## PERALIHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PADA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN
Oleh :

## Ulya Kencana
Email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

## Abstract
Research background, want to know the status of waqf property in the legal domain of Indonesian waqf, and the benefit of waqf property for the surrounding community.
Endowments as an Islamic economic system are believed, and proved to be able to realize the benefit of society as a goal of Islamic law. In addition, Nazhir’s role is very important for the development of waqf. The research problem is to find out the and the transfer of waqf property status in the municipality of Palembang and implementation of representatives in the Municipality of Palembang in a legal perspective.
The research method, is normative-sociological juridical legal research. This type of normative legal research is based on normative-prescriptive secondary legal material
and as a primary legal material, social facts are sociological-exploratory. The nature of the study is PAR (Participatory Action Research), which is descriptive and exploratory. Approach through historical and regulatory / legal aspects of waqf. conclusions are obtained by using positive methods.

## A.   Latar Belakang  Permasalahan
Tulisan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, berkaitan dengan peralihan status hukum harta benda wakaf yang  ada  pada  masyarakat  di  Sumatera  Selatan. Melihat bahwa lembaga wakaf telah mendapat pengakuan negara dengan jaminan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, dan merupakan suatu wadah dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
Data analysis was carried out by descriptive-qualitative method, conclusions are obtained by using positive methods.
The results of the study show, that assets of waqf property in the Province of South Sumatra, sample locations in Palembang Municipality in Kertapati Subdistrict in Kemang Agung Village, Kemas Rindo, and Kertapati, that most are land waqf for worship. The status of the land is registered as a waqf object. There are no waqf disputes in the community.
Keywords: transition, legal status, property, endowments, law.

## Abstrak
Latar belakang penelitian, ingin mengetahui status harta benda wakaf dalam ranah hukum wakaf Indonesia, dan kemaslahatan harta benda wakaf bagi masyarakat disekitarnya. Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diyakini dan terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan hukum Islam plus tujuan hukum wakaf Indonesia sekaligus tujuan negara Indonesia. Selain itu juga peran Nazhir sangat penting bagi pengembangan wakaf.
Permasalahan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dalam perspektif hukum dan peralihan status harta benda wakaf yang berada di kotamadya Palembang.
Metode penelitian, ialah penelitian hukum yuridis normatif-sosiologis. Jenis penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder normatif-preskriptif dan sebagai bahan hukum primer fakta kemasyarakatan bersifat sosiologis-eksploratoris. Sifat penelitian adalah PAR (Participatory Action Reseach) yaitu deskriptif dan eksploratoris. Pendekatan melalui historis dan aspek peraturan/ hukum wakaf. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, kesimpulan didapat dengan menggunakan metode afduktif.
Hasil penelitian menunjukan, bahwa aset harta benda wakaf yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, sampel lokasi di Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo, dan Kertapati bahwa paling banyak ialah wakaf tanah untuk peribadatan. Peralihan status tanahnya terdaftar sebagai benda wakaf. Tidak terdapat sengketa wakaf di masyarakat.
Kata kunci: peralihan, status hukum, harta benda, wakaf, hukum.
alternatif untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat. 1
Berdasarkan pada sebuah teori Negara Kesejahteraan ( welfare state ) yang merupakan teori sejalan dengan dasar Negara Indonesia. Pengagas teori Negara Kesejahteraan ( welfare state ), R.Kranenburg, mengungkapkan bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22
1 Sofyan Mei Utama, Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 3 No. 1 Juni 2017 p. 1-16, ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online), , Hal. 4.
mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.
Filosofi dari ajaran wakaf, bahwa harta benda wakaf perlu dikelola agar menghasilkan dan asetnya tetap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 2
Perkembangan hukum wakaf menggembira- kan dalam tata negara hukum Indonesia, di mana sebelumnya perkembangan konsep wakaf di Indonesia yang datang tidak tiba-tiba, namun melalui  proses panjang. 3 Sejak tahun 2004, perwakafan di Indonesia sudah diakui sebagai hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya. Keberadaan hukum Islam di  Indonesia mendapat jaminan peraturan perundang- undangan seperti terdapat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Secara konstitusional Pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang 1945 merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara adalah merupakan sila pertama dari Pancasila. 4 Dasar hukum wakaf di Indonesia adalah Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Sebelumnya perkembangan wakaf mengalami stagnasi karena minimnya regulasi yang mengatur perwakafan, sehingga berdampak pada perkembangan wakaf di Indonesia. 5
Namun hal itu tidak menjadikan perwakafan di Indonesia menjadi tidak rentan dengan permasalahan hukum, terutama aspek status
hukum harta benda wakaf tersebut setelah beralih kepemilikannya. Kepemilikan individu menjadi kepemilikan untuk umum. Kepemilikan didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i. 6
Persoalan yang berkaitan dengan  harta benda wakaf banyak menimbulkan akibat hukum, diantaranya tidak tercatatnya harta benda wakaf secara resmi, tidak profesional Nazhir tentang tugas dan wewenangnya, tidak pahamnya masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan perwakafan, pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional, serta kepastian hukum status harta benda wakaf dari segi peralihan kepemilikannya berdasarkan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto (2011:26), fungsi hukum adalah sebagai kaidah, sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, dan membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat negatif maupun positif.  Hukum sebagai sistem terbuka merupakan tatanan (peraturan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya temasuk keyakinan masyarakat. 7 Wakaf sebagai suatu kedermawanan dalam Islam sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak dahulu dimulai pada masa Rasulullah Saw, berdasarkan pada keyakinan untuk menjalankan suatu kebaikan  terhadap  sesama  manusia  melalui harta.
Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum  dari tiga sistem, dua
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
2 Ulya Kencana, Demokrasi dan Globalisasi Hukum Wakaf di Indonesia, Jurnal Muamalah, Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, Volume 2 Nomor 1, Desember, 2016, hal. 57
3 FX Sumarta, Perkembangan  Pengaturan Objek Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam, Volume 4, No 2 Oktober 2013, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, hal. 7
4 Lihat Pasal 1 Ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan menentukan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.
5 IFX Sumarta, Op.Cit., hal. 7 .
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,  Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 33.
7 FX Sumarta, Op.Cit .
sistem yang lainnya adalah hukum Adat dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam tidak lepas dari terdapatnya masyarakat muslim. 8
Di Indonesia perbuatan wakaf sudah ada sejak kedatangan Islam di Indonesia. Demikian pula halnya, keberadaan wakaf sudah dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya termasuk di Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kegunaan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain (Nur, 2009: 9). Ditemukan data, bahwa kemanfaatan harta benda wakaf di Kotamadya Palembang tidak jauh berbeda yang dilakukan pada masyarakat di daerah lain di Indonesia. Dengan adanya peralihan status harta benda wakaf tersebut berakibat pada peralihan status kepemilikannya.
Rumusan masalah adalah bagaimana peralihan status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang. Tujuan penelitian, adalah untuk mengetahui peralihan status harta benda wakaf pada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kotamadya Palembang. Kegunaan dari penelitian secara teoritis mengkaji peralihan status hukum harta benda wakaf  yang ada di Kotamadya Palembang sebagai sumbangsih pemikiran hukum Islam di bidang hukum wakaf terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf itu sendiri. Pada tataran praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkompeten di bidang kajian perwakafan secara umum dan praktisi di lembaga perwakafan di Indonesia, baik di instransi pemerintahan maupun lembaga wakaf swasta. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan pengembangan bagi penelitian-penelitian serupa, terutama terciptanya kepastian hukum bagi status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari sisi peralihan harta benda wakaf itu sendiri.
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22

## B.  Kerangka Teori
Teori yang digunakan adalah teori Negara Kesejahteraan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian terhadap peralihan status  harta  benda  wakaf  yang  ada  di  masyarakat di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Konsep negara kesejahteraan ( walfare state ) dalam politik pembangunan hukum ekonomi Indonesia, di negara maju menempuh pembangunan  melalui  tiga  tingkat  sebagai berikut.
1. Unifikasi  ( unification ). Permasalahannya bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
2. Industrialisasi  ( industrialization ). Sebagai perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
3.  Negara kesejahteraan ( social walfare ). Tugas utama negara, adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. 9
Negara memiliki tugas utama yaitu me- lindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu upaya legalisasi hukum wakaf Indonesia berkepastian hukum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari aspek hukum. Kepastian hukum terhadap status harta benda wakaf yang diberdayakan bagi kepentingan masyarakat ritualitas dan sosialitas belum sepenuhnya terwujudak  secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri secara ekonomis. Banyak pihak yang ikut berperan bagi pemberdayaan harta benda wakaf, memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal utama dan terpenting adalah peralihan status harta Benda wakaf itu sendiri dari kepemilikan individual kepada kepemilikan umum.
8 Sofyan Mei Utama, Op.Cit . hal. 3
9 A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB, dalam Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antar Hukum Barat, Adat dan Islam, Setara Press, Malang, 2017, hal. 155-156.
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana

## C.   Kerangka Konsep

## 1. Peralihan
Peralihan hak atas tanah dapat dialihkan atau diperalihkan. 10 Peralihan hak atas tanah dilakukan oleh pemilik hak atas tanah. Seseorang dikatakan sebagai pemilik hak atas tanah dapat diketahui dari bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini dapat diketahui melalui sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa sertiftikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penguasaan atas tanah.
Hak-hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai berikut.
1.    Hak milik.
2.    Hak guna usaha.
3.    Hak guna bangunan.
4.    Hak pakai.
5.    Hak sewa.
6.    Hak membuka tanah.
7.    Hak memungut hasil hutan.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 yaitu :
a.    Hak gadai.
b.    Hak usaha bagi hasil.
c.    Hak menumpang.
d.    Hak sewa tanah pertanian.
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yamg baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.
Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
1.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).
2.  Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27.
3.  Hukum adat.
Setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, ‘’Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’’

## 2.  Status  Hukum
Pengertian status secara bahasa adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat
10 Krisantus Sehendi, Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Hibah, 17 Januari 2017, https://santussehandi.wordpress.com, diakses Kamis, 29 November 2018, 15.11 WIB
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22
disekelilingnya. 11 Pengertian hukum, yaitu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. 12
Disimpulkan pengertian status hukum dalam penelitian ini adalah kedudukan harta benda wakaf menurut peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan wakaf dan hukum asalnya, yaitu hukum wakaf Islam.
Pengertian harta benda wakaf secara etimologi wakaf berarti al-habs (menahan). Wakaf menurut terminologi, ialah menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya ( tahbiisul ashl wa tasbiilul ), tahbisul ashl , yaitu menahan barang. Pengertian al- ashl adalah jenis barang, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap. 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah . 14 Harta benda wakaf menurut Undang- Undang Wakaf, adalah hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, 15 serta mengklasifikasi jenis benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

## 3. Palembang
Kebanyakan masyarakat menghubungkan nama Palembang dari kata limbang yang men- dapat imbuhan pe. Kata limbang menurut
Kamus Bahasa Indonesia berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru. 16 Imbuhan pe- menyatakan tempat. 17 Salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang. Palembang dahulu disebut Pelimbang, kemudian nama Pelimbang berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821. 18 Dalam sejarah Cina (1225), pertama kali yang digunakan dengan nama Po-Lin-Fong, 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang). 19
Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Bila dikaitkan dengan bahasa melayu Palembang, kata Lembang berarti air yang merembes/rembesan, dan imbuhan pa- menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Arti dari kata tersebut menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair. 20 Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Luas wilayahnya 358.55 km2 dengan penduduk sebanyak 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km2.

## C.  Tinjauan Pustaka
Penelitian terdahulu  telah dilakukan oleh Joko Tri Haryanto dengan judul “Pelayanan KUA Terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur”, pada tahun 2011. Hasil penelitian adalah membahas persoalan
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 1090
12 Op.Cit ., Hal. 410
13 asy-Syarbul Mumti’ Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah , Cet.ke-1, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin,  Daar Ibnil Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf,  Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta, hal.6
14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).
15 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  Pasal 15
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593
17 Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya , Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1.
18 Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979, Hal. 73
19 Het Sultanat Palembang 1811-1825,  M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975, Hal. 74
20 Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999, Hal.5
keagamaan umat Islam secara umum berkaitan dengan pembinaan keagamaan, konsumsi daging halal, dan kerukunan umat beragama. Secara khusus pelayanan KUA di Kabupaten Belu adalah melakukan pelayanan pencatatan nikah, wakaf dan haji, juga menyelesaikan persoalan keagamaan secara internal dan eksternal. 21
Persoalan yang masuk dalam ranah pelayanan KUA adalah permasalah perwakafan, karena sering terjadi perselisihan batas tanah wakaf antara pengelola dengan warga sekitar; ketidakjelasan  status  wakif,  adanya  pengelola yang kurang amanah, dan pengurusan wakaf di wilayah mualaf. 22 Sedangkan persoalan perwakafan, KUA membantu pengurusan sertifikasi wakaf. Namun terhadap persoalan yang muncul, KUA bersama dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Belu berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat. 23
Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada aspek peralihan status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian terdahulu membahasan ketidak jelasan status wakif, dan penelitian sekarang adalah meneliti tentang peralihan status dari pada harta benda wakaf di daerah Palembang.
Firman Muntaqo, dengan judul penelitian “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, menganalisa problematika per- wakafan di Indonesia yang difokuskan pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf.
Perbedaan dengan penelitian sekarang tentang problematika perwakafan di Indonesia,
diantaranya peralihan status harta benda wakaf yang tidak jelas secara hukum (tidak tercatat), tertulis atau lisan yang menyebabkan perubahan status harta benda itu sendiri.

## D.  Metode Penelitian
Metode yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut.

## 1.  Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yaitu yuridis normatif , adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 24 berupa aturan perundang- undangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sebagainya. Bahan pustaka berkaitan dengan pengertian dan pendapat pakar hukum ( fuqaha ) tentang definisi peralihan, status harta benda wakaf, dan lain-lain.
Yuridis sosiologis , adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, 25 berupa keterangan dari wawancara terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
Sifat penelitian adalah PAR ( Participatory Action Research ) yaitu deskriptif , adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 26 Digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari perspektif hukum wakaf, yaitu hukum Islam dan hukum wakaf Indonesia.
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
21 Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu, Joko Tri Haryanto, Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, Hal. 260.
22 Ibid., Hal. 266
23 Ibid., Hal. 267
24 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai PuPengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 51.
25 Ibid
26 Masalah Perencanaan Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 45
Eksploratoris , adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang belum diketahui. Dengan kata lain dilakukan apabila pengetahuan tentang gejala yang diteliti masih sangat kurang atau tidak ada sama sekali. 27 Bahan hukum tentang status harta benda wakaf di Palembang sampai dengan sekarang masih belum diketahui, bahkan sangat minim atau langka. Bahan hukum dari tipe eksploratoris sedikit, namun diperlukan untuk dapat menjelaskan permasalahan secara empiris.
Dalam melengkapi bahan hukum, di- perlukan beberapa pendekatan disiplin ilmu lain (pendekatan interdisipliner) sebagai berikut, yaitu pendekatan hukum secara khusus terhadap wakaf ( waqf law approach ), 28 untuk mengetahui peralihan status harta benda wakaf di Palembang yang ber kepastian hukum untuk kesejahteraan sosial. Dilakukan dalam rangka mewujud- kan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum status harta benda wakaf agar berkesejahteraan sosial karena tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

## 2.  Sumber Data
Sumber bahan hukum (data) penelitian yang dipergunakan sebagai berikut.
a.  Bahan hukum primer meliputi nash (al- Qur’an-al-Hadits), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Wakaf Uang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
b.  Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, koran, internet dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.
c.  Bahan hukum tersier adalah bahan informasi yang mendukung kedua bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Arab.

## 3.   Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data di lapangan (masyarakat) secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi). 29 Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan,mengambil sampel di Kotamadya Palembang, yaitu di Kecamatan Kertapati terdiri dari Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Kemas Rindo dan Kelurahan Kertapati. Kecamatan Bukit Kecil terdiri dari Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir.
Analisis data dengan metode deskriptif- kualitatif . Data digambarkan secara kualitatif kemudian dianalisis. Perlu digambarkan, di- jelaskan, disajikan dan dianalisis kondisi sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat Palembang, aset harta benda wakaf, status hukum harta benda, proses ikrar wakaf, peruntukan benda wakaf.

## E. Analisis Hukum Terhadap Status Harta Benda Wakaf Pada Masyarakat di Sumatera Selatan
Ada kesamaan visi antara tujuan negara dengan fungsi wakaf di Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan. Tujuan negara untuk kesejah- teraan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 30 Konsep
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22
27 Ibid., hal. 42 .
28 Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
29 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1994.
30 Ibid ., Pasal 5.
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
negara kesejahteraan ( welfare state ) bertujuan sama dengan wakaf, yaitu untuk kesejahteraan umum. Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum yang ber- dasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum bertujuan mewujud- kan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 31
Indonesia sebagai Negara Hukum sekaligus Negara Kesejahteraan. Tujuan hukum Islam dengan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. 32 Tujuan hukum wakaf Indonesia untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah. Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia (umat), maka ketiga tujuan ini saling berkaitan dalam upaya menuju kepada konsep Negara Kesejahteraan ( walfare state ).
Ada hubungan timbal balik antara tujuan negara, tujuan hukum Islam dan tujuan hukum wakaf Indonesia itu sendiri bagi kemashlahatan masyarakat untuk kesejahteraan umum disamping untuk kepentingan peribadatan bagi umat Islam di Indonesia. Status harta benda wakaf perlu kejelasan dari aspek legalitasnya, dengan demikian masyarakat merasa nyaman dan terlindungi secara hukum, dan kejelasan status hukum bagi peruntukan harta benda wakaf untuk peribadatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. 32 Peruntukan harta benda wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan umum. Agar terwujud peruntukan harta benda wakaf diperlukan kejelasan hukum terhadap aspek status benda yang diwakafkan.
1.  Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf
Wakaf berdasarkan pada tujuan hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Subekti berpendapat, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. 34
Untuk itu perlu ketertiban dan kepastian hukum  hukum  wakaf  bagi  status  harta benda wakaf. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan di- praktikkan  di  Indonesia,  sejak  Islam  masuk ke Nusantara. 35 Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hukum ada karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang positif.
31 Sistem Pemerintahan Indonesia, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 14.
32 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan denganini kemerdekaannya; Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
33 Ibid ., Pasal 1.
34 Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rineka Cipta, 2011, Hal. 36.
35 Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 235
Peralihan  harta  benda  wakaf  harus  jelas, agar status harta bendanya juga jelas dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan proses administrasi yang baik dan benar sesuai prosedur dan aturan hukum Islam. Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an :
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya ... 36 (QS. al-Baqarah: 282).
Ayat tersebut sebagai dasar hukum Islam tanda bukti transaksi bermu’amalah, termasuk akad peralihan benda wakaf. Secara khusus ayat tersebut membahas masalah utang piutang yang dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan masing-masing pihak. Penulisan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak wajib. Perjanjian kontrak wakaf memerlukan penulisan (administrasi) yang baik, untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari, dan terciptanya
kepastian hukum bagi status harta benda wakaf.
Harta kekayaan wakaf di Indonesia masih sekitar tanah dan bangunan yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah mayoritas penduduk Islam di Indonesia. Manajemen pengelolaan wakaf banyak yang tradisional, sehingga optimalisasi peruntukan benda wakaf belum mencapai hasil yang maksimal. Harta benda wakaf berupa tanah yang berasal dari kepemilikan individu (wakif) harus dicatatkan penyerahan kemanfaatan harta tersebut ke negara dengan cara didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf yang ditunjuk oleh Menteri. 37
Harta benda yang dimiliki individu secara sah dapat menjadi harta wakaf secara hukum. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu dibuatkan Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf, didaftarkan dan diumumkan. Dapat dipahami pengertian tanah wakaf (wakaf tanah), adalah tanah yang dipisahkan oleh seseorang (wakif) dari kekayaannya dan dilembagakan untuk selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 38
Pengertian tanah wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 39
36 Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, Op.Cit., Hal. 48.
37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37
38 Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam di Kota Palopo, H.M. Thayyib Kaddas, Lembaga Penerbit Kampus (LPK), STAIN Pelopo, 2010, Hal. 16.
39 Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Suparman Usman, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999., Hal. 214
Aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas  pijatan filosofis ini wakaf menumbuh- kan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. 40 Filosofi wakaf, menahan pokok harta benda dan memberikan manfaatnya untuk  orang  lain.  Wakaf  dapat  memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang panjang. 41
Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 42
Dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. 43 Berkaitan dengan pernyataan dalam pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa status harta benda wakaf harus berdasarkan kepemilikan yang sah dari wakif, bila tidak, harta tersebut tidak dapat diwakafkan. Adapun harta benda yang dapat diwakafkan dalam perspektif hukum Indonesia adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. 44 Aturan hukum wakaf bersifat formal dan obyektif. Wakaf sebagai tradisi dalam masyarakat Islam berjalan sesuai dengan aturan agama yang tidak formal dalam tatanan kenegaraan. Sekarang masyarakat diformat dan diarahkan dalam tatanan mekanistik, serba tertib dan teratur dengan menonjolkan asas kepastian
hukum. 45 Kepastian hukum bagi status harta benda wakaf adalah tertulis. Asas tertulis tertera dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282-283. Hukum Islam mengatur tentang anjuran kepada manusia, hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadari saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. 46
Beberapa indikator yang terdapat dalam undang-undang wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan. 47 Kepastian status harta benda wakaf dalam perspektif hukum bagi penguatan wakaf itu sendiri.
Studi kasus yang ada di masyarakat, masih banyak terjadi harta benda wakaf tidak dilakukerpelihara , hilang lenyap dan terjadi sengketa terhadap status harta benda ter- sebut, hal itu terjadi akibat tidak tercatatnya akta peralihan status harta benda wakaf. Masih ada praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. 48 Praktik wakaf dalam tata kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. 49
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
40 Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam al-Awqf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011, Hal. 89
41 Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB
42 Ibid .,Pasal 5
43 Pajak regressive adalah pajak yang menerapkan tarif yang semakin menurun dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang kena pajak
44 Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), Grafika Telindo Press, Palembang, hal. 5
45 Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2005, Op.Cit., hal. 8
46 Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan: (Suatu Alternatif  Pengentasan Kemiskinan), Cet. ke-1, CV. Grafika Telindo, Palembang, hal. 6
47 Mannan, M.A., 2001, hal. 21
48 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat (8)
49 Ibid ., Pasal 1 ayat (7)
Supaya harta benda wakaf  terjaga, karena bila tidak akan merusak nilai-nilai dasar dari ajaran berwakaf yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. 50 Salah satu upaya efektif status harta benda wakaf jelas dalam ranah hukumnya, adalah perlu dicari pemecahan permasalahan hukum dengan cara mencari akar masalah dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan efektifitas hukum yang ada.
1. Pelaksanaan Wakaf di Kotamadya Palembang
Lokasi penelitian untuk mengetahui status harta benda wakaf yang ada di lakukan di Kotamadya Palembang, yaitu di Kecamatan Bukit Kecil pada Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir.
a.  Status Harta Benda Wakaf di Kecamatan Bukit Kecil
Data yang terkumpul berkaitan dengan status harta benda wakaf di Kecamatan Bukit Kecil adalah berupa wakaf tanah dari masyarakat yang didirikan diatas- nya masjid untuk peribadatan. Terdapat 12 buah masjid jami’ yang tanahnya berstatus dan terdaftar sebagai wakaf. Adapun bangunannya didirikan atas dana filantropi masyarakat sekitar yang berasal dari uang zakat, infak, sadakah, dan wakaf uang.
Nama-nama masjid yang ada di Kecamatan Bukit Kecil yang status tanahnya terdaftar sebagai wakaf sebagai berikut.
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22
No Nama Masjid / Musholla Tahun Berdiri Alamat Kabupaten/ Kota Kecamatan Provinsi Jenis Status Tanah Ket 1. Masjid Agung - Jl. Sudirman No. 1 Rt. 05 Kel. 19 Ilir Kec. bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara SHM - 2. Masjid Sabilillah 1970 Jl. Datuk M. akib Lr. Syahabuddin No.76 Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 3. Masjid Ibnu Rusy 1972 Komp. RS AK Gani Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 4. Masjid Raya Syukur 1967 Jl. Kapuran Rt. 08 Rw. 09 Kel. 19 Ilir Kec. bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara SHM - 5. Masjid Istiqomah 1960 Jl. Merdeka Rt. 01 Rw. 01 Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 6. Masjid Nurul Hidayah 1996 Jl. Letnan Jaimas Rt.14 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Girik - 7. Masjid Al-Hikmah 1984 Jl. Letnan Mukmin Rt.17 Rw.05 Kel. 24 Ilir kec. bukit kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara SHM -

## Tabel 1 Daftar Masjid/Musholla di Kecamatan Bukit Kecil
Palembang, Sumatera Selatan
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana 8. Masjid Al-al-Ikmal 1972 Jl. Cinde Welan Rt.12 A No. 03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 9. Masjid Al-Ikhlas 1999 Jl. batu Item Rt.28 Rw.02 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 10. Masjid Nurul Islam 1999 Jl. Diponegoro Baru Rt. 08 Rw.03 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara - - 11. Masjid Hidayatullah 2004 Jl. Radial Kel. 26 ilir Kec. bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 12. Masjid Baitul Majid 1986 Jl. Kartini Rt.22 Rw.17 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 13. Masjid Al- Ikhwan 2006 Jl. Mujahidin Lr. soak Bato Khair Rt.02 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 14. Masjid Al- Amani 1963 Jl. Cempaka Rt.22 Rw. 06 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 15. Masjid Nurul Yaqin 1972 Jl. Cinde Welan Rt.12 Rw. 03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembaang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 16. Masjid Al- Amin 2003 Jl. Kapten Cek Syeh Rt.05 Rw.02 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara SHM - 17. Masjid Baitul Atiq 2005 Jl. Dr Wahidin No.1 Ke. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara SHM - 18. Masjid Al- Mukhlisin 1999 Jl. datuk M. Akib Rt.08 Rw.03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 19. Masjid Al- Ikmal 1956 Jl. Batu Nilam Cempaka dalam Rt.18 Rw.05 Kel. 26 Ilir Kec. bukit Kecil Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Negara Wakaf - 20. Masjid Nurul Khair 1985 Jl. Karet Lr. Masjid Khair RT. 10 RW.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Jami - - 21. Masjid Baiturrahman 1982 Jl. Radial Rt. 40 Rw.10 kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Kota Palembang Bukit Kecil Sumatera Selatan Masjid Jami SHM -
Lokasi sampel yang diambil berkaitan dengan aset harta benda wakaf di Kecamatan Bukit Kecil adalah di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir.

## Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22

## 1)  Kelurahan/Desa 22 Ilir
Data yang didapatkan di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan/Desa 22 Ilir, berdasarkan wawancara dengan Lurah 22 Ilir, bahwa terdapat beragam kasus yang berkaitan dengan status wakaf di kelurahan 22 Ilir sebagai berikut. 51
a)  Wakaf lisan, yang tahu sejarahnya adalah Lurah pertama di Kelurahan 22 Ilir (1981), yang dulunya dipimpin oleh Kepala Kampung 22 Ilir, dan menjadi Lurah pertama pada saat diubah menjadi Kelurahan 22 Ilir.
b)  Wakaf langgar berlokasi di RT. 13 merupakan wakaf keluarga yang dipakai dan dikelola oleh keluarga wakif itu sendiri.
c)  Wakaf mushola, lokasi di RT. 1 yang wakif- nya, adalah Kemasagus Ujang.
Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan 22 Ilir, adalah wakaf tanah. Namun wakaf tanah di sini belum didaftarkan/dicatatkan di negara (Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya disingkat KUA), karena wakaf dilakukan secara lisan. Jumlah tanah wakaf yang terdaftar tidak dapat dilacak, karena berdasarkan hasil wawancara terdapat wakaf tanah namun tidak dicatatkan di KUA. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami bahkan tidak mengetahui sama sekali berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan tata cara dalam dalam melaksanakan wakaf di Indonesia.
Dapat dipahami bahwa pelaksanan per- wakafan di Kelurahan 22 Ilir belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Meskipun sebenarnya wakaf telah dipraktekkan oleh masyarakat di sejak dahulu. Dari penelitian didapatkan keterangan, bahwa terdapat aset harta wakaf yang dikelola oleh wakif itu sendiri yang berfungsi juga sebagai Nazhir, yaitu wakaf tanah yang didirikan diatasnya mushola dan langgar sebagai wakaf keluarga yang dipakai untuk kepentingan sendiri.
Praktik wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini tidak berkembang dengan baik, karena hanya orang- orang tertentu yang melakukanya dahulu, dan sekarang tidak ada lagi yang berwakaf tanah untuk didirikan masjid secara individu. Faktor yang menyebabkan wakaf belum berkembang secara dinamis di kelurahan ini karena mahalnya aset tanah di lokasi ini dan masyarakat yang menganggap berwakaf sulit dilaksanakan karena hanya memiliki harta benda yang seyogyanya dipakai untuk keperluan pribadi.
Jenis wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan 22 Ilir ini berupa tanah yang peruntukannya untuk peribadatan yaitu langgar dan/mushola. Masyarakat kebanyakan belum mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak didapatkan data yang berkaitan masalah sengketa harta benda wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini. Dapat dikatakan bahwa Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan 22 Ilir dapat menjalankan amanahnya dengan baik, sehingga harta benda wakaf yang ada memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang diberikan dari harta wakaf yang ada adalah untuk peribadatan.

## 2)  Kelurahan/Desa 24 Ilir
Berdasarkan wawancara dengan Lurah 24 Ilir, 52 bahwa tidak diketahui jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan 24 Ilir. Sehingga tidak diketahui status hukum dari aset harta benda wakaf di Kelurahan ini telah didaftarkan/dicatat atau tidak. Tidak diketahui jumlah tanah wakaf yang terdaftar, tata cara  pendaftaran  aset  benda  wakaf.  Masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat tidak mengetahui adanya aturan hukum dalam melaksanakan wakaf menurut aturan hukum wakaf Indonesia.
Pelaksanan perwakafan di Kelurahan 24 Ilir praktiknya di masyarakat belum sesuai
51 Wawancara, 31 Oktober 2017, 12.00-13.00, Kelurahan 22 Ilir, Palembang
52 Mukhyar Fanani, 29 September 2011, Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat, Makalah Stadium General, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, hal. 19, diakses 28 Agustus 2013, Kamis, 11.10 WIB hal. 18-19
dengan aturan hukum yang ada, baik itu hukum Islam dan hukum wakaf Indonesia (peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia). Secara global praktik wakaf sudah ada dalam kehidupan masyarakat kota Palembang sejak dahulu kala seiring masuknya Islam di Palembang. Sehingga tidak diketahui ada atau tidak masyarakat yang mengelola harta wakaf oleh pewakif itu sendiri.
Dapat dikatakan bahwa praktik wakaf di Kelurahan 24 Ilir tidak berkembang. Faktor yang menyebabkan wakaf belum berkembang di kelurahan ini karena pengetahuan tentang keutamaan dan pentingnya berwakaf tidak diketahui oleh masyarakat dengan baik. Pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di Kelurahan 24 Ilir ini tidak diketahui. Sehingga tidak pula didapatkan data yang berkaitan keberadaan aset benda wakaf menjadi lenyap atau tidak, dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya atau tidak, wakaf masyarakat berupa masjid, yayasan, pesantren, atau yang lainnya.
Sosialisasi peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum diketahui pada umumnya di Kelurahan 24 Ilir. Masalah sengketa harta benda wakaf tidak ada, dengan demikian tidak ada data tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan 24 Ilir menjalan- kan amanahnya dengan baik atau tidak, serta harta benda wakaf yang ada telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnya atau tidak.

## b.  Status Harta Benda Wakaf di Kecamatan Kertapati
Secara umum data yang didapatkan ber- kaitan dengan status tanah masjid yang berada di Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, bahwa terdapat 50 buah masjid jami’ yang tanahnya berstatus dan didaftarkan sebagai tanah wakaf, dari 53 buah masjid jami yang ada, selebihnya tanahnya berstatus SHM.
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
No Nama Masjid / Musholla Tahun Berdiri Alamat Kabupaten/ Kota Kecamatan Provinsi Jenis Status Tanah 1 Masjid Al-Fadilah 1993 Jl. SD Muhammadiya 15 RT. 37 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 2 Masjid Al- Falah (Baru) 2007 Lr. Swakarsa RT. 10 RW. 02 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 3 Masjid Al- Falah (Lama) 1961 Jl. Ki. Merogan RT. 41 RW. 08 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 4 Masjid Al- Hijrah 1997 Jl. Puskesmas RT. 12 RW. 05 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 5 Masjid Al- Hijrah 2007 Jl. TPA II RT. 30 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 6 Masjid Al- Hijrah 1967 Jl. Ki. Merogan Rt. 13 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 7 Masjid Al- Hikmah 2011 Jl. Ki. Merogan RT. 33 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf

## Tabel 2 Daftar Masjid/Musholla
Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan
8 Masjid Al-Ikhlas 1980 Sei Keramasan RT. 16 RW. 06 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 9 Masjid Al-Ikhlas 1987 Jl. Merante Sei Buaya RT. 34 RW. 08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 10 Masjid Al-Marjan 2009 Jl. Hoktong RT. 24 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 11 Masjid Amilin 2000 Jl. Abikusno Cs RT. 26 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 12 Masjid An-Nur 2002 Jl. Teguh Kandrak RT. 28 RW. 0 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 13 Masjid Assalam 2000 Jl. Ki. Merogan RT. 38 RW. 08 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 14 Masjid Babus Salam 2009 RT. 03 Kel.Keramasan Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 15 Masjid Baitur Rahman 2013 Sei Pedada Bungkuk RT. 20 RW. 02 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 16 Masjid Baitus Somad 2001 Jl. Jepang RT. 50 RW.06 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 17 Masjid Baitut Taqwa 2000 Lr. Hj. Daisah RT.03 RW. 02 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 18 Masjid Baqiatus Sholihah 1952 Jl. KH. M. Said RT. 07 RW. 03 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 19 Masjid Bustanul Jannah 1992 Jl. Ki. Merogan Lr. Banten RT. 23 RW. 05 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 20 Masjid Darul Abrol 1996 Sungai Tengkorak RT. 29 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 21 Masjid Darul Barokah 1929 RT. 15 Kel. Keramasan Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 22 Masjid Darul Muttaqin 2008 Sei Bengking RT. 40 RW. 10 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 23 Masjid Darul Muttaqin 1995 Jl. Ki. Kemas Rindo Rt. 32 Kel.Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 24 Masjid Darul Muttaqiun (Taqwa) 1969 Sei Keramasan RT. 18 RW. 06 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 25 Masjid Darussalam 2007 Jl. Nilakandi RT. 05 RW. 02 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana 26 Masjid Istiqomah 1973 Komp. PLN Jl. Abikusno Cs RT. 21 RW. 04 Kec. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 27 Masjid Istiqomah 1961 Komplek Yonzikon 12 RT. 12 RW. 03 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 28 Masjid Jami' Roudhotul Ibadah 1952 Jl. Ki. Kemas Rindo Komp. PT. Remco Rt. 21 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 29 Masjid Jamiul Khoirot 1930 Jl. Pintu Besi Rt. 01 Kel. Ogan Baru (Belakang Pasar Kertapati) Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 30 Masjid Ki. Banten 1952 Jl. Ki. Banten RT. 26 RW. 06 Kel. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 31 Masjid Miftahul Jannah 1997 Jl. Ki. Kemas Rindo Lr. Santai RT. 26 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 32 Masjid Mujahidin 1971 Jl. H. Somad RT. 38 RW. 05 Kel. Karjajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 33 Masjid Nuroddin 1986 Jl. Sungai Bengkinang RT.31 RW. 32 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 34 Masjid Nurul Hidayah 2009 Jl. Sei Keramasan RT. 25 RW. 09 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 35 Masjid Nurul Hidayah 1991 Sungai Pedado RT. 20 RW. 21 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 36 Masjid Nurul Hidayah 1973 Jl. Ki. Kemas Rindo RT. 29 RW. 07 Kel. Kemas Rindo Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 37 Masjid Nurul Hidayah 1973 Jl. Ki. Kemas Rindo RT. 29 RW. 07 Kel. Kemas Rindo Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 38 Masjid Nurul Hidayah 1980 Jl. Mataram I RT. 08 RW. 02 Kel. Kemas Rindo Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 39. Masjid Nurul Huda 1983 Jl. Yusuf Singadikane RT. 22 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 40. Masjid Nurul Iman 1981 Jl. Abikusno Cs RT. 10 RW. 02 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 41 Masjid Nurul Iman 1942 RT. 06 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 42 Masjid Nurul Iman (Nurul Amal) 1971 Sei Bunut RT. 23 RW. 08 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 43 Masjid Nurul Ma'unah 1993 Jl. Mataram Ujung RT. 02 RW. 01 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 44 Masjid Nurul Yakin 1952 Jl. Ki. Kemas Rindo Rt. 38 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf
Data berkaitan dengan perwakafan yang di- lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kertapati, Palembang diambil sampel kelurahan yang ada sebagai berikut.

## a.  Kelurahan/Desa Kemang Agung
Bahan hukum yang berhasil dihimpun peneliti yang berkaitan dengan praktik per- wakafan di kelurahan ini, yaitu terdapat jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di  Kelurahan  Kemang  Agung,  adalah  wakaf tanah. 53 Seluruh aset harta benda wakaf di kelurahan ini telah didaftarkan dan dicatat. Jumlah tanah wakaf yang terdaftar di Kelurahan ini tidak diketahui. Tata cara pendaftaran aset benda wakaf melalui RT/RW/Lurah/Camat dan KUA. Namun demikian masyarakat tidak mengetahui aturan hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum wakaf Indonesia. Namun diyakini bahwa pelaksanaan perwakafan di kelurahan ini sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Pelaksanan perwakafan di Kelurahan Kemang Agung oleh masyarakat sejak tahun 2000.  Tidak diketahui harta wakaf yang ada dikelola oleh wakif. Dapat dikatakan bahwa praktik wakaf berkembang/ada. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang karena tetap dalam peruntukan wakafnya yang berkesimbungan.
Pengelolaan wakaf di Kelurahan ini tidak diketahui. Disarankan bagi pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini, agar benda wakaf tidak menjadi lenyap dan dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya, yaitu diberikan sesuai dengan prosedurnya.
Kebanyakan masyarakat berwakaf uang diberikan ke kas masjid. Namun demikian diperkirakan masyarakat tidak mengetahui peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak ada permasalahan sengketa harta benda wakaf di sini, dikarenakan sudah dijalan-
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 1-22
45 Masjid Nurus Sholihin 1984 Jl. KKN. UNSRI RT. 55 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 46 Masjid Roudhotul Ibadah 1995 Jl. Dipo RT. 14 RW. 03 Kel. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 47. Masjid Roudhotul Jannah 2000 Jl. Kapuk/Jl. KH. M. Said Lr. Bersama RT. 06 RW. 03 Kel. Karyajaya Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 48 Masjid Silaturrahmi 1978 Sungai Bunut RT. 28 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 49 Masjid Silaturrahmi 1992 Jl. Ki. Merogan Raya RT. 09 RW. 02 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 50 Masjid Syekh Muhammad Azhari 1928 Pulau Seribu Rt. 52 Kel. Ogan Baru Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 51 Masjid Ukhuwwah 1986 Jl. Abikusno Cs RT. 48 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 52 Masjid Wasilatul Khoiriyah 1987 Wakaf Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf 53 Mushalla Babussalam 1997 Jl. Dipo RT. 11 Kel. Kertapati Kota Palembang Kertapati Sumatera Selatan Masjid Jami’ Wakaf
53 Wawancara, M. Alwan, Sekretaris Lurah Kemang Agung, Kertapati, Palembang, 10 Oktober 2017
kan sesuai dengan tradisi masyarakat secara turun temurun.
Adapun Nazhir yang mengurusi wakaf di kelurahan Kemang Agung menjalankan amanahnya dengan baik. Harta benda wakaf yang ada di sini telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang diberikan dari harta wakaf yang ada di kelurahan ini untuk kepentingan masyarakat sekitar.

## b.  Kelurahan/Desa Kemas Rindo
Di Kelurahan Kemas Rindo terdapat 8 masjid dan 9 mushola. Adapun status kepemilikan tanahnya menurut Sartono Damiri, 54 tidak tercatat. Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo tidak diketahui, sehingga tidak diketahui kalaupun ada harta benda wakaf di kelurahan di sini telah didaftarkan/dicatat atau tidak, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak diketahui.
Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di kelurahan Kemas Rindo tidak diketahui, sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak diketahui kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.
Tidak diketahui secara pasti praktik wakaf di Kelurahan Kemas Rindo berkembang atau tidak ada. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpul- kan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini. Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.
Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf di kelurahan ini tidak diketahui juga, sehingga tidak diketahui ada/tidaknya sengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.
Tidak ada data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Kemas Rindo menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat yang diberikan dari harta wakaf  itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kemas Rindo.

## c.  Kelurahan/Desa Kertapati
Di Kelurahan Kertapati tidak ada aset harta benda wakaf. Status kepemilikan tanahnya menurut Murgi Hertanto, 55 tidak tercatat, karena seluruh tanah yang berada di Kelurahan Kertapati status tanahnya adalah milik PT. KAI. Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kertapati tidak ada, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf di kelurahan ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak ada.
Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di kelurahan Kertapati  tidakada, sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam me- laksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.
Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum... — Ulya Kencana
54 Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017
55 Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017
Praktik wakaf di Kelurahan Kertapati tidak diketahui secara pasti berkembang atau tidak adasama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini.Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.
Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini ber- hubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf di kelurahan ini tidak ada karena tidak ada asset harta benda wakaf di kelurahan ini, teruma wakaf tanah. Sehingga tidak ada sengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.
Demikian pula tidak terdapat data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Kertapati menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kertapati, karena memang tidak ada perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan ini.

## F.  Kesimpulan Dan Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan “Peralihan Status Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum pada Masyarkat Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan” disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dalam perspektif hukum belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena masih banyak dilakukan secara lisan. Jenis wakaf yang paling banyak dilakukan berdasarkan sampel yang diambil di Kotamadya Palembang di Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Kertapati dibangun untuk kepentingan peribadatan berupa wakaf tanah.
Peralihan status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang yang dilakukan baik oleh masyarakat dan pemerintah belum teradministrasi dengan baik, meski ada sebagian sudah tercatat sebagai harta benda wakaf (wakaf tanah untuk peribadatan). Namun sebagian besar belum diadministrasikan sesuai aturan hukum wakaf Indonesia, karena dilakukan secara lisan. Sehingga dengan demikian peralihan status harta benda wakaf belum tercatat menurut hukum Indonesia.  Walaupun  demikian  harta  benda wakaf telah memberikan kemanfaatan bagi masyarkat di bidang peribadatan  di wilayah- nya masing-masing, karena Nazhir melakukan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kotamadya Palembang yang terletak di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo dan Kertapati; di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir disarankan sebagai berikut.
1.  Agar pelaksanaan perwakafan di wilayah Palembang dalam perspektif hukum disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan wakaf, harus diadministrasikan agar tertata rapi dan untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. Dimaksud- kan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di bidang spiritual.
2.  Peralihan status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat belum terlaksana dan diadministrasikan sesuai dengan aturan hukum yang ada.
3.  Peralihan status harta benda wakaf dilakukan secara lisan, belum dicatat atau terdata di instansi pemerintah (Kantor Kecamatan,
Kantor Lurah, Kantor Desa, Kantor Urusan Agama), karena dahulunya hanya diserahkan secara lisan ke masyarakat..
4. Terdapat beberapa harta benda wakaf memiliki status yang jelas sebagai benda wakaf, yaitu wakaf tanah yang peruntukannya bagi peribadatan masyarakat setempat.
Oleh karena itu perlu penyuluhan, sosialisasi bagi masyarakat dan aparat pemerintah terkait dengan pelaksanaan peralihan status harta benda wakaf dan pemahaman tentang harta benda wakaf itu sendiri secara merata dan berkelanjutan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat baik di bidang spiritual, sosial dan ekonomi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Akib, R.H.M (Rhama), Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II , tp,
Palembang, 1979
al-Asyhar, Thobib, Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional , Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, http:// bimasislam.kemenag.go.id, diakses Selasa,
28 Agustus 2012, 11.00 WIB
Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Kencana, Cet.ke 4, 2013
Dinas Pariwisata, Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya , Palembang, 2000
Hanafiah, Djohan, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang , Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999
Harahap, Sumuran, Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, dalam al-Awqf , Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011
Haryanto, Joko Tri, Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu ,
Jurnal Analisa , Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011
Kansil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia , Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
Kansil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Cet. ke-1, Rineka Cipta, 2011
Kaddas, H.M. Thayyib, Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam di Kota Palopo , Lembaga Penerbit Kampus (LPK), STAIN Pelopo, 2010
Kencana, Ulya, Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Antar Hukum Barat, Adat dan Islam , Setara Press, Malang, 2017 Kencana, Ulya, Demokrasi dan Globalisasi Hukum Wakaf di Indonesia , Jurnal Muamalah, Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, Volume 2 Nomor 1, Desember, 2016
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , 2012, Kencana, Jakarta,
2012
Muttaqien, Raisul, Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, terjemahan The Philosophy of Law in Historical Perspective , Carl Joachim Freiderich, Nusa Media, Bandung, 2004 Muntaqo, Firman, Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia , Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam-ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor
1, April 2015
Organski, A.F.K., dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
Sunaryati, Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni,
Bandung, 1994
Sumarta, FX, Perkembangan  Pengaturan Objek Wakaf dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam , Volume 4, No 2 Oktober 2013, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah,  Rajawali Press, Jakarta, 2010
Tan, Mely G., Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat , Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta
Usman, Suparman, Hukum Perwakafan Di Indonesia , Suparman Usman, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999
Utama, Sofyan Mei, Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana , Vol. 3 No. 1 Juni 2017 p. 1-16, ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online)
al-‘Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, asy-Syarbul Mumti’ Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah, Cet.ke-1, Daar Ibnil Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf,  Hibah dan Wasiat: Menurut al- Qur’an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta
Woulders, M.Q., Het Sultanat Palembang 1811- 1825,  Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975 Sehendi, Krisantus, Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Hibah, 17 Januari 2017, https://santussehandi.wordpress.com, diakses Kamis, 29 November 2018, 15.11 WIB
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf’
Wawancara, 31 Oktober 2017, 12.00-13.00, Kelurahan 22 Ilir, Palembang
Wawancara, Lurah 24 Ilir, 31 Oktober 2017, 13.10-
14.00 WIB
Wawancara, M. Alwan, Sekretaris Lurah Kemang Agung, Kertapati, Palembang, 10 Oktober 2017
Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017