## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi
Yulfasni  Hamler
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan STIH Persadabunda Pekanbaru Emai : yulfasni58@gmail.com notarishamler@gmail.comn

## Abstract
Cessie is a method that can be used by the Bank in settling bad loans on subsidized housing loans (KPR) that do not have mortgage rights. The concept of Cessie in the settlement of debts and credit is regulated in Book III of the Civil Code, which is the transfer of rights to intangible movable goods which normatively regulates Article 613, which states that the transfer of receivables in the name of other intangible objects , carried out by making an authentic deed or private deed, whereby the rights over the object are delegated to another person. The research method used in this article is a normative juridical research method using secondary data. The research objective is the application of Cessie to overcome bank difficulties in solving subsidized mortgage bad loans. Therefore, the follow-up to the adoption of the Cessie concept principle is to provide legal protection for Cessie recipients. In dealing with the settlement of bad credit which usually takes a long time, requires a large amount of money so that the use of cessies can be more efficient, lower costs and stability for the banking system is maintained.
Keywords: Cessie; Bad credit; Cessie Recipient (Cessionaris)

## Abstrak
Cessie  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dipakai  oleh  Bank  dalam  penyelesaian  kredit macet  terhadap  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  bersubsidi  yang  tidak  dipasang  Hak Tanggungan.  Konsep  Cessie  dalam  penyelesaian  utang  piutang  diatur  dalam  Buku  III  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  merupakan  pengalihan  hak  atas  kebendaan  bergerak  tak berwujud  (intangible  goods)  yang  secara  normative  diatur  Pasal  613,  disebutkan  bahwa penyerahan  akan  piutang-piutang atas nama  dan  kebendaan  tak  bertubuh  lainnya,  dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan memakai data sekunder. Tujuan penelitian adalah penerapan Cessie untuk mengatasi kesulitan Bank dalam rangaka penyelesai kredit  macet  KPR  bersubsi.  Oleh  karena  itu,  tindak  lanjut  dari  pengadopsian  prinsip  konsep Cessie  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  Cessie.  Dalam  mengatasi penyelesain  kredit  macet  yang  biasanya  memerlu  waktu  yang  lama,  memerlukan  biaya  yang besar  sehingga  dengan  penggunaan  cessie  dapat  lebih  efesian,  biaya  rendah  dan  terjaganya kesetabilan bagi perbankan.
Kata Kunci : Cessie; Kredit Macet; Penerima Cessie (Cessionaris)

## A.   PENDAHULUAN
Bila  dilihat  dari  perspektif  hukum,  bahwa  hubungan  bank  atau  biasa  disebut kreditur  dengan  nasabah  atau  disebut  debitur  dalam  perkreditan  diatur  dalam perundang-undangan  dan  perjanjian.  Hubungan  hukum  yang  mengatur  cara  dan prosedur  yang  akan  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban  sebagai kedudukan hukum bagi para pihak.
Kedudukan  hukum  bagi  para  pihak  setidaknya  berada  dalam  2  (dua)  bentuk perbuatan hukum, yaitu :  Pertama perjanjian kredit atau dalam aspek hukum disebut sebagai  perjanjian  pokok  (obligatoire),  Perjanjian  ini  merupakan  perjanjian  antara  bank sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai  debitur  mengenai  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan  atau pembagian  hasil  keuntungan 1 .  Perjanjian  ini  dilihat  dari  bentuknya  ada  yang  dibuat secara  notariil  (akta  otentik)  dan  juga  ada  dibuat  dibawah  tangan 2 .  Kedua  adalah perjanjian  tambahan  atau  biasa  disebut  dengan  pengikatan  jaminan  (accesoire). Sebagaimana disebutkan oleh Subekti bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya  setelah  perjanjian  di  tandatangani  segera  dilakukan  perjanjian  pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan agar secara mudah dapat membantu perolehan kredit bagi  pihak  yang  membutuhkannya,  tidak  melemahkan  posisi  (kekuatan)  si  penerima kredit untuk meneruskan usahanya dan memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur 3 .
Setiap  benda  yang  dijadikan  jaminan  kredit  harus  diikat  dengan  membuat perjanjian kredit yang berfungsi sebagai perjanjian pokok, sabagai alat bukti mengenai batasan-batasan  hak  dan  kewajiban,  memberikan  kepastian  hukum,  baik  sebagai
1 Sutan  Remy  Sjahdenie,  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  seimbangbagi  para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit, Institut bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 14.
2 Bandingkan dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1997 dalam Sutan Remy Sjahdenie, ibid, hlm. 4.
3 Subekti,  Jaminan-jaminan  Untuk  Pemberian  kredit  Menurut  Hukum  Indonesia,  Citra  Adtya  Bhakti, Bandung, 1991, hlm. 98.
kreditur maupun debitur 4 . Kepastian hukum ini terkait dengan salah satu pihak tidak menjalankan  hak  dan  kewajiban  yang  ditur  dalam  perjanjian  yang  sudah  disepakati sebagai akibat pelaksanaan kredit tidak berjalan sebagaimana isi kesepakatan yang juga disebut dengan prestasi 5 , seperti tidak selalu tepat waktu, kemungkinan bisa terjadinya wanprestasi atau kredit macet (default).
Perjanjian pokok dan perjanjian tambahan secara kausal harus saling melengkapi, artinya  saling  mendukung  guna  memberikan  kedudukan  dan  kepercayaan  atas kemampuan  dalam  pengembalian  pinjaman  yang  dilakukan,  sehingga  dalam  kedua perjanjian itu menentukan bentuk hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sebagimana yang sudah disepakati, maka kedudukan hukum bagi pihak yang tidak menjalankan berada dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi).
Menurut  Abdul  R  Saliman  wanprestasi  adalah  suatu  sikap  di  mana  seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam  perjanjian 6 ,  begitu  juga  J.  Satrio  menyebutkan,  wanprestasi  merupakan  suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya 7 .
Problemnya  adalah  memberikan  perlindungan  Cessionaris  dalam  rangka pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang macet dimana hak taginya di-Cessie-kan,  sedangkan  objek  jaminannya  tidak  dipasang  Hak  Tanggungan,  hanya sebatas  pengikatan  jaminan  dalam  bentuk  penandatanganan  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sedangkan dalam penyerahan secara Cessie hak  tanggungan  beralih  berdasarkan  akta  Cessie  tersebut 8 .  Dengan  dikeluarkannya
4 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 505.
5 Pasal  1234  KUH  Perdata,  menyebutkan  perikatan  ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
6 Abdul  R  Saliman,  Esensi  Hukum  Bisnis  Indonesia,  Teori  dan  Contoh  Kasus  Kencana,  Jakarta,  2004, hlm. 15.
7 J.  Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122 8 Pasal  16  UUHT  dan  penjelasanya  bahwa,  beralihnya  Hak  Tanggungan  tersebut tidak  perlu  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  dan  Pencatatan  beralihnya  Hak  Tanggungan  tersebut  cukup  dilakukan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman, memberikan kebijakan atas berbagai fasilitas kredit untuk objek-objek jenis perumahan tertentu (bersubsidi) dimana untuk rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun dapat  dilakukan  dengan  fasilitasi  berupa  KPR  bersubsidi  dan  dalam  melakukan perjanjian kredit, cukup pengikatan jaminannya dengan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Dari  uraian  diatas  dapat  dirusmuskan  masalahnya  :  Bagaimana  perlindungan hukum terhadap Cessionaris dalam pengalihan piutang secara Cessie KPR bersubsidi ?

## B.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap  objek  penulisan atau  suatu  karya  ilmiah  guna  mendapatkan  data-data,  pokok-pokok  pikiran,  serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini metode yang diapakai dalam  penulisan  ini  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian yuridis normatif. normatif  yaitu  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang 9 atau  penelitian dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  disebut  juga  dengan data  sekunder 10 yang  akan  membahas  tentang  Tanggung  Perlindungan  Hukum Terhadap  Penerima  Cessie  (Cesionaris)  dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Rumah Bersubsidi.
berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.
9 Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan denga cara bahan pustaka atau data sekunder  belaka.  Lihat  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat,  Rajawali,  Jakarta,  1985,  hlm.  15.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Lihat Johny Ibrahim,  Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Publishing, Malang, 2005, hlm. 47.
10 Laurensius Arliman S. (2018). “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia” . Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, hlm. 211.

## C.  PEMBAHASAN

## 1.  Perlindungan Hukum Terhadap Cessionaris Dalam Pengalihan Piutang Secara
Cessie KPR Bersubsidi
Asal  kata  Perlindungan  hukum  berasal  dari  kata  perlindungan.  Menurut  kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah usaha sistematik memberikan sesuatu 11 . W. J. S Poerwadarminta mengatakan kata perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya bernaung meminta pertolongan (kepada yang berkuasa, dan  sebagainya)  supaya  selamat  tidak  kena  bencana  dan  sebagainya)  kata  lindung tersebut  berubah  menjadi  perlindungan  apabila  ditambah  awalan  pe-  yang  artinya perbuatan melindungi 12 .
Perlindungan  hukum  terdiri  dari  2  (dua)  kata  dasar  pembentuknya,  yakni “perlindungan”  dan  “hukum”.  Black’s  Law  Dictionary  menggunakan  kata  “protection” untuk perlindungan dan mendifinisikannya sebagai “the act of protecting 13 , yang berarti perbuatan dalam rangka memberikan perlindungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  Online,  perlindungan  memuat  2  (dua)  pengertian,  yakni  tempat berlindung  dan  hal  memperlindungi 14 .  Dengan  demikian,  tempt  berlindung menyangkut  tempt  para  subyek  mendapatkan  perlindungan  sedangkan  hal memperlindungi menyangkut perbuatan untuk memberikan perlindungan.
Perlindungan  Hukum  di  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  Legal  Protection, sedangkan  di  dalam  bahasa  Belanda  disebut  Rchtsbechrming.  Harjono  memberikan pengertian  pelindungan  hukum  sebagai  perlindungan  dengan  menggunaan  sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  menjadikan  kepentingan
11 Anonim, Kamus Besar bahasa Indonesia, Depdikbud, balai pustaka,Jakarta, Edisi Kedua, 1992, hlm. 595.
12 W.J.S.poerwadarminta, Op.Cit, hlm. 599.
13 Bryan A. Garner,Black's Law Dictionary, seventh edition, St. Paul Min, 1999, hlm.301.
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses 1 April 2019.
yang  perlu  dilindungi  tersebut  dalam  sebuah  hak  hukum 15 .  Jadi  dapat  dikatakan perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan  dengan  berlandaskan Undang-Undang yang berlaku.
Hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  memberikan  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  memenuhi  kepentingannya  terebut.  Pemberian kuasa atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya. 16 Satjipto  Raharjo  mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum  hadir  di masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang  bisa  bertabrakan  satu  sama  lain.  Pengkoordinasian  kepentingan-kepentingan tersebut  dilakukan  dengan  cara  membatasi  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan tersebut 17 .
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori perlindungan hukum yang diberikan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  yang  didasarkan  pada  teori  ini,  yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal  protection  theory,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  theorievan  de wettelijke  bescherming,  dan  dalam  bahasa  Jerman  disebut  dengan  theorie  der  rechtliche schutz 18 .
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula  dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum  alam.  Aliran  ini  dipelopori  oleh  Plato,  Aristoteles  (murid  Plato),  dan  Zeno (pendiri  aliran  Stoic).  Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwa  hukum  itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral
15 Harjono,  Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.
16 Harjono,  Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.
17 Ibid,. 18 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 259.
adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral 19 .
Fitzgerald  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukum bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat  karena  dalam  hal  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat yang  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  prilaku  antara  anggota-anggota masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili kepentingan masyarakat 20 .
Dasar  pengalihan  piutang  (Cessie)  yang  menjadi  pokok  pembahasan  adalah perlindingan hukum penerima Cessie yaitu Cessionaris dalam dalam penyelesaian kredit macet rumah besubsidi. Bila dilihat dari kata Cessie maka Cessie merupakan istilah yang diciptakan  oleh  doktrin  dan  yurisfrudensi,  untuk  menunjuk  kepada  tindakan penyerahan  tagihan  atas  nama.  Menurut  Mariam  Daruz  Badrulzaman  yang  tulis  oleh Puteri Natalia Sari, mengemukakan pendapatnya, Cessie adalah suatu perjanjian dimana kreditur  mengalihkan  piutangnya  (atas  nama)  kepada  pihak  lain.  Dan  merupakan perjanjian  kebendaan  yang  didahului  suatu  “title”  yang  merupakan  perjanjian obligatoir” 21 .  Secara  teknis  yang  berkaitan  dengan  Cessie,  orang  yang  menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut Cedent, yang menerima penyerahan (kreditur baru)  adalah  Cessionaris,  sedangkan  Cessus  adalah  debitur,  yang  mempunyai  utang.
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
20 Ibid., hlm. 54.
21 Puteri  Natalia  Sari.  Pengalihan  Piutang  Secara  Cessie  dan  akibatnya  terhadap jaminan  hak  tanggungan  dan  jaminan  fidusia,  Tesis,Program  Magister  kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010. hlm .15
Pengaturan  mengenai  perbuatan  pengalihan  piutang  atas  nama  diatur  di  dalam  Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata :
“Penyerahan  piutang-piutang  atas  nama  dan  barang-barang  lain  yang  tidak bertubuh,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  akta  otentik  atau  dibawah  tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain”.
Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, jelas bahwa Cessie adalah  suatu  cara  untuk  mengalihkan  dan/atau  menyerahkan  hak  atas  suatu  piutang atau tagihan atas nama, debitur harus mengetahui dengan pasti siapa krediturnya.
Salah  satu  ciri  khas  yang  dimiliki  oleh  suatu  tagihan  atas  nama  adalah  bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang  hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan  surat  yang  bersangkutan,  untuk  mengalihkan  tagihannya  dibutuhkan  akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta Cessie. artinya pada Cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta Cessie, maka penyerahan (levering) terhadap atas nama telah selesai.
Cessie merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak  milik  yang  merupakan penyerahan  tagihan  atas  nama  dari  Cedent  ke  Cessionaris  berupa  tagihan  atau  piutang yang  jelas-jelas  atas  nama  krediturnya  artinya  apabila  Cessie  belum  dilakukan  maka tagihan  atau  piutang  masih  atas  nama  kreditur  lama.  Pada  proses  Cessie  ini,  tindakan penyerahan  tidak  berdiri  sendiri,  akan  tetapi  melalui  suatu  peristiwa  hukum  yang mewajibkan  adanya  penyerahan.  Terjadi  penyerhan  ini    disebut  sebagai  hubungan hukum obligatoir, yang bisa timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Maka dapat  dikatakan  bahwa  peristiwa  yang  menjadi  dasar  penyerahan  yang  disebut peristiwa  perdata  atau  rechtstitel  adalah  peristiwa  yang  menimbulkan  perikatan- perikatan  diantara  dua  pihak,  dimana  yang  satu  berkedudukan  sebagai  kreditur  dan
pihak  lain  berkedudukan  sebagai  debitur.  Jadi  peristiwa  perdata  (rechtstitel)  tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar Cessie 22 .
Rechtstitel atau peristiwa perdata yang menjadi dasar Cessie dikenal dengan nama perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang  (Cessie).  disinilah  terjadi  hubungan  antara peristiwa perdata (rechtstitel) tersebut dengan tindakan penyerahannya sendiri (Cessie). Apabila  dikaitkan  dengan  rumusan  teori  kausal  dan  teori  abstrak,  maka  dalam  KUH Perdata  masih  terlihat  dualistis  teori  yaitu  teori  kausal  dan  teori  abstrak.  Dalam  teori kausal hubungannya adalah sebab akibat sebagaimana disampaikan oleh J. Satrio, atas peristiwa  Cessie  ini  para  meternya  adalah  sah  atau  tidaknya  peristiwa  perdata  yang mendasari  tindakan  penyerahan  tersebut.  Apabila  peristiwa  perdatanya  batal  atau dibatalkan maka demikian juga tindakan penyerahannya adalah batal atau dengan kata lain pihak penerima piutang (kreditur baru) tidak berhak untuk menerima piutang 23 .
Dalam  praktik,  disini  apabila  terjadi  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang yang  cacat  hukum,  batal  ataupun  dibatalkan,  maka  penyerahannya  juga  batal,  dan akibatnya  si  penerima  penyerahan  (kreditur  baru)  tidak  menjadi  pemilik  atas  piutang yang  dialihkan  tersebut.  Sebagai  pertimbangan  dari  pendapat  teori  abstrak,  bahwa penyerahan  harus  didasarkan  atas  adanya  kehendak  untuk  menyerahkan.  Kehendak untuk menyerahkan tersebut tampak pada peristiwa perdata  (rechtstitel)nya. Rechtstitel disini  merupakan  peristiwa  yang  berdiri  sendiri  dengan  penyerahan.  Teori  abstrak tidak mensyaratkan titel yang sah, hanya mensyaratkan adanya suatu titel saja 24 .
Jadi  dengan  telah  dilaksanakannya  perjanjian  obligator  dalam  hal  ini  penulis contohkan  sama  yaitu  dengan  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang,  apabila perjanjian tersebut batal atau dibatalkan maka bisa saja penyerahannya tetap sah. Hal ini tetap harus mengingat Pasal 584 KUH Perdata tentang cara memperoleh hak milik yaitu :
22 Rachmad  Setiawan,  J.  Satrio,  Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie,  National  Legal  Reform  Program, Jakarta, 2010, hlm. 4
23 Ibid,. 24 Maria  S.  W  Sumardjono,  Prinsip  Dasar  dan  Beberapa  Isu  Di  Seputar  Undang-Undang  Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm. 67
“Hak  milik  atas  suatu  barang  tidak  dapat  diperoleh  selain  dengan  pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau  penyerahan  berdasarkan  suatu  peristiwa  perdata  untuk  pemindahan  hak milik,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  untuk  berbuat  terhadaop  barang itu”.
Penyerahan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berhak atas barang tersebut atau  pemilik  yang  sah.  Teori  abstrak  disini  dalam  praktik  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pembeli  terakhir  apabila  ternyata  barang  atau  piutang  tersebut  telah dialihkan  lagi  kepada  pihak  pembeli  terakhir  yang  beritikad  baik.  Berkaitan  dengan rumusan  masalah  yaitu  mengenai  perlindungan  hukum  pembeli  Cessei  khususnya Cessionaris  dan  pemberitahuan  kepada  Cessus  setelah  dilakukannya  penandatanganan akta  Cessie  tersebut, maka  hal  ini  sering  ditemui  dalam  bisnis  perbankan,  apabila  ada debitur  yang  mulai  mengalami  kesulitan  pengembalian  fasilitas  kredit  kepada  bank. Memang  masih  ada  debitur-debitur  yang  kooperatif  dalam  upaya  menyelesaikan permasalahan kreditnya. Akan tetapi yang lebih banyak ditemui adalah apabila debitur telah mulai masuk ke kolektibilitas dalam perhatian khusus ataupun kredit macet, sulit untuk  melakukan  koordinasi  dengan  bank  bahkan  ada  kemungkinan  debitur  tersebut menghilang (tidak kooperatif). Artinya dalam penyelesaian kredit macet tersebut telah mengalami  kebutuan  baik  secara  struktural  mauan  non  struktural  tidak  ada  jalan keluarnyabaik  secara  letigalis  dan  non  litigasi,  dimana  debiturnya  sudah  menghilang. Dengan  kondisi  demikian,  dengan  penuh  pertimbangan  kreditur  (Bank)  mengambil jalan penyelesaian kredit macet rumah bersubsidi dengan cara mempergunakan Cessie.
Berkaitan dengan Cessie dalam Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata, menyebutkan :
“Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang tidak ada akibatnya bagi yang  berutang  sebelum  penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”.
Dari  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Cessie  yang  telah  terjadi  antara  Cedent dengan  Cessionaris  adalah  tidak  mempunyai  akibat  hukum  bagi  Cessus  sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Tidak ada akibat hukum disini artinya Cessus tetap menganggap bahwa krediturnya pada saat itu adalah
kreditur  awal,  dimana  dengan  ketidak  tahuannya  itu  jika  Cessus  tetap  melakukan pembayaran  angsuran  atau  pengembalian  fasilitas  kredit  kepada  Cedent,  meskipun anggapan  Cessus  tersebut  tidak  benar  karena  senyata-nyatanya  piutang  telah  beralih menjadi milik Cessionaris maka dia tidak dapat dipersalahkan.
Pada Cessie, mengenai pemberitahuan terhadap akan adanya Cessie telah diketahui dan  dimuat  dalam  Perjanjian  Kredit  (PK)  yang  telah  ditandatangani  antara  bank (kreditur)  dan  debitur,  tinggal  tentang  siapa  yang  memberitahukan  kepada  Cessus terhadap  telah  terjadinya  Cessie  tersebut.  Hal  ini  bisa  saja  peberitahuan  itu  dilakukan oleh  Cedent  atau  Cessionaris,  tergantung  dari  kesepakatan  yang  dituang  dalam diperjanjian  pengalihan  piutang  itu  sendiri.  Biasanya  pemberitahuan  itu  disebutkan bahwa  akan  diberitahukan  oleh  Cedent  kepada  Cessus  kemudian  diikuti  pula  oleh Cessionaris.
Selain  itu  bila  dilihat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggugan  (SKMH)  dari fungsinya, maka SKMHT adalah sebagai surat kuasa bagi bank sebagai kreditur untuk mewakili debitur dalam pemberian pembebanan hak tanggungan dengan menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996) dalam Pasal 15  telah ditetapkan beberapa  syarat  mengenai  substansi  SKMHT  yaitu  tidak  memuat  kuasa  untuk memberikan  tindakan  hukum  lainnya,  melainkan  hanya  terkait  pembebanan  hak tanggungan;  tidak  mencantumkan  adanya  kuasa  substitusi;  menuliskan  secara  jelas objek  tanggung,  jumlah  kredit  serta  identitas  kreditur  dan  debitur.  Masa  berlakunya SKMHT  untuk  KPR  bersubsidi  ini  sampai  dengan  masa  kredit  berakhir  sebagaimana diatur  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman.  Oleh  karena  itu  dalam  melakukan  perjanjian  kredit,  cukup  pengikatan jaminannya  dengan  penandatanganan  SMKHT  dan  tidak  memuat  kuasa  subsitusi artinya  dengan  adanya  pengalihan  piutang  tersebut  maka  SKMHT  tidak  dapat dipidahkan atau dipergunakan oleh penerima Cessie (Cessionaris).
Menurut  Alwesius,  “SKMHT  adalah  surat  atau  akta  yang  berisikan  pemberian kuasa  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Agunan/Pemilik  Tanah  (Pemberi  Kuasa)  kepada
Pihak Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pemberian Hak Tanggungan  kepada  Kreditor  atas  tanah  milik  Pemberi  Kuasa” 25 .  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  sebuah  SKMHT  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik.  Notaris  dan PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  yang  memiliki kekuatan  pembuktian  sempurna  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  akta  otentik berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Penyerahan  piutang  yang  dilakukan  oleh  Cedent  kepada  Cessionaris  tidak mengakibatkan  hapusnya  utang  piutang  tersebut,  maka  Hak  dan  kewajiban  atau prestasi  atas  perjanjian  pokok  yang  beralih  dari  Cedent  kepada  Cessionaris.  Dalam  hal untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Cessionaris  menurut  Pasal  621 KUHPerdata, agar kepastian hukum mengenai Hak Keperdataan ikut terlindungi yang didapat  oleh  pemenerina  Cessie  (Cessionaris),  yang  mana  hak  tersebut  dapat  diperoleh dengan melalui Putusan Pengadilan.  Berkaitan dengan hal itu akta Cessie yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan proses penghapusan hutang (atau roya) di dalam Hak Tanggungan  atau  hipotek  atau  untuk  balik  nama  sertipikat  yang  dijadikan  jaminan utang  debitur,  akan  tetapi  merupakan  pengalihan  piutang  saja  dari  kreditur  lama kepada kreditur baru yang kemudian peralihan tersebut dicatat di dalam sertipikat hak tanggungan  jika  telah  terdaftar  hak  tanggungan  sehingga  menjadi  pemegang  hak tanggungan  peringkat  II  (dua).  Hal  ini  merupakan  salah  satu    perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada  pembeli  Cessie  (yang  mana  menurut Undang-Undang pembeli Cessie memiliki Hak tagih terhadap obyek tersebut). Namun perlindungan  hukum  seperti  yang  tersebut  masih  belum  sempurna,  karena  pembeli Cessie  masih  belum  memiliki  Hak  kepemilikan  atas  tanah  tersebut.    Dalam  hal  ini mengenai  akta Cessie yang dibuat oleh Notaris belum dapat secara langsung dijadikan dasar  untuk  melakukan  peralihan  hak  tanah  di  BPN  karena  beluam  ada  aturan perundang-ungan  yang  mengaturnya  untuk  itu.  Sehingga  seperti  yang  telah  terjadi Cessionaris mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih, agar dari Putusan
25 Alwesius,  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT  Wajib  Dibuat  Oleh  Notaris Atau PPAT), 08 September 2021, http://alwesius.blogspot.com/2011/09/blog-post.html, (07.51).
Pengadilan  Negeri  (PN)  tersebut  dapat  menjadi  dasar  peralihan  nama  sertipikat (didalam penetapannya, PN memerintahkan BPN untuk dapat mengalihkan nama yang tertulis di sertipikat menjadi nama pembeli Cessie sesuai dengan Pasal 621 KUHPerdata tersebut).  Hal  ini  seperti  penetapan  pengadilan  nomor  :  142/Pdt.P/2017/PN. menyebutkan,  bahwa  hakim  menerima  permohonan  Cessie  dengan  didasari “…berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Negeri menganggap  cukup  layak  dan  pantas  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikan permasalahan  Cessie  ini  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  maka permohonan  pemohon  cukup  beralasan  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum sehingga dapat dikabulkan.”

## D.  PENUTUP
Kepastian hukum mengenai Hak Keperdataan yang dapat melindungi pemenerina Cessie (Cessionaris), pada saat ini dapat dilalukan melalui gugatan perdata, sedang akta otentik jual beli pituang dan penyerahan pitang tersebut belum dapat secara langgung dipergunakan untuk proses balik nama sertipikat pada katar pertanahan setembat, hal ini  karena  beluam  ada  peraturan  perundang-undang  yang  mengaturnya.  untuk halmana hak tersebut dapat diperoleh dengan melalui Putusan Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abdul  R  Saliman,  Esensi  Hukum  Bisnis  Indonesia,  Teori  dan  Contoh  Kasus,  Kencana, Jakarta, 2004
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka,Jakarta, Edisi Kedua, 1992.
Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul Min, 1999. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan), Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005.
_______________ , Hukum Kebendaan Perdata Jilid I, Ind-Hill. Co, Jakarta, 2012.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis
dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Harjono,  Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
J.  Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999. Johny  Ibrahim,  Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia,  Publishing,
Malang, 2005.
Kartini  Kartono, Pengantar Metodologi  Riset  Sosial,  Mandar  Maju,  Bandung,  1996. Maria S. W Sumardjono,  Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2012.
R.  Subekti,  Jaminan-jaminan  Untuk  Pemberian  kredit  Menurut  Hukum  Indonesia,  Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1991.
Rachmad  Setiawan,  J.  Satrio,  Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie,  National  Legal  Reform Program, Jakarta, 2010.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Salim  HS,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Raja  grapindo  Pustaka,  Jakarta, 2004.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,  Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
Suharnoko,  Doktrin  subrograsi,  Novasi  dan  Cessie,  Cet.  Ke-1,  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2005.
Suharsmi    Arikunto,  Prosedur    Penulisan    Suatu    Pendekatan    Praktik,  PT    RinekaCipta, Jakarta, 1993.
Sutan  Remy  Sjahdenie,  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  seimbangbagi  para Pihak dalam Perjanjian Kredit, Institut bankir Indonesia, Jakarta, 1993. Sutarno, Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003.

## Jurnal :
Mario Julyano,  Jurnal Crepido,  Dasar-Dasar Pemikiran  Hukum,  Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

## Website :
Alwesius,  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT  Wajib  Dibuat  Oleh Notaris Atau PPAT), 08 September 2021, http://alwesius.blogspot.com /2011/09/blog-post.html, (07.51).