Jurnal Kommunity Online, 1 (2), 2020, 92-110 Website: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko e-ISSN:

## PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
Doni Aprianto Syaputra, Dibyana Galih Prakasita, Cindy Aulia, Desiree Roring, Faskan Aditama*
Universitas Indonesia, Indonesia
E-mail: faskan.aditama@ui.ac.id Abstract
The purpose of this literature study is to determine the local, national and global impacts resulting from the Rumah Swadaya program in reducing poverty. The formulation of the problem in this paper is: What is the  local, national and global impact resulting from the  Self-Help Home  Program in reducing  poverty?  ”.  This  research  is  a  literature  study  of  documents  related  to  the  Social Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses for Poverty Alleviation. The conclusion of the study  is  that  the  Rumah  Swadaya  program  has  a  positive  impact  on  poverty  alleviation  and  the welfare of poor families through improving the quality / standard of living of these families. The Rumah Swadaya program also indirectly eliminates marginalized groups, which gives marginalized groups the opportunity to gain access to assistance and is empowered independently to improve their standard of living.
Keywords: Poverty; Self-Help Housing Program; Standard of Family Living
Abstrak Tujuan studi literatur ini adalah untuk mengetahui dampak lokal, nasional, dan global yang dihasilkan  dari  program  Rumah  Swadaya  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Rumusan masalah dalam makalah ini yakni:Apa dampak lokal, nasional, dan global yang dihasilkan dari  Program  Rumah  Swadaya  dalam  mengentaskan  kemiskinan?”.  Riset  ini  merupakan studi literatur terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. Kesimpulan dari studi yakni  program  Rumah  Swadaya  berdampak  positif  pada  pengentasan  kemiskinan  dan mensejahterakan  keluarga  miskin  melalui  pengangkatan  kualitas/  taraf  hidup  keluarga tersebut.  Program Rumah Swadaya juga secara tidak langsung menghapuskan kelompok marginal  dimana  memberi  kesempatan  kelompok  marginal  untuk  mendapatkan  akses bantuan dan berdaya secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya.
Kata kunci: kemiskinan; program rumah swadaya;taraf hidup keluarga
DOI -

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah  global  yang  terus  dihadapi  oleh  banyak  negara  di  dunia,  termasuk Indonesia. Tidak mudah bagi suatu Negara untuk melepaskan permasalahan ini dari masyarakatnya. Terdapat banyak faktor eksternal dan internal yang dapat memberikan dampak akan kemiskinan tersebut.  Pada faktor internal, seperti konflik antar masyarakat, kebijakan pemerintah, dan lainnya, sedangkan dalam faktor eksternal dapat berupa  hubungan  bilateral  dan  multilateral  negara  tersebut,  dan  lainnya. selain  kedua  hal  ini, terdapat faktor  lain  yang  memang  sedang  terjadi  bagi  Indonesia  dan  seluruh  dunia,  yaitu  pandemi  Covid  19  yang mengakibatkan banyak masyarakat berhenti untuk bekerja dan menyeret rakyat kecil untuk menjadi miskin atau lebih  miskin.  Pada  dasarnya,  faktor  eksternal  dan  internal  ini  sangat  berkaitan  satu  dengan  yang  lain  yang hasilnya dapat membuat masyarakat hidup dalam tingkat kemiskinan.
Menurut data BPS pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode tersebut adalah  sebesar 9,78%  atau 26,42  juta  orang  dan  angka  ini  meningkat 0,56%  atau  1,63  juta  orang  dibanding September  2019  dan  meningkat  0,37%  atau  1,28  juta  orang  dibanding  Maret  2019.  Berdasarkan  tingkat daerahnya, pada periode  September  2019 – Maret 2020, jumlah  penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan  naik  dari  6,56  persen  menjadi  7,38  persen.  Sementara  itu,  di  pedesaan  naik  dari  12,60  persen menjadi  12,82  persen. Dengan  data  ini  dapat  dilihat bahwa  sejauh  ini,  periode  2006  –  Maret  2020,  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan,  baik  dari  sisi  jumlah  maupun  persentase,  terkecuali  periode terakhir ini, Maret 2020, karena adanya pandemi.
Dibandingkan  negara  lain,  terlebih  khusus  negara  anggota  ASEAN,  Indonesia  menempati  peringkat kemiskinan  di  bawah  Thailand  karena  tingkat  kemiskinan  Indonesia  lebih  tinggi,  mencapai  9.8%  pada  tahun 2018. Pada dasarnya kemiskinan dilihat mampu memberikan dampak dalam beberapa hal bagi setiap negara, seperti  memicu  tindakan  kriminal,  menimbulkan  konflik  domestik,  menambah  pengangguran,  tingkat pendidikan yang rendah, angka kematian meningkat, dan lainnya. Dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang seperti  itu,  terkadang  Indonesia  lebih  dilihat  memiliki  potensi  untuk  terjadinya  hal-hal  tersebut  dibanding Thailand, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN dengan tingkat kemiskinan yang rendah.
Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan Indonesia, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, dan lembaga  lainnya  berbondong-bondong  menciptakan  dan  melakukan  berbagai  aksi  dan  kebijakan  pengentasan kemiskinan dan memberikan layanan kesejahteraan yang adil kepada masyarakat Indonesia. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di bawah program Rumah Swadaya oleh Kementerian PUPR.
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  alokasinya  ditetapkan  dengan  keputusan  pemerintah  setempat.  Sedangkan untuk  Rumah  Swadaya  itu  sendiri,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2011  ditujukan  untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kehadiran dari program ini pastinya demi mensejahterakan keluarga di Indonesia.
Pada  dasarnya  setiap  warga  masyarakat  membutuhkan  perumahan  yang  layak  huni,  namun  dalam kenyataannya  pemenuhan  kebutuhan  rumah  layak  huni  tersebut  menjadi  masalah  bagi  sebagian  masyarakat. Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan  dasar  ( basic  need )  selain  sandang,  pangan,  pendidikan,  dan  kesehatan;  rumah  memiliki  arti  sangat penting. Rumah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010: 29).
Fungsi  rumah  sangat  beragam  karena  menyangkut  dengan  keberlangsungan  hidup  manusia.  Menurut Undang  –  undang  No.  4  Tahun  1992  tentang  Perumahan  dan  Pemukiman,  rumah  adalah  bangunan  yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Rapoport (1969) rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur. Rumah dibuat  berdasarkan  serangkaian  pertimbangan  dan  tujuan  yang  sangat  kompleks.  Bentuk  dan  susunan  rumah sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  budaya  yang  dimiliki  penghuninya.  Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar ( basic needs ) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Mengutip pernyataan Maslow (1970) bahwa  kebutuhan  akan  rumah  atau  tempat  tinggal  merupakan  salah  satu  motivasi  untuk  pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

## KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Wahab (2010) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, dalam hal ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Perumusannya kemudian seharusnya  dilandasi  oleh  adanya  kebutuhan  untuk  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan orientasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, pada nyatanya, kebijakan publik juga dilandasi oleh berbagai kepentingan para pihak dalam perumusannya.
Pelaksanaan  kebijakan  publik  dalam  hal  ini  adalah  implementasi  atau  penerapan  suatu  kebijakan  publik melalui program, aktivitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi,  dan  disposisi.  Sehingga  untuk  efektivitas  kebijakan  publik  diperlukan  kegiatan  sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.
Kekurangan  atau  kesalahan  kebijakan  publik  baru  akan  dapat  diketahui  setelah  kebijakan  publik  tersebut dilaksanakan,  dengan  melihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  hasil  evaluasi  atas  pelaksanaan  suatu kebijakan. Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2000) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pelaksanaan kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011)  dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, dengan variabel yang mencakup:
a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan;
b. jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
d. apakah penempatan lokasi program sudah tepat;
e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaanya secara detail; dan
f. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Dalam perspektif global, kebijakan nasional dirumuskan melalui cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian  atau  kegiatan  dari  sudut  kepentingan  global,  yaitu  dari  sisi  kepentingan  dunia  atau  internasional. Sehingga orientasinya dalam hal ini adalah untuk kepentingan global.

## PENDEKATAN KEBIJAKAN
Secara  umum  untuk  memahami  implementasi  kebijakan,  terdapat  dua  pendekatan  dalam  perkembangan studi implementasi kebijakan, yakni pendekatan top-down dan bottom-up . Sebagai berikut:
1. Menurut  Nugroho  (2011:626)  pendekatan top-down lebih  berfokus  pada  tugas  birokrasi  untuk melaksanakan  kebijakan  secara  politik.  Penjelasan  ini  diperjelas  melalui  pernyataan  Agustino (2008:140)  yang  mengungkapkan  bahwa  dalam  pendekatan top-down implementasi  yang  dilakukan tersentralisasi  dan  dimulai  dari  aktor  tingkat  pusat,  serta  bertitik  tolak  dari  perspektif  bahwa keputusan-keputusan  politik  (kebijakan)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan  harus dilaksanakan  oleh  administrator-administrator  atau  birokrat-birokrat  pada  level  bawahnya.  Maka, pendekatan top-down dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan pada sejauh mana tindakan  para  pelaksana  telah  sesuai  dengan  prosedur  serta  tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh  para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
2. Sedangkan pendekatan bottom up memandang implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang  tersentralisasi  dari  pusat.  Menurut  Agustino  (2008:156)  pendekatan bottom  up berpangkal  dari keputusan-keputusan yang  ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan  permasalahan  yang  mereka  alami.  Jadi,  dapat dikatakan  bahwa  pendekatan bottom  up merupakan pendekatan implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan itu berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih  memahami  dan  mampu  menganalisis  kebijakan  kebijakan  apa yang  cocok  dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya dan sistem sosio kultural yang ada dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak kontraproduktif yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

## PENYEDIAAN TEMPAT TINGGAL DENGAN KONSEP LOKALITAS
Konsep lokalitas dalam penyediaan tempat tinggal diperkirakan telah menjadi tren di dunia properti dan arsitektur sejak 2016. Berbagai material alam, warna-warna hangat dan kekhasan daerah akan ditonjolkan, baik itu  lewat  desain  arsitektur,  eksterior,  maupun  interior  pada  hunian.  Berikut  beberapa  hal  yang  harus
diperhatikan dalam membangun rumah dengan konsep lokalitas dengan meminjam konsep dari Lewis Mumford (1895) (dalam Susanto 2009), maka ada lima hal dalam nilai ke-lokalitas-an:
1. Lokalitas  bukan  hanya  terpaku  pada  kebesaran  sejarah.  Misalnya  banyak  bangunan  bersejarah  yang diidentifikasikan sebagai vernacular brick tradition . Bentuk-bentuk yang digunakan masyarakat sepanjang peradabannya telah membentuk struktur koheren yang melekat dalam kehidupannya. Sehingga dalam penyediaan tempat tinggal saat ini, bukan hanya meniru contoh konstruksi dari sesuatu satu atau dua abad  yang  lalu,  tetapi  harus  benar-benar  melakukan  asesmen,  mengetahui,  dan  memahami  tentang masyarakatnya dan lingkungan.
2. Lokalitas adalah tentang bagaimana melihat seharusnya sebuah tempat memiliki sentuhan personal. Hal yang terpenting dari semua yang kita lakukan adalah membuat orang-orang merasa seperti di rumah dalam lingkungannya. Lokalitas harus dimunculkan karena memang dibutuhkan sebagai sebuah jawaban terhadap  kebutuhan  manusia.  Ada  kebutuhan  sosial-ekonomi,  bahkan  politik  serta  lingkungan  dalam jiwa lokalitas itu sendiri.
3. Lokalitas dalam perkembangannya harus memanfaatkan teknologi yang berkelanjutan dan ini menjadi penting  dalam  membangun  sebuah  tradisi  baru.  Saat  ini,  membuat  lokalitas  harus  dapat  yang berkelanjutan dalam teknologi yang tepat guna.
4. Lokalitas  harus  memberikan  kegunaan  terhadap  penggunanya,  sehingga  modifikasi  terhadap  lokalitas harus dibuat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Lokalitas setidaknya harus dapat dikaji dalam nilai keteraturannya, kooperatif, kekuatannya, kesensitifannya, juga terhadap karakter dari komunitas, di mana lokalitas ingin ditempatkan.
5. Global  dan  lokalitas  bukanlah  sesuatu  yang  harus  dipertentangkan  tetapi  mereka  saling  melengkapi, perlu  ada  keseimbangan  di  antara  mereka.  Keseimbangan  dimana  global  mencetak  mesin  mesin kapitalis, sedang lokal mencetak komunitas. Lokalitas perlu menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang utama dalam nilai keuniversalan.

## KEBIJAKAN SOSIAL DALAM INTERVENSI KOMUNITAS
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang Tiga Model Intervensi dalam Intervensi Komunitas, yang dikemukakan Rothman pada tahun 1987 dan 1995 dapat dilihat pada rangkaian tabel 1.
Tebel 1. Model Intervensi dalam Intervensi Komunitas
Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) Model B (Perencanaan Sosial) Model C (Aksi Sosial) Kategori  tujuan  tindakan terhadap masyarakat Kemandirian;  pengembangan  kapasitas dan pengintegrasian masyarakat (tujuan yang dititikberatkan  pada  proses  = process goals ) Pemecahan  masalah dengan memperhatikan masalah  yang  penting  yang  ada pada masyarakat (tujuan dititikberatkan  pada  tugas  = taskgoals )
Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan; perubahan institusi  dasar  ( task ataupun process goals ) Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi Adanya  anomie  dan  ‘kemurungan’ dalam  masyarakat;  kesenjangan  relasi dan  kapasitas  dalam  memecahkan Masalah sosial yang sesungguhnya;  kesehatan  fisik dan mental, perumahan Populasi yang dirugikan; kesenjangan sosial, perampasan hak, dan
Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) Model B (Perencanaan Sosial) Model C (Aksi Sosial) permasalahannya masalah  secara  demokratis;  komunitas berbentuk dan rekreasional. ketidakadilan. 3. Strategi Dasar dalam Melakukan Perubahan Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Pengumpulan  data  yang  terkait dengan  masalah,  dan  memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional. Kristalisasi dari isu dan pengorganisasi  an  massa  untuk menghadapi sasaran yang menjadi ‘musuh’ mereka. Karakteristik taktik dan teknik perubahan Konsensus; komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat (komunitas); diskusi kelompok. Konsensus atau konflik. Konflik atau kontes; konfrontasi; aksi yang bersifat langsung, negosiasi. Peran praktisi yang menonjol Sebagai Enabler Katalis, koordinator; orang yang mengajarkan keterampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis. Pengumpul dan penganalisis data, mengimplementasi program, dan fasilitator. Aktivis, advokat; agitator, pialang, negosiator, partisan. Media perubahan Manipulasi  kelompok  kecil  yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tuga (small task oriented groups). Manipulasi  organisasi  formal  dan data yang tersedia. Manipulasi organisasi massa dan proses-proses politik. Orientasi terhadap struktur kekuasaan . Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai  kolaborator  dalam  suatu ‘ventura’ yang bersifat umum. Struktur    kekuasaan  sebagai ‘pemilik’ dan ‘sponsor’ (pendukung). Struktur kekuasaan sebagai  sasaran  eksternal  dari tindakan yang dilakukan; mereka yang  memberikan  ‘tekanan’ harus dilawan dengan memberikan ‘tekanan’ balik. Batasan definisi penerima layanan (beneficiaries) Keseluruhan komunitas geografis. Keseluruhan  komunitas  atau dapat  pula  suatu  segmen  dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional) Segmen dalam komunitas. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok  kelompok  di dalam suatu komunitas. Kepentingan umum atau permufakatan dari berbagai perbedaan. permufakatan  kepentingan  atau konflik. Konflik kepentingan yang sulit dicapai kata mufakat;  kelangkaan  sumber daya Konsepsi mengenai penerima layanan (beneficiaries) Warga masyarakat. Konsumen (pengguna jasa). ‘Korban’. Konsepsi mengenai peran penerima layanan (beneficiaries) Partisipan pada proses interaksional pemecahan masalah. Konsumen atau resipien (penerima pelayanan) Employer, konstituen, anggota.

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
SDGs  merupakan  sebuah  kesepakatan  pembangunan  baru  kelanjutan  dari Millennium  Development  Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 Kepala Negara dan pemerintahan
dunia  hadir  untuk  menyepakati  agenda  pembangunan universal  baru  yang  tertuang  dalam  dokumen  berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development yang berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu: Tanpa Kemiskinan ( No Poverty ). Tanpa Kelaparan ( Zero Hunger ), Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan ( Good Health and Well-Being ), Pendidikan Berkualitas ( Quality Education ). Kesetaraan Gender ( Gender Equality ). Air Bersih dan Sanitasi ( Clean Water and Sanitation ). Energi Bersih dan Terjangkau ( Affordable and Clean Energy ). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak ( Decent Work and Economic Growth ). Industri, Inovasi dan Infrastruktur ( Industry, Innovation and  Infrastructure ).  Mengurangi  Kesenjangan  ( Reduced  Inequalities ).  Keberlanjutan  Kota  dan  Komunitas ( Sustainable  Cities  and  Communities ).  Konsumsi  dan  Produksi  Bertanggung  Jawab  ( Responsible  Consumption  and Production ). Aksi Terhadap Iklim ( Climate Action ). Kehidupan Bawah Laut ( Life Below Water ). Kehidupan di Darat ( Life  On  Land ).  Institusi  Peradilan  yang  Kuat dan  Kedamaian  ( Peace,  Justice  and  Strong  Institutions ).  Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ( Partnerships For The Goals ).

## GAMBARAN TENTANG KOMUNITAS MISKIN DAN PROGRAM RUMAH SWADAYA
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2004,  kemiskinan  adalah  kondisi  sosial  ekonomi  seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  miskin  pada Maret  2020  adalah  sebesar  26,42  juta  orang.  Secara  rinci,  United  Nation  Development  Program  (UNDP) mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  kelaparan,  ketiadaan  tempat  berlindung,  ketidakmampuan  berobat  ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan.
Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya mengenai persoalan kurangnya penghasilan namun juga menyangkut aspek lainnya termasuk rumah tinggal yang merupakan salah satu  kebutuhan  primer. BPS  pada  tahun  2019  mendata  sebanyak 56,51%  rumah tangga  telah  memiliki  akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Artinya, masih terdapat hampir setengah rumah tangga di Indonesia yang masih tinggal di hunian yang tidak semestinya. Hunian tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPS seperti luas lantai per kapita, air minum layak, sanitasi layak, jenis atap terluas, jenis lantai terluas, jenis  dinding  terluas,  dan/atau  sumber  penerangan  listrik.  Dalam  merespon  permasalahan  hunian  di  atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Program Rumah Swadaya. Program  Rumah  Swadaya  adalah  rumah  yang  dibangun  atas  prakarsa  dan  upaya  masyarakat,  dengan kegiatan mulai dari persiapan, penyelenggaraan, pendampingan, dan kegiatan bantuan rumah swadaya.
Program Rumah Swadaya ini berangkat dari UU No. 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu  lebih  berperan  dalam  menyediakan  dan  memberikan  kemudahan  dan  bantuan  perumahan  dan  kawasan permukiman  bagi  masyarakat  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan suatu satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian, lingkungan hidup sejalan dengan  semangat  demokrasi,  otonomi  daerah,  dan  keterbukaan  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Terlebih, dalam UU No. 1 Tahun 2011, Pasal 1, ayat 24 bahwa masyarakat yang mempunyai  keterbatasan  daya  beli  sehingga  perlu  mendapatkan  dukungan  pemerintah  untuk  memperoleh rumah yang layak huni.
Program  Rumah  Swadaya  percaya  bahwa  keterlibatan  penghuni  memiliki  andil  yang  sangat  besar  dalam menentukan  bentuk  dan  kondisi  rumah.  Sehingga  pelaksanaan  pembangunan  perumahan  swadaya  ini  dibuat sebagaimana  rupa  agar  dilakukan  sendiri  oleh  penghuni,  bila  diperlukan  baru  memakai  jasa  tukang  dengan pelaksanaan  pembangunan  secara  bertahap.  Program  ini  menerapkan  prinsip  keswadayaan  dengan memposisikan  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  konstruksi, pengawasan,  pertanggungjawaban,  dan  pelaporan.  Selain  itu  juga  mendudukkan  masyarakat  sebagai  pelaku utama  dalam  pelaksanaan,  mengembangkan  potensi  masyarakat,  mendorong,  memotivasikan,  dan membangkitkan kesadaran, serta memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
Oleh karena itu, program ini menggunakan pendekatan bottom up yang memandang implementasi kebijakan tidak  dirumuskan  oleh  lembaga  yang  tersentralisasi  dari  pusat.  Menurut  Agustino  (2008:156)  pendekatan bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang  ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka  alami.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan bottom  up merupakan  pendekatan  implementasi  kebijakan  dimana  formulasi  kebijakan  itu  berada  di  tingkat  warga, sehingga  mereka  dapat  lebih  memahami  dan  mampu  menganalisis  apa  yang  cocok  dengan  sumberdaya  yang tersedia di daerahnya dan sistem sosio kultural yang ada dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak kontraproduktif  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  kebijakan  itu  sendiri.  Dimana  pada  program  rumah swadaya, masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan sampai dengan pelaporan.
Kelompok  sasaran  program  Rumah  Swadaya  ini  yakni  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR),  belum memiliki  rumah,  dan  rumah  yang  sedang  ditinggali  sendiri  dalam  kondisi  rusak.  Sehingga  melalui  program Rumah Swadaya ini, pemerintah memberikan kemudahan untuk pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dengan subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan perpu di bidang perpajakan, perizinan, asuransi dan jaminan, penyediaan tanah, sertifikat tanah, dan sarana prasarana, maupun utilitas umum.
Bantuan  tersebut  diberikan  berdasarkan  Permen  PUPR  No.  7  Tahun  2018  Pasal  1,  yang  berbunyikan bantuan  pemerintah  bagi  MBR  adalah  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  keswadayaan  dalam  peningkatan kualitas  rumah  dan  pembangunan  baru  rumah.  Bantuan  ini  diberikan  dalam  bentuk  uang  dan  barang  dengan alokasi anggaran Rp 4,69 triliun. Total unit yang akan dibangun dan/ atau direnovasi sendiri yakni sebanyak 206.500  unit  rumah  tidak  layak  huni  (peningkatan  kualitas  rumah  sebanyak  198.500  unit  dan  pembangunan baru 8.000 unit). Tercatat hingga 23 Juli 2020, realisasi sudah mencapai 52,5% senilai Rp 2,46 triliun dengan jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap  sebanyak  101.771  orang.  Di  dalam  program,  juga  ditambahkan  aktivitas pemberian informasi dan akses ke sumber daya, pendampingan, serta fasilitasi.
Berdasarkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil  No.403/KPTS/M/2002  dan  Permenpera  Nomor  22//Permen/M/2008,  untuk  menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

## Faktor Kesehatan
Salah  satu  kriteria  rumah  layak  huni  atau  tidak  adalah  dari  sisi  kesehatan.  Hunian  yang  dianggap  layak haruslah berada di lokasi yang tidak terkena banjir dan tidak lembab. Selain itu, setiap ruangannya haruslah memenuhi persyaratan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kehadiran utilitas jaringan listrik yang berfungsi,  juga  menjadi  poin  penting  dari  rumah  layak  huni.  Setiap  lingkungan  perumahan  harus mendapatkan daya listrik dari PLN minimum 450 VA. Kemudian, tersedia pula penerangan jalan umum. Selain listrik, kehadiran jaringan air bersih dari PDAM atau berasal dari sumur pompa juga wajib tersedia. Syarat air dalam kategori layak dikonsumsi apabila secara fisik terlihat jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

## Faktor Keamanan Bangunan
Faktor keamanan konstruksi juga menjadi hal utama yang harus dimiliki rumah layak huni. Bangunan rumah harus  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  pemilihan  material  yang  tepat.  Bagian  atap  harus  memiliki kemiringan  yang  disesuaikan  dengan  bahan  penutup  yang  digunakan.  Sehingga  tidak  akan  mengakibatkan bocor.  Persentase  atap  bocor sedang  yakni  <  20%  dari  luas atap  dan  persentase atap  bocor berat,  yaitu >20% dari luas atap. Sedangkan, bagian lantai harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan, tidak lembab serta kuat untuk menahan beban yang akan timbul dan memperhatikan lendutannya. Pada bagian dinding,  harus  dirancang  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  memikul  beban  di  atasnya  serta  berat  angin. Untuk  bagian  dinding  kamar  mandi,  setidaknya  harus  memiliki  ketinggian  1,5  meter  diatas  permukaan lantai.

## Keindahan dan Kenyamanan
Setelah rumah aman secara konstruksi, bangunan dapat dibilang layak huni jika dirancang secara indah dan nyaman. KemenPUPR menyarankan untuk menggunakan gaya arsitektur lokal serta penataan dan penentu besaran  ruangan  yang  optimal.Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  tahap  implementasi  program  Rumah Swadaya secara detail:

## Tahapan Usulan
Gambar 3. Tahapan Usulan
Usulan  dilengkapi  data  jumlah  rumah  dan  lokasi  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH)  yang  ada  di desa/kelurahan.  Jumlah  data  yang  diusulkan  minimal  20  unit  per  desa/  kelurahan  dan  legalitas  tanah  calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

## Tahapan persiapan
Tahapan  ini  mengidentifikasi  sumber  daya  atau  potensi  sumber  daya  perumahan  yang  ada  (eksisting  dan potensial) yang dilakukan oleh tim teknis dan fasilitator. Indikator yang menjadi bahan identifikasi yakni,
a. Bahan bangunan, dengan melihat pada ketersediaan, harga, dan teknologi.
b. Masyarakat, dengan melihat pada kondisi sosial ekonomi dan struktur kemasyarakatan.
c. Lingkungan, melihat pada cuaca, geografis, aksesibilitas, dan fasilitas.
d. Kearifan lokal, termasuk di dalamnya budaya, adat istiadat, dan kebiasaan umum.
Proses mapping sumber daya atau potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial) juga disiapkan dan disusun oleh tim teknis dan fasilitator melalui aktivitas:
a. Rembug warga (bentuk kelompok dan pembagian peran)
b. Survey kampung sendiri (fisik, sosial, dan ekonomi)
c. Longlist dan shortlist (daftar kebutuhan dan prioritas)
d. Action plan (membuat prosedur, penanggung jawab, dan jadwal)

## Tahap Perencanaan
Seluruh  aktivitas  dalam  tahap  perencanaan  ini  juga  tetap  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dengan didampingi oleh tim teknik dan fasilitator. Aktivitas di dalamnya meliputi,
a. Penyusunan jadwal dan pelaksanaan
b. Pengelolaan pengadaan bahan, material, dan tukang
c. Pembuatan dokumen perencanaan
d. Penyusunan manajemen pengelolaan kegiatan
e. Pelaksanaan konstruksi
f. Pendampingan teknis dan administratif
g. Pengawasan dan pengendalian
h. Pelaporan dan dokumentasi. Selain merilis laporan tahunan, PUPR juga melakukan perekaman proses dan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

## Tahapan pengembangan
Tahap ini terdiri dari tahap terminasi dan pasca pelaksanaan kegiatan, yang didalamnya meliputi,
a. Monitoring dan evaluasi
b. Pemeliharaan dan pengembangan
c. Pengembangan (ekonomi, kesehatan, dan lingkungan)
Secara detail, pendampingan yang dilakukan di dalam program Rumah Swadaya kepada masyarakat adalah sebagai  upaya  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  mengembangkan  berbagai  potensi  yang  mereka  punya, sehingga mereka mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Seperti misalnya dengan memfasilitasi proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  membangun  kemampuan  serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif. Bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan melewati beberapa tahapan, sebagai berikut:
1. Tahap pertama yaitu partisipasi pasif; ditunjukkan warga sekitar non-sasaran yang menerima keputusan dan memberi dukungan tanpa mengambil peran apapun bagi pelaksanaan program ini.
2. Tahap  kedua,  yaitu  partisipasi  sebagai  sumber  informasi.  Tokoh  masyarakat  seperti  ketua  RT/RW terlibat  dalam  pendataan  Rumah  Swadaya  yang  layak  mendapat  bantuan,  karena  merekalah  yang mengetahui kondisi rumah dan ekonomi warganya.
3. Tahap ketiga yaitu partisipasi dengan memberikan pendapat atau pandangan. Melalui rapat di Kelurahan, koordinasi dengan Kelompok Kerja yang anggotanya juga terdiri dari penerima bantuan sendiri, mereka dapat  menuangkan  ide,  saran  atau  pendapat  tentang  bagaimana  program  Rumah  Swadaya  ini dilaksanakan. Keikutsertaan dalam rapat sosialisasi pemberian bantuan memungkinkan penerima bantuan memberi sumbangan saran atau pendapat dalam implementasi program. Pendapat yang diberikan lebih pada  masalah  teknis,  seperti  apakah  pengerjaan  perbaikan  rumah  dikerjakan  bergotong-royong  secara bergiliran dalam satu kelompok kerja, ataukah dikerjakan atas tanggung jawab pribadi penerima bantuan.
4. Tahap  keempat  yaitu  partisipasi  dengan  memberikan  bantuan  material.  Partisipasi  masyarakat  non penerima  hibah  memberikan  bantuan  material  kepada  penerima  hibah  yang  sedang  mengerjakan perbaikan  huniannya  bergantung  pada  persepsi  masyarakat  mengenai  sikap  keseharian  warga  penerima hibah itu terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar.
5. Tahap kelima adalah partisipasi fungsional; sebagai pelaksana rencana atau eksekutor. Penerima bantuan merupakan  pelaksana  rencana  perbaikan.  Mereka  sendiri  yang  memutuskan  perbaikan  apa  yang  perlu dilakukan  pada  hunian,  material  apa  yang  dibutuhkan,  termasuk  menanggulangi  masalah  pendanaan secara  swadaya.  Perencanaan  dimulai  dari  pembuatan  proposal  dengan  melampirkan  rancangan kebutuhan  material  dan  biaya,  hingga  melaksanakan  perbaikan  hunian  sesuai  tenggat  waktu  yang disepakati untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Gambar 2.  Kegiatan Pendampingan Masyarakat
Sedangkan  tugas fasilitator/  tenaga  pendamping  secara  spesifik  adalah  sebagai  pembimbing, enabler, dan ahli. Kegiatan pendampingan yang dimaksud adalah sebagai berikut,
1. Penyiapan  masyarakat  (melaksanakan  pembentukan  kelompok,  verifikasi,  dan  penetapan  calon penerima bantuan).
2. Pelaksanaan  kegiatan  (melaksanakan  bimbingan  teknis  dalam  kualitas  dan  kuantitas  pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan  dan  pelaporan  (melaksanakan  pemantauan  pelaksanaan  kegiatan  dan  bimbingan  teknis dalam pelaporan).
4. Pengembangan  mandiri  (melaksanakan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  dalam  pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil kegiatan.
Dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya, bantuan diberikan dalam bentuk uang dan barang, tetapi tetap dengan dengan konsep berbasis pemberdayaan masyarakat karena prinsip yang digunakan dalam program ini yakni masyarakat adalah sebagai pelaku utama. Sehingga bantuan pemerintah yang diberikan adalah sebagai stimulan keterlibatan masyarakat dalam menangani rumah tidak layak huni/ RTLH dan Backlog mereka , sebagai stimulan  pemerintah  daerah  dan/  atau  organisasi  warga  untuk  replikasi  program  serupa,  mendukung penanganan wilayah kumuh, serta mendukung program padat karya tunai (PKT).
Output yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya rumah layak dan terhuni. Program Rumah Swadaya ini dilaksanakan di setiap tahun anggaran berjalan dan diharapkan dapat tepat secara sasaran, prosedur, waktu, pemanfaatan, dan akuntabel.
Kriteria penerima program Rumah Swadaya ini adalah sebagai berikut:
1) Warga negara yang sudah berkeluarga;
2) baik yang sudah memiliki tanah namun belum terbangun rumah layak huni;
3) maupun yang sama sekali belum memiliki rumah layak huni dan tanah;
4) belum pernah menerima bantuan program Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah sejenis;
5) penghasilan dibawah UMR;
6) mampu untuk berswadaya.
Besar bantuan bantuan dalam program Rumah Swadaya adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Besaran Bantuan
Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bantuan program Rumah Swadaya ini semata-mata adalah sebagai pemantik/ stimulan pemerintah daerah/ organisasi lokal untuk mengadakan kegiatan serupa, sehingga mengakibatkan sumber dana/ bantuan di dalam program Rumah Swadaya ini juga bervariasi tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota (berdasarkan  peraturan  menteri  PUPR  No.  22  Tahun  2016  terkait  mekanisme  penyaluran  dana  bantuan stimulan  agar  mengikuti  APBD),  dari  swadaya  mikro  perumahan,  maupun  dari  tabungan  yang  dimiliki  oleh warga itu sendiri.
Apabila  dana  adalah  dari  tabungan  warga  sendiri,  maka  dalam  pelaksanaannya,  tetap  akan  didampingi fasilitator/ tenaga pendamping yang akan berperan sebagai konsultan dalam pembangunan rumah dengan alur sebagai berikut,
Gambar 4. Alur Proses Pendampingan
Implementasi program Rumah Swadaya tentu bukan tanpa tantangan, terdapat beberapa hambatan di dalam program  seperti  yang  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Komisi  V  DPR  dari  Fraksi  Partai  Demokrat,  yang mengemukakan bahwa prosedur penyaluran bantuan rumah swadaya masih terlalu rumit (Latief, 2013).
Dalam melihat efisiensi program Rumah Swadaya, makalah ini akan berfokus pada penelitian Siska Amelia, dkk  (2018)  yang  melihat  efisiensi  pelaksanaan  program  dalam  skala  nasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa program Rumah Swadaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat efisien dikarenakan tingginya tingkat swadaya masyarakat setempat, saling bergotong royong serta tingginya kepedulian keluarga yang mempunyai kelebihan untuk  membantu  keluarga  yang  kurang  mampu  dalam  memperbaiki  rumah  mereka.  Sedangkan  di  Provinsi Aceh,  tingkat  efisiensi  dirasa  kurang  disebabkan  karena  dari  variable  input,  masyarakat  sedikit  terkendala terhadap akses ke lokasi bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan, namun tingkat swadaya masyarakat serta  kepedulian  pemerintah  daerah  sudah  cukup  baik.  Selebihnya,  pelaksanaan  program  di  Provinsi  Jawa Timur dinilai cukup berhasil dengan efisiensi 100% karena dapat meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan  rendah.  Begitupun  dengan  Provinsi  Kalimantan  Barat,  hasil  analisis  memperlihatkan  angka efisiensi mencapai 100% karena dinilai telah tepat sasaran menyasar masyarakat yang berpendapatan rendah dan telah mampu meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di provinsi tersebut.
Demikian  pula  untuk  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Papua,  Jawa  Barat  dan  Maluku  Utara,  program  Rumah Swadaya untuk MBR dinilai telah tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak huni, tingkat swadaya masyarakat juga cukup tinggi, sifat dan budaya masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong semakin mendukung keberhasilan program. Melihat dari penelitian tersebut, diketahui bahwa adanya keswadayaan masyarakat yang tinggi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program.
Selain keswadayaan masyarakat yang tinggi, salah satu indikator keberhasilan dari program rumah swadaya adalah  terciptanya  rumah  yang  layak  huni  sesuai  dengan  peraturan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat  yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 dan Permenpera Nomor 22//Permen/M/2008 yakni rumah yang menjaga faktor kesehatan, keamanan bangunan, serta keindahan dan kenyamanan.

## Gambar 5. Rumah Warga Sebelum dan Sesudah Renovasi
Dari gambar 3.5 dapat terlihat jelas perbedaan signifikan rumah salah satu warga Dusun Pamekaran Ciamis yang menerima renovasi dari program rumah swadaya pada tahun 2017. Sebelum direnovasi rumah berbentuk panggung berbahan dasar kayu dimana berdasarkan informasi dari liputan6.com bahwa rumah warga tersebut memiliki atap, tembok, bahkan lantai yang sudah tidak rapi.
Pada masa pandemi ini, bantuan stimulan Rumah Swadaya pun masih secara aktif berjalan. Kementerian PUPR tetapi membangun 113 unit rumah swadaya di bantaran sungai langsa Aceh dengan sumber dana berasal dari DAK APBD Kota Langsa dan Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini berkontribusi menyediakan lahan seluas 13 hektar yang akan dihibahkan untuk masyarakat penerima manfaat.

## Gambar 6. Pembangunan Rumah Swadaya Kota Langsa
Pada  tahun  2024, Kementerian  PUPR  memiliki  target  untuk  membangun  1,5  juta  rumah  swadaya  yang artinya  program  ini  tetap  menjadi  salah  satu  bagian  dari  program  prioritas  periode  2020-2024.  Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan sejalan dengan hal tersebut, pihaknya juga akan membangun 2.500 km jalan tol, 3.000 km jalan baru, dan 60 km jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas. Kementerian PUPR juga akan meningkatkan layanan 90 persen akses air minum, 80 persen akses sanitasi dan persampahan, penanganan 10 ribu hektare kawasan kumuh.

## ANALISA PROGRAM
Program Rumah Swadaya telah sesuai dengan definisi dari UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,  yakni  rumah  adalah  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana pembinaan keluarga, opini Rapoport (1969) yang menyatakan bahwa rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur, serta opini yang dikemukakan oleh Maslow (1970) bahwa kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan  yang  lebih  tinggi  lagi. Dalam  penjelasannya,  Kementerian  PUPR  telah  menjelaskan  bahwa  rumah swadaya  dilaksanakan  untuk  menciptakan  keluarga  sejahtera,  yang  mana  dalam  pelaksanaanya  sendiri, keterlibatan penghuni memiliki andil sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah.
Melihat  dari  konsep  implementasi  kebijakan  publik,  program  Rumah  Swadaya  merupakan  merupakan bentuk  implementasi  atau  penerapan  suatu  kebijakan  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  02/PRT/M/2016 tentang  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh,  Peraturan  Menteri PUPR  Nomor 07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya, Keputusan  Menteri  PUPR No. 295/KPTS/M/2018 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS TA. 2018, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan  Perumahan  7/SE/Dr/2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya.
Sebagai  implementasi  kebijakan  publik,  tujuan  program  Rumah  Swadaya  adalah  untuk  menjawab permasalahan  di  kelompok  marginal  yang  seringkali  karena  keterbatasan  akses  ke  berbagai  sumberdaya, cenderung  menghasilkan  tempat  tinggal  yang  tidak  teratur  dan  kurang  layak  huni.  Dengan  harapan,  dengan memiliki  tempat tinggal  layak  huni,  kelompok  marginal dapat terangkat standar  hidupnya  dan  menjadi  lebih sejahtera.
Dilihat  dari  model  implementasi  kebijakannya,  program  Rumah  Swadaya  ini  menggunakan  pendekatan bottom-up karena  kebijakan  memfasilitasi  masyarakat  untuk  menjadi  pemeran  utama  di  dalam  program  ini, keputusan-keputusan dan pengembangan kegiatan program juga berpangkal dan/ atau ditetapkan di level warga atau  masyarakat  yang  merasakan  sendiri  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka  alami.  Hal  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  program  Rumah  Swadaya  sudah  menerapkan  konsep  lokalitas  dimana  bantuan  Rumah Swadaya  akan  diberikan  berdasarkan  usulan  kelurahan/  desa  dan  rumah  dibangun  atas  prakarsa  dan  upaya masyarakatnya  sendiri  dimana  masyarakat  dilibatkan  sebagai  pemeran  utama,  berperan  aktif  dari  proses perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Selain  itu,  dalam  tahap  persiapan,  tim  teknis  dan fasilitator  mengidentifikasi  sumber  daya/potensi  sumber  daya  perumahan  yang  sudah  ada  (eksisting  dan potensial)  di  daerah  masing-masing,  yakni  dengan  mempertimbangkan:  (1)  ketersediaan  bahan  bangunan, teknologi,  dan  harga; (2)  kondisi  sosial  ekonomi  dan  struktur  masyarakat;  (3)  cuaca, geografis,  aksesibilitas, dan  fasilitas;  serta  (3)  berdasarkan  kearifan  lokal  termasuk  juga  di  dalamnya  adat  istiadat  dan  juga  kebiasaan umum.
Secara  lebih  lanjut,  program  Rumah  Swadaya  juga  mengentaskan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitasnya seperti mengembangkan potensi masyarakat (enabling), mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka sendiri untuk meningkatkan potensi atau daya saing yang dimiliki oleh masyarakat dengan detail kegiatan yang telah dijelaskan dalam Bab III sebelumnya.
Sayangnya,  salah  satu  kelemahan  program  Rumah  Swadaya  adalah  terlalu  rumitnya  masyarakat  untuk mendaftar menjadi peserta program. Namun terlepas dari kekurangannya, kontribusi Program Rumah Swadaya dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi yakni,
1. Dimensi  lokal,  dimana  Program  Rumah  Swadaya  berdampak  positif  dalam  mengurangi  pemukiman kumuh  (kualitas rumah  yang  baik  mempengaruhi  estetika  pemukiman  warga  sehingga  semakin  banyak rumah  yg  diberikan  program  Rumah  Swadaya  maka  akan  mengurangi  tingkat  kekumuhan  pada  suatu wilayah);  mengurangi  angka  kemiskinan  (dengan  meningkatkan  kualitas  atau  taraf  hidup  penerima program  Rumah  Swadaya  maka  akan  mengurangi  angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut); memberdayakan masyarakat lokal; membantu penekanan angka pengangguran karena akan menggunakan bahan dan tenaga kerja masyarakat lokal.
2. Dimensi  nasional,  dimana  Program  Rumah  Swadaya  berdampak  positif  dalam  meningkatkan  indeks pembangunan  manusia  (IPM).  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya.  Berdasarkan penelitian,  dengan  adanya  program  Rumah  Swadaya,  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok yaitu  salah  satunya  rumah  layak  huni  dengan  fasilitas  aman,  nyaman  dan  sehat;  serta  memberikan dorongan bagi pemerintah daerah agar dapat mereplikasi program sejenis di wilayahnya dan mendorong
lembaga-lembaga  yang  peduli  terhadap  perumahan  untuk  mengalokasikan  dananya  untuk  membangun atau memperbaiki rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing.
3. Dimensi  global , dimana  Program  Rumah  Swadaya  ini  ditujukan  untuk  membawa  Indonesia  pada pengentasan kemiskinan dengan memiliki tempat tinggal yang layak huni, dan membawa capaian yang lebih baik dalam Sustainable Development Goals (SDG) seperti poin SDG no.1 (menghapus kemiskinan) karena  dengan  pemulihan  kembali  fungsi  hunian  diharapkan  dapat  menumbuhkembangkan produktivitas/  kegiatan  perekonomian,  dsb  nya;  poin  SDG  no.3  (kesehatan)  karena  dengan  memiliki tempat tinggal yang layak, keluarga dapat lebih terlindungi dari bahaya dan penyakit; poin SDG no.10 (mengurangi ketimpangan) karena dengan dibangunnya rumah layak huni, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara rumah mewah dengan yang sebelumnya tidak layak huni; dan poin SDG no. 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan) karena dengan program Rutilahu, masyarakat dapat menerima akses terhadap rumah yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.
Sebagai  intervensi  komunitas,  Program  Rumah  Swadaya  masuk  ke  dalam  model  B  (Kebijakan  Sosial/ Perencanaan Sosial) yang dapat dilihat dari beberapa variabel berdasarkan Rothman (1987 dan 1995) yakni,
1. Tujuan  intervensi  lebih  ditekankan  pada task  goal /  penyelesaian  tugas  untuk  masalah  sosial  yang konkret dalam hal ini adalah isu perumahaan oleh Kementerian PUPR.
2. Kondisi  permasalahannya  konkret,  yakni  permasalahan  perumahan  termasuk  di  dalamnya  adalah kelompok  marginal  yang  seringkali  memiliki  keterbatasan  akses  ke  berbagai  sumberdaya  sehingga cenderung menghasilkan tempat tinggal yang tidak teratur dan kurang layak huni.
3. Strategi dasar dalam melakukan perubahannya adalah dengan banyak mengumpulkan fakta dari usulan yang diajukan oleh kelurahan/desa sebelum kemudian memilih tindakan yang rasional. Namun dalam hal ini, pengumpulan data adalah tetap melibatkan partisipasi masyarakat di setiap kelurahan/ desa nya karena  selain  fakta  masalah,  diperlukan  juga  fakta  sumber  daya  apa  saja  yang  tersedia  di  masyarakat tersebut.
4. Taktik dan teknik perubahannya dicapai menggunakan konsensus.
5. Peran  fasilitator  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  pengumpul  dan  penganalisis  data,  pengimplementasi program, serta fasilitator.
6. Media  perubahannya  yakni  manipulasi  organisasi  formal  (dalam  arti  yang  positif)  termasuk  juga dibutuhkan adanya relasi antar organisasi dari kelurahan/desa hingga ke pemerintah pusat.
7. Orientasi  struktur  kekuasaannya  adalah  struktur  kekuasaan  sebagai  pemilik  program  dan  penyedia dana, dimana dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.
8. Batasan definisi penerima layanannya adalah berupa kesatuan geografis dan fungsional, yakni kelompok masyarakat dengan rumah tidak layak huni (RTLH) di kelurahan/ desa tertentu.
9. Tidak  ada  asumsi  yang  persuasif  dan  pendekatan  dilakukan  lebih  bersifat  pragmatis  dan  berorientasi untuk menangani masalah tertentu, yakni dalam hal ini adalah penanganan RTLH.
10. Konsepsi penerima layanan dan peran penerima layanan adalah sebagai konsumen, dalam hal ini klien dipandang sebagai konsumen yang akan menerima dan menikmati rumah layak huni sebagai akhir dari tujuan program. Meskipun juga di dalamnya terdapat keterlibatan dan pendampingan yang lebih pada masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  setelah  mendapatkan  rumah  layak  huni,  masyarakat  dalam melanjutkan merawat, menjaga, dan memaksimalkan hunian tersebut.
Berdasarkan  studi  kasus  penelitian  Siska  Amelia, dkk (2018)  terkait efisiensi  pelaksanaan  program  dalam skala  nasional,  dapat  disimpulkan  pula  bahwa  pelaksanaan  program  Rumah  Swadaya  berhasil  dan  efisien, terbukti dari 8 provinsi yang menjadi fokus penelitiannya, 7 diantaranya mencapai tingkat efisien yang cukup tinggi (bahkan 2 diantaranya memiliki tingkat efisien program 100%), sedangkan hanya di 1 provinsi, program yang dinyatakan kurang berhasil.
Keberhasilan  program  lebih  besar  dikarenakan  tingginya  tingkat  swadaya  masyarakat  setempat,  saling bergotong royong, serta kepedulian pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi penyumbang poin keberhasilan program  tertinggi  karena  swadaya  masyarakat  dapat  secara  otomatis  meningkatkan  kualitas  hunian  serta mengangkat  kualitas  hidup  masyarakat  berpenghasilan  rendah/  masyarakat  miskin.  Sedangkan  kurangnya keberhasilan program disebabkan oleh kendala terhadap akses ke lokasi bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan.

## PENUTUP
Program  Rumah  Swadaya  berdampak  positif  pada  pengentasan  kemiskinan  dan  mensejahterakan keluarga miskin melalui pengangkatan kualitas/ taraf hidup keluarga tersebut. Program Rumah Swadaya juga secara  tidak  langsung  menghapuskan  kelompok  marginal  dimana  memberi  kesempatan  kelompok  marginal untuk mendapatkan akses bantuan dan berdaya secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya.
Program Rumah Swadaya juga telah  berdampak positif di tingkat lokal (mengurangi pemukiman kumuh, meningkatkan kualitas atau taraf hidup penerima program), nasional (memperbaiki angka IPM Indonesia), dan global (membawa Indonesia pada pengentasan kemiskinan dengan memiliki tempat tinggal yang layak huni dan membawa capaian yang lebih baik dalam SDGs).
Keberhasilan  program  Rumah  Swadaya  juga  diketahui  karena  adanya  pemberdayaan  dan  pelibatan masyarakat dari segala tahapan programnya. Bahkan dalam hal ini, masyarakat adalah pemeran utama. Sehingga dalam  hal  ini,  konsep  lokalitas  Rumah  Swadaya  juga  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan  program. Keberhasilan  program  Rumah  Swadaya  dengan  aspek-aspek  keberhasilan  tersebut  dapat  menjadi  bahan rekomendasi  program-program  pengentasan  kemiskinan  lainnya  di  Indonesia,  yang  mana  kunci  utamanya adalah pelibatan masyarakat dari semua tahapannya. Sehingga masyarakat dapat secara sadar untuk mengatasi masalah dan mengangkat taraf serta kualitas hidupnya sendiri.
Namun,  sebagai  program  pemerintah,  perlu  dipastikan  bahwa  Rumah  Swadaya  ini  dijalankan  secara transparan. Dalam hal ini direkomendasikan agar biaya program harus dianggarkan dengan jelas dalam APBD (yang selanjutnya harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik). Selain itu, jumlah unit dan harga satuan unit  pun  harus  jelas.  Sehingga  jumlah  rupiah  dan  jumlah  unit  sesuai  dengan  yang  ada  di  lapangan  dan  yang
dianggarkan.  Setiap  akhir  tahun  anggaran,  program  dan  pembiayaannya  tentu  harus  melewati  pemeriksaan internal oleh inspektorat dan tim pemeriksa eksternal yakni, BPK. Selain itu persyaratan mendaftar program juga  sebaiknya  lebih  disederhanakan  dan  tidak  terlalu  rumit,  sehingga  mudah  dilaksanakan  oleh  siapapun masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.B. Susanto. (2009). Reputation Driven Corporate Social Responsibility pendekatan strategic management dalam CSR .
Jakarta: Esensi Erlangga. Group ADB. (2020). Kemiskinan di Indonesia . Diakses 4 Desember 2020 melalui https://www.adb.org/id/indonesia/poverty Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta. BPS. (2020). Data Kemiskinan . Diakses 4 Desember 2020 melalui
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020- naik-menjadi-9-78-persen.html
Direktorat Rumah Swadaya. (2020). Paparan Pelatihan Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Swadaya . Jakarta Islamy, M. Irfan. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta. Sinar Grafika.
Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,. Manajemen Kebijakan . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurasrizal.  (2010). Pertumbuhan  Rumah  Inti  Pada  Perumahan  Layak  Huni  Bagi  Keluarga  Miskin  Di  Dusun  Kayu Gadang Kota Sawahlunto . Thesis: Universitas Diponegoro.
PUPR. (2020). Kementerian PUPR Manfaatkan Data Penanganan Fakir Miskin Untuk Tetapkan Sasaran Peningkatan Kualitas Rumah . Diakses 4 Desember 2020 melalui https://www.pu.go.id/berita/view/12427/kemenpupr-manfaatkan-data-penanganan-fakir-miskin- untuk-tetapkan-sasaran-peningkatan-kualitas-rumah
PUPR. (2020). Kementerian PUPR Tingkatkan NIlai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya . Diakses 21 Desember 2020 melalui https://pu.go.id/berita/view/16720/kementerian-pupr-tingkatkan-nilai-bantuan- stimulan-perumahan-swadaya PUPR. (2020). Modul Rumah Swadaya . Diakses 21 Desember 2020 melalui
https://simantu.pu.go.id/epel/edok/78d6e_2._Modul_Bantuan_rumah_swadaya.pdf
PUPR.  (2020). Progres  Penyerapan  Program  Padat  Karya  Bedah  Rumah  PUPR  Capai  52.5  Senilai  Rp2.46  Triliun . Diakses  21  Desember  2020  melalui  https://www.pu.go.id/berita/view/18564/progres-penyerapan- program-padat-karya-bedah-rumah-pupr-capai-52-5-senilai-rp-2-46-triliun
Ramdhani, Abdullah & Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik . [Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12]
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahab,  Solichin  Abdul  (2001). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi.  Kebijakan  Negara .  Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.