## PELAYANAN LANGSUNG JADI KABUPATEN JOMBANG

## Melia Aninda Zulfani 

## Abstrak
Penyelenggaraan  pemerintahan  saat  ini  bukan  lagi  semata-mata  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  melainkan  seluruh  aktor  dalam  sebuah  negara.  Mengapa  demikian,  peran pemerintah  tentunya  masih  sangat  dibutuhkan  terkait  dengan  penyediaan  pelayanan  publik. Permasalahan  yang  ada  di  Kabupaten  Jombang  adalah  pelayanan  perizinan  yang  sulit,  terlalu rumit, membutuhkan waktu lama, biaya mahal ditambah juga masyarakat masih berfikir secara radikal.  Mereka  masih  belum  mengerti  arti  dari  mengurus  suatu  izin  untuk  apa  dan  apa keuntungannya  bagi  mereka  terutama  masyarakat  di  pelosok  desa  yang  tidak  terjangkau informasi.  Melihat  kenyataan  tersebut  Bupati  Jombang  H.  Suyanto  melakukan  inisiasi  dalam perizinan dengan membuat pelayanan dengan prosedur “Jemput Bola”. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan  Bupati  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan  Pelayanan Perizinan.  Mekanisme  program  ini  adalah  dengan  mendatangi  22  kecamatan  yang  ada  di Jombang  untuk  memberikan  pelayanan  sekaligus  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Kegiatan  ini dilakukan sejak minggu ke II sampai 22 hari berikutnya yang terhitung 1 hari diisi 1 kecamatan. Pembuatan program ini mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat karena tidak perlu lagi membutuhkan  waktu  lama  juga  tidak  dipungut  biaya  dalam  mengurus  izin  selain  itu kepercayaan masyarakat juga sudah cukup tinggi.
Kata kunci: pemerintah daerah, perizinan, dan layanan publik.

## Abstract
Governance today is no longer solely the responsibility of government, but of all the actors in a country. Why this is so, the role of government is certainly still needs related to the provision of public  services.  The  problems  that  exist  in  Jombang  is  difficult  licensing  services,  too complicated, time-consuming, expensive cost plus the community was thinking radically. They still do not understand the meaning of taking care of a license for what and what's in it for them, especially  people  in  remote  villages  that  are  unreachable  information.  Given  this  reality, Jombang Jombang Regent, H. Suyanto, initiates in licensing by making services with procedure "Pick up Ball". With reference to the Minister Regulation No.24 of 2006 on One Stop Services and decree No. 11 Year 2008 on Main Duties and Functions of Licensing Service Agency. The mechanism  of  this  program  is  to  go  to  22  sub-districts  in  Jombang  to  give  services  to  the community as well as socialization. This activity is carried out since the second week until the next  22  days  starting  one  day  be  filled  in  one  sub-district.  Making  this  program  has  great benefits  for  society  because  it  does  not  need  to  take  a  long  time  also  does  not  charge  in  the permits, in addition to the public confidence has also been quite high.
Key word: local government, licency, and public service
 Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Jombang daapt dihubungi melalaui anindamelia@yahoo.com

## Pengantar
Memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa pelayanan publik ( public service  provider )  terus  mengupayakan  perbaikan  usahanya.  Di  Indonesia,  pihak  yang berperan  sebagai public  service  provider adalah  pemerintah.  Pemerintah  memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari  pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan  ataupun  pelayanan-pelayanan  lain  dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 117 .
Pola sentralisasi masih melekat dalam manajemen pelayanan publik masa kini. Hal  tersebut  tentunya  menjadi  sangat  problematis  dan  dilematis  mengingat  diskursus inovasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  mulai  banyak  dipratikkan  di  level  daerah sebagai  manifestasi  mempublikkan  pelayanan  publik  yang  efisien,  efektif,  dan demokratis. 118 Dalam  rangka  meningkatkan  perbaikan  pelayanan  publik,  pemerintah perlu  melakukan  proses  evaluasi  terhadap  instansi-instansi,  yang  mendapat  banyak keluhan dari masyarakat. 119 Di beberapa kabupaten/kota, peningkatan pelayanan publik terus  ditingkatkan,  salah  satunya  adalah  Kabupaten  Jombang.  Pemerintah  Kabupaten Jombang  telah  berupaya  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik.  Sebelumnya, pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Jombang  terutama  mengenai pelayanan  perizinan  masih  sering  dikeluhkan  karena  dirasa  sulit,  tidak  terfokus  disatu tempat,  mahal  dan  lama  proses  penyelesaiannya.  Selain  itu  tingkat  kesadaran  dan keinginan masyarakat dalam mengurus izin dirasa juga masih kurang terutama mereka yang  berada  di  pelosok  desa  yang  tidak  ada  sosialisasi  dan  informasi  yang  terkait dengan pelayanan perizinan sendiri.
Melihat  kecenderungan  tersebut,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Jombang membuat kebijakan perizinan yang bersifat satu pintu dengan membentuk suatu langkah jemput  bola  dengan  program  “Pelayanan  Langsung  Jadi”  untuk  mempermudah, mengajak  masyarakat  ikut  andil  dan  berpartisipasi  dalam  hal  perizinan  sekaligus membantu pemerintah daerah untuk pendataan. Badan Pelayanan Perizinan (BPP) disini mempunyai pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pelayanan, penelitian lapangan dan  penetapan  dokumen  dan  pengawasan.  Jenis  perizinan  yang  ada  dalam  Peraturan
117 https://eprints.undip.ac.id/26402/1/SKRIPSI_FULL_BARU_plus_ttd.pdf    (akses 15 Oktober 2014)
118 Wasisto Raharjo, “Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati : Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta”, Jurnal IGI Yogyakarta , (Februari 2011)
119 Puguh Prasetyo Utomo, “Potret Perizinan Usaha Kabupaten Rembang”, Jurnal IGI Yogyakarta , (Maret 2013)

## Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
Daerah Kabupaten Jombang pada awal dibuat sebanyak 92 jenis izin dan saat ini sudah disederhanakan menjadi 60 jenis izin 120 .

## Proses Inisiasi
Peraturan daerah  yang mengatur pembentukan BPP Kabupaten Jombang diatur di Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten  Jombang  tetapi  baru  diundangkan  tanggal  09  Januari  2009  dan  untuk layanan  program  “pelayanan  langsung  jadi”  diatur  dalam  Keputusan  Bupati  Jombang Nomor:  188.4.45/  9/415.10.10/2009  tentang  Pendelegasian  Wewenang  Penandatangan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang 121 . Adanya program ini dibuat untuk mempermudah jangkauan masyarakat dalam memproses izin dan tugas pokok  yang  telah  dituliskan  Bupati  Jombang.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mewujudkan sebagian  kewenangan  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  dan  pelayanan administrasi  di  bidang  perizinan  secara  terpadu  dan  melalui  satu  pintu  dengan  prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian 122 .
Pelayanan  perizinan  melalui  satu  pintu  dan  langkah  jemput  bola  ini dimaksudkan  untuk  penyederhanaan  agar  masyarakat  dapat  melakukan  proses  izin dalam satu tempat saja yang sebelumnya di tempat terpisah dan cenderung tidak efektif. Selain itu langkah jemput bola diterapkan untuk mempermudah masyarakat yang lokasi rumahnya  tidak  bisa  menjangkau  kantor  pelayanan  perizinan.  Hal  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 (tanggal 6 Juli 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP) 123 . Hal yang ingin dicapai  Permendagri  ini  pada  dasarnya  ada  dua,  yaitu:  pertama,  memperluas  akses publik  terhadap  pelayanan  perizinan  yang  berkualitas;  kedua,  mendorong  peningkatan investasi, dengan menyederhanakan proses-proses perizinan.
Proses  inisasi  ini  dipengaruhi  oleh  lembaga  eksekutif  yaitu  Bupati  Jombang, Sekretaris Daerah dan Kepala BPP Kabupaten Jombang. Proses tercetusnya layanan ini
120 Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang BPP JBG/03/SOP/024 tahun 2012
121 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
122 Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan  Kabupaten Jombang
123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP)

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
sebagai  berikut: 124 Pertama,  Bupati  Jombang  beserta  Sekretaris  Daerah  mengadakan rapat  kecil  mengenai  proses  perizinan  yang  ada  di  Kabupaten  Jombang,  mengingat masyarakat  masih  kesusahan  dalam  mengurus  izin  karena  berbeda  tempat.  Kedua, setelah  itu  Bupati  Jombang  dan  Sekretaris  Daerah  mengadakan  rapat  dengan  Kepala BPP  untuk  menjadikan  proses  perizinan  satu  atap  agar  memudahkan  masyarakat; Ketiga,  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  hal  ini,  para  aparat  dan staff BPP melakukan sosialisasi ke masing-masing kecamatan yang ada melalui kantor kecamatan.  Keempat,  setelah  sosialisasi  itu  dijalankan,  ternyata  masalah  kembali muncul yaitu kurang inisiatifnya masyarakat untuk mengurus izin ke kantor BPP, hal ini dikarenakan  letak  geografis  serta  saran  transportasi  masyarakat  kurang  mendukung untuk  mengurus  langsung.  Kelima,  melihat  hal  ini,  Kepala  BPP  angkat  bicara  untuk melakukan  langkah  jemput  bola  dengan  layanan  “pelayanan  langsung  jadi”  yang sebelumnya  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  Bupati  Jombang.  Keenam,  semenjak itulah layanan ini langsung diterapkan untuk menyempurnakan tugas dan fungsi BPP di Kabupaten Jombang.
Bupati  Jombang  dan  Kepala  BPP  ingin  mencapai  tujuan  dalam  memberikan pelayanan  cepat  dan  efektif  selain  itu  sebagai  motivasi  eksternal  kepada  masyarakat yang  belum  memahami  makna  pengurusan  izin  itu  sendiri.  Di  dalam  BPP  ini  tidak mengikutsertakan  proses  penanaman  modal  atau  investasi  kepada  investor  karena mengingat  banyaknya  izin  yang  harus  ditangani  dan  sudah  ada  badan  yang  mengurus hal itu.
Tabel 1. Jenis-jenis Perizinan No Perizinan No Perizinan 1. Izin  Usaha  Bengkel  dan  Toko Onderdil Kendaraan Bermotor 32. Izin Praktek Medis dan Bidan 2. Izin  Perusahaan  Angkutan Bermotor (Sipa) 33. Izin Praktek Tenaga Perawat 3. Izin  Usaha  Cuci  Kendaraan Bermotor 34. Izin Pendirian Praktek Pengobatan Swasta Klinik 4. Izin Usaha Persewaan Mobil 35. Izin Pendirian Optical 5. Izin Trayek Angkutan Perbatasan 36. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  Rumah  Sakit Swasta 6. Izin Trayek Angkutan Pedesaan 37. Izin Pendirian Rumah Bersalin
124 Joko Muji Subagiyo S.Sos, wawancara Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, tanggal 8 Oktober 2014

## Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
7. Izin  Penyelenggaraan  Kursus Mengemudi 38. Izin  Usaha  Penggilingan  Padi, Holler Dan Penyosohan Beras 8. Izin Usaha Angkutan 39. Izin Operasi Huller Keliling 9. Izin  Pendirian  Pengubahan Pembongkaran  Bangunan  Di Dalam Di Atas Jembatan 40. Izin  Budidaya  Ikan  Air  Payau atau Air Tawar Tradisional 10. Izin  Penggunaan  Bangunan  Di Atas Perairan Umum 41. Izin  Pembenihan  Ikan  Skala Rumah Tangga atau Tradisioanal 11. Izin Pemakaian Tanah Pengairan 42. Izin  Usaha  Produksi  Makanan Ternak 12. Izin  Mendirikan  Bangunan  ( IMB ) 43. Izin Usaha Peternakan 13. Izin  Pemanfaatan  Ruang  Izin Relokasi 44. Izin  Usaha  Pendirian  Rumah Potong Hewan Jagal 14. Izin Gangguan ( HO ) 45. Izin Usaha Toko Obat Hewan 15. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 46. Izin  Usaha  Produksi  Bibit Ternak 16. Izin Pembuangan Limbah Cair 47. Izin Penggunaan Gedung Kesenian atau Olahraga 17. Izin  Pengambilan  Air  Bawah Tanah ( SIPA) 48. Izin  Usaha  Biro  Perjalanan Wisata 18. Izin SIUP 49. Izin Pendirian Tempat Rekreasi  atau  Olahraga  Dan Fitnes Tempat Kebugaran 19. Izin TDI IUI dan TDG 50. Izin Usaha Penginapan Remaja dan Usaha Pondok Wisata 20. Izin Perluasan Industri (IPI) 51. Izin  Usaha  Hotel  dengan Tanda Bunga Melati 21. Izin TDG 52. Izin Usaha Wisata Tirta 22. Izin TDP 53. Izin  Usaha  Restoran  Rumah Makan 23. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 54. Izin  Usaha  Salon  Kecantikan dan Rias Pengantin 24. Izin  Perusahaan  Penyedia  Jasa Pekerja 55. Izin Usaha Kawasan Wisata 25. Izin  Tempat  Penampungan Tenaga  Kerja  Di  Wilayah Kabupaten 56. Izin  Usaha  Persewaan  Video Games Vcd atau Play Station 26. Izin  Penyelenggaraan  Paud atau Kelompok Bermain 57. Izin Pemasangan Reklame dan Iklan 27. Izin Pendirian Sekolah Swasta 58. Izin Penelitian Survey Kegiatan Ilmiah 28. Izin  Penyelenggaraan  atau Pendirian Kursus 59. Izin Usaha Jasa Konstruksi aan Konsultasi Perencana (IUJK) 29. Izin PKBM 60. Izin Bahan Berbahaya Beracun ( B3) 30. Izin  Mendirikan  Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

## 31. Izin  Pendirian  Laboratorium

## Klinik Swasta

## Sumber : Diolah oleh penulis 125
Selain  jumlah  perizinan  yang  berjumlah  enampuluh  buah  yang  harus  dilayani sebagaimana  digambarkan  pada  tabel  1.5.  Patut  pula  dicatat  bahwa  lembaga  ini  juga memiliki  dua  target  layanan  yang  diinginkan  masyarakat  diantaranya  adalah: 126 pertama,  masyarakat  ingin  pelayanan  dengan  cepat  dan  murah  mengingat  lokasi  yang jauh dari pusat kota. Selain itu sosialisasi tentang penerapan proses perizinan ini lebih diintensifkan lagi kepada perangkat kecamatan yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakatnya. Kedua, untuk menunjang target itu, Bupati beserta SKPD yang terkait menerapkan kunjugan ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Di sana  para staff akan  melayani  masyarakat  yang ingin  mengurus izin  dengan  cepat, mudah  disertai  berkas-berkas  yang  lengkap  dan  tidak  dipungut  biaya  atau  gratis.  Jadi tidak ada masalah atau kendala lagi bagi masyarakat  yang tinggalnya jauh dari kantor BPP karena adanya kunjungan semacam ini.
Untuk  mencapai  dua  target  tersebut,  maka  BPP  membuat  dua  jenis  layanan kepada  masyarakat. 127 Pertama,  Pelayanan  Langsung  Jadi.  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu ( One Stop Service ) yang dilaksanakan di BPP Kabupaten Jombang pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Upaya peningkatan pelayanan  tersebut  dilakukan  melalui  berbagai  langkah  prioritas,  sehingga  diharapkan perbaikan  pelayanan  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam  jangka  menengah  dan  jangka panjang,  namun  dengan  tetap  memperhatikan  layanan  yang  lebih  baik  dalam  jangka pendek.
Kedua, bekerja sama dengan  Bank Pemerintah dan Swasta.  Instansi  perbankan merupakan  lembaga  pendanaan  yang  sebagian  besar  masyarakat  menjadi  sumber pendanaan  bagi  kegiatan  usaha  yang  mereka  jalankan.  Perbankan  menetapkan  standar dan  prosedur  ketat  terkait  dengan  proses  pendanaan  (kredit)  kepada  para  debitur mereka.  Dari  hasil  pengamatan  dan  evaluasi  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  apabila seorang debitur mengajukan kredit kepada bank dengan agunan berupa sertifikat tanah
125 Data ini diolah oleh penulis dengan melihat dari Standar Operasioanal Prosedur  Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, JBG/03/SOP/024 tahun 2012
126 Sri Utami, wawancara selaku masyarakat Kabupaten Jombang yang pernah mengurus perizinan, tanggal 08 Oktober 2014

## Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
beserta  bangunan  diatasnya  terdapat  persyaratan  berupa  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).

## Implementasi
Sistem pelayanan langsung jadi yang diterapkan disini tidak terkait dengan izin lain, yaitu SIUP dan TDP, mengingat semua izin yang diproses gratis kecuali IMB dan HO. Mekanisme dan langkah-langkah yang disusun oleh BPP Kabupaten Jombang guna menyukseskan rencana terobosan BPP tersaji dalam bagan berikut:
Bagan 1. Alur Layanan Pelayanan Langsung Jadi
Sumber : Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bapak Joko Mujito, 08 Oktober 2014
Mekanisme sebagaimana bagan diatas diawali dengan adanya sebuah konsep awal yang menginginkan perubahan maindset pelayanan dan paradigma pelayanan yang berpihak kepada  masyarakat.  Dari  konsep  yang  ada  tersebut  akan  melahirkan  sebuah  pokok pikiran  dan  kemungkinan  permasalahan  yang  ada  sehingga  terbentuk  konklusi  dan kesepakatan  untuk  didapatkan  konsep  yang  utuh  ( perfect  concept ).  Memperhatikan pelayanan langsung jadi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan diluar kantor maka dibutuhkan  adanya  koordinasi  dan  sosialisasi  terhadap  kegiatan  tersebut  agar  menjadi sukses  dan  lancar.  Pelayanan  yang  dilakukan  di  kecamatan  dengan  bantuan  camat setempat bertujuan memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sebuah  kegiatan  akan  menjadi  sukses  membutuhkan  adanya  evaluasi  secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga konsep kegiatan ( pilot project ) yang ada menjadi
KONSE P INVENTARIS IR MASALAH INVENTARIS IR PERIZINAN INVENTARIS IR TUPOKSI PENETAPAN
1. PROSEDU R
2. PERSONI L 3. ANGGARA
N 4. SARPRAS KOORDINAS I
SOSIALISAS
I FINALISA SI PELAKSANA AN EVALUASI

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
main  project .  Dari  hasil  evaluasi  yang  ada  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  koordinasi  dan  perencanaan  yang  baik bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan respon yang baik dari stakeholder yang ada di Kecamatan.
Secara  singkat,  prosedur  penyelesaian  pelayanan  yang  dilaksanakan  pada  BPP mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan izin/surat keputusan adalah  sebagai  berikut: 128 pertama,  BPP  menyiapkan  berkas-berkas  atau  prosedur  izin yang akan digunakan ke kecamatan, anggota  yang  akan berangkat  dan  anggaran  yang disesuaikan. Kedua, setelah melakukan koordinasi dengan masing-masing Camat, BPP melakukan kunjungan ke tempat  yang dituju (22 kecamatan) 1 hari 1 kecamatan  yang sebelumnya pihak kecamatan sudah menginformasikan ke masyarakat setempat. Ketiga, pemeriksaan  berkas  di  tempat,  izin  ditolak  jika  berkas  masyarakat  tidak  lengkap. Keempat, proses SK / izin dan Penyerahan SK / izin dilaksanakan pada hari itu juga di tempat  yang  sama  (langsung  jadi)  tanpa  dipungut  biaya  apapun  sebagai  final.  (Lihat bagan 1)
Pelaksanaan sistem ini dilakukan mulai minggu ke 2 di setiap bulannya sampai 22 hari berikutnya mengingat 1 hari melayani 1 kecamatan dan di Kabupaten Jombang ini  terdapat  22  kecamatan.  Selain  itu  ada  beberapa  elemen  pendukung  yaitu  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  untuk  bekerja  diluar  kantor,  anggaran  yang disiapkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan, juga fasilitas transportasi kendaraan roda 4 dan 2 juga menjadi pendukung.

## Dampak Substantif
Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  ada  beberapa  pencapaian  yang dicapai  BPP  Kabupaten  Jombang  ini.  Salah  satunya  adalah  peningkatan  respon masyarakat  dalam  melakukan  proses  izin  dari  tahun  ke  tahun  sejak  sistem  layanan “pelayanan lagsung jadi” diterapkan di tahun 2010. Meskipun di tahun 2013 mengalami penurunan  itu  dikarenakan  masyarakat  sudah  banyak  yang  mengurus  izin  pada  tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2
128 Joko Mujito Subagyo S.Sos, wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, 08 Oktober 2014

## Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
Tabel 2. Daftar SK Terproses Izin/Tanpa Daftar Perusahaan ) Tahun Jumlah Izin 2010 45 2011 59 2012 67 2013 64 2014 ( hingga September ) 45 Total 285 Sumber : Diolah oleh Penulis 129
Dari  data  diatas  juga  terdapat  jenis  izin  atau  usaha  yang  sering  di  proses  oleh BPP  Kabupaten  Jombang.  Ini  dilihat  dari  data  yang  masuk  dan  diolah  kembali  oleh penulis.  Dampak  positif  bagi  masyarakat  dengan  adanya  sistem  ini  sudah  tampak, keadaan  ini  juga  membuat  para  pihak  BPP  semakin  bersemangat  untuk  memberikan pelayanan seperti yang diutarakan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi: 130
“Selama 5 tahun kami berdiri, sudah mulai tampak manfaat berdirinya lembaga ini khususnya  di  Kabupaten  Jombang.  Dari  data  yang  kami  rekap  ini,  salah  satu bentuk  kepuasan  lembaga  yaitu  sesuai  dengan  tujuan  kami  untuk  mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat..  Kami  akan  terus  menerapkan  sistem  ini  agar  masyarakat  semakin percaya kepada kami”
Selain hasil-hasil yang sudah disebutkan diatas, terdapat dampak positif lain yang berhasil diterapkan sistem “pelayanan langsung jadi” ini yang sesuai dengan misi BPP “ Mewujudkan  Pelayanan  Perizinan  yang  Prima,  Mudah,  Cepat  dan  Transparan dengan  Didukung  oleh  Aparatur  yang  Handal,  Jujur  dan  Profesional ” 131 antara lain: Pertama ,  pelayanan  langsung  jadi  mampu  meningkatkan  transparansi  sekaligus mensederhanakan jalur/alur pelayanan yang ada di lingkungan Kantor Badan Pelayanan Perizinan  Kabupaten  Jombang.  Hal  ini  tidak  terlepas  karena  petugas  pelayanan
129 Data ini diolah oleh penulis dengan merekap hasil daftar SK terproses izin/tanda daftar perusahaan (TDP) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dari tahun 2010-2014
130 Joko Mujito Subagyo S.Sos, wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, 08 Oktober 2014
131 “Sekilas Tentang Badan Pelayanan Perizinan”  http://perizinan.jombangkab.go.id (akses 10 Oktober 2014)
dilakukan  seorang  staf  sedangkan  apabila  dilakukan  di  kantor  banyak  staf  karena intensitas  pekerjaannya  banyak.  Sistem  ini  juga  secara  jelas  dicantumkan  persyaratan administratif  untuk  setiap  jenis  layanan  yang  terlebih  dahulu  dilakukan  sosialisasi sebelum  dilakukan  proses  pelayanan  langsung.  Dengan  demikian  masyarakat  tidak direpotkan  oleh  lambatnya  layanan  yang  disebabkan  karena  persyaratan  yang  tak lengkap.
Kedua ,  pelayanan  langsung  berhasil  menyederhanakan  pelayanan  di  lingkungan Badan  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten  Jombang,  karena  pelayanan  bersifat  langsung menuju  sasaran  dan user terakhir. Ketiga ,  pelayanan  langsung  menghindari  sejauh mungkin  penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of  power )  dari  aparat.  Kondisi  ini memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  pengguna  layanan. Keempat ,  layanan  ini  sejauh  mungkin  menghindari  praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN).  Jelasnya  waktu  penyelesaian,  persyaratan  administratif  yang diperlukan,  serta  biaya  yang  dikeluarkan  akan  makin  melindungi  kepentingan masyarakat.  Ini tidak terlepas karena masyarakat hanya menunggu proses perizinan di tempat dengan bukti pembayaran yang jelas dan tepat.
Tabel 3. Rekapitulasi Jenis Usaha/Izin yang terproses dari Tahun 2010-2014
Jenis Usaha/Izin Jumlah Perdagangan 175 Perbankan 24 Industri 19 Jasa 18 Real estate 8 Lain – lain - Pembiayaan
- Penyiaran radio
- Konstruksi, konsultasi, instalasi
- Developer 41
Sumber : Diolah oleh Penulis 132

## Pelembagaan Organisasi
Lembaga  pemerintah  yang  berdiri  di  daerah  sudah  diketahui  memang  berbeda dengan  lembaga  swasta.  Salah  satu  hal  yang  membedakan  adalah  dengan  adanya regulasi  yang  mengatur  dari  tingkat  atas  (pemerintah  pusat)  sampai  ke  tingkat  daerah (pemerintah  daerah)  dalam  lembaga  pemerintah.  Begitu  pula  dengan  kebijakan  BPP
132 Data ini diolah oleh penulis dengan merekap hasil daftar SK terproses izin/tanda daftar perusahaan (TDP) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dari tahun 2010-2014

## Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
yang  ada  di  Kabupaten  Jombang.  Dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PPPTSP) sampai pada Keputusan Bupati, pelaksanaan  BPP dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dalam hal hukum.
Selain dengan dasar hukum yang sudah mengatur pelaksanaan, proses pelembagaan BPP  juga  dilengkapi  dengan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  cukup  mendukung. Jumlah  SDM  yang  ada  di  BPP  berjumlah  35  orang  yang  memiliki  posisi  masing- masing.  Meski  tidak  mempunyai  banyak  perangkat,  namun  hal  itu  justru  membuat pelaksanaan BPP semakin efektif dan efisien. Kepengurusannya sendiri terdiri dari:

## Tabel 4. Kepengurusan BPP Kabupaten Jombang
NO. Jabatan Jumlah orang 1. Kepala Badan 1 2. Sekretaris 1 3. Sub Bagian Umum 5 4. Sub Bagian Keuangan 4 5. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 2 6. Bidang Pelayanan Perizinan - Sub Bidang Data dan Informasi - Sub Bidang Administrasi Perizinan 1 4 3 7. Bidang Pengaduan / Pengawasan dan Sistem Informasi - Sub Bidang Pengaduan Masyarakat - Sub Bidang Sistem Informasi 1 3 3 8. Bidang Penelitian Lapangan dan Penetapan Dokumen - Sub Bidang Penelitian Masyarakat - Sub Bidang Penetapan Dokumen 1
3
3
Sumber: Bagan susunan organisasi BPP Kabupaten Jombang

## Hambatan
Proses  pelaksanaan  sistem  mulai  dari  inisiasi  hingga  implementasi,  tentu  tidak berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala yang turut menghambat pelaksanaan sistem tersebut,  termasuk  pada  layanan  BPP  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Jombang. 133 Pertama ,  aparat  yang  mendukung  sistem  ini  belum  professional  dan kompeten  dalam  memberikan  pelayanan  langsung  jadi.  Hal  ini  dikarenakan  petugas yang  melaksanakan  pelayanan  langsung  belum  mampu  mengusai  peralatan  dan operasional  yang  disetting  dalam  model  langsung  jadi.  Teknologi  modern  tersebut
133 Joko Mujito Subagyo S.Sos, wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, 08 Oktober 2014
belum  mampu  diikuti  petugas  mengingat  sistem  harus  dilengkapi  dengan  teknologi yang  mendukung  proses  pelayanan  agar  lebih  efisien.  Dengan  demikian  masyarakat belum  mendapatkan  layanan  yang  lebih  baik  dikarenakan  dukungan  aparatur  yang masih amatir dan belum profesional dalam menggunakan infrastruktur modern.
Kedua ,  kurang  inisiatifnya  masyarakat  dalam  melakukan  proses  izin  yang  telah disosialisasikan.  Mereka  masih  berfikir  radikal,  belum  mengerti  arti  dan  makna pentingnya  kegunaan  izin  itu  sendiri.  Meskipun  pihak  BPP  sudah  giat  untuk menginformasikan dan mensosialisasikan dari tahun ke tahun jumlah masyarakat  yang mengurus  izin  cenderung  meningkat  tetapi  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  segera mengurusnya  dan  memilih  bertahan  dengan  cara  berfikir  seperti  itu.  Secara  tidak langsung,  hal  ini  menjadi  hambatan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  legalitas yang  harus  diproses.  Masyarakat  masih  tidak  tahu  jika  mengurus  izin  itu  banyak manfaat  yang  didapat  dan  menghindari  kita  dari  tindakan  sewenang-wenang  para aparatur pemerintah daerah.

## Menarik Pelajaran
Pelaksanaan sistem atau layanan di BPP Kabupaten Jombang tentunya tidak lepas dari beberapa hal. Pertama , untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang efektif dan  efisien. Sebelum adanya BPP  Kabupaten Jombang, proses pelayanan perizinan  masih  berada  di  berbagai  tempat  yang  terpisah  dan  masih  sangat  rumit tentunya sangat jauh dari harapan  yang diinginkan. Masyarakat harus menunggu lebih lama dan biaya yang ditetapkan masih sangat tinggi untuk dijangkau. Proses yang rumit, mahal dan lambat ini membuat masyarakat semakin malas untuk melakukan proses izin yang seharusnya diwajibkan pemerintah. Namun setelah ada BPP ini masyarakat sudah lebih dimudahkan, proses perizinannya kini dapat dilakukan di satu tempat saja karena BPP  Kabupaten  Jombang  bersifat  satu  atap  sehingga  prosesnya  dapat  lebih  cepat  dan efisien. Selain itu, biaya perizinan yang dikeluhkan selama ini sudah jelas bahwa tidak ada pungutan bagi jenis izin tertentu alias gratis.
Kedua ,  sumber  daya  manusia  yang  mendukung  proses  pelayanan  di  BPP  ini sangat  memadai.  Terhitung  35  orang  yang  dipekerjakan  disini  bisa  dikatakan  tidak kekurangan  atau  kelebihan  alias  porsinya  pas.  BPP  tentunya  sudah  memperhitungkan dampak positif dan negatif tentang hal ini, mereka tidak ingin ada penggemukan sumber
Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang
daya manusia yang mengakibatkan kinerja mereka tidak efektif. Sumber daya manusia yang  ada  juga  dilihat  dari  sisi  pendidikan  yang  telah  ditempuhnya,  mereka  tidak  mau asal  mengambil  pegawai  yang  tidak  jelas  latar  belakang  studinya.  Hal  ini  dibuktikan selama ini kinerja mereka memiliki hasil yang memuaskan.
Ketiga , seiring berjalannya waktu, implementasi layanan BPP ini tidak bisa lepas dari kritik dan saran dari masyarakat. Kritik itu bisa dilakukan langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah dengan adanya website resmi BPP yang memuat adanya kotak  kritik  dan  saran  dari  masyarakat.  Dengan  demikian  diharapkan  pelaksanaan sistem  atau  layanan  BPP  dapat  berjalan  sesuai  prosedur  dan  mampu  mencapai  tujuan yang diinginkan.
Poin-poin diatas cukup untuk dijadikan pelajaran dalam tercapainya prosedur dan mekanisme  pelayanan  perizinan  usaha  yang  baik.  Ketiga  poin  tersebut  merupakan sebuah  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi  dan  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain, dan  akan  saling  menunjang  terlaksananya  pelayanan  perizinan  usaha  yang  sederhana dan tidak berbelit.

## Peluang Duplikasi
Proses duplikasi inovasi bisa dilakukan bila memenuhi empat syarat minimal. 134
Pertama ,  perlu  dukungan  politik  dari  pemerintah  dan  DPRD. Kedua ,  belajar  melalui studi banding ke daerah yang tergolong sukses melakukan inovasi pelayanan perijinan. Ketiga ,  menitipkan  stafnya  untuk  magang  selama  beberapa  minggu  di  lembaga bersangkutan. Keempat , pemerintah daerah harus membuka diri dan pemikiran tentang perlunya perubahan dan inovasi dalam pengelolaan pelayanan.
Peluang  duplikasi  inovasi  sebuah  daerah  juga  memerlukan  adanya  pijakan regulasi  yang  mengatur  dan  mengikat.  Hal  ini  disebabkan  sebuah  regulasi  akan memberikan kepastian hukum dalam keseluruhan pelaksanaan inovasi pemerintahan di sebuah  daerah,  mulai  dari  regulasi,  implementasi,  hingga  evaluasi.  Proses  duplikasi inovasi sangat bisa dijalankan sepanjang sebuah daerah itu ingin melakukan perbaikan dalam hal pemerintahan***
134 Binuri S.Sos, wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Binuri S.Sos, 8 Oktober 2014

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Puguh  Prasetyo  Utomo,  “Potret  Perizinan  Usaha  Kabupaten  Rembang”, Jurnal  IGI Yogyakarta , (Maret 2013)
Wasisto  Raharjo,  “Inovasi  Pelayanan  Publik  Setengah  Hati  :  Studi  Pelayanan  Publik
SAMSAT Kota Yogyakarta”, Jurnal IGI Yogyakarta , (Februari 2011)

## Wawancara
Binuri  S.Sos,  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pelayanan  Perizinan  Binuri  S.Sos,  8 Oktober 2014
Joko Muji Subagiyo S.Sos, wawancara Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, tanggal
8 Oktober 2014
Sri  Utami,  wawancara  selaku  masyarakat  Kabupaten  Jombang  yang  pernah  mengurus perizinan, tanggal 08 Oktober 2014

## Undang-Undang dan Surat lainnya:
Daftar  SK  terproses  izin/tanda  daftar  perusahaan  (TDP)  Badan  Pelayanan  Perizinan Kabupaten Jombang dari tahun 2010-2014
Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan  Kabupaten Jombang
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP)
Standar  Operasional  Prosedur  Badan  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten  Jombang  BPP JBG/03/SOP/024 tahun 2012

## Internet
http://perizinan.jombangkab.go.id diakses pada 10 Oktober 2014 https://eprints.undip.ac.id/26402/1/SKRIPSI_FULL_BARU_plus_ttd.pdf  diakses  pada 15 Oktober 2014
Melia Aninda Zulfani, Pelayanan Langsung jadi Kabupaten Jombang