## Gorontalo
Law  Review

## Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Roida Hutabalian hutabalianroida55@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

## Abstrak
Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang  ditetapkan  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat. Kebijakan  kesehatan  nasional  ditujukan  untuk  meningkatkan  status  kesehatan dan  kesejahteraan  penduduk  suatu  negara.  Permasalahan  pada  pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan  yang  memadai,  dokter  dan  dokter  spesialis  yang  sangat  minim, berdampak  tidak  mendapatkan  pelayanan  seperti  daerah  lain  yang  lebih  baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah  daerah  untuk  menyeimbangkan  ketersediaan  fasilitas  dan  SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua. Pada penelitian ini metode yang  digunakan  adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk  mendapatkan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan  dan  pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam  masyarakat  guna  memperoleh  data  primer.  Berdasarkan  hasil pembahasan  yang  ada,  hasil  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten  Mamberamo  Tengah  sampai  saat  ini  belum  ada.  Hal  ini  tentunya sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan  dan  penyediaan  fasilitas  kesehatan. Kedua,  kendala-kendala  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  kabupaten mamberamo  tengah  dalam  menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah belum  adanya  keseriusan/komitmen  dari  pemerintah  daerah  dan  keterbatasan dana/anggaran.
Kata Kunci: Kebijakan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan;
Pemerintah Daerah.

## Abstract
Health policy is the application of public policy when the guidelines set aim to improve the level of public health. National health policy is aimed at improving the health status and welfare of a country's population. The problem with the implementation  of  health  services  in  Central  Mamberamo  Regency  is  that there are not adequate health facilities available, there are very few  doctors and specialist doctors, which has the impact of not getting services like other better  areas.  Of  course,  this  will  greatly  influence  the  policies  taken  by  the regional government to balance the availability of health facilities and human resources in geographically difficult areas in Papua Province. In this research, the method used is a normative juridical approach, namely research to obtain secondary data or library data and an empirical juridical approach, namely research  that  looks  at  the  realities  that  exist  in  society  in  order  to  obtain primary data. Based on the results of the existing discussion, the results of this research are as follows: First, there is currently no regional government policy  in  providing  health  service  facilities  in  Central  Mamberamo  Regency. This  of  course  has  a  big  impact  on  services  and  the  provision  of  health facilities. Second, the obstacles faced by the regional government of Central Mamberamo  Regency  in  providing  health  service  facilities  are  the  lack  of seriousness/commitment  from  the  regional  government  and  limited funds/budget.

## Keywords:  Health Policy; Health Services; Local Government.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memiliki  tujuan  Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan  negara  tersebut diselenggarakan  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang  merupakan  suatu rangkaian  pembangunan  yang  menyeluruh,  terarah,  dan  terpadu,  termasuk diantaranya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  tujuan  negara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan,  yang  sangat  penting  artinya  bagi  pembentukan  sumber  daya manusia  Indonesia,  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  secara nasional.
Hak  setiap  warga  negara  adalah  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  agar pelayanan kesehatan dapat diperoleh dengan baik maka negara bertanggung jawab menyediakan  fasilitas  kesehatan  yang  layak,  layak  dalam  hal  ini  adalah  layak
secara  kuantitas  dan  layak  secara  kualitas,  negara  bertanggung  jawab mengembangkan sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”  dan  Pasal  34  ayat (3)  “ Negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Kebijakan  kesehatan  merupakan  aplikasi  dari  kebijakan  publik  ketika pedoman  yang  ditetapkan  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara (Ayuningtyas, 2014).
Kebijakan kesehatan adalah keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Kebijakan kesehatan merupakan segala tindakan pengambilan keputusan yang memengaruhi sistem  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  aktor  institusi  pemerintah,  organisasi, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya (Buse, 2005).
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar  rakyat,  yaitu  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Misi  ini memandang  bahwa  pembangunan  kesehatan  merupakan  suatu  investasi  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  jangka  panjang.  Sejalan dengan era  otonomi daerah, Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam penyediaan fasilitas kesehatan.
Kebijakan  ini  secara  teoritis  memungkinkan  Pemerintah  daerah  Kabupaten Mamberamo Tengah untuk merancang program – program dan kegiatan pelayanan yang  sesuai  dengan  kondisi  lokal.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Mamberamo Tengah  dapat  mengambil  kebijakan  yang  strategis  untuk  dapat  meningkatkan penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  daerahnya.  Namun  ada  indikasi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  belum  dapat  menyediakan fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat. Oleh  karena itu diperlukan komitmen dari pemerintgah derah dalam mengambil kebijakan daerah tentang fasilitas pelayanan kesehatan sebagai instrument untuk melaksanakan  pembangunan  daerah  otonom  dapat  berjalan  sesuai  dengan Undang-Undang yang sudah di tetapkan.
Penyediaan pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat, tanpa ada perbaikan infrastruktur pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan  jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat  merupakan  hal  yang  tidak  adil. Peningkatan supply di daerah tertentu mutlak harus dilakukan agar  masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama/adil.
Permasalahan  pada  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter  spesialis  yang  sangat  minim,  berdampak  tidak  mendapatkan  pelayanan seperti  daerah  lain  yang  lebih  baik.  Tentunya  hal  ini  akan  sangat  berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh  pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan  fasilitas  dan  SDM  kesehatan  pada  daerah  dengan  geografis  sulit  di Provinsi Papua.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui  lebih  dalam  melalui  pelaksanaan  penelitian  kemudian  menganalisa dan  membahasnya  dalam  bentuk  karya  ilmiah  dengan judul  “ Analisis  Hukum Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah ”.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  penelitian  untuk  mendapatkan  data  sekunder  atau  data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris diharapkan data dapat diperoleh secara lengkap mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah  Dalam  Menyediakan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Kabupaten Mamberamo Tengah.

## 3. PEMBAHASAN
A. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamberamo Tengah
Pembangunan  kesehatan,  merupakan  salah  satu  upaya  nasional  pada semua bidang kehidupan yang hakekatnya diupayakan oleh semua komponen bangsa  untuk  mewujudkan  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya. Pembangunan  dalam  bidang  kesehatan  diharapkan  dapat  mewujudkan kualitas  hidup  manusia  Indonesia  yang  tinggi,  maju,  dan  sejahtera,  serta bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang memiliki daya  saing  sebagaimana  visi  bupati  Mamberamo  Tengah:  “Memupuk  kasih menuju masyarakat Mamberamo Tengah yang religius, adil, mandiri, berdaya saing  dan  sejahtera  menuju  2023”.  Dan  misi:  Mewujudkan  tata  kelola kepemerintahan yang baik; Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya  ilmu  teknologi,  produktif,  dan  berdaya  saing;  meningkatkan perekonomian yang berbasis potensi daerah.
Sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah, Dinas Kesehatan  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  juga  memiliki  visi “Masyarakat Mamberamo Tengah yang Sehat, Maju, Mandiri dan Sejahtera di Tahun 2023” . Di dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan memiliki 4 (empat)  misi yang akan ditempuh yaitu (Diki, 2021):
1. Meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat,  melalui  pemberdayaan masyarakat  melalui  upaya  yang  dilaksanakan  dengan  kerjasama  lintas program  dan  lintas  sektoral  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta  dan juga misionaris di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Melindungi  kesehatan  masyarakat  dengan  menjamin  terselenggaranya upaya  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  mandiri,  produktif,  paripurna, merata,  bermutu,  dan  berkeadilan  sampai  di  kampung-kampung terpencil diwilayah kerja Kabupaten Mamberamo Tengah.
3. Menjamin  ketersediaan  dan  pemerataan  sumberdaya  kesehatan  dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Menciptakan  tata  kelola  kepemerintahan  sebagai  regulator  yang kooperatif  di  Tingkat  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  sampai  pada  tingkat Puskesmas  Perawatan,  Puskesmas  Non  Perawatan  dan  Puskesmas Pembantu di wilayah kabupaten Mamberamo Tengah.
Pelayanan  kesehatan  merupakan  pelayanan  baik  yang  dilakukan  oleh perseorangan  maupun  secara  bersama-sama  dengan  tujuan  memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan seseorang dan atau masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya,  pelayanan  kesehatan  mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dikatakan baik.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 dalam  Pasal 4 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Kawasan  terpencil  dan  sangat terpencil. Selanjutnya dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil, Bupati/Walikota melakukan :
a. penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
b. penetapan  dan  melaksanakan  kebijakan  untuk  peningkatan  akses  dan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya;
c. perencanaan dan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d. perencanaan,  pendayagunaan,  pemerataan  dan  pengembangan  Tenaga Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala   Kabupaten/Kota;
e. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
f. penyediaaan pendanaan pelayanan kesehatan;
g. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
h. penjaminan  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  Tenaga  Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
i. fasilitasi  Tenaga  Kesehatan  untuk  mengikuti  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan;
j. advokasi  dan  kerjasama  dengan  lintas  sektor,  swasta,  dan  pemangku kepentingan lainnya; dan
k. monitoring dan evaluasi. Keberhasilan  pembangunan  kesehatan    akan  mencakup  faktor kemudahan akses kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terus menerus. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan  jumlah,  jaringan  dan  kualitas  fasilitas  kesehatan.  Sejalan dengan  usaha  peningkatan  kualitas  dan  cakupan  layanan  kesehatan  bagi masyarakat, sejumlah penyedia fasilitas kesehatan pun ditingkatkan. Peningkatan  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten Mamberamo Tengah memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah daerah. Kebijakan  dapat  mengacu  kepada  kebijakan  kesehatan  yang  disusun pemerintah dimana kebijakan tersebut digunakan sebagai batasan kegiatan atau suatu usulan tertentu.
Berdasarkan  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  melalui  wawancara dengan bapak Husein Pagawak selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, mengatakan bahwa:
Berbicara mengenai kebijakan dalam bentuk aturan tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kami di Kabupaten Mamberamo Tengah ini sampai saat ini belum ada. Dari tahun ke tahun itu belum ada rapat ataupun pembahasan dengan Bupati dan Kepala dinas kesehatan sebagai  pelaksana  program  kesehatan,  untuk  membahas  pembentukan peraruran  tentang  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud  itu  di daerah kami khusunya Kab. Mamberamo Tengah (Pagawak H. , 2023) . Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas dapat diketahui
bahwa  pemerintah  daerah  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  belum  ada membuat  suatu  kebijakan  terkait  dengan  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan.  Hal  ini  tentunya  akan sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan dan  penyediaan  fasilitas  kesehatan.  Kebijakan  pemerintah  daerah  sangat dibutuhkan oleh  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan  dalam  membuat  perencanaan  program-program  ketersediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Kebijakan  kesehatan  memberi  arahan  atau pedoman  dalam  pemilihan  teknologi  kesehatan  yang  akan  dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas.
Kebijakan  kesehatan  merupakan  aplikasi  dari  kebijakan  publik  ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan di daerah Kabupaten Mamberamo Tengah bertujuan  untuk  meningkatkan  status  kesehatan  dan  kesejahteraan penduduk.  Kebijakan  kesehatan  merupakan  keputusan,  rencana  dan tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  kesehatan  tertentu  yang merupakan  realisasi  dari  visi  dan  misi  dari  pemerintah  daerah  di  dalam masyarakat.
Setiap  fasilitas  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  dengan  baik, bermutu  dan  berkualitas  merupakan  kewajiban  daerah  kabupaten sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) dalam Peraturan Kementeri Kesehatan No. 4 Tahun 2019, selain dari pada itu,  pelayanan  fasilitas  kesehatan  yang  berkualitas  merupakan  idaman masyarakat  yang  dapat  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat  pengguna pelayanan kesehatan atau pasien.
Secara  umum  SPM  mengatur  tentang  jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar yang  wajib  dilakukan  pemerintah  daerah  dan  berhak  didapatkan masyarakat. SPM memiliki indikator yang dapat menjadi tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan besarnya sasaran yang ingin dicapai.
Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang wajib dipenuhi daerah Kabupaten yakni:
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan  kesehatan  orang  dengan  risiko  terinfeksi  virus  yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  diukur  berdasarkan  jenis fasilitas yang tersedia di masing-masing puskesmas yang ada di setiap distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana yang sudah di atur pada  Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019.  Tingkat  ketersediaan  fasilitas
pelayanan  kesehatan  diukur  berdasarkan  jumlah  unit  dari  setiap  jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di masing-masing distrik.
Ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  menjadi  kebutuhan  penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat  strategis  dalam  mempercepat  peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat  sekaligus  untuk  mengendalikan  pertumbuhan  penduduk. Perbandingan  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  ini  dilihat  dari  kelengkapan jenis  fasilitas  kesehatan  di  masing-masing  puskesmas  yang  ada  di  setiap distrik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara yang dilakukan  dengan  ibu  Ani  Mabel  selaku  Kabid  Pelayanan  Kesehatan, mengatakan bahwa:
ketersediaan  fasilitas  kesehatan  belum  memadai  dalam  mendukung pelayanan  Kesehatan.  Jumlah  puskesmas  dan  RSUD  kita  memang  bisa dibilang  sudah  cukup  tetapi  fasilitas  pendukung  pelayanan  kesehatan lainnya  itu  belum  begitu  lengkap  seperti  alat-alat  dan  tenaga kesehatannya  belum  begitu  lengkap  dan  2  puskesmas  yang  belum memiliki mobil ambulance yang sangat kita butuhkan jika sewaktu-waktu emergency  untuk  merujuk  pasien  dan  operasional  puskesmas  saat melakukan pelayanan di desa-desa (Mabel, 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Mamberamo Tengah belum memenuhi SPM sesuai yang di atur dalam Permenkes Nomor 4  Tahun  2019.  Dari  data  di  atas  terlihat  bahwa  masih  ada  pemeriksaan- pemeriksaan  yang  belum  bisa  lakukan  karena  ketersediaan  alat-alat kesehatan belum begitu lengkap di setiap puskesmas pada hal pemeriksaan tersebut  merupakan  pelayanan  dasar.  Masih  ada  puskesmas  yang  belum mempunyai ambulance, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Ada  puskesmas  yang  mempunyai  tenaga  kesehatan  banyak  tetapi mempunyai basic yang sama sementara bidang yang lain kosong.
Berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa obat-obatan dan alat-alat kesehatan lainnya terkadang kosong (habis stoc) sebagai akibat dari sistem penyaluran  anggaran  dan  pengadaan  dari  pemerintah  daerah  menjadi penghambat untuk ketersediaan alkes, karena DPA  di bagikan oleh bupati kepada Dinas Kesehatan terlambat (bulan 3) akibatnya tahapan pelelangan baru  selesai  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan  pada  bulan  4  atau  bulan  5 berarti  penyedia  bisa  mengirim  bahan-bahan  yang  sudah  kita  anggarkan pada bulan 6 atau 7. Dengan adanya keterlambatan dari pemerintah daerah maka  ketersedian  bahan-bahan  kesehatan  dari  bulan  Januari  sampai  juli hanya  bergantung  dengan  sisa  stock  bahan  tahun  sebelumnya,  apabila stocnya  habis  maka  bahan-bahan  kesehatan  akan  kosong.  Tentunya  hal seperti  ini  akan  sangat  berdampak  buruk  bagi  kesehatan  masyarakat  di kabupaten Mamberamo Tengah.
Keadaan  seperti  diatas  haruslah  dibenahi  dan  diperbaiki  untuk menciptakan  dan  mewujudkan  kondisi  masyarakat  yang  semakin  baik. Apalagi  fenomena  yang  telah  berlangsung  di  negara  kita  saat  ini,  dengan bergulirnya era otonomi daerah, seharusnya dengan terciptanya desentralisasi  kewenagan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah semakin  mempercepat  proses  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik  dan kerkualitas  kepada  masyarakat.  Pemerintah  daerah  (bupati)  Kabupaten
Mamberamo  Tengah  seharusnya  dapat  menetapkan/memutuskan  suatu kebijakan yang merupakan aturan organik dari peraturan-peraturan pusat yang sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
Dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  Bupati  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  seharusnya dapat  melakukan  penetapan  dan  melaksanakan  kebijakan  tentang penyediaan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan  penunjang  lainnya  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  daerahnya.  Sebagai penanggungjawab  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  di  daerahnya bupati seharusnya dapat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap janji- janji  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat  saat  kampanye  melalui  visi misi yang diberikan yaitu “m ewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu teknologi, produktif, dan berdaya saing”. wujud dari visi ini antara lain dengan adanya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai,  merata  dan  berkualitas  di  setiap  puskesmas  yang  ada  di Kabupaten Mamberamo Tengah. Pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dan  merata  harus  didukung  dengan  adanya  kebijakan  dari  pemerintah daerah/bupati sebagai dasar atau pedoman bagi OPD (Dinas Kesehatan) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerjanya.
B. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kabupaten merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam  rangka  menciptakan  dan  mewujudkan  kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui bahwa  salah  satu  esensi  dari  pemerintahan  yang  baik  adalah  terciptanya suatu  produk  layanan  yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel  dari  pemerintah daerah yang bersangkutan yang diarahkan untuk masyarakatnya. Namun  dalam  menciptakan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan melahirkan  kepuasan pengguna/pasien yang  menerimanya  bukanlah  suatu hal  yang  mudah.  Tidak  sedikit  kendala  dan  faktor-faktor  lain  yang mengakibatkan  pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  pemerintah daerah  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  dirasakan  masih  kurang  dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak di temui keluhan-keluhan  dari Masyarakat yang  menilai  bahwa  kualitas  pelayanan kesehatan  yang  diselenggarakan  pemerintah  daerah  belumlah  maksimal. Berdasarkan penelitian dilapangan, ada dua (2) kendala yang paling menonjol dalam  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Mamberamo Tengah, sebagai berikut:
1) Belum Adanya Keseriusan/Komitmen Dari Pemerintah Daerah Pelayanan menjadi hal utama bagi sebuah fasilitas yang bergerak dibidang jasa  karena  yang  ditawarkan  adalah  sebuah  jasa  bukan  produk.  Sebuah pelayanan  yang  baik  dapat  berdampak  dari  banyaknya  konsumen  yang merasa  puas.  Kepuasan  yang  diterima  tersebut  kemudian  dibagikan  ke konsumen  yang  lain.  Hal  ini  dapat  menjadikan  sebuah  fasilitas  banyak dijadikan  rujukan  oleh  berbagai  pihak.  Fasilitas  yang  dijadikan  rujukan menyebabkan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan yang akan diterima.
Peningkatan mutu pelayanan merupakan hal yang sangat krusial dalam suatu manajemen instansi kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
Mutu  pelayanan  kesehatan  merupakan  derajat  pelayanan  kesehatan  yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia  di fasilitas layanan kesehatan secara efisien dan efektif  serta  diberikan  secara  aman  dan  memuaskan  secara  norma,  etika, hukum, dan sosial budaya (Patittingi, 2017).
Untuk  mewujudkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  dengan standar  pelayanan  di  Kabupaten  Mamberamo  membutuhkan  dukungan penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  lengkap  atau  memadai serta adanya  keseriusan/komitmen  dari  pemerintah  daerah  (bupati).  Selama  ini bupati  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  terkesan  kurang  serius  dalam menyikapi  permasalahan  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang kurang lengkap (Romadhona YS, 2018). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Husien Pagawak selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengatakan bahwa:
Kurangnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan karena belum ada keseriusan  bupati  untuk  membuat  kebijakan  khusus  tentang  fasilitas pelayanan Kesehatan. Juga memang kab. mamberamo tengah baru berdiri kurang  lebih 10 tahun, masih banyak pekerjaan awal lainnya yang  lebih urgent, juga masih banyak situasi konflik di lapangan sehingga kita belum bisa  membuat  peraruran  itu,  tetapi  untuk  kedepannya  pasti  akan  ada peraturan yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan di daerah Kab. Mamberamo Tengah (Pagawak H. , 2023).
Peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  oleh  aparatur  pemerintah daerah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat .    Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  aparatur  yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan  tidak  ada  lagi  keluhan-keluhan  dari masyarakat atas  pelayanan yang diberikan.
Dengan  demikian  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari  pemerintah  daerah beserta  aparaturnya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diembannya  menjadi  suatu  aspek  yang  patut  diperhatikan  dalam  upaya peningkatan  pelayanan  publik  khususnya  dalam  bidang  kesehatan.  Kondisi birokrat  yang  memiliki kompetensi, kecakapan,  ketrampilan,  perilaku  yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai  dengan  bidangnya,  tentunya  akan  memberikan  dampak  yang  positif kepada terciptanya pelayanan kesehatan yang andal. Namun fakta dilapangan menunukkan  bahwa  akibat  kurangnya  komitmen  atau  ketidakseriusan  dari pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  visi  misi  yang  dijanjikan  kepada masyarakat,  belum  ada  membuat  suatu  kebijakan  yang  dapat  mendukung tersedianya  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  kepada masarakat. Karena  dengan  adanya  kebijakan  mengenai  peningkatan pelayanan  kesehatan  akan  semakin  mendorong  terciptanya  kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Oleh karena itu solusi yang tawarkan yaitu terkait pembuatan kebijakan untuk membuat standar yang baku dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam membuat rencana dan program-program yang dapat mendukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dan setiap puskesmas maupun pustu. Sehingga, dengan  adanya  standar  yang  baku diharapkan  pada  akhirnya nanti masyarakat akan semakin terpuaskan dengan setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## 2) Keterbatasan Dana/Anggaran
Pendanaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  karena  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah daerah membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.  Untuk  mewujudkan  ketersediaan  fasilitas  berupa  sarana  dan prasarana  khususnya  dalam bidang kesehatan disadari atau tidak tentunya diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Menurut  Dotius  Doga  selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Mamberamo Tengah, mengatakan bahwa (Doga, 2023):
Beberapa  kendala  yang  kita  hadapi  menyangkut  ketersediaan  fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten kita ini, salah satu contoh seperti APBD kita  khususnya  untuk  menunjang  kinerja  dinas  kesehatan  bisa  dibilang belum cukup untuk langsung melengkapi ketersediaan itu semua, ditambah lagi  letak  geografis  kita  sangat  sulit  dan  bahan-bahan  belanjaan  sangat mahal, sedangkan masih banyak program-program penunjang lainnya yang juga kita harus alokasikan anggaran. Kita lihat sendiri untuk membangun puskesmas  yang  standar  kementerian  begitu  dan  alat-alat  kesehatannya kita harus mengusulkan dari sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan pemerintah pusat yang sifat dananya berubah-ubah setiap tahun, 1  bangunan  puskesmas  bisa  memakan  biaya  20  hingga  30M  belum  lagi alat-alat kesehatannya, tetapi kita juga menganggarkan untuk menunjang pelayanan  di  masing-masing  puskesmas  dari  APBD  seperti  belanja  obat- obatan, Rehab Puskesmas, Penyediaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Jasa Tenaga Honorer, operasional puskesmas dan lain-lain maka dari itu memng kita masih pelan-pelan membenahi itu semua karena dana terbatas jadi tidak bisa untuk sekaligus melengkapi.
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penyediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah  keterbatasan  dana  yang  tersedia sehingga  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  tidak  dapat  terlaksana dengan maksimal.
Tanggungjawab  Pemerintah  dalam  menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  layak  merupakan  amanat  konstitusi  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hak atas fasilitas kesehatan yang layak merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  optimal,  mudah,  terjangkau  dan  adil  serta  tidak diskriminatif  yang  terwujudkan  dalam  realitas  kehidupan  bermasyarakat. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  daerah  kabupaten  Mamberamo  Tengah  telah melakukan  berbagai  macam  upaya  pembangunan  kesehatan,  diantaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun demikian, fasilitas kesehatan yang ada tersebut dalam kenyataannya belum mampu menjamin akses masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Sebab fasiltas pelayanan kesehatan yang ada,  baik  dalam  segi  ketersediaan  fasilitas  pelayanan,  pemerataan  dan kualitasnya masih sangat terbatas.
4. PENUTUP
Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai  berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada.  Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan  fasilitas  kesehatan.  Kebijakan  pemerintah  daerah  sangat dibutuhkan  oleh  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  dalam  membuat  perencanaan  program-program  ketersediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Kebijakan  kesehatan  memberi  arahan  atau pedoman dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, jumlah dan standar profesi  tenaga  kesehatan  atau  jenis  obat  yang  dapat  dibeli  bebas.  Pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dan merata harus didukung dengan adanya kebijakan  dari  pemerintah  daerah  sebagai  pedoman  bagi  Dinas  Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Kedua, kendala-kendala    yang  dihadapi  pemerintah  daerah  kabupaten  mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.
5. DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas, D. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Buse, K. N. (2005). Making Health Policy. England: Open University Press. Diki. (2021). Profil Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah. Mamberamo Tengah: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah.
Doga, D. (2023, Oktober 26). Kendala . (Deni, Interviewer) Mabel, A. (2023, Oktober 28). Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. (Deni, Interviewer) Pagawak, H. (2023, Oktober 25 ). Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah. (Deni, Interviewer)
Pagawak, H. (2023, Oktober 25). Wawancara terkait kebijakan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah. (Deni, Interviewer) Patittingi, F. (2017). Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Litera. Romadhona YS, S. K. (2018). Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Jurnal Kesehatan Manarang , 114-121.