Available online at https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca
*Penulis Koresponden: Bakri (bhakriri9@yahoo.com) Artikel Masuk : 14 April 2022, Revisi: 20 April 2022, Diterima : 27 April 2022 , Publish : 30 April 2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Analisis  Perhitungan  Dan  Pemotongan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Pasal  21  Atas  Gaji  Karyawan  Pada  PT.  Cempaka
Nusantara Makassar
Bakri 1 , Adriani 2 , Jumardi 3
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia
3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian    yang  yang  dilakukan  penulis  adalah  untuk  mengetahui  Perhitungan  dan Pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Atas  Gaji  Karyawan  pada  PT.  Cempaka  Nusantara Makasar.  Metode  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  analisis  Deskriftif Kuantitatif,  Yaitu  Analisis  dengan  cara  penghitungan  angka-angka.  Analisis  ini  dilakukan  untuk memperoleh  gambaran  mengenai  perhitungan  dan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di perusahan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan  tersebut  kemudian  mengujinya  dengan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang di terapkan  oleh  PT.  Cempaka  Nusantara  Makassar    telah  mengacu  pada  Undang-undang  Pajak Penghasilan  No.  36  Tahun  2008  dan  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  No.PER-16/PJ/2016  Tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan  Orang Pribadi.
Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

## Abstract
The purpose of the research conducted by the author is to find out the Calculation and Withholding of Income Tax (PPh) Article 21 on Employee Salaries at PT. Cempaka Nusantara Makasar. The Method of Analysis used in  this study is  the  Quantitative Deskrifive Analysis Method, which is Analysis by means of counting numbers. This analysis was conducted to obtain an overview of the calculation and deduction of Income Tax Article 21 in the company by obtaining data on salaries, allowances and dues applicable  in  the  company  then  testing  it  with  the  calculation  of  Income  Tax  Article  21  based  on Taxation Law No. 36 of 2008 The results of this study show that in the procedure of calculating and withholding  Income  Tax  Article  21  on  the  salaries  of  employees  applied  by  pt.  Cempaka  Nusantara Makassar  has  referred  to  Income  Tax  Law  No. 36  of 2008  and  Regulation  of  the  Director  General  of Taxation  No.PER-16/PJ/2016  on  Technical  Guidelines  for  Withholding  Procedures,  Depositing  and Reporting  income  tax  Article  21  and/or  Income  Tax  Article  26  with  respect  to  Work,  Services  and Activities of Private Persons.
Keywords: Tax, Income Tax (PPh) Article 21

## Pendahuluan
Pajak menuruut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Definisi tersebut mempunyai  makna  bahwa  pajak  dipungut  berdasarkan  perundang-undangan    yang  berlaku  dan bersifat  memaksa.  Hasil  dari  penerimaan  pajak  tersebut  digunakan  untuk  keperluan-keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran Rakyat.
Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.7  Tahun  1983,  dan  Undang- undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak  Penghasilan  No.17  Tahun  2000.  Terakhir  diubah  dengan  Undang-undang  No.  36  Tahun  2008. Perubahan  ini  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  lebih  memberikan  keadilan  dan meningkatkan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  serta  agar  lebih  dapat  diciptakan  kepastian  Hukum. Perubahan  Undang-  undang  Pajak  Penghasilan  tersebut,  dilakukan  dengan  tetap  berpegang  teguh prinsip-prinsip  perpajakan  yang  dianut  secara  universal,  yaitu  keadilan,  kemudahan/efisiensi administrasi  dan  produktifitas  penerimaan  Negara  serta  tetap  mmempertahankan  self  assessment system.
Sistem pemungutan Pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Bisa dikatakan,  wajib  pajak  adalah  pihak  yang  berperan  aktif  dalam  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  besaran  pajaknya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Peran  pemerintah  dalam pemungutan  pajak  ini  adalah  sebagai  pengawas  dari  para  wajib  pajak.  Kepercayaan  yang  diberikan oleh  pemerintah  dalam  self  assessment  system,  mewajibkan  kepada  wajib  pajak  untuk  memiliki kemampuan  dalam  memahami  dan  menerapkan  peraturan  perpajakan  yang  sedang  berlaku, mengikuti informasi tehadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujurran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.
Banyaknya  upaya  perubahan  untuk  memperbaiki  peraturan  perpajakan,  Namun  kenyataannya dalam  pelaksanaan  masih  banyak  wajib  pajak  yang  kurang  mengerti  dan  memahami  dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal perhitungan dan pemotongan. Oleh karena itu masih banyak  terjadi pelanggaran yang tidak sesuai  dengan dasar Hukum pajak.
Berdasrkan  Latar  Belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka    penulis  merumuskan  masalah yaitu: Apakah Perhitungan dan pemotongan   Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 21  Atas Gaji  Karyawan pada  PT.  Cempaka  Nusantara  Makassar  telah  sesuai  dengan  Undang-undang  Perpajakan  No.  36 Tahun 2008.

## Tinjauan Pustaka
Pengertian  Pajak  Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  Terakhir  diubah  dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak    adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan menurut  beberapa  Ahli  Pengertian  Pajak  adalah  sebagai  berikut:  1.  Menurut  P.J.A.  Adriani  dalam buku  Waluyo  (2011:2),  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  Negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  2.  Menurut  Prof.Dr.  Rochmat  Soemitro  dalam  buku  Mardiasmo  yang  berjudul “Perpajakan” (2019:3), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Jenis-Jenis Pajak Menurut Subadriyah dalam buku “Pajak Penghasilan ” (2017:6), Jenis-jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa klsifikasi sebagai berikut: 1. Menurut golongan a. Pajak Langsung, yaitu Pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak  dapat  di  bebankan  atau  dilimpahkan kepada  Orang  Lain.  Contoh:  Pajak  Penghasilan  b  Pajak  tidak  langsung,  yaitu  Pajak  yang  pada
akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada  orang  lain.  2.  Menurut  sifatnya  a  Pajak subjektif,  yaitu  Pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  subjeknya,  dalam  arti  memperhatikan keadaan  dari  wajib  pajak  b.  Pajak  objektif,  yaitu  Pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa memperhatikan  keadaan  dari  wajib  pajak.  3.  Menurut  Lembaga  Pemungutnya  a.Pajak  Pusat,  yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Menurut  Mardiasmo  (2019:201)  Pajak  Penghasilan  pasal  21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran laindengan nama dan dalam bentuk apappun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan  oleh  orang  pribadi.  Subjek  pajak  dalam  negeri,  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21 Undang-undang  pajak  penghasilan.  1.  Pemotong  PPh  Pasal  21  dan/atau  PPh  Pasal  26  adalah  Wajib Pajak  orang  pribadi  atau  Wajaib  Pajak  badan,  termasuk  bentuk  usaha  tetap,  yang  mempunyai kewajiban  unntuk  melakukan  pemotongan  pajak  atas  Penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan, jasa,  dan  kegiatan  orang  pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21  dan  pasal  26  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan.  2.  Penyelenggara  kegiatan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  sebagai penyelennggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekasanaan kegiatan tersebut 3. Pegawai adalah orang pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja,  berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  baik  secara tertulis  maupun  tidak  tertulis,  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  dalam  jabatan  atau  kegiatan tertentu  dengan  memperoleh  imbalan  yang  dibayarkan  berdasarkan  priode  tertentu,  penyelesaian pekerjaan,  atau  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  pemberi  kerja,  termasuk  orang  pribadi  yang melakukan  pekerjaan  dalam  jabatan  Negeri.  4.  Pegawai  tetap  adalah  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh  pengahsilan  dalam  jumlah  tertentu  secara  teratur,  termasuk  anggota  dewan  komisaris dan anggota dewan pengawas, serat pegawai yang bekerja beradasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 5. Pegawai  tidak  tetap/tenaga  kerja  lepas  adalah  pegawai  yang  hanya  menerima  penghasilan  apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 6. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nam dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah  atau  permintaan  dari  pemberi  penghasilan.  7.  Peserta  kegiatan  adalah  orang  pribadi  yang terlibat  dalam  suatu  kegiatan  tertentu,  termasuk  mengikuti  rapat,  sidang,  seminar,  lokakarya (workshop),  pendidikan,  pertunjukan,  olahraga,  atau  kegiatan  lainnya  dan  menerima  atau memperoleh  imbalan  sehubungan  dengan  keikutsertaannya  dalam  kegiatan  tersebut.  8.  Penerima pensiun  adalah  orang  pribadi  atau  ahli  warisnya  yang  menerima  atau  memperoleh  imbalan  untuk pekerjaan  yang  dilakukan  di  masa  lalu,  temasuk  orang  pribadi  atau  ahli  warisnya  yang  menerima tunjangan  hari  tua  atau  jaminan  hari  tua.  9.  Penghasilan  pegawai  tetap  yang  bersifat  teratur  adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama  apa  pun  yang  diberikan  secara  priodik  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemberi kerja,  termasuk  uang  lembur.  10.  Penghasilan  pegawai  tetap  yang  tidak  bersifat  teratur  adalah penghasilan  bagi  pegawai  tetap  selain  penghasilan  yang  bersifat  teratur,  yang  diterima  dalam  satu tahun  priode  lainnya,  antara  lain  berupa  bonus,  Tunjangan  Hari  Raya  (THR),  jasa  produksi, tantiem,gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun. 11. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. 12. Upah  minngguan  adalah  upah  atau  imbalan  yang  diterima  atau    diperoleh  pegawai  yang  terutang atau  dibayarkan  secara  mingguan.  13.  Upah  satuan  adalah  upah  atau  imbalan  yang  diterima  atau diperoleh  pegawai  yang  terutang  atau  dibayarkan  berdasarkan  jumlah  unit  hasil  pekerjaan  yang dihasilkan. 14. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang  atau  dibayarkan  berdasarkan  penyelesaian  suatu  jenis  pekerjaan  tertentu.  15.  Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan  nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau  diberikan  kepada  bukan  pegawai  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang dilakukan,  antara  lain  berupa  honorarium,  komisi  fee,  dan  penghasilan  sejenis  lainnya.  16.  Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan  nama dan dlam bentuk apa pun yang terutang
yang  diberikan  kepada  peserta  kegiatan  tertentu,  antara  lain  berupa  uang  saku,  uang  representasi, uang  rapat,  honorarium,  hadiah  atau  penghargaan,  dan  penghasilan  sejenis  lainnya.  17.  Masa  pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
Pemotong  Pajak  PPh  Pasal  21  Menurut  Mardiasmo  (2019:203)  yang  termasuk  pemotong  Pajak PPh  21  adalah:  1.  Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari  orang  pribadi  dan  badan,  baik  merupakan  pusat maupun  cabang,  perwakilan  atau  unit  yang  membayar  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran  lain  dengan  nam  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara atau pemegang kas  Pemerintah,  termasuk  bendahara  atau  pemegang  kas  pada  Pemerintah  Pusat  termasuk  institusi TNI/POLRI,  Pemerintah  Daerah,  instansi,  atau  lembaga  Pemerintah,  lembaga-lembaga  Negara lainnya,  dan  keduataan  besar  Republik  Indonesia  di  luar  Negeri,  yang  mmembayarkan  gaji,  upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran  lain dengan nama dan dalam  bentuk  apa pun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan.  3.  Dana  pensiun,  badan  penyelenggara  jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang  membayar:  a.  Honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  jasa dan/atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  dengan  status  Subjek  Pajak  dalam  Negeri, termasuk  tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  dan  bertindak  untuk  dna  atas  namanya sendiri, bukan dan atas nama persekutuannya. b. Honoraium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek pajak Luar Negeri c. Honorarium atau kegiatan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang. 5. Penyelenggara  kegiatan,  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan internasioanl,  perkumpulan,  orang  pribadi  serta  lembaga  lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan, yang  membayar  honorarium,  hadiah,  atau  penghargaan  dalam  bentuk  apa  pun  kepada  wajib  pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Yang  tidak  termasuk  sebagai  pemberi  kerja  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pemotongan  PPh  Pasal  21  adalah:  1.  Kantor  perwaakilan  Negara  Asing.  2.  Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  yang  semata-mata  mempekerjakan  orang  pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Hipotesis  Dengan  mengacu  pada  masalah  pokok  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya adalah “Diduga bahwa Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan oleh  PT.  Cempaka  Nusantara  Makassar  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan Perpajakan No. 36 Tahun 2008”.

## Metode
Metode  Analisis  Untuk  menguji  sejauh  mana  kebenaran  Hipotesis  yang  dikemukakan  diatas, maka  metode  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Analisis  deskriftif Kuantitatif,  yaitu  Analisis  dengan  cara  penghitungan  angka-angka.  Analisis  ini  dilakukan  untuk memperoleh  gambaran  mengenai  perhitungan  dan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di perusahan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan  tersebut  kemudian  mengujinya  dengan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan antara PT. Cempaka Nusantara dengan Peraturan Perpajakan.
Perhitungan Karyawan yang penghasilan Neto-nya melebihi PTKP, Ir. Ricky Tungka Karyawan dengan  status  K/1  bekerja  pada  PT.  Cempaka  Nusantara  dengan  memperoleh  penghasilan  Gaji sebulan Rp. 5.000.000,- tunjangan Rp. 1.250.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:
Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:
Gapok (12 x Rp,5.000.000) Rp,60.000.000 Tunjangan (12 x Rp,1.250.000) Rp,15.000.000 Bruto Setahun Rp,75.000.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp,75.000.000 : Rp,3.750.000 Penghasilan Neto Setahun Rp,71.250.000 PTKP: Untuk WP Sendiri Rp,54.000.000 Tambahan WP kawin Rp,4.500.000 Anak Rp,4.500.000 Rp,63.000.000 PKP Rp,8.250.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp,8.250.000  = Rp,412.500.00 PPh Pasal 21 per bulan Rp,412.500.00 : 12  =
Rp,34.375.00
Perhitungan  PPh  Article  21  Menurut  Penulis  dengan  mengacu  pada  Undang-undang  Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
Gapok (12 x Rp,5.000.000) Rp,60.000.000 Tunjangan (12 x Rp,1.250.000) Rp,15.000.000 Bruto Setahun Rp,75.000.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp,75.000.000 : Rp,3.750.000 Penghasilan Neto Setahun Rp,71.250.000 PTKP: Untuk WP Sendiri Rp,54.000.000 Tambahan WP Kawin Rp,4.500.000 Anak Rp,4.500.000 Rp,63.000.000 PKP Rp,8.250.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp,8.250.000  = Rp,412.500.00 PPh Pasal 21 per bulan Rp,412.500.00 : 12  =
Rp,34.375.00
Abd.  Haris  Karyawan  dengan  status  K/3  bekerja  pada  PT.  Cempaka  Nusantara  dengan memperoleh  Penghasilan  Gaji  sebulan  Rp,5.400.000,  Tunjangan  Rp,1.000.000,  Lembur  dan  THR Rp,5.400.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:
Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:
Gapok (12 x Rp 5.400.000) Rp 64.800.000 Tunjangan (12 x Rp 1.000.000)
Rp 12.000.000
Bonus Lembur dan THR Rp 5.400.000 Bruto Setahun Rp 82.200.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 82.200.000 Rp 4.110.000 Penghasilan Neto setahun
Rp 78.090.000
PTKP WP Sendiri Rp 54.000.000 Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000 T 3 Orang Anak (3 x Rp 4.500.000) Rp 13.500.000 Rp 72.000.000 PKP Rp 6.090.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 6.090.000  = Rp 304.500 PPh Pasal 21 per bulan Rp 304.500 : 12
=
Rp 25.375.00
Perhitungan  PPh  Pasal  21  Menurut  Penulis  dengan  mengacu  pada  Undang-undang  Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:
Gapok (12 x Rp 5.400.000) Rp 64.800.000 Tunjangan (12 x Rp 1.000.000) Rp 12.000.000 Bonus Lembur dan THR Rp 5.400.000 Bruto Setahun Rp 82.200.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 82.200.000 Rp 4.110.000 Penghasilan Neto setahun Rp 78.090.000 PTKP WP Sendiri Rp 54.000.000 Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000 T 3 Orang Anak (3 x Rp 4.500.000) Rp 13.500.000 Rp 72.000.000 PKP Rp 6.090.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 6.090.000  = Rp 304.500 PPh Pasal 21 per bulan Rp 304.500 : 12 = Rp 25.375.00
HIT  Karyawan  dengan  status  K/0  bekerja  pada  PT.  Cempaka  Nusantara  dengan  memperoleh Penghasilan  Gaji  sebulan  Rp  6.000.000,  Tunjangan  Rp  1.500.000,  Lembur  dan  THR  Rp  6.000.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:
Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:
Gapok (12 x Rp 6.000.000) Rp 72.000.000 Tunjangan (12 x Rp 1.500.000) Rp 18.000.000 Bonus Lembur dan THR Rp 6.000.000 Bruto Setahun Rp 96.000.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 96.000.000 Rp 4.800.000 Penghasilan Neto setahun Rp 91.200.000 PTKP WP Sendiri Rp 54.000.000 Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 PKP Rp 32.700.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 32.700.000 = Rp 1.635.000 PPh Pasal 21 per bulan Rp 1.635.000 : 12 = Rp 136.250.00
Perhitungan  PPh  Pasal  21  Menurut  Penulis  dengan  mengacu  pada  Undang-undang  Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:
Gapok (12 x Rp 6.000.000) Rp 72.000.000 Tunjangan (12 x Rp 1.500.000) Rp 18.000.000 Bonus Lembur dan THR Rp 6.000.000 Bruto Setahun Rp 96.000.000 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 96.000.000 Rp 4.800.000 Penghasilan Neto setahun Rp 91.200.000 PTKP WP Sendiri Rp 54.000.000 Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000 Rp 58.500.000 PKP Rp 32.700.000 PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 32.700.000 = Rp 1.635.000 PPh Pasal 21 per bulan Rp 1.635.000 : 12 = Rp 136.250.00
Dari beberapa Contoh diatas terkait Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  atas gaji karyawan yang  diterapkan  oleh  PT.  Cempaka  Nusantara,  kemudian  Penulis  membandingkan  dengan Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21    Menurut  Penulis  dengan  mengacu  pada  Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 telah sesuai.
Artinya  dalam  prosedur  perhitungan  dan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji karyawan  yang  di  terapkan  oleh  PT.  Cempaka  Nusantara  Makassar  telah  mengacu  pada  Undang- undang  Pajak  Penghasilan  No  36  Tahun  2008  dan  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  No.PER- 16/PJ/2016  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26 Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa  dan Kegiatan Orang Pribadi.
Untuk  Perhitungan lengkapnya dapat dilihat di Tabel 4.1 (Perhitungan  Menurut PT. Cempaka Nusantara)  dan  Tabel  4.2  (Perhitungan  Menurut  Penulis  Dengan  Mengacu  Pada  Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Menurut PT. Cempaka Nusantara
Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Menurut Penulis dengan Mengacu Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008

## Kesimpulan
Berdasarkan Analisis dan  Pembahasan hasil Penelitian   mengenai Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Cempaka Nusantara Makassar, maka  Penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  1.  Dalam  prosedur  perhitungan  dan pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji  karyawan  yang  di  terapkan  oleh  PT.  Cempaka Nusantara  Makassar  telah  sesuai  dan  mengacu  pada  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal  26  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan  Orang  Pribadi,  sehingga  Hipotesis  yang digunakan  tidak  terbukti.  2.  Mengenai  Penerapan  Jumlah  PTKP,  biaya  jabatan  dan  Tarif  Atas  Pajak Penghasilan yang di terapkan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar kepada Karyawan Telah sesuai dengan Udang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan  Pembahasan  sebelumnya,  Penulis  Memberikan  sedikit  saran  yang  dimaksudkan agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pihak  yang  membutuhkan:  1.  Disarankan  Kepada    PT. Cempaka  Nusantara  Makassar  harus    mempertahankan  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Perpajakan dan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran.  2.  Diharapkan  agar  selalu  Mengamati  dan  mengikuti  perkembangan mengenai perubahan-perubahan baik dari segi penerapan maupun tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.  3.  Diharapkan    kepada  pihak  yang  berwenang  agar  selalu  memantau  status  karyawan karena  akan  mengakibatkan  perubahan  tanggungan  keluarga  yang  akan  mempengaruhi  penentuan besarnya jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## References
Abdul  Halim,  Icuk  Rangga  B,  &  Amin  Dara.  2014.  Perpajakan:  Konsep,  Aplikasi,  Contoh  dan  studi kasus. Jakarta. Salemba Empat
Jeni  Susyanti  &  Ahmad  Dahlan,    2016.    Perpajakan  :    untuk  Praktisi  dan  akademisi.  Malang:  Empat dua media.
Mardiasmo,  2019.  Perpajakan edisi 2019.  Jogjakarta: andi. Mardiasmo,  2016.  Perpajakan edisi terbaru 2016.  Jogjakarta: andi.
Najiyullah,  Ahmad.  "Analisis  penerapan  penghitungan,  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama."  (2010).
Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  No.  PER-16/PJ/2016  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang
PMK No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyusuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak PMK No.102/PMK.010/2016. Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai harian dan mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasila
Riswan.  ”Penerapan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  atas  gaji  pegawai  pada  PT.Adi  Jaya  Lima Pradana,”  (2014).
Rismawanti  Sudirman  &  Antong  Amiruddin.  2016.  Perpajakan  :  Pendekatan  Teori  dan  Praktek. Malang : Empat dua media
Siti Resmi, 2005. Perpajakan : Teori dan Kasus edisi kedua. Jakarta : salemba empat Subadriyah, 2017. Pajak Penghasilan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji, 2012. Pajak Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  ketiga  atas  Undang-Undang    Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan