## PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Jolanda Marhel Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana marhel.jolanda@yahoo.com

## Abstract
Transitional registration land rights pursuant to article 103 paragraph (7)  at least 7 but article 103 paragraph (7)   open space that although more than (7) the ofﬁce perntahan are obliged to accept therefore  problems  in  writing  this  how  the  implementation  of  article  103  paragraph  (1)    and paragraph (7) the minister agrarian country number 3 years 1997 in the process of transition land rights at the district land ofﬁce kupang ?And the fate of the implementation of article 103 paragraph (1) and paragraph (7) the minister agrarian country number 3 years 1997 in the process of transition land rights at the district land ofﬁce kupang?. The research is empirical research with the methods approach juridical empirical and approach conceptual.As for the result of research that the District Land Ofﬁce Kupang in fact of being dilemma for want of rejected but PPAT also have referral law and led to the absence of certainty the law so that suggested need to revised article 107 paragraph ( 7).
Keywords: Land Certiﬁcate, Registration Land Rights, Intermediate Land Rights, Legal Certainty

## Abstrak
Pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 103 ayat (7) paling lambat 7 namun Pasal 103 ayat (7) membuka ruang bahwa walaupun lebih dari 7 hari kantor perntahan wajib menerima oleh sebab itu permasalahan dalam penulisan ini Bagaimana implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kupang?  Dan  Bagaimana  akibat  hukum  dari implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang?. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  dan pendekatan  konseptual. Adapun  hasil  penelitian bahwa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kupang dalam kenyataan menjadi dilema karena ingin menolak tetapi PPAT juga punya rujukan hukum dan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum sehingga disarankan perlu untuk direvisi Pasal 107 ayat (7).
Kata  Kunci  : Akta  Tanah,  Pendaftaran  Hak  atas  Tanah,  Peralihan  Hak Atas  Tanah,  Kepastian Hukum

## A. Pendahuluan
1. Latar belakang Permasalahan
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  diperuntukan  bagi  tanah-tanah yang belum pernah terdaftar sehingga dapat diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanahnya, sedangkan  kegiatan  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  dilakukan  terhadap  tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat,
guna  mencatat  setiap  perubahan-perubahan yang terjadi pada data ﬁsik yang berupa peta atau  data  yuridis  tanah  tersebut  di  dalam Sertipikat sehingga data pemegang hak dapat tersaji  tepat  sesuai  dengan  kenyataan  yang ada.  Pendaftaran  Peralihan  hak  atas  tanah termasuk  di  dalam  kegiatan  pemeliharaan data pendaftaran karena dari setiap peralihan hak  atas  tanah  yang  terjadi  akibat  jual  beli,
1 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 249-256
tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  data perusahaan    dan  lain-lain,  dan  yang dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh PPAT atau PPAT sementara, haruslah tercatat dalam sertipikat hak atas tanah.
Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  PPAT atau  PPAT  Sementara  dalam  melaksanakan pendaftaran  peralihan  hak  ini  merujuk  pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 d a n   p e r a t u r a n   p e l a k s a n a a n n y a   y a i t u Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini masih berlaku  (Dalam  penulisan  ini  selanjutnya disebut  dengan  Permenag  /KaBPN  Nomo  3 Tahun 1997.). Dalam Permenag/ KaBPN No. 3  Tahun  1997  diatur  prosedur  pelaksanaan pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  yang harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran. Akta  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang dijadikan  dasar  dalam  proses  pendaftaran antara lain berupa Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar,  Akta  Hibah,  Akta  Pemasukan  ke dalam  perusahaan,  Akta  Pembagian  Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta  Pemberian  Hak  guna  Bangunan  Atas Tanah Hak Milik, Akta Pemberian Hak pakai Atas Tanah Hak Milik. Akta-akta tersebut dan Sertipikat    Hak Atas  Tanah  serta  dokumen- d o k u m e n   p e l e n g k a p   l a i n n y a   w a j i b disampaikan ke Kantor Pertanahan agar dapat dicatat  atau  dicantumkan  peralihan  haknya dalam  buku  tanah,  sertipikat  dan  daftar lainnya  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja terhitung  sejak  akta  tersebut  ditandatangani oleh  PPAT  atau  PPAT  Sementara. Hal  ini d i a t u r d a l a m   P a s a l   1 0 3   a y a t   ( 1 ) Permenag/KaBPN  No.  3  Tahun  1997  yang menyatakan bahwa:
“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan  dokumen-dokumen  lain  yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan  hak  yang  bersangkutan kepada  Kantor  Pertanahan  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak d i t a n d a t a n g a n i n y a   A k t a   y a n g bersangkutan”.
Pasal  103  ayat  (1)  Permenag/KaBPN No.  3  Tahun  1997  inilah  menjadi  pedoman dan  dasar  hukum  bagi  setiap  Kantor P e r t a n a h a n   d a n   P PAT   m e m p r o s e s pendaftaran Akta PPAT dalam peralihan hak atas  tanah,  Namun  pada  kenyataannya t e r d a p a t   b e r k a s   p e r m o h o n a n   y a n g disampaikan ke Kantor Pertanahan melebihi jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh Pasal 103 ayat (1) yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Secara kenyataan Kepala Kantor Pertanahan  sendiri  tidak  dapat  menolak semua  pengajuan  pendaftaran  Akta  PPAT yang  telah  lewat  waktu  seperti  yang dimaksudkan dalam Pasal 103 ayat (1), hal ini d i k a r e n a k a n   P a s a l   1 0 3   a y a t   ( 7 ) Permenag/KaBPN  No.  3  Tahun  1997  yang menyatakan bahwa :
“Pendaftaran  peralihan  hak  karena pemindahan  hak  yang  dibuktikan d e n g a n   a k t a   P PAT   h a r u s   j u g a dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  sesuai  ketentuan  yang berlaku  walaupun  penyampaian  akta PPAT  melewati  batas  waktu  7  (tujuh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)”.
Merujuk dalam   Pasal 103 ayat (7) ini maka  Kantor  Pertanahan  wajib  untuk menerima  setiap  pengajuan  pendaftaran walaupun  telah  melewati  batas  waktu sehingga  disinilah  terjadi  kontradiksi  atau inkonsisten  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (7) khususnya dalam satu pasal yaitu Pasal 103. Dalam  ayat  (1)  menghendaki  PPAT  wajib melaporkan Aktanya  dalam  jangka  waktu  7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani akta tersebut,    namun  pada  ayat  (7)  walaupun lewat  dari  7  (tujuh)  hari  kerja,  Kantor Pertanahan  harus  menerima  Akta  yang diajukan  oleh  PPAT  untuk  didaftarkan.  Hal inilah  yang  menjadi  dilema  bagi  Kantor Pertanahan  dalam  mengambil  tindakan  bagi P PAT   y a n g   t e r l a m b a t   m e n g a j u k a n permohonan  pendaftaran  peralihan  hak karena pemindahan hak.
Menurut Pasal 103 ini, apabila ayat (1) tidak  dilaksanakan  maka  hal  tersebut merupakan  pelanggaran  namun  dalam  ayat (7)  dengan  adanya  keterlambatan  yang
merupakan  pelanggaran,  pendaftaran peralihan  haknya  dapat  diproses.  Tidak dipatuhinya  Pasal  103  ayat  (1)  oleh  pihak PPAT dianggap sebagai suatu temuan dalam pemeriksaan  internal  dari  intitusi  yang diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan pendaftaran  tanah  ini.  Pasal  103  ayat  (7) membuka  ruang  adanya  pelanggaran terhadap  pelaksanaan  ayat  (1)  secara  terus menerus.    Adapun  gambaran  yang  terkait dengan implementasi Pasal 103 ayat (1) dan ayat  (7)  terhadap  proses  pendaftaran peralihan  hak  atas  tanah  yang  terjadi,  dapat dilihat  melalui  data  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Kupang,  data  tersebut  dapat disajikan  oleh  calon  peneliti  dalam  tabel  di bawah ini :
Tabel I Jumlah Data Berkas Peralihan Hak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Sumber : data primer tahun 2016
Berdasarkan tabel   I di atas maka calon peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  selama dalam kurun waktu 2 (dua)tahun terakhir ini yaitu  tahun  2014  terdapat  80  berkas permohonan  yang  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Kupang    di  bawah j a n g k a   w a k t u   7   ( t u j u h )   h a r i   s e j a k ditandatanganinya  Akta  peralihan  hak  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, 6 (enam) berkas permohonan tepat waktu sesuai dengan batas waktu  yang  ditentukan  oleh  Peraturan Pemerintah,  dan  147  berkas  permohonan t e l a h   m e l a m p a u i   b a t a s   w a k t u   y a n g ditentukan. Begitu pula hal yang sama terjadi pada  tahun  2015,  260  berkas  permohonan yang didaftarkan kurang dari 7 (tujuh) hari, 2 berkas  permohonan  didaftarkan  tepat  pada hari  ke-7  sedangkan  ada  224  berkas permohonan  yang  melampaui  waktu  7
(tujuh)hari.
Jika mengacu pada Ayat (1) Pasal 103  Permenag  tersebut  maka  untuk berkas  permohonan  yang  berisi  Akta PPAT  dan  dokomen  kelengkapan lainnya  yang  diajukan  lebih  dari    7 (tujuh)  hari  sejak  ditandatanganinya Akta  peralihan  hak  oleh  PPAT  tidak dapat  diterima  lagi  oleh  Kantor Pertanahan /Kota, namun jika mengacu pada Pasal 103 ayat (7) maka walaupun sudah  lewat  waktu  Kantor  Pertanahan atau Kota tetap harus menerima berkas- berkas  tersebut.    Di  sinilah  terjadi pertentangan  ayat  dalam  satu  pasal sehingga  ketika  dalam  menjalankan tugasnya Kantor Pertanahan/kota  tidak mempunyai suatu pegangan yang pasti sehingga  terjadi  polemik  dalam menegakan hukum itu sendiri.

## 2. Permasalahan
1. Bagaimana  implementasi  Pasal  103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang? 2. B a g a i m a n a   a k i b a t   h u k u m   d a r i implementasi  Pasal  103  Ayat  (1)  dan Ayat  (7)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di K a n t o r   P e r t a n a h a n   K a b u p a t e n Kupang?
T u j u a n   p e n e l i t i a n   y a i t u   u n t u k mengetahui implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan  Ayat  (7)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  No.  3  Tahun  1997  dalam  proses pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  serta akibat  hukum  yang  timbul  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini, jika dilihat dari tipe (sifatnya) maka penelitian ini adalah  penelitian  yang  bertipe  (sifat) deskriptif  “ descriptive  research ”.  Kountur ( Kountur Ronny, 2003 ) mengartikan penelitian yang  bersifat  deskriptif  adalah  penelitian
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 249-256
yang  hendak  memberikan  gambaran  atau uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin tanpa  ada  perlakuan  terhadap  objek  yang diteliti.  Sifat  dan  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk menggambarkan,  menginventarisir  dan menganalisis  teori-teori  dan  peraturan- peraturan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  diteliti  seperti  yang dikatakan Soejono Soekanto dalam jurnalnya Darwin  Ginting  ( Darwin  Ginting,  2011) bahwa diskriptif kualitatif adalah Pengolahan teknik data  pada  hakikatnya  merupakan  kegiatan untuk  mengadakan sistematisasi  terhadap bahan-bahan  hukum.  Sistematisasi  berarti membuat  klasiﬁkasi terhadap  bahan-bahan h u k u m   t e r s e b u t   u n t u k   m e m u d a h k a n pekerjaan  analisis  dan konstruksi. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Kantor PPAT/Notaris Wilayah  Kabupaten  Kupang.  Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis  empiris  dan  pendekatan  konseptual. Untuk teknik pengmpulan dilakukan dengan cara  wawancara  dan  penelusuran  terhadap bahan-bahan  hukum  sehingga  metode  yang dgunakan  dalam  menganilisisnya  yaitu yuridis  deskriptif  dengan  menggunakan metode  deduktif  yaitu  data  umum  tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum postulat,  serta  ajaran-ajaran  (doktrin)  dan pendapat  para  ahli  yang  dirangkai  secara sistematik  sebagai  susunan  fakta-fakta hukum  untuk  mengkaji  tentang  proses pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  dalam kaitannya dengan Pasal 103 ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

## B.   Hasil dan Pembahasan
1.       Implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat  (7)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  No.  3  Tahun  1997  dalam proses  pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kupang
Makna  kata  implementasi  menurut hemat  penulis  mempunyai  arti  dengan  kata penerapan  atau  bisa  dalam  artian  dengan
menjalankan suatu peraturan, sehingga dalam pembahasan  ini  penulis  akan  mencoba mambahas tentang penerapan atau dari Pasal 103  ayat  (1)  dan  ayat  (7)  dari  peraturan menteri  Negara  agraria  No.  3  Tahun  1997 khsusus dalam hal proses peralihan hak atas tanah. Berdasarkan uraian ini maka salah satu bagian  dari  pendafataran  tanah  yaitu pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah,  untuk itu  maka  menurut  pendapatnya  urip  santoso ( Urip Santoso, 2010 ) mengatakan bahwa hak- hak  yang  dimiliki  oleh  pemegang  meliputi hak  untuk  mempergunakan  tanah  dan/atau mengambil  mafaat  dari  tanah,  mewariskan hak  tanah,  memindahkan  ha  katas  tanah, memindahkan hak atas tanah, membebani hak atas  tanah  dengan  hak  tanggungan,  dan melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah tersebut.  Pendapat  ini  selatas  dengan pendapatnya Winahyu  Erwiningsih  ( Winahyu Erwiningsih, 2009 ) bahwa Sumber hak milik itu adalah hak ulayat yang menurut hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, artinya tanah  milik  perseorangan  dilekati  fungsi sosial, yang artinya tanah milik perseorangan bukan  saja  harus  dipergunakan  (atau  tidak dipergunakan)  tanpa merugikan orang  lain, melainkan  justru  harus  diletakkan  dalam rangka pemanfaatannya untuk kesejahteraan umum.
Merujuk  pada  uraian  singkat  di  atas maka  PPAT  wajib  untuk  mendaftakan  akta peralihan  ha  katas  tanahnya  kepada  kantos Pertanahan Kabupaten Kupang paling lambat 7  hari  namun  demi  mewujudkan  kepastian hukum.  Pasal  103ayat  (1)  dasarnya  wajib maka  tidak  penegecualian  bagi  PPAT  oleh sebab  itu  jika  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  khsususnya  ketentuan Pasal 62 yang menegaskan :
Pasal 62 “PPAT  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  mengabaikan  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta  ketentuan  dan  petunjuk  yang diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat yang  ditunjuk  dikenakan  tindakan administratif  berupa  teguran  tertulis
sampai pem-berhentian dari jabatannya s e b a g a i   P PAT,   d e n g a n   t i d a k mengurangi  kemungkinan  dituntut ganti  kerugian  oleh  pihak-pihak  yang menderita  kerugian  yang  diakibatkan o l e h d i a b a i - k a n n y a Ketentuanketentuan tersebut”.
Ketentuan Pasal 40 :
1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari k e r j a   s e j a k   t a n g g a l ditandatanganinya  akta  ang b e r s a n g k u t a n ,   P PAT   w a j i b m e n y a m p a i k a n   a k t a   y a n g dibuatnya  berikut  dokumen- dokumen  yang  bersangkutan kepada  Kantor  Pertanahan  untuk didaftar.
2. P PAT   w a j i b   m e n y a m p a i k a n pemberitahuan  tertulis  mengenai t e l a h   d i s a m p a i k a n n y a   a k t a sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada para pihak ang bersang- kutan.
Inilah  yang  menjadi  suatu  polemik dalam  penagakan  hukum  khususnya  dalam hal pengimplementasi Pasal 103 ayat (1) dan ayat  (7)  karena  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (3) menurut  pendapat  penulis  tidak  searah  ata sejalan sebab disatu sisi aturannya melarang disisi lain juga membuka peluang oleh sebab itu  maka  menurut  hemat  penulis  inti  dari penegakan  hukum  yaitu  adanya  keselarsan seperti yang dikakatakn oleh Fance M. Watu ( Fance  M.  Watu,    2012) bahwa  inti  dari penegakan  hukum  secara  konsepsional terletak  pada  kegiatan  menyelerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di d a l a m   k a i d a h - k a i d a h .   A k i b a t   d a r i inkonsistensi  dari Pasal 103 ayat (1) dan ayat (7)  ini  membuat  pelaku  hukum  khususnya Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kupang menjadi  sulit  dalam  melakukan  penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi k e p a d a   P PAT   y a n g   t e r l a m b a t   a t a u mendaftarkan akta pertanahannya lewat dari jangka waktu   7 hari. Oleh sebab itu kantor pertanahan  dalam  melakukan  penegakan hukum  berupa  penjatuhan  sanksi  kepada PPAT  hanya  berupa  surat  penagasan  dalam
hal segera mendaftarkan dan teguran-teguran lisan  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kupang saja kepada PPAT.
Sanksi-sanksi  ini  menurut  hemat penulis  sangat  tidak  efektif  karena  hal  ini masih  saja  terulang  lagi  seakan  PPAT  tidak pernah  merasa  jera  sebab  menurut  PPAT mereka juga punya dasar hukum yaitu ayat (7) dari  Pasal  103.  Persoalan  ini  kemudian menjadi  temuan  dari  Irjen  BPN  RI  dalam k u n j u n g a n   e v a l u a s i   t e n t a n g   p r o s e s pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kupang. Menurut  hasil  wanwancara  dengan  PPAT Lusia  Maria  Willibrorda  Liliweri  ( Hasil wawancara  dengan  PPAT  Ibu  Lusia  Maria Willibrorda Liliweri) menyatakan bahwa : “Kami  selama  ini  melakukan  segala sesuatu ada dasar hukumnya jika kantor pertanahan  menggunakan  Pasal  103 ayat  (1)  kami  juga  ada  dasar  hukum yaitu  Pasal  103  ayat  (7),  dan  jika terlambat  pun  tiak  ada  konsekuensi hukum bagi kami”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka menurut hemat penulis dengan tidak adanya sanksi maka membuat PPAT merasa acuh tak acuh karena jika ada sanki maka sanksi dapat menjaddi  daya  paksa  agar  PPAT  taat  dalam penyelengaraan  administrasi  sebab  sanksi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan  dalam  penegakan  hukum khususnya  di  bidang  pertanahan  oleh  sebab itu  maka  perlu  adanya  penafsiran  hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada s e p e r t i   y a n g   d i k a t a k a n   o l e h   H w i a n Christianto  ( Hwian  Christianto,  2011) bahwa Ketentuan hukum sering kali tertinggal dari perkembangan  oleh  sebab  itu  perlu  adanya penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan hukum  yang  ada.  Pendapat  ini  kemudian ditegaskan  juga  oleh A.  Sukris  Samardi  ( A. Sukris  Samardi,  2012) bahwa  Penafsiran kontekstual  ingin  melihat  hukum  dalam konteks  social  atau  dalam  perspektif  social bukan pada teks hukum.
2.      Akibat  hukum  dari  implementasi Pasal  103  Ayat  (1)  dan  Ayat  (7) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria No.  3  Tahun  1997  dalam  proses pendaftaran  peralihan  hak  atas

## t a n a h   d i   K a n t o r   P e r t a n a h a n Kabupaten Kupang
Pasal  103  ayat  (1)  dan  ayat  (7) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  No.  3 Tahun  1997  merupakan  salah  satu  bentuk inskonsitensi atau dengan kata lain menurut pendapat  penulis  yaitu  ketidakharmonisan antara  ayat  1  dan  ayat  7  dalam  Pasal  103 tersebut.  Hal  ini  tentu  sangat  berdampak penegakan hukumnya atau pengimplemnetasi pasal  103  ayat  1  dan  ayat  7  karena  akan membuat pelaku-pelaku hukum atau penagak hukum  merasa  bingung  atau  merasa  tidak pasti dalam menjalankan hukum tersebut.
Ketentuan Pasal 103 ayat (1) :
“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan  dokumen-dokumen  lain  yang d i p e r l u k a n   u n t u k   k e p e r l u a n pendaftaran  peralihan  hak  yang b e r s a n g k u t a n   k e p a d a   K a n t o r Pertanahan,  selambat-lambatnya  7 ( t u j u h )   h a r i   k e r j a   s e j a k d i t a n d a t a n g a n i n y a   a k t a   y a n g bersangkutan”.
Ketentuan Pasal 103 Ayat (7) :
“Pendaftaran  peralihan  hak  karena pemindahan  hak  yang  dibuktikan d e n g a n   a k t a   P PAT   h a r u s   j u g a dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  sesuai  ketentuan  yang berlaku  walaupun  penyampaian  akta PPAT  melewati  batas  waktu  7  (tujuh) hari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)”.
Jika kita merujuk pada Pasal 103 ayat m a k a   P PAT   w a j i b   h u k u m n y a   h a r u s mendaftarkan peralihan ha katas tanah paling lambat 7 hari. Makna kata wajib berarti tidak ada pilihan lain selain 7 hari tersebut dan tidak boleh lewat jangka waktu seperti yang telah ditentukan tersebut. Namun pada ayat (7) dari Pasal  103  justru  membuka  ruang  walaupun telah lewat waktu dengan jalan memberikan kewajiban kepada kepala Kantor Pertanahan untuk  tetap  menerima.  Hal  ini  merupakan suatu  bentuk  inkonsistensi  dalam  ayat  1 bertentang dengan ayat 7 sehingga kedua ayat ini jika dilihat secara sepentias tidak memiliki kekuatan  apapun  dalam  implementasinya. Berdasarkan  uraian  dari  tidak  konsistennya atau  inkonsistensi  dari  ayat  (1)  dan  ayat  (7)
dalam  Pasal  103  Peraturan  Menteri  Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam prakteknya tentu  mengakibatkan  implikasi  atau  dengan kata  lain  akibat  hukum  bagi  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Kupang  dalam melakukan  proses  pendaftaran  peralihan  ha katas  tanah.  Akibat  hukum  yang  sering ditemui  di  lapangan  khususnya  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yaitu :
1. P e g a w a i   d i   K a n t o r   P e r t a n a h a n Kabupaten  Kupang  menjadi  dilema dalam  menjalankan  aturan  tersebut karena  ingin  menegakan  ayat  1  dari Pasal  103  yaitu  batas  waktu  7  hari namun  jika  PPAT  terlambat  mereka menggunakan  alasan  dengan  dasar hukumnya ayat (7) dari Pasal 103.
2. Tidak adanya kepastian hukum Dalam  proses  pendaftaran  perlihan  ha k a t a s   t a n a h   K a n t o r   P e r t a n a h a n Kabupaten  Kupang  sebagai  unsur pelaksana  tentu  membutuhkan  suatu kepastian  hukum,  namun  dengan adanya  ayat  (7)  dari  Pasal  103  ini membuat  pegawai  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Kupang  merasa  tidak  ada k e p a s t i a n   h u k u m   k a r e n a   i n g i n berpatokan  pada  ayat  (1)  Pasal  103 tetapi  PPAT  justru  mengantisipasi dengan ayat (7) Pasal 103.
Hal  ini  selaras  dengan  pandapatanya Ibu Wini Lani yang mengatakan bahwa: ( Hasil wawancara dengan Ibu wini Lani) “Kita  sebagai  pegawai  tentu  merasa kebingungan  karena  kita  sering mengaskan  menggunakan  ayat  (1) Pasal 103 namun yang adaPPAT sering t e r l a m b a t   d a l a m   m e n d a f t r a k a n pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah karena mereka menggunakan dasar ayat (7) Pasal 103. Jadi menurut saya lebih baik ayat (7) itu dihapus saja kalau mau menjamin  adanya  kepastian  hukum cukup kita menggunakan dasafr hukum ayat (1) Pasal 103 saja sedangkan ayat (7) bila perlu kita ganti dengan rumusan tentang  sanksi  yang  akan  diberikan kepada  PPAT  jika  mereka  terlambat mendaftarkan  perailhan  hak  atas tanah”.
3. Pasal  103  khususnya  ayat  7  lebih berpihak  kepada  PPAT  sehingga
persoalan  yang  timbul  PPAT  menjadi acuh  tak  acuh  dalam  melakukan pendaftaran  akta  peralihan  hak  di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang karena PPAT berpikir bahwa walaupun terlambat masih saja bisa diterima. Hal ini  jsutru  memanjakan  PPAT  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah.    Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Kantor P e r t a n a h a n   K a b u p a t e n   K u p a n g mengatakan  bahwa  :  ( Hasil  wawancara dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kupang) “Adanya inkonsitensi dari ayat (1) dan ayat  (7)  dari  Pasal  103  ini  sebenarnya suatu  bentuk  pelemahan  bagi  pegawai kantor  pertanahan  dalam  menjalankan tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam memproses pendaftaran peralihan ha k atas tanah. Karena menurut beliau ayat (7)  dari  Pasal  103  ini  lebih  pro  pada P PAT   a t a u   l e b i h   m e l i n d u n g i kepentingan dari PPAT yang akibatnya semua  proses  dalam  pendaftaran peraliohan  ha  katas  tanah  menjadi b e r l a r u t .   S e h i n g g a   i n i   d a l a m pemerikasaan BPN RI menjadi temuan karena  BPN  RI  lebih  memegang  tegu pada  ayat  (1)  dari  Pasal  103.  Artinya menurut mereka lebih dari 7 hari maka tidak akan diproses”.
Berdasarkan  uraian-uraian  tentang akibat  hukum  yang  muncul  di  atas  maka menurut  pendapat  penulis  sudah  saatnya Pasal  103  khususnya  ayat  (7)  perlu  untuk ditinjau  kembali  agar  dapat  direvisi  pada waktu  yang  akan  datang.  Karena  menurut hemat  penulis  jika  ayat  (7)  dari  Pasal  103 masih saja dipertahankan maka sudah tentu akan  menjadi  senjata  ampuh  bagi  PPAT dalam  mendaftarkan  semua  akta  peralihan haknya  yang  sudah  lewat  waktu  7.  Maka sudah tentu menurut hemat penulis maka ayat (1) dari Pasal 103 ini sama saja mubasir dan tidak memiliki arti apa-apa. Tentu hal ini akan menghambat  penegakan  hukum  dalam bidang  pertanahan  karena  subtansi  hukum yang  tidak  konsisten  oleh  sebab  itu,  maka menurut  hemat  penulis  perlu  adanya koordinasi  yang  lebih  lanjut  tentang  aturan
yang akan menjadi rujukan dalam penegakan hukum  dibidang  pertanahan  seperti  yang dikatakan oleh Fenty U Puluhulawa ( Fenty U Puluhulawa,  2011) bahwa  koordinasi  pada hakikatnya adalah tindakan kerja sama saling menunjang untuk mendapatkan kesalarasan.

## C.   Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut
1. Dalam proses pendaftaran peralihan hak atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Kupang  untuk  pihak Pertanahan merujuk dan berpegan pada Pasal 103 (1) dengan limit tidak waktu boleh  lebih  dari  7  hari  namun  pihak Pertanahan  sendiri  juga  tidak  bisa menolak  setiap  pendaftaran  peralihan hak  atas  tanah  yang  melebihi  limit waktu  7  hari  karena  PPAT  selalu menggunakan  dasar  hukum  Pasal  103 ayat (7).
2. Impilkasi  hukum  yang  timbul  dari inkonsistensi  dari  Pasal  103  ayat  (1) dengan  ayat  (7)  menimbulkan  tidak adanya  kepastian  hukum  bagi  pihak P e r t a n a h a n   d a l a m   m e m p r o s e s pendaftaran peralihan ha katas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Kountur  Ronny,  2003, Metode  Penelitian Untuk  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis , PPM, Jakarta Urip  Santoso,  2010, Pendaftaran  Dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## Jurnal
A.Sukris Samardi, Membebaskan Positiﬁsme Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi Penegak  Hukum), Jurnal  Dinamika Hukum , Vol 12, No. 2 Mei 2012 Darwin  Ginting, Reformasi  Hukum  Tanah dalam  Rangka  Perlindungan  Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam  Bidang  Agrobisnis, Jurnal
Hukum NO. 1 VOL. 18 JANUARI 2011: 63 – 82
Fance  M.  Watu,  Mewujudkan  Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan
Dalam  Putusan  Hakim  Di  peradilan
Perdata, Jurnal Dinamika Hukum , Vol.1 2 No. 3 September 2012 Fenty  U  Puluhulawa,  Pengawasan  Sebagai Instrumen  Penegakan  Hukum  Pada Pengelolaan  Usaha  Pertambangan M i n e r a l   d a n   B a t u   B a r a ,   J u r n a l Dinamika  Hukum,  Vol.  11  No.  2  Mei 2011 Hwian  Christianto,  Penafsiran  Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, J urnal Mimbar Hukum , Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 Wi n a h y u   E r w i n i n g s i h , P e l a k s a n a a n Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah  Menurut  UUD  1945, Jurnal Hukum  NO.  Edisi  Khusus  VOL.  16 Oktober  2009  :  118-136, Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia
Yogyakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Ta h u n   1 9 9 7   t e n t a n g   K e t e n t u a n Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah N o m o r   2 4   Ta h u n   1 9 9 7   t e n t a n g Pendaftaran Tanah