= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan
Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang
1 Fadjar Trisakti, 2 Herabudin, 3 Zulfa Irnawati
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; fajr3sakti@gmail.com
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Herabudin.herabudin@yahoo.co.id
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Zulfairnawati7@gmail.com

## Abstract
This research is motivated by problems in village programs that have not been effective, the program  is  a  village  financial  management  training  program  and  capacity  building  for  the apparatus and facilitation of community empowerment. must go through several dimensions to improve  the  program  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  leveling,  responsiveness,  the accuracy of the results of this evaluation which will later be used as input for the next village government apparatus. So that the researchers are interested in examining the Program for Professionalism Improvement of Village Government Apparatus with qualitative methods in a descriptive  approach  with  good  results.  Because  this  can  be  maintained  in  implementing programs  held  by  villages  to  improve  the  program  to  run  effectively.  It  is  better  and  more effective with what was done before, before the program. Because the program is indeed very important.
Keywords: Program Evaluation, Public Servant, Governmental Apparatus, Professionalism.

## Pendahuluan
Dalam Permendagri RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dalam Bab III Pasal 5 Standar, Pelayanan Minimal Desa, bahwa ada beberapa pelayanan yaitu, mengenai penyebarluasan informasi terkait pelayanan dan penyediaan, serta penyediaan suatu data  dan  informasi  kependudukan  juga  pertahanan,  mengefektifkan  atau  menyederhanakan suatu  pelayanan,  pemberian  surat  keterangan,  dan  pengaduan  masyarakat.  Desa  salah  satu bentuk daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan  pemerintahan  terhadap  masyarakat  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kabupaten  atau  kota  tercermin  pada  keberhasilan pemerintahan  di  desa,  keberhasilan  itu  tidak  akan  pernah  tercapai  tanpa  adanya  sebuah perencanaan yang merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang ingin di capai.
Visi  dari  Desa  Rancamulya,  Berdasarkan  keadaan  hingga  sekarang  ini  dan  dengan melihat pertimbangan modal dasar ynag dimiliki, maka visi pembangunan Desa Rancamulya Tahun  2013  -  2018  adalah:  “Rancamulya  Semanis  Madu  Sejahtera  Maju  Agamis  Mandiri Produktif”.  Melalui  pelatihan  dan  pemberian  kompensasi  yang  adil  dan  merata  termasuk penyediaan berbagai fasilitas kesejahteraan aparat dapat meningkatkan kualitas SDM. Ada dua aspek  yang  menyangkuti  pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  menentukan  kualitan
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SDM yaitu aspek fisik dan aspek non fisik yang menyangkut kemampuan kinerja, berfikir dan terampilan.
Dalam pelaksanaan pembangunan masih rendahnya kemampuan dalam perencanaan, berakibatkan pada kurangnya koordinasi antara output dan implementasi kebijakan kebutuhan masyarakat  yang merupakan input dari kebijakan.  Implementasi sejatinya diarahkan melalui berbagai kegiatan melalui program. Implementasi kebijakan adalah bagian yang sangat penting dalam  struktur  kebijakan.  Bagian  implementasi  menentukan  atau  mengukur  sejauh  mana pengaplikasian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  lapangan  sehingga  dapat  menghasilkan ouput  dan  outcomes  seperti  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam  Perda  Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 10 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana  Pembangunan  Desa,  yang  didasarkan  pada  beberapa  azas  yaitu  relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparan, akuntablitas, disiplin, dan partisipatif.
Suatu  organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  bisa  menjalankan  tugas  serta fungsinya secara efektif dan efisien, dengan kesesuaian kinerja dan kompetensi dari masing- masing aparatur sesuai dengan bidang yang ditugaskan serta dapat bersifat profesional. Oleh sebab itu menjadi tantangan pada setiap  organisasi pemerintah termasuk pemerintahan desa. Strategi yang harus dilakukan yaitu pengelolaan aparatur untuk mewujudkan pelayanan yang optimal  untuk  pemberdayaan  aparatur.  Jadi  hal  ini  dapat  mengikutsertakan  para  aparatur disemua kalangan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Secara  umum  istilah  evaluasi  memiliki  arti  yang  sama  dengan,  pemberian  angka (rating),  penaksiran  (appraisal)  dan  penilaian  (assesment),  istilah-istilah  tersebut  digunakan untuk melakukan suatu analisis dari hasil kebijkan yang dapat dinyatakan dalam ukuran nilai. Maknanya, yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan hasil produksi informasi atau output tentang  nilai  atau  manfaat  kebijakan.  Saat  hasil  kebijakan  pada  nyatanya  memiliki  nilai,  ini disebabkan karena hasil output mampu memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Suatu kebiajakan  atau  program  dapat  dikatakan  mencapai  tingkat  kinerja  yang  bermakna  apabila, masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.
Dunn ( dalam Nugroho, 2009:536) mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dalam enam tipe sebagai berikut:
a. Efektifitas
Efektifitas berhubungan dengan suatu alternatif yang diharapkan dapat mencapai hasil, pengaruh maupun  akibat serta tujuan dari diadakannya  tindakan tersebut. Berkenaan dengan  itu  efektifitas  berkaitan  dengan    rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit produk atau layanan atau nilai moneternya
b. Efisiensi
Persamaan  antara  efisiensi  dengan  rasionalitas  ekonomi,  dapat  dilihat  dari  pola hubungan  antara  efektifitas  dan  usaha  yang  secara  universal  berangkat  dari  ongkos moneter. Tindakan ini dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efesiensi tertentu.
c. Kecukupan
Kepuasan kebutuhan terhadap suatu tingkat efektivitas dapat diukur melalui  nilai atau kesempatan  yang  membuat  suatu  keadaan  dimana  masalah  dibutuhkan.  Penekanan yang  dilakukan  lebih  kepada  hubungan  diantara  alternatif  atau  pilihan    kebijakan dengan hasil yang diharapkan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
d. Pemerataan/Kesamaan
Hal  yang  memadai  untuk  mendistribusikan  risorsis  dalam  masyarakat  yakni  konsep saling  bersaing  dengan  kriteria  kesamaan  erat  kaitannya  dengan,  pemerataan  atau kewajaran dan terhadap konflik etis
e. Responsivitas
Kriteria responsivitas merupakan hal yang penting karen didalamnya mencakup semua kriteria  seperti  keefektifan,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan,  namun  masih  dibilang gagal  jika  belum  menanggapi  kebutuhan  actual  dari  kelompok  yang  seharusnya disajikan dari adanya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memberikan kepuasan terhadap berbagai aspek kebutuhan dalam kelompok masyarakat tertentu.
f. Ketepatan
Ketepatan mengacu terhadap nilai dan harga dari beberapa tujuan program dan terhadap asumsi  yang  menguatkan  serta  melandasi  tujuan  tersebut.  Kriteria  ketepatan  dekat hubungannya  dengan  rasionalitas  substantive,  karena  pertanyaan  tentang  ketepatan kebijakan  tidak  berhubungan  dengan  kriteria  individu  tertentu  namun  dua  atau  lebih kriteria secara bersama-sama.
Profesionalisme seorang  aparatur dapat ditunjukkan dengan suatu kemampuan untuk dapat  memahami kebutuhan masyarakat  serta aspirasi  dalam menjalankan kegiatan program pelayanan. Aparatur dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, adil, serta inklusif yang bukan  hanya  sekedar  cocok  dalam  tempat  penugasan.  Siagian  (2000:163)  melihat profesionalisme  sebagai  cara  dan  sikap  bagaimana  aparatur  dapat  menjalani  fungsi  serta mengacu pada prosedur yang telah disederhanakan dengan cepat. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi:
a. Kreatifitas
Inovasi  dapat  dilakukan  oleh  aparatur  untuk  mengadapi  suatu  hambatan  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  publik.  Agar  dapat  mengurangi  pemikiran  miring masyrakat terhadap birokrasi publik yang kaku terhadap pengerjaannya. Aparatur yang kreatir  dapat  terbentuk  jika:  adanya  kondisi  atau  iklim  yang  kondusif  yang  mampu memberikan dorongan keada aparatur oemerintah untuk menemukan ide serta konsep baru dengan penerapan yang inovatif. Adanya kerjasama antara pimpinan dan bawahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mutu hasil pekerjaan, pekerjaan, serta peyelesaian masalah dalam tugas.
b. Inovasi
Inovasi merupakan wujud dari suatu hasrat atau tekad untuk mencari, cara serta metode pengerjaan  yang baru dalam melaksanakan tugasnya.  Masalah dasar dalam  perilaku inovatif ini adalah rasa puas terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan atau dicapai.
c. Responsivitas
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bagaimana  aparatur  dapat  memberikan  kemampuannya  secara  maksimal  dan  cepat agar  dalam  pengerjaan  tugas  dan  fungsinya  tidak  tertinggal.  Serta  siap  untuk mengantisipasi  dan  menghadapi  segala  pembaharuan  dalam  hal  aspirasi, perkembangan, tuntutan maupun pengetahuan.
Aparatur pemerintah yang memberlakukan pemberdayaan dengan sebaik-baiknya akan menghasilka prestasi kerja ynag baik pula, yang pada akhirnya akan meningkatkan organisasi pemerintahan.  Program  yang  dilakukan  Desa  Rancamulya  yaitu  meningkatkan  kapasitas pemerintah desa dengan melakukan kegiatan seperti pelatihan, memberikan pendidikan, serta penyuluhan untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD (Badan permusyawaratan Desa).
Dengan  permasalahan  yang  sebelumnya  diadakakan  program  pelatihan  pengelolaan keuangan  desa  bagi  perangkat  desa  dan  peningkatan  kapasitas  aparatur  dan  fasilitasi  kader pemberdayaan  masyarakat  desa  masih  banyak  beberapa  kendala  yang  memang  menjadi hambatan bagi kinerja aparatur desa kinerjanya masih belum optimal dan belum efektif.
Tabel 1
Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Sampai
Dengan Tahap II Tahun Anggaran 2017-2018 Uraian Uraian Output Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  BPD, dan Lembaga Masyarakat Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bagi Perangkat Desa Meningkatkan  kapasitas  pemerintah desa  dengan  melakukan  kegiatan seperti pelatihan, memberikan pendidikan,  serta  penyuluhan  untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD (Badan permusyawaratan Desa).
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa

## Sumber: Badan Permusyawaratan Desa Rancamulya, 2018
Masalah diatas memang penting untuk kita mengevaluasi program aparatur pemerintah desa untuk mengukur sejauh mana kinerjanya dan meningkatkan profesionalismenya. Evaluasi prorgram dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai dari ekgiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi program merupakan bagian dari suatu evaluasi  kebijakan,  karenai  program  merupakan  turunan  dari  pelaksanaan  kebijakan  publik. Dalam pengimplementasian kebijakan publik, diantaranya ada dua pilihan langkah yang dapat diambil, sebagai berikut:
1. Diimplementasikan langsung melalui program, atau
2. Melakukan kegiatan yang merupakan formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut.
Arah untuk menetapkan pengelolaan pemerintah pada tata kelola yang lebih baik serta reformasi birokrasi pada kebijakan pemerintah. Salah satunya untuk mewujudkan pemerintah yang  baik  dan  meningkatkan  keprofesionalan  aparatur  pemerintah  baik  dalam  tingkat  pusat maupun desa. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan  kemampuan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik.  Upaya  untuk mengatasi  serta  memperbaiki  berbagai  kelemahan  dan  perubahan  lingkungan,  maka  harus
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
melandaskan  pemikiran    terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  tersebut  seperti  melakukan suatu  evaluasi  dalam  pola  pikir  untuk  membangun  aparatur  yang  cakap  dan  profesional sehingga mampu melaksana kewajiban tugas dan fungsinya  sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan masalah-masalah yang telah duraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang, yaitu dengan judul:  Evaluasi  Program  Peningkatan  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintahan  Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif. Penelitian ini menyajikan suatu keadaan atau gambaran detail mengenai suatu kehidupan sosial dan untuk memberikan gambaran terhadap sifat  maupun keaadaan  gejala sosial  yang terjadi dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua  sumber  data yaitu sumber primer, yang merupakan suatu data atau dokumen yang didapatkan dari sumber pertama, dan sumber sekunder, yang merupakan data informasi yang terkumpul dari sumber kedua  atau  sumber  yang  telah  ada.  Untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dalam membahas permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan data primer dengan teknik observasi  dan  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  didapat  dari  instansi  pemerintah  terkait dengan  penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  dalam  analisis  adalah  untuk  memberikan  batasan kepada  peneliti  agar  penelitiannya  lebih  tersusun.  Adapun  tahap  pengolahan  data  yang digunakan  ada  tiga  yakni  yang  pertama  reduksi  data  yang  memfokuskan  pada  pokok permasalahan  yang  penting,  lalu  kedua  penyajian  data  yang  menggunakan  teks  naratif  serta ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana dilakukan pengkajian ulang terhadap data yang  didapat  dilapang  terhadap  kecocokannya  dengan  teori  yang  digunakan  sehingga  dapat teruji validitasnya.

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil penelitian yang di dapatkan merupakan data yang sebenar-benarnya yang terjadi di  lapangan  yang  disesuaikan  dengan  teori  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  mengguakan teori  Evaluasi  Kebijakan menurut  Dunn (2000:608).  Berbagai  permasalahan mendasar  yang dihadapi  pemerintah  Desa  Rancamulya  Kecamatan  Sumedang  Utara  Kabupaten  Sumedang apabila  tidak  ditangani  secara  sungguh-sungguh,  maka  hal  ini  akan  berpotensi  terhadap kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu permasalahan yang mendesak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Beberapa kebijakan telah diambil selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir pada upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  desa  yang  baik,  efektif  dan  efisien  berdasarkan  prinsip- prinsip  transparansi,  akuntabilitasi  dan  partisipatif  pada  semua  kegiatan  antara  lain  melalui langkah-langkah:
a. Penataan  dan  peningkatan  budaya  kerja  dan  kapasitas  SDM  perangkat  desa  yang berbasis  kompetensi  agar  lebih  propesional,  produktif  dan  bertanggungjawab  sesuai
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
dengan  apa  yang  telah  menjadi  tugas  serta  fungsinya  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat
c. Penataan ketatalaksanaan pemerintah desa melalaui penataan manajemen administrasi desa.
d. Meningkatkan IPTEK sera kemajuan infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Data  penelitian  ini  diperoleh  pada  saat  penelitian  berlangsung  di  lapangan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  meneliti  mengenai  Evaluasi  Program  Peningkatan  Profesionalisme Aparatur  Pemerintahan  Desa  Rancamulya  yang  terdiri  dari  2  (Program)  program  Pelatihan Pengelolaan  keuangan  desa  Bagi  Aparatur  Desa  dan  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masayarakat Desa.

## 1. Efektifitas
Suatu  pilihan  atau  alternatif  sebagai  suatu  hasil  atau  output  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  dalam  mencapai  tujuan  melalui  suatu  tindakan  yang  terencana.  Hubungan  atau keterkaitan antara efektifitas dengan rasionalitas teknis, dilihat dari produk atau layanan yang diberikan.  Dalam  program  pengelolaan  keuangan  desa  bagi  aparatur  desa  sesuai  apa  yang diharapkan desa dan yang direncanakan desa tentang pengelolaan keuangan desa rancamulya sudah berjalan efektif, berarti sudah ada tujuan apa yang diharapkan oleh desa rancamulya itu sendiri. Masih ada yang berbicara dalam program pelatihan pengelolaan keuangan desa dengan tujuan-tujuan yang memang diharapkan sebelumnya atau yang sudah direncanakan oleh desa, memang masih kurang efektif hasil yang telah diprediksi sebelumnya, hal ini disebabkan karen atindakan yang kurang maksimal.
Dari  hasil  yang  peneliti  telah  teliti  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa memang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang memang perangkat desa harus diperbaiki atau lebih ke di adakannya pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan  yang sesuai dari pemerintahannya agar dapat berjalan dengan efektif atau berjalan dengan maksimal program tersebut. Dengan adanya  program  kedua  Dalam  program  peningkatan  kapasitas  aparatur  dan  fasilitasi pemberdayaan  masyarakat  memang  desa  berharap  apa  yang  direncanakan  oleh  desa  untuk mencapai  hasil  yang  di  harapakan  desa  itu  berjalan  dengan  maksimal,  atau  tidak  ada kendalanya bagi aparatur desa yang sudah mengikuti program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya program ini sudah dibilang efektif dalam menjalankan program yang  direncanakan  oleh  desa  rancamulya.  Peneliti  mendapat  data  tentang  permasalahan peningkatan  kapastias  aparatur  dan  fasilitasi  pemberdayaan  masyarakat  memang  dikatakan sudah  efektif  sudah  lebih  baik  dengan  apa  yang  dilakukan  sebelumnya,  sebelum  adanya program tersebut, karena program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat memang sangat penting untuk ditingkatkan. Dalam teori Dunn efektifitas itu sejauh mana  kita  dapat  merencanakan  atau  tujuan-tujuan  kita  yang  diharapkan  tepat  sasarannya dengan apa yangkita harapkan. berarti sudah memenuhi penjelasan dari teori efektifitas atau memang masih kurangnya keefektifan dalam program tersebut.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2. Efisiensi
Efisiensi  yang  merupakan  persamaan  dari  rasionalitas  eknomi,  yang  merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yangakhirnya berangkat dari keadaan moneter.  Dalam hal ini yang berkaitan dengan tumbuhnya jumlah usaha  yang dibutuhkan untuk peningkatan efektifitas tertentu. Efisiensi juga terdapat perbandingan yang terkait dengan pemasukan serta penegluaran,  sama  hal  nya  dengan  hasil  maksimal  yang  telah  dicapai  dalam  penggunaan sumber terbatas. hubungannya apa yang telah diselesaikan dalam program tersebut.
Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  desa  sebelum  adanya  program  pengelolaan keuangan dengan kurangnya SDM pada aparatur, tetapi aparatur harus bisa menjalankannya dengan cara perlahan untuk menggali apa permasalahan dalam kualitas SDMnya. Aparatur itu harus  bertanggun  jawab,  pembangian  kerja  nyata,  prosedur  kerja  yang  praktis,  rasionalitas wewenang,  jika  aparatur  ingin  tercapainya  efisiensi  tersebut.  dan  pastinya  desa  rancamulya ingin lebih baik dari sebelumnya ingin bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Dapat disimpulkan bahwa permasalahan kualitas SDM itu memang sekarang-sekarang sudah  maju  sudah  meningkat  dari  sebelumya  dan  dengan  adanya  SISKEUDES  itu  dapat membantu berjalannya tugas dan fungsi aparatur desa dengan memudahkan untuk menginput datanya.  Dengan  cara  untuk  meningkatkan  kembali  program  tersebut  untuk  mencapai efisiensinya  yang  di  harapkan  desa  maka  lakukanlah  dengan  benar  program  tersebut.  Jadi dalam pembahasan efisiensi berkaitan denga efektif kita harus melakukan efisiensi yang dalam pengerjaannya harus menggunakan sumber yang sesuai dengan adanya, namun efisiensi tidak terlalu terfokus pada apa yang menjadi tujuan tersebut. Untuk itu selain efisien kitapun harus juga efektif dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 3. Kecukupan
Suatu  tingkatan  efektifitas  berkaitan  jauh  dengan  kepuasaan  kebutuhan,  kesempatan serta nilai  yang dimana masalah itu dibutuhkan. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada suatu  keterikatan  antara  alternative  atau  pilihan  kebijakan  serta  hasil  sebagaimana  yang diharapkan. Dalam program desa Rancamulya ini tentang pelatihan pengelolaan keuangan desa rancamulya, dengan diadakannya program tersebut harapan atau kriteria kecukupannya dapat kuat dalam hubungan alternative kebijakannya dan hasil yang diharapkan oleh desa, agar dapat memenuhi apa yang diinginkan aparatur desa rancamulya yang sejahtera.
Sesuai dengan teori yang peneliti ambil dari Willian N Dunn alternative kebijakan dan sebagaimana  hasil  yang  diharapkan  oleh  desa,  kedua  hal  tersebut  merupakan  hal  yang ditekankan dalam kriteria kecukupan. Dengan meningkatkan program tersebut aparatur lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa, agar tidak disangka dana desa itu cair tetapi tidak ada hasilnya untuk kemasyarakat atau ke desanya pun. Karena dari sebelum sebelumnya memang belum memenuhi apa yang diharapkan oleh desa itu sendiri, dan sekarang sudah diganti dengan aparatur yang mungkin lebih bisa menata pengelolaan keuangan desa dengan baik.
Dana  desa  yang  bersember  dari  APBN  untuk  desa  dipergunakan  untuk  membangun serta  membangkitkan  pemberdayaan  masyarakat  serta  untuk  mendanai  kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa maupun kemasyarakatannya.  Dana desa ini sangat penting untuk implementasi alokasi dana desa agar dapat jelas pemakaiannya dan pelaksanaan  yang sempurna. Dana desa pun untuk meningkatkan kualitasdengan adanya sarana dan infrastruktur
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
yang  mana  akan  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Memang  desa  rancamulya  sudah meningkatkan pengelolaan keuangannya dengantidak yang lebih baik dan efektif.

## 4. Perataan
Indikator  ini  berkaitan  erat  dengan  suatu  rasionalitas  sesuai  dengan  aturan  yag  telah ditetapkan  dan  social  yang  tertuju  padasuatu  distribusi  atau  asupan  akibat  serta  usaha  yang berbeda  dari  berbagai  kelompok  masyarakat.  Kriteria  kesamaan  merekomendasikan  untuk merancang  suatu  kesempatan  mendistribusikan  pendapatan,  kemudian  pendidikan  ataupun kesempatan  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  baik.  Pelayanan  publik  merupakan  suatu bentuk kegiatan yang mengahsilkan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh lembaga daerah serta  lingkungan  badan  usaha  milik  Negara,  karena  sebagai  kewajian  yang  harus  dilakukan oleh lembaga penyediaan pelayanan publik dan sebagai suatu kegiatan atas terwujudnya aturan atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  publik  masih  banyak  yang  harus dievaluasi  harus  dilakukan  karena  kebutuhan  masyarakat  semakin  meningkat  dan beranekaragam.
Peningkatan  pelayanan  publik  di  desa  rancamulya  mulai  ditingkat  kan  sedikit  demi sedikit,  karena  pelayanan  public  memang  sangat  lah  penting  bagi  lembaga  terkait,  bila pelayanannya tidak memuaskan masyarakat pun merasa risih dengan pelayanannya, maka dari itu  pedoman  yang  ada  di  desa  dilakukan  dengan  sebaik  mungki.  Dan  kemampuan  dalam pelayanan public mungkin masih perlunya ditingkatkan dalam pengetahuan atau diadakannya pelatihan-pelatihan untuk pelayanan publik.

## 5. Responsivitas
Suatu  kebijakan  masih  dikatakan  gagal  jika  mengabaikan  beberapa  unsur  seperti keefektivan, efisiensi, kebutuhan yang cukup dalam memberi pelayanan atau tanggapan suatu kepentingan kelompok maupun individu yang mestinya diaplikasikan berdasarkan kebijakan yang telah dibuat, kebijakan yang dapat memuaskan suatu kebutuhan ataupun preferensi dari sekelompok  masyarakat  atau  individu  lainnya  harus  melihat  atau  merujuk  pada  kriteria responsivitas.  Hal  ini  sangat  penting  karena  menjadi  acuan  atau  rujukan  atas  kepuasaan kebutuhan yang didapatkan oleh sekelompok masyaraka maupun individu.
Responsivitas  kepekaaan  yang  diberikan  oleh  desa  yang  dimana  pemerintahan menyelenggarakan pelayanan, dalam responsivitas ini memang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi,  kecukupan.  Bila  memang  dalam  program  pengelolaan  keuangan  desa  dan peningkatan kapasitas aparatur masih terdapat kegagalan ya mungkin belum terpenuhi rencana yang diharapkan. Memang masih adanya kendala dalam bagaimana menjalankan tupoksi yang baik dan benar agar kinerja aparatur pemerintah desa lebih baik dengan menjalankan tugas nya dan  tidak  dapat  kecurangan  dalam  melaksanakan  rencana  apapun.  Jadi,  belum  adanya responsivitas yang mendukung dalam aparatur pemerintah desa rancamulya ini.
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  memang  desa  harus  lebih  hati-hati  lagi  dengan kinerjanya  harus  lebih  teliti  bila  memang  ingin  berjalan  dengan  baik  pengelolaan  keuangan desan  dengan  diadakan  system  keuangan  desa  yang  baru  di  terapkan  3  tahun  kebelakang memang membantu terhadap aparatur pemerintahan desa dengan adanya system tersebut, tetapi masih ada permasalahan dalam kebijakan tersebut.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dalam  pegelolaan  keuangan  desa  masih  banyak  nya  masalah  dalam  pengelolaannya dan masyarakat memang belum paham dengan peraturan kebijakan desa rancamulya tersebut, jadi apa yang seharusnya rencana desa seperti ini tetapi malah masyarakat membuat rencana- rencana  yang  jauh  dari  perkiraan  desa  tersebut  karena  masyarakat  banyak  keinginan  yang belum tercapai jadi banyak nya alasan-alasan yang dilontarkan masyarakat kepada desa pada pelaksanaan musyawarah.

## 6. Ketepatan
Ketepatan kebijakan tidak berhubungan dengan karakteristik masing-masing individu, namun melibatkan dua atau lebih individu lain secara bersamaan. Kriteria ketepatan dilihat dari dekat hubungannya dengan pemikiran yang rasional atau disebut rasionalitas subtantive. Hal ini  mengacu  pada  suatu  nilai  atau  harga  atas  berjalannya  program-program  tersebut  dan dikaitkan  pada  kekuatan  asumsi  yang  menjadi  dasar  dari  program  itu.    Desa  Rancamulya membuat visi dan misi untuk melancarkan tujuan yang ingin dicaapi dalam rentang waktu enam tahun  yang  disajikan  dalam  program  pelatihan  pengelolaa  keuangan  desa  dan  peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Dan dalam Misi desa rancamulya Misi merupakan penjabaran dari visi merupakan hal yang menggambarkan tentang bagaimana cara agar tujuan darai visi dapat terlaksanakan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh desa untuk mencapai visi desa.
Dengan  adanya  program  pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan  runtutan  apa-apa  yang  dijabarkan  dalam  visi  serta  misi  yang  telah  direncanakan sebelumnya  oleh  desa  rancamulya.  Ketepatan  dalam  tujuan  desa  yang  diharapkan  tepat sasarannya  pada  program  tersebut.  Jadi  profesionalisme  kerja  dalam  program  pengelolaan keuangan aparatur desa yang mempengaruhi sumber daya memang ada permasalahan dalam kualitas  kerja  aparatur,  masih  belum  berjalan  dengan  maksimal  pengelolaan  keuangan  desa bagi  aparatur  pemerintahan,  memang  masih  perlu  evaluasi  program  peningkatan profesinalisme  aparatur  pemerintah  desa  rancamulya,  karena  masih  kurang  dalam pemberdayaan aparatur dan tugas yang dilaksanakan aparatur masih belum memenuhi apa yang program  itu  direncanakan  hanya  mengikuti  saja  pelatihan-pelatihan  dan  tidak  selamanya diterapkan pada aparatur pemeritah desa rancamulya.
Dalam  pengembangan  kapasitas  aparatur  dalam  fasilitasi  pemberdayaan  masyarakat aparatur  masih  meningkatkan  atau  mencoba  perlahan  untuk  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat, karena aparatur selalu menjalankan tugas yang di perintah oleh pemerintahan apa yang  harus  dilaksanakan  terdahap  masyarakat  dan  program  apa  yang  harus  diadakan  dalam pemberdayaan kepada masyarakat agar memenuhi keinginan masyarakat yang memang belum tercapai oleh masyarakat.

## Simpulan
Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas  yakni  dilihat  dari  hasil  penelitian  dan  juga pembahasan  sebelumnya,  peneliti  bisa  menarik  kesimpulan  bahwa  Evaluasi  Program Peningkatan  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  Desa  secara  universal  sudah  berjalan dengan  semenstinya  yakni  lebih  efektif,  namun  jika  dilihat  dari  berlangsungnya    beberapa program  yang  dilaksanakan  masih  perlu  diperbaiki  atau  dievaluasi.  Profesionalisme  kerja
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
dalam  program  pengelolaan  keuangan  aparatur  desa  yang  mempengaruhi  sumber  daya memang  ada  permasalahan  dalam  kualitas  kerja  aparatur,  tetapi  dengan  berjalannya  waktu sudah  berjalan  dengan  baik.  Dalam  pengembangan  kapasitas  aparatur  dalam  fasilitasi pemberdayaan  masyarakat  aparatur  masih  meningkatkan  atau  mencoba  perlahan  untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat,  karena aparatur selalu menjalankan tugas  yang di perintah oleh pemerintahan apa yang harus dilaksanakan terdahap masyarakat dan program apa yang  harus  diadakan  dalam  pemberdayaan  kepada  masyarakat  agar  memenuhi  keinginan masyarakat yang memang belum tercapai oleh masyarakat.

## Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Cv Pustaka Setia.
Dunn,  W.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Gadjah  Mada  University  Press: Yogyakarta.
Indiahono,  D.  (2009). Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Analiysis .  Gava  Media: Yogyakarta.
Islamy, I. (2009). Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Keban,  Y.  (2004). Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  Konsep  dan  Teori .  Gava Media: Yogyakarta.
Kusumanegara,  S.  (2010). Model  dan  Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik .  Gava  Media: Yogyakarta.
Nawi, R. (2017). Perilaku kebijakan Organisasi . Bandung: CV Sah Media.
Nugroho,  R.  (2009) Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .  Jakarta,  PT. Elex Media Kompetindo.
Parsons, W. (2005). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . Prenada Media: Jakarta.
Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Santoso,  P.  (2009) . Administrasi  Publik,  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance . PT.  Refika Aditama: Bandung.
Siagian, S.P. (1994). Administrasi Pembangunan . Jakarta, 2000: Bumi Aksara.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV. Mandar Maju.
Wahab, S.A. (2004). Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus) .  Buku  Seru: Yogyakarta.
Wiyoto, B. (2005). Riset Evaluasi Kebijakan: Mitos Ketakutan Birokrasi, Instrumen, Strategic, Good Governanace . Bucetid Malang: Malang.