Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?
Iskandar 1
1 FSH UIN Ar raniry

## iskandarshmh@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam yang membayar zakat hanya dapat mengurangi  kewajiban  membayar  pajak  dari  wajib  pajak. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  dokrinal  dan menggunakan  metode  penelitian  perskriptif,  melalui  studi  perpustakaan. Kebijakan pemerintah    tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak masih dirasakan kurangnya  rasa  keadilan    oleh  sebagian  masyarakat  yang  beragama  Islam  yang  ada  di  Negara  Indonesia, dimana  mereka sebagai  warga  negara  Indonesia, disamping  membayar  zakat,  juga  diwajibkan  membayar pajak. Sebagian masyarakat tidak membayar secara maksimal zakat dari harta yang mereka miliki, salah satu sebabnya  karena  mereka  juga  diwajibkan  membayar  pajak  (dua  tagihan  untuk  satu  objek).  Sebagai  bahan perbandingan,  di  Arab  Saudi, Malaysia,  Brunai  Darussalam  dan  Pakistan ada  diterapkan  pelaksanaan kewajiban  membayar  zakat  yang  berbeda  dengan  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Masyarakat  berharap pemerintah  mengeluarkan  regulasi  baru  yang  mengatur  tentang  pembayaran  zakat  mengurangi  kewajiban membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sangat termotivasi untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang wajib dizakati. key word/ kata kunci : keadilan , zakat, pajak,

## I. Introduction
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  hukum  positif  yang    diakui  dalam  sitem  hukum  di  Indonesia disamping  hukum-hukum  lainnya.  Berbicara  tentang  hukum  Islam di  Indonesia, sangatlah  luas pengertiannya, termasuklah  di dalamnya syariat Islam, disamping di dalamnya ada aqidah, akhlak. Jika kita berbicara tentang syariat Islam, maka  di dalamnya terdapat  kewajiban tentang pembayaran zakat bagi umat Islam.  Zakat  terbagi  dua,  ada  zakat  fitrah  yang  dibayarkan  saat  menjelang  idul  fitri  yang  bertujuan membersihkan diri si pembayar zakat dan menghibur bagi sipenerima zakat. Di samping zakat fitrah ada juga zakat  mal  atau  zakat  harta  kekayaan  seseorang. Artikel  ini  membahas  konsep  membayar  zakat  dapat mengurangi  pembayaran  pajak.  Sejauh  ini  kajian  dengan  tema tersebut  belum  begitu  mendapat  perhatian, oleh karena itu penulis akan menganalisa secara perspektif tentang zakat dapat mengurangi pajak tersebut.
Negara  Indonesia  bukan  negara  agama,  namun  agama  dijadikan  model  dalam  menata  kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 29 Amandemen ke- 4 (empat) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan  kepercayaannya itu ”. Dari pasal tersebut  menyir atkan  maksud bahwa setiap  warga negara diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan ajaran agamanya.
Aturan    hukum  yang  bernuansa syara’ (hukum  islam)  atau  hukum  agama  lainnya  sudah  banyak dihasilkan  oleh  wakil-wakil  rakyat  yang  itu  semua  menjadi payung  hukum  bagi  pelaksanaan  ketentuan agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Aturan yang bernuansa syara’ tersebut haruslah sesuai dengan yang  telah  diatur  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia.  Bahkan    aturan  tersebut  diharapkan  memperkuat sistem  hukum  nasional  kita  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Sumber  utama  penerimaan  negara  sebanyak  78%  dari  dana  APBN  berasal  dari  pajak.  Majalah Berita  Pajak edisi  April  2003  menyebutkan  baru  2,3  juta  penduduk  dari  210  juta  potensi  yang  terdaftar sebagai  obyek  pajak.  Artinya  sumber  pajak  di  Indonesia  cukup  besar  untuk  digali  (Hamidiyah,  2007). Sumber  pajak  yang  jumlahnya  besar  ini  berada  di  tangan  penduduk  muslim.  Sebagaimana  diketahui penduduk  muslim  di  Indonesia  berjumlah  sekitar  87%  dari  total  penduduk.  Walaupun  penduduk  muslim 87%  dari  penduduk  Indonesia,  tetapi  dalam  pemasukan  pajak  tidak  berbanding  lurus  dengan  banyaknya
jumlah penduduk  muslim  yang ada. Hal ini  mungkin saja disebabkan penduduk  muslim  enggan  membayar pajak, karena telah ada kewajiban lain yang serupa dengan pajak, kewajiban yag diaksud adalah zakat.
Pentingnya isu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menimbulkan rasa tidak adil  bagi  muslim,  dimana  umat  Islam setelah  membayar  zakat  yang  diambil  dari  kekayaannya untuk diserahkan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  demi  membantu  pihak  yang  kekurangan, dimana hal itu juga bagian dari mengurangi beban negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan, umat  Islam  juga  dibebani  dengan  kewajiban  membayar  pajak,  yang  diperuntukkan  bagi terkumpulnya  dana  pembangunan  disuatu  negara,  yang  mana dengan  zakat  tersebut,  negara membangun  pisik  berupa sarana  dan  prasana  pembangunan,  negara juga  membangun  non  phisik, berupa bantuan dana bagi masyarakat, baik untuk kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
Penelitian yang berkaitan dengan zakat selama ini telah dilakukan oleh pihak lain, seperti zakat  sebagai  pengurang  pajak  dan  pengaruhnya  terhadap  penerimaan pajak di  Semenanjung Malaysia  ( Eko Suprayitno, 2013), dimana eko menerangkan bahwa zakat di Malaysia meningkat tajam seiring diberlakukan sistem zakat pengurang pajak. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013 Universiti Utara Malaysia Malaysia Kedah, yang meneliti tentang zakat sebagai pengurang  pajak  di  Semenanjung  Malaysia; Relasi  Zakat  dan  Pajak  :  Studi  Kasus  Badan  Amil Zakat  Nasional  Kabupaten  Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang  oleh Siti Umus Salamah Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015 yang meneliti tentang  relasi  antara  zakat  dengan  pajak  di  Kabupaten  Malang; Pajak  dan  zakat    :  suatu    kajian komparatif    oleh  Ashar dalam Fenomena, Volume  V,  No.  2,  2013  175 yang  meneliti  tentang perbandingan antara zakat dan pajak. Penelitian (Azman abd. Rahman: 2012), menerangkan bahwa zakat merupakan  kewajiban  bagi  seluruh  umat  Islam,  yang  digunakan  untuk  membantu  orang miskin dan orang yang membutuhkan. Penelitian ( Magda Ismail : 2013) yang menyebutkan bahwa zakat itu lebih baik diserahkan ke negara dalam memenuhi kewajibn musli, untuk didistribusikan ke  pihak  yang  berhak  menerima. Peneliti  lain  (Mohammad  Nizarul  Alim:  2015)  menyebutkan bahwa  zakat merupakan sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena properti apapun (aset, kekayaan)  dan  penghasilan  adalah  objek  zakat. Peneliti  lain ( Mahmud  Adesina  Ayuba,  2016 ) me nyatakan  bahwa    orang-orang  muslim  merasa  bahagia  membayar  zakat  dari  hasil  penghasilan bisnis  dan  aset,  emas  dan  perak  dan  simpanan  dibawah  2.5%  jadi  uang  tersebut  di  ambil  maka dapat membantu orang yang membutuhkan dan orang miskin. Peneliti lain ( Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana, 2017) menyatakan bahwa rendahnya realisasi zakat penghasilan adalah karena ketaatan,  kepedulian dan  kepercayaan  orang-orang  dalam  membayar  zakat  melalui  institusi  zakat masih rendah.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
1. Memberikan  gambaran  tentang  pelaksanaan  pembayaran  zakat  yang  dapat  mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Memberikan solusi atas kurangnya implementasi pembayaran zakat yang salah satu alasannya karena zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak, bukan langsung mengurangi pajak.
Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti apakah Zakat sebagai pengurang  kewajiban  pembayaran  pajak  adil  bagi  umat  Islam.  Jadi  d ari  uraian dibagian pendahuluan tersebut  maka  yang  menjadi  permasalahan yang  peneliti rasa  sangat  penting  untuk  dikaji / diteli adalah Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ? Sistematika Artikel ini adalah secara berurutan dapat peneliti sebutkan :
I. Abstrak berisi mengenai  poin-poin penting tiap bagian, II. Research Method berisi mengenai  metode yang digunakan
III. Results and Discussion berisi mengenai pembahasan IV. Conclusion berisi mengenai simpulan dari bahan yang diteliti,
References berisi mengenai sumber dari bahan yang menjadi acuan penelitian
II. Research Method
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif atau  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  dokrinal  dan menggunakan metode  penelitian  diskriptif, melalui studi perpustakaan (Library research) untuk  mendapat data sekunder, serta mengunduh berbagai situs  di  internet  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini.  Tehnik  analisis  data  yang  digunakan  adalah tekhnik analisis kualitatif.

## III. Results and Discussion

## A. Zakat Secara Umum

## Pengertian zakat
Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan  dan  menjauhkan  harta  yang  telah  diambil  zakatnya  dari bahaya. Menurut  Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang  yang  beragama  Islam  dan  diberikan  kepada  golongan  yang  berhak  menerimanya menurut ketentuan  yang telah ditetapkan oleh Islam. Olehkarena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.
Zakat dalam Alquran dan hadis terkadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah, yang artinnya : "  Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  bersihkan  dan  mensucikan mereka “ ..(Q.S. At Taubah, 103). Zakat yang merupakan salah s atu rukun Islam yang lima itu diartikan sebagai “tumbuh dan  bertambah”.  juga  bisa  berarti  berkah,  bersih,  suci,  subur  dan  berkembang  maju.  Dapat kita  ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhaa nahu Waata ‟ala untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt :
اﻮُﻤﯿِﻗَأ َو اا  ﱠص ل اﻮُﺗآ َو ﻞﱠﺻاا اﻮُﻌﯿِطَأ َو ﻞﱠﺻاا  َوو  َعَا  ﱠص  ْم ﻞْﻤُﺗ  َوﻮُﻣ
“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat“. (Surat An Nur 24 : 56).
Memperhatikan  ayat  Allah  ini  bahwa  ,  disamping  ada  kewajiban  yang  lain,  kewajiban membayar zakat  merupakan  sesuatu  yang  harus  ditunaikan  setelah  selesai  mengerjakan  kewajiban  mendirikan sholat. Taat  pada  rasul  juga  sesuatu  yang harus  dilakukan  sesuai  perintah  agama.  Dengan  taat  pada ketentuan  Allah dan tekun  melakukan  hal-hal  yang berguna bagi  yang  mengeluarkan zakat,  yang ikut melakukan, yang menerima zakatnya dan lain-lain

## Macam-macam Zakat
Zakat  terdiri  dari  (a)  Zakat  fitrah  adalah  Zakat  yang  wajib dikeluarkan  muslim  menjelang  Idul  Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (b) Zakat maal (harta) adalah  Pendapatan/Profesi  Zakat  hasil  perniagaan,  pertanian,  pertambangan,  hasil  laut,  hasil  ternak, harta  temuan,  emas dan  perak  dan  zakat  pendapatan/profesi.  Masing-masing  jenis  memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang akan diuraikan sebagiannya berikut ini:
a. Zakat Uang Simpanan
“Sayyidina  Ali  telah  meriwayatkan  bahwa  Nabi  saw  bersabda:  Apabila  kamu  mempunyai  (ua ng simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwaijbkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan  mengeluarkan  zakat  (emas)  kecuali  kamu  mempunyai  20  dinar  dan  telah  cukup  haulnya diwajibkan  zakatnya  setengah  dinar.  Demikian  juga  kadarnya  jika  nilainya  bertambah  dan  tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun” (HR. Abu Daud). b. Zakat Emas dan Perak Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  emas  dan  perak  merupakan  logam  berharga. Sangat  besar kegunaannya  yang  telah  dijadikan  uang dan  nilai/alat  tukar  bagi  segala sesuatu  sejak  kurun-kurun waktu  yang  lalu.  Dari  sini,  syari ‟at  mewajibkan  zakat  keduanya jika  berbentuk  uang  atau  leburan logam,  dan  juga  berbentuk  bejana,  souvenir,  ukiran  atau perhiasan  bagi  pria,  sesuai  dengan  firman Allah, QS: at Taubah ayat 34-35:
ﱠصاا َو َﻮﯾ  َي  ْم  َوﻮُﻟ  ﱠصاا ﺎْﻣا َو  ﱠص  َو  ُي ﻮُﻗ  َه ﻲِﻓ  ِﻮﯾ اا  ﱠص  َف   ِّش ﻞْﻣ  ْم  َع ا يِاَأ
"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. ﻮْﻤَﯾ  ُي  ْم ﻰَﻣ  َع  َﮫﯿْﻣ ﻲِﻓ  ِل  ﱠﺺَھ  ُﺖَﻓ  ْم ى َو  َه  ْﻢُھ  َو و  ْﻢُھ  َو  ُلﻮُھ  ْم ا  َم  ْﻢُﺘﻠْﻣ  ْم  َف اﻮُﻗو  َم  ْﻢُﺗ  َت  ْم  َوﻮُﻟ
pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka,
lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." Ayat ini sangat jelas mengatakan emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat  diinfakkan  dan  alat  yang  dipakai  langsung  untuk  itu. Beberapa  hadits  juga  menjelaskan  dengan makna yang sama. Sabda Nabi saw. lain yang artinya:
"Tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keningnya dan punggungnya." (H.R. Muslim). c. Zakat Pendapatan/Profesi Barang  kali  bentuk  penghasilan  yang  paling  menonjol  pada  zaman  sekarang  ini adalah  apa  yang diperoleh  dari  pekerjaan  dan  profesinya.  Zakat  pendapatan  atau profesi  telah  dilaksanakan  sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan  nama Al-Ata ‟ dan  di  zaman modern  ini  dikenal  dengan  “ Kasbul  Amal ”.  Namun  akibat perkembangan  zaman  yang kurang  menguntungkan  umat  Islam,  zakat  jenis  ini  kurang  mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerena potensinya yang memang cukup besar.
Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267 : َي َﮫﱡﯾَأ  ﱠصاا  َﻮﯾ  َمآ او  َأ اﻮُﻗ  ِم  ْم و ﻲِّﺸَط  ِا  َم  ْم  ْﻢُﺗ ﻢﱠﺼِﻣ َو  َأ  ْم  ْﻢَﻠﺧ  َا  ْم  َﻮِﻣ ا ﻞْﻣ
Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat  para  pekerja  dari  gaji  atau  pendapatan dari  profesi  sebagai  dokter,  konsultan, seniman,  akuntan,  notaris,  dan  sebagainya.  Imam Ar- Razi  berpendapat  bahwa  konsep  “hasil  usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat.
Hasil  usaha  tersebut  termasuk pendapatan,  yang  terdiri  dari  kumpulan  Honor,  Gaji,  Bonus,  Komisi, Pemberian, pendapatan profesional, Hasil sewa dan sebagainya. Para Fuqoha menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai “ Mal Mustafad ” yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat. d. Zakat An ‟am (Binatang Ternak)
Binatang Ternak  yang  wajib dizakati  meliputi  unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang  yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut: “Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja.” (H.R. Abu Daud dan Daruquthni). 3. Syarat-Syarat Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya: a. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
b. Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya. c. Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
d. Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kelender masehi.
Zakat  dapat digunakan  sebagai  instrumen  kemandirian  sosial  bagi  fakir  miskin.  Melalui  dana filantropi  ini,  mereka  yang  berada  di  bawah  atau  kerak  kemiskinan  dapat  memenuhi  kebutuhan dasarnya.  Berdasarkan  data  BAZNAS,  potensi  zakat  di  Indonesia  pada  tahun  2015  sebesar Rp.  280 triliun  dan  realisasinya  diperkirakan  Rp.  4  triliun  atau  kurang  dari  1,4%  dari  potensinya.( Hartono, 2015)
Dalam Q.S. At Taubah ayat 103 Allah berfirman yang artinya “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ( menumbuhkan )  ketentraman  jiwa  bagi  mereka.  Sesungguhnya  Allah  maha  mendengar  lagi  maha mengetahui. Di  surat  yang  lain  yaitu As-Syams:  9. Allah  berfirman  yang    artinya:  “  Sesungguhnya beruntunglah orang yang membayar zakat  itu”..
Pajak adalah  peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik  berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan  tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran    umum  dan  yang  digunakan  sebagai  alat  pendorong, penghambat  atau  pencegah,  untuk  mencapai  tujuan  yang  ada  di    luar  bidang  keuangan.(  Rahmat Soemitro, 1988).
Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran  kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang  oleh  yang    wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peratuan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  (Santoso  Brotodiharjo, 1982).

## Perbedaan Zakat dan Pajak .
Antara  zakat  dan  pajak  terdapat  perbedaan  yang  sangat  mendasar.  Perbedaan  tersebut  adalah Pertama,  dari  aspek  kewajiban.  Zakat  hanya  diwajibkan  bagi  umat  Islam,  sedangkan  umat  yang beragama  lain  tidak  terkena  kewajiban  zakat.  Sedangkan  pajak,  wajib  bagi  setiap  warga  negara,  baik yang beragama Islam maupun lainnya. Kedua, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal  ini  dibuktikan  bahwa    yang  harus  membayar  zakat  adalah  orang  yang  hartanya  telah  mencapai nishab. Sedangkan pajak, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Ketiga,  dari  aspek  peruntukan.  Secara  tegas,  Al- Qur’an  menyatakan  bahwa  zakat  hanya diperuntukkan  bagi  depatan  golongan  mustahik,  yaitu  fakir,  miskin,  amil  zakat,  muallaf,  riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60).
Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan  wajib dikerjakan oleh orang Islam bagi yang cukup haulnya. Pajak Pendapatan adalah kewajipan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk orang yang layak dikenakan pajak. Kedua pembayaran tersebut dalam Islam dibayar kepada pemerintah. Zakat digunakan untuk  membangunkan  ekonomi  Islam  dan  membantu  orang  fakir  miskin  untuk  hidup  sebagaimana umumnya.  Pajak  pendapatan  pula  digunakan  untuk  pembangunan  negara  seperti  pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur,  lain  waktu  untuk  program  pendidikan,  atau  untuk membayar  pokok  dan  bunga  pinjaman. Keempat,  dari  aspek  pemanfaatan.  Menurut  agama  Islam,  zakat harus  disalurkan  secara  langsung  kepada  yang  berhak  (yaitu  delapan  asnaf  mustahik),  tidak  boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak  langsung. Menurut ( Monzer Kahf : 1997) Implementasi zakat tidak menyebabkan ketidak setaraan didalam komunitas Muslim.Tetapi membuat masyarakat semakin setara.

## Zakat dalam UU Perpajakan
Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah  mencoba  mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) point  g: “Untuk  menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh  dikurangkan  harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan,  kecuali  zakat  atas penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  muslim  dan  atau  badan  milik muslim k epada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan.  Zakat  atas  penghasilan  tersebut  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak.  Menurut Agama Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi ada juga zakat atas harta benda yang lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan.
Menurut  ketentuan  syari’at  Islam,  zakat  perusahaan  dihitung  dari  Laporan  Neraca,  bukan  dari Laporan  Laba  Rugi.  Harapannya  adalah  semua  jenis zakat  dapat  dikurangkan  dari  pajak.  Akan  tetapi, dalam  pasal  9  ayat  (1)  poin  g UU  No.  17  tahun  2000 tersebut,  zakat  diposisikan  mirip  seperti  biaya. Harapan  para  muzakki  adalah  zakat  dapat  diposisikan  sebagai  pengurang  pajak  (tax  deductable), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda, dapat menjadi kenyataan.
Jika kedua hal di atas diyakini akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain: a. Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim  akan  makin  bersemangat  membayar  zakat  maupun  pajak,  disebabkan  sudah  tidak  ada  lagi pembayaran ganda.
b. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga,  baik  BAZ  maupun  LAZ,  maka  program-program  pemberdayaan masyarakat  akan  makin
banyak  bisa  digulirkan.  Tentunya  hal  ini  juga  sangat  membantu  program  pemerintah,  terutama  dalam pengentasan kemiskinan.
c.  Akan  terjadi  tuntutan  kepada  lembaga  pengelola  zakat,  baik  BAZ  maupun  LAZ,  untuk  menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan. d. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan.  Pengaruhnya  tentu  tidak  besar  bagi  para  pembayar  pajak  yang  juga  merupakan  para pembayar  zakat  karena  tidak  dikreditkan  langsung  pada  pajak  terutang.  Akan  tetapi  tentu  akan  lebih terasa  besarnya  pengaruh  zakat  terhadap  pajak  jika  zakat  tersebut  dapat  dikreditkan  langsung  ke  pajak penghasilan.  Logika  penggunaannya  tentu  sama  saja. Pajak  digunakan  untuk  pembangunan  dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat.
Dengan adanya UU 38/1999 dan UU 17/2000 yang keduanya mengatur tentang pembayaran pajak dan  zakat, diharapkan mendorong  wajib  pajak  dan  muzakki  dapat  menunaikan  kewajiban  pembayaran pajak  dan  zakatnya  dengan  baik.  Pemerintah  berharap  dengan  adanya  kedua  UU  tersebut  setoran  pajak sekaligus setoran zakat meningkat. Sejauh ini perubahan yang signifikan belum nampak.
Akhir-akhir  ini,  berkembang  aspirasi  untuk  mengamandemen UU  No.  38/  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  dan  merevisi  UU  No.  17  tahun  2000  tentang  Pajak  Penghasilan terutama  yang berkenaan  dengan  zakat  sebagai  pengurang  pajak.  Berbagai  usulan  telah  disampaikan  agar  pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak. Keinginan tersebut sama sekali bukan tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa, donasi yang dikeluarkan perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai bagian  pembayaran  pajak.  Di  Malaysia, zakat  yang  dibayarkan  telah  diakui  sebagai  pengurang  pajak. Dengan  insentif  itu,  para  muzakki  akan  berlomba-lomba  membayarkan  zakatnya  kepada  lembaga  amil zakat. (Hamidyah, 2007)
Ada  kekhawatiran  pada  sebagian  kalangan,  bila  zakat  mengurangi  pajak,  maka  perolehan  pajak akan berkurang. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak  yang  terhimpun  akan  berkurang.  Padahal,  sekitar  78%  sumber  dana  APBN  kita  bersumber  dari pajak.  Jika  jumlah  pajak  berkurang,  maka  hal  tersebut  akan  memberikan  efek  negatif  terhadap  kondisi perekonomian.  Kekhawatiran  tersebut  tidaklah  beralasan.  Penerimaan  zakat  tidak  akan  banyak mengurangi penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30% dengan tarif zakat  yang  relatif  sangat  rendah  yaitu  2,5%  dari  penghasilan.  Selain  itu,  berdasarkan  perhitungan perkiraan setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan  (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp25 triliun (dari  perkiraan  total  penghasilan  karyawan  nasional  sebesar  Rp125  triliun - tarif  efektif  20%)  maka perkiraan setoran zakat (2,5% dari Rp125 triliun) hanya Rp3,2 triliun.
Fakta  empiris  membantah  kekhawatiran  tersebut. Hafidhuddin    (2007),  menunjukkan  data penerimaan  zakat  dan  pajak  di  Malaysia  selama  tahun  2001-2006,  terlihat  bahwa  peningkatan  zakat ternyata  seiring  dengan  peningkatan  pajak.  Dalam  laporan  Kementerian  Keuangan  Malaysia  2006  dan Laporan  Pusat  Pungutan  Zakat  Malaysia  2006,  terbukti  bahwa  pendapatan  pajak  dan  zakat  memiliki korelasi yang positif.
Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian  pula  dengan  pendapatan  pajak  yang  naik  menjadi  83,52  miliar  ringgit.  Pada  tahun 2005,  pendapatan  zakat  telah  mencapai  angka  573  juta  ringgit,  sedangkan  pajak  106,3  miliar  ringgit. Artinya saat zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat.
Sumargono (2006) menambahkan di sisi lain memang terdapat sejumlah faktor yang mendalangi kecenderungan  pengabaian  zakat.  Salah  satunya,  persepsi  yang  salah  di  kalangan  pengusaha  dan  kaum profesional tentang zakat. Zakat, dalam kalkulasi bisnis mereka, barangkali dipahami s ebagai “kerugian”. Oleh karena itu, zakat harus diminimalkan sebagaimana pajak, kalau perlu dengan segala cara. Termasuk penggelapan  pajak,  yang  merupakan  kejahatan  klasik.  Sedangkan  pengingkaran  zakat,  kini  tak  lagi sampai diperangi seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar.
SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat  pasal  16  ayat  2 menerangkan :  ''Zakat  atau  penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan  oleh  wajib pajak  pribadi  pemeluk  agama  Islam  dan  atau  wajib  pajak  Badan  Dalam  Negeri  yang  dimiliki  oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak  dari  pajak  penghasilan  wajip  pajak  yang bersangkutan  dengan  menggunakan  bukti  setoran  yang  sah  sebagaimana  dimaksudkan  dalam pasal  14 ayat 3 UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.''
Bagi muzakki, white collar, secara material memang ada kerugian akibat pengeluaran zakat, yaitu berkurangnya pendapatan siap belanja. Namun, besar pengeluaran zakat yang sekadar 2,5% itu tidaklah signifikan  dibanding  jumlah  penghasilan.  Seorang  eksekutif  bergaji  Rp500  juta/bulan  misalnya,  hanya
wajib  berzakat  Rp12,5  juta/bulan.  Selain  itu,  dia  pun  memperoleh  penghematan  sebagai  hasil pengurangan zakat atas penghasilan kena pajak.
Menurut ( Adamu Ummulkhayr : 2017) Zakat atas kekayaan yang jelas seharusnya dinilai, dikumpulkan  dan  dicairkan  oleh  pemerintah  atau  lembaga-lembaganya,  tanpa  adanya pengaturan kelembagaan seperti itu, individu-individu yang membayar zakat harus melepaskan kewajiban  mereka  secara  individu  atau  melalui  amal  yang  terorganisasi  dengan  baik  dan organisasi non-pemerintah lainnya.

## Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Patut  dicatat  bahwa  masyarakat  adalah  pembayar  pajak  sekaligus  pembayar  zakat  yang  baik. Hanya  11,32%  saja  yang  membayar  pajak  saja  atau  membayar  zakat  saja.  Sepertinya  pemerintah  akan kehilangan  potensi  pajak  pendapatan,  namun  dengan  sistem  seperti  tersebut  dampaknya  akan  langsung terlihat kepada negara dan masyarakat. Karena dengan dana zakat akan meningkatkan pendapatan orang- orang  yang  berhak  menerimanya  (mustahiq).  Masyarakat  akan  waspada  terhadap  pemungutan  dan pendistribusiannya.
Pemanipulasian  akan  semakin  mengecil  volumenya, karena  langsung  dihubungkan  dengan tanggung jawab kepada Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial. Hingga  saat  ini,  perlakuan  zakat  sebagai  expenses  masih  terus  dipertahankan  bahkan  dikukuhkan  lagi oleh UU No. 36/2008 pada pasal 4 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat (1) huruf g. Dengan demikian dapat disimpulkan  secara  akuntansi  zakat  masih  diperlakukan  sebagai  beban  (expenses)  yang  mengurangi pendapatan kotor.
Rendahnya  realisasi  zakat  penghasilan  adalah  karena  ketaatan,  kepedulian  dan kepercayaan orang-orang dalam membayar zakat melalui institusi zakat masih rendah (Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana : 2017)
B. Zakat di  Negara Arab Saudi, Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan.
Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang artinya “ Ibnu Qudamah menetapkan bahwa tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun dengan satu sebab ”. Dari uraian ini di terangkan bahwa tidak boleh  dua  kali  pengenaan  zakat  untuk  objek  yang  sama apabila terhadap  benda  /objek  tersebut  telah dikutip  zakatnya.  Pengelolaan  zakat  berdasarkan  Undang-undang  di  Arab  Saudi  berlaku  mulai  tahun 1951 M. Sebelumnya pelaksanaan zakat tidak diatur oleh Undang-undang.
Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa prinsip keadilan antara pajak dan zakat mencakup empat hal, yaitu: pertama prinsip keadilan yang meliputi Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak, membebankan harta (zakat dan pajak) yang kurang senisab atau batas yang telah ditentukan, larangan berzakat dan pajak dua kali, besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
Pelaksanaan  zakat  oleh  pemerintah  Arab  Saudi  berdasarkan  pada  Keputusan  Raja  (Royal  Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar’i ).  Dalam  keputusan  tersebut  zakat  diwajibkan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  Islam  dan diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Warga Muslim yang  telah  membayar  zakat  tidak  diwajibkan  untuk  membayar  pajak,  sehingga  warga  tidak  dibebani dengan kewajiban ganda (double tax).
Sementara Malaysia  merupakan salah satu contoh unik dalam  sistem pengelolaan zakat, di  mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi wilayah, semua  permasalahan  agama  termasuk  pengelolaan  zakat  diserahkan  kepada  yurisdiksi  masing-masing dari 14 wilayah yang di kelola oleh Majlis Ugama Islam setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki Undang-undang  pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain.
Malaysia  mendirikan  Pusat  Pungutan  Zakat  (PPZ)  pada  tahun  1991  dalam  rangka mensosialisasikan  zakat  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  dan  dampak  dari zakat.  Hasilnya  mengesankan,  dimana  penerimaan  zakat  melonjak  enam  kali  lipat  dari  jumlah  yang dikumpulkan sebelumnya.
Bahkan  di  daerah  tertentu,  zakat  diberikan  untuk  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar para penerima zakat tahun ini diharapkan setahun, dua tahun, atau beberapa  tahun  kedepan,  tidak  lagi  sebagai  penerima  zakat  tetapi  diharapkan  menjadi  pembayar  zakat. Zakat sekarang juga sudah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang dengan PAD tersebut digunakan untuk membiayaan kebutuhan para penerima zakat.
Sementara pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada semua warganya, baik yang  beragama  Islam  maupun  yang  non  Islam.  Pajak  menjadi pendapatan  asli  daerah  juga  (PAD)  yang dikumpul  secara  nasional  dan  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  nasional/negara,  baik  untuk pembangunan pisik maupun non pisik.
Lain  di  Arab  Saudi dan  di  Malaysia,  di  Brunai  Darussalam warganya  tidak  diwajibkan  untuk membayar pajak penghasilan. sebagaimana diutarakan oleh Jufriadi yang sedang menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Brunai. Sekitar setengah angkatan kerjanya diperkerjakan oleh pemerintah yang menyediakan pendidikan gratis, perawatan medis dan banyak layanan sosial lainnya. Orang Brunai juga tidak  dikenakan  pajak  penghasilan.  Jadi  mereka  tidak  direpotkan  mengisi  surat  laporan  penghasilan pribadi pada bulan tertentu setiap tahun, seperti layaknya di Indonesia. (Jufriadi, 2018). Negara Brunai tidak  terdapat  pengenaan  pajak  langsung  (direc  tax)  pribadi  pada  masyarakat,  walaupun  terdapat, pajak pada  perusahaan.  (Ananto  Triwibowo,  2017).  Menurut  ( AdamuUmmulkhyr,  2017 )  Dana  zakat dikumpulkan secara terpusat oleh Badan Pusat Zakat  dan dikelola oleh Bank Negara Pakistan yang kemudian di bagi ke setiap Provinsi berdasarkan bagian yang telah ditetapkan.

## C. Pembayaran Zakat Mengurangi Pajak yang Harus Dikeluarkan.
Jika  zakat  dan  dan  pajak  keduanya  dikenakan  kepada  warga negara  Indonesia  yang  beragama Islam  dan  bersumber  dari  penghasilannya,itu  dirasakan  masih  kurang  berkeadilan  karena  ada  warga negara  Indonesia  yang  lain  hanya  dikenakan  satu  kewajiban  saja  yaitu  pajak  saja.  Oleh  karena  itu seharusnya  pemerintah berpikir dan  berbuat untuk mengeluarkan  regulasi/aturan  agar  kepada  warga negara  Indonesia  yang  telah  mengeluarkan  zakat  dari  harta  /  penghasilannya,  tidak  diwajibkan  lagi membayar  pajak  atau  dengan  kata  lain  dapat  juga  pemerintah  mengeluarkan  aturan  agar  yang  telah mengeluarkan  zakat  dari  harta/  penghasilannya,  dapat  mengurangi    pajak  yang  harus dikeluarkan/dibayarkan.
Ada  kekhawatiran  bahwa  jika  zakat  mengurangi  pajak,  maka  perolehan  pajak  akan  berkurang. Data  di  Malaysia  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2001- 2005  dengan  adanya  undang-undang  zakat mengurangi pajak, perolehan zakat di negara tersebut terus meningkat. Tahun 2005 perolehan zakat dari 12,5 juta penduduk yang muslim mencapai RM 573 juta atau Rp1,4 trilyun (Hafidhuddin, 2006).
Jika  dikhawatirkan  pemerintah  akan  kesulitan  dengan  berkurangnya  pendapatan  pajak, sebenarnya  hal  tersebut  tidak  perlu  terlalu  dikhawatirkan.  sebagaimana  disebutkan  dibagian  terdahulu, kekurangan  penerimaan  pajak  hanya  berkisar  2,5  %  dari  yang  sebelumnya. Dan  setoran  pajak kedepan benar-benar  transparan,  tidak  ada  penggelapan dan  penggunaannya  tepat  sasaran.  Berkaitan  dengan penerimaan  zakat,  zakat  kedepan  harus dikelola  secara lebih, lebih  disosialisasikan  lagi sehingga semakin banyak kesadaran akan kewajiban zakat dan keberpihakan pemerintah kepda wajib zakit, maka diharapkan jumlah penerimaan zakat akan naik secara signifikan seperti di Malaysia.
Di  Indonesia,  seorang  muzakki  (wajib  zakat)  adalah  juga  wajib  pajak.  Jika  diminta memprioritaskan, tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak, karena lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya (Hafidhuddin, 2006). Survey PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) tahun 2004 terhadap responden yang beragama Islam  di  11  kota  besar  di  Indonesia  yang  meliputi  Jakarta,  Bandung,  Semarang,  Surabaya,  Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan potensi zakat per tahun mencapai  Rp4,45  triliun,  dan  diperkirakan  pada  tahun  2007  meningkat  menjadi  Rp9,09  triliun.  Survey juga  menunjukkan 94,5% responden  menyatakan  dirinya  sebagai  muzakki  dengan  rata-rata  nilai  zakat sebesar  Rp416.000,00/muzakki/tahun  dan  tahun  2007  meningkat  menjadi  95,5%  dengan  rata-rata  nilai zakat sebesar Rp684.550,00/muzakki/tahun.
Dengan peningkatan yang  signifikan  atas    penerimaan  zakat,  diharapkan kesejahteraan  warga negara  Indonesia  menjadi  lebih  baik. Dengan  kesejahteraan  masyarakat  semakin  baik  diharapkan  suatu saat  nanti  pemerintah  tidak  perlu  repot  lagi  mensubsidi  masyarakat,  baik  itu  dalam  bentuk  subsidi  di bidang kesehatan, pendidikan, bahan bakar minyak dan subsidi-subsidi lainnya.
Apabila  hal  tersebut  terlaksana,  pemerintah  tidak  lagi  memerlukan  penerimaan  pajak  yang  sangat tinggi  dalam  rangka  membiayai  pelaksanaan  pembangunan,  dikarenakan  subsidi-subsidi  pemerintah untuk  masyarakat  sudah  banyak  yang  berkurang  dan  bahkan  munkin  saja  suatu  saat  nanti  masyarakat yang akan berswadaya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Umat  Islam  Indonesia  menunggu  keseriusan  pemerintah  dalam  penerapan  zakat  sebagai tax deductable seperti  di  Malaysia.  Wacana  ini  disambut  gembira  oleh  para  pengusaha.  Melalui  undang-
undang  tersebut  para  pengusaha  tidak  terkena  kewajiban  ganda,  zakat  dan  pajak.  Insentif  pajak  bagi donasi juga telah berlaku di beberapa negara Eropa dan Amerika, bahkan juga di Malaysia.

## IV. Conclusion

## Simpulan
Dari  pemaparan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  zakat  dan  pajak menurut  sistem  pemerintahan  sekarang  adalah  dua  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  dan dikelola oleh daerah / Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok.
Hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim pun memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi  memberlakukan  kewajiban  tunggal,  dalam  arti  jika  seorang  Muslim  telah  membayar  zakat,  maka mereka tidak dibebani pajak. Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangkan pajak yang ditanggung oleh masyarakat Muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Sedangkan  Brunai  Darussalam  tidak  mengenakan  pajak  penghasilan  bagi  perorangan,  tetapi  pajak dikenakan ke perusahaan. Manakala Indonesia memberlakukan system tax deduction, artinya zakat yang dibayarkan  hanya  mengurangi  pendapatan  kena  pajak,  sebagian  masyarakat  menginginkan  agar  pajak yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan ke negara atau bahkan kalau bisa, umat Islam yang membayar zakat atas kekayaannya, tidak diwajibkan mengeluarkan/ membayarkan pajak lagi. Wallahu a’lam

## References

## Al Qur’an Nur karim
Jurnal Jurnal  Hukum  Islam  (JHI),  Volume  13,  Nomor  1,  Juni 2015,  (47-56) Website  :  http://e journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi Copyright @ 2015, JHI, ISSN 1829-7382.
Adamu  Ummulkhayr,  Determinants  of  Zakat  Complaince  Behavior  Among  Muslim  Living Under Non- Islamic Governments, International Journal of Zakat 2 (1) page 95-108. Ahmad Ajib Ridlwan, Raditya Sukmana, The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in regional
Amil Zakat  Agency  of  East  Java,  Ahmad  Ajib  Ridlwan,  Raditya Sukmana, 2017, Page 336 Ananto Triwibowo, Kitabbah,wordpress,com. 2017
Azman Abd Rahman, EJBM : Islamic Management and Business, zakat institution inMalaysia:
Problem and issue, June 2012, Page 35-36
B. Arief Sidharta. Dalam Yopi Gunawan dan Kristian. Perkembangan Konsep Negara Hukum
&
Negara Hukum Pancasila. Refika Aditama. Bandung. 2015. Bohari, Pengantar Hukum Zakat, cet V, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Djalaluddin, Ahmad. 2012. Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia Tidak Dipublikasikan. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi.
Eko Suprayitno, 2013, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013 Universiti Utara Malaysia Malaysia Kedah.
Hafidhuddin,  D.  (2006).  Zakat  untuk  kesejahteraan  bersama.  Diambil  15  September  2007, dari www.budpar.go.id/filedata/3270_1121-ZAKATBAZNAS.pdf.
Hamidiyah,  E.  (2007).  Zakat  tak  akan  kurangi  pajak.  Diambil  20  Juli  2007,  dari www.Republika.co.id.
Hafidhuddin dalam Harian Seputar Indonesia, tertanggal 8 Oktober 2007 Hartono, “Mengungkap Tabir Zakat
Di Indonesia,” accessed May 13, 2015, http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia.
Jufriadi. Serambinews.com 2018
Kementerian  Agama  RI.  2013. Modul  Penyuluhan  Zakat. Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam Direktorat
Kirdi Dipoyudo. dalam Yopi Gunawan dan Kristian. Perkembangan Konsep Negara Hukum& Negara Hukum Pancasila. Refika Aditama. Bandung. 2015. Hlm. 90
Magda Ismail A. Mohsin, EJBM – Special issue : Islamic Management and Business Potensial of Zakat
in  Eliminating  Riba  and  Eradicateing  Peverty  in  muslim  Countries, 2103, page 117
Mahmud  Adesina  Ayuba, International  Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance tudies, Islamic Eco nomic System, Poverty and Insurgency: From Zakāh Distribution to Capacity Building, Mahmud Adesina Ayuba, 2016, Page 54 Mohammad  Nizarul  Alim, Procedia-Social  and  Behavioral  Sciences  211  (2015)  232 – 236 Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review, 2015, Page 234
Monzer Kahf , Islamic Social Welfare and the Role of  in the Famili Sistem, Potential effects of Zakat on Government Budget, , 1997, Page 71)
Mustika Zed,  Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan  Obor  Nasional,  ... Penerapannya dalam KBK, (Malang: UM Press, 2004). Rahmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Refika Aditama, Cet ke-2, 1988). Ram Al Jaffri Saad, of Economic and Financial Issues, International Journal  Zakah Zakat Suprlus Fund Management, Norfaiezah Sawandi, Rahayu   Mohammad, 2016, Page 175 Sangudi,  Teddy.  Zakat  and  Fiscal  Policy,  Jakarta:  Studies  in  Islamic  Economics.  Arfan  Iksan dan ... 2000.
Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT.  Eresco, 1982). Sumargono,  A.  (2006).  Zakat  sebagai  substitusi  pajak. Tabloid  Suara  Islam. Edisi  08. SK Dirjen Bimas Islam dan  Urusan  Haji  No.  D/291/2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat.
Yusuf  Al Qardhawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.IV, (Bandung, Mizan, 1996) .

## Peraturan Perundang-undangan
UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  UU  No.  7  tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan..