## SEJARAH HUKUM PERDATA DAGANG di INDONESIA:
PENDEKATAN KEPUSTAKAAN
Camelia Fanny Sitepu 1)* , Fitriani 2)
1) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: Cameliasitepu40@gmail.com
2) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: Fitriani.nasution13@yahoo.com

## Abstrak
Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari  Sejarah Hukum Perdata Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Ramawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum,  kesatuan hukum dan keseragaman hukum. Pada tahun 18o4 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bemama "Code Civil des Francais" yang juga dapat disebut "Code Napoleon", karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan sebagian dari Code Napoleon. Sebagai petunjuk  penyusunan  Code  Civil  ini  dipergunakan  karangan  dari  beberapa  ahli  hukum  antara  lain Dumoulin,  Domat  dan  Pothies,  disamping  itu  juga  dipergunakan  Hukum  Bumi  Putra  Lama,  Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.
Kata Kunci : Sejarah Hukum Perdata Dagang

## PENDAHULUAN
Hukum  Perdata  merupakan  ketentuan yang  mengatur  hak-hak  dan  kepentingan  antara individu-individu  dalam  masyarakat.  Dalam tradisi  hukum  di  daratan  Eropa  (civil  law) dikenal  pembagian  hukum  menjadi  dua  yakni hukum  publik  dan  hukum  privat  atau  hukum perdata.  Dalam  sistem  Anglo  Sakson  (common law)  tidak  dikenal  pembagian  semacam  ini. Hukum  di  Indonesia  merupakan  campuran  dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik  perdata  maupun  pidana,  berbasis  pada hukum  Eropa  kontinental,  khususnya  dari Belanda  karena  aspek  sejarah  masa  lalu Indonesia  yang  merupakan  wilayah  jajahan dengan  sebutan  Hindia  Belanda  (Nederlandsch- Indie). Salah satu bidang hukum yang mengatur hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  pada  subyek hukum  dan  hubungan  antara  subyek  hukum. Hukum  perdata  disebut  pula  hukum  privat  atau hukum  sipil  sebagai  lawan  dari  hukum  publik. Jika  hukum  publik  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  negara  serta  kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara),  kegiatan  pemerintahan  sehari-hari (hukum  administrasi  atau  tata  usaha  negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang,  perkawinan,  perceraian,  kematian, pewarisan,  harta  benda,  kegiatan  usaha  dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Yang  dimaksud  dengan  Hukum  Perdata ialah  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara perorangan  di  dalam  masyarakat.  Perkataan Hukum  Perdata  dalam  arti  yang  luas  meliputi semua  Hukum  Privat  materiil  dan  dapat  juga dikatakan  sebagai  lawan  dari  Hukum  Pidana. Untuk  Hukum  Privat  materiil  ini  ada  juga  yang menggunakan  dengan  perkataan  Hukum  Sipil, tapi  oleh  karena  perkataan  sipil  juga  digunakan sebagai  lawan  dari  militer  maka  yang  lebih umum  digunakan  nama  Hukum  Perdata  saja, untuk  segenap  peraturan  Hukum  Privat  materiil (Hukum Perdata Materiil).
Dan  pengertian  dan  Hukum  Privat (Hukum  Perdata  Materiil)  ialah  hukum  yang memuat  segala  peraturan  yang  mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang  yang  bersangkutan.  Dalam  arti  bahwa  di
dalamnya  terkandung  hak  dan  kewajiban seseorang  dengan  sesuatu  pihak  secara  timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu.
Disamping  Hukum  Privat  Materiil,  juga dikenal  Hukum  Perdata  Formil  yang  lebih dikenal  sekarang  yaitu  dengan  HAP  (Hukum Acara  Perdata)  atau  proses  perdata  yang  artinya hukum  yang  memuat  segala  peraturan  yang mengatur  bagaimana  caranya  melaksanakan praktek  di  lingkungan  pengadilan  perdata.  Di dalam pengertian sempit kadang-kadang Hukumi  Perdata  ini  digunakan  sebagai  lawan Hukum Dagang.

## Keadaan  Hukum  Perdata  Dewasa  ini  di Indonesia
Mengenai  keadaan  Hukum  Perdata  dewasa ini di Indonesia dapat kita katakan masih beisifat majemuk yaitu masih beraneka warna Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu : 1. Faktor  Ethnis  disebabkan  keaneka  ragaman Hukum  Adat  bangsa  Indonesia,  karena negara  kita  Indonesia  ini  terdiri  dari berbagai suku bangsa.
2. Faktor  Hostia  Yuridis  yang  dapat  kita  lihat, yang  pada  pasal  163.I.S.  yang  membagi penduduk  Indonesia  dalam  tiga  Golongan, yaitu :
a. Golongan
Eropa dan yang dipersamakan. b. Golongan Bumi Putera (pribumi /bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakanGolongan  Timur  Asing (bangsa Cina, India, Arab).
Pasal  131  .I.S.  yaitu  mengatur  hukum—hukurn yang diberlakukan bagi masing- masing golongan  yang  tersebut  dalam  pasal  163  I.S.  di atas.
Adapun  hukum  yang  diberlakukan  bagi masing-masing golongan yaitu :
a. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan  berlaku'Hukum  Perdata dan  Hukum    Dagang  Barat  yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum  Dagang  di  negeri  Belanda berdasarkan azas konkondansi.
b. Bagi  golongan  Bumi  Putera  (Indonesia Asli)  dan  yang  dipersamakan  berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak  dahulu  kala  berlaku  di  kalangan rakyat,  dimana  sebagian  besar  dari Hukum  Adat  tersebut  belum  tertulis,
tetapi  hidup  dalam  tindakan-tindakan rakyat.
c. Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India,  Arab)  berlaku  hukum  masing- masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing
(Cina,India,  Arab)  diperbolehkan  untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa Barat  baik  secara  keseluruhan  maupun untuk  beberapa  macam  tindakan  hukum tertentu saja.
Maksudnya untuk segala golongan warga negara berlainan  sama  dengan  yang  lain.  Dapat  kita Iihat :
a. Untuk Golongan Bangsa Indonesia Asli Berlaku  Hukum  Adat  yaitu  hukum  yang  sejak dahulu  kala  berlaku  di  kalangan  rakyat,  hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala  hal  di  dalam  kehidupan  kita  dalam masyarakat.
b. Untuk  golongan  warga  negara  bukan asli  yang  berasal  dari  Tionghoa  dan
Eropa
Berlaku  kitab  KUHP(Burgerlijk  Wetboek)  dan KUHD  (Wetboek  Van  Koophandel),  dengan suatu pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa ada  suatu  penyimpangan,  yaitu  pada  bagian  2 dan  3  dari  TITEL  IV  dari  buku  I  tentang  : Upacara  yang  mendahului  pernikahan  dan mengenai  penahanan  pemikahan  Hal  ini  tidak berlaku  bagi  golongan  Tionghoa.  Karena  pada mereka  diberlakukan  khusus  yaitu  Burgerlijke Stand,  dan  peraturan  mengenai  pengangkatan anak (adopsi).
Untuk  memahami  keadaan  Hukum Perdata  di  Indonesia  perlulah  kita  mengetahui riwayat  politik  pemerintah  Hindia  Belanda terlebih dahulu terhadap hukum di Indonesia.
Pedoman politik bagi pemerintah HIindia  Belanda  terhadap  hukum  di  Indonesia ditulis  dalam  pasal  131  (I.S)  (Indische Staatregeling)  yang  sebelumnya  pasal  131  (I.S) yaitu  pasal  75  RR  (Regerings  reglement)  yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
1. Hukum  Perdata  dan  Dagang  (begitu  pula Hukum  Pidana  besena  Hukiun  Acara Perdata  dan  Hukum  Acara  Pidana  harus diletakkan  dalam  Kitab  Undang-undang yaitu di Kodifikasi).
2. Untuk  golongan  bangsa  Eropa  harus  dianut perundang- undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas Konkordansi ).
3. Untuk  golongan  bangsa  Indonesia  Asli  dan Timur  Asing  (yaitu  Tionghoa,  Arab  dan lainnya)  jika  temyata  bahwa  kebutuhan kemasyarakatan  mereka  menghendakinya, dapatlah  peraturan-peraturan  untuk  bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka. 4. Orang  Indonesia  Asli  dan  orang  Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan  di  bawah  suatu  peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan  menundukkan  diri  pada hukum  yang  berlaku  untuk  bangsa  Eropa Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja.
5. Sebelumnya hukum untuk  bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, maka bagi mereka  itu  akan  tetap  berlaku  hukum  yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan  sebagai  cara-cara  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan  dengan  menggunakan  prosedur yang  reliabel  dan  terpercaya.  Dalam  penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan.
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan topik  atau  masalah  yang  menjadi  obyek penelitian.  Informmasi  tersebut  dapat  diperoleh dari  buku-buku,  karya  ilmiah,  tesis,  disertasi, ensiklopedia,  internet,  dan  sumber-sumber  lain. Dengan  melakukan  studi  kepustakaan,  peneliti dapat  memanfaatkan  semua  informasi  dan pemikiran-pemikiran  yang  relevan  dengan penelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asal mula hukum perdata
Hukum  Perdata  berasal  dari  Hukum Perdata  Prancis,    sebelum  dikodifikasikan  pada tanggal  21  maret  1804  dengan  nama  code  civil des  francis,  sebelum  di  akuinya  hukum  perdata Prancis  tersebut  tidak  ada  kesatuan  hukumnya, sehingga  terbagi  atas  2  bagian  walayah  hukum Prancis, yaitu :
1. Wilayah  Utara  dan  Tengah,  wilayah  ini merupakan  daerah  hukum  lokal  yang
berlaku  hukum  kebebasan  Prancis  kuno yang berasal dari germania.
2. Wilayah selatan, wilayah ini merupakan daerah  hukum  Romawi,  dan  hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang  dikumpulkan  secara  sistematis dalam  suatu  kitab  Undang  –  Undang Thn  1800  yang  disebut  carpus  juris civiles  oleh  kaisar  Justinianus  pada tanggal  12  –  8  –  1800  dan  oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia  pengkodifikasian  Undang  – Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804 barulah  diundang  –  undangkan  dengan nama  Code  Civil  Des  Francis.  Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata.
Pada  tahun  1813  pendudukan  Perancis  di Belanda  berakhir  dan  belanda  merdeka.  Tahun 1814  Belanda  mengadakan  kodifikasi  yang diketuai  oleh.  Mr.J.M  Kempur  yang  bersumber dari  Code  Napoleon  dan  hukum  Belanda  kuno. Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama:  BW=  Burgerlyk  Wetboek  dan  WVK  = Wetboek  Van  Koophaudel  (Kitab  Undang Hukum  Perdata  dan  Kitab  Undang  Hukum Dagang).  Pada  awal  kemerdekaan  negeri Belanda 1814
Sistem Pemerintahannya menganut Sistem Disentralisasi yang terdiri atas Propinsi  –  propinsi  yang  berdaulat  dan mempunyai  peraturan  sendiri  ,  sehingga  belum ada  peraturan  yang  berlaku  secara  umum sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi. Pada tahun  itu  pula  dibentuk  panitia  yang  di  ketuai oleh  Mr  JM  Kempur  (Guru  Besar  Bidang Hukum) membuat sendiri yang memuat Hukuman  Belanda  Kuno,  meliputi:  Hukam Romawi,  Hukam  German,  Hukum  Kanonik Gereja,  dan  disetujui  oleh  Raja  yang  dikenal dengan  Rancangan  1816.  Berdasarkan  SK  Raja semua  Undang  –  Undang  Wetboek  dinyatakan mulai  berlaku  tanggal  1  Oktober  1838.  Pada tahun  1838  kodifikasi  ini  disahkan  oleh  Raja dengan  nama  BW  =  Burgerlyk  Wetboek  dan WVK  =  Wetboek  Van  Koophandel  (Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  dan  Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
3. Kodifikasi  Hukum  Perdata  di  Indonesia Pada  waktu  Belanda  menguasai  Indonesia pemerintahan  Hindai  Belanda  memperlakukan Hukum  Perdata  sama  yang  berlaku  di  Negeri Belanda  yaitu:  BW  =  Burgerlyk  Wetboek  dan
WVK = Wetboek
Van Koophandel
(KUHD).Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Perdata Sipil disingkat KUH.PERDATA/KUHS. KUHPerdata  /KUHS  BERLAKU  di  Indonesia pada 1Mei 1848 sampai saat ini KUHPerdata ini masih belaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD  1945,  segala  badan  negara  dan  peraturan yang  ada  masih  berlaku  selama  belum  diadakan yang  baru  menurut  UUD  1945.  Namun  saat  ini KUHPerdata  (BW)  sudah  tidak  berlaku  penuh sesuai  dengan  bab  –  bab  dan  pasal  –  pasal  pasa saat  permulaan  KUHPerdata  berlaku.  Sudah banyak bab – bab dan pasal dan bidang – bidang hukum  tertentu  tidak  berlaku  karena  telah dicabut oleh Per Undang – Undangan RI. Hal ini terjadi  karena  beberapa  pasal  KUHPerdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat.
Berdasarkan  surat  edaran  Mahkama  Agung RI  edaran  /sema  no.3  tahun  1963  terperinci menyatakan  tidak  berlaku  pasal  –  pasal  tertentu dari KUHPerdata.

## Sejarah Hukum Perdata
Menurut  Kansil  (  1993  :  63  ),  tahun 1848  menjadi  tahun  yang  amat  penting  dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan  dalam  beberapa  kitab  undang- undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dalam pembuatan  kodifikasi  dipertahankan  juga  asas konkordasi,  resikonya  hampir  semua  hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil  kodifikasi  yang  telah  dilakukan  di  negeri Belanda  pada  tahun  1838,  tetapi  diadakan beberapa perkecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  asas konkordasi  adalah  asas  penyesuaian  atau  asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia  yang  berdasarkan  pada  ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) I.S. yang berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Hal  ini  menurut  Kansil  (  1993  :  115  )  berarti bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  orang-orang Belanda  di  Indonesia  harus  disamakan  dengan hukum  yang  berlaku  di  negeri  Belanda.  Jadi selarasnya  hukum  kodifikasi  di  Indonesia dengan  hukum  kodifikasi  di  negeri  Belanda adalah berdasarkan asas konkordasi.
Sumber  pokok  Hukum  Perdata  ialah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Sipil          (  BW  )
disingkat  KUHS.  KUHS  sebagian  besar  adalah hukum  perdata  Perancis,  yaitu  Code  Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda  berlaku,  maka  Hukum  Perdata  berlaku di  negeri  Belanda  sebagai  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Sipil  yang  resmi.  Sedangkan dari Code Napoleon ini adalah Code Civil yang dalam  penyusunannya  mengambil  karangan- karangan  pengarang-pengarang  bangsa  Perancis tentang  Hukum  Romawi  (Corpus  Juris  Civilis  ) yang  pada  jaman  dahulu  dianggap  sebagai hukum  yang  paling  sempurna.  Peraturan- peraturan  yang  belum  ada  pada  jaman  Romawi tidak  dimasukkan  dalam  Code  Civil,  tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah  pendudukan  Perancis  berakhir oleh  pemerintah  Belanda  dibentuk  suatu  panitia yang  diketuai  Mr.  J.M.  Kemper  dan  bertugas membuat  rencana  kodifikasi  hukum  perdata Belanda  dengan  menggunakan  sebagai  sumber sebagian  besar  “  Code  Napoleon”  dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.
Meskipun  penyusunan  sudah  selesai sebelum  5  Juli  1830,  tetapi  Hukum  Perdata Belanda  baru  diresmikan  pada  1  Oktober  1838. Pada tahun itu dikeluarkan: 1.   Burgerlijk Wetboek ( KUH Sipil ) 2.   Wetboek van Koophandel ( KUH Dagang ) Berdasarkan  asas  konkordasi,  kodifikasi hukum  perdata  Belanda  menjadi  contoh  bagi kodifikasi  hukum  perdata  Eropa  di  Indonesia. Kodifikasi  ini  diumumkan  tanggal  30-4-1847 Staatsblad No.23 dan mulai berlaku 1 mei 1848 di Indoensia.
Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di  Indonesia  adalah  pasal  II  Aturan  Peralihan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan, bahwa  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang ada  masinh  langsung  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar  ini.  Dengan  demikian  sepanjang  belum ada  peraturan  yang  baru,  maka  segala  jenis  dan bentuk  hukum  yang  ada  yang  merupakan peninggalan dari jaman kolonial masih dinyatakan  tetap  berlaku.  Hal  ini  termasuk keberadaan  Hukum  Perdata.  Hanya  saja  dalam pelaksanannya  yang  menyangkut  keberlakuan hukum  perdata  ini  disesuaikan  dengan  azas  dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir  peraturan  perundang-undangan  yang  baru, maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan  tidak  berlaku.  Contohnya  masalah tanah  yang  telah  ada  Undang-undang  Nomor  5
tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria, terutama  yang  mengenai  Bumi,  air  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai  hipotek  yang  masih  berlaku  pada mulainya  berlaku  undang-undang  ini;    begitu juga  masalah  Perkawinan  yang  telah  ada Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
Ketentuan  lain  adalah  dengan  keluarnya Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  nomor  3  tahun 1963  yang  menyatakan  bebera  pasal  yang  ada dalam  KUH  perdata  dinyatakan  tidak  berlaku lagi.  Adapun  pasal-pasal  tersebut  di  antaranya adalah sebagai berikut :
a. Pasal  108  s.d.  110            tentang ketidakwenangan  bertindak  dari  istri  : konsekweinsinyasuami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini diperkuat  oleh  bunyi  pasal  31  Undang- undang nomort 1 tahun 1974 tentang Pokok- pokok  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa hak  dan  kedudukan  isteri    adalah  seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan hidup  bersama  dalam  masyarakat;masing- masing  pihak  (suami  isteri)  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum
b. Pasal  284  ayat  (3)  tentang  pengakuan  anak luar  kawin  yang  lahir  dari  wanita  Indonesia Asli  konsekwensinya  :  Tidak  menimbulkan putusnya  hubungan  hukum  antara  ibu  dan anak;  Dengan  adanya  pengakuan  terhadap anak  luar  kawin  ini,  maka  dia  mendapatkan hak  untukmewaris  dari  orang  tuanya  yang meninggal,  misalnya  kalau  dia  bersama- sama  dengan  golongan  1,  dia  akan mendapatkan bagian 1/3 nya, sedangkan bila dia  bersama-sama  dengan  golongan  2,  dia akan  mendapatkan  bagian  ½  dari  harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut.
c. Pasal 1579 : yang menentukan bahwa dalam sewa  menyewa  barang,  pemilik  tidak  dapat menghentikan  sewa  dengan  alasan  akan memakainya sendiri barangnya.
Konsekwensinya  :  boleh  menghentikan, sekalipun  demikian  apabila  si  pemilik  akan memakai kembali
barang yang disewakannya tersebut, sementara si penyewa  masih  mempunyai  hak,maka  si pemilik  harus  memberikan  kompensasi  atau ganti  kerugian  kepada  si  penyewa  sesuai dengan  kesepakatan  bersama,  sehingga  si penyewa tidak merasa dirugikan.
d. Pasal 1682 yang mengharuskan penghibahan dengan  akta  notaris.  Konsekwensinya  tidak mengharuskan  penghibahan  melalui  akte notaris,  ini  juga  berarti  bahwa  apabila terjkadi  proses  hibah  tidak  perlu  dilakukan melalui  akte  notaris,  namun  saksi-saksi sebagai bukti harus tetap ada.
e. Pasal  1238  yang  menentukan,  bahwa pelaksanaan  suatu  perjanjian  hanya  dapat diminta  di  depan  hakim,  jika  didahului dengan  penagihan  tertulis.  Konsekwensinya :  tidak  harus  didahului  dengan  penagihan tertulis.
f. Pasal  1460  tentang  resiko  dalam  perjanjian jual  beli  barang  ditentukan  resiko  ada  pada pembeli. Konsekwensinya resiko ditanggung bersama,  artinya  baik  si  pembeli  maupun  si penjual  sama  menanggung  resiko,  bahkan bila terdapat cacat barang yang tersembunyi tidak  tertutup  kemungkinan  resiko  tersebut menjadi tanggung jawab si penjual seluruhnya.  Sebaliknya  bila  terjadi  kasus overmacht  atau  keadaan  memaksa,  resiko bisa menjadi tanggungan si pembeli seluruhnya.Jadi mengenai resiko dari perjanjian  jual  beli  amat  tergantung  dari persetujuan  bersama,  kecuali  hal-hal  yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
g. Pasal  1630  yang  mengadakan  diskriminasi antara  orang  Eropa  dan  bukan  Eropa  dalam perjanjian perburuhan. Konsekwensinya tidak ada diskriminasi dalam perburuhan.
Bagaimana kondisi atau keadaan hukum perdata di  Indonesia saat  ini  ? Keadaan  Hukum  Perdata di  Indonesia  dari  dahulu  sampai  dengan sekarang  tidak  ada  keseragaman  (  Pluranisme  ). Hal  ini  dikarenakan  adanya  kebijakan  tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu sebagai berikut :
1. WNI  asli  (  dahulu  Bumi  Putera  )  berlaku Hukum  Perdata  Adat,  yaitu  keseluruhan aturan-aturan  hukum  yang  tidak  tertulis. Namun  ada  beberapa  pasal  dalam  KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, yaitu : a. Pasal-pasal  yang  berhubungan  dengan pembagian kerja lama, yaitu: pasal 1601 tentang  :  persetujuan-persetujuan  untuk melakukan  jasa-jasa  yang  diatur  dalam ketentuan-ketentuan khusus;1602 tentang kewajiban majikan dalam membayar upah pada buruh;1603
tentang kewajiban-kewajiban buruh.
Selain  itu  ada  juga  pasal-pasal  tentang perjanjian  kerja  baru  yang  khusus berlaku  bagi  golongan  Eropa,  yaitu pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Titel  7 A Buku III BW ).
b. Pasal-pasal  tentang  permainan  dan pertauran  (perjudian)  yaitu  pasal-pasal:
1788 (Undang-undang tidak
memberikan  suatu  tuntutan  hukum dalam  halnya  suatu  utang  yang  terjadi karena  perjudian atau  pertaruhan);  1789 ( Dalam ketentuan tersebut  di atas tidak termasuk  permainan-permainan  yang dapat  dipergunakan  untuk  olah  ragam, seperti main anggar lari cepat dsb); 1790
(Tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan- ketentuan  kedua  pasal  yang  lalu  dengan jalan  perjumpaan  utang  )  dan  1791  ( Seorang  yang  secara  sukarela  telah membayar  kekalahannya  sekali-sekali tak diperbolehkan menuntutnya kembali kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan ).
c. Pasal-pasal  dari  KUHD  tentang  Hukum Laut
2. WNI  Keturunan  Eropa  berlaku  Hukum
Perdata Barat, termasuk WvK. Adapun yang dimaksud golongan Eropa menurut Soediman Kartohadiprodjo ( 1987:58)
adalah :
a. semua warga negara Nederland
b. kesemuanya orang, tidak termasuk yang disebut  (1)  di  atas  yang  berasal  dari Eropa
c. Kesemuanya warga negara Jepang
d. Kesemuanya orang di luar 1 dan 2 yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda
e. Anak-anak  dari  2  dan  3  yang  lahir  di Indonesia
3. WNI Keturunan Timur Asung :
a. Non  Tionghoa  :  Berlaku  Hukum  Perdata yang  ditetapkan  berdasarkan  Lembaran Negara  1925  nomor  556  yaitu  yang memberlakukan  sebagian  dari  BW  dan WvK,  yaitu  bagian-bagian  yang  mengenai Hukum  Harta  Kekayaan  dan  Hukum  Waris yang  dengan  surat  wasiat.  Yang  lainnya berlaku  Hukum  Adatnya,  yaitu  menurut Jurisprudensi  tetap  di  Indonesia  ialah Hukum  Perdata  Adat  dari  orang-orang Timur Asing yang tumbuh di Indonesia.
b. Tionghoa  :  Diberlakukan  Hukum  Perdata sebagaimana  diatur  dalam  LN  1925  nomor 557  yaitu  berlaku  seluruh  Hukum  Perdata (BW)  dan  WvK  dengan  pengecualian  dan penambahan : Pengecualiannya : Pasal-pasal mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan  (penahanan  )  perkawinan  dari BW  tidak  berlaku  bagi  mereka  ,karena mereka tetap tunduk kepada hukum adatnya sendiri. Penambahannya : Peraturan- peraturan  mengenai  pengangkatan  anak (adopsi)  dan  Kongsi  (badan  perdagangan  ). Lembaga  adopsi  ini  menjadi  sangat  penting mengingat  masayarakat  Tionghoa  menarik garis  keturunan  laki-laki,  sementara  dalam BW tidak diatur mengenai lembaga adopsi. Untuk  mengurangi  masalah  pluralisme hukum  perdata  di  Indonesia,  Pemerintahan Kolonial  Belanda  mengeluarkan  serangkaian kebijakan  yang  termuat  dalam  pasal  131  IS. Kebijakan  ini  dikenal  dengan  nama  politik hukum    pemerintah  Belanda  yang  lengkapnya berbunyi :
1. Hukum  Perdata  dan  dagang  (begitu  pula Hukum  Pidana  beserta  Hukum  Acara
Perdata dan Pidana ) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifisir ( asas kodifikasi )
2. Untuk  golongan  bangsa  Eropa  dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordasi)
3. Untuk  golongan  bangsa  Indonesia  Asli  dan Timur  asing  (tionghoa,Arab  dsb  )  jika ternyata  kebutuhan  kemasyarakatan  mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan  yang  berlaku  bagi  golongan Eropa.
4. Orang  Indonesia  asli  dan  Timur  Asing sepanjang  mereka  belum  ditundukkan  di bawah  peraturan  bersama  dengan  bangsa Eropa,  diperbolehkan  menundukkan  diri (onderwepen).
5. Sebelum  hukum  untuk  bangsa  Indonesia ditulis  di  dalam  undang-undang,  bagi mereka  itu  akan  tetap  berlaku  hukum  yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.
Dengan  demikian  jelaslah,  bahwa  pasal 131  IS  memuat  dasar  politik  hukum  mengenai hukum  perdata,  hukum  pidana  serta  hukum acara  perdata  dan  pidana.  Dalam  ayat  (2)  pasal 131 IS disebut perkataan “ Europeanen” (sub a ) dan Indonesiers en Vreemde Oosterlingen ( sub. b  ),  dengan  ketentuan nampak,  bahwa  IS  dalam
politik  hukumnya  tidak  bersandar  pada  satu hukum, melainkan menentukan akan berlakunya lebih  dari  satu  sistem  hukum  di  Indonesia. Sistem  Hukum  untuk  Europeanen  “  dan  sistem hukum untuk Indonesiers dan Vreemde Oosterlingen,  yaitu  yang  menurut  penjelasan pasal 131 ayat (1) dinyatakan, jikalau ketentuan- ketentuan  dalam  undang-undang  ini,  dalam peraturan  umum  dan  peraturan  setempat,  dalam aturan-aturan,  peraturan  polisi  dan  administrasi diadakan  perbedaan  antara  golongan  Eropah, golongan  Pribumi  dan  Golongan  Tmur  Asing, maka  kesemuanya  ini  dijalankan  menurut aturan-aturan.
Selain  melalui  kebijakan  politik  hukum,  juga dikenal  adanya  penundukkan  diri.  Penundukan Diri sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 nomor 12 ada 4 macam, yaitu :
1. Penundukan  diri  pada  seluruh  Hukum Perdata Eropa
2. Penundukan  diri  pada  sebagian  Hukum Perdata  Eropa,  yaitu  hanya  pada  hukum kekayaan  harta  benda  saja,  seperti  yang dinyatakan  berlaku  bagi  golongan  Timur Asing.
3. Penundukan  diri  mengenai  suatu  perbuatan hukum tertentu
4. Penundukan diri secara diam-diam.

## Istilah Dan Pengertian Hukum Perdata
Istilah  hukum  perdata  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Prof.  Djojodiguno  sebagai teremahan  dari  burgerlijkrecht  pada  masa penduduka  jepang.  Di  samping  istilah  itu, sinonim  hukum  perdata  adalah  civielrecht  dan privatrecht.  Para  ahli  memberikan  batasan hukum  perdata,  seperti  berikut.  Van  Dunne mengartikan  hukum  perdata,  khususnya  pada abad ke -19 adalah:
“suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  hal-hal yang  sangat  ecensial  bagi  kebebasan  individu, seperti  orang  dan  keluarganya,  hak  milik  dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi” Pendapat  lain  yaitu  Vollmar,  dia  mengartikan hukum perdata adalah:
“aturan-aturan  atau    norma-norma  yang memberikan  pembatasan  dan  oleh  karenanya memberikan  perlindungan  pada  kepentingan prseorangan  dalam  perbandingan  yang  tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan  yang  lain  dari  orang-orang  dalam suatu  masyarakat  tertentu  terutama  yang
mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan  para  ahli  di  atas,  kajian  utamnya pada  pengaturan  tentang  perlindungan  antara orang yang satu degan orang lain, akan tetapi di dalam  ilmu  hukum  subyek  hukum  bukan  hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum,  jadi  untuk  pengertian  yang  lebih sempurna  yaitu  keseluruhan  kaidah-kaidah hukum(baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis)  yang mengatur  hubungan  antara  subjek  hukum  satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Di  dalam  hukum  perdata  terdapat  2  kaidah, yaitu:
1. Kaidah tertulis
Kaidah  hukum  perdata  tertulis  adalah  kaidah- kaidah  hukum  perdata  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan,  traktat,  dan yurisprudensi.
2. Kaidah tidak tertulis
Kaidah  hukum  perdata  tidak  tertulis  adalah kaidah-kaidah  hukum  perdata  yang  timbul, tumbuh,  dan  berkembang  dalam  praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan) Subjek  hukum  dibedakan  menjadi  2  macam, yaitu:
a. Manusia  Manusia  sama  dengan  orang karena  manusia  mempunyai  hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.
b. Badan hukum
Badan  hukum  adalah  kumpulan  orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.
Subtansi  yang  diatur  dalam  hukum  perdata antara lain:
1. Hubungan keluarga
Dalam  hubungan  keluarga  akan  menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
2. Pergaulan masyarakat
Dalam  hubungan  pergaulan  masyarakat  akan menimbulakan  hukum  harta  kekayaan,  hukum perikatan, dan hukum waris.
Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat di temukan unsur-unsurnya yaitu:
1. Adanya kaidah hukum
2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain.
3. Bidang  hukum  yang  diatur  dalam hukum  perdata  meliputi  hukum  orang, hukum  keluarga,  hukum  benda,  hukum
waris,  hukum  perikatan,  serta  hukum pembuktia dan kadaluarsa.

## Hukum Perdata Materiil Di Indonesia
Hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesi beranekaragam,  artinya  bahwa  hukum  perdata yang  berlaku  itu  terdiri  dari  berbagai  macam ketentuan  hukum,di  mana  setiap  penduduk  itu tunduk  pada  hukumya  sendiri,  ada  yang  tunduk dengan  hukum  adat,  hukum  islam  ,  dan  hukum perdata barat. Adapun penyebab adanya pluralism hukum di Indonesia ini adalah:
1. Politik Hindia Belanda Pada pemerintahan Hindia Belanda penduduknya di bagi menjadi 3 golongan:
a. Golongan  Eropa  dan  dipersamakan dengan itu.
b. Golongan  timur  asing.  Timur  asing dibagi  menjadi  Timur  Asing  Tionghoa dan  bukan  Tionghoa,  Seperti  Arab, Pakistan.  Di  berlakukan  hukum  perdata Eropa, sedangkan yang bukan Tionghoa di berlakukan hukum adat.
c. Bumiputra,yaitu  orang  Indonesia  asli. Diberlakukan hukum adat.
Konsekuensi  logis  dari  pembagian  golongan  di atas  ialah  timbulnya  perbedaan  system  hukum yang diberlakukan kepada mereka.
2. Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional.
Sumber Hukum Perdata Tertulis
Pada  dasarnya  sumber  hukum  dapat  dibedakan menjadi 2 macam:
1. Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi  hukum  itu  diambil.  Misalnya  hubungan social,kekuatan  politik,  hasil  penelitian  ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan georafis.
2. Sumber hukum formal
Sumber  hukum  formal  merupakan  tempat memperoleh  kekuatan  hukum.  Ini  berkaitan dengan  bentuk  atau  cara  yang  menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.
Sejarah  membuktikan  bahwa  Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas  dari  Sejarah  Hukum  Perdata  Eropa. Bermula  dari  benua  Eropa,  terutama  di  Eropa Kontinental  berlaku  Hukum  PerdataRomawi, disamping  adanya  Hukum  tertulis  dan  Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata  Romawi  pada  waktu  itu  sebagai  hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena itu
hukum di di Eropa tidak terintegrasi sebagaimana  mestinya,  dimana  tiap-tiap  daerah memiliki peraturan-peraturan sendiri,  juga peraturan  setiap  daerah  itu  berbeda-beda.  Oleh karena  adanya  perbedaan  terlihat  jelas  bahwa tidak adanya kepastian hukum yang menunjang, sehingga  orang  mencari    jalan  untuk  kepastian hukum  dan  keseragaman  hukum.  Pada  tahun 1804batas  prakarsa  Napoleon  terhimpunlah Hukum  Perdata  dalam  satu  kumpulan  peraturan yang  bernama  “Code  Civil  des  Francais”  yang juga  dapat  disebut  “Code  Napoleon”.  Dan mengenai  peraturan-peraturan  hukum  yang belum ada di Jaman Romawi anatar lain masalah wessel,  assuransi,  dan  badan-badan  hukum. Akhirnya  pada  jaman  Aufklarung  (jaman  baru pada sekitar abad  pertengahan) akhirnya  dimuat pada  kitab  undang-undang  tersendiri  dengan nama “Code de Commerce”.

## Keadaan  Hukum  Perdata  Dewasa  ini  di Indonesia
Kondisi  Hukum  Perdata  dewasa  ini  di Indonesia  dapat  dikatakan  masih  bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:
Faktor Ethnis  disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara  kita  Indonesia  ini  terdiri  dari  berbagai suku bangsa.
Faktor  Hostia  Yuridisyang  dapat  kita lihat,  yang  pada  pasal  163.I.S.  yang  membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu: 1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan
2. Golongan  Bumi  Putera  (pribumi  /  bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).
Pasal  131.I.S.  yaitu  mengatur  hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan  yang  tersebut  dalam  pasal  163  I.S. diatas.
Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing- masing golongan yaitu:
Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan  berlaku  Hukum  Perdata  dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang  di  negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
Bagi  golongan  Bumi  Putera  (Indonesia Asli)  dan  yang  dipersamakan  berlaku  Hukum Adat  mereka.  Yaitu  hukum  yang  sejak  dahulu kala  berlaku  di  kalangan  rakyat,  dimana sebagian  besar  Hukum  Adat  tersebut  belum
tertulis,  tetapi  hidup  dalam  tindakan-tindakan rakyat.
Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India,  Arab)  berlaku  hukum  masing-masing, dengan  catatan  bahwa  golongan  Bumi  Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan  untuk  menundukan  diri  kepada Hukum  Eropa  Barat  baik  secara  keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.
Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda  terhadap  hukum  di  Indonesia  ditulis dalam  pasal  131  (I.S)  (Indische  Staatregeling) yang  sebelumnya  pasal  131  (I.S)  yaitu  pasal  75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum  Pidana  beserta  Hukum  Acara  Perdata dan Hukum Acara Pidana harus diletakan dalam kitab Undang-undang yaitu di Kodifikasi).
Untuk  golongan  bangsa  Eropa  harus dianut  perundang-undangan  yang  berlaku  di negeri  Belanda  (sesuai  azas  Konkordansi). Untuk  golongan  bangsa  Indonesia  Asli  dan Timur  Asing  (yaitu  Tionghoa,  Arab,  dan lainnya) jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah  peraturan-peraturan  untuk  bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka.
Orang  Indonesia  Asli  dan  orang  Timur Asing,  sepanjang  mereka  belum  ditundukkan  di bawah  suatu  peraturan  bersama  denagn  bangsa Eropa,  diperbolehkan  menundukkan  diri  pada hukum  yang  berlaku  untuk  bangsa  Eropa. Penundukan  ini  boleh  dilakukan  baik  secara umum maupun secara hanya mengenai perbuatan tertentu saja.
Sebelumnya  hukum  untuk  bangsa  Indonesai ditulis  di  dalam  Undang-undang.  Maka  bagi mereka  itu  akan  tetap  berlaku  hukum  yang sekarang  berlaku  bagi  mereka,  yaitu  Hukum Adat.
Disamping  itu  ada  peraturan-peraturan  yang secara  khusus  dibuat  untuk  bangsa  Indonesia seperti:
1. Ordonansi  Perkawinan  bangsa  Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no7.4).
2. Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia  (IMA)  Staatsblad  1939  no  570 berhubungan denag no 717).
Dan  ada  pula  peraturan-peraturan  yang  berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:
1. Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912)
2. Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)
3. Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no 523)
4. Ordonansi  tentang  pengangkutan  di  udara (Staatsblad 1938 no 98).
Sistematika Hukum Perdata
Sistematika  Hukum  Perdata  Kita  (BW)  ada  dua pendapat. Pendapat pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-undang berisi:
 Buku  1  :  Berisi  mengenai  orang.  Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
 Buku  II  :  Berisi  tentang  hal  benda.  Dan  di dalamnya  diatur  hukum  kebendaan  dan hukum waris.
 Buku  III  :  Berisi  tentang  hal  perikatan.  Di dalamnya  diatur  hak-hak  dan  kewajiban timbal  balik  antar  orang-orang  atau  pihak- pihak tetentu.
 Buku  1V  :  Berisi  tentang  pembuktian  dak daluarsa.  Di  dalamnya  diatur  tentang  alat- alat  pembuktian  dan  akibat-akibat  hukum yang timbul dari adanya daluarsa.
Pendapat  yang  kedua  menurut  Ilmu  Hukum  / Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu: Hukum  rentang  diri  seseorang  (pribadi). Mengatur  tentang  manusia  sebagai  subyek  dan hukum,  mengatur  tentang  prihal  kecakapan untuk  memiliki  hak-hak  dan  kecakapan  untuk bertindak  sendiri  melaksanakan  hak-hak  itu  dan selanjutnya  tentan  hal-hal  yang  mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
Hukum Kekeluargaan Mengatur  prihal  hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu:
 Perkawinan  beserta  hubungan  dalam lapangan  hukum  kekayaan  antara  suami denagn  istri,  hubungan  antara  orang  tua dan anak, perwalian dan curatele.

## Hukum Kekayaan
Mengatur  prihal  hubungan-hubungan  hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Hak-hak  kekayaan  terbagi  lagi  atas  hak-hak yang  berlaku  terhadap  tiap-tiap  orang,  oleh karenanya dinamakan Hak Mutlak dan Hak yang hanya  berlaku  terhadap  seseorang  atau  pihak tetetu  saja  dan  karenanya  dinamakan  hak perseorangan.
Hak  mutlak  yang  memberikan  kekuasaan  atas suatu  benda  yang  dapat  terlihat  dinamakan  hak kebendaan.  Hak  mutlak  yang  tidak  memberikan
kekuasaan  atas  suatu  benda  yang  dapat  terlihat dinamakan  hak  kebendaan.  Hak  mutlak  yang tidak  memberikan  kekuasaan  atas  suatu  benda yang  dapat  terlihat.  Hak  seorang  pelukis  atas karya  lukisannya  Hak  seorang  pedagang  untuk memakai  sebuah  merk,  dinamakan  hak  mutlak saja.

## Hukum Warisan
Mengatur  tentang  benda  atau  kekayaan seseorang  jika  ia  meningal.  Disamping  itu hukumwarisan  mengatur  akibat-akibat  dari hubungan  keluarga  terhadap  harta  peninggalan seseorang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sejarah  Perkembangan  hukum  Perdata di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  sejarah perkembangan  Ilmu  Hukum  di  negara-negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata  di  indonesia  amat  dipengaruhi  oleh perkembangan  hukum  di  negara-negara  lain, terutama  yang  mempunyai  hubungan  langsung. Indonesia  sebagai  negara  yang  berada  di  bawah pemerintahan  Hindia  Belanda;  Belanda,maka kebijakan-kebijakan  dalam  hukum  perdata  tidak terlepas  dari  kebijakan  yang  terjadi  dan diterapkan  di  negara  Belanda.  Sementara  itu Belanda  pernah  dijajah  oleh  Perancis,  maka secara  otomatis  apa  yang  terjadi  dalam perkembangan  hukum  di  negara  Perancis  amat berpengaruh dengan kebijakan hukum di negara Belanda.  Sarjana-sarjana  Perancis    banyak  yang mempelajari  hukumnya  di  negara  Romawi, maka  pengaruh  hukum  Romawi  juga  amat dominan.

## REFERENSI
Ahmad  Supriyadi.  Hukum  Perdata,  Nora  Media Enterprise, Kudus, 2012
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra aditya Bakti,
Bandung, 1993
Kansil  C  S  T.  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Balai Pustaka. Jakarta, 2002