## PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Oleh: M. Fadhil Junery, S.EI., M.E,Sy
Dosen STIE Syariah Bengkalis Prodi Akuntansi Syariah
Dan Abdullah Aziz, S.Akun Email: longfadhil@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  much  influence  superiors  support,  clarity  of purpose and training on the implementation of regional financial accounting systems in the work unit of Bengkalis regency. The type of data from this study is quantitative descriptive  using  primary  and  secondary  data.  The  data  analysis  technique  used  is multiple  linear  regression.  The  results  of  this  study  are  the  influence  of organizational behavioral factors with a percentage value of 0.677 or 67.7% and the remaining  32.3%  is  influenced  by  other variables,  namely  the  Regional  Supervision Agency,  internal  control  system,  and  organizational  culture.  This  research  is  the latest research in Bengkalis Regency and can be a reference for further research.
Keywords: Factors  of  Organizational  Behavior,  Implementation  of  Regional Financial Accounting Systems

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  merupakan  bagian  dari  demokratisasi  dalam  menciptakan sebuah  sistem  yang powershare pada  setiap  level  pemerintahan  serta  menuntut kemandirian  sistem  manajemen  di  daerah.  Distribusi  kewenangan/kekuasaan, disesuaikan  dengan  kewenangan  pusat  dan  daerah  termasuk  kewenangan  keuangan.
Untuk  melakukan  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. 1
Sesuai ketentuan dan peraturan perundangan  yang telah ditetapkan  pemerintah daerah  berkewajiban  untuk  membuat  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan  yang terdiri  dari  Laporan  Perhitungan  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Nota
1 Yulistia,  Novi  Yanti,  Ika  Purwasih,  “Analisis  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Di  Badan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat”, Jurnal Benefita 2(3), 2017, h. 180.
Perhitungan  anggaran.  Pemerintah  Daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus mampu  menyediakan  informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat,  relevan, tepat  waktu  dan  dapat  dipercaya  sehingga  dituntut  untuk  memiliki  sistem  akuntansi yang  andal.  Pengembangan  sistem  memerlukan  suatu  perencanaan  dan pengimplementasian  yang  hati-hati,  untuk  menghindari  adanya  penolakan  terhadap sistem  yang  dikembangkan.  Suatu  keberhasilan  implementasi  sistem  tidak  hanya ditentukan  pada  penguasaan  teknis  belaka,  namun  banyak  penelitian  menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok- kelompok,  serta  struktur  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  perilaku  dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan  oleh  orang  dalam  organisasi,  bagaimana  orang-orang  tersebut  dibentuk, dan apa sikap mereka.
Menurut  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  yang  terdapat  pada  pasal  232 menyatakan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  merupakan:  “serangkaian prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan  komputer”.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah.  SAP Berbasis  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang ditetapkan dalam APBD. 2
Sistem akuntansi keuangan daerah dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk  pengambilan  keputusan  strategis  khususnya  berkaitan  dengan  transparasi  dan akuntabilitas di sektor publik. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Bengkalis  mengungkapkan bahwa  kantor  atau  dinas  telah  memberikan  kesempatan  kepada  pegawai  khususnya bagian  keuangan  untuk  mengikuti  pelatihan  tentang  sistem  akuntansi  keuangan daerah  namun  masih  banyak  yang  belum  memahami  sistem  tersebut. 3 Pemerintah daerah  menghadapi  kesulitan  untuk  mengimplementasikan  sistem  tersebut. Kemungkinan  hambatan  utama  atas  keberhasilan  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah adalah kurangnya perhatian atas faktor-faktor implementasi selama implementasi berlangsung. 4
2 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang  Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
3 Hasil  wawancara  dengan  pegawai  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kab. Bengkalis, pada hari Rabu, 18 April 2018.
4 Siti Nurlela, Rahmawati, “Pengaruh  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap   Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosukawonosraten”, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010, h. 5.
Sistem  akuntansi  pada  organisasi  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  SKPD  selaku  entitas  akuntansi  akan melaksanakan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  sekurang-kurangnya  meliputi prosedur  akuntansi  penerimaan  kas,  prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas,  prosedur akuntansi  aset  tetap/barang  milik  daerah  dan  prosedur  akuntansi  selain  kas.  Sistem akuntansi sangat diperlukan  untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan  dapat    dijadikan  pedoman  dalam    menyajikan    informasi    yang  diperlukan berbagai pihak untuk  berbagai kepentingan  ( general purposes financial statements ), karena  sistem  akuntansi  memberikan      landasan    tentang  prosedur,  teknik,  dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. 5

## Landasan Teori
1. Pengertian Keperilakuan Organisasi
Teori  atau  ilmu  perilaku  organisasi (organization  behavior) pada  hakekatnya mendasarkan  kajiannya  pada  ilmu  perilaku  itu  sendiri  (akar  ilmu  psikologi),  yang dikembangkan  dengan  pusat  perhatiannya  pada  tingkah  laku  manusia  dalam organisasi.  Dengan  demikian,  kerangka  dasar  teori  perilaku  organisasi  ini  didukung oleh  dua  komponen  pokok,  yakni  individu-individu  yang  berperilaku  dan  organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. 6
Perilaku  organisasi  sebagai  pemahaman,  prediksi,  dan  manajemen  perilaku manusia dalam organisasi. Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti di implementasikannya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berbeda-beda.  Perilaku Organisasi  ( Organizational  Behavior )  adalah  suatu  disiplin  ilmu  yang  mempelajari bagaimana  seharusnya  prilaku  tingkat  individu,  tingkat  kelompok,  serta  dampaknya terhadap  kinerja  (baik  kinerja  individual,  kelompok,  maupun  organisasi).  Prilaku organisasi  juga  dikenal  sebagai  studi  tentang  organisasi.  Studi  ini  adalah  sebuah bidang telaah akademik khusus  yang mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode  dari  ekonomi,  sosiologi,  ilmu  politik,  antropologi  dan  pisikologi. Disiplin-disiplin lain  yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia  dan  psikologi   industri  serta  perilaku  organisasi.  Perilaku  keorganisasian merupakan  bidang  studi  yang  mempelajari  tentang  interaksi  manusia  dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang prilaku, struktur dan proses dalam organisasi. 7
Islam  mengajarkan  tentang  perilaku  organisasi  yang  baik,  dalam  Q.S.  As-Saff ayat 4 8
5 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi. 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.84
6 Handoko, T. Hani. Manajemen , Edisi Kedua. (BPFE: Yogyakarta, 2000), h. 41.
7 https://sylviananne.wordpress.com/2015/05/11/apakah-perilaku-organisasi-itu/ Diakses pada hari Senin, 19 Maret 2017. Pukul 11.46
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: C.V Darus Sunnah, 2002), h. 567.
Artinya:  “Sesungguhnya Allah  menyukai  orang  yang  berperang  dijalan-Nya dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu  bangunan  yang tersusun kokoh”. ( Q.S. As-Saff : 4)
Organisasi harus mempunyai anggota  yang terdiri dari kumpulan orang-orang, berada dalam suatu wadah, terdapat keteraturan, mempunyai tujuan, juga mempunyai pemimpin,  terjadi  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  serta  ada  niat melaksanakan tugas dengan ikhlas dan berjuang di jalan Allah. Organisasi ideal harus mempunyai  elemen  Ketaatan  anggota,  keteladanan  pemimpin,  tujuan  organisasi. Dalam  pengambilan  keputusan  memakai  sistem  musyawarah.  Sedangkan  untuk menuju organisasi yang bermutu, organisasi harus menjalankan pilar-pilar mutu.

## 2. Faktor Keperilakuan Organisasi
Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. 9
a. Dukungan Atasan
Dukungan atasan merupakan dukungan dari atasan (Pemda) untuk menyediakan sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  implementasi  SIKD,  dan  hubungannya dengan  kemajuan  dan  efisiensi.  Chenhall  mengungkapkan  bahwa  dukungan atasan  diartikan  sebagai  keterlibatan  manajer  dalam  kemajuan  proyek  dan penyediaan  sumber  daya  yang  diperlukan.  Untuk  mengukur  dukungan  atasan maka digunakan indikator yaitu sebagai berikut:
1) Partisipasi  atasan  dalam  bekerja,  merupakan  tindakan  nyata  dari  atasan  yang ikut bekerja bersama-sama anggota organisasi lainnya.
2) Motivator,  di  dalam  sebuah  organisasi  pimpinan  adalah  seorang  motivator yang mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran atau target yang telah disepakati.
3) Reward merupakan penghargaan  yang diberikan atasan ketika karyawan atau bawahan dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan.
b. Kejelasan Tujuan Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yaitu sebagai berikut:
1) Transparansi  sasaran  merupakan  keterbukaan  di  dalam  perusahaan  kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai.
2) Perencanaan  adalah  rangkaian  kegiatan  atau  prosedur  yang  dapat  dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan.
3) Target,  merupakan  standar  sasaran  yang  dibebankan  kepada  masing-masing anggota organisasi.
4) Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  yang  dilakukan  menejemen  terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan.
9 Yulistia,  Novi  Yanti,  Ika  Purwasih,  “Analisis  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Di  Badan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat”, ... h. 185-187.
5) Sanksi  merupakan  hukuman  yang  diberikan  kepada  karyawan  yang  tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan.
Teori  tentang  tujuan menyatakan  bahwa  penerimaan  dapat ditingkatkan  dan individu  akan melakukan  beberapa  upaya  untuk membuat  item  itu  bekerja  jika mereka diberi tujuan khusus . Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  tujuan  implementasi  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  tersebut  telah  dijelaskan  dan  disepakati.  Kejelasan  tujuan memberikan  gambaran  ketika  akan  mengimplementasikan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah. Tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan  telah  ada  persetujuan  tentang  tujuan  implementasi  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah,  serta  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  bermanfaat  untuk semua bagian dalam departemen/dinas.
c. Pelatihan
Pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan karyawan atau pegawai dalam  suatu  institusi,  sehingga  pelatihan  adalah  suatu  proses  yang  akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi karyawan atau pegawai. 10 Pelatihan berkaitan  dengan  implementasi,  desain  dan  kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  yang  dapat  memberikan  mekanisme  bagi  pengguna  untuk memahami dan menerima dasar dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk mencapai  program  pelatihan,  maka  harus  memperhatikan  sasaran  yang  jelas, memakai tolok ukur terhadap hasil yang  dicapai. Pelatihan harus diberikan oleh tenaga  pengajar  yang  kompeten,  yang  mampu  menyampaikan  ilmunya  dengan baik, serta dapat memotivasi peserta pelatihan dengan baik.
Pengukuran hasil program pelatihan didasarkan pada empat kategori yaitu:
1) Reaksi, mengevaluasi bagaimana reaksi orang yang dilatih terhadap program.
2) Pembelajaran,  melakukan  pengujian  terhadap  sesuatu  yang  telah  dipelajari sesuai dengan prinsip, keterampilan dan fakta yang seharusnya.
3) Perilaku,  melihat  kembali  bagaimana  perilaku  seseorang  yang  telah menyelesaikan pelatihan.
4) Hasil,  mengevaluasi  keseluruhan  dari  hasil  akhir  setelah  dilakukannya pelatihan. 11

## Pembahasan
1. Pengaruh  dukungan  atasan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  diketahui  untuk  variabel  dukungan  atasan (X1) nilai t hitung (0,726) < t tabel (1,988) dengan signifikan (0,470) > (0,05). Maka H a
10 Notoatmodjo, S. Pengembangan Sumber Daya Manusia ,... h. 23.
11 Darmawan, D. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi , (Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama, 2013), h. 40.
ditolak.  Artinya  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  antara  dukungan  atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Pengaruh  kejelasan  tujuan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah
Berdasarkan  uji  t,  dapat  diketahui  untuk  variabel  kejelasan  tujuan  (X2)  nilai  t hitung (1,290)  <  t tabel (1,988)  dengan  signifikan  (0,200)  >  (0,05).  Maka  H a ditolak. Artinya  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  antara  kejelasan  tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Pengaruh  pelatihan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan daerah
Berdasarkan  uji  t,  dapat  diketahui  untuk  variabel  pelatihan  (X3)  nilai  t hitung (9,730) > t tabel (1,988) dengan signifikan (0,000) < (0,05). Maka H a diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

## Gambar 1 Hasil Analisa Data

## Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai t hitung (0,726) < t tabel (1,988) dengan signifikan (0,470) > (0,05). Maka H a ditolak.  Artinya  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  antara  dukungan  atasan terhadap implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Dengan  persentase  sumbangan pengaruh  dukungan  atasan  sebesar  0,476  =  47,6%  sedangkan  sisanya  52,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Dukungan  atasan  tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah, karena kurangnya dukungan  dari atasan  hal ini disebabkan karena pegawai  di  bagian  keuangan  tidak  secara  langsung  berhubungan  dengan  atasan.

## Dukungan Atasan
(X1)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) Kejelasan Tujuan (X2) Pelatihan (X3) r x3y= 0,823 r x1y= 0,476 r x2y= 0,562
Apabila  dukungan  atasan  terhadap  pegawai  tidak  ada  sama  sekali  bahkan  pegawai merasa  tidak  dihargai  maka  akan  berdampak  negatif  bagi  implementasi  sistem akuntansi keuangan daerah terhadap instansi itu sendiri.
Berdasarkan gambar hasil analisa data di atas dapat dilihat pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai t hitung (1,290) < t tabel (1,988) dengan signifikan (0,200) > (0,05).  Maka  H a ditolak.  Artinya  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  antara  kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan persentase sumbangan  pengaruh  kejelasan  tujuan  sebesar  0,562  atau  56,2%,  sedangkan  sisanya 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Kejelasan  tujuan  tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  karena  ketika  akan  mengimplementasikan  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  tujuan  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  tersebut belum  terlalu  dijelaskan  dan  disepakati  bersama.  Implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah  akan  berhasil  apabila  tujuan  dari  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah  telah  dijelaskan  dan  telah  disepakati  serta  sistem  akuntansi keuangan daerah bermanfaat untuk semua bagian dalam SKPD tersebut.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Caesilia  pada  tahun  2015,  yang  menyimpulkan  hasil  bahwa  kejelasan  tujuan berpengaruh  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  nilai signifikansi sebesar  0.000 dan nilai t hitungnya 5.816.
Berdasarkan  gambar  kerangka  pemikiran  di  atas  dapat  dilihat  pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai t hitung (9,730) > t tabel (1,988) dengan signifikan (0,000) <  (0,05).  Maka  H a diterima.  Artinya  secara  parsial  ada  pengaruh  antara  pelatihan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Dengan  persentase sumbangan pengaruh pelatihan sebesar  0,823 atau 82,3%, sedangkan sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  sangat berpengaruh  dalam  pengimplementasian  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  karena pelatihan  merupakan  faktor  penting  bagi  pengguna  sistem  tersebut,  dengan  adanya pelatihan  yang  dilakukan  di  SKPD  Kabupaten  Bengkalis,  maka  akan  meningkatkan keberhasilan  karyawan  dan  manajer  yang  ada  di  dalamnya.  Selain  itu  jika  tidak adanya  pelatihan,  maka  berakibat  sistem  tidak  dapat  digunakan  untuk  menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sehingga tujuan instansi sulit untuk dicapai Untuk  melihat  pengaruh  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  digunakan  uji  f  atau simultan.  Dapat  diketahui  untuk  nilai  F  hitung  >  F  tabel  (67,366  >  3,09  )  maka hipotesis  ditolak  (H a diterima),  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0.000  <  0,05  artinya dukungan atasan (X 1 ), kejelasan tujuan (X 2 ), dan pelatihan (X 3 ), berpengaruh secara simultan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (Y).
Variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linier  berganda  diketahui  bahwa
variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  adalah  variabel  pelatihan,  ini terbukti  dari  besarnya  nilai Standardized  Coefficient Beta  variabel  pelatihan  0.739 yang mana lebih besar dari koefisien variabel independent yang lain.

## Kesimpulan
Pengaruh  dukungan  atasan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan daerah  dapat  diketahui  untuk  nilai  t hitung (0,726)  <  t tabel (1,988)  dengan  signifikan (0,470)  >  (0,05).  Maka  H a ditolak.  Artinya  secara  parsial tidak  ada  pengaruh  antara dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Pengaruh kejelasan  tujuan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat diketahui untuk nilai t hitung (1,290) < t tabel (1,988) dengan signifikan (0,200) > (0,05). Maka  H a ditolak.  Artinya  secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  antara  kejelasan  tujuan terhadap  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.Pengaruh  pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai t hitung (9,730)  >  t tabel (1,988)  dengan  signifikan  (0,000)  <  (0,05).  Maka  H a diterima. Artinya  secara  parsial  ada  pengaruh  antara  pelatihan terhadap  implementasi  sistem akuntansi keuangan daerah.
Pengaruh  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan  terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai F hitung >  F  tabel  (67,366  >  3,09  )  maka  hipotesis  ditolak  (H a diterima),  dengan  nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 artinya dukungan atasan (X 1 ), kejelasan tujuan (X 2 ), dan  pelatihan  (X 3 ),  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  implementasi  sistem akuntansi keuangan daerah (Y).
Variabel  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  adalah variabel  pelatihan,  ini  terbukti  dari  besarnya  nilai Standardized  Coefficient Beta variabel  pelatihan  0.739  yang  mana  lebih  besar  dari  koefisien  variabel  independent yang lain

## Daftar Pustaka
Baridwan,  Zaki. Sistem  Akuntansi  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode  Edisi  Kelima. Yogyakarta: BPFE. 2012.
Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2001. Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi  dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. 2011. Darmawan, D. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi . Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama. 2013.
Erlina. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Jakarta: Salemba Empat. 2015. Halim,  Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi. 3. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
.Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
Hendriksen,  Eldon  S. Teori  Akuntansi. Terj.  Marianus  Sinaga.  Jakarta:  Erlangga.
1999.
Krismiaji. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2010.
Mulyadi. Sistem akuntansi . Jakarta: Salemba Empat. 2010.
Notoatmodjo,  S.  2009. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Nur  Afiah,  Nunuy. Akuntansi  Pemerintahan:  Implementasi  Akuntansi  Keuangan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kencana. 2010. Sujarweni, V, Wiratna. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Batu Press. 2015. Tanjung,  Abdul  Hafis. Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  Untuk  SKPD. Bandung: Alfabeta. 2015.
Caecilia  Henny  Setya  Wati,  Semuel  Batlajery, “Faktor  Keperilakuan  Organisasi Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dengan  Konflik Kognitif  Sebagai  Variabel  Intervening  Di  Kabupaten  Merauke”, Jurnal  Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume VI No. 1, April 2015
Rheny  Afriana  Hanif,  R.  Adri  Satriawan  Dan  Triyanto  Hadi  Saputra. “Pengaruh Keperilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Rumah  Sakit  Dengan  Konflik  Kognitif  Dan  Afektif  Sebagai  Variabel Intervening Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Di Kota Pekanbaru)”. Jurnal Ekonomi  Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.
Siti  Nurlela,  Rahmawati. “Pengaruh  Faktor    Keperilakuan    Organisasi    Terhadap Kegunaan    Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Di  Subosukawonosraten”.
Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
Yulistia,  Novi  Yanti,  Ika  Purwasih. “Analisis  Faktor  Keperilakuan  Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat”. Jurnal  Benefita  2(3)  Oktober  2017 (179-193)
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.