## Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan di PDAM Tobelo

## Tri Arso
Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo, Indonesia E-mail: tria rsopa ulus@gma il.com Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-01
Diterima:  2023-04-20
Terbit:  2023-04-25 Keywords: Dysfunction;  Principle of Reciprocity; Engagement; PDAM  Tobelo. This  research  aims  to  describe  and  examine  the  factors  of  legal dysfunction  related  to  the  extent  to  which  the  principle  of reciprocity is fulfilled which has an impact on the performance of PDAM  Tobelo.  In  line  with  this  objective,  the  results  of  the research  are  expected  to  be  useful  as  input  for  adjustments  and law  enforcement  in  order  to  achieve  a  balance  of  fulfillment  of rights  and  obligations  in  order  to  improve  PDAM  performance and  customer  satisfaction.  This  research  is  conducted  using  a qualitative  descriptive  method  approach  that  holistically examines  the  legal  culture  related  to  the  participation  of  both parties  in  the  existing  engagement  relationship.  The  awareness and compliance of each party in fulfilling their obligations is the determinant  of  the  reciprocity  principle  in  the  relationship between  PDAM  Tobelo  and  its  customers.  The legal dysfunction that  causes  the  non-fulfillment  of  the  principle  of  reciprocity  is influenced  by  several  factors  starting  from  the  non-socialization of legal rules that have an impact on non-compliance in fulfilling obligations.  Inconsistency  in  the  enforcement  and  application  of sanctions  against  the  fulfillment  of  obligations  affects  the authority  and  culture  of  law,  which  hampers  the achievement of PDAM  Tobelo's  performance  and  the  satisfaction  of  service fulfillment  for  its  customers.  The  balance  of  fulfillment  of obligations  is  the  main  requirement  in  fulfilling the principle of reciprocity  that  underlies  the  law  of  engagement  agreed  by both parties  in  achieving  optimal  service  achievements,  and harmonizing  reciprocal  relationships  due to the alignment of the fulfillment of rights and obligations.

## Abstrak
Kata  kunci:
Disfungsi; Asas Resiprokalitas; Perikatan;  PDAM  Tobelo
Corresponding  Author: Tri Arso
E-mail: triarsopaulus@gmail.com Penelitian    ini    bertujuan  mendiskripsikan  dan mengkaji faktor- faktor  disfungsi  hukum  terkait  sejauh  mana  terpenuhinya  asas resiprokalitas  yang  berdampak  pada  kinerja  PDAM  Tobelo. Selaras  dengan  tujuan  tersebut,  hasil  penelitian  diharapkan dapat  bermanfaat  menjadi    masukan  untuk  penyesuaian  dan penegakan  hukum  guna  tercapainya  keseimbangan  pemenuhan hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  PDAM dan  kepuasan  pelanggan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif  kualitatif  yang secara holistik mengkaji budaya hukum terkait  partisipasi kedua belah  pihak  dalam  hubungan  perikatan  yang  sudah  terjalin.
DOI: 10.38043/jah.v6i1.4177 Kesadaran  dan  kepatuhan  masing-masing  pihak  dalam memenuhi  kewajiban  adalah  penentu  berjalannya  asas resiprokalitas  dalam  hubungan  perikatan  PDAM Tobelo dengan pelanggannya.  Disfungsi  hukum  yang  menyebabkan  tidak terpenuhinya  asas  resiprokalitas    dipengaruhi  oleh  beberapa faktor    berawal  dari    tidak  tersosialisasikannya  kaidah  hukum yang  berdampak  pada  ketidakpatuhan  dalam  pemenuhan kewajiban.  Inkonsistensi  penegakan  dan  penerapan  sanksi terhadap  pemenuhan  kewajiban    berpengaruh  pada  kewibawaan dan  budaya  hukum  yang  menyebabkan  terhambatnya  capaian kinerja  PDAM  Tobelo    dan  kepuasan  pemenuhan  layanan  bagi pelanggannya.  Keseimbangan  pemenuhan  kewajiban  menjadi syarat  utama  dalam  pemenuhan  asas  resiprokalitas  yang mendasari  hukum  perikatan  yang  disepakati  kedua  belah  pihak dalam  capaian  prestasi  layanan  yang optimal, dan  harmonisasi hubungan  timbal    balik  oleh  karena  adanya  keselarasan pemenuhan  hak dan kewajiban. .

## I. Pendahuluan
Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara berorientasi pada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Undang - Undang 17 tahun 2019 menetapkan dan menegaskan bahwa secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas negara menjamin hak rakyat atas air untuk pemenuhan kehidupan pokok kesehariannya 1 . Pemenuhan kebutuhan pokok air bersih tersebut dikelola dengan Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola oleh pemerintah  melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Layanan pemenuhan kebutuhan  pokok air oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara legalitas dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah pelanggan PDAM Tobelo sebanyak 18.435, yang terbagi dalam 14 jenjang  klasifikasi  pelanggan 2 .  Penentuan  golongan  pelanggan  ditentukan  secara progresif  berdasarkan skala kubikasi pemakaian air dan jenis peruntukan air untuk kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  (kelompok sosial) dan usaha (kelompok usaha).  Penetapan  tarif  air  didasarkan  pada  prinsip  dan  petunjuk  teknis  yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
Problematika keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi persoalan klasik hubungan  timbal  balik  antara  PDAM  sebagai  penerima  mandat  pengelola  sumber daya  air  minum/bersih  dan  anggota  masyarakat  sebagai  konsumen  pelanggan. Persoalan klasikal tersebut terjadi terkait dengan pemenuhan tanggung jawab layanan PDAM  di  satu  pihak  dan  kedisiplinan  pelanggan  dalam  pemenuhan  kewajiban membayar air yang dikonsumsinya. Dalam pemberitaan Media Harian Halmahera 3
1 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahu n 2019, “Undang -Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019  Tentang  Sumber  Daya  Air”  (2019),  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu -no-17- tahun-2019.
2 BPS  Kabupaten  Halmahera  Utara,  “Kabupaten  Halmahera Utara Dalam Angka 2020,” Katalog BPS , 2020, 1 – 424, https://halutkab.bps.go.id/publication.html.
3 HarianHalmahera.com,  “PDAM  Kaji  Kenaikan  Tarif  Air,”  October  13,  2021, http://harianhalmahera.com/halut/pdam-kaji-kenaikan-tarif-air/.
dikemukakan  piutang  pelanggan  PDAM  Tobelo  sangat  besar  dan  berpengaruh terhadap  kelancaran  operasional  dan capaian kinerja PDAM. Berdasarkan laporan bagian keuangan PDAM Tobelo pada tahun 2021 tercatat 47% pelanggan menunggak dalam pembayaran rekening airnya. Di sisi lain, berdasarkan survei dan wawancara 4 dengan pelanggan di beberapa desa wilayah layanan PDAM Tobelo banyak pelanggan menyampaikan  keluhan  terkait  kemacetan  air  dan  kecilnya  aliran  air  yang  sering terjadi.  Sehingga  mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air dan menjalankan  usahanya.  Beberapa  pelanggan juga menyampaikan kualitas air yang kadang keruh sehabis hujan deras.
Persoalan  di  atas  menunjukan  adanya  sebab  akibat  secara  timbal  balik  yang mempengaruhi capaian kinerja PDAM Tobelo dan pemenuhan kebutuhan pokok air bagi  pelanggannya.  Ketidakpatuhan  terhadap  asas  resiprokalitas  oleh  kedua  belah pihak dalam  pola hubungan tersebut menimbulkan banyak kesulitan, ketidakadilan dan ketidak harmonisan. Pemetaan masalah dan telaah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi  disfungsi  hukum    sangat  diperlukan  untuk  dijadikan  dasar  dalam mencapai  keseimbangan  terhadap  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  menjadi tanggung  jawab  masing-masing  pihak.  Dalam  kehidupan  masyarakat  selalu  ada norma yang mengikat dan menjadi hukum yang disepakati bersama untuk menjaga keharmonisan  dan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diterima  dan dijalankan.  Dalam  perspektif  inilah,  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan gejala-gejala  sosial  lainnya menjadi dasar kajian untuk memahami dan memetakan persoalan,  sehingga  ada  solusi  yang  tepat  dan  efektif.  Urgensi  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan disfungsi hukum sehingga tidak  terpenuhinya  asas  resiprokalitas  yang  berdampak  tidak  optimalnya  kinerja PDAM  Tobelo  dan  tidak  terpenuhinya  jaminan  hak  ketersediaan  air  bagi pelanggannya. Penguatan rencana strategis peningkatan pelayanan sangat dibutuhkan akurasi data, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat dan tidak menyebabkan resistensi dari stakeholder . Beberapa  penelitian  sejenis  terkait  kajian hubungan perikatan PDAM dengan pelanggannya telah dilakukan antara lain :
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ign.  Bayu  Andoro  dan  Dadang  Aribowo dengan judul ” Persepsi Kepuasan Pelanggan Pdam Kota Pekalongan (2019)”. Pada penelitian ini membahas tentang upaya dalam mencari variabel – variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan  dan loyalitas pelanggan PDAM.
2. Penelitian yang dilakukan Ronald Patrick Fangidae, Antonio Nyoko, Sius Lodu dengan  judul  “Analisis  Manajemen Hubungan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota  Kupang  (2020)”.  Pada  penelitian  ini ditujukan untuk mengetahui penerapan manajemen hubungan pelanggan pada PDAM dengan melakukan uji sampling ke beberapa pelanggan.
3. Penelitian    yang  dilakukan  Oktovianus  dan  Aco  Dahrul  Salahudin  dengan judul  “Tipologi  Nilai -Nilai  Motivasi  Pelayanan  Publik  Di  Pdam  Kabupaten Mamasa  (2020)”.  Penelitian  ini  dilakukan  u ntuk  mencari  tipologi  nilai-nilai motivasi pelayanan publik PDAM seperti nilai komitmen untuk kepentingan umum, nilai empati, dan nilai pengorbanan diri.
4 Survei da n wa wa nca ra  pa da bula n Oktober s.d. November  2022, di desa  Gosoma , WKO,  Wosia  da n Ra wa ja ya.
4. Penelitian  yang dilakukan oleh Komang Adika Bayu Mahendra, Anak Agung Sagung  Laksmi  Dewi,  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti  Puspa  dengan  judul “Tanggungjawab PDAM Kabupaten Gianyar Dalam Hal Tidak Mengalirnya Air  Secara  Sepihak  Kepada  Konsumen  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (2021)”. Penelitian ini menitik beratkan pada sanksi yang diterima  pihak  PDAM  terhadap  kerugian  yang  diterima  masyarakat  akibat tidak  mengalirnya  air  secara  sepihak  dan  menganalisis  perlindungan konsumen yang dirugikan.
Beberapa kajian di atas menjadi referensi dan memboboti arah penelitian yang perlu  ditindaklanjuti  terkait  beberapa  persoalan  yang  belum  teridentifikasi. Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  kajian  yang  sudah  dipaparkan  di  atas persoalan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam lokus hubungan perikatan PDAM Tobelo dengan pelanggannya adalah sebagai berikut:
1. Apa  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  disfungsi  asas  resiprokalitas (kesetaraan)  dalam  budaya  hukum  hubungan  perikatan  PDAM  Tobelo  dengan pelanggannya?
2. Faktor apa yang mempengaruhi  kewibawaan hukum sehingga menjadi kendala dalam penegakan dan penerapan sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ?

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  non  doktrinal  atau  penelitian  hukum sosiologis ( socio legal research ) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dimana institusi hukum  tidak  dipahami  sebagai  entitas  normatif  yang  esoterik.  Penelitian  ini  lebih menekankan pada konsistensi hukum itu dipatuhi dan dijalankan serta efektifitasnya dalam dinamika dan perkembangan konteks komunitasnya 5 .
Pengumpulan data primer dilakukan di PDAM Tobelo dan secara acak di desa yang menjadi area daerah pelayanan (pelanggan) PDAM Tobelo (Gamsungi, Gosoma, Rawajaya, WKO, Wosia, dan Mahia) melalui teknik observasi partisipatif, wawancara, studi dokumenter, dan triangulasi 6 . Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Penelusuran referensi bahan hukum meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hirarki mulai dari perundang - undangan  yang  tertinggi  sampai  pada  peraturan  yang  terendah.  Bahan  hukum sekunder  yaitu  bahan  hukum yang ditelusuri dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, serta hasil  simposium  yang  terkait  dengan  topik  disfungsi hukum. Pengolahan data dilakukan  secara  manual  melalui  proses  klarifikasi, klasifikasi, konsistensi logis dan validasi.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Disfungsi Hukum
Dalam kehidupan komunitas sosial hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan bersama secara berkeadilan, sehingga tercipta harmonisasi selama proses
5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , 16th ed. (PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  Dan R&D , 2015, 305.
interaksi  berlangsung.  Upaya  penegakan  hukum  menjadi  syarat  mutlak  untuk menghindari  terjadinya  disfungsi  hukum  yang  berakibat  pada  terjadinya  konflik, ketidakadilan  dan ketidakpastian aturan yang berlaku dalam hubungan kehidupan bersama.  Kesadaran dan budaya kepatuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam  mengoptimalkan  fungsi  hukum.  Membangkitkan  sikap  dan  peran  aktif masyarakat  dalam  penegakan  hukum  merupakan  aspek  penting  dalam  rangka optimalisasi fungsi hukum 7 . Efektifitas hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh  faktor  kewibawaan  hukum  (secara  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis),  faktor penegak  hukum,  faktor  fasilitas,  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  faktor budaya hukum 8 .
Hukum  hidup  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  ( living  law )  dan hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masyarakatnya  ( ubi  societas  ibi  ius ). Hal ini menjadi  kritik  penetapan  dan  pemberlakuan  hukum  positif  dalam  tipologi  hukum otonom  ( autonomous  law )  yang  tidak  memberi  keleluasaan  bagi  warga  masyarakat untuk berargumentasi terhadap peraturan 9 . Faktor kewibawaan hukum tidak hanya menekankan  aspek  yuridis  saja  tetapi  juga  harus  dipahami  secara  seimbang aspek sosiologis dan filosofisnya agar hukum menjadi relevan untuk diberlakukan dan tidak hanya sebatas hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ).
Teori  Roscue  Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial ( law as tool of social engineering ) memberikan pemahaman dan pijakan dasar bahwa hukum sebagai lembaga  kemasyarakatan merupakan sarana perubahan sosial untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif dengan pemberdayaan sumber daya yang ada. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mengandung makna sebagai kontrol sosial ( social  contro l) dan rekayasa sosial ( social engineering ) untuk pembaharuan masyarakat 10 .  Fungsi  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  dapat  diartikan  sebagai  sarana pengawasan  untuk  tercapainya  keserasian,  keseimbangan,  dan  stabilitas  dalam hubungan  relasional  di  masyarakat. Sedangkan hukum sebagai alat rekayasa sosial berfungsi untuk mendorong perubahan perilaku (revolusi mental) untuk berlaku adil guna  tercapainya  keseimbangan  dan  pemenuhan  kewajiban  sebagai  tanggung jawabnya.

## 3.2 Esensi Asas Resiprokalitas
Kepatuhan  hukum  adalah  wujud  kesadaran  hukum  yang  secara  bertahap berproses secara berkesinambungan dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku  hukum  dalam  masyarakat 11 . Hukum bersifat wajib dan memaksa dimana
7 Didiek  R.  Mawardi,  “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat,” Masalah-Masalah Hukum , 2015, 281, https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283.
8 Soekanto  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Raja  Grafindo (Jakarta, 2007). 9 S  Sahabuddin,  “Tipologi Hukum Di Indonesia (Melihat Penggunaan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidan a),” Wajah  Hukum 2, no. 1 (2018): 114 – 24, https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.31. 10 Sudjana Sudjana, “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan  Rekayasa  Sosial,” Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi 13,  no.  1  (2021):  62, https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757.
11 Ellya  Rosana,  “Masyarakat,  Kepatuhan  Hukum  Sebagai Wujud Kesadaran Hukum,” Cultural Evolution , 2014, 15.
setiap  pihak  yang  terikat  harus  taat  terhadap  hukum  yang  telah  disepakati  dan ditetapkan  pemberlakuannya  dan  setiap  ketidakpatuhan  hukum  selalu  membawa konsekuensi dan sanksi. Proses internalisasi adalah langkah persuasif yang dilakukan dalam memotivasi kesadaran dan kepatuhan hukum untuk terpenuhinya kewajiban dalam upaya terciptanya harmonisasi dan keseimbangan yang berkeadilan. Sedangkan penerapan  sanksi  merupakan tindakan represif  yang memaksa subyek hukum agar mematuhi aturan yang berlaku atau jera untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
Perwujudan pemenuhan asas resiprokalitas adalah adanya keseimbangan timbal balik  antara  hak  dan  kewajiban  dari  pihak-pihak  yang  berelasi,  sebagai  bentuk tanggung  jawab  dalam  berkontrak.  Dalam  hukum  kontraktual  ketidakseimbangan merupakan ketidakadilan dan berat sebelah sehingga menuntut upaya untuk mencari dan menggali unsur temuan baru agar dapat mencapai pemulihan keseimbangan yang seharusnya 12 .
Dalam  konteks  hubungan  perikatan  PDAM  dengan  pelanggannya, ketidakpatuhan  terhadap  asas  resiprokalitas  dalam  hak  dan  kewajiban  bisa menyebabkan terganggunya capaian prestasi dalam pemenuhan kebutuhan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Dalam asas resiprokalitas, secara timbal balik  masing-masing  pihak  berkomitmen  dan  berkewajiban  memenuhi  tuntutan (prestasi)  yang  diharapkan.  Pihak  satu berhak menuntut dan sebaliknya pihak lain berkewajiban  memenuhi  tuntutan  tersebut 13 Penerapan  sanksi kepada pihak yang melanggar  komitmen  bersifat  restitutif,  artinya  penerapan  sanksi  tidak  ditujukan untuk  menghukum  dengan  kekerasan  atau  penderitaan  tetapi  bertujuan  untuk memulihkan  kepada kondisi normal yang seharusnya. Biasanya berupa denda atau sanksi administratif.

## 3.3 Sistem Penyediaan Air Minum
Penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum/bersih bersumber dari air baku (air  tanah  dan  air  permukaan)  setelah  melalui  pengolahan  baik  secara  fisikawi, kimiawi  dan  biologi  sesuai  standar  kelayakan  kualitas  konsumsi  yang  ditentukan. Distribusi  dari  unit  produksi  dialirkan  ke  masing-masing  pelanggan  dengan sistem perpompaan  dan  gravitasi.  Kewajiban  pemenuhan  air  air  minum  secara berkesinambungan dan terus menerus selama 24 jam minimal mencukupi kebutuhan pokok air minum rumah tangga sehari-hari 14 .
Penetapan  kebijakan  strategis  Sistem  Penyedian  Air  Minum  (SPAM)  secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri yang secara berkala dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali. Peraturan menteri tersebut bertujuan untuk menjamin hak rakyat  atas  penyediaan  air  minum  yang  berkualitas  dengan  harga  terjangkau. Penetapan  SPAM  juga  bertujuan  untuk  menjamin  tercapainya  kepentingan  yang
12 Agus  Yudha  Hernoko,  “Asas  Proporsionalitas  Sebagai  Lan dasan  Pertukaran  Hak  Dan Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Kontrak  Komersial,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 5,  no.  3  (2016):  447, https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466.
13 Komariah, Hukum Perdata (Edisi Revisi) (UMMPress, 2019), 318 – 19, https://books.google.co.id/books?id=--ZwEAAAQBAJ.
14 “Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum” (2015).
seimbang antara badan usaha penyelenggara dan pelanggan, serta untuk menjamin penyelenggaraan ketersediaan air minum secara efektif dan efisien 15 .
Evaluasi  penyelenggaraan  SPAM  dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas kebutuhan air minum selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat.  Pelaksanaan  SPAM  oleh    badan  usaha penyelenggara  (PDAM) yang kinerjanya tidak memenuhi standar dikenakan sanksi administratif dan pengalihan kewenangan pengelolaan. Parameter pelaksanaan dan peningkatan capaian penyelenggaraan SPAM ditentukan dari segi fisik (teknik) dan non fisik meliputi: institusi terkait, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat 16 . Selain itu jaminan pemenuhan hak rakyat atas ketersediaan air juga terkait dengan penetapan  tarif  air  yang  perhitungannya  didasarkan  pada  pertimbangan  aspek keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian, perlindungan  air  baku,  dan  transparansi  dan  akuntabilitas 17 .  Penyelarasan  dan penyusunan  Rencana  Strategis sebagai dasar penyelenggaraan SPAM secara efektif dan efisien harus dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum baik secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta mencegah terjadinya kehilangan air. Evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM secara komprehensif dengan konsep hulu hilir dari unit pengolahan dan produksi sampai pada ranah hak dan kewajiban pelanggan.

## 3.4 Persoalan Pemenuhan Asas Resiprokalitas
Asas resiprokalitas yang berintikan kesetaraan menuntut keselarasan pemenuhan kewajiban menjadi syarat mutlak dalam hubungan perikatan. Ketidaksetaraan prestasi dalam  kontrak  bertimbal  balik  menjadikan  ketidakseimbangan,  sehingga  dapat mempengaruhi  capaian  kinerja  dan  memungkinkan  timbulnya kerugian salah satu pihak. 18 Beberapa  faktor  yang  berpengaruh  dan  menjadi  persoalan    dalam  proses capaian asas resiprokalitas yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

## 3.4.1. Esensi Kaidah Hukum
Peraturan menjadi landasan untuk mengatur segala aktivitas dalam pola interaksi yang terbangun antara PDAM Tobelo dan pelanggannya. Berdasarkan Bab XIII, pasal 161  -165  Permendagri    No.  80  tahun  2015 19 ditetapkan bahwa Perda yang sudah diundangkan  tahap  selanjutnya  harus  disebarluaskan  untuk  dapat  diketahui  dan dipahami oleh masyarakat luas, serta meminimalisir resistensi yang ditimbulkannya . Sehingga tujuan dan sasaran yang ada pada perda tersebut dapat tercapai.
Perda  terkait  aktivitas  dan  capaian  kinerja  PDAM  Tobelo  yang  berhubungan dengan pemenuhan kewajiban dan hak pelanggannya belum  tersosialisasikan dengan
15 “Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum” (2016).
16 Ardian  Dwi  Putra,  Rostiyanti  Hadisoebrooto,  and  Widyo  Astono,  “Perencanaan  Bangunan Pengolahan  Air Minum Di Kecamatan Bekasi,” Prosiding Seminar Nasional Kota Berkelanjutan 2900 (2018):
207 – 17, http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/kotaberkelanjutan. 17 “Permendagri  No.  71  Tahun  2016  Tentang  Perhitungan  Dan  Penetapan  Tarif  Air  Minum,” Kemendagri § (2016).
18 Muha mmad  Syaifuddin,  “Hukum  Kontrak:  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum” Mandar Maju (2012): 98
19 “Permendagri No.80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah” (2015).
baik.  Hal  ini  terlihat  dari  Intensitas  penyebarluasan  informasi  ke  pelanggan  yang belum  terprogram  secara  terstruktur  dan  periodik  berdampak  pada  ketidaktahuan pelanggan  terhadap  ketentuan  yang  ada  dan  lemahnya    komitmen    pemenuhan kewajiban. Secara esensial peraturan yang ada kehilangan eksistensi dan  wibawanya karena lemahnya ikatan kepatuhan dan  terjadi inkonsistensi penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

## 3.4.2. Penegak dan Penegakan Asas Resiprokalitas
Fungsi  dan  tujuan  hukum  dalam  konteks  hubungan  PDAM  Tobelo  dan pelanggannya  adalah  untuk  menjamin  keseimbangan  dan  pedoman  bila  terjadi sengketa  dalam perikatan yang dibangun. Masing-masing pihak secara timbal balik berhak  menuntut  suatu  hal  dari  pihak  lain  dan  pihak  lainya  berkewajiban  untuk memenuhi tuntutan itu 20 .
Bagi pelanggan PDAM pemenuhan hak adalah merupakan kepuasan terhadap kinerja  dari suatu produk (barang dan jasa) yang dirasakan dan diharapkan sesuai dengan ekspektasinya 21 . Berdasarkan wawancara (pada bulan November 2022) dengan beberapa pelanggan PDAM di desa Gosoma terutama yang tinggal di dataran tinggi masih banyak dikeluhkan sering terjadinya kemacetan aliran air ke rumah pelanggan. Hal ini berbanding lurus dengan rendahnya komitmen pelanggan  dalam membayar tagihan rekening penggunaan air PDAM, yang menyebabkan besarnya piutang PDAM Tobelo(  harian  halmahera).  Lebih  jauh  besarnya  piutang tersebut berdampak pada operasional PDAM, terutama dalam hal pelayanan distribusi air ke pelanggan. Di sisi lain juga bisa menjadi beban Pemerintah Kabupaten dalam memberikan subsidi atau penyertaan  modal  lebih  yang  seharusnya  tidak  perlu  terjadi.  PDAM  sebagai perusahaan  milik  daerah  seharusnya  bisa  mandiri  dan  menjadi  salah  satu  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegakan aturan untuk pemenuhan kewajiban baik oleh pelanggan ataupun PDAM dalam hukum perjanjian menjadi faktor penting yang wajib dilakukan. Sanksi administratif maupun restitutif menjadi penting diterapkan sebagai konsekuensi bagi pelanggan yang tidak tertib dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya  optimalisasi pelayanan PDAM kepada pelanggan menjadi penyeimbang untuk terpenuhinya hak dan kepuasan pelanggan.

## 3.4.3. Budaya Hukum
Budaya hukum menjadi persoalan penting dan berpengaruh pada terwujudnya capaian  asas  resiprokalitas  dalam  hubungan  perikatan  antara  PDAM  dengan pelanggannya.  Budaya  hukum  adalah  keseluruhan  faktor  yang  menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat 22 . Budaya hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum  yang  secara  keseluruhan  mempengaruhi  seseorang  untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Budaya hukum terkait dengan adanya partisipasi (kesadaran dan  kepatuhan)  masyarakat  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum.  Kesadaran  dan
20 Subekti, Hukum Perjanjian , 6th ed. (Jakarta: Intermassa, 2005).
21 R  P  C  Fanggidae,  A  E  L  Nyoko,  and  ...,  “Analisis  Manajemen  Hubungan  Pelanggan  Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Kupang,” GLORY: Jurnal Ekonomi … , no. November (2020), http://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3042.
22 Ika Darmika, “Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya,” Jurnal Hukum Tô-Râ Vol. 2 No. (2016): 433, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941.
ISSN: 1978-15
kepatuhan  PDAM  terhadap  pemenuhan  hak-hak  pelanggan  adalah  kewajiban. Sebaliknya  kewajiban  pelanggan  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya  adalah konsekuensi logis yang harus diberikan atas pelayanan yang telah dilakukan PDAM.
Keterbukaan  informasi  dan  komunikasi  dalam  membangun  pola  dan  sistem hubungan  yang  baik  harus  dilakukan kedua belah pihak, baik secara konvensional secara tatap muka maupun dengan media jejaring sosial ( facebook, twitter, skype, dan aplikasi lainnya). Hal ini menjadi sarana yang efektif bagi  PDAM dalam menerima laporan  dan  menanggapi  keluhan  pelanggan.  Sebaliknya  juga  menjadi  sarana penyampaian  informasi  bila terjadi penyesuaian kebijakan ataupun peraturan baru tentang sistem layanan kepada pelanggan.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  kajian  terkait  rumusan  masalah  yang  telah ditetapkan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang berpengaruh  terhadap  persoalan  capaian  asas  resiprokalitas  dalam  hubungan perikatan  PDAM  Tobelo  dengan  pelanggannya  bermuara  pada pemberlakuan dan penegakan aturan yang tidak efektif dan konsisten. Pola sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik menjadikan kaidah hukum dalam peraturan yang ada tidak diketahui dan dipahami terutama oleh para pelanggan. Hal ini menjadikan  kohesi kaidah hukum kurang mengikat, cenderung terabaikan dan tidak dipatuhi. Persoalan normalisasi dan optimalisasi  sistem  layanan  PDAM  Tobelo  tidak  hanya  pada  ketersediaan  fasilitas distribusi  melainkan  juga  terkait  dengan  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  yang sangat  menentukan  dalam  perencanaan,  pemanfaatan  sumber  daya,  pemanfaatan teknologi, prosedur dan strategi layanan yang baik. Keterbukaan informasi dan jalinan komunikasi  yang  baik  dalam  hubungan  perikatan  dapat  menjadi  langkah  efektif dalam  menyelesaiakan  persoalan  yang ada dan antisipasi terhadap persoalan yang akan timbul.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
BPS Kabupaten Halmahera Utara. (2020). Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2020. Katalog BPS, 1 – 424. https://halutkab.bps.go.id/publication.html Darmika, I. (2016). Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya. Jurnal Hukum Tô-Râ, Vol. 2 No., 429 – 435. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941
Ellya  Rosana.  (2014).  Masyarakat,  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran Hukum. Cultural Evolution.
Fanggidae,  R.  P.  C.,  Nyoko,  A.  E.  L.,  &  ...  (2020).  Analisis  Manajemen  Hubungan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Kupang. GLORY: Jurnal Ekonomi …, November. http://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3042
HarianHalmahera.com.  (2021,  October  13).  PDAM  Kaji  Kenaikan  Tarif  Air. http://harianhalmahera.com/halut/pdam-kaji-kenaikan-tarif-air/
Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial. Jurnal Hukum Dan Peradilan,
5(3), 447. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466 Komariah. (2019). Hukum Perdata (Edisi Revisi). UMMPress. https://books.google.co.id/books?id=--ZwEAAAQBAJ Muhammad  Syaifuddin  (2012) ,  “Hukum  Kontrak: Memahami  Kontrak  dalam Perspektif  Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum ”.  Bandung : Mandar Maju, 98
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum,
(2015).
Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, (2016).
Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Kemendagri (2016).
Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (2015).
Putra,  A.  D.,  Hadisoebrooto,  R.,  &  Astono,  W.  (2018).  Perencanaan  Bangunan Pengolahan Air Minum di Kecamatan Bekasi. Prosiding Seminar Nasional Kota Berkelanjutan, 2900, 207 – 217. http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/kotaberkelanjutan R. Mawardi, D. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In Masalah- Masalah Hukum (Vol. 44, Issue 3, p. 275). https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283
Sahabuddin,  S.  (2018).  Tipologi Hukum di Indonesia (Melihat Penggunaan Hukum Prosedural  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana).  Wajah  Hukum,  2(1),  114. https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.31
Soerjono,  S.  (2007).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan Hukum. In Raja Grafindo.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian (6th ed.). Intermassa. Sudjana,  S.  (2021).  Pelindungan  Paten  Dalam  Perspektif  Fungsi  Hukum  Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 13(1), 61 – 78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757 Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sunggono,  B.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  (16th  ed.).  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Survei  dan wawancara pada bulan Oktober s.d. November  2022, di desa Gosoma,
WKO, Wosia dan Rawajaya.
Undang-undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya  Air,  (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019