A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 42-51
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa

## (Implementation of Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing
Services at the Office of Investment and One Stop Services in Langsa City)

## Ana Zahara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 14 July 2022 Revised: 16 July 2022 Accepted: 21 July 2022 Available online: 21 July 2022 Langsa  Mayor  Regulation  Number  32  of  2018  concerning Delegation  of  Authority  for  Licensing  and  Non-Licensing Services  at  the  Langsa  City  Investment  and  One-Stop
Integrated  Service  Office  has  not  been  realized  effectively because problems still occur in implementing the policies that have been set. The problem is that people who want to take care  of  licensing  and  non-licensing  still  do  not  know  the requirements  that  have  been  set,  so  licensing  and  non- licensing  cannot  be  processed.  This  research  type  is descriptive  qualitative,  using  techniques  to  obtain  data through  interviews,  observation,  and  documentation.  Data analysis  techniques  are  taken  through  data  collection,  data reduction, data presentation, and concluding. The informants used  were  eight  people  who  were  determined  purposively, consisting  of  the  head  of  the  service,  employees,  and  the community.  The  results  showed  that  the  implementation  of the Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non- Licensing Services by taking a location at the City Investment and One-Stop Integrated Service Office requires coordination and cooperation with many parties. Therefore, there needs to be a communication relationship in the internal bureaucracy that runs one way and the objectives and the communication that  exists  between  each  party  must  run  in  harmony.  The effort that needs to be made is to provide socialization to the community to increase their awareness of how important it is to take care of permits and complete each of the requirements that have been set.
K EYWORDS
Implementasi; Kebijakan; Kewenangan; Pelayanan Perizinan; Non Perizinan.

## T
O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Zahara. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan  Perizinan  Dan  Non  Perizinan pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan PelayananTerpadu  Satu  Pintu  Kota Langsa, Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (1), 42-51.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adalah meningkatkan kualitas dan kuntitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  lokal  atau  daerah  untuk  kepentingan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan untuk memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, maksud pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah  antara  lain  adalah  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Penekanan utama otonomi   daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan (coverage) pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak ( orbitas i) dan sulitnya akses  (a ccesibility )  masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintah  Kabupaten/Kota. Hal  ini  menjadikan  tujuan  penyelenggaraan  otonomi  menjadi  semu  ketika  tercipta  akses  masyarakat  yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelengaraan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan pembangunan  pelayanan terhadap masyarakat, pertama pendekatan. “ kewilayaha n” seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan kelurahan.  Kedua,  pendekatan “ sektora l”, seperti  sektor    ekonomi,  pendidikan, dan kesehatan.
Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi   Kabupaten/kota   yang   sebelumnya merupakan   perangkat   wilayah   dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah  dalam  kerangka  asas  desentralisasi.  Sebagai  perangkat  daerah,  Kabupaten/kota  dalam  menjalankan tugasnya  mendapat  pelimpahan  kewenangan  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati/Walikota.  Pengaturan penyelenggaraan  Kabupaten/kota  baik  dari  sisi  pembentukan,  kedudukan,  tugas  dan  fungsinya  secara legalistik  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Sebagai  perangkat  daerah,  Kepala  Dinas  mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kabupaten/Kota juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.
Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi  atau otonomi daerah  tersebut, pemerintah  telah menetapkan  beberapa  kebijakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Daerah,  diantaranya adalah kebijakan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan. Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di Kabupaten/Kota .
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa mendapatkan pelimpahan wewenang dari Walikota Langsa dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dalam memberikan izin usaha terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018. Pelimpahan wewenang tersebut adalah guna untuk mempermudah warga masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan  yang  murah,  cepat  dan  berkualitas,  sebagai  jalan  terjadinya  percepatan pembangunan  daerah  yang  mana  memperlihatkan  perwujudan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif dan efisien.
Berdasarkan pengamatan peneliti ternyata masih terjadi permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemahaman pegawai  DPMPTSP Kota Langsa masih terbatas karena mengingat sumber daya manusianya yang berbeda-beda, latar belakang pendidikannya, pemahaman terhadap teknologi masih terbatas salah  satunya  adalah  IT.  Sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pelayanan  terhadap  masyarakat, dikarenakan saat ini pelayanan perizinan sudah menggunakan online, karena hal tersebut proses pembuatan surat izin usaha memakan waktu yang lama.
Pelaksanaan  pelimpahan  wewenang  diperlukan  adanya  keserasian  antara  prinsip-prinsip  yang mendasari  dengan  praktek  penyelenggaraan  otonomi  yang  didukung  dengan  kemampuan  sumber  daya manusia,  keuangan,  peralatan  serta  organisasi  dan  manajemen  guna  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Permasalahan  yang  terjadi  diatas  menunjukan  bahwa  kurang  terlaksana  dengan  optimal  sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya Peraturan Walikota ini tentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang hendak dijadikan sebagai  Rumusan Masalah, Bagaimana Implementasi Kebijkan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa?

## TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu
Untuk  mendukung  penelitian  dan  menambah  referensi  guna  mengetahui  perbandingan  antara  hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Rakhmad Apdiansyah (2012) dengan judul “Implementasi  Kebijakan  Perizinan  Dan  Non -Perizinan  Dalam  Pelayanan  Perizinan ”.  Penelitian  ini menggambarkan mengenai implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Model penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepulauan Meranti  dan  penulis  mengumpulkan  data  penelitian  dari  beberapa  sumber  buku,  ensiklopedia,  jurnal  dan wawancara  mendalam  dengan  informan  penelitian.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan perizinan dan non-perizinan dilaksanakan tanpa menggunakan standart operasional procedure. Hal ini  dikarenakan  tuntutan  yang  besar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengharuskan  pelayanan  perizinan  dan non-perizinan dijalankan dengan segera dan secara terpadu, untuk menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi daerah.
Selain  itu  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  perizinan  dan  non  perizinan pada BPMPPT di Kabupaten Meranti ini disebabkan oleh lemahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pemerintahan  Kabupaten  Meranti.  Penelitian  tersebut  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah di Dinas Penanaman Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rakhmad Apdiansyah berfokus pada implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan penulis berfokus  pada  implementasi  Kebijakan  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa.
Sedangkan  Damba  Putra  (2017)  dengan  judul  “ KebijakanPemerintah  Dalam  MemberikanIzin  Usaha Industri Kecil DiKota Bandar Lampu ng” dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bandar lampung. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang
aspek  penanaman  modal.  Namun  pada  penelitian  Damba  Putra  berfokus  pada  kebijakan  pemerintah  dalam memberikan izin usaha mikro kecil dan menengah di kota Bandar lampung. Sedangkan penulis berfokus pada implementasi  Kebijakan  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Langsa.

## Pengertian Kebijakan Publik
Secara  etimologis,  istilah  kebijakan  atau  policy  berasal  dari  bahasaYunani  “polis”  berarti  negara,  kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa  Inggris  “policie”  yang  artinya  berkenaan  dengan  pengendalian  masalah -masalah  publik  atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
James Anderson  dalam  Duwitri (2014:6)  menyatakan bahwa Kebijakan publik  merupakan serangkaian tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  actor  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi suatu  masalah  atau  suatu  persoalan  tertentu.  Carl  J.  Frederickson  dalam  Duwitri  (2014:5)  mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,  kelompok atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  sambil  mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

## Pengertian Implementasi
Implementasi kebijakan publik merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok  pemerintah  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  serta  dilaksanakan  sesuai  dengan keputusan yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn  dalam  Agustino  (2012:139)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  sebagai: “ Tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan ” .
William dunn dalam subarsono (2011:76) mengatakan implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai di capainya hasil kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis
Edward  III  dalam  Subarsono  (2011:  90)  berpandangan  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yaitu:
a. Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkanagar  implementor  mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya,  meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementor  kekurangan  sumberdayauntuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika
implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan      kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek  dari  struktur  organisasi  adalah Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## Kebijakan Pemerintah
Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti dari kebijakan. Menurut Dye dalam Abidin  (2012:5)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  sebagai “ pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do) . Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan.
Easton  dalam  Abidin  (2012:6)  menyebutkan  kebijakan  pemerintah  sebagai “ kekuasaan  pengalokasian nilai-nilai  untuk  masyarakat  secara  keseluruhan ” .  Hal  ini  mengandung  konotasi  tentang  kewenangan pemerintah  yang  meliputi  keseluruhan  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak  ada  organisasi  lain  yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6)  yang  melihat  kebijakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  menyebutkan  kebijakan  sebagai “ program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.
Berkaitan  dengan  definisi-definisi  tentang  kebijakan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan pemerintah menurut Agustino (2012:8), yaitu:
a. Pada  umumnya  kebijakan  perhatiannya  ditujukan  pada  tindakan  yang  mempunyai  maksud  atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan  pada  dasarnya  mengandung  bagian  atau  pola  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah  dari  pada  keputusan  yang  terpisah-pisah.    Misalnya,    suatu  kebijakan    tidak  hanya meliputi    keputusan  untuk  mengeluarkan  peraturan  tertentu  tetapi  juga  keputusan  untuk mengeluarkan  peraturan  tertentu    tetapi    juga  keputusan    berikutnya  yang  berhubungan  dengan penerapan dan pelaksanaannya.
c. Kebijakan  merupakan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan  oleh  pemerintah  dalam  mengatur perdagangan,  mengontrol  inflasi,  atau  menawarkan  perumahan  rakyat,  bukan  apa  maksud  yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan  dapat  berbentuk  positif  maupun  negatif.  Secara  positif,  kebijakan  melibatkan  beberapa tindakan  pemerintah  yang  jelas  dalam  menangani  suatu  permasalahan.  Secara    negatif,  kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau  tidak  mengerjakan  apapun  padahal  dalam  konteks  tersebut  keterlibatan  pemerintah  amat diperlukan.
e. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hokum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh   sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Dengan tipe  penelitin  deskritif  analisis  yaitu  menggambarkan  dan  menjelaskan  suatu  permasalahan  sesuai  dengan kenyataan yang ada karena berbentuk pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tidak berbentuk angka dan tabel. Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Penanaman dan pelayanan terpadu Kota Langsa. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih dengan pertimbangan tertentu ( purposive sampling ), yang dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang dibuthkan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan DPMPTSP Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  memperpendek  proses  pelayanan  guna  mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.
Pelaksanaan  Peraturan  Walikota  Nomor  32  Tahun  2018  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa ini membutuhkan koordinasidan kerjasama dengan banyak   pihak oleh karena itu perlu adanya hubungan komunikasi di internal birokrasi yang berjalan satu arah dan satu tujuan serta komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak harus berjalan harmonis. Hal ini juga harus  didukung  oleh  dukungan  struktur  birokrasi  yang  kuat  agar  masing-masing  pihak  dapat  bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan.  Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  pelaksanaan.  Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas  apa  yang  akan  dikerjakan  dapat  berjalan  apabila  komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap keputusan  dan  peraturan  pelaksanaan  harus  dikomunikasikan  kepada  bagian  yang  tepat.  Dengan  kata  lain, tujuan,  sasaran,  dan  berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  harus  ditransmisikan  dengan  baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.
Jika menillik teori Edward III dalam Subarsono (2011: 90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor  kekurangan  sumberdayauntuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat
menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d.  Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan      kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek  dari  struktur  organisasi  adalah Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dapat  dijelaskan  bahwa  proses  Implementasi  Peraturan  Walikota  Nomor  32  Tahun  2018  dibutuhkan adanya  komponen  implementasi  kebijakan  yaitu  unsur  pelaksana,  program  dan  kelompok  sasaran.  Unsur pelaksana  adalah  orang-orang  yang  berkewajiban  untuk  melakukan  tindakan  dan  menggunakan  saran  bagi tercapainya  tujuan  suatu  kebijakan,  yang  dapat  berbentuk  organisasi  pemerintah.  Pihak  yang  terutama mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  kebijakan  Publik  adalah  unit-unit  administratif  atau  unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana  berbagai  kegiatan  administratif  yang  bertalian  dengan  proses  kebijakan  Publik  dilakukan.  Dalam implementasi kebijakan memiliki diskresi menganai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.
Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran orgnisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan  keputusan,  perencanaan,  penyusunan  program,  pengoranisasian,  penggerakan  manusia, pelaksanaan  kegiatan  operasional,  pengawasan  dan  penilaian.Program  merupakan  rencana  yang  bersifat komprehensif  yang  sudah  menggambarkan  sumber  daya  yang  akan  digunakan  dan  terpadu  dalam  satu kesatuan.  Program  tersebut  menggambarkan  sasaran,  kebijakan,  prosedur,  metoda,  standar  dan  budget.  Isi program harus menggambarkan volume (bobot) pekerjaan dan sumber dayanya, isi program harus jelas dan dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh  pelaksana  atau  dengan  kata  lain  program  dapat  menggambarkan  atau mencerminkan  secara  menyeruh  mengenai  arah,  strategi  dan  sasaran  yang  ditempuh  oleh  setiap  unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
Pelimpahan wewenang walikota langsa kepada kepala dinas DPMPTSP Kota Langsa, apabila ditinjau dari berbagai sisi pada dasarnya sangat bermanfaat dan mendukung upaya peningkatan kegiatan pemerintahan dan  pelayanan  terhadapa  masyarakat.  Pelaksanaannya  tetap  memerlukan  dukungan  dari  berbagai  pihak terutama masyarakat sendri sehingga yang diharapkan adalah pelmpahan wewenang tersebut dapat berjalan dengan baik.
Adanya  pelimpahan  sejumlah  kewenangan  walikota  kepada  kepala  dinas  tersebut,  menjadi  langkah awal yang baik untuk memperbaiki citra dan kinerja aparatur pemerintah, khususnya pada wilayah Kota Langsa yang  merupakan  ujung  tombak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik,  yang berhubungan  langsung  dengan  kepentingan  masyarakat.  Pelimpahan  kewenangan  hendaknya  disertai pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan jumlah dan cakupan kewenangan yang diberikan, sehingga dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  berhasil  dengan  baik.  Pada  prinsipnya  bahwa  pelimpahan  kewenangan  dari Walikota Langsa kepada Kepala Dinas DPMPTSP diserahkan secara lebih luas dan diharapkan kewenangan ini dapat berjalan dengan baik.

## Hambatan-hambatan  Implementasi  Kebijakan  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan  Dan  Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa
Pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  dari  Walikota  Langsa  kepada  kepala  Dinas  DPMPTSP  Kota Langsa tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Ada hambatan-hambatan tertentu yang sering terjadi pada saat implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 yaitu bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan  dan  non  perizinan  pun  tidak  bisa  di  proses.  Hambatan  lainnya  adalah  terjadinya  tumpang  tindih dalam  bidang  perizinan  dan  non  perizinan,  semisal  izin  suatu  wilayah  adalah  izin  perkebunan,  namun  juga tercantum dalam izin pertambangan.
Kegiatan  implementasi  kebijakan  tidak  selalu  berjalan  dengan  mulus,  banyak  hal  yang  bisa mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan, ada  tiga kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi  yakni  karakteristik  dari  masalah,  karakteristik  kebijakan  dan  variabel  lingkungan. Lingkunganmempunyai  peranan  yang  penting  dalam  penerapan  kebijakan  pelimpahan  wewenang  dari Walikota  kepada  Kepala  Dinas  DPMPTSP  Kota  Langsa.  Kondisi  lingkungan  yang  dimaksud  disini  adalah kondisi lingkungan kerja yang ada di DPMPTSP Kota Langsa. Karena jika kondisi lingkungan yang ada telah terjalin dengan baik maka pelaksanaan pembinaan dari pimpinan kepada staf/pegawai dapat disebut berhasil.
Program  Implementasi  kebijakan  perlu  didukung  sumber  daya  baik,  sumber  daya  manusia ( humanresources )  maupun  sumber  daya  non-manusia  ( non  human  resources ).  Sumber-sumber  dalam  hal  ini diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  meliputi  staf  yang  memadai  dan  memiliki  keahlian  dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tersedianya fasilitas diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber- sumber  sangat  diperlukan  mengingat  perintah  implementasi  mungkin  diteruskan  secara  cermat,  jelas  dan konsisten,  tetapi  jika  para  pelaksana  kekurangan  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif.
Pemerintaha  Kota  Langsa  telah  membuka  layanan  izin  berusaha  secara  Online  melalui  aplikasi  OSS. Sehingga  masyarakat  bisa  memperoleh  selain  informasi  juga  pelayanan  perizinan  akses  digitalisasi  yakni layanan perizinan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Hal ini berdasarkan PP No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik.  Mengingat  aplikasi  OSS  tersebut  belum  lama  di  terapkan sehingga  sebahagian  pegawai/staff  pada  DPMPTSP  masih  kurang  menguasai  penggunaan  aplikasi  tersebut. Bahkan  banyak  masyarakat  yang  ingin  mengurus  perizinan  dan  non  perizinan  melalui  OSS  masih  belum berjalan dengan baik karena sebahagian dari mereka masih belum paham dengan penggunaan aplikasi tersebut.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kurangnya  kompetensi  dari  sumber  daya  manusia  sangat berpengaruh  dan  menjadi  penghambat  proses  implementsi  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  itu DPMPTSP  kota  langsa  perlu  meningkatkan  sumber  daya  yang  ada,  untuk  mengembangkan  kompetensi keterampilan  antar  pribadi  secara  tepat,  mengidentifikasi  peluang  perbaikan,  memfasilitasi  pembuatan keputusan,  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  partisipasi  serta  berani  menghadapi  resiko  secara bijaksana, agar terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.
Hambatan lainnya bisa terjadi karena ketidakmampuannya agen pelaksana dalam pelaksaaan suatu kebijakan  yang  telah  di  tetapkan.  Karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana  adalah  mencakup  struktur birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi,  yang  semuanya  itu  akan
mempengaruhi implementasi suatu program. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki  oleh  implementor  kebijakan,  seperti  komitmen,  kejujuran,  komunikatif,  cerdik  dan  sifat demokratis.  Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  dan  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan.   Implementasi  kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana  di  DPMPTSP  Kota  Langsa  juga tidak kalah penting dari  faktor-faktor  yang  lainnya.  Ini  yang  menjadi  faktor  utama  berjalannya  impelementasi  kebijakan  tersebut. Dilihat  dari  penjelasan  seorang  staf/pegawai  terlihat  bahwa  karakteristik  dan  kemampuan  pimpinan  dalam menjalankan pelimpahan wewenang ini sudah baik. Tidak hanya sekedar berbicara tetapi dia menjadikan dirinya sebagai pimpinan yang patut dicontohi oleh bawahannya.
Karakter  dan  kemampuan  agen  pelaksana  berperan  penting  dalam  mengimplementasikan  program. Melihat pada struktur birokrasi di DPMPTSP Kota Langsa Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi sehingga diharapkan mampu mempengaruhi bawahannya sebagaimana karakter seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas  yang  telah  diberikan  kepadanya.  Ini  terlihat  dari  sikap  yang  ditunjukan  oleh  pimpinan  yang  ada  di DPMPTSP. Beliau sebagai kepala Dinas telah berupaya melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kempauan  yang  dimiliki.  Namun  diharapkan  dalam  hal  ini  kepala  dinas DPMPTSP  kota  langsa agar bisa lebih tegas terhadap para pegawai-pegawai yang kurang di  siplin dan  tidak tepat waktu, serta yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut:
1. Implementasi  Kebijakan  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan  Dan  Non  Perzinan  Kepada DPMPTSP Kota Langsa sejauh ini sudah banyak perubahan dari pada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat yang awalnya belum menggunakan online namun saat ini pengurusan perizinan sudah bisa menggunakan online yaitu dengan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission).
2. Hambatan  Implementasi  Kebijakan  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan  Dan  Non  Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa, bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih belum mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan pun tidak bisa di proses. Hambatan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih dalam bidang perizinan dan non  perizinan,  semisal  izin  suatu  wilayah  adalah  izin  perkebunan,  namun  juga  tercantum  dalam  izin pertambangan, sehingga sering terjadinya perselisihan karena hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, Leo. 2012. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
Apdiansyah, R. (2012). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Non-Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 10 (1).
Duwitri. Sri, Hartuti Purna weni, Dkk, 2014, Analisis Kebijakan Public . Universitas Terbuka: Tangerang Selatan Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta: Gava Media.
Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peraturan  Walikota  Nomor  32  Tahun  2018  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan  Dan  Non

## Perizinan” di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Suharno , 2010 . Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press.
Sugiono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . Alfabeta: Bandung.
Wahab,  solichin  abdul .  2012.  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke  Penyususnan  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara