## PERLINDUNGAN  HAK  EKONOMI  INVENTOR APARATUR  SIPIL  NEGARA  BERDASARKAN  ASAS ALTER EGO

## PROTECTION OF THE ECONOMIC RIGHTS OF STATE CIVIL  SERVANT  INVENTORS  BASED  ON  THE  ALTER EGO PRINCIPLE
Ananda Fersa Dharmawan a , Miranda Risang Ayu b , Eddy Damian c

## ABSTRAK
Inventor  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  salah  satu  jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2016  Tentang  Paten.  Regulasi  mengenai  hak  ekonomi inventor  aparatur  sipil  negara  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan,  namun  pemberian  imbalan  di  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  ini  dilakukan  dengan  sifat  lapisan  nilai  menurun.  Hal  ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas Alter Ego dalam  kaitan  dengan  hak  paten  yang  memberikan  kedudukan tertinggi  bagi  inventor.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Tahap  Penulisan  dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  menelaah  data  sekunder  termasuk  bahan  hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat  ketentuan  Pasal  8  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi  inventor ASN  tidak terpenuhi dengan  adil.  Hak  ekonomi  seorang  inventor  ASN  haruslah  tetap dipenuhi  dengan  adil  mengingat  nilai  invensi  yang  dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif  atau  meningkat  sesuai  dengan  nilai  komersialisasi  yang dihasilkan dari suatu paten.
Kata kunci: alter ego ; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuangan.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Banda  42  Bandung,  email: ananda20018@mail.unpad.ac.id
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email: miranda.risang.ayu@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email: eddydamian13@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima:
5 April 2022
Artikel diterbitkan: 30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i2.779
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Civil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the  inventor  the  highest  position.  The  research  method  used  in  this  study  uses  a  normative  juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions, and teachings of experts and  their  implementation  in  statutory  regulations.  If  you  look  at  the  provisions  of  Article  8  of  the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors  are  not  fulfilled  fairly.  The  economic  rights  of  an  ASN  inventor  must  still  be  fulfilled  fairly considering  the  value  of  the  invention  he  produces.  The  protection  of  just  economic  rights  must  be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.
Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation.

## PENDAHULUAN
Semua jenis teknologi berawal dari suatu Invensi atau penemuan yang dilakukan manusia  untuk  memecahkan  masalah  teknis  tertentu.  Invensi  yang  dilakukan  oleh seorang manusia yang dinamakan Inventor perlu dilindungi dan dihormati segala jerih upayanya. Menurut Cornish dan Llewelyn, kemajuan peradaban manusia terpusat pada invensi-invensi  terbaru  yang  menyumbang  peradaban  dan  penghormatan  terhadap inventornya yang menjadi salah satu parameter kemajuan. 1 Tanpa pelindungan, setiap Invensi yang dihasilkan seseorang dapat saja diakui dan diambil alih secara sewenang- wenang  oleh  orang  lain.  Untuk  mencegah  hal  tersebut,  lahirlah  konsep  pelindungan hukum berupa suatu hak kebendaan immateril yang diberikan kepada seorang inventor atas  invensinya  dalam wujud  suatu hak  eksklusif  atas invensinya  dalam  bentuk  hak Paten  yang  diberikan  oleh  Negara.  Paten  sebagai  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh Negara  untuk  melindungi  hasil  olah  pikir  manusia  yang  bersifat  teknis  berupa kewenangan untuk memanfaatkannya sendiri atau mengalihkannya dengan suatu ijin kepada pihak lain untuk dimanfaatkan atau dilaksanakan merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang teknologi.
Hak  Eksklusif  tersebut  mencakup  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang  diberikan oleh  Negara  kepada  Inventor  atas  invensinya. Menurut  Muhamad  Djumhana  dan  R. Djubaedillah dalam konsep hak kekayaan intelektual, kedua jenis hak ini meliputi; Hak Ekonomi,  yang  diartikan  sebagai  hak  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas kekayaan intelektual. Pencipta atau Inventor mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau Inventor untuk bisa mengekploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut; Hak Moral Adalah hak
1 Cornish dan Llewelyn, (2003), Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alied Rights, London: Sweet & Maxwell, hlm. 132.
eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. 2
Salah satu pihak yang berhak menerima hak eksklusif tersebut adalah inventor yang  berasal  dari  golongan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Regulasi  mengenai  hak ekonomi inventor ASN dapat ditemukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor  136  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Pemberian  Imbalan  Yang  Berasal  Dari Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Royalti  Hak  Cipta  Kepada  Pencipta,  Royalti  Paten Kepada  Inventor,  Dan/Atau  Royalti  Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Kepada Pemulia Tanaman. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai hak ekonomi Inventor ASN, khususnya besaran jumalah imbalan yang diterima oleh oleh inventor ASN  atas  paten  yang  dihasilkannya.  Pasal  8  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini menentukan bahwa Tarif Imbalan dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun  dengan  ketentuan;  a.  untuk  lapisan nilai  sampai  dengan  Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b. untuk lapisan nilai lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen).
Ketentuan  ini  tentu  bertentangan  dengan  asas Alter  Ego yang  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten.  Pasal  13  Ayat  (1)  Undang- Undang Paten 2016 menyatakan “ Pemegang Paten atas Invensi  yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud  dan  Inventor,  kecuali  diperjanji kan  lain”.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa terhadap paten yang lahir dalam hubungan dinas, maka kepemilikan atas paten tersebut adalah kepemilikan bersama, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa secara implisit Undang-Undang  Paten  2016  mengakui  dan  menerapkan  asas Alter  Ego dalam muatannya. Dengan adanya kepemilikan bersama tentu jumlah besaran imbalan yang diterima inventor tidak dalam jumlah persentase lapisan menurun.
Jumlah lapisan imbalan dengan nilai lapisan menurun tentu tidak sesuai dengan asas  Alter  Ego  yang  memberikan  penghormatan  dan  penghargaan  tertinggi  bagi inventor. Hal ini disebabkan karena penerapan asas Alter Ego saat ini baru sebatas pada tingkat Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penerapan tersebut belum merambah dan diterapkan pada tingkat Peraturan Menteri.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  diperoleh  identifikasi  masalah  sebagai berikut, Konsep Implementasi Hak Ekonomi  bagi Inventor Paten apakah yang dapat
2 Muhamad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  (2014), Hak  Milik  Intelektual;  Sejarah,  Teori,  dan  Prakteknya  di  Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, hlm. 26.
dijadikan  justifikasi  teoritis  untuk  menentukan  jumlah  imbalan  sebagai  perwujudan Hak Ekonomi yang adil bagi Inventor ASN di Indonesia? Dan Bagaimanakah konsep pelaksanaan pelindungan Hak Ekonomi yang lebih adil bagi Inventor ASN di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tahun 2016 Tentang Paten?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada riset ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis,  yakni  dengan  memaparkan  secara  keseluruhan  objek  yang  diteliti  secara sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah yuridis normatif dimana akan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkannya dengan regulasi serupa di Negara lain dan mengkajinya dari sudut pandang teoretis murni. Peneliti melakukan riset ini dengan melakukan studi dan penelusuran kepustakaan terkait pendapat ahli dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan Negara lain.

## PEMBAHASAN

## Paten sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual
Hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak  yang  lahir  atau  timbul  dari  hasil kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. 3 Istilah hak kekayaan intelektual dalam hal ini diartikan sebagai hak kebendaan yang merupakan bagian dari harta kekayaan. 4 Pada  intinya,  hak  kekayaan  intelektual  tergolong  sebagai  suatu  benda,  yaitu  benda bergerak tidak berwujud ( intangible assets) . 5 Konsep hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual terletak pada eksklusivitas untuk menikmati manfaat ekonomis dari suatu hasil  kemampuan  olah pikir  atau intelektualitas  manusia.  Lebih  tepatnya,  unsur hak kebendaan  pada  hak  kekayaan  intelektual  mewujud  dalam  bentuk  hak  ekslusif  atas suatu hasil  olah  pikir. Hak  eksklusif  didefinisikan  sebagai hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. 6
Sebagai suatu hak kebendaan yang merupakan bagian dari harta kekayaan, tentu hal ini tidak terlepas dari pengertian “kepemilikan” sebagai suatu istilah dalam lembaga s osial  dan  hukum,  dimana  keduanya  saling  terkait  antara  “pemilik”  dengan  sesuatu objek  “kebendaan/benda”  yang  dimiliki. 7 Dalam  hal  ini,  konsep  hak  kekayaan
3 Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Alumni. hlm. 2.
4 Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press. hlm. 3.
5 Sudaryat at.al. (2010). Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Penerbit Oase Media. hlm. 17.
6 Rahmi Jened. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyrights Law). Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 8.
7 Enrico  Endy  Siagian.  (2015). Implementasi  Prinsip  Alter  Ego  Sebagai  Hak  Ekonomi  Paten  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Tesis. Bandung. hlm. 27.
intelektual  sebagai  suatu  hak  kebendaan  tak  lepas  dari  konsep  kepemilikan  yang merupakan satu kesatuan atasnya. Hasil olah pikir manusia yang dapat digolongkan sebagai  objek  hak  kekayaan  intelektual  haruslah  tertentu  dan  dibatasi  dengan  suatu kriteria.
Menurut Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar , suatu hasil olah pikir manusia/karya intelektual manusia untuk dapat dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual  dalam  sistem  hukum  kekayaan  intelektual,  haruslah  memiliki  kriteria tertentu berupa mengandung nilai kemanfaatan atau kegunaan dan nilai ekonomis . 8
Pembatasan lainnya terkait  kriteria  objek hak kekayaan intelektual  khususnya sistem pelindungan hak cipta adalah suatu hasil olah pikir manusia haruslah dalam bentuk telah berwujud (difiksasi) dan tidak dalam bentuk ide. 9
Hak  kekayaan  intelektual  sebagai  suatu  kebendaan  yang  berupa  hak  ekslusif memiliki dua unsur komponen yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menurut Muhamad Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  kedua  unsur  hak  ekslusif  ini  dijabarkan  sebagai berikut: 10
1. Hak Ekonomi
Adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.
Pencipta  atau  Inventor  mempunyai  hak  yang  sifatnya  eksklusif  hanya  untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau Inventor untuk bisa mengekploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut.
2. Hak Moral
Adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  berisi  larangan  bagi  pihak  lain  untuk mengadakan  perubahan  atas  karya  kreativitasnya.  Hak  moral  ini  tidak  bisa dialihkan kepada siapapun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. Kedua unsur hak ini adalah komponen yang koheren dalam setiap sistem hukum kekayaan  intelektual.  Sehingga,  apabila  suatu  sistem  pelindungan  hak  kekayaan intelektual tidak mengandung kedua unsur hak diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pelindungan kekayaan intelektual seperti itu mengandung kekurangan karena meniadakan salah satu dari kedua komponen hak eksklusif. Secara garis besar, sistem pelindungan hukum kekayaan intelektual serta objek yang dilindunginya terdiri dari dua jenis, yakni; hak cipta (yang meliputi hak cipta dan hak terkait) dan hak kekayaan industri (yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman). 11
8 Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Op.Cit., hlm. 7.
9 Eddy Damian. (2019). Hukum Hak Cipta. Edisi V. Bandung: PT Alumni. hlm. 105.
10 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. (2014). Op.Cit. hlm. 26.
11 Sudaryat, d.k.k., Op.Cit. hlm. 20.
Dalam UU Paten, istilah paten didefinisikan sebagai hak ekslusif yang diberikan oleh  Negara  kepada  Inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk selama  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau  memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 12 Invensi menurut Undang- undang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  dapat  berupa  produk  atau  proses,  atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 13
Berdasarkan  sejarah  perkembangan  UU  Paten,  istilah  invensi  pertama  kali digunakan pada Undang-Undang Paten 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.  Istilah  Invensi  merupakan  pengganti  istilah  penemuan  yang  digunakan  pada Undang-Undang  Paten  sebelumnya,  yakni  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1997. Alasan penggantian istilah penemuan dengan invensi adalah karena istilah penemuan memiliki aneka pengertian. Salah satu artinya adalah menemukan sesuatu yang hilang dan  tercecer.  Padahal,  istilah  invensi  dalam  kaitannya  dengan  paten  adalah  hasil serangkaian  kegiatan  sehingga  menciptakan  sesuatu  yang  baru  atau  tadinya  belum ada. 14 Berdasarkan pertimbangan dan argument tersebut, maka pada UU Paten 2001 dan UU Paten 2016 digunakan istilah invensi  karena lebih cocok dengan sifat objek yang diberikan paten.
Jenis pelindungan paten meliputi dua macam jenis paten, yaitu paten dan paten sederhana. Pelindungan yang diberikan untuk jenis paten hanya diberikan pada invensi yang  baru,  mengandung  langkah  inventif,  dan  dapat  diterapkan  dalam  industry. Sedangkan  pelindungan  jenis  pelindungan  paten  sederhana  diberikan  pada  invensi baru,  pengembangan  dari  produk  atau  proses  yang  telah  ada,  dan  dapat  diterapkan dalam industry. 15
Paten sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan industry, tentu juga memiliki unsur hak moral dan hak ekonomi. Kedua unsur hak eksklusif inilah yang merupakan inti dari pelindungan kekayaan intelektual. Pemberian hak eksklusif yang mengandung kedua hak ini kepada pencipta atau inventor tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar filosofis  yang  menjadi  latar  belakang  lahirnya  pelindungan  HKI  itu  sendiri.  Konsep dasar  filosofis  yang  melatarbelakangi  pelindungan  HKI  tersebut  adalah  konsep kepemilikan atas kekayaan intelektual yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi asas Alter Ego .
Konsep kepemilikan terhadap kekayaan intelektual  sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Konsep ini bermula dari perluasan konsep hak milik kebendaan yang
12 Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
13 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
14 Muhamad Amirulloh at.al. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia. Bandung: Keni Media. hlm. 13.
15 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
meluas  meliputi  juga  kebendaan  tak  berwujud.  Perluasan  konsep  pelindungan  hak kebendaan tersebut terjadi karena dipengaruhi pemikiran mazhab teori hukum alam. Hukum alam yang menitikberatkan pada faktor manusia dan akal pikiran kemudian mempengaruhi  sistem hukum sipil yang masuk ke negara Indonesia  melaluli negara Belanda saat masa penjajahan dengan asas Konkordansi. 16 Negara Belanda menganut sistem  hukum  sipil  atau system  civil  law disebabkan  karena  letak  geografis  negara Belanda  yang  termasuk di  Kawasan  daratan  Benua  Eropa  yang  mayoritas  menganut sistem hukum sipil dalam sistem hukum perundangan negaranya. Hukum alam yang mempengaruhi  sistem  hukum  sipil  ini,  juga  turut  memperluas  ruang  lingkup pengaturan  sistem  hukum  sipil  atas  suatu  benda.  Sistem  hukum  sipil  yang  mulanya hanya  melindungi  kebendaan  berwujud,  kemudian  meluas  sampai  meliputi  juga kebendaan tak berwujud.
Substansi  perluasan  konsep  kepemilikan  yang  meliputi  juga  kebendaan  tak berwujud  ini,  bertolak  pangkal  dari  pemikiran  bahwa  manusia  memiliki  hak kepemilikan  yang  alamiah  sifatnya  yang  berasal  dari  diri  manusia.  Hak  kebendaan alamiah itu berasal dari hasil olah pikir manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan  mencipta.  Hak  kepemilikan  alamiah  yang  berasal  dari  hasil  olah  pikir manusia  itulah  yang  kemudian  dikenal  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual. 17 Konsep pelindungan terhadap HKI ini juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang patut dihormati dan dan diakui keberadaannya. 18

## Para Pihak dalam Paten
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menggunakan beberapa kata ganti untuk menyebut subjek hukum paten, yang terdiri dari “Inventor”, “Pemegang”, “Pemilik”, “Pemakai Terdahulu”, dan “Penerima Lisensi”. Penyebutan kata ganti subjek hukum tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 3 dan Angka 6, Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 21. Berdasarkan penyebutan subjek hukum paten tersebut, maka secara garis besar subjek hukum dalam Undang-Undang Paten terdiri dari:
a. Inventor (baik secara perseorangan sendiri maupun secara bersama-sama)
b. Pihak yang menerima hak dari pemilik paten
c. Pihak lain yang menerima hak lebih lanjut hak terbut
d. Pihak yang memberikan pekerjaan (jika paten lahir dari suatu hubungan kerja)
e. Instansi pemerintah dan inventor (jika paten lahir dalam hubungan dinas)
16 Eddy Damian. Op.Cit. hlm. 15.
17 Loc.Cit. hlm. 16.
18 Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). Op.Cit. hlm. 13.
Pada dasarnya, yang dapat melakukan kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi hanyalah manusia atau orang. 19 Dengan demikian, pada prinsipnya adalah hanya orang perorangan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang dapat menghasilkan  suatu  invensi  yang  dilindungi  paten.  Merekalah  yang  dapat  disebut sebagai inventor. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa  “ Pihak  yang  berhak  memperoleh  Paten  adalah  Inventor  atau  Orang  yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkuta n”. Parallel dengan hal tersebut, ditentukan pula pada Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa  orang  secara  bersama-sama, hak atas  Invensi  dimiliki  secara  bersama- sama oleh para Inventor yang bersangkutan”. Oleh sebab itu, invensi dapat juga dimiliki secara  bersama-sama  oleh  para  inventor  apabila  mereka  secara  bersama-sama  pula melaksanakan invensi tersebut.
Contoh  paling  kongkret  dari  paten  yang  dimiliki  secara  bersama-sama  adalah paten  yang  dimiliki  secara  bersama  antara  instansi  pemerintah  dengan  inventor. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan pada Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali  diperjanjikan  lain”.  Inventor  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  adalah inventor  yang  berasal  dari  golongan  Aparatur  Sipil  Negara.  Dengan  hal  ini  maka Undang-Undang  Paten  2016  membedakan  regulasi  mengenai  paten  yang  dihasilkan dalam hubungan dinas dan paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1).

## Asas Alter Ego dalam Invensi Paten
Alter ego adalah suatu asas yang meletakkan dasar pengakuan hak moral dan hak ekonomi  dari  inventor,  pencipta  atau  pendesain  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat kepemilikannya atas suatu invensi yang dihasilkannya. 20 Istilah " Alter Ego " adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin. Jika diiterjemahkan secara harfiah, itu berarti "Aku yang lai n" atau “Sisi diri yang lain”. Dalam bahasa sehari -hari dapat diartikan sebagai diri kedua atau tiruan seseorang. Pada mulanya asas ini digunakan dalam bidang hukum bisnis khususnya hukum perusahaan. 21
Kemudian asas ini diadopsi dan diperkenalkan ke dalam ranah hukum kekayaan intelektual oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, diantaranya adalah Eddy Damian dan Muhamad  Amirulloh . Eddy  Damian sebagai  salah  satu  guru  besar  hukum
19 Muhamad Amirulloh. at.al. (2021). Op.Cit. Hlm. 15.
20 Fatmashara, Mahadiena. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego. Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Universitas Padjajaran. Vol. 2 No. 1 November 2020. Hlm. 100
21 Alter  Ego:  Judges  and  Punishes  diakses  dari  situs  pada  alamat  berikut:  https://www.mondaq.com/india/ shareholders/882646/alter-ego-judges-and-punishes pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB
kekayaan  intelektual  dari  Universitas  Padjajaran  yang  memperkenalkan  istilah  asas Alter  Ego dalam  disertasinya  yang  membahas  mengenai  Hak  Cipta  pada  tahun  1999 yang  kemudian  dibukukan,  menyatakan bahwa  “asas Alter  Ego sebagai  perwujudan alter egonya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya”. 22 Asas ini pada mulanya digunakan terhadap hak cipta untuk menjelaskan bahwa atas suatu ciptaan dan penciptanya merupakan satu kesatuan dimana didalam kesatuan tersebut terkandung hak eksklusif yang meliputi hak Moral dan hak Ekonomi.
Kemudian  asas Alter  Ego dikembangkan  dan  diperjuangkan  lebih  lanjut  oleh Muhamad  Amirulloh dalam  bidang  hukum  paten.  Dalam  bukunya  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Karyawan  Inventor  Paten  Di  Indonesia”,  Muhamad Amirulloh menyatakan bahwa “secara esensi asas Alter Ego juga dapat diterapkan pada bentuk kekayaan intelektual berupa paten, mengingat bahwa asas ini merupakan salah satu  asas  atau  prinsip  hukum  yang  digunakan  untuk  memberikan  pelindungan  dan penghargaan  terhadap  subjek  penghasil  produk  kekayaan  intelektual  dan  juga  objek kekayaan  intelektual  yang  dihasilkannya,  yang  lahir  secara  alamiah  berdasarkan kreativitas intelektual sang subjek hukum”. 23 Penerapan asas Alter Ego dalam bidang hukum paten sangatlah dimungkinkan dengan didukung oleh Teori Personalitas dan Teori Labour . Menurut Justin Hughes, kedua teori ini sangat mungkin untuk digunakan secara  bersama-sama  namun  digunakan  secara  berhati-hati  sebagai  landasan  moral kepemilikan  paten. 24 Dengan  didukung  oleh  kedua  teori  tersebut,  maka  sudah selayaknya penerapan asas Alter Ego yang awalnya berlaku bagi hak cipta kemudian diperluas dan dapat digunakan juga bagi pelindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam paten.
Penerapan  asas Alter  Ego juga  telah  terinternalisasi  ke  dalam  Undang-Undang Paten 2016. Pada Undang-undang Paten 2016 asas Alter Ego terlihat pada Pasal 1 Angka 6, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 Angka 6:
“ Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten”
22 Eddy Damian. (2019). Op.Cit . Hlm. 42.
23 Muhamad Amirulloh, at.al. (2021). Op.Cit. Hlm. 83.
24 Ignatius  Haryanto.  (2014). Sesat  Pikir  Kekayaan  Intelektual  Membongkar  Akar-Akar  Pemikiran  Konsep  Hak  Kekayaan Intelektua. Jakarta: Gramedia. hlm. 96.
Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2):
“(1)  Pihak  yang  berhak  memperoleh  Paten  adalah  Inventor  atau  Orang  yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
(2)  Jika  Invensi  dihasilkan  oleh  beberapa  orang  secara  bersama-sama,  hak  atas Invensi dimiliki secara bersama- sama oleh para Inventor yang bersangkutan”
Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2):
“ (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas  dengan  instansi  pemerintah  adalah  instansi  pemerintah  dimaksud  dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak  mendapatkan  Imbalan  atas  Paten  yang  dihasilkannya  dari  sumber penerimaan negara bukan pajak”
Walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara langsung menggunakan istilah Alter Ego atau menyatakan secara eksplisit menganut asas Alter Ego , namun pada pasal-pasal tersebut mengandung makna bahwa pemegang paten adalah sang inventor, pihak yang menerima hak lebih lanjut dari inventor ataupun kepemilikan bersama antara inventor dan instansi pemerintah tempatnya bekerja, yang mana hal ini merupakan ciri-ciri dari asas Alter Ego yang telah teraplikasikan.
Pendaftaran  paten  di  Indonesia  yang  berasal  dari  dalam  negeri  kebanyakan berasal  dari  paten  yang  lahir  dalam  hubungan  dinas. 25 Paten  yang  lahir  dalam hubungan  dinas  adalah  jenis  paten  yang  inventornya  adalah  seorang  Aparatur  Sipil Negara (ASN). Karena kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara, seorang Inventor ASN  dituntut  untuk  memiliki  jiwa  cinta  Tanah  Air  dan  mengabdi  kepada  Bangsa Indonesia, maka kepemilikan alamiahnya atas paten yang mulanya adalah kepunyaan penuh  dirinya,  karena  tuntutan  tersebut  maka  harus  diubah  menjadi  kepemilikan bersama  dengan  instansi  pemerintah  tempatnya  berdinas.  Namun,  kepemilikan bersama tersebut tidaklah boleh menempatkan Inventor ASN pada posisi perolehan hak ekonomi yang tidak adil.
Jiwa kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas haruslah tetap mengacu pada asas Alter Ego yang merupakan asas yang menjadi landasannya. Justru kepemilikan bersama tersebut haruslah menjadi poin penting bagi inventor ASN untuk mendapatkan imbalan berupa jumlah hak ekonomi yang adil.
25 Enrico Endy Siagian. (2014). Implementasi Prinsip Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. hlm. 2. (Artikel)

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
Teori Labour dan  Teori  Personalitas  sebagai  Landasan  Justifikasi  Teoritis  untuk Menentukan  Jumlah  Imbalan  Sebagai  Perwujudan  Hak  Ekonomi  yang  Adil  Bagi Inventor ASN di Indonesia
Teori Labour adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke dalam salah satu bagian  konsep  filosofisnya  tentang  kepemilikan.  Penganut  teori  ini  mayoritas  adalah negara-negara  yang  menganut  system  hukum common  law atau  Negara-Negara Persemakmuran. 26 Dengan  demikian,  teori  ini  dianggap  relevan  untuk  digunakan, karena  dapat  menjadi  acuan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  negara-negara penganut  system  hukum common  law dalam  melindungi  inventornya  serta  dapat dijadikan  contoh  bagi  negara  Indenesia  untuk  melindungi  Inventor  ASN  nya  guna menyumbang pembangunan iptek Negara.
Menurut John Locke, setiap orang memiliki hak alamiah atas dirinya sendiri dan, oleh  karena  itu,  hasil  pekerjaaannya  ( labour) karena  telah  melakukan  pengorbanan dalam  bentuk  menemukan,  mengolah,  dan  menambahkan  “kepribadian”  ke  dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut: 27
“…yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘works’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”
Kutipan  diatas  mengungkapkan  bahwa  segala  sesuatu  yang  ada  dimuka  bumi pada mulanya adalah milik seluruh umat manusia. Akan tetapi, segala sesuatu tersebut tersebut tidaklah dapat dimiliki tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Agar dapat diolah, maka sesuatu tersebut haruslah diambil terlebih dahulu, yang kemudian baru diolah, dimana orang yang mengolahnya lah yang memiliki sesuatu tersebut. Maka dari itu, Locke sangat menekan kan pada “penghargaan” atas orang yang telah melakukan ‘pengorbanan’ untuk memperoleh dan mengolah sesuatu tersebut dari alam. 28
Konsep  Locke  terkait  Kepemilikan  ini  juga hendaknya  dilihat  dalam  kaitannya dengan  konsep  kekayaan  intelektual,  yang  mana  memberikan  pengakuan  terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan penemuan atau karya intelektual tertentu yang diakui oleh masyarakat serta hak ekonomi yang menyertai karya tersebut. 29
Teori Labour yang  dikemukakan  oleh  Locke  pada  intinya  menaruh  perhatian utama pada hasil kerja manusia terhadap alam atau tanah yang memunculkan konsep
26 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.
27 Basuki Antariksa, Landasan filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia. hlm. 110.
28 Muhamad Amirulloh, at.al. Op.cit . hlm. 111.
29 Ignatius  Haryanto, Sesat  Pikir  Kekayaan  Intelektual  Membongkar  Akar-Akar  Pemikiran  Konsep  Hak  Kekayaan  Intelektual, Jakarta: Gramedia, 2014, hlm. 1.
kepemilikan  pada  mereka  yang  mengolahnya.  Unsur  ‘kepemilikan’  dalam  hal  ini muncul  saat  manusia  menambahkan  factor  kerja  ( labour) pada  tanah  atau  alam  atau pada sesuatu yang ditambahkan dengan sesuatu miliknya atasnya. 30 Oleh sebab itu, jika seseorang  hendak  memiliki  sesuatu,  maka  dia  harus  mencampurkan  apa  yang dimilikinya dengan pekerjaannya untuk dapat memiliki sesuatu tersebut.
Pada  saat  seseorang  menginvensi  sesuatu,  maka  seyogyanya  orang  lain  tidak merugikannya dengan cara melakukan penggandaan atau penyelaan atas kegiatan olah pikir  yang  menghasilkan  invensi  tersebut,  karena  setiap  inventor  memiliki  hak  atas setiap kreasi intelektualnya. Kreasi intelektual yang dihasilkan haruslah memiliki suatu nilai tambah bagi masyarakat. Nilai tambah dalam hal ini dapat diartikan sebagai nilai yang mengandung pertambahan kemudahan bagi setiap inovasi teknis teknologi untuk memudahkan  kehidupan  manusia.  Dengan  demikian,  suatu  kerja  ( labour) yang dilakukan  inventor  yang  menghasilkan  nilai  tambah  bagi  masyarakat,  menurut  teori labour sudah  selayaknya  memiliki  hak  kepemilikan  atas  invensi  yang  dihasilkannya. Unsur kerja ( labour) yang menghasilkan nilai tambahlah yang dijadikan sebagai dasar justifikasi kepemilikan paten oleh inventor.
Teori Labour kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Hegel  menjadi  sebuah teori  baru  dalam  konsepsi  kepemilikan.  Teori  ini  dikenal  dengan  Teori  Personalitas, yang mana merupakan pengembangan dari konsep “Kepribadian” dalam garis besar konsepsi  kepemilikan  John  Locke.  Menurut  Hegel,  ‘keinginan’  manusia  merupakan nilai inti dari kehadiran individu, yang mana terus-menerus mencari aktualitas diri dan efektivitas  melakukan  segala  sesuatu  di  dunia.  Teori  ini  dapatlah  dianggap  sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektual agar terlihat jelas.
Tahapannya adalah, manusia pada tahap awal, mengambil segala sesuatu yang ada diluar dirinya. Kemudian, manusia memiliki ‘keinginan’ untuk menyikapi atas apa yang  telah  diperolehnya  tersebut  berdasarkan  kehendak  pribadinya. 31 Penyikapan tersebut adalah sebagai suatu bentuk karya intelektual, kemudian atas karya intelektual tersebut  menjadi  milik  manusia  yang  bersangkutan,  di  mana  hal  ini  merupakan keinginan  dari  manusia  tersebut.  Jika  kemudian hal  tersebut  diakui  oleh  masyarakat sebagai suatu produk intelektual, produk intelektual tersebut diakui sebagai ekspresi jati diri pencipta atau inventornya dan juga sah secara hukum menjadi suatu hak milik. 32 Keinginan manusia dalam hal ini diartikan sebagai penyikapan manusia atas dunia luar dirinya,  dan  penyikapan  demikian  yang  memberikan  nilai  “Kepribadian”  bagi  hasil
30 Ibid.
31 Basuki Antariksa, Landasan filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia (Artikel), 2013, hlm. 7.
32 Justin Hughes. (1988). The Philosophy Of Intellectual Property, U.S.A.: Geogetown University Law Center. hlm. 28-30.
karya  intelektual  yang  dihasilkan,  yang  kemudian  dinilai  oleh  masyarakat  sebagai bentuk pengakuan atas suatu produk yang mengandung unsur “Kepribadian” atasnya.
Walaupun  bukan  merupakan  hasil  karya  secara  fisik,  citra  personal  seseorang merupakan “pembangkit personalitas”. Maka dari itu, citra personal seseo rang haruslah dilindungi  secara  hukum.  Hegel  menilai  kekayaan  intelektual  sebagai  kelanjutan ekspresi  dari  penciptanya,  bukan  sebagai  objek  budaya  yang  bebas  dan  dapat ditinggalkan begitu saja. Dewasa ini, diartikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli suatu hasil karya intelektual dianggap sebagai suatu tindakan pengakuan  terhadap  pencipta,  inventor  atau  pendesain  sebagai  manusia  yang mempunyai  harkat  dan  martabat.  Hal  demikian  berlaku  juga  dalam  hal  paten  yang dimiliki inventor atau pemegang paten yang dibeli oleh pihak lain. 33 Jika pengakuan masyarakat  atas  citra  seorang  inventor  dikaitkan  dengan  jumlah  imbalan  dengan persentase  yang bersifat  menurun  bagi  Inventor  ASN  yang  menghasilkan  paten  dari hubungan dinas, tentu hal ini bertentangan dengannya. Pengakuan masyarakat berupa naiknya  harga  jual  hasil  invensi  haruslah  dihargai  sesuai  dengan  hasil  penjualan senyatanya.
Ahli lainnya yang menggabungkan dan mengkorelasikan teori Labour Locke dan teori  Personalitas Hegel  adalah Justin Hughes . Hughes  adalah  seorang tokoh  filosof hukum kekayaan intelektual yang berasal dari Cardozo Law School , Amerika Serikat. 34 Disamping memberikan sejumlah catatan bagi kelemahan teori Labour Locke, Hughes juga  menawarkan  alternatif  tersebut  dengan  menawarkan  teori  Personalitas  yang berasal  dari  Hegel,  yang  menggambarkan  konsep  kepemilikan  sebagai  bagian  dari ekspresi diri seseorang. Poin inti pendapat Hughes adalah bahwa kepemilikan dapatlah dijustifikasi  atau  dibenarkan  berdasarkan  pada  teori Labour atau  teori  Personalitas Hegel, ataupun ia dapat juga dijustifikasi dengan kedua teori tersebut. 35 Berdasarkan pendapat tersebut, dapatlah dikatakan bahwa kedua teori dimaksud yaitu teori Labour dan  teori  Personalitas  dapat  digunakan  secara  bersamaan  sebagai  landasan  atau justifikasi penentuan jumlah hak ekonomi inventor ASN yang adil.

## Pelaksanaan  Hak  Ekonomi  Inventor  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Adil  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang  Paten  2016  adalah  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur pelindungan hasil olah pikir manusia di bidang teknologi. Pelindungan yang demikian  memuat  dua  unsur  hak  didalamnya,  yaitu  Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi Inventor atas invensinya. Salah satu unsur hak yang memiliki nilai yang vital adalah hak
33 Basuki Antariksa. Op.Cit. hlm. 8.
34 Ignatius Haryanto. Op.Cit. , hlm. 96.
35 Ibid.
ekonomi, dimana hak ini merupakan unsur yang paling menonjol dalam hak kekayaan industri.  Demikian  juga  dengan  paten  sebagai  salah  satu  bagian  dari  hak  kekayaan industri. Unsur yang paling menonjol dari hak paten adalah hak ekonomi.
Hak ekonomi dalam paten hanya diberikan kepada pemegang paten selaku subjek hukum.  Salah  satu  dari  subjek  hukum  paten  adalah inventor Aparatur Sipil  Negara. Pasal  13 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemegang Paten atas Invensi  yang dihasilkan oleh  Inventor  dalam  hubungan  dinas  dengan  instansi  pemerintah  adalah  instansi pemerintah  dimaksud  dan  Inventor,  kecuali  diperjanjikan  lain”.  Pasal  tersebut menentukan subjek hukum paten dari paten yang lahir dalam hubungan dinas adalah Instansi Pemerintah dan Inventor sebagai pemegang paten. Kepemilikan atas paten dari hubungan  dinas  dimiliki  secara  bersama-sama.  Kepemilikan  bersama  atas  paten tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang Paten 2016 telah mengadopsi asas Alter Ego dalam muatannya. Indikasinya adalah terlihat pada kedudukan inventor yang berasal  dari  kalangan  ASN  telah  didudukkan  sederajat  dengan  pemberi  kerja  atau instansi pemerintah melalui kepemilikan bersama.
Regulasi mengenai hak ekonomi Inventor ASN juga telah diatur dalam Undang- Undang  Paten  2016.  Pasal  13  A yat  (2)  menyatakan  bahwa  “Setelah  Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak”. Pasal  ini  menentukan  suatu  hak  ekonomi  yang  diterima  oleh  inventor  ASN  akan diberikan kepada inventor dari sumber penerimaan Negara bukan pajak setelah paten yang  dihasilkan  dikomersialkan.  Hasil  dari  komersialisasi  paten  tidaklah  langsung dapat  dinikmati  oleh  inventor  ASN  sebagai  hak  ekonomi,  melainkan  harus  terlebih dahulu disetorkan ke dalam kas penerimaan Negara bukan pajak.
Pengaturan  lanjutan  mengenai  hak  ekonomi  subjek  paten  yang  berasal  dari hubungan  dinas  ditemukan  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Peraturan Menteri  Keuangan  yang  mengatur  hak  ekonomi  paten  dalam  hubungan  dinas  ini muncul  setelah  sebeumnya  tidak  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya pada tingkat peraturan pelaksanaan. Peraturan Menteri Keuangan yang pertama yang mengatur perihal hak ekonomi Inventor ASN adalah PerMenKeu Nomor 72  Tahun  2015.  Pengaturan  mengenai  besaran  jumlah  hak  ekonomi  inventor  ASN ditemukan  pada  Pasal  8  yang  menentukan  “a)  untuk  lapisan  nilai  sampai  dengan Rpl00.000.000  (seratus juta  rupiah),  Inventor  cliberikan  tarif  Imbalan  tertentu  sebesar 40% (empat puluh persen); b) untuk lapisan nilai lebih dari Rpl00.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan  tertentu  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen);  c)  untuk  lapisan  nilai  lebih  dari RpS00.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rpl.000.000.000  (satu  miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
d) untuk lapisan nilai lebih dari Rpl.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen)”.
Setelah 6 tahun berlaku, PerMenKeu Nomor 72 Tahun 2015 dicabut dan diganti dengan  diundangkannya  suatu  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  baru  yang  lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan menteri tersebut adalah Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  136  Tahun  2021  yang  selengkapnya  dikenal  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  136/PMK.02/2021  Tentang Pedoman  Pemberian  Imbalan  Yang  Berasal  Dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman. Peraturan Menteri ini menggabungkan  konsep  pemberian  imbalan  yang  berasal  dari  penerimaan  Negara bukan pajak kepada para subjek hukum kekayaan intelektual yang bukan hanya dalam bidang paten, namun juga meliputi bidang hak cipta dan bidang varietas tanaman.
Pemberian imbalan royalti paten kepada inventor ASN telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan  Menteri  ini.  Regulasi  mengenai  hak  ekonomi  dalam  pasal  ini  masih menggunakan penentuan tarif besaran imbalan dengan nilai menurun, namun dengan sedikit perubahan pada persentase imbalannya. Pasal 8 tersebut menentukan besaran imbalan  dengan  ketentuan  “a)  untuk  lapisan  nilai  samp ai  dengan  Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b) untuk lapisan nilai lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh pers en)”. Pasal yang bersifat perbaikan tersebut seolah-olah ingin memperbaiki tarif besaran imbalan dengan awal penentuan tarif  dimulai  dari  30%  untuk  lapisan  nilai  dibawah  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) sampai batas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi, untuk lapisan nilai  yang  lebih  dari  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  jumlah  imbalan  yang diterima masih bersifat menurun, yaitu sebesar 30%.
Penentuan  jumlah  imbalan  royalti  yang  demikian  sangat  bertentangan  dengan prinsip Alter Ego . Pertentangan demikian bukan hanya terjadi dengan prinsip Alter Ego namun juga terjadi dengan Undang-Undang Paten 2016 yang telah mengadopsi prinsip Alter Ego didalamnya . Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Paten 2016 yang menganut konsep kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas, seyogyanya ditentukan besaran jumlah imbalan bagi royalty paten inventor ASN adalah sebesar 40% bagi lapisan nilai lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan  bagi  lapisan  nilai  dibawah  dari  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) besaran  imbalan  dapat  ditentukan  sebesar  30%.  Kenaikan  jumlah  besaran  imbalan royalti  paten  ini  diusulkan  mengingat  penentuan  besaran  imbalan  royalty  paten haruslah mengacu kepada Undang-Undang Paten 2016 khususnya Pasal 10 Ayat (1) nya dan asas Alter Ego sebagai landasan yuridis dan teoretisnya.
Penentuan  jumlah  imbalan  royalty  paten  yang  bersifat  meningkat  (progresif) demikian  disarankan  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  paten  dalam negeri.  Langkah  serupa  juga  telah  dilakukan  oleh  Negara  Jerman  dalam  penentuan jumlah  imbalan  royalty  paten  yang  termaktub  dalam Worker’s  Invention  Law 1957. Penggunaan perbandingan dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengingat Undang-Undang  ini  juga  berlaku  terhadap  Pegawai  Negeri  dan  Tentara  di  Negara Jerman. 36
Pada Pasal 12 Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa “Karyawan berhak atas  remunerasi  yang  layak  dari  pemberi  kerja  segera  (maksimal  3  bulan)  setelah pemberi  kerja  menggunakan  invensi  terikat.  Untuk  penghitungan  remunerasi,  yang mencakup  pertimbangan  tentang  kegunaan  ekonomis  dari  invensi  terikat,  tugas  dan posisi  karyawan  sangat  penting”.  Remunerasi  yang  layak  tersebut  disamping mempertimbangkan  tugas  dan  posisi  karyawan,  juga  mengacu  kepada  Pedoman Penentuan Kompensasi Untuk Invensi Karyawan. 37 Pedoman Penentuan Kompensasi Untuk  Invensi  Karyawan  di  Jerman  menentukan  bahwa  jika  invensi  tersebut menghasilkan  pendapatan  yang  tinggi,  maka  kompensasi  yang  diperoleh  juga  akan tinggi,  sedangkan  bagi  invensi  yang  menghasilkan  pendapatan  yang  rendah,  maka kompensasi yang diperoleh juga akan rendah. 38
Berdasarkan  perbandingan  dengan  Undang-Undang  Invensi  Karyawan  1957 Jerman,  terlihat  jelas  bahwa  Undang-Undang  Invensi  Karwayan  Jerman  telah menerapkan asas Alter Ego didalamnya dengan memberikan penghargaan yang tinggi bagi Inventor Pegawai Negeri berupa ketentuan imbalan yang bersifat meningkat atau progresif. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang tersebut, Negara Jerman dapat menjadi  salah  satu  Negara  dengan  sector  industry  yang  maju  dan  kuat.  Negara Indonesia yang merupakan Negara Berkembang, seyogyanya dapat mengikuti langkah Negara  Jerman  untuk  meningkatkan  sector  industrinya,  salah  satunya  dengan penentuan jumlah imbalan royalty paten yang kuat dan adil bagi inventor ASN sebagai salah satu pelopor dalam pembangunan nasional.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ratio  Legis yang  dapat  digunakan  sebagai  justifikasi  teoretis  untuk  penentuan jumlah imbalan yang adil bagi Inventor ASN adalah asas Alter Ego sebagai landasan kepemilikan  dan  penentuan  jumlah  imbalan  royalty  paten  serta  didukung  dengan penggunaan bersama teori Labour sebagai dasar teoretis penentuan imbalan yang adil
36 Pasal 4 Paragraph 4 Germany Worker’s Invention Law 1957.
37 Muhamad Amirulloh, at.al. Op.Cit . Hlm.67.
38 Op.Cit. Hlm . 66.
dan teori Personalitas sebagai dasar teoretis kepemilikan paten bagi inventor ASN. Asas Alter Ego sebagai dasar penentuan jumlah imbalan yang adil bagi Inventor ASN juga telah termuat dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai dasar kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas.
Konsep pelaksanaan hak ekonomi  yang adil  bagi inventor ASN adalah dengan memberikan imbalan royalty paten yang bersifat meningkat bagi inventor ASN sesuai dengan hasil komersialisasi yang diperoleh inventor ASN.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirulloh,  Muhamad  dan  Novianty,  Muchtar,  Helitha.  (2016). Buku  Ajar  Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press.
Amirulloh, Muhamad.at.al. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia. Bandung: Keni Media.
Cornish dan Llewelyn. (2003). Intellectual Property: Patents,  Copyright, Trade  Marks  and Alied Rights. London: Sweet & Maxwell.
Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan Keempat.
Damian, Eddy. (2019). Hukum Hak Cipta. Edisi V. Bandung: PT Alumni.
Endy, Siagian, Enrico. (2015). Implementasi Prinsip Alter Ego Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001 Tentang Paten. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
Haryanto,  Ignatius.  (2014). Sesat  Pikir  Kekayaan  Intelektual  Membongkar  Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektua. Jakarta: Gramedia.
Justin  Hughes.  (1988). The  Philosophy  of  Intellectual  Property. U.S.A.:  Geogetown University Law Center.
Jened, Rahmi. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyrights Law. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Sudaryat at.al. (2010). Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Penerbit Oase Media.
Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni.

## Jurnal
Antariksa, Basuki. (2012). Landasan filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual:  Relevansinya  Bagi  Kepentingan  Pembangunan  di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kreatif , 1 (1).
Endy,  Siagian,  Enrico.  (2014).  Implementasi  Prinsip  Alter  Ego  Peneliti  Sebagai  Hak Ekonomi  Paten  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Repository Unpad .
Fatmashara,  Mahadiena.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego. Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 2 (1).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Germany Worker’s Invention Law 1957.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  136  Tahun  2021  tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.
Negara  Bukan  Pajak  Royalti  Hak  Cipta  Kepada  Pencipta,  Royalti  Paten  Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

## Sumber Lain
Alter  Ego:  Judges  and  Punishes diakses  dari  situs: https://www.mondaq.com/india/ shareholders/882646/alter-ego-judges-and-punishes (Diakses pada tanggal 15 Januari 2022).