## POSISI ULAMA DALAM PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

## Sholeh Fikri
Lecturer of Da’wa and Communication Faculty at IAIN Padangsidimpuan Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Email: sholehfikri@gmail.com

## Abstract
This study aimed to get an overview of the position of ulama in the government of Padangsidimpuan  City.  The  position  of ulama must  be  considered  by the  government,  because  they  are  the  potential  elements  of  people  who didnot all people have it. One thing to remembered is ulama as the partner of government. This is a descriptive research in which collecting the data through observation and interviews with ulama and Muslim scholars in the this city. The  results indicated  that  the  government had  less  attention  to religious  activity ,  except  that  routines  such  as  MTQ,  and  activities  during Ramadhan. Public  welfare  activities  are not  yet  visible.  The  government's attention to the education sector which is a symbol of the city Padangsidimpuan also goes unnoticed. The roles of ulama seems still less in contributing to the development  of  this  country,  and  the  communication  is  not  created because of needed. Because the minim roles, ulama maynot give the effect to  the  government;  even,  the  government  restraints  from  them.    The government  just  stay  closer  to ulama at  the  certain  time,  or  if  they  have powerful  effects  in  the  society.  Moreover,  the  way  to  communicate between ulama and  societies  is  still  traditionally,  it  is  not  in  modern  and accurate  communication.  It  makes  government  didnot  give  big  attention and  appreciation  to  them;  because  they  also  have  small  function  and contribution to the government.
Keywords: ulama, Government  of    Padangsidimpuan  City ,  contribution  of ulama .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  posisi  ulama dalam pemerintahan di Kota Padangsidimpuan. Mengingat posisi ulama adalah posisi  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  kalangan  pemerintah  sebagai  bagian dari  unsur  masyarakat  yang  memiliki  potensi  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang kebanyakan dan ulama adalah mitra pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  perolehan  data  melalui  observasi  dan  wawancara terhadap  ulama  dan cendekiawan muslim  yang  ada  di  Kota  Padangsidimpuan. Hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa  gaya  pemerintahan  Kota  Padang- sidimpuan  kurang  memperhatikan  kegiatan  keagamaan,  kecuali  yang  rutinitas seperti  MTQ,  dan  kegiatan  pada  bulan  Ramadhan.  Kegiatan  mensejahterakan masyarakat pun belum terlihat. Perhatian pemerintah kepada sector pendidikan
yang merupakan symbol kota Padangsidimpuan juga luput dari perhatian. Peran ulama  juga  terasa  masih  kecil  dalam  memberikan  kontribusi  untuk pembangunan,  komunikasi  yang  terjalin  adalah  komunikasi  satu  arah  belum tercipta  saling  membutuhkan.  Karena  peran  ulama  masih  kecil  sehingga  ulama belum bisa memberikan warna ulama kepada pemerintah. Pemerintah menjauh dari  ulama.  Pemerintah  mendekat  kepada  ulama  dalam  waktu-waktu  tertentu, dan  itupun  jika  ulama  tersebut  besar  pengaruhnya  di  masyarakat.  Saluran komunikasi antara ulama dan masyarakat masih tradisional belum dalam bentuk yang modern dan akurat, sehingga banyak yang tidak dapat diserap pemerintah akhirnya pemerintah kecil memberikan penghargaan kepada ulama karena kecil pula kontribusi ulama terhadap pemerintah.
Kata  Kunci :  Ulama,  Pemerintahan  Kota  Padangsidimpuan,  dan  kontribusi ulama.

## PENDAHULUAN
Ulama secara history dikenal dengan orang yang menekuni bidang agama, walaupun secara  bahasa  ulama  berasal  dari  kata-kata  ‘alim  artinya  orang  yang  pandai,  orang  yang memiliki ilmu yang banyak baik itu ilmu agama maupun ilmu yang bersifat umum, namun masyarakat mengenalnya sebagai orang yang mendalami dan menekuni ilmu-ilmu agama.
Kedekatan seseorang dengan ajaran-ajaran agama cenderung dipengaruhi oleh norma- norma yang ada dalam ajaran agama tersebut, seperti nilai kejujuran, kesederhanaan, rendah hati,    tidak  sombong,  dermawan,  patuh  terhadap  aturan-aturan  agama  seperti  menjahui prilaku-prilaku yang haram, aktif  beribadah mahdhah seperti salat, puasa maupun kegiatan ibadah non mahdhah seperti bersedekah, membantu meringankan beban orang yang lemah, menolong orang lain dan lain sebagainya.
Dalam  ajaran  Islam  ulama  memang  memiliki  kedudukan  tinggi  dan  peran  penting dalam  kehidupan  umat,  karena  mereka  pewaris  Nabi.  Secara  garis  besar  peran  ini  berupa tugas-tugas pencerahan bagi umat. 1 Sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Jumu’ah: 2,
Dialah  mengutus  kepada  kaum  buta  huruf  seorang  Rasul  di  atara  mereka  yang  membacakan ayat-ayat  –Nya  kepada  mereka,  menyucikan  mereka  dan  mengajarkan  kepada  mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Dalam  bahasa  lain  peran  ini  juga  disebut amar  ma’ruf  nahi  mungkar yang  rinciannya meliputi  tugas  untuk:  1)  menyebarkan  dan  memertahankan  ajaran-ajaran  dan  nilai-nilai agama,  2)  melakukan  kontrol  dalam  masyarakat,  3)  memecahkan  problem  yang  terjadi dalam masyarakat dan 4) menjadi agen perubahan sosial masyarakat.
Sebagai  implementasi  dari  tugas  di  atas,  ulama  menjadi  sumber  rujukan  dalam masalah keilmuan agama. Ulama menjadi tempat bertanya tentang masalah yang dihadapi masyarakat tentang agama, khususnya dalam bidang hukum agama baik dalam tataran ilmu Fiqh,  tentang  Tauhid  maupun  tentang  pelaksanaannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.
1 Nanang Tahqiq  (ed), Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.189.
Pandangan  dan  pendapat  seorang  ulama  akan  dijadikan  landasan  hukum  bagi  kehidupan masyarakat,  dan  pendapat  ulama  tersebut  akan  dipedomani  selamanya.  Basofi  Sudirman menjelaskan bahwa, ulama dihormati karena kemuliaan ilmunya sebagai warasatul ambiya’ , dicintai  karena  kedekatannya  terhadap  umat,  disegani  karena  kejujuran,  ketegasan  dan kebijaksanaannya  dalam  membimbing  moral  masyarakat.  Boleh  juga  dikatakan  bahwa ulama merupakan sebuah sosok yang sarat dengan akal (ilmu) dan nurani. 2
Posisi ulama yang sangat mulia ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak diberikan kepada  semua  orang,  dia  hanya  menjadi  milik  orang-orang  tertentu  saja.  Jika  mereka menjadi  manusia  yang  dipilih  oleh  Allah,  maka  semestinya  manusia  juga  sangat  pantas untuk memilih mereka menjadi orang pilihannya untuk berbagi rasa, mengadukan nasibnya bahkan meminta pendapatnya untuk melakukan segala hal, namun apakah ulama yang ada di  kota  Padangsidimpuan  telah  diposisikan  dengan  tepat  oleh  pemerintah  dalam  rangka membangun.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tema ‚Posisi Ulama dalam Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa posisi ulama dalam kancah pemerintahan di Kota Padangsidimpuan?
2. Apakah  Ulama  dapat  memberikan  warna  keulamaan  dalam  pemerintahan  di Kota Padangsidimpuan ?
3. Apa kiat-kiat yang telah dilakukan Ulama dalam meluruskan arah  pemerintahn di Kota Padangsidimpuan ?
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  posisi  Ulama  Kota  Padangsidimpuan  dalam  panggung pemerintahan.
2. Untuk mengetahui warna pemerintahan di Kota Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui kiat-kiat Ulama dalam meluruskan arah pemerintahan di Kota Padangsidimpuan.

## KAJIAN TEORI

## Posisi Ulama dalam Pemerintahan
Baik  Ulama  maupun  Sarjana,  keduanya  bukanlah  kasta  penguasa  (ruling  class) dalam  negara.  Al-Ghazali  seorang  peminat  ilmu  yang  menjunjung  pengetahuan  setinggi- tingginya, tetapi tidaklah pernah ia memikirkan mangangkat derajat ahli-ahli pengetahuan memonopoli  kekuasaan  sebagai  kasta  yang  berkuasa.  Kedudukan  mereka  di  dalam  soal negara,  terutama  mengenai  kekuasaan  pemerintahan,  sama  saja  dengan  warga-negara lainnya sebagai rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, untuk menetapkan segala  sesuatunya,  dan  suara  rakyat  merupakan  hakim  tertinggi  dan  terakhir  di  dalam
2 S.Sinansari ecip (ed.), NU Khittah dan Godaan Politik, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 42.
mengambil  keputusan.  Tidak  ada  prioritas  istmewa  yang  dipersembahkan  kepada  suatu golongan tertentu, kalau rakyat tidak menyetujuinya.
Di dalam hal ini, sama saja dalam pandangan Al-Ghazali apakah orangnya ahli ilmu- ilmu  agama  yang  dinamakan  ‚ulama    ataukah  ahli  ilmu-ilmu  umum  yang  dinamakan ‚sarjana‛.
Negara  akhlak  yang  ditujunya  bukanlah  suatu  negara teokrasi ,  di  mana  secara hierarchis kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kaum pendeta (ulama). Dan bukan pula suatu negara Ochlokrasi , di mana kekuasaan dimonopoli oleh kelompok kaum sarjana.
Negara  akhlak  adalah  negara  kerakyatan,  di  mana  kekuasaan  tertinggi  berada  di tangan rakyat, dan seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintah diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa.
Bahkan dalam banyak tulisannya, Al-Ghazali menganjurkan supaya Ulama bersikap ‚ uzlah ‛  terhadap  suatu  pemerintahan  yang  zalim,  yaitu  menjauhkan  diri  dan  jangan  ikut campur  di  dalam  apa  saja  pekerjaan  pemerintahan.  Kalau  dalam  negara  teokrasi,  keahlian dalam  ilmu-ilmu  agama  atau  tegasnya  kedudukan  keagamaan  menempatkan  orangnya dalam  pimpinan  negara  dan  pemerintahan,  maka  sebaliknya  dalam  pendapat  Al-Ghazali, justru keahlian dalam agama itulah menyebabkan seorang harus berhati-hati dan waspada terhadap jabatan kenegaraan. Dinasehatkannya janganlah sampai menjadi ‚Ulama duniawi‛ atau  ‚ Ulama  es  Su’i ‛,  yang  memburu  pangkat  dan  kesenangan  duniawi  dengan memperkedok agama.
Pekerjaan  besar  memelihara  ideologi  negara  dan  melaksanakan  politik  keadilan, bukanlah  hanya  menjadi  tanggung  jawab  kaum  politisi  dan  diplomat  saja,  tetapi  adalah menjadi  tanggung  jawab  seluruh  rakyat.  Di  dalam  hal  ini,  terutama  sangat  diserukan kerjasama dari kaum Ulama yang mengerti lebih dalam akan ideologi Islam dan dari kaum sarjana yang memegang obor ilmu pengetahuan dan peradaban.
Al-Ghazali  sangat  merindukan  keseragaman  kerja  di  zaman  negara  Islam  yang pertama,  di  zaman  Nabi  Muhammad  dan  Khulafaur  Rasyidin.  Segala  golongan  rakyat memberikan  sumbangan  menurut  bakat  dan  kemampunnya  masing-masing,  terutama golongan ahli-ahli ilmu, umum dan agama. Pemerintah di dalam segala sikapnya mendapat sokongan  sepenuhnya  dari  para  Ulama dan  para  sarjana,  sehingga  negara  Islam  mencapai suatu kemenangan gilang gemilang di dalam masa singkat, yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah.
Tetapi,  alangkah  besarnya  sesalannya  memperhatikan  kerajaan  Abbasiyah  di zamannya,  yaitu  4  abad  lebih  dibelakang.  Nabi  dan  Khulafa’ur  Rasyidin,  sudah  jauh menyimpang dari ideologi Islam dan politik keadilan. Segala Ulama dan Sarjana tidak lagi memberikan  bantuannya,  menjauhkan  diri  dan  memandang  jijik  urusan  negara  sebagai barang haram yang tidak boleh didekati.
Sebab itu, sewaktu dia masih di Baghdad berada di tengah dan di pusat pemerintahan Sulthan  Malik  Syah  dengan  Perdana  Menterinya  Nizamul  Mulk  yang  adil  dan  bijaksana, maka  al-Ghazali  mengundang  segenap  Ulama  dan  Sarjana  supaya  bekerjasama  dengan sebaik-baiknya  untuk  menegakkan  politik  keadilan  dan  merencanakan  pembangunan semesta, dengan para politik dan kaum diplomat.
Anjuran  kerjasama  ini  sungguh  sangatlah  penting  artinya  bagi  suatu  negara  yang berideologi,  baik  untuk  kepentingan  ideologinya  sendiri,  maupun  untuk  pembangunan seluruhnya.  Kaum  Ulama  di dalam  negara  Islam  perlu membantu  untuk menegakkan  dan mengisi  ideologi,  selanjutnya  untuk  pembangunan  mental/spiritual.  Dan  kaum  Sarjana harus  membantu  untuk  membangun  di  lapangan  ilmiah  dan  segala  lapangan kemasyarakatan.  Jika  keduanya  bekerjasama  dengan  kaum  politisi  dan  diplomat  di  dalam negara, pastilah negara menjadi makmur dan dicintai rakyat.
Di dalam suatu pemerintah yang zalim ada 3 persoalan yang dihadapi oleh Ulama dan Sarjana:
a. Janganlah  menduduki  jabatan  pemerintahan. Ulama  dan  Sarjana  haruslah  bersikap tegas dan jantan, ialah menolak setiap jabatan yang ditawarkan kepadanya, karena dengan menerima  jabatan itu  selain  dari  berarti  menundukkan  diri  kepada  politik kezaliman, tetapi juga ikut serta memperkuat kedudukan pemerintah yang zalim.
b. Janganlah  menerima  bantuan  pemerintah  berupa  apapun. Dikemukakannya  bahwa ada dua  pendapat  dari  dahulu:  membolehkan  menerima  bantuan  itu,  yang  dipelopori oleh  sahabat  Nabi,  Abu  Hurairah;  dan  kedua  melarangnya,  yang  dianut  oleh kebanyakan Imam.
c. Jangan  aktif  mencampuri  urusan-urusan  politik  dan  masyarakat. Anjuran  yang terakhir inilah  yang  menggelisahkan  beberapa  pengecamnya,  karena  melumpuhkan semangat  berjuang  menegakkan  kalimah  kebenaran  di  hadapan  penguasa  yang zalim.
Selanjutnya, tugas Ulama di masyarakat sangat strategis, di pemerintahan pula tugas ulama juga sangat diperhitungkan, karena tugas ulama memiliki tugas ganda. Tugas ganda seperti tabligh,  tabyin,  tahkim dan uswah. 3 Apakah  keempat  tugas  pokok  ini  ulama  lakukan terhadap  perjalanan  pemerintahan  di  Kota  Padangsidimpuan.  Dalam  rangka  memenuhi amanah  kenabian,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  peran tabligh ulama  berkewajiban untuk  menyampaikan  wahyu,  baik  al-Qur’an  maupun  al-Hadits  kepada  umat.  Peran  ini termanifestasikan  secara  luas  dalam  berbagai  aktifitas  dakwah  dan  tarbiyah.  Peran tabyin menjadikan  ulama  memiliki  otoritas  untuk  menafsirkan  berbagai  dogma  agama  sesuai dengan  semangat  Islam  dan  zaman  kemudian  mensosialisasikannya  pada  umat  secara
3 Sri Suyanta, Pola Hubungan Ulama dan Umara (Kajian Tentang Pasangsurut Peran Ulama Aceh), Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm.187.
proporsional. Berbagai interpretasi dan karya ilmiah serta pengembangan selanjutnya yang dihasilkan oleh ulama, bisa dipahami dalam rangka mengemban amanah kenabian.
Di  samping  itu  karena  ia  menjadi  rujukan  terhadap  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  umat  Islam,  maka  ulama  dengan  peran tahkim -nya  berkewajiban  berijtihad  dan memberikan  keputusan  hukum  (fatwa)  terhadap  persoalan  yang  dihadapi  oleh  umat,  baik diminta  maupun  tidak.  Dalam  mengemban  peran tahkim ini,  ulama  tidak  saja  harus mengkaji berbagai kitab yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tetapi untuk dapat  menyelesaikan  berbagai  kasus  yang  dihadapi  oleh  umat,  ulama  harus menyelesaikannya  secara  kontekstual  dengan  memperhatikan  kondisi  yang  terjadi  di  saat keputusan dikeluarkan. Ulama dituntut untuk dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Qur’an untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan semakin kompleks,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial  dan  budaya.  Dan  dalam kesehariannya,  baik  dalam  kehidupan  individu,  keluarga  maupun  sosial  kemasyarakatan, ulama harus mampu menjalankan peran uswah (public figur) bagi umat. Konsekwensi dari peran berat ini, kata Quraish Shihab, ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat. 4
Di  dalam  bukunya  ‚ Al  Imla  ala  isykal  el  ihya ’  ‛,  Al-Ghazali  membagi    para Ulama kepada tiga golongan:
a).  Ulama Hujjah ,  ialah  ahli  ilmu  agama  yang  mengutamakan  perintah  Tuhan  dan bekerja menurut jalan yang benar.
b).  Ulama Hajjaj ,  ialah  ahli  ilmu  agama  yang  berjuang  menegakkan  agama  Tuhan, berdiri  di  baris  depan  memimpin  umat  mempertahankan  politik  keadilan, bagaikan bintang terang yang menyinari jalan dan memimpin perjuangan.
c).  Ulama mahjuj ,  ialah  ahli  ilmu  agama  yang  memperhamba  diri  kepada  duniawi, menjadi budaknya kaum penguasa yang menjalankan politik kezaliman
Terhadap  golongan  ketiga  diperingatkannya  bahwa  celakalah  rakyat  yang  mengikut mereka,  baik  dunia  maupun  agama.  Mereka  inilah  yang  dinamakannya  ‚ ulama  al-su’i ‛, Ulama jahat yang menjual agamanya dengan jabatan atau keuntungan duniawi yang sedikit. Rusaknya  rakyat  karena  rusaknya  Ulama;  dan  kalau  bukanlah  karena  Hakim-hakim  yang jahat dan Ulama-ulama yang jahat, akan sedikitlah terjadi kerusakan penguasa (dan rakyat).
Adapun  Ulama  yang  pertama  dan  kedua,  adalah  Ulama  yang  tetap  konsekuen  pada tugasnya  sebagai  pemegang  amanah  Allah,  penjaga  waris  Nabi-Nabi  dan  penegak  politik kebenaran.  Jika  Ulama  Hujjaj  tetap  konsekuen  pada  pendiriannya,  maka  Ulama  Hujjaj tampil  ke  depan  sebagai  pemimpin  dari  mereka  untuk  berjuang  menentang  politik kedzaliman  dan  menegakkan  politik  keadilan.  Bahagialah  umat  yang  mengikuti  mereka,
4 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,
(Bandung: Mizan, 1992), hlm.385
setiap  perjuangan  mereka  dianggap  jihad  dan  kematian  mereka  dalam  perjuangan dipandang mati Syahid yang diridhai Tuhan. 5
Modernisasi kehidupan sosial, merupakan faktor pembentuk budaya dan kepribadian baru di kalangan ummat. Perkembangan pendidikan modern yang berlangsung cepat, sejak akhir  masa  kolonialisme  Belanda,  sebagai  pelaksana  politik-etis  dan  percepatan  teknologi komunikasi-informasi, telah mendorong terbentuknya formasi dan struktur baru dalam tata hubungan  ummat.  Dalam  hal  lain,  telah  mempercepat  pembentukan  elit  sosial  baru  di kalangan ummat.
Pendidikan modern dan rekayasa sosial yang cepat, memiliki daya dorong yang kuat bagi  ummat  dalam  memilih  lapangan  pekerjaan  sesuai  dengan  pendidikan  mereka.  Di samping  itu,  semakin  hilangnya  tanah  pertanian  merupakan  faktor  lain  yang  tidak  kalah pentingnya.
Perkembangan  kehidupan  modern  tersebut,  mendorong  spesialisasi  pekerjaan  dan memperlemah kemampuan personal dan menjadikan seseorang semakin tergantung. Gejala tersebut  demikian  pula  perkembangan  teknologi  komunikasi-informasi,  mempercepat terdesaknya ulama tradisional dalam proses sosialisasi ajaran Islam.
Modernisasi  pendidikan  Islam,  di  samping  melahirkan  generasi  baru  intelektual  dan akademis  dengan  wawasan  pemikiran  dan  hubungan  yang  luas,  juga  secara  berangsur menggeser  posisi  sosial  ulama  tradisional.  Perkembangan  teknologi  komunikasi dimanfaatkan untuk usaha sosialisasi Islam secara modern melalui media penerbitan, radio dan televisi.
Faktor-faktor  di  atas,  secara  bersama  semakin  memperkecil    peranan  ulama  dalam berbagai  bidang  kehidupan  sosial.  Pembaharuan  pendidikan  yang  melahirkan  elit  baru sebagaimana telah diuraikan, mendorong diferensiasi sosial semakin tajam. 6
Posisi  ulama  sebagai  pengemban  sosialisasi  Islam,  secara  tradisional  memegang peranan  utama  perkembangan  sistem  dan  struktur  sosial  dan  kepribadian  ummat.  Juga penganjur  Islam  dan  elit  ummat  yang  dijadikan  pengikut  50,32%  adalah  pegawai pemerintah,  kondisi  tersebut  merupakan  sesuatu  petunjuk  berharga  apabila  seluruh  partai Islam  pada  masa  orde  baru  tidak akan  pernah  mengembalikan  posisi  ummat  sebagaimana tahun  1955.  Sikap  adalah  kepentingan  dan  selanjutnya  pekerjaan  akan  menentukan  sikap sosial seseorang.
Modernisasi  birokrasi  pemerintahan  orde  baru,  telah  menempatkan  pegawai  negeri sebagai tulang punggung pemerintah bersama ABRI. Dan selanjutnya kebijaksanaan politik Orde  Baru,  mamaksa  pegawai-pegawai  pemerintah  tersebut  untuk  tidak  bersikap  mendua dalam  politik.  Dengan  demikian,  bagi  pegawai  negeri  yang  ulama  dan  muballigh  serta
5 Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral: Menurut Imam Al-Ghazali , (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm:121-131
6 Abdul Munir Mulkhan, Perubahan perilaku politik dan Polarisasi Ummat Islam , (Jakarta: Rajawali pers, 1989), hlm: 168-170
penganjur Islam lainnya, tidak ada pilihan lain, kecuali mendukung sikap politik penguasa yang  sedang  mencari  pendukung  di  kalangan  ummat  yang  berada  pada  lapisan  terbawah struktur sosial Islam. Sebagaimana telah diutarakan bahwa pendidikan modern merupakan dorongan yang kuat  terdesaknya ulama tradisional. 7
Kegagalan  percobaan  kudeta  PKI  pada  30  september  1965  membawa  konsekuensi pemerintahan Orde Lama tumbang dan muncul pemerintahan Orde Baru. Keadaan tersebut menjadikan  umat  Islam  berhadapan  dengan  pemerintah,  sehingga  pada  umumnya  para ulama,  tokoh  agama  dan  intelektual  Muslim  mengambil  sikap  cukup  kritis  dan  bahkan oposisi terhadap pemerintah.
Pada  dasawarsa  ini  umumnya  fatwa-fatwa    ulama  mewajibkan  umat  Islam  untuk memilih  partai  Islam  dalam  pemilu.  Hal  ini mengakibatkan  ketegangan antara  umat Islam dengan  pemerintah.  Di  satu  sisi,  pemerintah  membatasi  aktivitas  dakwah  Islam,  termasuk memberlakukan  keharusan ada  surat  izin  dari  pejabat  setempat  bagi  seorang  da’i  sebelum menyampaikan  dakwah. Di segi lain, banyak dari tokoh Islam yang mengkritik pemerintah dalam  ceramah  atau  khotbah-khotbah  mereka.  Ketegangan  ini  menjadikan  komunikasi antara  umat  Islam  dengan  pemerintah  kurang  lancar,  sehingga  muncul  tuduhan  dari kalangan  pemerintah,  bahwa  umat  Islam  anti-pancasila,  anti-pembangunan  dan  anti- modernisasi.  Sebaliknya,  muncul  pula  tuduhan  dari  kalangan  umat  Islam,  bahwa pemerintah cenderung sekular dan anti-Islam.

## Respon Pemerintah Terhadap Ulama
Melihat  persoalan  tersebut,  pemerintahpun  berusaha  mengatasinya,  antara  lain, dengan  berinisiatif  untuk  membentuk  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1975. Organisasi baru ini berfungsi: (1) memberikan fatwa atau nasihat tentang masalah-masalah agama dan masalah-masalah sosial, (2) meningkatkan persaudaraan (ukhuwah) Islam, serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain, (3) mewakili umat Islam dalam  komunikasi  dengan  pemeluk  agama  lain,  dan  (4)  bertindak  sebagai  media komunikasi  antara  ulama  dengan  pemerintah  dan  untuk  menterjemahkan  kebijakan pemerintah  tentang  pembangunan,  agar  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat umum.
Dengan  upaya  tersebut  pada  awal  tahun  1980-an,  hubungan  saling  curiga  ( mutual distrust ) antara umat Islam dengan pemerintah mulai redup dan berganti menjadi hubungan saling  memahami  ( mutual  understanding ),  terutama  dengan  penerimaan  Pancasila  sebagai satu-satunya azas bagi organisasi massa disertai legitimasi keagamaan oleh sebagian ulama. Sebagian  lain  tampak  menerimanya  dengan  keterpaksaan,  karena  mereka  tidak  memiliki kekuatan  tawar-menawar  lagi  berhadapan  dengan  keinginan  pemerintah.  Kebijakan pemerintah  terhadap  Islam  menampakkan  perubahan  (revisi)  yang  nyata  sejak lahir  tahun
7 Ibid
1980-an,  sebuah  kebijakan  yang  lebih  bersikap  akomodatif  terhadap  Islam,  sehingga hubungan antara pemerintah dengan umat Islam sejak ini bisa disebut sebagai ‚masa bulan madu‛  ( honeymoon  period ).  Politik  akomodasi  pemerintah  ini  di  sisi  lain  menimbulkan semakin banyak ulama dan tokoh-tokoh Islam bersikap akomodatif   dan bahkan terkooptasi oleh  kekuasaan  untuk  mempertahankan status  quo ,  meskipun  mereka  berdalih,  bahwa mereka tetap melakukan amr ma’ruf nahy munkar dengan jalan bijaksana. Hanya sedikit dari mereka tetap kritis terhadap kebijakan dan perilaku pemerintah.
Di  samping  faktor  kebijakan  pemerintah  tersebut,  penyusutan  peran  ulama  dalam bidang-bidang  tertentu  juga  disebabkan  oleh  faktor  internal  umat  sendiri,  yakni  karena semakin  banyak  kalangan  santri  yang  berpolitik  ( political  society )  jumlah  ulama mengalami pengurangan,  karena  di  samping  ada  kebijakan  depolitisasi  Islam,  kepengurusan  partai politik (Islam) sudah banyak diisi oleh tokoh-tokoh santri non-ulama. Demikian pula dalam penyelenggara  PA  (Peradilan  Agama),  sudah  amat  sedikit  jumlah  ulama  (yang  hanya berlatar  belakang  pendidikan  tradisional)  menjadi  hakim  agama,  karena  ada  persyaratan hakim  agama  harus  sarjana  hukum/syari’ah.  Hal  ini  diperburuk  dengan  masih  rendah wawasan  sebagian  besar  ulama  tentang  proses  politik  dan  penyelenggaraan  negara, sehingga mereka kurang bisa berperan banyak dalam proses politik ini, terutama dalam hal proses pengambilan kebijakan publik ( public policy making ) dan proses demokrasi.
Meski demikian kiprah ulama di bidang politik ini secara umum masih cukup berarti. Banyak  dari  mereka  terlibat  meski  secara  terbatas  dalam  proses  pengambilan  kebijakan politik dan dalam hal sosialisasi hukum dengan pendekatan keagamaan. Di antara mereka masih  ada  yang  terlibat  di  partai  politik  PPP  dan  Golkar  serta  menjadi  anggota  parlemen. Demikian  pula  banyak  dari  mereka  mampu  mengemukakan  visi  mereka  tentang  kondisi ideal  masyarakat  Islam  serta  bangsa  dan  negara  Indonesia  modern,  misalnya  mengenai persatuan bangsa, pembangunan sumber daya manusia, sistem politik demokratis, kadilan sosial  dan  sebagainya.  Juga  banyak  dari  mereka  berani  melakukan  kontrol  atau  kritik terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  sesuai  dengan  kemaslahatan  umum.  Sayang pemerintah  Orde  Baru  memang  melibatkan  mereka  hanya  dalam  pelaksanaan  kebijakan atau  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  tidak  dapat  dipecahkan  saja.  Pemerintah tidak  suka  melibatkan  mereka  dalam  perencanaan  dan  evaluasi  kebijakan-kebijakan  yang dibuat.
Adalah  suatu  keharusan  bahwa  semua  elite  politik  maupun  masyarakat  umum memegang  teguh  etika  politik.  Hanya  para  ulama,  terutama  yang  terlibat  dalam  politik praktis,  memiliki  tanggung  jawab  ganda  untuk  membudayakan  etika  politik  ini,  karena kedudukan  mereka  sangat  terkait  dengan  pembinaan  akhlak  atau  moralitas  umat/bangsa. Sementara  itu  para  ulama  yang  tidak  terlibat  dalam  politik  praktis  tetap  memiliki  peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama, tetapi
belum optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik ( political action in the nonpolitical way ), yang dilakukan dalam kerangka melakukan amr ma’ruf nahy  munkar (mendorong  kebaikan  dan mencegah  kemungkaran).  Dengan  komitmen  pada penegakan  etika-moral,  mereka  bisa  menjadi  pihak  independen  dalam  melakukan  kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung. 8

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis yang  dihasilkan  dari  data-data  lisan  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. 9 Berdasarkan metodenya,  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  objek  sesuai  dengan  apa  adanya. 10 Penelitian  ini  menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  tentang  posisi  ulama  dalam  pemerintahan kota Padangsidimpuan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan penelitian terhadap posisi ulama dalam perjalanan pemerintahan di  Kota  Padangsidimpuan  Dalam  bidang  keagamaan  berjalan  sebagaimana  biasanya, kegiatan  rutin  seperti  peringatan  PHBI  (Peringatan  Hari  Besar  Islam),  kegiatan  seremonial seperti  Safari  Ramadhan  tetap  terlaksana,  hanya  saja  untuk  kegiatan lainnya  seperti  untuk pemberantasan  buta  huruf  al-Qur’an  kurang  mendapat  perhatian.  Tentang  upaya  untuk mensejahterakan  rakyat  menurut  H.Amsir  Saleh  Siregar  ulama  di  kota  Padangsidimpuan juga  kurang.  Tentang  pendidikan  pula  Padangsidimpuan  merupakan  kota  pendidikan hanya saja belum ada upaya untuk perbaikan dalam hal pendidikan juga tempat-tempat kos para  pelajar  dan  mahasiswa  belum  tersentuh  dengan  peraturan  pemerintah,  hal  itu  kata beliau  akan  mendatangkan  masalah  jika  tidak  ditertibkan,  banyak  kos-kosan  yang  bisa terjadi percampuran antara kaum lelaki dan perempuan tanpa ada pengawasan, hal ini akan merusak citra Kota Padangsidimpuan sebagai kota pendidikan.
Kota  Padangsidimpuan  punya  visi  sebagai  kota  yang  sehat,  maju  dan  sejahtera. Menurut beberapa ulama di kota Padangsidimpuan visi itu belum terealisir dengan langkah- langkah nyata, untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus didukung prasarana seperti rumah  sakit  yang  representative,  sesuai  harapan  rakyat,  tapi  kelihatannya  belum  nampak ada  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik,  fasilitas  rumah  sakit  masih  seperti  dahulu.  Kota
8 Nanang Tahqiq (ed.), Politik ... , hlm: 191.
9 Asmadi alsa, Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.30.
10 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.157.
yang  maju  juga  belum  terlihat, memang ada  pembangunan  tapi  belum  menyentuh  kepada kepentingan rakyat banyak. Taman-taman yang dibuat, lampu kota yang menghiasi cukup bagus tapi akan lebih bagus jika jalan di dalam kota bisa bagus, gedung-gedung sekolah bisa dibangun  dengan  lebih  baik lagi,  mungkin  karena  Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  kota  ini kecil sehingga pembangunan kota ini agak lambat.
Jawaban  dari  para  ulama  dan  juga  cendikiawan  muslim  yang  berhasil  peneliti wawancarai  terhadap  pertanyaan  diatas berfariasi.  Dr.Erawadi,  M.Ag  menjelaskan  tentang peran  ulama,  katanya  mengacu  peraturan  yang  sudah  ada  maka  ulama  sudah  berperan, seperti peran MUI masih berfungsi sesuai dengan poksinya. Menurut H.Amsir Saleh Siregar, peran ulama terhadap perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan sangat kecil lebih besar  peran  LSM  yang  ada  di  kota  ini.  Bahkan  menurut  beliau  pemerintah  lebih  takut kepada  LSM  daripada  terhadap  ulama.  Walaupun  demikian  ulama  telah  banyak menyampaikan  saran  dan  nasehat  kepada  pemerintah  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Akan  tetapi  boleh  jadi  kurang  berterusan  sehingga  banyak  yang  diabaikan. Menurut  H.  Zulfan  Efendi,  M.Ag.,  sebenarnya  ulama  itu  merupakan  mitra  pemerintah dalam  pembangunan  hanya  saja  ulama  banyak  tidak  dilibatkan  dalam  beberapa  hal  yang terkait  dengan  poksi  ulama,  ulama  menurut  beliau  sebagai  partisipasi  pasif,  MUI  saja  itu dilibatkan  ketika  pemerintah  ada  masalah,  idealnya  ulama  juga  diikutsertakan  dalam perencanaan  pembangunan  di  kota  ini  supaya  jika  ada  masalah  ulama  sudah  mengetahui cara  penanggulangannya.  Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Anhar,  MA.,  bahwa  ulama digandeng  oleh  pemerintah  ketika  pemerintah  kesulitan  dalam  mengatasi  penyakit  social dan  penyakit  remaja,  ulama  menjadi  mediator  dalam  hal-hal  yang  akan  memicu  konflik keagamaan  seperti  menghadapi  LDII  dan  lainnya.  Pemerintah  tidak  memposisikan  ulama sebagai penasehat non formal. Tentang Perda Syari’at ada akan tetapi tidak memiliki kuku sehingga tidak mencakar, Perda Syari’at tidak punya gigi yang dapat menggigit.

## PENUTUP
Dari hasil penelitian, maka peneliti menilai bahwa hubungan pemerintah dan ulama adalah  hubungan  satu  arah  saja,  belum  terlihat  hubungan  dua  arah.  Pemerintah menjalankan  programnya  dan  ulama  menjalankan  programnya  sendiri  belum  terlihat senergisitas  dalam  melakukan  kegiatan.    Karena  sifatnya  berjalan  sendiri-sendiri  maka ulama tidak dapat memberikan warna kepada pemerintah sesuai dengan misi dari ulama itu sendiri.

## DAFTAR  RUJUKAN
Abdul Munir Mulkhan, Perubahan perilaku politik dan Polarisasi Ummat Islam , Jakarta: Rajawali pers, 1989.
Asmadi alsa, Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Muhammad Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
Nanang Tahqiq  (ed), Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
Sri  Suyanta, Pola  Hubungan  Ulama  dan  Umara (Kajian  Tentang  Pasangsurut  Peran  Ulama Aceh), Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
S. Sinansari ecip (ed.), NU Khittah dan Godaan Politik, Bandung: Mizan, 1994
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1992.
Zainal  Abidin  Ahmad, Konsepsi  Negara  Bermoral:  Menurut  Imam  Al-Ghazali ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1975.