## TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Risanda Lilho Pangestu
(risanda21@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Tuhana
(tuhana.s.h@gmail.com) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to examine the validity of transaction process through an Instagram that is reviewed based on The Indonesian Civil Code and in order to find out what consequences that will be faced if one of the parties do a breach of contract in the process of transaction. Doctrinal-descriptive research is used in this study to examine the case by using law statue approach. Both primary and secondary law are used in this present study. The technique of collecting data uses library-based research and the technique of analyzing data uses deductive qualitative method.
The result reveals that contract validity of transaction through Instagram have to fulfill the four terms written in the Article 1320 Indonesian Civil Code. In the process of transaction of Instagram,both seller and buyer do not meet face-to-face so that it is hard to discover if the participant have the competency based on the Indonesian Civil Code. Therefore, if one of the terms in the Article 1320 Indonesian Civil Code is unfulfilled, the transaction could be canceled by the court judgement. However, if one of the parties does not ask for a cancellation, then the contract will still be applied for both of them. Regarding the consequences for the one doing breach of contract, there will be two possibilities which are; the one doing that breach fulfill the demands from the injured party based on the Article 1267 Indonesian Civil Code or the breach of contract person does not fulfill the demands as what had written in Indonesian Civil Code.
Keywords : Transaction; Instagram; Indonesian Civil Code.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram ditinjau berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang sah harus memenuhi empat syarat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram untuk dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam transaksi jual beli melalui Instagram , mengenai kecakapan seseorang sangat sulit untuk dipenuhi karena penawaran dan penerimaan terjadinya kesepakatan tidak bertemu langsung/bertatap muka, sehingga sulit menentukan para pihak telah dinyatakan sudah cakap menurut undang-undang. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat kecakapan, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akan tetapi jika salah satu pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Mengenai akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Instagram ada dua kemungkinkan, yaitu: pihak yang wanprestasi memenuhi tuntutan oleh pihak yang dirugikan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pihak yang wanprestasi tidak memenuhi tuntutan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata kunci : Transaksi; Instagram ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut

## A.  Pendahuluan
Melalui internet memungkinkan seseorang mudah untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan jual beli dengan orang lain di segala penjuru dunia. Penggunaan internet tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah tempat baru yang disebut dengan media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Dyah Sari, 2017: 10). Dalam media sosial, setiap individu memiliki hak untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya, dalam kata lain media sosial dapat menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari. Berikut contoh-contoh media sosial: Instagram, Facebook, Line, Twitter, BBm, Bigo dan sebagainya.
Seperti diketahui, sebelum muncul media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara melibatkan alat bantu; dari mulai asap, kentongan, radio, telepon, sms dan dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, internet (Budi Agus, 2003: 3). Sekarang, dengan adanya media sosial, orang cenderung beralih berkomunikasi lewat layanan obrolan/ chat atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. Penggunaan media sosial tersebut akhir-akhir ini menjadi semakin meningkat, fungsi utama media sosial tersebut adalah menjembatani seseorang untuk melakukan interaksi, komunikasi dengan kerabat, teman, dan bahkan digunakan sebagai media mencari teman baru. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu media sosial tersebut bertambah fungsinya, tidak hanya untuk media komunikasi akan tetapi digunakan untuk media jual beli.
Mengingat kemajuan teknologi yang cepat, media sosial dan perangkat komunikasi terus tumbuh secara pesat, oleh karena itu, media sosial telah menjadi metode komunikasi utama dalam masyarakat. Sebagai aplikasi seluler, Instagram telah banyak digunakan untuk alasan pribadi maupun kegiatan bisnis (Hiram Ting, 2015: 15). Hal tersebut diatas menimbulkan cara-cara baru dalam berbisnis, yang mana jual beli tidak hanya penjual dan pembeli bertemu di pasar melainkan transaksi jual beli juga dapat dilakukan melalui media sosial, artinya proses selama transaksi jual beli dapat dikomunikasikan dengan internet melalui media sosial. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu Instagram .
Perlindungan transaksi bisnis melalui Instagram ini begitu penting mengingat kontrak bisnis ini lahir dengan menggunakan internet, yang mana kontrak antara para pihak tidak dilakukan dalam satu tempat atau dapat dikatakan para pihak tidak dapat bertatap muka/bertemu langsung secara fisik dalam satu tempat. Keberadaan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram, jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan. Pengkajian ini di dasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1320 yang menyatakan bahwa kontrak yang sah diperlukan empat syarat yaitu:
1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2.  Kecakapan untuk membuat perikatan,
3.  Suatu hal tertentu,
4.  Suatu sebab yang halal.
Tidak menutup kemungkinan, barang yang diperjualbelikan melalui media Instagram tidak sesuai dengan  konfigurasi  yang  sebenarnya.  Hal  tersebut  dapat  terjadi,  pembeli  yang  telah  memesan barang dan kemudian telah membayar, akan tetapi barang yang diterima tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi, karena menurut Prof. Subekti, S.H yang dikutip di dalam buku “Hukum Perjanjian” oleh Evy Ariyani, menyebutkan bahwa wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu (Evy Ariyani, 2013:22):
1.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2.  Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
3.  Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan.
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Keberadaan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melalui Instagram sebenarnya merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini merupakan pencerminan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan mengatur sendiri perjanjian yang akan mengikat pembuatnya dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun keteriban umum.
Syarat-syarat sahnya kontrak dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian dikaitkan dengan transaksi jual beli melalui Instagram , yang menyebutkan sebagai berikut:
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatanya jika memang menghendaki apa yang disepakati (Ridwan Khairandy, 2001:47). Penulis menggunakan teori kepercayaan untuk menentukan kapan terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Di dalam teori ini kesepakatan terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara obyektif (yang dapat di dengar atau di lihat) dan dapat di percaya oleh pihak yang memberikan penawaran.
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Di dalam transaksi jual beli melalui Instagram sangat sulit menentukan bahwa para pihak telah cakap untuk membuat perikatan karena unsur penawaran dan unsur penerimaan melalui media sosial ( Instagram ) dimana para pihak tidak bertemu secara langsung, meskipun syarat kecakapan ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memenuhi, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas kecakapan seseorang, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subyektif.
c.  Suatu hal tertentu. Syarat ini terpenuhi apabila dalam transaksi jual beli melalui Instagram menerangkan suatu obyek perjanjian yang jelas. Misalnya jual beli kaos melalui Instagram . Jual beli tersebut jelas, yaitu menerangkan obyek suatu benda untuk diserahkan kepada pembeli.
d.  Suatu sebab yang halal. Apa yang hendak dicapai para pihak dalam jual beli melalui Instagram tersebut harus disertai iktikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga syarat keempat ini terpenuhi.
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek tertentu. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya.Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Salim H.S, 2007:11).
2.  Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram
Akibat kelalaian seseorang, tidak melaksanakan kewajibannya pada tepat waktu atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut (Marwan Mas, 2011:38). Oleh karena itu, jika salah satu melakukan wanprestasi, maka akibat hukum orang yang melakukan wanprestasi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, sebagai berikut:
a.  Pihak wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak lainnya, diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain (Abdulkadir Muhammad, 2010:247). Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu penjual dan pembeli terikat suatu perjanjian. Bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar.Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian (Ahmadi Miru, 2014:79).
b.  Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur di dalam Pasal 1266 KUHPerdata, berbunyi:
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”
Perlu diingat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh pihak debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi dapat melakukan penuntutan terhadap debitor dan kreditor berhak menuntut berupa:
a.  Pemenuhan kewajiban, atau
b.  Ganti rugi, atau
c.  Pemutusan, atau
d.  Pemenuhan dengan ganti rugi, atau e.  Pemutusan dengan ganti rugi.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli melalui Instagram pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara konvensional pada umumnya. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli Instagram  (online) sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun penipuan. Dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli secara elektronik.
Pihak pembeli atau konsumen dalam transaksi jual beli melalui Instagram pasti sulit untuk menuntut langsung kerugian yang dialami, karena penawaran dan penerimaan melalui sistem elektronik Instagram , yang mana kedua pihak tidak bertemu langsung, sehingga pembeli sangat sulit untuk menuntut kerugian yang disebabkan perbuatan wanprestasi oleh penjual.
Dalam jurnal “Pactum Law Journal” yang ditulis oleh Dhea, menjelaskan bahwa apabila pembeli mengalami kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi oleh penjual melalui Instagram, yang berupa barang tidak sesuai dengan perjanjian di awal atau terlambat dalam mengirim barang maka hal yang perlu dilakukan pembeli adalah mengirim atau melapor kejadian-kejadian wanprestasi yang dialami oleh pembeli kepada pemilik akun Instagram bernama @indonesiablacklist beserta bukti- bukti (foto chat , bukti transfer dan sebagainya). Laporan yang diterima kemudian akan di posting kepada para pengikut (follower) , supaya pengguna Instagram yang lain atau calon pembeli yang lain tidak membeli barang di akun tersebut (akun yang melakukan wanprestasi).
Debitor (pihak yang wanprestasi) yang merasa di rugikan atas pelaporan tersebut dapat meminta pencabutan laporan dari akun @indonesiablacklist dengan syarat, yaitu memenuhi tuntutan kerugian yang dialami oleh pembeli. Tuntutan tersebut dapat berupa pengembalian uang dan penggantian barang dan/jasayang sesuai perjanjian diawal.
Mengenai hal tersebut, penjual yang melakukan wanprestasi memenuhi tuntutan dari pembeli dengan mengembalikan uang pembeli sejumlah yang dikirim pembeli ke penjual dan penjual mengganti barang yang sesuai dengan perjanjian, maka akibat hukum salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Instagram telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengganti ganti rugi berupa ongkos/biaya dan kerugian sesungguhnya.
Akan tetapi bukan berarti transaksi jual beli melalui Instagram selalu aman dan mudah untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang wanprestasi seperti yang sudah diterangkan diatas. Menurut penulis, akun tersebut (@indonesiablacklist) hanya akun biasa yang hanya membagikan pengalaman jual beli dari pembeli yang dirugikan melalui Instagram yang bertujuan untuk memwaspadai toko online atau penjual tersebut.
Hal ini menggambarkan bahwa penjual memang dari awal tidak beritikad baik yang tidak menanggapi tuntutan dari pihak yang dirugikan, maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan atau pembeli dapat menuntut melalui pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”
Atau bahkan penjual tidak beritikad baik yang dari awal sudah bertujuan untuk menipu, maka menurut penulis akun @indonesiablacklist tidak menjamin keadilan bagi para pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, penjual memang dari awal sudah tidak beritikad baik, yang memanipulasi atau menciptakan sebuah akun abal-abal atau akun tipu-tipu yang berkedok sebagai akun penjual yang mengaku sebagai toko online terpercaya se-Instagram. Biasanya akun-akun penipuan seperti ini, dalam foto profil atau biodata atau postingan dalam Instagram hanya dibuat sedemikian rupa  untuk mengelabui calon pembeli.
Perlu diingat kembali bahwa jual beli melalui media sosial (Instagram) atau secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara konvensional pada umumnya. Hukum perlindungan terkait transaksi jual beli melalui Instagram pun sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan
setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.
Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam transaksi jual beli melalui Instagram tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Bunyi selengkapnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Terhadap pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:
“Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
“Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

## D. Simpulan
Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui Instagram harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya kontrak diperlukan empat syarat, yaitu: dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, dibuat oleh mereka yang cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi jual beli melalui Instagram, mengenai kecakapan seseorang sangat sulit untuk dipenuhi karena penawaran dan penerimaan terjadinya kesepakatan tidak bertemu langsung/bertatap muka, sehingga sulit menentukan para pihak telah dinyatakan sudah cakap menurut undang-undang. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat kecakapan, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akan tetapi jika salah satu pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana mengikatnya undang-undang.
Akibat hukum bagi salah satu pihak yang wanprestasi berdasar Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah pihak yang dirugikan dapat memilih tuntutannya terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan, atau penggantian ganti rugi atau dapat dikombinasikan. Berdasar hasil penelitian penulis, terdapat dua kemungkinan, yaitu:
1.  Pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi tuntutan dari pihak yang dirugikan dengan mengembalikan uang pembeli sejumlah yang dikirim pembeli ke penjual dan penjual mengganti
barang yang sesuai dengan perjanjian, maka akibat hukum salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Instagram telah sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengganti ganti rugi berupa biaya dan kerugian sesungguhnya.
2.  Pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi tidak memenuhi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, penjual memang dari awal sudah tidak beritikad baik, yang memanipulasi atau menciptakan sebuah akun yang mengaku sebagai toko online terpercaya di Instagram. Mengenai hal ini, pihak tersebut dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan serta Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakibatkan seseorang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan manipulasi atau penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
Akibat hukum bagi orang/pihak yang wanprestasi adalah berupa sanksi hukum. Sanksi hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:Sanksi hukum di bidang privat (perdata), hukuman/sanksi tersebut berupa: penjual wajib memberikan waktu untuk pembeli mengembalikan barang apabila tidak sesuai atau terdapat cacat tersembunyi, ganti kerugian, menuntut pembatalan perjanjian, benda menjadi tanggungan debitor apabila melakukan wanprestasi, wajib memberikan prestasi apabila masih memungkinkan atau menuntut pembatalan beserta ganti kerugian di pengadilan dan wajib membayar perkara.Sanksi hukum di bidang publik (pidana), hukuman/sanksi bagi pihak yang melakukan penipuan adalah hukuman pokok berupa penjara atau denda.

## E. Saran
Transaksi jual beli melalui Instagram merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi, maka dari itu pemerintah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait transkasi jual beli melalui sistem elektronik seperti Instagram . Pemerintah segera untuk mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga dalam era globalisasi ekonomi ini tetap menjamin kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu kualitas barang dan/atau jasa dan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak di dalam transaksi jual beli melalui Instagram sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
Buku:
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ahmadi Miru. 2014. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers.
Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia , Yogyakarta: UII Press.
Evi Ariyani. 2013. Hukum Perjanjain . Yogyakarta: Ombak.
Marwan Mas. 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia.
Salim H.S. 2007. Pengantar Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## F. Daftar Pustaka

## Jurnal dan Karya Ilmiah Lain:
Dhea Handariningtyas, M. Fakih, & Dewi Septiana. 2018. “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik”. Pactum Law Journal Vol. 1 No.2.
Dyah Sari. 2017.“Pengaruh Media sosial dan Jenis-Jenis Media sosial Terhadap Intensitas Belajar PAI Siswa Kelas VIII di SMP 3 Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017”. Skripsi .Surakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri.
Ridwan Khairandy. 2001. “Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronik Commerce”. Jurnal Hukum Vol. 8 No. 16 Maret 2001. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.