E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 25 April 2023, Revised: 24 Mei 2023, Publish: 25 Mei 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian
Novikawati Novikawati 1 , Fuad Rahman 2 , Ramlah Ramlah 3 , Zulkarnain Zulkarnain 4 1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, nivikawati1177@gmail.com 2. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, fuadasia30@gmail.com 3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, ramlahsy01@gmail.com 4. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, zulkarnain.jbi@gmail.com
Corresponding Author: nivikawati1177@gmail.com
Abstract: This study aimed to obtain empirical data about the existence of cirri marriage in positive  law,  the  legalization  of  cirri  marriage  through  consanguinity  marriages,  and  the implications  of  the legalization  of  cirri  marriage in  the Muara Bulian Religious Court. The type  of  research  used  is  field  research.  Data  management  and  analysis  techniques  which include data collection, data reduction, data presentation, and concluding. Based on the data and  discussion  that  has  been  carried  out  and  presented,  it  can  be  concluded  as  follows:  a) Sirri  marriage  in  a  positive  legal  perspective  that  is  carried  out  even  though  it  is  legal according to religious provisions but is not registered is considered illegal and has no legal force because it does not have evidence legal marriage; b) Not all of the legalization of cirri marriages  through  the  legalization  of  marriage  at  the  Muara  Bulian  Religious  Court  was granted,  only  marriages  carried  out  according  to  the  provisions  of  Islamic  law,  and  c) Legalization  of  unregistered  marriages  through  marriage  constituencies  has  legal  certainty implications for the legal status of legal marriages and children born out of wedlock receive state recognition.
Keyword: Legalization, Sirri Marriage, Marriage Isbat, Mashlahat, Legal Certainty.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang adanya perkawinan sirri  dalam  hukum  positif,  pengesahan  perkawinan  sirri  melalui  perkawinan  sedarah,  dan implikasi  dari  pengesahan  perkawinan  sirri  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian.  Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik  pengelolaan dan analisis data yang  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Berdasarkan  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dan  dipaparkan,  maka  dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  a)  Nikah  sirri  dalam  perspektif  hukum  positif  yaitu dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti perkawinan  yang sah; b) Tidak semua pengesahan nikah sirri melalui pengesahan nikah di Pengadilan Agama
Muara  Bulian  dikabulkan,  hanya  pernikahan  yang  dilaksanakan  menurut  ketentuan  syariat Islam,  dan  c)  Pengesahan  nikah  siri  melalui  konstituen  nikah  berimplikasi  pada  kepastian hukum untuk status hukum perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar nikah mendapat pengakuan negara.
Kata Kunci: Legalisasi, Nikah Sirri, Isbat Nikah, Maslahat, Kepastian Hukum .

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah zoon  politicon yang  artinya  bahwa  manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  pada  dasarnya  ingin  selalu  berkumpul  dengan  sesamanya.  Berdasarkan  hal  tersebut manusia mempunyai  bermacam-macam  kebutuhan, salah satu  kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan  norma-norma  yang  mengatur  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  agar  terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi. 1
Perkawinan memiliki fungsi yang luhur baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun  sosiologis.  Secara  teologis,  perkawinan  adalah  ibadah  yang  dapat  mendewasakan manusia  dalam  menjalani  pengalaman  spiritualnya  mendekatkan  diri  pada  Allah  Swt. Pasangan  suami  isteri  yang  soleh  dan  solehahdapat  saling  memotivasi  untuk  meningkatkan kualitas  ibadah  dan  membina  rumah  tangga  yang  penuh  dengan  nilai-nilai  islami  serta melahirkan  keturunan  yang  berakhlakul  karimah.  Dari  aspek  psikologis,  salah  satu  tujuan hidup  manusia  adalah  mencari  kebahagiaan,  dan  salah  satu  sarana  untuk  memperoleh kebahagiaan  adalah  perkawinan  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Perkawinan  juga merupakan sarana etik-legal  untuk  memenuhi  kebutuhan biologis  manusia sehingga mampu memelihara  keturunan  dan  menyelamatkan  diri  dari  berbagai  macam  penyakit  akibat  seks bebas.  Selain  itu  yang  lebih  penting,  perkawinan  memiliki  fungsi  sosiologis  yang  dapat menyatukan  dua  rumpun  keluarga  yang  tidak  jarang  memiliki  latar  belakang  sosio-kultural yang berbeda seperti perbedaan status sosial, suku, budaya dan  adat istiadat.
Berbagai  persiapan  baik  lahiriah  maupun  batiniah  merupakan  unsur  terpenting  yang harus  terpenuhi  di  dalam  melaksanakan  perkawinan,  syarat-syarat  dan  rukun-rukun perkawinan  menjadi  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan.  Umumnya  perkawinan  merupakan suatu  ikatan  suci  yang  berkaitan  erat  dengan  ajaran  agama,  karenanya  setiap  perkawinan selalu menghubungkan kaidah perkawinan dengan kaidah agama.
Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian yang kuat atau mitsaqan  ghalizan untuk  menaati  perintah  Allah  Swt.,  dan  melakukannya  merupakan ibadah  yang  tidak  sekadar  diikat  dan  kemudian  dilepaskan  begitu  saja,  sebagaimana  firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:
“Berikanlah  mahar  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian  yang penuh  kerelaan.  Kemudian,  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” . 2
Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral sekaligus peristiwa profan. Bermakna sakral  karena  perkawinan  diyakini  sebagai  pranata  sosial  yang  luhur  dan  suci,  di  mana komitmen  dua  jenis  kelamin  yang  berbeda  dilakukan  atas  nama  Tuhan.  Sementara  makna
1 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Permasalahannya  Ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 12.
2 Q.S. An-Nisa/ 4: 4.
profan perkawinan dilihat sebagai bentuk kesepakatan keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah bahtera rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama dengan segala hak dan  kewajiban masing-masing suami dan isteri.
Perkawinan  secara  yuridis  diatur  di  dalam  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  perubahannya  UU  RI  No.  16  Tahun  2019  Pasal  1  yang  menyatakan: Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Kalimat  ikatan  lahir  batin  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  Perkawinan  memiliki arti  ikatan  lahir  adalah  sebuah  ikatan  yang  dapat  dilihat  dan  diungkapkan  hubungan  hukum antara  seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  bersama  suami  isteri,  dengan  kata  lain  disebut hubungan  formal.  Adapun  ikatan  batin  adalah  suatu  ikatan  yang  tidak  formal,  ikatan  yang tidak terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya.  Dengan  kata  lain,  pengertian  di  atas  memiliki  dua  sudut  pandang  yaitu segi  hukum  acara  secara  formil  dan  segi  sosial  keagamaan.  Sedangkan  pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang  erat  dengan  agama,  sehingga  perkawinan  bukan  hanya  memiliki  unsur  lahir  atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. 4
Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU RI  No.  16  Tahun  2019  menyebutkan  bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2  ayat  (2)  Undang-Undang  tersebut  disebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  sah,  apabila perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaannya  itu  dan  perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi  yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan  kepercayaan  saja  tanpa  dicatatkan  maka  perkawinan  tidak  sah  menurut  negara. Begitupula  sebaliknya  apabila  hanya  dicatatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  tanpa dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah.
Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  antara  suami  isteri,  dan  perkawinan baru  memenuhi  syarat  sebagai  perkawinan  yang  sah  jika  dilakukan  menurut  ketentuan sebagaimana  dalam  UU  Perkawinan.  Suatu  perbuatan  hukum  yang  sah  mengandung  makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami isteri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya,  misalnya  terjadinya  hubungan  kekeluargaan  yang  bersifat  timbulnya  larangan perkawinan,  berkaitan  harta  kekayaan,  serta  anak  yang  dilahirkan  akibat  perkawinan tersebut. 5
Fakta  yang  terjadi  di  Indonesia  masih  terdapat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah sirri .  Pada  awalnya  nikah sirri ditujukan  terhadap  perkawinan  yang  tidak  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Umar  bin  Khattab.  Beliau
3 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mahkamah Agung RI  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), 422 .
4 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab Indonesia  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama, dan  Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.
5 Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat  Perkawinan Antar  orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974", Makalah dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional  dengan  tema  Hukum  Keluarga  dalam  Sistem  Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang  diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009), 1 .
hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan saksi  perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut  Umar bin Khattab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman jilid (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah sirri lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. 6
Nikah sirri merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  secara  agama  saja  atau  hanya  di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Persoalan nikah sirri masih menjadi  polemik.  Sistem  hukum  Indonesia  tidak  mengenal  adanya  istilah  nikah sirri serta tidak mengatur secara khusus mengena nikah sirri dalam sebuah peraturan. Secara normatif perkawinan  siri  diartikan  dengan  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengetahuan petugas resmi (PPN atau petugas KUA), sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah. 7 Bagaimana eksisitensi nikah sirri dalam sistem hukum positif di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang akan diteliti.
Nikah sirri atau  yang  tidak  tercatat,  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Pencatatan perkawinan  yang  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih  khusus  lagi  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak  dalam  kehidupan  rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh  hak-haknya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  karena tidak mempunyai bukti pernikahan.
Para  pakar  hukum  dari  kalangan  teoritis  dan  paktisi  masih  berbeda  pendapat mengenai  pengertian  yuridis  sahnya  perkawinan.  Dalam  masalah  ini  para  pakar  hukum terbelah      menjadi  dua  pendapat.  Pendapat  pertama  menurut  ahli  hukum  yang  menganut penafsiran legisme berpendapat  bahwa perkawinan  yang dilakukan sesuai  dengan ketentuan aturan  agama  dan  keyakinan  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  adalah  sah  karena pencatatan  perkawinan  bukanlah  sarat  sah  perkawinan  tetapi  hanya  merupakan  syarat administrasi  yang  hanya  bersifat  pelengkap.  Pendapat  kedua  menurut  pakar  hukum  yang menganut  penafsiran  sistematis  (antara  satu  pasal  dengan  pasal  lainnya  merupakan  saling menjelaskan  dan  merupakan  satu  kesatuan)  berpendapat  bahwa  pencatatan  perkawinan adalah  syarat  sahnya  sebuah  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang  tidak  dicatat dianggap tidak sah.
Dasar  terbentuknya  sebuah  keluarga  adalah  perkawinan.  Perkawinan  merupakan lembaga  suci  dan  berkekuatan  hukum.  Dengan  adanya  perkawinan  akan  memberi  kejelasan status  dan  kedudukan  anak  maupun  harta  dalam  perkawinan.  Anak  yang  dilahirkan  dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya.  Berkaitan  dengan  perkawinan  siri,  masih  belum  jelas  mengenai  kedudukan perkawinan  tersebut.  Hal  ini tentunya  akan  menimbulkan  suatu  permasalahan-permasalahan mengenai  kedudukan  hukum  dan  hak-hak  anak  serta  harta  yang  dihasilkan  dari  perkawinan tersebut.
Permasalahan  kemudian  adalah  pasangan  yang  menikah sirri akan  sulit  mengurus berbagai  dokumen  penting  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  sehari-  hari.  Anak  dari pasangan  nikah sirri, akan  sulit  memperoleh  akta  kelahiran  yang  kelak  sangat  dibutuhkan untuk  mengikuti  pendidikan  formal.  Salah  satu  persyaratan  untuk  mendaftar  di  sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, misalnya ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah,  salah  satu  persyaratan  yang  mutlak  harus  dimiliki  dalam  kelengkapan  berkas
6 Nuril  Farida  Maratus,  ” Penyelesaian  Perkara  Itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta Periode 2013- 2014”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 5 .
7 Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia  Pergulatan  Antara  Negara, 66 .
keimigrasian  adalah  buku  nikah  dan  masih  banyak  urusan  lainnya  yang  terkendala  jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah.
Mengatasi  kendala-kendala  sebagaimana  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7 ayat (2) memberikan solusi pasangan nikah sirri yang pernikahannya sah secara agama akan tetapi  belum  sah  secara  negara  untuk  melegalkan  pernikahannya  dengan  jalan  mengajukan permohonan  isbat  ke  Pengadilan  Agama  agar  ikatan  perkawinan  tersebut  dapat  dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.
Isbat  nikah  merupakan  upaya  legalisasi  suatu  perkawinan  melalui  penetapan  hakim suatu  pengadilan  agama.  Isbat  nikah  dilakukan  dengan  berbagai  motif  dan  alasan  misalnya karena  perkawinan  yang  dilakukan  sebelumnya  hanya  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Uurusan Agama. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kota Muara Bulian.
Tidak semua nikah sirri dapat diisbatkan di pengadilan agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 8
Ketentuan  yang  diatur  dalam  KHI  tersebut  yang  membolehkan  permohonan  isbat nikah  menyiratkan  bahwa  secara  substansial  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengakui keabsahan  sebuah  perkawinan  yang  belum  dicatat,  dan  dengan  alasan-alasan  tersebut  nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif. 9
Isbat  nikah  yang  selama  ini  dianggap  solusi  penyelesaian  perkawinan sirri yang ditawarkan baik dalam UU Perkawinan dan KHI tidak lepas dari permasalahan. Banyak hal yang  harus  dicermati  dalam  permohonan  isbat  nikah  sehingga  hakim  dalam  memeriksa perkara isbat nikah harus selektif dan berhati- hati untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum  dalam  perkara  isbat  nikah  dan  kesan  yang  memudahkan  pengesahan  nikah  melalui isbat nikah tidak terjadi.
Isbat  nikah  adalah  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  pasangan  nikah sirri yang  telah menikah secara sah menurut hukum agama dan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum syar‟i untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  oleh  keduanya,  sehingga  pernikahan  tersebut berkekuatan hukum sehingga pelaku nikah sirri dan segala yang timbul akibat pernikahan itu dapat memperoleh perlindungan hukum.
Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  merupakan  salah  satu  lembaga  Peradilan  Agama yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  pada  tingkat  pertama  bagi  para  pencari  keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya UU RI  No.  3  Tahun  2006  dan  UU  RI  No.  50  Tahun  2009.  Salah  satu  kompetensi  absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang-undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat nikah.
8 Republik  Indonesia ‚  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan peradilan  Agama,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Peradilan  Agama (Jakarta:  Republik Indonesia, 2010), 490 .
9 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2004), 37 .
Perkara  isbat  nikah  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  dalam  tahun 2019 sebanyak 28 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 20 perkara. 10 Tidak semua perkara isbat  nikah  yang  merupakan  upaya  untuk  melegalisasi  nikah sirri dapat  dikabulkan  di Pengadilan  Agama.  Perkara  isbat  nikah  akan  melalui  serangkaian  tahap  pemeriksaan  untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah ( illegal ) dalam pandangan hukum positif menjadi  sebuah  perkawinan  yang  sah  ( legal )  yang  kedudukannya  sama  dengan  perkawinan yang  tercatat  yng  kemudian  berimplikasi  dalam  mengatasi  segala  permasalahan  hukum terkait suami isteri, anak dan harta dalam perkawinan.
Legalisasi  nikah sirri pada  perkara  isbat  nikah  menjadi  tema  yang  menarik  untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan  yang sebelumnya‚ tidak sah menurut  hukum  positif  menjadi  menjadi  pekawinan  yang  disahkan  berdasarkan  penetapan pengadilan agama.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research), yaitu  data  yang  dihimpun atau dikumpulkan untuk memperoleh informasi dan data yang valid untuk menjawab masalah dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  studi  lapangan  yang  kemudian  dipadukan  dengan data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  sehingga  diperoleh  data  akurat.  Dalam melakukan  analisis  memusatkan  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia,  atau  pola-pola  yang  dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh  gambaran  mengenai  pola-pola  yang  berlaku  sehingga  dilakukan  dengan pendekatan yuridis dalam masyarakat.
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif analitis. Pendekatan kualitatif memandang  realitas  sosial  sebagai  suatu  yang  holistik/utuh,  kompleks,  dinamis,  penuh makna.  Metode  ini  disebut  juga  sebagai  metode  artistik,  karena  proses  penelitian  lebih bersifat  seni  (kurang  terpola),  dan  disebut  sebagai  metode  interpretasi  karena  data  hasil penelitian  lebih  berkenaan  dengan  interpretasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di  lapangan. Metode  ini  disebut  juga  sebagai  metode  konstruktif  karena  dengan  metode  kualitatif  dapat ditemukan  data-data  yang  berserakan  selanjutnya  dikonstruksikan  dalam  suatu  tema  yang lebih  bermakna  dan  mudah  dipahami,  digunakan  untuk  menghasilkan  data  deskriftif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 11
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan sementara  selebihnya  adalah  data  tambahan,  seperti  dokumen  dan  lain-lain. 12 Lazimnya dalam  penelitian,  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  dan  dari bahan  pustaka  yang  disebut  dengan  data  primer  dan  data  sekunder. 13 Sumber  data  dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
Teknik  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik field  research. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar,  dilihat,  dialami  dan  dipikirkan  peneliti  pada  saat  melakukan  penelitian  di lapangan. 14
10 “ Pengadilan  Agama  Muara  Bulian,”  Laporan  Tahunan,  Diakses  pada  03  Januari  2021,  http://www.pa- MuaraBulian.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan.
11 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada, 2006), 118.
12 Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 157.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 11-12.
14 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 164.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Nikah Sirri dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia
Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  disebutkan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri,  dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2)  disebutkan  bahwa  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Realitanya  tidak  semua  masyarakat  khususnya  umat  Islam  Indonesia  mematuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  masih  ada  di  antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  itu.  Fenomena  semacam  ini  dalam  masyarakat  lebih  dikenal dengan istilah nikah sirri.
Nikah sirri secara literal terdiri dari dua kata  yaitu nikah dan sirri . Kata nikah dapat diartikan  sebagai‚  akad  nikah  sedangkan  kata sirri berasal  dari  bahasa  Arab‚ Sirri yang berarti  rahasia,  sehingga  kemudian  dapat  diartikan  sebagai  pernikahan  rahasia  atau dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari masyarakat termasuk  dari  pejabat  yang  berwenang  sehingga  nikah sirri tidak  dicatatkan  pada  pejabat yang berwenang. 15
Nikah sirri dilakukan  secara  rahasia  dapat  pula  disebabkan  karena  kemungkinan adanya  halangan  perkawinan  baik  menurut  Undang-Undang  maupun  halangan  syar‟i. Halangan Undang-Undang misalnya pernikahan  yang dilakukan oleh seorang laki-laki  yang masih  terikat  perkawinan  dengan  perempuan  lain  namun  ingin  menikah  lagi  tanpa  izin poligami dari pengadilan agama setempat.  Karena menurut  ketentuan hukum  perkawinan di Indonesia  yang  menganut  azas  monogami,  poligami  dibolehkan    dengan  ketentuan    salah satunya  yaitu penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama. Bagi  yang ingin berpoligami namun  tidak  mempunyai  penetapan  izin  poligami  dari  pengadilan  inilah  yang  biasanya melakukan  nikah sirri, karena  pernikahan  kedua  dan  seterusnya  baru  dapat  dicatatkan  pada kantor  urusan  agama  setempat  jika  calon  suami  mempunyai  penetapan  poligami  dari Pengadilan agama setempat. 16
Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan  yang  sah  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  perkawinan  meskipun  telah  dilangsungkan  menurut ketentuan  agama  namun  tidak  dicatakan  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  sah  secara agama  tetapi  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  tidak  memiliki  bukti-  bukti perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Istilah  „nikah sirri‟ tidak dikenal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sehingga tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang  Perkawinan  yang  berbunyi  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Nikah sirri dianggap  tidak  sah  oleh  hukum  dan merugikan  istri  sebagai  perempuan  baik  secara  yuridis  maupun  secara  sosiologis.  Secara yuridis,  pihak  istri  tidak  diakui  sebagai  istri  yang  sah,  dan  tidak  berhak  atas  harta  bersama apabila  bercerai  dengan  suaminya.  Secara    sosiologis  nikah sirri dianggap  sesuatu  yang negatif  atau  buruk  dimata  masyarakat.  Dan  apabila  mempunyai  anak,  maka  juga  akan
15 Husni Jayadi,  Wawancara dengan Penulis, 11  Februari 2022.
16 Jayadi,  Wawancara.
berdampak  negatif  bagi  anak  karena  anak  tersebut  dianggap  anak  luar  nikah  karena  lahir akibat dan diluar perkawinan yang sah menurut undang-undang. 17
Nikah sirri tanpa halangan perkawinan selama memenuhi rukun dan semua syarat sah pernikahan  sebagaimana  dalam  ketentuan  hukum  Islam  adalah  sah  meskipun  tidak dicatatkan.  Namun  dalam  pandangan  hukum  positif,  pelaku  nikah  sirri  tetap  disamakan dengan orang  yang melakukan hubungan diluar  nikah. Bahkan, jika dari  mereka lahir anak, anak  tersebut  juga  dihukumi  sebagai  anak  luar  nikah  karena  pasangan  nikah sirri tidak mempunyai  akta  nikah  yang  merupakan  bukti  satu-satunya  tentang  adanya  suatu perkawinan. 18
Legalisasi Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Muara Bulian Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  adalah  pernikahan  yang  legal  atau  sah  dan  akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak  mempunyai  akta  nikah,  maka  dalam  kaitannya  dengan  masalah  perdata  pernikahan semacam  ini  harus  mendapat  legalisasi  atau  pengakuan  secara  hukum  dalam  mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga,  Akta  Kelahiran  Anak  dan  lain  sebagainya.  Karena  dalam  pengurusan  masalah administrasi  di  setiap  instansi  atau  lembaga  terkait  harus  menunjukkan  adanya  akta pernikahan.
Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  kepadanya sesuai  kompetensi  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  perundang-  undangan  termasuk  di dalamnya perkara isbat nikah.
Perkara  isbat  nikah  adalah  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  sebagaimana tercantum  dalam  Penjelasan  Pasal  49  angka  37  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Isbat  nikah adalah  upaya  untuk  melegalisasi  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  syarat dan  rukun  pernikahan  sebagaimana  dalam  ketentuan  Hukum  Islam  dan  tidak  terdapat halangan  perkawinan  namun  tidak  dicatatkan  ke  pejabat  yang  berwenang,  yaitu  Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. 19
Dasar hukum perkara isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat  diajukan isbat  nikah ke Pengadilan  Agama. Selain itu dalam Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  7  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yaitu  adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian,  hilangnya  akta  nikah,  adanya  keraguan  mengenai  sahnya  salah  satu  syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak  memeiliki  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 20
17 Hj. Baihna, Wawancara dengan Penulis, 5 Februari 2022.
18 Baihna, Wawancara.
19 Baihna, Wawancara.
20 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, dalam  Mahkamah Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Peradilan Agama,” Diakses pada 20 Maret 2023,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis- perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo.
Legalisasi  nikah sirri melalui  isbat  nikah  dimungkinkan  bila  suami  atau  istri  tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam  Undang-Undang  Perkawinan  maupun  menurut  ketentuan  hukum  Islam  sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.16  Tahun 2019 diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara,  antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan  sesusuan,  yaitu  orang  tua  sesusuan,  anak  susunan,  saudara  sesusuan  dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang kawin.
Pasal 9, Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.
Pasal  10,  Apabila  suami  dan  istri  yang  telah  cerai  kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya  maka  di  antara  mereka  tidak  boleh  perkawinan  tersebut ditemukan  dalam  sebuah  perkawinan  maka  dapat  dipastikan  isbat  nikah  tidak  dapat dikabulkan. 21
Kewenangan  perkara  isbat  nikah  bagi  Pengadilan  Agama  dalam  sejarahnya  adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, hal ini dapat  dilihat  dari  pasal  64  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  yang  berbunyi:  untuk perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum Undang-Undang  ini  berlaku  yang  dijalankan  menurut  peraturan-peraturan  lama,  adalah  sah dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP No 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1  Oktober  1975  dan  pada  ayat  (2)  berbunyi  mulai  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini, merupakan  pelaksanaan  secara  efektif  dari  UU  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, kemudian dengan lahirnya  Inpres No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres no  1  tahun  1991  tanggal  10  juni  1991,  telah  memberikan  kewenangan  lebih  luas  lagi  pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI. 22
Implikasi Legalisasi Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian
Penetapan  pernikahan  (Isbat  nikah)  yang  dilakukan  sebagai  upaya  legalisasi  nikah sirri, hal  ini  diperuntukkan  pada  hal-hal  tertentu  saja  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam Pasal  7 ayat  (1),  (2), dan (3) Kompilasi  Hukum Islam.  Isbat  nikah ini sangatlah bermanfaat
21 “Republik  Indonesia,”  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019,  Diakses  pada  20  Maret  2023,  https://pa-ngamprah.go.id/berita- seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019
22 Baihna, Wawancara.
bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan  dari  instansi  yang  berwenang  serta  memberikan  jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Pada dasarnya, Isbat  nikah  adalah  suatu  upaya  untuk  memperoleh  Akta  Nikah.  Akta  Nikah  adalah merupakan  suatu  akta  autentik  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  sebagai  pejabat  berwenang  yang  ditunjuk  negara  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. 23
Ketika  upaya  legalisasi  nikah sirri melalui  perkara  isbat  nikah  yang  diajukan  oleh pasangan  nikah sirri dikabulkan,  maka  berimplikasi  terhadap  status  pernikahan  dimana pernikahan  yang  dilakukan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kekuatan  hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang  berwenang.  Sehingga  berdampak  yuridis  terhadap  hak-hak  pelayanan  publik  oleh instansi  yang  berwenang  dan  dapat  memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan  hukum  oleh instansi sebagaimana mestinya. Karena alasan pengajuan permohonan isbat nikah sebagaian besar diajukan karena para pelaku nikah sirri tidak mempunyai akses memperoleh pelayanan publik  misalnya  pelayanan  untuk  memperoleh  kartu  tanda  penduduk,  kartu  keluarga, dokumen keimigrasian, tunjangan veteran, tunjangan janda dan sebagainya.
Legalisasi  pernikahan  melalui  isbat  nikah  juga  berimplikasi  bagi  anak-anak  yang dilahirkan  dari  pernikahan  tersebut  karena  anak-anak  yang  sebelumnya  juga  tidak  diakui karena  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  dengan  adanya  penetapan  isbat nikah telah mendapat pengakuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan ditetapkannya perkawinan itu maka segala pengurusan administrasi  menjadi  sah  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  mendapat  hak-haknya  baik pengakuan hak warisan ataupun hak-hak lain dari orang tuanya. Pembahasan Hasil Penelitian Nikah  sirri  pada  mulanya  adalah  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan.
Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyah  pernah  ditanya  orang  yang  menikah  secara mushafahah ,  yakni  nikah  sirri  atau  nikah  tanpa  wali  dan  tanpa  saksi  dengan  maskawin  5 dinar,  dan  dia  telah  tinggal  bersamanya  dan  mencampurinya.  Apakah  perkawinan  itu  sah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan nikahnya batil atau tidak sah. 24
Perkembangan  selanjutnya  nikah  sirri  tidak  lagi  dimaksudkan  demikian.  Menurut Neng  Zubaedah,  pada  awalnya  pengertian  nikah  sirri  itu  ditujukan  atau  dimaknai  terhadap perkawinan  yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi  laki-laki dan seorang saksi  perempuan. Namun  saat  ini pengertian  nikah  sirri  diperluas,  yaitu  perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan, tetapi belum/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang  beragama  Islam.  Dengan  demikian  perkawinan  yang  memenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan menurut hukum Islam, namun belum/tidak dicatat disebut dengan nikah sirri. 25 Nikah sirri  adalah pernikahan  yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat  dan prosedur  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  hukum  Islam  pernikahan  sirri  atau  di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari
23 “Jdih  Bpk  RI,” Pasal  7  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  pasal  100  KUH  Perdata,  yang  isinya dapat  disimpulkan  bahwa adanya  suatu  perkawinan  hanya  bisa  dibuktikan  dengan  adanya  akta  perkawinan atau  akta  nikah  yang  dicatatdalam  register,  Diakses  pada  20  Maret  2023,  https://www.pa- cilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1- tahun-1974 .
24 Ibnu Taimiyah, Hukum-Hukum  Perkawinan, Alih bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 10.
25 Neng Zubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.
aspek  hukum  positif  model  ini  belum  lengkap  karena  belum  dicatatkan.  Pencatatan  hanya merupakan  syarat  administratif  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  sah  tidaknya  perkawinan. Karena rukun nikah merupakan syarat materil dan formil pernikahan yang diatur dalam fikih maupun  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  Sedangkan,  syarat  administratif  adalah syarat  yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Namun demikian dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Pencatatan  perkawinan  --secara  faktual--  bagi  masyarakat  Islam  khususnya  di  Kota Muara Bulian masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya masyarakat  yang mengajukan  permohonan  isbat  nikah  yang  merupakan  upaya  untuk  melegalisasi  pernikahan sirri.  Dimana Efektifitas hukum  pencatatan perkawinan nampaknya sangat  dipengaruhi  oleh sistem hukum yakni struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Bila ketiga elemen sistem  hukum  tersebut,  sama-sama  positif  maka  hasilnya  akan  positif,  namun  bila  terdapat satu  diantaranya  yang  negatif  maka  hasilnya  akan  negatif.  Dalam  pencatatan  perkawinan, struktur  hukum  telah  terpenuhi  dengan  adanya  Kantor  Urusan  Agama  dan  Catatan  Sipil, Subtansi  hukum  pun  telah  terpenuhi  dengan  adanya  Undang-Undang  Perkawinan,  namun karena budaya masyarakat masih fikih sentris maka pencatatan perkawinan masih sulit untuk diwujudkan karena itu isbat nikah masih sangat diperlukan.
Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri , majelis hakim tidak melihat Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang      RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan sebagai  suatu  kesatuan.  Mereka  mendasarkan  pertimbangannya  hanya  pada  pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu.  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan.
Majelis  hakim  yang hanya  berdasar pada pasal  2 ayat  (1) Undang-Undang RI  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara  yuridis formal cukup dilaksanakan  menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-  Undang  RI  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  yaitu  terpenuhinya  rukun  dan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh agamanya.  Sedangkan  pencatatan  itu  merupakan  tindakan  administrasi  saja,  apabila  tidak dilaksanakan  tidak  akan  mempengaruhi  sahnya  perkawinan  yang  telah  disahkan  itu.  Serta tidak  dikategorikan  sebagai  nikah  fasid. 26 Pendapat  ini  sejalan  dengan  pendapat  para  tokoh berikut:
1. Bagir Manan
Pencatatan  perkawinan  adalah  sesuatu  yang  penting  saja  untuk  dilakukan,  oleh karena  tidak  mengurangi  keabsahan  perkawinan  itu  sendiri.  UUP  menentukan  dua  asas legalitas  yang  berbeda  sebagai  dasar  melakukan  perkawinan,  yaitu  dasar  sah  suatu perkawinan  dan  syarat-syarat  perkawinan.  Hal  ini  tidak  lazim  dalam  menentukan hubungan  hukum  yang  dibenarkan  menurut  hukum.  Hal  ini  menjadi  sumber  kegaduhan mengenai  perkawinan  yang  dicatat  dan  tidak  dicatat  atau  karena  tidak  dipenuhi  berbagai syarat  lain.  Karena  setiap  hubungan  hukum  yang  dilakukan  sesuai  syarat-syarat  hukum akan  melahirkan  hubungan  dan  akibat  hukum  yang  sah.  Dalam  kaitannya  dengan pencatatan perkawinan, pencatatan bukan syarat perkawinan.
2. Muchsin
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  tidak  sederajat  dengan  ketentuan  hukum keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya juga berbeda.
26 Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata, 49.

## 3. Mahfud MD
Perkawinan sirri tidak  melanggar  konstitusi,  karena  dijalankan  berdasarkan  akidah agama  yang  dilindungi  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pelaksanaan  ajaran  agama  oleh pemeluknya  menjadi  kewajiban  Negara  untuk  memproteksinya.  Negara  tidak  dapat mewajibkan  berlakunya  hukum  agama  tertentu,  tetapi  negara  wajib  melayani  dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri. 27
Mencermati  legalisasi  nikah  sirri  pada  perkara  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Muara  Bulian  melalui  penetapan  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian,  terdapat beberapa  alasan  majelis  hakim  melegalisasi  nikah sirri melalui  perkara  isbat  nikah  di Pengadilan Agama Muara Bulian, yakni:
1. Asas Manfaat
Dalam  teori  asas  manfaat,  asas  ini  menganjurkan the  greatest  happiness  principle (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan,  atau  masyarakat  yang  mencoba  memberi  kebahagiaan  yang  sebesar mungkin  kepada  rakyat  pada  umumnya,  agar  ketidakbahagiaan  diusahakan  sedikit mungkin  dirasakan  oleh  rakyat  pada  umumnya.  Kebahagiaan  berarti  kesenangan  atau ketiadaan  kesengsaraan,  ketidakbahagiaan  berarti  kesengsaraan  dan  ketiadaan kesenangan. 28

## 2. Kepastian Hukum
Sebagaimana      pembahasan      sebelumnya  bahwa      legalisasi      nikah sirri melalui isbat  nikah  hanya  dimungkinkan  bagi  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  pada  lembaga berwenang  yang  memenuhi  peraturan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang- undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap  status  pernikahan  pasangan  suami  istri  dan  anak  yang  dilahirkan  dalam pernikahan tersebut.
3. Maslahat
Legalisasi  nikah sirri melalui  perkara  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Muara Bulian  yang  diajukan  oleh  para  pelaku  nikah sirri bertujuan  agar  pernikahannya dilegalkan.  Majelis  hakim  dalam  mengabulkan  perkara  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Muara Bulian dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Maslahat  menjadi  pegangan  bagi  majelis  hakim  berdasarkan  Q.S  al-  anbiya  (21): 107 29
Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi semesta alam .
Fungsi  dan  kedudukan  pencatatan  perkawinan  menurut  Bagir  Manan  adalah  untuk menjamin  ketertiban  hukum  ( legal  order )  yang  berfungsi  sebagai  instrumen  kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal  2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.
27 “Mahkamah  Agung,”  Seminar  Problematika  Hukum  Keluarga,  Diakses  pada  20  Maret  2023, http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar-problematika-hukum- keluarga-pphi2m.html .
28 Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory), 274.
29 Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107.
Dengan adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka  menurut  Bagir  perkawinan,  maka  akibat  hukumnya  perkawinan  dianggap  sah  apabila memenuhi dua syarat, yaitu :
1. Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  materil,  yaitu  telah  dilakukan  dengan  memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
Sebaliknya  perkawinan  yang  tidak  dicatat  (perkawinan  di  bawah  tangan)  dan  tidak pula dimintakan isbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu sebagai berikut:
1. Tidak  mendapat  pengakuan  negara  atau  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3. Baik  isteri  maupun  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  tidak  berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.
Setelah  dikabulkannya  isbat  nikah,  implikasinya  terhadap  status  perkawinan  dimana perkawinan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum.  Begitu  pula  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak  atas  harta  warisan  dari  bapaknya.  Selain  itu,  harta  yang  diperoleh  sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.
Legalisasi  nikah sirri melalui  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  berimplikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah  sebagai  dasar  hukum  dari  pencatatan  perkawinan  yang  melahirkan  kepastian  hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.
Dengan  Penetapan  isbat  nikah  dari  Pengadilan  Agama,  pemohon  dapat  mengajukan ke  KUA  setempat  untuk  mendapatkan  Kutipan  Akta  Nikah.  Dan  melalui  pencatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  maka  masing-masing  suami  istri mendapatkan  satu  buku  nikah  dan  apabila  dikemudian  hari  terdapat  percekcokan  atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum  guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah  tersebut  suami  istri  memiliki  bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum  yang  telah  mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.

## KESIMPULAN
Eksistensi nikah sirri adalah merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  agama  namun  tidak  dicatatkan  pada  pejabat  yang  berwenang.  Menurut  hukum Islam  pernikahan sirri adalah  sah,  asalkan  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan. Namun eksistensi nikah sirri dalam perspektif hukum positif atau hukum negara, pernikahan yang  dilaksanakan  meskipun  menurut  ketentuan  agama  sah  tetapi  tidak  dicatatkan  tetap dianggap illegal dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  tidak  memiliki  bukti-bukti perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga berakibat  pasangan  nikah  sirri  tidak  dapat  memperoleh  pelayanan  publik  yang  berkaitan dengan hak suami istri dan anak seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, harta bersama dan sebagainya.
Legalisasi nikah sirri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian di  Muara  Bulian  tidak  terbatas  hanya  terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan  sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga perkawinan yang  dilaksananakan  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  berdasarkan  Pasal  7 ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  yakni  isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke
Pengadilan  Agama  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan juga isbat nikah ini menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat  (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yaitu  adanya  perkawinan  dalam rangka  penyelesaian  perceraian,  hilangnya  akta  nikah,  adanya  keraguan  mengenai  sahnya salah  satu  syarat  perkawinan.  Implikasi  Legalisasi  nikah sirri melalui  perkara  isbat  nikah adalah  wujudnya  status  pernikahan  yang  akan  mempunyai  kekuatan  hukum  negara.  Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

## REFERENSI
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006). Abdul  Manan,  Sekitar  Masalah  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Makalah pada  Seminar  RUU  tentang  Hukum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan (Medan: Gedung Pemuda, 2005).
Al-Gazali, al-Wasit  fi  al-Mazahib ,  ditahqiq  oleh  Abi  al-Husaini  bin  Umar  bin  Abd. Rahim, Juz. III, Cet, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001).
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar orang Islam Menurut UU No.
1 Tahun 1974", Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Jakarta:  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2009).
Harifin A. Tumpa, Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada acara seminar sehari Problem Hukum  Keluarga  antara  realita  dan  kepastian  Hukum,  Varia  Peradilan  Majalah Hukum  Tahun  XXIV  No.  286  September  2009 diterbikan  oleh  IKAHI  (Jakarta, Mahkamah Agung, 2009).
Ibn    Zakariya,    Abu    al-Husain    Ahmad    bin    Fais, Mu„jam    al-Maqayis    fî    al-Lughah,
Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu „Amr, Cet.I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
Ibnu Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Alih bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1997).
Jeremy Bentham, The Theory of Legislation , diterjemahkan Nurhadi (Bandung: Nusa Media, 2010).
Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama,  dan Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
Marwin,  “Pencatatan  Perkawinan  dan  Syarat  Sah  Perkawinan  dalam  Tatanan  Konstitusi,” ASAS 6, no. 2 (Juli 2014).
Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri , Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam  dan  Hukum  Positif‛,” Jurnal  Al-„adl 11,  no  2  (September  2018):  9, https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1248.
Neng  Zubaedah, Pencatatan  Perkawinan  &  Perkawinan  Tidak  Dicatat (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
Nuril  Farida  Maratus,  ”Penyelesaian  Perkara  Itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta Periode 2013-2014”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107.
Q.S. An-Nisa/ 4: 4.
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  Himpunan Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Peradilan  Agama,”  Diakses  pada  20  Maret
2023,  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya- falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama- probolinggo.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dalam Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  Himpunan Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Peradilan  Agama (Jakarta:  Mahkamah Agung, 2010).
Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer;  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2004).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Salemba Empat, 2007). Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IX, Cet. IV (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997).
Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Deepublish, 2017). “Jdih Bpk RI,” Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUH Perdata, yang isinya dapat  disimpulkan bahwa adanya suatu  perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan  adanya  akta  perkawinan  atau  akta  nikah  yang  dicatatdalam  register,  Diakses pada 20 Maret  2023, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/639-kepastian-hukum-itsbat- nikah-dan-status-anak-setelah-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.
“Mahkamah Agung,” Seminar Problematika Hukum Keluarga, Diakses pada 20 Maret 2023, http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/3334-seminar- problematika-hukum-keluarga-pphi2m.html .
“Pengadilan  Agama  Muara  Bulian,”  Laporan  Tahunan,  Diakses  pada  03  Januari  2021, http://www.pa-MuaraBulian.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan.
“Republik Indonesia,” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Diakses pada 20 Maret 2023, https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun- 2019.