## EVALUASI KEGIATAN KONSELING DAN TES HIV SUKARELA (KTS) DI PUSKESMAS WILAYAH JAKARTA TIMUR TAHUN 2014
Nauri Anggita Temesvari Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat nauri@esaunggul.ac.id

## Abstract
HIV  Voluntary  Counseling  and  Testing  (VCT)  is  the  entry  point  of  preventing HIV/AIDS.  East  Jakarta  targeted  20.308  of  key  population  could  visited  VCT  in 2013,  but  it’s  just  reached  67%.  Thus,  as  researcher  i  would  like  to  evaluate  the implementation  of  VCT  in  Primary  Health  care  (Puskesmas)  in  East  Jakarta  Area. Tool  which  is  used  in  this  research  is  Logical  Framework  Analysis  (LFA).  LFA evaluate VCT from input (fund, health worker, policy, and facility), activity (health worker’s training, counseling and tesing program, and monitoring evaluation), and output  (total  trained  health  worker,  client  satisfaction,  councelor  satisfaction)  of VCT.  Client  and  health  worker  were  interviewed  to  confirm  what  they  expect  and what they get from VCT. The result is overall implementation of VCT has gone well. However,  the  lack  of  awareness  of  key  populations  to  visit  healthcare  centre  as early as possible, the lack of accurate data collection, and the lack of socialization to  the  general  population  compared  to  key  populations  are  the  barriers  of  the implementation.  Recommendations  from  this  research  are  to  improve  outreach  of key  population;  include  in  the  community,  to  monitor  all  of  data  recording  and reporting,  and  to  improve  the  function  of  primary  healthcare  as  Sustainable Comprehensive Services (LKB).
Keywords: HIV, VCT, LFA

## Abstrak
Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) merupakan pintu masuk dalam pencegahan HIV/AIDS. Jakarta Timur menargetkan seluruh populasi kunci yang memanfaatkan KTS  sebesar  20.308  orang.  Namun,  yang  baru  tercapai  pada  tahun  2013  sebesar 67%.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  dengan  Kerangka Kerja  Logis  untuk  melihat  pelaksanaan  KTS  yang  telah  berjalan.  Dari  hasil penelitian didapat bahwa keseluruhan pelaksanaan KTS telah berjalan dengan baik, kurangnya kesadaran dari populasi kunci untuk memeriksakan diri sedini mungkin, kurang akuratnya pengumpulan data, dan kurangnya sosialisasi ke populasi umum dibandingkan  dengan  populasi  kunci  menjadi  permasalahan  utama  dalam pelaksanaan  KTS.  Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  meningkatkan penjangkauan ke lokasi yang memungkinkan populasi kunci tersebar, termasuk di lingkungan  masyarakat,  pengawasan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan,  dan meningkatkan  fungsi  Puskesmas  dalam  Layanan  Komprehensif  Berkesinambungan (LKB).
Kata kunci: KTS, HIV, KKL

## Pendahuluan
Acquired  Immuno  Deficiency  Syndro- me (AIDS)  merupakan  syndrome  atau kumpulan  penyakit  yang  disebabkan  oleh Human  Immunodeficiency  Virus (HIV)  yaitu retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.  HIV  pertama  kali  didiagnosis  di Amerika  pada  tahun  1981  dan  sampai  saat ini telah menjadi pandemi karena menyerang sebagian  besar  negara  di  dunia  (Kemenkes, 2007).
DKI  Jakarta  merupakan  provinsi tertinggi  yang  menyumbang  jumlah  infeksi HIV  di  Indonesia  pada  tahun  2013,  yaitu
28.790.  Jakarta  Timur  merupakan  kota  di Jakarta  yang  menyumbang  kasus  AIDS terbanyak  pada  tahun  2013  sebanyak  5% dan kasus baru HIV tiap tahunnya juga cukup tinggi  (Ditjen  PP  &  PL,  2014).  Jakarta  Timur juga menjadi kota prioritas yang didanai oleh Global Fund (GF) pada dukungan GF Ronde 8 (2009-2014)  berdasarkan  jumlah  kasus HIV/AIDS  di  wilayah  ini  yang  cukup  tinggi pada  masa  itu,  selanjutnya  setelah  jangka waktu  tersebut  selesai,  secara  bertahap pelaksanaan  program  beralih  untuk  didanai oleh daerah sendiri (KPAN, 2010).
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan  Rakyat/Ketua  KPA  Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/1995 tentang Program  Penanggulanan  HIV/AIDS  Pelita  VI, yang  mana  salah  satu  strategi  yang  tertulis di  dalamnya  adalah  konseling  dan  tes sukarela  (KTS)  atau Voluntary  Counselling and  Testing (KTS)  (KPAN,  2003).  Kegiatan KTS  merupakan  kegiatan  yang  terintegrasi dengan  fasilitas  kesehatan  yang  berada  di
Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),
dan
LSM
(Kemenkes,  2013).  Sasaran  dari  KTS  adalah populasi  kunci,  yaitu:  Wanita  Pekerja  Seks Langsung (WPSL), Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung  (WPSTL),  Waria,  LSL  (Lelaki  Suka Lelaki), dan LBT (Lelaki Berisiko Tinggi/ High Risk Man) (KPAP DKI Jakarta, 2013).
Pada  tahun  2013,  Suku  Dinas
Kesehatan
(Sudinkes) Jakarta
Timur
menargetkan jumlah kunjungan pada seluruh layanan KTS yang ada di wilayahnya sebesar 20.308.  Namun,  capaian  kunjungan  KTS pada  tahun  2013  hanya  67%.  Evaluasi melalui  Kerangka  Kerja  Logis  diperlukan untuk  menemukan  solusi  dan  pemecahan masalah, dimana dilihat peran input terhadap kegiatan dan peran kegiatan dalam menentukan hasil. Puskesmas dengan fungsi utamanya  dalam  menegakkan  promosi  dan preventif  bermasyarakat  membuat  peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan  KTS  di  Puskesmas  Pasar  Rebo dan Kramat Jati.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menyajikan  fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanan KTS, menggali masalah yang terjadi, dan membuat penyelesaian masalahnya. Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena dapat  dianalisis  secara  mendalam  evaluasi kegiatan KTS dan menemukan masalah juga penyelesaiannya  dilihat  dari  sudut  pandang stakeholder yang terlibat dalam KTS. Lokasi  penelitian  ini  di  Puskesmas wilayah  Jakarta  Timur  dengan  kriteria memilki  kegiatan  KTS,  yaitu  Puskesmas Kramat  Jati  yang  telah  menjadi  Puskesmas Mandiri  ARV  pada  tahun  2014  dan Puskesmas  Pasar  Rebo  yang  baru  menjadi Mandiri ARV pada tahun 2015. Pengumpulan data  dilakukan  pada  bulan  April  hingga  Mei 2015.
Dalam  pemilihan  informan  pada penelitian ini, peneliti memperhatikan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan KTS di  Puskesmas  dengan  melihat  prinsip
kesesuaian  dan  kecukupan  pada  pemilihan informan  penelitian  kualitatif.  Maka  informan pada  penelitian  ini  adalah:    1  orang Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian  Penyakit  Menular  Suku  Dinas Kesehatan
Jakarta Timur, 2 orang Penanggung  Jawab  Program  HIV/AIDS  dari masing-masing
Puskesmas,
2 orang Konselor/  Tenaga  Medis  Kegiatan  KTS masing-masing  Puskesmas,  1  orang  staf Monitoring dan Evaluasi KPAK Jakarta Timur, dan 14 klien.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  mendalam  dan  telaah  data sekunder  menggunakan  daftar  tilik.  Dengan metode  tersebut,  maka  penelitian  ini  dalam menjaga validitas data menggunakan triangulasi  sumber;  dimana  dalam  penelitian ini  peneliti  melakukan  konfirmasi  layanan KTS  pada  klinik  dan  penyedia  layanan, kemudian juga dilakukan triangulasi metode; dimana data yang didapatkan dalam wawancara mendalam dikonfirmasi kelengkapan kebijakan atau data terkaitnya.

## Hasil dan Pembahasan
Informan  yang  berkontribusi  dalam penelitian  ini  sebanyak  6  orang  dari  pihak penyelenggara  kesehatan.  Informan  dari penyelenggara  kesehatan  memiliki  rentang usia  32-52  tahun  (rata-rata  42  tahun), memiliki  pengalaman  kerja  >  5  tahun,  dan pendidikan  akhir  D3-S1.  Sedangkan  untuk informan  klien  dilakukan  wawancara  dengan teknik snowball ,  dimana  penentuan  informan berdasarkan  kebutuhan  kelengkapan  data yang diperoleh. Dalam penelitian ini informan klien  berjumlah  14  orang,  dengan  rentang usia 18-54 tahun (rata-rata 32 tahun).

## Masukan Terhadap Pelaksanaan KTS SDM dalam KTS
Dalam  pelaksanaan  KTS  di  fasilitas kesehatan,  standar  minimum  SDM  yang harus  tersedia  adalah  dokter,  konselor, bagian  pencatatan  dan  pelaporan,  dan laboratorium.  Kesemua  informan  menyetujui untuk melaksanakan KTS harus tersedia SDM tersebut.  Di  Puskesmas  Kramat  Jati,  dalam pelaksanaan  KTS  tenaga  kesehatan  yang terlibat  adalah  1  orang  dokter,  2  orang konselor, 1 bagian pencatatan dan pelaporan, dan 2 orang bagian laboratorium. Sedangkan di  Puskesmas  Pasar  Rebo,  tenaga  kesehatan yang  terlibat  dalam  KTS  adalah  1  orang dokter,  3  orang  konselor,  2  orang  bagian pencatatan  dan  pelaporan,  dan  2  orang
bagian  laboratorium.  Terkadang  terjadi kondisi  dimana  salah  satu  standar  minimum SDM yang harus tersedia dalam pelaksanaan KTS tidak tersedia karena pemindahan lokasi kerja.  Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka pelaksanaan  KTS  dilaksanakan  seperti  biasa dengan menunggu pergantian SDM.
Perencanaan  pelatihan  tiap  SDM dalam  KTS  ditentukan  oleh  Suku  Dinas Kesehatan/Dinas  Kesehatan  Provinsi,  bukan dari masing-masing Puskesmas. Berdasarkan Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 1507/Menkes/SK/X/2005  tentang  pedoman pelayanan  KTS  dijelaskan  bahwa  SDM  yang terlibat dalam pelaksanaan KTS yang penting pernah  mengikuti  pelatihan  pelayanan  KTS dan  memiliki  keterampilan  di  bidangnya masing-masing  (Kemenkes,  2005).  Semua informan  menyetujui  telah  mendapatkan pelatihan  konselor  HIV. Refreshing pelatihan dijelaskan  oleh  Sudinkes  Jakarta  Timur biasanya  dilakukan  1  tahun  sekali,  tetapi pada  tahun  ini  belum  dilakukan  karena anggaran  belum  cair.  Pelatihan  yang  pernah diikuti  dari  informan  kedua  Puskesmas memiliki  kesamaan  yaitu  sudah  pernah mendapatkan pelatihan sebagai konselor. Hal ini  merupakan  syarat  wajib  sebagai  konselor KTS  (Kemenkes,  2005).  Pelatihan  lain  yang pernah  diikuti  antara  lain  untuk  Puskesmas Kramat Jati, petugas kesehatan yang terlibat KTS  sudah  mendapatkan  pelatihan  tentang PICT  dan Training  of  Trainer (TOT)  terakhir pada  tahun  2014,  sedangkan  pelatihan  yang belum  didapatkan  adalah  kolaborasi  TB-HIV. Untuk  di  Puskesmas  Pasar  Rebo,  petugas kesehatan  yang  terlibat  dalam  KTS  telah mendapatkan  pelatihan  kolaborasi  TB-HIV  & Pengobatan,  Perawatan,  dan  Dukungan (PDP) yang dilaksanakan terakhir pada tahun 2012.

## Dana dalam KTS
Perencanaan  anggaran  KTS  dilakukan 1  tahun  sebelumnya  dan  disusun  oleh  tim pelaksana. Sedangkan untuk pendanaan KTS di  Puskesmas  dibagi  menjadi  2,  yaitu  APBD dan  lembaga  donor.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Ni’mal  Baroya  (2008)  yang menyatakan  bahwa  dalam  pembiayaan  KTS di  RSUD  dr.  Soebandi  mendapat  dukungan dari Glofal  Fund yang  dialokasikan  untuk insentif pelaksana, pembelian reagen, pembelian  bahan  habis  pakai,  dan  ARV. Sedangkan untuk pengobatan infeksi oportunistik pembiayaannya diberikan tanggung  jawab  kepada  APBD  (Baroya  & Sulistiyani, 2008).
Dalam Surat Edaran HK.02.03/D/III.2/
823/2013 tentang Alokasi pembiayaan logistik  program  pengendalian  HIV/AIDS  dan IMS disebutkan bahwa reagen diagnostik dan bahan  laboratorium  untuk  HIV  dengan menggunakan  RDT (Rapid  Diagnostic  Test) , pemerintah  daerah  harus  mengalokasikan kebutuhan RDT sebesar 50% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan
Kementerian Kesehatan akan meng- alokasikan  sebesar  50%  dari  kebutuhan nasional,  sedangkan  reagens  IMS  terutama Sifilis,  pemerintah  dartah    mengalokasikan kebutuhan  reagen  sifilis  sebesar  50%  dari kebutuhan  masing-masing  wilayah,  sedang- kan  kementerian  kesehatan  mengalokasikan 50%  dari  kebutuhan  nasional  (Ditjen  PP&PL, 2013).
Untuk  klien  peserta  BPJS,  dalam  KTS tidak  dikenakan  biaya.  Semua  informan  juga menyatakan  bahwa  untuk  mengikuti  KTS tidak dikenakan biaya. Namun, yang menjadi permasalahannya  adalah  terdapat  klien  dari masing-masing  Puskesmas  yang  belum terdaftar  dalam  BPJS,  sehingga  ketika  dia telah  diketahui  lebih  dahulu  terkena  Infeksi Oportunistik (IO), maka ia butuh penanganan untuk  IO-nya  juga,  dan  harga  obat  tersebut jika  tidak  ditanggung  cukup  mahal  membuat klien untuk tidak melakukan KTS.

## Sarana dalam KTS
Sarana  yang  harus  tersedia  dalam kegiatan  KTS  dalam  pedoman  kegiatan  KTS Tahun  2005  (Kemenkes,  2005)  adalah: papan  nama/petunjuk,  ruang  tunggu,  jam kerja  layanan,  ruangan  konseling,  ruang pengambilan darah, ruang petugas kesehatan,  dan  ruang  laboratorium.  Semua standar  tersebut  disediakan  oleh  kedua puskesmas. Selain kelengkapan sarana untuk menunjang  pelaksanaan  KTS,  hal  lain  yang diperlukan  adalah  kenyamanan.  Semua informan  klien  menyetujui  ruang  tunggu  dan ruang  konseling  cukup  nyaman.  Untuk mencegah infeksi nosokomial, petugas kesehatan menganjurkan klien untuk memakai  masker  yang  tersedia  di  ruangan atau membawanya sendiri, selain disediakannya  tempat  cuci  tangan  yang diperuntukan  bagi  tenaga  kesehatan  atau klien  sebelum  dan  setelah  pemeriksaan. Kenyamanan  tidak  berhubungan  langsung dengan  efektifitas  layanan  kesehatan,  tetapi mempengaruhi  kepuasan  klien,  sehingga mendorong  klien  untuk  berobat  kembali  ke tempat tersebut (Pohan, 2007).

## Kebijakan dalam KTS
Setiap  informan  menyatakan  bahwa prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan KTS  adalah  Keputusan  Menteri  Kesehatan yang  berisi  pedoman  pelayanan  KTS.  Ada dua  pedoman  pelaksanaan  KTS  yang digunakan  yaitu  Modul  Pelatihan  Konseling dan  Tes  Sukarela  (Kemenkes,  2002)  dan Pedoman  Pelayanan  Konseling  dan  Testing HIV/AIDS  secara  Sukarela  (Kemenkes, 2005).  Selain  prosedur  pelaksanaan  KTS, masing-masing Puskesmas juga memiliki alur pelayanan  yang  memudahkan  klien  ketika berkunjung  ke  Puskesmas  tidak  mengalami kesulitan.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Kesehatan  juga  menjelaskan bahwa  petugas  kesehatan  yang  terlibat dalam  kegiatan  KTS,  terutama  konselor harus  mengikuti  pelatihan  tentang  konseling (Kemenkes,  2005).  Hal  yang  sama  juga dinyatakan  oleh  informan  bahwa  seluruh petugas kesehatan wajib mengikuti pelatihan konseling.
Kebijakan  dalam  pembinaan  dan pengawasan yaitu pada pencatatan pelaporan, dokumen klien disimpan di tempat terkunci dan hanya bisa diakses oleh petugas yang  berwenang  dan  diarsipkan  sesuai dengan  prinsip  catatan  medik  pasien  di sarana kesehatan (Kemenkes, 2005).
SIHA  adalah  suatu  perangkat  lunak aplikasi  sistem  informasi  HIV/AIDS  dan  IMS yang mampu menangkap data yang berasala dari Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), dengan memanfaatkan  perangkat  server  Pusat  Data dan Informasi (Pusdatin Kementerian kesehatan).  Untuk    pelaporan  kegiatan harian  dan  bulanan  dilakukan  secara  offline tiap  harinya  melalui  SIHA,  lalu  dilanjutkan dengan pelaporan bulanan secara online tiap tanggal 26.

## Pelaksanaan KTS Terhadap Hasil KTS Pelatihan KTS
Pelatihan  Tes  dan  Konseling  HIV (TKHIV)  merupakan  paduan  kegiatan  antara pelatihan  Tes  dan  Konseling  HIV.  Petugas kesehatan yang menangani pasien dan sudah mendapat  pembekalan  pengetahuan  terkait TKHIV  diharapkan  menawarkan  tes  HIV kepada  pasiennya.  Seorang  dinyatakan sebagai konselor HIV apabila telah mengikuti pelatihan dengan  menggunakan Modul Pelatihan  Konseling  dan  Tes  terbitan Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia (Ditjen  PP&PL,  2013).  3  Konselor  pada Puskesmas  Pasar  Rebo  telah  mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat
konselor,  begitu  juga  di  Puskesmas  Kramat Jati  2  Konselor  telah  mengikuti  dan mendapatkan  sertifikat  serupa.    Pelatihan juga  dirasakan  amat  penting  oleh  konselor karena menambah kemampuan saat melakukan konseling dengan klien dan lebih.
Selain  teknik  konseling  didapatkan dari  pelatihan,  konselor  juga  tergabung dalam  Perhimpunan  Konselor  VCT  HIV/AIDS (PKVHI).  Semua  informan  menyatakan mereka tergabung dalam PKVHI, selain dapat bertukar  ilmu  dan  pengalaman  dari  berbagai konselor,  tetapi  juga  sebagai  pelindung terhadap  konseling  yang  mereka  lakukan terhadap  klien.  Petugas  kesehatan  memiliki tanggung  jawab  moral  untuk  memberikan tanggapan  yang  cepat,  akurat,  dan  dilandasi empati. Dengan memiliki perilaku seperti ini, petugas kesehatan mendapatkan nilah tambah  dari  klien  dalam  hal  kepuasan  klien dan juga akan menjamin partisipasi aktif dari klien dalam proses pengobatannya.
Namun  demikian,  banyaknya  pelatih- an  maupun  pengalaman  yang  didapat  dalam PKVHI,  tetap  saja  menimbulkan  hambatan dalam  diri  konselor  ketika  melakukan pekerjaannya,  salah  satunya  adalah  sebagai call  center  pelayanan  dimana  klien  dapat berkonsultasi  tanpa  harus  hadir  di  layanan. Call center yang seharusnya melayani 24 jam baik  itu  panggilan  ataupun  sms  dari  klien, nyatanya  tidak  berjalan  sepenuhnya  karena kesibukan dari konselor.

## Kegiatan KTS
Pada  prinsipnya,  semua  orang  yang berisiko  terkena  HIV  wajib  dilakukan  KTS. Namun,  wajib  dalam  pengertian  ini  tidak bersifat  memaksa,  melainkan  yang  berisiko ditawarkan  untuk  KTS  (Kemenkes,  2005). Pada  kasus  klien  tertentu,  seperti  ibu  hamil, pasien  IMS,  dan  pasien  TB  langsung diarahkan untuk melakukan KTS.
Kerahasiaan menjadi kunci terbentuknya  kepercayaan  antara  klien  dan petugas  kesehatan  (Kemenkes,  2005).  Maka dari itu, sebelum dilakukan pemeriksaan HIV, klien harus menandatangani informed concent atau  lembar  kerahasiaan.  Semua klien  menyetujui  bahwa informed  concent menjadi  sangat  penting  karena  menjaga kerahasiaan klien.
Untuk  meningkatkan  kunjungan  klien KTS, Puskesmas melakukan promosi, baik itu ke  LSM  atau  melalui  media  elektronik. Sampai  saat  ini  KPA  Jakarta  Timur  telah bekerjasama  dengan  LSM  dari  berbagai kelompok  mulai  dari  ODHA,  penasun,  WPS, GWL,  hingga  masyarakat  umum.  Puskesmas
juga  melakukan mobile  VCT .  Hal  ini dilakukan  untuk  menjangkau  ke  seluruh populasi  di  masyarakat.  Namun  dari  hasil wawancara  dengan  informan mobile  VCT yang dilakukan masih kurang dilakukan pada populasi  umum.  Dengan  adanya  LKB  di Puskesmas  seharusnya  pemberian  layanan HIV & IMS dapat dilakukan  secara paripurna, yaitu  sejak  dari  rumah  atau  komunitas,  ke fasilitas  layanan  kesehatan.  Namun,  yang diperlukan  adalah    komitmen  dari  seluruh pihak  terkait,  baik  pemerintah,  swasta, maupun masyarakat (Kemenkes, 2013).
Semua klien yang ditanyakan tentang sikap  petugas  di  masing-masing  puskesmas, menyatakan  bahwa  baik  itu  petugas  yang melakukan  KTS  maupun  tidak  sama-sama ramah  terhadap  klien.  Keramahan  menjadi salah  satu  alasan  dari  klien  juga  untuk datang  ke  Puskesmas,  bahkan  merekomen- dasikan  temannya  untuk  melakukan  KTS  di Puskesmas.  Keramahan  petugas  dideskrip- sikan  klien  dengan  petugas  menyamakan klien dengan pasien umum lainnya, konselor menerima keluhan klien dengan respon yang baik,  dan  klien  dapat  bercerita  dengan konselor layaknya keluarga sendiri.
Jumlah  kunjungan  KTS  di  wilayah Jakarta Timur dari tahun 2012-2014 semakin meningkat. Namun, peningkatan dari kunjungan  tidak  sebanding  dengan  jumlah yang hasil test yang reaktif, penurunan hasil test reaktif terjadi pada tahun 2013 ke 2014, dari 1.880 menjadi 1.490. Ini pun dijelaskan oleh  KPA  bahwa  kasus  HIV/AIDS  ibarat gunung  es,  karena  pengidap  yang  berhasil terdata  baru  sebagian  kecil.  sementara pengidap  yang  belum  terdata  masih  banyak menularkan HIV kepada orang lain.

## Pembinaan dan Pengawasan KTS
Pembinaan  dan  pengawasan  kegiatan KTS  di  layanan  dilakukan    oleh  Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten setempat (Kemenkes,  2005).  Untuk  meningkatkan pelayanan KTS di Puskesmas, maka dibentuklah Puskesmas Mandiri ARV, dimana klien dengan rencana tindak lanjut pengobatan  dapat  melanjutkan  pengobatan di  Puskesmas,  tanpa  harus  merujuk  ke layanan tingkat lanjut. Selain itu, Puskesmas yang menyediakan obat ARV dapat memudahkan  klien  untuk  terkontrol  dalam pengobatannya.  Puskesmas  Kramat  Jati sudah  menjadi  Puskesmas  Mandiri  ARV  dari tahun  2014,  sementara  Puskesmas  Pasar Rebo baru memulai pada April 2015. Manfaat dari  penunjukan  Puskesmas  sebagai  Mandiri ARV dirasakan oleh Puskesmas Pasar Rebo.
Pembinaan  dan  pengawasan  yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur  dalam  pelaksanaan  kegiatan  KTS adalah dengan melakukan pencatatan pelaporan  data  klien  yang  melakukan  KTS. Selain  itu,  juga  diadakan  pertemuan  rutin tiap  bulannya  untuk  mengevaluasi  kegiatan KTS bersama dengan seluruh komponen yang terlibat  dalam  program  KTS  ini,  termasuk LSM.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas  layanan  KTS.  Meskipun  rutin dilakukan  pertemuan  untuk  terus  meng- evaluasi kegiatan, tetapi penetapan pendataan sasaran kegiatan masih dirasakan kurang tepat antar pemangku kepentingan.
Kendala  ketika  konseling  dialami  oleh informan  adalah  terdapat  klien  menyangkal terhadap  hasil  status  yang  reaktif (denial) , sehingga  dia  tidak  meneruskan  pengobatan. Hal  lain  yang  dialami  adalah  terdapat  klien yang baru sadar dirinya terkena HIV dan mau memeriksakan  diri  ke  Puskesmas  ketika sudah  sakit  parah.  Hal  lain  yang  menjadi masalah konselor ketika melakukan konseling adalah  ketika  pasangan  klien  yang  tidak mengetahui  status  HIV  pasangannya  sendiri. Pasangan  yang  tidak  mengetahui  status  HIV dari  pasangangannya  sendiri  biasanya  baru mengetahui  ketika  mengalami  sakit.  Seperti yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  informan yang  awalnya  dia  berpikir  sakit  yang dideritanya hanya sakit biasa.Banyak perempuan  pasangan  penasun  di  Indonesia yang  mengetahui  status  HIV  pasangannya ketika kondisi suami sudah parah, meninggal, atau  bahkan  ketika  virus  itu  sudah menginfeksi  tubuh  anaknya  (AusAid,  2009). Hal  serupa  terjadi  pada  kelompok  LSL  di Afrika  Selatan  melaporkan  hanya  setengah LSL yang akses ke KTS dan tidak semua dari mereka  mau  membuka  status  HIV  kepada pasangannya (HSRC, 2009).
Salah  satu  penilaian  dalam  kinerja SDM dalam pelaksanaan KTS adalah rendahnya komplain dari klien. Ini dibuktikan di  kedua  Puskesmas,  selama  ini  belum terdapat  komplain.  Jika  terjadi  masalah dalam  pelaksanaan  KTS,  tiap  Puskesmas akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama tim,  meskipun  salah  satu  tim  berada  di lapangan, tetapi komunikasi dapat berlangsung melalui media elektronik.
Dari  data  KTS  di  Jakarta  Timur  yang telah  diperlihatkan  sebelumnya  dapat  dilihat bahwa populasi kunci mengalami peningkatan dalam  kunjungan  ke  KTS  dan  penurunan jumlah infeksi HIV. Namun, yang perlu dilihat bahwa  pada  kelompok  Penasun,  pasangan risti,  LSL,  dan  pelanggan  merupakan
kelompok  yang  menyumbang  kasus  HIV terbanyak  dari  tahun  2013-2014  dalam pelaksanaan  KTS.  Hal  ini  sesuai  dengan epidemi yang diperkirakan terjadi di Indonesia.
Meskipun epidemi HIV di Indonesia  biasanya  dihubungkan  dengan pengguna  jarum  suntik  (Penasun)  dan pekerja  seks  perempuan  (WPS),  ternyata situasi epidemi HIV dan AIDS telah berubah. Diperkirakan,  jumlah  terbesar  infeksi  HIV baru  akan  terjadi  di  antara  laki-laki  yang berhubungan  seks  dengan  laki-laki  (LSL), diikuti  oleh  perempuan  pada  populasi  umum (perempuan  risiko  rendah),  yang  terdiri  dari perempuan  terinfeksi  melalui  berhubungan seks  dengan  pasangan  yang  terinfeksi  serta wanita  yang  mereka  sendiri  mungkin  telah terlibat  dalam  perilaku  berisiko  pada  tahun sebelumnya  dan  mereka  yang  sebenarnya telah terinfeksi HIV dan baru dapat terdeteksi di kemudian hari. Jumlah infeksi yang cukup besar  terjadi  pada  laki-laki  yang  merupakan pelanggan pekerja seks dan laki-laki populasi umum  (laki-laki  risiko  rendah),  yang  terdiri dari laki-laki yang terinfeksi melalui hubungan  seksual  dengan  istri  mereka ditambah dengan laki-laki yang berhubungan seks  dengan  WPS  pada  tahun  sebelumnya (Kemenkes, 2013)

## Evaluasi Kerangka Kerja Logis dalam KTS
Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengubah ke dalam  bentuk  Kerangka  Kerja  Logis  (KKL). Dapat  terlihat  bahwa  pada  komponen masukan,  baik  SDM,  prosedur/  kebijakan, dana, dan sarana telah tersedia. Permasalahanya  adalah  pada  kebijakan perihal  konfidensial,  dimana  konselor  harus menekankan kerahasiaan atas segala informasi berkaitan dengan klien. Seharusnya  konselor  juga  memberikan dorongan  kepada  klien  untuk  membuka statusnya  pada  pasangannya.  Jika  hal  ini terus  berlangsung,  maka  kasus  HIV  baru akan  terus  bertambah  dari  pasangan  klien yang  baru  mengetahui  dirinya  terkena  HIV ketika  sakit  parah  atau  pasangannya meninggal.
Pada komponen aktivitas pada pelatihan  telah  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  yang  dikeluarkan  Kementerian Kesehatan  bahwa  setiap  SDM  yang  terlibat dalam  KTS  wajib  mendapatkan  pelatihan KTS.  Pada  pembinaan  dan  pengawasan masih  terjadi  ketidakakuratan  data  dalam penginputan  data  klien  dan  pada  kegiatan KTS,  kurangnya  kesadaran  dari  klien  untuk
memeriksakan diri, kekhawatiran akan pengobatan  yang  mahal,  dan  keenggenan klien membuka status ke klien menjadi sebab dari  masalah  pada  keluaran  yaitu  belum tercapainya  target  populasi  kunci  yang memanfaatkan KTS.
Setelah  membuat  logika  vertikaL evaluasi  kegiatan  KTS,  maka  selanjutnya dibuat  logika  horisontal  dengan  melihat indikator  dari  tiap  komponen,  sumber informasi, asumsi, dan juga hasil ketercapaian  dari  tiap  komponen.  Padas umber informasi, yang dapat dibuktikan oleh informan  adalah  laporan  evaluasi  kegiatan bulanan, data kepegawaian, buku SOP/Kebijakan,  dan  kelengkapan  sarana. Terlihat  bahwa  komponen  keluaran  yang belum tercapai adalah klien yang memanfaatkan  KTS,  dengan  seba  dari komponen  masukan  dan  aktivitas  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Dari  permasalahan yang telah ditemukan dari hasil penelitian ini, maka  peneliti  membuat  analisis  masalah untuk  menguraikan  dasar  dari  permasalahan ini  untuk  dibuat  solusi  penyelesaiannya. Dapat  dijelaskan  bahwa  masalah  utamanya adalah  populasi  kunci  yang  memanfaatkan KTS  tidak  sesuai  dengan  target  dan penyebabnya adalah sebagai berikut: Kurangnya  KTS  pada  Populasi  Umum, Pendataan  klien  belum  optimal,  Kesadaran Populasi  Kunci  untuk  memeriksakan  diri masih rendah, Anggapan pengobatan berkelanjutan HIV/AIDS mahal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1) Kegiatan KTS di Puskesmas Jakarta Timur telah berjalan dengan baik. Target yang tidak tercapai disebabkan karena kesadaran populasi  kunci  yang  masih  kurang  untuk memeriksakan  diri,  kurang  akuratnya  dalam pencatatan  dan  pelaporan,  dan  kurangnya pelaksanaan  KTS  di  populasi  umum.  2) Semua  SDM  yang  menjadi  informan  telah mendapatkan pelatihan. Pelatihan yang wajib diikuti  oleh  SDM  adalah  tentang  KTS.  SDM mendapatkan pelatihan KTS yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Kesehatan  atau Kementerian  Kesehatan.  Pelatihan  mem- berikan  kepuasan  konselor  secara  tidak langsung  dengan  menambah  keterampilan saat  melayani  klien.  3)  SDM  dalam pelaksanaan  KTS  adalah  dokter,  konselor, bagian pencatatan dan pelaporan, laboratorium,  dan  LSM.  Pendanaan  KTS bersumber  pada  APBD  dengan  ketentuan 50%  dan  50%  dari  Kemenkes.  Dalam
pelaksanaannya,  KTS  tidak  dipungut  biaya. Sarana  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan KTS adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi  (KIE).  Stok  KIE  selama  ini  dirasa sudah  mencukupi  oleh  Puskesmas,  begitu juga  dengan  ketersediaan  kondom.  3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur  dengan  melakukan  pencatatan  dan pelaporan  hasil  kegiatan  juga  pertemuan rutin,  sementara  konselor  difasilitasi  melalui PKVHI.  Alur  pencatatan  dan  pelaporan dilakukan  berjenjang  dengan  menginput  ke SIHA.  Namun,  kesalahan  sistem  terkadang terjadi pada SIHA. Kelemahan dari pencatatan  dan  pelaporan  juga  terlihat  dari masih ada ketidakjelasan data laporan.
Saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan adalah  sebagai  berikut:  1)  Meningkatkan peran Puskesmas untuk menggerakan LKB di masyarakat,  2)  Melakukan  pengentrian  data klien  lebih  akurat  dengan  memperhatikan cara  penularan  HIV  klien,  3)  Suku  Dinas Kesehatan Jakarta Timur mengawasi pelaksanaan  LKB  di  wilayah  Jakarta  Timur sebagai  bentuk  pencegahan  HIV/AIDS  pada masyarakat umum, 4) Suku Dinas Kesehatan Jakarta  Timur  Mengawasi  pencatatan  dan pelaporan  klien  di  fasilitas  kesehatan, sehingga  jika  terjadi  kejanggalan  dapat ditanyakan  terlebih  dahulu  kepada  fasilitas kesehatan,  5)  KPA  Kota  Jakarta  Timur bekerjasama  dengan  Fasilitas  Kesehatan, Suku  Dinas  Kesehatan  Jakarta  Timur,  dan LSM untuk melaksanakan
LKB, 6)
Meningkatkan  koordinasi  kepada  Fasilitas Kesehatan  dan  Suku  Dinas  Kesehatan Jakarta  Timur  pendataan  sasaran  populasi kunci di wilayah Jakarta Timur

## Daftar Pustaka
AusAid.  2009.  “Perempuan  di  Lingkar NapzaSuntik,  Penelitian  Eksploratif  di Delapan Kota di Indonesia Tahun 2007. Indonesia  HIV/AIDS  Prevention  and Care Project and AusAid , Jakarta.
Ditjen  PP  &  PL.  2014.  “Statistik  Kasus  HIV- AIDS  di  Indonesia  Triwulan  I  Tahun 2014”, Ditjen PP & PL Kemenkes RI.
Ditjen  PP&PL.  2014.    “HK.02.03/D/III.2/ 823/2013  Tentang  Alokasi  Pembiayaan Logistik HIV/AIDS”, Jakarta.
Ditjen  PP&PL.  2013.    “Pedoman  KT  HIV
Tahun 2013”, Jakarta.
Kemenkes.  2013.    “Estimasi  dan  Proyeksi HIV/AIDS  di  Indonesia  Tahun  2011- 2016”, Jakarta.
Kemenkes. 2005. “Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1507/MENKES/SK/X/2005 Pedoman Pelayanan KTS”, Jakarta. Kemenkes. 2005. “Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang
Pedoman  Pelayanan  Konseling  dan testing  HIV/AIDS  secara  Sukarela (VCT)”, Jakarta.
Kemenkes.  2013.  “Modul  Manajemen  PKM Terintegrasi HIV/AIDS, Jakarta.
Kemenkes.  2002.  Pedoman  Manajemen Puskesmas.
Kemenkes.  2013.  “Permenkes  Nomor  21 Tahun  2013  tentang  Penanggulangan HIV dan AIDS”, Jakarta.
Kemenkes.  2013.  “STBP  Pada  Kelompok Berisiko Tahun 2013”, Jakarta.
Kemenkes.  2013.    “Surveilans  Terpadu  HIV dan Perilaku, Jakarta.
KPAN  2010.  “Strategi  dan  Rencana  Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014”,  Jakarta.
KPAN. 2003. "Strategi Nasional Penanggulangan  HIV/AIDS  2003-2007”, Jakarta. KPAP  DKI  Jakarta.  2014.  “Strategi  dan Recana Aksi Provinsi (SRAP)
Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2013-
2017”, Jakarta. Ni’mal  Baroya  &  Sulistiyani.  2008. “The Implementatiopn of HIV&AIDS
Prevention and Tackling”, Jember.
Pohan,  I.  S.  2007.  “Jaminan  Mutu  Layanan Kesehatan ”, Jakarta.