licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## EKSISTENSI PEMBERLAKUKAN PIDANA ADAT BAGI MASYARAKAT DI LUAR HUKUM ADAT
Shavira Hermala Meidy 1 , Puti Priyana 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: shavirahermalameidy@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Before the implementation of the Criminal Code in Indonesia, in several regions in Indonesia there was a norm that became the law and regulations that bind the  behavior  of  local  people  known  as  customary  law.  Customary  law  has provisions that must be obeyed and cannot be violated by indigenous peoples. If
a  violation  occurs  in  the  future,  it  will  be  subject  to  customary  sanctions.  It should be understood that customary law is law that applies in certain areas, therefore  the  application  of  customary  law  can  be  used  for  certain  areas  in accordance with customary provisions. The application of customary law is not only for indigenous indigenous peoples but also for individuals who are outside the  customary  area  if  they  violate  local  customary  regulations.  Taking  into account the circumstances above, the formulation of this problem is regarding the application of customary law for non-customary communities.
Keywords : The application; Customary Crime; Society
Cite this paper : Meidy, S. H., & Priyana, P. (2022). Eksistensi Pemberlakukan Pidana
Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Law and Society

## PENDAHULUAN
Kitab  undang-undang  hukum  pidana  masih  menjadi  dasar  hukum  yang  digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau  pelanggaran.  Sebelum  diterapkannya  KUHP  di  negara  Indonesia,  pada  beberapa wilayah di Indonesia terdapat suatu norma yang menjadi hukum dan aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat setempat yang dikenal sebagai hukum adat. 1 Hukum adat memiliki ketentuan-ketentuan  yang  wajib  ditaati  dan  tidak  boleh  dilanggar  oleh  masyarakat  adat. Apabila  terjadi suatu pelanggaran di  kemudian hari maka  akan dikenakan dengan sanksi adat.
Pelanggaran-pelanggaran  adat  umumnya  terjadi  akibat  dari  benturan-benturan dengan  telah  yang  disepakati  bersama,  pelanggaran-pelanggaran  ini  ada  yang  bersifat pidana  dan  tindak pidana. Meskipun  terdapat dua sifat  pelanggaran,  namun  dalam usaha untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  terganggu  tidak  melalui  proses  peradilan melainkan diserahkan kepada lembaga adat. Meskipun demikian, penjatuhan  sanksi adat
1 Fery Kurniawan , Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Universitas Pamulang, Vol. 2, No. 2, 2016, H. 11.
oleh  lembaga  adat  selaku  hakim  perdamaian  adat  kepada  si  pelaku  tidak  menutup kemungkinan dapat menuntut pelaku melalui proses peradilan. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 1644K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 terjadi pergeseran pemikiran, karena mulai dikeluarkannya keputusan itu tidak dapat menerima tuntutan pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang melakukan tindakan delik adat jika terdakwa sebelumnya telah diberikan sanksi adat oleh lembaga adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan  oleh  terdakwa.  Melalui  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia merupakan upaya untuk menghormati putusan/penetapan lembaga adat yang memberikan sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan peradilan umum tidak dapat dibenarkan  mengadili  untuk  kedua  kalinya  pelaku  yang  melanggar  hukum  adat  tersebut, dengan cara memberikan hukum penjara.
Hal di atas dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan sanksi berganda kepada pelaku. Jadi apabila pelaku yang melanggar hukum adat dan telah dijatuhi atau dikenakan sanksi adat oleh lembaga adat serta telah dilaksanakan oleh si pelaku, maka tidak dimungkinkan untuk diadakan penuntutan kembali di muka pengadilan. Tapi apabila lembaga adat tidak pernah  menyelesaikan  pelanggaran  adat  yang  terjadi,  terlebih  lagi  tidak  pernah menjatuhkan  sanksi  adat  kepada  si  pelaku,  maka  hakim  pengadilan  berwenang  penuh mengadilinya.
Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata,  terhadap  segala  penyimpangan  adat  yang  menimbulkan  keresahan  dan mengganggu masyarakat merupakan pelanggaran adat, maka dari itu orang yang melanggar adat  harus  diberikan  reaksi  adat  dengan  tujuan  untuk  memulihkan  keseimbangan masyarakat yang telah diganggu oleh pelanggar adat. Reaksi adat yaitu berupa kewajiban pelanggar  untuk  membayar  ganti  kerugian  baik  non  material  maupun  material.  Ganti kerugian  non  material  berwujud  pernyataan  penyesalan,  permintaan  maaf  kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial yaitu berwujud mengadakan selamatan  dengan  menyembelih  binatang  untuk  menghilangkan  noda  masyarakat  akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material yaitu berupa pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan. Reaksi adat tersebut  merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  lembaga  adat  kepada  si  pelanggar adat.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  pemulihan  keseimbangan  masyarakat  yang  telah diganggu merupakan tanggung jawab si pelanggar adat baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.
Perlu  dipahami  bahwa  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah tertentu,  maka  dari  itu  pemberlakuan  hukum  adat  dapat  dipergunakan  untuk  daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang adat. Pemberlakuan hukum adat tidak hanya bagi masyarakat adat asli namun juga untuk individu yang berada di luar wilayah adat apabila melanggar  peraturan  adat  setempat.  Dengan  mempertimbangkan  keadaan  di  atas,  maka yang  menjadi  rumusan  masalah  ini  adalh  mengenai  pemberlakuan  hukum  adat  bagi masyarakat luar adat.
Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan adalah Bagaimana pemberlakuan hukum pidana adat bagi masyarakat di luar hukum  adat? Dengan  tujuan Untuk  mengetahui  pemberlakuan  hukum  pidana  adat  bagi masyarakat di luar hukum adat.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan  jurnal  ilmiah  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundangan- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  dalam  jurnal  ilmiah  ini.  Pendekatan  ini
dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hukum Adat
Secara bahasa, kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” yang memiliki arti yaitu  suatu  tingkah  laku  masyarakat  yang  sering  terjadi  menjadi  kebiasaan sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ‘’Huk‟m yang artinya  ketentuan  atau  suruhan,  bila  digabungkan  antara  hukum  dan  adat  berarti suatu  perilaku  masyarakat  yang  selalu  terjadi  secara  terus  menerus  dan  lebih tepatnya  lagi  bisa  dinamakan  sebuah  hukum  kebiasaan.  Namun  sejauh  ini perundang–undangan  di  Indonesia  membedakan  antara  istilah  “adat”  dan “kebiasaan”,  sehingga  “hukum  adat”  tidak  sama  dengan  “hukum  kebiasaan”. “Kebiasaan”  yang  diakui  di  dalam  perundangan  merupakan  “Hukum  Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.
Istilah hukum adat dikemukakan oleh  Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronye untuk pertama  kalinya  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ De  Accheers ”  (Orang-orang  Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven pada bukunya yang berjudul “ Het Adat Recht Van Nederland Indie ”. Melalui istilah ini, pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. 2 Pada  dasarnya  hukum adat merupakan sebagian dari  adat istiadat masyarakat. Cangkupan konsep hukum adat sangat luas.
Hukum  Adat  merupakan  Hukum  Non-Statutair  yang  berarti  Hukum  Adat  adalah hukum  yang  tidak  tertulis. 3 Oleh  karena  itu  dilihat  dari  mata  seorang  ahli  hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam  hukum  adat  yang  mempunyai  sanksi  dimana  ada  kaidah  yang  tidak  boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.
Definisi  dari  hukum  adat  sendiri  adalah  suatu  hukum  yang  hidup  karena  dia menjelmakan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat  sesuai  dengan  fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 4 Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:
1. Prof.  Van  Vallenhoven,  yang  pertama  kali  menyebut  hukum  adat memberikan  definisi  hukum  adat  sebagai  :  “Himpunan  peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). 5 Abdulrahman  SH  menegaskan  rumusan  Van  Vallenhoven  dimaksud memang  cocok  untuk  mendeskripsikan  apa  yang  dinamakan  Adat Recht pada zaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini. 6 2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative ( statuary law ),  hukum  yang  hidup  sebagai  konvensi  di  badan-badan  hukum
2 Bushar Muhammad.Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). (Jakarta; Pradnya Paramitha,1981) hlm.61
3 Ibid. Hlm. 20.
4 Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1993) hlm. 3.
5 Van  Vallenhoven,  Orientasi  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia,  Jambatan,  Jakarta,  1983,  hal  14,  lihat  juga Abdulrahman ,SH : Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984.
6 Abdulrahman , SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, Cendana Press, 1984, hal 18
Negara  (Parlemen,  Dewan  Provinsi  dan  sebagainya),  hukum  yang hidup  sebagai  peraturan  kebiasaan  yang  dipertahankan  di  dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. 7
3. Prof.  Soekanto,  merumuskan  hukum  adat:  Komplek  adat  adat  inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat. 8
4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan- peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang  Indonesia,  yang  pada  umumnya  tidak  tertulis  yang  oleh masyarakat  dianggap  patut  dan  mengikat  para  anggota  masyarakat, yang  bersifat  hukum  oleh  karena  ada  kesadaran  keadilan  umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum  dan  petugas  masyarakat  dengan  upaya  paksa  atau  ancaman hukuman (sanksi). 9
5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan  pedoman  kehidupan rakyat  dalam  menyelenggarakan  tata  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. 10
6. Suroyo  Wignjodipuro:  Hukum  adat  adalah  suatu  kompleks  norma- norma  yang  bersumber  pada  perasaan  keadilan  rakyat  yang  selalu berkembang  serta  meliputi  peraturan  tingkat  laku  manusia  dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 11
7. Seminar Hukum Adat dan  pembinaan  Hukum Nasional: Hukum  adat diartikan  sebagai  Hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia,  yang  disana  sini mengandung unsur agama. 12
8. Sudjito  Sastrodiharjo  menegaskan:  Ilmu  hukum  bukan  hanya mempelajari  apa  yang  disebut  das  sollen,  tetapi  pertama  kali  harus mengingat das sein. Hukum adat merupakan spesies dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya. 13
Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vallenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk  mempertahankan  Hukum  Adat  padahal  hukum  itu  sudah  mati,  maka penetapan  itu  akan  sia-sia  belaka.16  Sebaliknya  seandainya  telah  diputuskan  dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim pun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara  atas  –  yang  memutuskan  –  dan  bawah  yang  menggunakan  -  agar  dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.  Dalam  berbagai  seminar,  maka  berkembang  kemudian  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  (living  law)  yang  lazim  dipergunakan  untuk,  menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam
7 Soepomo, Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rayat, Jakarta.
8 Op cit Abdulrahman, hlm. 18.
9 Ibid. Hlm. 19.
10 Ibid. Hlm. 19.
11 Ibid. Hlm. 19.
12 Ibid. Hlm. 19.
masyarakat,  yang  menurut  Satjipto  Rahardjo,  akan  tetap  ada  sebagai  kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi  peranannya  dalam  memberikan  penyaluran  dari  kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis. 14

## B. Pengertian Hukum Pidana Adat
a. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib  tersebut,  dipandang  dapat  menimbulkan  Kegoncangan  dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. oleh  sebab  itu,  bagi  si  pelanggar  diberikan  reaksi  adat,  koreksi  adat,  atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.
b. Hilman  Hadikusuma  menyatakan  hukum  pidana  adat  adalah  hukum  yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus  dengan  perundang-undangan.  Andaikata  diadakan  juga  undang- undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Bahkan hukum pidana perundang-undangan  akan  kehilangan  sumber  kekayaannya  oleh  karena hukum  pidana  adat  itu  lebih  erat  hubungannya  dengan  antropologi  dan sosiologi daripada perundang-undangan.
c. Hukum  Pidana  Adat  :  tindakan  yang  melanggar  perasaan  keadilan  dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hukum adat, sehingga menyebabkan terganggunya  ketentraman  serta  keseimbangan  masyarakat.  Untuk memulihkan kesimbangan dan ketentraman maka terjadi reaksi adat.

## Perbedaan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Pada Umumnya
Hilman  Hadikusuma  dalam  bukunya  menyebutkan,  hukum  pidana  adat  adalah hukum  yang  menunjukkan  peristiwa  dan  perbuatan  yang  harus  diselesaikan (dihukum)  karena  peristiwa  dan  perbuatan  itu  telah  mengganggu  keseimbangan masyarakat. 15 Maka,  apa  yang  disebut  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana  adat apabila  ada  tindakan  atau  suatu  peristiwa  yang  menyebabkan  terganggunya ketentraman masyarakat hukum adat.
Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu  harus  mengakibatkan  kegoncangan  dalam  neraca  keseimbangan  masyarakat. Kegoncangan  itu  tidak  hanya  terdapat  apabila  peraturan  hukum  dalam  suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. 16
Sementara  itu,  dalam  hukum  pidana  pada  umumnya  lebih  menekankan  kepada peristiwa yang dapat diancam dengan hukuman, dan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap  peristiwa  tersebut  dikarenakan  bertentangan  dengan  perundang- undangan.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 15 perundang- undangan pidana yang telah ada.” 17 Dalam hukum pidana
14 Ibid. Hlm. 22.
15 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: PT. Alumni, 1989) hal. 8 16 Fery Kurniawan, “ Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 2, No.2, 2016, hal. 14
pada  umumnya,  apabila  tidak  diatur  dalam  undang  -  undang  maka  perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran.
Kemudian,  dalam  hukum  pidana  adat  tidak  ada  istilah  mengenai  kealpaan  (culpa) ataupun  kesengajaan  (opzet)  seperti  apa  yang  dijelaskan  dalam  hukum  pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dilihat dalam hukum pidana adat adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa.
Hukum pidana adat ini hanya mengenai delik masyarakat suatu adat tertentu saja, berbeda dengan hukum pidana pada umumnya yang dimana kepentingan deliknya untuk  kepentingan  negara.  Menurut  sistem  hukum  adat,  ada  delik-delik  yang terutama  menjadi  urusan  orang  yang  terkena,  Seringkali  juga  menjadi  urusan golongan famili orang yang terkena dan juga mengenai kepentingan desanya. Dalam hal  demikian  Seringkali  pihak  yang  terkena  diberi  kesempatan  untuk  berdamai, (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dan pihak yang melakukan delik tidak masuk “kas negara” melainkan diberikan kepada pihak yang terkena. 18
Selanjutnya  di  dalam  hukum  pidana  indonesia,  yang  dipidana  adalah  orang  yang dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini berarti orang tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Namun berbeda dengan sistem hukum pidana adat, orang yang  dalam  keadaan  jasmani  maupun  rohaninya  terganggu  pun  dapat  dikenakan pertanggungjawaban. Dan tidak mempengaruhi penjatuhan kesalahan terhadap delik yang  dilakukannya.  Tidak  melihat  bahwa  seseorang  tersebut  gila  atau  sakit,  yang dilihat  adalah  apabila  perbuatan  tersebut  merugikan  masyarakat  maka  akan dikenakan sanksi. Karena yang dilihat adalah akibat yang diperbuatnya.
Kemudian  dalam  hukum  pidana  adat,  apabila  ketua  adat  atau  orang  yang berpengaruh  dalam  suatu  adat  melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan,  maka semakin  berat  hukumannya  terhadap  orang  tersebut.  Dengan  kata  lain,  semakin tinggi  kedudukannya  maka  semakin  berat  penjatuhan  hukuman  terhadapnya.  Di dalam  sistem  pidana  indonesia,  tidak  membeda  bedakan  hal  tersebut.  Apabila seseorang  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  diperlakukan  sama.  Walaupun seseorang tersebut memiliki jabatan atau orang penting.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri  untuk  menegakkan  hukum  yang  dilanggar  (verbod  van  eigenrichting). Larangan Ini adalah berhubung dengan prinsip, bahwa segala  delik adalah urusan negara, bukan urusan perseorangan. Di dalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri. 19 Jadi diperbolehkan  menyelesaikan  urusannya  dengan  pihak  yang  melanggar terhadapnya.
Di  dalam  KUHP  mengenai  soal  membantu  perbuatan  delik  (medeplichtigheid), membujuk (uitlokking) dan ikut berbuat (mededaderschap). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi usaha  yang  diwajibkan  untuk  memulihkan  kembali  perimbangan  hukum (rechtsherstel).
Mengenai  percobaan  yang  dapat  dipidana  (strafbare  poging)  dalam  KUHP,  suatu perbuatan percobaan  yang tidak berarti, tidak dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Sebagai
18 M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 489
telah berulang ulang dikemukakan, dalam sistem hukum adat suatu upaya adat (adat reaksi)  akan  diselenggarakan  jika  perimbangan  hukum  diganggu,  sehingga  perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa  di  dalam  keadaan  masyarakat  atau  di  dalam  keadaan  sesuatu  golongan famili, atau di dalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para  petugas  hukum  untuk  bertindak,  oleh  karena  perimbangan  hukum  tidak terganggu. 20

## C. Unsur - Unsur Pidana Adat
Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan  sepihak  yang  oleh  pihak  lain  dengan  tegas  atau  secara  diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum  yang  menunjukkan  peristiwa  dan  perbuatan  yang  harus  diselesaikan (dihukum)  karena  peristiwa  dan  perbuatan  itu  telah  mengganggu  keseimbangan masyarakat.  Jadi  Ter  Haar  berasumsi  bahwa  yang  dianggap  suatu  pelanggaran (delict)  ialah  setiap  gangguan  segi  satu  (eenzijding)  terhadap  keseimbangan  dan setiap  penabrakan  dari  segi  satu  pada  barang-barang  kehidupan  materiil  dan imateriil  orang  seorang  atau  dari  orang-orang  banyak  yang  merupakan  suatu kesatuan  (gerombolan).  Tindakan  sedemikian  itu  menimbulkan  suatu  reaksi  yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran  pelanggaran  berupa  barang-barang  atau  uang).  Untuk  dapat  disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum  dalam  suatu  masyarakat  dilanggar,  tetapi  juga  apabila  norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Maka dari itu terdapat beberapa unsur-unsur hukum pidana adat, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya  perbuatan  yang  dilakukan  perseorangan,  kelompok  atau  pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.
D. Sifat Pidana Adat
Menurut I Made Widnyana, terdapat 5 sifat hukum pidana adat menyebutkan bahwa:
1. Menyeluruh  dan  Menyatukan,  karena  dijiwai  sifat  kosmis  yang  saling berhubungan sehingga hukum  pidana  adat  tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana atau perdata.
2. Ketentuan  yang  terbuka,  karena  didasarkan  kepada  ketidak  mampuan meramal  apa  yang  akan  terjadi  sehingga  tidak  bersifat  pasti  sehingga demikian  ketentuan  selalu  terbuka  untuk  segala  peristiwa  atau  perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan  permasalahan,  dimana  jika  terjadi  suatu  peristiwa pelanggaran  yang  dilihat  bukan  semata-mata  perbuatan  apa  yang dilakukannya  dan  akibatnya  apa,  tetapi  lebih  dilihat  apa  yang  melatar belakangi  seseorang  melakukan  pelanggaran  tersebut  dan  siapa  orang tersebut,  jika  seseorang  tersebut  orang  yang  memiliki  jabatan  di  adat setempat maka hukumannya akan lebih berat.
4. Peradilan  dengan  Permintaan,  dimana  menyelesaikan  pelanggaran  adat sebagian  besar  didasarkan  adanya  permintaan  atau  pengaduan,  adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan  reaksi  atau  koreksi  tidak  hanya  dikenakan  kepada  pelaku  tetapi dapat juga dikenakan kepada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga  dibebankan  kepada  masyarakat  bersangkutan  untuk  mengembalikan keseimbangan yang terganggu. 21

## E. Lapangan Berlakunya Hukum Pidana Adat
Lapangan berlakunya hukum pidana adat terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat setempat masih dapat berlaku, selama masyarakat itu ada, maka selama  itu  hukum  pidana  adat  akan  tetap  berlaku,  hanya  sejauh  mana  kekuatan berlakunya  tergantung  pada  keadaan  waktu  dan  tempat.  Mengapa  hukum  pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang- undangan dan  tidak  ada  penguasa  yang  mempertahankannya,  karena  masyarakat mempertahankannya, oleh karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.
Hukum pidana adat berlaku terhadap anggota-anggota masyarakat adat dan orang- orang  didalamnya  yang  terkait  akibat  hukumnya  serta  dapat  juga  berlaku  bagi masyarakat  biasa  non  adat  yang  berada  dalam  wilayah  adat  tersebut.  Walaupun pengadilan adat (inheemsche rechtspraak) sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh undang-undang darurat No.  1  Tahun  1951. 22 Sebenarnya  sekalipun  tidak  ada  undang-undang  yang mengakuinya,  namun  di  dalam  pergaulan  masyarakat  sehari-hari  peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dan rasa yang dihayati  rakyat.  Memang  benar  bahwa  terhadap  perbuatan  kejahatan  seperti pembunuhan,  penganiayaan,  dan  delik-delik  harta  benda,  rakyat  pada  umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas di meja pengadilan negeri dan tidak akan melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat,  maka  masih  dibutuhkan  adanya  upaya-upaya  adat  untuk  dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.
Hakim peradilan adat bekerja tanpa pamrih, tanpa upah atau balas jasa, tetapi bekerja atas  dasar  sukarela  dengan  penuh  kejujuran  dan  kebijaksanaan  yang  penuh pengabdian guna  dapat mewujudkan kerukunan dan  keadilan guna  keseimbangan hidup masyarakat. Suatu keadaan yang jauh berbeda dari kepribadian dan peranan hakim  yang  berdasarkan  jiwa  alam  pikiran  barat.  Dengan  demikian  lapangan berlakunya hukum pidana adat mempunyai tempat tersendiri yang jauh berbeda dari lapangan berlakunya hukum pidana barat. Hukum pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang berkaitan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.

## F. Sistem Hukum Pidana Adat
Sistem  hukum  pidana  adat  dijiwai  Pancasila,  dijiwai  oleh  sifat-sifat  kekeluargaan yang magis religius, dimana diutamakan bukan rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam memepertimbangkan masalah,  tetapi  yang  penting  yaitu  penyelesaian  yang  membawa  kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan. Bisa kita simpulkan bahwa sistem hukum pidana adat
21 I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat , (Bandung: PT Eresco, 1993) hal. 3-4
22 Shidarta  Peradilan  Adat  Dalam  Sistem  Peradilan  Nasional  (Binus.Ac.Id),  Https://Business- Law.Binus.Ac.Id/2020/01/01/Peradilan-Adat-Dalam-Sistem-Peradilan-Nasional/,  diakses  pada  6  April 2021
tidak mengutamakan hukuman apa yang harus dijatuhkan atas pelanggaran apa yang diperbuat, tetapi mengutamakan memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang akibat terjadinya pelanggaran tersebut.
1. Sistem Terbuka
Sistem  “pelanggaran”  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  pidana  adat  adalah “terbuka” tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP. Segala sesuatu yang terjadi  dapat  saja  merupakan  suatu  pelanggaran  apabila  kejadian  itu  tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.
2. Perbuatan Salah
Dalam  sistem  pidana  barat  perbuatan  yang  salah  berakibat  dapat  dijatuhi hukuman ditujukan kepada orang yang berbuat kesalahan dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (opzet) atau kelalaian (culpa). jika  di  pidana  adat  dilihat  pada  akibatnya,  apakah  akibatnya  itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi adat yang berat atau ringan, apa hanya cukup dibebankan kepada yang berbuat saja ataukah perlu juga dibebankan kepada  keluarga,  kerabat  dan  masyarakat  adat,  atau  mungkin  kedua  belah pihak baik yang bersalah maupun yang terkena akibatnya. Dalam pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu pula orang lain dapat ikut menanggung sesuatu perbuatan salah. 23
3. Pertanggungjawaban Kesalahan
Dalam hukum pidana adat tidak membedakan orang waras atau tidak waras, yang dilihat adalah akibatnya, oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat saja menuntut ganti kerugian atau penyelesaian terhadap akibat perbuatan orang gila  pada  pihak  keluarga/kerabat  orang  gila  yang  bersalah,  walaupun  cara penyelesaian  dan  ganti  ruginya  dapat  berlaku  lebih  ringan  dari  pada perbuatan salah orang yang sehat.
4. Menghakimi Sendiri
Menurut Hukum Pidana Adat perorangan, keluarga, kerabat yang menderita kerugian  sebagai  akibat  kesalahan  seseorang,  dapat  bertindak  sendiri menyelesaikan  dan  menentukan  hukuman  ganti  kerugian  dan  lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah, tanpa mengurangi kerapatan atau keputusan petugas-petugas hukum adat.
5. Membantu atau Mencoba Berbuat Salah
Menurut  Hukum  Pidana  Adat  tidak  dikenal  perbuatan  yang  bersifat “membantu  berbuat” (medeplichtigheid), atau  “membujuk  berbuat” (uitlokking) atau  “ikut  berbuat” (mededaderschap), semua  perbuatan  itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimanapun bentuk dan sifat perbuatannya, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman ataukah dengan ampunan, jika dihukum semuanya di hukum, jika di ampun kesemuanya di ampuni tidak boleh  dipisah-pisahkan  masalahnya,  oleh  karena  itu  jika  demikian  berarti tidak selesai.
6. Kesalahan Residif
23 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: PT. Alumni, 1989) hal.21-22
Menurut Hukum Pidana Adat ke semua perbuatan salah yang telah dilakukan diperhitungkan  dan  dinilai  keseluruhannya,  untuk  dapat  mempertibangkan apakah sipelaku masih dapat dimaafkan dan diampuni perbuatannya ataukah ia  perlu  diambil  tindakan  lebih  jauh.  Kesalahan  residif  adat  yang  berakibat dibuang  untuk  selama-lamanya  dari  lingkungan  masyarakat,  dilakukan terhadap  seseorang  yang  telah  berulang-ulang  melakukan  perbuatan melanggar hukum, sehingga golongan masyarakat dan kerabat bersangkutan sudah tidak sanggup lagi memperbaikinya.
7. Berat Ringan Hukuman
Di  dalam  peradilan  adat  yang  pelaksanaannya  selalu  didasarkan  asas kekeluargaan,  kedamaian,  kerukunan,  dan  rasa  keadilan,  maka  para  hakim adat bebas menyelesaikan suatu  kasus pidana  adat  dengan memperhatikan suasana  dan  kesadaran  masyarakat.  Adakalanya  menurut  hukum  adat merupakan kesalahan yang besar diselesaikan dengan hukuman yang ringan, tetapi juga ada kalanya yang merupakan kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat.
8. Hak Mendapat Perlindungan
Menurut  hukum  adat  yang  berlaku  di  beberapa  daerah  terdapat  ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu  pihak  apabila  ia  datang  meminta  pelindungan  kepada  kepala  adat, penghulu agama, atau raja. dengan cara bermusyawarah antara kepala adat dan  tua  tua  adat  setempat  untuk  menyelesaikan  kesalahan  secara  damai dengan pihak dan kerabatnya.

## 9. Kesalahan Dalam Hukum Adat
Di dalam hukum adat tidak mengenai istilah “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti di dalam KUHP Bab II dan Bab III. Baik kejahatan maupun pelanggaran kesemuanya  adalah  kesalahan  dan  siapapun  melakukan  kesalahan  yang menyebabkan  keganjilan  dan  terganggunya  keseimbagan  masyarakat  maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum. Begitu pula tidak memandang  perbuatan  disengaja  atau  karena  kurang  hati-hati  melainkan yang penting kesalahan tersebut sudah terjadi.

## G. Terjadinya Delik Adat
Terjadinya  delik  adat  tidak  jauh  dari  perilaku  atau  tingkah  laku  manusia.  Adanya ketentuan  ketentuan  yang  dilanggar  oleh  manusia  tersebut.  Menurut  Hilman Hadikusuma  dalam  bukunya Hukum  Pidana  Adat, bahwa  terjadinya  delik  adat dikarenakan adanya tata tertib yang dilanggar. Tata tertib disini adalah  ketentuan ketentuan adat  yang bersifat  tradisionil yang harus ditaati orang dalam pergaulan hidup  bermasyarakat. 24 Kalau  tata  tertib  tersebut  dilanggar,  maka  hal  tersebut disebut adanya pelanggaran delik adat.
Namun tidak semuanya  delik  adat dapat berasal  dari adanya tata tertib adat  yang dilanggar. Bisa juga dikarenakan adanya masyarakat adat yang dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil maupun oleh masyarakat adat sendiri ataupun pihak lain diluar masyarakat hukum adat.
Selanjutnya,  menurut  Hilman  Hadikusuma 25 ,  terjadinya  hukum  adat  dikarenakan keseimbangan  masyarakat  terganggu.  Maksudnya,  apabila  suatu  perbuatan  yang
24 Ibid hal. 15
dilakukan menyebabkan terganggunya atau terguncangnya suatu masyarakat adat, maka  hal  tersebut  merupakan  delik  adat.  Tetapi  jika  terjadi  delik  adat,  namun masyarakat  setempat  tidak  lagi  merasa  timpang  sehingga  tidak  merespon  atau mengoreksi pelakunya, maka perilaku tersebut bukan lagi merupakan delik adat.

## H. Jenis-Jenis Delik Adat dan Reaksi Adat
Adapun jenis-jenis delik Adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu sebagai berikut:
1. Delik  yang  paling  berat  adalah  segala  pelanggaran  yang  memperkosa perimbangan  antara  dunia  lahir  dan  dunia  gaib  serta  segala  pelanggaran yangmemeperkosa susunan masyarakat.
2. Delik Terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut sihir atau tenung.
4. Segala  perbuatan  dan  kekuatan  yang  mengganggu  batin  masyarakat,  dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat.
6. Delik  yang  menentang  kepentingan  umum  masyarakat  dan  menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga.
7. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
8. Delik mengenai badan seseorang, misalkan melukai. 26
Jika  suatu  delik  terjadi  maka  akan  timbul  reaksi  adat,  adapun  Reaksi  adat  atau Koreksi adat terhadap delik-delik adat, antara lain:
1. Penggantian Kerugian Immateriil dalam berbagai rupa.
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani.
3. Selamatan  (kurban)  untuk  membersihkan  masyarakat  dari  segala  kotoran gaib.
4. Penutupan malu, permintaan maaf.
5. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang diluar tata hukum 27

## I. Pertanggungjawaban Delik Adat
Hilman  Hadikusuma  menjelaskan  bahwa  menurut  masyarakat  adat,  segala  bentuk reaksi yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang kemudian disebut sebagai delik  adat  memiliki  tujuan  tertentu  yaitu  mengembalikan  atau  untuk  memulihkan kembali  keadaan  seperti  semula.  Hal  tersebut  dapat  juga  dikatakan  dengan menyeimbangkan  kembali  keadaan  yang  kacau  sebagai  akibat  dari  delik. Pertanggungjawaban atas delik adat sendiri terjadi tidak hanya dibebankan kepada pelaku melainkan juga kepada keluarga, kerabat, bahkan kepala adat apabila delik yang dilakukan melibatkan suku yang berbeda. Di dalam pidana adat pada umumnya seseorang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang berakal sehat/tidak gila yang  dapat  dikenakan  sanksi.  Berbeda  halnya  di  dalam  hukum  pidana  adat  tidak melihat orang yang berakal sehat ataupun gila. Ketika halnya merugikan masyarakat maka akan dikenakan sanksi karena yang dilihat adalah akibatnya.
J. Pemberlakuan Hukum Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dan tidak dibentuk oleh badan legislatif. Pemberlakuan negara Indonesia atas masyarakat hukum adat diakui secara tertulis melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
26 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia, p.238.
27 I Made Widnyana II, Op.cit, 9.
hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang  diatur  dalam  undang-undang.”  Berdasarkan  rumusan  pasal  di  atas  dapat diambil suatu penjelasan bahwa keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Hal  itu  berarti segala  penerapan  sanksi  pidana  adat  yang  tertuang  di  dalam  hukum  adat mendapatkan suatu kepastian hukum. 28
Mengenai pengakuan hukum adat diakui melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU tersebut menjelaskan mengenai wewenang desa adat dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum  masyarakat  adat,  bahwa;  Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
d. penyelesaian  sengketa  adat  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa Adat  dalam wilayah  yang selaras dengan prinsip hak  asasi manusia  dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa  Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
Berdasarkan  Undang-Undang  No  48  tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman disebutkan mengenai:
a. Pasal  5  (1)  UU  Kehakiman  ”Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat”.
b. Pasal 10 (1) UU Kekuasaan Kehakiman: ”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Yurisprudensi adalah putusan hakim ( judge made law ) yang diikuti hakim oleh lain dalam  perkara serupa (asas similia similibus), maka putusan hakim menjadi tetap dan  menjadi  sumber  hukum  yang  disebut  dengan  yurisprudensi.  Fungsi yurisprudensi yaitu untuk menciptakan, memperjelas, menghapus, mengubah, atau mengukuhkan  hukum  yang  telah  hidup  dalam  masyarakat. 29 Berikut  beberapa putusan MA yang memiliki keterkaitan dengan pidana adat yaitu:
1) Putusan MA Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 Putusan tersebut mengenai “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang  hidup  (hukum  adat)  di  daerah  tersebut  adalah  merupakan  suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “delik adat”. Melalui perbuatan tersebut,  maka  diberikan  reaksi  adat  (sanksi  adat)  oleh  kepala  dan  para pemuka adat kepada pelaku tersebut. Terhukum telah melaksanakan sanksi
28 Rahmat Hi. Abdulah, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No. 2, 2015, H. 176-177.
29 Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, Lex Crime, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No.4, 2012., h. 35.
adat. Jika seseorang telah dijatuhi reaksi adat oleh Kepala Adat, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya sebagai terdakwa dalam  persidangan  Badan  Peradilan  Negara  (Pengadilan  Negeri)  dengan tuntutan  yang  sama,  melanggar  hukum  adat  dan  dijatuhi  hukuman  penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Drt 1951). Maka dari  itu  apabila  mengajukan  berkas  perkara  serta  tuntutan  Kejaksaan  di Pengadilan  Negeri,  dinyatakan  “tidak  dapat  diterima”  ( NietOntvakelijk Verklaard ).
2) Putusan MA Nomor 984 K/Pid/1996 pada tanggal 30 Januari 1996. Putusan menjelaskan mengenai “Perbuatan perselingkuhan suami istri dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan ex Pasal 284 KUHP,  dan  kasus  ini  bilamana  pelaku (dader )  dijatuhi  sanksi  adat  atau mendapatkan reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat pada masyarakat adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat, maka penuntutan yang diberikan jaksa terhadap para pelaku ( dader ) ex Pasal 284  KUHP  secara  yuridis  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima”.  Melalui ketentuan  yang  ada,  maka  Mahkamah  Agung  mengakui  keberadaan  hukum pidana  adat  beserta  reaksi  adatnya  yang  masih  hidup  dalam  masyarakat Indonesia. 30
Dengan adanya ketentuan yang berlaku serta mendukung keberadaan hukum adat maka  dapat  dipahami  bahwa  hukum  adat  diakui  keberadaannya.  Sehingga pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat diadili dengan hukum pidana adat yang berlaku.
Pelanggaran hukum adat pernah terjadi di Bali. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh dua orang turis. Melalui bukti rekaman yang beredar, terlihat bahwa turis laki-laki terlihat mencipratkan air suci dari Pelinggih ke bagian bokong seorang perempuan di kawasan  Monkey  Forest  Ubud,  Bali.  Perlakuan  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk pelecehan  terhadap  tempat  suci  yang  ada  di  Bali.  Pada  15  Agustus  2019,  mereka diharuskan hadir tepat pada hari purnama di upacara yang diadakan desa. Mereka harus membantu dan berpartisipasi sebagian biaya upacara yang diadakan di Pura Beji Kawasan Monkey Forest Ubud.
Kejadian itu berlangsung saat turis datang sebagai wisatawan tanpa pemandu lokal, namun pada kejadian itu bukan pertama kalinya mereka mengunjungi Bali. Bahkan terdapat papan tanda di depan pura yang menginformasikan bahwa penggunaan air suci di pura tidak boleh sembarangan. Karena kasus ini, mereka harus hadir dalam kebudayaan dan harus meminta maaf kepada para dewa sesuai tradisi 31
Berdasarkan  sumber-sumber  hukum  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan pidana adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, sehingga penerapan sanksi adat yang  diberlakukan  kepada  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  adat  tidak  bertentangan dengan  kaidah-kaidah  norma  negara.  Sepanjang  hukum  adat  tersebut  masih  hidup  dan tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat adat.

## PENUTUP
30 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional, Masalah - Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 45 No. 2, 2016, H. 124-126
31 Nur  Rohmi  Aida,  Dianggap  Melecehkan  Air  Suci  Bali,  Dua  Turis  Asing  Dihukum  Adat, https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/160800727/dianggap-melecehkan-air-suci-bali-dua-turis- asing-dihukum-adat?page=all diakses pada 7 April 2020.

## Kesimpulan
Kitab  undang-undang  hukum  pidana  masih  menjadi  dasar  hukum  yang  digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau  pelanggaran.  Sebelum  diterapkannya  KUHP  di  negara  Indonesia,  pada  beberapa wilayah di Indonesia terdapat suatu norma yang menjadi hukum dan aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat setempat yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat memiliki ketentuan-ketentuan  yang  wajib  ditaati  dan  tidak  boleh  dilanggar  oleh  masyarakat  adat. Apabila  terjadi suatu pelanggaran di  kemudian hari maka  akan dikenakan dengan sanksi adat.
Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat hukum adat  dan  tidak  dibentuk  oleh  badan  legislatif.  Pemberlakuan  negara  Indonesia  atas masyarakat hukum adat diakui secara tertulis melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang  diatur dalam undang- undang.”  Berdasarkan  rumusan  pasal  di  atas  dapat  diambil  suatu  penjelasan  bahwa keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu berarti segala penerapan sanksi pidana adat yang tertuang di dalam hukum adat mendapatkan suatu kepastian hukum. Mengenai pengakuan hukum adat diakui melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU tersebut menjelaskan  mengenai  wewenang  desa  adat  dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum masyarakat adat.
Dengan  adanya  ketentuan  yang  berlaku  serta  mendukung  keberadaan  hukum  adat maka dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaannya. Sehingga pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat diadili dengan hukum pidana adat yang berlaku. Berdasarkan sumber-sumber  hukum  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  pidana  adat  di Indonesia  telah  mendapatkan  pengakuan,  sehingga  penerapan  sanksi  adat  yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah  norma  negara.  Sepanjang  hukum  adat  tersebut  masih  hidup  dan  tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat adat.

## Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah keberadaan  Hukum  Pidana  Adat  Bali  wajib  dijaga keberadaannya  baik  oleh  Pemerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, seluruh  aparat  penegak  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  seluruh masyarakat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta Masyarakat Hukum Pidana Adat Bali sendiri sehingga Hukum Pidana Adat Bali tetap lestari dan tidak akan punah.
Diharapkan  kepada  lembaga  adat  agar  selalu  mensosialisasikan  kepada  masyarakat mengenai  keberadaan  lembaga  adat  untuk  eksistensi  dan  memperkuat  kewenangannya menyelesaikan persoalan adat .
DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Muhammad  Bushar.  (1961).  Asas-Asas  Hukum  Adat  (suatu  pengantar).  Jakarta:  Pradnya Paramitha
Soepomo. (1993). Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita
Vallenhoven Van. (1983). Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Jambatan
Abdulrahman.  (1984).  Hukum  Adat  Menurut  Perundang-undanga  Republik  Indonesia. Jakarta: Cendana Press, 1984
Soepomo. (1959). Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta: Pustaka Rayat Hadikusuma Hilman. (1989). Hukum Pidana Adat. Bandung: PT. Alumni
Widnyana I Made. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung: PT Eresco Hadikusuma Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia. Bandung: Mandar Maju

## JURNAL
Kurniawan Fery. (2016). “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.”  dalam  EDUKA,  Jurnal  Pendidikan,  Hukum,  dan  Bisnis  Vol.  2,  No.  2. Tangerang: Universitas Pamulang.
Mujib,  M.  Misbahul.  "Eksistensi  Delik  Adat  dalam  Kontestasi  Hukum  Pidana  Indonesia." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2.2 (2013).
Abdulah  Rahmat  Hi.  (2015).  “Urgensi  Hukum  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional” dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Manarisip Marco. (2012). “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional” dalam Lex Crime Vol. I, No.4, 2012. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Jaya  Nyoman  Serikat  Putra.  (2016).  “Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” dalam Masalah - Masalah Hukum Vol 45 No. 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## INTERNET
Aida  Nur  Rohmi.  (2019).  “Dianggap  Melecehkan  Air  Suci  Bali,  Dua  Turis  Asing  Dihukum Adat” https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/160800727/dianggap- melecehkan-air-suci-bali-dua-turis-asing-dihukum-adat?page=all  diakses  pada  7 April 2020.
Shidarta.  (2020).  “Peradilan  Adat  Dalam  Sistem  Peradilan  Nasional”  Https://Business- Law.Binus.Ac.Id/2020/01/01/Peradilan-Adat-Dalam-Sistem-Peradilan-Nasional/ diakses pada 6 April 2021

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang Undang Hukum Pidana