## JABA (September 2020)

## Journal of Applied Business Administration
https://jurnal.polibatam.ac.id

## POTENSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KUALA ENOK PROVINSI RIAU DAN DAMPAK EKONOMI DAERAH
Firdaus Hamta 1)  , Rahman Hasibuan 2) , Mulyadi 3) , Sabri 4) 
Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan 1), 2) Fakultas Ekonomi, Universitas Ibnu Sina 3), 4)

## Info Artikel
________________
Diserahkan Mei 2020
Diterima Juni 2020 Diterbitkan September 2020 ________________ Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Interaksi Ekonomi ____________________

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  potensi  Kuala  Enok  Provinsi  Riau  menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK)  dan  dampak  terhadap  ekonomi  daerah.  Objek  pengamatan  adalah  potensi  pengusulan  KEK, dukungan  pemerintah,  lokasi  strategis,  tata  ruang,  pengembangan  KEK,  potensi  investasi.  Metode  analisis kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data studi lapangan, wawancara dengan  informan,  penelesuran  informasi  secara  online.  Hasil  penelitian  bahwa  (1)  pelabuhan  Samudera Kuala Enok merupakan wilayah yang strategis dan memiliki beberapa kapasitas penunjang untuk menjadi kawasan  KEK,  namun  masih  membutuhkan  penguatan  aspek  manajemen  dan  operasional  administrator KEK,  rencana  anggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  anggaran  pendukung  lainnya,  rencana perkiraan dan jadwal pembiayaan proyek, road map kebijakan fiskal di kawasan KEK, penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kajian Financial Internal Rate of Return (FIRR) dan Financial Net Present Value (FNPV); (2) penerapan KEK di Kuala Enok dapat berdampak terhadap iklim usaha dan mendorong multiplier  effect  terhadap  perekonomian  daerah  melalui  terbukanya  lapangan  kerja  baru,  peningkatan pendapatan  pemerintah  dan  pendapatan  perkapita  masyarakat,  pembanguan  sumber  daya  manusia, pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
© 2020 Indonesia
 Alamat Korespondensi:
Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan Jl. Pahlawan No.99, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425 E-mail: firdaus.hamta@yahoo.co.id
e-ISSN: 2548-9909

## 1. Pendahuluan
Potensi dan permasalahan ekonomi negara- negara  berkembang  yang  variatif  memerlukan pola  perencanaan  pembangunan  ekonomi  yang tepat  sesuai  permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  negara  tersebut.  Sadono  Sukirno  (2014) bahwa  ekonomi  pembangunan  merupakan analisa  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh negara-negara  berkembang  dan  perlu  kebijakan- kebijakan  untuk  mewujudkan  pembangunan ekonomi.
Kuala Enok merupakan wilayah pesisir dan merupakan  ibu  kota  kecamatan  Tanah  Merah Kabupaten  Indragiri Hilir  di Provinsi Riau.  Luas wilayah Kuala Enok 11.900 km 2 dengan populasi penduduk  3.554  jiwa  dari  31.462  jiwa  se- Kecamatan Tanah Merah.
Produktivitas  masyarakat  Kuala  Enok bergantung dari hasil laut dan tangkap ikan serta jasa  transportasi  laut  skala  kecil  dengan keterbatasan  peralatan,  modal  dan  sumber  daya lainnya.  Sementara  itu,  hasil  perkebunan  kelapa masyarakat  cenderung  turun  dan  beberapa perusahaan  industri  tidak  beroperasi  sehingga mempersempit  lapangan  kerja  dan  mendorong kemiskinan di masyarakat.
Permasalahan  kemiskinan  di  masyarakat pesisir  karena  umumnya  bergantung  terhadap hasil  laut  dan  tangkap  ikan  sebagai  penghasilan utama, maka wilayah pesisir umumnya merupakan  terkonsentrasinya  kemiskinan  karena rendahnya  produktivitas  dalam  memanfaatkan sumber daya alam. Hasil penelitian Hamta (2016) bahwa  keberlanjutan  penghasilan  rumah  tangga masyarakat  pesisir  merupakan  persoalan  serius karena  dipengaruhi  oleh  produktivitas  ekonomi yang terbatas.
Kuala  Enok  merupakan  daerah  pesisir memiliki  potensi  sumber  daya  alam  seperti  hasil laut  dan  perikanan  serta  lahan  industri. Kedalaman  laut  Kuala  Enok  dapat  dilalui  kapal tanker  kapasitas  15.000-35.000  ton.  Industri  dan jasa dapat menjadi sektoral di Kuala Enok untuk berkembang  dalam  mengatasi  permasalahan ekonomi  dan  sosial  dalam  proses  pembangunan ekonomi  daerah.  M.L.  Jhingan  (2012)  bahwa sumber pembangunan ekonomi meliputi kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan,  mineral,  iklim,  sumber  air,  sumber  lautan dan sebagainya.
Proses  pembangunan  yang  tepat  sasaran dan  sesuai  potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki  khususnya  di  daerah  pesisir,  hasil penelitian  Hamta  (2018)  bahwa  perlunya dukungan  program  pemerintah  dari  rehabilitai rumah  layak  huni  ke  program  yang  dapat mendorong  produktivitas  dan  perilaku  ekonomi rumah  tangga  untuk  kesejahteraan  masyarakat pesisir.
Potensi geografis dan ketersediaan lahan di Kuala Enok dapat dimanfaatkan untuk percepatan  pembangunan  ekonomi  daerah  dan menudukung  pembangunan  ekonomi  nasional melalui  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK). Pentingnya  KEK  bagi  masyarakat  Kuala  Enok dapat  membuka  flektibilitas  ekonomi  lebih  luas, membuka  lapangan  kerja  baru  dan  menstimulus produktivitas  masyarakat.  Hamta  (2017)  hasil penelitiannya bahwa rumah tangga masyarakat di pesisir  membutuhkan  ketahanan  pangan  melalui produktivitas selain dari hasil melaut.
KEK  merupakan  upaya  mempercepat pencapaian  pembangunan  ekonomi  nasional, diperlukan  peningkatan  penanaman  modal melalui  penyiapan  kawasan  yang  memiliki keunggulan  ekonomi  dan  geostrategis.  Kawasan tersebut  dipersiapkan  untuk  memaksimalkan kegiatan  industri,  ekspor,  impor  dan  kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan  daerah  dan  sebagai  model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan  ekonomi,  antara  lain  industri, pariwisata  dan  perdagangan  sehingga  dapat meningkatkan  lapangan  pekerjaan.  Indikator untuk  menjadi  KEK  teridiri  dari:  (1)  adanya pengusul  dari  pihak  perusahaan,  pemerintah daerah;  (2)  dukungan  pemerintah  daerah;  (3) lokasi straregis; (4) tata ruang; (5) pengembangan KEK; (6) potensi investasi (sumber: kek.go.id).
Potensi KEK di Kuala Enok dapat menjadi unsur  pendukung  utama  terjadinya  perubahan sistem pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan merupakan  usaha  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Menurut  Arsyad  (2015)  bahwa unsur-unsur  pokok  pembangunan  ekonomi:  (1) perubahan  yang  terjadi  kontinu;  (2)  usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) peningkatan  pendapatan  perkapita  berlangsung dalam  jangka  panjang;  (4)  perbaikan  sistem kelembagaan  disegala  bidang  (ekonomi,  politik, hukum,  sosial  dan  budaya)  yang  ditinjau  dari aspek  perbaikan  dibidang  aturan  main  ( rule  of game ) dan organisasi ( players ).
Kuala  Enok  berbatasan  dengan  kabupaten lainnya  di  Provinsi  Riau,  berbatasan  dengan provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Jambi  serta memiliki  infrastruktur  pelabuhan  samudera  yang bermuara  pada  Selat  Berhala  dan  Selat  Malaka dan  didukung  aksebilitas  jalan  darat.  Kapasitas sumber  daya  alam  dan  letak  geografi  yang strategis tersebut dapat mendukung distribusi dan pengolahan Crude  Palm  Oil (CPO)  di  Provinsi Riau sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia dan  dapat  mendorong  peningkatan  interaksi ekonomi antar wilayah dan internasional melalui perhubungan laut.
Pembangunan ekonomi daerah yang tepat, sesuai  karakteristik  dan  permasalahan  yang dihadapi, maka tidak hanya berimplikasi terhadap perbaikan  ekonomi  tetapi  juga  terhadap  sumber daya  manusia.  Teori  Gunal  Mrdal  (1970)  dalam Therisia,  dkk  (2014)  bahwa  pembangunan ekonomi terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang  mencakup:  (1)  hasil  dan  pendapatan;  (2) tingkat  produktivitas;  (3)  tingkat  kehidupan;  (4) sikap dan pranata; (5) rasionalitas.
Potensi  pengembangan  KEK  di  Kuala Enok  diharapkan  meningkatkan  investasi,  ekspor dan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial masyarakat  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Alkadri  (2011)  bahwa  pengembangan KEK  dapat  meningkatkan  investasi,  ekspor (devisa), penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, pemanfaatan  sumber  daya  lokal.  percepatan pembangunan  wilayah.  Makalew,  dkk  (2017) bahwa  pengembangan  industri  menengah  KEK memberikan multiplier  effect bagi  peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja, peningkatan  kontribusi  industri  menengah  pada struktur  ekonomi  pembentuk  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Hariani,  Silvia  (2015) bahwa KEK berpotensi menjadi pusat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Optimalisasi  sumber  daya  ekonomi  di berbagai  KEK  di  Indonesia  terdapat  potensi kesenjangan  terhadap  ekonomi  dan  sosial  di masyarakat dan daerah tersebut.
Kontradiksi  hasil  penelitian  yang  relevan yaitu oleh Sihaloho, Muna (2010) bahwa dampak negatif pembentukan KEK yaitu biaya sosial yang tidak  bisa  dihitung  seperti  transfer  sumber  daya, akuisisi  lahan,  hilangnya  lahan  pertanian  dan kemungkinan  terjadinya  disparitas  ekonomi regional.  Dede  Sri  Kartini,  dkk  (2017)  bahwa hanya masyarakat yang memiliki modal saja yang dapat menikmati kebijakan KEK.
Rencana  strategis  pembangunan  ekonomi di  Kuala  Enok,  perlu  diketahui  bagaimana potensi  Kuala  Enok  untuk  menjadi  KEK  dan dampaknya  terhadap  perekonomian  daerah dengan  karakteristik  yang  dimiliki  .  Dani  Rodrik (2013)  bahwa  KEK  mampu  menjadi  alat  yang berguna  membantu  negara-negara  untuk  berhasil dalam  strategi  peningkatan  industri  yang  dapat dengan  mudah  meningkatkan  pertumbuhan Ekonomi.

## 2. Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan  kondisi  yang  di  observasi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011).  Metode deskriptif  menurut  Moh.  Nazir  (2011)  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada masa sekarang.
Informan penelitian ini sebanyak 14 (empat belas),  teridiri  dari:  (1)  Sekretaris  Daerah Pemerintah  Provinsi  Riau  yang  memiliki kapasitas  sebagai  salah  satu  penyusun  kebijakan dan  administartif  pemerintah  Provinsi  Riau, pengalaman  dalam  kajian  kawasan  ekonomi khusus  di  Batam  dan  merupakan  putra  daerah dari  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau;  (2)  Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang berkapasitas sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah, memiliki  kewenangan  dan  informasi  tentang perencanaan  pembangunan  daerah  serta  salah satu  yang  mendorong  penerapan  KEK  di  Kuala Enok;  (3)  Kantor  Pelabuhan  Kuala  Enok  yang memiliki otoritas pengawasan kegiatan kepelabuhanan  khususnya  di  Kuala  Enok;  (4) Mantan Kepala Desa Kuala Enok yang memiliki pengetahuan  tentang  daerah  dan  memiliki informasi  luas  tentang  pembangunan  pelabuhan samudera  Kuala  Enok;  (5)  tokoh  pemuda  dan aktivis yang memiliki informasi hasil pengamatan tentang fenomena pembangunan daerah di Kuala Enok.
Pengumpulan  data  penelitian  dilakukan melalui  studi  lapangan,  wawancara dan penelusuran data secara online (internet).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil  Observasi  Potensi  KEK  Kuala  Enok Riau

## Pengusul KEK
Kapasitas  pelabuhan  samudera  di  Kuala Enok saat ini memiliki 2 (dua) terminal (dermaga) untuk  tambat  kapal  tanker  dengan  luas  lahan  20 ha,  terdapat  lahan  yang  dapat  dikembangkan seluas ±5203 ha.
Sekitar  kawasan  perlabuhan  samudera secara  topografik  dan  secara  umum  merupakan tanah  datar  dan  rawa-rawa  khususnya  di  hulu kawasan  dan  merupakan  hutan  yang  potensial menjadi  perluasan  kawasan.  Kawasan  ini  telah ditinjau  oleh  pemerintah  pusat,  Gubernur  Riau Provinsi  Riau,  Bupati  Kabupaten  Indragiri  Hilir (Bupati),  beberapa  perusahaan  swasta  dan BUMN  maka  terdapat  potensi  dilakukan pengusulan menjadi KEK oleh pihak perusahaan, pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dan Pemerintah Provinsi Riau.
Bidang usaha di lokasi KEK dapat menjadi kawasan  pelabuhan  dan  komersial  untuk pengelolaan  kepelabuhanan,  pengelolaan  curah CPO  dan  berpotensi  untuk  perkebunan  kelapa (kopra), pergudangan (logistik).
Kawasan terdekat terdapat potensi pertambangan  batu  bara  di  Kecamatan  Kemuning, perkebunan  kopra  masyarakat  Kuala  Enok, pergudangan hasil tangkap ikan/perikanan
masyarakat dan terdapat indutri pengolahan kelapa (Kopra) yakni PT. Pulau Sambu.
Dukungan Pemerintah Infrastruktur
pelabuhan samudera dibangun  melalui  dukungan  pemerintah  pusat sejak  tahun  1990.  Perkembangan  selanjutnya kawasan  pelabuhan  samudera  tersebut  pada tahun  2009  Kuala  Enok  dicanangkan  sebagai kawasan  industri  hilir  pertanian  dan  ditetapkan sebagai KEK berbasis  CPO.
Tahun  2015  Kuala  Enok  diusulkan  masuk kawasan poros maritim Indonesia dan ditetapkan sebagai kawasan strategis oleh Pelindo I.
Tahun 2019 mendapat dukungan Gubernur se-sumatera  untuk  percepatan  menjadi  KEK. Tahun  2020  menjadi  pembahasan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020- 2024 oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan DPR RI.
Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan  Rakyat,  Pemerintah  Provinsi  Riau telah melakukan
pembangunan
dan pengembangan jalan darat yang menghubungakan pelabuhan samudera ke Tembilahan  (pusat  pemerintahan  Kabupaten Indragiri  Hilir  Riau)  dan  terintegrasi  ke  daerah lainnya.
Pemanfaatan  pelabuhan  samudera  dan KEK  di  Kuala  Enok  masih  membutuhan anggaran  untuk  pengembangan  infrastruktur  dan operasional  sebesar  ±300  miliar,  pembanguan infarastruktur  jalan  penunjang  ±300  miliar  serta kebutuhan anggaran lainnya ±400 miliar.
Dukungan  kebijakan  pemerintah  lainnya yang  dibutuhkan  dapat  dalam  bentuk  insentif fiskal  untuk  menarik  investasi  sebagai  kawasan KEK,  diantaranya tax  holiday ,  bea  masuk  impor kebutuhan  peralatan,  kebijakan  pajak  daerah, retribusi  serta  dukungan  terhadap  pembebasan lahan.
Lokasi Strategis Pelabuhan  samudera  beririsan  langsung dengan kawasan yang potensial menjadi kawasan KEK.  Sekitar  kawasan  terdapat  pelabuhan domestik,  pelabuhan  rakyat  dengan  jarak  500  m sampai 2 km.
Kondisi  geografis  Kuala  Enok  terletak  di daratan Riau dan bermuara pada laut lepas (Selat Berhala  dan  Selat  Malaka),  maka  posisi pelabuhan samudera Kuala Enok dapat membuka aksebilitas  pasar  dari  komiditas  perkebunan,  jasa transportasi  laut  skala  besar  dan  pengolahan komoditas lainnya baik dari daerah kecamatan di Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau  maupun kabupaten  lain  dan  provinsi  lainnya.  Akses  jalan darat  terdekat  adalah  Kecamatan  Enok  ±  20  km dan  pusat  pemerintah  kabupaten  yakni  kota Tembilahan ± 48 km.
Dukungan  infrastrukur  bandara  dapat  di tunjang dari bandara domestik di Tembilahan dan kota Jambi (sekitar 114 km).
Ketersediaan  infrastruktur/fasilitas  umum  di Kuala Enok telah didukung ketersediaan Pembangkit  Listrik  Negara  (PLN)  dan  potensial dilakukan  kemitraan  dengan  PT.  Pulau  Sambu (perusahaan swasta) yang mengoperasikan pembangkit listrik secara mandiri dengan menggunakan turbin.
Kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air umumnya  menggunakan  air  minum  dari  hasil penampungan air hujan, pompa air tanah, air yang pernah distribusikan oleh PT. Pulau Sambu melalui penampungan  air  hujan  (DAM).  Ketersediaan bahan  bakar  seperti  gas,  bensin,  solar  disuplai  dari pertamina di Pekanbaru.
Kuala Enok dan sekitar wilayah terdapat potensi  sumber  daya  alam  dan  unggulan  daerah, seperti  di  wilayah  kecamatan  lainnya  (terdekat) terdapat  potensi  pertambangan  batu  bara  di kecamatan  Kemuning,  minyak  di  Keritang,  hasil perkebunan  kopra,  pertanian  (pangan)  dan peternakan.  Hasil  laut  (tankap  ikan)  sudah menjadi  komoditas  ekspor  ke  Malaysia  dan Singapura  dan  dikelola  secara  mandiri  oleh masyarakat  setempat.  Garis  besar  jarak  antara Kuala Enok dengan wilayah sekitar digambarkan berikut ini.
Gambar 1 . Jarak Kuala Enok dengan antar Wilayah

## Tata Ruang
Status  kepemilikan  tanah  di  kawasan  yang potensial menjadi KEK ±20% - 35% dalam status penguasaan  lahan  dan  belum  terdapat  lahan dalam status sengketa.
Rencana  tata  ruang  wilayah  ditentukan sebagai kawasan pelabuhan dan komersial, seperti jasa  transportasi  laut,  logistik/pergudangan, pengolahan  curah  CPO.  Namun  berpotensi pengembangan  perkebunan,  perikanan  dan industri/pengolahan lainnya.

## Pengembangan KEK
Rencana  penggunaan  lahan  atau  zonasi dapat difungsikan ruas jalan, lahan terbuka hijau, aksebilitas  laut,  infrastruktur  gedung  untuk
kebutuhan
manajemen dan administrasi pengelolaan  KEK,  perhotelan  dan  industri pengolahan,  karena  telah  didukung  infrastruktur pelabuhan samudera sebagai penunjang transportasi  kapal  laut  kapasitas  besar  dan  dapat difungsikan menjadi pelabuhan khusus KEK.
Daerah ini telah memiliki sarana komunikasi  Telkom  dan celuller lainnya  seperti Telkomsel,  Satelindo.  Pengembangan  KEK  di Kuala  Enok  dapat  memberdayakan  masyarakat setempat untuk dilibatkan menjadi tenaga kerja.
Jaringan  jalan  darat  merupakan  jalan  raya yang  telah  terhubung  dan  telah  dimanfaatkan oleh masyarakat, namun membutuhkan pengaspalan  ±62  km  yang  menghubungkan  ke daerah Bagan Jaya Kecamatan Enok, Tembilahan dan  Pekanbaru.  Lintasan  jalan  tersebut  masih membutuhkan penerangan jalan.
Dampak  lingkungan  jika    dikembangkan sebagai  KEK,  bahwa  terhadap  flora  dan  fauna sangat  kecil,  dampak  penebangan  hutan  dan kerusakan tanah tidak signifikan dan secara sosial tidak  merusak  komoditas  dan  mata  pencaharian masyarakat setempat, maka eksistensi KEK dapat membuka  pasar  baru,  produktivitas  dan diversifikasi produk serta daya saing daerah.

## Potensi Investasi
Kawasan  pelabuhan  samudera  di  Kuala Enok  telah  disurvei  oleh  pihak  swasta,  BUMN dan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Adanya Memorandum  of  Understanding ( MoU) untuk  membangun  kemitraan  membentuk  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Pemerintah Povinsi  Riau  dan  Pemerintah  Kabupaten Indragiri  Hilir,  sehingga  dinamika  ini  berpotensi mendapatkan investasi.
Konsistensi dan komitmen
masih diperlukan untuk menstimulus dukungan pembiayaan
pengembangan infrastruktur pelabuhan  samudera  dan  pengembangan  jalan darat  melalui  sumber  dana  pembiayaan  APBN, APBD  Provinsi  Riau  serta  APBD  kabupaten Indragiri  Hilir  dan  kemitraan  dengan  Kabupaten lainnya.

## 3.2. Dampak Pembangunan Ekonomi Daerah
Ketersediaan  lahan  di  Kuala  Enok  jika dilakukan  pengembangan  KEK  dapat  menjadi salah  satu  pusat  kawasan  industri  di  wilayah selatan  Provinsi  Riau.  Kondisi  geografis  yang merupakan  jalur  nasional  dan  internasional  dan kapasitas  laut  serta  adanya  infrastruktur pelabuhan samudera dapat mendukung kepadatan lalu lintas dermaga Pelindo di Dumai, sehingga  berpotensi  menjadi  salah  satu  pusat pertumbuhan  lalu  lintas  barang  antar  daerah, nasional dan ekspor dan impor.
Pelabuhan Samudera dan kawasan KEK di Kuala  Enok  dapat  diperuntukkan  kawasan pelabuhan, pengolahan curah atau industri CPO,
perkebunan  dan  industri  kopra,  perikanan,  jasa transportasi dan logistik/pergudangan.
Potensi  lalu  lintas  laut  dan  darat  yang menghubungkan  daerah  di  provinsi  Riau  dan provinsi  lainnya  akan  medorong  peningkatan interaksi  ekonomi  antar  daerah/wilayah  seperti sektor perdagangan dan jasa, karena posisi daerah ini  dapat  mendorong  daya  saing  daerah  melalui efisiensi biaya distribusi barang.
Sumber  daya  alam  di  sekitar  kawasan terdekat  terdapat  produktivitas  masyarakat  di sektor perikanan dan perkebunan serta jasa, maka eksistensi  KEK  di  Kuala  Enok  dapat  berdampak multiplier effect terhadap ekonomi daerah.
Dampak  KEK  terhadap  perekonomian daerah melalui tahapan peningkatan investasi dan produktivitas  yang  bernilai  ekonomi,  mendorong terjadinya  transfer  tekonologi  dan  skill,  sehingga dampak multiplier  effect tersebut  akan  membuka lapangan  kerja  baru,  peningkatan  pendapatan pemerintah dan pendapatan perkapita masyarakat daerah,  pertumbuhan  industri  dan  diversifikasi produk,  mendorong  iklim  usaha  yang  baik, peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  daerah, maka KEK akan dapat menciptakan kesejahteraan  masyarakat  seluas-luasnya.  Garis besarnya seperti gambar berikut ini.
Gambar 2 .  Dampak KEK Terhadap Ekonomi Daerah
4. Pembahasan Secara geografis dan kapasitas lahan Kuala Enok  sangat  strategis  dan  telah  didukung pelabuhan samudera dan sarana prasarana publik seperti listrik, jaringan telekonominikasi, infrastruktur  jalan  darat,  ketersediaan  bahan bakar,  ketersediaan  sumber  daya  unggulan  dari produkitivitas daerah, berpeluang untuk dilakukan  pengembangan  kebutuhan  air,  maka Kuala  Enok  dari  aspek  ini  berpotensi  menjadi KEK dibidang usaha kepelabuhanan dan logistik, industri  dan  pengolahan  curah  CPO  serta komersial lainnya dan strategis menjadi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
KEK
1. Investasi/ devisa
2. Peningkatan produksi 3. Diversifikasi produk 4. Transfer teknologi dan keahlian. 1. Lapangan kerja baru 2. Pendapatan Pemerintah/perkapita masyarakat
3. Pembanguan sumber daya manusia
4. Pertumbuhan industri
5. Peningkatan  kualitas hidup.
.
Pembangunan Ekonomi Daerah dan Wilayah
Rencana  KEK  di  Kuala  Enok  belum diperkuat  identitas  untuk  mengajukan  usulan menjadi
KEK.
inkonsisteni terhadap pembangunan  aksebilitas  jalan  darat  yang menghubungkan  pelabuhan  samudera  dengan daerah  lainnya,  sehingga  sampai  saat  ini infrastruktur pelabuhan samudera dan infrastruktur  jalan  darat  tersebut  menjadi mangkrak.
Konsistensi
dan
komitmen untuk pengembangan pelabuhan samudera dan kawasan KEK  di  Kuala  Enok  masih  dibutuhkan  alokasi anggaran  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  baik provinsi  Riau  maupun  pemerintah  kabupaten untuk  pembangunan  infrastruktur  dasar  maupun untuk  penunjang  lainnya  untuk  menunjang kelayakan menjadi KEK.

## 5. Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka penelitian disimpulkan sebagai berikut:
1. Kuala Enok merupakan wilayah yang strategis dan  memiliki  beberapa  kapasitas  penunjang untuk menjadi kawasan KEK di bidang usaha kepelabunan,  pergudangan  (logistik)  dan pengolahan  curah  CPO.  Potensi  lainnya adalah  perkebunan  atau  industri  kelapa (kopra) dan perikanan. Beberapa strategi yang dibutuhkan  untuk  mempercepat  pengusulan KEK  di  Kuala  Enok  adalah  perencanaan manajemen  dan  operasional  administrator KEK,  rencana  anggaran  untuk  pembangunan infrastruktur dan pendukung lainnya,  rencana perkiraan dan jadwal pembiayaan proyek, road map kebijakan  fiskal  dalam  fasilitas  KEK, penguatan  RTRW,  kajian Financial  Internal Rate  of  Return  (FIRR)  dan  Financial  Net  Present Value (FNPV) .
2. Penerapan  KEK  di  Kuala  Enok  akan berdampak  terhadap  iklim  usaha  dan mendorong multiplier effect terhadap perekonomian  daerah  melalui  terbukanya lapangan  kerja  baru,  pendapatan  pemerintah daerah,  pendapatan  perkapita  masyarakat, pembanguan sumber daya manusia, pertumbuhan  industri  dan  peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Bupati  Kabupaten Indragiri  Hilir  Riau,  Bapak  Hijazi,  SE.  M.  Si (Sekda  Pemerintah  Provinsi  Riau  periode  tahun 2017-2019), kantor Pelabuhan Kuala Enok, tokoh masyarakat  Kuala  Enok,  tokoh  pemuda  dan aktivisi Kuala Enok, Bapak Bisri Kamal Mustofa, civitas  akademika  Universitas  Riau  Kepulauan Batam dan Universitas Ibnu Sina Batam.

## Daftar Pustaka
Alkadri.  2011. Kebijakan  Penetapan  Bitung  Sebagai Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) .  Jurnal Sains  dan  Teknologi  Indonesia  Vol.  13, No. 1. Arsyad,  Lincolin.  2015. Ekonomi  Pembangunan (Edisi  Kelima) .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Indragiri  Hilir.
Sosial  dan  Kependudukan .  Diakses  pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 22.15 WIB.
Dewan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Republik Indonesia. Kawasan  Ekonomi  Khusus . https://kek.go.id/kek-indonesia.  Diakses pada  tanggal  14  Mei  2020,  pukul  23.40 WIB.
Hamta.  F.  2018. Model  Development  of  Household Well-Being  of  Resource-Based  Coastal  Fishing Coastal Maritime In the Riau Islands Province . Archives of Business Research – Vol.6, No.6. Hamta.  F.  2017. Analisis  Faktor  Perilaku  Ekonomi Berkelanjutan  pada  Rumah  Tangga  Nelayan Skala Kecil di Pesisir Batam . Equilibiria Vol 4 No. 2. Hamta.  F.  2016. Perilaku  Ekonomi  Rumah  Tangga Nelayan  Skala  Kecil  di  Pesisir  Batam .
Equilibiria Vol 3 No. 2.
Jhingan,  M.  L.  2012. Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan . Jakarta: Rajawali Press. Kartini, Sri, Dede dkk. 2017. Kapitalisme Pedesaan di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (Kek)  Tanjung Lesung  Kabupaten  Pandeglang  Propinsi Banten .  Cosmogov, Vol.3 No.1. Makalew,  Natali,  Victoria  dkk.  2017. Analisis Kontribusi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Terhadap  Struktur  Perekonomian  Sulawesi Utara .  Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan Keuangan Daerah. Vol 19. No 2.
Nazir.  Moh.    2011. Metode  Penelitian .  Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia. Rodrik, Dani 2013. Structural Change,
Fundamentals  and  Growth:  an  Overview . Institute for Advanced Study . Silvia,  Efen,  Hariani,  Prawidya.  2015. Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun . Jurnal  Ekonomikawan.  V15. 1028.
Sihaloho,  Tumpal,  Muna,  Naufa.  2010. Kajian Dampak  Ekonomi  Pembentukan  Kawasan Ekonomi  Khusus .  Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1- 75. Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta. Sukirno,  Sadono,  2014. Ekonomi  Pembangunan Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan .
Jakarta: Kencana Prenadamedia.
Theresia,  Aprillia  dkk,  2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta.