Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
THE EXISTENCE OF TRADITIONAL LAW REVIEWING FROM PANCASILA VALUES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LAW

## EKSISTENSI HUKUM ADAT DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 

## Nova Yarsina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh e-mail: novayarsina@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study is to examine the existence of customary law in terms of Pancasila values in the  development  of  national  law  and  what  factors  influence  the  existence  of  customary  law  in  terms  of Pancasila  values  in  the  development  of  national  law.  The  research  method  used  is  normative  juridical.  The Indonesian  people  have  succeeded  in  carrying  out  legal  reforms  to  the  constitution.  Legal  reform  must continue  with  the  formation  and  renewal  of  laws  replacing  Dutch  legacy  laws.  Having  its  own  laws  for  the Indonesian  people  can  reveal  national  identity.  Legal  development  simply  implies  efforts  to  make improvements from unfavorable conditions to better ones. According to this understanding, development can be  meaningful  with  renewal.  Reform  is  an  effort  to  reorient  and  reform  something  that  will  be  pursued through policy. The development of national law is the process of building a legal system and its instruments. The development of national law must be able to replace all Dutch Colonial product laws replaced with their own  product  laws.  Legal  development  cannot  be  separated  from  legal  politics,  because  it  is  a  direction  in making and enforcing laws in order to achieve national goals and objectives. Law as mentioned in the Oxford English Dictionary is a collection of rules either as a result of formal legislation or custom, in which a certain state  or  society  claims  to  be  bound  as  members  or  as  subjects.  Law  is  a  behavioral  control  system  (ethical control). The legal form is a norm which is the product of a center of power that has the authority to create and  apply  the  law.  Law  as  a  unidirectional  control  system  carried  out  by  a  central  organ  that  has  power. Unidirectional  control  implies  that  control  only  takes  place  from  a  certain  organ  that  is  given  the  capacity and function for it. Unidirectional control is also automatic-mechanical that guides behavior.
Keywords: Existence; Customary Law; Pancasila; Legal Development.

## Abtrak
Tujuan    penelitian    ini    adalah    meneliti  eksistensi  hukum  adat  ditinjau  dari  nilai-nilai pancasila  dalam  pembangunan  hukum  nasional  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi eksistensi  hukum  adat  ditinjau  dari  nilai-nilai  pancasila  dalam  pembangunan  hukum  nasional. Metode    penelitin    yang    digunakan    adalah    yuridis    normatif.  Bangsa  Indonesia  sudah  berhasil melakukan  reformasi  hukum  terhadap  konstitusi.  Reformasi  hukum  harus  berlanjut  dengan pembentukan  dan  pembaruan hukum  menggantikan  hukum peninggalan  Belanda.  Memiliki  hukum sendiri  bagi  bangsa  Indonesia  dapat  menampakkan  jati  diri  bangsa. Pembangunan  hokum  secara sederhana  mengandung  pengertian  upaya  melakukan  perbaikan  dari  kondisi  yang  kurang  baik menuju  ke  arah  yang  lebih  baik.  Menurut  pengertian  ini  pembangunan  bisa  semakna  dengan pembaharuan.  Pembaharuan  (reform)  merupakan  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan reformasi  terhadap  sesuatu  hal  yang  akan  ditempuh  melalui  kebijakan.  Pembangunan  hukum nasional  merupakan  proses  membangun  suatu  tata  hukum  beserta  perangkatnya.  Pembangunan hukum  nasional  harus  mampu  mengganti  semua  hukum  produk  Kolonial  Belanda  diganti  dengan hukum produk sendiri. Pembangunan hukum tidak dapat lepas dari politik hukum, karena sebagai arah dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hukum seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Oxford  English  Dictionary  yaitu  kumpulan  aturan  baik  sebagai
 Naskah diterima: 16 September 2021, direvisi: 23 September 2021, disetujui untuk terbit: 29 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.415
hasil  pengundangan  formal  maupun  kebiasaan,  di  mana  suatu  negara  atau  masyarakat  tertentu mengaku  terikat  sebagai  anggota  atau  sebagai  subyeknya.  Hukum  merupakan  sebuah  sistem pengawas  perilaku  (ethical  control).  Wujud  hukum  berupa  norma  yang  merupakan  produk  dari suatu  pusat  kekuasaan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menciptakan  dan  menerapkan  hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan.  Kontrol  searah  mengandung  pengertian  bahwa  kontrol  hanya  berlangsung  dari  suatu organ  tertentu  yang  diberi  kapasitas  dan  fungsi  untuk  itu.  Kontrol  searah  juga  bersifat  otomatis- mekanis yang menuntun perilaku.
Kata Kunci: Eksistensi; Hukum Adat; Pancasila; Pembangunan Hukum.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya,  dimana  ada  tiga  hukum  yang keberadaannya  diakui  dan  berlaku  yaitu hukum  barat,  hukum  agama  dan  hukum adat.  Pada  prakteknya  masih  banyak masyarakat  yang  menggunakan  hukum adat  dalam  mengatur  kegiatan  sehari- harinya  serta  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan  bermasyarakat  yang  beraneka ragam  yang  sebagian  besar  hukum  adat tersebut  tidak  dalam  bentuk  aturan  yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan tradisi  rakyat  yang  ada.  Hukum  adat merupakan  endapan  kesusilaan  dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut.
Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 menyebutkan :
”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” Berarti  bahwa  negara  mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional  haknya  dalam  system hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 5  Tahun1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  yang  di  undangkan  pada tanggal  24  September  1960  adalah berdasarkan  Hukum  Adat  yang  dengan tegas  dapat  dilihat  pada  pasal  5  yang berbunyi :
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa, dengan  sosialisme  Indonesia  serta dengan  peraturan-peraturan  yang tercantum  dalam  Undang-undang  ini dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya,  segala  sesuatu  dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Pembangunan hukum merupakan upaya  membentuk  hukum  baru  guna memperbarui hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum  lama  dengan  hukum  yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah  hukum  yang  dibangun  didasarkan
pada  konstitusi  dan  Pancasila  sebagai dasar  negara  atau  hukum  yang  dibangun di  atas  cita  rasa  dan  rekayasa  bangsa Indonesia.  Pembangunan  sistem  hukum nasional  harus  mencakup  pembangunan substansi  (materi)  hukum,  struktur  atau lembaga hukum juga kultur hukum.
Di    dalam    Negara    Republik Indonesia  ini,  adat  yang  dimiliki  oleh daerah-daerah    serta    suku-suku    bangsa adalah    berbeda-beda,    meskipun    dasar serta    sifatnya    adalah    satu,    yaitu    ke Indonesiaan-nya.  Oleh  karena  itu, maka adat    bangsa    Indonesia    itu  dikatakan merupakan  “Bhinneka” (berbeda-beda  di daerah  suku-suku bangsanya),  “Tunggal Ika”  (tetapi tetap  satu  juga,  yaitu  dasar dan    sifat  keindonesiaannya).    Dan    adat bangsa  Indonesia    yang    “Bhinneka Tunggal Ika”  ini  tidak  mati, melainkan selalu  berkembang,  senantiasa  bergerak serta  berdasarkan    keharusan    selalu dalam keadaan  evolusi  mengikuti  proses perkembangan    peradaban    bangsanya. (Nunung Nugroho, 2018)
Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka
pembangunan  hukum  nasional  adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam  mengambil  bahan-bahan  yang diperlukan  dalam  rangka  pembangunan hukum  nasional.  Hukum  adat  yang diperlukan  dalam  era  globalisasi  atau zaman  modem  adalah  hukum  adat  yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan  zaman,  sehingga  hukum adat  menunjukkan  sifat  yang  dinamis sehingga
dengan mudah dapat berkembang  menyesuaikan  diri  dengan
perkembangan  zaman  karena  mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga  hukum  yang  dalam bentuk pernyataan modern.
Pada  dasarnya  hukum  dipengaruhi oleh  kenyataan-kenyataan  yang  hidup dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Pengaruh masyarakat  terhadap  hukum  ini  dikenal dengan  segi  realis  dari  pada  hukum. Sebagaimana pandangan Niuwenhuis yang dikutip oleh Mahadi dalam bukunya Soejadi,  mengatakan  bahwa:  peristiwa- peristiwa nyata dalam masyarakat memberikan  pengaruh  kepada  hukum. Kita  tidak  mungkin  dapat  memenuhi norma-norma  hukum,  tanpa  memikirkan secara  mendalam  kejadian-kejadian  nyata dalam  masyarakat,  yang  hendak  diatur oleh norma-norma hukum tersebut. Hukum  senantiasa  mempunyai  hubungan dengan  kejadian-kejadian  yang  nyata dalam masyarakat. (Soejadi , 1999)
Sebagai  contoh  Keabsahan  Gadai Tanah  Pertanian  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  56  PRP  Tahun  1960, diatur  di  dalam  Pasal  7  mengenai  jangka waktu gadai. Jangka waktu gadai menurut undang-undang  yaitu  7  tahun  lamanya. Jangka  waktu  tersebut  penerima  gadai harus  mengembalikan  tanah  pertanian yang  menjadi  obyek  gadai  kepada pemberi  gadai  tanpa  penebusan  uang gadai,  di  dalam  hukum  adat  keabsahan gadai  tanah  pertanian  tidak  diatur  akan tetapi gadai berlangsung atas kesepakatan para pihak.
Hukum adat memandang gadai sebagai  hak  yang  bersifat  memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang
dan  perbuatan  hukum  lainnya  yang menimbulkan  hubungan  hukum  hutang piutang.  Pemegang  gadai  tanah  berhak untuk  memungut  hasil  yang  ditimbulkan oleh dan dari tanah gadai tersebut, selama itu  hasil  tanah  seluruhnya  menjadi  hak pemegang  gadai,  yang  merupakan  bunga dari  utang  tersebut.  Penebusan  tanah  itu tergantung pada kemauan dan kemampuan  yang  menggadaikan.  Banyak gadai  yang  berlangsung  bertahun-tahun, berpuluh  tahun,  bahkan  ada  pula  yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang  gadai,  karena  penggadai  tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Apabila  dalam  waktu  yang  ditentukan, pemberi  gadai  tidak  bisa  menebusnya, maka  dengan  sendirinya  tanah  yang digadaikannya  menjadi  milik  pemegang gadai. (Rachmadi Usman, 2009)
Implikasi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran  Terhadap  Undang-Undang Nomor  56  PRP  Tahun  1960,  di  dalam undang-undang mengatur mengenai sanksi  pidana  serta  denda,  sedangkan  di dalam  hukum  adat  tidak  mengatur
mengenai sanksi tetapi diberikan perpanjangan  penebusan  gadai.  Gadai tanah  merupakan  suatu  perjanjian  yang menyebabkan  tanah  diserahkan  untuk menerima  sejumlah  uang  tunai,  dengan pemufakatan  bahwa  si  penyerah  akan berhak  mengembalikan  tanah  itu  ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan  sejumlah  uang  yang  sama. Sedangkan  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960 tentang  penetapan  luas  tanah  pertanian, defenisi  gadai  adalah  hubungan  antara seseorang  dengan  tanah  kepunyaan  orang
lain yang mempunyai utang uang
kepadanya. (Ridwan, 2010)
Gadai tanah merupakan suatu perbuatan  pemindahan  hak  atas  tanah kepada  pihak  lain  (yakni  pribadi  kodrati) yang  dilakukan  secara  terang  dan  tunai sedemikian  rupa,  sehingga  pihak  yang melakukan  pemindahan  hak  mempunyai hak  untuk  menebus  kembali  tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan  hak  atas  tanah  pada  gadai bersifat  sementara,  walaupun  terkadang tidak  ada  patokan  tegas  mengenai  sifat sementara  waktu  tersebut.  (Soerjono Soekanto, 2015)
Gadai yang terjadi di masyarakat saat ini,  gadai  yang  dibuat  berdasarkan kesepakatan  antara  pemberi  gadai  dan penerima  gadai.  Perjanjian  gadai  dibuat secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Mengenai  isi  gadai  biasanya  di  buat  oleh salah  satu  pihak  yakni  penerima  gadai karena  pemberi  gadai  yang  menawarkan diri  untuk  menggadai  tanahnya  sehingga penerima  gadai  menentukan  isi  gadai tersebut.
Dengan  dibuatnya  gadai  oleh  si penerima  gadai  maka  perjanjian  tersebut akan  menguntungkan  salah  satu  pihak yakni  penerima  gadai.  Melihat  hal  diatas maka, banyak gadai yang telah berlangsung  bertahun-tahun,  berpuluh tahun,  bahkan  ada  pula  yang  dilanjutkan oleh  para  ahli  waris  penggadai  dan pemegang  gadai,  karena  penggadai  tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Biasanya  orang  menggadaikan  tanahnya hanya  bila ia  berada  dalam  keadaan  yang sangat  mendesak.  Praktek  gadai  tanah yang menyimpang dengan Hukum
Nasional masih sering terjadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  terjemahan  dari bahasa  Inggris  yaitu  research,  yang berasal  dari    kata    re    (kembali)    dan    to search    (mencari).    Dengan    demikian secara    logawiyah  berarti    “mencari kembali”.    Penelitian    merupakan    suatu sarana  pokok  dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan    konsisten.    Melalui    proses penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan konstruksi  terhadap    data    yang    telah dikumpulkan    dan    diolah    (Soerjono Soekanto,    Sri    Mamudji,  2011). Penelitian    ini    berjenis    penelitian    yang bersifat    deskriptif    analitis    (Arikunto, Suharsimi,  2002),    yaitu  suatu  bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan  peraturan    perundang- undangan    yang    berlaku,    dikaitkan dengan    dengan    teori-teori  hukum    dan praktek    pelaksanaan    hukum    positif, yang    nantinya    akan    disangkutkan dengan  permasalahan  yang  diteliti  dalam karya  ilmiah  ini.  Penelitan    deskriptif sendiri merupakan  suatu  penelitian  yang bermaksud    memberi    gambaran    suatu gejala    sosial  tertentu,    suda    ada informasi    mengenai    gejala    sosial seperti    yang    dimaksud    dalam permasalahan  penelitian,  namun  merasa belum  memadai.  Penelitian  ini  biasanya menjawab    apa    penjelasan    yang    lebih terperinci    mengenai    gejala    sosial seperti    yang  dimaksudkan    dalam    suatu
penelitian    yang    bersangkutan    (Nova Yarsina, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Hukum  Adat  Ditinjau Dari  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam

## Pembangunan Hukum Nasional
Menurut Sjafirah dan Prasanti (2016), eksistensi  di  artikan  sebagai  keberadaan. Dimana  keberadaan  yang  di  maksud adalah  adanya  pengaruh  atas  ada  atau tidak  adanya  kita.  Eksistensi  ini  perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan  adanya  respon  dari  orang  di sekeliling  kita  ini  membuktikan  bahwa keberadaan  atau  kita  diakui.  Masalah keperluan  akan  nilai  eksistensi  ini  sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa  di  dalam  suatu  lingkungan. Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, dijelaskan  bahwa:  “Eksistensi  artinya keberadaan,  keadaan,  adanya”  (Idrus, 1996).  Selain  itu  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  dikemukakan  bahwa: “Eksistensi;  kebendaan,  adanya”  (Tim Penyusun, 2005).
Eksistensi memiliki makna  yang luas cakupannya.  Namun,  dalam  tulisan  ini eksistensi  yang  akan  dilihat  dari  sudut pandang  Pembangunan  Hukum  Nasional yang  mengandung  nilai-nilai  Pancasila dan  Hukum  Adat.  Prinsip  yang  sangat penting  dalam  pembangunan  Hukum nasional yakni prinsip keberlakuan hukum itu sendiri. Tapi, tidak menutup kemungkinan  keberadaan  hukum  adat tersebut  akan  tergerus  seiring  dengan masuknya budaya baru dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Hukum
adat atau hukum kebiasaan sering di maknai  sebagai  serangkaian  aturan  yang mengikat  pada  suatu masyaraka t yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan  yang  tumbuh  dan  berkembang pada  suatu  masyarakat  tertentu  yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun  temurun.  Hukum  adat  sering  pula disebut  sebagai hukum  yang  hidup  dalam masyarakat ( living law ).
Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan  dari  istilah  (bahasa)  Belanda Adat  Recht  yang  awalnya  dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje  nama  muslimnya  H.  Abdul
Ghafar  di  dalam  bukunya  berjudul  De
Atjehers yang menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi,  sedangkan  adat  yang  tidak mempunyai  sanksi  adalah  merupakan kebiasaan  normatif,  yaitu  kebiasaan  yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di  dalam  masyarakat.  Pada  kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu  batasnya  tidak  jelas  (Tolib  Setiady, 2009).  Pengertian  hukum  adat  menurut Prof.  Dr.  Cornellis  Van  Vollenhoven: menyatakan  Hukum  adat  adalah  aturan- aturan  perilaku  yang  berlaku  bagi  orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu  pihak  mempunyai  sanksi  (maka dikatakan  sebagai  hukum)  dan  di  lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan  adat)  (Tolib  Setiady,  2009). Pengertian  hukum  adat  menurut  Soejono Soekanto, menyatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan,  artinya  kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan  yang  merupakan  hukum  adat
adalah  perbuatan  yang  diulang-ulang dalam  bentuk  yang  sama  (Tolib  Setiady, 2009).
Hukum  adat  merupakan  hukum tradisional  masyarakat  yang  merupakan perwujudan  dari  suatu  kebutuhan  hidup yang  nyata  serta  merupakan  salah  satu cara  pandangan  hidup  yang  secara keseluruhannya  merupakan  kebudayaan masyarakat  tempat  hukum  adat  tersebut berlaku.  Hukum  adat  juga  merupakan nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di dalam masyarakat suatu daerah
Masyarakat hukum adat hidup sebelum  Negara  Indonesia  terbentuk, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan baik secara  pribadi  dan   komunal,  menjadi entitas keberadaan keragaman dari bangsa ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pancasila  sebagai  filsafah  dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara,   termasuk  bersumber  dari hukum  adat.  Hukum  adat  menjadi  dasar kehidupan masyarakat hukum adat. Hukum Adat diberlakukan oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  orang- orang Pribumi atau orang-orang Indonesia.  Sehubungan  dengan  pancasila sebagai  filsafah  dasar  dalam  kehidupan, keberadaan  masyarakat  hukum  adat, menjadi titik tolak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti  diamanatkan  dalam  UUD  NRI 1945.
Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan  hukum  nasional  adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama
dalam  mengambil  bahan-bahan  yang diperlukan  dalam  rangka  pembangunan hukum  nasional.  Hukum  adat  yang diperlukan  dalam  era  globalisasi  atau zaman  modem  adalah  hukum  adat  yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan  zaman,  sehingga  hukum adat  menunjukkan  sifat  yang  dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  zaman  karena  mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga  hukum  yang  dalam bentuk pernyataan modern.
Dikaji  dari  perspektif  peraturan perundang-undangan  Indonesia  saat  ini (ius  constitutum)    terminologi    hukum adat  dikaji  dari  perspektif  asas,  norma, teoretis  dan    praktik    dikenal    dengan istilah,    “hukum    yang    hidup    dalam masyarakat”,  “living    law”,    “nilai-nilai hukum    dan    rasa    keadilan    yang    hidup dalam  masyarakat”, “hukum  tidak tertulis”,  “hukum  kebiasaan”,  dan  lain sebagainya,  Selain    itu,    dari    dimensi demikian    terminologi    hukum    adat beserta  masyarakat  adatnya  mempunyai korelasi  erat,  integral  dan  bahkan  tak terpisahkan  yang  lazim  diungkapkan dalam  bentuk    petatah  petatih.  (Lilik Mulyadi, 2013)
Cakupan  pembangunan  hukum  dapat
melalui legislasi juga melalui fungsionalisasi  hukum  yang  hidup  di masyarakat (the living law). Pembangunan  hukum  melalui  legislasi adalah pembentukan
peraturan perundang-undangan  atau  aturan  hukum tertulis.  Sedangkan  pembangunan  hukum melalui fungsionalisasi hukum yang hidup
di  masyarakat  dapat  melalui  kepatuhan terhadap
kebiasaan maupun
yurisprudensi.
Usaha pembangunan hukum di Indonesia  harus  sesuai  dengan  landasan dan  sekaligus  tujuan  nasional  yang  ingin diujudkan seperti yang diterangkan dalam UUD  1945  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia,  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.
Pembebanan  tanggung  jawab  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  harus berimplikasi terhadap produk hukum yang dibangun.  Sebagai  implementasi,  hukum nasional harus mengabdi kepada kepentingan  nasional  dan  tercapainya kesejahteraan rakyat, keadilan dan ketertiban  masyarakat.  Hukum  sebagai perwujudan  nilai-nilai  harus  mengandung nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh masyarakat  Indonesia.  Konsep  yang dianut  oleh  Indonesia  adalah  konsep hukum pembangunan, yaitu menempatkan hukum  sebagai  sarana  pembangunan masyarakat  yang  Pembangunan  hukum nasional harus diarahkan untuk terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang mengabdi  kepada  kepentingan  nasional yang  materinya  bersumber  pada  cara pandang dan keyakinan bangsa Indonesia. Demikian  juga  terhadap  persoalan  baru yang  harus  direspon  oleh  kebutuhan hukum yang dibutuhkan untuk mendukung  tugas  umum  pemerintahan dan memajukan kepentingan nasional.
Arah  pembangunan  hukum  bukan sesuatu  yang  berdiri  sendiri,  melainkan terintegrasi  dengan  arah  pembangunan  di bidang  lainnya  memerlukan  penyerasian. Betapapun  arah  pembangunan  hukum bertitik  tolak  pada  garis-garis  besar gagasan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945, dibutuhkan  penyelarasan  dengan  tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan  akan  tercipta  pada  masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan  tidak  boleh  diidentikan  dengan pembangunan undang-undang atau peraturan  perundangan  menurut  istilah yang  lazim  digunakan  di  Indonesia. Membentuk  undang-undang  sebanyak- banyaknya,  tidak  berarti  sama  dengan membentuk hukum.
Negara hukum bukan negara undang- undang.  Pembentukan  undang-undang hanya  bermakna  pembentukan  norma hukum.  Padahal  tatanan  sosial,  ekonomi budaya,  dan  politik  bukan  tatanan normatif  semata.  Karena  itulah  maka diperlukan  ruh  tertentu  agar  tatanan tersebut memiliki kapasitas.
Apabila  dilihat  dari  aspek  norma hukum,  hal  tersebut  hanya  merupakan salah  satu  bagian  kecil  dari  kehidupan hukum.  Norma  hukum  merupakan  aspek subtansial  hukum.  Di  samping  substansi hukum  terdapat  struktur  dan  kultur hukum.  Struktur  merujuk  pada  institusi pembentukan  dan  pelaksana  hukum (penegak hukum) dan kultur hukum yang merujuk  pada  nilai,  orientasi  dan  harapan atau  mimpi-mimpi  orang  tentang  hukum. Hal  yang  terakhir  ini  dapat  disamakan dengan secondary rules yang dikonsepkan oleh H. A. L Hart.  Esensinya sama, yaitu
nilai-nilai,  orientasi  dan  mimpi  orang tentang  hukum  atau  hal-hal  yang  berada di  luar  norma  hukum  positif  model  Hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif.
Hukum  Agraria  yang  berlaku  atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan  nasional  dan  negara.  Hukum Adat yang dijadikan Dasar Hukum Tanah Nasional  adalah  hukum  aslinya  golongan rakyat pribumi. Adapun nilai-nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional, meliputi : konsepsi hukum adat tentang  tanah,  asas-asas  hukum  adat  atas tanah,  dan  lembaga-lembaga  hukum  adat yang  berkaitan  dengan  perbuatan  hukum di mana tanah sebagai obyeknya.
Gadai tanah adalah merupakan pranata  yang  muncul  dari  realisasi kehidupan  sosial,  yang  mengandung  nilai hukum  dan  akan  tetapi  berada  dalam kehidupan manusia yang menggunakannya.  (Muhammad  Yamin,
2004)
Gadai merupakan salah satu transaksi tanah  yang  bersumber  dari  hukum  adat yang sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan  akibat  tarik  menarik  antara Hukum  Agraria  Nasional  dan  Hukum Adat.  Istilah  gadai  tanah  dikenal  juga sebagai  menjual  gadai,  menggadai  atau memagang atau pagang gadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual  akad/  gade  (Sunda),  gala  (aceh), yaitu perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk menerima tunai sejumlah  uang,  dengan  pemufakatan bahwa si pemilik berhak mengambil tanah
itu  kembali  dengan  membayar  dengan sejumlah  uang  yang  sama.  (Ter  Haar , 1980) Dalam sistem
hukum adat
Minangkabau  telah  lama  dikenal  adanya gadai  tanah  atau pagang  gadai ,  hal  ini. disebabkan  karena  untuk  menjual  lepas dari tanah itu dalam pewarisan dan sistem matrilineal  dilarang,  karena  tanah  adalah salah satu identitas sebagai orang Minang asli.
Undang-Undang  Nomor  56/Prp/1960 tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian.  Di  mana  pada  bagian  Umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa :
Yang  dimaksud  dengan  gadai  ialah hubungan  antara  seseorang  dengan  tanah kepunyaan  orang  lain,  yang  mempunyai utang  uang  padanya.  Selama  utang tersebut  belum  dibayar  lunas  maka  tanah itu  tetap  berada  dalam  penguasaan  yang meminjamkan  uang  tadi  ("pemegang- gadai"). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang-gadai, yang dengan  demikian  merupakan  bunga  dari utang  tersebut.  Penebusan  tanah  itu tergantung pada kemauan dan kemampuan  yang  menggadaikan.  Banyak gadai  yang  berlangsung  bertahun-tahun, berpuluh-puluh  tahun,  bahkan  ada  pula yang  dilanjutkan  oleh  para  ahli-waris penggadai  dan  pemegang-gadai,  karena penggadai  tidak  mampu  untuk  menebus tanahnya kembali.
Dalam  pada  itu  di  beberapa  daerah dikenal  pula  gadai  dimana  hasil  tanahnya tidak  hanya  merupakan  bunga,  tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian  itu  disebut  "jual  angsur".
Berlainan  dengan  gadai-bisa  maka  dalam jual-angsur  setelah  lampau  beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar (uang
tebusan),  dalam  pasal  7  Undang-Undang Nomor 56/Prp tahun 1960 juga
menjelaskan  batasan  dari  gadai  tanah  itu sendiri, yang berbunyi :
Barang siapa menguasai tanah pertanian  mulai  berlakunya  peraturan ini  sudah  berlangsung  7  tahun  atau lebih  wajib  mengembalikan  tanah  itu kepada  pemiliknya  dalam  waktu sebulan  setelah  tanaman  yang  ada selesai  dengan  tidak  ada  hak  untuk menuntut.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Eksistensi  Hukum  Adat  Ditinjau Dari  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam

## Pembangunan Hukum Nasional
Masyarakat  hukum  Adat  mempunyai keterbatasan dalam lingkungan dan kehidupannya. Harus dipahami keberadaan masyarakat  hukum  adat mempunyai  karekteristik  sendiri  yang membedakan  dengan  masyarakat  yang lain. Seperti halnya dimana Negara sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat  hukum  adat  dengan  di berlakukannya  UU  No.5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria (UUPA)  diharapkan  dapat  mengurangi terjadinya  sengketa  dan  memberikan keadilan untuk masyarakat adat.
Dalam  perjalanan  sejarah  hukum nasional  Indonesia,  istilah  hukum  adat ( adatrecht )  pertama  kali  diperkenalkan oleh  seorang  ahli  hukum  berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul
De  Atjehers.  Pada  awalnya,  tidak  banyak orang  yang  mengenal  istilah  ini.  Namun,
sejak van Vollenhoven
mempopulerkan adatrecht dalam bukunya
Het  Adatrecht  van  Nederland-Indie, istilah  ini  menjadi  dikenal  luas  di kalangan akademisi. Menurut Van
Vollenhoven,  hukum  adat  adalah  hukum yang  tidak  bersumber  kepada  peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah Hindia  Belanda  dahulu  atau  alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya  dan  diadakan  sendiri  oleh kekuasaan  Belanda,  dan  berlaku  bagi orang-orang  pribumi  dan  orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat  bahwa  untuk  membedakan antara  adat  dan  hukum  adat  dilihat  dari unsur  sanksi,  sehingga  tidak  semua  adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai  hukum  adat.  Maksud  sanksi  di sini adalah apabila dilanggar ada akibatnya  dan  mereka  yang  melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum.
Pandangan  dari  Ter  Haar,  yang menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah seluruh  peraturan  yang  diterapkan  dalam keputusan-keputusan  yang  penuh  wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan
mengikat.  Pendapat  ini  terkenal  dengan teori
keputusan ( beslissingenleer ).
Dengan  demikian  hukum  adat  lahir  dari dan  dipelihara  oleh  keputusan-keputusan para warga masyarakat umum. Lebih dari itu,  keputusan-keputusan  fungsionaris hukum, bukan hanya yang dihasilkan oleh hakim,  tetapi  juga  termasuk  keputusan kepala  adat,  rapat  desa,  wali  tanah  dan petugas-petugas  desa  lainnya.  Keputusan
tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan  mengenai  sengketa  resmi, tetapi  juga  meliputi  keputusan  yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam  alam  kemasyarakatan  anggota- anggota persekutuan.
Kedudukan hukum adat selaku materi ialah  memberi  bahan  untuk  pembinaan hukum  nasional  Indonesia.  Hukum  Adat sebagai bagian dari Hukum Positip, selain memerlukan  pembinaan  yang  diarahkan kepada Kesatuan Bangsa dan perkembangan  pembangunan,  sebagai hukum  yang  hidup  dan  dengan  demikian sebagai  hukum  yang  sesuai  dengan pandangan  hidup,  cita-cita  dan  kesadaran hukum  Rakyat  merupakan  salah  satu sumber  yang  penting  untuk  memperoleh bahan-bahan  bagi  pembangunan  hukum nasional yang baru. Adapun hubungannya dengan masalah perundang-undangan adalah,  bahwa  pembangunan  hukum nasional  kita,  dengan  tidak  mengabaikan timbul  dan  tumbuh  serta  berkembangnya hukum kebiasaan, terutama akan dilakukan  melalui  pembuatan  peraturan- peraturan  perundangan.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum positif  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari peranan  hukum  adat  dalam  memberikan nilai-nilai  serta  pandangan-pandangan maupun  cita-cita  masyarakat  terhadap pembangunan  hukum  nasional,  yang mana  hukum  adat  tersebut  diterapkan  ke dalam peraturan-perundang-undangan sebagai sumber hukum.
Hukum  merupakan  tindakan  atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk  kehidupan  hukum  ke  arah yang  lebih  baik  dan  kondusif.  Sebagai
bagian dari pembangunan nasional,
pembangunan  hukum  harus  terintegrasi dan  bersinergi  dengan  pembangunan bidang  lain,  serta  memerlukan  proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya
ditujukan  untuk  hukum  dalam  arti  positif yang identik dengan peraturan perundang- undangan,  tetapi  juga  hukum  dalam  arti yang  luas  yang  menunjuk  pada  sebuah sistem,  yang  meliputi  pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan  dan  penegakan  hukum,
pembangunan  pelayanan  hukum  dan pembangunan kesadaran
hukum masyarakat.  Karena  unsur-unsur  tersebut saling  mempengaruhi,  hukum  harus dibangun  secara  simultan,  sinkron,  dan terpadu.
Adapun hukum nasional yaitu hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang didasarkan  kepada  landasan  ideologi  dan konstitusi  negara,  yakni  Pancasila  dan UUD  NRI 1945. Menurut  Barda Nawawi Arief,  apabila  sistem  hukum  nasional dilihat  sebagai  substansi  hukum,  maka sistem  hukum  nasional  adalah  sistem hukum  Pancasila.  Sistem  hukum  nasional harus  berorientasi  pada  tiga  pilar:  a. Berorientasi  pada  nilai  b.  Berorientasi pada  nilai  c.  Berorientasi  pada  nilai-  k, demokratik,  berkeadilan  social  Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa tatanan hukum  nasional  harus  mengandung  enam ciri;
a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara;
b. Mampu  mengakomodasi  kesadaran hukum  kelompok  etnis  kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
c. Sejauh  mungkin  berbentuk  tertulis dan terunifikasi;
d. Bersifat  rasional  yang  mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran,  rasionalitas  kaidah,  dan rasionalitas nilai;
e. Aturan  prosedural  yang  menjamin transparansi,  yang  memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;  f.  Responsive  terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Eeksistensi  Hukum  Adat  dalam Penyelenggaraan Tatanan Kemasyarakatan  telah  ada  sejak  lama, aturan  hukum  yang  mengakomodir  dan melegalkan Hukum Adat dalam penyelenggaraan  tatanan  kemasyarakatan telah  ada  dan  berstrata  dari  mulai  tingkat
Hukum  Dasar  (konstitusi)  sampai  aturan yang operasional untuk
pengimplementasiannya, ada yang mengaplikasikan  secara  langsung  ada yang  secara  tidak  langsung,  tergantung pada  karakteristik  tempat  dan  waktu dimana Hukum Adat diterapkan.
Hukum  Adat  pada  umumnya  belum atau  tidak    tertulis    yaitu    kompleks norma-norma  yang    bersumber    pada perasaan    keadilan  rakyat    yang    selalu berkembang    meliputi  peraturan    tingkah laku    manusia    dalam  kehidupan    sehari- hari,    senantiasa    ditaati  dan    dihormati karena    mempunyai    akibat  hukum    atau sanksi.    Dari    definisi    di  atas,    dapat disimpulkan    bahwa    Hukum  Adat merupakan    sebuah    aturan    yang  tidak tertulis    dan    tidak    dikodifikasikan, namun  tetap    ditaati    dalam    masyarakat
karena  mempunyai  suatu  sanksi  tertentu bila  tidak  ditaati.    Dari    pengertian Hukum    Adat   yang diungkapkan  diatas, bentuk    Hukum    Adat  sebagian    besar adalah    tidak    tertulis.  Padahal,    dalam sebuah    negara    hukum,  berlaku    sebuah asas    yaitu    asas    legalitas.  Asas  legalitas menyatakan  bahwa  tidak  ada  hukum selain  yang  dituliskan  di  dalam hukum. Hal    ini    untuk    menjamin    kepastian hukum.  Namun  di  suatu  sisi  bila  hakim tidak  dapat    menemukan    hukumnya dalam  hukum  tertulis,  seorang  hakim harus  dapat  menemukan    hukumnya dalam    aturan    yang  hidup  dalam masyarakat.  (Marco  Manarisip,  2012) Sejak  Indonesia  berdiri  sebagai  negara berdaulat,    hukum    adat    menempati perannya sendiri dan
dalam perkembangannya,    hukum    adat    justru mendapat    tempat    khusus  dalam pembangunan    hukum    nasional.    Dalam beberapa    tahun    belakangan    di    dalam pembentukan hukum negara pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan  lokal)  yang    hidup    dalam masyarakat    menjadi    salah    satu pertimbangan penting
dalam pembentukan  hukum  negara,  baik  pada pembentukan  undang-undang  maupun dalam    pembentukan    peraturan    daerah. Konsep    pluralisme    hukum    tidak    lagi tidak  berkembang  dalam  ranah  dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu  sisi  dengan  sistem  hukum  rakyat (folk  law)  dan  hukum  agama  (religius law)  di  sisi  yang  lain.    Pada    tahap perkembangan    ini,    konsep    pluralisme hukum  lebih  menekankan pada  interaksi dan    ko-eksistensi    berbagai    sistem
hukum    yang    mempengaruhi  bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.  (Sudirman,  Ahyuni  Yunus, Mohammad Arif, 2021)
Di  Sumatera  Barat  (Minangkabau), khususnya dalam Penerapan Gadai mengaplikasikan  Hukum  Adat  secara langsung,  dampak  penerapan  Hukum Adat  dalam  penyelenggaraan  gadai  pada faktor sikap dan prilaku warga masyarakat,  sehingga  warga  masyarakat merasa  ikut  bertanggungjawab  terhadap terselenggaranya  penyelenggaraan  Gadai dan Masyarakat sampai sekarang mematuhi  aturan  Hukum  Adat  tersebut. Secara  teoritis,  hak  milik  dengan  hak menguasai    berbeda.    Pemegang    hak milik atas  suatu  benda  pastilah  pemilik dari  benda    tersebut    sedangkan pemegang    hak  menguasai  belum  tentu pemilik benda itu, bila  dikaitkan  dengan hak    ulayat,    maka  hak    ulayat    termasuk kategori  hak  menguasai.  Karena    hak ulayat  merupakan    kepunyaan    bersama masyarakat hukum adat dimana penguasanya  dipimpin    oleh    penguasa adat. (Nova Yarsina, 2018)

## KESIMPULAN
1. Bangsa  Indonesia  sudah  berhasil melakukan  reformasi  hukum  terhadap konstitusi.  Reformasi  hukum  harus berlanjut  dengan  pembentukan  dan pembaruan hukum menggantikan hukum peninggalan Belanda.
Memiliki  hukum  sendiri  bagi  bangsa Indonesia  dapat  menampakkan  jati diri  bangsa. Pembangunan  hukum secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan
perbaikan  dari  kondisi  yang  kurang
baik  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik. Menurut  pengertian  ini  pembangunan bisa  semakna  dengan  pembaharuan. Pembaharuan  (reform)  merupakan upaya  untuk  melakukan  reorientasi dan  reformasi  terhadap  sesuatu  hal yang akan ditempuh melalui kebijakan.
2. Pembangunan hukum nasional merupakan  proses  membangun  suatu tata  hukum  beserta  perangkatnya.
Pembangunan  hukum  nasional  harus mampu  mengganti  semua  hukum produk  Kolonial  Belanda  diganti dengan hukum produk sendiri. Pembangunan  hukum  tidak  dapat lepas  dari  politik  hukum,  karena sebagai  arah  dalam  pembuatan  dan penegakan  hukum  guna  mencapai cita-cita  dan  tujuan  nasional.  Hukum seperti  yang  disebutkan  di  dalam Oxford  English  Dictionary  yaitu kumpulan  aturan  baik  sebagai  hasil pengundangan formal maupun
kebiasaan,  di  mana  suatu  negara  atau masyarakat  tertentu  mengaku  terikat sebagai anggota atau sebagai
subyeknya. Hukum merupakan sebuah sistem  pengawas  perilaku  (ethical control). Wujud hukum berupa norma yang  merupakan  produk  dari  suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan  untuk  menciptakan  dan menerapkan  hukum.  Hukum  sebagai suatu  sistem  kontrol  searah  yang dilakukan  oleh  suatu  central  organ yang  memiliki  kekuasaan.  Kontrol searah mengandung pengertian bahwa kontrol  hanya  berlangsung  dari  suatu organ  tertentu  yang  diberi  kapasitas
dan  fungsi  untuk  itu.  Kontrol  searah juga  bersifat  otomatis-mekanis  yang menuntun  perilaku.  Keanekaragaman system  Adat  perlu  disikapi  sebagai suatu  realitas  sosial  yang  memberi petunjuk  bagi  pembuat  aturan  hukum agar lebih hati-hati dalam hal pembuat aturan perihal tatanan kemasyarakatan khususnya masyarakat desa di Indonesia  sehingga  di  satu  sisi  tidak menimbulkan  dampak  yang  dirasa kurang  tepat  oleh  masyarakat,  disisi lain  juga  harus  tetap  dalam  koridor mempertahankan  aturanaturan  sesuai dengan  kebutuhan  kesinambungan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Bila terjadi hambatan berupa perbedaan  norma  hukum  Negara dengan  Hukum  Adat  antisipasinya adalah sinkkronisasi. Eksistensi hukum  adat  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat  timbul  sebagai  wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan  hukum  adat  pada  proporsi ideal  dalam  system  hukum  nasional, ditengah aktualitas dan perkembangan hukum modern

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal Soejadi, 1999, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia Yogyakarta: Lukman Offset
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan ,  Jakarta  :  Sinar Grafika Ridwan,  2010, Pemilikan  Rakyat  Dan Negara  Atas  Tanah  Menurut Hukum  Pertanahanm  Indonesia Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,
Jakarta, Cet. I; Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Soerjono  Soekanto,  2015, Hukum  Adat Indonesia ,  Jakarta,  Cet.  XIIV, Rajawali Pers
Muhammad  Yamin,  2004, Gadai  Tanah Sebagai  Lembaga  Pembiayaan Rakyat  Kecil ,  Medan  :  Pustaka Bangsa Press
Ter  Haar,  1980, Asas-Asas  dan  Susunan
Hukum  Adat ,  Terjemahan  oleh  K.
Ng.  Soebakti  Poesponoto,  Jakarta:
Pradnya Paramita Nunung  Nugroho,  2018,  Hukum  Adat Dalam  Perspektif  Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Jurnal Spektrum Hukum,  Vol.  15/No.  2/Oktober 2018 Nova Yarsina, 2018, Perlindungan Hukum  Terhadap  Tanah  Ulayat Yang  Telah  Bersertifikat  Di  Kota Bukittinggi. Jurnal Cendekia
Hukum: Vol. 3, No 2, Maret  2018
Marco Manarisip, 2012, Eksistensi Pidana Adat  Dalam  Hukum  Nasional, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt- Des/2012
Nova  Yarsina,  2018,  Hak  Konstitusional
Atas Air Pasca Dihapusnya
Undang  Undang  Nomor  7  Tahun 2004  Tentang  Sumber  Daya  Air oleh  Mahkamah  konstitusi, Jurnal Ensiklopedia Social Review  Vol. 3
No.2 Juni 2021
Lilik  Mulyadi,  2013,  Eksistensi  Hukum
Pidana Adat Di Indonesia
Pengkajian  Asas,  Norma,  Teori, Praktik  dan  Prosedurnya Jurnal Hukum  dan  Peradilan,  Volume  2
Nomor 2 Juli 2013 Sudirman,  Ahyuni  Yunus,  Mohammad Arif,  2021,  Implementasi    Nilai- Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal, Journal of Lex Generalis JLG),  Vol.2,  No. 1,Januari 2021

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang  Nomor  5  Tahun1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  56  PRP  Tahun 1960