E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 4, April 2021

## ANALISIS POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA (TAHUN 2010-2017)

## Btari Mutia Anggraeni
Universitas Bakrie Jakarta, Indonesia Email: btarimutia@gmail.com

## Abstract
This  research is  aimed to  determine the potential tax loss in  Indonesia  due to  the existence of  underground  economy activities and the realization of  tax revenue in Indonesia.  The  result  of  the  calculation  of  potential  tax  loss  based  on  those  two methods  will  be  analysed  using  the  tax  regulation  published  by  Government  in 2010-2017.  The  underground  economy  method  is  conducted  using  quantitative approach,  namely  economic  variables,  namely  currency  demand,  interest  rates, Gross  Domestic  Product,  banking  financial  innovation,  inflation,  tax  burden  and corruption.  The  potential  tax  loss  in  Indonesia  during  2010  -  2017  showing  a fluctuating  trend  in  the  amount  of  IDR33.82  trillion  to  IDR92.50  trillion  in  2010 and  IDR163.22  trillion  to  IDR180.91  trillion  in  2017.  The  realization  of  tax revenue  method  is  conducted  using  income  variance  which  is  calculating  the difference between the state revenue target from the tax sector and the realization of tax revenue during 2010 - 2017. The potential tax loss in Indonesia from 2010 to 2017 showing a potential of IDR 33.61 trillion in 2010 and IDR 132.54 trillion in 2017.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  differences  in  the  potential tax loss using the two methods which is caused by each tax regulation issued by the government  in  terms  of  underground  economic’s  subject  and  the  realization  of taxes obtained in current year.
Keywords: underground economy; income variance; potential tax loss; tax regulation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kehilangan penerimaan pajak di Indonesia  menggunakan  metode underground  economy dan  realisasi  penerimaan pajak  di  Indonesia.  Hasil  perhitungan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak berdasarkan  kedua  metode  tersebut  selanjutnya  akan  dianalisa  menggunakan penerbitan  regulasi  perpajakan  oleh  Pemerintah  pada  tahun  2010-2017.  Metode underground  economy menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yakni  variabel ekonomi  meliputi  permintaan  uang  kartal,  suku  bunga,  Produk  Domestik  Bruto, inovasi  keuangan perbankan, inflasi,  beban pajak dan korupsi. Potensi kehilangan peneriman  pajak  di  Indonesia  selama  tahun  2010-2017  menggunakan  metode  ini menunjukkan  kecenderungan  fluktuatif  yakni  sebesar  Rp33,82  triliun  hingga  Rp 92,50 triliun pada tahun 2010 dan sebesar Rp163,22 triliun hingga Rp180,91 triliun pada  tahun  2017.  Metode  realisasi  penerimaan  pajak  menggunakan  varians pendapatan yakni dihitung dari selisih antara target penerimaan  negara dari sektor pajak  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  selama  periode  2010-2017.  Potensi
kehilangan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2010-2017 menggunakan metode ini  menunjukkan  potensi  sebesar  Rp33,61  triliun  pada  tahun  2010  dan  Rp132,54 triliun  pada  tahun  2017.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  kedua  metode tersebut  yang  disebabkan  oleh  setiap  regulasi  perpajakan  yang  diterbitkan pemerintah  ditinjau  dari  respon  para  pelaku underground  economy maupun realisasi pajak yang tercapai pada tahun berjalan.
Kata kunci : underground economy ; varians pendapatan; kehilangan penerimaan pajak; regulasi perpajakan

## Pendahuluan
Perekonomian  Indonesia  saat  ini  mulai  menunjukkan  keadaan  yang  semakin membaik.  Hal  ini  terlihat  dari  meningkatnya  pendapatan  nasional  yang  merupakan gambaran perekonomian dari suatu negara. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, dapat  dikatakan  bahwa  perekonomian  suatu  negara  juga  ikut  membaik.  Sumber  dana terbesar bagi pendapatan nasional di Indonesia berasal dari penerimaan pajak.
Unsur  penerimaan  pajak  terbesar  di  Indonesia  didapat  dari  penerimaan  pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastuktur ekonomi masyarakat guna menuju kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia (Arfin, 2018).
Realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2016 mencapai Rp.1.105,81 triliun atau  81.60%  dari  target  tahun  APBN-P  2016  sebesar  Rp.1.355,20  triliun  (Direktorat Jenderal  Perpajakan,  2016),  sedangkan  realisasi  penerimaan  sektor  perpajakan  tahun 2017  mencapai  Rp.1.339,8  triliun  atau  91%  dari  APBN-P  (Detikfinance,  2018). Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  mencapai  target  penerimaan  pajak  diantaranya masalah perekonomian nasional dan internasional hingga korupsi yang terjadi di sektor pajak.
Selain itu, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pemerintah mengidentifikasi tidak tercapainya  target  pajak  selama  ini  diakibatkan  adanya underground  economy yang sengaja  dilakukan  untuk  menghindari  kewajiban  administratif  dan  perpajakan.  Beliau mengutip  penelitian  yang  menyatakan  bahwa underground  economy di  negara berkembang  seperti  Indonesia  bisa  memberikan  kontribusi  sebesar  30-40  persen  untuk Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Persentase  tersebut  merupakan  cerminan  potensi kerugian  negara  dari  sektor  pajak  yang  diakibatkan  adanya underground  economy (CNN, 2018).
Data  atau  statistik  penerimaan  pajak  memiliki  peranan  besar  dalam  penyusunan strategi  pengamanan  penerimaan  pajak  terutama  sebagai  bahan  untuk  analisis komprehensif  atas  kinerja  penerimaan,  tolak  ukur  efektivitas  pemungutan  pajak, pengukuran  dampak  perubahan  kebijakan,  serta  penyusunan  prakiraan  penerimaan. Interpretasi  yang  tepat  atas  data  atau  statistik  memungkinkan  kita  untuk  menggali informasi  berharga  yang  dapat  digunakan  dalam  pengambilan  kebijakan  strategis. Selama  tahun  2010  sampe  dengan  tahun  2017  kenaikan  target  penerimaan  pajak berkisar  antara  4%  sampai  dengan  20%.  Tentunya  bukan  hal  yang  mudah  bagi
Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mencapai  target  tersebut.  Berkaca  pada  penerimaan pajak  tahun-tahun  sebelumnya,  penerimaan  pajak  tidak  pernah  mencapai  target. Ketidaktercapaian  tersebut  disebabkan  salah  satunya  oleh  regulasi  perpajakan  yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Penerbitan  regulasi  perpajakan  pada  dasarnya  dilaksanakan  dalam  rangka meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengumpulan  pajak,  meningkatkan keadilan  dalam  pengenaan  pajak,  serta  mendukung  program  atau  kebijakan  yang dilaksanakan pemerintah. Berdasarkan batasan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  kewenangan  dalam  proses penerbitan  regulasi  perpajakan  dalam  tahapan  perumusan,  pembahasan,  dan/atau pengesahan.  Dalam  melaksanakan  kewenangan  diatas,  Direktorat  Jenderal  Pajak melakukan  upaya  harmonisasi  peraturan  yang  dibutuhkan  dalam  penyusunan  regulasi perpajakan. Upaya harmonisasi tersebut meliputi kegiatan identifikasi, pembahasan, dan pemberian  rekomendasi.  Pada  kegiatan  pembahasan,  Direktorat  Jenderal  Pajak melibatkan  para  pemangku  kepentingan  seperti  asosiasi  dan  ahli  ekonomi  untuk mendapatkan pandangan perekonomian saat ini atau masa mendatang.
Penelitian  terdahulu  mengenai  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  di  beberapa negara telah beberapa kali dilakukan, diantaranya di Amerika Serikat (Gutmann, 1977), (Tanzi,  1983),  Guyana  (Faal,  2003),  Kolombia  (Schneider  &  Hametner,  2014), Indonesia (Purnomo, 2010), (Sapardi, 2017), (Samuda, 2016). Menurut (Gunadi, 2004), Penelitian-penelitian  tersebut  berkaitan  dengan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak akibat  aktivitas underground  economy .  Peningkatan  nilai underground  economy akan mengurangi  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  yang  pada  gilirannya  akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang dan jasa publik yang bisa disediakan oleh Pemerintah.  Hal  itu  diperkuat  oleh  pernyataan  Presiden  Jokowi  dalam  Nota  Keuangan beserta RAPBN 2019 di Gedung MPR/DPR bahwa tidak tercapainya target penerimaan negara  dari  sektor  pajak  akibat  adanya  kegiatan underground  economy sehingga Pemerintah perlu bersikap hati-hati dalam menghimpun penerimaan pajak (CNN, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  menyajikan  penelitian mengenai  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  di  Indonesia  selama  delapan  tahun (periode  2010-2017).  Penelitian  dilakukan  dengan  mengukur  besaran  potensi kehilangan penerimaan pajak menggunakan dua metode. Pertama , menghitung potensi kehilangan penerimaan pajak akibat aktivitas underground economy melalui pendekatan moneter  yaitu  dengan  melihat  elastisitas  permintaan  uang  kartal  terhadap  beban  pajak yang  diperkenalkan  (Tanzi,  1983). Kedu a,  menghitung  potensi  kehilangan  penerimaan pajak  atas  dasar  realisasi  penerimaan  pajak  selama  tahun  2010-2017.  Penelitian  ini merupakan replikasi dari penelitian (Samuda, 2016) yang mengukur potensi kehilangan penerimaan  pajak  berdasarkan  aktivitas underground  economy di  Indonesia  melalui analisa permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh inflasi, beban pajak, tingkat suku bunga  dan  Produk  Domestik  Bruto.  Penelitian  oleh  (Samuda,  2016)  dilakukan  di Indonesia  selama  kurun  waktu  2001-2013  dengan  hasil  penelitian  bahwa  besaran aktivitas underground  economy di  Indonesia  sebesar  8,33%  dari  PDB  dan  rata-rata
potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  selama  periode  tersebut  sebesar  Rp11,712.86 milyar atau sekitar 1% dari rata-rata PDB Indonesia per triwulan.
Factor-faktor  yang  akan  diuji  kembali  dalam  penelitian  ini  adalah  inflasi,  beban pajak,  tingkat  suku  bunga  dan  Produk  Domestik  Bruto.  Penelitian  dilakukan  dengan terlebih  dahulu  mengitung  besaran underground  economy untuk  selanjutnya  dilakukan estimasi  perhitungan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  atas  aktivitas underground economy selama  periode  tersebut.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  penambahan  variabel  independen  yaitu  korupsi,  inovasi  keuangan perbankan yang diwakili oleh jumlah kantor cabang bank umum dan perubahan variabel yang mewakili  tingkat  suku  bunga yaitu BI rate  dan BI 7 days repo rate. Penambahan variabel  inovasi  keuangan  perbankan  sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh  (Purnomo, 2010),  (Sapardi,  2017)  dan  (Iskandar  &  Mulyawan,  2017)  bahwa  perkembangan  jasa perbankan turut berpengaruh terhadap permintaan uang kartal. Sedangkan, penambahan variabel  korupsi  yang  diwakili  oleh  besaran  kerugian  keuangan  negara  dinilai berpengaruh  terhadap  permintaan  uang  kartal  dikarenakan  para  pelaku  korupsi  lebih gemar  mempergunakan  transaksi  secara  tunai  agar  sulit  dilacak  dan  terbebas  dari kewajiban  membayar  pajak.  Selain  itu,  ditambahkan  juga  dengan  perhitungan  potensi kehilangan  pajak  atas  dasar  realisasi  penerimaan  pajak  selama  tahun  2010-2017  yang dilakukan  dengan  menghitung  selisih  dari  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  di Indonesia.  Hasil  perhitungan  dari  kedua  metode  diatas  kemudian  akan  dianalisa hubungannya ditinjau dari penerbitan regulasi perpajakan oleh Pemerintah dalam tahun tersebut.  Berdasarkan  seluruh  penjabaran  diatas,  maka  judul  penelitian  ini  adalah “Analisis Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak di Indonesia (Tahun 2010-2017)”.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa  setiap  regulasi perpajakan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  sedikit  banyak  akan  berdampak  pada penerimaan  perpajakan  pada  tahun  berjalan.  Selain  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu mengetahui  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  di  Indonesia  menggunakan  metode underground economy dan metode realisasi penerimaan pajak periode 2010 – 2017 serta menganalisis perbedaan potensi kehilangan penerimaan pajak di Indonesia ditinjau dari penerbitan regulasi perpajakan periode 2010 – 2017.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  yang  memiliki  aspek pengukuran  secara  obyektif  terhadap  fenomena  sosial  yang  dijabarkan  kedalam beberapa  komponen  masalah,  variabel  dan  indikator  untuk  kemudian  menghasilkan pemecahan masalah yang dapat terukur secara numerik.
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu berupa  data  yang  dimiliki  oleh  beberapa  pihak.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  berdasarkan  runtut  waktu (time  series) dalam  rentang  waktu  2010  -  2017. Sumber  data  dari  penelitian  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  ICW,  Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan archival research atau riset arsip.

## Hasil dan Pembahasan
1. Perhitungan  Potensi  Kehilangan  Penerimaan  Pajak  Menggunakan  Metode

## Underground Economy
Perhitungan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy dilakukan  pertama-tama  dengan  menghitung  nilai underground  economy melalui  pendekatan  moneter.  Pendekatan  moneter  yang dimaksud adalah melalui model persamaan regresi yang dikonstruksikan oleh (Tanzi, 1983)  dan  (Faal,  2003)  melalui  pengukuran  sensitivitas  permintaan  uang  kartal. Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  pengukuran  sensitivitas permintaan  uang  kartal  adalah  regresi  linier  berganda.  Agar  hasil  regresi  sahih sehingga  harus  terpenuhi  asumsi  klasik,  yaitu: normalitas,  autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedasititas.
a. Uji Normalitas
Hasil  analisis  terhadap  asumsi  normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai  residual  dari  persamaan  regresi,  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas sebesar  0,987.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  0,987  >  0,05,  berarti  dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual Kesimpulan Kolmogorov-Smirnov Z 0.452 Bebas Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0.987 Bebas Normalitas a. Test distribution is normal. Sumber: Lampiran 4

## b. Uji Multikolinieritas
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independen  dibawah nilai 10 dan tolerance value diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi  multikolinieritas  dalam  model  regresi.  Hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Kesimpulan SUKU BUNGA (R) 0.188 5.329 Bebas Multikolinieritas PDB (Y) 0.242 3.663 Bebas Multikolinieritas INOVASI BANK (F) 0.165 5.355 Bebas Multikolinieritas INFLASI (I) 0.507 1.972 Bebas Multikolinieritas BEBAN PAJAK (T) 0.266 5.041 Bebas Multikolinieritas KORUPSI (C) 0.672 1.488 Bebas Multikolinieritas a. Dependent Variable: UANG KARTAL (M) Sumber: Lampiran 5

## c. Uji Heteroskedastisitas
Hasil  pengujian  heteroskedastisitas  diperoleh  nilai  variabel  independen sebesar  (Sig.)  >0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas dalam model.
Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Kesimpulan SUKU BUNGA (R) 0.772 Bebas Heteroskedastisitas PDB (Y) 0.539 Bebas Heteroskedastisitas INOVASI BANK (F) 0.756 Bebas Heteroskedastisitas INFLASI (I) 0.863 Bebas Heteroskedastisitas BEBAN PAJAK (T) 0.991 Bebas Heteroskedastisitas KORUPSI (C) 0.829 Bebas Heteroskedastisitas a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Lampiran 6
d. Uji Autokorelasi
Untuk  mendeteksi  adanya autokorelasi ,  dapat  dilihat  dari  nilai Durbin Watson (DW). Dengan nilai DW sebesar 2.446 dimana angka tersebut lebih besar dari (4-du) yakni 2.1813 dan kurang dari (4-dl) yakni 2.8908. Artinya model yang digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  mengalami  autokorelasi  namun  juga  tidak bebas dari autokorelasi.
Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model DW dl du 4-dl 4-du Keterangan Regresi 2.446 1.1092 1.8187 2.8908 2.1813 inkonklusif
a. Predictors: (Constant), TAX, INTEREST, BANK, INFLASI,
INCOME, KORUPSI
b. Dependent Variable: MONEY
Sumber: Lampiran 7
e. Regresi Linear Berganda
Model  yang  digunakan  dalam  melakukan  estimasi  adalah  sensitivitas  dari permintaan  uang  kartal  terhadap  adanya  beban  pajak.  Hal  ini  dilandasi  oleh pemikiran  bahwa  uang  kartal  menjadi  alat  transaksi  yang  sering  dipergunakan oleh  para  pelaku  kegiatan underground  economy karena  sifatnya  yang  tidak mudah  dilacak  oleh  otoritas  pajak.  Peningkatan  permintaan  uang  kartal  menjadi salah  satu  indikator  adanya  peningkatan underground  economy .  Model  tersebut mengukur apakah perubahan beban pajak akan merubah permintaan uang kartal.
Oleh  karena  uang  kartal  merupakan  bagian  dari  permintaan  uang,  maka model  ini  menggunakan  model  standar  permintaan  uang  dengan  menambahkan variabel  pajak.  Variabel  ini  ditambahkan  karena  pajak  dapat  memengaruhi
permintaan  uang  kartal  dengan  menciptakan  “insentif”  menghindari  pajak  yaitu dengan menggunakan lebih banyak uang kartal untuk melakukan transaksi.
Berdasarkan  apa  yang  telah  disampaikan,  maka  dengan  menggunakan metode  analisis  regresi  linear  berganda  melalui  program  SPSS  disajikan  hasil regresi  berganda  untuk  menguji  pengaruh  dari  tingkat  suku  bunga,  tingkat pendapatan,  inovasi  keuangan  perbankan,  dan  tingkat  inflasi,  beban  pajak  dan korupsi pada tabel berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien t hitung Sign t tabel Konstanta 1.122 SUKU BUNGA (R) -0.021 -0.532 0.597 2.0595 PDB (Y) 0.743 10.301 0.542 2.0595 INOVASI BANK (F) -0.088 -1.925 0.0625 2.0595 INFLASI (I) 0.007 1.417 0.1654 2.0595 BEBAN PAJAK (T) 0.008 3.932 0,0003 2.0595 KORUPSI 0.09 0.975 0.339 2.0595 Adjust R² 0.922 Sumber: Lampiran 8
f. Uji t-statistik
Pengujian t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel variabel  bebas  terhadap  variabel  tidak  bebasnya.  Uji  ini  dilakukan  dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:
H0 :   βi  = 0  ; variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat H1 :  βi  > 0  ; variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Dengan ketentuan bahwa bila diperoleh:
Jika  t-hitung  >  t-tabel  maka  H0  ditolak,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
Jika  t-hitung  <  t-tabel  maka  H0  tidak  ditolak,  artinya  terdapat  pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 6 Hasil Uji T-statistik Variabel t hitung t tabel Keterangan SUKU BUNGA (R) -0.532 2.0595 Ho diterima PDB (Y) 4.301 2.0595 Ho ditolak INOVASI BANK (F) -1.925 2.0595 Ho diterima INFLASI (I) 1.417 2.0595 Ho diterima BEBAN PAJAK (T) 1.932 2.0595 Ho diterima KORUPSI 0.975 2.0595 Ho diterima
Sumber : Lampiran 8 (telah diolah kembali)
Berdasarkan  hasil  uji  t-statistik  diperoleh  kesimpulan  bahwa  variabel  suku bunga, inovasi keuangan perbankan, inflasi, beban pajak dan korupsi berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal. Sedangkan variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal.
g. Koefisien Determinasi (R²)
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  yang diberikan  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  yang  ditunjukkan dalam  persentase  dari  hasil  analisis  data  diperoleh  angka  koefisien  determinasi yang  disesuaikan  ( adjusted R²)  sebesar  0.922.  Hal  ini  berarti  92,2  persen  variasi perubahan permintaan uang kartal dijelaskan oleh variasi tingkat suku bunga (b1), tingkat  pendapatan  (b2),  inovasi  keuangan  perbankan  (b3),  tingkat  inflasi  (b4), beban  pajak  (b5)  dan  korupsi  (b6)  Sementara  sisanya  sebesar  7,8  persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model atas penulis teliti.

## 2. Mengukur Besaran Underground Economy
Hasil  regresi  linear  berganda  pada  tabel  tersebut  menunjukkan  persamaan regresi sebagai berikut:
C = 1,122 – 0,021 b1 + 0,743 b2 – 0,088 b3 + 0,007 b4 + 0,008 b5
+ 0,09 b6 + e
Hasil  estimasi  persamaan  regresi  berdasarkan  tabel  tersebut  menunjukkan besarnya  permintaan  uang  kartal  secara  keseluruhan  baik  yang  digunakan  untuk transaksi  dalam  aktifitas official  economy (MOE)  maupun underground  economy (MUE). Sementara besarnya uang kartal riil yang digunakan dalam official economy (MOE)  diperoleh  dari  hasil  regresi  berdasarkan  tabel  5.6  dengan  mengeluarkan variabel  beban  pajak  (T)  dari  persamaan  itu.  Selisih  antara  kedua  hasil  estimasi tersebut  menunjukkan  besarnya  uang  kartal  pada underground  economy (MUE). Perhitungan jumlah uang kartal tersebut dapat dilihat pada lampiran 9.
Hasil perhitungan per triwulan dalam periode tahun 2010 – 2017 pada lampiran 8  menunjukkan  bahwa  jumlah  uang  kartal  yang  digunakan  dalam  perekonomian secara  keseluruhan  berkisar  antara  Rp2.144,32  triliun  sampai  dengan  Rp3.938,21 triliun atau rata-rata sekitar Rp3.039,26 triliun per triwulan. Dengan kisaran jumlah uang  kartal  sebesar  itu,  rata-rata  sekitar  74%  per  triwulan  diantaranya  merupakan jumlah  uang  kartal  yang  digunakan  dalam  kegiatan official  economy .  Dengan demikian, jumlah uang kartal yang digunakan dalam kegiatan underground economy (riil) berkisar antara Rp198,80 miliar sampai Rp1.653,40 triliun atau rata-rata sebesar Rp790,09  miliar  per  triwulan.  Nilai  ini  setara  dengan  26%  dari  total  jumlah  uang kartal yang beredar dalam masyarakat.
Berdasarkan hasil perhitungan jumlah uang kartal dalam underground economy tersebut  lebih  lanjut  dapat  ditentukan  nilai underground  economy dengan
mengasumsikan bahwa kecepatan perputaran uang pada underground economy sama dengan yang ada pada official economy (VUE = VOE).
Hasil  perhitungan  besaran  nilai underground  economy di  Indonesia  periode 2010-2017  pada  lampiran  9 menunjukkan  bahwa  nilai underground  economy nominal  per  triwulan  dalam  periode  tersebut  berkisar  antara  Rp25.435,64  triliun sampai  Rp202.193,73  triliun.  Secara  rata-rata  dalam  periode  tersebut  nilai underground  economy nominal  mencapai  Rp91.997,88  triliun  atau  setara  dengan 40,21%  terhadap  PDB  nominal.  Bila  dibandingkan  dengan  hasil  studi  Scheiner  dan Enster  (2002)  yang  memperkirakan underground  economy di  negara-negara berkembang  sekitar  35%  -  44%  serta  sinyalemen  Chatib  Basri  dan  Faisal  Basri (Gunadi,  2004)  tentang  kegiatan underground  economy di  Indonesia,  maka  hasil temuan dalam studi ini mendukung penelitian tersebut.

## 3. Mengukur Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  perhitungan  estimasi  potensi  pajak  pada  lampiran  10,  nilai potensi  pajak  yang  tidak  dilaporkan  karena  adanya  kegiatan underground  economy dalam  periode  2010-2017  secara  triwulanan  menunjukkan  kecenderungan  yang berfluktuatif.  Jika  dalam  awal  tahun  2010  potensi  pajak  yang  hilang  diperkirakan mencapai  Rp33,82  triliun  hingga  Rp92,50  triliun,  maka  memasuki  tahun  2017 mencapai  nilai  sekitar  Rp163,22  triliun  hingga  Rp180,91  triliun.  Secara  rata-rata dalam  periode  studi,  potensi  pajak  dari  kegiatan underground  economy tumbuh sekitar  12,07%  per  triwulan  dengan  nilai  berkisar  sebesar  Rp24,42  triliun  hingga Rp180,91  triliun  dengan  rata-rata  mencapai  Rp89,84  triliun.  Berikut  disajikan  tabel perhitungan  potensi  kehilangan  pajak  periode  tahunan  untuk  tahun  2010  –  tahun 2017.

## Tabel 7 Kehilangan Penerimaan Pajak-Underground Economy
Tahun Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah) 2010 273.89 2011 382.45 2012 294.51 2013 152.52 2014 191.75 2015 452.05 2016 443.09 2017 684.65 Sumber: Lampiran 10 (telah diolah kembali)
Kecenderungan  meningkatnya  potensi  kehilangan  pajak  akibat  aktivitas underground  economy diduga  turut  dipengaruhi  oleh  kebijakan  perpajakan  yang diterapkan oleh Pemerintah. Salah satu contohnya adalah penerapan tarif pengenaan
Penghasilan Kena Pajak pada Wajib Pajak Badan sebesar 25%. Tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) saat ini masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di  Asia Tenggara. Seperti di Malaysia, tarif PPh badan berada di level 24%. Sementara Thailand dan Vietnam masing-masing berada di tarif 22% dan 20% (CNN, 2019).
Pemerintah  telah  melakukan  beberapa  kebijakan  untuk  menarik  para  pelaku underground  economy ini  untuk  membayar pajak, diantaranya  dengan diberlakukan tax  amnesty yang  dibagi  menjadi  tiga  periode  selama  tahun  2016  dan  2017  dengan total realisasi uang tebusan pajak sebesar Rp114,54 triliun (DJP, 2017). Namun, hal ini  nyatanya  tidak  turut  membuat  penurunan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak akibat aktivitas underground economy .
4. Perhitungan  Potensi  Kehilangan  Penerimaan  Pajak  Menggunakan  Metode Realisasi Penerimaan Pajak
Hasil perhitungan potensi kehilangan penerimaan pajak menggunakan metode realisasi penerimaan pajak dihitung dari selisih antara target penerimaan negara dari sektor  pajak  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  selama  periode  2010  –  2017  yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

## Tabel 8
Kehilangan Penerimaan Pajak-Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun Target (triliun rupiah) Realisasi (triliun rupiah) Kehilangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah) 2010 661.49 627.88 33.61 2011 763.67 742.71 20.96 2012 885.02 835.87 49.15 2013 995.21 921.39 73.82 2014 1,072.37 985.12 87.25 2015 1,294.25 1,060.86 233.39 2016 1,355.20 1,105,97 249,23 2017 1,283.56 1,151.02 132.54 Sumber: Dirjen Perpajakan RI
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  kehilangan  penerimaan pajak  berkisar  antara  Rp  20,96  triliun  sampai  dengan  Rp  141,08  triliun  rupiah. Beberapa  hal  yang  mempengaruhi  besaran  kehilangan  penerimaan  pajak  akibat tercapai  atau  tidak  tercapainya  target  penerimaan  serta  pertumbuhan  realisasi penerimaan  beberapa  jenis  pajak  selama  periode  tahun  2010-2017,  antara  lain sebagai berikut:
Selama  tahun  2010  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp627,88  triliun  atau 94,92%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp661,49  triliun.  Kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp33,61 triliun rupiah yang disebabkan oleh kenaikan tarif Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dari  Rp13.200.000  menjadi  Rp15.840.000 yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan mulai  berlaku  tanggal  1  Januari  2009.  Selain  itu,  hal  lain  yang  turut  menjadi penyebab  kehilangan  penerimaan  pajak  pada  tahun  2010  merupakan  akibat  dari kebijakan sunset  policy yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  pada  tahun  2009. Sunset policy merupakan  program  penghapusan  sanksi  administrasi  Pajak  Penghasilan sebagai  bentuk  pemberian fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.03/2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008.
Selama  tahun  2011  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp742,74  triliun  atau 97,26%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp763,67  triliun.  Kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 20,96 triliun disebabkan oleh  banyaknya permohonan Surat  Keterangan  Bebas  PPh  Pasal  22  atas  impor  barang  modal.  Berdasarkan  data BPS,  impor  barang  modal  (golongan  mesin)  ke  Indonesia  meningkat  cukup signifikan  sebesar  US$24,68  miliar  (BPS,  2011).  Selain  itu,  rendahnya  penyerapan anggaran  2011,  meningkatnya  pertumbuhan  restitusi  yang  mencapai  21,31%,  dari semula  Rp26.594,10  miliar  di  tahun  2010  menjadi  Rp32.262,07  miliar  pada  tahun 2011,  dan  meningkatnya  pertumbuhan  ekspor  sebesar  29,05%  dari  semula US$157,78 miliar menjadi US$203,62 miliar.
Selama  tahun  2012  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp835,82  triliun  atau 94,44%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp885,02  triliun.  Kehilangan penerimaan  pajak  sebesar  Rp  49,15  triliun  disebabkan  realisasi  yang  tidak  optimal dari  penerimaan  PBB  karena  adanya  perubahan  mekanisme  pengenaan  areal on shore berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  15/PMK.03/2012  tentang Penatausahaan  dan  Pemindahbukuan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor Pertambangan  untuk  Pertambangan  Minyak  Bumi,  Gas  Bumi  dan  Panas  Bumi. Selain itu menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga beberapa Wajib Pajak menurunkan pembayaran PPh Pasal 26.
Selama  tahun  2013  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp921,39  triliun  atau 92,58%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp995,21  triliun.  Kehilangan penerimaan  pajak  sebesar  Rp  73,82  triliun  disebabkan  kenaikan  tarif  Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dari  Rp15.840.000  menjadi  Rp24.300.000  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  162/PMK.011/2012  tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dan  mulai  berlaku  tanggal  1 Januari  2013.  Selain  itu,  tidak  tercapainya  target  realisasi  diakibatkan  oleh  kinerja Wajib  Pajak  sektor  pertambangan  yang  masih  kurang  meyakinkan  sehingga berdampak  pada  menurunnya  penggunaan  jasa  dari  objek  PPh  Pasal  23,  serta keputusan  perusahaan-perusahaan  besar  di  sektor  pertambangan  untuk  tidak melakukan pembagian dividen.
Selama  tahun  2014  realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp985,12  triliun  atau 91,86%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1072,37  triliun.  Kehilangan penerimaan  pajak  sebesar  sebesar  Rp  87,25  triliun  disebabkan  antara  lain  oleh melemahnya  kinerja  perusahaan-perusahaan  yang  berada  di  sektor  pertambangan yang  masih  belum  pulih  akibat  dari  menurunnya  permintaan  dunia  terhadap  barang
komoditi  yang  berimbas  pada  penurunan  harga  komoditi.  Imbas  dari  penurunan kinerja  perusahaan  di  sektor  pertambangan  selama  tahun  2013  mengakibatkan beberapa  perusahaan  besar  tidak  membagi  dividen  di  tahun  2014  sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 23. Selain itu, tidak tercapainya target realisasi diakibatkan adanya kebijakan pemberian insentif  pembebasan  PPnBM  terhadap  mobil  murah Low  Cost  Green  Car (LCGC) yang menggeser selera dan konsumsi masyarakat terhadap mobil mewah yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor:  No.33/M-IND/PER/7/2013  tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.
Selama tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.060,86 triliun atau 81,97%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.294,25  triliun.  Kehilangan penerimaan  pajak  sebesar  sebesar  Rp  233,39  triliun  disebabkan  oleh  beberapa  hal diantaranya,  kebijakan  Pemerintah  menaikkan  batas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP)  dari  Rp24.300.000  menjadi  Rp36.000.000  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  122/PMK.010/2015  tentang  Penyesuaian Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dan  penerimaan  PPN  Impor  yang dipengaruhi  harga  migas  baik  minyak  mentah  (CPO)  maupun  minyak  olahan  yang tengah turun ditambah rendahnya nilai impor tahun 2015 akibat rendahnya aktivitas industri domestik. Menurunnya aktivitas industri domestik tentu saja mempengaruhi nilai impor sebagai faktor input produksi yang secara langsung berkorelasi terhadap kinerja  penerimaan  PPN  Impor.  Selain  itu,  tidak  tercapainya  target  realisasi diakibatkan pemebasan PPnBM pada beberapa jenis barang tertentu yang tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  106/PMK.010/2015  tentang  Jenis Barang  Kena  pajak  yang  Tergolong  Mewah  Selain  Kendaraan  Bermotor  yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Selama tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.105,97 triliun atau 81,12%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.355,20  triliun.  Kehilangan penerimaan  pajak  sebesar  Rp  249,23  triliun  disebabkan  oleh  kebijakan  Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36.000.000 menjadi Rp54.000.000  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor: 101/PMK.010/2016  tentang  Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak, adanya  kebijakan  tersebut  mengakibatkan  jumlah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang membayar pajak tahun 2016 menjadi berkurang.
Selama tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.151,02 triliun atau 89,67%  dari  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.283,56  triliun.  Kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 132,54 triliun disebabkan naiknya batasan Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  pada  bulan  Juli  2016  menyebabkan  perlambatan  PPh Pasal  21  di  semester  1  2017.  Selain  itu,  terdapatnya  penurunan  tarif  PPh  Final  atas pengalihan hak atas tanah/bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Hak Atas Tanah dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  atas  Tanah  dan/atau
Bangunan  Beserta  Perubahannya,  dimana  tarif  berlaku  secara  umum  turun  dari  5% menjadi 2,5% sehingga pada tahun 2017 realisasinya tumbuh negatif sebesar 18,1%.
5. Analisis  Potensi  Kehilangan  Pajak  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Penerbitan Regulasi Perpajakan oleh Pemerintah Tahun 2010 – 2017
Definisi dari “ Potensi Kehilangan Pajak ” adalah membandingkan perhitungan potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy dan perhitungan potensi kehilangan penerimaan pajak atas dasar realisasi penerimaan pajak ditinjau dari penerbitan regulasi perpajakan.
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan  pembangunan  nasional  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 kenaikan target penerimaan pajak berkisar antara 4% sampai dengan 20%. Tentunya bukan hal yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target tersebut. Berkaca pada penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan salah satunya oleh regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Penerbitan  regulasi  perpajakan  pada  dasarnya  dilaksanakan  dalam  rangka meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengumpulan  pajak,  meningkatkan keadilan  dalam  pengenaan  pajak,  serta  mendukung  program/kebijakan  yang dilaksanakan  pemerintah.  Berdasarkan  batasan  kewenangan  yang  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  kewenangan dalam proses penerbitan regulasi perpajakan dalam tahapan perumusan, pembahasan, dan/atau pengesahan. Dalam melaksanakan kewenangan di atas, Direktorat Jenderal Pajak  melakukan  upaya  harmonisasi  peraturan  yang  dibutuhkan  dalam  penyusunan regulasi  perpajakan.  Upaya  harmonisasi  tersebut  meliputi  kegiatan  identifikasi, pembahasan,  dan  pemberian  rekomendasi.  Pada  kegiatan  pembahasan,  Direktorat Jenderal  Pajak  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  seperti  asosiasi  dan  ahli ekonomi  untuk  mendapatkan  pandangan  perekonomian  saat  ini  atau  masa mendatang.
Hasil  perhitungan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  di  Indonesia  tahun 2010  sampai  dengan  tahun  2017  menggunakan  metode underground  economy dan metode  realisasi  penerimaan  pajak  secara  singkat  dapat  digambarkan  dalam  grafik sebagai berikut:

## Gambar 1 Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak
Sumber: Data yang diolah
Dari  data  grafik  diatas  terdapat  perbedaan  naik  dan  turun  potensi  penerimaan pajak  baik  menggunakan  metode  perhitungan underground  economy dan  metode realisasi  penerimaan  pajak.  Pada  tahun  2011  terdapat  kenaikan  potensi  penerimaan pajak  menggunakan  metode underground  economy menjadi  Rp382,45  triliun, sedangkan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  metode  realisasi penerimaan pajak turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp20,96 triliun. Pada tahun 2012  terdapat  penurunan  potensi  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy menjadi  Rp294,52  triliun,  sedangkan  potensi  kehilangan penerimaan  pajak  menggunakan  metode  penerbitan  realisasi  penerimaan  pajak  naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp49,15 triliun. Pada tahun 2013 terdapat penurunan potensi  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy menjadi Rp152,52  triliun,  sedangkan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan metode  realisasi  penerimaan  pajak  naik  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  Rp73,82 triliun. Pada tahun 2016 terdapat penurunan potensi penerimaan pajak menggunakan metode underground  economy menjadi  Rp443,09  triliun,  sedangkan  potensi kehilangan penerimaan pajak menggunakan metode realisasi penerimaan pajak naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp248,98 triliun. Pada tahun 2017 terdapat kenaikan potensi  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy menjadi Rp684,64  triliun,  sedangkan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan metode  realisasi  penerimaan  pajak  turun  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  Rp132,54 triliun.
Perbedaan naik dan turun potensi penerimaan pajak yang dihitung berdasarkan kedua metode diatas dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:
1) Kenaikan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  metode underground  economy turut  disebabkan  oleh  adanya  regulasi  perpajakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah,  terutama  apabila  regulasi  tersebut  menyebabkan jumlah  pajak  yang  dibebankan  ke  masyarakat  lebih  besar  daripada  sebelumnya. Sebagai  contoh  pada  tahun  2011  terbit  regulasi  perpajakan  berupa  Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor:  PER-64/PJ/2010  tentang  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan  Sektor  Perkebunan  yang  mengatur  tentang  kenaikan  NJOP  Sektor Perkebunan  sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  untuk  Objek Pajak Sektor Perkebunan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011. Naiknya tarif NJOP  akan  menimbulkan  keengganan  para  pelaku underground  economy untuk membayar pajak dan mengganggap lebih baik menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan daripada menyetorkan ke negara sehingga akan meningkatkan kegiatan underground  economy dan  turut  meningkatkan  potensi  kehilangan  penerimaan pajaknya.  Namun,  di  sisi  lain  jumlah  pajak  yang  dapat  ditarik  oleh  Pemerintah lebih  banyak  akibat  naiknya  tarif  NJOP  ini  yang  kemudian  akan  meningkatkan realisasi  penerimaan  pajak  pada  tahun  2011  dan  menurunnya  kehilangan penerimaan  pajak  pada  tahun  tersebut  menjadi  Rp20,96  triliun,  turut mempengaruhi kehilangan penerimaan pajak tahun 2011.
2) Pada  tahun  2012  terdapat  kebijakan  insentif  fiskal  yang  diberikan  Pemerintah kepada pelaku industri minyak goreng melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 12/PJ/2011  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang Ditanggung  Pemerintah  atas  Penyerahan  Minyak  Goreng  Kemasan  Sederhana dan/atau  Minyak  Goreng  Sawit  Curah  di  dalam  Negeri.  Insentif  yang  diterima berupa  PPN  terutang  atas  penyerahan  Minyak  Goreng  Kemasan  Sederhana dan/atau  Minyak  Goreng  Sawit  Curah  ditanggung  oleh  Pemerintah.  Terbitnya regulasi perpajakan ini diharapkan dapat menarik minat para pelaku underground economy untuk  masuk  ke  dalam official  economy sehingga  potensi  kehilangan penerimaan  pajak  dari underground  economy dapat  turun,  hal  ini  tercermin  dari turunnya  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  tahun  tersebut  menjadi  Rp294,52 triliun.  Namun,  seperti  halnya  mata  uang  yang  mempunyai  dua  sisi,  terbitnya regulasi perpajakan ini menimbulkan meningkatnya kehilangan penerimaan pajak dari  pos  penerimaan  pajak  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  sehingga  pada tahun  2012  kehilangan  penerimaan  pajak  meningkat  menjadi  Rp49,15  triliun. Kebijakan insentif fiskal memang sering dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan mendukung daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga.
3) Pada tahun 2013 diterbitkan beberapa regulasi perpajakan mengenai insentif fiskal yang  diberikan  oleh  Pemerintah  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor: 120/PMK.04/2013  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  menteri  Keuangan Nomor:  147/PMK.04/2011  tentang  Kawasan  Berikat  dan  Peraturan  Menteri Keuangan RI Nomor: 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Merah. Dalam regulasi perpajakan mengenai kawasan berikat, Pemerintah memberikan  kelonggaran  kewajiban  ekspor  untuk  meningkatkan  produksi  dan menguntungkan  masyarakat  karena  produk  dalam  negeri  akan  diisi  oleh  produk kualitas  ekspor  karena  dalam  ketetapan  sebelumnya  di  kawasan  berikat  alokasi penjualan  produk  dalam  negeri  sebesar  25%  sedangkan  75%  merupakan  ekspor. Sekarang, alokasi penjualan produk dalam negeri naik menjadi 50%. Sedangkan, regulasi  perpajakan  mengenai  produk  barang  yang  dihapuskan  dari  pengenaan
PPnBM  terdiri  dari  enam  kategori  yaitu  peralatan  rumah  tangga  dengan  batasan harga  di  bawah  Rp5.000.000  atau  Rp10.000.000,  televisi  dengan  harga  dan ukuran  masing-masing  dibawah  Rp10.000.000  dan  40  inch,  lemari  pendingin dengan harga dibawah Rp10.000.000. mesin pengatur suhu ruangan (AC) dengan harga dibawah Rp8.000.000, pemanas air dengan harga dibawah Rp5.000.000 dan proyektor  serta  produk  saniter  dengan  harga  dibawah  Rp10.000.000.  Kebijakan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja produk domestik dalam rangka  bersaing  dengan  produk  impor.  Terbitnya  regulasi  perpajakan  ini diharapkan dapat menarik minat para pelaku underground economy untuk masuk ke  dalam official  economy sehingga  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  dari underground economy dapat turun. Selama tahun 2013 terjadi penurunan potensi kehilangan penerimaan pajak menjadi Rp152,52 triliun. Namun, terbitnya regulasi perpajakan ini menimbulkan meningkatnya kehilangan penerimaan pajak dari pos penerimaan  pajak  dari  PPN  dan  PPnBM  sehingga  pada  tahun  2013  kehilangan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp73,82 triliun.
4) Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  perpajakan  yaitu  Undang-Undang  Nomor:  11 Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak  berpengaruh  terhadap  potensi kehilangan  penerimaan  pajak  tahun  2016  dan  2017.  Pengampunan  pajak  adalah program  pengampunan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  Wajib  Pajak meliputi  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  penghapusan  sanksi administrasi  perpajakan  serta  penghapusan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan atas  harta  yang  diperoleh  pada  tahun  2015  dan  sebelumnya  belum  dilaporkan dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan,  dengan  cara  melunasi  seluruh  tunggakan pajak  yang  dimiliki  dan  membayar  uang  tebusan.  Pemberian  insentif  fiskal  oleh Pemerintah berupa pengampunan pajak merupakan salah satu cara untuk menarik pajak dari para pelaku underground  economy yang sebelumnya tidak melakukan pelaporan  pajak.  Hal  ini  dicerminkan  dari  turunnya  potensi  kehilangan penerimaan  pajak  dari underground  economy sebesar  Rp443,09  triliun.  Namun, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya bahwa kebijakan insentif fiskal yang  dikeluarkan  Pemerintah  disatu  sisi  akan  menimbulkan  kehilangan penerimaan  pajak  yang  seharusnya  diperoleh  oleh  Negara.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  tidak  tercapainya  target  realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2016  sebesar Rp248,96 triliun.
5) Pengampunan pajak yang berlangsung sampai tahun 2017 berhasil meningkatkan realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2017  serta  mengurangi  kehilangan  penerimaan pajak  sebesar  Rp132,54  triliun.  Namun,  ditahun  yang  sama  terdapat  kenaikan potensi  penerimaan  pajak  dari  kegiatan underground  economy sebesar  Rp684,64 triliun meskipun pada tahun tersebut program pengampunan pajak masih berjalan. Hal  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  adanya  insentif  fiskal  yang  diberikan  oleh Pemerintah  nyatanya  tidak  dapat  meningkatkan  rasa  kepercayaan  masyarakat terhadap  Pemerintah.  Masyarakat  secara  umum  dan  para  pelaku underground economy menganggap  institusi  perpajakan  sarat  dengan  korupsi,  sehingga  ada
kekhawatiran  bahwa  pajak  yang  disetorkan  hanya  akan  dikorupsi  oleh  para pegawai  pajak.  Salah  satu  kasus  penggelapan  pajak  yang  didalangi  oleh  Gayus Tambunan-seorang pegawai pajak dengan rekening bernilai milyaran rupiah yang tidak  mungkin  bisa  diperoleh  dari  penghasilan  sebagai  pegawai  negeri  sipil  – semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah, khususnya institusi pajak.  Setiap  regulasi  perpajakan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah,  nyatanya berdampak  pada  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  ditinjau  dari  respon  para pelaku underground  economy maupun  realisasi  pajak  yang  tercapai  pada  tahun berjalan.

## Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur besarnya potensi kehilangan penerimaan pajak  di  Indonesia  menggunakan  metode underground  economy di  Indonesia  dan metode  potensi  kehilangan  pajak  atas  dasar  realisasi  penerimaan  pajak  periode  2010- 2017  untuk  kemudian  dilakukan  analisis  ditinjau  dari  penerbitan  regulasi  perpajakan nasional.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka simpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Potensi kehilangan  penerimaan  pajak  karena  adanya  kegiatan underground  economy dalam periode  2010-2017  menunjukkan  kecenderungan  yang  berfluktuatif.  Jika  dalam  awal tahun  2010  potensi  pajak  yang  hilang  diperkirakan  mencapai  Rp33,82  triliun  hingga Rp92,50  triliun,  maka  memasuki  tahun  2017  mencapai  nilai  sekitar  Rp163,22  triliun hingga Rp180,91 triliun. 2) Berdasarkan metode realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode  2010-2017  berkisar  antara  Rp  20,96  triliun  sampai  dengan  Rp  141,08  triliun rupiah.  Selama  tahun  2010-2017  terdapat  kecenderuangan  naiknya  kehilangan penerimaan  pajak  kecuali  pada  tahun  2011  dan  tahun  2017  yang  disebabkan  oleh keadaan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  berjalan.  3)  Terdapat  perbedaan  potensi kehilangan penerimaan pajak dengan menggunakan kedua metode diatas. Secara umum, potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  menggunakan  metode  perhitungan  aktivitas underground  economy lebih  tinggi  daripada  potensi  kehilangan  pajak  atas  realisasi penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Selain  itu,  setelah  dilakukan  analisis  perbedaan  dari perhitungan  potensi  kehilangan  penerimaan  pajak  dari  kedua  metode  tersebut  ditinjau dari  penerbitan  regulasi  perpajakan  oleh  Pemerintah  diperoleh  kesimpulan  bahwa penerbitan  regulasi  perpajakan  mempengaruhi  naik  dan  turunnya  penerimaan  pajak  di Indonesia.  Pada  dasarnya  penerbitan  regulasi  perpajakan  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengumpulan  pajak,  meningkatkan keadilan  dalam  pengenaan  pajak,  serta  mendukung  program  yang  dilaksanakan pemerintah.  Namun,  dalam  setiap  regulasi  perpajakan  yang  diterbitkan  terdapat  efek samping  yang  dialami  dalam  penerimaan  perpajakan  Indonesia  pada  tahun  berjalan. Contohnya  seperti  penerbitan  regulasi  terkait  kebijakan  fiskal  bagi  kebutuhan  pokok yang sering dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan mendukung daya beli masyarakat namun  adanya  kebijakan  insentif  tersebut  dapat  meningkatnya  kehilangan  penerimaan pajak dari pos penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## BIBLIOGRAFI
Achmadi,  Geri.  (2007). Mengenal  seluk  beluk  uang .  Yudhistira  Ghalia  Indonesia. Google Scholar
Arfin.  (2018).  Risiko  dan  Peluang  Terjadinya  Korupsi  di  Sektor  Pajak.  In Simposium Nasional Keuangan Negara .
CNN. (2019). Benahi Sistem Dahulu, Turunkan Tarif PPh Badan Kemudian . Retrieved fromhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109115636-532
359526/benahi-sistem-dahulu-turunkan-tarif-pph-badan-kemudian    [  11  Agustus 2019 ].
Direktorat Jenderal Perpajakan. (2016). Analisis Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak Di Indonesia (Tahun 2010–2017) . Universitas Bakrie.
Faal,  Ebrima.  (2003). Currency  demand,  the  underground  economy,  and  tax  evasion: The case of Guyana . Google Scholar
Gunadi,  Aloysius.  (2004).  Krisis  dan  Underground  Economy  di  Indonesia. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional . Google Scholar
Gutmann,  Peter  M.  (1977).  The  subterranean  economy. Financial  Analysts  Journal , 33 (6), 26–27. Google Scholar
Indonesia, Bank.  (2018). BI 7-day (Reverse) Repo Rate (p. 23  November 2018). p. 23 November  2018.  Retrieved  from  https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day- RR/penjelasan/Contents/Default.aspx
Iskandar, Azwar, & Mulyawan, Andi Wawan. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia  dan  Potensi  Penerimaan  Pajak  (Analysis  of  Underground  Economy  of Indonesia  and  Tax  Revenue  Potential). Jurnal  Info  Artha  PKN-STAN , 1 . Google Scholar
Kusuma,  Hendra.  (2018).  Penerimaan  Perpajakan  2017  Capai  Rp  1.339  Triliun,  91% dari Target. Detik. Finance , 2 . Google Scholar
Mankiw, G. (2007). Makroekonomi. In Jakarta: Penerbit Erlangga.
Nizar,  Muhammad  Afdi,  &  Purnomo,  Kuntarto.  (2011).  Potensi  Penerimaan  Pajak.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 15 (2), 1–36. Google Scholar
Purnomo,  Kuntarto.  (2010).  Estimasi  Underground  Economy  di  Indonesia  Periode 2000-2009 Melalui Pendekatan Moneter. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia . Google Scholar
Samuda,  Sri  Juli  Asdiyanti.  (2016).  Underground  economy  in  Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 19 (1), 39–56. Google Scholar
Sapardi,  Tenang.  (2017).  Estimasi  Potential  Loss  Penerimaan  Pajak  dari  Kegiatan Underground  Economy  dengan  Pendekatan  Moneter. Media  Ekonomi , 21 (1),  71– 86. Google Scholar
Schneider, Friedrich, & Hametner, Bettina. (2014). The shadow economy in Colombia: Size and effects on economic growth. Peace Economics, Peace Science and Public Policy , 20 (2), 293–325. Google Scholar
Tanzi, Vito. (1983). The underground economy in the United States: annual estimates, 1930-80. Staff Papers , 30 (2), 283–305. Google Scholar
Copyright holder: Btari Mutia Anggraeni (2021)
First publication right: Journal Syntax Literate
This article is licensed under: