## KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM
Bahrina Almas e-mail: almas.muharram@gmail.com Universitas Airlangga, Indonesia
Abstract:
The problem of poverty is the result of unequal distribution of income and wealth in the midst of society. The aspect of justice is very dominating why poverty can occur and how poverty can be overcome. Islam as a rahmatan lil 'alamin religion has provided practical solutions to prevent and alleviate poverty with the concept of redistribution. The purpose of this study is to find out how the concepts and instruments  of  redistribution  in  the  Islamic  perspective.  This  research  is  a literature  study  with  content  analysis.  Data  is  collected  through  scientific literature,  journals,  articles  and  documents  relating  to  research  themes.  The results show that redistribution in Islam has existed since the time of the Prophet Muhammad, since the formation of Madinah as a state, with zakat and tax as an instrument. Tithes and taxes do not recognize a fixed form but are still bound by intrinsic values that aim at realizing socio-economic justice.
Keywords: Islam, justice, socio-economic, redistribution.

## Pendahuluan
Pertanyaan  tentang  distribusi  selalu  menjadi  pembahasan  penting sampai  saat  ini.  Bahkan  di  dunia  yang  sangat  makmur  sekalipun, kemiskinan dan ketimpangan masih saja bisa kita jumpai. Merujuk pada UNDP Human Development Report 2004, ada 1100 juta penduduk yang hidup  dengan  penghasilan  $1  per  hari,  432  juta  dari  mereka  tinggal  di Asia Selatan dan 323 juta di Sub-Saharan Afrika. Di luar itu, ada 831 juta mengalami  kekurangan  gizi  yang  mayoritas  tinggal  di  Asia  Selatan  dan Asia Timur. 1 Distribusi pendapatan dan kekayaan adalah salah satu aspek terpenting  dari  kajian  ekonomi,  distribusi  merupakan  subyek  yang kontroversial karena berhubungan langsung dengan kegiatan manusia.
Dalam  sistem  ekonomi  kapitalis,  kegiatan  pasar  bebas  menganggap distribusi pendapatan dan kekayaan adalah suatu kewajaran, akan tetapi redistribusi dianggap sebagai pengecualian dari kegiatan ekonomi bahkan mereka  berusaha  meminimalisir  redistribusi.  Sedangkan  dalam  sistem ekonomi sosialis, kegiatan pasar bersifat lebih eksploitatif, oleh karena itu distribusi  yang  mereka  hasilkan  tidak  berarti  apapun.    Redistribusi  bagi pemegang  kekuasaan  politik  adalah  cara  pokok  untuk  mencapai  suatu keadilan. 2
Terdapat  perbedaan  kontras  antara  sistem  ekonomi  kapitalis  dan sosialis  mengenai  redistribusi,  ada  beberapa  argumen  yang  menjelaskan mengapa  pemikir-pemikir  cenderung  menolak  teori  redistribusi.  Salah satunya  adalah  angka  kemiskinan  selama  awal  tahun  1980-an  dan  yang terulang kembali pada awal tahun 1990-an. Para penolak teori redistribusi
1 Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy:  An  Islamic  Perspective  dalam  Munawar  Iqbal  (ed), Advance  in  Islamic Economics  and  Finance .  (Jedah:  Islamic  Research  and  Training  Institut,  Islamic Development Bank, 2009).
2 Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy:  An  Islamic  Perspective  dalam  Munawar  Iqbal  (ed), Advance  in  Islamic Economics  and  Finance .  (Jedah:  Islamic  Research  and  Training  Institut,  Islamic Development Bank, 2009).
menyimpulkan  bahwa  redistribusi  secara  praksis  tidak  sanggup menyelesaikan masalah kemiskinan. Data statistik tersebut mengindikasikan  bahwa  program  anti-kemiskinan  yang  berupaya menyalurkan  uang  benar-benar  tidak  membantu  kaum  miskin  untuk keluar dari kemiskinan.
Dalam working  paper berjudul “Income  Inequality,  Redistribution  and Poverty” dari  World  Institute  for  Development  Economics  Research,  dua instrumen redistribusi yakni, pajak dan sistem transfer adalah dua contoh menarik untuk menentukan pilihan rasional manusia dan perilaku dalam memahami  motivasi  manusia  berkegiatan  ekonomi.  Teori  Meltzer  dan Richard  tersebut  memberikan  bukti  teoritis  bahwa  individu  yang memaksimalisasi  utilitas  di  bawah  kekuasaan  akan  menghasilkan redistribusi besar dan menciptakan ketimpangan yang tinggi. Akan tetapi banyak  penelitian  yang  yang  gagal  membangun  bagaimana  hubungan antara pemerintah dan ketidakmerataan pendapatan  dengan redistribusi.
Amerika Latin juga mengalami hal serupa, menurut penelitian Edwin Goni, J. Humberto Lopez dan Luis Serven, bahwa banyak sekali teori yang berkembang  mengenai  redistribusi.  Penjelasan  teori  redistribusi  juga dibarengi  dengan  sebab  pemerintah  mendistribusikan  kembali pendapatan kepada masyarakat. Masalah yang timbul kemudian adanya inefisiensi  secara  sosial  akibat  redistribusi  yang  dilakukan  pemerintah. Inefisiensi  redistribusi  pendapatan  oleh  pemerintah  ini  kemudian berakibat  pada  asumsi  bahwa  inefisensi  redistribusi  hanyalah  alat  yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan politik. Secara tekstual, konsep  redistribusi  yang  dijabarkan  mengenai  pertanian,  perdagangan dan tenaga kerja pasar.
Perdebatan  tentang  peran  pemerintah  untuk  menjawab  masalah ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  berada  dalam ranah kajian filosofis dan praktis. Pertanyaan filosofis berhadapan dengan
„ideal‟. Apakah yang terjadi pada ditribusi pendapatan jika kami berikan bentuk lain sesuai dengan keinginan kami? Mana yang sesuai? Mana yang adil? 3 Berdasar  pada  latar  belakang  inilah  kemudian  muncul  teori redistribusi  kekayaan  dan  pendapatan  untuk  mengatasi  kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
Terlepas dari itu, menurut penelitian Tullock (1983) dalam Seman dan Ali  (2004:28) 4 ,  kasus  redistribusi  secara  esensi  berkaitan  dengan  moral daripada  sekedar  kasus  ilmiah.  Penolakan  atau  dukungan  masyarakat terhadap  program  redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan  terutama didasari oleh moral dan mereka berpendapat bahwa ranah kajian ilmiah dan  moral  tidak  dapat  dicampuradukkan.  Kebanyakan  masyarakat percaya  bahwa  kajian  ilmiah  menjadi  „pelayan‟  moral,  dan  moral  akan memimpin  pada  penitikberatan  penelitian  ilmiah  atas  pondasi  program redistribusi pendapatan.
Berdasar  pada  penelitian  dan  perdebatan  ekonom  Barat  terhadap distribusi dan redistribusi, Islam telah lebih dulu memperhatikan masalah ini  sejak  zaman  Rasulullah  SAW.  Redistribusi  merupakan  hal  penting dalam  aktivitas  ekonomi,  sebagaimana  demokrasi,  redistribusi merupakan  jalan  untuk  mencapai  keadilan.  Fungsi  redistribusi  adalah untuk  menyamarkan  unsur-unsur  ketimpangan  pendapatan  yang diperoleh  antara  individu  satu  dengan  individu  lainnya.  Kedudukan distribusi sangat tinggi dalam nilai syariah Islam dan merupakan sebuah makna tersirat dalam al-Quran untuk  menilai dan mengevaluasi nilai dari sistem  ekonomi,  seperti  yang  tertuang  dalam  surah  Al-Haqqah  [69]  :  34 dan  Al-Fajr  [89]  :  18.  Dalam  kedua  ayat  tersebut,  ada  ajakan  untuk
3 Azizi Che Seman dan Nor Aini Ali. Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth:  A  Comparative  Analysis .  Jurnal  Syariah Vol.12  No.  2.  2004.  Malaysia:  Kuala Lumpur.
4 Ibid.
memberi  orang  miskin  dan  mengajak  orang  lain  untuk  memberi  makan orang miskin.
Dalam syariah Islam, redistribusi dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan,  yakni:  (a)  Membasmi  kemiskinan  atau  memenuhi  kebutuhan orang  yang  membutuhkan.  Tujuan  ini  adalah  yang  paling  penting redistribusi  dalam  Islam;  (b)  Pembayaran  zakat  dan  hal-hal kedermawanan  lain  untuk  menyucikan  harta;  (c)  Mengurangi  masalah ketimpangan  dalam  masyarakat,  ini  adalah  tujuan  lain  dari  redistribusi. Tiga tujuan redistribusi tersebut saat ini mengalami dilema oleh karena itu mungkin  perlu  pertimbangan  dalam  merencanakan  redistribusi,  seperti sumberdaya yang tersedia; adanya dampak negatif terhadap insentif, baik oleh  pemberi  maupun  penerima,  redistribusi  yang  berlebihan  yang  bisa saja mengakibatkan kebencian dan kecemburuan sosial.
Sistem  distribusi  Islam  berbeda  dari  sistem  distribusi  Barat;  begitu juga  sistem  redistribusinya.  Jika  kita  melihat  pokok  permasalahan  (pada distribusi)  kita  menemukan  bahwa  ada  dua  macam  masyarakat  yang berhak  untuk  memperoleh  kekayaan  dan  kepemilikan  juga memberikannya  (untuk  orang  lain).  Yang  pertama,  orang-orang  yang memiliki hak-hak utama –yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki suatu  hak  secara  langsung  dalam  kekayaaan  sebagai  akibat  dari partisipasinya dalam proses produksi. Sebaliknya, sangat banyak “faktor produksi”  yang  dijadikan  bagian  dari  proses  memproduksi  bermacam- macam  kekayaaan.  Yang  kedua,  orang-orang  yang  memiliki  hak  kedua mengatakan,  mereka  tidak  terlibat  secara  langsung,  atau  mereka mengambil bagian lebih sedikit dari proses produksi.
Zakat  merupakan  alat  redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan  dalam Islam, prinsip ajaran Islam atas penolakan terhadap konsentrasi kekayaan hanya  pada  golongan  tertentu  dipertegas  dengan  kewajiban  zakat. Menurut Al-Ghazali, selain zakat, pajak (yang termasuk dalam kelompok
fai‟)  juga  merupakan  pendapatan  kesejahteraan 5 ,  yang  digunakan  untuk kemaslahatan  rakyat  seperti  membangun  tempat  ibadah,  membangun jembatan  dan  jalan.  Zakat  dan  pajak  merupakan  sumber  penerimaan publik  dan  selalu  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemikir  Islam.  Ada tiga tipe penerimaan publik, yaitu zakat, ghanimah dan fai‟ . Pokok-pokok zakat  dan  ghanimah  telah  jelas  di  dalam  Al-Quran,  berbeda  dengan  fai‟ yang memakai pertimbangan ijtihad.
Zakat dan pajak menjadi instrumen yang sangat penting dari sistem redistribusi,  baik  dari  segi  hukum,  politik  dan  dampak  sosial-ekonomi. Melalui  kebijakan  redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  masalah- masalah  sosial-ekonomi  seperti;  ketidaksamarataan  pendapatan, kemiskinan  dan  kesejahteraan  sosial  bisa  diatasi  atau  paling  tidak diminimalisir agar keadilan terwujud. Oleh karena itu, pendekatan Islam dipilih  karena  zakat  telah  diatur  dalam  al-Quran  dan  as-Sunnah sedangkan  pajak  telah  ada  pada  zaman  Rasulullah  SAW  dan  menjadi sumber penerimaan negara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  karena  memiliki  sifat induktif  dengan  mengambil  objek  spesifik  yaitu  zakat  dan  pajak  yang kemudian  akan  penulis  uraikan  dalam  pembahasan,  penelitian  kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh  sebagian  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan. 6 Sifat  alamiah  dari  penelitian  kualitatif  adalah  induktif, fokus  pada  makna  individu  dan  menterjemahkan  kompleksitas  suatu persoalan.  Selain  itu  penelitian  ini  sarat  akan  nilai  karena  penulis
5 Ahmad  Azim  Islahi. Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  terjemahan  H.  Anshari  Thayib. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997).
6 John Creswell. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
berinteraksi secara langsung dan melakukan interpretasi terhadap sumber data.
Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dapat  digunakan untuk  melihat  realitas  yang  tidak  sekedar  sebuah  hasil,  akan  tetapi  juga proses  dan  realitas-realitas  lain  yang  melingkupi  proses  itu.  Metode  ini penulis  pilih  karena  sifat  penelitian  kualitatif  yang  tidak  mencari generalisasi  akan  tetapi  mencari  kebenaran  yang  spesifik  pada  konteks tertentu. Kebenaran yang diharapkan melalui penelitian adalah me- review dengan  teori  dan  konsep,  bukan  kebenaran nomothetic yang  bisa  diukur dengan angka atau distatistikkan.
Ada  dua  jenis  penelitian  dalam  metode  kualitatif,  yakni  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  lapang  ( field  research ). 7 Jenis penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan,  maka metodologi penelitian ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.  Penelitian  terhadap  kepustakaan  menekankan  pada  esensi  yang terkandung  dalam  suatu  buku,  tetapi  bukan  berarti  meneliti  bukunya. Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  penelaahan  gagasan  para  pakar, konsepsi  yang  telah  ada,  aturan  ( rule )  yang  mengikat  objek  ilmu  beserta profesinya. 8 Riset  kepustakaan  dalam  bidang  ekonomi  pada  hakikatnya sama  dengan  bidang  ilmu  sosial  lainnya,  yang  meliputi:  objek  teori  dan konsep  yang  telah  ada,  pemikiran  para  pakar,  aspek  regulasi,  aspek praktik yang ada dan aspek kebahasaan. 9
7 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
8 Ahmad Djalaluddin. Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia . Tidak  Dipublikasikan.  (Malang:  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012).
9 Ibnu Subiyanto. Metodologi Penelitian (e-book). (Jakarta: Universitas Gunadarma, 1993)

## Teori Keadilan Ekonomi Barat dan Ekonomi Islam Konsep Keadilan Ekonomi Barat
Keadilan  dalam  ekonomi  kapitalistik  dapat  dilihat  dari  konsepsi tentang peran negara di bidang ekonomi. Menurut Hambali 10 , pasar bebas merupakan  sistem  sosial  masyarakat  modern  yang  menjamin terealisasinya  kebebasan  kodrati  dan  keadilan.  Pandangan  demikian  itu merupakan  penerapan  langsung  hukum  kodrat  dalam  tatanan  kosmis yang berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, pasar bebas akan berjalan harmonis  seperti  tatanan  kosmis  manakala  setiap  pelaku  ekonomi dibiarkan bebas dalam mengejar kepentingan ekonominya.
Dalam  Hambali 11 ,  Adam  Smith  berpendapat  bahwa  kebebasan merupakan  aspek  fundamental  dari  keadilan.  Oleh  karena  itu,  keadilan merupakan  batas  ukuran  suatu  kebebasan,  artinya  setiap  orang  bebas melakukan  apapun  yang  dikehendaki  dalam  kegiatan  ekonomi,  namun kebebasan  yang  tetap  pada  prinsip-prinsip  keadilan.  Smith mengistilahkannya dengan no harm atau larangan untuk merugikan orang lain.  Dari  sikap  Smith  terkait  keadilan,  wajar  apabila  Smith  menentang tindakan monopoli pada pasar bebas, karena monopoli merupakan faktor yang  dapat  menghambat  kelangsungan  sistem  pasar  sehingga menyebabkan ketidakadilan ekonomi.
Menurut  Hambali 12 ,  selain  Smith,  tokoh  ekonomi  kapitalis  lainnya, yakni  Samuelson  juga  berpendapat  bahwa  intervensi  pemerintah  perlu dilakukan  apabila  dalam  realitanya  pasar  tidak  berjalan  ideal,  seperti munculnya  permasalahan  ketidakefisienan  pasar  berupa  eksternalitas, diskriminasi  kelompok  dalam  kegiatan  ekonomi  hingga  struktur  pasar
10 Muhammad Hambali. Konsepsi Kapitalisme tentang Peran Negara dalam Bidang Ekonomi . 2009. https://marx83.wordpress.com/tag/adam-smith/ (diakses  tanggal  24  Agustus 2015).
11 Ibid.
persaingan sempurna rusak. Permasalahan-permasalahan ekonomi seperti itu  memerlukan  intervensi  negara  dengan  mengalokasikan  sumber  daya untuk  barang-barang  kolektif  (publik)  melalui  pajak,  belanja  negara  dan peraturan yang berkaitan dengan kegagalan sistem pasar.
Selain  berhak  mengintervensi  pasar,  negara  juga  berfungsi  untuk mewujudkan  tunjangan  sosial  (redistribusi).  Hambali 13 ,  menjelaskan bahwa teori invisible hand sebagai ruh pasar bebas mungkin efisien dalam mengembangkan  perekonomian,  namun  harus  diakui  jika  teori  tersebut buta  terhadap  keadilan  atau  keseimbangan.  Model  distribusi  ala  laissez- faire bagi Samuelson tidak ada yang bisa disebut adil atau seimbang sebab diakui  atau  tidak,  mekanisme  laissez-faire  mengikuti  hukum  Darwin „yang kuat yang menang‟. Oleh karena itu ketidakberdayaan sekelompok masyarakat  yang  tidak  dapat  mengikuti  arus  laissez-faire  dijamin  oleh pemerintah.  Intervensi  pemerintah  dalam  hal  ini  diwujudkan  oleh jaminan-jaminan sosial untuk rakyat miskin.
Belharz  (2002)  dalam  Bahari, 14 tema  besar  dalam  pemikiran  Marx sebenarnya  berkisar  pada  konsep  kritik  atas  ekonomi  politik.  Kritik terhadap  ekonomi  politik  ini  membawa  Marx  pada  kritik  filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas  kemanusiaan sebagai  satu  keutuhan  sebelum  datangnya  industrialisasi,  yakni  sebagai suatu  spesies  yang  tidak  mengenal  alienasi,  dengan  kondisi  yang terpecah-pecah  dan  kalah  dengan  kapitalisme.  Alienasi,  terbagi-baginya kemanusiaan  serta  sub  divisi  individualnya,  hal  ini  hanya  terjadi  dalam peradaban kapitalisme.
13 Ibid.
14 Yohanes  Bahari.  Karl  Marx:  Sekelumit  tentang  Hidup  dan  Pemikirannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol.I No.1 April 2011.
Pesan yang ingin disampaikan Marx adalah bahwa eksistensi manusia bukan ditentukan oleh sejarah kelahirannya dan bukan pula ide-ide yang ia miliki tetapi lebih banyak dikendalikan oleh faktor ekonomi yang dapat membuat survive dalam  hidupnya. 15 Apabila  kebutuhan  ekonomi  telah terpenuhi  maka  manusia  akan  mampu  memnuhi  kebutuhan  hidupnya. Hal  ini  sangat  berhubungan  dengan  peluang  kerja,  yakni  dimulai  dari membangun  hubungan  dengan  orang  lain,  atau  dalam  istilah  Marx disebut relation  of  production .  Misalnya,  hubungan  antara  petani  dengan pedagang  pasar,  nelayan  dengan  pembuat  perahu  atau  jala  dan sebagainya.

## Makna Keadilan dalam Islam
Kata  adil  yang  dalam  bahasa  arab „adl adalah  bentuk  mashdar  dari kata kerja „aadala-ya‟dilu-„adlan-wa‟uduulan-wa‟adaalatan . Dalam kamus Al- Munawwir  yang  disusun  oleh  Ahmad  Warson  Munawwir,  Yogyakarta, kata al-„adl berarti  perkara  yang  tengah-tengah  (Munawwir,  1997:906). 16
Perkara yang tengah-tengah bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak atau menetapkan kadar sesuai dengan hak-hak yang sepatutnya menjadi hak. Istilah lain dari al-„adl adalah al-qisht , al-miizan . Secara etimologis, al- adl  bermakna al-istiwa (keadaan  lurus)  juga  bermakna:  jujur,  adil, seimbang,  sama,  sesuai,  sederhana  dan  moderat  (Munawwir,  1997:971- 972). 17 Muhammad  Fu‟ad  Abdul  Baqiy  (1939)  dalam  kitab al-Mu‟jam  al- Mufahras  li  al-Faazh mengemukakan  bahwa  lafazh  adil  dalam  al-Quran disebutkan 28 kali dan terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. 18
15 Ibid.
16 Ahmad  Warson  Munawir. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pustaka Progressif, 1999.
17 Ahmad  Warson  Munawir. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pustaka Progressif, 1999.
18 Ambo  Asse.  Konsep  Adil  dalam  al-Quran. Jurnal  Ar-Risalah Vol.2  No.2.  Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.
„Adl  juga  bermakna al-I‟wijaj (keadaan  menyimpang)  atau  kembali dan berpaling. Al-„adl juga memiliki sinonim, yakni al-qisth dan al-mizan .
Kata  al-qisth  terdapat  pada  QS.  al-A‟raf  [7]:29. Al-qist mempunyai beberapa  arti,  yakni  berlaku  adil,  pembagian,  memisahkan-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan lain, hemat, neraca ( miizan ), angsuran, muqsith bermakna  orang  yang  adil  (Munawwir,  1997:1201- 1202). Sedangkan kata al-miizan terdapat pada QS. Ar-Rahman [55]:7-8.
Menurut  Muhammad  Fu‟ad  Abdul  Baqiy  (1939)  lafazh al-miizan tercantum  dalam  al-Quran  sebanyak  23  kali  dengan  berbagai  bentuk. Lafazh waznun berarti  timbangan  atau  menimbang,  seimbang  atau keseimbangan,  sama  berat,  juga  bermakna  adil  atau  keadilan.  Ibn Khaldun  berpandangan  bahwa  keadilan  sebagai  suatu  konsep  sosial dalam konteks suatu teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Suatu konsep  tentang  keadilan  boleh  jadi  dianggap  sebagai  suatu  apologia karena  ketidakmampuannya  mengontrol  kekuatan  sosial  dan memperbaiki kezhaliman yang berasal dari mereka (Khadduri, 1999:273).
Gagasan tentang „adl sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu  hal  ke  hal  yang  lain.  makna  ini  mungkin  dinyatakan  baik  dalam istilah-istilah  kualitatif  dan  kuantitatif.  Istilah  pertama  mengacu  pada prinsip  persamaan  abstrak  yang  berarti  persamaan  di  hadapan  hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan istilah kedua, menekankan prinsip  keadilan  distributif,  mungkin  lebih  baik  dinyatakan  dengan istilah-istilah  serupa  seperti nashib dan qisth (bagian), qishash  dan  mizan
(timbangan) dan taqwim (lurus). 19
19 Khadduri, Majid. 1999. Teologi Keadilan Perspektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti.
Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan beberapa tafsiran tentang keadilan.  Pertama,  keadilan  merupakan  suatu  konsep  yang  luas  dan mencakup  semua  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  bahkan rohani. Sebagaimana QS. al-Hadid [57]:25,
ذَقَن سَأ هَس َُا اََُهُسُس ِت ٱ  ن َُِّيَث ِد نَضََأَٔ اَُ ُىَُٓعَي ٱ ن َرِك َة َٔ ٱ  ن ٌَاَضيًِ َوُٕقَيِن ٱ ُطاَُّن ِتٱ ن سِق ِط نَضََأَٔ اَُ ٱ ن َذيِذَح ِّيِف أَت ط ذيِذَش ََُئَ ُعِف ِطاَُّهِن عَيِنَٔ َىَه ٱ َُّللّ ٍَي ُُِشُصَُي ۥ َُّهُسُسَٔ ۥ ِتٱ ن يَغ ِة ٌَِّإ ٱ ََّللّ يَِٕق ضيِضَع ٥٢
25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca  (keadilan)  supaya  manusia  dapat  melaksanakan  keadilan.  Dan  Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi  manusia,  (supaya  mereka  mempergunakan  besi  itu)  dan  supaya  Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa .
Kedua,  keadilan  menggambarkan  keseimbangan,  perbandingan dan  keharmonisan  sebagaimana  ia  juga  menggambarkan  keadilan  dari segi undang-undang dan “pemberian hak kepada yang berhak” (Siddiqi, 2004:42-43). Pengkajian mengenai ide Islam tentang keadilan ini kemudian menemukan  bahwa  kezhaliman  adalah  suatu  hal  yang  berlawanan dengan  keadilan.  Kezhaliman  bermakna  meletakkan  suatu  perkara  pada yang  bukan  tempatnya,  sedangkan  keadilan  meletakkan  suatu  perkara pada tempatnya. Perbandingan definisi inilah yang kemudian melahirkan nilai positif terkait ide Islam tentang keadilan.

## Memahami Islam melalui Keadilan Ekonomi: Cara Berpikir Tauhid dan Maqashid Syariah
Rasulullah  diutus  tidak  hanya  membawa  nilai-nilai  Islam  saja,  akan tetapi  turun  tangan  terhadap  berbagai  masalah-masalah  umat  manusia, termasuk pada perbaikan sosial-ekonomi dan politik pemerintahan pada
saat  itu.  Dakwah  dan  perjuangan  Rasulullah  menjadi  suatu  nilai  yang nyata,  tidak  sekedar  abstrak  (jika  hanya  membawa  nilai-nilai  Islam  saja) sehingga  perilaku  pasrah  terhadap  keadaan  tanpa  ikhtiar  untuk memperbaiki  tidaklah  diterima  dalam  paradigma  Islam.  Hal  inilah  yang oleh  Ansori  (1992) 20 kemudian  disebut  sebagai  keshalihan.  Ansori menegaskan  bahwa  esensi  dari  wahyu  al-Quran  kepada  manusia  adalah anjuran  untuk  hidup  penuh  keshalihan.  Keshalihan  hidup  tidak  didapat hanya  dari  ibadah-ibadah mahdhah (ritual)  karena  kemampuan  untuk mengelola  sumber  daya  dengan  menjamin  kesejahteraan  bersama  dan tidak  saling  berebut  untuk  kepentingan  individu  saja  sehingga  ada keseimbangan antara dunia dan akhirat.
Falah  dalam  idiomatik  Islam  tidak  hanya  usaha  untuk mengumpulkan  kekayaan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  material,  akan tetapi perlu tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kebutuhan material  meliputi,  makanan  yang  cukup,  rumah  yang  nyaman,  pakaian untuk menutup aurat, pendidikan untuk menjaga akal agar memberikan kesenangan  dan  kebahagiaan  dunia  yang  hakiki.  Adapun  pemenuhan kebutuhan  immaterial  (ruhani),  mencakup  ketentraman  pikiran, kedamaian hati, keharmonisan hubungan antar individu dalam keluarga dan masyarakat.
Kebutuhan  material  dan  immaterial  tidak  dapat  dihilangkan  salah satunya,  hanya  memenuhi  kebutuhan  material  saja  tidak  baik  karena manusia  wajib  menunaikan  kewajiban-kewajiban  kepada  Allah  sebagai rasa  syukur  dan  penghambaan  kepada khaliq .  Sedangkan  terus-menerus beribadah tanpa menunaikan hak-haknya sebagai manusia wakil Allah di muka bumi, juga tidak baik sehingga harus berjalan seimbang dan selaras antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah .
20 M. Umer Chapra. The Future of Economics: An Islamic Perspective . (Jakarta: SEBI, 2001)
Keadilan  sosial-ekonomi  merupakan  bentukan  dari  keinginan  untuk beramal  shalih  kepada  sesama  manusia  untuk  mencapai  ridha  Allah. Dalam ayat-ayat al-Quran telah banyak diterangkan tentang beriman dan beramal shalih, itulah mengapa kata aamanuu selalu diiringi dengan kata wa  „amilush  shaalihaat. Perbuatan  baik  (amal  shalih)  akan  mendatangkan kebajikan  atau  pahala-pahala  yang  tiada  putus-putusnya  (lihat  QS. Fushshilat [41]:8, al-Ankabut [29]:7 dan at-Tiin [95]:6) dan mendatangkan manfaat bagi orang lain (masyarakat). Selain itu, Allah menjanjikan surga dengan nama beragam dan ampunan (lihat QS. al-Kahfi [18]: 107. QS. as- Sajadah [32]:19, Luqman [31]:8, al-Ankabut [29]:58 dan al-Hajj [22]:56).
Urgensi keadilan sosial-ekonomi penting untuk diperhatikan. Dalam Islam, falah merupakan tujuan dari usaha sosial, termasuk ekonomi. Falah diartikan  sebagai  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat,  disinilah  perbedaan pemikiran-pemikiran  Islam  dengan  pemikiran-pemikiran  Barat.  Dalam paradigma  Islam,  tujuan  dari  kegiatan  ekonomi  bukan  sekedar  untuk kesenangan dan kepuasan materi akan tetapi ada ruang non-materi yang melandasi  terbentuknya  etika  dan  moral  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi.  Ruang  non-materi  inilah  yang  mutlak  menjadi  pedoman sehingga  muncul  nilai  dan  norma  berekonomi  yang  seimbang  antara pemenuhan kebutuhan hidup dan ibadah kepada Tuhan.
Islam adalah suatu keimanan universal yang didasarkan pada konsep tauhid  yang  mudah  dipahami  dan  dicerna.  Tauhid  direfleksikan  dalam komitmennya terhadap persaudaraan manusia –bukan saja sebagai slogan kosong, melainkan sebagai suatu konsep yang hidup yang menyamakan kedudukan  sosial  semua  manusia.  Tauhid  membangun  sebuah  sistem berpikir  dan  berperilaku  Muslim  agar  tetap  teguh  pada  jalan  yang  telah ditetapkanNya,  yakni  syariat  Islam.  Namun  dalam  beberapa  hal  agar tidak  berlebihan  dalam  menjalankan  syariat  Islam  karena  letak  Islam
sesungguhnya  adalah  nilai,  tatanan  atau  sistem  merupakan  bentukan manusia yang terus menerus berkembang mengikuti perubahan zaman. 21
Tauhid merupakan asas utama dari  segala aktivitas manusia. Sistem ekonomi  yang  telah  dibangun  Rasulullah  adalah  sistem  yang menggabungkan harmonisasi dan persaudaraan ( ukhuwah dan tazkiyah ) di antara umat manusia, disatukan oleh nilai-nilai tauhid  yang berasal dari kata  wahada  yang  berarti,  satu. 22 Dengan  demikian,  Muslim  memiliki kesadaran  bahwa  mereka  adalah  hamba  Allah  dan  ummat  Muhammad sebagai satu kesatuan. Kesatuan hati mereka inilah cerminan dari kalimat tauhid „ laa ilaaha illallaah muhammadurrasulullah‟, yang artinya tiada Tuhan (sesembahan)  yang  wajib  disembah  kecuali  Allah,  Muhammad  adalah utusan Allah.
Inti  dari  ajaran  Islam  adalah  tauhid,  akan  tetapi  tauhid  juga  tidak diperkenankan  untuk  „terjun‟  langsung  kepada  manusia,  maka dibutuhkanlah  syariat  sebagai furu‟ (cabang)  dari  tauhid.  Antara  tauhid dan syariat dimaknai secara transendental, antara tauhid dan syariat tidak dapat dipisahkan, keduanya saling bahu-membahu untuk menyempurnakan manusia lahir dan batin. Syariat diperuntukkan kepada manusia  melalui  utusan-utusan  Allah  mempunyai  tujuan  keadilan  agar manusia mencapai keadilan di dunia.
Dalam  konteks  ekonomi,  tauhid  berimplikasi  pada  perintah  dan larangan  dari  sumber  hukum  Islam,  yakni  al-Quran  dan  as-Sunnah. Hukum  yang  terkandung  dalam  al-Quran  tidak  hanya  seputar  ibadah mahdhah  (shalat,  puasa,  zakat,  haji)  akan  tetapi  banyak  ayat-ayat  yang mengandung  aturan  berekonomi  yang  baik  untuk  kemashlahatan  hidup di  dunia  sebagai  bekal  akhirat.  Konsep  tauhid  yang  menjadi  dasar pemahaman ini mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama,
21 M. Umer Chapra. Islam dan Tantangan Ekonomi . (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
22 Nurizal Ismail. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam . (Yogyakarta: Smart WR, 2014).
semua  sumber  daya  yang  ada  di  alam  ini  merupakan  ciptaan  dan  milik Allah  secara  absolut  (mutlak  dan  hakiki).  Kedua,  Allah  menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. 23
Kedua konsep tersebut sebenarnya menyinggung kepemilikan dalam frame Islam. Kepemilikan alam semesta; termasuk sumber daya yang ada di bumi adalah mutlak  milik Allah. Manusia mengemban amanah untuk mengelola  sumber  daya  yang  telah  Allah  berikan  untuk  kelangsungan hidup  seluruh  makhluk  bumi,  bertolak  dan  bersumber  pada  dua  hal, yakni mashlahah atau mudharat.
Istilah khalifatulah  fil  ardh Allah  gunakan  untuk  memberikan clue kepada  seluruh  umat  manusia  agar  dapat  menggunakan  sumber  daya yang berlimpah dan tidak terhitung dengan adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan  hidup  seluruh  makhluk  bumi,  tidak  hanya  manusia.  Jika dipahami  dalam  wilayah  mikro  kosmos,  khalifatullah  fil  ardh  akan bermula dari dalam diri setiap manusia. Ada kesadaran bahwa pemimpin yang  baik  adalah  pemimpin  yang  terlebih  dahulu  mampu  untuk memimpin dirinya sendiri kemudian memimpin apa saja yang ada di luar dirinya.

## Sistem Redistribusi Perspektif Islam

## Makna dan Konsep Kepemilikan dalam Islam
Abu  Zahrah  mendefinisikan  kepemilikan  sebagai  suatu  ikatan seseorang  dengan  hak  miliknya  yang  disahkan  syariah  (sebagai  jelmaan hukum Allah di muka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak  melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa sejatinya  proses  kepemilikan  diawali  dengan  ketiadaan  hak  milik
23 Agustianto. Artikel Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam. https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/tauhid-sebagai-prinsip-tata- ekonomi-islam/ (diakses pada tanggal 25 April 2015).
terhadap  apapun.  Kata  „didapatkan‟  bermakna  bahwa  ada  usaha  ( effort ) terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan mamluk (barang)  kemudian  muncul istilah  hak  milik  melalui  proses  kepemilikan.  Proses  kepemilikan, misalnya, usaha kerja ( kasb ), pertukaran barang, perdagangan.
Menurut  Ibn  Mandhur  (t.t) 24 ,  secara  etimologis  kepemilikan ( milkiyyah )  berarti  memiliki  sesuatu  dan  mampu  untuk  betindak  secara bebas  terhadapnya.  Sedangkan  menurut  Basri  (2010),  kepemilikan merupakan  penguasaan  seseorang  terhadap  sesuatu  sehingga  seseorang mempunyai  kekuasaan  khusus  terhadap  sesuatu  tersebut.  Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu berarti mempunyai kekuasaan terhadap sesuatu tersebut sehingga dia  dapat  mempergunakannya  menurut  kehendaknya  dan  tidak  ada orang  lain,  baik  itu  secara  individual  maupun  kelembagaan  yang  dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan sesuatu yang dimilikinya itu. Sedangkan  pengertian  kepemilikan  menurut  terminologi  fuqaha  antara lain 25 :
1. Menurut Jamaluddin al-Ghaznawi (1988), milk adalah keistimewaan ( ikhtishash ) yang bersifat menghalangi, artinya memberi pemiliknya hak  untuk  memanfaatkannya  beserta  mencegah  orang  lain  untuk memanfaatkannya.
2. Mustafa  Ahmad  al-Zarqa  (t.t)  mendefinisikan milk adalah keistimewaan  ( ikhtishash )  yang  menghalangi  (orang  lain)  secara syara‟  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemiliknya  untuk bertasharruf ketika tidak adanya halangan.
24 Afnanul  Huda. Konsep  Penguasaan  Negara  atas  Sumber  Daya  Air  dalam  Perspektif  Islam: Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  058-059-060-063/PUU-II/2004  dan  008/PUU- III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) . Jakarta: Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
3. Wahbah  al-Zuhaily  (1985)  dalam  bukunya al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuhu , milk adalah  keistimewaan  ( ikhtishash )  terhadap  sesuatu yang  menghalangi  orang  lain  darinya  dan  pemiliknya  bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar‟i.
4. Pendapat yang dikemukakan oleh Ali al-Khafifi sebagaimana yang dikutip  oleh  Ghufron  A.  Mas‟adi  (2002) milk adalah  keistimewaan ( ikhtishash )  yang  memungkinkan  pemiliknya  bebas  membelanjakan dan memanfaatkannya sepanjang tidak adanya halangan syara‟.
Kepemilikan  telah  menjadi  fitrah  manusia,  karna  denga  hasrat memiliki  maka  manusia  telah  terdorong  untuk  mencukupi  kebutuhan hidupnya dan mempertahankan diri dan keturunannya. Hasrat memilliki menimbulkan  semangat  bekerja  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan dan  papan.  Dorongan-dorongan  yang  timbul  ini  merupakan  fitrah  yang dapat dipahami dari penekanan al-Quran dalam QS. Ali Imran [3]:14 dan itu  pulalah  yang  melahirkan  dorongan  untuk  bekerja.  Menurut  Sadr, setiap  kepemilikan  dari  hasil  pendapatan  yang  tidak  selaras  dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami. 26 Oleh karena itu, kepemilikan mutlak bagi manusia tidak dibenarkan dalam Islam.
Berikut ini adalah bunyi QS. Ali-Imran (3):14:
ٍَِّيُص ِطاَُّهِن ةُح ٱ َََّٕٓشن ِخ ٍَِي ٱ اَسُِّن ِء َٔ ٱ  ن ٍَيَُِث َٔ ٱ  ن ََُق ِشيِط ٱ ن ِجَشَطَُقًُ ٍَِي ٱ ِةََّْزن َٔ ٱ  ن ِحَّضِف َٔ ٱ  ن يَخ ِم ٱ ن ِحَيََّٕسًُ َٔ ٱ َ  ل َ َع ِى َٔ ٱ  ن شَح ِز َر َكِن َرَي ُع ٱ ن َٕيَح ِج ٱ َ ذن اَي َٔ ٱ َُّللّ َُِذُِع ۥ سُح ٍُ ٱ ن ًَ َ ِبا ٤١
14.  Dijadikan  indah  pada  (pandangan)  manusia  kecintaan  kepada  apa-apa yang  diingini,  yaitu:  wanita-wanita,  anak-anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis emas,  perak,  kuda  pilihan,  binatang-binatang  ternak  dan  sawah  ladang.  Itulah kesenangan  hidup  di  dunia,  dan  di  sisi  Allah-lah  tempat  kembali  yang  baik (surga).
26 Amrullah Achmad. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial . (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)
Menurut  Bahesti  (1988),  dalam  Islam  kepemilikan  dikenal  dengan nama al-milkiyah . Al-milkiyah  secara etimologi berarti yang kepemilikan.
Al-milkiyah  memiliki  arti  yaitu  sesuatu  yang  dimiliki  dan  dapat dimanfaatkan  oleh  seseorang.  Dan  pengertian  lain  al-milk  menurut  al- Zarqa (1968) adalah pemilikan atas sesuatu ( al-maal atau harta benda) dan kewenangan  seseorang  bertindak  bebas  terhadapnya.  Al-Syalabi  (1960) mendefinisikan kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi  pihak  lain  bertindak  atasnya  dan  memungkinkan pemiliknya  melakukan  perbuatan  secara  langsung  atasnya  selama  tidak ada halngan syara‟. Sedangkan ulama Wahbah al-Zuhaily dan Ahmad al- Zarqa  (1989)  tentang  kepemilikan  yaitu  sama-sama  menekankan  hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu. 27
Kepemilikan  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Arab  dari  akar  kata malaka , yang artinya memiliki. Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki  suatu  benda  berarti  mempunyai  hak  mengatur  dan memanfaatkan  selama  tidak  terdapat  larangan  dalam  syariah.  Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda  tanpa  izin  dari  pemiliknya.  Keterkaitan  antara  manusia  dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi.

## Redistribusi sebagai Moralitas Kepemilikan Harta
Islam dalam pandangannya menyangkut ekonomi tidak terlepas dari pandangan  moral. 28 Moral  merupakan  basis  terpenting  dalam  syariah. Seperti  halnya  dalam  hal  kepemilikan,  jika  pemilik  harta  sengaja
27 Ambok Pangiuk. Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis: Konsep Tauhid dalam Sistem  Islam.  Nalar  Fiqh, Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam  dan  Kemasyarakatan Vol.IV  No.2, Desember 2011.
28 M.  Faruq  An-Nabahan. Sistem  Ekonomi Islam:  Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem  Kapitalis dan Sosialis . (Yogyakarta: UII Press, 2000).
melakukan  penimbunan  maka  perilaku  pemilik  harta  tersebut  telah menyimpang dari ketentuan kepemilikan dalam Islam. Dalam pengaturan harta,  Islam  mewajibkan  agar  pelaku  ekonomi  taat  pada  syariat,  artinya hal-hal  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  kegiatan ekonomi.  Misalnya,  berlebih-lebihan  dalam  menggunakan  harta  ( ishraf ), tasarruf tidak  berguna  ( tabdzir )  akan  tetapi  Islam  juga  melarang  bersikap kikir  dan  terlalu  ketat  ( taqtir )  dalam  menggunakan  harta.  Islam  sangat memperhatikan  keseimbangan  atau  pertengahan  dalam  syariat- syariatnya, oleh karena itu keadilan  merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.
Sebagaimana Allah  lewat syariahNya memberi hak, kekuasaan dan harta  maka  Allah  mempunyai  hak  untuk  membuat  aturan  kepada manusia  demi  terciptanya  kebaikan  bersama.  Misalnya,  Allah  lewat wahyu  agungnya  mengharuskan  infak  bagi  si  kaya. 29 Pertimbangan keadilan  merupakan  basis  dari  moralitas  dalam  kepemilikan  harta. Karena  pada  hakikatnya,  manusia  diperintahkan  untuk  bekerja  dan berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang berada  di  bawah  tanggungjawabnya.  Jika  harta  yang  telah  didapatkan dari bekerja cukup untuk mencukupi kebutuhan standar hidupnya, maka kelebihan harta yang ada di tangannya adalah hak orang lain.
Redistribusi  kekayaan  dan  pendapatan  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, secara aklamasi dipandang sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  falsafah  moral  Islam  dan  didasarkan  pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. 30 Keadilan dan  persaudaraan  merupakan  dua  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan, karena keduanya dapat direalisasikan dengan adanya sistem redistribusi
29 M.  Faruq  An-Nabahan. Sistem  Ekonomi Islam:  Pilihan  Setelah  Kegagalan  Sistem  Kapitalis dan Sosialis . Yogyakarta: UII Press, 2000.
30 M. Umer Chapra. Islam dan Tantangan Ekonomi . (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
kekayaan  dan  pendapatan.  Sistem  redistribusi  Islam  yang  lahir  karena kektidakmerataan  distribusi  berbeda  dengan  sistem  redistribusi  sosialis dan kapitalis. Islam tidak hanya menekankan aspek sosial-masyarakat saja akan tetapi juga aspek spiritualitas, yakni melaksanaan kewajiban sebagai hamba Allah.
Mubyarto  (1983) 31 menerangkan  bahwa  di  negara-negara  Islam atau ajaran-ajaran Islam, tidak seperti negara kapitalis yaitu kepentingan- kepentingan tertentu dari vested interest yang diperhatikan dan juga tidak menghapus sama  sekali hak  individu seperti negara komunis. Di negara Islam, menurut buku Islamic Economics dan al-Quran kebebasan individu diakui  tetapi  pada  saat  yang  sama  hak  untuk  menggunakan  kekayaan tidak terlampau bebas, yaitu dibatasi oleh kepentingan sosial.
Sependapat  dengan  Mubyarto  dalam  diskusi  aspek  keadilan, bahwa  Islam  mengakui  kepemilikan  individu  dalam  batasan  tidak berlebihan  sehingga  melupakan  hak-hak  orang  lain.  Karena  apabila seorang  yang  berharta  tidak  menjamin  kebutuhan-kebutuhan  orang  lain disekitarnya,  ini  akan  berdampak  pada  iklim  sosial  yang  kurang  baik. Tingkat  kriminalitas,  pengangguran,  fakir  dan  miskin  juga  anak-anak terlantar  juga  akan  berpengaruh  pada  perekonomian  negara.  Rasa persaudaraan  dan  kemanusiaan  yang  tertuang  dalam  al-Quran  dengan kata „tolong-menolonglah kalian‟ dan „berbuat baiklah kalian‟ merupakan amrullah (perintah  Allah)  kepada  manusia  agar  saling  kasih-mengasihi, baik dengan materi maupun non-materi.
Islam sangat memperhatikan moralitas kehidupan manusia, karena ia merupakan nilai-nilai yang memadat yang kemudian menjadi etika dan norma.  Moralitas  adalah  landasan  pokok  dan  utama  dalam  bersyariat Islam.  Dengan  prinsip,  saling  bermanfaat  satu  sama  lain  dan  tidak
31 Amrullah Achmad. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial . (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)
menimbulkan  kerugian  satu  sama  lain  dalam  bidang  apapun,  termasuk ekonomi.

## Al-‘Adalah sebagai Hakikat Redistribusi
Sementara  redistribusi  (distribusi  pribadi)  dalam  Islam  bisa merupakan  implikasi  kebijakan  ekonomi-sosial  pemerintah  atau merupakan  inisiasi  pilantropik.  Dengan  bahasa  lain,  ia  bisa  bersifat imperatif  atau  tidak.  Yang  bersifat  imperatif  misalnya,  zakat,  belanja keluarga,  warisan,  kafarat  dan  nadzar.  Terkadang  yang imperative ini diobligasikan  oleh  pemerintah  seperti  untuk  zakat  harta  yang  terlihat. Yang bersifat pilantropik semisal sedekah sunat, hibah dan wasiat.
Redistribusi  setidaknya  bertujuan  untuk:  (1)  melawan  kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam (QS. al-Isra‟ [17]:70). Ini merupakan tujuan utama; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3)  mereduksi  ketidakadilan.  Ini  merupakan  tujuan  kedua  dari redistribusi. Islamlah satu-satunya agama yang mengklaim tujuan ini dan menregulasi instrumen pendukung melalui zakat/ direct redistribution (QS: al-Hasyr [59]:7). 32
Redistribusi  tidak  berdiri  sendiri  akan  tetapi  berhubungan  erat dengan ideologi yang juga masyarakat berikan.  Ini mengapa kapitalisme menyokong  kebebasan  tidak  terbatas  dan  kepemilikan  kekayaan  pribadi dalam  wilayah  produksi  dan  ketidaksamarataan  pada  distribusi kekayaan,  sedangka  komunisme  setuju  dalam  mencapai  sebuah penghapusan  pada  kemerdekaan  individu  dan  kepemilikan  kekayaan pribadi  kemudian  dalam  waktu  yang  sama  menginginkan  keadilan  atau
32 Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy:  An  Islamic  Perspective  dalam  Munawar  Iqbal  (ed), Advance  in  Islamic Economics  and  Finance .  (Jedah:  Islamic  Research  and  Training  Institut,  Islamic Development Bank, 2009).
kesamaan ekonomi diantara masyarakat. 33 Berdasarkan isu-isu distribusi, redistribusi adalah aspek utama dari distribusi pendapatan dan kekayaan. (Seman dan Ali, 2004:27).
Redistribusi:  Intisari  Pemikiran  Ibn  Taimiyah,  Ibn  Hazm  dan  Ibn Khaldun
Adapun kewajiban harta selain zakat sangat tergantung pada situasi dan  kondisi  serta  kebutuhan  atau  bersifat aridhi (muncul  belakangan karena  suatu  sebab)  dan  bukan dzati dan  tidak  tertentu  jumlahnya.
Kewajiban  akan  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perubahan lingkungan,  situasi  dan  kondisi.  Jika  fakir  miskin  dan  orang-orang  yang layak disantuni tidak ada dalam suatu waktu, kewajiban tersebut hilang dengan sendirinya. Inilah tampaknya yang membedakan kewajiban zakat dengan  kewajiban  pemberian  santunan  di  luar  zakat.  Ibn  Hazm  sendiri menyatakan  bahwa  kewajiban  harta  selain  zakat  tersebut  ada  selama zakat dan kas negara ( bait al-mal ) tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. 34
Sadeq dan Ghazali (1992) menerangkan  dalam persoalan zakat, Ibn Hazm  menekankan  pada  status  zakat  sebagai  suatu  kewajiban  dan  juga menekankan  peranan  harta  dalam  upaya  memberantas  kemiskinan. Menurutnya,  pemerintah  sebagai  pengumpul  zakat  dapat  memberikan sanksi kepada orang  yang enggan membayar zakat sehingga orang mau mengeluarkannya  baik  secara  sukarela  maupun  terpaksa.  Jika  ada  yang menolak zakat sebagai suatu kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini,  hukuman  dapat  dijatuhkan  pada  orang  yang  menolak  kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.
33 Azizi Che Seman dan Nor Aini Ali. Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth:  A  Comparative  Analysis .  Jurnal  Syariah Vol.12  No.  2.  2004.  Malaysia:  Kuala Lumpur.
34 Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Depok: Gramata Publishing, 2010).
Ibn Hazm sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya,  sebelum  segala  seuatunya  diatur,  hasrat  orang  untuk mengeluarkan  kewajiban  pajak  harus  dipertimbangkan  secara  cermat karena  apapun  kebutuhan  seseorang  terhadap  apa  yang  dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini  mengajak  kita  untuk  mendiskusikan  teori  keuangan  publik konvensional  yang  berkaitan  dengan  kecenderungan  orang  untuk membayar pajak. 35
Penghimpunan  administrasi  pajak  di  Andalusia  pada  masa  Ibn Hazm dikemukakan oleh S. M Imaduddin:
“Cabang  departemen  keuangan  terendah  berada  di  pedesaan dan dikelola oleh sorang kepala divisi yang disebut amil. Saat hasil panen  tiba,  ladang  diawasi  dan  hasil  produksinya  diperhitungkan oleh seorang petugas yang disebut ash-Shar. Saat itu, ada mutaqabbil yang  bertugas  mengumpulkan  pajak  dan  kewajiban  lain  berkaitan dengan fiskal di wilayahnya. Untuk mengawasi para petugas ini dari penipuan  dan  harga  yang  melebihi  kewajiban  dilakukan pengawasan  ketat,  sehingga  jika  hal  ini  dilakukan  mereka  akan ditangkap.”
Sadeq  dan  Ghazali  (1992) 36 ,  pajak-pajak  juga  dikumpulkan  dari mustakhlas  (tanah  kerajaan)  yang  diserahkan  langsung  ke bait  al-mal  al- khas (kas  kerajaan)  untuk  biaya  pribadi  raja.  Pajak-pajak  tanah  kerajaan dikumpulkan di provinsi yang memiliki tanah sitaan dari para bangsawan sepanjang  masa.  Kepala  administrasi  kekayaan  kerajaan  disebut rahib  al- diya .  Pendapatan  tahunan  dari  tanah  dan  pasar  ini  sendiri  berjumlah 765.000  dinar  pada  periode  Abdurrahman  III.  Sejumlah  penguasa menetapkan  kebijakan  tertentu  bagi  para  pembayar  pajak  yang mengalami  musibah.  Abdurrahman  III  saat  berkuasa  menghapuskan
35 Ibid.
pajak-pajak  illegal.  Hakam  II  mengurangi  pajak  militer  dan  pajak-pajak yang tidak biasa tahun 1-6 pada tahun 975 H.
Keadilan  pajak  menjadi  fokus  utama  pembahasan  pajak  oleh  Ibn Hazm.  Ibn  Hazm  membolehkan  adanya  pungutan  lain  selain  zakat  oleh negara, dengan syarat pungutan tersebut diatur dengan prinsip keadilan seadil-adilnya. Sebab pajak merupakan buatan manusia, berbeda dengan zakat  yang  dasar-dasar  hukumnya  mutlak  dan  jelas.  Kebijakan  pajak harus dilandasi oleh kebajikan. Artinya, kebijakan pajak yang dibuat oleh negara  haruslah  mengandung  nilai-nilai  etik,  baik  dari  pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian kembali. Jujur, tidak sewenang-wenang, tidak  berlaku  kasar  merupakan  sikap  adil  yang  harus  dimiliki  pejabat pajak.
Nilai-nilai etika merupakan cerminan dari keadilan, oleh karena itu Ibn  Hazm  tidak  menghendaki  perilaku-perilaku  yang  justru menghancurkan sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif harus dihindari karena tidak sesuai nilai keadilan. Negara justru merugi apabila perilaku- perilaku  buruk  ada  dalam  pemungutan  pajak,  karena  bisa  saja kecenderungan  membayar  pajak  akan  menurun.  Kurangnya  dukungan masyarakat  terhadap  kebijakan  pajak  akan  berpengaruh  pada  potesi penerimaan  pajak,  baik  yang  timbul  dari  tidak  dibayarkannya  pajak maupun  pengalihan  kewajiban  orang-orang  yang  enggan  membayar pajak.
Pandangan  ekonomi  Ibn  Taimiyah  dimulai  karena  menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan ekonomi mereka berantakan, sejak  awal  hidupnya.  Keluarganya  sendiri  harus  mengungsi  dan menderita  kehilangan  harta  benda.  Ibn  Taimiyah  mengamati  rakyat- rakyat  fakir  dan  miskin  pada  waktu  serta  eksploitasi  yang  dilakukan penguasa  pada  masa  itu.  Semua  itu  terasa  mencekam  dinamika
pemikirannya, menyadarkan semangat hidupnya sehingga tidak mungkin membuatnya berpangku tangan saja. 37 Hal ini yang kemudian membawa pemahaman  bahwa  Islam  adalah  agama,  yang  tidak  hanya  mewajibkan untuk  beribadah  kepada  Tuhan  saja  akan  tetapi  Islam  memperhatikan masalah-masalah  sosial-ekonomi  disertai  kaidah-kaidah  dasar  berdasar nilai-nilai Islam.
Menurut  Ibn  Taimiyah,  menghapuskan  kemiskinan  merupakan kewajiban  dari  negara.  Tak  seperti  pandangan  para  filsuf  dan  pemikir Islam  zaman  pertengahan,  Ibn  Taimiyah  tidak  memuji  adanya kemiskinan.  Dalam  pandangannya,  seseorang  harus  hidup  sejahtera  dan tidak  tergantung  pada  orang  lain  sehingga  mereka  bisa  memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Jika sebuah kewajiban tak  bisa  dipenuhi  karena  pertimbangan  tertentu  untuk  menyelesaikan kendala itu pun menjadi sebuah kewajiban. 38
Tentu  saja,  tujuan  dari  penghapusan  kemiskinan  tak  sekadar mendistribusikan kesejahteraan; yang lebih diperlukan adalah bagaimana hal  itu  dilakukan  atas  tuntunan  komitmen  negara  untuk  menciptakan kesejahteraan  masyarakat.  Ibn  Taimiyah  tak  membagi  secara  eksplisit aspek-aspek yang berkait dengan masalah itu. Apa yang dikatakan bahwa negara  memiliki  hak  untuk  mewajibkan  produsen  dan  pekerja menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  penduduk  dengan jaringan pengadaan yang pendek dan sederhana memiliki implikasi yang sangat jelas.
Ibn Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tak adil dan sumber  penerimaan  yang  ilegal,  di  masa  itu.  Alasannya,  ia  yakin, kebijakan  yang  tidak  jujur  dari  pejabat  yang  berwenang  dan
37 Islahi,  Ahmad  Azim.  1997. Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  terjemahan  H.  Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
38 Ibid.
perbedaannya  dengan  petunjuk  syariat.  Dalam  bukunya  Iqtada‟  al-Sirat al-Muslimin  (Kebutuhan  atas  Jalan  Lurus),  ia  menuduh  bahwa  sejumlah pejabat  melakukan  berbagai  tipe  kebijakan  berbeda  yang  tak  adil  untuk meningkatkan penerimaan dana yang tidak sah. Menurutnya, seharusnya mereka  hanya  mengumpulkan  penerimaan  dari  cara  yang  adil  dan menggunakannya  secara  layak  dan  mereka  tak  perlu  memaksakan pungutan dan cukai yang ilegal. 39
Ibn  Taimiyah  sangat  mencela  ketidakadilan,  baik  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  maupun  kolektor.  Dia  menyatakan:  “Sangat  sering ketidakadilan (kezaliman) itu dilakukan oleh pejabat, begitu pula subyek wajib pajak. Yang pertama melakukan tugasnya tanpa dasar hukum dan berikutnya  berusaha  mengelak  dari  melaksanakan  kewajibannya”. 40 Ibn Taimiyah  menasehati  para  pejabat  pajak  untuk  bersikap  adil  dalam melaksanakan  prosedur  perpaajakan,  meskipun  jenis  pajak  yang dipungutnya  tak  sepenuhnya  legal.  Mereka  harus  bisa  memerintahkan kepada  setiap  orang  yang  mampu  untuk  membayar  pajak,  tak  ada pengecualian  ataupun  pengelakan  karena  pertimbangan  suka-tidak  suka atau pertimbangan lainnya.
Konsep  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Khaldun  tidak  jauh berbeda dengan Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Peranan pajak sebagai alat redistribusi  sangat  penting  untuk  menegakkan  keadilan  sosial  dan menciptakan  suasana  kondusif  bagi  rakyatnya  dan  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran.  Tingkat  pendapatan  dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan  pendapatan  pajak  sehingga  memungkinkan  pemerintah mengeluarkan  anggaran  yang  lebih  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini
39 Ibid.
akan menimbulkan perluasan lapangan kerja dan pendapatan per kapita akan meningkat dan redistribusi menjadi tiang utama dari kesejahteraan masyarakat. 41
Pendapatan  pajak  yang  dipungut  dari  masyarakat  seharusnya dikembalikan  lagi  ke  masyarakat  dalam  bentuk  keadilan  dan kesejahteraan  serta  kemakmuran,  maka  pendistirbusian  dengan  tepat tanpa  ada  yang  keliru.  Kebijakan  pemerintah  dalam  mempublikasikan pelaksanaan  pajak  dan  kebijakan  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pada  publik.  Apabila  pembayaran  pajak  tidak  memiliki jaminan bahwa dana yang mereka berikan kepada negara akan digunakan dengan  secara  jujur  dan  efektif  untuk  mewujudkan  maqashid,  maka mereka tidak mungkin mau membayar pajak. Pendistribusian pajak pada sektor  riil  akan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  pemerataan pendapatan masyarakat. 42
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembebanan  pajak  tersebut mendorong  melemahnya  insentif  masyarakat  sehingga  produktifitas mereka menurun dan mereka pun selalu berusaha menghindar membayar pajak.  Berlawanan  dengan  kebijakan  negara  untuk  meningkatkan  pajak yang  kemudian  diikuti  menurunnya  produktifitas  masyarakat,  maka penerimaan  negara  pada  akhirnya  menurun.  Selama  ini,  pendapatan pajak  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  perlu  ada keseimbangan  antara  pendistribusian  pajak  pada  sektor  riil  dengan pembangunan dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. 43
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembebanan  pajak  tersebut mendorong  melemahnya  insentif  masyarakat  sehingga  produktifitas
41 Ibn  Khaldun. Muqaddimah terjemahan  Akhmadie  Thoha.  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 1986).
42 Ibid.
mereka  menurun  dan  mereka  pun  akan  menghindar  dari  membayar pajak.  Berlawanan  dengan  kebijakan  negara  untuk  meningkatkan  pajak yang  kemudian  diikuti  menurunnya  produktifitas  masyarakat,  maka penerimaan negara pada akhirnya menurun.
Rekonstruksi Pemahaman Habluminannas pada Zakat
Zakat  merupakan  syariat  Islam,  setiap  syariat  Islam  tentu  diiringi oleh  tujuan-tujuan  mengapa  syariat  ditetapkan.  Mashlahah  al-„ammah adalah  tujuan  disyariatkannya  zakat  oleh  Allah.  Penitikberatan  pada perbaikan dan pemakmuran sosial ekonomi merupakan alasan logis zakat menjadi  wajib  setelah  hijrahnya  Rasululullah  ke  Madinah.  Pada  waktu Rasulullah di Makkah, zakat tidak disebutkan dengan zakat, akan tetapi shadaqah  atau  bantuan  kepada  orang  yang  membutuhkan.  Pada  saat  di Madinah  setelah  diproklamirkannya  Madinah  sebagai  negara  dan dibentuknya  konstitusi  oleh  Rasulullah  maka  penunaian  zakat  menjadi wajib dan mendapat perhatian yang ketat oleh pemerintah.
Inti  ibadah  zakat  adalah  kemanusiaan  dan  keadilan  sosial.  Zakat adalah tanda persaudaraan tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat bisa  mendatangkan  dampak  sosial  yang  besar. 44 Problematika  sosial- ekonomi  sungguh  sangat  banyak,  apalagi  dengan  kondisi  dari  masa  ke masa yang senantiasa berubah membutuhkan zakat sebagai penyeimbang arus pendapatan dan kekayaan masyarakat. Zakat tidak boleh acuh terkait masalah-masalah  sosial-ekonomi  karena  berzakat  tidak  semata-mata sebagai  wujud  penghambaan  dan  pengabdian  diri  kepada  Allah  dan sebagai  ibadah  yang  berpusat  pada  diri  sendiri  (artinya  berupa  pahala yang dijanjikan Allah).
44 Dawam Rahardjo. Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam . (Bandung: Mizan, 1993)
Zakat  juga  harus  dipikirkan  dan  dirasakan  secara  etis,  yaitu  dilihat dari  sudut  pandang  kemanusiaan.  Berpikir  etis  berarti  peka  terhadap lingkungan sosial, orang-orang kaya  melihat dan tergerak hatinya untuk memperhatikan  orang-orang  miskin.  Melalui  metode  etis  dan  pemikiran rasional  ekonomis,  orang  melihat  zakat  sebagai  semacam  „kebijaksanaan ekonomi‟ yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin. 45 Sebagian ulama  menyatakan  bahwa  kaum  Muslimin  (kaum  Anshar)  sudah  mulai menunaikan zakat ketika menerima kaum Muhajirin. Zakat nampak jelas tujuan  sosial  dan  nilai  etisnya.  Zakat  ditunaikan  dalam  kerangka  nilai tolong-menolong  dan  persaudaraan,  sekaligus  merupakan  manifestasi kebaktian  kepada  Allah  dan  RasulNya. 46 Tujuan  sosial  dari  zakat  inilah yang merupakan mashlahah al‟ammah.
Dalam  hubungannya  dengan  kemanusiaan  dan  persaudaraan,  nilai etis  zakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai-nilai  Islam,  seperti ihsan, ta‟awwun, birr, amar ma‟ruf nahi munkar, ukhuwwah dan sebagainya. Islam mengajarkan kebajikan kepada manusia untuk membina hubungan yang baik dalam bidang kehidupan apapun, termasuk ekonomi. Dalam QS. al- Hasyr [59]:7, “...jangan sampai kekayaan beredar digolongan tertentu.” Ini merupakan sebuah cerminan bahwa Islam tidak menghendaki konsentrasi kekayaan  di  tengah-tengah  masyarakat  kareana  akan  menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang miskin.
Mengeluarkan  zakat,  bagi  seorang  Muslim  seharusnya  tidak  lagi dipahami hanya sebagai pengguguran kewajiban agama akan tetapi, ada pemikiran  rasional  yang  berkaitan  dengan  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk.  Kesadaran  etis  seperti  inilah  yang  akan  mendorong  terwujudnya mashlahah  al-„ammah.  Berpikir  etis  terhadap  zakat  akan  berujung  pada pola  pikir  fungsional.  Dalam  berpikir  fungsional,  kita  memikirkan,
45 Ibid.
misalnya,  bagaimana  sebaiknya  mengatur  perbuatan  kita,  secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain sehingga perbuatan berzakat dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya manfaat ekonomi kolektif. 47
Penegasan  mashlahah  al-„ammah  pada  zakat  merupakan  upaya pemahaman zakat dalam dimensi sosial-ekonomi. Mashlahah al-„ammah yang artinya kemashlahatan umum merupakan tujuan dari perintah zakat oleh  Allah.  Zakat  tidak  bisa  dipahami  dari  sisi  ibadah  vertikal  saja,  ruh zakat  tidak  akan  muncul  apabila  setiap  Muslim  yang  menunaikan  zakat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jika pemahaman berhenti sebatas pengguguran  kewajiban  maka  tidak  akan  sampai  pada  istilah  zakat sebagai  redistribusi  kekayaan  dan  pendapatan.  Karena  sebagai  ibadah yang  berhubungan  langsung  kepada  manusia  lain,  zakat  haruslah memberikan  dampak  positif  yang  nyata  sehingga  mashlahah  al-„ammah dapat tercapai.

## Keadilan Pajak: Sebuah Analisa Perbandingan
Menurut Adam Smith dalam buku Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal „The Four Maxims‟ asas pemungutan pajak, yakni: (1) asas equality ; (2) asas certainty ; (3) asas convinience of payment ; (4) asas efficiency . Keadilan  dalam  pemungutan  pajak  modern  menurut  Adam  Smith  perlu memperhatikan  kemampuan  dan  penghasilan  wajib  pajak.  Pajak  tidak hanya sekedar dipungut untuk keperluan negara membiayai rakyat akan tetapi  perhitungan  pajak  atas  wajib  pajak  juga  harus  diperhatikan sehingga negara tidak bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak.
Ibn  Taimiyah  mengistilahkan  pajak  sebagai  keadilan  dalam ketidakadilan. Meskipun dasar pajak itu sendiri tak adil (dipaksakan oleh
otoritas),  mereka  harus  melaksanakan  keadilan  dalam  ketidakadilan. 48 Ketidakdilan  pajak  tidak  boleh  dilipatgandakan,  misalnya,  dengan melimpahkan beban pajak kepada pihak kedua karena enggan memungut pajak  pihak  yang  pertama.  Keengganan  memungut  pajak  dari  pihak pertama dapat disebabkan oleh pengecualian karna pihak pertama adalah saudara  atau  teman  karib,  misalnya,  ini  justru  menimbulkan  kekacauan karna  secara  tidak  langsung  memaksan  pihak  kedua  untuk  membayar pajak dua kali lipat lebih besar.
Dalam  wilayah  penghindaran  pajak,  adil  dan  tidak  adilnya  pajak maka  otoritas  pemerintah  lah  yang  memiliki  kewenangan  penuh  atas kebijakan-kebijakan pajak agar sedapat mungkin adil. Dalam pandangan Ibn Taimiyah, kewenangan pemegang kekuasaan itu tak bersifat absolut. Itu  merupakan  amanat  dari  Allah  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  cara yang berpijak pada syariat. Pemerintah merupakan orang yang diamanahi untuk memerintah sebuah negara yang juga merupakan kewajiban agama untuk  mencapai  ridha  Allah.  Oleh  karenanya,  pengangkatan  pejabat  di sektor  publik  dipilih  berdasar quwwah (kompetensi)  dan amanah (integritas). 49

## Ath-Tasharaffu ‘ala Ar-Ra’iyyati Manuutun bil Mashlahah
Islam  adalah  agama  syumul  (sempurna),  artinya  Islam  membahas segala urusan kehidupan manusia baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Siyasah syar‟iyyah merupakan salah satu urusan dunia yang penting bagi manusia. Siyasah syar‟iyyah berarti menata dan mengatur urusan-urusan negara,  baik  politik  dalam  negeri  maupun  politik  luar  negeri  demi
48 Ahmad  Azim  Islahi. Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  terjemahan  H.  Anshari  Thayib. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997).
49 Ibid.
mencapai  kemashlahatan  hidup  manusia. 50 Siyasah  syar‟iyyah  memang tidak  memiliki  dalil  atau  nash  tertentu  tetapi  tidak  berarti  siyasah syar‟iyyah merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat.
Ath-Thasaraffu „ala Ar-Ra‟iyyati Manuutun bil Mashlahah (Peraturan Rakyat  tergantung  Kemashlahatan)  merupakan  kaidah  penting  dalam masalah  politik  yang  harus  menjadi  pedoman  pemimpin  atas  amanah yang  dibebankan  pada  pundak  mereka.  Menurut  Imam  asy-Syafi‟i, mengatur  manusia  itu  lebih  berat  daripada  mengatur  binatang ( siyaasatunnaasi asyaddu min siyaasati ad-dawaabi ).
Makna  kaidah  ini  secara  umum  bahwa  ketetapan  dan  kebijakan pemerintah  yang  berkewajiban  mengatur  dan  mengurusi  urusan  rakyat hendaknya  dilandasi  kemashlahatan.  Kaidah  ini  termasuk  dalam pembahasan  politik,  politik  yang  sesuai  dengan  ruh  syariat  dan  sangat menjauhi  kemudharatan  dalam  politik.  Dalam  pembahasan  negara  dan pemerintahan, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan-kebijakan yang  erat  kaitannya  dengan  kesejahteraan  rakyat,  seperti  program pengentasan kemiskinan, perlindungan bagi kaum fakir, miskin dan anak terlantar sehingga rakyat merasa terjamin keamanannya.
Asal  kaidah  ini  adalah atsar dari  Khalifah  Umar  ibn  Khaththab bahwasanya beliau mengatakan 51 :
“Saya  menundukkan  diri  saya  tentang  harta  Allah  seperti kedudukan  orang  yang  mengurusi  anak  yatim.  Jika  saya membutuhkan maka saya akan mengambilnya seperlunya saja, jika saya merasa cukup maka saya tidak akan mengambilnya.”
50 Abu  Ubaidah  Yusuf  As-Sidawi. Kaidah  Fiqh:  Pengaturan  Rakyat .  E-Book  Islam  di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com .
51 Abu  Ubaidah  Yusuf  As-Sidawi. Kaidah  Fiqh:  Pengaturan  Rakyat .  E-Book  Islam  di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com .
Al-Imam asy-Syafi‟i menegaskan hal ini dalam ucapannya:
“Kedudukan  imam  terhadap  rakyatnya  seperti  kedudukan orang yang mengurusi harta anak yatim.”
As-Sidawi juga mengemukakan beberapa dalil yang menjadi landasan dan  sandaran  kaidah  ath-Thasaraffu  „ala  ar-Ra‟iyyati  Manuutun  bil Mashlahah  (Peraturan  Rakyat tergantung  Kemashlahatan)  yang  tertuang dalam al-Quran dam as-Sunnah, yakni:
Pertama, firman Allah SWT dalam QS. an-Nisaa [4]:58:
ٌَِّإ ٱ ََّللّ أَي ىُكُشُي ٌَأ أ دَؤُذ ٱ َ  ل َي َُ ِد ىَنِإ َْأ آَِه اَرِإَٔ ًَكَح ىُر يَت ٍَ ٱ َُّن ِطا ٌَأ حَذ إًُُك ِت ٱ  ن ذَع ِل ٌَِّإ ٱ ََّللّ اًَِّعَِ ىُكُظِعَي ِِّت   ۦ ٌَِّإ ٱ ََّللّ ٌَاَك َعيًَِس ا شيِصَت ا ٢٥
58.  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Al-Qurthubi mengatakan: “Ayat ini termasuk ayat yang mengandung beberapa  pokok  hukum  agama  dan  syari‟at.  Ayat  ini  mencakup  seluruh manusia, baik pemimpin tentang amanat harta dan penyelesaian masalah sengketa  secara  adil  dan  juga  mencakup  seluruh  manusia  dalam persaksian dan menjaga barang titipan dan sebagainya. 52
Sedangkan  menurut  Ibn  Katsir  mengatakan:  “Allah  mengabarkan, bahwa  Dia  memerintahkan  untuk  menunaikan  amanah  kepada  ahlinya. Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak- hak Allah terhadap para hambaNya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar  dan  selain  dari  itu,  yang  kesemuanya  adalah  amanah  yang diberikan  tanpa  pengawasa  hambaNya  yang  lain.  Serta  amanah  yang diperintahkan  Allah  adalah  amanah  yang  berupa  hak-hak  sebagian
hamba  dengan  hamba  lainnya,  seperti  titipan  dan  selanjutnya,  yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.” 53
Kedua, sabda Rasululullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 54 :
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban  atas  kepemimpinannya.  Pemerintah  adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
“Seorang  pemimpin  mana  saja  yang  dijadikan  oleh  Allah pemimpin  lalu  dia  meninggal  dunia  dalam  keadaan  megkhianati atau  menipu  rakyatnya  maka  tidak  lain  kecuali  Allah  haramkan surga baginya.”
Berdasarkan  kedua  hadits  di  atas,  setiap  pemimpin  (baik  pemimpin atas  diri  sendiri  maupun  atas  orang  lain  atau  rakyat)  akan  dimintai pertanggunjawaban  di  akhirat  nanti.  Setiap  pemimpin  rakyat,  akan dimintai  pertanggungjawabannya  di  hadapan  Allah.  Oleh  karena  itu, wajib  hukumnya  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyatnya,  menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman,  tidak  menipu, mengkhianati  apalagi  menzhalimi  rakyat  dengan  aturan-aturan sewenang-wenang  yang  hanya  menguntungkan  kaum-kaum  tertentu. Pemerintah  harus  menegakkan  keadilan,  dalam  bidang  apapun  tak terkecuali ekonomi.
Berdasarkan  uraian  kaidah  pengaturan  rakyat  tergantung  pada kemashlahatan  sebelumnya,  pemerintah  diperbolehkan  membuat kebijakan-kebijakan demi kemashlahatan rakyat meskipun tidak ada dalil yang  memerintahkan.  Pemerintah  dilarang  untuk  membuat  undang- undang yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, karena akan
53 Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir . (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2005)
54 Abu  Ubaidah  Yusuf  As-Sidawi. Kaidah  Fiqh:  Pengaturan  Rakyat .  E-Book  Islam  di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com .
membawa  mafsadah  di  tengah-tengah  rakyat.  Pemerintah  wajib mengangkat  menteri  dan  pegawai  pemerintahan  yang  tidak  hanya memiliki keahlian akan tetapi juga amanah atas pekerjaannya.
Dalam  hal  pengelolaan  anggaran  negara,  as-Sidawi  mengemukakan bahwa  pemerintah  wajib  mengelola  dan  menyalurkan  uang  anggaran negara untuk program-program pro-rakyat dan tidak diperkenankan bagi pemerintah  untuk  menyelewengkan  harta  rakyat.  Jika  dianalogikan dengan zakat dan pajak, maka pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan zakat dan pajak untuk mengurangi problem-problem sosial-ekonomi, misalnya pengangguran, kemiskinan, anak-anak terlantar, kaum dhu‟afa dan sebagainya.
Mashlahah  atau  kesejahteraan  tentu  tidak  lepas  dari  adil  dan keadilan. Setiap yang dapat mewujudkan kemanfaatan untuk masyarakat luas  mesti  dilandasi  oleh  prinsip  keadilan  sehingga  pejabat  pembuat kebijakan  memiliki  sifat  adil  dalam  menetapkan  kebijakan.  Adil  dalam arti  jujur,  amanah,  tidak  menzhalimi  dan  tidak  mau  dizhalimi,  selalu mengutamakan kepentingan orang banyak sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara dengan baik.
Pajak  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk kemashlahatan  rakyat.  Pajak  menjadi  instrumen  redistribusi  pendapatan dan kekayaan yang dapat menjadi pendamping zakat, apabila dana zakat tidak  mencukupi  pemenuhan  kebutuhan  rakyat.  Berbeda  dengan  zakat yang  telah  tercantum  mutlak  dalam  al-Quran  dan  diperjelas  oleh  as- Sunnah, pajak merupakan ketetapan pemerintah yang bersifat mendesak dan  tidak  mutlak.  Kebolehan  pemerintah  menetapkan  kebijakan  pajak hanya  boleh  apabila  dana  zakat  tidak  mencukupi  untuk  pemerataan pendapatan dan kekayaan yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi.
Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm telah banyak memberi perhatian kepada keadilan pajak, karena dua ulama sekaligus pemikir ekonomi Islam klasik inilah yang hanya memperbolehkan pungutan lain selain zakat. Ibn Hazm menekankan sistem pajak dengan keadilan dan tidak ada yang dizhalimi maupun  menzhalimi.  Kegagalan  pajak  dalam  suatu  negara  dapat dikatakan sebagai kesalahan negara tersebut dalam kebijakan pengelolaan anggaran  pajak.  Ibn  Taimiyah  tidak  sependapat  terkait  pengharaman pajak  karena  tidak  ada  dalil  yang  menyebutkan  kebolehan  pemungutan selain  zakat.  Pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  sah  saja  menurut  Ibn Taimiyah, asal tidak menimbulkan kemudharatan.
Pembahasan atas redistribusi salah satunya adalah signifikansi terkait peran  suatu  negara.  Negara  haruslah  bertindak  secara  efisien  agar menjamin  kesamaan  dan  distribusi  pendapatan  pada  masyarakat  yang adil.  Seperti  yang  telah  termaktub  dalam  Al-Quran  (al-Hasyr:7).  Negara sebagai  wadah  yang  menampung  amanah  yang  begitu  besar  harus mengupayakan  segala  cara  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Islam  menolak pemusatan  harta  oleh  golongan  tertentu  dan  negara  harus  menjamin bahwa itu tidak terjadi.

## Kesimpulan
Pembahasan  secara  rinci  pada  bab-bab  sebelumnya  telah menggambarkan suatu jawaban  konseptual tentang keadilan redistribusi perspektif Islam melalui zakat dan pajak. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak adalah benang merah antara nilai  etis  atau  etika  dan  sistem  atau  tatanan  untuk  mencapai falah . Keadilan  adalah  etika  sedangkan  redistribusi  berbicara  tentang  sistem. Keduanya  harus  menjadi  satu-kesatuan.  Akan  tetapi,  dua  pemikir ekonomi Islam klasik yang menjadi rujukan primer, yakni Ibn Hazm dan
Ibn  Taimiyah  tidaklah  memberi  bentuk  sistem  yang  paten  untuk mewujudkan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak. Ibn Hazm dan Ibn  Taimiyah  hanya  memberikan  patokan  perilaku  keadilan  yang  harus ada dalam pemerintahan.
Etika  dalam  arti  perilaku  dan  sikap,  baik  pejabat  pemerintah pengelola  zakat  dan  pajak  serta  wajib  zakat  dan  wajib  pajak  yang memiliki  kesadaran  untuk  menunaikan  kewajiban.  Pejabat  pembuat kebijakan dan pengelola dana zakat dan pajak haruslah bersifat adil, jujur, amanah,  tidak  menzhalimi  dan  tidak  pula  dizhalimi  sehingga  dapat melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Apabila  dihubungkan  dengan khalifatullah fil ardh , yang merupakan subbab dari keadilan sosial-ekonomi, maka  etika  (baik  etika  pejabat  pengelola  dan  wajib  pajak)  menjadi  poin terpenting  bagi  keadilan  redistribusi  untuk  mewujudkan  keadilan  di muka bumi.

## Rekomendasi
Penelitian  ini  menyajikan  keadilan  redistribusi  melalui  zakat  dan pajak perspektif Islam. Penulis memberikan kriteria dalam tataran konsep yang  dibangun  berdasarkan  teori  yang  sudah  ada.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bersifat  historis  sebab  cenderung  mendeteksi  dan mengungkap  konsep  zakat  dan  pajak  yang  telah  ada  sejak  pemikir- pemikir  ekonomi  Islam  klasik  namun  tidak  banyak  diungkapkan, terutama oleh para peneliti di Indonesia. Kajian ini juga perlu dilakukan dari  sisi  implementasi  kebijakan  yang  melibatkan  hukum  perundang- undangan  dan  perpolitikan.  Kajian-kajian  aspek  lain,  seperti  hukum, politik,  tata  negara,  perundang-undangan  dalam  perspektif  Islam  dapat digunakan untuk memperluas pemahaman terkait sistem redistribusi.

## Daftar Pustaka
Al-Quran Al-Karim. 2011. Al-Quran  Tajwid dan Terjemah Bahasa Indonesia.
Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
Achmad, Amrullah. 1983. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial . Yogyakarta:
Prima Duta.
Agustianto.  2011. Artikel  Tauhid  sebagai  Prinsip  Tata  Ekonomi  Islam. https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/tauhid- sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam/ (diakses  pada  tanggal  25 April 2015).
Al-Jarhi,  Mabid  Ali  dan  Muhammad  Anas  Zarqa.  2007.  Redistributive Justice  in  a  Developed  Economy:  An  Islamic  Perspective  dalam Munawar Iqbal (ed), Advance in Islamic Economics and Finance . Jedah:
IRTI IDB.
Amalia,  Euis.  2010. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Depok:  Gramata Publishing.
An-Nabahan,  M.  Faruq.  2000. Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis . Yogyakarta: UII Press.
An-Nabahan,  M.  Faruq.  2000. Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis . Yogyakarta: UII Press.
Asse,  Ambo.  2010.  Konsep  Adil  dalam  al-Quran. Jurnal  Ar-Risalah Vol.2 No.2. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
As-Sidawi,  Abu  Ubaidah  Yusuf.  2014. Kaidah  Fiqh:  Pengaturan  Rakyat .  E-
Book  Islam  di  download  pada  tanggal  15  Maret  2015  di www.ibnumajjah.com .
Bahari,  Yohanes.  2010.  Karl  Marx:  Sekelumit  tentang  Hidup  dan Pemikirannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol.I No.1 April.
Chapra, M. Umer. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Press.
Creswell, John. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djalaluddin, Ahmad. 2012. Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang  di  Indonesia .  Tidak  Dipublikasikan.  Malang:  Disertasi Program  Doktor  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya.
Hambali, Muhammad. 2009. Konsepsi Kapitalisme tentang Peran Negara dalam  bidang  Ekonomi. https://marx83.wordpress.com/tag/adam- smith/ (diakses pada tanggal 24 Agustus 2015).
Huda, Afnanul. 2011. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air dalam Perspektif  Islam:  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  058- 059-060-063/PUU-II/2004  dan  008/PUU-III/2005  tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air) . Jakarta:  Skripsi  Program  Studi  Jinayah  Siyasah  Fakultas  Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Ibn Katsir. 2005. Tafsir Ibn Katsir . Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i.
Ibn Khaldun. Muqaddimah terjemahan Akhmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
Islahi, Ahmad Azim. 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , terjemahan H.
Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
Islahi, Ahmad Azim. 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , terjemahan H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
Ismail,  Nurizal.  2014. Maqashid  Syariah  dalam  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta: Smart WR.
Jusmaliani dan Muhammad Soekarni. 2005. Kebijakan Ekonomi dalam Islam .
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Karim, Adiwarman Azhar. 2012. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Khadduri, Majid. 1999. Teologi Keadilan Perspektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti.
Mawardi.  2007.  Konsep  al-„Adalah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal Hukum Islam . Vol. VII No. 5 Juli.
Munawir,  Ahmad  Warson.  1997. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif.
Qardhawi,  Yusuf.  1996. Konsepsi  Islam  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Qutb, Sayid. 1982. Petunjuk Jalan . Jakarta: Media Dakwah.
Rahardjo, Dawam. 1993. Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam .
Bandung: Mizan.
Seman,    Azizi  Che  dan  Nor  Aini  Ali.  2004.  Economic  Thought  of Redistribution of Income and Wealth: A Comparative Analysis . Jurnal Syariah Vol.12 No. 2. Malaysia: Kuala Lumpur.
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah.  2004. Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam .
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Subiyanto,  Ibnu.  1993. Metodologi  Penelitian (e-book).  Jakarta:  Universitas Gunadarma.
Zed,  Mestika.  2004. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia