## KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV

## Septia Febriani, Tantimin
Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: { 1951132.septia@uib.edu }

## Abstrak
Tujuan  pada  kegiatan  penelitian  ini  yakni  guna  melakukan  pengkajian  perlindungan mengenai  suatu  karya  sinematografi  berbentuk  video  yang  disiarkan  secara  langsung kemudian  dilakukan  pengunggahan  ke  sebuah  aplikasi  di  Instagram  yaitu  Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  agar  memahami  sanksi-sanksi  hukum  mengenai tindakan melanggar  penyiarannya kembali  video siaran langsung Instagram dengan tidak ada  perizinan  penciptanya.  Menggunakan  suatu  metode  yaitu  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  Undang-Undang  serta  pendekatan  analisis.  Hasil  penelitian menyatakan  yakni  video  yang  disiarkan  secara  langsung  pada  Instagram  yang  dilakukan pengunggahan  IGTV,  diklasifikasikan  merupakan  karya  sinematografi  maka  pemegang hak  ciptanya  memperoleh  perlindungan  hukum  terkait  karya  dirinya  sesuai  aturan  pada Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014.  Tapi  nyatanya  di pembahasan  pasal  tersebut  masih  dijumpai  terdapat  normanya  yang  kabur  yakni  dari definisi  karya  sinematografi  yang  sekadar  dibatasi  pada  film.  Sanksi  hukum  mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  merupakan  sanksi  pidana  sesuai  yang diaturkan  dalam  pasal  113  ayat  (2)  serta  sanksi  perdata  mencakup  penggugatan  ganti kerugian.
Kata kunci: Video Siaran Langsung, Hak Cipta, IGTV

## Abstract
The  purpose  of  this  research  activity  is  to  conduct  an  assessment  of  the  protection  of  a cinematographic work in the form of a video that is broadcast live and then upload it to an application  on  Instagram,  namely  Instagram  Television  (IGTV)  based  on  Law  Number  28 of  2014  concerning  Copyright.  In  addition,  this  study  aims  to  understand  the  legal sanctions  regarding  acts  of  violating  the  re-broadcasting  of  Instagram  live  videos  without the permission of the creator. Using a method, namely normative legal research with a law approach and an analytical approach. The results of the study stated that videos that were broadcast live on Instagram where IGTV was uploaded were classified as cinematographic works, so the copyright holder obtained legal protection regarding his own work according to the rules in Article 40 Paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014. But In fact, in the  discussion  of  the  article,  it  is  still  found  that  there  are  vague  norms,  namely  from  the definition  of  cinematographic  works  which  are  only  limited  to  films.  Legal  sanctions regarding acts of violating re-broadcasting with no licensing provided for in Law Number 28 of 2014 are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions include claims for compensation.
Keywords : Live Broadcast Video, Copyright, IGTV

## PENDAHULUAN
Kekayaan  intelektual  (KI)  yaitu beragam  hak  dalam  melakukan  suatu tindakan  mengenai  aset  intelektualnya yang  diberi  pengaturan  dari  norma maupun hukum yang diberlakukan. 1 KI yaitu  hasil  pengolahan  otak  manusia yang diterapkan mencakup penciptaan dengan  bentuk  karya,  desain,  seni, dan  juga  temuan  yang  bisa  digunakan sehari-hari.  Hasil  pengolahan  otak tersebut lalu bisa dilakukan perumusan suatu  intelektualitas. 2 KI  yakni  hak suatu kebendaan yang ada pengakuan hukum  secara  sah  terkait  benda  yang tidak  mempunyai  wujud  mencakup aset  ataupun  kreasi  intelektual,  yang bisa berwujud Hak Cipta, paten, brand, dan  sebagainya. 3 Hak  cipta  sebagai suatu  bagian  atas  aset  intelektualitas yang  mempunyai  ruangan  lingkup objek  dilindungi  terluas.  Dikarenakan meliputi  ilmu  pengetahuan,  sastra, serta  seni  yang  didalam  ada  juga program komputer. Hak Cipta merupakan hak khusus untuk penciptanya  ataupun  yang  menerima hak  guna  menginformasikan  ataupun memperbanyak
ciptaan dan memberikan  perizinan  terkait  tu  pada bidang pengetahuan, seni, serta sastra, dengan pembatasannya.
Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak
1 Al-Fatih,  S.  (2021).  Analisis  Keterhubungan Konsep  Merek  dengan  Nama  Domain:  Kajian Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia. Journal  of Judicial Review , 23 (2), 257-264.
2 Nopiana,  N.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak Merek:  Suatu  Kajian  Komparatif  Antara  Jepang Dan  Indonesia. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum, 4(2), 389-400.
3 Ayunda,  R.,  &  Maneshakerti,  B.  (2021). Perlindungan  Hukum  Atas  Motif  Tradisional  Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3),
822-833.
Cipta  (selanjutnya  disebut  UU  Hak Cipta)  diberi  pengaturan  yakni  Hak Cipta  sebagai  suatu  hak  eksklusif penciptanya yang  muncul secara langsung didasarkan atas prinsip deklaratif ketika ciptaan sudah direalisasikan berbentuk nyata dengan tidak  ada  pengurangan  pembatasan selaras terhadap kebijakan UU. 4
Ada  pula  berbagai  ciptaan yang diberi perlindungan pada berbagai  bidang  ciptaan  pada  aspek ilmu  pengetahuan,  kesastraan,  serta seni dimana merupakan karya sinematografi. Melalui
karya sinematografi,  mampu  menciptakan film. 5 Pengertian  Film  didefinisikan karya  seni  dan  budaya  sebagai pranata sosial serta media berkomunikasi  masa  yang  diciptakan didasarkan  atas  kaidah  sinematografi adanya  suara  ataupun  tanpa  suara serta  bisa  ditampilkan,  film  pun terkenal merupakan storage media dari karya sinematografi itu. Film diciptakan melalui  suatu  benda  kamera  yang direkam dari  seseorang. 6 Pada  zaman yang  kian  berkembang,  sudah  banyak film  yang  diciptakan  agar  dinikmati oleh  rakyatnya  terutama  pada  negara Indonesia. Berbicara mengenai pemutaran  film,  bioskop  adalah  lokasi pertama berbagai film dilakukan pemutaran  saat  masa  diputarnya  film tuntas, televisi dan media lainnya yang berlisensi  dari  hak  perekonomian sudah  bisa  melakukan  pemutaran  film
4 Mahartha,  A.  (2018).  Pengalihwujudan  Karya Sinematografi  Menjadi  Video  Parodi  Dengan Tujuan  Komersial  Perspektif  Perlindungan  Hak Cipta. Jurnal Kertha Patrika, 40(1), 13-23.
5 Effendi,  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Franchisor  dan  Franchisee  Pada  Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). Jurnal Inovasi Penelitian , 2(2), 533-548.
6 Ibid
itu. 7 Pada  kaitan  pemutaran  film, banyak  pula  oknum  warga  yang menggunakan  beragam  cara  yang berpeluang ada bajakan dengan mengamati  banyaknya  warga  lainnya yang belum ataupun tidak bisa melihat dengan langsung filmnya pada cinema atau  bioskop.  Di  tahun  2016,  warga Indonesia kembali ditampilkan beragam  lawakan  jadul  yang  kocak oleh Warkop DKI di movie Warkop DKI Reborn,  tetapi  tentunya  tidak  sama dengan movie Warkop DKI yang sudah ada. film tidak dilakonkan dari pemeran aslinya  group  Warkop  DKI.  Melebihi enam  juta  penonton  dari  Indonesia, melakukan  tontonan movie Warkop DKI  Reborn,  tapi  pada  penayangan minggu  kedua,  pada  daerah  Jakarta ada aksi yang berpeluang pelanggaran kepada  Hak  Cipta  mengenai  film  dari oknum  penontonnya.  Hal  yang  unik, peristiwa yang berpeluang ada bajakan  ini  mempergunakan  aplikasi Bigo  Live  tidak  serupa  peristiwa membajak yang lain yang mempergunakan  media  kamera  untuk merekam.  Pada  peristiwa  ini,  kejadian itu  dilaksanakan  dengan  layanan  Live dengan  melalui  Streaming  di  aplikasi Bigo Live. Bigo Live sendiri merupakan sebuah  aplikasi  di  sosial  media digunakan untuk melakukan penyiaran dengan langsung kegiatan yang dilaksanakan melalui fitur Broadcasting Live .  Pada  peristiwa  ini,  penonton dengan langsung
melakukan penyiaran  film  dengan  tindakan  yang berpeluang  ada  bajakan  lewat  aplikasi Bigo  Live  ini.  Fitur  ini  dapat  pula dilaksanakan  dari  sosial  media  yang lain misalnya Instagram dan facebook. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini
7 Isnaina,  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi  Di  Aplikasi  Telegram. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (7), 992-1006.
adalah  1)  Bagaimana  perlindungan hukum terhadap video siaran langsung yang  di  unggah  ke  IGTV?;  dan  2) Apakah  melakukan  siaran  langsung pada  saat  pemutaran  film  di  bioskop melanggar  hak  cipta?.  Tujuan  dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman  terkait  bagaimana  suatu hukum melindungi video siaran langsung yang diunggah ke IGTV serta bagaimana perlindungan hukum terhadap film di bioskop yang dilakukan siaran langsung oleh oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab agar  memahami  sanksi-sanksi  hukum yang akan dikenakan karena melanggar Hak Cipta.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  atau  yang disebut juga legal research merupakan suatu  penelitian  untuk  memecahkan suatu  permasalahan  isu  hukum  yang terjadi dengan
memberikan pandangan tentang apa yang selayaknya  atas  isu  yang  disajikan. Pada  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif yang  memiliki  objek  kajian  berupa aturan  hukum  dan  berdasarkan  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  hukum  tersier.  Adapun  metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ini menggunakan metode analisis  data  secara  kualitatif  yang melakukan  pengumpulan  data  dari studi kepustakaan, dan sumber internet lainnya.
Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum terhadap Video Siaran Langsung Yang Diunggah ke IGTV Perkembangan kemajuan teknologi  pada  bidang  Informasi  dan komunikasi,  sudah  memberi  kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi.  Salah  satu  perkembangan
di  bidang  teknologi  adalah  Internet. 8 Dengan  adanya  Internet  secara  tidak langsung  memberikan  dampak  positif seperti akses Informasi, hiburan, industri  kreatif  dan  pemasaran  produk yang  mampu  memberikan  kontribusi untuk  pertumbuhan  ekonomi  nasional Namun  Internet  juga  memberikan dampak yang negatif, seperti banyaknya  orang  dengan  kemampuan yang  dimiliki  dalam  bidang  teknologi mempergunakan  keilmuannya  untuk membawa  rugi  individu  lain  misalnya pembajakan  hasil  karya  cipta  individu lainnya  dengan  tidak  ada  perizinan. Sehingga  konsep  perlindungan  tak hanya  tertuju  kepada  produk  yang sudah  jadi,  namun  pula  dalam  hak kekayaan intelektual. 9 Contohnya pada bidang Hak Cipta. Dengan terdapatnya UU  Hak  Cipta  mengenai  Hak  sebagai perangkat hukum yang berperan melindungi  ciptaan  yang  berbagai macam  dari  pencipta. 10 Adapun  ciptan yang  diberi  perlindungan  dari  UU  Hak Cipta yaitu sebuah hasil kreasi manusia dengan menggunakan intelektualnya  pada  aspek  keilmuan pengetahuan,  seni  maupun  sastra sesuai  pada  Pasal 1 Angka  3  UU  Hak Cipta. Tidak hanya itu karya cipta atau ciptaan akan mendapatkan perlindungan  hukum  apabila  ciptaan tersebut  telah  berwujud  nyata  yang bisa diamati dari panca indra misalnya
8 Roselvia,  R.  S.,  Hidayat,  M.  R.,  &  Disemadi,  H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak
Cipta. Indonesia  Law  Reform  Journal , 1 (1),  111- 121.
9 Ningsih,  A.  S.,  &  Maharani,  B.  H.  (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap
Pembajakan  Film  Secara  Daring. Jurnal  Meta- Yuridis , 2 (1).
10 Pohan,  T.  G.,  Sahira,  S.  S.,  Khalistia,  S.  F.,  & Wibawanto,  W.  N.  (2021).  Perlindungan  Hak Moral  Pencipta  dalam  Hak  Cipta  terhadap  Distorsi Karya  Sinematografi  di  Media  Sosial. Padjadjaran Law Review , 9 (1).
dilihat,  didengar  dan  lain  sebagainya. Namun  sebaliknya  hukum  Hak  Cipta terhadap  suatu  karya  /atau  ciptaan yang  masih  dalam  tahap  Ide  yang belum  diwujudkan  tidak  bisa  dilindungi oleh  hukum  Hak  Cipta.  Salah  satu bentuk penyimpangan dalam era teknologi  dan  industri  kreatif  adalah penyebaran  tanpa  izin  dari  karya sinematografi misalnya film. 11
Banyaknya penyebaran melalui media sosial seperti instagram, facebook,  dan  sejenisnya  oleh  oknum yang tidak bertanggung jawab membuat pencipta film menjadi gelisah dalam
berkreasi. Tindakan penyimpangan  tersebut  sudah  jelas tindakan  legal  dan  mengakibatkan timbulnya  kerugian  pada  pencipta karya film. Meskipun didalam pasal 40 ayat  (1)  huruf  m  UU  Hak  Cipta  sudah mengatur mengenai perlindungan hukum  atas  karya  sinematografi  yaitu film  Seiringan  dengan  perkembangan dari  tahun  ke  tahun  muncul  ide  kreatif dalam  dunia  sinematografi  yaitu  video live instagram yang dilakukan pengunggahan ke IG televisi (selanjutnya  disebut  IGTV).  IGTV merupakan  wadah  bagi  kemajuan  fitur stories yang ada di Instagram. Dimana IGTV  memiliki  format  vertikal  yang menyuguhkan  video  siaran  langsung maupun  video  lainnya  dengan  durasi hingga  1  jam  lamanya. 12 Video  Siaran langsung  pada  mulanya  merupakan video dokumentasi aktivitas seseorang yang  disaksikan  secara  langsung ( Realtime ) oleh pengikutnya di Instagram.  Dalam  pembuatan  video tersebut pengguna akan diberikan opsi /atau pilihan untuk membagikan
11 Wiryawan,  I.W.  (2018). Buku  Ajar  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  Optimalisasi  Perolehan Sertifikat Hak Cipta . Denpasar: Swasta Nulus., 37.
12 Dharmawan,  N.  K.  S.  (2017).  Protecting Traditional  Balinese  Weaving  Trough  Copyright Law: Is It Appropriate?. Diponegoro Law Review , 2 (1), 57-84.
pemutaran  ulang  ke  IGTV  maupun mengunduh  video  untuk  keperluan penyimpanan
Dengan adanya perkembangan  video  siaran  langsung ini  memberi  kesempatan  besar  bagi masyarakat  umum  untuk  sekedar membagikan  aktivitas  yang  mereka lakukan. 13 Namun momen ini dimanfaatkan  dengan  khususnya  oleh publik figur agar meningkatkan kepopularitasan, pengikut, serta meningkatkan  penghasilan  dari  jasa endorsement yang  dilakukan  dengan kerjasama  promosi  barang  dan/atau jasa online shop melalui siaran langsung Instagram. Sehingga dari sini video siaran langsung Instagram bernilai ekonomisnya tinggi dikalangan publik  figur maupun  warga  pada umumnya. 14 Dengan begitu banyaknya orang  yang  melakukan  kegiatan  video siaran  langsung  tersebut,  secara  tidak langsung  melahirkan  para  penggiat media  sosial  seperti selebgram dan influencer ditengah masyarakat.
Dengan  adanya  keuntungan  yang didapat, timbul peluang adanya pelanggaran  Hak  Cipta  video  siaran langsung  Instagram  yang  dilakukan pengunggahan  ke  IGTV.  Pelanggaran tersebut  seperti  menyiarkan  video siaran langsung publik figur tanpa izin. Dari  hal  ini  pastinya  mengakibatkan dampak  rugi  dari  segi  moral  maupun perekonomian  untuk  pencipta  video siaran  langsung  di  Instagram.  Di Dalam  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa hasil dari karya sinematografi mendapat
13 Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. (2019). Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Penggunaan Lagu  Sebagai  Suara  Latar  Video  di  Situs Youtube. Kertha Semaya: Journal Ilmu
Hukum , 7 (10), 1-14.
14 Pramana,  A.  B.,  Ngadino,  N.,  &  Sukma,  N.  M.
(2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal  Berdasarkan  UU  RI  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. Notarius , 14 (1), 58-72.
perlindungan  Hak  Cipta.  Pengertian karya  sinematografi  merupakan  karya cipta  /atau  ciptaan  yang  bentuknya gambar  bergerak  film periklanan, dokumenter,  cerita  yang  diciptakan bersama skenario maupun film cartoon . 15 Sehingga,  mengacu  pada pembahasan  itu  yakni  bahwa  karya sinematografi  sekadar  diberi  batasan pada  bentuk  filmnya  saja,  walaupun didalam penjelasan karya sinematografi mencakup gambar bergerak  serta  bisa  dipertunjukan  di media  lainnya  misalnya  video  siaran langsung  di  Instagram  juga  wajib memperoleh  perlindungan  Hak  Cipta. 16
Maka harus melakukan analisis  mengenai  kaburnya  norma didalam  pasal  40  ayat  (1)  huruf  m tersebut, sehingga jika dikemudian hari ditemukan  pelanggaran  maka  dapat ditentukan sanksi hukum bagi penyiaran video siaran langsung Instagram  tanpa  izin  pencipta  oleh stasiun televisi maupun media lainnya. Dalam  dunia  internasional,  pengertian Hak  Cipta  ataupun Copyright diberi pengaturan  pada Berne  Convention dan  lalu  diberi  penegasan  kembali pada Agreement  on  Trade  Related Aspects Of intellectual Property Rights kemudian  sebutannya  dengan TRIPs Agreement .  Namun TRIPs  Agreement sendiri  bukanlah  sebuah  aturan  yang dengan  rinci  atau  khusus  mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tetapi lebih kepada perjanjian  yang  mencangkup  barang, jasa, serta kekayaan intelektual sebagai  bagiannya  atas  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Agreement) dengan  ditandatangani  oleh  negara
15 Ibid.
16 Ginting,  A.  R.  (2020).  Perlindungan  Hak  Moral dan  Hak  Ekonomi  terhadap  Konten  Youtube  yang Dijadikan  Sumber  Berita. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 14 (3), 579-596.
anggota  nya.  Sebagai  anggota  dalam WTO , Indonesia secara tidak langsung harus  mematuhi TRIPs Agreement termasuk  menjadikannya  acuan  ke dalam  UU  Hak  Cipta.  Seiringan dengan  perkembangan  teknologi  dan industri  kreatif,  karya  sinematografi pun  lambat  laun  akan  berkembang mengikuti zaman seperti salah satunya wujud video siaran langsung Instagram yang dilakukan pengunggahan menuju IGTV.  Hasil  karya  cipta  ini  pun  tak dapat terhindarkan dari masalah hukum  modern,  misalnya  berkaitan mengenai  pembajakan  video  tanpa seizin  pencipta.  Dari  permasalahan inilah  pentingnya  melindungi  hak-hak pencipta atas sebuah karya cipta /atau ciptaan  yang  sudah  jelas  diatur  pada UU Hak Cipta mengenai Hak Eksklusif. Hak  Eksklusif  yakni  hak  khusus  yang hanya  dimiliki  untuk  penciptanya  agar bebas mempraktikan ciptaannya, sedangkan  individu  maupun  pihak lainnya tidak diperbolehkan mempraktikan  ciptaan  dari  pencipta tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak yang memegang Hak Cipta. istilah Hak Eksklusif  juga  diatur  didalam  pasal  4 UU Hak Cipta yang memberi penjelasan bahwa Hak Eksklusif meliputi  adanya  hak  moral  serta  hak ekonomi.  Hak  moral  disini  dapat diartikan  yaitu  hak  yang  selalu  ada selamanya  pada  diri  penciptanya, seperti  hak  agar  melekatkan  nama pencipta,  mengubah  isi  kandungan dan/atau  judul  atas  ciptaan  nya. 17 Sementara  hak  ekonomi  yaitu  hak yang berkaitan dengan manfaat ekonominya  itu  sendiri  baik  dari penjualan hasil ciptaanya.
Adapun  pengalihan  ciptaan disini berupa memberi lisensinya
17 Selian,  F.  M.  (2018). Perjanjian  baku  dalam endorsement  di  media  sosial  instagram (Bachelor's thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
terhadap pihak lainnya dengan memberikan royalti. Pengaturan mengenai  kedua  hak  tersebut  diatur dalam  UU  Hak  Cipta  yang  mana  hak moral  diberi  pengaturan  pada  pasal  5 hingga  pasal  7  UU  Hak  Cipta  dan  hak ekonomi  diberi pengaturan pada pasal 8  hingga  pasal  11  UU  Hak  Cipta.  Hak moral  sendiri  mempunyai  tiga  dasar yaitu Right  of  Publication , Right  of Paternity and Right of integrity . Pengertian dari  Right  of  Publication adalah  hak  /atau  kewenangan  dari pencipta dalam menentukan ciptaannya  yang  akan  dipublikasikan. Right  of  Paternity adalah  hak  dalam mewajibkan /atau memaksa disebutkan nama pencipta di ciptaannya  yang  tertuang  didalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Cipta.  Sedangkan Right  of  integrity adalah  hak  /atau  kewajiban  untuk melindungi  reputasinya  dengan  selalu menjaga  integritas  /atau  martabat ciptaannya  yang  tertuang  didalam pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Selanjutnya  mengenai  pembahasan hak  ekonomi,  seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  hak ekonomi yakni hak mendapatkan pendapatan  melalui  penjualan  dan penggunan  hasil  ciptaan. 18 Seorang pemegang Hak
Cipta berhak
menerbitkan,
menggandakan,
mendistribusikannya terhadap
ciptaannya  guna  dijual  dipasaran, maka secara tidak langsung si pencipta akan memperoleh keuntungan  dari  ciptaannya  tersebut.
19 Demikian  pula  dengan  hak  ekonomi yang dimiliki oleh pencipta video siaran langsung  yang  hanya  diperuntukan kepada  pencipta.  Dimana  di  pihak
18 Ibid
19 Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan  Intelektual  Bagi  Produk  Kreatif  Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (1), 130-150.
lainnya  tidak  bisa  menggunakan  hak ekonomi tanpa adanya pengalihan Hak Cipta dengan cara pewarisan, dan lain sebagainya  yang  diatur  didalam  Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Tidak hanya tu,  individu lainnya yang tidak memiliki hak juga tidak dibolehkan menggunakan  hak  eksklusif  tanpa perizinan penciptanya dalam mengutip sebagian  dan  /atau  seluruh  ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumber  ( plagiarisme ),  memperbanyak, membuat  salinan,  menjual,  merekam dan menyebarkan kembali untuk kepentingan komersial
yang bertentangan dengan Undang-
Undang. Landasan hukum dari perlindungan  Hak  Cipta  seperti  yang dijelaskan diatas mengenai hak eksklusif tentang video siaran langsung Instagram yang dilaksanakan pengunggahan kedalam
IGTV
berdasarkan  atas  kebijakan  pasal  40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. 20
Dalam  penjelasan  UU  Hak Cipta tersebut belum dijelaskan secara rinci  apakah  video  siaran  langsung termasuk karya sinematografi.
Penjelasan  di  dalam  pasal  tersebut mengenai  karya  sinematografi  berupa gambar  gerak  yang  hanya  terbatas pada film periklanan, reportase, dokumenter,  ataupun  film  cerita  yang diciptakan  bersama  skenario,  dan  film cartoon .  Sedangkan video siaran langsung  tersebut  sudah  memenuhi dari  pengertian  karya  sinematografi berupa adanya gambar bergerak ( moving  mage ).  Maka  oleh  karena  itu dengan  adanya  suatu  pembatasan karya sinematografi yang hanya dalam karya  film  ini  membuat  Pasal  40  ayat (1)  huruf  m  tersebut  menimbulkan adanya  kaidah  ataupun  normanya  jadi kabur sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan mengenai video siaran langsung. Dengan adanya
20 Ibid .
norma  yang  kabur  tersebut  memicu banyaknya  pelanggaran  Hak  Cipta salah  satunya  video  siaran  langsung yang  disiarkan  kembali  oleh  stasiun televisi dan media  lain seperti youtube guna  kepentingan  komersial.  Maka dari  sinilah  perlu  adanya  kejelasan dalam  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  UU Hak  Cipta  tentang  penjelasan  lebih rinci  mengenai  karya  sinematografi tersebut.  Dengan  adanya  payung hukum mengenai video siaran langsung tersebut, jika pada prakteknya  di  lapangan  setiap  orang yang  ingin  menjalankan  hak  ekonomi dari  pencipta  karya  sinematografi dalam  hal  ini  video  siaran  langsung wajib  mendapatkan  izin  pencipta  dan melaksanakan perjanjian lisensi. 21
Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian lisensi tersebut  diantaranya licensor dan licensee dengan isi perjanjian pemberian  izin  untuk  melakukan  hak ekonomi  seperti  penerbitan  hingga penyewaan  ciptaan  dari  pencipta  / atau  sang  pemegang  Hak  Cipta (licensor) kepada  pemegang  lisensi (licensee) dengan  diimbangi  royalti ataupun syarat tertentu. Jadi walaupun belum  terdaftar  Hak  Cipta  terhadap ciptaannya,  akan  tetap  memperoleh perlindungan secara hukum, bila dikemudian  hari  timbul  /atau  diketahui terdapat  suatu  pelanggaran  dan/  atau sengketa  dalam  hal  kepemilikan  Hak Cipta  oleh  orang  lain.  Peningkatan kasus langgaran Hak Cipta di lndonesia dilatarbelakanginya berbagai faktor misalnya faktor ekonomi, dengan  adanya  tekanan  baik  dari situasi  dan  kondisi  yang  membuat masyarakat berupaya untuk menambah  pendapatan  dengan  jalan
21 Pricillia,  L.  M.  P.,  &  Subawa,  I.  M.  (2018). Akibat  Hukum  Pengunggahan  Karya  Cipta  Film Tanpa  Izin  Pencipta  Di  Media  Sosial. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (11), 1-15.
yang  tidak  benar  seperti  membajak karya  cipta  orang  lain.  Faktor  sosial budaya,  masyarakat  didalam  membeli produk  masih  berorientasi  pada  harga barang  bukan  kualitas  produk  asli pencipta  yang  dibuat  dengan  jerih payah  dan  kemampuan  intelektual. Serta faktor pendidikan, tentang adanya  Undang-Undang  Hak  Cipta yang  masih  kurang  digolongkan  ke masyarakat luas mengakibatkan kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta.  Maka  dari  adanya  faktor-faktor tersebut  memberi  dampak  terhadap penambahan  kasus  pelanggaran  Hak Cipta.  Termasuk  juga  seperti  sebuah live  streaming yang  diupload  ke  lGTV. 22
Dimana video tersebut disiarkan  kembali  oleh  pihak  televisi dan  /atau  media  lainnya  seperti Youtube  dengan  membuat  konten video reaction terhadap  video  siaran langsung yang dilakukan demi kepentingan komersil tanpa sepengetahuan  dan  seizin  pencipta. Kejadian  ini  jelas  merupakan  tindakan yang  melanggar  hak  eksklusif  serta memberikan  kerugian  baik  secara moral  dan  ekonomi  khususnya  bagi pencipta  video  siaran  langsung  yang sudah  jelas  dilindungi  oleh  UU  Hak Cipta. Dimana tindakan tersebut sudah melanggar  pasal  9  ayat  (2)  yang menjelaskan seseorang wajib mendapat izin pencipta terlebih dahulu apabila ingin melaksanakan hak ekonomi, dan pada ayat (3)
menjelaskan  apabila  tanpa  izin  dari pencipta
seseorang dilarang melakukan penggandaan secara komersial atas Hak Ciptaan. Dan tidak hanya  itu  adanya  pelanggaran  Hak
22 Sediaty,  T.  (2014).  Harmonisasi  Prinsip-Prinsip Trips  Agreement  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual dengan  Kepentingan  Nasional. Fiat  Justisia  Jurnal Ilmu Hukum , 8 (4), 595-613.
Cipta  juga  sudah  diatur  pada  pasal 113 ayat (2) yang menjelaskan “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  pencipta sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau  huruf  h  untuk  penggunaan secara  komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)”. Dari penjelasan kasus tersebut, apabila dalam hal ini pencipta karya  video  siaran  langsung  merasa dirugikan secara hak ekonominya atas penggunakan  karya  cipta  tanpa  izin penciptanya dapat melaksanakan penggugatan  ganti  kerugian  menuju peradilan  niaga  mengenai  tindakan melanggar  Hak  Cipta  sesuai  yang diberi pengaturan pada  di dalam pasal 99  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Yang dimana  isi  dari  gugatan  berupa permintaan untuk memberikan keuntungan baik seluruh /atau sebagian  atas  pemanfaatan  karya  dari hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  sesuai dengan  pasal  99  ayat  (2)  UU  Hak Cipta.  Selanjutnya  pada  pasal  96  ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta menjelaskan mengenai gugatan penggantian kerugian
ini
diberi serta dicantumkannya  sekaligus  pada  amar putusan  peradilan  terkait  perkara  delik Hak  Cipta  dengan  membayar  ganti kerugian terhadap penciptanya dengan tenggang  waktu  paling  lambatnya enam bulan sesudah terdapat putusan peradilan  dengan  kekuatan  hukum tetap diterbitkan. 23 Namun perlu dicermati bahwa segala bentuk
23 Windiantina,  W.  W.,  Purgito,  P.,  Dermawan,  I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. (2022). Hak Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perspektif  Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1).
pelanggaran  Hak  Cipta  digolongkan sebagai  delik  aduan,  seperti  yang tertuang  pada  pasal  120  UU  Hak Cipta. Setiap masyarakat berhak dalam menciptakan pelaporan maupun pengaduan  yaitu  sudah  ada  delik terhadap pihak yang berwenang. Akan tetapi  di  dalam  delik  aduan  ini  tidak semua  warga  negara  /ataupun  orang biasa  bisa  melaporkan  ke  Pengadilan Niaga bahwa telah terjadi pelanggaran Hak  Cipta. 24 Hanya  pencipta  dan/atau pihak  terkait  yang  merasa  dirugikan bisa  melakukan  pelaporan  dalam pelanggaran  tersebut.  Namun  apabila tidak  adanya  tuntutan  dari  pencipta, dan  /atau  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  dengan  ciptaan,  maka orang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  tersebut  tidak  dapat  diproses secara  hukum.  Untuk  meminimalisir terjadinya tuntutan baik pidana maupun gugatan penggantian
kerugian  dan  tidak  akan  ada  lagi kasus-  kasus  Hak  Cipta  yang  terkait, maka perlu adanya tindakan pencegahan. Dimana tindakan pencegahan  tu  seperti  pihak-pihak yang  ingin  menggunakan  karya  cipta video  siaran  langsung  tersebut  harus meminta  perizinan  dari  penciptanya yang sebutannya lisensi agar mempergunakan video baik keseluruhan maupun sebagiannya serta  memberikan  royalti  sebagai bentuk kerja sama.
Pelanggaran Hak Cipta melalui penayangan  Siaran  Langsung  Film di Bioskop melalui Platform IGTV
Kemajuan  teknologi  Informasi mempermudah  tiap  individu  dalam melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu guna  mendukung  keperluan  mengenai
24 Ibid.
hiburan. 25 Saat  akan  menonton  film tidak harus mengantri dalam melakukan  pembelian  tiketnya  atau membeli  CD  pada  toko-toko,  melalui akses  situs  yang  menyajikan  beragam film  dengan streaming telah  dapat dinikmati  berbagai  film  yang  ingin ditonton. 26 Film  yaitu  karya  ciptaan seni  budaya  sebagai  pranata  sosial maupun  media  interaksi  masa  yang diciptakan  didasarkan  atas  kaidah sinematografi  dengan  ataupun  tanpa adanya suara bisa ditampilkan. Karena merupakan suatu karya cipta, film yaitu bagiannya  atas  aset  intelektual  serta terlekat hak di diri penciptanya. Hak tu bernama  Hak  Cipta.  Hak  cipta  yakni hak ekseklusif penciptanya yang timbuI secara otomatis didasarkan atas prinsip  deklaratif  sesudah  ciptaannya direalisasikan pada bentuk nyata tanpa adanya  pengurangan  batasan  selaras terhadap  kebijakan  aturan  UU.  Hak yang  terlekat  di  diri  individu  pencipta yaitu  hak  ekonomi  serta  hak  moral. Hak  ekonomi  merupakan  hak  yang dipunyai  individu  Pencipta  ataupun Pemegang Hak
Cipta agar memperoleh  manfaat  perekonomian atas  ciptaan,  sementara  Hak  moral merupakan hak yang memberi perlindungan  kepentingan  pribadinya pencipta. Hak moral tidak bisa dilepaskan  dari  pencipta  dikarenakan sifatnya  pribadi  serta  kekal,  bermakna hak  itu  terlekat.  Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  (selanjutnya  disebut  UU
Penyiaran)  tidak  terdapat  peraturan rinci terkait pelayanan dalam menyiarkan yang basisnya pada aplikasi  yang  ada  pada  suatu  media social ataupun yang saat ini sebutannya layanan siaaran langsung.
25 Solehoddin,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum Bagi  Karya  Fotografi  Yang  Diunggah  Di  Media Sosial Atau Jejaring Internet. Jatiswara , 35 (2).
Tapi  pada  UU  Penyiaran  mengenai Penyiaran  ada  berbagai  pasal  yang berhubungan terhadap penyiaran. Dalam  Pasal  1  Ayat  1  serta  Ayat  2 terdapat pengertian mengenai penyiaran  yang  tertera  dibawah  ini yang  dirangkum  sebagai  berikut:  1) Siaran  merupakan  suatu  pesan  bisa berupa  rangkaian  suara,  gambar, gambar  suara  maupun  berbentuk karakter,  grafis  yang  sifatnya  nteraktif ataupun  tidak;  dan  2)  Penyiaran merupakan suatu aktivitas membagikan  siaran  melalui  media pemancar  baik  di  laut,  antariksa maupun di darat dengan menggunakan spektrum frekuensi radio  melalui  udara,  kabel  ataupun media  lainnya  agar  bisa  serentak diterima oleh masyarakat secara bersama-sama
dengan suatu perangkat penerimaan siaran.
Pasal  1  Ayat  1  serta  2  diberi pengaturan terkait siaran serta penyiaran,  yang  mana  terpenuhi  dari penjelasannya tu siaran dengan layanan  Live  Streaming  bisa  disebut merupakan suatu siaran. 27
Tapi apabila  mengamati  definisi  terkait penyiaran, siaran dengan layanan Live Streaming tidak seutuhnya bisa disebut penyiaran dikarenakan aktivitas siarannya bisa ada penerimaan  dengan  bersamaan  dari warga  dengan  perangkat  penerima siarannya.  Apabila  diamati,  siaran dengan  layanan Live  Streaming tidak ada  penerimaan  dengan  serentak serta  bersama-sama  dari  warganya, namun  sekadar  bisa  ada  penerimaan dari  pemakai  aplikasi  media  sosial tertentunya  saja,  tu  pula  tidak  bisa diterima dengan bersamaan dari pemakai media sosial seperti
27 Triana,  N.  (2018).  Menggagas  Hak  Kekayaan Intelektual  Perspektif  Hukum  Islam  ke  dalam Hukum Nasional. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 12 (2), 177-192.
selayaknya
Instagram ataupun facebook  karena  pun  jika  pengguna media sosialnya itu yang menayangkan  kegiatan  di  akun  dalam aplikasi,  dibutuhkan  akun  lain  guna menambahkan ataupun mengikuti akun  yang  menayangkan  kegiatan siarannya  tu.  Mengacu  kepada  Pasal 13  Ayat  (1),  “hanya  penyiaran  melalui radio  dan  televisi  yang  diatur  oleh undang- undang”.  Pada  UU  Penyiaran diberi  pengaturan  yakni  penyiaran radio merupakan media berkomunikasi massa  yang  melakukan  penyaluran Informasi  berbentuk  gambar  serta suara.  Sementara  penyiaran  dengan media sosial tidak bisa disebut merupakan  jasa  penyiaran  serta  pula prinsip  atas  media  sosial  bukanlah merupakan  jasa  penyiaran  namun merupakan media berkomunikasi. Penulis  melakukan  analisis  dengan merinci yaitu layanan Live Streaming di media sosial misalnya Instagram ataupun facebook  lebih  sesuai disebut menampilkan  suatu  siaran  bukanlah menyiarkan  suatu  siaran  dikarenakan kegiatan penyiaran dilaksanakan bukan  di  televisi  maupun  radio  namun media  sosialnya,  apabila  mengamati dari penjelasan penyiaran yang terdapat  dalam  Pasal  1  Ayat  2  UU Penyiaran mengenai Penyiaran, kegiatan yang ditayangkan dari pengguna  atau user layanan Live Streaming di sosial media bisa terpenuhi  kriteria  penyiaran  tapi  pada UU.  Penyiaran  tersebut  merupakan kegiatan  yang  dibatasi  hanya  di  radio maupun  televisi  dan  pula  belum  ada media sosial media misalnya
Instagram  ataupun  facebook  saat membuat  UU  ni  sesuai  media  sosial yang  prinsipnya  bukan  merupakan layanan  penyiaran  yang  jadi  dasar belum diberi pengaturan terkait
penyiaran yang basisnya pada aplikasi yang tersebar di Internet. 28 Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), adalah aturan hukum yang  memberi  pengaturan  terkait teknologi Informasi transaksi elektronik jika mengamati di layanan Live Streaming pada  sosial  media  pasti berhubungan mengenai teknologi Informasi transaksi elektronik.
Mengacu  kepada  penjelasan  dan analisis  dari  penulis,  pada  negara Indonesia  peraturan  terkait  sosial media  dalam  general  serta  layanan Live  Streaming di  sosial  media  dalam khususnya  masih  diberi  pengaturan dalam UU ITE terkait Informasi Transaksi  Elektronik,  tapi  belum  diberi pengaturan  dengan  spesifik  terkait media  sosialnya.  Pada  UU  itu  ada berbagai pasal yang memberi pengaturan  mengenai  apa  saja  yang menjadi bentuk komponen dari layanan Live  Streaming di  media social.  Dalam  pasal  1  Ayat  1  berisi peraturan  yang  membahas  mengenai Informasi
Elektronik
yang pengertiannya meliputi suatu kumpulan Informasi-informasi  elektronik,  yang tidak hanya sebatas penulisan, gambar, rancangan, foto, suara, electronic data interchange (EDI), surat elektronik  ( electronic  mail ),  teleks, telegram ,  tanda  angka,  huruf,  simbol, kode  akses,  atau  perforasi  yang  telah diolah  yang  memiliki  sebuah  arti  yang mana dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penulis melaksanakan  analisis  pada  pasal  ini, layanan Live Streaming di sosial media bisa diklasifikasikan merupakan
28 Mulyani,  S.  (2012).  Pengembangan  Hak Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Collateral  (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (3),  568- 578.
Informasi  eIektronik  yang  berbentuk data  elektronic,  dikarenakan  dalam layanan siaran Live Streaming di sosial media  ada  tulisan,  gambar,  suara, angka, tanda, serta simbol sesuai yang yang  diatur  pada  Pasal  1  Ayat  1  UU ITE  Layanan Live  Streaming di  sosial media yang diklasifikasikan merupakan Informasi  elektronik  bisa  dilakukan penyederhanaan istilah konten, konten yang  dimaksudkan  bukanlah  yang diciptakan dari layanan Live Streaming di  sosial  media,  namun  asalnya  dari pengguna sosial media misalnya facebook  dan  Instagram,  dikarenakan layanan Live  Streaming dalam  media sosial merupakan aplikasi dengan jenis User Generate Content (UGC).
Melalui  analisis  penulis,  bisa dilakukan  penelaahan  bahwasanya penyiaran dengan cara Live Streaming di  social  media  bisa  diklasifikasikan sebagai teknologi
Informasi
dikarenakan  penyiaran  dengan  cara Live  Streaming biasanya user media sosialnya  itu  menyampaikan  serta melakukan  penyebaran  siaran  yang sebelumnya telah diklasifikasikan merupakan Informasi
elektronik.
Biasanya teknologi Informasi merupakan  suatu  dasar  dari  suatu aplikasi,  sehingga  tidak  hanya  berlaku aplikasi  yang  ada  di  social  media, melainkan  juga  aplikasi  jenis  lain. 29
Dikarenakan  umumnya  suatu  aplikasi diciptakan  mempunyai  tujuan  agar melakukan
pengumpulan,
penyimpanan,
pemrosesan,
pengumuman, analisis, maupun penyebaran Informasi. Kemudian dalam  Pasal  1  Ayat  5  mengatur  yang intinya  mendefinisikan  bahwa  Sistem
29 Asmanto,  H.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi  Kasus  Aransemen  Lagu  di  Media  Sosial Youtube). Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (1).
Elektronik  itu  merupakan  serangkaian prosedur  maupun  rangkaian  elektronik yang memiliki fungsi berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,  menganalisis,  menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan Informasi Elektronik. Mengamati aturan itu, rangkaian perangkat  maupun prosedur  elektronik  bisa  dilakukan penyederhanaan  pada  wujud  kata aplikasi. Fungsinya atas sistem elektronik  yang  diberi  pengaturan dalam  pasal  tu  pun  bisa  dimaknai merupakan serangkaian teknologi Informasi.  Layanan Live  Streaming di sosial media bisa disebut suatu sistem elektronik,  karena  layanan  ini  adalah fungsi atas suatu aplikasi sosial media. Fungsinya  layanan Live  Streaming yakni menyiapkan, melakukan pengumpulan, penayangan, pengumuman,  pengiriman,  maupun penyebaran  siaran  dari  layanan Live Streaming di sosial medianya itu. Pada kajian  ini,  konten  dalam  layanan Live Streaming di media sosial yakni siaran yang  ditayangkan  tu.  Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 6a mengatur yang intinya mendefinisikan  bahwa  Penyelenggara Sistem  Elektronik  merupakan  setiap Orang,  Badan  Usaha,  Penyelenggara Negara  maupun  masyarakat  yang menyediakan  atau  mengelola  Sistem Elektronik  baik  melakukan  secara sendiri maupun bersama untuk keperluan  pribadi  ataupun  keperluan pihak  lainnya.  Apabila  sebelumnya sudah dijelaskan terkait sistem elektronik, pelaksana dari sistem elektronik  adalah  pembuatnya  sistem elektronik itu. Sistem elektronik pastinya
memerlukan
suatu pelaksanaan sistemnya, sistem elektronik  yang  dimaksudkan  yakni suatu  aplikasi  maupun  pelaksanaan sistem elektronik sebagai pembuat dari aplikasinya  itu.  Dalam  Pasal  1  Ayat  2 diberi  pengaturan  yakni,  “Transaksi
Elektronik  adalah  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  Komputer,  dan/ atau media elektronik lainnya.”
Mengacu  kepada  aturan  itu, pemakaian  layanan Live  Streaming di sosial media bisa diklasifikasikan merupakan tindakan hukum dikarenakan  seluruh  layanan Live Streaming menggunakan jaringan media elektronik, yang mana kemudian bisa  memicu  akibat  hukumnya.  Tiap perbuatan  pengguna  di  sosial  media merupakan  tindakan  hukum,  harus dipahami yakni apabila individu pengguna berkeinginan mempergunakan layanan Live
Streaming di  sosial  media,  pengguna tu  lebih  dulu  melakukan  pendaftaran agar  jadi  pengguna  aplikasi  media sosial misalnya Instagram dan facebook. 30 Hal  tu  pun  diberlakukan dalam  aplikasi  jenis  lain  yang  butuh persetujuan persyaratan serta ketentuan agar jadi seorang pengguna aplikasi. Jika individu berkeinginan jadi penggunanya  aplikasi,  mereka  harus melakukan pendaftaran agar jadi pengguna tu maka bisa mempergunakannya  selaras  terhadap kepentingan  dirinya.  Agar  mendaftar jadi  pengguna  aplikasi,  individu  wajib mengisikan  data  pribadinya,  sesudah Informasi terkait data pribadinya sudah diisi  proses  berikutnya  yaitu  memberi persetujuan syarat dan ketentuan agar jadi  pengguna  aplikasi  yang  lebih  dulu disiapkan  dari  penyelenggara  aplikasi. Acapkali proses ini, calon penggunanya langsung memberi persetujuan  syarat  dan  ketentuan aplikasi  itu  tanpa  lebih  dulu  membaca syara  serta  ketentuannya  agar  jadi pengguna  layanan  media  sosialnya.
30 Noor,  N.  K.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak Cipta  Atas  Film  Layar  Lebar  Yang  Dipublikasi Melalui  Media  Sosial  Tanpa  Izin. Riau  Law Journal , 3 (1), 124-148.
Syarat dan ketentuan tersebut bentuknya  kontrak  baku  yang  mana sudah diciptakan dan diimplementasikan dari pihak
pelaksana  aplikasi. 31 Pada  syarat  dan ketentuan yang diterbiktan dari pelaksana, diberi penekanan yaitu s&k dari  aplikasi  sosial  medianya  tu sebagai perjanjian hukum serta mengikatkan  diantara  calon user serta penyelenggara  aplikasi.  Syarat  dan ketentuan  yang  terdapat  di  aplikasi memberi penegasan user wajib mempunyai  tanggung  jawabnya  utuh kepada  seluruh  hal  tindakan  yang dilaksanakan dengan mempergunakan aplikasi media sosial. 32 Penulis melakukan  analisis  yaitu  pelaksana aplikasi  sosial  media  perlu  memiliki aturan  internal,  jika  ada  tindakan melanggar  yang  dilaksanakan  dari pemakaian  sosial  media  tu.  Aturan yang  diterbitkan  dari  aplikasi  media sosial  jadi  landasan  dalam  memberi hukuman penggunanya yang melanggar. Aturan internal yang dimaksudkan  yakni  syarat  maupun ketentuan  dalam  aplikasi  sosial  media bagi  para  penggunanya.  Pada  Pasal 15 UU ITE, disebutkan sebagai berikut: “1)  Setiap  Penyelenggara  Sistem Elektronik  harus  menyelenggarakan Sistem  Elektronik  secara  andal  dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya
Sistem Elektronik  sebagaimana  mestinya;  2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; dan 3) Ketentuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa
kesalahan, dan/atau
31 Ibid
32 Hutagalung, S. M. (2002). Hak Cipta Kedudukan dan  Peranannya  dalam  Pembangunan .  Jakarta: Akademika Pressindo., 336
kelalaian  pihak  pengguna  Sistem Elektronik”.
Pelaksana aplikasi sosial media merupakan sistem yang menyelenggarakan suatu layanan yang  wajib  ada  tanggung  jawabnya mengenai  pelaksanaan  atas  sistem elektronik  tersebut.  sejauh  ini,  bisa ditelaah  bahwasanya  aplikasi  media sosial  telah  melaksanakan  sistem elektronik  dengan  andal  serta  aman dan  mempunyai  tanggung  jawabnya mengamati persyaratan serta kebijakan  yang  disusun  bagi  para penggunanya.  Melalui  syarat  dan ketentuan  tu,  penyelenggara  aplikasi media sosial bisa memberi pencegahan  adanya  tindakan  yang melanggar  yang  mungkin  dilakukan user serta  sebagai  maksud  atas  yang diberi pengaturan dalam Pasal 15 Ayat (3)  UU  ITE.  terkait  perbuatan  yang dilarang oleh user social media, dalam Pasal  27  Ayat  (1)  dijelaskan  yakni  : “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.”  Terdapatnya  pasal  tu apabila pengguna aplikasinya melaksanakan tindakan yang melanggar  Hak  Cipta  seseorang  bisa dikenai tuntutan dengan pasal tu  serta pula  pasal  tu  bisa  memberi  mbauan warga  agar  hati-hati  melaksanakan tindakan pada lingkup Informasi transaksi  elektronik.  Negara  wajib melakukan  pembaharuan  infrastruktur nasional  agar  terus  menyelaraskan dinamika  yang  berkembang  yang  ada dalam masyarakatnya. Diantara berbagai perkembangan tu, globalisasi pun  terus  berlanjut  serta  jadi  bagian krusial untuk semua warga dikarenakan  sekarang  manusia  jadi lebih  haus  terkait  Informasi  global. Indonesia  pun  sebagai  suatu  bangsa
dengan  peminat  begitu  tinggi  kepada Informasi  dunia.  Melalui  ni,  diperlukan aturan terkait dokumen maupun Informasi elektronik dikarenakan eksistensinya  akan  hal  itu  pada  hidup bermasyarakat  sangatlah  diperlukan serta selaras terhadap usaha infrastruktur  nasional  pada  aspek teknologi  Informasi  agar  jadi  lebih efisien  serta  menyeluruh  dan  juga dapat  digunakan  bagi  semua  lapisan warga guna memperluas wawasannya. 33
Mengacu kepada berbagai fenomena  yang  ada  dalam  lingkup bermasyarakat terkait perbuatan pengkomunikasian dengan proses penyiaran kembali suatu karya sinematografi,  bisa  dipahami  yaitu  hal itu merupakan tindakan yang melanggar Hak Cipta jika dilaksanakan tanpa izin pemilik ciptaannya.
Pemakaian  aplikasi  yang  ada  pada social  media  yang  bisa  memberikan fasilitas Live  streaming misalnya  Bigo live dan  perkembangan  dunia  blog yang  sekarang  pula  bisa  diciptakan untuk sarana melaksanakan Live Streaming makin meningkatkan tantangan  mengenai  Hak  Cipta  terkait ciptaan  terutama  karya  sinematografi. Perlindungan  kepada  ciptaan  serta penciptanya mengenai ini yaitu dilaksanakan pemblokiran kepada situs  dan  juga  penggunanya  dari media  Internet    serta  media  sosial yang melaksanakan tindakan melanggar  itu  maka  tidak  dapat  lagi mempergunakan  aplikasinya  dan  juga melakukan akses situs yang dipunyai.

## Kesimpulan
Karya cipta video siaran langsung  di  Instagram  yang  diupload ke  IGTV  bisa  digolongkan  termasuk sebagai  karya  sinematografi  sesuai dengan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  UU
33 Ibid
Hak  Cipta,  yang  dimana  video  siaran langsung tersebut dilindungi Hak Cipta. Namun  didalam  penjelasan  UU  Hak Cipta  pasal  tersebut  masih  ditemukan ketentuan norma yang dianggap kabur karena  suatu  pembatasan  bahwa karya  sinematografi  hanya  dianggap dalam  bentuk  Film.  Akibat  hukum  dari adanya  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta sinematografi  berbentuk  video  siaran langsung  yang  diupload  ke  IGTV termasuk  pelanggaran Hak Cipta sehingga dapat digugat melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan delik  aduan  sesuai  dengan  pasal  120 UU  Hak  Cipta.  Adapun  ancaman pidana  yang  termasuk  di  dalam  kasus ini  tertera  pada  pasal 113  ayat  (2)  UU Hak  Cipta  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  serta  ancaman perdata berupa gugatan ganti rugi.
Aturan  hukum  terkait  layanan Live  Streaming di  sosial  media  saat memutarkan  film  belum  secara  jelas ada  yang  mengaturnya.  Tapi,  ada produk hukum tentang masalah pemakaian  layanan Live  Streaming di sosial  media  saat  memutarkan  film, yakni  UU  Penyiaran  serta  UU  ITE terkait  Informasi  Transaksi  Elektronik. Pada  UU  Penyiaran  belum  melakukan koordinasi  peraturan  hukum  terkait pemakaian  layanan Live  Streaming di sosial  media  hanya  ada  pembahasan pengertian  dari  penyiaran  maupun siaran sebagai kegiatan dari pelayanan  Live  Streaming  di  Pasal  1 Ayat  1  serta  2.  Lalu  dalam  UU  ITE mengenai Informasi Transaksi Elektronik  lebih  lanjutnya  memberi pengaturan  terkait  penyiaran  berupa layanan Live  Streaming di  media social,  penyiaran  dengan  fitur Live Streaming ,  pemakaian  layanan  Live Streaming,  serta  pelaksanaan  layanan Live Streaming yang mana didasarkan atas  UU  ITE  mengenai  Informasi
Transaksi Elektronik bisa
diklasifikasikan  Informasi  elektronik, teknologi  Informasi,  pelaksana  sistem elektronik, transaksi elektronik.
Daftar Pustaka
Al-Fatih,
S. (2021). Analisis Keterhubungan  Konsep  Merek dengan  Nama  Domain:  Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. Journal  of  Judicial Review , 23 (2), 257-264.
Asmanto,  H.  (2018).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Cipta Lagu  Berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  (Studi Kasus  Aransemen  Lagu  di Media  Sosial  Youtube). Jurnal Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (1). Asri,  D.  P.  B.  (2020).  Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual  Bagi  Produk  Kreatif Usaha  Kecil  Menengah  Di Yogyakarta. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 27 (1), 130-150. Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021).
Perlindungan Hukum Atas Motif  Tradisional  Baik  Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 9 (3), 822-833.
Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting  Traditional  Balinese
Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?. Diponegoro  Law Review , 2 (1), 57-84.
Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum  Terhadap  Franchisor dan  Franchisee  Pada  Usaha Waralaba  Dalam  Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum
Perjanjian). Jurnal Inovasi Penelitian , 2(2), 533-548. Ginting,  A.  R.  (2020).  Perlindungan Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 14 (3), 579-596.
Hutagalung,  S.  M.  (2002). Hak  Cipta Kedudukan  dan  Peranannya dalam  Pembangunan .  Jakarta: Akademika Pressindo., 336 Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemegang Hak  Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (7), 992- 1006.
Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N.
(2019). Perlindungan Hak
Cipta  Terhadap  Penggunaan
Lagu  Sebagai  Suara  Latar Video di Situs Youtube. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 (10), 1-14.
Mahartha,  A.  (2018).  Pengalihwujudan Karya  Sinematografi  Menjadi
Video  Parodi  Dengan  Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta. Jurnal
Kertha Patrika, 40(1), 13-23.
Mulyani,  S.  (2012).  Pengembangan
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai  Collateral  (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 568-578.
Ningsih,  A.  S.,  &  Maharani,  B.  H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta- Yuridis , 2 (1).
Noor,  N.  K.  (2019).  Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Atas  Film Layar  Lebar  Yang  Dipublikasi Melalui  Media  Sosial  Tanpa
Izin. Riau  Law  Journal , 3 (1),
124-148.
Nopiana, N., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(2), 389-400.
Pohan,  T.  G.,  Sahira,  S.  S.,  Khalistia,
S.  F.,  &  Wibawanto,  W.  N. (2021). Perlindungan Hak Moral  Pencipta  dalam  Hak Cipta  terhadap  Distorsi  Karya Sinematografi di Media Sosial. Padjadjaran Law Review , 9 (1).
Pramana,  A.  B.,  Ngadino,  N.,  &
Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan  UU  RI  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Notarius , 14 (1), 58-72. Pricillia,  L.  M.  P.,  &  Subawa,  I.  M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan  Karya  Cipta
Film  Tanpa  Izin  Pencipta  Di
Media  Sosial. Kertha  Semaya:
Journal  Ilmu  Hukum , 6 (11),  1-
15.
Roselvia,  R.  S.,  Hidayat,  M.  R.,  &
Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi  Di  Indonesia: Kajian  Hukum  Perspektif  Bern Convention Dan Undang- Undang  Hak  Cipta. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 111-
121. Sediaty, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan  Intelektual  dengan Kepentingan Nasional. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (4), 595-613.
Selian,  F.  M.  (2018). Perjanjian  baku dalam  endorsement  di  media sosial instagram (Bachelor's thesis,  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Solehoddin,  S.  (2020).  Perlindungan Hukum  Bagi  Karya  Fotografi Yang  Diunggah  Di  Media Sosial Atau Jejaring Internet. Jatiswara , 35 (2).
Triana,  N.  (2018).  Menggagas  Hak
Kekayaan Intelektual Perspektif  Hukum  Islam  ke dalam  Hukum  Nasional. Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 12 (2), 177-192.
Windiantina,  W.  W.,  Purgito,  P.,
Dermawan, I. M., Permanasari, D.  I.,  &  Dauman,  D.  (2022).
Hak Kekayaan Intelektual Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. BHAKTI  HUKUM:
Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 1 (1). Wiryawan,  I.W.  (2018). Buku  Ajar  Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta . Denpasar:
Swasta Nulus., 37.