## STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL

## Gilbert Josua Tulus Hartarto
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Kota Surabaya, 60286 gilbertjosua1996@gmail.com

## Abstract
Stock Exchange has a role as regulator of securities trading in the capital market. In this case, the author raises legal issues concerning the role and juridical status of the stock exchange as a regulator of securities trading activities. Thus, this article is written in order to provide scientific insight, especially in the field of capital market law with regard to the said issues. By using the method of normative research with comprehensive literature review, this article is expected to produce a conclusion that the stock exchange has clear legal status and role as a regulator of securities  trading  activities  in  the  capital  market.  Considering  that  the  juridical  status  of  the stock exchange has not been firmly stated under laws and regulations, the author argued that there shall be a law which regulates the stock exchange to confirm the legal status of the stock exchange.
Keywords : Stock Exchange; Regulator; Capital Market.

## Abstrak
Bursa Efek memiliki peran sebagai regulator perdagangan efek dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hukum yakni peran Bursa Efek dan status yuridis Bursa Efek sebagai regulator  kegiatan  perdagangan  efek.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  mengulas  peran lembaga  Bursa  Efek  dan  status  yuridis  lembaga  Bursa  Efek.  Penulis  mengangkat  isu  hukum tersebut  dikarenakan  status  yuridis  Bursa  Efek  belum  dinyatakan  secara  tegas  kedudukannya sehingga  dalam  penulisan  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  dengan  tinjauan  kepustakaan.  Penulis  memiliki  gagasan  bahwa  Bursa  Efek  perlu dibuatkan  suatu  Undang-Undang  yang  mengatur  Bursa  Efek  guna  mempertegas  status kedudukan Bursa Efek secara yuridis. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bursa Efek memiliki kejelasan status yuridis dalam perannya sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di pasar modal.
Kata Kunci : Bursa Efek; Regulator; Pasar Modal.

## A. Pendahuluan
Bursa Efek merupakan salah satu badan hukum  yang  memiliki  tugas  utama  yakni sebagai  sarana  untuk  melaksanakan  dan mengatur  kegiatan  perdagangan  efek  di pasar  modal.  Bursa  Efek  memiliki  peran yang  sangat  penting  sejak  dahulu  apabila ditelusuri dari sisi sejarahnya telah ada sejak jaman  penjajahan  Belanda,  yakni  dalam
rangka menghimpun modal dari masyarakat atau disebut investor dengan dilakukan oleh para  anggota  bursa.  Apabila  ditinjau  dari segi  pandang  ekonomi  mikro  yakni  bagi para  anggota  bursa  atau  disebut  emiten, Bursa  Efek  ditujukan  untuk  memperoleh modal segar yang dapat dipergunakan dalam rangka  melakukan  ekspansi  usaha  dan sebagainya. Sedangkan apabila ditinjau dari segi  pandang  ekonomi  makro,  Bursa  Efek
berperan penting dalam upaya
menggerakkan  roda  perekonomian  negara sehingga apabila kegiatan perdagangan efek dalam  pasar  modal  yang  dilaksanakan  di Bursa Efek menghasilkan gambaran kondisi perdagangan yang positif, maka hal tersebut dapat  berakibat  tercapainya  kinerja  positif perekonomian  negara,  demikian  pula sebaliknya.
Kegiatan Bursa  Efek di Indonesia  pada jaman penjajahan
Belanda dahulu dilaksanakan di kota Batavia, Semarang dan Surabaya  sempat  berhenti  pada  saat  jaman penjajahan  Jepang  dan  kemudian  berlanjut hingga masa perang kemerdekaan Indonesia. Pada jaman Orde Lama, kegiatan Bursa Efek sempat  diaktifkan  kembali  namun  tidak lama kemudian kembali
berhenti dikarenakan  kondisi  perekonomian  pada akhir  Orde  Lama  yang  berkinerja  buruk. Hingga  pada  akhirnya  pada  tanggal  10 Agustus  1977,  Bursa  Efek  diresmikan pembukaannya  kembali  oleh  Presiden Soeharto  berdasarkan  Keputusan  Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal.
Bursa  Efek  yang  merupakan  badan hukum berbentuk perseroan ternyata
memiliki keunikan tersendiri yang membedakan  bursa  efek  ini  dengan perusahaan perseroan lainnya dimana dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.  Salah  satu  karakteristik  unik Bursa  Efek  salah  satunya  bahwa  sebagai perseroan  yang  bersifat  nirlaba,  Bursa  Efek tidak  membagikan  dividen  kepada  para pemegang  sahamnya  (Rahmah,  2019). Berikutnya,  gambaran  pembahasan  yang akan diulas pada bab pembahasan artikel ini adalah  meneliti  serta  membahas  isu  hukum yang  diangkat  oleh  Penulis,  yakni  peran Bursa  Efek  dan  status  yuridis  Bursa  Efek sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di  pasar  modal  dimana  dalam  Bursa  Efek terdapat  para  anggota  bursa  yang  juga merupakan  perusahaan-perusahaan  yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek.
Urgensi  penulisan  ini  adalah  tidak hanya  sebagai  upaya  untuk  menambah sumbangsih  keilmuan  dalam  bidang  hukum yang  terkait  dengan  pasar  modal,  namun
juga  untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan berupa  gagasan  bahwa  Bursa  Efek  perlu dipertegas status badan hukumnya.
Orisinalitas  penulisan  ini dengan  penulisan- penulisan yang lainnya seperti “Karakteristik  Bursa  Efek  Sebagai Self Regulatory Organization dan Eksistensi PT.
Bursa  Efek  Indonesia  Sebagai  Lembaga Penyelenggara Perdagangan Efek di Indonesia”  adalah  pada  tulisan  tersebut terdapat  pembahasan  mengenai  konflik kepentingan, sedangkan dalam penulisan ini tidak ada pembahasan secara khusus tentang hal  tersebut.  Sementara  itu,  pada  disertasi yang  berjudul  “Eksistensi  PT  Bursa  Efek Indonesia  Sebagai  Lembaga  Penyelenggara Perdagangan  Efek  di  Indonesia”  terdapat kesimpulan  yang  menyatakan  bahwa rencana  demutualisasi  bursa  bertentangan dengan  dasar  kebangsaan  sedangkan  dalam penulisan  ini  tidak  ada  pembahasan  secara khusus terkait hal tersebut.
Peran  dan  Karakteristik  Bursa  Efek diangkat  karena  Penulis  akan  mengulas mengenai  peran  bursa  efek  sebagai pelaksana dan pengatur kegiatan perdagangan  efek  di  pasar  modal  serta membahas  mengenai  karakteristik  Bursa Efek  sebagai  perseroan  yang  memiliki keunikan  tersendiri  dalam  hal  cara kinerjanya  dibandingkan  dengan  perseroan- perseroan  yang  lain.  Sedangkan  status yuridis  Bursa  Efek  diangkat  karena  Penulis ingin  mengulas  mengenai  status  badan hukum apakah yang tepat untuk Bursa Efek apakah  tetap  berbentuk  perseroan  atau ditentukan  sebagai  bentuk  badan  hukum tersendiri.
Sehingga  berdasarkan  pemaparan  yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan  masalah  yang akan  Penulis  angkat dalam  penulisan  ini  adalah: Pertama, bagaimanakah peran dan karakteristik Bursa Efek? Kedua, bagaimanakah  status  yuridis Bursa  Efek?  Kedua  permasalahan  ini  akan dibahas dalam pembahasan tulisan ini.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 143-150
B. Pembahasan
1. Peran dan Karakteristik Bursa Efek Bursa  Efek  memiliki  karakteristik  unik yang  tidak  dimiliki  oleh  perseroan  pada umumnya  yaitu  Bursa  Efek  sebagai perseroan yang bersifat nirlaba dengan tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya (Rahmah, 2019). Dari pernyataan tersebut  diketahui  bahwa  Bursa  Efek merupakan  suatu  badan  hukum  berbentuk perseroan  yang  bekerja  tidak  dalam  rangka membagi  keuntungan  sehingga  Bursa  Efek adalah  salah  satu  contoh  bentuk  perseroan yang  berbeda  dengan  perseroan  pada umumnya  yang  bekerja  dengan  tujuan mencari  dan  membagi  keuntungan  dalam rangka mewujudkan ekspansi usaha, pembiayaan  kegiatan  operasional,  investasi atau  penanaman aset dan sebagainya. Bursa Efek  bekerja  mencari  keuntungan  dimana dari  keuntungan  yang  didapat  ditujukan untuk  pengembangan  kegiatan  perdagangan efek  dalam  pasar  modal.  Dari  penyataan tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan keterangan  yang  bersifat  tersirat  bahwa posisi  kedudukan  yuridis  Bursa  Efek  itu sendiri  seolah  berada  di  antara  kedudukan status  sebagai  perseroan  dan  yayasan.  Hal tersebut  memang  demikian  dikarenakan status  sebagai  perseroan  yang  ditujukan kepada  Bursa  Efek,  namun  Bursa  Efek bersifat nirlaba seperti yayasan yang bekerja tidak  untuk  mencari  keuntungan.  Lebih jelasnya,  Bursa  Efek  bersifat  nirlaba  tetapi bekerja  mencari  dan  membagi  keuntungan, namun  bukan  untuk kepentingan  komersial, melainkan  untuk  kepentingan  kegiatan perdagangan  efek  di  pasar  modal  (Paulina, 2018). Keunikan  berikutnya  dari  Bursa  Efek adalah  Bursa  Efek  dianggap  sebagai perseroan  yang  berisi  kumpulan  dari  para perantara  pedagang  efek  yang  menjadi anggotanya  ( Club  of  Brokers ),  sehingga dalam  Bursa  Efek  terdapat  istilah  anggota bursa (Rahmah, 2019). Hal ini membuktikan bahwa  bursa  efek  memiliki  karakteristik yang  sangat  berbeda  dengan    karakteristik perseroan pada umumnya dimana perseroan
sebagaimana yang telah dinyatakan definisinya  mengenai  perseroan  terbatas dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  bahwa  perseroan  adalah  badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya (Permatasari, 2018).
Menurut  Pasal  1  Angka  2  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  anggota  Bursa  Efek  adalah  para perantara  pedagang  efek  yang  telah memperoleh  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  dimana  dahulu  kewenangan  ini berada  pada  lembaga  Bapepam  (Badan Pengawas Pasar Modal) dan mempunyai hak untuk  menggunakan  sistem  dan/atau  sarana Bursa  Efek  sesuai  dengan  peraturan  yang ada di Bursa  Efek.  Adapun  menurut  Angka 1  Peraturan  III.A  Lampiran  Keputusan Direksi  Bursa  Efek  Indonesia  Nomor  Kep- 00184/BEI/12-2018  tentang  Keanggotaan Bursa  (selanjutnya  disebut  Peraturan  BEI III.A)  jo.  Angka  1.1  Peraturan  Nomor  III.I Lampiran  Keputusan  Direksi  Bursa  Efek Indonesia  Nomor  Kep-00022/BEI/02-2017 tentang  Keanggotaan  Margin  dan Short Selling menyatakan  hal  yang  serupa,  yakni anggota Bursa Efek adalah para perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  perantara pedagang  efek  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan  bursa  untuk  mempergunakan sistem  dan/atau  sarana  bursa  dalam  rangka melakukan  kegiatan  perdagangan  efek  di bursa sesuai dengan peraturan bursa.
Selain itu, karakteristik unik yang hanya dimiliki  dari  Bursa  Efek  adalah  dapat bertindak  sebagai  anggota  bursa  juga sekaligus berposisi sebagai pemegang saham (Rahmah, 2019). Hal ini tentunya mengingatkan  pada  konsep One  Man Company yang  dinyatakan  dalam Omnibus
Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang  menyatakan  bahwa  seseorang  (satu orang)  dapat  mendirikan  satu  perseroan seorang diri sehingga hal tersebut menimbulkan  konsekuensi  hukum  bahwa seseorang  tersebut  akan  memiliki  peran ganda,  yakni  sebagai  pemegang  saham perseroan  yang  dia  dirikan  serta  dapat berposisi  sebagai  organ  perseroan  (Putri, 2020).  Ketentuan  mengenai  pihak  yang menjadi  pemegang  saham  di  bursa  diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa  yang  menjadi  pemegang  saham Bursa  Efek  adalah  perusahaan  efek  yang telah  memperoleh  izin  usaha  sebagai perantara  pedagang  efek.  Untuk  menjadi anggota  bursa  di  Bursa  Efek,  perusahaan pedagang  efek  tersebut  harus  memiliki saham  di  bursa  efek  karena  berdasarkan ketentuan  II.2  Peraturan  BEI  III.A menyatakan  bahwa  salah  satu  syarat  untuk menjadi  anggota  bursa  adalah  perantara pedagang  efek  tersebut  harus  memiliki saham  di  Bursa  Efek  (Rahmah,  2019). Dengan  demikian,  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  8 Undang-Undang  Pasar  Modal,  Penulis memberikan  hasil  analisis  sementara  bahwa Bursa  Efek  adalah  Perseroan  yang  diberi kewenangan  oleh  Undang-Undang  Pasar Modal  untuk  menyelenggarakan  kegiatan perdagangan  efek  di  pasar  modal  serta mengawasi kinerja para anggota bursa yang merupakan perusahaan-perusahaan dan telah mengajukan  izin  kepada  lembaga  Otoritas Jasa Keuangan untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan efek.
Dari penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa Bursa Efek memiliki tiga karakteristik  unik  yang  membedakan  Bursa Efek  sebagai  perseroan  dengan  perusahaan perseroan pada umumnya. Apabila diperhatikan  asal  usul  kata  “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau  andil,  sehingga  perusahaan  yang mengeluarkan  saham  atau  sero  disebut perseroan,  sedangkan  yang  memiliki  sero dinamakan  “pesero”  atau  lebih  dikenal dengan sebutan pemegang saham
(Sulaksono,  2011).  Kemudian  timbul pertanyaan,  bagaimana  halnya  dengan perusahaan  yang  tidak  mengeluarkan  sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut  perseroan.  Barangkali,  yang  paling sesuai  untuk  pemakaian  kata  “perseroan” adalah  dalam  hal  penyebutan  Perseroan Terbatas (PT), karena pada kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh  modal  PT  terbagi  dalam  saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (Kurniawan, 2014).
Dari  pernyataan  yang  telah  disebutkan demikian,  Bursa  Efek  yang  merupakan badan hukum berbentuk perseroan merupakan salah satu contoh perseroan yang tidak  mengeluarkan  saham  dikarenakan  di dalam bursa efek itu sendiri memiliki sistem kerja tersendiri yang bersifat kerjasama antar anggota  bursa  sehingga  anggota  bursa  yang merupakan  para  pesero  bagi  bursa  efek memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dalam  hal  kepemilikan  atas  Bursa  Efek  itu sendiri. Bursa efek merupakan asosiasi atau perkumpulan  yang  bersifat  mutual  yaitu kepemilikan  sahamnya  dipegang  oleh  para anggotanya  ( mutual  associations  owned  by their members ). Hal ini yang disebut sebagai “mutualisasi bursa” yaitu perantara pedagang  efek  berposisi  sebagai  anggota dan  juga  sekaligus  sebagai  pemilik  atau pemegang  saham  di  Bursa  Efek.  Umumnya Bursa Efek yang bersifat mutual menjalankan kegiatan dengan tidak berorientasi  pada  keuntungan  semata dikarenakan  keuntungan  yang  diperoleh Bursa  Efek  akan  dikembalikan  lagi  kepada setiap  anggota  bursa  dengan  cara  biaya transaksi  perdagangan  efek  maupun  biaya akses diberikan semurah mungkin (Rahmah, 2019).
Perusahaan  merupakan  suatu  bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan berkelanjutan dengan tujuan memperoleh  keuntungan  atau  laba,  baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum  atau  yang  bukan  berbentuk  badan
hukum.  Perusahaan  juga  dapat  diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh perseorangan  maupun  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh badan usaha. Dari pernyataan tersebut,  perusahaan  yang  menjadi  anggota Bursa  Efek  menjalankan  usahanya  yakni dengan  menjual  efek  perusahaan  tersebut. Apabila  suatu  perusahaan  efek  tidak  lagi menjadi  anggota  bursa  karena  tidak memenuhi persyaratan, maka secara otomatis  perseroan  tersebut  tidak  lagi memiliki  hak  menjadi  pemegang  saham Bursa Efek dan dalam jangka waktu 12 (dua belas)  bulan  wajib  menjual  sahamnya kepada  perusahaan  efek  lain  yang  masih memenuhi  syarat  sebagai  anggota  bursa (Anwar, 2019).
Penjelasan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang- Undang  Pasar  Modal  menyatakan  sebagai berikut :
“Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan  untuk  mengatur  pelaksanaan kegiatannya.  Oleh  karena  itu,  ketentuan yang  dikeluarkan  oleh  Bursa  Efek mempunyai  kekuatan  mengikat  yang  wajib ditaati  oleh  anggota  Bursa  Efek,  emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  kustodian atau  pihak  lain  yang  mempunyai  hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek. Kendati  demikian,  dalam  hal  pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian transaksi  bursa,  peraturan  tersebut  perlu dibuat  bersama-sama  dengan  lembaga kliring  dan  penjaminan.  Yang  dimaksud dengan  hal-hal  lain  dalam  ayat  ini  adalah kewenangan  Bursa  Efek  untuk  menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap anggota  Bursa  Efek,  aturan  yang  berkaitan dengan  mekanisme  koordinasi  pelaksanaan fungsi  Bursa  Efek  dengan  lembaga  kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan  di  masa  yang  akan  datang. Kesepadanan  efek  adalah  sifat  dari  efek yang  dapat  dipertukarkan  dengan  efek sejenis  yang  mempunyai  nilai  yang  sama dan diterbitkan oleh emiten yang sama.”
Dari  pernyataan  tersebut,  maka  dapat dipahami  bahwa  Bursa  Efek  sebagai perseroan  merupakan  suatu  lembaga  yang diamanatkan  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  yakni Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal yang diberi kewenangan  untuk  mengatur  pelaksanaan kegiatannya,  yakni  kegiatan  perdagangan efek  di  pasar  modal  serta  bertindak  juga sebagai  pengawas  bagi  para  anggota  bursa yang menanamkan sahamnya di Bursa Efek itu sendiri.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  Bursa  Efek  merupakan salah  satu  bentuk  perseroan  yang  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  bentuk- bentuk  perseroan  pada  umumnya.  Bursa Efek merupakan pasar keuangan untuk dana- dana  jangka  panjang  dan  merupakan  pasar yang  konkret.  Dana  jangka  panjang maksudnya  adalah  dana  yang  jatuh temponya  lebih  dari  satu  tahun.  Adapun pasar  yang  konkret  artinya  pasar  itu dilaksanakan  secara  terbuka  dan  nyata, dengan  mekanisme  yang  transparan.  Bursa Efek  juga  merupakan  suatu  sistem  yang terorganisir  yang  mempertemukan  penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek yang dimaksudkan  disini  adalah  semua  surat berharga  (sekuritas)  yang  diterbitkan  oleh perusahaan misalnya: saham, obligasi, tanda bukti  utang,  bukti right ( Right  Issue ),  dan waran  ( Warrant ).  Sehingga  dari  pernyataan tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa  Bursa Efek  merupakan  perseroan  yang  menjadi sarana bagi emiten dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek di pasar  modal  dengan  para  investor  yang hendak  mengadakan  jual  beli  surat-surat berharga baik itu melalui penawaran perdana ataupun  melalui  pasar  sekunder  (Muklis, 2016). Bursa Efek sangat tidak menampakkan  ciri-ciri  perseroan  yang umum,  hanya  saja  bursa  efek  ditetapkan sebagai  perseroan  dengan  dasar  pengaturan yang  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 143-150
Bursa  Efek  dalam  hal  ini  adalah  Bursa Efek  Indonesia  yang  berkantor  pusat  di Jakarta  dan  memiliki  beberapa  perwakilan yang  terdapat  di  berbagai  daerah,  salah satunya  ada  di  Surabaya  dimana  dahulu pernah  berdiri  Bursa  Efek  Surabaya  yang khusus  menangani  transaksi  surat  berharga obligasi, juga memiliki struktur kepengurusan  yang  dapat  dikatakan  sama seperti  halnya  struktur  kepengurusan  dalam perseroan pada umumnya. Struktur kepengurusan  dalam  Bursa  Efek  Indonesia terdiri atas para kepala divisi, jajaran direksi, sekretaris  perusahaan,  inspektorat,  dan Direktur  Utama  sebagai  kepala  pimpinan dan  bentuk  pertanggungjawaban  struktur kepengurusan  tersebut  diawasi  oleh  jajaran komisaris.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa Bursa Efek Indonesia tunduk pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.
Dikarenakan Bursa Efek Indonesia merupakan perseroan yang dibentuk
berdasarkan  amanat  dari  Pasal  6  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  maka  Bursa  Efek  Indonesia merupakan salah satu bentuk perseroan yang dibentuk oleh negara.
Persero sebagai akronim dari
Perusahaan Perseroan, merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, tetapi ditundukkan  kepada  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  untuk  Perseroan Terbatas.  Pada  masa  berlakunya  KUHD (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang) diberlakukan  ketentuan-ketentuan  Pasal  36 sampai  dengan  Pasal  56  KUHD.  Kemudian diberlakukan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas,  pada  waktu  berlakunya  undang- undang  ini.  Kemudian  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  diberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan  tersebut.  Untuk  pertama  kali  kita mengenal  bentuk  ini  sejak  terbitnya Instruksi  Presiden  Nomor  17  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1969 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Namun,  Bursa  Efek  Indonesia  bukan merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara dikarenakan  pihak  yang  memegang  saham atas  bursa  efek  itu  sendiri  adalah  para anggota  bursa  itu  sendiri.  Menurut  Pasal  1 UU  No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pernyataan mengenai definisi BUMN di atas dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  ada beberapa  unsur  yang  membuat  suatu perseroan  dapat  dikategorikan  sebagai BUMN  yakni  merupakan  badan  usaha, modal  yang  seluruh  atau  sebagian  besar dimiliki  oleh  negara,  negara  melakukan penyertaan  modal  secara  langsung  dan bersumber  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan (Khairandy, 2013).

## 2. Status Yuridis Bursa Efek
Permasalahan  berikut  adalah  apa  dan bagaimana  status  hukum  yang  tepat  bagi Bursa  Efek  itu  sendiri.  Bentuk  hukum perseroan  terbatas  (PT)  dianggap  bukan bentuk  organisasi  yang  tepat  bagi  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).  Pernyataan  tersebut disampaikan  oleh  Sarmauli  Yuris  Christi Simangunsong  saat  mengikuti  ujian  terbuka program  doktor  di  Fakultas  Hukum  UGM. Partner  pada Nindyo  &  Associates ini menerangkan,  bahwa  PT.  BEI  merupakan kumpulan para anggota bursa yang masing- masing  anggota  bursa  memiliki  1  lembar saham  PT.  BEI.  Kepemilikan  1  lembar saham  ini  menandakan  bahwa  kepemilikan saham  PT.  BEI  lebih  sebagai  bentuk  tanda keanggotaan dibandingkan sebagai kepemilikan  saham  selayaknya  dalam perseroan  terbatas  pada  umumnya.  Selain itu,  terdapat  pula  larangan  pembagian dividen  bagi  para  pemegang  sahamnya sehingga  pengertian  perseroan  terbatas sebagai  kumpulan  modal  tidak  tepat diterapkan kepada PT. BEI (Gloria, n.d.).
Di dalam kajian hukum lelang pun, PT. BEI  memiliki  ketentuan  tersendiri  yang mengatur  mengenai  mekanisme  lelang saham  sehingga  tampak  bahwa  PT.  BEI perlu  ditetapkan  status  badan  hukumnya dengan  jelas.  Pengaturan  penjualan  lelang saham  diatur  di  dalam  PP  No.  12  Tahun 2004  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di Bidang Pasar Modal. PT. BEI adalah badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  yang memperoleh  izin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk  melaksanakan  kegiatan bursa  saham.  Melihat  pengalihan  hak  atas saham  PT.  BEI  disebut  dalam  Peraturan Pemerintah,  maka  dalam  ketentuan  lelang tersebut  masuk  ke  dalam  jenis  lelang  non eksekusi  wajib.  Hal  itu  dikarenakan diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah tetapi objek  yang  dilelang  bukan  jaminan  yang dieksekusi  (Tista,  2013).  Maka  seharusnya berdasarkan  PP  No.  3  tahun  2018  tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian  Keuangan,  maka  atas  lelang non  eksekusi  wajib  akan  dikenakan  Bea Pembeli  sebesar  2%  dari  harga  lelang terbentuk dan lelang wajib melalui KPKNL (Kantor  Pengelola  Kekayaan  Negara  dan Lelang)  dan  dilakukan  di  hadapan  Pejabat Lelang Kelas I.
Pada  penjelasan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya  bahwa  selain  Bursa  Efek  tidak tepat  disebut  sebagai  perseroan  terbatas, Bursa  Efek juga tidak  tepat  disebut  sebagai badan  hukum  layaknya  persekutuan  atau perkumpulan.  Pada  dasarnya  perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang disebut  sekutu.  Sehingga,  dalam  bentuk usaha  tersebut  terdapat  aturan  hukum  yang mengatur  hubungan  hukum  diantara  para sekutu  yang  dikenal  dengan  aspek  hukum internal dan aturan yang mengatur hubungan hukum  antara  para  sekutu  dengan  pihak ketiga  yang  dikenal  dengan  aspek  hukum eksternal (Putri, 2020).
Bursa  Efek  juga  tidak  tepat  disebut sebagai  organisasi  nirlaba  seperti  yayasan dikarenakan  yayasan  sebagai  badan  hukum memiliki  karakter  yang  khas.  Jenis  badan
hukum  ini  lahir  karena  adanya  suatu perbuatan hukum yakni pemisahan sejumlah kekayaan  dari  para  pendiri  dengan  tujuan tertentu yang umumnya bukan untuk meraih keuntungan  (Simamora,  2012).  Bursa  Efek pada  hakikatnya  adalah  suatu  pasar,  seperti juga  pasar  yang  bersifat  konvensional  yang mempertemukan  penjual  dan  pembeli. Berkaitan  dengan  itu  dapat  dikemukakan bahwa  kegiatan  Bursa  Efek  pada  dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem  dan/atau  sarana  perdagangan  efek bagi para anggotanya (Nasution, 2015).

## C. Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penulisan  ini  adalah  Bursa  Efek  Indonesia sebagai  lembaga  yang  dibentuk  dan  diatur amanatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah  satu  subjek  hukum  berbentuk perseroan  berbadan  hukum  yang  diberi kewenangan  oleh  Undang-Undang  tersebut untuk menyelenggarakan kegiatan
perdagangan  efek  dalam  pasar  modal  dan mengatur  kinerja  para  anggota  bursa  yang merupakan perusahaan-perusahaan perseroan  yang  telah  memiliki  izin  dari lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk dapat  terlibat  langsung  dalam  kegiatan perdagangan efek.
Status  Yuridis  Bursa  Efek  itu  sendiri merupakan  perseroan  yang  memiliki  aturan kerja tersendiri sehingga memiliki perbedaan dibanding perseroan pada umumnya  dikarenakan  Bursa  Efek  sebagai perseroan  yang  bersifat  nirlaba  dalam  arti tidak  mencari  dan  membagikan  keuntungan untuk  kepentingan  komersial,  tetapi  lebih ditujukan  untuk  kepentingan  kegiatan perdagangan  efek  yang  dilaksanakan  di Bursa  Efek  secara  khusus  dan  pasar  modal secara umum.
Penulis  menyampaikan  suatu  gagasan berdasarkan  analisa  yang  telah  dijelaskan dalam penulisan ini bahwa Bursa Efek perlu diatur  dalam  Undang-Undang  tersendiri dikarenakan  Bursa  Efek  sebagai  perseroan memiliki  aturan  main  yang  berbeda dibandingkan dengan aturan main perseroan
pada  umumnya  dengan  pertimbangan hukumnya adalah jika diatur dalam Undang- Undang  tersendiri,  maka  jelas  kedudukan status  hukum  dan  aturan  main  Bursa  Efek itu  sendiri  sebagaimana  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan seperti Undang-Undang tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Selain  itu juga,  apabila  diatur  dalam  Undang-Undang tersendiri,  Bursa  Efek  akan  lebih  dikenal publisitasnya kepada khalayak umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  B.  A.  (2019).  Karakteristik  Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization. Justitia  Jurnal  Hukum ,
3 (1), 39–49.
Gloria.  (n.d.). Bentuk  Hukum  Perseroan Terbatas  Tidak  Tepat  bagi  BEI . Retrieved  January  30,  2019,  from https://www.ugm.ac.id
Khairandy,  R.  (2013).  Karakter  Hukum Perusahaan  Perseroan  Dan  Status Hukum  Kekayaan  Yang  Dimilikinya. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,
21 (1), 81–97.
Kurniawan.  (2014).  Tanggung  Jawab Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas
Menurut  Hukum  Positif. Mimbar
Hukum , 26 (1), 72–86.
Muklis,  F.  (2016).  Perkembangan  Dan Tantangan  Pasar  Modal  Indonesia. Al Masraf  (Jurnal  Lembaga  Keuangan
Dan Perbankan) , 1 (1), 65–76.
Nasution,  Y.  S.  J.  (2015).  Peranan  Pasar Modal  Dalam  Perekonomian  Negara. Human Falah , 2 (1), 96.
Paulina,  N.  S. ;  D.  H.  P.  (2018). Karakteristik  Badan  Hukum  Rumah Sakit  Swasta  Di  Indonesia. Jurnal Alethea , 1 (2), 185–200.
Permatasari,  R.  (2018).  Akibat  Hukum Perseroan  Terbatas  Yang  Didirikan Oleh  Suami  Istri  Tanpa  Perjanjian Kawin. Mimbar Keadilan , 14 (28), 225– 236.
Putri, A. A. (2020). Analisis Konflik Hukum Dan  Simulasi  Pernyataan  Pendirian Perseroan  Terbatas  Oleh  Pendiri Tunggal. Indonesian Notary , 2 (4), 854–
878.
Rahmah,  M.  (2019). Hukum  Pasar  Modalj .
Kencana.
Simamora,  Y.  S.  (2012).  Karakteristik, Pengelolaan  Dan  Pemeriksaan  Badan Hukum  Yayasan  Di  Indonesia. Jurnal Rechtsvinding , 1 (2), 1.
Sulaksono, A. (2011). Perlindungan
Pemodal  Reksadana  Melalui  Good Corporate  Government  (Studi  Kasus Bank  Global). Perspektif , 16 (3),  173– 183.
Tista,  A.  (2013).  Perkembangan  Sistem Lelang  Di  Indonesia. Al-Adl:  Jurnal Hukum , 5 (10), 46–70.