Volume 12 No. 2 Desember 2021

## DISTORSI BAHASA KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI MENGENAI PEMBANGUNAN PAPUA

## DISTORTION OF JOKOWI'S POLITICAL COMMUNICATION LANGUAGE REGARDING PAPUA DEVELOPMENT
Hanifah Islamiyah 1 , Muzaki 2
1 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon 2 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
a) e-mail: hanifah95islamiyah@gmail.com
b) e-mail: muzaki@syekhnurjati.ac.id

## ABSTRAK
Pemimpin  politik  kerap  menggunakan  penuturan  bahasa  untuk  melindungi kekuasaannya. Distorsi bahasa dalam komunikasi politik dirumuskan oleh Mochtar Pabottingi  yakni  distorsi  bahasa  sebagai  topeng,  distorsi  bahasa  sebagai  proyek lupa,  distorsi  bahasa  sebagai  representasi,  dan  distorsi  bahasa  sebagai  ideologi. Bahayanya  distorsi  bahasa  dengan  tujuan  menguatkan  kekuasaan  Jokowi  dapat menjadikan  negara  yang  totalitarianisme.  Penelitian  ini  hendak  mengetahui distorsi dalam penggunaan bahasa sebagai komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi mengenai pembangunan infrastruktur di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian  deksriptif,  yakni  menganalisis  bahasa  yang  memiliki  fungsi  yang bermacam-macam  ketika  dikomunikasikan,  utamanya  dalam  menyampaikan ideologi  program  kepemimpinannya.  Hasilnya  adalah  Jokowi  menggunakan distorsi  bahasa  sebagai  topeng  untuk  menarasikan  Papua  dikesampingkan, distorsi  bahasa  sebagai  representasi  untuk  menggambarkan  kondisi  Papua  tidak seperti  yang  sebenarnya,  distorsi  bahasa  sebagai  proyek  lupa  untuk  melupakan aspek  antropologis  suku  Papua,  dan  distorsi  bahasa  sebagai  ideologi  agar  dapat dipahami dan menjadi maklum atas segala dampak yang diakibatkan daripada hal itu serta sila ke-lima Pancasila landasan pembangunan Jokowi.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Distorsi Bahasa, Jokowi, Papua.

## ABSTRACT
Political leaders often use language to protect their power. Language distortion in political  communication  was  formulated  by  Mochtar  Pabottingi.  He  mentions
language  distortion  as  a  mask,  language  distortion  as  a  forgetting  project, language distortion as representation, and language distortion as an ideology. The danger  of  language  distortion  to  strengthen  Jokowi's  power  can  transform  the country into a country of totalitarianism. This study aims to find out the distortion in the use of language as political communication carried out by Jokowi regarding infrastructure development in Papua. This research is a descriptive study analyzing language that has various functions when communicated, mainly in conveying the ideology of the leadership program. The result shows that Jokowi used language distortion as a mask to narrate Papua which was put aside, language distortion as a  representation  to  describe  the  condition  of  Papua  not  as  it  was,  language distortion as  a forgetting  project  to leave out  the anthropological aspects of the Papuan  ethnics,  and  language  distortion  as  an  ideology  so  that  it  could  be understood and understandable for all the impacts followed.
Keywords: Political Communication, Language Distortion, Jokowi, Papua.

## 1. Pendahuluan
Proses  politik  di  dalam  negara demokrasi secara tegas mengupayakan lahirnya  interaksi  antar  unsur  kepentingan, yakni  antara  komunikator  politik  dengan khalayak.  Politikus  menghasilkan  produk politik  untuk  rakyat,  dan  rakyat  meresponnya dengan  berbagai  cara.  Indonesia  sebagai negara  demokrasi  menjunjung  tinggi  egaliter publik  untuk  menyuarakan  kepentingannya, tidak  hanya  dengan  cara  yang  pasif,  tapi  juga dengan  cara  yang  aktif  seperti  menggunakan hak  untuk  berbicara  dan  hak  mendapatkan informasi  yang  faktual.  Oleh  karena  itu, komunikasi politik menjembatani antara politisi  dengan  publik  untuk  mencapai  suatu tujuan bersama.
Menurut  Nur  Sofyan  (Sofyan,  2014) bahasa penting untuk mengkonstruk eksistensi kekuasaan. Selain untuk menunjukkan keberhasilan  kedudukan  yang  didapatkan berdasarkan proses politik, penggunaan bahasa sebagai  alat  komunikasi  politik  juga  untuk memuluskan  kebijakan  agar  diterima  oleh publik.  Menurut  Setiawan  dalam  (Nasution,
2007),  komunikasi  politik  adalah  suatu  proses komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan  dukungan  publik  bagi  kebijakan politik.  Pejabat  publik  akan  lebih  mudah mensosialisasikan kebijakannya sekaligus menunjukkan kekuasaannya.
Komunikator  politik  berasal  dari  tiga komponen  masyarakat,  yakni  elit  politik, akademis,  dan  aktivis  (Nimmo,  2010). Komunikator politik dari komponen elit politik memiliki tingkatan birokratis yang menunjukkan  semakin  tinggi  jabatan  maka semakin besar kekuatan kebijakan yang dibuat.
Ketika pembuat kebijakan yang  duduk  memimpin  birokrasi  politik tertinggi hendak melaksanakan program, maka ia  membutuhkan  dukungan  publik.  Saat memproduksi  kebijakan  tidak  serta  merta mendapat  dukungan  masyarakat,  proses  untuk memproduksi kebijakan akan melewati konflik.  Banyak  kemudian  pembuat  kebijakan menggunakan  bahasa  yang  persuasif  dalam narasi  komunikasi  politik  yang  disampaikan untuk menghindari konflik.
Menurut Suparno (2014), setiap  situasi  mengandung  isu  yang  dapat dilihat  dalam  tiga  hal.  Segi  potensi,  dalam konteks  kebijakan  politik,  segi  kontestasi, yakni  konflik  yang  terjadi  akibat  adanya pihak-pihak  yang  bertentangan (clash  of argument), dan segi akseptasi, yakni penerimaan  atau  persetujuan  pihak-pihak terkait  mengenai  suatu  bentuk  kesepakatan (Suparno, 2014). Bahasa sebagai alat komunikasi  politik  digunakan  untuk  meraih segi akseptuasi.
Dalam kehidupan politik yang demokratis  direncanakan  program-program pembangunan, baik pembangunan infrastruktur  maupun  pembangunan  manusia. Komunikasi politik dalam konteks
pembangunan selalu
menyangkut pengupayaan  untuk  menghilangkan  potensi  di dalam proses menjalankan kebijakan (Suparno,  2010).  Sebisa  mungkin  program pembangunan tersebut tidak menemui rintangan  dan  halangan  dalam  perjalanannya, sehingga  komunikasi  politik  yang  efektif diperlukan dengan cara yang tepat.
Masa  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo,  atau  lekat  dipanggil  Jokowi,  pada periode  2014-2019  gencar  melaksanakan program pembangunan infrastruktur di sejumlah  wilayah.Utamanya  pembangunan  di daerah  pedalaman,  daerah  perbatasan  negara, dan  di  daerah  timur  Indonesia.  Diantara pembangunan yang monumental adalah pembangunan Trans-Papua, jalan yang menghubungkan  Kota  Sorong  di  Provinsi Papua Barat sampai Kota Merauke di Provinsi
Papua,  serta  pembangunan  lainnya  semisal Jembatan Youtefa.
Jokowi dalam berbagai kesempatan di hadapan media dan masyarakat kerap menyampaikan  rencana  yang  akan  dilakukan dan  hasil  yang  telah  dicapai  mengenai pembangunan  infrastruktur  di  Papua.  Tidak hanya  dalam  skala  proyek  pembangunan,  tapi juga  mengarah  pada  ideologi  pembangunan yang  menjadi  fondasi  Jokowi  melaksanakan program kepemimpinannya. Ideologi pembangunan  tidak  selalu  disebutkan  dengan jelas,  namun  menggunakan  narasi-narasi  yang mengarahkan  pikiran  publik  terhadap  tujuan- tujuan pembangunan yang lebih ideologis.
Jokowi, dalam perbahasaannya mengenai  pembangunan  di  Papua  dan  Papua Barat selalu menekankan bahwa pembangunan tersebut  adalah  kewajiban.  Bahkan,  program Jokowi  yang  paling  besar  pada  masa kepemimpinannya  berada  pada  pembangunan infrastruktur  di  Papua.  Jokowi  terus  menerus mendorong, bahkan ketika terjadi penyerangan Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  memakan korban  jiwa  pekerja  pembangunan,  Trans- Papua  dan  pembangunan  lainnya  harus  tetap dilanjutkan.
Sebagaimana semestinya bahasa, hakikatnya  netral,  tidak  ada  bahasa  yang bernilai baik atau buruk. Bahasa adalah sistem isyarat yang mengantarkan penuturnya mencapai  tujuan  baik  maupun  buruk.  Bahasa menyiapkan  frasa-frasa,  klausa-klausa,  dan kalimat-kalimat  untuk  menggambarkan  objek. Bahasa  hanya  akan  bermakna  apabila  dibatasi oleh penutur (Nasution, 2007).
Pemimpin  politik  kerap  menggunakan penuturan bahasa untuk melindungi kekuasaannya,  mendominasi  alam  berpikir masyarakatnya untuk masuk ke dalam bingkai pemahamannya, dalam perencanaan yang baik maupun buruk. Distorsi bahasa dalam komunikasi  politik  pertama  kali  dirumuskan oleh  Mochtar  Pabottingi  yang  kemudian dikenal  dengan  empat  distorsi  bahasa  dalam komunikasi politik. Ada empat distorsi bahasa dalam  komunikasi  politik  menurut  Pabottingi dalam  (Nasution,  2007),  yakni  distorsi  bahasa sebagai topeng, distorsi bahasa sebagai proyek lupa,  distorsi  bahasa  sebagai  representasi,  dan distorsi  bahasa  sebagai  ideologi.  Penguasa yang  menggunakan  distorsi  bahasa  dalam komunikasi politik untuk melancarkan programnya  dengan  tolok  ukur  keberhasilan bingkai pemikirannya.
Fenomena  yang  sama  pernah  terjadi pada era kepemimpinan Soeharto. Narasi yang disampaikan Soeharto pada masa kepemimpinannya dalam mengenalkan proyek pembangunan  adalah  dengan  eufemisme bahasa. Karena pembangunan pada Orde Baru lebih berpusat pada aspek ekonomi, muncullah jargon-jargon  ekonomi  seperti  “akselerasi”, “tinggal  landas”,  “efisiensi”,  “pertumbuhan”, “teknologi”,  “modernisasi”,  dan  sebagainya (Latif  et  al.,  1996).  Jargon  yang  dibuat merupakan komunikasi politik Soeharto untuk memberikan  pesan  bahwa  pembangunan bermakna  peningkatan,  kemajuan,  praktis, menujukkan perkembangan, mengikuti perkembangan  zaman,  dan  sudah  seharusnya terjadi.
Dari cara perbahasaan Soeharto melanggengkan kekuasaannya, ia telah menciptakan  negara  yang  totalitarianisme. Orde  baru  mengalami  kondisi  terburuk  yang pernah  terjadi  oleh  bangsa  Indonesia  yang merdeka.  Krisis  ekonomi,  gerakan  separatis, kerusuhan  politik,  dan  percobaan  kudeta  yang memakan  korban  tidak  dapat  terhindarkan  di akhir kepemimpinannya (Yunida Nur, 2019).
Eufemisme  dan  jenis  distorsi    bahasa lainnya  dengan  tujuan  menguatkan  kekuasaan untuk menjalankan semua instrumen pembangunan  dapat  terjadi  di  era  Jokowi apabila  terus  ia  gunakan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  hendak  mengetahui  distorsi dalam penggunaan bahasa sebagai komunikasi politik  yang  dilakukan  oleh  Jokowi  mengenai pembangunan infrastruktur yang ia lakukan di Papua. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana  penggunaan  distorsi  bahasa  dalam komunikasi  politik  yang  digunakan  Jokowi melancarkan  pembangunan  Papua?    Dan  apa ideologi  pembangunan  Jokowi  berdasarkan narasi yang disampaikan mengenai pembangunan di Papua?
Bahasa yang digunakan dalam menarasikan  pembangunan  atau  komunikasi politik  pembangunan  Jokowi  penting  untuk diteliti agar mengetahui ideologi pembangunan dan  simbol  dalam  penggunaan  bahasa  yang digunakan oleh Jokowi .

## 1.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian relevan yang telah dilakukan  oleh  Zahri  Nasution  (2007)  dengan judul  penelitian  “Bahasa  sebagai  Alat
Komunikasi Politik
dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan” yang diterbitkan
oleh  Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologis, Komunikasi  dan  Ekologi  Manusia  edisi Desember  2007.  Nasution  menyebutkan, bahasa  adalah  kekuatan  dan  sangat  berperan dalam  mencapai  tujuan  nasional  maupun internasional.  Apabila  bahasa  digunakan secara  superintensif  termasuk  di  dalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa  dan  menjadi produk  pertarungan  dan  rekayasa  politik  pada era  Orde  Baru.  Hasil  penelitiannya  adalah distorsi  bahasa  yang  digunakan  sebagai komunikasi  politik  Soeharto  adalah  bahasa sebagai  topeng,  bahasa  sebagai  proyek  lupa, bahasa  sebagai  representasi,  dan  bahasa sebagai  ideologi.  Distorsi  bahasa  yang dilakukan  bertujuan  agar  kekuasaan  yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan

## 1.2. Teori Distorsi Bahasa
Distorsi  bahasa  dalam  komunikasi politik  pertama  kali  dirumuskan  oleh Mochtar Pabottingi  yang  kemudian  dikenal  dengan empat  distorsi  bahasa  dalam  komunikasi politik.  Ada  empat  distorsi  bahasa  dalam komunikasi  politik  menurut  Pabottingi  dalam (Nasution,  2007),  yakni  distorsi  bahasa sebagai topeng, distorsi bahasa sebagai proyek lupa,  distorsi  bahasa  sebagai  representasi,  dan distorsi  bahasa  sebagai  ideologi.  Penguasa yang  menggunakan  distorsi  bahasa  dalam komunikasi politik untuk melancarkan programnya  dengan  tolok  ukur  keberhasilan bingkai pemikirannya.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deksriptif,  yakni  peneliti  mengembangkan konsep  dan  menghimpun  fakta-fakta,  bukan
menguji  hipotesis.  Menurut  Vredenbregt dalam  (Rakhmat  dan  Ibrahim,  2015)  jenis penelitian  deskriptif  adalah  jenis  penelitian yang  terpisah  dari  jenis  penelitian  yang  lain. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan  segala  hal  yang  berkaitan dengan  objek  penelitian.  Metode  penelitian deskriptif  juga dapat diartikan sebagai penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif mengenai kata- kata lisan maupun tertulis, dan tingkah  laku  yang  dapat  diamati    (Rakhmat dan Ibrahim, 2015).
Di  dalamnya  juga  terdapat  upaya mendeskripsiskan,  mencatat,  analisis  dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman  mengenai  bahasa yang  memiliki  fungsi  yang  bermacam-macam ketika  dikomunikasikan,  utamanya  dalam menyampaikan ideologi program kepemimpinannya  (Rakhmat  dan  Ibrahim, 2015). Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui  perilaku,  motivasi,  tindakan, persepsi, dan aspek holistik  lainnya mengenai seseorang.  Dan  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  mendeskripsikan  menggunakan konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan  berbagai  metode  (Moleong, 2017).
Peneliti akan menganalisa narasi yang pernah  disampaikan  oleh  Jokowi  melalui saluran  Youtube  Kementerian  Sekretariat Negara  RI  dengan  judul  “Temu  Kangen Masyarakat  Indonesia  di  Selandia  Baru”  yang diunggah  pada  tanggal  22  Maret  2018, sedangkan  acaranya  sendiri  berlangsung  di Wellington  pada  tanggal  19  Maret  2018,  dan
juga  saluran  Youtube  Presiden  Joko  Widodo dengan  judul  “Jembatan  Holtekamp  di  Teluk Youtefa” yang diunggah pada tanggal 12 April 2018. Hasil dari analisa yang didapatkan akan disimpulkan  menggunakan  penjelasan  dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti mengembangkan  konsep  dan  menghimpun fakta-fakta, bukan menguji hipotesis.
Metode  penelitian  deskriptif  juga dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata- kata  lisan  maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku yang dapat diamati. Di dalamnya juga terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman  mengenai  bahasa yang  memiliki  fungsi  yang  bermacam-macam ketika  dikomunikasikan,  utamanya  dalam menyampaikan ideologi program kepemimpinannya.  (Rakhmat  dan  Ibrahim, 2015)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kabupaten Nduga dalam Narasi Jokowi
Nduga  adalah  salah  satu  kabupaten  di pesisir  Provinsi  Papua  yang  menghubungkan ke  11  kabupaten  lainnya  yang  berada  di pegunungan tengah Provinsi Papua.
Kondisinya  yang  berada  di  tengah  hutan menjadikan jalur di Distrik Yigi menjadi jalur yang dilalui oleh kelompok bersenjata. Hal itu juga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata di Papua .
Meski  Kabupaten  Nduga  ini  berstatus zona  merah,  namun  Kabupaten  Nduga merupakan titik strategis untuk membuka jalan kabupaten  lainnya.  Agar  terdapat  akses  jalan kendaraan, sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan Trans- Papua melalui jalur Kabupaten Nduga.
Sebelum dilaksanakannya pembangunan,  Jokowi  sempat  mengunjungi Kabupaten  Nduga  berdasarkan  saran  salah seorang warga kepadanya. Hal itu disampaikan oleh  Jokowi  saat  sesi  tanya-jawab  pada  saat kunjungannya ke Selandia baru.
Jokowi  melalui  saluran  Youtube Kementerian  Sekretariat  Negara  RI  dengan judul “Temu Kangen Masyarakat Indonesia di Selandia Baru” menyinggung soal pembangunannya di Papua.Video yang berdurasi  15  menit  42  detik  tersebut menunjukkan  salah  seorang  warga  Indonesia bernama Fransiskus Orlando yang berasal dari Kota Timika. Ia merupakan seorang mahasiswa  dari  salah  satu  perguruan  tinggi  di Selandia  baru.  Ia  mengajukan  pertanyaan mengenai motivasi Jokowi sering mengunjungi Papua dan Papua Barat.
Pertanyaan tersebut dijawab oleh Jokowi;
“..  2014  akhir,  satu  setengah bulan  setelah  saya  dilantik,  saya langsung  terbang  ke  (pulau)  Papua. Saya  betul-betul  ingin  mendengar secara langsung kondisi, baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana, dibandingkan  wilayah-wilayah  lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas,  memang  Indonesia  bagian Timur  ini  …  lama  di…  apa  ya, istilahnya  …  dilupakan,  -dianak- tirikan?  Ya..atau  diabaikan.  Dianak- tirikan kok  kejem banget.Ya, kira-kira
itu,  jadi  wilayah  timur  ini  kurang  kita perhatikan.  Baik  di  pembangunan infrastruktur,  pembangunan  sumber daya manusia, semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima, ingin saya lihat lapangannya  seperti  apa.  Dan  ternyata betul,  tadi  salah  satunya,  jalan, misalnya di antar-kabupaten saja tidak ada.  Kemudian  saya  saat  enam  bulan setelah  itu  saya  pergi  ke    Papua  lagi, saya  sekarang  ini  sudah  tujuh  kali datang  ke    Papua.  Dan  itu  merupakan provinsi  yang  paling  sering  saya kunjungi.Padahal  kalau  mau  terbang dari  Jakarta  ke  Papua  itu  butuh  waktu 6  jam.Tapi  ya  memang  ini  adalah wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang harus kita perhatikan”.
Perbahasaan  yang  digunakan  dalam Jokowi  untuk  menjawab  motivasi  yang mendorongnya untuk berkunjung dan membangun  Papua  mengandung  beberapa poin.  Jokowi  mengungkapkan  alasan  ia langsung  mengunjungi  Papua  pada  satu setengah  bulan  pertama  kepemimpinannya.  Ia mengungkapkan  bahwa  selama  ini  Papua “dilupakan” dan “diabaikan”, kalimat eufemisme dari tawaran publik untuk menggunakan  istilah  “dianak-tirikan”.  Jokowi menyebutkan bahwa “dianak-tirikan” memiliki kesan  “kejem/kejam”.  Eufemisme  adalah ungkapan  yang  lebih  halus  sebagai  pengganti ungkapan  yang  dirasakan  kasar  (KBBI, website).
Menurut  Allan  dan  Burridge  (1991), eufemisme  digunakan  untuk  menutupi  suatu hal,  baik  natural  maupun  tidak,  yang  tidak disukai oleh penutur untuk menutupi ketidaksukaan atau kemurkaan. Jokowi menghaluskan  kata  “dianak-tirikan”  bukan untuk  menghaluskan  kondisi  Papua  yang
sebenarnya, melainkan, sebagai kalimat pembuka untuk menjawab pertanyaan ini. Kata Papua  “diabaikan”  dan  “dilupakan”  hendak menunjukkan  sudut  pandang  Jokowi  dalam melihat segala aspek Papua. Dengan menggunakan  kedua  kata  tersebut,  Jokowi membentuk  gagasan  awal  audience  untuk dapat  membayangkan  posisi  awal  Papua terlebih dahulu  dan apa yang akan diucapkan selanjutnya  adalah  penjelasan  dari  kondisi “diabaikan” dan “dilupakan”.
Pengaruh  bahasa  eufemisme  lebih besar  apabila  digunakan  dalam  komunikasi politik.  Mengindahkan  bahasa  menjadi  tidak benar  apabila  digunakan  dalam  narasi  politik karena menyangkut kepentingan dan pengetahuan  publik.  Eufemisme  masuk  ke dalam kategori distorsi bahasa sebagai topeng. Apabila narasi “Papua –telah- dikesampingkan”  disampaikan  oleh  seorang Presiden,  maka  pemahaman  itu  juga  akan menjadi  pemahaman  negara.  Dan  pemahaman negara  akan  daerahnya  sebagai  bagian  yang telah  “diabaikan”  dan  “dilupakan”,  akan menciptakan  pemahaman  publik  secara  luas, baik warga negara Indonesia maupun internasional,  bahwa  selama  ini  negara  telah meng-“abaikan” dan me-“lupakan” Papua.
Hal ini diperkuat oleh Budi Hernawan (Hernawan.-), pendekatan Jokowi yang develop mentalistik menguatkan stigma terhadap  Papua  dan  menempatkannya  dalam “Perkecualian”.  Setelah  melekatkan  citra primitif,  Jokowi  sebagai  presiden  justru menggunakan privilegenya menggunakan media  massa  untuk  mereproduksi  stigma  dan citra  tersebut  lebih  luas.  Akibatnya  khalayak
ramai  mempercayai  stigma  tersebut  sebagai kebenaran  faktual  dan  menganggap  wajar keterbelakangan  Papua  serta  konsekuensi memberlakukan  hukum  yang  lebih  opresif (Hernawan, - ).
Posisi  “diabaikan”  dan  “dilupakan” yang  diungkapkan  oleh   Jokowi  menyudutkan pemerintahan  sebelumnya.  Narasinya  juga menunjukkan  bahwa  pemerintah  sebelumnya tidak  memperhatikan  Papua  –tidak  seperti dirinya.  Tidak  hanya  itu,  dengan  menekankan kalimat “…saya sekarang ini sudah tujuh kali datang ke  Papua.  Dan itu merupakan provinsi yang  paling  sering  saya  kunjungi.  Padahal kalau  mau  terbang  dari  Jakarta  ke  Papua  itu butuh waktu 6 jam. Tapi ya memang ini adalah wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang harus kita perhatikan”. Jokowi menunjukkan  bahwa  ia  pemimpin  yang memberikan perhatian pada Papua.
“Saat saya di Papua, saya pingin sekali ke  kabupaten  yang  namanya  Nduga.Karena ada  informasi  yang  datang  ke  saya,  ‘pak, bapak,  harus  datang  ke  Nduga.  Bapak  nanti akan  kaget’.’loh  kenapa  kaget?’,  ‘ya  bapak pergi  saja’.  Terus  saya  minta,  saya  perintah saat  itu,  ‘saya  mau  ke  Nduga,  saya  mau  ke Kabupaten  Nduga’.  Oleh  Kapolri,  oleh Panglima  saat  itu,  saya  tidak  diperbolehkan, ‘bapak  jangan  ke  sana.  Karena  itu  daerah berbahaya. Daerah rawan. Daerah yang paling rawan’.Saya  sampaikan  saat  itu,  saya  ingat betul. ‘saya gak mau tahu’, saya perintah pada Panglima  dan  Kapolri,  ‘saya  gak  mau  tahu, pokoknya  dua  hari  lagi  saya  akan  ke  Nduga. Urusan  keamanan  itu  urusanmu’.  Saya  mau terbang  ke  sana.  Betul,  saya  terbang  ke  sana
naik  helikopter  karena  emang  gak  ada  jalur daratnya.  Saya  naik  heli,  saya  ke  Jayapura, dari  Jayapura  ke  Wamena,  dari  Wamena  baru naik  heli  ke  Nduga.  Saya  yakin  tadi,  siapa, yang dari Papua tadi? Orlando? Mana Orlando tadi?Orlando  mana?Pernah  ke  Nduga?Ngaku aja, pernah ke Nduga? Nah, belum kan. Belum pernah,  ya  karena  memang  dari  Wamena  saja mau  ke  Nduga  butuh  waktu  4  hari  berjalan  di tengah  hutan.  4  hari  4  malam.  Kalau  bilang sudah,  saya  cek  bener.  Untungnya  bilangnya belum.Dan  saya  percaya.Setelah  saya  sampai di Nduga, saya kesana dengan bu Jokowi, naik heli begitu turun di Nduga ketemu Pak Bupati. Saya melihat, itu di kotanya, kantor Kabupaten Nduga  ada  disitu,  saya  lihat  kok  gak  ada orang,  satu  orang  pun.  Di  tengah  hutan,  ada wilayahnya, saya tanya ke Bupati, ‘penduduknya disini ada berapa?’, pak Bupati menyampaikan  ke  saya,  ‘pak  presiden,  disini ada  –saya  inget,  129.000’. Mana,  satu  aja  gak ada.  ‘bener  ada?’,  ‘betul  pak.  Itu,  distriknya ada  di  tengah-tengah  hutan,  pak.  Kalau  bapak mau  ngecek  silahkan’.  Pak  bupati  ini  pinter, pasti saya gak ngecek. ‘Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam’, ya dia udah  nyangka  saya  ga  akan  mungkin  jalan. Oke,  saya  percaya.  Tapi  yang  perlu  saya sampaikan  disini  adalah,  di  kabupaten  Nduga ini aspal satu meter saja tidak ada. Ini lah yang menyebabkan  saya  sedih  sekali,  dan  saat  itu saya  perintahkan,  agar  jalan  dari  Wamena  ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi, saya sudah melihat hasilnya tadi.”
Menurut  Situs  resmi  Dinas  Pariwisata Provinsi  Papua,  Nduga  adalah  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Papua  dengan  ibukota
Kenyam,  yang  sebelumnya  pernah  menjadi bagian  dari  wilayah  administratif  Kabupaten Jayawijaya.  Kabupaten  ini  di  bentuk  pada tanggal  4  Januari  2008  berdasarkan  UU Nomor  6  Tahun  2008  bersama-sama  dengan pembentukan 5 Kabupaten lainnya di Papua.
Kabupaten  Nduga  mempunyai  luas wilayah  2.168  km2  dan  batas  wilayahnya adalah  :  sebelah  Barat  berbatasan  dengan Distrik  Jila,  sebelah  Timur  berbatasan  dengan Distrik  Pelebaga  dan  Wamena,  Sebelah  Utara berbatasan  dengan  Distrik  Kuyawage,  Distrik Balingga,  Distrik  Pirime  dan  Makki,  sebelah Selatan  berbatasan  dengan  Sawaerma,  Asmat. Kabupaten Nduga terbagi dalam 36 desa dan 8 Distrik  diantaranya  :  Distrik  Wosak,  Distrik Kenyam,
Distrik Geselma,
Distrik Mapenduma,  Distrik  Mugi,  Distrik  Yigi,
Distrik Mbua, Distrik Gearek .
Jokowi  sempat  menyinggung  ucapan Kepala  Kepolisian  RI  atau  Kapolri  dan Panglima TNI yang menyebut bahwa Kabupaten  Nduga  adalah  “daerah  rawan”  dan “daerah  berbahaya”.  Namun,  tidak  dijelaskan selanjutnya  makna  “rawan”  dan  “berbahaya” yang  dimaksud.  Tidak  Jokowi  jelaskan  juga kondisi “rawan” dan berbahaya” itu bagi siapa, apakah  berbahaya  bagi  semua  kalangan ataukah  bagi  dirinya  sendiri  sebagai  presiden. Apabila  yang  ia  maksud  “rawan”  dan “berbahaya”  dikarenakan  Nduga  merupakan basis  bagi  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM), keterangan  ini  bertentangan  dengan  liputan seorang jurnalis dalam buku Jim Elmslie yang berjudul Irian Jaya Under the Gun : Indonesian Economic  Development  versus  West  Papuans Nationalism.
Ben  Bohane,  seorang  jurnalis  yang melakukan  perjalanan  di  Nduga  menyatakan bahwa  anggota  OPM  berbaur  bersama masyarakat  sipil.  Hal  yang  membedakan anggota  OPM  dan  masyarakat  sipil  hanyalah motivasi  melepaskan  Papua  dari  Indonesia. Sedangkan  secara  pandangan  hukum  adat, anggota  OPM  dan  masyarakat  sama-sama memegang  teguh  dan  menjalankan  kehidupan dalam  rajut  kebudayaan  Papua  (Elmslie, 2002).
Kata  “rawan”  dan  “berbahaya”  yang disampaikan Jokowi yang dirujuk dari Kapolri dan  Panglima  dalam  konteks  komunikasi politik dapat bermakna distorsi bahasa sebagai representasi. Menurut Pabottingi dalam (Nasution, 2007), kegagalan komunikan memahami  maksud  komunikator  bisa  terjadi apabila terjadi distorsi bahasa yang menggambarkan  tidak  sebagaimana  mestinya keadaan.  Penggambaran  yang  tidak  sesuai merupakan tindakan yang berbahaya.
Penggamabaran  yang  buruk  akan  suatu  hal yang tidak seperti kenyataannya adalah senjata simbolik  untuk  menghancurkan  objek,  dengan membangkitkan  kebencian  serta  mengesahkan untuk melalukukan pembantaian dan penghancuran, dalam konteks ini adalah OPM dan  hal  yang  membuat  Nduga  menjadi “rawan” dan “berbahaya”.
Penjelasan selanjutnya, Jokowi menggambarkan  perjalanan  yang  harus  dilalui untuk  sampai  ke  Nduga.  Jokowi  kemudian memberikan  narasi  dalam  penggambarannya mengenai  Nduga  dengan  kalimat,  “…,  di kabupaten  Nduga  ini  aspal  satu  meter  saja tidak  ada.  Ini  lah  yang  menyebabkan  saya
sedih  sekali,  …”.  Jokowi  membangun  apa yang  disebut  oleh  Nasution  (2007)  dengan bahasa  sebagai  proyek  lupa.  Bahasa  sebagai proyek lupa dalam kaitannya dengan komunikasi politik ketika komunikator mengajak  gagasan  komunikan  dalam  keadaan lupa,  dengan  sengaja  menghilangkan  dan mengecilkan aspek lainnya yang bagi komunikator hendak dianggap tidak penting.
Sebagian  besar  masyarakat  Papua memiliki pandangan tersendiri mengenai alam, Tuhan,  dan  roh.  Tanah  adalah  tempat berlangsungnya  kehidupan  turun  temurun. Dalam eko-budaya suku etnik asli Papua, tidak ada  kawasan  lingkungan  Papua  yang  masuk dalam  kategori  tidak  bertuan  setiap  jengkal tanah memiliki ikatan budaya dengan masyarakat  mengenai  adat  istiadat  dalam setiap  langkah  kakinya  (Erari,  2000).  Artinya, apabila  konstruk  pemikiran  Jokowi  sebagai penguasa  dipaksakan  dalam  pemikiran  suku Nduga,  penduduk  asli  Kabupaten  Nduga, maka  makna  yang  terbentuk  adalah  perebutan atas  kepemilikan  tanah  yang  mengandung budaya  dan  kearifan  lokal  lainnya.  Tidak adanya  aspal  adalah  yang  menjadi  kehendak suku  Nduga  sebagai  penghuni  kawasan,  dan seharusnya  tidak  memberikan  kesan  “sedih” bagi siapapun, sekalipun kepada presiden.
Perbahasaan Jokowi yang mengandung  distorsi  bahasa  sebagai  proyek lupa,  menjadikan  narasi  bahwa  Papua  dan suku  yang  hidup  di  dalamnya  tidak  hanya memiliki  tanah  sebagaimana  secara  bentuk, tapi juga memiliki aspek-aspek lain yang tidak dijadikan Jokowi  sebagai bahan  pertimbangan pembangunan.  Jokowi  melupakan,  membuat
publik  lupa,  bahkan  ingin  membuat  suku Papua sendiri lupa unsur antropologis di tanah Papua. Pembangunan infrastuktur harus dibangun di atas segala kepentingan yang lain.
“untuk  membuka  isolasi  saudara- saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian  sudah  diaspal,  sebagian  belum.  Tapi paling  tidak,  kendaraan  bisa  lewat,  mobil  bisa lewat,  motor  trail  juga  bisa  sampai  ke  sana. Itu.  Dan  sekarang,  4-6  jam  lah  dari  Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Saya sudah nyoba separonya.  Saat  itu  juga  saya  minta  ke  pak Bupati. ‘pak Bupati, ini bener ada 129.000 gak sih  penduduk  yang  ada  di  sini?’,  ‘bener  pak, ada’,  ‘oke,  saya  tunjukkan  saja,  tempat  yang paling  ramai  yang  ada  di  kabupaten  ini dimana,’, ‘bisa pak, kita ke pasar’. Saya diajak ke  pasar.Begitu  sampai  di  pasar,  saya  kaget. Ternyata  disitu  juga  ada,  paling-paling,  60 orang-an  saja.  60.  Bukan  60.000.  60  orang. Inilah  kondisi  apa  adanya  yang  ingin  saya sampaikan  kepada  bapak-ibu  dan  saudara- saudara semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan  tadi,  kenapa  saya  begitu  intens  ke Papua,  dorongan  apa  yang  menyebabkan,  ya jawabannya  itu.  Semakin  saya  tahu,  semakin saya  ingin  memberikan  perhatian  yang berbeda kepada Papua.”
Jokowi  menggunakan  kata  “isolasi” untuk  menggambarkan  secara  umum  posisi geografis Kabupaten  Nduga.  Isolasi  bermakna pemisahan  suatu  hal  dari  hal  lain  atau  usaha untuk  memencilkan  manusia  dari  manusia lain;  pengasingan;  pe-mencilan;  pengucilan; Keadaan terpencilnya satu wilayah karena jauh dari hubungan lalu lintas; Penyekatan (pengham-batan  atau  penahanan  arus  listrik
oleh suatu bahan sehingga arus itu tidak dapat mengalir (KBBI, website).
Padahal,  posisi  geografis  Kabupaten Nduga  yang  digambarkan  antar  distrik  ada  di tengah-tengah  hutan  menunjukkan  bahwa kondisi tersebut bukan dikarenakan “pemisahan  dari  hal  lain”,  tidak  ada  “usaha untuk  memencilkan  manusia  dan  manusia lain”,  tidak  ada  “pengasingan”,  tidak  ada bentuk  “pemencilan”  dan  “pengucilan”  yang dilakukan  oleh  pihak  lain  terhadap Kabupaten Nduga,  melainkan  karena  kondisi  alami. Bahkan,  suku  Nduga  hidup  dari  hasil  bumi  di hutan, jadi hutan adalah bagian dari kehidupan Kabupaten Nduga yang tidak bisa dipisahkan. 3.2. Ideologi  Pembangunan  Jokowi  dalam Narasi Peresmian Jembatan Holtekamp
Pada  video  dengan  judul  “Jembatan Holtekamp  di  Teluk  Youtefa”  menunjukkan proses  pembangunan  jembatan  warna  merah tersebut. Dengan mengilustrasikan pembangunan,  ditampilkan  testimoni  dari beberapa  masyarakat  sipil yang  mengutarakan kepuasan pembangunan yang dilakukan Jokowi  lengkap  dengan  ucapan  terimakasih. Pada  dua  menit  terakhir,  Jokowi  memberikan sambutan.  Berikut  narasi  yang  diungkapkan Jokowi:
“tanah  air  kita  terbentang  luas  dari barat  ke  timur.  Berjajar  puluhan  ribu  pulau yang mempersatukan lautan dengan keindahan alam,  kekayaan  alam,  dan  keragaman  budaya yang  menakjubkan.  Dengan  kondisi  geografis yang  sangat  menantang,  negara  sedang berjuang  dan  akan  terus  berjuang  agar pemerataan  pembangunan  bisa  terlaksana  dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
pulau  Rote.  Sebuah  tugas  yang  besar  dan menantang  tapi  keadilan  sosial  adalah  sebuah panggilan,  adalah  kewajiban  yang  harus dihadirkan  negara.  Saya  berada  di  sini,  di tanah  papua,  mari  kita  menyincingkan  lengan bersama  karena  Papua  adalah  Indonesia, karena  kita  adalah  satu  saudara.  Matahari selalu  terbit  dari  timur,  dan  papua  adalah cahaya di timur Indonesia.”
Video  berdurasi  3  menit  12  detik tersebut  mengandung  ideologi  pembangunan Jokowi,  khususnya  pembangunan  Jokowi  di Papua. Jokowi menggunakan kata
“pemerataan pembangunan”. Frasa “pemerataan  pembangunan”  bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang menjelaskan bahwa  Indonesia  adalah  “…lautan  dengan keindahan alam, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan.
Melihat  kebutuhan  primer  masyarakat  adat suku  Papua  terhadap  sumber  daya  alam menunjukkan  bahwa  “…  keindahan  alam, kekayaan alam,  dan keragaman budaya” tidak dapat  disamaratakan  dengan  pembangunan dari  “Sabang  sampai  Merauke,  dari  Miangas sampai Pulau Rote” yang memiliki keragaman budaya yang berbeda.  Pengahayatan terhadap alam  dan  budaya  masing-masing  masyarakat adat  dan  kesukuan  berbeda.  Pembangunan infrastruktur  yang  justru  merusak  kearifan lokal  setempat  tidak  sesuai  dengan  kekayaan alam  yang  merupakan  bagian  dari  keragaman budaya yang menakjubkan bagi suku Papua.
Ideologi  pembangunan  Jokowi  juga tertuang pada kalimat Jokowi selanjutnya yang berbunyi  “Sebuah  tugas  yang  besar  dan menantang  tapi  keadilan  sosial  adalah  sebuah
panggilan,  adalah  kewajiban  yang  harus dihadirkan  negara.”  Sila  ke-lima  Pancasila dikutip  dalam  landasan  pembangunan  Jokowi dijadikan sebagai ideologi pembangunan. John Rawls  memandang  keadilan  sosial  lebih unggul  atas  teori  utilitarianisme,  keadilan dilihat  apabila  memaksimalkan  keuntungan dan  kegunaan,  menggunakan  pertimbangan moral etis atas keadilan sosial (Tarigan, 2018). Keadilan  sosial  yang  dimaknai  Jokowi menggunakan  perspektif  utilitarianisme  yang membuat “rata-rata” atau average utulitarianisme dengan memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.
Dewantoro  dalam  (Sumarno,  2017) menjelaskan  bahwa  kesejahteraan  sosial  yang dimaksud  Soekarno  adalah  kemakmuran  yang harus  dinikmati  oleh  segenap  warga  bangsa Indonesia,  karena  untuk  kepentingan  inilah sebuah bangsa terbentuk.
Distorsi bahasa dalam narasi Jokowi di video  “Jembatan  Holtekamp  di  Teluk Youtefa”  merupakan  distorsi  bahasa  sebagai ideologi.  Ideologi  pada  dasarnya  bersifat distorsif,  dan  distorsi  bahasa  sebagai  ideologi menghendaki  narasi  distorsi  bahasa  yang  lain (Nasution,  2007).  Tujuan  dari  sifat  distorsif dalam  mengkomunikasikan  ideologi  untuk mengidentikkan kegiatan politik sebagai kemampuan  politik  seorang  pemimpin  negara dan  menawarkan  suatu  sistem  (program) politik tertinggi.
Narasi yang disampaikan Jokowi pada video  ini  juga  berbanding  dengan  narasi  yang disampaikan  Jokowi  pada  video  “Temu Kangen  Masyarakat  Indonesia  di  Selandia Baru”.  Jokowi  menggambarkan  kondisi  alam
Nduga  yang  masih  natural  dengan  kondisi alam  Indonesia  secara  menyeluruh  sangat berbeda.  Kondisi  alam  Nduga  disebut  dengan “terisolasi”, “rawan”, “berbahaya”, dan “sedih sekali”.  Sedangkan  alam  Indonesia  secara umum  diterangkan  di  video  “Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa” dengan kata “… keindahan  alam,  kekayaan  alam,    dan keragaman budaya”.

## 4. Simpulan dan Saran
Komunikasi  politik  berperan  untuk merangkai sejumlah kepentingan rakyat menjadi interaksi yang dinamis dan memproduksi program-program yang maslahat.  Namun,  bagi  pemimpin  tertinggi politik  negara,  tidak  mudah  bagi  presiden untuk  menemukan  kata  sepakat  di  dalam periodenya.  Oleh  karena  itu,  menggunakan distorsi  bahasa  sebagai  komunikasi  politik untuk memuluskan jalannya kerap digunakan.
Presiden  Jokowi  memiliki  program pembangunan  infrastruktur  untuk  wilayah timur  Indonesia.  Sejumlah  pembangunan besar-besaran  dilakukan.  Pembebasan  lahan, negosiasi  dengan  masyarakat  setempat,  serta upaya  lainnya  dilakukan  untuk  membangun Papua. Untuk menghalau hambatan yang dapat mengagalkan pembangunan, Jokowi Berdasarkan dua video resmi yang dipublikasikan oleh saluran Youtube Kementerian  Sekretariat  Negara  RI  dan  Joko Widodo  mengandung  empat  distorsi  bahasa. Distorsi  bahasa  sebagai  proyek  lupa,  distorsi bahasa sebagai topeng, distorsi bahasa sebagai representasi,  dan  distorsi  bahasa  sebagai ideologi.
Distorsi bahasa sebagai topeng digunakan  dalam  perbahasaan  oleh  Jokowi untuk menjawab motivasi yang mendorongnya untuk  berkunjung  dan  membangun  Papua. Jokowi  mengungkapkan  alasan  ia  langsung mengunjungi  Papua  pada  satu  setengah  bulan pertama  kepemimpinannya  karena  selama  ini Papua  “dilupakan”  dan  “diabaikan”,  kalimat eufemisme dari tawaran publik untuk menggunakan  istilah  “dianak-tirikan”.  Jokowi menyebutkan bahwa “dianak-tirikan” memiliki kesan  “kejem/kejam”.  Eufemisme  adalah ungkapan  yang  lebih  halus  sebagai  pengganti ungkapan yang dirasakan kasar.
Eufemisme  masuk  ke  dalam  kategori distorsi bahasa sebagai topeng. Apabila narasi “Papua  –telah-  dikesampingkan”  disampaikan oleh  seorang  Presiden,  maka  pemahaman  itu juga  akan  menjadi  pemahaman  negara.  Dan pemahaman  negara  akan  daerahnya  sebagai bagian yang telah “diabaikan” dan “dilupakan”,  akan  menciptakan  pemahaman publik  secara  luas,  baik  warga  negara Indonesia maupun internasional, bahwa selama  ini  negara  telah  meng-“abaikan”  dan me-“lupakan” Papua.
Distorsi  bahasa  sebagai  proyek  lupa ada  pada  penjelasan  Jokowi  menggambarkan perjalanan yang harus dilalui untuk sampai ke Nduga.  Jokowi  kemudian  memberikan  narasi dalam  penggambarannya  mengenai  Nduga dengan  kalimat,  “…,  di  kabupaten  Nduga  ini aspal  satu  meter  saja  tidak  ada.  Ini  lah  yang menyebabkan  saya  sedih  sekali,  …”.  Jokowi membangun  apa  yang  disebut  oleh  Nasution dengan  bahasa  sebagai  proyek  lupa.  Bahasa sebagai  proyek  lupa  dalam  kaitannya  dengan
komunikasi politik ketika komunikator mengajak  gagasan  komunikan  dalam  keadaan lupa,  dengan  sengaja  menghilangkan  dan mengecilkan aspek lainnya yang bagi komunikator hendak dianggap tidak penting.
Kata  “rawan”  dan  “berbahaya”  yang disampaikan Jokowi yang dirujuk dari Kapolri dan  Panglima  dalam  konteks  komunikasi politik dapat bermakna distorsi bahasa sebagai representasi. Kegagalan komunikan memahami  maksud  komunikator  bisa  terjadi apabila terjadi distorsi bahasa yang menggambarkan  tidak  sebagaimana  mestinya keadaan.  Penggambaran  yang  tidak  sesuai merupakan tindakan yang berbahaya. Penggambaran yang buruk akan suatu hal yang tidak  seperti  kenyataannya  adalah  senjata simbolik  untuk  menghancurkan  objek  dengan membangkitkan  kebencian  serta  mengesahkan untuk melalukukan pembantaian dan penghancuran, dalam konteks ini adalah OPM dan  hal  yang  membuat  Nduga  menjadi “rawan” dan “berbahaya”.
Distorsi  bahasa  dalam  narasi  Jokowi selanjutnya yang berbunyi “Sebuah tugas yang besar  dan  menantang  tapi  keadilan  sosial adalah  sebuah  panggilan,  adalah  kewajiban yang  harus  dihadirkan  negara.”Sila  ke-lima Pancasila dikutip dalam landasan pembangunan Jokowi dijadikan sebagai ideologi pembangunan. John Rawls memandang  keadilan  sosial  lebih  unggul  atas teori  utilitarianisme,  keadilan  dilihat  apabila memaksimalkan  keuntungan  dan  kegunaan, menggunakan  pertimbangan  moral  etis  atas keadilan  sosial.    Keadilan  sosial  yang dimaknai  Jokowi  menggunakan  perspektif
utilitarianisme  yang  membuat  “rata-rata”  atau
average utulitarianisme dengan memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.
Narasi Jokowi pada video ini merupakan  distorsi  bahasa  sebagai  ideologi.
Ideologi  pada  dasarnya  bersifat  distorsif,  dan distorsi  bahasa  sebagai  ideologi  menghendaki narasi  distorsi  bahasa  yang  lain.  Tujuan  dari sifat  distorsif  dalam  mengkomunikasikan ideologi untuk mengidentikkan kegiatan politik  sebagai  kemampuan  politik  seorang pemimpin  negara  dan  menawarkan  suatu sistem (program) politik tertinggi.
Tujuan  penggunaan  distorsi  bahasa oleh Jokowi adalah agar khalayak mengetahui tujuan  dan  makna  dari  program  pembangunan yang  ia  canangkan  serta  dapat  dipahami  dan menjadi  maklum  atas  segala  dampak  yang diakibatkan  daripada  hal  itu.  Jokowi  dengan secara terbuka menarasikan kepada masyarakat mengenai ideologinya yang penting  untuk  menjadi  pegangan  masyarakat dan  pemerintah  daerah  agar  ikut  mendukung segala  upaya  yang  dilakukan,  termasuk pembebasan  lahan,  membuka  jalur  hutan,  dan sebagainya.
Sebagai upaya melanggengkan kebijakannya, dalam narasinya, Jokowi mengesampingkan  mengenai  aspek  penting yang-lain  selain  ideologinya.  Kenyataan  yang terjadi dalam realitas belakangan juga menunjukkan  bahwa  terdapat  sinisme  yang dinarasikan  secara  halus  dan  tertutup.  Upaya elit  untuk  mempengaruhi  masyarakat  agar gagasan  politik  yang  memiliki  substansi ideologi,  orientasi  politik  dan  pemikiran  yang
diarahkan  untuk  mempengaruhi  masyarakat pada  suatu  capaian  dan  prestasi  tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai ruang Iingkup atau definisi komunikasi politik.

## Daftar Pustaka
Elmslie, Jim. 2003. Irian Jaya Under the Gun: Indonesian Economic Development versus  West  Papuans  Nationalism.
Tesis, University of Hawaii Press
Erari,  Karel  Phil.  2000.  Reformata:  Indonesia dirobek-robek. Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya Nasution, Zahri. 2007. Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi,
Komunikasi, dan Ekologi Manusia.
Nimmo,  Dan.  2010.  Komunikasi  Politik: Khalayak  dan  Efek.  Bandung:  Rosda
Karya
Rakhmat, Jalaluddin dan Ibrahim, Idi Subandy.  2015.  Metode  Penelitian Komunikasi. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media Tarigan,  Andi.  2017.  Tumpuan  Keadilan Rawls. Jakarta: Gramedia
Yudi,  Latif.,  et.al.  1996.  Bahasa  dan Kekuasaan. Jakarta: ATF Press

## Article of Website
“Nduga Zona Merah yang Pernah Dikunjungi Jokowi Saat Resmikan Trans- Papua”.https://www.liputan6.com/news/r ead/3798691/nduga-zona-merah-yang- pernah-dikunjungi-jokowi-saat-resmikan- trans-papua. Dikunjungi pada 25 Januari 2020 “Nduga Kabupaten yang Tak Semerah Status Kerawanannya”. https://nasional.kompas.com/read/2016/0 1/04/18311151/Nduga.Kabupaten.yang.T ak.Semerah.Status.Kerawanannya diakses pada 25 Januari 2020. “Profil Kabupaten Nduga”. https://pariwisata.papua.go.id/kabupaten/ nduga diakses pada 25 Januari 2020.