## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## Bambang Anto Wibowo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang antowibowo.bambang@gmail.com

## ABSTRAK
Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam  menentukan  pilihan  dalam  memilih  wakil  atau  pemimpinya.  Berlangsungnya  pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. Aturan itu tertuang dalam Pasal 71 UU  No.  1/2015  yang  berbunyi:  “Pejabat  Negara,  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  Kepala  Desa  atau sebutan/Lurah  lain  dilarang  Mengambil  Keputusan  dan/atau  Perbuatan  yang  Menguntungkan  atau Merugikan  Sala h  Satu  Calon  Selama  Masa  Kampanye”.  Fakta  dilapangan  banyak  sekali  ditemukan pelanggaran  keterlibatkan  ASN  dalam  kampanye  di  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang berlangung serentak di Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ASN dalam  memperoleh  jaminan  dalam  jabatan  tertentu  apabila  calon  yang  didukungnya  menang. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  :  Bagaimana  Pengaturan  Pelanggaran  Netralitas  ASN dalam Tinjauan Hukum Material, dan Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berangkat dari hal tersebut maka status kewenangan Bawaslu adalah kewenangan atributif karena sumber kewenangannya tidak berasal dari lembaga lain dan independensi Bawaslu tetap tidak  dirugikan  karena  peraturan  perundang-undangan  di  luar  pemilu  dan  pemilu  hanya  merumuskan delik pelanggaran sedangkan kewenangannya masih ada dari UU Pemilu/Pilkada.

## Kata Kunci : Pemilihan; pelanggaran; kepentingan

## ABSTRACT
Regional head elections are a tangible manifestation of democracy and become an arena for the people to  make  choices  in  choosing  their  representatives  or  leaders.  The  holding  of  a  democratic  general election/election of regional heads must be able to guarantee honest, fair elections and protection for the people who vote. Exceptions are for the TNI, POLRI, and ASN, in which they are not given the right to vote in the General Election or Pilkada process. The rules are contained in Article 71 of Law no. 1/2015 which reads: "State Officials, State Civil Apparatus, and Village Heads or other designations/Lurah are prohibited from taking decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the candidates during the campaign period". Facts on the ground that there are many violations of ASN involvement in campaigns in the implementation of the Regional Head Election which will take place simultaneously in 2020. This is done to fight for the personal interests of ASN in obtaining guarantees in certain positions if the candidate they support wins. The problems in this study include: How is the Regulation of ASN Neutrality Violations in Material Legal Reviews, and How is the Authority of Bawaslu in Handling ASN Neutrality Violations in Formal Legal Examinations and Bawaslu's Supervision Functions?. The results of this study indicate that Departing from this, the status of Bawaslu's authority is attributive authority because the source of its authority does not come from other institutions and the independence of Bawaslu remains unaffected because  laws  and  regulations  outside  the  general  election  and  elections  only  formulate  offenses  for violations while the authority still exists from the Act. Election/Pilkada.

## Keywords: Election; violation; interests

## A. PENDAHULUAN
Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  hal  yang  perlu  terus  dijaga  dan dipantau, agar penyelenggaraan pemilu/pemilu dapat berjalan secara adil dan merata  antara calon  yang  memiliki  kekuasaan  dengan  calon  yang  tidak  memiliki  hubungan  kekuasaan  di dalamnya birokrasi pemerintah. Hal ini  diatur  dalam  Pasal  71  UU  No.  1/2015  yang  berbunyi: “Pejabat  Negara,  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  Kepala  Desa  atau  sebutan/Lurah  lain  dilarang Mengambil Keputusan dan/atau  Perbuatan  yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon  Selama  Masa  Kampanye”,  diatur  juga  daalam Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (MENPANRB)  nomor  B/71/M.SM.00.00/2017  yang berupa  larangan  melakukan  tindakan  yang  mengarah  pada  keberpihakan  dalam  pemilu  atau pemilihan Kepala Daerah. Dalam praktek dipelaksanaan pemilu atau pilkada, ditemukan banyak sekali keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi,  apabila  paslon  yang  dibantu  menang,  yang  bersangkutan  akan  diberikan  promosi  di jabatan  tertentu.  Pelaksanaan  Pemilu  atau  Pilkada  yang  diharapkan  terselenggara  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dinodai oleh orang atau sekelompok orang yang notabnya adalah Aparatur Sipil Negara yang mementingkan kepentingan pribadi.
Terkait  dengan  pengaturan  netralitas  ASN  dalam  pemilu  atau  Pilkada,  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  sangat  beragam,  tidak  hanya  produk  hukum  terkait Pilkada/Pemilu  saja,  tetapi  juga  produk  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  ASN  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  kementerian.  Bawaslu  sebagai  salah  satu  lembaga  penyelenggara pemilu  /  pilkada  yang  memiliki  fungsi  pencegahan  dan  penegakan  hukum  berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang pelanggarannya diatur dalam peraturan  perundang-undangan  selain  pemilu/pemilu  (undang-undang  lainnya). dalam penelitian  ini,  penulis  akan  membahas  permasalahan  terkait  Bagaimana  Pengaturan Pelanggaran  Netralitas  ASN  dalam  Tinjauan  Hukum  Material,  dan  Bagaimana  Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu, yang akan penulis paparkan dalam jurnal ini.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat hukum dari perspektif hukum positif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkaji atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  nonhipotesis  sehingga  tidak  perlu  merumuskan hipotesis.  Penelitian  deskriptif berarti  penelitian  yang  memberikan  gambaran  tentang  semua data  yang  diperoleh  terkait  dengan  judul  penelitian  secara  jelas  dan  rinci  yang  kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan data  sekunder  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  membaca  peraturan
perundang-undangan yang berlaku, buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Analisis data dengan mengolah data yang diperoleh dari data kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif,  yaitu  data  atau  peraturan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dikelompokkan  dan dipilih  kemudian  dikaitkan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  berdasarkan  kualitas  dan kebenarannya  sehingga  akan  diperoleh  kesimpulan  dari  masalah  yang  ada.  Dalam  analisis kualitatif, pendekatan yang digunakan penulis adalah deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan dimulai dari pengetahuan umum, hingga kemudian menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Tinjauan Hukum Material
Pelanggaran  Netralitas  ASN  diatur  dalam  banyak  peraturan  perundang-undangan, baik yang berkaitan  dengan  Pemilihan  Umum  maupun  khusus  terkait  dengan  ASN.  Landasan hukum  pertama  yang  ingin  penulis  uraikan  adalah  landasan  hukum  yang  berupa  undang- undang,  karena  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  tersebut  merupakan kewenangan murni (attributive) atau kewenangan yang tidak berasal dari lembaga lain tetapi langsung berasal dari negara. jika menggunakan teori kontrak sosial kewenangan yang berasal langsung  dari  rakyat – sehingga  lembaga  yang  memperoleh  kewenangan  melalui  undang- undang tidak akan terganggu independensinya (impartiality). Atas dasar itu, ketentuan dalam Undang-Undang dapat mengikat lembaga apapun atau mengikat siapapun.
Tindak pidana melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 1/2015, namun larangan  tersebut  ditujukan  kepada  calon  untuk  tidak  langsung  ke  ASN,  sehingga  jika menggunakan  pasal  ini,  calon  yang  bukan  ASNlah  yang  perlu  ditangani.  Pasal  lain  terkait netralitas ASN adalah Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi: “Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara,  dan  Kepala  Desa  atau  sebutan/Lurah  lain  dilarang  Mengambil  Keputusan  dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan  atau Merugikan Salah Satu  Calon Selama Masa Kampanye”. Dalam pasal ini jelas bahwa ASN merupakan subjek hukum yang dilarang mengambil keputusan dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  calon  selama  masa kampanye, sehingga segala tindakan ASN berupa kebijakan ( kebijakan/keputusan) dan tindakan nyata (materi daad) yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon pada  masa kampanye merupakan pelanggaran pelanggaran pemilu.
Dalam perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di atas, delik dibatasi dengan  batas  waktu,  yaitu  hanya  pada  masa  kampanye.  Artinya  tindakan  ASN  dalam pengambilan keputusan (kebijakan) dan tindakan nyata yang menguntungkan atau merugikan salah  satu  calon  di  luar  masa  kampanye  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  netralitas. Sedangkan pasal 188 dan 189 mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang pelanggarannya masih mengacu pada pasal 70 dan/atau 71 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain ancaman sanksi  pidana,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  70  dan/atau  71  juga  diancam  dengan
sanksi administratif berupa pembatalan  calon.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis,  penjatuhan sanksi  pidana  merupakan  ultimum  remidium  atau  sanksi  alternatif  terakhir  setelah  sanksi administratif dijatuhkan terlebih dahulu.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  sebenarnya  telah  mengalami  dua  kali perubahan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  sebagai  perubahan  pertama  dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua, namun pengaturan tentang netralitas ASN tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak memasukkan delik melanggar netralitas ASN dalam nomenklatur larangan tetapi diatur dalam asas dan kewajiban, namun asas dan kewajiban dapat juga diartikan sebagai larangan. karena setiap orang yang tunduk pada kewajiban tertentu juga tunduk pada larangan untuk memenuhi kewajiban  tersebut.  Selain  tidak  merumuskan  delik  larangan,  UU  ASN  juga  tidak  terlalu  rinci dalam  merumuskan  asas  dan  kewajiban  yang  mengikat  ASN.  Rumusan  delik  dalam  UU  ASN masih bersifat sangat umum dan memerlukan perincian dari peraturan turunannya, oleh karena itu  penulis  mengajak  pembaca  untuk  melihat  peraturan  turunannya,  antara  lain  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan  Mental Korps dan Kode Etik  Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan turunan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Presiden, atau Kementerian.
Pasal 4 PP 53/2010 secara tegas melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. Melakukan kegiatan yang berpihak pada pasangan calon peserta Pemilihan Umum sebelum,  selama,  dan  setelah  masa  kampanye  antara  lain  rapat,  undangan, himbauan,  pemanggilan,  atau  pemberian  barang  kepada  pegawai  negeri  sipil  di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Komunitas.
Demikian pula Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004 juga menginstruksikan PNS untuk menghindari benturan kepentingan pribadi, golongan atau golongan. Pasal ini diperjelas lagi  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (MENPANRB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang berupa larangan melakukan  tindakan  yang mengarah pada keberpihakan. salah satu calon atau tindakan yang menunjukkan keterlibatan dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, misalnya:
a. PNS dilarang mendekati partai politik mengenai rencananya mengajukan diri atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
b. PNS dilarang memasang spanduk/papan reklame yang mempromosikan diri sendiri atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah
c. PNS dilarang menyatakan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah
d. PNS dilarang menghadiri pencanangan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah  dengan  atau  tanpa  menggunakan  atribut  calon  pasangan  calon/atribut partai politik
e. PNS  dilarang  mengunggah,  menanggapi  (seperti  suka,  komentar  dan  sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto calon kepala daerah melalui media online dan media sosial
f. PNS  dilarang  berfoto  bersama  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  dengan mengikuti lambang/gerakan tangan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
g. PNS  dilarang  menjadi  pembicara/nara  sumber  dalam  rapat  parpol.  Ketentuan dalam  SE  MENPAN.RB  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  hanya  merupakan  contoh tindakan yang berpihak pada peserta pemilu atau yang terindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik sehingga dimungkinkan, di lapangan terdapat masih tindakan lain di luar poin a sampai g seperti pada SE di atas. Namun Perbawaslu  Nomor  6  Tahun  2018  juga  memberikan  kriteria  tindakan  yang mengarah  pada  keberpihakan,  antara  lain:  rapat,  undangan,  himbauan, pemanggilan,  atau  pemberian  barang  kepada  pegawai  ASN,  anggota  TNI,  dan anggota  Polri  di  lingkungan  satuan  kerja,  keluarga,  dan  masyarakat.  .  Sehingga kedua landasan hukum di atas dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi delik pelanggaran netralitas ASN.
2. Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Menangani  Pelanggaran  Netralitas  ASN  Dalam PemeriksaanHukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu
Berbicara  kewenangan  dalam  penegakan  hukum,  sebenarnya  merupakan  domain hukum acara (hukum formal), oleh karena itu pengaturannya lebih diatur oleh  lembaga  yang melaksanakannya, jika Bawaslu diatur oleh  Bawaslu sendiri melalui  Perbawaslu, namun  pada dasarnya tetap mengacu pada UU sebagai payung hukum yang memberikan kewenangan secara murni (atributif). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur  dan  membagi  fungsi  Bawaslu  dengan  menggunakan  diksi  tugas,  wewenang  dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi dalam tinjauan hukum administrasi memiliki arti yang sama dengan kewenangan, meskipun  penulis  berpendapat  bahwa  ketiganya  memiliki  makna filosofis  yang  berbeda  namun  secara  yuridis  administratif  ketiganya  memiliki  arti  yang  sama sebagai kewenangan/wewenang.
Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 untuk Bawaslu Provinsi dan Pasal 30,31, serta Pasal 32 untuk Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 huruf e dan i Bawaslu Provinsi berwenang meneruskan temuan dan laporan yang bukan  kewenangannya  kepada  instansi  yang  berwenang  serta  melaksanakan  tugas  dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi melaksanakan kewajiban lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Demikian  pula  Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dan Pasal I dan Pasal 32 huruf f.
Katakanlah  kita  tidak  mau  menggunakan  ketentuan  dalam  pasal-pasal  UU  Pilkada karena masih  ada uji materi di MK tapi  kita  menggunakan  UU  Nomor 7  Tahun  2017  tentang Pemilu  dengan  asumsi  penyelenggara  pemilu  hanya  terdiri  dari  satu  orang.  lembaga penyelenggara teknis, KPU, satu lembaga pengawas yaitu Bawaslu, dan satu lembaga pengawas etik  yaitu  DKPP,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22E  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  kemudian  mendapat  legitimasi  melalui  pertimbangan hakim  MK.  dalam  keputusan  nomor  072-073/PUU-II/2004.  Artinya  kita  mengacu  pada ketentuan  pada  93  sd  104.  Dalam  hal  ini  penulis  memfokuskan  pada  kewenangan  Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Sebagaimana  UU  Pilkada,  Pasal  99  huruf  h  juga  memberikan  kewenangan  kepada Bawaslu  Provinsi  untuk  melaksanakan  kewenangan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  Pasal  100  huruf  f  Bawaslu  berkewajiban  melaksanakan kewajiban lainperaturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan  ketentuanundang-undang  tersebut.  Demikian  pula  Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan Bawaslu Provinsi di atas yang diatur dalam Pasal 103 huruf h dan Pasal 104 huruf g. Merujuk pada landasan hukum di atas, baik UU Pemilu maupun UU Pemilu sama-sama memberikan atribusi kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan lain yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  memiliki  kewenangan  untuk menindaklanjuti.  atas  temuan  netralitas  ASN  apabila  ada  pelanggaran  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  lain  di  luar  peraturan  perundang-undangan  pemilu/pemilu. Tinjauan  lain  mengenai kewenangan  Bawaslu  dalam  menangani  netralitas  ASN,  dapat  dilihat dari aspek hukum formal (hukum acara) dan fungsi pengawasan Bawaslu. Sehubungan dengan itu, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dapat dijadikan acuan. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan yang berbunyi:
“Netralitas  Pegawai  ASN,  Anggota  TNI,  dan  Anggota  Polri  dapat  menjadi  objek pengawasan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  hal  tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan  Anggota  Polri  berpotensi  melanggar  ketentuan  sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan/atau Pemilu serta melanggar kode etik dan/atau disiplin instansi/instansi masing- masing.”
Mencermati  bunyi  pasal  ini,  perlu  juga  diketahui  bahwa  Bawaslu  tidak  hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap  netralitas  ASN,  TNI,  dan  Polri.  dalam  menangani  netralitas  ASN  tidak  hanya  dalam konteks  penegakan  hukum  ansich  (pro  justitia)  tetapi  juga  dalam  konteks  melakukan pengawasan atau dengan kata lain masuknya kewenangan Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat juga melalui fungsi penegakan hukum.. Karena kedua fungsi ini tumpang tindih di Bawaslu, kewenangan Bawaslu diperluas dalam menangani netralitas ASN. Atas dasar itu, batas waktu yang diberikan dalam Pasal 71 UU 1/2015 di atas, tidak  ada  korelasinya  dengan  kewenangan  Bawaslu  tetapi  hanya  mengatur  rumusan  delik apabila pasal yang disangkakan mengacu pada Pasal 71.
Beranjak dari hal tersebut, Bawaslu dapat aktif melakukan pengawasan. pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 6/2018 yang meliputi:
a. Identifikasi  potensi  penyalahgunaan  wewenang,  penggunaan  anggaran,  dan penggunaan fasilitas;
b. Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
c. Koordinasi dengan TNI dan Polri secara bertahap serta KASN; dan
d. Bekerjasama  dengan  pemantau  pemilu  dan  media  massa  serta  masyarakat  untuk memantau.
Hasil  kerja  pengawasan  dapat  berupa  temuan  sebagai  entry  point  bagi  penegakan hukum (pro justitia) karena selain temuan ada sumber lain yang dapat digunakan Bawaslu untuk melakukan  pro  justitia  yaitu  laporan.  Dalam  melakukan  penelitian  terhadap  temuan  atau laporan,  Bawaslu  juga  berwenang  untuk  meminta  kehadiran  pelapor,  terlapor,  pihak  yang diduga  melakukan  pelanggaran,  saksi,  untuk  diklarifikasi  atau  ahli  untuk  bersaksi  di  bawah sumpah. Hasil penelitian dapat berupa sebagai berikut:
a. Pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam UU Pemilu
b. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di luar pemilu
c. Tidak melanggar netralitas ASN.
Pelanggaran netralitas ASN yang melanggar UU Pemilu direkomendasikan kepada KPU atau Polri jika berupa pelanggaran pidana pemilu, sedangkan jika hasil kajian tidak menemukan pelanggaran  netralitas  ASN  maka  proses  penanganan  dihentikan,  namun  jika  melanggar ketentuan di luar UU Pemilu, Bawaslu akan meneruskannya ke instansi yang berwenang. (Pasal 32 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017).

## D. PENUTUP
Tindak pidana melanggar netralitas  ASN  yang  diatur dalam  UU  Pemilu  hanya  diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Selain itu, delik pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pemilu tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan  Pemerintah  Nomor 42  Tahun  2004,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun 2010,  dan  surat  Menpan.RB.  Nomor  B/71/M.SM.00.00/2017.  Semua  peraturan  perundang- undangan di atas hanya mengatur rumusan delik, tidak mengatur kewenangan Bawaslu dalam menangani  pelanggaran  netralitas  ASN.  Dalam  ilmu  hukum,  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang perumusan delik disebut sebagai hukum materiil, sedangkan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tata  cara  penegakan  hukum  materil  (termasuk  yang mengaturnya) disebut hukum formal (hukum acara). harus dilihat dalam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pemilu/pemilu, yaitu UU Pilkada, UU Pemilu, dan Peraturan Bawaslu. Beberapa undang-undang dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.
Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  status  kewenangan  Bawaslu  adalah  kewenangan atributif  karena  sumber  kewenangannya  tidak  berasal  dari  lembaga  lain  dan  independensi Bawaslu tetap tidak dirugikan karena peraturan perundang-undangan di luar pemilu dan pemilu hanya  merumuskan  delik  pelanggaran  sedangkan  kewenangannya  masih  ada  dari  UU Pemilu/Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Liane Irma Veronsia Leleng, Daud Liando, Josef Kairupan, (2018), Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volome 1 No. 1
Gema Perdana, 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality  From  Bureaucracy  Politicization,  Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Volume 10 No. 1
Mokhsen,  Nuraida.  2018.  FGD  Sistem  Pengawasan  KASN  Terhadap  Pelaksanaan  Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018
Rahmatinnisa. 2017. “Mengapa Integritas Pemilu Penting?”. Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 1, (2017), Hlm. 1-11. DOI : https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no- 1-mengapa-integritas-pemilu-penting
Tatang Sudrajat. 2015. Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 12, No. 3, 2015, Hlm 351 – 370
Tri Wahyuni  dan  Ricky  Noor  Permadi.  2018.  “Penggunaan  Kode  Etik  Organisasi  dalam Mewujudkan Netralitas ASN”. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 2 (2018),
Undang-Undang  No.  1/2015,  Pasal  70,  tentang  Tindak  pidana  melanggar  netralitas  ASN dalam Pemilihan Umum (Pilkada)
PP 53/2010,  Pasal 4,  tentang  larangan  PNS  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Perbawaslu  Nomor  6  Tahun  2018,  tentang  larangan  keberpihakan,  antara  lain:  rapat, undangan, himbauan, pemanggilan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri di lingkungan satuan kerja, keluarga, dan masyarakat.