Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.370-378| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4946.370-378

## FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN TARIF ANGKUTAN DI PROVINSI BALI
Komang Ikka Shintya Daivi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Ikasintya12@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Angkutan umum merupakan salah satu bagian dari bidang transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Bali.  Komponen  penting  dalam  pengoperasian  angkutan  umum  yang  harus  diperhatikan  yaitu  penentuan  tarif. Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  mekanisme  penertiban  tarif  angkutan  umum  oleh  Dinas Perhubungan  Provinsi  Bali  dan  untuk  mengkaji  hambatan  pada  saat  pelaksanaan  penertiban  Tarif  angkutan umum  di  Provinsi  Bali.  Metode  Penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  Penelitian  Empiris  dengan menggunakan  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  menunjukkan  bahwa  Pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas dalam penetapan tarif. Adapun kewenangan tarif angkutan umum orang di Provinsi  Bali  antara  lain,angkutan  online,  taksi  konvensional  dan  angkutan  AKDP.  Akibat  pandemi,  sebagian besar  pengusaha  bidang  transportasi  menjadi  rugi,  hal  tersebut  menjadi  faktor  adanya  kecurangan  pengenaan tarif  .  Selain  itu,  kurangnya  tenaga  PPNS  dan  belum  tersedianya  alat  khusus  untuk  membaca  barcode  turut menjadi  hambatan.  Dinas  Perhubungan  disarankan  agar  mengkaji  aturan  tarif  yang  komprehensif,  serta menambah  anggota  PPNS  dan  segera  menganggarkan  biaya  untuk  ketersediaan  alat  canggih  agar  dapat mengatasi hambatan yang terjadi.
Kata Kunci: Angkutan Umum, Penertiban, Tarif

## Abstract
Public  transportation  is  one  part  of  the  transportation  sector  that  is  widely  used  by  the  Balinese  people.  An important component in the operation of public transportation that must be considered is the determination of tariffs. The purpose of the study was to analyze the mechanism for controlling public transport fares by the Bali Provincial Transportation Service and to examine the obstacles during the implementation of controlling public transport  fares  in  the  Province  of  Bali.  The  research  method  in  this  paper  uses  empirical  research  using  a sociological approach and a conceptual approach. The results show that the Government has limited authority in  setting  tariffs.  The  authority  for  public  transportation  rates  for  people  in  Bali  Province  includes  online transportation, conventional taxis, and AKDP transportation. As a result of the pandemic, most entrepreneurs in the  transportation  sector  have  lost,  this  is  a  factor  in  the  existence  of  fraud  in  the  imposition  of  tariffs.  In addition, the lack of PPNS personnel and the unavailability of special tools to read barcodes are also obstacles. The  Department  of  Transportation  is  advised  to  review  comprehensive  tariff  rules,  as  well  as  add  PPNS members,  and  immediately  budget  for  the  availability  of  sophisticated  equipment  in  order  to  overcome  the obstacles that occur.
Keywords: Control, Public Transportation, Tariffs

## I. PENDAHULUAN
Transportasi  adalah  kebutuhan  penting  bagi  semua  orang,  yang  secara  efektif  memindahkan wisatawan  dan  produk  mulai  dari  satu  tempat  kemudian  ke  tempat  berikutnya  dan  bekerja  dengan asosiasi dengan tempat yang berbeda. Permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia antara lain penentuan  jenis  moda  transportasi  umum,  desain  jaringan,  jalur  transportasi  yang  diperbolehkan, strategi  berhenti  dan  rambu-rambu  lalu  lintas.  Hal  ini  membuahkan  hasil  yang  cerdas,  khususnya kebutuhan akan keselarasan antara perkantoran dan yayasan, khususnya di bidang transportasi. Hal ini direncanakan untuk membantu mobilitas penduduk dalam melakukan latihan mereka ( Purwosutjipto, 1991) .
Lalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perkembangan kendaraan dan orang perseorangan dalam Lalu
Lintas  Jalan.  Sebagai  komponen  dari  kerangka  transportasi  umum,  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan harus mengembangkan  kapasitas dan tugasnya yang sebenarnya untuk  mengakui keamanan, bantuan pemerintah,  dan  permintaan  lalu  lintas.  Hal  ini  dilakukan  untuk  membantu  perputaran  keuangan  dan peningkatan  ilmu  pengetahuan,  inovasi,  kemandirian  daerah,  dan  tanggung  jawab  penyelenggaraan negara ( Wijaya, 2016 ).
Angkutan  umum  merupakan  salah  satu  transportasi  yang  banyak  dimanfaatkan  oleh masyarakat  Indonesia  dalam  menunjang  kelancaran  kegiatan  di  daerah.  Pekerjaan  yang  berbeda  dari kendaraan  umum  adalah  pergantian  acara  lokal,  lampu  lalu  lintas  dan  penghematan  energi ( Muhammad,  1991 ).  Angkutan  umum  ini  menjadi  pilihan  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat akan  transportasi  yang  semakin  meningkat.  Angkutan  umum  pemudik  dalam  buku  Waparni  disebut sebagai angkutan pemudik yang dilengkapi dengan sistem sewa atau cicilan dan motivasi diadakannya angkot  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  transportasi  yang  baik  dan  baik  bagi  daerah  setempat. (Waparni,  P.  Suwardjoko.  1990).  Bagian  utama  dalam  kegiatan  angkutan  umum  yang  harus diperhatikan adalah kepastian retribusi. Hal ini dikarenakan angkutan umum bersifat massal sehingga biaya  transportasi  dapat  dibebankan  untuk  mendukung  klien  atau  wisatawan.  Daerah  Bali  memiliki tingkat  kemajuan  yang  cukup  signifikan,  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  perkembangan  penduduk. (Dian, Rahmad. 1993)
Masyarakat  di  Bali  yang  sebagian  besar  disibukkan  dengan  perdagangan,  administrasi,  industri dan  administrasi,  sangat  bergantung  pada  angkutan  umum  wisatawan  dalam  melakukan  aktivitas sehari-hari maupun  menggunakan kendaraan pribadi, baik untuk wilayah  metropolitan maupun antar kota.  Untuk  memenuhi  permintaan  lalu  lintas,  khususnya  transportasi  terbuka,  tugas  otoritas  publik sangat  penting.  Kewenangan  umum  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  Bagian Perhubungan.  Bagian  Perhubungan  (DISHUB)  adalah  komponen  pelaksana  Pemerintah  Daerah  di bidang  Perhubungan  yang  dimotori  oleh  Atasan  Pembantu  dan  berkedudukan  di  bawah  dan  dapat diandalkan oleh Pejabat melalui Sekretaris Daerah.
Administrasi  Transportasi  Umum  Bali  berperan  penting  sebagai  tempat  kerja  yang  menangani bidang  transportasi  pada  umumnya,  termasuk  mengarahkan  dan  menata  jaringan  jalur  Kendaraan  di Wilayah Bali. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Peraturan atau Pedoman yang sesuai kepada Pemerintah Daerah, untuk itu Pemerintah Bersama, khususnya di Daerah Bali disetujui untuk memberikan hibah kepada:
Kewenangan Angkutan Terbuka Bagi Pemerintah Biasa khususnya Pemerintah Bali Bersama atas nama  Penyelenggara  Transportasi  Umum  Bali,  diberikan  apabila  kendaraan/angkutan  dalam kegiatannya  meliputi  2  (dua)  Rukun/Komunitas  Kota  atau  lebih,  meskipun  dalam  hal  kemungkinan tugasnya  melampaui  2  (dua)  Wilayah  atau  lebih  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat, termasuk  semua  hibah.  Angkutan  Kota  Dalam  Provinsi  (AKDP),  adalah  angkutan  dari  satu Kota/Kabupaten ke Kota/Kabupaten lain antar daerah Kota/Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan  menggunakan  Mobil  Bus  Umum  yang  terikat  dalam  trayek.  Angkutan  Taksi  Konvensional, adalah  angkutan  dengan  menggunakan  mobil  penumpang  umum  yang  diberi  tanda  khusus  dan dilengkapi  dengan  argometer  yang  melayani  angkutan  dari  pintu  ke  pintu  dengan  wilayah  operasi dalam kawasan perkotaan. Angkutan Sewa Khusus (On Line) adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke  pintu  dengan  pengemudi,  memiliki  wilayah  operasi  dalam  wilayah  perkotaan,  ke  Bandar  udara, pelabuhan,  atau  simpul  transportasi  lainnya  serta  pemesanan  menggunakan  Aplikasi  berbasis teknologi informasi.
Soal  kepastian  tarif  angkutan  umum,  akan  disesuaikan  dengan  kekuatan  otoritas  publik  sesuai aktivitas  angkutan  umum.  Kepastian  tarif  kendaraan  umum  harus  mengacu  pada  Peraturan  Kepala Perwakilan Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak Jarak Terjauh (TBA) dan Retribusi Batas Bawah (TBB)  Antar  Kota  Antar  Angkutan  Umum  Wisatawan  Umum  (AKDP),  serta  bergabung  dengan kursus dinavigasi. Untuk penetapan pungutan atas angkutan, khususnya angkutan taksi tradisional dan angkutan  sewa  luar  biasa,  Badan  Publik  memberikan  pedoman  mengenai  tarif  batas  atas  dan  batas bawah kepada pelaku usaha di dalam kawasan angkutan. Soal pengesahan bea masuk, Pemerintah Bali Commonplace  sebenarnya  perlu  melakukan  review  terhadap  retribusi  yang  diajukan  pelaku  usaha transportasi  agar  mendapatkan  tarif  yang  masuk  akal.  Untuk  angkutan  AKDP,  kepastian  pungutan langsung diberikan oleh Pemerintah Bali Biasa dengan mempertimbangkan beberapa bagian, misalnya jarak, kondisi jalan dan biaya bahan bakar minyak. Meski demikian mengacu pada Perda Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Jarak Jauh dan AKDP Titik Putus Pajak Jarak Jauh.
Penatalaksanaan yang dilakukan oleh Administrasi Perhubungan Umum Bali pada hakikatnya sepenuhnya  ditujukan  untuk  penanganan  apabila  terjadi  kelainan  pada  angkutan  terbuka.  Dalam menyelesaikan  pengurusan/pengendalian,  Dinas  Perhubungan  harus  mengatur  dan  membantu Kepolisian  di  daerahnya  masing-masing,  mengingat  Dinas  Perhubungan  tidak  secara  alami diperbolehkan  untuk  melakukan  pengendalian  jalan,  kecuali  orang-orang  yang  memiliki  Badan Pemerintah.  Surat  Pernyataan  Spesialis  Pegawai  (PPNS).  Pakar  Kepegawaian  Pemerintah  (PPNS) yakin Pejabat Pegawai Negeri yang menurut pedoman hukum didelegasikan sebagai pemeriksa dalam batas-batas  hukum  yang  merupakan  alasan  yang  sah  untuk  masing-masing.Dikarenakan  pihak  Dinas Perhubungan tidak seluruhnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka sangat terbatas dan sangat sulit bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban, sehingga pihak Dinas Perhubungan harus  bekerjasama  dengan  pihak  Kepolisian,  karena  Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah salah satu pengemban fungsi Kepolisian  maka  dari  itu  personil  Kepolisian  sudah  otomatis  sebagai  PPNS  dan  pihak  Kepolisian berhak melakukan penertiban di jalan raya.
Beberapa  penelitian  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini:  Penelitian  yang  membahas mengenai  Fungsi  Pengawasan  Dinas  Perhubungan  Dalam  Menertibkan  Travel  Ilegal  di  Kota Pekanbaru  ( Sari,  2019 ).  Analisis  Hukum  Fungsi  Pengawasan  Dinas  Perhubungan  Pada  Pelaksanaan Standar  Pelayanan  Minimal  Transportasi  Publik  Kota  Makassar  ( Al-qadri,  2022 ).  Implementasi Perizinan  Trayek  Angkutan  Kota  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Transportasi  di Kota Malang ( Sanyoto, 2018 ). Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peratuan Bupati  Nomor  23  Tahun  2017  di  Kabupaten  Lumajang  ( Ferdiansyah,  2018 ).  Sehingga  penelitian  ini berfokus untuk mengkaji fungsi pengawasan dinas perhubungand dalam penertiban tariff angkutan di Provinsi  Bali  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  penertiban  tarif  angkutan  umum  oleh Dinas  Perhubungan  Provinsi  Bali  dan  untuk  mengkaji  hambatan  pada  saat  pelaksanaan  penertiban Tarif angkutan umum di Provinsi Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam harian nyata atau dapat  dikatakan  melihat  secara  langsung,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.  Penelitian  hukum  empiris  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis,  bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, efektivitas aturan umum,  implementasi  aturan  umum,  peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  dalam  penegakan  hukum terhadap masalah sosial. Pendekatan analisis konsep hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam  ilmu  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  penindakan  perlindungan  hukum ( Suratman & Dillah, 2013 ).

## III. HASIL PEMBAHASAN
1. Mekanisme Penertiban Tarif Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Bali
Angkutan  Umum  Penumpang  adalah  angkutan  umum  yang  dilengkapi  dengan  sistem  sewa  atau cicilan.  Motivasi  utama  di  balik  kehadiran  angkutan  umum  pemudik  adalah  untuk  memberikan administrasi transportasi yang baik dan baik untuk daerah setempat. Karena transportasi massal, biaya transportasi  merupakan  kewajiban  bersama,  sehingga  kerangka  transportasi  umum  menjadi  efektif mengingat  biaya  transportasi  sangat  rendah.  Selain  itu,  pemanfaatan  jalan  cukup  baik  bagi  para pemudik.  Kehadiran  angkutan  umum,  khususnya  yang  bersifat  massal,  berimplikasi  pada  penurunan jumlah kendaraan yang berlalu lalang. Ini sangat penting sejauh lampu lalu lintas.
Motivasi  utama  di  balik  kehadiran  angkutan  umum  wisatawan  adalah  untuk  memberikan administrasi  transportasi  yang  baik  dan  bagus  untuk  daerah  setempat.  Proporsi  bantuan  yang  layak adalah bantuan yang terlindung, cepat, sederhana dan bermanfaat. Demikian juga, kehadiran angkutan umum  pelancong  juga  membuka  pintu  kerja.  Biaya  keuntungan  transportasi  yang  masih  mengudara melalui  kerangka  pajak,  terjadi  secara  keseluruhan  dan  tidak  ada  pengaturan  lain  yang  mengikat organisasi  transportasi  umum  dan  klien  administrasi  atau  pemilik  barang  dagangan  dengan pengecualian standar yang telah ditulis dalam buku pajak. Retribusi yang berlaku di Indonesia berlaku untuk beberapa jenis transportasi tol yang unik untuk setiap metode transportasi. Tol transportasi tidak
ditentukan  oleh  otoritas  publik.  Pengaturan  dan  aturan  pajak  terkait  terdiri  dari  tarif  kargo  dan  tarif transportasi wisatawan. Untuk transportasi traveller, berlaku tarif yang layak ( fixed costs ).
Transportasi  tidak  sepenuhnya  diselesaikan  oleh  elemen  yang  berbeda.  Faktor  fundamental yang mempengaruhi biaya transportasi adalah jarak, berat dan ketebalan. Jarak adalah variabel utama yang  menentukan  biaya  transportasi.  Variabel  kedua  dalam  mendorong  biaya  transportasi  adalah bobot.  Semakin  berat  produk  yang  dikirim,  semakin  besar  pula  biaya  transportasinya.  Komponen ketiga  yang  menentukan  biaya  transportasi  adalah  ketebalan.  Ketebalan  adalah  campuran  berat  dan volume.  Faktor  ketebalan  ini  penting,  karena  sebagian  besar  satuan  penentuan  tarif  angkutan dinyatakan dalam Rupiah per berat (kilogram atau ton).
Di  wilayah  Bali,  pedoman  penerimaan  kendaraan  umum  memiliki  2  (dua)  jenis,  yaitu angkutan  individu  dan  angkutan  produk.  Dalam  tulisan  ini,  pembicaraan  hanya  akan  mencakup pengaturan  bea  masuk  kendaraan  umum  untuk  perorangan.  Angkutan  umum  untuk  perorangan  juga dipisahkan  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu  retribusi  kelas  ekonomi  dan  retribusi non-ekonomi.  Dalam menetapkan  tugas  angkutan  umum  di  Wilayah  Bali,  Wakil  Pimpinan  memiliki  kekuasaan  yang terbatas.  Sesuai  Peraturan  no.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Undang- undang  No.  74  tahun  2009  tentang  transportasi  jalan,  serta  pedoman  pastoral  no.  117  Tahun  2008 tentang  Kegiatan  Angkutan  Orang  Pribadi  Tidak  Dijalan,  tentang  Pembatasan  Kekuasaan  Daerah dalam  Penetapan  Pajak  Angkutan  Umum  Orang  Pribadi  merupakan  persoalan  dalam  melengkapi persyaratan keluar masuk. Ahli Pajak Angkutan Umum Orang Pribadi di Wilayah Bali antara lain:
Kekuatan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  menetapkan  tarif  sewa  yang  luar  biasa  untuk transportasi  umum  atau  transportasi  online.  Transportasi  online  muncul  di  tengah  kondisi  kerangka transportasi di Indonesia yang belum efisien. Beberapa organisasi besar berlomba-lomba membentuk organisasi  transportasi  berbasis  aplikasi  online,  beberapa  di  antaranya  adalah  Gojek,  Grab  dan beberapa  organisasi  transportasi  berbasis  web  lainnya.  Bagi  sebagian  orang,  transportasi  online merupakan  jawaban  atas  kerangka  transportasi  yang  masih  mengerikan,  namun  lagi-lagi  menjadi persoalan  bagi  mereka  yang  mengandalkan  keuntungan  transportasi  yang  tidak  bergantung  pada inovasi. Angkutan sewa khusus diatur dalam Peraturan Pendeta Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, sedangkan  di  Wilayah  Bali  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Perwakilan  Bali  Tahun  2019  tentang administrasi angkutan sewa luar biasa berbasis aplikasi. Pajak untuk angkutan sewa khusus (on web) diatur  dalam  Pedoman  Direktur  Jenderal  (DIRJEN)  Perhubungan  Darat  Nomor:  SK.3244/AJ- 801/DJPD/2017 tentang Batas Atas dan Batas Bawah Pajak Luar Biasa transportasi sewa. Dinyatakan bahwa, bea angkutan sewa luar biasa adalah biaya bantuan khusus untuk manfaat angkutan sewa luar biasa, pungutan pokok untuk menetapkan pajak dasar dan sejauh mungkin pajak pokok adalah pajak pokok paling ekstrem yang digunakan untuk menentukan pajak terbesar. .
Kewenangan  Administrasi  Umum  Bali  dalam  mengelola  biaya  transportasi  bagi  individu yang  menggunakan  Taksi  Adat.  Taksi  adat  secara  resmi  terdaftar  di  Administrasi  Perhubungan, sehingga memenuhi syarat untuk plat kuning di terminal udara, pelabuhan, atau hub tanda transportasi umum.  Dalam  pedoman  pajak  angkutan  untuk  tarif  angkutan  taksi  reguler,  pemerintah  daerah (Administrasi Transportasi Umum Bali) untuk kepentingan Wakil Pimpinan memberikan pengesahan berapa  tarif  angkutan  taksi  biasa  yang  diajukan  oleh  organisasi  taksi.  Dalam  usulan  tarif  pajak  di Wilayah Bali, bagian dari beban langsung dan beban langsung dan beban merupakan unsur mendasar dalam  menentukan  tarif  taksi  tradisional.  Setelah  semua  persyaratan  dan  suku  cadang  diserahkan  ke Dishub  Bali,  Dishub  akan  membicarakan  ajakan  ini  dengan  beberapa  pertemuan  seperti  Ikatan Organda, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan lain-lain. wilayah Bali
Kewenangan  pemerintah  bersama  untuk  mengatur  pajak  transportasi  mata  kuliah  adalah Angkutan  Umum  Antar  Kota  (AKDP).  Angkutan  antar  kota  adalah  angkutan  yang  menghubungkan satu  kota  dengan  kota  lainnya,  baik  dalam  satu  wilayah  peraturan  bersama  (antar  wilayah  perkotaan dalam wilayah) maupun yang berada di wilayah yang berbeda, dan itu berimplikasi pada transportasi antar  kabupaten  AKAP  dan  AKDP.  Berdasarkan  hasil  pertemuan  dengan  Bapak  I  Gede  Gunawan selaku  Pimpinan  Divisi  Perhubungan  Jalan  Dinas  Perhubungan  Umum  Bali,  maka  di  Wilayah  Bali terdapat  2  (dua) jenis angkutan  AKDP,  lebih spesifik  disponsori  Antar Kota  Dalam  Biasa  Angkutan Antar Kota dan Non Angkutan Dalam Daerah Antar Kota. Perbedaan dalam perlakuan ini bergantung pada  kursus  metropolitan  atau  ghetto,  alokasi  ini  diberikan  karena  kursus  ini  adalah  kursus  perintis yang  diisi  oleh  otoritas  publik.  Angkutan  AKDP  di Bali  yang  disponsori  oleh otoritas  publik  adalah Angkutan Trans Sarbagita dan Angkutan Trans Metro Dewata.
Kepastian  tarif  angkutan  umum  di  Wilayah  Bali  tidak  menggunakan  alat  pengukur,  namun mengacu  pada  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Dinas  Perhubungan.  Pengumuman  Pendeta Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 yang mengatur tentang komponen penetapan retribusi dan persamaan penetapan biaya pokok angkutan umum antar kelas moneter, meskipun pedoman ini hanya mengatur  angkutan  umum,  instrumen  standar  penetapan  bea  masuk  angkutan  umum  sebenarnya mengacu  pada  Pernyataan  Imam  ini.  Transportasi.  Namun,  setiap  transportasi  akan  memikirkan realitas yang berbeda sesuai dengan transportasi. Misalnya angkutan pemudik yang menggunakan ojek biasa  akan  menambah  bagian  saat  membuka  pintu  masuk,  sedangkan  untuk  angkutan  di  jalur  akan mempertimbangkan  wilayah  jalur  yang  dilalui,  meskipun  secara  keseluruhan  sebenarnya menggunakan  norma  Clerical  Announcement.  Dalam  memutuskan  pungutan  ini,  penting  untuk memperjelas  arti  penting  bea  angkutan  wisatawan  agar  tidak  menimbulkan  kesan  yang  salah  atau kekeliruan dalam menetapkan pajak untuk setiap angkutan. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Bea angkut wisatawan kelas ekonomi adalah biaya administrasi pada suatu jalur tertentu, pajak pokoknya adalah  berapa  retribusi  yang  dinyatakan  dalam  nilai  rupiah  per  perjalanan.  Sedapat  mungkin  pajak pokok merupakan pungutan esensial terbesar yang digunakan sebagai alasan untuk menentukan pajak jarak  terjauh.  Sedapat  mungkin  tiket  masuk  merupakan  dasar  tol  esensial  yang  digunakan  sebagai alasan penetapan jarak dasar lintasan, tarif jarak adalah berapa tarif tarif per lintasan per sekali jalan, untuk  setiap  pemudik  yang  merupakan  akibat  dari  lintasan  dasar  dan  jarak  tersebut,  sebagai  sejauh mungkin  jarak  tol  adalah  jumlah  masuk.  paling  ekstrim  untuk  setiap  kursus,  sejauh  mungkin  jarak masuk adalah lintasan dasar untuk setiap kursus.
Kepastian  pajak  AKAP  (Transportasi  Antar  Kota  Biasa)  dan  AKDP  (Transportasi  Dalam  Kota)  di Area  Bali.  Dalam  penetapan  tugas  AKAP,  hal  itu  masih  digaungkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Darat  Dinas  Perhubungan.  Sementara  itu,  pungutan  AKDP  ditetapkan  oleh  Wakil Pimpinan  atas  gagasan  Pimpinan  Administrasi  Transportasi  Umum.  Dua  usulan  penetapan  pajak angkutan  umum,  baik  AKAP  maupun  AKDP,  pertama  mendapat  masukan  dari  hubungan  organisasi angkutan  umum,  beberapa  organisasi  angkutan  umum,  klien  dari  administrasi  angkutan  umum, perguruan  tinggi  spesialis  transportasi,  dan  asosiasi  daerah  di  bidang  transportasi.  .  Dari  usulan tersebut,  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat  (Dirjen  Darat)  menarik  pajak  jarak  atas  dan  pajak jarak  batas bawah  untuk  angkutan  AKAP  dan  wakil Pimpinan  menetapkan  sejauh  mungkin  retribusi jarak dan bea jarak batas bawah untuk angkutan AKDP. Di Wilayah Bali, instrumen penetapan AKDP dan tarif taksi berada di bawah kekuasaan Pemerintah Biasa dengan strategi dan sistem sesuai dengan Ketetapan  Kepala  Jenderal  Pertanahan,  bagian  biaya  merupakan  unsur  mendasar  dalam  penetapan pajak.  Biaya  langsung  dan  biaya  menyimpang  yang  merupakan  bagian  dari  taksiran  pajak  meliputi: Biaya  langsung,  biaya  langsung  terdiri  dari:  biaya  kerusakan,  biaya  bunga  modal,  biaya  kelompok transportasi, biaya bahan bakar, biaya ban, biaya perawatan kendaraan, biaya terminal, biaya STNK, Keur  biaya  (KIR),  biaya  perlindungan,  biaya  backhanded,  biaya  berputar  terdiri  dari:  pekerja  kantor biasa, biaya dewan.
Kepastian bea masuk untuk angkutan taksi biasa di Wilayah Bali Administrasi Taksi berbeda dengan  administrasi  angkutan  umum  lainnya  karena  sistem  angsuran.  Kerangka  angsuran  untuk administrasi  angkutan  taksi  menggunakan  meteran  yang  dilengkapi  dengan  bukti  cetak  angsuran. Taksi  meter  umumnya  diselesaikan  dengan  melihat  2  (dua)  jenis  tol  yaitu  tarif  masuk  atas  dan  tarif bawah, dengan sintesis jalur utama (banner jatuh), tarif masuk per kilometer sama dengan dan waktu tunggu  setiap  jam.  .  Di  taksi  biasa,  jaminan  biaya  tergantung  pada  laporan  dari  administrator  taksi yang  terpisah.  Besaran  biaya  yang  ditetapkan  harus  mengacu  pada  pedoman-pedoman  yang bersangkutan, khususnya Pedoman Pendeta Perhubungan Nomor 118 Tahun 2019 tentang Bea Putus Batas  Maksimum  dan  Batas-batas  Pungutan  yang  Lebih  Rendah.  Kemudian,  pada  saat  itu,  setelah laporan  diajukan  ke  pemerintah  lingkungan,  pajak  akan  diperiksa  oleh  otoritas  publik  sebelum ditetapkan.  Tiket  masuk  taksi  saat  ini  di  Area  Bali  adalah  Rp.  6.500,-/kilometer  dengan  biaya tambahan  sebesar  Rp.  7.000,-  pada  saat  pembukaan  pintu  masuk.  Selanjutnya  biaya  penyimpanan sebesar Rp. 45.000,-/jam atau bergantung pada masing-masing pengelola taksi.
Kepastian tarif transportasi online di Area Bali. Tidak bisa dipungkiri, individu, khususnya di masyarakat  perkotaan  besar,  sudah  lekat  dengan  transportasi  online  yang  memanfaatkan  aplikasi telepon seluler. Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga bisa menyisihkan uang karena banyaknya  promo  yang  diiklankan.  Sampai-sampai  mengunduh  aplikasi  dan  permintaan  yang ditawarkan  melalui  ponsel,  kemudian,  pada  saat  itu,  dengan  sangat  cepat,  pengelola  administrasi
transportasi  bersiap  untuk  menyampaikan  permintaan  atau  membawanya  ke  tujuan  mereka.  Untuk transportasi  sewa  khusus  (di  web),  jaminan  perjalanan  juga  harus  sesuai  dengan  pedoman  materi. Transportasi  sewa  khusus  (on  web)  diatur  dalam  Pedoman  Perwakilan  Pimpinan  Bali  2019  tentang administrasi  transportasi  sewa  khusus  berbasis  aplikasi.  Aturan  bea  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3244/AJ-801/DJPD/2017, tentang Batas Atas dan Batas Bawah Pajak Untuk Angkutan Sewa Luar Biasa. Untuk kursus tandang seperti yang dirujuk di atas,  pajak  yang  dikenakan  adalah  sesuai  dengan  jarak  kursus  dan  lanskap  lapangan  atau  jalan  yang akan  dinavigasi.  Semakin  menyusahkan  bentang  alam  yang  dinavigasi,  semakin  besar/mahal  pajak yang akan dikenakan, begitu juga dengan perhitungan jarak tempuh, semakin jauh jaraknya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Sistem pengendalian retribusi kendaraan umum di Wilayah Bali dilakukan dengan cara:  Menyelesaikan serangan di jalan raya. Selama memimpin penyerangan sesuai undang-undang,  Dishub  Bali  Commonplace  wajib  menyambut/berkoordinasi  dengan  Polisi,  dengan alasan  bahwa  oknum  utama  dari  Dishub  diizinkan  untuk  menyelesaikan  penyerangan  yang  memiliki pernyataan  PPNS  (pemeriksa  pegawai  pemerintah).  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  I  Ketut Subagiartha  selaku  Top  of  the  Traffic  Request  Segment  of  the  Bali  Common  Transportation Administration,  saat  turun  ke  jalan  tol  untuk  melakukan  penertiban,  baik  DISHUB  maupun  polisi memiliki  berbagai  kewajiban  dan  kemampuan.  Dimana  polisi  bertanggung  jawab  menghentikan kendaraan, sedangkan DISHUB memeriksa arsip perjalanan, laporan yang harus diperiksa, khususnya izin fungsional yang saat ini digantikan dengan Kartu Pengawasan (KPS) dan Tes Keur (KIR).
Pengawasan pajak di terminal atau hub transportasi darat Pengawasan tugas di terminal akan diselesaikan  sebenarnya  oleh  DISHUB,  DISHUB  dapat  diberikan  surat  tugas  dari  otoritas  yang disetujui  di  DISHUB  Wilayah  Bali.  Pengawasan  akan  dilakukan  pada  momen-momen  penting, misalnya  Idul  Fitri,  Natal,  dan  Tahun  Baru.  Pada  acara-acara  ketat  yang  signifikan,  pengemudi  atau pengelola uang biasanya menipu dalam pungutan yang mengesankan pada pelancong. Disebutkan oleh Bapak  I  Made  Widiada  selaku  Top  of  the  Segment  untuk  Organisasi  Administrasi  Perhubungan Umum Bali, khususnya mengenai sistem pengendalian bea masuk angkutan umum, juga dilengkapi di pos-pos penandaan, mengingat dalam posting ini tujuan kursus yang akan dilayani akan diungkapkan. Melalui secara bersamaan ada nilai retribusi yang dibebankan kepada pelancong, kemudian, pada saat itu, pajak juga dicatat dari tiket yang diberikan kepada pelancong.
Seperti yang diungkapkan  oleh Bapak  I  Gede Kamajaya, selaku Top of Control Part Dishub Bali,  dalam  upaya  pengendalian  yang  produktif  dan  powerfull,  Dishub  sebaiknya  memanfaatkan aplikasi  yang  akan  digunakan  dalam  pengendalian  lapangan,  khususnya  dengan  memanfaatkan scanner  tag.  .  Perangkat  ini  digunakan  untuk  menjamin  kelangsungan  pengendalian  serta  untuk menjamin  kesejahteraan  dan  kenyamanan  pemudik  kendaraan  umum,  mengingat  angkutan  umum  di Kawasan  Bali  sering  digunakan  oleh  wisatawan,  baik  lokal  maupun  asing.  Dengan  memanfaatkan scanner tag ini dalam pengendalian angkutan umum, selain lebih efektif juga akan mempermudah cara pengendalian izin angkutan umum yang paling umum.
2. Hambatan Dalam Penertiban Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali
Saat  ini,  banyak  variabel  yang  merusak  cara  pengendalian  tugas  yang  paling  umum,  khususnya  di Wilayah Bali, mengingat bencana Coronavirus telah melanda dunia, mengingat Wilayah Bali selama 3 (tiga)  tahun  terakhir.  .  Pandemi  virus  corona  adalah  episode  penyakit  paling  signifikan  di  seluruh keberadaan  industri  perjalanan  Bali.  Jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  Bali  turun  drastis  menjadi 82,96%. Ketiadaan wisatawan ini memberikan saran untuk kesimpulan organisasi industri perjalanan di Bali yang membawa kerugian moneter sebesar Rp. 9,7 triliun setiap bulan berdasarkan catatan BPS PDB pada tahun 2021. Penutupan akses, atraksi, dan perkantoran industri perjalanan membuat jumlah kunjungan  wisatawan  lokal  dan  asing  ke  Bali  turun  drastis.  tajam.  Selain  itu,  sejak  diterbitkannya Peraturan  Pendeta  dan  Kebebasan  Dasar  (Permenkumham)  Nomor  11  Tahun  2020  tanggal  Jalan  31 Tahun  2020  yang  secara  resmi  melarang  masuknya  orang  luar  ke  Indonesia,  termasuk  Bali  untuk melakukan latihan industri perjalanan, jumlah Kunjungan wisatawan ke Bali pasti berkurang. . Hal ini sangat  mempengaruhi  para  pelaku  bisnis  di  bidang  transportasi,  tidak  sedikit  armada  yang  diklaim ditawarkan  dengan  harga  murah  untuk  menutupi  kerugian  dan  juga  membayar  perwakilan  mereka. Seperti diketahui saat ini, penurunan tingkat hunian atau hunian angkutan industri travel di Bali sudah hampir  100%  sejak  Covid.  Dengan  adanya  kasus  ini,  otoritas  publik,  untuk  situasi  ini  Administrasi Perhubungan  Umum  Bali,  mengalami  kendala  dalam  pengendalian  kendaraan,  khususnya  dalam pengendalian pajak kendaraan.
Cara  para  pelaku  bisnis ini  adalah  dengan  menaikkan  bea  kendaraan  di  atas  dari  pajak  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  selain  itu  ada  aturan  mengenai  jangkauan  terjauh  barang  di  dalam kendaraan (musafir), yang biasanya sebesar 100 persen, namun sejak pandemi itu telah dibatasi hingga batas  75%  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran.  penyebaran  virus  Corona,  maka  cara utama  para pelaku  bisnis  agar  terhindar  dari  musibah  adalah  dengan  memungut  retribusi  kendaraan.  Hal  ini tergantung  pada  konsekuensi  dari  hasil  rapat  kerja  antara  Mendagri  dan  Dinas  Perhubungan (Kemenhub). Tidak kurang dari 3 (tiga) hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pedoman taksi online  terdekat.  Pertama,  negara  bagian  terdekat, terlepas  dari  apakah  biasa,  daerah,  atau  kota,  tidak memiliki posisi untuk mengendalikan transportasi online sesuai Sambungan Peraturan 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Provinsi.  Kedua,  legislatif  lingkungan  tidak  memiliki  rencana  pengeluaran  yang memadai  untuk  membantu  pengelolaan  transportasi  kontrak  yang  luar  biasa.  Ketiga,  ketidakhadiran Penguji Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi penghambat atau penghambat dalam pengendalian tol kendaraan  umum.  Dinas  Perhubungan  Umum  Bali  berkewajiban  memfasilitasi  dan  membantu  Polri untuk  melakukan  penertiban  jalan  dengan  alasan  Polri  sebagai  PPNS  dan  memiliki  posisi  untuk melakukan pendalaman.
Untuk  saat  ini,  Organisasi  Angkutan  Umum  Bali  yang  berkuasa  di  seluruh  Bali  hanya memiliki  1  (satu)  pejabat  yang  memiliki  wasiat  PPNS,  sehingga  menyulitkan  Dishub  untuk menyelesaikan mogok kerja. Satu lagi kendala dalam mengontrol pengakuan angkutan umum di antar negara  bagian adalah tidak  adanya  kesadaran  masyarakat  atau pelaku  bisnis  untuk  berurusan  dengan otorisasi. Salah satu aspek penting untuk latihan bisnis termasuk transportasi, baik untuk transportasi orang dan barang dagangan di ruang-ruang kemacetan waktu sibuk, adalah hibah. Demikian pula jual beli  izin  usaha  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  sah  bagi  suatu  perkumpulan  perdagangan,  bagi suatu  perkumpulan  kendaraan  umum,  keniscayaan  yang  sah  adalah  sebagai  suatu  penghargaan tindakan  angkutan.  Perizinan  merupakan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  setiap  kendaraan  yang mengangkut pelayar dan bertumpu pada suatu beban (muatan).
Hambatan  berikut  adalah  kebutuhan/tidak  dapat  diaksesnya  peralatan  unik  untuk  membaca dengan  teliti  tag  pemindai.  Instrumen  yang  luar  biasa  ini  diperlukan  saat  ini  untuk  mengefisienkan, mempercepat,  dan  menjamin  ketepatan  informasi  dalam  pengendalian  pajak  di  parkway.  Di  era modern ini, aparatur ini sebenarnya ingin membantu para pejabat agar lebih berhasil dan efektif dari segi  waktu  dan  biaya,  mengingat  saat  ini  pengendalian  masih  dilakukan  dengan  menggunakan kerangka  manual  sehingga  akan  membuat  terhambatnya  akses  jalan.  jalan  tol.  Dalam  rangka  itu, perangkat  tersebut  dapat  dimanfaatkan  dengan  menyaring  kendaraan  pada  label  standar,  setelah diperiksa  secara  lengkap  akan  menampilkan  data  pada  dashboard  yang  terkomputerisasi,  khususnya pada  transportasi  berbasis web,  termasuk  pungutan  dari  kendaraan  tersebut,  dengan  alasan  bahwa  di dasbor  lanjutan  semua  informasi  dari  kendaraan  dicatat.  yang  saat  ini  bekerja.  Berdasarkan  Perda Perhubungan  Nomor  108  Tahun  2017,  dashboard  yang  terkomputerisasi  tersebut  dapat  diakses  oleh Ketua Umum, Ketua Organisasi, Wakil Pimpinan, Pejabat/Ketua Kota sesuai dengan jabatannya.
Survei  Kabid  Perhubungan  Darat  Dinas  Perhubungan  yang  mendekati  dashboard  yang terkomputerisasi  akan  mempermudah  penyaringan  taksi  online  yang  perlu  dilakukan  Dinas Perhubungan.  Dengan  masuknya  dashboard  yang  terkomputerisasi,  nantinya  dengan  asumsi  ada masalah  dengan  pengemudi,  otoritas  publik  bisa  memberikan  disiplin  dan  arahan.  Untuk  sementara, jika  ada pelanggaran  perizinan  yang  diajukan  oleh  perangkat  dengan  penyesuaian  elemen  bisnis  dan masuk lebih awal ke dashboard ini, otoritas publik juga dapat memberlakukan sanksi dan waktu yang dihabiskan  untuk  mengidentifikasi  kendaraan  tersebut  akan  lebih  mahir  dan  tidak  akan  ada penyumbatan selama gerakan.
Dari  beberapa  kendala  dalam  pengendalian  retribusi  kendaraan  umum  di  Wilayah  Bali, Cabang  Perhubungan  telah  melakukan  langkah  atau  upaya  dengan  tujuan  agar  angkutan  umum  di Wilayah  Bali  tetap  terlindungi,  nyaman  dan  terawat.  Saat  ini,  mengingat  pandemi  virus  corona mempengaruhi wilayah transportasi, maka ada beberapa latihan fungsional pada transportasi terbuka. Selain itu, cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bali agar angkutan terbuka tetap berjalan dengan baik adalah: Mengarahkan kepada barang-barang yang sah diangkut untuk mengurus perijinan, memberikan  pengarahan  kepada  pengemudi  agar  dalam  bekerja  kendaraan  di  jalan  tol  umumnya menggunakan  Pedoman  Tata  Usaha.  Minimal  (SPM)  sehingga  membantu  klien  memiliki  rasa  aman yang  kokoh,  menyenangkan,  cepat  dan  sederhana,  dan  memberikan  akomodasi  dalam  organisasi, termasuk organisasi otorisasi. Dalam sosialisasi atau sosialisasi angkutan umum yang dilakukan oleh
Dishub  Provinsi  Bali.  Yang  dikaitkan  dengan  Dishub  Bali  adalah:  Tentang  pemenuhan  hibah kendaraan  dan  pengemudi  kendaraan,  seperti  KIR  (pengujian  kendaraan  biasa/setengah  tahun),  SIM (Surat  Izin  Mengemudi),  STNK,  hibah  kursus,  tentang  teknik  atau  normalisasi  kendaraan.  atau jenderal perhubungan, misalnya, dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat gelap dengan komposisi putih dan diberi kode khusus, sehubungan dengan tidak dapat dipindahkannya izin  yang  akan  diterapkan  dengan  asumsi  ada  penyerangan,  seperti  tilang.  .  Sebagian  dari  kegiatan otoritas publik di atas tidak dapat diharapkan dapat berjalan dan bermanfaat dalam mengurangi jumlah pengemudi gelap atau perjalanan di Area Bali.
Terlepas dari pendekatan-pendekatan di atas, masih ada pengaturan baru yang akan dilakukan oleh otoritas publik dalam menyelesaikan permintaan sosial, terutama tentang perjalanan atau spesialis yang  melanggar  hukum,  untuk  lebih  spesifik  dengan  mencampur  dan  menjalankan  apa  yang diperintahkan dalam PERDA lebih serius. . Antar komunitas Urban di dalam Area), pengarahan yang lebih  baik  antar  organisasi,  dan  memberi  arahan  dengan  memimpin  pengawasan  rutin.  Menaklukkan halangan sehubungan dengan ditetapkannya jumlah fakultas yang memiliki deklarasi PPNS luar biasa, Divisi  Perhubungan  telah  melakukan  langkah-langkah,  khususnya:  Menyebutkan  kepada  Pemerintah Pusat  untuk  situasi  ini  Dinas  Perhubungan  dengan  tujuan  agar  bantuan  diberikan  sebagai  staf  yang memiliki  Pengesahan  PPNS,  mengirimkan  tenaga  dari  Dinas  Perhubungan  Umum  Bali  kepada Pemerintah Pusat (Dinas Perhubungan) untuk diberikan persiapan PPNS, guna memperbanyak jumlah PPNS di Dinas Perhubungan Umum Insi Bali.
Hambatan belum maksimalnya perizinan para eksekutif, untuk mengatasi hal tersebut DPRD Bali  (DISHUB  BALI)  telah  memberikan  pendekatan  untuk  meningkatkan  kewenangan  pengurus, antara  lain  dengan  memperluas  keberadaan  kendaraan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  angkutan terbuka, yang awalnya cukup besar selama 5 (lima) tahun sampai sekarang. diganti menjadi 10 (satu dekade.  Selanjutnya  bekerja  pada  persyaratan  peraturan  unik  untuk  transportasi  sewaan  yang  luar biasa  (di  web)  sejauh  mendapatkan  hibah,  tidak  ada  persyaratan  untuk  uji  Keur  (KIR)  kendaraan. Batasan  untuk  perangkat  keras  modern  yang  belum  dimiliki  oleh  Cabang  Perhubungan,  saat  ini DISHUB  BALI  telah  membuat  rencana  dalam  Rencana  Belanja  Bersama  Bali  untuk  mengamankan aparat  yang  lebih  disempurnakan  sehingga  dapat  mempermudah  petugas  Administrasi  Perhubungan untuk mengontrol retribusi kendaraan di parkway.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  sebagai  berikut:  Sistem  pengendalian retribusi  kendaraan  umum  di  Wilayah  Bali  dilakukan  melalui:  Penyelesaian  penyerangan  terhadap parkway. Dalam memimpin pemogokan sesuai undang-undang, Dinas Perhubungan Umum Bali wajib menyambut/berkoordinasi  dengan  Kepolisian,  dengan  alasan  pihak  utama  Dishub  diperbolehkan melakukan  penyerangan  tersebut  dengan  autentikasi  PPNS.  Pengendalian  pungutan  di  terminal  atau hub  transportasi  darat.  Pengendalian  pungutan  di  terminal  akan  dilakukan  oleh  dan  oleh  DISHUB, DISHUB dapat dilengkapi dengan surat tugas dari instansi yang berwenang di DISHUB Wilayah Bali.
Kewenangan  penetapan  retribusi  Daerah  Bali  meliputi:  AKDP  (Angkutan  Dalam  Kota): Dalam  angkutan  AKDP,  pajak  bergantung  pada  lintasan  yang  ditempuh,  baik  jarak  tempuh  (km) maupun  keadaan  lintasan  yang  dilalui.  TAKSI  :  Untuk  angkutan  taksi,  kepastian  perjalanan  akan bergantung  pada  usulan  pengelola  taksi  dan  selanjutnya  tidak  sepenuhnya  ditentukan  oleh  otoritas Umum. SEWA Luar Biasa (On the web): Untuk angkutan sewa khusus (on web) besarnya tergantung pada Peraturan Kepala Jenderal Pertanahan nomor SK.3244/AJ-801/DJPD/2017 tentang tarif retribusi atas dan bawah.
Hambatan  yang  ada  pada  saat  pengendalian  retribusi  di  Wilayah  Bali  antara  lain.  Penetapan jumlah  fakultas  PPNS  (ahli  pegawai  negeri)  diklaim  Dishub  Bali  Biasa.  Penatausahaan  angkutan umum  perseorangan  memungkinkan  yang  masih  belum  bisa  dibilang  ideal  diselesaikan  oleh pengelola. Kantor dan yayasan yang lebih modern belum dapat diakses untuk memiliki pilihan untuk melakukan persyaratan dengan sukses dan mahir.
2. Saran
Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti: Dalam penetapan tarif angkutan  umum  orang  perlu  adanya  kajian  yang  komprehensif  sehingga  tidak  merugikan  berbagai pihak . Perlunya  penambahan  anggota  atau  personil  yang  memiliki  sertifikat  PPNS  di  Provinsi  Bali .
Pemerintah daerah (DISHUB BALI) perlu untuk segera menganggarkan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan pengawasan tarif angkutan umum orang di jalan raya.

## DAFTAR BACAAN
Al-qadri,  M.  A.  (2022). Analisis  Hukum  Fungsi  Pengawasan  Dinas  Perhubungan  Pada  Pelaksanaan  Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar . Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Ferdiansyah, V. (2018). Efektivitas Pelayanan Angkutan Kota Bersubsidi Berdasarkan Peratuan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 di Kabupaten Lumajang . Fakultas Hukum. Universitas Jember. Muhammad, A. (1991). Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara . Bandung: Citra Aditya Bakti. Purwosutjipto, H. M. N. (1991). Pengertian pokok hukum dagang indonesia 3 hukum pengangkutan . Djambatan. Sari, E. P. (2019). No TitleFungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru . Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau. Sanyoto,  A.  B.  (2018). Implementasi  Perizinan  Trayek  Angkutan  Kota  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Malang. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Suratman, & Dillah, P. (2013). Metode penelitian hukum . Bandung : Alfabeta. Suwarjoko, W. (1990). Merencanakan sistem pengangkutan . Bandung ITB. Wijaya, A. (2016). Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online . Jakarta Timur : Sinar Grafika.