## TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER
Farikhatul Aini Aprilia 1 , Farah Diva An-Nazhofah 2 , Nurul Isnaini Batrisyia 3 , Unzila Munawwarah 4 , Fauzia Hasarah 5 12345 STDI Imam Syafi’i Jember
Email: farikhatul.aprilia@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis. Perjanjian pranikah dianggap sebagai tindakan preventif yang mengatasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan dalam  pernikahan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian studi  kasus.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perjanjian  pranikah  dalam konteks  tinjauan maqashid  al-syari’ah dan  memahami  praktik  perjanjian  pranikah  pada masyarakat Kaliwates Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek dari konsep maqashid al-syari’ah meliputi hifzhu al-din, hifzhu al-nafs, hifzhu al-‘aql, hifzhu al-nasl, dan hifzhu  al-mal .  Adapun  masyarakat  Kaliwates  Jember  lebih  banyak  menggunakan  perjanjian pranikah  secara  lisan  dibanding  tertulis,  dimana  dalam  implementasinya  sebagian  pasangan komitmen terhadap perjanjian sedangkan sebagian yang lain tidak menepatinya. dalam tinjauan maqashid al-syari’ah, perjanjian pranikah berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Maqashid al-Syari’ah , Hukum Perkawinan.

## Abstract
Pre-nuptial  agreement  is  an agreement  made before the solemnization  of marriage, binding both  parties  orally  and  in  writing.  Pre-nuptial  agreements  are  considered  as  a  preventive measure to address any undesirable possibilities in marriage. This study adopts a qualitative approach with a case study research design. The aim of  this study is  to  analyze pre-nuptial agreements in the context of Maqasid al-Shariah and to understand the practice of pre-nuptial agreements in the community of Kaliwates, Jember. The research findings indicate that aspects of the Maqasid al-Shariah concept include the preservation of religion, life, intellect, progeny, and  wealth.  As  for  the  community  of  Kaliwates,  Jember,  pre-nuptial  agreements  are predominantly verbal rather than written, where some couples adhere to the agreement while others  do  not.  In  the  context  of  Maqasid  al-Shariah,  pre-nuptial  agreements  function  to safeguard religion, life, intellect, progeny, and wealth.
Keywords: Pre-nuptial Agreement, Maqasid al-Syari'ah, Marriage Law.
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah

## A. Pendahuluan
Perkawinan dalam hukum Islam disebut "nikah", yang merujuk pada akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan seksual berdasarkan cinta, suka, dan keridaan keduanya. 1 Dengan menikah, dapat menjaga seseorang kehormatan sehingga mendapatkan keturunan yang  sah.  Tujuan  pernikahan  adalah  untuk  membangun  keluarga  harmonis,  di  mana kedamaian  (sakinah)  dicapai  melalui  perasaan  cinta  (mawadah)  dan  kasih  sayang (rahmah)  antara  suami  dan  istri.  Berkaitan  dengan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri  Al- Qur’an dalam surah Ar-Rum ayat 21:
ْن ِم َو
ًة َمْح َر َو ًة َّدَو َّم م ُ كَنْيَب َ ل َع َج َو ا َهْي َ ل ِإ ۟ آوُن ُ ك ْس َ تِ ل ا ًج ََٰو ْز َ أ ْم ُ ك ِس ُ فن َ أ  ْن ِ م م ُ ك َ ل  َق َ ل َخ ْ ن َ أ ٓۦِهِتََٰياَء ٍتََٰياَء َ ل  َكِل ََٰذ ىِف َّ نِإ ۚ َ نو ُر َّ ك َ فَتَي ٍم ْو َ قِ ل
Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 2
Setiap  pasangan  pasti  ingin  memiliki  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia.  Untuk mewujudkannya,  mereka  melakukan  berbagai  usaha  dalam  membentuk  keluarga  yang mereka  inginkan,  salah  satunya  dengan  melakukan  perjanjian  pranikah  ( Prenuptial Agreement )  baik  secara  lisan 3 maupun  tertulis. 4 Perjanjian  pranikah  dilakukan  untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan masing-masing pasangan.
Biasanya,  perjanjian  pranikah  berisi  tentang  masalah  pembagian  harta  jika  mereka berpisah, larangan berpoligami, larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), biaya perawatan  hidup,  dan  pembagian  tanggung  jawab  antara  suami  istri.  Namun,  perlu ditekankan bahwa isinya tidak boleh melanggar hukum negara, syariat Islam, atau norma
1 Zaid  Abdurrahman, Praktik  Perjanjian  Pranikah  di  Kota  Depok  (Studi  Kasus  di  KUA  Cimanggis), Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).
2 QS. Ar-Rum (30): 21.
3 Achmad  Asfi.Burhanudin,  “Konsep  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam),” Jurnal El-Faqih 5, no. 2 (2019).
4 Suhendri Haqkida Kancana, “Relevansi Perjanjian Pranikah antara Hukum Negara dan Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 4, no. 1 (2020).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
kesusilaan  yang  berlaku.  Perjanjian  pranikah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut .”5
Dalam  agama  Islam,  perjanjian  pranikah  mempunyai  kaitan  erat  terhadap  konsep maqashid al-syari’ah yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan dari segala keburukan. Maqashid al-syari’ah sendiri berarti tujuan hukum syariat. Tujuan syariat-syariat  Islam  ini  adalah  untuk  membimbing  seseorang  agar  menjadi  sumber kebaikan bagi individu lain, berlaku adil kepada setiap orang, dan mewujudkan maslahat sebagai tujuan tertinggi dalam agama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh syariat yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis terdapat kemaslahatan untuk setiap makhluk. 6
Kaliwates merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember dan diapit oleh dua kecamatan besar lainnya yaitu Kecamatan Patrang dan Kecamatan Sumbersari. Total  penduduk  Kecamatan  Kaliwates  pada  tahun  2023  adalah  124.907  jiwa 7 yang tersebar di tujuh desa. Luas kecamatan ini mencapai 24, 94 km². Kecamatan Kaliwates biasa disebut sebagai ibukota Kabupaten Jember karena kantor Bupati Jember terletak di kecamatan tersebut dan menjadi pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember. 8
Perjanjian pranikah yang sah di  mata hukum  (dibuat  di  hadapan notaris)  di  Kecamatan Kaliwates  sangat  jarang  dilakukan.  Berdasarkan  pemaparan  petugas  KUA  Kecamatan Kaliwates  perjanjian  pranikah  di  kecamatan  tersebut  hanya  dilakukan  oleh  satu  sampai dua orang setiap tahunnya .9 Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat
5 Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 (2008).
6 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid Syari’ah ),” Jurnal Al-Ahwal 10, no. 2 (2017).
7 https://www.google.com/amp/s/radarjember.jawapos.com/jember/amp/792705962/inilah-kecamatan- dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-jember-urutan-nomor-berapa-kecamatanmu%3fpage=2. Diakses pada 26 September 2023.
8 https://jatim.suara.com/read/2021/08/25/080710/mengenal-6-suku-yang-mendiami-provinsi-jawa- timur. Diakses pada 25 September 2023.
9 Observasi (Jember, 20 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
tentang  pentingnya  perjanjian  pranikah  dan  mereka  menganggap  perjanjian  pranikah adalah  bentuk  ketidakpercayaan  kepada  pasangan  sehingga  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan hakikat tujuan pernikahan .10 Namun penulis menemukan ada beberapa pasangan di Kecamatan Kaliwates yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan atau tidak sah di  mata  hukum .11 Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih dalam tentang perjanjian pranikah menurut tinjauan maqashid al-syari’ah pada masyarakat Kaliwates Jember.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  menitikberatkan  pada  pemahaman  fenomena  atau  kejadian  alamiah. 12
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini adalah  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  dikumpulkan  dengan menggunakan purposive  sampling dari  informan  kunci.  Informan  yang  dipilih  oleh peneliti adalah wanita yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan pada masyarakat Kaliwates  Jember  dengan  asumsi  bahwa  merekalah  orang-orang  memahami  urgensi perjanjian pranikah untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Maqashid Al-Syari’ah
Maqashid  al-Syari'ah adalah konsep dalam hukum  Islam yang menekankan tujuan dan manfaat  yang  ditetapkan  oleh  Allah  dalam  syariat-Nya.  Setiap  hukum  Islam  diarahkan untuk  memberikan  manfaat  dan  kebaikan  bagi  umat  manusia. 13 Maqashid  al-Syari'ah
10 Edi Purwanto, Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember , Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
11 Observasi (Jember, 21 September 2023).
12 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.
13 Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syari’ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat,” Jurnal Studi Islam dan Sosial 15, no. 1 (2021).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
menjadi  aspek  penting  dalam  Islam,  menekankan  bahwa  agama  Islam  hadir  untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan, serta mencapai kebaikan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini juga bertujuan untuk menghindari  keburukan  dan  mencegah  kerugian,  dengan  istilah  yang  setara  yaitu "maslahat," karena dalam Islam, maslahat dan agama dianggap sebagai saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. 14
Menurut Asy-Syatibi, maqashid al-syari’ah umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni;  pertama  yang  terkait  dengan  maksud  atau  tujuan  syariah  (Allah),  kedua  yang berkaitan dengan maksud atau tujuan bagi individu yang sudah memenuhi syarat hukum ( mukallaf ). Maqashid al-syari’ah dalam sudut pandang maqashid al-syari’ah mencakup empat  hal,  yaitu:  tujuan  utama  dari  syariat  adalah  untuk  memastikan  kesejahteraan manusia  baik  di  dunia  dan  di  akhirat;  syarat  merupakan  konsep  yang  harus  dipahami; syariat adalah hukum taklifi yang wajib dijalankan; dan maksud syariat adalah menjaga agar manusia selalu berada di bawah perlindungan hukum. 15
Keempat aspek tersebut berkaitan dengan Allah sebagai yang menetapkan syariat ( Asy- Syari' ), bertujuan untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan ini bergantung  pada  pemahaman  dan  pelaksanaan taklif hukum  dengan  ketaatan  terhadap hukum  serta  penolakan  terhadap  kehendak  hawa  nafsu  dalam  tindakan  sehari-hari. 16 Sedangkan maqashid  al-syari’ah dalam  sudut  pandang Maqashid  al-Mukallaf terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 17
a. Kebutuhan dharuriyat
Dharuriyat adalah  kebutuhan  yang  harus  terwujud  karena  memiliki  pengaruh  yang sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  manusia,  baik  dalam  aspek  keagamaan maupun aspek duniawi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan membahayakan
14 Paryadi, “Maqashid Syari’ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” Jurnal Cross-Border 4, no. 2 (2021).
15 Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syari’ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al- Muwafakat,” Jurnal Studi Islam dan Sosial 15, no. 1 (2021).
16 Paryadi, “Maqashid Syari’ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” Jurnal Cross-Border 4, no. 2 (2021).
17 Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syari’ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al- Muwafakat,” Jurnal Studi Islam dan Sosial 15, no. 1 (2021).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
keselamatan manusia, baik  di  dunia maupun di  akhirat.   Lebih  lanjut, maqashid al- syari’ah di  dalam dharuriyat terbagi  menjadi  lima  aspek  yang  disebut  sebagai al- kuliyat al-khamsah :
1) Hifdzul din , yang berarti menjaga integritas agama dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, baik dari segi keyakinan maupun perbuatan.
2) Hifdzul  nafs ,  yang  mencakup  apa-apa  yang  melindungi  hak  hidup  individu  dan masyarakat  secara  keseluruhan  serta  mengatasi  hal-hal  yang  dapat  mengancam nyawa, seperti pembasmian penyakit menular dan hukuman bagi pembunuh.
3) Hifdzul  aql ,  yang  bertujuan  mencegah  kerusakan  pada  akal  pikiran  yang  dapat mengganggu  kemampuan  berpikir  dan  kreativitas.  Hal  ini  penting  karena  akal memiliki peran besar dalam memahami nilai-nilai agama.
4) Hifdzul  nashl ,  yang  menjaga  kelangsungan  generasi  dengan  memfasilitasi pernikahan dan menghindari praktik-praktik yang dapat menghambat reproduksi seperti vasektomi dan tubektomi.
5) Hifdzul mal , yang mencakup pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat, perlindungan hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta benda.
b. Kebutuhan hajiyat
Hajiyat adalah kebutuhan yang bersifat sekunder, yang bertujuan untuk mengurangi atau membuat lebih baik pemeliharaan terhadap lima aspek pokok. Dalam istilah lain, hajiyat adalah  segala  sesuatu  yang  diperlukan  oleh  manusia  untuk  membuat kehidupannya lebih mudah, nyaman, dan ringan saat menghadapi berbagai rintangan yang harus dihadapinya dalam menjalani kehidupan.
c. Kebutuhan tahsiniyat
Tahsiniyat adalah  kebutuhan  yang  jika  tidak  terpenuhi  tidak  akan  mengancam kelangsungan salah satu dari lima aspek pokok yang disebutkan sebelumnya dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini bersifat tambahan atau pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat kehidupan lebih indah, harmonis, mampu mempercantik kehidupan sosial,
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
serta membantu  manusia dalam menghadapi  urusan-urusan kehidupan dengan lebih baik. 18
Dari  paparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  konsep  maqashid  al-syari’ah  melibatkan aspek: hifdzul  din , hifdzul  nafs,  hifdzul  aql,  hifdzul  nashl,  dan  hifdzul  mal .  Dengan mengklasifikasikan  kebutuhan  dalam  tiga  tingkatan:  kebutuhan dharuriyat ,  kebutuhan hajiyat , dan kebutuhan tahsiniyat .

## 2. Fenomena Perjanjian Pranikah pada Masyarakat Kaliwates Jember
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah . Namun dalam kenyataannya banyak tantangan dan ujian dalam berumah tangga yang  mengganggu  tujuan  tersebut  bahkan  bisa  menyebabkan  perceraian.  Salah  satu tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut serta melindungi hak dan  kewajiban  suami  istri  adalah  pembuatan  perjanjian  pranikah  sehingga  tujuan perkawinan dalam Islam bisa tercapai. 19 Perjanjian pranikah pada masyarakat Kaliwates Jember dibagi menjadi dua bentuk:
a. Perjanjian pranikah secara tertulis
Perjanjian pranikah secara tertulis adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang mengikat secara hukum antara calon pasangan. Jika salah satu pihak melanggar, dapat  menimbulkan  tindakan  hukum  seperti  gugatan  cerai  atau  tuntutan  ganti  rugi berdasarkan  Pasal  1313  KUH  Perdata. 20 Peneliti  menemukan  bahwa  dalam  kurun waktu  satu  tahun,  hanya  satu  atau  dua  orang  yang  mengajukan  perjanjian  pranikah secara  tertulis  mengenai  masalah  harta  di  Kecamatan  Kaliwates. 21 Fenomena  ini
18 Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syari’ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al- Muwafakat,” Jurnal Studi Islam dan Sosial 15, no. 1 (2021).
19 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah),” Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017).
20 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement  atau  Perjanjian  Pra  Nikah,” Qadauna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  1 (2019).
21 Observasi (Jember, 22 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
dipengaruhi oleh dua asumsi masyarakat Kaliwates Jember atas sedikitnya perjanjian pranikah secara tertulis, yaitu:

## 1) Dianggap bisa menyebabkan kegagalan pernikahan
Menurut  Edi  Purwanto  dalam  tesisnya  yang  berjudul  "Implementasi  Regulasi Perjanjian  Pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama  se-Kabupaten  Jember,"  beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan melaksanakan perjanjian pranikah secara tertulis  di  seluruh  Kabupaten  Jember  adalah  adanya  keyakinan  di  sebagian kalangan masyarakat bahwa membuat perjanjian pranikah dianggap sebagai upaya untuk merencanakan kegagalan dalam kehidupan pernikahan. 22
Hal  ini  disebabkan  karena  pemahaman  masyarakat  dan  pegawai  KUA  terhadap regulasi perjanjian pranikah masih kurang. Maka perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat  tidak  menganggap  perjanjian  pranikah  sama  dengan  merencanakan kegagalan  rumah  tangga.  Terbukti  dari  dampak  perjanjian  pranikah  secara  lisan yang dilakukan para informan, bahwa rumah tangga mereka berlangsung harmonis dan terhindar dari masalah-masalah umum yang terjadi di masyarakat. 23
2) Hanya berkaitan dengan harta
Perjanjian  pranikah  tidak  hanya  soal  harta, 24 tapi  juga  hal  lain  penting  untuk kelancaran  rumah  tangga  yang  membawa  kebahagiaan.  Isinya  bisa  mencakup tentang poligami, komunikasi, harta pribadi/bersama, tempat tinggal, asuh anak, dan  lain-lain. 25 Peneliti  menemukan  banyak  masyarakat  Kaliwates  melakukan perjanjian  pranikah  lisan  karena  tidak  tahu  aspek  selain  harta  bisa  diatur  secara hukum dalam perjanjian pranikah. Akibatnya, masyarakat menganggap perjanjian
22 Edi  Purwanto, Implementasi Regulasi  Perjanjian  Pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama  se-Kabupaten Jember, Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shidiq Jember, 2022).
23 Observasi (Jember, 23 September 2023)
24 Haqkida  Kancana  dan  Suhendri,  “Relevansi  Perjanjian  Pranikah  antara  Hukum  Negara dan  Hukum Agama,” Muhammadiyah Law Review 4, no. 1 (2020).
25 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari‘ah), Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
pranikah tertulis hanya dilakukan kalangan berada yang punya banyak harta. 26 SN, perempuan  yang  telah  menjalani  pernikahan  selama  13  tahun  mencerminkan situasi ini, “Saya baru tahu bahwa perjanjian pranikah saya bisa memiliki kekuatan hukum. Kalau saya mengetahuinya, saya pasti akan mengurusnya di KUA." 27 Hal ini juga senada dengan HM yang telah menjalani pernikahan selama 4 tahun, “Saya baru tahu jika perjanjian pranikah bisa diproses secara hukum, bahkan tidak hanya berkaitan dengan harta.” 28
b. Perjanjian pranikah secara lisan
Peneliti menemukan lebih banyak perempuan yang mengajukan perjanjian pranikah secara  lisan  daripada  laki-laki. 29 Salah  satu  alasannya  adalah  untuk  melindungi  hak mereka sebelum terikat taat pada suami dalam pernikahan. Perjanjian pranikah secara lisan pada masyarakat Kaliwates terdapat 3 fenomena besar:
1) Dilatarbelakangi oleh dua faktor
a) Kepercayaan terhadap penepatan janji
Menurut  sebagian  orang,  tindakan  laki-laki  yang  menepati  janjinya  dalam perjanjian  pranikah  adalah  bukti  konkret  dari  keseriusannya  dalam  menjalani pernikahan  sehingga  mencerminkan  kehormatan  dan  tanggung  jawab  terhadap perjanjian  yang  telah  dibuat.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  ML,  perempuan yang  telah  menjalani  pernikahan  selama  dua  tahun  dan  mempunyai  satu  anak; “Laki-laki itu yang dipegang adalah janjinya. Sebagai bentuk keseriusan. Apalagi perjanjian  tersebut  sudah  disaksikan  oleh  orang  tua.” 30 Pernyataan  serupa dikatakan  oleh  ER  yang  juga  telah  menjalani  pernikahan  selama  dua  tahun  dan mempunyai satu anak,  “Saya percayakan janji suami ini kepada Allah dan yang
26 Observasi (Jember, 20 September 2023).
27 SN, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
28 HM, Wawancara (Jember, 24 September 2023).
29 Observasi (Jember, 20 September 2023).
30 ML, Transkrip Wawancara (Jember, 25 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
penting  keluarga  saya  mengetahui  keseriusan  calon  suami  dalam  berkomitmen terhadap janjinya . ” 31
b) Pembuatannya lebih mudah dan simpel
Menggunakan  jasa  notaris  untuk  membuat  perjanjian  pranikah  mengakibatkan adanya  pengeluaran  finansial.  Biaya  estimasi  bervariasi  tergantung  kebijakan notaris  dan  kompleksitas  perjanjian,  pada  umumnya  berkisar  antara Rp2.000.000,00  hingga  Rp25.000.000,00. 32 Akibat  adanya  biaya  ini,  beberapa individu  seperti  DY  yang  memilih  mengajukan  perjanjian  pranikah  secara  lisan dengan keyakinan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada kepercayaan, dia mengatakan,  “Saya  cukup  pakai  perjanjian  pranikah  secara  lisan  karena  lebih simpel,  nggak  perlu  bayar.” 33 Senada  dengan  pernyataan  LI  yang  usia pernikahannya  10  tahun  dan  lebih  memilih  perjanjian  secara  lisan  karena  lebih mudah walaupun kurang kuat, dia berkata: “perjanjian pranikah secara tertulis itu mahal,  saya  cukup  memilih  secara  lisan  karena  berusaha  untuk  memberi kepercayaan  kepada  pasangan  dan  bertawakal  kepada  Allah  jika  suatu  hari perjanjian tersebut tidak terlaksana sesuai kesepakatan.” 34
2) Isi perjanjian sesuai dengan keadaan pribadi
Perjanjian pranikah adalah keputusan pribadi yang tergantung pada keadaan dan kebutuhan calon pasangan yang terlibat. Dalam pembuatannya merupakan pilihan yang tidak wajib dibuat jika tidak diinginkan. Peneliti menemukan isi perjanjian pranikah para istri Kaliwates Jember, sebagai berikut:
a) Perizinan dan larangan untuk berpoligami
Poligami  adalah  perkawinan  seorang  suami  dengan  lebih  dari  satu  istri  dalam waktu  bersamaan.  Dalam  Islam,  poligami  diperbolehkan  dengan  syarat  suami dapat berlaku adil kepada semua istrinya. Para istri di Kaliwates mengetahui hal
31 ER, Wawancara (Jember, 28 September).
32 https://perqara.com/blog/biaya-notaris-perjanjian-pra-nikah/. Diakses pada 10 Oktober 2023.
33 DY, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
34 LI, Transkrip Wawancara (Jember, 23 September 2023).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
tersebut, namun, karena setiap individu memiliki keadaan dan pertimbangan yang berbeda, sehingga mereka membuat perjanjian pranikah yang mencakup perizinan atau  larangan.  Sebagai  contoh,  LI  menyatakan,  “Saya  tidak  melarang  suami poligami  karena  poligami  itu  hak  suami.  Saya  yakin  suami  akan  berbuat  adil karena dia paham agama.” 35
Berbeda dengan DY yang mengatakan, “Meskipun poligami itu syariat tapi saya merasa tidak mampu untuk berbagi. Saya melarang suami poligami di perjanjian pranikah karena saya dulu kehilangan peran ayah dalam pola asuh.” 36 Pernyataan serupa  juga  diungkapkan  oleh  ML,  “saya  tidak  izinkan  suami  berpoligami, alasannya  karena  belum  mampu  berbagi  dan  juga  dikhawatirkan  suami  belum mampu berbuat adil dalam segi cinta, waktu, dan kasih sayang.” 37
b) Tidak tinggal serumah dengan mertua
Mengukur  kepuasan  dalam  pernikahan  penting  karena  bisa  menjadi  indikator perceraian,  terutama  saat  ada  ketidakpuasan.  Selain  itu,  ketidakpuasan  dalam pernikahan juga terkait dengan masalah lain, seperti campur tangan berlebihan dari orang tua dalam urusan rumah tangga anak mereka. 38 Sebagaimana yang dikatakan oleh  MR  yang  menikah  pada  usia  26  tahun  dan  menikah  di  tahun  2022,  “Saya mensyaratkan kepada calon suami untuk tinggal pisah dari mertua atau orang tua, alasannya ingin mandiri dan membentuk keluarga baru tanpa campur tangan orang lain. Kalau bisa rumah, kalau nggak, ngontrak.” 39
Hidup  bersama  mertua  mempunyai  sisi  positif  dan  negatif.  Salah  satu kekurangannya adalah kurangnya kemandirian karena ada dukungan dari mertua, seperti  peralatan dapur dan biaya listrik.  Meski  begitu, sebagai  kepala keluarga,
35 LI, Wawancara (Jember, 23 September 2023).
36 DY, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
37 ML, Transkrip Wawancara (Jember, 25 September 2023).
38 Febrian Saputra, dkk, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orangtua/Mertua,” Jurnal Riset Aktual Psikologi 5, no. 2 (2014) November 2014.
39 MR, Transkrip Wawancara (Jember, 25 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
seseorang seharusnya punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak Penyataan tersebut didukung oleh HM, “Saya ingin tempat tinggal harus pisah dari mertua  agar  tidak  merepotkannya.” 40 Perhatian,  cinta,  dan  kasih  sayang  suami kepada istri juga harus terbagi dengan mertua hingga kemungkinan bisa membuat sang  istri  cemburu  karena  ada  kewajiban  istri  yang  tidak  terpenuhi  secara totalitas. 41
c) Tetap bekerja
Islam  mewajibkan  suami  untuk  memberikan  nafkah  dan  memenuhi  kebutuhan keluarganya 42 serta  menjadikannya  pemimpin  rumah  tangga  yang  bertanggung jawab.  Sebaliknya,  istri  tidak  diwajibkan  memberikan  nafkah.  Banyak  suami menginginkan  agar  istrinya  tidak  bekerja  sehingga  tanggung  jawab  nafkah sepenuhnya ada pada suami. Hal ini dapat menjadi masalah bagi wanita karier yang ingin  menikah.  Mereka  mengajukan  perjanjian  pranikah  kepada  calon  pasangan mereka untuk tetap bekerja setelah menikah dan dapat beraktivitas di luar rumah.
LI  mengungkapkan,  "Saya  dulu  sudah  terbiasa  beraktivitas  di  luar  rumah  untuk mengajar.  Jadi,  saya  ingin  meminta  agar  setelah  menikah,  saya  tidak  dilarang untuk pergi keluar rumah." 43 Orang tua juga turut berperan dalam proses perjanjian pranikah, seperti pada kasus orang tua SN. Sebelum menikah, SN, seorang PNS dan  memenuhi  kebutuhan  orang  tuanya.  Ketika  ada  laki-laki  yang  ingin melamarnya, ayah SN mengajukan perjanjian agar putrinya tetap bekerja di luar pulau tanpa harus mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai PNS. 44
d) Komunikasi harus terbuka
40 HM, Wawancara (Jember, 24 September 2023).
41 Idul Adnan, “Influensi Serumah antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya .” Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 6, no. 2 (2022).
42 Sya’idun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja,” Jurnal Studi Islam dan Sosial 13, no.1 (2019).
43 LI, Wawancara (Jember, 23 September 2023).
44 SN, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
Keterbukaan dalam komunikasi sangat penting bagi pasangan yang ingin menikah atau yang sudah menikah. Harmoni dalam pernikahan hanya dapat  tercapai  jika setiap  pasangan  berkomunikasi  secara  terbuka. 45 Dengan  saling  terbuka,  kedua pasangan dapat  mengetahui  apa yang dirasakan,  dipikirkan, dan diinginkan satu sama  lain.  Hal  ini  sesuai  dengan  perkataan  HM,  “Dalam  masalah  mengatur keuangan  nantinya,  saya  meminta  ke  calon  suami  untuk  harus  berkomunikasi secara terbuka agar setelah menikah sudah bisa langsung merencanakan.” 46
Adapun  kurangnya  komunikasi  dapat  mengakibatkan  hal-hal  negatif  bagi pasangan,  seperti  kecurigaan,  kehilangan  kepercayaan,  bahkan  menimbulkan potensi  perceraian.  ER  menekankan  pentingnya  komunikasi  terbuka  dalam perjanjian pranikah untuk mencegah masalah rumah tangga, “Untuk menghindari masalah  rumah  tangga  nantinya,  saya  bilang  ke  calon  suami  waktu  itu,  kalau misalkan nanti ada masalah, jangan sampai orang tua bahkan saudara kandungnya tahu, kita selesaikan masalah ini berdua sampai benar benar selesai.” 47
3) Menjaga keutuhan keluarga saat mengimplementasikannya
Dalam membuat perjanjian pranikah, biasanya istri yang mengajukan dan meminta terlebih  dahulu ,48 Hal  ini  mendorong  istri  untuk  lebih  bersemangat  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  karena  suami   berkomitmen  untuk memenuhi  perjanjian  tersebut.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  LI,  “Saya semakin  semangat  dalam  menunaikan  kewajiban  di  rumah  karena  suami  setuju dengan  perjanjian  pranikah  yang  saya  ajukan.” 49 Terlebih  lagi,  menepati  janji adalah  sifat  seorang  muslim  dan  kelak  ia  akan  ditanya  apakah  telah  memenuhi janjinya atau tidak.
45 Evi Oktavia Manalu, “Pengaruh Konseling Pranikah terhadap Keutuhan Keluarga,” Jurnal Teologi dan Pelayanan 6, no. 1 (2020).
46 HM, Wawancara (Jember 24 September 2023).
47 ER, Wawancara (Jember, 28 September 2023).
48 Observasi (Jember, 20 September 2023).
49 LI, Wawancara (Jember, 23 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
Selain  itu,  penepatan  janji  oleh  suami  dapat  meningkatkan  keharmonisan  dan menunjukkan  keseriusannya  dalam  menjaga  keutuhan  rumah  tangga.  Hal  ini serupa dengan perkataan DY, “Rumah tangga semakin harmonis karena kita punya perjanjian,  jadi kalau mau melakukan sesuatu yang melanggar itu  berat  mba.” 50 Hal  serupa  juga  diutarakan  oleh  ML,  “Suami  insyaallah  tidak  berfikiran  untuk poligami dan lebih fokus untuk kehidupan rumah tangga saat ini.” 51
Akibat  lain  yang  tak  kalah  penting  adalah  semakin  terbukanya  pasangan  dalam berkomunikasi.  Komunikasi  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan kehangatan  dan  keakraban  dalam  keluarga,  juga  mempengaruhi  tingkat kepercayaan  dan  kekuatan  hubungan,  serta  memberikan  pemahaman  yang  lebih baik  antara  satu  sama  lain 52 .  Hal  ini  senada  dengan  perkataan  ER  “Jadi  lebih gampang ngomong ke pasangan, dan kita lebih tau yang dibutuhkan pasangan dan lebih enak aja gitu.” 53
Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan pasti akan menghadapi  berbagai  permasalahan  berupa  kesalahpahaman,  perselisihan,  dan juga pertengkaran. Dan hal ini dialami oleh HM, di mana isi perjanjiannya adalah harus  terbuka  dalam  mengatur  keuangan  antara  suami  dan  istri.  Akan  tetapi, suaminya melanggar perjanjian karena mendengar kajian bahwa istri tidak perlu mengetahui gaji suami. Sebenarnya, jika suami membicarakan alasannya terlebih dahulu,  mungkin  HM  bisa  lebih  menerimanya.  Namun,  yang  terjadi  malah sebaliknya. Ia mengatakan; “Saya kaget dan hampir stress karena suami melanggar janji  soal  keuangan  dan  komunikasi  terbuka.  Setelah  suami  saya  mendengarkan kajian,  tiba-tiba  suami  memutuskan  bahwa  menjadi  seorang  istri  tidak  perlu
50 DY, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
51 ML , Transkrip Wawancara (Jember, 25 September 2023).
52 Nixie  Devina  Rahmadiani,  “Konseling  Perkawinan  untuk  Meningkatkan  Pola  Komunikasi  antar Pasangan,” Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha 12, no. 1 (2021).
53 ER, Wawancara (Jember, 28 September 2023).
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
mengetahui  gaji  suami.” 54 Namun,  HM  tidak  langsung  memutuskan  untuk bercerai. Ia berusaha untuk rida dan memilih taat akan keputusan suaminya.
SN  juga  mengalami  hal  serupa,  di  mana  ia  tidak  bersama  orang  tuanya  ketika mereka  mengajukan  perjanjian  pranikah  kepada  suaminya.  Perjanjian  tersebut mengharuskan  suaminya  agar  membiarkan  SN  tetap  bekerja.  Namun,  setelah menikah  suaminya  melanggar  perjanjian  tersebut  dengan  alasan  adanya  campur baur  dengan  laki-laki  dan  ingin  SN  tetap  berada  di  rumah.  Hal  ini  terjadi  tanpa diskusi sebelumnya. SN berkata “Saya kecewa dan sedih, kayak nggak ada pilihan lagi karena udah terlanjur menikah.” 55 Dia juga merasa telah mengecewakan orang tuanya karena pelanggaran tersebut. Meski begitu, SN tidak segera memutuskan untuk bercerai. Sebaliknya, dia memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari teman salihah yang bisa menguatkannya.
Perjanjian  pranikah  tertulis  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  jika  dilanggar, sedangkan perjanjian pranikah secara lisan di Kaliwates tidak memiliki kekuatan hukum,  sehingga  pelanggarannya  tidak  langsung  berujung  pada  perceraian. Mereka  mempertimbangkan  berbagai  alasan  sebelum  bercerai,  termasuk keberadaan anak dalam pernikahan dan juga melihat pelanggaran ini sebagai ujian dari  Allah Ta’ala .  Selain  itu,    perceraian  tidak  disukai  dalam  agama  Islam  dan merupakan salah satu misi besar Iblis.
Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa fenomena perjanjian pranikah di Kecamatan Kaliwates  terbagi  menjadi  2  bentuk,  yaitu  secara  tertulis  dengan  asumsi  masyarakat: dianggap  bisa  menyebabkan  kegagalan  pernikahan,  hanya  berkaitan  dengan  harta,  dan secara  lisan  dengan  fenomena:  dilatarbelakangi  oleh  dua  faktor,  yaitu  kepercayaan terhadap penepatan janji dan pembuatannya lebih mudah dan simpel; isi perjanjian sesuai dengan keadaan pribadi: perizinan dan larangan untuk berpoligami, tidak tinggal serumah
54 HM, Wawancara (Jember, 24 September 2023).
55 SN, Wawancara (Jember, 29 September 2023).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
dengan  mertua,  tetap  bekerja,  dan  komunikasi  harus  terbuka;  dan  mengaja  keutuhan keluarga saat mengimplementasikannya.

## 3. Tinjauan Maqashid al-syari’ah Terhadap Perjanjian Pranikah
Secara umum perjanjian  pranikah memiliki banyak dampak positif untuk kemaslahatan bersama dan menjaga hak-hak setiap orang. Perjanjian pranikah juga merupakan saddu adz-dzariah (tindakan  preventif)  untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam pernikahan.  Segala  sesuatu  yang  memiliki  dampak  positif  dan  tidak  melanggar  syariat maka  Islam  sangat  mendukungnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perjanjian  pranikah dinilai  sangat  sesuai  dengan maqashid  syari’ah .  Berikut  adalah  penjelasan  secara  rinci tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap perjanjian pranikah.
a. Menjaga agama (hifdzul din)
Menjaga  agama  merupakan  tujuan  syariat  tertinggi  karena  merupakan  fondasi  dari tegaknya  kehidupan  seorang  hamba.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti mendapatkan  bahwasanya  dengan  adanya  perjanjian  pranikah  seseorang  dapat menjaga agamanya dan membuat hati akan menjadi lebih tenang serta terhindar dari rasa was-was. Tentunya dengan hati yang tenang seseorang dapat menjalankan ibadah lebih maksimal.
Di antara bentuk menjaga agama dengan perjanjian pranikah adalah seorang istri yang menjadi  semakin  taat  kepada  suaminya.  Pada  saat  yang  bersamaan  juga menjadikannya  semakin  dekat  kepada  Allah Ta’ala karena  menunaikan  hak  suami dapat mendatangkan rida Allah. Peneliti juga mendapati adanya perjanjian pranikah yang berisi  tidak akan melarang suaminya untuk  berpoligami. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal ini merupakan bentuk menjaga syariat poligami yang mana poligami adalah bagian dari syariat Islam. Maka dari itu perjanjian pranikah sangat membantu sepasang suami istri dalam menjaga agamanya.
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
b. Menjaga jiwa ( hifdzul nafs )
Dengan  adanya  perjanjian  pranikah  sangat  membantu  sepasang  suami  istri  dalam menjaga  jiwa  mereka.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti mendapatkan  perjanjian  pranikah  sangat  membantu  mencegah  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dan  dapat  dijadikan  alat  bantu  hukum  pencegahan kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  memiliki  kekuatan  hukum  secara  yuridis normatif yang bersifat preventif. Tentunya ini sangat meminimalisir terjadinya KDRT yang mana kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. 56
Peneliti juga menemukan pencegahan terlantarnya hak-hak istri berupa nafkah melalui perjanjian  pranikah.  Selain  nafkah,  keberadaan  suami  di  samping  istri  dan  tidak meninggalkannya  lebih  dari  enam  bulan  juga  terjamin  melalui  perjanjian  pranikah. Terpenuhinya  hak-hak  istri  dan  keluarga  merupakan  salah  satu  upaya  menjaga keselamatan  dan  keamanan  jiwa.  Selain  itu,  di  antara  isi  perjanjian  pranikah  yang memiliki  kaitan  dengan hifdzul  nafs adalah  tetap  diperbolehkannya  seorang  istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan primer merupakan bentuk menjaga jiwa atau diri dari kehancuran.

## c. Menjaga akal ( hifdzul ‘aql )
Menjaga kewarasan dan akal merupakan suatu keharusan karena kehidupan tidak akan berjalan  tanpa  akal  yang  sehat.  Kebahagiaan  dan  kebaikan  hidup  dapat  terwujud  di dunia dan akhirat karena manusia menggunakan akalnya. 57
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  perjanjian  pranikah  cukup  efektif  dalam menjaga  akal  seseorang  dengan  saling  berkomunikasi  bersama  pasangan  dalam keadaan  apapun.  Dengan  komunikasi  dan  sikap  terbuka  satu  sama  lain,  pasangan
56 Rini, “Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 12, no. 2 (2016).
57 Muh. Haras Rasyid, “Memelihara Akal dalam Maqasidu Al-Syari’ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)”, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 6, no. 2 (2019).
Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwates Jember
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
suami  istri  akan  terhindar  dari silent  killer 58 dalam  pernikahan  yang  merupakan pemicu  keretakkan  rumah  tangga  dan  dapat  menyebabkan  stres  yang  mana  jika dibiarkan akan mengakibatkan depresi dan dapat merusak akal.
d. Menjaga harta ( hifdzul mal )
Harta  adalah  hal  yang  dibutuhkan  setiap  insan  dan  menjadi  kepentingan  pokok kehidupan masyarakat untuk keberlangsungan hidup mereka. Berdasarkan penelitian yang  dilakukan,  peneliti  mendapatkan  perjanjian  pranikah  sangat  membantu  dalam tertatanya  permasalahan  keuangan  dan  pengelolaan  harta.  Hal  tersebut  menjadikan mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga harta dan kepentingan bersama.
e. Menjaga keturunan ( hifdzul nasl )
Salah satu tujuan dari maqashid al-syari’ah dalam perjanjian pranikah adalah menjaga keturunan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  mendapati  perjanjian pranikah  sebagai  wasilah  terjaganya  keturunan.  Salah  satunya  suami  istri  dapat melakukan  keluarga  berencana  (KB)  atau  kontrasepsi  dengan  tujuan  menjaga  jarak kelahiran  anak  agar  anak  dapat  lebih  diperhatikan  dan  tidak  terlantar,  serta meminimalisir terjadinya kerusakan yang ditimbulkan.
Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tinjauan maqashid  al-syari’ah dalam perjanjian pranikah sesuai  dengan dharuriyatul khams , yaitu:  menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

## D. Penutup
Dalam  konteks maqashid syari’ah ,  terdapat  lima  aspek  kunci  yang  harus  diperhatikan, yaitu hifdzul  din (menjaga  agama), hifdzul  nafs (menjaga  jiwa), hifdzul  ‘aql (menjaga akal), hifdzul nasl (menjaga keturunan), dan hifdzul mal (menjaga harta). Konsep ini juga mengklasifikasikan kebutuhan dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyat (kebutuhan pokok),
58 Suatu keadaan di mana pasangan suami istri menghindari berkomunikasi dan bersikap tidak terbuka dalam menghadapi masalah.
Pada Masyarakat Kaliwates Jember)
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
hajiyat (kebutuhan mendesak), dan tahsiniyat (kebutuhan yang lebih baik).
Pada  penelitian  di  Kecamatan  Kaliwates,  fenomena  perjanjian  pranikah  ada  dalam  dua bentuk, baik tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis menurut asumsi masyarakat sering kali  dianggap  memiliki  risiko,  karena  dapat  menyebabkan  kegagalan  pernikahan  dan hanya berkaitan dengan masalah harta. Di sisi lain, perjanjian lisan seringkali didasari oleh faktor seperti kepercayaan terhadap penepatan janji serta pembuatannya lebih mudah dan simpel.  Isi  dari  perjanjian  ini  disesuaikan  dengan  keadaan  pribadi,  seperti  perizinan, larangan  berpoligami,  perizinan  tidak  tinggal  serumah  dengan  mertua,  pekerjaan,  serta komunikasi terbuka. Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga saat  diimplementasikan.  Saat  dianalisis,  peneliti  menemukan  kesesuaian  tinjauan maqashid  al-syari’ah dalam  perjanjian  pranikah  dengan dharuriyatul  khams ,  yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an Al-Karim
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
Muh.  Fitrah  dan  Luthfiyah. Metodologi  Penelitian  (Penelitian  Kualitatif, Tindakan  Kelas  & Studi Kasus) . Sukabumi: CV Jejak, 2017.
Salim dan Syahrun, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Citapustaka Media, 2012.
Abdullah, Yasin Yusuf. “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid Syari’ah ).” Jurnal Al-Ahwal 10, no. 2, 2017.
Adnan,  Idul.  “Influensi  Serumah  antara  Menantu  dengan  Mertua  terhadap  Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Praya Barat Daya.” Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 6, no. 2, 2022.
Asfi,  Achmad.  “Konsep  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam).” Jurnal El-Faqih 5, no. 2, 2019.
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1, 2019.
Faradz, Haedah. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3, 2008.
Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid al-syari’ah dalam Hukum Islam” Jurnal Teraju 3, no. 2, 2021.
Farikhatul Aini Aprilia, Farah Diva An-Nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, Fauzia Hasarah
Kancana,  Haqkida  dan  Suhendri.  “Relevansi  Perjanjian  Pranikah  antara  Hukum  Negara  dan Hukum Agama.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 4, no. 1, 2020. Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. “ Maqashid al-syari’ah Imam Asy-syatibi dalam Kitab Al-Muwafakat.” Jurnal Studi Islam dan Sosial 15, no. 1, 2021.
Manalu,  Evi  Oktavia.  “Pengaruh  Konseling  Pranikah  terhadap  Keutuhan  Keluarga.” Jurnal Teologi dan Pelayanan 6, no. 1, 2020.
Paryadi. “Maqashid Syari’ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” Jurnal Cross-Border 4, no.
2, 2021.
Rahmadiani,  Nixie  Devina.  “Konseling  Perkawinan  untuk  Meningkatkan  Pola  Komunikasi antar Pasangan.” Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha 12, no. 1, 2021.
Rasyid, Muh. Haras. “Memelihara Akal dalam Maqasidu Al-Syari’ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan).” Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 6, no. 2, 2019.
Rini. “Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam).” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 12, no. 2, 2016.
Saputra,  Febrian,  dkk.  “Perbedaan  Kepuasan  Pernikahan  antara  Pasutri  yang  Serumah  dan Terpisah dari Orangtua atau Mertua.” Jurnal Riset Aktual Psikologi 5, no. 2, 2014.
Sya’idun. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja.” Jurnal Studi Islam dan Sosial 13, no.1, 2019.
Syah, Andrean dan  Ilham  Tholatif, “Urgensi  Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan.” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2, 2022.
Abdurrahman,  Zaid. Praktik  Perjanjian  Pranikah  di  Kota  Depok  (Studi  Kasus  di  KUA Cimanggis). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
Aprianti, Rini. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan, Skripsi. Palang Karaya: Institut Agama Islam Negeri Palang Karaya, 2016.
Fitri,  Syami  Yuliana.  Perjanjian  Pranikah  Menurut  Hukum  Keluarga  Islam  (Studi  di  Dusun Tanjung  Waras  Desa  Merak  Batin  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung  Selatan), Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
Purwanto,  Edi. Implementasi  Regulasi  Perjanjian  Pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama  Se- Kabupaten Jember . Tesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).