Diterima: 26 November 2021 Hal 147-160 Disetujui: 10 Januari 2022

## PRIORITAS RISIKO PENANGANAN DAN TRANSPORTASI IKAN TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) PONDOKDADAP
Risk Priority of Handling and Transportation of Tuna at Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap
Oleh: Nymas Sidratus Sakina 1 , Fis Purwangka 2 * , Mustaruddin 2 1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut Pascasarjana IPB, Bogor, Indonesia
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK- IPB, Bogor, Indonesia
* Korespondensi penulis: fis@psp-ipb.org

## ABSTRAK
Ikan  tuna  ( Thunnus  sp)  merupakan  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  di  Indonesia  yang mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi  dalam  jumlah  besar.  Salah  satu  sentra  produksi  tuna  berada  di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Kabupaten Malang. Kualitas ikan tuna di PPP Pondokdadap sebagian besar memiliki kualitas sedang ( grade B) dan tidak sedikit pula yang memiliki kualitas C dan D. Hal ini terjadi karena fasilitas penanganan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha bahwa dalam setiap kegiatan penanganan dan transportasi  yang  kurang  baik  terdapat  risiko  yang  mengakibatkan  terjadinya  penurunan  mutu sehingga nilai jualnya kurang maksimal. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan memetakan risiko prioritas dalam aktivitas penanganan dan transportasi ikan tuna di PPP Pondokdadap dengan pendekatan  FMEA.  Sehingga  didapatkan  risiko  kritis  dan  harus  segera  dilakukan  pengembangan mitigasi  pada  perikanan  tuna  di  PPP  Pondokdadap.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  November 2020. Metode pengumpulan data  menggunakan metode wawancara dan observasi langsung. Hasil yang diperoleh  bahwa  penurunan  mutu  terbesar  berada  pada  spesies  tuna  albakor  dengan  berat  ≥20kg. Terdapat 4 mode kegagalan (failure mode) yang menjadi risiko prioritas dalam penurunan mutu selama penanganan dan transportasi ikan tuna albakor ≥20kg di PPP Pondokdadap. Mode kegagalan tersebut yaitu pencucian ikan dengan air kotor, ikan dilempar saat penyortiran, ikan diletakkan di lantai tanpa alas dan penggunaan moda transportasi dengan mobil bak terbuka.
Kata kunci: Albakor, FMEA, penanganan, pondokdadap, risiko, transportasi

## ABSTRACT
Tuna (Thunnus sp) is a fishery and marine resource in Indonesia that has high economic value in  large  quantities.One  of  the  centers  of  tuna  production  is  in  East  Java  Province,  namely  at  PPP Pondokdadap, Malang Regency. The quality of tuna in PPP Pondokdadap is mostly of medium quality (grade B) and many have C and D quality. This condition occurs due to bad handling facilities and lack of knowledge of business actors that in every handling and transportation activity there are risks. It has the impact of a decrease in quality so that the selling value is less than the maximum. This research aims to identify and determine of priority risk in handling and transportation activities of tuna at PPP Pondokdadap using the FMEA approach. So that mitigation for the critical risk of tuna fisheries in Pondokdadap  can  be  developed.  The  research  was  held  in  November  2020.  The  method  of  data collection used interview and direct observation. The result was explained that the largest quality loss of tuna is albacore with weight ≥20kg. There are 4 failure modes that become priority risks in quality degradation  during  handling  and  transportation  of  ≥20kg  albacore  tuna  at  PPP  Pondokdadap.  The
failure modes are washing fish with dirty water, throwing fish during sorting, putting fish on the floor without a mat and using a pickup truck.
Key words: Albacore, FMEA, handling, Pondokdadap, risk, transportation

## PENDAHULUAN
Ikan  tuna  ( Thunnus  sp)  merupakan  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  di  Indonesia  yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dalam jumlah besar (Yusra et al. 2014). Salah satu sentra produksi tuna berada di Provinsi Jawa Timur tepatnya di PPP Pondokdadap, Kabupaten Malang. Pada tahun 2020 produksi ikan tuna di PPP Pondokdadap sebesar 1231 ton dan untuk lima tahun terakhir (tahun 2016 sampai 2020) volume tuna yang didaratkan sebesar 7.653 ton (PPP Pondokdadap 2020). Hasil tangkapan  tuna  ( Thunnus  sp)  yang  didaratkan  di  PPP  Pondokdadap  dipasarkan  ke  perusahaan pengekspor dan pasar lokal yang berada di Malang, Probolinggo dan Lamongan. Harga jual ikan tuna standar ekspor ditingkat nelayan sebesar Rp55.000 per kg, sedangkan harga tuna yang akan dipasarkan secara lokal berkisar antara Rp18.000 sampai Rp25.000 per kg. Nurani (2010) mengatakan bahwa harga ikan tuna akan saling terkait dengan kualitas yang ada.
Kualitas ikan tuna di PPP Pondokdadap sebagian besar memiliki kualitas sedang (grade B) dan tidak sedikit pula yang memiliki kualitas C dan D. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya fasilitas  penanganan  yang  kurang  memadai  dan  kurangnya  pengetahuan  para  pelaku  usaha  bahwa dalam setiap kegiatan penanganan dan transportasi yang kurang baik terdapat aktivitas risiko yang mengakibatkan  terjadinya  penurunan  mutu.  Furqan  (2017)  menjelaskan,  bahwa  penanganan  dan kendaraan yang digunakan pelaku usaha dalam distribusi ikan tuna di PPP Pondokdadap terdiri dari 2 unit kontainer berpendingin dan 17 unit truk terbuka. Kontainer berpendingin akan digunakan untuk ikan tuna dengan tujuan ekspor dan truk terbuka akan digunakan untuk tuna tujuan pasar lokal.
Hasil  survei  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  didapatkan  bahwa  hal  ini  berdampak  pada penurunan mutu yang signifikan dan 79% hasil tangkapan ikan tuna hanya dapat dipasarkan ke pasar domestik dengan harga yang murah. Syafitri et al. (2016) menjelaskan bahwa penurunan mutu ikan akan diikuti penurunan harga pada setiap segmen pasar. Besarnya prosentase tuna yang masuk ke pasar domestik  menyebabkan  banyak  tuna  yang  tidak  mendapat  pasar  dengan  cepat,  sehingga  semakin banyak  tuna  yang  mengalami  penurunan  mutu  dan  berdampak  pada  daya  beli  konsumen.  Seperti halnya  pada  penelitian  Tunjungsari  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  konsumen  akan  cenderung memilih ikan segar yang diperhatikan melalui warna, mata dan tekstur dalam membeli ikan yang akan dikonsumsi.
KEPMEN-KP  52A/2013  tentang  Persyaratan  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi merupakan standar acuan dalam menangani produk perikanan. Peraturan tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan termasuk didalamnya yaitu fasilitas, peralatan, transportasi dan cara penanganan. Dalam  praktiknya,  PPP  Pondokdadap  telah  berupaya  untuk  memenuhi  standar  penanganan  dan transportasi  yang  telah  ditetapkan.  Namun  karena  banyaknya  faktor  yang  menyebabkan  turunnya mutu  dan  harga  jual  tuna  yang  rendah,  PPP  Pondokdadap  dan  pelaku  usaha  kesulitan  dalam menentukan risiko prioritas yang harus lebih dulu diperhatikan selama penanganan dan transportasi ikan tuna. Risiko merupakan kemungkinan kejadian yang berpotensi merugikan atau suatu keadaan yang  tidak  pasti  yang  dapat  memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi  seseorang  atau  perusahaan (Purwitasari  2011).  Oleh  karena  itu,  analisis  risiko  penting  dilakukan  dalam  kegiatan  usaha  untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerugian.
Upaya  untuk  mengurangi  dampak  terjadinya  kerugian  dari  perikanan  tuna  di  Pondokdadap salah satunya dengan cara melakukan identifikasi risiko. Hal ini bertujuan untuk menguraikan dan merinci  jenis  risiko  yang  mungkin  terjadi  pada  aktivitas  penanganan  dan  transportasi  ikan  tuna,
sehingga  didapatkan  prioritas  risiko  yang  harus  ditangani  terlebih  dahulu  (Perdana  dan  Yuliawati 2014).  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi  dan  memetakan  risiko  prioritas  dalam  aktivitas penanganan dan transportasi ikan tuna di PPP Pondokdadap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah risiko aktivitas penanganan dan transportasi ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap,  Kabupaten  Malang.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara dengan panduan kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengambilan sampel ikan dalam pengukuran mutu akan dilakukan pada setiap rantai logistik mulai dari penangkapan dengan hand  line  sampai  ke  konsumen  secara accidental  sampling.  Teknik  penentuan  responden  dalam wawancara menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis sensori, peta kendali p, diagram Fishbone, Risk Assesment dan Risk Priority Number (RPN) dengan pendekatan Failure Mode And Effect (FMEA).

## Analisis Sensori
Analisis  sensori  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  mutu  secara  subjektif dengan  melakukan  pengamatan  pada  bagian  tubuh  ikan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  indikator kesegaran, seperti mata, insang, daging atau perut, dan konsistensi. Contoh metode sensori adalah uji organoleptik (Laismina et al. 2014). Pada penelitian ini, uji organoleptik digunakan untuk mengetahui tingkat mutu dan penurunan mutu yang terjadi pada tuna ( Thunnus sp) di setiap rantai logistik sampai dengan konsumen. Rantai logistik ini akan dibedakan berdasar alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan tuna di PPP Pondokdadap, yaitu hand line.
Penilaian mutu dengan pengamatan organoleptik akan dilakukan dengan uji skor. Pengambilan skor  dilakukan  dengan  menggunakan score  sheet  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Standarisasi Nasional  dengan  SNI  01-2729.1-2006  dengan  parameter  penampakkan  luar,  kelenturan  daging, keadaan  mata,  daging  perut,  bau,  serta  warna  insang.  Nilai  yang  dapat  diberikan  pada score  sheet bergantung pada kondisi setiap parameter sampel. Setiap parameter akan diberi nilai berkisar antara 1- 9  dengan  nilai  1  untuk  kondisi  paling  buruk  dan  nilai  9  untuk  kondisi  paling  baik  sesuai  dengan deskripsi  yang  ada  pada  panduan  SNI  01-2729.1-2006.  Data  yang  diperoleh  dari  lembar  penilaian selanjutnya akan ditabulasi dan ditentukan nilai mutunya dengan rata-rata yang diperoleh pada setiap sampel ikan.

## Analisis Peta Kendali p
Peta kendali merupakan alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas/proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas (Arsyad et al. 2017). Peta kendali yang akan digunakan pada penelitian ini adalah peta kendali p (pengendali proporsi kesalahan dalam %). Peta kendali p berfungsi untuk memonitor konsistensi mutu ikan tuna pada setiap rantai logistik mulai  dari  aktivitas  penangkapan  hingga  pemasaran  berdasarkan  data  mutu  sebelumnya  (data organolepotik). Manfaat dari peta kendali p untuk membantu pengendalian mutu, memberi informasi apakah produk masih dalam atau sudah di luar pengendalian, serta kapan dan dimana produsen harus melakukan  perbaikan  kualitas  (Khomah  dan  Rahayu  2015).  Adapun  pembuatan  peta  kendali  p dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Menghitung proporsi ketidaksesuaian
Proporsi ketidaksesuaian digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi kerusakan ikan yang terjadi pada tiap sub-group (proses). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
p = !" ! (1)
Keterangan: p   = proporsi ketidaksesuaian np = jumlah ketidaksesuaian dalam sub-grup (proses) n   = jumlah sampel yang diperiksa dalam sub-grup (proses)
2. Menghitung garis pusat ( center line)
Garis pusat merupakan rata-rata ketidaksesuaian ikan (p)
CL = p% = ∑!" ∑! (2)
Keterangan: CL   = center line ∑np = jumlah total ketidaksesuaian ∑n   = jumlah total sampel yang diamati
3. Menghitung batas kendali atas ( Upper control limit = UCL)
UCL = p% + 3) "$(&'" $) )
(3) Keterangan: UCL = Upper control limit; p ̅ = rata-rata ketidaksesuaian produk n       = jumlah sampel tiap proses
4. Menghitung batas kendali bawah ( Lower control limit = LCL)
LCL = p% − 3) "$(&'" $) ) (4) Keterangan:
LCL = Lower control limit; p ̅ = rata-rata ketidaksesuaian produk n      = jumlah sampel tiap proses

## Diagram Sebab-Akibat/ Fishbone Diagram
Diagram  tulang  ikan  atau fishbone  diagram  adalah  salah  satu  metode  untuk  menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi (Rahmah 2010). Sering juga diagram ini disebut dengan diagram  sebab-akibat  atau  cause  effect  diagram.  Analisis fishbone  diagram  dalam  penelitian  ini menggunakan konsep 4M ( material, method, man, dan machine) sesuai dengan pernyataan Murnawan dan Mustofa (2014) bahwa dalam diagram fishbone terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab dari suatu masalah, yaitu man, machine, material dan method. Diagram ini berguna dalam mengidentifikasi secara tepat  hal-hal  yang  berpengaruh  terhadap  mutu  hasil  tangkapan  tuna  ( Thunnus  sp),  khususnya penurunan mutu akibat dari aspek penanganan dan transportasi.

## Risk Assesment
Risk assessment (penilaian risiko) adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Melalui pendekatan FMEA, penelitian ini akan menghitung tingkat severity, occurrence dan detection (Andiyanto et al. 2017). Kartikasari dan Romadhon (2019) menjelaskan bahwa tingkat kerusakan ( severity) adalah penilaian seberapa serius kerusakan  yang  dihasilkan  karena  terjadi  kegagalan  proses  terhadap  mutu  saat  penanganan  dan transportasi tuna. Nilai frekuensi ( occurrence) ditentukan dengan melihat seberapa banyak gangguan yang menyebabkan kegagalan pada penanganan dan transportasi tuna dalam mempertahankan mutu. Tingkat  Deteksi  ( detection)  adalah  melihat  bagaimana  kegagalan  tersebut  dapat  diketahui  sebelum terjadi. Adapun kriteria dalam menentukan nilai SOD adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Penilaian tingkat kerusakan, frekuensi kejadian dan tingkat deteksi
Skala Deskripsi Risiko* Tingkat Kerusakan (S) Frekuensi Kejadian (O) Tingkat deteksi(D) 1 • kerusakan dapat diabaikan terjadi 1 pada tiap 10 kali dilakukan aktivitas dapat dideteksi dengan mudah • konsumen tidak memperhatikan kecacatan 2 • kerusakan ringan terjadi 1 pada tiap 7 kali dilakukan aktivitas peluang terdeteksi tinggi • konsumen tidak merasakan penurunan kualitas 3 • kerusakan sedang terjadi 1 pada tiap 5 kali dilakukan aktivitas peluang terdeteksi sedang • konsumen merasakan penurunan kualitas namun masih dalam toleransi 4 • kerusakan tinggi terjadi 1 pada tiap 3 kali dilakukan aktivitas peluang terdeteksi kecil • konsumen merasakan penurunan kualitas dan melebihi batas toleransi 5 • kerusakan sangat tinggi terjadi pada tiap kali dilakukan aktivitas tidak dapat dideteksi • konsumen tidak akan menerima produk
Sumber:  Chrysler  (1995);  Gaspersz  (2002);  Kartikasari  dan  Romadhon  (2019);  *  =  modifikasi  oleh peneliti
Risk Priority Number (RPN)
Tahap ini akan bertujuan menentukan prioritas risiko penanganan dan transportasi ikan tuna ( Thunnus  sp)  di  PPP  Pondokdadap  hingga  ke  konsumen.  Tujuan  ini  dapat  diperoleh  dengan menghitung nilai Risk Priority Number (RPN). Nilai RPN berasal dari pengolahan nilai SOD sebagai berikut:
RPN =   (S) x (O) x (D) (5) Keterangan: RPN = Nilai risiko prioritas
S       = tingkat keparahan yang ditimbulkan O      = frekuensi terjadinya risiko
D      = tingkat deteksi probabilitas penyebab kegagalan
Nilai RPN bertujuan mengetahui risiko kritis dan digunakan untuk melakukan mitigasi pada risiko yang mendapatkan nilai tinggi (Teng et al. 2006). Tahap dalam menentukan mitigasi risiko yang pertama adalah menghitung skor risiko dan RPN, selanjutnya melakukan perangkingan terhadap skor RPN. Setelah didapatkan perankingan maka akan mendapatkan risiko prioritas dan segera dilakukan mengembangkan  rencana  mitigasi  risiko  tersebut  (Wahyuni  dan  Sumarmi  2018).  Penentuan  risiko prioritas dilakukan dengan melihat nilai kritis pada nilai RPN melalui rumus sebagai berikut:
Nilai kritis  =   (∑RPN)/(∑Risiko) (6)
Keterangan:
Nilai Kritis = Nilai batas bawah penentuan rangking RPN ∑RPN         = Jumlah total nilai RPN ∑Risiko      = Jumlah risiko

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Sensori
Metode sensori dalam tahap ini menggunakan uji organoleptik sesuai dengan Badan Standarisasi Nasional dengan SNI 01-2729.1-2006 yang menggunakan parameter penampakkan luar, kelenturan daging, keadaan mata, daging perut, bau, serta warna insang. Sampel ikan yang diambil adalah ikan tuna dengan bobot ≥ 20 kg yang dipisahkan berdasarkan jenis. Menurut SNI 01-2729.1 (2006) ikan segar akan  dinyatakan  cacat  apabila  nilai  pengamatan  organoleptiknya  kurang  dari  7.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa untuk kategori ikan tuna ≥ 20kg, ikan tuna cacat dengan jumlah tertinggi berada pada proses penanganan di TPI dengan jenis tuna albakor. Daftar ikan tuna cacat berdasarkan proses dan jenisnya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Data tuna cacat bobot ≥20Kg No. Nama Proses Jenis Ikan Jumlah Sampel Jumlah Cacat 1 Pembongkaran Sirip Kuning 50 3 2 Albakor 50 20 3 Mata Besar 50 10 4 Penanganan di TPI Sirip Kuning 50 3 5 Albakor 50 25 6 Mata Besar 50 10 7 Penanganan di Gudang Sirip Kuning 50 3 8 Albakor 50 13 9 Mata Besar 50 8 10 Proses Pengiriman Sirip Kuning 50 3 11 Albakor 50 8 12 Mata Besar 50 8 Total 600 114
Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 4 proses dalam ikan dengan bobot ≥20kg. Proses yang dilakukan mulai dari pembongkaran hingga pengiriman. Dalam setiap proses diambil 50 sampel ikan berdasarkan jenis tuna yang tertangkap yaitu tuna sirip kuning, tuna albakor dan tuna mata besar. Dari data tersebut menunjukkan jumlah cacat terbesar terdapat pada jenis ikan tuna albakor saat proses pasca pembongkaran sampai dengan penanganan di TPI. Selanjutnya diikuti oleh tuna albakor saat proses pembongkaran. Rata-rata ikan tuna yang memiliki jumlah cacat tinggi terdapat pada ikan tuna albakor dan yang terendah pada ikan tuna sirip kuning. Hal ini terjadi karena ikan tuna sirip kuning memiliki harga  yang  lebih  mahal  dari  ikan  albakor,  sehingga  penanganan  ikan  tuna  sirip  kuning  lebih diutamakan.

## Peta Kendali p
Cacat produk dalam penelitian ini adalah proporsi jumlah cacat pada ikan tuna dengan berat ≥20 kg. Peta kendali p memiliki Upper Control Limit (UCL) dan Lower Control Limit (LCL) sebagai nilai pengendalian. Proses akan dinyatakan diluar kendali apabila proporsi cacat ikan tuna melebihi nilai UCL ataupun LCL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ikan tuna ≥20kg, proporsi cacat yang berada diluar kendali terjadi pada proses nomor 5. Proses tersebut adalah aktivitas penanganan pasca pembongkaran sampai dengan penanganan di TPI dengan jenis ikan tuna albakor. Peta kendali p tuna ≥20kg disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1 Peta kendali p tuna ≥20Kg
Gambar 1 menunjukkan bahwa garis Center Line (CL) atau garis tengah memiliki nilai 0,190. Nilai UCL atau batas atas memiliki nilai sebesar 0,453 dan untuk nilai LCL atau batas bawah adalah 0,000. Kegiatan dapat dikatakan terkendali jika nilai proporsi cacat tidak melebihi nilai UCL dan LCL. Pada gambar 1 terlihat bahwa terdapat satu nilai yang melebihi UCL. Nilai tersebut berada pada proses 5  yang  merupakan  aktivitas  penanganan  pasca  pembongkaran  sampai  dengan  penanganan  di  TPI dengan  jenis  ikan  tuna  albakor.  Hal  ini  dikarenakan  aktivitas  penanganan  ikan  tuna  albakor  yang dilakukan di PPP Pondokdadap selama pasca pembongkaran sampai dengan penanganan di TPI oleh pelaku produksi dilakukan dengan kurang baik, sehingga berakibat pada proses yang berada diluar pengendalian.

## Diagram Sebab-Akibat/ Fishbone Diagram
Data  pengamatan  langsung  dan  wawancara  yang  dilakukan  selama  proses  penanganan  dan transportasi ikan tuna di PPP Pondokdadap, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan mutu ikan tuna albakor dengan berat ≥20kg yang menyebabkan proses berada diluar kendali. Faktor- faktor  tersebut  dilihat  dari  4  aspek  yaitu man,  machine,  method  dan  material  dan  disajikan  pada Gambar 2.
Gambar 2 Diagram fishbone faktor penyebab penurunan mutu diluar kendali tuna albakor ≥20kg

## 1. Faktor Man
Man (manusia) dalam kegiatan ini terdiri dari anak buah kapal (ABK), kuli panggul dan petugas pelabuhan. Pada proses ini, ABK akan bertugas mengeluarkan ikan dari palka dan meletakkan di atas dek. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh kuli panggul. Tugas kuli panggul adalah mengangkut ikan dari dek kapal menuju TPI untuk ditimbang kemudian di sortir menurut jenis dan ukuran. Segala kegiatan  ini  akan  diawasi  oleh  petugas  pelabuhan.  Petugas  pelabuhan  terbagi  menjadi  2  tim,  tim pertama akan memantau proses bongkar muat kapal sampai dengan selesai sortir di TPI. Tim pertama juga bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan pada setiap kapal yang melakukan bongkar. Tim kedua bertugas melakukan inspeksi mutu pada setiap ikan hasil tangkapan.
Proses pembongkaran oleh ABK dilakukan dengan mengandalkan pengalaman dan kebiasaan yang sudah turun temurun. Hal ini dikarenakan  tingkat pendidikan nelayan di PPP Pondokdadap yang tergolong rendah dan ABK belum peduli dengan dampak menurunnya mutu ikan terhadap nilai jual. Proses  pembongkaran  dilakukan  dengan  tidak  memperhatikan  kebersihan  tubuh  ataupun  keadaan sekitar. Hal ini tampak pada sebagian besar ABK yang melakukan bongkar dengan tangan kotor dan pakaian yang kurang bersih. Selain itu, masih banyak ABK yang makan, merokok bahkan meludah saat proses pembongkaran berlangsung. Tidak hanya ABK, kondisi kuli panggul juga dapat dikatakan tidak bersih. Sebelum memegang ikan, kuli panggul tidak mencuci tangan ataupun memakai sarung tangan yang seharusnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pembekalan terhadap kuli panggul. Selain itu, kuli panggul juga mengatakan bahwa mereka harus cepat dalam melakukan pengangkutan agar ikan dapat segera terjual. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan cara penanganan yang baik agar tidak menurunkan mutu sehingga harga jual menjadi sangat kecil. Selain karena faktor ABK dan kuli panggul,  petugas  pelabuhan  juga  berperan  penting  dalam  penerapan  proses  penanganan  dan transportasi ikan yang baik. Pengawasan dari pihak pelabuhan yang kurang maksimal menyebabkan hal ini terus terjadi. Tidak adanya sanksi untuk para pelaku usaha yang melakukan penanganan dan transportasi yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu alasan kejadian ini terus berulang. Selain itu, kurangnya tenaga pengawas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata.
2. Faktor Method
Method (metode) adalah cara pelaku usaha atau man (manusia) dalam melakukan penanganan dan transportasi ikan hasil tangkapan (Rahayu 2019). Metode penanganan yang dilakukan oleh pelaku usaha  di  PPP  Pondokdadap  yang  terdiri  dari  ABK  dan  kuli  panggul  dapat  dikatakan  kurang  baik. Kekurangan  tersebut  diantaranya  terputusnya  rantai  dingin,  hal  ini  dikarenakan  ikan  tuna  albakor diletakkan pada ruang terbuka di atas dek kapal tanpa diberi pelindung ataupun es. Selain itu proses pembongkaran juga dilakukan di dermaga dan terkena panas matahari langsung. Penurunan suhu ikan akan berpengaruh terhadap penurunan mutu, karena bakteri akan lebih cepat berkembang dan terjadi proses pembusukan.
Pengangkutan ikan dari dek menuju TPI oleh kuli panggul juga dilakukan dengan kurang baik. Ikan tuna albakor akan diangkut menuju TPI dengan sebilah bambu dan ikan dalam keadaan terbalik. Hal ini menyebabkan ikan yang besarnya melebihi tinggi kuli panggul akan terseret pada lantai kasar dan terkena genangan air di lantai. Pengangkutan seperti ini akan menyebabkan ikan tergores dan cacat pada tubuh. Proses selanjutnya yaitu penyortiran di TPI, ikan akan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis  dengan  cara  diseret.  Setelah  itu  ikan  akan  dilempar  ke  tempat  yang  sesuai  dengan  kelompok kriterianya. Hal ini menyebabkan banyak ikan yang tergores dan mengalami cacat tubuh. Saat ikan diseret,  tubuh  ikan  akan  tergores  karena  mengenai  lantai  kasar,  selain  itu  ikan  juga  akan  terkena genangan air yang dapat menambah bakteri sehingga proses pembusukan semakin cepat terjadi.

## 3. Faktor Machine
Machine  merupakan  sarana  dan  teknologi  yang  digunakan,  yaitu  terkait  dengan  teknologi pengangkut dan transportasi yang digunakan. Pengangkutan ikan tuna albakor di PPP Pondokdadap
masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Pengangkutan ini dilakukan dengan alat bantu sebilah bambu. Ikan tuna albakor akan diikat pada bambu dengan posisi terbalik dan kemudian akan dipanggul oleh dua orang kuli panggul. Peralatan yang sangat sederhana ini akan menyebabkan proses pengangkutan menjadi kurang efisien dari segi waktu dan tenaga. Selain itu, proses ini memberikan dampak buruk pada kualitas ikan tuna albakor karena ikan akan terseret-seret.
Transportasi yang digunakan di PPP Pondokdadap untuk ikan tuna albakor juga dinilai masih kurang  memadai.  Hal  ini  dikarenakan  masih  ada  kapal  tanpa  penutup  yang  beroperasi  dalam penangkapan  ikan  tuna.  Kapal  tanpa  penutup  ini  berdampak  pada  kualitas  ikan  karena  ikan  akan langsung terkena panas matahari. Selain itu, setelah sampai di TPI ikan yang telah selesai disortir akan dimasukkan  ke  mobil  bak  terbuka  untuk  selanjutnya  dibawa  ke  gudang  penyimpanan.  Mobil  bak terbuka tanpa diberi penutup dan es ini akan menambah penurunan kualitas ikan tuna albakor. Pada prinsipnya  ikan  harus  berada  pada  suhu  rendah  dan  bila  tidak  dalam  cold  storage,  es  harus  terus diberikan hingga suhu ikan mencapai 0°C (Deni 2015).

## 4. Faktor Material
Material adalah alat dan bahan yang digunakan selama proses penanganan dan transportasi ikan tuna albakor di PPP Pondokdadap. Alat dan bahan ini yaitu air, timbangan, pisau, alas di TPI dan wastafel. Material yang digunakan saat proses penanganan dan transportasi ikan tuna albakor di PPP Pondokdadap beberapa ada yang tidak steril, terbatas sampai dengan tidak dapat digunakan. Air yang digunakan ABK untuk mencuci ikan saat di dermaga adalah air laut. Dimana air laut tersebut telah tercemar dengan tumpahan minyak, sampah dan partikel berbahaya lainnya. Selain itu, timbangan ikan yang  digunakan  di  PPP  Pondokdadap  tidak  dicuci  dengan  bersih  setelah  digunakan  dan  akan digunakan lagi pada keesokan harinya. Pisau yang digunakan ABK untuk membersihkan insang dan isi perut  ikan  tuna  albakor  juga  beberapa  telah  berkarat.  Alas  halus  di  TPI  yang  digunakan  untuk meletakkan  ikan  tuna  juga  terbatas,  ikan  tuna  yang  diberi  alas  halus  hanya  untuk  ikan  tuna  jenis yellowfin tuna dan bigeye tuna yang berukuran besar. Hal ini terjadi karena terbatasnya alas dan harga jual tuna albakor yang lebih rendah dibanding jenis tuna lainnya. Ikan albakor akan diberi alas jika hasil tangkapan yellowfin dan bigeye tidak dalam jumlah besar. Selain itu, wastafel pada TPI ada yang tidak berfungsi dan menghambat para pelaku usaha untuk melakukan cuci tangan sebelum menyentuh ikan. Beberapa material tersebut akan memberikan dampak pada penurunan kualitas ikan tuna albakor dan mempengaruhi nilai jualnya.

## Risk Assesment
Risk assesment atau penilaian risiko merupakan langkah penting yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas risiko pada proses penanganan dan transportasi ikan tuna di PPP Pondokdadap. Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  besaran  nilai  risiko  secara  rinci  yang  dilihat  dari  tingkat kerusakan ( severity), frekuensi kejadian (occurance) dan tingkat deteksi (detection). Risk assesment bobot ≥20kg dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Risk assesment tuna albakor bobot ≥20kg Proses Failure mode Effect Risk Assesment Severity (S) Occurrence (O) Detection (D) Pembongkaran ikan dari kapal Insang dan isi perut dibersihkan di atas kapal saat di dermaga penurunan mutu ikan secara signifikan 5 5 1
Proses Failure mode Effect Risk Assesment Severity (S) Occurrence (O) Detection (D) Pisau yang digunakan berkarat ikan terkontaminasi 3 4 2 Terbatasnya tenaga kerja proses pembersihan lama 3 4 2 Ikan dicuci dengan air kotor ikan terkontaminasi bakteri 4 4 2 Ikan yang telah dibersihkan dilempar di dek yang disediakan ikan cacat daging dan tekstur 5 4 1 Ikan diletakkan di dek tanpa alas ikan cacat karena tergores alas yang kasar 4 5 1 Ikan diangkut ke penimbangan dengan bambu penurunan mutu karena ikan terseret dan terkena air kotor 5 5 1 Penimbangan Ikan di TPI Timbangan kotor ikan terkontaminasi 3 4 2 Penyortiran ikan di TPI Ikan di lempar tubuh ikan tergores dan menimbulkan cacat 5 5 2 Ikan diletakkan di lantai tanpa alas tubuh ikan tergores lantai yang kasar 5 5 2 Wastafel tidak berfungsi ikan terkontaminasi karena pekerja tidak mencuci tangan dahulu 2 3 3 Terdapat genangan air disekitar tempat penyortiran ikan terkontaminasi dengan air kotor disekitarnya 4 3 2 Pengangkutan ikan ke moda transportasi Moda transportasi dengan mobil pick up terbuka ikan terkena langsung oleh cahaya matahari 5 4 2 ikan terkontaminasi debu Ikan di seret mendekati mobil pick up tubuh ikan tergores 5 5 1 Ikan dilemparkan ke atas mobil pick up tubuh ikan tergores 5 5 1 Ikan tidak diberi es bakteri cepat berkembang 5 4 1
Tabel 3 menunjukkan terdapat 4 proses dalam penanganan dan transportasi ikan tuna albakor dengan berat ≥20kg saat kegiatan pasca pembongkaran sampai dengan penanganan di TPI. Pada proses pembongkaran ikan dari kapal, nilai severity tertinggi terjadi pada mode kegagalan saat insang dan isi perut ikan dibersihkan di atas kapal ketika tiba di dermaga, ikan dilempar ke atas dek dan ikan diangkut ke  penimbangan  dengan  bambu.  Mode  kegagalan  ini  memiliki  nilai severity  yang  besar  karena menyebabkan kerusakan yang tinggi dan berakibat pada cepatnya proses penurunan mutu pada tahap awal. Sehingga memperbesar potensi kerusakan produk yang akan disadari oleh konsumen dan terjadi penolakan.  Nilai occurance  tertinggi  berada  pada  mode  kegagalan  ketika  insang  dan  isi  perut  ikan dibersihkan di atas kapal saat tiba di dermaga, ikan diletakkan di dek tanpa alas dan ikan diangkut ke penimbangan dengan bambu. Nilai occurance pada tahap ini memiliki nilai terbesar karena terjadi pada setiap dilakukan aktivitas. Nilai detection tertinggi berada pada mode kegagalan pisau yang digunakan berkarat, terbatasnya tenaga kerja dan ikan dicuci dengan air kotor. Hal ini terjadi karena kejadian tersebut dapat dideteksi dengan peluang tinggi, namun bukan berarti dapat selalu terdeteksi karena ada beberapa ABK yang menggunakan pisau tidak berkarat, tercukupinya tenaga kerja saat hasil tangkapan rendah dan pencucian ikan dengan air bersih yang tersisa.
Proses penimbangan ikan di TPI hanya memiliki satu mode kegagalan yaitu timbangan yang kotor dan nilai tertinggi berada pada nilai occurance. Hal ini karena pemakaian timbangan yang kotor terjadi 1 pada tiap 3 kali dilakukan aktivitas. Proses ketiga yaitu penyortiran ikan di TPI, nilai severity dan occurance tertinggi berada pada mode kegagalan saat ikan di lempar dan ikan diletakkan di lantai tanpa alas. Mode kegagalan ini memiliki nilai severity yang tinggi karena dampak penurunan mutu dari aktivitas tersebut dapat dikatakan besar dan akan disadari oleh konsumen. Tingginya nilai occurance pada mode kegagalan ini karena pelemparan ikan dan peletakkan ikan tanpa alas terjadi pada setiap dilakukan aktivitas. Nilai detection tertinggi pada proses ini berada pada mode kegagalan wastafel tidak berfungsi. Hal ini terjadi karena kerusakan wastafel sulit di deteksi dan tidak dapat diketahui kapan akan rusak atau berfungsi kembali.
Proses  terakhir  dalam  aktivitas  penanganan  dan  transportasi  ikan  tuna  albakor  pasca pembongkaran sampai dengan penanganan di TPI adalah pengangkutan ikan ke moda transportasi. Nilai severity tertinggi berada pada semua mode kegagalan, yaitu moda transportasi yang menggunakan mobil bak terbuka ( pick up), ikan di seret mendekati mobil pick up, ikan dilemparkan ke atas mobil pick up dan ikan tidak diberi es. Nilai severity pada aktivitas ini sangat tinggi karena dapat memberikan dampak cacat tubuh dan penurunan mutu dengan cepat karena ikan tidak berada pada suhu rendah. Nilai occurance tertinggi berada pada mode kegagalan ikan di seret mendekati mobil pick up dan saat ikan dilemparkan ke atas mobil pick up. Nilai occurance pada tahap ini sangat tinggi karena terjadi pada setiap dilakukan aktivitas. Nilai detection tertinggi berada pada mode kegagalan moda transportasi dengan mobil bak terbuka. Hal ini terjadi karena tidak semua ikan tuna albakor akan diangkut dengan mobil bak terbuka, bila jumlahnya mencapai 200 ekor pada saat sekali bongkar, maka akan langsung diangkut dengan truk berpendingin.
Risk Priority Number (RPN)
RPN bertujuan untuk mendapatkan prioritas risiko yang dilihat dari perhitungan skor SOD. Risiko prioritas akan didapatkan dengan perangkingan nilai RPN sehingga mendapatkan risiko kritis dan  segera  dilakukan  rencana  pengembangan  mitigasi. Risk  priority  number  tuna  albakor  ≥20kg disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Risk priority number tuna albakor ≥20kg Proses Failure mode Effect Risk Assesment  RPN S O D Pembongkaran Ikan dari Kapal Insang dan isi perut dibersihkan di atas kapal saat di dermaga penurunan mutu ikan secara signifikan 5 5 1 25 Pisau yang digunakan berkarat ikan terkontaminasi 3 4 2 24 Terbatasnya tenaga kerja proses pembersihan lama 3 4 2 24 Ikan dicuci dengan air kotor  ikan terkontaminasi bakteri 4 4 2 32 Ikan yang telah dibersihkan dilempar di dek yang disediakan ikan cacat daging dan tekstur  5 4 1 20 Ikan diletakkan di dek tanpa alas ikan cacat karena tergores alas yang kasar 4 5 1 20 ikan diangkut ke penimbangan dengan bambu penurunan mutu karena ikan terseret dan terkena air kotor 5 5 1 25 Penimbangan Ikan di TPI Timbangan kotor ikan terkontaminasi 3 4 2 24 Penyortiran Ikan di TPI Ikan di lempar tubuh ikan tergores dan menimbulkan cacat 5 5 2 50 Ikan diletakkan di lantai tanpa alas tubuh ikan tergores lantai yang kasar 5 5 2 50 Wastafel tidak berfungsi ikan terkontaminasi karena pekerja tidak mencuci tangan dahulu 2 3 3 18 Terdapat genangan air disekitar tempat penyortiran ikan terkontaminasi dengan air kotor disekitarnya 4 3 2 24 Pengangkutan Ikan ke Moda Transportasi Moda transportasi dengan mobil pick up terbuka ikan terkena langsung oleh cahaya matahari 5 4 2 40 ikan terkontaminasi debu Ikan di seret mendekati mobil pick up tubuh ikan tergores 5 5 1 25 Ikan dilemparkan ke atas mobil pick up tubuh ikan tergores 5 5 1 25 Ikan tidak diberi es bakteri cepat berkembang 5 4 1 20
Tabel 4 menunjukkan rentang nilai RPN berkisar antara 18 sampai dengan 50. Nilai RPN pada tiap-tiap mode kegagalan telah diketahui maka langkah selanjutnya adalah menentukan risiko prioritas (risiko  kritis).  Risiko  prioritas  akan  didapatkan  dengan  analisis  melalui  nilai  kritis.  Nilai  kritis merupakan batas bawah nilai RPN yang akan menjadi patokan penentuan risiko prioritas, maka yang termasuk dalam risiko prioritas adalah mode kegagalan yang memiliki nilai RPN di atas nilai kritis. Nilai kritis ditentukan dari rata-rata RPN dari seluruh risiko dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai kritis
= ∑"#$ ∑"%&%'( = **+ &+
Perhitungan  nilai  kritis  menujukkan  nilai  27,86,  maka  yang  termasuk  dalam  risiko  prioritas adalah  risiko  atau  mode  kegagalan  yang  memiliki  nilai  di  atas  nilai  kritis  yaitu  terdapat  4  mode kegagalan antara lain pencucian ikan dengan air kotor, ikan dilempar saat penyortiran, ikan diletakkan di lantai tanpa alas dan penggunaan moda transportasi dengan mobil bak terbuka (Tabel 5).
Tabel 5 Risiko prioritas penanganan dan transportasi tuna albakor ≥20kg
Rangking Proses Failure Mode RPN 1 Penyortiran ikan di TPI Ikan dilempar 50 2 Penyortiran ikan di TPI Ikan diletakkan di lantai tanpa alas 50 3 Pengangkutan ikan ke moda transportasi moda transportasi dengan mobil bak terbuka ( pick up) 40 4 Pembongkaran ikan dari kapal ikan dicuci dengan air kotor 32

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 mode kegagalan ( failure mode) yang menjadi risiko prioritas dalam penanganan dan transportasi ikan tuna albakor ≥20kg di PPP Pondokdadap. Mode kegagalan tersebut yaitu pencucian ikan dengan air kotor, ikan dilempar saat penyortiran, ikan diletakkan di lantai tanpa alas dan penggunaan moda transportasi dengan mobil bak terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiyanto S., Sutrisno A., Punuhsingon C. 2017. Penerapan Metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Untuk Kuantifikasi Dan Pencegahan Resiko Akibat Terjadinya Lean Waste. Jurnal Online Poros Teknik Mesin. 6(1): 45-57.
Arsyad A. G., Ferdinant P. F., Ekawati R. 2017. Analisis Peta Kendali p yang distandarisasi dalam Proses Produksi Regulator Set Fujiyama (Studi Kasus: PT. XYZ). Jurnal Teknik Industri. 5(1): 86-92.
Badan Standarisasi Nasional. 2006. SNI Ikan Segar No. SNI No. 01-2729.1-2006. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. 137 hlm.
Chrysler C. 1995. Potential Failure and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual 2nd Edition. Ford Motor Company. 68 hlm.
Deni S. 2015. Karakteristik Mutu Ikan Selama Penanganan pada kapal KM. Cakalang. Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan. 8(2): 72-80.
Furqan I. 2017. Penanganan Hasil Tangkapan Tuna di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap untuk Memenuhi Standar Pasar Ekspor. [Tesis]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor. 89 hlm.
Gaspersz V. 2002. Pedoman Implementasi Program Six Sigma. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kartikasari V., Romadhon, H. 2019. Analisis Pengendalian dan Perbaikan Kualitas Proses Pengalengan Ikan Tuna Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) Studi kasus di PT XXX Jawa Timur. Journal of Industrial View. 1(1): 1-10.
Khomah I., Rahayu E. S. 2015. Aplikasi Peta Kendali p Sebagai Pengendalian Kualitas Karet di PTPN IX Batujamus/Kerjoarum. Jurnal AGRARIS. 1(1): 12-24.
Laismina A. N., Monotulu L. A. D., Mentang F. 2014. Kajian Mutu Ikan Tuna (Thunnus albacares) Segar di Pasar Bersehati Kelurahan Calaca Manado. Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan. 2(2): 15- 19.
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  2013.  No.  52A/KEPMEN/KP/2013  Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Jakarta. 30 hlm.
Murnawan  H.,  Mustofa.  2014.  Perencanaan  Produktivitas  Kerja  dari  Hasil  Evaluasi  Produktivitas dengan  Metode  Fishbone  di  Perusahaan  Percetakan  Kemasan  PT  X.  Jurnal  Teknik  Industri HEURISTIC. 11(1): 27-46.
Nurani T. W. 2010. Model Pengelolaan Perikanan: Suatu Kajian Pendekatan Sistem. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Perdana  R.  P.,  Yuliawati  E.  2014.  Integrasi  Metode  FMEA  dan  Topsis  Untuk  Menganalisis  Risiko Kecelakaan Pada Proses Frame and Fork Welding. Jurnal Spektrum Industri. 12 (1): 43-52.
[PPP]  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Pondokdadap.  2020.  Laporan  Monitoring  Pelabuhan  Perikanan Panttai (PPP) Laporan Bulanan Tahun 2016-2020. Malang.
Purwitasari A. 2011. Manajemen Risiko Operasional Pada Pemasaran Benih Ikan Patin PT Mitra Mina Nusantara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 120 hlm.
Rahayu  D.  2019.  Produksi  bersih  dalam  penanganan  hasil  tangkapan  dan  komponen  sisa  pada pendaratan  ikan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  [skripsi].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor. 38 hlm
Rahmah  A.  2010.  Sanitasi  dan  Higienitas  Serta  Dampaknya  Terhadap  Mutu  Ikan  dan  Pengguna Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Lampulo  Banda  Aceh.  [Skripsi].  Bogor.  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. 133 hlm.
Syafitri M., Fahrul. 2016. Studi Kualitas Ikan Segar Secara Organoleptik yang Dipasarkan Di Kabupaten Jeneponto. Jurnal IPTEKS PSP. 3(6): 544-552.
Teng S. G., Ho S. M., Shumar D, Liu P.C. 2006, Implementing FMEA In A Collaborative Supply Chain Enviroment”, International Journal Of Quality & Reliability Management. 23(2), 179-196.
Tunjungsari F. D. 2009. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Ikan Kakap Merah di Pasar Tradisional Kota Surakarta. [Skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
Wahyuni H. C., dan W. Sumarmi. 2018. Pengukuran Risiko Keamanan Pangan pada Sistem Rantai Pasok Ikan Segar. Jurnal Teknik Industri. 13(1): 37-44.
Yusra M., Hamzah A., Syahnur S. 2014. Analisis Permintaan Tuna Sirip Kuning (Yellowfin) Indonesia di Pasar Jepang. Jurnal Ilmu Ekonomi. 2(2): 72-81.