Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 121-132

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan
Riswan Munthe * dan Sri Hidayani Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Diterima Agustus  2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  tentang  Itsbat  nikah  dan  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam menetapkan  sahnya  pernikahan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  akibat  hukum  yang sudah  disahkan  oleh  Pengadilan  Agama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  cara menganalisanya  dari  bahan  pustaka  dan  data  primer  dengan  meneliti  langsung  ke  lapangan  dan  data  sekunder.  Berdasarkan hasil  penelitian,  ketentuan  pengaturan  itsbat  nikah  dalam  perundang-undangan  Indonesia,  merupakan  sebuah  amanah  dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran  atau  memasukkan  surat permohonan  ke  Loket  II  atau  Loket  III agar  ditentukan  SKUM  biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta  Kedudukan  itsbat  nikah  yang  sudah  disahkan  di  Pengadilan  Agama  yaitu  permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.
Kata Kunci : Kajian Yuridis, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Medan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  legal  arrangement  concerning  marriage  Itsbat  and  legal  consideration  by  judge  in determining the validity of marriage according to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and legal effect already approved by Religious Court. The research method used is empirical legal research by analyzing it from library materials and primary data by researching directly to field and secondary data. Based on the results of the study, the provision of marriage legal arrangements in Indonesian legislation is a mandate in the provisions of Article 7 paragraph (2) and (3) Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Laws and Law Number 1 Year 1974 and Regulations Government Number 9 Year 1975 on the Implementing Regulations of the Marriage Law and the Procedure to apply for marriage marriage in the Religious Courts of Medan is first, make a letter of application, the second registration or insert a letter of application to Counter II or Counter III to be determined SKUM down payment, summon of the parties of the Petitioners, the four trials and the five readings of  the decree or the determination and the status of marriage ceremony that has been ratified in the Religious Court namely the marriage pet application filed by the husband and wife or other parties has been granted the Religious Court, then the implication of marital status is done it has power law. Keywords : Juridical Study, Itsbat, Nikah
How to Cite: Munthe, R., dan Sri H. , (2017). Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 121-132
*Corresponding author: E-mail: riswanmunthe@staff.uma.ac.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang penting  dalam  realita  kehidupan  manusia. Dengan  adanya  perkawinan  rumah  tangga dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan norma  agama  dan  tata  kehidupan  masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan  jenis  (suami  istri),  mereka  saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus  generasi.  Insan-insan  yang  berada dalam  rumah  tangga  itulah  yang  disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu  bangsa,  keluarga  yang  dicita-citakan dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  adalah keluarga  sejahtera  dan  bahagia  yang  selalu mendapatkan  ridha  dari  Allah  SWT.  (Abdul Manan, 2008: 1)
Perkawinan  salah  satu  perintah  agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.  Karena  dengan  perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara  diri  dari  perbuatan  zina.  Oleh karena  itu,  bagi  mereka  yang  berkeinginan untuk  menikah,  sementara  perbekelan  untuk memasuki  perkawinan  belum  siap,  dianjurkan berpuasa.  Dengan  berpuasa,  diharapkan  dapat membentengi  diri  dari  perbuatan  tercela  yang sangat  keji,  yaitu  perzinaan.  (Ahmad  Rofiq, 1998: 250)
Ditinjau  dari  segi  yuridis  perkawinan akan  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum yang  bersifat  hak  dan  kewajiban  antara  suami dan  isteri  secara  timbal  balik,  selain  itu  juga merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan  yang
erat  sekali  hubungannya  dengan  kerohanian seseorang,  sebagai  salah  satu  masalah keagamaan  maka  setiap  agama  di  dunia  ini mempunyai  peraturan  tersendiri  tentang perkawinan.  Sehingga  pada  prinsipnya  diatur dan  harus  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan ajaran  agama  yang  dianut  oleh  mereka  yang akan melangsungkan perkawinan.
(Abdurrahman dan Syahrani, 2001:17)
Itsbat  nikah  adalah  pengesahan  atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat  agama  Islam,  tetapi  tidak  dicatat  oleh Kantor  Urusan  Agama  atau  Pegawai  Pencatat Nikah  yang  berwenang.  Itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  oleh  para  Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan  perkawinannya  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan,  dan  dari  Kecamatan  akan mengeluarkan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah sebagai  bukti  otentik bahwa  suatu  perkawinan telah  tercatat,  untuk  selanjutnya  Buku  Kutipan Akta  Nikah  itu  akan  digunakan  oleh  yang bersangkutan  untuk  mengurus  Akta  Kelahiran Anak  pada  Kantor  Catatan  Sipil  yang mewilayahinya  dengan  dilampiri  penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.
Berikut  keadaan  perkara  permohonan itsbat  nikah  yang  masuk  pada  Pengadilan Agama  Medan  dan  hasil  data  perkara  ini  yang diperoleh  terkait  masalah  permohonan  Itsbat Nikah  pada  Pengadilan  Agama  Medan  dari tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2016  adalah sebagai berikut:
Tabel 1: Permohonan yang masuk tahun 2014 sampai dengan 2016 pada Pengadilan Agama Medan
No Tahun Jenis Perkara Dicabut Dikabulkan Ditolak Batal Gugur    Jumlah 1 2014 Itsbat Nikah 9 83 1 2 3 98 2 2015 Itsbat Nikah 4 90 - 5 7 106 3 2016 Itsbat Nikah - 59 1 1 1 62
Sumber: data tahun 2014 sampai tahun 2016
Berdasarkan  data  tersebut  diatas,  maka sangat  terlihat  sekali  bahwa  masih  banyaknya suami istri yang belum tercatatkan perkawinannya  di  Kantor  Urusan  Agama  dan masih  saja  sering  terjadi  permohonan  Itsbat Nikah  yang  diajukan  pada  Pengadilan  Agama terkhusus di Pengadilan Agama Medan.
Pada zaman yang semakin maju, di mana pemerintah  sedang  giat-giatnya  menertibkan
administrasi  dan  pencatatan  di  seluruh instansi,dalam banyak hal, seseorang yang telah berkeluarga  ataupun  yang  ada  keluarganya, mesti  memerlukan  dan  membutuhkan  Kutipan Akta  Nikah.  Sebut  saja  untuk  mengurus  Akta Kelahiran  Anak,  KTP,  KK,  masuk  sekolah, melamar  pekerjaan,  mengurus  perceraian, pensiun  dan  lain-lain.  Adanya  Kutipan  Akta Nikah  merupakan  syarat  mutlak  untuk  proses
lebih  lanjut.  Jika  tidak  ada,  urusan  tidak  akan selesai.
Itsbat  nikah  merupakan  upaya  untuk melegalisasikan  suatu  perkawinan  melalui penetapan  hakim  suatu  pengadilan  agama. Itsbat  nikah  dilakukan  dengan  berbagai  motif dan  alasan  misalnya  karena  perkawinan  yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan  hukum  Islam  saja  dan  tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal  denga  nikah  sirri  atau  nikah  di  bawah tangan.  Fenomena  pernikahan  dibawah  tangan banyak  sekali  ditemui  di  wilayah  Indonesia terkhusus untuk wilayah Kota Medan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam penulisan  penelitian  ini  akan  membahas bagaimana  ketentuan  pengaturan  itsbat  nikah dalam  perundang-undangan  di  Indonesia, bagaimana  tata  cara  mengajukan  permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan dan bagaimana  kedudukan  itsbat  nikah  yang  sudah disahkan di Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  judul  penelitian  ini,  maka pelaksanaannya  dilakukan  di  Medan  yang bertepatan  pada  Pengadilan  Agama  Medan. Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  berupa  penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.  Metode  penelitian  yuridis  empiris adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  carameneliti  langsung  ke  lapangan tempat  objek  yang  diteliti  pada  Pengadilan Agama Medan.
Instrumen  pengumpul  data  terbagi menjadi  dua  yakni  untuk  data  primer  dengan menggunakan  wawancara  langsung  kepada Hakim  Pengadilan  Agama  Medan.  Wawancara ini  dilakukan  dengan indepht  interview yaitu metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara langsung  yang  dilakukan  secara  mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data primer dan  sekunder  dari  telaah  berbagai  literatur yang relevan dengan penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui, studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Penelitian kepustakaan  ( library  research )  yaitu  penelitian
yang  masih  bersifat  teoritis  yang  diperoleh melalui  buku-buku,  modul  diktat-diktat,  jurnal hukum,  hasil-hasil  penelitian,  dokumen- dokumen  peraturan  perundang-undangan, internet  dan  data-data  yang  diperoleh  relevan kaitannya dengan penelitian.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan  langsung  dengan  Hakim  Pengadilan Agama  Medan  yang  jumlah  responden  2  (dua) orang  hakim,  dengan  cara  mengajukan pertanyaan  yang  berpedoman  kepada  daftar pertanyaan  yang  telah  di  konsep  sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
Analisis  data  terhadap  yang  didapat  dari lapangan terlebih dahulu diteliti
kelengkapannya  dan  kejelasannya  untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis  serta  konsisten  untuk  memudahkan melakukan analisis.
Setelah  pengumpulan  data  dilakukan, baik  dengan  studi  kepustakaan  maupun  studi lapangan  dan  wawancara,  maka  data  tersebut dianalis secara kualitatif,yakni dengan mengadakan  pengamatan  data-data  yang diperoleh  dan  menghubungkan  tiap-tiap  data yang  diperoleh  tersebut  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  terkait  dengan  permasalahan yang  diteliti  dengan  logika  induktif,  yaitu berpikir  dari hal  yang  khusus  menuju  hal  yang lebih  umum,  dengan  menggunakan  perangkat normatif,  yakni  interpretasi  dan  konstruksi hukum  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan  cara  metode  kualitatif  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  dengan  cara  metode deduktif  yang  menghasilkan  suatu  kesimpulan yang  bersifat  umum  terhadap  masalah  yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Pengaturan  Itsbat  Nikah  dalam Perundang-undangan di Indonesia
Perkawinan  dalam  perspektif  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  sekedar hubungan  kontrak  antara  kedua  individu  yang berlainan  jenis  kelamin,  tetapi  juga  mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan  beragama.  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan,
bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan  itu  dilakukan  menurut  hukum agama.  Kemudian  pada  Pasal  2  ayat  (2) menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Perkawinan  yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  ini  akan mendapatkan  bukti  otentik  yaitu  berupa  Akta Nikah.  Akta  Nikah  merupakan  bukti  yang  sah tentang  adanya  perkawinan  yang  telah dilakukan  oleh  masyarakat.  Akta  Nikah  ini sangat  bermanfaat  bagi  pihak  yang  telibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta
bermanfaat  bagi  anak-anak  mereka  jika mengurus segala masalah-masalah administrasi dan  keperdataan  lainnya.  Misalnya  untuk mengurus  akta  kelahiran  anak  maka  orang  tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan  kepada  Kantor  Catatan  Sipil. (Faizah  Bafadhal,  (Jurnal  Ilmu  Hukum),  2014:
4)
Pengaturan  mengenai  Isbat  nikah  sudah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci.  Pasal  7 ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  isbat  nikah  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  berkenaan dengan:  (1)  adanya  perkawinan  dalam  rangka menyelesaikan  perceraian;  (2)  hilangnya  akta nikah;  (3)  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan;  (4). Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974;  (5)  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan  Perundang-undangan  sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri  yang  telah  menikah  tidak  mempunyai Kutipan  Akta  Nikah.  Kemungkinan  yang  jadi penyebab  tidak  adanya  Kutipan  Akta  Nikah disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kelalaian  pihak  suami  istri  atau  pihak  keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur  yang  telah  ditentukan  pemerintah, dikarenakan  ketidaktahuan  mereka  terhadap peraturan  dan  ketentuan  yang  ada,  besarnya
biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi  tersebut,  karena  kelalaian  petugas Pegawai Pencatat Nikah mengenai pemeriksaan surat-surat atau persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang, pernikahan yang  dilakukan  sebelum  lahirnya  undang- undang  perkawinan  dan  tidak  terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.
Kompilasi Hukum Islam kemudian sudah mempertegas  lagi  dalam  sebagaimana  yang terdapat  pada  Pasal  7  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah, dapat  diajukan  Isbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama.”  Ketentuan  ini  lebih  mempertegas kewenangan  peradilan  agama  terhadap  kasus pembuktian  perkawinan  yang  tidak  memiliki akta  nikah  dengan  menempuh  prosedur pengesahan  di  pengadilan.  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  ini,  upaya  hukum  isbat  nikah tidak  hanya  meliputi  pengabsahan  perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, tetapi juga  menunjukkan  ke  arah  pembuktian  dan sekaligus  pengabsahan  nikah.  (Ahmad  Sanusi (artikel Ahkam), 2016:116)
Selanjutnya,  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  a Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.  Dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal tidak  dijelaskan  tentang  perkawinan  sebelum atau  sesudah  berlakunya  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974,  sehingga  hal  ini  perlu adanya  pembatasan.  Bahwa  yang  dimaksud dengan  adanya  perkawinan  dalam  rumusan Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  adalah perkawinan  yang  terjadi  setelah  tanggal  1 Oktober  1975  mulai  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  telah  dilakukan  menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975.  Bukan  perkawinan  di bawah tangan atau nikah siri dan poligami liar, tetapi  bisa  saja  karena  ada  hal-hal  lain perkawinan  itu  tidak  tercatat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan  Akta  Nikah.  Misalnya  dalam kehidupan  sehari-hari  karena  kealpaan  atau
kelupaan  yang  dilakukan  oleh  oknum  Pegawai Pembantu  Pencatat  Nikah  (P3N)  yang  ada  di Desa-desa  atau  daerah,  perkawinan  yang dilakukan  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu
Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan  ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN), sehingga  perkawinan  tersebut  tidak  tercatat. (Faizah Bafadhal (Jurnal Ilmu Hukum), 2014: 6) Menurut  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  a Kompilasi  Hukum  Islam,  itsbat  nikah  hanya dapat  dilakukan  dalam  hal  adanya  perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut  Neng  Djubaidah  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa    “Rumusan  ini  belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam  tetapi  tidak  atau  belum  dicatatkan, karena  masih  didapat  keputusan  Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka  cerai  mati  tidak  termasuk  alasan  untuk diajukannya  permohonan  itsbat  nikah.  (Neng Djubaidah, 2012: 223)
Ketentuan  isbat  nikah  tidak  bisa dipisahkan  dari  ketentuan  keharusan  adanya pencatatan
perkawinan,
sebagaimana diamanatkan undang-undang. Landasan hukum itsbat  nikah,  kalau  dianalisis  dibedakan menjadi,  pertama,  isbat  nikah  terhadap perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974. Landasan  hukumnya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 penjelasan  Pasal  29  huruf  a  angka  22  jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan  Agama  yang  kemudian  dipertegas dengan  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  d  Kompilasi Hukum  Islam.  Kedua,  isbat  nikah  terhadap perkawinan  yang  tidak  dicatat  yang  terjadi sebelum  atau  sesudah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Landasan hukumnya  dari  pemahaman  Pasal  7  ayat  (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009: 160)

## Tata  Cara  Mengajukan  Permohonan  Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan
Itsbat  nikah  merupakan  penetapan pengadilan  tentang  sahnya  suatu  perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Berdasarkan  penjelasan Pasal  2  disebutkan  bahwa  dengan  perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  amanah Undang-Undang Dasar 1945.
Maksud  dengan  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain tersebut. Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (1) dalam  penjelasannya  dapat  diketahui  bahwa patokan  untuk  mengetahui  suatu  perkawinan sah  adalah  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan  para  pihak  serta  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam  Undang  Undang  Perkawinan.  (Yusna Zaidah, (Jurnal Syariah Antasari) 2014: 5)
Tata cara mengajukan permohonan sama dengan  prosedur  gugatan,  diproses  di Kepaniteraan  Permohonan.  Adapun  prosedur atau  mekanisme  dalam  pengajuan  perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan  prosedur  pengajuan  perkara  di Pengadilan Agama Medan. Perkara permohonan dan  perkara  gugatan  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  tata  caranya,  yaitu  boleh secara in  person dan  boleh  juga  melalui  kuasa khusus  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal 142  ayat  (1)  dan  Pasal  147  R.bg.  Selain  itu, dalam  Pasal  142  ayat  (1)  R.bg  juga  dijelaskan bahwa  gugatan  diajukan  secara    tulisan  di masukkan  melalui  Meja  I  atau  Loket.  (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009:64)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Drs.  Zakian,  MH  sebagai  Hakim Pengadilan Agama Medan mengenai pertanyaan
tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah diajukan pada Pengadilan Agama Medan, beliau mengatakan bahwa:
“Permohonan  dengan  ketentuan  apabila itsbat  nikah  ini  bersifat volunteer artinya perkara  yang  pihaknya  hanya  terdiri  dari pemohon  saja,  tidak  ada  pihak  termohon  atau pihak  lawan  dengan  ketentuan:    Apabila permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh suami  dan  isteri  secara  bersama-sama,  artinya antara suami dan istri bersama-sama mengajukan  permohonan  itsbat  ke  Pengadilan Agama;    Apabila  permohonan  diajukan  oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau  isterinya,  sedang  Pemohon  tidak mengetahui  ada  ahli  waris  lainnya  selain  dia.” (Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Zakian,  MH, selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan,  pada tanggal 10 Oktober 2017)
Selanjutnya,  wawancara  dengan  pihak Pemohon  itsbat  nikah  yaitu  Bapak  Ahmad Usman  bin  Usman  dan  Ibu  Nurainun  binti Ahmad  selaku  para  Pemohon  yang  sedang mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  pada Pengadilan  Agama  Medan,  mengatakan  bahwa mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  pertama membuat  terlebih  dahulu  permohonan  melalui Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  Pengadilan Agama  Medan  dengan  alasan  pernikahan  para Pemohon  terjadi  pada  tahun  1977  dan  sudah melahirkan  7  (tujuh)  orang  anak,  alasan permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  para Pemohon karena pernikahannya tidak terdaftar di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  setempat, dan  tujuan  para  Pemohon  mengajukan  itsbat nikah  ini  adalah  untuk  mendapatkan  legalisasi pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan,  pada  hal  ketika  berlangsung pernikahan  di  hadiri  oleh  Pejabat  Pencatat Nikah,  tetapi  para  Pemohon  tetap  tidak memperoleh  Kutipan  Akta  Nikah  yang disebabkan  karena  kelalaian  petugas  Pegawai Pecatat  Nikah  atau  wakil  tidak  mendaftarkan sehingga surat-surat atau persyaratan- persyaratan  nikah  atau    berkas-berkas  sudah hilang.  (Hasil  wawancara  Ahmad  Usman  dan Nurainun, tanggal 10 Oktober 2017)
Selain itu, wawancara dengan Bapak Drs. H.  Sahnan,  SH.,  MH  selaku  Hakim  Pengadilan
Agama  Medan  mengenai  permohonan  itsbat nikah  dapat  bersifat kontensius ,  beliau mengatakan bahwa:
“apabila  perkara  yang  diajukan  dengan adanya  lawan  yang  pihaknya  terdiri  dari Pemohon  melawan  Termohon  atau    Penggugat melawan  Tergugat  dengan  ketentuan:  Apabila permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau  isteri,  dengan  mendudukkan  suami  atau isteri sebagai pihak Termohon; Bila pernohonan  diajukan  oleh  suami  atau  isteri sedang  salah  satu  dari  suami  isteri  tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain,  maka  pihak  lain  tersebut  juga  harus dijadikan  pihak  dalam  permohonan  tersebut; Apabila  permohonan  diajukan  oleh  suami  atau isteri  yang  ditinggal  mati  oleh  suami  atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia seperti anak-anak; Apabila permohonan  diajukan  oleh  wali  nikah,  ahli waris  atau  pihak  lain  yang  berkepentingan.” (Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Sahna,  SH., MH,  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan,  pada tanggal 10 Oktober 2017)
Kemudian,  terkait  masalah  proses permohonan  itsbat  nikah  yang  bersifat kontensius di  Pengadilan  Agama  Medan.  Model Permohonan kontensius seperti  yang  diajukan oleh  Ibu  Hj.  Nurmala  binti  Bawai,  yang mengatakana  bahwa  pembuatan  permohonan itsbat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang  berada  di  Pengadilan  Agama  Medan. Beliau  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah dikarenakan  suami  dari  Pemohon  sudah meninggal dunia sehingga ditariknya anak-anak Pemohon  sebagai  lawan  atau  Termohon, dimana pernikahan Pemohon dengan suaminya terjadi  pada  tahun  1949  artinya  pernikahan tersebut  terlaksana  sebelum  berlaku  dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Pemohonan  itsbat  nikah yang  diajukan  untuk  keperluan  adminstrasi  di PT.  Taspen  guna  mengambil  dan  mencairkan uang  duka  dan  dana  pensiunan  atas  nama suaminya. (Wawancara dengan Ibu Hj. Nurmala, Pihak  Pemohon  Itsbat  Nikah,  tanggal  20 Oktober 2017)
Selanjutnya,  terkait  permohonan  itsbat nikah  sekaligus  gugatan  cerai  yang  diajukan
dalam  bentuk kontensius yaitu  sebagaimana yang  diajukan  oleh  Ibu  Yenni  Lestari  binti Sumarwan,  dimana  beliau  mengatakan  bahwa pembuatan  surat  itsbat  nikah  sekaligus  cerai melalui  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum) Pengadilan  Agama  Medan,  dengan  alasan  tidak adanya  Kutipan  Akta  Nikah  dan  dalam  rangka penyelesaian perceraian. Alasan itsbat nikah ini diajukan  adalah  pernikahan  terjadi  pada  tahun 1989  dan  tidak  dapat  keluarnya  kutipan  akta nikah  dibebabkan  suaminya  tidak  memperoleh izin  untuk  berpoligami.  (Wawancara  dengan Ibu Yenni Lestari, tanggal 13 Nopember 2017) Hasil  wawancara  dengan  Bapak  H. Jumrik,  SH  sebagai  Panitera  Muda  Hukum Pengadilan  Agama  Medan,  yang  mengatakan bahwa:
“Tata cara memasukkan perkara permohonan  itsbat  nikah  atau  pengesahan nikah  pada  Pengadilan  Agama  Medan  memiliki proses  atau  tahapan  yaitu  sebagai  berikut: Membuat dan mengajukan  surat permohonan ; Permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh Pemohon  dengan  membuat  surat  permohonan itsbat  nikah  terlebih  dahulu  melalui  ruangan Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Medan,  dimana  pihak Pemohon akan mendapatkan informasi tentang tata  cara  pembuatan  surat  permohonan  itsbat atau  pengesahan  nikah;  Pendaftaran  Surat Permohonan;  Setelah  Pemohon  sudah  selesai membuat  surat  permohonan  itsbat  nikah tersebut  dan  sudah  dibuat  rangkap  10 (sepuluh),  lalu  membawa  surat  permohonan itsbat  atau  pengesahan  nikah  itu  menghadap kepada  petugas  Loket  II  atau  III,  dan  petugas Lokat I atau III membuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar  (SKUM)  yang  akan  dibayar  melalui Bank  BNI.  Lalu  Pemohon  membawa  dan mendaftarkan  perkaranya  kepada  petugas Loket  II  atau  III,  dan  petugas  Loket  II  atau  III mencatat  surat  permohonan  itu  ke  dalam register perkara permohonan.
Jika  Pemohon  yang  tidak  mampu  untuk membayar  SKUM  panjar  perkara  dapat mengajukan  permohonan  untuk  diizinkan berperkara  secara  cuma-cuma  (Prodeo), dengan  ketentuan  mengurus  surat  keterangan
tidak  mampu  dari  kelurahan  setempat Pemohon dan diketahui kecamatan.

## Pemanggilan Pihak Pemohon Itsbat Nikah
Setiap pelaksanaan
persidangan,
Pemohon  wajib  dipanggil  untuk  menghadap sidang tersebut melalui jurusita pemanggil atas perintah  Ketua  Majelis  Hakim.  Surat  panggilan harus  disampaikan  langsung  di  tempat  tinggal dan  kepada  pribadi  Pemohon,  apabila  tidak dapat  disampaikan  secara  langsung,  jika petugas  jurusita  tidak  berjumpa  dengan Pemohon  maka  surat  panggilan  diserahkan kepada  kepala  Desa  atau  Lurah  setempat, karena  pemanggilan  harus  dilakukan  secara patut dan resmi.

## Persidangan
Proses  pemeriksaan  persidangan  itsbat nikah  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  selambat- lambatnya  30  hari  setelah  diterimanya  berkas perkara  permohonan.  Dalam  persidangan perkara,  Majelis  Hakim  langsung  membacakan permohonan  Pemohon,  jika  permohonan  itu tetap dipertahankan oleh Pemohon, dilanjutkan dengan  acara  pembuktian,  kesimpulan  dan pembacaan penetapan.

## Pembacaan Putusan atau Penetapan
Setelah  proses  pemeriksaan  perkara permohonan  itsbat  nikah  sudah  diputuskan dengan  penetapan,  maka  dalam  waktu  14  hari tidak  ada  upaya  hukum  banding  yang  diajukan oleh  Pemohon,  maka  penetapan  tersebut  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka penyelesaian  terakhir  dari  perkara  tersebut, Pemohon  sudah  dapat  mengambil  salinan penetapan  itsbat  nikah  tersebut  melalui petugas  Loket  V  dan  petugas  akan  membuat surat  serah  terima.  (wawancara:  Bapak  H. Jumrik,  SH,  Panmud  Hukum  Pengadilan  Agama Medan, pada tanggal 11 Oktober 2017).
Berikut ini Bagan Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan
Sumber : Hasil Penelitian pada Pengadilan Agama Medan, Oktober 2017 Kedudukan  Itsbat  Nikah  yang  sudah Disahkan di Pengadilan Agama
Pelaksanaan  itsbat  nikah  diperuntukkan pada  hal  tertentu  saja  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (1),  (2),  dan  (3) Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun  fakta dilapangan  menunjukkan  banyaknya  perkara itsbat  nikah  yang  masuk  di  lingkungan Peradilan  Agama  diluar  ketentuan  perundang- undangan.  Permohonan  itsbat  nikah  diajukan ke  pengadilan  agama  oleh  mereka  yang  tidak dapat  membuktikan  perkawinannya  dengan akta  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat.
Permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh Pemohon,  oleh  pengadilan  agama  diproses sesuai  ketentuan  hukum  acara.  Dalam  buku Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis Peradilan  Agama  2013  Edisi  Revisi  yang
diterbitkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, yang berbunyi:
“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah
dilangsungkan  memenuhi  syarat  dan  rukun nikah  secara  syariat  Islam  dan  perkawinan tersebut tidak ada halangan apapun serta tidak melanggar  larangan  perkawinan  yang  sudah diatur peraturan perundang-undangan sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  8  sampai dengan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.
Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam  untuk  mengurus  dan  mendapatkan  hak- haknya  yang  berupa  surat-surat  atau  dokumen pribadi  yang  dibutuhkan  dari  instansi  yang berwenang serta memberikan jaminan
perlindungan  kepastian  hukum  terhadap masingmasing pasangan suami istri. Isbat nikah pada  dasarnya  adalah  upaya  untuk  mem peroleh  Akta  Nikah.  Akta  Nikah  merupakan akta  autentik  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagai  pejabat yang  berwenang  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan.  Peraturan  Perundang-undangan sudah  mengharuskan  adanya  Akta  Nikah sebagai  bukti  perkawinan,  namun  tidak  jarang terjadi  suami  istri  yang  telah  menikah  tidak mempunyai  Kutipan  Akta  Nikah.  Dari  semua permohonan  isbat  nikah  tersebut,  sebagian besar karena kutipan akta nikah hilang. (Ahmad Sanusi, 2016:116)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  adanya  suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.  Bahkan  ditegaskan,  akta  perkawinan atau  akta  nikah  merupakan  satu-satunya  alat bukti  perkawinan.  Dengan  perkataan  lain, perkawinan  yang  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  diterbitkan  Akta  Nikah  atau  Buku Nikah  merupakan  sarat  sahnya  perkawinan. Tanpa  akta  perkawinan  yang  dicatat,  secara hukum  tidak  ada  atau  belum  ada  perkawinan. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  2  ayat (1),  Akta  Nikah  dan  pencatatan  perkawinan bukan  satu-satunya  alat  bukti  keberadaan  atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, sebagai alat  bukti,  tetapi  bukanlah  sebagai  alat  bukti yang  menentukan  sahnya  perkawinan,  karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut.  Akan  tetapi  di  Indonesia  sebagai negara hukum, ketentuan pencatatan perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  bertujuan  agar  terjamin ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam (Pasal  5  Ayat  (2) Kompilasi  Hukum  Islam) dan untuk  menjamin  ketertiban  hukum  (legal order)  sebagai  instrumen  kepastian  hukum, kemudahan  hukum,  di  samping  sebagai  bukti otentik adanya perkawinan.
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk me lindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak  sosial  setiap  warga  negara,  khususnya pasangan  suami  istri,  serta  anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  itu.  Terpenuhinya  hak- hak sosial itu, sehingga melahirkan tertib sosial dan  tercipta  keserasian  dan  keselarasan  hidup bermasyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zakian, MH selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan, mengenai  pertanyaan  faktor  penyebab  suami istri  atau  pihak  yang  mengajukan  itsbat  nikah ke Pengadilan Agama Medan, beliau mengatakan bahwa:
Masih  banyaknya  itsbat  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Medan  karena tidak  adanya  Kutipan  Akta  Nikah  yang  disebab beberapa  faktor  yaitu:  Kelalaian  pihak  suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan  tanpa  melalui  prosedur  yang  telah ditentukan  pemerintah.  Karena  kelihatan semata-mata  karena  ketidaktahuan  mereka terhadap peraturan dan  ketentuan hukum yang ada;  Faktor  ekonomi,  masih  rendahnya penghasilan masyarakat yang merasa terbebani bila mengikuti prosedur resmi tersebut; Karena kelalaian  petugas  Pegawai  Pecatat  Nikah, misalnya  dalam  memeriksa  surat-surat  atau persyaratan nikah atau  berkas-berkas yang ada tetapi sudah hilang;  Pernikahan yang dilakukan sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  Tidak terpenuhinya  syarat-syarat  untuk  berpoligami terutama  tidak  adanya  persetujuan  dari  isteri sebelumnya.  (Wawancara  dengan  Bapak  Drs. Zakian,  MH,  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama Medan, pada tanggal 10 Oktober 2017)
Kedudukan pencatatan perkawinan menurut  Bagir  Manan  dalam  bukunya  Neng Djubaidah mengatakan bahwa untuk menjamin ketertiban  hukum  yang  berfungsi  sebagai instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.  (Neng  Djubaidah,  2012:159). Dengan  demikian,  jika  terjadi  pasangan  suami isteri  yang  telah  melakukan  perkawinan  yang sah  menurut  agama  Islam,  tetapi  belum
dicatatkan  perkawinannya,  maka  menurut Bagir  Manan  cukup  dilakukan  pencatatan.  Jika pasangan itu diharuskan melakukan
pengulangan  akad  nikah  kembali,  maka perbuatan  hukum  itu  bertentangan  dengan Pasal  2  ayat  (1),  akibatnya  perkawinan  yang baru  dilakukan  menjadi  tidak  sah.  Suatu pencatatan  perkawinan  jika  dilakukan  maka akibat  hukumnya  perkawinan  dianggap  sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu antara lain : 1)  Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan  rukun  menurut  hukum  Islam.  2)  Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang berwenang.  (Faizah  Bafadhal,  (Jurnal  Ilmu Hukum), 2014: 11)
Begitu  juga  sebaliknya  perkawinan  yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak  pula  dimintakan  itsbat  nikahnya,  maka kedudukan  perkawinan  itu  adalah:  a) Perkawinan yang dilakukan itu tidak mendapat pengakuan  negara  atau  tidak  mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga
tidak menimbulkan akibat hukum. b) Anak-anak yang lahir  dari  perkawinan  tersebut  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  saja,  sedangkan  hubungan perdata  dengan  bapaknya  tidak  ada.  c)  Baik isteri  maupun  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  tidak  berhak  untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.
Sedangkan  dalam  prakteknya  Majelis Hakim  Pengadilan  Agama  Medan  dalam memaparkan  pertimbangan  hukum  setiap perkara-perkara  permohonan  isbat  nikah tersebut  banyak  yang  mengacu  aturan  hukum ada  juga  tidak  mengacu  pada  pasal  tersebut sehingga  putusan  yang  dihasilkan  dapat memenuhi  tiga  unsur  yang  harus  dimiliki  oleh setiap putusan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak Drs.  H.  Sahnan,  SH.,  MH,  mengenai  pertanyaan bagaimana  kedudukan  permohonan  itsbat nikah  yang  sudah  disahkan  Pengadilan  Agama, beliau mengatakan bahwa:
“apabila permohonan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri  atau pihak-pihak  lain  telah  dikabulkan,  maka implikasinya adalah terhadap status perkawinan dimana perkawinan yang
dilakukan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum.  Begitu  pula  anak-anak  yang  dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan berdasarkan  ketentuan  undang-undang  yang ada  di  Negara  Republik  Indonesia,  sehingga dengan  sudah  ditetapkannya  perkawinan  itu maka  segala  pengurusan  administrasi  menjadi sah  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  mendapat hak-haknya  baik  pengakuan  hak  warisan ataupun  hak-hak  lain  dari  orang  tuanya” (Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Sahna,  SH., MH,  Hakim  Pengadilan  Agama  Medan,  pada tanggal 10 Oktober 2017)
Maka  dengan  demikian,  pencatatan perkawinan  merupakan  suatu  persyaratan formil  sahnya  perkawinan  di  Negara  Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan undang- undang.  Persyaratan  formil  ini  bersifat prosedur  dan  administratif.    Sehingga  Itsbat nikah  adalah  jalan  atau  upaya  untuk  implikasi memberikan  jaminan  lebih  konkret  dan  jelas secara  hukum  atas  hak  anak  dan  isteri  dalam suatu  perkawinan  dan  juga  apabila  pasangan suami  isteri  tersebut  bercerai.  Dalam  arti  lain bahwa itsbat nikah sebagai  suatu dasar hukum dari pencatatan perkawinan (legalisasi perkawinan) yang melahirkan kepastian hukum terhadap  status  perkawinan  dan  status  anak- anak  dalam  perkawinan  menurut  ketentuan undang-undang.

## SIMPULAN
Ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan  Indonesia  adalah  Isbat nikah  merupakan  sebuah  amanah  dalam peraturan  sebagaimana  yang  disebutkan  pada Pasal  7  ayat  (2)  dan  (3)  Intruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  yang  berbunyi:  a.  dalam  rangka penyelesaian  perceraian,  b.  hilangnya  akta nikah,  c.  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,  d. perkawinan  terjadi sebelum  berlakunya
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  dan  selain  itu  pengaturan  juga terdapat  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  peraturan  pelaksana undang-undang perkawinan.
Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah  pada  Pengadilan  Agama  Medan  yaitu pertama pemohon  itsbat  nikah  terlebih  dahulu membuat  surat  permohonan  itsbat  nikah melalui  ruangan  Posbakum  baik  permohonan bentuk valunter maupun kontensius , kedua pendaftaran atau memasukkan surat
permohonan  ke  Loket  II  atau  Loket  III  agar ditentukan  SKUM  biaya  panjar  perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon Itsbat Nikah, setelah  permohonan  di  daftar  maka  pemohon akan  dilakukan  pemanggilan  untuk  hadir  pada persidangan,  atau  para  Pemohon  wajib dipanggil  untuk  menghadap  sidang  tersebut, keempat persidangan  dalam  persidangan perkara  itsbat  nikah  akan  melalui  proses Majelis  Hakim  membacakan  permohonan Pemohon,  pembuktian  yaitu  bukti  surat  dan saksi,  kesimpulan  dan  pembacaan  penetapan. Kelima pembacaan  putusan  atau  penetapan, setelah proses pemeriksaan perkara permohonan  itsbat  nikah  sudah  diputuskan dengan  penetapan,  maka  dalam  waktu  14  hari tidak  ada  upaya  hukum  banding  yang  diajukan oleh  Pemohon,  pihak  Pemohon  sudah  dapat mengambil  salinan  penetapan  itsbat  nikah tersebut melalui petugas Loket V.
Kedudukan  itsbat  nikah  yang  sudah disahkan  di  Pengadilan  Agama  yaitu  setiap permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh suami  dan  isteri  atau  pihak-pihak  lain  telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka
implikasinya  terhadap  status  perkawinan dimana  perkawinan  yang  dilakukan  tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut  mendapat  pengakuan  berdasarkan ketentuan  undang-undang  yang  ada  di  Negara Republik  Indonesia,  sehingga  dengan  sudah ditetapkannya  perkawinan  itu  maka  segala pengurusan administrasi menjadi sah dan anak-
anak  yang  dilahirkan  mendapat  hak-haknya baik  pengakuan  hak  warisan  ataupun  hak-hak lain  dari  orang  tuanya  dan  perkawinan dilaksanakan  itu  mendapatkan  kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dan  Syahrani.  (2001). Masalah- Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .
Bandung: Almuni.
Amaruddin, Z.A., (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Bafadhal,  F.,  (2014),  Itsbat  Nikah  Dan  Implikasinya Terhadap  Status  Perkawinan  Menurut Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia (Jurnal Ilmu Hukum), Maret 2014, Jambi.
Djubaidah,  N.,  (2012). Pencatatan  Perkawinan  dan Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam Manan,  A.,  (2008). Aneka  Masalah  Hukum  Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. Mardani.  (2011). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, Nasution,  S.,  (2007), Metode  Research  (Penelitian Ilmiah) , Bumi Aksara, Jakarta. Nur, D., (1993). Fiqh Munakahat . Semarang: CV. Toha Putra.
Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis  terhadap  Putusan  Bebas  Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria , 1 (2): 130-140 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Ramulyo.  M.I.,  (2004). Hukum  Perkawinan  Islam Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam . Jakarta: PT.Bumi Aksara. Rasyid,  C.,  dan  Syairuddin.  (2009). Hukum  Acara Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktik  pada Peradilan Agama . Yogyakarta: UII Press. Rasyid,  S.  (1986). Fiqh  Islam .  Bandar  Lampung:  PT. Sinar Baru Algensindo.
Rofiq,  A.,  (1998). Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Sanusi, A., (2016), Pelaksanaan Itsbat Nikah (artikel), (Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016 Banten, Serang).
Shomad, A., (2012). Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syriah dalam Hukum Islam) . Jakarta: Kencan
Soekanto,  S.,  dan  Sri  M.,  (2011). Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta: Rajawali Pers. Syaifuddin, S., Sri T., dan Annalisa Y., (2013). Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika. Syarifuddin, A., (2003). Garis-Garis Besar Fiqh . Bogor: Kencana. Syarifuddin,  A.,  (2007). Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia . Jakarta: Prenada Media. Tim  Penyusun  Kamus.  1990. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
Zaidah,  Y.,  (2014),  Isbat  Nikah  Dalam  Perspektif Kompilasi  Hukum  Islam  Hubungannya Dengan  Kewenangan  Peradilan  Agama (Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran  IAIN Antasari), 2014, Banjarmasin.