INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page  4521-4530 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Lurah Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi (Studi Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)
Ahmad Najib Akmal 1 ✉ , Gun Gun Gumilar 2 , Made Panji Teguh Santoso 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1910631180136@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan peran pemimpin sebagai pemberi arahan untuk para bawahannya demi tercapainya tujuan bersama. Begitu pula pada kepemimpinan di sebuah Birokrasi pemerintahan,  peran  kepemimpinan  sangat  diperlukan  sebagai  penunjang  keberhasilan  birokrasi dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan  publik.  Kelurahan  sebagai  tingkat  pemerintahan  daerah menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  dalam  pembangunan  dan  pelayanan,  karena  kelurahan merupakan  organisasi  pemerintah  daerah  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat.  Maka  dari  itu sebagai  pihak  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  kelurahan  harus  memiliki  kualitas kinerja pegawai-pegawainya dan pemimpinnya (Lurah) yang berkompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahui  bentuk-bentuk  patologi  birokrasi  yang  ada  di  Kantor  Kelurahan  Bahagia Kecamatan  Babelan,  Kabupaten  Bekasi  serta  untuk  mengetahui  peran  Lurah  dalam  mengurangi patologi birokrasi yang ada di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini  menggunakan  teori  peran  menurut  Horoepoetri,  Arimbi  dan  Santoso  (2003).  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Hasil  dari penelitian ini adalah: (1) Birokrasi di kantor kelurahan bahagia masih ditemukan patologi yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana dalam berbagai  kegiatan operasionalnya, masih ditemukan pegawai yang kurang produktif seperti malas dalam bekerja, jarang masuk,  dan  melimpahkan  tupoksi  tersebut  kepada  pegawai  lain  akibat  dari  tindakan  seperti  ini menghambat produktivitas karena menitikberatkan tupoksi kepada satu pegawai lainnya. (2) Peran
Lurah Bahagia untuk mengurangi patologi tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penempatan pegawai  sesuai dengan tupoksi, piket  untuk  sukarelawan dan perbaikan sarana dan prasarana. Diharapkan kualitas kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Bahagia dapat bekerja dengan optimal, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi serta paham mengenai disiplin kerja terutama dalam menaati ketentuan kehadiran dalam bekerja.
Kata kunci: Patologi Birokrasi, Lurah, Kinerja, Kelurahan Bahagia

## Abstarct
In an organization, of course, the role of a leader is needed as a giver of direction to his subordinates in order to achieve common goals. Likewise for leadership in a government bureaucracy, the role of leadership  is  needed  to  support  the  success  of  the  bureaucracy  in  carrying  out  public  service functions. Kelurahan as the level of regional government is the spearhead of success in development and  services  because  the  kelurahan  is  the  regional  government  organization  closest  to  the community. Therefore, as a party that is in direct contact with the community, the kelurahan must have a quality performance of its employees and leaders (Lurah) who are competent. The purpose of this study was to determine the forms of bureaucratic pathology that exist in the Happiness Village office,  Babelan  District,  Bekasi  Regency,  and  to  determine  the  role  of  the  Lurah  in  reducing bureaucratic pathology in the Happy Village, Babelan District, Bekasi Regency. This study uses role theory  according  to  Horoepoetri,  Arimbi,  and  Santoso  (2003).    The  research  method  used  is descriptive-analytical  with  a  qualitative  research  type.  The  results  of  this  study  are:  (1).  In  the bureaucracy  at  the  happy  village  office,  pathologies  are  still  found  that  comes  from  the  lack  of knowledge  and  skills  of  implementing  officers  in  various  operational  activities,  there  are  still  less productive employees such as being lazy at work, rarely coming in, and delegating these main tasks to other employees as a result of actions like this hampering productivity because it focuses on the main  tasks  of  one  other  employee.  (2).  The  role  of  the  Happy  Head  of  Village  is  to  reduce  the pathology by implementing several policies, such as the placement of employees in accordance with the main duties and functions, pickets for volunteers, and improvement of facilities and infrastructure. It is expected that the quality of employee performance in the Happiness Village Office can work optimally, do work in accordance with the main tasks and functions, and understand work discipline, especially in obeying the provisions of attendance at work.
Keywords: Bureaucratic Pathology, Village Head, Performance, Happy Village

## PENDAHULUAN
Dalam sebuah organisasi tentunya dibutuhkan peran pemimpin sebagai pemberi arahan untuk para bawahannya demi tercapainya tujuan bersama. Tanpa adanya peran pemimpin bisa dikatakan organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain, bahwa berhasilnya suatu organisasi ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Sebagaimana pengertian kepemimpinan  menurut  Fahmi  (2016:122), “Kepemimpinan merupakan  suatu  ilmu  yang mengkaji  secara  komprehensif  tentang  bagaimana  mengarahkan,  mempengaruhi,  dan mengawasi orang lain untuk  mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan”. Begitu  pula  pada  kepemimpinan  di  sebuah  Birokrasi  pemerintahan,  peran  kepemimpinan sangat  diperlukan  sebagai  penunjang  keberhasilan  birokrasi  dalam  menjalankan  fungsi pelayanan  publik.  Menurut  Suradinata  (2013:4-6)  dalam  menjalankan  roda pemerintahan, sebagai pemimpin perlu menekankan etika pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan seseorang sebagai  pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan  mengambil  keputusan  secara  tepat,  cepat,  terukur,  serta  memimpin  taat pemerintahan yang baik, yaitu mengelola sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.
Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  segala  urusan pemerintahannya  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  sesuai  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah   diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah dengan   tujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  daerah  melalui peningkatan pada pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Kelurahan  sebagai  tingkat  pemerintahan  daerah  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan dalam  pembangunan  dan  pelayanan,  karena  kelurahan  merupakan  organisasi  pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat.  Oleh  karena  itu  kelurahan  sebagai  tempat untuk menyelesaikan, meneruskan aspirasi dari masyarakat  kepada  pihak  yang  profesional, selain itu peran kelurahan digunakan sebagai jembatan program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat  sehingga  dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Maka dari itu sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,  kelurahan  harus memiliki  kualitas  kinerja pegawai-pegawainya dan  pemimpinnya (Lurah) yang berkompeten. Namun pada perjalanannya birokrasi pada instansi pemerintahan tidak selamanya  memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, masih banyak ditemukannya  patologi
atau  penyakit  di  dalam  kehidupan  birokrasi  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  diperlukan  peran pemimpin kelurahan untuk mengatasi patologi birokrasi tersebut.
Menurut  Koswara (2001:266-  267)  bahwa konteks  kualitas  sumber  daya  aparatur di era otonomi adalah: Kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang cukup,  tetapi juga kualitas para pegawai yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian.
Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Bahagia masih ditemukan beberapa patologi yang berasal  dari  kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas  pelaksana  berbagai kegiatan operasional seperti pegawai yang malas bekerja, jarang masuk, banyak alasan sehingga hal tersebut dibebankan kepada pegawai lain, maka dari itu Lurah memiliki tanggung jawab dan  kewajiban  yang  sangat  besar  dalam  hal  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawainya. Berdasarkan  latar  belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran seperti apa yang dilakukan oleh Lurah kelurahan Bahagia untuk mengurangi patologi birokrasi pada kinerja pegawainya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitian kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  langkah  penelitian  yang  memperoleh datanya  melalui  kata-kata  deskriptif  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk hitungan  lainnya.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  langsung  dengan informan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  ke  lapangan, pengumpulan dokumentasi dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk patologi birokrasi di Kelurahan Bahagia
Menurut (Teruna,2007) bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus. Bentuk patologi  birokrasi  yang  disebabkan  oleh  perspektif  perilaku  para  birokratnya  tersebut mencerminkan bahwa birokrasi sebagai pemegang kewenangan dalam menyelenggarakan sistem  pemerintahan  tentu  memiliki  kekuasaan “relatif” yang  sangat  rentan  terhadap
dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang   buruk.
Sebagaimana  hasil  penelitian  di  kantor  kelurahan  bahagia  juga  ditemukan  patologi birokrasi  yang  disebabkan  oleh  kurangnya pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti jarang masuk yang menyebabkan kurang produktifnya  kinerja  pegawai,  banyak  alasan  dan  malas  yang  menyebabkan  mutu  hasil pekerjaan  yang  rendah  dan  hal  ini  mengakibatkan  jobdesk  yang  harus  dikerjakan  pada masing-masing  pegawai  tetapi  malah  dilimpahkan  kepada  pegawai  lain.  Sehingga  perlu adanya  peran  lurah  sebagai  pimpinan  untuk  mengawasi  pegawainya  dalam  mengurangi patologi tersebut dengan berdasarkan teori peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santoso (2003), beberapa peran tersebut seperti:

## 1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan
Peran  sebagai  suatu  kebijakan  dalam  teori  Horoepoetri,  Arimbi  &  Santosa  (2003) berbicara mengenai hubungan hirarkis dan horizontal antara subjek satu dan subjek kedua. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.  Dan  dalam penelitian ini, peran sebagai suatu kebijakan  berbicara bagaimana  kebijakan-kebijakan  yang  diberikan  oleh  Lurah  yang  berkaitan  dengan  aspek kualitas  kinerja  pegawai  di  Kelurahan  Bahagia,  Kecamatan  Babelan,  Kabupaten  Bekasi. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:
a. Penempatan pegawai sesuai dengan tupoksi
Dalam  pembuatan  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  Lurah  di  Kelurahan   Bahagia memberi ruang  sesuai kapasitas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai melalui kualifikasi  yang  meliputi:  (1)  Pendidikan,  dalam   hal  ini  pendidikan  penting  dalam penentuan  penempatan  suatu  jabatan,  pendidikan  yang  dimaksud  antara  lain kesesuaian  bidang  ilmu  dengan  jabatan  yang  akan  diemban,  (2)  pengetahuan pegawai, (3) keahlian pegawai, (4) pengalaman dari pegawai.
b. Piket untuk sukarelawan
Pembagian piket untuk sukarelawan yang bekerja di Kelurahan Bahagia merupakan salah satu kebijakan yang  dibuat oleh Lurah Bahagia. Sukarelawan yang berjumlah 20 dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diadakannya shift kerja agar tersusun dan terorganisir.
c. Perbaikan sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  kantor  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  bagi keberhasilan  suatu  lembaga dalam  mencapai tujuan. Sarana dan prasarana  kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga  dapat   menjamin  kelancaran  aktivitas  kerja  pegawai.  Kebijakan  perbaikan sarana dan prasarana di kantor Kelurahan Bahagia menjadi salah satu  peran Lurah dalam  membentuk  suatu  kebijakan.  Perbaikan  sarana  dan  prasarana  ini  bertujuan untuk berlangsungnya kegiatan pemberian pelayanan di Kelurahan Bahagia.

## 2. Peran Sebagai Startegi
Strategi  yang  dilakukan  Lurah  dalam  meningkatkan  kualitas  kinerja  pegawai antara lain:
a. Pelaporan Kinerja Pegawai
Setiap  hari  pegawai  (ASN)  melakukan  aktivitas  kerjanya  untuk  dilaporkan  ke  e- kinerja. Hasil kinerja pegawai  di  rekapitulasi  dan  dievaluasi oleh Lurah apakah pegawai  tersebut  layak  atau  tidak  dalam  melaksanakan kinerja  yang  sudah diruangkan terhadap kebutuhan-kebutuhan  yang ada di Kelurahan Bahagia.
b. Pengawasan
Pengawasan  yang  dilakukan  Lurah  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  di Kelurahan Bahagia berupa :
1) Rapat Intern
Rapat  intern  yang  dilakukan  oleh Lurah  seminggu  tiga  kali  bertujuan  untuk mengevaluasi  kinerja  pegawai  di  Kelurahan  Bahagia.  Lurah  memberikan masukan kepada seluruh pegawai di Kelurahan Bahagia seperti datang tepat waktu, tata cara pegawai menghadapi dan melayani masyarakat yang datang dengan menerapkan 3S  (senyum, salam, sapa).

## 2) Pengawasan melalui CCTV
Pemasangan kamera CCTV dipasang di 4 titik kantor Kelurahan Bahagia yaitu di pintu masuk, loket pelayanan, koridor dan ruangan Kepala Seksi. Pengawasan
tersebut dilakukan oleh Lurah untuk memonitoring kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.
3. Peran Sebagai Alat Komunikasi
Peran komunikasi didayagunakan sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh Lurah dalam memberikan teguran pada  pegawai yang kurang optimal. Komunikasi yang dilakukan oleh  Lurah  Bahagia  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  pegawai  melalui  tahapan  seperti teguran verbal dan surat peringatan. Diantaranya seperti:
a. Edukasi Secara Personal Intern
Pegawai perlu edukasi secara personal intern berupa pemanggilan terhadap pegawai yang  pelaporan  e-kinerja  setiap  minggunya  berkurang.  Lurah  melakukan musyawarah dengan pegawai tersebut kemudian diberikan pemahaman agar terus meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Lalu memberikan peringatan dan mengajari mereka  treatment  terhadap  yang  baik,  yang  kurang  dan  memperbaiki,  bukan menyalahkan atau menyudutkan  pegawai tersebut.
b. Teguran
Teguran yang diberikan Lurah terhadap pegawai yang kurang optimal dalam bekerja berupa  teguran  lisan maupun  Surat  Peringatan  (SP)  1,2,3  tergantung  tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai tersebut.
c. Evaluasi Penataan Kepegawaian
Jika  masih  kurang  optimal  dalam   bekerja  berarti  ada  yang  salah  terhadap  sistem kepegawaiannya, kalau memang sesuai keahliannya dan ditempatkan yang sesuai dia tidak akan lemah. Maka dilakukannya evaluasi penataan kepegawaian yang bertujuan memfokuskan  kembali  tugas  pokok  dan fungsi  (tupoksi)  pegawai  tersebut. Kalau sudah tidak bisa ditingkatkan kinerjanya lagi maka pegawai tersebut di drop-out atau dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk ditindaklanjuti.
4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  pegawai  yang  kurang  optimal,  Lurah  Bahagia
melakukan  pembinaan pegawai yang terdiri dari:
a. Dimulainya  memberi  pembinaan kepada  pegawai  untuk  menerima  masyarakat yang  hadir  di  kantor  kelurahan  bahagia  untuk  menjalankan  aktivitas pelayanannya.
b. Melakukan pelatihan  dimana edukasi dari prosedur, terstruktur  maupun  kaidah hukumnya yang memang mana dan tidak boleh mereka lakukan.
Pembinaan pegawai yang dilakukan Lurah untuk mengurangi bentuk patologi yang ada di Kelurahan Bahagia, Lurah Bahagia melakukan treatment-treatment yang memang sudah menjadi jobdesk mereka dan memberikan keleluasaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksi.

## 5. Peran Sebagai Terapi
Menjadi Lurah tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada para pegawai. Apa yang dilakukan Lurah akan dilihat oleh pegawai dan dijadikan contoh teladan. Keteladanan yang dapat dicontoh oleh  Lurah kepada para pegawai di Kelurahan Bahagia adalah:

## a. Disiplin
Disiplin  adalah  tolak  ukur  pertama  untuk  mengerjakan  segala  sesuatu.  Disiplin menjadi pendorong terbaik dalam membantu pegawai melakukan sesuatu yang lebih baik.  Salah  satu  pembentuk  disiplin  adalah  mengajari pegawai  untuk  melakukan pelayanan yang benar kepada masyarakat ketika datang ke Kelurahan Bahagia.
b. Tegas
Menjadi seorang pemimpin yang membawahi pegawai,  dibutuhkan sikap yang tegas.
Sikap tegas merupakan sikap  yang  kuat dalam mempertahankan argumen namun juga        harus berpikiran terbuka pada  saat  yang bersamaan.
c. Berdedikasi Tinggi
Dedikasi  merupakan  suatu  bentuk  pengorbanan  dalam  bentuk  pikiran, tenaga maupun  waktu  untuk  memperoleh  suatu  yang  ingin  dicapai  dengan  tujuan  yang bernilai  baik.  Dedikasi  tinggi  yang  dicontoh  para  pegawai  dari  Lurah  membuat pegawai mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Didalam organisasi publik seperti birokrasi di kantor Kelurahan Bahagia masih ditemukan patologi yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan para  petugas  pelaksana  dalam  berbagai  kegiatan  operasionalnya,  masih ditemukan pegawai yang kurang produktif, seperti malas dalam bekerja, jarang masuk,  dan melimpahkan  tupoksi  tersebut  kepada  pegawai  lain  akibat  dari tindakan seperti ini menghambat produktivitas karena menitikberatkan tupoksi kepada satu pegawai lainnya.
2. Peran Lurah Bahagia untuk mengurangi patologi tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penempatan pegawai sesuai dengan tupoksi, piket untuk  sukarelawan  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana.  Lalu  melalui pengawasan yang terdiri dari rapat intern yang dilakukan 3 kali  seminggu dan menerapkan  CCTV  di  4  titik  yang  diawasi  langsung  oleh  Lurah.  Dari  segi komunikasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kerja  pegawai,  Lurah  Bahagia melalukan  komunikasi dengan  verbal  yang  diawali  dengan  cara  melakukan musyawarah  edukasi  personal  intern  apabila  hal  tersebut  tidak  kunjung  ada perubahan maka melalui surat peringatan (SP) 1,2,3 tergantung tingkat kesalahan pegawai.  Lurah  Bahagia  juga  melakukan  pembinaan  untuk  setiap  pegawainya dalam hal menerima masyarakat yang  hadir untuk aktivitas pelayanan dengan menerapkan 3S (senyum, sapa, salam). Dan Lurah Bahagia juga  berperan dalam memberikan  contoh  keteladan  kepada  pegawainya  seperti  disipilin,  tegas  dan berdedikasi tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  Y.  (2019).  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparat  Desa  Di  Desa Sangkanhurip  Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung. JISIPOL|  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, 3(3), 43-60.
E, Koswara. (2001). Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Pariba.
Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
Fahmi, Irham. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

## Lingkungan, Jakarta: Walhi
Latifah, Z. (2021). Pentingnya Kepemimpinan dalam Organisasi. Proceeding: Islamic University of Kalimantan.
LESTARI,  P.  W.  PENGARUH  KUALITAS  KERJA  PEGAWAI  TERHADAP  KUALITAS  PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SAMSAT TANJUNGPINANG.
Mocodompis,  H.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  terhadap Peningkatan  Kinerja  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupatenbolaang  Mongondow Utara. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1108.
Robial, D. F. (2015). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik  (Studi  di  Kelurahan  Sawang  Bendar  Kecamatan  Tahuna  Kabupaten Sangihe). Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1(7), 1137.
Setyadi,  M.  W.  R.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan  Birokrasi  dan  Implementasi  Electronic Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 7(2), 129-142.
Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, 9 (2), 57 – 65.
Teruna, Made. 2007, “Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Tristianto, M. I., & Erman, M. (2018). Patologi Birokasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapung Tahun 2016). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2), 1-15.
http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/153/j bptppolban-gdl-mohamadsat-7626-3- bab2--9.pdf http://eprints.ipdn.ac.id/2414/1/PATOLO GI%20BIROKRAS1.pdf
http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/ 56/4/BAB%20II.pdf http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9717/1/Muhammad%20Ali%20Musa%20N asution%20-%20Fulltext.pdf
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang  Kelurahan.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.