Vol. 07 No. 3, Desember 2016, Hal 159-164 ISSN: 2086-8227
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  DI  KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA
Implementation of Hutan Tanaman Rakyat Policy in Muna District Southeast Sulawesi Province
La Ode Ifrisal a) ,  Hariadi Kartodihardjo b) ,  dan Bramasto Nugroho c)
a) Mahasiswa S2 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan  Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB
b) Dosen Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan  Lingkungan, Institut Pertanian Bogor  Kampus IPB Baranang  Siang, Bogor 16143
c) Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga.  Bogor 16680

## ABSTRACT
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) is a plantation forest in production forest built by community groups to improve the potency and quality of production by applying silvicultural systems to ensure sustainability of forest resources. Since the issuance  of  this  policy  in  2007,  the  development  of  policy  implementation  is  not  showing  progress  according  to  plan. Forest area in 2014 is targeted to reach 5.4 million ha, but until mid-2013 the Ministry of Forestry Indonesia HTR new reserve areas covering 679 400 ha and the new can assign permits covering 174 111 ha. Based on this background, it should  be  conducted  policy  research  aimed  to  know  and  analyze  the  process  of  policy  implementation  HTR  in  Muna District.  This  research  applies  qualitative  research  methods.  The  method  used  to  facilitate  researchers  when  facing  a new reality in the field. The type of data used are primary data and secondary data. Qualitative data collection was done by  using  a  gradual-depth  interviews  and  participatory  observation.  The  results  showed  Communications,  Resource, Disposition, and Structure of Bureaucracy is the deciding factor the successful implementation of the policy has not run with the maximum, so that policy implementation HTR in Muna District inhibited. The conclusion of this study, such as: 1) Understanding the policy implementers and policy subjects (Society) related HTR in Muna District is still low; 2) The resources  involved  for  successful  policy  implementation  HTR  in Muna  District  both the  number and qualifications  are inadequate; 3) The lack of response to the policy implementers HTR in Muna District (Regent, the staff of Department of Forestry, Forestry Extension and Community policies that are the subject HTR).
Key words: HTR, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

## PENDAHULUAN
Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  adalah  hutan tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun  oleh kelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan kualitas  hutan  produksi  dengan  menerapkan  sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya  hutan.  Kebijakan  HTR  ini  telah  digulirkan sejak  tahun  2007  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah,  (PP)  No.6 Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan dan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan Hutan.  Peraturan  Pemerintah  ini  kemudian  dijabarkan dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan,  Permenhut No.P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  dalam  HTR dalam  Hutan  Tanaman,  kemudian  diganti  dengan Permenhut  No.P.55/Menhut-II/2011  tentang  Peman- faatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam  Hutan  Tanaman  yang  selanjutnya  dirubah  pada tahun  2013  dengan  Permenhut  No.31/Menhut-II/2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011.  HTR  ini  merupakan  bentuk kelembagaan  baru  terkait  dengan  pelibatan  masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  negara  (Kartodihardjo, diacu
dalam Herawati et al 2010). Kebijakan HTR lahir pada saat  kebijakan  pembangunan  kehutanan  lainnya mengalami  kegagalan  dalam  proses  implementasinya, kebijakan tersebut meliputi kebijakan Hak Pengusahaan Hutan  (HPH)  dan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI) (Febriani et al. 2012).
HTR  juga  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengurangi  lahan  kritis  yang  ada  di  dalam  kawasan hutan  serta  untuk  menjawab  kekurangan  yang  dialami oleh  industri  kayu  dalam  memenuhi  permintaan  kayu nasional  maupun  internasional.  Kebijakan  HTR  ini diharapkan  menjadi  sebuah  kebijakan  yang  meningkat- kan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola  kawasan  hutan  negara  yang  berstatus  hutan produksi,  tetapi  hingga  saat  ini  hasilnya  belum  optimal (Kartodihardjo et  al. 2013).  Lambannya  pembangunan HTR  ditenggarai  disebabkan  oleh  tingginya  biaya transaksi  atas  izin  HTR  yang  prosesnya  hampir  serupa dengan pengembangan investasi usaha besar (Kartodihardjo 2013).
Sejak  dikeluarkannya  kebijakan  ini  tahun  2007, perkembangan  implementasi  kebijakan  ini  tidak menunjukkan  perkembangan  yang  sesuai  dengan rencana.  Tahun  2014  ditargetkan  mencapai  5.4  juta  ha,
namun  sampai  pertengahan  tahun  2013  Kemenhut  baru mencadangkan  areal  HTR  seluas  679  400  ha  dan  baru dapat menetapkan izin seluas 174 . 111 ha (industribisnis.com  2013).  Telaah  Forum  Komunikasi Kehutanan  Masyarakat  (FKKM)  (2015)  menyatakan bahwa  pada  tahun  2014  areal  yang  telah  dicadangkan seluas  0.72  ha  dan  luas  HTR  yang  telah  berizin mencapai 0.19 juta hektar. Perbedaan signifikan di atas ditengarai  akibat  kurang  efektifnya  implementasi kebijakan HTR.
Di  Sulawesi  Tenggara  terdapat  koperasi  yang memperoleh  IUPHHK-HTR  yaitu  Koperasi  Kolipopo Melaano  (KKM).  KKM  memiliki  areal  HTR  yang tergabung  dalam  tiga  lokasi  yaitu  Kelurahan  Konawe, Desa Masara, dan Desa La Haji dengan total luas ± 437 ha.  Namun  koperasi  tersebut  belum  melaksanakan kegiatan  pengelolaan  areal  HTR  sesuai  dengan ketentuan  yang  diharapkan  pada  Permenhut  No.55 Tahun  2011  dan  Permenhut  No.31/Menhut-II/2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011.  Berdasar  latar  belakang  di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui  dan  menganalisis  proses  implementasi kebijakan HTR di Kabupaten muna.

## KERANGKA PENDEKATAN
Menurut  pendapat  Edward  III  (Subarsono  2005), efektifnya  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat  faktor  atau  variabel,  yaitu  :  1)  Komunikasi;  2) Sumber  daya;  3)  Disposisi;  4)  Struktur  birokrasi. Edward  III  (Widodo  2007)  menyatakan  bahwa komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi  memiliki  dimensi  masing-masing.  Dimensi- dimensi  tersebut,  antara  lain  :  1)  Komunikasi  memiliki dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi; 2) Sumber daya  memiliki  dimensi  staf  dan  fasilitas;  3)  Disposisi memiliki  dimensi  berupa  pengangkatan  birokrasi  dan intensif;  4)  Struktur  birokrasi  memiliki  dimensi  SOP (Standard operational procedure) .
Di  Sulawesi  Tenggara,  khususnya  di  Kabupaten Muna,  telah  dilakukan  pencadangan  areal  HTR  seluas 13  415  ha  (Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  226 Tahun  2010)  dan  +  437  ha  telah  mendapatkan  izin (Keputusan  Bupati  Kabupaten  Muna  No.  413  Tahun 2011)  berupa  IUPHHK-HTR  untuk  KKM  yang berlokasi  di  Kelurahan  Konawe  Kecamatan  Kusambi serta  Desa  Masara,  Desa  Lahaji  Kecamatan  Napano Kusambi. Namun, sejak dikeluarkannya IUPHHK-HTR, KKM  belum  melakukan  penyusunan  Rencana  Kerja Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  HTR (RKUPHHK-HTR)  serta  belum  melakukan  kegiatan  di areal  HTR  tersebut.  Berdasarkan  Permenhut  No.55/ 2011  pasal  27  tentang  pencabutan  IUPHHK-HTR, menyatakan bahwa apabila tidak melaksanakan kegiatan nyata  di  lapangan  untuk  paling  lambat  1  (satu)  tahun sejak  izin  diberikan,  atau  tidak  menyusun  RKUPHHK- HTR, paling lambat 2 tahun setelah izin diberikan maka IUPHHK-HTR  dicabut.  Penelitian  ini  bertujuan: 1)  Mengetahui  realitas  komunikasi  yang  terbangun dalam  implementasi  kebijakan  HTR  di  daerah; 2)  Mengetahui  sumber  daya  yang  ada  sudah  memadai;
3)  Mengetahui  disposisi  kurang  tepat  sehingga menyebabkan  implementasi  kebijakan  HTR  tidak efektif;  dan  4)  Mengetahui  struktur  birokrasi  berupa SOP berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## PROSEDUR, DATA DAN ANALISIS DATA
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Metode  ini  digunakan  dengan  pertimbangan untuk  memudahkan  apabila  dalam  penelitian  nanti berhadapan  pada  suatu  kenyataan  yang  baru  di lapangan.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian kali  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Pengumpulan  data  kualitatif  menggunakan  metode pengamatan  yang  umumnya  digunakan  dari  tradisi kualitatif  seperti  wawancara  bertahap  dan  mendalam, observasi partisipasi (Bungin 2007). Penentuan informan  dilakukan  dengan  cara  pusposif  sampling. Purposif adalah sampel yang secara sengaja dipilih oleh peneliti,  karena  sampel  ini  dianggap  memiliki  karakter tertentu,  seperti  memilih  individu  yang  memiliki  posisi strategis  baik  dilingkup  koperasi  sebagai  pemegang IUPHHK-HTR  maupun  Dinas  Kehutanan  atau  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pembangunan  HTR  di  Desa La Haji, Desa Masara, dan Kelurahan Konawe. Analisis data  dilakukan  dengan  cara:  1)  Reduksi  Data;  2) Penyajian Data dan 3) Penarikan Kesimpulan.

## WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

## Waktu Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  beberapa tahapan,  yaitu:  1)  Studi  pustaka  ( desk  study );  2) Pengambilan data pada lokasi penelitian; 3) Pengolahan data serta analisis data; 4) penulisan tesis. Penelitian ini dibagi  menjadi  dua  tahap.  Pertama. desk  study , dilaksanakan  pada  bulan  November  2014  hingga Februari  2015.  Kedua. field  study, pengambilan  data  di lokasi  penelitian  pada  bulan  April  2015  sampai  dengan Juni 2015.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  wilayah  kerja  Koperasi Kolipopo  Melaano  (KKM)  yaitu:  1)  Desa  Masara;  2) Desa  La  Haji;  berada  di  Kecamatan  Napano  Kusambi Kabupaten  Muna-Sulawesi  Tenggara;  3)  Kelurahan Konawe    berada  di  Kecamatan  Kusambi  Kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara.

## HASIL PENELITIAN

## Keadaan umum lokasi penelitian

## Kelurahan Konawe
Keadaan  topografi  Kelurahan  Konawe  Kecamatan Kusambi  merupakan  daerah  yang  berada  pada  dataran yang rendah dengan ketinggian rata-rata 20-41 meter di atas  permukaan  laut  (mdpl).  Mata  pencaharian penduduk  Kelurahan  Konawe  didominasi  oleh  sektor
pertanian  dan  peternak.  Pengunaan  lahan  di  Kelurahan Konawe  pada  umumnya  digunakan  untuk  pertanian, pekarangan,  tegalan  dan  kebun,  hutan  dan  pengem- balaan.

## Desa Masara
Keadaan topografi Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi merupakan   daerah yang berada pada dataran yang  rendah  dengan  ketinggian  rata-rata  di  bawah  400 meter di atas permukaan laut (mdpl). Mata pencaharian penduduk  Desa  Masara  rata-rata  petani.  Sama  halnya dengan  Kelurahan  Konawe,  penggunaan  lahan  di  Desa Masara  pada  umumnya  digunakan  untuk  pertanian, pekarangan,  tegalan  dan  kebun,  hutan  dan  pengem- balaan.

## Desa La Haji
Keadaan  topografi  Desa  Lahaji  Kecamatan  Napano Kusambi  merupakan  daerah  yang  berada  pada  dataran yang  rendah  dengan  ketinggian  rata-rata  di  bawah  400 meter  di  atas  permukaan  laut  (mdpl).  Seperti  halnya Kelurahan  Konawe  dan  Desa  Masara,  di  Desa  La  Haji untuk mata pencahariannya juga didominasi oleh sektor pertanian. Untuk pengunaan lahan di Desa La Haji pada umumnya  sama  dengan  pola  penggunaan  lahan  di Kelurahan  Konawe  dan  Desa  Masara.  Penggunaan lahan  di  Desa  La  Haji  juga  digunakan  untuk  pertanian, pekarangan,  tegalan  dan  kebun,  hutan  dan  pengem- balaan.

## Komunikasi
Untuk mengetahui realitas komunikasi yang terbangun dalam implementasi kebijakan HTR di daerah khususnya  di  Kabupaten  Muna,  digunakan  tiga indikator  berdasarkan  pandangan  ahli.  Indikator- indikator tersebut adalah transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

## Transmisi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan,  penyaluran  komunikasi  yang  terjadi  di Kabupaten  Muna  terkait  implementasi  kebijakan  HTR masih  belum  maksimal.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil wawancara kepada pelaksana kebijakan baik pemerintah maupun  pengurus  dan  anggota  KKM,  ±  80%  tidak memahami  informasi  terkait  HTR.  Kepala  Desa  dan Lurah  yang  seharusnya  menjadi  salah  satu  ujung tombak,  untuk  mensukseskan  implementasi  kebijakan HTR  di  tingkat  tapak,  namun  pada  kenyataannya, Kepala  Desa  dan  Lurah  tidak  memahami  mekanisme pembangunan  HTR  itu  sendiri.  Anggota  koperasi  juga seharusnya  memahami  dan  mengetahui  apa  sebenarnya program  HTR  itu  dan  bagaimana  mekanismenya, namun  pada  kenyataannya  anggota  koperasi  juga  tidak memahami HTR. Inisiasi perekrutan anggota kelompok KKM  tidak  melalui  sosialisasi  yang  baik  dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan direkrut menjadi anggota KKM. Terbukti dari hasil wawancara bersama anggota KKM, 90% anggota KKM tidak memahami program HTR.

## Kejelasan komunikasi
Komunikasi  antara  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Muna dan Koperasi Kolipopo Melaano
Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  HTR  di Kabupaten  Muna  masih  tidak  jelas.  Komunikasi  antara pihak-pihak terkait dalam implementasi Kebijakan HTR ini  masih  terjadi  miskomunikasi.  Seperti  yang  terjadi antara  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  dengan KKM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa areal  pencadangan  HTR  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kehutanan  di  Kabupaten  Muna  seluas  ±  13  415  Ha, pihak  KKM  mengajukan  IUPHHK-HTR  seluas  13  415 Ha.  Setelah  dilakukan  verifikasi  areal  lokasi  HTR, Bupati  Muna  mengeluarkan  IUPHHK-HTR  seluas    ± 437  Ha.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  verifikasi  yang dilakukan  oleh  pihak  BP2HP  XV  Makasar.  Namun setelah  IUPHHK-HTR  dikeluarkan,  pihak  koperasi tidak  setuju  dengan  IUPHHK-HTR  yang  dikeluarkan oleh Bupati Muna.
Terjadinya  miskomunikasi  seperti  ini  dikarenakan sejak  awal  pencadangan  areal  HTR,  tidak  segera dilakukan  sosialisasi  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Muna,  untuk  menjelaskan  kepada  masyarakat  perihal syarat  dan  mekanisme  untuk  mengelola  kawasan  hutan yang  telah  dicadangkan  sebagai  areal  kelola  HTR. Sehingga  apabila  sosialisasi  dilakukan  dengan  jelas kepada  KKM  maka  KKM  tidak  akan  melakuan  protes terkait  luasan  areal  IUPHHK-HTR  yang  diberikan. Pihak  KKM  beranggapan  bahwa  areal  yang  telah dicadangkan  seluas  ±  13  415  Ha  dapat  dikelola seluruhnya oleh KKM.
Komunikasi  antara  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Muna dan Masyarakat yang berada di dalam dan di luar areal pencadangan HTR
Komunikasi  yang  dibangun  oleh  Dinas  Kehutanan ke  masyarakat  yang  berada  di  dalam  dan  sekitar    areal lokasi pencadangan HTR kurang jelas. Sehingga banyak masyarakat  yang  berada  di  areal  lokasi  pencadangan HTR  tersebut  tidak  memahami  Kebijakan  HTR . Berdasarkan  Permenhut  55  tahun  2011  tentang  Tata Cara  Permohonan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  hasil  Hutan Kayu  Pada  Hutan  Tanaman  Rakyat  dalam  Hutan Tanaman, BAB II, tentang Penetapan Areal, pada Pasal 3  ayat  5  mengatakan  bahwa  berdasarkan  pencadangan areal  HTR,  Bupati/Walikota  (Dinas  Kehutanan)  atau Kepala  KPHP  melakukan  sosialisasi  ke  Desa  terkait alokasi  areal  pencadangan  HTR.  Namun  berdasarkan informasi  yang  diperoleh  dari  Kepala  Desa  Lahaji, Masara,  Lurah  Konawe,  tidak  ada  sosialisasi  yang dilakukan  di  Desa  dan  Lurah  setelah  daerah  mereka dicadangkan sebagai areal HTR.
Selain  itu  juga,  komunikasi  yang  dibangun  oleh Dinas  Kehutanan  tidak  benar-benar  mengacuh  pada Permenhut  55  tahun  2011  tentang  Tata  Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada  Hutan  Tanaman  Rakyat  dalam  Hutan  Tanaman yang  merupakan  acuan  utama  dalam  implementasi HTR. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya sebuah koperasi pengelola  HTR  yang  dibangun  oleh  masyarakat  yang berada  jauh  dari  areal  kelola  HTR,  yang  seharusnya Koperasi  itu  harus  lahir  dari  inisiasi  masyarakat  yang
berada langsung di dalam dan sekitar areal kelola HTR. Inisiasi pembentukan koperasi dari masyarakat langsung yang  berada  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan  akan lahir  apabila  komunikasi  yang  dibangun  Dinas Kehutanan  langsung  menyentuh  masyarakat  setempat yang  benar-benar  berada  di  dalam  dan  sekitar  areal pencadangan HTR. Namun pada kenyataannya komunikasi itu tidak dilakukan.

## Komunikasi  antara  Pengurus  Koperasi  Kolipopo Melaano dan Anggota Koperasi
Komunikasi  antara  pengurus  KKM  dan  anggota KKM  terjadi  distorsi.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya anggota  KKM  yang  tidak  mengetahui  dirinya  masuk sebagai  anggota  KKM  serta  tidak  pahamnya  anggota KKM terkait  kebijakan HTR. Hal ini dikarenakan awal pembentukan    KKM  tidak  melibatkan  anggota  KKM dan  pembentukan  KKM  tidak  diketahui  oleh  anggota KKM.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  bahwa perekrutan  anggota  kelompok  KKM  dengan  hanya berdasarkan data nama-nama masyarakat yang diperoleh  di  kantor  Desa/kelurahan  yang  menjadi  areal kelola  HTR. Pengurus  KKM  hanya  berkomunikasi langsung  dengan  Pak  Desa/Lurah  untuk  memperoleh nama-nama  masyarakat  yang  mengelola  dalam  areal kelola HTR.

## Sumberdaya

## Staf
Implementasi  kebijakan  HTR  di  Kabupaten  Muna masih  terkendala  pada  kurangnya  staf  yang  terlibat untuk  mensukseskan  implementasi  kebijakan HTR, staf yang  terlibat  untuk  implementasi  kebijakan  HTR  di Kabupaten  Muna  hanya  2  (dua)  orang,  satu  orang sebagai  koordinator  dan  yang  satunya  sebagai pendamping,  sementara  yang  mengajukan  IUPHHK- HTR di Kabupaten Muna ada 1 (satu) Koperasi dan 15 (lima belas) Kelompok Tani Hutan. Hal ini bertentangan dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Bina  Usaha Kehutanan  Nomor:  P.05/VI-BUHT/2012  tentang  Tata cara  Seleksi  dan  Pendampingan  Pembangunan  Hutan Tanaman  Rakyat  yang  menyatakan  bahwa  untuk  satu koperasi  didampingi  oleh  1  (satu)  pendamping  HTR, dan  untuk  KTH  disesuaikan  dengan  luasan  IUPHHK- HTR  yang  ada. Jadi  berdasarkan  peraturan  dirjen tersebut jika dibandingkan dengan jumlah staf yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa staf yang terlibat masih kurang memadai.

## Fasilitas
Fasilitas  fisik  (sarana  dan  prasarana)  merupakan faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Untuk implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna, tidak ada  fasilitas  fisik  seperti  kendaraan  lapangan  yang diperoleh  penanggung  jawab  HTR  untuk  melancarkan tugas-tugasnya dalam implementasi kebijakan HTR.

## Disposisi

## Pengangkatan Pegawai
Pengangkatan  pegawai  untuk  tugas  implementasi kebijakan  HTR  di  Kabupaten  Muna  dapat  dikatakan
sudah  tepat,  jika  dilihat  dari  latar  belakang  pen- didikannya.  Koordinator  Implementasi  Kebijakan  HTR di  Kabupaten  Muna  berasal  dari  Sarjana  Kehutanan. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya respon pelaksana  kebijakan  terhadap  implementasi  kebijakan HTR  di  Kabupaten  Muna,  hal  ini  terjadi  akibat perbedaan prioritas kerja antara Daerah dan Pusat.

## Insentif dan SOP (Standard Operational Procedure)
Insentif  pelaksana  implementasi  kebijakan  HTR  di Kabupaten  Muna  sangat  tidak  memadai.  Pelaksana kebijakan  HTR  hanya  memperoleh  gaji  Rp  1  000  000 (satu juta rupiah) per bulan selama satu tahun dari pihak BP2HP wilayah XV Makasar.
SOP  ( Standard  Operational  Procedure )  adalah pedoman yang terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi  mencapai  suatu  keseragaman  dalam  menjalankan pekerjaan  tertentu.    SOP  juga  dapat  diartikan  satu  set perintah  kerja  atau  langkah-langkah  yang  harus  diikuti untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan berpedoman pada  tujuan  yang  harus  dicapai.  Untuk  implementasi HTR  di  Kabupaten  Muna,  SOP  tidak  berjalan  sesuai prosedur  yang  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Hal  ini dikarenakan  Dinas  Kehutanan  kekurangan  jumlah sumberdaya  dan  kualifikasi  sumberdaya  pegawai  dan pendamping yang akan menjalankan kebijakan HTR. Di samping  itu  juga  insentif  yang  kurang  juga  mem- pengaruhi  kinerja  dari  para  pegawai  atau  pendamping HTR.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil  penelitian implementasi  kebijakan  HTR  di  Kabupaten  Muna adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman  para  pelaksana  kebijakan  dan  subyek kebijakan  (Masyarakat)  terkait  HTR  di  Kabupaten Muna masih rendah.
2. Sumberdaya  yang  terlibat  untuk  mensukseskan implementasi  kebijakan  HTR  di  Kabupaten  Muna baik jumlah maupun kualifikasi tidak memadai.
3. Kurangnya respon para pelaksana kebijakan HTR di Kabupaten  Muna  (Bupati,  Pegawai  Dinas  Kehu- tanan,  Penyuluh  Kehutanan  dan  Masyarakat  yang menjadi subyek kebijakan HTR).
4. Perbedaan  skala  prioritas  kerja  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  sehingga  mempengaruhi  imple- mentasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna. Dalam RPJMD  Kabupaten  Muna  Tahun  2010-2015  yang menjadi  sakala  prioritas  adalah  bidang  kesehatan dan  pembangunan  infrastruktur  publik  (pasar  rakyat dan jalan). Fokus Kehutanan  yang  menjadi prioritas dalam  RPJMD  adalah  melakukan  mediasi  konflik untuk  mengeluarkan  masyarakat  yang  tinggal  dan berladang pada kawasan hutan lindung warangga.

## Saran
Saran untuk Pemerintah Pusat yaitu:
a. Harapan  kedepan,  untuk  penyusunan  kebijakan kehutanan  yang  melibatkan  pelaksana  kebijakan  di Daerah  dan  masyarakat,  dalam  hal  ini  masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan, Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan lebih  meningkatkan  observasi  dan  komunikasi langsung ke tingkat tapak (masyarakat yang menjadi subyek  kebijakan  kehutanan)    agar  kebijakan  yang nantinya lahir benar-benar menjawab kebutuhan dan masalah  kehutanan  di  tingkat  tapak.  Jadi  ketidak tepatan  sasaran  karena  salah  dalam  merumuskan solusi atas masalah kehutanan dapat teratasi. b. Dalam  penyusunan  kebijakan,  khususnya  kebijak- an    HTR,  harapannya,  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  tidak  menggeneralisasikan seluruh  masalah  kehutanan  yang  ada  di  seluruh daerah  Indonesia,  karena  setiap  daerah  memiliki masalah  sendiri  terkait  isu  kehutanan.  Belum  tentu HTR  merupakan  solusi  bagi  masalah  kehutanan  di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin  B.  2009. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya .  Jakarta  (ID):  Kencana  Prenada  Media Group.
Dye  TR.  2000. Understanding  Public  Policy .  Amerika (US): Electra Graphics.
Febriani  D,  Darusman  D,  Nurrochmat  DR,  Wijayanto N.  2012.  Strategi  implentasi  kebijakan  hutan tanaman  rakyat  di  kabupaten  sarolangun,  jambi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 9 (2): 81-95. [FKKM]  Forum  Komunikasi  Kehutanan  Masyarakat.
2015. Menata  Era  Baru  Kehutanan  Masyarakat. Bogor (ID): FKKM.
Herawati T, Widjayanto N, Saharuddin, Eriyatno. 2010. Analisis  respon  pemangku  kepentingan  di  daerah terhadap  kebijakan  hutan  tanaman  rakyat. Jurnal Analisis Kebijakakan Kehutanan . 7 (1): 13-25. Hidayat  H.  2011. Politik  Ekologi. Jakarta  (ID):  Lipi Press.
Irawan  P.  2006. Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Depok (ID): FISIP UI.
Iskandar,  DB.  Paranoan,  Achmad  Djumlani.  2013.
Implementasi  kebijakan  hutan  tanaman  rakyat  di kabupaten  bulungan,  kalimantan  timur. eJournal Administrative Revorm. 1 (2): 525-537.
Kartodihardjo  H,  Nugroho  B,  Suharjito  D,  Dermawan A.  2013.  Development  of  small  holder  plantation forests: An analysis from policy process perspective. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 19 (2): 111-118. Kartodihardjo  H.  2008. Dibalik  Kerusakan  Hutan  Dan Bencana Alam . Banten (ID): Wana Aksara.
Kartodihardjo  H.  2013. Kembali  Ke  Jalan  Lurus . Yogyakarta (ID): Nailil Printika.
[Kemenhut]  Kementrian  Kehutanan.  2007. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara  Permohonan  Ijin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  dalam  HTR dalam Hutan Tanaman . Jakarta (ID): Kemenhut.
[Kemenhut]  Kementrian  Kehutanan.  2011. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Permohonan  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman  Rakyat  Dalam  Hutan  Tanaman .  Jakarta (ID): Kemenhut.
[Kemenhut]  Kementrian  Kehutanan.  2013. Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri
Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011
Tentang  Tata  Cara  Permohonan  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Pada  Hutan Tanaman  Rakyat  Dalam  Hutan  Tanaman .  Jakarta (ID): Kemenhut.
Noviani  A.  2013  Agt  6.  Ciptakan  lapangan  kerja  izin hutan  tanaman  rakyat  ditargetkan  200.000  ha. Industribisnis.com .
Nugroho  B.  2011.  Analisis  perbandingan  beberapa skema  pinjam  untuk  pembangunan  hutan  tanaman bebasis  masyarakat  indonesia .  Jurnal  Manajemen Hutan Tropika. XVII (2): 79-88. Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep, Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta  (ID):  Pustaka Pelajar.
Widodo  J.  2007. Analisis  kebijakan  publik .  Malang (ID): Bayumedia Publishing.
Yeny I, Maulana SI. 2010. Prospek pembangunan hutan tanaman  rakyat  di  kabupaten  biak  nunfor,  papua. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan. 7  (2):  111- 128.