## ALTERNATIF MEDIA PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA TANI
(Political Socialization Media Option for Increasing Farmer Youth Political Participation)
*DEA CHRISTINA JIS, STP, MAP, MAGR.SC 1
PEININA IREINE NINDA TU , SP, M.Si 2
Dr. Ir. DJUARA P. LUBIS, MS 3
1. PPMKP Ciawi - Kementerian Pertanian
2. Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Halmahera
3. Program Studi Komunikasi Pembangunan dan Pedesaan– Institut Pertanian Bogor
*email : dey.soebrata@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  discuss  a  strategy  to  increase  farmer  youth  political  participation  through  their  involvement  in  some organization,  such  as  community-based  organization;  farmer  mass  organization;  and  activity-based  organization. However,  it  is  believe  another  strategy  that  have  not  been  used  optimally  for  the  purpose  of  gaining  farmer  youth political awareness and participation. It is the new media, which acknowledged as online/ social media. This media is  usually  used  by  farmer  limited  for  their  farming  activities,  either  searching  cultivation  or  market  information. Whereas, this media has a lot of advantage that the conventional methods have not, such as its ability to reach people farther,  short  the  time,  and  deal  with  socio-cultural  lack  in  the  community.  Based  on  literature  study,  this  media actually has a significant role in developing awareness and political participation of the youth, especially urban or metropolis youth. However, is it also influence the political behaviour of urban or farmer youth?
Keywords: Farmer Youth, Political Participation, Political Socialization Media

## PENDAHULUAN
Masa depan suatu Bangsa sangat ditentukan  oleh  generasi  mudanya, karena  generasi  muda  adalah  penerus dan  pewaris  Bangsa.  Dengan  demikian, setiap  pemuda  merupakan  elemen penting  dalam  mewujudkan  cita-cita Bangsa  dan  juga  mempertahankan kedaulatan  Bangsa.  Pentingnya  peran generasi  muda  dalam  kemajuan  Bangsa dan  Negara  diutarakan    dalam  pidato Presiden Soekarno yang sangat terkenal yang  mengatakan  “ Beri  aku  sepuluh pemuda  maka  akan  ku  guncangkan dunia ”. Mengacu  pada  hal  tersebut,
maka generasi muda sebaiknya
mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian yang baik,
semangat  dan  sikap  nasionalisme,  serta memiliki kepekaan terhadap permasalahan  Bangsa  dan  Negaranya. Pemuda  juga  harus  memahami  bahwa mereka memiliki peran sebagai agent of change , moral  force,  iron  stock dan social  control . 1 Untuk  itu,  peran generasi  muda  di  segala  dimensi pembangunan  perlu  ditingkatkan,  salah satunya dalam berpartisipasi politik.
Pentingnya generasi muda berpartisipasi dalam politik, tergambarkan dalam sejarah pergerakan dan  perjuangan  Bangsa  Indonesia.
1 PWK Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2010. Peran dan Fungsi Mahasiswa. Hlm. 1
Pemuda  selalu  mempunyai  peran  yang sangat  strategis  di  setiap  peristiwa penting  yang  terjadi,  baik  itu  saat terjadinya  kebangkitan  nasional  yaitu ketika berdirinya organisasi Budi Utomo  (1908), sumpah  pemuda (1928), revolusi kemerdekaan (1945),
runtuhnya  rezim  orde  lama  (1966), sampai dengan berakhirnya rezim otoritarian  Presiden  Soeharto  (1998), pemuda selalu menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan (Wanma, 2015). Namun  demikian,  hasil  survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia  (LSI)  mengatakan  bahwa terjadi  penurunan  ketertarikan  generasi muda  terhadap  politik.  Tahun  2012 hanya sekitar 21 persen pemuda tertarik kepada  politik. 2 Alasan  yang  paling utama  adalah  mengenai  citra  politik  itu sendiri.  Hal  ini  juga  didukung  oleh sumber  lain  yang  mengatakan  pemuda saat  ini  menjadi  kurang  peka  dan menyadari  pentingnya  berpartisipasi dalam politik. Harian Kompas (18/11/12) menyatakan bahwa hanya 20 persen  dari  pemuda  yang  menganggap kepentingan nasional  sebagai  salah satu agenda  mereka,  namun  63  persennya hanya  berorientasi  pada  kepentingan sendiri. Permasalahan menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik  generasi  muda  sekarang  ini menjadi indikasi kuat belum mendalamnya pemahaman generasi muda  mengenai  pentingnya  hak  politik yang dipunyai serta sempitnya pemahaman  mengenai  ruang  ativitas politik.  Ini  merupakan  permasalahan serius. Jika persoalan mengenai rendahnya kesadaran berpartisipasi politik  tidak  segera  diatasi,  maka persoalan  ini  dapat  dianggap  sebagai antitesis  terhadap  cita-cita  reformasi untuk menyelenggarakan kekuasan negara bagi kepentingan rakyat.
2 http://www.merdeka.com/politik/
Terlebih  saat  kita  fokus  terhadap pemuda tani. Yang mungkin keberadaannya  seringkali  terabaikan karena  kebijakan  pertanian  yang  belum sepenuhnya  berpihak  kepada  petani.
Seperti yang Prabowo Subianto ungkapkan dalam bukunya,
“Membangun  Kembali  Indonesia  Raya, Haluan  Baru  Menuju  Kemakmuran” (2009)  bahwa  sektor  pertanian  dalam arti luas termasuk perikanan, kehutanan, serta  dalam  suatu  sistem  terintegrasi dari hulu ke hilir, masih belum menjadi platform  utama  pembangunan  ekonomi nasional.  Bahkan  cenderung  terabaikan walaupun  posisi  dan  peranan  sektor  ini sangat strategis juga mendasar. Problem yang dihadapi petani pun kian kompleks dan  multi  dimensional.  Perebutan  tanah sebagai  lahan  pertanian,  mulai  bergeser pada  kepentingan  pembangunan.  Petani dihadapkan  dengan  pemerintah  yang bekerjasama  dengan  para  pemodal besar.  Hal  ini  yang  mendorong  terjadi gerakan-gerakan  perlawanan  dan  sosial petani di beberapa daerah. Saat ini pun, masa-masa  yang  disebut  sebagai  jaman penuh pengharapan bagi sektor pertanian, kenyataannya kebijakan terhadap  petani  tidak  pernah  jelas  dan cenderung membuat posisi petani semakin  sulit.  Dari  kondisi  tersebut, peran  pemuda  tani  dalam  mengamati dan mengarahkan kebijakan pemerintah dapat  menjadi  sangat  mungkin  jika mereka sadar berpartisipasi politik.
Tentunya belajar dari pengalaman masa  lalu,  partisipasi  politik  pemuda tani  tidak  lepas  dari  usaha  pendidikan politik  yang  membuat  pemuda  tani melek  terhadap  peran  strategis  mereka terhadap pembangunan dan politik. Jika sejarah memperlihatkan bagaimana pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda Budi Utomo terdorong  untuk  menyuarakan  aspirasi mereka,  saat  ini  bermunculan  berbagai saluran  komunikasi  politik  yang  dapat memfasilitasi  pendidikan  politik  bagi
para  pemuda  tani,  baik  itu  melalui forum komunikasi
kelompok
komunitas,  organisasi  politik/  massa petani,  organisasi  atas  hasil  program pemerintah  seperti  ikatan  silaturahmi ikatan  alumni-orientasi  magang  Jepang, dan  lain  sebagainya.  Akan  tetapi  tetap saja  hanya  sebagian  pemuda  tani  yang ikut berpartisipasi.
Dalam  rangka  menarik  perhatian para  generasi  muda  yang  cenderung apatis  terhadap  kondisi  pembangunan dan  politik,  baru-baru  ini  mulai  dikenal penggunaan media sosial sebagai saluran  komunikasi  politik.  Bukan hanya  di  Indonesia,  penggunaannya juga  populer  diluar  negeri.  Beberapa penelitian  mulai  meneliti  hal  tesebut, seperti  Yamamoto et  al. (2013),  Kahne et al. (2013) meneliti fenomena tersebut di  Amerika  Serikat,  Visser  dan  Stolle (2013) di Kanada, Harris et al. (2010) di Australia, Calenda dan Meijer (2009) di Belanda,  Italia  dan  Spanyol,  dan lainnya.
Penggunaan  media  sosial  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  di Indonesia,  walaupun  masih  menjadi perdebatan,  namun  juga  telah  dibahas oleh beberapa peneliti seperti Mudjianto (2014);  Cempaka  (2014);  Wijayanto (2010); Putra (2011); dan lain sebagainya,  sehingga  pemanfaatannya dapat  lebih  dioptimalkan.  Didukung dengan  hasil  riset  kerjasama  antara Asosiasi  Penyelenggara    Jasa  Internet Indonesia  (APJII)  dengan  pihak    Pusat Kajian  Komunikasi  (PusKaKom)  FISIP Universitas  Indonesia  terkait  jumlah pengguna  dan  penetrasi  internet  di Indonesia  pada  tahun  2014  kemarin, yang  menyebutkan  bahwa  pengguna internet  di  Indonesia  telah  mencapai angka  88,1  juta.  Jika  disesuaikan dengan  jumlah  populasi  penduduk Indonesia  yang  menurut  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  mencapai  252,5 juta  jiwa,  maka  pengguna  internet  di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2
juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna di tahun 2013 lalu.
Begitupun  data  dari  lembaga  riset pasar e-Marketer yang  menyebutkan bahwa  Indonesia  saat  ini  menempati peringkat enam dunia dalam hal jumlah pengguna internet.
E-Marketer
memprediksi,  angka  ini  akan  terus  naik sehingga berturut-turut pada tahun 2015 terdapat 93,4 juta pengguna, tahun 2016 terdapat  102,8  juta  pengguna,  tahun 2017  terdapat  112,6  juta  pengguna  dan tahun  2018  terdapat  123  juta.  Lebih lanjut  APJII  menjelaskan  bahwa  di tahun  2014  akses  internet  melalui smartphone  mobile mencapai  85%, sedangkan  di  tahun  2013  lalu  baru mencapai  65%.  Melihat  data  tersebut, terbukalah suatu potensi yang sebetulnya dapat digali dari kecenderungan peningkatan penggunaan internet berbasis smartphone tersebut. Tendensi  hasil  yang  positif  dari penggunaan internet berbasis smartphone
disebabkan oleh karakteristik  generasi  muda  saat  ini yang  menjadi  target  dari  program tersebut.  Karakteristik  mereka  masuk dalam  kategori  generasi  Z,  maka pendekatan  teknologi  dan  internet  lebih sesuai  dengan  karakteristik  generasi  Z seperti  yang  dijelaskan  oleh  Milrad et al. dalam Naidu (2003). Milrad menjelaskan  bahwa  kelimpahan  dan keleluasaan akses informasi yang dipicu oleh jaringan internet membentuk generasi  Z  sebagai  generasi  yang  lebih cepat dalam memproses informasi.
Akan  tetapi  sayangnya,  hampir semua  penelitian  mengenai  partisipasi politik dengan media sosial ini berfokus terhadap para pemuda/ mahasiswa  yang tinggal  di  metropolis  atau  daerah perkotaan.  Belum  ditemukan  penelitian yang  membahas  bagaimana  jika  hal tersebut  diterapkan  pada  para  pemuda tani untuk lebih meningkatkan partisipasi  mereka  dalam  pembangunan
dan politik.
Apakah memang penggunaan  media  sosial  di  kalangan para  pemuda  tani  dapat  menjadi subsitusi atau hanya komplementer bagi saluran  komunikasi  politik  berbasis forum komunikasi kelompok komunitas atau  organisasi  massa,  hal  itulah  yang akan  coba  dibahas  dalam  artikel  ini. Melalui  pendekatan  studi  literatur, mencoba menguak perkembangan saluran  komunikasi  politik  sebagai sarana  pendidikan  politik  yang  sudah dan  dan  dapat  dikembangkan  di pedesaan.

## Pentingnya Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  dalam  bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political  sosialization .  Istilah political sosialization secara  harfiah  bahasa Indonesia  bermakna  sosialisasi  politik. Oleh karena itu, banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik  dengan  istilah  sosialisasi  politik, karena keduanya memiliki  makna yang hampir sama. Pendidikan politik merupakan istilah yang sering digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan  setiap  proses  yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial
masyarakat  terhadap  dinamika  politik yang terjadi.
Gabriel  Almond dalam Andrews dan  Mas’oed  (1986)  menjelaskan pengertian  pendidikan  politik,  yakni bagian  dari  sosialisasi  politik  yang khusus  membentuk  nilai-nilai  politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya  masing-masing  masyarakat berpartisipasi  dalam  sistem  politiknya. Pengertian  lain  yang  diutarakan  oleh Almond  and  Verba  (1963),  juga Gimpel, et  al. (2003)  yang  menyatakan bahwa  pendidikan  politik  merupakan proses  transmisi  budaya  politik  kepada warga  masyarakat.  Hal  ini  sejalan dengan pemahaman Kantaprawira
(2004:55) yang mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi  secara  maksimal  dalam sistem politiknya." Berdasarkan
pendapat  tersebut,  maka  pendidikan politik  tentunya  perlu  dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat  dapat  terus  meningkatkan pemahamannya  terhadap  dunia  politik yang  selalu  mengalami  perkembangan. Adapun  bentuk  pendidikan  politik, dilanjutkan  oleh  Kantaprawira  dapat berupa:
1.  Bahan-bahan  bacaan  seperti  surat kabar/  koran,  majalah,  pamflet, brosur dan lain-lain.
2.  Media  audio-visual  seperti  siaran radio  dan  televisi  serta  film.  Media sosial  dapat  dikategorikan  kedalam bentuk  ini  ataupun  bentuk  yang pertama  jika  tidak  memiliki  fasilitas audio.
3.  Lembaga/organisasi  atau  asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah,  dan  juga  organisasi  formal ataupun  informal  lainnya,  seperti karang taruna dan partai politik.
Tujuan  dari  pendidikan  politik bagi  generasi  muda  dituangkan  dalam Inpres                          No.  12  Tahun  1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa  tujuan  pendidikan  politik  adalah untuk  memberikan  pedoman  kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan lainnya  adalah  untuk  menciptakan generasi  muda  Indonesia  yang  sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945  sebagai  salah  satu  usaha untuk  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya.
Melihat  tujuan pendidikan politik yang  tercantum  dalam  Inpres  tersebut,
maka  penting  sekali  generasi  muda mendapatkan  akses  terhadap  saluran komunikasi  politik  sebagai  sarana pendidikan politiknya. Pendidikan politik  ini  lah  yang  akan  meningkatkan partisipasi  politik  para  generasi  muda. Partisipasi  politik  sangat  penting  dalam proses  pembangunan  negara.  Hal  ini karena  politik  adalah  sistem  utama dalam  sebuah  negara.  Sehingga  apabila sistem  politik  suatu  negara  kacau  maka akan  berpengaruh  pada  sistem  lainnya. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan  politik  kepada  generasi muda  sehingga  dapat  berperan  optimal dalam  menjadi  aktor  maupun  pengamat politik demi membangun bangsa.

## Pengertian Partisipasi Politik
Dalam  ilmu  komunikasi  politik, partisipasi  diartikan  sebagai  upaya warga masyarakat baik secara individual  maupun  kelompok,  untuk ikut serta dalam mempengaruhi
pembentukan  kebijakan  publik  dalam sebuah  negara  (Gaffar,  1998).  Hal  ini sejalan  dengan  pengertian  Huntington (1990).
Dalam  realitasnya,  partisipasi politik  masyarakat  ada  yang  sifatnya mandiri  ( autonomous )  dimana  individu dalam  melakukan  kegiatannya  atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Hal ini  dilandasi  rasa  tanggung  jawabnya dalam  kehidupan  politik,  atau  karena didorong oleh keinginan untuk mewujudkan  kepentingan  pribadinya atau  kepentingan  kelompoknya.  Namun tidak  jarang  pula  partisipasi  yang dilakukan  bukan  karena  kehendak individu yang bersangkutan, akan tetapi karena  diminta  atau  digerakan  oleh orang lain atau kelompoknya. Partisipasi  dalam  bentuk  ini  adalah partisipasi  yang  digerakkan  atau  sering disebut  dengan mobilized  political participation. Istilah Mobilized political participation inilah  yang  biasanya  kita lihat dalam suatu gerakan sosial.
Gerakan sosial merupakan bentuk kedinamisan politik yang menghubungkan  setiap  aktor  dalam institusi  (pemerintah)  dengan  aktor- aktor  diluar  institusi  (bisa  masyarakat ataupun organisasi massa/ lembaga/ dan lainnya)  dan  menggambarkan  perilaku politik  konvensional  maupun  modern (Meyer  dan  Reyes dalam Leicht,  KT dan  J.C  Jenkins,  2010).    Di  dalam gerakan  sosial  inilah  masyarakat  pun dapat  menjadi political  actor yang menginspirasi  melalui  organisasi  yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan, seperti diuraikan  oleh  McNair  (2011).  Adapun bentuk-bentuk  partisipasi  politik  lain dalam  (Andrews  dan  Mas’oed,  1978) dikategorikan  menjadi  dua  bagian  yaitu partisipasi  politik  konvensional  dan partisipasi non-konvensional.
Tabel 1. Kategorisasi Partisipasi Politik
Konvensional Non-Konvensional  Pemberian suara dalam pemilu
 Diskusi politik
 Kampanye
 Membentuk/ bergabung  dengan kelompok
kepentingan  Komunikasi individu dengan
pejabat politik  Pengajuan petisi
 Demonstrasi
 Konfrontasi
 Mogok
 Tindakan kekerasan politik
Sumber:  Andrews  dan  Mas’oed  (1986; 42-43).
Dari beberapa cara berpartisipasi politik,  cara  yang  paling  mudah,  tetapi mendapatkan  hasil  yang  paling  efektif untuk  menginisiasi  dan  mempengaruhi para pengambil kebijakan adalah melalui organisasi atau kelompok kepentingan. Kita tidak dapat melakukan  perubahan  secara  individual karena  kemampuan  kita  yang  terbatas. Kita  memerlukan  komunitas  yang
konsisten  dengan  perubahan  tersebut.
Disinilah kemudian lahir peran organisasi.
Ditambahkan oleh Milbrarth dan Goel dalam Ruedin  (2007),  yang mengkategorikan partisipan politik tergantung  dari  intensitas  aktivitas politik  nya,  yaitu:  (a)  apatis,  artinya orang  yang  tidak  berpartisipasi  dan menarik  diri  dari  aktivitas/  kegiatan politik; (b) spektator, artinya orang yang paling tidak pernah ikut memilih  dalam pemilihan umum;                               (c) gladiator,  yakni  mereka  yang  secara aktif  terlibat  dalam  aktivitas/  kegiatan politik,  seperti  menjadi  aktivis  partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat; dan               (d) pengritik, yaitu  partisipasi  dalam  bentuk  non- konvensional.
Adapun para pemuda tani diarahkan  untuk  menjadi  partisipan kategori  gladiator  dan  pengkritik  yang tetap dalam kerangka aturan yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya sebagai pengamat politik  pasif,  bahkan  apatis.  Pertanyaan menarik adalah bagaimana pemuda tani dimasyarakatkan  kearah  peranan  dan orientasi politik sehingga muncul keinginan berpartisipasi politik? Untuk membangkitkan partisipasi  para  pemuda  tani,  tentunya perlu  menggunakan  strategi  pendekatan dalam komunikasi, dalam rangka pendidikan politik bagi mereka. Beberapa strategi tersebut adalah dengan menggunakan media komunikasi politik seperti forum komunikasi  kelompok  tani;  organisasi massa  tani;  program  pemerintah  dalam bentuk  Ikatan  Silaturahmi  Alumni Orientasi  Magang  Jepang  (IKAMAJA), dan  juga  bentuk-bentuk  komunikasi politik lainnya.

## MEDIA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA TANI
A. Forum Komunikasi Berbasis Komunitas : Kelompok KTNA Untuk meningkatkan
pengetahuan pemuda tani tentang politik, dan akhirnya dapat berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik secara maksimal, maka haruslah melalui pendidikan  politik.  Pendidikan  politik bisa  dilakukan  dengan  berbagai  macam cara, salah satunya dengan memaksimalkan  peranan  forum  warga baik yang berbasiskan batas administratif;  maupun  yang  berbasis pada kelembagaan dan komunitas seperti karang taruna, kelompok pengajian,  kelompok  tani,  dan  lainnya. Semua  forum  warga  ini  bisa  menjadi media  efektif  bagi  upaya  pendidikan politik  pemuda  tani,  tergantung  dari karakteristik  pemuda  tani  nya  sendiri lebih  cenderung  berinteraksi  dengan organisasi seperti apa.
Dalam  hal  ini  penulis  memilih kelompok tani sebagai media pendidikan  politik  yang  secara  umum diterima  di  semua  wilayah  yang berbasis  pertanian.  Namun,  spesifiknya lebih kepada kelompok KTNA. Berbeda halnya  dengan  kelompok  tani  pada umumnya,  KTNA  adalah  salah  satu bentuk kelompok tani dan nelayan yang di beberapa daerah banyak diminati dan diikuti oleh pemuda tani.
Untuk  meningkatkan  peranan petani  dalam  pembangunan  pertanian, khususnya dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan terutama menyangkut  permasalahannya  mereka sendiri,  serta  untuk  menyampaikan aspirasi  mereka  kepada  pemerintah, menjadi  landasan  dibentuknya  kontak tani-nelayan  yang  handal  di  setiap  desa sebagai  Kontak  Tani-Nelayan  Andalan (KTNA),  yang  kemudian  membentuk Kelompok  KTNA,  yang  dapat  ditemui
di  berbagai  level  administrasi  seperti level  daerah,  kabupaten,  provinsi  dan nasional. Sesuai dengan namanya, organisasi  ini  terdiri  dari  komunitas petani  dan  nelayan  yang  terpilih  untuk mewakili daerah yang memiliki kualifikasi dalam kemampuan di bidangnya masing-masing dan mempunyai karakter pionir dan patriotis dalam  pembangunan  ekonomi  nasional. Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  KTNA  ikut bertanggung  jawab  dalam  upaya  untuk menghapuskan keterbelakangan, kemiskinan  moril  dan  materil  serta ketidakadilan  terhadap  kaum  tani  serta penduduk  pedesaan  pada  umumnya, dengan  menciptakan    kegiatan-kegiatan konkrit yang dilaksanakan secara terencana,
bertahap
serta kesinambungan. Oleh karena itu, tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan organisasi  ini  berorientasi  bukan  hanya pada pengembangan sektor usaha agribisnis,  tetapi  juga  mengembangkan kegiatan sosial dan budaya di pedesaan. 3
Adapun  fungsi  dari  dibentuknya KTNA  seperti  tercantum  dalam  salah satu  AD-ART  KTNA  (Kabupaten Bulungan) adalah sebagai berikut:
1. Menyalurkan  aspirasi  masyarakat petani  nelayan  kepada  lembaga eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif, serta  pihak  lainnya  untuk  kemajuan di  bidang  pertanian,  kehutanan  dan kelautan;
2. Mengkomunikasikan  kebijakan  dan informasi edukasi di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  petani  nelayan  untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern dari produksi sampai pemasaran  dengan  memperhatikan pelestarian  dan  peningkatan  mutu
3 http://cybex.pertanian.go.id/files/
lingkungan;
4. Membangun Petani yang Berkarakter. Jika kita melihat fungsi organisasi tersebut, maka pada dasarnya memang  organisasi  ini  dapat  dijadikan media/  sarana  pendidikan  politik  bagi pemuda  tani  di  pedesaan.  Bahkan eksistensinya dalam mempengaruhi masyarakat  tani  dan  para  pengambil kebijakan  tidaklah  diragukan.  Dalam Acara  PENAS  XIV  di  Kabupaten Malang,  sebagai  contoh  kasus,  Wakil Ketua  KTNA  level  Nasional  Lukman Zakariya, memberikan himbauan kepada  petani  untuk  memilih  Prabowo sebagai  Presiden  RI. 4 Contoh  lain adalah kegiatan KTNA dalam mendatangi  kantor  DPRD  wilayah setempat  seperti  diberitakan  oleh  salah satu  situs  berita  yang  memberitakan bahwa  ada  sekitar  11  orang  perwakilan dari  38  Ketua  Kelompok  Tani  Andalan (KTNA)  Provinsi  Jawa  Timur  bertatap muka menyampaikan aspirasinya terkait bidang  pertanian  kepada  lima  orang anggota Komisi  B  DPRD Jawa Timur. 5
Bahkan  dalam  acara  rembug  yang  baru digelar beberapa waktu  lalu  (Nopember 2015) di Asrama Haji Donohudan, Solo, Jawa Tengah, KTNA berhasil mempertemukan  para  petani,  dengan pemerintah dan sektor swasta. 6
Strategi komunikasi politik dalam rangka menarik para pemuda tani untuk  ikut  bergabung  dengan  KTNA adalah  secara  propaganda.  Propaganda itu sendiri menurut Jacques Ellul dalam Nimmo (1989) adalah suatu komunikasi yang digunakan  oleh  suatu  kelompok terorganisasi  yang  ingin  menciptakan partisipasi  aktif  atau  pasif  dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, di persatukan  secara  psikologis  dan
4 http://regional.kompas.com/
5 http://www.jombangkab.go.id/
6 http://m.tabloidsinartani.com/
tergabungkan  di  dalam  suatu  kumpulan atau  organisasi. Salah  satu  ciri  dari propaganda adalah transmisi satu kepada banyak yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan anjangsana atau kunjungan  keliling  untuk  berinteraksi dengan anggotanya.
Ciri  lainnya  adalah  berorientasi kelompok,  yang  ditunjukkan  dengan penggunakan  simbol-simbol  kelompok KTNA, serta adanya mekanisme kontrol sosial yang ditunjukkan dengan bagaimana organisasi tersebut mengelola  suatu  komunitas  sosial  baik memotivasi  maupun  memprovokasi. Akan tetapi jika dilihat dari kepengurusan,  sulit  ditemukan  KTNA memprovokasi anggotanya dalam melakukan  aksi  partisipasi  politik  non- konvensional.  Hal  ini  dikarenakan banyak  pejabat  pemerintahan  yang menjadi ketua organisasi KTNA di level daerah,  kabupaten,  maupun  propinsi. Inilah  yang  juga  dijelaskan  Rwelamira (2015)  sebagai  suatu  tantangan  dalam membentuk  suatu  organisasi  petani, karena adanya kontra kepentingan siapa yang  harus  didahulukan: production- center  oriented atau government-center oriented . Hal inilah yang juga mempengaruhi model pendidikan politik yang dilakukan organisasi semacam  ini  pada  anggotanya,  yang lebih  dilakukan  secara  tidak  langsung dalam  forum  dialog/  komunikasi  dan pembuatan  media  informasi  yang  tidak hanya  memberikan  informasi  pertanian, tetapi  juga  situasi  politik,  sosial  dan budaya  nasional  dalam  sudut  pandang lokal  sehingga  dapat  dipahami  oleh anggotanya.

## B. Organisasi Massa Tani
Terdapat  dua  jenis  organisasi petani,  yaitu  organisasi  konvensional atau tradisional dan organisasi partisipatif  (Boas  dan  Goldey,  2005). Organisasi konvensional atau tradisional adalah organisasi yang dapat
memberikan  manfaat  yang  terlihat, misalnya  manfaat  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan organisasi tersebut dibentuk atau pun mendapatkan dukungan  dari  pemerintah.  Selain  itu, organisasi  seperti  ini  memiliki  struktur kelembagaan  bertingkat/  hierarki  dan jumlah  anggota  yang  sangat  banyak. Berbeda  halnya  dengan  organisasi partisipatif,  yang  memiliki  jumlah anggota yang sedikit dan lebih berfokus pada isu-isu pembangunan sosial, walaupun  tidak  menutup  diri  dari  isu ekonomi yang strategis.
Dari  pengertian  tersebut,  terlihat perbedaan  antara  organisasi  komunitas (KTNA,  Kelompok  Tani,  dan  lainnya) dengan organisasi massa. Organisasi ini dalam  persepsi  petani  dikenal  dengan organisasi bentukan pemerintah. Kenyataanya,  bukan  hanya  organisasi seperti ini yang dikehendaki oleh petani. Rwelamira (2015) menambahkan bahwa organisasi  tani  yang  diharapkan  petani adalah organisasi yang mampu menampung aspirasi kepentingan petani, mampu melibatkan petani dalam setiap  pengambilan  keputusan  dan mampu  memberi  akses  seluas-luasnya baik  informasi  maupun  teknologi.  Jadi organisasi  tani  yang  dibutuhkan  adalah yang  berasal  dari  masyarakat  petani sendiri, yang dalam proses pembentukannya melibatkan semua anggotanya  mulai  dari  awal  hingga akhir  (Purwandari  dkk,  2011).  Dan organisasi  tersebut  sepertinya  lebih familiar dengan organisasi massa.
Menurut  Undang-Undang  No.
17  Tahun  2013  tentang  organisasi kemasyarakatan  atau  yang  disebut ormas  adalah  organisasi  yang  didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Dilihat dari
tujuannya,
organisasi massa bertujuan untuk mengedepankan, mengakomodasikan serta memperjuangkan kepentingan massa.   Karena perjuangan politik akan lebih ditanggapi massa apabila berkaitan dengan kepentingan sosial dan ekonomi  mereka,  maka,  perjuangan organisasi  massa  selalu  akan  mengarah dan  meningkat  pada  perjuangan  politik terkait  perjuangan  sosial  atau  ekonomi yang  terbendung  karena  dinding  politik yang dikuasai oleh penguasa.
Perjuangan  politik  yang  dilakukan tentunya dalam kerangka membebaskan dirinya  dari  sistem  penindasan  yang dilakukan oleh imperialisme dan feodalisme.
Dalam kerangka organisasi massa  petani,  yang  ingin  diperjuangkan tentunya  adalah  kepentingan  sosial- ekonomi  massa  petani,  dengan  pola keanggotaan  yang  luas  dan  berbasis petani.  Saat  ini  sudah  banyak  sekali organisasi  massa  petani  yang  dibentuk, ada  SPI  (Serikat  Petani  Indonesia) (Purwanto,  2012),  AGRA  (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) (Hendro HS, 2009;  Pardede,  2014),  SeTAM  (Serikat Tani  Merdeka)  (Rachmawati,  2003),
Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah  (SPPQT)  (Purwandari  dkk, 2014), dan masih banyak lagi lainnya. Dari banyaknya organisasi
massa  petani  yang  bermunculan,  satu hal  yang  menyatukan  mereka  adalah kesamaan  prinsip  dari  organisasi  massa dimana terciptanya community organize r  (organizer  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  kependtingan  rakyat). Dalam  hal  ini  keinginan  membentuk organisasi-organisasi  rakyat  marjinal yang  mengandalkan  kekuatan  atau kapasitas masyarakat itu sendiri. Sehingga  advokasi  tidak  lagi  dikuasai para  pakar  dan  profesional,  akan  tetapi juga petani dan nelayan menjadi bagian terpenting dari suatu aliansi advokasi.
Partisipasi politik yang
dilakukan  oleh  organisasi  massa  petani adalah  partisipasi  politik  konvensional dan partisipasi politik non- konvensional. Walaupun dalam kenyataanya,  lebih  banyak  dilakukan dalam bentuk  non-konvensional  dengan menggerakan  massa  yaitu  petani  dalam suatu  demonstrasi  atau  aksi  politik. Misalnya  pada  saat  peringatan  hari-hari besar,  seperti  hari  pangan  atau  hari  tani nasional.  Seperti  yang  dilakukan  oleh sejumlah SPI beberapa  waktu  lalu  yang melakukan aksi politik di depan gedung DPRD  setempat  (Kanal  Ponorogo, 22/9/15). Berikut adalah contoh partisipasi  politik  organisasi  massa petani  SPI  yang  diambil  dari  penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2012). Tabel 2.
Partisipasi Politik Organisasi Petani SPI
Bentuk Kekuasaan Aktor/ Entitas Strategi di tk. Nasional Invisible Power  Birokrasi dan aparatur negara  Lembaga pendidikan
 Lembaga media
Merumuskan konsep  alternatif tandingan, kampanye  publik, diskusi publik, aksi massa Hidden Power Pengusaha, Bank Dunia, WTO,  IMF, Investor asing Kampanye media, aksi massa, bangun aliansi, seminar dan diskusi untuk mempertajam isu Visible Power Presiden, Menteri, DPR/MPR Aksi massa, kampanye  publik, lobby dan negosiasi,  media alternatif, membangun aliansi
Sumber:  Purwanto (2012; 126)
Contoh  lain  adalah  demonstrasi (aksi  protes  dan  pendudukan  tanah paksa)  yang  hampir  dilakukan  oleh seluruh  organisasi  massa  petani  pada saat  terjadi  konflik  penguasaan  tanah pada  masa  Orde  Baru  (Bachriadi  2009; Fauzi  dan  zakaria  2002 dalam Sujiwo 2012; Hendro HS, 2009; Pardede, 2014; Purwanto,  2012;  dan    Rachmawati, 2003). Hal ini terjadi karena semrawutnya  pola  pengusaan  tanah  di Indonesia  terutama  sejak  reformasi. Munculnya  organisasi  massa  tani  yang terlepas dari subordinasi pemerintah dan kemudian  melakukan  aksi  protes  dan pendudukan  tanah  sebagai  respon  atas ketimpangan penguasaan agraria
berhasil mendorong terjadinya pembaruan  agraria  dan  mempengaruhi kebijakan politik terkait hal tersebut. Berbeda halnya dengan kelompok  komunitas  seperti  halnya kelompok  tani,  KTA,  dan  lain  halnya, proses pendidikan politik dalam organisasi massa petani untuk meningkatkan partisipasi politik anggotanya  merupakan  salah  satu  misi organisasi, sehingga dalam
pelaksanaannya dilakukan secara terencana  dalam  bentuk  suatu  program kerja.  Beberapa  model  pendidikan politik yang dilakukan organisasi massa, antara lain:
1. Kelas tetap  atau kursus (Hendro HS, 2009; Pardede, 2014; Arista, 2014) Dilakukan  dengan  harapan  para anggota  memiliki  pemahaman  yang mendalam  terhadap  situasi  pertanian di  Indonesia,  perjuangan  pergerakan pertanian dalam ranah politik, keberpihakan  dan  ketidakberpihakan terhadap petani, dan lain sebagainya.
2. Diskusi  reguler  (Hendro  HS,  2009; Pardede, 2014; Arista, 2014)
Dalam  setiap  organisasi,  entah  itu organisasi  massa  atau  bukan,  pasti senantiasa  melakukan  dialog  atau forum komunikasi untuk mengetahui
perkembangan  pemahaman  politik para anggotanya.
3. Media  cetak  (Hendro  HS,  2009; Pardede, 2014; Hasan, 2007)
Pembuatan  media  cetak  entah  itu berupa brosur atau selebaran informasi  sangatlah  penting  dalam pendidikan  politik,  terutama  bagi organisasi  massa  yang  berisikan anggota  yang  tingkat  literasinya tinggi  seperti  generasi  pemuda  tani saat  ini.  Media  cetak  ini  dapat berisikan  perkembangan  terkini  dan tips  pertanian,  juga  situasi  politik daerah  dan  hubungannya  dengan kehidupan  petani  serta  perjuangan petani.
Pemilihan  model  pendidikan politik  tersebut  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  karakteristik  organisasi massa  dan  anggotanya.  Yang  lebih penting dari pemilihan model pendidikan politik
adalah kemampuannya  untuk  memobilisasi pesan  politik  yang  ingin  disampaikan sehingga  pendidikan  politik  mampu menuju  pada  arah  yang  tepat  yaitu meningkatkan  daya  pikir  dan  daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain  itu,  model  pendidikan  politik yang dipilih harus mampu meningkatkan  rasa  keterikatan  diri ( sense  of  belonging )  yang  tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.
Program-program pendidikan politik organisasi massa biasanya tidaklah hanya diwajibkan bagi anggota, tetapi  juga  untuk  pemimpin  organisasi, bahkan  massa  secara  luas  diluar organisasinya.  Hal  ini  bertujuan    untuk memberikan pemahaman yang baik bagi pimpinan  dan  anggota  atas  persoalan yang  ada  di  tengah-tengah  kaum  tani, serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam
mengkonseptualisasikan  dan  mengelola organisasi.  Melihat  peran  besarnya  ini, pemuda tani dapat menjadikan organisasi  massa  ini  pilihan  untuk
mendapatkan akses terhadap pendidikan politik sehingga pemahaman dan partisipasi  politik  mereka  juga  ikut meningkat.

## C. Ikatan Silaturahmi IKAMAJA
Berbeda  halnya  dengan  kedua jenis organisasi diatas, awal terbentuknya ikatan silaturahmi
IKAMAJA  adalah  memang  melalui program  pemerintah  “orientasi  magang Jepang”,  akan  tetapi  inisiasi  dibuatnya suatu forum silaturahmi dan komunikasi bukanlah  dari  pemerintah,  melainkan cita-cita  dari  para  alumni  program  itu sendiri yang ingin memberikan kontribusi  atas  apa  yang  mereka dapatkan  selama  program  magang  di Jepang.  Akan  tetapi  keberadaan  ikatan silaturahmi  alumni  yang  tadinya  non formal  ini  menjadi  dilegalisasi  dalam bentuk  organisasi  dengan  harapan  agar pencapaian  visi-misi  mereka  menjadi lebih terarah dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Orientasi magang Jepang merupakan  program  dari  Kementerian Pertanian  mulai  tahun  1984,  bekerja sama  dengan  asosiasi  pertanian  Jepang. Siswa  peserta  umumnya  para  pelajar atau  lulusan  Sekolah  Pembangunan Pertanian atau Sekolah Pertanian Menengah  Atas  (SPP-SPMA)  atau sederajat  dengan  pengalaman  usaha bertani  minimal  2,5  tahun.  Mereka dididik  di  Jepang  selama  8  sampai dengan 12 bulan. Saat ini, sudah ribuan lulusan  magang  Jepang  yang  kemudian tergabung dalam Ikamaja.
Sebagai suatu organisasi,
IKAMAJA memiliki visi dan misi  yang tidak hanya memajukan pertanian secara ekonomi, tetapi juga memposisikan  pertanian  menjadi  sektor yang tidak dipandang sebelah mata oleh para  pengambil  kebijakan  sehingga kebijakan-kebijakan  pertanian  menjadi lebih  pro  petani  untuk  lebih  maju (Marianah,  2012).  Dalam  mencapai
tujuannya itu, beberapa anggota IKAMAJA  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia,  bahkan  membentuk  Pusat Pelatihan  Pertanian  Pedesaan  Swadaya (P4S) yang dikelolanya sendiri. Adapun fungsi  dari  P4S,  dirumuskan  dari beberapa  literatur,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Tempat  penyelengaraan  pendidikan dan pelatihan, termasuk magang, dari petani dan untuk petani;
2. Tempat  mengembangkan  peran  serta masyarakat  mengembangkan  sistem usaha agribisnis yang bertumpu pada mekanisme  pasar  yang  berkeadilan dan keuntungan komperatif wilayah;
3. Sarana  bagi  para  penyuluh  dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia masyarakat tani dan pendapatan mereka;
4. Sarana bagi IKAMAJA dalam mengembangkan dan membina masyarakat tani.
Melihat funginya tersebut, maka
IKAMAJA  atau  turunannya  P4S  dapat dijadikan  alternatif  akses  pendidikan politik  bagi  pemuda  tani.  Sama  halnya dengan  organisasi  berbasis  komunitas KTNA,  partisipasi  politik  organisasi dilakukan  dengan  cara  konvensional melalui  forum  komunikasi  atau  dialog dengan para pejabat pemerintahan.
Seperti  pada  PENAS  XIV, IKAMAJA menjadi salah satu organisasi yang diundang dan berpartisipasi dalam forum temu wicara. Elegansi  organisasi  IKAMAJA  terlihat dari  caranya  melakukan  pendekatan lobby terhadap para pejabat pemerintahan,  beradu  pandangan  dalam arena dialog, dibandingkan pilihan cara- cara  anarkis.  Jika  diklasifikasikan  pada jenis  organisasi,  berdasarkan  Carter (2007),  maka  organisasi  IKAMAJA termasuk jenis the participatory pressure  group ,  yakni  suatu  organisasi yang  melibatkan  para  anggota  dan pendukung namun dengan
menggunakan teknik
tekanan konvensional.
Dalam  hal  model  pendidikan politik,  IKAMAJA  sebagai  organisasi yang  memiliki  tujuan  utama  proses transmisi  pengetahuan  dan  teknologi  di bidang  pertanian,  memang  tidak  terlalu menonjolkan pesan politik secara khusus.  Akan  tetapi  materi  pendidikan dan pelatihan cukup membuat membuat pemuda  tani  melek  terhadap  segala permasalahan  yang  terjadi  disekitarnya dan  menjadi  berdaya  untuk  mencari jalan  keluar  permasalahan  mereka sendiri. Dengan pemuda tani menyadari permasalahan mereka, diharapkan elemen partisipasi ini dengan sendirinya timbul  karena  keinginan  untuk  keluar dari permasalahan tersebut.

## MEDIA BARU: MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA TANI
Kantaprawira  (2004),  seperti telah
dijelaskan sebelumnya, menyebutkan salah satu bentuk pendidikan  politik  dapat  diperoleh melalui media audio dan visual. Saat ini dengan perkembangan teknologi, media audio  dan  visual  tidak  hanya  berupa film,  radio  atau  program  televisi.  Teori media  baru  yang  dikembangkan  oleh Pierre  Levy  memandang World  Wide Web (www) sebagai  sebuah lingkungan informasi  yang  terbuka,  fleksibel  dan dinamis,  yang  memungkinkan  manusia mengembangkan  orientasi  pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis  (Lievrouw  dan  Livistone, 2006).
Manfaat media baru, yaitu internet,  dalam  komunikasi  politik sudah  dirasakan  beberapa  tahun  lalu, terutama semenjak kemenangan Presiden  Obama  dalam  arena  kancah politik  pemilihan  presiden  Amerika Serikat. Kampanye online yang dilancarkan  oleh  tim  sukses  Obama
melalui  media  sosial,  baik  itu twitter, facebook, flickrs, digg, youtube, berhasil menarik  perhatian  massa,  bukan  hanya di  Amerika  Serikat,  tetapi  juga  di beberapa  negara  lainnya.  Banyak  para kandidat  calon  presiden  dari  negara- negara  tersebut  menggunakan  strategi komunikasi politik menggunakan media online ini.  Selain  pergerakan  di  media online tersebut,  tim  sukses  Obama berhasil
memobilisasi para pendukungnya  melalui  layanan  pesan singkat  guna  mendorong  mereka  untuk memberikan  suara  pada  pemilihan pendahuluan.  Penggunaan  media online oleh Obama dan tim  suksesnya terbukti telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan dalam mensosialisasikan
program  program  Obama  secara  luas kepada publik. Sejak kesuksesan Obama
tersebut, mulai banyak dilakukan penelitian  terkait  dengan  efektivitas penggunaan media tersebut  sebagai  alat untuk sosialisasi dan pendidikan politik. Penelitian tersebut beberapa diantaranya dilakukan  oleh  Calenda  dan  Meijer (2009), Yamamoto et al. (2013), Kahne et  al. (2013),  Visser  dan  Stolle  (2013),
Bachen et al. (2008), Pasek et al. (2006) dan  Harris et  al. (2010).  Kahne et  al.
(2013)  dan  Calenda  dan  Meijer  (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa aktivitas online dari  generasi  muda mempengaruhi partisipasi politik offline -nya.  Akan  tetapi  Kahne et  al. membedakan  aktivitas online menjadi tiga, yaitu aktivitas online yang digerakkan  oleh  keingintahuan  akan politik, aktivitas online yang digerakkan oleh  ketertarikan/  minat  lain  selain politik,  dan  juga  aktivitas online yang digerakkan  karena  keinginan  menjalin hubungan  interpersonal.  Kahne et  al. kemudian  menjelaskan  bahwa  yang berpengaruh  terhadap  partisipasi  politik offline adalah  aktivitas online yang digerakkan  oleh  keingintahuan  akan politik.  Demikian  juga  penelitian  Pasek
et  al. (2006)  yang  menemukan  bahwa media  massa  (baik  itu  televisi,  radio, koran,  internet,  film)  berpengaruh terhadap  kesadaran  dan  partisipasi politik, walaupun intensitasnya berbeda- beda. Di penelitian Pasek juga disebutkan  bahwa  generasi  muda  yang ikut  serta  dalam  aktivitas  masyarakat (misal ikut organisasi) cenderung menunjukkan  partisipasi  politik  yang lebih besar. Hal  ini juga senada dengan hasil  penelitian  Calenda  dan  Meijer (2009). Yamamoto et  al. (2013)  dan Bachen et  al. (2008)  memperdalam hasil  penelitian  Kahne et.al dengan membagi dua level efek dari penggunaan  media  sosial  atau  internet terhadap  kesadaran  dan  partisipasi politik.  Level  pertama  adalah  dampak terhadap  kesadaran  terhadap  informasi politik  yang  didapatkan  saat  seseorang menggunakan media sosial atau internet untuk  mencari  tahu  mengenai  perihal tersebut.  Level  kedua  adalah  dampak terhadap  partisipasi  politik  secara  aktif yang terjadi saat seseorang menggunakan media sosial atau internet secara  teratur  dalam  mendapatkan informasi-informasi  politik.  Penelitian ini  sepertinya  menunjukkan  korelasi positif  terhadap  kondisi  sosial  budaya generasi  muda  saat  ini.  Penggunaan smartphone yang  trend  belakangan  ini di  kalangan  generasi  muda,  akan meningkatkan  peluang  mereka  untuk aktif berpartisipasi politik secara offline . Pentingnya media online diutarakan  oleh  Harris et  al. (2010), yang  menyatakan  bahwa  media online mampu menarik perhatian para generasi muda  yang  mulai  apatis  terhadap  dunia politik menjadi tertarik kembali. Mereka yang  merasa  sekelompok  orang  yang tidak didengarkan menjadi bebas bersuara  dan  berpendapat.  Bahkan dalam  bingkai  kebebasan  berpendapat, melalui    media online ,  generasi  muda memiliki keberanian untuk
mengungkapkan ketidak-sepakatan terhadap    tindakan    pemerintah  jika dinilai  tidak  sesuai  dengan    harapan masyarakat.  Selain  itu,  media online dengan    karakternya  yang  fleksibel  dan mudah diperoleh dan mudah digunakan, menjadi  akrab    di  tangan      generasi muda  yang  memang  selalu  tertarik dengan  sesuatu  yang  praktis.    Di Indonesia  saja,  menurut  data  yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia, pengguna    media online dikuasai  oleh generasi  muda  ditunjukkan  dengan prosentase  penggunanya  yang  berusia kurang dari 35 tahun (generasi produktif)  adalah  sekitar  82,3  persen yang  85  persennya  mengakses  internet melalui  media smartphone .  Data  ini cukup reliable karena diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  Indonesia  (APJII)  dengan PUSKAKOM  Universitas  Indonesia (UI).
Melihat pentingnya media online atau media sosial ini, tentunya penggunaanya  di  kalangan  petani  muda akan membantu tugas organisasi- organisasi di pedesaan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik  mereka.  Akan  tetapi  dari sejumlah  penelitian  yang  ada,  belum ada  penelitian  yang  mengkhususkan mengamati  pengaruh  media online atau media  sosial  ini  terhadap  partisipasi politik pemuda tani. Kebanyakan penelitian yang melibatkan media sosial dan pemuda tani baru sekitar penggunaan  media  sosial  untuk  mem- bangkitkan  partisipasi  dan  keterlibatan masyarakat pedesaan dalam pembangunan; seperti penelitian tentang e-learning  ( Rosseni  Din et.al, 2012 ), e- health  ( Boulos et.al , 2011), e-extension
(Mulyandari,  2011).  Hasil  penelitian yang  signifikan  dari  pengaruh  media online terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat pedesaan terhadap pembangunan, seharusnya
dapat menjadi landasan bahwa organisasi pedesaan pun dapat menggunakan  media  online  atau  media sosial tersebut dalam membantu peranannya untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik pemuda tani.

## D. Kesimpulan
Partisipasi  politik  pemuda  tani tidak  dapat  diabaikan,  terutama  dalam kondisi  pertanian  seperti  sekarang, dimana banyak petani merasakan ketidak  berpihakkan.  Pemuda  tani selaku penerus usaha dan pembangunan
pertanian  dapat  memiliki  peran  penting dalam  dunia  politik  terutama  dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan. Dari beberapa cara berpartisipasi  politik,  cara  yang  paling mudah,  tetapi  mendapatkan  hasil  yang paling  efektif  untuk  menginisiasi  dan mempengaruhi para pengambil kebijakan adalah melalui organisasi atau kelompok kepentingan. Kita tidak dapat melakukan  perubahan  secara  individual karena  kemampuan  kita  yang  terbatas. Kita  memerlukan  komunitas  yang konsisten  dengan  perubahan  tersebut. Disinilah kemudian lahir peran organisasi.  Beberapa  organisasi  yang ditengarai mampu meningkatkan partisipasi  politik  pemuda  tani  dengan pendidikan politiknya dalam organisasi, yaitu  kelompok  komunitas  seperti kelompok  tani,  KTNA,  dan  lainnya; organisasi  massa  petani  seperti  SPI,
AGRA,  dan  lainnya;  dan  organisasi yang  timbul  sebagai  hasil  adanya program  pemerintah  seperti  ikatan silaturahmi  alumni  orientasi  magang jepang (IKAMAJA).
Strategi lain yang belum banyak digunakan untuk merangsang partisipasi pemuda  tani  adalah  pendidikan  atau sosialisasi  politik  melalui  media  sosial. Penggunaan  media  sosial  di  kalangan pemuda tani baru sebatas aktivitas usaha
tani-nya.  Padahal  potensi  dari  media sosial  ini  luar  biasa,  terutama  karena aksesibiltasnya  saat  ini  yang  bisa diakses melalui smartphone yang sudah dimiliki  oleh  sebagian  besar  generasi muda,  termasuk  pemuda  tani.  Tentunya pada  saat  menggunakan  media  sosial untuk  kepentingan  sosialisasi  atau pendidikan  politik  ini  harus  senantiasa mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku, sehingga  tetap  saja  peranan  dari organisasi-organisasi di pedesaan sebagai pendamping pemuda tani sangatlah diperlukan.

## E. Limitasi Penulisan Artikel
Artikel  ini  hanya  berusaha menggabungkan
beberapa hasil
penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait media, pendidikan politik dan partisipasi  politik  bagi  generasi  muda yang  dilakukan  baik  di  dalam  maupun di  luar  negeri.  Keterbatasan  penulisan adalah  dalam  hal  ketersediaan  materi mengenai efektivitas penggunaan media online atau media sosial bagi partisipasi politik  pemuda  tani.  Secara  umum, penelitian-penelitian  terdahulu  hanya memusatkan  perhatian  pada  generasi muda perkotaan ( urban youth ), sehingga kesimpulan penulis akan dampak media online atau media sosial bagi partisipasi politik pemuda tani ( rural youth ) hanya berdasarkan efektivitas penggunaan media  sejenis  dalam  hal  keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pembangunan,  tidak  berdasarkan  data empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  Gabriel  A.,  dan  S.  Verba.
1963. The Civic Culture.
Princeton, NJ: Princeton University Press. Arista,  Y.D.  2014.  Peran  Partai  Politik dalam Mengembangkan Keterampilan  Partisipasi  Warga melalui Pendidikan Politik. Surakarta:  Universitas  Sebelas
Maret.
Bachen,  C.,  C.  Raphael,  KM  Lynn,  K. McKee  dan  J.  Philippi.  2008. Civic Engagement, Pedagogy and Information  Technology  on  Web Sites  for  Youth. Journal  of
Political Communication, Vol. 23, No. 3. Bachriadi Dianto dan Wiradi Gunawan.2012. Six  Decades  Of
Inequality Landtuner Problems In
Indonesia .  Bandung:  Agrarian
Resource  Center,  Bina  Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria.
Boas,  A.A,V.  dan  P.  Goldey.  2005.
a Comparison on Farmers Participation in Farmers Organizations  and  Implications For  Rural  Extension  in  Minas
Gerais.  Organizações  Rurais  & Agroindustriais,  Lavras, Vol.  7,
No. 3.
Boulos,  MNK,  S.  Wheeler,  C.  Tavares and R Jones. 2011. How smartphones  are  changing  the face  of  mobile  and  participatory healthcare:  an  overview,  with example from eCAALYX.
BioMedical  Engineering  OnLine ,
10:24.
Calenda, D. dan A. Meijer. 2009. Young People, The Internet and Political Participation. Journal of
Information,  Communication  and Society. Vol. 12, No. 6 Carter,  Neil.  2007. The  Politics  of  the
Environment . 2 nd Edition.
Cambridge University Press. Cempaka,  D  dan  N.A  Mirza.  2015. Peran Facebook
dalam Komunikasi  Politik  bagi  Pemilih Pemula. Jurnal FISIP. Yogyakarta
: Universitas Atmajaya
Fakih,  M.  1999.  Analisis  Gender  dan
Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Gaffar, Affan. 1998. Merangsang Partisipasi  Politik  Rakyat  dalam Demetologasi  Politik  Indonesia.
Syarofin  Arba  MF  (edt).  Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Gimpel JG, Lay JC and Schuknecht JE. 2003. Cultivating  Democracy:
Civic  Environments  and  Political
Socialization in America. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Harris,  A.,  J.  Wyn,  dan  S.  Younes.
2010. Beyond Apathetic or
Activist Youth. Noordic Journal of Youth  Research Vol.  18,  No.  1:
Sage Publication.
Hasan,  A.  2007.  Pengaruh  Media
Terhadap Tingkat Partisipasi Politik. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
HS,  Hendro.  2009.  Peranan  Pendidikan
Politik  Organisasi  Massa  Petani Dalam  Kehidupan  Kaum  Tani (Studi  Kasus:  Organisasi  Massa Tani  AGRA  Ranting  Desa  Durin
Tonggal). Sumatera Utara: Repository USU. Huntington, SP dan J M. Nelson. 1990. Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Kahne,  J.  Nam-Jin  Lee  dan  J.T.
Feezeell.  2013. The  Civic  and Political  Significance  of  Online
Participatory  Cultures  among Youth Transitioning to Adulthood. Journal of Information Technology  and  Politics ,  Vol 10,No. 1.
Kantaprawira,  Rusadi.  2004.  Sistem Politik  Indonesia.  Suatu  Model Pengantar. Edisi Revisi. Bandung: Sinar baru Algensindo. Leicht,  KT  dan  J.C  Jenkins.  2010. Handbooks  of  Politics.  State  and Society  in  Global  Perspective. Springer  New  York  Dordrecht Heidelberg London
Lievrouw  LA  dan  Livistone  S.  2006 . The  Handbook  of  New  Media. London (GB): Sage Publication. McNair  B.  2011. An  Introduction  to Political  Communication . Fifth Edition . London (GB): Routledge.
Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi
Politik:  Komunikator,  Pesan,  dan Media. Bandung: Penerbit Remadja Karya. Rahman,  A.  2002.  Sistem  Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural  Fungsional.  Surabaya: Penerbit SIC. Marianah,  L.  2012.  Peran  Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan
Swadaya. BBPP Jambi.
Mas’oed, M. dan C. M. Andrews. 1986. Perbandingan Sistem Politik.
Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.
Mudjiyanto,  B.  2014.  Media  Baru, Budaya  Politik,  dan  Partisipasi Politik.  Jurnal  Studi  Komunikasi dan Media. Mulyandari,  R.  S.  H.  2011.  Cyber Extension sebagai Media Komunikasi dalam Pemberdayaan Petani Sayuran. Bogor: IPB.
Naidu, Som. 2003. Learning & Teaching with Technology: Principles and Practices. New York: Routledge Falmer, 13- 27.
Pardede, D.Y. 2014. Peranan Organisasi Massa  Petani  dalam  Pendidikan Politik  Kaum  Tani  di  Indonesia.
Medan: FISIP- USU.
Pasek,  J.,  K.  Kenski,  D.  Romer  dan K.H.  Jamieson.  2006. America’s Youth and Community Engagemnet. Journal of Communication  Research ,  Vol. 33    No. 3. Purwandari,  H.  LM.  Kolopaking,  F. Tonny. 2014. Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan  Dan  Kepentingan Gerakan  Sosial.  Bogor  :  FEMA- IPB. Purwanto,  H.  2012.  Serikat  Petani Indonesia dalam Perjuangan Pembaharuan Agraria di Indonesia Periode 1998-2011. Tesis. Depok : Universitas Indonesia
Putra,  A.M.  2011.  Media  Baru  dan
Fenomena  Komunikasi  Politik pada  Pemilukada  di  Provinsi Banten 2011. Jakarta : Universitas Mercu Buana Rachmawati,  D.  2003.  Gerakan  Petani dalam  Konteks  Masyarakat  Sipil. Studi  Kasus  Organisasi  Petani
SeTam.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Politik, Vol. 6, No. 3.
Rosseni  Din,  H.  Norman,  M.  F Kamarulzaman,  P.  M.  Shah,  A. Karim,  N  S  MatSalleh,  M  S Zakaria  &  K  A  Mastor.  2012. Creation  of  a  Knowledge  Society via  the  Use  of  Mobile  Blog:  A Model  of  Integrated  Meaningful Hybrid  E-training.  Asian  Social Science; Vol. 8, No. 16.
Ruedin,  D.  2007. Testing  Milbrath’s
1965  Farmework  of  Political Participation: Institution and
Social  Capital.  University  of Oxford .
Rwelamira,  J.  2015. Strengthening Farmers  Organizations  and  Civil
Society  Organizations.  Paper  for
Feeding Africa Conference. Subianto, P. 2009. Membangun Kembali  Indonesia  Raya,  Haluan Baru Menuju Kemakmuran. Institut Garuda Nusantara. Sujiwo,  Agung  Tri.  2012.  Perubahan Pengusaan tanah atas lahan
Pendudukan pasca reformsi (studi kasus tanah cieceng desa sindangasih Tasikmalaya). Bandung: ARC. Visser,  S  dan  D.  Stolle.  2014. The Internet  and  New  Modes  of Political  Participation:  Online Versus Offline Participation. Journal of Information, Communication  and  Society, Vol. 17, No. 8 Wanma, A.V. 2015. Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap  Pelaksanaan  Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten  Biak  Numfor.  E- Journal Universitas Sam
Ratulangi.
Wijayanto, A. 2010. Social Networking Sites,  Komunikasi  Politik,  dan Akurasi Prediksi dalam Pmeilihan Presiden di Indonesia. Semarang : Universitas Diponegoro.
Yamamoto,  M.,  MJ  Kushin  dan  F. Dalisay.  2013. Social  Media  and Mobiles  as  Political  Mobilization
Forces for Young Adults: Examining  the  Moderating  Role of  Online  Political  Expression  in Political
Participation. New Media Society: Sage Publication.