## KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK) PADA PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA PARA PEJABAT NEGARA

## Noviriska
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Pendaftaran dan Pemeriksaan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara,  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 untuk memberantas korupsi secara konstitusional yang mempunyai tugas dan  wewenang  secara  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  apapun berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kewenangan untuk mendaftarkan dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1  huruf  A  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  yang  sampai  saat  ini  dalam kenyataan  belum  Hal  ini bukan  karena  undang-undang  yang  belum  mengatur,  melainkan  pelaksanaan peraturan  tersebut  yang  dianggap  masih  rancu  dalam  hal  kewenangan memberikan  sanksi  tersebut  dan  bentuk  sanksi  yang  diberikan  kepada penyelenggara  negara  yang  tidak  disiplin  dalam  melaporkannya.  aset  yang masih  kurang  kokoh  dan  belum  memberikan  efek  jera  kepada  penyelenggara negara  baik  sebelum  maupun  sesudah  menjabat.  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  jo  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi.  dan  Nepotisme.  Sanksi  akan  diberikan  kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif. LHKPN bersifat wajib bagi semua penyelenggara negara, baik  berupa  benda  bergerak,  berwujud  maupun  tidak  berwujud  atau  segala sesuatu milik penyelenggara negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk istri  dan  anak-anak  dalam  tanggungannya  serta  kepemilikan  harta  benda  atas nama  orang  lain  yang  diperoleh.  baik  sebelum  maupun  sesudah.  setelah menjabat. Hal ini jelas menghambat KPK dalam menjalankan kewenangannya dalam  melakukan  LHKPN.  Norma  dan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  tidak  jelas  karena  tidak  jelas  norma  kewenangan  mana  yang diberikan  kepada  kewenangan  penuh  dalam  memeriksa  dan  mengumumkan LHKPN.
ABSTRACT Keywords: Corruption Eradication
Commission,  Authority for Registration and
Examination of State
The Corruption Eradication Commission (KPK), an institution authorized by law in  the  Indonesian  constitutional  system  based  on  the  1945  Constitution  to eradicate  corruption  in  a  constitutional  manner  that  has  duties  and  authorities independently and is free from the influence of any power based on Law No. 30 of  2002  concerning  Corruption  Eradication  Commission.  One  of  the  powers
Administrators Wealth Reports, State Administrators Wealth Reports. possessed by the Corruption Eradication Commission is the authority to register and examine the wealth reports of state administrators as regulated in Article 7 paragraph  1  letter  A  of  Law  No.  19  of  2019  concerning  the  Corruption
Eradication  Commission,  which  until  now  in  reality has  not  This  is  not  due  to laws that have not regulated, but rather the implementation of these rules which are considered still ambiguous in terms of the authority to give these sanctions and  the  form  of  sanctions  given  to  state  officials  who  are  not  disciplined  in reporting their assets is still less firm and has not provided a deterrent effect to state officials both before and after taking office. The report on the assets of state officials  (LHKPN)  is  regulated  in  Article  29  of  Law  Number  30  of  2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism. Sanctions will be given to state officials  who  do  not  report  their  assets  both  before  and  after  serving  as  state officials. The sanctions are in the form of administrative sanctions. LHKPN is mandatory for all state administrators, whether in the form of movable objects, tangible or intagible or anything owned by state officials that can be valued in money,  including  wives  and  children  in  their  dependents  as  well  as  property ownership on behalf of other people obtained both before and after. after taking office.  This  This  clearly  hinders  the  KPK  from  carrying  out  its  authority  in conducting LHKPN. The norms and sanctions as regulated in the law are not clear because  it  is  not  clear  which  authority  norms  are  given  to  full  authority  in examining and announcing LHKPN.

## PENDAHULUAN
Undang-undang merupakan instrument penting bagi suatu negara hukum. Jika konstitusi (UUD NRI 1945) memuat norma-norma fundamental kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, dan  dasar  dari  segala  aturan  yang  berlaku  dinegara  Republik  Indonesia.  Beberapa  unsur  atau elemen  negara  hukum  yang  dimaksud  adalah:  (1).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (2). Pembagian Kekuasaan (3). Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (4). Peradilan Tata Usaha Negara.  Di  dalam  hukum  dikenal  adanya  hukum  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis )  dan  yang bersifat  khusus  ( lex specialis ).  (Adiwinata, 1922) Dalam hukum  juga dikenal  asas lex specialis derogate legi generali, yang artinya undang-undang istimewa atau khusus didahulukan berlakunya daripada  undang-undang  yang  umum.  Keumuman  dan  kekhususan  itu  dapat  ditentukan  oleh pembuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD 1945 dengan jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus (Hamzani, 2020).
Salah satu penerapan lex generalis yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun  tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan oleh  undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat  dihukum.  (Alhakim  & Soponyono,  2019)  Dalam  konteks  hukum  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  mengandung  norma  yang  mengatur  perbuatan  terlarang  yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan norma yang lain. Asas ini
penting karena mengatur soal pembatasan kewenangan penegak hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan dalam suatu peristiwa konkrit tertentu berdasarkan pada aturan hukum yang bersifat khusus.
Selanjutnya penerapan asas lex specialis dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Atau dengan kata lain bahwa aturan hukum  yang umum akan mengesampingkan aturan hukum  yang umum. Oleh karena itu prinsip preferensi apabila muncul suatu peristiwa hukum atau terlanggar beberapa peraturan  akan  menunjuk  hukum  mana  yang  didahulukan.  Salah  satu  undang-undang  yang termasuk lex  specialis adalah  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Tindak pidana korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh penyelenggara negara yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang harus dihukum karena telah melakukan perbuatan yang merugikan negara demi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada 3  (tiga)  lembaga  yang  berwenang  dalam  melakukan  penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kewenangan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang- Undang  No.8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  yang  menurutnya  penyidik  berwenang  melakukan penyidikan  tindak  pidana  yang  terjadi  khususnya  pasal  1  ayat  1  dan  2,  Undang-Undang  No.20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Undang-Undang  No.31  Tahun 1999  pasal  26  dan  Undang-Undang  RI  No.2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Pasal  14  ayat  (1)  (Abdullah,  2016).  Kewenangan  lembaga  lainnya  dalam  melakukan penanganan  tindak  pidana  korupsi  adalah  Kejaksaan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perintah undang-undang kejaksaan  adalah  lembaga  yang  berwenang  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  (Saputra  et  al.,  2014)  Dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan perkara tindak pidana umum antara lain: melakukan penuntutan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
Dasar  penanganan  Kejaksaan  melakukan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  adalah Undang-Undang  No.16  Tahun  2004  Tentang  Kehjaksaan  Republik  Indonesia,  pasal  91  ayat  1 KUHAP mengatur kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan dan pasal 284  ayat  2  KUHAP  ketentuan  peralihan  (Saputra  et  al.,  2014).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  pembuat  undang-undang  yang  didalamnya terdapat tiga fungsi penegakan dan pengendalian yaitu: fungsi Kepolisian, fungsi keJaksaan dan fungsi  kehakiman.  Kewenangan  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi berdasarkan Undang-Undang KPK No, 19 Tahun 2019 jo  Undang-Undang No.30 Tahun 2002. (Hidayat et al., 2020).
KPK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun  yang  berasaskan  pada  :  kepastian  hukum,  keterbukaan, akuntabilitas,  kepentingan  umum,  proporsionalitas.  Dalam  melaksanakan  asas  proposionalitas KPK yang berhubungan dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya, antara lain: melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan  masyarakat,  menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.1.000.000.000,-  (satu miliar), melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan  fungsi  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif,  dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta yang termasuk jenis ini adalah: Kas atau Uang Tunai, Surat-surat  Berharga,  Piutang  Wesel,  Piutang  Dagang,  Piutang  Pendapatan,  Persediaan  Barang Dagang,  Perlengkapan. Pemberian  sanksi  administratif  oleh  masing-masing  instansi  ini  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pejabat  negara  yang  “nakal”.  Oleh  karena  itu  pemberian  sanksi hukum  atas  solusi  yang  harus  dilakukan  oleh  KPK  harus  lebih  tegas  karena  tindakan  tidak melaporkan harta kekayaan oleh penyelenggara negara sudah dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar  hukum  (delik)  serta  menunjukan  bahwa  para  pejabat  negara  tidak  memiliki  sifat keadilan  (euality)  dalam  menjalankan  sebuah  aturan  hukum,  dimana  saat  ini  pelaksaan  sanksi administratif  oleh  KPK  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  tidak  berjalan sebagaimana mestinya .
Dalam  pelaksanaan  pelaporan  harta  kekayaan  penyelenggara  negara  telah  dilakukan berbagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  LHKPN  (Laporan  Kekayaan  Penyelenggara Negara) adalah daftar dari seluruh penyelenggara negara yang dituangkan dalam formular LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Kesulitan yang dihadapi KPK masih ada penyelenggara negara yang tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya.  Sanksi yang diberikan pun tidak hanya berupa sanksi adimistratif saja namun berupa sanksi hukum berat bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah mengabaikan pelaporan harta kekayaannya .
Kewenangan  dalam  melakukan  pendaftaran  dan  pemeriksaan  terhadap  laporan  harta kekayaan penyelenggara negara oleh KPK. Ketidak patuhan dan sikap masa bodoh oleh pejabat penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaan dan  kewenangan yang dimiliki oleh ( das sollen )  dengan  kenyataan  ( das  sein )  tidak  seperti  apa  yang  diharapkan  sehingga  menyebabkan terjadi  permasalahan  hukum  apabila  dilihat  dari  sudut  perspektif,  hukum  tata  negara,  hukum
konstitusi dan hukum administrasi bertentangan dengan tujuan dibentuk KPK, selain itu peranan dan fungsi KPK sangat diperlukan dimasa akan datang dilihat dari perspektif yuridis, sosiologis, filosofis beserta kewenangan, tugas dan fungsi KPK saat ini.

## METODE
Spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis dimana penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis mengenai pemenuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, jurnal dan buku-buku yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  pelaporan  harta  kekayayaan  penyelenggara  negara.  Data sekunder merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi research /studi  pusat  dokumen  yang  diperoleh  dari  perpustakaan,  pusat  dokumentasi,  arsip  dan museum. (Hidayat et al., 2020) Dengan demikian penelitian ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,  pendapat-pendapat  dan  penemuan-penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan.(Soemitro,  1990)  Yakni  tentang  pemenuhan  pelaporan  harta  kekayaan penyelenggara negara. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma  hukum  yang  ada  sedangkan  keseluruhan  data  diperoleh  dan  disajikan  secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis (Arliman, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai norma yang berlaku sebagai tatanan hidup bernegara maka negara hukum dan pelaksanaan demokrasi  adalah  dasar  dari  jalannya  pemerintahan  yang  ada  saat  ini,  “Negara  bukanlah  suatu pergaulan  hidup  biasa,  tetapi  suatu  bentuk  pergaulan  hidup  khusus”. (Sibuea  &  Widjanarko,  2020) Secara  Naluriah,  manusia  memiliki  kecenderungan  untuk  hidup  berkelompok-kelompok (Soekanto,  2001:  124).  Ada  berbagai  macam  motivasi  yang  mendorong  manusia  untuk  hidup secara  berkelompok.  Ada  bentuk  kehidupan  berkelompok  yang  bersifat  sederhana  karena anggotanya saling kenal dan ada kerja sama yang sangat erat diantara anggota kelompok tersebut. (Rumhadi, 2017)
Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis secondary group. Kehidupan bernegara sebagai  suatu  bentuk  kehidupan  berkelompok  lain.  Dalam  istilah  lain,  Nasroen  (1986:9) mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk  pergaulan  hidup  biasa.  Sebagai  suatu  bentuk  pergaulan  hidup,  negara  memiliki karakteristik  yang  tidak  dimiliki  oleh  bentuk-bentuk  pergaulan  hidup  lain  yang  bukan  negara. Nasroen  (1986:9)  mengemukakan  “Negara  bukanlah  suatu  pergaulan  hidup  biasa,  tetapi  suatu bentuk pergaulan khusus dan khususnya terletak pada syarat-syarat tertentu, yakni rakyat, daerah dan  pemerintah,  yang  harus  dipenuhi  oleh  bentuk  pergaulan  hidup  ini  agar  dapat  dinamakan negara” (Huda, 2019).

## a. Sanksi tegas bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.
Kewajiban  pelaporan  harta  kekayaan  bagi  pejabat  negara  dan  kendala  serta  solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat  negara.  Adanya  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (UU  KPK)  menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap  mengalami  kesulitan,  langkah-langkah  pemberantasannya  masih  tersendat-sendat  sampai sekarang.
Korupsi  sudah  merupakan  penyakit  yang  telah  kronis  menjangkiti  dan  belum  dapat disembuhkan  hingga  saat  ini  yang  menyebar  ke  seluruh  sektor  pemerintah  bahkan  sampai  ke perusahaan-perusahaan  milik  negara.  Oleh  sebab  itu,  guna  meminimalisir  pejabat  yang  korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib  melaporkan  kekayaannya.  Hasil  penelitian  ini  adalah:  Pelaporan  harta  kekayaan  pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi.
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai norma yang berlaku sebagai tatanan hidup bernegara makan negara huku dan pelaksanaan demokrasi adalah dasar dari jalannya pemerintahan yang ada saat ini. “Negara bukanlah  suatu  pergaulan  hidup  biasa,  tetapi  suatu  bentuk  pergaulan  hidup  khusus..”  Negara hukum  adalah  Negara  yang  menjamin  keamanan  warga  Negaranya  yang  menjadikan  hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan sejahtera tersebut, perlu ditingkatkan secara terus menerus usaha-usaha pencegahan pelanggaran hukum.  (Huda,  2019)  Hukum  memiliki  arti  penting  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  melalui  penyampaian  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka  para  penyelenggara  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  harta kekayaanya  sebelum  dan  sesudah  menjabat  di  satu  posisi  jabatan  tertentu,  yaitu  sebagai
penyelenggara  Negara.  Aryanto  Sutadi  (Pensiunan  Jenderal  Polisi)  yang  masuk  daftar  8  orang yang lolos seleksi panitia Seleksi Pimpinan KPK Tahun 2011. Pada saat wawancara dengan DPR, Aryanto mengakui merekayasa LHKPNserta termasuk pejabat negara yang tidak taat melaporkan harta  kekayaan.  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa: “Setiap  Pejabat  Negara  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat 1,2,3,4,5 atau 6 dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketenteuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Sedangkan kewajiban yang dimaksud dari pasal 5 ayat 3 adalah “setiap pejabat negara berkewajiban untuk : melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah  menjabat”  KPK  yang  mempunyai  kewenangan  mengenai  LHKPN,  hanya  dapat memberikan masukan bagi atasan instansi/lembaga wajib LHKPN yang tidak taat tersebut untuk mendapat sanksi administratif. Sanksi yang hanya administratif dan hanya dapat diberikan oleh instansi  yang  terkait  merupakan  sebuhan  hambatan  bagi  KPK,  khususnya  dalam  pelaksanaan LHKPN. (Suyanto, 2018)
Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mengemukakan sebagai berikut : “Undang-Undang Pidana itu dibentuk  berdasarkan  asas-asas  yang  bersifat  lebih  rasional  yaitu  yang  disatu  pihak  dapat membatasi  hak-hak  penguasa  untuk  menjatuhkan  hukuman  berdasarkan  pemikiran  bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus dihormati yaitu terutama dalam Undang-Undang Pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan dilain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik. (Sudibyo & Rahman, 2021)
Dalam pemberian disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pemberian disiplin tersebut dapat dibagi terbagi dalam tiga kategori yaitu pelanggaran  disiplin  ringan,  pelanggaran  disiplin  sedang  dan  pelanggaran  disiplin  betat.  Jensi hukuman disiplin ringan yaitu dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.  Pelaksanaannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap  kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  :  1).Menaati  segala  peraturan  perundang- udanganansebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  3  angka  4,  apabila  pelanggaran  berdampak negatif pada unit kerja; sedangkan Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Hukuman  disiplin  sedang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  (3)  PP  Nomor  53 Tahun  2010  dijatuhkan  bagi  pelanggaran  terhadap  kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  :  1). Menaati  segala  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  4, apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  bagi  instansi  yang  bersangkutan;  sedangkan  Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga Pemberhentian tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hukuman  disiplin  berat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk;  1).  Menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdanpak negatif pada  pemerintah  dan/atau  Negara.  Dan  pada  Ayat  (3)  Pasal  3  PP  Nomor  53  Tahun  2010  ini menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Pemerintah.  Sedangkan  pada  ayat  (4)  nya  ialah  setiap  pegawai  Negeri  wajib  menaati  segala peraturan  perundang-undangan.  Dari  kedua  ayat  diatas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tidak melaporkan LHKPN ialah merupakan sebuah pelanggaran atas kewajiban bagi  pegawai  negeri, khususnya ialah bagi penyelenggara Negara. Bila melihat penjelasan diatas mengenai kriteria dan beratnya  jenis  hukuman,  tidak  melaporkan  harta  kekayaan  bagi  penyelenggara  Negara  dapat dikenai  hukuman  mulai  hukuman  baik  hukuman  disiplin  ringan,  hukum  disiplin  sedang,  dan hukuman disiplin berat. (Sudibyo & Rahman, 2021)
b. Pengaturan sanksi bagi pejabat negara.
UU  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  mewajibkan  penyelenggara  negara  untuk  melaporkan  harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  penyelenggara  negara  tersebut. Selain itu untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya. (Nomor, 28 C.E.)
Keputusan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat membuat keputusan. Lembaga negara badan  eksekutif  dapat  membuat  keputusan  sesuai  kewenangannya.  Keputusan  yang  ditetapkan pemerintah disebut ketetapan (Beschikking). Keputusan yang ditetapkan oleh lembaga peradilan disebut vonis (Patrialis Akbar, 2022). Organ negara yang lain juga dapat menetapkan keputusan yang  secara  umum  disebut  keputusan.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Kewenangan  dan  tugas  dari  KPK  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  huruf  b  yang  menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang dan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan terhadap Pasal  6  huruf  b  tersebut  dibatasi  oleh  alasan  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  8  ayat  (1),  yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervise sebagai mana di maksud dalam Pasal 6
huruf  b,  komisi  pemberantasan  korupsi  berwenang  melakukan  pengawasan,  penelitian,  atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan  instansi  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik.  UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menjelaskan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran  dan  pemeriksaan  terhadap  LHKPN  tersebut  sebagai  salah  satu  upaya  pencegahan korupsi.  Namun  tidak  satupun  pasal  yang  memberikan  kewenangan  bagi  KPK  untuk  ikut menegakkan sanksi bagi penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan. Bila ada yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya, maka KPK hanya dapat memberikan daftar kepatuhan yang berisi orang yang patuh dan yang tidak patuh LHKPN dalam suatu instansi kepada instansi yang berjatuhan untuk dijatuhi sanksi. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan mengenai kewenangan KPK dalam memberikan sanksi terhadap pejabat negara  yang  dengans  engaja  tidak  melaporkan  harta  kekayaannya  agar  sanksi  pidana  maupun sanksi  administratif  mampu  memberikan  efek  jera  terhadap  oknum  pejabat  negara  yang memalsukan pelaporan harta kekayaannya.

## KESIMPULAN
Penerapan  sanksi  administratif  terhadap  penyelenggara  negara  yang  tidak  melakukan pendaftaran  dan  pelaporan  harta  kekayaannya  tidak  efektif.  Menurut  Pasal  7  ayat  1  huruf  A Undang-Undang  No.19  Tahun  2019  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  perlu diubah/amandemen  (perubahan)  supaya  efektif.  Maka  perlu  dilakukan  amandemen  (perubahan) atas Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 berupa sanksi administratif disertai sanksi pidana.  Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 perlu diamandemen sehingga  bunyinya  sebagai  berikut,  “KPK  sebagai  Lembaga  Pemberantasan  Korupsi  yang berwenang untuk melakukan pendaftaran, mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya dapat menjatuhkan sanksi  administratif  dan  berwenang  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  atas  laporan  harta kekayaan yang tidak dilaporkan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J.  (2016).  Tugas  Dan  Wewenang  Lembaga-Lembaga  Penanganan  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 5 (1). Adiwinata,  S.  (1922).  Kamus  Istilah  Hukum  Latin-Indonesia,  (alih  Bahasa). PT  Intermasa, Cetakan , 1 .
Alhakim,  A.,  &  Soponyono,  E.  (2019).  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 322–336.
Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Doctrinal , 2 (2), 509–532.
Hamzani, A. I. (2020). Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia . Prenada Media.
Hidayat, D. R., Kana, P. A., & Haryani, R. (2020). Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Krisna Law , 2 (1), 37–52.
Huda, N. (2019). Hukum pemerintahan daerah . Nusa Media. Nomor, U. (28 C.E.). Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kolusi. Korupsi Dan Nepotisme . Patrialis Akbar, S. H. (2022). Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945 . Sinar Grafika. Rumhadi,  T.  (2017).  Urgensi  motivasi  dalam  proses  pembelajaran. Inovasi-Jurnal  Diklat Keagamaan , 11 (1), 33–41.
Saputra,  F.,  Kalo,  S.,  Mulyadi,  M.,  &  Hamdan,  M.  (2014).  Analisis  Yuridis  Penerbitan  Surat Perintah  Penghentian  Penuntutan  oleh  Kejaksaan  Dikaitkan  dengan  Asas  Oportunitas  dan Undang-undang  No  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  RI. USU  Law  Journal , 2 (1),  105– 123.
Sibuea, H. P., & Widjanarko, D. S. (2020). Dinamika Negara Hukum. Depok: Erlangga . Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 .
Sudibyo,  A.,  &  Rahman,  A.  H.  (2021).  Dekonstruksi  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana. Journal Presumption of Law , 3 (1), 55–79.
Suyanto,  A.  A.  (2018).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review , 1 (1), 39–67.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License