## LEGITIMASI PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD OLEH PARTAI POLITIK HASIL PEMILU LEGISLATIF DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA
Taufikkurrahman (IAIN Madura/email: upik@stainpamekasan.ac.id)
Abstrak :
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  legitimasi  terhadap  partai  politik dalam memberhentikan anggotanya yang sedang menduduki kursi DPR/DPRD  hasil  pemilihan  umum  legislatif  yang  dilakukan secara  Proporsional  Terbuka.  Sistem  proporsional  terbuka dipahami  sebagai  model  dari  konsep  kedaulatan  rakyat.  Dimana dalam  sistem  proporsional  terbuka,  calon-calon  yang  terpilih sebagai  anggota  DPR//DPRD  adalah  mereka  yang  memperoleh suara  terbanyak  dalam  pemilihan  umum.  Sistem  proporsional terbuka  sendiri  dilaksanakan  dengan  dengan  cara  menampilkan partai  politik  sebagai  peserta  pemilu  dan  menampilkan  beberapa orang calon anggota legislatif untuk dipilih secara langsung. Wakil- wakil  yang  memperoleh  suara  terbanyaklah  yang  akan mendapatkan kursi di DPR/DPRD. Ketika ada partai politik yang memberhentikan  anggota  DPR/DPRD  tersebut,  apakah  partai politik memiliki legitimasi dan tidak bententangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode  Yuridis  Normatif  dengan  mengkaji  beberapa  UU diantaranya  UU  Pemilu,  UUU  Partai  Politik  dan  UU  MD3. Menurut UU, pemberhentian oleh partai politik tersebut memiliki legitimasi  karena  UU  memberikan  kewenangan,  tetapi pemberhentian tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat karena rakyatlah yang memiliki hak mutlak atas suaranya.
Kata kunci: Legitimasi, Partai Politik, Pemilihan Umum

## Taufikkurrahman
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
Abstract : This writing is analyzing the legitimacy of political party in retiring its member who still becomes the member of the representative of legislative council (DPR/ DPRD) and these representatives are chosen by the legislative general election openly and proportionally conducted by the nation. Openly proportional system is  understood  as  the  model  of  people’s  sovereignty.    It  happens  when  the candidates are most voted as the member of representative of legislative council. Openly  proportional  system  is  done  by  displaying  the  political  parties  as  the members of general election and then they propose some candidates of legislative members  to  be  chosen  directly  by  Indonesian  people.  The  most  voted representatives  will  be  chosen  as  the  member  of  legislative  council  (DPR/ DPRD). When there is a party retires their own representative, do they have their  own  legalization  and  is  it  contradictory  with  the  concept  of  Indonesian people’s  sovereignty?  This  writing  is  using  juridical  normative  method  by analyzing  some  constitutions;  they  are  general  election  constitution,  political party  constitution,  and  constitution  of  MD3.  According  to  the  constitution, retirement by the political party has already have its own legitimacy because the constitution  gives  the  authority,  but  the  retirement  is  contradictory  with  the spirit of people’s sovereignty because the people have the absolute right of their own vote.
Keywords: Legitimacy, Political Party, General Election
Pendahuluan
Merujuk  pada  pendapat  Mountesqeiu  tentang  pembagian  kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Di Indonesia terdapat dua kekuasaan yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  yaitu  lembaga  eksekutif  dan  legislatif. Rakyat sebagai bagian tak terpisahkan dalam unsur terbentuknya negara.
Untuk  menegaskan  bahwa  rakyat  memiliki  peran  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  ini,  diatur  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pasal    1  ayat  (2)  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Dengan  justifikasi  tersebut, Indonesia  ingin  mengatakan  bahwa  Indonesia  yang  menganut  konsep kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia. rakyat berperaan dalam segala penentuan kebijakan pemerintah.
Kedaulatan  rakyat  yang  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 kemudian  dilanjutkan  dalam  pasal  19  ayat  (1)  yaitu  Anggota  DPR  dipilih memalui  Pemilu.  Kita  tahu  bahwa  DPR  sebagai  lembaga  tinggi  negara  yang bertugas di bidang legislatif sebagaimana yang disebutkan oleh Mountesqeiu.
Pemilihan  umum  diatur  dalam  pasal  22E  ayat  (2)  yang  menyebutkan bahwa  pemilihan  umum  dilaksanakan  untuk  memilih  Anggota  DPR,  DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  DPRD.  Pelaksanaan  pemilihan  umum didasarkan  atas  asas  Langsung,  Umum,  Bebas,  Rahasia,  Jujur,  dan  Adil sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) pasal yang sama.
Dengan  demikian  pemilu  sebagai  wadah  dan  instrumen  dalam mengeimplementasikan  konsep  kedaulatan  negara  ini  berada  di  tangan  rakyat. Dalam  hal  pemilihan  anggota  DPR  dan  DPRD  sesuai  dengan  UU  nomor  8 tahun 2012 pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa  Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Proporsional terbuka adalah masing-masing partai politik diberi kesempatan yang sama untuk mendaftarkan para kadernya untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu legislatif sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan dalam sebuah daerah pemilihan.
Pemilihan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu merupakan pilihan  tepat  karena  proporsional  terbuka  dapat  merepretasikan  kedaulatan  itu sendiri.  Karena  rakyat  bukan  memilih  partai  politik  (walau  partai  juga  dapat dipilih), melainkan lebih khusus pada calon-calon yang dapat membawa aspirasi dan kehendak rakyat.
Jimly  berpendapat  untuk  menjembatani  antara  pemerintah  dan  rakyat, sebagai  wujud  bekerjanya  demokrasi  diperlukan  adanya  partai  politik.  Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik 1 . Maka keberadaan partai pilitik sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan pada bidang legislatif atau eksekutif.
Dalam UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 pasal 7 disebutkan bahwa yang menjadi peserta  dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai politik. Dengan begitu, keberadaan partai politik dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  sangat  penting  karena  partai  menyiapkan kader  (anggota)  yang  memiliki  kompetensi  dan  kelayakan  yang  mempu merealisasikan kehendak rakyat memalui partai tersebut.
1 Jimly  Asshiddiqie,  Edisi  Revisi,  dan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  RI,  ―Partai  Politik  dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi,‖ J urnal , 2006, 6.

## Taufikkurrahman
Disamping  sebagai  kendaraan  politik  dalam  pemilu,  partai  politik  juga diberi  wewenang  untuk  mengusulkan  pemberhentian  keanggotaan  seseorang yang  sedang  menduduki  kursi  DPR  atau  DPRD  dan  melakukan  penggantian antar  waktu.  Kewenangan  tersebut  sangat  logis  karena  partai  politik  memang secara faktual menjadi pengusung dari masing-masing anggota DPR atau DPRD tersebut.
Kewenangan  tersebut  secara  jelas  dalam  pasal  12  UU  nomor  2  tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebut hak partai politik adalah:
1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden, serta  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan;
5. Membentuk  fraksi  di  tingkat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan;
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
7. Mengusulkan  pergantian  antarwaktu  anggotanya  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan;
8. Mengusulkan  pemberhentian  anggotanya  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
9. Mengusulkan  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil Presiden,  calon  gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
11. Memperoleh  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan hak yang tersebut di atas, terdapat kontradiksi antara pemilihan umum anggota DPR/DPRD sebagai sarana penerapan kedaulatan rakyat, disisi
lain, setelah anggota DPR/DPRD menduduki jabatan politik tersebut kemudian partai  politik  diberi  hak  untuk  mengusulkan  pemberhentian  atau  penggantian antar waktu.
Inilah sesungguhnya permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, apakah Partai Politik memiliki legitimasi untuk memberhentikan aanggota DPR tersebut yang dipililh melalui sistem proporsional terbuka suara terbanyak? Dan apakah  pemberhentian  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  konsep  kedaulatan rakyat  sebagaimana  dianut  Indonesia  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD 1945?

## Metode Penelitian
Untuk  mengkaji  masalah  tersebut  penelitian  ini  menggunakan  metode Normatif dengan jenis Deskriptif dan melalui pendekatan perundang-undangan. Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  deskriptif  adalah  dimaksudkan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala- gejala lainnya. Dengan penelitian deskriptif ini dapat dengan mudah mengetahui masalah  (kasus)  yang  dihubungkan  dengan  fenomena  atau  gejala  lain  yang berhubungan 2 .  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  normatif  adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat dan ketentuan dalam hukum normatif,  yaitu  dengan  mempelajari  asas  hukum,  perundangan,  pendapat  para ahli  dan  usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti  sesuai  norma  yang  ada. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan bertipe kualitatif dan mengarah pada kedalaman (indepth) . Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-udangan (Statute  approach). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  tersebut  karena yang akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral  suatu  penelitian 3 .  Analisis  hukum  yang  dihasilkan  oleh  suatu  penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat.
Konsep Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan  rakyat  merupakan  dua  kata  yang  disatukan  yaitu  kata kedaulatan dan kata rakyat. Kata kedaulatan  berarti supremasi atau di atas dan
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981), 12.
3 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum (Malang:  Bayumedia  Piblishing,  2007),
302.

## Taufikkurrahman
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
menguasai segala-galanya 4 . Kata kedaulatan tersebut tidak lain adalah terjemahan dari  beberapa  istilah  asing  yaitu Sovereignity (Inggris), Souverainete (Prancis),
Sovranus (Italia), Souvereiniteit (Belanda), Superanus (Latin). Secara etimologi, kata kedaulatan berarti superioritas belaka, tetapi ketika diterapkan  pada  negara,  kata  tersebut  berarti  superioritas  dalam  arti  khusus, yaitu  superioritas  yang  mengisyaratkan  adanya  kekuasaan  untuk  membuat hukum (Law-Making  Power) 5 .  Paling  ekstrem  dalam  perkembangan  historis kedaulatan  ini  adalah  dimana  dimaksudkan  secara  sederhana  untuk  menunjuk pada suatu kekuasaan teretinggi 6 . Grotius mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi untuk memerintah dapat diartikan  sebagai  kedaulatan.  Kedaulatan  itu  dipegang  oleh  orang  yang  tidak tunduk  atau  tidak  dikendalikan  oleh  orang  lain,  sehingga  kedaulatan  tersebut tidak  dapat  diganggu  oleh  kemauan  manusia 7 .  Sedangkan  menurut  Jimly Asshiddiqie  mendefinisikan  kedaulatan  sebagai  konsep  mengenai  kekuasaan tertinggi dalam suatu negara 8 . Istilah kedaulatan rakyat sering disama artikan dengan Demokrasi ( Demos = rakyat = people; kratos = pemerintahan/kekuasaan = rule ) 9 . Istilah demokrasi berasal  dari  bahasa Yunani,  yang  terdiri  dari  dua kata,  yaitu demos yang  berarti rakyat,  dan cratein yang  berarti  pemerintah 10 .  Maka  dapat  disimpulkan  secara etimologis,  demoktasi  diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  berasal  dari  rakyat atau rakyat yang memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan.
Jhon Stuart Mill menjelaskan perihal demokrasi dengan maksud dimana setiap  warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  dan  ikut ambil  bagian  secara  nyata 11 .  Selanjutnya  seperti  halnya  yang  dikutip  Moh.
4 Khairul  Fahmi, Pemilihan  umum  &  kedaulatan  rakyat ,  2  ed.  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2012), 17.
5 C.F.  Strong, Konstitusi-konstitusi  Politik  Modern  Kajian  tentang  Sejarah  &  Bentuk-Bentuk  Konstitusi Dunia (Bandung: Nuansa dengan Nusamedia, 2004), 9.
6 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 31.
7 Arief  Budiman, Teori  Negara,  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pusaka Utama, 2002), 12.
8 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia Pergeseran  Keseimbangan  antara  Individualisme  dan  Kolektivisme  dalam  Kebijakan  Demokrasi  Politik  dan Demokrasi  Ekonomi  Selama  Tiga  Masa  Demokrasi,  1945-1980-an (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1994), 9.
9 Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi , 31.
10 Subandi  Al  Marsudi, Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  Paradigma  Reformasi (Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2001), 81.
11 Jhon  Stuart  Mill, On  LIberty  (Perihal  Kebebasan) ,  Diterjemahkan  Oleh  Alex  Lanur  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), xx.
Mahfud  MD  dalam  pemikiran  Hendry    B.  Mayo  memberikan  pengertian demokrasi sebagai berikut:
Sistem  politik  demokratis  adalah  sistem  yang  menunjukkan  bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik 12 .
Paling  tidak  terdapat  4  jenis  prinsip,  yaitu  Kebebasan,  Kesataraan  dan Kesamaan,  Suara  Mayoritas,  dan  Pertanggungjawaban.  Kebebasan  yang dimaksud, bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang  bermakna  ketiadaan  ikatan  apa-apa.  Melainkan  kebebasan  dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum. Lalu, muncul pertanyaan tentang bagaimana mungkin tunduk pada suatu tatanan sosial sambil tetap  bebas?  Rousseau  menjawab  pertanyaan  tersebut  dengan  demokrasi. Seseorang  subjek  memiliki  kebebasan  politik  sepanjang  kehendak  pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial 13 . Prinsip  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip  kebebasan.  Dengan prinsip  kebebasan,  berarti  setiap  manusia  merdeka  untuk  mengapresiasikan kebebasannya.  Dengan  demikian,  semua  inndividu  tentunya  mempunyai  nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya 14 . Prinsip  persamaan  atau  kesetaraan  dalam  konteks  politik diimpleme 15 ntasikan dalam konsep one man one vote one value 16 . Dalam konsep ini, tidak  ada  bedanya  kualitas  satu  suara  seorang  pengusaha  dan  profesor  dengan kualitas  satu  suara  seorang  pedagang  kaki  lima  dan  seorang  mahasiswa  yang bodoh. Prinsip  ini  merupakan  konsekuensi  dari  prinsip  kebebasan  dan kesamaan/kesetaraan.  Prinsip  suara  mayoritas  akan  mengaktualisasikan  prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dimanapun demokrasi berada, maka kebebasan dan
12 Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia  Studi  tentang  Interaksi  Olitik  dan Kehidupan Ketatanegaraan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 19–20.
13 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Dekriptif-Empirik (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), 37.
14 Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Dekriptif-Empirik , 349–50.
15 Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi , 76–77.
16 Ibid., 79.

## Taufikkurrahman
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
kesamaan  haak  politik  akhirnyaa  dimanifestasikan  ke  dalam  pilihan  politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara  kualitatif (majority prinsiple) dan aktualisasinya melalui voting 17 . Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada  pihak-pihak  yang  dipercaya  untuk  menyelenggarakan  negara,  baik  itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggungjawab kepada rakyat. Berdasarkan itulah Meriam Budiarjo  dan  juga  S.W.  Couwenberg  berpendapat  bahwa  akuntabilitas merupakan salah satu prinsip demokrasi 18 . Hendra  Nurtjahjo  berpendapat  bahwa  konsep  kedaulatan  rakyat  atau demokrasi setidaknya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu: kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat). Tidak ada artinya kebebasan bila tidak ada  kesamaan.  Kebebasan  tanpa  kesamaan  akan  melahirkan  tirani  baru. Sebaiknya,  kesamaan  tidak  akan  pernah  ada  bila  kebebasan  tidak  diberikan. Kedua-duanya  tidak  akan  terwujud  bila  tidak  diakui  kedaulatannya.  Dalam konteks itu, semua prinsip kedaulatan rakyat adalah satu kesatuan. Satu dan yang lain  saling  melengkapi  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Prinsip  kebebasan  dan kesamaan  ini  digolongkan  Hendra  Nurtjahjo  sebagai  prinsip  eksistensial. Sedangkan prinsip suara mayoritas, ia sebut sebagai prinsip prosedural 19 . 1. Prinsip Esensial
Dengan  dimuat  dan  diaturnya  hak  asasi  manusia  secara  khusus  dalam perubahan  UUD  1945,  prinsip    esensial  sebenarnya  sudah  terkandung  dan dimuat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Jaminan  hak  asasi  manusia  dalam  UUD  1945  merupakan  wujud pengakuan  terhadap  persamaan  kedudukan  antar  warga  negara.  Hal  ini  juga pernah  disampakan  Yusuf  Muhammad  dari  F-KB  dalam  proses  pembahasan materi  Hak  Asasi  Manusia  pada  rapat  BAH  I  BP  MPR  tanggal  9  Desember 1999. Ia menyampaikan bahwa pengaturan materi hak asasi manusia merupakan wujud  dari  egaliterianisme  dalam  melaksanakan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara 20 .  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  jaminan  terhadap  hak  asasi
17 Ibid., 76–77. 18 Fahmi, Pemilihan umum & kedaulatan rakyat , 42.
19 Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi , 75.
20 Tim  Penyusun  Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945,  ―Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama‖ (Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008), 138.
manusia, mutatis mutandis UUD 1945 juga telah menerapkan sekaligus menganut dua prinsip esensial kedaulatan rakyat.
Kebebasan  dalam  kerangka  batasan-batasan  konstitusional  dan  hukum dapat ditemukan dalam ketentuan UUD 1945. Pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (2) merupakan sebagian ketentuan UUD 1945 yang menjamin  setiap  warga  negara  untuk  menikmati    kebebasan  sebagai  manusia. Bukan  hanya  bebas  ―dari‖  ancaman  atau  tindakan  yang  dapat  merugikan kehidupannya, tetapi juga bebas ―untuk‖ berbuat segala sesuatu yang menjaadi haknya.  Dengan  diaturnya  dan  dijaminnya  kebebasan  dalam  konstitusi  negara, maka  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  bebaas  berbuat  apa  saja  untuk kebaikan  hidupnya  dalam  bingkai  konstitusi  dan  hukum.  Dengan  demikian secara  normatif  dan  konseptual,  UUD  1945  menganut  prinsip  kebebasan sebagai salah satu prinsip esensial kedaulatan rakyat yang dianutnya. Demikian  juga  halnya  dengan  prinsip  persamaan.  Pasal  28D  ayat  (1), pasal  28H  ayat  (2),  pasal  28I  ayat  (2)  merupakan  beberapa  ketentuan  dalam UUD  1945 yang  menjamin  bahwa  setiap  rakyat  mesti  mendapatkan  perlakuan sama, tanpa diskriminasi. Prinsip persamaan yang diatur dalam UUD 1945 lebih banyak menekankan pada aspek persamaan di hadapan hukum. Hal ini menjadi sangat  beralasan  karena  persamaan  di  hadapan  hukum  ( Equality  before  the  law ) disamping  sebagai  salah  satu  prinsip  kedaulatan  rakyat,  secara  bersamaan  juga menjadi salah satu prinsip dasar hak asasi manusia 21 . Jaminan terhadap kebebasan dan persamaan tidak hanya sampai disana. UUD  1945  juga  memberikan  jaminan  bahwa  kekuasaan  negara  harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak melanggar hak asasi manusia. Bahkan UUD  1945  membebankan  kepada  negara,  terutama  pemerintah  untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia  setiap warga negara.

## 2. Prinsip Prosedural
Secara  konseptual,  prinsip  ini  merupakan  konsekuensi  dari  adanya prinsip  kebebasan  dan  persamaan.  Kalau  UUD  1945  sudah  menganut  dua prinsip esensial demokrasi, maka secara linear UUD 1945 juga menganut prinsip suara  terbanyak  sebagai  cara  mewujudkan  dua  prinsip  itu.  Banyak  ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan untuk mengklaim bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (3), pasal 6A ayat (3) dan (4) , pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), pasal 37 ayat

## Taufikkurrahman
(4) adalah beberapa pasal yang dapat disebutkan sebagai penerapan prinsip suara terbanyak.
Terkait  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  rakyat secara  luas  dan  langsung,  UUD  1945  setelah  perubahan  memuat  ketentuan tentang  pemilihan  umum  secara  khusus.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari perubahan rumusan kedaulatan rakyat dalam ketentuan pasal 1 (2) UUD 1945. Dengan  adanya  perubahan  rumusan  tentang  kedaulatan,  aliran  mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses  pemilihan  umum  yang  langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia,  jujur  dan adil 22 . Materi  tentang  pemilihan  umum  disahkan  bersamaan  dengan disahkannya  rumusan  tentang  kedaulatan  rakyat,  yaitu  pada  saat  proses perubahan  ketiga  UUD  1945.  Materi  pemilihan  umum  diatur  dalam  bab tersendiri,  yaitu  Bab  VIIIB  yang  terdiri  dari  satu  pasal  saja,  yaitu  pasal  22E. Diaturnya  ketentuan  mengenai  pemilu  dalam  perubahan  UUD  1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah  satu  wahana  pengungkapan,  pengejewantahan 23 dan  pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Selain itu, ketentuan ini juga untuk memasikan bahwa rekrutmen politik dan  pintu  gerbang  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  kenegaraan adalah lewat pemilu 24 . Di mana partai atau calon yang dinyatakan memenangkan pemilihan  umum  adalah  partai  atau  calon  yang  memperoleh  dukungan  atau suara terbanyak dari pemilih.
Uraian  di  atas  menegaskan  bahwa  UUD  1945  menganut voting  system. Walaupun  demikian,  UUD  1945  tidak  menafikan  peluang  untuk  terjadinya musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan.  Praktek  pemilihan  umum  yang dilakukan  secara  aklamasi  oleh  masyarakat  Yahukimo  yang  dibenarkan  oleh Mahkamah  Konstitusi 25 merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  dianutnya voting
22 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD  1945 (Yogyakarta: FH. UII Press, 2004), 41.
23 Tim  Penyusun  Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945,  ―Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,‖ 401.
24 Ibid. 25 Saldi Isra, ―Yahukimo, Demokrasi Lokal yang Terbangkitkan,‖ Majalah Konstitusi No. 30 Juni- Juli 2009, no. Edisi Khusus PHPU Legislatif (2009): 127.
system, bukan  berarti  musyawarah  mesti  hilang  atau  dihilangkan  dalam  proses demokrasi Indonesia.
Voting  System merupakan  konkritisasi  prinsip  suara  mayoritas.  Voting System ada dalam proses pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum diatur langsung  dalam  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  tidak  terbantuahkan  lagi  bahwa UUD  1945  menganut  prinsip  suara  terbanyak  sebagai  prinsip  prosedural pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Setiap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga atau  komisi  independen),  secara  konstitusional  diamanatkan  untuk mempertanggungjawabkan mandat yang dipikulnya. Baik pertangjawaban secara vertikal  kepada  rakyat,  maupun  secara  horizontal  antar  sesama  penyelenggara kedaulatan  rakyat.  Presiden  mempertanggungjawabkan  mandat  yang  diberikan dengan  cara  apabila  presiden  melakukan  pelanggaran  hukum,  maka  ia  dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Mekanisme ini pada dasarnya mencakup pertanggungjawaban presiden secara horizontal maupun vertikal. MPR sebagai lembaga  yang  diberi  kewenangan  memberhentikan  presiden,  bertindak  untuk dirinya  maupun  atas  nama  rakyat  untuk  memberhentikan  presiden  apabila terjadi  pelanggaran  hukum.  Secara  horizontal,  terhadap  segala  keputusan  yang diambil presiden atau pembantu-pembantunya juga harus dipertanggungjawabkan  dan  harus  atau  persetujuan  DPR.  Ini  terlihat  dalam beberapa  ketentuan  UUD  1945  seperti  pasal  11,  pasal  12,  pasal  13,  pasal  14, pasal 15, dan pasal 22.
Begitu  juga  dengan  anggota  DPR.  Anggota  DPR  juga  harus mempertanggungjawabkan  mandat  rakyat  yang  diberikan  kepadanya  pada  saat pemilihan  umum.  Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  dimaksud  adalah seorang  anggota  DPR  dapat  diberhentikan  apabila  tidak  lagi  sanggup melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Terlepas dari siapa  dan  mekanisme  bagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  susunan dan  kedudukan  DPR  tentang  pemberhentian  seorang  anggota  DPR,  yang terpenting  adalah  UUD  1945  mengatur  bahwa  setiap  anggota  DPR  harus bertanggungjawab atas jabatan yang diembannya.
Dapat  dipahami  bahwa  mandat  rakyat  yang  diberikan  lewat  pemilihan umum  bukanlah  mandat  lepas  yang  berjalan  begitu  saja,  tetapi  mandat  yang punya konsekuensi terhadap sebuah pertanggungjawaban. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, secara konstitusional,  prinsip    pertanggungjawaban  merupakan  prinsip  yang  hidup dalam  UUD  1945.  Prinsip  ini  ada  sebagai  konsekuensi  sebuah  mandat  yang

## Taufikkurrahman
diberikan  melalui  pemilihan  umum  yang  diikuti  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan.
Berdasarkan  penjelasan  tentang  prinsip  suara  terbanyak  dan  prinsip pertanggungjawaban  di  atas,  tidak  keliru  bila  dikatakan  bahwa  UUD  1945 menerapkan  kedua  prinsip  dimaksud  sebagai  prinsip  operasional  kedaulatan rakyat yang dimuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua prinsip tersebut  mesti  dilaksanakan  dengan  menindak  lanjuti  pengaturannya  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait,  khususnya  undang-undang  tentang pemilihan umum.
Sistem Pemilihan Umum
Sigit  Pamungkas  mendefinisikan  sistem  pemilu  sebagai  seperangkat metode  atau  aturan  untuk  mentransfer  suara  pemilih  ke  dalam  satu  lembaga perwakilan 26 .  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  sistem  pemilu  adalah  metode yang  di  dalamnya  suara-suara  yang  diperoleh  dalam  pemilihan  diterjemahkan dalam  parlemen  oleh  paartai-partai  dan  para  kandidat 27 .  Sistem  pemilu  juga didefiniskan sebagai aturan dan prisedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif atau instansi lain (seperti kepresidenan) 28 . Umaruddin  Masdar  mendefinisikan  pemilihan  umum  dari  sudut pandang  teknis  pelaksanaan  sehingga  muncullah  definisi  bahwa  pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui mencoblosan tanda gambar untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat 29 .  Rumidan  Rabi’ah  mendefinisikan  pemilu sebagai suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu 30 . Sedangkan  Ibnu  Tricahyo  mendefinisikan  pemilu  dari  sudut  pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada  nilai  filosofisnya.  Ibnu  menyatakan  bahwa  pemilihan  umum  merupakan instrumen  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang  bermaksud  membentuk pemerintahan  yang  absah  serta  sarana  mengartikulasikan  aspirasi  dan
26 Sigit  Pamungkas, Perihal  Pemilu (Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009), 13.
27 Pamungkas, Perihal Pemilu .
28 Fahmi, Pemilihan umum & kedaulatan rakyat , 52.
29 Umaruddin Masdar dan dkk, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik (Yogyakarta: LKiS dan The Asia Foundation, 1999), 117.
30 Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2009), 46.
kepentingan rakyat 31 . Dalam konteks sistem demokrasi, apa yang dikatakan Ibnu cukup  membenarkan  apa  yang  dikatakan  Lances  Castles  bahwa  pemilu merupakan  sarana  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  politik  negara  demokratis modern 32 . Khairul  Fahmi  sebagai  mengutik  peendapatnya  Dieter  Roth menyebutkan  bahwa  tujuan  sebuah  sistem  pemilu  tidak  lepas  untuk  mencapai tujuan; (1) untuk menentukan mayoritas yang layak memerintah, dan (2) untuk sedapat mungkin mewujudkan dalam lembaga perwakilan sebagaimana yang ada dalam  partai 33 .  Sistem  pemilu  yang  dibangun  disebuah  negara  tidak  akan  lepas dari  resultante  dua  tujuan  tersebut,  memilih  yang  lebih  dominan  dari  tujuan tersebut.
Sistem pemilu mekanis berkisar pada dua prinsip pokok 34 , yaitu:
a. Single Member Constituensy (satu daerah pemilihan memilih satu wakil) Sistem  Single  Member  Constituensy  ini  juga  biasa  disebut  sistem  distrik. Dalam  sistem  distrik,  wilayah  negara  dibagi  berdasarkan  daerah-daerah pemilihan  (distrik  pemilihan)  .  Pembagian  daerah  pemilihan  disesuaikan dengan berapa jumlah kursi legislatif  yang akan diperebutkan. Dalam sistem distrik,  satu  wilayah  kecil  memilih  satu  wakil  tunggal  atas  dasar  pluralitas (suara terbanyak) .
b. Multi  Member  Constituency (satu  daerah  pemilihan  memilih  beberapa  orang wakil) Multi  Member  Constituency disebut  juga  sebagai  sistem  proporsional.  Dalam sistem  ini,  wilayah  negara  tidak  dibagi  sesuai  banyak  jumlah  kursi  yang diperebutkan,  tetapi  dibagi  menjadi  beberapa  daerah  pemilihan  besar,  di mana di masing-masing wilayah pemilihan akan dipilih beberapa orang wakil. Dengan demikian, maka satu daerah pemilihan diwakili oleh beberapa orang wakil  rakyat.  Dalam  sistem  ini  pembagian  kursi  didasarkan  pada  faktor imbangan jumlah penduduk 35 .
31 Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal (Malang: In Trans Publishing, 2009), 6.
32 Lances Castles, Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 1.
33 Fahmi, Pemilihan umum & kedaulatan rakyat , 54.
34 Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama,
2008), 461–62.
35 Masdar dan dkk, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik , 121.

## Taufikkurrahman
Salah  satu  varian  sistem  proporsional,  yaitu Proporsional  Representation (PR). Sistem ini memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri tersebut adalah 36 : pertama, setiap daeah  pemilihan  berwakil  majemuk. Kedua, setiap  partai  menyajikan  daftar kandidat  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak  dibandingkan  jumlah  kursi  yang dialokasikan  untuk  satu  daerah  pemilihan. Ketiga, pemilih  memilih  salah  satu kandidat. Keempat, partai  memperoleh  kursi  sebanding  dengan  suara  yang diperoleh. Kelima, kandidat yang dapat mewakili adalah yang berhasil melampaui ambang batas suara ( treshold ).
Sistem  PR  ini  dapat  dibedakan  atas  beberapa  macam  berdasarkan pemilihan kandidat yang terpilih dalam mengisi kursi yang dimenangkan partai politik peserta pemilu. Variaan tersebut terdiri dari: (1) daftar tertutup; (2) daftar teruka;  (3)  daftar  bebas.  Pada  daftar  tertutup,  kursi  yang  dimenangkan  partai politik  diisi  oleh  kandidat  berdasarkan  daftar  kandidat  yang  ditentukan  partai. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, pemilih memilih partai politik sekaligus kandidat yang mereka suka dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan partai  peserta  pemilu 37 .  Sementara  pada  sistem  daftar  bebas,  tiap-tiap  partai menentukan  daftar  kandidatnya,  partai  dan  tiap-tiap    kandidat  ditampilkan secara terpisah dalam surat suara.
Dalam  sistem  ini  secara  garis  besar  dikenal  ada  dua  mekanisme  untuk menentukan  perolehan  kursi  dari  partai  politik,  yaitu  (1)  teknik  kuota  atau dikenal juga sisa suara  terbesar; dan (2) teknis divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi 38 . Teknik kuota dicirikan dengan adanya bilangan pembagi pemilih (BPP) yang  tidak  tetap,  tergantung  pada  jumlah  pemilih.  Sedangkan  pada  teknik divisor,  bilangan  pembagi  pemilih  (BPP)  tetap,  tidak  tergantung  pada  jumlah pemilih/perolehan suara 39 .
Sistem  Pemilu  yang  diterapkan  masih  merupakan  sistem  proporsional yang  membedakan  dengan  sistem  distrik.  Tetapi,  pada  praktiknya  semakin mengarah  ke  sistem  distrik,  sebagai  konsekuensi  dari  derivasi  sistem proporsional  tertutup  (1999)  ke  ―setengah  terbuka‖  atau  sistem  proporsional dengan  daftar  calon  terbuka  (2004),  hingga  ke  sistem  proporsional  terbuka murni (2009) 40 .
36 Pamungkas, Perihal Pemilu . 37 Ibid.
38 Ibid. 39 Ibid., 33. 40 Galuh Kartiko, ―Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia,‖ Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009): 37.
Pada  pemilu  1999,  cara  pembagian  kursi  hasil  pemilihan  kali  ini  tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah  partai  memperoleh  kursi  seimbang  dengan  suara  yang  diperolehnya  di daerah  pemilihan,  termasuk  perolehan  kursi  berdasarkan the  largest remainder. Tetapi cara  penetapan  calon  terpilih  berbeda  dengan  Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini  calon  terpillih  ditetapkan  berdasarkan  suara  terbesar  atau  terbanyak  dari daerah di mana seseorang dicalonkan 41 . Dalam  sistem  pemilu  anggota  DR/DPRD  tahun  2004  agak  berbeda dengan  sistem  pemilu  pada  tahun  1999.  Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR dan  DPRD  dilaksanakan  dengan  sistem  perwakilan  berimbang  dengan  sistem daftar calon terbuka.
Karena  menggunakan  sistem  proporsional,  maka  perolehan  kursi  dari setiap  partai  peserta  pemilu  akan  sesuai  dengan  perolehan  suaranya  dalam pemilu. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi nilai BPP. Jika tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Perbedaan  utama  antara  sistem  proporsional  daftar  calon  terbuka dengan  sistem  proporsional  yang  selama  ini  diterapkan  di  Indonesia  adalah bahwa sistem yang baru ini memungkinkan pemilihnuntuk dapat memilih caleg. Perbedaan  ini  tampak  pula  pada  struktur  surat  suara  yang  akan  menampilkan tanda  gambar  parpol  dan  daftar  nama  caleg  yang  dicalonkan  oleh  parpol 42 berdasarkan pada UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Pada Pemilu 2009 dan 2014, Sistem pemilu di Indonesia mulai dilakukan perubahan  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  Proporsional  Terbuka.  Sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, antara  lain  dengan  Sistem  Daftar (List  System). Pada  sistem  daftar  setiap  partai atau golongan mengajukan satu daftar calon-calon dan si pemilih memilih salah satu  dari  berbagai  daftar  dan  dengan  demikian  memilih  satu  partai  dengan semua  calon  yang  diajukan  oleh  partai  itu,  untuk  berbagai  kursi  yang  sedang
41 Selma, ―Perjalanan Panjang Pemilu Di Indonesia.‖
42 Labolo  dan  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Teori,  Konsep  dan  Isu Strategis , 158.

## Taufikkurrahman
106 Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
diperebutkan.  Sistem  perwakilan  berimbang  dipakai  di  kebanyakan  negara  di dunia antara lain Belanda, Swedia dan Belgia 43 . Di  Indonesia  sistem  perwakilan  berimbang,  dikombinasikan  dengan sistem  terdaftar,  telah  dipakai  dalam  beberapa  pemilihan  umum  yang  pernah diselenggarakan.  Pemilu  2009  kemarin,  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  dilaksanakan  dengan  sistem proporsional  terbuka.  Sedang  pemilu  untuk  memilih  anggota  DPD, dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak 44 . Salah satu yang membedakan antara sustem pemilu 2009 dengan sistem pemilu 2004 adalah terletak pada penetapan suara terbanyak yang duduk pada kursi  parlemen.  Penetapan  ini  merupakan  hasil  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi.  Dengan  penetapan  ini  faktor  nomor  urut  tidak  dipakai  lagi.  Maka pada UU nomor 8 tahun 2012 pasal 2015  huruf a disebutkan bahwa penetapan calon  terpilih  anggota  DPR  dan  DPRD  adalah  calon  yang  memperoleh suaravterbanyak.
Selanjutnya,  pada  pemilu  2009  juga  terdapat  ketentuan  mengenai ambang batas parlemen yang dikenal dengan Parliamentary Threshold. Ketentuan termaktubb pada pasal 202 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang  menyebutkan  ―partai  politik peserta  pemilu  harus  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  sekurang- kurangnya  2,5%  dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional  untuk  diikutkan  dalam penentuan perolehan kursi DPR‖. Akibat ketentuan ini, dari 38 peserta pemilu nasional, hanya ada sembilan partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR RI 45 . Hanya saja ketentuan ambang batas tidak berlaku untuk pemilihan anggota DPRD.
Berbeda  dengan  pemilu  tahun  2009,  pemilu  tahun  2014  ambang  batas perolehan suara ditingkatkan menjadi lebih besar yaitu 3,5% suara sah nasional. Hal  disebutkan  dalam  pasal  208  UU  nomor  8  tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
43 Didik Sukriono, ―Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,‖ Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009),
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal %20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf#page=8.
44 Ibid. 45 Labolo  dan  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Teori,  Konsep  dan  Isu Strategis , 170.

## Sistem Pemerintahan dan Sistem Kepartaian
Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal  dari  kata  latin  pars,  yang  berarti  bagian 46 .  Dengan  pengertian  tersebut, kita  dapat  memahami  bahwa  karena  ia  merupakan  suatu  bagian  maka kosekuensinya  pasti  da  bagian-bagian  lain.  Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi pebgertian  tersebut  maka  idealnya  tidak  mungkin  didalam  suatu  negara  jika hanya terdapat satu partai.
Selanjutnya,  Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  partai  juga  berasal dari  bahasa  inggris  part,  yang  berarti  bagian  atau  golongan.  Kata  partai menunjuk  pada  golongan  sebagai  pengelompokan  masyarakat  berdasarkan kesamaan  tertentu  seperti  tujuan,  ideologi,  agama,  bahkan  kepentingan. Pengelompokan  itu  bentuknya  adalah  organisasi  secara  umum,  yang  dapat dibedakan  menurut  wilayah  aktivitasnya,  seperti  organisasi  kemasyarakatan, organisasi  keagamaan,  organisasi  kepemudaan,  serta  organisasi  politik.  Dalam perkembangannya,  kata  partai  lebih  banyak  diasosiasikan  untuk  organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik 47 .
Berdasarkan  konsep  partai  yang  dikemukakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  kata  partai  memiliki  arti  luas  dan  arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.
Partai  politik  telah  menjadi  ciri  penting  dalam  sebuah  politik  modern karena  memiliki  fungsi  yang  strategis.  Para  ahlipun  banyak  yang  merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari kekuasaan,  mendapatkan  kekuasaan  dan  mempertahankannya.  Cara  partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga  hal  yang  umumnya  dilakukan  oleh  partai  politik  yaitu  menyeleksi  calon- calon,  setelah  calon-calon  mereka  terpilih  selanjutnya  ialah  melakukan kampanye,  setelah  kampanye  dilakukan  dan  calon  terpilih  dalam  pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).
46 Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan , Terjemahan oleh Laila Hasyim (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), 4.
47 Labolo  dan  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Teori,  Konsep  dan  Isu Strategis , 9.

## Taufikkurrahman
Secara  garis  besar,  Firmanzah  menyebutkaan  bahwa  peran  dan  fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam  fungsi  internal,  partai  politik  berperan  dalam  pembinaan,  pendidikan, pembekalan,  dan  pengkaderan  bagi  anggota  partai  politik  demi  langgengnya ideologi  politik  yang  menjadi  latar  belakang  pendirian  partai  politik  tersebut. Sedangkan  dalam  fungsi  eksternal  peranan  partai  politik  terkait  dengan  ruang lingkup  yang  lebih  luas  yakni  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Hal  ini  karena partai  politik  juga  mempunyai  tanggungjawab  konstitusional,  moral,  dan  etika untuk membaawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik 48 . Muhadam Labolo menguraikan fungsi partai politik menjadi lima bagian, yaitu  Rekrutmen  Politik,  Sosialisasi  Politik,  Komunikasi  Politik,  Pengendali Konflik, dan Kontrol terhadap Pemerintah.
1) Rekrutmen Politik
Menurut  Gabriel  Almond,  proses  rekrutmen  meruapakan  kesempatan rakyat  untuk  menyeleksi  kegiatan-kegiatan  politik  dan  jabatan  pemerintahan melalui  penampilan  dalam  media  komunikasi,  menjadi  anggota  organisasi, mencalonkan  diri  untuk  jabatan  tertentu,  pendidikan  dan  latihan 49 .  Sedangkan Jack  C.  Plano  mengartikan  bahwa  proses  rekrutmen  sebagai  pemilihan  orang- orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk  pada  pengisian  pada  posisi  formal  dan  legal,  serta  peranan-peranan yang  tidak  formal.  Untuk  posisi  formal  seperti  pengisian  jabatan  presiden dan anggota  parlemen,  sedangkan  yang  tidak  formal  adalah  perekrutan  aktivis  dan propaganda 50 . Selanjutnya,  Lester  G.  Seligman  menyatakan  bahwa  pola  rekrutmen mencakup  dua  proses,  yaitu  (1)  perubahan  dari  peranan  non-politik  menjadi peranan politik yang berpengaruh, (2) penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang  peranan  politik  yang  khusus.  Perekrutan  tersebut  meliputi pemenuhan  syarat  untuk  mendapatkan  status  kaum  elite  dan  seleksi  atau penetapan pada posisi-posisi elite yang khusus 51 . 2) Sosialisasi Politik
Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan baik
48 Firmanzah, Mengelola Partai Politik , 70.
49 Mochtar  Mas’ud  dan  Colin  Mac  Andrews, Perbandingan  Sistem  Politik (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1978), 29.
50 Jack C. Plano, Kamus Analisis Politik , Terjemahan (Jakarta: Rajawali, 1985), 211.
51 Aidit dan Zaenal AKSP, Elit dan Modernisasi (Yogyakarta: Liberty, 1989), 15–16.
secara  sengaja  dengan  cara  formal  ataupun  non  formal,  maupun  dengan  cara tidak disengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.
Dalam sosialisasi politik terdapat dua metode penyampaian pesan, yaitu Melalui  Pendidikan  Politik.  Pendidikan  politik  ialah  suatu  proses  yang mengajarkan  kepada  masyarakat  mengenai  nilai-nilai,  norma-norma,  serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegitan kursus, latihan kepemimpinan,  diskusi  dan  seminar  serta  keikutsertaan  dalam  forum pertemuan.  Selain  itu,  pendidikan  politik  juga  diperlukan  untuk  menunjukkan bagaimana  cara  berpolitik  yang  sehat,  bersaing  secara  sehat,  dan  mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.
Metode  kedua  yaitu  Melalui  Indoktrinasi  Politik.  Indoktrinasi  politik ialah  proses  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  penguasa  untuk  menanamkan nilai,  norma,  dan  simbol  yang  dianggap  baik  oleh  pihak  penguasa  tersebut kepada  masyarakat.  Biasanya  indoktrinasi  politik  ini  dilakukan  oleh  sistem politik  totaliter  yang  dilakukan  oleh  melalui  berbagai  forum  pengarahan  yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin 52 . 3) Komunikasi Politik
Komunikasi  politik  secara  harfiah,  komunikasi  berarti  Pengiriman  dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud  dapat  dipahami;  hubungan;  kontak;  perhubungan.  Sedangkan  jika dihubungkan  dengan  politik,  komunikasi  politik  adalah  proses  penyampaian informasi  mengenai  politik  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  dan  dari masyarakat  kepada  pemerintah 53 .  Dari  pengertian  tersebut  dapat  kita  pahami bahwa didalam suatu proses komunikasi politik, partai politik berfungsi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
4) Pengendali Konflik
Di  dalam  sebuah  negara  yang  demokratis,  munculnya  konflik merupakan  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dielakkan.  Hal  ini  disebabkan  karena semakin  majemuknya  masyarakat  dan  meningkatnya  daya  kritis  dari  setiap individu  untuk  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingannya.  Konflik  yang berasal  dari  tuntutan  masyarakat  tersebut  apabila  tidak  dikendalikan  dan diaakomodasi dengan benar maka akan menimbulkan chaos yang mengarah pada
52 Ibid., 150.
53 Ibid., 152.

## Taufikkurrahman
110 Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
aksi-aksi fisik antar individu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik 54 .
5) Kontrol terhadap Pemerintah.
Kontrol  terhadap  pemerintah  merupakan  suatu  bentuk  kontrol  politik yang  dilakukan  oleh  partai  politik  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya.
Ketika  partai  politik  menemukan  adanya  suatu  penyimpangan  yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh  partai  politik  tersebut  dalam  menyalurkan  sikap  kritis  terhadap pemerintah 55 . Pemikiran mengenai pentingnya partai politik disampaikan oleh pemikir Inggris  terkenal  yaitu  John  Stuart  Mill 56 .  Mill  mengatakan,  pentingnya  partai politik bagi masyarakat untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai  pejabat  negara,  yang  dapat  diberhentikan  menurut  kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama melalui suatu partai 57 . K.C. Wheare juga sepaham dengan Mill,  dengan  mengatakan  bahwa  partai  politik  hakikatnya  merupakan  cara bagaimana  agar  rakyat  dapat  mengawasi  atau  terlibat  dalam  pemerintahan dengan cara mengorganisir dirinya sendiri. Pengorganisasian ini didasarkan pada persamaan  pandangan  ideologi,  kepentingan  ekonomi,  sosial  dan  dalin-lain. Akan  tetapi,  yang  lebih  penting  dalam  berorganisasi  pada  suatu  partai  politik adalah  kesamaan  keinginan  untuk  mempertahankan  atau  merebut  kedudukan dan kekuasaan politik 58 .
Dilihat  dari  sudut  pandang  jumlah  partai  yang  berkembang  di  dalam negara, menurut Maurice Duverger, sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu one party system, two party system, serta multyparty system 59 . Pertama, sistem satu partai, sistem ini berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai
54 Labolo  dan  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Teori,  Konsep  dan  Isu Strategis , 24.
55 Firmanzah, Mengelola Partai Politik , 76.
56 Mill, On LIberty (Perihal Kebebasan) , 79.
57 Deliar Noer, Pemikiran POlitik di Negeri Barat , Cetakan Ketiga (Bandung: Mizan, 1997), 176.
58 K.C. Wheare, Parlemen dan Politik (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951), 25–26.
59 Maurice  Duverger, Political  Parties:  Their  Organization  and  Activities  in  Modern  State (London: Metheum, 1967), 207.
politik atau ada beberapa partai politik, namun yang dominan dan mempunyai peran yang sangat besar hanya satu partai 60 . Kedua, sistem dua partai, sistem ini berlaku apabila dalam suatu negara hanya ada dua partai politik ataupun bisa lebih dari dua partai politik akan tetapi yang  dominan  hanya  dua  partai  politik.  Agar  sistem  ini  berjalan  baik  menurut Peter  G.J.  Pulzer,  diperlukan  tiga  syarat,  yakni:  1)  komposisi  masyarakatnya homogen; 2) adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan  sosial  yang  pokok;  dan  3)  adanya  kontinuitas  sejarah 61 .  Ketiga,  sistem multipartai, dalam sistem ini ada lebih dari dua partai yang mempunyai kekuatan yang berimbang sehingga tidak ada yang paling dominan di antara mereka. ada hipotesa  yang  menyatakan  bahwa  sistem  ini  berkembang  di  negara  yang mempunyai  masyarakat  majemuk.  Sifat  kemajemukan  merupakan  ikatan primordial yang bisa berupa perbedaanagama, ras, sosial, suku, dan sebagainya 62 . Dalam membangun sistem pemerintahan tentu ada keterkaitan yang erat dengan  bangunan  sistem  kepartaian  dan  sistem  pemilunya.  Jika  sistem pemerintahan  yang  dianut  di  Indonesia  menurut  UUD  1945  adalah  sistem presidensial,  maka  sistem  ini  harus  diturunkan  secara  konsisten  ke  dalam penngaturan  kebijakan  sistem  kepartaian,  sistem  pemilu  legislatif,  dan  sistem pemilu presiden 63 . Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap  sistem  demokrasi.  Partai  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang  berpendapat  bahwa  partai  politiklah  yang  sebetulnya  menentukan demokrasi.  Karena  itu,  partai  merupakan  pilar  yang  sangat  penting  untuk diperkuat  derajat  pelembagaannnya  dalam  setiap  sistem  politik  yang demokratis 64 .
Namun banyak juga yang berpandangan skeptis terhadap partai politik, karena  pada  kenyataannya  sering  kali  partai  politik  dijadikan  kendaraan  politik bagi  sekelompok  elite  yang  berkuasa  atau  memuaskan  nafsu  kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil mengelabuhi suara rakyat untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.
60 Haryanto (last), Sistem Politik: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1982), 98.
61 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , 2008, 168–69.
62 Haryanto (last), Sistem Politik: Suatu Pengantar , 100.
63 Huda dan Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi , 38.
64 Jimly  Asshiddiqie, Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah  Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 52.

## Taufikkurrahman
Ketika  terjadi  reformasi  konstitusi  tahun  1999-2002  terhadap  UUD 1945,  muncul  beberapa  kesepakatan  dasar  dalam  melakukan  perubahan  UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensial. Namun dalam kenyataannya kesepakatan  tersebut  tidak  ditaati  secara  konsisten  oleh  MPR.  Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama  tahun  1999,  kemudian  penguatan  kelembagaan  DPR  pada  perubahan kedua  tahun  2000,  bukannya  melahirkan  keseimbangan  kekuasaan  antara presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensial yang  ingin  dibangun  melalui  perubahan  UUD  1945.  Kesan  parlementernya justru semakin menguat 65 . Selama ini prinsip multipartai yang menjadi inti dari UU Nomor 2 tahun 2008  tentang  Partai  Politik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  nomor  2 tahun  2011,  seakan-akan  berdiri  sendiri  sebagai  suatu  undang-undang,  tanpa terkait  dengan  UU  Pemilu.  Upaya  penyederhanaan  partai  yang  dianut  pada sejumlah  pasal  padal  UU  Partai  Politik  ternyata  tidak  ditunjang  oleh  UU Kepartaian, yang justru memberikan keleluasaan orang untuk mendirikan partai politik 66 . Kebijakan  pengaturan  kepartaian  yang  mengaanut  sistem  multipartai ekstrem  ini  sangat  memengaruhi  stabilitas  penyelenggaraan  negara,  terutama dalam  sistem  pemerintahan  presidensial.  Realitasnya,  efektifitas  pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik sangat bergantung pada dinamika politik  yang  berkembang  di  DPR.  Bahkan  nyaris  waktu  presiden  lebih  banyak dicurahkan  pada  kompromi-kompromi  politik  di  DPR  akibat  perbedaan dukungan partai di DPR. Kondisi ini tidak saja berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan, melainkan juga bagi keberlangsungan dan kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan 67 . Sistem  multipartai  juga  berpengaruh  pada  ketidakstabilan  politik  yang dapat berimbas pada inefisiensi kinerja pemerintahan, diantaranya: (1) fluktuasi kekuatan  sistem  presidensial  tergantung  dukungan  koalisi  partai  politik;  (2) sistem  kepartai  multipartai  tidak  mendukung  sistem  presidensial;  (3)  tidak adanya  koalisi  permanen  yang  dapat  mendukung  pemerintahan  selama  masa lima  tahun  presiden  terpilih;  (4)  adanya  dugaan  personalitas  presiden  terpilih yang  menyebabkan  lemahnya  sistem  presidensial;  (5)  adanya  dugaan  koalisi
65 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2008), 283.
66 Huda dan Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi , 39.
67 Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang , 292.
partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi; dan (6) kursi kabinet menjadi alat politik partai politik 68 . Penjelasan umum UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan, untuk memperkuat dan mengefektifkan  sistem  presidensial,  paling  tidak  dilakukan  pada  empaat  hal, yaitu: pertama, mengondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong  terciptanya  pelembagaan  partai  yang  demokratis  dan  akuntabel, ketiga, mengondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel,  dan keempat, mendorong  penguatan  basis  dan  struktur  kepartaian pada  tingkat  masyarakat.  Akan  tetapi,  tampaknya  perubahan  yang  dilakukan terhadap UU nomor 2 tahun 2011 tidak terlalu signifikan. Syarat pembentukan partai politik yang tadinya dibutuhkan 50 orang, sekarang diturunkan menjadi 30 orang.
Pola  hubungan  antara  reduksi  kekuasaan  presiden  dan  pemberdayaan DPR, di satu sisi, dengan upaya mempertahankan sistem presidensial, di sisi lain, memungkinkan  terjadinya  ketegangan.  Seperti  ketegangan  hubungan  Presiden- DPR  akhir-akhir  ini  yang  disibukkan  dengan  berbagai  macam  Pansus  Hak Angket dari DPR. Besar kemungkinan kecenderungan ini bisa menimbulkan apa yang  disebut  ― constistutional  deadlock ‖,  ― Political  Deadlock ‖,  antara  Presiden  dan DPR 69 . Para  ahli  perbandingan  politik,  seperti  Scott  Mainwaring,  sebenarnya sudah  mengingatkan,  secara  teoretis  presidensialisme  dan  sistem  multipartai adalah  ―kombinasi  yang  sulit‖  dan  berpeluang  terjadinya deadlock dalam  relasi eksekutif-legislatif. Apalagi jika, pada saat yang sama tidak ada partai mayoritas di parlemen dan presiden berasal dari partai kecil, problematiknya menjadi lebih kompleks 70 . Keadaan  yang  seperti  ini  akan  selalu  mengalami  resiko,  antara  lain, pemerintahan  minoritas,  yang  potensial  menimbulkan political  deadlock antara Presiden dan DPR.  Kebijakan pemerintah sering kali dihadang dan berbenturan dengan sikap politik mayoritas kekuatan di DPR. Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan dalam menjalankan mandat rakyat karena konflik dapat berlangsung terus menerus.
68 Seperti  yang  dikutip  oleh  Ni’matul  Huda    dalam  pendapatnya  Nurliah  Nurdin,  ―Analisis Penerapan Sistem Presidensil dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan‖, dalam Andy Ramses dan La Bakry, Politik dan Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan, 2009), 118.
69 Ibid., 248. 70 Sebagaimana  dikutip  Ni’matul  Huda  dalam  Syamsuddin  Haris,  ―Adu  Prestise  Presiden  - DPR,‖ Kompas , 19 Februari 2008.

## Taufikkurrahman
Political deadlock yang sering terjadi di negara-negara Amerika Latin, dapat menimbulkan  akibat  fatal,  yaakni  kejatuhan  presiden.  Kondisi  ini  tidak  saja berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan, melainkan juga bagi  kelangsungan dan  kepercayaan  terhadap  demmokrasi  dan  sistem  pemerintahan.  Jika  tidak mendapat  solusi  yang  tepat,  tidak  tertutup  kemungkinan  kondisi  itu  menimpa Indonesia yang sedang dalam masa transisi 71 . Menurut  Denny  Indrayana,  sistem  presidensial  lebih  efektif  dengan sistem  dua  partai  atau  multipartai  sederhana.  Sistem  multipartai  akan menghadirkan  presiden  yang  ―sial‖  ( Minority  President ),  sedangkan  sistem monopartai  akan  menghadirkan  presiden  yang  ―sialan‖  ( Majority  President ) 72 . Seperti  halnya  sistem  presidensial  multipartai  yang  saat  ini  berlangsung  di Indonesia, kemungkinan terjadinya devide government lebih besar. Jika pemerintah tidak  didukung  kekuatan  mayoritas  di  parlemen,  dikhawatirkan governability (kemempuan  pemerintah  untuk  mmerintah)  sangat  terbatas  atau  yang  lebih parah  terjadi  kemacetan dalam  penyusunan  kebijakan 73 .  Untuk  mengefektifkan kinerja  pemerintahan,  hubungan  kekuasaan  Presiden-DPR  seharusnya terbangun secara konstruktif di atas prinsip saling mengawasi secara seimbang. Menurut  Denny,  jika  sistem  presidensial  efektif  benar-benar  akan ditegakkan,  diusulkan: pertama, desain  sistem  kepartaian  yang  sederhana  adalah keniscayaan. Kedua, perlu dipikirkan bangunan pemerintahan koalisi pas terbatas yang  permanen  dan  disiplin. Ketiga, untuk  menghindari  kohabitasi,  sebaiknya calon presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai 74 . Partai Politik menjadi sarana penting dalam struktur politik negara. Sejak masa  kemerdekaan,  kehadiran  partai  politik  sudah  digaungkan  dengan instrumen  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  pemerintah  masa itu  hingga  kini.  Pada  masa  awal  kemerdekaan  partai  politik  menjadi  sarana menyalurkan  aspirasi  dan  kendaraan  untuk  mengisi  beberapa  struktur pemerintahan sehingga tidak salah kalau politik itu memang dekat kekuasaan.
Terdapat  beberapa  tujuan  umum  pembentukaan  partai  politik  yaitu sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita- cita  nasional  dan  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  dengan  berlandaskan Pancasila dan Kedaulatan Rakyat sebagaimana dianut Negara Indonesia dalam Konstitusinya.
71 Aulia A. Rahman, ―Interpleasi, DPR, dan Sistem Presidensial,‖ Gatra , 27 Juni 2007.
72 Denny Indrayanan, ―Mendesain Presidensial,‖ Kompas , 10 Maret 2008.
73 Bara Hasibuan, ―Pemerintahan yang Terbelah,‖ Kompas , Agustus 2007.
74 Indrayanan, ―Mendesain Presidensial.‖
Untuk menegaskan eksistensi partai politik, negara membentuk sebuah UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan dalam pasal 12 tentang hak partai politik yaitu:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. ikut  serta  dalam  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,  serta  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sesuai  dengan peraturan perundangundangan;
e. membentuk  fraksi  di  tingkat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan;
f. mengajukan  calon  untuk  mengisi  keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
g. mengusulkan  pergantian  antarwaktu  anggotanya  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan;
h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
k. memperoleh  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasar  pada  kewenangan  yang  diberikan  pada  Partai  Politik  tersebut menjadi  jelas  bahwa  partai  politik  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dalam pelaksanaan  pemilu  baik  untuk  memilih  Anggota  DPR,  DPRD,  Presiden  dan Wakil Presiden, maupun pemerintahan ditingkat Provinsi, kabupaten atau kota.
Terdapat  beberapa  kewenangan  partai  politik  yang  menjadikannya sebagai  elemen  penting  dalam  struktur  politik  kenegaraan  yaitu  dapat

## Taufikkurrahman
mengusulkan pemberhentian anggota di Parlemen dan mengusulkan pergantian antar waktu serta pembentukaan fraksi di lembaga legilatif itu.
Partai politik tidak hanya hadir saat menggalang dukungan untuk  dapat dipilih oleh masyarakat dalam kontestasi pemilu, tetapi lebih dari itu, ia berperan untuk  mengawal  aspirasi  dan  dukungan  masyarakat  tetap    konsisten diperjuangkan  oleh  para  anggotanya  yang  sedang  menduduki  kursi  parlemen. Lebih  dalam  lagi  dari  itu,  partai  politik  juga  berhak  membentuk  fraksi  di DPR/DPRD.
Fraksi  adalah  pengelompokan  anggota  MPR/DPR  berdasarkan  Partai Politik. Fraksi nantinya akan menjadi wakil partai politik di lembaga legislatif itu atau  anggaplah  sebagai  sarana  komunikasi  antara  partai  politik  dengan anggotanya di MPR/DPR/DPRD.

## Legitimasi Pemberhentian Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik
Recall secara  etimologis  dapat  diartikan  sebagai  pemanggilan  atau penarikan  kembali 75 .  Di  Indonesia recall dimaknai  sebagai  pelengseran  atau pemberhentian  seorang  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melalui mekanisme  penggantian  antar  waktu  (PAW).  Pijakan  yuridis  konstitusional permberhentian anggota DPR diatur dalam pasal 22B UUD 1945 yang berbunyi ―Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat  dan  ketentuannya  diatur  dalam  undang-undang‖.  Instrumen organiknya diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU  MD3)  dan  Undang- Undang  nomor  2  tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (UU  Parpol)  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2011  tentang  perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang pemberhentian dan penggantian  antar  waktu  anggota  DPR  menunjukkan  partai  politik  memiliki peran  begitu  besar  di  dalamnya.  Partai  politik  dapat  mengusulkan pemberhentian  anggota  DPR,  bahkan  terhadap  asalan  tertentu  sebagaimana disebutkan  dalam  padal  240  ayat  (1)  UU  MD3,  pimpinan  partai  politik  satu- satunya  pihak  yang  dapat  mengusulkan  pemberhentian  tersebut.  Terhadap regulasi  semacam  ini,  tentu  tidak  salah  apabila  dikatakan  parpol  memegang kendali recall anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.
75 RM.  A.B.  Kusuma, Sistem  Pemerintahan  “Pendiri  Negara”  Versus  Sistem  Presidensial  “Orde Reformasi” (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 102.
Menurut  Tomassen,  pengertian recall adalah  hak  suatu  partai  politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya 76 . Pendapat lain mengenai definisi recall yaitu disampaikan oleh BN. Marbun, recall adalah  suatu  hak  untuk  mengganti  anggota  DPR  oleh  induk organisasinya 77 . Ketentuan mengenai recall dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU  MD3,  Bagian  Kelima  Belas  tentang  Pemberhentian  Antar  Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara, mulai dari pasal 239 hingga  pasal  241.  Mengenai  asalan  pemberhentian  antar  waktu  anggota  DPR diatur dalam pasal 239 ayat (2) yang menyebutkan anggota DPR diberhentikan antar waktu, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan  oleh  partai  politiknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
e. tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota  DPR  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pemilihan  umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
f. melaanggar  ketentuan  larangan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini;
g. diberhenntikan  sebagai  anggota  partai  politik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
h. menjadi anggota partai politik lain.
Alasan-alasan yang menarik untuk dikaji adalah pada huruf c, d, g, dan h.
Keempat alasan terseubut memberikan kewenangan sangat besar kepada partai politik. Pada bagian huruf c, sekalipun ini adalah tindak pidana yang merupakan domainnya  Mahkamah  Kehormatan  DPR,  namun    masih  melibatkan  partai politik  dalam  pengusulannya,  yang  mestinya  pemberhentian  tersebut  dapat
76 M.  Hadi  Subhan,  ―Recall:  Antara  Hak  Partai  Politik  dan  Hak  Berpolitik  Anggota  Parpol,‖ Jurnal Konstitusi Vol. 3, no. 4 (2006): 46. 77 Ni’matul  Huda, Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (Yogyakarta: FH. UII Press, 2011), 160.

## Taufikkurrahman
secara  langsung  diproses  sendiri  oleh  DPR  tanpa  harus  ada  usulan  pimpinan partai politik.
Bagian yang lain adalah pada huruf d yaitu pemberhentian antar waktu karena  diusulkan  oleh  partai  politiknya.  Ketentuan  ini  sangat  luwes  dan  dapat dimaknai  yang  beragam,  khususnya  bagi  partai  politik  yang  akan  melakukan pemberhentian  terhadap  anggotanya  yang  sedang  duduk  di  DPR.  Huruf  d tersebut berkaitan pula dengan huruf g dan h. Dimana huruf g dan h berkaitan dengan  terputusnya  hubungan  status  keanggotaan  anggota  DPR  tersebut dengan partai politik pengusungnya dulu 78 . Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam UU Partai Politik pasal 16 ayat (1)  yang  menyebutkan  ―anggota  partai  politik  diberhentikan  kenaggotaannya dari  partai  politik  apabila:  a)  meninggal  dunia;  b)  mengundurkan  diri  secara tertulis;  c)  menjadi  anggota  partai  politik  lain;  atau  d)  melanggar  AD/ART‖. Pada  ayat  (3)  pasal  yang  sama  menyebutkan  ―dalam  hal  anggota  partai  politik yang  diberhentikan  adalah  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat,  pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan‖. Jika kita kaitkan antara UU MD3 dengan UU Partai Politik, dapat kita katakan bahwa pemberhentian keanggotaan dari suatu partai politik berdampak pada  keanggotaannya  sebagai  anggota  DPR.  Hanya  saja,  yang  perlu  dilakukan kajian  lebih  mendalam  apakah  pemberhentian  demikian  itu  dapat  mengoptasi suara rakyat yang telah mengantarkan seseorang itu menjadi anggota DPR.
Perdebatan  konseptual  mengenai recall sebenarnya  terletak  pada  siapa yang  berhak  melakukannya,  partai  politik  atau  rakyat?  Untuk  menjawab pertanyaan  ini,  perlu  diuraikan  konstruksi  hubungan  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan dengan anggota parlemen sebagai pihak yang mewakili rakyat dalam mengejewantahkan kedaulatannya tesebut.
Dalam demokrasi perwakilan, rakyat secara keseluruhan tidak ikut serta menentukan  jalannya  pemerintahan  negara,  tetapi  rakyat  mewakilkan  kepada wakil-wakilnya  yang  duduk  di  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  menentukan jalannya  pemerintahan  negara 79 .  Untuk  menentukan  individu-individu  yang mewakili keseluruhan jumlah rakyat di lembaga perwakilan rakyat ini digunakan mekanisme  pemilihan  umum  yang  bercirikan:  (1)  adanya  dua  atau  lebih  calon yang harus dipilih, dan (2) siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari calon-
78 Huda dan Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi , 185.
79 Ibid., 178.
calon yang ada, maka dialah yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat guna mewakili mayoritas rakyat pemilih 80 . Kacung Marijan mengutip pendapat Hanna F. Pitkin, mengelompokkan perwakilan  ke  dalam  empat  kategori  yaitu  Perwakilan  Formal,  Perwakilan Deskriptif,  Perwakilan  Simbolik,  Perwakilan  Substantif 81 .  Perwakilan  Formal meliputi dimensi otorisasi dan dimensi akuntabilitas. Dimensi otorisasi berkaitan dengan  otoritasi  siapa  saja  yang  diberikan  kepada  para  wakil.  Ketika  wakil tersebut  melakukan  sesuatu  diluar  otoritasnya,  tidak  tidak  lagi  menjalankan fungsi perwakilannya. Dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakan. Perwakilan Deskriptif yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok  yang  diwakili,  meskipun  tidak  bertindak  untuk  yang  diwakilinya. Perwakilan  Simbolik,  dimana  para  wakil  merupakan  simbol  perwakilan  dari kelompok  atau  bangsa  yang  diwakili.  Sedangkan  Perwakilan  Sibstantif,  dimana para  wakil  berusaha  bertindak  sebaik  mungkin  atas  keinginan  dan  kehendak orang-orang yang diwakilinya 82 . Ada yang berpendapat lain dalam mengonstruksi hubungan antara yang diwakili dan yang mewakili. Ada dua tipe yaitu representative sebagai delegate atau mewakili  dengan  tipe  delegasi  (mandat)  yang  berpendirian  bahwa  wakil  rakyat merupakan  corong  keinginan  rakyat  yang  diwakili 83 .  Tipe  lainnya  yaitu representative sebagai trustee ,  yang  berpendirian  bahwa  wakil  rakyat  dipilih berdasarkan  pertimbangan  yang  bersangkutan  dan  mewakili  kemampuan mempetimbangkan secara baik. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh wakil rakyat  dalam  bertindak  lebih  mengutamakan  kepentingan  nasional 84 .  Dari  dua tipe  tersebut,  semuanya  menempatkan  wakil  rakyat  sebagai  representasi  yang mewakilinya.  Maka  wakil  rakyat  tidak  bisa  bertindak  selain  atas  mandat  yang telah diberikan oleh para wakilnya, bahkan oleh partai politik sekalipun sebagai organisasi  pengusung  sebab  yang  memiliki  kedaulatan  adalah  rakyat  sesuai amanat  UUD  1945  yang  menganut  asas  kedaulatan  rakyat  sebagai  kedaulatan tertinggi.
80 Sebagaimana dikutip oleh Ni’matul Huda dalam John C. Wahlke dan Heinz Eulau, Legislative Behavior A Reader in Theory and Research (Illinois: The Free Press of Glencoe, 1959), 23.
81 Marijan, Sistem Poitik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru , 40.
82 Ibid. 83 Surbakti, Memahami ilmu politik , 174.
84 Ibid., 175.

## Taufikkurrahman
Penutup Pemberhentian keanggotaan DPR/DPRD oleh partai politik didasarkan pada Pasal 12 UU Partai Politik joncto Pasal 239 UU MD3 yang memberikan kewenangan  kepada  partai  politik  untuk  mengusulkan  pemberhentian keanggotaan  kepada  lembaga  DPR/DPRD  disebabkan  beberapa  hal  berakibat pada  pemberhentian  keangggotaan  dirinya  pada  DPR/DPRD.  Kewenangan pengusulan  pemberhentian  tersebut  merupakan  konsekuensi  atas  fungsi  partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota yang telah mengantarkan seseorang terpilih  menjadi  anggota  DPR/DPRD.  Kewenangan  permberhentian  tersebut telah  terlegitimasi  karena  berdasarkan  sumber  hukum  yang  jelas  dan  berlaku mengikat karena Indonesia menganut negara hukum.
Konsep proporsional terbuka pada dasarnya ingin mengejewantahkan ide kedaulatan  rakyat.  Dimana  wakil  rakyat  yang  terpilih  merupakan  orang-orang yang memperoleh suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihan. Wakil rakyat yang  terpilih  merupakan  representasi  dari  rakyat  yang  telah  mewakilkan kepadanya.  Maka  wakil  rakyat  yang  terpilih  tidak  dapat  diberhentikan  status keanggotaannya oleh siapapun termasuk partai politik yang telah menjadi media dalam proses kontestasi. Dalam hal ini partai politik hanya sebagai media (alat) partisipasi  politik.  Pemberhentian  dapat  dilakukan  jika  perbuatan  anggota tersebut berkaitan dengan tindak pidana umum atau perbuatan-perbuatan yang menyederai  kedaulatan  rakyat.  Usul  pemberhentian  yang  berasal  dari  partai politik  atas  dasar  pemecatan  dan/atau  konflik  internal  partai  tidak  dapat dibenarkan  karena  partai  politik  bukan  representasi  rakyat  dan  bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang dibangun dalam UUD 1945.

## Daftar Pustaka
Aidit, dan Zaenal AKSP. Elit dan Modernisasi . Yogyakarta: Liberty, 1989. Al Marsudi, Subandi. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001. Asshiddiqie,  Jimly. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam UUD 1945 . Yogyakarta: FH. UII Press, 2004.
———. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran  Keseimbangan  antara  Individualisme  dan  Kolektivisme  dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi,  1945-1980-an .  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1994.
———. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie,  Jimly,  Edisi  Revisi,  dan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  RI.  ―Partai Politik  dan  Pemilihan  Umum  sebagai  Instrumen  Demokrasi.‖ J urnal , 2006, 6.
Budiarjo, Meriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2008. Budiman,  Arief. Teori  Negara,  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi .  Jakarta:  PT. Gramedia Pusaka Utama, 2002.
Castles,  Lances. Pemilu  2004  Dalam  Konteks  Komparatif  dan  Historis .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Duverger,  Maurice. Partai  Politik  dan  Kelompok-Kelompok  Penekan .  Terjemahan oleh Laila Hasyim. Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.
———. Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State . London: Metheum, 1967. Fahmi, Khairul. Pemilihan umum & kedaulatan rakyat . 2 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Firmanzah. Mengelola  Partai  Politik .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, 2011.
Haris, Syamsuddin. ―Adu Prestise Presiden - DPR.‖ Kompas , 19 Februari 2008. Haryanto (last). Sistem Politik: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 1982. Hasibuan, Bara. ―Pemerintahan yang Terbelah.‖ Kompas , Agustus 2007. Huda,  Ni’matul. Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta: FH. UII Press, 2011.
———. UUD  1945  dan  Gagasan  Amandemen  Ulang .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2008.
Huda, Ni’matul, dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: Prenada Media Group, 2017. Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum .  Malang:  Bayumedia Piblishing, 2007. Indrayanan, Denny. ―Mendesain Presidensial.‖ Kompas , 10 Maret 2008. Isra,  Saldi.  ―Yahukimo,  Demokrasi  Lokal  yang  Terbangkitkan.‖ Majalah Konstitusi No. 30 Juni-Juli 2009, no. Edisi Khusus PHPU Legislatif (2009).
Kartiko,  Galuh.  ―Sistem  Pemilu  dalam  Perspektif  Demokrasi  di  Indonesia.‖
Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009): 37.

## Taufikkurrahman
Kelsen, Hans. Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Dekriptif-Empirik . Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007. Kusuma, RM. A.B. Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde  Reformasi.” Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2011.
Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis . Jakarta: Rajawali Press, 2015. Mahfud  MD,  Moh. Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia  Studi  tentang  Interaksi Olitik dan Kehidupan Ketatanegaraan . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Marijan,  Kacung. Sistem  Poitik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde  Baru . Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Masdar,  Umaruddin,  dan  dkk. Mengasah  Naluri  Publik  Memahami  Nalar  Politik . Yogyakarta: LKiS dan The Asia Foundation, 1999. Mas’ud,  Mochtar,  dan  Colin  Mac  Andrews. Perbandingan  Sistem  Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978. Mill, Jhon Stuart. On LIberty (Perihal Kebebasan) . Diterjemahkan Oleh Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. Noer, Deliar. Pemikiran POlitik di Negeri Barat . Cetakan Ketiga. Bandung: Mizan, 1997.
Nurtjahjo, Hendra. Filsafat Demokrasi . Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Pamungkas,  Sigit. Perihal  Pemilu .  Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009.
Plano, Jack C. Kamus Analisis Politik . Terjemahan. Jakarta: Rajawali, 1985. Rabi’ah,  Rumidan. Lebih  Dekat  Dengan  Pemilu  di  Indonesia .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
Rahman,  Aulia  A.  ―Interpleasi,  DPR,  dan  Sistem  Presidensial.‖ Gatra ,  27  Juni 2007.
Ramses,  Andy,  dan  La  Bakry. Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan, 2009.
Selma,  Muhammad  Yahya.  ―Perjalanan  Panjang  Pemilu  Di  Indonesia.‖ JURNAL KONSTITUSI 1, no. 1 (2009): 8. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1981. Strong,  C.F. Konstitusi-konstitusi  Politik  Modern  Kajian  tentang  Sejarah  &  Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia . Bandung: Nuansa dengan Nusamedia, 2004. Subhan,  M.  Hadi.  ―Recall:  Antara  Hak  Partai  Politik  dan  Hak  Berpolitik Anggota Parpol.‖ Jurnal Konstitusi Vol. 3, no. 4 (2006).
Sukriono,  Didik.  ―Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia.‖ Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009). http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum /ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN% 20Vol%202%20no%201.pdf#page=8. Surbakti,  Ramlan. Memahami  ilmu  politik .  Jakarta:  Grasindo,  1992. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=9QX84vgdb- wC&oi=fnd&pg=PR11&dq=ramlan+subekti+1992&ots=LS8Hv
Wz0DA&sig=4NFa-NSQMM_evv2hk5v3yzXetEM. Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945.
―Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak  Asasi  Manusia,  dan  Agama.‖  Sekretaris  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. Tricahyo,  Ibnu. Reformasi  Pemilu  Menuju  Pemisahan  Pemilu  Nasional  dan  Lokal . Malang: In Trans Publishing, 2009. Wahlke,  John  C.,  dan  Heinz  Eulau. Legislative  Behavior  A  Reader  in  Theory  and Research . Illinois: The Free Press of Glencoe, 1959.
Wheare, K.C. Parlemen dan Politik . Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951.

## Taufikkurrahman
124 Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018