1 Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
2,3,4,5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
1 Correspondence email: mariawati969@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi April 2023, 12 (2): 310- 342

## PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN

## BANYUMAS
Mariyawati 1 , Tyas Retno Wulan 2 , Muslihudin 3 , Tri Wuryaningsih 4 , Ignatius Suksmadi Sutoyo 5

## Abstract
Domestic  violence  is  a  manifestation  of  gender  inequality  in  a  patriarchal culture. The phenomenon of working women is the progress and success of women  in  opposing  patriarchal  culture.  The  UPTD  PPA  of  Banyumas Regency is a government agency authorized to handle cases of gender- and child-based violence under the auspices of the DPPKBP3A service and the KPPPA RI umbrella. This study aims to identify the processes and roles of the government in intervening in cases of domestic violence, as well as the obstacles that occur during the mentoring process for working women who are  victims  of  domestic  violence.  This  study  uses  a  qualitative  research method  with  a  phenomenological  approach.  The  data  collection  process was  carried  out  through  in-depth  interviews,  observation,  and documentation. The results of the study show that the mentoring process at the  UPTD  PPA  Banyumas  Regency  has  been  adjusted  to  the  standard  of Dexterous  services  stipulated  in  the  Minister  of  KPPPA  RI  Number  2  of 2022 by implementing psychosocial-based assistance. This issue is because the  socio-cultural  conditions  of  the  Banyumas  society  consider  domestic violence as a disgrace even though it has caused psychological, sexual, and physical violence. The ability of women to work in the public sector makes women experience a double burden. A patriarchal culture places women in a subordinate position while men are superior and cause both of them to fail in carrying out their roles as husband and wife, which manifests itself in the form  of  violence.  The  obstacles  faced  are  the  lack  of  human  resources, facilities,  and  infrastructure  that  do  not  yet  support  the  needs  of  persons with disabilities and the elderly. The presence of the UPTD PPA is a form of state presence and power in intervening in cases of domestic violence.

## Keywords: Domestic Violence, Patriarchal Culture, Women

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  manifestasi  dari  ketidakadilan gender di tengah budaya patriarki. Fenomena perempuan pekerja merupakan sebuah  kemajuan  dan  keberhasilan  perempuan  dalam  menentang  budaya patriarki.  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  merupakan  lembaga pemerintah  yang  berwenang  menangani  kasus  kekerasan  berbasis  gender dan  anak  di  bawah  naungan  dinas  DPPKBP3A  dan  payung  KPPPA  RI. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasikan  proses  dan  peran pemerintah  dalam  mengintervensi  kasus  KDRT,  serta  kendala  yang  terjadi
saat  proses  pendampingan  bagi  perempuan  bekerja  korban  KDRT. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Adapun  proses  pengambilan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  proses  pendampingan  di  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas  telah  disesuaikan  dengan  standar  layanan  Cekatan  yang  diatur dalam  Permen  KPPPA  RI  Nomor  2  Tahun  2022  dengan  menerapkan pendampingan  berbasis  psikososial.    Hal  ini  karena  kondisi  sosial  budaya masyarakat  Banyumas    menganggap  KDRT  sebagai  aib  meskipun  sudah mencapai  kekerasan  psikis,  seksual,  dan  fisik.  Kemampuan  perempuan bekerja  di  sektor  publik  justru  menjadikan  perempuan  mengalami  beban ganda.  Budaya  patriarki  yang  masih  menempatkan  perempuan  pada  posisi subordinat sedangkan laki-laki sebagai superior dan menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan peran sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan  dalam  bentuk  kekerasan.  Kendala    yang  dihadapi  yaitu kurangnya  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  belum  mendukung kebutuhan  penyandang  disabilitas  dan  lansia.  Kehadiran  UPTD  PPA merupakan bentuk kehadiran dan kuasa negara dalam mengintervensi kasus KDRT.

## Kata Kunci: Kekerasan Domestik, Budaya Patriarki, Perempuan

## PENDAHULUAN
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  bukan  suatu  masalah baru. Bahkan kasus KDRT setiap tahunnya menunjukan angka absolut yang tinggi.  Selanjutnya  (Mshweshwe,  2020)  dalam  jurnal  internasional menegaskan bahwa KDRT adalah penyakit kronis dan KDRT tak lepas dari konstruksi  masyarakat  terhadap  budaya  maskulinitas.  Budaya  patriarki sangat  kental  dengan  munculnya  relasi  kuasa  yang  didasarkan  pada  jenis kelamin  tertentu.  Foucault  menegaskan  bahwa  kekuasaan  cenderung menindas  bahkan  kebenaran  itu  berada  didalam  kekuasaan  (Jamaa,  2017). Budaya patriarki menciptakan dikotomi relasi yang timpang mengenai peran domestik  dan  publik,  serta  produktif  dan  reproduktif  antara  laki-laki  dan perempuan.  Ideologi  tersebut  telah  disahkan  diberbagai  pranata  sosial sekaligus  dengan  peranan  yang  masyarakat  lekatkan.  Budaya  patriarkhi adalah  konsep  bahwa  laki-laki  memegang  kekuasaan  atas  semua  peran penting  dalam  masyarakat.  Budaya  patriarkhi  merupakan  pokok permasalahan  peran  tradisional  gender  yang  sukar  berubah.  Mosse menambahkan  bahwa  menolak  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )
merupakan  sesuatu  yang  mengancam  karena  berarti  menolak  seluruh struktur sosial (Mose C Julia 1996).
Budaya  patriarkhi  adalah  konsep  bahwa  laki-laki  memegang kekuasaan  atas  semua  peran  penting  dalam  masyarakat.  Budaya  patriarkhi merupakan  pokok  permasalahan  peran  tradisional  gender  yang  sukar berubah.  Menolak  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  merupakan sesuatu  yang  mengancam  karena  berarti  menolak  seluruh  struktur  sosial (Mose  C  Julia  1996).  Seiring  perkembangan  zaman  masyarakat  mulai menentang ketidakadilan gender. Perubahan situasi dalam masyarakat  yang demikian  merupakan  akibat  dari  adanya  ketidaksesuaian  unsur-unsur didalamnya.  Salah  satu  indikator  penolakan gender  inequalities yaitu adanya  peningkatan  korban  KDRT  yang  berani  melaporkan  kasusnya  ke pihak  berwajib  atau  lembaga  yang  berwenang  menangani  kasus  tersebut. Saat  pandemi  covid-19  dengan  sejumlah  kendala  sistem  dan  pembatasan sosial,  Komnas  Perempuan  justru  menerima  kenaikan  pengaduan  langsung yaitu sebesar 970 dibanding tahun sebelumya (2020). Bentuk lain penolakan perempuan  terhadap  fenomena  ketidakadilan  gender  yaitu  keputusan perempuan  untuk  bekerja  di  sektor  publik.  Menurut  Khotimah  partisipasi perempuan  selama  satu  dekade  terakhir  di  pasar  tenaga  kerja  mengalami peningkatan  yang  cukup  nyata  (Sarina  2021).  Namun  demikian  struktur angkatan kerja perempuan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga  struktur  imbalan  atau  gaji  yang  diterima  perempuan  juga  lebih rendah  dibandingkan  dengan  laki  laki.  Polemik  lain  yang  dihadapi perempuan pekerja yaitu mendapatkan beban kerja ganda.
Double burden merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis  kelamin  lebih  banyak  dibandingkan  jenis  kelamin  lainnya  (Hidayati 2015).  Perempuan  pekerja  pada  umumnya  memiliki  beban  pekerjaan  yang berlipat.  Beban  ganda  merupakan  bagian  dari  diskriminasi  gender  pada perempuan pekerja yang menyangkut peran tradisi dan transisi.
Salah  satu  manifestasi  ketidakadilan  gender  terhadap  perempuan  adalah kekerasan  berbasis  gender . KDRT  merupakan  bentuk  ketidakadilan  gender yang  sering  dialami  perempuan  akibat  relasi  gender  tidak  sehat  (Nira
Yustika, 2022). KDRT dapat menimpa siapapun, adapun dampak psikologis yang  dominan  dirasakan  oleh  korban  yaitu  timbulnya  PTSD  ( Post- Traumatic  Strees  Disorder), seperti:  stres,  depresi,  dampak  jangka  pendek (rasa  marah,  terhina,  kehilangan  nafsu  makan,  susah  tidur,  turun  berat badan),  rasa  tidak  berdaya,  sering  menangis  dan  berbagai  gangguan psikologis lainnya  (Wulansari Rahmawati 2022).
KDRT berbeda dengan jenis kriminal lainnya, untuk itu  pemerintah memberikan  perlindungan  khusus  bagi  korban  yang  diatur  dalam  UU PKDRT  Nomor  23  Tahun  2004  (2017).  Perlindungan  khusus  bagi  korban KDRT  dilakukan  baik  dari  pemerintah  pusat  hingga  daerah  yang  diatur dalam  Permen  KPPPA  RI  Nomor  4  Tahun  2018  (KPPPA  RI  2018). Kabupaten  Banyumas  merupakan  satu-satunya  kabupaten  di  Provinsi  Jawa Tengah  yang  telah  membentuk  UPTD  PPA  dan  disahkan  pada  tanggal  4 Januari 2021. Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan  Daerah  Nomor  93  Tahun  2020.  Berikut trend data  kasus kekerasan berbasis gender dan anak berdasarkan jenis kasus selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Banyumas :
Tabel. 1. Rekapitulasi Data KBGA di Kabupaten Banyumas tahun
2019-2021 No  Jenis Kasus Tahun 2019 2020 2021 1 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga 34 18 46 2 KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan 8 7 13 3 Trafficking 1 1 - 4 ABH (Anak Berhadapan Hukum 23 20 13 5 KTA (Kekerasan Terhadap Anak) 42 40 40 6 Pembuangan Bayi 1 - - 7 Hak Asuh Anak 14 3 4 8 Buruh Migran - 1 - Total 113 90 116 Sumber : Arsip UPTD PPA Kabupaten Banyumas, 2022.
Berdasarkan  data  diatas,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  (KTA) mendominasi  selama  dua  tahun  terkahir.  Sedangkan  di  tahun  2021  kasus KDRT mengalami kenaikan dan mendominasi diantara jenis kasus lainnya.
Dari  46  kasus  KDRT  terdapat  17  korban  perempuan  dengan  status perempuan pekerja di sektor publik yang menjadi korban KDRT.
Hasil  penelitian  Furi  menyebutkan  bahwa  tugas  fungsi  UPTD  PPA bagi  korban  yaitu  pendampingan  kesehatan,  psikologi,  hukum,  dan rehabilitasi  sosial  (Furi  and  Saptatiningsih  2020).  Menurut  Ni  Mde  Wiasti wanita karir masih  mengalami bayang-bayang kekerasan domestik (Wiasti, 2021).  Korban  KDRT  harus  menerima  perhatian  khusus,  hal  ini  karena kekerasan  domestik  sebagai  sebuah  penyakit  kronis  dalam  masyarakat (Paige L. Sweet 2015). Faktor penyebab tindak KDRT yaitu faktor biologis, sifat  manusia  yang  cenderung  agresif,  dan  ketidakpuasaan  antar  pasangan yang  mengakibatkan  perilaku  tidak  terkontrol  (Rosma  Alimi,  2021).  Peran pendamping  penting  pada  proses  pemulihan  korban  baik  perempuan  dan anak korban KDRT (Rira Nuradhawati 2018).
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh akademisi  mengenai  KDRT  dan  gender.  Linda  menyebutkan  bahwa  peran normatif  maskulin  dan  feminim  masih  lazim  di  sebagian  besar  budaya Afrika Selatan yang menjadi pemicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (Mshweshwe, 2020). Begitu juga hasil penelitian Pam Nilam yang bertujuan mengeksplorasi  persepsi  dan  sikap  laki-laki  terhadap  kekerasan  yang menimpa  perempuan  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  sebagian  besar menanggapi  dan  merujuk  pada  tiga  wacana  pembenaran  yaitu penyangkalan,  menyalahkan  korban,  dan  membebaskan  pelaku  laki-laki (Pam  Nilam,  2014).  Sedangkan  Agung  Budi  menyebutkan  faktor  utama pemicu  KDRT  adalah  komunikasi  yang  tidak  harmonis,  sehingga  pekerja sosial harus fokus pada penanganan korban dan mendampingi korban untuk berani speak  up (Santoso,  2019).  Menurut  Ratna  Dewi  dampak  KDRT terhadap  anak  dalam  lingkungan  keluarga  yang  melanggengkan  tindak kekerasan  didalamnya  cenderung  lebih  suka  menarik  diri  dari  lingkup rumah  tangganya,  bahkan  kata-kata  kasar  yang  sering  diterima  atau didengarnya menjadi kebiasaan sendiri dan dipakai dalam kehidupan sehari- hari  (Ratna  Dewi  Anggraeni,  2013).  Hasil  penelitian  Rosma  menunjukan sebagai  korban  KDRT  perempuan  kurang  mendapatkan  kesempatan
mengungkapkan  kekerasan  yang  dialaminya  dalam  proses  hukum,  karena minimnya  KUHAP  membicarakan  mengenai  hak  dan  kewajiban  istri sebagai  korban  (Rosma  Alimi,  2021).  KDRT  terhadap  perempuan  pekerja juga  dibahas  oleh  Das  Salirawati    dengan  hasil  prosentase  wanita  karir  di DIY  yang  pernah  mengalami  KDRT  yaitu  20,462  %,  kekerasan  fisik, 21,415%  kekerasan  psikis,  21,127%  kekerasan  seksual,  dan  21,283  % kekerasan  ekonomi. Sebagain  wanita karier mengalami tindak KDRT pada usia  perkawinan  1-5  tahun  sebesar  21,544%,  5,1-10  tahun  sebanyak 21,435%,  dan  21,223%  pada  usia  perkawinan  diatan  15  tahun  (Das Salirawati,  2013).  Selain  itu,  hasil  penelitian  Hidayati  menunjukan perempuan pekerja pada umumnya memiliki beban pekerjaan yang berlipat (Hidayati, 2015).
Potret  perlawanan  perempuan  terhadap  segala  bentuk  diskriminasi dan marginalisasi dalam rumah tangga menarik untuk dikaji. Hal ini karena upaya  laporan  pengaduan  korban  ke  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas merupakan  salah  satu  bentuk  perlawanan  perempuan  terhadap  budaya patriarki dalam mempertahankan martabanya sebagai manusia. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama,  kasus KDRT  tahun  2021  mengalami  kenaikan  dan  mendominasi  diantara  jenis kasus  lainnya  jika  dibandingkan  tahun  sebelumnya;  kedua,  kasus  KDRT adalah hasil sejarah masa lalu mengenai konsep feminis dan maskulin yang masih  langgeng  terjadi  hingga  saat  ini;  ketiga,  semakin  banyaknya perempuan  yang  melaporkan  kasusnya  merupakan  salah  satu  bentuk perlawanan  perempuan  terhadap  diskriminasi  gender,  kondisi  ini  menurut Max  Weber  menandakan  adanya  perubahan  situasi    yang  terjadi  dalam masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya  ketidaksesuaian  unsur-unsur didalamnya (Kasnawi, 2022); keempat, Sebagian besar korban KDRT yang melapor  adalah  perempuan  pekerja  yang  mapan  secara  finansial  dan pendidikan,  selaras  dengan  pemikiran  Comte  mengenai  pengaruh  terbesar perubahan sosial adalah evolusi intelektual yaitu perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan befikir manusia (Kasnawi, 2022). Penelitian yang telah  dilakukan  oleh  akademisi  lebih  menekankan  pada  peran,  teknis,  dan efektivitas  UPTD  PPA/P2TP2A/PPT,  serta  maskulinitas  sebagai  akar
kekerasan berbasis gender.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam peran serta pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT terhadap perempuan bekerja di Kabupaten Banyumas melalui analisa  kekuasaan  Foucault;  sehingga  mampu  mendeskripsikan  kendala yang  dihadapi  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  dalam  melaksanakan proses  pendampingan,  serta  mampu  mengidentifikasi  kesiapan  pemerintah dalam  mengintervensi  kasus  KDRT  terhadap  perempuan  pekerja  di Kabupaten  Banyumas.  Tulisan  ini  terdiri  dari  enam  bagian  penting  dalam menjelaskan  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  korban  dan  memutus rantai kekerasan domestik. Pertama, proses pendampingan korban di UPTD PPA.  Kedua,  kendala  proses  pendampingan.  Ketiga, bias gender  dalam perkawinan  pekerja  yang  mendapatkan  KDRT.  Keempat,    relasi  gender dalam perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT. Kelima, pembahasan yang  terdiri  dari    proses  pendampingan  dan  ego  sektoral,  serta  intervensi negara dalam mengentaskan kekerasan domestik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif. Penelitian  ini  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses pendampingan  UPTD  PPA  terhadap  perempuan  bekerja  korban  KDRT  di Kabupaten  Banyumas.  Melalui  strategi  fenomenologi  peneliti  berusaha memahami arti setiap peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap para informan dalam  situasi  tertentu.    Adapun  4  tahap  pendekatan  fenomonelogi  dalam penelitian ini, yaitu:
Teknik bracketing yaitu  peneliti  mengisolasi  fenomena  KDRT terhadap perempuan pekerja yang telah ditemukan, kemudian membandingkan dengan fenomena lain terkait kasus KDRT dan isu gender yang  telah  ditemukan  sebelumnya.  Teknik  ini  bertujuan  agar  peneliti mampu  seobjektif  mungkin  dalam  menganalisa  data  dan  mampu  menunda opini  atau  keyakinan  yang  telah  terbentuk  sebelumnya  tentang  fenomena yang  diteliti.  Peneliti  hanya  memilih  pertanyaan-pertanyaan  subjek  yang relevan dengan topik penelitian.
Teknik intuiting yaitu  peneliti  terbuka  dalam  mengaitkan  makna- makna  fenomena  KDRT  yang  menimpa  korban  perempuan  pekerja  di Kabupaten  Banyumas.  Selanjutnya  peneliti  mengintervensi  pertanyaan- pertanyaan  penting  yang  relevan  dengan  topik.  Setlah  itu  peneliti mengklasifikasikan  pertanyaan  tersebut  ke  dalam  tema-tema  atau  unit makna. Dalam tahap ini peneliti menuliskan mengenai apa yang dialami dan menuliskan bagaimana fenomena KDRT dialami oleh korban.
Teknik analyzing yaitu tahap ini akan melibatkan proses pendalaman data  data  serta  mendeskripsikan  demi  memperkaya  esensi  pengalaman tertentu  yang  bermunculan.  Peneliti  melibatkan  proses coding ,  kategorisasi dan memahami arti fenomena yang dialami korban.
Teknik d escribing yaitu  mendeskripsikan  fenomena  menjadi “fenomenon”.  Peneliti  mengkomunikasikan  dan  memberikan  kebaharuan serta  analisa  kritis  proses  pendampingan  terhadap  perempuan  pekerja korban  KDRT  serta  kebijakan  pemerintah  dalam  intervensi  kasus  KDRT melalui UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
Tabel 2. Informan Utama
No  Nama Inisial Jabatan Lama Kerja 1 ST Kepala UPTD PPA 1 Tahun 7 Bulan 2 J Konsultan Hukum dan Mediator 9 Tahun 3 RW Konselor Psikolog 8 Tahun Sumber: Data Primer (2022) Tabel 3. Informan Pendukung Penelitian No  Nama  Usia   JK Pendidikan   Pekerjaan 1 SM 30 Perempuan   S1 Karyawan Swasta 2 R 45 Perempuan  S1 Usaha kripik dan guru les 3 HH 38 Perempuan   S1 Guru Bahasa Inggris 4. I W 37 Perempuan  S1 Guru Honorer Sumber: Data Primer diolah
Penelitian  ini  akan  berpusat  pada  pengalaman  para  petugas  UPTD PPA  dalam  melaksanakan  proses  pendampingan,  serta  pengalaman perempuan bekerja sebagai penyintas KDRT yang melaporkan kasusnya ke
UPTD  PPA.  Melalui  penelitian  ini  ditampilkan  kesiapan  dan  kesigapan pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  terhadap  para korban  dan  hal-hal  yang  mendasari  para  korban  sebagai  penerima  manfaat melaporkan  kasusnya  untuk  segera  mendapatkan  perlindungan  di  UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Proses  Pendampingan korban di UPTD PPA

## Alur Pendampingan
Layanan  pendampingan  di  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas terhadap  perempuan  pekerja  korban  KDRT  mengedepankan  prinsip CEKATAN  (cepat,  akurat,  komprehensif,  dan  terintegritas)  yang  diatur dalam  Permen  KPPPA  Nomor  2  tahun  2022.  Cepat  yaitu  sesuai  dengan standar  waktu  yang  ditetapkan  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) dan  terjangkau;  Akurat,  dalam  memberikan  layanan  didukung  oleh informasi yang benar berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; komprehensif, dalam memenuhi hak dan  kebutuhan  perempuan  dan  anak  secara  menyeluruh,  tepat,  dan  tuntas, dengan  pendekatan  manajemen  kasus  oleh  tenaga  profesional  agar  tidak terjadi  pengulangan  kejadian;  dan  terintegrasi,  oleh  berbagai  unit  atau lembaga  penyelenggara  layanan  PPA  kredibel  yang  memberikan  berbagai jenis  layanan  yang  berkualitas  bersinergi  dan  terpadu  dengan  satu  tujuan agar  perempuan  dan  anak  dapat  kembali  menikmati  hak-haknya (KemenPPPA, 2022).
Proses  pendampingan  di  UPTD  PPA  Kabupaten  Bnayumas  diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupten Banyumas terdapat 6 layanan UPTD PPA sebagai berikut :
a. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
b. Layanan  penjangkauan  adalah  tindakan  untuk  merespon  adanya  laporan dugaan  permasalahan  perempuan  dan  anak  yang  perlu  dibuktikan  dan ditindaklanjuti ke kediaman korban atau yang bersangkutan.
c. Pengelolaan  kasus  atau  manajemen  kasus  merupakan  pendekatan  yang tepat  dalam  merespon  kompleksitas  permasalahan  perlindungan perempuan  dan  anak  di  Indonesia  saat  ini.  Melalui  manajemen  kasus, penanganan  permasalahan  terkait  perlindungan  dapat  dilakukan  secara komprehensif dan berkelanjutan.
d. Mediasi yaitu layanan bagi para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar.  UPTD  PPA  telah  memiliki  mediator  bersertifikat  MA  dalam menangani kasus kekerasan yang perlu penanganan mediasi.
e. Penempatan sementara di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang disediakan oleh UPTD PPA disuatu tempat  yang  alamatnya  dirahasiakan  untuk  menjamin  keamanan  dan keselamatan pelapor.
f. Pendampingan  korban  merupakan  proses  penanganan  psikologis  yang bertumpu  pada  pemahaman  interpersonal korban dengan  persoalan  sosial budaya  yang  melingkupi  kehidupan korban  pasca  terjadinya  kasus (Reintegrasi Sosial). Proses ini dilakukan ketika korban benar-benar merasa mampu  dan  kuat  baik  fisik  maupun  mental  untuk  kembali  ke  masyarakat. Sebelum fase ini pihak UPTD PPA telah melaksanakan penguatan terhadap korban.

## Kondisi Penerima Manfaat
Kondisi penerima manfaat saat melakukan pengaduan ke UPTD PPA Kabupaten  Banyumas  sangat  bervariatif.  Menurut  Kepala  UPTD  PPA Kabupaten  Banyumas,  perempuan  pekerja  yang  melaporkan  kasusnya  ke UPTD  PPA  Kabupten  Banyumas  Sebagian  besar  sudah  dalam  kondisi stress .  Sebagian  besar  dari  mereka  mengalami  kekerasan  psikis  yang  telah dipendam sekian lama. Sebagian dari mereka hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan menjadi ketergantungan.
“ Kebanyakan yang datang ke UPTD dengan kondisi psikisnya kurang baik  dan  beberapa  dari  mereka  juga  ada  yang  mengalami  trauma bahkan  ada  yang  baru  datang  sudah  nangis  histeris  karena  selama dirumah  bingung mau bercerita  kepada  siapa  karena    juga  tidak  ada orang  yang  tahu  mengenai  permasalahan  rumah  tangga  mereka.
Mereka  seperti  itu  kebanyakan  merasa  seperti  aib  (permasalahan rumah  tangga)  jadi  banyak  yang  tidak  berani  melapor.  “    (16  Juli 2022)
Misalnya,  korban  HH  mendapat  rujukan  dari  Unit  PPA  Polresta Banyumas  untuk  menerima  layanan  konseling  di  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas.  HH  merasa stress mengahadapi  suaminya  yang  tidak memberikan  nafkah  dan  memberikan  kejelasan  terkait  hubungan perkawinannya. Berikut pengakuan HH saat proses indepth interview :
“Karena saya rasa sudah buntu dan perlu mencari lembaga pemeritah untuk mencari keadilan. Untuk kasus saya sendiri saya merasa sudah sangat menyerah.” (20 Juni 2022)
Selama  15  Tahun  menikah  10  tahun  HH  mencukupi  segala kebutuhan keluarga. HH bekerja sebagai guru di sekolah swasta dan guru les privat.  Setelah  suaminya  pulang  dari  korea,  harapan  HH  akan  hidup  lebih baik  ternyata hanya  angan-angan belaka. Kebutuhan pokok keluarga masih ditanggungnya seorang diri.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  psikolog  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas menyatakan:
“Kalau kondisi psikisnya itu macam-macam. Ada yang dalam posisi sangat down, jadi  seperti melongo ,  kemudian  pandangan  kosong, apalagi  sampai  yang  wajahnya  masih  ada  luka  atau  lebamnya kesannya  seperti  baru  saja  mengalami  kejadian  yang  membuatnya trauma  jadi  kondisi  psikisnya  cenderung  ke stress dan  depresi,  yang pertama.  Namun,  ada  juga  yang  datang  tetapi  sudah  dalam  rentan waktu  yang  lama  sehingga  sudah  mulai  bisa  stabil  namun,  masih butuh pendampingan…” (16 Juli 2022)
Berbagai  kondisi  yang  dilami  perempuan  pekerja  korban  KDRT semakin memperjelas bahwa gender based violence masih jamak terjadi  di tengah  keluarga.  Kondisi  stress  dan  depresi  merupakan  bagian  dari manifestasi  ketidakadilan  gender  di  tengah  keluarga.  Perempuan  pekerja rela  menutupi  kekerasan  yang  menimpanya  untuk  menutupi aib keluarga.
Ibarat  bom  waktu,  laporan  pengaduan  yang  mereka  lakukan  merupakan puncak  dari  rentetan  kasus  yang  telah  dialami.  Kekerasan  yang  dialami perempuan  pekerja  korban  KDRT  terjadi  secara  berkepanjangan  dan mengakibatkan  dampak  yang  kompleks,  hingga  berdampak  pada  anggota keluarga lainnya. Hal ini diaku oleh IW seorang guru honorer salah satu SD di Kabupaten Banyumas :
“Dampak ke anak memainkan kemaluannya.” (20 Jui 2022) Putri  kedua  IW  menirukan  suara  dan  gaya  layaknya  orang  dewasa melakukan  hubungan  seksual.  Menurut  IW  ia  sering  dipaksa  melakukan hubungan seksual dan tidak berhenti saat anak kedua mereka terbangun. IW menyampaikan  bahwa  hal  tersebut  sering  terjadi  di  rumah  tangganya.  IW memutuskan  membawa  anak  keduanya  ke  UPTD  PPA  atas  rujukan  dari BKPSDPM Kabupaten Banyumas.

## Kendala Proses Pendampingan
UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  sebagai  lembaga  yang  menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak memiliki beberapa kendala serius yaitu:

## Kurangnya sumber daya manusia
Peranan  yang  dilakukan  oleh  UPTD  PPA  berpengaruh  besar  untuk pemulihan  perempuan  pekerja  korban  KDRT.  Saat  ini  UPTD  PPA Kabupaten  Banyumas  memiliki  lima  personil  dengan  ratusan  kasus  yang harus  di  tangani.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  kepala  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
“ Jujur saja, karena UPTD baru jadi masih sangat banyak kekurangan terutama  sumber  daya  manusianya.  Kita  UPTD  yang  lingkupnya kabupaten  baru  ada  4  orang  yang  terdiri  dari  saya  sebagai  kepala UPTD,  lalu  ada  satu  pendamping,  satu  administrasi  dan  satu  lagi bagian  yang  bisa  merangkap  dalam  segala  tugas.  Disini  harus  bisa multitasking harus bisa dikerjakan bersama.”
Kabupaten  Banyumas  yang  terdiri  dari  27  kecamatan  menjadikan UPTD  PPA  dalam  posisi  yang  berat.  Namun  demikian,  meskipun  dengan sumber  daya  terbatas  UPTD  PPA  berusaha  memberikan  pelayanan  yang komprehensif dan lebih banyak menjangkau korban. Bahkan saat ini belum tersedia  tenaga  kebersihan  dan  penjaga  asrama  yang  bertugas  dirumah aman. Disisi lain UPTD PPA Kabupaten Banyumas bersyukur atas realisasi rumah  perlindungan  sementara,  namun  disisi  lain  tidak  segera  dilengkapi dengan  sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Oleh  karena  itu  petugas UPTD PPA dituntut dengan sistem kerja yang multitasking.
Kondisi ini diakui oleh R salah satu perempuan bekerja korban KDRT di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
“untuk  penanganannya  terasa  agak  lambat  bahkan  dibilang  tidak cepat. Mungkin, karena disini secara personel memang kurang jadinya kan  pelayanannya  tidak  bisa  cepat.  Berdasarkan  kebutuhan  setiap mendesak  atau  tidak  kasus  yang  di  tangani  jadi  ketika  kasusnya mungkin  terlihat  kurang  mendesak  untuk  segera  di  tangani  jadi  di nantikan dahulu, diantrikan di antrian yang selanjutnya tidak menjadi prioritas…”
R  merasa  bahwa  penanganan  yang  dilakukan  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas  terbilang  lambat.  Namun  disisi  lain  R  juga  menyadari  bahwa banyaknya  kasus  yang  ditangani  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  wajar jika  ia  harus  mengantri  karena  menurutnya  kasus  yang  sedang  dihadapi tidak masuk dalam kasus kondisi mendesak. Meskipun demikian kasus yang R  hadapi  dapat  selesai  walaupun  tidak  sepenuhnya  berhasil  karena  faktor internal terlapor (suami).
Kemampuan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan  lembaga  lain  dalam  mendukung  pelayanan  perlindungan  perempuan bekerja korban KDRT perlu ditingkatkan. Hal ini mendasari pada beberapa kasus  yang  telah  terjadi  dan  korban  dalam  kondisi  darurat  yaitu  ancaman pembunuhan.  Melihat  kondisi  demikian  UPTD  PPA  harus  menjalin kerjasama  secara  resmi  dengan stakehorlder terkait  demi  lancarnya  proses pendampingan dan keselamatan korban.
Mengacu standar layanan yang telah terbentuk, UPTD PPA seharusnya memberikan pendampingan rohani bagi korban sesuai dengan agama yang dianut. Namun saat ini, UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum bekerjasama dengan tokoh agama atau bekerja dengan instasi terkait.

## Kurangnya Sarana Prasana
Sarana dan prasarana sebagai  penunjang proses  pendampingan dirasa masih sangat kurang jika melihat standar yang ditentukan dari pusat. Kepala UPTD PPA menyampaikan terkait dengan sarana yang kurang memadai:
“Lalu kekurangan juga pada sarana dan prasarana masih kurang, dan menurut  aturan  kita  harus  juga  memiliki  tempat  ramah  lansia, disabilitas. Dan masih banyak kekurangan lainnya. Terus ada fasilitas akses  jalan  bagi  lansia,  lalu  ruang  mediasi  dan  masih  banyak  yang harus di persiapkan karena seperti ruang mediasi dan konseling disini masih belum sesuai atau ideal. “
Sarana  dan  prasarana  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  terdiri  dari kantor  pelayanan  dan  rumah  aman  sementara.  Kantor  layanan  terdiri  dari
ruang mediasi dan konseling, ruang pengaduan, ruang tunggu antrian, ruang kepala UPTD PPA, ruang laktasi, ruang administrasi, ruang bermain, toilet, mushola,  dapur,  parkir  motor  dan  mobil,  mobil  perlindungan,  serta  rumah aman.  Ruang  mendiasi,  konsutasi  hukum  dan  konseling  saat  ini  masih menjadi satu ruangan. Jika sedang banyak kasus yang di tangani, prosesnya harus  bergantian  karena  minimnya  ruang  pelayanan.  Ruang  laktasi  juga belum difasilitasi dengan peralatan yang dibutuhkan ibu menyesui, misalnya wastafel untuk bayi, kasur, dan ac ruangan. Ruang mediasi yang ada saat ini masih  terbilang  sempit  serta  belum  tersedianya  fasilitas  ramah  lansia  dan disabilitas.
Menurut salah satu informan ruang konseling dan mediasi yang biasa juga  digunakan  untuk  pengaduan  bagi  korban  yang  membutuhkan  ruang privasi  dirasa  kurang  luas.  Begitu  juga  dengan  ruang  laktasi  yang  saat  itu digunakan R untuk  menenangkan diri pasca meluapkan segala kegundahan hatinya  di  UPTD  PPA  membuatnya drop lemas  dan  sesak  nafas,  sehingga pendampingan membawanya ke ruang laktasi untuk berbaring. Perlengkapan  di  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  memang  belum sepenuhnya dapat  melengkapi kebutuhan klien.  Hal  ini menjadikan catatan penting  bagi  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas,  untuk  mengakomodir perlengkapan dan mengedepankan kenyamanan penerima manfaat.

## Bias gender dalam Perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT

## Beban Ganda VS Superwoman
Perjuangan  panjang  perempuan  dengan  memasuki  ranah  publik nyatanya tidak melulu berbuah manis. Istilah superwoman telah dilegitimasi masyarakat  sehingga  menjadikan  perempuan  pekerja  memegang  dua  peran sekaligus  yaitu  bekerja  di  ruang  publik  dan  paket  komplit  urusan  rumah tangga.  Hal  ini  dirasakan  oleh  SM,  aktivitas  keseharian  korban  setelah menikah  di  tahun  2021  masih  tetap  sama  yaitu  bekerja.  Setelah  menikah informan mengaku banyak terdoktrin dengan hal-hal yang sebelumnya tidak ia  lakukan,  seperti  setelah  ibadah  subuh  suaminya  mengharusnya  ia memasak  sedangkan  ia  terbiasa  sarapan  dengan  roti  dan  teh  hangat,  serta semua  kebutuhan  suami  harus  siap  sebelum  berangkat  bekerja.  Nyatanya,
kondisi  perempuan  berdaya  secara  pendidikan  dan  finansial  ternyata  tidak membuatnya  terhindar  dari  jerat  KDRT.  Kondisi  ini  juga  ditegaskan  oleh Wulan  (2010)  bahwa  teori  konflik  yang  menekankan  penguasaan sumberdaya  untuk  melakukan  relasi  yang equal tidak  sepenuhnya  berlaku, relasi gender dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi.
Kondisi  tersebut  juga  menimpa  R.  Sudah  hampir  2  tahun perkawinannya  digantung  oleh  suami.  R  beserta  anak-anaknya  tidak menerima  nafkah.  Kehidupan  R  porak-poranda  saat  mendapati  suaminya telah menikah siri dengan perempuan asal Yogyakarta. Selama dua tahun R berjuang sendiri menjadi guru les privat, produksi kripik “manggeleng” dan membesarkan  anak-anak  serta  mengurus  segala  kebutuhan  rumah  tangga. Saat  pertama  kali  R  melaporkan  kasusnya  ke  UPTD  PPA,  ia  meluapkan emosi  dengan  cara  menangis.  Menurut  pendamping,  R  merasa perjuangannya membantu meningkatkan pendapatan suami tidak mendapatkan balasan setimpal.

## Stigma Kekerasan Domestik adalah Aib
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  bagian  dari kekerasan  berbasis  gender.  Bedasarkan  hasil  penelitian,  tim  UPTD  PPA Kabupaten  Banyumas  menyatakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  selama proses  pendampingan  adalah  stigma  yang  masyarakat  lekatkan  terhadap kasus  KDRT.  Masyarakat  menganggap  bahwa  KDRT  merupakan  aib keluarga yang tidak seharusnya diumbar atau diketahui orang lain. Ternyata kondisi  ini  berlanjut  hingga  tataran  pemerintah  desa.  Sebagian  desa  di Kabupaten  Banyumas  menganggap  bahwa  KDRT  seharusnya  diselesaikan secara damai. Beberapa kasus yang terjadi kasus KDRT diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di ranah desa yang dihadiri oleh kedua belah pihak,  tokoh  masyarakat  dan  babinsa/babinkamtibmas.  Stigma  KDRT sebagai  aib  juga  mengakibatkan  pemerintah  desa  lebih  tertutup  untuk berbagi akses pendmapingan dan menyelamatkan korban.
Namun kondisi ini ternyata rentan terhadap tindak kejahatan lanjutan atau pengulangan tindak kejahatan baik fisik maupun psikis. Hal ini terjadi pada salah satu korban KDRT inisial N. N merupakan seorang buruh pabrik bulu  mata, tahun 2020 kasus  N sudah dimediasi di tingkat  desa. Namun  di tahun 2021 suami N mengacungkan sebilah celurit (senjata tajam) ke leher korban.  Anak  kedua  N  berhasil  melerai  dan  menarik  pelaku  hingga mengamankan  senjata  tajam  tersebut.  Selanjutnya  N  dan  kedua  anaknya diamankan  di  rumah  aman  sementara  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas. Penyelesaian KDRT fisik maupun psikis secara kekeluargaan di ranah desa tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

## Relasi Gender dalam Perkawinan pekerja yang mendapatkan KDRT
Relasi  dalam  berumahtangga  yang  terbangun  pada  empat  informan pendukung  yaitu  HH,  IW,  R  dan  SM  menunjukan  fakta  yang  tidak  setara. HH  menceritakan  bahwa  suaminya  tumbuh  di  tengah  keluarga  dengan budaya  patriarki  yang  sangat  kental.  Hal  ini  ditengarai  dengan  pola komunikasi  satu  arah  yang  telah  dibangun  di  tengah  keluarga  suaminya. Perintah, aturan dan keputusan ditetapkan atas kesepakatan suami atau laki- laki sebagai kepala keluarga. Sayangnya pola pikir dalam merepresentasikan bentuk  kekuasaan  saat  ini  terdifusi  ke  dalam  bentuk  kekerasan  fisik, represif, dan tekanan yang mengarah pada bentuk penguasaan, penundukan bahkan pengancaman.
Sisi  lain  dari  perempuan  pekerja  korban  KDRT  adalah  mereka memiliki  keberanian  yang  tinggi  dan  mantap  dalam  mengambil  keputusan. Hal  ini  disampaikan  oleh  RW  (psikolog  klinis  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas), dimana terdapat perbedaan signifikan saat proses pendampingan  terhadap  perempuan  pekerja  dan  korban  KDRT  yang  tidak bekerja.  Perbedaan  mendasar  terlihat  pada  keberanian  korban  saat menceritakan  kronologi  kejadian.  Serta  unsur  ketidakterimaan  korban diperlakukan tidak adil oleh suami. Perempuan pekerja korban KDRT akan mudah  terstimulus  untuk  menentukan  langkah  selanjutnya  yang  harus  dia putuskan untuk keluar dari belenggu KDRT.
Munculnya  perempuan  pekerja  atau  wanita  karir  dapat  diartikan sebagai  bagian  dari  kemajuan  sadar  gender.  Namun  disisi  lain  proses penundukan  dan  penguasaan  terhadap  perempuan  bekerja  masih  terjadi  di tengah  budaya  patriarki  yang  dilakukan  melalui  cara  hegemonik.  Hal  ini dapat  dilihat  ketika  perempuan  pekerja  menerima  beban  ganda (double bulder). Realitas  yang  terjadi  pada  perempuan  pekerja  korban  KDRT, eksistensi mereka di ranah publik justru melanggengkan peran ganda dalam rumah  tangga.  Masyarakat  saat  ini  telah  meligitimasi  istilah superwomen yang  mampu  memiliki  kapasitas  di  bidang  domestik  dan  publik.  Padahal relasi  gender  yang  sesungguhnya  adalah  keberadaan  laki-laki  dan perempuan saling melengkapi bukan menundukan atau bahkan menguasai.

## Pembahasan

## Proses Pendampingan dan Ego Sektoral
Proses  pendampingan  kekerasan  berbasis  gender  dan  anak  di  UPTD PPA  Kabupaten  Banyumas  menggunakan  alur  yang  lebih  sederhana.    Hal ini  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2021  Kabupten Banyumas terdapat 6 layanan UPTD PPA sebagai berikut :
a. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
b. Layanan  penjangkauan  adalah  tindakan  untuk  merespon  adanya  laporan dugaan  permasalahan  perempuan  dan  anak  yang  perlu  dibuktikan  dan ditindaklanjuti ke kediaman korban atau yang bersangkutan.
c. Pengelolaan  kasus  atau  manajemen  kasus  merupakan  pendekatan  yang tepat  dalam  merespon  kompleksitas  permasalahan  perlindungan perempuan  dan  anak  di  Indonesia  saat  ini.  Melalui  manajemen  kasus, penanganan  permasalahan  terkait  perlindungan  dapat  dilakukan  secara komprehensif dan berkelanjutan.
d. Mediasi yaitu layanan bagi para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar.  UPTD  PPA  telah  memiliki  mediator  bersertifikat  MA  dalam menangani kasus kekerasan yang perlu penanganan mediasi.
e. Penempatan sementara di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang disediakan oleh UPTD PPA disuatu tempat  yang  alamatnya  dirahasiakan  untuk  menjamin  keamanan  dan keselamatan pelapor.
f. Pendampingan  korban  merupakan  proses  penanganan  psikologis  yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya  yang  melingkupi  kehidupan korban  pasca  terjadinya  kasus (Reintegrasi  Sosial).  Proses  ini  dilakukan  ketika  korban  benar-benar merasa  mampu  dan  kuat  baik  fisik  maupun  mental  untuk  kembali  ke masyarakat.  Sebelum  fase  ini  pihak  UPTD  PPA  telah  melaksanakan penguatan terhadap korban.
Berdasarkan  SOP  yang  telah  berlaku  di  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas,  proses  pendampingan  dimulai  saat  adanya  laporan  pengaduan kasus  ke  Kantor  UPTD  PPA.    Proses  pengaduan  dibagi  menjadi  dua  yaitu pengaduan  langsung  dan  tidak  langsung.  Berikut  proses  pengaduan langsung berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelakasana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas: pertama, pelapor melaporkan kedatangannya ke petugas; kedua, petugas  menghubungi staff adminstrasi  bagian  pengaduan  masyarakat tentang  adanya  korban  yang  mengalami  permasalahan  untuk  diterima; ketiga, staff  adminsitrasi  menerima,  mencatat,  mengidentifikasi  dan menganalisis  permasalahan  yang  dihadapi  pelapor,  dan  dalam  hal  tertentu berkoordinasi  dengan  petugas  keamanan  internal  untuk  memberikan perlindungan  keamanan; keempat, petugas  keamanan  internal  melaporkan kepada staff administrasi tentang keamanan dan ketenangan pelapor; kelima staff administrasi  menyampaikan  hasil  pelaporan  kepada  petugas  layanan untuk  memberikan  layanan  kepada  pelapor; keenam, petugas  layanan melakukan  klarifikasi  berupa  identifikasi  dan  analisis  untuk  memberikan layanan  informasi,  konsultasi  dan  layanan  kesehatan  kepada  pelapor; ketujuh, pelapor  menerima  layanan  informasi,  layanan  konsultasi,  dan layanan awal kesehatan.
Sedangkan  proses  pendampingan  laporan  tidak  langsung  yaitu: pertama, staff administrasi  menyampaikan berkas kasus  pengaduan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor; kedua , petugas
layanan  melakukan  klarifikasi  berupa  identifkasi  dan  anlisis  masalah (petugas layanan melaporkan kasusu pengaduan kepada kepala UPTD PPA apabila membutuhkan layanan lebih lanjut, petugas layanan menginformaskan  kepada  pelapor  bahwa  kasusnya  tidak  dapat  ditindak lanjuti); ketiga ,  kepala  UPTD  PPA  menelaah  hasil  klarifikasi  yang dilakukan  oleh  petugas  layanan; keempat, kasubag  TU  merekomendasikan kepada  pendamping  agar  pelapor  atau  korban  diberikan  pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis; kelima, pendamping memberikan layanan  berdasarkan  rekomendasi  dari  kasubag  TU  UPTD  PPA; keenam, petugas  layanan  memberikan  layanan  berupa  surat  tindaklanjut  kepada pelapor atau pihak terkait; ketujuh, pelapor menerima layanan pendampigan atau layanan yang dibutuhkan.
Pendampingan  terhadap  penerima  manfaat  di  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas  masih  bersifat all  in  one .  Petugas  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas  terdiri  dari  kepala  UPTD  PPA,  1  tenaga  pendamping,  1  tenaga administrasi,  dan  satu  tenaga  pengemudi  yang  merangkap  sebagai  tenaga keamanan.  Proses  pengaduan  hingga  terminasi  dan  input  data  dilakukan oleh  tenaga  pendamping.  Kepala  UPTD  PPA  sebagai  manager  kasus melakukan assessment setelah  tenaga  pendamping  menerima  pengaduan kasus. Tenaga administrasi melaksanankan tugas mulai dari surat menyurat, SPJ  kegiatan  pendampingan,  sedangkan,  tenaga  pengemudi  dan  keamanan melaksanakan  tugasnya  untuk  mengantar  dan  menjemput  korban,  serta melaksanakan  jaga  malam  di  rumah  aman.  Tenaga  psikolog  dan  konsultan hukum  bersifat  rekanan  atau  pihak  ketiga.  Mereka  berkedudukan  sebagai narasumber dan melakukan pendampingan sesuai asessment manajer kasus.
Berdasarkan  struktur  organisasi  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas, terdapat  beberapa  posisi  jabatan  yang  belum  terisi.  Misalnya  kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan kepala tata usaha yang seharusnya di isi oleh aparatur sipil negara juga belum terpenuhi. Kedua jabatan tersebut memiliki fungsi  yang  krusial  dalam  struktural  organisasi  untuk  kelancaran  proses pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Kepala TU memiliki tugas: penyiapan  penyusunan  rencana  program  dan  anggaran;  pelaksanaan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan;  penyiapan  bahan  administrasi  sumber
daya  manusia;  pelaksanaan  ketatausahaan  dan  pencatatan  data  korban;  dan pelaksanaan kerumahtanggaan. penjaga keamanan dan penjaga asrama yang bertugas  menjaga  keamanan  dan  kelancaran  proses  pendampingan. Pedampingan  dan  proses  pelayanan  di  UPTD  PPA  sangat  beresiko  terjadi konflik.  Penjaga  asrama  memiliki  tugas  melakukan  kegiatan  pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.
Sedangkan  jabatan  fungsional  terdiri  dari  psikolog  klinis  dan  pekerja sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

## Tabel 4. Jabatan Fungsional UPTD PPA
No Nama Jabatan Dasar Hukum Pengertian Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional 1 Psikolog Klinis 1. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M. PA N/5/2008, Tanggal 6 Mei 2008 2. Peraturan Bersama Nomor 1112/MEN KES /PB/XII/200 8 dan  Nomor 28 Tahun 2008 Psikolog  Klinis  adalah jabatan  yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung  jawab, dan   wewenang  untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis  di  sarana  pelaya nan            kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh
oleh pejabat yang berwenang. Psikolog  Klinis adalah  jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung  jawab ,  dan       wewe nang  untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis  di  sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pekerja Sosial 1. Keputus an Pekerja  Sosial  adalah PNS  yang  diberi tugas,  tanggungjawab, Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan
(JF) Menteri PAN Nomor KEP/03/ M.PAN /1/2004, Tanggal 16 Januari 2004 1. Keputus an Bersama Nomor 05/HUK /2004 dan  No mor  09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004 wewenang dan hak   secara  penuh  ole h  pejabat    yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan   sosial di
lingkungan  instansi pemerintah maupun pada  badan/organisasi sosial lainnya. kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan
sosial
Sumber : Kemenpppa RI Jabatan Fungsional UPTD PPA (2018)
Psikolog klinis di UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan pihak ketiga  dan  proses  pendampingan  dilakukan  berdasarkan  panggilan  atau undangan. Sedangkan untuk pekerja sosial di UPTD PPA digantikan dengan tenaga  pendamping  yang  sistem  kerjanya  bersifat  kontrak  ( full  timer ).
Kondisi ini menyebabkan adanya beban kerja yang timpang misalnya ketika terjadia  kasus  dengan  kondisi  darurat  maka  tenaga  pendamping  akan melaksanakan konseling dasar bagi korban. Selain itu proses pendampingan terkendala dengan jadwa psikolog klinis yang seringkali bentrok.
Seringkali  keberhasilan  proses  pedampingan  dilihat  dari  banyakanya jumlah  kasus  yang  masuk  dan  berhasil  ditangani.  Namun  kualitas  sumber daya  manusia,  dan  terpenuhi  jabatan  sesuai  dengan  ketentuan  pusat  jarang menjadi  pembahasan  serius.  Beban  kerja  yang  diberikan  pemerintah terhadap  petugas  seringkali  tidak  disesuaikan  dengan  Analisa  Beban  Kerja (ABK)    yang  telah  dihitung.  Padahal  hasil  perhitungan  ABK  digunakan untuk  menganalisis  kebutuhan  pegawai,  penetapan  kompetensi  dan  syarat suatu  jabatan  hingga  indikator  kerja  pegawai.  Padahal  ABK  berkontribusi
untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  strategi  dalam  penanganan  kasus KBGA, sehingga dapat terwujud tujuan dibentuknya UPTD PPA. Selain itu, ABK  bagi  tenaga  layanan  di  UPTD  PPA  penting  dilakukan  untuk memaksimalkan  proses  pendampingan  dan  menghindari burnout tenaga layanan.
Proses  pendampingan  yang  dilakukan  UPTD  PPA  Kabupaten Banyumas  terhadap  penerima  manfaat  seringkali  terbentur  dengan  aturan sistem dan ego struktural birokrasi. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan SDM dan sarana prasarana di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Padahal  upaya  pendampingan  harus  dilakukan  dengan  rasa  keberpihakan dan  harus  dibarengi  dengan  kemampuan  serta  keilmuan  yang  mumpuni. Begitu  juga  dalam  upaya  berjejaring,  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas bersifat  lisan  dan  belum  memiliki  MOU  yang  mengikat  dengan  pihak terkait,  sehingga  belum  ada  aturan  mengikat  diantara  kedua  belah  pihak. Meskipun  demikian  pemerintah  kabupaten  Banyumas  telah  berupaya menyediakan  layanan  pendampingan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
Pendampingan  merupakan  upaya  menyertakan  masyarakat  untuk mengembangkan  segala  potensi  atas  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk mencapai  kualitas  hidup  yang  lebih  baik.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  untuk memberikan  fasilitas  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  baik  dari  sisi ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Pendampingan  dilakukan  untuk  penguatan (empowerment) atau biasa disebut pemberdyaan. Pemberdayaan merupakan proses  upaya  memberikan  daya  terhadap  individu  atau  kelompok masyarakat  yang  membutuhkan.  Menurut  Suharto  dalam  (Lobo  2008) menguraikan  bahwa  pendampingan  merupakan  satu  strategi  yang  sangat menentukan  keberhasilan  program  pemberdyaan  masyarakat,  selanjutnya Pyne  menyatakan  pendmpingan  merupakan  startegi  yang  mengutamakan “making the best of the client, resource”.
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat,  terutama  mereka  yang  miskin  sumber  daya,  kaum  perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan
kesejahteraan  secara  mandiri  (Mardikanto  2017).  Pendampingan  dilakukan agar  masyarakat  memiliki  kemauan  untuk  mengembangkan  kekuatan  atau kemampuan  (daya,  potensi,  untuk  mampu  membela  dirinya  sendiri).  Hasil akhir  dari  proses  pemberdayaan  adalah  meningkatnya  kesadaran (consciousness), sehingga  mampu  dan  sanggup  menentang  ketidakadilan. Primahendra  dalam  (Lobo  2008)  menyatakan  bahwa  pendampingan  adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping  yang  berperan  sebagai  fasilitator,  komunikator  dan dinamisator.
Pendampingan  terhadap  perempuan  bekerja  yang  menjadi  korban KDRT, maka pendampingan dartikan sebagai proses advokasi dan motivasi terhadap korban KDRT. Melalui pendampingan tersebut diharapkan korban mampu  sadar  terhadap  kondisinya  dan  mau  mengembangkan  potensi sebagai  manusia  yang  utuh,  mampu  mengambil  sikap,  dan  mampu  keluar dari circle  of  abuse  relationship ,  hingga  akhirnya  mampu  menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.
Dasar dan model pendampingan terhadap perempuan bekerja korban KDRT  jelas    diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Seseorang  yang telah  mengalami  dan  menjadi  korban  KDRT  perlu  mendapat  perlindungan bagi kepentingan korban yang harus dilindungi untuk penderitaannya karena telah  menjadi  korban  kejahatan.  Selanjutnya  dasar  hukum  pendampingan bagi korban KDRT di UPTD PPA didasarkan pada Permen KPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi UPTD PPA.
Kapasitas seorang pendamping harus memiliki pengetahuan mengenai fungsi  pelaksanaan,  pendampingan,  dimana,  kapan,  dan  untuk  siapa  proses pendampingan  dilakukan  (Lobo,  2008).    Menurut  Wiryasaputra  dalam (Lobo, 2008) terdapat beberapa fungsi pendampingan yaitu :
Tabel 5.  Klasifikasi Fungsi Pendampingan
No  Fungsi Pendampingan Pengertian 1 Fungsi Penyembuhan (Healing) Dilakukan ketika melihat penerima manfaat mengalami gejala yang mengarah pada tingkah laku disfungsional sehingga tidak
tampak lagi gejala yang mengganggu dan dapat kembali normal. 2 Fungsi membimbing (guiding) Dilakukan saat penerima manfaat harus megambil keputusan tertentu tentang masa depannya. 3 Fungsi menopang (sustaining) Dilakukan apabila penerima manfaat tidak memungkinkan untuk kembali ke keadaan semula, sehingga fungsi ini digunakan sebagaiman aadanya sampai penerima manfaat mampu berdiri diatas kakinya sendiri. 4 Fungsi memperbaiki hubungan ( renconciling) Dipakai saat penerim amanfaat mengalami konflik dengan pihak lain yang mengakibatkan putusnya hubungan. 5 Fungsi membebaskan (liberating empowering, capacity building) Fungsi ini juga disebut “membebaskan
(liberating), memampukan (epowering), memperkuat (capacity building).
Tolak  ukur  keberhasilan  dalam  sebuah  pendampingan  adalah kemampuan  pendamping  dalam  menciptakan  perubahan  perilaku  positif terhadap  korban.  Faktor  komunikasi,  menjaga  keharmonisan,  serta kehangatan  hubungan  menjadi  hal  yang  penting  dilakukan  oleh  seorang pendamping. Seorang pendamping juga harus memiliki pengetahuan dalam menyusun  strategi  dan  tahapan  proses  pendampingan  yang  efektif  dan efisien terhadap penerima manfaat.

## Intervensi Negara dalam Mengentaskan Kekerasan Domestik
Berlangsungnya  kekuasaan  yang  hegemonik  tidak  lagi  menghadirkan pengawasan  secara  eksternal  karena  telah  terinternalisasikan  dalam  diri objeknya  (Kamahi, 2017).  Begitu juga dengan budaya patriarki yang telah terinternalisasi  dalam  masyarakat  jawa,  menjadikan  perempuan  pekerja korban  KDRT  tidak  mudah  untuk  mempersoalkan  kasus  KDRT.  Persoalan yang  terjadi  di  ranah  rumah  tangga  atau  keluarga  dianggap  sebagai given, taken  for  granted ,  dan  hadir  seolah  menjadi  sesuatu  yang  normal.  Kamahi menjelaskan culture  studies berusaha  menghadirkan  bahwa  normalitas  itu sesungguhnya  mengandung  persoalan. Culture  studies merupakan pandanganan  Gramschian  mengenai  teori  kebudayaan.  Kebiasaan  dan  nilai yang  dibangun  ditengah  keluarga  perempuan  pekerja  korban  KDRT merupakan  definisi  situasi  terhadap  kecenderungan  perilaku  masyarakat
yang melanggengkan budaya patriarki. Galtung mengklaim patriarki sebagai kekerasan  langsung,  struktural,  dan  kultural  (Eriyanti,  2017).  Patriarki membuat  dikotomi  antara  peran  publik  dan  domestik,  produktif  dan reproduktif, sehingga membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan di ranah privat.
Foucault  menegaskan  bahwa  seharusnya  relasi  yang  tercipta  antara suami  dan  istri  adalah  ramah  dan  adil.  Terdapat  seni  dalam  menjalin hubungan  yang  setara  antara  suami  dan  istri.  Relasi  kekuasaaan  tidak bersifat memusat dan tidak pula termiliki, karena relasi keksuasaan terdapat dalam  berbagai  relasi  sosial.  Oleh  karena  itu,  produksi  dan  reproduksi kekuasaan dalam rumah tangga seharusnya tidak di dasarkan pada hubungan kepemilikan  atau  hak  istimewa  terhadap  jenis  kelamin  tertentu.  Konsep relasi  kekuasaan  menurut  Foucault  memberikan  banyak  kemungkinan terhadap pilihan tindakan (Mudhoffir, 2013).
Foucault  dalam  (Mudhoffir,  2013)  menjelaskan  bahwa conduct  of conduct bukan  bagaimana  seseorang  dapat  mempengaruhi  tindakan  orang lain, melainkan adanya suatu  tindakan tertentu dapat  menghadirkan pilihan tindakan  yang  sangat  terbuka,  tetapi  ia  sendiri  memilih  tindakan  yang dihendaki  oleh  negara.  Pemilihan  tindakan  dalam  lingkup  rumah  tangga seharusnya  terjadi  bukan  atas  dasar  paksaan  apalagi  ketidaksadaran  salah satu  pihak  karena  diarahkan  oleh  manipulasi  budaya  patriarki.  Setiap tindakan  harus  didasarkan  pada  pilihan  individu  untuk  mengaktualisasikan potensi  diri.  Negara  telah  hadir  dalam  menangani  kasus  KDRT  melalui aturan  yang  tertuang  dalam  perundang-undangan.  Melalui  perundang- undangan, negara memberikan perlindungan bagi korban KDRT.
Menurut Foucault teori govermentality merupakan bentuk rasionalisasi  dari  bagaimana  kekuasaan  itu  dijalankan  oleh  negara,  agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau di legitimasi oleh masyarakat. Teori govermentality sebagai  bagian  kekuatan  negara  dalam  menangani kasus KDRT sangat mendukung proses pendampingan terhadap perempuan pekerja  korban  KDRT . Kehadiran  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam menyediakan layanan
perlindungan  perempuan  dan  anak  melalui  proses  advokasi  dan  pemulihan korban.  Proses  penegakan  hukum  dilakukan  secara  jejaring  bersama Polretsa  Banyumas,  Kejaksaan  Negeri  dan  pengadilan  negeri.  Sedangkan pemulihan kesehatan korban bekerja sama dengan RSUD margono melalui pengobatan secara gratis. UPTD PPA, lembaga penegak hukum dan rumah sakit daerah bersinegi untuk memberikan layanan terbaik bagi korban.
Dibentuknya  UPTD  PPA  merupakan  upaya  pemerintah  untuk menginternalisasikan penundukan bagi masyarakat dengan fenomena KDRT agar menjadi patuh terhadap ketentuan negara yang diatur dalam perundang- undangan.  Melalui  UPTD  PPA  pemerintah  menunjukan  legitimasinya mampu  mencakup  kehidupan  privat  individu  dengan  berbagai  ketentuan yang  mendukung  berjalannya  proses  pendampingan  untuk  mengembalikan kondisi  korban.  Oleh  karena  itu,  relasi  kekuasaan  tidak  melulu  bersifat negatif.  Menurut  Foucault,  relasi  kekuasaan  dalam  model  ini  merupakan bagian  dari  upaya  proses  pemberdayaan (empowerment) atau  upaya pemaksaan  terhadap  subjek  tertentu  agar  dapat  menjadi  subjek  yang  bebas dalam  mengambil  keputusan  dalam  berbagai  ranah  tindakan  (Mudhoffir, 2013).

## KESIMPULAN
Proses  pendampingan  di  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  telah mengedepankan  prinsip  CEKATAN  (Cepat,  Akurat,  Komprehensif, Terintegritas)  sesuai  dengan  Permen  KPPPA  Nomor  2  thun  2022. Pendampingan sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan telah mendorong penerima manfaat bangkit, dan berdaya. Penerima manfaat kembali mampu menjalankan  fungsi  sosialnya  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  ibu  bekerja. Kendala  yang  dihadai  UPTD  PPA  Kabupaten  Banyumas  mencakup  sarana dan prasarasana yang tidak lengkap, belum adanya MOU kerjasama dengan stakeholder terkait  sehingga  proses  koordinasi  sebagian  berjalan  lambat, kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  tidak  sebanding  dengan  tuntutan standar layanan berbasis CEKATAN dan eskalasi kasus.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  mekanisme  pendampingan  terhadap korban  KDRT  baik  perempuan  bekerja  dan  tidak  bekerja  pada  dasarnya
sama. Secara psikologis perempuan pekerja memiliki keberanian yang lebih jika  dibandingkan  dengan  ibu  rumah  tangga  yang  menggantungkan  hidup sepenuhnya  kepada  suami.  Perempuan  pekerja  lebih  berani speak  up ,  dan berani  bercerita  tentang  kekerasan  yang  dialami,  atau  ketidakadilan  yang diterimanya.  Kondisi  tersebut  justru  membantu  tenaga  pendamping  dalam melakukan proses pendampingan. Sedangkan perempuan tidak bekerja lebih sulit  untuk speak  up ,  lebih  mudah  mengalami mental  disorder ,  dan  sangat takut terhadap ancaman yang diterima, serta lebih sulit untuk bangkit.
Tenaga pendamping sangat berperan penting dalam proses pemulihan korban  dengan  mengedepankan  fungsinya  penyembuhan (Healing) ,  fungsi membimbing (guiding) , fungsi menopang (sustaining) , fungsi memperbaiki hubungan ( renconciling) , dan fungsi membebaskan (liberating empowering, capacity building). Kesuksesan dalam proses pendampingan tidak lepas dari peran  pelapor/penerima  manfaat  (perempuan  pekerja  korban  KDRT)  yang memiliki kemauan untuk keluar dari masalah.
Keputusan  perempuan  pekerja  korban  KDRT  berani  menanggalkan sejumlah  konstruksi  sosial  yang  telah  masyarakat  lekatkan  semata-mata bukan  karena  karir,  namun  tuntutan  kebutuhan  hidup  dan  perilaku  suami yang  melakukan  tindak  KDRT.  Pendampingan  berbasis  psikososial  bagi penerima  manfaat  dilakukan  karena  kondisi  sosial  budaya  masyarkat Banyumas yang menganggap KDRT sebagai aib meskipun sudah mencapai kekerasan  psikis,  seksual,  dan  fisik.    Serta  budaya  patriarki  yang  masih menempatkan  perempuan  pada  posisi subordinat sedangkan  laki-laki sebagai superior .  Kondisi  tersebut  menyebabkan  keduanya  gagal  dalam menjalankan perannya sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan dalam bentuk  KDRT.  Kehadiran  negara  melalui  UPTD  PPA  yang  mampu  masuk ke dalam ranah privat kehidupan rumah tangga korban merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang bersifat positif. Upaya negara dalam melegitimasi ranah  privat  perempuan  pekerja  yang  menjadi  korban  KDRT  harus ditingkatkan  kualitas  baik  mutu  SDM  serta  sana  dan  prasarananya,  agar mampu mengentaskan korban dari toxic relationship dan kembali berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, I. (2006). Sangkan Paran Gender . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Banyumas,  P.  (2020). Pembentukan  Keududukan  Susunan  Organisasi Tugas  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pada  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Permpuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Banyumas.
Purwokerto : Pemkab Banyumas.
Banyumas,  P.  (2021). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  1
Tahun 2021 . Diambil kembali dari http://jdih.banyumaskab.go.id
Dalanggo,  R.  O.  (2017).  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  di  Kota Gorontalo . http://siat.ung.ac.id/ .
Darmin Tuwu, W. O. (202). Pendampingan Psikososial Pekerja Sosial pada Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Kota  Kendari. Jurnal  Neo Societal , 3.
Das  Salirawati,  A.  W.  (2013).  SURVEI  TERHADAP  TERJADINYA KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (KDRT)  WANITA KARIER  DI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA. Jurnal Penelitian Humaniora .
Daud,  E.  R.  (2020).  Pekerja  Rumah  Tangga  Sebagai  Korban  Kekerasan Dalam. Jurist-Diction , 1681-1696.
Dermawan, M. K. (2007). Teori Kriminologi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Dini  Puspita,  S.  Y.  (2014).  Klasifikasi  Tingkat  Keluarga  Sejahtera  dengan Menggunakan  Metode  Regresi  Logistik  Ordinal  dan  FuzzyK- Nearest  Neighbor  (Studi  Kasus  Kabupaten  Temanggung  Tahun 2013). Jurnal Gaussian , 646-647 Vol 3.
Dwi  Mai  Syaroh,  D.  N.  (2018).  EFEKTIVITAS  PADA  PUSAT PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN  ANAK  (P2TP2A)  DI  KABUPATEN  SEMARANG  (Studi Tentang  Penanganan  Pengaduan  Tindakan  KekerasanTerhadap Perempuan  dan  Anak). Journal  Of  Public  Policy  And  Management Review .
Efendi, M. S. (2018). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Eriyanti,  L.  D.  (2017).  Pemikiran  Johan  Galtung  tentang  Kekerasan  dalam Perspektif Feminis. Jurnal Hubungan Internasional .
Eriyanti,  L.  D.  (2017).  Pemikiran  Johan  Galtung  tentang  Kekerasan  dalam Perspektif Feminisme. Jurnah Hubungan Internasional , 2.
Gurning,  F.  (2017).  Hubungan  Antara  Tingkat  Pendidikan,  Lama Mengalami  Kekerasan  dan  Tingkat  Ekonomi  Terhadap  Tingkat Depresi  pada  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (kdrt)  di  RSU  dr.  Pirngadi  dan  Rs  Bhayangkara  Medan. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU) .
Handoyo,  E.  (2008  ).  PERAN  STRATEGIS  RELAWAN  PENDAMPING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEEKRASAN . Forum Ilmu Sosial , 139. Vol. 35.
Hasanah,  D.  U.  (2016).  Kekerasan  dan  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan dalam  Pandangan  Hukum. HARKAT:Media  Komunikasi  Islam Tentang Gender dan Anak , 110-116.
Hidayati,  N.  (2015).  Beban  Ganda  Perempuan  Bekerja  (Antara  Domestik dan Publik). Muwazah , 109.
Hubermas,  M.  B.  (2014). Qualitative  Data  Analysis. California:  SAGE Publication.
Jamaa,  L.  (2017). Advokasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  :  Perspektif Hukum  Pidana  Positif  dan  Hukum  Islam. Yogyakarta:  LP2M  IAIN Ambon dan Deepublish.
Kamahi,  U.  (2017).  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault  :  Tantangan  Bagi Sosiologi Politik . Jurnal Al-Khitabah , 9.
KemenPPPA.  (2022). Peranturan  Menteri  KPPPA  RI  Tentang  Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: KPPPA RI. KPPPA.  (2021,  November  18). SIMFONI-PPA .  Diambil  kembali  dari SIMFONI-PPA: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/admin
Lestari, D. (2005). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.
Jurnal Hukum dan Pemabngunan , 371.
Lobo, A. N. (2008). Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam  Upaya  Pencegahan  HIV  /  AIDS  (Studi  Kasus  di  Lokalisasi Tanjung  Elmo  Sentani  Oleh  Perkumpulan  Keluarga  Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua). Fisip UI .
Mardikanto,  T.  (2017). Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
Mawddah.  (2020).  PERAN  P2TP2A  DALAM  PENANGANAN  KASUS TINDAK  KEKERASAN  TERHADAP  ANAK  DI  GAMPONG LAMJABAT. https://repository.ar-raniry.ac.id/ .
Moloeng, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Mosse,  J.  C.  (1996). Gender  dan  Pembangunan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Mshweshwe,  L.  (2020).  Understanding  domestic  violence:  masculinity, culture, traditions. ScienceDirect , 4.
Mudhoffir,  A.  M.  (2013).  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault  :  Tantangan bagi Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi Masarakat , 96.
Myers,  D.  G.  (2012). Social  Psychology  edisi  10. Jakarta:  Salemba Humanika .
Nasional, D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ni Made Wiasti, N. L. (2021). Perempuan Karir di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kabupaten  Badung:  Suatu Analisis Gender. Jurnal of Arts and Humanities .
Nira  Yustika,  Y.  A.  (2022).  ANALISIS  GENDER  TERHADAP  KDRT: STUDI  KASUS  PEREMPUAN  PENYINTAS  KDRT  YAYASAN SPEK-HAM  SURAKARTA. SOSIOLOGI:  Jurnal  Ilmiah  Kajian Ilmu Sosial dan Budaya , 238.
Nope, C. M. (2005). Jerat Kapitalisme Atas Perempuan. Yogyakarta: Resist Book.
Nurkoyah,  T.  (2021).  PROSES  KONSELING  DALAM  MENANGANI KASUS  KEKERASAN  TERHADAP  ANAK  DI  UPTD  PPA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/ .
Offen, K. (2009). Defining Feminism: A Comparative Historical Approach. Chicago Journals , 20.
Pam  Nilam,  A.  D.  (2014).  Indonesian  Men’s  Perceptions  of  Violence Against Women. Sage Journals .
PKDRT,  U.-U.  (2004). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Diambil  kembali dari DPR RI: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf
Prastika,  N.  D.  (2019).  ANALISIS  TEORI  STRUKTURASI  ANTHONY GIDDENS. FKIP UNS , 7.
Rahmawati,  D.  (2022).  Eksistensi  Pemerintah  dalam  Menyikapi  KDRT. Trend  KDRT:  Eksistensi  Pemerintah  ,  Fungsi  Pemberdayaan  atau Perlindungan Perempuan? Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Ratna Dewi Anggraeni, S. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah
Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). https://repository.unej.ac.id/ .
RI,  D.  (t.thn.). Undang-Undang  R.I  No  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Jakarta.  Diambil kembali dari https://www.dpr.go.id/: https://www.dpr.go.id/
RI,  K.  (2022). Peranturan  Menteri  KPPPA  RI  Tentang  Standar  Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak . Jakarta: KPPPA RI .
RI,  K.  M.  (2016).  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif . Jurnal Alhadharah , 94.
Rika  Dewi  Auliani  Usma,  N.  H.  (2019).  STRATEGI  DALAM MELAKUKAN  TERMINASI  PADA  KEKERASAN  SEKSUAL ANAK Di LRSAMPK DARRUS'SAADAH. EMPATI , 54-59.
Ritzer,  G.  (2012). Teori  Sosiologi  Dari  Sosiologi  Klasik  Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rosma  Alimi,  N.  N.  (2021).  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PEREMPUAN. Jurnal  Pengabdian  dan  Penelitian  Kepada Masyarakat , 24.

## Rosma  Alimi,  N.  N.  (2021).  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PEREMPUAN  . Jurnal  Pengabdian  dan  Penelitian  Kepada Masyarakat , 22.
Santoso, A. B. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan:. KOMUNITAS , 7.
Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan:Perspektif  Pekerja  Sosial  . Jurnal  Pengembangan Masyarakat islam , 42.
Sari, N. K. (2018, Agustus 3). Peran Ganda dan Beban Ganda Ibu Bekerja di  Sektor  Informal  (Studi  Kasus  :  Ibu  Pedagang  Kaki  Lima  di Kawasan  Universitas  Sumatra  Utara) .  Diambil  kembali  dari Respository USU : epositori.usu.ac.id/bitstream/handle/
Sarina, M. R. (2021). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pekerja di Kawasan  Industri Makassar. Pinisi  Journal Of Sociology Education Review , 66.
Shadily, J. E. (2005). Kamus Inggris Indonesia . Jakarta: Cornell University Perss.
Sitorus,  W.  M.  (2022,  Maret  13).  Efektivitas  UPT  P2TP2A  (Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi Sumatera  Utara  dalam  Menghadapi  Permasalahan  Kekerasan  Anak dan  Perempuan. Respositori  USU ,  1.  Diambil  kembali  dari
Respositori USU: https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14700/14090 2077.pdf?sequence=1 Suarabanyumas.com.  (2021). 25  Desa  di  Banyumas  Kategori  Desa  Miskin Ekstrim. Purwokerto: Suarabanyumas.com.
Suriandi. (2018). PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK  (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH  TANGGA  (KDRT)  DI  KOTA  PALANGKA  RAYA. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/ .
Sutikna,  N.  (2008).  Ideologi  Manusia  Menurut  Erich  Fromm  (Perpaduan Psikoloanalisis Sigmund Freud dan Kritik Sosial Karl Marx). Jurnal Filsafat UGM , https://jurnal.ugm.ac.id.
Sweet,  P.  L.  (2015).  Chronic  Victims,  Risky  Women:  Domestic  Violence Advocacy and the Medicalization of Abuse. JSTOR .
Thalha Alhamid, B. A. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN  DATA. Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri (STAIN) Sorong .
Triantono,  S.  M.  (2019,  April  26). TPPO:Ketidakadilan  Gender  dan Pelanggaran  HAM  . Diambil  kembali  dari  E-Learning  KPPPA  : https://e-
learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/295/mod_resource/con tent/1/TPPO%2C%20PELANGGARAN%20HAM%20DAN%20DI SKRIMINASI%20GENDER_Triantono.pdf
Tyas  Retno  Wulan,  L.  K.  (2010).  Relasi  Gender  Pada  Keluarga  Buruh Migran Perempuan (BMP) : Antara Harapan dan Kenyataan. Fajar , 69-70.
Viezna  Leana  Furi,  d.  (2020).  “Peran  UPTD  Perindungan  Perempuan  dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”. Jurnal Kewarganegaraan .
Wiasti,  N.  M.  (2021).  Perempuan  Karir  diBawah  Bayang-Bayang Kekerasan  dalam  Rumah  Tanggadi  Kabupaten  Badung:  Suatu Analisis Gender. HUMANIS , 9-10.
Willis, S. S. (2009). Konseling Keluarga . Bandung: Alfabeta.
Wuryaningsih,  T.  (2017).  ADVOKASI  KORBAN  KEKERASAN BERBASIS  GENDER  DAN  ANAK  (Studi  Kasus  di  Kabpaten Banyumas). ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII , (hal. 1668). Purwokerto .
Wuryaningsih, T. (2017). Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banyumas). Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Bekelanjutna VII , 1668. Yongjian Zhu, J. X. (2021). Effect of home isolation on domestic violence and divorce in China during COVID-19 pandemic. Elsevier , 2.
Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial . Jurnal Al-Bayan , 64.