Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 3 No. 1, 5 Maret 2020 Page  24-35

## Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2011-2018
Nita Atika 1 , Rani Sofya 2
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang Atikanita08@gmail.com 1 , ranisofya@fe.unp.ac.id 2
Abstract: This  research  aims  to  determined  the  effectiveness  and  contribution  of  local revenues  in  the  city  of  bukittinggi  in  2011-2018.  The  type  of  research  used  is  a descriptive research and using the analysis of contributions and  analysis effectiveness. The type of data used was secondary data.
Based on the research results obtained by the results of 1) the contribution of local taxes is in good criteria with an average of 42.40 percent. The effectiveness municipal tax is on the effective criteria with an average of 98.16 percent.2) the contribution of regional retribution is in the medium criteria with an average of 29.38 percent. The effectiveness of regional is on the effective criteria with an average of 99.52 percent. 3)contribution of the results of the management of separated regional wealth is in the very poor criteria with  an  average  of  6.06  percent.  The  effectiveness  of  the  results  of  the  management  of the separated regional wealth is in the very effective criteria with an average of 100.65 percent.  4) other legitimate local government revenue contributions local government revenue are in the medium criteria with an average of 22.16 percent. The effectiveness of other  legitimate  local  government  revenue  is  very  effective  with  an  average  of  120.31 percent. For the future, the local government of bukittinggi should further optimize the management  of  the  regional  wealth  separated  in order  to  make  a  great  contribution  to the original revenue of the city of bukittinggi.
Keywords : local goverment revenue, effectiveness and contribution

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  di  Indonesia  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah.  Otonomi  daerah  merupakan    hak  dan  kewajiban  suatu  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  kesempatan bagi  pemerintah  daerah  untuk  memberikan pengelolaan  yang  maksimal  bagi  daerahnya.  Dan juga  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  membiayai  kebutuhan  daerahnya  sendiri  melalui penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.
Kota  Bukittinggi  memiliki  banyak  potensi  yang  bisa  dijadikan  peluang  untuk meningkatkan  penerimaan  daerah.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, Pemerintah Kota Bukitinggi berusaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah sesuai dengan potensi  yang  dimilikinya.  Salah  satu  penerimaan  daerah  kota  Bukittinggi  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dijelaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka  18.  Menurut  Halim  (2004:94)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang
diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendapatan yang  diperoleh  oleh  masing-masing  daerah  akan  berdampak  pada  kemandirian  daerah tersebut.  Kemandirian  pendanaan  daerah,  dapat  dilihat  dari  kontribusi  PAD  terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan. PAD Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Daerah  secara  rata-rata  masih  menunjukkan  angka  yang  rendah  yaitu  sebesar  11,60  persen. Sementara  pemberi  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  penerimaan daerah  yaitu  berasal  dari Pendapatan Dana Perimbangan dengan rata-rata mencapai 77,10 persen, hal ini terlihat bahwa ketergantungan  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  terhadap  Pemerintah  Pusat  masih  sangat  tinggi. Dari  tahun  ke  tahun  tingkat  kemandirian  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  terus  mengalami peningkatan  yang  ditunjukkan  dengan  kecenderungan  peningkatan  kontribusi  PAD  terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Target Realisasi % 2011 45,023,938,692 41,660,125,540 92.53 2012 49,310,208,409 45,262,607,011 91.79 2013 54,646,355,950 55,368,533,089 101.32 2014 60,578,297,922 61,615,347,589 101.71 2015 63,089,666,112 66,029,044,130 104.66 2016 73,665,978,705 71,302,466,356 96.79 2017 76,889,300,509 102,374,322,400 133.15 2018 102,546,700,577 101,937,840,823 99.41
Sumber: Data Diolah 2019
Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  kota  Bukittinggi  pada  tahun  2011-2018  masih terdapat  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  tidak  mencapai  target  yang  telah  dibuat pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi.  Dari  tahun  2011  hingga  2018  Pendapatan  Asli  Daerah yang  melampaui  target  yaitu  pada  tahun  2013,2014,2015  dan  tahun  2017  dengan  tingkat pencapaian  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  133,15%  dan  tingkat  pencapaian terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 91,79%. Penerimaan PAD Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2018  yang  tidak  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  Kota  Bukittinggi adalah  pada  tahun  2011,2012,2016  dan  2018.  Untuk  meningkatkan  realisasi  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  maka  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  juga  harus memberikan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Menurut  Halim  (2007:96),  kelompok  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dipisahkan  menjadi  empat  jenis  pendapatan,  yaitu  hasil  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayan yang dipisahkan, dan  lain-lain PAD yang sah.
Berikut ini data penerimaan sumber-sumber PAD kota Bukittinggi tahun 2011-2018 :
Tabel 2. Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-201 8
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pad Lainya Yang Sah 2011 17,323,683,897 12,951,894,643 3,234,547,000 8,150,000,000 2012 19,848,460,300 14,935,146,711 2,892,000,000 7,587,000,000 2013 22,561,089,970 16,757,443,119 3,692,000,000 12,358,000,000 2014 27,314,752,524 18,043,486,304 3,453,740,700 12,803,368,061 2015 29,002,326,911 17,032,759,085 3,884,306,585 16,109,651,549 2016 30,709,233,356 21,070,000,000 4,636,233,000 14,887,000,000 2017 38,282,322,400 27,329,000,000 4,953,000,000 31,810,000,000 2018 45,131,000,000 29,943,000,000 4,936,000,000 21,927,000,000
Sumber: Data Diolah 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  penerimaan  pajak  daerah  setiap  tahunnya  selalu mengalami  peningkatan.  Sedangkan  pada  sumber  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  yang lainnya  masih  terdapat  penurunan  di  beberapa  tahunnya.  Besarnya  penerimaan  Sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  mempengaruhi  besarnya  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah.  Besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  berdampak  pada  total  penerimaan  daerah. Besarnya  penerimaan  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada total  penerimaan  daerah.  Dengan  besarnya  penerimaan  suatu  daerah  mencerminkan keberhasilan  pemerintah  dalam  memungut  penerimaan  daerah  tersebut.  Keberhasilan pemerintah  daerah  dalam  memungut  penerimaan  daerah  ini  dapat  dihitung  melalui  rasio efektivitas. Semua komponen dalam pendapatan asli daerah memiliki peran dalam penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah.  Seberapa  besar  peran  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  dapat dihitung melalui rasio kontribusi. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  digunakan  analisis  rasio  kontribusi  dan  efektivitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Analisis  Kontribusi  Dan  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bukittinggi Tahun 2011- 2018.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi pada  tahun  2011-2018  dan  untuk  menganalisis  efektivitas  Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2011-2018.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitan  deskriptif.  Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu berupa data realisasi dan target penerimaan komponen  pendapatan  asli  daerah  kota  Bukittinggi  dan  pendapatan  asli  daerah  kota Bukittinggi tahun 2011-2018. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi,  Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi,  Bukittinggi  dalam  Angka,  dan  hasil-hasil penelitian  sebelumnya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah dengan  dokumentasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  rasio  kontribusi  dan efektivitas.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan komponen pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi  dapat  dicari  dengan  membagi  realisasi  penerimaan  komponen  PAD  dengan realisasi penerimaaan PAD dikali 100 persen. Untuk mengetahui kriteria kontribusi komponen pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3. Kriteria Kontribusi
Persentase Kriteria Kurang dari10% Sangat Kurang Di atas10% -20% Kurang Di atas 20% - 30% Sedang Di atas 30% - 40% Cukup Di atas 40% - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik
Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  efektivitas  antara  target  dan  realisasi  komponen pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi dapat dicari membagi  realisasi  penerimaan  komponen  PAD  dengan  target  penerimaaan  komponen  PAD dikali 100 persen. Untuk mengetahui kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 4. Kriteria Efektivitas
Persentase Efektivitas Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif Di atas 90% - 100% Efektif Di atas80% - 90% Cukup Efektif Di atas 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2011 17,323,683,897 41,660,125,540 41.58 Baik 2012 19,848,460,300 45,262,607,011 43.85 Baik 2013 22,561,089,970 55,368,533,089 40.75 Baik 2014 27,314,752,524 61,615,347,589 44.33 Baik 2015 29,002,326,911 66,029,044,130 43.92 Baik 2016 30,709,233,356 71,302,466,356 43.07 Baik 2017 38,282,322,400 102,374,322,400 37.39 Cukup 2018 45,131,000,000 101,937,840,823 44.27 Baik Rata-Rata 42.40 Baik
Sumber: Data Diolah 2019
Persentase  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi  yang  terendah sebesar 37,39 persen yaitu pada tahun 2017 dan kontribusi tertinggi sebesar 44,33 persen yaitu pada  tahun  2014.  Rata-  rata  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bukittinggi  adalah  sebesar  42,40  persen.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berkontribusi dengan baik terhadap PAD Kota Bukittinggi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadhani  (2015)  yang  berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Bukittinggi  jika  dilihat  dari  kontribusi  setiap  jenis  pajak  daerah  maka  akan diperoleh  kondisi  bahwa  tingkat  kontribusi  setiap  jenis  pajak  tersebut  masih kurang  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Bukittinggi,  namun  jika  dilihat  secara keseluruhan,  maka  pajak  daerah  telah  berkontribusi  dengan  baik  terhadap  pendapatan  asli daerah  Kota  Bukittinggi.  Jenis  pajak  daerah  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  berasal  dari pajak hotel. Sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari penerimaan pajak air bawah tanah.
Menurut  Meilani  (2017)  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  perlu  melakukan  upaya intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak  daerah  antara  lain  dengan  menerapkan  sistem pembayaran  pajak  secara  online  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber  pendapatan,  serta meningkatkan  pelayanan  dan  perlindungan  masyarakat  sebagai  upaya  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Pada tahun 2011-2018 Efektivitas pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar  104,12  persen  dan  terendah  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  88,35  persen.  Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah kota Bukittinggi yaitu sebesar 98,16 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas pajak daerah kota bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria efektif.
Tabel 6. Efektivitas Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas Kriteria 2011 17,168,500,000 17,323,683,897 100.90 Sangat Efektif 2012 20,502,492,642 19,848,460,300 96.81 Efektif 2013 24,182,218,901 22,561,089,970 93.30 Efektif 2014 26,982,218,901 27,314,752,524 101.23 Sangat Efektif 2015 27,855,512,078 29,002,326,911 104.12 Sangat Efektif 2016 34,758,804,463 30,709,233,356 88.35 Efektif 2017 37,927,583,059 38,282,322,400 100.94 Sangat Efektif 2018 45,293,035,421 45,131,000,000 99.64 Efektif Rata-Rata 98.16 Efektif
Sumber: Data Diolah 2019
Pada  tahun  2011-2018  penerimaan  pajak  daerah  Kota  Bukittinggi  yang  tidak  mencapai target adalah pada tahun 2012,2013,2016 dan 2018. Tidak tercapainya target Penerimaan pajak daerah ini dapat mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun. Hal ini dikarenakan pajak daerah Kota Bukittinggi memiliki Kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bukittinggi  di  bandingkan  dengan  komponen  Pendapatan  Asli Daerah yang lain.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadhani  (2015)  yang  berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Bukittinggi  menjelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  yang  paling  efektif diperoleh  oleh  Pajak  Hiburan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Pajak Penerangan Jalan. Ketiga jenis pajak ini mampu melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.  Sedangkan  jenis  pajak  daerah  yang  kurang  efektif  penerimaannya  diperoleh  oleh Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah.

## Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tabel  7.  Kontribusi  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bukittinggi Tahun 2011-2018 . Tahun Realisasi Retribusi Daerah Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2011 12,951,894,643 41,660,125,540 31.09 Cukup 2012 14,935,146,711 45,262,607,011 33.00 Cukup 2013 16,757,443,119 55,368,533,089 30.27 Cukup 2014 18,043,486,304 61,615,347,589 29.28 Sedang 2015 17,032,759,085 66,029,044,130 25.80 Sedang 2016 21,070,000,000 71,302,466,356 29.55 Sedang 2017 27,329,000,000 102,374,322,400 26.70 Sedang
2018 29,943,000,000 101,937,840,823 29.37 Sedang Rata-Rata 29.38 Sedang

## Sumber: Data Diolah 2019
Pada tahun 2011-2018 kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu sebesar 33,00 persen pada  tahun  2012  dan  yang  terendah  pada  tahun  2015  dengan  kontribusi  sebesar  25,80 persen.  Rata-rata  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  tahun 2011-2018 sebesar 29,38 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sedang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadhani  (2015)  yang  berjudul Analisis  Efektivitas,  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah  Kota  Bukittinggi  pendapatan  retribusi  daerah  terbesar diberikan  oleh  retribusi jasa  usaha,  selanjutnya  diikuti  oleh  retribusi  jasa  umum  dan  kontribusi  terkecil  diberikan oleh retribusi perizinan tertentu dengan kriteria sangat kurang. Namun secara keseluruhan, retribusi  daerah  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2015  cukup  berkontribusi  terhadap peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut  Irwandi  (Yulman:  2018) faktor yang menyebabkan belum tercapainya target retribusi daerah Kota Bukittinggi dikarenakan masih  adanya  permasalahan  seperti  kurangnya  jumlah  personil  pemungut  retribusi  dan masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

## Tabel 8. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Target Realisasi Efektivitas Kriteria 2011 16,806,931,722 12,951,894,643 77.06 Kurang Efektif 2012 17,279,641,811 14,935,146,711 86.43 Cukup Efektif 2013 19,020,690,049 16,757,443,119 88.10 Cukup Efektif 2014 20,500,506,821 18,043,486,304 88.01 Cukup Efektif 2015 20,372,528,431 17,032,759,085 83.61 Cukup Efektif 2016 17,991,825,075 21,070,000,000 117.11 Sangat Efektif 2017 19,006,564,009 27,329,000,000 143.79 Sangat Efektif 2018 26,723,908,061 29,943,000,000 112.05 Sangat Efektif Rata-Rata 99.52 Efektif
Sumber: Data Diolah 2019
Pada  tahun  2011-2018  efektivitas  retribusi  daerah  tertinggi  diperoleh  pada  tahun  2017 yaitu  sebesar  143,79  persen  dan  terendah  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  77,06  persen.  Secara keseluruhan  rata-rata  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  kota  Bukittinggi  yaitu  sebesar  99,52 persen  yang  berarti  bahwa  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  kota  bukittinggi  berada  pada kriteria  efektif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadhani  (2015)  yang berjudul  Analisis  Efektivitas,  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa penerimaan retribusi yang paling efektif adalah Retribusi Jasa usaha, selanjutnya diikuti oleh Retribusi Jasa Umum dan retribusi yang  tidak  efektif  penerimaannya  selama  periode  2011-2015  adalah  Retribusi  Perizinan Tertentu. Menurut Irwandi (Yulman: 2018) faktor yang menyebabkan belum tercapainya target
retribusi daerah  Kota  Bukittinggi dikarenakan  masih  adanya  permasalahan  seperti  kurangnya jumlah  personil  pemungut  retribusi  dan  masih  kurangnya  tingkat  kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  retribusi.  Upaya  pemerintah  kota  bukittinggi  dalam  mengoptimalkan retribusi daerah adalah dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam membayar retribusi daerah.

## Kontribusi dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Pada tahun 2011-2018 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi  yaitu  sebesar  7,76  persen  pada  tahun  2011  dan  kontribusi  terendah  sebesar  4,84 persen  pada  tahun  2017  dan  2018.  Rata-rata  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi  sebesar  6,06  persen.  Setiap  tahunnya persentase  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  PAD selalu  kurang  dari  10  persen.  Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat  kontribusi  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi  berada  pada  kriteria sangat kurang.
Tabel  9.  Kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2011 3,234,547,000 41,660,125,540 7.76 Sangat Kurang 2012 2,892,000,000 45,262,607,011 6.39 Sangat Kurang 2013 3,692,000,000 55,368,533,089 6.67 Sangat Kurang 2014 3,453,740,700 61,615,347,589 5.61 Sangat Kurang 2015 3,884,306,585 66,029,044,130 5.88 Sangat Kurang 2016 4,636,233,000 71,302,466,356 6.50 Sangat Kurang 2017 4,953,000,000 102,374,322,400 4.84 Sangat Kurang 2018 4,936,000,000 101,937,840,823 4.84 Sangat Kurang Rata-Rata 6.06 Sangat Kurang
Sumber: Data Diolah 2019
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Usman  Funangi  (2018)  yang menunjukan  rata-rata  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  sebesar  5,56  persen dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan daerah ada yang  tidak  memberikan  pemasukan  pada  beberapa  tahun.  Penerimaan  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bukittinggi bersumber dari kontribusi beberapa perusahaan daerah antara lain PDAM Kota Bukittinggi, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan BPR Jam Gadang. Langkah dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan
penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yaitu  strategi  pengusahaan,  strategi  penumbuhan  dan  strategi  penyehatan  perusahaan. Menurut  Herry  (2005:45)  langkah-langkah  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  kepala daerah terhadap perusahaan daerah antara lain:
1) Pembinaan  perusahaan  daerah  yaitu  dengan  melakukan  deregulasi  di  bidang peraturan  antara  lain  dengan  memberi  kewenanagan  yang  lebih  luas  kepada direksi perusahaan daerah dalam mengembangkan usahanya.
2) Kerja  sama  perusahaan  dengan  pihak  ketiga  dalam  upaya  memanfaatkan  aset perusahaan daerah agar lebih berdaya guna.
3) Meningkatkan  kemampuan  permodalam  melalui  bantuan  pinjaman  dari  dalam  dan luar negeri.
4) Melepas aset yang tidak efisien dan tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Tabel  10.  Efektivitas  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Target Realisasi Efektivitas Kriteria 2011 3,038,188,054 3,234,547,000 106.46 Sangat Efektif 2012 3,248,073,956 2,892,000,000 89.04 Cukup Efektif 2013 3,234,547,000 3,692,000,000 114.14 Sangat Efektif 2014 3,452,740,700 3,453,740,700 100.03 Sangat Efektif 2015 4,172,921,853 3,884,306,585 93.08 Efektif 2016 4,322,456,367 4,636,233,000 107.26 Sangat Efektif 2017 4,810,029,445 4,953,000,000 102.97 Sangat Efektif 2018 5,352,600,766 4,936,000,000 92.22 Efektif Rata-Rata 100.65 Sangat Efektif
Sumber: Data Diolah 2019
Pada  tahun  2011-2018  efektivitas  penerimaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan tertinggi  diperoleh  pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  114,14  persen  dan  terendah  pada  tahun 2012  yaitu  sebesar  89,04  persen.  Penerimaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan Kota Bukittinggi bersumber dari kontribusi beberapa perusahaan daerah antara lain PDAM Kota Bukittinggi, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan BPR Jam Gadang. Secara keseluruhan  rata-rata  tingkat  efektivitas  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  kota  Bukittinggi  yaitu  sebesar  100,65  persen  yang  berarti  bahwa  tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota bukittinggi berada pada kriteria sangat efektif.
Kontribusi dan Efektwivitas PAD Lainnya Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tabel  11.  Kontribusi  PAD  Lainnya  yang  sah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.
Tahun Pad Lainya Yang Sah Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2011 8,150,000,000 41,660,125,540 19.56 Kurang 2012 7,587,000,000 45,262,607,011 16.76 Kurang 2013 12,358,000,000 55,368,533,089 22.32 Sedang 2014 12,803,368,061 61,615,347,589 20.78 Sedang 2015 16,109,651,549 66,029,044,130 24.40 Sedang 2016 14,887,000,000 71,302,466,356 20.88 Sedang 2017 31,810,000,000 102,374,322,400 31.07 Cukup 2018 21,927,000,000 101,937,840,823 21.51 Sedang Rata-Rata 22.16 Sedang
Sumber: Data Diolah 2019
Kontribusi PAD lainnya yang sah tertinggi pada tahun 2017 sebesar 31,07 dan persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 16,76 persen dengan kriteria kurang. Secara keseluruhan  kontribusi  PAD  lainnya  yang  sah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  tahun  2011- 2018 memiliki rata-rata 22,16 persen dengan kriteria sedang.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  (2017)  dengan  judul  analisis pertumbuhan  dan  kontribusi  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  di  kota  bukittinggi tahun 2011-2015 rata-rata kontribusi penerimaan PAD lainnya yang sah kota bukittinggi adalah sebesar  21  persen.  Hal  ini  dikarenakan  penerimaan  PAD  lainnya  tidak  selalu  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya,  berbanding  terbalik  dengan  penerimaan  PAD  yang  selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Naiknya kontribusi PAD lainnya yang sah terhadap PAD  kota  bukittinggi  disebabkan  oleh  beberapa  komponen  PAD  lainnya  yang  sah  yang  juga mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  seperti  hasil  penjualan  aset  daerah  yang  tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito dan lain-lain.
Tabel 12. Efektivitas PAD Lainnya Yang Sah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018. Tahun Target Realisasi Efektivitas Kriteria 2011 8,010,318,916 8,150,000,000 101.74 Sangat Efektif 2012 8,280,000,000 7,587,000,000 91.63 Efektif 2013 8,208,900,000 12,358,000,000 150.54 Sangat Efektif 2014 9,642,831,500 12,803,368,061 132.78 Sangat Efektif 2015 10,688,703,750 16,109,651,549 150.72 Sangat Efektif 2016 18,087,916,759 14,887,000,000 82.30 Cukup Efektif 2017 20,309,112,937 31,810,000,000 156.63 Sangat Efektif 2018 22,803,072,005 21,927,000,000 96.16 Efektif Rata-Rata 120.31 Sangat Efektif
Sumber: Data Diolah 2019
Pada  tahun  2011-2018  efektivitas  penerimaan  PAD  lainnya  yang  sah  tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 156,63 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar  82,30.  Secara  keseluruhan  rata-rata  tingkat  efektivitas  PAD  lainnya  yang  sah  kota Bukittinggi yaitu sebesar 120,31 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas PAD lainnya yang sah kota bukittinggi berada pada kriteria sangat efektif. Penerimaan PAD lainnya yang sah  Kota  Bukittinggi  dari  tahun  2011-2018  sudah  sangat  efektif  dikarenakan  realisasi penerimaan  PAD  lainnya  yang  sah  cenderung  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan pemerintah kota bukittinggi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:  1)  Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  berada pada  kriteria  baik.  Efektivitas  pajak  daerah  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  berada  pada kriteria Efektif.  2) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada  pada  kriteria  sedang.  Efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018 berada pada kriteria Efektif. 3) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sangat kurang. Efektivitas hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  berada pada  kriteria  sangat  Efektif.  4)  Kontribusi  PAD  lainnya  yang  sah  terhadap  PAD  Kota Bukittinggi  tahun  2011-2018  berada  pada  kriteria  sedang.  Efektivitas  PAD  lainnya  yang  sah Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  berada  pada  kriteria  sangat  Efektif.  5)  Tingkat  kontribusi Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  yang paling tinggi berasal dari penerimaan pajak daerah dan yang terendah adalah berasal dari hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  6)  Tingkat  efektivitas  Komponen  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Bukittinggi  tahun  2011-2018  yang  paling  tinggi  adalah  berasal  dari penerimaan PAD lainnya yang sah dan yang terendah berasal dari penerimaan Pajak Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS). “Bukittinggi Dalam Angka 2013 ”. Katal og BPS 1102001.138 diakses dari https://bukittinggikota.bps.go.id/. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.00 WIB.
Badan Pusat Statistik (BPS). “Bukittinggi Dalam Angka 2014”. Katalog BPS 1102001.1375diakses dari https://bukittinggikota.bps.go.id/. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.05 WIB.
Badan Pusat Statistik (BPS). “Bukittinggi Dalam Angka 2015”. Katalog BPS 1102001.1375diakses dari https://bukittinggikota.bps.go.id/. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.08 WIB.
Badan Pusat Statistik (BPS). “Bukittinggi Dalam Angka 2016”. Katalog BPS 1102001 diakses dari https://bukittinggikota.bps.go.id/. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.12 WIB.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  “Bukittinggi  Dalam  Angka 2017 ”.  Katalog  BPS 1102001.1375 diakses  dari  https://bukittinggikota.bps.go.id/.  Diakses  pada  tanggal  26  agustus  2019 pada jam 19.16 WIB.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  “Bukittinggi  Dalam  Angka 2018 ”.  Katalog  BPS 1102001.1375 diakses  dari  https://bukittinggikota.bps.go.id/.  Diakses  pada  tanggal  26  agustus  2019 pada jam 19.30 WIB.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  “Bukittinggi  Dalam  Angka 2019 ”.  Katalog  BPS 1102001.1375 diakses  dari  https://bukittinggikota.bps.go.id/.  Diakses  pada  tanggal  26  agustus  2019 pada jam 19.35 WIB.
Funangi,Usman. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua . Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
Halim,  Abdul.  (2004). Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi Revisi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat YKPN Herry, Achmad. 2005. Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses . Edisi Pertama. Galang Press. Yogyakarta.
Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Meilani,Hilma.  2017. Optimalisasi  Kebijakan  Penerimaan  Daerah .  Carunia  Mulya  Firdausy,editor. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Pemerintah  Kota  Bukittinggi,2016,Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
Pemerintah  Kota  Bukittinggi,2017,Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota  Bukittinggi
Tahun 2017.
Putri, Dela Monicha. 2017. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang  Sah  Di  Kota  Bukittinggi  Tahun  2011-2015. Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Padang.
Ramadhani,  Rahmatullaili.  2016. Analisis  efektivitas,  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota  bukittinggi  tahun  2011-2015 .  Skripsi  Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas.Padang
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah.
Yulman.2018. Maksimalkan Penerimaan PAD, Tim Intensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Lakukan Rapat Evaluasi .Bukittinggi.go.id (diakses pada 6 November 2019)