## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. IX No.1 Januari-Juni 2023 Page 187-198 jiap@uin-alauddin.ac.id

## TANTANGAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DI INDONESIA
Mirna Amirya, Gugus Irianto Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 165 Malang, 65145, Indonesia mirna.amirya@ub.ac.id, gugusir@ub.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume IX Nomor 1 Halaman 187-198 Samata, Desember 2023
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 7 Juli 2021 Tanggal Revisi: 30 Juni 2023 Tanggal Diterima: 30 Juni 2023
Copyright: Amirya,  Mirna.  Gugus  Irianto.  (2023).  Tantangan  Implementasi Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban Vol. 9 No. 1 (187-198). https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  mencerminkan  tujuan  pembangunan yang ambisius dengan visi transformatif. Agenda pembangunan baru menciptakan kerangka  pembangunan  holistik.  Para  ahli  memperkirakan  agenda  baru  itu  bisa berhasil.  SDGs  membawa  peluang  besar  bagi  negara  berkembang,  termasuk Indonesia, tetapi juga tantangan besar. Studi ini mengeksplorasi tantangan utama implementasi  SDGs  di  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kajian literatur.  Data  sekunder  yang  digunakan  berupa  jurnal-jurnal  penelitian  yang relevan.  Analisis  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  tantangan  dalam implementasi  SDGs.  Hasilnya  menyajikan  beberapa  tantangan  yaitu  Pertama, Penyelarasan  SDGs  dengan  perencanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah, Kedua,  Peningkatan  koordinasi  vertikal  dan  horisontal;  dan  Ketiga,  Peningkatan partisipasi  pemangku  kepentingan.  Implikasi  penelitian  ini  membantu  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  berbagai  pihak  yang  berkepentingan terkait  implementasi  SDGs  dan  tantangannya  di  Indonesia  serta  memitigasi tantangan-tantangan tersebut.
Kata  Kunci:  Rencana  pembangunan,  Tantangan  implementasi,  Pemerintah Indonesia, SDGs The  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  reflect  ambitious  development  goals with  a  transformative  vision.  A  new  development  agenda  creates  a  holistic development  framework.  Experts  predict  the  new  agenda  could  be  successful.  The SDGs  bring  great  opportunities  for  developing  countries,  including  Indonesia,  but also great challenges. This study explores key challenges of implementing the SDGs in Indonesia. Data collection techniques using literature review. The secondary data are  used  in  the  form  of  relevant  research  journals.  Analysis  was  conducted  by identifying  challenges  in  implementing  the  SDGs.  The  results  present  several challenges,  namely  First,  Aligning  the  SDGs  with  national  and  regional development planning, Second, Increasing vertical and horizontal coordination; and Third,  Increasing  stakeholder  participation.  The  implications  of  this  research  help to increase awareness and understanding of various interested parties regarding the implementation  of  the  SDGs  and  their  challenges  in  Indonesia  and  mitigate  these challenges.
Keywords : Development plans, Implementation challenges, Indonesia Government, SDGs
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (selanjutnya  disebut  SDGs) mencerminkan  tujuan  pembangunan  yang  ambisius  dengan  visi transformatif, yang didukung oleh masing-masing dari 193 Negara Anggota PBB.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  SDGs  membawa  peluang besar  dan  tantangan  besar  bagi  negara-negara  berkembang  di  seluruh dunia  khususnya  Indonesia.  Meskipun  SDG  mencerminkan  konsensus global  tentang  “masa  depan  yang  diinginkan“,  SDGs  telah  diadopsi  pada saat  yang  penuh  tantangan.  Perekonomian  global  sedang  mengalami pemulihan  yang  lambat  dan  tidak  merata  pasca  Covid-19  (Habibi  & Pratama, 2021).
Para  ahli  meramalkan  bahwa  SDGs  dapat  mencapai  lebih  dari Millenium  Development  Goals  (MDGs).  SDGs  didasarkan  pada  MDGs, kemudian dikembangkan kembali dan ditingkatkan, dengan upaya khusus dilakukan  untuk  mengatasi  kesenjangan  MDGs.  Selanjutnya,  SDGs dirumuskan  menjadi  agenda  pembangunan  2030  yang  lebih  komprehensif dengan  tujuan  utamanya  yaitu  mempromosikan  hak  atas  pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Agenda 2030 menyatakan untuk mewakili visi yang “sangat ambisius dan  transformasional“  (UN,  2015,  paragraf  7).  Indonesia  secara  aktif berpartisipasi  dalam  implementasi  SDGs,  dengan  melibatkan  kontribusi entitas  pemerintah  dan  non-pemerintah  dalam  agenda  global  ini.  Namun, ketika  Indonesia  mulai  mengimplementasikan  SDGs,  ada  tantangan  yang dihadapinya.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  meneliti  di  negara-negara berkembang  dan  penelitian  di  Indonesia  masih  terbatas  (Bhattacharya,  et al.,  2016).  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan merangkum tantangan utama implementasi SDGs di Indonesia.
Agenda SDGs telah dirumuskan pada tingkat global  melibatkan para pemimpin  193  negara  anggota  PBB  pada  akhir  September  2015.  Agenda tersebut  mengakui  bahwa  penghapusan  kemiskinan  dalam  segala  bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai  rencana  aksi  global  dilaksanakan  hingga  tahun  2030  memiliki  5 (lima) prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam  3  dimensi  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  yang  selaras (Mutiarani & Siswantoro, 2020).
Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs terdiri dari 17  Tujuan dan 169  Target yang  tercakup  dalam  dimensi  sosial,  ekonomi dan  lingkungan  secara  terintegrasi,  sebagaimana  ditunjukkan  Tabel  1 berikut.
Tabel 1. Tujuan SDGs dan Pilar-pilar
No Goal SDGs Pilar 1 No Poverty Sosial 2 Zero Hunger Sosial 3 Good Health and Well-Being Sosial 4 Quality Education Sosial 5 Gender Equality Sosial 6 Clean Water and Sanitation Lingkungan 7 Affordable Energy Ekonomi 8 Decent Work and Economic Growth Ekonomi 9 Industry, Innovation, and Infrastructure Ekonomi 10 Reduced and Inequilities Ekonomi 11 Sustainable Cities and Communities Lingkungan 12 Responsible Consumtion and Production Lingkungan 13 Climate Action Lingkungan 14 Life Below Water Lingkungan 15 Life on Land Lingkungan 16 Peace, Justice, and Strong Institution Hukum dan Tata Kelola 17 Partnership for the Goals Ekonomi Sumber: Sustainable Development Goals. Available at https://www.undp.org/sustainable-development-goals (Diakses tanggal 01 Maret 2023).
SDGs  merupakan  pembangunan  yang  bersifat  universal  dan  inklusif. Universal  karena  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  negara  kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif, artinya  manfaat  pembangunan  harus  dapat  dirasakan  oleh  segala  lapisan dan  kelompok  masyakarat  meliputi  masyarakat  rentan/miskin,  disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.
Penetapan  tujuan  dan  target  dalam  SDGs mempunyai  keterkaitan yang  komprehensif  antar  pilarnya  yaitu  pilar  sosial,  ekonomi,  lingkungan dan  hukum      tata      kelola.      Tujuan      akhir      yang      diharapkan      dalam pencapaian  SDGs yaitu:  menghilangkan  kemiskinan,  menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan  akhir  tersebut  terdapat  tujuan-tujuan  yang  menjadi  akselerasi/ pemercepat  yaitu  kehidupan  sehat  sejahtera,  pendidikan  berkualitas, kesetaraan  gender,  pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi,  kota pemukiman  yang  berkelanjutan,  penanganan  perubahan  iklim  serta perdamaian  keadilan  dan  kelembagaan  yang  tangguh.  Sedangkan  tujuan- tujuan  yang  lain  merupakan  katalisator/daya  ungkit  yaitu:  air  bersih  dan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
sanitasi  layak,  energi  bersih  dan  terjangkau,  industri  inovasi  dan infrastruktur,  konsumsi  dan  produksi  yang  bertanggung  jawab  ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Inklusif  yaitu  tidak  hanya  dimaknai  dari  sisi  penerima  manfaat pembangunan,  namun  dimaknai  juga  bagi  pelaku  pembangunan.  Pelaku pembangunan  dalam  mewujudkan  SDGs bukan  hanya  pemerintah (eksekutif  dan  legislatif)  namun  juga  melibatkan  filantropi  dan  pelaku usaha,  akademisi  dan  pakar,  organisasi  masyarakat  sipil  bahkan  media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah  berperan  dalam  penyusunan  kebijakan,  pengalokasian anggaran  dan  evaluasi  terhadap  program/kegiatan  yang  mendukung pencapaian  target  SDGs.  Organisasi  masyarakat  sipil  memberikan advokasi,  membangun  kesadaran  masyarakat  dan  berperan  sebagai  mitra pemerintah  dalam  pelaksanaan  program/kegiatan  yang  mendukung pencapaian  target  SDGs.  Filantropi  dan  pelaku  usaha  berperan  untuk melakukan  advokasi  kepada  para  pelaku  usaha  dan  sektor  bisnis.  Peran akademisi  bertumpu  pada  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian SDGs.
SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja,  sehingga  perlu  peran  serta  aktif  seluruh  pihak  dalam  fasilitasi, koordinasi,  advokasi,  sosialisasi  dan  diseminasi  guna  mewujudkan sinergitas pencapaian SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam  pelaksanaan  SDGs,  demikian  halnya  dengan  pembiayaan  yang dialokasikan  untuk  perwujudan  pencapaian  SDGs yang  tidak  hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah penelitian  yang  menyediakan  data  deskriptif,  berupa  kata-kata  atau naskah,  tentang  sesuatu  yang  diamati  di  lapangan.  Sumber  data  yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal  dan dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Data diperoleh  melalui  proses  yang  disebut  pengumpulan  data.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  teknik literatur  review.  Analisis  data dilakukan  dengan  mengkaji  temuan  dari  jurnal  dan  literatur  mengenai tantangan  pencapaian  SDGs  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara berkembang. Selanjutnya dinarasikan dalam laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  hasil  identifikasi  dan  rangkuman  tantangan  implementasi SDGs  di  Indonesia.  Terdapat  tiga  tantangan  utama  yaitu  Penyelarasan SDGs  dengan  perencanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah,

## Page 187-198
Peningkatan  koordinasi  vertikal  dan  horisontal,  dan  Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan.
Penyelarasan  SDGs  dengan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan Daerah
Negara,  dalam  hal  ini  Pemerintah,  memimpin  implementasi  SDGs. Prioritas pembangunan memberikan landasan untuk mencapai SDGs serta visi  nasional  dan  daerah  (LEAD,  2015).  Oleh  karena  itu,  rencana pembangunan nasional harus sesuai dengan agenda global. Namun, upaya mengintegrasikan  Agenda  2030  ke  dalam  rencana  nasional  dan  daerah menjadi  salah  satu  tantangan  utama  (UNDG,  2015;  UNSTT,  2012; (National  Development  Planning  Commission,  2015;  Lucci,  Surasky  & Gamba, 2015; UNDP, 2015).
Indonesia  berupaya  untuk  menginternalisasi  SDGs  ini  ke  dalam perencanaan  pembangunan  nasional  dan  daerah.  Tantangan  utama  yang dihadapi  adalah  menerjemahkan  tujuan  global  ke  dalam  konteks  nasional dan  daerah.  Indonesia  perlu  merancang  strategi  pembangunan  nasional yang secara eksplisit berorientasi pada pencapaian SDGs, yang membantu mencapai  tujuan  global.  Hal  ini  perlu  dilakukan  oleh  Indonesia  untuk memastikan  bahwa  SDGs  diintegrasikan  ke  dalam  proses  perencanaan nasionalnya.
Tugas  pertama  adalah  menerjemahkan  agenda  global  ke  dalam rencana nasional yang praktis dan dapat dilaksanakan agar selaras dengan perencanaan  pembangunan  Indonesia.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan adalah merumuskan rencana nasional dan daerah dengan mempertimbangkan  SDGs.  Indonesia  berupaya  mengintegrasikan indikator-indikator  SDGs  dengan  melakukan  pemetaaan  indikator- indikator nasional dan daerah. Indonesia mulai menilai sejauh mana SDGs telah  diarusutamakan  ke  dalam  rencana  nasional  dan  daerah.  Sebagai tinjauan awal, misalnya, pencapaian beberapa target dari 169 target SDGs telah  tercermin  dalam  rencana  pembangunan  nasionalnya.  Indonesia melakukan  penilaian  keselarasan  indikator  kinerja  utama  dalam  rencana nasionalnya  dengan  SDG.  Selain  itu,  sebagai  bentuk  komitmen  terhadap SDGs,  Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menyatukan  perencanaan  di  tingkat nasional dan daerah serta membuat basis data terpadu.
Namun,  memasukkan  SDGs  ke  dalam  rencana  pembangunan nasional  saja  tidak  akan  cukup.  SDGs  juga  harus  dimasukkan  ke  dalam rencana  pembangunan  daerah.  Untuk  tujuan  ini,  negara  dapat mengembangkan  rencana  pembangunan  berkelanjutan  nasional  mereka sendiri  yang  menyoroti  pertimbangan  yang  relevan  di  negara  mereka, termasuk  prioritas  dan  tantangan.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  di  Indonesia  dituntut  untuk  mampu  menyusun  strategi pertumbuhan  dan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  kerangka  prioritas
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
kebijakan  multi-pemangku  kepentingan (multi  stakeholders)  yang dirancang  untuk  mengevaluasi  keterkaitan  sistemik  di  antara  isu-isu pembangunan  berkelanjutan.  Rencana  pembangunan  berkelanjutan nasional  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  merumuskan  rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian SDGs global.
Dalam  integrasi  SDGs  global  ke  SDGs  nasional  dan  daerah, Indonesia  juga  menghadapi  tantangan  prioritas.  Indonesia  dapat  memilih target yang paling relevan untuk mencapai tujuan nasional dan daerahnya. Tujuan prioritas adalah untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing negara. Untuk mempercepat kemajuan, negara  perlu  mengidentifikasi  bidang  kebijakan  yang  paling  penting  bagi mereka (Gable, Lofgren & Rodarte 2014).
Memprioritaskan  SDGs  di  tingkat  negara  akan  menimbulkan beberapa  tantangan.  Pemerintah,  misalnya,  dapat  memilih  untuk memprioritaskan  bidang  tematik  di  mana  mereka  telah  bekerja  dengan baik untuk mencapai hasil yang cepat. Namun juga perlu memprioritaskan bidang-bidang  dengan  kinerja  yang  lemah  untuk  menghasilkan pembangunan  yang  lebih  seimbang  (Bhattacharya  et  al.,  2016).  Sebagai contoh,  pencapaian  pengentasan  kemiskinan  melalui  pengurangan kelaparan dan kesenjangan gender terkait akses ke pendidikan cukup baik. Namun  demikian,  bidang  lain  seperti  lapangan  kerja  (ketenagakerjaan), kelestarian  lingkungan,  kesehatan  masih  memerlukan  perhatian  yang cukup besar untuk mencapai kemajuan yang berarti.
Selain  itu,  Indonesia  perlu  untuk  menimbang  sinergi  relatif  dan pertukaran  antara  target  SDGs.  Misalnya,  kemajuan  dalam  pengentasan kemiskinan  (SDG1)  tidak  dapat  dicapai  tanpa  juga  menangani  ketahanan pangan  (SDG2)  dan  kebijakan  ekonomi  makro  untuk  mempromosikan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak (SDG8). Keberhasilan  di  bidang  ini  juga  akan  menghasilkan  kesehatan  dan kesejahteraan  yang  lebih  baik  (SDG3).  Trade-off  juga  dimungkinkan. Misalnya,  peningkatan  penggunaan  lahan  pertanian  untuk  membantu mengakhiri  kelaparan  dapat  mengurangi  keanekaragaman  hayati, penggunaan  yang  berlebihan  dan  mencemari  sumber  daya  air,  dan berdampak negatif pada sumber daya laut – yang semuanya pada akhirnya dapat memperburuk ketahanan pangan (ICSU, ISSC 2015). Demikian pula, peningkatan industrialisasi dapat menciptakan lapangan kerja tetapi juga tidak  diragukan  lagi  mengarah  pada  peningkatan  emisi  karbon  dioksida, yang  dapat  berkontribusi  pada  perubahan  iklim  (Bhattacharya,  et  al., 2016).
Tantangan  besar  lainnya  setelah  indikator  SDGs  diselesaikan, Indonesia  perlu  secara  hati-hati  membandingkan  agenda  global  dengan tujuan  nasional  dan  daerah  mereka  untuk  menetapkan  target  yang  dapat dicapai.  Indonesia  dapat  mengadakan  konsultasi  nasional  dengan  para pemangku  kepentingan  untuk  membahas  isu-isu  terkait  pengembangan
indikator  nasional  dan  daerah.  Indonesia  harus  mengidentifikasi  prioritas mereka  sendiri  melalui  kolaborasi  dan  dialog  di  dalam  dan  di  antara pemerintah  dan  kelompok  pemangku  kepentingan  (Bizikova,  Swanson  & Searcy, 2015). Hal ini dapat dicapai dengan melembagakan proses prioritas nasional yang efektif yang mempertimbangkan pertukaran kebijakan yang sulit dalam kendala pembiayaan (Akhtar, 2015).

## Peningkatan Koordinasi Vertikal dan Horisontal
Menerapkan  agenda  seluas  dan  terpadu  seperti  SDGs  akan membutuhkan  koordinasi  antar  kementerian  di  tingkat  nasional  dan  unit kerja  atau  departemen  pemerintah  di  tingkat  daerah.  Penting  juga  untuk mengidentifikasi  lembaga  terkemuka  dengan  wewenang  dan  kapasitas untuk mengatur tindakan yang lancar dan terintegrasi di antara para aktor pemerintah.  Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan  bahwa  upaya pembangunan  nasional  mendapat  manfaat  dari  koordinasi  oleh  badan perencanaan pusat, seperti kantor perdana menteri atau yang setara (Olsen et al., 2014).
Koordinasi  di  antara  berbagai  tingkat  pemerintahan  akan  sama pentingnya.  Dengan  pendekatan  “tidak  ada  yang  tertinggal”,  agenda  2030 bertujuan untuk mencakup semua kelompok populasi di setiap negara (UN, 2015,  para.  4).  Pemerintah  daerah  merupakan  tingkat  administrasi  yang paling  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  memiliki  peran  kunci. Pemerintah  daerah  yang  kuat,  berdedikasi  untuk  mencapai  SDGs  dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat.
SDGs  memiliki  banyak  tujuan  yang  berdiri  sendiri  yang  dapat dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  kementerian  dan  pemerintah  daerah. Meskipun  demikian,  umumnya  terdapat  koordinasi  yang  lemah  secara keseluruhan di antara badan-badan pelaksana. Memecahkan satu masalah pembangunan  sering  kali  menciptakan  masalah  lain.  Tujuh  belas  (17) tujuan SDGs saling terkait jauh lebih erat sehingga perlu koordinasi intra pemerintah yang kuat. Misalnya, SDG2, yang berfokus pada kelaparan dan produksi pangan berkelanjutan, juga mempromosikan sistem pertanian. Di sini  kita  melihat  bagaimana  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  dapat membantu mencapai target terkait kelaparan (Bizikova, Swanson & Searcy 2015). Agenda terpadu seperti itu membutuhkan pendekatan implementasi yang sama terpadunya, yang didasarkan pada koordinasi antar pemerintah yang  solid.  Tindakan  terkoordinasi  dari  berbagai  kementerian,  lembaga, dan  pemangku  kepentingan  di  tingkat  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten akan  diperlukan  (LEAD,  2015).  Untuk  mencapai  koordinasi  tersebut, Indonesia  dapat  mempertimbangkan  untuk  membentuk  proses  atau mekanisme  antar  kementerian  (CBD,  2015)  untuk  mempertemukan perwakilan  dari  semua  kementerian  dan  departemen  terkait.  Misalnya, membentuk  komite  tingkat  tinggi  untuk  memimpin  implementasi  SDG. Komite  diketuai  oleh  Kementerian  perencanaan  pembangunan  nasional
(Bappenas)  dengan  dukungan  kementerian  lintas  pemerintah  dan  sektor lain bertugas menganalisis kesenjangan implementasi SDGs (Steven, 2015) serta  memastikan  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  lebih  besar  antara lembaga  pemerintah  dan  kelompok  sektoral  untuk  mengimplementasikan SDGs (National Development Planning Commission, 2015).
Memetakan  secara  rinci  SDGs  dan  lembaga  yang  terlibat  dalam pelaksanaannya  dapat  membantu  upaya  koordinasi.  Indonesia  dapat mengidentifikasi  kementerian-kementerian  utama  serta  kementerian- kementerian  dan  divisi-divisi  yang  mungkin  terlibat  dalam  pelaksanaan setiap  target.  Draf  dokumen  hasil  dapat  diedarkan  ke  kementerian  lain untuk  dikomentari  (GED,  2016).  Upaya  ini  perlu  dilakukan  untuk membantu menciptakan pembagian kerja yang jelas antar kementerian dan menyederhanakan koordinasi di antara mereka sendiri.
Selain  itu,  sebagian  besar  literatur  mempromosikan  integrasi  tidak hanya di antara kementerian nasional tetapi juga antara pemerintah pusat dan  daerah  (Convention  of  Biological  Diversity  (CBD),  2015;  LEAD,  2015; Olsen  et  al.,  2014).  Pemerintah  daerah  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  implementasi  SDGs.  Tindakan  terkoordinasi  lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun  kabupaten  menjadi  perhatian  utama  di  negara  berkembang (LEAD,  2015),  termasuk  di  Indonesia.  Pemerintah  daerah  di  Indonesia perlu  untuk  terus  berkoordinasi  dengan  aktor  pemerintah  pusat  dan  non- pemerintah.
Secara  keseluruhan,  mekanisme  koordinasi  untuk  implementasi SDGs  sangat  penting  untuk  dibentuk  di  berbagai  tingkat  pemerintahan. Harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara lembaga pelaksana yang  berbeda.  Pemerintah  daerah  dan  pusat  harus  memiliki  saluran komunikasi yang jelas sehingga tindakan dan informasi dapat mengalir dua arah.  Akhirnya,  juga  harus  ada  organ  pemerintah  yang  ditunjuk  yang bertindak sebagai saluran antara entitas pemerintah dan non-pemerintah, untuk  memastikan  bahwa  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat berkontribusi  dan  bekerja  sama  dengan  pemerintah.  Oleh  karena  itu, koordinasi  vertikal  antara  berbagai  tingkat  pemerintahan  akan  sangat penting untuk menghubungkan visi nasional dengan visi daerah (Olsen et al.,  2014).  Begitupun  juga  dengan  integrasi  horisontal  antar  unit departemen di internal pemerintahan.

## Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan
SDGs bersifat inklusif, artinya membutuhkan partisipasi aktif semua orang dalam proses kebijakan, serta memiliki kemampuan untuk menuntut tindakan  korektif  dari  para  pengambil  keputusan  baik  di  pemerintahan maupun  di  parlemen  (UNDG,  2014).  Pencapaian  SDGs  membutuhkan mekanisme  kelembagaan  yang  kuat  dan  efektif  dan  melibatkan  semua pemangku  kepentingan,  termasuk  perwakilan  dari  sektor  publik, pemerintah,  LSM/ Civil  Society  Organization  (CSO),  sektor  swasta,
akademisi,  LSM  internasional,  mitra  pembangunan,  dan  masyarakat umum.  Pemangku  kepentingan  dapat  berkontribusi  dalam  setiap  langkah implementasi  SDG,  mulai  dari  penetapan  agenda  hingga  memastikan akuntabilitas  (lihat  Gambar  1).  Untuk  menjamin  transparansi  dan akuntabilitas,  setiap  pemangku  kepentingan  harus  berpartisipasi  dalam mekanisme  pemantauan  dan  peninjauan  nasional.  Kemitraan  global  dan partisipasi pemangku kepentingan seperti itu dapat ditemukan khususnya di SDG17.
Gambar 1. Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Implementasi SDG
Sumber: Bhattacharya et al. (2016 )
Saat  ini,  selain  sektor  publik,  keterlibatan  pemangku  kepentingan lainnya  dalam  proses  perencanaan  implementasi  SDG  masih  belum memadai  di  negara  berkembang.  Selain  itu,  pengetahuan  tentang  SDGs masih  terbatas  di  kalangan  pemangku  kepentingan,  bahkan  di  tingkat pemerintah (termasuk pemerintah daerah dan masyarakat) (Bhattacharya et  al.,  2016).  Sektor  swasta,  masyarakat  sipil,  dan  LSM  diharapkan  lebih aktif  dalam  implementasi  SDG.  Sektor  swasta  memiliki  peran  investasi yang  penting  dalam  membantu  mengisi  kesenjangan  yang  teridentifikasi dalam pembiayaan implementasi SDGs. Dalam SDGs, sektor swasta dapat berkontribusi  pada  penciptaan  lapangan  kerja,  pengurangan  kemiskinan dan  ketimpangan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif,  dan kelestarian  lingkungan.  Masyarakat  sipil  juga  memainkan  peran  yang sangat penting dalam membantu pemerintah merumuskan SDGs di tingkat global  meskipun  peluangnya  masih  terbatas  untuk  terlibat  dalam  proses prioritas, implementasi, pemantauan dan evaluasi SDGs.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## KESIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  menghadapi  beberapa  tantangan  untuk mengimplementasikan  SDGs,  yaitu  Pertama,  Penyelarasan  SDGs  dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan mengintegrasikan SDGs  ke  dalam  rencana  pembangunan  nasional  dan  daerah;  Kedua, Peningkatan  koordinasi  vertikal  dan  horizontal  dengan  membentuk mekanisme koordinasi kelembagaan antara berbagai tingkat pemerintahan; dan  Ketiga,  Peningkatan  partisipasi  pemangku  kepentingan  dengan mendorong  kemitraan  dan  koordinasi  lintas  tingkat  pemerintahan. Implikasi  penelitian  ini  membantu  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  terkait  implementasi SDGs  dan  tantangannya  di  Indonesia  serta  memitigasi  tantangan- tantangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhtar, S. (2015). Transformation for SDG Implementation in Asia and the Pacific.  Speech  delivered  at  the  session  on‚  Post-2015  Sustainable Development Agenda, Sustainable Development Goals & Environmental Sustainability in Asia-Pacific‘ during the First Forum of  Ministers  and  Environmental  Authorities  of  Asia  Pacific  in Bangkok, Thailand. Available at http://www.unescap.org/speeches/transformation-sdg- implementation-asia-and-pacific (accessed on 01 March 2023).
Bhattacharya,  D.,  Khan,  T.  I.,  Rezbana,  U.  S.,  &  Mostaque,  L.  (2016). Moving  forward  with  the  SDGs:  Implementation  challenges  in developing countries. Technical Report.
Bizikova,  L.,  Swanson,  D.,  &  Searcy,  C.  (2015).
Implementing  the Sustainable  Development  Goals  at  Home.  Commentary.  IISD. Available at http://www.iisd.org/commentary/implementing-
sustainable-development-goals-home (accessed on 01 March 2023).
CBD.  (2015). Lessons  from  the  Strategic  Plan  for  Biodiversity  2011-2020. Available  at:  http://sd.iisd.org/policy-updates/living-in-harmony-with- nature-to-transform-our-world-the-cbds-contribution-to-sdg- implementation/ (accessed on 01 March 2023).
Gable,  S.,  lofgren,  H.,  &  Osorio ‐ Rodarte,  I.  (2014). The  Post ‐ 2015  Global Agenda:  A  Framework  for  Country  Diagnostics.  Development Prospects Group. World Bank. Available at ubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/ 2014/10/303491412887765048/ThePost2015GlobalAgendaAFramewor kForCountryDiagnostics.pdf (accessed on 01 March 2023). General Economics Division Bangladesh. (2016). Mapping  of
Ministries/Divisions  by  SDGs  and  Corresponding  Target.  [Draft].
Available  at  www.minland.gov.bd/uploaded/documents/11/7015110e- f354-4e18-bd71-7006db4de0bb.docx (accessed on 01 March 2023). Habibi, M., & Pratama, D., A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap capaian  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Journal  of Government  Science  (GovSci):  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  2(2),  68- 80. DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15 ICSU,  ISSC.  (2015). Review  of  the  Sustainable  Development  Goals:  The Science Perspective. Paris: International Council for Science (ICSU). Lead Pakistan. (2015). Translating Sustainable Development Goals (SDGs) at the National Level. Policy note. Available at: www.lead.org.pk/lead/ Uploaded_images/Events/Policy%20Note%20- %20Translating%20Sustainable%20Development %20Goals%20(SDGs)%20at%20the%20National%20Level.pdf  (accessed on 01 March 2023).
Lucci,  P.,  Surasky,  J.,  &  Gamba,  C.  (2015): Getting  ready  for  SDG implementation  in  Latin  America:  The  example  of  Colombia. Overseas  Development  Institute  (ODI)  and  Centro  de  Pensamiento Estratégico  Internacional  (CEPEI).  Available  at:  http://cepei.org/wp- content/uploads/2015/10/Getting-ready-for-SDG-implementation-in- Latin-America.pdf (accessed on 01 March 2023).
Mutiarani., N., D, & Siswantoro, D. 2020. The Impact of Local Government Characteristics on The Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), Cogent Business and Management, 7(1), 1-11.
National Development Planning Commission Ghana. (2015). Ghana and the Sustainable Development Goals (SDGs). Available at: https://s3.amazonaws.com/ndpc-
static/CACHES/PUBLICATIONS/2015/07/28//Ghana+and+Post+2015 +SDGs.pdf (accessed on 01 March 2023).
Olsen,  H.,  I.,  et  al.  (2014): Implementing  the  Sustainable  Development
Goals (SDGs): An Assessment of the Means of Implementation (MOI).
Available at: http://www.iges.or.jp/isap/2014/PDF/IPSS_SDGs_conference_paper.pd f (accessed on 01 March 2023). Steven,  D.  (2015). From  Declaration  to  Delivery:  Actioning  the  Post-2015 Agenda. Available at: http://cic.nyu.edu/sites/default/files/publication_steven_declaration_de livery_jun2015.pdf (accessed on 01 March 2023).
UN  Development  Group.  (2014). Delivering  The  Post-2015  Development Agenda: Opportunities At The National And Local Levels. Available at:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1909UNDP -MDG-Delivering-  Post2015-Report-2014.pdf  (accessed  on  01  March 2023).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
UN.  (2015). Transforming  our  World:  The  2030  Agenda  for  Sustainable Development. Outcome Document for the United Nations Summit to Adopt  the  Post-2015  Development  Agenda.  Available  at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang =E (accessed on 01 March 2023).
UN  Development  Group.  (2015). Mainstreaming  the  2030  Agenda  for Sustainable  Development:  interim  reference  guide  to  UN  country teams. Available at: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9478undggu idancenote.pdf (accessed on 01 March 2023).
UNDP.  (2015): Piloting  the  Mainstreaming  of  2030  Agenda.  Available  at: https://www.google.com/url?sa=
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU KEwjhrJWu2ODLAhXFAJoKHSVLDG4QFggcMAA&url=https%3A% 2F%2Fundg.org%2Fwp- content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FMainstreaming_pilot-COs- activities-21-Dec-15.docx&usg=AFQjCNHP3QXQpC9nPYENqfXEn- Zb7dSRPg&sig2=KuaXZQiaEAYjF1ctuyMrxw&bvm=bv.117868183,d. bGs (accessed on 01 March 2023).
UN  System  Task  Team.  (2012). Review  of  the  contributions  of  the  MDG Agenda  to  foster  development:  Lessons  for  the  post-2015  UN development agenda. Discussion Note. Available at:
http://www.un.org/milleniumgoals/pdf/mdg_assessment_Aug.pdf (accessed on 01 March 2023).
United Nations (UN). (2023). Sustainable Development Goals. Available at: https://www.undp.org/sustainable-development-goals  (accessed  on  01 Maret 2023).