## Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana
Mitha Irza Noor El Islam,  Sukirno, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: mythairza@gmail.com

## Abstract
The Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up.  This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in  court.  If  the  deed  creates  a  case  for  the  parties  concerned,  the  notary  can  be  prosecuted  for punishment.  The  provisions  of  Article  66  of  the  UUJN-P  are  imperative  for  the  Police,  the  Attorney General's  Office,  or  the  Judge.  UUJN-P  does  not  regulate  criminal  sanctions  against  notaries,  so  if  a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.
Keywords: responsibility; notary; deed; criminal law

## Abstrak
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  secara  jelas  terkait  tanggungjawab  bagi  notaris  dalam kasus  pidana  dan  tanggung  jawab  pidana  dari  akta  yang  telah  dibuatnya.  Artikel  ini  membahas permasalahan  mengenai  akibat  hukum  bagi  akta  notaris  jika  terjadi  kasus  pidana  serta  tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah  yuridis  normatif.  Analisis  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan  putusan  hakim  di  pengadilan.  Apabila  akta  tersebut  menimbulkan  perkara  bagi  para  pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana.
Kata kunci:  tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidana

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Notaris merupakan pejabat publik yang secara langsung dipilih oleh pemerintah demi untuk membantu  masyarakat  dalam  hal  mencapai  kesepakatan  sudah  atau  akan  terjadi  di  masyarakat. Kesepakatan  tertulis  ini  perlu  dicapai  di  hadapan  notaris  untuk  memastikan  bajwa  pihak-pihak
yang  mendatangani  kesepakatan  tersebut  memiliki  kepastian  hukum.  Kesepakatan  tertulis  yang dicapai sebelum notaris disebut akta. Tujuannya agar jika terjadi perselisihan antara kedua pihak atau pihak lain mengajukan gugatan, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat (Adjie, 2011).
Notaris  ketika  bekerja  dalam  profesinya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka penting  untuk  tunduk  pada  peraturan  yang  ada.  Hal  tersebut  dengan  tujuan  agar  notaris  bekerja tidak  hanya  untuk  kepentinganya  sendiri  tetapi  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Selain  itu notaris  juga  memiliki  kewajiban  harus  memastikan  keaslian/kebenaran  atas  apa  yang  telah dilakukannya. Notaris dituntut untuk untuk lebih sensitif, jujur, adil, dan transparan saat membuat akta  otentik  yang  sebenarnya.  Notaris  harus  menaati  kode  etik  notaris  dalam  melaksanakan tugasnya karena jika tidak ada notaris maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan masyarakat tidak lagi percaya dengan notaris. Nilai moral yang tinggi harus dimiliki oleh seorang Notaris  karena  jika  notaris  memiliki  nilai  moral  yang  tinggi  maka  notaris  tidak  akan  melakukan penyalahgunaan  wewenang,  sehingga  notaris  mampu  menjaga  harkatnya  sebagai  pejabat  biasa yang  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan tidak merugikan gambaran seorang diri notaris (Arif, 2014).
Dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan perlunya kedua belah pihak mencapai  kesepakatan  secara  benar  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  menjadi  bukti  kuat untuk  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dimaklumi  bahwa  mengingat  fungsi  notaris  sebagai pejabat  publik  adalah  memberikan  akta  otentik  atau  bukti  tertulis  yang  benar,  maka  keberadaan notaris  dalam  hal  ini  sangat  penting  dan  dibutuhkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  (Adjie, 2011).
Dalam  kaitan  ini,  untuk  memperkuat  kepastian  hukum  melalui  akta  otentik,  maka  ruang lingkup  kekuasaan  notaris  adalah  di  bidang  hukum  perdata.  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), alat bukti meliputi alat bukti tertulis, saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah,  dan  alat  bukti  tertulis  dibedakan  menjadi  dua  rangkap,  yaitu  akta  dibawah  tangan  dan akta otentik yang ditanda tangani langsung oleh notaris (Supriadi, 2008). Akta otentik adalah bukti terkuat,  dan  memainkan  peran  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat  Pasal  1867  KUHPer  juga  menyatakan  hal  yang  sama  bahwa  “pembuktian  dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan” (Wahyu, 2011).
Seseorang harus mampu hidup secara konsisten sesuai dengan keyakinan agamanya masing- masing  dan  pemahaman  misi  hidup  manusia.  Demikian  pula  dalam  pelaksanaan  profesi  notaris, Kode Etik telah menetapkannya sebagai parameter yang terlihat, rinci dan jelas mengenai larangan tindakan  dan  perilaku  para  pejabat  publik.  Pemahaman  kode  etik  adalah  sebagai  etika  serta peraturan  profesi  yang  diumumkan  oleh  organisasi  profesi,  tanpa  memandang  apakah  kode  etik dan  norma  tersebut  merupakan  pengingat  perilaku  anggota  profesi  pejabat  publik  (Napitupulu, 2017).
Ikatan Notaris  Indonesia (INI)  merupakan  organisasi  profesi  notaris  di  dalamnya mengatur mengenai kode etik profesi biasa disebut sebagai kode etik INI. Kode etik notaris ini menjelaskan mengenai  sanksi  terkait  etika  administrasi.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  atau  dikenal dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P)  mengatur  hal  ini,  Kode  Etik  Notaris  adalah prinsip  etika  keseluruhan  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia,  dan  semua  orang  yang menjalankan tugas notaris  harus mematuhinya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.  Perilaku dalam  kehidupan  sehari-hari,  tetapi  tekanan  dari  faktor  lingkungan  eksternal  dan  pertahanan  diri yang rapuh menjadi alasan mengapa beberapa notaris mudah terjerumus ke dalam perilaku notaris yang tidak ideal, yang menurunkan harkat dan martabat pejabat publik (Saputro, 2010).
Notaris  apabila  terkena  kasus  perkara  pidana,  maka  notaris  tersebut  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  atau  akta  otentik  yang  pernah  dibuatnya.  Berdasarkan uraian tersebut, maka judul artikel ini adalah “Tanggungjawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana”.

## 2. Kerangka Teori
Teori  menjadi  hal  yang  penting  dan  bermanfaat  untuk  menganalisis  dalam  suatu  penulisan khususnya artikel jurnal ini. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini dengan menggunakan teori pertanggung jawaban hukum atau tanggung jawab hukum.
Kamus  hukum  menyatakan  jika  tanggung  jawab  adalah  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh seseorang. Sedangkan, Undang-Undang menyatakan tanggung jawab merupakan akibat dari kebebasan  berperilaku  seseorang  yang  berkaitan  dengan  moralitas  atau  kesusilaan  dalam pelaksanaan suatu tindakan tertentu (Notoatmodjo, 2010). Selain itu, menurut Tutik (2010) sistem pertanggungjawaban  harus  memiliki  landasan,  yaitu  hal-hal  yang  mengarah  pada  hak  hukum
seseorang  untuk  mengajukan  gugatan  dan  hal-hal  yang  mengarah  pada  tanggung  jawab  hukum orang  lain  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  hukumnya.  Teori  tanggung  jawab  lebih mengedepankan  terhadap  tanggung  jawab  yang  lahir  atas  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan,  sehingga  teori  tanggung  jawab  diartikan  sebagai liability ,  sebagai  suatu  konsep  yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011).
Menurut  kamus  hukum,  pengertian  notaris  adalah:  orang  yang  mendapat  persetujuan  dari pemerintah  dan  menyaksikan  berbagai  perjanjian,  surat  wasiat,  akta  dan  kekuasaan  lainnya (Simorangkir, 2013).  Menurut Pasal 1 ayat 1 UUJN-P ini, dapat dikatakan bahwa “notaris adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.
Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang  berfungsi  menjamin  otoritas  pada  tulisan-tulisannya (akta)  (Kohar,  2014).  Notaris  diangkat  oleh  pengurus  tertinggi  negara  dan  kepadanya  diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.
Notaris  sebagaimana  pasal  15  UUJN-P  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya.  Kedudukan  notaris  sebagai pejabat  umum,  dalam  arti  kewenangan  yang  ada  pada  notaris,  tidak  pernah  diberikan  kepada pejabat-pejabat  lainnya.  Sepanjang  kewenangan  tersebut  tidak  menjadi  kewenangan  pejabat- pejabat  lain  dalam  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya,  maka  kewenangan  tersebut menjadi kewenangan notaris.
Akta juga biasa disebut  dengan tulisan. Akta adalah karya tertulis  yang sengaja digunakan sebagai bukti suatu peristiwa dan ditandatangani (Subekti, 2008). Sengaja digunakan sebagai bukti suatu  akta  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  yang  berperan  penting  dalam  masyarakat modern  bila  diperlukan,  karena  akta  sebagai  dokumen  tertulis  dapat  memberikan  bukti  suatu peristiwa  hukum  untuk  mengatur  hak  dan  kewajibannya.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian. Saat terjadi perselisihan, maka dibutuhkan bukti sendiri (Pramono, 2015).
Berdasarkan pada Pasal  15 UUJN-P, notaris  mempunyai kewenangan untuk  membuat  akta otentik. Selain itu notaris  juga mengesahkan dan membukukan surat-surat  yang dibuat di  bawah tangan, antara lain: surat yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas
bermaterai  cukup,  dengan  jalan  mendaftarkan  ke  dalam  daftar  buku  yang  dibuat  dan  disediakan khusus  untuk  itu  oleh  notaris.  Di  samping  tanggung  jawabanya  seperti  di  atas,  notaris  dalam mengemban jabatannya wajib memberikan penyuluhan hukum dan memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat.
Notaris  ketika  dianggap  melakukan  tindak  pidana,  maka  tentu  saja  dapat  diminta pertanggungjawaban  di  bawah  hukum  pidana.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Hans  Kelsen bahwa  konsep  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hokum (Kelsen, 2007).
Notohamidjojo  (2011)  mendefinisikan  hukum  sebagai  satu  kesatuan  peraturan  tertulis dan  tidak  tertulis,  yang  biasanya  memberlakukan  hukum  atas  perilaku  manusia  dalam masyarakat nasional (dan antar negara) dalam rangka untuk memajukan keadilan dan mencapai perdamaian  dan  ketertiban,  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  memanusiakan  dalam masyarakat. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Purwoleksono, 2016).
Terkait  dengan  masalah  notaris  yang  melakukan  tindakan  pidana,  UUJN-P  tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Dengan demikian, jika ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang notaris, maka diberlakukan ketentuan KUHP.

## 3. Permasalahan
Notaris  apabila  terkena  kasus  perkara  pidana,  maka  notaris  tersebut  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  atau  akta  otentik  yang  pernah  dibuatnya.  Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai:
a. Bagaimana akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana?
b. Bagaimana  tanggung  jawab  notaris  atas  akta  yang  dibuatnya  ditinjau  berdasarkan  hukum pidana?

## 4. Kebaruan / Orisinalitas
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sinaga  (2017)  dengan  judul  ”Tanggung  jawab  Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, pada artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan  artikel  ini.  Persamaannya  adalah  sama-sama  membahas  tentang  tanggungjawab  notaris
terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Perbedaannya  adalah  tanggungjawab  ditinjau  baik  dari  hukum pidana, perdata, dan administrasi serta notaris yang habis masa jabatannya (Sinaga, 2017).
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wiradiredja  (2015)  dengan  judul ”Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”, pada artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan  dengan artikel  ini. Persamaannya  adalah sama-sama membahas permasalahan  tentang tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Perbedaannya  adalah  akta  yang  dibuat dengan keterangan palsu serta penelitian ini terinci yaitu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Jo  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  KUHP (Wiradiredja, 2015).
Perbedaan penelitian yang pernah dilakukan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti  terletak  pada  tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya  ditinjau  dari  hukum pidana  sedangkan  dengan  penelitian  lain  hanya  secara  umum  dari  UUJN-P,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan KUHPer.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif.  Yuridis  normatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang  melakukan  penelitian terhadap  bahan  pustaka  atau  data  penolong  sebagai  bahan  dasar  penelitian  dengan  cara  memeriksa peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  (Soekanto, 2011).  Spesifikasi  dalam  penulisan  ini  menggunakan  deskriptif  analisis.  Tujuan  penulisan  adalah untuk  memberikan  gambaran  tentang  komunitas  atau  populasi  tertentu,  atau  gambaran  gejala  atau antara  dua  atau  lebih  gejala.  Penelitian  ini  mengkaji  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari studi  pustaka  antara  lain  peraturan  perundang-undangan,  makalah  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti, data resmi dari instansi pemerintah, dan data dari arsip.
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan deskripsi analitik yang dinyatakan oleh narasumber dalam pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku aktual, dan penelitian dilakukan  secara  keseluruhan  (Soekanto,  2011).  Analisa  dapat  dilakukan  secara  deskriptif  analistis,
artinya  data  yang  ada  dideskripsikan  terlebih  dahulu,  kemudian  dianalisis,  dan  teori  serta  norma kualitas tertentu yang relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat Hukum Bagi Akta Notaris Jika Terjadi Kasus Pidana
”Pelaksanaan tugas jabatan notaris berada dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini dikarenakan  tugas  dan  wewenang  notaris,  yaitu  dalam  proses  hukum  tertentu  para  pihak  perlu memberikan  alat  bukti.  Adanya  alat  bukti  semacam  ini  berada  di  dalam  atau  lingkup  hukum perdata, karena tugas notaris adalah membuat akta otentik atas permintaan penghadap, dan tanpa ada  permintaan  dari  penghadap,  notaris  tidak  akan  melakukan  apapun.  Notaris  membuat  akta otentik  di  depan  para  pihak  berdasarkan  bukti  atau  pernyataan  para  pihak,  kemudian  notaris menafsirkannya dalam bentuk akta notaris, meskipun notaris masih berpedoman pada aturan atau prosedur  hukum  dan  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  proses  hukum  yang  berlaku  dala membuat akta” (Adjie, 2015).
Peranan  notaris  kaitannya  dengan  hal  ini  sebagai  pemberi  nasihat  hukum  atas permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Terlepas dari memberikan  pendapat  hukum  kepada  para  pihak,  kemudian  dituangkan  dalam  akta  yang bersangkutan,  pendapat  hukum  tersebut  tetap  merupakan  keinginan  atau  deklarasi  para  pihak yang bersangkutan, bukan keterangan atau pernyataan dari notaris.
Dalam  pelaksananya  tugas  notaris,  ditemukan  bahwa  jika  para  pihak  atau  pihak  lain berselisih  mengenai  akta  notaris,  biasanya  notaris  akan  ditarik  karena  dirasa  merupakan  salah satu  pihak  yang  ikut  atau  ikut  serta  atau  turut  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Maksudnya notaris dalam hal ini yaitu, menyediakan atau memberikan informasi palsu di kalangan notaris. Akta  tersebut  juga  membuktikan  apakah  mungkin  notaris  dengan  sengaja  atau  keliru  berniat melakukan tindak pidana sejak awal bersama para pihak pidana (Soesilo, 1989).
Dalam hal ini, tidak berarti bahwa notaris dapat  menghindari perbuatan melawan hukum, juga  tidak  dapat  dihukum  atau  tidak  tunduk  pada  hukum.  Notaris  juga  dapat  dihukum  pidana apabila  seorang  notaris  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  membuktikan  di  pengadilan  bahwa notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan para pihak/pihak tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dijatuhkan tindak pidana. Jika ini dibuktikan di pengadilan, maka notaris
akan  menerima  sanksi  hukum.  ”Oleh  karena  itu,  hanya  notaris  yang  tidak  berhak  menjalankan tugasnya  dalam  mencari  keuntungan  bagi  pihak  tertentu  untuk  merugikan  pihak  tertentu  atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum” (Soesilo, 1989).
”Faktor-faktor  yang  menyebabkan  diperlukan  notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana adalah (Lotulung, 2002):
a. Jika notaris merugikan para pihak yang disebutkan dalam akta.
b. Salah satu pihak atau pihak lain, dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta  melakukan  atau  membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  berkaitan  dengan kewenangan  notaris  berdasarkan  pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
1) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana Menurut  pasal  ini  “turut  melakukan”  dalam  arti  bersama-sama  melakukan,  paling sedikit  harus  ada  dua  orang,  ialah  orang  yang  melakukan  dan  orang  yang  turut melakukan  peristiwa  pidana  tersebut.  Dalam  hal  ini  notaris  melakukan  tindakan melanggar undang-undang jabatanya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
2) Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan. Menurut  pasal  ini  seseorang  dengan  sengaja  melakukan  atau  membiarkan  salah  satu perbuatan  ini,  untuk  membantu  orang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  undang- undang.
3) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu.
Bahwa  dalam  pasal  ini  dikatakan  barang  siapa  yang  membuat  surat  palsu  atau memalsukan  surat,  yang  menerbitkan  sesuatu  hak,  sesuatu  perjanjian  (kewajiban)  atau sesuatu  pembebasan  utang,  atau  yang  boleh  di  pergunakan  sebagai  keterangan  bagi suatu  perbuatan,  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
4) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu.
5) Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Yaitu barangsiapa dengan  sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama  sekali  atau  sebagian  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  barang  itu  ada  di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan.
6) Pasal 378 KUHP yaitu penipuan.
Menurut  pasal  ini  barangsiapa  dengan  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  dengan  melawan  hak,  baik  dengan  memakai  nama  palsu  atau  keadaan  palsu  baik dengan akal  dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk  orang  memberikan  suatu  barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang.
7) Pasal  385 KUHP  yaitu menjual,  menukarkan  atau membebani  dengan crediet verband (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.
Bahwa  yang  bersangkutan  menurut  pasal  ini  menukar,  menjual  tanah  yang  sedang diberikan  hak  tanggungan  dan  tidak  memberikan  tentang  hal  itu  kepada  pihak  yang berkepentingan.
c. Mendapatkan keterangan dari notaris  baik  secara  formil  maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut  (aktanya  berindikasi  adanya  perbuatan  pidana),  sehingga  perlu  dilakukan pemeriksaan  yang  obyektif  oleh  penyidik,  karena  Kepolisian  wajib  menerima  laporan ataupun  pengaduan  masyarakat  dan  menindak  lanjuti  dengan  pemanggilan  guna  diminta keterangannya  karena  fungsi  penyidik  Kepolisian  adalah  membuat  terang  suatu  tindak pidana.  Terhadap  kehadiran  notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  khususnya penyidikan di Kepolisian.
d. Kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi,  saksi  ahli  atau  juru  bahasa  berdasarkan  pasal  224  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum Pidana  yang  menyatakan  bahwa  barang  siapa  dipanggil  sebagai  saksi,  saksi  ahli  atau  juru bahasa  menurut  Undang-Undang    Undang-Undang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  suatu kewajiban  yang  menurut  undang-undang  selaku  demikian  harus  dipenuhinya,  diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
Akta  notaris  dibatalkan  berdasarkan  keputusan  hakim  di  pengadilan  ketika  akta  notaris tersebut akan merugikan para pihak. Selama hal  tersebut karena kelalaian notaris dan membuat akta tersebut dibatalkan maka notaris dapat memberikan gantirugi atau pertanggunggungjawabannya.  Notaris  pengadilan  tidak  akan  merugikan  pihak-pihak  yang terlibat,  sehingga  meskipun  notaris  telah  kehilangan  reputasinya,  ia  tidak  dapat  digugat  untuk memberikan  gantirugi  atau  pertanggunggungjawabannya.  Jika  notaris  baru  telah  mengeluarkan akta  yang  sah  dan/atau  mengeluarkan  akta  yang  sah  sebelum  permintaan  resminya,  ia  dapat dibebaskan  dari  tanggung  jawab  hukum.  Apabila  terbukti  notaris  telah  melanggar  ketentuan undang-undang  yang  berlaku,  yaitu  memenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  tercantum  dalam ketentuan KUHP, maka notaris dapat dipidana atau dihukum penjara.

## 2. Tanggungjawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana
“Jabatan  Notaris  mempunyai  tugas  untuk  memberikan  para  pihak  bukti  yang  diperlukan untuk  mengambil  tindakan  hukum  tertentu.  Notaris  akan  membuat  akta  atas  permintaan  para pihak. Notaris bertugas dalam membuat akta kepada notaris berdasarkan bukti, pernyataan atau pernyataan  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Notaris  juga  berperan  dalam  memberikan  nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada. Apapun nasihat notaris yang diberikan  kepada  para  pihak  dan  kemudian  dituangkan  ke  dalam  akta  yang  relevan,  itu  akan
menjadi  kemauan  dan  pernyataan  para  pihak,  bukan  pernyataan  atau  pernyataan  dari  notaris” (Sjaifurrachman dan Habib, 2015).
“Dalam prakteknya, sering ditemukan bahwa ketika kedua belah pihak menghadap notaris atau  pihak  lain  mengajukan  keberatan,  biasanya  notaris  dijadikan  sebagai  pihak  yang  terlibat atau  membantu  tindak  pidana  tersebut,  yaitu  memberikan  informasi.  Dengan  demikian,  telah menimbulkan  kerancuan  apakah  mungkin  notaris  dengan  sengaja  melakukan  kesalahan  dengan para  pihak  untuk  membuat  akta  melakukan  tindak  pidana.  Jika  terbukti  notaris  melanggar ketentuan ini, maka pegawai tersebut harus dikenai sanksi” (Adjie, 2015).
Sehubungan dengan hal tersebut, jika notaris akan dipanggil oleh polisi, Kejaksaan Agung atau hakim, notaris wajib memberikan informasi tentang laporan suatu pihak sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P, namun panggilan dari pengadilan harus disetujui oleh Dewan Kehormatan Notaris (Adjie, 2015). Jika seseorang tidak diperbolehkan dipanggil, maka polisi atau Kejaksaan Agung akan  melakukan  pemanggilan  terhadap  saksi-saksi  yang  terkait  dalam  akta  notaris  yang disebutkan di akhir akta. Sebenarnya apabila hal ini dilakukan maka dianggap menyalahi dengan undang-undang  notaris  yang  berlaku,  dimana  saksi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari notaris, dan merupakan bagian dari notaris.
Sebenarnya  dalam  UUJN-P  tidak  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  notaris,  jadi  apabila terjadi  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  yang  terdapat dalam KUHP, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:
a. Notaris publik melakukan kesengajaan dan sadar akan aspek fisik, formal dan substantif dari akta, dan berencana untuk menyerahkan akta kepada notaris atau oleh notaris bersama-sama para  pihak  yang  terlibat  dalam  akta  dijadilkan  dasar  notaris  melakukan  sebuah  kejahatan. Nilai bukti akta notaris harus diperlihatkan sebagaimana mestinya. Jika seseorang meyakini bahwa  notaris  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai  notaris,  maka  yang bersangkutan wajib membuktikan notaris tersebut. Pada saat yang sama  akta notaris formal harus memberikan kepastian, yaitu peristiwa dan fakta yang terdapat dalam akta sebenarnya dilakukan oleh notaris dan dijelaskan oleh para pihak pada waktu yang tertera dalam akad. Dari segi substansi, terdapat kepastian tentang isi akta, yakni isi yang tercantum dalam akta merupakan bukti yang sah bagi para pihak yang menentang kesimpulan akta.
b. Tindakan hukum notaris di hadapan notaris atau dilakukan oleh notaris, jika diukur menurut UUJN-P tidak memenuhi UUJN-P.
c. Perilaku  notaris  tidak  sesuai  dengan  lembaga  yang  memberi  kewenangan  kepada  notaris untuk  menilai  perilaku  notaris.  Dalam  hal  ini,  Majelis  Pengawas  Publik  Notaris” (Sjaifurrachman dan Habib, 2015).
Selama  pembatasan  tersebut  dilanggar,  maka  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada notaris,  yang  artinya  selain  memenuhi  ungkapan  UUJN-P  tentang  perbuatan  melawan  hukum, ungkapan  dalam  KUHP  juga  harus  dipenuhi.  Pemeriksaan  notaris  harus  mampu  membuktikan secara  intelektual  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Dalam  hal  ini,  proses  pemeriksaan notaris membutuhkan logika hukum yang kuat.
Hal ini juga berlaku untuk notaris yang sudah tidak menjabat atau sudah pensiun, sehingga jika  ada  akta  notaris  yang  bermasalah  oleh  pihak  yang  bersangkutan  harus  membuktikannya (Sjaifurrachman  dan  Habib,  2015).  Namun,  jika  notaris  terbukti  sengaja  atau  tidak  sengaja  di pengadilan, para pihak dan para pihak telah menandatangani perjanjian yang dimaksudkan untuk menguntungkan  satu  pihak  atau  merugikan  pihak  lain  dan  merugikan  niat  pihak  lain  Akta dengan tujuan tersebut, notaris akan dihukum sesuai dengan regulasi tentang hal ini.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Apabila  terjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  notaris  dalam pembuatan  akta,  baik  dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  kepada  para  pihak/pihak tertentu  yang  merugikan  pihak  lain  dan  dapat  dibuktikan  di  pengadilan,  maka  dapat  dijatuhkan tindak pidana maka sebagai akibat hukumnya ketika notaris tersebut. Jika akta adalah untuk pihak- pihak terkait untuk mengajukan gugatan, notaris dapat dituntut atas putusan bersalah, yang terjadi karena kesalahan notaris. Namun, jika pembatalan pengadilan atas notaris tidak merugikan pihak- pihak  yang  terlibat,  bahkan  jika  nama  notaris  telah  kehilangan  reputasi  yang  baik,  tidak  dapat dituntut. Jika notaris baru telah mengeluarkan akta yang sah dan/atau mengeluarkan akta yang sah sebelum permintaan resminya, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.
2. Notaris mempunyai tugas untuk memberikan para pihak bukti yang diperlukan untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Notaris akan membuat akta atas permintaan para pihak. Notaris bertugas dalam membuat akta kepada notaris berdasarkan bukti, pernyataan atau pernyataan yang diajukan oleh  para  pihak.  Notaris  juga  berperan  dalam  memberikan  nasihat  hukum  kepada  pihak-pihak yang  terkait  dengan  masalah  yang  ada.  Notaris  dapat  diberikan  sanksi  pidana  apabila  terjadi pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  oleh  notaris  seauai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHP. Sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada  notaris,  manakala  dalam  pemeriksaan  notaris  mampu
membuktikan  secara  intelektual  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Dalam  hal  ini,  proses pemeriksaan  notaris  membutuhkan  logika  hukum  yang  kuat,  artinya  bahwa  apabila  pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 tentang UUJN-P maka dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  undang-undang.  Jika  seseorang  tidak  diperbolehkan dipanggil, polisi atau Kejaksaan Agung akan memanggil saksi-saksi yang ada dalam akta notaris yang disebutkan di akhir akta. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang notaris yang berlaku,  karena  saksi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  notaris,  dan  merupakan bagian dari notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie,  H.  (2011). Kompilasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Jabatan  Notaris .  Semarang:  Pustaka Zaman.
_______  (2015). Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris) . Bandung: Refika Aditama.
Azheri, B.  (20ll). Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory . Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Kelsen,  H.  (2007). General  Theory  Of  Law  and  State,  Teori  Umum  Hukum  Dan  Negara,  Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Soemardi . Jakarta: BEE Media Indonesia.
Kohar, A. (2014). Notaris Berkomunikasi . Bandung: Alumni.
Lotulung,  P.  E.  (2002). Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  dalam  Menjalankan Tugasnya , Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia.
Notoatmodjo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Renika Cipta.
Notohamidjojo, O. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum . Salatiga: Griya Media.
Purwoleksono, D. E. (2016). Hukum Pidana . Surabaya: Airlangga University Press.
Saputro,  A.  D.  (2010). Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang,  dan  Dimasa  Datang .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka.
Sinaga,  H.  (2017). Tanggungjawab  Werda  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya .  Tesis.  Program Mahister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
Sjaifurrachman  dan  Habib.  (2015). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta .
Bandung: CV. Mandar Maju.
Soekanto, S. dan S. M. (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press.
Soesilo,  R.  (1989). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bandung: PT. Karya Nusantara.
Subekti. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.
Supriadi. (2008). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. T obing, G.H.S. Lumban. (1982). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Tutik,  T.  T.  (2010). Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 .  Jakarta: Kencana Perdana Makmur.
Wahyu, E. T. S. dan A.  (2011). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta  yang Berindikasi  Pidana . Bandung: Refika Aditama.

## Artikel Jurnal:
Arif,  J.  (2014).  "Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Terhadap  Pelanggaran  Hukum Atas Akta". Ilmu Hukum Legal Opinion , 2(5).
Napitupulu, H. E. (2017). "Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Pembinaan Notaris dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara". Premise Law Journal .
Pramono,  D.  (2015).  "Kekuatan  Pembuktian  Akta  yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". Lex Jurnalica , 12(3).
Wiradiredja,  H.  S.  (2015).  "Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Yang Didasarkan  Pada  Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". Wawasan Hukum , 32(1).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Kode Etik Notaris.