## AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM
Zakaria Batubara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Email: zakariabatubara@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Tulisan  ini  membincangkan  akuntansi  (Al-Muhasabah)  dalam  pandangan  Islam yang  terdiri  dari  pendahuluan,  akuntansi  dalam  sejarah  Islam,  akuntansi  dalam Islam,  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  akuntansi  Islam  dan kesimpulan.  Fenomena  kegagalan  akuntansi  konvensional  dalam  memenuhi tuntunan  masyarakat  akan  informasi  keuangan  yang  benar,  jujur  dan  adil, meningkatkan  kesadaran  dikalangan  intelektual  muslim  akan  perlunya pengetahuan  akuntansi  yang  Islami  yang  berdasarkan  pada  prinsip  kebenaran, keadilan,  dan  transparansi  sangat  mendesak  untuk  dilakukan.  Ternyata  Islam melalui  Alquran  telah  menggariskan  bahwa  konsep  akuntansi  yang  harus  diikuti oleh  para  pelaku  transaksi  dan  pembuat  laporan  keuangan  adalah  menekankan pada  konsep  pertanggungjawaban  atau  accountability,  sebagaimana  ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat disekitarnya, sehingga,  seperti lazimnya, harus  dapat  menyajikan informasi  yang  cukup,  dapat  dipercaya  dan  relavan  bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.
Kata Kunci: Akuntansi, Al-Muhasabah, Islam.

## PENDAHULUAN
Wacana  sistem  ekonomi  Islam  itu  di  awali  dengan  konsep  ekonomi  dan bisnis  nonribawi.  Sebenarnya  sistem  ekonomi  Islam  itu  mencakup  semua  aspek ekonomi  sebagaimana  telah  dirumuskan  secara  komprehensif  dikatakan  oleh (Chapra  1981)  dalam  bukunya, The  Future  of  Economics .  Namun  dewasa  ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan.
Sistem  ekonomi  Islam  ini  tentu  tidak  sendiri  dia  harus  ditopang  oleh perangkat  lain  yang  mendukungnya  agar  bisa  mencapai  tujuan  idealnya.  Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban ( accountability )  yang  sudah  dikenal  selama  ini  sebagai  Akuntansi  atau “Hasabah” .
Akuntansi  Islam  muncul  sejalan  dengan  munculnya  sistem  ekonomi, perdagangan,  perbankan  Islami.  Sistem  kapitalis  yang  dibangun  dengan  konsep dan  filosofi  yang  berbeda  dengan  Islam  dan  melahirkan  akuntansi  kapitalis.  Jika konsep  akuntansi  kapitalis  ini  diterapkan  pada  lembaga  atau  transaksi  yang berbeda secara filosofis dan konsepsional dengan konsep dan filosofi Islam maka akan  muncul  inkonsistensi  nilai  yang  akhirnya  akan  menimbulkan  inkonsistensi persepsi dan prilaku. Oleh karenanya maka muncullah pemikiran akuntansi Islam. Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti (Harahap 1997, 10):
1. Meningkatnya religiousity (keagamaan) masyarakat.
2. Meningkatnya tuntunan kepada etika dan tanggung jawab sosial  yang  selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional.
3. Semakin  lambannya  akuntansi  konvensional  mengantisipasi  tuntunan masyarakat  khususnya  mengenai  penekanan  pada  keadilan,  kebenaran,  dan kejujuran.
4. Kebangkitan  umat  Islam  khususnya  kaum  terpelajar  yang  merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat.
5. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri.
6. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain.
7. Kebutuhan  yang  semakin  besar  pada  norma  perhitungan  zakat  dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan.
8. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya  dalam Baitul  Maal atau  kekayaan  milik  umat  Islam  atau organisasinya.

## AKUNTANSI DALAM SEJARAH ISLAM
Menurut  Iwan  Triwiyono  seperti  yang  dikutip  oleh  (Harahap  1997,  144) menjelaskan  bahwa  temuan  mengenai  pencatatan  dengan  sistem  buku berpasangan  yang  merupakan  bangunan  dasar  akuntansi  modern  tidak  terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan Al Jabar  (sebuah  ilmu  hasil  ijtihad  pemikir  muslim  ternama  yaitu  Al  Jabar), aritmatika dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) pada abad ke 9 M. Ia menulis tentang Al Jabr Wa‟l Mughabalah atau yang lebih dikenal dengan Aljabar  atau  Algebra,  yang  telah  menjadi  dasar  kesamaan  akuntansi.  Dari  sisi budaya,  Bangsa  Arab  waktu  itu  pun  sudah  memiliki  administrasi  yang  cukup maju,  praktik  pembukuan  telah  menggunakan  buku  besar  umum,  jurnal  umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan buku.
Sejarah membuktikan beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah Al  Munawarah pada tahun 622 M atau bertepatan dengan  tahun  1  Hijriyah.  Petugas  yang  melakukan  pencatatan  dan  pemeriksaan serta  menjaga  pencatatan  disebut  Diwan  (yang  mengalami  morfologi  bahsa menjadi  Dewan)  Dewan  ini  telah  ada  pada  masa  Khalifah  Umar  Ibnu  Khattab pada tahun 634 M dengan Baitul Maal nya. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan Jaridah atau berkembang menjadi istilah di dalam bahasa Inggris Journal yang  secara  harfiah  berarti  berita.  Pada  tahun  750  M  di  zaman pemerintahan  Abbasiyah  jurnal  ini  dikembangkan  lebih  sempurna  menjadi  12 jurnal khusus di antaranya adalah: Al Jaridah Annafakat (Jurnal Pengeluaran atau Expenditure Journal ), Jaridah Al Mal (Jurnal Penerimaan Dana atau Baitul Mall ),
Jaridah Al Musadarin (Jurnal Dana Sitaan dari harta petinggi Negara), Al Awraj yang  mencatat  akun-akun  khusus  atau  buku  jurnal  pembantu,  misalnya  buku jurnal khusus piutang. Buku harian yang saat ini dikenal dengan Daily Book atau Daftar Al Yawmiyah . Daftar Al Yawmiyah ini digunakan oleh Dewan dalam setiap pencatatan  transaksi  dengan  pihak  ketiga.  Selain  itu  juga  terdapat Ash  Shad atau voucher.  Selain  berbagai  jurnal  juga  dikenal  berbagai  laporan  atau  report  yang
dikenal dengan Al Khitmah yang bersifat bulanan, ada pula yang tahunan. (Adnan 1997)
Perkembangan  akuntansi  tidak  berhenti  pada  zaman  khalifah,  tetapi  juga dikembangkan oleh filsuf Islam antara lain Imam Syafi‟I (768  – 820 M) dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai Review Book atau Auditing . Menurut Imam Syafi‟I,  seorang  auditor  harus  memiliki  kualifikasi  tertentu  yaitu  orang  yang hafidz Alquran (sebagai value judgement ), intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya. (Harahap 197, 147)
Akuntansi  Islam  jauh  lebih  luas  dari  hanya  perhitungan  angka,  informasi keuangan  atau  pertanggungjawaban.  Dia  menyangkut  semua  penegakan  hukum sehingga  tidak  ada  pelanggaran  hukum  baik  hukum  sipil  atau  hukum  yang berkaitan  dengan  hukum  ibadah.  Kalau  ini  yang  kita  anggap  sebagai  domainnya akuntansi  maka  lebih “compatible” dengan  sistem  akuntansi Ilahiyah dan akuntansi  amal  yang  kita  kenal  dalam  Alquran.  Atau  lebih  dekat  dengan “Auditor” dalam bahasa akuntansi kontemporer. (Harahap 197, 152)
Kesimpulan  dari  berbagai  fakta  sejarah  ini  sudah  cukup  kuat  untuk menyatakan akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam artinya peradaban Islam  tidak  mungkin  tidak  memiliki  akuntansi.  Permasalahannya  adalah pemalsuan sejarah yang dilakukan beberapa oknum di Barat dan ketidakmampuan ummat  muslin  untuk  menggali  khazanah  ilmu  pengetahuan  dan  teknologinya sendiri.

## AKUNTANSI (AL-MUHASABAH) DALAM ISLAM
Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan  diri  kepada  Allah  Swt.,  sebagaimana  tercantum  dalam  Alquran  surat Ali Imran (3) ayat 19:
ۢنِن َّ لَِّإ  َبَٰ َتِك إ لٱ ْ اوُتو ُ أ  َنيِ َّ لَّٱ  َفَلَتإخٱ اَنَو ُُۗمََٰلإسِ إ لۡٱ ِ َّللَّٱ  َدنِع  َنيِّلٱ  َّنِإ
اَۢيإغَب ُم إ لِع إ لٱ ُمُهَءٓاَج اَن ِدإعَب ِب إرُفإكَي نَنَو ُۗإمُهَنإيَة ِبا َسِ إ لۡٱ ُعيِ َسَ َ َّللَّٱ َّنِإ َف ِ َّللَّٱ  ِتََٰيأَٔٔ Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam…” Ajaran  Islam  itu  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  hubungan  pribadi antara  seorang  individu  dengan  penciptanya  ( hablum  minallah ),  namun  juga mencakup masalah  hubungan  antar  sesama  manusia  ( hablum  minannas ),  bahkan juga  hubungan  antara  manusia  dengan  makhluk  lainnya  termasuk  dengan  alam dan  lingkungannya.  Jadi,  Islam  adalah  suatu  cara  hidup  ( way  of  life )  yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.
Menurut  ajaran  Islam,  syariat  itu  berasal  dari  Allah.  Sebab  itu  maka sumber  syariat,  sumber  hukum  dan  sumber  undang-undang  datang  dari  Allah sendiri,  yang  disampaikan  kepada  manusia  dengan  perantaraan  rasul  dan termaktub di dalam kitab-kitab suci (Syalthut 1995, 68).  Karena itu, syariat yang berlaku  di  zaman  Nabi  Nuh  AS.,  berbeda  dengan  syariat  Nabi  Ibrahim  AS.,  Isa AS.,  dan  Nabi  Muhammad  SAW.  Sebabnya  ialah  setiap  umat  tentu  menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal ihwal  pikirannya  serta  perkembangan  keruhaniannya  (Sabiq  2001,  18).    Jadi penerapan syariat itu mengikuti evolusi peradaban manusia.
Menurut  (Rahardjo  1996,  3),  “pelaksanaan  agama  tersebut,  secara disengaja atau tidak, membentuk dan mempengaruhi perkembangan Islam sebagai masyarakat, kebudayaan dan peradaban”.
Dengan latar belakang di atas, para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar  dalam  syariat,  yang  disebut  dengan  dua  hukum  asal,  yakni  hukum  asal ibadat  dan  hukum  asal  muamalat.  Hukum  asal  ibadat  menyatakan  bahwa  segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Alquran atau Sunnah.  Di  lain  pihak,  hukum  asal  muamalat  menyatakan  bahwa  segala sesuatunya  dibolehkan,  kecuali  ada  larangan  dalam  Alquran  atau  Sunnah.  Jadi sebenarnya  terdapat  lapangan  yang  luas  sekali  dalam  bidang  muamalah.  Yang perlu  dilakukan  hanyalah  mengidentifikasi  hal-hal  yang  dilarang  (haram), kemudian  menghindarinya.  Selain  yang  haram-haram  tersebut,  kita  boleh melakukan  apa  saja,  menambah,  menciptakan,  mengembangkan,  dan  lain-lain, harus ada kreativitas dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus- menerus  mengakomodasi  perubahan-perubahan  dalam  berbagai  bidang  yang terjadi  di  masyarakat  (Karim  2004,  9).    Jadi,  bidang  politik,  sosial,  ekonomi, termasuk  di  dalamnya  adalah  instrumen-instrumen  bidang  tersebut,  seperti: manajemen,  akuntansi,  dan  lainnya,  merupakan  bagian  dalam  muamalah  yang bersumber pada syariat Islam.
Dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah  mengidentifikasi  prinsip-prinsip  dan  filosofi  dasar  ajaran  Islam  dalam bidang  akuntansi,  dan  kemudian  mengidentifikasi  semua  hal  yang  dilarang. Setelah  kedua  hal  ini  dilakukan,  maka  kita  dapat  melakukan  inovasi  dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan akuntansi.
Namun,  sebelum  “proses ijtihad ”  dalam  persoalan  akuntansi  ini  kita lakukan,  kita  sebaiknya  meneliti  terlebih  dahulu  apakah  persoalan  akuntansi  ini benar-benar  merupakan  suatu  persoalan  yang  baru  bagi  umat  Islam  atau  bukan. Apakah  konsep  “akuntansi”  merupakan  konsep  yang  asing  dalam  sejarah perekonomian  umat  Islam?  Pertanyaan  ini  amat  penting  untuk  dijawab  karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Bila konsep akuntansi adalah konsep yang baru bagi umat Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun, bila konsep akuntansi bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah mengenal  bahkan  mempraktikkan  prinsip-prinsip  akuntansi  dalam  kehidupan perekonomiannya,  maka  proses ijtihad yang  harus  kita  lakukan  tentunya  akan menjadi lebih mudah.

## Gambar 1
“Proses Ijtihad ” Apakah Akuntansi Islam Merupakan Konsep yang Baru?
Apakah Akuntansi Islam merupakan Konsep yang baru? Ya Tidak Mulai dari nol Lebih mudah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  syariah  Islam  memberikan perhatian  besar  terhadap  masalah  hisab.  Hisab  adalah  salah  satu  proses perhitungan  amal  selama  hidup  manusia  di  dunia  oleh  Allah.  Oleh  karena  itu, setiap  manusia  dalam  hidupnya  harus  selalu  dalam  keadaan  amanah,  jujur  dan komitmen tinggi terhadap janji yang telah diucapkan kepada Allah. Hal demikian ini merupakan bagian dari prilaku manusia yang  Islami. Sehubungan dengan ini, (Mahdi  1997)  mengatakan  bahwa:  “Perilaku  yang  Islami,  adalah  perilaku  yang pelakunya, selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi  maupun  terlihat  orang  dan  selalu  melakukan  muhasabah (menghitung-hitung  atau  mengevaluasi)  diri,  terhadap  kaum  muslimin  maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik”.
Berkaitan  dengan  kata  muhasabah  di  atas,  menurut  („Atiya  2002,  56)
dinyatakan,  bahwa  kata  Arab  yang  berarti  akuntansi  adalah muhasabah ( hisab ). Kata ini muncul 48 kali dalam Alquran. Sementara Muhammad Khir yang dikutip oleh  Harahap  disebutkan  bahwa  istilah  hisab  ditemukan  109  kali  dalam  Alquran (Harahap 1997, 56).  Akar kata muhasabah adalah h.s.b. (ﺏ, ﺱ, ﺡ) dengan bentuk verbalnya hasaba dan  bentuk  lainnya yahsaba yang  berarti  menghitung  ( to compute ) atau mengukur ( to measure ).  Lebih jauh perubahan kata hisab menjadi muhasabah  adalah  sebagai  berikut Al-Muhasabah berasal  dari  perubahan  kata “Al-hisab” ,  yaitu  perhitungan.  Dari  segi  bahasa,  munculnya  kata Al-muhasabah terjadi  karena  adanya  perubahan  isim,  yaitu hisab/hisaban atau hasaba sebagai isim  masdar termasuk fiil  madli ,  kemudian yuhasibu sebagai isim  masdar  mim termasuk dalam fiil mudhari‟ .
Penggunaan kata hisab akan mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan  bentuk  kalimat.  Sehingga  hisab  akan  berubah  menjadi  hasaba,  jika  kalimat yang dibentuk berarti “selesaikan tanggung jawab” atau “agar netral”. Kemudian akan  berubah  menjadi  tahasaba  yang  berarti  “menjaga”  atau  “mencoba mendapatkan”. Juga dapat berubah menjadi ihtisaba yang berarti “mengharapkan pahala  di  akhirat  dengan  diterimanya  kitab  seseorang  dari  Tuhan”,  juga  berarti “menjadikannya  perhatian”  atau  “mempertanggung-jawabkannya”.  (Harahap 1997, 276-278)
Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata muhasaba adalah Al- hisba ,  namun  kata Al-hisbah menunjuk  pada  penerapan  atau  operasi  suatu lembaga.  Sehubungan  dengan  itu,  (Taymiyah  1982,  2;  Muhammad  2002,  56) menyebutkan,  bahwa  “ Al-Hisbah adalah  lembaga  publik  yang  telah  ada  pada masyarakat  Islam  sejak  awal  periode  Islam  sampai  masa  pendudukan  Barat”.
Personil  yang  mengelola  lembaga  Hisba  disebut  muhtasib.  Kegiatan  lembaga  ini mencakup tugas yang luas, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat ekonomi sampai pada yang bersifat etika.
Berkaitan dengan seorang muhtasib , secara sistematis (Taymiyah 1982, 2;
Muhammad  2002,  57)  menguraikan  tugas  seorang  muhtasib,  adalah  sebagai berikut:
1. Memastikan  masyarakat  mendapat  hak  atas  timbangan  dari  ukuran  yang benar.
2. Untuk  mencek  kecurangan  bisnis.  Dilarang  menyembunyikan  kerusakan  dan menyebutkan informasi yang salah tentang barang yang dijual.
3. Mengaudit  kontarak-kontrak  yang  tidak  benar,  seperti  kontrak  tentang  riba, judi atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.
4. Menjaga terlaksananya pasar bebas, juga dianggap melawan hukum, membeli barang dagangan harga murah dari pedagang karena ketidaktahuannya situasi harga di pasar.
5. Mencegah  penimbunan  barang  kebutuhan  masyarakat.  Dia  berwenang memaksa seseorang menjual barang kebutuhan masyarakat seperti roti, dalam harga wajar jika sangat dibutuhkan.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa kata hisab atau muhasaba dan pelaku muhasab atau muhtasib adalah  kata  dan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  upaya untuk  menghitung,  mengukur  atau  mengendalikan  seluruh  aktivitas  manusia selama hidup di dunia untuk dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya (Taymiyah  1982,  2;  Muhammad  2002,  57)  menyebutkan,  bahwa  kewajiban muhtasib menjadi tiga katagori :
1. Berhubungan dengan Allah
2. Berhubungan dengan sosial
3. Berhubungan dengan keduanya. Fungsi  pertama  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  keagamaan,  seperti pelaksanaan  shalat  wajib,  pelaksanaan  shalat  jum‟at,  dan  pemeliharaan  masjid. Kemudian  fungsi  kedua  adalah  berkaitan  dengan  masalah  sosial  dan  perilaku  di pasar  seperti:  kebenaran  dalam  timbangan  dan  ukuran  serta  kejujuran  dalam bisnis.  Fungsi  ketiga  adalah  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  menyangkut administrasi kota seperti menjaga kebersihan jalan, lampu malam, bangunan yang dapat mengganggu masyarakat.

## BEBERAPA PEMIKIRAN TEORI DAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM
(Gambling dan Karim 1986) yang dikutip oleh (Harahap 1997) menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah  yang dipatuhi semua ummatnya maka wajarlah  jika  masyarakatnya  memiliki  lembaga  keuangan  dan  akuntansinya yang  sesuai  dengan landasan  agama.  Mereka  merumuskan  model  antara  lain
“Colonial  Model”, yang  menyebutkan  bahwa  jika  masyarakatnya  Islam  maka seharusnya  pemerintahnya  pun  menerapkan  syariat  Islam  dan  teori  akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islami. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya  maka  mestinya  harus  memiliki  akuntansi  karena  pentingnya  penekanan pada  aspek  sosial  dan  perlunya  penerapan  sistem  zakat  dan baitul  mal dalam Islam.
(Harahap  1992)  mengemukakan  bahwa  akuntansi  Islam  itu  pasti  ada menggunakan  metode  perbandingan  antara  konsep  syariat  Islam  yang  relevan dengan  akuntansi  dan  ciri  akuntansi  kontemporer  (dalam  nuansa  komprehensif) itu  sendiri.  Sehingga  ia  menyimpulkan  bahwa  nilai-nilai  Islam  ada  dalam akuntansi, dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat dan sejarah Islam. Menurutnya  keduanya  mengacu  pada  kebenaran  kendatipun  kadar  kualitas  dan dimensi  serta  bobot  pertanggung  jawabannya  bisa  berbeda.  Dan  juga  penekanan pada  aspek  tanggung  jawab  dan  aspek  pengambilan  keputusan  berbeda.  Islam mengayomi  semua Stakeholder sedangkan  akuntansi  kapitalis  memenuhi kepentingan pemilik modal dan idiologi kapitalis sekuler.
(Hamid et. al., 208) yang dikutip (Harahap 1992) mengemukakan dua hal:
1. Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  aturan-aturan  khusus  dalam  sistem ekonomi  keuangan  (misalnya, free  interest  banking  system) dan  pasti
memerlukan  teori  akuntansi  yang  khusus  pula  yang  dapat  mengakomodasi ketentuan syariah itu.
2. Kalau  dalam  berbagai  studi  disimpulkan  bahwa  aspek  budaya  yang  bersifat lokal (national  boundaries) sangat  banyak  mempengaruhi  perkembangan akuntansi,  maka  Islam  sebagai  agama  yang  melampaui  batas  negara  tidak boleh  diabaikan.  Islam  dapat  mendorong  Internasionalisasi  dan  harmonisasi akuntansi.
(Hayashi 1989) dalam Harahap mengatakan bahwa dalam akuntansi Islam ada “meta  rule” yang  berasal  di  luar  konsep  akuntansi  yang  harus  dipatuhinya yaitu  hukum  syariah  yang  berasal  dari  Tuhan  yang  bukan  ciptaan  manusia. Menurut  beliau  akuntansi  Islam  sesuai  dengan  kecenderungan  manusia  yaitu hanief, yang  menuntut  agar  perusahaan  juga  memilki  etika  dan  tanggung  jawab sosial.  Dalam  tulisannya  Hayashi  menjelaskan  bahwa  konsep  akuntansi  Islam sudah  ada  dalam  sejarah  Islam  yang  sangat  berbeda  dengan  konsep  akuntansi konvensional.  Dia  menunjukkan  bahwa  istilah “muhtasib” sebagai  seseorang yang  diberikan  kekuasaan  besar  dalam  masyarakat  untuk  memastikan  sebagai “muhasabah”. Bahkan  beliau  menjelaskan  bahwa  dalam  konsep  Islam  ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan.
Muhammad Akram Khan yang dikutip oleh (Harahap 1992) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut:
1. Penentuan Laba Rugi yang tepat.
2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan.
3. Ketaatan kepada hukum syariah.
4. Keterikatan pada keadilan.
5. Melaporkan dengan baik.
6. Perubahan dalam praktik akuntansi.
(Hameed) mengemukakan dari pandangan makro tujuan akuntansi syariah adalah:
1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat.
2. Memberikan  dasar  dalam  pembagian  keuntungan,  distribusi  kesejahtraan  dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
3. Untuk menyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.
(Triwiyono  1997,  34)  menyebutkan  bahwa  tujuan  akuntansi  syariah adalah  terciptanya  peradaban  dengan  wawasan  humanis,  transendental,  dan teleologikal. Adapun ciri akuntansi syariah menurut beliau adalah:
1. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi.
2. Memberikan arah pada menstimulasi timbulnya prilaku etis.
3. Bersikap adil terhadap semua pihak.
4. Menyeimbangkan sifat egoistic dengan altruistic .
5. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Menurut  penulis  pengembangan  akuntansi  Islam,  nilai-nilai  kebenaran,
kejujuran  dan  keadilan  harus  diaktualisasikan  dalam  praktik  akuntansi.  Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan:
1. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (Q.S. 3: 85).
2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135).
3. Akuntan  bertanggung  jawab  melaporkan  semua  transaksi  yang  terjadi (muamalah)    dengan  benar,  jujur  serta  teliti,  sesuai  dengan  syariah  Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7-8).
4. Dalam  penilaian  kekayaan  (aset),  dapat  digunakan  harga  pasar  atau  harga pokok.  Keakuratan  penilaiannya  harus  dipersaksikan  pihak  yang  kompeten dan independen (AI-Baqarah : 282).
5. Standar  akuntansi  yang  diterima  umum  dapat  dilaksanakan  sepanjang  tidak bertentangan dengan syariah Islam.
6. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap  aktivitas  usaha  harus  dinilai  halal-haramnya.  Faktor  ekonomi  bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha.
Baydoun dan Willet mengungkapkan perbedaan karakteristik Akuntansi
Konvensional  dengan  Akuntansi  Syariah,  dapat  kita  lihat  pada  tabel  di  bawah ini:
Tabel 1 Perbedaan Karateristik Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah Karakteristik Sistem Akuntansi Konvensional Sistem Akuntansi Syariah Sistem Akuntansi  Ekonomi yang Rasionalism Ketauhidan (Unity of God) Prinsip Sekuler lndividualis Memaksimalkan Keuntungan Survival of the fittest Ditekankan pada proses (mechine mechanism) Syariah Kepentingan Ummat Keuntungan yang Wajar Persamaan Rahmatan lil 'alamin Kriteria Berdassarkan pada hukum perdagangan masyarakat kapitalis modern dari pada etika Penyajian informasi yang sangat terbatas. lnformasi yang ditujukan atau bertanggung jawab kepada pemilik. Berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Alquran dan Hadis.
Full disclosure untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan Islamic Finance Report User. Pertanggung jawaban kepada umat/masyarakat luas (khususnya dalam memanfaatkan sumber daya).
Sumber: (Baydoun dan Willet 2000, 82) , Islamic Corporate Report. Dalam (Harahap 2001, 216)
Akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan  pada  bank  syariah bertanggung  jawab  kepada  Allah  YME,  stakeholders,  dan  lingkungan  sosial berlandaskan  kepada  aspek  transparansi,  akuntabilitas  dan  keadilan.  Sistem pencatatan  dan  pelaporan  mengacu  kepada  Pedoman  Akuntansi  Perbankan Syariah Indonesia 2003 yang telah dipublikasikan oleh IAI dan Biro Perbankan Syariah BI.
Pada  bank  konvensional,  akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan berorientasi  kepada  kepentingan  para  pemegang  saham,  dan  tidak  dikenal konsep  pertanggungjawaban  sosial  dan  keadilan.  Walaupun  demikian,  dalam satu  dekade  terakhir,  ada  kecenderungan  akuntansi  konvensional  mengarah kepada  konsep  yang  sejalan  dengan  Islam,  seperti  berkembangnya  konsep akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi sosial, akuntansi SDM, dan sebagainya. (Harahap 1997)
PERMASALAHAN YANG

## DIHADAPI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI ISLAM
Menurut  penulis  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  akuntansi Islam yakni:
1. Penerapan sistem accrual basis dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK  101  tahun  2009,  Karena  akan  sulit  dilakukan  pencatatan  untuk pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah  mengingat  pendapatan  yang  akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya.
2. Kurangnya  Sumber  Daya  Insani  terhadap  pemahaman  penerapan  konsep- konsep akuntansi Islam itu sendiri.
3. Dalam  Laporan  Laba  Rugi  terdapat  pembebanan  pajak  &  zakat,  sehingga membuat faktor pengurang laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja, karena zakat sama dengan pajak dalam sistem Islam.
Berdasarkan  hasil  konsultasi  Dewan  Syariah  Nasiona,  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI)  tidak  memasukkan  zakat  dalam  Laporan  Laba  Rugi,  karena menurut  DSN  pembayaran  zakat  merupakan  kewajiban  individu  muslim  dalam suatu entitas dan bukan merupakan kewajiban entitas.
Pandangan  ini  menurut  penulis  merupakan  suatu  yang  masih  bisa diperdebatkan, mengingat zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang juga disepakati para ulama. Selain itu, Akuntansi syariah tercermin dalam kiasan atau  metafora  “amanah”.  Metafora  amanah  dapat  diturunkan  menjadi  metafora “zakat”.  Atau  dengan  kata  lain,  realitas  organisasi  akuntansi  syariah  adalah realitas  organisasi  yang  dimetaforakan  dengan  zakat.  Metafora  ini  membawa konsekuensi  pada  organisasi  bisnis,  yaitu  organisasi  bisnis  yang  tidak  lagi berorientasi  pada  laba (profit  oriented) atau  berorientasi  pada  pemegang  saham (stakeholders  oriented) ,  tetapi  berorientasi  pada  zakat (zakat  oriented) .  Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian laba bersih (net income) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performence) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.  Asumsinya  semakin  tinggi  zakat  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan maka semakin besar laba yang didapat perusahaan.
Menurut (Karim 2004a) mengatakan UU No 10/1998 dan UU No 23/1999 akad-akad  fikih  tersebut  adalah  “prinsip”,  bukan  jenis  transaksi  atau  jenis perjanjian  bank  syariah.  Kedudukannya  sebagai  “prinsip”  dijabarkan  dalam  SK Dir BI No 32/34/1999, khususnya pasal 28 dan 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa  akad-akad  fikih  tersebut  adalah  “prinsip”.  Dalam  paradigma  ini,  bank syariah menyediakan uang atau tagihan, bukan menjual atau menyewakan barang. Akad jual beli atau sewa menyewa hanyalah prinsip yang mendasarinya.
Dengan  demikian  transaksi  pembiayaan  bank  syariah  tidak  dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam UU No 18/2000, PP  143  dan  144  tahun  2000.  Ironisnya  di  regulasi  lain,  akad-akad  fikih  tersebut dikategorikan sebagai “jenis perjanjian/akad bank syariah”, bukan sekadar prinsip. Pernyataan  Standar  Akuntasi  Keuangan  Syariah  (PSAK)  59/2002  dan  Pedoman Akuntansi  Perbankan  Syariah  Indonesia  (PAPSI)  2003  menyebutnya  sebagai “akad”  atau  “perjanjian”.  Dalam  paradigma  ini  bank  syariah  menjual  atau menyewakan  barang,  bukan  lagi  menyediakan  uang  atau  tagihan.  Dengan demikian  transaksi murabahah (jual  beli), ijarah (sewa)  yang  dilakukan  bank syariah terkena PPN.
Gamang?  Masih  dalam  batas  kewajaran.  Memang  tidak  mudah mengangkat  akad-akad  fikih  yang  lazimnya  dilakukan  di  sektor  riil  ke  dalam regulasi  sektor  perbankan.  Diperlukan  kecermatan  dan  ketelitian  untuk  menjaga konsistensi  regulasi  yang  disusun.  Dalam  regulasi  tata  cara  pembukuan  juga ditemui  kegamangan.  Klasifikasi  piutang  dalam  PSAK  59  berbeda  dengan  yang diatur dalam PAPSI, bahkan berbeda pula dengan diatur dalam Pedoman Laporan Bulanan  Bank  Umum  Syariah  (LBUS).  Bahkan  kegamangan  dalam  cara membukukan  transaksi Ijarah  Mumtahiya  bit  Tamlik (sewa  dengan perpindahan hak kepemilikan di akhir masa sewa/IMBT).
Misalnya  seorang  nasabah  membutuhkan  sebuah  gedung  perkantoran untuk  disewa  selama  10  tahun  dan  pada  akhir  masa  sewa  la  ingin  memiliki gedung  tersebut.  Secara  fikih,  tentu  bank  akan  membeli  gedung  tersebut, menyewakan  kepada  nasabah,  kemudian  akhirnya  mentransfer  kepemilikannya. Secara  fikih  itulah  langkah-langkah  yang  ditempuh.  Nah,  PAPSI  yang  menganut paradigma  “jenis  perjanjian”  mengikuti  satu  per  satu  langkah  tersebut.  Gedung yang  dibeli  bank  dicatat  sebagai  aktiva  IMBT  kemudian  disusutkan,  persis  cara membukukan di sektor rill. Bank kemudian akan mencatat pendapatan sewa setiap kali nasabah membayar.
Aktiva  IMBT  tentu  tidak  dapat  menggambarkan  kualitas  aktiva  produktif bank  karena  selama  ia  disusutkan  kolektibilitasnya  akan  selalu  lancar.  Piutang IMBT-lah  yang  dapat  menggambarkannya.  Sayangnya  PAPSI  tidak  mengatur adanya piutang IMBT. Gamang memang. Sudah saatnya kita membedakan tataran berpikir  fikih  dengan  tataran  berpikir  hukum  positif.  Bukan  sebagai  wujud sekularisasi  hukum,  sebaliknya  sebagai  upaya  mewarnai  hukum  positif  dengan nilai-nilai  syariah.  Memahami  sistematika  berpikir  hukum  positif  akan memberikan  banyak  celah  untuk  memodifikasinya  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah.
Untuk saat ini paradigma “prinsip” memberikan banyak keleluasaan untuk mewarnai perbankan syariah dengan berbagai akad fikih. Menghidupkan kembali prinsip  syariah  dalam  berbagai  transaksi  perbankan.  Sebaliknya,  kecerobohan mengambil  begitu  saja  akad-akad  fikih  untuk  dijadikan  hukum  positif  tanpa
mempertimbangkan  secara  komprehensif  seluruh  bangunan  hukum  yang  ada, dapat berakibat menghambat perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

## PENUTUP
Ajaran  Islam  itu  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  hubungan  pribadi antara  seorang  individu  dengan  penciptanya (hablum  minallah) ,  namun  juga mencakup masalah  hubungan  antar  sesama  manusia (hablum  minannas) ,  bahkan juga  hubungan  antara  manusia  dengan  makhluk  lainnya  termasuk  dengan  alam dan lingkungannya.
Sistem  ekonomi  Islam  ini  tentu  tidak  sendiri  dia  harus  ditopang  oleh perangkat  lain  yang  mendukungnya  agar  bisa  mencapai  tujuan  idealnya.  Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban (accountability) yang  sudah  dikenal  selama  ini  sebagai  Akuntansi  atau “Hasabah” .
Sebelum kita mempelajari akuntansi Islam apakah konsep akuntansi Islam merupakan  konsep  yang  asing  dalam  sejarah  perekonomian  umat  Islam  ? pertanyaan  ini  perlu  kita  jawab  karena  akan  menentukan  dalam  perumusan akuntansi Islam ke depan. Apabila itu merupakan hal yang baru bagi umat Islam maka  kita  harus  membuat  teori  yang  baru  tentang  akuntansi  Islam,  ini  akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk membuat teori yang baru.
Menurut  penulis  akuntansi  Islam  bukan  merupakan  hal  yang  baru  bagi umat  Islam,  di  mana  perkembangan  akuntansi  modern  tidak  terlepas  dari berkembangnya  ilmu  aritmatika,  yaitu  yang  dikembangkan  dari  persamaan  Al Jabar  (sebuah  ilmu  hasil  ijtihad  pemikir  muslim  ternama  yaitu  Al  Jabar), aritmatika dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) pada abad ke 9 M. Ia menulis tentang Al Jabr Wa‟l Mughabalah atau yang lebih dikenal dengan Aljabar  atau  Algebra,  yang  telah  menjadi  dasar  kesamaan  akuntansi.  Dari  sisi budaya,  Bangsa  Arab  waktu  itu  pun  sudah  memiliki  administrasi  yang  cukup maju,  praktek  pembukuan  telah  menggunakan  buku  besar  umum,  jurnal  umum, buku kas, laporan periodik dan penutupan buku.
Dalam  pengembangan  ijtihad  tentang  akuntansi  Islam  kita  perlu mengidentifikasi  akuntansi  yang  ada  dan  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam kita  buang,  dan  selain  itu  kita  boleh  melakukan  penambahan,  menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain. Ibarat suatu kolam yang di dalamnya ada sampah, maka  bagaimana  upaya  kita  untuk  membersihkan  kolam  tersebut  sehingga menjadi bersih.
Jadi  tugas  kita  sebagai  umat  Islam  mengembangkan  akuntansi  Islam  saat ini  baik  dengan  teori  maupun  praktiknya, ijtihad kita  sangat  diperlukan  dalam pengembangan ilmu akuntansi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
„Atiya,  M.K..  1984. Accounting  of  the  Company  and  the  Bank  for  the  Islamic Organization  (Muhasabah  Sharikat  wa  Musarif  Al-Mizan  Al-Islami) . Alexandria: Daral-Jamiat Al-Misilya.
Adnan, M. Akhyar. 1997. “The Shariah, Islamic bank and Accounting Concept”,
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia . Vol. 1. No.1, Mei 1997.
Gambling,  TE  dan  Karim  Rifaat  AA,  “Journal  of  Business  Finance  and Accounting”, Vol. 13,  No.1.
Hameed,  Shabul.  “A  Review  of  Income  and  Value  Measurument  Concept  in Conventional  Accounting  Theory  and  Theory  Relevance  to  Islamic Accounting”. http://www.islamic-finance.net.
Hamid,  Shari  and  Craig,  Russel  and  Clarke,  Frank.  “Religion:  A  Confounding Cultural  Element  in  the  International  Harmonization  of  Accounting”.
ABACUS , Vol. 29, No. 2. Harahap, Sofyan. S. 1992. Akuntansi, Pengawasan, Manajemen Dalam Perspektif Islam . Jakarta: FE Trisakti. Harahap, Sofyan Syafri. 1997. Akuntansi Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Hayashi, Toshikabu. 1989. “On Islamic Accounting, Its Future Impact on Western Accounting”. Working Papers #18, the Institute of Middle Eastern Studies . Japan.
Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim,  Adiwarman.  2004a.  “Kegamangan  Regulasi  Perbankan  Syariah”. www.Republikaonline.com . 28 Juni 2004. Mahdi  bin  Ibrahim  bin  Muhammad  Mubjir.  1997. Amanah  dalam  Manajemen, Terjemahan Rahmad Abbas . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah . Jakarta: Selemba Empat. Rahardjo,  M.  Dawam.  1996. Ensklopedi  Al-Qur‟an:  Tafsir  Sosial  Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci . Jakarta: Paramadina. Sabiq,  Sayid.  2001. Al-„Aqaaid  Al-Islamiyyah,  Terj.  Indonesia:  “Aqidah  Islam: Pola Hidup Manusia Beriman”, Cet. ke-12 . Bandung: CV. Diponegoro. Taymiya, Ibn. 1982. Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba . London: Islamic Foundation.
Syalthut, Syaikh Mahmud. 1995. Al-Islam, „Aqidah wal Syariah, Cet. 1 . Triwiyono,  Iwan.  1997.  “Trust  (Amanah),  Management  and  Accounting Implications”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia . Vol.1, No.1. ______.  1992. Akuntansi,  Pengawasan,  Manajemen  Dalam  Perspektif  Islam . Jakarta: FE Trisakti.