## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

## Askam Tuasikal
Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura

## Abstract
Tujuan  studi  ini  adalah  menguji  proses  perencanaan  dan penagggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maluku  Tengah  provinsi  Maluku  dengan  fokus  pengamatan  pada aktivitas  personel  yang  bertanggungjawab  dalam  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  daerah.  Kontribusi  yang  diharapkan dari  pnelitian  ini  adalah pertama,  memperkaya  kepustakaan  ilmu akuntansi, khusunya akuntansi sektor publik, dan keuangan daerah, kedua,  sebagai  bahan  pertimbangan  pemerintah  daerah  kabupaten Maluku  Tengah  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan  dan  penganggaran  daerah  di  kabupaten  Maluku Tengah  masih  lemah,  hal  ini  disebabkan  oleh  masih  lemahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur perencanaan dan penganggaran  pembangunan  daerah  dalam  memaknai  indikator perencanaan dan penganggaran, serta ketidak sesuaian latarbelakang pendidikan dengan pekerjaan teknis yang ditempati.
Temuan  lainnya  menunjukkan  masih  rendahnya  komitmen  dan loyalitas aparatur  perencanaan  dan  penganggaran  pemerintah daerah  dalam  mewujudkan  muatan-muatan  pembangunan  yang tercermin dalam dokumen pembangunan daerah, misalnya RPJMD, Renja,  dan  RKPD.  Untuk  penelitian  mendatang  disarankan memperluas objek pengamatan dengan mempertimbangkan variabel lain  yang  belum  dikaji  dalam  penelitian  ini,  misalnya  melakukan perbandingan  antara  beberapa  pemerintah  daerah  dengan  periode pengamatan yang lebih lama.
Kata Kunci: Perencanaan, Penganggaran, Pemerintah Daerah
1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini  pemerintah  daerah  disibukan  dengan perubahan  mendasar  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  termasuk perencanaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk membenahi dan melakukan  penyesuan  terhadap  berbagai  kebijakan  yang  dimaksudkan  untuk meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  sumberdaya  secara  berkelanjutan.  Ini  berarti dalam mendesian program atau kegiatan harus diawali dengan perencanaan yang didukung  oleh  lingkungan  kerja  yang  sehat,  pekerjaan  yang  mengacu  pada rumusan  perencanan  yang  baik,  kelak  membuahkan  hasil  yang  optimal. Sebaliknya pekerjaan yang tidak mengacu pada rumusan perencanaan  yang baik,

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
kelak  hasilnya  kurang  optimal.  Dalam  konteks  otonomi  daerah  perencanaan pembangunan merupakan atmosfir pembangunan di daerah, pembangunan daerah yang  dilaksanakan  dengan  perencanaan  yang  baik,  dan  terstruktur  maka, memudahkan pelaku pembangunan, terutama para perencanapembangunan daerah dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan sebelumnya, dan  tentunya  memudahkan  dalam  merumuskan  rencana  pembangunan  akan datang.
Untuk  menghasilkan  perencanaan  yang  efektif  dari  setiap  kegiatan pembangunan  diperlukan  sumberdaya  manusia  yang  bukan  hanya  sanggup bekerja  keras,  tetapi  lebih  mampu  bekerja  secara  profesional,  dan  memiliki kemampuan yang lebih handal. Dalam hal ini, seorang  perencana selain memiliki kemampuan kerja keras, tetapi perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan  sistimatis,  sehingga  menghasilkan  hasil  karya  yang  optimal  dan berkelanjutan.
Selain  perencanaan  pembangunan  daerah,  dalam  konteks  otonomi  daerah, perencanaan  anggaran  belanja  daerah  atau  perencanaan  penganggaran  daerah, merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  menentukan  keberlangsungan  dan kesuksesan  pembangunan  daerah.  Ini  berarti kedua  aspektersebut  sangat  penting dan perlu bersinergi guna mewujudkan visi dan misi pemerintahn daerah.
Perencanaan  dan  penganggaran  sektor  publik  memiliki  keunikan  atau karakteristik  yang  lain  dibanding    organisasi  non  publik  (korporasi).  Dalam perencanaan  dan  penganggaran  sektor  publik  isu-isu  yang  berkaitan  dengan perencanaan dan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, loyalitas kinerja  dan  dimensi  lainnya,  telah  menarik  banyak  peneliti  dan  ilmuan  untuk melakukan diskusi secara mendalam, salah satunya terkait dengan perilaku aparat. Perilaku  aparatur  turut  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  pemerintah. Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia, sebaliknya perilaku manusia memiliki dalam yang luas dalam pengelola anggaran dan alokasi anggaran.  Anggaran  memberikan  informasi  kepada  manusia  mengenai  apa  yang diharapkan  dan  kapan  harus  dilaksanakan.  Anggaran  memberikan  batasan mengenai apa yang boleh dibeli dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Manusia juga berharap dari jumlah anggaran yang akan dan yang diterima dapat digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  saat  ini  dan  akan  datang.  Disi  lain  dengan penganggaran yang jelas paling tidak membatasi ruang gerak seseorang.  Kusuma, (2004)  menegaskan  anggaran  membatasi  ruang  gerak  manusia.  Hal  ini menandakan dalam perencanaan dan penagnggaran perlu di susun dengan cermat. Penyusunan  anggaran  merupakan  bagian  dari  proses  anggaran.  Penyusunan anggaran  adalah  suatu  tugas  yang  bersifat  teknis.  Kata-kata  seperti  keuangan, angka,  estimasi  muncul  ketika  seseorang  berpikir  mengenai  anggaran.  Tetapi, dibalik  seluruh  citra  teknis  yang  berkaitan  dengan  anggaran,  terdapat  manusia. Manusialah  yang  menyusun  anggaran  dan  manusia  jugalah  yang  harus  hidup dengan anggaran tersebut (Ikhsan dan Ishak, 2005). Menurut hamat penulis sangat cukup  beralasan  bila  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  faktor  keperilakuan harus  dicermati  dan  dipertimbangkan,  tentu  saja  perlu  mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah, termasuk potensi daerah.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  perencanaan  dan  anggaran  pemerintah daerah  merupakan  suatu  realitas  pembangunan  daerah  yang  kaya  interaksi  sosial

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik politik, budaya maupun agama. Hal ini  menandakan  aspek  perilaku  sangat  menonjol  dalam  perencanaan  dan penaggaran pembangunan di daerah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini  untuk  mengeksplorasi  pemahaman  atas  fenomena  perencanaan  dan penganggaran organisasi sektor publik dengan fokus pengamatan pada bagaimana proses perencanaan dan penganganggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  yang  bertanggungjawab  dalam  perencanaan  dan penganggaran pembangunan daerah.
Dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, loyalitas  kinerja  dan  dimensi  lainnya,  telah  menarik  banyak  peneliti  dan  ilmuan untuk  melakukan  diskusi  secara  mendalam.  Misalnya  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kenis,  (1979);  Brownell  dan  McInnes,  (1986);  Indriantoro  (1993),  dan Tuasikal  (2007).  Beberapa  peneliti  lainnya  meneliti  tentang  anggaran  dengan mengadopsi  pendekatan  kontijensi  antara  lain  oleh  Brownell  (1982); Subramaniam dan Mia (2001); Chong dan Chong (2000).

## 1.2 Tujuan
Tujuan  riset  ini  adalah  untuk  mendeteksi  implementasi  perencanan  dan penganggaran  pembangunan  organisasi  sektor  publik,  khususnya  pada  satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  yang  bertanggungjawab  dalam  perencanaan  dan penganggaran pembangunan daerah.

## 1.3 Manfaat
Kontribusi  yang  diharapkan  dari  temuan  penelitian  ini  adalah  memperkaya kepustakaan  ilmu  akuntansi,  khususnya  akuntansi  sektor  publik,  dandapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  SKPD  yang  bertanggungjawab  dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Perencanaan
Perencanaan  sebagai  atmospir  pembangunan,  termasuk  pembangunan didaerah  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dan  strategis  dalam  implementasi pembangunan  daerah  dan  memiliki  implikasi  lanjutan  dalam  loncatan pembangunan masa  depan.  Sony  dkk  (2008)  menjelaskan  bahwa  perencanaan sebagai  suatu  proses  yang  berkesinambungan  yang  mencakup  keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan  berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  untuk  masa  yang  akan  datang.  Lebih  lanjut ditegaskan  bahwa  perencanaan  sebagi  hal  memilih  dan  menghubungkan  fakta- fakta  serta  hal  membuat  dan  menggunakan  dugaan-dugaan  mengenai  masa  yang akan  datang  dalam  menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.
Demikian  pula  menurut  german  technical  cooperation  dan  USAID-Clean Urban  Project (2000)  menegaskan  perencanaan  pembangunan  daerah  adalah suatu  yang  sistematik  dari  berbagai  pelaku  (aktor),  baik  umum  (publik),  swasta maupun  kelompok  masyarakat  lainnya  pada  tingkatan  yang  berbeda  untuk menghadapi  saling  ketergantungan  aspek-aspek  fisik,  sosial-ekonomi  dan  aspek-

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
aspek  lingkungan  lainnya  dengan  cara:  (a)  secara  terus-menerus  menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah  dapat  ditangkap  secara berkelanjutan.
Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran  daerah  merupakan  kegiatan  yang  saling  terintegrasi.    Proses perencanaan  dan Penganggaran  di  daerah  yang  tercemin  dalam  APBD  disusun berdasarkan  rencana  kerja  daerah  yang  telah  disusun,  baik  yang  mengacu  pada Rencana  Kerja  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Kerja  Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada  tingkat  SKPD,  perencanaan  dan  penganggaran  juga  disusun  berdasarkan Rencana  Strategis  (Renstra)  SKPD.  Dalam  menyusun  RKPD,  Renstra  dan Rencana  Kerja  (Renja)  SKPD,  merupakan  dokumen  perencanaan  utama  yang disusun secara berjenjang dan sistimatik melalui diskusi mendalam para anggota SKPD, baik dalam Forum SKPD maupun Musrenbang Kabupaten.  Implementasi perencanaan dan penganggaran daerah idealnya demikian, namun dalamkenyataan bisa menunjukkan hasil yang berbeda atau sama.
Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan  yang  dapat  dijadikan  acuan  Pemerintah  Daerah  untuk melaksanakan  pembangunnya  yang  didasarkan  pada  kemampuan  dan  poteni sumber  daya  (alam  dan  manusia)  serta  peluang-peluang  ekonomi  yang  ada, sehingga  memungkinkan  dapat  respon  secara  cepat.  Manfaat  yang  diharapkan adalah  terjadinya  peningkatan  kualitas/taraf  hidup  masyarakat  sehingga menikmatikehidupan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  dan  daerah  dapat berkembang  secara  cepat  dan  berkelanjutan.  Perencanaan  pembangunan  daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan  sosial-ekonomi,  fisik  (infrastruktur),  yang  dilaksanakan  secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta.
Sudah  menjadi  fakta  yang  tidak  dapat dibantah  bahwa,  jajaran  birokrasi pemerintahan  adalah  pelaksana  utama  rencana-rencana  yang  dihasilkan.  Namun perlu  adanya  upaya  penyelarasan  rencana  pembangunan  yang  tercermin  dalam dokumen  yang  dapa  diterjemahkan  ke  dalam  fungsi  dan  kewenangan  masing- masing  instansi  pelaksana.  Untuk  itulah  diperlukan  proses  perencanaan  dari  atas ke  bawah  (top  down)  dan  sebaliknya  dari  bawah  ke  atas  (bottom  up)  yang seimbang.

## 2.2 Penganggaran
Perencanaan  pembangunan  daerah  dapat  terlaksana  dengan  baik,  bila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil  dan  merata,  serta  terukur  dengan  jelas.  Ini  menandakan  bahwa  dalam penganggaran  daerah,    paradigama  penilaian  kinerja  perangkat  daerah  menjadi satu  satu  dimensi  utama  untuk  menilai  efisiensi  dan efektifitas  pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat SKPD yang diberi  kewenangan  untuk  melakukan  alokasi  penganggaran.  Pengalokasian

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
anggaran  yang  sesuai  dengan  kepampuan  daerah  dan  rencana  pembangunan daerah  menunjukkan  bahwa  keinginan  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan derajat  kesejahteraan  masyarakat.Dalam  konteks  perencanaan  pembangunan pemerintah daerah, mekanisme pembahasan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan  umum  APBD  kepada  DPRD  selambat-lambatnya  pertengahan  Juni. selanjutnya  DPRD  membahas  kebijakan  umum  APBD  yang  diajukan  oleh Pemerintah  Daerah  tersebut  dalam  pembicaraan  pendahuluan  RAPBD. Berdasarkan  kebijakan  umum  APBD  yang  telah  disepakati  dengan  DPRD, Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD  membahas  prioritas dan  plafon  anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam  rangka  penyusunan  RAPBD,  Kepala  SKPD  selaku  pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana  kerja  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  disusun  dengan  pendekatan berdasarkan  kinerja  yang  akan  dicapai.  Rencana  kerja  dan  anggaran  dimaksud disertai dengan prakiraan belanja. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan  kepada  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  sebagai  bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
Pemerintah  Daerah  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada  minggu  pertama  bulan  Oktober.  Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang  APBD  dilakukan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  mengatur  susunan dan  kedudukan  DPRD.  Dalam  pembahasan  tersebut  DPRD  dapat  mengajukan usul  yang  mengakibatkan  perubahan  jumlah  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan oleh  DPRD mengenai  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dilakukan  selambat- lambatnya  satu  bulan  sebelum  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dilaksanakan. APBD  yang di setujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi,  fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan  Daerah  tersebut,  untuk  membiayai  keperluan  setiap  bulan  pemerintah daerah  dapat  melaksanakan  pengeluaran  setinggi-tingginya  sebesar  APBD  tahun anggaran  sebelumnya.Salah  satu  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi  pemerintahan  yang  telah  diterima  secara  umum.  Untuk  mewujudkan perinsip  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  secara  transparan  dan akuntabel, penata usahaan keuangan daerah harus mengacu pada  sistem akuntansi yang berterima umum. Hal ini memandakan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat yang terkait dengan pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  dapat  dipertegas  lagi  dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi. Untuk kabupaten  Maluku  Tengah  landasan  hukum  demikian  baru  pokok-kokok  tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  itu  masih  dalam  bentuk  dokumen  yang  sudah dituangkan  dalam  peraturan  daerah,  tetapi  belum  diterapkan  belum  diterapkan. Sementara untuk sistem dan prosedur serta kebijakan akuntansi belum ada. Di sisi lain, isyarat undang-undang menghendaki adanya aturan-aturan tekniks demikian. Dugaan penulis ketiadaan perangkat hukum dan lemahnya kemampuan perseonel bidang  perencanaan  dan  pengelolaan  daerah  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
pemerintah daerah secara keseluruhan yang tentunya turut mempengaruhi kinerja pelayanan publik.

## 3. METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  pendekatan naturalistik  yang  bertujuan  mengkaji  pemahaman  individu  atau  sekelompok tentang  suatu  fenomena  dalam  suatu  kondisi  tertentu  atau  berkonteks  khusus. Dalam hal ini, metoda yang digunakan adalah dengan pendekatan fenomenologis yang  bertujuan  mengkaji  dan  memahami  respon  individu  atau  kelompok masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Alasan  digunakan  pendekatan  ini  adalah  para  fenomenologis  percaya  bahwa makhluk  hidup  memiliki  potensi  untuk  menginterpretasikan  pengalaman  melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005).
Penelitian ini  dilakukan  pada  salah  satu  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Objek analisis dilakukan terhadap  SKPD  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  yang merupakan  salah  suatu  institusi  yang  bertanggung  jawab  dalam  perencanaan pembangunan  yang  bertanggung  jawab  dalam  perncanaan  dan  penganggaran daerah.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  para  aparatur  yang terlibat  langsung  dan  mempunyai  pengalaman  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran daerah, dan pihak lain yang dipandang penting. Identitas informan yang  digunakan  hanya  inisial  untuk  menggantikan  nama  informan  yang sebenarnya.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  pengamatan  berpartisipasi, wawancara  mendalam  dengan  para  informan  dan  dokumentasi.  Pengamatan berpartisipasi  dilakukan  dengan  cara  keterlibatan  peneliti  di  dalam  proses perencanaan  dan  penyusunan  anggaran  selama  rentang  waktu  dua  tahun  lebih. Wawancara  dilakukan  secara  tidak  terstruktur  dan  bersifat  informal  dalam berbagai situasi.

## 3.1 Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  teknik analisis  penelitian  fenomenologi  yang  digunakan  oleh  Sanders  (1982)  yaitu:  (1) Deskripsi  fenomena,  (2)  Identifikasi  tema-tema,  (3)  Mengembangkan noetic/noematic  correlates dan  (4)  Abstraksi  intisari  atau universals dari noetic/noematic correlates.
Alasan  menggunakan  teknik  analisis  ini  adalah  selain  merupakan  teknik umum  yang  digunakan  oleh  peneliti  tentang  suatu  fenomena  sosial.  Teknik  ini mampu  menggambarakan  fenomena riil  tentang  perencanaan  dan  penggaran  di daerah karena penulis terlibat langsung.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  menujukkan  bahwa  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  daerah  mulai  dari  Musrenbang  tingkat  desa,  Forum SKPD  sampai  Musrenbang  kabupaten  secara  umum  telah  dilaksanakan  sesuai isyarat  undang-undang,  meskipundemikian  masih  dijumpai  sejumlah  kelemahan yang  membutuhkan  pengkajian  dan  perbaikan  secara  mendasar  serta

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
berkelanjutan.  Misalnya,  dalam  implementasi  perencanaan  pembangunan  daerah terdapat  sejumlah  desa  tertentu  belum  melaksanakan  musrenbang  sesuai  isyarat peraturan yang berlaku, kepala desa hanya diminta mencatat usulan kegiatan tanpa mendiskusikan dalam  forum  tertentu,  bahkan  tahapan  proses  perencanaan  yang dilaksanakan  belum  mencerminkan  amanah  regulasi  dibidang  perencanaan pembangunan  daerah  yang  seharusnya  dipatut  dipahami  dan  dimplementasikan secara terprogramoleh berbagai pemangku kepentingan.
Dalam  hal  terketerlibatan  dan  keterwakilan  masyarakat  dalam  pelaksanaan musrenbang hanya sebatas formalitas saja, bahkan sebagian desa tidak mengirim perwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun kabupaten. Kalau ada  keterwakilan  dari  masing-masing  kecamatan  itu  hanya  untuk  memenuhi persyaratan  formal,  bukan  untuk  mendiskusikan  suatu  program  atau  kegiatan sesuai  kebutuhan  masyaraka.  Hal  ini,  selain  disebabkan  oleh  rendahnya pemahaman  masayarakat  tentang  proses  perencanaan  pembangunan  didaerah, juga  masayarakat  merasa  apatis  dengan  proses  yang  dipandang  rutinitas  dan kurang  menyentuh  substansi  kebutuhan  masyarakat.  Argumen  ini  di  landaskan pada  pernyataan  seorang  informan  (perwakilan  dari  kecamatan)  ketika berlangsungnya musrenbang dia menuturkan:
Pak  saya  hadir  disini  karena  di  ajak  teman-temandari  desa  atau kecamatan lain untuk mengikuti musrenbang, saya sendiri tidak paham benar apa  itu  musrenbang,  hanya  yang  saya  tahu  adalah  semacam  rapat  untuk mendengar  arahan  tentang  rencana  pembangunan  yang akan  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah...,  karena  itu  saya  hadir,  namun  saya  tidak  paham nanti  selanjutnya  bagiaman,  atau  apa  yang  harus  saya  perjuangkan  untuk wilayah  saya.  Habisnya  gimana,  ketika  kita  diminta  mengusulkan  program tertentu  yang  menurut saya  sangat  diperlukanoleh  masyarakat,  tetapi kenyataanya muncul lain.
Pernyataan  tersebut  menandakan  bahwa  masyarakat  belum  terlalu  merasa dilibatkan, artinya parisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah belum  menunjukkan  makna  yang  berarti, pada  hal  partisipasi  masyarakat  sangat penting  dalam  mengawal  perencanaan  pembangunan  didaerah.  Isma  (2007) menegaskan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  hubungan antara  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan  pengawasan  keuangan daerah.Selain  itu,  masih  dijumpai  keterbatasan  dan  rendahnya  pemahaman aparatur  perencana  dalam  merumuskan  program  dan  prioritas  pembangunan. Demikian  pula  dalam  diskusi  kelompok  bidang,  setiap  SKPD  belum  maksimal dalam menterjemahkan kandungan informasi dan konsistensi  dalam Renja SKPD dengan Renstra serta  RPJMD.  Fokus perhatian para peserta juga lebih dominan kepada  program/kegiatan  yang  bersifat  pembangunan  fisik,  sementara pembangunan non fisik kurang memperoleh perhatian.
Secara  normatifdalam  menyusuna  rencanan  pembangunansatu  tahun  ke depan menurut isyarat undang-undang sebelum rencana pembangunan pemerintah daerah  tahun  mendatang  disusun,  perlu  dilakukan  evaluasi  secara  komprehensif dan  mendalam  terhadap  rencana  pembangunantahun  sebelumnya  untuk memperoleh  informasi  tentang  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  tahun-tahun sebelumnya,  terutama  terkait  dengan  target  dan  sasaran  program,serta  kegiatan pembangunan  daerah,  tahapan  ini  penting  karena  dapat  dijadikan  sebagai  bahan

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
masukan  untuk  rencana  pembangunan selanjutnya.  Dalam  kenyataannya  proses seperti  ini  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  setempat,  kalau  ada  hanya sebatas  evaluasi  general  saja.  Demikian  pula  pola  monitoring  lintas  koordinasi yang  dijalankan  masih  bersifat  formalitas,  dan  tidak  menyentuh  filosofi monitoring,  sehingga  tidak  diperoleh  output  yang  jelas.  Belum  lagi  dalam  hal perumusan  indikator  program  dan  kegiatan  belum  sesuai  dengan  pedoman perencanaan pembangunan daerah.
Hal  yang  sama  terjadi  dalam  diskusi  yang  terkait  dengan  usulan  program dan kegiatan lintas SKPD, baik pada forum musrenbang kecamatan, forum SKPD, maupun  musrenbang  Kabupaten  belum  merumuskan  dan  memperbincangkan dengan  jelas  sesuai  indekator-indekator  pembangunan  yang  tercermin  dalam bentuk  target  dan  sasaran  pembangunan,  termasuk  konsisitensinya  dengan prioritas  pembangunan  daerah  tahunan  termasukkandunagan  informasi  yang tercermin  dalam  RPJPD  maupun  RPJMD.  Perwakilan  SKPD  maupun  staf  yang bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan hanya membicarakan aspek- aspek yang terkait dengan alokasi anggaran, itupun tidak selas arahnya, dan lebih cenderung  menonjolkan  ego  sektoral,  tanpa  menyentuh  substansi  masalah pembangunan daerah.
Lewat pengamatan yang dilakukan selama berlangsungnya musrenbang  banyak  perwakilan  SKPD  tidak  serius  dalam  mengikuti musrenbang,  mereka  beranggapan  kegiatan  sebagus  apapun  yang  mereka usulkan  belum  tentuh  diakomodir,  karena  pada  akhirnya  tim  anggaran  yang menentukan.
Menyikapi pernyatan tersebut, salah seorang staf perencana membantahnya, menurutnya bahwa:
Semua  usulan  program  dan  kegiatan  masing-masing  SKPD  tetap ditampung,  dan  bila  sampai  tahapan  penyusunan  KUA  dan  PPAS,  sebuah usulan  program  atau  kegiatan  tidak  diakomodir  mohon  dimaklumi,  karena pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan  pendanaan  yang  terbatas  dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan.
Menurut  pengamatan  penulis,  sisi  lemah  dari  proses  perencanaan pembangunan di daerah ini adalah keterbatasan pengtahuan staf perencana dalam merumuskan  rencana  pembangunan  secara  komprehensif.  Termasuk  terbatasnya pemahaman  personel  SKPD  yang  membidangi  perencanaan  dalam  sinkronisasi Renstra  dan  Renja  SKPD  dengan  RKPD  dan  RPJMD.  Lemahnya  pengetahuan personil  tentang  ini  menunjukkan  latarbelakang  pendidikan  tidak  sesuai  dengan posisi  yang  ditempati,  dan  keterbatasan  mereka  tentang  dimensi-dimensi  penting dalaam  perencanaan  pembangunan  daerah,  misalnya  keterkaitan  dan  konsisitensi antara  dokumen  perencanaan  pembangunan  dan  aspek  teknis  perencanan misalnya,  pemahaman  tentang  perumusan  indikator program  dan  kegiatan.  Itu, pada  saat  berlangsungnya  musrenbang  kabupaten,  SKPD  yang  mebidangi  atau bertanggungjawab  dalam  pengelola  keuangan  daerah  tidak  diberi  kesempatan untuk  menjelaskan  platfon  anggaran  daerah  (kemampuan  pendanaan  daerah  dan perencanan keuangan  daerah),  baik  yang  bersumber  dari  APBN,  APBD  provinsi maupun dari PAD.
Salaha  satu  permasalahan  utama  yang  menyebabkan  lemahnya  sistem perencanaan  pembangunan  daerah  dikabupaten  tersebut,  selain  bebarapa  faktor

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
yang  telah  dikemukakan  di  atas adalah  tidak  adanya  pauyung  hukum  yang menjadi  acuan  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah  dalam bentuk peraturan daerah tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.
Terkait  dengan  perencanaan  penganggaran  pembangunan  yang  tercermin dalam  penyusunan  APBD,  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun pemerintah daerah setempat telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja, namun belum  menunjukkan  perubahanan  yang  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah.  Alokasi  belanja  baerah,  baik, belanja  operasional,  maupun belanja modal. Belum adalahnya perubahan yang mendasar tersebut menunjukkan bahwa  pengetahuan  pengelola  keuangan  daerah  masih  terbatas  atau  dalam pernyataan  lain  dapat  dikatakan  bahwa  pemaknaan  aparatur  pengelola  keuangan daerah  terhadap  penganggaran  kinerja  masih  sangat  rendah.  Secara  teoritis seharunya implementasi anggaran berbasis kinerja yang telah berlangsung hampir satu  dasawarsa  ini  semestinya  sudah  menunjukkan  perubahan  yang  mendasar dalam  tata  kelola  keuangan  daerah,  namun  kenyataannya  berbeda.  Dukungan empiris yang menunjukkan masih lemahannya pemahaman aparatur dapat dilihat dari tingginya intensitas kerlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah  secara  periodik  oleh  SKPD  pengelolah  pengelola  keuangan  dan aset daerah, padahal dari pengamatan penulis, dalam hal pengelolaan keuangan daerah pemerintah  daerah  setempat  telah  menerapkan  sistem  informasi  manajemen keuangan  daerah  yang  dikenal  dengan  SIMDA,  yang  seharnya  informasi  yang disajikan jauh lebih handal dan tepat waktu.
Menurut  penulis,  ada  kencenderungan  perilaku  yang  yang  mengarah  pada kecenderungan  mementingkan  diri  atau  kelompoknya  sendiri  (disfungsional behavior)  yang  menyebabkan  terdistorinya  penganggaran.  Karena  perilaku aparatur  turut  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  pemerintah  yang tercermin  dalam  alokasi  anggaran  publik.  Perilaku  resisten  berupa  keengganan para  aparatur  terhadap  perubahan  kebijakan  penyusunan  anggaran  ditemukan  di lapangan. Hal ini tergambar dari komentar para informan saat ditanyakan tentang proses penyusunan anggaran sebagai berikut.
Secara  normatif  proses  penyusunan  anggaran  pembangunan  daerah yang tercermin dalam APBD telah sesuai dengan mekanisme
penganggaran....namun  biladicermati  lebih  jauh,  ada  tahapan  tertentu  yang tidak  didalami  dengan  baik  oleh  aparatur  pengelola  keuangan,...  misalnya dalam  ploting  anggaran  berdasarkan  prioritas  pembangunan  mekanisme yang  dibangun  terkesan  asal-asalan,  tidak  ada  indikator  yang  menjadi ukuran  dalam  alokasi  untuk  masing-masing  SKPD  berdasakan  prioritas pembangunan....Demikian  pula  dalam  penyusunan  RKA  dan  DPA  tidak  ada pendalaman atas alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD, KUA dan PPAS, belum dijadikan dokumen utama.
Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan  yang  lebih  mengutamakan  kepentingan  eksekutif  adaripada  kepentingan publik.  Eksekutif  mengajukan  anggaran  yang  dapat  memperbesar angencynya, baik  dari  segi  finansial  maupun  non  finansial,  termasuk  legislatif.  Pandangan  ini sejalan  dengan  Van  Hagen  (2002)  yang  menegaskan  anggaran  juga  dapat digunakan  oleh  legeslatif  untuk  memenuhi self-interesnya. Dengan  adanya

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
perilaku  pengelolaan  anggaran  seperti  ini  membuka  peluang  alokasi  anggaran publik kurang tepat sasaran.
Terkait  dengan  alokasi  belanja,  lebih  dari  60%    APBD  Pemda  setempat lebih banyak digunakan untuk belanja operasional bukan untuk belanja produktif, terutama  untuk  belanja  pegawai.  Realitas  ini  berbeda  dengan  Sagih  (2003)  yang menegaskan  pemanfaatan  belanja  hendaknya  dialokasikan  untuk  kegiatan- kegiatan  yang  produktif.  Demikian  pula  Stine  (1994)  menegaskan  penerimaan pemerintah  hendaknya  lebih  banyak  diperuntukan  untuk  membiayai  program- program  layanan  publik.  Artinya  Alokasi  belanja  daerah  hendaknya  lebih diarahkan  pada  peningkatan  pelayanan  publik,  namun  temuan  penelitian menunjukkan  hal  yang  berbeda.  Menurut  dugaan  penulis  ketidakeproporsionalan alokasi  belanja  daerah  yang  terjadi  pada  objek  pengamatan  disebabkan  oleh pemerintah  daerah  lebih  tergantung  pada  transfer  atau  alokasi  dana  dari pemerintah pusat. Misalnya DAU dan DAK, sementara pendapatan  yang berasal dari pemerintah daerah murni atau PAD minim sekali. Darwanto dan Yustikasari (2007) menegaskan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif dan berpengaruh  nyata  terhadap  belanja  modal.  Temuan  ini  menandakan  pengelola keuangan  daerah  perlu  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah  agar  dapat mendorong peningkatan belanja modal, namun temuan penelitian menunjukan hal yang  berbada. Setiaji  dan  Priyo  (2007)  menegaskan  bahwa  dalam  era  otonomi daerah  saharunya  optimalisasi  peran  PAD  dalam  membiayai  berbagai  belanja daerah.Dari pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD hanya sekitar 3%dari total APBD merupakan PAD Pemda setempat, suatu jumlah yang sangat rendah. Senada  dengan  pandangan  tersebut,  menurut  penulis  seharusnya  pemerintah daerah  lewat  aparatur  pengelola  keuangan  daerah  agardalam  manajemen pengeluaran  daerah  yang  lebih  cermat,  dan  didasarkan  pada  kemampuan  dan kebutuhan  publik.  Pandangan  ini  sejalan  dengan  Fozzard,  (2001)  yang menegaskan  bahwa  keterbatasan  sumberdaya  sebagai  pangkal  masalah  utama dalam  pengalokasian  anggaran  sektor  publik  dapat  diatasi  dengan  pendekatan ilmu  ekonomi  melalui  teori  tentang  teknik  dan  prinsip  yang  disebut  manajemen pengeluaran publik(public expendeture management).
Temuan  lainnya  menunjukkan  perencanaan  keuangan  daerah  pemerintah daerah  setempat  masih  lemah.  Pernyataan  ini  merujuk  pada  informasi  yang diperoleh  lewat  seorang  staf  pengelola  keuangan yang  diperkuat  oleh  informasi dari  staf  perencana  pembangunan  daerah  pada  saat  penyusunan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan RKPD, sebagaimana kutipan berikut:
Pada suatu saat penulis meminta data keuangan untuk menyusun salah satu  dokumen  daerah  dan  penulis  meminta  data  yang  terkait  dengan perencanaan  keuangan  Pemda  setempat,  dari  bagian  keuangan  bertanya kepada staf perencana yang juga adalah staf dibidang saya bahwa apa yang dimaksud  dengan  perencanaan  keuangan  keuangan  daerah,  selama  ini mereka  tidak  pernah  diminta  menyusun  perencanaan  daerah,  staf  saya kembali  menegaskan  yang  semestinya  lebih  tahun  tentang  perencanaan keuangan  daerah  adalah  bidang  keuangan  bukan  bidang  perencanaan daerah.

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Dari  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa staf  pengelola  keuangan daerah belum memahami perencanaan keuangan dan manajemen keuangan sektor publik dengan baik.Semestinya mereka wajib memiliki pemhaman yang memadai tentang  penganggaran  sektor  publik,  khusunya  penganggaran  daerah,  termasuk indikator-indikator  kunci  dalam  penganggaran  sektor  publik  yang  terukur  secara jelas.  Alokasi  anggaran  yang  terukur  secara  jelas  dapat  dijadikan  sebagai informasi bagi perencana dalam melakukan alokasi anggaran sesuai program dan kegiatan  yang  telah  disepakati,  dan memberikan  batasan  mengenai  apa  besar kecilnya alokasi anggaran dan jumlah yang akan dibeli. Dengan pemahaman yang memadai tentang penganggaran, maka paling tidak mengurangi terjadinya distorsi penganggaran yang tentunya membatasi ruang gerak aparatur pengelola keuangan publik.Argumen  ini  dipertegas  oleh  Kusuma,  (2004)  yang  menyatakan  bahwa anggaran membatasi ruang gerak manusia. Artinya dengan pengalokasi anggaran yang sesuai maka menutup peluang untuk melakukan manipulasi atau mensiasati anggaran  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Dalam  hali  ini,  yang menyusun  anggaran  adalah  individu-induvidu  yang  memiliki  kepentingan  yang berbeda,  yang  tentunya  membutuhkan  atau  mengharapkan  sesuatu  dari  apa  yang dilaksanakan. Argumen ini sejalan dengan  Ikhsan dan Ishak, (2005) menegaskan yang menyusun anggaran adalah manusia dan manusia jugalah  yang harus hidup dengan  anggaran  tersebut.Ini  berarti  dalam  penyusunan  anggaran  aspek  perilaku perlu  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  utama  agar  sasaran  anggaran  tidak banyak menimbulkan distori.
Dalam hal pengakuan dan pengukuran perencanaan penagggaran juga masih lemah,  karena  ditemukan  nilai  beberapa  akun  yang  dijumpainya  tidak  sesuai dengan  standar  akuntansi  keuangan  pemerintah,  misalnya  dalam  hal  pendapatan, sebagaimana  pernyataan  seorang  auditor  BPK  wilayah  Maluku  yang  pernah melakukan pemeriksaan dikabupaten tersebut, sebagai berikut:
Dari proses pemeriksaan yang kita lakukan dijumpai kelehaman dalam pengakuan  dan  pengukuran  pada  sisi  belanja  dan  kewajiban,  terutama pengakuan  pendapatan  dalam  tahun  berjalan,  pengelola  keuangan  tidak mengakui  pendapatan  tahun  sebelumnya  sebagai  pendapatan  tetapi mencatanya  sebagai  SILPA...  inikan  lucu,  padahal  transfer  dari  pemerintah tersebut  merupakan  dana  dari  pemerintah  pusat  yang harus  diakui  sebagai pendapatan  sebelumnya,  dan  masih  harus  dikeluarkan  tahun  akan  datang sebagai piutang yang harus dibayar  kepada publik....
Kutipan  tersebut  menunjukkan  masih  lemahnya  pemahaman  pengelola keuangan  daerah  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.Hal  ini  tercermin dari  tidak  adanya  pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  kebijakan akuntansi  pemerintah  daerah.  Pemahaman  aparatur  pengelola  yang  lemah berdampak  buruk  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat dilihat  dari selama  dua  tahun  terakhir  laporan  keuangan  hasil  auditan  Pemda setempat menunjukan opini tidak memberi pendapat (disclaimer openion).
Argumen in diperkuat lagi dengan hasil wawancara singkat dengan tim BPK yang  melaksakan  pemerikasaan  tahun  2011  atas  laporan  keuangan  tahun  2010. Kutipan hasil wawancara adalah sebagai berikut:
Pak tampaknya pejabat pengelola keuangan memiliki pemahaman yang sangat  terbatas  terhadap  pengelolaan  keuangan  sehingga  pencatatan  yang

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ada  meskipun  sudah  menggungakan  SIMDA  tampaknya belum  menunjukan perubahan  yang  berarti...  mislanya  dalam  melakukan  input  terhadap  setiap transaksi  tidak  dilakukan  real  time  tetapi  secara  periodik  dan  tidak terintergarsi dalam satu sistem yang cepat dan sederhana...
Demikian pula pemeriksaa lain menegaskan pak tampaknya hasil pemriksaan tahun-tahun  sebelumnya  maupun  saat  ini  kurang  dicermati  atau  mungkin pengelola  keuangan  memiliki  kelemahan  dalam  meninterprestasikan  temuan BPK,,,  belum  lagi  sistem  dan  prosedur  pengelola  keuangan  pemerintah daerah  tidak ada  sebagai  akibar  dari  belum  diterapkan  peraturan  daerah tentang pokok-pokok pengelola keuangan daerah....

## 5. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

## 5.1 Kesimpulan
Mengacu pada hasil kajian yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan, dapat  disimpulkan  bahwa  proses  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan daerah dalam bentuk performance budgeting di kabupaten Maluku Tengah selama periode pengamatan belum dilaksakanan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  misalnya  dalam  musayaawara perencanaan  pembangunan  daerah  (Musrenbang)  mulai  dari  tingkat  desa  sampai kabupaten  belum  menunjukkan  keterlibatan  sebagaimana  diisyaratakan  dalam undang-undang  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  maupun  peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku tengah. Hal ini  disebabkan  oleh,  lemahnya  pengetahuan  para  aparatur  perencanaa  tentang perencanaan  pembanguan,  baik  dari  sisi  format  dan  teknisnya,  keterbatasan informasi  dan  pengetahuan  masyarakat  terkait  dengan  proses  perencanaan pembangunan daerah.
Terkait  dengan  penganggaran  daerah,  temuan  penelitian  menunjukkan perencanaan penganggaran daerah masih lemah, hal ini menyebabkan pemerintah belum  mampu  melaksanakan  penganggaran  kinerja  sesuai  isyarat  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Mislanya  terkait  dengan  sistem  dan  prosedur pengelolaan  keuangan  daerah  dan  kebijakan  akuntansi  pemerintah  daerah.  Dinas yang memeiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memiliki  kedua  dokumen  tersebut.  Perubahan  kebijakan  dalam  perencanaan  dan pengangaran  sebagai  akibat  perubahan  regulasi  sejak  awal  otonomi  daerah  yang diimplementasikan hanya pada tataran formal, perubahan paradigma atau mindset penanggungjawab  perencana  pembangunan  dan  penganggaran  daerah  belum menunjukkan perubahan yang bermakna.

## 5.2 Keterbatasan
Keterbatasan utama penelitian ini adalah periode pengamatan relatif singkat hanya  tiga  tahun,  dan  fokus  pengamatan  hanya  pada  satu  kabupaten.  Untuk memperoleh  hasil  yang  lebih  bagus  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan periode  pengamatan  yang  lebih  panjang  dan  fokus  pengamatan  perlu  diperluas. Implikasi  penelitian  ini  adalah: Pertama, dalam  proses  perencanaan pembangunan  daerah,khusunya    untuk    SKPD  yang  menjadi  objek  pengamaan, perlu didorong untuk melibatkan masyarakat dengan memberikan akses informasi terbuka bagi masyarakat. Perubahan struktur organisasi dan regulasi harus segera

## FENOMENOLOGIS  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
dilakukan  dan  dikuti  dengan  sosialisasi    yang  terarah,  terstruktur  dan berkelanjutan. Kedua,  bagi  kalangan  profesional,  akuntan  dan  akademisi  perlu melakukan  pengkajian  yang  lebih  mendalam  dibidang  sektor  publik,  guna memperkaya  kepustakaan  dibidang  akuntansi  sektor  publik.  Dan Ketiga,bagi peneliti  dan  penelitian  selanjutnya,  perlu  memperluas  fokus  penelitian  dalam rentang  waktu  yang    lebih  lama,  misalnya  mengamati  semua  SKPD  dan  dalam periode waktu yang  lebih panjang, dan  atau bila memungkinkan diperluas untuk beberapsa  pemerintah  daerah  dengan  melakukan  perbandingan  sebelum  dan sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  dengan  memperhatikan karakteristik dan potensi sumberdaya daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Sri Rahayu; Unti; dan Didied, (2007). Studi Fenomenalogis Terhadap Penyusunan Anggaran  Daerah  Bukti  Empiris  Dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Provinsi  Jambi,  SimposiumNasional  Akuntansi  X,  Makassar  26-28  Juli 2007.
Darmanto  dan  Yulia  Yustikasari,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengelolaan  Anggaran Belanja Daerah, Makassar 26-28 Juli 2007
Fadel,  Muhammad,  2007.  Kapasitas  Manajemen  Kewirausahaan  dan  Kinerja Pemerintah Daerah  (studi  Kasus  Provinsi  Gorontalo).  Gadjah  Mada University Press.
Fozzar,  Ardian.  2001.  The  Basic  Budgeting  Problem:  Approaches  to  Resource Allocation  in  The  Public  Sector  and  Their  Implications  For  Pro-poor Budgeting,  Center  For  Aid  and  Public  Expendeture,  Overseas Development Institue (ODI), Working papar.
-------------.  2006b. Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Pokja  30  (Forum  Himpunan  Pokja  30/Lembaga  untuk  Advokasi  Kebijakan Publik).  2005.  Analisis  RAPBD  Kota  Samarinda  Tahun  Anggaran  2005. www. Samarinda.go.id.
Gordon,  L.A.,  dan  Sellers  F.E.,  (1984).  Accounting  and  Budgeting  Sistem:  The Issue  of  Congruency. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy.  3.  259- 292.
Halim. A., 2001a . Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
Hoesada.J.  2005. Memahami  Kerangka  Konseptual  Dalam  Akuntansi Pemerintahan. Media Akuntansi. Edisi. 48. Agustus: 38-40.
Ikhsan, A dan Ishak, M. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Salemba Empat. Jakarta. Jonsson, S. 1982. Budgetary Behavior in Local Government-a Case Study over 3 years. Accounting, Organizations and Society. 7: 287-304
Kusuma.  I.W.  2004. Perlukah  Akuntan  Memahami  Aspek  Keperilakuan?. Media Akuntansi. No. 42/Tahun XI: 50-53.
Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
Moleong,  L.J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi.  PT  Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Media Akuntansi. 2003. Gaya Bupati Menekan Korupsi di Sleman. Edisi No. 34.
Juni-Juli: 20-21.
Munawar.  2006. Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran  terhadap  Perilaku, Sikap  dan  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Kupang. Tesis. Universitas Brawijaya. Malang.
Nordiawan. D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Coryanata  Isma,  2007.  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Transparansi
Kebijakan  Publik  Sebagai  Pemoderating  Hubungan  Pengatahuan  Dewan Tentang Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah. SNA X Makassar, 26- 28 Juli 2007.
Saladien.  2006. Rancangan  Penelitian  Kualitatif.  Modul  Metodologi  Penelitian Kualitatif,  Disampaikan  pada  Pelatihan  Metodologi  Penelitian  Kualitatif Program  Studi  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Brawijaya, 6-7 Desember. ASPP-03 21
Von  Hagen,  Jurgen,  2002.  Fiscal  Rules,  Fiscal Institutions,  and  Fiscal Performance. The Economic and Social Review 33 (3): 263-284.
Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi, 2007> Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah  Otonomi  Daerah:  Apakah  Mengalami  Pergeseran.  (Studi  pada Kabupaten adn Kota Se Jawa-Bali), SNA X. Makassar 26-28 Juli, 2007.
Suryani,  S.  2004. Penyusunan  Anggaran  Partisipatif  Berbasis  Kinerja  dalam Mendukung  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  dari  Nilai-Nilai  Budaya Sumba Timur. Tesis-S2. Universitas Brawijaya.
Yuwono,  S.,  I.T.  Agus,  dan  Hariyandi.  2005. Penganggaran  Sektor  Publik, Pedoman  Praktis,  Penyusunan,  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang.
Sony  Yuwono,  dkk  (2008)  Memahami  APBD  dan  Permasalahannya  (Panduan Pengelolaan  Keuangan  Daerah).  Bayumedia  Publishing,  Edisi  Pertama, Malang.
Tuasikal,  Askam,  (2011).  Pengangaran  Sektor  Publik:  Tinjauan  dari  Persfektif Teori Keagenan (agency theory). Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, Ambon. 25 Maret.
Wahyuni.  T.  2006.  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Kementerian/Lembaga:
Masih Harus Banyak Berbenah. www. bpkp.go.id