Konfigurasi Politik Legislasi ......

## Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

## Alan Sparingga
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email : alansparingga833@gmail.com

## Abstract
This Paper provides a comprehensive analysis of the political configuration of marriage legislation in Indonesia from the perspective of Fiqh Siyasah. The Paper  examines  the  legal  and  political  aspects  of  the  formation  of  the Marriage Law, as  well as  the views of Fiqh  Siyasah on the law. The study uses  content  analysis,  with  primary  data  consisting  of  official  documents related  to  Draft  Laws  and  secondary  data  comprising  writings  related  to Marriage legislation. The Paper concludes that the political configuration of the  Marriage  Law  legislation  is  democratic,  as  it  involves  the  struggle between  the  executive,  legislature,  and  community  leaders  such  as  Alim Ulama and students. The Paper also discusses the role of the Constitutional Court  in  the  legal  system  and  how  it  provides  a  way  for  people  who  feel disadvantaged by the ratification of a legal product to submit it for review. The  Paper  contributes  to  the  existing  literature  on  marriage  legislation  and provides a different perspective on the development and role of Marriage Law in Indonesia.
Keywords : Political Configuration, Legislation, Marriage Law, Fiqh Siyasah.

## Abstrak
Peneltian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai konfigurasi  politik  legislasi  perkawinan  di  Indonesia  dari  perspektif  Fiqh Siyasah. Makalah ini mengkaji aspek hukum dan politik dalam pembentukan Undang-Undang  Perkawinan,  serta  pandangan  Fiqh  Siyasah  terhadap undang-undang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  konten, dengan  data  primer  berupa  dokumen  resmi  terkait  Rancangan  Undang- Undang,  dan  data  sekunder  berupa  tulisan-tulisan  terkait  perundang- undangan  perkawinan.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa konfigurasi  politik  legislasi  Undang-Undang  Perkawinan  bersifat demokratis,  karena  melibatkan  perjuangan  antara  eksekutif,  legislatif,  dan pemimpin masyarakat seperti Alim Ulama dan mahasiswa. Tulisan ini juga membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan jalan bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pengesahan produk hukum untuk mengajukan peninjauan. Makalah ini memberikan  kontribusi  pada  literatur  yang  ada  mengenai  perundang- undangan  perkawinan  dan  memberikan  perspektif  yang  berbeda  tentang perkembangan dan peran Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
Volume 20  Nomor 1, Halaman 76-101 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Kata Kunci: Konfigurasi Politik; Legislasi, Undang-Undang Perkawinan, Fiqh Siyasah.

## Pendahuluan
Pada tahun 2022, Indonesia akan kembali memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut data The Royal  Islamic Strategic Studies Center (RISSC), ada sekitar 237,56 juta umat Islam di Indonesia. Jumlah Muslim di negara ini sama dengan 86,7% dari total populasi. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari sekitar 1,93 juta penduduk dunia Muslim. 1 Akan tetapi, Indonesia menganut Pancasila dan UUD 1945, masing-masing menjadi asas beserta konstitusinya.
Sebagai  Mayoritas  umat   muslim  di  indonesia  dapat  menjalankan  ajaran-ajaran keagamaan  sama  seperti  umat  beragama  lainnya,dan  dijamin  oleh  konstitusi   Negara sebagaimana yang tercermin pada pancasila sila ke 1 dan UUD 1945 Ayat 1,2 Pasal 29. 2 Menurut  asas  dasar  Pancasila  dan  UUD  1945,  tersebut  mesti  bisa   menjunjung  tinggi ajaran dasar nan terdapat pada kedua dokumen tersebut. Sebaliknya,di tempat lain aparat harus  mampu  mengatasi  setiap  persoalan  yang  kini  dihadapi  masyarakat,  unsur peruntukan hukum Agama serta penerimaan ini pada mereka yang terkait semuanya telah dipengaruhi oleh undang-undang perkawinan saat ini. Pelaksanaan ajaran-ajaran agama harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh.
Yang  juga  tidak  bisa  diabaikan  adalah  masalah  perkawinan  yang  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  syariat  islam.  Hal  itu  karena  Islam  memberikan  petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, rukun dan syaratnya bahkan proses perceraian bila mana
1 Data Indonesia.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022,” Data Indoneia.id,  2022,  https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia- pada-2022.
2 DPR RI, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” (Jakarta, 1945).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2023-03-10| Published : 2023-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
tidak tercapai tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan hukum syariah adalah memelihara kelangsungan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  sah  diakui  dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. 3 Bagi umat islam, perkawinan berfungsi sebagai  Sarang  cinta  kasih  sayang  dan  timbal  balik,  perkawinan  tidak  hanya  dianggap sebagai  tempat  sakral  bagi  umat  Islam  tetapi  juga  tempat  ibadah  karena  kehidupan berkeluarga, antar suami dan istri sebagaimana tergambar pada Qur’an Surat Ar-rum Ayat 21.
Tetapi   keragaman  pemahaman  mengenai  ajaran  agama  islam  atau  adanya perbedaan mazhab dan adat istiadat di tiap daerah di indonesia. Sehingga Negara merasa perlu adanya unifikasi  hukum  perkawinan untuk selanjutnya dapat  dikodifikasi.  Untuk menjamin praktik keagamaan di bidang perkawinan, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membuat undang-undang untuk mengatur hal tersebut, dan itu terlihat dimana pemerintah  indonesia  telah  berupaya  bahkan  setahun  setelah  Indonesia  merdeka.  Pada tanggal  26  November  1946,  pemerintah  mengundangkan  UU  No.1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan  Rujukan yang berlaku  untuk  wilayah  Jawa  dan  Madura  telah  disahkan  oleh  Presiden  Sukarno  di Linggarjati pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera dinyatakan berlaku  juga  untuk  wilayah  Sumatera. 4 Dalam  melaksanakan  Undang-undang  tersebut dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 kepada Menteri Agama saat itu, KH. Fathurrahman Kafrawi. 5 pada tahun 1954 disahkan undang-undang No. UU No.32 Tahun 1954 dan UU No.22 Tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama  B/2/4299  pada  tanggal  1  Oktober  1950,  dan  pada  akhir  tahun  1952  dibentuk panitia  untuk  menyelidiki  peraturan  dan  undang-undang  perkawinan,  perceraian  dan perdamaian. di kalangan umat Islam, dan panitia merumuskan rancangan undang-undang perkawinan.  Pada  tahun  1954,  ia  berhasil  menyusun  Undang-undang  Perkawinan Muslim,  yang  diajukan  ke  Kabinet  oleh  Menteri  Agama  pada  akhir  September  1957,
3 Fuaduddin  TM, Pengasuh  Anak  Dalam  Keluarga  Islam (Jakarta:  kerjasama  lembaga  kajian agama dan dan jender dengan perserikatan solidaritas perempuan dan Asia Foundation, 1999),4.
4 Ahmad  Rifai,  Ibnu  Sodiq,  and  Abdul  Muntholib,  “Sejarah  Undang-Undang  Perkawinan  Atas Pendapat  Hingga  Pertentangan  Dari  Masyarakat  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Tahun  1973-1974,” Journal of Indonesian History 4, no. 1 (2015): 1–9, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih.
5 Menteri  Agama  Dari  Masa  Ke  Masa,  2018.  https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42866 menteri-agama-dari-masa-ke-masa.
menjelaskan  bahwa  undang-undang  tersebut  masih  harus  direvisi.  Pemerintah  tidak menindaklanjuti UU Perkawinan pada tahun 1958. Pada Oktober 1959, RUU Perkawinan dicabut kembali. Kemudian muncul tentangan dari partai-partai Islam, terutama terhadap prinsip monogami yang terkandung dalam RUU tersebut.
Pergulatan  mengenai  Rancangan  undang-undang  Perkawinan  belum  juga  dapat disahkan  sampai  akhir  orde  lama  berakhir.  Rancangan  Undang-undang  Perkawinan bukan  saja  masalah  internal  akan  tetapi  masalah  eksternal  juga  terjadi  karena  ada perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian  Musyawarah  Nasional  Bidang  Pekerjaan  Sosial  pada  Tahun  1960, Musyawarah Keluarga pada Tahun 1960, dan Musyawarah Pusat BP4 1962. 6 Pada orde baru, pada sidang 1967-1971 DPR-GR kembali membahas UU Perkawinan. 7 Pada Juli 1973, pemerintah melalui Kementerian Kehakiman yang merumuskan RUU Perkawinan mengajukan kembali rancangan tersebut ke DPR hasil pemilu 1971 yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal.
Undang-undang  perkawinan  ini  mendapatkan  berbagai  protes  dari  tokoh masyarakat organisasi keislaman, dan demonstrasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi islam. Setiap hari ada sekitar 10 gelombang demonstrasi menentang UU Perkawinan dan semakin  besar.  Sejumlah  media  massa koran mengabarkan  pemerintah  semakin  aktif, anggota  komunitas  Generasi  Muda  Bandung  kini  menjadi  sasaran  polisi,  dan  Menteri Agama  mengalami  stres  akibat  penolakan  pemerintah  untuk  memberikan  informasi tentang  RUU  dimaksud. 8 Setelah  melalui  berbagai  perdebatan  di  sidang  DPR,  pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut diundangkan menjadi  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Sejarah  mencatat  proses  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  memakan  waktu.  yang memakan waktu  lama dari tahun 1950 sampai disahkan menjadi  UU Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang memakan waktu 23 (dua puluh tiga) tahun. 9 Kemudian disusul dengan diundangkannya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
6 Arso  Sosroatmodjo  and  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia (Jakatra:  Bulan Bintang, 1975), 9.
7 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 1103.
8 Ahmad Gunaryo, Pergumulan Politik Dan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 138-139.
9 Jamaluddin and Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 30.
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya keluar  Keputusan  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  berisi  pelaksanaan UU Perkawinan. 10 Surat  Keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan pada tanggal  19 Juli  1975  memuat  dua  isi,  yaitu  : pertama Menteri  Agama  No.  3  Tahun  1975  tentang Tugas Petugas Pencatatan Nikah dan Tata Kerja  Peradilan Agama  Dalam Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan  Muslim. Kedua Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun  1975 tentang Contoh Akta Nikah, cerai, rujuk dan talak.
Menurut Mahfud , kajian politik pada era Orde Baru (1966-1998) tergolong dalam konfigurasi politik yang otoriter, terlihat peran eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikontrol,  lembaga  legislatif  didirikan  sebagai  lembaga  yang  lemah.  karena  peran eksekutif ditanamkan di dalamnya melalui Golongan Karya dan ABRI. 11 Maka dari itu produk Hukum yang dikeluarkan  pada masa itu bersifat konservatif atau ortodoks . Jika kita lihat dari historis perjalanan undang-undang ini maka kita akan melihat adanya sifat demokratis  dalam  pengesahan  undang  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Abdul Halim.
Langkah bijak yang dilakukan Soeharto untuk menumpas penolakan Muslim adalah menanggapi KH. Bisri dan KH. Masjkur dengan menginstruksikan Sumitra agar Fraksi ABRI bekerja sama dengan Fraksi PPP untuk menyusun kembali RUUP sesuai dengan aspirasi umat Islam, yang ditunjukkan dengan pemberlakuan UU Perkawinan baru yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1 Tahun 1974. 12 Saat ini UU No 1 Tahun 1974 telah diubah dengan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019. 13 Dan negara membuka ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengajukan judicial review bilamana ada yang merasa dirugikan atas pengesahan suatu produk Hukum. Itu dimuat pada Pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi. 14 . Jadi dapat kita sebutkan konfigurasi Politik Undang- undang Perkawinan sebagai konfigurasi yang Demokratis.
10 Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), 43.
11 Moh  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Edisi  ke-4  (Depok: Rajawali Pers, 2017), 71.
12 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 276.
13 DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 2019).
14 DPR RI, “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” Jdih Bpk Ri (Jakarta, 2020), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun- 2020.
Berbagai  studi  tentang  undang-undang  pernikahan  telah  banyak  diteliti  oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Seperti Khiyaroh. 15 meneliti, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Ia berkesimpulan,  dengan adanya aturan perkawinan diharapkan praktik- praktik  terkait  perkawinan  anak,  poligami  dan  hal-hal  yang  merendahkan  derajat perempuan dalam perkawinan dapat diatasi. selanjutnya penyatuan hukum perkawinan, mengangkat  status  perempuan,  merespon  reformasi  hukum  dan  menyesuaikan  dengan perkembangan  zaman.  Ia  juga  menambahkan  problem  pernikahan  siri  justru  semakin marak.
Selanjutnya, Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq dan Abdul Muntholib . 16 Sejarah Undang- Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Tahun  1973-1974 .  Dalam  penelitian  ini  mereka  berkesimpulan Setelah  disahkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  2  Januari  1974,  dampak  yang  terjadi adalah  perempuan  memiliki  hak  dalam  urusan  rumah  tangga  terutama  dalam  urusan poligami,  perceraian  dan  poligami  menjadi  berkurang  dan  biaya  pembayaran  pensiun pegawai  negeri  sipil  yang  berpoligami  dapat  menjadi  lebih  murah.  berkurang,  namun dampak lain yang ditimbulkan, seperti banyaknya pernikahan siri dan semakin banyaknya masalah  sosial  yang  timbul  akibat  sulitnya  poligami  serta  penelitian  ini  juga tergambarkan  bagaimana  gejolak  politik  dari  setelah  dan  sebelum  serta  proses Pengesahan Undang-Undang perkawinan itu.
Selanjutnya Ada juga, Harman, Jemni Nelli dan Azni. 17 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya. Mereka mengkaji produk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan menyimpulkan bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia adalah positif karena akar budaya, hukum dan sosiologis yang kuat.
Pada tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Perkawinan dengan perhatian khusus pada aspek politik hukum pembentukannya serta pandangan dalam fiqh
15 Khiyaroh,  “Alasan  Dan  Tujuan  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,” Al-Qadha 7, no. 1 (2020): 1–15, https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817.
16 Rifai,  Sodiq,  and  Muntholib,  “Sejarah  Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.” Journal of Indonesian History , 2015, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih
17 Harman  Harman,  Jumni  Nelli,  and  Azmi  Azmi,  “HUKUM  PERKAWINAN  ISLAM  DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA,” Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 2022, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308.
siyasah . Secara lebih spesifik, tulisan ini membahas konfigurasi politik legislasi undang- undang  perkawinan  perspektif fiqh  siyasah ,  sehingga  dapat  diketahui  karakter  hukum yang  dihasilkan  serta  bagaimana fiqih  Siyasah memandangnya.  Diharapkan  tulisan  ini bisa  memperkaya  literatur  yang  ada  tentang  perundang-undangan  ataupun  aturan mengenai  perkawinan  serta  memberikan  prespektif  yang  berbeda  dari  studi-studi terdahulu lainnya, terutama terhadap perkembangan dan perannya dalam pengembangan mengenai Perundang-undangan Perkawinan.

## Metodelogi Penelitian
Metode  digunakan  dalam  artikel  ini  analisis  isi  ( content  analysis ).  Seperti dijelaskan Berg dan Lune, analisis isi merupakan pengujian dan penafsiran yang cermat, terperinci  dan  sistematis  terhadap  rangkaian  data  untuk  mengidentifikasi  pola,  tema asumsi  dari  data  tersebut. 18 Kemudian  Earl  Babbie  juga  menjelaskan  hukum  dan konstitusi,  juga  mungkin  sebagai  platform  diskusi,  semuanya  dapat  digunakan  untuk melakukan analisis data. 19 Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. mengenai undang-undang ini, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, serta  risalah  rapat  dan  sebagainya.  Selanjutnya  meliputi  tulisan-tulisan  yang  terkait dengan  topik  tulisan  ini,  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan,  penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, baik berupa buku maupun hasil temuan penelitian terdahulu, tersebar dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan lain-lain. 20

## Pembahasan

## Latar Belakang Historis Sosiologis Lahirnya Undang-Undang Perkawinan
Tiap-tiap Perundang-undangan nan dilahirkan dari Lembaga yang berwenang tentu tidak  dalam  ruang  yang  kosong  dari  konteks  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Lalu  kita berbicarakan  Hukum  yang  mengatur  urusan  perkawinan    di  Negara  akan  menghadapi beberapa tantangan pro serta kontra di tangan rakyat multi etnis serta kaum muslim di Indonesia menyadari dengan betul bahwa mereka harus melakukan pernikahan dengan cara islam sebagai agama yang diyakini.
18 Howard  Lune  and  Bruce  L.  Berg, Qualitative  Research  Methods  for  the  Social  Sciences (Pearson, 2017), 182.
19 Earl  Babbie, The  Practice  of  Social  Research ,  Edition13  ed.  (Canada:  Wadsworth,  Cengage Learning, 2013), 309.
20 Susiadi  AS, Metode  Penelitian (Lampung:  Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan  LP2M  Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.
Sebenarnya  Peraturan  mengenai  Perkawinan  di  Masyarakat  Indonesia  telah  ada awal negara ini merdeka. Ini dapat dibagi menjadi tiga kerangka waktu awal 1946, 1946- 1973,  dan  1974-sekarang. 21 Hukum  tentang  pernikahan  pra  kemerdekaan  Indonesia merupakan masa menyedihkan dimana Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun  lamanya,  penjajahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  tentunya penjajah juga mewariskan hukum tentang perkawinan untuk masyarakat jajahannya. Pada era  pemerintahan  kolonial  belanda  ada  beberapa  tahapan  hukum  yang  telah dikembangkan yang berkaitan dengan aturan Pernikahan. Pertama, Hukum adat berlaku untuk  Masyarakat  asli  Indonesia. kedua, Khusus  terhadap  penduduk  asli  Indonesia didasarkan pada hukum  Islam. Ketiga , khas perkawinan Kristen berlaku khusus Untuk Masyarakat  Indonesia  (HOCI), Keempat ,  Khusus  KUHPer  (BW)  bagi  warga  negara keturunan Eropa dan Cina, Pernikahan campuran berlaku Staatsblad 1898, No. 158 atau GHR. 22
Gereja  serta  masyarakat  dunia  Eropa  serta  China  sudah  meratifikasi  UU Pernikahan,  jadi  pelaksanaan  tersebut  tidak  memungkinkan  terjadinya  permasalahan yang  memusingkan.  Ini  berbeda  dengan  masyarakat  Islam  Indonesia  yang  belum memiliki  kodifikasi  hukum  perkawinan.  Aturan  perkawinan  yang  dipahami  oleh  umat Islam Indonesia masih terdapat dalam berbagai karya fikih munakahat yang ditulis oleh para mujtahid dari Timur Tengah, seperti Imam Syafi'i . Konsep fikih munakahat dalam masyarakat  muslim  Indonesia  seringkali  tidak  universal,  dan  akan  berkembang  contoh perkawinan seperti perkawinan anak, pencabulan, pemanfaatan talak, dan poligami, yang dapat  merugikan salah satu  pihak yang melakukan perkawinan. Setahun  kemerdekaan, Negara  Indonesia  berjanji  akan  mengesahkan  undang-undang  perkawinan,  yang menimbulkan  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  tentang  perkawinan Muslim. Akhirnya, pemerintah mengumumkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang  Pendaftaran  Perkawinan,  Perceraian  dan  Rekonsiliasi,  yang  berlaku  untuk wilayah  Jawa  dan  Madura,  disahkan  oleh  Presiden  Soekarno  di  Linggarjati  dan Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  di  Sumatera  menegaskan  berlaku  juga  untuk
21 Khiyaroh,  “Alasan  Dan  Tujuan  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.”
22 Moh  Ali  Wafa, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Dalam  Hukum  Islam Dan Hukum Material (Tangerang Selatan: YASMI Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), 6.
wilayah  Sumatera.  dinyatakan  pada  26  November  1946. 23 Sebagai  bagian  dari pelaksanaan undang-undang tersebut, Departemen Agama mengeluarkan Instruksi No. 4 Tahun 1947 kepada Pencatat Perkawinan PPN. Selain petunjuk pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946, berisi tentang kewajiban bagi PPN untuk mengusahakan agar tidak terjadi perkawinan  anak  yang  belum  cukup  umur,  menjelaskan  kewajiban  pasangan  yang berpoligami, dan mengupayakan rujuk bagi pasangan yang bercerai dalam masa iddah. 24 Selain itu, pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia  pada  tahun  1950,  menerbitkan  Permenag  Ri Nomor.B/2/4299 pada tanggal 1 Oktober 1950, sebuah komite dibentuk untuk mengkaji undang-undang  dan  hukum  pernikahan,  perceraian,  dan  rekonsiliasi  Muslim. 25 Dan keanggotaannya  terdiri  para  ahli  di  bidang  Hukum  Islam,  Positif  dan  Kristen  pada bermacam-macam golongan dan Tengku Hasan sebagai Ketuanya. 26 . Akhir tahun 1952, badan  sudah  merancang  Undang-undang  Pernikahan  memuat  aturan  umum  nan  resmi pada  seluruh  kalangan  masyarakat  agama  serta  aturan  khusus  mengatur  hal  mengenai masing-masing  Agama.  Pada  tahun  1954  telah  selesai  merancang  Undang-undang Perkawinan  bagi  orang  islam  selanjutnya  dipaparkan  oleh  Menteri  Agama  1957  pada akhir bulan september dan pembeberan menyusul akan ada amandemen, akan tetapi pada awal  tahun  1958  tidak  ada  tindakan  yang  diambil  pemerintah  mengenai  Perundang- undangan itu.
Frustrasi dengan inisiatif untuk memaksakan monogami pemerintah tidak bertindak sampai  tahun  1958.  Sejauh  ini  pemerintah  telah  menanggapi  dengan  menghapus rancangan  yang  hanya  berfungsi  untuk  mempromosikan  Islam.  Pemimpin  Muslim tradisional  telah  mengeluarkan  pernyataan  yang  menjelaskan  mengapa  Muslim  harus mengikuti hukum Islam. Aturan dan peraturan apakah yang dinyatakan oleh Tuhan secara teratur  dan  bagaimana  penerapannya  di  semua  negara  dan  wilayah. 27 RUU  itu  ditarik oleh para pendukungnya enam bulan setelah diusulkan, tetapi meskipun menarik minat beberapa  anggota  DPR,  RUU  itu  sepertinya  tidak  pernah  mendapat  kesempatan  untuk
23 Rifai,  Sodiq,  and  Muntholib,  “Sejarah  Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.”
24 Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat ,78-79
25 Sosroatmodjo and Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia , 9.
26 Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat , 178.
27 J Prins, Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),19-20.
diperdebatkan.  Di  antaranya,  partai  politik  Islam  menentang  prinsip  monogami  yang dimasukkan  dalam  proyek  tersebut,  tentu  saja  sebagai  perempuan,  organisasi  tersebut memprotes  argumen  yang  digunakan  akan  pembenaran  poligami. 28 Kejadian  tersebut sebagai  masalah  internal  yang  berkontribusi  pada  kekalahan  RUU  selain  sebab-sebab terjadi  kemudian  berkembang  kekuatan-kekuatan  eksternal,  seperti  perubahan  struktur ketatanegaraan  Indonesia  setelah  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Pada  saat  rezim  yang berkuasa sebelumnya digulingkan. Hukum yang diinginkan oleh rakyat indonesia belum diadopsi, diundangkan meskipun ada seruan dari pemerintah sendiri dan dari kelompok masyarakat  tersebut  untuk  segera  membuat  undang-undang  Perkawinan,  Konferensi Perburuhan, Konferensi Kesejahteraan Keluarga 1960, serta Konferensi Pusat BP4. 1962 Musyawarah Pekerja Sosial 1960. 29
Pada masa Orde Baru, DPR-GR kembali memperdebatkan RUU Perkawinan pada sidang 1967-1971. 30
1. Rancangan Undang-undang masyarakat islam dari Kementrian Agama, di aju pada DPR-GR 1967 bulan mei
2. Pada bulan September 1968, Kementerian Kehakiman menyerahkan kepada DPR- GR 1968 sebuah rancangan undang-undang tentang syarat-syarat dasar perkawinan.
Kontroversi  atas  Perundang-undangan  itu  terhenti  karena  umat  Katolik  menolak untuk mempelajari RUU tentang undang-undang agama. Menurut Catholic Community , yang menerbitkan komentar utama tentang RUU pernikahan dalam Operasi Edisi (14-18 April 1969). Kemudian, dengan masa jabatannya Presiden Suharto mencabut dua undang- undang  perkawinan  di  atas  yang  telah  diperkenalkan  di  DPR-GR  pada  tahun  1967. 31 Negara lewat Kementerian Kehakiman mengajukan kembali RUU Perkawinan ke DPR pada Juli 1973, dengan 15 bab dan 73 pasal.
Setelah  melalui  pembahasan  di  sidang  DPR,  Undang-Undang  tersebut  disusun Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, No. 19 Tanggal 2 Januari 1974, Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  sudah  selesai,  1974  Proses  pembentukan  UU  Perkawinan
28 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda (Bandung: Mandar Maju, 2002), 196-197.
29 Sosroatmodjo and Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia , 9.
30 Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat , 1104
31 Dirjen Hukum Departemen Kehakiman, “Amanat Presiden Republik Indonesia” (Jakarta, 1973).
memakan waktu dua puluh tiga tahun (23 tahun) dari tahun 1950 hingga perubahan ke UU Perkawinan pada akhir tahun 1973. 32
Konfigurasi  Politik  Hukum  Dalam  Proses  Penyusunan  Undang-undang Perkawinan.
Konfigurasi politik, pasti melahirkan Hukum tertentu Politik serta Hukum adalah hubungan yang saling berkaitan karena hukum adalah produk politik. Subsistem politik dan subsistem hukum jika kita perhatikan akan tampak jelas politik memiliki kekuatan besar hingga Hukum menjadi bayang bayang dari politik. Menurut Mahfud MD , hukum termasuk undang-undang adalah ciptaan politik serta  merupakan bentuk Kristalisasi pada berbagai kemajuan Perpolitikan yang saling berhubungan satu sama lain. 33 Sementara itu, Politik Hukum digambarkan sebagai  kebijakan pejabat  Negara nan sangat  memastikan jalan, struktur, dan substansi peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, serta kriteria apa yang akan digunakan untuk memidana sesuatu, Padmo Wahjono . 34 Pengertian relatif  sama  dikemukakan  oleh Muhammad  Tauke  Radhie yang  menyebut  Kebijakan hukum merupakan ekspresi dari niat otoritas publik perihal aturan nan berlangsung  di daerah  serta  petunjuk  pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang disusun. 35 Tidak  jauh  berbeda  dikemukakan Satjipto  Rahardjo Ia  mengatakan  bahwa politik hukum merupakan  Praktik pemilihan dan penerapan teknologi untuk mencapai tujuan  sosial  dan  hukum  masyarakat  tertentu. 36 Dan  bagi Sudarto ,  Politik  hukum  ini adalah kearifan nasional nan ditentukan badan nan diberdayakan buat mengkomunikasikan apa yang diperlukan masyarakat dan untuk mengembangkan aturan yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan. 37
Dengan  demikian  Politik  dan  Hukum  merupakan  kesatuan  yang  tidak  mungkin terpisahkan. Sementara itu, Politik hukum adalah kebijakan hukum baik nan telah terjadi, sedang terjadi dan yang akan dilaksanakan oleh Negara. Ia Meliputi proses pembuatan dan  penegakan  hukum  mencerminkan  karakter  serta  haluan  bagaimana  dibangun  serta
32 Jamaluddin and Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan , 30.
33 Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Edisi ke-8 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 7.
34 Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum (Jakatra:  Ghalia  Indonesia, 1983), 160.
35 Mohommad Teuku Radhie, “Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,” Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II , 1973, 4.
36 Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 352.
37 Sudarto, Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan  Masyarakat :  Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.
dijalankan hukum. 38 Jika demikian halnya, pengertian Politik hukum mengambil makna baru. Terdapat empat poin besar yang bisa dibuat. Pertama , Diakui, jangkauannya sangat luas  tergantung  pada  terminologi  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Artinya,  Politik Hukum  bisa  melingkupi  banyak  hal  aktivitas  bernegara  serta  berbangsa,  termasuk masalah politik, ekonomi, sosial serta buday a. Kedua , Ini mirip atas frasa mengatur aturan yang diinginkan dengan Ius Constitutum Hukum Positif. Ketiga , menyangkut frasa dapat diekspresikan,  ini  bertalian  dengan ius  operatum . Keempat ,  menyangkut  frasa  untuk mengetahui yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kebijakan Politik Hukum juga relevan ius constituendum . 39 Dalam arti sempit, ruang lingkup dari Politik Hukum ius  constitutum, ius operatum serta ius constituendum menurut Sudarto .
Politik Hukum jadi sarana atau alat serta tindak akan dipakai legislatif dan eksekutif buat  mencapai  diinginkan  untuk  sistem  hukum  nasional  oleh  rakyat  hendaknya,  lewat hukum  bisa  terwujud  apa  yang  diinginkan  rakyat  Indonesia.  Terlepas  atas  pandangan yang  disampaikan  oleh  para  ahli,  Politik  Hukum  di  Indonesia  hendaklah  bertolak  dari dasar filosofis Pancasila, nan berperan sebagai apa  yang dicita-citakan. Artinya, politik hukum  harus  didasarkan  pada  lima  sila  yang  terkandung  didalam  Pancasila  untuk mencapai  empat  tujuan  negara.  Adapun  keempat  tujuan  tersebut  tercermin  pada pembukaan UUD 45.
Lebih  jauh,  politics  of  law  di  Indonesia  menempatkan  hukum  sarana  demi menggapai  haluan  serta  berpatokan  Pancasila  ia  mesti  berperan  perlu  bersandar  pada empat kaidah hukum Rechtsidee Bangsa Indonesia,: pertama, menjaga komponen negara untuk kepentingan integrasi; Kedua, mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial; ketiga, terwujudkan  kedaulatan  rakyat Demokrasi serta  supremasi  legislasi Nomokratis ; Keempat, memupuk rasa tasamuh yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan dalam kehidupan beragama. 40 Karena cita hukum merupakan sistem kepercayaan yang bersifat normatif  dan  konstitutif,  oleh  karena  itu  harus  selalu  menjadi  konsep  yang  luas  yang mendorong  pencapaian  maksud  dan  tujuan  negara.  Disebut  normatif  karena  asas-asas hukum  merupakan  landasan  sekaligus  syarat  ideal  yang  melandasi  semua  aturan
38 (Mahfud MD, 2018), 9.
39 Hariman  Satria,  “Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Umum  Di Indonesia,” Integritas : Jurnal
Antikorupsi 5, no. 1 (2019): 1–14, https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342.
40 (Mahfud MD, 2018), 18.
Perundang-undangan  nan  positif.  Pada  hal  yang  sama,  itu  disebut  menjadi  konstitutif karena mengarahkan hukum ke arah hasil yang diinginkan. 41
konfigurasi  politik  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  peran  partai  politik, organisasi  sosial  kemasyarakatan,  perwakilan  pemerintah  dan  peran  serta  masyarakat sipil, Karena keterlibatan inilah konfigurasi politik kemudian dikategorisasikan kedalam kategori Demokratis dan Otoriter .  Yang Demokratis ialah    pengorganisasian  sistem politik yang memungkinkan partisipasi penuh masyarakat dalam menentukan kebijakan publik,  keterlibatan  tersebut  ditentukan  oleh  mayoritas  pemilihan  wakil  rakyat  secara berkala  diselenggarakan  dalam  suasana  kebebasan  politik  dan  berdasarkan  cita-cita kesetaraan  politik.  Ada  keragaman  di  Negara  nan  memakai  bentuk Demokrasi alias konfigurasi demokrasi, dengan kelompok-kelompok signifikan umumnya independen. Di bawah  pengaturan  politik  yang  demokratis  ini,  rakyat  memiliki  kebebasan  untuk mengkritisi  pemerintah  melalui  wakil-wakilnya,  sesuai  dengan  hubungan  antara pemerintah dan wakil rakyat, Lebih jauh, pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi juga  bebas  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tanpa  adanya  ancaman  pembredelan, umumnya produk hukum dari struktur politik yang demokratis adalah hukum berkarakter responsif, prosesnya partisipatif, isinya aspiratif dan detailnya limitatif. 42 Prinsip-prinsip demokrasi secara sederhana Pemerintah digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
Sebaliknya,  Susunan  political  otoriter  sistem  politik  itu  memungkinkan  Negara untuk  mengambil  peran  sangat  aktif  dalam  menentukan  kebijakan  nasional  dan mengambil hampir semua inisiatif. Formasi ini diketahui dengan promosi elit penguasa buat  menegakkan  aliansi  mengesampingkan  perbedaan  pendapat  terbuka,  dominasi pemimpin  nasional  dalam  memilih  garis  haluan  Nasional  serta  supremasi  elit  politik memegang  kekuasaan  politik,  semuanya  didukung  oleh  doktrin  yang  membenarkan konsentrasi  kekuasaan. 43 Umumnya  ciptaan  Hukum  dihasilkan  dari  konfigurasi  politik semacam ini adalah Hukum yang berkarakter konservatif, proses pembuatan konsentrasi dominan, isinya positivist instrumentalistik , dan detailnya bersifat open interpretative. 44
41 (Mahfud MD, 2018), 19.
42 Rukiah Latuconsina, “Tahkim” Vol. XI No, no. 1 (2015): 143–68, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/23/pdf.
43 (Mahfud MD, 2018), 30-31.
44 Latuconsina, “Tahkim.”
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  UU  Perkawinan  Pada  mulanya konsep hukum perkawinan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Misalnya kita amati dalam hasil  Kongres I Islam Surabaya pada tahun 1938 dari tanggal 26 februari sampai 1 maret. 45 Meskipun demikian, pembahasan RUU Perkawinan ini tidaklah semulus sesuai yang  diharapkan.  Ini  terjadi  karena  perbedaan  pandangan  dalam  isu-isu  tertentu  yang terkandung dalam RUU, baik dari organisasi keagamaan, organisasi kemanusiaan, partai politik bahkan dari pemerintah itu sendiri, sebagaimana tercermin berikut ini.
Komunitas Muslim marah dengan RUU pernikahan tahun 1973. Semua kelompok Islam  dan  orang-orang  yang  berkepentingan  dengan  urusan  agama  sejak  lama berpendapat  bahwa  RUU  Perkawinan  anti  agama,  sehingga  bertentangan  dengan Pancasila  dan  UUD  1945.  Padahal  Legislatif  serta  Eksekutif  belum  mengadakan musyawarah  intern  tentang  pembentukan pansus seta panja saat  itu. Amak  FZ menjelaskan,  berdasarkan  komposisi  kekuatan  fraksi  DPR,  hanya  kelompok  PPP  yang menolak langkah tersebut bertolak belaka atas prinsip Syariah. 46 Arus penentangan serta akibat penolakan atas UU Pernikahan datang beraneka macam  sektor, termasuk rakyat umum, gereja serta Negara, namun perhatian keras berasal KH.Yusuf Hasyim dari PPP mencontohkan  beberapa  kekurangan  dalam  UU  Perkawinan  yang  melanggar  UU Perkawinan.  Artinya,  Perkawinan  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan komponen  Agama  dan  spiritual  dalam  budaya  yang  dibangun  di  atas  Pancasila  dan berketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagaimana dijelaskan oleh KH.Yusuf Hasyim beralasan, Sebenarnya perlawanan itu bermula atas instruksi Presiden No R.02/P.U/VII/1973 tentang pencabutan Rancangan Undang-undang  Perkawinan  dari  Legislatif  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan  rakyat sebagaimana pendapat KH.Yusuf Hasyim , Buya Hamka pun menentang keras Rancangan Undang-undang Perkawinan nan dianggap tidak sesuai atas nilai-nilai Syariah. Menurut beliau, doktrin dasar Tasyri Al Islami adalah bahwa Syariat melindungi lima hal: Agama, Jiwa, Akal, Zuriah, serta Harta. Merawat Zuriah adalah merawat spesies anak Adam agar terus  berkembang  dan  berkembang  baik  dari  pada  mati  akibat    kebodohan  manusia. Akibatnya, pernikahan adalah sunnah nabi dan zina adalah kejahatan yang mengerikan. Meskipun perkawinan saudara kandung yang disusun melanggar hukum islam juka RUU
45 Daniel  S.  Lev  and  Ahmad  Zaini  Noeh, Peradilan  Agama  Islam  Di  Indonesia :  Suatu  Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum (Jakarta: Intermasa, 1980), 327.
46 Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan (Bandung: Al- Maarif, 1976), 7.
perkawinan disahkan, pernikahan yang semacam ini akan diizin oleh negara. Keturunan yang dikandung diluar nikah dapat menjadi anak yang sah dibawah rancangan undang- undang meskipun islam menganggap perzinaan sebagai dosa. 47
Ada  juga  suara  dari  perguruan  tinggi  Islam  terdengar  menanggapi  usulan  RUU perkawinan, dengan IAIN Sunan Kalijaga mengungkapkan pandangan intelektual tentang upaya  pemerintah  untuk  mengembangkan  RUU  Perkawinan.  Menurut  penelitian  dari Fakultas  Syari’ah  IAIN  Sunan  Kalijaga  ditemukan  empat  belas  ketentuan  Rancangan Undang-undang Perkawinan yang melanggar Syari’at. Diantaranya pengertian mengenai poligami  serta  kemungkinan  poligami,  penolakan  larangan  poligami,  pembatasan  izin pengadilan untuk suami dengan banyak istri, durasi ketidakhadiran istri dan masalah hak asuh. Larangan nikah, Nikah karena adopsi masalah perbedaan agama dalam pernikahan masa  tunggu  (iddah),  Larangan  menikah  lagi  bagi  suami  istri  yang  bercerai. 48 Protes Rancangan Undang-undang Perkawinan digelar bahkan tiap hari bertambah membesar. Media massa menyatakan bahwa aparat mulai menangkap para aktivis, anggota Generasi Muda  Bandung  mulai  diinterogasi  polisi,  bahkan  Kemenag  pun  kesulitan  untuk menjelaskan pembenaran hukum tersebut. 49
Para  peneliti  tidak  setuju  dengan  banyaknya  pasal  dalam  undang-undang  versi pemerintah  nan  dianggap  tidak  sesuai  prinsip-prinsip  Syariat.  Menurut Yusuf  Hasyim , setidaknya 13 pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Syari’at, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 8, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, 2, Pasal 37 ayat 1, Pasal 39, Pasal 46 huruf c, d, Pasal 49, dan pasal  62.  Temuan  dari Kamal  Hasan yang  menyebutkan  ada  11  pasal  sebagai  berikut: pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 huruf c d, pasal 62 ayat 2, 9,10. 50
Karena ada Pasal  tersebut  kontradiktif serta memicu penentangan keberatan oleh komunitas Muslim, pemerintah percaya bahwa kompromi adalah jalan terbaik ke depan, mengingat  stabilitas  Negara  dipertaruhkan  dan  kegagalan  untuk  mengubah  undang- undang tersebut. Rancangan Undang-undang Perkawinan bakal  menghasilkan keresahan politik dan sosial. 51 Prosedur nan diambil bakal menggapai landasan bersama situasi itu,
47 Hamka, RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan , Artikel. Media Dakwah (Jakarta, n.d.).
48 Harian Kami, “Suara Institut,” Jakarta, 28 Agustus, 1973.
49 Gunaryo, Pergumulan Politik Dan Hukum Islam , 138-139.
50 Gunaryo, 134.
51 Gunaryo, 142.
Mukti Ali , Menag  berprakarsa melobi  lintas kelompok.  Sebab menurutnya Negara tak berniat  mengesahkan  UU  Perkawinan  nan  bertentangan  dengan  keyakinan,  tujuan, dan  konversi Agama serta Negara tak mempertimbangkan buat mengintimidasi wasiat tak memberi kesempatan pada RUU yang diusulkan untuk diubah dan disempurnakan. 52
Setelah dilakukan lobi oleh tokoh Agama dan Negara akhirnya mencapai kemufakatan, Berikut rincian kesepakatan antara Partai Persatuan Pembangunan dan ABRI: 53
1. Aturan pernikahan Syari’at tak bakal dibatasi ataupun diganti.
2. Sebagai  hasil dari poin  1, alat implementasi tak  akan dikurangi  atau dimodifikasi, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pendaftaran  Perkawinan, Perceraian, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan Pokok Kekuasaan Peradilan tetap berlaku.
3. Segala sesuatu nan berselisih Syariat serta tak menghormati aturan ini dilarang.
4. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  peraturan  perundang-undangan tentang  agama  dan  kepercayaan  (ayat  1),  dan  setiap  perkawinan  harus  dicatatkan demi ketertiban Negara (ayat 2). administrasi (paragraf 2)
5.  Dalam  kasus  perceraian  dan  poligami,  tindakan  pencegahan  harus  dilakukan  untuk mencegah kesewenang-wenangan.
Akhirnya dicapai kompromi antara empat fraksi atau golongan politik yang berbeda di DPR: 1 Fraksi Pembangunan Demokrat Partai Katolik, Protestan, dan Nasionalis , 2 Fraksi  Persatuan  Pembangunan  empat  partai  Islam: Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  , Nahdlatul  Ulama,  Muslimin  Indonesia, dan Perti ,  3  Fraksi  Karya  Pembangunan Kelompok Fungsional Non ABRI , 4 Fraksi ABRI. 54
Rancangan Undang-undang Perkawinan akhirnya ditetapkan  jadi  UU Perkawinan No 1 Tahun 1974  melalui berbagai tahapan. Setelah ditetapkannya UU No 1 Tahun 1974, banyak aturan tambahan, terutama Peraturan Negara PP No 9 Tahun 1975  yang mengatur pelaksanaan  UU  No  1  tahun  1974. 55 PMA  diterbitkan  pada  19  Juli  1975  ini  memiliki muatan:
52 Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 370.
53 Rachmadi  Usman, Perkembangan  Hukum  Perdata :  Dalam  Dimensi  Sejarah  Dan  Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 196.
54 Harman,  Nelli,  and  Azmi,  “HUKUM  PERKAWINAN  ISLAM  DI  INDONESIA  LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA.”
55 Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia .
A. PMA No 3 tahun 1975,berkaitan dengan tugas petugas pencatatan perkawinan dan proses  kerja  pengadilan  agama  dalam  melaksanakan  UU  Perkawinan  bagi  umat Muslim.
B. PMA  No  4  tahun  1975,  berkaitan  dengan  peristiwa  perkawinan,  perceraian,  cerai, rujuk beserta surat-suratnya.
Menurut  pandangan Mahfud ,  1966-1998  era  Orde  baru    bersesuaian  dengan konfigurasi  politik otoriter yang  ditandai  dengan  fungsi  Negara  sangat  mendominasi, mengatur  pers,  dan  Legislatif  dikonstruksikan  sebagai  institusi  yang  lemah  sejak  itu terkandung  tugas-tugas  Negara  dengan  ABRI  serta  Golkar. 56 Akibatnya,  perundang- undangan  yang  lahir  akan  bersifat konservatif ataupun ortodoks .  Situasi  itu,  legislasi berkarakter  positivis-instrumentalis  dan  fungsi  bak  sarana  yang  ampuh  untuk memberlakukan  ideologi  dan  proyek  Negara.  Selain  itu,  peraturan  jenis  ini  cenderung kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bersifat represif, karena secara  sepihak  mewakili  penilaian  masyarakat  pembuat  kebijakan  Konfigurasi  politik yang demokratis berbeda dengan konfigurasi politik populis akan menghasilkan produk hukum  yang  responsif/populis. 57 Dalam  skenario  ini,  hukum  peka  terhadap  kebutuhan kelompok  sosial  dan  orang  yang  beragam. 58 selalu  tunduk  pada  interpretasi  untuk mengidentifikasi nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. 59
Analisis itu memperkuat pandangan bawa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan  produk  politik  dari  struktur  politik  yang otoriter ,  maka  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum ortodoks . Bertentangan atas apa nan ditegaskan Abdul Halim. Walaupun UU No 1 Tahun 1974 lahir dari konfigurasi politik nan otoriter , ia menilainya sebagai produk hukum yang responsif dibandingkan dengan produk hukum kuno. 60 Menurut Abdul  Halim ,  alasannya  adalah  faktor  sejarah  yang  mendasari pembentukan Perundang-undangan tercatat pada awalnya  mendapat perhatian signifikan oleh ormas-ormas Islam. Soeharto mengambil langkah bijak menanggapi KH. Bisri serta KH. Masjkur bersama menginstruksikan pada Sumitro supaya Fraksi ABRI berkolaborasi
56 (Mahfud MD, 2017), 71.
57 (Mahfud MD, 2018), 22.
58 Imam  Syaukani  and  Ahsin  A  Thohari, Dasar-Dasar  Politik  Hukum ,  Cetakan  Ke  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.
59 Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick, Hukum  Responsif ,  Edisi  Ke-5  (Bandung:  Nusa  Media, 2018), 90.
60 Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia , 276.
bersama  Fraksi  PPP  membenahi  ulang  Rancangan  Undang-undang  Perkawinan  sesuai atas kehendak masyarakat muslim, sahih atas terbentuknya RUU Perkawinan yang baru kemudian diputuskan menjadi UU No 1 tahun 1974. 61
Undang-undang  yang  menitikberatkan  pada  ranah  publik  (UU  Pilkada,  UU Pemda, dan UU Agraria) agar dapat digeneralisasikan ke dalam ranah hukum privat UU No. 1 Tahun 1974 memerlukan penelitian lebih lanjut.  Namun demikian, perlu dicatat bahwa fakta sejarah juga memberikan kontribusi  terhadap pemahaman yang mengarah pada  kesimpulan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dikategorikan  sebagai produk  hukum  ortodoks.  Terlepas  dari  apakah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tergolong  produk  hukum  yang  ortodoks  atau  responsif,  namun  undang-undang merupakan peraturan tertulis yang hanya dapat menjamin kepastian hukum dengan biaya yang  sangat  tinggi,  yaitu  kesulitan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang terjadi di sekitarnya, sehingga transformasi aturan menjadi isu yang penting.
Tuntutan dan persoalan yang timbul dalam keluarga telah ditangani oleh UU No 1 tahun 1974 yang termuat atas 14 BAB 67 pasal. UU itu merupakan inisiatif dari Lembaga Pemerintahan nan memiliki kewenangan yang bertujuan Unifikasi Hukum Nasional pada bidang  Perkawinan.  Perkawinan  merupakan  proses  ibadah  bagi  umat  islam  dan pemerintah wajib menjaga terlaksananya peribadatan warga masyarakatnya sesuai ayat 2 pasal  29  UUD  45.  Secara  umum,  konsep  utama  hukum  Islam  adalah,  pertama  dan terutama, melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Kedua, menawarkan kemudahan sekaligus menolak masalah. 62 Namun saat ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah diamandemen Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 63
Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Konfigurasi Politik Dalam Penyusunan Undang- undang Perkawinan
Istilah Fiqh dari kata Faqaha - Yafqahu - Fiqhan . Definisi Fiqh dalam Bahasa Arab ialah Ilmu nan mendalam. 64 Fiqih ialah gambaran pemahaman atau pengetahuan yang menyeluruh  tentang  maksud  perkataan  dan  perbuatan,  menurut  etimologinya. 65 Dari
61 Halim, 277.
62 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam , Edisi Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.
63 DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
64 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah :  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam (Jakarta:  Prenada Media Group, 2014), 2.
65 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran , Edisi ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 21.
perspektif ini, kita dapat melihat bahwa fiqih adalah usaha murni para ulama (mujtahidin) untuk  menyelidiki dan  menghasilkan aturan-aturan Syari’at  yang diikuti umat muslim. Istilah  siyasah  berawal  atas  kata  dasar  شاس  -ةــسايس  yang  berarti  untuk  mengontrol, mengelola, atau membuat pilihan. Oleh karena itu, istilah siyasah digambarkan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, manajemen, pengawasan, atau  rekayasa  pada  kamus  Al-munjid  dan  Al-Arab  Al-Siyasah  sekarang  terkadang dianggap sebagai membimbing sesuatu dengan cara yang bermanfaat. 66
Siyasah Dusturiyah adalah unsur Siyasah fiqh nan berbicara topik legislasi. Siyasah dusturiyah ini meliputi imamah, hak dan kewajibannya, kedudukan dan hak orang, bai'at, waliyul  'ahdi,  wakil,  'ahlul  halli  wal  aqdi,  dan  wazarah . 67 Siyasah Dusturiyah adalah salah satu cabang pada Siyasah Fiqih nan membicarakan tentang hukum Negara supaya selaras pada cita-cita Syari'at. Hukum merujuk pada konstitusi nan tergambar pada ajaran Syari’at Islam. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi. 68
Secara  dasar  proses  RUU  Perkawinan  ini  sama  dengan  proses  Perumusan Undang-undang pada umumnya hanya saja pada masa orde baru Perpolitikan di Indonesia masih  otoriter  maka  terkesan  produk  hukum  yang  ortodok,  namun  sekalipun  produk hukum  yang  ortodok.  setidaknya  umat  islam  telah  berusaha  melalui  parlemen  untuk membuat  Undang-Undang  Perkawian  yang  legal  untuk  umat  muslim  di  Indonesia. Namun sejalan nya waktu pasti UU Perkawinan akan mengalami amandemen sejalan atas zamannya  dan  kebutuhan  masyarakat  pada  masa  tertentu  seperti  pada  sekarang  ini Undang-undang  Pernikahan  telah  diamandmen.  Dengan  demikian  pengajuan  dan pembahasan RUU Perkawinan  dapat dimasukkan ke dalam kategori tasyri‘iyyah dalam fiqh siyasah.
Pengesahan UU No 1 Tahun 1974 didorong pada empat tujuan: 69
1. membatasi bahkan menghapuskan perkawinan dini,
2. mewatasi Poligami,
3. mewatasi talak satu pihak  (talak sewenang-wenang), dan
4. menegakkan persamaan hak bagi suami istri
66 Syarial Dedi, Mabrur Syah, and Aprizon David Putra, Fiqh Siyasah , Edisi ke-1 (Curup: LP2 IAIN Curup, 2019), 2.
67 Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran , 40-41.
68 (Al-Qardhawi, 1997), 46-47.
69 Wazni  Azwar,  “Latar  Belakang  Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 (UUP),” Hukum Islam 21, no. 1 (2022): 133, https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616.
Jadi jelas Sesuai dengan tujuan di sahnya RUU Perkawinan untuk menjamin dan melindungi    warga  negaranya  untuk  melakukan  ritual  keagaamaan  sesuai  dengan kepercayaan agamanya masing masing. Selanjutnya Kebebasan beragama dijamin UUD 45  Pasal  29  Ayat  2,  Hal  ini  menegaskan  maka  Negara  melindungi  hak  setiap  warga masyarakat yang beragama dan orang  yang tidak beragama jelas tidak bisa tinggal dan menetap di Negara Indonesia . 70
Setiap kebijakan yang diambil oleh Negara harus untuk  kemaslahatan Rakyatnya Tasharruf  al-imam‘ala  al-ra‘iyyah  manuth  bi  al-mashlahah .  Apalagi  yang  dimaksud kemaslahatan Umat sesuai apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali , adalah memelihara tujuan syariah maqashid al-syariah , yang meliputi terjaganya ketaatan beragama hifdz al- din ,  terjaganya  kesehatan  rohani hifdz  al-nafs ,  terjaganya  keturunan hifdz  al-nasl , terjaganya kesehatan daya pikir hifdz al-‘aql , serta terjaganya harta benda hifdz al-mal . 71
Dilihat  dari  tujuan  RUU  Perkawinan  untuk  melaksanakan  perintah  agama,  agar masyarakat muslim di Indonesia dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan perintah Agama  Islam.  Disamping  itu  RUU  Perkawinan  ini  bisa  memelihara  hak  suami  istri maupun  keturunan  nan  dihasil  dari  pernikahan  itu,  bahkan  nanti  sekiranya  terjadi perceraian  dari  pernikahan  itu,  semangat  pembentukan  undang-undang  Perkawinan  itu memiliki  keselerasan  dengan  tujuan  umum  Syariat  Islam.  Seperti  ditulis  sebelumnya, konfigurasi politik dalam Pembahasan dan Pengesahan  RUU perkawinan bisa dikatakan otoriter.  Karena  peraturan  ini  disahkan  pada  masa  Orde  Baru  karena  menghasilkan konfigurasi yang cenderung diktator. Pemerintahan sangat kuat, pers dikontrol ketat, dan legislatif dianggap sebagai lembaga yang lemah akibat Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menanamkan tangan eksekutif di dalamnya (ABRI).
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mesti dikerjakan sesuai dengan asas nan  baik    terdiri  dari  unsur-unsur:  1.  Tujuan  yang  jelas;  2.  Dibuat  oleh  lembaga  yang berwenang;  3.    kesamaan  antara  bentuk,  kedudukan,  serta  unsur  konten;  3.  Bisa dieksekusi;  4.  Kegunaan  serta  efektivitas.  5.  Transparansi    formulasi;  6.  Terbuka. 72 Analitis fiqh siyasah dusturiyyah , perumusan sebuah undang-undang harus didasarkan
70 DPR RI, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.”
71 H. Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 38.
72 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022 Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan” (Jakarta, 2022), https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2022/uu13-2022.pdf.
atas  prinsip-prinsip.  1.  serasi  serta  tidak  berseberangan  dengan  hukum  Syari’at;  2. menempatkan kesetaraan insan diatas aturan dan pemerintah; 3. Tak membebani warga masyarakat dalam menjalankannya; 4. menjaga rasa keadilan dalam masyarakat; dan 5. menimbulkan manfaat dan kerugian bagi kemanusiaan. 73 Lebih jauh, RUU Perkawinan pada awalnya bersifat otoriter karena pembahasan dan pengesahan dilakukan saat zaman orde baru. Akan tetapi saat ini ruang sangat terbuka untuk masyarakat untuk melakukan Permohonan Amandemen dari produk hukum melalui MK sesuai pada Pasal 10 Ayat 1 UU No. 24 Republik Indonesia mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. 74 Seperti pada saat ini  UU No 1 Tahun 1974 telah di amandemen UU No 16 Tahun 2019 Berkenaan Perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan ini bisa disebut dengan produk hukum yang Demokratis karena membuka ruang sebanyak mungkin kepada seluruh lembaga legislatif dan eksekutif maupun masyarakat sipil untuk mengajukan amandemen atau perubahan bilamana dirasa perlu kepada lembaga Yudikatif.  Sesuai pada Pasal 51 Ayat 1 UU MK.
Sifat demokratis dalam fiqih siyasah sering disamakan dengan musyawarah, agama Islam mengakui kebebasan sebagai salah satu prinsip penting bagi setiap manusia, tidak saja dalam beragama, tetapi juga dalam menentukan nasib dan memilih pemimpin. Atas dasar itu, menyampaikan pendapat dalam pembahasan Undang-Undang Perkawinan dan atau  melakukan  Judicial  review atas  produk  hukum  kepada  Mahkamah  Konstitusi. 75 Dalam fiqh  siyasah ,  sifat  demokratis  ini  sering  disamakan  dengan  musyawarah  yang, menurut Fazlur  Rahman ,  harus  menjadi  prinsip  dalam  negara  Islam. 76 Bahwa musyawarah  merupakan  prosedur  yang  memungkinkan  orang-orang  Muslim  duduk bersama  dalam  mendiskusikan  masalah-masalah  penting,  termasuk  dalam  pembuatan undang-undang.  Meskipun  demikian,  musyawarah  juga  membuka  ruang  bagi pemungutan suara voting jika persoalan yang dibicarakan tidak dicapai kata sepakat.
Pandangan  senada  disampaikan  oleh  Abd  al-Rasyid  Moten,  yang  menyatakan bahwa  musyawarah  dapat  dimaknai  sebagai  partisipasi  masyarakat  dalam  menentukan dan mengatur diri mereka sendiri.  Asumsinya  adalah setiap orang memiliki kebebasan
73 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.
74 DPR RI, “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.”
75 Reza Pahlevi and Yazid Bustomi, “Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia” 19 (2021): 77–95, https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4841.
76 Fazlur  Rahman, Konsep  Negara  Islam :  Islam  Dan  Pembaharuan (Jakarta:  Rajawali  Pers, 1989), 486.
untuk mencurahkan diri dalam memahami semangat hukum dan membentuk pandangan- nya sehingga semua pendapat dapat mengarah pada suatu kebenaran. Musyawarah juga menjamin  partisipasi  masyarakat  dan  sebagai  kontrol  atas  pemerintah  yang  sewenang- wenang  dalam  membuat  peraturan  atau  perundang-undangan,  dan  ia  dapat  berjalan dengan baik jika didasarkan pada kebebasan dan persamaan. 77
Islam mengakui kebebasan sebagai salah satu prinsip penting bagi setiap manusia, tidak saja dalam beragama, tetapi juga dalam menentukan nasib dan memilih pemimpin. Dalam  kebebasan  beragama,  misalnya,  manusia  diperbolehkan  untuk  percaya  kepada Allah  Swt  dan  Nabi  Saw  atau  tidak  percaya  kepada-Nya,  memeluk  Islam  atau menolaknya.  Sementara  dalam  menentukan  nasib  sendiri,  manusia  dibebaskan  untuk bertempat tinggal dan mendirikan negara. Karena itu, mereka juga dapat membuat dan menyusun peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan mereka. Mereka juga  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pemimpin  mereka,  yang  dianggap  paling mampu mewakili kepentingan mereka. 78 Atas dasar itu, menyampaikan pendapat dalam pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tidak  saja  dibolehkan,  tetapi  juga  sangat dianjurkan dalam fiqh siyasah

## Kesimpulan
Dari paparan diatas disimpulkan, konfigurasi politik pada legislasi Undang-undang Perkawinan pada awalnya melahirkan konfigurasi yang otoriter karena pada masa orde baru kekuasaan  eksekutif  sangat  dominan,  legislatif  sebagai  lembaga  yang  lemah  karena dikendalikan  oleh  eksekutif,  serta  kehidupan  pers  dikendalikan.  Sekalipun  otoriter  ruang dialog  dibuka  oleh  pemerintah  itu  terlihat  dari  protes  dari  ulama,  tokoh  masyarakat  dan mahasiswa di perguruan tinggi islam negeri, dan setelah orde baru sampai  pada saat ini warga negara diberikan kebebasan.  Sebagaimana pada saat ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  diamandemen  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan.  Karakter-karakter  ini  merupakan  prinsip-prinsip  penting  dalam fiqih siyasah, sehingga  konfigurasi  politik  di  atas  sejalan  dengan fiqih  siyasah. Dengan demikian, fiqih siyasah memiliki relevansi dengan perkembangan pemikiran dan praktik politik  seperti  ditunjukkan  dalam  konfigurasi  politik  legislasi  undang-undang
77 Abdul  Rashid  Moten, Political  Science :An  Islamic  Perspective (London:  Macmillan  Press, 1996), 109.
78 Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” At-Taqaddum 7, no. 2 (2017): 259, https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206.
Perkawinan,  Meskipun  demikian,  hal  itu  tetap  membutuhkan  reinterpretasi  dan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi..

## Daftar Pustaka
Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah . Edisi ke-1.
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
AS, Susiadi. Metode Penelitian . Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
Azwar, Wazni. “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor
1 Tahun 1974  (UUP).” Hukum Islam 21, no. 1 (2022): 133. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616.
Babbie,  Earl. The  Practice  of  Social  Research .  Edition13  ed.  Canada:  Wadsworth, Cengage Learning, 2013.
Data Indonesia.id. “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022.” Data  Indoneia.id,  2022.  https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim- indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022.
Dedi, Syarial, Mabrur Syah, and Aprizon David Putra. Fiqh Siyasah . Edisi ke-1. Curup: LP2 IAIN Curup, 2019.
Dirjen Hukum Departemen Kehakiman. “Amanat Presiden Republik Indonesia.” Jakarta,
1973.
Djamil, H. Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos,
1995.
DPR  RI.  “Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi.” Jdih Bpk Ri . Jakarta, 2020.
———. “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  INDONESIA 1945.” Jakarta, 1945.
———.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.” Jakarta, 2019.
FZ, Amak. Proses Undang-Undang Perkawinan . Bandung: Al- Maarif, 1976.
Gunaryo, Ahmad. Pergumulan Politik Dan Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006.
Halim, Abdul. Politik Hukum Islam Di Indonesia . Ciputat: Ciputat Press, 2005.
Hamka. RUU Perkawinan Yang Menggoncangkan . Artikel. Media Dakwah . Jakarta, n.d.
Harian Kami. “Suara Institut.” Jakarta, 28 Agustus, 1973.
Harman, Harman, Jumni Nelli, and Azmi Azmi. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar  Belakang  Sejarah  Dan  Perkembengannya.” Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Dan Ekonomi Islam , 2022. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308.
In’amuzzahidin, Muh. “Konsep Kebebasan Dalam Islam.” At-Taqaddum 7, no. 2 (2017):
259. https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206.
Iqbal,  Muhammad. Fiqh  Siyasah :  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam .  Jakarta: Prenada Media Group, 2014
Jamaluddin, and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan . Sulawesi: Unimal Press, 2016.
Jazuni. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Khiyaroh. “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Al-Qadha 7, no. 1 (2020).
Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam . Edisi Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Latuconsina, Rukiah. “Tahkim” Vol. XI No, no. 1 (2015).
Lev,  Daniel  S.,  and  Ahmad  Zaini  Noeh. Peradilan Agama Islam Di Indonesia : Suatu Studi  Tentang  Landasan  Politik  Lembaga-Lembaga  Hukum .  Jakarta:  Intermasa, 1980.
Lune, Howard, and Bruce L. Berg. Qualitative Research Methods for the Social Sciences . Pearson, 2017.
Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Edisi  ke-4. Depok: Rajawali Pers, 2017.
———. Politik Hukum Di Indonesia . Edisi ke-8. Depok: Rajawali Pers, 2018.
“Menteri  Agama  Dari  Masa  Ke  Masa,”  2018.  https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel /42866 -menteri-agama-dari-masa-ke-masa.
Moten,  Abdul  Rashid. Political  Science :An  Islamic  Perspective .  London:  Macmillan Press, 1996.
Nasution,  Khoiruddin. Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara :  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia . Jakarta: INIS, 2002. 26.1
Nonet,  Philippe,  and  Philip  Selznick. Hukum  Responsif .  Edisi  Ke-5.  Bandung:  Nusa Media, 2018.
Pahlevi, Reza, and Yazid Bustomi. “Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia” 19 (2021):
Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2022  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jakarta, 2022.
Prins, J. Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah Dan Pemikiran . Edisi ke-1. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1994.
Radhie,  Mohommad  Teuku.  “Pembaharuan  Dan  Politik  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan Nasional.” Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II , 1973,
Rahman,  Fazlur. Konsep  Negara  Islam :  Islam  Dan  Pembaharuan .  Jakarta:  Rajawali Pers, 1989.
Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, and Abdul Muntholib. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas  Pendapat  Hingga  Pertentangan  Dari  Masyarakat  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Tahun  1973-1974.” Journal  of  Indonesian  History 4,  no.  1  (2015):  1–9. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih.
Satjipto, Raharjo. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di  Indonesia.” Integritas :  Jurnal  Antikorupsi 5,  no.  1  (2019):  1–14. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342.
Soewondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Sosroatmodjo,  Arso,  and  A.  Wasit  Aulawi. Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Jakatra: Bulan Bintang, 1975.
Sudarto. Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan  Masyarakat :  Kajian  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana . Bandung: Sinar Baru, 1983.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  &  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945 :  Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Supriadi,  Wila  Chandrawila. Hukum  Perkawinan  Indonesia  &  Belanda .  Bandung: Mandar Maju, 2002.
Syaukani,  Imam,  and  Ahsin  A  Thohari. Dasar-Dasar  Politik  Hukum .  Cetakan  Ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
TM,  Fuaduddin. Pengasuh  Anak  Dalam  Keluarga  Islam .  Jakarta:  kerjasama  lembaga kajian agama dan dan jender dengan perserikatan solidaritas perempuan dan Asia Foundation, 1999.
Usman, Rachmadi. Perkembangan Hukum Perdata : Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik
Hukum Di Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
Wafa, Moh Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Material . Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018.
Wahjono,  Padmo. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum .  Jakatra:  Ghalia Indonesia, 1983.