## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

## Bambang Sugeng Dwiyanto (bsugengd@yahoo.co.id)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Jemadi (jemadi08@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ABSTRACT. Community  empowerment  is  an  attempt  to  make  people  become empowered  through  learning  efforts  so  that  they  are  able  to  manage  and  be responsible for development programs in the community. Learning is implemented in a series of community development. The purpose of this research was to evaluate the  process  of  community  empowerment  in  PNPM  Urban  activities  in  terms  of aspects  Sastrodirjan  village  community  development,  with  the  goal  of  research is  to  assess  the  implementation  of  community  development,  assessing  public attitudes and  perspectives  on  community  empowerment  and  assess  the  degree  of empowerment.  The  approach  in  this  research  is  deductive  method  of  qualitative analysis and quantitative descriptive . Results reveal that the capacity of community development  activities  in  the  village  Sastrodirjan  has  been  implemented  in accordance with the principles of empowerment and have managed to change the level  of  public  awareness  and  increase  understanding  of  the  role  of  development in  their  communities.  The  findings  obtained  are  changes  in  public  awareness  of the respondents did not relate to age, level of education and its role in PNPM, but having a relationship with sex, where the role and involvement of women is still low and not enough to support optimal development at the community level.
Keywords: Empowerment, capacity, community PNPM Urban, development at the community level.

## I.  PENDAHULUAN.
Pembangunan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  rangkaian  upaya yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk  mencapai  suatu  tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  diperlukan  karena  merekalah objek  sekaligus  subjek  pembangunan,  sehingga  berkembanglah  model
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 3 6 -6 1
pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  hakikat  otonomi  daerah yang  meletakkan  landasan  pembangunan  yang  tumbuh  berkembang  dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program  pembangunan  partisipatif  tersebut  diharapkan  semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pembangunan  partisipatif  erat  kaitannya  dengan  pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah  untuk  mempersiapkan  masyarakat  guna  memperkuat kelembagaan  masyarakat  agar  mereka  mampu  mewujudkan  kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya  serta  mampu  melepaskan diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Upaya  tersebut merupakan  salah  satu  wujud  nyata  dari  pemberdayaan  masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).
Pemberdayaan  masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  proses  untuk membuat  masyarakat  menjadi  berdaya.  Untuk  menggerakkan  kembali kemandirian  masyarakat  dalam  pembangunan  di  komunitasnya,  maka diperlukan  dorongan-dorongan  atau  gagasan  awal  untuk  menyadarkan kembali  peran  dan  posisinya  dalam  kerangka  untuk  membangun masyarakat  madani.  Proses  penyadaran  masyarakat  tersebut  dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas.
Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna  dari  pengembangan  kapasitas  itu  sendiri  dan  tidak  memberikan tanggapan  secara  positif  terhadap  upaya-upaya  pengembangan  kapasitas yang  dilaksanakan   maka  bisa  dipastikan  upaya   tersebut  tidak  akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Wilson (2006) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan.
Tahap  pembiasaan  adalah  tahapan  paling  akhir  dalam  proses pemberdayaan,  dimana  masyarakat  telah  terbiasa  untuk  terlibat  secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya.
Untuk  pengembangan  kapasitas  masyarakat  ini,  diluncurkanlah Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri  Perkotaan).  PNPM  Mandiri  Perkotaan  ini  merupakan  kelanjutan dari   Program   Penang-gulangan   Kemiskinan   Perkotaan   (P2KP)   yang telah  dilaksanakan  sejak  tahun  1999  sebagai  suatu  upaya  pemerintah
untuk    membangun    kemandirian    masyarakat    dan    pemerintah    daerah dalam  menanggulangi  kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Program  ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan  masyarakat  yang  representatif,  mengakar  dan  kondusif bagi  perkembangan  modal  sosial  (social  capital)  masyarakat  di  masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan  kemiskinan  yang  menjadi  pengikat  dalam  kemitraan masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dan  kelompok  peduli  setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).
Salah  satu  agenda  penting  di  tingkat  masyarakat  terkait  pelaksanaan PNPM  Mandiri  Perkotaan  ini  adalah  kegiatan  pengembangan  kapasitas indvidu masyarakat, yang pada tataran pelaksanaan di masyarakat meliputi proses   sosialisasi,   pelatihan   dan   pelaksanaan   siklus   pemberdayaan. Dalam  implementasinya  ketiga  proses  tersebut  harus  berjalan  terus  dan berkesinambungan  karena  yang  diharapkan  dari  pemberdayaan  adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif .
Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus  dijalankan  dengan  menyesuaikan  kemampuan  dan  karakteristik masyarakat  setempat,  sehingga  bisa  jadi  proses  tersebut  memerlukan waktu  dan  pendekatan  yang  berbeda-beda  antar  satu  komunitas  dengan komunitas  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  latar  belakang  pemikiran yang  beragam  yang  dipengaruhi  oleh  status  sosial,  jenis  kelamin,  usia, pekerjaan  dan  tingkat  pendidikan.  Oleh  karena  itu  derajat  keberdayaan masyarakat  akan  sangat  bervariasi  meskipun  proses  pengembangan kapasitas  yang  ada  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  sama  dan  dalam waktu yang bersamaan.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  Pekalongan.  Desa  Sastrodirjan  adalah  salah  satu  desa  yang menerima  program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  PNPM  Mandiri Perkotaan  yang  pelaksanaannya  telah  dimulai  pada  tahun  2007  dan masih  berjalan  sampai  sekarang  ini.  Desa  Sastrodirjan  merupakan  salah satu  lokasi  yang  dianggap  cukup  berhasil  dalam  pelaksanaan  PNPM Mandiri Perkotaan karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan telah sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakatnya  maupun  dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.
Artikel  yang  didasarkan  pada  hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengelaborasi  secara  mendalam  dan  komprehensif  implementasi  serta tingkat  keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan kapasitas  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  melalui  PNPM Mandiri  Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan  Kec.  Wonopringgo  Kabupaten Pekalongan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

## 1. Pemberdayaan Masyarakat.
a. Pembangunan di Era Desentralisasi.
Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan  menciptakan  masyarakat  sejahtera  secara  fisik,  mental  maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa  mengutamakan  proses  daripada  hasil.  Pendekatan  proses lebih  memungkinkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  memanusiakan manusia.  Dalam  pandangan  ini  pelibatan  masyarakat  dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk  mobilisasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  program membuat  masyarakat  tidak  semata-mata  berkedudukan  sebagai konsumen  program,  tetapi  juga  sebagai  produsen  karena  telah  terlibat dalam  proses  pembuatan  dan  perumusannya,  sehingga  masyarakat merasa ikut memiliki program dan tanggung-jawab bagi keberhasilannya serta  memiliki  motivasi  yang  lebih  bagi  partisipasi  pada  tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga  dibarengi  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  menuju kepada  usaha  pembangunan  partisipatif  yang  sebenarnya,  masyarakat yang  mampu  untuk  mengembangkan  komunitasnya  menuju  ke  arah kemajuan, maka pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan.

## b. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  menurut  arti  secara  bahasa  adalah  proses,  cara, perbuatan  membuat  berdaya,  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas,  2003).  Pemberdayaan  masyarakat  sering  dimaknai  sebagai upaya  untuk  memberikan  kekuasaan  agar  suara  mereka  didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan  yang mempengaruhi  komunitasnya  (Foy,  1994).  Memberdayakan  orang  lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak  akan  jalan  jika  tidak  dilakukan  perubahan  seluruh  budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  memulihkan  atau meningkatkan  kemampuan  suatu  komunitas  untuk  mampu  berbuat
sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam  melaksanakan  hak- hak  dan  tanggungjawabnya  selaku  anggota  masyarakat.  Rubin  dalam Sumaryadi  (2005:  94-96)  mengemukakan  5  prinsip  dasar  dari  konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
- Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  break-even     dalam  setiap kegiatan  yang  dikelolanya,  meskipun  orientasinya  berbeda  dari organisasi  bisnis,      di  mana  dalam  pemberdayaan  masyarakat keuntungan  yang  diperoleh  didistribusikan  kembali  dalam  bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- Dalam melaksanakan program pember-dayaan masyarakat, kegiatan pelatihan  merupakan  unsur  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  usaha pembangunan fisik.
- Dalam   implementasinya,   usaha   pember-dayaan   harus   dapat memaksimalkan  sumber  daya,  khususnya  dalam  hal  pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya ‘
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung  antara  kepentingan  pemerintah  yang  bersifat  makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro
Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya  pemberdayaan  adalah  sebuah  usaha  berkesinambungan untuk  menempatkan  masyarakat  menjadi  lebih  proaktif  dalam menentukan  arah  kemajuan  dalam  komunitasnya  sendiri.  Artinya program  pemberdayaan  tidak  bisa  hanya  dilakukan  dalam  satu  siklus saja  dan  berhenti  pada  suatu  tahapan  tertentu,  akan  tetapi  harus  terus berkesinambungan  dan  kualitasnya  terus  meningkat  dari  satu  tahapan ke tahapan berikutnya.
Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu
Tahap pertama keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor- faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Tahap ketiga sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengem-bangkan dirinya dan komunitasnya.
Tahap keempat upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Tahap kelima mulai adanya hasil-hasil nyata peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dan menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahap ketujuh telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
Siklus  pemberdayaan  ini  menggambarkan  proses  mengenai  upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Proses bisa diartikan sebagai  runtutan  perubahan  (peristiwa)  dalam    perkembangan  sesuatu (Depdiknas,  2003),  jadi  proses  pemberdayaan  bisa  dimaknai  sebagai runtutan  perubahan  dalam  perkembangan  usaha  untuk  membuat masyarakat  menjadi  lebih  berdaya.  Wilson  (1996)  memaparkan  empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:
- Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat  diberikan  pemahaman  dan  persepsi  baru  mengenai diri  mereka  sendiri,  aspirasi  mereka  dan  keadaan  umum  lainnya. Proses  pemahaman  ini  meliputi  proses  belajar  untuk  secara  utuh menghargai  pemberdayaan  dan  tentang  apa  yang  dituntut  dari mereka oleh komunitas.
- Harnessing   atau   memanfaatkan,   setelah   masyarakat   sadar   dan mengerti  mengenai  pemberdayaan,  saatnya  mereka  memutus-kan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- Using     atau     menggunakan     keterampilan     dan     kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996).

## C. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan.
Agar  kita  dapat  melakukan  analisis  dan  pemahaman  yang  tepat mengenai  pemberdayaan,  harus  dipahami  dulu  kerangka  konseptual mengenai  lingkup  dan  tingkatan  pemberdayaan.  Dari  kajian-kajian empiris  pelaksanaan  pemberdayaan  di  masyarakat,  Alshop  dan Heinshon  (2005)  menggambarkan  3  hal  dalam  lingkup  pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial,  sedangkan  Ndraha  (dalam  Sumaryadi,  2005)  menyebutkan  satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.
Pemberdayaan  politik  lebih  mengarah  kepada  upaya  menyadarkan masyarakat  untuk  berpar-  tisipasi  dalam  politik  dan  meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dalam  aspek-aspek  penegakan  keadilan,  kepemimpinan  politik,  dan pelayanan  publik.  Pemberdayaan  ekonomi  adalah  pendekatan  yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam  bidang  ekonomi  dan  berpenghasilan  yang  lebih  baik,  sehingga mampu  menanggung  ekses  pertumbuhan  yang  terjadi.  Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya  manusia  dan  menyadarkan  posisi  dan  peran  seseorang  dalam kaitannya  dengan  kehidupan  sosial  dalam  komunitasnya.  Sementara permberdayaan  lingkungan  adalah  upaya  yang  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan  dan  menjalin  hubungan  baik  dalam  interaksi manusia dengan lingkungannya.
Tingkatan  pemberdayaan  adalah  semacam  batasan  luasan  wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon (2005) serta Fujikake (2008)  menjabarkan  tingkatan  pemberdayaan  menjadi  tiga  tingkatan yaitu local level, intermediary level, dan macro level.
Maksud dari tingkatan micro atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan  sekitar  masyarakat  tersebut  atau  pada  tataran  desa  atau sekitar  tempat  tinggal.  Tingkatan  meso  atau  intermediary  meliputi wilayah  kota,  jaringan  atau  hubungan  antar  organisasi  dan  pihak eksternal  lain.  Tingkatan  macro  adalah  tingkatan  yang  lebih  luas  dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

## 2. Pengembangan Kapasitas

## a. Pengembangan Masyarakat .
Dalampengembangankapasitasdisuatukomunitasmasyarakat,harus disadari  bahwa  mereka  memiliki  karakteristik  budaya,  geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di
masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).  Peningkatan  kapasitas  kelemba-gaan  berarti  usaha  meningkatkan peran  dan  mengembangkan  tata  kelembagaan  di  tingkat  masyarakat sehingga  mampu  mewadahi  setiap  gagasan,  usulan  dan  aspirasi  dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Outcome dari usaha ini  adalah  terbentuknya  lembaga-lembaga  berbasis  komunitas  untuk pembangunan dalam lingkungannya.
Peningkatan  kapasitas  juga  meliputi  usaha  untuk  meningkatkan kemampuan  manajerial  dan  berorganisasi  masyarakat  dalam  upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan.

## b. Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas.
Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang  berkembang.  Garlick  dalam  McGinty  (2003)  menyebutkan  lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:
a.  Membangun   pengetahuan,   meliputi   pening-katan   keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar
b.   Kepemimpinan
c.  Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi
d.   Menghargai  komunitas  dan  mengajak  komu-nitas  untuk  bersama- sama mencapai tujuan
e.  Dukungan   informasi,   meliputi   kapasitas   untuk   mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat

## 3. Evaluasi Pemberdayaan.
Evaluasi  pemberdayaan  didefinisikan  sebagai  pendekatan  evaluasi yang  mengarah  pada  upaya  meningkatkan  kemungkinan  pencapaian keberhasian program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman,  2007).  Fetterman  (2007)  juga  menjelaskan  bahwa  evaluasi pemberdayaan  adalah  merupakan  proses  untuk  mendapatkan  gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.
Terdapat  beberapa  pendekatan  dan  model  evaluasi  pemberdayaan. Guijt (2000) dan Rietbergen-McCracken (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan  partisipatif  (participatory  monitoring  &  evaluation/PM&E). Evaluasi  partisipatif  berbeda  dengan  pendekatan  evaluasi  konvensional

## a. Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas.
Konsep  evaluasi  pemberdayaan  yang  dikemukakan  Fetterman  dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada  yang  bersifat  implisit.  Fetterman  menyampaikan  10  prinsip- prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut:
-     Improvement (peningkatan)
-     Community ownership (kepemilikan komunitas)
-     Inclusion (inklusi)
-     Democratic participation partisipasi demokrasi)
-     Social justice (keadian sosial)
-     Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas) -     Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan)
-     Capacity building (pengembangan kapasitas)
-     Organizational learning (Pembelajaran organisasi)
-     Accountability (akuntabilitas)
Prinsip-prinsip   evaluasi   tersebut   di   atas   merupakan   panduan untuk  melakukan  evaluasi  per-bagian  dari  proses  pemberdayaan,  baik secara  konseptual  maupun  dalam  implementasinya.  Untuk  meneliti atau  mengevaluasi  kinerja  pengembangan  kapasitas  dalam  proses pemberdayaan masyarakat, UNDP (2008) memaparkan kerangka kerja/ framework yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari masukan (points  of  entry),  yang  berdasarkan  tingkatannya  (pengembangan kapasitas dalam level sistem, kelembagaan dan individu), isu utama (core issues), yang merupakan domain/ranah dalam pengembangan kapasitas yang  terdiri  dari  penataan  kelembagaan  (institutional  arrangement), kepemimpinan (leadership), pengetahuan (knowledge), dan akuntabilitas (accountability). Empat ranah dalam pengembangan kapasitas tersebut
(Riebergen-  McCracken,  1998),  dimana  pendekatan  evaluasi  tradisional cenderung  bersifat  linear  dan  lebih  berfungsi  untuk  menilai  akuntabilitas manajemen  dan  keuangan  sedangkan  evaluasi  partisipatif  lebih  bersifat open-ended dan iterative (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan  terhadap  perubahan  dalam  kegiatan.  Kritik  Cousins  (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman, bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau  bersifat  praktis  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti/teorist. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menggunakan pendekatan- pendekatan dan prinsip-prinsip evaluasi partisipatif namun dilakukan oleh peneliti di luar komunitas itu sendiri.
merupakan  acuan  tetapi  bisa  dikembangkan  lebih  lanjut  disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Dimensi ketiga dalam framework  pengembangan  kapasitas  yaitu  kapasitas  fungsional/teknis. Kerangka  kerja/  framework  dalam  evaluasi  pengembangan  kapasitas tersebut, dapat kita gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kegiatan  pengembangan  kapasitas  masyarakat  dengan  melihatnya  dari sisi outcome atau hasil.

## b. Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake.
Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang  bisa  digunakan  untuk  mengukur  derajat  keberdayaan  suatu masyarakat.  Pendekatan  analisis  yang  digunakan  oleh  Fujikake  (2008) dalam  mengevaluasi  pemberdayaan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  mencoba  memahami  hubungan  antara tanggapan  masyarakat  dengan  tujuan  pemberdayaan  itu  sendiri  untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu.  Model  Fujikake  ini  telah  dipraktikkan  dalam  mengevaluasi pemberdayaan   perempuan   di   sebuah   desa   di   Paraguay   Fujikake (2008)  dengan  mengembangkan  empat  langkah  dalam  mengevaluasi pemberdayaan.  Tahap  pertama  adalah  melihat  perubahan  masyarakat dari  tingkat  kesadarannya.  Hasil  dari  analisis  mengenai  perubahan tingkat  kesadaran  ini  dituangkan  dalam  grafik  yang  menggambarkan tingkat  perubahan  kesadaran  yang  diklasifikasikan  menjadi  3  yaitu ‚sangat baik‛, ‚telah berubah‛, dan ‚tidak seperti sebelumnya‛.

## III. METODE PENELITIAN.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  Pekalongan,  dimana  program  PNPM  Mandiri  yang diselenggarakan di desa ini dinilai cukup berhasil dalam memberdayakan masyarakat  berbasis  pengembangan  kapasitas  masyarakat.  Populasi  dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Sastrodirjan, dan sampel yang dipilih adalah masyarakat yang terlibat atau pernah terlibat atau mengikuti agenda pengembangan kapasitas dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Sedangkan  jumlah  sampel  untuk  kegiatan  wawancara  adalah menyesuaikan  kondisi  di  lapangan,  karena  tujuan  wawancara  yang dilakukan  adalah  untuk  mendapatkan  data-data  yang  bersifat  kualitatif, sehingga wawancara dapat dianggap cukup apabila telah didapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang dipilih antara lain ketua dan pengurus Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  beserta  unit  pelaksananya,  ketua dan  pengurus  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM),  para  relawan kegiatan   PNPM    Mandiri    Perkotaan,  Anggota    dan   tokoh    masyarakat yang  pernah  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  PNPM  Mandiri  Perkotaan, fasilitator pendamping dan unsur aparat pemerintahan desa setempat.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN.
Di dalam analisis dan pembahasan ini dilakukan kajian untuk menjawab pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  yaitu  bagaimana  pencapaian  derajat keberdayaan  masyarakat  ditinjau  dari  proses  pengembangan  kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM-Mandiri  Perkotaan di Desa Sastrodirjan berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian dan kajian secara teoritis.

## 1.   Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas.

## a. Sosialisasi Program Pemberdayaan.
Rangkaian  kegiatan  sosialisasi  di  tingkat  masyarakat  dilaksanakan selama  lima  bulan  yang  terdiri  dari  kegiatan  sosialisasi  awal,  rembug kesiapan   masyarakat,   dan   sosialisasi   lanjutan   pada   bulan   Maret sampai  dengan  Juli  2007.  Sosialisasi  awal  oleh  fasilitator  pendamping dilaksanakan  di  tingkat  kelurahan  dan  di  tingkat  masyarakat  basis (RT,  RW,  kelompok  masyarakat  tertentu),  antara  lain  pertemuan  rutin RT,  pengajian  tingkat  RT,      pengajian  ibu-ibu,  pertemuan  PKK,  dan pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya.
Sosialisasi awal program ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, karena masyarakat merasa senang akan mendapatkan bantuan  dari  pemerintah  yang  pengelolaan  dan  pelaksanaannya  akan dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat  (RKM),  yang  intinya  adalah  menghimpun  pernyataan masyarakat  untuk  memutuskan  menerima  atau  menolak  program pemberdayaan  masyarakat  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Hasil  rembug kesiapan masyarakat di Desa Sastrodirjan memutuskan untuk menerima PNPM  dan  menyatakan  siap  mengikuti  siklus  pemberdayaan  yang dipersyaratkan  oleh  program.  Sikap  menerima  program  ini  disamping dipengaruhi  oleh  keinginan  masyarakat  untuk  berubah  dari  kondisi semula menjadi lebih baik, juga dipengaruhi oleh besaran dana bantuan langsung masyarakat yang akan diterima.
Sosialisasi  lanjutan  adalah  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  kepada  masyarakat  tentang  prinsip-prinsip  pembangunan berbasis  masyarakat  dan  upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan melalui   siklus-siklus   pemberdayaan   yang   telah   dirancang   dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan di  tingkat  desa  juga  mendukung  dilaksanakannya  PNPM  Mandiri Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan,  karena  konsep  pembangunan  yang akan  dilaksanakan  adalah  berupa  pemberdayaan  masyarakat  melalui pembelajaran bersama seluruh komponen masyarakat.

## b. Pelaksanaan Siklus Pemberdayaan PNPM.
-   Refleksi Kemiskinan
Kegiatan  awal  dalam  siklus  pemberdayaan  PNPM  Mandiri Perkotaan  adalah  refleksi  kemiskinan.  Refleksi  kemiskinan  ini dilakukan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  kritis  masyarakat terhadap  akar  penyebab  masalah  kemiskinan.  Kegiatan  refleksi kemiskinan ini dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD), yang  dilaksanakan  sebanyak  9  kali  di  tingkat  basis  masyarakat  atau RT dan dalam pertemuan ibu-ibu PKK. Hasil dari refleksi kemiskinan di  tingkat  basis  selanjutnya  disampaikan  dalam  lokakarya  refleksi kemiskinan  tingkat  desa  yang  diikuti  oleh  perwakilan  dari  tiap  RT atau  basis  masyarakat  untuk  diambil  kesepakatan  bersama  tentang kriteria  masyarakat  miskin  di  Desa  Sastrodirjan.  Indikator  yang disepakati  untuk  mengidentifikasi  kemiskinan  adalah  berdasarkan pekerjaan,  pendapatan  keluarga  perbulan,  pendidikan,  dan  kondisi rumah tinggal.
Ditinjau   dari   aspek   pengembangan   kapasitas,   masyarakat bisa  mendapatkan  banyak  pembelajaran  dari  kegiatan  refleksi kemiskinan ini, mereka mendapatkan banyak cerita dan pengalaman mengenai  agenda  penanggulangan  kemiskinan  dari  modul-modul yang  disampaikan,  serta  dapat  bertukar  pikiran  dengan  fasilitator maupun  sesama  warga  terutama  dalam  menyampaikan  pandangan- pandangannya  mengenai  kondisi  kemiskinan  dan  kondisi  sosial ekonomi lainnya.
-   Pemetaan Swadaya
Rangkaian  siklus  pemberdayaan  yang  kedua  adalah  pemetaan swadaya  (PS).  Kegiatan  Pemetaan  Swadaya  dilakukan  untuk mendapatkan  gambaran  kondisi  masyarakat,  kondisi  kemiskinan, potensi  yang  dimiliki  masyarakat  serta  peluang,  hambatan  dan ancaman  yang  ada  dalam  mengatasi  masalah-masalah  kemiskinan dan masalah lingkungan di desanya.
Pelaksanaan  pemetaan  swadaya  di  Desa  Sastrodirjan dilakukan  oleh  tim  PS  yang          berjumlah  30  orang  warga  Desa Sastrodirjan  yang  terdiri  dari  16  orang  laki-laki  (53%)  dan  14  orang perempuan (47%). Hasil Pemetaan Swadaya adalah berupa data-data kondisi umum desa, permasalahan kemiskinan di tingkat desa, potensi yang  dimiliki  masyarakat  serta  profil  dan  karakteristik  masyarakat miskin.  Dari  hasil  pemetaan  kemiskinan  didapatkan  tiga  komponen daftar  kebutuhan  masyarakat  Desa  Sastrodirjan,  yaitu  komponen yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  umum, komponen  pembangunan  usaha  produktif,  serta  komponen  rencana pengembangan kegiatan sosial dan peningkatan SDM.
Komponen  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  dan prasarana umum terdiri dari pembuatan/perbaikan saluran drainase, pengaspalan  jalan,  pavingisasi  jalan,  pembuatan  bak  sampah, perbaikan  rumah.  Komponen  yang  berkaitan  dengan  pembangunan usaha produktif yang terdiri dari bantuan modal usaha dan komponen yang  berkaitan  dengan  rencana  pengembangan  kegiatan  sosial  dan peningkatan SDM berupa pembelian peralatan sewa alat pernikahan, pemberian santunan bagi warga miskin, jompo dan bantuan kesehatan, dan kursus-kursus keterampilan atau bantuan pendidikan.
Hasil  pemetaan  swadaya  tahun  2007,  mengidentifikasi  ada sebanyak 123 KK miskin di Desa Sastrodirjan atau sejumlah 195 orang warga  miskin  (berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah  disepakati sendiri  oleh  warga  masyarakat,  dan  keikutsertaan  sebagai  penerima manfaat  program  sejenis  sebelumnya  (misalnya  Raskin,  BLT, Askeskin).

## -   Pembangunan BKM
Proses pembangunan BKM ini terdiri dari penyusunan Anggaran Dasar    organisasi    BKM,    penyusunan    panitia    pembentukan    BKM dan  pemilihan  anggota  BKM.  Penyusunan  Anggaran  Dasar  (AD) organisasi  BKM  Desa  Sastrodirjan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang direpresentasikan oleh relawan dengan dipandu fasilitator. Pada tahap penyusunan AD ini peran fasilitator cukup besar, dengan memberikan contoh-contoh  dokumen  yang  ada  dan  membantu  secara  langsung dalam  proses  penyusunannya,  sehingga  kemandirian  masyarakat dalam  penyusunan  Anggaran  Dasar  ini  masih  kurang.  Masyarakat sepakat untuk memberikan nama organisasi BKM dengan nama BKM ‚SADIR  JAYA‛, yang mengandung maksud  dan cita-cita agar dalam masa  mendatang  Desa  Sastrodirjan  lebih  berjaya.  Keberadaan  BKM juga  langsung  didaftarkan  pada  notaris  untuk  mendapatkan  status hukum yang tetap.
Kegiatan pembangunan BKM di Desa Sastrodirjan ini sebenarnya telah  dimulai  pada  saat  pemetaan  swadaya,  dimana  masyarakat menentukan sendiri kriteria kepemimpinan yang diharapkan dengan basis  nilai-nilai  dan  modal  sosial  sesuai  hasil  FGD  kepemimpinan. Kriteria-kriteria pemimpin yang diinginkan tersebut yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih utusan-utusannya dalam pemilihan anggota BKM. Pemilu atau pemilihan utusan di tingkat RT dilaksanakan  serentak di 7 RT tanpa kampanye dan propaganda apapun,  yang  berhasil  memilih  34  orang  utusan  masyarakat  untuk mengikuti  pemilihan  anggota  BKM.  Ke-34  orang  utusan  tersebut selanjutnya  saling  memilih  dan  dipilih  untuk  mendapatkan  9  orang anggota BKM berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing utusan.  Ditinjau  dari  aspek  pengembangan  kapasitas  dalam  proses
pembangunan  BKM  ini,  terdapat  proses  untuk  mengembangkan aspek  leadership,  organization,  political  power,  trust  dan  unity  atau keselarasan.

## -   Penyusunan PJM Pronangkis
Perencanaan    Jangka    Menengah    Program    Penanggulangan Kemiskinan (PJM  Pronangkis)
merupakan  produk  perencanaan  jangka  menengah  (3  tahun) dilakukan  di  Desa  Sastrodirjan  sudah  dilaksanakan  menurut  kaidah partisipatif, dimana terdapat 9 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu   sosialisasi   ke   warga   tentang   PJM   Pronangkis,   sosialisasi lanjutan  dan  pembentukan  Tim  PJM  Pronangkis,  bimbingan  teknis PJM  Pronangkis,  lokakarya  tingkat  desa,  penyusunan  draft  PJM Pronangkis,  pertemuan  untuk  menyempurnakan  PJM  Pronangkis, sosialisasi dokumen dan bazar PJM Pronangkis.
Tim  penyusun  PJM  Pronangkis  Desa  Sastrodirjan  berjumlah  15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki (73%) dan 4 orang perempuan (27%).  Dilihat  dari  perspektif  kesetaraan  gender,  maka  keterwakilan perempuan sudah mencukupi, dimana dalam indikator keterwakilan perempuan  yang  disyaratkan  oleh  PNPM  Mandiri  Perkotaan  2007 adalah  sebesar  20%.  Program-program  yang  tersusun  dalam  PJM Pronangkis  Desa  Sastrodirjan  tahun  2008-2010  pun  cukup  banyak yang  mengakomodir  kepentingan  perempuan,  misalnya  program penurunan  angka  kematian  ibu  hamil,  penyuluhan  KB,  pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
-   Sinergi dengan Perencanaan Daerah.
Implementasi  pensinergian  PJM  Pronangkis  Desa  Sastrodirjan dengan perencanaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan  Bazar  PJM  tingkat  kecamatan  yang  dilaksanakan bersama-sama  antara  BKM  se-Kecamatan  Wonopringgo,  pihak Pemerintah   Kecamatan,   Bappeda,   Dinas,   dan   instansi-instansi terkait   lainnya.   Dalam   kegiatan   bazar   tersebut   masing-masing BKM  mensosialisasikan  program-programnya  serta  menawarkan potensi-potensi  di  daerahnya  sehingga  dapat  diketahui  oleh  pihak- pihak  eksternal  termasuk  Pemerintah  Kecamatan  dan  Kabupaten. Implementasi lain dari sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan perencanaan daerah adalah dengan dilaksanakannya Program Penanggulangan  Kemiskinan  Terpadu  (PAKET)  yang  dilaksanakan oleh panitia kemitraan yang terdiri dari BKM, masyarakat, Pemerintah Desa  dan  Pemerintah  Kabupaten,  yang  diimplementasikan  dalam bentuk kegiatan pengaspalan jalan Desa Sastrodirjan.
Aspek  pengembangan  kapasitas  yang  didapatkan  masyarakat adalah meningkatnya akses terhadap informasi terutama dari pihak-
pihak  eksternal,  meningkatnya  jaringan  kerja  (networking)  sehingga dengan  jaringan  yang  tercipta  masyarakat  bisa  mengoptimalkan potensi  dan  sumber  daya  yang  ada  serta  dapat  meminimalkan halangan-halangan yang  selama  ini  dihadapi. Aspek  pengembangan kapasitas  yang  lain  adalah  meningkatnya  political  power  sehingga masyarakat  melalui  BKM  memiliki  nilai  tawar  yang  lebih  tinggi dalam  pengambilan  keputusan  dan  merencanakan  pembangunan  di daerahnya.
-   Pelaksanaan dan Pemantauan.
Untuk  melaksanakan  kegiatan  PNPM  di  Desa  Sastrodirjan  dari tahun 2007 sampai 2009 telah terbentuk 27 KSM yang terdiri dari 14 KSM  yang  mengerjakan  kegiatan  pembangunan  lingkungan,  1  KSM kegiatan  sosial  dan  12  KSM  simpan  pinjam  atau  keuangan.  Sesuai daftar  Rencana  Tahunan  Pronangkis  yang  disusun,  masing-masing KSM  mengajukan  usulan  kegiatan  dalam  bentuk  proposal  kegiatan yang selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penilaian serta prioritasi oleh  BKM  dibantu  oleh  Unit  Pengelola  (UP)  sesuai  kegiatan  yang diusulkan. Setelah usulan kegiatan disetujui dan telah cukup tersedia dana,  maka  dilakukan  pencairan  dana  dan  kegiatan  dilaksanakan. Selama  pelaksanaan  kegiatan,  fungsi  monitoring  dilaksanakan  oleh segenap  anggota  masyarakat,  dan  untuk  kegiatan  pembangunan lingkungan harus disertai papan informasi kegiatan sehingga semua elemen  masyarakat  dapat  mengakses  informasi  mengenai  kegiatan yang  dilaksanakan.    Setelah  kegiatan  selesai  dilaksanakan,   maka KSM  harus  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan kepada  BKM  melalui  UP,  dan  pada  akhir  tahun  dilaksanakan  audit kelembagaan  dan  keuangan  terhadap  BKM  yang  dilaksanakan  oleh lembaga  auditor  independen,  dimana  untuk  pelaksanaan  PNPM Mandiri  Perkotaan  di  Kabupaten  Pekalongan  kegiatan  auditing dilaksanakan  oleh  tim  auditor  dari  Universitas  Dian  Nuswantoro Semarang dan STIE Muhammadiyah Pekalongan.
-   Review PJM Pronangkis .
Kegiatan review partisipatif di Desa Sastrodirjan telah dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 2008 untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2008 dan merencanakan kegatan tahun 2009 serta review tahun 2009 untuk mengevaluasi kegiatan 2009 dan merencanakan kegiatan tahun 2010.  Review  dilaksanakan  oleh  panitia  review  partisipatif  yang terdiri  dari  tim  review  kelembagaan,  tim  review  program,  dan  tim review keuangan serta tim perumus.
Secara  umum  pelaksanaan  siklus  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Sastrodirjan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  arahan  dalam Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  serta  sesuai  dengan  teori  siklus
pemberdayaan  yang  dikemukakan  oleh  Wilson  dalam  Sumaryadi (2005).  Dilihat  dari  kesadaran  dan  kemandirian  masyarakat  dalam melaksanakan  siklus  partisipatif  sebagaimana  yang  telah  diajarkan kepada  mereka,  maka  bisa  dikatakan  masyarakat  Desa  Sastrodirjan telah  mampu  untuk  melaksanakan  siklus  pemberdayaan  secara mandiri, namun dikaitkan dengan kondisi dan dinamika di masyarakat yang  mulai  kritis  terhadap  setiap  kebijakan  yang  diberlakukan terhadap  mereka,  maka  keberadaan  fasilitator  pendamping  masih sangat diperlukan untuk mengawal berjalannya proses pemberdayaan dan  memberikan  masukan  apabila  terdapat  konflik  atau  masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

## c. Pelatihan masyarakat/coaching
Pelatihan  di  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  pada  dasarnya  adalah pelatihan  motivasional  yaitu  pelatihan  yang  mendorong  peserta  untuk mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Pelatihan  yang  dilakukan dalam  PNPM  secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  yang terkait dengan siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait dengan siklus diantaranya  coaching  refleksi  kemiskinan,  pelatihan  dasar  relawan, coaching  pemetaan  swadaya,  coaching  penyusunan  PJM  Pronangkis, pelatihan  pratugas  BKM,  pelatihan  BKM,  pelatihan  dasar,  pelatihan madya,  pelatihan  utama  dan  kegiatan-kegiatan  pelatihan  lain  yang mendukung berjalannya siklus pemberdayaan. Sedangkan pelatihan yang tidak  terkait  langsung  dengan  siklus  diantaranya  pelatihan  pembuatan media warga, pelatihan manajemen penang-gulangan bencana berbasis masyarakat,  pelatihan  pengembangan  data  dan  informasi  komunitas, pelatihan  UPK,  pelatihan  UPS,  pelatihan  UPL,  pelatihan  Kades,  dan pelatihan-pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan, hampir  semua  jenis  pelatihan  yang  direncanakan  sesuai  kurikulum PNPM  telah  dilaksanakan,  baik  yang  diselenggarakan  dalam  lingkup desa/komunitas  atau  digabung  dengan  desa  lain  dalam  satu  cluster pendampingan  atau  tingkat  kecamatan.  Desa  Sastrodirjan  yang  telah memasuki  tahun  ketiga  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  maka telah masuk dalam kategori lokasi utama, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pun disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

## d.   Tingkatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas
Rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan baik yang  terkait  langsung  dengan  siklus  pemberdayaan  maupun  kegiatan- kegiatan non-siklus dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam pemberdayaan. Tingkatan yang dimaksud terdiri dari tingkatan mikro
(pada  level  individu  dan  kumunitas),  meso  (pada  level  organisasi  atau kelembagaan),  dan  makro  (pada  level  kebijakan  dan  sistem).  Berikut merupakan bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan berdasarkan tingkatannya.
Tabel.1
Bentuk Pengembangan Kapasitas Berdasarkan Tingkat Pemberdayaan
Tingkat pemberdayaan Bentuk pengembangan kapasitas Mikro (individu & komunitas) •  coaching refleksi kemiskinan •  pelatihan dasar relawan •  coaching pemetaan swadaya •  pelatihan /OJT keterampilan teknis lainnya Meso (kelembagaan & organisasi) •  pelatihan  BKM  (pelatihan  dasar,  pelatihan madya, pelatihan utama ) •  pelatihan   UPK   Pelatihan   UPS   pelatihan UPL •  coaching penyusunan PJM Pronangkis
•  pelatihan Kades
Makro (kebijakan & sistem) •  pelatihan pembuatan media warga •  pelatihan      manajemen      penanggulangan bencana   pelatihan   pengembangan   data dan informasi komunitas Pelatihan BKM
•  pelatihan dan lokakarya tematik kabupaten
Sumber : Analisis Penulis

## e.  Pendekatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
Upaya  dan  pendekatan  yang  dilaksanakan  dalam  mengembangkan kapasitas  masyarakat  di  Desa  Sastrodirjan  adalah  melalui  pendekatan sosio   kultural   masyarakat   setempat,   serta   pendekatan   keagamaan. Di  Desa  Sastrodirjan  sosok  kyai  atau  tokoh  agama  masih  memiliki peran   dan   pengaruh    yang   cukup   kuat   dalam   menggerakkan masyarakat.  Pendekatan  tersebut  cukup  efektif  dalam  menggerakkan dan  mempengaruhi  masyarakat,  namun  ditinjau  dari  sasaran pengembangan  kapasitas  masyarakat  secara  keseluruhan  hal  tersebut kurang  tepat,  karena  apabila  seorang  tokoh  masyarakat  atau  tokoh agama menyampaikan suatu pendapat maka warga yang lain cenderung untuk mengikutinya.  Hal tersebut dikhawatirkan justru memunculkan
pendekatan  top  down  dalam  skala  komunitas  atau  lingkup  yang  lebih kecil. sehingga masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin  sebagai kelompok sasaran utama program tidak punya cukup keberanian dalam mengemukakan aspirasinya.
Pendekatan yang lain adalah melalui pendekatan gender, selama ini peran kaum perempuan cenderung untuk berada di  bawah kaum laki- laki,  sehingga  memerlukan  pendekatan  khusus  agar  kaum  perempuan juga  bisa  berpartisipasi  secara  lebih  luas  dalam  rangka  pembangunan lingkungan  pada  khususnya  dan  penanggulangan  kemiskinan  pada umumnya. Pendekatan gender ini dapat terlihat dari rangkaian sosialisasi dan FGD yang dilaksanakan khusus bagi kaum perempuan yang diadakan bersamaan  dengan  agenda  pertemuan  ibu-ibu  PKK.  Kelemahan  dari pendekatan  ini  adalah  bahwa  melalui  forum-forum  yang  dilaksanakan khusus  untuk  perempuan  mereka  bisa  menyampaikan  aspirasinya secara  lebih  terbuka,  namun  karena  kegiatan  yang  dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat secara kolektif maka bisa jadi aspirasi perempuan yang terhimpun kurang bisa diterima dalam forum kolektif yang  banyak  didominasi  kaum  laki-laki,  karena  dalam  kehidupan  dan sistem  sosial-budaya  masyarakat  desa  posisi  kaum  perempuan  masih kalah dibandingkan dengan laki-laki.
Dilihat  dari  karakteristik  sosial  masyarakat  Desa  Sastrodirjan  yang sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani  dan  buruh  industri  maupun buruh  bangunan  dimana  waktu  kerjanya  adalah  dari  pagi  sampai  sore hari,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  masyarakat  memiliki  waktu  luang yang  lebih  banyak  untuk  aktivitas  sosial  kemasyarakatan  adalah  pada malam  hari,  sehingga  pertemuan-pertemuan  yang  dilaksanakan  juga rata-rata    diselenggarakan    pada    malam    hari.    Pertemuan-pertemuan yang  diselenggarakan  pada  malam  hari  biasanya  dilaksanakan  sehabis Isya  (penyebutan  istilah  waktu  yang  lebih  sering  dipakai  dari  pada penyebutan  waktu  dalam  format  jam)  atau  kira-kira  pukul  19.30  WIB, meskipun dalam pelaksanaannya baru dimulai acara sekitar pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB. Pelaksanaan pertemuan pada malam hari memang membawa kondisi pertemuan masyarakat lebih santai dan akrab, namun dilihat dari durasi waktu, maka waktu yang tersedia pada pertemuan di malam  hari  cukup  terbatas,  apalagi  dilaksanakan  berbarengan  dengan kegiatan  keagamaan  dan  kegiatan  lain,  padahal  materi-materi  yang harus disampaikan kepada masyarakat cukup banyak sehingga banyak agenda-agenda yang menjadi terlewatkan.

## 2. Analisis Evaluasi Pemberdayaan.
a. Analisis Perubahan Kesadaran Masyarakat.
Tingkat  kesadaran  masyarakat  Desa  Sastrodirjan  terhadap  masalah kemiskinan  dan  pembangunan  di  lingkungannya  cukup  tinggi. Kesadaran  masyarakat  untuk  peduli  terhadap  anggota  komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang  selama  ini  dilaksanakan  juga  didukung  oleh  basis  nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat Desa Sastrodirjan. Tingkat kepedulian  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program  pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisan warga dalam menyampaikan usulan atau  kritik  terhadap  program-program  yang  dijalankan.  Meskipun apabila  dilihat  secara  lebih  dekat  dapat  diketahui  bahwa  warga  yang kritis  hanya  personil  itu-itu  saja  yang  notabene  merupakan  kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga  yang  kritis  bisa  dijadikan  sebagai  pendorong  dan  pemacu  serta sumber  pembelajaran  bagi  anggota  masyarakat  yang  lain  untuk  lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.
Tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  lebih  mengutamakan kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi  juga  nampak  dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu  kelompok  saja,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  program  pembangunan infrastruktur  jalan  berupa  kegiatan  pavingisasi  dan  pengaspalan  yang lebih    mengutamakan    pemerataan    untuk    semua    wilayah    atau    RT. Dilihat  dari  sasaran  program  hal  ini  kurang  tepat  karena  sebenarnya kelompok  sasaran  utama  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan seharusnya  adalah  masyarakat  miskin  dan  kelompok  rentan  lainnya, sehingga  prioritasi  dalam  menentukan  kegiatan  seharusnya  mengacu pada kegiatan  yang dampaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung.
Motivasi  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan  menuju  kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara  sukarela  terlibat  dan  menjadi  bagian  dari  program  tanpa  upah atau  insentif  apapun.  Namun  dilihat  dari  aspek  kemandirian  maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat  dari  adanya  keluhan  terhadap  berkurangnya  peran  fasilitator kelurahan pada tahun kedua. Sesuai dengan program dan kebijakan dari koordinator  manajemen  wilayah  pada  tahun  2009  terjadi  pengurangan jumlah  fasilitator  sehingga  intensitas  pertemuan  dan  interaksi  antara fasilitator  dengan  masyarakat  berkurang  yang  menyebabkan  intensitas masyarakat   untuk   mengelola   program   juga   berkurang,   sehingga bisa  dikatakan  masyarakat  masih  belum  cukup  mandiri  dan  masih
memerlukan  dukungan  dari  pihak  lain  untuk  menjaga  agar  motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  hasil-hasil  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  PNPM  MP  cukup  baik,  disamping  itu  masyaakat juga  menyatakan  kepuasannya  terhadap  proses  pelaksanaan  pekerjaan yang  dilaksanakan.  Pendekatan  partisipatif  yang  diterapkan  dalam pelaksanaan  kegiatan  PNPM  MP  dirasakan  dapat  menumbuhkan kembali  jiwa  dan  semangat  gotong  royong  dalam  masyarakat  yang selama  ini  mulai  berkurang  sehingga  disamping  kepuasan  terhadap hasil pembangunannya, juga proses selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

## b Analisis Elemen-elemen Pemberdayaan.
Elemen-elemen  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan PNPM  MP  terdiri  dari  tiga  hal  yaitu  pemberdayaan  lingkungan, pemberdayaan  sosial  dan  pemberdayaan  ekonomi.  Dalam  analisis  ini ditambahkan satu elemen lagi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan politik.

## -   Pemberdayaan Lingkungan
Kegiatan  pembangunan  lingkungan  dalam  PNPM  MP  ini diorganisir   oleh   Unit   Pengelola   Lingkungan   (UPL)   yang   berada di  bawah  BKM.  Pemberdayaan  lingkungan  sebagai  salah  satu komponen  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan  menunjukkan  hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari perencanaan pembangunan yang  sudah  terrinci  dalam  PJM  Pronangkis  dan  Rencana  Tahunan, pembentukan  KSM  sebagai  pelaksana  kegiatan,  penghimpunan swadaya  masyarakat,  serta  pelaksanaan  dan  monitoring  kegiatan selama  dan  paska  pembangunan.  Pembangunan  fisik  lingkungan di  Desa  Sastrodirjan  didukung  kemudahan  berupa  keberadaan penambangan  material  bangunan  berupa  pasir  dan  batu  kali  yang lokasinya dekat serta keberadaan tenaga kerja yang jumlahnya cukup memadai,  karena  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  keterampilan sebagai  pekerja  bangunan,  sehingga  potensi  swadaya  masyarakat berupa material dan tenaga kerja cukup besar. Namun potensi  yang ada tersebut belum didukung upaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas  masyarakat,  misalnya  pelatihan  teknik  dan  manajemen konstruksi sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien. Program-program yang disusun dalam PJM Pronangkis sudah cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  namun  sebagian  besar program  pembangunan  yang  direncanakan  masih  mengandalkan dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  yang  bersumber  dari
pemerintah  sebagai  sumber  pembiayaan  utama,  sehingga  ditinjau dari  tingkat  kemandirian  bisa  dikatakan  kemandirian  masyarakat masih kurang.
-   Pemberdayaan Sosial.
Pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  sosial  dalam  PNPM  MP di  Desa  Sastrodirjan  termasuk  sangat  kurang  dimana  dari  rencana- rencana  kegiatan  yang  telah  diprogramkan  hampir  semua  belum terlaksana,  karena  dana  kegiatan  yang  sedianya  digunakan  untuk kegiatan  sosial  dialihkan  sementara  untuk  membantu  penyediaan jaringan   air   bersih   bagi   masyarakat.   Rencana-rencana   kegiatan sosial  yang  disusun  antara  lain  pelatihan  kerajinan  batu,  pelatihan pembuatan  besi  kolom,  penyewaan  layos/alat-alat  pesta  pernikahan, khitanan massal, penyuluhan penanggulangan narkoba, penyuluhan kesehatan  ibu  hamil,  penyuluhan  KB,  pengasapan  (fogging)  untuk pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani,  pelayanan  pengobatan  gratis,  pendirian  program  paket  B dan  C,  kursus  komputer,  beasiswa  bagi  anak  kurang  mampu,  dan pendirian perpustakaan desa.
Dari keluaran proses perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial di Desa Sastrodirjan cukup baik karena sebagian besar  benar-benar  merupakan  kebutuhan  masyarakat  sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya  memuat  secara  lebih  detail  skenario  dan  strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksud adalah sebagai panduan  dalam  melakukan  prioritasi  dan  acuan  dalam  pelaksanaan program  pemberdayaan  sosial  sehingga  sasaran  yang  direncanakan benar-benar dapat tercapai.
Aspek pengembangan kapasitas lain dalam pemberdayaan sosial yang  lebih  utama  adalah  terprogram  dan  berkelanjutan  dan  dalam PNPM  MP  telah  dikonsepkan  terciptanya  proses  belajar  bersama tersebut dalam satu wadah yaitu Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Melalui  komunitas  tersebut,  masing-masing  anggota  masyarakat dapat  saling  belajar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  minat  masing- masing.
Kegiatan-kegiatan   pelatihan   yang   sudah   terlaksana   dalam PNPM MP di Desa Sastrodirjan sebagian besar adalah kegiatan yang diprogramkan    oleh    fasilitator    pendamping    dan    bersifat    general serta  dilaksanakan  di  semua  desa/kelurahan,  sedangkan  kegiatan pembelajaran yang murni muncul dari inisiatif masyarakat belum ada, meskipun  dari  dokumen  perencanaan  dapat  dilihat  agenda-agenda pelatihan  atau  pembelajaran  masyarakat  cukup  banyak.  Dari  hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunitas belajar kelurahan (KBK)
di Desa Sastrodirjan belum efektif dalam memberikan pembelajaran bagi semua anggota komunitasnya.
-   Pemberdayaan Ekonomi.
Kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dimaksud  berupa pengelolaan  dana  pinjaman  bergulir  dan  pembinaan  usaha  yang secara  kelembagaan  dikelola  oleh  unit  pengelola  keuangan  (UPK) yang  berada  di  bawah  koordinasi  BKM.  Peminjaman  dana  bergulir harus      dilakukan  melalui  mekanisme  KSM  (Kelompok  Swadaya Masyarakat) atau kelompok kecil masyarakat yang terdiri dari 10 orang untuk  mengajukan  peminjaman  dana  secara  berkelompok.  Proposal pengajuan dana yang diajukan KSM baru dapat direalisasikan setelah dilakukan diverifikasi oleh UPK dan disetujui oleh BKM.
Kegiatan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan termasuk dalam kategori yang bagus dimana dari hasil review keuangan yang dilaksanakan  pada  akhir  tahun  kedua  (tahun  2009)  menunjukkan kinerja  yang  sangat  baik.  Kejadian  kredit  macet  (non  performing loan)  sangat  kecil  dan  perolehan  bunga  pinjaman  yang  dikelola menunjukkan hasil yang cukup besar, dimana dari aset awal sebesar 60 juta rupiah dalam setengah tahun perguliran telah berhasil terkumpul bunga  pinjaman  sebesar  5  juta  rupiah.  Namun  kondisi  pengelolaan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan yang cukup baik saat ini belum didukung oleh pembinaan usaha yang optimal. Masyarakat yang  mengajukan  pinjaman  terbatas  pada  besaran  dana  pinjaman yaitu sebesar Rp. 500.000,- dan hampir semua anggota KSM meminjam sejumlah tersebut.
Dilihat dari aspek pengembangan kapasitas, maka bisa dikatakan kondisi  masyarakat  yang  ada  sekarang  belum  banyak  mengalami peningkatan  kemandirian  dalam  mendapatkan  peluang  untuk mendapatkan  pekerjaan  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat kesejahteraannya. Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya adalah  meningkatnya  kapasitas  masyarakat  untuk  mengakses peluang-peluang  dan  mengelola  sumber  daya  perekonomian  yang tersedia,  melalui  pemberian  stimulus  dan  pembinaan  usaha  secara intensif   dan   berkelanjutan,   maka   masyarakat   dapat   dikatakan berdaya  secara  ekonomi  ketika  mereka  mampu  menjalankan  roda perekonomian  dalam  komunitasnya  secara  baik,  efektif  dan  efisien. Kondisi semacam itu belum nampak dalam komunitas masyarakat di Desa Sastrodirjan karena keberadaan stimulus dana  yang ada belum dibarengi dengan pembinaan usaha secara terpadu.

## -   Pemberdayaan Politik
Pemberdayaan  politik  sebenarnya  bukan  merupakan  salah  satu
komponen   tersendiri   dalam   pemberdayaan   masyarakat   PNPM MP,  namun  secara  implisit  hal  ini  merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  memberdayakan  masyarakat  terutama  dalam  aspek pengembangan  kapasitas.  Ranah  pemberdayaan  politik  yang dimaksud  tidak  ada  kaitannya  dengan  upaya  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  perpolitikan  negara,  terlibat  dalam  partai  politik tertentu maupun politik yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala daerah. Ranah pemberdayaan politik.

## V.  KESIMPULAN.
Berdasarkan  hasil  analisis  baik  secara  kuantitatif  maupun  secara kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  elemen  utama  dari  pemberdayaan adalah  pengembangan  kapasitas  masyarakat  itu  sendiri.  Rangkaian pengembangan   kapasitas   dalam   PNPM   Mandiri   Perkotaan   yang terdiri  dari  kegiatan  sosialisasi,  pelaksanaan  siklus,  dan  pelatihan  di Desa  Sastrodirjan  telah  dijalankan  dengan  baik,  dengan  menggunakan pendekatan  sosio-kultural    yaitu    dengan    memperhatikan    aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2.  Evaluasi    pemberdayaan    masyarakat    bisa    dilakukan    melalui    kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Sastrodirjan  menunjukkan bahwa  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan tahapan  pemberdayaan    yang    tentukan    dalam    PNPM    Mandiri Perkotaan  maupun  dengan  literatur-literatur  mengenai  pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan  temuan  evaluatif  terhadap  hasil  menunjukkan bahwa  proses  pemberdayaan  yang  telah  berjalan  selama  3  tahun  telah berhasil  mengubah  tingkat  kesadaran  masyarakat  dan  meningkatkan pemahamannya  untuk  turut  serta  berperan  dalam  pembangunan  di komunitasnya, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu.
3.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  pemberdayaan  lingkungan,  sosial dan  ekonomi  secara  tidak  langsung  juga  mendorong  terlaksananya pemberdayaan  politik,  dimana  melalui  rangkaian  pengembangan kapasitas,  masyarakat  bisa  belajar  banyak  mengenai  kelembagaan, kepemimpinan  dan    manajemen    komunitas    sehingga    menjadikan mereka memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya .

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham,  et    al,    2005,    The    Principle    of    mpowerment    Evaluation, Empowerment  Evaluation:  Principles  in  Practice,  New  York:  The Gulford Press
Adams,  Robert,  2003, Social  Work  and  Empowerment ,  New  York:  Palgrave Macmillan
Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta: Rajawali Pers
Adler, Patricia A dan Adler, Peter, 2009, Teknik-teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Bartle, Phil, 2007, Elements of Community Strength, http://www.scn.org / mpfc/ modules/mea-elin.htm#Measuring, diunduh pada 4 Nopember 2009.
BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2007 , Kajen : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. Kecamatan Wonopringgo Dalam Angka 2007 , Kajen : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
Cousins, J. Bradley, 2005, Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up: A Critical Friend Perspective, Empowerment Evaluation: Principles in Practice , New York: The Gulford Press
Depdiknas,  2003, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2008a, Pedoman  Operasional  Umum  PNPM Mandiri Perkotaan 2008
Departemen Pekerjaan Umum, 2008b, Review Partisipatif: Modul Khusus Fasilitator (F24) Pelatihan Madya I
Fetterman,  David  and  Wandersman,  Abraham,  2007,  Empowerment Evaluation:  Yesterday,  Today,  and  Tomorrow, American  Journal  of Evaluation 2007 ; 28; 179
Fontana, Andrea dan Frey, James H, 2009, Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, Handbook of Qualitative Research , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Foy,  Nancy,  1994, Empowering  People  at  Work ,  London:Grower  Publishing Company
Fujikake,  Yoko,    2008,    Qualitative    Evaluation:    Evaluating    People’s Empowerent, Japanese  Journal of Evaluation Studies ,  Vol  8  No  2,  2008, pp 25 - 37, Japan Evaluation Society
Guijt,  Irene,  2000, Methodological  Issues  in  Participation  Monitoring  and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation , Canada: ITDG Publishing.
Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian , Jakarta: Penerbit PT Grasindo
Huberman,  A  Michael  dan  Miles,  Mattew  B,  2009, Manajemen  Data  dan Metode Analisis, Handbook of Qualitative Research ,  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Pelajar
Ife,  Jim  dan  Tesoriero,  Frank,  2008, Community  Development:  Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi ,  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Pelajar
James,  Valentine  Udoh,  1998, Capacity  Building  in  Developing  Countries:
Human and nvironmental Dimensions, London : Praeger Publishers
Koentjaraningrat,  2000, Pengantar  Ilmu  Antropologi ,  cetakan  kedelapan,
Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
Lichfield, Nathaniel, 2005, Community Impact Evaluation , London: UCL Press Mayo, Marjorie, 2000, Cultures, Communities, Identities: cultural strategies for participation and empowerment , New York: Palgrave Macmillan
McGinty,  Sue,  2003, The  literature  and  theories  behind  community  capacity building,  In:    Sharing    Success:    an    Indigenous    perspective.    VIC , Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitati f, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Miller, Delbert C, 1977, Handbook of Research Design and Social Measurement, New York: Longman Inc.
Kerlinger,  Fred  N,  2006, Asas-asas  penelitian  behavioral, Yogyakarta: Gajahmada University Press
Patton,Carl  V  dan  Sawicki,  David  S,  1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning , New Jersey: Prentice Hall
Patton, Michael Quinn, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif (How to Use Qualitative Methods in Evaluation) , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Potts, David  dkk,  2003, Development  Planning  and  Poverty  Reduction ,  New York: Palgrave Macmillan
Riduwan, 2009, Metode & Teknik Menyusun Tesis , Bandung: Penerbit Alfabeta
Rietbergen-McCracken,  Jennifer,  dan  Narayan,  Deepa,  1998, Participation and  Social  Assessment:  Tools  and  Techniques ,Washington  D.C.:  The International  Bank  for  Reconstruction  and  Development/The  World Bank
Salim, Agus, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana
Soekanto,  Soerjono,  2003, Sosiologi;  Suatu  Pengantar, Penerbit  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada
Soetomo,  2006, Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat ,  Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Sugiyono,  2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ,  Bandung: Penerbit Alfabeta
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Citra Utama
Ubaedillah,  A.  dan  Rozak,  Abdul,  2008, Pendidikan  Kewargaan  Demokrasi, Hak Asasi  Manusia dan Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Ukaga,  Okechukwu  and  Maser,  Chris,  2004, Evaluating  Sustainable Development: Giving People A Voice In Their Destiny, Virginia: Stylus Publishing
UNDP,  2002, Handbook on Monitoring and Evaluating  for Result ,  New  York: United Nation Development Programme
UNDP, 2008, Capacity Development Practice Notes , New York: United Nation Development Programme
UNDP,  2009, Capacity  Development:  A  UNDP  Primer ,  New  York:  United Nation Development Programme
UNDP, 2010, Capacity is Development: Stories of Institution , New York: United Nation Development Programme Wandersman.
Wilson, Terry, 1996, The Empowerment Mannual , London: Grower Publishing Co