## PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN PELESTARIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI DI KABUPATEN MUNA

## AREA MANAGEMENT AND PRESERVATION POLICY JOMPI PROTECTED FOREST IN MUNA DISTRICT
Oleh
La Ode Agus Salim Mando 1*) , Sitti Marwah 2) , Aminuddin Mane Kandari 3) , Safril Kasim 4) , La Ode Midi 5) , La Ode Siwi 6) ,Hafidah Nur 7) , Anwar Sadad 8)
1,2,7,8) Dosen pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.
3,4,5,6) Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232. e-mail : *mandolaodeagussalim@gmail.com Diterima: 1 Oktober 2023
18 Oktober 2023

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  realisasi  pengelolaan  dan  kebijakan  yang  dilakukan  dalam melestarikan  Kawasan  Hutan Lindung  Jompi  Kabupaten  Muna.  Penelitian  dilaksanakan pada bulan  Juni  – Juli 2021, dimana metode dasar penelitian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi pengelolaan Kawasan Hutan  Lindung  Jompi  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  belum  sesuai  peraturan  dan  perundang- undangan yang berlaku diantaranya yaitu: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004 tentang  Perencanaan  Kehutanan  dan  Kepres  No.  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Hutan Lindung, sehingga belum menjamin pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi yang lestari. Selain itu, masih terdapatnya banyak tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat  yang  semakin menambah eskalasi kerusakan  hutan. (2) kebijakan yang perlu dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna adalah a) desain perencanaan dan penataan Kawasan Hutan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masysarakat (LSM) maupun masyarakat, b) struktur organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang baik ditopang sumberdaya manusia yang profesional  dan  memadai,  c)  implementasi  pelestarian  hutan,  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  kawasan hutan,  sehingga  mereka  tidak  menggantungkan  hidupnya  pada  hutan  lindung,  d)  sosialisasi  pelestarian kawasan hutan lindung Jompi yang intensif baik melalui media cetak dan online, maupun melalui forum kajian dan diskusi.
Kata Kunci : Hutan Lindung, Kebijakan, Pengelolaan, Upaya Pelestarian

## Abstract
This research aims to determine the realization of management and policies carried out in preserving the Jompi Protected  Forest  Area,  Muna  Regency.  The  research  was  carried  out  in  June  -  July  2021,  where  the  basic method  of  this  research  was  descriptive  analytical  qualitative.  Data  was  collected  using  observation  and interview methods. The research results show that: (1) The realization of management of the Jompi Protected Forest  Area  by  the  Muna  Regency  Forestry  Service  does  not  comply  with  applicable  regulations  and legislation,  including:  Law  No.  41  of  1999  concerning  Forestry,  PP  No.  44  of  2004  concerning  Forestry Planning and Presidential Decree no. 32 of 1990 concerning Management of Protected Forest Areas, so it does not guarantee the implementation of sustainable management of the Jompi Protected Forest Area. Apart from that, there are still many violations committed by the community which further increase the escalation of forest destruction. (2) the policies that need to be implemented in the Jompi Protected Forest Area, Muna Regency are a) a more comprehensive planning and structuring design of the Forest Area involving various elements, including  central,  regional  government,  non-governmental  organizations  (NGOs)  and  the  community,  b) organizational  structure  good  forest  management  unity  supported  by  professional  and  adequate  human resources, c) implementation of forest conservation, empowerment of communities around forest areas, so that they do not depend on protected forests for their livelihoods, d) intensive socialization of conservation of Jompi protected forest areas both through print and online media , as well as through study and discussion forums.
Keywords : Protection Forest , Policy, Management , Conservation Efforts

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  memiliki  Hutan  Tropis  yang  cukup  luas  dengan  keanekaragaman  yang sangat  tinggi  dan  bahkan  tertinggi  ketiga  setelah  Brazil  dan  Afrika  (Achmaliadi,  2001 dalam Maulana et al ., 2019 ; Malik et al ., 2020 ). Nurofiq et al .  (2020) ; Maskun et al . (2022) ; Rukminda et al . (2020), menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120 juta hektar atau sekitar 64 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Arista et al . (2023) ; Nazifah et al . (2020) ; Alfian dan Heniarti (2020), Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).
Seiring  berjalannya  waktu  dan  tingkat  kebutuhan  kayu  semakin  meningkat,  mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya (Sadad, 2018). Menurut Narindrani (2018) ; Ekawati et al . (2021) ; Dekiawati (2022) menyatakan bahwa, Eksploitasi hasil hutan biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibat kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali (laju kerusakan hutan di Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan yang tak terkendali menyebapkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya (Walz et al ., 2021 ; Sitorus and Pravitasari, 2017).
Kerusakan hutan telah terjadi sejak lama, tidak hanya pada hutan produksi akan tetapi juga telah meluas pada hutan lindung (Sadad, 2018 ; Dako et al ., 2018 ; Fardianysah et al ., 2022 ; Rasyid, 2014).  Kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan  memelihara  kesuburan  tanah  (Presiden  Republik  Indonesia,  1999). Untuk  itu,  hutan  lindung perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjamin (Imran dan Anwar, 2019 ; Stiqomah et al ., 2022).
Kabupaten Muna adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Luas kawasan  hutan  Kabupaten  Muna  adalah  ±  237.377  ha  atau  51,3%  dari  seluruh  luas  wilayah Kabupaten Muna. Dari luas kawasan hutan tersebut, ± 46.363 ha atau 19,53% adalah kawasan hutan lindung. Kawasan Hutan Lindung (HL) Jompi memiliki luas ±1.927 ha atau 4,2% dari luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan HL Jompi tersebut, ± 1.233 ha atau 63,99% adalah hutan jati alam dan ± 694 ha atau 36,01 % adalah hutan campuran. Kawasan HL Jompi telah mengalarni  kerusakan yang cukup serius ± 1.080 ha atau 56,05% (Seluruhnya hutan jati) sudah rusak dan ± 263 ha atau 13,65% terancam rusak dan ± 578 ha atau 30% dalam keadaan aman (Kadishut Kabupaten Muna, 2021). Oleh karena itu,  penelitian ini bertujuan untuk : 1)  Relisasi  pengelolaan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna. 2) Merumuskan kebijakanpelestarianpada kawasan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  bertempat  di  Kawasan  HL  Jompi  Kabupaten  Muna  dan  sekitarnya  (lihat Gambar  1).  Adapun  pelaksanaannya  berlangsung  pada  bulan  Juni-Juli  tahun  2021.  Alat  yang digunakan pada penelitian ini yaitu : alat tulis-menulis, Global Positioning System (GPS) dan kamera digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar kuisioner.
Gambar 1 . Peta lokasi penelitian pengelolaan dan kebijakan pelestarian kawasan HL Jompi di Kabupaten Muna
Populasi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sejumlah  individu  yang  terkait  dengan pengelolaan  HL  Jompi  yaitu  para  birokrasi  dari  instansi  terkait  (Pemerintah  Daerah  Kabupaten Muna), tokoh masyarakat sekitar kawasan HL Jompi, pemerhati lingkungan/Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat perambah. Sampel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah sejumlah individu (responden) yang mewakili setiap kelompok masyarakat dari masing- masing populasi. Penentuan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling .  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  7  orang  diantaranya  yaitu:  birokrasi  dari instansi terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Papantiri Kabupaten Muna 1 orang, tokoh  masyarakat  sekitar  Kawasan  HL  Jompi  1  orang,  pemerhati  lingkungan/akademisi  1  orang, LSM 1 orang dan  masyarakat perambah 3 orang. Meskipun jumlah responden tidak banyak, akan tetapi  sampel  tersebut  sengaja  dipilih,  yang  dianggap  mengetahui  dengan  betul  kondisi  lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dengan baik.
Pengumpulan  data  dilakukan  sebagai  berikut:  a)  Wawancara  yaitu  dilakukan  secara  mendalam (indepth interview) dengan para pejabat atau pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan penelitian  dengan berpedoman  pada interview  guide (pedoman  wawancara).  b)  Observasi  yaitu melakukan  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian  terutama  dalam  kaitannya  dengan  evaluasi pengelolaan dan upaya konservasi Kawasan HL Jompi.
Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif terkait dengan fungsi Pengelolaan hutan  berupa  perencanaan,  pengorganisasian,  implementasi  dan  evaluasi  untuk  mencapai  suatu tujuan  yang  telah  ditentukan.  Selanjutnya  untuk  merumuskan  kebijakan  pelestarian  Kasawan  HL Jompi, maka dilakukan kajian perbaikan dari fungsi pengelolaan hutan tersebu t. Kelemahan yang terdapat  dalam  evaluasi  pengelolaan  HL,  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  memberikan  solusi kebijakan yang sesuai, sehingga dimasa-masa mendatang Kawasan HL Jompi menjadi lestari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi 1. Perencanaan a. Hutan Lindung Jompi
Kawasan HL Jompi merupakan Kawasan HL yang memiliki luas ±1.927 ha atau 4,2% dari luas Kawasan HL di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan  HL Jompi tersebut ± 944,23 ha atau 49% telah  mengalami  kerusakan  dan  ±  982,77  ha  atau  51%  tergolong  baik  sebagaimana  ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kondisi Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna Fungsi Hutan Keterangan Luas Lahan (Ha) % HL Jompi 1.927 100 Baik 982,77 51 Rusak 944,23 49 Sumber: ( Kadishut Kabupaten Muna, 2021 )
b. Rencana Kegiatan Pengelolan Kawasan Hutan Lindung Jompi
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  mengenai kewenangan  Pemerintah  Daerah  pasal  7  ayat  (4)  ditegaskan  bahwa  urusan  pilihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain huruf (c) kehutanan.   Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaksana tugas KPHP Papantiri menjelaskan bahwa ”rencana pengelolaan HL Jompi  baik Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  (RPHJP),  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Menengah (RPHJM) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJK) belum disusun, hal ini disebabkan karena status KPHP  Papantiri yang dibentuk tahun 2015 yang sebelumnya Dinas Kehutanan Kabupaten Muna statusnya belum defenitif, sehingga dalam pengelolaannya berada di bawah  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  dalam mengelola  kawasan  hutan,  sejak  tahun  2001  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Muna  Nomor  52 Tahun  2008  tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna perubahan dari Keputusan Bupati Muna Nomor 34 tahun 2001”.

## 2. Struktur Organisasi
Sebelum dibentuk KPHP Papantiri tahun 2015, bentuk dan struktur Organisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi sejak tahun 2001 sesuai dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Orgainasi Dinas Kahutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretariat; (c) Bidang Bina Hutan; (d) Bidang Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Muna  Nomor  52  Tahun  2008 disajikan pada Gambar 2.

## 3. Pelaksanaan
Rencana  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  berdasarkan    data  dari  Dinas  Kehutanan Kabupaten Muna tahun 2021 meliputi: penataan kawasan, penggunaan kawasan, rehabilitasi hutan dan perlindungan kawasan. Rencana tersebut tidak diuraikan dengan tegas dan jelas sehingga dalam
pelaksanaan pengelolaannya tidak efektif (Sadad, 2018). Berdasarkan observasi yang dilakukan di dalam  Kawasan  HL  Jompi  bahwa  rencana  pengelolaan    belum  sepenuhnya  dilaksanankan  karena realita yang terjadi  yaitu :

## a. Penataan Kawasan
Pembagian  blok-blok  berdasarkan  ekosistem  dan  tipe  hutan  di  dalam  Kawasan  belum dilakukan  berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan.  Ditemukan  belum  adanya  blok/zonasi berdasarkan ekosistem dan tipe  hutan. Justru yang terjadi adalah masyarakat sekitar kawasan hutan menggunakan lahan kritis yang ada di dalam Kawasan HL Jompi sebagai lahan pertanian (Gambar 3a).

## Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna
Pemeliharaan tata batas berupa pal batas juga belum dilakukan sepenuhnya dengan baik, tata batas hanya ditemukan di Desa Watoputeh itu pun hanya berbentuk papan nama kawasan (Gambar 3b) serta pembatas pagar kayu yang sudah rusak yang berada di Desa Labaha dan Desa Wawesa. Kondisi  ini  menunjukkan  batas  antara  kebun  masyarakat  dengan  Kawasan  HL  Jompi  akan  sulit dibedakan dan hanya bisa dideskripsikan oleh masyarakat pemilik kebun (Sadad, 2018).
Pengamatan/observasi  di  lapangan  juga  dilakukan  pada  batas  terluar  Kawasan  HL  Jompi  yang bersentuhan langsung dengan kebun masyarakat di Desa Watoputeh. Justru ditemukan sebahagian besar kebun masyarakat di Desa Watoputeh berada di dalam Kawasan HL Jompi (sebanyak 17 titik
KEPALA DINAS SEKSI INVENTARISASI & PERPETAAN HUTAN KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT SUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
BIDANG PERENCANAAN HUTAN

## SUBAG KEUANGAN
SUBAG PERENCANAAN BIDANG
PERLINDUNGAN
HUTAN BIDANG BINA
HUTAN BIDANG BINA PRODUKSI
SEKSI
PERBENIHAN & PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN SEKSI REHABILITASI HUTAN & LAHAN SEKSI ANEKA USAHA KEHUTANAN SEKSI RENCANA KARYA & PENGUSAHAAN HUTAN SEKSI PENGUKUHAN
& PENATA GUNAAN

## SEKSI EKSPLOITASI HUTAN

## SEKSI TATA USAHA & TANDA LEGELITAS HUTAN

## SEKSI
PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN SEKSI PENGAMANAN HUTAN SEKSI HUKUM PERUNDANG-
UNDANGAN
SEKSI TENAGA &
SARANA UNIT  PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) SUBBAGIAN  TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
pengamatan).  Kondisi  tersebut  berpotensi  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, sekaligus sebagai pemicu maraknya aktivitas illegal logging dan mendorong terjadinya penyerobotan hutan di Kawasan HL Jompi.
Gambar 3. Kondisi Hutan Lindung Jompi, Keterangan : a. Penebangan pohon untuk lahan pertanian, b. papan nama hutan lindung tanpa pal batas (Data primer, 2021)

## b. Penggunaan Kawasan
Kegiatan penggunaan kawasan secara optimal akibat dorongan konsumsi masyarakat akan kayu menyebabkan terjadinya penurunan potensi tegakan ( over cutting ), bahkan kondisinya sangat memprihatinkan (Siadari et al ., 2013). Hasil observasi di lapangan ditemukan terjadi ilegal loging dalam Kawasan HL Jompi di  beberapa lokasi seperti: Kelurahan Mangga Kuning, Kelurahan Laende dan  Desa Watoputeh. Selain itu, lahan kritis yang ada dalam Kawasan HL Jompi dijadikan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.
c. Rehabilitasi Hutan
Pelaksanaan rehabilitas Kawasan HL Jompi tahapannya baru sampai pada pengukuran dan penetapan lokasi kegiatan. Untuk lokasi Rehabilitasi Lahan Kritis (RHK) daratan telah ditetapkan seluas 600 ha di lokasi-lokasi yang telah mengalami degaradasi hutan seperti Desa Watoputeh, Desa Bangakali,  Kelurahan  Laende,  Kelurahan  Mangga  Kuning,  Desa  Labaha  dan  Desa  Wawesa. Kegiatan RHK ini meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan penanaman/reboisasi, permasalahan yang ada di lapangan saat ini yaitu lokasi yang menjadi sasaran kegiatan RHK dalam hal ini Kawasan HL  Jompi  telah  dirambah  dan  dijadikan  kebun  oleh  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kegiatan RHK belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara pelaksana tugas KPHP Papantari Kabupaten Muna alasan belum dilaksanakannya RHK dikarenakan “prosesnya masih dalam tahap tender/lelang”.

## d. Perlindungan Kawasan
Hasil  temuan  kayu  di  dalam  Kawasan  HL  Jompi,  membuktikan  bahwa  kurangnya perlindungan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna.  Realitas  lain  yang membuktikan tidak efisiennya  perlindungan  Kawasan  HL  Jompi  adalah  kerusakan  fasilitas perlindungan tegakan benih dalam Kawasan HL Jompi berupa pagar kawat berduri di sekitar tegakan benih seluas ±40 ha di Desa Wawesa, Desa Watoputeh dan Desa Bangkali yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004/2005. Kerusakan yang sama juga terjadi pada pagar kawat berduri di sekitar tegakan benih seluas ±30 ha yang dibangun dengan  dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  Tahun  Anggaran  2006  Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melalui Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi (Kadishut Kabupaten Muna, 2021).
a b

## 4. Evaluasi
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  pasal  60  ayat  (1), menjelaskan  bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  pengawasan kehutanan.  Pengawasan  kehutanan  dimaksudkan  untuk  mencermati,  menelusuri,  dan  menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal  dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut (Lusiah, 2015  ;  Fardusi et  al .,  2017  ;  Khanal and Straka,  2020).  Dinas  Kehutanan  sebagai  pihak  yang berwewenang di dalam mengelolaan kawasan hutan, harus melakukan pengawasan hutan sebagai mana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 60 ayat (1).  Agar  pelaksanaan  pengurusan  hutan  dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan (Tajuddin et al ., 2019 ; Ota et al .,  2020;  Djafar et  al .,  2023).  Kegiatan  pengelolaan  hutan  dalam  bentuk  pengawasan  harus melibatkan  partisipasi  masyarakat,  LSM  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  terutama masyarakat (Riva et al ., 2013 ; Anomsari, 2013 ; Arifandy dan Sihaloho, 2015 ; Ardiyanto et al ., 2022) yang berada di sekitar Kawasan HL Jompi untuk berperan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan kehutanan.

## Kebijakan Konservasi
1. Desain Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Serta Penataan Kawasan
Penunjukkan dan penetapan Kawasan HL oleh Pemerintah pada dasarnya ditujukan  untuk menghindari  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  tidak  terkendali  sehingga  menyebabkan kerusakan  lingkungan.  Pemerintah  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan Kehutanandan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KL, menyebutkan enam kriteria hutan lindung yaitu: 1) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan ≥ 40%, 2) Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut ≥ 2000 meter, 3) Kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, 4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%, 5) Kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan 6) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan HL terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan  jasa  lingkungan,  dan  pemungutan  HHBK.  Pemanfaatan  kawasan  pada  HL  dapat berupa pemanfaatan  jasa lingkungan seperti bentuk usaha yang memanfaatkan  potensi HL dengan tidak  merusak  lingkungan  seperti  ekowisata,wisata  olah  raga,  pemanfaatan  air,  dan  perdagangan karbon (Nurdin dan Saelan, 2019 ; Samperompon and Mahbub, 2021 ; Wiyono et al ., 2020). Bentuk- bentuk  pemanfaatan  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah,  peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian HL.
Upaya  konservasi  juga  harus  memperhatikan  prinsip  pemanfaatan  untuk  lebih mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan (Sitaresmi et al ., 2023). Oleh karena itu, dengan memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  sekitar  Kawasan  HL  Jompi  dalam  menyusun  rencana pengelolaan  kawasan,  persoalan  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  akan  dapat  dikurangi. Koordinasi dengan instansi terkait, akan lebih menyelaraskan antara kegiatan pembangunan dengan konservasi  lingkungan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  harus melibatkan  masyarakat  agar  kelestarian  suatu  kawasan  hutan  tetap  terjaga  dan  bermanfaat  bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Peran  serta  masyarakat  dalam  kelola  kawasan  sangat penting, tanpa partisipasi nyata masyarakat sekitar tidak mungkin suatu kawasan hutan akan lestari (Astuti et al ., 2020). Menyangkut kepentingan para pihak, maka diperlukan kolaborasi dalam rangka
pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi.  Usulan  model  desain  perencanaan  pengelolaan  dan  penataan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna disajikan pada Gambar 3.
Perlu adanya kegiatan nyata dalam pengelelolaan Kawasan HL Jompi dalam hal ini sebagai bentuk dari upaya konservasi karena melihat kondisi Kawasan HL Jompi mengalami kerusakan yang cukup serius.  Kegiatan-kegiatan  nyata  yang  harus  dilakukan  berupa  :  peningkatan  keterampilan  dan kemampuan  masyarakat  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  serta  adanya  kesempatan  pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ( HHBK) (Mahyuddin et al ., 2021) di  dalam Kawasan HL Jompi. Perlu dilakukan pembagian blok atau zonasi  berdasarkan  ekosistem  dan  tipe  di dalam kawasan HL, sehingga jelas wilayah mana yang boleh dilakukan pemanfaatan dan budidaya dan mana yang tidak boleh. Pengelolaan Kawasan HL Jompi yang memperhatikan aspirasi masyarakat perlu dilakukan agar  mereka  dapat  hidup  berdampingan  dengan  alam  secara  harmonis  serta  terus  dibina, dipertahankan dan dikembangkan sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah sehingga Kawasan HL Jompi serta lingkungannya tetap terjaga.
Gambar 3. Usulan model desain perencanaan pengelolaan dan penataan Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna.

## 2. Desain Organisasi Pengelolaan Hutan Lindung
Organisasi  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  Kabupaten  Muna  dibentuk  berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Orgainasi Dinas Kahutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Skeretariat; (c) Bidang Bina Hutan; (d) Bidang Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD);  dan  (h)  Kelompok  Jabatan  Fungsional.  Struktur  Organisasi  ini  dibentuk dengan  tujuan  mengelola  hutan  dengan  baik  sehingga  hutan  tetap  lestari.  Tetapi  kenyatan  yang terjadi sebaliknya,  kondisi hutan  di  Kabupaten Muna baik  HL  mengalami  kerusakan  yang cukup tinggi.  Ini  membuktikan  bahwa  pengelolaan  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten  Muna  oleh  Dinas
Pengelolaan Hutan Desain perencanaan dan Penataan  Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna
Tata Kawasan
Pembagian Kawasan dalam Blok-blok Berdasarkan
Ekosistem - UU    No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan pasal 21,pasal 22, pasal 59 dan pasal 60 . - PP  No.44  Tahun  2004  tentang Perencanaan Kehutanan.
- Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung
(KL). - Perda  Tentang  Pengelolaan  Hutan Lindung  dan  Hutan  Produksi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
Kajian:
- Aspek Ekonomi - Aspek Ekologi
- Aspek Sosial Budaya Garis Besar Kegiatan/Program Terwujudnya Kelestarian Hutan Serta Keseimbangan Yang Mendukung
Kesejahteraan Masyarakat
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Kehutanan    dengan  bentuk  Struktur  Organisasi  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Muna  Nomor  52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) kurang efektif dalam mengelola hutan.
Beberapa  kenyataan    sebelumnya  dapat  dijadikan  alasan  yang  rasional    penuntasan pembentukan  Wilayah  KPH  di  tingkat  Kabupaten  Muna  sebagaimana  amanat  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 17 ayat (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan  untuk  tingkat  :  (a)  propinsi;  (b)  kabupaten;  dan  (c)  unit  pengelolaan.  Untuk mewujudkan  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  yang  efisien  dan  lestari  harus  melalui  penataan kelembagaan pembentukan KPHP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  2004  tentang  Perencanaan  Hutan  pasal  26  ayat  (1)  menyatakan  Pembentukan  wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Secara yuridis  formal  amanat  pembentukan  KPH  di  tingkat  Kabupaten  Muna  telah  dituangkan  dalam Peraturan Bupati Muna  Nomor 52 Tahun 2008 pasal  19 ayat (3) tentang fungsi dan tugas seksi pengukuhan dan penatagunaan, huruf j: ”penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelola hutan”. Realisasi  pembentukan  KPH  tingkat  Kabupaten  Muna  mandek  pada  tahap  Rekomendasi  Bupati Muna dengan surat nomor 522/184 tanggal 9 Januari 2006 perihal Pembentukan KPHP, pada poin 3 dijelaskan bahwa Unit KPHP di Kabupaten Muna terdiri dari 4 unit dengan rincian: a) unit 6 seluas 3.040 ha; b) Unit 7 seluas 28.485 ha; c) Unit 8 seluas 3.342 ha; dan unit 9 seluas 16.610 ha.
Model/bentuk struktur Organisasi dalam mengelola hutan di Kabupaten Muna guna mengembalikan kelestarian kawasan hutan baik HL maupun HP. Sesuai dengan  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi  dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan HL dan KPHP di Daerah, maka organisasi pengelola hutan di daerah dibagi menjadi 2 (dua) kategoriyaitu:
1. Tipe A perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Tipe B perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan  Peraturan  tersebut,  maka  yang  cocok/sesuai  untuk  diterapkan  dalam  Organisasi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Muna khususnya pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe B, dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna.

## 3. Desain Implementasi  Konservasi  Hutan Lindung
Pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar    kawasan.  Semua  pihak  harus  tertanam  rasa  saling  memiliki terhadap  program  kegiatan  yang  telah  disepakati  bersama  Pemerintah  Kabupaten  dan  LSM. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lindung ke depan yaitu :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA RESORT KPH KEPALA KPH
1)  Inventarisasi  potensi,  untuk mengetahui  data  dan informasi  sebenarnya  di  dalam  Kawasan  HL Jompi  perlu  dilakukan  kegiatan  inventarisasi  potensi  yang  meliputi:  keunikan,  keendemikan,  dan kerusakan Sumberdaya Alam dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a) Survei tingkat kerusakan, inventarisasi tingkat kerusakan Kawasan HL Jompi perlu dilakukan mengingat sampai saat  ini  belum  ada  data  yang  pasti  baik  potensi tegakan  dan  areal  yang telah rusak.  Kawasan  HL Jompi telah mengalami kerusakan dan di beberapa lokasi sebagian sudah hilang vegetasinya seperti: Kelurahan  Laende,  Kelurahan  Manggakuning,  Desa Watoputeh,  Desa  Labaha, Desa  Wawesa  dan Desa  Bangkali.  Agar  pelaksanaan  inventarisasi  menghasilkan  data  yang  lengkap  dan  transparan perlu    melibatkan  masyarakat  setempat.  b)  Survei  flora  dan  fauna,  inventarisasi  ulang  dilakukan terhadap  penyebaran  populasi  masing-masing  jenis  flora/fauna  di  dalam  Kawasan  HL  Jompi, merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan yang penting. Kegiatan survey dan   pemantauan flora/fauna  serta  ekosistemnya  dapat  dilakukan    dengan  kerjasama  Pemerintah  Daerah  maupun lembaga  non  Pemerintah  Daerah,  antara  lain  :  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  dan  Lembaga  LSM. Masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kesehariannya tentu masyarakat setempat tersebut lebih tahu dan mengenal apa yang terjadi di Kawasan HL Jompi dan sekitarnya. Informasi dari masyarakat akan dapat  melengkapi  data  yang  diperlukan.  c)  Pembaharuan  data  dan  informasi,  hasil    inventarisasi dipergunakan sebagai bahan  informasi untuk memperbaiki dan   memperbaharui  data terkait  dengan keberadaan  Kawasan  HL  Jompi  dan  pengelolaannya.  Dengan  demikian  buku  informasi  tentang Kawasan HL Jompi dan upaya konservasi lainnya dapat diketahui masyarakat luas dan sesuai dengan perkembangannya. Bentuk lain  informasi tentang  Kawasan HL Jompi dapat melaui brosur, media cetak dan elektronik.
2)  Pembangunan  sarana  dan  prasarana,  perlunya  pengadaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  dalam pengamanan Kawasan HL Jompi sangat mendukung efektifas kinerja pegawai bidang pengamanan kawasan  hutan  yakni  Polisi  Hutan  (Polhut).  Pengadaan  sarana    dan  prasarana  tersebut  untuk mendukung  Kegiatan  yang  akan  dilakukan  dalam  upaya  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  yang mencakup aspek kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain  yaitu:  a)    Membangun  dan  menambah  pos-pos  penjagaan  pada  lokasi  kawasan  hutan  yang dianggap rawan. b) Menambah Personel Polisi hutan (Polhut) guna menyeimbangkan antara jumlah personel Polhut dan luas kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar semua kawasan hutan termasuk Kawasan HL Jompi di Kabupaten Muna dapat dijaga, diperhatikan dan dijangkau sehingga aktifitas- aktifitas  yang dapat merusak  kawasan  hutan  dapat  ditekan.  c)  Pengadaan  kendaraan  dinas  bidang pengamanan hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi-lokasi yang akan  dijaga/diamankan  tiap  personel  khususnya  Polhut  bidang  pengamanan  hutan.  d)    Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tujuan dari PPNS adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pegawai dinas kehutanan khususnya bidang pengamanan hutan sehingga tersedianya PPNS dalam lingkup dinas kehutanan di Kabupaten Muna. Tugas dari PPNS adalah melakukan penyidikan yang berkaitan terhadap pelanggaran Undang-Undang kehutanan.
3) Membuat dan memperbaiki patok batas Kawasan HL Jompi, melakukan penataan batas Kawasan HL Jompi dengan cara pembuatan batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas dan pemancangan batas definitif tata batas terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan. Dilakukan rekonstruksi/pemasangan kembali pemeliharaan tanda/pal batas luar kawasan HL, agar kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
4)  Melakukan penanaman reboisasi, dimana harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penanaman dilakukan  di  lokasi-lokasi  dalam  Kawasan  HL  Jompi  yang  telah  rusak  guna  mengembalikan kelestarian hutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat  Sekitar Kawasan Huta Lindung
Masyarakat sekitar  Kawasan HL Jompi  pada dasarnya adalah memiliki kemampuan yang cukup  memadai  dalam  melakukan  kegiatan  yang  sudah    menjadi  rutinitas  dalam  kesehariannya. Mereka cukup  memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bertani,beternak dan memahami secara baik manfaat dan status keberadaan kawasan hutan. Berdasarkan wawancara dari beberapa orang masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi, mereka menyadari dan memahami status dan fungsi hutan serta akibat yang ditimbulkan jika hutan rusak dan memahami bahwa sistem bertani yang dilakukan saat ini  tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jika sarana dan prasarana pendukung  tidak  tersedia.  Perlu  adanya  perhatian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muna  (Dinas Kehutanan) sebagai pihak pengelola Kawasan HL Jompi selain melestarikan kawasan HL, harus juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi.
Hamid  (2018)  menjelaskan  bahwa  kelembagaan  Pemerintah  yang  mengurus  sumberdaya  hutan tersebut juga harus menghormati serta melakukan pemberdayaan  masyarakat dan interaksi setara dengan lembaga baik formal maupun informal yang telah ada, dan juga menghormati lembaga yang telah  tumbuh  dan  memiliki  keberadaan  dimasyarakat  ataupun  lembaga  kolektif  yang  harus ditumbuhkan  dalam  mengakses  semua  kepentingan.  Konteks  kelembagaan  bukan  formal  yang relevan untuk ditumbuhkan atau dibina dalam hubungan dengan pengelolaan Kawasan HL Jompi adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan mengadopsi pengelolaan Kaindea pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kaindea adalah  sistem pengelolaan hutan masyarakat yang dimilkki secara komunal (adat  atau  keluarga).  Dalam  bahasa  lokal  di  Pulau  Muna  Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi Tenggara arti Kaindea adalah pepohonan yang tumbuh di atas lahan milik bekas kebun atau bekas pemukiman yang telah ditinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu yang biasanya terdiri dari kelapa, mangga,  ketapang,  cendrana,  beringin,  enau,  rotan,  jeruk,  kapuk,  jambu  mete,  jati,  wou  (bahasa daerah), dan bambu serta beberapa jenis kayu rimba dengan pengelolaan milik keluarga tertentu.
Pengintegrasian pengetahuan lokal (pengelolaan Kaindea ) yang dikembangkan dengan tepat melalui  inovasi-inovasi  ilmiah  dalam  pengelolaan  Kawasan  HL  Jompi  disebut  sebagai Etnokehutanan .  Menurut  Amenu  (2017),  Etnoforestri  mengacu  pada  pengetahuan  tradisional, praktik, dan sistem pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kaitannya dengan hutan dan  sumber  daya  hutan.  Ini  melibatkan  pemanfaatan  dan  konservasi  hutan  secara  berkelanjutan berdasarkan  nilai-nilai  budaya,  sosial,  dan  ekologi  serta  kebutuhan  masyarakat tersebut.  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  pasal  3  huruf  (d)  menjelaskan  bahwa  “ Penyelenggaraan  kehutanan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan  dengan:  meningkatkan  kemampuan  untuk  mengembangkan  kapasitas  dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berbawawasan lingkungan sehingga mampu  menciptakan  ketahanan  sosial  dan  ekonomi  serta  ketahanan  akibat  dari  perubahan eksternal”.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 huruf (d)  guna  melestarikan  kawasan  hutan  serta  memperdayakan  masyarakat  sekitar  Kawasan  HL Jompi,  untuk  itu  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  Kawasan  Hutan  Lindung  Jompi  yang harus dilakuakan  oleh Dinas Kehutanan yaitu: pendampingan, pembinaan, pelayanan, pelatihan, kursus,  bantuan  modal  usaha,  penyediaan  infrastrukur,  penyediaan  sarana  produksi  yang berhubungan  dengan  profesi  dan  kondisi  sosial  budaya  serta  potensi  yang  dimiliki  masyarakat.
Beberapa potensi yang dapat  dikembangkan adalah tinggi jumlah penduduk usia produktif, adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap profesinya, lahan pertanian belum diolah secara optimal, dan masyarakat masih memiliki modal sosial yang relative kuat (FAO, 2017). Oleh karena itu, agar potensi ini dapat dikembangkan maka diperlukan dukungan semua  pihak,  terutama  Pemerintah  dalam  hal  penyedian  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang memadai  dan  pembiayaan  serta  bersama-sama  pihak  swasta,  LSM,  pemerhati  lingkungan    untuk melakukan  kegiatan  pendampingan,  pembinaan, pelayanan,  pelatihan  dan  kursus  yang  berpotensi meningkatkan kemampuan masyarakat (Abiddin et al ., 2022) sekitar Kawasan HL Jompi.

## 5. Sosialisasi Konservasi Kawasan  Hutan Lindung
Guna  menjaga  kesinambungan  penetapan  pencapaian  hasil-hasil  pembangunan  di  bidang kehutanan Kabupaten Muna khususnya Kawasan HL Jompi, maka perlu dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah  Daerah  terhadap  msyarakat  sekitar  Kawasan  HL  Jompi.  Melihat  kondisi  kerusakan kawasan  HL Jompi, maka  Dinas  Kehutanan  harus  melakukan  pengembalian  kelestarian  Kawasan HL Jompi, dengan upaya konservasi dan melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang akan menjadikan sebuah solusi pengembalian kelestarian hutan. Kegiatan sosialisasi konservasi Kawasan HL Jompi yang perlu dilakukan oleh Dinas Kehutanan, yaitu:
1.  Sosialisasi  Undang-Undang,  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  mengenai perundang-undangan dan kebijakan kehutanan (Sulaeman and Fatwansyah, 2019).
2.  Penyuluhan  kehutanan,  intensitas  penyuluhan  kehutanan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan  yang  berkelanjutan  (Damanik and Purwoko,  2023).Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  Tentang  Kehutanan  Pasal  56  ayat  1,  menyebutkan  bahwa  “Penyuluhan  bertujuan  untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Realisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna belum sesuai peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  diantaranya  yaitu:  UU  No.41  Tahun  1999 tentang Kehutanan pasal 21 huruf (a), pasal 22 ayat 2,3 dan 4, pasal 59 dan pasal 60 ayat (1) dan (2)), PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Lindung,  sehingga  belum  menjamin  pelaksanaan pengelolaan Kawasan HL Jompi yang lestari.
2. Kebijakan konservasi yang perlu dilakukan di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna yaitu desain perencanaan dan penataan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna, serta untuk mendukung aspek- aspek  kegiatan  konservasi  kawasan  hutan  lindung,  maka  diperlukan  model/bentuk  struktur Organisasi yaitu desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  61  tahun  2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelola Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi di Daerah yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe B.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiddin, N. Z., I. Ibrahim, dan S. A. A. Aziz. 2022. Non-Governmental Organisations (NGOs) and Their  Parttowards  Sustainable  Community  Development. Sustainability ,  Vol  14 (4386),pp: 1-13.
Alfian, R. dan D.D. Heniarti. 2020. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Ilmu Hukum , Vol 6(1),pp: 244-247.
Amene, B. T., 2017. Review:Forest management and conservation practices in Ethiopia:Opportunities and constraints. Asian Journal of Forestry , Vol 1 (2),pp: 77-82.
Anomsari, E.T., 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Jurnal Natapraja , Vol 1 (1),pp: 75-91.
Ardiyanto,  S.  Y.,  R.  Saraswati,  E.  Soponyono.  2022.  Law  Enforcement  and  Community Participationin Combating Illegal Logging and Deforestationin Indonesia. Environment and Ecology Research , Vol 10(4),pp: 450-460.
Arifandy, M.I. dan M. Sihaloho. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol 1 (1),pp: 147-158.
Arista, N. I. D., A. D. Alifia, H. Mubarok, I. M. S. D. Arta, D. N. Rizva, and A. I. Wicaksono. 2023. Availability  and  potential  for  expansion  of  agricultural  land  in  Indonesia. Journal  of Sustainability, Society and Eco-Welfare , Vol 1(1),pp: 1-16.
Astuti, E. W., A. Hidayat, D. R. Nurrochmat. 2020. Community Forest Scheme: Measuring Impact in  LivelihoodCase  Study  Lombok  Tengah  Regency,  West  Nusa  Tenggara  Province. Jurnal Manajemen Hutan Tropika , Vol 26(1),pp: 52-58.
Bupati  Muna.  2001. Keputusan  Bupati  Muna  Nomor  34  Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas Pokok,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kehutanan Kabupaten Muna . Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. Raha.
----------------. 2008. Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna . Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. Raha.
Dako, F. X., R. H. Purwanto, L. R. W. Farida, Sumardi. 2018. Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan  Lindung  Mutis  Timau  dan  Upaya  Penanggulangannya  di  Pulau  Timor  Bagian Barat. Journal of Natural Resources and Environmental Management , Vol 9 (2),pp: 437- 455.
Damanik,  S.  E. and A.  Purwoko.  2023.  Planning  Counseling  Methods  in  Supporting  Sustainable Forestry Development in Simalungun Regency. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA , Vol 9 (4),pp: 2164-2172.
Dekiawati, E. S., 2022. Law Enforcement on Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in  Present  and  the  Future. Indonesian  Journal  of  Environmental  Law  and  Sustainable Development , Vol 1 (1),pp: 47-68.
Djafar, E. M., T. F. Widayanti, M. D. Saidi, A. M. Muin, Ratnawati. 2023. Forest management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia. 3rd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science  1181 (2023) 012021.
Ekawati, S., S. Adiwibowo, S. Anwar. 2021. Meretas Jalan Konflik Kehutanan . Cetakan ke-3, PT. Kanisius. Yogyakarata.
Fardiansyah,  A.  I.,  Maroni,  D.  Gustiniati,  E.  Susanti.  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging . Bina Hukum Lingkungan . Vol 6 (3),pp: 335-350.
FAO.  2017.  The  Future of  Food and  Agriculture  –  Trends  and  Challenges.  Food  and  Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
Gubernur  Sulawesi  Tenggara.  2016. Perda  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Hutan Produksi dan Hutan Lindung . Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
Gunawan, H.U., 2021. Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. JOM FISIP . Vol 2 (1),pp: 1-15.
Hamid, H., 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat . De La Macca. Makassar.
Kepala  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Muna  2021. Data  Luas  Kawasan  Hutan  Kabupaten  Muna . Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Raha.
Khanal,  P.N. and Straka.  2020.  Fundamentals  of  Forest  Resource  Management  Planning. Land- Grant Press , Vol 1 (1),pp: 1-6.
Lusiah,  S.,  2015.  Pengawasan  Pelestarian  Hutan  Lindung  oleh  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. JOM FISIP ,Vol  2 (2),pp: 1-11.
Mahyuddin, A. Karim, Sugianto dan  A. Anhar. 2021. Formulation for Development of Low-Cost Silvicultural Model for Production Forest in Aceh Province, Indonesia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis , Vol  69(4),pp: 519–531.
Malik, A. A., J. Prayudha, R. Anggreany, M. W. Sari, A. Walid. 2020. Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Merpas Bintuhan Kabupaten Kaur. Diksains : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains , Vol 1 (1),pp: 35- 42.
Maulana,  A.,  P.  Suryanto,  Widiyatno,  E.  Faridah,  dan  B.  Suwignyo.  2019.  Dinamika  Suksesi Vegetasi  pada  Areal  Pasca  Perladangan  Berpindah  diKalimantan  Tengah. Jurnal  Ilmu Kehutanan , Vol 13(1),pp: 181-194.
Maskun, H. Assidiq, S.N. Bachril dan N.H. Al Mukarramah. 2022. Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan  Kawasan  Hutan  Bagi  Kepentingan  Pembangunan  Strategis:  Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan. Media Iuris , Vol 5 (2),pp: 331-350.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010,  tentangPedoman  Organisasi    dan  Tata  Kerja  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan
Lindung  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  di  Daerah .  Menteri  Hukum  dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  SulawesiTenggara.  Kementerian  Kehutanan  dan Perkebunan. Jakarta.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2006. Peraturan  Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut- II/2006  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pelelangan  Hasil  Hutan  Temuan,  Sitaan  dan Rampasan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
Narindrani, F., 2018. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol 18 (2),pp: 241-256.
Nazifah,  M.  Yarni,  and  M.  A.  Nasution.  2020.  Indonesian  Government  Policy  In  Forest  Fire Handling. Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Ganesha Inonesia , Vol 1 (1),pp: 210- 2018.
Nurdin,  A.S.  dan  E.  Saelan.  2019.  Analysis  of  Utilizing  Environmental  Services  Around  the Protected Forest Area of Ternate City. Atlantis Press , 194 (1),pp: 83-88.
Nurofiq, H.F., K. B. Prihatno, B. A. Margono, A. Sudjanto, E. T. Primiantoro, dkk., 2021. Status Hutan dan Kehutanan 2020 . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
Nurofiq,  H.  F.,  B.  A.  Margono,  T.  Saputro,  S.  Nugroho,  J.  Purwanto,  dkk.,  2022. The  State  of Indonesian’s Forests 2022, Towards FOLU Net Sink 2030 . Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. Jakarta.
Ota,  L.,  S.A.  Mukul,  N.  Gregorio,  J.  Herbon.  2020.  Community-Based  Management  of  Tropical Forests: Lessons Learned and Implications for Sustainable Forest Management. Burleigh Dodds Science Publishing . Diakses pada tanggal 01 Oktober 2023.
Presiden Republik Indonesia. 1990. Keputusan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung .  Kementerian  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta.
----------------------------------.  1999. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan . Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
----------------------------------.  2002. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (PP)  Nomor  34 Tahun 2002 (34/2002) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan . Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
----------------------------------.  2004. Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan  Kehutanan. Kemeterian dalam Negeri Republik Indonesia . Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Jakarta.
----------------------------------.  2007. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  38  Tahun  2007 Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah . Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
Rasyid, F., 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. Jurnal Lingkar Widyaiswara , Vol 1 (4),pp: 47-59.
Rukminda, G.M., R. Soekmadi, dan R. Soekmadi. 2020. Perspektif Masyarakat terhadap Program Kemitraan Kehutanan sebagai Solusi Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. Media Konservasi , Vol 25 (1),pp: 17-25.
Riva, W.F., P. Hutagaol, P. Levang. 2013. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Program Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat  dalam  Konteks  Pembangunan  Daerah. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , Vol 5 (1),pp: 77-94.
Sadad,  M.  A.,  2018.  Evaluasi  Pengelolaan  dan  Upaya  Konservasi  Kawasan  Hutan  Lindung JompiKabupaten  Muna. Skripsi .  Jurusan  Kehutanan,  Fakultas  Kehutanan  dan  Ilmu Lingkungan. Kendari.
Samperompon, A. M., and A. S. Mahbub. 2021. Community empowerment strategy at KPHL unit VI  (Minahasa  Utara-Bitung-Manado)  North  Sulawesi, IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental Science , 681 (2021),pp: 1-8.
Sani, R. R., D. J. Nugroho, D. Ratunanda, I. D. A. Nurhaeni. 2022 . Modul dan Bahan Ajar : Analisis Gender  Bidang  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan .  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
Siadari, T.P., R. Hilmanto, W. Hidayat. 2013. Potensi Kayu Rakyat dan Strategi Pengembangannya (Studi  Kasus)  di  Hutan  Rakyat  Desa  Buana  Sakti  Kecamatan  Batanghari  Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Sylva Lestari , Vol 1 (1),pp: 75-84.
Siswandi.  2020.  Merabu,  Ikhtiar  Warga  Kampung  Merawat  Bumi.  Yayasan  Konservasi  Alam Nusantara (YKAN). Jakarta.
Sitaresmi, D. T., R. A. Nugroho, D. L. Putri. 2023. Environmental damage and land use changes: forestprotection  strategy . The  4th  International  Conference  on  Agriculture  and  Bio- industry  (ICAGRI-2022).  IOP  Conf.  Series:  Earth  and  Environmental  Science  1183 (2023) 012074.
Sitorus, S.R.P. and A.E. Pravitasari. 2017. Land Degradation and Landslide in Indonesia. Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education , Vol 1 (2),pp: 61-75.
Stiqomah, K., E. N. Maulana, M. A. Ramadani. 2022. Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema , Vol 4 (1),pp: 855-869.
Sulaeman and Fatwansyah. 2019. Environmental Conservation through law enforcement inSulawesi Barat. Indonesia Prime, Vol 4 (1),pp: 58-68.
Tajuddin,  Supratman,  D.  Salman,  Yusran.  2019.  Bridging  social  forestry  and  forest  management units:  Juxtaposing  policy  imaginaries  with  implementation  practices  in  a  case  from Sulawesi. Forest and Society , Vol 3 (1),pp: 97-113.
Walz, Y., S. Janzen, L. Narvaes, A. O. Vargas, J. Woelki, N. Doswald, Z. Sebesvari. 2021. Disaster- related losses of ecosystems and their services. Why and how do losses matter for disaster risk reduction? International Journal of Disaster Risk Reduction . Vol 63 (2021) 102425.
Wiyono,  R.  Hidayat,  S.  N.  Oktalina.  2020.  The  Community  Empowerment  Strategy  in  Protected Forest  Managementthrough  Community-Based  Ecotourism  Development  in  Kalibiru Village,Kulon Progo Regency. Habitat , Vol 31 (1),pp: 11-27