## LITIGASI PERUBAHAN  IKLIM DI INDONESIA: IDENTIFIKASI ISU DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1
Laga Sugiarto * 1 , Pujiono 1 , Arif Hidayat 1 , Yuli Prasetyo Adhi 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275 laga.sugiarto@mail.unnes.ac.id

## Abstract
Climate change in Indonesia has increased substantially, regarding the rising number of lawsuits and decisions on climate change litigation and decisions. Mention to litigation practices of climate change,  after  was  filtered/sorted  also  identification  of  issues/motivations,  then  climate  change litigation encompasses kind of litigation with climate change as one motivation, and litigation with no specific climate change framing but with implications for mitigation or adaptation. The purpose of this paper is to analyze unlawful acts that are committed by perpetrators, based on doctrines of fault, negligence, strict liability, and factual action. This research can provide advocacy options for climate change policy through litigation in court for justice seekers.
Keywords: Climate Change Litigation ; Unlawful Act ; Strict Liability ; Factual Action.

## Abstrak
Litigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  cukup  pesat,  mengingat bertambahnya jumlah perkara dan putusan terkait gugatan litigasi perubahan iklim. Melihat praktik litigasi perubahan iklim, setelah dilakukan pemilahan serta identifikasi isu/motivasi, maka litigasi perubahan  iklim  di  Indonesia,  meliputi  jenis  litigasi  dengan  motivasi  perubahan  iklim  bukan sebagai isu utama dan litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan  adaptasi  perubahan  iklim.  Tujuan  tulisan  ini  yaitu  untuk  menganalisis  tindakan  perbuatan melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  pelaku  pelanggaran  hukum  dengan  mendasarkan  kepada doktrin kesengajaan, kelalaian, pertanggungjawaban mutlak, dan tindakan faktual. Riset ini dapat memberikan pilihan advokasi kebijakan perubahan iklim melalui litigasi di pengadilan bagi para pencari keadilan.
Kata  Kunci: Litigasi  Perubahan  Iklim;  Perbuatan  Melawan  Hukum;  Pertanggungjawaban Mutlak; Tindakan Faktual.

## A. Pendahuluan
Praktik litigasi perubahan iklim (climate change litigation) (Pielke, 2004) masih menjadi isu (Johnson,  2022)  yang  selalu  menarik  untuk  dijadikan  bahan  kajian  hingga  kini,  dengan melandaskan pada  perkembangan/tren peningkatan jumlah penyelesaian gugatan di pengadilan,
1 Artikel penelitian ini didanai oleh dana dipa FH Unnes Tahun 2022. Penelitian dilaksanakan dalam rangka skim penelitian pemula.
jika kita  menelisik  beberapa  perkara penting  yang pernah  dilakukan  di  pengadilan di berbagai negara (Higham, Setzer, & Bradeen, 2022), diawali dengan Massachusetts melawan EPA (Setzer &  Vanhala,  2019) , Juliana  Filed ,  dan  yang  termutakhir Urgenda , Rocky  Hill , Milieudefenssie melawan Shell , Gbembre melawan Shell Company (Varvastian, 2019) di Nigeria, Funk melawan Wolf di  Pennsylvania  (Varvastian,  2019), Foster melawan Ecology , Ajji  P. melawan Statte Washington , Julianna melawan United  States  of  America , Leghari melawan Pakistan , Future Generations melawan Ministry of the Environment , Costa Rica melawan Nicaragua ,  dan lain- lain.  Hingga  tahun  2022,  maka  jumlah  dari  keseluruhan  mencapai  kurang  lebih  80  perkara (Higham et al., 2022) di seluruh dunia baik itu litigasi di peradilan tingkat nasional maupun negara bagian.
Di  Indonesia,  beberapa  tahun  terakhir  mengalami  tren  perkembangan  cukup  signifikan. Semakin bertambahnya kesadaran berbagai pihak terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kesadaran akan isu ini semakin menunjukkan bukti keseriusannya melalui berbagai gugatan litigasi perubahan iklim baik itu  gugatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara/masyarakat,  organisasi  lingkungan  hidup  dan pemerintah/Kementerian  LHK/ Ministry  of  Environment  and  Forestry (MoEF),  kesemuanya meliputi perkara Mandalawangi, Banjir Banjarmasin, CLS Samarinda, CLS Palangkaraya, CLS Udara Jakarta, Walhi melawan Gubernur Bali, Walhi melawan Dinas PTSP Jawa Barat, Indonesia Youths dkk v. Indonesia, KLHK melawan PT Rambang Agro Jaya (RAJ), KLHK melawan PT Asia Palem Lestari (APL), KLHK melawan PT Arjuna Utama Sawit (AUS), KLHK melawan PT Palmina Utama (PU), KLHK melawan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP), Indonesian Greenpeace dkk melawan Gubernur Provinsi Bali, KLHK melawan PT Kallista Allam (KA), KLHK melawan PT Bummi Mekkar Hijjau (BMH), KLHK melawan PT Selatnasik Indokwarsa (SI) and PT Simpang Pesak Indokwarsa (SPI), KLHK melawan PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL).
Keseluruhan  perkara  tersebut  di  atas  dapat  dinyatakan  sebagai  litigasi  perubahan  iklim mengingat adanya isu, motivasi, implikasi dari gugatan yang mengarah secara langsung maupun tidak langsung sebagai upaya pengurangan dan pengadaptasian dampak perubahan iklim. Latar belakang  keseluruhan  kasus  tersebut,  dilakukan  pemilahan,  kemudian  diidentifikasi  ke  dalam beberapa  kelompok  litigasi  perubahan  iklim,  yang meliputi: pertama ,  litigasi  perubahan iklim sebagai isu utama, kedua , litigasi perubahan iklim sebagai isu periferal, ketiga , litigasi perubahan iklim sebagai motivasi tapi bukan isu, keempat , litigasi perubahan iklim bukan sebagai motivasi litigasi/gugatan, tetapi memilki implikasi terhadap mitigasi dan adaptasi.
Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan penelusuran dan penulis jadikan sebagai state of art yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (Sembiring & Baihaqie, 2020), diketahui bahwa perkembangan dari ilmu dan teori hukum dapat meringankan di pembuktian litigasi pada perubahan iklim  privat di  negara Indonesia. Penelitian lain yaitu Moch  Chafid (Chafid, 2021), diketahui  bahwa  kompensasi  pada  korban  bencana  yang  diakibatkan  adanya  perubahan  iklim. Bentuk  kompensasi  tersebut  melalui  bentuk  asuransi  parametik.  Penelitian  dari  Deniza  Ariani (Ariani,  2019),  litigasi  perubahan  iklim  memang  dapat  secara  efektif  menegakkan  kewajiban internasional dan nasional pemerintah Indonesia terkait perubahan iklim. Litigasi perubahan iklim memang dapat digunakan sebagai instrumen yang efektif untuk memastikan bahwa suatu negara mematuhi  kewajibannya,  baik  secara  dasar  instrumen  hukum  internasional  atau  instrumen nasional.  Dari  ketiga  penelitian  tersebut,  maka penelitian  ini  memiliki  kebaharuan tidak  hanya menganalisis  mengenai  litigasi  perubahan  iklim  tetapi  juga  membahas  mengenai  isu  pada perbuatan melawan hukum dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Riset ini mengaplikasikan suatu jenis penelitian hukum, dengan penelusuran peraturan hukum tertulis/perundang-undangan,  analisis  dilakukan  dengan  melakukan  penelusuran  bahan  hukum primer yang meliputi Konstitusi, UU PPLH, Putusan Hakim terkait Litigasi Perubahan Iklim, dan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 74-85
lainnya, serta bahan hukum sekunder termasuk buku rujukan  utama dengan kredibilitas tinggi, publikasi  ilmiah  penelitian  berupa  artikel  dan  sejenisnya  yang  berkaitan  erat  dengan perkembangan dan perbandingan Litigasi Perubahan Iklim di beberapa negara.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pemilahan Isu/Motivasi Gugatan Perubahan Iklim di Indonesia
Perubahan iklim sendiri bukanlah bencana alam yang datang dari Tuhan ( God’s act ), namun konsekuensi  dari  ulah  manusia  yang  melakukan  beragam  aktivitas,  sehingga  memicu  adanya penumpukan  jumlah  konsentrasi  CO 2 di  atmosfer,  kemudian  terjebak  di  dalamnya,  sehingga mengakibatkan efek gas rumah kaca (GRK), sebagaimana telah disadari, bahwa emisi karbon yang meningkat dan terjebak di atmosfer disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara secara masif. pemerintah Indonesia telah menyadari untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan target ambisius baik diatur di dalam instrumen nasional maupun internasional ( das sollen ), namun dalam implementasinya ( das sein ) menunjukkan adanya kesenjangan/inkonsistensi, sehingga demi mendorong dan  memaksa pemerintah dan bisnis  untuk mematuhi komitmen tersebut, sehingga perlu untuk melakukan upaya hukum berupa suatu gugatan perubahan iklim di pengadilan oleh para  pencari  keadilan  atas  pemenuhan  hak  asasi  manusia  mengenai  keberlanjutan  hidup, lingkungan dan lainnya.
Peradilan atas Gugatan Perubahan iklim sebagai suatu sarana litigasi (Verschuuren, 2022), bukanlah sesuatu yang asing di dalam advokasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia pada hari ini,  berkaca  pada  serangkaian  praktik  litigasi  di  berbagai  negara,  litigasi  perubahan  iklim merupakan suatu sarana untuk melakukan advokasi kebijakan perubahan iklim ( climate policy ), mengingat  sarana  di  luar  peradilan  hanya  akan  berujung  pada  kebuntuan  dominasi  hegemonik penguasa dan pasar. Litigasi perubahan iklim di Indonesia, telah dipraktikkan oleh berbagai pihak pencari  keadilan,  termasuk  warga  negara,  organisasi  lingkungan  hidup,  dan  pemerintah,  untuk melakukan kontrol kepatuhan atas pemenuhan komitmen ambisius pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga serangkaian perkara gugatan pun dilakukan terhadap implikasi langsung dan/atau tidak langsung perubahan iklim.
Perkara gugatan litigasi perubahan iklim sendiri, sebenarnya dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok, jika mengacu kepada pemilahan oleh Osofsky dan Peel (Peel & Osofsky, 2018, 2020), dapat dilihat pada Gambar 1. Pertama, litigasi perubahan iklim sebagai isu utama, kedua, litigasi perubahan iklim sebagai isu periferal, ketiga, litigasi perubahan iklim sebagai motivasi tapi bukan isu,  keempat,  litigasi  perubahan  iklim  bukan  sebagai  motivasi  litigasi/gugatan,  tetapi  memiliki implikasi  terhadap  mitigasi  dan  adaptasi.  Secara  detail,  pemilahan  litigasi  perubahan  iklim dikatakan  sebagai  isu  utama  maupun  tidak,  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dilandaskan  kepada pemahaman mengenai implikasi perisitiwa yang diakibatkan daripada perubahan iklim itu sendiri, baik yang bersifat langsung atau tidak, jika adanya implikasi secara langsung berupa peristiwa pencairan  es/gletser/ permafrost yang  mengakibatkan  naiknya  permukaan  air  laut,  maka  kedua peristiwa  tersebut  dapat  diidentifikasi  sebagai  isu  utama,  sebaliknya,  implikasi  secara  tidak langsung  yang  dapat  dikatakan  sebagai  bukan  isu  utama,  meliputi  kegiatan  berupa  kebijakan perizinan batubara, pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil, deforestasi hutan, kebakaran hutan dan  sebagainya. Kemudian, demi memperjelas pemilahan  tersebut, dapat kita melakukan suatu analisis  dan  identifikasi  melalui  dua  kasus  gugatan  perubahan  iklim  di  Samarinda  dan Palangkaraya.
Berlandaskan kepada pemilahan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi litigasi perubahan iklim di negeri ini. Pertama , mengawali dari Indonesia dengan menelisik Komari case , komari case dianggap  sebagai  tonggak  penting  awal  bagi  peradilan  di  Indonesia  dalam  menghadapi gugatan  perubahan  iklim  atau  bisa  dianggap  sebagai  gugatan  perubahan  iklim  pertama  di Indonesia, jika berdasarkan pengelompokan oleh Peel dan Osofsky, maka dapat dimasukkan ke
dalam  kategori litigasi  dengan  motivasi  perubahan  iklim  bukan  sebagai  isu  utama ,  dalam litigasi tersebut, nampak terlihat beberapa terobosan-terobosan hukum yang dilakukan komari dkk selaku penggugat melawan Negara RI cq Pemerintah RI cq Pemda Kota Samarinda cq Walikota Samarinda,  dalam  gugatan  warga  negara  demi  kepentingan  umum  ( citizen  lawsuit /CLS Samarinda), adapun penggugat mendalilkan gugatannya dengan berdasarkan pada pasal dua puluh delapan konstitusi Republik Indonesia, mengenai hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, juga menyebutkan secara jelas motivasi climate  change dalam gugatan, sebagai challenge atas tindakan pemerintah kota Samarinda terkait  penerbitan izin pertambangan/kuasa pertambangan (KP) batubara untuk perusahaan tambang, penggugat menilai pemerintah tidak berkomitmen kuat atas  target  ambisius  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK),  selain  pemda  kota  Samarinda sendiri,  pemerintah  pusat  pun  nampak  terlihat  mengamini  tindakan  tersebut,  terlebih  semisal kementrian ESDM, KLHK, termasuk Pemda Provinsi (Gubernur Kaltim) yang seharusnya aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas perizinan tersebut, sebaliknya enggan, atau dengan kata lain cenderung mengabaikan, membiarkan (pembiaran), melalaikan tugas dan fungsinya dan/atau kewajiban  hukumnya  sebagaimana  diperintahkan  oleh  beberapa  instrumen  peraturan  hukum, meliputi UU Ratifikasi Konvensi Paris, UU PPLH, UU Minerba, Perpres GRK, Permen ESDM Reklamasi dan sebagainya, sehingga penggugat menganggap keseluruhan tindakan tergugat dapat dikatakan telah berbuat suatu perbuatan bertentangan/melawan/melanggar hukum. Hal ini tentu saja  dilandasi  alasan  yang  masuk  akal  bagi  dalil  penggugat  untuk  menggugat  ( challenge ) pemerintah, bahwasanya pertambangan batubara merupakan bahan bakar fosil penyumbang emisi terbesar di atmosfer baik pada saat proses penambangan dengan melepaskan gas metana maupun pada saat pembakaran batubara itu sendiri dengan melepaskan carbon dioksida (CO 2 ) ke atmosfer. Adapun dengan memahami case tersebut di atas, didapatkan suatu identifikasi bahwa gugatan dimaksud  sebagai  litigasi  dengan  motivasi  perubahan  iklim  bukan  sebagai  isu  utama  sudahlah tepat, karena nampak dalam gugatan tersebut telah mendalilkan motivasi mitigasi (pencegahan) perubahan iklim berupa gugatan oleh masyarakat kota Samarinda atas kebijakan terkait perizinan penambangan  batubara  ( coal  brought  on  environmental  grounds )  sebagaimana  mengacu  pada pemilahan oleh Osifsky, berhubung gugatan atas kebijakan penambangan batubara/bahan bakar fosil masih ada yang menganggap tidak menimbulkan dampak secara langsung bagi perubahan iklim,  dengan  pertimbangan bahwa  batubara  tidak selalu  otomatis  langsung menjadi  penyebab utama bagi terjadinya perubahan iklim jika tidak dimanfaatkan dalam konsentrasi yang berlebihan serta berkontribusi dalam peningkatan jumlah emisi karbon di udara, karena peningkatan emisi CO 2 sendiri tidak hanya melulu dibebankan kepada pembakaran batubara, melainkan pula bahan bakar fosil lainnya, seperti minyak bumi, gas, termasuk aktivitas manusia serta makhkuk hidup lainnya yang juga berkontribusi terhadap penghasil emisi karbon.
Kedua ,  Arie Rompas dkk v.  Gubernur Kalteng case ,  dalam  kasus tersebut  terkait  perkara Karhutla, jika dikelompokkan dalam kategori litigasi perubahan iklim dari Peel dan Osofsky, dapat dimasukkan dalam kategori litigasi bukan motivasi perubahan iklim , namun berimplikasi pada mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim .  mengingat,  dalam  kebakaran  hutan  diketahui membuang karbon ke udara yang tidak sedikit, kemudian, kasus ini memiliki kemiripan dengan Arie Rompas dkk case , di mana penggugat mendalilkan gugatan CLS dengan berlandaskan pada pasal  28H  ayat  (1)  konstitusi,  pada  akhirnya,  berbuah  kepada  kesuksesan  dengan  menghukum pemerintah  untuk  melakukan  serangkaian  kewajiban  hukum  berupa  tindakan  nyata  dan pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Demikian  case  tersebut  dikategorikan  sebagai litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan adaptasi sudahlah sangat tepat, maksudnya dengan mengingat motivasi gugatan ini bukan sebagai isu utama, yakni mengenai  kebakaran  hutan,  bukan  pencairan  es  dan/atau  kenaikan  permukaan  air  laut, sebagaimana nampak implikasi gugatan ini, dalam petitum gugatan, adapun para penggugat yang meminta kepada tergugat/pemerintah untuk melakukan serangkaian tindakan mitigasi dan adaptasi berupa  penerbitan  peraturan  hukum  terkait  pembentukan  tim  gabungan  untuk  pencegahan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 74-85
kebakaran hutan, pembangunan rumah sakit bagi para korban, menyiapkan tempat evakuasi dan sebagainya. Beberapa bunyi petitum gugatan tersebut, menunjukkan dengan jelas, bahwa adanya keinginan penggugat untuk dipenuhi sebagai tanggung jawab tergugat melakukan upaya mitigasi dengan melakukan penerbitan instrumen hukum mengenai tim gabungan pencegahan kebakaran hutan, agar kebakaran hutan tidak terulang kembali di kemudian hari, karena asap dari kebakaran hutan  itu  dapat  berimplikasi  pada  naiknya  konsentrasi  karbon  di  udara  sehingga  memicu perubahan iklim, sementara itu, dorongan untuk melakukan upaya adaptasi pun dilakukan berupa kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  upaya  pemulihan  demi  meminimalkan  risiko kesehatan pada korban kebakaran hutan dengan memaksa pemerintah untuk membangun rumah sakit (khusus infeksi pernapasan) dan tenda evakuasi.
2. Perkembangan  Doktrin  Perbuatan  Melawan  Hukum:  1365  BW, Strict  Liability dan Tindakan Faktual dalam Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia
Penerapan  doktrin  PMH  dalam  litigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan cukup pesat, melihat pemaknaan terhadap doktrin tersebut begitu variatif dalam berbagai  putusan  hakim  dalam  perkara  perubahan  iklim,  jika  dikategorikan  dalam  berbagai kelompok,  didapatkan tiga  kategori putusan,  pertama,  gugatan  litigasi  perubahan  iklim  dengan dasar gugatan PMH 1365 BW pemenuhan unsur kesengajaan dan kelalaian. kedua, gugatan strict liability , dan ketiga, gugatan tindakan administrasi pemerintahan/faktual/ feitelijke .
a. Kesengajaan dan Kelalaian
Putusan untuk kategori pertama dapat ditelaah dalam putusan PT JJP, CLS Palangkaraya, CLS  Samarinda,  PT  MPL,  dan  Walhi  melawan  Kepala  Badan  PMPTSP  Provinsi  Jabar. Adapun  putusan  secara  detil  di  atas,  sebagi berikut, pertama ,  gugatan  oleh Menteri  LHK untuk mewakili pemerintah melawan badan hukum swasta, dalam hal ini dikatakan PT JJP telah  melakukan  PMH  dengan  unsur kesengajaan dan kelalaian ,  sebagaimana  diuraikan berikut, kesengajaan untuk  membuka  perkebunana  kelapa  sawit  dengan  cara  membakar lahan gambut terlebih dahulu yang secara pasti/jelas dilarang di dalam peraturan perundang- undangan  terkait,  demikian  cara  ini  dengan  sengaja  dilakukan  karena  dimaksud  lebih ekonomis demi menurunkan ph tanah sehingga dengan mudah ditanami kelapa sawit, serta telah melakukan kelalaian berupa kegagalan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan  (karhutla)  dengan  ketiadaan  upaya  kehati-hatian  melalui  ketersediaan  sumber  daya, peralatan dan perlengkapan pemadaman yang mumpuni untuk pengendalian di lokasi kejadian tersebut.
Kedua , CLS Palangkaraya, perkara gugatan warga negara ini diajukan oleh sekelompok warga negara meliputi Arie Rompas dan kawan-kawan melawan Pemerintah RI cq Gubernur Kalimantan  Tengah  terkait  adaya  korban  akibat  asap  karhutla,  pengugat  memandang pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa mengabaikan , melalaikan , merespon  dengan  lamban , belum  maksimal dalam  tugas  dan  fungsinya  melindungi kepentingan umum/publik mengenai  pemenuhan  HAM kelangsungan hidup dan  ekosistem yang layak bagi masyarakat, seperti dikumandangkan di dalam pasal dua puluh delapan huruf H ayat 1 konstitusi, sehingga mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan berupa penyakit infeksi saluran pernapasan  serta terganggunya aktivitas sehari-hari seperti  mencari nafkah, pergi  ke  sekolah  dan  lain-lain,  adapun  adanya  fakta  kebakaran  hutan  yang  selalu  terjadi berulang kali hampir di setiap tahunnya, memperkuat alasan gugatan bahwasanya penggugat telah  melakukan  PMH,  baik  itu  dengan kesalahan maupun kelalaian untuk  melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius karhutla. PMH ditunjukkan dengan beberapa tindakan/tidak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  lapangan,  sebagai  berikut, pembiaran karhutla yang terjadi di provinsi kalimantan tengah dalam beberapa bulan di tahun 2015 pada saat itu, lalai dalam pemenuhan pemenuhan HAM kelangsungan hidup dan ekosistem yang
layak  bagi  masyarakat,  menjalankan  tugas  serta  tanggung  jawabnya  sebagaimana  perintah dari peraturan hukum, melakukan penanggulangan, pengawasan penataan usaha, penyusunan dan  perencanaan  usaha,  pemberian  izin  usaha  di  lahan  gambut,  belum  membuat  produk hukum  daerah  dan  sebagainya.  Di  samping  adanya  kelalaian  tersebut,  pemerintah  dinilai belum  bekerja  secara maksimal dalam  penanggulangan  karhutla,  seperti  kurangnya ketersediaan bantuan, berupa obat-obatan, masker, logistik, serta ketimerataan akses daripada bantuan tersebut, termasuk dinilai lamban , seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi karhutla, hingga jatuhnya korban.
Ketiga ,  CLS  Samarinda  atau  dikenal  dengan  Komari  dkk case melawan  Walikota Samarinda,  penggugat  mendalilkan  gugatannya  dengan  berlandaskan  kepada  perbuatan melawan hukum pemerintah yang mengabaikan dan melalaikan kewajiban hukumnya atas perintah dari UU, adapun PMH tersebut yakni, penerbitan ijin usaha pertambangan yang tidak memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, termasuk tidak memenuhi prosedur penerbitan,  pelanggaran  tata  ruang,  yang  semuanya  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, demikian pula, melakukan kelalaian dalam penerbitan AMDAL tanpa keterlibatan masyarakat, rendahnya pemenuhan komitmen pengurangan efek gas rumah kaca, termasuk belum  diterbitkannya  amanah  pembentukan  rencana  aksi  daerah  dari  ketentuan  di  dalam peraturan di atasnya, dan sebagainya.
Analisis secara detail dari berbagai kasus tersebut di atas, bahwasanya penerapan unsur- unsur  PMH  1365  masih  konsisten  dilakukan  dalam  praktik  gugatan  perubahan  iklim, sebagaimana  nampak  dalam  uraian  variatif  mengenai  unsur-unsurnya,  terutama  unsur kesalahan, yang diterapkan dengan menguji konsistensi substansi dan implementasi tindakan hukum  pemerintah  dan/atau  perusahaan  bisnis,  substansi  yang  diatur  di  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan diuji dengan pelaksanaannya di lapangan, gugatan dilakukan sebagai  mekanisme  kontrol  apa  yang  menjadi  kewajiban  hukumnya  untuk  dilaksanakan ( nonfeasance ),  tidak  melaksanakan  sesuatu  yang  bukan  menjadi  kewajiban  hukumnya ( malfeasance ), dan melaksanakan sesuatu yang melebihi kewajiban hukumnya ( misfeasance ). singkatnya, secara keseluruhan gugatan oleh pemerintah terhadap usaha bisnis, disebabkan adanya  kewajiban  hukum  yang  jelas  dan  pasti  seharusnya  dipatuhi,  namun  dengan kesengajaan dilanggar oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga memunculkan gugatan kerugian terhadapnya. Sebaliknya, hal menarik terjadi di dalam gugatan PMH 1365 tersebut, karena  mengkombinasikan  unsur  kesalahan  dengan  kelalalaian,  sejatinya  kelalaian merupakan unsur daripada 1366, sehingga  jelas berbeda pembuktian akan  unsur-unsurnya, kelalalaian  dalam  bahasa  lain  disebut negligence (Bakewell,  Pauls,  &  Migneault,  2020;
Barnwell, 2010; Bryden & Storey, 2011; Cahn & Donald, 2012; Cross, 1994; Dua & Turner, 2019;  Gardner,  1996;  Joint  Centre  for  Bioethics  Pandemic  Ethics  Working  Group,  2008; Loveless, 2013; McDougall, Gillam, Ko, Holmes, & Delany, 2021; Pinching, 1999; Plunkett, 2018; Vines, 2000) ( duty of care ) (Plunkett, 2018; Vines, 2000; Witting, 2005), merupakan suatu  pemahaman  akan  suatu  gugatan  yang  pada  umumnya  perlu  memenuhi  langkah- langkah/alat tes sebagai pembuktian untuk mengetahui kebenaran akan adanya kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, alat tes dimaksud, yakni, pertama pihak yang menanggung suatu beban memiliki kewajiban untuk melakukan kehati-hatian di dalam tindakannya, kedua, perbuatan pihak yang menanggung kewajiban tersebut harus memiliki kedekatan langsung dengan yang dirugikan ( neighbourhood principle ), keduanya seharusnya diterapkan secara kumulatif demi menegakkan pertanggungjawaban, namun dalam praktik di Indonesia  sendiri  tidak  seketat  itu,  jika  melihat  dalam  penerapan  unsur  kelalaian  terhadap kasus-kasus  di  atas,  maka  nampak  dalam  perbuatan  oleh  PT  JJP  kurangnya  kehati-hatian mengantisipasi terhadap munculnya asap dari aktivitas pembakaran lahan, meskipun berdalih telah melakukan sesuai dengan ketentuan/SOP/proedur yang berlaku, kemudian, diperlukan adanya pembuktian kerugian terhadap pihak yang terdekat, terdekat dalam hal ini terikat pada
tempat dan waktu, artinya tindakan pembersihan lahan kelapa sawit dengan cara pembakaran tentu seketika dalam waktu yang berdekatan terjadi asap yang menyebar di udara pada sekitar wilayah posisi yang telah ditentukan, sehingga nampak jelas bahwa tak diragukan bahwa asap yang  berada  di  wilayah  tersebut  berasal  dari  lahan  PT  JJP.  Kemudian,  dalam  kasus  CLS Samarinda,  jelas  terbukti  pemerintah  kurang  hati-hati  dalam  melakukan  pemberian  izin batubara  mengingat  perlu  memperhatikan  adanya  potensi  meningkatnya  konsentrasi  emisi karbon  di  udara,  ditambah  tidak  mengindahkan  masukan  warga  masyarakat  sekitar  dalam proses  penilaian  AMDAL,  namun  dalam  kasus  ini  tidak  membuktikan  adanya  kedekatan antara  tindakan  kelalaian  dengan  kerugian  yang  disebabkan,  karena  gugatannya  bukan menuntut kerugian, dan yang terakhir adalah kasus CLS Palangkaraya, seperti pada umumnya berlaku unsur kurang kehati-hatian pemerintah untuk mengantisipasi akan datangnya karhutla yang sudah berulang kali terjadi, ditambah tidak dipergunakan alat tes neigbourhood , karena gugatan  advokasi  kebijakan  tidak  menuntut  kerugian.  Demikian,  dari  keseluruhan  kasus tersebut di atas, terlepas terjadi kesenjangan antara teori dan praktik, penerapan 1365 secara utuh  yang  berkolaborasi  dengan  1366  terkait  kelalaian,  kendati  hal  ini  tentu  menjadi perkembangan hukum  tersendiri  atas gugatan PMH, dan  hingga kasus-kasus tersebut telah diputus, justru tidak terjadi hambatan sama sekali atas kombinasi penerapan kesalahan dan kelalaian di pengadilan.

## b. Strict Liability
Putusan dengan kategori kedua, dapat ditelaah dalam putusan PT RAJ, PT APL, PT AUS, PT PU, Greenpeace of Indonesia dkk melawan Gubernur Provinsi Bali, PT KA, PT BMH, PT SI dan PT SPI, diuraikan sebagai berikut, pertama , gugatan ini dilakukan oleh pemerintah dengan mendasarkan kepada hak gugat pemerintah di pasal 90 UU PPLH, sedangkan dalil gugatannya berlandaskan kepada selain dari PMH, juga dikombinasikan dengan strict liability di dalam pasal 88 UU PPLH yang bersifat lex specialis , adapun terkait penerapan unsur-unsur PMH (kesengajaan dan kelalaian) masih sama dengan kasus-kasus lainnya yang serupa (PT JJP), menariknya, penggunaan pertanggungjawaban mutlak juga dikedepankan secara khusus melalui penerapan unsur ancaman serius , tidak dapat dipulihkan kembali / irreversible , dan kurang kehati-hatian / precautionary principle , pembuktian terpenuhinya unsur-unsur strict liability dilakukan hanya dengan memastikan bahwa lahan yang terbakar tersebut benar-benar dalam  penguasaan  PT.  RAJ  tanpa  perlu  menelusuri  kesalahan  dan  kelalaian,  serta kausalitasnya. Demikian pula, dapat dijelaskan satu persatu unsur tersebut, mengenai tidak dapat dipulihkan kembali , dibuktikan dengan fakta adanya akibat daripada kebakaran lahan gambut, maka lahan gambut menjadi hilang, tak dapat dikembalikannya fungsi lahan gambut ke keadaan semula, serta mengalami penurunan fungsi dalam penyimpanan air. berikutnya, ancaman serius didalilkan dengan adanya bukti wajib AMDAL bagi kegiatan usaha kelapa sawit,  dan  yang  terakhir  mengenai  unsur kehati-hatian ,  penerapannya  bersinggungan berjalan bersamaan  dengan prinsip strict liability . Kedua ,  perkara mengenai PT APL, dan ketiga , PT AUS berlaku ketentuan yang sama dengan PT RAJ.
Keempat , perkara gugatan pemerintah melawan PT PU dalam kasus yang serupa dengan PT RAJ dan APL, didalilkan bahwasanya PMH tidak hanya dimaknai atas suatu perbuatan yang bersifat positif semata, namun termasuk negatif, yang berarti berbuat atau tidak berbuat, tindakan  PMH  positif  diartikan  sebagai  tindakan  hukum  yang  tidak  diperbolehkan  dengan tegas  oleh  aturan  hukum  yang  saat  ini  berlaku,  dalam  hal  ini  melakukan  perbuatan mengalihfungsikan  lahan  dengan  cara  membakar  sehingga  menimbulkan  pencemaran  dan kerusakan  ekosistem  (lingkungan  hidup),  serta  bersikap  negatif  atas  pencegahan  dan penanggulangan kebakaran itu. Sedangkan, terkait penggunaan gugatan strict liability sendiri, didalilkan  selain  dikenakan  PMH,  berlaku  pula  ketentuan  pertanggungjawaban  mutlak sebagai lex specialis daripada PMH. Uraian strict liability berdasarkan kepada ancaman serius
yang  diartikan  eksisnya  kegiatan  atau  usaha  yang  berpotensi  berdampak  luas,  meliputi timbulnya  keresahan,  ketegangan  dengan  masyarakat,  penurunan  kualitas  air  sungai, penurunan kualitas udara, dan hancurnya ciri bawaan tanah gambut. Selain itu, pemaknaan strict  liability disini,  mengacu  pada  penerapan  di  dalam  putusan  Mandalawangi,  sehingga pengenaan pertanggungjawaban mutlak yang berkorelasi kuat dengan prinisip kehati-hatian ( precautionary principle ) dianggap berlaku sebagai ius cogens (asas hukum yang paling kuat) dari liability base on fault .
Pertanggungjawaban mutlak di dalam pasal 87 PPLH dipandang sebagai lex specialis dari PMH pada umumnya, penerapannya dilakukan terutama pada kasus-kasus lingkungan hidup, memang selalu menarik dan dirasakan cukup efektif, namun akan memberikan efek berbahaya bagi  siapapun  yang  tak  bersalah  akan  menghadapi  penghukuman,  perkembangan strict liability (Coleman,  1983;  Epstein,  2010;  Posner,  1973;  Simester,  2010)  dalam  perkara lingkungan hidup memang selalu dikedepankan mengingat lingkungan hidup dianggap lebih utama ketimbang yang lainnya, sehingga putusan pun akan secara langsung berpihak kepada penggugat  dan  menyatakan  tergugat  harus  bertanggug  jawab  terlepas  dari  kesalahan  atau kelalaiannya, sepanjang adanya bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan yang merugikan itu dapat benar dirasakan kerugiannya. Berkaca pada penerapan gugatan strict liability di atas, pada  prinsipnya  keseluruhan  gugatan  memiliki  kemiripan  pada  perumusan  dalil  dari penggugat, pendalilan dilakukan dengan melandaskan pada jenis kegiatan dari masing-masing bisnis,  bukan  melihat  pada  apa  perbuatannya  yang  merugikan,  akan  tetapi  pada  jenis usaha/kegiatannya,  jenis usaha  yang  diklasifikasikan sebagai  kegiatan  yang  mendatangkan dampak ancaman serius bagi lingkungan hidup, penerapan frasa “ancaman serius” menjadi pintu  masuk  untuk  menagih  pertanggungjawaban  mutlak  dari  para  tergugat,  frasa  ini  jika diterapkan  pada  perusahaan-perusahaan  tersebut  yang  beroperasi  di  bidang  pengusahaan kelapa  sawit  dan  penambangan,  maka  dapat  dipastikan  kegiatan  tersebut  diklasifikasikan sebagai  ancaman  serius,  pelacakan  untuk  pembuktian  daripada  adanya  ancaman  serius tersebut  dapat  diketahui  dari  adanya  kewajiban  AMDAL  bagi  bisnis  tersebut,  dokumen AMDAL ini dapat dikatakan  sebagai sebuah validitas pembuktian  atas  strict liability yang paling efektif.

## c. Tindakan Faktual
PMH untuk kategori yang ketiga atau terakhir yakni tindakan faktual, dalam perkara ini, gugatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  warga  negara  perorangan  (bukan class  action ) terhadap pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sejatinya perkara serupa ini biasanya digugat di PN dengan dalil PMH 1365 seperti perkara-perkara sebelumnya tersebut di  atas,  namun  pasca  berlakunya  UU  Administrasi  Pemerintahan,  di  dalam  pasal  87  telah memberikan ruang untuk melakukan gugatan tindakan faktual, sarana ini diterapkan dalam gugatan mengenai perkara banjir besar di Banjarmasin, masyarakat menilai pemerintah telah melakukan  PMH  ( onrechtmatige  overheidsdaad ),  berupa  tidak  melakukan  pencegahan dengan  pemberian  informasi,  lambatnya  penanggulangan  banjir,  dan  tidak  melakukan pembentukan  Pergub  tentang  teknis  penanggulangan  bencana  di  Kalsel.  Tindakan  faktual PMH secara detil yakni, tidak melakukan pencegahan diartikan ketiadaan kesiapsiagaan dari pemerintah akan adanya hujan lebat yang berpotensi banjir. Hal ini ditunjukkan dengan fakta di lapangan akan ketiadaan alat pendeteksi dini, sehingga banjir tak dapat dihindari, kemudian melanda di berbagai wilayah Banjarmasin dan mengancam keselamatan harta benda, ternak dan korban jiwa di masyarakat, berikutnya dianggap lambat dalam penanggulangan banjir, karena pemerintah tidak melandaskan tindakannya pada peraturan hukum positif semisal UU serta  PP  Penanggulangan  Bencana,  yang  seharusnya  dilakukan  serangkaian  tindakan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana, namun kesemuanya dilakukan terlambat dan  pasca  banjir  telah  melanda,  kemudian  pemerintah  juga  tidak  mengindahkan  untuk
melakukan  pembentukan  Pergub  tentang  teknis  penanggulangan  bencana,  padahal  hal  itu telah  dimandatkan  oleh  peraturan  di  atasnya,  menariknya  meskipun  pemerintah  daerah berkilah melakukan pembentukan peraturan terkait substansi tersebut, namun tindakan faktual dapat dijadikan sarana untuk mendorong/mengadvokasi (kebijakan) melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.
Tindakan  faktual  (Aji  &  Sugiarto,  2018)  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu PMH atas tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebagaimana menjadi kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya namun dirasakan belum maksimal (lawan dari optimal), dan melakukan pembentukan kebijakan yang dianggap perlu untuk  dibuat,  berkaca  pada  penerapan  kasus  di  atas,  maka  terlihat  dari  adanya  gugatan tindakan faktual pemerintah di atas, dapat diketahui bahwasanya pemerintah dianggap telah melakukan PMH tindakan faktual, meliputi upaya pencegahan/kesiapsiagaan bencana banjir yang  meskipun  telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  namun  dirasakan  belum  maksimal, mengingat  banjir  pun  terjadi  dan  menimbulkan  banyak  korban,  seharusnya  dirasakan pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan secara maksimal tanpa harus menimbulkan banyak korban berjatuhan, kemudian, tindakan faktual juga dipahami sebagai upaya untuk mendorong  kebijakan  pemerintah,  sebagaimana  keharusan  pemerintah  untuk  membuat peraturan perundang-undangan, meskipun itu harus menerobos asas legalitas/negara hukum, sebagaimana dalam kasus tersebut, dorongan untuk memaksa pemerintah membuat Perda atau Pergub mengenai teknis penanggulangan banjir.
Gambar 1. Pemilahan Isu/Motivasi Litigasi Perubahan Iklim

## D. Simpulan dan Saran
Pemilahan  isu/motivasi  litigasi  perubahan  iklim  yang  dipraktikkan  di  Indonesia  dapat diidentifikasi ke dalam tipe litigasi dengan motivasi perubahan iklim bukan sebagai isu utama dan litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melihat pada beberapa kasus seperti CLS Samarinda dan CLS Palangkaraya dan lainnya. kemudian, keseluruhan perkara tersebut, dapat dilakukan pula pemilahan atas maksud/ intent PMH dalam gugatan litigasi perubahan iklim, yang meliputi PMH dengan kesengajaan dan kelalaian, semisal MoEF v. PT JJP dan lain-lain, pertanggungjawaban mutlak/ strict liability , semisal PT RAJ dan  lain-lain,  dan  tindakan  fakual,  semisal  Banjarmasin case .  Harapan  dari  adanya  penelitian mengenai  litigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia,  dapat  menjadi  masukan  bagi  para  pencari keadilan, meliputi warga negara/masyarakat/perorangan, organisasi lingkungan hidup, pemerintah dalam  menghadapi  tindakan  hukum  administrasi  negara,  aktivitas  bisnis  yang  mendatangkan ancaman serius bagi lingkungan hidup, melalui suatu sarana advokasi kebijakan perubahan iklim ( climate policy ) di pengadilan yang berujung kepada efektivitas perubahan kebijakan ( policy goal ) yang jauh lebih maksimal terhadap segala upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual. Jurnal Justiciabelen , 1 (1), 46–71. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492
Ariani, D. (2019). The Effectiveness of Climate Change Litigation As a Venue To Uphold State Climate Change Obligations in Indonesia. Indonesian Journal of International Law , 16 (2), 210–234. https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.751
Bakewell, F., Pauls, M. A., & Migneault, D. (2020). Ethical considerations of the duty to care and physician  safety  in  the  COVID-19  pandemic. Canadian  Journal  of  Emergency  Medicine , 22 (4), 407–410. https://doi.org/10.1017/cem.2020.376
Barnwell, M. (2010). The problem of negligent omissions : Medieval action theories to the rescue (1st ed.).
Bryden, D., & Storey, I. (2011). Duty of care and medical negligence. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care and Pain , 11 (4), 124–127.
https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkr016
Cahn, A., & Donald, D. C. (2012). Directors’ duties of loyalty, good faith and care. In Comparative Company Law (pp. 332–368). https://doi.org/10.1017/cbo9780511779909.014
Chafid,  M.  (2021).  Asuransi  Parametrik  sebagai  Mekanisme  Alternatif  dalam  Memberikan Kompensasi  kepada  Korban  Perubahan  Iklim  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 8 (1), 229–258. https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.365
Coleman, J. L. (1983). Review of A Theory of Strict Liability, by R. A. Epstein. The Philosophical Review , 92 (4), 613. https://doi.org/10.2307/2184887
Cross, F. B. (1994). Business Law : Negligence and Torts .
Dua,
S. K., & Turner,
C. (2019). Unlocking Torts . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315178516
Epstein, R. A. (2010). Toward a general theory of tort law: Strict liability in context. Journal of Tort Law , 3 (1). https://doi.org/10.2202/1932-9148.1100
Gardner, S. (1996). Contributory Negligence, Comparative Negligence, and Stare Decisis in North Carolina. Campbell Law Review , 18 (1).
Higham, C., Setzer, J.,  & Bradeen, E.  (2022). Challenging Government Responses  To  Climate Change Through Framework Litigation About The Authors .
Johnson, D. (2022, July). Across The Globe, Those Harmed By Climate Change Are Turning To Courts. Ensia.Com .  Retrieved  from  https://ensia.com/features/climate-change-litigation- courts-lawsuit-activism/
Joint  Centre  for  Bioethics  Pandemic  Ethics  Working  Group.  (2008).  The  duty  to  care  in  a pandemic.
American Journal of Bioethics , 8 (8), 31–33.
https://doi.org/10.1080/15265160802318196
Loveless,  J.  (2013).  Mens  Rea:  Intention,  Recklessness,  Negligence  and  Gross  Negligence.  In Complete Criminal Law (pp. 103–168).
McDougall, R. J., Gillam, L., Ko, D., Holmes, I., & Delany, C. (2021). Balancing health worker well-being and duty to care: An ethical approach to staff safety in COVID-19 and beyond. Journal of Medical Ethics , 47 (5), 318–323. https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106557
Peel, J., & Osofsky, H. M. (2018). A Rights Turn in Climate Change Litigation? Transnational Environmental Law , 7 (1), 37–67. https://doi.org/10.1017/S2047102517000292
Peel, J., & Osofsky, H. M. (2020). Climate change litigation. Annual Review of Law and Social Science , 16 , 21–38. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936
Pielke,  R.  A.  (2004).  What  Is  Climate  Change? Energy  and  Environment , 15 (3),  515–520. https://doi.org/10.1260/0958305041494576
Pinching, A. J. (1999). Clinical Guidelines and the Law: Negligence, Discretion and Judgment.
Journal of the Royal Society of Medicine , 92 (7), 382–383.
https://doi.org/10.1177/014107689909200719
Plunkett, J. (2018). The Duty of Care in Negligence . Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781509914876
Posner, R. A. (1973). Strict Liability: A Comment. The Journal of Legal Studies , 2 (1), 205–221. https://doi.org/10.1086/467496
Sembiring, Z. A., & Baihaqie, A. G. (2020). Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan  Permasalahannya. Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia , 7 (1),  118–140. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.215
Setzer, J., & Vanhala, L. C. (2019). Climate Change Litigation: A Review Of Research On Courts And  Litigants  In  Climate  Governance. Wiley  Interdisciplinary  Reviews:  Climate  Change , 10 (3), 1–19. https://doi.org/10.1002/wcc.580
Simester,  A.  (2010). Appraising  Strict  Liability .  Oxford:  Oxford  University  Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199278510.001.0001
Varvastian, S. (2019). The Human Right To A Clean And Healthy Environment In Climate The Human Right To A Clean And Healthy Envi- Ronment In Climate Change Litigation. MPIL Research Paper Series , 2019 – 09 .
Verschuuren, J. (Ed.). (2022). Research Handbook On Climate Change Adaptation Law (2nd ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Vines,  P.  (2000).  The  Needle  in  the  Haystack:  Principle  in  the  Duty  of  Care  in  Negligence. University  of  New  South  Wales  Law  Journal , 23 (2),  35–57.  Retrieved  from https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/23-2-11.pdf
Witting, C. (2005). Duty of care: An analytical approach. Oxford Journal of Legal Studies , 25 (1),
33–63. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi003