## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN MODAL YANG DITERIMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) NURUL FALAH DARI BANK JABAR BANTEN KCP SAYATI

## Sidiq Permana dan Yusuf Ajazi
Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: sidiqpermana43@gmail.com

## ABSTRACT
Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) Nurul Falah in meeting the needs of KJKS members impose  some  savings,  including  mandatory  special  savings,  mandatory  savings,  and  voluntary savings.  In  addition,  KJKS  in  fulfilling  its  operational  capital  absorbed  loans  from  third  parties namely  banks  and  non-banks.  KJKS  Nurul  Falah  absorbed  a  loan  from  Bank  Jabar  Banten  which operated using the interest system.This study aims to determine: 1) Background KJKS Nurul Falah to borrow from Bank Jabar Banten. 2) The process of capital granting from Bank Jabar Banten to KJKS  Nurul  Falah.  3)  The  relevance  of  muamalah  fiqih  to  capital  loan  KJKS  Nurul  Falah  from Bank  Jabar  Banten.The  research  method  used  is  descriptive  research  method,  which  is  explaining about  the  view  of  sharia  economic  law  on  capital  received  KJKS  Nurul  Falah  from  Bank  Jabar Banten.  Sources  of  data  there  are  two  kinds,  namely:  1)  Primary  data  source  (from  the administrators  or  employees  KJKS  Nurul  Falah).  2)  Secondary  data  sources  (from  archives  and books  relating  to  the  problem  under  investigation).  Data  obtained  by  interview  and  literature study.The results of this research, first. Background KJKS Nurul Falah to do capital loan to Bank Jabar Banten, because: 1). Doing business with Sharia Bank is not profitable. 2). Islamic banks can not  afford  to  monitor  every  customer.  Second,  the  process  of  providing  capital  from  Bank  Jabar Banten using two contracts, namely: 1). People's Business Credit (KUR). 2) Credit cash collateral. Third,  Relevance  fiqih  muamalah  about  the  capital  received  KJKS  Nurul  Falah  from  Bank  Jabar Banten, there is  a permit and there is  a ban. The possible reasons are that there are exceptions to interest loans: 1) Emergency. 2) Not doubled. 3) Legal Entity and Law of Taklifi. As for the reasons that prohibit the verses of Al-Quran about usury, the hadith of the Prophet, the rules of ushul fiqih, the opinion of the scholars in the country and abroad, and Fatwa DSN MUI NO.04 / MUI About interest  (interest  /  interest).The  conclusion  of  this  research  is  that  the  capital  received  by  KJKS Nurul Falah from Bank Jabar Banten is irrelevant to the existing legal basis, such as: Al-Qura'an, Hadith, fiqih muamalah, legal search with ushul fiqih method, opinion The clerics, the MUI fatwa, although some  allow the interest, but the source of the law for the acquisition is  less strongly the legal arguments.

## ABSTRAK
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah dalam memenuhi kebutuhan anggota KJKS  memberlakukan  beberapa  simpanan,  diantaranya  simpanan  wajib  khusus, simpanan  wajib,  dan  simpanan  sukarela.  Disamping  itu,  KJKS  dalam  memenuhi  modal operasionalnya  menyerap  pinjaman  dari  pihak  ketiga  yaitu  bank  dan  non  bank.  KJKS Nurul  Falah  menyerap  pinjaman  dari  Bank  Jabar  Banten  yang  operasionalnya menggunakan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Latarbelakang KJKS Nurul Falah melakukan pinjaman dari Bank Jabar Banten. 2) Proses akad pemberian modal  dari  Bank  Jabar  Banten  kepada  KJKS  Nurul  Falah.  3)  Relevansi  fiqih  muamalah terhadap  pinjaman  modal  KJKS  Nurul  Falah  dari  Bank  Jabar  Banten.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu  memaparkan  seputar pandangan  hukum  ekonomi  syariah  terhadap  modal  yang  diterima  KJKS  Nurul  Falah dari Bank Jabar Banten. Sumber data ada dua macam, yaitu: 1) Sumber data primer (dari para  pengurus  atau  karyawan  KJKS  Nurul  Falah).  2)  Sumber  data  sekunder  (dari  arsip- arsip  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti).  Data  yang diperoleh  dengan  wawancara  dan  study  pustaka.  Hasil  penelitan  ini, pertama. Latarbelakang KJKS Nurul Falah melakukan pinjaman modal kepada Bank Jabar Banten, karena:  1).  Berbisnis  dengan  Bank  Syariah  tidak  menguntungkan . 2).  Bank  syariah  tidak mampu dalam mengawasi setiap nasabahnya. Kedua, proses akad pemberian modal dari Bank  Jabar  Banten  menggunakan  dua  akad,  yaitu:  1).  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  2) Kredit cash collateral. Ketiga, Relevansi fiqih  muamalah tentang modal yang diterima KJKS Nurul  Falah  dari  Bank  Jabar  Banten,  ada  yang  membolehkan  dan  ada  yang  melarang. Alasan  yang  membolehkan  yaitu  bahwa  ada  pengecualian  terhadap  pinjaman  bunga yaitu:  1)  Darurat.  2)  Tidak  berlipat  ganda.  3)  Badan  Hukum  dan  Hukum  Taklifi. Sedangkan  alasan  yang  melarang  yaitu  ayat-ayat  Al-Quran  tentang  riba,  hadits  nabi, kaidah  ushul  fiqih,  pendapat  para  ulama  dalam  negeri  dan  luar  negeri,  dan  Fatwa  DSN MUI NO.04/MUI Tentang bunga ( interest/bunga). Kesimpulan penelitian ini adalah, modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, tidak  relevan dengan landasan hukum  yang  ada,  seperti:  Al-Qura’an,  Hadits,  kaidah  fiqih muamalah, pencarian  hukum dengan pendekatan metode ushul fiqih, pendapat para ulama, fatwa MUI, meskipun ada yang membolehkan bunga, tetapi yang menjadi sumber hukum atas pembolehan tersebut kurang kuat dalil-dalil  hukumnya.

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan merupakan bagian  dari  dunia  bisnis  dalam  tata  per- ekonomian  modern.  Perusahaan  berskala besar  selalu  membutuhkan  pembiayaan untuk  mendapatkan  modal  sebagai  faktor produksi  yang  tidak  mungkin  terpenuhi tanpa  adanya  lembaga  keuangan  itu sendiri.  Pentingnya  modal  dalam  pereko- nomian  sama  pentingnya  dengan  peranan lembaga  keuangan  itu  sendiri.  Secara umum,  keberadaan  lembaga  keuangan dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  Lembaga Keuangan  Bank  (LKB)  dan  Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB). 1
Dalam rangka mendukung peningkatan  akses  pendanaan  melalui pembiayaan/kredit  untuk  pengembangan UMKM,  diperlukan  adanya  sinergi  terkait pembiayaan  dan  pemangku  kepentingan lainnya. 2
Perkembangan  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS)  khususnya  di  Indonesia sangat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat  terutama  bagi  umat  Islam  itu sendiri.  Bahkan,  dalam  perkembangan untuk  meningkatkan  perekonomian  ma- syarakat  maka  hadir  Lembaga  Keuangan Bukan  Bank  (LKBB)  berupa  koperasi  yang
1 Burhanuddin, Hukum  Bisnis  Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm.110.
2 Ramadhani  Irma  Tripalupi,  Linkage  Program dan  Pasar  Modal  sebagai  alternative  dalam  akses pendanaan  UMKM  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA),  ADLIYA  :  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan, Volume  11  Nomor  2,  Desember  2017,  DOI  : 10.5575/adliya.v11i2.4862
menggunakan  sistem  syariah  atau  disebut juga  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah selanjutnya  disebut  KJKS  atau  lebih  ter- kenal dengan Baitul mal wa Tamwil selanjut- nya disebut BMT.
Koperasi  merupakan  perkumpulan sekelompok orang dalam rangka memenuhi anggotanya, bila ada keuntungan  dan  kerugian,  maka  hasilnya di bagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Muham- ad  Saltut  dalam  syirkah taawunniyah tidak ada  unsur mudharabah, tapi  intinya  Saltut mengakui  bahwa  di  dalam  koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian 3 .
Selain  itu,  Masjduk  Zuhdi  menga- takan  bahwa  yang  dimaksud  dengan koperasi  adalah  suatu  perkumpulan  atau organisasi  yang  beranggotakan  orang- orang  atau  badan  hukum  yang  ber- kerjasama  dengan  penuh  kesadaran  untuk meningkatkan  kesejahteraan  anggota  atas dasar  sukarela  secara  kekeluargaan.  Se- dangkan definisi BMT, adalah kependekan kata  Balai  Usaha  Mandiri  Terpadu  yaitu lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.
Koperasi  atau  BMT  merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung: Rajawali Pers),hlm.288-289.
jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan  diri  dari  kesulitan-kesulitan ekonomi  yang  umumnya  diderita  oleh mereka.  Dalam  hal  ini  koperasi  atau  BMT berperan  sebagai  suatu  badan  yang  ber- gerak  pada  bidang-bidang  tertentu  dise- suaikan  dengan  anggaran  dasar  dan  angg- aran  rumah  tangga  yang  bersangkutan. Sehingga  mekanisme  kerja  menjalankan suatu  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan anggotanya.
KJKS  merupakan  perubahan  dalam perkembangan  BMT,  yaitu  koperasi  yang berbasiskan  sistem  perekonomian  Islam. KJKS  hadir  untuk  membantu  masyarakat terutama  masyarakat  Islam  dalam  mem- bantu  anggotnya  untuk  memenuhi  kebu- tuhan  hidupnya  atau  untuk  membantu anggotanya  dalam  mengembangkan  usa- hanya  dengan  sistem  yang  di  ridhai  Allah dan  jauh  dari  riba.  KJKS  merupakan sebagai  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) yang  berperan  aktif  dalam  memperbaiki dan  mengembangkan  perekonomian  umat yang  ditunjukkan  dalam  kegiatan  utama- nya  yaitu  sebagai  lembaga  yang  meng- himpun dana dari masyarakat dan menya- lurkan  kembali  dalam  bentuk  pembiayaan kepada  masyarakat  luas  dan  sektor  dunia usaha  yang  membutuhkan  dana  untuk membiayai usahanya.
Koperasi  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan anggotanya maka perlu menye- diakan  modal  yang  cukup  untuk.  Sebagai-
mana  diuraikan  dalam  Undang-undang Koperasi,  bahwa  sumber  modal  koperasi terdiri  dari  beberapa  jenis  yaitu  berupa simpanan-simpanan  baik  pokok,  wajib maupun  sukarela  dan  cadangan  yang dikumpulkan  dari  SHU  yang  merupakan kekayaan koperasi. 4 Selain dari itu, sumber modal  koperasi  juga  dapat  dicari  melalui pinjaman-pinjaman  dari  pihak  ketiga  baik itu dari Bank maupun non Bank.
KJKS  Nurul  Falah  yang  terletak  di Komp.  Sukamenak  Indah  Blok  G  No.4A Desa  Sayati  Kecamatan  Margahayu  Kabu- paten  Bandung.  Koperasi  ini  menyerap pinjaman  dari  Perbankan  yang  berbasis konvensional.  Akan  tetapi,  pembiayaan tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Karena,  KJKS  Nurul  Falah  dalam operasionalnya menggunakan sistem syariah  maka  dalam  melakukan  pinjaman dalam  rangka  menambah  modal  harus kepada  bank  yang  sama  menggunakan sistem  syariah  juga.  Tetapi,  KJKS  Nurul Falah tetap meminjam modal kepada bank konvensional  padahal  sekarang  ini  banyak perbankan  yang  berlandaskan  syariah, seharusnya  KJKS  tersebut  bekerjasama dengan  perbankan  syariah  agar  sistem, praktik, dan segalanya dapat berlandaskan syariah secara menyeluruh.
Masalah penelitian ini adalah Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)
4 Sudarsono,  Edilius, Koperasi  Dalam  Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT Asri Mahasatya,2005), hlm . 116.
Nurul  Falah  merupakan  koperasi  yang berbasis  syariah  (hukum  Islam).  Tapi, dalam  penambahan  modalnya  mengguna- kan  bentuk  pinjaman  dari  bank  kon- vensional  yang  berdasarkan  sistem  bunga. Oleh karena itu, KJKS Nurul Falah nampak tidak  konsisten  dengan  sistem  operasional syariahnya.
Berdasarkan  rumusan  masalah  ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian,  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama, Bagaimana  proses  pelaksanaan  pemberian modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul  Falah?  Kedua  Apa  manfaat  yang diterima KJKS Nurul Falah terhadap pinja- man modal yang diberikan oleh Bank Jabar Banten?    Ketiga,  Bagaimana  relevansi hukum  ekonomi  syariah    terhadap  pinja- man  modal  KJKS  Nurul  Falah  dari  Bank Jabar Banten?

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  deskriptif  studi kasus, yaitu menggambarkan tentang pem- biayaan  yang  diberikan  kepada  KJKS Nurul  Falah  dari  Bank  Jabar  Banten  yang identik dengan praktek riba.

## KERANGKA TEORITIK
Sistem  perbankan  di  dunia  meng- anut  kepada  dua  sistem  perbankan,  yaitu: (1)  Sistem  perbankan  konvensional  yang dalam  operasionalnya  cenderung  meng- gunakan  bunga  (2)  Sistem  Perbankan  Sya-
riah  yang  dalam  operasionalnya  menggu- nakan  sistem profit  sharing (  bagi  hasil). Namun, perbankan konvensional yang me- makai sistem bunga masih mendominasi di kalangan  perbankan  di  dunia.  Padahal, sistem  bunga  ini  sangat  merugikan  bagi masyarakat maupun negara itu sendiri.
Pengertian  bunga  itu  sendiri,  ialah: secara  leksikal,  bunga  sebagai  terjemahan dari  kata interest. Secara  istilah  sebagai- mana  diungkapkan  dalam  suatu  kamus dinyatakan,  bahwa interest  is  a  charge  for  a finacial  loan,  usually  a  percentage  of  the amount  loaned (bunga  adalah  tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinya- takan dengan persentase dari uang yang di pinjamkan) 5 .  Bunga  bank  dapat  diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan  prinsip  konvensional  kepada nasabah  yang  membeli  atau  menjual produknya.  Bunga  bank  juga  dapat  diarti- kan  sebagai  harga  yang  harus  dibayar- kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada  bank  (nasabah  yang  memperoleh pinjaman). 6
Bunga  juga  dapat  diartikan  sebagai harga  yang  harus  dibayar  oleh  bank  dan/ atau  nasabah  sebagai  balas  jasa  atas transaksi  antara  bank  dan  nasabah.  Harga menurut  Reidenbach  (1986) “the  amount  of
5 Muhamad, Manajemen  Bank  Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002),. Hlm. 40.
6 Kasmir, Dasar-dasar  Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Cet III. Hlm. 154.
money the seler receives for goods or services at the  factory  or  place  of  business.  Price  is  not what the seller ask for the product, but what is actually receive” (harga merupakan sejumlah  uang  yang  diterima  oleh  penjual untuk barang atau jasa di tempat produksi atau  di  dalam  aktivitas  usaha.  Harga bukanlah  apa  yang  diminta  oleh  penjual, akan  tetapi  merupakan  apa  yang  benar- benar diterimanya.) 7
Para ahli ekonomi mengelompokkan persoalan bunga bank kepada dua kelompok: pertama, teori bunga bank murni ( pure  theory  of  interest); dan kedua, teori bunga  moneter  ( monetary  theory  of  interest ).
Teori  pertama  terbagi  kepada  empat macam,  yaitu:(1)  classical theory  of  interest;
(2) abstinence  theory  of  interest; (3) productivity theory of interest; dan (4) austrian theory  of  interest. Teori  kedua  terbagi  dua macam:  (1) loanable  funds  theory  of  interest; dan (2) keynesian theory of interest. 8
Menurut  bahasa  riba  memiliki beberapa  pengertian, yaitu: 9 a) Bertambah, karena  salah  satu  perbuatan  riba  adalah meminta  tambahan  dari  sesuatu  yang dihutang  kan,  b)    Berkembang,  berbunga, karena  salah  satu  perbuatan  riba  adalah membungakan  harta  uang  atau  yang
7 Ismail, Manajemen  Perbankan, (Jakarta: KENCANA, 2011), Cet 2, hlm.131.
8 Atang  Abd.  Hakim, Fiqih  Perbankan Syariah, (Bandung:  PT  Refika  Aditama,  2011),  hlm. 66.
9 Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah, (  Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 57.
lainnya  yang  dipinjamkan  kepada  orang lai,  c)    Berlebihan  atau  menggelembung. Syaikh  Muhammad  Abduh  berpendapat bahwa  yang  dimaksud  dengan  riba  ialah penambahan-penambah  yang  diisyaratkan oleh  orang  yang  memiliki  harta  kepada orang yang me meminjam harta (uangnya), karena  pengunduran  janji  pembayaran oleh  peminjam  dari  waktu  yang  telah ditentukan 10 .
Salah  satu  pengertian  riba  yang  ter- dapat dalam kitab karangan Sayyid Ahmad Ibnu  Umar  Asy-Syathiri  Al-Alawi  Al- Husaini  yang  berjudul Al-Yaqutu  Nafis  Fi Madzhabi Ibnu Idris, yaitu:
َةَغُل اَبِّرلَاا ِفِ  ِلُثاَمَّتْلَا ِموُلْعَم ِْيَْغ  ٍضَوِع ىَلَع ٌدْقَع :اًعْرَشَو ُةَدَايِّزلا : َمِىِدَحَأ ْوَأ ِْيَْلَدَبلا  ِفِ ِْيِْخأَت َعَم ْوَا ,ِدْقَعلا َةَلاَح ِعْرَشلا ِرَايْعِم . 11
“Riba  menurut  bahasa    ialah  adanya penambahan. Sedangkan dari segi syari’at yaitu  kesepakatan  adanya  penambahan imbalan  khusus  yang  tidak  diketahui kriterianya  dalam  syari’at  pada  kasus perjanjian,  atau  bersamaan  dengan penundaan  penggantian  pada  keduanya atau salah satunya”.
Pembahasan riba ini akan didukung dan  dikuatkan  dengan  definisi  tentang riba  dalam  pandangan  Al-Quran,  disertai dengan      mengenai  Hadits  dan  fiqih  yang berhubungan dengan riba. 12
10 Ibid.
11 Sayyid Ahmad  bin Umar  Asy-Syathiri Al- Alawi  Al-Husaini  At-Tarimi, Al-Yaqutun  Nafis  Fi Madzhabi  Ibnu  Idris, (Bairut:  Muhaqqiq,1369),  hlm. 79.
12 Veithzal  Rivai,  Arviyani  Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 320-322.
“Orang-orang  yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. padahal Allah telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Barangsiapa mendapat  peringatan  dari  Tuhan-nya,  lalu  dia berhenti,  maka  apa  yang  telah  diperolehnya dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  ( terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka  kekal  di  dalamnya(275).  Allah  memus- nahkan  riba  dan  menyuburkan  sedekah.    Allah tidak  menyukai  setiap  orang  yang  tetap  dalam kekafiran dan bergelimang dosa(276). Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaji- kan,  melaksanakan  shalat  dan  menunaikan zakat,  mereka  mendapat  pahala  di  sisi  Tuhan- nya.  Tidak  ada  rasa  takut  pada  mereka  dan mereka  tidak  bersedih  hati(277).  Hai  orang- orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan  tinggalkan  sisa  riba  (  yang  belum dipungut) jika kamu orang beriman(278). 13 Sedangkan  hadits  yang  melarang adanya  praktek  riba  sangat  banyak, diantaranya:
ٍنْزَوِب اًنْزَو  ِبَىَّذلاِب ُبَىَّذلا( ص ِوَّللا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق َةَرْ يَرُى ِْبَِا ْنَع َداَزَ تْسا ِوَا َداَز ْنَمَف ،ٍلْثِِبِ  ًلًْثِم ٍنْزَوِب اًنْزَو ِةَّضِفلاِب ُةَّضِفْلاَو .ٍلْثِِبِ  ًلًْثِم ُهاَوَر ) اًبِر َوُهَ ف .ٌمِلْسُم
“Dari  Abi  Hurairah,  ia  berkata  :  Telah bersabda  Rasulullah  sa.  :”(jual-lah)  emas dengan  emas  sama  timbangannya,  sama bandingannya  :  dan  perak  dengan  perak sama timbangannya, sama bandingannya. Barang  siapa  menambah  atau  minta tambah, maka ia itu riba.” (HR.Muslim) 14 Riba  dikelompokkan  menjadi  dua, masing-masing  adalah  riba  utang-piutang
13 Ibid. Hlm.47.
14 A.Hassan, Bulughul  Maram, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 366.
dan  riba  jual  beli.Kelompok  pertama  ter- bagi  lagi  menjadi riba  qardh dan riba jahiliyyah. Adapun  kelompok  kedua,  riba jual  beli,  terbagi  menjadi riba  fadh dan riba nasi’ah. 15
Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang ( muqtaridh).
Riba Jahiliyyah
Utang  dibayar  lebih  dari  pokoknya karena  si  peminjam  tidak  mampu  mem- bayar  utangnya  pada  waktu  yang  dite- tapkan. Riba  jahiliyah  is  a  debt  to  be  paid  in excess  of  its  principal  due  to  the  borrower's inability to pay the loan at an agreed time. riba jahiliyah is prohibited as it violates the principle of "Kullu qardin manfa'atan fahuwa riba (every loan  that  expects  benefit  is  riba).  giving  a  loan in  a  transaction  of  business  (tabarru),  while asking  for  compensation  ia  a  transaction  of business  (tijarah).  thus.  a  transaction  intended as a transaction of virtue cannot alter into that with  a  business  motive. 16 (Riba  jahiliyah adalah utang yang harus dibayar lebih dari pokoknya karena ketidakmampuan pemin- jam  untuk  membayar  pinjaman  pada waktu  yang  disepakati.  Riba  jahiliyah dilarang  karena  melanggar  prinsip  “ Kullu qardin  manfa’atan  fahuwa  riba (setiap  pinja- man  yang  mengharapkan  manfaat  adalah
15 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: GEMA INSANI,2001),hlm. 41-42.
16 Ardiwarman  A.Karim, Islamic  Banking,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 38.
riba). Memberikan pinjaman dalam transaksi bisnis (tijarah). Dengan demikian, transaksi  dimaksudkan  sebagai  transaksi kebajikan  tidak  dapat  di  ubah  ke  dalam motif bisnis.
Riba Fadhl
Pertukaran  antarbarang  sejenis  den- gan kadar atau takaran yang berbeda, sed- angkan  barang  yang  dipertukarkan  itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba Nasi’ah Penangguhan penyerahan atau penerimaan  jenis  barang  ribawi  yang dipertukarkan  dengan  jenis  barang  ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya  perbedaan,  perubahan,  atau  tam- bahan  antara  yang  diserahkan  kemudian. Dalam  sebuah  buku  dituliskan  bahwa Sanhuri berpendapat:
But  for  Sanhuri  riba  al-nasi’ah  merely means  anatocism.  It  is  the  combined (murakkab) interest., which makes money deriving from interest as important as the original  capital.  This,  he  adds,  has  been forbidden  by  the  Egyptian  legislator  in article  232  of  the  Civil  Code 17 . (  Tapi untuk  Sanhuri riba  Al-Nasi’ah hanya berarti  anatocism.  Itu  adalah  meng- gabungkan ( murrakab ) interest. Yang membuat  uang  yang  berasal  dari bunga  sama  pentingnya  dengan modal  awal.  Ini,  ia  menambahkan, telah dilarang oleh Mesir dalam Pasal 232 kode sipil.
17 DR.MHD.Syahnan,MA, Modernization  Of Islamic Law Of Contract, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).Vol I.hlm.156.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Penerimaan  Modal  Dari  BJB kepada KJKS Nurul Falah
Proses  pengajuan  pinjaman oleh  KJKS  Nurul  Falah  kepada  Bank  Jabar Banten melalui beberapa tahap, diantarnya: Pertama. Mengajukan Proposal kepada Bank Jabar Banten
Tahap  pertama  dalam  mengajukan pinjaman  kepada  BJB  ialah  dengan  mem- buat  proposal  terlebih  dahulu  yang  kemu- dian  diserahkan  kepada  pihak  Bank.  Isi dari  proposal  tersebut  ialah  berupa  profil KJKS  Nurul  Falah,  tanda  bukti  telah  ber- badan hukum, data keuangan atau neraca, pengurus,  dan  yang  lainnya.  Serta,  me- lampirkan dokumen-dokumen secara leng- kap  kepada  pihak  bank.  Proposal  tersebut kemudian  diserahkan  kepada  pihak  bank untuk  dipelajari  dan  dijadikan  sebagai pertimbangan  diberi  atau  tidaknya  kredit kepada KJKS Nurul Falah.
Kedua, Menunggu  Konfirmasi  Dari Bank  Jabar  Banten  Terhadap  Kelengkapan Data yang telah diberikan
Setelah  KJKS  Nurul  Falah  meng- ajukan  proposal  serta  melengkapi  data- data yang diperlukan untuk keperluan kre- dit.  Pihak  koperasi  menunggu  konfirmasi dari pihak bank untuk ditinjak lanjuti, apa- kah  pengajuan  kredit  tersebut  akan  dite- rima  atau  ditolak.  Semakin  baik  koperasi dalam  pengelolaan  manajemennya  maka semakin  besar  kemungkinan  untuk  dite- rima ajuan kreditnya.
Ketiga, Pihak  BJB  Melakukan  Survei  Dan Memeriksa Keadaan KJKS Nurul Falah
Ketika  pihak  BJB  telah  menerima atau  acc  terhadap  ajuan  kredit  oleh  pihak koperasi,  kemudian  tahap  selanjutnya pihak  bank  mensurvei  ke  lapangan  yaitu ke  KJKS  Nurul  Falah  secara  langsung. Dalam  survei  tersebut  pihak  bank  melihat keadaan  koperasi  tersebut  terutama  dalam hal  manajemennya  dan  juga  dilihatnya laporan keuangannya. Semakin baik mana- jemen  dan  laporan  keuangannya  maka kemungkinan  besar  di  acc  kredit  tersebut semakin  tinggi.  Selain  dari  itu,  pihak  bank juga meminta data-data sebagai pelengkap pengajuan kredit kepada pihak bank.
Keempat. Menunggu  Waktu  Pencairan  Da- na Kredit
Setelah pihak bank mensurvei langsung ke KJKS Nurul Falah maka pihak bank  melakukan  pertimbangan  kembali untuk  mengacc  ajuan  kredit  dari  KJKS Nurul  Falah.  Apabila  pihak  bank  telah mengacc  ajuan  kredit  tersebut  maka  akan memberitahu  kepada  pihak  KJKS  Nurul Falah  kapan  dana  ajuan  tersebut  bisa diambil.  Waktu  pencairan  dana  tersebut bisa  mencapai  berbulan-bulan  tergantung pihak  bank.  Seperti  ketika  KJKS  Nurul Falah  mengajukan  pinjaman  kepada  BJB KCP  Sayati  dalam  pencairan  dananya mencapai  waktu  2-3  bulan,  sedangkan ketika  KJKS  Nurul  Falah  mengajukan pinjaman  dari  BJB  KCP  Buah  Baru  pinja-
man  tersebut  dapat  diambil  dalam  kurun waktu satu bulan saja.
Manfaat  Dari  Modal  Yang  Dipinjamkan Dari BJB Kepada KJKS Nurul Falah
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS) Nurul Falah harus dapat memenuhi kebutuhan  anggotnya.  Dalam  rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka pihak KJKS  Nurul  Falah  perlu  memerlukan  mo- dal  yang  cukup  bagi  para  anggotanya. Semakin  besar  modal  operasional  yang dimilikinya maka semakin besar pula kese- jahteraan  yang  diberikan  kepada  anggota- nya.
Pinjaman  modal  dari  pihak  ketiga merupakan  solusi  dalam  rangka  mening- katkan  kualitas  koperasi.  Sebagaimana yang  dilakukan  oleh  KJKS  Nurul  Falah dalam  rangka  meningkatkan  kualitasnya, meminjam  modal  kepada  Bank  Jabar Banten.  Manfaat  dari  pinjaman  tersebut sangat besar dampaknya bagi koperasi dan anggotanya, diantaranya:
Pertama. Modal  operasional  KJKS  Nurul Falah bertambah
Proses  pengajuan  pinjaman  secara kredit kepada pihak BJB sangatlah panjang dari  pembuatan  proposal  sampai  dana tersebut  dapat  digunakan  dan  dapat dirasakan baik bagi koperasi maupun bagi para  anggotanya  dapat  mencapai  waktu berbulan-bulan.  Salah  satu  manfaat  yang diberikan  dari  pinjaman  tersebut  ialah dapat  meningkatkan  atau  menambah  mo-
dal  dengan  jumlah  yang  cukup  besar. Semakin  besar  modal  maka  keuntungan lainnya  dapat  muncul  seperti  akan  ter- penuhinya  setiap  kebutuhan  KJKS  Nurul Falah  baik  pihak  koperasi  maupun  pihak anggotnya.  Dengan  tambahan  modal  yang cukup  besar  juga  dapat  memperlancar setiap operasional atau program yang akan diaksanakan oleh pihak koperasi.
Kedua, Keuntungan  KJKS  Nurul  Falah Bertambah
Manfaat  lain  yang  dirasakan  oleh KJKS  Nurul  Falah  dari  pinjaman  tersebut ialah  dapat  meningkatkan  keuntungan. Maksudnya,  dengan  tambahan  modal tersebut pihak koperasi dapat memberikan pinjaman  yang  lebih  besar  sehingga pemasukkan  dan  penghasian  KJKS  Nurul Falah  dapat  meningkat  sedikit  demi sedikit.  Semakin  besar  keuntungan  yang didapat  berefek  juga  bagi  kesejahteraan pegawainya  baik  dalam  gaji  maupun fasilitas yang didapatnya.
Ketiga, Omset KJKS Nurul Falah Bertambah Selain  dari  keuntungan  KJKS  bertambah, omsetnya juga bertambah. Hal ini dikarenakan  KJKS  Nurul  Falah  dapat menambah  pinjaman  bagi  setiap  anggota- nya  sehingga  setiap  bulan  menghasilkan omset  yang  lebih  besar.  Disamping  itu juga, akan banyak menarik minat dari yang lainnya  untuk  menjadi  anggota  koperasi karena tergiur dengan pinjaman yang besar dan pengembalian yang relatif cukup kecil,
ini  menjadi  daya  tarik  banyak  yang meminjam uang kepada koperasi. Semakin banyak  anggota  yang  meminjam  akan semakin bertambah omset dari koperasi. Keempat, Jumlah  Pinjaman  Kepada  Ang- gota Dapat Lebih Besar (Diatas 5 juta)
Manfaat  dari  pinjaman  yang  diberi- kan  oleh  BJB  berdampak  baik  khususnya bagi  para  anggota.  Seperti  sebelum  KJKS Nurul  Falah  mendapatkan  pinjaman  dari BJB  platfom/jumlah  uang  yang  bisa dipinjam  oleh  anggota  tidak  besar.  Tapi, setelah  mendapat  pinjaman  dari  BJB  para anggota  koperasi  dapat  meminjam  lebih besar  bahkan  mencapai  diatas  lima    juta. Hal ini akan menjadi daya tarik yang bagus bagi  para  koperasi  karena  minat  masya- rakat untuk menjadi anggota akan semakin tinggi.
Manfaat  yang  dirasakan  dari  pin- jaman  modal  yang  diterima  KJKS  Nurul Falah dari BJB berdampak positif baik bagi para anggota maupun bagi pihak koperasi. Dalam  jangka  panjang  koperasi  tersebut akan  semakin  berkembang  dan  mem- berikan  banayak  manfaat  bagi  masyarakat atau pun anggota terutama yang pedagang yang kekurangan modal dalam usahanya.
Relevansi  Hukum  Ekonomi  Syariah Terhadap  Modal  Yang  Diterima  KJKS Nurul Falah Dari Bank Jabar Banten
Menurut  penulis  meskipun  dalam pinjaman  tersebut  mengandung  kemaslah- atan  tapi  juga  disisi  lain  dapat  meni-
mbulkan  kemudharatan  yang  lebih  besar. Maka untuk menjaga kehati-kehatian harus diambil  prinsip  yang  berlaku,  yaitu  seba- gaimana dirumuskan dalam kaidah: 18 ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ُمَّدَقُمِدِساَفَمْلاُأْرَد “Menolak kerusakan diutamakan ketim- bang mengambil kemaslahatan.”
Maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:
ُماَرَْلْا َبِّلُغ ُماَرَلْا َو ُلَلًَْلْا َعَمَتْجااَذِإ “Bila berbaur yang haram dengan yang halal,  maka  yang  haram  mengalahkan yang halal.”
Begitu  juga  dalam  sebuah  sabda Nabi yang berbunyi:
َكُبْ يِرُيَلااَم  َلَِإ َكُبْ يِرُي اَم ْعَد “tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu  untuk  mengambil  apa yang tidak meragukanmu.”
َلاَا  ٌتاَِبِاَشَتُم  ٌرْوُمُأ اَمُهَ نْ يَ ب  َو ٌةَنِّ يَ ب ُماَرَْلْاَو  ُلَلًَْلْا ُكَشْوُ ي ىَمُْلْا  َلْوَح َماَح  ْنَمَف ُوَمَّرَُمُ ِللها ىَُحُ َّنِاَو ِويِفَعَ قْوُ ي ْنَأ “Yang  halal  itu  sudah  jelas  dan  yang haram  itu  sudah  jelas.  Yang  terletak diantara  kedunya  termasuk  urusan yang  meragukan  (syubhat).  Ketahuilah bahwa  ladang  Allah  itu  adalah  padang yang  diharamkannya.  Siapa  yang bergembala  disekitar  padang  larangan Allah  itu  diragukan  akan  terjatuh  ke dalamnya.” 19
KJKS  Nurul  Falah  dalam  opera- sionalnya  sudah  menggunakan  sistem syariah  yang  menjadi  jalan  keluar  bagi umat  Islam  dalam  melakukan  transaksi
19 Ibid, hlm. 455-456.
ekonomi yang terlindung dari bunga. KJKS Nurul  Falah  juga  hadir  untuk  membantu mengembangkan  usaha  masyarakat  ter- utama  yang  kekurangan  dalam  hal  modal, maka  KJKS  memberikan  jalan  keluar berupa kemudahan dalam meminjam uang bagi  anggotanya.  Namun,  KJKS  Nurul Falah  ini  menyerap  pinjaman  modal  dari bank  konvensional  yang  dalam  pinjaman tersebut mengandung unsur yang dilarang yaitu  riba.  Dikutip  dalam  sebuah  buku karangan  A.Rahman  “Coulson  kemudian memberi  definisi:  pada  dasarnya  riba adalah bunga pinjaman untuk modal. Defi- nisi  yang  benar  dan  jelas  adalah:  jumlah bunga  dalam  apapun  dari  modal  atau perolehan yang tidak layak dalam transaksi”.  Berdasarkan  kutipan  tersebut menjelaskan bahwa bunga dapat berbentuk apa  saja    salah  satunya  dalam  bentuk pinjaman modal.
Berdasarkan relevansi hukum ekonomi  syariah  terhadap  modal  yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  modal  yang  diterima  KJKS  Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, tidak relevan denngan  landasan  hukum  yang  ada, seperti:  Al-Qur’an,  Hadits,  Kaidah  fiqih muamalah, pencarian hukum dengan pendekatan  ushul  fiqih,    pendapat  para ulama,  dan  Fatwa  MUI.  Penulis  juga  me- nyimpulkan  bahwa  dalam  kasus  tersebut tidak ada unsur kedaruratan karena alasan
peminjaman modal tersebut lebih berfokus kepada  bisnis  dan  keuntungan  saja dibandingkan  kemaslahatannya.  Maka, kaidah  umum  yang  berbunyi  “kemad- haratan itu harus dihilangkan” dan kaidah- kaidah  lainnya  atau  pun  dalil-dalil  hukum yang  berkaitan  dengan  kemudharatan tidak  dapat  diterapkan  dalam  permasa- lahan ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  skripsi  ini  dapat  disimpulkan hal-hal  sebagai berikut:
Proses  pelaksanaan  pinjaman  yang dilakukan  oleh  KJKS  Nurul  Falah  kepada Bank  Jabar  Banten,  sebagai  berikut:  a) Mengajukan  proposal  pinjaman  kepada BJB;  b)  Menunggu  konfirmasi  dari  bank jabar  banten  terhadap  kelengkapan  data yang  telah  diberikan;  c)  Pihak  BJB melakukan survei dan memeriksa keadaan KJKS  Nurul  Falah;  d)  Menunggu  waktu pencairan dana kredit.
Manfaat  yang  diterima  KJKS  Nurul Falah  terhadap  pinjaman  modal  yang diberikan  oleh  bank  jabar  banten,  yaitu:  a) Modal  operasional  KJKS  Nurul  Falah bertambah;  b)  Keuntungan  KJKS  Nurul Falah  Bertambah;  c)  Omset  KJKS  Nurul Falah  Bertambah;  d)  Jumlah  Pinjaman Kepada Anggota Dapat Lebih Besar (Diatas 5 juta).
Relevansi  hukum  ekonomi  syariah terhadap modal yang diterima KJKS Nurul Falah  dari  Bank  Jabar  Banten  KCP  Sayati ada  dua  pendapat,  yaitu:  pertama,  ulama- ulama  modern  membolehkan  praktik  riba dalam  pinjaman  sebagai  alasan  imbalan atau  upah  terhadap  pinjaman  uang  ter- sebut, karena ketika uang tersebut dipinjamkan  maka orang yang meminjam- kan  uang  tidak  dapat  menggunakannya. Disamping  itu  juga,  Muhamad  Syafii Antonio  mengungkapkan  dalam  bukunya bahwa  ada  beberapa  macam  yang  dapat menggunakan  bunga  yaitu:  1)  Adanya unsur  darurat.  2)  Boleh  memakan  bunga asalkan tidak berlipat ganda. 3) yang boleh melakukan  pinjaman  yang  mengandung unsur riba ialah badan hukum dan hukum taklifi.  Kedua,  para  ulama  yang  meng- haramkan  bunga  dalam  setiap  transaksi. Hal  ini  didasarkan  bahwa  bunga  mengan- dung  unsur  riba  khususnya  riba  nasiah. Banyak  ayat-ayat  Al-Quran,  hadits  nabi, bahkan kaidah fiqih muamalah yang mela- rang  adanya  praktek  riba  dalam  setiap transaksi.  Berdasarkan  pencarian  hukum dengan  menggunakan  metode  ushul  fiqih seperti istihsan , maslahah  mursalah ,  dan sadzu dzari’at pinjaman tersebut tetap tidak relevan.  Ulama  besar  seperti  Yusuf  Al- Qardhawi  dengan  tegas  mengharamkan praktek  riba,  begitu  pula  dengan  ulama- ulama  lainnya.  Fatwa  tentang  penghara- man  bunga  juga  banyak  dilakukan  oleh
para ulama diantaranya ulama-ulama yang tergabung dalam OKI, bahkan fatwa ulama Indonesia  sendiri  melarang  bunga,  sehi- ngga  muncul  fatwa  MUI  tentang  bunga. Pada kasus ini juga tidak dapat diterapkan
kaidah-kaidah  ataupun  dalil-dalil  hukum pengecualian karena adanya unsur darurat. Jadi,  modal  yang  diterima  KJKS  Nurul Falah  dari  BJB  KCP  Sayati  tidak  relevan dengan landasan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hasan. (2006). Bulughul Maram. Bandung: Diponegoro.
Atang Abd Hakim. (2011). Fiqih Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama.
Burhanuddin. (2011). Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Hendi Suhendi. (2010). Fiqih Muamalah. Bandung: Rajawali pers.
Ismail. (2011). Manajemen Perbankan (Cet. II). Jakarta: KENCANA.
Kasmir. (2013). Dasar-Dasar Perbankan (Cet. III). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muhamad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhamad Syafi'i Antonio. (2001). Bank Syariah . Jakarta: GEMA INSANI.
Ramadhani Irma Tripalupi, Linkage Program dan Pasar Modal sebagai alternative dalam akses  pendanaan  UMKM  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA),  ADLIYA  : Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan,  Volume  11  Nomor  2,  Desember  2017,  DOI  : 10.5575/adliya.v11i2.4862 hlm. 228-242
Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syathiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi. (1369). Al-Yaqutun Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris. Bairut: Muhaqqiq.
Veithzal Rivai, Arviyani Arifin. (2010). Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara.