Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PANDEMI COVID 19 MELALUI VAKSIN SINOVAC
August Hamonangan 1
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## ABSTRACT
The  Indonesian government  has  so  far issued several  policy packages  aimed at  tackling the spread  of  Covid-19,  including  PSBB,  social  distancing,  physical  distancing,  health  protocol rules (often  washing hands  with  soap, increasing  immunity,  etc.),  PPKM, and the Covid-19 vaccination  program.  This  policy  is  also  intensively  carried  out  by  various  countries  in  the world.  This  research  uses  normative  legal  research  methods,  namely  research  conducted  by selecting library materials  or secondary data. The research  conducted by the author is  more aimed  at  the  law  approach  and  the  case  approach.  The  legal  approach  is  carried  out  by examining  the laws  and  regulations related to  the issues being  discussed. The form  of legal protection for the public against the effects of post-covid-19 vaccination in Indonesia is in the form of preventive and repressive legal protection.
Keywords: Legal Protection, Society, Pandemic
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Pemerintah  Indonesia  hingga  saat  ini  telah  mengeluarkan  beberapa  paket  kebijakan yang  ditujukan  untuk  menanggulangi  penyebaran  Covid-19  antara  lain  PSBB, social distancing, physical  distancing,  aturan-aturan  protokol  kesehatan  (sering  mencuci  tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas dan lain-lain), PPKM, dan program  vaksinasi  Covid- 19. Kebijakan ini juga ini juga gencar dilakukan oleh oleh berbagai negara di dunia di dunia. 2 Dilihat  dari aspek kesehatan, vaksin  dapat  mencegah seseorang terpapar  dari penyakit dan  menjaga  kondisi  tubuh.  Vaksin  membantu  menciptakan  kekebalan  tubuh  yang  berguna untuk melindungi diri dari suatu penyakit tertentu. Maka, vaksin Covid-19 dapat melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. 3 Program vaksinasi Indonesia pertama kali dilakukan pada 13 Januari 2021 bertempat di Istana  Negara  dengan  Presiden  Joko  Widodo  sebagai  orang  Indonesia  pertama  yang menerima  suntik  vaksin  COVID  –  19  jenis  sinovac  (Kemenkes,  2021).  Presiden  juga mengingatkan  masyarakat  untuk  mendukung  dan  melaksanakan  program  vaksinasi. Registrasi vaksinasi dilaksanakan dengan mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada  petugas  yang  nantinya  akan  diinput  sebagai  identitas  penerima  vaksinasi.  Vaksinasi yang  dilakukan  dilaksanakan  dengan  dua  tahap.  Peserta  yang  telah  melakukan  vaksinasi tahap pertama akan mendapatkan sertifikat vaksin begitu juga pada tahapan kedua. 4
Dalam  menjalankan  kebijakan  vaksinasi  ini  pemerintah  menggunakan  aplikasi PeduliLindungi  sebagai platform yang  digunakan  untuk  pengamatan  kesehatan,  pendaftaran vaksinasi  dan sebagai  media untuk  menyalurkan  sertifikat  vaksinasi bagi  peserta yang telah melaksanakan  vaksin  baik  pada  tahap  pertama  maupun  pada  tahap  kedua.Pada  sebagian masyarakat  Indonesia  vaksinasi  menjadi  penting  untuk  dilakukan  selain  untuk  menciptakan kekebalan  komunal,  vaksinasi  juga  diperlukan  sebagai  syarat  administrasi  untuk berpergian.Pasalnya sejak sejak 3 Juli 2021 lalu, Pemerintah Indonesia menjadikan sertifikat vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara. Dilansir dari CNN Indonesia Dokumen bertajuk Panduan Impelementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Msyarakat) Darurat di  Provinsi Jawa dan Bali menyebutkan syarat kartu vaksinasi COVID -19 wajib bagi penumpang di seluruh moda transportasi. 5
Dengan  adanya  urgensi  ini  maka  masyarakat  yang  telah  melakukan  vaksinasi  dapat melakukan pemantauan penerimaan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi atau situs  pedulilindungi.id  untuk  dapat  bisa  mengakses  atau  mengunduh  sertifikat  vaksin  jika diperlukan.  Namun,  keterbatasan  dalam  sistem  ini  kerap  muncul  diantaranya  adalah keharusan  untuk  terhubung  dengan  internet  untuk  dapat  mengakses  aplikasi  atau  situs  ini. Selain  itu  juga  sistem  yang  kurang  mumpuni  cenderung  membuat  akses  menjadi  lambat sehingga  tidak  dapat  merespon  permintaan  dengan  cepat.  Dikutip  dari  Liputan6  terdapat beberapa  pengguna  yang  mengeluhkan  kinerja  aplikasi  PeduliLindungi.  Menurut  pengguna, aplikasi  PeduliLindungi  tidak  dapat  digunakan  dalam  beberapa  kondisi  yakni  tidak  dapat menerima  koneksi  internet  padahal  perangkat  sudah  terkoneksi  internet.  Oleh  karena  itu sebagian  masyarakat  memilih  untuk  mencetak  kartu  vaksinasi.  Selain  karena  adanya beberapa  kendala  hal  ini  dilakukan  juga  atas  pertimbangan  kepraktisan,  sehingga  mereka
2 Gaharpung,  Mararianus,  dalam  Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2016. hlm. 34
3 Ibid.
4 Winarta, Frans Hendra Winarta: Hukum Penyelesaian Sengketa , Jakarta, Sinar Grafika, 2019. hlm. 45
5 Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik :  studi  kasus  Prita  Mulyasari,  Jakarta,  Rineka Cipta, 2009.  hlm. 2
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tidak  perlu  mengakses  aplikasi  atau  situs  PeduliLindungi  lagi  untuk  menunjukkan  kartu vaksinasi kepada petugas ketika akan melakukan perjalanan.
Menurut  Undang-undang  No.8/1999  tentang  perlindungan  konsumen,  mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya.  Bahkan  dalam  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020, mewajibkan  produsen  barang  dan  atau  jasa  memiliki  sertifikat  jaminan  keamanan  dan keselamatan  produk  barang  dan  atau  sebelum  dipasarkan  atau  diperdagangkan  kepada konsumennnya.  Misalnya:  bagaimana  kecelakaan  penumpang  pesawat  yang  kemudian korban minta kompensasi kerugian ke produsennya, Boeing. Perusahaan pun harus menjamin kerugiannya. Selain itu, konsumen memiliki hak bebas memilih divaksin atau menolak, dan itu  dilindungi  oleh  Undang-undang.  Pemerintah  tidak  boleh  memaksa,  apalagi  jika  benar, produsen vaksin tidak bertanggungjawab? 6
Pengamat  Kesehatan,  Marius  Wijajarta, 7 berencana  gugat  pemerintah  (BPOM)  karena tak melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 yang seharusnya sosialisasi ke masyarakat tentang indikasi,  kontra  indikasi,  hingga  sasaran  umur  sebelum  vaksinasi  Covid-19  dilaksanakan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, juga berhak menuntut ganti rugi denda maksimal, Rp.2 Milyar, tuntutan pidana 5 tahun penjara (UUPK. Nomor 8 tahun 1999).
Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang memiliki hak konsumen yang diatur dalam  UUPK  Nomor  8  Tahun  1999  pasal  4  huruf  b:  Konsumen  mempunyai  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan, sehingga yang  mendapat  vaksin  dapat  dijamin  keselamatannya  serta  efektif  memberikan  kekebalan atas penularan COVID-19. 8

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. 9 Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban  pemerintah  untuk  memenuhinya.  Berikut  ini  beberapa  ketentuan  perundang- undangan yang menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia: 11
1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:
6 “Peringatan  Kepada  Pemerintah  dampak  buruk  vaksin  Covid-19,”https://duta.co/penjual-cucitangan-ylpk- minta-pemerintahpikirkan-dampakburuk-vaksin-covid-19
7 Diakses  melalui.  https://www.  merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid19-tak-jelas-pemerintah- mau-digugat.ht. Pada 09 Februari 2022
8 Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Persfektif  perundang-undangan;  Lex  Specialis  Suatu Masalah , Surabaya; JP Books, 2006, hlm. 5
9 Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 45
10 Sumardjono., & Maria., SW. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , Yogyakarta, 2019, hlm. 24
11 Diakses melalui https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas- dan-privilese/ Pada 09 Februari 2022
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  sandang, papan,  dan  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  sosial  yang  diperlukan,  serta  hak  atas keamanan  pada  saat  menganggur,  sakit,  cacat,  ditinggalkan  oleh  pasangannya,  lanjut usia,  atau  keadaan-keadaan  lain  yang  mengakibatkan  merosotnya  taraf  kehidupan  yang terjadi diluar kekuasaannya.
3. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005, yang berbunyi:
(1)  Negara-negara  Peserta  Perjanjian  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
(2)  Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Negara-negara  Peserta  Perjanjian  ini  untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk :
c)  Pencegahan,  perawatan  dan  pengawasan  terhadap  penyakit  epidemik,  endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 36 Pahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 4:
Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5:
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
(2)  Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu, dan terjangkau.
(3)  Setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menentukan  sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 15:
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik  fisik  maupun  sosial  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya.
Pasal 16:
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil  dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 9:
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf kehidupannya.
Pasal 8 Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Seluruh  ketentuan  di  atas  menegaskan  bahwa  kesehatan  adalah  hak  warga  negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi  tercapainya  derajat  tertinggi  kesehatan.  Secara  teknis,  standar  hak  asasi  manusia  telah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu: 12
1. Aspek  ketersediaan  ( availability ).  Pada  konteks  ini,  vaksin  harus  tersedia  dalam  kuantitas yang cukup.
2. Aspek aksesibilitas ( accesibility ). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi  atau  pengistimewaan  kepada  siapapun.  Vaksin  harus  dapat  diakses  dan terjangkau  oleh  siapapun.  Informasi  tentang  pelayanan  vaksin  harus  terbuka  dan  dapat diakses oleh siapapun.
3. Aspek  keberterimaan  ( affordability ).  Vaksin  harus  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memberi  Pendidikan  kepada  pihak  yang  menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.
4. Aspek  kualitas  ( quality ).  Vaksin  harus  memenuhi  standar  berkualitas  sesuai  dengan  ilmu pengetahuan.
Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban,  yang dapat  diwujudkan dalam bentuk  seperti melalui restitusi, kompensasi,  pelayanan medis, dan bantuan  hukum.  Dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  tentu  diperlukan  adanya perlindungan  hukum  pasca  pelaksanaannya,  karena  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  keamanan dan  kesehatan  masyarakat  luas.  Dimana  mereka  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas kesehatan  dirinya  sendiri.  Sehingga  jangan  sampai  pelaksanaan  vaksinasi  yang  diharapkan menjadi  solusi  dari  pandemi  COVID-19  ini  dapat  merugikan  atau  membahayakan masyarakat.  Dengan  pengertian  vaksinasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah  Penanaman  bibit  penyakit  (misalnya  cacar)  yang  sudah  dilemahkan  ke  dalam  tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. 13
Secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu: 14
1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif (Mencegah terjadinya masalah). Bentuk perlindungan hukum  preventif  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  ini  yang  dilakukan  pemerintah yakni  dengan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya  masalah  dimasyarakat  yang  berkaitan  dengan  efek  samping  vaksinasi  COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kemudian  juga  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  yang  dilakukan  yaitu  oleh  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  BPOM  adalah  suatu  lembaga  pemerintah  di Indonesia  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan  obat  dan  makanan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.  BPOM  juga  memiliki  fungsi  dalam  hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar (Izin.co.id,  2020).  Dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  ini  BPOM  bertanggung  jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.
Maka  dari  itu  sejak  vaksin  Sinovac  di  pesan  dan  telah  tiba  di  Indonesia,  pemerintah langsung menugaskan BPOM untuk melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai keamanan dan  kehalalan  vaksin  Sinovac  sebelum  vaksin  tersebut  di  edarkan  dan  di  suntikkan  ke masyarakat di Indonesia. BPOM merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III Vaksin Virus Corona buatan perusahaan asal China, Sinovac, pada Jumat 8
12 Ibid.
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
14 Aliffa, U., Rudy, D.G. Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, 6(1). 2018. hlm. 45
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Januari  2021.  Pada  laporan  itu  menunjukkan  efikasi  atau  tingkat  keampuhan  vaksin  corona Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen (CNN Indonesia,  2021).  Merespons  hal  itu,  BPOM  juga  telah  mengevaluasi  untuk  kemudian mengeluarkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use authorization (EUA) atas vaksin COVID19  Sinovac.  Jika  fungsi  pengawasan  ini  di  lakukan  secara  optimal  maka  kasus vaksinasi  COVID-19  ini  harusnya  dapat  dicegah  sehingga  tidak  menimbulkan  banyak korban. Dan dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang telah diatur lebih dulu, maka masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung terhadap langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Represif  (Menyelesaikan  masalah).  Bentuk  perlindungan hukum  represif  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi  dalam Rangka Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID  19)  berbunyi  “Kementerian  Kesehatan  dan Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  bersama  dengan  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten/  kota  melakukan  pemantauan  dan  penanggulangan  kejadian ikutan  pasca  vaksinasi  COVID19.”  Adapun  tugas  dari  lembagalembaga  yang  sudah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas antara lain:
1) Sesuai yang terdapat pada Pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi COVID-19,  Kementerian,  Lembaga,  Pemerintah  daerah  ataupun  Badan  sesuai  dengan kewenangannya  itu  berhak  memberikan  atau  mengenakan  sanksi  administratif  bagi  sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.
2) Sesuai yang terdapat pada Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi COVID-19,  dalam  rangka  pemantauan  kejadian  ikutan  pasca  vaksinasi  COVID-19 sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  15  dilakukan  pencatatan  dan  Pelaporan  serta investigasi.
Dengan  adanya  peraturan  ini,  dapat  dilihat  bahwa  salah  satu  bentuk  perlindungan hukum  represif  (untuk  menyelesaikan  masalah)  juga  sudah  dilakukan  pemerintah  Indonesia dengan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  secara  jelas  mengenai  penyelesaian masalah  apabila  terjadi  suatu  masalah  yang  berkaitan  dengan  COVID-19  khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

## KESIMPULAN
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  terhadap  efek  pasca  pelaksanaan vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia  berbentuk  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif. Perlindungan  hukum  Preventif  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  cara  membentuk peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  detail  mengenai  ketentuan  hukum dalam  pelaksanaan  vaksinasi  di  Indonesia,  guna  untuk  mencegah  terjadinya  masalah dimasyarakat  yang  berkaitan  dengan  efek  samping  vaksinasi  COVID19  yaitu  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID  19)  dan  juga pemerintah  menugaskan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  terhadap  vaksin  Sinovac  yang  hasilnya  tingkat  keampuhan  vaksin
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
corona  Sinovac  sebesar  65,3  persen  dan  BPOM  juga  turut  bertanggung  jawab  terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.
Kemudian  juga  Bentuk  perlindungan  Represif  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu dengan  menugaskan  Kementerian  Kesehatan  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dan juga  memberikan  sanksi  terhadap  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  perundang- undangan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini.

## REFERENSI
Aliffa, U., Rudy, D.G. Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, 6(1). 2018. Diakses melalui https://duta.co/penjual-cucitangan-ylpk-minta-pemerintahpikirkan- dampakburuk-vaksin-covid-19
Diakses  melalui  https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang- bukan-komoditas-dan-privilese/ Pada 09 Februari 2022
Diakses  melalui.  https://www.  merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid19-tak- jelas-pemerintah-mau-digugat.ht. Pada 09 Februari 2022
Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Persfektif  perundang-undangan;  Lex Specialis Suatu Masalah , Surabaya; JP Books, 2006.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
Pesulima,  T.  L.,  &  Hetharie,  Y.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. Sasi, 26(2), 280-285.
Siswanto  Sunarso, Hukum Informasi  dan Transaksi  Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
Sumardjono., & Maria., SW. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , Yogyakarta, 2019. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1997.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
Winarta, Frans Hendra Winarta: Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.