## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pelaksanaan Restitusi teRhadaP anak koRban kekeRasan seksual

## ImplementatIon of RestItutIon foR ChIldRen VICtIms of
sexual VIolenCe

## Cindy dewu
Universitas Mataram E-mail: cindydewu.cd@gmail.com

## Rodliyah
Universitas Mataram E-mail: rodliyahfh@yahoo.co.id

## Rina khairani Pancaningrum
Universitas Mataram E-mail: rinakhairani@unram.ac.id

## abstrak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada didalam kandungan. Kondisi anak yang belum bisa mempertahankan dirinya sendiri, membuat anak kerap menjadi korban kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual yang masih marak menimpa anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Walaupun pelaksaan restitusi kepada anak korban telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi kenyataannya di tengah masyarakat, pelaksanaan restutisi ini masih jarang dilaksanakan. Sehingga terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk menganalisa hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. . Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat yuridis deskritif.

## Kata Kunci : Restitusi, Anak, Korban, Kekerasan Seksual

## abstract
a child is someone who is under 18 years old, including those in the womb. the vulnerable nature of children who cannot defend them selves often makes them victims of violence, including sexual violence, which still frequently occurs. Children who are victims of sexual violence are entitled to restitution. Restitution is the payment of compensation imposed on the perpetrator based on a legally binding court decision for material and/or immaterial losses suffered by the victim or their heirs. the implementation of restitution for child victims of crimes is regulated in Government Regulation number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who are Victims of Crimes. although the implementation of restitution for child victims has been regulated by law, in reality, it is rarely carried out in society. thus, there is a gap between “das sollen” (what should be) and “das sein” (what is). this study aims to analyze the implementation of restitution for child victims of sexual violence and the obstacles to the
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 2~10
implementation of restitution for child victims of sexual violence. the research used is empirical legal research. the approaches used are legal, conceptual, and case approaches. the analysis used is qualitative juridical descriptive analysis.
Keywords: Restitution, Children, Victims, Sexual Violence

## a. Pendahuluan
Anak menjadi perhatian yang penting bagi bangsa dan negara karena anak akan membawa dampak bagi kemajuan suatu negara. Negara Indonesia menyadari bahwa anak menjadi perhatian yang penting sehingga pengaturan tentang anak tertertulis dalam konstitusi negara, yaitu pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang mengatur tentang hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain dalam konstitusi negara, pengaturan tentang anak kemudian diatur lebih mendalam dengan adanya peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satunya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Usia anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), yaitu berada dalam usia belum 18 tahun dan termasuk juga anak yang ada di dalam kandungan.
Anak masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Ia belum dapat mempertahankan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini membuat anak rentan menjadi korban kekerasan. Terdapat banyak dampak yang akan timbul dari adanya kekerasan terhadap anak, seperti anak merasa murung hingga trauma yang dapat terjadi pada anak. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya korban jiwa yang timbul dari kekerasan kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Salah satu kekerasan yang sering terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. 1 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 2 Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. 3 Kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D.
1 Ismantoro. 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak . Yogyakarta: Pustaka Yusti- sia, hlm. 1.
2 Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 8.
3 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advoka- si atas Hak Asasi Perempuan . Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 32.
Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat perlu mendapatkan perlindungan. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan hukum sifatnya dibedakan menjadi abstrak dan kongkret. 4
1.  Perlindungan hukum abstrak
Perlindungan hukum abstrak atau perlindungan hukum tidak langsung berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau warisan kolonial pada Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 297 dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81.
2.  Perlindungan hukum konkret
Perlindungan hukum konkret atau perlindungan hukum langsung dapat berupa pelaksanaan restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Resitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
Walaupun pelaksaan restitusi kepada anak korban telah diatur dalam perundang- undangan, tetapi kenyataannya di tengah masyarakat, pelaksanaan restutisi ini masih jarang dilaksanakan. Dapat dilihat jika anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mendapatkan haknya dalam pelaksanaan restitusi. Penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan hukum berupa pemberian ganti kerugian kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi hambatan bagi pemberian perlindungan konkret atau pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga dapat kita lihat bahwa ada kesenjangan antara das sollen dan das sein . Maka dari itu penulis mengangkat judul pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Masalah yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan apa saja saja hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk menganalisa hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

## b. Metode
Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. 5 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ),
4 Dimas Varizal Putra Purnama dkk (2023). Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 4(1), 97. Retrieved from https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/download/101/76
5 Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: Unpam Press, hlm. 62.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 4~10
dan pendekatan kasus ( case approach ). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat yuridis deskritif.
Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan. 6 Data diperoleh dari interview dan wawancara. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya dalam melakukan wawancara pertanyaan yang ditujukan kepada informan di Pengadilan Negeri Mataram dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual tidak ada pedoman secara struktural, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dilakukan dengan cara tertutup. Data primer ini didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Mataram yang akan diwawancarai secara random. Hakim yang diwawancarai adalah hakim yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Mataram. Sumber data primer didukung oleh sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

## C. analisis dan PeMbahasan
1.  Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Dampak yang timbul dari kekerasan seksual terhadap anak sangat mempengaruhi anak. Mulai dari stres yang dihadapi anak hingga masalah psikologis yang berkepanjangan dapat menimpa anak korban kekerasan seksual. Hal ini tidaklah mudah untuk dihadapi oleh anak, mengingat usianya masih dini dan rentan. Sudah pasti dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan kerugian bagi anak korban. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian atas manfaat yang dapat timbul dikemudian hari atau kerugian immateriil.
Pada dasarnya restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Di dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dijabarkan bahwa anak yang berhak untuk mendapatkan restitusi adalah anak yang meliputi:
1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3) Anak yang menjadi korban pornografi;
4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5) Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
6 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 124.
6) Anak korban kejahatan seksual.
Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi kepada anak yang menjadi korban dapat dibagi menjadi 3, hal ini sesuai dengan peraturan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana , yaitu: a.  ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
b.  ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c.  penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu. 7 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, diatur bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat diajukan permohonan restitusi oleh Orang Tua atau Wali Anak korban, Ahli waris Anak korban; dan Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris anak korban dengan surat kuasa khusus. Permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga para pihak yang ingin mengajukan permohonan restitusi dapat diajukan kepada penyidik dan penuntut umum. Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan Restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Pada permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, harus memuat besaran atau jumlah Restitusi yang diajukan dengan menyertakan bukti kerugian yang telah dialami oleh pihak korban. Selain menyertakan jumlah kerugian yang diderita, dalam permohonan restitusi juga pemohon menyertakan fotokopi identitas anak korban, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang apabila anak yang menjadi korban meninggal dunia, bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.
Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Selanjutnya penyidik akan memeriksa kelengkapan berkas paling lama 7 hari setelah berkas permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Jika didalamnya terdapat kekuranglengkapan dalam permohonan restitusi, penyidik akan memberitahukan kepada pihak korban anak dan pihak korban dapat melengkapinya paling lama 3 hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan untuk dapat lengkapi permohonan restitusi. Jika pihak korban tidak melengkapi berkas permohan restitusi tersebut, maka akan dianggap pihak korban tidak mengajukan permohonan restitusi. Setelah permohonan restitusi telah dinyatakan lengkap, Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK.
7 Josefhin Mareta. (2018) Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia. 15 (4), Desember 2018, 315. Retrieved from https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/ article/view/260/pdf
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 6~10
Kemudian penyidik mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi.
Pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Kemudian permohonan Restitusi pada tahap penuntutan dapat ajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Penuntut umum akan memeriksa kelengkapan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Apabila didalamnya terdapat kekuranglengkapan dalam permohonan, penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban untuk dapat melengkapinya. Pihak korban harus melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Jika pemohon tidak melengkapi permohonan, maka dianggap pihak korban tidak mengajukan restitusi. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK dan LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi. Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.
Setelah putusan pengadilan telah memperolah kekuatan hukum tetap, Panitera pengadilan akan mengirimkan salinan putusan yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa. Jaksa kemudian akan melaksanakan putusan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi kepada korban. Jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Pelaku harus melaksanakan restitusi paling lama 30 hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaku juga melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
Menurut data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 25 kasus pada tahun 2022. Pada 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, dalam putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, pelaku dikenai pidana kurungan, pidana denda, dan pidana penjara yang bervariasi mulai 5 sampai 15 tahun. Pada putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam 25 kasus kekerasan seksual anak, dalam putusan tersebut tidak ada diatur mengenai restitusi atau ganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. 8
Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Kelik Trimargo telah membenarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram bahwa pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Mataram masih jarang terjadi. Selain permohonan restitusi sebelum putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, maupun permohonan restitusi setelah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap juga masih jarang terjadi. Dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban
8 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/ list_perkara , Diakses pada 15 Desember 2023.
kekerasan seksual tidak lakukan, dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram hanya memberikan pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara terhadap pelaku kekerasan seksual terhadp anak. Sehingga walaupun telah diatur dalam perundang- undangan di Indonesia terkait pelaksaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan restitusi ini masih sangat jarang terjadi. 9
2.  Hambatan dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam kaitannya dengan hambatan suatu hukum dapat bekerja dengan baik, perlu dilihat apakah hukum tersebut berkerja dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 10 a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) b) Faktor penegak hukum
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
d) Faktor masyarakat
e) Faktor kebudayaan Pada pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor hambatan yang menyebabkan restitusi tidak dilaksanakan. Pertama, faktor penegak hukum, restitusi tidak diajukan pada proses penyidikan dan penuntutan. Seharusnya restitusi telah diajukan dalam tahap penyidikan dan penuntutan agar kemudia dapat dituangkan dalam dakwaan. Sehingga dalam dakwaannya terdapat jumlah kerugian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Apabila permohonan restitusi tidak diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak tertuang dalam dakwaan, maka hakim tidak dapat memutus untuk pelaksanaan restitusi. Hal ini dikarenakan putusan hakim tidak bisa ultra petita. Ultra petita adalah putusan hakim yang melebihi dari tuntutan JPU. Hakim tidak bisa memberikan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan. Hakim hanya melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dari polisi dan kejaksaan, kemudian melanjutkan pemeriksaan di persidangan, apabila dalam dakwaan terdapat permohonan untuk pemberian restitusi, hakim akan memeriksa permohonan restitusi, apabila dalam persidangan hal tersebut terbukti, restitusi dapat dikabulkan, tetapi jika permohonan restitusi tidak tertuang dalam dakwaan, hakim tidak dapat mengabulkan restitusi. Seharusnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dijelaskan bahwa akibat dari terdakwa menimbulkan kerugian bagi anak korban dan terdapat perincian kerugian yang dialami korban, sehingga hakim dapat memeriksanya dalam persidangan terkait restitusi. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat terjadi jika sejak awal telah tertuang dalam dakwaan di penyidikan dan penuntutan, tetapi hakim tidak memutus pemberian restitusi, kemudian pihak korban mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan kasasi, apabila terbukti maka restitusi bisa dikabulkan. Tetapi jika sejak awal permohonan restitusi tidak diajukan dalam dakwaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, restitusi tidak dapat diputuskan dalam pengadilan untuk dapat dilaksanakan.
Kedua, faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
9 Hasil wawancara Bapak Kelik Trimargo, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 15 Januari 2024, Pengadilan Negeri Mataram
10 Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Depok: PT RajaGra- findo Persada, hlm. 17.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 8~10
Dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menjadi peraturan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual tidak mengatur jumlah restitusi yang dapat diajukan korban. Dalam peraturan Indonesia tentang restitusi hanya mengatur terkait jenis ganti kerugian, yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai jumlah atau nilai nominal minimum hingga maksimum yang dapat diajukan korban untuk menilai kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban sebagai acuan anak korban untuk mengajukan restitusi. Selain itu juga terhadap kesulitan dalam mengukur jumlah kerugian immateriil yang diderita korban. Selain tidak diaturnya terkait jumlah ganti kerugian yang dapat diajukan oleh pihak korban, dalam peraturan Indonesia terkait restitusi, tidak ada diaturnya kewajiban pelaku untuk melaksanakan restitusi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 2 Ayat 3 hanya mengatur bahwa restitusi diberikan kepada anak korban, tanpa adanya peraturan yang mengatur untuk keharusan bagi pelaku melaksanakan restitusi.
Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual terdapat hambatan pada penegak hukum yang tidak memiliki sarana dan fasilitas yang cukup untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Seharusnya pada tingkat kepolisian terdapat sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu untuk mendapatkan haknya berupa restitusi dari pelaku.
Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat kurang memahami hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dapat menjadi hamabatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Apabila masyarakat mengetahui tentang restitusi sajak awal, dapat mempermudah jalannya pelaksanaan restitusi karena permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Mengingat bahwa pemberian ganti rugi kepada anak korban kekerasan seksual ini sangat penting karena dampak akibat kekerasan seksual terhadap sangat besar. Pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan restitusi juga dapat menjadi titik terang agar restitusi tersebut dapat dilaksanakan. Masyarakat bisa bersama-sama memperjuangkan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat dapat menjadi faktor hambatan pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Kelik Trimargo, menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat dikenal budaya merari. 11 Apabila merari tersebut dibatalkan, tidak ada pemberian ganti kerugian dari pihak yang membatalkan perkawinan. Jika
11 Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan Merari’ . Secara etimologi kata merari’ diambil dari kata “lari”. Merari’an berarti melai’an ; melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok (Salam, 1992:22). Secara terminologi, merari” berasal dari bahasa Sasak “merari” yang artinya berlari mengandung dua arti: pertama , lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua , keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian me- rupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya (Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 33), M. Fachrir Rahman. 2018. Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi. Mataram: Alam Tara Learning Institute, hlm. 114.
dalam kebudayaan tersebut kemudian menimbulkan tindak pidana, ganti kerugian yang ditimbulkan seharusnya tertuang dalam dakwaan di tingkat penyelidikan dan penuntutan agar dapat diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

## d. kesiMPulan
Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Walaupun telah diatur dalam peraturan Indonesia, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan restitusi ini masih sangat jarang terjadi. Pada putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih jarang dilaksanakannya restitusi. Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang menjadi halangan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual sangat perlu untuk dilaksanakan, mengingat penderitaan yang dialami oleh anak korban. Sehingga perlu pengaturan bagi pelaku untuk wajib memberikan restitusi terhadap anak korban dan juga kejelasan dalam jumlah ganti kerugian yang dapat diajukan oleh pemohon restitusi.

## daftaR Pustaka
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.
Dimas Varizal Putra Purnama dkk (2023). Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2020/PN.Wng.). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 4(1), 97. Retrieved from https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/ download/101/76
Hasil wawancara Bapak Kelik Trimargo, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, 15 Januari 2024, Pengadilan Negeri Mataram
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, LN No. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131.
Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

## 10~10
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332
Ismantoro. 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Josefhin Mareta. (2018) Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia. 15 (4), Desember 2018, 315. Retrieved from https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/ article/view/260/pdf
M. Fachrir Rahman. 2018. Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi. Mataram: Alam Tara Learning Institute.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Rena Yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, https://sipp.pn- mataram.go.id/index.php/list_perkara.
Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.