## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## GELAR ATA (BUDAK) PADA MASYARAKAT BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## THE DEGREE OF ATA (SLAVE) IN THE BULUKUMBA SOCIETY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Muhammad Yusram
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: yusrananshar@stiba.ac.id

## Edy Sofyan
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: edy.sofyan@gmail.com

## Azwar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: azwar@stiba.ac.id

## Saharuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: saharuddin@stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT slavery, Ata, Bulukumba, Islamic Law This study aims to: (1) describe the description of slavery in Bulukumba; (2) analyze the review of Islamic law against slavery in Bulukumba with the  system  of  awarding  the  title  Ata.  This  research  is  a  qualitative research  using  library  research  and  using  a  normative  juridical approach.  The  results  of  the  study  show  that:  (1)  slavery  against  Ata today is no longer the same as slavery during the kingdom, which was very thick with caste division and slavery. The current system of slavery against Ata is not much anymore and is slowly starting to fade due to the progress and developments of the times, but there are still some people in Bulukumba who apply the system of slavery against Ata because they adhere  to  customs  and  think  that  their  slavery  is  legal  because  it  is  a tradition. hereditary; (2) slavery in Bulukumba with the system of giving the title Ata is an act that deprives human rights and freedoms because the essence of Islamic law aims to uphold human rights and equal rights between men and women. Islam does not discriminate against skin color and ethnicity, all are equal before Allah. Therefore, Islam is a religion that  does  not  justify  slavery  by  depriving  human  rights  and  freedoms, and doing injustice to others. This is similar to slavery that occurred in the Bulukumba community with the system of giving the nickname or title Ata  to  certain  groups  of  people,  then  being  enslaved  for  generations, which is a form of action that is not allowed in Islam. Kata kunci : ABSTRAK perbudakan, Ata, Bulukumba, Hukum Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  gambaran perbudakan  di  Bulukumba;  (2)  menganalisis  tinjauan  hukum Islam  terhadap  perbudakan  di  Bulukumba  dengan  sistem pemberian  gelar  Ata.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  kajian  pustaka  ( library  research )  dan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbudakan terhadap Ata hari ini sudah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak sama lagi dengan perbudakan di masa kerajaan yang sangat kental  dengan  pembagian  kasta  dan  perbudakan.  Sistem perbudakan  terhadap  Ata  saat  ini sudah  tidak  banyak  lagi  dan perlahan  mulai  pudar  disebabkan  oleh  kemajuan  dan perkembangan  zaman,  namun  masih  ada  beberapa  masyarakat Bulukumba  yang  menerapkan  sistem  perbudakan  terhadap  Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi  turun-temurun;  (2)  perbudakan  di  Bulukumba  dengan sistem  pemberian  gelar  Ata  merupakan  perbuatan  yang merampas  hak  dan  kebebasan  manusia  karena  hakikat  syariat Islam  bertujuan  untuk  menegakkan  hak  asasi  manusia  dan kesamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Islam  tidak membedakan  warna  kulit  dan  suku,  semua  sama  derajatnya  di hadapan  Allah.  Olehnya,  dalam  syarat  Islam,  perbudakan  yang dibenarkan  adalah  perbudakan  yang  ada  di  zaman  Rasulullah Saw.  Sedangkan  perbudakan  yang  terjadi  sebelum  datangnya Islam dan perbudakan yang terjadi di negara-negara Eropa saat ini adalah adalah perbudakan yang tidak dibenarkan dalam Islam yang memperlakukan manusia layaknya binatang.  Hal ini serupa dengan  perbudakan  yang  terjadi  di  masyarakat  Bulukumba dengan sistem pemberian julukan atau gelar Ata kepada golongan masyarakat tertentu, kemudian diperbudak secara turun-temurun, yang  merupakan  bentuk  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan dalam Islam.
Diterima :  18  Februari  2023; Direvisi :  21  Maret  2023; Disetujui :  21  Maret  2023; Tersedia online : 7 April 2023
How to cite: Muhammad Yusram, Edy Sofyan, Azwar, Saharuddin, “Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat  Bulukumba  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (2023): 88-112. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.888.

## PENDAHULUAN
Budak adalah hamba sahaya yang kehidupannya dikuasai oleh tuannya dan tidak  memiliki  kemerdekaan  dalam  kehidupannya.  Dalam  pandangan  bangsa- bangsa selain Islam,  budak  harus patuh  dan tunduk kepada tuannya, meski harus menanggung kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh tuannya. 1 Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, budak telah ada jauh sebelum Islam datang dan telah berlangsung cukup lama yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Islam kemudian datang untuk mempersempit ruang-ruang perbudakan dan membatasinya. Namun dari sisi lain, Islam tetap memperlakukan budak-budak yang masih  ada  dengan  perlakuan  yang  mulia  dan  membuka  pintu-pintu  pembebasan seluas-luasnya bagi mereka. 2
1 Abdullah Nashih Ulwan, Nizhām al-Riqq Fī al-Islām (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 2. 2 Nurul  Fitri,  “Perbudakan  menurut  Sayyid  Qutub  Dalam  Tafsir Fī  Zilāli  al-Qur`an”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018), h. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sistem perbudakan merupakan fenomena universal yang terjadi hampir di seluruh bagian dunia. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti yang  terjadi  pada  zaman  jahiliah  memang  sudah  tidak  lagi  ditemukan.  Namun demikian, jejak-jejaknya masih dapat dijumpai hingga peradaban modern saat ini. Kisah  tragis  beberapa  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  di  Arab  Saudi,  Malaysia, Singapura  atau  lainnya,  yang  sering  diperlakukan  tidak  manusiawi  oleh  para majikannya,  disiksa  dan  disakiti  secara  terus  menerus  adalah  contoh  nyata mengenai  perbudakan  dalam  bentuk  lain  yang  terjadi  pada  zaman  sekarang  ini. Kisah-kisah senada bahkan juga dapat dijumpai di Indonesia, tidak hanya di dunia pembantu rumah tangga, tetapi juga hampir pada semua dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat. 3
Dalam  agama  Islam  sendiri,  bentuk  kekerasan  terhadap  budak  tidak dibenarkan sama sekali dan justru Islam memerintahkan untuk berlaku baik kepada budak. Berbanding terbalik dengan orang-orang di luar Islam yang justru mereka dengan sangat mudah mendapatkan budak dan memperbudak semau mereka. Islam mengizinkan  para  pemeluknya  untuk  memiliki  seorang  budak  demi  menjaga kelangsungan  kehidupan  mereka,  dan  untuk  membahagiakan  mereka  serta memerdekakan  mereka.  Sebagaimana  firman  Allah  Swt.  dalam  Q.S. Muhammad/47: 4,
َب اَّنَم اَّمِإَف َقَثََولٱ ْاوُّدُشَف مُهوُمُتنَخثَأ اَذِإ َّٰتََّح ِباَقِ رلٱ َبرَضَف ْاوُرَفَك َنيِذَّلٱ ُمُتيِقَل اَذِإَف
َّٰتََّح ًءاَدِف اَّمِإَو ُدع مُهنِم َرَصَتنٱَل َُّللَّٱ ُءاَشَي وَلَو َكِلَٰذ اَهَراَزوَأ ُبرَلحٱ َعَضَت
ِليِبَس  ِفِ ْاوُلِتُق َنيِذَّلٱَو ضعَبِب مُكَضعَب ْاَوُلبَيِ ل نِكَٰلَو
مُهَلَٰمعَأ َّلِضُي نَلَ ف َِّللَّٱ
Terjemahnya:
Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medang perang) maka pancunglah  batang  leher  mereka,  sehingga  apabila  kalian  telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan  mereka  atau  menerima  tebusan  sampai perang  berhenti. Demikianlah,  dan  sekiranya  Allah  Swt.  menghendaki,  niscaya  dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah Swt. dan Allah Swt. tidak menyia- nyiakan amal mereka. 4
Islam  adalah  satu-satunya  agama  yang  benar,  satu-satunya  agama  yang memperhatikan seluruh kemaslahatan manusia dan agama yang paling adil di muka bumi  ini.    Islam  mengajarkan  bahwa  seluruh  manusia  adalah  merdeka  dan  tidak bisa  menjadi  budak  dan  diperbudak,  kecuali  dengan  sebab  yang  diperbolehkan dalam Islam, yaitu melalui peperangan dengan orang kafir yang menjadi tawanan dalam  pertempuran  dan  melalui  jual-beli  budak  atau  menjadikan  budak  sebagai hadiah untuk orang lain. Inilah sebab-sebab perbudakan dalam Islam berdasarkan
3 Ayatullah Jazmi, “Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.
4 Departemen  Kementrian  Agama  RI, Al-Qur`an  Tajwid  dan  Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 507.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  Al-Qur`an  dan  sunah,  bukan  dengan  perampasan hak  manusia  yang  diperlakukan  layaknya  binatang.  Budak  dalam  Islam diperlakukan  sesuai  dengan  adab-adab  yang diajarkan  oleh Al-Qur`an  dan hadis, dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam adalah  agama  yang  mengharamkan  pembunuhan,  penyiksaan,  penghinaan  dan pelecehan terhadap budak. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang adil, yang justru  memerintahkan  kepada  pengikutnya  untuk  memperlakukan  budak  dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 36,
َلَو ََّللَّٱ ْاوُدُبعٱَو ِهِب ْاوُكِرشُت
ۦ َٰبَرُقلٱ يِذ ِراَلجٱَو ِينِكَٰسَلمٱَو ٰىَمَٰتَ يلٱَو َٰبَرُقلٱ يِذِبَو انَٰسحِإ ِنيَدِلَٰولٱِبَو أ يَش ُم َناَك نَم ُّبُِيُ  َل ََّللَّٱ َّنِإ مُكُنَٰيَأ تَكَلَم اَمَو ِليِبَّسلٱ ِنبٱَو  ِبنَلجٱِب  ِبِحاَّصلٱَو  ِبُنُلجٱ ِراَلجٱَو
لاَت َف اًروُخ
Terjemahnya:
Dan  sembahlah  Allah  Swt.  dan  janganlah  kamu  mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib- kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin,  tetangga  yang  dekat  dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.  Sungguh,  Allah  Swt.  tidak  menyukai  orang  yang  sombong  dan membanggakan diri. 5
Walaupun Islam menentang bentuk-bentuk perbudakan di zaman sekarang, namun  di  saat  ini,  masih  ada  ditemukan  sistem  klasifikasi  kasta  di  kalangan masyarakat  yang  berdampak  pada  munculnya  sistem  perbudakan  terhadap sekelompok  manusia.  Salah  satunya,  di  Kabupaten  Bulukumba  yang  justru memberi  gelar  Ata (budak)  secara  turun-temurun  pada  sebagian  anggota masyarakatnya  yang  terlahir  dari  keturunan  budak.  Saat  ini,  ditemukan  beberapa praktik  yang  mirip  dengan  perbudakan  dan  sistem  pembagian  kasta,  dan  hal  ini memerlukan  solusi  penyelesaian  sesuai  dengan  koridor  syariat.  Perbudakan  di Bulukumba  muncul  sebelum  masuknya  Islam.  Hal  ini  berawal  dari  terjalinnya hubungan vertikal antara kalangan atas dan kalangan bawah di zaman kerajaan.
Secara  umum  sistem  kemasyarakatan  atau  lapisan  sosial  masyarakat
Bulukumba terbagi ke dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:
1. Ana’ Karaeng
Ana’  Karaeng menempati  kasta  tertinggi  dalam  stratifikasi  sosial kemasyarakatan,  mereka  adalah  kerabat  raja-raja  yang  menguasai  ekonomi  dan pemerintahan. 6
2. Tu Maradeka
Tu Maradeka adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, dan mereka adalah orang-orang yang merdeka (bukan budak atau ata). 7
5 Departemen Kementrian Agama RI, Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah , h. 84.
6 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  Masyarakat dan Budaya 19, no. 2 (2017): h. 6.
7 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  h. 6.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## 3. Ata
Ata sebagai  kasta terendah  dalam strata  sosial, mereka  adalah  budak atau abdi atau Tu Nisuro-suro (manusia yang diperintah oleh majikannya) oleh golongan Karaeng . Umumnya mereka menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, miskin, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya . 8
Sistem stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba perlahan mulai pudar atau tidak eksis lagi. Hal ini terjadi atas dasar pertimbangan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan strata sosial tersebut karena dapat menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Pengaruh  ini  terlihat  jelas menjelang  abad  ke  20,  dimana  kasta  terendah  (Ata) , kasta  menengah  ( Tu Maradeka) dan  kasta  tertinggi  ( Ana’  Karaeng) sudah  tidak  terlalu  banyak  lagi ditemukan,  walaupun  di  beberapa  daerah  masih  ditemukan  masyarakat  yang menggunakan  stratifikasi  sosial  ini,  seperti  di  Kabupaten  Bulukumba.  Terdapat beberapa golongan Karaeng maupun orang biasa ( Tu Maradeka ) yang sampai hari ini  masih  memiliki  Ata  (Budak)  di  Bulukumba.  Para  budak  yang  mereka  miliki didapatkan  secara  turun-temurun  melalui  warisan  dari  kakek  dan  nenek  mereka yang hidup di masa tiga tingkatan kasta tersebut.
Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketiga kasta  yang  ada  pada  masyarakat  Sulawesi  Selatan  termasuk  di  dalamnya masyarakat  Bulukumba  dianggap  menjadi  penghambat.  Apalagi  Indonesia  yang saat ini menganut sistem demokrasi, tampak tidak cocok lagi dengan penggunaan sistem kasta  tersebut.  Oleh  karena  itu, pemerintah  selalu memberikan  penjelasan kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Sulawesi  Selatan,  agar  tidak menggunakan  tingkatan  kasta  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terutama  dalam ruang lingkup pekerjaan, seperti di lingkungan pemerintah, swasta, dan lain-lain. 9 Hal  di  atas  menunjukkan  fenomena  perbudakan  yang  masih  dapat disaksikan hari ini, yakni dengan pemberian gelar Ata pada sebagian orang yang dianggap rendah status sosialnya atau memang terlahir dari keluarga Ata . Walaupun Islam membolehkan perbudakan yang didasarkan oleh pertimbangan maslahat yang besar,  akan  tetapi  dengan  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  daerah  Bulukumba, dengan membentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  yang  justru  menjadi  penyebab  munculnya  sistem  perbudakan  di Bulukumba terhadap golongan Ata secara turun-temurun.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menarik  untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana pandangan  hukum  Islam  terhadap  pemberian  gelar  budak  (Ata ) di  masyarakat Bulukumba tersebut. Kajian dan pembahasan tentang budak sebenarnya bukanlah merupakan  suatu  kajian  yang  baru.  Pembahasan  ini  dapat  dilihat  pada  beberapa literatur,  baik  berupa  artikel  maupun  buku,  baik  berbahasa  asing  maupun  yang berbahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kajian dan karya tulis yang membahas tentang perbudakan secara umum, yaitu:
8 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  h. 6.
9 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, h. 6.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a. Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd , karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydī al-Qurtubī al-Andalusī al-Māliki (w. 595  H)  yang  akrab  dipanggil  Ibnu  Rusyd.  Kitab  ini  berfokus  pada permasalahan khilafiyyah (silang  pendapat)  dalam  masalah  fikih  tingkat lanjutan yang dimulai dari kitab al-Ṭaharah hingga berakhir dengan kitab al- `Aqḍiyah yang  dibahas  secara  ringkas.  Dalam  kitab  ini  dipaparkan  pendapat para Imam ahli ijtihad, baik Imam yang empat maupun selain mereka. Khusus bab  perbudakan  dalam  kitab Bidāyah  al-Mujtahīd  wa  Nihāyah  al-Muqtasīd yang membahas tentang siapakah yang sah pemerdekaannya, tentang lafal-lafal pemerdekaan,  tentang  sumpah  untuk  memerdekakan,  tentang  hukum- hukumnya dan tentang syarat-syarat yang ada padanya. 10
b. Niẓām  al-Riqq  fī  al-Islām, adalah  salah-satu  kitab  tentang  perbudakan  karya
‘ Abdullah Nāshih ‘Ulwān. Beliau adalah seorang tokoh muslim, ia dilahirkan di negeri Suriah tahun 1928 M. dan wafat pada tahun 1408 H. Kitab ini secara khusus hanya membahas masalah perbudakan yang mencakup tentang sejarah perbudakan,  sikap  Islam  terhadap  perbudakan,  cara  bermuamalah  dengan budak, bagaimana cara memerdekakan budak, dan pembahasan lainnya tentang masalah perbudakan. 11
c. Anwar Thosibo dalam bukunya Historiografi Perbudakan (Sejarah Perbudakan Di  Sulawesi  Selatan  Abad  19)  yang  membahas  tentang  asal-usul  budak  di Sulawesi  Selatan  dan  mengungkap  sejarah  perbudakan  di  Sulawesi  Selatan abad 19 secara menyeluruh. Mulai dari situasi sosial budaya masa lalu, sistem stratifikasi  masyarakat,  terbentuknya  kerajaan-kerajaan,  konsep  perbudakan dalam kacamata Eropa hingga runtuhnya nilai-nilai tradisi akibat kedatangan kaum kolonialis. 12
d. Ahmad Sayuti Anshari Nasution dalam jurnalnya yang berjudul, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”. Artikel ini membahas permasalahan seputar perbudakan dalam  pandangan  hukum  Islam.  Jurnal  ini  juga  membahas  tentang  sejarah perbudakan zaman jahiliah dan perbudakan zaman modern yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. 13
Begitu  juga,  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  hal  ini,  di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Fatma  Fitriani  Syahrum,  “Perbudakan  di  Kerajaan  Bone  pada  Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian  sejarah  sosial  yang  memanifestasikan  kehidupan  sosial  suatu komunitas  atau  kelompok  dengan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  strukturis  yang menggabungkan  dua  domain  peristiwa  dan  domain  struktur  sebagai  satu kesatuan  yang  saling  melengkapi.  Dalam  penelitian  tersebut,  ia  menjelaskan
10 Fahruddin  Ali  Sabri,  “Ibn  Rusyd  dan  Metode Ijtihād- nya  dalam  Kitab Bidāyah  al- Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd” , Hukum dan Pranata Sosial 5, no. 2 (Desember 2010): h. 2.
11 Abdullah Nashih Ulwan, Nizhām al-Riqq Fī al-Islām (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 2.
12 Anwar Thosibo, Historiografi Perbudakan (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 3.
13 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”, h. 2.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tentang  faktor-faktor  dan  deskripsi  wujud  perbudakan  di  Kerajaan  Bone  serta mengungkap  dampak  yang  timbul  akibat  perbudakan  yang  terjadi  dan penghapusan  perbudakan  di  Kerajaan  Bone  pada  masa  pemerintahan  Raja Lamaddaremmeng yang disebabkan oleh pengaruh ajaran Islam dan keputusan pembebasan budak.
b. Ayatullah Jazmi, “Al-Qur`an dan Wacana Perbudakan dalam Konteks  Modern”, tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi yang bersifat tematik, yaitu menelaah konsep syariat Islam mengenai perbudakan di zaman modern, dengan demikian studi  sumber  Al-Qur`an  mengenai  pokok  masalah  perbudakan  menjadi  acuan utama  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  tersebut,  ia  menguraikan kesimpulan  penafsiran  ulama  mengenai  ayat-ayat  Al-Qur`an  yang  hanya menjelaskan sistem perbudakan modern dalam pandangan  Islam.  Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian tersebut hanya secara khusus membahas tentang tafsir Al-Qur`an yang membahas tentang ayat-ayat perbudakan.
Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji pandangan Islam terhadap  perbudakan,  namun  kajian-kajian  tersebut  belum  membahas  lebih  jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbudakan dengan sistem pemberian gelar budak (Ata ) di Bulukumba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk:  (1)  mengetahui  gambaran  perbudakan  di  Bulukumba;  (2) menganalisis  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  perbudakan  di  Bulukumba  dengan sistem  pemberian  gelar  Ata. Secara  teoretis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan peran besar dalam memberikan konstribusi yang signifikan bagi para intelektual  dalam  hal  peningkatan pengetahuan  keagamaan  dan  sebagainya.
Sementara  secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberi  kontribusi  dan motivasi  kepada  masyarakat  dalam  memahami  konsep  perbudakan  yang dibenarkan  dalam  Islam.  Masyarakat  diharapkan  dapat  lebih  memahami  secara mendalam  terhadap  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  Islam  dalam  hal bermuamalah dengan manusia dan bagaimana sistem kemasyarakatan tanpa adanya stratifikasi  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  serta  bertujuan  untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep perbudakan Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif
dengan  metode  kajian  pustaka  ( library  research ),  yaitu  mempelajari  buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan atau diteliti oleh  orang  lain. 14 Hal  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  aspek  hukum  Islam terhadap  sistem  pengklasifikasian  masyarakat  berdasarkan  kasta  dan  perbudakan yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  Bulukumba  dengan  sistem  pemberian  gelar Ata.
Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  dalam  mengadakan  penelitian  guna mengumpulkan data analisis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas
14 Jonathan  Sarwono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2006), h. 26.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukum  dan  aturan  hukum  Islam  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. 15 Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan mengelolah  data  dalam  penelitian,  metode  yang  peneliti  gunakan  dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
a. Observasi,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian  yaitu  fenomena stratifikasi  sosial  dan  perbudakan  terhadap  Ata yang  diamati  dengan menggunakan panca indra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.
b. Wawancara, merupakan  salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, telepon, email atau video dengan cara tanya jawab seputar stratifikasi  sosial  dan  perbudakan  yang  terjadi  di  Bulukumba  antara  peneliti dengan narasumber.
c. Studi  pustaka,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara  mengumpulkan  data  yang  relevan  atau  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan untuk  peneltian    dari  buku,  artikel  ilmiah,  berita,  maupun  sumber  kredibel lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu stratifikasi sosial dan perbudakan yang terjadi terhadap Ata yang terjadi di Bulukumba. 16 Dalam penelitian ini, peneliti memetakan sumber referensi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:
a.   Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci  Al- Qur`an  dan  hadis,  beserta  literatur  fikih  yang  ditulis  oleh  para  ulama  tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan, di antara sumber data primer adalah hukum Islam mengenai perbudakan.
a. Sumber  data  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet  atau  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tinjauan  hukum  Islam terhadap  pemberian  gelar  Ata  (budak)  pada  masyarakat  Bulukumba  dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

## PEMBAHASAN

## Perbudakan di Bulukumba
Bulukumba  berasal  dari  kata  “ Bulukumupa” dan  pada  tingkatan  dialek tertentu  mengalami  perubahan  menjadi  Bulukumba.  Mitologi  penamaan “Bulukumba”, bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu “ Bulu’ku ” dan “ Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap
15 Cik Hasan Bikri, Model Penelitian Kitab Fiqih (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324- 325.  Meski  beberapa  kajian  terdahulu  tersebut  telah  mengkaji  peran  zakat  dalam  penanganan dampak Covid-19, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan penyaluran  dana  zakat  di  luar  kelompok  asnaf  zakat  berdasarkan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
16 Suarsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik (Jakarta:  Rineka Cipta, 2006), h. 231.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
gunung  milik  saya.”  Dari  dua  kata  tersebut  kemudian  tercetuslah  kalimat  dalam bahasa Bugis yaitu “ Bulukumupa ”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Sejak saat itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah Kabupaten. 17
Bulukumba  resmi  menjadi  sebuah  nama  Kabupaten  Bulukumba  dimulai dari  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959,  tentang  pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Bulukumba  Nomor  5  Tahun  1978,  tentang  lambang  daerah.  Maka ditetapkanlah  hari  jadi  Kabupaten  Bulukumba,  yaitu  tanggal  4  Februari  1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. 18
Kabupaten  Bulukumba  adalah  salah  satu  daerah  tingkat  II  di  Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2020, Kabupaten Bulukumba memilki  luas  wilayah  1.154,58  km 2 dan  berpenduduk  418.326  jiwa.  Dalam  hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2014 Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

## Stratifikasi Sosial dan Perbudakan di Bulukumba
Stratifikasi  merupakan  suatu  konsep  dalam  sosiologi  yang  melihat bagaimana  anggota  masyarakat  dibedakan  berdasarkan  status  yang  dimilikinya, yang  menyebabkan  munculnya  jarak  antara  golongan  atas  dan  golongan  bawah. Sistem stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat  itu  sendiri.  Namun,  ada  pula  yang  dengan  sengaja  disusun  untuk mengejar  suatu  tujuan  bersama.  Sistem  stratifikasi  sosial  di  dalam  kehidupan masyarakat Bulukumba terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama  dalam  hal  pelapisan  sosialnya.  Sejak  masa  pra-Islam,  masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial  dalam  masyarakat  Sulawesi  Selatan,  termasuk  yang  terjadi  di  Kabupaten Bulukumba.  Stratifikasi  sosial  ini  menyebabkan  munculnya  jarak  sosial  antara golongan  atas  dengan  golongan  bawah  yang  menjadi  awal  munculnya  sistem perbudakan di Bulukumba terhadap kaum Ata. 19
Stratifikasi  sosial  masyarakat  Bulukumba  dibagi  berdasarkan  kasta-kasta atau  golongan-golongan  yang  dianggap  sebagai  faktor  penting  yang  menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Bulukumba. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, martabat keturunan tidak hanya kokoh  secara  kultural  tetapi  juga  sangat  berharga  secara  tradisional.  Sehingga muncullah satu golongan yang menduduki tempat di puncak stratifikasi sosial yaitu golongan  bangsawan.  Golongan  bangsawan  merupakan  keturunan  langsung  dari
17 Dwi  Winanto,  Kabupaten  Bulukumba  (Cet.  1;  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 1.
18 Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Profil  Budaya  dan  Bahasa  Kabupaten Bulukumba (Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 2.
19 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok  Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, h. 192.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
raja-raja  dan  juga  merupakan  keturunan  dari  raja-raja.  Tepat  dibawah  kaum bangsawan  adalah  kelas  orang-orang  merdeka.  Mereka  adalah  orang  biasa  yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kemudian di bawah golongan orang-orang merdeka ada golongan yang ketiga, yaitu para budak atau orang yang tidak bebas yang muncul karena beberapa sebab. Statusnya sebagai budak  akan  tetap  berlangsung  sampai  ke  anak  cucu  mereka  selama  belum dimerdekakan  oleh  tuannya.  Itulah  sebabnya  golongan  ini  sering  pula  disebut sebagai budak pusaka. 20
Secara  umum  stratifikasi  sosial  masyarakat  Bulukumba  terbagi  ke  dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:
a. Ana’ Karaeng
Ana’  Karaeng menempati  kasta  tertinggi  dalam  stratifikasi  sosial kemasyarakatan,  mereka adalah golongan bangsawan  dan  kerabat  raja-raja  yang menguasai ekonomi dan pemerintahan. 21
2. Tu Maradeka
Tu  Maradeka adalah  kasta  kedua  dalam  sistem  kemasyarakatan Bulukumba,  kasta  inilah  yang  jumlahnya  sangat  banyak  dalam  masyarakat Bulukumba. Tu  Maradeka merupakan  masyarakat  biasa  dalam  sistem kemasyarakatan  Bulukumba,  mereka  bukanlah  Budak  dan  bukan  pula  dari golongan bangsawan . 22
3. Ata
Ata merupakan  budak  keturunan  masyarakat  Sulawesi  Selatan  termasuk daerah  Bulukumba  yang  dianggap  memiliki  status  sosial  paling  rendah  dalam stratifikasi sosial masyarakat. 23
Ada  beberapa  faktor  penyebab  munculnya Ata di  Bulukumba,  diantara Fakto-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut: a.  Faktor keturunan
Apabila seorang budak atau dari keluarga budak melahirkan seorang anak maka  secara  otomatis  anak  tersebut  juga  menjadi  budak,  inilah  yang  dinamakan dengan budak keturunan. 24
b.  Faktor peperangan
Pada  zaman  kerajaan  di  Sulawesi  Selatan,  peperangan  antar  kerajaan masih  sering  terjadi  dengan  berbagai  alasan.  Selain    itu,  peperangan  antar  suku, wilayah dan negara juga sering terjadi di zaman kerajaan tersebut. Dari peperangan inilah terdapat  kubu  yang  menang  dan  kubu  yang  kalah,  maka  pihak yang  kalah
20 Anwar Thosibo, Historiografi Perbudakan (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 32.
21 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, h. 194.
22 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  h. 194.
23 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  h. 194.
24 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, Ideo Of Histori 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
secara  legal  akan  menjadi  budak  untuk  pihak yang  menang.  Apabila  peperangan tidak berakhir dengan kekalahan  satu pihak, maka semua orang yang tertawan akan menjadi budak bagi pihak yang menawannya .25
c.  Faktor ekonomi
Banyak  masyarakat  Bulukumba  pada  zaman  kerajaan  yang  dilanda kemiskinan dan utang dimana-mana. Sehingga mau tidak mau mereka rela bekerja kepada  orang-orang  yang  ia  berutang  kepadanya  dan  orang  yang  bisa menyelamatkannya dari kematian karena tidak dapat membeli makanan disebabkan oleh  faktor  kemiskinan.  Maka  hal  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  para  golongan bangsawan  untuk menjadikan  mereka  sebagai  budak-budak  mereka  yang bekerja tanpa  gaji  harian  maupun  bulanan,  mereka  para  budak  harus  mengabdi  kepada tuannya yang hanya diberi makan dan minum serta tempat tinggal. 26 d.  Faktor tindak pidana
Beberapa  jenis  tindak  pidana  yang  menjadi  sebab  pelakunya  menjadi budak  yang  harus  siap  mengabdi  kepada  majikannya,  seperti  pembunuhan, pencurian, pembajakan, perzinahan dan lain sebagainya. Para pelaku tindak pidana tersebut  apabila  terbukti  bersalah,  maka  akan  dihukum  oleh  pemerintah  adat setempat, dan salah satu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut adalah dijadikan budak (Ata) yang harus mengabdi kepada korban atau keluarga korban. 27 Peperangan,  tindak  pidana  dan  kemiskinan  merupakan  faktor-faktor penyebab  munculnya Ata  di Bulukumba yang terjadi di  masa lampau pada masa kerajaan, sehingga  faktor-faktor ini tidak mungkin lagi terjadi di masa sekarang. Namun masih ada satu faktor penyebab yang membuat seseorang bisa menjadi Ata di  zaman  sekarang,  faktor  tersebut  adalah  faktor  keturunan,  sehingga  siapa  saja yang terlahir dari keluarga Ata maka secara otomatis ia pun beserta keturunannya akan  menjadi  Ata  yang  diperbudak  oleh  majikan  orang  tuanya  secara  turun- temurun.

## Bentuk atau Wujud Perbudakan di Bulukumba
Budak dengan pengertian hamba sahaya atau Ata biasa juga disebut budak turun-temurun  (budak  keturunan),  yang  melakukan  pekerjaan  sebagai  bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada kerajaan, menjadi pelayan, penjaga rumah, penata rambut dan pakaian, tukang masak, tukang bersih-bersih, pengasuh anak, penari, pengrajin, dan mengambil air secara rutin di sumur dan sungai. Para ini dipandang memiliki status rendah di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk urusan  pernikahan  saja,  mereka  tidak  diterima  jika  ingin  dinikahi  atau  menikahi keluarga  yang  bukan  dari  golongan  Ata atau  hamba  sahaya.  Karena  hal  tersebut dianggap  sebagai  aib  untuk  keluarga  yang  sangat  memalukan,  makanya  mereka hanya  diperbolehkan  menikah  sesama Ata saja  dan  dilarang  secara  keras  untuk
25 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 49.
26 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, Ideo Of Histori 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.
27 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, 49.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menikah  dengan  selain  golongan  mereka.  Jika  hal  tersebut  terjadi,  misalkan  ada pernikahan  yang  terjadi  antara  golongan  Ata  dan  yang  bukan  dari  golongan  Ata maka  seluruh  pihak  keluarga  dari  golongan  yang  bukan  Ata , mendatangi  tempat pernikahan  dan  meminta  secara  paksa  untuk  membatalkan  pernikahan  tersebut, lantaran pernikahan dengan golongan Ata adalah pernikahan yang sangat dilarang dan merupakan aib dalam tradisi masyarakat Bulukumba. 28
Bentuk perbudakan di Bulukumba yang dilakukan oleh golongan Karaeng dan Tu  Maradeka terhadap  golongan  Ata  sangatlah  berbeda  dengan  bentuk perbudakan  Jahiliah  atau  perbudakan  bangsa-bangsa  selain  Islam,  yang  ketika memperbudak  selalu  memakai  kekerasan,  siksaan  bahkan  pembunuhan.  Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama binatang, dirantai, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat,  diperjualbelikan  di  pasar-pasar  dan  bahkan  dibunuh  sesuka  hati majikannya.  Adapun  sistem  perbudakan  di  Bulukumba  manganut  cara memperlakukan budak yang tidak dengan kekerasan, siksaan atau bahkan sampai membunuh, mereka hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan  sukarela  yang  bisa  disuruh  apapun  oleh  majikannya,  walaupun  dalam masyarakat  mereka  dipandang  rendah  dan  hina,  namun  para  majikan  dari  budak tersebut  dilarang  melakukan  tindakan  penyiksaan  bahkan  pembunuhan  kepada budaknya karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam adat istiadat masyarakat Bulukumba  yang  sangat  melarang  tindakan  penyiksaan  bahkan  membunuh manusia. 29
Adapun  perbudakan  dalam  Islam  dan  perbudakan  dalam  masyarakat Bulukumba memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:
a. Budak  dalam  Islam  didapatkan  hanya  dengan  peperangan  melawan  orang- orang  kafir,  sedangkan  Ata  didapatkan  dengan  banyak  jalan,  diantaranya melalui  peperangan,  memanfaatkan  kemiskinan  seseorang,  warisan  turun- temurun, dan pelanggaran adat istiadat. Namun di era sekarang, Ata hanya bisa didapatkan melalui proses keturunan. 30
b. Budak  dalam  Islam  boleh  digauli  sedangkan  budak  dalam  masyarakat Bulukumba  tidak  diperbolehkan  untuk  digauli.  Karena  apabila  digauli  atau dinikahi maka akan membuat status sosial orang merdeka yang menggauli atau menikahi  budak tersebut menjadi rendah di kalangan masyarakat. 31
28 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 50.
29 Miftahul Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, Ijlil 2, no. 1 (2020), h . 79.
30 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 50.
31 Rahmat  Hidayat  (50  tahun),  Ketua  Masjid  Nurul  Jannah  Bonto  Kamase, Wawancara, Bulukumba, 27 Februari 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
c. Dalam  Islam,  seorang  yang  merdeka  boleh  menikahi  budak  sedangkan masyarakat  Bulukumba  sangat  melarang  seorang  budak  menikah  dengan orang-orang merdeka, karena dianggap sebagai aib untuk keluarga. 32
d. Secara umum lapisan sosial masyarakat Bulukumba terbagi menjadi tiga kasta yaitu Ana’ Karaeng sebagai  kasta  teratas, Tu  Maradeka sebagai  kasta menengah,  dan  Ata  atau  hamba  sahaya  sebagai  budak  yang  memiliki  kasta paling rendah. 33
e. Seorang yang menjadi  budak di  Bulukumba secara otomatis status  sosialnya diwariskan  kepada  anak-anaknya  secara  turun-temurun  tanpa  ada  jaminan pembebasan  dan  selamanya  akan  menjadi  budak  karena  hal  tersebut  sudah diterima  oleh  semua  golongan  yang  ada  di  masyarakat  Bulukumba  dan merupakan adat istiadat. 34
f. Terjadinya  perbudakan  dalam  Islam  adalah  untuk  kemaslahatan  budak  itu sendiri, karena pada akhirnya Islam juga memerintahkan untuk memerdekakan budak. Berbanding terbalik dengan budak-budak yang ada di Bulukumba tanpa adanya jaminan kemerdekaan dan bahkan selamanya akan tetap menjadi budak yang  diwariskan  secara  turun-temurun  jika  pemiliknya  tidak  menghendaki kemerdekaan untuk budaknya. 35
g. Masyarakat  Bulukumba  percaya  bahwa  perbudakan  terhadap  Ata  adalah  hal yang legal sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah saw. 36
h. Dalam Islam banyak sekali pintu-pintu untuk seorang budak terbebaskan dari perbudakan,  karena  Islam  memang  membuka  selebar-lebarnya  pintu kemerdekaan  bagi  budak  dengan  berbagai  cara  dan  menutup  rapat-rapat penyebab  seseorang  menjadi  budak.  Sedangkan  dalam  sistem  perbudakan masyarakat  Bulukumba  yang  justru  berlomba-lomba  untuk  memperbanyak budak. 37
i. Bentuk perbudakan dalam Islam mengenal istilah Ummu Walad , yaitu budak wanita  yang  digauli  tuannya  kemudian  melahirkan  anak  laki-laki  atau  anak perempuan darinya, kemudian Ummu Walad dan anak-anak yang ia lahirkan
32 Rahmat  Hidayat  (50  tahun),  Ketua  Masjid  Nurul  Jannah  Bonto  Kamase, Wawancara, Bulukumba, 27 Februari 2022.
33 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 45.
34 Baharuddin, jemaah Masjid Nur Al-Taubah Bulukumba, Wawancara , 28 Februari 2022. Referensi dari  hasil  wawancara  yang  digunakan  di  sini  hanya  untuk  membantu  menjelaskan  secara  detail bagaimana gambaran perbudakan di Bulukumba dimana datanya diambil langsung dari para pelaku perbudakan  dan  ahli  sejarah  perbudakan  di  Bulukumba.  Data  wawancara  ini  digunakan  untuk membandingkan antara contoh bentuk perbudakan dalam Islam dan perbudakan di Bulukumba.
35 Miftahul Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, Ijlil 2, no. 1 (2020), h . 79.
36 Baharuddin  (60  tahun),  Kepala  Desa  Alorang, Wawancara, Bulukumba,  28  Februari 2022.
37 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 52.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bisa menjadi manusia yang merdeka. Sedangkan sistem perbudakan terhadap Ata tidak berlaku istilah Ummu Walad. 38

## Gambaran perbudakan di Bulukumba saat ini
Sistem  perbudakan  di  Bulukumba  hari  ini  tidak  sama  lagi  dengan  sistem perbudakan  yang  terjadi  beberapa  tahun  yang  lalu  sebelum  runtuhnya  sistem kerajaan yang masih sangat kental dengan pembagian tiga kasta tersebut.
Perbudakan  terhadap  Ata  di  Bulukumba  pada  zaman  dahulu  adalah perbudakan yang dilakukan secara terang-terangan yang didapatkan melalui jalur peperangan,  kemiskinan  dan  hukuman  atas  tindak  pidana.  Bentuk  perbudakan terhadap  Ata  di  zaman  dahulu  tidak  jauh  berbeda  dengan  bentuk  perbudakan terhadap Ata yang terjadi di era sekarang, yang memperlakukan para Ata sebagai budak  pekerja  atau  pembantu  tanpa  imbalan  dan  bekerja  untuk  kepentingan majikannya,  seperti  menjadi  pengawal,  pengasuh  anak,  tukang  masak,  tukang bersih-bersih,  bekerja  di  bidang  pertanian  dan  bentuk  pekerjaan  lainnya  yang dilakukan oleh pembantu. Adapun perbudakan di zaman dahulu dilakukan secara terang-terangan dan terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Bulukumba. Ata hari ini sudah tidak banyak lagi kita temukan di kalangan masyarakat
Bulukumba, karena seiring dengan berjalannya waktu, sistem kerajaan runtuh dan digantikan  oleh  pemerintahan  kolonial  yang  menyebabkan  stratifikasi  sosial masyarakat Bulukumba berangsur luntur karena adanya pelarangan menggunakan strata  sosial  tersebut  oleh  pemerintah  kolonial  dan  desakan  dari  tokoh  agama setempat yang menganggap bahwa pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta justru  akan  menjadi  penghambat  untuk  kemajuan  sebuah  daerah,  bangsa  dan negara. Dengan perkembangan dunia pendidikan dan teknologi di Bulukumba yang akhirnya  membuat  sadar  sebagian  dari  mereka  yang  awalnya  mereka  menerima dengan  sukarela  dijadikan  Ata oleh  golongan Karaeng, namun  saat  ini  mereka sudah tidak mau lagi menjadi jongos yang disuruh-suruh tanpa upah. 39
Walaupun  di  beberapa  tempat  yang  jumlahnya  sudah  tidak  banyak  lagi, masih  kita  temukan  stratifikasi  sosial  berbasis  keturunan  dan  beberapa  anggota masyarakat  yang masih  menjunjung  tinggi nilai-nilai  adat  istiadat  daerah mereka dan  masih  menerapkan  sistem  perbudakan  dan  pengklasifikasian  masyarakat berdasarkan  kasta.  Walaupun  dilakukan  secara  tidak  terang-terangan  lagi, setidaknya ada tiga daerah di Bulukumba hari ini yang masih menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata secara sembunyi-sembunyi, ketiga daerah tersebut adalah Kajang,  Bontotiro  dan  perbatasan  antara  Kajang  dan  Herlang.  Saat  ini,  masih ditemukan  masyarakat  dari  golongan  bangsawan  dari  tiga  daerah  tersebut  yang sampai di era modern ini masih memiliki budak-budak keturunan (Ata) yang akan menjadi pelayan golongan bangsawan tersebut dan siap diperintahkan apa saja dan kapan saja oleh majikannya.
38 Fatma Fitriani Syahrun, “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, h. 50.
39 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok    Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”,  h. 195.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbudakan di Bulukumba dengan Sistem Pemberian Gelar Ata
Hukum mengenai perbudakan ada dalam Islam, tercantum dalam Al-Qur’an dan  hadis  serta  pendapat  para  ulama  dalam  kitab-kitabnya.  Tetapi,  hal  ini  bukan berarti  Islam  malegalkan  bentuk  perbudakan  dengan  cara  perampasan  hak, kekerasan dan siksaan terhadap budak dan bukan berarti pula bahwa Islam adalah agama  yang  melahirkan  perbudakan,  karena  perbudakan  sudah  ada  di  zaman jahiliah dan merupakan praktik yang sudah lama ada di dunia dan berlangsung sejak ribuan tahun lalu di hampir seluruh dunia. Namun sebenarnya perbudakan secara syariat  tidaklah  dibenarkan  karena  Allah  Swt.  menciptakan  manusia  dengan keadaan yang mulia dengan kelebihan yang sempurna dari segala makhluk ciptaan lainnya,  oleh  karena  itu  perbudakan  yang  terjadi  pada  peradaban  Jahiliah  dan bentuk  perbudakan  modern  merupakan  suatu  sikap  yang  tidak  dibenarkan  oleh ajaran Islam. 40
Sebelum menyimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbudakan yang terjadi di Bulukumba, berikut ini beberapa pandangan Islam yang mengandung  banyak  sekali  hikmah  bagi  kemaslahatan  umat  manusia  terhadap perbudakan yang sesuai dengan aturan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Islam melegalkan seseorang untuk memiliki budak Walaupun  pada  awal  munculnya,  Islam  terlihat  secara  visual  bahwa perbudakan  direstui  dalam  Islam,  di  mana  banyak  teks  keislaman  yang menaggapinya  dan  banyak  warga  muslim  yang  memiliki  budak,  sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 36.

## ْمُكُناَيَأ ْتَكَلَم اَمَو
Terjemahnya:
Dan budak-budak kalian.
Namun  jika  diperhatikan  teks  keislaman  dan  aplikasi  sahabat  Nabi  terhadap perbudakan,  akan  terlihat  dengan  sangat  jelas  bahwa  sebenarnya  Islam  tidak menginginkan  perbudakan  tersebut  berlangsung  terus-menerus.  Hal  tersebut disebabkan oleh bentuk perlakuan terhadap budak yang diajarkan oleh Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dan banyaknya  upaya  yang  bisa  ditempuh  untuk  melepaskan  budak  dari  praktik perbudakan melalui sanksi-sanksi dan kafarat. 41
2. Islam mempersempit sebab-sebab perbudakan
Islam  menyatakan bahwa seluruh manusia  adalah merdeka dan tidak bisa menjadi  budak  kecuali  dengan  satu  sebab  saja,  yaitu  peperangan.  Namun peperangan  yang  dimaksud  disini  juga  memiliki  beberapa  syarat  untuk  bisa memperbudak  seorang  tawanan  yang  didapatkan  pada  peperangan  tersebut, diantara syaratnya adalah:
40 Miftahol Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, h. 79.
41 Sayyid Sābiq, Fiqh Al-Sunnah (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitab al-Arobi, 1397 H/1977 M), h. 689.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a) Berperang melawan orang Kafir (non muslim)
b) Menjadi tawanan kaum muslimin
c) Ditawan karena peperangan
d) Panglima perang muslim tidak memberi alternatif lain kepada orang tersebut. Jadi,  satu-satunya  sebab  perbudakan  di  dalam  Islam  adalah  peperangan melawan orang kafir. Karena sesungguhnya orang yang berdiri menghalangi aqidah dan  jalan  dakwah,  ingin  mengikat  dan  membatasi  kemerdekaan  serta  ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah ia harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya dakwah. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam,  bukan  dengan  cara  perampasan  hak  dan  kebebasan  manusia,  ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain.
3. Islam menyikapi para budak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang Islam  mengancam  dan  memperingatkan  orang-orang  yang  memberikan beban berlebihan  kepada para budak, bahkan Islam mengangkat derajat para budak, dari  sekedar  budak  menjadi  saudara  bagi  tuan  mereka.  Bukan  hanya  itu,  Islam bahkan  tidak  menjadikan  nasab  atau  jasad/tubuh  sebagai  standar  kemuliaan seseorang  di  dunia  dan  akhirat,  namun  kecakapan  dan  nilai  maknawilah  standar kemulian manusia. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.
ْمُكاَقْ تأ ِالله َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنإ
Terjemahnya:
Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. 42
Nabi Muhammad saw. bersabda:
ْمُكُناَوْخِإ
اَِّمِ ُهْمِعْطُيْلَ ف ،ِهِدَي َتَْتَ ُهوُخَأ َناَك ْنَمَف ،ْمُكيِدْيَأ َتَْتَ َُّللَّا ُمُهَلَعَج ،ْمُكُلَوَخ ُهْسِبْلُ يْلَو ،ُلُكَْيَ 43 مُهوُنيِعَأَف ْمُهوُمُتْفَّلَك ْنِإَف ،ْمُهُ بِلْغَ ي اَم ْمُهوُفِ لَكُت  َلَو ،ُسَبْلَ ي اَِّمِ Artinya:
Mereka  (para  budak)  adalah  saudara-saudara  kalian  dan  paman-paman kalian  dari  jalur  ibu  kalian  yang  Allah  menjadikan  mereka  di  bawah penguasaan  kalian.  Maka  barangsiapa  saudaranya  berada  di  bawah penguasaannya, hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya  pakaian  dari  apa  yang  ia  kenakan,  dan  kalian  jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan, serta jika  kalian  membebani  mereka  dengan  pekerjaan  maka  bantulah  mereka dalam mengerjakannya.
4. Allah memberikan pahala yang besar untuk budak Jika seorang budak ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya maka ia mendapatkan pahala yang besar, dua kali
42 Aris Munandar, “Sikap Islam Terhadap Perbudakan”, https://almanhaj.or.id/306 (30 Mei 2022)
120 Abu  ‘Abdillah  Muhammad  Ibn  Ismā’il  al-Bukhari, Al-Jami’  al-Musnad  al-Sahīh  al- Mukhtashar (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 15.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lipat. 44 Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:
45 ناَرْجَأ ُهَلَ ف ِهِدِيَس َّقَحو ِالله َّقَح ىَّدَأ ٌكوُلَْمِ ٌدبَعَو Artinya:
Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala.
Dalam  Islam,  terdapat  hukum  tentang  perbudakan  yang  sampai  sekarang masih  kita  temukan    dalam  kitab-kitab  klasik  warisan  ulama-ulama  salaf,  yang memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan sistem perbudakan lainnya yaitu memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis, kemudian budak-budak itu juga memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup, selain itu bagi budak wanita tidak dipandang rendah dan jika dinikahi oleh majikannya maka anak-anaknya akan menjadi orang-orang merdeka, tidak  seperti  aturan  perbudakan  jahiliah  yang  menetapkan  status  budak  terhadap keturunan budak perempuan yang harus tetap menjadi budak. 46
Praktik perbudakan terhadap Ata di Bulukumba hari ini bukanlah hal yang baru  di  tengah-tengah  masyarakat,  melainkan  praktik  perbudakan  terhadap  Ata tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Bulukumba sejak zaman kerajaan, karena perbudakan terhadap Ata merupakan suatu  sistem perbudakan tradisi masyarakat Bulukumba yang diwariskan secara turun-temurun.
Versi  perbudakan  terhadap  Ata merupakan  versi  perbudakan  terhadap budak keturunan yang dianut oleh masyarakat Bulukumba di zaman kerajaan dan diwariskan secara turun-temurun hingga masih dapat ditemukan hari ini di kalangan masyarakat Bulukumba, walaupun sistem perbudakan ini sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat, namun ada saja masyarakat yang masih menerapkan sistem  perbudakan  ini  karena  berpegang  teguh  pada  tradisi  mereka  dan menganggap  bahwa  perbudakan  yang  mereka  lakukan  hari  ini  adalah  bentuk perbudakan yang legal dalam Islam. Setidaknya ada tiga faktor penyebab pelegalan perbudakan terhadap golongan Ata yang dilakukan oleh masyarakat  Bulukumba, yaitu:
1. Mereka  beranggapan  bahwa  perbudakan  terhadap  golongan  Ata  yang dilakukan  oleh  golongan Karaeng dan  golongan Tu  Maradeka merupakan adat  istiadat  masyarakat  yang  harus  diterima  oleh  seluruh  golongan masyarakat yang ada di Bulukumba, baik itu golongan Karaeng , golongan Tu Maradeka maupun  golongan  yang  paling  rendah  yaitu  golongan  Ata. 47 Seluruh lapisan masyarakat mau tidak mau harus menerima tradisi tersebut,
44 Raehanul Bahraen, “Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?”, https://muslim.or.id (30 Mei 2022).
45 Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, Al-Jami’ Sahih Muslim , h. 134
46 ‘Abdullah Nāshih ‘Ulwān, Nizhām al-Riqq Fī al-Islām (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 69.
47 Rahmat  Hidayat  (50  tahun),  Ketua  Masjid  Nurul  Jannah  Bonto  Kamase, Wawancara, Bulukumba, 27 Februari 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
karena melanggar tradisi nenek moyang merupakan hal yang dilarang dalam kehidupan masyarakat Bulukumba.
2. Mereka  beranggapan  bahwa  perbudakan  terhadap  Ata  adalah  bentuk perbudakan  yang  dilegalkan  oleh  Islam,  karena  hukum  mengenai  budak terdapat  dalam  Al-Qur’an  maupun  hadis,  namun  tidak  ada  sama  sekali pelarangan untuk memiliki budak. 48
3. Mereka beranggapan bahwa perbudakan yang mereka lakukan adalah bentuk perbudakan  yang  tidak  menganut  sistem  perbudakan  jahiliah  dan  sistem perbudakan  modern  yang  identik  dengan  kekerasan,  penyiksaan  dan pembunuhan.  Bentuk  perbudakan  di  Bulukumba  yang  dilakukan  oleh golongan Karaeng dan Tu  Maradeka terhadap  golongan  Ata  sangatlah berbeda dengan bentuk perbudakan Jahiliah atau perbudakan bangsa-bangsa selain Islam, yang ketika memperbudak selalu memakai kekerasan, siksaan bahkan pembunuhan. Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama  binatang,  dirantai,  dipaksa  bekerja  tanpa  perhatian  kesehatan  dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat, diperjualbelikan di pasar- pasar  dan  bahkan  dibunuh  sesuka  hati  majikannya. 49 Adapun  sistem perbudakan di Bulukumba terhadap Ata, hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan para majikannya yang bisa disuruh apapun, walaupun dalam masyarakat  mereka dipandang  rendah dan hina dan salalu menerima  tindakan  diskriminasi, namun  para  majikan  dari  budak  tersebut dilarang  melakukan  tindakan  penyiksaan  bahkan  pembunuhan  kepada budaknya.
Tiga  faktor  inilah  yang  menyebabkan  masih  ditemukannya  sistem perbudakan terhadap Ata dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh golongan Ata tersebut. Namun apakah tiga faktor tersebut dapat diterima dan dilegalkan  dalam  Islam,  sehingga  membuat  golongan  Ata  akan  semakin terdiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?
Hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah, jadi Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan yang merampas hak manusia, dan merendahkan harkat dan martabat manusia layaknya binatang. 50 Hal ini serupa dengan memperbudak manusia dengan cara pemberian julukan atau gelar Ata  kemudian  diperbudak  secara  turun-temurun  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat  Bulukumba,  yang  merupakan  bentuk  perbuatan  yang  tidak diperbolehkan,  karena  memperlakukan  manusia  merdeka  sebagai  budak adalah  bentuk  perampasan  kebebasan,  perampasan  hak,  perampasan kenyamanan  dan  kesejahteraan,  perampasan  kehormatan  dan  penyiksaan
48 Rahmat  Hidayat  (50  tahun),  Ketua  Masjid  Nurul  Jannah  Bonto  Kamase, Wawancara, Bulukumba, 27 Februari 2022.
49 Rahmat  Hidayat  (50  tahun),  Ketua  Masjid  Nurul  Jannah  Bonto  Kamase, Wawancara, Bulukumba, 27 Februari 2022.
50 Abdul  Hakim  Wahid,  “Perbudakan  Dalam  Pandangan  Islam,  Hadis  dan  Sirah Nabawiyyah” (Januari 2017): h. 143.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukumnya  haram  dan  merupakan  bentuk  kezaliman  kepada  orang  lain. 51 Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Hud/11: 18.
ْينِلماَّظلا ىَلَع ِالله َةَنْعَل  َلأ
Terjemahnya:
Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim 52
Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Gifari ra. bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda:
53 ا و ُ لماَظَتَلَ ف ,اًمَّرَُمُ مُكَنيَب ُهُتْلَعَجَو ,يِسْفَ ن ىَلَع َمْلُّظلا ُتْمَّرَح ِ نِإ ْيِداَبِع َيَ : َلَاَعَ تَو َك َراَبَ ت الله َلاَق Artinya:
Allah  Tabāraka  wa  ta’ala  berfirman:  wahai  hambaku,  sesungguhnya  aku haramkan  kezaliman  atas  diriku,  dan  aku  haramkan  juga  kezaliman  bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.
Dalam  ajaran  Islam,  budak  hanya  bisa  didapatkan  dengan  satu  jalur  saja,
yaitu melalui jalur peperangan melawan orang kafir. Jadi, Ata sebenarnya adalah adalah  manusia  yang  merdeka  dan  bukan  budak,  seorang  yang  aslinya  merdeka tidak  bisa  menjadi  budak  begitu  saja,  baik  menjadi  budak  dengan  pengakuan pribadi  atau  ketika  orang  itu  diwariskan  secara  turun-temurun.  Imam  al-Nawawī dalam kitabnya al-Majm ū ’ mengatakan:
54 ة ي رلحا   ْينيمَدلا   ِفِ   ُلْصَلا
Artinya:
Asal dari anak Adam adalah merdeka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
َلاَق َُّللَّا : ٌةَث َلََث َنَأ ْمُهُمْصَخ َمْوَ ي ِةَماَيِقلا : ٌلُجَر ىَطْعَأ ِب َُّث ،َرَدَغ ٌلُجَرَو َعَبَ اًّرُح َلَكَأَف ،ُهَنََثَ ٌلُجَرَو
55 ُهَرْجَأ   ِطْعُ ي  َْلَو   ُهْنِم  َفْوَ تْساَف  اًيرِجَأ   َرَجْأَتْسا Artinya:
Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang  yang  bersumpah  atas  namaku  lalu  mengingkarinya,  seseorang yang  menjual  orang  merdeka  lalu  memakan  uang  dari  harganya  dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.
51 Miftahol Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, Ijlil 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 71.
52 Departemen  Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 223.
53 Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, Al-Jami’ Sahih Muslim , h. 1994.
54 Abu  Zakariyā  Mahyuddīn  Ibn  Syaraf  Al-Nawawī, Al-Majmu’    Syarah    Al-Muhadzab (Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H), h. 15.
55 Abu  ‘Abdillah  Muhammad  Ibn  Ismā’il  al-Bukhari, Al-Jami’  al-Musnad  al-Sahīh  al- Mukhtashar (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 82.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Berdasarkan  hadis  di  atas,  maka  praktik  memperbudak  manusia  merdeka sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Bulukumba  terhadap  Ata  adalah bentuk kezaliman yang layak mendapatkan hukuman yang setimpal. 56
Bentuk  perbudakan  terhadap  Ata  yang  terjadi  di  Bulukumba    merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena secara nyata telah merampas hak dan kebebasan manusia. Dalam syariat Islam, manusia  adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai  hak  dan  kebebasan.  Sebagaimana  firman  Allah  Swt.  dalam  Q.S.  al- Nahl/16: 90.
َي ِيْغَ بلاَو ِرَكْنُلماَو ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَهْ نَ يو  َبَْرُقْلا ْيِذ ِئآَتْ ي ِاَو ِناَسْحِلاَو ِلْدَعلِبَ ُرُمَيَ الله َّنِا ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِع

## َنوُرَّكَذَت
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  berlaku  adil  dan  berbuat  kebaikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran  dan  kezhaliman.  Dia  memberi  pengajaran  kepada  kalian,  agar kalian dapat mengambil pelajaran. 57
Islam  adalah  agama  yang  lengkap,  karena  meliputi  semua  aspek  dan  sisi kehidupan yang memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, termasuk di dalamnya adalah aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia yang melekat padanya di mana pun ia berada, karena tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya  sebagai  manusia  yang  wajar.  Oleh  karena  itu,  Negara  dan  agama mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi, karena seluruh hak  asasi  dalam  Islam  merupakan  kewajiban  bagi  negara  maupun  individu  yang tidak boleh diabaikan. 58
Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, lima hal pokok tersebut terangkum dalam al-doruriyāt al-khomsah atau al-huqūq al-insaniyah fī  al-Islām (hak-hak asasi manusia dalam Islam), yaitu:
a. Hifẓu al-dīn (Penghormatan atas kebebasan beragama)
b. Hifẓu al-māl (Penghormatan atas harta benda)
c. Hifẓu al-nafs wa al-‘ird (Penghormatan atas jiwa dan dan kehormatan)
d. Hifẓu al-‘aql (Penghormatan atas kebebasan berpikir)
e. Hifẓu al-nasl (Keharusan untuk menjaga keturunan)
Kelima  hal  pokok  inilah  yang  harus  dijaga  oleh  setiap  umat  Islam  supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. 59
56 Hanif  Luthfi, Budak  Dalam  Literatur  Fiqih  Klasik (Cet.  1;  Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing, 2019 M). h. 44.
57 Departemen Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 277.
58 Yefrizawati, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam “, Skripsi (Sumatera Utara: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara), h. 3.
59 Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqot, (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu ‘Affān, 1418 H/1997 M), h. 31.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam ajaran Islam juga, adat istiadat yang menyimpang dan bertentangan dengan  syariat  Islam,  maka  adat  istiadat  tersebut  tidak  boleh  diterapkan  atau dilakukan.  Sebagaimana  sistem  perbudakan  dan  diskriminasi  terhadap  Ata  yang merupakan  adat  istiadat  masyarakat  Bulukumba.  Walaupun  dalam  kaidah Ushul Fiqh disebutkan  bahwa  adat  istiadat  atau  budaya  dapat  menjadi  sumber  hukum.
Namun perlu ditekankan bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sumber hukum  itu syarat  utamanya  ialah  tidak  bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  Sunah.  Dengan demikian,  karakteristik  kebudayaan  dalam  Islam  ialah  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam  dan  tidak  bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  Sunah,  dapat  meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, jauh dari hal perampasan hak dan  kebebasan,  menghasilkan  kebaikan  dan  menambah  kecintaan  kepada  Allah, dan membuat pencerahan peradaban Islam serta tidak menyebabkan perpecahan. 60 Pada  sisi  yang  lain,  agama  Islam  sebagai  wahyu  dan  memiliki  kebenaran yang mutlak dan universal, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya  yang  relatif  dan  lokal  apalagi  dengan  mengedepankan  budaya  daripada nilai-nilai  ajaran  Islam,  maka  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dan  telah  menyalahi aturan yang ada.
Versi-versi  perbudakan  di  zaman  modern  ini  sudah  banyak  bermunculan dan  Islam  tidak  merestui  segala  macam  bentuk  perbudakan  yang  dilakukan terhadap individu maupun kelompok,  dan tidak ada satu nas pun dalam teks-teks keislaman yang menunjukkan hal itu. Kalaupun ada nas yang menyinggung tentang budak,  maka  itu  adalah  upaya  Islam  untuk  menghabiskan  segala  macam  bentuk perbudakan  yang  ada  di  dunia. 61 Termasuk  versi  perbudakan  yang  dianut  oleh masyarakat  Bulukumba  yang  menganggap  bahwa  perbudakan  yang  mereka lakukan  legal,  namun  anggapan  tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh  dalil  nakli maupun  oleh  dalil  akli,  karena  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang  tidak mengenal  sistem  pembagian  kasta  karena  semua  manusia  sama  di  sisi  Allah. Anggapan  tersebut  juga  tidak  dapat  diterima  karena  adanya  kesalahan  dalam memahami  ajaran  Islam  tentang  konsep  perbudakan  dalam  Islam.  Islam  yang melegalkan  perbudakan  tapi  harus  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  telah  Islam tetapkan  dan  dengan  tujuan  untuk  kemaslahatan  budak-budak  tersebut, diperlakuakan  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  pada  akhirnya  juga  mereka  akan dibebaskan,  bukan  dengan  semakin  membuka  lebar-lebar  pintu  perbudakan,  dan memperbanyak budak-budak untuk menaikkan status sosial pribadi.
Manusia  manapun  tidak  ada  yang  rela  kehilangan  hak  asasinya  sebagai manusia. Oleh sebab itu, kemerdekaan adalah harapan semua orang. Islam sebagai agama  yang  sesuai  fitrah  manusia  tentu  saja  tidak  menghendaki  adanya  praktik perbudakan.  Strategi  yang  dipakai  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  merubah praktik-praktik  sosial  yang  menyimpang  selalu  memakai  pentahapan,  termasuk dalam  menghilangkan  praktik-praktik  perbudakan.  Apalagi  praktik  perbudakan merupakan  penyakit  masyarakat  yang  sulit  dihilangkan.  Kalaupun  upaya
60 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan”, Mimikri 4, no. 1 (2018): h. 52.
61 Miftahol Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, h. 64.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Rasulullah saw. tersebut tidak berhasil menghapus perbudakan sekaligus pada masa hidupnya, namun benih-benih persaudaraan yang ditanamkan oleh beliau akhirnya berbuah persamaan hak dan penghapusan perbudakan di dunia. Semua pintu ke arah perbudakan  telah  ditutup  rapat-rapat  oleh  syariat  Islam.  Sehingga  seiring perkembangan  demografi,  angka  perbudakan  dengan  sendirinya  akan  semakin mengecil dan pada saatnya nanti akan lenyap dari muka bumi. 62
Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan agar mempelajari agama Islam secara sempurna, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama, ketenangan hidup dan kebahagiaan serta meminimalisir kesalahpahaman dalam mengaplikasikan  ajaran  Islam.  Sebagaimana  firman  Allah  swt  dalam  Q.S.  Al- Baqarah/2: 208.
َأ َيَ
ٌْينِبُم ٌّوُدَع مُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا  ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَ ت  َلَو ًةَّفاَك مْلِ سلا ِْفِ اوُلُخْدا ْوُ نَمآ َنْيِذلا اَهُّ ي Terjemahnya:
Wahai  orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh  dan  janganlah  kalian  mengikuti  jejak  langkah  setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. 63

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, perbudakan terhadap Ata hari ini sudah tidak sama lagi dengan perbudakan  di  masa  kerajaan  yang  sangat  kental  dengan  pembagian  kasta  dan perbudakan. Sistem perbudakan terhadap Ata saat ini sudah tidak banyak lagi dan perlahan mulai pudar disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman, namun masih ada beberapa masyarakat Bulukumba yang menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi turun-temurun.
Kedua,  perbudakan  di  Bulukumba  dengan  sistem  pemberian  gelar  Ata merupakan perbuatan yang merampas hak dan kebebasan manusia karena hakikat syariat  Islam  bertujuan  untuk  menegakkan  hak  asasi  manusia  dan  kesamaan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan.  Islam  tidak  membedakan  warna  kulit  dan  suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah. Olehnya, Islam adalah agama yang tidak membenarkan  perbudakan  dengan  merampas  hak  dan  kebebasan  manusia,  dan berbuat zalim kepada orang lain. Hal ini serupa dengan perbudakan yang terjadi di masyarakat  Bulukumba  dengan  sistem  pemberian  julukan  atau  gelar  Ata  kepada golongan  masyarakat  tertentu,  kemudian  diperbudak  secara  turun-temurun,  yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur`an
62 Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan Dalam Pandangan Islam”, Hadis dan Sirah: h. 19.
63 Departemen Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah , h. 32.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Akbar,  Khaerul,  dkk. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah .  Makassar:  Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019.
Amanda,  Ruri.    “Perlakuan  Manusiawi  Terhadap  Budak  Dalam  Konsep  Agama Islam”. Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam 11, no. 2 (September 2021): h. 8.
Anshari,  Ahmad  Sayuti.  “Perbudakan  Dalam  Hukum  Islam”, Ahkam 17,  no.  1 (Januari 2005): h. 95-102.
Arikunto,  Suarsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Baharuddin, Wawancara, 2022. Bahraen, Raehanul. “Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?”. https://muslim.or.id (30 Mei 2022).
Bikri, Cik Hasan. Model Penelitian Kitab Fiqih . Cet. I; Bogor: Kencana, 2003. Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi Selatan.  “Kabupaten  Bulukumba”. Official  Website  Dinas  Komunikasi, Informatika,  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan. https://sulselprov.go.id (10 November 2021).
al-Faifī,  Sulaiman. Ringkasan  Fikih  Sunnah. Cet.  1;  Jakarta:  Beirut  Publishing, 1435 H/2014 M.
Fitri,  Nurul.  “Perbudakan  Menurut  Sayyid  Qutub  Dalam  Tafsir Fī  Zilāli  al- Qur`an”. Skripsi. Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018.
Hamzah.  “Perbudakan  Menurut  Ibnu  Katsir  Dalam  Tafsir  Al-Qur’am”. Skripsi . Jambi:  Fak.  Ushuluddin  dan  Studi  Agama  UIN  Sultan  Thaha  Saifuddin, 2020.
Husna,  Nurul.  “Kasta  Dalam  Hukum  Pidana  Islam”.  Perundang  Undangan  Dan Hukum Pidana Islam 3, no. 1 (Januari 2018): h. 37.
Jawas, Yazīd Ibn ‘Abdul Qādir. “Iklas”.  https://almanhaj.or.id (29 Mei 2021). al-Jazairī, Abū Bakar Jābir. Minhājul Muslim . Cet. 8; Madinah: Dār al-Fikri, 1396 H/1976 M.
Jazmi, Ayatullah. “Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern”. Skripsi. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019. Kementrian  Agama  RI. Al-Qur`an  Tajwid  dan  Terjemah. Bandung:  Diponegoro, 2015.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Profil Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba. Cet.  1;  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2019.
Luthfi, Hanif. Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik. Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M.
Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif . Cet. III; Yogyakarta:
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Rakesarasin, 1996.Bakti, 2004.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Muhammad, Agus. “Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur’an”. Shuhuf 4, no. 1 (2011), h. 43.
Munandar,  Aris.  “Sikap  Islam  Terhadap  Perbudakan”.  https://almanhaj.or.id/306 (30 Mei 2022)
al-Nawawī,  Abu  Zakariyā  Mahyuddīn  Ibn  Syaraf. Al-Majmu’  Syarah  Al- Muhadzab . Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H. Nursidik,  Muhammad  Didik.  “Nilai-Nilai  Pendidikan  Akhlak  Dalam  Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairy”. Skripsi. Salatiga: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2017.
Radio Rodja.  “Allah Tidak Menilai Seseorang Dengan Rupa Atau Kekayaannya”. https://rodja.id/2lu (29 Mei 2022).
Rahmat Hidayat, Wawancara, 2022.
Rochmawati.  “Dinamika  Kelompok  Sosial  Budaya  Di  Kota  Makassar: Memudarnya  Stratifikasi  Sosial  Berbasis  Keturunan”,  Masyarakat  dan Budaya 19, no. 2 (2017): h. 189-201.
Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan”, Mimikri 4, no. 1 (2018): h. 52.
Sābiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah . Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arobi, 1397 H/1977 M.
Sabri, Fahruddin Ali. “Ibn Rusyd dan Metode Ijtihād- nya dalam Kitab Bidāyah al- Mujtahīd  wa  Nihāyah  al-Muqtasīd” ,  Hukum  dan  Pranata  Sosial  5,  no.  2 (Desember 2010): h. 13-33.
Sarwono,  Jonathan. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Sodik, Miftahol Fajar. “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, Ijlij 2, no. 1 (1 Januari 2020) : h. 80
Sunggono, Bambang . Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Syāfiq, Ahmad. Al-Riqq fi al-Islam. Kairo: Handawi, 2012. Syahrun, Fatma Fitriani. “Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng”, Idea Of History 3, no. 2 (Desember 2020): h. 45- 55.
al-Syāṭibī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi Al-Muwāfaqot. Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu ‘Affān, 1418 H/1997 M.
Thabari. Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayatu Al-Qur’an. Cet 2; Beyrut: Dar al-Fikri, 1988.
Thosibo,  Anwar. Historiografi  Perbudakan. Cet.1;  Makassar:  Indonesia  Tera, 2002.
‘Ulwān,  ‘Abdullah  Nāshih. Nizhām  al-Riqq  Fī  al-Islām. Kairo:  Dār  al-Salam, 2003.
Wafī, ‘Alī ‘Abd al-Wahid. Huqūq al-Insān Fī al-Islām. Kairoh: Dār al-Nahdhah Mishr, 1979.
Wahid,  Abdul  Hakim.  “Perbudakan  Dalam  Pandangan  Islam,  Hadis  dan  Sirah Nabawiyyah” (Januari 2017): h. 143.
Winanto,  Dwi. Kabupaten  Bulukumba .  Cet.  1;  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Zuhailī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh . Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M.
al-Zuhailī,  Wahbah. al-Tafsir  al-Munir  fi  al-Aqidah  wa  al-Syari’ah  wa  Manhaj . Vol. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.