Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 April 2022
PERANAN  BP4  DALAM  MEMINIMALISASI  PERCERAIAN  DI  MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANUA LAWAS
Rina Yuliani 1 , Ahdiyatul Hidayah 2 dan Muhammad Fahmi 3
STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia 1 , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 2 dan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia 3 Email: rinayuliani010@gmail.com 1 , ahdiyatul123@gmail.com 2 dan fahmimuhammad103@gmail.com 3

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kehidupan rumah tangga. Timbulnya berbagai permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi  Covid-19  sangat  penting  untuk  mengurangi  terjadinya  perceraian  dengan  melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi terjadinya  perceraian  di  masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banua Lawas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research . Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data  yang  diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara  langsung,  observasi  lapangan  dan dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  peranan BP4  dalam  meminimalisasi  perceraian  yaitu  menyelenggarakan  kursus  calon  pengantin, mengembangkan  pembinaan  keluarga  sakinah,  memberikan  pendidikan  pra  nikah.  Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam hal konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Pada umumnya perceraian di Kecamatan Banua Lawas di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi yang tidak stabil, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong pasangan suami istri berselisih.
Kata Kunci : BP4; Meminimalisasi; Perceraian; Kantor Urusan Agama

## Abstract
This research is motivated by the impact of the Covid-19 pandemic which affects all aspects of people's lives, including household life. The emergence of various problems in the household that does  not  rule  out  the  possibility  of  divorce.  Therefore,  the  role  of  the  Marriage  Guidance  and Preservation Advisory Board (BP4) during the Covid-19 pandemic is very important to reduce the occurrence of divorce by conducting counseling or outreach to the community. This study aims to determine the role of the Marital Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) in minimizing the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic at the Religious Affairs Office, Banua Lawas District and the factors that led to divorce during the Covid-19 pandemic in Banua Lawas District. . This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected  in  the  form  of  primary  and  secondary  data,  the  data  obtained  using  direct  interview
techniques, field observations and documentation. Based on the results of this study, it shows that there are several roles of BP4 in minimizing divorce, namely organizing courses for prospective brides,  developing  sakinah  family  development,  providing  pre-marital  education.  The  Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) also plays a role in consultation, mediation  and  marriage  advocacy  in  an  effort  to  minimize  divorce  at  the  Office  of  Religious Affairs, Banua Lawas District. In general, divorce in Banua Lawas District during the Covid-19 pandemic was due to certain factors such as unstable economic problems, the presence of a third person, lack of communication and the presence of domestic violence that encouraged married couples to disagree.
Keywords: BP4; Minimize; Divorce; Religious Affairs Office

## Pendahuluan
Perceraian  merupakan  penyebab  bubarnya  suatu  perkawinan,  yang  di  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974.  Perceraian  dapat  terjadi  dengan  segala  cara  yang  menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau surat atau dengan surat kepada istrinya ( Beni Ahmad Saebani, 2011 ).
Adanya  undang-undang  perkawinan  tersebut,  tidaklah  mudah  perceraian  terjadi,  tanpa alasan  yang  dapat  diterima  ( Hayati,  2015 ).  Akan  tetapi,  dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari, seorang istri dengan alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya ( Syamsidar & Adeliah, 2021 ).
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  erat  antara  dua  insan  yang  berlawanan  jenis sebagai  suami  istri  agar  bisa  mendapatkan  ketentraman  hidup  dan  kasih  sayang.  Pengertian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ( Mamahit, 2013 ).
Perkawinan  menurut  hukum  islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakan  merupakan  ibadah.  Pada undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  3  “perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” ( Aulia Muthiah, 2017 ). Pandemi  Covid-19  yang  masuk  di  Indonesia  pada  awal  bulan  Maret  tentu  saja  akan memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya rumah tangga ( Bakhtiar, 2020 ).  Dampak  dari  pandemi  yang  berkepanjangan  dalam  kehidupan  rumah  tangga  ( Septiani, 2021 ). Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi ini yang menyebabkan keuangan rumah tangga menjadi bermasalah ( Ramadhani & Nurwati, 2021 ), sehingga menimbulkan permasalahan di  dalam  rumah  tangga  yang  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  perceraian  ( Nugraha, Barinong, & Zainuddin, 2020 ). Oleh karena itu, peran BP4 di masa pandemi Covid-19 sangat penting  untuk  mengurangi  terjadinya  perceraian  dengan  melakukan  penyuluhan  kepada masyarakat ( Aulia & Pursetyowati, 2016 ).
BP4  merupakan  suatu  lembaga  penasihatan  pembinaan  dan  pelestarian  perkawinan ( Dinata,  2015 ).  BP4  adalah  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  keagamaan  ( Talli,  2019 ). Organisasi  ini  bertujuan  untuk  meminimalisasi  terjadinya    perselisihan  dalam  sebuah  rumah tangga ( Najah, Desyanty, & Widianto, 2021 ), khususnya perselisihan antara pasangan suami istri. Agar  lebih  difungsikan  peran  BP4  dalam  meminimalisasi  perceraian  diperlukan  metode  yang dapat  mengubah  suatu  kepentingan  kepada  keluarga  yang  bersifat  merugikan  antara  keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya.
Tugas BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah adalah meminimalisasi angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan Suscatin. Permasalahan rumah tangga yang dihadapi setelah pasangan menikah menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi dan problematika masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ( Darmawati H, 2020 ).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  peranan  BP4  dalam meminimalisasi  terjadinya  perceraian  di  masa  pandemi  covid  19  di  KUA  Kecamatan  Banua Lawas,  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  di  masa pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Banua  Lawas.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai Peran BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 untuk lapisan masyarakat, mahasiswa ataupun Lembaga, sebagai salah satu sumber masukkan bagi para pegawai KUA tentang peran BP4 dalam meminimalisasi perceraian dimasa  pandemi  Covid-19,  agar  BP4  dapat  memanfaatkan  waktu  senggang  untuk  melakukan penyuluhan bisa secara tatap muka langsung dengan memenuhi protokol kesehatan atau dengan zoom  metting kepada  catin,  dengan  adanya  penelitian  ini,  maka  dapat  mengurangi  angka perceraian melalui penyuluhan oleh BP4 dan sebagai informasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti kembali masalah ini secara lebih mendalam.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research , yaitu penelitian yang mengggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif  tentang Peranan BP4 dalam Meminimalisasi  Perceraian  di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Adapun  lokasi  penelitian  akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

## Hasil dan Pembahasan
Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4)
Jika ingin membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi keluarga, juga perlu  ditumbuhkan  oleh  lingkungan  keluarga  ( Rochaniningsih,  2014 ).  Disinilah  dibutuhkan adanya  penyuluh  yang  berwenang  atau  bertugas  dalam  permasalahan  rumah  tangga,  yang biasanya penyuluh ini bernaung dalam sebuah lembaga yaitu BP4.
BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah  lembaga  resmi  pemerintah  yang  mengkhususkan  kegiatannya  dalam  penasihatan perkawinan guna  terbinanya keluarga yang sakinah.
Berdasarkan  tanggal  3  Januari  1946,  tiga  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan  RI, pemerintah  membentuk  Kementrian  Agama  yang  kemudian  menjadi  Departemen  Agama  dan sekarang kembali menjadi Kementrian Agama RI. Salah satu tugas Kementrian Agama adalah melaksanakan UU No 22/1966 tentang Pengawasan dan Pencatatan Nikah, dan Talak. Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan angka cerai mencapai 60%-80%. Sehingga lahirlah  organisasi  tersebut  untuk  menanggani  persoalan  perceraian  untuk  mendapatkan bimbingan.
Menurut perkembangannya, organisasi tersebut muncul di berbagai daerah dengan nama yang bervariasi. Mislanya, organisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Pelestarian (BP4) di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatan Pembinaan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas  dan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  nama  Badan  Kesejahteraan  Rumah  Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur Tanggal 25 sampai 30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihatan  Perkawinan  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  85  Tahun  1961. Kemudian  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  1977  tentang  Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Badan  Penasihat  Pembinaan  Pelestarian  Perkawinan  yang  bersifat  profesi  sebagai pengemban  tugas  dan  mitra  kerja  Departeman  Agama  dalam  mewujudkan  keluarga  sakinah, mawaddah dan warahmah. BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang segala tugas  Departeman  Agama  dalam  hal  ini  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji    dalam  bidang penasihat pernikahan, perselisihan dan perceraian, tetapi bukan organisasi struktural Departemen Agama.
Sebenarnya,  penasihatan  perkawinan,  perselisihan  dan  perceraian  hanyalah  merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Jika ingin melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat  sampai  ke  daerah.  Kemitraaan  dengan  sesama  LSM  Agama,  penggalian  sumber  daya maanusia  bahkan  kerjasama  dengan  lembaga  internasional  perlu  dikembangkan  untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para  tokoh  agama,  pimpinan  LSM  dan  para  pakar  di  bidang  pembangunan  keluarga,  sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam pembangunan.
Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa dapat meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasaan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati  para  keluarga  agar  semua  anggota  keluarga  dapat  menjalankan  ajaran  Agama secara  baik  dan  benar  serta  memiliki  nuansa  akhlaqul  karimah,  sehingga  dapat  mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
Perceraian atau firqah menurut syara’ adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir. Menurut ahli fiqih perceraian disebut talak. Talak adalah terlepasnya ikatan suami istri baik secara langsung atau di masa  mendatang,  dengan  menggunakan  ucapan  khusus  ataupun  ucapan  yang  berada  pada posisinya (menggantikan ucapan talak). Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis perceraian diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
Perceraian  dilakukan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Bab  VIII putusnya  perkawinan  serta  akibatnya  pasal  39  ayat  1  dan  2  maka  dasar  hukum  perceraian dikatakan bahwa:
a. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  disimpulkan  bahwa  perceraian  adalah  putusnya  ikatan hubungan  suami  dan  istri  karena  kehendak  kedua  belah  pihak.  Perceraian  diakibatkan  karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal dan sejahtera.
Perceraian  berdasarkan  pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  putusnya  perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian,  namun  lebih  lanjut  dalam  pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.
Macam-Macam Perceraian
Pertama, perceraian yang dianggap talak dan dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan. Jenis perceraian ini adalah semua cerai yang dimiliki suami terhadap istri. Sementara, istri tidak memiliki jenis cerai seperti ini, kecuali diberikan kekuasaan oleh suami.
Kedua,  perceraian  yang  dianggap  fasakh  dan  menyebabkan  pasangan  suami  istri  harus berpisah.  Namun,  perceraian  ini  tidak  dianggap  talak  yang  dihitung  dari  jumlah  talak  yang dimiliki  suami  terhadap  istri,  bila  keduanya  memulai  bahtera  yang  baru.  Jenis  perceraian  ini
adalah semua cerai yang muncul dari pihak istri dan bukan disebabkan oleh suami atau muncul dari pihak suami. Perceraian ini dapat dimiliki oleh istri tanpa di beri izin oleh suami. BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas
BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas juga sangat berperan penting dan sangat  diperhatikan  dalam  mewujudkan  tujuan  daripada  pernikahan.  Faktor  penghambat  dan pendukung  dalam  memberikan  penasihatan  kepada  pasangan  yang  ingin  bercerai  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.
Bapak  Joni  Elman  selaku  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banua  Lawas mengatakan bahwa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 sebenarnya hanya bersifat membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk berdamai dengan memberikan bimbingan penasihatan kepada pasangan suami istri tentang dampak dari terjadinya perceraian, menjelaskan walau perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh  Allah.  Adapun  peranan  BP4  di  KUA  Kecamatan  Banua  Lawas  dalam  meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 menurut Bapak Joni Elman yaitu sebagai berikut:
“Kami  sudah  mengupayakan  memberikan  penasihatan  dan  pembinaan  kepada  pasangan suami  istri  yang  sedang  mengalami  permasalahan  dalam  rumah  tangga.  Kami  selaku  BP4 melakukan  prosedur  penasihatan  dan  pembinaan  dengan  cara  memanggil  para  pihak  yang bermasalah  untuk  dimintai  keterangan  mengenai  masalah  yang  dihadapi,  setelah  itu  BP4  akan menelaah permasalahan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Setelah tahu permasalahannya kami akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan BP4 sangat penting dalam  memediasi  orang  yang  ingin  bercerai,  bukan  sekedar  tempat  untuk  suscatin  sebelum menikah tapi BP4 juga merupakan tempat untuk konseling mengenai perceraian.
Dilanjutkan  oleh  Bapak  Syahrani  selaku  Penghulu  Muda  sekaligus  Penyuluh  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menuturkan jika: “Dalam proses pemanggilan kedua belah  pihak  ada  salah  satu  pihak  yang  tidak  hadir  yang  menyebabkan  sulitnya  memberikan nasihat. Tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah kalaunya cuma salah satu pihak yang hadir. Harus ada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang kokoh sehingga  sebesar  apapun  masalah  rumah  tangga  kalau  agamanya  kokoh  tidak  akan  terjadinya sebuah perceraian”.
Faktor pendukung dalam memberikan penasihatan kepada pasangan yang ingin bercerai menurut bapak Syahrani sebagai berikut: “Kemampuan dan keseriusan selaku penyuluh bertindak sebagai penengah dengan memberikan saran, nasihat dan pemahaman tentang perceraian dan apa akibat  dari  terjadinya  perceraian  baik  bagi  anak-anaknya  dan  dirinya  sendiri  kemudian memberikan pemahaman tentang bagaimana berumah tangga yang baik yang sakinah mawaddah dan rahmah”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah adanya saling memahami antara suami dan istri. Hambatan yang dialami oleh BP4  dalam  meminimalisasi  perceraian  di  masa  pandemi  covid  19  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Banua Lawas adalah tidak terbukanya salah satu pihak yang menimbulkan hambatan yang  begitu  besar  bagi  BP4  sebab  tidak  mendapat  keterangan  yang  jelas  dari  pihak  yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu di antara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapatkan informasi  yang  objektif.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  keberadaan  BP4  juga menimbulkan  dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan pelestarian  dan  penasihatan  perkawinan  yang  menyebabkan  tingkat  perceraian  di  Kecamatan Banua  Lawas  masih  meningkat  dan  menimbulkan  apabila  ada  masyarakat  yang  sedang bermasalah  dengan  rumah  tangganya  mereka  dengan  mudah  memutuskan  cerai  tanpa  adanya bimbingan dan penasihatan dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.
Kemudian  dilanjutkan  oleh  Ibu  Kartini  selaku  pengatur  kantor,  beliau  juga  berpendapat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan  Banua  Lawas.  Beliau  menuturkan:  “Sebagian  besar  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  perceraian  di  masa  pandemi  covid  19  adalah  faktor  ekonomi,  adanya  orang  ketiga, kurang  komunikasi  sehingga  meninggalkan  salah  satu  pihak,  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT).  Jika  kehidupan  rumah  tangga  sudah  menjadi  komitmen  sejak  awal  pernikahan  dan agama sebagai pondasinya andai suatu saat terjadi badai dan berselisih karena salah satu faktor di atas pasangan suami istri bisa mengendalikannya dan tidak berakhir dengan perceraian”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian paling utama adalah masalah ekonomi. Karena di masa pandemi ekonomi semakin sulit banyaknya karyawan yang di PHK, sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan  hidup,  kebutuhan  yang  tidak  tercukupi  yang  menyebabkan  masalah  dalam  rumah tangga.
Peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan  bimbingan  penasihatan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  berselisih.  Dan  BP4 mempunyai  peranan  dalam  pelayanan  konsultasi,  mediasi  dan  advokasi  untuk  meminimalisasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.
Bimbingan  dan  penyuluhan  agama  dimaksudkan  untuk  memberikan  nasihat  terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya untuk memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah yang mereka hadapi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  setiap  individu  membutuhkan  bantuan  orang  lain  dengan peranan BP4 dalam membantu setiap pasangan yang ingin bercerai dengan memberikan suatu nasihat dan pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan perceraian.
Dapat kita lihat bahwa BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu untuk  di  selesaikan  dan  mendapat  titik  temu.  Dalam  proses  konseling  dan  mediasi  tersebut tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatan berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap  bersikukuh  untuk  bercerai  maka  keputusan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  kedua  belah pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang  memberikan  fasilitas  membantu  pencegahan  perceraian.  Jika  perceraian  yang  mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Banua Lawas
Badan  Penasihatan  Pembinaan  Pelestarian  Perkawinan  merupakan  organisasi  yang bergerak di bidang keagamaan. Organisai ini bertujuan meminimalisasi terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga, khususnya perselisihan antara pasangan suami dan istri.
Peranan  BP4  dalam  meminimalisasi  terjadinya  perceraian  di  masa  pandemi  Covid-19 menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas:
“Peranan  BP4  hanya  bersifat  membantu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP4 yang ada di Kecamatan Banua Lawas mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di antaranya adalah berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak yang berselisih”.
Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang menyebabkan pihak yang berselisih ingin bercerai, selain itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. Ditambahkan pula oleh bapak Syahrani selaku penghulu muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Terdapat 7 pasangan yang melakukan penasihatan masalah perkawinan dengan berbagai macam-macam kasus dan kebanyakkan yang sudah retak
rumah  tangganya  dan  terjadi  suatu  masalah  dalam  kehidupan  rumah  tangga  mereka,  hal  itu merupakan suatu tantangan besar bagi pegawai BP4 yang harus mampu menjadi penengah dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi semaksimal mungkin”. Hal tersebut di ibaratkan seperti sebuah bangunan gedung yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkokoh bangunan tersebut lagi. Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat  disimpulkan  bahwa  teori  sejalan  dengan  fakta  dilapangan  dengan  peranan  BP4  yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan dan konsultasi atau konseling kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 juga memberikan bantuan mediasi dan advokasi dalam mengatasi perselisihan rumah tangga.
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  perceraian  di  masa  Pandemi  Covid-19  di Kecamatan Banua Lawas. Sebagaimana yang di uraikan pada bab sebelumnya pada umumnya perceraian terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong pasangan suami istri berselisih, secara umum yang menjadi penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas antara lain
1. Ekonomi
Faktor  ekonomi  erat  kaitannya  dengan  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  suatu  keluarga. Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada anggota keluarga yang lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang  jelas  untuk  memenuhi  kebutuhan  secara  finansial.  Kelangsungan  hidup  keluarga  di antaranya  ditentukan  oleh  ekonomi,  sebaliknya  kekacauan  dalam  rumah  tangga  dipicu  oleh ekonomi  yang  kurang  memadai.  Keuangan  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  keluarga  akan memicu munculnya sebuah perselisihan yang bisa berakhir dengan perceraian.
Menurut  bapak  H.  Joni  Elman  selaku  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banua Lawas menyatakan bahwa: “Pasangan yang tidak dapat mengendalikan masalah keuangan yang dipergunakan  untuk  kelangsungan  hidup  keluarga,  akan  merasa  sulit  untuk  menyesuaikan masalah  ekonomi  apalagi  terbiasa  yang  dahulu  hidup  saling  berkecukupan  semenjak  pandemi Covid-19 pendapatan tidak menentu. Akibat dari hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik dalam rumah tangga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut  tidak  dapat  di  atasi  dengan  baik  maka  akan  membuat  berkurangnya  sikap  saling menghargai dan saling mempercayai”.
Ditambahkan  oleh  bapak  Syahrani  menyatakan  bahwa:  “Rata-rata  pasangan  suami  istri  yang bercerai dengan alasan ekonomi adalah karena pekerjaan suami yang tidak tetap dan karena suami pengangguran sehingga menyebabkan istrinya yang harus mencari nafkah”.
Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak dari kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.
Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa  teori sejalan dengan fakta  dilapangan  karena  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  sering  dipicu karena masalah ekonomi seperti keuangan yang tidak stabil.
1. Adanya Orang Ketiga
Keharmonisan dalam rumah tangga dapat sirna ketika terinfeksi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi pada pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang  harus  dilestarikan  dan  dipertahankan  seumur  hidup.  Adanya  orang  ketiga  merupakan persoalan penyimpanan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kualitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.
Menurut  bapak  Syahrani  selaku  penghulu  muda  dan  penyuluh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Banua  Lawas  menyatakan  bahwa:  “Kehidupan  rumah  tangga  sudah  menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya.
Perselingkuhan  itu  terjadi  karena  adanya  rasa  bosan  kepada  istrinya  dan  menjalin  hubungan kepada mantan pacar dan juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku di awal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati dan hilangnya kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari  lingkungan.  Kondisi  demikian  akhirnya  mendorong  terjadinya  rumah  tangga  yang  tidak harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin membesar. Oleh karena itu pasangan tidak memikirkan kembali prinsip awal pernikahan janji suci dan sakral”.
Memang  tidak  ada  orang  yang  suka  diduakan  dalam  satu  hubungan  terlebih  lagi  dalam pernikahan.  Hal  ini  akan  berdampak  buruk  pada  hubungan  berdua.  Tidak  mengherankan  bila perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.
Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat sirna karena adanya orang ketiga. Perhatian suami atau istri tidak fokus lagi pada pasangannya.
2. Komunikasi
Zaman sekarang sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang kurang  saling  berkomunikasi  dengan  pasangan  sendiri,  dan  lebih  sering  berkomunikasi  lewat telepon  dengan  teman-teman  kantor  dan  rekan  kerja.  Tidak  adanya  rasa  saling  perhatian  dan komunikasi  antara  pasangan  suami  istri  dan  rendahnya  kualitas  cinta  dan  kasih  sayang  yang berkurang  pada  pasangan  akan  menghalangi  berkembangnya  hubungan  interpersonal  yang berkualitas,  sehingga  sulit  terjalin  keinginan  bekerjasama  dalam  menyesuaikan  diri  dalam pernikahan.  Konflik  semakin  parah  karena  masing-masing  individu  tidak  tersedia  untuk bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko terjadinya perceraian semakin terbuka lebar.
Menurut  ibu  Kartini  selaku  staf  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Banua  Lawas menyatakan  bahwa:  “Perselisihan  dalam  rumah  tangga  terjadi  karena  kurangnya  waktu  untuk bersama dan berkomunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata- rata  dalam  sebuah  pasangan  sama-sama  bekerja  sehingga  waktu  berkumpul  untuk  bertukar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan  tidak terjalin dengan baik, komunikasi antar anggota keluarga tidak ditemukan lagi”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga sangat penting. Perselisihan dalam keluarga dapat di antisipasi dengan komunikasi. Hal paling penting  dan  utama  yang  dijadikan  benteng  pertahanan  dalam  sebuah  rumah  tangga  adalah komunikasi.  Ketika  komunikasi  lancar  maka  segala  urusan  dalam  rumah  tangga  akan  mudah terselesaikan.
Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan fakta dilapangan komunikasi  dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama- sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga
Menurut bapak Joni Elman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakah  bahwa:  “Karena  sifat  keras  kepala  salah  satu  pihak  yang  tujuannya  untuk mengingatkan  tetapi  dampaknya  berlebihan  sehingga  menyebabkan  luka  di  badan  salah  satu pihak”.
Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Berdasarkan penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk- bentuk kekerasan itu dapat menjadi alasan untuk bercerai.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  yaitu  peranan  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas adalah dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam menyelenggarakan  kursus  calon  pengantin,  mengembangkan  pembinaan  keluarga  sakinah, memberikan  pendidikan  pra  nikah  untuk  meminimalisasi  terjadinya  perceraian.  Faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  perceraian  di  masa  pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Banua  Lawas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

## Bibliografi
Aulia Muthiah. (2017). Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan . Yogyakarta: Pusataka Baru Press.
Aulia,  Natasha  Rastie,  &  Pursetyowati,  Sri.  (2016).  Efektivitas  Fungsi  Mediasi  Dalam  Proses Perceraian. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2).
Bakhtiar, Yusnanik. (2020). Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic  In  The  Siak  Religious  Court  [Penelantaran  Rumah  Tangga  Sebagai  Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Stud
Beni Ahmad Saebani. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Bandung: CV Pustaka Setia. Darmawati  H.  (2020).  Efektivitas  Penyuluh  BP4  dalam  Menekan  Angka  Perceraian  di  Kota Makassar. Jurnal Multikultural Dan Multireligius , 19 (1), 151.
Dinata, Wildana Setia Warga. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. Journal de Jure , 7 (1), 78–88. Hayati, Vivi. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (2), 215–227.
Mamahit, Laurensius. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum , 1 (1).
Najah, Ummu, Desyanty, Ellyn Sugeng, & Widianto, Edi. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon  Pengantin  Terhadap  Kesiapan  Berumah  Tangga  Bagi  Masyarakat  Kota  Malang. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 7 (3), 1303–1312.
Nugraha,  Afgan,  Barinong,  Amiruddin,  &  Zainuddin,  Zainuddin.  (2020).  Faktor  Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan. Kalabbirang Law Journal , 2 (1), 53–68.
Ramadhani, Salsabila Rizky, & Nurwati, Nunung. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1),
88–94.
Rochaniningsih, Nunung Sri. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (1). Septiani,  Rina.  (2021).  Perceraian  Akibat  Pandemi  ditinjau  dari  Hukum  Islam  Indonesia. El- Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 7 (2), 41–53.
Syamsidar,  Syamsidar,  &  Adeliah,  Wira.  (2021).  Strategi  Penyuluh  Agama  Islam  dalam Meminimalisir  Dampak  Perceraian  Terhadap  Kondisi  Psikologis  Anak  di  Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jurnal Mercusuar , 2 (2).
Talli, Abdul Halim. (2019). implementasi tugas dan fungsi badan penasihatan pembinaan dan pelestarian  perkawinan  (BP4)  di  Kabupaten  Gowa. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam , 6 (2), 133–146.