p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Franky Simamora 1* , Aksi Sinurat 2 , Orpa G. Manuain 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: franky.math111@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 21-05-2023 Direvisi : 26-05-2023 Disetujui  : 28-05-2023 Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dalam menganalisa  suatu  putusan  pengadilan    Sulawesi  Tenggara  Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi  pada  permasalahan  kekurangan  volume  pekerjaan  konstruksi. Pekerjaan  konstruksi  merupakan  suatu  jenis  pekerjaan  dalam  jasa konstruksi  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  jasa  konstruksi. Pada  undang-undang  tersebut  ditekankan  bahwa  penyelesaian permasalahan  dalam  jasa  konstruksi  dapat  diselesaikan  secara keperdataan  dalam  kontrak  telah  dibuat  untuk  melaksanakan  kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat penrmasalahan  pelaksanaan  yang  berpendapat  bahwa  telah  terjadi kerugian  negara  maka  sebenarnya  kerugian  negara  yang  terjadi  dapat diperbaiki  dengan  penggantian  agar  tidak  menjadi  kerugian  keuangan negara  sehingga  selama  unsur-unsur    dalam  tindak  pidana  korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak  dapat  dibuktikan  secara  nyata  maka  permasalahan  dalam pekerjaan  jasa  konstruksi  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kedalam  tindak pidana korupsi  atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi  harus  benar-benar  menerapkan  asas  hukum  pidana merupakan  pilihan terakhir (ultimum premedium).

## ABSTRACT
The  research  is  normative  juridical  that  analyzes  the  Decision  of  the Southeast  Sulawesi  High  Court  Number  3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI). In the court's decision, the defendant was sentenced based on the criminal act of corruption due to the problem of insufficient volume of work in an audit. Based on the consideration that construction  work is a  type  of  work  in  construction  services  that  has  been  regulated  in  a construction  services  regulatioan.  The  settlement  of  problems  in construction services is emphasized on civil settlement according to the contract  that  is  used  normally  to  carry  out  the  construction  service activities.  Furthermore,  if  there  is  a  problem  in  the  construction  work which argues that there has been a loss in state funds, then in fact the state loss that occurs can be corrected by reimbursement so that it does not  become  a  loss  to  state  finances  so  long  as  the  elements  in  the criminal  act  of  corruption  such  as  fraud,  bribery,  gratuity  etc.,  it cannot  be  proven  in  real  terms,  so  the  problems  in  the  construction work cannot be drawn into criminal acts of corruption or it can be said that  criminal  penalties  for  construction  services  must  really  apply  the principle  of  criminal  law  which  is  the  final  solution  (ultimum premedium). Kata  kunci :  Tindak  Pidana Korupsi; Jasa Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi.
Keywords: Corruption Crime; Construction Services; Construction Work.

## Pendahuluan
Proyek  pembangunan  jalan  perlu  mendapat  perhatian  dalam  hal  kualitas penggunaan  material  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  secara  optimal  dalam jangka panjang dan menghindari serta mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan  negara,  mengingat  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  setiap  proyek pembangunan  jalan  bersumber  dari  keuangan  negara.  Oleh  sebab  itu,  dalam  setiap kontrak kerja yang dibuat harus secara jelas diterangkan dalam isi kontrak kerja tersebut agar mendapatkan kualitas jalan sesuai dengan projek yang dibuat. Kontrak adalah suatu persetujuan  antara  dua  orang  atau  lebih  tidak  hanya  memberikan  kepercayaan,  tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau kedua dari mereka (Fanani & Astuti, 2022).
Pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan  jalan  penyedia  jasa  dan  Pejabat  Pembuat Komitmen terikat di dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi mengatur hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan  jasa konstruksi.  Perpres  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  telah mengatur  cara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  penyedia  jasa  dapat  terikat  didalam suatu  kontrak  termasuk  isi  dan  syarat  berakhirnya  kontrak  (M  Musa,  2019).  Karena hubungan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  penyedia  jasa  merupakan  perikatan  yang didasarkan  pada  kontrak  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dengan  kualitas  dan kuantitas yang telah ditentukan, maka sewajarnya bahwa permasalahan ketidaksesuaian pekerjaan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  adalah  permasalahan  wanprestasi (Musa, 2017).
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sering bermasalah terkait dengan kualitas bahan serta volume jalan yang harus dikerjakan. Undang-undang No. 2 Tahun 2017  jelas-jelas  tidak  menyebutkan  sama  sekali  adanya  sanksi  pidana,  segala  bentuk kesalahan  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  diberikan  sanksi  mulai  dari  yang  paling ringan  akan  diberikan  sanksi  berupa  peringatan  tertulis  dan  pada  kasus  terjadinya kegagalan  bangunan  akan  dikenakan  sanksi  ganti  rugi  (Lingga,  Hartono,  &  Adnyani, 2022).    Namun  hal  yang  sering  terjadi  adalah  permasalah  yang  terjadi  pada  pekejaan proyek adalah penyimpangan pelaksanaan dalam hal mutu atau volume bahan bangunan yang mengakibatkan kerugian negara (Pradina, 2021).
Pekerjaan  konstruksi  yang  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan  akan  dapat  memperbesar  potensi  terjadi  kegagalan  bangunan.  Permasalah penyimpangan  dalam  konstruksi  selama  ini  sering  kali  ditarik  ke  dalam  tindak  pidana korupsi  tanpa  memperhatikan  aspek  keperdataan  penyelesaian  pekerjaan  melalui kontrak  (Pinandito,  2021).  Pelanggaran  terhadap  asas  efisien  pada  proses  pengadaan barang/  jasa  secara  umum  dianggap  sebagai  kerugian  terhadap  keuangan  negara  dan berimpilikasi pada tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari pengertian tersebut terdapat pandangan bahwa kontrak konstruksi yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur merugikan  negara  sebagaimana  dinyatakan  oleh  instansi  yang  berwenang menyatakannya dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin  “corruptio”,  “corruptus”,  “corruptio”  yang secara  harfiah  berarti  kebusukan  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap, tidak  bermoral  dan  penyimpangan  dari  kesucian  (Kurniawan  et  al.,  2022).  Perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah ranah bidang hukum  perdata,  namun  dalam  praktek  bisnis  dan  ekonomi,  apabila  terdapat  elemen- elemen  telah  terjadinya  kecurangan  (deceit)  maka  perbuatan  tersebut  telah  dapat dikualifikasi ebagai perbuatan pidana (fraud) atau kejahatan bisnis.
Penyelesaian perkaranya di pengadilan terhadap kasus penyimpangan pelaksanaan kontruksi  dilakukan  dengan  banyak  perberbedaan  dalam  pertimbangan  hukumnya, sehingga  putusan  hakim  pun  berbeda.  Contoh  kasus  terjadi  pada  Putusan  Pengadilan Tinggi  Sulawesi  Tenggara  Nomor  3/PID.SUS-TPK/2020/PT  KDI)  yang  menangani perkara  proyek  pekerjaan  peningkatan  jalan  Toari-Bambamolincu-Matausu  Tahun Anggaran  2017,  dengan  total  kegiatan  Anggaran  sebesar  Rp.1.655.000.000,-  yang sumber  dananya  berasal  dari  APBD  Kabupaten  Bombana  Tahun  Anggaran  2017  yang dikerjakan  oleh  CV.  Rezky  Dharmawan  Konstruksi  sebagai  pemenang  lelang.  Proyek peningkatan  jalan  tersebut  dituangkan  dalam  dokumen  kontrak  Nomor:  605/005/FS- JLN/PPKPUPR/III/2017  tanggal  08  Maret  2017  dengan  jangka  waktu  kontrak  selama 120  hari  kalender  yaitu  sejak  tanggal  10  Maret  2017  sampai  dengan  08  Juli  2017 sebesar  Rp.  Rp.1.655.000.000,-  dengan  jarak  jalan  yang  dikerjakan  sepanjang  3.450 meter.  Dalam  pekerjaan  proyek  tersebut,  CV.  Rezky  Dharmawan  Konstruksi menguasakan kepada Muh. Fahrul Suriawan Sirang, SE sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.
Pembuktian  pada  hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana  merupakan  suatu penentu apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman  pidana  (Flora,  2018).  Soedarjo  menyatakan  membuktikan  sama  dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,  menyaksikan  dan  menyakinkan  (Aji,  2020).  Dalam  perspektif  yuridis pembuktia  juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  alat-alat  bukti  yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (Yahya, 2018: 252)
Hakim  pada  kedua  dalam  menjatuhkan  vonis  mempunyai  pertimbangan  yuridis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. akim pada tingkat Banding menjatuhkan vonisnya dengan dakwaan primer sama halnya dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri, sedangkan Hakim pada tingkat pertama  memvonis  dengan  dakwaan  subsidair  dengan  hukuman  yang  lebih  rendah (Sumendap, 2018).
Vonis  pada  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  tinggi  dapat  dilihat  bahwa permasalahan  penyimpangan  pelaksanaan  proyek  yang  harusnya  masuk  ke  dalam  rana perdata  diselesaikan  oleh  aparat  penegak  hukum  dengan  menerapkan  Pasal  2    Ayat  1 dan  Pasal  3  UU    Nomor  31  Tahun  1999  dengan  alasan  adanya  kerugian  negara. Permasalahan penyimpangan pelaksanaan lapangan yaitu kekurangan volume pekerjaan pada  kasus  diatas  pada  dasarnya  adalah  suatu  wanprestasi  yang  dapat  diselesaikan secara  perdata  (Lubis,  2018).  Kontrak  jasa  konstruksi  yang  telah  ditandatangani  oleh PPK dan penyedia jasa telah mengatur penyelesaian permasalahan wanprestasi tersebut.
Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelaskanaan kontrak konstruksi (AJI, 2021). Penelitian  ini  akan  menganalisis  bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  CV Rezky  Dharmawan  Konstruksi  terhadap  pengerjaan  proyek  peningkatan  jalan  yang tidak  sesuai  dengan  kontrak,  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  hakim pada  Tingkat Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tingkat  Tinggi  serta  bagaimanakah  penyimpangan pelaksanaan  proyek  yang  seharusnya  rana  perdata  menjadi  tindak  pidana korupsi  pada Putusan  ditinjau  dari  Undang-undang  No.  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi (Manurung, 2022).
Tujuan  dari  penelitian  ini  lah  untuk  menjawab  kajian  yuridis  terhadap  putusan vonis  pengadilan  kepada  terdakwa  terkait  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim atas  penjatuhan  vonis  kepada  terdakwa  serta  penjatuhan  vonis  tindak  pidana  pada permasalahan  jasah  konstruksi  dilihat  dari  pandangan  undang-undang  jasa  konstruksi. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  guna  menambah  wawasan  ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang penanganan perkara kontrak kerja kontruksi jalan yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat dengan  mengedepankan  analisa  terhadap  bahan  hukum  yang  tertulis  untuk  dapat diuraikan  kedalam  suatu  bentuk  narasi  yang  terstruktur  untuk  dapat  menjawab  hal-hal yang menjadi rumusan masalah penelitian. Aspek-aspek yang diteliti adalah aspek yang erat  hubungannya  dengan  putusan  pengadilan  pada  terdakwa  Muh.  Fahrul  Suriawan Sirang  dilihat  dari  permasalahan  yang  menyebabkan  adanya  tuntutan  kepada  yang bersangkutan di pengadilan tindak pidana korupsi hingga pada penjatuhan vonis baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik dari kepustakaaan maupun dari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan rumusan masalah yang disampaikan. Bahan hukum  yang digunakan  dapat berupa bahan hukum  primer seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa karya ilmiah yang telah  menggunakan  kepustakaan  dengan  literatur  dan  undang-undang,  peraturan  dan norma yang berhubungan dengan topik yang diteliti.
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  topik  yang  diteliti.  Situasi  yang  ditemukan  didalam  rumusan masalah dijadikan dasar pengumpulan bahan-bahan hukum  yang bersesuaian. Hipotesa dan  teori  diuji  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  peraturan-peraturan. Kerangka  studi  dibatasi  melalui  rumusan  masalah  yang  menggambarkan  situasi  yang disampaikan pada latar belakang masalah.

## Hasil dan Pembahasan
Perbuatan  pidana  sejatinya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia  karena  manusia dianggap sebagai satu-satunya subjek yang mampu melakukan tindak pidana. Korporasi
sebagai  subjek  tindak  pidana  merupakan  hal  yang  beru  yang  penegakan  hukumnya masih  sedikit  namu  dalam  perkembangan  tingkat  kejahatan  pidana  terutama  dalam tindak pidana korupsi maka dikenal  badan hukum  sebagai  subjek tindak pidana dalam UU  Nomor  7  Drt  Tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Kaitannya  dengan perbuatan melawan hukum terdakwa dalam kasus ini apakah dilakukan sebagai pribadi atau  koorporasi  perlu  dilihat  dari  beberapa  peristiwa  yang  mengawali  perbuatan melawan  hukum.  Peminjaman  bendera  untuk  memenangakan  pelelangan  adalah perbuatan  terlarang  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  hal  ini  disebabkan sebenarnya  peminjam  tidak  memenuhi  syarat  tentang  serta  lelang  terkait  pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman,  kemampuan  teknis  dan  managerial  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Terdakwa  yang  tidak  memenuhi  syarat  namun  mengikuti  kegiatan pengadanaan barang dan jasa telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang diatur  pada  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  dan  kaitannya  dengan  kerugian  negara  sebesar  Rp.  592.503.440,86  akibat kekurangan volume adalah perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum selanjutnya haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  tidak  terlepas  dari  adanya  unsur  pidana  yang harus  dipertanggungjawabkan  oleh  pelaku.  Berbicara  mengenai  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  koorporasi  tidak  terlepas  dari  pertanyaan  apakah  unsur  kesalahan  tetap dapat dipertahankan seperti halnya manusia (Muladi, 2010: 14).
Berdasarkan  ajaran  sifat  melawan  hukum  atas  perbuatan  melawan  hukum terdakwa  dilihat  dari  empat  makna  perbuatan  hukum  yakni:  Pertama,  perbuatan melawan  merupakan  suatu  syarat  perbuatan  dapat  dikenakan  pidana  sesuai  dengan definisi  perbuatan  pidana  yakni  perbuatan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  rumusan delik  yang  dicela  sehingga  bersifat  melawan  hukum.  Kedua,  melawan  hukum  harus disebutkan  di  dalam  rumusan  delik  sehingga  suatu  perbuatan  melawan  hukum  karena telah terdapatnya syarat tertulis yang mengaturnya. Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung  arti  semua  unsur  dari  rumusan  delik  telah  dipenuhi.  Pengenaan  Pasal  2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan bukti bahwa sifat melawan hukum  formal  telah  tepenuhi.  Keempat,  sifat  melawan  hukum  materil  dapat  diartikan dilanggarnya  kepentingan  masyarakat  yang  dilindungi  sebagaimana  maksud  dibuatnya undang-undang  tersebut  dan  dapat  juga  memiliki  makna  perbuatan  tersebut  telah melawan asas kepatuhan, keadilan dan hukum masyarakat.
Salah  satu  pertimbangan  hakim  adalah  perbuatan  terdakwa  secara  melawan hukum  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara  dapat  digolongkan  sebagai tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu. Dilihat dari dakwaan primair yang telah dapat ditentukan deliknya yaitu  melanggar  Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  telah  terdapat  dalam  rumusan delik.
Seorang  terdakwa  yang  telah  dinyatakan  bersalah  dan  melakukan  tindak  pidana atas  apa yang  telah  dilakukannya  tidak  serta  merta  dapat dimintakan
pertanggungjawaban  namun  harus  dilihat  dari  pertanggungjawaban  pidanana. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang  yang bersalah dapat dipidana atau malahan harus dibebaskan meskipun telah melakukan tindak pidana.
Seorang  pelaku  tindak  pidana  mampu  bertanggungjawab  apabila:  Pertama, mampu  mengetahui/  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum. Kedua,  mampu  menentukan  kehendaknya  sesuai  dengan  kesadaran  tadi  (Teguh,  2010: 85).  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  keadaan  normal  psikis  dan  kemahiran yang membawa tiga macam  kemampuan,  yaitu  pertama, mampu untuk  dapat  mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan-perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Eddy, 2014; 121).
Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku Pengadilan Negeri Kendari  tidak  mempertimbangkan  unsur  melawan  hukum  berdasarkan  fakta persidangan  yang  sesungguhnya  sesuai  hukum  pembuktian,  dimana  unsur  obyektif berupa  perbuatan,  akibat  dan  keadaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  harus  dibuktikan dengan  dimana  unsur  obyektif  berupa  perbuatan,  akibat  dan  keadaan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  harus  dibuktikan  dengan  fakta  hukum,  bukan  berdasarkan  unsur subyektif  yang  melekat  pada  subyek  yang  dapat    dari  pembuktian  adalah  menemukan kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dihubungkan  dengan  fakta  hukum  di persidangan sesuai ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHAP.
Berdasarkan  tanggung  jawab  pribadi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa seperti yang didakwakan kepada terdakwa, kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama 4 (empat)  tahun  penjawa  dan  dengan  Rp.  200.000.000  dan  uang  pengganti Rp.74.064.187,86 dengan kewajiban membayar denda  dan uang pengganti dan apabila tidak dilakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan hukuman pengganti untuk denda dan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh terdakwa untuk uang pengganti yang tidak terbayarkan.
Perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan pemborongan  sehingga  dapat  juga  digunakan  Pasal  7  ayat  1  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kegiatan pemborongan.   Kaitannya dengan kegiatan  pemborongan  pelanggaran  terhadap  standar  pelaksanaan  konstruksi  dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam pemborongan sebagaimana yang terdapat dalam  Pasal  7  Ayat  1  UUPTPK  sehingga  pelanggaran  tersebut  merupakan  suatu perbuatan yang melawan hukum.
Pertimbangan  hakim  pada  tingkat  pengadilan  negeri  memiliki  perbedaan  dengan pertimbangan  hakim  pada  pengadilan  tinggi  mengenai  pengenaan  pemidanaan terdakwa. Pertimbangannya adalah 6) penyalahgunaan  wewenang  oleh  terdakwa bukan selaku pribadi melainkan terdakwa bertindak dalam kedudukan selaku penerima kuasa  dari  direktur  CV  Rezky  Dharmawan  Konstruksi  sebagai  pelaksana  pekerjaan oleh karena itu lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan  dalam  kedudukannya  selaku  kuasa  direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, bukan
perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  dimaksud  unsur  sehingga  unsur  melawan hukum terpenuhi.
Perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan perkaranya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyebabkan perbedaan dalam memberikan putusannya. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan primer Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  18  UUPTPK  dengan  pidana  penjara  selama  4,6  tahun. Dakwaan  subsidair,  terdakwa  melanggar  Pasal  3  Jo  Pasal  18  UUPTPK  dengan  pidana penjara  4,6  tahun  dengan  denda  sebesar  200  juta.  Pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  ini, Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan  penjara  selama  1,2  tahun  dan  denda  50  juta.  Namun,  pada  tingkat  banding, Hakim  banding  menjatuhkan  vonis  kepada  terdakwa  dengan  dakwaan  primair  dengan hukuman  penjara  selama  4  tahun  dengan  denda  sebesar  200  juta,  dan  uang  pengganti sebesar Rp.74.064.187,-.
Melawan hukum dalam arti materiil pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  yang melawan rasa keadilan masyarakat. Pengenaan pembuktian melawan hukum materiil ini digunakan  agar  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu  badan  dapat dihukum.  Penjelasan  dari  Pasal  2  Ayat  1  Undang-undang  No.31  Tahun  1999 menyatakan bahwa “secara melawan hukum” adalah dalam arti formal dan dalam arti materiil yakni suatu perbuatan apabila dirasakan berlawanan dengan rasa keadilan yang berada di masyarakat dan melanggaar norma kehidupan sosial dalam masyarakat dapat dianggap  sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum  meskipun  perbuatan  tersebuttidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang- undang  dan  juga  berdasarkan  aturan-aturan  yang  tidak  tertulis  (iibergesetzlicht) (Sudarto, 1983; 78.
Istilah  “memperkaya”  merujuk  pada  perubahan  kekayaan  sesorang  dilihat  dari tolak ukur pendapatan sesorang. Istilah “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18  UU  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, menekankan  adanya  keharusan  bagi  terdakwa  untuk  dapat  memberikan  bukti  bahwa harta  kekayaan  yang  dimilikinya  bukan  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Asal muasal  penambahan  kekayaannya  harus  dapat  dijelaskan  berasal  dari  penghasilannya untuk  menghindarkan  terdakwa  dari  tuntutan  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.
Perbuatan  “memperkaya”  perlu  dilakukan  pembuktian  berdasarkan  alat  bukti lainnya yang bersesuaian. Perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UUPTK harus ditafsir secara terpisah dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Dalam hal lain apabila terjadi kegagalan dalam membuktikan asal muasal kekayaan yang ada pada terdakwa  yang menjadi  permintaan hakim dalam persidangan maka dapat  disimpulkan bahwa  unsur-unsur  “memperkaya  diri”  tidak  dapat  dibuktikan  secara  otomatis.  Dalam dakwaan terhadap terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan pekeraan dengan volume  yang  kirang  telah  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp.
592.503.440,86.  Besaran  kerugian  negara  tersebut  dianggap  merupakan  besaran  unsur memperkaya dir, orang lain atau terdakwa secara melawan hukum.
Kerugian  negara  merupakan  sesuatu  yang  tak  terhindarkan  dalam  menjalankan kegiatan  yang  berhubungan  dengan  perbendahaaran  negara.  Kerugian  negara merupakan  suatu  risiko  yang  dapat  dihindari.  Salah  satunya  adalah  kewajiban mengganti  kerugian  dalam  batas  waktu  tertentu  setelah  diketahui  adanya  kerugian negara.  Kerugian  negara  yang  disertai  dengan  penggantian  keuangan  negara  hanya dianggap  sebagai  kerugian  negara  saja  dan  tidak  sampai  pada  kerugian  keuangan negara.
Kerugian  keuangan  negara  pada  perkembangannya  dapat  dianggap  sebagai perbuatan  melawan  hukum  akibat  adanya  kelalaiaan  dalam  pengelolaan  keuangan negara. Konsep kesalahan ini harus dapat  dibuktikan unsur kesengajaannya  agar dapat dianggap  suatu  kejahatan.  Konsep  ultimum  remedium  dalam  pengelolaan  keuangan negara  dengan  pengembalian  kerugiana  keuangan  negara  dapat  menghindarkan  dari sanksi pidana.
Perbedaan  pertimbangan  hakim  dapat  dicermati  dalam  penerapan  Pasal  3  dan penerapan  Pasal  2  Ayat  1  dalam  dakwaan  primair  dan  subsidair  yang  didakwakan kepada  terdakwa.  Perbedaan  terletak  pada  kenyataan  bahwa  Pasal  3  tidak  disebutkan unsur perbuatan melawan hukum dengan tegas namun unsur melawan hukumnya sudah termasuk di dalam seluruh perumusannya melalui unsur menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada pelaku.
Terdapat  kenyataan  bahwa  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi  dirasakan  masih  kurang  dalam  menjawab  kepastian  hukum  dan  memenuhi tuntutan  kebutuhan  akan  perkembangan  penyelenggaraan  jasa  konstruksi.  Undang- undang  Jasa  Konstruksi  tersebut  menerapkan  adanya  ancaman  hukuman  pidana  bagi perencana pelaksana, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang berakibat terjadinya kegagalan bangunan yang mana  berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 yang tidak menerapkan sanksi pidana.
Kontrak  konstuksi  pada  dasarnya  merupakan  perikatan  keperdataan  yang mengatur hubungan para pihak yang terikat dalam kontrak. Kontrak mengatur hubungan antara  kedua  belah  pihak  yang  berkontrak  yaitu  hubungan  yang  sama  dan  seimbang. Hubungan yang sama dan seimbang membuat permasalahan yang timbul dalam kontrak seharusnya  merupakan  ranah  perdataan  yang  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah. Undang-undang  jasa  konstruksi  juga  mensyaratkan  adanya  pasal-pasal  dalam  kontrak yang mengatur penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.
Merujuk  bahwa  penyelesaian  permasalahan  kontrak  yang  diselesaikan  secara perdata dalam kontrak, pertanyaan selanjutnya  yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan  masalah  adalah  apakah  dengan  tidak  adanya  sanksi  pidana  pada  undang- undang  jasa  konstruksi  yang  berlaku  maka  tidak  dapat  dikenakan  unsur  pidana  pada kegiatan jasa konstruksi? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dapat dilakukan namun terbatas  selama  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi dapat dibuktikan secara jelas.
Sifat  melawan  hukum  dalam  adanya  ketidaksesuain  prestasi  dalam  pelaksanaan atau terjadi suatau wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi meskipun mengakibatkan kerugian  negara  berdasarkan  tidak  serta  merta  merupakan  digolongkan  sebagai  tindak pidana  korupsi.  Masih  terdapat  penyelesaian  secara  perdata  melalui  ganti  rugi  atau perbaikan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  63  Undang-undang  No.2  Tahun  2017 Tahun 2001.
Penempatan  ganti  rugi  dan  kewajiban  perbaikan  terhadap  kegagalan  bangunan pada  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017  tentang  jasa  konstruksi  dinilai  sebagai  suatu kesadaran  bahwa  pelaksanaan  jasa  konstruksi  adalah  suatu  hal  yang  cukup  kompleks yang  melibatkan  banyak  pihak  didalamnya  sehingga  hal  ini  membutuhkan  suatu obyektifias dalam pemberian sanksi atas terjadinya kegagalan bangunan. Penyedia jasa sendiri  dapat  melibatkan  banyak  pihak  dalam  berbagai  tahapan  dimulai  dari  konsultan perencana,  pelaksana  konstruksi  (kontraktor)  hingga  konsultan  pengawas  (supervisi). Dibutuhkan  penilaian  dari  tim  ahli  untuk  menentukan  penyebab  kegagalan  bangunan dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu.
Perbedaan  ada  tidaknya  sanksi  pidana  pada  permasalahan  kontrak  konstruksi menyebabkan  timbul  kesan  bahwa  tidak  adanya  harmonisasi  antar  peraturan.  Secara hierarkis  suatu  undang-undang  terhadap  undang-undang  lain  perlu  dipertahankan keharmonisannya sehingga tidak menghilangkan kehierarkian nya sendiri. Harmonisasi perlu dilakukan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tercapai suatu kepastian hukum untuk mencegah adanya peraturan yang tidak digunakan karena kehilangan fungsinya.
Penanganan  permasalahan  pada  kontrak  konstruksi  yang  berimplikasi  pidana sering  dituntut  dalam  waktu  yang  lama  setelah  perbuatan  pidana  tersebut  dilakukan. Apabila mengacu pada asas transitoir yang diatur didalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Asas ini memperbolehkan hukum pidana untuk diterapkan secara retroaktif atau surut apabila undang-undang  yang  baru  dibuat  lebih  menguntungkan  bagi  terdakwa  apabila diterapkan  dibandingkan  penerapan  undang-undang  sebelumnya.  Asas  ini  akan membolehkan  aturan  pelaku  tindak  pidana  dapat  memilih  ketentuan  mana  yang  akan dikenakan kepada dirinya dalam hal ini dapat memilih antara Undang-undang Nomor 2 tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  atau  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan  Nomor  3/PID.SUS-TPK/2020/PT  KDI  melihat  penyimpangan  pada pelaksanaan  jasa  konstruksi  lebih  menakankan  pada  tindak  pidana,  dimana  tersangka dalam  perkara  tersebut  dikenakan  pidana  kurungan  selama  4  tahun,  hal  tersebut  tentu tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  jasa  konstruksi, dalam undang-undang tersebut menghapus ketentuan pidana disamping pengenaan pada sanksi    yang  telah  ditetapkan  dalam  kontrak  konstruksi  yang  terbatas  pada  sanksi administratif  dan  aspek  keperdataan  dalam  hal  terjadi  sengketa  antar  para  pihak. Penentuan  sanksi  perdata  tersebut  dikarenakan  terdapat  kerugian  material  dalam penyelewengan  pelaksanaan  konstruksi,  sehingga  pemberian  ganti  rugi  adalah  solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
Unsur  kerugian  negara  sebenarnya  dapat  dihindari  melalui  penggantian  kerugian negara sehingga kerugian negara tidak dapat langsung ditarik kedalam unsur-unsur yang menyebabkan  adanya  perbuatan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  selama  unsur- unsur  yang  kuat  dalam  tindak  pidana  korupsi  seperti  suap  menyuap,  penggelapan, perbuatan  curang,  pemerasan  dan  gratifikasi  dapat  dibuktikan.  Apabila  unsur-unsur tersebut  tidak  secara  kuat  dapat  dibuktikan  maka  permasalahan  dalam  pelaksanaan konstruksi  sebaiknya  dikembalikan  untuk  diselesaikan  secara  perdata  dalam sebagaimana kontrak yang mengikat dan undang-undang jasa konstruksi yang berlaku.

## Kesimpulan
CV.  Riski  Darmawan  bertanggung  jawab  secara  pribadi  dalam  kasus  ini,  karena terlibat  dalam perbuatan melawan hukum  yang  menguntungkan diri sendiri atau pihak lain  dan  menyebabkan  kerugian  negara.  Meskipun  terdapat  perbedaan  pendekatan hukum  antara  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi,  di  mana  Pengadilan  Negeri menganggap  terdakwa  menyalahgunakan  wewenang  dan  Pengadilan  Tinggi menganggapnya sebagai pelaku langsung tindak pidana korupsi, perlu dipertimbangkan bahwa  penyalahgunaan  wewenang  oleh  swasta  mungkin  tidak  tepat  diterapkan.  Lebih tepatnya,  tindakan  terdakwa  yang  menyebabkan  kekurangan  volume  pekerjaan seharusnya  dianggap  sebagai  tindakan  curang  dalam  pemborongan,  yang  termasuk dalam  Pasal  7  UUPTPK.  Penyelesaian  pidana  dalam  kasus-kasus  pelanggaran pelaksanaan  konstruksi  seharusnya  menjadi  pilihan  terakhir,  dengan  persyaratan pembuktian  kuat  terkait  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  seperti  suap,  penggelapan, perbuatan  curang,  pemerasan,  atau  gratifikasi.  Sebaiknya,  penyelesaian  permasalahan tersebut seharusnya dilakukan melalui jalur perdata sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku.

## Bibliografi
AJI,  ATQO  DARMAWAN.  (2021). Bentuk  Tindak  Pidana  Dan  Penjatuhan  Sanksi Pidana  Bagi  Penyedia  Jasa  Kontruksi  Pasca  Adanya  Undang–Undang  Nomor  2 Tahun 2017 .
Aji,  Rian  Setia.  (2020). Optimalisasi  Peranan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Pembuktian  Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi . Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Fanani, Ahmad, & Astuti, Pudji. (2022). Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 755 K/Pid. Sus/2018. Novum: Jurnal Hukum , 161–170. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45807
Flora, Henny Saida. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142–158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158
Kurniawan,  Robby,  Nelson,  Alden,  Frendy,  Frendy,  Jofia,  Nurul,  Shirlyn,  Shirlyn, Utami,  Velly  Fitri,  Vallencia,  Vallencia,  &  Sania,  Tio.  (2022).  Membangun  Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso. National Conference for Community Service Project (NaCosPro) , 4 (1), 269–275.
Lingga,  Jose  Widyatama,  Hartono,  Made  Sugi,  &  Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Proyek  Pengadaaan  Tanah Kampus  Undiksha  Jinengdalem  (Studi  Putusan  No.  51/Pid.  Sus-Tpk/2015/Pn. Dps). Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (2), 464–481.
Lubis,  Khalida  Zulfah.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Klausul  Tanggung  Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Kasus Wanprestasi Perjanjian  Pengadaan  Barang  Antara  CV.  Alamsyah  Jaya  Prima  dan  Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar) .
M Musa, Musa. (2019). Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatan Tururt Serta  Menerima  Hadiah  atau  Janji  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengesahan APBD Provinsi RiauTahun 2014 .
Manurung,  Edison  Hatoguan.  (2022).  Kontrak  Konstruksi  Infrastruktur  Ditinjau  Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Legal Studies Journal , 2 (2).
Musa,  Muhammad.  (2017).  Penalaran  Hakim  Menerapkan  Ajaran  Penyertaan  dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri. Masalah-Masalah Hukum , 46 (4), 349–357.
Pinandito,  Danutirtho  Satrio.  (2021). Efektivitas  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Sistem  Kinerja  Direktorat  Jalan  Bebas  Hambatan  (Satuan  Kerja
Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR) . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Pradina,  Ria  Bettry.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Terhadap Perbuatan  Penyertaan  Dan  Perbuatan  Berlanjut  Tindak  Pidana  Korupsi Pengadaan  Alat  Kesehatan  Di  Rsud  Arifin  Ahmad  Pekanbaru  (Studi  Kasus Nomor: 8/Pid. SUS-TPK/2019/PT PBR). Universitas Islam Riau.
Sumendap, Marchel G. (2018). Penerapan Sistim Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001. LEX CRIMEN , 7 (3).