## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## HAK, KEDUDUKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMBIAYAAN LEASING: STUDI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH
Rajali Batubara, Borkat Halomoan Siregar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rajalibatubara04@gmail.com, bhalomoansiregar@gmail.com

## ABSTRACT
This article examines rights, positions and dispute resolution in leasing financing at Mandala Finance Rumbia, Central Lampung. This research used a normative juridical approach which is a legal study carried out by a search process for various literatures and regulations that have relevance to the research problem being investigated. The results  show  that  the  rights  and  obligations  of  the  parties  are  the  same  as  the mechanism. This leasing financing usually refers to a standard agreement, in which the lessor has provided the form of the agreement, while the lessee is limited to take it  or  leave  it.  The  consequence  of  this  standard  agreement  is  that  the  rights  and obligations as well as the responsibilities contained in this agreement are more borne by the lessee. As for the settlement of disputes on leasing financing through peaceful means,  Alternative  Dipute  Relations  are  consultation,  consolidation,  negotiation, Mediation  (Arbitration),  Arbitration,  as  well  as  using  and  using  litigation  with  the Court.  In  the  practice  of  leasing  at  Mandala  Finance,  Rumbia  Subdistrict,  Central Lampung, a lease that has been given legal force registered as a fiduciary card and confiscation  is  carried  out  to  secure  the  basis  of the auction,  that  the  debtor  has delivered the goods based on the letter of delivery of the goods to the creditor.
Keywords: Leasing Financing, rights and obligations, and dispute resolution

## ABSTRAK
Artikel  ini  mengkaji  hak,  kedudukan  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  pembiayaan leasing  di  Mandala  Finance  Rumbia  Lampung  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  yang  merupakan  kajian  hukum  yang  dilakukan  dengan proses penelusuran untuk berbagai literatur dan peraturan yang memiliki keterkaitan permasalahan penelitian yang tengah diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak, sama halnya dengan mekanisme. Pembiayaan Leasing ini  biasanya  merujuk  terhadap  perjanjian  standar,  yang  mana  bahwa  formulir perjanjian  tersebut  sudah  pihak  lessor  sediakan,  sedangkan  pihak  lesse  sebatas menyetujui ( take it or leave it ). Konsekuensi atas perjanjian standar ini ialah bahwa hak  dan  kewajiban  serta  pertanggungjawaban  yang  ada  pada  perjanjian  ini  lebih banyak dibebankan pada pihak lesse. Adapun penyelesaian sengketa pada pembiayaan leasing melalui jalan damai, Alternatif Dipute Relation yaitu konsultasi, konsolidasi, negoisasi,  Mediasi  (Penengahan),  Arbitrase,  serta  menggunakan  serta  menggunakan litigasi dengan jalur Pengadilan. Dalam Praktik leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, yakni suatu leasing yang telah diberi kekuatan hukum yang tercatatkan sebagai kad fidusia dan sita dilaksanakan guna mengamankan dasar lelang, bahwasannya  pihak  debitur  sudah  melakukan  penyerahan  terhadap  barang  yang berdasarkan pada surat penyerahan barang pada pihak kreditur.
Kata kunci: Pembiayaan Leasing, hak dan kewajiban, dan penyelesaian sengketa

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Pendahuluan
Sejalan  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  juga  teknologi informasi  yang  pesat  ini,  pada  akhirnya  memberi  pengaruh  terhadap perkembangan  di  dalam  bidang  ekonomi  yang  mengharapkan  kecepatan mobilitas  untuk  masyarakat  luas.  Satu  dari  berbagai  unsur  yang  dapat mendukung  mobilitas  masyarakat  ini  ialah  kendaraan  bermotor  yang  dapat menyediakan kecepatan dan juga kemudahan dalam beraktivitas.
Di  dalam  masyarakat  Indonesia  ini  sendiri,  dalam  memenuhi  kebutuhan transportasi  ini  juga  berkontribusi  untuk  dunia  kerja  yang  beroperasi  dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya untuk bidang pembiayaan ( finance ) yang dapat ditinjau berdasarkan pada banyaknya bentuk perusahaan di dalam bidang pembiayaan  yang  menyediakan  solusi  untuk  mempunyai  sebuah  kendaraan beroda  dua.  Sumatera  Utara  ialah  sebagai  satu  dari  berbagai  provinsi  yang tergolong  pesat  dalam  hal  kepemilikan  dan  juga  gpenggunaan  kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua ataupun yang beroda empat, terlebih untuk kota Medan,, satu dari berbagai lembaga pembiayaan ini ialah berupa Leasing . Perusahaan leasing ini didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan non Bank yang memiliki fungsi yang sejenis dengan bank konvensional, yakni sebagai sumber  pembiayaan.  Leasing  ini  sendiri  dapat  melakukan  pembiayaan  yang berbentuk barang, yang mana bahwa barang ini dapat dilaksanakan pembayaran dengan  cara  angsuran.  Leasing  didefinisikan  sebagai  satu  dari  berbagai alternatif  pilihan  untuk  perorangan  ataupun  perusahaan  yang  mengalami kekurangan  modal  dalam  upayanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang  yang dibutuhkan, dalam hal ini ialah kendaraan bermotor.
Sedangkan  itu,  di  Negara  Indonesia  ini  menjelaskan  bahwa  definisi  dari Leasing ini memmiliki keterkaitan hubungan dengan sewa guna usaha ialah yang berlandaskan  pada  keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1169/KMK.01/1991 tertanggal 21 November 1991 yang mengungkapkan bahwa “sewa guna usaha adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  modal  baik secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  (finance  lease)  maupun  sewa  guna usaha  tanpa  hak  opsi  (operating  lease)  untuk  digunakan  oleh  lease  selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran seca ra berkala”. 1
Transaksi  leasing  didefinisikan  sebagai  sebuah  transaksi  keuangan  yang memperlibatkan modal yang cukup besar, yang berpotensi besar terjadi suatu permasalahan  wanprestasi  yang  kemungkinan  dilakukan  oleh  beberapa  pihak tertentu,  khususnya  untuk  Negara-negara  yang  sedang  berkembang  ini.  Di
1 Nurul  Huda  dan  Mohammad  Haykal ,  Lembaga  Keuangan  Islam:Tinjauan  Teori  dan Praktis , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 367.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
dalam kajian ini, ada permasalahan atau kasus mengenai pengambilan paksa untuk  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  pihak debt  collector ,  hal  ini dikarenakan  oleh  adanya  tunggakan  cicilan  untuk  kendaraan  bermotor  yang terjadi  secara  terus  menerus,  jamak  terjadi  kasus  yang  berujung  terhadap terjadinya kericuhan sampai terjadinya bentrokan antar kelompok tertentu. Hal yang  masih  baru  terjadi  ialah  kelompok  debt  collector  yang  berupaya  untuk mengambil secara paksa  mobil yang tengah melintas di daerah  Koja, Jakarta Utara. Ketika itu, mobil yang tengah melintas tersebut dikendarai oleh anggota TNI serda bernama Nurhadi. Ia adalah seorang anggota Babinsar Semper Timur, Cilinding  tersebut  tengah  membawa  mobil  berisikan  seseorang  yang  sedang sakit menuju rumah sakit. 1 Dengan fenomena tersebut apakah diperkenankan pengambilan  paksa  secara  hukum?  Tentunya  dalam  kajian  ini  meneliti  dan menganalisis “Hak dan Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Bermasalah Pada Pembiayaan Lea sing “.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  yang  merupakan kajian  hukum  yang  dilakukan  dengan  proses  penelusuran  untuk  berbagai literatur  dan  peraturan  yang  memiliki  keterkaitan  permasalahan  penelitian yang  tengah  diselidiki. 2 Untuk  penelitian  ini,  tipe  penelitiannya  ialah  berupa penelitian deskriptif. 1
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dikaji memakai  regulasi  dan  legislasi.  Adapun  hukum  yang  dipakai  yang  pertama KUHPdt  Pasal  1338  ayat  (1),  mengenai  perjanjian  berlaku  sebagai  undang- undang bagi pihak-pihak, 368 KUHP tentang penarikan secara Paksa, Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991,
Untuk  penelitian  ini,  data  penelitian  yang  didapatkan  nanti  akan dilaksankaan penganalisisan dengan cara  deduktif. Dalam implementasiannya tersebut, penelitian ini berfokus terhadap permasalahan, yakni penelitian yang menghubungkan  dengan  penelitian  murni  dengan  penelitian  terapannya, 3 mengacu pada ilmu yang digunakan bahwa penelitian ini ialah berupa penelitian monodisipliner,  dalam  hal  ini  artinya  bahwa  laporan  penelitian  ini  hanya dilandaskan terhadap satu disiplin ilmu, dalam hal ini yakni ilmu hukum.
2 Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji ,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  tuinjauan Singkat) , hlm. 13-14.
3 Sri  Mamudji ,  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum, (Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005), hlm. 4-5.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Pembahasan dan Hasil Konsep Leasing Di Indonesia
Definisi  dari  leasing  ini  secara  terminologi  berasal  dari  bahasa  Inggris, yakni “ to lease ” , yang artinya menyewakan. Perusahaan leasing yang terdapat di Negara Indonesia ini ialah perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya ini beroperasi di dalam bidang pembiayaan untuk kepentingan atau keperluan dari barang-barang modal yang nasabah tersebut inginkan. 1
Menurut  Finansial  Accounting  Standard  Board  yang  menyatakan  bahwa “sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyedia barang-barang modal yang digunakan  untuk  sesuatu  dengan  jangka  wanktu  tertentu”.  Selain  itu  juga terdapat  pengertian  yang  disampaikan  oleh  The  Internasional  Accounting Standard  menyebutkan  bahwa  leasing  ini  didefinisikan  dengan  sebuah perjanjian  yang  di  dalammnya  pihak  lessor  berkewajiban  untuk  memberikan atau  menyediakan  barang  atas  hak  penggunaan  untuk  pihak  lesse,  dengan imbalan sewa untuk jangka waktu yang ditetapkan. 4
Mengacu  pada  berbagai  definisi  yang  diuraiakn  di  atas,  dengan  ini  ada berbagai unsur yang berhubungan dengan sewa guna usaha, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:
a. Terdapatnya perusahaan pembiayaan ( lessor );
b. Terdapatnya calon penyewa guna usaha ( lessee );
c. Penyediaan untuk barang modal;
d. Keterbatasan jangka waktu;
e. Pembayaran yang sistemnya berkala;
f. Hak opsi untuk lessee;
g. Terdapatnya nilai sisa (residu)
Secara global, leasing ini sendiri memiliki dua kategori, di antaranya ialah financial  lease dan  juga operating  lease .  Operating  lease  ini  didefinisikan sebagai  proses  penyewaan  untuk  suatu  unit  barang  agar  mendapatkan  atau memperoleh  manfaat  atas  barang  yang  disewanya  tersebut,  sementara  itu barang ini sendiri masih tetap menjadi milik dari pihak yang memberikan sewa. Sewa jenis pertama ini ini sama halnya dengan konsep Ijarah di dalam ajaran agama  Islam  yang  secara  hukum  islam  bahwa  praktik  ini  diperbolehkan  atau diperkenankan.
Sementara itu, definisi dari financial lease ini didefinisikan dengan bentuk sewa, yang mana bahwa kepemilikan atas barang ini berpindah, yang mulanya dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang menyewa barang, di dalam
4 Nurul Huda dan Mohammad Haykal, Op. Cit, hlm. 367.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
hal ini, akad yang dibuat ialah berupa akad sewa. Jika di masa akhirnya nanti, sewa pihak penyewa tersebut dapat melakukan pelunasan untuk cicilan yang ditetapkan di awal,  dengan demikian barang ini nantinya akan menjadi milik atau  berpindah  ke  pihak  yang  menyewa  barang  tersebut.  Terdapatnya pengalihan kepemilikan ini umumnya dilakukan dengan alasan sebagai hadiah di akhir dari penyewaan, pemberian secara Cuma-Cuma dan ataupun janji dan berbagai  alasan  yang  lain.  Di  dalam  financial  lease  jenis  ini,  ada  dua  proses akad sekaligus dan sewa sekaligus beli.
Financial  lease ini  mempunyai  berbagai  karakteristik  tertentu sebagaimana di bawah ini:
a. Objek leasing ini tetaplah menjadi milik lessor hingga dilaksanakan hak opsi,
b. Barang  modal  ini  dapat  berbentuk  benda  tidak  bergerak  dan  juga  benda bergerak,
c. Masa sewa barang modal tersebut sama dengan umur ekonomis barang itu sendiri,
d. Pihak Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri suatu kontrak,
e. Risiko ekonomis yang terjadi ditanggung oleh pihak lesse,
f. Full pay out dan juga transaksi keuangan,
g. Disertai dengan hak opsi beli yang sesuai dengan nilai sisa dari barang yang disewagunausahakan,
h. Lessor tidak boleh melakukan menyusutan atas barang dan modal.

## Leasing dalam Konsep Syariah
Di era kontemporer, ketika perkembangan problematika ekonomi manusia semakin berkembang pesat, leasing bertransformasi kedalam bentuk yang lebih spesifik dan rumit. Hal ini pada akhirnya memaksa pakar hukum dan ekonomi Islam  kontemporer,  memaksimalkan  fleksibilitas  akad  Ijarah  untuk  turut menyelaraskannya dengan perkembangan kebutuhan manusia. Tidak hanya itu, Ijarah yang mulanya dilakukan oleh dua pihak secara langsung, kini di adaptasi oleh  lembaga  keuangan  syariah  sebagai  salah  satu  bentuk  pembiayaan. Sehingga terbentuklah suatu konsepsi akad Ijarah yang lebih variatif dan selaras dengan  perkembangan  ekonomi  dunia,  yakni  Ijarah  Muntahiya  bi  al-  Tamlik (IMBT) yang selaras dengan model financial lease. Tentunya konsep ini dibentuk dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip esensial daripada nilai-nilai ajaran Islam, seperti menghindari prinsip maisir, gharar dan riba.
Secara sederhana al-Ta'jir al-Tasyghili digambarkan oleh Zuhaili sebagai akad sewa menyewa biasa atas suatu barang, dengan tenggang masa tertentu dan kepemilikan atas barang tetap berada dalam genggaman pihak penyedia. pola  akad  sewa  semacam  ini  adalah  merupakan  bentuk  sederhana  dari  akad

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
ijârah yang paling sering terjadi di masyarakat. Dicontohkan seperti akad sewa mobil, motor, rumah, an sebagainya. 1
Sedangkan Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik didefinisikan sebagai konsep akad sewa manfaat atas suatu barang yang mana berujung pada kepemilikan barang yang disewakannya. Kepemilikan manfaat atas suatu benda ini secara rinci ialah dengan sejumlah upah tertentu, yang mana ini bahwa upah ini acapkali yang disepakatinya  lebih  tinggi  diperbandingkan  dengan  harga  pasannya,  hal  ini dikarenakan  terdapatnya  usaha  kesepakatan  untuk  pengambilalihan  kuasa barang (‘ain) di  akhir  ataupun  pertengahan  tempo  penyewaan,  sesudah dilunasinya pembayaran upah sewa atau cicilan dan bahwasannya kepemilikan barang ini dialihkan dengan akad tertentu, baik itu dengan menggunakan jual beli dengan harga asli, akad hibah dan juga harga simboliknya. 5

## Hak dan kewajiban Para Pihak
Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPdt  yang  berkenaan  dengan perjanjian  berlaku  ini  ialah  sebagai  undang-undang  bagi  pihak-pihak,  hal  ini ialah bahwa perjanjian ini memiliki kekuatan yang memaksa dan mengikat serta memberikan kepastian hukum untuk  pihak-pihak yang membuatnya tersebut. Dengan  demikian,  pihak-pihak  tersebut  wajib  untuk  mematuhi  perjanjian  ini sama dengan mematuhi undang-undang ataupun bahwa pihak yang wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut secara baik. Pertama, Hak dan kewajiban Lesse (Penyewa), antara lain:
1) Mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  sewa  guna  usaha  yang  dilakukan  pihak lessor guna melaksanakan pembiayaan untuk pembelian barang merupakan objek perjanjian dari sewa guna usaha tersebut. Di dalam barang ini, secara yuridis  bahwa  kepemilikannya  tersebut  tetap  menjadi  pihak  lessor,  dan sementara itu untuk pihak lessee ini hanya menguasai barang tersebut secara fisik ( economic owner ). Lessee dapat mendapatkan hak milik atas barang ini sesudah melaksanakan pelunasan untuk semua pembayaran dari sewa guna usaha dan mempergunakan hak opsinya tersebut.
2) Menerima barang yang  merupakan objek perjanjian  atas supplier  ini tepat waktu dan sejalan dengan waktu yang termaktub dalam order pembelian.
3) Di  akhir  masa  kontrak  ini,  pihak lesse dapat  memanfaatkan  hak  opsinya tersebut.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Di dalam perjanjian sewa guna usaha ini, pihak Lesse memiliki beberapa kewajiban sebagaimana di bawah ini:
1) Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.
2) Mengasuransikan  objek  sewa  guna  usaha,  baik  lessee  menunjuk  sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak lessor;
3) Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha;
4) Menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diserahkan kepada lessor.
Kedua, Hak dan kewajiban Lessor (Pemberi Sewa), antara lain:
1) Menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan,
2) Memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha,
3) Memerintahkan  lessee  untuk  membayar  seluruh  angsuran  ,  menuntut pengembalian  barang  objek  perjanjian  dari  lessee,  mengakhiri  perjanjian secara  sepihak,  jika  terjadi  hal  dalam  kejadian  tertentu,  misalnya  karena kelalaian  atas  merosotnya  harga  barang,  bangkrutnya  usaha  lessee,  pihak lessee terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan oleh lessee sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat
Kewajiban bagi Lessor perjanjian sewa guna usaha, antara lain:
1) Memberikan pembiayaan pada lessee, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian,
2) Menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan,
3) Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli.

## Peran Hukum Pihak Leasing dan Debt Collector yang melakukan Penarikann Secara Paksa
Proses  dari  penarikan  kendaraan  yang  dilaksanakan  secara  paksa  ini sebagaimana para debitur alami berdasarkan pada latar belakangnya tersebut, hal ini acapkali terjadi di dalam praktik dari eksekusi jaminan fidusia. Tindakan leasing ini ialah dengan melalui debt collector yang secara paksa mengambil kendaraan  tersebut,  yakni  kunci  kendaraan  dan  STNK  ini  dapat  dikenakan ancaman  pidana.  Tindakan  ini  masuk  ke  dalam  kategori  perampasan  benda, seperti yang termaktub pada pasal 368 KUHP yang bunyinya:

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
“ barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara  melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ” . 1
Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen dan terdapat dalam pasal 4 undang-undang no.8 tahun 1999 Tentang perlindungan  konsumen  yang  berisi  sebagai  berikut,  pertama,  hak  konsumen adalah:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.

## Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Pembiayaan Leasing
Penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  antara  pihak  lessor  dan  lesse, dimana factor yang mengharuskan pihak costumer atau debitur yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya, oleh karena itu pembiayaan ini bermasalah. Hal ini  menjadi  masalah  ketika  seorang  lesse  melakukan  wanprestasi  dengan pembiayaan leasing, adapun mekanisme penyelesaia sengketa yang timbul dari kedua pihak, yaitu sebagai berikut:

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
a. Al-Sulh ( Perdamaian) Istilah “sult” secara bahasa artinya ialah berupaya untuk meredakan pertikaian, sementara itu, berdasarkan pada istilahnya “sulh” ini artinnya ialah suatu perjanjian ataupun jenis akad yang berupaya untuk mengakhiri pertengkaran dan atau perselisihan yang memperlibatkan  dua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut berdamai. Terdapat tiga rukun yang wajib untuk orang lakukan guna menghasilkan suatu perdamaian ini, di antaranya ialah  lafadz,  ijab  dan  qobul.  Apabila  ketiga  rukun  ini  terpenuhi,  dengan demikian  perjanjian  ini  pada  dasarnya  sudah  berlangsung  seperti  yang ditetapkan dan diharapkan. Berdasarkan perjanjian damai ini terlahir atas ikatan  hukum,  yang  mana  bahwa  tiap-tiap  pihak  ini  memiliki  kewajiban menjalankannya, hal yang perlu dipahami bahwa perjanjian damai ini telah dipersepakati ini  tidak  dapat  secara sepihak  dibatalkan.  Apabila  terdapat pihak tertentu yang tidak sejalan atau setuju dengan perjanjian ini, dengan demikian proses pembatalan perjanjian ini wajib dengan persetujuan dari dua belah pihak yang berkaitan. 6

## b. Alternatif Dipute Relation (ADR)
1) Konsultasi
Black  Law  Dictionary  ini  mendefinisikan  bahwa  konsultasi  ini didefinisikan  dengan  aktivitas  atau  kegiatan  perundingan  atau konsultasi,  yang  di  dalamnya  memperlibatkan  pihak  klien  dengan predikat sebagai penasehat hukum. Tidak hanya itu, konsultasi ini sendiri didefinisikan  sebagai  pertimbahan  dari  beberapa  pihak  pada  suatu permasalahan tertentu.
2) Negoisasi Sebagaimana termaktub dalam business Law, Principle, cases and policy yang  dirancang  Mark  E.  Roszwski  dijelaskan  bahwa  yang  kedua belah pihak tersebut lakukan dengan permintaan yang keduanya saling berbeda dengan menciptakan suatu persetujuan dengan kompromis dan memberi kelonggaran tertentu. Bentuk dari ADR ini memudahkan para pihak  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  upayanya  untuk melakukan negosiasi, yakni dengan mewakilkan untuk kepentingan dari tiap-tiap negosiator yang sebelumnya sudah diperintah atau diwakilkan dalam  melaksanakan  kompromi  dan  saling  memberi  dan  atau  melepas berbagai  kelonggaran  untuk  terpenuhinya  penyelesainnya  tersebut dengan damai. 1
6 Abdul  Manan ,  Hukum  Ekonomi  Syariah,  (Dalam  perspektif  Kewenangan  Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 427.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## 3) Konsiliasi (Pemufakatan)
Sebagaimana  termaktub  pada Black  Law  Dictonary disebutkan bahwa  tujuan  konsolidasi  ini  didefinisikan  dengan  penciptaan  dari penyesuaian penyelesaian dan pendapat atas sengketa dengan keadaan atau suasan persahabatan dan tidak terdapat perasaan permusuhan yang dilaksanakan  di  dalam  pengadilan  sebelum  diawalinya  persidangan dengan  tujuan  guna  melaksanakan  penghindaran  dari  proses  litigasi tersebut. 7
c. Mediasi (Penengahan)
Mediasi ini didefinisikan dengan adanya keterlibatan dari pihak ketiga guna menyediakan fasilitas mediasi secara independen. Mediasi ini dengan kata  lain  ialah  negosiasi  yang  memperlibatkan  kedua  belah  pihak  yang dibantu  dengan  pihak  ketiga  yang  sifatnya  netral,  akan  tetapi  dia  tidak berpredikat  sebagai  pihak  hakim  yang  memiliki  kewenangan  dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Inisiatif dari penyelesaian tetap ini ada terhadap para pihak yang sedang atau tengah bersengketa. Oleh sebab itu, hasil penyelesaiannya tersebut sifatnya kompromi. 1
d. Arbitrase
Dalam memberlakukan arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan di  dalam  dasar  hukum  di  dalam  bidang  bisnis  ini  ialah  sebagaimana termaktub dalam UU No. 30 Tahiun 1999 mengenai Arbitrase dan alterlnatif dalam  menyelesaikan  Sengketa  yang  mulai  diberlakukan  tertanggal  12 Agustus 1999.
Di Negara Indonesia ini, ada berbagai lembaga arbitrase tertentu dalam menuntaskan beberapa sengketa bisnis yang berlangsung di dalam lalu lintas perdagangan,  di  antaranya  ialah  BAMUI  (Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia),  yang  khusus  menangani  permasalahan  suatu  persengketaan bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani berbagai  permasalahan  yang  berlangsung  di  dalam  melaksanakan  Bank syariah,  dan  BANI  (Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  yang  khusus menuntaskan suatu sengketa bisnis non-Islam. 8
e. Pengadilan
Sengketa  yang  tidak  memungkinkan  dituntaskan,  baik  itu  dengan secara  tahkim  ataupun  al-sulh  ini  nantinya  akan  diselesaikan  atau dituntaskan  dengan  melalui  lembaga  peradilan.  Sebagaimana  termaktub dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU no. 14 Tahun 1970 jo UU no. 35 Tahun 1999 mengenai pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.  Hal ini secara ekplisit
7 Ibid, hlm 160.
8 Ibid, hlm. 460.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
ini menjelaskan bahwa di Negara Indonesia ini terdapat empat lingkungan lembaga  peradilan,  di  antaranya  ialah  Peradilan  Militer,  Peradilan  Tata Usaha, Peradilan Agama Dan Juga Peradilan Umum. 1

## Praktik  Sita  Akibat  Wanprestasi  Pada  Akad  Leasing  di  Mandala  Finance Kecamatan Rumbia Lampung
Leasing ini didefinisikan sebagai satu dari berbagai produk yang tujuannya ialah  memberikan  fasilitas  pada  pihak  konsumen  agar  mendapatkan  atau memperoleh  berbagai  barang  yang  diperlukan.  Leasing  sekarang  ini  ialah sebagai satu dari berbagai cara atau metode perusahaan dalam mendapatkan atau  memperoleh  asset  tanpa  melalui  proses  yang  panjang.  Keseluruhannya tersebut  sudah  perusahaan  leasing  tersebut  atur  untuk  beberapa  perusahaan tersebut. Leasing ini ialah sebagai satu dari berbagai langkah guna menghindari risiko yang besar untuk sekarang ini yang sudah para usahawan tersebut sadar.
Perjanjian  Leasing  ini  ialah  sebagai  perjanjian  pokok  yang  umumnya ditaati dengan perjanjian tambahan atau assecoir yang fungsinya ialah sebagai jaminan atas objek leasing tersebut. Jaminan ini berfungsi sebagai posisi dari Mandala  Finance  Kecamatan  Rumbia  yang  merupakan  Perusahaan  Leasing tersebut.  Berdasarkan  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah  ini  bahwa  pihak  yang dianggapnya  tersebut  melaksanakan  ingkar  janji  (wanprestasi)  jika melaksanakan beberapa kesalahan sebagaimana di bawah ini:
a) Tidak melaksanakan hal yang dijanjikan untuk nantinya melaksanakannya,
b) Melakukan  apa  yang  sebelumnya  sudah  diperjanjikan  namun  tidak  seperti yang diperjanjikan,
c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan walaupun terlambat
d) Melaksanakan  suatu  hal  yang  berdasarkan  perjanjian  yang  tidak diperkenankan dilaksanakan.
Pemberian  Surat  Pemberitahuan  ini  secara  garis  besar  dilaksanakan berurutan yang mana bahwa jenis SP1 ini berlaku sesudah 1 (satu) bulan sesudah jatuh tempo. Apabila di dalam SP1 konsumen ini tidak memiliki i ‟ tikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke SP2 sampai kepada pemberian SP3.
Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi.
a) Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 hari,
b) Konsumen  yang  berindikasi  mengoperalih  barang  jaminan  kepada  pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing,

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
c) Konsumen yang menggadaikan objek barang jaminan kepada pihak ketiga.
Berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam akad ini melaksanakan ingkar janji (wanprestasi), jika di dalam terbukti yang satu dari berbagai indikatornya ialah terlambat dalam waktu yang sebelumnya ditetapkan.
Akan  tetapi,  faktanya  bahwa  ingkar  janji  (wanprestasi)  ini  acapkali dilaksanakan  konsumen.  Ingkar  janji  (wanprestasi)  ini  didefinisikan  dengan perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya cedera dan kelalaian perjanjian yang konsumen lakukan, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:
a) Pihak  konsumen  tidak  mematuhi  prestasi  yang  ditentukan  sama  sekali, sebagai  misalnya  tidak  melakukan  pembayaran  untuk  jumlah  biaya  yang ditetapkan tepat pada waktu yang ditentukan,
b) Terdapatnya kelalaian oleh Debitur, kerugian ini dapat disalahkan pada pihak debitur  apabila  terdapat  unsur  kelalaian  dan  ataupun  kesengajaan  dalam suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak debitur yang dapat konsumen pertanggungjawabkan,
c) Disebabkan  terdapatnya  kondisi  yang  sifatnya  memaksa  ( overmacht/force majure ) ini ialah sebagai suatu kondisi yang tidak bisa terpenuhinya prestasi yang  pihak  debitur  lakukan,  hal  ini  dikarenakan  berlangsungnya  sebuah keadaan bukan disebabkan oleh kesalahan.
Dalam menjalankan penarikan sementara atau sita jaminan yang petugas lakukan ini berlaku untuk ketentuan waktu dan hasil yang diparkan pada pihak pemberi  tugas.  Dengan  demikian,  agar  dapat  mencegah  terdapatnya perlawanan yang pihak konsumen lakukan, dengan demikian pihak petugas sita jaminan ini diberikan surat penarikan untuk barang jaminannya tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tidak terdapat unsur pemaksanaan pada  pihak  konsumen,  melainkan  dengan  kesadaran  bahwasannya  konsumen sudah  sadar  bahwa  dirinya  sudah  ingkar  janji,  dengan  demikian  akan menyerahkan  barang  jaminan  secara  sukarela  dengan  ketetapan  waktu  yang diberikan guna menuntaskan kredit macet ingkar janji yang disebutkan dengan wanprestasi,  oleh  karena  itu  dapat  dikuasakan  untuk  dijual.  Penjualan  ini didefinisikan dengan suatu penjualan dengan dasar memberikan kuasa pribadi dari pihak konsumen pada pihak leasing, dengan demikian tidak memerlukan keterlibatan dari pihak lelang Negara. 9
9 Dokumen Surat Penyitaan Barang.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang  dilakukan  sampai  tiga  kali  (SP1  diberikan  waktu  selama  30  hari,  SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika  sudah  sampai  tiga  kali  tidak  ada  i’tikad,  baik  itu  yang  berasal  dari konsumen  dalam  menuntaskan  wanprestasi,  dengan  demikian  objek  barang jaminan ini nantinya akan dilaksanakan penyitaan terhadap barang, setelah itu perusahaan  melaksanakan  eksekusi  untuk  objek  barang  jaminan  yang berdasarkan pada surat tugas yang Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia  Lampung  Tengah  kepada  Profesional  Collector  (PC)  lakukan,  dan kemudian Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaannya tersebut dan  kemudian  menyerahkannya  pada  perusahaan  beserta  dengan  surat tugasnya. 1
Dalam  Mandala  Finance  Kecamatan  Rumbia  Lampung  Tengah  ini  dalam praktik leasing ini ditinjau berdasarkan pada akad dengan kelengkapan semua surat  tugas  Profesional  Collector  (PC)  dalam  melaksanakan  penyitaan  bukan leasing  biasa,  melainkan  diberikan  atas  keududukan  hukum  yang  lebih  tinggi yang  berbentuk  akad  fidusia,  hal  ini  bahwa  secara  hukum  kreditur  ini  dapat dibenarkan  untuk  penyitaan  jaminan  dengan  asalan  untuk  mengamankan barang. Berdasarkan pada lenyapnya barang yang dialihkan pada pihak ketiga dan seterusnya, dengan demikian sitaan jaminan ini dilaksanakan dengan dasar hak pemegang leasing yang difidusiakan untuk sebataskan pengamanan bukan untuk dilelangkan.
Apabila  barang  sitaaan  ini  dilelang,  dengan  demikian  ini  memberikan jaminan untuk legalitas hukumnya, antisipasi dari perlawanan hukum, dengan demikian  pihak  debitur  diwajibkan  untuk  mengisi  surat  penyerahan  barang yang  formnya  tersebut  ada  dan  sifatnya  wajib  untuk  diisi.  Sita  jaminan  ini memiliki  keterkaitan  erat  dengan  perkara  utang-piutang  tersebut,  pihak perusahaan  finance  ini  dapat  menyita  objek  barang  jaminan  jika  konsumen tersebut  terbukti  melaksanakan  pelanggaran  hukum,  yakni  yang mengindikasikan  adanya  pemindahtangan  objek  pada  pihak  ketiga  tanpa sepengatuhan  objek  ini  pada  pihak  ketiga  tanpa  sepengatuhan  dari  pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Praktik sita jaminan ini tujuannya ialah guna  melaksanakan  penghindaran  supaya  tidak  berlangsung  upaya pemindahtanganan dan atau penggelapan objek barang ini pada  pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Praktik Sita Jaminan Pasal dilakukan, hal ini dikarenakan sebagaimana di bawah ini:
a) Wanprestasi  yang  termaktub  dalam  Pasal  1243  No  1247  KUHPerdata  ini menjelaskan  bahwa  pihak  debitur  ini  hanya  diharuskan  untuk  mengganti biaya,  bunga  dan  kerugian,  yang  diharapkan  ataupun  disediakan  dapat

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
diduga  terhadap  waktu  perikatan  diadakan,  kecuali  kalau  perikatan  ini tidak terpenuhi dikarenakan adanya tipu daya yang dilaksanakannya.
b) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal ini mengungkapkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum ini menyebabkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan pihak lain tersebut dikarenakan terjadinya kesalahan dalam menerbitkan kerugiannya tersebut, menggantikan kerugiannya tersebut. 10

## Kesimpulan
Pembiayaan  Leasing  ini  biasanya  merujuk  terhadap  perjanjian  standar, yang  mana  bahwa  formulir  perjanjian  tersebut  sudah  pihak  lessor  sediakan, sedangkan  pihak  lesse  sebatas  menyetujui  ( take  it  or  leave  it ).  Konsekuensi atas  perjanjian  standar  ini  ialah  bahwa  hak  dan  kewajiban  serta pertanggungjawaban  yang  ada  pada  perjanjian  ini  lebih  banyak  dibebankan pada pihak lesse.
Dalam pelaksanaannya ketika terjadi wanprestasi mengakibatkan adanya sengketa antara kedua belah pihak dengan ini metode penyelesaiannya antara lain  menggunakan  Al-Sulh  (Perdamaian),  Alternatif  Dipute  Relation  yaitu konsultasi,  konsolidasi,  negoisasi,  Mediasi  (Penengahan),  Arbitrase,  serta menggunakan  serta  menggunakan  litigasi  dengan  jalur  Pengadilan  dalam penyelesaian Sengketa di pembiayaan Leasing.

## Daftar Pustaka
Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Hak, Nurul, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011. https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/16/060000880/de btcollector-suruha-leasing-tarik-paksa--kenderaan-bermotor.#page2
Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Malta Printindo, Jakarta, 2008 Mamudji, Sri, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam perspektif Kewenangan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.
Nurul  Huda  dan  Mohammad  Haykal,  Lembaga  Keuangan  Islam:Tinjauan  Teori dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI-Press, 1986.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu tuinjauan Singkat).
Zuhaili, Wahbah , al- Mu‘âmalah al -mâliyah al- Mu‘âshirah buhûts wa fatâwa wa hulûl, Dar el-Fikr, Dimasyq, cet ke-3, 2006.