Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993

## TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

## Ariyadi, S.H.I., M.H
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Email: ariyadialbanjari@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  pertanyaan  bagaimana  ketentuan  hukum  tindak pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut  hukum  Islam?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui    ketentuan  hukum  tindak  pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut  hukum Islam yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya.
Penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji beberapa  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Bahan hukum  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dengan  teknik  editing  dan  interpretasi  data. Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis komparatif yang bersifat deskriptif, di mana seluruh bahan yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah  penulis  tetapkan,  kemudian  membandingkan  bahan-bahan  tersebut  untuk  merumuskan suatu kesimpulan.
Melalui  analisis  hukum  Islam,  penelitian  ini  menghasilkan  temuan:  Tindak  pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam tidak diatur secara khusus, dalam Islam  hanya  mengatur tentang  larangan  melacurkan  budak-budak  perempuan  serta  larangan mengambil hasil dari tindakan pelacuran tersebut.

## A. PENDAHULUAN
Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa merupakan  amanah  yakni  anak,  yang senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak- hak  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak merupakan  tunas,  potensi  dan  generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai cita-cita  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada  masa  depan. 1 Sebagai  amanah  Allah SWT  yang  dititipkan  kepada  orang  tua, anak  pada  dasarnya  harus  memperoleh
1 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 75.
perlindungan  serta  perhatian  yang  cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya  terutama  yang  diperoleh  dari kedua orang tua dan keluarganya. 2
Dalam  pandangan  Islam,  para orang tua pada hakikatnya sudah terbebani tanggungjawab  terhadap  anak-anaknya sejak  mereka  masih  belum  dilahirkan, bahwa  membangun  sebuah keluarga  harus selalu  tegak  berpijak  di  atas  fondasi agama,  akhlak,  pengetahuan  tentang  tugas
2 Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 67.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
dan  peran  keluarga. 3 Islam  memberikan hak-hak  pada  anak  seperti  yang  terdapat dalam  Al-Qur‟an,  yaitu  di  antaranya  hak untuk  mendapatkan  pendidikan,  nafkah, perlindungan  dan  pemeliharaan,  seperti yang  terhadap  dalam  Al-Qur‟an:  (QS.  At- Tahrim/66:6) 4
Perlindungan anak semestinya berpedoman  pada  upaya  yang  menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian  yang  baik.  Perlindungan  anak merupakan  satu  usaha  yang  mengadakan kondisi  di  mana  setiap  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. 5
Menurut pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual  merupakan  bentuk  kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap  aqidah,  akhlaknya,  harga  dirinya dan  sendi-sendi  peradaban  masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan. 6 Tindakan tersebut merupakan  sesuatu  yang  diharamkan  dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa
3 Hamdan Rajih, Cerdas Akal Cerdas Hati , (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 34.
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an  Dan  Terjemahnya, (Jakarta:  CV.  Toha Putra Semarang, 1989), h. 951.
5 Majda El Muhtaj, Dimensi Dimensi HAM Mengurai  Hak  Ekonomi  dan  Budaya ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 228.
6 Yusuf  Qardhawi, Halal  wal  Haram  fil Islam, (Bandung: Jabal, 2009), h. 141.
tindakan  tersebut  diharamkan.  Pertama, karena  pada  dasarnya  memperdagangkan manusia  itu  haram.  Kedua,  karena  anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi  di  luar  kepentingan  dirinya. 7
Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya:“Dari Abi Dzar,“Rasulullah  SAW  bersabda  dalam hadis  Qudsi  yang  diriwayatkan  dari Allah,“Wahai  hamba-Ku,  sesungguhnya Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku dan  terhadap  hamba-Ku,  maka  janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain”.(HR. Muslim). 8
Menurut  hukum  pidana  Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan  dalam  bentuk jarimah yang berkaitan  dengan  kejahatan  kehormatan dan kerusakan akhlak. Jarimah mengandung  arti  perbuatan  buruk,  jelek atau  dosa. Jarimah biasa  dipakai  sebagai perbuatan  dosa,  bentuk,  macam  atau  sifat dari  perbuatan  dosa  tersebut.  Misalnya pencurian,  pembunuhan,  perkosaan  atau perbuatan  yang  berkaitan  dengan  politik dan  sebagainya. Jarimah identik  dengan pengertian  yang  disebut  dalam  hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif jarimah diistilahkan  dengan  delik  atau  tindak
7 Djaenab, Perlindungan  Anak  Perspektif Fiqh  dan  Perundang-undangan, dalam  jurnal Al- Risalah, volume 10 (2010), h. 6.
8 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim , (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 657.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
pidana. 9 Berdasarkan  uraian  di  atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti  lebih  dalam  tentang  masalah eksploitasi  seksual  pada  anak.  Anak  yang seharusnya mendapatkan  perlindungan yang  layak  dari  segala  macam  ancaman yang  merusak  masa  depannya,  justru terjerumus  kedalam  dunia  prostitusi.  Oleh karena  itu,  peneliti  sangat  tertarik  dan merasa  perlu  mengkaji  lebih  dalam mengenai tindak pidana pelaku  eksploitasi seksual  pada  anak  berdasarkan  tinjauan dua  sistim  hukum  yakni  hukum  Islam. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  permasalahan  yang akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pelaku  eksploitasi  seksual  pada  anak menurut hukum Islam dan hukum positif?

## B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Perbuatan  manusia  yang  dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan  tersebut  secara  fisik  atau nonfisik,  seperti  membunuh,  menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap  harta  benda  dan  lainnya,  dibahas dalam  fiqih jinayah (hukum  pidana
9 Rahmat Hakim, Hukum Pidana
Islam:Fiqh  Jinayah, (Bandung:  Pustaka  Setia, 2009), h. 14-15.
Islam). 10 Dalam  fiqih jinayah (hukum pidana Islam), ada dua istilah penting yang terlebih  dulu  harus  dipahami  yaitu  istilah jinayah dan Jarimah .  Kedua  istilah  ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang  sama. Jinayah menurut  bahasa merupakan  nama  bagi  suatu  perbuatan jelek  seseorang.  Adapun  menurut  istilah adalah  nama  bagi  suatu  perbuatan  yang diharamkan syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai  jiwa,  harta,  benda,  maupun selain jiwa dan harta benda. 11
Ada  lima  kejahatan  yang  dikenai hukuman tertentu dari syara‟, yaitu:
1) Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota badan
2) Kejahatan  kelamin,  yaitu  yang disebut zina pelacur
3) Kejahatan atas harta
4) Kejahatan atas kehormatan
5) Kejahatan  berupa  pelanggaran dengan  membolehkan  makanan dan  minuman yang diharamkan oleh syara‟ 12
Dengan demikian, pengertian jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan.  Perbuatan  yang  diharamkan meliputi  tindakan  yang  dilarang  atau dicegah  oleh  Syara‟  (Hukum  Islam). Apabila  dilakukan  perbuatan  tersebut
10 Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.
11 Ibid., h. 12.
12 Lihat  terjemahan  kitab Bidayatul Mujtahid.
mempunyai  konsekuensi  membahayakan agama,  jiwa,  akal,  kehormatan,  dan  harta benda.
Istilah  berikutnya  yaitu Jarimah (tindak  pidana),  pada  dasarnya  kata Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Adapun pengertian Jarimah sebagai berikut:
Jarimah    (tindak  kriminal)  adalah  semua tindakan  yang  diharamkan  oleh  syariat. Allah  ta‟ala  mencegah  terJadinya  tindak kriminal  dengan  menjatuhkan hudud atau ta‟zir kepada pelakunya. 13
Abdul Qadir „Audah menyatakan pengertian jarimah yaitu:
Jarimah  adalah melakukan perbuatan yang diharamkan  yang  apabila  melakukannya mengakibatkan  ancaman  sanksi  hukum tertentu,  atau  tidak  melakukan  perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu  apabila  tidak  melakukannya  atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang
keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. 14
Jarimah identik  dengan  pengertian yang disebut dalam  hukum positif  sebagai tindak pidana atau pelanggaran.
Maksudnya  adalah  satuan  atau  sifat  dari suatu  pelanggaran  hukum.  Dalam  hukum positif  contoh Jarimah seperti Jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan
13 Musthofa  Hasan, Hukum  Pidana  Islam: Fiqh Jinayah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
h. 15. 14 Musthofa  Hasan, Hukum  Pidana  Islam:
Fiqih Jinayah , h. 15
sebagainya. Jarimah diistilahkan  dengan delik  atau  tindak  pidana. 15 Untuk  dapat dikatergorikan  sebagai  suatu Jarimah , suatu  perbuatan  harus  memiliki  beberapa unsur, unsur-unsur tersebut yaitu:
a. Nash  yang  melarang  perbuatan dan  mengancamkan  hukuman terhadapnya,  unsur  ini  disebut unsur formil (rukun syar‟i)
b. Adanya  tingkah  laku Jarimah , adanya perbuatan yang melawan  hukum,  unsur  ini disebut  unsur  materil  (rukun maddi )
c. Pembuat adalah orang
mukallaf,  yaitu  orang  yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap
Jarimah yang diperbuatnya,  unsur  ini  disebut unsur moril (rukun adabi ). 16
Jarimah mengandung arti perbuatan  buruk,  jelek  atau  dosa. Jarimah biasa  dipakai  sebagai  perbuatan  dosa, bentuk,  macam  atau  sifat  dari  perbuatan dosa  tersebut.  Adapun  bentuk-bentuk jarimah terbagi  kedalam  tiga  bagian berdasarkan  berat dan ringannya  hukuman dan sebagaimana ditegaskan atau tidaknya dalam Al-Qur‟an dan hadits, yaitu:
a. Jarimah hudud
15 Ibid. , h. 20.
16 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),  h.6.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang  bentuknya  telah  ditentukan syara  sehingga  terbatas  jumlahnya.  Selain ditentukan  bentuknya  juga  ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al- Qur‟an  maupun  As-Sunnah. Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah.
Adapun jarimah  hudud terbagi  ke dalam beberapa bagian, yaitu: zina, qadzaf (tuduhan  palsu  zina), sariqah (pencurian), minum  khamr, hirabah (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), rid}ah ( murtad) dan al - baghyu (pemberontakan). 17
Jarimah  -jarimah yang  menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jarimah yang  menyangkut  masyarakat  banyak, yaitu  untuk  memelihara  kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
b. Jarimah qishash/diyat
Jarimah ini  juga  telah  ditentukan jenisnya  maupun  besar  hukumannya. Jarimah inipun  terbatas  jumlahnya  dan hukumannyapun  tidak  mengenal  batas tertinggi maupun terendah karena hukuman  untuk jarimah ini  hanya  satu untuk setiap jarimah .
Qishash juga  merupakan  hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran)  jiwa  atau  anggota  badan  yang dilakukan dengan sengaja, seperti
17 Ibid., h. 7.
membunuh, melukai, menghilangkan anggota  badan  dengan  sengaja. Jarimah qishash  diyat ini  terbagi  kedalam  lima bagian, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan  seperti  sengaja,  pembunuhan tidak  sengaja,  penganiayaan  sengaja,  dan penganiayaan tidak sengaja. 18
c. Jarimah ta‟zir
Ta‟zir menurut  bahasa  artinya at- ta‟dib ,  yaitu  memberi  pengajaran.  Dalam fiqih jinayah,  ta‟zir merupakan  bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah  hudud dan qishash  diyat yang  macam  dan  bentuk  hukumannya telah  ditentukan  oleh  syara‟. 19 Hukuman ta‟zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana,  situasi  dan  kondisi  masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  hukuman ta‟zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana  perbuatan jarimah terjadi, kapan  waktunya,  siapa  korbannya,  dan sanksi  yang  pantas  dikenakan  demi menjamin ketentraman dan kemashlahatan umat. 20 Hukum  pidana  Islam,  sebagai realisasi  dari  hukum  Islam  itu  sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk
18 Ibid., h.8.
19 Musthofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad Saebani, Hukum  Pidana  Islam:  Fiqih  Jinayah ,  h. 75.
20 Makhsrus  Munajat, Hukum  Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 4.
menciptakan  ketentraman  individu  dan masyarakat  serta  mencegah  perbuatan- perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, baik berkenaan  dengan  jiwa,  harta  maupun kehormatan.
Dengan  demikian,  tujuan  hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah, adalah  melayani  kebutuhan  masyarakat dari  segi  keamanan  dan  terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi  dan  meratakan  keadilan  sosial, serta menimbulkan ketenangan, kedamaian dan  ketentraman  di  antara  setiap  individu dan anggota masyarakat. 21 Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Tasyri‟ Al- Jinai  Al-Islami:  Muqaranan  bi  Al-Qanun Al-Wad‟i, yaitu:
خناصي  ظفذن  ،آٍهػ  تثلاػٔ  ىئاشج
ٔ ةػاًجنا ٍّهػ وٕمت يزنا واظُنا ةَاٍصن
ةٌٕل  ةػاًجنا  ءامت  ٌاًعنٔ  ،ةػاًجنا
اللهٔ ،ةهظافنا قلاخلأات ةمهختي ةُياعتي ِشعت لا آت شيأٔ واكدلأا ِزْ عشش يزنا
ضسلأا  مْأ  ِاصػ  ٕنٔ  صاػ  ةٍصؼي
ّػاغأ ٕنٔ غٍطي ةػاغ ّؼفُت لأ ،ًاؼًٍج
ّسفَ ىهػ ةتك ُّكنٔ ،ًاؼًٍج ضسلأا مْأ
داثؼن  ةًدشنا لاإ  مسشنا  مسشٌ  ىنٔ  ،ِ
ٍي  ىْرامُتسلا  ،ًٍٍناؼهن  ةًدس
21 Musthofa Hasan , Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah , h. 27

## ىٓفكنٔ  ،ةنلاعنا  ٍي  ىْداشسإٔ،ةنآجنا
.ةػاطنا ىهػ ىٓثؼتٔ ،ًصاؼًنا ٍػ
22
Tindak  pidana (jarimah) dan  ancaman hukumannya  dimaksudkan  untuk  menjaga kemashlahatan,  ketertiban,  kekuatan,  dan keluhuran budi pekerti masyarakat. Karena Allah  Zat  yang  mensyariatkan  hukum  dan memerintahkan  untuk  mengikuti  hukum- hukum  tersebut  tidak  akan  terpengaruh oleh  kemaksiatan  dan  ketaatan  manusia, bahkan selalu melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya  dan  seorang  Rasul  tidak  akan diutus,  melainkan  menjadi  rahmat  bagi alam  semesta  dan  menghindari  umat manusia dari kejahiliyahan, serta menunjukan  sinar  terang  dari  kegelapan dan  mencegah  dari  kemaksiatan  serta mendorong untuk berlaku taat. 23
Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan  (teori  absolut)  dan  tujuan preventif  (teori  relatif),  yaitu  bentuk pencegahan  agar  kejahatan  dapat  ditekan lebih dini. Maksud utama hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemashlahatan  manusia  dan  menjaga  dari hal-hal  yang  mafsadat  karena  Islam sebagai rahmatan  lil  al‟alamin memberi petunjuk dan pelajaran kepda manusia. 24

## C. Tindak  Pidana  PelakuEksploitasi
Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam
22 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‟ Al-Jinai Al-Islami:  Muqaranan  bi  Al-Qanun  Al-Wad‟I, ,  h. 69-70.
23 Musthofa  Hasan, Hukum Pidana  Islam: Fiqh Jinayah , h. 28.
24 Ibid. , h. 29.
1. Pengertian eksploitasi seksual pada anak Islam  merupakan  aturan  agama untuk  menjamin,  melindungi  dan  menjaga kemashlahatan umat  manusia, baik  berupa perintah  atau  larangan  yang  bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya.Dalam hal tertentu, aturan tersebut  sudah  disertai  ancaman  dunia disertai  dengan  ancaman  akhirat  apabila dilanggar. 25 Pengertian seksualitas didefinisikan  secara  luas  sebagai  suatu keinginan untuk menjalin kontak, kehangatan, kemesraan atau mencintai. 26 Eksploitasi seksual merupakan suatu  tindakan  perbuatan  yang  menuju pada  arah  asusila.Karena  didalamnya terdapat  unsur  yang  bersifat  negatif terhadap pengaruh seksual.
Anak  adalah  amanat  Allah  SWT yang  harus  senantiasa  dipelihara.Apapun statusnya,  pada  dirinya  melekat  harkat, martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia yang  harus  dijunjung  tinggi.Namun,  pada kenyataannya  betapa  banyak  anak  yang terlantar,  tidak  mendapatkan  pendidikan karena  tidak  mampu,  bahkan  menjadi
25 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  10, terj. Moh  Thalib,(Bandung:  PT.  Al-Ma‟arif,  1987),
h.10.
26 Faridah  Thalib, Kekerasan  Seksual Dalam  Rumah  Tangga  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, (Banjarmasin, Antasari Press, 2009), cet ke-1, h. 9.
korban  tindak  kekerasan.  Hidupnya  tidak menentu,  masa  depan  tidak  jelas  dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 27 Sebagai orangtua yang  merasa  mendapat amanat seharusnya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memelihara anak-anak dengan  memberikan  pendidikan  yang sebaik-baiknya,  mengikuti  perkembangan demi  perkembangan  baik  fisik  maupun kejiwaannya, dan tidak membiarkan mereka  salah  langkah  dalam  melewati masa-masa pertumbuhannya, karena sekali salah  langkah  maka  hal  itu  akan  memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan masa depannya. 28
Salah  satu  perasaan  mulia  yang Allah  tanamkan  di  dalam  hati  kedua orangtua  adalah  rasa  kasih  sayang  kepada anak-anak.Perasaan  yang  mulia  di  dalam mendidik anak dan mempersiapkan mereka memperoleh hasil yang terbaik dan pengaruh  yang  besar.Orangtua  yang  tidak memiliki  kasih  sayang  akan  membuahkan perilaku-perilaku  menyimpang  pada  anak- anak,  kebodohan  dan  kesusahan. 29 Islam juga mengatur tentang pentingnya menjaga
27 Djaenab, Perlindungan  Anak  Perspektif Fiqh  dan  Perundang-undangan ,  dalam  jurnal  Ar- risalah, no 1, vol 10 (2010): h. 3.
28 Juwairiyah, Dasar-dasar  Pendidikan Anak Dalam Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 73.
29 Abdullah  Nashih  „Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, terj. Arif Rahman hakim dan Abdul Halim,(Solo: Insan Kamil, 2012), h. 23.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
serta  memelihara  hak  dan  kehormatan anak dengan baik agar mendapat perlindungan  dari  hal-hal  yang  dapat merusak  masa  depannya  kelak.  Adapun hak-hak  yang harus diperoleh anak dalam Islam  untuk  menjaga  martabat  dan kehormatan anak yaitu, diantaranya:
1) Mendapatkan  tuntunan  akhlak serta  penanaman  akidah  yang benar
2) Mendapatkan nafkah yang halal, pendidikan,pengajaran yang baik
3) Mendapat  perlindungan  dari segala  gangguan  dan  tindakan yang  dapat  merusak  masa depan anak.
Ajaran  Islam  sangat  menekankan perlindungan  terhadap  anak  serta  kasih sayang orangtua, sebagaimana yang dijelaskan  dalam  hadits  Nabi  Muhammad SAW: 30
Artinya:”Diriwayatkan  Umar  bin Hafs,  meriwayatkan  kepada  kami  ayahku, meriwayatkan kepada kami al-A‟masy, dia berkata: meriwayatkan kepadaku Zaid  bin Wahab,  dia  berkata:  mendengar  Jarir  bin
Abdullah
dari
Nabi SAW, bersabda:“Seseorang
yang tidak
mempunyai  rasa  kasih  sayang,  maka  ia
30 Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shohih  al-Bukhari,  Bab  Rohmatin-Naas wa  al-Bahaim ,  (Damaskus:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, 2008), juz 2, no. Hadis 6013, h. 103.

## tidak  akan  dikasihi  sayangi.”  (HR.  Al- Bukhari)
Allah  SWT  telah  menciptakan manusia  dengan  segenap  potensi,  berupa akal maupun kebutuhan-kebutuhan naluri.Di  antara  naluri  yang  diberikan adalah naluri untuk melestarikan jenis.Salah  satu  bentuknya  adalah  rasa suka  terhadap  lawan  jenis.Nafsu  syahwat atau naluri menjadi sesuatu yang alami dan naluriah  dalam  diri  manusia.  Berkaitan dengan  potensi  naluri  seksual  pada manusia,  Islam  tidak  melarang  manusia untuk  bersenang-senang.Namun,  Islam menentukan batasan-batasan yang dibolehkan.Dengan  demikian,  Islam  tidak membiarkan seseorang mengambil kesenangan  di  bawah  penderitaan  orang lain,  sebagai  tindakan  eksploitasi  seksual terhadap anak.Eksploitasi seksual merupakan  tindakan  yang  tercela  karena Islam menjamin kehormatan setiap individu (termasuk anak-anak).
Tindakan  eksploitasi  seksual  tidak pernah  dikenal  dalam  Islam.  Istilah  yang dikenal  dalam  hukum  Islam  hanyalah tindak  perzinahan  dan  praktik  pelacuran yang  dilakukan  terhadap  budak-budak wanita  pada  zaman  Nabi  Muhammad SAW.
2. Bentuk dan unsur tindakan eksploitasi seksual
Dalam  Islam  tidak  menyebutkan secara  jelas  pengertian  serta  pembahasan secara khusus tentang tindakan  eksploitasi seksual terhadap anak.
Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanyamengatur  tindakan  perzinahan  dan kasus  pelacuran  terhadap  budak-budak wanita  yang  dilakukan  oleh  tuannya,  agar tuannyadapat mengambil upah dari perbuatan  tersebut.  Terdapat  ayat-ayat  Al- Qur‟an  dan  hadits  NabiSAW  yang berbicara  tentang  tindakan  pelacuran terhadap  budak  wanita,  yaitu: (Q.S.  An-
Nur/24:33) 31
Asbabun nuzul ayat: Dari  Jabir,  ia  berkata Abdullah  bin Ubay  ibn  Salul  berkata  kepada  budak perempuannya  yang  bernama  Masikah,
“Pergi  dan  melacurlah  untuk  kami.” Dan ketika  ayat  tentang  zina  turun,  budak tersebut  berkata, „Demi  Allah,  saya  tidak akan  pernah  berzina  selamanya .‟Lalu Allah  SWT  menurunkan  ayat,“ ...dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang  mereka  sendiri  menginginkan kesucian ...” 32
Dalam tafsir lain dijelaskan:
Diriwayatkan oleh Muslim dan  Abu  Daud dari  Ja>birbahwa  Abdullah  bin  Ubay
31 Departemen  Agama  R.I, Al-Qur‟an  dan terjemahnya, h. 549.
32 Abu Nizhan, Al-Qur‟an Tematis,
(Bandung: Mizan, 2011), h. 514.
mempunyai dua hamba sahaya perempuan, yaitu  Musaikah  dan  Umaimah.  Lalu  ia memaksanya  untuk  melacur,  kemudian mereka  mengadukan  hal  ini  kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. 33
Diriwayatkan  oleh  Ibn  Mardawaih dari  Ali  bahwa  orang-orang  Arab  pada zaman jahiliyah memaksa budak-budaknya melacurkan  diri  untuk  mendapatkan  uang, maka  hal  itu dilarang dalam Islam dengan dasar  ayat  ini,  adapun  untuk  budak-budak yang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak dikenakan hukuman berdasarkan ayat:
Artinya:”Barangsiapa yang memaksa  mereka,  Maka  Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang  (kepada  mereka)  sesudah mereka dipaksa itu”
Perempuan-perempuan yang dipaksa  melacur  akan  diampuni  dosanya oleh Allah, dan dosa itu dipikul oleh yang memaksanya. Hasan al-Bishri tiap membaca  ayat  ini  mengatakan:”Bagi perempuan-perempuan  itu”,  yaitu  yang dipaksa melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinya. 34
Penjelasan ayat:
Kata “ al-bigha>” yang diambil dari kata  “ bagha>” yang  antara  lain  berarti
33 Departemen  Agama  R.I, Al-Qur‟an  dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 602.
34 Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy, Tafsir  Al-Qur‟an  Majid  An-Nuur, (Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000), h. 2823.
“melampaui batas.”Jika pelaku ini seorang perempuan, ini menunjukan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan.Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali  serta  disertai  dengan  imbalan materi.Perempuan  yang  melakukannya dinamakan“ baghiyyah” (wanita pelacur) . 35
Dalam  tafsir  Jalalain  dijelaskan: ( wa  la>  tukrihu  fa  ta  ya>tikum)  “Dan janganlah kamu memaksa pemudi- pemudimu”, maksudnya budak-budak perempuanmu („alal  bigha)  “untuk menjadi  pelacur”, yakni  berbuat  zina, (in aradna  takhas}uhunan)  “Sedang  mereka sendiri menghendaki kesucian”,
maksudnya  menjaga  diri  dari  perbuatan zina,  keinginan  inilah  yang  menjadi  letak pemaksaan  itu,  ( litab‟taghu>)“Karena kamu ingin mendapatkan” melalui pemaksaan itu ( „aradha>lhaya>tid}unya> ) “Keuntungan duniawi”. 36
As-Suddi  berkata,  “Ayat  yang mulia ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Dia  memiliki  budak  wanita  bernama Mu‟adzah. Bila seorang bertamu kepadanya, dia menyuruhnya agar
35 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah; pesan,  kesan  dan  keserasian  Al-Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 540. 36 Al-Imam  Jalaluddin  Muhammad  bin Ahmad  bin  Muhammad  Al-Mahalli,  Al-Imam Jalaluddin  Abdirrahman  bin  Abu  Bakar  As- Suyuthi, Tafsir  Jalalain ,  terj.  Najib  Junaidi, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), h. 610.
melayani tamu berzina untuk mendapatkan imbalan  darinya  dan  untuk  menghormati tamu itu. Maka, mengadulah budak wanita tersebut  kepada  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq ra.  Perihal  itu.  kemudian  Abu  Bakar  juga mengadukannya kepada Rasulullah. Maka, beliaupun  menyuruhnya  untuk  menahan budak  itu.  lalu,  berserulah  Abdullah  bin Ubay  bin  Salul  dengan  lantang,  “siapa yang  menghalangi kami dari Muhammad? Dia  telah  bertindak  terlalu  jauh  dalam mengatur budak-budak kita” maka Allahpun  menurunkan  ayat  ini  kepada mereka. 37
Ibn  Arabi  mengutip  dari  riwayat Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa  seorang  tawanan perang badr ditahan  pada  Abdullah  Ibn Ubay  Ibn  Salul.  Tawanan  ini  hendak berhubungan seks dengan Mu‟adzah, salah seorang dari budak wanita yang dipekerjakan  „Abdullah  sebagai  pelacur itu.Tetapi  Mu‟adzah  enggan  karena  ia telah  memeluk  Islam,  namun  „Abdullah memaksa dan memukulnya, dengan harapan  wanita  itu  hamil  dari  sang tawanan,  lalu  ia  menuntut  ganti  rugi. Karena  kebiasaan  masyarakat  jahiliyah adalah  membayar  kepada  tuan  pemilik hamba  sahaya  seratus  ekor  unta  untuk
37 Sayyid  Quthb, Tafsir  fi  Zhilalil-Qur‟an: di  Bawah  Naungan  Al-Qur‟an ,  terj.  As‟ad  Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 239
membayar  anaknya  yang  lahir  dari  sang pelacur  milik  tuan  itu.  Menurut  riwayat tadi,  Mu‟adzah  datang  mengadu  kepada Nabi SAW, dan turunlah ayat ini. 38
Riwayat  lain  menyatakan  bahwa „Abdullah Ibn Ubay memang menyediakan “wanita-wanita penghibur” untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu‟adzah. Saat itu tiba saatnya Mu‟adzah mengadu kepada Sayyidina  Abu Bakar ra. Dan  melaporkan  hal  tersebut  kepada  Nabi SAW. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubay,ayat ini  turun  berkenan  dengan  kasus  itu. 39
Pada  masa  Jahiliah  dikenal  empat  macam cara  untuk  menjalin  hubungan  seksual. Pertama,  cara  yang  dikenal  hingga  kini, yaitu  melamar  seorang  wanita  kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan.  Kedua,  mengirim  istri  yang telah  suci  dari  haidnya  untuk  “tidur” bersama  seorang  pria  yang  dipilih  dan setelah  jelas  bahwa  ia  mengandung barulah  ia  kembali  ke  suaminya.  Tujuan cara  ini  adalah  memperoleh  anak  dari seorang  yang  dinilai  memiliki  benih unggul.  Ketiga,  berkumpul  dalam  satu grup  yang  jumlahnya  kurang  dari  sepuluh orang  lalu  mereka  berhubungan  dengan seorang  wanita,  dan  bila  hamil  dan
38 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur‟an, h. 541. 39 Ibid.
melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup  tanpa seorangpun yang dapat mengelak  dan mengingatkan mereka tentang  hubungan  mereka  dengannya. Lalu,  wanita  itu  menunjuk  salah  seorang yang  dipilihnya  untuk  menjadi  ayah anaknya  dan  diberi  nama  dengan  nama yang  dinisbahkan  kepada  siapa  yang terpilih  itu.  Yang  keempat,  adalah  “ al- bigha>” (perzinahan, pelacuran). Kemudian Islam datang menghapus semua bentuk itu kecuali yang pertama. 40
Nabi  MuhammadSAW  melarang dengan  tegas  untuk  mengambil  upah  atau bayaran dari pelacur, Nabi SAW bersabda:
Artinya:”Dari  Abu  Mas‟ud  Al Anshary,  sesungguhnya  Rasulullah  SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun.”(HR. Bukhari) 41
Didalam hadis lain juga disebutkan,
Artinya:“Musa bin Ismail mengabarkan  kepada  kami,  mengabarkan kepada  kami  Aban  dari  yahya,  dari Ibrahim bin Abdillah Ya‟ni bin Qariz, dari Sa‟ib  bin  yazid,  dari  Rofi‟  bin  Khodij bahwa Rasulullah SAW, bersabda:“Penghasilan  tukang  bekam  itu tercela,  harga  anjing  itu  tercela,  dan
40 Ibid., h. 542.
41 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1, terj. Mahsyar, (Jakarta: al-Mahira, 2011), h. 495.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
bayaran  wanita  pelacur  juga  tercela.” (HR. Abu Daud) 42
Dalam  ayat  dan  kedua  hadits tersebut  di  atas  disebutkan  dengan  jelas tentang  larangan  untuk  menjerumuskan seseorang  dalam  tindakan  pelacuran  dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut.Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam.Didalamnya mengandung unsur  bahaya  bagi  masyarakat,  baik terhadap  akidahnya  dan  sendi-sendi  sopan santun.
Pelacuran  merupakan  salah  satu mata  pencaharian  yang  dibolehkan  di negara-negara  Barat dengan diberinya  izin dengan syarat si pelakunya harus memberikan  jaminan  kepada  si  pemilik kedai  itu  dan  memberikan  hak-hak mereka.Begitulah situasi ini pernah berlaku  pada  zaman  dahulu  sampai datanglah  Islam  untuk  menghapus  itu semua. 43 Sebagian  orang  jahiliyah  ada yang  menetapkan  upah  pekerjaan  harian hamba perempuannya dan hasilnya supaya diserahkan  kepada  tuannya  dengan  jalan apapun. Seringkali menjurus kepada perbuatan zina supaya dia dapat membayar apa  yang  telah  ditetapkan  atas  dirinya  itu.
42 Abu  Daud  Sulaiman  bin  al-Asy‟ats Jastani, Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud , terj. Muhammad  Ghazali,  dkk.  (Jakarta:  al-Mahira, 2013), h. 727.
43 Yusuf Qardhawi, halal dan haram dalam Islam , h. 182.
Bahkan sebagian  mereka ada  yang sampai memaksa hamba sahayanya untuk melacur semata-mata  untuk  mencari  keuntungan duniawi  yang  rendah  dengan  pekerjaan yang  terlarang  itu. 44 Unsur  tindakan eksploitasi  seksual  itu  sendiri  tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun  jika  dipahami  dan  dicermati berdasarkan  penjelasan  ayat  QS.  An- Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan  budak-budak  wanita  yang dilakukan  oleh  tuannya,  serta  melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur.  Maka  dapat  diketahui  bahwa unsur-unsur  tindak  eksploitasi  seksual yang  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan tindakan pelacuran ialah:
1) Adanya  perempuan-perempuan yang  dilacurkan,  yang  dalam hal  ini  yaitu  para  budak-budak wanita.
2) Adanya  pelaku  yang  menyuruh atau memaksa perempuan untuk  melakukan  pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan)
mereka.
3) Adanya  niat  dan  keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan  atau  upah  dari perbuatan tersebut.
Tindakan  pelacuran  mengandung banyak  mudharat  yang  tidak  diragukan
44 Ibid., h. 183
lagi. Ia  merupakan  faktor utama penyebab kerusakan  moralitas.  Selain  itu,  ia  dapat menjadi  penyebab  tersebarnya  berbagai jenis  penyakit  dan  mendorong  laki-laki untuk  tetap  membujang,  dan  lebih  senang berpacaran.  Karena  itu,  ia  merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya  prostitusi,  serta  timbulnya beragam  tindak  kriminal. 45 Prostitusi merupakan  suatu  profesi  yang  dibolehkan di  negara-negara  barat.  Bahkan  di  sana memberikan  izin  bagi  kegiatan  prostitusi, serta  menganggap  pelakunya  termasuk orang-orang  yang  bekerja  seperti  yang lainnyadan  memberi  hak-hak  mereka. Sebaliknya,  Islam  menolak  dengan  keras semua  kegiatan  prostitusi  ini,  serta melarang wanita-wanita  merdeka  dan  juga budak-budak wanita untuk mencari nafkah dari melacur. 46
Dengan  demikian,  Nabi  melarang mencari  nafkah  dengan  usaha  yang  kotor ini  betapapun  tingginya  bayaran  yang diperoleh, walau dengan dorongan apapun (seperti dorongan ekonomi). Dan menjauhi sebisa mungkin agar jangan sampaidikatakan  bahwa  pekerjaan  ini sudah menjadisuatu kebutuhan atau karena keadaan  yang  darurat  atau  karena  tujuan-
45 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunhah ,  terj. Abdurrahim  dan  Masukhin,  (Jakarta:  Cakrawala Publising), h. 231.
46 Yusuf  Al-Qaradhawi, Halal  Haram Dalam Islam . Terj. Abu Hana Zulkarnain, (Jakarta: AKBAR, 2004), h.177.
tujuan tertentu. Sehingga masyarakat Islam tetap  bersih  dari  tindakan  yang  sangat membahayakan ini. 47 Islam tidaklah mengharamkan  suatu  pekerjaan  kecuali didalamnya  terdapat  kezaliman,  penipuan, penindasan.  Maka  hal  tersebut  sangat dilarang  oleh  Islam.  Karena  setiap  usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan  tersebut  merupakan  suatu dosa. 48
Oleh  karena  itu,  semua  tindakan yang  dapat  membangkitkan  hawa  nafsu seseorang,  maka  hal  itu  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  yang  mendekati  zina. Hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan tindakan  pelaku  eksploitasi  seksual  pada anak  yakni  yang  dilakukan  oleh  seorang perantara  (mucikari,  germo)  yang  hal tersebut  dapat  membuka  jalan  kepada suatu  hubungan  yang  diharamkan  oleh Islam.
3. Sanksi  hukuman
Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu  bentuk jarimah yang  berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
Jarimah mengandung arti perbuatan  buruk,  jelek  atau  dosa. Jarimah biasa  dipakai  sebagai  perbuatan  dosa, bentuk,  macam  atau  sifat  dari  perbuatan
47 Ibid., h. 178.
48 Ibid., h. 187.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan,  perkosaan  atau  perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Jarimah identik dengan pengertian  yang  disebut  dalam  hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif jarimah diistilahkan  dengan  delik  atau  tindak pidana. 49
ٍي  ءشًنا  ٍُّجٌ  اًن  ىسا  :ةغن  ةٌاُجنأ ٍي  سذصًنات  ةًٍست  ،ّثستكا  ائ  شش صخ  َّا لاإ  ،واػ  ْٕٔ  ،ًاشش ٍّهػ  ىُج حلاطصلاا  ًف  ايأ  .ِشٍغ  ٌٔد  وشذٌ  اًت
،ًاػشش وشذي مؼفن ىسا :ةٌاُجناف ًٓمفنا ٔأ  لاي  ٔأ  سفَ  ىهػ  مؼفنا  غلٔ  ءإس ٍغ ىهػ إفساؼت ءآمفنا شثكأ ٍكن .كنر ش ةؼلإنا  لاؼفلأا  ىهػ  ةٌاُجنا  ظفن  قلاغإ ٔ ،ّفاشغأ ٔأ ٌاسَلإا سفَ ىهػ متمنا ًْ ضآجلإأ  بشعنأ  حشجنأ اًٍُت  ، ا  ظفن  ىٓعؼت  كهطٌ ىئاشج  ىهػ  ةٌاُجن
اصمنأ دٔذذنا
.
اًػ شظُنا اُععغ ارإٔ ظفن  قلاغإ  ٍي  ءآمفنا  ٍّهػ  فساؼت ىهػ  ةٌاُجنا طؼثنا  ٌٔد  ىئاشجنا  طؼت ةٌاُجنا  ظفن  ٌإ  :لٕمَ  ٌأ  اُُكيأ  ،شخَا ظفهن  فداشي  ًٓمفنا  حلاطصلاا  ًف ةًٌشجنا . 50
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami bahwa jinayah secara terminologi dipahami  sebagai  sebutan  bagi  setiap tindakan negatif yang dilakukan seseorang. Secara  termonologi, jinayah diartikan
49 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam:Fiqh  Jinayah, (Bandung:  Pustaka  Setia, 2009), h. 14-15.
50 Abdul  QadirAudah, Al-Tasyri‟  Al-Jinai Al-Islami:  Muqaranan  bi  Al-Qanun  Al-Wad‟I , (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), h. 67
sebagai  istilah  operasional  bagi  setiap tindakan  yang  dilarang  atau  diharamkan atas  seseorang,  harta  benda,  dan  lainnya. Jadi, jinayah adalah setiap tindakan negatif yang  menimpa  jiwa  menusia  atau  anggota dabannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya.
Istilah  lain  dari jinayah adalah jarimah yang berarti segala larangan yang diancam  oleh  Allah  dengan  sanksi  hukum yang  ditentukan (had) atau  yang  tidak ditentukan.  Arti  dari  “segala  larangan” dapat  berupa  perbuatan  aktif  melakukan tindakan  yang  diperintahkan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  istilah jinayah secara operasional  identik  dengan  istilah jarimah yang  mengandung  pengertian  tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum. 51
Dasar hukum tindak pidana eksploitasi  seksual  terhadap  anak  ditinjau dari  hukum  Islam  dapat  dikategorikan dengan tindakanpelacuran.Islam menentukan  dengan  sangat  jelas  bahwa kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan yang  sangat  bahaya,  karena  menyangkut harkat  dan  martabat  manusia.  Unsur penting  dalam  hukum  Islam  yang  perlu diketahui  adalah  perbuatan  melanggar hukum yang lazim disebut dengan jarimah dan ancaman hukuman yang lazim disebut uqubah.Jarimah secara  etimologis  adalah
51 MusthofaHasan, HukumPidana  Islam: FiqhJinayah ,  (Bandung:  CV  PustakaSetia,  2013), h. 16.
semua  perbuatan  atau  tindakan  pidana yang  mengandung  unsur  dosa,  baik  besar maupun kecil. 52
Dalam  hukum  pidana  Islam  secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku tindakan eksploitasi  seksual  pada  anak,  karena  hal tersebut  merupakan  sebuah  kasus  yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi  terdapat  beberapa  ayat  Al-Qur‟an dan  hadis  Nabi  yang  memang  tidak langsung  berkaitan  dengan  eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang  terjadi  pada  zaman  Nabi  dahulu, yaitu  tindakan  pelacuran  yang  dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya. Beratnya ancaman  pidana  dalam  Islam  diiringi aturan-aturan  yang  menghindari  manusia dari  dorongan  nafsu  seksual  yang  bebas, dan mendorong umatnya untuk melakukan perkawinan  sebagai  jalan  yang  sah  untuk melakukan  hubungan  seksual.  Karena salah  satu  prinsip  yang  ditetapkan  dalam Islam  adalah  bahwa  jika  Islam  melarang suatu  perbuatan,  maka  ia  juga  melarang segala  macam  perantara  yang  mengarah pada  sesuatu  yang  dilarang  itu  dan menutup  jalan  menuju  kearah  yang dilarang  tersebut.  Berdasarkan  konsep saddudz  dzara-i‟ ,  yaitu  bahwa  Allah
52 H.A.  Djazuli, Fiqih  Jinayat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h.121.
melarang  sesuatu  berarti  juga  melarang mengerjakan  sesuatu  yang  menjadi  jalan menuju  sesuatu  yang  dilarang  itu.  Begitu juga  Allah  menyuruh  sesuatu  berarti  juga menyuruh    mengerjakan  jalan  (sarana) yang dapat  menyampaikan kepada  sesuatu yang  disuruh  itu,  artinya  jalan-jalan  yang akan  melancarkan  terjadinya  kerusakan wajib dihindarkan. 53
Untuk  menetapkan  hukum  jalan (sarana)  yang  menghantarkan  kepada tujuan, perlu diperhatikan:
a) Tujuan (maqasid), jika tujuannya dilarang, maka hukum  wasilah  (sarana)  nya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilahnya diwajibkan.
b) Niat  (motif)  yang  mendorong seseorang  berbuatn  sesuatu.
Jika  niatnya  untuk  mencapai yang halal, maka hukum sarananya  halal.  Jika  niatnya untuk  mencapai  yang  haram  , maka  hukum  saranya  adalah haram.
c) Akibat  dari  suatu  perbuatan, dalam hal ini hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan  niat  saja,  tetapi diperhatikan  juga  akibat  dari
53 Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h.246.
perbuatan  itu.  jika  perbuatan itu menghasilkan kemashlahatan,  maka  wasilah hukumnya  boleh  dikerjakan. Dan sebaliknya, jika perbuatan itu  mengakibatkan  kerusakan, meskipun tujuannya baik, maka  wasilah  dihukum  tidak boleh dikerjakan. 54
Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap  perbuatan  eksploitasi  seksual yang  dilakukan  pada  anak.  Dalam  hukum Islam,  ketentuan  tindakan  eksploitasi seksual  initidak  dikenal,  tetapi  tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi  seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan  eksploitasi  seksual  ini  memilik dampak yang  tidak sejalan  dengan tuntunan  syari‟at  yakni  tidak  boleh membuat  bahaya  terhadap  orang  lain ataupun  bagi  dirinya.  Sebagaimana  sabda Nabi SAW:
Artinya:”Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat membuat kemudharatan pada orang lain”. 55
Dalam  hal  ini,  menetapkan  sanksi hukum  dalam  kasus  eksploitasi  seksual pada  anak,  bukanlah  memberikan  sanksi
54 Ibid., h. 247.
55 Dahlan  Tamrin, Kaidah-kaidah  Hukum Islam; Kulliyah Al-Khamsah , (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 153.
pada  pelaku  yang  berhubungan  dengan anak.  Tapi  menentukan  sanksi  terhadap pelaku  eksploitasi,  perantara  (germo, mucikari)  yang  memanfaatkan  tubuh  anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan  dari  tindakan  tersebut.  Sesuai dengan  jenis-jenis jarimah dan  sanksinya, maka  tindak  pidana  eksploitasi  seksual termasuk  dalam jarimah  ta‟zir. Hukuman jarimah  ta‟zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya,  artinya  untuk  menentukan  batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya  kepada  hakim  (penguasa). Dengan  demikian,  syari‟ah  menyerahkan kepada  hakim  untuk  menentukan  bentuk- bentuk  dan  hukuman  kepada  pelaku jarimah . 56
Hukuman ta‟zir menurut terminologi  fiqih  Islam  ialah  merupakan tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan  dosa  yang  tidak  ada  sanksi  dan kifaratnya. Dengan kata  lain, ta‟zir adalah hukuman  yang  bersifat  edukatif  yang ditentukan  oleh  hakim  atas  pelaku  tindak pidana  atau  kepastian  hukumnya  belum ada.  Hukuman ta‟zir itu  bisa  dilakukan dengan  peringatan,  penghinaan,  pukulan, kurungan  penjara,  pengasingan,  dan  lain- lain. 57 Jarimah  ta‟zir ialah  suatu jarimah yang  hukumannya  diserahkan  kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini
56 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi  Hukum , (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), h. 13
57 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  10 ,  terj. Moh. Thalib, h. 154-155.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
diberi  wewenang  untuk  menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‟zir. 58 Pemberian kekuasaan dalam menentukan  bentuk  jarimah    ini  kepada penguasa  agar  mereka  merasa  leluasa mengatur  pemerintahan  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  wilayahnya,  serta kemashlahatan daerahnya. Oleh karena itu, jarimah  ta‟zir sering  disebut  dengan jarimah kemashlahatan  umum.  Mengenai hukuman (sanksi), syara‟ hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang  berat  sampai  yang  ringan.  Tanpa mengharuskan  hukuman  tertentu  untuk jarimah yang  tertentu  pula.  Dalam menangani jarimah ini,  hakim  diberikan keleluasaan  untuk  menentukan  vonis kepada  pembuat jarimah ,  sesuai  dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya. 59
Ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada jarimah ta‟zir adalah:
1) Setiap jarimah tidak memerlukan ketentuan khusus,
2) Bentuk  perbuatan  yang  dapat merugikan orang lain
3) Ketentuan  hukumnya  menjadi wewenang hakim
4) Jenis sanksinya bervariasi Penerapan dan pemberlakuan hukuman  syara‟  bisa  memberikan  efek jera,  sehingga  ia  tidak  berani  untuk
58 Makhrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam di Indonesia, h. 178.
59 MusthofaHasan, HukumPidana  Islam:
FiqhJinayah , h. 75.
mengulangi  kejahatannya  lagi.  Di  antara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan  dan  kesadaran,  meyakinkan dan menyadarkan terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk. 60
D. Analisis Perbandingan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Analisis berdasarkan pengertian
Islam  merupakan  aturan  agama untuk  menjamin,  melindungi  dan  menjaga kemashlahatan umat  manusia, baik  berupa perintah  atau  larangan  yang  bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya.Dalam hal tertentu, aturan tersebut  sudah  disertai  ancaman  dunia disertai  dengan  ancaman  akhirat  apabila dilanggar. 61
Di dalam Islam tidak  menyebutkan secara khusus pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan  eksploitasi seksual terhadap anak.
Tindakan  eksploitasi  seksual  tidak pernah  dikenal  dalam  Islam.  Istilah  yang dikenal  dalam  hukum  pidana  Islam hanyalah tindakan pelacuran yang
60 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu    jilid  7, terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk . (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 271.
61 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  10, terj. Moh Thalib, h.10
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
dilakukan  oleh  para  majikan  terhadap budak-budak  wanita  pada  zaman  Nabi Muhammad  SAW.  Agar  tuannya  dapat mengambil  upah  dari  perbuatan  tersebut. Terdapat  ayat-ayat  Al-Qur‟an  dan  hadits NabiSAW yang mengatur tentang tindakan pelacuran  terhadap  budak  wanita,  yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nur/24:33: 62
Jika  diperhatikan  susunan  ayat tersebut,  maka  pertama-tama  Allah  SWT menyuruh  kita  untuk  memelihara  diri  dari fitnah dan maksiat, yaitu dengan menundukan  mata  dari  melihat  bagian jenis  tubuh  yang  terlarang.  Sesudah  itu Allah  menyuruh    kita  menikah  untuk memelihara agama dan berikutnya menyuruh kita menahan syahwat. Ayat ini memerintahkan  kita  untuk  bersabar  dalam menikah,  jika  memang  belum  mampu memberikan  kebutuhan  dalam  rumah tangga. 63
Kemudian  Allah  SWT  mendorong kita,  para  mukmin  agar  menolong  para budak  untuk  bisa  memerdekakan  diri, selain menyuruh para tuan (pemilik) budak yang  bersangkutan  memberikan  sebagian hartanya  kepada  budak  yang  dimiliknya untuk dapat dipergunakan untuk membayar tebusan atas dirinya. 64
62 Departemen  Agama  R.I, Al-Qur‟an  dan Terjemahnya, h. 549.
63 Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy, Tafsir Al-Qur‟anul Majid  An-
Nur, (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra,  2000),  h. 2822.
64 Ibid.
Pada  penggalan  ayat  yang  terakhir yaitu “Wa  la>  tukrihuu  fa  taya>atikum „alal  bi-ghaa-i  in  aradna  tahas}h-s}hunal li  tabta-ghuu  „ara-dhal  hayaatiddun-ya”, janganlah kamu memaksa budak perempuanmu  supaya  mereka  melacurkan diri  untuk  mencari  kekayaan,  sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau melakukannya.  Firman  Allah  SWT  ini tidak  memberi  pengertian  bahwa  larangan memaksa  mereka  melacurkan  diri  adalah jika mereka tidak menyukainya. Sebenarnya, walaupun mereka menyukainya,  tetap  tidak  boleh  menyuruh mereka melacurkan diri. 65 Pada ayat tersebut  sangatlah  jelas  terdapat  larangan untuk  melakukan  tindakan  eksploitasi seksual terhadap para perempuan.
Adapun sebab turunnya ayat tersebut  yaitu:  Diriwayatkan  oleh  Muslim dan  Abu  Daud  dari  Jabir  bahwa  Abdullah bin  Ubay  mempunyai  dua  hamba  sahaya perempuan, yaitu Musaikah dan Umaimah. Lalu  ia  memaksanya  untuk  melacur, kemudian    mereka  mengadukan  hal  ini kepada  Rasulullah  SAW,  maka  turunlah ayat ini. Demikian peraturan yang diturunkan  Allah  untuk  keharmonisan  dan kebersihan suatu masyarakat, bila dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  akan terciptalah  masyarakat  yang  bersih,  aman
65 Ibid., h. 2823.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
dan  bahagia  jauh  dari  hal-hal  yang membahayakan. 66
Berbeda dengan pengertian eksploitasi  seksual  menurut  hukum  positif telah  jelas  diatur  dalam    Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2007, Pasal 1 ayat (8) bahwa:
Eksploitasi  seksual  adalah  segala bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh  seksual atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk mendapatkan  keuntungan,  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Eksploitasi seksual dapat pula diartikan  dengan  tindakan  pelacuran  dan prostitusi  yang  berarti  praktik  hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan  dengan  siapa  saja,  untuk imbalan  berupa  uang.  Menurut  Purnomo dan  Siregar  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan protitusi adalah peristiwa    penyerahan  tubuh  oleh  wanita kepada  banyak  lelaki  dengan  imbalan pembayaran  guna  disetubuhi  dan  sebagai pemuas  nafsu  seks  si  pembayar,  yang dilakukan  diluar  pernikahan. 67 Eksploitasi seksual  komersial  anak  diartikan  sebagai penggunaan  anak  untuk  tujuan  seksual dengan  imbalan  tunai  atau  dalam  bentuk lain  antara  anak,  pembeli  jasa  seks, perantara  atau  agen,  dan  pihak  lain  yang
66 Departemen  Agama  R.I, Al-Qur‟an  dan Tafsirnya , h. 602.
67 Bagong  Suyanto, Masalah  Sosial  Anak , h. 159-160.
memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. 68
Dari  kedua  pengertian  di  atas terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan dari kedua pandangan antara hukum Islam dan  hukum  positif  tentang  pengertian tindakan  pelaku  eksploitasi  seksual  pada anak.
Hukum  Islam  tidak  menyebutkan secara  jelas  tentang  pengertian  eksploitasi seksual  pada  anak,  karena  di  dalam  ayat QS.  An-Nur/24:33  hanya  menyebutkan secara umum tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan dan  ayat tersebut didukung dengan  hadits-hadits Nabi SAW mengenai  larangan  mengambil  upah  dari wanita pelacur.
2. Analisis berdasarkan bentuk dan unsur tindakan eksploitasi
Di  dalam  Islam  tidak  ada  terdapat secara  jelas  pengertian  serta  pembahasan secara khusus tentang tindakan  eksploitasi seksual terhadap anak, mengingat kasus ini merupakan  kasus  yang  baru  yang  tidak pernah  terjadi  pada  zaman  Rasulullah SAW.  Oleh  karena  itu  bentuk  eksploitasi seksualpun  tidak  diatur  secara  jelas  dalam Islam. Seperti yang terdapat pada pembahasan sebelumnya bahwa jika dikaitkan  dengan  pengertian  eksploitasi seksual,  Islam  hanya  mengenal  istilah pelacuran  terhadap  budak  wanita.  Seperti
68 H.R. Abdussalam dan Adri
Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, , h. 1.
yang  terdapat  dalam  ayat  QS.  An- Nur/24:33  yang  menyebutkan  secara umum tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan dan  ayat tersebut didukung dengan  hadits-hadits Nabi SAW mengenai  larangan  mengambil  upah  dari wanita pelacur.
Ayat  tersebut  turun  berkenaan dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh Abdullah  bin  Ubay  ibn  Salul  yang mempunyai dua  hamba sahaya perempuan yaitu  Musaikah  dan  Umaimah.  Lalu  ia memaksanya  untuk  melacur,  kemudian mereka  mengadukan  hal  ini  kepada Rasulullah  SAW,  maka  turunlah  ayat tersebut.
Sedangkan  dalam  hukum  positif telah mengatur bentuk tindakan eksploitasi seksual  pada  anak,  yaitupraktek  prostitusi atau  pelacuran  anak  yaitu  penggunaan anak  dalam  kegiatan  seksual  dengan pembayaran  atau  dengan  imbalan  dalam bentuk  lain. Prostitusi  merupakan  perilaku atau  tindakan  yang  mengaitkan  kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan,  banyak  menyerap  tenaga kerja, melibatkan perempuan dan berbayaran  tinggi,  bahkan  dikalangan perempuan  yang  bekerja  sebagai  PSK (pekerja seks komersil) di jalanan sekalipun,  bayaran  mereka  relatif  lebih
tinggi  daripada  pekerjaan  lain  yang berkeahlian di wilayah yang sama. 69
Berdasarkan  kedua  pandangan  di atas  antara  hukum  Islam  dan  hukum positif, jika dipahami sebenarnya keduanya terdapat persamaan dalam aspek bentuk  tindakan  eksploitasi  yaitu  sama- sama  mengartikannya  dengan  tindakan pelacuran.  Namun,  yang  berbeda  di  sini yaitu dalam hukum Islam yang disebutkan dalam  tindakan  pelacuran  adalah  para budak-budak  wanita  pada  zaman  Nabi Muhammad  SAW  bukan  pada  anak-anak, untuk  usia  budak-budak  wanita  itu  sendiri apakah  telah  mencapai  usia  dewasa  atau masih  anak-anak  (belum  baligh),  hukum Islam  tidak  secara  jelas  menyebutkan. Badasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi  seksual  pada  anak  menurut pandangan  hukum  Islam  dan  hukum positif  seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu yaitu:
Menurut hukum Islam, unsur tindakan  eksploitasi  seksual  itu  sendiri tidak terdapat secara  jelas dan rinci dalam Islam,  namun  jika dipahami dan dicermati berdasarkan  penjelasan  QS.  An-Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan  budak-budak  wanita  yang dilakukan  oleh  tuannya,  serta  hadis  Nabi
69 Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial, h. 43.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993
yang  melarang  mengambil  upah  dari wanita pelacur
Juga  terdapat  dalam  hadits  Nabi Muhammad SAW:
Artinya:”Dari  Abu  Mas‟ud  Al
Anshary,  sesungguhnya  Rasulullah  SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun.”(HR. Bukhari) 70
Berdasarkan ayat dan hadits di atas maka  dapat  ditarik  bahwa  unsur-unsur tindak  eksploitasi  seksual  yang  dalam hukum  Islam  disebut  dengan  tindakan pelacuran ialah:
1) Adanya  budak-budak  wanita yang  dilacurkan.  Berdasarkan lafaz  ayat: “Dan  janganlah kamu  memaksa  budak-budak wanitamu”,  („alal  bigha>) “untuk melakukan pelacuran”.
2) Adanya  pelaku  yang  menyuruh
atau  memaksa  budak  wanita untuk  melakukan  pelacuran. Berdasarkan asbabun nuzul ayat  yaitu  berkenaan  dengan Abdullah  bin  Ubay  ibn  Salul yang  memaksa  budak-budak perempuannya  untuk  berzina (menjadi pelacur).
3) Adanya  niat  dan  keinginan pelaku untuk mengambil
70 Abu  Abdullah  Muhamad  bin  Ismail  Al- Bukhari, Ensiklopedi  HadisShahih  al-Bukhari  1, terj. Mahsyar, h. 495.
keuntungan  atau  upah  dari perbuatan  tersebut.  Berdasarkan ayat: “ karen kamu ingin mendapatkan keuntungan duniawi”.
Tindakan  pelacuran  mengandung banyak  mudharat  yang  tidak  diragukan lagi. Ia  merupakan  faktor utama penyebab kerusakan  moralitas.  Selain  itu,  ia  dapat menjadi  penyebab  tersebarnya  berbagai jenis  penyakit  dan  mendorong  laki-laki untuk  tetap  membujang,  dan  lebih  senang berpacaran.  Karena  itu,  ia  merupakan utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui  batas,  tersebarnya  prostitusi, serta timbulnya beragam tindak kriminal. 71
Peneliti  memahami di antara kedua unsur  di  atas  menurut  pandangan  hukum Islam  dan  hukum  positif,  bahwa  kedua unsur-unsur  tersebut  terdapat  persamaan yaitu:
Pertama, adanya korban atau orang yang  tereksploitasi  yang  dijerumuskan dalam  tindakan  pelacuran,  dalam  hal  ini yaitu menurut hukum Islam adalah budak- budak  wanita  yang  menjadi  korban tindakan pelacuran oleh pemiliknya (tuannya). Sedangkan dalam hukum positif korban di sini yaitu anak yang tereksploitasi.
Kedua,  adanya  pelaku  atau  orang yang  mengeksploitasi  (pelaku  kejahatan).
71 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunhah ,  terj. Abdurrahim dan Masrukhin,  h. 231.
Yakni  pelaku  melakukan perbuatan tindak pidana  (pelaku jarimah) yang  mampu dipertanggungjawaban  secara  hukum  atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.
Ketiga, ada maksud niat dan tujuan untuk  meguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain.  Keuntungan  berupa  bayaran atau  upah  dari  tindak  pidana (jarimah  ) yang dilakukannya tersebut.
3. Analisis Berdasarkan Sanksi

## Hukuman
Melihat  sanksi  hukum  terhadap tindak  pidana  pelaku  eksploitasi  seksual pada  anak  menurut  pandangan  hukum Islam  dan  hukum  positif  memang  tentu sangtlah  berbeda.  Hukum  Islam  tidak mengatur  secara  khusus  sanksi  hukuman bagi  pelaku  pelacursn  terhadap  budak- budak wanita.
Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu  bentuk jarimah yang  berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan  akhlak.  Sesuai  dengan  jenis- jenis jarimah dan  sanksinya,  maka  tindak pidana eksploitasi  seksual termasuk dalam jarimah  ta‟zir .  Hukuman jarimah  ta‟zir tidak  ditentukan  ukuran  atau  kadarnya, artinya  untuk  menentukan  batas  terendah dan  tertinggi  diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian,  syari‟ah  menyerahkan  kepada
hakim  untuk  menentukan  bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah . 72
Seperti dalam riwayat yang menyatakan  bahwa  Abdullah  Ibn  Ubay menyediakan  “wanita-wanita  penghibur” untuk  melayani  tamu-tamunya.  Salah seorang di antara mereka adalah Mu‟adzah. Saat itu tiba saatnya Mu‟adzah mengadu kepada Sayyidina  Abu Bakar ra. Dan  melaporkan  hal  tersebut  kepada  Nabi SAW. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubayy. 73
Berdasarkan riwayat di atas hukuman  yang diberikan kepada Abdullah bin  Ubay  ibn  Salul  diserahkan  kepada pemimpin  yakni  Rasulullah  SAW,  karena ia telah melacurkan budak-budak wanitanya.  Karena  hukumannya  tidak ditentukan  dengan  tegas  maka  tindakan pelacuran  tersebut  masuk  dalam  kategori jarimah ta‟z|ir yang hukumannya diserahkan  kepada  hakim  atau  penguasa. Hakim  dalam  hal  ini  diberi  wewenang untuk  menjatuhkan  hukuman  bagi  pelaku jarimah  ta‟zir. Hukuman ta‟zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya  tindak  pidana,  situasi  dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta‟zir diterapkan tidak secara definitif,
72 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi  Hukum , h. 13
73 Ibid.
melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana  perbuatan jarimah terjadi, kapan  waktunya,  siapa  korbannya,  dan sanksi  yang  pantas  dikenakan  demi menjamin ketentraman dan kemashlahatan umat. 74
Adapun perempuan-perempuan yang  dipaksa  melacur  akan  diampuni dosanya  oleh  Allah  SWT,  seperti  yang dikatakan  oleh  Hasan  al-Bishri  “bagi perempuan-perempuan  itu,  yaitu  yang dipaksa melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinya”.
Seandainya  seorang  laki-laki  dipaksa untuk  berzina  lalu  dia  berzina,  maka  dia tidak  dikenakan had .  Begitu  juga  seorang perempuan,  bila  dia  dipaksa  berzina  maka tidak  dilaksanakan had baginya.  Hal  itu didasarkan  pada  sabda  Rasulullah  Saw.: Dari  Ibn  Abbas,  (bahwa)  Nabi  Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah menghapus  (hukuman)  bagi  umatku  (yang berbuat  kesalahan  karena)  keliru,  lupa, dan apa saja yang mereka kerjakan karena terpaksa”. 75
Dari  segi  hukuman  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku.  Dalam  aspek tujuan  hukuman,  antara  hukum  Islam  dan hukum positif bahwa sama-sama menyatakan  bahwa  hukuman  bertujuan agar  memberikan  efek  jera  dan  balasan
74 Makhsrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , h.4.
75 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunah, terj.  Moh. Thalib, h. 101-102
bagi  pelaku  tindak  pidana  eksploitasi seksual.  Dan  esensi  hukuman  yang mengangkat  derajat  manusia  khususnya perempuan-perempuan dan anak-anak yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual berupa tindakan pelacuran.
E. Hukum  pidana  Islam  merupakan bagian  dari  hukum  Islam  dan  tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi kehidupan  umat  manusia,  ik  dunia maupun akhirat.

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  terhadap  bahan-bahan hukum,  baik  itu  dari  bahan  hukum  Islam dan  bahan-bahan  hukum  Positif.  Maka penulis  dapat  menyimpulkan,  bahwa: Tindak  pidana  eksploitasi  seksual  pada anak  tidak  diatur  secara  khusus  dalam Islam.  Dalam  Islam  hanya  terdapat  ayat dan  hadis  Nabi  yang  mengatur  tentang larangan  untuk  melacurkan  budak-budak perempuan  serta  larangan  mengambil keuntungan  dari  hasil  tindakan  pelacuran. Sedangkan  menurut  hukum  positif  tindak pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak tersebut  diatur  dalam  UU  No.  23  tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu tindakan  memanfaatkan  tubuh  anak  untuk dijadikan pekerja seksual.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, Page 43 – 67 p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993

## 2. Saran
Tindak  pidana  pelaku  eksploitasi  seksual anak  dapat  dianggap  sebagai  tindak pidana  yang  serius,  oleh  karena  itu  para pemerintah  penegak  hukum  diharapkan untuk benar-benar menegakan dan menjatuhkan  hukuman  dengan  tegas  bagi para  pelaku  tindakan  eksploitasi  seksual pada anak. Tidak hanya peran pemerintah, namun masyarakat juga wajib
berpartisipasi  seperti  melaporkan  jika mengetahui  terjadi  tindakan  eksploitasi seksual  pada  anak.  Khususnya  orang- orang  terdekat  anak-anak  yaitu  keluarga. Untuk  anak  yang  telah  menjadi  korban eksploitasi,  maka  diharapkan  adanya usaha  yang  serius  untuk  memulihkan kondisi  mental  anak  akibat  terkena dampak fisik maupun psikis dari tindakan eksploitasi seksual tersebut.
Daftar Pustaka:
Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain , terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010). Abdullah  Nashih  „Ulwan, Tarbiyatul  Aulad  fil  Islam, terj.  Arif  Rahman  hakim  dan  Abdul Halim,(Solo: Insan Kamil, 2012).
Abu Nizhan, Al-Qur‟an Tematis, (Bandung: Mizan, 2011). Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1, terj. Mahsyar, (Jakarta: al-Mahira, 2011).
Abu  Daud  Sulaiman  bin  al-Asy‟ats  Jastani, Ensiklopedi  Hadis  5  Sunan  Abu  Daud ,  terj. Muhammad Ghazali, dkk. (Jakarta: al-Mahira, 2013).
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
Abdul  QadirAudah, Al-Tasyri‟  Al-Jinai  Al-Islami:  Muqaranan  bi  Al-Qanun  Al-Wad‟I , (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987).
Dahlan  Tamrin, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam;  Kulliyah  Al-Khamsah ,  (Malang:  UIN-Maliki Press, 2010).
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur‟an  Dan  Terjemahnya, (Jakarta:  CV.  Toha Putra Semarang, 1989).
Departemen Agama R.I, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). Djazuli, Fiqih Jinayat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996). Djaenab, Perlindungan  Anak  Perspektif  Fiqh  dan  Perundang-undangan, dalam  jurnal Al- Risalah, volume 10 (2010).
Faridah Thalib, Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, (Banjarmasin, Antasari Press, 2009).
Hamdan Rajih, Cerdas Akal Cerdas Hati , (Yogyakarta: Diva Press, 2008). Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim , (Jakarta: Darus Sunnah, 2011). Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Teras, 2010). Jalaluddin  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Al-Mahalli,  Al-Imam  Jalaluddin Abdirrahman bin
Juwairiyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Teras, 2010).
Majda  El  Muhtaj, Dimensi  Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi  dan  Budaya , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Musthofa Hasan, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). Makhsrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2009).
Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shohih  al-Bukhari,  Bab  Rohmatin-Naas  wa  al-Bahaim , (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008).
MusthofaHasan, HukumPidana Islam: FiqhJinayah , (Bandung: CV PustakaSetia, 2013).
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum , (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).
M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah;  pesan,  kesan  dan  keserasian  Al-Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  R.I.    Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 10, terj. Moh Thalib,(Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1987). Sayyid  Quthb, Tafsir  fi  Zhilalil-Qur‟an:  di  Bawah  Naungan  Al-Qur‟an ,  terj.  As‟ad  Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004).
Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunhah , terj. Abdurrahim dan Masukhin, (Jakarta: Cakrawala Publising). Teungku  Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Tafsir  Al-Qur‟an  Majid  An-Nuur, (Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000).
Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu    jilid  7, terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk . (Jakarta: Gema Insani, 2011).
Yusuf Qardhawi, Halal wal Haram fil Islam, (Bandung: Jabal, 2009). Yusuf  Al-Qaradhawi, Halal  Haram  Dalam  Islam .  Terj.  Abu  Hana  Zulkarnain,  (Jakarta: Akbar, 2004).