## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 401-412 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun
Dalam Tinjauan Fikih Islam *
Aida Humaira 1 , Latifa Rahmi 2 , Nurul Adhha 3
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Sumatera https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107

## Abstract
Indonesia  is  a  prosperous  nation  with  various  customs  and  cultures,  and  even  customary law is still used to solve most of all family issues in society. In particular, on the inheritance issue,  it  is  different  between  Lampung Pepadun's ancestral  inheritance  and  Islamic inheritance  or  what  is  known  as  ' ilm  al-fara'id .  On  the  other  hand,  most  of Lampung Pepadun's indigenous  people  are  Muslims.  This  study  examines  the  review  of Islamic jurisprudence towards implementing Lampung Pepadun's ancestral inheritance. This article  concludes  that  this  customary  inheritance  uses  a  male  primary  system  because  the Lampung Pepadun's tribe  is  inclined  towards  the  patrilineal  kinship  system,  so  the  eldest son becomes the sole heir replacing his father. The Lampung Pepadun's ancestral inheritance is different from Islamic inheritance and even has similarities to the Jahiliyah one in terms of the absence of a woman's share of the inheritance. Keywords: Customary Law; Inheritance; Lampung Pepadun; Faraid

## Abstrak.
Indonesia  adalah  bangsa  yang  kaya  akan  adat  istiadat  dan  budaya  yang  beraneka  ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat  Lampung Pepadun dan  kewarisan  Islam  atau  yang  dikenal  dengan  ilmu faraid ,  di  sisi lain  mayoritas  masyarakat  adat  Lampung Pepadun beragama  Islam.  Studi  ini  mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun .  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  kewarisan  adat  Lampung  Pepadun  berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan  patrilineal,  maka  anak  laki-laki  tertua  menjadi  ahli  waris  tunggal menggantikan  ayahnya.  Kewarisan  adat  Lampung Pepadun berbeda  dengan  kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris. Kata Kunci: Hukum Adat; Waris; Lampung; Pepadun; Fara’id
* Manuscript  received  date:  July  21,  2021,  revised:  August  25,  2021,  approved  for  publication: Desember 30, 2021.
1 Aida  Humaira adalah  Ketua  Program  Studi  Dirasat  Islamiah,  Fakultas  Dirasat  Islamiah  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Latifah Rahmi adalah Alumni Program Studi Dirasat Islamiah, Fakultas Dirasat Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Nurul Adhha adalah Dosen Agama dan Etika Islam di Institut Teknologi Sumatera, Lampung dan Penilai Buku Pendidikan Agama Kementrian Agama RI. Corresponding email: aida.humaira@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Pada dasarnya syari’at Islam datang dengan sistem yang komprehensif untuk membimbing  manusia  ke  jalan  yang  benar  serta  menghilangkan  kedzaliman  demi terwujudnya  kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia  maupun  di  akhirat,  baik  yang secara  eksplisit  terdapat  dalam nash-nash ,  maupun  yang  implisit  berupa  hasil  ijtihad mendalam para ulama dari generasi ke generasi. Islam bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi, bergantung pada konteks sosial dan sejarah.
Dalam  hal  hukum  waris  berkaitan  erat  dengan  salah  satu  sisi  kehidupan manusia  yaitu  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul  dengan  terjadinya kematian  adalah  tentang  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  serta  kewajiban  baik yang  dimiliki  oleh  orang  yang  meninggal  dunia  maupun  kerabat  yang  ditinggalkan. Penyelesaian  seluruh  hak  dan  kewajiban  dari  meninggalnya  seseorang  diatur  oleh hukum  waris.  Seringkali  harta  warisan  menjadi  sumber  konflik  dan  keributan  di dalam keluarga. Biasanya latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan adalah karena adanya rasa ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban yang dirasakan oleh salah satu pihak terkait harta warisan. 4
Hingga  saat  ini,  belum  terdapat  satu  bentuk  unifikasi  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia. 5 Terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  diakui  terkait  kewarisan, yaitu  hukum  kewarisan  adat,  Islam,  dan  perdata  atau  yang  dikenal  dengan BW dari Belanda. 6 Bahkan  di  beberapa  daerah,  yang  menjadi  solusi  utama  atas  berbagai permasalahan  (salah  satunya  kewarisan)  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  hukum adat,  dikarenakan  dalam  praktiknya,  kebiasaan  setempat  sering  memainkan  peran penting  dalam  pengaturan  kehidupan  sehari-hari. 7 Tradisi  juga  dapat  terus dimodifikasi  dan  didefinisikan  ulang  oleh  setiap  generasi  dan  keabadiannya  dapat dibangun secara situasional sesuai dengan signifikansi modern. 8
Hukum waris adat berbeda seiring perbedaan sistem kekerabatan yang dipakai di setiap suku. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sebelum masuknya ajaran agama Hindu,  Islam,  dan  Kristen  di  Indonesia.  Sistem  kekerabatan  yang  berbeda-beda  ini nampak  pengaruhnya  dalam  sistem  pewarisan hukum  adat.  Termasuk salah  satunya suku  Lampung.  Walaupun  kala  itu  Lampung  masih  menjadi  bagian  dari  provinsi Sumatera  Selatan  dan  baru  terpisah  pada  tanggal  18  Maret  1964,  masyarakat  suku Lampung sudah terbagi menjadi dua yaitu Pepadun (yang hidup di sepanjang sungai daratan  Lampung)  dan Sai  Batin (komunitas  pesisir  Lampung). 9 Masyarakat  adat Lampung Pepadun dikenal sebagai masyarakat yang masih menjaga dan melestarikan
4 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 9.
5 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 5.
6 R . Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia , (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 12.
7 Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh , (Leiden: Brill, 1999), h. 165.
8 Eisenstadt,  “Post-traditional  Societies  and  the  Continuity  and  Reconstruction  of  Tradition,” Daedalus , 1973, h. 23.
9 Dina  Amaliyah,  “Values  of  Piil  Pesenggiri:  Morality,  Religiosity,  Solidarity,  and  Tolerance”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 2018, Vol. 5, No. 5, h. 181.
adat  istiadat,  terlihat  dari  jelasnya  struktur  adat,  masih  dilaksanakannya  berbagai upacara adat, dan patuhnya masyarakat terhadap aturan adat.
Artikel  ini  ingin  memaparkan  lebih  lanjut  bagaimana  sistem  kewarisan  Islam dan  kewarisan  adat  Lampung Pepadun. Penulis  juga  menganalisis  kedua  sistem  ini untuk mengetahui titik temu di antara keduanya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum  Islam  dengan studi  sosio  kultural yang  bersifat  interdisipliner.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  besar  tentang  ilmu hukum  Islam  dan  ilmu-ilmu  yang  berkaitan  dengan  kewarisan  dari  perspektif kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran yang terdiri dari kajian  kualitatif  atas  kaidah  fiqhiyyah  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  adat  yang berlaku di masyarakat.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  kualitatif  dari sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena  alamiah  maupun  fenomena  buatan  manusia.  Metode  pengumpulan  data yang  dipergunakan  adalah interview, observasi,  dan  dokumentasi  dengan  teori  yang digunakan yaitu teori ‘urf .

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Hukum Kewarisan Dalam Islam
Para  ahli  fikih  mendefinisikan  waris  dengan  definisi  berbeda-beda,  namun sebenarnya definisi tersebut memiliki korelasi satu sama lain dalam konsep umum dan hanya  berbeda  di  beberapa  bagian  yang  membentuk  hukum.  Para  ahli  fikih kebanyakan mengklasifikasikan persoalan kewarisan dalam bab khusus yakni al-fara’id pada  kitab-kitab  mereka. 10 Al-mirats atau al-fara’id merupakan  ilmu  yang  berkaitan dengan  pembagian  warisan,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Muhammad  Syihat  al-Jundi dalam bukunya al-Mirats fi al-Syari’ah al-Islamiyah. 11
Para ulama dan fuqaha sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang pun telah bersepakat  atas  disyariatkannya  praktik  waris  dan  tidak  seorang  pun mengingkarinya. 12 Kewarisan  memiliki  rukun  dan  syarat  yang  jika  tidak  terpenuhi salah  satunya  maka  tidak  akan  terlaksana  suatu  kewarisan,  rukun  dalam  kewarisan ada  tiga,  yaitu  adanya  pewaris,  ahli  waris,  dan  harta  warisan. 13 Adapun  syaratnya
10 Wizarat  al-Auqaf  wa  al-Syu’un  al-Diniyyah, al-Mausu’ah  al’Fiqhiyyah, (Kuwait:  Tiba’ah  zat  al- Salasil, 1404 H/1983 M), j. 3, h. 17.
11 Muhammad Syihat al-Jundi, al-Miras fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Arabi), h. 42.
12 Lihat:  al-Musili, al-Ikhtiyar  li  Ta’lil  al-Mukhtar, (Kairo:  Matba’ah  al-Halbi),  j.  5,  h.  84;  Ibn Qudamah, al-Mugni, (Maktabah al-Qahirah, 1388H/1968M), j. 6, h. 267; al-Bahuti, Syarh Muntaha al-Idarat, (‘Alam al-Kutub, 1414H/1993M), j. 2, h. 500; al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, j. 4, h. 6.
13 Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr), j. 10, h. 7704.
adalah  meninggalnya  pewaris  baik  yang  hakiki,  hukmi,  maupun  taqdiri,  masih hidupnya ahli waris, dan pengetahuan akan hubungan kekerabatan antara keduanya. 14
Dalam  kewarisan  Islam  terdapat  tiga  sebab  yang  melatarbelakangi  seseorang menjadi ahli waris yaitu pernikahan, memerdekakan budak, dan keturunan. Adapun yang  menjadi  penghalang  mendapat  warisan  juga  ada  tiga,  yaitu  budak,  membunuh pewaris,  dan  perbedaan  agama.  Sedangkan  dalam  masalah  pembunuhan  para  ulama bersepakat  bahwasanya  membunuh  pewaris  menjadi  penghalang  kewarisan  namun mereka berbeda pendapat tentang jenis pembunuhannya.
Pendapat  pertama  yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Abidin  salah  satu  pengikut mazhab Hanafi dan Ibn Qudamah salah satu pengikut mazhab Hanbali yaitu berlaku pada  pembunuhan  disengaja,  pembunuhan  semi  sengaja,  dan  pembunuhan  tersalah. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Abu ‘Abdullah al-Maliki salah satu pengikut mazhab  Maliki  yaitu  hanya  berlaku  pada  pembunuhan  disengaja.  Pendapat  ketiga yang  dikemukakan  oleh  Yahya  bin  Syaraf  al-Nawawi  salah  satu  pengikut  mazhab Syafi’i  yaitu  pembunuh  dengan  segala  jenis  pembunuhan  terhalang  mutlak  dari kewarisan. 15
Ketika  Rasulullah  SAW  diutus  untuk  menyebarkan  Islam  di  tengah  bangsa Arab  Jahiliyah,  beliau  membiarkan  mereka  untuk  sementara  waktu  mempraktekkan tradisi  nenek  moyangnya,  baru  kemudian  kewarisan  anak  angkat,  sebab  hijrah,  dan persaudaraan dihapus, yang tersisa adalah kewarisan dengan sebab nasab dan kerabat dekat  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang  masih  kecil  maupun  dewasa.  Begitu pun antara suami dan istri, dengan aturan perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki. Dari sisi perempuan, sistem kewarisan Islam begitu menguntungkan karena pada masa Jahiliyah mereka sama sekali tidak mendapatkan warisan. 16
Perlakuan  terhadap  adat  dalam  teori  hukum  sangat  penting  karena hubungannya  langsung  dengan  masalah  kritis  perubahan  sosial,  dan  bahwa  adat menawarkan  contoh  ilustratif  dari  dinamika  penting  yang  menghubungkan  teori hukum (ushul fiqh) dan hukum substantif (furu'ul fiqh) dalam tradisi hukum Islam. 17 Budaya mencerminkan momen sosio-historis dan mempengaruhi fondasi masyarakat Islam  dan  hukum  Islam. 18 Nabi  Muhammad  SAW  pun  mengizinkan  adopsi  dari berbagai  praktik  budaya  dan  hukum  pra-Islam  Arab,  Yahudi,  dan  Kristen,  asalkan praktik-praktik ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.
14 Ibid, h. 7707-7709.
15 Maryam Ahmad al-Dagistani, al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah wa al-‘Amal ‘Alaihi fi al-Mahakim al-Syar’iyyah, Kairo: Jami’ah al-Azhar, 2001M, h. 13.
16 Ibid, h. 8.
17 Ayman Shabana, Customary Implications in Islamic Law: The Development of the Concept of ‘‘Urf’’ in the Islamic Legal Tradition , (UCLA, 2009), h. 9.
18 John  Hursh,  “The  Role  of  Culture  in  the  Creation  of  Islamic  Law”, Indiana  Law  Journal, 2009, Vol. 84, h. 1423.

## 2. Konsep Kewarisan Adat di Indonesia
Setiap  daerah  memiliki  identitas  dan  kearifan  lokalnya  masing-masing  serta kearifan  universal  yang  dimiliki  bersama.  Kearifan  lokal  adalah  pengetahuan  dasar yang  didapat  dari  hidup  seimbang  dengan  alam.  Hal  ini  terkait  dengan  budaya  di masyarakat  yang  diakumulasikan  dan  diteruskan. 19 Hukum  adat  adalah  aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  diperlukan  adanya  konsepsi  dan  asas  hukum yang berasal dari hukum adat untuk menyusun suatu hukum nasional dalam rangka memenuhi  kebutuhan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  kini  dan  nanti. 20 Salah  satu inti  dari  unsur-unsur  hukum  adat  guna  pembinaan  hukum  waris  nasional  adalah hukum waris adat. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi pada generasi. 21 Sedangkan menurut Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur  proses  meneruskan  serta  mengoperkan  barang-barang  harta  benda  dan barang-barang  yang  tidak  berwujud  benda  dari  suatu  angkatan  manusia  kepada turunannya”. 22
Hukum  waris  adat  memiliki  karakteristik  dan  sifat-sifat  tersendiri  yang membedakannya  dengan  dua  hukum  waris  legal  lainnya  di  Indonesia,  yaitu  hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Dimana hukum waris adat tidak mengenal azas legitieme  portie atau  bagian  mutlak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  913  KUHPerdata atau  dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nisa  dan  teknis  pelaksanaannya  pun  masih  begitu kental dengan musyawarah dan mufakat antar ahli waris. Bentuk dan sistem hukum waris adat begitu erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sedangkan  sistem  kekeluargaan  pada  masyarakat  Indonesia  berpangkal  pada  garis keturunan  atau  yang  biasa  disebut  sistem  kekerabatan.  Adapun  sistem  kekerabatan yang terdapat di Indonesia ada tiga, yaitu: 23
1. Sistem patrilineal atau kebapakan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan ayah  atau  keturunan  nenek  moyangnya  yang  laki-laki,  terdapat  pada masyarakat  adat  Gayo,  Alas,  Batak,  Nias,  Lampung,  Buru,  Seram,  Nusa Tenggara, dan Papua.
2. Sistem Matrilineal atau keibuan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan ibu atau keturunan nenek moyangnya yang perempuan, diantaranya terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Enggano, dan Timor.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi (ayah dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan
19 Roikhwanphut  Mungmachon,  “Knowledge  and  Local  Wisdom:  Community  Treasure”, International Journal of Humanities and Social Science, 2012, Vol. 2, No. 13, h. 176.
20 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.
21 Soerojo Wignojodipoero , Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , h. 161.
22 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Penerbitan Universitas, 1967), h. 72.
23 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, h. 5-6.
dalam  kewarisan,  diantara  terdapat  pada  masyarakat  adat  Aceh,  Riau,  Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Ternate.
Namun  perlu  dipahami  bahwa  tidak  selalu  setiap  bentuk  sistem  kekerabatan yang  sama  melahirkan  hukum  waris  adat  yang  sama,  karena  di  dalam  suatu  sistem kekerabatan terdapat sistem hukum cabang yang berbeda-beda. 24

## 3. Konsep Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun
Kewargaan  adat  (suku  asli)  masyarakat  Lampung  dapat  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  yang  tergolong  dalam  kesatuan  adat Pepadun dan  yang  tergolong  dalam kesatuan adat Sai Batin (Pesisir). 25 Namun, terdapat perbedaan tentang Lampung dan suku asli Lampung. Provinsi ini ditinggali tidak hanya oleh penduduk asli akan tetapi juga  penduduk  yang  berasal  dari  berbagai  suku  dan  daerah  di  Indonesia, mayoritasnya berasal dari Jawa sebagai dampak dari transmigrasi besar-besaran tahun 1960-an.  Terdapat  kenyataan  menarik  pada  masyarakat  asli  Lampung,  mereka mengalami  apa  yang  disebut  dengan  kegelisahan  identitas  yakni  berkaitan  dengan situasi  keterpinggiran  dan  keterdesakan  oleh  populasi  pendatang  Jawa  yang jumlahnya  diperkirakan  mencapai  angka  70%  sedangkan  mereka  20%  dan  etnis  lain 10%, perihal komposisi yang tidak berimbang ini dapat dirunut akarnya pada sejarah panjang  proyek  kolonialisasi  era  Belanda  pada  tahun  1905,  lalu  masa  Soekarno  dan Soeharto.
Akan tetapi di tengah minimnya kuantitas, masyarakat adat Lampung Pepadun masih  dapat  menjaga  adat  dan  budayanya.  Usaha  pelestarian  adatnya  dapat  terlihat pada jelasnya struktur adat, masih rutinnya pergelaran upacara-upacara adat, hingga masih  patuhnya  anggota  masyarakat  terhadap  hukum  dan  ketentuan  adat  yang diwakili  pelaksanaannya  oleh  para Punyimbang, salah  satunya  terdapat  pada  praktek kewarisan adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Stan  Puhun  Muda,  hakikatnya  tidak berbeda  jauh  pengertian  kewarisan  adat  Lampung  Pepadun  dengan  syariat  Islam, dimana  tidak  terdapat  kewarisan  kecuali  setelah  pewaris  wafat,  adapun  sebelum wafatnya dinamakan hibah atau hadiah seperti yang dikenal dalam Islam, akan tetapi karena suku Lampung Pepadun lebih condong ke sistem kekerabatan patrilineal, maka kewarisannya berasas mayorat laki-laki dimana anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal  untuk  mengelola  warisan  sebagai  pengganti  ayahnya.  Sebagai  kepala keluarga,  dia  harus  bisa  mengurus  seluruh  urusan  keluarga  setelah  ayahnya meninggal dunia, mulai dari mengirimkan adik-adiknya ke sekolah, mengelola rumah, hingga  menjaga  kedudukan  keluarga  di  mata  masyarakat  adat.  Biasanya,  harta peninggalannya  berupa  rumah,  sawah  atau  kebun,  semuanya  dibawah  kekuasaan anak tertua laki-laki selama tidak dijual, walaupun sangat jarang terjadi penjualan aset warisan,  apabila  terjual,  pembagiannya  atas  dasar  musyawarah  antar  anggota keluarga. Tidak terdapat kitab khusus tentang perkara waris adat Lampung Pepadun ,
24 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 24.
25 Hilman Hadikususma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h. 125.
akan tetapi dalil pentasyri’atan pelaksanaannya berasal dari tradisi yang berlangsung secara  berulang-ulang  dari  generasi  ke  generasi.  Tidak  terdapat  sebab-sebab mendapatkan waris adat Lampung Pepadun kecuali dengan sebab keturunan, bahkan yang  diutamakan  adalah  anak  tertua  laki-laki  dalam  keluarga.  Tidak  terdapat penghalang  kewarisan  bagi  ahli  waris  dalam  kewarisan  adat  Lampung  Pepadun, berbeda  dengan  kewarisan  Islam  yang  melarang  ahli  waris  atas  harta  waris  dalam keadaan perbudakan, atau membunuh pewaris atau berbeda agama. 26
Jika  pewaris  tidak  memiliki  anak  laki-laki  tetapi  memiliki  anak  perempuan, maka  salah seorang  anak  perempuan  terutama yang  sulung  dijadikan berkedudukan sebagai  anak  lelaki  dengan  melakukan  perkawinan  ambil  suami  ( ngakuk  ragah )  atau meminjam  jantan  ( nginjam  jaguk ).  Dari  perkawinan  itu  kelak  apabila  mendapat  anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan lelaki. Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandung lelakinya yang terdekat, demikian  seterusnya  sehingga  hanya  anak  lelaki  yang  menjadi  waris,  dimana  segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat. 27
Adapun  istri  atau  janda  dari  perkawinan  jujur,  maka  dia  tetap  tinggal  di tempat  kerabat  suaminya,  berhak  atas  pemanfaatan  harta  suami  baik  memiliki  anak maupun  tidak.  Meskipun  pada  hakikatnya  istri  bukan  ahli  waris  dari  suaminya,  ia tetap  tidak  boleh  kembali  ke  keluarga  sepernasabannya  dan  dia  tidak  mempunyai kebebasan kecuali atas izin keluarga, tetapi ia menjadi jembatan untuk pewarisan dari ayah  ke  anak.  Begitu  pun  duda,  ia  bukan  merupakan  ahli  waris  dari  istrinya  karena pada  dasarnya  suami  memiliki  istri  secara  mutlak  dalam  sistem  kekerabatan patrilineal, maka seluruh harta selama perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak terbagi-bagi kedudukannya. 28

## 4. Analisis Kewarisan Adat Lampung Pepadun Dalam Fikih Islam
Hukum kewarisan Islam yang digagas para ulama salaf kini tengah diuji oleh realitas sosial yang terus mengemuka. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang  termaktub  dalam alqur’an  dan hadits  dianggap  sebagai  ketetapan  yang bersifat qat’i dan final sehingga tidak mungkin diubah. Di sisi lain, problem realitas kewarisan selalu  muncul  seiring  berkembangnya  peradaban  umat  Islam. 29 Munculnya  gugatan itu  bukanlah  hal  baru  dalam  dinamika  hukum  kewarisan  Islam,  di  mana  terdapat banyak perbedaan tentang perkara kewarisan Islam dari dulu hingga sekarang.
Jika kita melihat kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai undang-undang resmi untuk  syariat  Islam  di  Indonesia, wacana  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  pembagian  waris  tidak  berpengaruh  banyak,  dimana  tertera  pada  pasal  176:
26 Wawancara  dengan  Bapak  Thoiman  Ahmad  ( punyimbang adat  Lampung Pepadun Mego  Pak bergelar Stan Puhun Muda), pada 16 Juni 2019.
27 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 70.
28 Ibid, h. 85.
29 Khaeron  Sirin,  “Analisis  Pendekatan  Teks  dan  Konteks  dalam  Penentuan  Pembagian  Waris Islam”, Ahkam, 2013, Vol. XIII, No. 2, h. 209.
“Anak  perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat  separuh  bagian,  bila  dua  orang atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak perempuan  bersama  dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua berbanding satu dengan anak perempuan.” 30 Akan tetapi KHI memiliki solusi lain bagi yang  sekiranya  sulit  untuk  menjalankan  kewarisan  Islam  dimana  termaktub  dalam pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya.” 31 Sebab  munculnya pasal  tentang sulh atau  yang  disebut takharuj dalam  mazhab  Hanafiyah  ini  di  dalam KHI  adalah  karena  adanya  beberapa  sistem  kewarisan  adat  Indonesia  yang  masih berlaku, termasuk kewarisan adat Lampung Pepadun.
Latar  belakang  munculnya  pasal  183  KHI  yang  berkaitan  dengan  pembagian waris secara kesepakatan antar ahli waris merupakan suatu bentuk kompromi dengan hukum adat, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam alqur’an. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut telah tumbuh subur dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu,  nilai-nilai  adat  kebiasaan  itu  juga  nyatanya  membawa  kemaslahatan,  ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. 32
Keluarga  Indonesia  menghormati  kedudukan  anak  tertua  sebagai  pengganti orang tuanya dalam meminta arahan dan nasihat, bahkan sebagian ketentuan adat di beberapa  wilayah  Indonesia  menetapkan  bahwasanya  anak  tertua  dalam  keluarga merupakan  penanggung  jawab  atas  keberlangsungan  hidup  dan  kesuksesan  adik- adiknya. 33 Demikian  halnya  dengan  masyarakat  adat  Lampung Pepadun yang menjalankan  waris  dengan  sistem  mayorat  laki-laki  yang  berasas  patrilineal,  jika pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini adalah ayahnya, maka seluruh tanggung jawabnya  sebagai  kepala  keluarga,  baik  dari  segi  posisi  adat  hingga  ke  urusan ekonomi  keluarga  dialihkan  kepada  anak  tertua laki-laki  dari  istri  pertama.  Sehingga untuk  membantu  anak  tertua  laki-laki  melaksanakan  tanggung  jawab  yang  telah dibebankan kepadanya, ia diberikan hak penguasaan harta untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan hasilnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Waris Islam dan waris adat Lampung Pepadun bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Kewarisan  adat  Lampung  Pepadun  berbeda  dengan  kewarisan  Islam  pada teknis  pembagiannya,  bahkan  memiliki  kemiripan  dengan  kewarisan Jahiliyah pada segi  ketiadaan  bagian  wanita  dalam  waris.  Namun,  terdapat  persamaan  antara kewarisan  Islam  dan  kewarisan  adat  Lampung Pepadun pada  spirit  yang  mendorong pemberian laki-laki lebih banyak dari perempuan dalam kewarisan.
Aturan  umum  dalam  kewarisan  Islam  yang  menentukan  bagian  perempuan separuh  bagian  laki-laki  bukan  bermaksud  untuk  mendiskriminasi  perempuan,  akan
30 Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 1993/1994, h. 92.
31 Kompilasi Hukum Islam, h. 94.
32 Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan; Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 57.
33 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 73.
tetapi  sesuai  dengan  pertimbangan  yang  matang  tentang  tanggung  jawab  dan  beban yang  dipikul  oleh  keduanya.  Seorang  laki-laki  dibebankan  dengan  nafkah  untuk rumah  dan  keluarganya  sejalan  dengan  kemampuannya  dalam  mencari  dan mendapatkan penghasilan tersebut, sementara seorang perempuan tidak bertanggung jawab atas nafkah bahkan untuk dirinya sendiri. Syariat Islam menjadikan perempuan baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa di bawah tanggung jawab laki-laki dalam  pemenuhan  kebutuhannya,  ayah  ketika masih  kecil  dan  suami  ketika  dewasa. Syariat Islam menjadi batasan yang preventif atas hak ahli waris dari segi siapa yang akan  menjadi  pemilik  harta. 34 Begitu  pula  suku  Lampung Pepadun, sesungguhnya pembagian warisan dengan sistem mayorat laki-laki yang berasas patrilineal memiliki tujuan yang baik yaitu membantu anak tertua laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan hak-hak penguasaan harta waris untuk diolah olehnya sebelum  nantinya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga,  karena  ia dianggap sebagai pengganti yang paling sesuai untuk segala urusan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Pada hakikatnya, Islam tidak menghilangkan seluruh adat istiadat Jahiliyah dalam syariatnya, akan tetapi juga mengadopsi praktek-praktek yang mengandung nilai positif di dalamnya.

## D. KESIMPULAN
Kewarisan  adat  Lampung Pepadun berupa  kewarisan  mayorat  laki-laki, dikarenakan  suku  Lampung Pepadun condong  kepada sistem  kekerabatan  patrilineal, maka  anak  laki-laki  tertua  yang  menjadi  ahli  waris  tunggal  menggantikan  ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah pada segi ketiadaan bagian wanita dalam waris. Syariat  Islam  menjadikan  perempuan  baik  yang  masih  kecil  maupun  yang  sudah dewasa  di  bawah  tanggung  jawab  laki-laki  dalam  pemenuhan  kebutuhannya,  ayah ketika masih kecil dan suami ketika dewasa.
Syariat Islam menjadi batasan yang preventif atas hak ahli waris dari segi siapa yang  akan  menjadi  pemilik  harta.  Begitu  pula  pada  suku  Lampung Pepadun, sesungguhnya  pembagian  warisan  dengan  sistem  mayorat  laki-laki  yang  berasas patrilineal  memiliki  tujuan  yang  baik  yaitu  membantu  anak  tertua  laki-laki  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya  dengan  memberikan  hak-hak  penguasaan  harta waris untuk diolah olehnya sebelum nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,  karena  ia  dianggap  sebagai  pengganti  yang  paling  sesuai  untuk  segala urusan  keluarga  setelah  ayahnya  meninggal  dunia.  Pada hakikatnya,  Islam  tidak menghilangkan  seluruh  adat  istiadat jahiliyah dalam  syariatnya,  akan  tetapi  juga mengadopsi praktek-praktek yang mengandung nilai positif di dalamnya.
34 Muhammad Syihat al-Jundiy, al-Miras fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, h. 57.
REFERENSI:
Buku:
Al-Dagistani, M.A. al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah wa al- ‘Amal  ‘Alaihi  fi  al-Mahakim  al-Syar’iyyah. Kairo:  Jami’ah  al-Azhar, 1432H/2001M.
Al-Musili. al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar. Kairo: Matba’ah al-Halbi.
Al-Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
Bowen,  J.  “Modern  Intentions:  Reshaping  Subjectivities  in  an  Indonesian  Muslim Society”  in  Robert  W. Hefner &  Patricia Horvatich, Islam in  an  Era  of Nation- States: Politics and Religious Revival in Southeast Asia Press . Hawaii: University of Hawaii Press. 1997.
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama. Kompilasi  Hukum  Islam di Indonesia . 1993/1994.
Eisenstadt,  “Post-traditional  Societies  and  the  Continuity  and  Reconstruction  of Tradition,” Daedalus . 1973.
Hadikusuma, H. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Hadikusuma, H. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1992.
Johansen, Baber. Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh . Leiden: Brill. 1999.
Muslim. Sahih Muslim . Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi.
Prodjodikoro, R . W. Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
Shabana,  A. Customary  Implications  in  Islamic  Law:  The  Development  of  the  Concept  of ‘‘Urf’’ in the Islamic Legal Tradition . UCLA. 2009.
Soekanto, S. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Soekanto, S. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981.
Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Penerbitan Universitas, 1967.
Suhendi, H. Fiqih Muamalah. J akarta: Rajawali Press, 2010.
Suparman,  E. Hukum  Waris  Indonesia:  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW. Bandung: Refika Aditama, 2007.
Vollenhoven, C. Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Djambatan dan Inkultra Foundation Inc., 1983.
Wignjodipoero, S. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: haji Masagung, 1983.
Wizarat  al-Auqaf wa  al-Syu’un  al-Diniyyah. al-Mausu’ah al’Fiqhiyyah. Kuwait:  Tiba’ah zat al-Salasil, 1404 H/1983 M.
Zakariya, Ibn. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.

## Jurnal:
Amaliyah,  D.  “Values  of  Piil  Pesenggiri:  Morality,  Religiosity,  Solidarity,  and Tolerance”. International  Journal  of Multicultural  and  Multireligious Understanding (IJMMU). 2018. Vol. 5, No. 5.
Cooper,  E.  “Women  and  Inheritance  in  Sub-Saharan  Africa:  What  Can  Change”,
Development Policy Review, Oxford: Blackwell Publishing, 2012, Vol. 30, No. 5.
Efendi,  A.  “Pembagian  Warisan  Secara  Kekeluargaan;  Studi  Terhadap  Pasal  183 Kompilasi  Hukum  Islam”.  Skripsi  S1,  Fakultas  Syari’ah, UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2009.
Hamdawi,  M.  “Wad’iyyath  al-Mar’ah  wa  al-“anf  Dakhil  al-Usrah  fi  al-Mujtama’  al- Jazairi  al-Taqlidi”. Insaniyyat:  al-Majallah  fi  al-Antrubulujiya  wa  al-‘Ulum  al- Ijtima’iyyah. 2000. Vol. 10.
Hursh,  J.  “The  Role  of  Culture  in  the  Creation  of  Islamic  Law”. Indiana  Law  Journal . 2009. Vol. 84.
Mungmachon, R. “Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure”. International Journal of Humanities and Social Science. 2012. Vol. 2. No. 13.
Sirin, K.  “Analisis Pendekatan  Teks  dan  Konteks  dalam Penentuan  Pembagian  Waris Islam”. Ahkam. 2013. Vol. XIII, No. 2.