## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BERBASIS E- GOVERNMENT DI KABUPATEN MUNA
Hamrun 1 , Ahmad Harakan 2 , Andi Luhur Prianto 3 , Nur Khaerah 4
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.
Email: Hamrun@unismuh.ac.id ,  ahmad.harakan@unismuh.ac.id, luhur@unismuh.ac.id, nurkhaerah@unismuh.ac.id

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  teknologi informasi yang ada di tanah air tidak dapat dilepaskan  dari  system  global.  Seakan Indonesia  saat  ini  merupakan  bagian  dari apa  yang  oleh    Mc  Luhan  (Ien  Ang,1994) [1]disebut  sebagai  “desa  global”.  Tidak ada  lagi  tempat  di  tanah  air  terisolasi Karena  semuanya  telah  dihubungkan dengan jaringan komunikasi global, dimana komunikasi itu tidak saja menembus  batas-batas  wilayah  tetapi  juga budaya bahkan menipiskan batas personal. Indonsia saaat ini didibukkan dengan tidak saja  perkembangan  media  cetak  (surat kabar,  majalah,  tabloid,  dll),  media elektronik  (radio,  radio  satelit,/world Space, Televisi, Televisi Satelit, dll), tetapi juga  perkembangan  komunikasi  multi
mdia,(jaringan,  telepon  seliler,  internet,  e- mail,  dll).dengan  demikian  ruang  public nbagi  warga  Negara  menjadi  semakin meluas.  Proses-proses  politik  tidak  saja terjadi  dalam  media  cetak  dan  media elektronik  tetapi  harus  diakui  secara lambat  tetapi  pasti  juga  berlangsung melalui internet. Atau diruang
Cyber.bahkan  melalui  internet  warga
Negara bisa melakukan konfrensi jarak jauh  untuk  mendiskusikan  sesuatu  hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik.
Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan inovasi pelayanan publik di  ranah  pemerintahan  tentunya  menuntut setiap  instansi  untuk  mengikuti  arus tersebut. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  telah  memasuki

## ABSTRAK
Di  era  Revolusi  Industri  4.0  kinerja  pemerintahan  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang berkualitas  meskipun  berada  pada  pulau  yang  jauh  dari  ibukota  negara    menjadi  tantangan  bagi  stakeholder pemerintahan.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  pemerataan  pembangunan  dan  kesuksesan  pelayanan  publik  maka pemerintah  perlu  melakukan  bebagai  upaya  penyediaan  fasilitas  pelayanan  publik  yang  efektik  dan  efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan  prima.  Meski  Realisasi  pengembangan  pelayanan  berbasis  e-government  di  Kabupaten  Muna menghadapi  banyak  tantangan  baik  dalam  hal  geografis,  ekonomi,  teknologi,  politik,  maupun  budaya,  namun pelaksanaannya  sangat  ditunggu  oleh  masyarakat  setempat.  Selain  itu  pelayanan  berbasis  e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.
Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
berbagai  segi  kehidupan  baik  individu, keluarga,  organisasi  maupun  masyarakat, serta  mengalami  perkembanagan  yang sangat cepat dan masif.Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit,  2006,)[2].  Era  baru  inilah  yang sekarang  disebut  sebagai  era  informasi, yang  didukung  satu  kekuatan  TIK  yang dikenal dengan
ICT (information
communication  and  technology)  dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan  manusia  sehari-hari,  seperti cara  kerja  dan  mengelola  organisasi (Slamet, dkk., 2008)[3]
Di Indonesia, inovasi e-government sudah  diinisiasi  sejak  beberapa  tahun belakangan  ini.  Selain  adanya  kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem yang terintegrasi,  pengembangan  e-government di  Indonesia  didukung  oleh  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan e- government  dan  didukung  pula  oleh regulasi  yang  terkait  seperti  Undang- Undang  No.  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan  Pemerintah  No.  61  tahun  2010 tentang Implementasi  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Menyikapi perkembangan  dunia  saat  ini  hampir semua  aspek  kegiatan  selalu  berhubungan dengan  informasi.  Pada  tahun  2015, sebesar  50%  dari  penduduk  Indonesia sudah  masuk  ke  masyarakat  informasi global (global information society). Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi  di  Indonesia,  e-government semakin  berperan  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  serta  membantu
proses penyampaian informasi secara lebih efektif  kepada  masyarakat.  Perlu  disadari dan  dipahami  bahwa  sesuai  amanat  UUD 1945  Pasal  18  Ayat  (2)  dan  Pasal  34  ayat (3),  maka  peningkatan  pelayanan  publik (public service) harus mendapatkan perhatian  utama  dari  pemerintah,  karena pelayanan  publik  merupakan  hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights) ataupun  hak  yang  mendasar  (fundamental rights).
Pelayanan  umum  yang  bersifat mengatur  dan  penyediaan  kebutuhan umum, disertai bentuk-bentuk
pelayanannya. Struktur penyelenggara layanan  dan  kesiapan  institusinya  serta tuntutan  zaman  terhadap  pelayanan  umum masa depan yang berbentuk e-government. Pemanfaatan  e-government  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas instansi pemerintahan memberikan informasi  dan  pelayanan,  hal  ini  berarti mempercepat proses dan menghemat biaya E-Government  merupakan  penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.  E-Government  adalah  proses pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah untuk  membantu  menjalankan  sistem pemerintahan secara lebih efisien.
Dalam  hal  program  pembangunan e-government, Pemerintah Kabupaten Muna melalui Dinas Komunikasi Informatika, memiliki peran untuk mengelola penyelenggaraan data elektronik  atau  e-government.  Pemerintah Kabupaten  Muna  melalui  Dinas  kominfo sangat  berkewajiban  untuk  melakukan penyiapan,  perumusan,  dan  pelaksanaan kegiatan  di  bidang  infrastruktur  teknologi, pengembangan  pengelolaan  aplikasi  serta keamanan  informasi  dan  komunikasi. Program  pemerintah  kabupaten  Muna

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
untuk mengembangkan pelayanan berbasis e-government sangat dituntut untuk mempermudah masyarakat dalam menerima layanan dari pemerintah kabupaten Muna.
Realisasi
pengembangan e- government Di Kabupaten Muna
menghadapi  banyak  tantangan  baik  dalam hal  geografi,  ekonomi,  teknologi,  politik, maupun budaya. Dalam proses implementasi, ditemukan beberapa
fenomena yang menunjukkan implementasi e-government masih berjalan lambat. Jika mengacu pada seluruh daerah- daerah maju sebagian di Indonesia sangaat di  dukung  oleh  kemajuan  melayani masyarakat dengan mengacu pada pelayanan  berbasis e-government. Agar setara dengan daerah- daerah lain yang  di Indonesia,  pemerintah  Kabupaten  Muna harus punya perencaaan yang baik. Saat ini jaringan komunikasi antar daerah yang ada di  wilayah  kabupaten  Muna  tidak  merata. Masih  banyak  wilayah-wilayah  yang  ada di  dikabupaten  muna  seperti  batukara  dan pasikolaga belum terjangkau oleh jaringan- jaringan telekomunikasi maupun internet.

## KERANGKA TEORI Konsep Strategi
Strategi  memiliki  banyak  sekali definisi  dalam  perkembangannya  sebagai sebuah konsep. Strategi sendiri berasal dari bahasa  Yunani yakni  strategeia,yang memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan.  Dalam  perkembangannya, definisi  konsep  strategi  semakin  banyak dan  selalu  berkembang  dari  tahun  ke tahun. Hal tersebut dapat diperhatikan dari beberapa konsep berbeda mengenai strategi berikut ini :
Rivai  dan  Darsono  (2015)[4]: Strategi ialah cara dan alat yang digunakan
untuk  mencapai  tujuan  akhir (sasaran atau objektif).  Strategi  harus  mampu  membuat semua  bagian  dari  suatu  organisasi  yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan  akhir  (sasaran/objektif);  ini  adalah masalah kegiatan operasi organisasi.
Thompson  dan Strickland (2001)   Strategi terdiri  ats  kombinasi  dari  pergerakan kompetitif  dan  pendekatan  bisnis  yang digunakan  manajer  untuk  memuaskan pelanggan,  berhasil  dalam  bersaing,  dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Gamble,  Thompson,  dan  Peteraf  (2013) Strategi  adalah  serangkaian  pergerakan kompetitif  dan  pendekatan  bisnis  untuk menggerakkan  perusahaan  pada  arah  yang dikehendaki,  memancangkan  posisi  pada pasar,  memikat  konsumen,  dan  mencapai target finansial serta kinerja pasar.
Mulyadi  (2014)  Strategi  adalah pola  tindakan  utama  yang  dipilih  untuk mewujudkan  visi  perusahaan,  melalui misi.  Henderson  (1989)  Strategi  adalah pencarian  yang  dilakukan  secara  hati-hati untuk perencanaan  aksi yang  akan mengembangkan keunggulan bersaing perusahaan dan juga menyatukannya. Bagi setiap  perusahaan,  pencarian  tersebut adalah suatu proses berulang yang dimulai dengan  pengakuan  terkait  dimana  anda sekarang,  dan  apa  yang  anda  punya sekarang.
Instruksi  Presiden  No.  3  tahun 2003[5]  mengenai  kebijakan  dan  strategi nasional  pengembangan  E-government menjadikan  e-government  sangat  layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari  pengembangan  pelayanan  kepada masyarakat.  Berikut  6  strategi  pemerintah dalam penyusunan e-government :
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat  luas.  Hal  tersebut  salah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
satunya  dicapai  dengan  pemerataan jaringan  komunikasi  baik  wilayah maupun  kualitasnya  serta  pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Menata  sistem  dan  proses  kerja pemerintah  dan  pemerintah  otonom secara  holistik.  Maksudnya  adalah persiapan  SDM  dalam  pemerintahan agar  beradaptasi  dengan  sistem  yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  secara  optimal.  Selain daripada  penyajian  informasi  yang lengkap,  keamanan  transaksi  layanan public  juga  menjadi  hal  utama  dalam pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi.
4. Meningkatkan  peran  serta  dunia  usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada  partisipasi  dalam  pemanfaatan e-government sehingga pelayanan public tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber
daya  manusiabaik  pada  pemerintah maupun  pemerintah  daerah  otonom disertai  dengan  peningkatan  e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan  pengembangan  secara sistematik melalui tahapan yang realistic  dan  terukur  yaitu  melalui tahapan persiapan,
pematangan,
pemantapan, dan pemanfaatan.

## E-Government
Menurut  Indrajit Loc.cit .  (2002)[2] E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan,
dengan  melibatkan  penggunaan  teknologi informasi (terutamainternet) dengan tujuan memperbaiki  mutu  (kualitas)  pelayanan. E-Government  adalah  penyelenggaraan kepemerintahan  berbasiskan  elektronik untuk meningkatkan  kualitas  layanan  publik secara  efisien,  efektif  dan  interaktif. Dimana pada intinya E-Government adalah  penggunaan  teknologi  informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk,  pengusaha,  maupun  instansi lain).  E-Government  sering  digambarkan atau  dideskripsikan  secara  cukup  beragam oleh masing-masing individu atau komunitas.  Hal  ini  disebabkan  karena berbagai hal:
a. Walaupun  sebagai  sebuah  konsep
E-Government memiliki  prinsip  – prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki  skenario  implementasi atau  penerapannya  yang  berbeda, maka definisi dari ruang lingkup E- Government pun  menjadi  beraneka ragam;
b. Spektrum implementasi aplikasi E- Government sangatlah lebar mengingatsedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah  sebuah  negara  yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya  melalui  berbagai jenis interaksi dan transaksi;
c. Pengertian dan penerapan E-
Government di sebuah negara tidak dapat  dipisahkan  dengan  kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara
yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan  oleh  sejarah,  budaya,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pendidikan, pandangan politik, kondisi  ekonomi,  dari  negara  yang bersangkutan; dan
d. Visi,  misi,  strategi  pembangunan sebuah  negara  yang  sangat  unik mengakibatkan  terjadinya  beragam pendekatan  dan  skenario  dalam proses pengembangan bangsa
sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa. Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government,
yaitu :
a. Ketersediaan  data  dan  informasi pada pusat data.
b. Ketersediaan  data  dan  informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
c. Ketersediaan aplikasi
E-
Government pendukung  pekerjaan kantor dan pelayanan publik. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan
d. komunikasi antar pemerintah, antara  pemerintah  dengan  sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail ,
SMS ataupun teleconference .
Selain  itu,  untuk  melaksanakan maksud tersebut pengembangan E- government  diarahkan  untuk  mencapai empat  tujuan  menurut  Inpres  RI  No.3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan
Strategi Nasional Pengembangan e-
Government, yaitu :
1. Pembentukan  jaringan  informasi dan  transaksi  pelayanan  publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas  serta  dapat  terjangkau  di seluruh  wilayah  Indonesia  pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat
waktu  dan  dengan  biaya  yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan  hubungan  interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 3. Pembentukan mekanisme dan
saluran komunikasi dengan
lembagalembaga negara serta penyediaan  fasilitas  dialog  publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi  dalam  perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan  sistem  manajemen dan  proses  kerja  yang  transparan dan  efisien  serta  memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Dalam  Jurnal  Administrasi  Negara (2006) [6] dijelaskan bahwa E-government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan  teknologi  komunikasi  dan informasi dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :
1. Meningkatkan  efisiensi  dan cost efectiveness dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.
Menurut  Indrajit Loc.cit hlm  5 manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya  konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain:

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
1. Memperbaiki  kualitas  pelayanan pemerintah kepada para stakeholder -nya (masyarakat, kalangan  bisnis,  dan  industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan trasnparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam  rangka  penerapan  konsep Good Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder nya  untuk  keperluan aktivitas  sehari-hari.  Memberikan peluang  bagi  pemerintah  untuk mendapatkan sumber-sumber
4. pendapatan baru melalui interaksinya  dengan  pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan  suatu  lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan  masyarakat  dan pihak-pihak  lain  sebagai  mitra pemerintah dalam proses pengambilan  berbagai  kebijakan publik secara merata dan demokratis. Sedangkan menurut Tjahjanto
dalam  Salam  (2004:254)  , manfaat terpenting dari implementasi e- Government adalah terwujudnya pemerintahan  yang  lebih  bertanggung jawab (accountable) bagi warganya. Selain itu,  akan  lebih  banyak  masyarakat  yang
bisa  mengakses  informasi,  pemerintahan juga  lebih  efisien  dan  efektif,  serta  akan tercipta  layanan  pemerintahan  yang  lebih sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Diharapkan  dengan  pemanfaatan  yang lebih  baik  atas  sumber  daya,  proses  dan teknologi  informasi  bisa  terjadi  pula pemerintahan yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa temuan-temuan  dalam  penelitian  kualitatif tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik atau  bentuk  hitungan  lainnya  serta  tipe penelitian  deskriptif  digunakan  untuk mengambarkan secara terperinci mengenai keadaan atau peristiwa yang dideskripsikan  secara  nyata  terkait  obyek yang  diteliti  yaitu  Strategi  Pemerintah Daerah  Dalam  Pengembangan  Pelayanan Berbasis  E-  Government  Di  Kabupaten Muna.
Penelitian ini berlokasi pada Kantor  Dinas  Komunikasi  Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna, dengan  alasan  dan  pertimbangan  untuk mengetahui    Strategi  Pemerintah  Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-  Government  Di  Kabupaten  Muna  dan Faktor pendukung dan Faktor penghambat Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan Pelayanan  Berbasis  E-  Government  Di Kabupaten Muna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  empiris  dan  Fakta  setelah dilakukan  observasi  di  lapangan  maka Strategi  pemerintah  kabupaten  Muna dalam pemgembangan pelayan berbasis E- Government  di  kabupaten  Muna  meliputi Persiapan,  Pematangan,  Pemantapan  dan Pemanfaatan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
1. Persiapan
Persiapan  berasal  dari  kata  siap yang ,mendapat awalan per dan akhiran an.
Persiapan adalah perlengkapan atau persediaan  untuk  sesuatu  agar  mampu melaksanakan  kegiatan  dengan  baik.  Para ahli  persipan  juga  bisa  dimaknai  dengan kesiapan.  Kesiapan  adalah  suatu  keadaan bersiap-siap untuk mempersiapkan sesuatu (kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,    2003). Kesiapan  adalah  tingkat  perkembangan dari  pematangan  atau  kedewasaan  yang menguntungkan untuk mempraktekan sesuatu.(Chaplin, 2003) . Menurut Hamalik, 2008, kesiapan adalah Tingkatan atau  keadaan  yang  harus  dicapai  dalam proses  perkembangan  perorangan  pada tingkatan  pertrumbuhan  mental,  fisik, sosial dan emosional.
Dalam perkembangannya persiapan Pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam mengembangakan  pelayanan  berbasis, E- Government yaitu  menpersiapkan  seluruh perangkat-perangkat  yang  berhubungan dengan pelayanan berbasis E-Government. Persiapan  dipersipkan  secara  tersktuktur karena  di  peruntukan  untuk  skala  jangka panjang.  Hal  ini  dimaksudkan  agar kabupaten betul-betul di persiapkan secara matang agar pelayanan berbasi E- Government dapat terwujud dengan baik di kabupaten  muna.  Ada  beberapa  bentuk- bntuk  persiapan  pengembangan  pelayanan berbasi E-Government di Kabupaten Muna yaitu :
a. Pembuatan Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan adalah dokumen  yang  dibuat  dengan  maksud sebagai  arah  atau  acuan  dalam  melakukan pengembangan pembangun untuk mewujudkan  cita-cita  yang  di  inginkan. Dokumen perencanaan dibuat dan
disesuaikan  dengan  visi,  misi  dan  arah pembangunan  dearah  yang  lebih  efektif, efisien,terpadu berkesinambungan dan saling  melengkapi  dalam  pola  sikap  dan tindakan  pelaku  pembangunan.  Untuk mengembangkan pelayan berbasi E- Government di kabupaten Muna
tentuntanya diperlukan dokumen perencanan  agar  arah  adan  tujuan  bisa tercapai  dengan  baik.  Berikut  hasil wawancara  penulis  dengan  kepala  dinas kominfo  kabupaten  Muna  La  ode  Ardian T,  S.STP,    terkait  dokumen  perencenaan pengembangan  pelayanan  berbasi  E- Government  di  Kabupaten  Muna  sebagai berikut :
“Kami sadari pengembangan pelayanan berbasis E-government  saat  ini  merupakan trend  dan  `bisa  dianggap  paling efisien untuk mempermudah masyarakat dalam hal mendapatkan
pelayanan, kabupaten  Muna  tentunya  akan melakukan  hal  yang  sama,  tetapi kita  perlu  ketahui  bahwa  untuk mewujudkan  itu  tentunnya  harus dipersipkan dengan matang, terkait dokumen  perencanaan  kami  sudah buat sebagai penguat untuk pengembangannya kedepan.
Terkait  dokumen  perencaan  ini menjadi  factor  utama  dan  yang terpenting  karena  dari  dokumen perencanaan  sebagai  bahan  acuan kami dan arah dalam mengembangkan Pelayanan barbasis E-government di Kabupaten Muna ini”. Dari  hasil  wawancara  dengan kepala  dianas  Kominfo  Kabupaten  Muna terkait dokumen perencenaan pengembangan  pelayanan  berbasis  E-

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Government  di  Kabupaten  Muna  dapat menunjukan  bahwa untuk perencaan dokumen  telah  dibuat  sebagai  bagian  dari acuan utama dalam pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten  Muna.  Tanpa  ada  dokumen perencanaan  arah  dan  tujuan  dalam mengembangkan  pelayanan  berbasis  E- government  di  Kabupaten  Muna  tidak akan berjalan dengan baik.
b. Blue print  Smarcity Blue  print adalah  suatu  rancangan yang  dirumuskan  untuk  meberikan  arah dengan  tujuan  untuk  memberikan  arah terhadap kegiatan komunitas atau organisasi secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan dan tantangan  dan  kebutuhan  lingkungan sekitar,  merupakan  bentuk  kerangka  kerja yang  terperinci  sebagai  landasan  dam pembuatan  kebijakan.  Untuk  mewujudkan pengembangan layanan berbasis E- Government di Kabupaten
Muna diperlukan  Blue  print.  Berikut  wawancara penulis  dengan kadis  kominfo Kabupaten Muna  La  ode  Ardian  T,  S.STP,  terkait kegunaan  Blue  print  sebagai  arah  acuan dalam mengembangkan pelayanan berbasis E-government di  Kabupaten Muna sebagai berikut :
“Mengenai  kegunaan  blue  print dalam  mengembangkan  pelayanan berbasis  E-government  di  Kabupaten Muna, sangat diperlukan sekali.langkah  awal  yang  menjadi prioritas untuk di buat sebagai bagian dari  persiapan  karena  dalam  blue print  itu  akan  digambarkan  dan menetapkan  tujuan  serta  sasaran- sasaran  yang  akan  dihasilkan,  bukan saja  itu  diblue  print  juga  kita  akan
menyusun strategi dalam mengembangkan  pelayanan  berbasis E-government  di  Kabupaten  Muna, bahkan  diblue  print  juga  akan digambarkan  bagaimana  peleksanaan program dan fokus kegiatan”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  kepala dianas  kominfo  Kabupaten  Muna  terkait terkait    kegunaan Blue  print sebagai  arah acuan  dalam  mengembangkan  pelayanan berbasis  E-government  di  Kabupaten Muna  dapat  dimpulkan  dan  menunjukan blue print sangat diperlikan sebagai  acuan dalam  proses  pelaksanaan  pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten  Muna  karena  dengan  adanya blue  print  akam  memudahkan  apa  yang akan  dilakukan,  didalam  blue  print  telah ada  juga  penetapan  tujuan  dan  sasaran, penyusunan  strategi  serta  pelekasanaan program dan fokus kegiatan.
c. Pembuatan Website Website adalah suatu dokumen atau berupa  kumpulan  halaman  web  yang saling  berhubungan  dan  isinya  terdiri  dari berbagai  informasi  berbentuk  teks,  suara gambar,  video  dan  lainnya  dimana  semua data tersebut  disimpan pada server hoting. Menurut  sibero  Website  adalah  suatu system  yang  berkaitan  dengan  dokumen yang digunakan media, untuk menampilkan  teks,  gambar,  multimedia dan  lainnya  pada  jaringan  internet, sedangkan  menurut  hidayat  pengertian website  adalah  keseluruhan  halaman- halaman  web  yang  terdapat  dalam  sebuah domain,  yang  mengandung  informasi, sebuah  website  dibangun  atas  banyak halaman web yang
saling berhubungan.dalam mengembangkan pelayanan  berbasis  E-government    di kabupaten Muna salah satu pendukung dan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
masuk  persiapan  awal  adalah  dengan pembutan  website.  Berikut  wawancara dengan  kepala  dinas  kominfo  Kabupaten Muna  La  ode  Ardian  T,  S.STP  ,  terkait pembuatan website dikabuten Muna sebagai berikut :
“Terkait pembuataan
website  secara  khusus  di  dinas kominfo  ini  sudah  ada.tetatpi  yang kami inginkan adalah semua instansi  yang  ada  dilingkup  di kabupaten  Muna  harus  semua  ada agar ketika nanti pelayanan berbasi  online  di  terpakan  maka persiapan  website  ini  yang  paling utama.ini  tugas  kami  untuk  intes berkomunikasi  dengan  instansi- instansi  yang  ada  di  kabupaten Muna yang kita cintai ini.” Dari  hasil  wawancara  dengan kepala  dianas  kominfo  Kabupaten  Muna terkait  kominfo  Kabupaten  Muna  terkait pembuatan  website  di  Kabupaten  Muna dapat disimpulkan dan menunjukan keberadaan website adalah hal yang paling utama.  Secara  khusus  di  dinas  Kominfo Kanupaten  Muna  terkait  Websaite  itu sudah  ada.  Tetapi  tanggung  jawab  mereka agar instansi-instansi yang ada di Kabupaten  Muna  harus  memiliki  website masing.  Mengingat  tanpa  adanya  website proses  pelayanan  berbasis  E-government di  kabupaten  Muna  tidak  akan  berjalan lancer  karena  persiapan  utamanya  tidak disediakn. Olehnya itu keberaadan Website sangat dibutuhkan.
d. Pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi dasar Sejarah perkembangan telekomunikasi terus
mengalami perkembangan dari zaman kezaman. Perkembangan  telekomunikasi  dari  masa
kenasa  ini  yang  telah  diciptakan  dengan tujuan  mempermudah  manusia  dalam mendaptkan  informasi  yang  lebih  mudah. secara  defenisi    Telekomunikasi  berasal dari  dua  kata  tele  artinya  jauh  dan komunikasi  artinya  suatu  penyampaian informasi  pesan,ide,  gagasan,  dari  satu pihak-kepihak  lain.  Jadi    telekomunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, dalam bentuk pesan ide maupun gagasan-gagasan  dari  satu  pihak  kepihak lain  yang  dilakukan  dalam  jarak  jauh. Dalam  pengembangan  pelayanan  berbasis E-government    di  kabupaten  Muna persiapan  yang  dilakukan  adalah  dengan pengembnangan jaringan infrastruktur telekominikasi  dasar.  Berikut    wawancara penulis  dengan  kepala  dinas  kominfo kabupaten Muna La ode Ardian T, S.STP, terkait Pengembangan
jaringan infrastruktur  telekomunikasi  dasar  adalah sebagai berikut : “Terkait pengembangan
jaringan infrastruktur telekomunikasi  dasar  kami  saat  ini terlah  memetahkan  dulu  atau zonasi  daerah-daerah  mana  saja saat  ini  yang  ada  di  kabupaten muna yang belum tersentuh jaringan kebanyakan ada didaerah sebrang dan bagian muna daratan. Salh satu contoh misalnya kecamatan batukara dan kecamatan marobo disanaberbicara jaringan informasi dan telekomunikasi sangat  tidak  ada  begitu  pula  yang ada  dikecamatan  matrobo  dan kecamaataan pasikolaga”.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh camat  batukara  Laode  Hayari  afu,  S.Sos, terkait Pengembangan jaringan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
infrastruktur  telekomunikasi  dasar  adalah sebagai berikut :
“Kami  dikematan  batukara ini bicara telekomunilkasi sebagian besar belum ada jaringan telekomunikasi. Untuk saling
berkomunikasi sangat susah. Apalagi kalau kita butuh informasi dari  kabupaten  itu  sangat  susah mendapat informasi up date  biasa sudah lewat kegiatan-kegiatan pemerintahan  baru  kami  dapat informasi.  Itu  salah  salah  satu contoh  saja.masih  banyak  lagi contoh-contoh lain.olehnya itu kami perlu sekali jaringan telekomunikasi  terpasang  didaerah kami  atau  perangkat-peranhgkat yang menunjang lainnya. Tapi saat ini  pemerintah  kabupaten  Muna melaui kadis kominfo sudah mewacanakan
pemasangan
jarinagan telekomunikasi
tersebut”.
Dari  hasil    dua  wawancara  diatas dengan  kepala  dianas  kominfo  Kabupaten Muna dan camat batukara terkait Pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi  dasar  dapat  disimpulkan dan menunjukan bahwa kebutuhan infrastruktur jaringan telekomunikasi dasar sangat  diperlukan.masih  ada  beberapa daerah  yang  ada  di  kabupaten  Muna  yang tidak  tersentuh  sama  sekali  jaringan telekomunikasi  dasar  yaitu  kecamatan batukara, kecamatan marobo ,dan kecamaatan  pasikolaga.  Dengan  kata  lain kominfo  Kabupaten  Muna  telah  berupaya memasang  perangkat-perangkat  jaringan telekomunikasi didaerah-daerah yang belum ada jaringan telekomunikasi teresebut.
e. Pendekatan dengan Pihak Swasta Dalam upaya pengembangan pelayanan berbasis E-government
keterlibatan pihak swasta sangat diharapkan. Dukungan pihak swasta sangat mendorong upaya
percepatan pembangunan.  Pemerintah  daerah  bisa bekerja  dengan  swasta    bukan  soal  dalam hal  pendanaaan  tetapi  bentuk-bentuk  kerja sama  lainnya  sangat  dioerlukan  misalnya peningkatan skill SDMnya untuk membangun  dan  memelihara  infrastruktur yang  belum  dan  sudah  tersedia  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  layanan. Kabupaten  Muna  atau  pemerintah  daerah dalam mengembangkan pelayanan berbasis  berbasis  E-government    di Kabupaten  Muna  bekerja  sama  dengan pihk  swasta.  Berikut    wawancara  dengan kepala dinas kominfo kabupaten Muna  La ode  Ardian  T,  S.STP  ,terkait  Pendekatan dengan  Pihak  Swasta  adalah  sebagai berikut:
“Terkait pendekatan dengan  pihak  swasta  kami  telah mengupayakan salah satunya pendekatan dengan PT.telkom. alhmdulilah  pikah  dari  Telkom bersedia  bekerja  sama  dengan pemerintah Kabupaten Muna untuk megembangkan pelayanan berbasis E-Government
di Kabapaten  Muna  langkah  awal atau sebagai permulaan awal yaitu mensurvei  semau  daerah-daerah yang  ada  Di  Kabupaten  Muna yang  belum  tersentuh  dengan jarinngan telekomunikasi.”
Dari  hasil  wawancara  dengan kepala  dianas  kominfo  Kabupaten  Muna terkait  terkait    Pendekatan  dengan  Pihak Swasta  dalam  mengembangkan  pelayanan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
berbasis  E-government  di  Kabupaten Muna  dapat  dimpulkan  dan  menunjukan bahwa  keterlibatan  pihak  swasta  dalam mengembangkan  pelayanan  berbasis  E- government  di  Kabupaten  Muna  sangat diharapkan.  Kehadiran  pihjak  swsasta dapat mempercpat proses pengembangannya terutama mnegenai teknis  lapangan.  Pihak  swasta  yang menjadi mitra kerja sama adalah PT.Telkom.
2. Pematangan
Pematangan  adalah    suatu  proses atau  suatu  keadaaan  dalam  pencapaian proses  dengan  kata  lain  telah  mencapai perkembangan  dalam  melakukan  suatu kegiatan.  Dalam  hal  pematangan  dalam pelayanan  berbasis E-government di Kabupaten Muna yaitu pematangan terkait ketersediaan  seluruh  perangkat  persiapan. Langkah-langkah  pemerintah  kabupaten muna dalam proses pematangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten  Muna  yaitu  sosialisasi  dan singkronisasi  kejibakan  1  data  keleseluruh OPD.
a. Sosialisasi
Menurut  kamus  besar  bsar  bahasa Indonesia
sosialisasi
berarti
memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi  dikenal,  dipahami,  dihayati  oleh masyarakat atau pemasyarakatan.
Sosialisasi  sangat  penting  adanya  karena bila  tidak  ada  sosialisasi  maka  bisa dipastikan  apapun  tujuan  yang  kita maksudkan untuk diri kita sendiri maupun orang  lain  tidak  akan  tercapai.  Sosialisasi dapat  diartikan  juga  interaksi  antar manusia    sebagai  anggota  kelompok.
Sosialisasi merupakan baimana memperkenalkan  sebuah  sistem  pada seseorang atau individu dimana bagaimana
orang  tersebut  menentukan  tanggapan  dan reaksinya.
Kegiatan  sosialisasi  tidak  hanya menyampaikan  informasi  tentang  yang akan disampaikan, tetapi juga mencari juga sebuah  dukungan  dari  berbagai  dukungan masyarakat. Dalam pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten  Muna  hal  yang  paling  utama juga  adalah  sosialisasi  tentang  program agar semua masyarakat dapat
mengetahuinya.
Sosialisasi dapat memberikan dua kontribusi secara fundamental    terhdap  kehidupan    kita. Pertama, memberikan  dasar  atau  fondasi kepada      individu    bagi    terciptanya partisipasi    yang    efektif    dalam masyarakat,    dan    kedua    memungkinkan lestarinya    suatu    masyarakat,    karena tanpa      sosialisasi    akan    hanya    ada    satu generasi    saja    sehingga    kelestarian masyarakat      akan      sangat      terganggu. Berikut    wawancara  dengan  kepala  dinas kominfo  kabupaten  Muna  La  ode  Ardian T, S.STP, terkait
sosialisasi pengembangan  pelayanan  berbasis E- government di Kabupaten  Muna  adalah sebagai berikut:
“Terkait sosialisasi mengenai pelayanan  berbasis  E-government  di Kabupaten  Muna  saat  ini  yang  kami lakukan adalah mensosialisasikan kepada  seluruh  masyarakat,  OPD agar semua stakeholder dapat mengetahui tentang keunggulan program
ini,persiapan-persiapan yang  kami  lakukan  perlu juga disosialisasikan. Untuk lebih suksesnya  program  ini  sosialisasi sangat  diharapkan.  Kami  bahkan turun sampai kekecamatan-kecamatan sosialisasikan terutama pada
kecamatan-kecamatan yang tidak

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pernah sama sekali tidak ada jaringan internet,  dan  sekaligus  memetakan zona-zona  mana  yang  menjadi  titik prioritas.”
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Rismadin  salah  masyarakat  yang  ada didesa  moolo  kecamatan  batukara  terkait sosialisasi    pengembangan  pelayanan berbasis E-government di  Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:
“Untuk sosialisai terkait sosialisasi pengembangan pelayanan  berbasis  E-government di Kabupaten  Muna  memang pemetrintah Kabupaten Muna sudah pernah melakukan
sosialisasi  dikecamatan  kami  ini, bahkan  kami  dijanjikan  akan segera  diadakan  didesa  kami  ini, jujur kalau kami di moolo ini kalau dibilang  terlambat  informasi  kami harus  akui  karena  tidak  ada jaringan internet,jangankan menghubungi pemerintah mau hubungi  keluarga  yang  berbeda daerah  saja  susah  terkeculi  pergi ditempat-tempat  yang  dekat  dan dapat
menerima jaringan internet”.
Camat pasikolaga Halim, S.Pd, pun saat  wawancara  mengungkapkan  bahwa terkait sosialisasi pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:
“Sosialisasi
pengembangan pelayanan  berbasis  E-government  di Kabupaten  Muna  sangat  perlu  sekali kerena saya yakin bahwa tidak semua masyrakat  paham  tentang  program ini, program ini sangat bagus tingggal diperkut lagi sosialisasinya.kami dipasikolaga  ini  memang  masih  ada
satu  desa  yang  belum  ada  jaringan yaitu  di  desa  kolese  bagian  atas  itu tidak ada jaringan internet sedangkan didesa-desa  lain  sudah  ada  seperti jaringa  4G.  cuman  masih  dominan loadingnya tetapi sudah ada jaringannya.jadi dengan adanya program ini tinggal ditingkatkan lagi’.
Dari  hasil  wawancara  dengan ketikga  informan  diatas  terkait  sosialisasi pengembangan  pelayanan  berbasis  E- government di Kabupaten Muna menunjukan  bahwa  sosialisasi  sangat dibutuhkah  dan  dinggap  perlu  oleh masyararat  agar  program  ini  berjalan dengan  baik  dan  kita  dapat  menikmati perkembangan  pelayanan  berbasis  E- government  di  Kabupaten  Muna  secara cepat.  konsep  Smarcity  harus  diwujudkan terkhusus  di  kabupaten  Muna.  Sosialisasi pun membuka/ mendorongpeluang percepatan pembagunan program ini.
b. Singkronisasi  Kebijakan  1  data Keleseluruh Organisasi  Pemerintah
Daerah (OPD). Menurut  kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional,  2012)  kata  Singkron  berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak,  sejalan,  sejajar,  sesuai  dan selaras. Menurut Endang Sumiarni (2013), sinkronisasi  adalah  melihat  kesesuaian atau  keselarasan  peraturan  perundang- undangan  secara  vertikal  berdasarkan sistematisasi  hukum  positif  yaitu  antara peraturan  perundangundangan  yang  lebih tinggi dengan peraturan perundang- undangan yang lebih rendah.
Di pengertian yang lain
Sinkronisasi adalah suatu penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
peraturan  perundang-undangan  yang  telah ada  dan  yang  sedang  disusun  yang mengatur  suatu  bidang  tertentu.  Proses sinkronisasi  peraturan  bertujuan  untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan  yang  satu  dengan  peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal  dengan  peraturan  di  atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.
Dalam pengembangan  pelayanan  berbasis E- government di Kabupaten  Muna,  langkah yang  perlu  dilakukan  adalah  sikronisasi Kebjakan  1  data  Keleseluruh  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Berikut wawancara  penulis  dengan  kepala  dinas kominfo  kabupaten  Muna  La  ode  Ardian T,  S.STP  ,  terkait  Singkronisasi  Kebjakan 1  data  Keleseluruh  Organisasi  Pemerintah Daerah  (OPD)  dalam    pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut : “Terkait  singkronisasi  Kebjakan  1 data
Keleseluruh Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD)  saat  ini yang  kami  lakukan  adalah  melakukan pendekatan-pendekatan dengan Organisasi Pemerintah Daerah
(OPD)  sebagai  penguatan  untuk mengembangkan  pelayanan  berbasis E-government  di  Kabupaten  Muna. Saya  lira  Perlu  dipahami  bahwa tanpa  adanya  singkronisasi  maka program sebaik apapun tidak berjalan maksimal  atau  tidak  berjalan  baik, minimal masing-masing OPD sebagai  standar  mempunyai  website yang  bisa  diakses  oleh  masyarakat. kami  juga  akan  membentuk  tim  atau teknisi  dimana  anggotanya  kami memimta  masing-masing  1  orang  per OPD  dan  orang-orang  inilah  yang
akan  mengintegrasikan  data  Website, serta aplikasi se Kabupaten Muna”.
Dari  hasil  wawancara  dengan Kadis kominfo terkait Singkronisasi Kebjakan  1  data  Keleseluruh  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam pengembangan  pelayanan  berbasis  E- government di Kabupaten Muna menunjukan  bahwa  kominfo  kabupaten muna  telah  menjajaki  kerja  sama  dengan seluruh  Organisasi  Pemerintah  Daerah (OPD)  dengan  tujuan  agar  program pengembangan  pelayanan  berbasis  E- government  di  Kabupaten  Muna  berjalan dengan baik. Sebagai standar awal seluruh Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD) memiliki  Website  agar  masyarakat  mudah mengakses informasi-informasi di masing- Masing  Organisasi  Pemerintah  Daerah (OPD).  Selain  itu    kominfo  Kabupaten Muna  akan  membentuk  Tim  dimana angota-anggotanya  dari  OPD  yang  ada  di kabupaten  Muna  masing-masing  satu orang dan tim inilah yang akan ditugaskan mengintegrasikan  data  Website,  serta aplikasi se Kabupaten Muna.

## 3. Pemantapan
Menurut  kamus besar  bahasa Indonesia  Pemantapan  adalah  proses  atau cara perbuatan
memantapkan (Meneguhkan,  Menjadikan  dan  stabil). Pemantapan yaitu kegiatan untuk mengetahui  segala  bentuk  perkembangan suatu program atau pekerjaan. Pemantapan pengembangan  pelayanan  berbasis E- government di  Kabupaten  Muna    adalah semua  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menjamin  ketelitian  dalam  pelaksanaan program pelaksanaan pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten  Muna.  Berikut    wawancara penulis  dengan  kepala  dinas  kominfo

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kabupaten Muna La ode Ardian T, S.STP, terkait  Pemantapan  dalam    pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :
“Terkait pemantapan dalam pengembangan pelayanan berbasis E- government  di  Kabupaten  Muna,  saat ini yang kami lakukan selain memantapkan  persiapan  teknis-teknis ataupun perangkat-perangkat
keperluan  pengembangan  pelayanan berbasis  E-government  di  Kabupaten Muna,  kami  juga  mengembangkan dan menyiapkan sumberdaya manusia terkait  dengan  kemapuan  ASN  di kabupaten  Muna  untuk  memahami dan fungsi serta peningkatan kemampuan  teknis  dalam  megelola dan  melayami  dengan  menggunakan E-government di Kabupaten Muna”.
Dari  hasil  wawancara  dengan Kadis  kominfo  terkait  Pemantapan  dalam pengembangan  pelayanan  berbasis E- government di Kabupaten Muna
menunjukan  bahwa  Pemerintah  kabupaten Muna  melaui  Dinas  kominfo  kabupaten Muna  menyiapkan  Apratur  sipil  Negara khusus di kabupaten Muna untuk memahami,  mengetahui serta menyiapkan diri untuk melayani masyarakat kabupaten Muna  dengan  menggunakan  pelayanan berbasis E-government .cara  pemantapan yang  dilakukan  adalah  dengan  mengikut diklat-diklat  teknis  sebagai  pendukung kemampual  skill  para  ASN  yang  ada  di Kabupaten Muna.

## 4. Pemanfaatan
Secara harfiah Pemanfaatan berasal
dari  kata  dasar  manfaat  yang  berarti  guna atau  bisa  di  diartikan  berfaedah.  Menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia  (2002) Pemanfaatan  memiliki  makna  proses,  cara
atau perbuatan memanfaatkan.
Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Sedangkan ,menurut  Poerwadarminto  (2002)  Istilah pemanfaatan  berasal  dari  kata  dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat  imbuhan  pe-an  yang  berarti proses atau perbuatan memanfaatkan .
Pemanfaatan juga diartikan sebagai turunan  dari  kata  manfaat  yakni  suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan  kegiatan  menerima.  Dengan maksud pengahapan pada umumnya mengarah  pada  perolehan  atau  pemakaian hal-hal  yang  berguna  baik  dipergunakan secara  langsung  maupun  tidak  langsung agar dapat bermanfaat. Dalam pemgembangan  pelayanan  berbasis E- government di Kabupaten Muna pemanfaatan
dimaksudkan agar masyarakat  dapat  mudah  mendapat  akses pelayanan.  Berikut    wawancara  penulis dengan  kepala  dinas  kominfo  kabupaten Muna  La  ode  Ardian  T,  S.STP,  terkait Pemanfaatan dalam pengembangan pelayanan berbasis E-government di Kabupaten Muna sebagai berikut :
“Terkait  pemanfaatan  Pelayaanan berbasis  E-government  di  Kabupaten Muna.ini  boleh  dikatan  tahapan paling akhir dalam artian tahapan ini sudah  bisa  diaplikasikan  dan  bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat  kabupaten  Muna  dan tentunya  seluruh  OPD  harus  siap melaksanakan  pelayanan  berbasis  E- government di Kabupaten Muna”.
Dari  hasil  wawancara  dengan Kadis kominfo terkait Pemanfaatan pengembangan  pelayanan  berbasis E- government di Kabupaten Muna
menunjukan bahwa pada tahapan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
pemafaatan  merupakan  rangkain  akhir tahapan  pengembangan,pada  tahapan  ini maksudkan agar masyarakat memanfaatkan kemudahan akses pelayanan diseluruh
organisasi pemerintahan Daerah (OPD).

## KESIMPULAN
Adapun    yang  menjadi  kesimpulan terkait  stratergi  pemerintah  Pemerintah Daerah  Dalam  Pengembangan  Pelayanan Berbasis  E-  Government  Di  Kabupaten Muna adalah strategi pemerintah kabupaten  Muna  dalam  pemgembangan pelayan  berbasis  E-  Government  di kabupaten  Muna  meliputi  Persiapan, Pematangan, Pemantapan dan Pemanfaatan.  Persiapan  yaitu  Pembuatan Dokumen Perencanaan, Blue print Smarcity, Pembuatan Website, Pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi  dasar  dan  Pendekatan dengan Pihak Swasta. Pematangan: Melakukan sosialisasi, Singkronisasi
Kebjakan  1  data  Keleseluruh  Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD).  Pemantapan: Pemerintah kabupaten Muna melaui Dinas kominfo  kabupaten  Muna  menyiapkan Apratur  sipil  Negara  khusus  di  kabupaten Muna  untuk    memahami,    mengetahui serta  menyiapkan  diri  untuk  melayani masyarakat kabupaten  Muna  dengan menggunakan  pelayanan  berbasis  E- government  dan  pemanfaatan  :  pada tahapan  pemafaatan  merupakan  rangkain akhir tahapan pengembangan,pada tahapan ini maksudkan
agar
masyarakat
memanfaatkan kemudahan akses pelayanan diseluruh
organisasi pemerintahan Daerah (OPD).

## DAFTAR PUSTAKA
I. Ang, “Globalisation and culture,”
Continuum . 1994, doi:
10.1080/10304319409365684. R. E. . Indrajit, Electronic Government
Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan
Publik Berbasis Teknologi Digital . Yogyakarta, 2006. Rivai dan Darsono, Manajemen Strategis. Jakarta, 2015. S. H. Winarno, “Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Rasio Profitabilitas,” J. Ilm. Akunt. dan Bisnis , 2017.

## Jurnal

## E. M. Ramdani, “Analisis Efektivitas
Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan,” Sawala  J. Adm. Negara , 2018, doi: 10.30656/sawala.v6i1.520.

## Peraturan Perundang - Undangan
Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E.Government .