kekuasaan di ruang domestik dan publik. Sebagai contoh suku-suku  bangsa  yang  menghuni negara Kerala; sebuah negara bagian di  sebelah  barat  India  (Pyngrope, 2019). Selanjutnya adalah masyarakat suku bangsa di kepulauan  Solomo  atau  Solomon; sebuah negara di kepulauan Samudra Pasifik bagian selatan yang bersebelahan  dengan  Papua  Nugini. Sistem  kekerabatan  matriarki  juga masih  dianut  oleh  suku  bangsa  di negara  Malabar  di  kepulauan Malabar  .  Suku  Iroquis  atau  suku Rumah  Panjang  Indian  di  Amerika juga  masih  menjalankan  sistem kekerabatan  matriakhat  (Varma, 2015).
Suku  lainnya  adalah  Lenape yang  merupakan  suku  pribumi Amerika di Kanada, suku Babemba di Rhodesia  India,  suku  Indian  Ovajo, suku Nakhi di provinsi Yunan; China, suku  Hopi;  bagian  suku  Indian bagian  utara,  suku  bangsa  Danou Nyana  di  Afrika  (Sulistyaningrum, 2019).  Masyarakat  Negeri  Sembilan di  Malaysia  juga  termasuk  bagian dari  kelompok  masyarakat  yang masih menjalankan sistem kekerabatan  tersebut.  Terakhir adalah sistem kekerabatan matriarkhi  dalam  suku  bangsa Minangkabau,  kepulauan  Sumatera bagian  Barat  di  Indonesia  yang bertransformasi  menjadi  sistem
kekerabatan  matrilineal  (Aleena Sebastian,  2013)  (Angga  Sugiarto, 2020)(Mayadevi, 2015).
Dari semua suku bangsa yang masih  menjalankan  kekerabatan matriliarki  tersebut,  tercatat  suku bangsa  Minangkabau  di  kepulauan Sumatera  bagian  Barat  Indonesia merupakan  kelompok  masyarakat dengan populasi terbesar di dunia(Fahmi  et  al.,  2020).  Fakta  ini adalah  hal  yang    unik  melihat  pada kenyataannya  di  Indonesia  tersebar berbagai suku bangsa lain yang lebih memilih menjalankan sistem kekerabatan  patriarki.  Ahli  yang tertarik  dengan  fakta  tersebut menilai  bahwa  faktor  bertahannya matrilineal  di  Minangkabau  adalah karena adanya faktor dualistik serta adanya  unsur-unsur  inti  yang memungkinkan  oposisi  sehingga dapat  mencapai  tahap  baru  dalam sebuah perubahan peradaban dunia (Stark, 2013).
Data  lapangan  dari  Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar pada tahun  2016  menunjukkan  jumlah penduduk  yang  menetap  di  kota Padang  pada  tahun  2016  adalah 801.344  (Padang,  2018). Secara demografi  88,  3%  dari  jumlah tersebut  adalah  berasal  dari  etnis Minangkabau  yang  menjalankan sistem  kekerabatan  matrilineal. Selebihnya  adalah  etnis  Batak  dan Mentawai.  Mayoritas  penduduk  di kota  Padang  beragama  Islam. Sementara  itu  jika  dilihat  secara keseluruhan  jumlah  penduduk  di provinsi  Sumatera  Barat  adalah 4.846.909  jiwa  dengan  mayoritas agam  Islam,  tersebar  di  12 kabupaten  dan  7  kota  (Sumber).
Secara administratif, di 12
kabupaten  dan  7  kota  tersebut setelah kecamatan terdapat wilayah yang  dinamakan  nagari,  kecuali  di kepulauan Mentawai. Nagari menjadi ciri khas demografi masyarakat yang berada di Sumatera Barat.  Fakta  lapangan  ini  menjadi sebuah hitungan yang menunjukkan bahwa  di  Minangkabau  matrilineal dianut  oleh  penduduk  dengan jumlah  yang  sangat  besar.  Tentu menjadi  sebuah  kekeliruan  jika dinyatakan  bahwa  matrilineal  telah mati  di  dalam  sosio  kultural masyarakat  Minangkabau.  Terlepas dari jumlah angka tersebut fakta lain yang tidak bisa dipungkiri yaitu saat ini matrilineal Minangkabau mengalami  perubahan  yang  drastis sebagai akibat masuknya kebudayaan baru dari luar Indonesia. Akibatnya struktur kekerabatan  matrilineal  mengalami berbagai  pergeseran,  seperti  peran mamak,  peran  ayah,  serta  peran perempuan (Nadia et al., 2022) . Fakta-fakta yang diungkapkan tersebut mengisyaratkan  bahwa  penting adanya  sebuah  telaah  yang  dalam untuk  memahami  pola  matrilineal yang  diterapkan  di  Minangkabau. Peneliti dari luar Indonesia menemukan  fakta  bahwa  sebelum abad ke-18 di Minangkabau matrilineal  berjalan  secara  primitif. Catatan  sejarah  tentang  hal  ini relevan  dengan  catatan  sejarah matriarki  di  dunia  di  mana perempuan  memiliki  kekuasaan dalam  pengendalian  kehidupan kelompoknya. Saat itu pola kepemimpinan,  pewarisan,  pakaian, serta  hubungan  laki-laki  dan perempuan cenderung primitif (Bamberger, 1974). Di Minangkabau sendiri, masuknya penjajahan kolonial  dan  persengetaan  kaum adat dengan pejuang Paderi menjadi tonggak  sejarah  baru  munculnya matrilineal yang disandingkan dengan  aturan  dalam  agama  Islam (Hadler, 2010). Memang sulit disangkal bahwa campur tangan pemerintahan kolonial yang berinvansi ke daerah- daerah  di  kepulauan  Sumatera bagian Barat telah menemukan pola kehidupan masyarakat Minangkabau  yang  tidak  diminati oleh  kolonial.  Bangsa  kolonial berupaya mengubah tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau  tradisional  menjadi sehaluan dengan prinsip kebudayaan  kolonial  sehingga  pada abad  ke-18  struktur  dan  pola menetap  masyarakat  Minangkabau tradisional  sudah  tidak  asli  lagi, melainkan  dipengaruhi  oleh  pola kejawaan  (Hadler,  2010).  Rumah gadang yang menjadi simbol kebesaran orang Minangkabau adalah  sebuah  ikonik  tentang bagaimana penjajah Belanda menempatkan  ideologi  kolonial sebagai pengatur sekaligus penjajah ideologi  Minangkabau  tradisional (Sudarman,  2020).  Menyadari  hal itu, usaha para reformis Minangkabau  tradisional  dalam perang Paderi menyejajarkan tatanan  adat  matrilineal  tradisinoal dalam  masyarakat  Minangkabau dengan  hukum  Islam  memang membawa  hasil.  Setelah  Perang Paderi yang sangat luar biasa, kaum adat  bersepakat  dalam  sebuah perjanjian  dengan  pejuang  paderi tentang  matrilineal  Minangkaau
disesuaikan  dengan  hukum  Islam sehingga  muncul  landasan  filosofi baru  Adat  Basandi  Syarak,  Syarak basandi  Kitabullah  (Nashir,  2008). Perjanjian  Bukik  Marapalam  telah menjadi  dasar  terciptanya  landasan filosofi adat Minangkabau baru yang tetap  matrilineal,  namun  telah disandingkan  dengan  syariat  agam Islam  (Hadler,  2013)(T.  Kusniarti,
2018) . Secara  teoretis  substansi matrilineal di Minangkabau berbeda dengan matriarkhat. Istilah matriarkhat  berasal  dari  bahasa Belanda;  matriarchaat,  sedangkan istilah  matrilinial  berasal  dari  dua kata dalam bahasa Latin, yaitu mater yang  berarti    ibu  dan  linie  yang berarti  garis.  Dengan  demikian matrilinial berarti garis ibu. Berdasarkan pengertian istilah tersebut sistem kekerabatan matrilinial  dapat  dipahami  sebagai sistem  kekerabatan  yang  mengatur alur  keturunan  dari  pihak  ibu  dan akan  mempengaruhi  suku,  marga anak    yang    dilahirkan,    dan  sistem pewarisan  (Siregar  &  Ali  Amran, 2018:136).  Orang  Minangkabau yang  mengerti  akan  pentingnya institusi  garis  keturunan  dan kepentingan etnografi menggunakan istilah matriarchaat untuk menyebut    pewarisan  generasi, lokasi  menetap  kelompok  etnisnya, serta wewenang pengaturan lembaga sosial masyarakatnya(Hadler, 2013). Dalam  prakteknya,  sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau  mencakup  beberapa ketentuan. Pertama, pewarisan garis keturunan  berada  dalam  garis keturunan  perempuan  yang  ditarik
dari  garis  ibu,  bukan  ayah.  Kedua, laki-laki Minangkabau yang menikah dengan  perempuan  di  luar  klan ibunya tidak akan melebur ke dalam klan  keluarga  istri,  baik  dari  segi suku,  maupun  pewarisan  harta pusaka.  Ketiga, perkawinan bersifat eksogami  sehingga  tanggung  jawab pendidikan dan ekonomi anak serta istri  ditanggungjawabi  oleh  mamak dari  keluarga  istri.  Keempat,  ibu memegang  peran  sentral  dalam pendidikan, pengaman kekayaan,dan kesejahteraan keluarga (Rahma, 2017) . Literatur  hasil  penelitian terdaulu telah menunjukkan perbedaan antara praktek matriarkhat di berbagai suku bangsa lain  dengan  praktek  matrilineal  di Minangkabau.  Meski  begitu,  opini yang  terbentuk  dalam  masyarakat Minangkabau  sendiri  menjadi  bias karena menyamakan konsep matriarkhat dengan praktek matrilineal  di  suku  Minangkabau. Bahkan dalam beberapa studi ilmiah menyatakan  bahwa  perempuan Minangkabau berkedudukan sebagai pemilik  kekuasaan  penuh  atas kepemilikan harta pusaka, wewenang  keputusan  dalam  rumah tangga  dan  ruang  publik,  serta penerus  garis  keturunan.  Padahal praktek  dalam  kehidupan  sehari- hari menunjukkan hal yang berbeda. Berpedoman  pada  hal  itu  penting untuk  mengaji  ulang  pemahaman tentang profil budaya Minangkabau, baik  di  masa  lalu,  maupun  saat  ini. Untuk  membuktikan  hal  tersebut, maka penelusuran akan dimulai dari kedudukan  kaum  perempuan  dan laki-laki  di  ruang  domestik  dan ruang  publik.  Berangkat  dari
permasalahan  tersebut,  penulisan artikel ini bertujuan untukmenganalisis dan mendeskripsikan kembali tiga permasalahan.  Pertama,  kedudukan perempuan  Minangkabau  dalam pewarisan garis keturunan menurut sistem  kekerabatan  matrilineal.
Kedua, kedudukan kaum perempuan Minangkabau  dalam  pewarisan harta  pusaka  menurut  sistem kekerabatan  matrilineal.  Ketiga, gambaran  awal  tentang  kedudukan perempuan dan laki-laki Minangkabau  dalam  karya  sastra Indonesia  modern  dengan  ciri lokalitas.
B. METODE PENELITIAN Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menyintesiskan  berbagai  dokumen yang  memuat  permasalahan  sosial individu  atau  kelompok  sosial sebagai perwujudan makna manusia atau  kritik  terhadap  tatanan  sosial dari  berbagai  sumber  (Saldana,
2011).  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  studi  literatur (library  research)    yang  bertujuan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan studi penelaahan terhadap  berbagai  hasil  penelitian lain  yang  telah  ada  sebelumnya, bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku kajian teori yang relevan, dan laporan-poran tertulis yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang dipecahkan. Tujuannya adalah untuk a)  menemukan  informasi  yang relevan  dengan  masalah  yang diteliti;  b)  mengaji  beberapa  teori dasar yang relevan dengan masalah yang  akan  diteliti;  c)  memperdalam
pengetahuan peneliti tentang masalah  dan  bidang  yang  akan diteliti;  d)  menelaah  kembali berbagai  hasil  penelitian  terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang  sedang  diteliti;  e)  serta  untuk memperoleh  informasi  baru  terkait hal-hal apa dari masalah yang sedang diteliti dan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.  Langkah  pengumpulan data  meliputi  a)  mempelajari  dan menelaah jenis data yang diperlukan untuk penelitian; b) mengelompokkan data sesuai dengan  tingkat  urgensi    yang diperlukan;  dan  c)  menyajikan kembali  data  yang  telah  ditelaah sesuai  kerangka  masalah  yang sedang  diteliti.  Data  yang  telah terkumpul dianalisis dengan tahapan mengomparasi semua temuan  dalam  setiap  data  terkait substansi  masalah  yang  diteliti, merumuskan  gagasan-gagasan  baru dari hasil komparasi setiap temuan, dan  merumuskan  simpulan  yang menunjukkan temuan terbaru dalam bentuk  teori  atau  penguatan  solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perempuan  dalam  Matrilineal
Minangkabau;  Penguasa  atau Pewaris? Dalam  Undang-undang  adat Minangkabau telah dinyatakan bahwa  harta  pusaka  diwariskan kepada perempuan. Menurut hukum adat  tersebut  harta  pusaka  dalam masyarakat matrilineal Minangkabau  dibedakan  atas  dua jenis.  Pertama,  sako,  sako  adalah istilah untuk menyebut warisan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan gelar  pusaka,  gelar  adat.  Penerima
gelar  ini  adalah  kaum  laki-laki melalui  status  pernikahan.  Jenis kedua, adalah pusako (pusaka), yaitu segala  kekayaan  materi  atau  harta benda  berupa  tanah,  sawah,  kebun, tabek  dan  parak  (tambak  ikan  dan kebun),  rumah  dan  pekarangannya, pandam  pekuburan,  perhiasan  dan uang, balai dan masjid. Harta pusaka tersebut menjadi  penentu  kelangsungan hidup  keluarga  besar  dan  bersifat kolektif, tetapi sifat kolektif tersebut tidak jarang menjadi sumber konflik. Harta pusaka inilah yang dikelompokkan lagi menjdi dua jenis, yaitu  harta  pusaka  tinggi  dan  harta pusaka rendah. Harta yang tergolong pusaka  tinggi  adalah  semua  harta benda  yang  diwarisi  secara  turun- temurun  dari  generasi  ke  generasi dan  tidak  boleh  dijual  karena sifatnya milik kaum keluarga sajurai. Istilah  sajurai  berarti  berasal  dari satu  garis  keturunan  nenek  atau uwo. Harta pusaka tinggi inilah yang diwariskan  secara  turun  temurun kepada  perempuan  dengan  silsilah dari  Uwo  (nenek)  kepada  Mande (Ibu), serta dari Ibu kepada saudara perempuan. Inilah prinsip pewarisan harta  pusaka  tinggi  yang  benar dalam  matrilineal  Minangkabau (Navis, 1984).
Pewarisan  tidak  dilakukan oleh  laki-laki  yang  berkedudukan sebagai  mamak  (paman)  kepada kemenakan  (keponakan),  seperti anggapan  banyak  pihak  selama  ini. Dalam  hal  pewarisan  ini,  kaum perempuan  yang  menerima  juga tidak  berhak  menjual  pusaka  tinggi tersebut  karena  merupakan  milik kolektif kaum keluarga satu jurai dan satu  paruik  (perut).  Pada  dasarnya
inilah  konsep  matrilineal  yang sesungguhnya terkait dengan kedudukan perempuan Minangkabau. Mereka menjadi pewaris  harta  kekayaan  milik kolektif  kaum  keluarganya,  tanpa harus  menjual  (Bariqy  et  al.,  2023).
Jenis  harta  pusaka  kedua  adalah pusaka  rendah,  yaitu  harta  pusaka yang  diperoleh  bukan  dari  warisan turun  temurun  keluarga  uwo (nenek),  melainkan  bersumber  dari mata  pencaharian  orang  tua  (ayah dan ibu) selama masa perkawinannya. Harta pusaka rendah inilah yang dapat dijual oleh anak-anak perempuan, namun sekali waktu  juga  dapat  diubah  status kepemilikannya menjadi harta pusaka  tinggi.  Pengubahan  status kepemilikan  itu    dapat  dilakukan setelah  menjadi  harta  susuk  (harta sisip)  selama  dua  garis  keturunan uwo  (nenek)  (Navis,  1984).  Inilah salah  satu  ciri  khas  masyarakat marilineal Minangkabau yang meletakkan  perempuan  sebagai pewaris harta pusaka keluarga. Apabila  selama  ini  terdapat pandangan  bahwa  perempuan  di Minangkabau  adalah  penguasa, maka  pandangan  tersebut  keliru. Berdasarkan  fakta  Undang-undang hukum  adat  tersebut  perempuan dalam  matrilineal  Minangkabau hanyalah pewaris atas harta pusaka; sebagai  pewaris  perempuan  hanya memiliki  wewenang  mengelola, mengolah, dan mengambil hasil dari pengolahannya  untuk  kepentingan pendidikan  dan  ekonomi  anggota keluarga  (Sumber).  Khusus  untuk harta pusaka tingi, apalagi, perempuan  Minangkabau  tidak memiliki hak untuk
memperjualbelikannya kecuali untuk  kepentingan  keluarga  sejurai dan saparuik (keluarga satu keturunan nenek dan satu keturunan ibu) pada saat sangat terdesak, serta mendapat  persetujuan  dari  pihak laki-laki yang berkedudukan sebagai mamak  rumah  atau  disebut  juga dengan  istilah  tungganai  rumah gadang  (pengatur  dan  pemimpin rumah  satu  keluarga  saparuik (seibu) (Navis, 1984). Selain masalah sistem pewarisan  harta  pusaka  dan  garis keturunan,  partisipasi  perempuan Minangkabau  di tengah masyarakat merupakan hal yang selama ini juga menimbulkan  pertanyaan—apakah perempuan  Minangkabau  adalah penguasa atau pihak yang dikuasai? Ada  dua  istilah  penting  yang  dapat dibicarakan untuk menjawab pertanyaan  tersebut  yaitu  Bundo Kanduang  dan  Limpapeh  rumah gadang. Pertama, perempuan Minangkabau sebagai Bundo Kanduang.  Bundo  Kanduang  adalah perempuan Minangkabau yang dituakan  dalam  rumah  gadang. Sebagai  Bundo  Kanduang  adalah gelar untuk perempuan Minangkabau  sebagai  sosok  yang dihormati, keputusannya dijalankan, dianggap sebagai perempuan senior, serta  diasosiasikan  sebagai  tiang utama  dari  rumah  gadang.  Tiang utama  berarti  pondasi  dasar  yang menguatkan  berdirinya  sebuah rumah  tempat  tinggal  bersama. Artinya  perempuan  Minangkabau yang  bergelar  bundo  kanduang adalah  tiang  utama  bagi  kelanjutan garis keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya(Sola, 2020). Kedua, perempuan Minangkabau  sebagai  Limpapeh rumah nan gadang. Jika diterjemahkan secara harfiah, limpapeh adalah spesies kupu-kupu. Kupu-kupu  identik  dengan  warna yang  indah,  corak  sayap  yang beraneka  ragam  warna,  memiliki keindahan dan kecantikan. Kaitannya  dengan  gelar  Limpapeh rumah nan gadang bahwa perempuan Minangkabau dipandang sebagai  sosok  yang  indah,  cantik, beraneka  ragam  warna,  memiliki sayap dan menetap di rumah gadang. Artinya  perempuan  Minangkabau dipandang berfungsi untuk mempercantik dan menjadi penumbuh  seri  kehidupan  di  dalam rumah gadang. Fungsi ini dapat juga diibaratkan sebagai kembang perawan  karena  memang  istilah limpapeh  rumah  nan  gadang ditujukan kepada perempuan Minangkabau  yang  masih  muda, perawan,  belum  menikah,  tetapi dapat  dianggap  sebagai  bunga  di dalam  rumah  keluarga  besar kaumnya (Erianjoni, 2011).
Berangkat dari jabaran kedua konsep  istilah  itu,  masyarakat Minangkabau  menilai  perempuan matrilineal  Minangkabau  memiliki peran  yang  sangat  strategis  di wilayah  domestik  dan  wilayah publik.  Kelanjutan  dari  peran Limpapeh  rumah  nan  gadang, setelah menikah, perempuan Minangkabau  adalah  istri  sekaligus ibu bagi anak-anak dari perkawinan yang  bersifat  eksogami  (sumber). Sebagai  seorang  istri,  perempuan Minangkabau adalah penerus keturunan, penerus garis keturuanan keluarga besarnya.
Seoang  istri  di  dalam  keluarga Minangkabau  adalah  ibu  bagi  anak- anak  yang  dilahirkannya.  Tidak  ada perbedaan  perlakuan  seorang  ibu terhadap  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  yang  dilahirkannya. Hanya  saja,  anak  perempuan biasanya  mendapatkan  perhatian yang lebih dari ibu dan juga mamak. Mamak  adalah  panggilan  untuk saudara laki-laki dari pihak keluarga ibu. Sebagai seorang ibu, perempuan Minangkabau juga memiliki  tanggung  jawab  untuk mendidik  dan  membesarkan  anak- anaknya. Dalam sejarah masyarakat Minangkabau tradisional pendidikan dan  pengasuhan  anak  adalah tanggung  jawab  utama  ibu,  bukan tanggung  jawab  ayah.  Hal  itu disebabkan dalam keluarga matrilineal tradisional di Minangkabau  berlaku  ketentuan adat  bahwa  seorang  suami  hanya akan  datang  mengunjungi  istrinya pada  malam  hari  dan  kembali  ke rumah  keluarga  ibunya  pada  siang hari.  Oleh  sebab  itu  suami  tidak memiliki  tanggung  jawab  untuk mendidik dan mencukupi kebutuhan ekonomi  anak-anaknya.  Tanggung jawab itu justru dibebankan kepada mamak  dari  keluarga  istrinya-- pengasuhan  dan  pola  pendidikan anak  pun  menjadi  tanggung  jawab istri dengan didukung oleh pengawasan oleh mamak (Handrianto, 2017). Selain peran sebagai ibu yang mendidik keluarga, kedudukan Bundo  Kanduang  juga  dinilai berkorelasi  dengan  kekuasaan  di wilayah  publik.  Dalam  wacana  adat matrilineal, Bundo Kanduang berhak
mengambil keputusan terkait berbagai perkara kaum keluarganya (Dilova  et  al.,  2022).  Sayangnya wacana  tersebut  tetap  terpatahkan oleh  realita  yang  memperlihatkan bahwa di ruang publik kepemimpinan utama tetap dipegang  dan  dijalankan  oleh  laki- laki.  Implementasi  kepemimpinan laki-laki  dapat  ditemukan  dari penghulu. Atas dasar realita itu maka dapat  dipahami  bahwa  kekuasaan perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau hanya sebatas penerus garis  keturunan,  bukan  pemilik kekuasaan  penuh  di  ruang  publik (Arifin, 2013).
Apabila dibandingkan dengan suku  bangsa  lain  yang  menjalankan kekerabatan matrilineal jelas terlihat perbedaan yang signifikan. Contohnya  suku  bangsa  Khasi  di Meghalaya,  India  Timur  Laut— dalam  suku  bangsa  ini  penerus keluarga  diturunkan  berdasarkan garis perempuan, tetapi keanggotaan  waris  dan  klan  selalu diturunkan  melalui  anak  erempuan bungsu. Dalam suku bangsa ini satu generasi nenek bisa menetap dalam satu  lingkungan  berdekatan  dengan rumah  tinggal  ibu.  Nenek  adalah pemimpin  tertua  dalam  keluarga yang tinggal menetap bersama anak perempuan  bungsu  serta  anak perempuan  yang  telah  menikah. Demikian juga dengan anak laki-laki berada  dalam  satu  rumah  dengan nenek.  Pewarisan  rumah  milik keluarga  akan  jatuh  kepada  putri bungsu, sedangkan anak perempuan yang  lebih  tua  akan  meninggalkan rumah dan hidup secara terpisah di
rumah  yang  berdekatan  dengan rumah ibunya (Gneey et al., 2009).
Terkait  aturan  matrilineal  di suku  Khasi  juga  ditegaskan  oleh peneliti lain, (Lyngdoh & Nongkynrih,  2015)  dalam  suku bangsa  Kasi  terdapat  tiga  prinsip hidup  sebagai  elemen  utama kekerabatan matrilineal, yaitu anak- anak  di  bawah  asuhan  perempuan, laki-laki  memiliki  otoritas  dalam melindungi  dan  menjaga  kaum saudara  perempuannya,  dan  aturan perkawinan bersifat eksogami. Dalam  perkawinan  yang  eksogami tersebut anak dan saudara perempuan  mendapatkan  perhatian dan  perlindungan  yang  sangat  luar biasa dari saudara laki-laki ibu. Laki- laki  dari  keluarga  ibu  memiliki otoritas  untuk  mengorbankan  diri, menyayangi,  dan  menyerahkan harta  bendanya  untuk  anak  dari saudara  perempuannya.  Selain  itu, laki-laki  dari  suku  Khasi  juga memberikan kebebasan berinteraksi kepada anak dari saudara perempuannya  sehingga  terkadang menyebabkan keterikatan sentimental yang berdampak terhadap berlangsungnya perkawinan silang sepupu. Dibandingkan  dengan  kaum perempuan  dari  suku  bangsa  Khasi dan  Malawi,  perempuan  dari  suku bangsa  Minangkabau  Minangkabau dapat  dipandang  berpotensi  lebih besar  muncul  ke  ranah  publik. Bandingkan dengan perempuan dari Malawi,  sebuah  negara  republik  di Afrika  Selatan.  Republik  Malawi berada  di  daratan  Afrika  bagian Selatan  yang  berbatasan  dengan
Tanzania  dan  Mozambik.  Malawi tergolong  negara  miskin  dengan
sebagian besar masyarakatnya adalah  petani  yang  berbudi  daya cocok  tanam  di  area  sawah  tadah hujan.  Pernikahan  suku  bangsa Malawi bersifat eksogami; perempuan  adalah  pewaris  tanah pusaka  sekaligus  penerus  garis keturunan.  Perempuan  menjadi kepala rumah tangga yang mengontrol  jalannya  etnogenitas  di tanah  warisan.  Sayang  sekali  tanah yang  diwariskan  kepada  kaum perempuan Malawi harus digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah  tangga,  pakaian,  makanan dan  pengeluaran  lain  yang  telah disepakati dalam perjanjian pernikahan. Kaum perempuan Malawi  berada  pada  posisi  tawar yang  tidak  menguntungkan  bagi mereka karena tidak ada perbedaan pendapatan keluarga yang dibentuk oleh perempuan Malawi dengan laki- laki (Mtika & Doctor, 2002).
Selain  suku  bangsa  Malawi, kedudukan perempuan Minangkabau juga dapat dibandingkan  dengan  perempuan dari  suku  bangsa  Koya,  di  Kerala India.  Suku  Koya  yang  berada  di Kozhikode,  Kerala,  India,  menganut kekerabatan matrilineal yang dikenal  dengan  nama  matrilini. Perempuan  tertua  yang  dianggap senior  di  dalam  taravad;  sebutan untuk rumah tangga bersama dalam keluarga  Koya  dipanggil  dengan nama  karnoti  dan  lelaki  yang dituakan  disebut  karanavar.  Dalam taravad,  berkumpul  anak  laki-laki dan  perempuan  karnoti,  baik  yang sudah menikah, mau pun yang belum menikah. Otoritas kekuasaan tertinggi  dipegang  oleh  karnoti sebagai  perempuan  yang  dituakan.
Dalam  rumah  taravad  perempuan yang lebih muda harus berkonsultasi dengan karnoti untuk semua urusan, sedangkan  laki-laki  yang  berstatus sebagai  suami  dari  wanita  yang muda akan dijamu dan dilayani oleh wanita yang lebih tua. Pada intinya, kekuasaan dan otoritas kepemilikan hak  untuk  mengambil  keputusan serta kepemilikan harta benda suku Koya dalam rumah taravad berada di tangan  karnoti (Aleena  Sebastian, 2013) . Kedudukan perempuan Minangkabau dalam sistem kekerabatan  matrilineal  juga  dapat dibandingkan  dengan  perempuan dalam  suku  Nair  di  pantai  Malabar India. Sistem kekerabatan matrilineal  di  Malabar  disebut dengan marumakkathayam. Di dalam  suku  Nair,  perempuan  dan anak-anaknya  menjadi  pusat  dari semua  hubungan  keluarga  sehingga hak  kepemilikan  semua  warisan diberikan  kepadanya.  Dalam  sistem pernikahan  masyarakat  suku  Nair pasangan  laki-laki  tidak  memiliki tanggung  jawab  apa  pun  dalam hubungan  perkawinan.  Oleh  sebab itu,  semua  keperluan  ekonomi keluarga  ditanggungjawabi  oleh perempuan (Mayadevi, 2015). Berpedoman pada penjelasan tentang sistem pernikahan suku Nair dapat ditarik benang merah persamaannya dengan tradisi pernikahan tradisional di Minangkabau.  Dalam  masyarakat tradisional  Minagkabau,  laki-laki menjalankan tradisi kawin batandang. Disebut batandang (bertandang;  berkunjung  sesaat tanpa  menetap,  khususnya  pada malam  hari)  karena  laki-laki  yang
berperan sebagai suami hanya akan datang pada malam hari, kembali ke rumah  keluarga  ibunya  pada  pagi hari dan tidak bertanggung terhadap pemenuhan ekonomi serta pendidikan  keluarga.  Pelaksanaan tradisi ini dinilai memiliki kemiripan dengan  tradisi  dalam  suku  Nair  di mana  laki-laki  yang  telah  menikah tidak  memiliki  tanggung  jawab dalam keluarga istri.
2. Laki-laki Minangkabau; Pelindung atau Penguasa? Sistem  kekerabatan  matrilineal yang  berlaku  di  Minangkabau memang  memosisikan  perempuan sebagai  penerus  garis  keturunan, tetapi  di  samping  itu  laki-laki  juga tetap  memegang  peran  sentral. Menurut  ketentuan  hukum  adat, peran sentral laki-laki di Minangkabau adalah sebagai penghulu, hulubalang, Imam Khatib, dan  juga  mamak  (Yulianti  et  al., 2020).  Khususnya  peran  sebagai mamak, dalam perkawinan eksogami mamak mengemban peran yang strategis. Pengambilan keputusan  terkait  siapa  penerima waris  harta  pusaka  keluarga  dan bagaimana manajemen pengelolaannya  berada  di  tangan mamak. Mamak juga berhak mengawasi dan mengatur kehidupan kemenakan,  saudara  perempuan, dan  juga  ibu  kandungnya.  Menurut ketentuan  hukum  adat  matrilineal tumbuh kembang kemenakan dalam keluarga  matrilineal  Minangkabau adalah  tanggung  jawab  penuh mamak—termasuk di dalam tanggung jawab ini adalah mendidiknya secara moral. Mengatur dan merencanakan
kebutuhan  pendidikan  serta  dan kebutuhan ekonomi kemenakan juga menjadi  tanggung  jawab  utama mamak (Hayati et al., 2020). Bahkan kelak  setelah  dewasa,  kemenakan yang belum mendapatkan jodoh juga akan  dicarikan  calon  pendamping dan  harus  dipenuhi  berbagai kebutuhan  untuk  pernikahannya oleh  mamak  (Pangulu  et  al.,  2022). Fakta ini menunjukkan bahwa dalam keluarga matrilineal di Minangkabau hubungan  antara  mamak  dengan kemenakan lebih erat dibandingkan hubungan anak dengan ayah. Laki-laki Minangkabau memang  memiliki  peran  strategis dalam keluarga ibunya, tetapi dalam ketentuan  adat  matrilineal  malah tidak memberikan ruang kepadanya di  dalam  rumah  gadang.  Laki-laki Minangkabau  tidak  mendapatkan kamar tidur di dalam rumah gadang. Apabila telah memasuki usia baligh, laki-laki  harus  belajar  ilmu  agama Islam, belajar silat, dan tidur di surau (musholla).  Setelah  beranjak  baligh, laki-laki Minangkabau harus merantau  sebagai  tradisi  untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup. Kaum  laki-laki  yang  merantau  akan kembali  ke  tanah  kelahiran  jika dianggap  telah  memiliki  ilmu  dan pengalaman  yang  dapat  digunakan dalam  menjalani  kehidupan  rumah tangga  (Schrijvers  &  Postel-Coster, 1977).  Setelah  menikah,  laki-laki yang  telah  berstatus  sebagai  suami juga  tidak  sepenuhnya  memiliki tempat  di  rumah  keluarga  istri; suami  hanya  datang  berkunjung pada  malam  hari  dan  kembali  ke rumah  keluarganya  pada  pagi  hari. Pola  perkawinan  tersebut  pernah berlaku dalam masyarakat Minangkabau tradisional yang dikenal dengan nama kawin batandang (perkawinan bertandang).  Ciri  khas  lain  dari perkawinan bertandang adalah tidak ada  harta  bersama  antara  suami dengan istri. Namun seiring perkembangan zaman model perkawinan bertandang mulai ditinggalkan  dan  berganti  dengan model  perkawinan  menetap—laki- laki  yang  berperan  sebagai  suami tinggal menetap dalam keluarga inti, terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak (Nofriardi, 2018).
3. Gambaran  Awal  Profil  Budaya Matrilineal Minangkabau dalam Novel Indonesia Modern Warna Lokal Karya  sastra  dan  realita  sosial yang berkembang di tengah masyarakat  adalah  dua  hal  yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan sastrawan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial menyebabkan  realitas  sosial  turut hadir  dalam  karya  sastra  dengan beragam  tema  dan  latar  sosial budaya.  Itu  sebabnya  novel-novel Indonesia  modern  dengan  ciri  khas warna  lokal  adalah  sebagian  dari representasi kultur yang bertumbuh kembang  di  tengah  masyarakat.
Sebagai representasi kultur masyarakat,  maka  dalam  novel Indonesia  modern  warna  lokal Minangkabau akan dapat ditemukan rekam  jejak  historiografi  profil Minangkabau  dari  berbagai  zaman dan tradisi kewilayahan. Oleh sebab itu, selain melalui dokumen sejarah, karya  sastra  adalah  sumber  kedua; dokumen  sosial  yang  dapat  diacu untuk  memetakan  perkembangan
kehidupan  kelompok  masyarakat pemiliknya (Nurjanah et al., 2022). Secara  konseptual  sastra warna  lokal  atau  sastra  lokal melukiskan  ciri  khas  suatu  wilayah tertentu, ditandai oleh pemanfaatan seting untuk melukiskan permukaan dalam  rangka  melihat  lebih  jauh struktur  dalamnya.  Hal  ini  berbeda dengan sastra regionalisme, didasarkan  atas  pemahaman  yang lebih mendalam mengenai kehidupan  manusianya,  yang  pada gilirannya  akan  membedakan  pola- pola  perilaku  dan  kebudayaannya. Dengan kata lain, sastra regionalisme lebih banyak melukiskan  struktur  dalam  yang dengn sendirinya akan tampak pada struktur  luarnya.  Unsur-unsur  yang diceritakan misalnya pakaian, ucapan, kebiasaan sehari-hari, perangai, dan tofografi (Nath, 2014). Sastrawan  yang  dianggap  sebagai pendahulu  menulis  novel-novel dengan  ciri  khas  regionalisme  dan lokalitas  yaitu  R.K  Narayan  dan Thomas  Hardy.  Kedua  novelis  ini sangat  intens  menulis  novel  yang menggambarkan kekhasan kehidupan  masyarakat  regional  di Inggris.  Dalam  novelnya,  R.K Narayan  menggambarkan  eksotika kehidupan  masyarakat  di  propinsi Weesex yang terdiri dari enam desa. Sementara Thomas Hardy menuliskan  eksotika  kehidupan masyarakat kota Malgudi  (Kamatchi, 2015). Di  Indonesia  sastra  warna lokal  dengan  demikian  sudah dimulai  sejak  Balai  Pustaka  dengan menampilkan  kekhasan  daerah  dan adat  istiadat  Minangkabau  dengan ciri-ciri matrilineal dan kawin paksa
(Rinaldi,  2016).  Sejalan  dengan penjelasan  tersebut,  menurut  A. Teeuw,  di  Indonesia,  kesusastraan modern warna lokal ditandai dengan kemunculan karya-karya Balai Pustaka  pada  tahun  1920  yang bertemakan permasalahan adat dan kedaerahan.    Era  sastra  Indonesia modern  ditandai  dengan  masuknya pengaruh sastra Barat yakni melalui bangsa  Belanda  dan  Inggris.  Pada awal  perkembangannya  dikenal adanya  istilah  roman,  ditandai dengan  penerbitan  Siti  Nurbaya (Marah Rusli), Salah Asuhan (Abdoel
Moeis), dan karya lain dengan corak yang  sama  (Hartono,  1995).  Dalam perkembangannya novel-novel warna lokal Minangkabau tetap ada dan  terus  memotret  kondisi  sosial budaya  di  tengah  masyarakat
Minangkabau,  baik  merefleksikan realitas  di  masa  lalu,  mau  pun realitas kekinian tentang pergeseran praktek  berbagai  tradisi  matrilineal (Supriyadi,  2000).  Sebagai  sebuah dokumen  sosial  yang  mendukung kepentingan  sejarah  suku  bangsa Minangkabau, maka kehadiran novel-novel  warna  lokal  sangat penting  untuk  dikaji  secara  intens, baik  untuk  kepentingan  apresiasi karya sastra, maupun dalam kepentingan membaca kembali kondisi  sosial  budaya  yang  telah berlangsung  dalam  masyarakat Minangkabau di berbagai zaman.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Sebagai  sebuah  kajian  literatur, tulisan  ini  memaparkan  kembali permasalahan  terkait  kedudukan kaum perempuan Minangkabau dan laki-laki  dalam  sistem  kekerabatan
matrilineal  di  Minangkabau.  Dari hasil  kajian  literatur  yang  telah dilakukan  diketahui  bahwa  ada kekeliruan masyarakat Minangkabau  dalam  memahami hakikat  matrilineal  yang  berlaku  di Minangkabau  tradisional,  bahkan sampai saat ini. Perlu digarisbawahi kembali  bahwa  matrilineal  di Minangkabau  tidak  menjadikan perempuan  sebagai  penguasa,  tidak bermakna bahwa perempuan adalah penguasa  tertinggi  dan  mutlak, seperti  yang  disimpulkan  oleh peneliti-peneliti dan pengkaji sebelumnya.  Konsep  matrilineal  di Minangkabau  tidak  sama  dengan konsep kekerabatan mariakhat yang berlaku dalam suku bangsa lainnya. Konsep  matrilineal  di  Minangkabau meletakkan perempuan pada kedudukan  sebagai  penerus  garis keturunan  keluarga  kaum  seibu. Matrilineal di Minangkabau memiliki arti  penetapan  dan  penghitungan garis ketutunan dari satu pihak, yaitu pihak  ibu,  bukan  dari  pihak  ayah. Sebagai  penerus  garis  keturunan, maka perempuan mendapatkan hak untuk  menerima  warisan  harta pusaka dari ibu berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dari kedua  harta  pusaka  tersebut  kaum perempuan matrilineal di Minangkabau  juga  tidak  memiliki hak untuk memperjualbelikan, terutama  harta  pusaka  tinggi.  Hata tersebut adalah simbol kebersamaan dan  kekuatan  kaum  keluarga  yang harus  dijaga  dan  dilestarikan bersama.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  point  penting tentang  kekerabatan  matrilineal  di Minangkabau  adalah  perempuan
bukanlah penguasa, melainkan pewaris garis keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aleena Sebastian. (2013). Matrilineal Practices  Among  Koyas  Of Kohikode. Journal of South Asian Studies , 1 (2), 91–103.
Angga  Sugiarto.  (2020).  Dampak Positif  Pembelajaran  Online Dalam Sistem Pendidikan Keperawatan    Pasca  Pandemi Covid  19. Jurnal  Perawat
Indonesia , 4 (3), 432–436. Arifin,  Z.  (2013).  Bundo  Kanduang (hanya)  Pemimpin  di  Rumah gadang. Antropologi  Indonesia ,
34 (2), 124–133.
Bamberger,  J.  (1974).  The  Myth  of Matriarchy:  Why  Men  Rule  in Primitive  Society  BT  -  Woman, Culture,  and  Society. Woman, Culture, and Society , 1 , 263–280. papers2://publication/uuid/50 64F8A7-03CD-421C-8B84-
E85E7BB4954D Bariqy,  A.  R.,  Efendi,  A.,  Ihsan,  S., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Harta  Pusaka  Minangkabau
Dalam  Presfektif. Innovative; Jurnal  of  Social  Research , 3 (2),
12817–12826.
Dilova, G., Syukron, M., Siregar, S. A.,
& Hasanah, A. N. (2022). the Role of  Minangkabau  Women  in Family  and  Community  in Gender Fair Development Perempuan  Minangkabau  Di Keluarga Dan Masyarakat Dalam Pembangunan  Untuk  Mencapai Keadilan Gender. Jurnal Cendekia  Hukum , 8 (1),  60–70. https://doi.org/10.3376/jch.v8i 1.569
Erianjoni,  E.  (2011).  Pergeseran
Citra Wanita Minangkabau: Dari
Konsepsi  Ideal-Tradisional  Ke Realitas. Kafa`ah:  Journal  of
Gender  Studies , 1 (2),  225. https://doi.org/10.15548/jk.v1i 2.80 Fahmi,  F.,  Yaswirman,  &  Mardenis. (2020).  Implementation  of  Low Heritage  Health  Association According  to  the  Law  of Minangkabau In Nagari Balingka, Agam Regency. International Journal of Multicultural  and  Multireligious Understanding , 7 (1),  368–378.
https://doi.org/.doi.org/10.184 15/ijmmu.v7i1.1357
Gneey, U., Leonard, K. L., & List, J. A. (2009).  Gender  Differences  in Competition:  Evidence  From  a
Matrilineal  and  a  Patriarchal
Society. Econometrica , 77 (5), 1637–1664.
https://doi.org/10.3982/ecta66 90 Hadler,  J.  (2010).  Sengketa  Tiada Putus;  Matriarkat,  Reformisme Agama,  dan  Kolonialisme  di Minangkabau. In Freedom Institute . Freedom Institute.
Hadler,  J.  (2013).  Sengketa  Tiada Putus. Tingkap , IX (1), 29–48.
Handrianto,  C.  (2017).  The  Roles  of Matrilineal  System  Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 5 (3), 373–386. https://doi.org/10.26811/peur adeun.v5i3.170 Hartono. (1995). Warana Lokal Jawa Dalam  Novel  Indonesia  Periode
1980-1995. Litera , 14 (2),  392–
403. Hayati, R. H., Chotidjah, S., & Shantini, Y. (2020). Peran Mamak sebagai Pendidik Dewasa dalam Keluarga  Penguatan  di  Era Modernisasi : Proceeding Webinar  Transnasional  Tentang Dewasa Dan Berkelanjutan Pendidikan (TRACED) , 548 (Traced 2020), 99–104.
Kamatchi,  G.  (2015).  A  Comparison of  the  Study  of  the  Regional Novels of Thomas Hardy and R . K  .  Narayan  in  the  Life  Style  of the Society. International Journal of Innovative Research & Development , 4 (12), 253–256. Lyngdoh,  A.  Q.,  &  Nongkynrih,  A.  K. (2015).  Mother’s  Brother  in Matrilineal Societies: A Study of Khasi  Matriliny. The  NEHU Journal , XIII (1), 33–46. Mayadevi,  M.  (2015).  Women  and Marriage in Marumakkathayam. International Research Journal of Social Sciences , 4 (10), 32–36. Mtika, M. M., & Doctor, H. V. (2002). Matriliny,  Patriliny,  and  Wealth Flow Variations in Rural Malawi. African  Sociological  Review  / Revue  Africaine  de  Sociologie , 6 (2).
https://doi.org/10.4314/asr.v6i 2.23215 Nadia, A., Putra Chaniago, R., Putri, T. D., Yani, R., & Wafi, M. H. (2022). Penyebab Perempuan Minangkabau  Merantau  dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti  dalam  Sistem  Kekerabatan
Matrilinieal. Psyche  165  Journal ,
15 (4),
146–151. https://doi.org/10.35134/jpsy1 65.v15i4.204 Nashir,  H.  (2008).  Purifikasi  Islam dalam Gerakan Padri di
Minangkabau. Unisia , 31 (69),
219–230. https://doi.org/10.20885/unisi a.vol31.iss69.art1 Nath,  C.  (2014).  Regionalism  in  the Novelsof  Thomas  Hardy. The Echo , 11 (III), 159–164.
Navis, A. A. (1984). Alam terkembang jadi guru : adat dan kebudayaan Minangkabau . Grafitti Pers.
Nofriardi.  (2018).  Perkawinan  dan Baganyi :  Analisis  Sosiologis Kultural  dalam  Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu  Kabupaten  Agam. AL-AHKAM , 3 (1), 50–72. https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v13i1.1548DOI Nurjanah, K., Meliasanti, F., & Sutri, S. (2022).  Warna  Lokal  Mentawai dalam Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang dan Pemanfaatannya  sebagai  Materi Ajar. Jurnal Educatio FKIP UNMA , 8 (1),
164–173. https://doi.org/10.31949/educ atio.v8i1.1833
Padang, B. P. S. K. (2018). Kecamatan Padang  Utara  dalamAngka .  CV. Sarana Multi Abadi. https://malangkota.bps.go.id/in dicator/16/158/1/jumlah- wisatawan-mancanegara-di- kota-malang.html Pangulu, M. S. D. R., Fikri, H., Syofiani, S.,  &  Isnanda,  R.  (2022). Marriage System in Minangkabau Culture: Temporary Minangkabau People’S  Perception. Journal  of Cultura and Lingua , 3 (1), 49–55.
https://doi.org/10.37301/culin gua.v3i1.106
Pyngrope,  E.  (2019).  Meghalaya : Matrilineal in form and
Patriarchal  in  Nature. Infokara Research , 8 (10), 281–286. Rahma,  D.  K.  (2017).  Adat  Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama  dalam  Hak  Waris Masyarakat  Matrilineal. BUANA GENDER :  Jurnal  Studi  Gender Dan Anak , 2 (1), 35–58. https://doi.org/10.22515/bg.v2 i1.718 Rinaldi,  R.  (2016).  Warna  Lokal Minangkabau  dan  Kesosialan Pengarang  dalam  Kumpulan
Cerpen  Penari  dari  Kuraitaji Karya  Free  Hearty. Jurnal Puitika , 12 (2), 149–159.
Saldana,  J.  (2011). Fundamentals  of Qualitative Research: Understanding Qualitative Research .  Oxford  University Press,.
Schrijvers,  J.,  &  Postel-Coster,  E.
(1977).  Minangkabau  women: Change  in  a  matrilineal  society.
Archipel , 13 (1), 79–103. https://doi.org/10.3406/arch.1 977.1328 Sola, E. (2020). “ BUNDO KANDUAN G” MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. Sipakalebbi ,
4 (1), 346–359.
Stark,  A.  (2013).  The  Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective. Southeast  Asia:  A Multidisciplinary Journal ,
13 (April), 1–13.
Sudarman.  (2020).  Review  Article:
Dialektika  Adat  Minangkabau
Masyarakat Reformis Islam, Dan Kolonisme. Hadharah;  Jurnal Keislaman Dan Peradaban ,
14 (1), 89–96.
Sulistyaningrum,  D.  (2019).  A Systematic  Review  Of  “  Modern Matriarchy  ”  Featuring  The Khasi , The Mosuo , The Bribri , The  Minangkabau  ,  The  Akana  , The Umoja. English Languange & Literature International Conference , 5 (1), 88–102. Supriyadi.  (2000).  Sastra  lokal, nasional, atau global?
Humaniora , XII (2), 189–194.
T.  Kusniarti.  (2018).  Culture  Of
Masculinity in Matrilineal Community As Character Education Facility. J. Innov. Stud.
Character  Educ , 2 (1),  153–161. https://doi.org/http://www.isc journal.com/index.php/isce/art icle/view/29/25 Varma, M. (2015). Men , Women , and Cultural  Benchmarks :  Gender Roles and Social Organization of The  Khasi  and  Kerala  Cultures.
The Menlo Roundtable , 1–21. Yulianti, AmungAhmad, & FathiaLestari.  (2020).  Undang- Undang Sumatera Barat (Miangkabau)  Tahun  1837-
1862. Historia  Madania , 4 ,  31– 60.