## IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI PERBANKAN
Muhammad Rizki Asmar Fauzan E-mail: rizki.asmar@gmail.com Staff Kantor Lawfirm MBZ Solo
Ambar Budhisulistyawati E-mail: ambarbudhi@gmail.com
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Trademark Rights; Collateral; Credit; Bank
Kata Kunci: Hak Merek;
Jaminan; Kredit; Perbankan This article examines how the application of intellectual prop- erty rights especially trademark as objects of credit guarantees in banks. This research is a normative study using legal sources derived from primary and secondary legal materials. The research results obtained are trademark should be able to be used as collat- eral objects because brand rights meet the requirements of intan- gible movable objects, but  in  the  implementation  of  trademark rights  as  collateral  objects  are still constrained by applicable regulations and the absence of an intellectual property valuation agency. This causes the banks to not be able to accept the rights of the brand as an object of credit collateral.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual terutama hak merek sebagai objek jaminan kredit di perbankan. Artikel ini merupakan penelitian nor- matif dengan menggunakan sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah hak merek seharusnya dapat dija- dikan objek jaminan karena hak merek memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud, tetapi dalam pelaksanaan- nya hak merek sebagai objek jaminan masih terkendala peraturan yang berlaku dan belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan pihak perbankan belum dapat menerima hak merek sebagai objek jaminan kredit.

## A.   Pendahuluan
Perkembangan industri kreatif menjadikan  kekayaan    intelektual mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hak Kekayaan  intelektual yang terdiri dari: Hak Cipta, Hak Merek, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit  Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Implementasi Hak Atas Merek...
Hak kekayaan intelektual mengacu kepada kreasi pemikiran yang dilindungi dalam undang-undang tertentu. Pada dewasa ini hak kekayaan intelektual tidak hanya dilihat melalui sisi nilai moral saja, tetapi juga dilihat dari sisi nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual memiliki sifat khusus yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang mana hasil ciptaannya tersebut dapat diperjual-belikan,  dipindah tangankan dilisensikan, bahkan dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. (Vipin Marthur, 2012:74)
Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. Kredit tidak hanya digunakan oleh perorangan saja, tetapi sebuah perusahaan juga menggunakan kredit untuk menambah biaya modal dan mengembangkan usahanya. Pada sebuah per- janjian kredit disertai dengan adanya jaminan, jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dan sebagai alternatif pembayaran apabila terjadi kredit macet atau debitur melakukan wanprestasi sehingga kredit tersebut tetap dapat dilunasi oleh  debitur. Nilai jaminan yang diberikan haruslah setara dengan jumlah kredit yang diajukan atau nilai ekonomis dari benda tersebut cenderung mengalami kenaikan dan memiliki risiko yang kecil. Pada praktik bank di Indonesia, jaminan yang dapat diterima berupa jaminan kebendaan dan surat-surat berharga.
Di negara-negara maju banyak ditemukan lembaga perbankan menerima jaminan kredit bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga. Kredit tersebut dapat diberikan karena bank melihat dari kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit tersebut diberikan kepada perusahan-perusahaan yang benar-benar  profesional  dan  bonafit  sehingga  kemungkinan  kredit  tersebut macet relatif lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan kredit diberikan tanpa jaminan dengan melakukan penilaian terhadap prospek usahanya. (Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin, 2017:511)
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank tidak hanya menerima objek jaminan berupa benda dan surat-surat berharga saja, bahkan bank dapat memberikan kredit tanpa adanya jaminan dengan mempertimbangkan kredibilitas, profesionalitas, risiko, perkembangan ekonomi dan politik, serta prospek usaha berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bank.
Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam per- janjian kredit di Indonesia menggunakan jaminan dengan pembiayaan fidusia. Pada saat ini baru hak cipta dan paten yang secara jelas dapat dijadikan objek jaminan, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sementara itu merek yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual  belum  dapat dijadikan  objek  jaminan  karena  belum mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tidak  menjelaskan  secara
Implementasi Hak Atas Merek...
eksplisit bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  yaitu  proses  penemuan aturan hukum, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, dan artikel hukum yang membahas hak kekayaan intelektual khususnya merek, perbankan, dan jaminan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Analisis yang digunakan menggunakan silogisme dengan pola pikir deduktif.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.    Ketentuan  Hukum  yang  Menjadi  Dasar  Hak  Merek  Sebagai  Objek Jaminan
Hak Merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang/ jasa  yang dapat dikenali  oleh  masyarakat  secara  mudah, merek  juga berfungsi sebagai pembeda dan kualitas yang dihasilkan oleh produk barang/jasa serupa. Fungsi dari hak merek yang cukup penting membuat pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk pendapatkan perlindungan dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan ini berfungsi agar merek tidak dapat ditirui oleh pihak lain. (Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018:2)
Dewasa ini hak merek tidak hanya dilihat dari nilai moralnya  saja yaitu sebagai objek dari kekayaan intelektual, melainkan hak merek juga dilihat dari nilai ekonomisnya. Kepemilikan hak merek yang dapat dipindahtangkan  melalui berbagai cara seperti waris, hibah, dan perjanjian sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memungkinkan merek  dapat dijadikan  objek  jaminan  dengan  catatan  merek tersebut telah  didaftarkan  dan memiliki  sertifikat  merek  yang  tercatat  pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kredit merupakan  suatu produk dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga. Kredit biasanya digunakan oleh masyarakat untuk
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Implementasi Hak Atas Merek...
memenuhi kebutuhannya atau untuk men-dapatkan tambahan modal. Bank dalam memberikan kredit memerlukan adanya suatu jaminan, adanya jaminan  ini untuk alternatif  pembayaran  apabila terjadi kredit macet dan menjadi perlindungan bagi pihak bank bahwa kredit yang telah disalurkan kembali lagi ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakti sebelumnya.
Fokus penelitian ini terdapat pada hak kekayaan  intelektual  terutama hak merek digunakan sebagai objek jaminan. Di Indonesia baru hak cipta dan paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan pembiayaan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sementara itu hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan karena dalam undang-undang merek tidak  menjelaskan   secara eksplisit   bahwa  hak  merek  dapat  dijadikan  objek jaminan.  Pasal 1 Ayat 1  Undang-Undang  Merek  hanya  mendefinisikan  merek  sebagai  tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara, dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hak merek merupakan suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud. (Yunita Hikmia, 2019:1498)
Menurut J.Satrio (2002:12-13) secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda  bergerak   tidak  berwujud   karena  merek   memiliki   ciri- ciri   dari  sifat kebendaan, Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:
a.  Memiliki  hubungan secara langsung  dengan benda tertetntu yang dikuasai oleh debitur;
b.  Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan  haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
c.    Memiliki sifat droit de suite;
d.  Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
e.  Dapat dilaihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/ orang lain.
Berdasarkan sifat kebendaan diatas dan pengalihan hak merek yang tertuang dalam Pasal 41 undang-undang merek, maka pada dasarnya hak merek termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, karena hak merek termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud maka bentuk jaminan yang cocok untuk hak merek ada melalui penjaminan fidusia  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  4,  Pasal  9,  Pasal  10,  dan  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab  itu  seharusnya  hak merek  dapat dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomis.
Implementasi Hak Atas Merek...

## 2.  Penggunaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan
a.  Negara-Negara yang Mengakui  Hak Kekayaan  Intelektual Sebagai Objek Jaminan
Manfaat hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sudah banyak digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Denmark, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. Malaysia dan Singapura yang merupakan negara  tetangga pun telah  menerapkan hak kekayaan  intelektual  sebagai jaminan kredit.
Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan meliputi hak merek, hak cipta, dan paten. Penggunaan merek dagang sebagai jaminan kredit yang aman telah menjadi pilihan yang menarik bagi lembaga perbankan di manca negara. Amerika Serikat telah  menambah jaminan baru berupa asset tak berwujud (intangible) sebagai agunan (collateral) berdasarkan revisi Pasal 9 Uniform Commercial Code tahun 1998. (Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018:10).
Berkembangnya tren hak kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan dalam kredit membuat beberapa negara mulai meregulasi dan memvaluasi hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam kredit. Denmark memiliki lembaga valuasi bernama Danish Patent and Trademark Office (DPTO), dalam situs yang dapat diakses melalui www.d ktpo.org pemilik  hak  kekayaan  intelektual dapat mengakses berbagai macam informasi, memvaluasi nilai HKI dan mendapatkan gambaran dari harga paten dan hak cipta yang terdapat  di pasaran.  Penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  harus didaftarkan dan divaluasi terlebih dahulu oleh lembaga penilai yang terdaftar dan tersertifikasi untuk dapat dijadikan objek jaminan.
Penggunaan merek dagang, hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang digunakan sekaligus sebagai objek jaminan kredit untuk melakukan IP financing di Amerika serikat dilakukan oleh salah satu perusahaan busana terkenal yaitu Levi’s milik  Levi Strauss. Penjaminan  tersebut meliputi merek dagang, desain, logo, standar pelayanan (service mark),  trade dress, nama perusahaan induk, nama setiap jenis binis yang dimiliki oleh perusahaan induk, trade style, serta desain-desain produk baik yang sudah berbentuk jadi maupun dalam bentuk konsep desain dalam perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan, jaminan tersebut digunakan untuk mendapatkan kredit sejumlah 350 juta dolar AS dari Bank of America. Pada tahun 2006 perusahaan otomotif di Amerika yaitu Ford Motor Company menjaminkan  merek dagang dan paten produknya sebagai jaminan kredit melalui bank Citi Group dengan nilai kredit sebesar 18 juta dolar AS. Objek jaminan yang diberikan meliputi merek dagang, paten produk yang  sedang dipasarkan,  nama dan logo perusahaan induk, gedung dan pabrik. (Gerald B. Halt , 2017:29-30)
Implementasi Hak Atas Merek...
Beberapa negara-negara tetangga seperti Malaysia juga memiliki situs dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual bernama MyIPO yang dapat diakses melalui situs www.iprmarketplace.myipo.gov. my . Situs ini  menyediakan  berbagai  macam  informasi  mengenai nilai ekonomis hak kekayaan intelektual dan pasar platform global. Situs ini juga memberikan  informasi bagaimana mendapatkan hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Serta informasi mengenai valuasi aset hak kekayaan intelektual. Situs ini memberikan kemudahan fasilitas kepada pasar yang dinamis bagi pemilik usaha berbasi hak kekayaan intelektual untuk memaksimalkan  dan memonetisasi aset hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Pemerintah Malaysia cukup serius dalam mengembangkan industri kreatif dengan cara pembiayaan pelaku usaha kecil menengah melalui skema kredit dengan aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan yang disebut Intellectual  Property Financing  Scheme (IPFS). Langkah  tersebut dapat dilihat dalam pengalokasian dana sebesar RM 200 juta yang dikelola oleh Malaysia Debt Venture (MDV).
Pemerintah Singapura fokus menjadikan Singapura sebagai pusat hak kekayaan intelektual di Asia, karena pemerintah singapura memiliki keyakinan bahwa kekayaan intelektual dianggap sangat potensial dalam membantu perkembangan ekonomi dunia. Singapura juga telah memiliki lembaga pengelola hak kekayaan intelektual bernama Intellectual  Property of Singapore (IPOS). IPOS berkedudukan di Singapura yang didirikan pada tahun 2001 dibawah naungan Kementerian Hukum Singapura, IPOS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pemeriksaan dan analisis  di bidang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Patent Cooperation Treaty yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2014 ruang lingkup IPOS tidak hanya pada tingkat nasional saja melainkan sudah mencangkup lingkup internasional termasuk negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Thailand dan Indonesia. IPOS juga yang akan menunjuk lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual dan bank untuk memberikan kredit dengan jaminan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya.
b.  Penggunaan Hak Merek Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia Indonesia tergabung sebagai anggota World Intellectual Property Organization  (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) meng- haruskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang- undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Property Rights). Kemudian Indonesia juga ber- komitmen untuk mengaseksi Protokol Madrid dalam perjanjian- perjanjian  berskala nasional maupun internasional.
Implementasi Hak Atas Merek...
Secara historis penggunaan konsep hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan terlahir dan berkembang di negara-negara barat yang sudah memiliki regulasi dan kepastian hukum mengenai kekayaan  intelektual.  Betapa pentingnya hak  kekayaan intelektual sebagai objek jaminan (collateral) terkait dengan  perkembangan dunia usaha dimana pemilik usaha dan sekaligus pemilik hak kekayaan intelektual memerlukan tambahan modal untuk mengem-bangan usahanya sehingga melakukan permohonan kredit dengan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. (Sri Mulyani, 2012 : 571)
Hak kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta, merek, paten,
desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman termasuk kedalam benda bergerak yang pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang melalui  skema  fidusia  dan  gadai.  Hak  kekayaan  intelektual  yang termasuk ke dalam sifat benda (tangible) dan berwujud nyata (material) dapat  diikat  dengan  jaminan  fidusia  dan  gadai.  Sedangkan  hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak benda (intangible) dan tidak berwujud (inmaterial)  hanya  dapat  diikat  melalui  jaminan  fidusia. Pada saat ini hanya hak cipta dan paten saja yang diakui secara legal sebagai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang yang berlaku.  (Iswi  Hariyani,  Cita  Yustisia  serviyani,  R.  Serfianto  D.P, 2018:115).
Merek sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menerangkan  bahwa merek memiliki hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik  merek  yang  telah  terdaftar untuk  jangka  waktu  tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan merek ini dimaksudkan sebagai adanya kepastian hukum atas merek terdaftar untuk digunakan, diperpanjang, dilisensikan,  dihapuskan dan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa.
Hak merek telah diterima sebagai objek jaminan dalam kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012, hak merek diterima sebagai  objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit,  tetapi  di- terima sebagai jaminan tambahan bukan jaminan utama. Bank BNI memberikan kredit dengan objek jaminan merek berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ketentuan internal BNI dan BNI menganggap bahwa merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek.
Implementasi Hak Atas Merek...
Sedangkan, menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Trisadini Prasastinan Usanti yang dilakukan pada tahun 2017 di Bank Muamalat. Hak merek diterima sebagai objek jaminan kredit dengan pengikat gadai dengan pembiayaan Muharabah dan Musyakarah yang diberikan oleh bank kepada debitur.
Berdasarkan dua penelitian  diatas, pada prinsipnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan karena merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Merek sebagai objek jaminan dapat dimungkinkan untuk dibebani oleh pembiayaan fidusia dan gadai.
Pada saat ini penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang masih terkendala oleh peraturan yang berlaku, yaitu belum adanya revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit, sehingga hak kekayaan intelektual belum termasuk sebagai jaminan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam  perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian  Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa penetapan agunan yang  dapat diperhitungkan  sebagai  pengurang  dalam  perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain:
a.  Surat berharga dan saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai;
b.  Tanah,  gedung,  dan  rumah  tinggal  yang  diikat  dengan  hak tanggungan;
c.    Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
d.  Pesawat atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m3 yang diikat dengan hipotek;
e.  Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia;
f.  Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Kendala lain yang menyebabkan hak kekayaan intelektual terutama merek belum dapat dijadikan objek jaminan dalam per- janjian kredit yang di keluarkan bank atau lembaga keuangan lainnya  adalah  belum  adanya lembaga  penilai  aset  hak  kekayaan intelektual  di  Indonesia yang  berfungsi  sebagai  penilai  aset  hak kekayaan  intelektual.  Lembaga  ini  sangat  penting keberadaannya karena dapat menyamaratakan  nilai  aset  hak  kekayaan  intelektual secara umum. Selama ini pihak perbankan melakukan penilaian mandiri atas objek jaminan berdasarkan referensi harga pasar, NJOP, dan referensi yang diberikan oleh pihak produsen dari barang modal yang bersangkutan.
Implementasi Hak Atas Merek...

## D.  Simpulan
1.  Hak merek secara normatif merupakan benda bergerak karena kepemilikan dari merek dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dihibahkan, diwariskan, dan diperjual-belikan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 41 ini membuat merek dapat  dimungkinkan  untuk  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2.   Belum adanya payung hukum yang jelas membuat hak merek belum dapat  dijadikan  objek  jaminan  fidusia. Pihak  bank  dalam memberikan kredit dengan objek jaminan HKI masih terhalang  peraturan  yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## E.  Saran
1.  Pemerintah bersama DPR perlu merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  menyatakan bahwa merek termasuk ke dalam kategori benda dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual.
2.  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu merevisi peraturan terkait penilaian kualitas aset bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah sehingga hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Gerald B. Halt, dkk. 2017. Intellectual  Property in  Consumer Electronics, Software and Technology Startup. Swiss: Springer
Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo. 2018. Hak Kekayaan

## Intelektual sebagai Jaminan Kredit. Yogyakarta: Penerbit Andi
J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin.  2017. “Kajian Yuridis terhadap Merek sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan”. Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum. Volume 32 Nomor 3,Edisi November 2017. Mataram: Universitas Mataram
Implementasi Hak Atas Merek...
Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana. 2018. “Upaya Perlin- dungan  Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek”.  Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.l.], ISSN 2303-0569, Vol. 06, No. 03, Mei 2018. Denpasar: Universitas Udayana
Sri Mulyani. 2012. “Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan  Fidusia  Pada  Praktik  Perbankan  di  Indonesia”. HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT. Volume11  Nomor  2 APRIL 2014. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945
.  2012.  “Pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”. Jurnal Dina- mika Hukum. Volume 12 Nomor 3 September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
Trisadini  Prasastinah  Usanti.  2017.  “Analisis  Pembebanan  Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah”. Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Vipin  Marthur.  2012.  “Intellectual  Property  Rights  and  Their  Significance  in Biomedical Research”. International Journal of Biomedical Research, Vol. 3, No.
2. Jodphur: Lachoo Memorial College of Scince & Technology
Yunita Hikmia. 2019. ”Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan”. Jurist-Diction.  Volume  2  Nomor  4,  Edisi  Juli  2019. Surabaya: Universitas

## Airlangga
Internet
https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/ singapore-becomes-asean-s-first-international-authority-under-the-patent- cooperation-treaty/ , diakses pada 21 April pukul 08.30 WIB www.iprmarketplace.myipo.gov.my , diakses 20 April 2020 pukul 16.30 WIB www.dkpto.org , diakses 20April 2020 pukul 16.00 WIB
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022)
Implementasi Hak Atas Merek...