## UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI
SUDAN SELATAN TAHUN 2015-2018
Reineke Audreya M N, Ganjar Widhiyoga, Andika Drajat M Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta Email: audreyanelwan@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  studi  politik  dan  diplomatik  yang  menjelaskan peran  UNICEF  dalam  membebaskan tentara anak di Sudan Selatan. kajian penelitian ini fokus pada bagaimana UNICEF menyelesaikan pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana UNICEF  membebaskan  tentara  anak  di  Sudan  Selatan.  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dan sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  organisasi internasional dari Clive Archer dan keamanan internasional yang membahas mengenai human security. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani tentang anak, melalui permasalah tentara anak dibutuhkannya peran organisasi internasional yang dapat menjadi fasilitator, komunikator dan motivator yang dapat  bekerjasama  dengan  pemerintah  dan  tentara  oposisi  dalam  membebaskan  tentara  anak.  Dalam penggunaan  tentara  anak  merupakan  sebuah  pelanggaran  human  security  yang  mempengaruhi  keamanan internasional.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukan  beberapa  program  yang  akan  dijalankan  untuk membebaskan dan memfasilitasi para korban tentara anak di Sudan Selatan.
Kata Kunci : Organisasi Internasional, Human Security, Tentara Anak, UNICEF

## ABSTRACT
This research is a political and diplomatic study describing the role of UNICEF in resolving the problem of Child Soldier in South Sudan. This research study focus on how UNICEF resolve the release of Child Soldier in South Sudan on 2015-2018. The purpose of this research is to know how UNICEF can release the Child Soldier in South Sudan. This research use qualitative research method with source of data is primary and secondary. This research uses  the  International  Organization  theory  from  Clive  Archer  and  international  security  discussing  human security.  UNICEF  is  one  of  the  many  international  organization  handling  child  problem.  Dealing  with  child soldier matter, it is needed the role of international organization as a facilitator, communicator, and motivator capable of cooperating with government and oposition soldier in releasing child soldier. The exploitation of child soldier is a violation of human security that effect international security. The result of this research show some programs to be implemented to free and facilitating the victim of child soldier in South Sudan.
Keywords: International organization, human security, child soldier, UNICEF

## PENDAHULUAN
Situasi yang terjadi di dunia saat ini sangat mengkhawatirkan, konflik dan perang yang terjadi di  dalam  maupun  luar  negara  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Peperangan  yang  terjadi  akan menciptakan  kerugian  dan  penderitaan  bagi  manusia.  Salah  satu  korban  dalam  peperangan adalah  anak-anak  tetapi  anak-anak  tidak  hanya  menjadi  korban  saja  melainkan  juga  dapat menjadi  pelaku  dalam  peperangan.  Hal  ini  disebut  sebagai  tentara  anak  ( Child  Soldier ).  Di Sudan Selatan anak-anak diculik dan dipaksa untuk bergabung menjadi tentara anak (Okiror,
2019). Sudan Selatan sebelumnya merupakan bagian dari negara Sudan sejak tahun 1956, lalu kedua  negara  mengalami  perpecahan  dan  konflik  berkepanjangan  maka  sepakat  untuk mengakhiri  perang  saudara  melalui Comprehensive  Peace  Agreement (CPA)  tahun  2005 (BBC.com, 2018). Sudan Selatan mengajukan self determination dan keberhasilan referendum yang ditunjukan dengan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011 serta menjadi  negara  anggota  termuda  yang  tergabung  dalam  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) pada 13 Juli 2011 (Firman, 2017).
Kasus  tentara  anak  di  Sudan  Selatan  bermula  dari  konflik  yang  terjadi  pada  2013, ketegangan politik yang terjadi antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar  Teny  Dhurgon  yang  juga  merupakan  pemimpin Sudan  People’s  Liberation  Army (SPLA) (Firman, 2017). Namun, peristiwa penting dalam konflik ini merupakan pembantaian yang terjadi pada etnis Juba yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Dinka. Konflik ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh ketegangan politik saja melainkan antar etnis dan pemberontakan senjata  oleh  milisi  berbasis  etnis  (Right,  2014).  Akibat  dari  perang  ini  warga  sipil  menjadi korban,  selama  terjadinya  operasi  di  kota  Yambio,  Wau  dan  Yei  tentara  menargetkan  dan membunuh puluhan warga sipil dan melakukan berbagai pelanggaran lain, termasuk kekerasan seksual,  penyiksaan  terhadap  tahanan  dan  penahanan  paksa.  Anak-anak  dan  perempuan menjadi korban dari perang ini, mereka dieksploitasi sebagai tenaga kerja ataupun tentara anak. Anak perempuan dipekerjakan sebagai juru masak, kuli angkut serta mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual (Okiror, 2019).
Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak  terjadi  dalam  perang  yang  dilakukan  oleh  SPLA  dan  pemerintah  (Soemantri,  2019). United Nations Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan tentara anak ( Child Soldier ) adalah setiap  anak  yang  dibawah  usia  18  tahun  yang  telah  direkrut  dan  digunakan  oleh  angkatan bersenjata  atau  kelompok  bersenjata  dalam  kapasitas  apapun  (UNICEF,  n.d.).  Menurut UNICEF diperkirakan 19.000 anak telah direkrut oleh angkatan bersenjata dan kelompok dari kedua  belah  pihak  dalam  konflik  sejak  2013  dan  lebih  dari  2.300  anak  tewas  dan  terluka (International,  2018). Tentara atau pasukan bersenjata menggunakan sekolah sebagai  rumah dan mencegah anak-anak untuk  mengakses pendidikan  (Right, 2016). Perekrutan  anak-anak dalam  angkatan  bersenjata  dengan  menggunakan  metode  penculikan  dan  wajib  militer  dari rumah ke rumah dan menargetkan sekolah (UN, 2020).
PBB  menerima  kesaksian  dari  anak  laki-laki  berusia  empat  belas  hingga  tujuh  belas tahun  di  Juba  ditahan  oleh  pasukan  keamanan  serta  mengalami  trauma  akibat  perlakuan kekerasan.  Pemerkosaan  dan  bentuk  kekerasan  seksual  lainnya  dilaporkan  22  insiden  yang menjadi  korban  36  anak  yaitu  empat  laki-laki  dan  32  perempuan  (UN,  2015).  Tahun  2015 terjadi  sepuluh  serangan  terhadap  sekolah  yang  dilakukan  oleh  SPLA,  mereka  melakukan penghancuran, perusakan, penjarahan dan perekrutan anak-anak. Insiden yang terjadi di Upper Nile State 36 anak ditangkap. Anak-anak mengenakan seragam militer dan membawa senjata di wilayah Nil  atas dan Bahr el-Ghazal. Pada tahun 2016 terdapat 5.666 anak yang direkrut serta 1.755  anak dibebaskan di  wilayah  Administratif Pibor Raya dan anak-anak bergabung dalam  program  reintegrasi  (UN,  2016).  Tahun  2017  terdapat  1.407  perekrutan  dan  26 pemerkosaan yang dilakukan oleh kelompok senjata, terdapat  upaya advokasi  PBB 32 anak laki-laki du Unity dibebaskan dan 148 anak laki-laki dibebaskan di Jonglei (UN, 2017).
Sekitar 52 persen anak-anak yang direkrut dan terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok dalam peran pendukung termasuk sebagai juru masak, kuli angkut, mata-mata dan pengawal.  Terdapat  48 persen anak-anak yang direkrut, dipersenjatai, dilatih dan digunakan dalam  pertempuran  aktif.  Anak-anak  ditugaskan  untuk  mengoperasikan  pos  pemeriksaan militer terutama daerah yang dikendalikan oleh tentara oposisi. Pada tahun 2018 terdapat 54 anak tewas atau cacat dan 58 anak mengalami kekerasan seksual dalam perekrutan dan saat menjalankan tugas sebagai tentara anak (UN, 2020).
Saat ini perang atau konflik rawan terjadi dan hal tersebut membuka potensi terjadinya eksploitasi  anak  sangatlah  besar,  dilain  sisi  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa. Eksploitasi anak beresiko merusak proses tumbuh kembang anak dan ini dapat menyebabkan anak tidak dapat memberikan perubahan baik pada generasi mendatang. Anak-anak merupakan golongan paling mudah untuk dieksploitasi, karena kurangnya wawasan, pengalaman maupun perlindungan  diri  dari  pemerintah  maupun  internasional  sehingga  hal  ini  dibutuhkannya tindakan tegas dari beberapa pihak utuk menghentikan perekrutan anak yang terjadi di Sudan Selatan. salah satunya adalah UNICEF yang merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan  kemanusiaan  dan  perkembangan  kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak. Diperlukannya peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Sudan Selatan agar dapat memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan  oleh  UNICEF  dalam  menangani  pembebasan  tentara  anak  di  Sudan  Selatan  pada tahun 2015-2017?
Peran  UNICEF  dalam  mengatasi  perekrutan  tentara  anak  di  Darfur,  Sudan  periode 2003-2005, penelitian ini ditulis oleh Grace M.S.N Sihombing, dalam penelitian ini dijelaskan secara  singkat  mengenai  konflik  yang  terjadi  di  Darfur  dalam  penggunaan  tentara  anak  dan peran  UNICEF  untuk  mengatasi  perekrutan  tentara  anak.  Terdapat  3  peran  UNICEF  yaitu peran  sebagai  motivator  yang  memberikan  dorongan  kepada  dunia  agar  peduli,  mendukung dan  melindungi  hak  anak.  Kedua,  sebagai  komunikator  meluputi  pengumpulan  data  untuk dilaporkan ke forum. Ketiga, sebagai perantara dengan mengupayakan dana, daya dan upaya serta keahlian yang diperlukan masyarakat dalam pembebasan sejumlah anak yang bergabung dalam kelompok bersenjata.
Peran UNMISS (United Nations Missions in South Sudan )  dalam pembebasan tentara anak di Sudan Selatan, penelitian ini ditulis Bobby Soemantri, dalam jurnal ini menjelaskan peran UNMISS dalam pembebasan tentara anak di Sudan Selatan. UNMISS merupakan misi perdamaian  yang  dibentuk  oleh  PBB  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Sudan Selatan.  UNMISS  berperan  sebagai  komunikator  dalam  memberikan  laporan  kepada  PBB. Kedua, sebagai fasilitator bekerjasama dengan pihak pemerintah dan oposisi dalam menangani permasalahan  tentara  anak.  Ketiga,  sebagai  motivator  yang  membebaskan  tentara  anak  dan memberikan pelatihan bagi mantan tentara anak.
Dalam  penelitian  di  atas  berbeda  dengan  fokus  penelitian  penulis  dan  membantu penulis  untuk  menganalisis  dalam  penggunaan  tentara  anak.  Dalam  penelitian  ini  akan menjelaskan pada upaya UNICEF dalam menangani pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018.

## KERANGKA ANALISIS
Saat  ini  negara  bukan  satu-satunya  aktor  dalam  dunia  internasional.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  2  teori  yang  pertama  menjelaskan  mengenai  peran  organisasi internasional dan yang kedua menjelaskan mengenai studi keamanan internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang  dibentuk  oleh  kesepakatan  antara  anggota,  baik  perwakilan  pemerintah  atau  non- pemerintah  setidaknya  dua  negara  berdaulat  dengan  tujuan  untuk  mengejar  kepentingan bersama  (Archer,  2001).  Menurut  Duverger,  organisasi  internasional  merupakan  salah  satu bentuk  organisasi  hubungan  internasional  yang  dapat  dilihat  dari  institusi  yang  berbentuk
kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang ditetapkan oleh hukum atau tradisi manusia yaitu perdagangan, diplomasi atau konferensi (Duverger, 1972).
Archer  membagi  tiga  peranan  utama  dalam  organisasi  internasional  yang  pertama, organisasi internasional sebagai wadah yang digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai  kepentingan  nasional  negara  anggotanya.  Kedua,  organisasi  internasional  sebagai aktor yang dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung pada anggota lainnya. Ketiga, organisasi  internasional  sebagai  tempat  yang  memiliki  posisi  netral  dan  sebagai  fasilitator untuk  bertukar  kepentingan  antar  negara  anggotanya  (Archer,  2001).  Dari  penjelasan  diatas posisi  UNICEF  di  Sudan  Selatan  menurut  penulis  berada  pada  posisi  sebgai  fasilitator, komunikator dan motivator yang melakukan tugas-tugas dalam menyelesaikan isu yang terjadi dalam masyarakat. UNICEF fokus kepada proses dan program yang dijalankan dan diberikan tanggung jawab oleh negara maupun pihak berwenang untuk melakukan aktivitasnya dalam masyarakat.  Fungsi  dari  organisasi  internasional  membantu  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan dimasyarakat.
Teori  kedua  yang  penulis  gunakan  untuk  menjawab  penelitian  ini  adalah  studi keamanan internasional. Menurut Barry Buzan dan Lene Hansen keamanan berkaitan dengan tujuan politik dan norma dalam menjelaskan keamanan sebagai  konsep.  Keamanan menjadi konsep yang berkaitan dengan negara sebagai objek khusus, lokasi eksternal ataupun internal serta beberapa sektor yang berkaitan dengan cara pandang politik (B. and L. H. Buzan, 2009). Sejak  perang  dunia  II  telah  muncul  beberapa  teori  pendekatan  yang  berusaha  membuat penjelasan  komprehensif  mengenai  keamanan  internasional.  Terdapat  dua  pendekatan  yaitu pendekatan tradisional  ( traditional security approach ) dan pendekatan non-tradisional ( non- traditional approach ).
Pendekatan tradisional menjelaskan mengenai keamanan internasional yang berfokus pada  negara  sebagai  aktor  utama  dan  penggunaan  militer.  Jadi  dalam  konsep  keamanan pendekatan  tradisional  merupakan  kondisi  dimana  terbebasnya  dari  ancaman  militer  atau kemampuan negara dalam melindungi keamanan nasionalnya dari serangan internal maupun eksternal  (B.  Buzan,  1991).  Sedangkan,  pendekatan  non-tradisional  keamanan  tidak  hanya berfokus  pada  negara  saja  melainkan  juga  untuk  melindungi  setiap  indvidu,  kelompok  dan lingkungan. Keamanan tidak hanya mengenai militer saja tetapi lebih luas seperti ekonomi dan lingkungan (B. and L. H. Buzan, 2009).
Dalam studi keamanan internasional, keamanan individu tergolong dalam pendekatan non-tradisional, karena di dalam pendekatan ini tidak berfokus pada negara melainkan terhadap
individu  ataupun  kelompok.  Pendekatan  non-tradisional  menitikberatkan  pada  keamanan manusia sehingga perkembangan konsep ini disebut sebagai konsep human security . Human security memiliki  dua  aspek  utama,  keselamatan  pertama  dari  ancaman  kronis  seperti kelaparan,  penyakit  dan  penindasan.  Kedua,  perlindungan  dari  gangguan  mendadak  dan menyakitkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  dalam  lingkup  rumah,  pekerjaan  ataupun lingkungan  masyarakat.  Terdapat  tujuh  komponen  penting  dari  keamanan  manusia  yaitu keamnan ekonomi, kemanan pangann, kemanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik (Paris, 2001).
Berdasarkan resolusi sidang umum PBB 66/290 pada 10 September 2012 merupakan hal  penting  dalam  penerapan human  security dan  mengartikannya  pada  paragraf  3  resolusi, bahwa human  security adalah  pendekatan  untuk  membantu  negara-negara  anggota  dalam mengidentifikasi dan menangani tantangan yang luas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup,  mata pencaharian dan martabat  masyarakat  mereka. Untuk mencapai human security yang maksimal dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, regional serta  masyarakat  sipil  (Nation,  2016).  Dalam  analisis  konsep human  security memandang bahwa  penggunaan  tentara  anak  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  melanggar keamanan  manusia,  karena  anak-anak  merupakan  individu  dan  berhak  mendapatkan kesejahteraan  untuk  pendidikan  yang  layak,  kebutuhan  gizi  yang  cukup  serta  memerlukan perlindungan dari kekerasan fisik baik dari negara ataupun individu yang melakukan kekerasan dan aktor sub-negara. Oleh karena itu kesejahteraan dan keamanan individu bukanlah suatu hal yang dianggap sebelah mata karena dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu kedamaian masyarakat,  tingkat  produktivitas  masyarakat  menurun  dan  ekonomi  serta  keamanan negaranya terganggu.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber daya dari jurnal, buku, artikel, analisis dokumenter dengan pendekatan teoritis yang berbeda (Woods, 2006). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah daya primer dan sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  pertama  yang  berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain (Kothari, 2004). Penulis menggunakan data primer yang berasal dari
website resmi serta data sekunder yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel media massa yang  berupa  artikel  maupun  video  yang  memiliki  kesesuai  dalam  menjawab  masalah penelitian.
Objek  penelitian  ini  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  UNICEF  dalam  pembebasan tentara anak di Sudan Selatan pada tahun 2015-2018. Dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dokumen pustaka yang dimaksud adalah buku, jurnal, koran dan artikel setelah dokumen  dikumpulkan  peneliti  akan  menganalisis  data  tersebut.  Sumber  yang  digunakan adalah  sumber  yang  berkaitan  dengan  upaya  UNICEF  dalam  menangani  konflik,  terutama berkaitan  dengan  tentara  anak.  Dokumen  resmi  atau  arsip  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini seperti draft Annual Report UNICEF, Human Right Watch , draft United Nation Security Council . Surat kabar online maupun offline mengenai UNICEF di Sudan Selatan yang mendukung  penelitian  penulis.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data, penyajian data dan verifikasi data.

## PEMBAHASAN
Sudan Selatan terletak di timur laut Afrika. Ibu kota dari Sudan Selatan adalah Juba. Sudan Selatan secara resmi dikenal sebagai Republik Sudan Selatan. Secara geografis Sudan Selatan berbatasan  dengan  Sudan  di  sebelah  utara,  Etiopia  di  sebelah  timur,  Kenya,  Uganda  dan Republik  Demokratik  Kongo  di  sebelah  selatan  dan  di  sebelah  barat  berbatasan  dengan Republik Afrika Tengah (Firman, 2017).
Meskipun Sudan Selatan merupakan negara termuda tetapi tidak asing dengan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Perang saudara Sudan Selatan terbaru dimulai pada pertengahan  desember  2013,  ketika  tentara  yang  setia  pada  Presiden  Salva  Kiir  dan  mantan Wakil Presiden Riek Machar yang memimpin pemberontakan bertempur di ibu kota Juba. Saat pertempuran menyebar, kedua belah pihak menargetkan dan membunuh warga sipil termasuk dalam  pembantaian  yang  seringkali  berdasarkan  etnis  mereka  (hrw.org,  2015).    Akibat  dari konflik  ini  menghancurkan  sektor  pendidikan  yang  menyebabkan  penutupan  tujuh  puluh persen  sekolah  di  daerah  sebagian  besar  yang  terjadi  pertempuran.  Di  Juba  pada  Desember 2013 pasukan Dinka yang bersekutu dengan Kiir melakukan pembantaian kepada ratusan pria Nuer. Pada minggu berikutnya pasukan tentara Nuer yang bersekutu dengan tentara putih yang terdiri  dari  Nuer  merebut  kota  Bor  negara  bagian  Jonglei.  Mereka  melakukan  pembantaian terhadap warga sipil Dinka.
Pada April 2014 warga sipil bersenjata menewaskan lebih dari 50 orang dalam serangan terhadap etnis Nuer yang berlindung di pangkalan PBB di Bor (Right, 2014). Kekerasan brutal
terhadap  warga  sipil  terus  terjadi  tetapi  kekerasan  dalam  konflik  ini  termasuk  pembunuhan warga  sipil  karena  suku  mereka,  pembakaran  dan  perusakan  properti  sipil  dan  penjarahan. Korban dalam konflik ini tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak. Selama konflik di  Sudan  Selatan  berlangsung,  perekrutan  dan  penggunaan  anak-anak  ditujukan  agar  anak berpartisipasi dalam kelompok bersenjata.  Ribuan anak-anak telah berjuang dalam konflik ini. Sejak perang yang dimulai pada tahun 2013 baik pemerintah maupun para pemimpin oposisi tidak mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak. Perekrutan dan penggunaan anak- anak  sebagai  tentara  telah  menjadi  ciri  dari  konflik-konflik  ini.  Anak  laki-laki  dianggap memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  komunitas  dan  ternak  mereka  dalam  menghadapi bahaya (Right, 2015).
Praktek  perekrutan  tentara  anak  tersebar  luas  dan  konflik  di  Sudan  Selatan  sangat kompleks, terdiri dari berbagai kekuatan di bawah pemimpin atau komandan militer dengan pendekatan istimewa untuk anak-anak di bawah kendali mereka. Anak-anak direkrut dengan cara dipaksa untuk masuk dalam truk dan diangkut ke pertempuran atau kamp pelatihan dan diculik dengan ditodong senjata. Anak-anak yang bertempur menerima pelatihan dan seragam yang  menekankan  peran  formal  mereka  sebagai  tentara.  Mayoritas  tentara  anak  di  Sudan selatan adalah anak laki-laki yang berumur sekitar 14 atau 15 tahun atau lebih tetapi mereka diperlakukan seperti tentara dewasa (Right, 2015). Tidak semua anak dijadikan sebagai tentara anak, beberapa dari mereka dipekerjakan sebagai juru masak atau pengawal komandan.
Akibat dari konflik ini banyak dari mereka menjadi trauma dan pasukan yang merekrut mereka  memukuli  dan  menahan  mereka  agar  tidak  melarikan  diri  atau  sebagai  hukuman. Terlepas  dari  kesulitan  ini,  mereka  merasa  bersyukur  karena  menjadi  bagian  dari  kelompok bersenjata dapat memberi perlindungan dan kesempatan untuk berjuang melindungi mereka. Pada Agustus 2015 pemerintah dan oposisi menandatangani perjanjian damai yang ditengahi oleh Intergovernmental Authority on Development (IGAD) membuka jalan bagi pemerintahan transisi  dengan  Presiden  Kiir  dan  Wakil  Presiden  Machar  untuk  pemilihan  nasional  dalam waktu  3  tahun.  kesepakatan  ini  menetapkan  Pengadilan  Hibrida  untuk  Sudan  Selatan  yang didirikan  oleh  Komisi  Uni  Afrika.  Pengadilan  campuran  ini  diperlukan  karena  untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukan dalam konflik ini  (Right,  2015).  Konflik  bermula  pada  Desember  2013  terus  berlanjut  hingga  semakin meningkat pada 2016, semakin memburuk hingga menjadi perhatian khusus bagi nasib anak- anak.
Dalam  hukum  internasional  melarang  praktik  perekrutan  dan  penggunaan  anak  oleh angkatan bersenjata atau kelompok. Menurut hukum hak asasi manusia internasional melarang perekrutan  atau  penggunaan  anak,  menetapkan  usia  wajib  militer  yang  sah  oleh  angkatan bersenjatau  atau  kelompok  pada  usia  18  tahun  atau  lebih. South  Sudan  Child  Act (2008) mendefinisikan anak yang berada dibawah usia 18 tahun. Di dalam Undang-undang pemerintah harus  memastikan  bahwa  tidak  ada  anak  yang  akan  digunakan  atau  direkrut  untuk  terlibat dalam  militer  atau  kegiatan  militer,  baik  bersenjata  maupun  tidak,  termasuk  juga  sebagai penjaga, informan, agen, juru masak, buruh serta untuk tujuan seksual atau apapun (Act, 2009).
Dalam  banyak  konflik,  anak-anak  mengambil  bagian  dalam  pertempuran.  Anak perempuan dan laki-laki digunakan dalam fungsi pendukung yang mengandung resiko besar. Tugas mereka tidak hanya sekedar menjadi tentara tetapi juga sebagai juru masak, mata-mata, porter  bahkan  tujuan  seksual.  Setiap  tahunnya  PBB  menerima  laporan  mengenai  anak-anak berusia 8 atau 9 tahun terkait dengan kelompok bersenjata, padahal dalam hukum internasional maupun  hukum  dalam  negeri  menyatakan  bahwa  anak-anak  yang  di  bawah  18  tahun  tidak dapat  direkrut.  Tentara  anak  dihadapkan  pada  tingkat  kekerasan  yang  tinggi,  sebagai  saksi, korban atau pelaku.
Definisi  tentara  anak  dijelaskan United  Nation berdasarkan Paris  Principle  on  the Involvement  of  Children  in  Armed  Conflict 2007  adalah  seorang  anak  yang  terkait  dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata mengacu  pada setiap orang di  bawah usia 18 tahun  yang  telah  direkrut  atau  digunakan  oleh  angkatan  bersenjata  dalam  kapasitas  apapun termasuk dan tidak terbatas untuk anak laki-laki dan perempuan digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, mata-mata dan untuk tujuan seksual (UN, n.d.). Tentara anak adalah korban yang partisipasinya dalam konflik membawa dampak bagi kesejahteraan fisik dan emosional. Penggunaan  tentara  anak  setiap  tahunnya  terus  bertambah  serta  pelanggaran  lainnya  yang menimpa anak-anak dilakukan oleh semua pihak dalam konflik.
UNICEF  melaporkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  anak  terus  terjadi  sejak  2013, terdapat 2.342 yang terbunuh atau cacat, 3.090 yang diculik dan 1.130 mengalami pelecehan seksual serta 303 serangan atau penggunaan militer terhadap sekolah dan rumah sakit. Pada November  PBB  mendokumentasikan  setidaknya  50  anak  yang  telah  diculik  dan  direkrut  di wilayah  Greater  Upper  Nile  dan  di  wilayah  Greater  Bahr  el  Ghazal  (UN.news.org,  2016). Terjadi peningkatan dalam jumlah pelanggaran pada tahun 2014 dengan total 514 insiden yang berdampak  pada  16.307  anak  (UN,  2015).  Konflik  terus  berlanjut  dengan  bentrokan  yang intens antara SPLA dengan pemerintah serta sekutu mereka di Unity dan Upper Nile States.
Perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2015 tidak membawa perubahan serta pertempuran terus berlanjut, terdapat 1.051 insiden yang berdampak pada 28.788 anak-anak serta  601  insiden  di  Unity  State.  PBB  memverifikasi  terdapat  159  insiden  perekrutan  dan penggunaan yang korbannya 2.596 anak. Hampir tujuh puluh persen dikaitan dengan SPLA sejumlah 110, pasukan keamanan pemerintah lainnya dan pasukan sekutu termasuk faksi Cobra dari  Tentara  Demokrat  Sudan  Selatan  yang  disatukan  ke  dalam  SPLA  pada  tahun  2015. Perekrutan  dan  penggunaan  anak  dilakukan  juga  oleh  pemerintah  sejumlah  19,  kelompok bersenjata Johnson Olony 11, The Arrow Boys 4 dan White Army 3. Anak-anak menggunakan seragam militer (UN, 2016).
Terdapat  131  insiden  pembunuhan  dan  lima  puluh  sembilan  orang  cacat,  pada  2015 terjadi peningkatan yang tajam dibandingkan dengan 2014. Sebanyak 103 insiden kekerasan seksual yang dialami 430 anak dan dikaitkan dengan SPLA serta tentara keamanan pemerintah lainnya, insiden tersebut terjadi di Unity State. Sepuluh serangan terhadap sekolah dilakukan oleh  SPLA,  mereka  melakukan  penghancuran,  perusakan,  penjarahan  dan  perekrutan  anak- anak. Dalam insiden di Upper Nile State, 36 anak ditangkap oleh kelompok bersenjata Johnson Olony yang bersekutu dengan SPLA (UN, 2016). Situasi keamanan semakin memburuk setelah terjadinya  bentrokan  di  Juba  pada  bulan  Juli  2016  antara  SPLA  dan  tentara  Oposisi,  secara keseluruhan pad tahun 2016 tingkat  pelanggaran  terhadap  anak memiliki tingkat  yang sama dengan tahun 2015.
Terdapat 169 perekrutan dan penggunaan yang dialami 1.022 anak, anak-anak terlihat mengenakan seragam  militer dan membawa  senjata di  wilayah Upper Nil,  Khatulistiwa dan Bahr el-Ghazal. Anak-anak diangkut oleh SPLA dari Jonglei, Lakes dan negara-negara Unity ke  bagian  dari  negara  ini  untuk  melakukan  pelatihan  dan  penempatan  militer.  Terdapat  101 insiden pembunuhan dan melukai  anak-anak yang dialami oleh 108 dan  71 anak-anak yang sebagian  besar  terjadi  di  Bahr  el-Ghazal  barat  dan  Central  Equatoria.  Serangan  juga  terjadi terhadap  tujuh  belas  sekolah  dan  rumah  sakit  dan  dua  puluh  delapan  fasilitas  kesehatan. Sebanyak tujuh belas insiden penculikan yang dialami 180 anak sebagian besar terjadi di Unity dan Western Equatoria. Dalam satu insiden berskala besar di Unity terdapat seratus anak laki- laku  yang  berusia  empat  belas  tahun  diculik  oleh  SPLA  untuk  tujuan  perekrutan  dan dipindahkan ke Juba untuk melakukan pelatihan militer (UN, 2017).
Perekrutan  dan  penggunaan  anak  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  berkonflik  tetap merupakan pelanggaran  yang terus  menerus. Terdapat  513 insiden yang  dialami 5.723 anak
yang terdiri dari 5.320 laki-laki dan 403 perempuan, 2.948 diantaranya terjadi pada tiga bulan terakhir tahun 2014 dan 2015, 1.122 pada tahun 2016, 1.221 pada tahun 2017 dan 432 pada paruh  pertama  tahun  2018.  Dari  anak-anak  yang  direkrut  dan  digunakan  2.437  anak  empat puluh  tiga  persen  direkrut  dan  digunakan  oleh  pemerintah,  termasuk  SPLA  2.382  anak termasuk 124 perempuan, the South Sudan National Police Service (SSNPS) 49 laki-laki, the South Sudan National Wildlife Service (SSNWS) empat laki-laki, the National Prison Service (NPS) dua laki-laki. Lalu yang berkaitan dengan kelompok bersenjata anak-anak direkrut dan digunakan oleh pro-Machar SPLA dalam oposisi 1.447 anak termasuk 5 perempuan, pro-Taban Deng  SPLA  dalam  oposisi  801  anak  termasuk  46  perempuan, the  South  Sudan  National Liberation Movement (SSNLM) 632 anak termasuk 218 anak perempuan, Johnson Olony Army 133  laki-laki, the  South  Sudan  Democratic  Army-Cobra  Faction (SSDA-CF)  102  laki-laki, White  Army  91  laki-lakim  dan the South Sudan People’s Patriotic Front (SSPPF)  80  anak termasuk 10 perempuan. Daerah Unity, Upper Nile dan Jonglei tetap menjadi pusat perekrutan dan penggunaan anak (UN, 2018).
Anak  perempuan  juga  direkrut  dan  digunakan  serta  diamati  dalam  seragam  militer, membawa senjata dan menjaga pos pemeriksaan dengan tentara dewasa. Pada Januari 2017, terdapat  perekrutan  massal  lebih  dari  150  anak  laki-laki  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah di Unity (UN, 2018). Anak-anak direkrut dalam militer untuk meningkatkan jumlah dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pemimpin  militer.  Meskipun  hal  ini  sudah dilarang  dalam  undang-undang  nasional  maupun  hukum  internasional,  perekrutan  dan penggunaan anak tetap saja dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Jumlah  perekrutan  dan  penggunaan  anak  sebagai  tentara  tidak  sedikit,  UNICEF memiliki kewajiban untuk bekerja dalam memberi bantuan pada anak-anak. UNICEF bertugas dalam mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh anak-anak di Sudan Selatan selama konflik berlangsung,  seperti  perekrutan  oleh  kelompok  bersenjata,  kekerasan  seksual,  penculikan, pekerja anak dan pembunuhan. Hal ini untuk mencapai kesepakatan dalam mengembangkan layanan  reintergrasi  dengan  keluarga  dan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  militer.  Anak-anak mendapatkan perawatan, dukungan psikososial, layanan pendidikan, memberikan ruang aman bagi  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  mendapatkan  kekerasan  seksual  serta  kampanye mengenai perlindungan anak (UN, 2018).
Terdapat 2.740 anak dibebaskan pada Januari 2015 dan Juni 2018. 1.875 anak ( 1.870 laki-laki  dan  5  perempuan)  dibebaskan  oleh  SSDA-CF,  484  anak  (302  laki-laki  dan  182 perempuan) dibebaskan oleh SSNLM, 314 anak (285 laki-laki dan 29 perempuan) dibebaskan
oleh pro- Taban Deng SPLA, 52 anak ( 27 laki-laki dan 25 perempuan) dibebaskan oleh SPLA pro-Machar, 8 anak ( 5 laki-laki dan 3 perempuan) dibebaskan oleh NSF serta 7 laki-laki dari SSNWS (UN, 2018). Pada tahun 2016, terdapat 215 anak yang  dibebaskan oleh SSNLM yang pada  saat  itu  menandatangani  perjanjian  damai  dengan  pemerintah.  Selain  itu,  96  anak dibebaskan  oleh  SPLA  dalam  Oposisi.  Anak-anak  yang  dibebaskan  akan  mendapatkan perawatan,  dukungan  psikosoisal  dan  layanan  lainnya  yang  diberikan  oleh  UNICEF (Unicef.org, 2017).
UNICEF memiliki tiga peran yang penting dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan. Tiga  peranan  penting  tersebut  yaitu,  peran  sebagai  motivitor  yang  memberikan  dorongan kepada  masyarakat  untuk  lebih  peduli  dan  melindungi  hak  anak.  Oleh  karena  itu,  UNICEF mengkampanyekan “Anak-anak, Bukan Tentara” untuk mewujudkan kesepakatan masyarakat global bahwa tentara anak tidak boleh digunakan dalam konflik. Kampanye ini dirancang untuk membangkitkan  dukungan  internasional  serta  mendapatkan  dukungan  dari  PBB  serta organisasi regional dan masyarakat umum (UN, n.d.).
Peran kedua sebagai komunikator yang meliputi dakam pengumpulan data yang berada di lapangan untuk dilaporkan ke dalam forum. Selain itu UNICEF memiliki berbagai program yang bertujuan untuk menangani tentara anak di Sudan Selatan. Peran ketiga sebagai fasilitator yang  mengupayakan  dana,  tenaga  untuk  menjalankan  program  dalam  pembebasan  tentara anak. Pemerintahan Sudan Selatan berkomitmen untuk tidak menggunakan anak-anak dalam konflik yang ditandatangani  melalui The Convention on the Rights of  the Child (CRC) , The first optional protocol to the CRC , African Charter on the Rights and Welfare of the Child , South  Sudan Child Act , The transitional Constitution of  the Republic of  South  Sudan , Paris Principles , Cape Town Principles (Unicef.org, n.d.).
UNICEF membantu pembebasan 3.677 anak di sudan selatan sejak 2015. Lebiih dari 3.300 kasus pelanggaran berat hak anak yang telah dilaporkan ke badan pemantauan nasional sejak Desember 2013. Program reingrasi UNICEF terbesar berada di Yambio yang berada di barayt  daya  Sudan  Selatan,  UNICEF  melindungi  identitas  anak-anak  untuk  mencegah pembalasan dan perekrutan kembali, serta banyak pihak yang membantu mengadvokasi pihak- pihak  untuk  berhenti  merekrut  dan  menggunakan  anak-anak  serta  mendukung  program reintegrasi  UNICEF,  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  kembali  kedalam  kelompok  bersenjata (Unicef.org, n.d.).
Konflik dan peperangan  di  Sudan Selatan membuat  negara ini sulit  dalam  mencapai tujuannya yaitu untuk menciptakan kedamaian dan keamanan serta menghentikan konflik yang terjadi di negaranya. Dalam kasus ini, kedamaian tidak dapat dicapai dengan militerisasi anak- anak, karena anak-anak berhak mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan hidupnya. UNICEF sebagai institusi yang dapat menjamin dan melindungi hak anak-anak serta dapat membantu pemerintah Sudan Selatan untuk menstabilkan stabilitas nasional.

## KESIMPULAN
Pada  konflik  di  Sudan  Selatan  ketidakmampuan  negara  dalam  melindungi  rakyatnya menyebabkan  meningkatnya  faktor  kemiskinan  dan  minimnya  keamanan,  serta  rendahnya pendidikan  diperparah  dengan  konflik  peperangan  yang  terjadi  di  negara  tersebut.  Apabila keadaan  yang  seperti  ini  terus  berlangsung,  negara  dianggap  gagal  dalam  menyediakan keamanan  bagi  anak-anak  sehingga  anak-anak  tidak  mendapatkan  perlindungan  dalam perekrutan  kelompok  bersenjata,  maka  hal  ini  membutuhkan  aktor  lain  selain  negara  untuk dapat melindungi hak anak-anak.
Oleh  karena  itu  dibentuklah  suatu  rezim  yang  diharapkan  dapat  mengatasi ketidakpatuhan  negara.  Teori  organisasi  internasional  menjelaskan  peranan  organisasi internasional dalam menangani dan membantu permasalahan dalam negara, maka menjelaskan fungsi dari UNICEF dalam menangani tentara anak di Sudan Selatan. Pelanggaran yang terjadi di  Sudan  Selatan  melanggar human  security yang  setiap  individu  memiliki  hak  untuk mendapatkan keamanan termasuk anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Act,  T.  C.  (2009). Elimination  of  child  labour,  protection  of  children  and  young  persons; Hazardous
child
labour . http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83470/92194/F822057232/SDN834 70.pdf
Archer, C. (2001). International Organizations .
BBC.com. (2018, August 6). South Sudan profile - Timeline. Bbc.Com . https://www.bbc.com/news/world-africa-14019202
Buzan, B. (1991). People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post - Cold War . Boulder: Lynne Rienner Publisher. Buzan, B. and L. H. (2009). THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SECURITY STUDIES . Cambridge University Press.
Duverger, M. (1972). The Study of Politics . London: Nelson.
Firman,  T.  (2017).  Sudan  Selatan,  Negara  Baru  yang  Terus  Bergejolak. Tirto.Id . https://tirto.id/sudan-selatan-negara-baru-yang-terus-bergejolak-cqJz hrw.org. (2015). South  Sudan: Terrifying Lives of  Child Soldiers Children Describe Forced Recruitment,  Trauma,  Abuse . https://www.hrw.org/news/2015/12/14/south-sudan-

## terrifying-lives-child-soldiers
International, C. S. (2018, September 24). CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL ANNUAL
REPORT 2017-18: South Sudan. Reliefweb.Int .
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CSI_annual_report_2018.pdf
Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods & Techniques . New Age International (P) Ltd.
Nation, U. (2016). HUMAN SECURITY HANDBOOK .
Okiror, S. (2019). Peace may bring freedom to South Sudan’s child soldiers, but not the help they  need. The  New  Humanitarian . https://www.thenewhumanitarian.org/news- feature/2019/10/09/peace-may-bring-freedom-south-sudan-s-child-soldiers-not-help- they-need
Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? In International Security (pp. 87–102). MIT Press.
Right, H. W. (2014a). Abuses by Government and Opposition Forces. Human Right Watch , diakses 13 feb 21. https://www.hrw.org/report/2014/08/07/south-sudans-new- war/abuses-government-and-opposition-forces
Right, H. W. (2014b). South Sudan’s New War Abuses by Government and Opposition Forces . https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southsudan0814_ForUpload.pdf Right,  H.  W.  (2015). “We  Can  Die  Too”  Recruitment  and  Use  of  Child  Soldiers  in  South Sudan . https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/southsudan1215_4.pdf Right,  H.  W.  (2016).  South  Sudan. Human  Right  Watch ,  diakses  13  feb  21. https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/south-sudan#
Soemantri,  B.  (2019).  PERAN  UNMISS  (UNITED  NATIONS  MISSIONS  IN  SOUTH SUDAN) DALAM PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN. JOM FISIP , Vol 6 . Un.news.org. (2016). Number of children recruited into South Sudanese conflict passes 17,000 –  UNICEF . https://news.un.org/en/story/2016/12/547842-number-children-recruited- south-sudanese-conflict-passes-17000-unicef
UN.  (n.d.). Child  Recruitment  and  Use . https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave- violations/child-soldiers/
UN. (2015). Children and armed conflict .
UN.
(2016). Children and
armed conflict . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1611119.pdf
UN. (2017). Children and armed conflict . https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/72/361
UN. (2018). Children and armed conflict in South Sudan . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1829924.pdf
UN. (2020). Children and armed conflict in South Sudan .
Unicef.org. (n.d.). Stolen childhoods Children in armed groups in South Sudan. Unicef.Org . https://www.unicef.org/southsudan/stolen-childhoods
Unicef.org.  (2017).  Hundreds  of  children  released  by  armed  groups  in  South  Sudan. Unicef.Org . https://www.unicef.org/southsudan/press-releases/hundreds-children- released-armed-groups-south-sudan
UNICEF. (n.d.). Child Soldier . https://www.unicef.org/sudan/ Woods, P. (2006). Successful Writing for Qualitative Reasearcher . Routledge.