## Peran Penting Pemerintah Indonesia
Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA

## Riady Ibnu Khaldun
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat riadyibnu@unsulbar.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the efforts that can be made by the Government of Indonesia in making the most  of  the  opportunities  available  in  the  ASEAN  China  Free  Trade  Area  (ACFTA)  agreement. Basically, ACFTA opens up great opportunities for each country to be able to gain profits in the trading system. China and ASEAN member countries such as Malaysia, Singapore, the Philippines, Vietnam, Thailand  and  several  other  countries  have  jointly  agreed  to  implement  a  free  trade  system  by minimizing  various  trade  barriers,  both  tariffs  and  non-tariffs.  The  purpose  of  this  agreement  is basically to build harmonious  relations  between the  two parties, followed  by encouraging increased market  access  in  the  international  trade  system,  encouraging  increased  investment  and  economic cooperation,  and  realizing  the  welfare  of  the  people  of  both  ASEAN  and  China.  This  study  uses  a qualitative  method  in  which  the  data  used  is  in  the  form  of  secondary  data  derived  from  various literature, both previous research, news published online and offline, as well as other data sources that are very important to support the success of the research results. The results of the study show that Indonesia  can  make  optimal  use  of  the  potential  available  in  the  ASEAN  China  Free  Trade  Area agreement both from utilizing space for superior domestic products to be marketed, increasing foreign investment, as well as various other forms of economic cooperation that can encourage the welfare of the Indonesian people.
Keywords: ACFTA, investment, free trade

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam  memanfaatkan  kesempatan  yang  tersedia  pada  kesepakatan  ASEAN  China  Free  Trade  Area (ACFTA) dengan semaksimal mungkin. Pada dasarnya, ACFTA sejatinya membuka kesempatan besar bagi masing-masing negara untuk dapat meraih keuntungan dalam sistem perdagangan. China beserta negara-negara  anggota  ASEAN  seperti  Malaysia,  Singapura,  Filipina,  Vietnam,  Thailand,  dan beberapa  negara  lainnya  telah  bersepakat  secara  bersama-sama  untuk  menyetujui  penerapan  sistem perdagangan bebas  dengan meminimalisir berbagai hambatan perdagangan baik tarif maupun non- tarif. Tujuan dalam  kesekapatan tersebut pada dasarnya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mendorong peningkatan akses pasar dalam sistem  perdagangan  internasional,  mendorong  peningkatan  investasi  serta  kerjasama  ekonomi,  dan terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  baik  ASEAN  maupun  China.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif di mana data yang digunakan yakni berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline, maupun sumber data  lainnya  yang  sangat  penting  untuk  mendukung  kesuksesan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Indonesia  dapat  memanfaatkan  dengan  optimal  potensi  yang  tersedia  dalam kesekapatan ASEAN China Free Trade Area baik dari pemanfaatan ruang bagi produk unggulan dalam negeri untuk dipasarkan, peningkatkan investasi asing, maupun berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kata kunci: ACFTA , investasi, perdagangan bebas

## Pendahuluan
Liberalisasi  Perdagangan  hadir  untuk  memberikan  penekanan  kepada  pentingnya pelaksanaan sistem perdagangan secara bebas tanpa adanya berbagai hambatan yang timbul dalam  mekanisme  tersebut  dalam  wujud  minimnya  intervensi  pemerintah,  sehingga  alur perpindahan  produk  yang  diperdagangkan  semakin  leluasa  dari  satu  negara  ke  negara lainnya  (Lubis  &  Nuryanti,  2016).  Apapun  kebijakan  yang  diputuskan  tetap  mengarah kepada pelaksanaan sistem perdagangan tanpa atau minim hambatan baik yang bersifat tarif seperti  pengenaan  pajak  terhadap  produk  yang  diperdagangkan  maupun  non-tarif  yakni berbagai bentuk kebijakan yang memberatkan dalam proses perdagangan sehingga produk yang ditransaksikan semakin sulit untuk berpindah di setiap negara  (Rahman et al., 2016). Adapun  tujuan  pelaksanaan  dan  penerapan  liberalisasi  perdagangan  diyakini  dapat merangsang peningkatan kesejahteraan bagi setiap pihak yang menyepakati aturan tersebut. Selain  itu,  pelaksanaan  liberalisasi  ekonomi  tersebut  dapat  memberikan  konsekuensi terhadap  peningkatan  investasi  dan  devisa,  peningkatan  daya  saing,  membuka  peluang lapangan  kerja  yang  lebih  besar,  peningkatan  kompetensi  dan  kecapakan  sumber  daya manusia, memperbesar penganekaragaman produk, serta membenahi neraca perdagangan (Manik et al., 2017).
Demikian halnya dengan latar belakang dibentuknya Association of South East Asian Nations atau dikenal dengan ASEAN pada Tahun 1967 di Thailand (Keling et al., 2011). Dalam Piagam ASEAN atau ASEAN Charter orientasi dari pembentukan ASEAN satu di antaranya adalah: 1) untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif,  dan  terpadu  secara  ekonomis;  2)  mendorong  peningkatan  perdagangan  dan investasi yang di dalamnya terdapat perpindahan barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; serta  3)  terfasilitasinya  pergerakan  pelaku  usaha,  pekerja  profesional,  pekerja  berbakat termasuk  buruh,  dan  arus  modal  yang  lebih  bebas  (Verico,  2017).  Di  mana  harapan pembentukan ASEAN  salah satunya adalah  untuk  menjamin  pembangunan  berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi saat ini, masa depan, dan menempatkan kesejahteraan bagi seluruh  rakyat.  Dapat  digaris  bawahi,  tujuan  berdirinya  ASEAN  untuk  mendorong terbentuknya alur perdagangan dan investasi yang bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  yaitu  melalui  keterbukaan  pasar  sehingga  produk  dalam  negeri memiliki  tempat  untuk  diperdagangan  diberbagai  negara  tanpa  hambatan  yang  berarti (Narine, 2008).
Dalam ASEAN proses liberalisasi perdagangan dilakukan secara garis besar dalam tiga tahap yaitu: 1) pembentukan ASEAN itu sendiri pada Tahun 1967 membangun pondasi pasar bebas; kemudian 2) penerapan Skema CEPT ( Common Effective Preferential Tariff ) berupa penurunan tarif sebesar 0-5% dengan kandungan lokal 40% melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) secara bertahap dimulai dari Tahun 1993; dan 3) dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Economic Community diharapkan tercapai pada Tahun 2015 di mana tujuan utamanya adalah menjadikan pasar bebas ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas  (Khaldun, 2022). Tidak hanya sampai disitu, namun ASEAN juga menyambut kerjasama  tersebut  dengan  berbagai  mitra  yaitu  beberapa  negara  lainnya  dalam pembentukan kebijakan Free Trade Area salah satunya bersama China.
ASEAN  China Free  Trade  Area (ACFTA)  merupakan  kebijakan  yang  disepakati bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama negara mitra yaitu China yang diawali dengan pembentukan A SEAN- China Comprehensive Economic Cooperation pada Tahun 2001 di Brunei Darussalam di mana tujuannya adalah untuk mendorong kerjasama yang lebih erat di antara  kedua  belah  pihak  dan  membuka  mekanisme  perdagangan  bebas  tanpa  hambatan serta  peningkatan  arus  investasi  (Tran  et  al.,  2020).  Satu  kesempatan  penting  yang  dapat ditemukan  dalam  kerangka  kebijakan  tersebut  adalah  potensi  pasar  yang  besar  bagi Indonesia  karena  di  samping  beberapa  negara  ASEAN  juga  terdapat  China  sebagai  mitra kerjasama (Tampubolon, 2019).
Namun,  pada  awalnya  ditemukan  bahwa  dalam  penerapan  kebijakan  tersebut Indonesia dianggap belum terlalu siap untuk berkompetisi dengan beberapa negara lainnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari permulaan berlakunya ACFTA pada Tahun  2010.  Ketidaksiapan  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  (Adam  & Negara, 2017): 1) belum optimalnya pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor  industri  manufaktur;  2)  infrastruktur pendukung yang  belum  maksimal khususnya untuk  meningkatkan  akses  transportasi,  distribusi,  termasuk  energi;  dan  3)  berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan pembelakukan ACFTA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kembali kesempatan dalam ASEAN China Free Trade Area.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif untuk memberikan  gambaran  secara rinci terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan dalam ASEAN China Free Trade Area (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline , maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk  mendukung  kesuksesan  hasil  penelitian  ini.  Selanjutnya,  teknik  analisis  data  yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

## Kerangka Konseptual

## Liberalisasi Perdagangan
Munculnya kebebasan dalam melakukan perdagangan di antara setiap negara salah satunya  disebabkan  oleh  motivasi  yang  berasal  dari  teori  yang  dikemukakan  oleh  Adam Smith dalam bukunya berjudul The Wealth of Nation yang menyatakan bahwa pelaksanaan perdagangan internasional dengan intervensi yang minim dari pemerintah akan mendorong peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Fahrazi,  2017).  Klaim  tersebut  dilanjutkan  dengan sistem perdagangan internasional tanpa campur tangan yang berlebihan dari masing-masing pemerintah  suatu  negara  akan  menciptakan  penggunaan  dan  pengelolaan  sumber  daya
menjadi semakin lebih efisien sehingga pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya,  terdapat  tiga  poin  penting  yang  menjadi  dasar  bagi  suatu  negara  dalam melakukan perdagangan internasional dan membangun kerjasama perdagangan bebas yaitu sebagai  berikut  (Lubis  &  Nuryanti,  2016):  1)  adanya  keuntungan  yang  jauh  lebih  besar didapatkan  dari  pertukaran  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  negara  baik  dari  sisi produksi  maupun  konsumsi;  2)  setiap  negara  akan  melakukan  spesialisasi  dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki suatu negara; serta 3) terlaksananya transfer teknologi yang berasal dari negara yang memiliki teknologi lebih maju.
Dalam  perdagangan  internasional  saat  ini,  terdapat  banyak  berbagai  bentuk kerjasama yang telah disepakati baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral satu di antaranya yakni kebijakan perdagangan bebas (Athukorala, 2020). Tujuan dari pelaksanaan kerjasama  perdagangan  tersebut  salah  satunya  adalah  untuk  meredam  intervensi  dari masing-masing pihak yaitu negara agar dapat meminimalisir berbagai macam bentuk hatetan dalam perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Diharapkan ketika berbagai macam hambatan dalam perdagangan bisa direduksi, maka konsekuensi yang terjadi adalah arus  perpindahan  produk  yang  diperdagangkan  dapat  menjadi  semakin  lancar  sehingga setiap negara dengan mudah bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing (Putra, 2016).
Dalam  liberalisasi  perdagangan  terdapat  lima  keutamaan  yang  diharapkan  dapat tercapai yakni (Budiono, 2001): (1) tersedianya akses pasar yang lebih luas karena beberapa negara secara bersama-sama untuk bersepakat dalam meniadakan hambatan perdagangan; (2)  mendorong  terjadinya  iklim  usaha  yang  jauh  lebih  kompetitif  karena  pasar  semakin terbuka dan memaksa para produsen untuk dapat memproduksi karya yang berkualitas dan harga yang relatif lebih murah; (3) arus perdagangan dan investasi semakin meningkat, maka transfer  teknologi  juga  akan  semakin  mudah  yang  sejalan  dengan  peningkatkan  inovasi, produktivitas, dan efisiensi; (4) perdagangan dengan tanpa intervensi yang berlebihan akan memicu kestabilan harga di pasar; dan (5) terjadinya peningkatkan kesejahteraan dilihat dari ketersediaan  sumberdaya  yang  melimpah  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  domestik masing-masing negara yang tidak dapat diproduksi secara mandiri.
Lebih lanjut, liberalisasi perdagangan adalah bentuk situasi di mana beberapa negara tertentu  bersepakat  melakukan  perdagangan  global  tanpa  adanya  hambatan  apapun yang membebani aktivitas transaksi tersebut menuju model pelaksanaan perdagangan bebas yang berkembang  baik  pada  tingkat  bilateral,  regional,  maupun  multilateral.  Perlu  diketahui bahwa  satu  di  antara  beberapa  orientasi  liberalisasi  perdagangan  adalah  untuk menumbuhkan tingkat volume dan nilai perdagangan suatu negara sehingga konsekuensi yang  diterima  adalah  adanya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat di negara tersebut (Tanaem & Arisanto, 2020).
Hadirnya  liberalisasi  perdagangan  akan  memicu  terjadinya  kompetisi  antar  para pelaku  pasar  yang  menyebabkan  harga  barang  dan  jasa  yang  sejenis  menjadi  sangat kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai jenis pilihan bagi  masyarakat  pada  wilayah  yang  terintegrasi  (Suhartono,  2011).  Manfaat  liberalisasi perdagangan antara lain untuk memicu terjadinya efisiensi yang dilakukan melalui beberapa
skema  seperti  peningkatan  produktivitas  karena  alokasi  sumber  daya  yang  digunakan semakin  efisien  dan  adanya  peningkatan  kompetisi  di  antara  negara  satu  dengan  negara lainnya.  Liberalisasi  perdagangan  juga  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  persaingan antara produsen dalam negeri dengan kompetitor asing karena bagi siapa yang tidak mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang relatif lebih murah pasti akan ditinggalkan.

## ASEAN Free Trade Area + Mitra
Kawasan perdagangan bebas atau yang sering dikenal dengan nama Free Trade Area adalah  satu  di  antara  beberapa  wujud  dari  integrasi  ekonomi  di  dunia  di  mana  terdapat kekhususan  kebijakan  yang  diberikan  kepada  sesama  negara  yang  menyetujui  penerapan kebijakan tersebut (Chiang, 2019). Teori integrasi ekonomi tersebut merujuk kepada bentuk kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif meminimalisir beraneka ragam hambatan perdagangan di antara beberapa negara yang bersepakat untuk membentuk sistem integrasi ekonomi yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menyediakan akses perdagangan seluas mungkin antara satu negara dan lainnya (Sariwaty, 2014).
Dalam  kesepakatannya,  penerapan  kebijakan  kawasan  perdagangan  bebas  akan menetapkan  sistem  penghapusan  berbagai  jenis  hambatan  dalam  perdagangan  di  antara sesama negara anggota yang setuju sebagai wujud meminimalisir intervensi pemerintah di dalam  perdagangan  yakni  dalam  bentuk  tarif  dan  non-tarif.  Dampak  yang  timbul  dalam pelaksanaan  sistem  tersebut  adalah  terjadinya  peningkatan  alokasi  sumber  daya  dan pendapatan untuk negara-negara anggota di dalam kawasan tersebut. Kawasan perdagangan bebas  diharapkan  akan  memaksimalkan  keuntungan  bagi  setiap  negara  yang  ikut melaksanakan kebijakan itu serta akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi  perdagangan  baik  dalam  bentuk  bilateral,  regional,  maupun  multilateral (Suhartono, 2011).
Tidak hanya dalam internal ASEAN sendiri, kebijakan perdagangan bebas diterapkan melalui berbagai skema salah satunya adalah CEPT dalam rangka penurusan tarif di dalam perdagangan sesama negara anggota. Namun, ASEAN juga telah mengembangkan beberapa kebijakan  perdagangan  bebas  dengan  negara  lainnya  sebagai  mitra  dengan  tujuan  untuk memperluas kerjasama termasuk akses pasar bagi produk domestik negara-negara tersebut seperti  dengan  negara  Korea  Selatan,  India,  Australia,  New  Zealand,  dan  China.  Adapun bentuk  kebijakan  yang  diratifikasi  oleh  ASEAN  bersama  negara  mitra  dalam  kerangka perdagangan bebas adalah ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Australia  New  Zealand Free  Trade  Area (AANZFTA), serta  ASEAN China Free Trade Area (Setia Darma & Faisal Hastiadi, 2018).
Latar  belakang  terbentuknya  ASEAN  China Free  Trade  Area dimulai  dari penandatanganan kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu ASEAN dan China dalam kerangka Comprehensive Economic Cooperation pada Tahun 2002 memuat penekanan kepada pentingnya kerjasama ekonomi baik perdagangan maupun investasi dengan cara mereduksi atau  meminimalisir  hambatan-hambatan  dalam  perdagangan  barang  baik  tarif  ataupun
non-tarif,  peningkatan  akses  pasar  jasa,  serta  mendorong  peningkatan  investasi  melalui penyesuaian peraturan (Lokshin, 2020). Kemudian, tahapan kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China dilanjutkan dengan melakukan ratifikasi pada Agreement on Trade in Goods pada Tahun 2004 dan Agreement on Trade in Services pada Tahun 2007. Di Tahun 2009, baik ASEAN maupun China juga melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai investasi di antara kedua belah pihak. Sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat beberapa kali penyesuaian berupa amandemen termasuk pada Tahun 2015 melalui Upgrading Protocol to Amend ASEAN China Free Trade Area yang disepakati oleh Indonesia pada Tahun 2018 dan diterapkan pada Tahun 2019 (Nugraha, 2018). Sejatinya, pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China memiliki dasar untuk mendorong terjadinya peningkatkan hubungan  perdagangan  yang  lebih  erat  di  antara  kedua  belah  pihak  serta  memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dunia.

## Potensi Akses Pasar dalam ACFTA
Terselenggaranya kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China melalui kerangka ASEAN China Free Trade Area telah membuka peluang besar bagi dua belah pihak. Adapun dasar  dibentuknya  kerjasama  tersebut  adalah  untuk  mewujudkan  terciptanya  kawasan perdagangan  bebas  dalam  rangka  meminimalisir  berbagai  hambatan  dalam  perdagangan sehingga  dapat  mendorong  terciptanya  kemudahan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  bagi kedua belah pihak yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. ACFTA memiliki akses yang sangat potensi terkait dengan pasar karena besarnya jumlah penduduk dari dua belah pihak baik ASEAN maupun China, di mana jumlah penduduk ASEAN mencapai 617 juta jiwa dan China memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1,412 miliar jiwa. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini.
Tabel Jumlah Penduduk Negara Anggota ASEAN dan China
No. Negara Jumlah Penduduk Persentase (%) 1 Indonesia 273.523.615 12,9 2 Filipina 109.581.078 5,1 3 Vietnam 97.338.579 4,5 4 Thailand 69.799.978 3,2 5 Myanmar 54.409.800 2,5 6 Malaysia 32.365.999 1,5 7 Kamboja 16.718.965 0,7 8 Laos 7.275.560 0,3 9 Singapura 5.850.342 0,2 10 Brunei Darussalam 437.479 0,02 11 China 1.450.129.629 68,4 Total 2.117.431.024 100 Sumber: Nasional.Kompas.com (diolah), 2022
Besaran jumlah  penduduk menjadi salah satu kesempatan dalam wadah kerjasama ASEAN  China Free  Trade  Area khususnya  bagi  Indonesia  dalam  memasarkan  produknya. Tanpa melihat pasar domestik dengan jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa, potensi pasar asing  yang  dimiliki  di  antara  negara-negara  ASEAN  dan  China  berjumlah  sebesar  1,834 milyar jiwa. Selain itu, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk seluruh negara anggota ASEAN lainnya tapi hanya China juga telah tersedia 1,450 milyar jiwa. Apabila Indonesia mampu mendapatkan maksimal 10% dari total jumlah penduduk tersebut sebagai konsumen tetap dari berbagai jenis produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar ASEAN dan China, berarti jumlahnya mencapai kurang lebih 100 juta jiwa.
Adapun beberapa jenis komoditas unggulan yang diekspor Indonesia ke China seperti yang berasal dari sektor pertambangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan besaran jumlah nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara anggota ASEAN yang tertinggi pada Tahun 2021 dimulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan  sisanya  ke  beberapa  negara  lainnya.  Data  yang  tersedia  dari  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  menyatakan  bahwa  masing-masing  nilai  ekspor  Indonesia  untuk  kedua  pihak tersebut mengalami peningkatan yakni dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 untuk ASEAN serta dari Tahun 2016 ke Tahun 2021 untuk China dengan jumlah secara berurutan dari tahun ke tahun 16.790, 23.083, 27.132, 27.961, 31.781, dan 53.765 Juta US$. Untuk lebih jelasnya terkait dengan nilai perdagangan Indonesia ke China dalam kurun beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Grafik Nilai Ekspor Indonesia ke China dan ASEAN (Juta US$)
Sumber: BPS (Diolah), 2022
Potensi pasar yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kerjasama ASEAN China Free Trade  Area dapat  dilihat  dari  wujud  mekanisme  kebijakan  yang  disepakati  untuk memudahkan proses perdagangan di antara para pihak. Demikian halnya dengan data yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekspor Indonesia terjadi baik ke China maupun ke ASEAN di Tahun 2021. Di samping dengan ketersediaan pasar  yang  besar  didukung  dengan  kemudahan  akses  dalam  melakukan  transaksi,  maka sepatutnya  Indonesia  perlu  untuk  lebih  meningkatkan  nilai  ekspor  salah  satunya  dengan mendorong  berbagai  produk  dalam  negeri  untuk  dapat  dipasarkan  dalam  pasar  bebas ASEAN  dan  China  sehingga  dapat  meraih  keuntungan  yang  lebih  optimal.  Selain  itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan: 1) meningkatkan daya saing produk lokal  dengan  melakukan  tata  kelola  terhadap  permasalahan  domestik  dimulai  dari
0 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 China ASEAN
peningkatan  infrastruktur,  distribusi,  transportasi,  perizinan,  pembiayaan,  dan  berbagai kebijakan lainnya; serta 2) mendorong terciptaya peningkatan kualitas bahan baku, kualitas alat produksi, kualitas tenaga kerja, dan kualitas penyajian produk unggulan yang dimiliki (Adam & Negara, 2017).

## Peningkatan Investasi bagi Indonesia
ASEAN China Free Trade Area juga berisi tentang upaya untuk mendorong terciptanya kemudahan untuk melakukan investasi bagi kedua belah pihak. Ketetapan dalam aturan itu merupakan  potensi  yang  sangat  besar  untuk  bisa  mendapatkan,  menarik,  ataupun mengoptimalkan  investasi  asing  ke  Indonesia  dengan  harapan  akan  memicu  terjadinya peningkatan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  dalam kerangka  kerjasama  tersebut.  Adapun  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  kerangka  kerjasama ASEAN  dan  China  yakni  untuk  mempromosikan  arus  investasi  dan  menciptakan  rezim investasi  yang  liberal,  fasilitatif  atau  memudahkan,  transparan  dan  kompetitif.  Data  yang tersedia menunjukkan bahwa dari lima negara terbesar yang berinvestasi ke Indonesia, dua diantaranya  adalah  Singapura  dan  China  di  samping  Hong  Kong,  Jepang,  dan  Amerika Serikat (Mahadiansar et al , 2019). Hal itu menunjukkan bahwa ASEAN China Free Trade Area telah  membuka  kesempatan  yang  besar  bagi  Indonesia  dalam  peningkatan  penerimaan investasi  asing  dari  kedua  negara  tersebut.  Selanjutnya,  yang  perlu  diperhatikan  saat  ini adalah  bagaimana  ketersediaan  akses  dalam  kemudahan  berinvestasi  dapat  lebih dioptimalkan.
Saat  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  mendukung  terlaksananya  upaya  tersebut melalui penyederhanaan kebijakan berinvestasi salah satunya dengan mengesahkan Omnibus Law yaitu  penggabungan  regulasi  atau  melakukan  penyederhanaan  aturan  seperti  yang dituangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Humaira, 2021). Pengesahan Omnibus Law tersebut pada tanggal 05 Oktober 2020 memiliki dasar untuk mendorong teciptanya iklim usaha dan investasi yang lebih berkualitas agar dapat membuka berbagai jenis lapangan kerja baru di Indonesia. Omnibus Law yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia  merupakan  wujud  undang-undang  yang  mengatur  beberapa  kebijakan  seperti melakukan  penyederhanaan  prosedur  perizinan  bisnis,  sebagai  dasar  dalam  bentuk persyaratan  investasi,  serta  termasuk  juga  aturan  mengenai  sistem  ketenagakerjaan  yang diberlakukan (Iswaningsih et al., 2021).
Selain itu, beberapa usaha lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi adalah dengan (Baidarus et al., 2018): 1) mengeluarkan sistem perizinan berbasis pengajuan tunggal untuk meningkatkan transparansi dalam mendapatkan izin  berusaha;  2)  mengeluarkan  informasi  terkait  dengan  daftar  utama  investasi  memuat manfaat bagi para investor yang berinvestasi di bidang tersebut sehingga bisa mendapatkan beranekaragam insentif seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan lainnya; serta 3) membentuk lembaga pengelola investasi yang memiliki  tata  kelola  yang  berkualitas  agar  mendapatkan  kepercayaan  dari  para  investor (BKPM, 2022). Sejatinya untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia tidak hanya melalui  penyediaan  penyederhanaan  kebijakan,  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan,  dan
pemberian bantuan insentif, namun juga perlu dipacu dengan melakukan pengenalan besar- besaran atau secara masif kepada para investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia pada  sektor  potensial  sehingga  setiap  tahunnya  akan  memicu  peningkatan  investasi khususnya yang berasal dari China maupun negara anggota ASEAN lainnya.

## Kesimpulan
Kebijakan  perdagangan  bebas  antara  ASEAN  dan  China  yakni  ACFTA  telah membuka kesempatan besar bagi kedua belah pihak termasuk Indonesia khususnya  dalam bidang perdagangan internasional. Adapun kesempatan tersebut yakni adanya kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan fokus utama yang ditetapkan dengan meminimalisir berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif dan terbukanya akses untuk meningkatkan  investasi  di  antara  kedua  belah  pihak  baik  ASEAN  maupun  China. Diharapkan  Indonesia  dapat  memaksimalkan  potensi  di  dalam  kebijakan  tersebut  tidak hanya  dalam  perdagangan  internasional,  namun  juga  peningkatan  investasi  asing  agar mendapatkan  keuntungan  maksimal  di  dalamnya  yang  sejalan  dengan  peningkatan kesejahteraan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: 1) mendorong berbagai  produk  dalam  negeri  untuk  dapat  dipasarkan  dalam pasar  bebas  ASEAN China sehingga  dapat  meraih keuntungan  yang  lebih  optimal;  dan  2) menyediakan  akses  dalam bentuk kemudahan berinvestasi yang lebih dioptimalkan.

## Daftar Pustaka
Adam, L., & Negara, S. D. (2017). Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia , 36 (2), 1–24. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/633
Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. Foreign Trade Review , 55(1), 13–20. https://doi.org/10.1177/0015732519886771
Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
11(1), 75-86. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.163
BKPM. (2022). 4 Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia (Online). Diakses dari https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/
detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia pada tanggal 14/12/2022
Badan Pusat Statistik. (2022). Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US$), 2000-2021 (online). Diakses pada tanggal 13/11/2022 dari https://www.bps.go. id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob- juta-us-2000-2021.html
Budiono. 2001. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE.
Chiang, M. H. (2019). China–ASEAN Economic Relations After Establishment of Free Trade
Area. Pacific Review 32(3), 267-290 . https://doi.org/10.1080
/09512748.2018.1470555
Fahrazi, M. (2017). Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan (Perspektif Politik dan Budaya Hukum). Jurnal Yuridis , 2 (2), 151–163.
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/196
Humaira, N. Z. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(2), 462-468. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1989
Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Preferensi Hukum 2(3), 478-484.
https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484
Keling, M. F., Som, H. M., Saludin, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. (2011). The development of ASEAN from historical approach. Asian Social Science, 7(7), 169-189. https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p169
Khaldun, R. I. (2022). Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN : Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas . 7 (1), 65–75. https://doi.org/10.5281/zenodo.7034122
Lokshin, G. M. (2020). Asean–China Cooperation: The Кey to Рeace in South-East Asia. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, 64(6), 142-150.. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-6-142-150
Lubis, A. D., & Nuryanti, S. (2016). Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China. Analisis Kebijakan Pertanian, 9(2), 143-156 . https://doi.org/10.21082/akp.v9n2.2011.143-156
Manik, T., Eryanto, H., & Suprihartini, L. (2017). Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim dan Kawasan Perdagangan Bebas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB), 5(1), 90-105. https://doi.org/10.21009/jpeb.005.1.7
Narine, S. (2008). Forty years of ASEAN: A historical review. In Pacific Review 21(4), 411-429. https://doi.org/10.1080/09512740802294689
Nugraha, C. L. (2018). Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol. Insignia: Journal of International Relations 5(2), 67-84..
Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations. Jurnal Hukum & Pembangunan 46(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37
Rahman, R. Y., Sinaga, B. M., & Susilowati, S. H. (2016). Model Ekonomi dan Dampak Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina Bagi Perdagangan Gula Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 32(2), 127-145.
https://doi.org/10.21082/jae.v32n2.2014.127-145
Sariwaty, Y. S. (2014). Integrasi Ekonomi dan Kesiapan Indonesia dalam Pelaksanaan Asean Economic Community 2015. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis 2(2), 241-246.
Setia Darma, W., & Faisal Hastiadi, F. (2018). Trade Creation and Trade Diversion Effects of the ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, and ASEAN-India FTA Implementation on the export of Indonesia’s Food and Beverages Industry Products. Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017).
https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.18
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Suhartono, S. (2011). Peran Pemerintah dan Kebijakan Perdagangan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau. Kajian , 16 (3), 545–569. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/535
Tampubolon, J. (2019). Indonesian export performance and competitiveness in the Asean- China FTA. WSEAS Transactions on Business and Economics 16, 120-129. https://doi.org/10.2139/ssrn.3594970
Tanaem, E. R., & Arisanto, P. T. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 1 2 (2), 120-139. https://doi.org/10.52166/madani.v12i2.2003
Tran, H. X., Thi Hoang, N. T., Nguyen, A. T., Truong, H. Q., & Van Dong, C. (2020). China- ASEAN trade relations: A study of determinants and potentials. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 209-217.
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.209
Verico, K. (2017). The Future of the ASEAN Economic Integration. London: Palgrave Macmilan . https://doi.org/10.1057/978-1-137-59613-0