## Intizar
Vol. 29, 1, 2023, hlm. 31-44 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v29i1.14905 Copyright © Faradilla Fadlia et al.

## Ruang Publik dan Privat: Fenomena Razia Pakaian di Aceh
Faradilla Fadlia 1* , Dara Rahmayani 2 , Ismar Ramadani 3 , Annisah Putri 4
1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id
2 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; dararahmayani17@gmail.com
3 Universitas Al Muslim Aceh, Indonesia; ismar.ramadani1984@gmail.com
4 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; annisahputri@usk.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Razia Pakaian; Ruang Privat; Ruang Publik; Syariat Islam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  razia  pakaian  di  Aceh sebagai  penerapan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2002.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  deskriptif.  Informan  penelitian  berjumlah  7  orang. Pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan  metode  analisis  deskriptif-kualitatif.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  pertama,  perbedaan  perlakuan  terhadap  pelanggar  pengendara  sepeda motor dan mobil disebabkan oleh asumsi dari petugas bahwa pengendara sepeda motor  berada  di  ruang  publik  sementara  pengendara  mobil  dianggap  berada  di ruang privat. Kedua, razia pakaian dilaksanakan di jalan sebagai sarana sosialisasi aturan  syariah.  Ketiga,  melakukan  razia  pakaian  di  jalan  raya  sebagai  upaya mengamankan tubuh perempuan untuk ketertiban sosial dan melindunginya dari tindakan kekerasan di ruang publik. Keempat, aturan dan razia pakaian ini tidak berangkat  dari  asumsi  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  perempuan melainkan  lebih  kepada  kepentingan  politik  membangun  image  pemimpin  yang peduli.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Korespondensi:
Faradilla Fadlia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Studi  tentang  Syariat  Islam  telah  dilakukan  oleh  sejumlah  peneliti.  Salah  satu  rujukan  yang komprehensif  menggambarkan  kehadiran  syariat  di  tengah  masyarakat  Aceh  diulas  oleh  Freener (2014). Feener melihat Syariat Islam di Aceh sebagai upaya pembangunan dan pemulihan bagi sosial masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami. Studi lain dilakukan oleh David Kloss (2014). David Kloss membahas  tentang  pandangan  dan  tindakan  masyarakat,  pemimpin  masyarakat,  dan  agen  negara dalam  tindakan  main  hakim  sendiri  “atas  nama  syariah” sebagai  bagian  dari  dinamika “ moralitas publik ”  dan  kekerasan  di  Aceh.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa  terdapat  tindakan  penggerebekan, kekerasan,  dan  hukuman  untuk  "membantu"  pemerintah  menerapkan  dan  menegakkan  syariah. Namun,  dalam  banyak  kasus  studi  ini  menemukan  bahwa,  syariah  bukanlah  masalah  utama,  sebab tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi "nama baik" desa dengan menegakkan adat setempat atau hukum desa. Ini menunjukkan bahwa konsep, dan kontrol atas wilayah desa merupakan aspek sentral dari perjuangan untuk otoritas moral dan kekerasan main hakim sendiri di Aceh.
Kajian serupa juga oleh Haryanto (2016) bahwa kehadiran polisi syariah di Aceh tidak memenuhi unsur  keamanan manusia. Namun studi  ini juga melihat keberadaan polisi syariah bertujuan  untuk
menjaga  ketertiban  masyarakat  di  Aceh  (community  policing).  Sehingga  keamanan  yang  dimaksud merupakan  sesuatu  yang  bersifat  lokalitas,  yang  justru  bertentangan  dengan  konsep  keamanan manusia. Penelitian terkait penerapan syariat Islam juga dikaji oleh Mohammad Ansor (2017) bahwa razia  syariat  Islam  merupakan  salah  satu  bentuk  perayaan  kuasa  agama  oleh  negara  yang berkontribusi  terhadap  reproduksi  intoleransi  dan  kekerasan  dalam  beragama.  Tindakan  represi negara  tersebut  disajikan  oleh  Ansor  melalui  catatan  etnografis  tentang  razia  khalwat  dan  pakaian ketat di Langsa. Selain itu studi  ini juga menemukan gosip  yang dijadikan oleh masyarakat sebagai bentuk  resistensi kreatif terhadap  represi  yang dilakukan  negara dan elite agama di Langsa dengan mengatasnamakan  penegakan  syariat  Islam. Studi  lain  Fadlia  (2019)  bahwa  Qanun  Jinayat  tidak mendefinisikan  apa  itu  ruang  privat  dan  ruang  publik,  selama  terjadi  pelanggaran  jarimah  maka pemerintah  dalam  hal  ini  polisi  syariah  dapat  masuk  bahkan  ke  dalam  ruang  privat  seseorang. Penggambaran bagaimana aturan tentang pakaian muslim diatur di Aceh juga terangkum dalam studi yang dilakukan oleh Khairi (2012) bahwa kebijakan pemerintah daerah termasuk Aceh terkait aturan tentang  pakaian  serta  melihat  dampak  dari  aturan  ini  bagi  perempuan  muslim  maupun  kelompok minoritas.
Berdasarkan beberapa kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, penulis merasa tertarik untuk meneliti praktik hukum syariah tersebut melalui fenomena sweeping . Penelitian ini akan membahas bagaimana sweeping pakaian didasarkan pada apa yang terlihat dan tidak terlihat oleh polisi syariat Islam (Wilayatul Hisbah). Adapun yang menjadi poin pembahasan  dalam  tulisan  ini  antara  lain;  Pertama,  definisi  ruang  privat  dan  ruang  publik  dalam sweeping pakaian.  Kedua,  sudut  pandang  satpol  PP  dan  WH  soal  razia  di  jalanan.  Ketiga,  hukuman bagi pelanggar syariah. Keempat, pakaian perempuan yang dianggap mengancam ketertiban sosial.
Sweeping pakaian merupakan bagian dari Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, yang berdasarkan pada  keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dilanjutkan dengan direalisasikan pada beberapa  Qanun  (Peraturan  Daerah)  sebagai  hasil  dari  Nota  Kesepahaman  MoU  Helsinki  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Di mana Aceh  berhak  menjalankan  syariat  Islam  sebagai  kearifan  lokal  yang  diinginkan,  termasuk  melalui Qanun  No.  11  Tahun  2002.  Qanun  ini  mengatur  mengenai  Pengawasan  berpakaian  muslim  bagi masyarakat Aceh yang tercantum pada Pasal 13 yakni menyatakan bahwa setiap muslim diwajibkan berbusana  muslim  dan  untuk  mengawasi  hal  tersebut,  maka  Wilayatul  Hisbah  atau  WH  diberi kewenangan sebagai salah satu aparat yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.
Sebagai bentuk realisasi tugas, WH (Wilayatul Hisbah/polisi syariah) melahirkan dan mengatur SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait pelaksanaan penertiban berpakaian muslim di jalan raya. Pada penjabaran SOP tersebut, ada beberapa poin yang diatur, dimana petugas dapat menghentikan pengguna jalan yang terindikasi melanggar Qanun Syariat Islam dengan melibatkan instansi terkait, yaitu Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Propam (divisi profesi dan pengamanan kepolisian) dan Polisi Militer. Kemudian, hal lain yang diatur dalam SOP yakni mengenai sanksi, berupa pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran syariah, kemudian di data sesuai dengan identitas diri dan akan dipanggil orang tua atau wali apabila telah tiga kali melanggar.
Salah satu hal yang menarik dalam razia pakaian yang dilaksanakan di jalan raya sekitar Banda Aceh  yaitu,  terdapat  perbedaan  perlakuan  bagi  pengendara  sepeda  motor  dan  mobil.  Perbedaan kendaraan  yang  dimiliki  atau  digunakan  oleh  masyarakat  ini  menyebabkan  pengecualian  terhadap
aturan,  dimana  razia  hanya  berlaku  bagi  masyarakat  pengguna  kendaraan  sepeda  motor.  Adapun alasan  kenapa  aturan  ini  hanya  berlaku  bagi  masyarakat  pengguna  kendaraan  sepeda  motor  yaitu karena  pakaian  pengguna  kendaraan  tersebut  yang  dapat  dilihat  oleh  petugas  Wilayatul  Hisbah sehingga  petugas  mudah  untuk  menilai  apakah  pakaian  tersebut, syar’i atau  tidak syar’i .  Sementara pakaian yang dikenakan masyarakat pengguna kendaraan mobil tidak terlihat oleh petugas, sehingga petugas memilih untuk tidak menertibkan pengguna jalan dengan jenis kendaraan ini.
Selain  telah  terjadi  perbedaan  perlakukan,  lokasi  penertiban  razia  pakaian  yang  mengambil tempat  di  jalan  raya  ini  juga  menimbulkan  pertanyaan,  kenapa  razia  dilakukan  di  jalan.  Petugas Wilayatul  Hisbah  mengungkapkan  bahwa  tindakan  ini  dilakukan  karena  pertimbangan  pada  aspek keramaian serta kecenderungan posisi WH yang sama dengan aparat kepolisian yang melakukan razia kendaraan  (Wawancara,  Masykur).  Selain  itu  faktor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan Wilayatul Hisbah yang bergabung dalam satu tempat kerja telah mempengaruhi pilihan tindakan razia ini,  dimana  Satpol  PP  bertugas  di  area  jalan  raya  untuk  menertibkan  masyarakat  yang  melanggar aturan seperti berjualan tidak pada tempatnya.
Dari pemaparan di atas menunjukkan, bagaimana suatu aturan hanya berlaku pada sekelompok masyarakat berdasarkan pada sudut pandang WH, sehingga kebijakan tersebut telah mendiskriminasi satu  kelompok  atas  dasar  kelas  sosial.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mempertanyakan:  Bagaimana perbedaan  ruang  publik  dan  privat  yang  digambarkan  oleh  keadaan  kendaraan  pengguna  jalan  di Banda  Aceh  berpengaruh  terhadap  pengawasan  berpakaian  muslim?  dan  Mengapa  WH  memilih melakukan  tindakan  razia  pakaian  muslim  di  jalan  raya?.  Dengan  demikian,  Pertama,  perbedaan perlakuan  tersebut  karena  pengguna  jalan  yang  mengendarai  mobil  (tidak  terlihat)  dan  mobil dianggap  sebagai  ruang  privat  sementara  pengendara  motor  dianggap  berada  di  ruang  publik (terlihat).  Kedua,  karena  WH  dan  Satpol  PP  sebagai  pelaksanaan  razia  maka  pendekatan  yang digunakan sama seperti razia pedagang kaki lima di jalan..

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif. Tujuannya agar mampu menemukan data yang mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Landasan teori digunakan sebagai pedoman atau pemandu agar fokus masalah penelitian sesuai  dengan  fakta  di  lapangan.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk memahami  dan  membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis  serta  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti.  Penelitian  kualitatif  menempatkan  peneliti sebagai instrumen kunci.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini dilakukan dengan menggabungkan semua data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  dianalisis  dengan  cara  induktif.  Hasil  dari  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.  Data  pada  penelitian  ini  diperoleh melalui wawancara, media daring dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan tahap tidak terstruktur, artinya penulis boleh mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tidak harus  berpatokan  pada  teks  yang  telah  disusun.  Penulis  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  proses wawancara  tersebut  sehingga  penulis  bebas  menentukan  materi  apa  yang  akan  dibahas  dan  kapan akan dimulai ataupun diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya sesuai dengan kesepakatan waktu untuk melakukan wawancara. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan waktu  yang  dimiliki  oleh  informan.  Penulis  memilih  cara  wawancara  secara  tidak  terstruktur  sebab penulis belum mengetahui data seperti apa yang akan diperoleh, sehingga penulis akan lebih banyak
mendengar  informasi  dari  informan.  Setelah  jawaban/penjelasan  diketahui  maka  penulis  akan mencoba melakukan pertanyaan yang terarah sesuai dengan tujuan atas penelitian yang dikaji. Pada awal  dilakukannya  wawancara,  penulis  tidak  harus  langsung  membahas  inti  permasalahan  artinya boleh  membahas  hal  yang  umum  terlebih  dahulu.  Kemudian,  saat  kesempatan  terbuka  untuk mempertanyakan sesuatu yang menjadi tujuan maka akan segera ditanyakan.
Analisis  data  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif-kualitatif.  Analisis  deskriptif kualitatif  yaitu  analisis  yang  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  arti  data-data  yang  telah terkumpul  dengan  memberikan  perhatian  dan  memperoleh  data  sebanyak  mungkin  sesuai  dengan aspek yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.  Proses  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum  memasuki lapangan,  selama  di  lapangan  dan  setelah  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh  sebelum  memasuki lapangan berfungsi untuk menjadi pegangan agar bisa menentukan teori yang dipakai. Namun, pada penelitian  kualitatif  analisis  data  lebih  difokuskan  pada  proses  yang  terjadi  di  lapangan  bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan harus segera dirangkum, memilih hal- hal yang pokok dan penting karena saat melakukan penelitian di lapangan sangat banyak hal-hal yang ditemukan, semakin lama di lapangan maka akan semakin banyak data yang didapatkan. Setelah data sudah  dirangkum  maka  selanjutnya  dilakukan  langkah  membuat  penyajian  data  agar  peneliti  lebih mudah  melihat  hubungan,  sehingga  mudah  dipahami  dan  tahap  selanjutnya  yaitu  penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Definisi Ruang Privat dan Ruang Publik dalam Sweeping Pakaian
Pada fenomena sweeping pakaian di Aceh, perbedaan kendaraan yang digunakan oleh pengguna jalan seperti kendaraan sepeda motor dan mobil telah menciptakan kondisi bahwa ada pengguna jalan yang  terlihat  langsung  (pengendara  sepeda  motor)  dan  ada  pengguna  jalan  yang  tidak  terlihat langsung oleh masyarakat (pengendara mobil). Dari perspektif dan pengalaman masyarakat, seorang responden  menjelaskan  bahwa  dia  mengalami  langsung  perbedaan  perlakukan  petugas  saat  dia mengendarai sepeda motor dan mobil meski menggunakan model pakaian yang sama sebagaimana diungkapkan F:
“ Saya  punya  pengalaman  mendapat  perlakukan  berbeda  dari  petugas  saat  bepergian  dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat meski saya mengenakan model pakaian yang sama. saat mengendarai mobil, petugas tidak memberhentikan saya, sehingga saya bisa terus melanjutkan perjalanan. pada kesempatan yang lain, saya mengendarai kendaraan roda dua, saya justru diminta untuk minggir. Karena ketakutan saya memutuskan untuk mempercepat laju kendaraan dan tidak terjaring sweeping . ”
Perbedaan  perlakuan  dialami  oleh  pengguna  jalan  hanya  karena  mengendarai  kendaraan  yang berbeda meski tetap mengenakan model pakaian yang sama. Responden menduga, kenapa dia dapat lolos  dari sweeping saat  mengendarai  kendaraan  mobil  mungkin  karena  tidak  terlihat  dari  luar, walaupun  kaca  film  mobil  responden  tidak  gelap  dan  dapat  terlihat  langsung  dari  luar,  berbeda dengan saat dia mengendarai kendaraan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bagaimana aspek terlihat dan tidak terlihat tersebut menjadi dampak terhadap peraturan berpakaian muslim di ruang publik. Kenyataannya adalah pengguna jalan yang terlihat langsung dimasukan kedalam kategori berada di ruang  publik  sedangkan  pengguna  jalan  yang  tidak  terlihat  dimasukan  kedalam  kategori  berada  di
ruang privat. Apabila merujuk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang telah disusun oleh  Wilayatul  Hisbah  dijelaskan  bahwa  ada  6  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan penertiban pakaian muslim di jalan raya yaitu: Pertama, memasang tanda atau plang papan sosialisasi Qanun  Syariat  Islam.  Kedua,  memberi  tanda  kepada  pengguna  jalan  untuk  berjalan  pelan-pelan. Ketiga,  petugas  menghentikan  pengguna  jalan  yang  terindikasi  melanggar  Qanun  syariat  Islam. Keempat, petugas mengarahkan pengguna jalan untuk ke tempat parkiran yang disiapkan petugas dan menuju meja registrasi pelanggaran. Kelima, petugas mencatat identitas pelanggar. Keenam, pelanggar yang sudah dicatat identitasnya dipersilahkan untuk menuju petugas pembinaan yang telah ditunjuk.
Tidak  ada  aturan  yang  detail  mengenai  siapa  saja  orang  yang  akan  di sweeping apakah  hanya pengendara  sepeda  motor,  pengendara  mobil  atau  semua  pengendara.  Selain  itu  dokumen  tertulis tersebut  hanya  mengisyaratkan  untuk  setiap  pengguna  jalan  agar  berkendara  secara  pelan-pelan. Selanjutnya, Pada pasal 13 ayat (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyatakan bahwa setiap muslim yang berada di Aceh wajib untuk berpakaian muslim. Penjelasan terkait pakaian muslim yang seperti apa yang diwajibkan pada Qanun tersebut yakni memiliki beberapa kriteria yaitu harus menutup aurat, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Hasil wawancara dengan salah satu petugas Wilayatul Hisbah Aceh, penertiban berpakaian muslim di jalan raya hanya berlaku bagi siapa saja yang auratnya terlihat oleh publik seperti pengendara sepeda motor, sedangkan untuk pengendara mobil tidak ditertibkan/dirazia sebab aurat mereka yang tidak terlihat sebagaimana diungkapkan A:
“kalau sepeda motor dari jauh langsung terlihat pakaiannya, muslim atau tidak muslim, syari atau tidak syar’i , langsung terlihat. Jadi petugas mudah  untuk menghalau orang yang berkendaraan motor, dengan kendaraan motor dia (pengendara) terlihat langsung, ini patut di  stop apa tidak, kalau pakaiannya syar’i , dia lewat. Kalau mobil, kitakan menebak-nebak, ada nggak pelanggaran di  dalam  mobil,  oleh  karenanya  kita  tidak  hentikan.  Sebab  menghentikan  kendaraan  dengan maksud  yang tidak jelas tidak boleh sehingga setiap kita razia maka ada pamplet razia busana muslim.  Kalau  tampak  dari  mata  itu  boleh  kita  hentikan  tapi  yang  tidak  tampak  seperti  mobil tidak  bisa  kita  hentikan  artinya  perlakuannya  jelas  berbeda.  Kalau  naik  mobil,  dia  aman  lewat terus, sehingga  dia tidak  dapat bagian dari pemeriksaan  karena  kita tidak boleh menghentikan yang tidak terlihat .”
Aspek terlihat dan tidak terlihat ditindak sesuai dengan sudut pandang petugas dalam melakukan sweeping pakaian di jalan raya. Selain itu, penjelasan yang tidak memuat aturan mengenai pengendara sepeda motor atau mobil yang akan di sweeping dalam penertiban pakaian di jalan raya yang ada di dalam  aturan  SOP  menyebabkan  WH  sebagai  eksekutor  memiliki  interpretasi  mengenai sweeping pakaian  di  jalan  raya  yang  hanya  berlaku  bagi  pengendara  sepeda  motor  atas  asumsi  pengendara sepeda  motor  dapat  terlihat  langsung,  dalam  hal  ini  diartikan  sedang  berada  di  ruang  publik sedangkan pengendara mobil tidak terlihat langsung yang diinterpretasikan sedang berada di ruang privat,  sehingga  pengendara  mobil  terlepas  dari  penertiban  aturan  berpakaian  muslim  di  jalan  raya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah.
Lebih  lanjut,  Pihak  Dinas  Syariat  Islam  (DSI)  mengatakan  bahwa  penetapan  aturan sweeping pakaian  hanya  bagi  pengendara  sepeda  motor  itu  tidak  ditetapkan  di  aturan sweeping tapi  ini  lebih keputusan di lapangan yang diambil oleh WH selaku eksekutor sebagaimana diungkapkan M:
“Kami (Dinas Syariat Islam Aceh) menyiapkan aturan, sedangkan untuk pengawasan itu mereka (pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah)  yang turun  lapangan… kalau  ditanya bagaimana latar
belakangnya dalam aturan itu tidak ada dibedakan antara pengendara sepeda motor dan mobil, kalau mereka mau memeriksakan sah- sah saja” .
Tidak  ada  aturan  yang  membedakan  perlakuan  terhadap  pengguna  sepeda  motor  dan  mobil dalam sweeping pakaian di jalan raya. Sehingga petugas lapangan yang menentukan sendiri bagaimana sweeping ini dilakukan dan terhadap siapa. Penjelasan tersebut juga menjelaskan bagaimana seseorang yang sama mengalami pengalaman berbeda  saat melalui jalan  raya yang tengah  dilakukan sweeping pakaian  hanya  karena  menggunakan  jenis  kendaraan  yang  berbeda  meski  tetap  mengenakan  jenis pakaian yang sama.
Hal  ini  menggambarkan  bawah  penjelasan  yang  tidak  detail  pada  Qanun  No.11  Tahun  2002 tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar  Islam  terkait  dengan  proses mekanisme  pelaksanaan  pengawasan  pakaian  muslim  telah  menghadirkan  multitafsir  baik  di kalangan  masyarakat  maupun  penegak  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini  menyebabkan  konsekuensi  bagi masyarakat, seperti hukuman sweeping pakaian  yang hanya berlaku  dan dirasakan oleh pengendara sepeda motor namun tidak bagi pengendara mobil.

## 3.2. Sudut Pandang Satpol PP dan WH Soal Razia di Jalan Raya
Pilihan tempat dalam melakukan sweeping pakaian di jalan raya oleh Wilayatul Hisbah cenderung sama dengan penertiban kendaraan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penelitian yang dilakukan Haryanto  dalam  tulisan  Polisi  Syariah:  Keamanan  untuk  Siapa?  menjelaskan  bahwa  kehadiran Wilayatul  Hisbah  termasuk  dalam  istilah  pemolisian  komunitas  yang  berorientasi  pada  keamanan manusia (human security). Pemolisian komunitas adalah tren terbaru dari pihak kepolisian di berbagai negara  dengan  lingkup  kerja  yang  bersifat  inisiatif  dan  tanggap  dengan  strategi  kerja  yang menekankan prinsip pencegahan, perlindungan serta bekerja sama dengan stakeholders. Di Indonesia sendiri  tren  ini  dikenal  dengan  nama  Pemolisian  masyarakat  (Polmas).  Pada  pembahasan  Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah), ide dasar dari lembaga ini adalah Syariat Islam. Konsep ini yang kemudian digunakan  sebagai  landasan  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  melihat  keamanan  dari  segi  syariat  Islam dengan membentuk lembaga komunitas kepolisian (Haryanto, 2016).
Wilayatul  Hisbah  sendiri  pada  tahap  awal  disarankan  untuk  ditempatkan  di  lembaga  Polisi Negara  (Polri),  namun  Polri  pada  saat  itu  tidak  menyetujui  hal  tersebut,  sehingga  tahun  2000-2001 Wilayatul  Hisbah  masih  sebatas  wacana  pemerintah  saja.  Lalu  pada  tahun  2001,  Undang-Undang Nomor  18  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam mendasari lahirnya Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Kemudian Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat/Mesum. Didalam keempat Qanun tersebut,  telah  jelas  dijelaskan  fungsi  dan  tugas  Polisi  Syariah,  namun  demikian  lembaga  tersebut belum juga lahir hingga akhirnya lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok  dan  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Provinsi  Aceh.  Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai lembaga yang menegakkan Qanun Gubernur, Bupati/ Walikota di wilayah Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam (Haryanto, 2016). Ini menunjukkan bahwa awal mula hingga Wilayatul Hisbah  terbentuk,  tidak  jauh  dari  aspek  kepolisian  sehingga  terdapat  kesamaan  dalam  melakukan tugas baik itu dari segi bertindak maupun pola pikir yang dibangun, selain itu fakta bahwa petugas
Wilayatul Hisbah yang ditempatkan bersama dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Aceh di dalam satu kantor juga turut mempengaruhi cara bekerja dan bertindak.
Polisi syariah adalah lembaga yang memiliki tugas melakukan advokasi, membina, mengawasi, apabila  terjadi  pelanggaran  syariah  islam,  selain  itu  polisi  syariah  juga  merupakan  lembaga  yang membantu  tugas  kepolisian  Republik  Indonesia.  Masyarakat  menjadi  sangat  familiar  dengan  polisi syariah  karena  tugas  polisi  syariah  yang  terkait  dengan  aktivitas  sosial  masyarakat  seperti penggerebekan, patroli rutin, dan menerima pengaduan terhadap tindakan pelanggaran syariah. Salah satu  wewenang  dari  polisi  syariah  yaitu  melakukan  sosialisasi  terkait  aturan  syariah  islam  dan melakukan  pengawasan  terhadap  pelanggaran  syariah  islam.  Hal  ini  yang  menjadi  alasan  kenapa sweeping pakaian  di  jalan  raya  dilakukan  oleh  polisi  syariah.  Selain  untuk  mengawasi  pelanggaran syariah. Sweeping di  jalan  juga  digunakan  sebagai  alat  sosialisasi  aturan  syariah,  bahwa  saat  razia dilakukan  di  jalan  raya  masyarakat  dapat  melihat  langsung  dan  menjadi  sadar  mengenai  aturan pakaian yang sesuai syariah. Berbeda jika razia dilakukan di tempat publik lain seperti cafe yang tidak terlalu terlihat oleh banyak orang sebagaimana diungkapkan M:
“Razia  ini,  tugas  WH  untuk  menjalankan  tugasnya  pada  Qanun  No.11  tahun  2002.  Jalan  raya dipilih karena untuk menjalankan syiar Islam, jadi orang tahu bahwa ada razia pakaian, kalau di cafe- cafe  kurang  terlihat  orang  banyak…Jadi  sama  seperti  Polisi  saat  razia  kendaraan  terlihat langsung  oleh  masyarakat…razia  busana  muslim  ini  tidak  punya  sanksi  yang  jelas,  hukuman ta'zir yang paling ringan berbeda dengan aturan lain yang harus dicambuk beberapa kali ”.
Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan penertiban berpakaian muslim di Provinsi Aceh yaitu Jalan raya dengan menggunakan plang razia sebagai pemberitahuan kepada  masyarakat bahwa  petugas  Satpol  PP  dan  Wilayatul  Hisbah  sedang  melaksanakan  tugas  penertiban  pakaian muslim. Lebih lanjut, razia pakaian yang dilakukan di jalan raya juga tidak dilakukan secara rutin dan keputusan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan razia di jalan raya sepenuhnya berada di tangan pimpinan. Berikut pernyataan A:
“Pelaksanaan penertiban pakaian muslim di jalan raya tidak diselenggarakan secara rutin dalam artian tidak ada waktu yang disusun secara terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan pada keputusan pimpinan” .
Pernyataan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan sweeping yang ditentukan oleh pimpinan. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan  razia  sangat  dipengaruhi  oleh  keputusan  pimpinan. Bahwa  akan  ada  waktu  dimana  pelaksanaan  razia  dilakukan  lebih  sering  atas  dasar  preferensi kebijakan  pimpinan.  Selain  keputusan  dari  pimpinan  pelaksanaan  razia  juga  dilandasi  atas ketersediaan alokasi dana daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan syariah terdapat peraturan yang mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk mengalokasikan dana anggaran sebanyak 5% dari  APBA  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Aceh).  Tetapi  realitanya  tidak  semua  daerah  telah menetapkan anggaran 5% tersebut. Berikut penjelasan M:
“Kenyataan dilapangan tidak seluruhnya seperti yang kita harapkan berjalan. Ada juga bupati, walikota yang kurang peduli, dari sisi anggaran kita bisa lihat ada diberikan anggaran atau tidak untuk  pelaksanaan  syariat  Islam.  Padahal  dalam  Qanun  mengharuskan  pemerintah,  provinsi, kabupaten kota wajib mengalokasikan dana anggaran minimal itu 5%. Tidak semua  kabupaten kota  merespon  pelaksanaan  syariat  Islam.  Ada  juga  yang  sudah  diputuskan  mahkamah  untuk cambuk, namun tidak ada anggaran.
Dalam hal anggaran terkadang saat melakukan sweeping , petugas juga memberikan kain sarung dan jilbab bagi warga yang tidak mengenakan pakaian syar’i . Meski menurut M, pembinaan ini tidak selalu diberikan hanya pada saat-saat tertentu.
“tidak selalu diberikan….(hmm) mungkin kayak polisi juga. Misal, mereka ada ulangtahun kan diberi helm…bukan selalu ada, kita selama ini nggak ada selalu memberikan kain sarung cuman hari- hari tertentu saja…nggak selalu sehingga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan” .
Pelaksanaan  razia  di  jalan  raya  sangat  ditentukan  oleh  keputusan  pimpinan  dalam mengalokasikan dana yang tersedia di daerah tersebut. Selain itu, pemberian kain sarung dan jilbab saat razia dilakukan itu juga tergantung pada ketersediaan dana pemerintah.

## 3.3. Konsekuensi Sweeping bagi Pengguna Jalan
Pemilihan jalan raya sebagai tempat dilakukannya razia mendapat kritikan baik dari pengguna jalan  maupun  aktivis  perempuan.  Terdapat  tiga  masalah  utama  kenapa  penertiban  itu  dirasa mengganggu. Pertama, karena jalan raya yang merupakan ruang publik dianggap sebagai “ incidental route ”  tempat  dimana  semua  orang  punya  arah  atau  tujuan  ke  suatu  tem pat.  tidak  seperti  ruang private  di  jalanan  tidak  ada  aturan  etika  atau  aturan  perilaku.  Kedua,  kriteria  pakaian  yang  sesuai syariah juga cenderung bias seperti harus menggunakan rok. Ketiga, selain itu prosedural hukuman yang dianggap terlalu panjang dan berbelit belit menyita waktu pengguna jalan. Sehingga penertiban pakaian di jalan raya malah dirasa membahayakan pengguna jalan sebagaimana diungkapkan R:
“Selaku pengguna lalu lintas, tentu saya merasa terganggu. Misalnya saya mau ke kampus, tiba - tiba  distop  dan  harus  mengikuti  prosedur  razia  sampai  berlapis-lapis  padahal  kita  sudah memenuhi menutup aurat, tapi hanya karena kriteria pakaian standar mereka mesti rok, akhirnya kita terkena razia, dan ketika kita mengikuti proses yang panjang, itu sebenarnya sudah menyita waktu  saya.  Kalau  saya,  misalnya  seorang  mahasiswa,  saya  akan  tersita  waktu  belajar  yang seharusnya saya sudah masuk ke kelas tapi saya harus mengikuti proses razia itu dulu. Padahal, hal  itu  sudah  diyakini  bahwa  ini  ranah  privat  seharusnya  tidak  panjang  lebar,  harus menandatangani surat dan sebagainya, dan  konon lagi  harus panggil orangtua,  kemudian juga harus ada yang menjamin orang tersebut (wali), kemudian di khutbah lagi, menurut saya tidak semestinya  perlu  di  jalan-jalan,  mestinya  yang  namanya  razia  di  jalan  ya  lalu  lintas berkendaraannya bukan pakaiannya…dan kurang safety bagi penggunanya, lalu yang kedua kita lihat  standarnya,  itu  kan  standar  yang  diseragamkan  harus  memakai  rok,  padahal  secara eksistensi bentuk aurat itu tidak mesti dengan rok, bisa dengan apa aja yang penting bisa menutup aurat, kalau misalnya celana, dia tapi masuk syari kenapa mesti harus di razia”.
Penolakan  di  atas  muncul  karena sweeping pakaian  di  jalan  raya  dianggap  tidak  tepat  dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Berbeda dengan razia yang dilakukan kepolisian terhadap pengguna kendaraan yang dilakukan atas alasan keamanan, sweeping oleh kepolisian ini dianggap hal yang  lumrah  untuk  dilakukan.  Sedangkan,  razia  yang  dilakukan  polisi  sharia  dengan  tujuan  moral menyebabkan  razia  ini  cenderung  dirasa  tidak  tepat  sasaran  bahkan  dianggap  membahayakan pengguna jalan. Selain itu, menggunakan rok saat mengendarai sepeda motor juga cukup berbahaya.
Menurut data kepolisian Banda Aceh, angka kecelakaan yang terjadi di dominasi oleh kendaraan bermotor. Salah satu penyebab kecelakaan karena rok panjang pembonceng terlilit pada rantai sepeda motor.  Penulis  mengalami  langsung  peristiwa  kecelakaan  akibat  terlilitnya  rok  pengguna  sepeda motor.  Peristiwa  tersebut  terjadi  pada  saat  penulis  berkendara  dari  daerah  Darussalam  di  Jembatan Lamnyong,  Banda  Aceh.  Seorang  wanita  yang  mengenakan  rok  terlilit  jari  jari  roda  saat  duduk
menyamping dan menjadi pembonceng, hal ini menyebabkan perempuan tersebut terjatuh secara tiba- tiba  dan  penulis  yang  sedang  mengemudi  di  belakang  motor  tersebut  mengerem  secara  mendadak. Pemandangan  tersebut  bukan  yang  pertama  kali  terjadi,  pada  tahun  2015,  penulis  juga  melihat kecelakaan yang sama terjadi di Kawasan Lampineung tetapi kecelakaan saat itu lebih parah karena rok pembonceng bukan hanya terlilit tetapi juga terlepas dari badannya. Beruntung dua kejadian diatas hanya  menyebabkan  luka-luka  tanpa  merenggut  nyawa  pengendara.  Tetapi  di  Pati,  Jawa  Tengah kecelakaan  akibat  terlilit  rok  telah  merenggut  nyawa  seorang  pengendara.  Tepatnya  pada  bulan Januari 2016, terjadi kecelakaan tunggal dimana seorang wanita yang duduk di belakang sepeda motor terluka di bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia akibat rok yang dia kenakan terlilit oleh rantai sepeda motor yang dia kendarai (tribata news porles pati, 2016). Lebih lanjut, Di Australia Barat ada aturan dan regulasi yang mengharuskan pengendara motor yang dibonceng harus berumur delapan tahun keatas, duduk mengangkang, menghadap kedepan dan meletakan kedua kakinya pada pasak (transport).  Aturan  tegas  tersebut  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  kecelakaan.  Malaysia  juga mengharuskan pembonceng duduk mengangkang dan diberikan sanksi yang tegas berupa tilang bagi pembonceng sepeda motor yang melanggar karena mengabaikan sisi keselamatan.
Kecelakaan  disebabkan  oleh  rok  yang  melilit  seharusnya  sudah  menjadi  perhatian  pemerintah bahwa  pemerintah  harus  mengedepankan  permasalahan  safety  first  dalam  kebijakannya  untuk memastikan bahwa keselamatan pengendara itu menjadi fokus utama dibandingkan dengan kebijakan yang cukup populer seperti aturan pakaian syariah.

## 3.4. Hukuman bagi Pelanggar Syariah
Perbuatan  pidana  dalam  sistem  pidana  Islam  dikenal  dengan  sebutan  “jarimah”. Jarimah dikategorikan  ke dalam 3 bagian yaitu jarimah  hudud, jarimah qishas dan  diyat, dan jarimah ta’zir. Ketiga  bagian  tersebut  mempunyai  sifat  dan  bentuk  hukuman  yang  berbeda-beda.  Jarimah  hudud adalah tindak pidana yang dihukum dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sehingga tidak dapat dihapuskan baik oleh individu maupun masyarakat. Tindak pidana hudud ada  tujuh  macam  yaitu:  Zina,  menuduh  orang  berbuat  zina,  meminum  minuman  keras,  mencuri, merampok,  menganggu  keamanan,  murtad  dan  pemberontak.  Jarimah  qishas  dan  diyat  adalah hukuman atas dasar perbuatan yang ditindak dengan hukuman qisas dan diyat. Hukumannya tidak ditentukan  batasan  maksimal  dan  minimalnya  sehingga  merupakan  hak  individu/keluarga  (pihak korban) yang mengalami untuk menetapkan atau membatalkan hukuman. Tindak pidana qishas dan diyat ada lima macam yaitu: pembunuhan yang di sengaja, pembunuhan yang menyerupai di sengaja, pembunuhan  tersalah,  penganiayaan  yang  di  sengaja,  penganiayaan  tersalah.  Jarimah  ta’ zir merupakan  tindak  pidana  yang  dihukum  dengan  satu  atau  beberapa  ta’zir.  Ta’ zir  yang  di  maksud adalah ta’ dib yaitu memberikan pendisiplinan dan pendidikan. Hukuman ta’zir yang tidak memiliki dasar  hukum  dalam  nash  syariah  sehingga  bentuk  hukumannya  diserahkan  kepada  pemimpin (Marpaung, 2016).
Pemberian  sanksi  kepada  para  pelanggar  aturan  berpakaian  muslim  tidak  tercantum  langsung secara jelas di Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar  Islam.  Pada  Pasal  23  ditentukan  bahwa  sanksi  bagi  pelanggar  aturan  diatas  yakni  dipidana dengan  hukuman  ta’zir  setelah  melalui  proses  peringatan  dan  pembinaan  oleh  pe tugas  Wilayatul Hisbah.  Hukuman  ta’ zir  yang  dimaksud  yaitu  pemberian  pendisiplinan  dan  pendidikan.  Hukuman ta’zir yang tidak memiliki dasar hukum dalam nash syariah sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada pemimpin.
Saat  merealisasikan  tugas  terkait sweeping pakaian  di  jalan  raya.  petugas  Wilayatul  Hisbah memberikan  sanksi  kepada  para  pengguna  jalan  yang  dianggap  melanggar  dengan  cara memberhentikan  kendaraan  mereka,  kemudian  memberikan  pembinaan,  mencatat  identitas  dan melakukan pemanggilan kepada orangtua/wali apabila pelanggar terbukti telah melakukan kesalahan yang  sama  sebanyak  tiga  kali.  Bukan  hanya  itu,  Petugas  Wilayatul  Hisbah  juga  memberikan  kain sarung dan jilbab kepada para pelanggar aturan pakaian muslim. Berikut pernyataan M:
“Dalam  aturan  tidak  d ijelaskan  hukumannya  apa,  hukuman  yang  paling  ringan,  untuk  sampai saat  ini  tidak  pernah  soal  pakaian syar’i dibawa  ke  Mahkamah  Syariat  Islam,  hanya  diberi pembinaan,  pencatatan  identitas  dan  apabila  tiga  kali  melanggar  aturan  selanjutnya  panggil orangtua” .
Selain sanksi seperti yang disebutkan diatas, studi ini menemukan data di lapangan dimana ada sanksi  lain  yang  diberikan  masyarakat  atas  aturan  berpakaian  muslim  di  ruang  publik.  yaitu memotong celana para pelanggar pakaian muslim dengan gunting. Tindakan pengguntingan celana ini tidak tercantum baik di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar  Islam  maupun  di  Dokumen  SOP  peraturan  berpakaian  muslim.  Aktivis Perempuan  mengatakan  bahwa  tindakan  pengguntingan  celana  ini  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat. Berikut pernyataan R:
“Malah  di  kampung -kampung  masih  ada  orang  yang  tidak  memakai  jilbab  tetapi  dia  tetap memakai pakaian yang sopan dan mengikuti norma yang berlaku di lingkungannya, hal ini biasa terjadi dan tidak  harus  disikapi  dengan hukum. Hanya di beberapa tempat itu  yang kemudian reaksinya dilanjutkan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan mereka komunitas- komunitas amar ma'aruf nahi mungkar, ada di beberapa daerah hal tersebut dilakukan, termasuk misalnya  menulis  di  tempat-tempat  tertentu “kawasan  wajib  berjilbab”.  Tapi  ketika  saya  lihat razia-razia di jalan seperti yang WH lakukan, masyarakat belum melakukannya kecuali yang di Aceh  Utara  yang  hari  itu,  ada  dia  (Kelompok  Masyarakat)  masuk  ke  pasar-pasar  lalu  potong celana- celana perempuan” .
Perilaku  seperti  ini  tidak  sesuai  dengan  dari  tujuan  awal  Qanun  No.  11  Tahun  2002  tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang menyatakan bahwa pakaian muslim termasuk kedalam bidang Syiar Islam. Kaidah Syi’ar Islam ini berarti mengajak manusia untuk beribadah  secara  benar  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  takwa.  Namun,  tidak  dengan  tindakan kekerasan.
Aksi menggunting celana yang terjadi termasuk kedalam tindakan kekerasan kepada masyarakat yang tidak didasari oleh hukum. Syahrizal Abbas menjelaskan tentang tindakan ini.
“Pertama sweeping celana  itu tidak ada diatur dalam Qanun, ini  yang mau saya sampaikan, itu dibuat  sendiri…SOP  dia  (Wilayatul  Hisbah)  buat,  tapi  dia  tidak  rujuk  pada  Qanun  yang  lebih tinggi.  Secara  normatif  hukum  melanggar,  tidak  seperti  yang  dikehendaki.  Dia  buat  SOP  nya sendiri.  Oleh  karena  itu  tafsirannya  banyak,  kenapa?  karena  tidak  ada  yang membetulkannya…Jadi gunting baju, rok, potong rambut. Itu secara normatif hukum tidak ada aturan dalam konteks hierarki peraturan. Dalam konteks nilai etika agama pun tidak diizinkan. Misal  seperti  datang  orang  berkhalwat  terus  dimasukkan  ke  dalam  got,  disiram  air  comberan. Apakah dalam nilai syariah diajarkan seperti itu ? gak ada diajarkan itu, secara ajaran agama tidak betul tapi kita ini kan emosional saja, tidak berpikir rasiona l” .
Tindakan menggunting celana dan hukuman lain yang mempermalukan tidak dibenarkan dalam Islam  serta  tidak  memiliki  dasar  hukum  dalam  Qanun.  Tindakan  ini  dianggap  terlalu  emosional.
Namun menurut Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan bahwa tindakan pengguntingan celana boleh untuk dilakukan karena tindakan tersebut merupakan cara lain untuk memperingati para pelanggar aturan kewajiban pakaian muslim.
“ diperbolehkan …  Asalkan  tidak  melukai,  kalau  celana  digunting  sudah  diperingatkan  berkali - kali  maka  itu  adalah  cara  lain  memperingatkan  dia.  Sekarang  seluruh  masyarakat  Aceh  sudah paham, pakai pakaian tertutup aurat tidak boleh ketat. Ada perempuan dengan bangga dia leha- leha di jalan pakai pakaian ketat padahal dia sudah tahu dan seluruh masyarakat Aceh sudah tau lebih dari 10 tahun. Jadi tidak ada cara lain maka digunting celananya agar dia tidak bisa pakai lagi  besok,  kalau  tidak  digunting,  besok  lusa  dipakai  lagi.  Itu  kebijakan  pimpinan.  Kalau  saya pimpinan  bukan  saya  gunting,  saya  suruh  buka  dan  saya  bakar  dep an  dia…nih  kain  sarung pakai” .
Penjelasan  di  atas  merupakan  pandangan  subjektif  dari  kedua  tokoh  ini  dalam  hal  setuju  dan menolak  tindakan  menggunting  celana  atau  hukuman  lain  yang  bersifat  mempermalukan  dan mengandung  unsur  kekerasan.  Diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam  untuk  mengetahui  apakah cara  ini  efektif  atau  justru  tidak  mengandung  unsur  dakwah.  Merujuk  pada  salah  satu  konsekuensi dari  penertiban  pakaian  sesuai  syariah  adalah  lahirnya  sanksi  sosial  oleh  masyarakat  yang memperlihatkan  kecenderungan  main  hakim  sendiri  tindakan  seperti  memotong  celana  orang  lain, menggunduli  kepala,  menyiram  dengan  air  comberan.  Tindakan  ini  merupakan  tindakan  yang dilakukan sekelompok masyarakat yang merasa memiliki hak untuk menjadi polisi bagi orang yang telah  melakukan  pelanggaran  syariah.  Sekelompok  masyarakat  tersebut  melakukan  tindakan  main hakim  sendiri  atas  dasar  asumsi  penegakan  syariah  dimana  asumsi-asumsi  tersebut  memiliki kecenderungan mendiskriminasi sekelompok masyarakat disini perempuan. Oleh karena itu menjadi penting  bahwa  aparat  pemerintah  saat  mengambil  kebijakan  mengenai  hukuman  bagi  pelanggar syariah,  pemerintah  juga  wajib  melakukan  proses  hukum  atau  menindak  dengan  tegas  sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri atas landasan penerapan syariah.

## 3.5. Pakaian Perempuan yang Dianggap Mengancam Ketertiban Sosial
Pada  bagian  ini  akan  membahas  bagaimana  pakaian  perempuan  yang  tidak syar’i dianggap mengancam  ketertiban  sosial.  Ansor  (2014)  menyebut  bahwa  razia  merupakan  instrumen  dalam mendisiplinkan  tubuh  perempuan.  Pihak  Dinas  Syariat  Islam  Aceh  mengungkapkan  bahwa  tujuan dari penertiban pakaian muslim agar tidak mengganggu dan berpengaruh terhadap orang lain. Pada konteks  ini  terlihat  bahwa  melindungi  pandangan  orang  lain  lebih  dominan  diperhatikan  daripada kewajiban  menundukkan  pandangan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  kenapa  kehadiran  perempuan  di ruang publik dengan mengenakan pakaian yang tidak syar’i saat menggunakan sepeda motor dapat terjaring razia sweeping pakaian. Berikut pernyataan M:
“Ini susah, karena tidak ada aturan yang jelas hanya berpedoman pada Qanun No.11 Tahun 2002, cuman, asumsi saya kenapa kendaraan sepeda motor yang ditertibkan karena mereka terlihat dan mengganggu ketertiban orang lain dan coba ada perempuan yang pake baju kaos yang ketat kan berbentuk badan dia, apalagi model kaos yang pendek belakang jadi terlihat, mengganggu  dan berpengaruh terhadap orang lain makanya ditegur kendaraan roda dua, kalau  di mobil kenapa nggak  kalau  menurut  saya  boleh  dan  sah-sah  saja  mereka  memperlakukan  sama  dengan kendaraan roda dua” .
Menurut  pembuat  kebijakan  alasan  dibalik  penggunaan  jilbab  adalah  untuk  melindungi perempuan dan mengurangi masalah sosial di masyarakat. Beberapa dari pemimpin agama dan aparat
pemerintahan  di  Aceh  mendukung  penggunaan  jilbab  atas  dasar  perintah  agama  dan  ketertiban umum. Para pengambil kebijakan mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut para pengambil kebijakan mengatakan bahwa dampak dari  implementasi  kebijakan  pada  aturan  pakaian  telah  mengurangi  tingkat  kriminalitas  di  daerah. Para pengambil kebijakan sering merespon kekhawatiran masyarakat mengenai permasalahan sosial dengan kebijakan terkait stereotip perempuan sebagai simbol moral dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat yang menyalahkan  korban dalam kekerasan seksual dan dalam justifikasi agama dalam membatasi  mobilisasi  perempuan.  Pengambil  kebijakan  memilih  kebijakan  tersebut  untuk membangun  image  mereka  sebagai  pemimpin  yang  peduli  atas  moral  masyarakat  dan  melindungi perempuan dari keburukan dan mereka percaya bahwa bahaya tersebut datang dari wanita sendiri.
Meski demikian, data kekerasan terhadap perempuan di Aceh justru menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kekerasan tidak akan terjadi kepada perempuan yang telah menutup aurat terlebih pada perempuan  yang  menggunakan  pakaian  tertutup.  Ruwaida  selaku  aktivis  di  Solidaritas Perempuan (SP) Aceh mengungkapkan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap perempuan di Lhokseumawe yang  sudah  berumur  76  tahun,  sudah  uzur  dan  agama  pun  telah  membebaskannya  dari  hukum syariah. Selain itu, banyak juga yang dilecehkan walaupun telah menutup aurat. Sehingga, menurut Ruwaida  tutup  aurat  bukan  solusi  untuk  mencegah  kekerasan  seksual  karena  dalam  ajaran  agama Islam  juga  telah  menjelaskan  konsep  keadilan  terkait  dengan  menutup  aurat  dan  menundukkan pandangan.  Artinya,  harus  ada  keseimbangan  antara  keduanya  aspek  tersebut  agar  segala  hal  yang terlarang tidak terjadi. Berikut penjelasan dari R tentang hal ini.
“kalau  dia  (Wilayatul  Hisbah)  bicara  aurat,  seben arnya  tidak  hanya  aurat  perempuan  saja  tapi aurat  laki-laki  banyak  juga  yang  harus  di  razia,  tapi  kemudian,  karena  budaya  yang  sudah membuat  pola  pikir  laki-laki  yang  ketika  melihat  aurat  perempuan  itu  mempengaruhinya, sementara  perempuan  ketika  melihat  aurat  laki-laki  biasa-biasa  saja  dan  bahkan  ada  yang  jijik tidak  mau  melihat.  Itu  semua  bentukan  yang  dibangun  di  masyarakat  dan  negara  juga menyikapinya seperti itu, dan  kalau  kita lihat fenomena kekerasan seksual yang seperti ini, itu tidak  ada  kaitannya  d engan  pakaian….nenek -nenek  apa  kurang  ?  agama  saja  sudah membebaskan orang-orang uzur dari hukum, artinya dia sudah dimerdekakan dari hukum secara syariah  tapi  kemudian  ada  juga  nenek-nenek  yang  diperkosa.  Lalu,  seperti  kemarin  itu  di Lhokseumawe, ada anak muda yang kemudian memperkosa nenek-nenek yang umurnya sudah 76  tahun,  kalau  pandangan  mereka  tujuan  razia  itu  supaya  tidak  merusak  yang  lain,  terutama merusak laki-laki sebenarnya bukan pakaian yang membuat kerusakan moral, kalau memang dia dasarnya keimanan dan moralnya bagus, telanjang pun di hadapannya dia gak akan melakukan apapun.  Jadi,  kalau  kita  kembali  ke  An-nisa  ayat  32  itu,  agama  saja  sudah  mengajarkan  adil, tunduk  kan  pandanganmu,  tutup  auratmu.  Jadi  bukan  berarti  setelah  tutup  aurat  selesai  lah persoalan kekerasan seksual, tidak seperti itu. Tapi kalau tutup mata pasti tidak terjadi persoalan kekerasan  seksual….tutup  aurat  tidak  menjamin  kekerasan  seksual  mana  buktinya,  anak  yang dibawah umur seharusnya tidak perlu dan tidak ada hukum bagi auratnya tapi kemudian terjadi. Nenek- nenek yang sudah dibebaskan dari hukum, juga terjadi” .
Pakaian  yang  menutup  aurat  adalah  kewajiban  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Selain  untuk menurut  Ruwaida,  harus  ada  keseimbangan  antara  menutup  aurat  dan  menundukkan  pandangan. Sementara  menurut  pengamatan  yang  dia  lakukan  terhadap  kasus-kasus  pelecehan  seksual  dan pemerkosaan,  justru  pakaian  yang  menutup  aurat  tidak  menjamin  perempuan  dapat  terhindar  dari tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Lentera  Sintas  Indonesia,  Hollaback! Jakarta, perempuan, Change.org, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG) tentang survei pelecehan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2018 selama 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang membuktikan bahwa asumsi tentang pakaian terbuka yang dianggap “mengundang” aksi pelecehan seksual bukan suatu fakta yang benar. Survei ini dilakukan kepada 62.000 orang dan menunjukkan bahwa mayoritas korban tindakan pelecehan seksual adalah perempuan yang memakai celana/rok  panjang  sebanyak  18%,  hijab  17%,  baju  lengan  panjang  16%,  baju  longgar  14%  dan  baju sekolah 14% (change.org, 06 Agustus 2019).
Berdasarkan  fakta  yang  diungkapkan  Ruwaida  dan  survei  tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa asumsi pakaian  yang menjadi sumber pelecehan seksual tidak sepenuhnya benar. Apa yang sedang terjadi di Aceh melalui sweeping pakaian ini adalah bagian dari asumsi bahwa bagaimana kehadiran perempuan  di  ruang  publik,  tentang  pakaian  yang  dikenakan  adalah  fokus  dari  bagian  ketertiban sosial. Bahkan, konsep moralitas perempuan juga ikut diatur oleh negara maupun masyarakat, yang mana  telah  menempatkan  perempuan  sebagai  makhluk  yang  harus  dijaga  dan  diawasi  mulai  dari caranya berpakaian hingga pada caranya bertindak. Sementara Qanun tidak menjadikan laki-laki yang ramah  terhadap  perempuan  (tidak  menjadi  pelaku  kekerasan  atau  pelecehan  terhadap  perempuan) dalam hal ini disebut seseorang dengan “otak mesum” belum mendapatkan porsi agar diperhatikan dan “ diperangi ”.  Intervensi  negara  terhadap  tubuh  perempuan  ini,  menurut  Musdah  Mulia merupakan pengaruh sejak jaman pra kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, dimana penilaian terhadap pengendalian tubuh perempuan selalu konsisten sebagai pusat moralitas, tubuh perempuan diterjemahkan sebagai moral kebangsaan yang harus diselamatkan dan dijaga agar tidak mendapatkan gangguan. Menjaga tubuh perempuan seperti menjaga dan menyelamatkan moral bangsa  (Rahayu et al., 2018). Data-data di lapangan memperlihatkan bahwa ada pergeseran tujuan razia secara praktik, yang awalnya sebagai syiar Islam sesuatu yang disebut oleh  Akbar (2015) bahwa kebijaksanaan syariat Islam  bertujuan  untuk  pemenuhan  hak  perempuan  ini  kemudian  beralih  menjadi  melindungi pandangan orang lain dan mengatur tubuh perempuan.
Penertiban  terhadap  tubuh  perempuan  ini  juga  menjadi  kajian  yang  dilakukan  oleh  Akhmad Najibul  Khairi  (2012)  di  mana  beberapa  kepala  daerah  di  Indonesia  mulai  menerapkan  kebijakan penertiban  pakaian  sesuai  syariah  dan  mengatakan  bahwa  setelah  menerapkan  kebijakan  tersebut angka  kriminalitas  menurun  hal  tersebut  merujuk  kepada  data  yang  dipublish  di  kantor  polisi  di daerah tersebut. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan data dari Komnas Perempuan, investigasi yang dilakukan oleh komnas perempuan menemukan data yang berbeda bahwa tingkat kriminalitas dan  kekerasan  seksual  justru  meningkat.  Sementara  itu  data  dari  Komnas  Perempuan  melalui wawancara  dengan  beberapa  perempuan  dan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  regulasi mengenai  pakaian  tidak  dibutuhkan  oleh  perempuan.  Mereka  mengatakan  bahwa  mereka  merasa lebih aman ketika mendapatkan kebebasan untuk melakukan segala hal dengan batasan tertentu.
Lebih lanjut para responden mengatakan bahwa mereka akan merasa lebih aman jika pemerintah menyediakan lampu jalan dan patroli polisi di wilayah yang dianggap berbahaya, kebijakan tersebut dianggap  lebih  relevan  dalam  memberikan  rasa  aman  bagi  perempuan  daripada  aturan  tentang pakaian . Ini  menunjukkan  bahwa  pakaian  yang  menutup  aurat  tidak  memiliki  korelasi  langsung dengan  naik  atau  turunnya  angka  kekerasan  terhadap  perempuan.  Selain  itu  dibutuhkan  prioritas untuk  membangun  kesadaran  untuk  ramah  terhadap  perempuan  pada  laki-laki.  Terdapat  juga  tren Pemerintah  daerah  yang  mengeluarkan  Peraturan  daerah  tentang  Pakaian  di  beberapa  kota  di Indonesia yang menjadi indikasi bahwa menjaga tubuh perempuan masih menjadi prioritas.

## 4. KESIMPULAN
Sweeping pakaian  di  jalan  raya  di  Aceh  merupakan  bagian  dari  penerapan  syariat  Islam  yang berlaku.  Hal  ini  telah  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di  Aceh  terutama  perempuan.  Selain terdapat sejumlah persoalan dalam menerapkan aturan ini. Beberapa persoalan yang telah di bawah dalam tulisan ini yaitu, adanya perbedaan perlakukan pengguna sepeda motor dan mobil, perbedaan sudut  pandang  petugas  dalam  melakukan  tindakan,  serta  konsekuensi  yang  harus  dialami  oleh pengguna  jalan  dan  mereka  yang  terjaring.  Dari  pembahasan  di  atas tulisan  ini  menemukan  empat kesimpulan. Pertama, perbedaan perlakuan Satpol PP dan WH terhadap pelanggar pengendara sepeda motor  dan  mobil  disebabkan  oleh  asumsi  dari  petugas  bahwa  pengendara  sepeda  motor  berada  di ruang  publik  sementara  pengendara  mobil  dianggap  berada  di  ruang  privat.  Dengan  alasan pengendara  sepeda  motor  terlihat  dan  pengendara  mobil  tidak  terlihat.  Kedua,  sedangkan  alasan dibalik  razia  pakaian  dilaksanakan  di  jalan  diakibatkan  sebagai  sarana  sosialisasi  aturan  syariah. Ketiga, tubuh perempuan sebagai ancaman bagi ketertiban sosial sebagai sudut pandang pengambil kebijakan  dalam  melakukan sweeping pakaian  di  jalan  raya  sebagai  upaya  mengamankan  tubuh perempuan  yang  tujuannya  untuk  ketertiban  sosial  dan  melindungi  perempuan  dari  tindakan kekerasan di ruang publik. Keempat, aturan dan razia sweeping pakaian ini tidak berangkat dari asumsi untuk melindungi harkat dan martabat perempuan ini lebih kepada kepentingan politik membangun image pemimpin yang peduli.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, E. (2015). Kebijaksanaan Syari’At Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak -Hak
Anak Perempuan. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 14 (2), 157. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.157-170
Ansor,  Mohammad.  (2017).  Merayakan  Kuasa  Agama:  Studi  Etnografi  Penerapan  Syariat  Islam  di Aceh, Langsa. Jurnal AKADEMIKA , 22 (01), 103 – 128.
Ansor, Muhammad. (2014). Being woman in the land of shari’a: Politics of the female body, piety and resistance in Langsa, Aceh. Al- Jami’ah , 52 (1), 59 – 83. https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.59-83 Fadlia,  F.,  &  Ramadani,  I.  (2019).  The  Definition  of  Private  and  Public  Space  in  Implementation  of Qanun Jinayah in Aceh. Addin , 13 (1), 129. https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.3324
Freener,  M.  R.,  &  Michael.  (2014). Shari’a  and  Social  Engineering:  The  Implementation  of  Islamic  Law  in Contemporary Aceh, Indonesia . Oxford University Press.
Haryanto, H. (2016). Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa? Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 18 (2), 160. https://doi.org/10.22146/jsp.13132
Khairi, A. N. (2012). Implications of Shariah by-Law on Moslem Dress Code on Women in Indonesia. Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia , 01 (01), 36 – 54.
Kloos,  D.  (2014).  In  the Name  of  Syariah?:  Vigilante  Violence,  Territoriality,  and  Moral  Authority  in Aceh, Indonesia. Indonesia , 98 (1), 59 – 90. https://doi.org/10.1353/ind.2014.0020 Marpaung, Z. A. (2016). Pemahaman Hukum Pidana Islam . Universitas Negeri Islam Sumatera Utara.
Rahayu,  I.,  Ruth,  Aprillia,  R.,  &  Iqraa.  (2018).  Rekonstruksi  Pemahaman  Kebangsaan:  Percakapan tentang perempuan dan Kebangsaan. Yayasan Jurnal Perempuan , 23 (3), 183 – 192.