## DETERMINAN NIAT MELAKSANAKAN WHISTLEBLOWING INTERNAL PADA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG
Yunita Haripuspita Amir 1 , Hero Priono 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur Email: yunitahrps@gmail.com

## ABSTRACT
Whistleblowing  system  is  designed  to  report  violations  or  fraud  that  occur  within  an  organization, however,  it  is  often  found  that  there  are  various  obstacles  that  can  prevent  someone  to  become  a whistleblower. A similar phenomenon occurs at the Surabaya Gubeng Pratama Tax Service Office, there are tax employees who are reluctant to carry out internal whistleblowing even though  it is not significant. The population in this study is the tax employees who work at KPP Pratama Surabaya Gubeng totaling 109 people. The sampling technique used is simple random sampling, where the minimum sample size is based  on  Slovin,  which  is  a  minimum  of  52  samples.  This  study  was  analyzed  using  the  Partial  Least Square (PLS) approach with the SmartPLS version 2.0.m3. The findings of this study are 1) awareness of employees work independently and carry out main tasks efficiently will encourage tax employees to report these  violations  to  the  right  person,  2)  awareness  of  employees  an  active  role  in  increasing  work productivity will let management top to find out violations, 3) The higher  of employees complies with the rules and professional standards, higher report to supervisor regarding the violation, 4) seriousness of the violation will encourage employees to report the violation to the right person, 5) High or low the status of the  violator  will  not  affect  the  intention  to  carry  out  internal  whistleblowing  will  encourage  the  tax employee  to use  the  reporting  channel,  and 6)  threat  of  the  employees may  receive  will  encourage  the employees to use reporting channels.
Keywords: Ethical Climate-Egoism, Ethical Climate-Benevolence, Ethical Climate-Principle, Seriousness Level  of  Violations,  Violators  Status,  Personal  Cost,  Intention  to  Implement  Internal Whistleblowing

## ABSTRAK
Whistleblowing  system  merupakan  suatu  sistem  yang  dirancang  untuk  melaporkan  pelanggaran atau  kecurangan  yang  terjadi  dalam  sebuah  organisasi,  akan  tetapi  seringkali  ditemukan  adanya berbagai  hambatan  yang  dapat  mencegah  seseorang  untuk  mau  menjadi  whistleblower.  Fenomena serupa  juga  terjadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Gubeng  yaitu  masih  terdapat pegawai  pajak  yang  enggan  melaksanakan whistleblowing  internal meskipun  tidak  signifikan.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  para  pegawai  pajak  yang  bekerja  di  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng  yang berjumlah  109  orang.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  simple  random  sampling,  dimana ukuran sampel minimal berdasarkan penggunaan rumus slovin yaitu minimal 52 sampel dari keseluruhan anggota populasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan alat  analisis  SmartPLS  versi  2.0.m3.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  kesadaran pegawai  pajak  untuk  bekerja  secara  mandiri  dan  menjalankan  tugas  pokok  secara  efisiensi  akan mendorong  pegawai  pajak  untuk  melaporkan  pelanggaran  tersebut  kepada  orang    yang  tepat,  2) kesadaran  pegawai  pajak  untuk  berperan  aktif dalam  meningkatkan  produktivitas  kerja  akan  cenderung membiarkan  manajemen  tingkat  atas  untuk  mengetahui  pelanggaran,  3)  Semakin  tinggi  pegawai  pajak mematuhi  peraturan  dan  standar  profesional  maka  melaporkan  kepada  supervisi  terkait  pelanggaran akan  meningkat,  4)  Tingginya  tingkat  keseriusan  pelanggaran  akan  mendorong  pegawai  pajak  untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada orang  yang tepat, 5)  Tinggi atau rendahnya status pelanggar tidak  akan  mempengaruhi  niat  melaksanakan  whistleblowing  internal  akan  mendorong  pegawai  pajak tersebut menggunakan saluran pelaporan, dan 6) Ancaman yang mungkin akan diterima  pegawai pajak
Submitted: 30 April 2021. Revised: 16 Mei 2021. Published: 19 Juni 2021
jika  melaporkan  pelanggaran  tersebut  akan  mendorong  pegawai  pajak  untuk  menggunakan  saluran pelaporan di dalam organisasi.
Kata  kunci: Ethical  Climate –  Egoism,  Ethical  Climate  –  Benevolence,  Ethical  Climate  –  Principle, Tingkat  Keseriusan  Pelanggaran,  Status  Pelanggar,  Personal  Cost,  Niat  Melaksanakan Tindakan Whistleblowing Internal

## PENDAHULUAN
“Whistleblowing internal” terjadi ketika seorang pegawai atau beberapa pegawai tersebut mengetahui bahwa rekan kerjanya kerap melakukan manipulasi atau pimpinan diatas mereka, lalu  pegawai  tersebut  melaporkan  jika  ada manipulasi  tersebut  pada  atasan  yang  mempunyai jab atan  lebih  tinggi.  Selain  itu,  “ whistleblowing  eksternal” terjadi  ketika  seorang  pegawai perusahaan  menemukan  adanya  manipulasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tempat  dia bekerja,  kemudian  memberi  tahu  masyarakat  sekitar  karena  kecurangan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  itu  akan berdampak negatif  kepada masyarakat  nantinya  (Hapsari  &  Seta,  2019). Dalam penelitian ini, hanya terbatas dalam meneliti niat “ whistleblowing internal” .
Baru –  baru  ini  topik  dari  “ whistleblowing” makin  marak  terjadi  pada  perusahaan – perusahaan  karena  makin  sering  juga  kasus  kecurangan  yang  ditemukan.  Dikutip  dari  laman (Transparency International, 2020) Indonesia kerap kali dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai  tingkatan  korupsi  cukup  tinggi,  orang –  orang  luar  negeri  pun  menganggap demikian  tidak  hanya  orang  dari  dalam  negeri  saja.  Berdasarkan  data  CPI  yang  dirilis  oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi ke 85 dari 198 negara naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya dimana Indonesia menempati posisi ke 89 dari 198. Dari hasil tersebut terlihat  bahwa  posisi  Indonesia  telah  mengalami  peningkatan  dari  sebelumnya  namun  bisa dikatakan bahwa masih terdapat tindakan korupsi yang dilakukan.
Menurut  (Sweeney,  2008)  pelaporan  dari  whistleblower  dinilai  lebih  berdampak diterapkan pada saat menanggapi “ fraud” daripada beberapa metode yang lain contohnya audit internal, audit eksternal, maupun sistem pengendalian internal (Libriani & Utami, 2015). Sistem pelaporan  kecurangan  atau  “ whistleblowing  system ”  adalah  sistem  yang  dibuat  untuk melaporkan  pelanggaran  atau  kecurangan  apa  saja  yang  dapat  dilaporkan,  tindakan kedepannya  atas  laporan  itu,  penghargaan  dan  whistleblower  akan  mendapatkan  jaminan perlindungan  dan  hukuman  yang  akan  didapatkan  oleh  pelaku  pelanggaran  sehingga “ whistleblowers” mempunyai  posisi  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  menyingkap  kecurangan – kecurangan  yang  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  yang  akan  menguntungkan  stakeholders dalam mencegah kerugian kedepan.
Akan  tetapi  untuk  bisa  melakukan  whistleblowing  dan  tidaklah  mudah  untuk  menjadi whistleblower  jika  seseorang  itu  adalah  seorang  pegawai  suatu  perusahaan.  Seorang whistleblower seringkali dihadapkan dengan suatu dilema dimana sebagian orang beranggapan bahwa tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap koleganya (Widyanto & Sulistiyowati, 2020).  Sebagian  orang menganggap  whistleblower  sebagai  pelindung  yang menjunjung  tinggi nilai-nilai  etis  sehingga  berani  untuk  mengungkapkan  suatu  tindakan  pelanggaran  yang dilakukan  orang  lain,  sekalipun  pelakunya  adalah  teman,  atasan,  atau  sahabatnya  sendiri (“Bagustianto dan Nurkholis, 2013”) dalam (Raharjo, 2017).
Beberapa  perbedaan  opini  tersebut  membuat  calon  whistleblower  mengalami kebingungan  tersendiri  saat  akan  menentukan  sikap  mereka  saat  akan  melakukan “ whi stleblowing” dan berpengaruh pada niat mereka dalam menjalankannya. Maka dari itu, topik mengenai faktor – faktor yang menyakut tentang “ whistleblowing” dan cara dalam mengungkap kecurangan –  kecurangan  dalam  instansi  adalah  topik  yang  kerap  kali  diteliti  (Prayogi  & Suprajitmo, 2020).
Fenomena  lainnya  juga  terjadi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Gubeng  Surabaya. Berdasarkan survey pendahuluan untuk menggali sikap pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya mengenai niat melaksanakan “ whistle blowing internal” disimpulkan bahwa  masih  terdapat  pegawai  pajak  KPP  Pratama  Gubeng  Surabaya  yang  enggan melaksanakan “ whistleblowing internal ” meskipun tidak signifikan namun masih bisa dikatakan masih terdapat pegawai pajak yang diam ketika dihadapkan dengan penemuan pelanggaran di dalam instansi
Berdasarkan  ketentuan  yang  ada  didalam,  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER- 22/PJ/2011  tentang  “Kewajiban  Melaporkan  Pelanggaran  dan  Penanganan  Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa setiap pegawai  Ditjen  Pajak  wajib  melaporkan  pelanggaran  atau  indikasi  pelanggaran”.  Namun kenyataannya  diketahui  3  pegawai  tidak  berminat  untuk  melaksanakan  “ whistleblowing internal” , 4 pegawai tidak memiliki keberanian untuk melaporkan, 6 pegawai tidak memberi tahu atasan  jika  terdapat  indikasi  suatu  pelanggaran,  dan  4  pegawai  tidak  akan  menggunakan saluran pelaporan (whistleblowing) ketika mengetahui adanya suatu pelanggaran. Oleh karena itu menunjukkan bahwa pelaksanaan “ Whistle blowing Internal” belum  berjalan  secara  optimal. Hal  ini  dimungkinkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  organisasional  yaitu  ethical climate –  egoism,  ethical  climate-  benevolence,  dan  ethical  climate  –  principle  serta  faktor situasional yaitu tingkat keseriusan pelanggaran, status pelanggar, dan personal cost.
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 290
Hasil  studi  empiris  telah  membuktikan  bahwa  faktor-faktor  tersebut mempengaruhi  niat melaksanakan  “ whistleblowing  internal” .  Faktor  organisasional  merupakan  keahlian  dasar seorang  pegawai  yang  mempengaruhi  suatu  proses  kegiatan  di  dalam  instansi  tersebut  serta mempengaruhi  komitmen  organisasional  pegawai  itusendiri.  Iklim  etika  atau  ethical  climate menurut  (Victor  &  Cullen,  1988)  dipandang  sebagai  salah  satu  komponen  dari  budaya organisasi yang dapat mempengaruhi berbagai keputusan etis (Setyawati, Ardiyani, & Sutrisno, 2015). Salah satu kasus etika yang sering terjadi yaitu masalah mengenai kecurangan dimana iklim etika juga berpengaruh kepada anggota organisasi untuk melakukan tindak kecurangan.
Terdapat tiga jenis iklim etika yaitu “ethical climate-egoism, ethical climate-benevolence, dan  ethical  climate- principle” .  Anggota  organisasi  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan berdasarkan ethical climate-egoism maka keputusan yang diambil cenderung mengedepankan kepentingan  individu.  Anggota  organisasi  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan berdasarkan  ethical  climate-benevolence  maka  keputusan  yang  diambil  cenderung mempertimbangkan  organisasi  misalnya  tim  atau  kelompok.  Anggota  organisasi  dalam melakukan pengambilan keputusan berdasarkan ethical climate-principle maka keputusan yang diambil  sesuai  dengan  peraturan,  kode  etik,  undang-undang,  dan  prosedur  yang  ada  dalam suatu organisasi.
Sementara  Faktor  Situational  adalah  faktor  disekitar  calon  whistleblower  yang mendorong mereka untuk menjalankan  “ whistleblowing ”.  Tiap  –  tiap  anggota didalam  isntansi bisa  saja  mempunyai  tingkat  keseriusan  berbeda  tentang  kecurangan  antar  satu  sama  lain (Prasetyo et al., 2017). Selanjutnya variabel status pelanggar  dalam (Cortina & Magley, 2003) dijelaskan bahwa kesalahan orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi sangat sulit  untuk  dideteksi  dan  dilaporkan  (Mulfag  &  Serly,  2019).  Sehingga  status  pelanggar  akan mempengaruhi  niat  untuk  melakukan  whistleblowing.  Kemudian  menurut  (Schultz,  Johnson, Morris,  &  Dyrnes,  1993)  personal  cost  merupakan  pemahaman  karyawan  akan  resiko  untuk membalas atau sanksi yang datang dari anggota – anggota institusi/organisasi, yang membuat para  pegawai  kurang  minat  untuk  melapo rkan  “ wrongdoing” (Wakerkwa,  Falah,  &  Safkaur, 2018).
Penelitian  ini  difokuskan  terhadap  pegawai  pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Gubeng  Surabaya.  Hal  ini  dikarenakan  KPP  Pratama  Gubeng  memiliki  salah  satu  program reformasi  birokrasi  yaitu  “Zona  Integritas  menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi”  (ZI-WBK)  dan “Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani”  (WBBM).  Namun  menurut  survey  pendahuluan  yang telah  dilakukan,  masih  terdapat  pegawai  pajak  cenderung  diam  ketika  dihadapkan  adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan . Beberapa penelitian sebelumnya terkait “ whistleblowing”
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 291
lebih membahas “ whistleblowing” secara umum tidak secara mendetail dimana dalam penelitian ini lebih difokuskan pada “ whistleblowing internal” . Alasan fokus penelitian pada “ whistleblowing internal ”  karena  salah  satu  kasus  “ whistleblowing” yaitu  kasus  yang  menimpa  Enron  dan WorldCom di Amerika adanya berbagai kecurangan berupa manipulasi data akuntansi dengan melakukan  kecurangan  dalam  laporan  keuangannya  (Lestari  &  Yaya,  2017).  Selanjutnya  juga dikarenakan  penelitian  ini  meneliti  semua  kriteria  dari  ethical  climate  dimana  masih  minim dilakukan  karena  penelitian  sebelumnya  tidak  meneliti  variabel  tersebut  satu  per  satu. Selanjutnya  terdapat  perbedaan  mengenai  objek  serta  periode  penelitiannya.  Penelitian- penelitian  sebelumnya  terkait  “ whistleblowing  internal ”  masih  belum  terlalu  banyak  dilakukan pada  pegawai  pajak  dimana  penelitian  sebelumnya  dikaitkan  dengan  profesi  pegawai  negeri selain dari pegawai pajak di KPP.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Theory Planned Behavior
Theory  Planned  Behavior (Teori  Perilaku  Terencana)  merupakan  teori  psikologi  yang Ajzen  (1991)  jelaskan,  dia  menjabarkan  bahwa  adanya  hubungan  diantara  sikap  dengan perilaku  seorang  manusia.  Terdapat  tiga  hal  yang  mendasari  inti  dari  Theory  of  Planned Behavior  (Ajzen,  2005)  yaitu  “ Attitude  Toward  the  Behavior atau  Sikap  Terhadap  Perilaku, Subjective  Norm atau  norma  subjektif  yang  berhubungan  dengan  pengaruh  sosial, Perceived Behavioral  Control atau  Kontrol  perilaku”  yang  dinilai  mempunyai  pengaruh  yang  penting didalam “theory of planned behavior” . Sehingga “Theory of planned behavior” dapat digunakan sebagai pengukur tingkat intensitas dalam melakukan whistleblowing internal . Seorang individu akan  melakukan whistleblowing  internal ketika  adanya  respon  sikap  negatif  terhadap pelanggaran dan  adanya anggapan  bahwa  pelanggaran merupakan  hal  yang  tidak  etis  dalam suatu organisasi pada sudut pandang seseorang yang akan meningkat juga kontrol yang dirasa karena pelanggaran tersebut, maka dapat diprediksi bahwa akan semakin kuat niat seseorang dalam melakukan “ whistleblowing internal”

## Prosocial Organizational Behavior
Perilaku  prososial  adalah  termasuk  semua  kegiatan  dalam  proses  untuk  menolong orang  lain,  tidak  termasuk  motif  sang  penolong  dalam  melakukan  aksinya  (Harahap,  Misra,  & Firdaus,  2020).  “ Prosocial  organizational  behavior ”  adalah suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh satu  anggota  organisasi  akan  seseorang,  kelompok  atau  organisasi  dengan  tujuan  untuk menguntungkan  pihak  organis asi    (Brief  &  Motowidlo,  1986).  “ Prosocial  behavior ”  merupakan
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 292
suatu teori yang mensupport adanya perilaku “ whistleblowing” . Dikutip dari (Brief  & Motowidlo, 1986)  dijelaskan  jika  “ whistleblowing” merupakan  satu  dari  13  bentuk  tingkah  laku  prososial. Dapat  disimpulkan  dari  pengertian  diatas  jika  perilaku  prososial  mempunyai  kaitan  yang  erat dengan “ whistleblowing internal” . Pada tiap tindakan akan menimbulkan sanksi yang berbeda – beda  pada  tiap  perorangan  atau  instansi.  Tidak  hanya  dapat  menguntungkan  pihak  suatu instansi  atau  organisasi,  tetapi  perilaku  prososial  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pihak whistleblower itu sendiri. Sehingga Prosocial Organizational Behavior dapat digunakan sebagai pengukur tingkat intensitas dalam melakukan “ whistleblowing int ernal” .

## Whistleblowing
Elias  (2008)  pada  (Husniati,  2017)  juga  menjelaskan  jika  “ whistleblowing” bisa  timbul pada  pihak  dalam  (internal)  ataupun  dari  pihak  luar  (eksternal).  “ Internal  whistleblowing” yaitu pengungkapan  pelanggaran  yang  terjadi  ketika  seorang  karyawan  atau  anggota  organisasi menyadari  akan  adanya  suatu  pelanggaran  yang  karyawan  lain  perbuat  lalu  mereka melaporkan  Pelanggaran  itu  pada  pihak/jabatan  lain  yang  lebih  tinggi  pada  organisasi  dimana peanggaran  itu  terjadi.  Menurut  Tuanakotta  (2012:612-613)  dalam  (Handika  &  Sudaryanti, 2017),  pada  saat  kegiatan  dalam  mendeteksi  ada  dan  tidaknya  sebuah  fraud,  tidak  hanya menerapkan proses audit yang efektif, dengan adanya “ whistleblowing internal” ini adalah satu dari  beberapa  cara  yang  dinilai  mudah  untuk  menemukan  ada  atau  tidaknya  fraud.  Dengan hadirnya  metode  mekanisme  untuk  pendeteksian  lebih  awal  (“ early  warning  system ”)  untuk misalnya  jika  terjadi  permasalahan  yang  berasal  dari  suatu  pelanggaran,  organisasi  tersebut akan  mempunyai  presentase  yang  lebih  besar  dalam  menyelesaikan  masalah  dengan  cara internal  sebelum  menyebar  luas  jadi  masalah  kecurangan  yang  sifatnya  bukan  internal  lagi melainkan publik. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai “ whistleblowing internal” adalah proses mengungkap adanya pelanggaran yang telah diperbuat oleh anggota didalam organisasi tersebut  dengan  memberikan  laporkan  pelanggaran  tersebut  pada  pihak  yang  terkait  dalam organisasi.

## Ethical Climate
Menurut (Savran, 2007: 16) dalam (Erdilek Karabay, Akbas, & Elci, 2016)  menjelaskan bahwa ethical climate dalam suatu organisasi merupakan sekumpulan pemikiran tentang filosofi moral  yang  menunjukkan  apakah  organisasi  memiliki  kesadaran  etis  untuk  mengatasi  suatu masalah. Dimensi pertama dari “ ethical climate work theory” pada saat proses untuk mengambil keputusan  adalah  melalui  pendekatan  etis,  yang  terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu  “ egoism” , “ benevolence” ,  dan  “ principle ”.  Selain  itu,  pada  dimensi  kedua  “ ethical  climate  work  theory”
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 293
adalah  dengan  memakai  pendekatan  lokus  analisis,  terdiri  dari:  individual,  lokal,  dan cosmopolitan  (Cullen,  Parboteeah,  &  Victor,  2003).  Tabulasi  dari  kedua  dimensi  itu membuahkan  hasil  akhir  teori  ethical  climate.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ethical climate  yang  disimpulkan  sebagai  keadaan  dimana  organisasi  mempunyai  kondisi  lingkungan yang  menghasilkan  para  anggota  dari  organisasi  tersebut  melihat  dan  mengambil  sikap  atas suatu  kejadian.  Ketiga  faktor  dari  ethical  climate  ini  dibutuhkan  dalam  menilai  niat melaksanakan  “ whistleblowing  internal ”  dikarenakan  saling  berkaitan  dalam  proses pengambilan keputusan yang diambil.

## Tingkat Keseriusan Pelanggaran
Tingkat  keseriusan  kecurangan  menurut  (Near  &  Miceli,  1985)  merupakan  besar kecilnya ukuran tingkat keseriusan kecurangan yang bisa membuat rugi suatu organisasi. Para individu  dari  suatu  organisasi  yang  ikut  andil  dalam  mengawasi  adanya  kemungkinan Pelanggaran  dilapangan  mempunyai  potensi  untuk  melakukan  “ whistleblowing” apabila kecurangan yang mereka lakukan dalam tingkatan yang serius. Selanjutnya  dikutip dari Curtis (2006)  pada  (Marliza,  2018)  besar  kecilnya  tingkatan  sebuah  pelanggaran  bisa  diamati  dari seberapa  parah  dampak  yang  dihasilkan  dari  pelanggaran  itu.  Anggota  organisasi  yang mengamati adanya dugaan pelanggaran akan lebih mungkin untuk m elakukan “ whistleblowing” jika pelanggaran tersebut serius (Sartika & Mulyani, 2020).

## Status Pelanggar
Status  pelanggar  adalah  satu  dari  beberapa  unsur  situasional  yang  diperkirakan  bisa menghasut seseorang untuk menjalankan tindakan yang prososial. Hal tersebut terjadi karena sanksi  yan  mungkin  akan  dihadapi  calon  whistleblower  nantinya  saat  mereka  membeberkan fakta  akan  kecurangan  yang  telah  diperbuat  oleh  pelanggar  (Sutedjo  &  Purnamasari,  2020). Sehubungan  dengan  tindakan  etis  yang  diambil  oleh  individu  tersebut  dalam mencegah  fraud atau  wrongdoing,  status  dari  para  pelanggar  adalah  suatu  unsur  yang  tidak  boleh  dilewatkan begitu  saja.  Sehingga  semakin  tinggi  posisinya  maka  semakin  terbuka  peluang  bagi  pihak terlapor  untuk  membalas  dendam  dengan  pelapornya.  Kecurangan  yang  dilakukan  oleh anggota  dengan  posisi  tinggi  atau  manajemen  puncak  tidak  mudah  diantisipasi  (Jayanti  & Sutapa, 2020).

## Personal Cost
Personal  cost  menurut  (Schultz  et  al.,  1993) merupakan  sudut  pandang  pegawai  akan risiko  pembalasan  dari  seseorang,  sekelompok  orang,  atau  organisasi,  yang  mengakibatkan
minat  pegawai  untuk  melaporkan  pelanggaran  menjadi  berkurang  (Bernawati  &  Napitupulu, 2018).  Personal  Cost  adalah  alasan  utama  seorang  individu  tidak  ingin  menjadi  whistleblower karena mereka meyakini akan mengalami retalisasi. Retaliasi atau yang biasa disebut dengan pembalasan  dendam  merupakan  suatu  tindakan  yang  ditujukan  kepada  seseorang  atas perilaku  yang  dulu  dia  pernah  lontarkan  ke  orang  tersebut.  Oleh  karena  itu  persepsi  personal cost sangat mempengaruhi niat seseorang untuk melaporkan kecurangan. Menurut (Zarefar et al., 2018 , “Semakin besar persepsi personal cost seseorang maka akan semakin mengurangi niat seseorang untuk melakukan tindakan whistleblowing” .

## Pengembangan Hipotesis
1.  Pengaruh Ethical Climate-Egoism terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal “Ethical climate” atau iklim etis suatu organisasi merupakan suatu pandangan yang berlaku dalam  praktek  dan  prosedur  organisasi  yang  etis  (Victor  &  Cullen,  1988).  Iklim  yang dicirikan sebagai egoisme akan mendorong anggota organisasi untuk mempertimbangkan apa  yang  menjadi  kepentingan  dirinya  sendiri.  Sehingga  “ whistleblowing  internal” akan dipandang  sebagai  tindakan  yang  memiliki  potensi  berbahaya  dan  tidak  memberikan dampak baik secara personal sehingga cenderung memilih untuk tidak terlibat di dalamnya. Dikutip dari penjelasan teori tersebut, bisa kita tarik hipotesis yaitu:
H1 :  Ethical  Climate-Egoism  Berpengaruh  Signifikan  Terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal
2.  Pengaruh  Ethical  Climate-Benevolence  terhadap  Niat  Melakukan  Whistleblowing Internal
“Ethical climate-benevolence” mempunyai ciri – ciri yaitu para individu dari suatu organisasi akan menghadapi tiap kejadian dengan memikirkan dampak akan kesejahteraan organisasi mereka maupun orang diluar organisasi (Victor & Cullen, 1988). Sehingga “ whistleblowing internal” kedepannya  akan  dianggap  menjadi  salah  satu  cara  dalam  menyelamatkan organisasi,  orang  diluar  organisasi  dan  nilai  didalam  organisasi  untuk  organisasi  yang mempunyai ciri khas etis benevolence. Dikutip dari penjelasan teori tersebut, bisa kita tarik hipotesis yaitu:
H2 : Ethical Climate-Benevolence Berpengaruh Signifikan Terhadap Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
3.  Pengaruh Ethical Climate-Principle terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal “Ethical  climate-principle” merupakan  iklim  yang  mempunyai  dasar  pemahaman  individu jika ada keputusan didasarkan pada penerapan atau interpretasi prinsip yang tidak asing di masyarakat  contohnya  hukum,  peraturan,  dan  standar  yang  berlaku  (Victor  &  Cullen,
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 295
1988).  Organisasi  yang  memiliki  karakteristik  principle  ketika  terdapat  para  individu  dari suatu  organisasi  yang  ikut  terjaring  didalam  sikap  tidak  baik,  maka  anggota  lainnya  akan cenderung  tidak  setuju  atas  tindakan  tersebut,  dan  akan  cenderung  memiliki  niat “ whistleblowing  internal” .  Dikutip  dari  penjelasan  teori  tersebut,  bisa  kita  tarik  hipotesis yaitu:
H3 :  Ethical  Climate-Principle  Berpengaruh  Signifikan  Positif  Terhadap  Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
4.  Pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal
Serius  dan  tidaknya  suatu  pelanggaran  bisa  dipandang  dan  dihitung  pada  sisi  yang berdampak pada organisasi, apa yang mendorong pelaku melakukan kecurangan, dan etis atau tidak etisnya sebuah kecurangan. Dalam mempertimbangkan akan tingkat dari serius atau  tidaknya  sebuah  Pelanggaran  adalah  dengan  melihat  dampaknya  pada  keuangan atau  financial  yang  terjadi  setelah  Pelanggaran  itu  dilakukan  (Marliza,  2018).  Hal  ini membuktikan  jika,  makin  tinggi  tingkatan  keseriusaan  kecurangan,  maka  anggota organisasi  memiliki  kecenderungan  dalam  niatan  untuk  menjalankan  “ whistleblowing internal ”. Dikutip dari penjelasan teori tersebut, bisa kita tarik hipotesis yaitu:
H4 :  Tingkat  Keseriusan  Pelanggaran  Berpengaruh  Signifikan  Positif  Terhadap  Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
5.  Pengaruh Status Pelanggar terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal Dalam “ whistleblowing internal” , status pelanggar merupakan salah satu pertimbangan bagi seorang  whistleblower  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  orang  lain  individu  untuk membiarkan pelanggaran tersebut atau atau dilaporkan (Hakim Z, ira, & Mahmudah, 2019). Seorang whistleblower akan mempertimbangkan posisi pelaku pelanggaran karena struktur organisasi akan memungkinkan tingkat balas dendam yang lebih tinggi ketika kecurangan dilaporkan  (Vinancia  et  al.,  2019).  Dikutip  dari  penjelasan  teori  tersebut,  bisa  kita  tarik hipotesis yaitu:
H5 :  Status  Pelanggar  Berpengaruh  Signifikan  Negatif  Terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal
6.  Pengaruh Personal Cost terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal Dalam  “ whistleblowing  internal” ,  para  individu  dari  suatu  organisasi  yang  meninggikan personal  cost  akan mempunyai  pikiran  jika mereka menjalankan “ whistleblowing internal” , mereka nantinya akan menghadapi suatu sanksi yang berat. Mereka juga beranggapakan jika nanti mereka akan dipecat dan diusir dari organisasi. Orang – orang tipikal seperti ini cenderung  orang  yang  akan  mempunyai  pikiran  jika  mereka  tidak  punya  kekuatan  untuk
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 296
memperdaya indvidu lain dan tidak mempunyai pengaruh didalam organisasi. Dapat ditarik kesimpulan jika, tingginya tingkat personal cost yang dimiliki seseorang, akan makin rendah juga  niatan  seseorang  dalam menjalan  kan  “ whistleblowing ”.  Dikutip  dari  penjelasan  teori tersebut, bisa kita tarik hipotesis yaitu:

## H6 :  Personal  Cost  Berpengaruh  Signifikan  Negatif  Terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  diambil  untuk  metode  yang  akan digunakan  didalam  penelitian  ini,  yaitu  mengamati  objek  yang  akan  diteliti  nantinya  lalu melakukan  analisis  dan  menyimpulkan  variabel  bebas  “ ethical  climate- egoism” (X1),  “ ethical climate- benevolence” (X2), “ ethical climate- principle” (X3), tingkat keseriusan pelanggaran (X4), status pelanggar (X5), “ personal cost ” (X6) selaku variabel independen akan niat melaksanakan “ whistleblowing  internal” (Y)  selaku  variabel  dependen.  Populasi  dalam  penelitian  difokuskan pada karyawan pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang berjumlah 109 orang. Karyawan pajak adalah calon whistleblower dalam mengimplementasikan salah  salah  satu  program  reformasi  birokrasi  yaitu  Zona  Integritas  menuju  Wilayah  Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bersih dan Melayani (WBBM). Teknik simple random sampling  adalah  teknik  dalam  pengambilan sample  yang  dipergunakan  didalam penelitian  kali ini.  Rumus  Slovin  merupakan  rumus  yang  akan  digunakan  untuk  menghitung  ukuran  minimal sampel didalam penelitian kali ini, yaitu minimal 52 pegawai pajak aktif Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Gubeng  Surabaya.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh dengan  cara  menyebarkan  kuisioner  penelitian  kepada  pegawai  pajak  aktif  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya yang sudah terpilih menjadi responden.

## Teknik Analisis
Tekhnik analisis penelitian yang dipergunakan didalam penelitian kali  ini yaitu PLS (“ Partial Least  Square” )  dengam  program  SmartPLS  versi  2.0.m3.  Model  PLS  ( “Partial  Least  Square” ) yang  terdapat  dua  bagian  pertama  model  pengukuran  (“ measurement  model” )  dan  model struktural  (“ structural  model” )  dan  biasa  disebut  sebagai  inner  model  dipakai  dalam memperkirakan relation antar  variabel  satu  dengan  lainnya  atau  memeriksa  hipotesis.  Pada penelitian  kali  ini  uji  validitas  dijalankan  sembari  memperhatikan  nilai  convergen  validity  dan “ discriminant  validity” .  Convergen  validity  dinyatakan  valid  apabila  nilai  outer  loading  memiliki nilai 0,50 sampai 0,60. Sedangkan untuk “discriminant validity” , menggunakan nilai pengukuran AVE untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,50. Setelah uji validitas, selanjutnya adalah
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 297
uji  reliabilitas.  Dalam  menentukan  tingkat  reliabilitas  suatu  konstruk  atau  variabel  disebut reliabel  apabila  nilai  Composite  Reliability>  0,6.  Inner  model  dapat  dievaluasi  dengan Coefficient  of  Determination  (R-Square  atau  R2).  Nilai  R-squares  terbagi  atas  0,75,  0,50  dan 0,25  yang  menunjukkan  model  kuat  hingga  lemah  (Ghozali  &  Latan,  2015:81).  Pengujian hipotesis  menggunakan  prosedur  “ Bootstrapping” atau  “ Jacknifing” .  Nilai  akhirnya  disebut dengan nilai t-hitung nantinya akan diperbandingkan dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung > t-tabel (1.96) ditingkat signifikansi (5%) maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan (Ghozali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Model (Outer Model)
“Convergent  validity” yang  melihat  dari  tabel  “ outer  loadings” .  Batasan  dari loading  factor sebesar  0,  5.  Jika  nilai  loading  factor  >  0 ,5 maka  “ convergent  validity” terpenuhi,  apabila  nilai loading  factor  <  0,  5  maka  konstruk  harus  di  drop  dari  analisis  (Ghozali,  2006).  Berikut merupakan konsep model penelitian yang digunakan dalam software SmartPLS 2.0:

## Gambar 1. Hasil Perhitungan Nilai Outer Loading Model
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Jika  dilihat  dari  gambar  yang  tertera,  bisa  kita  simpulkan  jika  semua  proksi  dari  variabel Independen  dan  dependen  telah  mempunyai  nilai  yang  lebih  besar  pada  outer  loading  factor yaitu  0.5,  jadi  dinilai  pantas  untuk  dijadikan  indikator  yang  bisa  mencerminkan  tiap –  tiap variable yang cocok .

## Hasil Pengujian Cross Loading
Discriminant  validity  dijalankan  dengan  tujuan  untuk  meyakinkan  jika  tiap  konsep    dari masing  variabel  laten  tidak  mempunyai  kesamaan  antara  satu  dan  lainnya  (Ghozali,  2006). Syarat  validitas  ini  yaitu  dengan  melihat  hasil “view  combined  loading” dan “cross-loadings” yang  memperlihatkan  jika  loading  ke  konstruk  lain  (cross-loading)  mempunyai  nilai  yang  lebih sedikit dari loading ke konstruk tersebut.
Berdasarkan  hasil  pengujian,  Nilai  cross  loading  dari  masing-masing  variabel  laten  telah lebih besar dibanding nilai cross loading jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten sudah memiliki discriminant validity yang baik.
Discriminant  validity  juga  dapat  diukur  dengan  membandingkan  nilai  square  root  Average Variance  Extracted  (AVE).  Nilai  AVE  harus  lebih  besar  dari  0,50  (Ghozali  dan  Latan,  2015). Hasil pengujian dengan menggunakan perhitungan nilai AVE adalah sebagai berikut:

## Hasil Perhitungan Average Variance Extracted (AVE)
Variabel AVE Ethical Climate – Egoism (X1) 0.581817 Ethical Climate – Benevolence (X2) 0.519278 Ethical Climate – Principle (X3) 0.594502 Tingkat Keseriusan Pelanggaran (X4) 0.811314 Status Pelanggar (X5) 0.679017 Personal Cost (X6) 0.611452 Niat Melaksanakan Tindakan Whistleblowing Internal (Y) 0.693638
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Dapat  dilihat  juga  pada  tabel  diatas,  bisa  kita  tarik  kesimpulan  jika  semua  konstruk melengkapi  syarat –  syarat  untuk  bisa  dinyatakan  sebagai  kriteria  valid.  Hal  ini  ditunjukkan dengan nilai AVE > 0,5 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

## Hasil Pengujian Composite Reliability
Uji  reliabilitas  diperlukan  untuk  mengukur  stabilitas  dan  konsistensi  dari  suatu  instrumen dalam mengukur suatu konsep  atau variabel.  Konstruk dinyatakan  reliable  jika  nilai  composite reliability > 0,70 (Ghozali, 2011).

## Hasil Pengukuran Composite Reliability
Variabel Composite Reliability Ethical Climate – Egoism (X1) 0.847016 Ethical Climate – Benevolence (X2) 0.810829 Ethical Climate – Principle (X3) 0.878998 Tingkat Keseriusan Pelanggaran (X4) 0.927796 Status Pelanggar (X5) 0.858348 Personal Cost (X6) 0.817991 Niat Melaksanakan Tindakan Whistleblowing Internal (Y) 0.900341
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Yunita Haripuspita Amir, Determinan Niat Mel aksanakan Whistleblowing… 299
Dikutip melalui tabel yang tertera memperlihatkan jika nilai “ composite reliability” yang semua konstruk hasilkan  sudah memperlihatkan  hasil  yang  melebihi  nilai  >  0,70  yang  akhirnya  dapat ditarik  kesimpulan  jika  semua  indikator  konstruk  merupakan  sesuatu  yang  reliable  atau memenuhi uji reliabilitas.

## Hasil Pengujian Goodness of Fit Model (R-Square)
Nilai R-square yang dipergunakan dalam membandingan hubungan antar variabel satu dan lainnya,  at au  biasa  disebut  uji  “ goodness- fit  model” (Ghozali,  2009).  R  Square  (R2)  yang mempunyai  nama  lain  yaitu  koefisien  determinasi,  yaitu  mengukur  baik  tidaknya  kecocokan (“ goodness  of  fit” )  dari  persamaan  regresi,  yang  memberi  skala  atau  persentase  variasi  total dalam  variabel  terikat  yang  dijelaskan  oleh  variabel  bebas.  Jika  dilihat  dari  R2  pada  suatu model didalam penelitian, bisa kita masukan pada kelompok klasifikasi yaitu: golongan kuat (≤ 0,70), menengah (≤ 0,45) dan lemah (≤ 0,25) (Imam Ghozali, 2005). Berikut merupakan hasil nilai R2 :
Hasil pengukuran R Square (R2) Variabel R Square Ethical Climate – Egoism (X1) - Ethical Climate – Benevolence (X2) - Ethical Climate – Principle (X3) - Tingkat Keseriusan Pelanggaran (X4) - Status Pelanggar (X5) - Personal Cost (X6) - Niat Melaksanakan Tindakan Whistleblowing Internal (Y) 0.531752
Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021
Berdasarkan Tabel R2 dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0.531752 untuk variabel (Y) Niat Melaksanakan  Tindakan  “ Whistleblowing  Internal” yang  berarti  bahwa  (X1)  Ethical  Climate – Egoism,  (X2)  Ethical  Climate –  Benevolence,  (X3)  Ethical  Climate  –  Principle,  (X4)  Tingkat Keseriusan  Pelanggaran  (X5)  Status  Pelanggar  dan  (X6)  Personal  Cost  sebagai  variabel pemoderasi  mampu  dijelaskan  variabel  (Y)  Niat  Melaksanakan  Tindakan  “ Whistleblowing Internal” sebesar 53% dan sisanya 47% tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Evaluasi Inner model adalah pengujian dengan cara mengevaluasi antar konstruk laten yang telah  dihipotesikan  dalam  penelitian.  Bootstrapping  adalah  prosedur  atau  teknik  statistik resampling.  Resampling  berarti  bahwa  responden  ditarik  secara  random  dengan  replacement, dari  sampel  original  berkali-kali  hingga  diperoleh  observasi  (Diaconis  dan  Efron  dalam  Latan, 2012).  Signifikansi  hubungan  bisa  diperoleh  menggunakan  mekanisme  Bootstrapping  atau
Jacknifing.  Nilai  yang  didapatkan  berupa  nilai  t-hitung  yang  kemudian  dibandingkan menggunakan t-tabel. apabila nilai t-hitung > t-tabel (1.96) di tingkat signifikansi (5%) maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan. Tabel berikut menyampaikan output estimasi dalam hasil pengujian model struktural tersebut:

## Hasil Pengukuran Bootstrapping
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:
1.  Ethical  Climate –  Egoism  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  “ Whistleblowing Internal” yang menunjukan hasil nilai koefisien (standardized coefficient) positif sebesar 0.204191 dan t-Statistik sebesar 9.812605 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H1 diterima.
2.  Ethical  Climate –  Benevolence  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  “ Whistleblowing Internal ” yang menunjukan hasil nilai koefisien (standardized coefficient) positif sebesar 0.136806 dan t-Statistik sebesar 6.590052 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H2 diterima.
3.  Ethical  Climate –  Principle  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  “ Whistleblowing Internal” yang menunjukan hasil nilai koefisien (standardized coefficient) positif sebesar 0.295609 dan t-Statistik sebesar 15.107344 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H3 diterima.
4.  Tingkat Keseriusan Pelanggaran terhadap Niat Melaksanakan Tindakan Whistleblowing Internal  yang  menunjukan  hasil  nilai  koefisien  (standardized  coefficient)  positif  sebesar 0.360297 dan t-Statistik sebesar 16.313259 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H4 diterima.
5.  Status  Pelanggar  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing  Internal  yang menunjukan  hasil  nilai  koefisien  (standardized  coefficient)  negatif  sebesar  -0.047718 dan t-Statistik sebesar 1.947935 < t-tabel (1.96) maka Hipotesis H5 ditolak.
6.  Personal  Cost  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing  Internal  yang menunjukan hasil nilai koefisien (standardized coefficient) positif sebesar 0.061700 dan t-Statistik sebesar 2.151353 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H6 ditolak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Ethical Climate – Egoism terhadap Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  Ethical  Climate –  Egoism  memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Whistleblowing  Internal sehingga  dapat  dikatakan  semakin  tinggi  pegawai  pajak  bekerja  mandiri  dan  mendahulukan efisiensi  maka  semakin  tinggi  niat  melaksanakan  whistlebowing  internal  Hal  ini  dikarenakan pegawai tersebut tidak terpengaruh dengan orang lain dalam bekerja dan menganggap bahwa pelanggaran  merupakan  tindakan  yang  tidak  efisiensi  sehingga  kecenderungan  untuk melaporkan  pelanggaran  didalam  organisasi  akan meningkat.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  (Hadiyati  &  Yusup,  2020),  (Reshie  et  al., 2020), dan (Lestari &  Yaya, 2017), yang menyebutkan tinggi atau rendahnya ethical climate – egoism  yang  dimiliki  tidak  akan  mempengaruhi  niat  melaksanakan whistleblowing internal. Namun  penelitian  ini  tidak  ditemukan  hasil  yang  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  terkait ethical climate-egoism berpengaruh signifikan positif terhadap niat melaksanakan whistleblowing internal.
Pengaruh  Ethical  Climate –Benevolence  terhadap  Niat  Melaksanakan  Whistleblowing Internal
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Ethical Climate – Benevolence memilki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing  Internal sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pertimbangan pegawai pajak terhadap kondisi terbaik untuk  setiap  orang  dan  melakukan  tindakan  yang  benar  demi  kepentingan  masyarakat  maka semakin  tinggi  niat  melaksanakan  whistlebowing  internal.  Sehingga  melaksanakan whistleblowing internal  adalah  untuk  menciptakan  kondisi  kerja  yang  kondusif,  bersih  dari pelanggaran-pelanggaran  dan  menciptakan  persepsi  yang  positif  kepada  masyarakat  bahwa lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbebas dari kondisi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami, 2020),  namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Lestari  &  Yaya,  2017)  bahwa ethical climate-benevolence tidak  berpengaruh  signifikan  pada niat whistleblowing internal.

## Pengaruh  Ethical  Climate –  Principle  terhadap  Niat  Melaksanakan  Whistleblowing Internal
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Ethical Climate – Benevolence memilki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing  Internal sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pegawai pajak untuk mematuhi peraturan dan standar profesional di dalam organisasi maka semakin tinggi niat melaksanakan whistlebowing internal. Sebagian  besar  pegawai  pajak  menerapkan  peraturan-peraturan,  standar  yang  ada  dalam organisasi sebagai acuan ia dalam menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan atau perilaku yang  terjadi  sehingga  ketika  dihadapkan  suatu  kondisi  tidak  etis  atau  pelanggaran  maka  niat melaksanakan whistleblowing internal  akan  meningkat.  Hasil  temuan  variabel  penelitian  ini sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Hadiyati  dan  Yusup,  2020),  namun hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Lestari  &  Yaya, 2017)    bahwa ethical climate-  Principle tidak  berpengaruh  signifikan  pada  niat whistleblowing internal.

## Pengaruh  Tingkat  Keseriusan  Pelanggaran  terhadap  Niat  Melaksanakan  Whistleblowing Internal
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  Tingkat  Keseriusan  Pelanggaran memiliki  arah  positif  dan  signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing Internal sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat keseriusan pelanggaran terkait ketiga kasus  tersebut  maka  semakin  tinggi  niat  melaksanakan  whistlebowing internal .  Hal  ini dikarenakan  pegawai  tersebut  menilai  apakah    pelanggaran  tersebut  akan  sangat  serius  dan menimbulkan  konsekuensi  yang  sangatlah  signifikan  atau  tidak.  Dalam  hasil  penelitian  ini pegawai  pajak  yang  mengamati  suatu  pelanggaran  akan  terdorong  untuk  melaksanakan whistleblowing internal agar  pegawai  lainnya  maupun  individu  di  luar  organisasi  terhindar  dari imbas  atas  pelanggaran  tersebut.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Bagustianto  dan  Nurkholis,  2017),  (Safitri  dan  Silalahi,  2019), (Primasari dan Fidiana, 2020), dan (Hakim dkk., 2019), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Alwi  &  Helmayunita,  2020)  dan  (Sutrisni  &  Coryanata, 2019) variabel tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap minat melaksanakan whistleblowing .

## Pengaruh Status Pelanggar terhadap Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Status Pelanggar memiliki arah negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan Whistleblowing  Internal sehingga dapat  dikatakan  tinggi  atau  rendahnya  status  pelanggar  tidak  akan  mempengaruhi  niat melaksanakan whistlebowing internal . Beberapa hal yang dianggap oleh peneliti sebagai faktor hipotesi s 5 tidak terbukti, ada tiga hal yaitu yang berasal dari sistem “ whistleblowing” yang telah diamati  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yaitu  “anonimitas,  imbalan  atau reward ”,  dan  jaminan keamanan  menurut  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  22  tahun  2011.  Dalam penelitian  ini diketahui bahwa pegawai pajak bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode  etik  pegawai  untuk  menyadari  bahwa  pentingnya whistleblowing internal untuk  menuju tata  kelola  organisasi  yang  lebih  baik.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hakim, 2017) dan (Irawati, Mayasari, & Irawan, 2017), namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Indayani  & Yunisdanur, 2020) status pelanggar ( The status of wrongdoer )  berpengaruh negatif signifikan terhadap niat “ whistleblowing” .

## Pengaruh Personal Cost terhadap Niat Melaksanakan Whistleblowing Internal
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Personal Cost memiliki arah positif dan signifikan  terhadap  Niat  Melaksanakan  Tindakan  Whistleblowing Internal sehingga  dapat dikatakan  semakin  tingginya personal  cost pegawai  terkait  ketiga  kasus  tersebut  maka  niat melaksanakan whistlebowing internal semakin  besar.  Dalam  hasil  penelitian  ini  pegawai  pajak menganggap  adanya  konsekuensi  yang  akan  diterima  bukan  menjadi  penghalang  untuk  ia dalam  melaksanakan whistleblowing internal dimana  adanya  Peraturan  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  22  tahun  2011  yang  akan  melindungi  pegawai  tersebut.  Hasil  temuan  dalam penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Zarefar  dkk.,  2018), (Hariyani  dkk.,  2019),  namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  (Mustopa,  Kurniawan,  &  Putri,  2020) menyatakan  jika,  “ personal  cost berpengaruh  negatif  terhadap  niat  melaksanakan whistleblowing dimana  hal  ini  berarti  bahwa semakin  tinggi  nilai personal  cost maka  semakin  menurun  niat  untuk  melaksanakan whistleblowing” .

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  terkait  “Pengaruh  Faktor  Organisasional  dan Situasional Terha dap Niat Melaksanakan “ Whistleblowing” Internal” bisa kita tarik beberapa hal sebagai berikut:
1. Ethical  Climate –  Egoism terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal. Semakin tinggi kesadaran pegawai pajak untuk bekerja secara mandiri dan menjalankan tugas pokok secara efisiensi maka akan mendorong pegawai Kantor  Pajak  Pelayanan  Pratama  Surabaya  Gubeng  untuk  melaporkan  pelanggaran tersebut kepada orang  yang tepat didalam organisasi.
2. Ethical  Climate –  Benevolence terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing  Internal. Semakin  tinggi  kesadaran  pegawai  pajak  untuk  berperan  aktif dalam  meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  menjalankan  tugas  dengan  baik  demi kepentingan  masyarakat  maka  kecenderungan  membiarkan  manajemen  tingkat  atas untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi akan meningkat.
3. Ethical  Climate –  Principle terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal. Semakin tinggi pegawai pajak mematuhi peraturan dan standar profesional  di  dalam  organisasi  sebagai  pedoman  ia  bekerja  maka  kecenderungan pegawai  untuk  memberi  tahu  supervisi  terkait  pelanggaran  tersebut  juga  akan meningkat.
4.  Tingkat  keseriusan  pelanggaran  terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing  Internal. Semakin  tinggi  tingkat  keseriusan  pelanggaran  yang  terjadi maka  akan  mendorong  pegawai  Kantor  Pajak  Pelayanan  Pratama  Surabaya  Gubeng untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada orang  yang tepat didalam organisasi.
5.  Status  pelanggar  tidak  terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing Internal. Tinggi  atau  rendahnya  status  pelanggar  tidak  akan  mempengaruhi  niat melaksanakan whistleblowing  internal karena  pegawai  pajak  konsisten  terhadap  nilai- nilai,  kode  etik,  dan  menyadari  pentingnya whistleblowing  internal dengan memanfaatkan saluran pelaporan di dalam organisasi.
6.  Personal  cost  terdapat  pengaruh  terhadap  Niat  Melaksanakan Whistleblowing  Internal.
Semakin  tinggi  ancaman  yang  mungkin  akan  diterima  pegawai  pajak  jika  melaporkan pelanggaran  tersebut  maka  akan  mendorong  pegawai  pajak  tersebut  untuk menggunakan saluran pelaporan di dalam organisasi.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran antara lain:
1.  Dalam  hal  pengembangan  ilmu,  komponen  yang  digunakan  mampu  memakai  aneka macam  macam  komponen  yang  diklaim  ada  hubungannya  dengan  tingkat  Niat Melaksanakan  “ Whistleblowing” Internal,  selain  yang  sudah  digunakan  dalam  penelitian ini sebagai akibatnya hasil penelitiannya akan beraneka ragam.
2.  Untuk  pengukuran  tiap  komponen  diharapkan  penelitian  selanjutnya  sebaiknya menggunakan  pendekatan  kualitatif  agar  mendapatkan  data  yang  menggambarkan kondisi  sebenarnya.  untuk  mengetahui  secara  langsung  mengenai  faktor  yang  dapat berpengaruh terhadap tingkat Niat Melaksanakan “ Whistleblowing Internal” .
3.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  yang  terkait Niat  Melaksanakan  “ Whistleblowing Internal” ,  agar  dapat  menambah  variabel    lainnya  seperti    orientasi  budaya  yaitu  faktor demografis  sebagai  variabel  independen  lainnya  atau  menambah  reward  dan Machiavellian  sebagai  variabel  moderating  agar  lebih  mendukung  pengukuran  Niat Melaksanakan “ Whistleblowing Internal” .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. W., & Hasma, H. (2017). Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan Whistle- Blowing  Dengan  Perlindungan  Hukum  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Selatan).  Ekuitas  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan). Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2017.V1.I3.2096
Abidin, F. I. N. (2018). Analisis Persepsi Akademisi Dan Praktisi Terhadap. Media Mahardhika, 17(1), 153 –164.
Ahmad,  S.  A.  (2011).  Internal  Auditors  And  Internal  Whistleblowing  Intentions:  A  Study  Of Organisational, Individual, Situational And Demographic Factors. Phd Thesis.
Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior, V. 50, N. 2, P. 179-211, 1991. Organizational
Behavior And Human Decision Processes.
Https://Doi.Org/10.1922/Cdh_2120vandenbroucke08
Ajzen,  I.  (2005).  Attitudes,  Personality  And  Behavior  (Second  Edition).  In  Open  University Press.
Alwi, H., & Helmayunita, N. (2020). Pengaruh Sikap, Personal Cost Of Reporting, Dan Tingkat Keseriusan  Kecurangan  Terhadap  Intention  Whistleblowing  Pada  Pemerintah  Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bagustianto,  R.,  &  Nurkholis,  N.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada Pns Bpk Ri).
Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan).
Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2015.V19.I2.1769
Bernawati,  Y.,  &  Napitupulu,  G.  B.  (2018).  The  Effect  Of  Organizational,  Individual,  And Demographic  Factors  On  The  Whistle-Blowing  Intention.  Journal  Of  Accounting  And Strategic Finance. Https://Doi.Org/10.33005/Jasf.V1i01.21
Brief,  A.  P.,  &  Motowidlo,  S.  J.  (1986).  Prosocial  Organizational  Behaviors.  The  Academy  Of Management Review. Https://Doi.Org/10.2307/258391
Christy,  T.,  &  Utami,  I.  (2020).  Ethical  Climate,  Seriousness  Of  Wrongdoing,  Personal
Characteristics And Whistleblowing-Intention. Https://Doi.Org/10.4108/Eai.13-8- 2019.2294264 Cnn  Indonesia.  (2020).  Kasus  Pt  Wae,  Tiga  Eks  Pegawai  Pajak  Didakwa  Terima  Rp1,3  M. Diambil Dari Cnnindonesia.Com Website:
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200227020752-12-478552/Kasus-Pt-Wae- Tiga-Eks-Pegawai-Pajak-Didakwa-Terima-Rp13-M
Cortina,  L.  M.,  &  Magley,  V.  J.  (2003).  Raising  Voice,  Risking  Retaliation:  Events  Following Interpersonal  Mistreatment  In  The  Workplace.  Journal  Of  Occupational  Health Psychology. Https://Doi.Org/10.1037/1076-8998.8.4.247
Cullen,  J.  B.,  Parboteeah,  K.  P.,  &  Victor,  B.  (2003).  The  Effects  Of  Ethical  Climates  On Organizational  Commitment:  A  Two-Study  Analysis.  Journal  Of  Business  Ethics. Https://Doi.Org/10.1023/A:1025089819456
Dianingsih,  D.  H.,  &  Pratolo,  S.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Intensi Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Untuk  Melakukan  Tindakan  Whistleblowing :  Studi  Empiris
Pada Badan Pemeriksa Keuangan Ri Dan Pemerintah Kota Serta Kabupaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia.
Https://Doi.Org/10.18196/Rab.020120
Erdilek Karabay, M., Akbas, T. T., & Elci, M. (2016). The Effects Of Job Satisfaction And Ethical Climate  On  Whistleblowing:  An  Empirical  Study  On  Public  Sector.  Journal  Of  Global Strategic Management. Https://Doi.Org/10.20460/Jgsm.20161022386
Faradiza,  S.  A.,  &  Suci,  K.  C.  (2017).  Pengaruh  Sosialisasi  Dan  Komitmen  Profesi  Pegawai
Pajak Terhadap Niat Whistleblowing. Akuntabilitas.
Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V10i1.6113
Ghozali,  I.  (2005).  Structural  Equation  Modeling:  Teori,  Konsep,  Dan  Aplikasi.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2006).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  Spss  (4th  Ed.).  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Pls) (3rd Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Patrial  Least  Squeres  Konsep,  Teknik,  Dan  Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris. In Semarang: Undip.
Hadiyati,  S.  N.,  &  Yusup,  J.  (2020).  The  Ethical  Climate –Influenced  Whistleblowing  Intention. Paper  Dipresentasikan  Pada  Proceedings  Of  The  1st  International  Conference  On Accounting,  Management  And  Entrepreneurship  (Icamer  2019),  Cirebon,  Indonesia. Https://Www.Atlantis-Press.Com/Article/125936222.Pdf
Hakim,  T.  (2017).  Faktor  Situasional  Dan  Demografis  Sebagai  Prediktor  Niat  Individu  Untuk
Melakukan Whistleblowing. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jiap.2017.003.02.6
Hakim,  Z.  A.,  Ira,  S.,  &  Mahmudah,  H.  (2019).  Whistleblowing  Intention:  A  Study  Of  Situation Factors. International Journal Of Economics And Management Studies, 6 (12), 132-140. Doi:Https://Doi.Org/10.14445/23939125/Ijems-V6i12p115
Handika,  M.  F.  D.,  &  Sudaryanti,  D.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat Mahasiswa  Melakukan  Tindakan  Whistle-Blowing  (Studi  Pada  Mahasiswa  Akuntansi Stie Akuntansi Asia Malang). Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Site Asia.
Hapsari,  A.  N.  S.,  &  Seta,  D.  W.  (2019).  Identifikasi  Kecurangan  Dan  Whistleblowing Universitas. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 131 –144. Https://Doi.Org/10.17509/Jrak.V7i1.15424
Harahap,  H.  F.,  Misra,  F.,  &  Firdaus,  F.  (2020).  Pengaruh  Jalur  Pelaporan  Dan  Komitmen Religius  Terhadap  Niat  Melakukan  Whistleblowing:  Sebuah  Studi  Eksperimen.  Jurnal Ilmiah Akuntansi. Https://Doi.Org/10.23887/Jia.V5i1.24289
Hariyani,  E.,  Agri,  A.,  &  Wiguna,  M.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Profesional,  Pertimbangan Etis,  Personal  Cost,  Reward  Terhadap  Intensi  Internal  Whistleblowing  (Studi  Empiris Pada Opd Kabupaten Siak). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 12 (12), 19-28.
Hayati,  N.,  &  Wulanditya,  P.  (2018).  Attitudes  Towards  Whistleblowers,  Organizational Commitment,  Ethical  Climate  Principles,  And  Self-Efficacy  As  Determinants  Of  Fraud Disclosures. The Indonesian Accounting Review. Https://Doi.Org/10.14414/Tiar.V8i1.1636
Husniati,  S.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat  Untuk  Melakukan  Whistleblowing Internal. Ekonomi Dan Bisnis.
Indayani,  I.,  &  Yunisdanur,  V.  (2020).  A  Study  Of  Whistleblowing  Intentions  In  Government Sector.  Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan  (Jrak),  10  (2),  285-301. Doi:Https://Doi.Org/10.22219/Jrak.V10i2.10269
Indriani, M., Yulia, A., Nadirsyah, N., & Ariska, L. P. (2019). Whistleblowing Intention, Personal Cost, Organizational Commitment And Fraud Seriousness Level. Journal Of Accounting And Investment, 20 (2), 129-151. Doi:Https://Doi.Org/10.18196/Jai.2002121
Irawati,  R.,  Mayasari,  M.,  &  Irawan,  A.  (2017).  Pengaruh  Faktor  Individual,  Situasional,  Dan Organisasional  Terhadap  Niat  Melakukan  Whistle-Blowing  Pada  Akuntan  Di  Batam.
Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis.
Https://Doi.Org/10.30871/Jaemb.V5i2.566
Jayanti,  L.  G.  P.  S.  E.,  &  Sutapa,  I.  N.  (2020).  The  Influence  Of  Perception  Of  Behavioral Control,  Attitude  And  Wrongdoer  Status  On  Whistleblowing  Auditor  Behavior  At  Bali Province’s  Financial  And  Development  Supervisory  Agency.  International  Journal  Of Environmental,  Sustainability,  And  Social  Science,  1(2),  41 –45.  Diambil  Dari Https://Doi.Org/10.38142/Ijesss.V1i2.1.145
Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan (1st Publis). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Junitasari,  P.  D.  K.,  &  Ariyanto,  D.  (2018).  Ethical  Climate,  Motivation  Of  Public  Services  And Machiavellianism  In  The  Intent  Of  E-Whistleblowing.  International  Journal  Of  Sciences: Basic And Applied Research (Ijsbar).
Kurniati,  A.,  Anugerah,  R.,  &  Indrawati,  N.  (2016).  Pengaruh  Locus  Of  Control  Eksternal, Komitmen Organisasi, Kesadaran Etis Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. 30 – 42.
Lestari,  R.,  &  Yaya,  R.  (2017).  Whistleblowing  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat Melaksanakannya  Oleh  Aparatur  Sipil  Negara.  Jurnal  Akuntansi,  21  (3),  336-350. Doi:Https://Doi.Org/10.24912/Ja.V21i3.265
Libriani, E. W., & Utami, I. (2015). Studi Eksperimental Tekanan Ketaatan Dan Personal Cost:
Dampaknya Terhadap Whistleblowing. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Https://Doi.Org/10.20961/Jab.V15i2.181
Marliza,  R.  (2018).  Pengaruh  Personal  Cost  Of  Reporting,  Komitmen  Organisasi  Dan  Tingkat Keseriusan  Kecurangan  Terhadap Niat  Melakukan Whistleblowing  (Studi  Empiris  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Payakumbuh).  Jurnal  Akuntansi  Universitas  Negeri Padang.
Masri, S. (2009). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Lp3es.
Miceli,  M.  P.,  &  Near,  J.  P.  (1985).  Characteristics  Of  Organizational  Climate  And  Perceived Wrongdoing  Associated  With  Whistle ‐ Blowing  Decisions.  Personnel  Psychology. Https://Doi.Org/10.1111/J.1744-6570.1985.Tb00558.X
Mulfag, F. C. P., & Serly, V. (2019). Pengaruh Faktor Individual Dan Situasional Terhadap Niat Whistleblowing  (Studi  Empiris  Pada  Pegawai  Negeri  Sipil  Tidak  Berjabatan  Di  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat).  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi  (Jea),  1  (2), 694-709.
Mustopa,  K.,  Kurniawan,  A.,  &  Putri,  T.  E.  (2020).  The  Effect  Of  Attitudes,  Organizational Commitments,  Severity  Of  Cheating  Levels,  Personal  Cost  Of  Reporting  And  Job
Commitment  To  Whistleblowing  Intentions.  Accruals  (Accounting  Research  Journal  Of Sutaatmadja), 1 (4), 77-95. Doi:Https://Doi.Org/10.35310/Accruals.V4i01.408
Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985).  Organizational  Dissidence:  The  Case  Of  Whistle-Blowing. Journal Of Business Ethics. Https://Doi.Org/10.1007/Bf00382668
Parianti,  N.  P.  I.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Niat  Dan  Perilaku  Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
Park,  H.,  &  Blenkinsopp,  J.  (2009). Whistleblowing  As  Planned Behavior  -  A  Survey  Of  South Korean  Police  Officers.  Journal  Of  Business  Ethics.  Https://Doi.Org/10.1007/S10551- 008-9788-Y
Prasetyo,  M.  F.,  Purnamasari,  P.,  &  Maemunah,  M.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Keseriusan Pelanggaran,  Faktor  Demografi  Dan  Faktor  Organisasional  Terhadap  Intensi Whistleblowing  (Survei  Pada  Karyawan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Regional  2  Jawa Barat). Kajian Akuntansi.
Prayogi,    Wahyu  Refky,  &  Suprajitmo,  D.  (2020).  Pengaruh  Komitmen  Profesional,  Personal Cost,  Dan  Moral  Reasoning  Terhadap  Niat  Seseorang  Untuk  Melakukan  Tindakan Whistleblowing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
Primasari, R. A., & Fidiana, F. (2020). Whistleblowing Berdasarkan Intensitas Moral, Komitmen Profesional, Dan Tingkat Keseriusan Kecurangan. Jurnal Kajian Akuntansi, 4 (1), 63-77. Doi:Https://Doi.Org/10.33603/Jka.V4i1.3383
Raharjo,  F.  D.  (2017).  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaporan  Whistleblowinginternal  Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Persepsi Karyawan Di Pt. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi. Https://Doi.Org/10.25105/Mraai.V15i2.2003
Reshie,  S.,  Agustin,  H.,  &  Helmayunita,  N.  (2020).  Pengaruh  Ethical  Climate,  Personal  Cost Dan  Pemberian  Financial  Reward  Terhadap  Niat  Melakukan  Whistleblowing.  Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea), 2 (3), 3029-3049.
Safitri,  D.,  &  Silalahi,  S.  P.  (2019).  Faktor –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Aparatur  Sipil Negara  Untuk  Melakukan  Tindakan  Whistleblowing.  Jurnal  Profita,  12  (1),  10-27. Doi:Https://Doi.Org/10.22441/Profita.2019.V12.01.002
Sartika,  D.,  &  Mulyani,  F.  (2020).  Pengaruh  Sifat  Machiavellian,  Lingkungan  Etika,  Komitmen Organisasi,  Dan  Tingkat  Keseriusan  Kecurangan  Terhadap  Niat  Melakukan Whistleblowing ( Studi Empiris Pada Bpkad Di Kota Padang ). Menara Ilmu.
Schultz,  J.  J.,  Johnson,  D.  A.,  Morris,  D.,  &  Dyrnes,  S.  (1993).  An  Investigation  Of  The Reporting  Of  Questionable  Acts  In  An  International  Setting.  Journal  Of  Accounting Research. Https://Doi.Org/10.2307/2491165
Septianti, W. (2013). Pengaruh Faktor Organisasional, Individual, Situasional, Dan Demografis Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal. Simposium Nasional Akuntansi Xvi.
Setyawati,  I.,  Ardiyani,  K.,  &  Sutrisno,  C.  R.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat Untuk  Melakukan  Whistleblowing  Internal  (The  Factors  Influencing  Internal Whistleblowing Intentions). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.
Sugiyono, P. D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,Dan R&D. , Alfabeta, Cv. (2016).
Sutedjo, P., & Purnamasari, V. (2020). Dampak Keseriusan Masalah, Risiko Bagi Pelapor, Dan Status Pelanggar Terhadap Niat Whistleblowing. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(3), 489 –502. Https://Doi.Org/10.17509/Jrak.V8i3.26226
Sutrisni,  D.,  &  Coryanata,  I.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Pengelola Keuangan  Melakukan  Tindakan  Whistle –Blowing  (Studi  Kasus  Pada  Universitas Bengkulu). Jurnal Akuntansi. Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.8.1.41-54 Sweeney, P. (2008). Hotlines Helpful For Blowing The Whistle. Financial Executive.
Transparency  International.  (2020).  Corruption  Perception  Indeks.  Diambil  Dari  Transparency International Website: Https://Www.Transparency.Org/En/Cpi
Utami,  I.  (2020).  Whistleblowing  Intention  In  Organizational  Justice  &  Ethical  Climate:  An Experimental  Study.  Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan  (Jrak),  10  (1),  103-114. Doi:Https://Doi.Org/10.22219/Jrak.V10i1.10394
Victor,  B.,  &  Cullen,  J.  B.  (1988).  The  Organizational  Bases  Of  Ethical  Work  Climates. Administrative Science Quarterly. Https://Doi.Org/10.2307/2392857
Vinancia,  C.  V.,  Utami,  I.,  &  Mohamed,  N.  (2019).  Personal  Cost  Of  Reporting  And  Status  Of Wrongdoer:  Experimental  Study  Of  Whistleblowing  Intention.  Asia-Pacific  Management Accounting Journal.
Voi.Id.  (2021).  Eks  Pejabat  Ditjen  Pajak  Jadi  Tersangka  Penerima  Suap,  Kemenkeu:  Kami Tidak Mentolerir! Diambil Dari Https://Voi.Id/Berita/49157/Eks-Pejabat-Ditjen-Pajak-Jadi- Tersangka-Penerima-Suap-Kemenkeu-Kami-Tidak-Mentolerir
Wakerkwa,  R.,  Falah,  S.,  &  Safkaur,  O.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat Aparatur  Sipil  Negara  (Asn)  Untuk  Melakukan  Tindakan  Whistle-Blowing  Pada  Pemda Propinsi Papua. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset.
Widyanto,  A.  P.  P.,  &  Sulistiyowati,  F.  (2020).  Niat  Aparatur  Sipil  Negara  (Asn)  Untuk Melakukan  Whistle-Blowing:  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Personal  Cost,  Dan Reward. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik. Https://Doi.Org/10.25105/Jipak.V15i2.6185
Yusuf, A. M. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In K E N C A N A.
Zarefar,  A.,  Adri,  R.  S.  S.,  &  Mela,  N.  F.  (2018).  The  Machiavellian  Character,  Ethical Environment And Personal Cost In Their Impact To Whistleblowing Intention (Empirical Study  On  Samsat  Of  Pekanbaru  City  And  Rokan  Hulu  Regency).  Jurnal  Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 11 (1), 79-88.