INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 42-56 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
Jose Fernando Seven Purba 1 ✉ , T Riza Zarzani 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi,
Email: josefernandoseven@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam rumah tahanan pun tetap mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) sangat penting untuk di jalankan, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.  Mengabaikan  masalah  perlindungan  anak  berarti  tidak  akan  memantapkan  pembangunan nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh  mengenai  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini  dan  juga  secara  yuridis  empiris  yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam  sistem  pembinaan  terhadap  anak  di  lembaga  pembinaan  khusus  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 61 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  Pasal  9  ayat  (1)  tentang  perlindungan  anak  dimana  dalam  sistem  pendidikan  yang diberikan  kepada  narapidana  anak  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya,  begitu  juga  dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Narapidana, Anak, Lembaga Pemasyarakatan

## Abstract
Children who are in conflict with the law who are put in prisons still have the right to be protected by  law.  So  that  legal  protection  for  children  in  conflict  with  the  law  (ABH)  is  very  important  to implement, child protection is  an area of national development. Protecting children is protecting humans, and building humans as whole as possible. The essence of National Development is the development of a fully virtuous Indonesian human being. Ignoring child protection issues will  not strengthen  national  development.  This  research  is  descriptive  analysis  and  empirical  juridical, descriptive analysis, namely research that aims to describe in detail, systematically and thoroughly everything related to this research problem and also empirically juridically, namely research that is directly  from  the  community  based  on  legal  facts  that  occur  or  research  on  primary  data.  The research specifications used in this study are analytical descriptive. In the fostering system for children in special fostering institutions it is regulated in Law Number 3 of 1997 concerning juvenile courts article 61  paragraph (2), Law  Number 11 of 2012 concerning  the Juvenile Criminal  Justice  System article 82 paragraph (1), and Law No. Law Number 23 of 2002 Article 9 paragraph (1) concerning child protection where in the education system given to child convicts according to their interests and talents, convicts who have mental or physical disabilities also have the same right to education as children who are not dealing with the law or losing independence according to their interests and talents.
Keywords: Protection, Law, Prisoners, Children, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang mana mengatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga- lembaga penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana (Dedet, 2018). Yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  pidana  penjara.  Pada  prinsipnya  dalam  Hukum Pidana  Indonesia,  tujuan  pemberian  sanksi  pidana  haruslah  berfungsi  untuk  membina (membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan).
Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering  berperilaku  dan  bertindak  antisosial  yang  merugikan  dirinya,  keluarga,  dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak ini  akan  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  (LAPAS  Anak)  seperti  yang
diamanatkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  Dalam  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menegaskan,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  diistilahkan  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Akibat  tidak  adanya  perlindungan  anak  akan  menimbulkan berbagai  permasalahan  sosial  yang  dapat  mengganggu  penegakan  hukum,  ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan  apabila  kita  ingin  mengusahakan  pembangunan  nasional  yang  memuaskan (Pambudi et al., 2016).
Anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada kedua orangtuanya. Sebagai titipan, sudah sepatutnya anak memiliki hak atas dirinya yang menjadi  tanggungjawab  kedua  orangtuanya.  Hal  itulah  yang  kemudian  disebut  sebagai peran  di  dalam  sebuah  keluarga.  ayah,  ibu,  anak-anak,  dan  seluruh  anggota  keluarga mempunyai  peran,  hak,  dan  tanggungjawab  yang  satu  sama  lainnya  saling  melengkapi. Sehingga ayah dan ibu memiliki tanggungjawab yang luhur untuk mempertahankan rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan masyarakat. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Samsu & Yasin, 2021).
Oleh sebab  itu,  bukan  hanya orangtua yang  bertanggungjawab atas anaknya, akan tetapi  lingkungan  sosial  bahkan  negara  sekalipun  juga  berperan  sangat  besar  dalam terpenuhinya segala hak yang dipunyai oleh setiap anak. Peran keluarga, society, dan negara saling berhubungan satu sama lainnya dalam perlindungan hak-hak anak-anak yang tumbuh dan berkembang di wilayah tempat ia dilahirkan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat  bangsa,  merupakan  tolak  ukur  peradaban  bangsa  tersebut,  karenanya  wajib diusahakan  sesuai  dengan  kemampuan  nusa  dan  bangsa.  Perlindungan  anak  bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Di  era  digitalisasi  seperti  sekarang  ini,  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia  semakin komplek (M. S. Muhammad, 2010). Salah satunya di sebabkan perilaku masyarakat hukum yang  juga  multikompleks.  Setidaknya  dapat  di  bedakan  menjadi  dua  kategori  perilaku
masyarakat hukum di wilayahnya, yakni pertama, perilaku yang sesuai dengan norma, dan kedua, perilaku yang menyimpang dari norma seperti kejahatan dan pelanggaran. Adapun perilaku  menyimpang  dari  norma  tersebut  tidak  hanya  terjadi  pada  orang  dewasa,  akan tetapi juga terjadi pada anak-anak yang menyebabkan mereka sampai harus di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Namun demikian, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang masuk ke dalam rumah  tahanan  pun  tetap  mempunyai  hak  untuk  dilindungi  oleh  hukum.  Sehingga perlindungan  hukum  bagi  ABH  sangat  penting  untuk  di  jalankan.  Sebagaimana  menurut Retnowulan  Sutianto,  (Hakim  Agung  Purnabakti),  perlindungan  anak  merupakan  suatu bidang  Pembangunan  Nasional  (Pakpahan,  2016).  Melindungi  anak  adalah  melindungi manusia,  dan  membangun  manusia  seutuh  mungkin.  Hakekat  Pembangunan  Nasional adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur.  Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak  adanya  perlindungan  anak  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial  yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional (Setyawan et al., 2021).
Maka, ini berarti bahwa adanya suatu perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang dapat untuk memuaskan. Karena itulah, untuk mengukuhkan perlindungan hukum terhadap anak bahkan sekalipun ia telah berada di  rumah  tahanan,  diatur  beberapa  regulasi  yang  berlaku  di  dalam  ius  constitutum  di Indonesia.  Regulasi  tersebut  menurut  doktrin  disebut  dengan  Hukum  Anak,  yakni sekumpulan  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  anak.  Di  Indonesia,  hingga  kini Hukum  Anak  belum  terunifikasi,  akan  tetapi  terkodifikasi  dalam  beberapa  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak (AZIS, 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yaitu  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga
diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam gejala  yang  bersangkutan.  Untuk  itu  dilakukan  penelitian  yang  meliputi  metode-metode berupa (Pratiwi & Lemes, 2018).
Metode diartikan sebagai logic daria rti penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.
Peter  R.Senn  mengartikan  metode  yaitu  “  Suatu  prosedur  atau  cara  mengetahui sesuatu  dengan  menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis,  yang  mengandung prosedur berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah dan teratur”. Metode  penelitian  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  penelitian  itu  dilakukan  agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dan  yuridis  empiris,  deskriptif  analisis  yaitu penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  rinci,  sistemmatis  dan  menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  langsung  dari  masyarakat  berdasarkan  fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Sulaiman & ul Hosnah, 2022). Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha menggambarkan  atau  mendiskripsikan  peristiwa  dan  kejadian  tanpa  melakukan  hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode    yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun lembaga instansi pemerintah  dengan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil wawancara.
Penelitian  Hukum,  menurut  satu  sumber,  adalah  proses  mengidentifikasi  dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi. Penelitian hukum
dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum  yang  aspeknya  empiris.  Penelitian  ini  menyangkut  data  maka  dengan  sendirinya merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian empiris dalam disertasi ini mengkaji  mengenai  bekerjanya  instrumen  hukum  yang  mengatur  mengenai  Tanggung jawab  hukum  bagi  seorang  fisikawan  dan  didalam  masyarakat  dapat  melihat  bagaimana penegakan  hukumnya  beserta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  sehingga  dapat ditemukan formulasi kebijakan yang tepat untuk menghadapi jenis permasalahan hukum ini dan dapat dianalisis mengenai bagaimana Tanggung jawab hukum yang berbasis nilai-nilai keadilan di Indonesia (F. R. Muhammad, 2021).
Alat  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  yang mendalam  dengan  para  key  informan  yang  sudah  ditentukan  peneliti  berdasarkan karakteristik  penelitian.  Lincoln  dan  Guba  mengemukakan  maksud  wawancara,  yaitu mengkonstruksikan  mengenai  orang,  kejadian,  kegiatan,  organisasi,  perasaan,  motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.
Untuk mendapatkan data yang akurat perlu distribusi sampling dan penentuan secara acak (random) baik sederhana maupun tidak sederhana. Dalam  penelitian kualitatif guna mendapatkan  keputusan  tentang  besar  (magnitude)  nilai-nilai  parameter  populasi berdasarkan data sampel kita menggunakan proses yang disebut pendugaan.
Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak do Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada narapidana anak do Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam (Evy Harjono et al., 2023).
Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk  mendapatkan  norma,  kaidah  hukum  dan  asas  yang  benar-benar  relevan  untuk menjawab  masalah  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  metode  interprestasi  konsep  dan  abstraksi  untuk  mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya. Hubungan antara asas, kaidah  dan konsep hukum tersebut diuraikan secara kualitatif  dan  diurutkan  dalam suatu pola yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan  sebagai jawaban masalah penelitian yang  dapat dilakukan  dengan cara  deduktif,  yaitu  menggunakan  kaidah  hukum  dalam  Undang-Undang  Hukum  yang berkaitan dengan pidana sebagai premis umum dan mengaplikasikannya pada kasus yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan (Barus & Sylvia Biafri, 2020).
Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk  mendapatkan  norma,  kaidah  hukum  dan  asas  yang  benar-benar  relevan  untuk menjawab  masalah  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  metode  interprestasi  konsep  dan  abstraksi  untuk  mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Sebelum  lahirnya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, pada  dasarnya  anak-anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  dikategorikan  dalam  istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Pasal 59 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika  dan  zat  aditif  lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”
Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan Undang-Undangan dalam segala hal terutama dalam Penerapan Sistem Peradilan. Perlindungan dan perlakuan khusus ini diharapkan mampu menyelamatkan mimpi dan masa depan Anak agar menjadi suatu generasi penerus Bangsa tidak rusak dan membanggakan Negara. Penggolongan Anak sebagai dalam sistem Peradilan sangat diperlukan untuk guna mempertegas mengenai perlunya Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak  Pidana  yang  mana  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  sekaligus  memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi  saksi  tindak  pidana.  Dari  segi  perlindungan  hukum,  berdasarkan  Hukum Perlindungan  Anak,  ada  beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Sugiarto et al., 2021).
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  istilah  tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksud  dengan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  Anak  Didik  Sosialisasi.  menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam  Pasal  1  Ayat  2.  Berdasarkan  definisi  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
1. Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Maksudnya  adalah  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.
2. Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Maksudnya  yaitu  anak  yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.
Warga Binaan dalam Lapas yakni narapidana juga masih berstatus sebagai tahanan. Yakni orang tersebut masih berada dalam proses pengadilan dan belum mendapat vonis bersalah  atau  tidak  bersalah.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pembinaan  di  dalam Lapas disebut dengan Petugas Lapas atau dahulu di kenal dengan istilah sipir penjara yang merupakan anak kejahatan yang  berdasarkan tetapan majelis hukum  menempuh kejahatan di Badan Sosialisasi  sangat lama hingga baya 18 Tahun. Serta  anak yang melaksanakan aksi yang diklaim  ilegal untuk anak bagus bagi peraturan  perundang - undangan ataupun bagi peraturan  hukum  lain  untuk  yang  hidup    serta  legal  dalam    warga  yang  berhubungan  . Pembinaan  merupakan  sesuatu    edukasi  ataupun  bimbingan  yang  dicoba    dengan  cara siuman dari orang berusia pada  anak yang butuh berusia supaya jadi  berusia, mandiri serta mempunyai karakter  yang diartikan menggapai pandangan  membuat, rasa serta karsa. Bisa disimpulkan kalau pembinaan merupaka  cara yang dicoba buat mengubah tindakan orang dan membuat kepribadiannya,  alhasil apa yang di cita - citakan bisa  berhasil cocok dengan yang diharapkan (Pradana et al., 2021).
Manusia  merupakan  insan  yang    tidak  sempat  terbebas  dari  hak  serta    peranan. Rancangan hal“ hak” serta“  peranan” merupakan rancangan yang  terangkai pada tiap orang dimanapun serta  kapanpun yang cocok dengan uraian  kepada nilai - nilai ataupun prinsip - prinsip  hidu p yang dianut. Walaupun  ada uraian  yangn berlainan kepada rancangan“ hak”  serta“ peranan”, tetapi seluruhnya  membidik pada sesuatu titik yang  menyatakan kalau hak serta peranan  merupakan sesuatu yang elementer pada  orang. Oleh sebab itu, hak pula dipunyai  oleh para tahanan tercantum tahanan anak  dalam cara berkembang serta bertumbuhnya buat menggapai sesuatu  keceriaan. Keceriaan anak ialah bersama, adanya suatu kebahagian yang dilindungi merupakan  keceriaan yang mencegah.
Dalam    kondisi  ini  yang  dilindungi  merupakan  hak-hak  tahanan  anak  serta  yang berkaitan  akrab  dengan  suatu  berkembang  yang  bertumbuh  anak  merupakan  hak mendapatkan pembelajaran. Berdialog hak pembelajaran tahanan anak berhubungan akrab dengan  penerapan pembelajaran itu di Badan  Sosialisasi Lubuk Pakam. Dengan cara pokok penerapan pembelajaran itu bisa diamati dari aktivitas yang berupa tahanan anak di Badan Sosialisasi Kategori  Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Dari aktivitas tahanan anak itu bisa  juga  diamati  kalau  dalam  penerapan    pelampiasan  hak  atas  pembelajaran  kepada tahanan  anak  telah  dicoba  semaksimal  bisa    jadi  oleh  Badan  Sosialisasi  Kembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam meski sedang dari jauh dari  impian yang di idamkan hendak namun  perihal itu telah lumayan mensupport  kepada cara berkembang serta bertumbuh tahanan anak di Badan Sosialisasi Kategori Lembaga Pemasyrakatan Lubuk Pakam.
Perihal  itu  bisa  diamati  dengan  dikerjakannya  bermacam    kegiatan  serupa  dengan pihak luar buat  mensupport tujuan dari sosialisasi kepada  tahanan anak dan Tidak hanya mengarah pada pembelajaran, lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam pula berupaya untuk meningkatkan  atensi  serta  kemampuan  yang  terdapat  didalam  diri  para  tahanan    anak semacam  dilakukanya  penataran    pembibitan  gunting,  pertukangan  kusen,  perikanan, pertanian dan lain-lain (Astuti et al., 2020).
Bila buat aktivitas harus tetapi tahanan anak tidak mengikutinya hingga  bisa dikenakan ganjaran  semacam  susah  buat  memperoleh  hak-hak  tahanan  anak  yang  mempunyai ketentuan ialah leluasa bersyarat, kelepasan serta remisi. Buat tiap aktivitas yang diiringi oleh tahanan anak senantiasa diiringi dengan absensi. Berkatian dengan aktivitas tahanan anak di Badan  Sosialisasi,pengarang  bertukar  pandang  kalau  aktivitas  yang  sudah  diprogramkan oleh aparat Badan Sosialisasi di Lemaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam telah tertata dengan bagus    tetapi  dalam  pelaksanaanya  sedang  banyak  kendala-kendala  salah  satunya merupakan minimnya daya guru (Ma’sumah & Ramadhana, 2020) .
Buat  menggapai  tujuan  tersebut  hingga  dibuatalah  bermacam  berbagai    bentuk program- program rehabilitas social yang  mengarah pada pembelajaran serta  penataran pembibitan  dalam  cara    pembinaan  tahanan  anak.  Program  rehabilitasi  social  yang dimaksudkan  itu  mencakup  6  Program  pembelajaran  serta  penataran  pembibitan  yang diserahkan  sepanjang  tahanan  anak  menempuh  era  hukumannya.  Program-program  itu mencakup:
a. Pembelajaran Keimanan
b. Pembelajaran pemahaman berbangsa serta bernegara
c. Pembelajaran etika serta akhlak
d. Pembelajaran serta penataran pembibitan badan serta rohani; dan
e. Pembelajaran keahlian produktif (Etria, 2021).
Bersumber pada program-program diatas, hingga program itu dengan cara otomatis jadi  hak  tiap  tahanan  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam.  Pendidikan Keagamaan Dalam cara keimanan dan para tahanan anak diserahkan penataran membaca Alqur’ an serta pen gajian atau khotbah khsus untuk berkeyakinan islam. Perihal itu dicoba tiap hari melainkan pada hari jum’ at. Ini tidaklah sesuatu cara pembedaan kepada agama lain hendak namun supaya tahanan anak lebih bisa menguasai graf, tajwid serta Metode membaca  Alquran.  Tujuan  dari  Pembelajaran  ini  buat  membangkitkan  jiwa  serta pemahaman  buat  berkeyakinan  (Sinaga  &  Lubis,  2010).Pemeluk  mukmin  membenarkan kalau  dalam  membaca  Alquran,  ada  sejenis  dampak  yang  membuat  pola  kelakuan  serta respon kepada kegiatan membaca serta pembaca (Ardianto, 2013).
khusus  dari  pada  di  lembaga  pemasyarakatan  umum  atau  dewasa  lainnya  karena mengingat  usianya  yang  labil  masih  berusia  anak-anak,  sehingga  narapidana  anak dipisahkan  atau  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  perlakuan  yang  lebih  khusus  di dalam lembaga pemasyarakatan khusus (Nugroho et al., 2022). Karena Dalam menerapkan pembinaan kepada narapidana anak petugas harus menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang  menyatakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas perlindungan  keadilan  non  diskriminasi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  penghargaan terhadap pendapat Anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak pembinaan dan pembimbingan  Anak  proporsional  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (Pratama et al., 2023).
Sistem  pemenjaraan  pada  anak  seharusnya  berfokus  pada  penyediaan  layanan, dukungan,  dan  kesempatan  mereka  untuk  sekolah,  pekerjaan,  aktifitas,  prososial  orang dewasa, dan teman sebaya (Purwanto et al., 2019). Treatmen psikologis dan perlakuan positif lainnya juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya perwujudan kesehatan  mental  yang  baik  bagi  anak  di  penjara.  Pertimbangan  penerapan  treatmen
psikologi  tersebut  ditujukan  untuk  menghindari  masalah  dan  kerentanan  kejiwaan narapidana anak di penjara,  terlebih karena kesehatan mental merupakan kebutuhan yang penting bagi anak/remaja didalam penjara (Lumowa, 2017).

## SIMPULAN
Peraturan  sistem  pembinaan  terhadap  anak  di  lembaga  pembinaan  khusus  diatur dalam Undang-undang Nomor 3  Tahun 1997 tentang  pengadilan anak pasal 61 ayat  (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang perlindungan anak dimana dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu juga dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga  berhak  mendapatkan  pendidikan  sama  seperti  anak-anak  yang  tidak  berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya, dan apabila ada  narapidana  anak  yang  memiliki  kemampuan  dari  yang  lainnya  akan  mendapatkan pendidikan khusus. Perlindungan hukum terhadap narapidana anak diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak Pasal 1 ayat (15) Tentang  Peradilan  anak  nampak  jelas  bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  segala  kekerasan  diskriminasi  fisik  dan  moralnya agar  tetap  terciptanya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  dan  mulia,  dan  juga tertuang di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  peradilan  anak  dilaksanakan  berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole Terhadap  Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  B  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 37 – 47.
Azis, A. A. (2018). Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam  Tindakpidana  Korupsi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar.
Universitas Bosowa. Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/3543
Barus, B. J. P., & Sylvia Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,  7(1),  135 – 148.  Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Jips.V7i1.2020.135- 148
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Ii  A  Padang.  Universitas  Andalas. Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917
Etria,  W.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Korban  Meninggal  Dunia  Di  Pengadilan  Negeri  Pelalawan.  Universitas  Islam  Riau. Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426
Evy  Harjono, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M. Radityo Ari Wibowo, & Sarah Deviari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0 – 3  Tahun  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal  Lemhannas  Ri,  10(4),  25 – 40. Https://Doi.Org/10.55960/Jlri.V10i4.368
Lumowa, H. B. (2017). Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum, 5(1).
Ma’sumah, M., & Ramadhana, M. (2020). Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan. Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech), 3(1), 235 – 242.
Muhammad, F. R. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis. Universitas Andalas.
Muhammad,  M.  S.  (2010). Pelaksanaan  Pendidikan  Agama  Islam  Bagi  Narapidana  Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/44940
Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal  Dunia  Menurut  Uu  Nomor  22  Tahun  2009  Dalam  Perspektif  Keadilan. Veritas, 8(2), 21 – 39. Https://Doi.Org/10.34005/Veritas.V8i2.2061
Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iiapontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(3).
Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga
Pemasyarakatan  Sebagai  Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Dengan  Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang).
Diponegoro Law Journal, 5(3), 1 – 17. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Dlj.2016.12570
Pradana, K. A., Sugiartha, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana  Anak  Di  Lembaga. Jurnal  Preferensi  Hukum,  2(3),  513 – 518. Https://Doi.Org/10.22225/Jph.2.3.3993.513-518
Pratama, M. A., Ayu, H., & Yudanto, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Wonogiri. Jurnal Bevinding, 1(01), 297 – 307. Http://Journal.Uniba.Ac.Id/Index.Php/Jb/Article/View/687
Pratiwi,  S.  A.,  &  Lemes,  I.  N.  (2018).  Pelasanaan  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. Kertha Widya, 6(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37637/Kw.V6i1.492
Purwanto, K. M. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 113 – 123.
Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 18 – 38. Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.60
Setyawan,  B.  N.  N.,  Natangsa  Surbakti,  S.  H.,  &  Kelik  Wardiono,  S.  H.  (2021). Efektifitas Pelaksanaan  Asimilasi  Terhadap  Terpidana  Tindak  Pidana  Narkotika  Studi  Kasus  Di Rumah  Tahanan  Kota  Surakarta.  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/90801
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  Dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595
Sugiarto, K., Wiacaksono, K. B., Wiacaksono, K. B., Sumiati, S., Sumiati, S., Dewi, S. P., & Dewi, S.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Ngawi. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 66 – 71. Https://Doi.Org/10.33319/Yume.V7i1.83
Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak  Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  Di  Lembaga
Pemasyarakatan. International  Journal  Of  Social,  Policy  And  Law,  3(2),  57 – 67. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.8888/Ijospl.V3i2.121