Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Surahman 1* , Muhammad Viqran 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia ss175@umkt.ac.id 1* , 2011102432031@umkt.ac.id 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  factors  that  cause  children  to  commit criminal acts of sexual violence, as well as to find out and analyze how judges consider in  handing  down  decisions  against  children  as  perpetrators  of  criminal  acts  of  sexual violence  in  the  case  of  Decision  Number  1/Pid.Sus-Anak/2020  /PN  Sgt.  The  method applied  in  this  research  is  a  normative  legal  research  method.  This  method  includes research on library materials which are studied using a statutory approach and a case approach.  The  legal  materials  used  include  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  The  results  of  this  research  are  the  factors  that  cause  children  to  commit criminal  acts  of  sexual  violence,  namely:  internal  factors  originating  from  within  the individual,  such  as  the  child's  mental,  biological  and  moral  conditions,  as  well  as external  factors  originating  from  the  environment,  including  socio-cultural,  economic and mass media that is easily accessed by children to view adult content. Furthermore, the panel of judges in deciding case No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. It was appropriate to apply Article 76 D of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, however the sentences handed down to perpetrators of criminal acts of sexual violence were too light.  Children  as  perpetrators  of  criminal  acts  receive  legal  protection,  however, sanctions for these criminal acts should not be too light considering that it is feared that they  will  not  have  a  deterrent  effect  on  the  perpetrators  and  disrupt  order  and  the general interests of society.
Keywords: Children, Accountability, Sexual Violence
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur E-mail: ss175@umkt.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  penerus  generasi  yang  harapannya  suatu  saat  kelak  dapat  memimpin  bangsa  di masa  depan.  Karena  anak  merupakan  aset  yang  penting  bagi  suatu  negara,  negara  harus  memiliki generasi penerus yang berkualitas untuk kemajuan dan perkembangan masa depannya. Anak pastinya akan  merasakan  masa  peralihan/proses  dari  kanak-kanak  menuju  dewasa,  di  mana  mereka menghadapi  banyak  perubahan  dan  perubahan,  termasuk  perubahan  biologis,  sosiologis,  psikologis, dan perubahan sosial lainnya. Anak juga dianggap sebagai masa di mana seseorang mencari identitas dan  jati  dirinya  sendiri.  Tahap  perkembangan  ini  penuh  dengan  tantangan  dan  ketidakpastian,  yang dikenal sebagai strom dan stres.
Permasalahan  berkaitan  dengan  anak  akhir-akhir  ini  ialah  adalah  aktivitas  yang  cenderung berkaitan  dengan  hal  negatif  seperti  hal  yang  berbau  seksual.  Perilaku  menyimpang  ini  telah menyalahi  ketentuan  Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan  terutama  ketentuan  yang  terdapat  pada hukum  pidana.  Tindakan  asusila  yang  diperbuat  oleh  anak  terhadap  anak  adalah  kasus  yang  sering terjadi dilingkungan masyarakat. Anak-anak menjadi pelaku tindak pidana karena adanya kemajuan teknologi saat ini, yang memudahkan mereka untuk memiliki akses internet pada hal yang tidak sesuai dengan  umur  mereka.  Tingginya  tingkat  rasa  penasaran  dan  dorongan  untuk  mengeksplorasi  diri mendorong anak-anak untuk melampaui batas dan berselancar secara bebas di internet. Mereka dapat mengakses  materi  yang  seharusnya  tidak  cocok  untuk  usia  mereka,  meniru  perilaku  negatif  yang mereka temui di internet, dan terlibat dalam tindakan pidana.
Pada  wilayah  hukum  pengadilan  negeri  sangatta  yang  menjadi  wilayah  hukum  dari  putusan yang  menjadi  objek  penelitian  pada  rentang  waktu  dari  tahun  2017-2023  jumlah  putusan  peradilan anak  mengalami  naik  turun  bahkan  ditahun  2020  (tahun  putusan  yang  diteliti)  adalah  tahun  dengan lonjakan kasus tertinggi Peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut akan diuraikan data jumlan putusan peradilan anak pada Pengadilan Negeri Sangatta dalam rentang waktu 2017-2023:
Gambar  1. Diagram  Jumlah  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada  Wilayah  Hukum  Pegadilan Negeri Sangatta
Menurut  catatan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KemenPPPA) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 kurang lebih berada di jumlah 7.191 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  mencapai  11.637  kasus.  Di  tahun  2021,  data  dari sistem  informasi  daring  perlindungan  perempuan  dan  anak  hingga  3  Juni,  terdapat  1.902  kasus kekerasan  seksual  pada  perempuan  dan  anak,  sehingga  jumlah  total  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  terkini  di  tahun  2021  telah  mencapai  angka  3.122  kasus.  Dari  data  yang dihimpun oleh BPHN kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 2.304 yang dihimpun sepanjang  tahun  2020-2022.  Jumlah  itu  terdiri  dari  beberapa  kasus  yaitu  pencurian,  narkoba, penganiayaan,  senjata  tajam,  pembunuhan,  pelecehan/pemerkosaan,  dan  kasus  lainnya.  Hal  ini menandakan bahwa harus adanya tindakan tegas serta pencegahan yang harus dilakukan oleh aparat penegak  hukum  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  anak  agar  tidak  melakukan  hal  yang
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berakibat adanya sanksi pidana. Selain itu, menurut data pengaduan KPAI dalam rentan waktu 2016- 2019  kasus  anak  sebagai  pelaku  kekerasan  seksual  terus  melonjak  pada  tahun  2016  sebanyak  146 kasus, tahun 2017 168 kasus, tahun 2018 161 kasus, dan ditahun 2019 sebanyak 183 kasus.
Tindakan  kekerasan  seksual  dikalangan  anak  merupakan  hal  yang  urgen  dan  memerlukan perhatian khusus karena hal ini erat kaitannya dengan moralitas bangsa kedepan. Hal ini pastinya juga menjadi  hal  yang  sangat  meresahkan  dikalangan  masyarkat,  Maka  dari  itu,  aparat  penegak  hukum sebagai  instansi  yang  berkaitan  langsung  untuk  menangani  masalah  ini  perlu  untuk  memberikan perhatian untuk mengatasi kasus yang berhubungan dengan anak terutama yang erat kaitannya pada pelecehan/kejahatan seksual. Terkait dengan contoh nyatanya kasus kekerasan seksual dimana pelaku dan korbannya ialah anak. pada tanggal 23 Desember 2019. Yang dimana korban masih berusia 12 tahun  menjadi  pelampiasan  hasrat  seksual  oleh  4  orang  anak  seusianya  yang  melakukan  hal  yang tidak  pantas  tersebut  dalam  pengaruh  minuman  beralkohol.  Perbuatan  pelaku  termasuk  kedalam perbuatan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  orang lain”.
Dari  hal  yang  telah  diperbuat  oleh  pelaku  anak  tersebut,  majelis  hakim  menjatuhkan  vonis Pidana  pembinaan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  selama  1  Tahun  8  Bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial. Akan tetapi, apa yang telah diperbuat oleh pelaku Hal ini akan memiliki konsekuensi terhadap aspek psikologis dan perkembangan anak, terutama bagi korban. Yang dimana atas perbuatan pelaku korban kehilangan keperawanannya. Selain itu, dampak psikologis pada anak-anak dapat mengakibatkan trauma yang berlangsung dalam jangka waktu lama, yang  pada  gilirannya  dapat  menghasilkan  perilaku  yang  tidak  sehat,  seperti  rasa  minder,  ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Keadaan  ini  kemungkinan  akan  menjadi  kenangan  yang  traumatis  bagi  anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual tersebut.
Ketika  berbicara  mengenai  tujuan  pemidanaan,  dapat  diidentifikasi  tiga  pandangan  pokok mengenai  tujuan  yang  diharapkan  dari  suatu  hukuman.  Tujuan-tujuan  tersebut  mencakup  hal-hal berikut:
a. Rehabilitasi diri dari pelaku kejahatan.
b. Menanamkan rasa takut (efek jera) agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.
c. Menghentikan kemampuan pelaku kejahatan tertentu untuk kembali melakukan tindakan kriminal, terutama bagi mereka yang tidak dapat direhabilitasi dengan cara lain.
Berdasarkan  problematika  yang  diuraikan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi anak melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  serta  bagaiamana  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada  metode  penelitian  hukum  normatif.  Metode  ini  mencakup penelitian  kepustakaan,  yang  merupakan  pemeriksaan  data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif sering  dikategorikan  sebagai  studi  kepustakaan  atau  studi  mengenai  dokumen  karena  lebih menekankan pada analisis data yang diperoleh dari sumber yang bersifat sekunder. Dalam penelitian ini, isu-isu yang dianalisis dipelajari dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  bahan hukum  baik  itu  baik  itu  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Penelitian  normatif dimaksudkan  untuk  menginvestigasi  implementasi  norma-norma  atau  aturan  hukum  dalam  praktek hukum,  khususnya  terkait  kasus  yang  menjadi  fokus  penelitian,  yakni  Putusan  Nomor  1/PID.SUS- ANAK/2020/PN SGT.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan  seseorang  untuk  bertanggung  jawab  dapat  diukur  dengan  tiga  hal:  pertama, kemampuan  untuk  sepenuhnya  menyadari  konsekuensi  dari  tindakannya.  Kedua,  kemampuan merenung bahwa apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan tatanan masyarakat. Dan ketiga,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kemampuan menentukan niat untuk bertindak. Ketiga aspek ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa jika satu pun dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga dianggap bahwa orang tersebut tidak cakap dimintai pertanggungjawaban.
Meskipun  anak  melakukan  pelanggaran  hukum  tidak  serta  merta  menghapuskannya  dari pertanggungjawaban  atas  perbuatannya,  hal  ini  tidak  menghalangi  kemungkinan  untuk  menuntut pertanggungjawaban  mereka.  Namun,  pendekatan  ini  tetap  mengutamakan  hak-hak  yang  secara khusus  dimiliki  oleh  anak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif atau restorative justice ini adalah proses kolaboratif di mana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, menetapkan  tanggung  jawab,  dan  meningkatkan  keadaan.  Ini  melibatkan  korban,  anak,  dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan meredakan konflik, tanpa memperhitungkan balasan sebagai prinsip utama.

## Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana antara lain :
1. Faktor Ekonomi. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebakan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan  sakit  keras.Memerlukan  obat,  sedangkan  uang  sulit  di  dapat.Oleh  karena  itu,  maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian.
2. Faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah dapat mengganggu masyarakat, membuat mereka merasa  dan  berperilaku  rendah  diri  dan  kurang  kreatif,  memungkinkan  mereka  untuk melakukan  kejahatan,  terutama  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan.  Pola  pikiran  mereka mudah  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial,  sehingga  pergaulan  mereka  mudah mengekspresikan tingkah laku yang buruk melalui perbuatan yang merugikan masyarakat.
3. Faktor  lingkungan.  Baik  atau  buruknya  tingkah  laku  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh tempat  mereka  tinggal.  Disebutkan  sebelumnya,  pergaulan  yang  diikuti  dengan  peniruan suatu  lingkungan  akan  sangat  memengaruhi  kepribadian  dan  tingkah  laku  seseorang. Lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri adalah lingkungan yang dimaksud.
4. Faktor  lemahnya  penegakan  hukum.  Terkadang,  pihak  penegak  hukum  menyimpang  dari prinsip-prinsip  hukum  yang  tumbuh  di  masyarakat,  sehingga  pelaku  kejahatan  anak  yang melakukan  tindakan  kriminal  mendapat  hukuman  yang  terlalu  ringan  dan  kemudian mengulangi perbuatan jahat mereka setelah keluar dari lembaga permasyarakatan.
Menurut  Romli  Atmasasmita,  alasan  mengapa  anak-anak  melakukan  kekerasan  seksual dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
1. Motivasi  intrinsik  yaitu  Karena  ada  dorongan  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan sesuatu, motif yang aktif atau berfungsi tidak memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik mencakup:
a. Faktor  intelegensia,  yaitu  komponen  kecerdasan  anak  dengan  melihat kemampuan  anak  untuk  menghitung  dan  membuat  keputusan.  Anak  nakal cenderung  memiliki  intelegensia  verbal  yang  lebih  rendah  saat  mencapai  hasil sekolasti,  sehingga  mereka  lebih  mudah  terjerumus.  ke  hal-hal  yang  bersifat negatif.
b. Faktor  Usia,  merupakan  komponen  yang  paling  signifikan  dalam  kausalitas kejahatan.  Sebagian  besar  kenakalan  anak  disebabkan  oleh  faktor  usia  yang belum matang, tetapi beberapa anak menjadi nakal setelah dewasa.
c. Faktor  gender,  Secara  statistik,  anak  laki-laki  lebih  sering  kenakalan dibandingkan anak perempuan.
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, menurut beberapa penelitian, urutan anak dalam  keluarga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  perilaku  anak. Sebagai  contoh,  sebagian  besar  anak  tunggal  dimanja  oleh  orang  tuanya,  yang menyebabkan  mereka  menjadi  manja  dan  sulit  untuk  bersosialisasi.  Ini mengembangkan  kebiasaan  yang  tidak  baik  dan  melakukan  sesuatu  yang  dapat merugikan masyarakat ketika keinginan mereka tidak dipenuhi.
2. Motivasi  ekstrinsik  yaitu  adalah  motif-motif  yang  aktif,  yang  berarti  bahwa  mereka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
membutuhkan rangsangan dari luar motivasi ini meliputi :
a. Faktor  Keluarga,  lingkungan  sosial  terdekat  anak  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  karakternya.  Anak  pertama  kali  dididik  oleh  ibunya.  Tidak  seperti kebanyakan  keluarga  Di  rumah  yang  hancur,  anak-anak  cenderung  mengalami gangguan  mental  yang  signifikan  karena  tidak  mendapatkan  kasih  sayang  dan perhatian  dari  kedua  orang  tuanya.  Selain  itu,  karena  orang  tuanya  sibuk  dengan pekerjaan mereka, anak-anak ini cenderung melakukan kenakalan kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian.
b. Faktor pendidikan, yaitu sekolah sebagai alat yang efektif untuk membangun karakter anak-anak  setelah  keluarga.  Pada  dasarnya,  sekolah  juga  bertanggung  jawab  atas moral  dan  pendidikan  anak.  Komunikasi  dan  Berhasilnya  pembentukan  moral  anak akan  ditunjukkan  oleh  komunikasi  yang  efektif  antara  pendidik  dan  siswa  serta sebaliknya.
Hari Saherodji menyatakan pendapat tambahan bahwa ada dua penyebab kejahatan:
1. Faktor  internal,  yang  terdiri  dari  komponen  internal  seseorang,  seperti  kejiwaan  anak, biologis  anak,  dan  moral  anak,  membutuhkan  peran  keluarga  untuk  mengendalikannya. keluarga yang damai, menyenangkan, dan Menjaga keseimbangan antara kesibukan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan yang positif bagi anak-anak, yang pada gilirannya akan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan etika orang tua mereka.
2. Faktor  eksternal,  yang  berasal  dari  luar  anak,  seperti  media  massa,  ekonomi,  dan  sosial budaya. Faktor sosial budaya tidak dapat dibendung, tetapi peran orang tua penting untuk membantu  anak.  serta  menjaga  agar  anak  tidak  terlibat  dalam  hal-hal  negatif.  Namun berbeda  dengan  masalah  keuangan  yang  memang  menjadi  masalah  keluarga.  Anak seringkali menjadi pelampiasan kekerasan dari orang tuanya, terutama orang tua laki-laki. Dalam  hal  media  massa,  internet  dan  media  sosial  memengaruhi  perilaku  anak-anak, seperti menonton konten dewasa dengan mudah diakses oleh anak-anak.
Menurut hal yang diutarakan oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Dari beberapa kasus yang beliau  temui  faktor  yang  sangat  sering  ditemui  oleh  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  ialah anak yang lahir dari keluarga yang broken home yang berakibat anak biasanya kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang berimbas anak tersebut menjadi salah pergaulan. Selain itu, Brigpol  Oky  Putra  Perdana,  S.H.  selaku  anggota  reskrim  polres  kukar  menuturkan  dalam pengalamannya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual hal yang menjadi faktor  utama  anak  melakukan  hal  tersebut  ialah  karena  sering  menonton  maupun  mengakses  video yang  kontennya  berisi  hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  seksual.  Beliau  menuturkan  dengan berkembang  pesatnya  teknologi  anak  yang  mempunyai  gadget  (gawai)  menjadi  lebih  mudah  untuk mengakses  konten-konten  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pengwasan  orang  tua  menjadi  hal  yang diperlukan untuk lebih mengedukasi anak dalam menggunakan gadget (gawai) dengan baik.

## Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt
Terdapat banyak unsur-unsur dipertimbangkan oleh hakim saat membuat putusan terkait suatu tindak  pidana  yang  tengah  berlangsung.  Hal  ini  melibatkan  evaluasi  terhadap  berbagai  aspek  agar keputusan tersebut dapat dianggap rasional dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, upaya dilakukan agar  keputusan  tersebut  dapat  dimengerti  oleh  pihak  pelaku  dan  korban.  Salah  satu  hal  yang  harus diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dapat digunakan secara terpisah dari konteks masyarakat di mana  ia  diterapkan.  Karena  hakim  tidak  dapat  terlepas  dari  masyarakat  di  mana  mereka  bekerja, mereka  harus  menafsirkan  hukum  berdasarkan  keadilan  masyarakat.  Seperti  yang  dikatakan  oleh filsuf  Yunani  dan  Thomas  Aquinas,  ada  kemungkinan  seseorang  merasa  ragu-ragu  pada  tahap pertimbangan.  Namun,  ketika  mencapai  proses  pengambilan  putusan,  individu  diharapkan  untuk bersikap  tegas  sehingga  putusannya  memiliki  kepastian  hukum.  Hakim  dalam  memutus  sebuah perkara  bukanlah  corong  Undang-Undang  karena  tidak  semua  Undang-Undang  bisa  ditrabas.  Ada banyak  aspek  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  baik  itu  dari  segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Dalam objek putusan yang diteliti hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur pasal yang menjerat pelaku dan tidak ada hal yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah diperbuat. Maka dari itu, hakim berpendapat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat serta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga  telah  meresahkan  masyarakat.  Dari  hasil  analisis  penulis,  semestinya  dari  pertimbangan  hakim tersebut hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, para pelaku hanya dijatuhi vonis pidana pembinaan didalam  LPKA  selama  1  tahun  8  bulan  dan  pelatihan  kerja  selama  6  bulan  di  dinas  sosial.  Penulis berpendapat berdasarkan uraian dalam fakta persidangan terungkap bahwa pelaku bukan hanya satu orang.  Akan  tetapi  ada  4  orang  yang  berbuat  asusila  secara  bersama-sama  kepada  korban  dan  juga telah  mempunyai  niat  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  cara  memberikan  minuman beralkohol  kepada  korban  sehingga  membuat  korban  menjadi  mabuk.  Selain  itu,  dari  hasil  analisis penulis  berdasarkan  pasal  yang  menjerat  pelaku  yaitu  81  Ayat  (1)  jo.  Pasal  76D  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang. Yang dimaksud setiap orang didalam perkara ini ialah para pelaku anak.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau  orang  lain.  Unsur  ini  dapat  diidentifikasi  dikarenakan  para  pelaku  anak  melakukan perbuatannya  dengan  kesadaran  penuh  dan  dengan  dukungan  bukti  visum  yang  menandakan terjadi perbuatan asusila tersebut.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal ini ditandai dengan niat dan kehendak para pelaku yang lebih dari satu orang dan melakukan kerja sama dalam tindakannya.
Didalam  pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak anak hanya dapat dijatuhkan pidana ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang  dewasa.  Selanjutnya,  pada  pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa ancaman pidana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 D ialah paling singkat pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jika diterapkan kepada pelaku anak maka dapat diancam pidana penjara paling singkat 2,5 tahun dan paling lama 7,5 tahun. Jika dikumulasikan vonis dari para pelaku anak yaitu vonis pidana pembinaan didalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama  6  bulan  di  dinas  sosial  hanya  mendapat  hukuman  selama  2,2  tahun,  ini  menandakan  bahwa vonis yang dijatuhkan kepada pelaku anak tidak memenuhi ½ dari hukuman paling ringan yang harus ia dapatkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana.  Maka  dari  itu,  menurut  paham  penulis  majelis  hakim  dapat menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  maksimal  dari  vonis  yang  telah  dijatuhkan  kepada  para  pelaku anak. Oleh karenanya, hakim tidak cermat dalam menjatuhkan vonis kepada para pelaku anak.
Dalam konteks fungsi dan maksud akhir dari hukum pidana Indonesia, walaupun dalam tulisan "Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya"  oleh  E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi dijelaskan secara umum, tujuan utama hukum pidana adalah untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan  individu  atau  hak  asasi  manusia,  serta  menjaga  kepentingan  masyarakat  dan  negara dengan mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara pencegahan kejahatan atau perilaku yang tidak layak di satu sisi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang di sisi lain. Dalam teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitimur pada dasarnya menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana umumnya bertujuan untuk mencapai beberapa hal, termasuk:
a. Memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana;
b. Memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana;
c. Berperan  sebagai  sarana  pendidikan  sosial  untuk  menyampaikan  bahwa  tindakan  pidana  tidak benar dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Jika  kita  melihat  konsep  teori  keadilan  yang  dicetuskan  oleh  aristoteles  salah  satunya  ialah keadilan  dalam  melakukan  penafsiran  hukum.  Hakim  harus  menafsirkan  undang-undang  seperti  dia terlibat  dalam  kejadian  tertentu  karena  undang-undang  itu  bersifat  universal  dan  tidak  mencakup semua  masalah  khusus.  Menurut  Aristoteles,  hakim  harus  memiliki  "suatu  rasa  tentang  apa  yang pantas".  Maka  dari  itu,  pertimbangan  hakim  seyogyanya  dapat  memperberat  vonis  agar  pelaku mendapatkan  efek  jera  dari  apa  yang  telah  diperbuatnya.  Selain  itu,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelaku  juga  memberikan  efek  yang  besar  kepada  korban  yaitu  korban  mengalami  trauma  dan  juga kehilangan  kesuciannya.  Selain  bertentangan  dengan  hukum  apa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  juga bertentangan dengan norma agama dan norma yang ada didalam kehidupan bermasyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Faktor-faktor  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yaitu:  faktor internal  yang  berasal  dari  dalam  individu,  seperti  kondisi  kejiwaan,  biologis,  dan  moral  anak,  serta faktor  eksternal  yang  berasal  dari  lingkungan,  termasuk  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  media  massa yang dengan mudah diakses oleh anak untuk melihat konten dewasa.
Majelis hakim dalam memutus perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt. telah tepat dengan menerapkan  pasal  81  Ayat  (1)  jo.  Pasal  76D  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terlalu  ringan.  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  memperoleh  perlindungan  hukum.  Namun demikian, perlindungan hukum terhadap yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan  dan  memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan  maupun  diri  anak  itu  sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.
Perlindungan  anak  dilaksanakan  secara  rasional,  bertanggungjawab  dan  bermanfaat  yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. Oleh karenanya, sanksi terhadap tindak pidana tersebut seyogyanya tidak terlalu ringan mengingat dikhawatirkan tidan memberikan efek jera kepada pelaku dan menggaggu ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

## REFERENSI
Andari, C. P., 2022. Moral Pelaku Pelecehan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa, Pemerintah Daerah
Kabupaten Cilacap, Indonesia, viewed 29 November 2023, <https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>
Arbijoto,  2010.  Kebebasan  Hakim  Analisis  Kritis  Terhadap  Peran  Hakim  Dalam Menjatuhkan Kekuasan Hakim. Jakarta: Diadit Media.
Arief, B. N., 2006. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Asmawati,  H.  (2022).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Kejahatan Seksual oleh Pelaku Anak. Journal Evidence Of Law, 1(3), 108-115.
Batu,  T.  R.  &.  D.  P.  L.,  2023.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pencabulan  Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Anak. Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume No 7, pp. 23-37.
Dillah, S. &. H. P., 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Febrianti,  E.,  2020.  Pemuda  Generasi  Penerus,  Garda  Depan  Perubahan  Indonesia,Forum Mahasiswa  Bidikmisi  Universitas  Negeri  Malang,  Indonesia,  viewed  29  November 2023  <https://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan- indonesia/>
Ihsan,  K.,  &  Jonyanis,  J.  (2016).  Faktor  Penyebab  Anak  Melakukan  Tindakan  Kriminal (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Pekanbaru  Kelas  II  B)  (Doctoral  dissertation, Riau University).
Indonesia, D. P. M. A. R., 2023. Putusan Putus Pertahun PN Sangatta Peradilan Anak ABH Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Indonesia,  viewed  12  Desember  2023 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/ pn-sangatta/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>
Kanter,  E.  &.  Sianturi.  S.  R.,  2012.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kartono, K., 1992. Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja). Jakarta: Rajawali. KPAI.,  Data  Kasus  Perlindungan  Anak  2016-2020,  viewed  24  Juni  2024  < https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> Quamila,  A.,  2022.  8  Trauma  Fisik  dan  Mental  Akibat  Kekerasan  Seksual,  Hello  Sehat,
Indonesia,  viewed  18  Desember  2023  <https://hellosehat.com/mental/mental- lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>
Rhiti,  H.,  2015.  Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  Dari  Klasik  Sampai  Postmodernisme. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Saputra, A. 2023. Kejahatan Anak Meningkat, Indonesia, Viewed 19 Juni 2024, Andi Saputra
“Kejahatan Anak Semakin Meningkat”,
https://news.detik.com/berita/d- 6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba Setiady, T., 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. Simbolon,  D.  F.  (2018).  Kurangnya  Pendidikan  Reproduksi  Dini  Menjadi  Faktor  Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. Soumatera Law Review, 1(1), 43–66.
T.J,  Gunawan.,  2018.  Konsep  Pemidanaan  Berbasis  Nilai  Kerugian  Ekonomi.  Jakarta: Kencana.
Tuasikal,  J.  M.  S.,  2020.  Kenakalan  Remaja,  Universitas  Negeri  Gorontalo,  Indonesia,
viewed 29 November 2023
<https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html> Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5332)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)