## ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)
Allysa Arum Savitry Email: allysaarums@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto Email: maspran7@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The aims of writing this article is to analyze the decision of polygamy preceded by the underhand marriage or marriage of sirri, because the marriage of polygamy done sirri is still done in society. Sirri marriage is a marriage that is only valid according to religion (islam) but does not get legal protection from the State because it is not registered. Meanwhile, in case the husband will apply for permission to have more than one (polygamy) wife must obtain permission from the religious court. In this paper using normative juridical approach which is based on marriage law in Indonesia, namely Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Government Regulation Number 9 Year 1975 on Implementation of Law Number 1 Year 1974 about Marriage and also Compilation of Law Islam (KHI).Therefore, the Parliament together with the Government must immediately amend Law Number 1 Year 1974 about Marriage because it can not accommodate the aspect of marriage.
Keywords: Marriage; Judge’s Decision; Polygamy; Marry Sirri.

## Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan poligami yang didahului dengan pernikahan sirri, karena pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri masih dilakukan di dalam masyarakat.Pernikahan sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama (islam) tapi tidak mendapat perlindungan hukum dari Negara karena tidak dicatatkan. Sedangkan, dalam hal suami akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu, DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.
Kata Kunci: Perkawinan; Putusan Hakim; Poligami; Nikah Sirri

## A. Pendahuluan
Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya.Dalam sejarah perkembangan manusia tak dapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksan dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya.Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatannya, misalnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, keluarga, suku bangsa-bangsa dan rumah tangga dunia(C.S.T Kansil, 2000: 3-4)
Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya:(C.S.T Kansil, 2000: 6)
1.  Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum
2.  Hasrat untuk membela diri
3.  Hasrat untuk mengadakan keturunan
Oleh karena salah satu penyebab manusia selalu hidup bermasyarakat adalah adanya hasrat untuk mengadakan keturunan, manusia akan melakukan perkawinan. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Meskipun telah melakukan perkawinan, ada kemungkinan kalau suami isteri tersebut tidak dikaruniai keturunan.Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan juga telah mengatur perihal terkait suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu atau poligami dengan alasan-alasan yang telah diatur di dalam Pasal 4 undang-undang tersebut.
Keabsahan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut:
(1)  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
(2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa keabsahan perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga, selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum islam, tapi juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan nikah ini memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status pernikahan dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Maka pencatatan merupakan suatu keharusan, dan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan suami isteri, sehingga hak-hak masing-masing akan dijamin secara hukum. (Zeni Lutfiyah: 4)
Hal ini berbeda dengan makna pernikahan sirri, yang dalam fikih memiliki arti disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar. Sedangkan dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum islam dan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Sehingga, yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan (Zeni Lutfiyah: 4)

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini.Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur’an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan hakim dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, literature-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bidang yang terkait.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Uraian Singkat Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA tentang Poligami
Di dalam duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA diuraikan bahwa pada tanggal 6 Desember 1992, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 6 Desember 1992. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruaniai dua orang anak yang masing berusia 22 tahun dan 2 tahun.
Selanjutnya, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, berusia 29 tahun, seorang pedagang yang selanjutnya disebut Calon Isteri Kedua, yang akan
Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang...
dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena isteri pertama tidak dapat menjalankan kewjibannya sebagai isteri karena isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan yaitu tuna netra sejak 3 tahunan belakangan.Namun, Pemohon dan Calon Isteri Kedua sudah nikah sirri sejak tahun 2010.
Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah disertai dengan Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon, Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yaitu sebesar Rp 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Surat Pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon. Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap semua dalil yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi.
Berikut ini penulis akan sedikit menguraikan beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA tentang poligami.
1)  Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena pada pokoknya Termohon telah 3 tahun menderita sakit mata sampai tidak bisa melihat dan sulit diharapkan untuk bisa disembuhkan sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Selain itu, Pemohon juga telah lama menjalin hubungan dengan Calon Isteri Kedua dan dari hubungannya tersebut telah melahirkan dua orang anak.
2)  Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah disertai dengan Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon, Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yaitu sebesar Rp 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Surat Pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon. Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap semua dalil yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi, yang mana hal tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.
3)  Berdasarkan jawaban Termohon yang tidak membantah atas dalil yang diberikan oleh Pemohon bahwa Termohon telah 3 (tiga) tahun menderita penyakit mata (tidak dapat melihat) yang sulit diharapkan untuk segera dapat sembuh, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani dan memenuhi kebutuhan Pemohon. Sehingga, mejelisa hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan.
4)  Pemohon berkeinginan untuk mentaati syariat islam serta untuk mentaati ketentuan hukum perkawinan yaitu agar pernikahannya dengan Calon Isteri Kedua dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan menurut keterangan para saksi, Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab, maka langkah Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan menempuh jalur resmi yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta dapat untuk dipertimbangkan.

## 2.  Analisis Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA tentang Poligami.
Keabsahan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut: (1)  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardani (2011: 17), sebab-sebab terjadinya nikah sirri antara lain:
1.  Tidak ada biaya
2.  Karena perkawinan di bawah umur
3.  Karena poligami
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Adapun hukum materiil bagi orang islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu isteri.Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami
Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang...
diizinkan untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat.Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan oleh pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud (Mustofa Hasan, 2011: 245).
Selanjutnya, dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinanyang pada pokoknya mengatur tentang apabila seorang suami yang hendak menikah lagi (poligami) maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
Namun, putusan dari Pengadilan Agama Surakarta No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA tentang poligami, yang mana alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah isteri mendapatkan sakit (tidak dapat melihat) sejak tiga tahun terakhir sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dan Pemohon sudah menikah sirri dengan Calon Isteri Kedua sejak tahun 2010 dan telah mempunyai dua orang anak.
Berdasarkan pengertian yang telah diketahui oleh masyarakat, pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dan di dalam putusan tersebut Pemohon sebelum melakukan poligami di dahului dengan melakukan nikah sirri dengan Calon Isteri Kedua. Pernikahan sirri ini banyak terjadi di hampir semua kalangan masyarakat kita.Mulai dari rakyat yang kurang mampu hingga para pejabat yang duduk di pemerintahan dan menjadi wakil rakyat pernah melakukan nikah sirri.Berbagai alasan mereka kemukakan untuk menunjukaan bahwa yang mereka lakukan adalah benar dan sah.Walaupun dari sudut pandang agama (agama islam) adalah sah, tetapi menurut hukum Negara pernikahan tersebut tidak diakui legalitasnya (Fatchian, 2009: 20).
Apabila di analisis berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, maka alasan dan syarat-syarat nya adalah telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi bila melihat berdasarkan hal yang diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi (poligami) maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri adalah melanggar Pasal ini. Selanjutnya di dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemetintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 tersebut merupakan pelanggaran dan akan dihukum dengan hukuman denda maksimal Rp 7.500., (tujuh ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi, aturan ketentuan pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidaklah berjalan secara efektif, karena dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut Pemohon tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah uang denda sebagai hukumnya, seperti apa yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu, menurut penulis DPR sebagai lembaga legislatif harus segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya adalah jumlah denda yang dijadikan untuk hukuman di dalam peraturan pelaksanaan.
Walaupun masalah pencatatan perkawinan telah disosialisasikan cukup lama, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja(Zulfan, 2014:296).
Oleh karena hal tersebut, maka DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.

## D. Simpulan
Di Indonesia, peraturan mengenai kebolehan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi
Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang...
Hukum Islam (KHI). Namun, pada kenyataan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat masih ada suami yang melakukan poligami melalui nikah sirri.Nikah sirri sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.
Seperti contohnya putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA yang mana Pemohon dan Calon Isteri Kedua telah melaksanakan nikah sirri terlebih dahulu sebelum mengajukan izin poligami ke pengadilan agama dan bahkan dari hasil nikah sirri tersebut Pemohon dan Calon Isteri Kedua telah memiliki anak.Selain itu di dalam positanya, Pemohon juga menyebutkan bahwa Termohon menderita sakit (tidak dapat melihat) sejak tiga tahun terakhir.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, alasan tersebut adalah sah dan memenuhi syarat, tetapi berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Perkawinan, adalah tidak sesuai, karena sudah jelas diatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, dan selanjutnya apabila seorang suami yang melanggar Pasal 40 tersebut maka disebut sebagai pelanggaran dan akan mendapatkan hukuman denda maksimal Rp 7.500., (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akan tetapi, aturan ketentuan pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidaklah berjalan secara efektif, karena dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut Pemohon tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah uang denda sebagai hukumnya
Oleh karena hal tersebut, maka DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.

## E. Saran
Berdasarkan segala permasalahan yang telah diuraikan di muka, maka saran yang dapat penyusun sampaikan antara lain:
1.  DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kedua peraturan tersebut sudah cukup lama dan menurut penyusun sudah tidak relevan lagi dengan keadaan di masyarakat.
2.  Sebaiknya, hakim menolak permohonan poligami yang didahului dengan nikah sirri, karena selain nikah sirri tidak diizinkan oleh Negara dan sudah jelas diatur dalam Pasal 45 huruf a bahwa apabila seorang suami yang melakukan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka hal tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran dan akan dikenai hukuman denda.

## Daftar Pustaka
C. S. T Kansil. 2000. PengantarIlmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Fatchiah E. Kertamuda. 2009. Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia . Jakarta: Salemba Humanika Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu Mustofa Hasan, M.Ag. 2011. Pengantar Hukum Keluarga . CV Pustaka Setia: Jakarta
Zeni Lutfiah. Status Pernikahan Sirri dalam Aturan Perundang-Undangan di Indonesia . http://www.jurnal. hukum.uns.ac.id (diakses pada tanggal 24 Maret 2018)
Zulfan. 2014. “Fenomena Nikah Sirri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”. Jurnal Fitrah Vol 8 No. 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.