Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –

## URGENSI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI ERA DESENTRALISASI (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta)
Urgency Of Capacity Building In Local Finance Managent On Decentralization Era (The Dinamic Of Parking Taxes Management At Banguntapan District, Bantul Region DI. Yogyakarta Province)
Bambang Sunaryo & Celly Cicellia
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kampus FISIPOL UGM Unit II Jalan Prof. dr. Sardjito Sekip-Yogyakarta 55281 Email: bambangsunaryo27@yahoo.com dan celly_cicellia@yahoo.com Dikirim: 25 Agustus 2014; direvisi: 9 November 2014; disetujui: 12 Desember 2014

## Abstrak
Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  di  era  desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di  wilayah  sub  urban  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini  dikarenakan  kharakteristik  kewilayahan  Bantul  sebagai  daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah  di Kabupaten  Bantul  yang memiliki  subyek pajak  parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih  mendalam  di  Kecamatan  Banguntapan  ini  untuk  melihat  komparasi  2  sistem  pemungutan  pajak  parkir tersebut.
Kata kunci: kapasitas, keuangan daerah, pemerintah daerah, desentralisasi, pajak parkir

## Abstract
Capacity  building  of  local  finance  management  becomes  important  on  decentralizations  era.  Empirically  this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain  cannot  release  from  phenomena  on  the  existence  of  problematic  pathology  for  regional  financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus  in sub-urbanarea,  began  to metamorphose into  a parking  tax revenues fromregionsthat contribute  to the area  thoughnot  as  big  financial contribution  income tax parking  tax in  urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the  dynamic  of  local  finance  managing  problems  can  be  observed  and  in-depth  analyzed  in  Banguntapan  sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Keyword: capacity, local finace, local government, decentralization, parking taxes

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  fokus  terhadap  nilai  penting peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di era  desentralisasi.  Pengelolaan  pajak  parkir  di  wilayah sub  urban  Kecamatan  Banguntapan  Kabupaten  Bantul DIY  dipilih  sebagai  lokus  penelitian.  Pemilihan  fokus dan lokus penelitian ini didasarkan pada kondisi empiris rendahnya  kontribusi  pendapatan  pajak  parkir  di Kabupaten  Bantul  yang  mengindikasikan  adanya kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  masih menghadapi  berbagai  permasalahan.  Hal  ini  karena,
seharusnya  sebagai  daerah  yang  berkharakteristik perkotaan  sub  urban,  Kabupaten  Bantul  memiliki potensi  peningkatan  PAD  yang  besar  dari  sektor  pajak parkir.
Pada  dasarnya,  seluruh  kegiatan  perparkiran  yang diselenggarakan  oleh  para  pelaku  usaha  parkir merupakan  potensi  pendapatan  pajak  parkir  bagi pemerintah  daerah.  Pendapatan  pajak  parkir  dari pengelolaan  kegiatan  usaha  parkir  tersebut  secara empiris  berimplikasi  terhadap  peningkatan  penerimaan daerah.  Pasalnya,  pajak  parkir  merupakan  salah  satu entitas  dari  PAD.  Dengan  kata  lain  dapat  disebutkan
bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik, termasuk  dalam  hal  ini  pengelolaan  pendapatan  pajak parkir  akan  menimbulkan  dampak  positif  berupa akselerasi peningkatan PAD. Baik dalam tataran empiris maupun teoritis urgensi peningkatan kapasitas penngelolaan  keuangan  daerah  ini  telah  menjadi  aspek yang  tidak  terbantahkan  lagi,  khususnya  pada  era desentralisasi.  Kapasitas  pengelolaan  keuangan  sangat mempengaruhi  kemampuan  strategis  institusi  publik dalam  peningkatan  pemasukan  keuangannya  (Falleti, 2005;  White,  2006).  Peningkatan  kapasitas  pengelolaan keuangan  daerah  memberikan  kesempatan  yang  lebih luas  bagi  terlaksananya  perbaikan  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Hal  ini  karena  hambatan  rumit  yang dihadapi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  selain membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memperoleh  peluang  peningkatan  pendapatan,  juga berpotensi  menimbulkan  problema  bagi  pelayanan publik di daerah.
Berdasarkan  laporan realisasi  APBD Bantul tahun 2009-2011 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir masih  tergolong  sebagai  pendapatan  dengan  nominal yang  relatif  rendah.  Kondisi  ini  sekaligus  menunjukan bahwa  pajak  parkir  belum  mampu  diandalkan  sebagai kontributor  yang  dominan  bagi  pendapatan  daerah Bantul  di  era  desentralisasi.  Penerapan  dikotomi mekanisme flat dan self  assessment pada  pemungutan pajak  parkir  menjadi  pintu  masuk  awal  hadirnya hambatan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  untuk mencapai  peningkatan  PAD  yang  bersumber  dari pemungutan  pajak  parkir  tersebut.  Meskipun  efektif sebagai langkah persuasif guna meningkatkan kesadaran wajib pajak parkir untuk taat membayar pajak, tidak bisa dipungkiri  bahwa  pemungutan  pajak  parkir  secara flat berpotensi menghambat tren pendapatan daerah. Hal ini karena  kemungkinan  terjadinya  disparitas  antara  target
setoran  wajib  pajak  parkir  dan  pendapatan  riil  usaha parkir  wajib pajak tersebut  menjadi  celah  minimalisnya kontribusi  penerimaan  pajak  parkir  dalam  PAD. Faktanya,  penerapan  pemungutan  pajak  parkir  dengan mekanisme flat tidak  mampu  menggambarkan  variasi nilai ekonomis kegiatan para wajib pajak.
Secara  teoritis  menurut  Davey  (1988:  17), pemerintah  daerah  merupakan  unsur  pemerintahan terdesentralisasi  atau  serentetan  barang  publik  yang memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  dan  berbagai  kebijakan  pembangunan pada  level  subnasional.  Pada  tataran  praktis  era desentralisasi, tanggung jawab  pemerintah daerah untuk melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan kebijakan  pembangunan  daerah  semakin  dinamis meskipun  problema  kapasitas  kemampuan  manajerial pemerintah  daerah  selalui  membayang-bayangi.  Ketika masalah  kurang  optimalnya  kapasitas  pengelolaan keuangan daerah terjadi di era desentralisasi, maka dapat diperkirakan  bahwa  ada  problema  serius  dalam  kinerja manajerial  keuangan  daerah  yang  diselenggarakan. Peranan  strategis  keuangan  daerah  sebagai  instrumen sumber  pembiayaan  barang  publik  membuat  adanya kemungkinan  jangka  panjang  terbentuknya  hambatan alokasi  barang  publik  maupun  penyediaan  pelayanan publik di daerah.
Kajian  tentang  pengelolaan  keuangan  publik sebenarnya  bukan  merupakan  penelitian  yang  baru. terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  lain.  Pertama,  dalam penelitiannya mengenai hambatan pengelolaan keuangan publik, Davidson, Laurence dan Martin (2007) mencoba mengidentifikasi kasus makro hambatan usaha pajak ( tax effort ) pengelolaan pajak yang dilatarbelakangi kurang optimalnya kapasitas pemerintah  yang  turut  diperkeruh  oleh  terjadinya
Tabel 1. Komponen pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2009-2011 Tahun Komponen Pajak Hotel Resto Hiburan Reklame Penerangan Jalan BPHTB 2009 48.340.000 188.874.430 91.851.050 1.244.917.012,99 12.138.890.000  0 2010 91.689.000 393.816.400 149.914.202  1.928.535.601 13.523.963.363  0 2011 131.241.900  1.522.413.345  222.246.988  2.078.745.604 14.830.420.831  15.676.962.927,50 Tahun Komponen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Parkir Air Bawah Tanah Sarang Walet Mineral Bukan Logam & Batuan 2009 378.934.486  16.644.500 0 0 378.934.486 2010 428.649.389  24.682.000 0 0 428.649.389 2011 445.485.716  30.675.000 128.349.465  15.676.962.927,50  445.485.716
Sumber: Laporan realisasi APBD Bantul tahun 2009-2011
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
berbagai  kegagalan  pasar.  Dalam  penelitian  ini, Davidson, Laurence dan Martin mendeskripsikan bahwa kelemahan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  justru menjadi permasalahan awal yang  mengundang berbagai permasalahan  birokratis  lain  yang  berimplikasi  negatif terhadap kondisi keuangan publik secara makro.
Kedua.  Yenti  (2011)  dalam  tesisnya  menganalisis manajemen kas  di  lingkungan Pemerintah  Kota Padang Panjang Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui  berbagai  potensi  yang  belum  dimanfaatkan dalam  pengelolaan  kas  daerah  serta  perolehan  PAD tahun anggaran 2010. Dengan menggunakan penggabungan  metode  ( mixed  method )  kualitatif  dan kuantitatif,  dalam  penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan bahwa  manajemen  kas  memiliki  potensi  dalam peningkatan  perolehan  PAD  di  Kota  Padang  Panjang tanpa  harus  membebani  masyarakat  melalui  kebijakan peningkatan  pajak  dan  retribusi.  Hal  ini  karena  melalui proses  manajemen  kas,  Pemerintah  Kota  Padang Panjang dapat melakukan pemanfaatan idle cash dengan investasi  jangka  pendek  dalam  bentuk  deposito/DOC sebesar Rp 8.165.193.503 pada tahun anggaran 2010.
Ketiga,  Yasin  (2012)  dalam  penelitiannnya berupaya  untuk  mengidentifikasi  dan  menghitung potensi  PAD  Pemerintah  Daerah  Tidore  Kepulauan tahun  anggaran  2007-2010  secara  makro  dan  mikro. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa deskripsi bahwa  retribusi  dan  pajak  daerah  berkontribusi  pada peningkatan  PAD  di  Tidore  Kepulauan.  Secara  lebih spesifik  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yasin  ini menegaskan  bahwa  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  retribusi  jasa  masuk  pelabuhan,  serta  retribusi Ijin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  merupakan  pajak dan retribusi  yang  paling  potensial  untuk  meningkatkan penerimaan Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan.
Beberapa  kajian  terdahulu  tentang  pengelolaan keuangan  publik lebih banyak fokus  terhadap pengelolaan  keuangan  nasional  maupun  keuangan daerah  secara  makro  dengan  menyebutkan  berbagai peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan tanpa memberikan perhatian yang signifikan  terhadap  kurang  optimalnya  kapasitas pengelolaan keuangan sebagai faktor pemicu terbentuknya  berbagai  problema  keuangan  publik tersebut.  Kebaruan  kajian  yang  ditawarkan  dalam penelitian  ini  adalah  fokus  terhadap  nilai  penting kapasitas  pengelolaan keuangan daerah di  era desentralisasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis kharakteristik kewilayahan perkotaan sub urban Banguntapan  Bantul  yang  memiliki  korelasi  langsung terhadap  dinamika  perkembangan  obyek  pendapatan daerah seperti penerimaan pajak parkir,
Pada  tataran  praktis,  pengelolaan  pajak  parkir  di wilayah  Kabupaten  Bantul  dilakukan  melalui  regulasi Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2010.  Dalam  Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 ini, pajak parkir dipungut dari
setiap  penyelenggara  tempat  parkir  di  luar  badan  jalan, baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  suatu  usaha, termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan bermotor  sebesar  30%  dari  tarif  parkir  yang  dikenakan pada  konsumen.  Atauran  ini  secara  implementatif diberlakukan terhadap wajib pajak parkir self assessment , sedangkan untuk mekanisme flat dilaksanakan dengan membebankan nominal yang sama yakni  Rp.  15.000,00  per  bulan  terhadap  wajib  pajak. Berdasarkan laporan realisasi APBD Bantul tahun 2008- 2011,  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran  2008-2011, nominal  realisasi  pendapatan  pajak  parkir  Kabupaten Bantul selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini  membuat  setiap  tahun  anggaran  terjadi  penetapan peningkatan target perolehan pendapatan yang bersumber dari pajak parkir tersebut.
Tabel 2. Komparasi target dan realisasi pajak parkir
Bantul tahun 2008-2011 Tahun   Target Perolehan Pajak Parkir Realisasi Perolehan Pajak Parkir 2008 9.507.000.000,00 12.070.898.846,00 2009 14.036.000.000,00 14.108.451.478,99 2010 16.679.578.000,00 16.541.249.955,00 2011 30.802.000.000,00 35.068.591.776,50
Sumber:Laporan  realisasi  APBD  Bantul  tahun  2008- 2011
Penelitian  ini  mengindikasikan  adanya  paradoks peningkatan  kontinu  perolahan  pajak  parkir  Kabupaten Bantul  setiap  tahun  anggaran  dengan  kontribusi  pajak parkir  tersebut  dalam  skema  keuangan  daerah  Bantul. Hal  ini  mengingat  meskipun  memperoleh  peningkatan pencapaian  pajak  parkir  setiap  tahun,  akumulasi penerimaan  pajak  parkir  tersebut  belum  mampu memberikan  kontribusi  berkesinambungan  dalam  PAD Bantul. Pajak parkir di Kabupaten Bantul belum mampu mendominasi  skema  PAD.  Selain  itu  mekanisme dikotomi  pemungutan  pajak  parkir flat dan self assessment membuat  kebijakan  peningkatan  target penerimaan  pajak parkir  di Kabupaten Bantul memberikan beban tersendiri bagi wajib pajak parkir self assessment .  Dalam  prespektif  efektivitas  negara, kemampuan das  sein peningkatan  pendapatan  pajak daerah merupakan suatu pencapaian/ prestasi pengelolaan  kekayaan  daerah.  Namun  pada  saat  yang sama,  ketika  pemerintah  daerah  belum  memiliki kapasitas  yang  optimal  dalam  pengelolaan  keuangan, maka hadirnya berbagai kompleksitas masalah manajerial  keuangan  daerah  di  era  desentralisasi  tidak dapat  dihindarkan.  Bahkan  adanya  peluang  terciptanya hambatan  bagi  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Hal  ini  karena  secara  empiris keuangan  daerah  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi penyelenggaraan pelayanan publik
Tabel 3. Pendapatan pajak parkir flat Banguntapan Bantul Kecamatan Jumlah Obyek Pajak Parkir Total Pendapatan Pajak Perbulan Total Pendapatan Pajak Pertahun Kretek Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Banguntapan Pleret Piyungan Sewon Kasihan Sedayu 13 2 5 13 2 4 5 2 10 7 2 4 507.000 31.500 33.900 219.000 225.000 53.000 57.000 39.000 204.000 111.000 201.000 39.000 6.084.000 378.000 406.800 2.628.000 2,700.000 636.000 684.000 468.000 2.448.000 1.332.000 2.412.000 468.000 Total 69 1.720.400 20.644.800 Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2012
Kecamatan  Banguntapan  dipilih  sebagai  obyek penelitian untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan  pajak  parkir  di  wilayah  sub  urban Kabupaten  Bantul.  Hal  ini  karena  kharakteristik kewilayahan  Kabupaten  Bantul  sebagai  daerah  sub urban  dapat  dilihat  dari  kharakteristik  peri  urban  yang ada  di  Kecamatan  Banguntapan.  Selain  itu,  Kecamatan Banguntapan  merupakan  satu-satunya  wilayah  di Kabupaten  Bantul  yang  memiliki  subyek  pajak  parkir bertarif flat dan self  assessment sehingga  dinamika kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Bantul  era desentralisasi  dapat  dianalisis  secara  berkesinambungan dengan pelihat komparasi penerapan mekanisme flat dan self assessment tersebut.
Berangkat  dari  fakta  belum  optimalnya  kapasitas pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  desentralisasi, penelitian  ini  diarahkan  untuk  menjawab  tiga  rumusan masalah yang meliputi:
1. Bagaimanakah  dinamika  kapasitas  pengelolaan pajak parkir Kabupaten Bantul era desentralisasi?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah  Kabupaten  Bantul  dalam  pengelolaan pajak  parkir  di  wilayah  sub  urban  Kecamatan Banguntapan era desentralisasi?
3. Bagaimanakah urgensi  peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bantul? Penelitian  ini  berupaya  untuk  menghadirkan kontribusi  akademis  dan  kebijakan  terkait  dengan  isu urgensi  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan daerah  di  era  desentralisasi.  Ada  3  manfaat  akademis yang  termuat  dalam  penelitian  ini  berupa:  (1) memposisikan  aspek  kharakteristik  perkotaan  sebagai determinan  yang  berimplikasi  terhadap  keuangan
daerah, (2) memperkuat premis studi desentralisasi yang diterjemahkan  sebagai  kondisi  perbaikan  pelayanan publik di daerah dengan tercapainya prasarat keunggulan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah, serta (3) memberikan stimulus bagi civitas akademika di bidang  kebijakan  publik  untuk  melakukan  riset kelanjutan  terhadap  masalah  kapasitas  pengelolaan keuangan  daerah  baik  yang  berkharakteristik  sub  urban maupun  urban  secara  lebih  mendalam.  Untuk  manfaat praktisnya,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi kebijakan  berupa:  (1)  memberikan  rekomendasi kebijakan  bagi  seluruh  aktor  yang  terlibat  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  memperhatikan kharakteristik perkotaan di wilayahnya. Pasalnya dengan adanya  pemahaman  mengenai  kharakteristik  perkotaan, maka  terdapat  kejelasan  alternatif  pilihan  manajerial keuangan  daerah  maupun  langkah  strategis  untuk memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan daerah.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya  antara  wilayah rural,  sub  urban  maupun  urban  memiliki  kharakteristik kegiatan  ekonomi  dan  sumber  penerimaan  daerah  yang bervariasi, serta (2)  memberikan  masukan bahwa dalam pengelolaan  keuangan  publik  selain  harus  ada  upaya untuk  mencapai  target,  juga  perlu  mempertimbangkan dan  mengakomodir  berbagai peluang peningkatan  PAD sehingga  ada  tindakan  akseleratif  yang  dapat  dilakukan untuk  memaksimalkan  langkah  kemandirian  keuangan daerah di era desentralisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  sebagai  metode  penelitian.  Pemilihan  metode deskriptif  kualitatif  dilakukan  dengan  pertimbangan kelebihan  sifat  naturalistik  dan  kejelasan  pemahaman konfigurasi  realita  sosial  yang  ditawarkan  oleh  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Neuman (2013: 559)  penelitian  kualitatif  memungkinkan  para  peneliti untuk  lebih  mampu  memahami  peristiwa  serta kehidupan  sosial  secara  lebih  sistematis  dan  logis. Dengan  demikian,  penelitian  tidak  hanya  menampilkan deretan struktur penjelasan semata. Kapasitas pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  desentralisasi merupakan bentuk realita sosial yang bersifat naturalistik,  sehingga  membutuhkan  metode  deskriptif kualitatif  untuk  memahaminya.  Penggunaan  metode deskriptif  kualitatif  dalam penelitian  ini  memungkinkan peneliti lebih memahami fokus dan lokus peneitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer  diperoleh  dari  wawancara  mendalam  ( indepth interview )  terhadap key  informan yang  dipilih  sendiri oleh peneliti (secara create based selection )  yang terdiri dari  Kepala  Seksi  Penagihan,  staf  Seksi  Penagihan DPPKAD Bantul, Koordinator Pajak Kecamatan (KPK) Banguntapan  Bantul,  wajib  pajak  parkir  Banguntapan
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
Bantul  dan  akademisi  ahli  geografi  perkotaan. Wawancara  mendalam  ini  memberikan  peluang  bagi peneliti  untuk  mendalami  fokus  penelitian.  Secara empiris  Pemilihan key  informan ini  dilakukan  dengan pertimbangan  tingkat  keterlibatan  para  aktor  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  pengelolaan pajak parkir  di wilayah sub  urban  Banguntapan  Bantul. Selain melalui wawancara mendalam, data primer dalam penelitian  ini  juga  dikumpulkan  menggunakan  teknik observasi. Melalui teknik observasi, peneliti mempelajari perilaku serta kharkteristik obyek penelitian  lalu  memahami  perilaku  dan  kharakteristik obyek penelitian tersebut (Marshal dan Rossman, 1995: 153).  Sedangkan  untuk  data  sekunder  dikumpulkan dalam  bentuk  berbagai  dokumen  yang  terkait  dengan fokus dan lokus penelitian seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan realisasi APBD serta dokemen-dokumen lain.
Pasca  pengumpulan  data  dilakukan  proses  analis. Teknik  analisis  data  yang  dikembangkan  dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Pemilihan teknik analisis deskriptif dilakukan dengan pertimbangan adanya kelebihan metodelogis dari teknik analisis  deskriptif  dibandingkan  dengan  teknik  analisis lain seperti teknik analisis induktif. Jika dikomparasikan deengan  teknik  analisis  induktif,  teknik  analisis deskriptif  dinilai  olh  banyak  akademisi  memiliki  lebih dapat  diandalkan  karena  tidak  hanya  berhenti  pada struktur  penjelasan  ( explanatory  structure ),  melainkan menghasilkan hasil analisis yang lbih berkesinambungan (Huberman  dan  Milles,  2009:  593).  Langkah  pertama yang  dilakukan  untuk  menganalisis  data  secara deskriptif  dalam  penelitian  ini  diawali  dari  proses pengumpulan  data,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan kegiatan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Pemahaman  langkah  awal  deskripti kualitatif  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  deskripsi kondisi  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  sub  urban Bantul  di  era desentralisasi. Pemahaman kondisi  umum tersebut  memiliki  nilai  penting  yang  simultan  bagi langkah-langkah analisis data selanjutnya.
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  diadaptasi  dari  strategi  penelitian  yang
umum  digunakan  pada  penelitian  deskriptif  kualitatif. melalui  strategi  penelitian  ini,  peneliti  berupaya  untuk menjawab seluruh rumusan masalah, serta mendeskripsikan lokus dan fokus penelitian. Berdasarkan  strategi  penelitian  yang  dilakukan  dapat dilihat  bahwa  terdapat  3  jenis  data  penelitian  lapangan yang  diperoleh  peneliti  yakni:  data  kesatu  merupakan data  mentah,  (2)  data  kedua  sebagai  data  hasil rekaman,serta  (3)  data  ketiga  yakni  data  pilihan  yang diproses dalam dalam laporan akhir. Penyusunan strategi penelitian  ini  dilakukan  untuk  memungkinkan  peneliti lebih  terarah  dalam  proses  pengumpulan  data  sehingga hasil dan temuan penelitian yang disajikan mengandung nilai kebermaknaan, konsistensi, empiris dan valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Tata Kelola Pajak Parkir Kabupaten Bantul Di Era Desentralisasi
Secara  empiris,  ada  potensi  penambahan  PAD  di Kabupaten  Bantul  bila  ada  perbaikan  terhadap  tata kelola  keuangan  daerah  yang  dilakukan.  Sebagai wilayah  yang  mengalami  dinamika  kewilayahan perkotaan  sub  urban  yang  diindikasikan  dengan peningkatan  kegiatan  transportasi  khususnya  laju pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor,  maka  ada peluang bagi Kabupaten Bantul untuk menjadikan pajak parkir  sebagai  entitas  andalan  untuk  memaksimalkan PAD.  Pada  tataran  parktis,  pengelolaan  pajak  parkir yang  berkesinambungan  memiliki  nilai  strategis  bagi masyarakat Bantul yang notabene merupakan kelompok masyarakat  sub  urban  karena  melalui  tata  kelola  pajak parkir  yang  berkesinambungan  tersebut,  masyarakat dapat  menerima  2  benefit  sekaligus. Pertama ,  benefit dalam  jangka  pendek  berupa  pemenuhan  kebutuhan penyelenggaraan  pelayanan  parkir  yang  memadai sebagai komplementer dari kebutuhan pelayanan publik. Kedua ,  benefit  jangka  panjang  berupa  pembangunan daerah  yang  dihasilkan  dari  akumulasi  PAD  yang termasuk  di  dalamnya  ada  kontribusi  dari  penerimaan pajak parkir.
Tabel 4. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012
Tahun Jenis Kendaraan Jumlah Sedan Jeep Minibus Bus/Micro Bus Pickup Light Truck Truck Sepeda Motor 2009 4595 1973 11.248 518 4737 2365 161 236.786 262.383 2010 4852 2064 12.555 534 5003 2434 166 253.704 281.332 2011 5278 2249 14.439 548 5355 2250 160 265.871 296.150 2012 5835 2434 17.505 566 6033 2752 194 288.362 323.681 Total 20.560 8.720 55.747 2166 21.128 12.177 681 1.044.723 919.950
Sumber: Laporan Laju Pertumbuhan Kendaraan Samsat Bantul Tahun 2012
Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa lahan  parkir  telah  menjelma  menjadi  kebutuhan mendasar  bagi  mobilitas  transportasi  masyarakat  di Kabupaten  Bantul  secara  umum.  Hal  ini  karena  dalam setiap  kegiatan  transportasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan moda transportasi bermotor selalu diawali dan  diakhiri  di  tempat  parkir.  Penelitian  ini  telah mengidentifikasi  adanya  implikasi  peningkatan  jumlah kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bantul  terhadap penambahan  secara  signifikan  pendapatan  pajak  parkir. Kondisi  ini  secara  empiris  terjadi  dengan  alur peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  diikuti  dengan semakin masifnya kegiatan perparkiran yang mendorong dampak penambahan perolehan pendapatan pajak.
Perkembangan  transportasi  di  Kabupaten  Bantul paa  tataran  parktis  memicu  peningkatan  kebutuhan parkir.  Kebutuhan parkir  yang  meningkat  tersebut  tidak hanya terjadi pada kebutuhan parkir di tepi jalan umum yang  menjadi  lokus  bagi  pemungutan  retribusi  parkir daerah,  melainkan  juga  kebutuhan  parkir  yang diselenggarakan  oleh  kegiatan  usaha  seperti  gedung pameran,  pertokoan,  restoran  maupun  tempat  penitipan kendaraan  yang  nota  bene  merupakan  lokus  bagi pemungutan  pajak  parkir  daerah.  Jika  dikaitkan  dengan proses transformasi kharakteristik kewilayahan Kabupaten  Bantul  dari  wilayah  rural  menjadi  wilayah sub  urban,  peningkatan  skala  kegiatan  ekonomi masyarakat sub urban Banguntapan ini bermetamorfosis menjadi  sebuah  tuntutan  publik  terkait  pembenahan fasilitas  pelayanan  parkir.  Penelitian  ini  melihat  bahwa meskipun kuantitasnya tidak sebesar kebutuhan parkir di wilayah urban, ketersediaan fasilitas parkir tersebut telah menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat  Kabupaten  Bantul  dalam  melakukan kegiatan  ekonomi  dan  menentukan  pilihan  aktivitas konsumsi.
Penerapan  dikotomi  pemungutan  pajak  parkir melalui  mekanisme flat dan self  assessment yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bantul
pada  dasarnya  memiliki  nilai  positif  sebagai  upaya  dan langkah awal untuk  melakukan  persuasi  kesadaran para wajib  pajak  parkir  untuk  membayar  pajak.  Penerapan dikotomi ini sejatinya sangat sesuai untuk mengadaptasi para  wajib  pajak  parkir  sehingga  ada  peningkatan kesadaran  para  wajib  pajak  parkir  tersebut  untuk membayarkan  kewajiban  pajak  parkirnya.  Penerapan dikotomi  ini  sesuai  untuk  tahap  awal  penetapan kebijakan  pemungutan  pajak  dan  membutuhkan  proses transformasi  secara  kontinu  untuk  mengalihkan  status wajib pajak parkir flat menjadi self assessment . Gunanya adalah  untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  pajak parkir sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan  selaras  dengan  cita-cita  untuk  menggali potensi peningkatan PAD.
Berbeda  dengan  mekanisme self  assessment yang mampu  mencerminkan  dinamika  kegiatan  usaha  wajib pajak  yang  berimplikasi  terhadap  dinamika  setoran pajak, mekanisme flat bersifat statis sehingga mengkaburkan potensi peningkatan PAD yang sebenarnya lebih dapat digali lagi. Secara empiris hal ini dapat  dibuktikan  dari  komparasi  setoran  pajak  parkir dari  Jogja  Expo  Center  (JEC)  selaku  wajib  pajak  yang dikenai  mekanisme self  assessment dan  wajib  pajak parkir lain yang dikenai mekanisme flat . Penarikan 30% pendapatan  bruto  dari  usaha  pajak  yang  dilaksanakan oleh  wajib  pajak self  assessment sesuai  ketentuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 telah melatarbelakangi  munculnya gambaran  yang  lebih rinci terkait  perkembangan  kegiatan  parkir  wajib  pajak self assessment dan  potensi  finansial  berupa  peningkatan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pada  dasarnya  tidak  ada  yang  salah  dengan penerapan  mekanisme flat dalam  pengelolaan  pajak parkir.  Pasalnya  keputusan  untuk  memungut  pajak parkir secara flat merupakan bentuk diskresi dan inovasi Pemerintah  Kabupaten  Bantul  di  era  desentralisasi. Dimana  dalam  era  desentralisasi,  diskresi  dan  inovasi pemerintah  daerah  merupakan  hal  yang  legal.  Akan
Gambar 1. Komparasi jumlah obtek pajak parkir flat dan self assessment di Kabupaten Bantul
Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2013
Obyek Pajak Parkir Self Assesment Obyek Pajak Parkir Flat
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
tetapi  kelambanan  untuk  mentransformasi  status  wajib pajak flat menjadi self  assessment akan  semakin memperkecil  peluang  bagi  Pemerintah  Kabupaten Bantul  untuk  menikmati  potensi  peningkatan  PAD khususnya di era desentralisasi.
Meskipun  tidak  menimbulkan  konflik,  dikotomi pemungutan  pajak  parkir flat dan self  assessment menimbulkan  disparitas  kontribusi  wajib  pajak  di dalamnya.  Wajib  pajak  parkir self  assessment seperti JEC secara empiris memberikan kontribusi setoran pajak parkir  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  para wajib pajak parkir flat lain  baik  di  lingkung  Kabupaten Bantul  pada  umumnya  maupun  lingkup  Kecamatan Banguntapan  Bantul  pada  khususnya.  Peningkatan kontinu  target  pencapaian  pendapatan  pajak  parkir  di tengah  stagnannya  kontribusi  wajib  pajak  parkir flat membuat wajib pajak self assessment menjadi urat nadi tunggal dalam pencapaian target ini. Kondisi ini memicu terbentuknya  depedensi  terhadap  kontribusi  dominan wajib  pajak  parkir self  assessment yang  kurang seimbang  dengan  kontribusi  wajib  pajak  parkir flat . Dengan  merujuk  pada  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan dalam  pemungutan  pajak,  maka  transformasi  status wajib  pajak  parkir flat yang  telah  mengalami perkembangan  kegiatan  usaha  parkirnya  menjadi  wajib pajak parkir self assessment sudah mendesak dilakukan. Potensi  peningkatan  PAD  yang  diperoleh  melalui proses  transformasi  mekanisme  pemungutan  pajak parkir flat menjadi self  assessment ini  memuat  nilai positif  untuk  mereduksi  berbagai  limitasi  kapasitas finansial  Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Pasalnya,  pada era  desentralisasi,  sebagai  tataran  pemerintah  daerah, Pemerintah  Kabupaten  Bantul  secara  regulatif  telah dibebani  kompleksitas  urusan  wajib  daerah.  Dengan demikian  perbaikan  pengelolaan  keuangan  daerah melalui  perombakan  tata  kelola  pajak  parkir  dengan mentransformasi  mekanisme  pemungutan flat ke self assessment ,  memberi  kesempatan  bagi  perbaikan pembiayaan  penyelenggaraan  wajib  urusan  daerah tersebut.
2. Kendala Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Parkir Wilayah Sub Urban Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Meskipun dengan logika berpikir sederhana bahwa akan  ada  potensi  peningkatan  PAD  bagi  Kabupaten Bantul  pasca  dilakukannya  transformasi  mekanisme pemungutan pajak parkir flat ke self assessment , namun faktanya  proses  transfomasi  tersebut  bukanlah  perkara mudah. Berbagai hambatan yang mengintai dilaksanakannya proses transformasi ini
mengindikasikan  kompleksnya  kendala  peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul. Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan, penelitian  ini  menggarisbawahi  belum  dimilikinya secara  maksimal  kapasitas  yang  memadai  untuk melaksanakan  peran  sebagai  penyedia  pelayanan ( principle )  pada  ranah  tata  kelola  pajak  parkir.  Kondisi ini  tercermin  dari  kapasitas  aktor  yang  terlibat  secara langsung  dalam  pemungutan  pajak  parkir  seperti Koordinator  Pajak  Kecamatan  (KPK)  Banguntapan. Masih  rendahnya  kemampuan  untuk  meyakinkan  dan memperoleh kepercayaan ( trust ) dari  wajib pajak parkir flat untuk  dikonversi  menjadi  wajib  pajak  parkir self assessment menunjukan  bahwa  KPK  Banguntapan masih membutuhkan penguatan kapasitas yang berkelanjutan.  Tujuannya  adalah  untuk  semakin memperkuat  peranan  institusi  publik  Pemerintah Kabupaten  Bantul  dalam  relasi  principle-agent  dengan para  wajib  pajak  parkir  pada  proses  penyelenggaraan tata kelola pajak parkir di era desentralisasi.
Sebagai street  level  bureaucracy pemungutan pajak  parkir,  KPK  Banguntapan  seharusnya  dibekali kemampuan  untuk  bernegosiasi.  Tujuannya  ialah  untuk menciptakan trust pada  para  wajib  pajak  flat  sehingga proses  transformasi  pemungutan  pajak  dari flat ke self assessment dengan  mudah  dilaksanakan.  Sayanganya, sebagaimana yang lazim terjadi pada kondisi street level bureaucracy ,  KPK  Banguntapan  belum  memiliki kapasitas  yang  memadai  untuk  secara  persuasi
Gambar 2. Pendapatan pajak parkir flat per kecamtan di Kabupaten Bantul
Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2012 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Pendapatan Pajak Per Bulan
memobilisasi  transformasi  tersebut.  Terbukti  dari lambannya  proses  untuk  mengalihkan  para  wajib  pajak flat ke self  assessment .  Di  kecamatan  lain,  kondisi semacam  ini  juga  terjadi  secara  menyeluruh  di Kabupaten  Bantul. Padahal terlibatnya  kontak  langsung antara petugas KPK dengan para wajib pajak parkir flat seharusnya menjadi kesembatan untuk lebih mengedukasi  sehingga  memicu  peningkatan  kesadaran para  wajib  pajak  parkir flat untuk  beralih  dengan mekanisme pemungutan self assessment .
‘…untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak itu tidak mudah dan  membutuhkan  proses  edukasi  yang panjang  untuk  meyakinkan.  Jadi  memang sulit.  Untuk  parkir  ini  memang  sulita.  Tapi tetap  selalu  ada  usaha  untuk  ke  sana.  Tidak hanya  KPK  Banguntapan  tapi  juga  secara keseluruhan  akan  mengupayakan  untuk selalu  meningkatkan  PAD,  selalu  menggali potensi-potensi…”
(Seksi
Penagihan DPPKAD  Bantul,  Kutipan  wawancara  26 Agustus 2013)
Secara  empiris  dibutuhkan  keseragaman  persepsi terhadap  pajak  parkir  sebagai  entitas  penting  dalam skema PAD  sehingga ada political  will yang  mendasari tahapan awal reduksi kendala tata kelola pajak parkir di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul ini. Political will menjadi bukti keseriusan dalam mengarusutamakan upaya  untuk  mereduksi  berbagai  kendala  dalam  tata kelola  pajak  parkir.  Penyeragaman  persepsi  ini dibutuhkan  karena  secara  general  menurut  pakar geografi  perkotaan,  ada  kpotensi  kecenderungan seringkali  arah  visioner  pengelolaan  pajak  parkir dipandang  dengan  skeptis.  Pajak  parkir  seolah-oleh dinilai  sebagai  aspek  yang  kurang  potensial  bagi  masa depan  cita-cita  peningkatan  PAD.  Akibatnya  upaya untuk  memperbaiki  berbagai  kendala  manajerial  di dalamnya  kurang  dilakukan  secara  masif.  Konsentrasi justru  lebih  diarahkan  pada  peningkatan  kapasitas  di aspek  lain  seperti  migas,  perdagangan  dan  kendaraan bermotor.  Dengan  demikian,  dengan  merujuka  pada kemungkinan  semacam  ini,  maka political  will untuk secara visioner terus menggali potensi pajak parkir yang sejatinya  telah  dimiliki  oleh  DPPKAD  Bantul  harus semakin  ditingkatkan  dan  dijadikan  sebagai  semangat untuk mengakselerasi kapasitas pengelolaan pajak parkir dengan lebih berkesinambungan lagi.
“…Kalau  pajak  parkir ya  memang biasanya sering  dianggap  menjanjikan  dan  kurang diprioritaskan karena dinilai kurang
potensial  bagi  pembangunan  misalnya  bila dibandingkan  dengan  sumber  lain  seperti pajak migas, perdagangan maupun kendaraan bermotor…” (Yunus-Pakar
Geografi Perkotaan UGM, Kutipan
wawancara 11 Juni 2013)
Adanya  orientasi  strategis  Pemerintah  Kabupaten Bantul terhadap  pengelolaan  pajak parkir  yang  ditandai dengan semangat meningkatkan target penerimaan pajak parkir  setiap  tahun  anggaran  penelitian  ini  tangkap sebagai  cerminan political  will terhadap  penguatan kapasitas tata kelola keuangan daerah. Aspek mendesak yang harus dilakukan ialah untuk segera mengakselerasi orientasi  strategis  tersebut.  Hal  ini  karena  di  tengah pusaran  arus  desentralisasi,  reduksi  terhadap  kapasitas finansial  PAD  Kabupaten  Bantul  sudah  mendesak dilakukan  untuk  menjamin  adanya  upaya  untuk meningkatkan  pembiayaan  pelayanan  publik  yang  lebih berkualitas di masa depan.
Pekerjaan rumah yang masih harus dibereskan oleh Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul ialah meningkatkan  kesadaran  masyarakat  khususnya  para wajib  pajak  parkir  terhadap  nilai  penting  pajak  parkir bagi  pembangunan  daerah.  Hal  ini  karena  dari  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  terhadap  para  wajib pajak  secara  umum  masih  diidentifikasi  pemahaman yang  rendah  atas  kontribusi  dan  nilai  penting pemungutan  pajak  parkir.  Masih  belum  maksimalnya informasi  terkait  pajak  parkir  mengakibatkan  adanya kecenderungan informasi yang tidak lengkap ( incomplete  information )  yang  ditandai  dengan  masih rancunya  pemahaman  wajib  pajak  parkir  terhadap perbedaan  mendasar  antara  pemungutan  pajak  parkir dan retribusi parkir misalnya.
“…saya  keberatan  kalau  ada  kenaikan setoran  pajak  karena  ini  kan  usaha  kecil tidak  banyak  omsetnya.  Ini  usaha  kecil  jadi saya  rasa  sebaiknya  tidak  ada  peningkatan untuk  saat  ini...” (Wajib  Pajak  Parkir  Flat Banguntapan, kutipan wawancara 24 Agustus 2013)
Berdasarkan hasil wawancara terhadap wajib pajak parkir di Kecamatan Banguntapan terlihat  bahwa masih rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  parkir  secara  empiris semakin  menambah  kompleksitas  kendala  pengelolaan pajak parkir khususnya bagi upaya untuk mentransformasi  pemungutan flat ke self  assessment . Penerapan  mekanisme self  assessment dikhawatirkan oleh para wajib pajak parkir flat berpotensi  mengurangi pendapatan  usaha  mereka.  Bahkan  penelitian  ini menemukan adanya persepsi dari wajib pajak parkir flat di  Kecamatan  Banguntapan  bahwa  transformasi mekanisme  pemunutan  pajak  parkir  dari flat ke self assessment hanya  akan  menambah  beban  bagi  para wajib pajak flat tersebut.
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
3. Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Parkir Di wIlayah Sub Urban Kabupaten Bantul
Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan khususnya pada aspek pajak parkir mendesak dilakukan untuk  mencari  celah  peluang  peningkatan  PAD  Bantul di era desentarlisasi. Mendesaknya kebutuhan peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah Bantul  ini  dikarenakan  adanya  kondisi  bahwa  pada dasarnya era desentralisasi tidak secara given memberikan perubahan dan perbaikan tatanan keuangan daerah  tanpa  diikuti  dengan  peningkatan  kapasitas. Perbaikan  tata  kelola  pemungutan  pajak  parkir  yang dapat dilaksanakan dengan mentransformasi mekanisme flat ke self  assessment sehingga  ada  kontribusi  lebih besar  yang  diberikan  oleh  penerimaan  pajak  parkir dalam  skema  PAD.  Dengan  demikian  tata  kelola  pajak parkir dapat  dijadikan  sebagai trigger bagi  peningkatan kapasitas penngelolaan keuangan daerah.
Keberadaan  Kecamatan  Banguntapan  sebagai representasi  wilayah  dengan  kharakteristik  perkotaan sub  urban  serta  sebagai  lokasi  keberadaan  wajib  pajak parkir flat dan self  assessment ,  layak  dijadikan  lokus pilot  project pegembangan  transformasi  pemungutan pajak  parkir flat ke self  assessment .  Penyelenggaraan pilot  project ini  selain  menjadi  uji  coba  pengembangan kapasitas tata kelola pajak parkir juga dapat ditingkatkan menjadi  percontohan  ( benchmark )  bagi  wilayah kecamatan  lain  untuk  diterapkan  serupa  di  seluruh daerah  administrasi  Kabupaten  Bantul.  Alternatif penyelenggaraan  pilot  project  ini  secara das  sollen memiliki  nilai  positif  bagi  Kecamatan  Banguntapan karena  selama  ini  penerimaan  setoran  bulanan  pajak parkir  dari  wajib  pajak flat sangat  minim.  Tercatat perbulan  hanya  terdapat  akumulasi  penerimaan  pajak parkir  sebesar  Rp.  57.000  dari  para  wajib  pajak flat di Kecamatan Banguntapan.
Tabel 5. Wajib pajak dan nilai setoran bulanan pajak parkir flat Banguntapan Bantul Wajib Pajak Jumlah (dalam Rp) 1) Wajib Pajak 1 2) Wajib Pajak 2 3) Wajib Pajak 3 4) Wajib Pajak 4 5) Wajib Pajak 5 6.000 6.000 15.000 15.000 15.000 Total 57.000
Sumber: DPPKAD Bantul, 2013
Penelitian ini mengarisbawahi implikasi kontribusi peningkatan  PAD  merupakan  benefit  jangka  pendek yang  potensial  dihasilkan  oleh  peningkatan  kapasitas pengelolaan  pajak  parkir.  Untuk  benefit  jangka panjangnya ialah penguatan kapasitas finansial Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penyelenggaraan pelayanan  publik  dan  urusan  wajib  daerah.  Pasalnya, pada  kondisi  saat  ini  ada  hambatan  masif  kapasitas finansial keuangan daerah Bantul yang dicerminkan dari disparitas  penerimaan  PAD  dan  belanja  daerah. Penguatan  institusional  yang  didorong  oleh  perbaikan kapasitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tata  kelola  parkir  ini  secara  masif  akan  dialami  oleh Kabupaten  Bantul  di  era  desentralisasi  karena  pada dasarnya  era  desentralisasi  membutuhkan  berbagai inovasi daerah.
“…sudah saatnya pemerintah daerah senatiasa  berinovasi  untuk  meningkatkan kapasitasnya  di  era  desentralisasi.  Berbagai urusan  wajib daerah yang memamng menjadi tugas  bagi  pemerintah  daerah  membutuhkan pembiayaan  yang  tidak  sedikit.  Melalui inovasi  yang  dilakukan,  pemerintah  daerah memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk mengatasi problem minimnya kapasitas pembiayaan  urusan  wajib  tersebut.  Misalnya seperti  kebutuhan  untuk  mengatasi  masalah
Gambar 3. Komparasi jumlah obtek pajak parkir flat dan self assessment di Kabupaten Bantul
Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2013
Obyek Pajak Parkir Self Assesment Obyek Pajak Parkir Flat
backlog  perumahan,  permukiman  kumuh, rumah  tidak  layak  huni  dan  kebutuhan  lain yang memang sangat membutuhkan kemampuan  pembiayaan  oleh  pemerintah daerah…” (Prayitno-Pakar  Perkotaan  Dan Tata Ruang, Kutipan wawancara 1 September 2014).
Penelitian ini melihat bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan  pajak  parkir  selaras  dengan  semangat desentralisasi  karena  secara  konseptual  desentralisasi selalu  membutuhkan  kondisi  kemandirian  keuangan daerah.  Dengan  dilakukannya  secara  lebih  masif perbaikan  dan  reduksi  terhadap  hambatan  pengelolaan pajak  parkir  di  Kabupaten  Bantul  maka  ada  peluang yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bantul untuk  melaksanakan  upaya  peningkatan  kemandirian keuangan tersebut. Pengarusutamaan peningkatan kapasitas  pengelolaan  pajak  parkir  ini  menyuguhkan prespektif  yang  berbeda  bagi  Pemerintah  Kabupaten Bantul.  Pasalnya,  kemandirian  keuangan  daerah  yang selama  ini  terdengar  abstrak  dan  sulit  ditemukan  celah solusinya,  ternyata  dapat  secara  bertahap  diupayakan
melalui  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  pajak  parkir memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi Pemerintah  Kabupaten  antul  untuk  meningkatkan penerimaan daerah dari selisih nilai setoran wajib pajak parkir flat dan self assessment pasca adanya transformasi mekanisme  pemungutan  dari flat ke self  assessment . Selain  itu  ada  pengetahuan  ( knowlagde )  yang  dapat dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  memicu  tumbuhnya obyek  pajak  parkir  baru  yang  notabene  juga  mampu memberikan  sumbangsih  bagi  peningkatan  penerimaan daerah tersebut.
Berdasarkan  pengkajian terhadap  fokus penelitian, riset  ini  menemukan  bahwa  pada  tataran  makro  jangka panjang, pengarusutamaan peningkatan kapasitas pengelolaan  pajak  parki  di  Kabupaten  Bantul  ini memiliki  potensi  menjadi spirit bagi  pemerintah  daerah lain.  Ada  semacam  spirit  untuk  mengkonversi kecenderungan ketergantuangan keuangan daerah menjadi  kemandirian  keuangan  yang  dilakukan  dengan penggalian  berbagai  potensi  daerah  seperti  potensi penerimaan pajak parkir. Penelitian ini memproyeksikan adanya penguatan PAD  yang  masif terjadi  bila  prasarat
Gambar 4. Dinamika implikasi positif peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir
Sumber: Hasil Analisis Tabel 5. Komparasi antara penerimaan PAD dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan Sumber: DJPK Kemenkeu, 2013 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2009 2010 2011 2012
2013
PAD Dana Perimbangan Pendapatan daerah lain yang sah Da lam mi lyar r upiah
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
berbaikan  tata  kelola  keuangan  daerah  yang  salah satunya dapat dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan  pajak  parkir  di  wilayah  sub  urban  telah dilakukan  dengan  lebih  berkesinambungan.  Ada  solusi yang tercipta melalui fokus untuk peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir terhadap tantangan kecenderungan  ketimpangan  anta penerimaan PAD dan ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  dana perimbangan dalam jangka panjang.
Sebagai langkah implementatif,  peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bantul hatus  melibatkan  partisipasi  aktif  setiap  level  birokrasi seperti street  level  bureaucracy ,  manajer  menengah ( middle  manager ),  serta  manajer  atas  ( top  manager ). Pelibatan  setiap  level  birokrasi  ini  untuk  memastikan bahwa  peningkatan  kapasitas  SDM  dan  kelembagaan mampu  dirasakan  dampaknya  oleh  seluruh  level birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  yang  terlibat dalam  sistem  pengelolaan  pajak  parkir.  Dengan demikian  ada  kemampuan  yang  memadai  untuk melaksanakan  langkah  strategis  guna  mendesain pemungutan  pajak  parkir  yang  lebih  berdaya  guna  dan berhasil  guna.  Hal  ini  karena  secara  praktis,  para stakeholders  dalam  sistem  tata  kelola  pajak  parkir Kabupaten  Bantul  harus  mulai  memetakan  kondisi obyek  pajak.  Misalnya  untuk  wajib  pajak  parkir flat yang  telah  memiliki  kemacuan  usaha  parkirnya  perlu segera  dikonversi  pemungutanhya  dengan  sistem self assessment .  Ada  selesksi  yang  ketat  yang  diterapkan bagi wajib pajak parkir yang masif diberi peluang untuk dipungut secara flat dengan merujuk pada dinamikaperkembangan usaha maupun temporal menyelenggaraan kegiatan perparkiran yang dilakukan.
Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  pajak  parkir juga memungkinkan untuk ditingkatkannya kemampuan para  stakeholders  dalam  melakukan  pemantauan terhadap dinamika kharakteritik sub urban di Kabupaten Bantul.  Tujuannya  ialah  untuk  melihat  lebih  teliti peluang-peluang munculnya kegiatan usaha parkir yang potensial  dijadikan  obyek  pajak  parkir  baru.  Dengan demikian  peluang peningkatan  penerimaan  pajak parkir tidak hanya  mengandalkan potensi selisih setoran wajib pajak flat dan self  assessment pasca  transformasi mekanisme pemungutan, melainkan juga mengandalkan peluang munculnya obyek pajak parkir baru.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan dapat  dilihat  bahwa  di  era  desentralisasi,  pengelolaan pajak  parkir  di  wilayah  sub  urban  Kabupaten  Bantul sangat  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  untuk mengatasi  masalah  kurang  maksimalnya  kontribusi penerimaan pajak parkir dalam skema PAD. Mekanisme pemungutan pajak parkir flat memicu hadirnya berbagai problema seperti kurang optimalnya penyerapan potensi penerimaan pajak parkir, belum tercerminkannya secara
maksimal  potensi  riil  pendapatan  pajak  parkir  daerah, potensi kerawanan timbulnya sikap resisten wajib pajak parkir self  assessment akibat  disparitas  kewajiban setoran  bulanan  dengan  para  wajib  pajak  parkir flat , serta  mengakibatkan  rendahnya  kesadaran  publik terhadap  nilai  strategis  penarikan  pajak  parkir  di  era desentralisasi.
Meskipun  pilihan  untuk  memberlakukan  dikotomi mekanisme  penarikan  pajak  parkir flat dan self assessment dilakukan  oleh  DPPKAD  Bantul  sebagai langkah  awal  untuk  membentuk  kesadaran  para  wajib pajak  parkir  membayar  pajak,  namun  penarikan  pajak parkir flat justru  membuat  Pemerintah  Daerah  Bantul menghadapi  kendala  peningkatan  pendapatan  yang bersumber dari pajak parkir. Tidak adanya kemungkinan terbentuknya tren fluktuasi dalam penarikan pajak parkir flat membuat wajib pajak parkir flat hanya  memberikan nilai setoran pajak yang tetap setiap bulannya walaupun di  sisi  lain  pendapatan  bruto  riil  para  wajib  pajak tersebut mengalami fluktuasi. Artinya, ketika para wajib pajak  parkir flat mengalami  peningkatan  pendapatan bruto  riil  secara  fluktuatif  akibat  perkembangan  usaha dan faktor ekonomis lain, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak  mendapatkan  implikasi  positif  dari  fluktuasi peningkatan  pendapatan  bruto  riil  para  wajib  pajak parkir tersebut.
Penelitian  ini  mengindikasikan  adanya  3  kendala besar  dalam  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  pajak parkir  di  wilayah  sub  urban  Kabupaten  Bantul  yang harus segera diatas dan dicari solusinya. Ketiga kendala tersebut meliputi:
1. Ketebatasan  kualitas  SDM  pengelola  pajak  parkir khususnya di tataran street level bureaucracy yang dilaksanakan  oleh  petugas  KPK  sehingga  peran principle untuk menghadirkan trust atas transformasi  pemungutan  pajak  parkir flat ke self assessment sulit dicapai
2. Masih  rendahnya  kesadaran  para  wajib  pajak parkir terhadap nilai penting kontribusi penerimaan pajak  parkir  bagi  peningkatan  PAD  serta pembiayaan pembangunan daerah
3. Munculnya incomplete information terkait pemungutan  pajak  parkir  yang  ditandai  dengan masih  rancunya  pemahaman  para  wajib  pajak parkir  terhadap  perbedaan  antara  pajak  parkir  dan retribusi parkir akibat minimnya informasi Secara  strategis  pelaksanaan  penguatan  kapasitas pengelolaan  pajak  parkir  Kabupaten  Bantul  dapat diawali melalui pilot project di Kecamatan
Banguntapan. Hal ini mengingat Kecamatan Banguntapan  memiliki  kecenderungan  kharakteristik perkotaan  sub  urban  yang  senada  dengan  wilayah Kabupaten  bantul  dan  menjadi  lokus  keberadaan  wajib pajak  parkir flat dan self  assessment .  Peningkatan kapasitas  pengelolaan  pajak  parkir  ini  menjadi kebutuhan yang mendesak dalam era desentralisasi guna
mewujudkan  upaya  akselerasi  kemandirian  keuangan daerah.  Melalui  peningkatan  kapasitas  pengelolaan pajak  parkir  ini,  setiap  level stakeholders yang  terlibat dalam  pemungutan  pajak  parkir  berpeluang  untuk meningkatkan  kemampuan  dalam  pemetaan  kelompok sasaran,  menentukan  strategi  untuk  mentransformasi wajib  pajak  parkir flat ke self  assessment ,  serta menangkap  potensi  pertambahan  jumlah  obyek  pajak parkir baru.

## Rekomendasi
Selanjutnya  rekomendasi  yang  dapat  disajikan dalam penelitian ini terdiri dari rekomendasi teoritis dan rekomendasi  kebijakan.  Rekomendasi  teoritis  yang diberikan  adalah  perlu  diintegrasikan  konsep  sub  urban dalam diskursus konseptual pembangunan dan pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  desentralisasi. Pengintegrasian tersebut urgen dilakukan karena selama ini  secara  teoritis  ada  missing  link  antara  konsep kewilayahan  sub  urban  dengan  konsep  pembangunan dan  keuangan  daerah.  Dengan  lebih  diintegrasikannya konsep  kewilayahan  sub  urban  dengan  konsep pembangunan  dan  keuangan  daerah,  akan  lebih membuat  pemahaman  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  lebih  komprehensif.  Sedangkan rekomendasikan kebijakan  yang  disuguhkan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  3  rekomendasi  meliputi:  (1)  pemerintah  daerah perlu  melaksanakan  peningkatan  kapasitas  pengelolaan keuangan  daerah di  desentralisasi  untuk  mengakselerasi proses  kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah,  (2) perlu  dibentuk  kesadaran  bahwa  di  setiap  obyek penerimaan daerah seperti pajak parkir, terdapat potensi peningkatan  PAD  bila  obyek  penerimaan  daerah tersebut dikelola secara maksimal dan berkesinambungan,  serta  (3)  bagi  pemerintah  daerah yang  memiliki  kharakteristik  kewilayahan  sub  urban seperti  Kabupaten  Bantul  perlu  memaksimalkan obyek- obyek  penerimaan  PAD  yang  berpotensu  mengalami kenaikan  nominal  seiring  dengan  dinamika  proses transformasi pembangunan perkotaan dari wilayah rural menjadi sub urban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, jurnal dan Penelitian: Abubakar, Iskandar. 2011. Parkir; Pengantar Perencanaan dan  Penyelenggaraan  Fasilitas  Parkir .  Jakarta: Transindo Gastama Media.
Bardhan,  Pranab.  2002. Decentralization  of  Governance and  Development .  Journal  of  Economic  Prespective. Vol.16 No.4
Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman  Filosofis  dan  Metodelogis  ke  Arah Penguasaan  Model  Aplikasi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Cadwallader,  MT.  1985. Analytical  Urban  Geography; Spatial  Patterns  and  Theories .  New  Jersey:  Pretice Hall.
Chadwick, Bruce A, Howard M Bahr, dan Stan L Albrecht.
1991. Metode  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  Sosial . Edisi terjemahan. Semarang: IKIP Semarang Press.
Davidson,  Carl,  Lawrence  Martin  dan  John  Douglas Wilson.  2006. Efficient  Black  Markets? .  Journal  of Public Economics. Vol. 91
Devas, Nick  dkk. 1989. Keuangan  Pemerintah Daerah Di Indonesia . Edisi terjemahan. Jakarta: UI Press. Edel,  Matthew.  1992. Urban  and  Regional  Economics Marxist  Prespectives .  Chur:  Harwood  Academic Publishers.
Fadzil, Faudziah Hanim dan Harryanto Nyoto. 2011. Fiskal Decentralization  After  Implementation  of  Local Government Authonomy in Indonesia . World Review of Business Research. Vol.1 No.2 Falleti,  Tulia  G.  2005. A  Sequentical  Theory  of Decentralization ang It’s Effect on The Intergovernmental  Balance  Power;  Latin  American Case in Comparative Prespective . American Political Science Review. Vol.99 No.3 Garrett, Geoffrey dan Jonathan Rodden. 2011.
Globalization  and  Fiscal  Decentralization. Paper  for Globalization and Governance Conference.
California: Tidak Dipublikasikan.
Goedhart,  C.  1973. Garis-Garis  Besar  Ilmu  Keuangan Negara . Edisi terjemahan. Jakarta: Djembatan. Marshal,  Catherine  dan  Gretchen  B  Rossman.  1995. Designing  Qualitative  Research .  London:  Sage Publisher.
Mustaqiem,  H.  2008. Pajak  Daerah;  Dalam  Transisi Otonomi Daerah . Yogyakarta: FH UII Press. Nazir,  Moh.  2005.  Metode  Penelitian.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Neuman, W Laurence. 2013. Metodelogi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Edisi terjemahan. Jakarta: Indeks.
Patton,  Michael  Quinn.  2009. Metode  Evaluasi  Kualitatif .
Edisi terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rosen,  HS.  2005. Public  Finance .  New  York:  Mc  Graw- Hill. Strauss,  Anselm  dan  Juliet  Corbin.  2009. Dasar-Dasar Penelitian  Kualitatif;  Tata  Langkah  dan  Tehnik Teorisasi  Data .  Edisi  terjemahan.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
White,  Barbara  Haris.  2006. Informal  Economic  Order: Shadow  State,  Private  Status  State,  Datae  of  Last Resort  and  Spinning  States;  Aspeculative  Discussion Based on Asian Material . Working Paper No. 6.
Yasin,  Yudi  Pratama.  2012. Analisis  Pengembangan  PAD Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah; Studi  Kasus  Pemerintah  Kota  Tidore  Kepulauan . Tesis Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM: Tidak Dipublikasikan.
Yenti,  Rafni.  2011. Analisis  Pengelolaan  Kas  Daerah Sebagai  Upaya  Peningkatan  PAD;  Studi  di Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2010 . Tesis
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) –
Magister  Ekonomi  Pembangunan  (MEP)  UGM: Tidak Dipublikasikan. Yunus, Hadi Sabari. 2008. Dinamika Wilayah Peri Urban; Determinan Masa Depan Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan
Keuangan: Perda Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2009 Perda Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 Laporan Realisasi APBD Bantul Tahun 2008-2012