## Membangun  KUHP  Nasional  yang  Berbasis  Ke-Indonesiaan

## EDI SETIADI
Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Bandung.  Jl.  Rangga  Gading  No.8  Bandung  40116. email:  edi_setiadi@unisba.ac.id
Abstract.  Inherited from colonial period, the majority of law system which is ruled in Indonesia  had  been  considered  irrelevant  for  some  reasons.  First  and  foremost,  as the  product  of  colonialism,  the  spirit  of  law  doesn’t  fairly  represent  justice  for  any Indonesian  people.  Such  is  the  case  of  the  national  Penal  Code.  Effort  to  revitalize and  renew  the  law  had  begun  at  1963  with  no  avail.  The  failure  is  caused  by  impar- tial  and  incomprehensive  renew  effort,  which  in  turn,  creating  confusion  among  law- makers  to  execute  the  crime.    A  thorough  effort  must  be  carried  out  in  order  to modify  and  renew  the  Penal  Code.  A  total  criminal  law  reform  was  needed  based  on political,  philosophical,  practical,  and  adaptability  considerations.

## Keywoards:  Penal  Code,  total  reform,  country-based
Abstrak.      Hukum  atau  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagian  besar berasal  dari  peninggalan  kolonial.  Kalaupun  ada  perubahan,  hanya  bersifat  parsial sehingga  jiwa  dan  spirit  undang-undang  yang  berlaku  adalah  jiwa  dan  nafas  kolonial yang  tentu  saja  apabila  diterapkan  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat Indonesia.  Salah  satu  hukum  peninggalan  kolonial  yang  berlaku  dan  merupakan pilar  penegakan  hukum  di  Indonesia  adalah  KUHP.  Bukan  tidak  ada  usaha  untuk melakukan  pembaharuan  KUHP.  Tetapi,  upaya  yang  telah  berlangsung  sejak  1963 tersebut  belum  menampakkan  hasil  karena  masih  bersifat  parsial  dan  tidak komprehensif.  Pembaruan  yang  menyeluruh  mutlak  secepatnya  dilakukan  agar terdapat  kepastian  dan  keadilan  dalam  penegakan  hukum.  Pembaruan  tersebut hendaknya  bersifat  total  criminal  law  reform,  dan  dilaksanakan  berdasarkan pertimbangan  politis,  filosofis,  praktis  serta  adaptif.
Kata  Kunci:  KUHP  Pidana,  perombakan  total,  ke-Indonesiaan.

## Pendahuluan
Be rbicara  ma sa la h  pe mbanguna n/ pembaharuan KUHP yang bersifat nasional sudah dimulai sejak tahun 1963 melalui sebuah seminar nasional,  dalam  seminar  tersebut  dikemukakan alasan pentingnya mempunyai KUHP yang bersifat nasional dalam arti semangat, jiwa dan filosofinya semuanya berdasarkan landasan nasionalisme In- donesia.
Hal  ini  ada  keterkaitannya  juga  dengan keberadaan UUD 1945 terutama pasal 1 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dan berkaitan juga dengan pasal  3  Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Alasan pertama dikemukakan secara politis. Sebagai sebuah negara yang sudah merdeka, In- donesia  tidak  sepatutnya  menggunakan  produk- produk hukum peninggalan kolonial. Ini mengingat
ko ns titusi  k ita  ya ng  s udah  m enya ta ka n kemerdekaan negara  Indonesia.
Dahulu  Indonesia  mencantumkan  politik hukum itu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang dalam apa yang disebut dengan Prolegnas. Dari sinilah arah pembangunan hukum dirumuskan dan diarahkan supaya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan sumber tertib hukum Indonesia yaitu Pancasila.
Alasan  kedua  adalah  bersifat  sosiologis, KUHP yang sekarang berlaku dari sudut isi maupun nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  tidak mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia  dan  isinya  pun  kadang-kadang  tidak sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  Indo- nesia yang dinamis.
Sebab, perundang-undangan dikatakan baik apabila  memenuhi  syarat  filosofis,  yuridis  dan sosiologis.  Bertentangan  dengan  ketiga  syarat tersebut,  undang-undang  akan  menjadi  faktor kriminogen (Lihat hasil kongres PBB ke 7, 1990).
Ala san  k etiga   adalah  alasan  praktis, bahwa   k ita  ha rus  me mpunya i  KUHP   y ang be rba has a  Indone sia   se hingga   pene gak an hukumnya tidak akan mengalami penafsiran yang berbeda sesuai dengan selera dan kemampuan bahasa masing-masing. Alasan ini penting untuk diperhatikan,  mengingat  berhubungan  dengan asas  kepastian  hukum (principle  of  legal  secu- rity) yang merupakan satu asas yang mengikat para penyelenggara Negara untuk melaksanakan tugas  dan  fungsinya.  Asas  kepastian  hukum diperlukan  agar  semua  tindakan  pemerintah dilandasi dengan  aturan yang  jelas dan  pasti – mengingat asas kepastian hukum ini merupakan juga asas yang bersifat  universal dan abadi.
Dan terakhir,  adalah alasan adaptif. KUHP yang  dibuat  semestinya  dapat  beradaptasi dengan  perkembangan  pemikiran,  kemajuan te k no l o gi  da n   s e s ua i   de n ga n  pe r ga ul a n internasional yang disepakati. Alasan adaptif ini ha rus   m e n da p a t  p e rh a tia n,  m e n ging a t banyaknya  instrumen-instrumen  internasional yang  sudah  disepakati  oleh  negara-negara anggota  PBB  –  akan  tetapi  Indonesia  belum s e m pa t   m e ra ti f ik a s in ya .  Te rm a s u k   ju ga k ebia sa a n- ke bias a an  pra k te k  pe ra dilan  di negara  lain  yang  benar-benar  memerhatikan faktor  integritas  dari  aparat  walaupun  undang- un da ng   ti da k   m e n ga t urny a .  M is a lny a , perkembangan  doktrin interest  of  justice dan prinsip  due  process  of  law .  Kedua  doktrin  ini walaupun  hanya  merupakan  sebuah  doktrin, akan tetapi karena sudah bersifat universal maka explisit  perbis  sudah  seharusnya  dijalankan dalam praktek peradilan di Indonesia.

## KUHP Nasional Berbasis Ke-Indonesiaan
Pembuatan  KUHP  yang  bersifat  nasional sudah sangat mendesak untuk penanggulangan k e ja ha ta n . K e bij a k a n a ta u upa y a penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya m e rupa k a n   ba g ia n   int e gr a l  d a ri   upa y a perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan upaya  mensejahterakan  rakyat  ( social  welfare ) dari kejahatan mengingat kejahatan; di samping m e rupa k a n  m a s a la h   k e m a nu s ia a n  ju ga m e rupa k a n   m a s a la h  s o s ia l.  M a c   A nc e l menyebutnya sebagai “ a human and social prob- lem ” (lihat kembali Mac Ancel, dalam “ Social de- fence; A modern Approach to Criminal Problems ; Routlege  &  Kegan  Paul,  London,  1965,  p  99). B e ne di ct  A lpe r  m e nga ta k a n,  k e j a ha t a n merupakan “ The oldest social problem ” (dalam, Changing Concept of Crime and Criminal Policy . Material Series No 6 UNAFEI, Tokyo, 1975, p 85). Oleh karena  itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir  atau  tujuan  utama  dari pembuatan  KUHP ialah perlindungan masyarakat  untuk mencapai
kesejahteraan (protection  of  the  society  could be accepted as the final goal of criminal policy) (B. N. Arief, 1996: 2).
Betapa pentingnya pembuatan KUHP yang bersifat  nasional  didasarkan  kepada  kenyataan bahwa  sistem  hukum  pidana  yang  sekarang m a s ih  be rl a k u   tid a k   m ungk in  la gi   da p a t menjalankan  perannya  dengan  baik,  ya itu menanggulangi  dan  memberantas  kejahatan karena  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya tidak mencerminkan kehendak masyarakat (ab- solute and unjust). Kondisi KUHP seperti ini dapat dinyatakan  sebagai  faktor  kontribusi  untuk terjadinya kejahatan (a contributing factor to the increase  of  crime) dan  pemberlakuan  hukum yang berasal dari jaman kolonial dapat menjadi faktor  kriminogen.
Dalam   k ongre s  Pe rse rika ta n  B angs a Bangsa tentang The Prevention of Crime and The Treament of Offenders sering dinyatakan bahwa sistem  hukum  pidana  yang  ada  sekarang  di beberapa  negara  (terutama  yang  berasal  dari masa  kolonial)  pada  umumnya  bersifat out- moded and unjust (telah usang dan tidak adil), serta outmoded  and  unreal (sudah  ketinggalan jaman  dan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan) karena  kesemua  hukum  itu  tidak  berasal  dari nilai-nilai  budaya  masyarakat  tersebut,  bahkan ada  diskrepansi  dengan  aspirasi  masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa  kini.
Denga n  de mikia n  sudah  s e wa jarny a pem erinta h  me la kuka n  pe mikira n  ke mbali terhadap  seluruh kebijakan  kriminal  ( to  rethink the  whole  of  criminal  policy ).  Pemikiran  dan peninjauan  kembali  kebijakan  penanggulangan k e ja ha ta n  de n ga n  huk um   p ida n a   b e ra r ti mengharuskan  reevaluasi,  review,  reorientasi, reformasi  dan  reformulasi  terhadap  kebijakan hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini  (Nawawi Arief,  2003:  46).  Perlunya  reevaluasi  terhadap s e luru h  s is te m   hu k um   pid a na   da l a m penanggulangan  kejahatan  bukan  saja  untuk meneguhkan kembali peran hukum pidana akan tetapi  juga  untuk  mengeleminir  pendapat  yang mengatakan  bahwa  pengendalian  kejahatan dengan  menggunakan  hukum  pidana  bukanlah tanpa persoalan. Menurut Herbert Packer, usaha pengendalian  perbuatan  anti  sosial  dengan mengenak an  pidana  pada  s eseorang  y ang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu  masalah sosial  yang mempunyai  dimensi hukum yang penting (Packer, 1968: 3). Malahan ada  yang  berpendapat  bahwa  penggunaan hukum  pidana  sebenarnya  tidak  merupakan suatu  keharusan.
Modermann, Mentri Kehakiman Belanda di hadapan  parlemen,  pada    1879,  memandang penggunaan  hukum   pidana  seba gai  upaya
terakhir  untuk  memerbaiki  kelakuan  manusia ( ultimum  remedium/the  last  resort )  (L ihat Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indone- sia , 1997:  17-18).
Pembaharuan KUHP harus sesuai dengan ci ta - c ita   huk um   P a nc a s il a .  H uk u m   a k a n mempunyai daya  laku yang  baik apabila  paling sedikit  terpenuhi  empat  unsur  dasar  yang  fun- damental (Manan, 1992: 13-18). Keempat unsur da sa r  yang  funda me nta l  itu  a da lah  harus m e m il ik i  da s a r  f il o s o f is ,   m e m il ik i  da s a r s o s io l o gi s ,  d a s a r  y u rid is ,  da n   ha r us menggunakan teknik perancangan  yang benar.
Pada  dasarnya,  suatu  produk  hukum pidana  dibentuk  untuk  mengatur  kehidupan manusia  agar  tertib  dan  teratur.  Pembentukan perunda ng-undangan  hukum  pidana  ha rus memenuhi persyaratan tersebut di atas sehingga dapat  memenuhi  perkembangan  sosial  yang terjadi di dalam masyarakat. hukum yang dibuat hendaknya berasal dari kajian-kajian yang telah memilah-milah perbuatan mana yang dibolehkan dan  perbuatan  mana  yang  dilarang.  Perbuatan y a ng  dil a ra n g  i ni  ha r us   dis e rta i  d e ng a n konsekuensi  mendapat  sanksi  pidana  terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut.
Di dalam sanksi pidana, Hart (dikutip dari Muladi, dalam Nawawi Arief, 1992: 3) menyatakan, bahwa punishmen /sanksi harus: (a) Involve pain or other consequences normally considered unpleasant ; (b) Be for an actual supposed offender for his offence ; (c) Be for an offence against legal rules; (d) Be intentionally by human beings other than the of- fender; (e) Be imposed and administered by an au- thority constituted by a legal sistem against with the offence is committed…
Sanksi/pidana pada  dasarnya merupakan pengenaan  penderitaan  atau  nestapa  atau akibat-akibat lain yang tidak mengenakan yang di be ri k a n   de nga n   s e nga j a   o le h   ba d a n berwenang. Bertolak belakang dengan pendapat ini adalah Hoefnagels, yang mengatakan bahwa pidana itu tidak harus berupa penderitaan ( suf- fering ), pencelaan ( cencure ) dan penjeraan ( dis- couragement ).  Hakikat  pidana  adalah  untuk m e ny e r uk a n   k e te rt iba n  s e rta   be r tuju a n mempengaruhi  tingkah  laku  dan  penyelesaian konflik.
Kaitannya dengan KUHP yang berjiwa In- donesia,  tentu  ini terkait  dengan  politik  hukum secara umum. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara (Machfud  MD,  2009:  1).  Di  samping  terkait dengan  politik  hukum  negara  secara  umum, maka secara spesifik pembaharuan KUHP terkait dengan politik hukum pidana, yang pada intinya
merupakan cara bagaimana hukum pidana dapat dirum uska n  dengan  baik   da n  m embe rik an pedoman  kepada  pembuat  undang-undang (k ebijakan le gislativ e ),  ke bijaka n  a plikatif (kebijakan  yudikatif)  dan  pelaksanaan  hukum pidana  (kebijakan  eksekutif)  (Amrullah,  2007: 21).    Atau  bagaimana  mengusahakan  atau membuat  dan  merumuskan  suatu  perundang- undangan  pidana  yang  baik  (Barda  Nawawie Arief, 1996: 29).
Dalam penyusunan KUHP yang berjiwa In- donesia, sumber hukumnya dapat diperoleh dari kehidupan hukum adat atau hukum agama yang sudah diresepsi kedalam hukum adat. Usaha dan kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum pidana  yang  baik  pada  hakikatnya  tidak  dapat di le pa s k a n   da ri  t uju a n  p e na n ggu la ng a n kejahatan.  (Hamdan, 1997: 21) Dalam konteks sumbangsih Islam terhadap pembentukan KUHP Nasional secara eksplisit  memang tidak terlihat secara verbal, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam  dapat merupakan landasan untuk  pembentukan  KUHP  tersebut.  Keperluan sebuah KUHP yang bernilaikan asas-asas hukum Islam  sebenarnya  sudah  tidak  lagi  merupakan perdebatan,  mengingat  di  dunia  barat  pun pengakuan terhadap sumber hukum Islam sudah diterima.  Matthew  Lippman,  Sean  MC  Covile berpendapat bahwa Common Law, Civil Law dan Islamic Law merupakan tiga tradisi hukum yang utama saat ini, mencakup kegiatan-kegiatan dan filosofi  dari  mayoritas bangsa-bangsa  di  dunia. (Lippman, M.  dan Sean Mc Convile, 1988: 1) Ke mudian  se nada  de nga n  itu  M urad
H o fm a nn,  s e o ra ng  mus lim  J e rma n  dala m bukunya Islam The Alternative , menulis bahwa para  pakar  hukum  semestinya  tidak  mendapat kesulitan  untuk  setuju  pada  tiga  legal  sistem yang paling penting, Roman Law, Anglo Saxon , dan Islamic law (Hofmann, 1993 : 114). Malahan Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  dalam  salah  satu kongresnya  telah  merekomendasikan  bahwa untuk  m enanggulagi  k e ja hata n  se baik ny a menggunakan  sistem  hukum  adat  ( traditional law )  dan  huk um   a ga ma   ( R e ligious   L a w ). Kemudian  dalam  rekomendasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai effective measures to prevent crime , yang mengatakan, that crime pre- vention  strategies  should  be  based  on  exalting the spirit of man and reforming his in his ability to   do   go o d (ba h w a   s tra te gi  pe nce ga ha n k e ja ha ta n  ha r us   d ida s a rk a n  p a da   us a ha membangkitkan/menaikan  semangat  atau  jiwa m a nus i a   d a n  us a h a   m e m e r k ua t  k e m ba li keyakinan akan kemampuan utuk berbuat baik).
Jadi, strategi yang diambil oleh pemerintah harus menebalkan  keimanan  masyarakat.
Membangun  hukum  pidana  (KUHP)  yang dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  Islam  menunjukan
bahwa  pende kata n  ya ng  dilak ukan  ada lah pendekatan yang berorientasi kepada nilai-nilai, baik nilai kemanusiaan. Nilai identitas budaya dan nilai-nilai  moral  keagamaan.  Atas  dasar  model pendekatan seperti ini maka peluang hukum Is- la m  da lam   mem berikan  ruh  ke pada  KUHP Na sional  s anga t  be sar  dan  ini  merupak an k e w a jiba n  da n  ta nta nga n  N a s io na l  s e rta merupakan  tuntutan  jaman.    Dalam  kongres K r im in o lo gi  k e   1 0   di   H a m bur g,  pe rn a h ditampilkan  makalah-makalah  dari  keluarga hukum   tra disio nal  da n  hukum   a ga m a .  Di makalah  Islam,  dibahas  dalam  judul Islamic Perseptive for Crime prevention and Revitaliza- tion of Islamic Sanction in Islamic Society . Secara  historis  empiris  pembentukan sistem hukum Nasional telah terjadi reduksi dan resepsi  pengaruh  berbagai  sistem  hukum  yang pernah berlaku yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Nasional dan sistem hukum  Barat.  (Lihat  Hartono,  1991:  62-63). Secara  historik  empirik  pula  selama  perjalanan panjang  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia, proses  hukum  yang  terjadi  termasuk  bidang huk um   pida na   be lum   be rha s il  m e m ba ntu menstransformasikan  masyarakat  Indonesia  ke arah  tujuan  cita-cita  proklamasi  kemerdekaan.
Apabila hukum Islam ingin berperan atau bertransformasi  dalam  pembentukan  KUHP Nasional yang akan datang maka fokus perhatian ha rus  diarahka n  ke pada  as as  y ang  paling penting dalam hukum pidana (Islam), yaitu asas legalitas (Lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hampir semua  Sarjana  Hukum  Muslim  berpendapat bahwa  asas  legalitas  itu  berasal  dari  sistem hukum  Romawi  yang  terkenal  dengan  asas nullum delictum , kemudian diadopsi oleh Univer- sal  declaration  of  Human  Right (UDHR)  tahun 1789, The  International  covenant  on  Civil  and Political  Right  and  Both The  American  and  The Eropean  Convention  of  Human  Rights ,  yang intinya  berbunyi,    “ no  one  shall  held  guilty  of any  criminal  offence  on  account  of  any  act  or ommision  which  did  not  constitute  a  criminal offence  under  national  or  international  law  at the  time   w he n  it  w as   com mitted .  Hukum konvensional baru mengenal asas legalitas abad 18, di mana kaidah ini diadopsi ke dalam Hukum Prancis sebagai salah satu hasil revolusi Prancis. Dari Prancis inilah, kemudian asas ini ditularkan kepada Hukum konvensional negara-negara lain.
Di dalam sejarah hukum pidana, terutama di Indonesia  selama ini  diyakini bahwa  istilah asas  legalitas  berasal  dari  sarjana  Jerman be rna m a   A ns e l m   Vo n  Fe ur ba c h  ya ng merumuskan  dalam  bahasa  latin nullum  delic- tum nulla poena sine praevia lege poenali . Dari adagium  ini  dialirkan  tiga  asas  seperti  yang dirumuskan oleh  WA van Der Donk,  yaitu nulla
poena  sene  lege,  nulla  poena  sene crimen dan nullum crimen sine poena legali (Poernono, 1986:
65). Sahetapy menjelaskan bahwa sebelum Von F e urba ch  s e be na r ny a   Ope nhe i m e r   te l a h menemukan asas legalitas ini dalam ilmu hukum Yahudi  yang  bernama Talmudic  Jurisprudence . Sehubungan dengan historical background dari  as as   legalitas   ini  pe rlu  dike muka ka n pendapat Moeljatno, yang, intinya menyatakan: ucapan nullum  delictum   nulla  po e na   s ine pra e v ea   lege be ras a l  da ri  v o n  F e urba ch. K e m udi a n  j uga   da p a t  dili ha t  pa d a   bu k u Montesqueu,  yang  menegaskan  bahwa  asas legalitas  mempunyai  bentuk  dalam  undang- undang  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  8 declaration des droit de l’home et ducitoyen . Dari sini  asas  ini  dicantumkan  dalam  pasal  4 Code Penal Prancis,  yang kemudian masuk ke dalam WVS  Belanda,  dan  diterima  di  negeri  jajahan Hindia Belanda melalui WvS NI 1918.
Penerimaan  asas  legalitas  di  berbagai belahan  dunia,  dimulai  oleh  Austria,  kemudian di  terima  juga  oleh  kaum  Nazi  Jerman    tetapi kemudian dihapuskan karena dianggap sebagai magna charta para penjahat. Begitu juga di Uni Sovyet, asas ini tidak diterima karena dianggap sebagai  alat  memertahankan  kekuasaan  oleh kaum  borjuis  yang  menguasai  tata  hukum setempat. Dalam perkembangan selanjutnya, Uni Sovyet  telah  menerima  kembali  asas  legalitas da la m   ha l   ba hw a   pe r bua t a n- pe r bua t a n seseorang  itu  dapat  dikategorikan  sebagai so- cially  dangerous .
Asas legalitas merupakan hal yang harus ada dalam sistim hukum pidana karena asas ini da pa t  m e mbe rik a n  ja m ina n  perlindunga n terhadap HAM, menjamin terciptanya kepastian hukum   da n  da pa t  m e nja m in  pe lak s a na a n kekuasaan yang tidak berlebihan  serta sekaligus dapat  membatasi  kekuasaan  aparat  penegak hukum dalam melaksanakan hukum pidana. Asas legalitas  merupkan  hal  yang  penting  dalam hukum pidana. Undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan apa dan pidana apa yang dapat dijatuhkan  kepada pelanggarnya.
Te rda pa t  be be ra pa   pe nge rtia n  ya ng terkandung  dalam asas  legalitas  ini:   (1)  Tidak ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam undang-undang; (2) U n t u k menentukan  adanya  perbuatan  pidana  tidak boleh digunakan analogi; (3) Aturan pidana tidak boleh berlaku surut.
Dalam  kehidupan  akademis  terutama dunia  kehidupan  hukum  di  Indonesia,  tidak menyadari  bahwa  jauh  sebelum Declaration  of the Rights of Man and Citizen , sistem peradilan pidana  Islam  telah  menjalankan  asas  legalitas ini.  Islam  karena  berasal  dari  Allah  dapat
mengerti sifat manusia, aspirasi-aspirasinya baik yang sah maupun tidak sah dan tujuan-tujuannya lebih  tepat.  (Taymor  Kamel, The  Principal  of Legality  and  its  Aplication  in  Islamic  Criminal Justice ,  dalam Bassiouni,  M Cherief,  1982:150) Asas  legalitas  dalam  Islam  bukan  berdasarkan pemikiran manusia tetapi sudah merupakan nash dari  Allah  sebagaimana  tercantum  dalam  Al Quran 17:15, “… dan kami tidak akan mengazab suatu  kaum  sebelum  kami  mengutus  seorang rasul”.    Nash  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada tindak pidana kecuali setelah ada peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada manusia.
Hukum Islam mengenal tiga aturan pokok. A tura n  po k ok   perta ma   a da la h  “ tida k   a da hukuman  bagi  perbuatan  orang  yang  berakal sehat  sebelum  ada nash (ketentuan)”.    Aturan pokok  kedua,  “dasar  segala  sesuatu  adalah di bo le hk a n /m u ba h”,  m a k s u dnya   s e m ua perbuatan  atau  sikap  tidak  berbuat  dibolehkan dengan kebolehan yang asli. Aturan pokok ketiga menurut  syara,  “tidak  ada  pembebanan  suatu hukum  kecuali  kepada  seorang  mukalaf  yang berkemampuan  untuk  memahami  dalil-dalil pembebanan  dan  untuk  melaksanakan  hukum tersebut.”
Dari ayat  tersebut di atas,  maka jelaslah bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  kejahatan  tanpa pemberitahuan  yang  jelas,  dan  tiada  pidana tanpa  peringatan  terlebih  dahulu.  Begitu  juga dalam kaidah fikih, ditegaskan bahwa tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan, serta hukum asal itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.
Dalam  konsep  KUHP/RUU  KUHP,  apakah secara sadar atau tidak, nilai-nilai hukum Islam s u da h  m a s u k ,  a ta u   pa ling   tid a k ,   te l a h memberikan  peluang  untuk  berlakunya  hukum Islam. Kesempatan itu dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi: ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” atau hukum  adat  yang  menentukan  bahwa  menurut hukum adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.
Penjelasan pasal 1 ayat (3) RUU KUHP ini menegaskan,    adalah  suatu  kenyataan  bahwa dalam  beberapa  daerah  tertentu  di  Indonesia masih  terdapat  ketentuan  hukum  yang  tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal demikian terdapat  juga  dalam  lapangan  hukum  pidana, yaitu  yang  biasanya  disebut  dengan  tindak pidana  adat.  Untuk  memberikan  dasar  hukum yang  mantap  mengenai  berlakunya  hukum pidana  adat,  maka  hal  tersebut  mendapat pengaturan  s ecara   tega s  dalam  K UHP  ini. K e te nt ua n  da l a m   a y a t  ini   m e r upa k a n
pengecualian  dari  asas  legalitas.  Diakuinya tin da k   pida na   a da t  t e rs e but  untu k   le bih memahami  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  tertentu.
Memberlakukan  ketentuan  “hukum  yang hidup” sebagai dasar  berlakunya sebuah KUHP, bukan  hanya  sekedar  berpengaruh  kepada kontruksi asas legalitas akan tetapi berpengaruh kepada teori hukum pidana lainnya yang selama ini dikenal, baik teori hukum pidana yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalimat “hukum yang hidup”  sebetulnya  dapat  diterjemahkan  oleh umat  Islam  sebagai  ketentuan  hukum  Islam (begitu juga ketentuan agama lainnya).  Hal ini bisa  dilihat  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri De np a s a r  y a ng  m e nga dil i  pe rk a ra   a d a t’” N a m bara ya ng”,  ga m ia   G a ma na ,  dll,  ya ng normanya mengambil dari ketentuan adat Bali/ agama Hindu – akan tetapi sanksinya mengambil dari  ketentuan  hukum  positif/KUHP  atau  yang mempunyai ekuevalensi dengan KUHP.
Oleh  karena  seharusnya  pusat  perhatian k ita  me le bar  k ea ra h  bagaima na  me mbina aparatur  penegak  hukum  yang  Muslim  untuk mampu menangkap peluang yang diberikan oleh Pasal  1  ayat  (3)  RUU  KUHP  tersebut  untuk menerapkan syariat Islam dalam mengadili suatu perkara  pidana  yang  tidak  diatur  dalam  KUHP te ta pi   pe r bua ta n  te r s e bu t  be rda s a rk a n pertimbangan syariat Islam patut dihukum.
Harus juga diperhatikan bunyi pasal 1 ayat
(4)  RUU  KUHP  yang  menegaskan  berlakunya hu k um   y a n g  hi dup  da l a m   m a s y a ra k a t sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan/atau prinsip-prinsip  hukum  yang  umum  yang  diakui o le h  m a s y a ra k a t   ba ngs a - ba ng s a .  H u k um N a s io n a l  k ita   ha r us   d is e s ua i k a n  de ng a n kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang ber- Pancasila
Rambu-rambu  tentang  yang  dimaksud dengan  hukum  yang  hidup  adalah  sebagai berikut:  (1)  Bersumber  dari  nilai-nilai/prinsip- prinsip hukum Pancasila yaitu yang berketuhanan (bermoral  religius), humanis,  berorientasi  pada ni la i  pe rs a tu a n  ( k e p e nti nga n   be rs a m a ) kerakyatan  dan  keadilan  sosial;  (2)  Bersumber dari  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui oleh  masyarakat  bangsa-bangsa  ( the  general principles  of  law  recognized  by  the  community of nations ).
Pada dasarnya, KUHP yang akan dibangun a da la h  b e ris i   no rm a - no rm a   y a n g  be r upa larangan, keharusan dan perintah, yang semua terminologi  ini  dalam  khasanah  ilmu  hukum pidana  (Islam)  disebut jinayah dan jarimah – yang mengandung pengertian larangan-larangan hu k um y a n g d ibe r ik a n A lla h y a ng pe la nggarannya   m embaw a  huk um an  ya ng
dite ntuk a n - N y a .  L a ra nga n  huk um   be ra rti melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Hal yang sama dengan definisi Criminal act dalam hukum pidana  barat  yang  merumuskan  bahwa  tindak pidana  adalah an  act  or  mission  prohibited  by law for the protection of the public, the violation of  which  is  prosecuted  by  the  state  in  its  own name,  and  punishable  by  fine,  in  carceration, other retriction up to liberty, or some combina- tion of these . (Dix, 1988: 1). Bandingkan dengan rumusan tindak pidana dalam hukum pidana In- donesia: Perbuatan  yang dilarang  dan diancam pida na ,  ba ra ngs ia pa  m e la ngga r  la ra nga n tersebut. (Lihat  Moeljatno 1955).
Kebijakan  yang  ditempuh  dalam  rangka transf orma si  huk um  Is la m  ke da la m  KUHP nasional yang akan datang, dalam jangka pendek dapat dilakukan  dengan cara: (1) Mencermati  “apakah  rumusan  perbuatan  yang dilarang  itu“  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan a s a s - a s a s   hu k um   I s l a m   a ta u   tida k ;    (2 ) Mencermati  “apakah  penempatan  pasal-pasal tersebut  “  memenuhi  prinsip-prinsip  hukum  Is- la m  atau  tidak ;  (3 )  M ence rma ti    “ apak ah penentuan pidana yang diancamkan”  sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Penentuan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana hendaknya sudah dipertimbangkan secara  matang.  Sifat Ultimum  remedium dari hukum  pidana  hendaknya  tetap  merupakan politik kriminal dari pemerintah, mengingat sifat sanksi  dari  hukum  pidana  pada  hakikatnya memberikan    penderitaan  bagi  masyarakat sebagaimana telah  dikemukakan di  atas.
Penderitaan yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana, the infliction of pain by the state  on  someone    who  has  been  convicted  of an  offence .  Sanksi  pidana  mengandung  unsur- unsur (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu  “pengenaan  penderitaan”  atau  nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2)  Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan  hukum  yang  telah  melakukan  tindak pidana menurut  undang-undang.
Hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila  bidang-bidang  hukum  lain  tidak  dapat menyelesaikan konflik. Perlu kehati-hatian dalam penggunaan  Hukum  pidana.  Pertama  karena m e m a ng   H u k um   pida na   itu  m e m puny a i keterbatasan,  juga  penggunaan  Hukum  pidana harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan Nasional,  perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  Hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugia n  bagi  masyarakat.  Di  samping  itu
pe nggu na a n   H u k um   pida na   ha ru s   m e m - perhitungkan  prins ip  biaya  dan  ha sil,  dan terakhir  penggunaan  Hukum  pidana  itu  jangan sampai melampaui beban tugas aparat penegak Hukum ( overblasting ).
Dalam  konteks ultimum  remedium ini, maka memilih dan menetapkan suatu perbuatan dan  kemudian  mengkontruksikannya  dalam huk um   pida na   ha rus la h  da pa t  m e nja w a b pertanyaan  mengapa  perbuatan  itu  dilarang, kriteria  apa  yang  dipakai  untuk  menetapkan suatu  perbuatan  menjadi    suatu  tindak  pidana dan  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  hasil  yang akan  dicapai  dengan  adanya  pidana  tersebut. Prinsip the limiting principle dalam hukum pidana hendaknya diperhatikan.
Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pi da na   pa da   ha k i k a t ny a   a da la h   s ua tu penderitaan  atau  nestapa.  Hulsman  misalnya mengatakan hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua  tujuan  utama  yakni  untuk  mempengaruhi ti ngk a h  la k u  da n  pe ny e le s a ia n  k o nf li k . Binsbergen  berpendapat  bahwa  ciri  hakiki  dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (Priyatno, 2005: 7).
Pentingnya  menentukan  kriteria ultimum remedium dan primum remedium dalam hukum pidana  terlihat  ketika  pembahasan  RUU  KUHP. Dalam menentukan beberapa perbuatan menjadi suatu tindak pidana terdapat adanya perdebatan di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  secara teoritik akan dibahas terlebih dahulu hal-hal yang prinsip dalam pembaharauan  KUHP tersebut.

## Fokus Pembaharuan Hukum Pidana
Berbicara    pembaharuan  hukum  pidana, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang politik  hukum  pidana.  Sebagaimana  diketahui politik  hukum  pidana,  pada  hakikatnya,  adalah bagaimana  mengusahakan  atau  membuat  dan merumuskan hukum pidana yang baik. Membuat hukum  pidana  yang  baik  di  samping  dapat dilakukan melalui cara membuat hukum pidana yang  sama  sekali  baru,  juga  dapat  dilakukan de nga n   ca r a   m e re v is i   a ta u  m e m pe rba i k i (memperbaharui)  hukum  pidana  yang  berlaku untuk menuju kepada hukum pidana yang dicita- citakan.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Mulder, yang  mengatakan  politik  hukum  pidana  adalah s ua tu  ga ris   k ebija k a n  untuk   m e ne ntuk a n seberapa  jauh  ketentuan  pidana  yang  berlaku perlu  diubah  atau  diperbaharui.  Demikian  pula pe nda p a t  Suda rto ,   y a ng  m e ng a ta k a n melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti us a ha - us a ha m e w u jud k a n pe r a tur a n
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang  akan datang.
Sedangkan pembaharuan hukum ini pada hakikatnya  harus  merupakan  perwujudan  dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada  hakikatnya  mengandung  makna  suatu up a y a   untu k   m e la k uk a n  re o rie nta s i  d a n reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan so sio   kultural  mas yara kat  Indonesia   ya ng melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan criminal dan  kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia (Arief,  1996:  30).
Dengan  demikian,  pembaharuan  hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi  pada  kebijaka n  dan  seka ligus pendekatan yang berorintasi  pada nilai.
Misalnya, protes terhadap masuknya delik susila /delik yang berhubungan dengan masalah seksual  (termasuk  di  dalamnya  kumpul  kebo). Secara per- definisi, delik kesusilaan adalah delik yang  berhubungan  dengan  kesusilaan.  Apa  itu kesusilaan,  tidak  mudah  untuk  memberikan definisi  karena  pengertian  dan  batas-batas kesusilaan  cukup luas  dan dapat  berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui bahwa pada dasarnya setiap tindak pidana pada hakikatnya  mengandung  pelanggaran  terhadap nilai-nilai  kesusilaan,  perbuatan  membunuh, mencuri,  menelantarkan  anak,  membajak  hak cipta orang lain, berbuat curang pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.
Dalam  konteks  sistem  nilai,  selain  ada sistem  nilai  yang  berorientasi  pada  paham kebe basan/ke pentinga n  individu,  juga   ada sistem  nilai  yang  berorientasi  pada  paham kolektif  dan  kepentingan  keseimbangan  yang te ntu  s a j a   be rbe da   d e ng a n  p a ha m   a t a u pandangan  pada  masyarakat  yang  menganut individualistik  dan  liberal.  Dalam  pandangan masyarakat  yang  individualistik  dan  liberal  hak kebebasan  individu  sangat  dijunjung  tinggi, termasuk kebebasan dalam bidang  seksual dan hubungan  antarindividu  bebas  tanpa  paksaan, dan hal demikian dianggap wajar.
Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam  hal  menyangkut  delik  kesusilaan  (delik y a ng  b e rh ubun ga n   de n ga n   s e k s ua lita s ) berkembang paham bahwa hukum pidana harus berhenti pada pintu kamar tidur, the criminal law dictatorial  power  must  end  at  the  door  of  the bedroom ,  atau  berhenti  pada the  born  door . Paham  ini  menghendaki  adanya  pembatasan dalam menciptakan perundang-undangan pidana
da la m   bida ng  k e s u s ila a n  ba hk a n  a da k e ce nd e run ga n unt uk m e ng a da k a n dekriminalisasi  dan  depenalisasi  terhadap  apa yang  disebut  dengan  kejahatan  tanpa  korban (victimless  crime) seperti  delik  susila/delik seksualitas    dan  perjudian.
Pendapat  bahwa  masalah  delik  susila merupakan  masalah  pribadi  dan  negara  tidak boleh turut campur dalam masalah pribadi tidak s e la m a nya   be n a r.   N e g a ra   be r k e w a jib a n membuat  rakyatnya  bermoral  baik.  Kebijakan penerapan  sanksi/kebijakan  membuat  delik susila  hendaknya  dimaksudkan  sebagai  usaha penghormatan  terhadap  lembaga  perkawinan yang oleh sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap  sakral  dan  suci  serta  menanggulangi ef ek  samping  da ri  perbuatan  tersebut.  Di samping itu, penentuan delik susila dimaksudkan sebagai  upaya  menegakkan principle  of  sex mo ra lity di  da la m  ma s ya ra k at,  me nce ga h terjadinya hubungan seks bebas serta berbagai penyakit  masyarakat  lainnya  dan  menghindari terjadinya tindak pidana lanjutan dari perbuatan tersebut.
H ukum   pida na   m em a ng  tidak   bole h mengabaikan  urusan  pribadi,  namun  hanya m e m e nt ing k a n uru s a n pri ba d i a k a n menimbulkan  disfungsional  dari  hukum  pidana dan ini berarti kembali lagi kepada jiwa dan spirit KUHP  peninggalan kolonial.  Hukum  pidana  kita hendaknya  dibangun  dengan  memperhatikan kepentingan  pribadi,  masyarakat  dan  negara. Inilah  yang  disebut  dok trin  ke seimba ngan kepentingan.
Kehawatiran  terhadap  penetapan  delik susila  dalam  KUHP  yang  akan  datang  dan menyebabkan orang melakukan perbuatan main hakim  senidiri  (misalnya  melakukan sweeping ) adalah alasan yang dibuat-buat dan berlebihan. Justru  penetapan  sanksi  terhadap  kejahatan kesusilaan berfungsi untuk pencegahan terhadap ke se we na ng-w enanga n  wa rga  ma sy arak at da la m   m e l a k uk a n  re a k s i  k e pa da   pe la k u kejahatan.  Penetapan  sanksi  disini  dapat  juga dimaksudkan untuk menyediakan saluran kepada korban/keluarga  korban  untuk  mewujudkan motif-motif  balas  dendam  atau  menghindari balas  dendam  yang  merupakan  pembalasan tidak  resmi (unofficial  retaliation).
Delik susila tidak hanya dipandang sebagai m a s a la h  a n ta r indi v idu   be l a k a   m e l a ink a n merupakan problem  sosial yang  terkait dengan hak  asasi  manusia.  Khususnya  yang  berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari kegiatan- kegiatan  yang  dianggap    amoral.  Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan hukum pidana mengingat  adanya  fungsi  hukum  pidana  baik yang umum maupun yang khusus. Fungsi umum hukum  pidana  menyelenggarakan  pengaturan
untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan, fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap  perbuatan  yang  merugikan  dengan s a nk s i   pi da n a   y a ng  diha ra p k a n   da p a t m e nim bulk a n  da y a   pr e v e ntif   untuk   tida k melakukan tindak pidana.
Misalnya,  apa  yang  disebut  dalam  delik perzinahan.  Pasal  485  RUU  KUHP  draft  tahun 2007 menegaskan:  (1) Dipidana  karena  zina, dengan pidana penjara paling lama  lima tahun, (a )  L a k i- l a k i   y a n g  be ra da   da la m   ik a t a n perkawinan    melakukan  persetubuhan  dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) Perempuan y a ng  b e ra da   da la m   i k a ta n  p e rk a w in a n melakukan  persetubuhan dengan  laki-laki  yang bukan suaminya; (c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui  bahwa perem puan  ters ebut  berada   dalam   ika ta n perkawinan;  (d)  Perempuan  yang    tidak  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  laki-laki padahal diketahui bahwa laki- laki  tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawinan; (e)  Laki-laki  dan  perempuan  yang  masing- masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan  persetubuhan.
Menurut KUHP, seseorang yang melakukan hubungan  kelamin  atau  persetubuhan  di  luar pernikahan  atas  dasar  suka  sama  suka  pada prinsipnya  tidak  dipidana,  kecuali  terbukti  ada perjinahan  (salah satu pihak sudah kawin). Yang di pida na   m e n urut   K U H P   h a ny a   a pa bi la persetubuhan  di  luar  nikah  tersebut  dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan,  tidak  berdaya  atau  terhadap  anak dibawah umur 15 tahun.
Berdasarkan  ketentuan  demikian,  maka menurut KUHP tidaklah merupakan tindak pidana dalam  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  Dua  orang belum  kawin  yang  melakukan  persetubuhan, walaupun  perbuatan  itu  dipandang  bertentangan dengan  atau  mengganggu  perasaan  moral ma sy arak at,  wa nita   itu  m au  m elak uk an persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi, tetapi diingkari, berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada  halangan  untuk  nikah  menurut  undang- undang;  (2)  Seorang  laki-laki  telah  beristri me ngaham ili  se orang  ga dis  (berarti  telah melakukan  perzinahan)  tetapi  istrinya  tidak membuat  pengaduan  untuk   menuntut;  (3) Seseorang    melakukan    hidup    bersama  dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal  perbuatan  itu  tercela  dan  bertentangan dengan  atau  mengganggu  perasaan  kesusilaan/ moral  masyarakat  setempat.
R um us a n  pe rbua ta n  s e pe rti  di  a ta s kemudian diadopsi dalam pasal 421 RUU KUHP draft 2004 yang inti deliknya adalah delik zina,
tetapi  ada  kepentingan    yang  dilindungi  yaitu kepentingan  wanita  korban  yang  hamil  karena tipu muslihat atau bujukan untuk dinikahi. Oleh karena itu, seharusnya dipisahkan dari delik zina (vide pasal 484 RUU KUHP draft 2007).
Delik yang berhubungan dengan kesusilaan seksual  yang  mengalami  perubahan  adalah  delik perkosaan. Menurut konsep KUHP termasuk tindak pida na   perko sa an  a da la h:  (1)  M elak uk an persetubuhan  dengan  wanita  yang  bertentangan dengan kehendak atau tanpa  persetujuan wanita tersebut;    (2)    Melakukan  persetubuhan  dengan wanita dengan persetujuan wanita tresebut, tetapi persetujuan  itu  dicapai  melalui  ancaman  untuk dibunuh  atau  dilukai,  karena  wanita  itu  percaya (mengira/menganggap bahwa laki-laki itu adalah suaminya  yang  sah atau  orang  yang  seharusnya disetujuinya),  dan  wanita yang berusia  di bawah 14 tahun.
Selanjutnya menurut konsep, termasuk juga perkosaan  apabila perbuatan  no  1  dan 2  di  atas dilakukan dengan Ke (1) memasukan alat kelamin ke  dalam  a nus  atau  mulut  wanita,  Ke  (2) memasukan suatu benda (bukan bagian tubuh laki- laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
Dalam  delik  perkosaan,  yang  menjadi kontroversi di masyarakat adalah apa yang disebut marital rape dan sebetulnya perbuataannya sudah terkover  dalam  rumusan  angka  1.  Tetapi  dalam perkembangan selanjutnya rumusan marital rape ini  dicantumkan  secara  khusus  dalam  bab  delik penganiayaan  dengan  istilah  “kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga”.  Dalam  draft  KUHP  2007 Pasal 589 mengatakan:
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan pal- ing lama dua belas tahun atau pidana denda pal- ing sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;  (2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri

## Sampai saat ini, dapat disimpulkan bahwa formulasi  delik  perkosaan  adalah:
Pasal  489  (450/2007),  (1)  Dipidana  karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama duabelas  tahun  (a)  laki-laki  yang  melakukan persetubuhan  dengan  perempuan  di  luar perkawinan,  bertentangan  dengan  kehendak perempuan tersebut. (b) laki-laki yang melakukan persetubuhan  dengan  perempuan  di  luar perkawinan tanpa persetujuan perempuan tersebut (c) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,  dengan  persetujuan  perempuan tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, (d) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena
perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki itu adalah  suaminya  yang  sah,  (e)  laki-laki  yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya atau, (f) laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan  perempuan  padahal  diketahui  bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
(2)  Dianggap  juga  melakukan  tindak  pidana perkosaan  jika  dalam  keadaan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):  (a) Laki-la ki  yang memasukan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan atau; (b) Laki-laki memasukan suatu  benda  yang  bukan  merupakan  bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
Di  s a m ping  delik   s us ila   (dala m   arti sempit),  yang  menjadi  sorotan  masyarakat adalah  masuknya  santet  dalam  RUU  KUHP. Memang  delik  santet  akan  menjadi  masalah apabila kualifikasinya adalah delik  materil yang perlu  pembuktia n  yang  rum it,  tetapi  yang dik rim inalis a sika n  a da lah  s e se orang  y ang m e nga k ui  m e m p uny a i  i lm u   s a n te t .  J a di dirumuskan secara formal, dan dalam delik for- mal  tidak  perlu  pembuktian  secara  materil. Kalaupun  akan dipersoalkan  adalah apakah  delik santet ini delik biasa atau delik aduan.
Pasal  233  konsep  KUHP  berbunyi,  barang siapa  dengan  mengaku  mempunyai  kekuatan magis,  memberitahukan  atau  menimbulkan harapan  kepada  orang  lain  bahwa  oleh  karena perbuatannya  dapat  ditimbulkan  kematian  atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Hal  yang  ditentang  dan  menimbulkan pe rdebatan a da la h ma suknya delik ketatanegaraan  yang  menyangkut  larangan penyebaran    ajaran  komunisme  dan  marxisme. Dalam  suasana  masyarakat  Indonesia  seperti sekarang, larangan penyebaran ajaran komunisme dan  marxisme  rasanya  masih  perlu  dicantumkan dalam  KUHP.  Pentingnya  mencantumkan  dalam KUHP  sebagai  sebuah  delik  karena  kepentingan yang  harus  dilindungi  dalam  kejahatan  terhadap ketatanegaraan adalah kepentingan benda hukum baik fisik maupun non fisik. Benda hukum non fisik adalah  ideologi  negara  dan  konstitusi,  karena ideologi  negara  dan  konstitusi    tidak  dapat dipisahkan.  Hal  ini  penting  mengingat  konstitusi merupakan a frame of political society, organized through and  by  law,  that is  to say,  one in  which law has established permanent institution with rec- ognized functions and definite rights .

## Simpulan dan Saran
Memasukan nilai-nilai agama Islam dalam pembuatan  KUHP  sudah  betul  mengingat  hal s e pe rt i  i ni  te la h  d ik e m uk a k a n   da l a m rekomendasi  kongres  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa  ke  5  mengenai effective  measures  to prevent  crime yang  mengatakan  ... that  crime prevention strategies should be based on exalt- ing the spirit of man and reinforming his in his ability to do good ... sebagaimana telah dikatakan terdahulu. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus  didasarkan  pada  usaha  membangkitkan/ menaikkan  semangat  atau  jiwa  manusia  dan usaha  memperkuat  kembali  keimanan  atau kemampuan untuk berbuat baik.
K U H P   n a s io na l   y a n g  a k a n  da ta ng hendaknya  memperhatikan local  characteristic (yang  bersumber  dari religious  law dan tradi- tional  law )  serta  international  trend  sehingga masuknya nilai-nilai agama dalam pembentukan KUHP  secara  filosofis  maupun  secara  yuridis dapat dibenarkan. Dan tujuan dari hukum pidana akan tercapai. Hal itu dapat dilihat dari The crimi- nal law seeks (Padfield, 2006: 3),  (a) To   e n- force  moral  values;  (b)  To  punish  those  who deserve  punishment;  (c)    To  protect  the  public from  harm;  (d)  To  reform  the  offender;  (e)  To deter  offenders  and  potential  offenders;  (f)  To educate  people  about  appropriate  conduct  and behavior; (g)  To preserve order; (h) To protect vulnerable people from exploitation and corrup- tion.

## Daftar Pustaka
Alper, B. (1975). Changing Concept of Crime and Criminal Policy, Material Series No 6 UNAFEI, Tokyo.
Amrullah,  A.  (2007). Politik  Hukum  Pidana (Dalam  Perlindungan  Korban  Kejahatan Ekonomi  di  Bidang  Perbankan). Malang: Bayu Media.
Ancel, M. (1965). Social defence; A modern Ap- proach  to   Criminal  Pro blem s .  Londo n: Routlege & Kegan Paul.
Arief,  B.  N.  (1996). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.
_____ (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Penulisan Buku Ex Kerjasama Indo- nesia – Belanda Bidang Hukum.
_____  (2003). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana . Bandung: Citra Aditya.
Dix , G. E. (1988). Law Summaries-Criminal Law , Chicago: Harcout Brace Javanovich. hlm 1.
Hamdan,  M.  (1997). Politik  Hukum  Pidana . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.
Hartono,  S.  (1991). Politik  Hukum  Nasional M enuju  Sa tu  Sis tem   Huk um   Na s io nal .
Bandung: Alumni.
Hofmann,  M.  (1993). Islam-The  Alternative.
Reading . Garnet Publishing Ltd.
Kamel,  T.  (1982).  The Principal  of  Legality  and its  Aplication  in  Islamic  Criminal  Justice. dalam  Bassiouni.  M  Cherief, The  Islamic Criminal  Justice  System .  London-Rome-NY, Oceana  Publication.
Lamintang. (1997). Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indoenesia . Bandung: Citra Aditya.
Lippman, M., Sean Mc C. (1988). Islamic Crimi- nal  Law  and  Procedure  An  Introduction . West Port. Green  Wood Press.
Machfud, MD, M. (2009). Politik Hukum di Indo- nesia. Jakarta:  PT Radja  Grafindo Persada.
Manan,  B.  (1992). Dasar-dasar  Perundang-
undangan Indonesia. Jakarta: IND HILL Co.
M oe ljatno ,  (1 95 5).  P erbuatan  P idana  da n P e rta n ggun gja w a ba n   P id a na . P i da to Pengukuhan  Guru  Be sar  di  Univers itas Gajahmada ,  Jogyakarta.
Muladi,  &  Arief,  B.  N.  (1992). Teori-teori  dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni.
Packer, H. (1968). The Limits of  Criminal Sanc- tion, California:  Stanford  University  Press.
Padfield,  N.  (2006). Criminal  Law .  Oxford  Uni- versity  Press.
Poernono, B. (1986). Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia . tanpa kota penerbit.
Priyatno, D. (2005). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Bandung: STHB Press.