## Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis
Afrijal 1 , Titin Purwaningsih 2
1,2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
( Penulis korespondensi: afrijaljamal91@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  analisis  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten (DPRK)  Aceh  Jaya  terhadap  Program  Listrik  Gratis  bagi  masyarakat  miskin.  Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode  kualitiatif.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  metode  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  DPRK  Aceh  Jaya,  Bupati  Aceh  Jaya,  Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini  dari  sekretariat  DPRK,  BPKK,  Biro  Perenomian  SDA  setdakab  Aceh  Jaya  dan  media.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  preventif  DPRK  Aceh  Jaya  terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan  anggaran  untuk  program  ini  yang  tertuang  dalam  APBK.  Pengawasan  preventif  dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti  adanya  penetapan  prosedur  pengawasan  dan  pembentukan  tim  khusus.  Sedangkan pengawasan  represif,  secara  kelembagaan  belum  optimal  walaupun  secara  tata  cara  pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.
Kata Kunci : Pengawasan; DPRK Aceh Jaya; Listrik Gratis.

## Abstract
This  research  focuses  on  the  analysis  of  the  supervision  of  the  Aceh  Jaya  Regency  House  of Representatives (DPRK) on the Free Electricity Program for the poor. Since being implemented in 2014, the program is not well-targeted in reaching beneficiaries. This research uses a qualitative method.  Data  collection  used  by  interview,  observation,  and  documentations.  The  results  of  this study  indicate  that  the  implementation  of  preventive  supervision  of  the  Aceh  Jaya  District Representative Council for free electricity programs has not been optimal. The Regency House of Representatives only carries out oversight on the approval and determination of the budget for this program  as  stipulated  in  the  Aceh  Jaya  Regency  Revenue  and  Expenditure  Budget.  Preventive supervision from the Regency House of Representatives in terms of preventing deviations from the policy  to  be  realized  such  as  the  establishment  of  supervision  procedures  and  the  formation  of  a special team. While repressive supervision, institutionally it has not been optimal even though the procedures  for  supervision  have  been  carried  out  such  as  the  formation  of  teams,  fielding,  and follow-up/recommendations.
Keywords : Supervision; Aceh Jaya DPRK; Free Electricity

## PENDAHULUAN
Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten  (DPRK)  merupakan  lembaga legislatif  tingat  kabupaten/kota  dalam Provinsi Aceh yang berkedudukan sebagai unsur  penyelenggara  pemerintah  daerah. Hal  ini  sebagaimana  dicantumkan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  pada  pasal  1 ayat  (11)  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kota  (DPRK) adalah  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah  kabupaten/kota  yang  anggotanya dipilih  melalui  pemilihan  umum  legislatif. DPRK  memiliki  3  (tiga)  fungsi;  legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Fungsi  pengawasan,  yang  menjadi fokus  pembahasan  kali  ini,  merupakan salah  satu  fungsi  legislatif  yang  harus menjadi  titik  fokus  untuk  dilaksanakan. Menurut  Bagir  Manan  dalam  Faizal (2011),  fungsi  pengawasan  merupakan kinerja  lembaga  legislatif  untuk  meng- awasi dan mengevaluasi kebijakan- kebijakan  atau  program-program  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah. Pengawasan dapat dilakukan baik sebelum pelaksanaan  kebijakan  (preventif)  ataupun setelah  implementasi  kebijakan.  Pengawa- san legislatif harus dipahami sebagai check and  balance ,  pengawasan  berperan  mem- berikan  umpan  balik  kepada  pemerintah
daerah  dengan  memberi  informasi  kepada pemerintah  daerah  sebagai  peringatan  dini penyimpangan  (Putri,  Diamantina,  dan Hananto,  2016),  sehingga  program  yang dijalankan  sesuai  dengan  aturan  yang sebagaimana  mestinya    (Johnson,  2005; Suwanda dan Piliang, 2016).
DPRK Aceh Jaya merupakan salah satu  lembaga  legislatif  tingkat  kabupaten yang  ada  di  dalam  provinsi  Aceh.  DPRK Aceh  Jaya  memiliki  kewajiban  untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui  kewenangan  dan  fungsi  yang dimiliki  dan  direalisasikan  dalam  bentuk peraturan dan/atau kebijakan yang dibahas bersama  dengan  Pemerintah  Aceh  Jaya. Selain itu, DPRK Aceh Jaya juga menjadi lembaga penyeimbang ( check and balance )  bagi  pemerintah  Aceh  Jaya  di dalam tata roda pemerintahan.
Untuk  menjadi  lembaga  penye- imbang,  DPRK  Aceh  Jaya  harus  mampu menjalankan  fungsi  pengawasan  yang optimal,  artinya  setiap  kebijakan  atau program  yang  diimplementasikan  oleh Pemerintah  Aceh  Jaya  maka  DPRK  Aceh Jaya  wajib  mengawasinya  dengan  optimal dengan  harapan  kebijakan  atau  program yang diimplementasi dapat berjalan sebagaimana  mestinya  serta  berdampak luas kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  program  atau  kebijakan yang  di  jalankan  oleh  Pemerintah  Aceh Jaya  yang  harus  mendapat  perhatian  dan pengawasan dari DPRK  Aceh Jaya adalah kebijakan program pemberian listrik gratis. Program  listrik  gratis  ini  pertama  kali digagas  pada  tahun  2014  di  masa kepemimpinan  Ir.  Azhar  Abdurrahman selaku  bupati  Aceh  Jaya  periode  2012- 2017  sebagai  salah  satu  program  pember- dayaan  masyarakat  miskin.  Pelaksanaan program  listrik  gratis  ini,  Aceh  Jaya merupakan satu-satunya daerah di Indonesia  pada  2014  yang  memberikan bantuan  listrik  gratis  kepada  masyarakat dengan  menggunakan  dana  Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Kebijakan  pemberian  listrik  gratis bagi  masyarakat  miskin  di  Aceh  Jaya  ini merupakan  salah  satu  kebijakan  unggulan yang  di  implementasikan  oleh  Pemerintah Aceh  Jaya.  Pemberian  Listrik  Gratis  ini diberikan untuk pemasangan instalasi baru dan  pembayaran  rekening  baik  instalasi analog  maupun  pra  bayar.  Program  ini  di peruntukkan  bagi  masyarakat  miskin  dan kurang  mampu  yang  bertempat  tinggal  di Aceh  Jaya  yang  tersebar  di  172  gampong yang ada dalam 9 kecamatan. Selain untuk masyarakat  miskin,  listrik  gratis  ini  juga diberikan  dan  peruntukkan  pada  fasilitas
umum seperti mesjid, meunasah dan dayah (pesantren).
Sejak  diluncurkan  2014,  program listrik  gratis  ini  mengalami  peningkatan dari  jumlah  anggaran  yang  dialokasikan dan  juga  jumlah  penerima  bantuan tersebut.  Sejak  Tahun  2014  hingga  2017, Pemerintah
Aceh Jaya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.34.069.015.498,00  dengan  realiasasi sebesarnya  Rp.33.109.854.695,00  yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Program listrik gratis yang dilaksanakan di Pemerintah  Aceh  Jaya  menjadi  salah  satu program  solutif  terhadap  permasalahan yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  namun didalam pelaksanaan dan implementasinya masih  banyak  ditemukan  permasalahan yang ditimbulkan seperti adanya penerima bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran  artinya ada yang layak menerima tidak mendapat- kan  bantuan  dan  sebaliknya  yang  tidak berhak  menerima  mendapatkan  bantuan tersebut.  Hal  ini  tentu  bertentangan peraturan yang telah di sahkan oleh bupati Aceh Jaya.
Permasalahan yang terjadi terhadap program  listrik  gratis  di  Aceh  Jaya  tidak terlepas  dari  kurangnya  pengawasan  dari DPRK  Aceh  Jaya  baik  sebelum  maupun pasca  pelaksanaan  program.  Harmonisasi antara  eksekutif  dan  legislatif  juga
menyebabkan  program  listrik  gratis  ini tidak  mendapatkan  pengawasan  yang optimal  dari  elit  politik  di  eksekutif  dan legislatif.  Tahun  2014  eksekutif  diduduki oleh bupati yang diusung oleh Partai Aceh dan  untuk  legilsatif  pada  periode  2014- 2019 yang anggota DPRK Aceh Jaya juga didominasi  oleh  Fraksi  Partai  Aceh  (PA) dengan 10 Kursi dan bergabung dari PDA 1 Kursi. Pihak oposisi hanya 9 kursi yakni faraksi  Partai  Golkar  4  Kursi  dan  fraksii gabungan  dari  Partai  Demokrat  3  Kursi dan  PPP  2  Kursi.  Komposisi  kursi legislatif  dan  eksekutif  menyebabkan terjadinya harmonisasi didalam pemerintahan daerah.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh legislatif  pada  umumnya  diakui  sebagai instrumen  politik  oleh  masing-masing partai  politik  yang  disampaikan  lewat fraksi.  Sehingga  pengawasan  diarahkan pada  kepentingan  politk  partai  yang akibatnya  akan  mempengaruhi  pengawas- an  itu  kemana  diarahkan.  Kepala  daerah yang  berasal  dari  fraksi  yang  ada  di legislatif,  maka  pengawasan  oleh  fraksi tersebut  pada  dasarnya  pengawasan  ini hampir  diabaikan,  apalagi  kepala  daerah tersebut  menguasai  partai  politik,  sudah pasti  kepala  daerah  akan  mengendalikan kegiatan  fraksi  yang  ada  di  legislatif (Djauhari dan Ridwan, 2015).
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, makan penelitian ini fokus  ingin  melihat  bagaimanakah  peng- awasan  DPRK  Aceh  Jaya  terhadap pelaksanaan  program  listrik  gratis  bagi masyarakat  miskin.  Penelitian  ini  ber- tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan  DPRK  Aceh  Jaya  dalam pelaksanaan program listrik gratis.
Hasil  akhir  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  berguna  bagi  kalangan akademisi  dan  praktisi.  Kegunaan  teoritis diharapkan  dapat  menambah  referensi  dan kontribusi  pengembangan  ilmu  pemerin- tahan  tentang  lembaga  perwakilan  daerah. Selanjutnya kegunaan praktis dalam penelitian  ini  diharapkan  dapat  mem- berikan  masukan  dan  bahan  evaluasi  bagi DPRK  Aceh  Jaya  dalam  meningkatkan pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.  Terakhir,  kegunaan  akademis dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah  wawasan  dan  dapat  menjadi referensi untuk penelitian sejenis lainnya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif.  Pengumpulan  data penelitian  digunakan  dengan  metode wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten
(DPRK)  Aceh  Jaya,  Setdakab  Aceh  Jaya, Sekretariat  DPRK  dan civil  society . Pengambilan  sampel  kepada  responden menggunakan  teknik  purposive  sampling dengan  mempertimbangkan  data  yang relevan  dan  ketersedian  waktu  responden. Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga mendapatkan kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengawasan Preventif
Pengawasan  preventif  merupakan pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan sebelum  merealisasikan  sebuah  program atau  kebijakan.  Pengawasan  preventif dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan  terhadap  kebijakan  yang akan  di  implementasikan.  Pengukuran pengawasan  preventif  yang  di  lakukan oleh DPRK Aceh Jaya dalam penelitian ini pada  pelaksanaan  pengawasan  peraturan daerah  (regulasi)  yang  berkenaan  dengan program  listrik  gratis.  Regulasi  menjadi acuan  utama  dalam  pelaksanaan  sebuah program atau kebijakan pemerintah.
Pembentukan  Qanun  di  Kabupaten Aceh Jaya dibahas dan ditetapkan bersama DPRK Aceh Jaya. DPRK sebagai lembaga legislatif  yang  memiliki  fungsi  peng- awasan  berwenang  untuk  mengkaji  dan
mengawasi  setiap  qanun  akan  diterapkan. Regulasi yang digunakan untuk merealisasikan  program  listrik  gratis adalah melalui peraturan bupati.
Pelaksanaan program listrik gratis berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Bupati  Nomor  21  Tahun  2014  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya.
Secara aturan, DPRK tidak memiliki  kewenangan  untuk  ikut  terlibat didalam  pembentukan  peraturan  bupati tersebut  karena  itu  hak  preogratif  bupati. Tahap  pengawasan  anggota  DPRK  dapat dilakukan  pada  saat  rapat  paripurna pembahasan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kabupaten  Aceh  Jaya  (APBK) tahun  anggaran.  Hal  ini  dikarenakan anggaran  yang  digunakan  untuk  program listrik  gratis  adalah  APBK.  Anggota DPRK  menggunakan  fungsi  pengawasan pada  pembahasan  dan  pengesahan  Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang APBK Aceh Jaya.  Alokasi  anggaran  yang  sudah  di sahkan di dalam APBK tersebut kemudian pihak  eksekutif  membuat  peraturan  bupati atau menunjuk dinas terkait untuk melaksanakan program  yang ada di dalam APBK.
DPRK  sebagai  lembaga  yang memiliki  fungsi  pengawasan  berwenang
untuk  mengawasi  setiap  program  atau kebijakan  yang  akan  di  realisasikan  oleh pemerintah  Aceh  Jaya  baik  itu  dari  sisi penggunaan  anggaran  maupun  dari  sisi sasaran  yang  ingin  dicapai  dari  kebijakan tersebut.  Pengawasan  yang  dilaksanakan oleh  DPRK  pada  kebijakan  listrik  gratis dengan  proaktif  pada  rapat  paripurna pembahasan  APBK.  DPRK  memeriksa jumlah  alokasi  dan  sumber  anggaran dengan merujuk kepada Qanun Kabupaten Aceh  Jaya  Nomor  9  tahun  2009  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  Rujukan  regulasi  tersebut  penting untuk  dilaksanakan  agar  alokasi  anggaran yang  di  anggarkan  sesuai  dengan  aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan oleh Ir. Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya Periode 2012-2017.
Usulan  anggaran  dibahas  di  DPRK, disepakati,  diputuskan  dan  ditetapkan
oleh  DPRK  kemudian  dilaksanakan oleh  bupati  dengan  mengeluarkan Perbub.  Ketika  anggaran  sudah  masuk ke  dalam  Qanun  APBK  itu  tidak menjadi  masalah,  kecuali  anggaran  di tolak dan dicoret oleh DPRK (Wawancara, 11 Juli 2018).
Berdasarkan wawancara diatas
dapat  dijelaskan  bahwa  DPRK  telah melaksanakan pengawasan preventif dengan  terlibat  aktif  pada  rapat  paripurna pembentukan qanun APBK. Qanun APBK merupakan peraturan daerah yang memuat tentang  penggunaan  anggaran  tahunan yang dibahas dan disetujui bersama antara eksekutif  dan  legislatif.  Alokasi  anggaran yang  sudah  mendapat  persetujuan  DPRK, maka  eksekutif    dapat  merealisasikan program  yang  telah  diajukan  baik  itu dengan  mengeluarkan  peraturan  bupati atau  dapat  juga  dilaksanakan  langsung oleh  dinas  terkait  yang  mengacu  pada peraturan perundangan yang berlaku.

## Tabel 1.
Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017 NO Tahun Anggaran Pagu APBK Aceh Jaya Alokasi Listrik Gratis Realisasi Anggaran Listrik Gratis 1 2014 747.724.571.217,00 5.000.000.000,00 4.999.907.231,00 2 2015 981.136.748.533,00  10.144.000.000,00 9.922.340.958,00 3 2016 1.125.799.512.675,00 9.200.000.000,00 8.464.527.008,00 4 2017 1.064.266.101.121,08 9.725.015.498,00 9.723.079.498,00 Total 3.918.926.933.546,00  34.069.015.498,00 33.109.854.695,00
Sumber BPKK Aceh Jaya, 2018
Persetujuan alokasi anggaran untuk program  listrik  dari  DPRK  dikarenakan antara  legislatif  dan  eksekutif  memiliki visi  dan  misi  yang  sama  yakni  meningkat pelayanan bagi masyarakat melalui kebijakan  atau  program-program  yang menyentuh ke masyarakat langsung.
Sehingga  program  listrik  gratis  menjadi salah  satu  upaya  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurun- kan  angka  kemiskinan  masyarakat  yang ada  di  Aceh  Jaya.  Anggota  DPRK  yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki beban  moral  dan  tanggungjawab  untuk bekerja  dan  memperjuangkan  kepentingan rakyat.  Anggota  DPRK  terutama  mereka yang  berada  di  pihak  oposisi  berharap kebijakan  listrik  gratis  dapat  dirasakan manfaatnya  oleh  semua  masyarakat  yang kehidupannya masih di bawah kemiskinan.
Untuk  mewujudkan  itu  maka  pengawasan yang  optimal  harus  dilakukan  oleh Anggota DPRK.
Pengawasan  preventif  dari  DPRK pada dasarnya diharapkan dapat membantu eksekutif untuk mencegah dan menimalisir terjadinya  penyelewengan  atau  penyimpa- ngan  pada  sebuah  kebijakan  atau  program yang  akan  dilaksanakan.  Namun  realita yang  terjadi  selama  ini,  DPRK  Aceh  Jaya hanya melaksanakan pengawasan preventif pada  saat  pembahasan  qanun  APBK.
Anggota  DPRK  Aceh  Jaya  lebih  mem- fokuskan  melakukan  pengawasan  pada saat  kebijakan  atau  program  telah  atau sedang dilaksanakan.
Sayogyanya  pengawasan  preventif tidak  hanya  dilakukan  pada  saat  pem- bahasan dan pengesahan anggaran. Tetapi, DPRK  juga  bisa  ikut  terlibat  aktif  dalam pengecekan  dan  pengawasan  terhadap nama-nama penerima bantuan yang menjadi  sasaran  bantuan  listrik  gratis. Selain  itu,  DPRK  juga  bisa  membentuk tim dan menetapkan prosedur serta kriteria pengawasan  sehingga  setelah  implemen- tasi  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  oleh eksekutif  (tim  pelaksana),  DPRK  dalam melakukan  pengawasannya  bisa  merujuk kepada  aturan  yang  telah  di  tetapkan  oleh DPRK itu sendiri.

## Pengawasan Represif
Pengawasan  represif  merupakan proses  pengawasan  yang  dilakukan  pasca pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Pengawasan ini sebagai tindaklanjut  dari  pengawasan  preventif. Pengawasan  represif  digunakan  untuk melihat  pengawasan  DPRK  Aceh  Jaya setelah  diimplementasikan  program  lisrik gratis  oleh  pemerintah  Aceh  Jaya.  DPRK Aceh Jaya sebagai lembaga penyelenggara pemerintah  dan  juga  sebagai  lembaga
pengontrol (penyeimbang) di dalam pemerintahan  memiliki  kewenangan  dan tugas untuk melakukan pengawasan setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif.
Setiap  pelaksanaan  kebijakan  oleh pemerintah daerah tentu tidak semua pihak dapat  menerimanya  dengan  baik  ada  juga pihak  yang  kontra.  Permasalahan  yang muncul  sesuatu  hal  yang  biasa  terjadi dalam implementasi kebijakan atau program.  Apalagi  program  yang  direali- sasikan  merupakan  program  yang  baru pertama kali implementasikan. Pada tahun 2014,  program  listrik  gratis  merupakan program  pertama  kali  di  Indonesia sehingga  sesuatu  hal  yang  wajar  apabila program  ini  belum  berjalan  dengan optimal yang sesuai dengan harapan semua pihak.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan oleh Irwansyah, Kabag Biro Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya.
Listrik  gratis  pertama  kali  di  Aceh Jaya, tidak ada daerah lain. Dalam hal pelaksanaan  pasti  ada  kekurangan karenan  tidak  ada  acuan  atau  adopsi dari  daerah  lain,  sehingga  banhyak kendala  disana  sini”  (Wawancara,  2 Juli 2018)
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasala- han  yang  terjadi  pada  kebijakan  listrik gratis,  harus  adanya  pengawasan  DPRK Aceh Jaya yang optimal terutama pengawasan  pasca  pelaksanaan  program.
Pengawasan  represif  dari  DPRK  Aceh Jaya  di  perlukan  guna  untuk  mengawasi dan  juga  memberikan  masukan  kepada pemerintah  Aceh  Jaya  agar  di  tahun berikutnya  kebijakan  yang  telah  berjalan dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tepat sasaran.    Pengawasan  DPRK  Aceh  Jaya pasca  implementasi  program  listrik  gratis dilakukan  dengan  beberapa  tahap  di antaranya  diawali  dengan  pembentukan tim  pengawasan  yang  disebut  dengan panitia khusus (pansus), turun langsung ke lapangan  dan  tindak  lanjut  pengawasan. Beikut ini uraian terhadap proses pelaksanaan  pengawasan  represif  DPRK Aceh Jaya.
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan DPRK  Aceh  jaya  terhadap  kebijakan  dari eksekutif  dengan  dibentuk  pansus  dalam artian pansus yang dibentuk oleh pimpinan DPRK  tersebut  bukan  untuk  menyelidiki atau  membahas  isu-isu  tertentu  tetapi ditugaskan  untuk  melakukan  pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan atau program  yang  telah  dilaksanakan  oleh eksekutif termasuk salah satunya pengawa- san  untuk  program  listrik  gratis.  Pansus yang  memang  ditugaskan  untuk  menyeli- diki dan membahas isu-isu tertentu itu ada di  DPRK  Aceh  Jaya  tetapi  khusus  untuk pengawasan  kebijakan  pemberian  listrik gratis  belum  ada  pansus  yang  dibentuk
secara  khusus  untuk  menyelidiki  dan membahas  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan DPRK  Aceh  Jaya  dilaksanakan  selama  3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yakni awal tahun,  pertengahan  tahun  dan  akhir  tahun. Pengawasan  dilaksanakan  dengan  diben- tuknya  pansus  oleh  pimpinan  yang ditetapkan dalam keputusan DPRK. Setiap pansus  terdiri  dari  seorang  ketua,  anggota dan  didampingi  oleh  staf  yang  ada disekretariat.  Pansus  DPRK  Aceh  Jaya yang  sudah  terbentuk  bekerja  selama  6 (enam)  hari  kerja  sesuai  dengan  surat perintah  penugasannya.  Selain  anggota, pimpinan  DPRK  juga  terlibat  dalam pansus tersebut.
Pansus yang telah terbentuk melakukan  pengawasan    langsung  ke lapangan.  Mekanisme  pengawasan  ke lapangan  yang  telah  berlangsung  selama ini, seluruh anggota DPRK bertugas sesuai dengan  daerah  pemilihan  (dapil)  masing- masing.  Aceh  Jaya  memiliki  4  (empat) dapil  dengan  jumlah  anggota  DPRK  pada setiap  dapil  adalah  5  (lima)  orang. Pengawasan ke dapil masing-masing selain untuk  meninjau  program-program  yang telah  di  laksanakan  oleh  pemerintah daerah, anggota DPRK juga dapat menjumpai  dan  bertatap  muka  dengan
masyarakat yang menjadi basis suara pada saat  pemilu  legislatif.  Namun  terkadang ada  juga  pengawasan  ke  lapangan  dilak- sanakan  dengan  mekanisme  silang  artinya anggota dewan melakukan pengawasan ke dapil  yang  bukan  daerah  konstituennya. Hal  ini  menjadi  salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  pimpinan  DPRK  dalam menciptakan  pengawasan  yang  lebih transparan dan berintegritas.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRK dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhadap  kebijakan  pemerintah  hanya terpaku  pada  proyek-proyek  dalam  bentuk fisik  yang  menghabiskan  anggaran  besar. Alokasi  anggaran  untuk  program  listrik gratis  minim  tentu  hal  ini  yang  membuat DPRK  tidak  menjadikan  program  listrik gratis  menjadi  skala  prioritas  untuk dilaksanakan  pengawasan  setiap  turun kelapangan.  Pengawasannya  tetap  ada tetapi  tidak  optimal  dikarenakan  anggota dewan  lebih  fokus  pengawasan  pada kebijakan  yang  berbentuk  fisik.  Padahal dengan  adanya  pengawasan  dari  DPRK yang  optimal  diharapkan  bisa  membantu pemerintah  untuk  mewujudkan  kebijakan listrik  gratis  sesuai  target  dan  tepat sasaran.
Pengawasan  langsung  ke  lapangan telah  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRK untuk  program  listrik  gratis  dengan
menjumpai  getjhik  (kepala  desa)  yang menjadi  kepala  pemerintahan  tingkat gampong  (desa).  Data  keluarga  miskin yang  diperoleh  dari  kepala  desa  dapat menjadi  acuan  bagi  anggota  DPRK  untuk mengunjungi rumah-rumah keluarga miskin  yang  menjadi  penerima  bantuan. Pengecekan  langsung  ke  rumah  keluarga miskin untuk memastikan bahwa penerima bantuan  telah  sesuai  dengan  kriteri  yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh anggota  DPRK  tidak  menyeluruh,  artinya hanya beberapa gampong (desa) saja. Aceh Jaya  yang  terdiri  dari  9  (sembilan) kecamatan  dan  172  gampong  tentu  tidak mampu dilakukan pengawasan oleh anggota  DPRK  secara  komfrehensif. Anggota  DPRK  hanya  turun  masyarakat dan  mengawasi  program  listrik  pada wilayah  gampong-gampong  yang  mudah dijangkau.  Hasil  pengawasan  dan  temuan dilapangan  menjadi  bahan  evaluasi  bagi DPRK untuk ditinndaklanjuti dan diteruskan  ke  eksekutif  untuk  menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh Jaya.
Pasca  pansus  turun  kelapangan, tahap  selanjutnya  adalah  membuat  rapat dan  laporan  hasil  pansus  tiap-tiap  dapil. Laporan  hasil  pansus  ini  memuat  temuan- temuan dilapangan seperti penerima bantuan  tidak  tepat  sasaran  dan  juga
menampung  aspirasi  masyarakat.  Secara peraturan  perundang-undangan,  DPRK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan  atau  menganulir  sebuah kebijakan  tetapi  DPRK  hanya  berwenang untuk merekomendasikan kepada eksekutif untuk  memperbaiki  data-data  penerima bantuan  listrik  gratis.  Oleh  karena  itu, bentuk  pengawasan  DPRK  dalam  hal  ini dengan  memanggil  dinas  terkait  yang mengurus  dan  melaksanakan  kebijakan listrik gratis. Dalam rapat bersama tersebut DPRK merekomendasikan kepada pemerintah  Aceh  Jaya  untuk  segera memperbaiki  data  penerima  bantuan. Harapannya  agar  tahun  anggaran  selanjut- nya penerima yang tidak berhak menerima ini  untuk  diganti  dengan  keluarga  miskin yang berhak menerima.
Data penerima bantuan listrik yang tidak tepat sasaran sulit  untuk ketahui dan pemerintah (tim pelaksana) tidak memiliki data terkait jumlahnya. Hal ini dikarenakan data  masyarakat  penerima  bantuan  listrik gratis  ini  bukan  berdasarkan  data  pen- duduk  miskin  dari  BPS  Aceh  Jaya  atau instansi  lainnya  tetapi  penerima  bantuan ini  berdasarkan  adanya  surat  keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa. Artinya,  ketika  masyarakat  mendapatkan surat  tersebut  dan  lulus  dari  verifikasi  tim pelaksana maka masyarakat bisa menerima
manfaatkan  bantuan  listrik  gratis.  Berikut ini tabel data jumlah penduduk miskin dari BPS  dan  jumlah  penerima  bantuan  listrik gratis.  Berdasarkan  data  pada  Tabel  2 dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun pertama  (2014)  pemberian  bantuan  listrik gratis mengalami perbedaan data masyarakat  yang  berkategori  miskin  (data BPS) dengan penerima bantuan listrik dari pemerintah  Aceh  Jaya  yang  signifikan. Perbedaan data diatas karena data penerima  bantuan  bukan  dari  BPS  tetapi pemerintah  Aceh  Jaya  memperolah  data dari usulan kepala desa dan tim pelaksana. Oleh  karena  itu,  temuan  masih  ada masyarakat  yang  layak  menerima  tetapi tidak  mendapatkannya  juga  disebabkan ketidakakuratan  data  yang  di  input  oleh kepala  desa  dan  petugas  lapangan  (tim pelaksana). Untuk tahun 2015-2017 mengalami  peningkatan  yang  signifikan dari  jumlah  penerima,  bahkan  melebihi data masyarakat miskin dari data BPS.
Selain  itu,  bentuk  pengawasan represif untuk kebijakan listrik gratis tidak
hanya  dilakukan  oleh  anggota  DPRK tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  dalam  peng- awasan  kebijakan  sangat  penting  terutama kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pening- katan  kesejahteraan  hidup.  Masyarakat sebagai  konstituen  harus  aktif  untuk membuat  laporan  atau  pengaduan  kepada anggota  DPRK.  Penyampaian  aspirasi masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara formal  atau  non  formal.  Metode  non formal dapat di lakukan dengan menjumpai  langsung  anggota  dewan dimanapun  atau  dengan  formal  (resmi) dapat  menyampaikan  aspirasi  pada  saat rapat  paripurna  dengar  pendapat  umum. Penyampain aspirasi dalam rapat paripurna pernah  disampaikan  oleh  Muslim,  Ketua Forum  Geutjhik  (Kepala  Desa)  Se- Kabupaten Aceh Jaya.
Saya pernah sampaikan masalah listrik gratis  pada  dewan,    tetapi  sama  saja, penerima  tidak  tepat  sasaran  tetap masih  ada  seperti  yang  ada  mobil dapat,  yang  rumahnya  besar  juga dapat (Wawancara, 25 Juli 2018).
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Data BPS) Penerima Bantuan Listrik Gratis 2014 14.240 10.797 2015 13.850 14.731 2016 13.100 14.731 2017 13.230 14.470 Sumber: Diolah, 2018
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan  oleh  Ketua  Forum  Geutjhik (Kepala  Desa)  Se-Kabupaten  Aceh  Jaya diatas, seharusnya pihak eksekutif maupun legislatif  lebih  pro  aktif  dalam  melakukan evaluasi  dan  perbaikan-perbaikan  data penerima  bantuan  listrik  gratis.  Hal  ini dikarenakan,  penyampaian  aspirasi  dari ketua forum getjhik ini merupakan aspirasi dari  perwakilan-perwakilan  kepala  desa yang  ada  di  wilayah  Aceh  Jaya,  sehingga kepala  desa  ini  yang  lebih  mengetahui permasalahan-permasalahan  yang  terjadi di  dalam  masyarakat.  Tanpa  adanya keseriusan  dari  legislatif  dan  eksekutif untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi maka permasalahan  listrik  gratis  ini  tidak  akan terselesaikan dengan baik.
Bentuk  pengawasan  DPRK  dalam menyelesaikan  permasalahan  tidak  tepat sasaran  program  listrik  gratis  lainnya dilakukan  dengan  dengan  memberikan masukan  kepada  aparatur  desa.  Data penerima  listrik  gratis  pada  dasarnya berasal  dari  aparatur  desa  dalam  hal  ini kepala  desa.  Salah  satu  kriteria  penerima listrik gratis adalah adanya surat keterangan miskin dari kepala desa, artinya masuk ketegori keluarga miskin atau tidak itu  tergantung  aparatur  desa.  Sehingga untuk  menimalisir  terjadinya  penyimpa-
ngan  data  penerima,  anggota  DPRK berkewajiban  untuk  menegur  dan  mem- berikan  masukan  kepada  kepala  desa.  Hal ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  T. Hasyimi Puteh dari Fraksi Gabungan.
Kami turun kelapangan dengan memberi  pemahaman  kepada  aparatur desa  selaku  ujung  tombaknya  jangan ada  permainan  politik  dari  pihak tertentu,  menyangkut  kesenjangan  dan ketidak  tepat  sasaran  dari  tahun  lalu, paling  tidak  ada  perubahan-perubahan yang  menjadi  ketimpangan  atau  tidak tepat  sasaran  ini  seecara  bertahap. (Wawancara 16 Juli 2018)
Selain  itu,  bentuk  pengawasan represif  DPRK  untuk  kebijakan  listrik gratis  tidak  hanya  dilakukan  oleh  anggota DPRK  tetapi  juga  bisa  dilakukan  oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan sangat penting terutama kebijakan yang berkaitan dengan  peningkatan  kesejahteraan  hidup. Masyarakat  sebagai  konstituen  harus  aktif untuk  membuat  laporan  atau  pengaduan kepada  anggota  DPRK.  Penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan  cara  formal  atau  non  formal. Metode  non  formal  dapat  di  lakukan dengan  menjumpai  langsung  anggota dewan  dimanapun  atau  dengan  formal (resmi) dapat menyampaikan aspirasi pada saat  rapat  paripurna  dengar  pendapat umum.
Pengawasan  represif  yang  telah dilakukan  oleh  DPRK  untuk  program listrik  gratis  jika  merujuk  dari  tata  cara pengawasan dari ketentuan yang berlaku di DPRK  Aceh  Jaya  tentu  anggota  dewan sudah  melaksanakan  pengawasan  sesuai tata caranya yang dimulai dengan pembentukan  tim  pengawasan,  turun kelapangan dan tindaklanjut atau rekomendasi  kepada  dinas  terkait.  Tetapi secara  kelembangaan, pengawasan DPRK masih  lemah.  Hal  ini  dikarenakan  tidak semua anggota DPRK ikut aktif melakukan  pengawasan.  Anggota  DPRK yang  memiliki  pandangan  politik  yang sama  dengan  eksekutif  sangat  rendah kemauannya  untuk  melakukan  penga- wasan  bahkan  ada  yang  tidak  melakukan pengawasan.  Sedangkan  anggota  DPRK dari  oposisi  dengan  eksukutif  lebih  pro aktif  dalam  melakukan  pengawasan  tetapi ada  juga  yang  tidak  melakukan  peng- awasan.  Perbedaan  pandangan  politik menjadi  hal  yang  utama  yang  menyebab- kan lemahnya kinerja pengawasan DPRK.
Urgensi pengawasan represif terhadap  program  listrik  perlu  dilakukan agar permasalahan tidak tepat sasaran yang terjadi  selama  ini  dapat  diselesaikan sehingga  manfaat  dari  program  listrik gratis  ini  dapat  dirasakan  oleh  semua masyarakat miskin di Aceh Jaya.
Permasalahan yang  ditimbulkan  dari program  listrik  gratis  harus  mendapatkan perhatian  yang  serius  dari  legislatif. Sebagai  lembaga  pengontrol  kebijakan pemerintah  daerah,  legislatif  harus  aktif melakukan  pengawasan  ke  lapangan. Selain pengawasan dari legislatif, eksekutif  sebagai  pihak  yang  melaksana- kan  kebijakan  juga  harus  mampu  merea- lisasikan  kebijakan  yang  dapat  menyentuh dan  dirasakan  langsung  manfaatnya  oleh masyarakat  umum.  Eksekutif  harus  bisa meningkatkan  kesejaheraan  dan  menurun- kan  angka  kemiskinan  agar  daerah  dapat menjadi lebih maju.
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Aceh  Jaya  untuk  mengurangi penyimpangan  atau  penyelewengan  ter- hadap  program  listrik  gratis  yakni  dengan melakukan  perbaikan  dan  perubahan  pada regulasi.  Perubahan  regulasi  dilakukan oleh bupati baru terpilih yang dilantik pada 18  Juli  2017.  T.  Irfan  TB  selaku  bupati baru terpilih melakukan perubahan dengan dikeluarkannya  Peraturan  Bupati  Nomor 38 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Pemberian  Bantuan Pemasangan  Instalasi  dan  Voucher  Listrik Secara  Gratis  Bagi  Keluarga  Miskin  di Wilayah  Aceh  Jaya.  Perubahan  yang sangat  mendasar  didalam  peraturan  baru yakni  pemberian  bantuan  listrik  gratis
hanya untuk rekening pra bayar baik dalam bentuk  pemasangan  instalasi  rekening  pra bayar maupun pembayaran tagihan rekening pra bayar dalam bentuk voucher. Masyarakat yang memakai instalasi rekening listrik analog tidak lagi diberikan bantuannya.
Pengalihan pemberian bantuan dari rekening  analog  ke  pra  bayar,  sebagai upaya  pemerintah  untuk  menghindari penyelewengan  dan  juga  untuk  efisiensi anggaran. Pembayaran tagihan listrik yang menggunakan  rekening  analog  itu  tidak ada  kejelasan  untuk  jumlah  nominal  yang harus  dibayar  oleh  pemerintahan  setiap bulannya  karena  jumlahnya  tergantung pemakaian  pada  rumah  masyarakat  ber- sangkutan,  hal  inilah  yang  menyebabkan timbulnya permasalahan kecemburuan sosial diantara masyarakat miskin.
Sehingga,  dengan  adanya  aturan  baru  ini, pemerintah  dapat  menggunakan  anggaran secara efisien dan efektif. Masyarakat akan mendapatkan  pembayaran  atau  subsidi tagihan  listrik  dengan  jumlah  yang  sama pada  setiap  bulannya  yaitu  sebesar Rp.50.000,00 bulan dalam bentuk voucher (token).
Selain  itu,  upaya  yang  telah dilakukan  pemerintah  juga  dengan  pem- bentukan  tim  monitoring  dan  evaluasi internal pemerintah daerah melalui
keputusan bupati. Pembentukan tim monitoring  dan  evaluasi  dari  eksekutif diharapkan  mampu  menimalisir  adanya penyimpangan dan permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  selama  ini, sehingga  tugas  pengawasan  represif  tidak hanya  dilaksanakan  oleh  legislatif  tetapi eksekutif juga bisa melakukan pengawasan represif  khususnya  pengawasan  pelak- sanaan  program  listrik  gratis.  Eksekutif dan DPRK bisa bersinergi dalam melakukan  pengawasan  kebijakan  listrik gratis  sehingga  Cita-cita  untuk  mencipta- kan  roda  pemerintahan  yang  baik  dapat diwujudkan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  kajian  ini bahwa  pelaksanaan  pengawasan  preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis  belum  optimal.  DPRK  hanya melaksanakan  pengawasan  pada  pem- bahasan  dan  pengesahan  anggaran  untuk program  listrik  gratis  yang  tertuang didalam  APBK.  Padahal  untuk  peng- awasan  preventif  dari  DPRK  dalam  hal untuk  mencegah  adanya  penyimpangan- penyimpangan  terhadap  kebijakan  yang akan  direalisasikan  tersebut  dapat  dimini- malisir  seperti  adanya  penetapan  prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Selain  itu,  untuk  pelaksanaan  pengawasan
represif di DPRK Aceh Jaya pada program listrik  gratis  belum  optimal  meskipun secara  prosedur  pelaksanaan  pengawasan DPRK  Aceh  Jaya  sudah  dilaksanakan seperti  pembentukan  tim  pengawasan, turun  ke  lapangan  dan  tindak  lanjut rekomendasi.  Hal  ini  dikarenakan  tidak semua  anggota  DPRK  aktif  melakukan pengawasan.  Selain  itu,  anggota  DPRK hanya  turun  ke  lapangan  pada  saat  jadwal yang  ditetapkan  oleh  pimpinan.  Tindak lanjut  atau  rekomendasi  yang  ditujukan kepada  dinas  terkait  hanya  sebatas rekomendasi saja. Terakhir, belum ada tim khusus  yang  dibentuk  oleh  DPRK  Aceh Jaya  untuk  menyelidiki  dan  membahas permasalahan  program  listrik  gratis  secara komfrehensif  yang  sudah  berjalan  dari 2014-2017.  Upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Aceh  Jaya  untuk  mengurangi penyimpangan  atau  penyelewengan  ter- hadap  program  listrik  gratis  yakni  dengan melakukan  perbaikan  dan  perubahan  pada regulasi.  Selain  itu,  upaya  yang  telah dilakukan  pemerintah  juga  dengan  pem- bentukan  tim  monitoring  dan  evaluasi internal pemerintah daerah melalui keputusan bupati.

## REFERENSI
Badan  Pengelolaan  Keuangan  Kabupaten (BPKK)  Aceh  Jaya.  (2018). Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017
Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  Terhadap
Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam
Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang  Bersih  Bebas  Dari  Korupsi Kolusi  Nepotisme  (KKN). Jurnal Pembaharuan  Hukum,  2 (2),  173-
184.
Faizal,  L.  (2011).  Fungsi  Pengawasan DPRD  di  Era  Otonomi  Daerah.
Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam, 7 (2), 15-29.
Johnson,  J.  K.  (2015). The  Role  of Parliament in Government . Washington D.C: World Bank Institute. Peraturan  Bupati  Aceh  Jaya  Nomor  21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi Dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya Peraturan  Bupati  Aceh  Jaya  Nomor  38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Pemberian Bantuan  Pemasangan  Instalasi  dan Voucher  Listrik  secara  Gratis  bagi Keluarga Miskin di Wilayah
Kabupaten Aceh Jaya.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Aceh  Jaya  Nomor    1
Tahun  2014  tentang Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Putri,  R.  A.  L.,  Diamantina,  A.,  & Hananto,  U.  D.  (2016).  Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan  Pemerintahan  yang
Baik. Diponegoro  Law  Journal,
6 (1), 1-11.
Suwanda,  D.,  &  Piliang,  A.  M.  (2016).
Penguatan Pengawasan DPRD untuk  Pemerintahan  Daerah  yang Efektif . Bandung: Remaja Rosdakarya Offet.

## Undang-  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor  11  Tahun  2006  tentang
Pemerintahan Aceh

## WAWANCARA
Azhar  Abdurrahman.  Bupati  Aceh  Jaya Periode  2012-2017.  Pada  hari  Rabu, 11 Juli 2018.
Irwansyah.  Kabag  Biro  Perekonmian  dan
Sumber Daya Alam Setdakab Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya. Pada hari Senin, 02 juli 2018.
Muslim.  Ketua  Forum  Getjhik  Se-Aceh Jaya. Pada hari Rabu, 25 Juli 2018.
T.  Hasyimi  Puteh.  Wakil  Ketua  II  DPRK Aceh  Jaya  Periode  2014-2019.  Pada hari Senin, 16 Juli 2018.