## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PEKERJA DI ACEH

## Abstract
The purpose of this study wanted to know the factors that affect the level of wages and determine the influence of  each factor on the level  of  wages  in  Aceh. This study uses multiple regression analysis techniques. The survey results  revealed  significant  factors  affecting  the  level  of wages  is  education,  type  of  work,  hours  of  work  and work  experience.  All  these  factors  have  a  positive  effect on  the  number  of  workers'  wages.  Education  increases one  year  would  increase  wages  by  49  983  rupiah. Professional  workers  have  higher  wages  amounting  to 949  009  rupiah  compared  skilled  workers.  Working hours increase by 1 hour will increase wages by 20 115 rupiah.  Workers  who  already  have  experience  to  have higher  wages  for  133  766  rupiah  compared  to  workers who  do  not  have  experience.  To  improve  the  welfare  of government  workers  have  to  ensure  companies  pay wages above the provincial minimum wage.

## Miswar
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala E-mail: miswar_coy@yahoo.com
Keywords: analysis, factors, influences, wages

## PENDAHULUAN
Tujuan  Negara  Republik  Indonesia  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  antara  lain: melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Masalah kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan setelah tercipta rasa aman bagi masyarakatnya.
Dalam  era  global,  masalah  kesejahteraan  penduduk  juga  menjadi  perhatian  Negara-negara  di dunia.  Pada  tahun  2000,  sebanyak  189  negara  di  dunia  mengadakan  pertemuan  di  New  York membahas Millennium  Development  Goals (MDG’s),  yaitu  berupa  komitmen  untuk  mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia (UNDP, 2015).
Permasalahan  kesejahteraan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  dari  sisi pendapatan  atau  upah.  Seperti  yang  disampaikan  Keynes  (1883-1946)  bahwa  kalau  tingkat  upah diturunkan  maka  tingkat  pendapatan  masyarakat  akan  turun  (Todaro,  1999).  Turunnya  pendapatan sebagian  anggota  masyarakat  akan  menyebabkan  turunnya  daya  beli  masyarakat,  yang  pada gilirannya  akan  menyebabkan  konsumsi  secara  keseluruhan  akan  berkurang.  Pendapatan  atau  upah diperoleh  dari  hasil  bekerja.  Orang  yang  tidak  bekerja  atau  pengangguran  tidak  mempunyai pendapatan. Hal ini akan berdampak terhadap daya beli, konsumsi dan tingkat kesejahteraannya yang rendah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil survei upah buruh tahun 2014, secara nasional rata-rata  upah  tertinggi  yaitu  di  Propinsi  Papua  sebesar  2,5  juta  per  bulan,  sedangkan  terendah  di Jawa Tengah dengan rata-rata upah sebesar 1,3 juta per bulan. Sementara rata-rata nasional berada pada kisaran 1,6 juta per bulan. Untuk Propinsi Aceh, rata-rata upah yang diterima pekerja tergolong rendah,  karena  angkanya  berada  di  bawah  rata-rata  nasional.  Rata-rata  upah  pekerja  di  Aceh  pada tahun  2014  sebesar  1,61  juta  per  bulan,  sedangkan  rata-rata  nasional  sebesar  1,63  juta  per  bulan. Kemudian jika dibandingkan dengan seluruh propinsi di Indonesia, rata-rata upah pekerja di Propinsi Aceh berada pada urutan ke 21 tertinggi dari total 33 propinsi.
Berdasarkan  Tabel  1,  dari  tahun  2002  hingga  2015  jumlah  angkatan  kerja  dan  penduduk  yang bekerja  di  Aceh  menunjukkan trend yang  meningkat  walaupun  pada  tahun  tertentu  terjadi penurunan.  Pada  tahun  2015,  jumlah  angkatan  kerja  sebanyak  2,18  juta  jiwa  dan  penduduk  yang bekerja  sebanyak  1,96  juta  jiwa.  Sementara  untuk  jumlah  pengangguran,  selama  periode  itu mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang tersedia. Jumlah pengangguran terbanyak yaitu pada tahun 2003 sebanyak 284 ribu jiwa. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja  (TPAK)  dan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  selama  periode  tersebut  mengalami fluktuasi.  Hal  ini  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  kondisi  perekonomian  selama  periode  tersebut. TPAK dan TPT tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 68,44 persen dan 12,50 persen.
Tabel 1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT Aceh, 2000-2015
Tahun Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Orang) (Orang) (Orang) (%) (%) 2002 1.601.910  1.452.258 149.652 61,80 9,34 2003 2.538.189  2.254.155 284.034 62,46 11,19 2004 1.679.464  1.522.504 156.960 62,26 9,35 2005 1.762.214  1.541.973 220.241 68,44 12,50 2006 1.813.504  1.624.335 189.169 66,01 10,43 2007 1.742.185  1.570.761 171.424 62,12 9,84 2008 1.793.410  1.621.998 171.412 60,32 9,56 2009 1.897.922  1.732.561 165.361 62,50 8,71 2010 1.938.519  1.776.254 162.265 63,17 8,37 2011 2.001.259  1.852.473 148.786 63,78 7,43 2012 1.978.491  1.798.547 179.944 61,77 9,10 2013 2.034.107  1.824.586 209.521 62,07 10,30 2014 2.123.312 1.931823 191.489 63,06 9,02 2015 2.182.824  1.966.018 216.806 63,44 9,93
Sumber: BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)
BPS (2012) membagi status pekerjaan menjadi 7 jenis, yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja  formal  mencakup  kategori  berusaha  dengan  dibantu  buruh  tetap  dan  kategori buruh/karyawan,  sisanya  termasuk  pekerja  informal.  Selanjutnya  dilihat  dari  sektor  usahanya, menurut  data BPS tahun 2016, pekerja di  Aceh lebih  banyak  yang bekerja di  sektor informal  yaitu sebesar 60,15 persen, dibandingkan sektor formal yang hanya sebesar 39,85 persen dari total pekerja. Upah  yang  ditawarkan  oleh  sektor  informal  biasanya  lebih  rendah  daripada  sektor  formal  dan biasanya  lebih  rendah  dari  Upah  Minimum  Propinsi  (UMP).  UMP  sendiri  ditetapkan  oleh pemerintah  dengan  mempertimbangkan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),  sehingga  apabila  upah berada  di  bawah  UMP  dapat  dikatakan  seorang  pekerja  menerima  upah  yang  tidak  layak  untuk menunjang kehidupannya.
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka beberapa masalah  yang ingin  dikaji  dalam penelitian ini,  yaitu:  (1)  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  tingkat  upah  pekerja  di  Aceh?  dan  (2) seberapa besar pengaruh dari setiap faktor terhadap tingkat upah yang diterima pekerja di Aceh?

## TINJAUAN TEORITIS
Menurut  Becker  (1975)  dalam  teori Human  Capital mengatakan  bahwa  tingkat  upah  akan dipengaruhi oleh pendidikan, latihan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Dengan kata lain tingkat upah  yang  diterima  ditentukan  oleh  investasi  modal  manusia  dalam  dirinya.  Selanjutnya  Becker menyatakan  bahwa  tingkat  upah  dari  tenaga  kerja  berdasarkan  produktifitas  marginalnya  dapat ditingkatkan dari investasi modal manusia.
Selanjutnya  Schiller  (2003)  mengatakan  bahwa  tingkat  produktifitas  tenaga  kerja  dipengaruhi oleh  tingkat  pendidikan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dengan  tingkat  pendidikan yang tinggi  akan membuka akses kesempatan kerja  yang lebih luas. Hal  ini dapat  diartikan apabila seseorang  mempunyai  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  kemungkinannya  akan  lebih  besar  untuk diterima oleh pasar tenaga kerja.
Menurut Anker dan Hein (1986), pekerja akan memperoleh upah sebesar produk marginal yang dihasilkannya.  Semakin  panjang  waktu  bekerja  individu,  maka  semakin  banyak  produk  marginal yang  dihasilkannya,  sehingga  upah  yang  dibayarkan  akan  semakin  tinggi.  Perusahaan  akan membayar upah lebih tinggi kepada pekerja  yang sudah berpengalaman dibandingkan pekerja  yang belum berpengalaman.  Alasannya  pekerja  yang  berpengalaman sudah terlatih  sehingga mempunyai produktifitas  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pekerja  yang  belum  punya  pengalaman.  Penelitian Berardi  (2013)  menemukan  bahwa  pengalaman  kerja  sebagai  determinan  klasik  dari  upah  sesuai dengan yang diperkirakan yaitu meningkatkan upah secara signifikan.
Penelitian  Sulistiawati  (2015)  tentang  pengaruh  upah  minimum  terhadap  penyerapan  tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di propinsi di  Indonesia diketahui bahwa tenaga kerja di sektor primer pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah dengan produktivitas yang rendah pula, oleh  karena  itu  kenaikan  upah  minimum  akan  berdampak  pada  berkurangnya  penggunaan  tenaga kerja di sektor ini. Kemudian penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan  yang  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Upah  minimum  yang  diterima  tenaga kerja  adalah  lebih  rendah  dari  kebutuhan  hidup  yang  layak  (KHL).  Upah  minimum  yang  diterima tenaga kerja berada di bawah batas Pendapatan Tak Kena Pajak atau PTKP. Hal ini mengindikasikan bahwa upah yang diterima pekerja belum dapat meningkatkan kesejahteraan.
Hossain dan Haque (2015) dalam penelitiannya “An Analysis of the Determinants of Wage and Salary  Differentials  in  Bangladesh” untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menciptakan  perbedaan pendapatan  di  Bangladesh.  Hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  pendidikan,  umur,  gender  dan tempat  bekerja  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perbedaan  upah  harian  yang  diterima
oleh  pekerja  di  Bangladesh.  Keempat  variabel  diatas  juga  ternyata  mempengaruhi  perbedaan  upah tahunan yang diterima pekerja.
Hasil  penelitian  Akpansung  (2014)  di  Nigeria  ditemukan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat dan  positif  antara  upah  minimum  dengan  tingkat  pengangguran,  namun  demikian  tidak  ada  bukti untuk mendukung keberadaan hubungan sebab-akibat antara upah minimum dengan pengangguran. Data  empiris  menunjukkan  bukti  yang  konsisten  bahwa  peningkatan  upah  minimum  berhubungan dengan peningkatan pengangguran.
Penelitian  Safrida,  Sofyan  dan  Syahriani  (2014)  dengan  judul  “ Dampak  Peningkatan  Upah Minimum  Propinsi  Terhadap  Inflasi  Dan  Pasar  Kerja  Di  Propinsi  Aceh ”  menggunakan  model persamaan  simultan  dengan  2SLS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upah  minimum  propinsi berdampak  pada  peningkatan  inflasi  dan  penawaran  tenaga  kerja,  serta  berdampak  pada  penurunan permintaan  tenaga  kerja  di  Propinsi  Aceh.  Seperti  diketahui  bahwa  berubahnya  penawaran  dan permintaan tenaga kerja akan membentuk keseimbangan baru terhadap tingkat upah pekerja.
Hafid (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Tenaga Kerja Industri Tekstil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. Beberapa variabel penelitian yang diuji adalah masa kerja, jumlah pekerja, tingkat  pendidikan, jenis kelamin, sistem  kerja  dan  jumlah  tanggungan.  Hasil  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda diketahui bahwa bahwa jumlah jam kerja, sistem kerja buruh dan jumlah tanggungan buruh berpengaruh positif  terhadap  tingkat  upah  nominal  yang  diterima  buruh  industri  textil  dan  produk  turunannya, sedangkan  masa  kerja  pekerja  di  perusahaannya,  tingkat  pendidikan  buruh,  dan  jenis  kelamin  tidak berpengaruh terhadap tingkat upah nominal yang diterima buruh industri textil dan produk turunannya.
Ashta  (2013)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ A  minimum  wage  solution  to  halving  world poverty by 2015: A stakeholder approach” menyarankan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan  adalah  dengan  kebijakan  upah  minimum.  Dengan  adanya  kebijakan  upah  minimum maka  standar  minimum  untuk  hidup  layak  akan  terjamin  karena  pekerja  mampu  memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup.
Penelitian  Berardi  (2013)  dengan  judul “Social  Networks  and  Wages  in  Senegal’s  Labor Market” menemukan bahwa pendidikan dan pengalaman sebagai determinan klasik dari upah sesuai dengan  yang  diperkirakan  yaitu  meningkatkan  upah  secara  signifikan.  Status  perkawinan  tidak signifikan mempengaruhi upah pada sektor informal tetapi signifikan pada sektor formal. Selain itu, ternyata jenis kelamin dan asal daerah tidak signifikan mempengaruhi tingkat upah.
Penelitian Belser dan Sobeck (2012) tentang upah minimum dengan judul “ At what level should countries set  their minimum wages?” menyimpulkan  bahwa  keputusan  menentukan  upah  minimum
akan  mempengaruhi  banyak  orang  terutama  mereka  yang  bekerja  dengan  pendapatan  rendah. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan tingkat konsumsi dan standar hidup pekerja. Bahkan bagi pekerja dengan pendapatan rendah akan menghindarkan mereka dari kemiskinan.
Ismail dan Jajri (2012) dalam penelitiannya “ Gender Wage Differentials and Discrimination in Malaysian Labour Market” diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi  wanita  dalam  bekerja  lebih  rendah daripada laki-laki meskipun pendidikan mereka sama. Ini biasanya dapat dilihat bahwa tenaga kerja wanita mempunyai skill yang lebih rendah dan lebih susah bergerak dibandingkan laki-laki.
Bhattacharjee dan Roy (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Asia Floor Wage and Global Industrial Collective Bargaining” membandingkan upah rill yang diterima oleh pekerja di Asia dengan pekerja pendapatan terendah di Amerika. Hasil penelitiannya menemukan bahwa upah rill yang diterima pekerja Asia hanya sekitar 20-25 persen dari upah rill pekerja terendah di Amerika.
Penelitian Ghazali, Wahyudin dan Trisnawati (2012) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Tingkat  Upah  pada  Auditor  Sektor  Publik  (Pemerintah)”  menggunakan  analisis regresi berganda diuji beberapa variabel yaitu: jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, lokasi  perusahaan,  status  pekerjaan,  umur  dan  pengalaman.  Hasil  pengolahan  data  menunjukkan bahwa  variabel  yang  secara  signifikan  mempengaruhi  tingkat  upah  adalah  jabatan,  lokasi perusahaan, status pekerjaan dan umur.
Sholeh (2008) menemukan bahwa ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa  ketidakseimbangan  baik  struktural  ataupun  sektoral.  Walaupun  telah  terjadi  pergeseran namun sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dalam hubungan ini, maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya guna tenaga kerja.
Rogerson, dkk (2005) dalam penelitiannya “ Search-Theoretic  Models  of  the Labor Market:  A Survey ”  ditemukan  bahwa  perusahaan  besar  cenderung  mempunyai  pekerja  yang  lebih  banyak dibandingkan perusahaan kecil karena membutuhkan tenaga yang banyak untuk menghasilkan output yang besar. Selain itu perusahaan dengan produktifitas yang tinggi juga cenderung membayar upah lebih tinggi yang berasal dari hasil keuntungan yang lebih tinggi.
Penelitian Bhattarai dan Wisniewsky (2002) dengan judul “ Determinants of Wages and Labour Supply  in  the  UK” menemukan  bahwa,  umur,  jenis  kelamin  dan  lama  sekolah  merupakan  faktor- faktor  yang  paling  signifikan  mempengaruhi  tingkat  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  di  Inggris. Sementara itu  faktor kualifikasi  vokasi  dan  Bahasa  Inggris sebagai bahasa kedua tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat upah.
Sudana  (2000)  dalam  penelitiannya  tentang  perkembangan  upah  buruh  di  wilayah  pedesaan Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditemukan  bahwa secara  normal  rata-rata  tingkat  upah  per  jam  pada
kegiatan mencangkul lebih tinggi dibandingkan kegiatan lainnya pada kegiatan usaha tani. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman di beberapa daerah terjadi diskriminasi tingkat upah antara tenaga pria dan wanita, perbedaan ini terlihat di samping pada tingkat upah nominal juga pada perbedaan jam kerja per hari, rata- rata jam kerja tenaga wanita lebih lama dibandingkan jam kerja pria.
Berdasarkan  studi  kepustakaan,  hipotesis  yang  ingin  diuji  dalam  penelitian  ini  diduga  bahwa pendidikan,  lapangan  usaha,  jenis  pekerjaan,  jam  kerja  dan  pengalaman  kerja  berpengaruh  positif terhadap upah pekerja

## METODOLOGI PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja di Propinsi Aceh. Upah pekerja dianggap layak apabila besarannya diatas Upah Minimum Propinsi (UMP), sebaliknya dianggap tidak layak apabila berada dibawah UMP. Alasan menggunakan batasan UMP adalah karena UMP ditetapkan oleh pemerintah dan sudah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  rumah  tangga  hasil  Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data SAKERNAS tahun 2016 sebanyak 1966 sampel rumah tangga di 23 kabupaten/kota.
Metode  analisis  yang  digunakan  ada  dua  yaitu  analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi  linier berganda.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  melihat  gambaran  umum  karakteristik  pekerja menggunakan  tabel  dan  grafik.  Sedangkan  analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  upah  yang  diterima  oleh  pekerja.  Selain  itu, dari  koefisien  parameter  regresi  dapat  diketahui  seberapa  besar  pengaruh  dari  masing-masing variabel  bebas  mempengaruhi  tingkat  upah  yang  diterima  oleh  pekerja..  Tingkat  upah  dalam penelitian  ini  didasari  oleh  teori Labor  Supply (penawaran  tenaga  kerja).  Bentuk  persamaan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
………………………………………………...……(1) dimana:
U : Upah (rupiah) P : Pendidikan LU : Lapangan usaha JP : Jenis pekerjaan JK : Jam kerja PK : Pengalaman kerja
: Konstanta
, , , , : Parameter
: Residual atau kesalahan pengganggu
: Pengamatan ke-i

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kondisi Pekerja di Aceh
Tingkat  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraannya. Karena  besarnya  konsumsi  rumah  tangga  ditentukan  oleh  besarnya  pendapatan  atau  upah  yang diterima.  Salah  satu  ukuran  untuk  melihat  tingkat  upah  yang  layak  yaitu  dengan  melihat  upah minimum propinsi (UMP) karena telah memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL).

## Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016

## Gambar 1 Persentase pekerja menurut UMP
Berdasarkan Gambar 1, dilihat menurut UMP Aceh tahun 2016 yang sebesar 2.118.500 rupiah, dari  sampel  pekerja  di  Aceh  sebanyak  1.966  pekerja  diketahui  hanya  sebesar  27  persen  yang menerima  upah  di  atas  UMP,  sedangkan  sisanya  (73  persen)  menerima  upah  dibawah  UMP. Tingginya  persentase  upah  dibawah  UMP  karena  banyak  tenaga  kerja  bekerja  di  sektor  informal seperti  bidang  pertanian.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  sebagian  besar  pekerja  di  Aceh  masih kurang sejahtera karena upah dibawah UMP berarti belum memenuhi standar untuk hidup layak.
Salah satu faktor penting yang diduga berpengaruh terhadap jumlah upah yang diterima pekerja adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka skill atau keahlian akan semakin tinggi pula. Skill pekerja yang tinggi akan menghasilkan produktifitas yang semakin tinggi. Dengan produktifitas yang tinggi maka upah yang diterima akan semakin tinggi.
73% 27% < UMP > UMP

## Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016

## Gambar 2 Persentase pekerja menurut tingkat pendidikan SMA
Berdasarkan Gambar 2, diketahui  sebanyak 73 persen  pekerja di  Aceh berpendidikan SMA ke atas,  sedangkan  sisanya  (27  persen)  berpendidikan  kurang  dari  SMA.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat pendidikan pekerja di Aceh sebenarnya sudah cukup tinggi karena sebagian besar sudah lulus SMA. Dengan pendidikan yang cukup tinggi seharusnya pekerja memperoleh upah yang layak untuk menunjang kehidupannya menjadi lebih sejahtera.
Pada penelitian ini, lapangan usaha dibedakan menjadi sektor pertanian dan non-pertanian. Hal ini dikarenakan lapangan usaha di  sektor  pertanian masih cukup dominan hampir di  setiap wilayah kabupaten/kota di Aceh. Di Indonesia pekerja pertanian pada umumnya menerima upah yang rendah karena  produktifitasnya  yang  rendah.  Sehingga  akibatnya  pekerja  pertanian  mempunyai  tingkat kesejahteraan yang rendah pula.
Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016

## Gambar 3 Persentase pekerja menurut lapangan usaha
Berdasarkan  Gambar  3  diketahui  sebanyak  23  persen  pekerja  di  Aceh  bekerja  di  sektor pertanian,  sedangkan  sisanya  (77  persen)  di  non-pertanian.  Distribusi  persentase  sebesar  23  persen
27% 73% < SMA >= SMA 23% 77% Pertanian Non-Pertanian
untuk  sektor  pertanian  dianggap  besar  karena  hanya  satu  sektor  saja.  Sementara  sisanya  77  persen mewakili  gabungan  seluruh  sektor  kecuali  sektor  pertanian.  Besarnya  pekerja  di  sektor  pertanian menggambarkan  tingkat  upah  yang  rendah  diterima  oleh  sekitar  seperempat  pekerja  di  Aceh khususnya di sektor pertanian.
Pada penelitian ini jenis pekerjaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pekerja blue collar (pekerja terampil) dan white collar (pekerja profesional). Pekerja terampil adalah pekerja yang lebih banyak mengeluarkan  tenaga  atau  pekerja  kasar,  sementara  pekerja  profesional  adalah  pekerja  yang  lebih banyak  bekerja  di  atas  meja  atau  menggunakan  pikiran.  Pekerja white  collar pada  umumnya menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan blue collar karena mempunyai skill yang lebih tinggi.
Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016

## Gambar 4

## Persentase pekerja menurut jenis pekerjaan
Berdasarkan  Gambar  4,  diketahui  sebanyak  70  persen  pekerja  di  Aceh  tergolong  kategori pekerja terampil ( blue collar ), sedangkan sisanya 30 persen pekerja profesional ( white collar ). Pada umumnya  pekerja  terampil  ( blue  collar )  menerima  upah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pekerja professional  ( white  collar ).  Baik  pekerja  terampil  ( blue  collar )  maupun  pekerja  profesional  ( white collar ) dianggap menerima upah yang layak jika di atas upah minimum propinsi (UMP).
Jumlah  jam  kerja  berhubungan  dengan  produktifitas  pekerja.  Dan  produktifitas  pekerja berhubungan dengan tingkat upah yang diterima. Semakin tinggi produktifitas maka semakin tinggi upah yang diterima oleh pekerja. Semakin tinggi upah berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Menurut konsep International Labour Organization (ILO), jam kerja dibagi menjadi jam kerja penuh (35 jam seminggu) dan jam kerja tidak penuh (kurang dari 35 jam seminggu).
70% 30% Blue Collar White Collar

## Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016

## Gambar 5

## Persentase pekerja menurut jumlah jam kerja
Berdasarkan  Gambar  5,  diketahui  sebanyak  33  persen  pekerja  bekerja  sebagai  pekerja  penuh (lebih dari 35 jam seminggu), sementara sisanya (66 persen) bekerja tidak penuh (kurang dari 35 jam seminggu).  Besarnya  persentase  pekerja  tidak  penuh  dapat  diartikan  rendahnya  tingkat  upah  yang diterima oleh sebagian besar pekerja di Aceh. Rendahnya tingkat upah yang diterima berarti tingkat kesejahteraan rumah tangga pekerja tersebut juga rendah.
Pengalaman  kerja  adalah  pernah  bekerja  sebelumnya  sebelum  pekerjaan  yang  sekarang. Pengalaman  kerja  diduga  berpengaruh  terhadap  jumlah  upah  yang  diterima  oleh  pekerja.  Pekerja yang  sudah  berpengalaman  akan  mempunyai  kemampuan  atau  keahlian  yang  lebih  tinggi  sehingga berdampak terhadap produktifitas yang lebih tinggi pula. Produktifitas yang tinggi berarti upah yang diterima semakin tinggi. Dan dengan upah yang tinggi maka konsumsi atau kesejahteraan juga akan semakin tinggi.
Sumber: Diolah dari data Sakernas, 2016
Gambar 6 Persentase pekerja menurut pengalaman kerja 34% 66% < 35 >= 35 31% 69% Ya Tidak
Berdasarkan  Gambar  6,  diketahui  hanya  31  persen  pekerja  di  Aceh  pernah  mempunyai pengalaman  kerja  sebelumnya,  sedangkan  sisanya  sebanyak  69  persen  belum  mempunyai pengalaman. Dengan masih tingginya persentase pekerja yang belum mempunyai pengalaman maka tingkat  upah  yang  diterima  sebagian  besar  pekerja  pada  umumnya  masih  rendah.  Walaupun demikian, tinggi rendahnya upah yang diterima dipengaruhi oleh faktor lain misalnya lapangan usaha dan jenis pekerjaannya.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  antara  lain  uji  normalitas, multikolinearitas, homoskedastisitas dan autokorelasi.

## Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,612
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS
Berdasarkan  Tabel  2  hasil  uji  normalitas  menggunakan  Tes  Kolmogorov-Smirnov  diketahui bahwa  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  >  0,05  sehingga  diterima  H 0 atau  dapat  dikatakan  nilai  residual terstandarisasi menyebar secara normal.
Multikolinearitas  adalah  terjadinya  korelasi  linier  antar  variabel  bebas.  Untuk  melihat  ada tidaknya korelasi  linier  antar variabel  bebas dapat  dilihat dari nilai Varians Inflation  Factor (VIF). Jika nilai VIF diatas 5 maka dapat dikatakan terjadi korelasi linier antar variabel bebas.

## Tabel 3
Collinearity Statistics Collinearity Statistics Tolerance VIF Pendidikan 0,529 1,889 Lapangan Usaha 0,833 1,200 Jenis Pekerjaan 0,533 1,875 Jam Kerja 0,959 1,042 Pengalaman Kerja 0,980 1,021 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS
Dari  Tabel  3  diketahui  bahwa  nilai  VIF  untuk  setiap  variabel  dibawah  5  sehingga  dapat dikatakan tidak ada korelasi linier yang kuat antar variabel bebas atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.
Kemudian  dari  hasil  perhitungan  Uji  Bresch-Pagan-Godfrey  (BPG)  diperoleh  nilai  λ 2 hitung sebesar  7,902  lebih  kecil  dari  nilai  λ 2 (0,05,5) sebesar  9,48.  Nilai  λ 2 hitung  (7,902)  <  λ 2 tabel  ( 0,05,5 ) maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Autokorelasi  adalah  terjadinya  korelasi  antara  anggota  serangkaian  data  observasi  yang diuraikan menurut  waktu atau ruang. Untuk melihat ada tidaknya  autokorelasi dapat  digunakan Uji Durbin-Watson (DW).

## Tabel 4
Durbin-Watson Model Durbin-Watson 1 1,903 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS
Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,903. Nilai d L , d U, 4 - d U , 4 - d L (untuk k = 5 dan n  >  200) masing-masing  sebesar 1,718, 1,820, 2,180 dan 2,282 (untuk  alpha 5%).  Nilai  DW  terletak  antara  d U dan  4  -  dU  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

## Uji Kelayakan Model ( Overall F-Test )
Untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  variabel  bebas  secara  simultan  terhadap  variabel  tak bebas  digunakan  uji  statistik  F.  Dengan  uji  ini  ingin  diketahui  apakah  variabel  bebas  tingkat pendidikan, lapangan usaha, jenis  pekerjaan, jam kerja dan pengalaman  kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah upah yang diterima pekerja.
Tabel 5 Anova Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 787.253.764.320.492,000 5 157.450.752.864.098,000 135,584 0,000 Residual 2.276.106.426.530.060,000 1.960 1.161.278.789.045,950 Total 3.063.360.190.850.550,000 1.965

## Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS
Berdasarkan  Tabel  5  (Anova)  diperoleh  nilai  uji  F  =  135,584,  lebih  besar  dari  nilai F tabel(0,05,4,1961) =  2,305.  Atau  dengan  melihat  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari alpha  (5%).  Hal  ini  berarti  model  regresi  yang  terbentuk  sudah  layak  atau  signifikan  untuk menjelaskan jumlah upah yang diterima pekerja.

## Uji Pengaruh Parsial dari Variabel-Variabel Bebas ( Partial T-Test )
Pengaruh  parsial  dari  variabel  bebas  dapat  dilihat  dari  uji  T.  Dengan  uji  ini  ingin  dilihat pengaruh masing-masing (parsial) variabel bebas yaitu pendidikan, lapangan usaha, jenis pekerjaan, jam kerja dan pengalaman kerja terhadap jumlah upah yang diterima pekerja.

## Tabel 6
Coefficient
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 57.230,106 97.534,128 0,587 0,557 Pendidikan 49.983,134 7.551,484 0,177 6,619 0,000 Lapangan Usaha -59.380,230 63.188,016 -0,020 -0,940 0,347 Jenis Pekerjaan 949.008,982 72.653,358 0,348 13,062 0,000 Jam Kerja 20.115,586 1.593,438 0,251 12,624 0,000 Pengalaman Kerja 133.766,747 52.987,396 0,050 2,525 0,012

## Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS
Berdasarkan  Tabel  6  ( coefficient) diketahui  bahwa  variabel  bebas  pendidikan,  jenis  pekerjaan, jumlah jam kerja, dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah upah pekerja. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (Signifikansi 0,05 merujuk pada penelitian  sebelumnya).  Sedangkan  variabel  bebas  lapangan  usaha  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  upah  pekerja.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari 0,05. Lapangan usaha tidak signifikan karena masih tingginya lapangan usaha pada sektor informal yang  memberikan  balas  jasa  yang  rendah  pada  pekerja  baik  pada  bidang  pertanian  maupun  non pertanian.
Pendidikan  buruh  berpengaruh  positif  terhadap  jumlah  upah.  Lamanya  sekolah  1  tahun  akan meningkatkan  upah  sebesar  49.983  rupiah  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Temuan  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  Hossain  dan  Haque  (2015)  yang  menemukan  bahwa  pendidikan  membawa pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan upah harian yang diterima oleh pekerja di Bangladesh.
Jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat upah. Secara  rata-rata pekerja profesional ( white  collar )  mempunyai  upah  lebih  tinggi  949.009  rupiah  dibandingkan  pekerja  terampil  ( blue collar )  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Bogue  (1969) bahwa pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi menyebabkan upah yang dibayarkan kepada  individu  berbeda  dengan  individu  lain  yang  melakukan  pekerjaan  lain  yang  membutuhkan keterampilan yang lebih rendah.
Jumlah jam kerja  berpengaruh positif terhadap tingkat  upah. Jam  kerja bertambah 1 jam maka upah akan meningkat  sebesar 20.115 rupiah dengan  asumsi  variabel  lain konstan. Jam  kerja terkait dengan  produktifitas  pekerja.  Temuan  ini  sesuai  dengan  penelitian  Rogerson,  dkk  (2005)  yaitu produktifitas lebih tinggi cenderung dibayar upah lebih tinggi.
Pengalaman  kerja  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  upah.  Secara  rata-rata  pekerja  yang sudah  berpengalaman  mempunyai  upah  lebih  tinggi  133.766  rupiah  dibandingkan  pekerja  yang belum  berpengalaman  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian Berardi  (2013)  yang  menemukan  bahwa  pengalaman  kerja  sebagai  determinan  klasik  dari  upah sesuai dengan yang diperkirakan yaitu meningkatkan upah secara signifikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut: (1) faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah upah pekerja adalah pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja dan pengalaman kerja. Pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja dan  pengalaman  kerja  berpengaruh  positif  terhadap  jumlah  upah  pekerja,  (2)  lamanya  sekolah  1 tahun  akan  meningkatkan  upah  sebesar  49.983  rupiah  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Secara rata-rata  pekerja  profesional  ( white  collar )  mempunyai  upah  lebih  tinggi  949.009  rupiah dibandingkan  pekerja  terampil  ( blue  collar )  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Jam  kerja bertambah  1  jam  maka  upah  akan  meningkat  sebesar  20.115  rupiah  dengan  asumsi  variabel  lain konstan. Secara rata-rata pekerja  yang sudah berpengalaman mempunyai  upah lebih tinggi 133.766 rupiah dibandingkan pekerja yang belum berpengalaman dengan asumsi variabel lain konstan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  adalah  sebagai berikut:  (1)  untuk  Pemerintah,  harus  memastikan  setiap  perusahaan/pengusaha  membayar  upah pekerja  diatas  atau  sama  dengan  Upah  Minimum  Propinsi  (UMP)  sehingga  kesejahteraan  pekerja dapat  meningkat  dan  membuka  lapangan  usaha  yang  dapat  memberikan  pekerjaan  kepada masyarakat  yang  menganggur  berupa  pekerjaan  penuh  waktu  agar  mereka  dapat  memperoleh pendapatan, (2) untuk Organisasi Pengusaha, tidak boleh hanya mengeksploitasi pekerja secara tidak adil, tetapi harus memperlakukan pekerja sebagai mitra, dan membayar upah pekerja sesuai dengan Standar  Hidup  Layak  atau  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  (3)  Untuk  masyarakat/pekerja/serikat
buruh, harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan kerja melalui pelatihan kerja agar skill dan produktifitas  semakin  meningkat  sehingga  pekerja  dapat  memperoleh  upah  yang  lebih  tinggi  yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, selain itu pekerja juga jangan terlalu menuntut upah dari pengusaha/perusahaan  terlalu  tinggi  diluar  kemampuan  pengusaha/perusahaan  apabila  telah dibayarkan  upah  sesuai  standar  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  (4)  Dewan  Pengupahan  yang bersifat  tripartit,  yaitu  anggotanya  berasal  dari  perwakilan  pemerintah,  pengusaha,  dan  serikat pekerja dapat menghasilkan kebijakan pengupahan yang menguntungkan/diterima semua pihak baik oleh buruh maupun pengusaha sehingga tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrianti I. (1999). Analisis Perbedaan Upah yang Diterima oleh Pekerja Perempuan di Propinsi Jawa Barat dan Bali Tahun 1999. Jakarta: STIS.
Al  Ghazali,  Buya,  Wahyudin  &  Trisnawati,  Rina.  (2012).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Upah  pada  Auditor  Sektor  Publik  (Pemerintah). Jurnal  Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 13, No. 2, Desember 2012.
Anker,  Richard  &  Hein,  Catherine.  (1986). Sex  Inequalities  in  Urban  Employment  in  The  Third World . London : Macmillan Press.
Anwar. (2007). Manajemen Perberdayaan Perempuan . Bandung: Alfabeta.
Akpansung,  Aniekan  Okon.  (2014).  An  Empirical  Assessment  of  the  Effects  of  Minimum  Wage Increases  on  Unemployment  during  Democratic  Governance  in  Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4, No. 13; (November)
Ananta,  Aris.  (1990). Penawaran  Pekerja:  Suatu  Aspek  Perencanaan  Ketenagakerjaan .  Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
Arfida. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2012 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Becker,  Gary  S.  (1975).  Human  Capital:  A  Theoritical  And  Empirical  Analysis  With  Special Reference To Education. Chicago: University of Chicago Press.
Becker,  Gary  S.  (1976).  The  Economic  Approach  to  Human  Behavior. Chicago:  University  of Chicago Press.
Bellante, Don & Jackson, Mare. (1990). Ekonomi Ketenagakerjaan . Jakarta: LPFE UI.
Belser, Patrick & Sobeck, Kristen. (2012). At what level should countries set their minimum wages?. International Journal of Labour Research Vol. 4 Issue 1.
Berardi, Nicoletta. (2013). Social Networks and Wages in Senegal’s Labor Market. Journal of Labor & Development 2013, Vol.2 Issue 3.
Bhattacharjee,  Anannya  dan  Roy,  Ashim  (2012).  Asia  Floor  Wage  and  global  industrial  collective bargaining. International Journal of Labour Research Vol. 4 Issue 1.
Bhattarai, Keshab dan Wisniewsky, Tomasz. (2002). Determinants of Wages and Labour Supply in the UK . JEL Classification: J22, J31.
Bogue, D., J., (1969). Priciple of Demography . New York: John Wiley and Son, Inc.
Dornbush,  Rudiger,  Fischer,  S.,  &  Startz,  R.  (2008). Macroeconomic  10 Th Edition .  New  York: McGraw-Hill Companies, Inc
Draper, NR & Smith, H. (1998). Applied Regression Analysis, Third Edition . New York: John Wiley & Sons.
Gujarati, Damodar. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika . Jakarta: Erlangga.
Hafid,  Muhammad.  (2014). Analisis  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Upah  Tenaga Kerja  Industri  Tekstil  di  Kecamatan  Pedurungan  Kota  Semarang .  Semarang:  Universitas Diponegoro. Tesis.
Hossain,  K.  A.,  Haque,  S. M.  & Haque, A.K.E.  (2015). An  Analysis of  the  Determinants  of Wage and  Salary  Differentials  in  Bangladesh. South  Asia  Economic  Journal September 2015 16: 295-308.
Inriyanto, M. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Tenaga Kerja pada Industri Meubel  dan  Bahan  Bangunan  dari  Kayu  di  Kota  Palembang .  Palembang:  Universitas Sriwijaya. Tesis.
International  Labour  Organizatio  (ILO).  (1999). Key  Indicators  of  the  Labour  Market  (KILM). Geneva: ILO.
Ismail,  Rahmah  &  Idris  Jarji.  (2012).  Gender  Wage  Differentials  and  Discrimination  in  Malaysian Labour Market. World Applied Sciences Journal 19 (5): 719-728.
Rogerson,  R.,  Shimer,  R.  &  Wright,  R.  (2005).  Search-Theoretic  Models  of  the  Labor  Market:  A Survey. Journal of Economic Literature Vol. XLIII (December 2005), pp. 959–988.
Safrida, Sofyan &Syahriani, Nura (2014) . Dampak Peningkatan Upah Minimum Propinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Propinsi Aceh . Agrisep Vol (15) No. 2.
Schiller, Bradley R. (2003). The Economy Today . Mc Graw Hill Irwin.
Sholeh,  Maimun.  (2007).  Permintaan  Dan  Penawaran  Tenaga  Kerja  Serta  Upah:  Teori  Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4, No.1 (April).
Simanjuntak,  Payaman  J.  (1998). Pengantar  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Penerbit FEUI.
Sinaga, Azwir. (2005). Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Sumatera Utara. Medan: USU. Tesis.
Subeno,  E.  (2003). Analisis  Upah  Buruh  Wanita  di  Sumatera  Selatan. Palembang:  Universitas Sriwijaya. Tesis.
Sudana,  Wayan.  (2000).  Perkembangan  Upah  Buruh  di  Wilayah  Pedesaan  Nanggroe  Aceh Darussalam. BP2TP Working Paper.
Sudarsono. (1990). Pengantar Teori Ekonomi Mikro . Jakarta: LP3S.
Sukerik. (2001) . Pengaruh Variabel Sosial Demografi terhadap Jam Kerja dan Upah Buruh Wanita di Bali . Jakarta: STIS
Sukirno, S. (2003). Pengantar Teori Mikroekonomi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sulistiawati,  Rini  .(2015).  Pengaruh  Upah  Minimum  terhadap  PenyerapanTenaga  Kerja  dan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Propinsi  di  Indonesia. Jurnal  EKSOS  Fakultas  Ekonomi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Todaro, MP. (1999). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.
UNDP.  (2015). Development  Agenda .  Diunduh  pada  tanggal  12  Desember  2015. http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post2015developmentagenda.html .
Yasin,  Ghulam,  Chaudhry,  I.  S.,  &  Afzal,  S.  (2010).  The  Determinants  of  Gender  Wage Discrimination  in  Pakistan:  Econometric  Evidence  from  Punjab  Province. Asian  Social Science Vol. 6, No. 11; (November 2010).