## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja

## Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : talithashabrinafaramukti@gmail.com

## Abstract
The development secrets in the scope of business is indicating an increase by each year, plenty of people are  determined  to  start  a  business  from  small  commerce  into  a  fairly  large  one.  However,  in  fact  are vulnerable towards law disputes, for instance the leak and thievery of a secret recipe kept by the owner. This article aimed to acknowledge the possible effort that can be executed in protecting the confidentiality of recipes and the legal effort to secure of recipes if there is violation happening within the employment agreement.  The  approach  method  used  is  juridical  empirical.  Data  used  were  secondary  data  which consists of primary, secondary and tertiary law materials. Collection data techniques used by the author are  literary  study,  the  usage  of  documents,  and  interviews.  Data  collected  were  analyzed  qualitatively through descriptive analysis methods. The article generates an innovation and findings that consider as a trade secret if there’s an effort that is taken by the owner which is by keeping it as a secret. In a company if there’s a violation against the trade secret, states will be giving the law protection for the aggrieved party.

## Keywords: trade secret; protection of law; employment agreement

## Abstrak
Perkembangan dalam lingkup bisnis tiap tahun mengalami peningkatan, banyak sekali para pelaku usaha yang memutuskan untuk memulai suatu usaha dari usaha  kecil hingga usaha  yang  cukup besar.  Namun kenyataannya dalam dunia bisnis ini sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan upaya hukum melindungi pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Artikel  ini menghasilkan suatu inovasi  dan temuan  yang  dianggap  sebagai rahasia  dagang  apabila ada  upaya  yang dilakukan oleh pemiliknya dengan cara merahasiakannya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang yang merasa dirugikan akibat pembocoran tersebut.
Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja.

## A. PENDAHULUAN
Karya  intelektual  adalah  suatu  hak  yang  timbul  dari  hasil  olah  fikir  manusia  yang  dapat menghasilkan suatu produk, dimana produk tersebut dapat menjadi suatu aset berupa hak yang tidak berbentuk  namun  memiliki  nilai  ekonomis.  Hak  kekayaan  intelektual  ini  harus  dibarengi  dengan

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
perlindungan hukum, karena hasil olah fikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk tersebut dapat  dijadikan  salah  satu  sumber  mata  pencaharian  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  baik individu maupun nasional.
Perkembangan di zaman modern sekarang ini seringkali ditemui banyak bermunculan inovasi baru  di  berbagai  bidang,  terutama  untuk  meningkatkan  dibidang  perekonomian,  terutama  dalam lingkup bisnis. Bisnis didalam dunia ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau  kelompok  yang  melakukan  suatu  kegiatan  atau  usaha,  dimana  kegiatan  tersebut  menimbulkan suatu  keuntungan  dibidang  ekonomi.  Keutungan  tersebut  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  pelaku usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut dapat berupa menciptakan  suatu  barang  atau  jasa  yang  dimana  barang  atau  jasa  tersebut  memiliki  suatu  nilai ekonomi  yang  dapat  menguntungkan  bagi  si  pemilik  barang  dan  jasa.  Didalam  dunia  bisnis  ini banyaknya pelaku kegiatan usaha tersebut yang berharap akan mendapatkan suatu keuntungan dalam bisnis yang ia geluti dan berharap apa yang ia lakukan mendapatkan suatu perlindungan oleh negara. Jadi perlindungan suatu kegiatan usaha bagi pemilik atau pencipta barang dan jasa tersebut dalam dunia bisnis  yang  menghasilkan  suatu  keuntungan,  maka  pemerintah  menerbitkan  suatu  peraturan  yaitu Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  pada  tanggal  20  Desember  2000. (Aulia, 2016)
Pertimbangan hukum  dibentuknya  Undang-Undang Rahasia  Dagang  di  Indonesia  yaitu  untuk memberikan  perlindungan  yang  diatur  dalam  peraturan  yaitu  undang-undang  yang  bersifat  khusus. Didalam peraturan tersebut juga memuat suatu ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia  Dagang.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Rahasia  dagang  menjelaskan  mengenai  suatu pengertian dari rahasia dagang itu sendiri,  yaitu suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang,  sesuai dengan  Pasal  1  UU  ini.  Informasi dalam dibidang teknologi dan/atau bisnis ini merupakan suatu informasi yang isinya berupa sistem, prosedur, dan tata cara jalannya suatu kegiatan usaha. Isi dari informasi tersebut biasanya mencakup teknologi dalam bentuk formulasi produk barang dan sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri.
Ruang  lingkup dari  rahasia  dagang ini sendiri meliputi metode produksi,  metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum (Effendy, 2014). Informasi-informasi yang dirahasiakan oleh pemilik inovasi itu biasanya mengenai suatu resep masakan atau resep minuman yang dimana  makanan dan
minuman tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian dari sipemilik inovasi tersebut. Lalu informasi mengenai proses produksi, cara melakukan pemasaran, dan daftar klien juga perlu dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang.
Tidak  adanya  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  informasi  yang  dianggap  Rahasia Dagang  memiliki  efek  negatif  bagi  suatu  bisnis  yang  telah  dijalani  oleh  pelaku  usaha  tersebut, dikarenakan  apabila  dikemudian  hari terhadap suatu  kecurangan atau  persaiangan  usaha yang tidak sehat  maka  ditakutkan  pemilik  usaha  tersebut  yang  merasa  dirugikan  tidak  dapat  mempertahankan ekstitensi  bisnis  yang  ia  geluti  didalam  usaha  tersebut.  Apabila  informasi  tersebut  tidak  dilindungi ditakutkan juga terjadi suatu pembocoran dan pencurian terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut dan  timbul  kecurangan didalam persaiangan usaha  tersebut,  dikarenakan pemilik informasi  tersebut ialah  ia  yang  memiliki  hak  atas  informasi  yang  ia  miliki  dan  tidak  ada  satu  orangpun  yang  boleh menggunakan  informasi  tersebut.  Jadi,  informasi  tersebut  dalam  bidang  dunia  bisnis  harus mendapatkan  suatu  perlindungan  hukum  agar  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  pemilik  informasi tersebut.(Bella Putri, 2018)
Para pelaku usaha apabila ingin mendapatkan suatu keuntungan atau nilai ekonomis dari suatu inovasi atau temuan maka ia harus memiliki suatu inovasi atau temuan yang baru, kreatifitas dan tidak dimiliki  oleh orang  lain  atau  tidak  pernah dibuat  oleh  orang  lain  sebelumnya  dalam  ruang  lingkup teknologi  atau  bisnis  di  mana  inovasi  tersebut  dapat  dijadikan  untuk  meningkatkan  perekonomian. Dimana penemu tidak boleh mengungkapkan inovasi yang dia miliki kepada orang lain karena temuan tersebut memiliki nilai ekonomi bagi para pelaku usaha dan melakukan upaya-upaya dalam menjaga kerahasiaannya yaitu dengan cara tidak membocorkan inovasi tersebut kepada orang lain atau pihak- pihak  yang  tidak  berwenang  untuk  itu.  Rahasia  Dagang  tidak  mensyaratkan  adanya  pendaftaran  di instansi pemerintah untuk melindungi inovasi tersebut.
Rahasia  dagang  dikarenakan  tidak  mensyaratkan  adanya  suatu  pendaftaran  ke  instansi pemerintah  yaitu  Ditjen  HKI  seperti  hak  kekayaan  intelektual  lainnya,  maka  perlindungan  rahasia dagang  tersebut  pada  prinsipnya  tidak  memliki  batas  waktu.  Batas waktunya hanya  sebatas sampai kapan inovasi dan temuan mengenai rahasia dagang itu tetap dirahasiakan oleh pemiliknya dan tidak diketahui  oleh umum  maka  rahasia dagangnya akan terlindungi  selama  itu. Pemilik  rahasia  dagang harus berupaya melindungi sebaik-baiknya rahasia dagang tersebut dari pihak-pihak yang secara nyata tidak boleh mengetahui mengenai rahasia tersebut.  Apabila inovasi dan temuan tersebut telah bocor dan diketahui oleh umum, maka disitulah jangka waktu dari rahasia dagang tersebut berakhir.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Tidak  semua  penemu  inovasi  atau  pelaku  usaha  berusaha  mengungkapkan  temuannya, dikarenakan  ada beberapa dari  mereka  yang memang dari  temuannya  itu  menghasilkan  keuntungan yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi perekonomian dipemilik inovasi tersebut dan mereka tetap  ingin  menjaga  kerahasiaan  karya  intelektual  yang  mereka  miliki.  Walaupun  bagaimana kerahasiaan  karya-karya  intelektual  merupakan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  (Mertokusumo, 2008). Munculnya undang-undang Rahasia Dagang ini bertujuan untuk melindungi inovasi dan temuan yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut, dikarenakan inovasi tersebut memang dibuat agar pelaku usaha  memperoleh  laba  yang  sebesar-besarnya  atau  untuk  mencapai  keuntungan  dan  menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.
Pemilik inovasi yang dilindungi tersebut memiliki hak penuh untuk melarang pihak lain untuk menggunakan dan mengungkapkan hak tersebut yang mana apabila hak tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersial maka dapat merugikan pihak yang memiliki inoinovasi tersebut dan pemilik inovasi tersebut dapat pula menggunakana secara penuh inovasi yang ia miliki tersebut.
Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  dalam  Pasal  2  menyangkut mengenai ruang lingkup rahasia dagang itu sendiri yang meliputi :
“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”
Suatu informasi  mengenai  teknologi  maupun  bisnis yang dipunyai  oleh seseorang  atau badan hukum walaupun inovasi tersebut bernilai ekonomis, namun pemilik inovasi tersebut tidak ada upaya dalam  menjaga  kerahasiaan  dari  inovasi  tersebut,  maka  suatu  inovasi  itu  tidak  dapat  dimasukkan kedalam kategori rahasia dagang. Informasi teknik maupun bisnis dapat dikatakan Rahasia apabila ada “upaya-upaya  sebagaimana  mestinya”  menjaga  kerahasiaannya.  Cara  yang  dapat  dilakukan  oleh pelaku  usaha  untuk  melindungi  inovasi  yang  ia  miliki  dapat  memberlakukan  suatu  prosedur  baku berdasarkan kebiasaan dalam dunia perbisnisnisan dan dapat digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan  itu  sendiri.  Demikian  pula  dalam  ketentuan  internal  perusahaan  dapat  ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu (Khairandy, 2014).
Rahasia dagang tersebut dalam prakteknya dapat beralih dari pemegang rahasia dagang kepada orang  yang  ditunjuk  untuk  mengurus  rahasia  dagang  tersebut.  Cara-cara  tersebut  dapat  dilakukan
dengan  beberapa cara  yaitu  pewarisan, hibah,  wasiat, perjanjian  tertulis atau  sebab-sebab  lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian maka prosedur peralihannya dilakukan dengan cara pembuatan akta. Dokumen akta peralihan yang dibuat harus berisikan suatu keterangan yang memang dapat mengikat mengenai rahasia dagang itu sendiri, agar diharapkan rahasia dagang tersebut tidak kehilangan sifat kerahasiaan yang dimilikinya (Sudaryat Et. All, 2010)
Perlindungan Rahasia Dagang memiliki kelemahan, dimana apabila ada pihak lain atau pihak ketiga  yang  dapat  memperoleh  inovasi  yang  mirip  secara  karakteristik  dengan  inovasi  yang  telah dilindungi dengan cara-cara yang sesuai ketentuan perundang-undangan ini namun ia memperolehnya dengan melalui suatu penelitin untuk menghasilkan inovasi tersebut dengan maksud tidak ada niatan untuk  meniru  hasil  inovasi  yang  telah  ada  terdahulu,  maka  perlindungan  hukum  mengenai  rahasia dagang tidak dapat memberikan sanksi atau menghalangi pihak lain untuk memiliki inovasi yang ia dapat  karena  usahanya  tersebut.  Karena  pemilik  inovasi  tersebut  mendapatkan  penemuan  tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya kelemahan dari rahasia dagang juga ialah rahasia dagang akan dilindungi oleh Negara apabila rahasia dagang tersebut tetap terjaga kerahasiannya karena rahasia dagang ini tidak perlu adanya suatu pendaftaran. Jadi dikarenakan tidak adanya sistem pendaftaran yang dilakukan maka kurang adanya kepastian hukum bagi rahasia dagang tersebut. Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia bisnis bagi mereka yang memiliki inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan (Tim Lindsey Et. All, 2013)
Undang-undang ini pada kenyataannya masih sangat minim informasi, masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui  adanya undang-undang  yang  mengatur  mengenai usaha  mereka. Efek dari  ketidaktahuan  mereka  akan  adanya  undang-undang  ini  mengakibatkan  munculnya  berbagai mavam  bentuk  pelanggaran  di  bidang  Rahasia  Dagang.  Contohnya  seperti  pidana  bagi  mantan karyawan yang membocorkan rahasia dagang perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya dan seperti kasus Hi Pin pemilik CV Tiga Berlian yang membujuk karyawan CV Bintang Harapan untuk pindah ke perusahaan yang ia miliki dan memanfaatkan pegawai barunya itu untuk membuat sistem kerja yang persis dengan  tempat  ia  bekerja  sebelumnya  seperti  jaringan  distribusi,  sistem  pemasaran,  alat-alat sampai pengemasan. Hi Pin dihukum 1 tahun penjara akibat membocorkan rahasia dagang racikan kopi dari CV Bintang Harapan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalahan dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan  perlindungan  hukum  terhadap  rahasia  dagang  pada  resep  masakan  apabila  terjadi  pelanggaran dalam perjanjian kerja.
Terhadap penulisan artikel ini terdapat beberapa kajian pada artikel sebelumnya yang diharapkan akan  memaksimalkan  penulis  dan  fokus  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  sebagai  bahan  rujukan penulisan  ini.  Artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Kadek  Dinda  Agustina  dengan  judul  “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman” Dalam artikel  tersebut  lebih  fokus  membahas  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  rahasia dagang  dalam  usaha franchise dibidang  makanan  dan  minuman  (Agustina,  Kadek  Dinda  dan Nurmawati, 2018).Selanjutnya  artikel jurnal  yang ditulis  oleh  Riandhani  Septian  Chandrika  dengan judul “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia” Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang (Chandrika, 2019). Artikel jurnal yang ditulis oleh Syarifa Mahila dengan judul “Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan  Dengan  Perjanjian  Kerja”.  Dalam  artikel  tersebut  lebih  fokus  membahas  mengenai hubungan antara rahasia dagang dengan pekerja (Mahila, 2010). Artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa  artikel  yang  telah  disebutkan  di  atas  yang  mana  lebih  fokus  menitikberatkan  mengenai bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menganalisis sejauh mana peraturan atau hukum yang berlaku dapat diterapkan didalam masyarakat secara efektif dan efisien sekaligus melihat perubahan  apa  yang  terjadi didalam  masyarakat tersebut. Spesifikasi artikel yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian berupa fakta-fakta yang ditemukan  dilapangan  serta  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam artikel ini akan dianalisis secara kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu  dengan  cara  menjabarkan  dan menggambarkan  data  yang  telah  diperoleh  dilapangan  dan  mehubungkan  keseluruhan  data  agar menjadi satu kesatuan agar terciptanya kesimpulan yang bersifat umum.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menjaga Kerahasiaan Resep Masakan
Resep  pada  umumnya  adalah  suatu  alat  bantu  seorang  juru  masak  untuk  membuat  sebuah hidangan,  sehingga  resep  merupakan  sekumpulan  instruksi  atau  langkah-langkah  kerja  untuk membuat  suatu  masakan,  memberikan  petunjuk  secara  jelas  dan  urut  mengenai  prosedur  bekerja seperti; mencampur, mengolah hingga cara memasaknya (Karina, Sa’diah & Amrihati, 2017). Dalam hal  rahasia  dagang  itu  sendiri  resep  merupakan  salah  satu  informasi  dalam  kegiatan  usaha  yang memiliki  sifat harus  dirahasiakan. Sifatnya  yang  harus  dirahasiakan  tersebut  dikarenakan  didalam suatu resep biasanya memiliki kandungan nilai ekonomi didalam suatu resep tersebut. Nilai ekonomi dari  resep  tersebut  dapat digunakan oleh  pelaku usaha  untuk  meningkatkan perekonomian  dari  si pemilik  Rahasia  Dagang  tersebut.  Prinsip  dari  rahasia  dagang  adalah  semua  informasi  yang terkandung didalam rahasia dagang tersebut secara mutlak tidak boleh diketahui oleh umum karena dalam  kegiatan  perdagangan  sifat  dari  informasi  tersebut  memiliki  suatu  potensi  yang  dapat meningkatkan suatu perekonomian dan secara nyata rahasia dagang tersebut memiliki nilai ekonomis yang terkandung didalamnya, karena suatu informasi tersebut sering digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan persaingan dengan para kompetitor.
Informasi  mengenai  resep  masakan  tersebut  karena  sifatnya  yang  memiliki  nilai  ekonomis didalamnya,  maka  informasi  terhadap  resep  masakan  tersebut  harus  tetap  dirahasiakan  dan  tidak boleh diketahui oleh umum. Bahkan seseorang yang diberikan suatu lisensi untuk menggunakan dan mengetahui  informasi  tersebut  juga  tidak  boleh  menggunakan  informasi  tersebut  secara  detail. Apabila  informasi  tersebut  bocor  dan  diketahui  oleh  para  kompetitornya,  maka  dapat  dipastikan mereka  dapat  meniru  dari  informasi  yang  dirahasiakan  tersebut  dan  dapat  bersaing,  bahkan kemungkinan terburuknya mereka para kompetitor tersebut dapat jauh lebih unggul. (Ramli, 2000)
Perlindungan hukum Rahasia Dagang ini diberikan oleh negara kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan suatu perlindungan hukum atas kreativitas, inovasi dan temuan-temuan baru yang ia miliki. Temuan tersebut wajib dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang agar temuan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum mengenai rahasia dagang dan terlindungi dari suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan pihak-pihak yang ingin berlaku curang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai ciri-ciri khas dalam suatu usaha yang  dapat  dikatakan  menjadi  suatu  rahasia  yaitu  dalam  lingkup  manajemen,  metode  penjualan, distributor penyuplai bahan pokok dalam usaha tersebut, dan semua bentuk metode yang menurut
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pemilik usaha merupakan suatu informasi yang harus dirahasiakan dan memenuhi syarat-syarat suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi agar dapat dilindungi karena dikategorikan sebagai Rahasia Dagang. (Gautama, Sudargo & Winata, 2003)
Bagi pelaku usaha yang memiliki temuan dan inovasi yang dianggap memiliki nilai ekonomis tersebut  seperti  temuan  dalam  menciptakan  resep  masakan,  maka  tidak  serta  merta  secara  mutlak mendapatkan  perlindungan  hukum  Rahasia  Dagang.  Harus  memiliki  suatu  upaya  yang  dapat dilakukan dalam melindungi suatu informasi tersebut agar informasi tersebur tidak dapat diketahui oleh umum atau phak yang tidak berkepentingan. Upaya dalam melindungi resep masakan ini harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang agar dapat diberikan perlindungan hukum oleh negara. Menurut Undang-undang rahasia Dagang, inovasi tersebut dapat dilindungi apabila tidak diketahui oleh umum dimana sepanjang informasi tersebut berada didalam ruang  lingkup  dan  pengawasan  dari  pemilik  inovasi  yang  dirahasiakan  tersebut,  maka  informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang.
Resep masakan ini termasuk didalam kategori Rahasia Dagang yang pada hakikatnya inovasi dalam  rahasia  dagang  tersebut  tidak  perlu  dilakukan  suatu  pendaftaran,  namun  dalam  menjaga kerahasiannya  dapat  dilakukan  suatu  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  resep masakan.  Upaya  pertama  membuat  perjanjian  atau kontrak  kerja antara  karyawan dengan pemilik usaha.  Kedua  membuat  perjanjian  berupa  prosedur  baku  yang  berisikan  ketentuan  internal  dalam suatu usaha yang digeluti, dalam prosedur baku tersebut berisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan dalam menjaga kerahasiaan dari suatu resep tersebut.
Membuat suatu perjanjian ini diharapkan dapat mengikat kedua belah pihak untuk menghindari suatu  perbuatan  curang  dikemudian  hari,  maka  perlu  dibuatkan  suatu  perjanjian  yang  mengikat. Dalam membuat suatu perjanjian dapat menganut kebebasan berkontrak yang isi didalamnya dapat memuat  kesepakatan  antar  para  pihak  dan  dapat mengikat  kedua  belah  pihak  dalam  kontrak  atau perjanjian kerja dan prosedur baku yang telah dibuat dan sesuai kesepakatan antara pimilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang yang diberi lisensi untuk menggunakan rahasia dagang tersebut. Isi  dari  perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  tersebut,  dapat  pula  berisikan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  merahasiakan,  menggunakan,  dan  larangan  dalam  menjalankan  rahasia  dagang tersebut  yang  intinya  hal  yang  dimuat  dalam  perjanjian  tersebut  dibuat  agar  dapat  memberikan perlindungan  bagi  suatu  informasi  yang  telah  dianggap  sebagai  rahasia  dagang  dan  dirahasiakan secara  penuh  oleh  pemilik  rahasia  dagang.  Jadi  berisikan  melarang  membocorkan  atau
memberitahukan segala sesuatu yang menjadi rahasia didalam perusahaan tersebut itu kepada pihak yang  sama  sekali  tidak  berkepentingan  dan  dalam  hal  karyawan  tersebut  telah  tidak  bekerja  lagi ditempat  ia  diberi  kepercayaan  untuk  menjaga  kerahasiaan  inovasi  tersebut  maka  untuk  beberapa tahun  kedepan  karyawan atau pihak ketiga tersebut secara  mutlak dianggap tidak boleh  membuka perusahaan yang persis yang dimiliki oleh majikannya terdahulu.
Ketiga upaya yang dapat dilakukan juga dalam menjaga resep masakan yang dianggap suatu rahasia ini meliputi menjaga kerahasiaan metode produksi. Dalam praktik biasanya pelaku usaha akan menunjuk  atau  memilih  karyawan-karyawan  tertentu  yang  telah  dipercaya  atau  terkadang  pelaku usaha tersebut merekrut karyawan dari orang terdekat mereka yang memang dapat dipercayai dan dapat bekerjasama secara profesional dan dapat diyakini tidak akan melakukan perbuatan curang atau mereka orang-orang sudah ahli didalam bidang-bindang tersebut.
Keempat upaya menjaga kerahasiaan resep masakan dapat dilakukan dengan hanya memberi tahukan inovasi resep tersebut kepada orang-orang tertentu bahkan bisa hanya kepada satu orang saja yang ditunjuk untuk melakukan peracikan bumbu dalam resep yang menjadi rahasia dagang tersebut, dimana orang yang ditunjuk adalah koki dari tempat usaha tersebut. Jadi, tidak semua pekerja yang bekerja  di  tempat  usaha  tersebut  dapat  mengetahui  bumbu  racikan  yang  menjadi  resep  masakan unggulan dan dirahasiakan tersebut. Dengan cara ini, diharapkan agar memberikan konsistensi rasa yang tidak berubah-ubah karena diracik oleh orang yang sama dengan terus menerus sesuai kontrak kerja yang telah disepakti dan cita rasa dari bumbu racikan tersebut diharapkan tidak berubah-ubah dan  sifat  kerahasiaannya  tetap  melakat  pada  menu  yang  menjadi  andalan  tersebut,  dikarenakan pengerjaannya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk oleh pemilik usaha tersebut.
Dalam suatu perusahaan yang memiliki suatu inovasi diwajibkan memiliki suatu peraturan yang bersifat khusus yang dapat diterapkan didalam lingkup bidang usaha yang ia tekuni, dimana peraturan perusahaan  itu  sendiri  sebagai peraturan  yang  tetap  yang  tidak dapat diganggu  gugat.  Jadi,  dalam praktek  apabila  harus  dibuatkan  suatu  perjanjian  yang  memuat  apa  yang  dapat  dan  tidak  dapat dilakukan  oleh  pegawai  tersebut,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  memberikan  kepercayaan  dan memberikan pembebanan kepada pegawai atau pihal lain yang menyetujui perjanjian tersebut untuk tidak membocorkan inovasi yang dijaga kerahasiaannya tersebut.
Rahasia dagang secara mutlak akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara selama informasi  mengenai  resep  masakan  tersebut  dijaga  kerahasiaannya  dan  tetap  tidak  diketahui  oleh umum atau pihak yang tidak berkepentingan. Jadi, apabila adanya kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja  yang  dimana  didalam  kesepakatan  tersebut  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  untuk pekerjanya  maka karyawan  tersebut wajib  menjaga  kerahasiaan  dari informasi  perusahaan tempat dimana ia bekerja dan dimana perjanjian kerja tersebut dibuat secara sah dan tidak melawan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut dapat dibuat dan diterapkan oleh pengusaha dalam melindungi informasi  perusahaan  tersebut  yang  dianggap  informasi  yang  berharga.  Apabila  suatu  perjanjian mengenai  rahasia  dagang  dalam  reseopmasakan  ini  telah  berakhir  maka  rahasia  dagang  tersebut secara  mutlak  dapat  tetap  terjaga,  Jadi  secara  hukum  perlindungan  terhadap  suatu  inovasi  yang dianggap  rahasia  dan  dijaga  kerahasiaannya  maka  secara  hukum  rahasia  dagang  itu  dilindungi, walaupun perjanjian tersebut telah berakhir maka secara langsung Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi inovasi tersebut.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang  Pada  Resep  Masakan  Apabila  Terjadi Pelanggaran Dalam Perjanjian Kerja.
Dalam  suatu  perusahaan  apabila  terdapat  seseorang  karyawan  yang  melakukan pelanggaran yaitu berupa pembocoran terhadap rahasia dagang dalam resep masakan yang karena perbuatannya tersebut  menimbulkan  suatu  kerugian dan  kerugian  tersebut  dilakukan oleh  seorang  pegawai  atau karyawan  yang  mana  ia  telah  diberikan  kepercayaan  lebih  untuk  merahasiakan  rahasia  dagang tersebut namun ia secara sah, sadar dan secara nyata membuka Rahasia Dagang. Perbuatan melanggar hukum  yang  dilakukan  tersebut  maka  dapat  dikenai  suatu  tuntutan  dan  negara  memberikan  suatu perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  memiliki  temuan  dan  inovasi  dalam  dunia  bisnis,  yaitu perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Bab XVII, Pasal 1365 BW, dan Pasal 323 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  membuka  Rahasia  (Yayasan  Klinik  Hak  Kekayaan Intelektual, 2001). Pemilik rahasia dagang yang merasa adanya pembocoran resep masakan hingga menimbulkan  suatu  kerugian,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  tersebut  yaitu  pemilik  rahasia dagang dapat membuat suatu tuntutan yang isi dari tuntutan tersebut berdasarkan perbuatan seseorang yang memang benar melanggar hukum dan atas perbuatannya tersebut maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan suatu tuntutan dalam bentuk tuntutan secara perdata dan pidana.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang menyatakan:  “Tiap  perbuatan  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perlindungan hukum  ini diberikan  bagi  mereka pemegang Rahasia  Dagang  yang karena perbuatan seseorang  ia
mengalami  suatu  kerugian.  Perlindungan  tersebut  dikhususkan  untuk  informasi  dalam  bidang teknologi dan bisns. Informasi yang dilindungi tersebut harus memenuhi syarat agar dapat dikatakan suatu  rahasia  dagang,  yaitu  informasi tersebut harus dirahasiakan dan  informasi tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pemilik rahasia dagang tersebut.(Chazawi, 2007)
Setiap  perbuatan  seperti  pembocoran  terhadap  suatu  resep  yang  didalam  resep  tersebut memiliki kandungan ekonomi didalamnya dan yang mengungkapkan suatu informasi yang dianggap rahasia tersebut adalah orang yang diberi suatu lisensi untuk menjaga kerahasiaan dari resep masakan tersebut  dan/atau  tanpa  persetujuan  dari  pemilik  rahasia  dagang  menggunakan  informasi  tersebut maka karena perbuatannya pemilik inovasi dalam resep masakan mengalami suatu kerugian, maka perbuatan yang ia lakukan tersebut termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum rahasia dagang (Djumahana, Muhammad dan Djubaedillah, 2003)
Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini lahir untuk menciptakan rasa aman atas hak yang dimiliki oleh pemilik inovasi tersebut. Rasa aman tersebut dapat menciptakan atau menumbukan suatu ide-ide atau inovasi yang lebih modern dan mengikuti zaman, dan membuat mereka penemu inovasi  tersebut  akan  terus  mengeluarkan  inovasi  dan  tamuan-temuan  baru  dalam  bidang  bisnis maupun teknologi. Jadi, pemilik rahasia dagang ini    dapat merasa aman karena ada jaminan hukum dan  bagi  masyarakat  dan mereka  dapat menikmati atau  menggunakan  atas dasar  ijin, atau  bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tadi maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif (Hartono, 2015) .
Perlindungan terhadap rahasia dagang yang pelanggarannya dilakukan dalam perjanjian kerja dapat  diberikan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara.  Perlindungan  tersebut  bersumber  dari hukum  perdata  antara  pemilik  inovasi  tersebut  atau  pemegang  hak  atas  Rahasia  Dagang  dengan penerima  lisensi  atas  hak  Rahasia  Dagang  dalam  dengan  pihak  ketiga  dimana  ia  tidak  berhak melakukan  tindakan-tindakan  hukum  yang  secara  komersial  yaitu  dengan  memanfaatkan  Rahasia Dagang  tersebut untuk kepentingan pribadi,  termasuk memberikan informasi  tersebut secara tidak sah, dan memperoleh rahasia dagang tersebut itu juga secara melawan hukum.
Menurut  Pasal  9  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  berisikan  apabila  seseorang  dianggap melanggar  Rahasia  Dagang  pihak  lain  apabila  dia  memperoleh  atau  menguasai  Rahasia  Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang dan/atau tidak memberikan pihak yang tidak berkepentingan untuk menggunakan Rahasia  Dagangnya  untuk  kepentingan  pribadinya  yang  mana  apabila  ia  menggunakan  rahasia
dagang tersebut tanpa seizin dari pemilik rahasia dagang ia mendapatkan keuntungan. Maka apabila itu  terjadi,  Pemilik  Rahasia  Dagang  tersebut  dapat  melayangkan  suatu  gugugat  kepada  mereka siapapun yang tanpa hak dengan sengaja dan tanpa izin melakukan suatu perbuatan melanggar hukum tersebut atau mengungkapkan suatu inovasi yang menjadi Rahasia Dagang yang dilindungi itu kepada pihak  lain,  dalam bentuk  tuntutan  ganti  kerugian  dan/atau  menghentikan  perbuatan  yang  dilarang tersebut.
Dalam Pasal 11 Undang-Undang rahasia Dagang menjelaskan pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hukum.  Gugatan  tersebut  dapat  berupa gugatan  ganti  rugi  dan/atau penghentian semua perbuatan mengenai rahasia dagang tersebut. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang ini menjelaskan tentang pelanggaran terhadap rahasia dagang, yaitu :
“Pelanggaran  Rahasia  Dagang  terjadi  apabila  seseorang  dengan  sengaja  mengungkapkan Rahasia  Dagang,  mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari  kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila ia merasakan adanya suatu kerugian akibat perbuatan seseorang yang membocorkan rahasia dagangnya. Upaya hukumnya berupa: (Aidil, Zil dan Farida, 2019)
1. Penyelesaian secara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud yaitu melalui kekeluargaan dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalu musyawarah dan mufakat. Cara musyawarah ini  dilakukan  dengan  mempertemukan  para  pihak  dan  membicarakan  masalah  dan  membahas solusi untuk jalan keluar dari masalah ini baiknya seperti apa.
2. Penyelesaian  melalui  litigasi  atau  non  litigasi.  Penyelesaian  dapat  melalui  upaya  hukum pengadilan  (litigasi)  dan  terdapat  upaya  hukum  secara  perdata  yang  dilakukan  apabila  terjadi pelanggaran terhadap usaha rahasia dagang melalui upaya diluar pengadilan yaitu non litigasi atau dengan alternative penyelesaian sengketa (ADR), atau penyelesaian sengketa yang prosedurnya telah disepakati oleh para pihak.
Dalam  keadaan  darurat  pemilik  rahasia  dagang  dapat  memperlihatkan  atau  membuktikan bahwa  ia  mengalami  suatu  kerugian  yang  sangat  besar  bahkan  akan  mengalami  kebangkrutan. Perekonomiannya dipastikan akan meningkat kembali apabila penggunaan informasi yang digunakan oleh  pihak  yang  tidak  berkepentingan  ini  tidak  dilanjuti  dan  dihentikan.  Pengadilan  dapat memerintahkan  seseorang  yang  melanggar  rahasia  dagang  ini  untuk  menghentikan  penggunaan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Rahasia  Dagang  sampai  keluarnya  keputusan  akhir  pengadilan.  Pengadilan  dapat  memberlakukan suatu penetapan yang sifatnya sementara apabila disetujui oleh hakim sampai dengan dikeluarkannya keputusan  pengadilan  yang  bersifat  final.  Apabila  perkara  rahasia  dagang  ini  dimenangkan  oleh penggugat,  maka  penetapan  sementara  yang  diberikan  oleh  pengadilan  secara  otomatis  berubah menjadi putusan pengadilan yang bersifat tetap dan final, maka selanjutnya tergugat secara hukum dilarang menggunakan informasi rahasia tersebut.
Berlakunya Undang-Undang Rahasia Dagang ini maka suatu perlindungan hukum bagi pemilik hak Rahasia Dagang semakin kuat dan kretivitas, inovasi dan temuan-temuan yang diciptakan benar- benar  dapat  dilindugi  oleh  negara.  Dalam  hukum  perdata  yang  mana  hak  menggugat  yang  dapat ditujukan  untuk  pihak-pihak  yang  memang  secara  nyata  melanggar  hak  rahasia  dagang  dan perlindungan hukum perdata ini semakin mendapat kepastian hukum. Mendapatkan suatu kepastian dikarenakan  menyangkut  dalam  hal  apa  yang  dapat  dituntut  dalam  gugatan  perdata,  dan  dengan alasan apa serta diajukan ke mana gugatan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Gugatan tersebut dapat  menggunakan  Pasal  1365  BW  sebagai  ketentuan  dasar  yang  dapat  digunakan  untuk melayangkan gugatan. (Chazawi, 2007).
Suatu  pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  rahasia  dagang,  dikategorikan  sebagai  perbuatan melanggar  hukum  apabila  terdapat  seseorang  yang  memang  dengan  sengaja  dan  secara  sadar mengungkapkan  rahasia  dagang  yang  ia  ketahui  kepada  umum,  khalayak  ramai  atau  orang-orang yang memang tidak berhak untuk mengetahui rahasia dagang tersebut serta melakukan ingkar janji dan  melanggar  kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  pihak  baik  yang  tidak  tertulis  maupun tertulis  yang  didalamnya  menerangkan  apasaja  yang  boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan terhadap  rahasia  dagang  tersebut.  Jadi,  apabila  ada  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu memperoleh rahasia dagang dengan cara yang tidak patut bahkan mengusai rahasia dagang hingga membuat suatu kerugian maka ia dianggap melakukan suatu pelanggaran Rahasia Dagang dari pihak lain karena ia secraa mutlak tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang.
Dalam Pasal 17 berisikan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat. Didalam pasal ini menjelaskan apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  yaitu  mengungkapkan  rahasia  dagang,  mengingkari kesepakatan atau  mengingkari kewajiban tertulis atau  tidak tertulis untuk  menjaga  rahasia  dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan,  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum  pidana  (Hidayah,  2017).  Sama  halnya dengan  peraturan  lain,  maka  apabila  terdapat  seseorang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak melakukan  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  ini  maka  selain  dari  pihak  kepolisian  seorang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat berwenang pula untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran rahasia dagang yang telah dilakukan tersebut.
Meskipun  tidak  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  terhadap  rahasia dagang,  namun  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  Rahasia  Dagang  maka  perjanjian  tersebut dapat dibuat secara tertulis dengan isi sesuai kehendak para pihak. Apabila dalam suatu kerjasama tidak  dibuatkan  suatu  perjanjian  khusus  mengenai  rahasia  dagang  tersebut,  maka  secara  hukum sipekerja mutlak mendapatkan lisensi rahasia dagang tersebut dan berkewajiban untuk tidak boleh membocorkan rahasia  dagang  tersebut  kepada  para  pihak yang tidak berwenang  untuk itu. Sesuai dengan  ketentuan  hukum  perdata  yang  berlaku  mengenai  kontrak  kerja.  Jadi  dapat  disimpulkan apabila tidak dibuat suatu perjanjian yang memuat menegnai rahasia dagang tersebut atau peraturan perusahaan yang memuat tentang Rahasia Dagang, maka secara hukum seorang karyawan tersebut dilarang  mengungkapkan  Rahasia  Dagang  kepada  pihak  lain,  karena  ini  adalah  suatu  hal  yang sepatutnya menurut kebiasaan.
Dalam Pasal 322 ayat (1) KUHPidana dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang yang telah dibuktikan dengan perbuatannya yang mengakibatkan  kerugian  bagi  pemilik  rahasia  dagang,  di  mana  dalam  pasal  ini  menyatakan  bagi mereka yang sadar dan dengan sengaja membocorkan suatu rahasia yang ia mengetahui bahwa suatu informasi yang ia ketahui tersebut wajib disimpannya dan dirahasiakannya karena suatu jabatan atau pekerjaan yang ia tekuni baik itu yang sekarang ataupun yang telah lalu, maka ia yang membocorkan suatu rahasia tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9000,00.’  (Sembilan  ribu  rupiah).  Apabila  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pekerja  tersebut dilakukan setelah ia sudah tidak bekerja lagi di tempat ia bekerja dahulu dan ia secara nyata tetap harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 323 ayat (1) (Sutedi,  2009).  Jadi  dijelaskan  dalam  Pasal  323  ayat  (1)  yaitu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh seorang mantan pekerja dari suatu tempat usaha dan ia membocorkan rahasia dari tempat ia bekerja tersebut, menurut pasal ini mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang ini yaitu: (Gerungan, 2016)
“Barang  siapa  yang  sengaja  telah  memberitahukan  hal  khusus  mengenai  perusahaan  dagang, pertanian  maupun  kerajinan  ditempat  ia  bekerja  maupun  ditempat  dahulu  dia  bekerja  yang
seharusnya  dirahasiakan  akan  diancam  hukuman  penjara  selama  Sembilan  bulan  lamanya  dan dikenakan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah”
Apabila dikemudian  hari  terjadi suatu  pelanggaran  mengenai rahasia  dagang  tersebut,  maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut ia yang melakukan pelanggaran dan dapat diberikan suatu sanksi  pidana  yaitu  kurungan  penjara  paling  lama  selama  2  tahun  dan/atau  dapat  pula  dikenakan denda  sebanyak  Rp.300.000.000  (tigaratus  juta  rupiah)  atas  perbuatan  yang  telah  ia  lakukannya tersebut.  Bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  pembocoran  rahasia  dagang  tersebut  dapat melakukan suatu aduan kepada pihak yang berwajib dan berwenang menangani masalah mengenai rahasia dagang ini atas apa yang dideritanya. Delik terhadap suatu rahasia dagang tersebut termasuk didalam kategori delik aduan dan dalam proses penyelesaian masalah dimuka pengadilan hakim dapat pula memerintahkan agar jalannya sidang dilakukan secara tertutup.

## D. SIMPULAN
Bagi pelaku usaha yang memiliki temuan dan inovasi dalam resep masakan dapat melakukan suatu upaya  agar  resep  masakan  tersebut  mendapatkan  perlindungan  hukum  yaitu  dengan  cara  pertama membuat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu satu perjanjian atau kontrak kerja, kedua membuat perjanjian mengenai prosedur baku yang isinya meliputi apasaja yang boleh dilakukan dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  menggunakan  rahasia  dagang  tersebut,  ketiga  menjaga  metode produksi dan terakhir menjaga informasi metode peracikan resep masakan.
Apabila  terjadi  suatu  pelanggaran  terhadap  perjanjian  kerja  yang  karena  perbuatannya  tersebut menimbulkan suatu kerugian dan secara sah, sadar dan secara nyata membuka Rahasia Dagang tersebut maka atas perbuatannya dapat dikenai suatu tuntutan. Tuntutan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1365 BW yaitu mewajibkan mereka yang karena salahnya mengganti kerugian yang mereka telah perbuat dan Pasal 323 KUHPidana yaitu bagi mereka yang membocorkan suatu  rahasia  tersebut  dapat  diancam  pidana  penjara  paling  lama  9  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.9000,00. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pengaturan upaya hukum terdapat dalam Pasal 13 sedangkan pelanggaran mengenai rahasia dagang terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 17.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aulia, M. (2016). Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (1st ed.). Yogyakarta.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Chazawi, A. (2007). Tindakan Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) . Malang.
Djumahana, Muhammad., & Djubaedillah, R. (2003). Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia . Bandung.
Gautama, Sudargo., & Winata, R. (2003). Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000 .
Bandung.
Hartono, S. (2015). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia . Bandung.
Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang.
Khairandy, R. (2014). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (1st ed.). Yogyakarta.
Lindsey, T. (2013). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (7th ed.). Bandung.
Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta.
Karina, Multi., Sa’diah., & Amrihati, Titi E. (2017). Pengembangan Kuliner. In Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan .
Ramli, A. M. (2000). H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang (1st ed.). Bandung.
Sudaryat. (2010). Hak Kekayaan Intelektual (1st ed.). Bandung.
Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual (1st ed.). Jakarta.
Yayasan  Klinik  Hak  Kekayaan  Intelektual.  (2001). Kumpulan  Perundang-undangan  di  Bidang  HAKI .
Bandung.

## Artikel Jurnal:
Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam
Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman. 11 , 6 . https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53299
Aidil,  Zil  dan Farida, H. (2019). Perlindungan  Para  Pihak Dalam Perjanjian Warabala  makanan. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (2), 22. http://e-jurnal.stih-
pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/119/127
Bella  Putri,  A.  (2018). Perlindungan  Hukum Bagi Pemilik  Rahasia Dagang Berupa Metode  Pembuatan Barang. Jurnal Hukum Untag , 5. http://repository.untag-sby.ac.id/1003/7/JURNAL.pdf Chandrika,  R.  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Lisensi  Rahasia  Dagang  di  Indonesia. 1 , 2 . http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/12273?issue=+Volume+2%2C+Nomor+1+Februari+2019 &q=Perlindungan+Hukum+Perjanjian+Lisensi+Rahasia+Dagang+di+Indonesia Effendy,  T.  (2014). Rahasia  Dagang  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Kekayaan  Intelektual . 6 (12),  57.
https://media.neliti.com/media/publications/225119-rahasia-dagang-sebagai-bagian-dari-hak-k- b94bfde7.pdf
Gerungan,  A.  E.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang  Ditinjau  dari  Aspek  Hukum
Perdata dan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (5), 73.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10758/10346
Mahila, S. (2010). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja.
10 , 3 . https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam- hubung-6a34d246.pdf

## Peraturan Perundang-Undangaan:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.