Strategi Komunikasi Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Matakando Kota Bima
Irham 1 *, Tasrif 1 ,
Ilmu komunikasi Universitas Mbojo Bima Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217 E-mail : 1 irhambima608@gmail.com , 2 tasrifbima@gmail.com
Received: June 2022; Accepted: October 2022; Published: December 2022

## Abstract
The implementation of  tourism development  policies in  the Matakando Village Kota Bima requires an appropriate communication  strategy.  Mapping  a  communication  strategy  is  one  way  for  the  government  to  develop  regional potential  in  10  Matakando  Villages  with  all  forms  of  available  Natural  Resources.  Researchers  examine  tourism development through the implementation of communication strategies in understanding existing regulations as well as  describing  the  use  of  government  communication  strategies  to  collaborate  with  various  parties  in  tourism development in local areas. This situation requires a relevant collaborative approach and analysis of the suitability of the concept of implementing a communication strategy originating from regulations, observational data, collection of complementary documents to meet the needs of research on tourism development. Examined from this context, the researchers used a type of qualitative research through a literature review approach. This position places researchers to  sort,  select,  analyze  phenomena  that  occur  within  the  scope  of  implementing  communication  strategy  policies through  a  number  of  supporting  documents,  articles,  tourism  narratives  in  interpreting  various  issues  regarding tourism development  communication  strategies. Based on the results of  observations in  the field and the results of document analysis, it was found that a number of implementations of policy communication strategies were found in the  communication  strategy  for  tourism  development  in  Matakando  Village,  including  adaptation  to  facility development  and implementation of strategic policies. Facility development  adaptation is  related to environmental management  through  various  supporting  facilities  in  the  development  of  local  area  spatial  planning.  Facility development  adaptation  is  related  to  environmental  management  through  various  supporting  facilities  in  the development  of  local  area  spatial  planning.  Meanwhile,  the  implementation  of  strategic  policies  is  related  to government collaboration with various parties in assisting tourism development in the Matakando sub- district.
Keywords: Policy Implementation; Tourism Communication; Communication Strategy.

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kelurahan  Matakando  Kota  Bima  memerlukan  strategi komunikasi yang tepat. Pemetaan strategi komunikasi merupakan salah satu cara pemerintah mengembangkan potensi wilayah  di  10 Kelurahan Matakando dengan segala bentuk  keberadaan Sumber Daya Alam  yang tersedia.  Peneliti menelaah pengembangan pariwisata melalui implementasi strategi komunikasi dalam memahami regulasi yang ada sekaligus mendeskripsikan penggunaan strategi komunikasi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata di wilayah lokal. Keadaan ini diperlukan sebuah pendekatan kolaboratif yang relevan dan analisa kesesuaian konsep implementasikan strategi komunikasi yang bersumber dari regulasi, data pengamatan, pengumpulan  dokumen-dokumen  pelengkap  untuk  memenuhi  kebutuhan  penelitian  tentang  pengembangan pariwisata. Ditelaah dari konteks tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan kajian  pustaka.  Posisi  ini,  menempatkan  peneliti untuk  memilah,  memilih,  menganalisa  gejala  yang  terjadi  dalam ruang  lingkup  implementasi  kebijakan  strategi  komunikasi  melalui  sejumlah  dokumen  pendukung,  artikel,  narasi- narasi  pariwisata  dalam  menafsirkan  beragam  masalah  tentang  strategi  komunikasi  pengembangan  pariwisata. Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  hasil  analisa  dokumen,  bahwa  strategi  komunikasi  kebijakan pengembangan pariwisata di Kelurahan Matakando ditemukan sejumlah implementasi strategi komunikasi kebijakan di antaranya adalah adaptasi pengembangan fasilitas dan implementasi kebijakan strategis . Adaptasi pengembangan fasilitas berkaitan dengan penataan lingkungan melalui berbagai fasilitas pendukung dalam pengembangan tataruang wilayah lokal. Sedangkan implementasi kebijakan strategis berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak dalam membantu pengembangan pariwisata di kelurahan Matakando.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Komunikasi Pariwisata; Strategi Komunikasi.
doi: https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3572
© 2022 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International Licenses ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ) Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/index http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## PENDAHULUAN
Berbagai  ruang-ruang  sosial  telah  terisi  oleh  beragam  perbedaan,  adat  istiadat,  status  sosial, budaya  masyarakat  yang  tak  henti  berdinamika.  Mulai  dari  yang  kecil,  anak-anak,  remaja,  dewasa, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, petani hingga pedagang dalam melihat potensi wilayah di Mata  Kando.  Keadaan  ini  menjadikan  masyarakat  Kelurahan  Matakando  begitu  kompleks  dalam berpikir, bertindak, bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain masyarakat  Matakando memiliki usaha, aneka kue, tenun, pembuatan batu bata, genteng, kafe yang terletak di bukit-bukit, lereng, serta wisata sawah yang berpotensi dijadikan wilayah pilihan dalam pengembangan program literasi wisata untuk kesejahteraan.
Kelurahan  Matakando  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Mpunda,  letak  wilayahnya  cukup strategis untuk dikunjungi. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Devinitif yang mampu mengelola dan mengembangkan segala bentuk kegiatan baik kelompok maupun individu karena keberadaan Sumber Daya  Alam  (  SDA  )  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Oleh  karenanya  diperlukan  strategi komunikasi kebijakan pengembangan program pariwisata di Kelurahan Mata Kando sebagai bagian pengembangan wisata di Kota Bima.
Rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023 Kota Bima, untuk sektor pariwisata mendapat  dukungan  dalam  pengembangan  kawasan  pesisir  melalui  konsep  Kota  Tepian  Air. Pembangunan terminal, pembangunan sarana parkir, pembukaan dan perawatan jalan juga menjadi isu strategis  yang menjadi perhatian  pemerintah  Daerah  Kota  Bima.  Pembangunan sektor  pariwisata  di Kota  Bima  memiliki  potensi  besar  yang  berpeluang  menjadi  daerah  tujuan  dan  menjadi  daya  tarik wisatawan mengunjungi setiap destinasi yang tersedia. Data kunjungan menunjukkan, bahwa tingkat kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 sebanyak 2.251 tahun 2021 sebanyak 1123 sedangkan tingkat kunjungan wisatawan domestik tahun 2020 adalah 72165 dan tahun 2021 sebanyak 70152 (BPS Kota Bima, 2021). Data tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat kunjungan dari waktu ke waktu.
Pengembangan pariwisata yang baik juga tentunya dapat meningkatkan perekonomian baik lokal maupun nasional melalui implementasikan strategi komunikasi kebijakan yang berdampak signifikan terhadap  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Strategi  komunikasi  yang  baik  akan  memudahkan pengembangan jangka panjang. Bima apabila dikembangkan menjadi transit wisata alternative melalui komunikasi  kebijakan,  maka  akan  memberikan  konstribusi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), peningkatan  kesejahteraan  dan  ekonomi  masyarakat  terbukanya  tempat  berusaha,  serta  mengurangi jumlah angka pengangguran seiring dengan meningkatnya kunjungan di wilayah tersebut.
“Strategi komunikasi merupakan interaksi dari para pelaku atau aktor kebijakan. Bagaimana ini diharapkan bisa  menjadi edukasi  kepada  publik  untuk  meningkatkan  literasi kebijakan.  Komunikasi kebijakan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah dalam merumuskan bersama tentang dasar-dasar dan pokok penyusunan regulasi yang melibatkan sejumlah pihak. Sebab terjadi hubungan antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  berkolaborasi,  ada  peran  komunikator  dan  komunikan dalam menyusun pesan-pesajan kebijakan pengembangan pariwisata.  Melihat komunikasi diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurut  Effendy  (2011),  strategi  komunikasi  adalah  perencanaan  yang  efektif  dalam penyampaian  pesan  komunikasi  sehingga  bisa  mengubah  sikap  atau  perilaku  seseorang.  Sedangkan menurut  Kulvisaechana,  strategi  komunikasi  adalah  penggunaan  kombinasi  faset-faset  komunikasi dimana termasuk di dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, saluran komunikasi. Strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (communication planning)  dan  manajemen  komunikasi  (communication  management)  untuk  mencapai  suatu tujuan.  Strategi  komunikasi  erat  hubungan  dan  kaitannya  antara  tujuan  yang  hendak  dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi (masalah) yang harus  diperhitungkan, kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan  hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Defhany  dkk  tentang  strategi  komunikasi  pariwisata  oleh Dinas Pariwisata Sumatra Barat dalam Meningkatkan Brand Image Objek wisata di Sumatra Barat Mem-branding  objek  destinasi  wisata  dapat  menggunakan  nama,  simbol,  logo,  desain,  slogan, tagline, atau percampuran dari beberapa aspek agar semakin menarik wisatawan. Brand destinasi digunakan  untuk  memperkenalkan  produk  suatu  serta  mengkomunikasikan  keunikan  destinasi tersebut  secara  visual,  sehingga  memudahkan  destinasi  untuk  menjual  produknya  ke  pasar pariwisata. Selain itu, Brand destinasi memiliki arti yang tidak hanya sebatas slogan, tagline, logo destinasi,  dan  lainnya  saja.  Menurut  Bungin  (2015:  23),  Brand  suatu  destinasi  mencakup keseluruhan destinasi yang didalamnya terdapat nilai, filosofi, budaya, serta harapan masyarakat atau stakeholder di dalam destinasi tersebut.
Adaptasi  nilai  sebagai  bagian  komunikasi  yang  dapat  digunakaan  untuk  menyamakan pemahaman tentang pesan-pesan komunikasi, melihat komunikasi merupakan proses yang cukup tepat dalam menyampaikan makna pesan yang akan disampaikan. Komunikasi berarti membuat sama, secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada  kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan untuk dapat memahami satu dengan yang lain serta strategi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan dan memahami pesan-pesan pariwisata yang di bangun pada suatu wilayah.

## TINJAUAN LITERATUR
Pandangan  Jack  Trout  bahwa,  strategi  adalah  proses  bertahan  hidup  dalam  dunia kompetisi,  dan  membuat  persepsi  baik  di  benak  konsumen,  agar  menjadi  berbeda,  mengenali kekuatan  dan  kelemahan,  untuk  menguasai  satu  kata  yang  sederhana  dan  memahami  realitas pasar dengan jadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik (Suyanto, 2007:16). Menurut Stoner,Freeman,  dan  Gilbert  Jr.  (dalam  Tjiptono,  2007:3),  konsep  strategi  dapat  didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu: Pertama, perspektif apa yang ingin dirancang, sehingga didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dalam mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa pemegang  kebijakan  memainkan  peranan  yang  aktif,  sadar  dan  rasional  dalam  merumuskan strategi organisasi.
Perspektif  yang  kedua  adalah  perspektif  apa  yang  organisasi  akhirnya  lakukan,  sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.  Pandangan ini diterapkan  bagaimana  pemimpin  atau  pemerintah  menanggapi  dan  menyesuaikan  diri  terhadap lingkungan  manakala  dibutuhkan.  Strategi  pengembangan  pariwista  oleh  pemerintah  mengikat semua bagian dengan menggunakan segenap sumber daya secara efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah dengan proses keserasian dan keseimbangan. Keputusan strategis mencakup batasan bisnis, produk dan pasar yang harus dilayani, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan kebijakan utama yang diperlukan untuk menarik para wisatawan (Jauch dan Glueck, 1999:12- 13). Strategi memberikan jalan bagi semua orang, organisasi, kelompok,  pemerintah.  Bila konsep strategi tidak jelas,  maka  keputusan  yang  diambil  akan  bersifat  kabur  atau  berdasarkan  intuisi  belaka  dan mengabaikan  keputusan  yang  lain  (Tjiptono,  2002:4).  Setelah  pasar  disegmentasi  ke  dalam kelompok- kelompok pelanggan potensial dengan karakteristik dan perilaku serupa, maka strategi komunikasi dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan pasar.
Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi sosialisasi dengan cara mengkomunikasiannya (Onong Uchjana:2003) . Pada hakekatnya adalah perencanaan  (planning)  dan  manajemen  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Namun  untukmencapai tujuan  tersebut,  strategi  tidak  berfungsi  sebagai  peta  jalan  yang  hanya  menunjukkan  arah  saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Onong Uchjana :2004)
Jika  dilihat  melalui  pesan  pariwisata  maka  komunikasi  pariwisata  adalah  pesan  tentang perjalanan kesuatu dareah yang dikunjungi wisatawan untuk menikmati objek wisata ke tempat- tempat wisata. Beberapa bidang kajian utama yang dapat dikembangkan komunikasi pariwisata yang menarik antar lain yaitu : Komunikasi Pemasaran Pariwisata seperti  manajemen komunikasi pariwisata,  mengulas  mengenai  bagaimana manajemen  diterapkan di bidang
komunikasi pariwisata, supaya mengatur pemasaran pariwisata. Yang kedua adalah komunikasi transportasi  pariwisata.  Komunikasi  transportasi  ini  cukup  penting  bagi  masyarakat  yang  ingin berpergian lalu disediakan dalam mendukung perjalanan wisata ke berbagai tempat kunjungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini awalnya dilakukan secara khusus di wilayaha Keluarahan Mata Kando Kota Bima, lalu diarahkan secara umum agar kajian yang dilakukan lebih luas, sehingga memerlukan data-data  yang  lebih  banyak  melalui  metode  kepustakaan  (Library  research).  Penulis mengumpulkan berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal penelitian, dokumen  regulasi dan media online.  Selanjutnya  data-data  yang  dikumpulkan  dideskripsikan,  dianalisi  dan  disajikan  dalam bentuk  narasi  agar  permasalahan  penelitian  dapat  dijawab  secara  sistematis  dan  terarah.  Dalam konsep  metodologi  penelitian  komunikasi,  peneliti  memahami  prosedur atau  cara  ilmiah  dalam melakukan  penelitian  bidang  komunikasi  untuk  menemukan  hal-hal  baru,  membuktikan  atau menguji temuanpenelitian sebelumnya untuk pengembangan ilmu komunikasi. (Pujileksono,2016:4). Istilahnya, unsur data, dan unsur prosedur analsiis dan interpretasi hingga pada  unsur  laporan  tertulis.  Laporan  ini  dapat  dikemukakan  dalam  jurnal  ilmiah  atau konfrensi.(Strauss&Corbin,2003:4-7).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan  pariwisata  di  Matakando  berupa  pemenuhan  sarana  dan  sarana  oleh pemerintah  setempat.  Tidak  hanya  dilakukan  secara  terpisah  melainkan  terintegrasi  dengan seluruh komponen seperti masyarakat, pemuda, serta lembaga pendidikan. Ketersediaan fasilitas memudahkan  pemetaan  potensi  wisata  di  kelurahan  Matakando  yang  dikombinasi  dengan ketersediaan bibit tanaman berupa tanaman cabai, terong, kacang panjang, timun dan pohon lain untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  yang  asri  nyaman  dan  tentram.  Kegiatan  penghijauan juga  dilakukan,  untuk  menyelamatan  hutan  dan  menjadikan  hutan  sebagai  tempat  wisata  alam. Hutan  wisata  merupakan  kawasan  yang  perlu  dibuka  untuk  kepentingan  pariwisata  dan  wisata baru.
Penataan lingkungan juga digerakan untuk membangun semangat gotong royong, melalui penataan  papan  jalan,  pembersihan  parit,  pemasangan  lampu  jalan.  Pendekatan  tata  ruang merupakan  salah  satu  perangkat  pengelolaan  lingkungan  hidup  berkaitan  dengan  pemanfaatan sumber  daya  lahan.  Dalam  perkembangannya,  disadari  bahwa  penataan  ruang  merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang utama, karena merupakan penepis pertama terhadap kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia lainnya yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup.
Implementasi strategi komunkasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah  adalah  mengutamakan  analisa  kondisi  lingkungan  dan  perancangan  regulasi  yang mendukung pengembangan pariwisata. Sesuai peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Jika dirujuk kembali pada Undang-Undang   Nomor  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  bahwa    pembangunan kepariwisataan  diperlakukan  untuk   mendorong  pemerataan  kesempatan   berusaha  dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong  pertumbuhan   ekonomi,     peningkatan   pendapatan   daerah,  memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Serta meningkatkan  pengenalan  dan  pemasaran  produk  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Pengembangan  kawasan  wisata  harus  merupakan  pengembangan  yang  terencana secara menyeluruh sehingga  dapat diperoleh  manfaat  yang optimal  bagi masyarakat  baik masyarakat  pada  umumnya  maupun  masyarakat  lokal  pada  khususnya.  Sehingga  ketersediaan destinasi  wisata  diperlukan  untuk  mengembangkan  serta  memajukan  pariwisata  di  Kelurahan Mata Kando Kota Bima.
Kebijakan Pemerintah Daerah menetapkan wilayah Matakando sebagai salah satu wilayah yang  perlu  dikembangkan  wisatanya.  Implementasi  strategi  komunikasi  kebijkan  pariwisata merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karenanya menjadi  penting  penelitian  tentang  implementasi  strategi  komunikasi  suatu  kebijakan  untuk menjadi  dasar  dalam  menentukan  kebijakan  berikutnya.  Kesiapan  pemerintah  daerah dalam menjalankan  kebijakan  berdasarkan  aspek  implementasi  dan  unsur  pengembangan  pariwisata dapat  mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  melalui  strategi  komunikasi  pengembangan pariwisata  yang  dilakukan  pemerintah  daerah,  diharapkan  akan  memberikan  efektifitas  suatu kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Terlebih  pada  kebijakan  strategis  atau  kebijakan  yang menyangkut  pada  masyarakat  luas  maka evaluasi  atas  implementasi  strategi  komunikasi  sangat dibutuhkan. Keterkaitan atau sinergitas dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata antara pihak pemerintah, pihak swasta (pengusaha), dan masyarakat perlu berkolaborasi, melihat bahwa pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari  seseorang  (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media agar dapat berkolaborasi.
Pemahaman  komunikasi  dalam  konsep  ini,  sebagai  strategi  komunikasi  yang  berorientasi pada penarikan minat komunikan. Bahwa semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk  menyampaikan  rangsangan  untuk  membangkitkan  respon  orang  lain  dan  tindakan  yang disengaja  untuk  menyampaikan  pesan  demi  memenuhi  kebutuhan  komunikator,  seperti menjelaskan  sesuatu  sesuatu  produk  pariwisata  kepada  orang  lain  atau  membujuk  untuk melakukan sesuatu.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  umum  terdapat  2  (dua)  jenis  strategi  komunikasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan 1. Adaptasi Pengembangan Fasilitas
Pengelolaan pariwisata lokal dilakukan oleh pemerintah dan melalui swadaya masyarakat. Umumnya pengelolaan wisata secara tradisional belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap atau memadai  karena  sangat  berkaitan  dengan  kesiapan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki.  Ketersediaan  fasilitas  merupakan  pelengkap  dari atraksi  utama  wisata.  Ketiadaan atau kurang  baiknya  kondisi  fasilitas  pada  lokasi  wisata  akan  menurunkan  minat  dari  wisatawan sehingga penyediaanya pada lokasi wisata sangat penting untuk diperhatikan keberadaannya.
Fasilitas  tak  hanya  terbatas  pada  ketersediaan  akomodasi  untuk  wisatawan  bermalam, namun juga ketersediaan restoran untuk kebutuhan pangan, ketersediaan transportasi lokal yang memudahkan  wisatawan  untuk  bepergian,  dan  lain  sebagainya.  Tak  hanya  dari  segi  kuantitas, namun  kualitas  dari  ketersediaan  fasilitas  juga  penting  untuk  diperhatikan  serta  disesuaikan dengan kebutuhan. Kualitas prasarana dan sarana yang baik akan berbanding lurus  dengan tingkat kenyamanan wisatawan dalam menikmati pengalaman berwisata sehingga juga akan menaikkan citra dari lokasi wisata tersebut. Tak terbatas dalam  bentuk fisik, namun amenitas juga didukung dengan faktor non fisik seperti hospitality atau keramahtamahan serta jasa.
2. Implementasi kebijakan strategis
Kelurahan  Matakando  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kecamatan  yang  berbasis  pariwisata memiliki potensi wisata baik potensi wisata alami maupun potensi wisata buatan manusia. Dengan potensi yang dimiliki maka pemerintah kelurahan matakando melakukan kebijakan pengembangan pariwisata yang harus melibatkan berbagai pihak agar tujuan yang dicapai dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Strategi komunikasi  ini merancang kerja sama dan pengaturan regulasi dengan aspek- aspek yang  harus  dipenuhi  dalam  pengembangan  pariwisata  itu  sendiri.  Sehingga  diharapkan  melalui implementasi kebijakan strategis akan mendukung aspek pemberdayaan masyarakat. Konsep good governance memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memberikan pengaruh kuat  terhadap  peningkatan  pendapatan  daerah  dan  lapangan  kerja  di daerah  (Rusyidi  & Fedryansah, 2019).
Wujud tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam upaya pembangunan atau pelaksanaan dari otonomi daerah yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.  (Hendrita,  2017).  Pengembangan  pariwisata  secara  umum  merupakan  implementasi pengembangan pariwisata yang memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi baik yang dilaksanakan secara nasional maupun daerah. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi: 1. Aspek Wisatawan; 2. Aspek Transportasi; 3. Aspek Promosi; 4. Aspek Atraksi Wisata; 5. Aspek Kuliner.
Perencanaan  wilayah  yang  dilakukan  masih  bersifat  vertikal  sehingga  dalam  penentuan kebijakan mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi demografi suatu daerah atau wilayah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Tata Ruang yang melakukan penataan ruang kawasan perdesaan melalui pemerintah kecamatan. Dengan demikian data/informasi yang diperoleh akan melihat berdasarkan kesesuaian kondisi suatu daerah dengan kebijakan yang akan ditetapkan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  kebijakan  yang  dilakukan  secara  nasional  yang  menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memiliki  banyak ikutan dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Bima dalam menetapkan Kelurahan Mata Kando menjadi kecamatan yang menjalankan pembangunan yang berbasis pada pariwisata.
Tugas  pembangunan  yang  dilakukan  melalui  pembangunan  sarana  fisik  maupun  nonfisik yang  dilakukan  baik  yang  dilakukan  melalui  program  pembangunan  secara  nasional  maupun berdasarkan  program  pembangunan  daerah.  Sedangkan  program  pemberdayaan  merupakan program  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pengenalan,  penguatan,  dan  perlindungan terhadap  potensi  sumber  daya  masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya  pengembangan  pariwisata terkait  dengan  aspek  komunikasi  serta  berbagai  aspek  lainnya  seperti  koordinasi,  dan  disposisi memiliki keterkaitan erat dalam pengembangan pariwisata. Meskipun hal ini akan terkait kondisi penganggaran  dan  sumber  daya  manusia  namun  dalam  mendukung  komunikasi  unit  tugas  di kecamatan yang menjadi perantara antara pihak pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
Dalam  konteks  pembangunan  kepariwisataan  di  Indonesia  yang  berkelanjutan  berkaitan dengan  kegiatan  wisatawan  yang  menghasilkan  pengelolaan  sumber  daya  yang  efesien  dalam mencapai kebutuhan ekonomi, estetika, sosial dan menjaga integritas sistem budaya, ekologi dan keanekaragaman  hayati  yang  esensial  serta  sistem  kehidupan  pendukung.  Kebijakan pengembangan pariwisata yang harus memperhatikan potensi alam  dan potensi budaya dalam arti yang luas. (Nurhadi, 2014).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi strategi komunikasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kelurahan Mata Kando Kota bima , dapat ditarik  beberapa kesimpulan diantaranya:
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  kelurahan  Matakando  Kota  Bima dirancang  sesuai  aspek-aspek  pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  melalui  adaptasi pengembangan  fasilitas  di  berbagai  sektor  dan  implementasi  kebijakan  pengembangan  berbasis wilayah  serta  kebijakan  pengembangan  strategis.  Pengembangan  pariwisata  sejalan  dengan perencanaan suatu wilayah yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan terhadap  suatu daerah.
Strategi  pengembangan  pariwisata  dapat  memberikan  manfaat  terkait  dengan pengembangan  ekonomi  masyarakat,  budaya  lokal,  pelestarian  lingkungan.  Menjadi  dasar keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan demikian aspek demografi atau potensi yang dimiliki  suatu  wilayah  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  yang melibatkan pihak pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anselm,  Strauss  dan  Juliet  Corbin.  (2003).  “Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif”.  Yogyakarta  : Pustaka Belajar.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bima,  Jumlah  Wisatawan  Manca  Negara  dan  Domestik,  2021 https://bimakota.bps.go.id/indicator/16/448/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan- domestik-di-kota-bima.html (Diakses 25 Desember jam 12.00 Tahun 2022)
Binahayati  Rusyidi,  Muhammad  Fedryansah  ,  2018.  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat
Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
Effendy,  Onong  Uchjana.  (2003).  Ilmu,  teori  dan  filsafat  komunikasi.  Bandung  : Citra  Aditya Bakti
Effendy, Onong Uchjana. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Rosdakarya
Jauch  Lawrence  R.  &  Glueck  William  F.  (1989).  Manajemen  Dan  Strategis  Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga
Nurhadi. 2014. “Materi Kuliah Analisis Perencanaan Bisnis”. Bandung
Sugeng  Pujileksono.  2016.  Metode  Penelitian  Komunikasi  Kualitatif.  cet.  Ke-2.  Malang: Kelompok Intrans Publishing.
Suyanto, M. 2007. Marketing Strategy Top Brand Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono, Fandy. (2002). Strategi Pemasaran. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Tjiptono, Fandy. 2007. Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset, Yogyakarta.
Vivi Hendrita, 2017 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar