PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (1) (2023): 125-134 DOI: 10.24114/ph.v8i1. 44408
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Desi Ratna Sari 1 , Rani Anggriani 2 , Restu Zebua 3, Sylvia Maria Pasaribu 4 , Yediza Saputrinta 5
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan desisari7923@gmail.com 1 , ranianggriani417@gmail.com 2 , restuzebua06@gmail.com 3 , Sylviamaria0705@gmail.com 4 , yedizatrinta@gmail.com 5

## Accepted: 23 Januari 2023             Published: 25 Januari 2023

## Abstract
The reform period became an era that was quite important for Indonesia because it was followed by rapid progress and development. During the reform period, there were several presidents who led this country with  various  characteristics  and  policies  implemented  for  the  betterment  of  the  nation,  including  B.J Habibie,  Abdurrahman  Wahid,  Megawati  Soekarnoputri  and  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Currently  the Indonesian  government  is  being  led  by  President  Joko  Widodo  who  is  trusted  by  the  public  to  lead Indonesia for two terms. This study aims to reveal various policies and characteristics of President Joko Widodo's leadership, especially in the fields of politics, law, socio-culture, economy, defense-security, and education.  The  method  used  in  this  research  is  the  historical  method  and  the  source  of  the  article  is obtained through a literature study that is relevant to the topic raised. The results of the research show that  President  Joko  Widodo's  government  has  produced  many  positive  results  for  the  progress  and development of Indonesia, especially during the current reformation period.
Keywords: Policy, President, Indonesia
How to Cite: Sari. D. R., Anggriani. R., Zebua. R., Pasaribu. S. M., Saputrinta. Y. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah  Republik  Indonesia  Era  Kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo.  Puteri  Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (125-134).
*Corresponding author: yedizatrinta@gmail.com ISSN 2085-482X(Print) ISSN 2407-7429(Online)

## INTRODUCTION
Sebagaimana  yang  kita  semua  ketahui saat  ini  Indonesia  berada  pada  era  reformasi yang  merupakan  salah  satu  era  baru  bagi peradaban bangsa yang menunjukkan perubahan  dan  kemajuan  diberbagai  bidang. Reformasi  ini  sendiri  sejatinya  bertujuan untuk  menata  kembali  ataupun  mengubah sistem  pemerintahan  negara  di  masa sebelumnya Indonesia berada pada masa Orde Baru.
Adapun  reformasi  ini  sendiri  ditandai dengan adanya demokratisasi di segala bidang yang  menyatakan  bahwa  seluruh  elemen masyarakat sudah dapat menyatakan pendapat  secara  bebas,  adanya  kebebasan pers,  pemberantasan  KKN  (korupsi,  kolusi, dan  nepotisme),  serta  munculnya  Undang- Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki  dengan  Undang-Undang  nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang juga  dikenal  dengan  kebijakan  Otonomi Daerah)  yang  dapat  membuat  pembangunan di  setiap  daerah  menjadi  lebih  merata  serta tidak terlalu bergantung secara penuh kepada pemerintah  pusat  dengan  artian  dapat mengurus daerahnya secara mandiri (Mudjiharto, 2013).
Dalam  perjalanannya,  sudah  ada beberapa  presiden  yang  menjabat  pada  masa reformasi.  Dimulai  dari  Presiden  ketiga  B.J Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto setelah  lengser  dari  jabatan  sebelum  masa baktinya  selesai  dan  sekaligus  menandai beliau  sebagai  presiden  masa  reformasi pertama.  Beberapa  kebijakan  yang  menjadi fokus  utama  pada  masa  kepemimpinannya adalah reformasi ekonomi, pemulihan legitimasi  politik,  kebebasan  pers,  penegakan HAM  dan  Referendum  Timor  Timur  yang merupakan salah satu kebijakan kontroversial sekaligus berisiko yang harus diambil oleh B.J Habibie selaku pemimpin negara pada saat itu (Pratama, 2020 : 235).
Tampuk  pemerintahan  kepresidenan kemudian  diteruskan  oleh  Abdurrahman Wahid  atau  biasa  dikenal  dengan  nama  Gus Dur  yang  terpilih  melalui  Pemilihan  Umum 1999 dan sekaligus menandakan bahwasanya Abdurrahman  Wahid  merupakan  Presiden keempat  Indonesia.  Masa  pemerintahan Abdurrahman  Wahid  sejatinya  masih  diliputi dengan  maraknya  berbagai  konflik  dan kerusuhan  yang  meresahkan  sekaligus membahayakan  seperti  munculnya  gerakan separatis,  kerusuhan  antar  etnis,  kerusuhan antar agama. Adapun dialog merupakan solusi
yang  diberikan  serta  ditawarkan  oleh pemerintah,  selain  itu  kebijakan  lainnya  yang dilakukan  adalah  pemisahan  militer  dan  ABRI (Pratama, 2020 : 235).
Selanjutnya,  pemerintahan  presiden dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden  kelima  yang  juga  merupakan  anak dari  bapak  proklamator  sekaligus  presiden pertama  Republik  Indonesia  Ir.  Soekarno. Beberapa  kebijakan  yang  dibuat  selama pemerintahan ini adalah pembentukan kabinet gotong  royong,  pelaksanaan  Pemilihan  Umum 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden, pembentukan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Privatisasi BUMN, dan Penundaan pembayaran utang luar negeri (Pratama, 2020 : 235-236).
Kepemimpinan  presiden  era  reformasi selanjutnya  diteruskan  oleh  Susilo  Bambang Yudhoyono merupakan Presiden keenam yang dijalani  selama  dua  periode  jabatan  yaitu 2004-2009  dan  2009-2014.  Pada  masa pemerintahan  ini,  kebijakan  yang  dihasilkan dan  berlaku  yaitu  dibentuknya  Kabinet Indonesia  Bersatu  yang  terdiri  dari  jilid  I (2004-2009)  dan  jilid  II  (2009-2014), kebijakan  konversi  minyak  tanah  menjadi  gas, pelunasan  utang  kepada  IMF  (International Monetary Fund), Perdamaian dengan Separatis Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  melalui Perjanjian  Helsinki  yang  dilaksanakan  di Finlandia  pada  tahun  2005,  3  pelaksanaan Pemilihan  Umum  2009,  diberlakukannya Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  serta Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 (Pratama, 2020 : 236).
Presiden    Joko  Widodo  lahir  pada  21 Juli 1961. Sebelum terjun ke dunia politik, Joko Widodo dikenal sebagai salah seorang pebisnis mebel  yang  sukses.  Karier  politiknya  dimulai ketika  beliau  mencalonkan  diri  sebagai walikota Solo pada tahun 2005 dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didukung  oleh  sejumlah  partai  koalisi  dan hasilnya  beliau  terpilih  menjadi  walikota  Solo dan  menjabat  hingga  tahun  2012.  Saat menjabat  sebagai  walikota,  Joko  Widodo dikenal  masyarakat  sebagai  pejabat  yang memiliki  karakteristik  kepemimpinan  berupa blusukan  yang  berarti  senang  bertemu  secara langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan  berbagai  aspirasi  serta  keluh kesah  mereka  dan  hal  ini  juga  berlaku  saat  ia menjabat  sebagai  gubernur  bahkan  presiden (Zaman, 2020).
Setelah  masa  jabatannya  sebagai walikota  selesai,  beliau  juga  kembali  maju
dalam  pemilihan  gubernur  Provinsi  DKI
Jakarta  di  tahun  yang  sama  setelah  masa jabatan walikotanya usai. Ia turut menggandeng  Basuki  Tjahaja  Purnama sebagai  wakil  gubernur  dan  masing-masing didukung  oleh  partai  politik  yaitu  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  mendukung Joko  Widodo  sementara  Partai  Gerindra mendukung  Basuki  Tjahaja  Purnama.  Kedua pasangan tersebut pada akhirnya memenangkan  pemilihan  umum  tersebut  dan dipercaya  untuk  memimpin  Provinsi  DKI Jakarta periode 2012-2017. Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dikenal sebagai salah satu presiden
yang banyak membangun infrastruktur  terlebih  lagi  sampai  ke  wilayah terluar  Indonesia  dengan  tujuan  untuk mengejar  ketertinggalan  Indonesia  dalam berbagai sektor.

## METHODOLOGY
Metode  penelitian  ini  adalah  metode sejarah  yang  mencakup  empat  tahap  yaitu heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi  dan eksplanasi.  Adapun  sumber-sumber  yang dipergunakan  dalam  penulisan  artikel  ilmiah ini  semuanya  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  terhadap  sumber-sumber  yang relevan  dengan  topik  yang  diangkat.  Dengan data  dan  informasi  yang  diperoleh  maka diharapkan  akan  menghasilkan  tulisan  yang komprehensif  sesuai  dengan  topik  yang diangkat.

## RESULT AND DISCUSSION 1. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang
Politik.
Bidang  Politik  Berdasarkan  laporan Lima  Tahun  Maju  Bersama  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Staf  Presiden  Republik  Indonesia pada  tahun  2019,  selama  lima  tahun  masa pemerintahan  JokowiJK  meraih  beberapa capaian  di  bidang  politik  dalam  negeri  dan politik luar negeri yang sama dengan program Nawacita pada poin kesatu, yaitu
mengdatangkan kembali negara untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  juga memberikan  rasa  aman  pada  seluruh  warga negara.
Adapun penjelasan mengenai beberapa  kebijakan  politik  pada  masa pemerintahan Jokowi-JK sebagai berikut :
a. Politik Dalam Negeri Pada  buku  Lima  Tahun  Maju  Bersama yang telah dirilis kantor staf Presiden republik indonesia  diketahui,  selama  lima  tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah memastikan  perlindungan  dan  rasa  aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum  sebagai  prioritas  dalam  pembangunan di  bidang  politik.  Dalam  hal  stabilitas  politik dalam negeri, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menjaga dengan mewujudkan rasa aman serta  memastikan  ruang  dialog  untuk  terus meningkatkan kualitas demokrasi.
Berdasarkan  data  yang  dikutip  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kehidupan demokrasi  Indonesia  yang  diukur  dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan  sipil,  hak-hak  politik,  dan  lembaga demokrasi  terus  berada  di  posisi  stabil (Pakazani  dan  Nabilla,  2020:  105).  Dalam tahun  2014  Indeks  Demokrasi  Indonesia tertulis  berada  pada  73,04  poin.  Sementara pada 2015 berada pada 72,82 poin. Pada 2016 IDI ada pada 70,09 poin, 2017 pada 72,11 poin dan  2018  berada  pada  72,39  poin.  Menurut pemerintah,  fluktuasi  Indeks  Demokrasi Indonesia  ini  berada  dipososisi  seimbang (Pakazani  dan  Nabilla,  2020:  105).Sebagai sebuah  gambaran,  penting  dilihat  salah  satu indikator  kualitas  demokrasi  yakni  partisipasi publik dalam pemilihan umum.
b. Politik Luar Negeri Menurut  Situmorang  (2015:  69), kebijakan  luar  negeri  Jokowi  berorientasi  ke (inward-looking).  Hal  ini  dapat  terlihat  dari prinsip  politik  luar  negeri  yang  dianut  selama ini,  yakni  prinsip  bebas-aktif.  Prinsip  ini membuka  ruang  bebas  bagi  interpretasi  dan pemaknaan  oleh  siapapun  dan  dalam  kondisi apapun.Ini  dapat  dilihat  dalam  rumusan  visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya  Indonesia  yang  berdaulat, mandiri,  dan  berkepribadian  berlandaskan gotong  royong”.  Pada  visi  ini  mempertegas makna  “kebebasan”  Negara  Indonesia  pada cara  melaksanakan  kekuasaan,  kemandirian, dan  kepribadian  nasional.  Di  dalamnya  juga termaksud  sikap  dan  sifat  “aktif”  untuk  dapat merealisasikan  kemandirian  nasional  atas landasan  kerjasama  positif  dan  konstruktif yakni gotong-royong.
Menurut  Situmorang  (2015:  70), prinsip  “bebas-aktif”  dari  politik  luar  negeri
Indonesia  sering  bermakna  ganda.  Pertama, yaitu politik mancanegara Indonesia bermaksud  guna  memelihara  identitas nasional.Makna  kedua  dari  prinsip  “bebas aktif” ialah bahwa politik luar negeri ditujukan pula  untuk  mewujudkan  cita-cita  nasional sebagaimana dicantumkan di dalam pembukaan  UUD  1945,  yakni  mencerdaskan kehidupan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  dan  ikut  serta  menjaga perdamaian  dan  ketertiban  dunia.Atas  dasar asas politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi,  juga  dapat  dikatakan  bahwa  misi atau  tujuan  politik  luar  negeri  Jokowi-JK selaras.  Tujuan  tersebut  menurut  Situmorang (2015:71) adalah:
1)  Mengutamakan  jati  diri  sebagai  negara kepulauan  dalam  pelaksanaan  diplomasi dan membangun kerjasama internasional;
2)  Meluaskan  peran  global  melalui  diplomasi middle  power  yang  menempatkan Indonesia  sebagai  kekuatan  regional  dan kekuatan  global  secara  selektif  dengan memberikan prioritas kepada permasalahan  yang  secara  langsung berkaitan  dengan  kepentingan  bangsa dan negara Indonesia;
3) Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-Pasifik, dan;
4)  Merumuskan  dan  melaksanakan  politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Dalam tataran operasionalnya ditetapkan  4  (empat)  prioritas  politik  luar negeri  semasa  6  kepemimpinan  Joko  Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi–Kalla yaitu: 1) Menjaga Kedaulatan NKRI
2)Melindungi  WNI  dan  Badan  Hukum
Indonesia-BHI di luar negeri
3) Meningkatkan Diplomasi Ekonomi
4) Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional. (Mohsin, 2019). Dalam  usaha  menjaga  kedaulatan NKRI,  sepanjang  tahun  2017  telah  dilakukan beberapa  kali  perundingan  perbatasan  yang meliputi  11  kali  pertemuan  penetapan  batas maritim,  19  kali  pertemuan  demarkasi  batas darat,  dan  5  kali  pertemuan  Utusan  Khusus Presiden  RI  dan  Utusan  Khusus  PM  Malaysia, membicarakan  masalah  perbatasan  darat  dan laut antara kedua negara, dan penandatanganan  MoU  on  Survey  and Demarcation  of  the  Internasional  Boundry antara  Indonesia  dan  Malaysia  (Mohsin, 2019). Mengenai usaha perlindungan WNI dan
BHI  di  Luar  negeri,  selama  tahun  2017  Kemlu dan  Perwakilan  RI  di  Luar  Negeri  telah menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri, dan  membebaskan  14  WNI  dari  ancaman hokum mati, memfasilitasi pemulangan hampir 50.000  WNI,  khususnya  pekerja  migran  yang menghadapi  situasi  rentan  di  luar  negeri, membebaskan  2  orang  sandera  di  Filipina Selatan  (Mohsin,  2019).  Sekarang  telah terbentuk  Data  base  WNI  di  luar  negeri  yang terintegrasi penuh dengan data base nasionallainnya.
Kebijakan  Presiden  Joko  Widodo  Bidang Hukum Sesuai  misi  pemerintahan  Jokowi-JK menekankan  keinginan  dalam  “Mewujudkan masyarakat  maju,  berkeseimbangan  dan demokratis  berlandaskan  negara  hukum”.Misi tersebut  selanjutnya  diejawantahkan  dengan agenda  strategis  melakukan  reformasi  sistem penegakan  hukum  yang  bebas  korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan  HAM  dan  penyelesaian  secara berkeadilan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM masa  lalu  (agenda  ke-4  Nawacita)  (Radjab, 2018:  163).  Agenda  itu  kemudian  diturunkan ke  dalam  42  prioritas  utama  yang  menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian  di  bidang  politik,  42  prioritas utama  itu  mencakup  pembaruan  sistem penegakan  hukum,  perlindungan  kelompok marjinal  serta  penghormatan,  perlindungan dan penegakan HAM (Radjab, 2018: 164).
Di bidang hukum, pemerintah mencatatkan 6 capaian penting selama periode pemerintahan Jokowi-JK, yaitu: 1)  Deregulasi  peraturan  daerah  (perda)  yang dicabut Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3.143 perda bermasalah.
2)  Meningkatnya  kinerja  Polri  dengan indikator  penurunan  angka  kriminalitas dari  373.636  kasus  pada  tahun  2015 menjadi  165.147  kasus  pada  tahun  2016 (perJuni).  Selain  itu,  terjadi  penurunan jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang signifikan  baik  dari  segi  kasus  maupun korban  jiwa  yaitu  pada  tahun  2015 mencapai 2.228 kasus dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1.947 kasus.
3)Kejaksaan  Agung  berhasil  menghemat keuangan  negara  Rp  14,2  triliun  selama periode Januari hingga September 2016.
4)  Program  Tax  Amnesty  sebagai  terobosan bidang  hukum  perpajakan  adalah  capaian penting  keempat.  Dalam  program  tax
amnesty,  sejak  Juli  hingga  Oktober  uang tebusan  telah  mencapai  Rp  97,15  triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp 165 triliun. 5)Keberhasilan mengamankan dan memulangkan  penjahat  koruptor  yakni Samadikun  Hartono  (kasus  BLBI  1998)  di Cina  pada  14  April  2016,  Totok  Ary Prabowo  (mantan  Bupati  Temanggung)  di
Kamboja  pada  12  September  2015  dan Hartawan  Aluwi  (Kasus  Bank  Century)  di Singapura pada 22 April 2016.
6) Pemerintah meluncurkan reformasi hukum nasional  secara  bertahap.  Pada  tahap pertama,  pemerintah  fokus  menjalankan  5 program  yaitu  pemberantasan  pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan  pengurusan  SIM,  STNK,  SKCK dan BPKB, relokasi lembaga pemasyarakatan dan peningkatan pelayanan  hak  paten,  merek  dan  desain. Untuk  mendukung  program  reformasi tahap pertama ini, pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan pungli (Satgas Saber  Pungli)  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

## 2. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang
Sosial-Budaya.
Pada  masa  Presiden  Joko  Widodo  dan Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  memerintah mereka  melakukan  upaya  dalam  bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Masa pemerintahan  Jokowi-JK  yang  berakhir  pada Minggu,  20  Oktober  2019  yang  ditandai dengan  adanya  pelantikan  Jokowi  sebagai presiden  terpilih  dan  Ma’aruf  Amin  sebagai wakil  presiden  terpilih  sudah  banyak  capaian yang diraih yaitu :
a. Revolusi Karakter Bangsa Selama  lima  tahun,  Pemerintahan Jokowi-JK  fokus  melakukan  revolusi  karakter bangsa.  Tanpa  kehilangan  individualitas, budaya  bangsa  harus  tercermin  dalam  semua bidang  kehidupan.  Revolusi  yang  bersifat nasional  akan  dilakukan  sesuai  dengan perkembangan sektor fisik dan ekonomi yang akan dilanjutkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong  kebangkitan  fitrah  manusia Indonesia,  termasuk  pemenuhan  kebutuhan dasar  dan  penguatan  prestasi  bangsa  sebagai salah  satu  pusat  peradaban  dunia,  serta menghargai  keberagaman  di  bidang  sosial budaya sebagai prioritas.
Dalam buku Lima Tahun Maju Bersama
Jokowi-JK  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Kepresidenan RI, peningkatan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  menunjukkan bahwa berbagai intervensi di bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan secara umum direncanakan. . jalan yang benar. IPM terus meningkat dari 68,9 pada tahun 201 ,  meningkat  menjadi  69,95  pada  tahun  2015 dan  menjadi  70,18  pada  tahun  2016,  70,81 menjadi  pada  tahun  2017  dan  71,39  pada tahun 2018.
Yang  terpenting  memenuhi  kebutuhan dasar  masyarakat  Asisten  sosial  Program- program yang dilaksanakan berhasil menurunkan  angka  kemiskinan.  Menurut Statistik  Finlandia  (BPS),  tingkat  kemiskinan pada Maret 2019 adalah 9, 1 persen dari total populasi,  atau  25,1  juta  orang,  yaitu  0,25  poin persentase lebih sedikit dibandingkan
September 2018 dan 0, 1 poin persentase lebih sedikit  dibandingkan  Maret.  2018  Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah  sejak  tahun  1998.  Pada  tahun  1998, angka  kemiskinan  mencapai  2  ,2  persen  dari total  penduduk.  Penanggulangan  kemiskinan merupakan  hasil  dari  pendekatan  yang komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia  Sehat  (KIS),  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP)  dan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS). Tercatat  (KIP)  menerima  18,9  juta  siswa,  10 juta  keluarga  penerima  KKS  dan  96,8  juta orang menjadi anggota KKS.
b. Pemberdayaan Pemerintah juga tidak lupa memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender,  salah  satunya  dengan  meningkatkan kemandirian  ekonomi  perempuan  melalui industri  rumahan  yang  telah  mencapai  3.76 operator.
Menurut data BPS, Indeks
Pembangunan  Gender  di  Indonesia  mencapai 90,99  persen  pada  tahun  2018,  sedangkan Indeks  Pemberdayaan  Gender  meningkat menjadi  72,10  pada  tahun  2018  dari  . dibandingkan  tahun  2015  yang  tercatat sebesar  70,83.  Anak  sebagai  generasi  penerus juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah dengan  pelaksanaan  hak  anak,  salah  satunya dengan  terwujudnya  520  kabupaten/kota layak anak pada tahun 2018.
Di  sisi  lain,  penyandang  disabilitas bukan  lagi  sekedar  objek,  tetapi  juga  orang- orang  dengan  potensi  pembangunan  melalui partisipasi.  Sejak  tahun  2018,  pemerintah
membuka  kesempatan  bagi  penyandang disabilitas  untuk  mengabdi  pada  negara melalui  seleksi  calon  pegawai  negeri  sipil (CPNS).  Melalui  PHK  penyandang  disabilitas berat  mendapat  bantuan  hidup,  yang  jumlah penerimanya  akan  terus  bertambah  menjadi 101.378  pada  tahun  2018.  Pemerintah  juga menawarkan  Pembiayaan  Ultra  Mikro  (UMi) untuk  membantu  masyarakat  yang  tidak terjangkau  oleh  perbankan.  Selain  itu,  ada program  keuangan  Mekar  yang  memiliki  5,3 juta  nasabah.  Pada  2019,  penyaluran  Mekaar mencapai  Rp12,75  triliun.  Berdasarkan informasi dari Kementerian Ilmu Pengetahuan,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi, hingga tahun 2018 telah terdaftar 6.58 hak kekayaan intelektual di bidang iptek. c. Indonesia Hijau Mewujudkan Indonesia hijau merupakan  salah  satu  tanggung  jawab bersama  pemerintahan  Jokowi-JK,  salah satunya  dalam  pemanfaatan  energi  baru  dan terbarukan.
Berdasarkan informasi Kementerian  ESDM,  total  kapasitas  produksi energi  baru  dan  terbarukan  meningkat menjadi  .776  MW  pada  2019.  Atas  nama Indonesia  hijau,  upaya  juga  dilakukan  untuk mengurangi  emisi  dengan  menggunakan kendaraan  bermotor  listrik.  Juga  sebagai langkah  untuk  mengurangi  ketergantungan BBM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,  pengelolaan  hutan  semakin  baik, semakin  berbasis  tempat  dan  semakin dipercaya  warga.  Ditandai  dengan  laju penyusutan  hutan  yang  menurun  dan  luas rehabilitasi  hutan  yang  meningkat.  Tercatat laju  penyusutan  hutan  terus  menurun  mulai dari 1,89 juta hektare pada 2014-2015  menjadi 0,44  juta  hektare  pada  2017-2018.  Seiring dengan  itu  juga  dilakukan  rehabilitasi  hutan dan  lahan  yang  signifikan  mencapai  375.750 hektare    pada  2019  dibandingkan  2018  yang hanya 188.630 hektare.
Upaya  menurunkan  luas  kebakaran hutan  sejak  tahun  2015  dilakukan  secara bersama  di  tingkat  tapak  yang  melibatkan aparat  pemerintah,  LSM,  dan  masyarakat setempat.  Upaya  tersebut  juga  didukung dengan  teknologi  modifikasi  cuaca  dan  water bombing.  Sebanyak  415  posko  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  didirikan,  50  unit pesawat  ikut  dalam  operasi  pemadaman karhutla  dan  lebih  dari  dua  juta  liter  water
bombing serta 162,4 ton garam disemai untuk modifikasi cuaca. Pemerintah juga memberikan akses  pengelolaan  lahan  kepada  masyarakat yang kurang mampu lewat perhutanan sosial.
Presiden  Joko  Widodo  berbicara kepada  seniman  dan  budayawan  di  Kongres Kebudayaan 2018, menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan budaya yang semakin kompleks. Ia mengingatkan  masyarakat  Indonesia  untuk tidak  ikut  serta  dalam  pembangunan  budaya dan  kemudian  melupakan  nilai-nilai  dasar Indonesia (Kumparan, 2021). Presiden ketujuh Indonesia  itu  pun  sedih  dengan  tantangan budaya  yang  semakin  kompleks.  Menurutnya, perkembangan  budaya  di  dunia  dipicu  oleh perkembangan teknologi dan transportasi yang memungkinkan  manusia  berpindah  dengan mudah  dan  cepat  dari  satu  tempat  ke  tempat lain.  Menurut  mantan  pengusaha  mebel tersebut,perkembangan teknologi, menyebabkan  cepatnya  mobilitas  kata,  video, hingga gambar. Fenomena tersebut menurutnya membuat  lalu  lintas  dan  interaksi  budaya semakin  padat  dan  kompleks.  Baik  itu  berupa interaksi  antar  kelompok  maupun  antar bangsa.  Interaksi  antar  kearifan,  termasuk interaksi antara yang lama dan yang baru. Oleh karena  itu,  Presiden  Jokowi  mengingatkan, perkembangan  budaya  juga  memicu  potensi gesekan  yang  besar.  Maka  ia  berpesan masyarakat  Indonesia  wajib  menjaga  budaya asli  yang  berakar  pada  persatuan  kesatuan serta  toleransi  (Kumparan,  2021).  Di  samping tantangan  budaya  bangsa  yang  disampaikan Presiden  Jokowi  di  atas,  sebetulnya  menurut Saiman (2019) dalam tulisannya yang berjudul Tantangan  Budaya  Nasionalisme  di  era globalisasi,  budaya  bangsa  merupakan  milik bangsa Indonesia yang harus dijaga, apalagi di era globalisasi ini.
Saiman  (2009)  menyatakan  dalam tulisannya  bahwa  kebudayaan  nasional merupakan  bagian  penting  dari  negara Indonesia  yang  dapat  dikembangkan  dan dikelola  sebaik  mungkin.  Menurutnya,  yang penting bisa digarap lebih luas lagi, tidak hanya warisan  atau  adat  istiadat  bangsa  Indonesia yang  dirayakan  atau  digenapi  pada  saat  Hari Sumpah  Pemuda  atau  peringatan  Hari Pahlawan.  Saiman  (2009)  menambahkan bahwa  kebudayaan  nasional  harus  menjadi bagian  dari  kekayaan  bangsa  Indonesia  yang dapat  mendatangkan  devisa  bagi  masyarakat
dan  negara.  Terakhir,  beliau  mengingatkan agar  seluruh  rakyat  Indonesia  harus menerapkan  kesadaran  budaya  bangsa  dalam segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa.
d. Kanal  Indonesia  Perkuat  dan  Promosikan Budaya Bangsa
Melihat  kepedulian  Presiden  dan peluang  melestarikan  budaya,  seperti  yang tertuang dalam tulisan Saiman di atas (2009), untuk  pertama  kalinya  dalam  dua  tahun pemerintahan  Jokowi-Ma'ruf  di  Indonesia, Kemendikbud,
Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (Kemendikbud) memperkenalkan  saluran  media  budaya khusus  yang  disebut  Bahasa  Indonesia. Saluran media ini bertujuan untuk mengadaptasi, mengintegrasikan, dan mempromosikan  karya  dan  ekspresi  budaya masyarakat  Indonesia.  Kanal  Indonesia tampil  sebagai  salah  satu  episode  Merdeka Belajar  ke-13  bertajuk  "Bebas  Berbudaya dengan  Kanal  Indonesia".  Saluran  ini  dapat diakses  melalui  indonesiana.tv,  Indihome Network  TV  200  (SD)  dan  916  (HD)  serta melalui  Facebook,  Twitter,  Instagram,
YouTube,  dan  TikTok  kanal  Indonesiana  TV (Kemendikbudristek, 2021). Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Mendikbudristek)  Nadiem  Anwar  Makarim, saluran  Indonesia  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  visi  kemajuan budaya, yaitu Indonesia bahagia berlandaskan keragaman  budaya  yang  mencerdaskan, mendamaikan,  dan  mensejahterakan.  Bahkan, menurut Menteri Milenium tersebut, Indonesia  merupakan  negara  pertama  di dunia  yang  memiliki  Indeks  Pembangunan Budaya  (IPK)  yang  mengukur  perkembangan budaya. Aspek yang dinilai dalam pengukuran IPK meliputi warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya literasi dan ekspresi budaya.

## 3. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang
Ekonomi.
Pada  era  pemerintahan  Joko  Widodo pemerintah  mengeluarkan  empat  paket kebijakan  ekonomi  pemerintahan  untuk memperkuat transaksi berjalan, berikut empat paket tersebut:
a. Kebijakan Insentif Pajak
1) Perusahaan yang menciptakan
lapangan  kerja,  menggunakan  konten lokal, produk berorientasi ekspor, serta melakukan penelitian dan pengembangan  bisa  mendapatkan tax allowance. 2) Perusahaan  yang  membayar  dividen dapat  menerima  insentif  tambahan, seperti  keringanan  pajak  atau  imbalan finansial. Manfaat ini sangat membantu bagi  perusahaan  yang  memilih  untuk menginvestasikan  kembali  keuntungan mereka.
3) Pembebasan  pajak  pertambahan  nilai mendorong  bisnis  di  sektor  logistik, seperti  galangan  kapal,  peralatan  yang digunakan  dalam  industri  kereta  api,
dan transportasi udara.
b. Perlindungan Produk Dalam Negeri 1) Pemerintah memberlakukan tarif sementara  pada  produk  impor  untuk mencoba  melindungi  industri  dari persaingan tidak sehat.
2) Mengajukan  letter  of  credit  untuk sumber  daya  alam  seperti  batu  bara, minyak, gas, dan CPO.
3) Pemerintah  membentuk  perusahaan reasuransi  BUMN  untuk  membantu merestrukturisasi  dan  merevitalisasi industri  reasuransi  dalam  negeri. Perusahaan  ini  menggabungkan  dua perusahaan reasuransi yang lebih kecil, yang menjadikannya perusahaan nasional. c. Bebas visa kunjungan singkat wisatawan dari 30 negara.
d. Wajib  menggunakan  biofuel  hingga dengan 15%

## 4.  Kebijakan  Presiden  Joko  Widodo  Bidang
Pertahanan-Keamanan. Salah  satu  wujud  nyata  dari  kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dibidang pertahanan-keamanan adalah dengan pelaksanaan  pembangunan  dalam  rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim  dengan  visi  menjadi  Poros  Maritim Dunia.  Momentum  bangkitnya  kekuatan  Asia ditangkap  oleh  Indonesia  untuk  mewujudkan kembali  menjelaskan  tentang  usaha  suatu negara  untuk  mengimbangi  kekuatan  dan pertahanan  nasional  dari  modernisasi  atau peningkatan  kekuatan  negara  luar  yang dianggap  sewaktu-waktu  dapat  berubah menjadi  ancaman.  Keseimbangan  kekuatan (balance  of  power) sejatinya  selalu  diciptakan
sehingga tidak adanya satu negara yang lebih mendominasi (Permatasari,2022).
Sejatinya  hal  yang  melatar  belakangi upaya  dalam  mempertahankan  kedaulatan NKRI  disebabkan  oleh  dua  faktor,  baik eksternal  dan  internal.  Adapun  faktor  yang berasal  dari  luar  adalah  dengan  adanya ancaman  yang  membahayakan  Kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu berupa kebangkitan China, Laut China Selatan yang  menjadi  sengketa,  Kapal  China  di Perairan  Natuna  yang  mengambil  sumber daya  laut  Indonesia  sekaligus  menjadi ancaman berbahaya bagi
Indonesia, persaingan  modernisasi  alutsista  negara sebagai  dinamika  pertahanan  dan  keamanan Indonesia.  Jokowi  berusaha  melindungi kedaulatan  Indonesia  dengan  membeli alutsista baru dari luar.
Hal  ini  sebagai  respon  terhadap ancaman  dari  luar  dan  modernisasi  alutsista oleh  negara  lain.  Prioritas  kebijakan pertahanan era Jokowidari 2020, berupa Kerja sama  dengan  militer  Amerika  Serikat,  Korea Selatan  dan  Australia  dalam  kebijakan pertahanan  menjaga  kedaulatan  Indonesia, kerjasama modernisasi alat alutsista Indonesia  dari  negara-negara  luar  (dalam  hal ini  Amerika  Serikatdan  Korea  Selatan)  dan industri dalam negeri (PT PAL, PT Dirgantara) yang  merupakan  suatu  upaya  pemenuhan MEF  (Minimum  Essential  Force)  guna pertahanan  kedaulatan  yang  dilakukan  oleh JokoWidodo (Permatasari, 2022).

## 5. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Pendidikan.
Dalam  bidang  Pendidikan,  Presiden Joko  Widodo menghasilkan beberapa kebijakan  yang  memberi  perkembangan dalam  dunia  Pendidikan,  yaitu  sebagai berikut :
a. Program Indonesia Pintar Program  ini  adalah  salah  satu pemikiran  dari  program  yang  dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang    bertujuan  agar  mengurangi  angka kemiskinan  di  Indonesia,  berdasarkan Arahan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014 tentang mendelegasikan yaitu suatu Program Indonesia  Pintar  (PIP)  sebagai  kelanjutan dari  program  bantuan  siswa  miskin.  Dan program PIP ini juga mempunyai tujuan agar nantiya  dapat  memberikan  bantuan  secara tunai  pada  pelajar  yang  kurang  mampu
dalam  mendanai  Uang  sekolah,  dan  tidak putus (Ismayani, 2019).
b. Program  Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK)
Program  Pembinaan  Karakter  (PPK) adalah  program  pendidikan  sekolah  yang memperkuat  karakter  peserta  didik  melalui penyelarasan  hati,  rasa,  akal  budi  dan  olah raga, mendukung peran serta masyarakat dan kerjasama  antara  sekolah,  keluarga  dan masyarakat  yang  tergabung  dalam  gerakan nasional.
Urgensi Program Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK)  Revolusi  Mental (GNRM) adalah: 1)  Pembangunan  sumber  daya  manusia merupakan pondasi pembangunan bangsa.
2)  Keterampilan  yang  dibutuhkan  peserta didik  abad  21  kualitas  karakter,  literasi dasar  dan  kompetensi  4C  untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi Generasi Emas 2045.
3)  Kecenderungan  kemerosotan  moral,  etika dan budi pekerti.
Tujuan  program  pendidikan  karakter adalah  mendorong  secara  masif  dan  efektif nilai-nilai  pembentukan  karakter  bangsa  pada peserta  didik  melalui  lembaga  pendidikan dengan  prioritas  nilai-nilai  tertentu  yang menjadi  fokus  pembelajaran,  pemahaman, pemahaman  dan  pengamalan.  ,  sehingga pendidikan  karakter  benar-benar  dapat mengubah  perilaku,  pola  pikir  dan  tindakan seluruh  masyarakat  Indonesia  menjadi  lebih baik dan jujur (Khotimah, 2019).
c. Revitalisasi Pendidikan Vokasi Untuk  meningkatkan  kualitas  dan sumber  dayamanusia,  Presiden  mengeluarkan arahan atau Inpres No. 9 Tahun 2016, yang di dalamnya memuat tentang revitalisasi sekolah kejuruan (pendidikan Mekkah), atau pendidikan  vokasi.  Program  revitalisasi  SMK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya  saing  SDM  Indonesia.  Pendidikan  vokasi di  sekolah  kejuruan  diharapkan  mampu menghasilkan lulusan yang lebih berdaya saing baik  secara  nasional  maupun  global.  Inti  dari program  ini  adalah  sekolah  memiliki keunggulan  dan  sumber  daya  berdasarkan potensi  daerah  untuk  menghasilkan  lulusan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  dunia kerja industri untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah.
Revitalisasi pendidikan kejuruan yaitu sekolah menengah  kejuruan  diharapkan  memberikan dampak  positif  bagi  peningkatan  kualitas sekolah  kejuruan  serta  kualitas  lulusan sekolah  menengah  kejuruan  yang  akan menjadi  sumber  pembangunan  Indonesia (Wening, 2017).
Pelaksanaan  revitalisasi  pendidikan kejuruan  mengacu  pada  rencana  revitalisasi SMK  yang  didefinisikan  dengan  beberapa aspek  program  yang  dilaksanakan  untuk meningkatkan  mutu  SMK  sehingga  berperan dalam
peningkatan kualifikasi SMK. berkualitas  dan  sumber  daya  manusia  yang produktif.  Revitalisasi  fokus  pada  isu-isu strategis yang meliputi harmonisasi kurikulum  (termasuk  inovasi  mata  kuliah), peningkatan  kualitas  guru  dan  dosen produktif, standardisasi sarana dan prasarana, penguatan  dan  perluasan  kerjasama  dengan perusahaan/industri.  dunia  (DU/DI)  dan  tata kelola  dan  organisasi  kelembagaan  (Wening, 2017).
d. Kebijakan Zonasi Sekolah Kebijakan zonasi merupakan kebijakan OSIS yang mulai berlaku pada tahun pelajaran  2017/2018.  Fokus  utama  kebijakan zonasi  adalah  akses  yang  sama  ke  layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, pemerataan  kualitas  pendidikan  juga  menjadi salah satu isu yang diimplementasikan. Sesuai kebijakan  yang  diterbitkan,  Mendikbud menginginkan semua sekolah menjadi sekolah favorit.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  zonasi dipandang sebagai solusi pemerataan pendidikan  yang  berdampak  pada  dua dimensi,  yaitu  pemerataan  dan  inklusi (Pradewi, 2019).

## CONCLUSION
Presiden  Joko  Widodo  sebagai  salah satu  pemimpin  negara  yang  memerintah Indonesia pada masa reformasi telah banyak menghasilkan  kebijakan  yang  demokratis, menjangkau  setiap  lapisan  kehidupan masyarakat Indonesia, dan selalu mengusahakan  agar  Indonesia  nantinya menjadi  negara  yang  kuat,  berkarakter,  dan sejahtera.
Pernyataan  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  dikeluarkannya  sejumlah  kebijakan di  setiap  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Pertama, dalam  bidang  politik  beliau
menjamin kehidupan berdemokrasi masyarakat  Indonesia  serta  dengan  adanya politik  “bebas-  aktif”  semakin  membuka keterlibatan peran Indonesia dalam kemajuan dan  perdamaian  Indonesia  maupun  Dunia serta terjaminnya keselamatan serta keamanan  Warga  Negara  Indonesia  di  Luar Negeri.
Kedua, jika dilihat ataupun ditinjau dari aspek  hukum  dapat  dikatakan  keamanan sudah  semakin  membaik  serta  penegakan hukum  di  Tanah  Air  sudah  semakin berkembang ke arah kemajuan.
Ketiga, sosial-budaya  yang  merupakan salah  satu  aspek  pembentuk  jati  diri  serta identitas  bangsa  semakin  dilestarikan  dan terus       ditingkatkan,
Keempat ,  perekonomi  Indonesia    saat dipimpin  oleh  pemerintahan  Joko  Widodo maju  dengan  pesat dan  menjadi  salah  satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Kelima, bidang  pertahanan-keamanan Indonesia semakin diakui dan dipandang oleh berbagai negara.
Keenam, inovasi  serta  kebijakan  pada dunia pendidikan semakin merangkul masyarakat  dari  berbagai  golongan  dan menjadi tidak ada perbedaan. Kualitas Sumber Daya  Manusia  menjadi  semakin  meningkat berkat sistem  pendidikan  yang  sesuai  dengan perkembangan zaman dan menjadikan setiap individu memiliki karakter, akhlak, kepribadian,  serta  berwawasan  yang  baik berdasarkan    ketaatan    dan    ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dapat  dikatakan  bahwa  formulasi kebijakan  yang  dilakukan  sangat  sesuai dengan era reformasi pada saat ini.

## REFERENCES
Brown,  S.  (1997). Estimating  Biomass  and Biomass  Change  of  Tropical  Forest .  FAO Forestry Paper 134.  FAO, Rome.  Cited in http://cdm.unfccc.int/Panels/ar. [17 September 2007] Desi. 2019. Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Pemerintahan  Jokowi-JK . https://www.antaranews.com/berita
/1119618/capaian-pembangunan- manusiadan-kebudayaan- pemerintahan-jokowijk Farida,  Ida. 2  Tahun  Jokowi-Ma’ruf  kuatkan Budaya Bangsa . Dikutip dari https://kumparan.com/ida- farida1601020955847857967/2-
tahunjokowi-maruf-kuatkan-budaya- bangsa1wvCVzvyZof  [27  November 2022]
Ismayani, Maya Sri, dkk. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, 4 (1), 38-45. Khotimah, Desy Nurlaida. (2019). Implementasi  Program  Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK)  Melalui Kegiatan  5s  di  Sekolah  Dasar.
Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2 (1), 28-31. Mohsin, A. (2019). Politik Luar  Negeri  Republik  Indonesia  Masa Lampau,  Kini  dan  Masa  Depan:  Suatu Tinjauan  dan  Saran  Kedepan.  Jurnal Ilmu dan Budaya, 41 (62). Mudjiharto. (2013). Menyimak Perkembangan Sistem  Pemerintahan  Negara  RI  Era Reformasi.  Jurnal  Mitra  Manajemen,  5 (1), 7-11.
Nainggolan,  Poltak  Partogi.  (2015).  Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi  Internasionalnya.  Jurnal Politica, 6 (2), 167-190. Pakazeni,  I.,  &  Nabilla,  C.  (2020).  Analisis Sistem  Pemerintahan  Di  Indonesia Pada  Demokrasi  Di  Era  SBY  Dan Jokowi.  The  Journalish:  Social  and Government, 1 (3), 100-109. Permatasari,  Yuni.  (2022).  Motif  Prioritas Kebijakan  Pertahanan  Era  Jokowi Dalam  Mempertahankan  Kedaulatan Nkri  Tahun  2014  -2020.  Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7 (2), 22-28. Pradewi,  Gunarti  Ika,  Rukiyati.  (2019). Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam
Perspektif  Pendidikan.  JMSP  (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 4 (1), 28-34. Prasodjo, Darmawan. 2020. Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Pratama,  Rinaldo  Adi,  Yusuf  Perdana.  2022. Sejarah  Indonesia  Masa  Orde  Baru Hingga  Reformasi.  Klaten  :  Penerbit Lakeisha.
Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik, 6 (2), 151-172. Situmorang,  M.  (2015).  Orientasi  kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11 (1). Sugianto,  S.  (2019).  Problematika  Penegakan
Hukum Dan Nawacita Jokowi-Jk Dalam Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Di Indonesia. Yustitia, 5 (1), 90-107.
Wening,  Sri.  (2017).  Revitalisasi  Pendidikan Vokasi Melalui Inovasi Sistem Penilaian Berbasis  Kecakapan  Abad  Ke-21. Prosiding Pendidikan Teknik Tata Boga FT UNY.
Zaman, Ali Noer. (2020). Kemunculan Jokowi di Pentas  Politik  Nasional.  Jurnal  Kajian Ilmu Sosial, 1 (1), 56-70.