## PILKADA LANGSUNG DAN REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA

## Dzunuwanus Ghulam Manar

## Abstract
Many  people  assume  that  success  of  the  direct  local  leaders  election  (pilkada langsung) could be an indicator of successfull democracy in the local level. However, that early assumption  need to  be corrected since  direct  local  leaders  election  is  only  a  small  process within local democracy. After elected as local leaders, it is important to assess their promises, performances, process, and output as manifestation of their political promises.
Keywords: local leader, democracy process

## A.  PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada  Langsung)  adalah  bagian  dari ekses  demokratisasi  yang  terjadi  pasca reformasi 1998. Pendulum kekuasaan yang selama  ini  berada  pada  pemerintah  pusat dan  pelaksanaannya  cenderung  semau sendiri atas nama kepentingan pusat, mulai bergeser kepada pemerintah daerah seiring dengan  munculnya  tuntutan  desentralisasi pemerintahan  yang  lebih  nyata.  Mulai  saat itu  rakyat  berhak  memilih  pemimpinnya sendiri secara langsung tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat sebagaimana terjadi pada rejim Orde Baru.
Pada  awalnya  pilkada  langsung memberikan banyak harapan akan munculnya pemimpin-pemimpin lokal (gubernur,  bupati  dan  walikota)  yang memenuhi kriteria dan prasyarat mekanisme recruitment yang  demokratis, seperti kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Kapasitas berarti calon yang kemampuan dalam memimpin dan mengelola urusan-urusan pemerintahan. Ini berarti  calon  yang  bersangkutan  memang memiliki kemampuan untuk menjadi kepala daerah, mengelola dan memimpin daerahnya  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan oleh segenap warganya. Kapabilitas bermakna calon memiliki kecakapan  atau  kepandaian  yang  di  atas rata-rata  sehingga  dapat  menyelesaikan persoalan-persoalan  pemerintahan  secara cerdas.  Akseptabilitas,  karena  kepala daerah adalah jabatan politik maka ia harus memiliki  daya  penerimaan  yang  cukup tinggi dari para stakeholders maupun publik secara umum.  Selain itu pilkada langsung juga mendorong demokratisasi di level lokal
berkaitan  dengan  partisipasi  politik  yang lebih terbuka, kompetisi yang fair , pengambilan keputusan politik yang memiliki  legitimasi  (sudah  barang  tentu pemilihan  langsung  memiliki  bobot  yang berbeda  dibandingkan  dengan  pemilihan secara  perwakilan)  serta  akuntabilitas pemerintahan lokal yang lebih baik (Legowo,  2005).  Memilih  langsung  berarti rakyat berpartisipasi secara nyata, meminimalkan  penyalahgunaan  mandat dan  rakyat  mengetahui  secara  pasti  calon yang  akan  dipilihnya.  Sudah  barang  tentu calon-calon yang akan dipilih masuk dalam proses persaingan/kompetisi yang seharusnya fair , tidak menipu, memanipulasi  atau  mengintimidasi.  Yang lebih  penting  karena  rakyat  memilih langsung  calonnya,  mengetahui  langsung siapa pemimpinnya kelak maka harapannya muncul  ikatan  untuk  saling  mempercayai atas  mandat/amanat  yang  diberikan  saat pilkada langsung.
Pemimpin  lokal  yang  akan  dipilih nanti  diharapkan  dapat  merepresentasikan figur ideal dari pemimpin demokratis, yakni memiliki kedekatan dengan rakyatnya serta memiliki kemampuan-kemampuan kepemimpinan  yang  mengagumkan  yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan  bagi  rakyatnya.  Namun demikian dalam perkembangannya ternyata pilkada  langsung  belum  bisa  memenuhi harapan-harapan  yang  diinginkan  sebagai momentum penguatan demokrasi lokal. Hal ini  bisa  dicermati  dari  data-data  yang muncul  yang  mengindikasikan  adanya penyimpangan dari tujuan pilkada langsung. Pilkada  langsung  yang  pada  mulanya
bertujuan mulia untuk menguatkan demokrasi  di  level  lokal  menjadi  kisruh politik dan sosial karena berbagai penyimpangan yang muncul. Penyimpangan-penyimpangan
tersebut menjadi  celah  atas  kelemahan  pilkada langsung yang semula didambakan. Kelemahan  tersebut  tidak  hanya  memberi citra  buruk  kepada  pilkada  langsung  itu sendiri namun juga kepada proses demokratisasi  politik  lokal  sebagai  bagian dari  upaya  untuk  menumbuhkembangkan demokrasi  di  Indonesia.  Sebagaimana tujuan  awalnya  pilkada  langsung  adalah upaya  untuk  menciptakan  pemerintahan lokal  yang  demokratis,  namun  tidak  ada konsep  regulasi  yang  menegaskan  dan menjelaskan  kaitan  demokrasi  dengan pilkada  langsung  sebagai  sebuah  entitas yang  tak  terpisahkan.  Hasilnya  adalah pasca  pilkada  langsung  masih  banyak ditemui pelanggaran maupun penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  kepala daerah dan jajarannya.
Beberapa  contoh  penyimpangan yang  muncul  antara  lain  konflik  (baik antarpendukung, antarcalon maupun dengan penyelenggara pilkada langsung/KPUD)  yang  berujung  pada tindakan  anarkis  dan  destruktif,  modal  dan biaya  politik  yang  tidak  transparan  serta pengingkaran  janji  oleh  calon  yang  terpilih (Marijan, 2007). Meski demikian masih saja ada  pihak  yang  memberikan  klaim  bahwa pilkada langsung yang dilaksanakan banyak yang  sukses  dan  kesuksesan  itu  kadang diklaim atau menjadi tolok ukur demokratis tidaknya  sebuah  wilayah.  Oleh  karena  itu perlu ada peninjauan kembali atau rekonstruksi  atas  demokrasi  dan  pilkada langsung  untuk  mengetahui  hubungan  di antara  keduanya  dan  menjawab  keraguan atas kegagalan pilkada yang berimbas pada kegagalan  demokrasi.  Makalah  ini  akan mencoba  memperjelas  kedudukan  pilkada langsung dan demokrasi sehingga tidak ada kerancuan klaim bahwa keberhasilan pilkada langsung identik dengan keberhasilan  demokrasi.  Terdapat  banyak variabel yang harus diperhatikan mengingat pada  dasarnya  demokrasi  adalah  sebuah sistem.

## B.  PEMBAHASAN B.1.  Demokrasi di Indonesia
Nampaknya  tidak  ada  sanggahan bahwa  saat  ini  Indonesia  adalah  negara besar  di  dunia  yang  dinilai  banyak  pihak cukup  berhasil  dalam  menjalankan  proses demokrasinya.  Paling  tidak  ada  beberapa indikator  yang  bisa  dirunut  sejak  lahirnya reformasi  1998  sebagai  tonggak  awal demokrasi di Indonesia pasca rejim otoriter Suharto, antara lain:
1.  Pemilihan langsung mulai dari presiden sampai dengan kepala daerah di tingkat lokal (pilkada langsung).
2.  Keterbukaan regulasi dan institusi yang dibuktikan dengan dicabutnya peraturan yang membatasi kebebasan berkumpul, berserikat  dan  mengeluarkan  pendapat dan  pasal  subversif  serta  berdirinya lembaga-lembaga  komisioner  sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menangani urusan publik dan hal asasi.
3.  Pelibatan  masyarakat  dalam  berbagai proses  perencanaan  dan  pengambilan keputusan.
Secara  nyata  banyak  kebijakan pemerintah yang membuka peluang memperbesar ruang publik yang selama 32 tahun di bawah rejim Suharto tidak pernah terkompromikan  dan  terkooptasi  di  bawah negara.  Hal  ini  mendorong  eksponen demokrasi  untuk  lebih  gencar  melakukan aktifitasnya  serta  memperkuat  kedudukan masyarakat sipil di Indonesia.
Kebijakan telah dibuat dan berbagai instrumen  pendukung  telah  disediakan, namun  apakah  semua  itu  sudah  mencapai tujuan?  Penguatan  demokrasi  sebagai upaya untuk menciptakan tatanan pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  yang pada  akhirnya  bisa  melayani  rakyat  untuk mewujudkan  kesejahteraan  secara  nyata belum  dapat  tercapai.  Beberapa  indikator yang bisa menjadi catatan antara lain:
1.  Instrumen kebijakan tidak  selalu  disertai detail  operasionalisasi  berupa  standar, prosedur  dan  aturan  yang  jelas  serta penegakan  hukum  yang  adil.  Ambillah contoh kasus kepala daerah hasil pilkada langsung  yang  masih  saja  melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang nyata-nyata  mengingkari  nilai  dan  tujuan demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan  rakyat.  Kasus money politics ,  yakni  pemberian  uang,  barang,
menjanjikan  kedudukan  dan  imbal  balik atas terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah masih saja terjadi bahkan menjadi rahasia  umum.  Modus money  politics antara lain berupa 1). jual beli kursi yang dilakukan oleh calon dengan partai politik mengingat  pintu  masuk  untuk  menjadi calon  dalam  pilkada  ada  di  tangan  partai politik,  2)  jual  beli  pengaruh  yang dilakukan oleh calon atau timnya dengan tokoh  agama/masyarakat  agar  mereka memberikan restu ataupun dukungan, 3). pembelian penyelenggara pemilu dengan cara menyuap agar penyelenggara pemilu melakukan atau tidak melakukan tindakan yang  pada  akhirnya  menguntungkan calon  tertentu,  4).  pembelian  suara  yang dilakukan oleh calon dan timnya terhadap masyarakat  dalam  bentuk  pemberian sembako,  kupon  bensin,  uang  transpor dan  sebagainya  (Supeno,  2010:  20). Ketika  seorang  calon  telah  terpilih  dan publik  tidak  bisa  membuktikan  kasus money  politics atas  nama  formalitas prosedur pertanggungjawaban keuangan, maka  yang  bersangkutan  tetap  dapat meneruskan  jabatannya  sampai  dengan selesai. Sudah barang tentu urusan publik yang  termaktub  dalam  APBD  akan terbengkalai  untuk  kepentingan money politics tadi.  Bagi  kepala  daerah  yang memiliki link partai  dengan  pemerintah pusat  urusannya  bisa  lebih  panjang  dan rumit  bagi  upaya  penegakan  hukum. Walhasil, tanpa adanya kejelasan standar, prosedur  dan  aturan,pilkada  langsung hanya sebatas mekanisme beli tiket atau cek kosong , karena selama 5 tahun publik tidak  kuasa  berbuat  apa-apa  manakala terdapat  kepala  daerah  yang  terindikasi pelanggaran hukum.
2.    Bentuk  jabaran  realitas  dari  item  di  atas memunculkan  apa  yang  disebut  dengan neo-KKN, yakni praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  yang  lebih  mutakhir,  rapi, terorganisasi dan rahasia. Praktik percaloan PNS maupun percaloan
pejabat  pada  level  kabupaten  kota menjadi sesuatu yang marak dan cenderung  lumrah.  Dalam  pelaksanaan CPNS  tahun  2009  di  banyak  daerah ditengarai adanya praktik ini. Ada tawaran dari  calo  (yang  nota  bene  PNS,  mantan tim  sukses  atau  mitra  dari  penguasa daerah) memiliki akses untuk
mempengaruhi  kebijakan    meng-golkan keputusan  untuk  meloloskan  seseorang menjadi  PNS  dengan  imbalan  puluhan juta  rupiah.  Bentuk  lain  adalah mark  up anggaran pembangunan dengan rekanan mitra dari penguasa daerah atau mereka yang ikut menyokong/menyukseskan kegiatan pilkada langsung sebagai bentuk balas  budi.  Terdapat  testimoni  menarik dari seorang mantan wakil bupati di Jawa Tengah yang memaparkan bahwa modus korupsi  sangatlah  beragam  dan  rapi, diantaranya dengan memperbesar alokasi dana  dari  pemerintah  pusat,  rekayasa lelang  proyek  pemerintah, voucher dan bantuan proyek, penerbitan buku, sekolah gratis,  pelayanan  kesehatan,  bahkan upah  pungut  dan  gratifikasi  (Supeno, 2010).   Model neo-KKN ini lah yang justru mematikan  hakekat  pilkada  langsung untuk  menguatkan  demokrasi  di  tingkat lokal. Berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  gaya  baru  yang  lebih  canggih justru  menggerogoti  praktik  tata  kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Pada  akhirnya  pilkada  langsung yang  proses  selanjutnya  diwarnai  neo- KKN justru lebih menyengsarakan rakyat. 3.  Turunnya  indikator  kesejahteraan  bagi publik yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran, putus  sekolah,  PHK  serta  menurunnya kualitas  pelayanan  publik  di  bidang administrasi  pemerintahan,  pendidikan dan kesehatan. Alih-alih instrumen- instrumen indikator kesejahteraan menjadi meningkat, justru malah menurun meski pilkada langsung sukses dilaksanakan.  Praktik  rejim  yang  tidak transparan dan akuntabel justru mematikan sentra-sentra ekonomi. Tuntutan lapangan pekerjaan yang semakin  hari  semakin  bertambah  seiring bertambahnya  jumlah  penduduk  usia produktif  tidak  dapat  direspon  oleh pemerintah  daerah  karena  kehilangan energi  untuk  fokus  pada  penyelesaian masalah-masalah  publik.  Kemampuan untuk  merespon  tuntutan  dalam  bidang pendidikan  yang  bermutu  pun terabaikan karena  kehilangan  sumber  daya  untuk memberikan  insentif  kepada  guru  dan tenaga kependidikan, pembangunan
gedung sekolah beserta sarananya secara  layak  serta  fasilitas  penunjang pendidikan yang lain. Di bidang pelayanan publik  yang  terjadi  adalah  layanan menjadi  semakin  mahal  (adanya  tarif untuk  mengganti  sumber  daya  yang digunakan  untuk  pelayanan),  KTP,  akta kelahiran  dan  paspor  yang  semestinya menjadi  hak  setiap  warga  negara  harus diperoleh  dengan  biaya  yang  mahal.  Hal yang sama berlaku bagi pendidikan (biaya sekolah  mahal,  meski  pada  hakekatnya gratis  namun  orang  tua  murid  masih dibebani berbagai pungutan  karena subsidi  pemerintah  sangat  minim)  dan kesehatan  (biaya  berobat  mahal,  baik  di tingkat  puskesmas  maupun  rumah  sakit) (Prasetyo, 2005). Semua itu terjadi karena buruknya tata kelola yang dilakukan oleh rejim  karena pada  dasarnya tidak memahami  fungsi  pokok  sebagai  kepala daerah  sebagai  manajer  yang mengelola sumber daya bagi kemakmuran rakyatnya.
Berbagai  indikator  di  atas  justru bermakna  sebaliknya,  yakni  menafikan klaim  keberhasilan  pilkada  langsung  yang dikatakan  sebagai  indikator  demokratis tidaknya  sebuah  wilayah.  Sebagai  sebuah idiom  politik,  demokrasi  memang  bisa disederhanakan  dalam  bentuk  pemilu, kebijakan  propublik  maupun  keterbukaan informasi.  Namun  sejatinya  demokrasi bukanlah sebuah kata yang abstrak seperti itu.  Artinya,  klaim  keberhasilan  demokrasi dalam bentuk kesuksesan pilkada langsung bukanlah sebuah jaminan karena demokrasi bukanlah sekedar pilkada langsung  atau  pemilu  saja.  Masih  banyak rangkaian  aktifitas  yang  diperlulan  untuk menjaga  sisten  demokrasi  ini  berjalan  dan mencapai  tujuannya.  Karena  demokrasi adalah  sebuah  sistem  maka  semestinya ada  keterkaitan  antar  sub-subsistem  yang ada  di  dalamnya  dan  pemilu  atau  pilkada langsung  adalah  salah  satu  penopangnya, bukan satu-satunya.
B.2.  Demokrasi sebagai Sebuah Sistem Terdapat banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwa demokrasi pada dasarnya  bukan  sebuah  mantra  atau keajaiban  dalam  mengelola  hubungan antara  pemilik  otoritas/pemerintah  dengan rakyat.  Demokrasi  pada  dasarnya  adalah
sebuah  sistem  atau  mesin  yang  bekerja secara bersama-sama antar komponen/subsistem  di  dalamnya  guna mengatur  hubungan  yang  harmonis  antara penguasa  dan  rakyat  dalam  mencapai tujuan  bersama.  Mesin  yang  bernama demokrasi  ini,  selanjutnya  disebut  sebagai sistem demokrasi ditopang oleh mekanisme yang memiliki standar, prosedur dan aturan (Schmitter, 1991: 76). Semua itu diperlukan untuk menjamin demokrasi menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat.
Secara sederhana demokrasi dapat dilihat  dari  adanya  prasyarat/lingkungan, input , proses, output dan outcome . Menggunakan  terminologi  David  Easton secara sederhana ini, maka sebagai sebuah sistem yang bukan taken for granted maka sangat  penting  bagi  sebuah  negara  dan warga  negaranya  memahami  apa  itu demokrasi
dan
bagaimana operasionalisasinya dalam kehidupan sehari-hari.  Prasyarat/lingkungan  adalah kondisi awal yang mendukung terlaksanannya  sebuah  kebijakan  atau aktifitas.  Sudah  barang  tentu  prasyarat demokrasi  adalah  kondisi-kondisi  umum yang  mempengaruhi  dan  memungkinkan sistem  demokrasi  layak  berjalan  misalnya adanya infrastruktur regulasi yang didukung oleh  penegakan  hukum,  modal  sosial (kepercayaan,  gotong-royong,  toleransi) serta  yang  lebih  penting  adalah  kesamaan visi memandang demokrasi sebagai sebuah komitmen pencapaian tujuan.
Input adalah masukan yang berbentuk dukungan ataupun tuntutan atas sebuah  rencana  kebijakan. Input dalam sistem  demokrasi  dapat  berupa  tuntutan maupun  dukungan  yang  diberikan  oleh publik kepada pejabat publik atau pemerintah.  Dalam  konteks  pemilu input diberikan  berupa  dukungan  suara  kepada kandidat yang memiliki tujuan sama dengan kehendak publik. Manakala ia telah terpilih, dukungan  dan  tuntutan  lebih  bersifat kebijakan  secara  praktis.  Para  pejabat publik  semestinya  bekerja  berdasarkan mekanisme ini sehingga sistem yang berisi standar, prosedur dan aturan dapat berjalan dan memberikan hasil yang signifikan yakni output atau  luaran,  bisa  berupa  kebijakan atau  tindakan  serta outcome atau  hasil jangka panjang.
Jika  dicermati  lebih  jauh  pada dasarnya  demokrasi  bukanlah  sebuah mantra ajaib untuk menyelesaikan masalah- masalah bersama. Pada dasarnya demokrasi adalah sebuah mekanisme yang terdiri  dari  serangkaian  tindakan  yang dilakukan secara kolektif di antara infrastruktur  politik  (rakyat,  termasuk  di dalamnya  partai  politik)  serta  suprastruktur politik,  yakni  para  elit  yang  melaksanakan fungsi-fungsi  pemerintahan.  Para  aktor tersebut  terdistribusi  ke  dalam  peran  dan fungsi yang berbeda-beda melalui serangkaian proses rekrutmen, termasuk di dalamnya pemilu (rekrutmen legislatif).
Setelah  proses  rekrutmen  mereka semua  menduduki  jabatan-jabatan  publik yang  telah  tersedia  standar,  prosedur  dan aturannya  sehingga  yang  harus  mereka lakukan  adalah  menginternalisasikan  janji- janji  kampanye  mereka  ke  dalam  program aksi  yang  terjadwal  guna  mewujudkannya. Selama  proses  ini  mereka,  para  pejabat terpilih  ini  memiliki  mekanisme  untuk  tetap berhubungan dengan konstituennya, termasuk membuka saluran-saluran komunikasi  dengan  berbagai  kelompok kepentingan dan lembaga masyarakat sipil guna memastikan mereka berada pada jalur yang  tepat.  Pada  proses  ini  muncul mekanisme  akuntabilitas,  yakni  sebuah mekanisme untuk melaporkan setiap pengambilan  keputusan  dan  tindakan kepada publik sehingga publik mendapatkan  infromasi  yang  akurat  untuk melakukan  tindakan,  baik  berupa  tuntutan maupun dukungan terhadap pejabat publik (Keohane, 2006: 77).
Evaluasi  atas  kinerja  pejabat  publik pun  dapat  dilakukan  berdasar  mekanisme akuntabilitas  ini,  yakni  publik  memberikan penilaian  atas  kinerja  pejabat  publik, apakah  mereka  memuaskan  dan  dapat membuktikan  janjinya  atau  tidak.  Jika mereka  berhasil  merealisasikan  janji-janji kampanyenya  dan  mewujudkan  kehendak rakyat  maka  mereka  akan  mendapat penghargaan / rewards berupa promosi atau dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.  Sebaliknya,  manakala  pejabat publik  tidak  berhasil  dalam  kinerjanya seperti tidak mampu mewujudkan kehendak rakyat atau terlibat kriminal dan penghianatan  terhadap  negara  maka  yang bersangkutan akan memperoleh
hukuman/ punishments berupa  mutasi  atau tidak  dipilih  lagi  untuk  masa  jabatan  yang akan datang. Akuntabilitas ini yang menjaga sistem  demokrasi  agar  berjalan  sesuai dengan  kehendak  publik,  bukan  kehendak mereka yang memiliki kekuasaan saja.
Apabila  akuntabilitas  ini  dijalankan maka  sejak  input,  proses  sampai  dengan otuput akan terjadi konsistensi rencana dan kinerja. Segala bentuk penyimpangan akan segera ditanggulangi karena adanya standar,  prosedur  dan  aturan  yang  telah ditetapkan. Sudah barang tentu konsistensi ini  akan  menjaga  kualitas  demokrasi menjadi  sebuah  sistem  yang  memberikan jaminan  kesejahteraan  dan  pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan  demikian  pada  dasarnya demokrasi  adalah  serangkaian  aktifitas politik yang bertujuan, ditopang oleh banyak aktor dan fungsi-fungsi serta berdasar atas standar,  prosedur  dan  aturan  yang  dibuat sebagai jaminan atas konsistensi pekerjaan dalam  setiap  subsistem. Recruitment , misalnya  pemilu  adalah  subsistem input , public  hearing atau  musyawarah  adalah subsistem process sementara  kebijakan, berupa  aturan  hukum  atau  tindakan pemerintah adalah output dan kesejahteraan, pelayanan publik yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, semuanya adalah bagian dari outcome . Oleh  karena  itu  demokrasi  pada hakekatnya adalah sebuah kesatuan subsistem  yang  bekerja  interdependensi satu sama lain, saling pengaruh dan saling berkontribusi dimulai sejak prasyarat, input , process sampai  dengan output serta dampak/ outcome yang  dihasilkan.  Tidak bisa dikatakan bahwa keberhasilan sebuah subsistem sebagai keberhasilan seluruhnya.  Keberhasilan public  hearing atau musyawarah untuk meminta pendapat publik belum tentu membawa keberhasilan sistem manaka pejabat publik yang berwenang membuat keputusan justru tidak memperhatikan  dan  mengikuti  hasil-hasil public  hearing tersebut.  Analogi  pada sebuah  mobil  jika  keempat  ban  mobil bentuknya  bagus  dan  berfungsi  namun mesinnya  berkarat, steer- nya  macet,  dan bodinya bocor maka bisa dikatakan mobil itu tetap saja rusak dan tidak bisa melaksanakan fungsinya.
Demikian  halnya  pilkada  langsung yang  hanya  sebagian  komponen  saja  dari demokrasi.  Apalah  artinya  apabila  pilkada langsung  sukses  namun  masa  depan kepemimpinan  berikutnya  ditandai  dengan paceklik  politik  sebagaimana  yang  telah disebutkan di atas; akses pelayanan publik sulit  dan  mahal,  kesejahteraan  rakyat terabaikan  dan  birokrasi  hanya  bekerja untuk  memenuhi  tuntutan  tuan/atasannya yang gampang berubah-ubah dan cenderung nir- standar, prosedur dan aturan alias semau gue , maka sudah barang tentu hal  itu  belum  bisa  dikatakan  berhasil. Keberhasilan  pilkada  langsung  hanyalah sebuah  keberhasilan  subsistem  demokrasi karena ujian sebenarnya adalah pada masa jabatan  5-10  tahun  yang  akan  dijalani setelah  pilkada  langsung.  Pada  masa  itu kapasitas,  kapabilitas  dan  akseptabilitas pejabat publik berkaitan dengan pengelolaan masalah-masalah publik benar-benar dibutuhkan dan dituntut manifestasi serta hasilnya. Kegagalan pada level ini akan mengakibatkan klaim keberhasilan  pilkada  langsung  menjadi tidak ada maknanya.
Urgensi setiap subsistem inilah yang mensyaratkan bahwa jika sebuah negara/komunitas ingin dinamakan demokratis  maka  mereka  harus  konsisten dengan tahapan-tahapan dan kinerja subsistem-subsistem penopang sistem demokrasi yang dijalankan. Dalam konteks Indonesia,  keberhasilan  demokrasi  dimulai dari  kualitas  pemahaman  publiknya  atas nilai-nilai demokrasi, konsistensi pelaksanaannya, sistem politik dan
pemerintahan yang memiliki standar, prosedur  dan  aturan  serta kualitas  individu yang paham dan mau melakukan nilai-nilai demokrasi  yang  diyakininya.  Jika  hal  ini tidak  dijalankan,  apa  yang  diklaim  sebagai demokrasi  hanyalah  sekedar  jargon:  jauh panggang dari api.

## C.  PENUTUP
Dari  jabaran  di  atas  maka  dapat disimpulkan bahwa pilkada langsung bukanlah  satu-satunya  indikator  demokrasi di  Indonesia.  Karena  pada  hakekatnya demokrasi  adalah  sebuah  sistem  yang kompleks  berkaitan  dengan  pengelolaan urusan publik serta pencapaian kesejahteraan publik. Kesemuanya terintegrasi  dan  bersinergi  untuk  bekerja dan memastikan demokrasi sebagai sarana mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Sistem tersebut  tidak  bekerja  secara  otomatis namun  diupayakan  oleh  manusia-manusia demokrat,  yakni  manusia  yang  mengerti dan memahami demokrasi serta memperjuangkan  implementasinya  secara konsisten karena meyakini tujuan demokrasi adalah tujuan rakyat.
Oleh karena itu perlu ada peninjauan  kembali  atas  sistem  demokrasi di Indonesia sehingga dapat mengintegrasikan pilkada langsung dengan subsistem  lain  yang  mampu  menopang demokrasi Indonesia lebih baik. Demokrasi dikatakan  baik  dan  berhasil  manakala setiap  subsistem  penopangnya  dapat bekerja dengan baik serta memberikan hasil yang  terarah,  terukur  dan  bertujuan sebagaimana dikehendaki oleh publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Keohane, Robert  O. Accontability in World Politics, Scandinavian Political Studies , Vol. 29 N0.
2 – 2006.
Legowo, Tommi A. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah, Jurnal Desentralisasi Vol. 6 No. 4 Tahun 2005.
M.  Ikhsan.  Evaluasi  atas  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  Langsung  di  Kabupaten/Kota, www.stialan.ac.id diakses 1 Desember 2010 pukul 14.50 WIB.
Marijan, Kacung. Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal, In- house  Discussion Komunitas  Dialog  Partai  Politik,  Komunitas  Indonesia  untuk Demokrasi (KID) Jakarta 16 November 2007.
Prasetyo,  Eko.  2005. Pengumuman:  Tidak  Ada  Sekolah  Murah!,  Orang  Miskin  Dilarang Sekolah!, Orang Miskin Dilarang Sakit . Jogjakarta: Resist Book. Schmitter,  Phillipe  C.  &  Terry  Lynn  Karl. What  Democracy  is  ….  And  is  not, Journal  of Democracy Vol. 2 No. 3 Summer 1991. Supeno, Hadi. 2010. Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan. Jogjakarta: Total Media.