## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENUNJUKAN  NOTARIS  SEBAGAI  PIHAK  PELAPOR  DAN  KEWAJIBAN MENERAPKAN  PRINSIP  MENGENALI  PENGGUNA  JASA  SERTA  IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
Shalahuddin Suriadiredja, Mohamad Fajri Mekka Putra
Universitas Indonesia E-mail: s.suriadiredja@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: notary, reporting parties,  the  principle  of recognizing service users. This research is entitled The Appointment of Notary as  Reporting  Parties  And  The  Obligation  To  Apply The  Principle  Of  Recognizing  Service  Users  Along With  Its  Implication  On  Legal  Certainty.  Based  on Government  Regulation  Number  43  Year  2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and Eradication  of  the  Crime  of  Money  Laundering,  a Notary is appointed as a Reporting Party. In addition to being appointed as a Reporting Party, Notary are also required to apply the Principles of Recognizing Service  Users.  This  study  aims  to  see  whether  the appointment of a Notary as a Reporting Party is in accordance with UUJN or not. And this research will also  see  whether  the  obligation  to  apply  the Recognizing  Service  User  Principle  by  a  notary  is contrary to the legal certainty that should be given by a notary or not. This research is a normative legal research. This research will use a statutory approach and  a  conceptual  approach  by  means  of  material analysis  carried  out  descriptively-analysis  obtained from  secondary  legal  materials  and  supported  by primary legal materials. The conclusion obtained is that  the  appointment  of  a  Notary  as  a  Reporting Party  is  not  in  accordance  with  UUJN  and  the
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
obligation  to  apply  the  principle  of  recognizing service users can create legal uncertainty.
Abstrak
Kata kunci: notaris, pihak pelapor, prinsip mengenali pengguna jasa.
Corresponding Author: Shalahuddin Suriadiredja Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  Serta  Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Notaris  ditunjuk  sebagai  Pihak  Pelapor.  Selain ditunjuk  sebagai  Pihak  Pelapor,  Notaris  juga diwajibkan  menerapkan  Prinsip  Mengenali Pengguna  Jasa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  apakah  penetapan  Notaris  sebagai  Pihak Pelapor  sudah  sesuai  dengan  UUJN  ataukah  tidak. Serta  penelitian  ini  juga  akan  melihat  apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa  oleh  Notaris  bertentangan  dengan  kepastian hukum  yang  seharusnya  diberikan  oleh  Notaris atau  tidak.  Penelitian ini  adalah penelitian  hukum normatif.  Penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach )  dengan  cara  analisis  bahan  dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.  Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN  dan  Kewajiban  Menerapkan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Baru-baru ini PPATK mengeluarkan Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi  Keuangan  Nomor    3  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  Melalui  Aplikasi  goAML  Bagi  Profesi (selanjutnya  disebut  “Peraturan  PPATK”) yang  ditujukan  kepada  Notaris  dan beberapa  profesi  lain.  Dalam  “Peraturan  PPATK”  tersebut  ada  kewajiban  bagi Notaris  untuk  melaporkan  klien  yang  dicurigai  melakukan  transaksi  keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML. Aplikasi goAML merupakan pengganti dari aplikasi  pelaporan Gathering  Reports  and  Information  Processing  System (GRIPS). Berdasarkan  Peraturan  PPATK  tersebut,  Notaris  juga  berkewajiban mempertanyakan kepada klien yang datang, darimana asal uang yang dipergunakan oleh klien.
Kewajiban Notaris sehubungan dengan diluncurkannya aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada hari Senin 1 Februari 2021 tersebut juga dibarengi dengan adanya kewajiban bagi Notaris untuk melakukan pengkinian data. Dalam  Pengumuman  Bersama  Kementerian  Hukum  Dan  HAM cq .  Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) Dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tertanggal 25 Juli 2021 yang di  update  pada  tanggal  26  Agustus  2021  (selanjutnya  disebut  “Pengumuman Bersam a”), pada angka 3 Pengumuman Bersama tersebut disebutkan “Bagi Notaris yang belum melakukan pengkinian data pada aplikasi goAML, maka terhitung mulai 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ini diunggah akan dilakukan penutupan sementara akun terhadap akses AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 di atas.” 1
Pertanyaannya adalah apakah dasar hukum Kementerian Hukum Dan HAM RI (Kemenkumham), PPATK dan INI dalam melakukan penutupan sementara akun Notaris yang belum melakukan pengkinian data tersebut? Jika dilihat dari bisa atau tidaknya hal itu dilakukan maka jelas bisa oleh karena akun Notaris terkait dengan AHU  Online  yang  dikelola  oleh  Kemenkumham,  namun  hal  ini  dapat  merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas suatu profesi  yang  merupakan  pejabat  umum.  Ada  suatu  pemaksaan  untuk  melakukan sesuatu  hal  yang  bukan  merupakan  tugas  seorang  Notaris  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”).
Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjut nya disebut “PP No. 43 Tahun 2015”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  transaksi  keuangan  adalah  “transaksi  untuk  melakukan  atau  menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,
1 Pengumuman Bersama, https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2857- pengumuman-bersama , 26 Agustus 2021.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.” 2
Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 PP No. 43 Tahun 2015 adalah:
a. “ Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan  tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  Transaksi  yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c. Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 3 ”
Adanya instruksi ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan Notaris maupun pihak-pihak yang mengikuti perkembangan permasalahan ini. Bagi pihak yang mendukung sudah jelas bahwa instruksi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya money laundering , sedangkan bagi pihak yang kontra tentu setidaknya mempertanyakan  manfaat  dari  adanya  instruksi  tersebut  serta  mempertanyakan apakah  Notaris  diperbolehkan  melakukan  hal  itu  mengingat  Notaris  mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta dan keterangan yang didapat terkait pembuatan akta tersebut. 4
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman pada UUJN. Dalam Pasal 4 UUJN, salah satu isi sumpah/janji yang diucapkan oleh seorang Notaris sebelum menjalankan  jabatannya  ialah  “bahwa  saya  akan  merahasiakan isi  akta  dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” 5 Dari sumpah/ janji tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan tentang isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam menyusun akta tersebut.
2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 1 angka 6.
3 Ibid , psl.1 angka 8.
4 “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya.” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan- transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/ , 2 Agustus 2017.
5 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, psl.
4.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  penetapan  Notaris  sebagai Pihak  Pelapor  sudah  sesuai  dengan  UUJN  ataukah  tidak.  Serta  penelitian  ini  juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris  bertentangan  dengan  kepastian  hukum  yang  seharusnya  diberikan  oleh Notaris atau tidak.  Kedua hal ini akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan UUJN yang seharusnya menjadi suatu patokan bagi seorang Notaris dalam menjalankan profesinya.  Dalam  menjalankan  profesinya  seorang  Notaris  haruslah  berpegang teguh dan berpedoman pada UUJN, dan pihak pengambil kebijakan juga seharusnya berpedoman  kepada  UUJN  apabila  ingin  membuat  suatu  aturan  terkait  profesi Notaris.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut: Apakah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor sesuai dengan UUJN dan bagaimana Notaris dapat memberikan kepastian hukum dengan adanya kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif. Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  penelitian  hukum  normatif  ialah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 6 Oleh  karena  itu  maka  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach )  dengan  cara  analisis  bahan  dilakukan  secara  deskriptif-analisis  yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.

## PEMBAHASAN PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR
Dalam  UU  Jabatan  Notaris  Pasal  16  ayat  1  huruf  f  menyata kan  “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain.” 7
Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas ada kata- kata kecuali “undang - undang menentukan lain.” Oleh karena itu apakah Undang -undang Pencucian Uang dapat mengesampingkan keberlakuan Pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas atau tidak?
Pasal  11  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “ UU PPTPPU ”) menyebutkan bahwa: 8
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , ed. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.
7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris , psl. 16 ayat 1 huruf f.
8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122, TLN No. 5164, psl. 11 ayat 1.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
“Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut  Undang-Undang  ini  wajib  merahasiakan  Dokumen  atau  keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban Undang- Undang ini.” Apakah kata-kata Setiap Orang dalam Pasal 11 ayat 1 UU PPTPPU tersebut merujuk juga kepada Notaris? Pasal 17 UU PPTPPU menyatakan: 9
1. “ Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1) bank;
2) perusahaan pembiayaan;
3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4) dana pensiun lembaga keuangan;
5) perusahaan efek;
6) manajer investasi;
7) kustodian;
8) wali amanat;
9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
10) pedagang valuta asing;
11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12) penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;
13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14) pegadaian;
15) perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  berjangka komoditi; atau
16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1) perusahaan properti/ agen properti;
2) pedagang kendaraan bermotor;
3) pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
4) pedagang barang seni dan antik; atau
5) balai lelang.
2. Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. ”
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Pasal  2 menyatakan sebagai berikut: 10
9 Ibid , psl 17.
10 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 2.
1. “ Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1) bank;
2) perusahaan pembiayaan;
3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4) dana pensiun lembaga keuangan;
5) perusahaan efek;
6) manajer investasi;
7) kustodian;
8) wali amanat;
9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
10) pedagang valuta asing;
11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12) penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;
13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14) pegadaian;
15) perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  berjangka komoditi; atau
16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/ atau jasa lain:
1) perusahaan property/ agen properti;
2) pedagang kendaraan bermotor;
3) pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
4) pedagang barang seni dan antik; atau
5) balai lelang.
2. Pihak  Pelapor  penyedia  jasa  keuangan  selain  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup juga:
a. perusahaan modal ventura;
b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
c. lembaga keuangan mikro; dan
d. lembaga pembiayaan ekspor. ”
Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut: 11
“ Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
a. advokat;
b. notaris;
c. pejabat pembuat akta tanah;
d. akuntan;
e. akuntan publik; dan
11 Ibid , psl. 3.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
f. perencana keuangan. ”
Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas maka Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor. Peran  Notaris  dinilai  penting  sehingga  dianggap  sebagai gatekeeper yang  dapat berperan sebagai “penjaga” dalam membendung iklim investasi yang tidak sehat. Namun apakah memang demikian halnya atau tidak tentu memerlukan kajian lebih lanjut. 12
Menurut  Habib  Adjie,  dengan  adanya  ketentuan  Pasal  8  PP  No.  43  Tahun  2015, dengan  memperhatikan  juga  batasan-batasan  yang  ada  pada  waktu  menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, maka Notaris bukan dan tidak sebagai gatekeeper . 13 Kewajiban Notaris menurut Peraturan Pemerintah ini ialah:
1. “ Wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  (Pasal  4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang); 14
2. Wajib  menyampaikan  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan kepada  PPATK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:
Pihak  Pelapor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib menyampaikan  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  kepada PPATK  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  Pengguna  Jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. ” 15
12 “Pentingnya Peran Notaris sebagai “gatekeeper” dalam Penguatan Penerapan Prinsip mengenali Pengguna jasa”, https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya- peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-penguatan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa , 26 September 2020.
13 Habib Adjie, Kapita Selekta Notaris-PPAT , (Bandung: Pengda INI Kabupaten Bandung, 2016), hlm. 263.
14 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 4.
15 Ibid , psl. 8 ayat 1.
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan sebagai berikut: 16
1. “ Hasil  tindak pidana  adalah Harta  Kekayaan yang  diperoleh  dari  tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak  pidana  lain  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  tindak  pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta  Kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  akan  digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,  organisasi  teroris,  atau  teroris  perseorangan  disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n. ”
Dapat kita lihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diatas bahwa hampir semua tindak pidana termasuk kedalam Pasal 2 tersebut, yang
16 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122, TLN No. 5164.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
kurang  hanya  tindak  pidana  di  bidang  Transaksi  Elektronik.  Namun  dapat diprediksi  bahwa  bidang  ini  pun  akan  bisa  dimasukkan  juga  dalam  waktu  dekat mengingat  cepatnya  peraturan  perundang-undangan  terkait  pencucian  uang berganti.  Dapat  kita  tarik  suatu  kesimpulan  dari  Pasal  2  tersebut  diatas  bahwa hampir  semua  tindak  pidana,  hasil  kejahatannya  apabila  digunakan  akan  masuk kedalam tindak pidana pencucian uang.
Dengan adanya penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor maka secara tidak langsung ada kecurigaan bahwa pengguna jasa Notaris melakukan transaksi dengan uang  hasil  tindak  pidana.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  seharusnya  tidak berprasangka terhadap pengguna jasanya. Terlebih lagi penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang, sehingga tidak dapat mengecualikan UUJN. UUJN hanya dapat dikecualikan oleh  peraturan  setingkat  undang-undang  sedangkan  penunjukan  Notaris  sebagai Pihak Pelapor diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal  10  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan sebagai berikut: 17
“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang -Undang berisi:
a. pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam m asyarakat.”
Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b diatas dapat dilihat bahwa perintah suatu Undang- Undang  untuk  diatur  dengan  Undang-Undang  haruslah  dibuat  dalam  bentuk Undang-Undang.
Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN yaitu:
“Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  waji b  merahasiakan  segala  sesuatu mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang menentukan lain.” 18
Sangat jelas tertulis dalam pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas bahwa pasal tersebut dapat dikecualikan/dilanggar atas perintah dari undang-undang yang lain. Oleh karena Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN tersebut mengatakan bahwa pengecualian terhadap Pasal tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang, maka sesuai Pasal 10  ayat  1  huruf b  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  pengecualian  tersebut haruslah  dibuat  dalam  Undang-Undang  pula.  Mengenai  undang-undang  yang dimaksud  dalam  pasal  16  ayat  1  huruf  f  UUJN  juga  sebenarnya  masih  bisa
17 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82, TLN No. 5234, psl. 10 ayat 1.
18 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, psl. 16 ayat 1 huruf f.
diperdebatkan apakah kata-kata undang-undang merujuk ke undang-undang UUJN ataukah  undang-undang  selain  UUJN.  Namun  yang  jelas  dalam  hal  ini  adalah pengecualian Pasal 16 ayat 1 huruf  f UUJN haruslah  dilakukan  dengan peraturan setingkat undang-undang, tidak bisa dengan peraturan pemerintah.

## KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
Kewajiban  Menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  ini  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjunya disebut “Permenkumham No. 9 Tahun 2017”) merupakan landasan hukum bagi Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  diatur  kewajiban  Notaris  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  diantaranya  pemantauan  transaksi  pengguna jasa. 19 Dalam Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengguna  jasa  adalah  setiap  orang  yang  menggunakan  jasa  Notaris. 20 Adanya peraturan  ini  juga  menempatkan  Notaris  dalam  suatu  posisi  yang  sulit.  Setelah dibebani oleh penunjukan sebagai pihak pelapor maka ditambah lagi beban tersebut dengan adanya Permenkumham No. 9 Tahun 2017 ini.
Mengapa menjadi suatu beban? Karena Notaris adalah pejabat umum yang dalam  menjalankan  tugasnya  haruslah  dipercaya  oleh  masyarakat  yang memerlukan jasanya. Jika pengguna jasa tidak percaya dengan Notaris maka tidak ada yang akan datang ke Notaris karena takut rahasianya tidak terjaga dengan baik. Notaris akan dianggap sebagai mata-mata pemerintah, khususnya mata-mata bagi PPATK  dalam  hal  ini.  Ini  akan  mengakibatkan  keresahan  dan  ketidakpercayaan kepada Notaris. Hal ini mengakibatkan apabila pengguna jasa tersebut melakukan suatu perbuatan hukum maka tidak akan ada akta otentik yang menjadi alat bukti bagi perbuatan hukum tersebut. Sehingga timbul ketidakpastian hukum akibat tidak adanya  akta  otentik.  Tentu  hal  ini  merugikan  bagi  pihak  yang  beritikad  baik, ketidakpercayaan  terhadap  Notaris  akan  merugikan  bagi  masyarakat  juga  pada akhirnya.
Menurut  Habib  Adjie,  dalam  UUJN  ada  6  (enam)  hal  yang  dapat ditindaklanjuti dengan aturan hukum berbentuk Keputusan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: 21
1. “ Pasal  14  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan pemberhentian Notaris;
19 “Pentingnya Peran Notaris sebagai “gatekeeper” dalam Penguatan Penerapan Prinsip mengenali Pengguna jasa”, https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya- peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-penguatan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa , 26 September 2020.
20 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, psl. 1 ayat 3.
21 Habib Adjie, Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT , cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 68-69.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
2. Pasal 16 ayat 6 mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel yang memuat lambang  negara  Republik  Indonesia  pada  ruang  yang  melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan Notaris;
3. Pasal 20 ayat 3 mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris;
4. Pasal 22 ayat 2 mengenai formasi Jabatan Notaris;
5. Pasal 23 ayat 5 mengenai tata cara permohonan pindah wilayah Jabatan Notaris;
6. Pasal 81 mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas. ”
Dari  keenam  hal  tersebut  diatas,  baru  empat    hal  yang  telah  dibuat  peraturan yaitu: 22
1. “ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.39-PW.07.10.  Tahun  2004  tentang Pedoman  Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris ;
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M. 02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.01.HT.03.01  Tahun  2006,  tentang Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris ;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.02.HT.03.10  Tahun  2007,  tentang Bentuk  dan  Ukuran Cap/Stempel Notaris . ”
Masih ada dua hal lagi yang belum dilakukan, yaitu: 23
1. Pasal 20 ayat 3 mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris;
2. Pasal 22 ayat 2 mengenai formasi Jabatan Notaris.
Mengingat  bahwa  keberadaan  Permenkumham  Nomor  9  Tahun  2017  ini tidak diperintahkan oleh UUJN, maka perlu dipertanyakan urgensinya. Terlebih lagi dalam konsideran menimbang Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  bukannya  UUJN sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi Notaris. Agar tidak terjadi benturan maka sebaiknya aturan-aturan yang bermaksud mengatur profesi Notaris haruslah
22 Ibid , hlm. 69.
23 Ibid , hlm. 69.
mengacu  pada  UUJN  juga.  Hal  ini  dikarenakan  profesi  Notaris  bukanlah  sekedar profesi biasa, sehingga semua aturan yang dibuat terkait Notaris harus berpedoman pada UUJN.
Menurut  Herlien  Budiono,  Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  mempunyai  tugas membuat akte otentik. 24 Yang dimaksud dengan pejabat umum ialah:
“Pejabat umum adalah organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.” 25
Sedangkan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata ialah:
“Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”
Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas membuat akta otentik yang bertujuan dapat digunakan di pengadilan oleh para pihak sebagai  alat bukti yang sempurna.  Didalam  menjalankan  profesinya,  seorang  Notaris  tidak  saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh penghadap dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi menurut Herlien Budiono, Notaris yang benar mencantumkan juga hal-hal  yang  tidak  dikemukakan  oleh  kliennya,  namun  tersirat  dalam keterangan yang diberikan oleh penghadap. 26
Penghadap  atau  para  penghadap  atau  para  pihak  ini  merupakan  subyek hukum  yaitu  orang  perseorangan  atau  badan  hukum.  Mereka  datang  ke  Notaris karena  mereka  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  dan  ingin  agar  perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara tertulis guna dijadikan bukti apabila diperlukan di  masa  yang  akan  datang  dapat  digunakan  di  pengadilan.  Para  pihak  datang  ke Notaris  dan  memberikan  keterangan  perbuatan  hukum  yang  mereka  lakukan disertai  dokumen-dokumen  pendukung  yang  diperlukan  atau  mungkin  saja  yang diminta oleh Notaris untuk memperjelas keterangan para pihak tersebut. Apakah Notaris mengenal atau tidak sebelumnya para penghadap tersebut bukanlah suatu isu oleh karena Notaris mendirikan kantornya dengan papan nama di tengah-tengah masyarakat, sehingga siapa saja selama merupakan subyek hukum dapat datang ke kantor  Notaris  dan  meminta  agar  perbuatan  hukumnya  yang  dilakukan  dapat dibuatkan bukti tertulisnya. Oleh karena itulah tugas Notaris.
Pada posisi seperti ini, Notaris hanya menerima keterangan dan dokumen- dokumen  yang  diserahkan  oleh  para  penghadap.  Penghadap  pun  hanya  dikenal Notaris dari identitas yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris. Jikapun para penghadap  berbohong  mengenai  identitasnya  maka  tidak  ada  cara  bagi  Notaris untuk  mengecek  hal  tersebut.  Notaris  tidak  diberikan  kewenangan  menyelidiki lebih  jauh  tentang  para  pihak  ataupun  perbuatan  hukum  yang  mereka  lakukan. Tugas Notaris hanya membuatkan akta otentik sesuai keinginan para pihak yang datang  kepada  Notaris.  Menurut  Herlien  Budiono  hal  ini  bukan  berarti  bahwa
24 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga , cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 143.
25 Ibid , hlm. 143.
26 Ibid , hlm. 246.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Notaris  bebas  dari  tanggung  jawab  terhadap  isi  akta,  namun  Notaris  juga  perlu mengkaji  apakah  yang  diminta  oleh  klien-kliennya  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, semuanya harus berdasarkan  pada  logika  hukum. 27 Dengan  tugas  Notaris  dan  kewenangan  yang dimilikinya maka kita perlu melihat apakah tepat mewajibkan Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
Dapat kita lihat disini bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mengkonstantir keinginan atau kehendak dari penghadap atau para pihak jika lebih dari satu pihak dan menuangkannya kedalam suatu tulisan yaitu akta otentik. Jadi bukan  keinginan  atau  kehendak  dari  Notaris  sendiri.  Tujuan  dari  dibuatkannya keinginan atau kehendak para pihak itu kedalam suatu bentuk tertulis tentu adalah untuk  suatu  pembuktian  dimasa  yang  akan  datang  yaitu  telah  terjadi  sesuatu perbuatan  hukum  diantara  para  pihak  tersebut.  Perbuatan  hukum  yang  mereka lakukan juga hanya mengikat, menguntungkan dan memberikan hak dan kewajiban diantara para pihak saja. Notaris bukan sebagai  pihak dalam akta. 28 Notaris juga tidak  terikat  dan  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh para pihak tersebut.
Menurut Habib Adjie, berdasarkan kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN dan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal, yaitu:
1. “ Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Akte  Notaris  merupakan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  tidak diperlukan adanya bukti lain, jika dituduh akta tersebut tidak benar maka yang mendalilkan harus membuktikan hal tersebut. ” 29
Dapat  dilihat  dari  tulisan  Habib  Adjie  tersebut  hubungan  antara  Notaris, produknya  yang  berupa  akta  dan  para  pihak.  Hubungan  Notaris  dan  para  pihak hanya sebatas memformulasikan keinginan/tindakan para pihak untuk dimasukkan kedalam suatu akta otentik. Para pihak atau penghadap yang merupakan Pengguna Jasa Notaris diatur dalam Pasal 39 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:
1. “ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling  rendah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
27 Herlien Budiono, Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 4.
28 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT , cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 29.
29 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , cet. IV, (Bandung: Refika Aditama, 2017). hlm.35.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh  2  (dua)  orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  rendah  18 (delapan  belas)  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap  melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  dinyatakan  secara tegas dalam Akta. ”
Dalam  ketentuan  Pasal  39  ayat  1  UUJN  diatas  maka  penghadap,  yang merupakan Pengguna Jasa Notaris harus berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum.  Hal  ini  berarti  Pengguna  Jasa Notaris  adalah  orang-orang  yang  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  sehingga konsekuensinya  adalah  mereka  dapat  bertanggungjawab  sendiri  terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Penghadap datang kepada Notaris dengan membawa identitasnya masing-masing, jika sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat  1 UUJN  maka  mereka  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dan  dapat  dituangkan dalam suatu akta otentik oleh Notaris. Sehingga tidak tepat jika Notaris diwajibkan mengenali  Pengguna  Jasa,  para  pihak  yang  datang  ke  Notaris  sudah  dengan sendirinya  membawa  identitas  mereka  masing-masing  dan  membawa  dokumen- dokumen yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu perbuatan hukum.
Hal ini sedikit berbeda dengan nasabah bank. Jika nasabah bank datang ke bank membawa uang dan menyimpan uangnya di bank. Uang yang disimpan di bank pun merupakan seluruh uangnya. Sehingga wajar saja jika pihak bank menanyakan darimana asal uang tersebut. Walaupun mungkin saja jika uang tersebut merupakan hasil tindak pidana maka dapat dipastikan tidak akan ada yang menyatakan uang tersebut berasal dari tindak pidana. Jadi percuma saja menanyakan darimana asal uang tersebut. Justru pihak yang berwenang-lah yang harus bisa menelusuri dari mana  asal  uang  tersebut.  Tidak  akan  ada  pelaku  tindak  pidana  yang  dengan mudahnya  mengaku.  Diperlukan  usaha-usaha  dari  pihak  yang  berwenang  untuk mencari tahu dari mana asal uang tersebut, bukannya malah meminta pihak bank menanyakan kepada nasabahnya.
Black’s Law Dictionary menyebutkan pengertian bank: 30
“ A financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds .” Jika diartikan kira-kira menjadi:
“Lembaga keuangan untuk penyimpanan, peminjaman, penukaran, atau penerbitan uang dan pemindahan uang.”
Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,  yang  menyatakan  bank  adalah  badan  usaha  yang  menjalankan  kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
30 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , ed. VIII, (USA: West Publishing Co, 2004), hlm. 154.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 31
Jika  dengan  pihak  bank  maka  jelas  urusannya  adalah  uang,  sedangkan dengan pihak Notaris, melihat atau menyentuh uangnya saja tidak. Notaris hanya berurusan  dengan  dokumen-dokumen.  Jadi  tidak  tepat  jika  Notaris  diwajibkan mengenali Pengguna Jasa dalam rangka pencegahan pencucian uang, karena Notaris sama  sekali  tidak  melihat  uangnya  atau  menyentuhnya  atau  bahkan  tidak  juga mengetahui  adanya  uang  dalam  perbuatan  hukum  tersebut.  Notaris  hanya mendengar keterangan para pihak saja, benar atau tidaknya keterangan itu di luar dari tanggungjawab Notaris.
Sebelum  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  diterapkan  kepada  Notaris,  di bidang perbankan telah dikenal suatu prinsip yang hampir serupa yaitu Know Your Customer Principles (“KYC”) atau diartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah. KYC adalah  prinsip  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas  nasabah, memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  pelaporan  transaksi  yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. 32 Kedua kewajiban bagi Notaris yaitu Kewajiban Mengenali Pengguna Jasa dan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan didalam perbankan dikenal dengan singkatan KYC.
KYC  ini  diatur  dalam  PBI  No.  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah  ( Know  Your  Customer  Principles ),  PBI  No.  3/23/PBI/2001 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  3/10/PBI/2001  tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ) dan PBI No. 5/21/PBI/2003  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ). 33 Hal yang menarik dari diterapkannya KYC ini pada perbankan ialah ada satu prinsip juga yang dijalankan perbankan disamping menerapkan KYC yaitu penerapan Know  Your  Employee .  Selain  meliputi  kebijakan-kebijakan  proses rekrutmen, rotasi dan mutasi karyawan, pengaturan cuti karyawan serta kebijakan terkait  hadiah dan  sumbangan  kepada  karyawan,  pemantauan  perilaku dan  gaya hidup karyawan pun juga dilakukan. 34 Mengingat tidak sedikit pegawai Notaris yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai PJN dan UUJN ataupun hukum yang berlaku lainnya, maka hal ini dapat juga diterapkan dan dicontoh oleh Notaris.
Dalam  konteks  pencucian  uang  tentu  bank  selaku  institusi  tempat masyarakat menyimpan uang sangatlah tepat menerapkan prinsip KYC. Dana yang
31 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 2.
32 Know Your Customer (KYC), https://dosen.perbanas.id/know-your-customer-kyc/ , 30 Maret 2017.
33 Ibid , 30 Maret 2017.
34 Ibid , 30 Maret 2017.
dihimpun  oleh  bank  memang  harus  jelas  asal  usulnya  agar  tidak  ada  uang  hasil tindak pidana yang dapat disimpan di dalam sistem perbankan nasional.
Fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, selain itu bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 35 Oleh karena itu jika uang hasil tindak pidana disimpan di bank dapat mengakibatkan uang hasil tindak pidana menjadi bersih dan tidak dapat dilacak asal-usulnya, karena oleh pihak bank pasti disalurkan kembali ke  masyarakat.  Hal  ini  tentu  saja  akan  dapat  melanggengkan  perbuatan  tindak pidana asal karena dana hasil kejahatan tersebut dapat disimpan dan dipergunakan oleh pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan tindak pidana lain. Bank sebagai institusi penyimpan uang tentu harus menjalankan prinsip KYC ini untuk mengenali nasabahnya berikut sumber uang yang dititipkan kepadanya.
Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  yang  diwajibkan  kepada  Notaris  tentu tidak  dapat  disamakan  dengan  penerapan  KYC  pada  perbankan  mengingat perbedaan  antara  perbankan  dan  Notaris.  Perbankan  menyimpan  uang  dan  juga menyalurkan  uang  nasabahnya,  sedangkan  Notaris  membuat  bukti  tertulis  atas perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para  penghadapnya.  Mudah  dipahami  jika perbankan atau profesi yang terkait dengan keuangan diharuskan menerapkan KYC untuk  mencegah  praktik  pencucian  uang,  namun  mewajibkannya  kepada  Notaris akan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya.
Hasil  survey  PPATK  menyatakan  ada  tiga  kakteristik  yang  dipahami  oleh  publik terkait penggunaan dana pencucian uang yaitu: 36
1. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli aset properti;
2. Menyimpan dana harta hasil kejahatan untuk membeli asset properti; dan
3. Menggunakan  dana  atau  harta  hasil  kejahatan  untuk  membeli  kendaraan bermotor.
Sedangkan masih dalam artikel yang sama ada tiga kakteristik perbuatan pencucian uang yang cenderung belum dipahami publik dengan baik yaitu:
1. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli polis asuransi;
2. Menitipkan atau mengkuasakan dana atau harta hasil kejahatan kepada jasa profesi seperti jasa konsultan dan Notaris; atau
3. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli produk lelang. Diatas  pada  bagian  yang  cenderung  belum  dipahami  publik  dengan  baik nomor  2  disebutkan  “menitipkan  atau  mengkuasakan  dana  atau  harta  hasil kejahatan  kepada  jasa  profesi  seperti  jasa  konsultan  dan  Notaris.”  Hal  ini  jelas menimbulkan pertanyaan apakah bisa Notaris menerima titipan dana atau diberi kuasa  terkait  dana?  Hal  ini  tidak  termasuk  kedalam  kewenangan  Notaris  dalam UUJN. Seharusnya PPATK bisa memperinci lebih jelas apa yang dimaksud dengan hal ini agar profesi Notaris tidak tercoreng dan dipandang negatif oleh publik.
Secara logika umum jika seseorang mempunyai uang hasil kejahatan tentu uang  tersebut  akan  digunakan  oleh  yang  bersangkutan  apakah  itu  untuk  makan sehari-hari  atau  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Jika  memang  pekerjaannya  ialah
35 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , cet.II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.
36 PPATK: Setiap Hari Ada 100.000 Laporan Kasus Pencucian Uang, https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/20/1992816/ppatk-setiap-hari-ada-100-000-laporan- kasus-pencucian-uang , 18 Desember 2018.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
mencari uang dengan jalan tindak pidana, sehingga untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari pun menggunakan uang hasil kejahatan. Jika pendapatannya dari hasil kejahatan tersebut sangat banyak sehingga melebihi kebutuhan hidupnya sehari-hari tentu logikanya yang bersangkutan akan membelanjakan uang tersebut apakah untuk kebutuhan sekunder atau tersier.
Jika kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya sudah terpenuhi maka tentu dia akan berpikiran untuk menyimpan uang tersebut disuatu tempat apakah bank atau dalam bentuk asset. Yang perlu digaris bawahi disini ialah menyimpan uang atau membeli asset, baik bergerak atau tidak bergerak, bisa berupa perhiasan, mobil atau apapun yang bisa dibeli oleh uang. Patut dipertanyakan kembali apa benang merah notaris dengan hal-hal tersebut diatas sehingga patut dicurigai sebagai salah satu  profesi  yang  “dititipkan  atau  dikuasakan  dana  atau  harta  hasil  kejahatan.” PPATK perlu membuka data yang dimilikinya terkait adanya Notaris yang dititipkan atau  dikuasakan  dana  atau  harta  hasil  kejahatan  agar  hal  yang  dimaksud  bisa dihindari dan dicari jalan keluarnya agar tidak terjadi lagi.
Perlu perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak  dicurigai  ataupun  dijadikan  sasaran  kesalahan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak mengerti tentang profesi Notaris. Memang perlindungan hukum terhadap Notaris masih dirasa kurang walaupun dalam UUJN telah disebutkan: 37
1. “ Bagian  Menimbang  Huruf  a  UUJN  yang  merupakan  dasar  hukum perlindungan hukum bagi Notaris sebagai individu warga negara yang mengemban jabatan Notaris:
Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi setiap warga negara.
2. Bagian  Menimbang  Huruf  c  UUJN  yang  merupakan  dasar  hukum perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum: Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapat pe rlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.”
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  maka  kewajiban  untuk  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  kurang  tepat  bila  diwajibkan  kepada  Notaris. Kewajiban  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  ini  dapat  berakibat turunnya  kepercayaan  kepada  Notaris  atau  bahkan  mengakibatkan  Notaris  tidak dipercaya oleh masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap Notaris haruslah dijaga oleh semua pihak baik pemerintah maupun dari kalangan Notaris sendiri. Notaris merupakan profesi yang memberikan  kepastian  hukum  di  dalam  masyarakat  dan  dalam  kehidupan bernegara.  Ketidakpercayaan  terhadap  Notaris  dapat  menimbulkan  adanya ketidakpastian hukum oleh karena tidak adanya masyarakat yang akan datang ke
37 Bachrudin, Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara , cet. 1, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 139.
Notaris  untuk  membuat  akta  otentik.  Hal  ini-lah  yang  perlu  diperhatikan  bagi pembuat  kebijakan  sebelum  membuat  suatu  peraturan.  Di  sisi  lain  pengemban profesi Notaris juga haruslah orang-orang yang dapat dipercaya memegang amanah dengan baik.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat bahwa penunjukan  Notaris  sebagi  pihak  pelapor  tidak  sesuai  dengan  UUJN.  Kemudian dengan  adanya  kewajiban  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  maka dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada Notaris sehingga akan sulit memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh para pihak.

## Rekomendasi
Jika  Notaris  ditunjuk  sebagai  Pihak  Pelapor  seharusnya  dengan menggunakan undang-undang sesuai bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN. Kemudian kewajiban  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  juga  sebaiknya  tidak diterapkan oleh Notaris karena dapat mengakibatkan masyarakat kurang percaya atau menjadi tidak percaya kepada Notaris untuk memegang kerahasiaan. Hal ini seperti  telah  diuraikan  diatas  dapat  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris ,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. LN  Nomor 3, TLN No. 5491.
Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010. LN Nomor 122, TLN No. 5164. Indonesia. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82, TLN No. 5234. Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perbankan .  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998. LN Nomor 182, TLN No. 3790.
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang .  PP  No.  43  Tahun  2015.  LN Nomor 148. TLN No. 5709.
Kementerian Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi    Manusia  Tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi Notaris . Permenkumham No. 9 Tahun 2017.
Adjie, Habib. Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT . Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2021.
Adjie,  Habib. Kapita  Selekta  Notaris-PPAT .  Bandung:  Pengda  INI  Kabupaten Bandung, 2016.
Adjie,  Habib, Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik .   Cet. IV. Bandung: Refika Aditama, 2017.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Bachrudin. Hukum  Kenotariatan  Perlindungan  Hukum  dan  Jaminan  Bagi  Notaris Sebagai  Pejabat  Umum  dan  Warga  Negara .  Cet.  1.  Yogyakarta:  Thema Publishing, 2021.
Budiono, Herlien . Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga .   Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . Ed. VIII. USA: West Publishing Co, 2004. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Cet.II. Jakarta: Kencana, 2006.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Ed.  1.  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
“Know  Your  Customer (KYC).” https://dosen.perbanas.id/know-your-customer- kyc/ . 30  Maret 2017.
“Pengumuman Bersama.” https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman- penting/2857-  pengumuman-bersama . 26 Agustus 2021.
“Kewajiban  Notaris Melaporkan  Transaksi  Mencurigakan  Dinilai  Kurang  Tepat, Begini
Alasannya.”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban- notaris-  melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini- alasannya/ . 2 Agustus 2017.
“Pentingnya  Peran  Notaris  sebagai  “gatekeeper”  dalam  Penguatan  Penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. ” https://malut.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-
utama/pentingnya-peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam- penguatan- penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa . 26 September 2020.
“PPATK:  Setiap  Hari  Ada  100.000  Laporan  Kasus  Pencucian  Uang.” https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/20/1992816/ppatk- setiap-hari- ada-100-000-laporan-kasus-pencucian-uang .  18  Desember 2018.