## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspond ence: Elvarayolanda 177@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  putusan  nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  telah  memenuhi  syarat  formil dan  materil  dan  apakah  penjatuhan  pidana  terhadap  putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi  falsafah pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Penulisan  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini  adalah  putusan  ini  telah  memenuhi  memenuhi  syarat  formil sesuai  yang  diatur  pada  Pasal  197  Ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  dan syarat  materil  sesuai  yang  diatur  pada  Pasal  183-185  KUHAP. Akan  tetapi,  dalam  putusan  ini  tidak  terpenuhinya  falsafah pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini  dikarenakan, belum  maksimalnya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Juliari  P. Batubara,  untuk  ke  depan  diperlukan  pengatur  ancaman  pidana mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum.
Kata Kunci: Pelaku; pemidanaan; tindak pidana korupsi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 17-7-2022 Accepted: 20-7-2022
Publish: 4-9-2022
KEYWORDS: Corruption crimes;
criminaliztion; perpetrators.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  whether  the  decision  number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements  and  whether  the  criminal  sentence  against  the decision  number  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  has  fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative  juridical  research  methods.  The  result  of  this  study are:  This  decision  has  fulfilled  the  formal  requirements  as stipulated  in  Article  197  Paragraphs  (1)  and  (2)  of  the  Criminal Procedure  Code  and  the  material  requirements  as  stipulated  in Article 183-185 of the Criminal Procedure Code. However, in this decision  the  philosophy  of  punishment  in  corruption  is  not fulfilled,  this  is  because,  not  yet  maximally  the  punishment imposed  on  Juliari  P.  Batubara.  In  the  future,  it  is  necessary  to regulate  the  death  penalty  for  perpetrators  of  corruption  who commit  corruption  crimes  during  disasters,  both  during  natural and non-natural disasters, so as to create legal certainty.

## A. PENDAHULUAN
Korupsi  di “ Indonesia  telah  mengakar  dan  merusak  sistem  kekuasaan  secara terstruktur, sistematik dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan negara kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat karena adanya distorsi dengan maraknya  perilaku  koruptif  yang  terjadi. 1 Hampir  setiap  saat  cerita  korupsi  di pertontonkan  dan  didengar  melalui  pemberitaan  di  berbagai  media  massa  oleh masyarakat. Bosan dan jenuh, begitulah yang masyarakat rasakan ketika melihat dan mendengar berita seputar korupsi. Akan tetapi, begitulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak  pidana  korupsi  datang  silih  berganti.  Belum  tuntas  satu  kasus  diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. 2
Berdasarkan  konsideran  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Selanjutnya  disingkat  UU  Tipikor)  bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan  menghambat  pembangunan  nasional,  sehingga,  hal  ini  harus  diberantas  dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
Masalah  berkenaan “ dengan  korupsi  sebenarnya  bukan  hanya  menjadi persoalan  bagi  Pemerintah  Indonesia,  tetapi  juga  menjadi  persoalan  di  dunia internasional.  Maraknya  praktik  korupsi  yang  terjadi  merupakan  ancaman  bagi prinsip-prinsip  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  transparasi,  akuntabilitas,  dan integritas,  yang  saat  ini  didengungkan  oleh  dunia  internasional. ” Masyarakat internasional  juga  menilai  bahwa  korupsi  juga  menjadi  ancaman  bagi  stabilitas  dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum.
Beberapa  waktu  lalu,  Indonesia  diserang  wabah  Pandemi  Covid-19.  Dalam situasi  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  secara  resmi  menetapkan  Covid-19  sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI
1 Claudia  Permata  Dinda,  Usman,  Tri  Imam  Munandar, “ Praperadilan  Terhadap  Penetapan Status  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi ” , PAMPAS: Journal  of  Criminal  Law ,  Vol  1  No.  2,  2020,  hlm.  83.  Diakses  dari  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568, pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 15.15 WIB.
2 Oksidelfa  Yanto, “ Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Keadaan Tertentu ( Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition )”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 14 No. 1, 2017, hlm. 52. Diakses dari https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf,  pada  tanggal  8  Mei  2022, pukul 21.05 WIB.
Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Penyebaran  Covid-19  sebagai Bencana  Nasional.  Kepala  BNPB  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana) menetapkan  Status  Keadaan  Tertentu  Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  akibat  Virus Corona  di  Indonesia  berdasarkan  Rapat  Koordinasi  yang  dipimpin  oleh  Menteri Kordinator PMK pada tanggal 28 Januari 2020.
Hal  ini  kemudian  di  manfaatkan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab untuk  menyalahgunakan  kewenangan  yang  dimilikinya  padahal  patut  diketahuinya keadaan  ini merupakan dalam  keadaan  bencana, selanjutnya  dijelaskan  pada  Pasal  2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang menyatakan dengan jelas bahwa: “apabila  korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat di pidana mati” penjelasan pasal  dalam  undang-undang  ini  yakni  keadaan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan bahaya,  kemudian  dikaitkan  dengan  UU  No.  2  Tahun  2020 Jo. Keppres  No.  12  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional  maka  dapat  ditarik kesimpulan jika pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman terberat, yakni pidana mati.
Berdasarkan  unsur-unsur  dari  ketentuan  Pasal  2  UU  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001,  terdapat  kasus  yang memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni kasus korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh  mantan  Menteri  Sosial  Juliari  P.  Batubara  atas  perkara  suap  senilai  Rp.  32,48 Miliar  dari  berbagai  vendor  penyedia  bansos  untuk  masyarakat  Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020.
Kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan Covid- 19  di  Kemensos  (Paket  Sembako)  total  Rp.  5,9  triliun,  dengan  total  272  kontrak  dan dilaksanakan  sebanyak  dua  periode.  Menteri  Sosial  menunjuk  Matheus  Joko  Santoso dan  Adi  Wahyono  sebagai  pejabat  pembuat  komitmen  dengan  cara  penunjukan langsung  rekanan. Fee tiap  paket  bansos  sebesar  Rp10.000,00  (sepuluh  ribu  rupiah) per paket sembako dan nilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket bantuan sosial.  Keduanya  melakukan  kontrak  pekerja  dengan supplier yang  salah  satunya  PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga milik Matheus.
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Juliari P. Batubara atas Pasal 12 huruf (b) Jo.  Pasal  18  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang telah diubah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Adapun penjelasan dari Pasal 12 tersebut pelakunya  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  dengan  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pada saat sidang pembacaan putusan, “ majelis hakim hanya menjatuhkan Juliari dengan pidana penjara selama 12 (dua  belas) tahun. Tentu saja vonis ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari juga dihukum membayar denda sebesar Rp. 500  juta  dan  uang  pengganti  sebanyak  Rp.  14,5  miliar  dan  juga  divonis  tidak  boleh menggunakan  hak  politik  selama  empat  tahun.  Namun,  dalam  salah  satu pertimbangannya,  majelis  hakim  menganggap  cacian  publik  terhadapnya  patut meringankan hukuman Juliari. ” Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, serta divonis masyarakat telah bersalah  padahal  secara  hukum  belum  tentu  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sulit  dilakukan  terlihat dari  banyak  diputus  bebasnya  terdakwa  kasus  tindak  pidana  korupsi  atau  minimnya pidana  yang  ditanggung  oleh  terdakwa  yang  tidak  sebanding  dengan  apa  yang dilakukannya.  Hal “ ini  tentu  saja  sangat  merugikan  negara  dan  menghambat pembangunan  bangsa.  Jika  ini  terjadi  secara  terus  menerus  dalam  waktu  yang  lama, maka  dapat  meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa  kepercayaan  atas  hukum  dan peraturan perundang-undangan oleh warga ” negara.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel    ini  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif,  yaitu  penelitian yang  mempelajari  tentang  peraturan  perundangan  undangan  yang  berkaitan  dengan artikel yang di tulis yaitu tentang Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

## C. PEMBAHASAN
1. Syarat  Formil  dan  Syarat  Materil  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Jkt.Pst.
Fungsi “ yang paling penting dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, yang mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang mana pada prinsipnya menentukan bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti.  Secara kontekstual  ada  tiga  esensi  yang  terkandung  dalam  kebebasan  hakim  dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ” yaitu:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
b. Tidak  seorang  pun  termasuk  pemerintah  dapat  mempengaruhi  atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.
Putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim merupakan puncak dari perkara pidana,  sehingga, “ Hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya  selain  dari aspek  yuridis,  sehingga  putusan  hakim  tersebut  lengkap  mencerminkan  nilai-nilai sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis.  Hakikat  dengan  adanya  pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi  hukum  karena  kurang  pertimbangan  hukum.  Praktik  dalam  peradilan  pidana yang  mana  hakim  sebelum  pertimbangan-pertimbangan  yuridis  dibuktikan,  maka hakim  terlebih  dahulu  akan ” menarik  fakta-fakta  yang  timbul  dalam  persidangan  dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.
Syarat  utama  memungkinkan  adanya  penjatuhan  pidana  adalah  adanya perbuatan  (manusia)  yang  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang,  hal  ini adalah  konsekuensi  dari  azas  legalitas.  Rumusan  delik  ini  penting,  artinya  sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti,didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.
1) Syarat Formil
Pasal  197  Ayat  (1)  KUHAP  diatur  syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  suatu putusan  hakim,  dan  menurut  Ayat  (2)  pasal  itu,  apabila  ketentuan  tersebut  tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pada  Salinan  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst. halaman  1,  unsur  huruf  a  ini  telah  terpenuhi  karena  terdapat  frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Nama lengkap : JULIARI P. BATUBARA Tempat lahir : Jakarta Umur/Tanggal Lahir   : 49 tahun/22 Juli 1972 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Agama : Kristen
Pekerjaan :Mantan  Menteri  Sosial  Republik    Indonesia  Maju Periode Tahun 2019-2020 c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
Kesatu : Sebagaimana “ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  Jo.  Pasal  64  Ayat (1) ” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Atau
Kedua  :  Sebagaimana “ diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  11  Jo. Pasal  18  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  Jo. ” Pasal  64  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
d. Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan keadaan,  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

## Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh  adanya  fakta  hukum  bahwa  terdakwa  Juliari  P.  Batubara adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019- 2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Hartono yang bersesuaian  satu  sama  lain  dengan  keterangan  saksi-saksi  Pepen Nazaruddin,  Adi  Wahyono,  dan  Matheus  Joko Santoso  dan  keterangan terdakwa,  serta  bersesuaian  pula  dengan  barang  bukti  Nomor  18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P  Tahun  2019  tanggal  23  Oktober  2019  tentang  Pembentukan Kemeterian Negara Kabinet Indoensia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

## Ad. 2. Unsur “menerima hadiah”
Menimbang,  bahwa  apada  pelaksanaan  pengadaan  Bansos  Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, terdakwa memerintahkan
saksi  Adi  Wahyono  selaku  KPA  untuk  memungut commitment  fee sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari penyedia Bansos Sembako kecuali penyedia titipan terdakwa, perintah mana  kemudian  disampaikan  oleh  saksi  Adi  Wahyono  kepada  saksi Hartono  selaku  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Sosial  RI  dan  saksi Pepen  Nazarudin  selaku  Dirjen  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial Kemeterian  Sosial  dan  saksi  Matheus  Joko  Santoso  selaku  PPK  untuk menindaklanjutinya.  Fakta  hukum  mana  didukung  oleh  keterangan saksi  Hartono  yang  bersesuaian  satu  sama  lain  dengan  keterangan saksi-saksi  Pepen  Nazaruddin,  Mokhamad  O.  Royani,  Matheus  Joko Santoso dan keterangan terdakwa.
Ad.  3.  Unsur  “padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau  disebabkan  karena  telah melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya.”
Menimbang,  bahwa  dalam  pelaksaan  pengadaan  Bansos  Sembako dalam  rangka  Penanganan  Covid-19  di  Kementerian  Sosial  RI  Tahun 2020  di  atas,  terdakwa  terbukti  telah  menerima  uang  sejumlah Rp32.482.000.000,00  (tiga  puluh  dua  miliar  empat  ratus  dua  miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono dari saksi Harry Van Sidabukke,  saksi Ardian  Iskandar  Maddanatja  dan  para  penyedia  pengadaan  Bansos lainnya  sebagaimana  telah  diuraikan  secara  lengkap  dan  terperinci dalam unsur "menerima hadiah" di atas.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah terdakwa mengetahui  atau  patut  menduga  hadiah  berupa  uang  yang  diterima oleh    terdakwa  melalui  saksi  Matheus  Joko  Santoso  dan  saksi  Adi Wahyono  dari  saksi  Harry  Van  Sidabukke,  saksi  Ardian  Iskandar Maddanatja dan para penyedia pengadaan Bansos Sembako lainnya di atas diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan dengan kewajibannya.
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
(1) “Menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan menurut  hukum  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo.
Pasal  18  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Juncto  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
(2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  Pidana  Penjara selama  11  (sebelas)  tahun,    dikurangi  selama  Terdakwa  berada dalam  tahanan  dengan  perintah  supaya  Terdakwa  tetap  ditahan dan  Denda  sebesar  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
(3) Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  uang  pengganti  kepada negara  sebesar  Rp.  14.597.450.000,00  (empat  belas  miliar  lima ratus  sembilan  puluh  tujuh  juta  empat  ratus  lima  puluh  ribu rupiah),  jika  Terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  dalam waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  dapat disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti tersebut,  jika  tidak  mencukupi  dipidana  penjara  selama  2  (dua) tahun;
(4) Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  terdakwa  berupa pencabutan  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik  selama  4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
(5) Menyatakan  barang  bukti  nomor  1  sampai  dengan  nomor  533 dipergunakan dalam perkara lain.
(6) Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).”
f. Pasal  peraturan  perundangan-undangan  yang  menjadi  dasar pemidanaan  atau  tindakan  dan  pasal  peraturan  perundang-undangan yang  menjadi  dasar  hukum  dari  putusan,  disertai  keadaan  yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Pada  Salinan  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst. halaman  629  juga  telah  memenuhi  unsur  huruf  f.  Pasal  yang  menjadi dasar  hukum,  yakni  Pasal  12  huruf  b  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana  dakwaan  alternatif  ke  satu  Penuntut  Umum,  serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.
Keadaan yang memberatkannya, yaitu:
1. Terdakwa “ disebut  tidak  mengakui  perbuatannya  telah  melakukan tindak  pidana  korupsi  pengadaan  paket  bansos  penanganan  Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.
2. Tindakan  korupsi  Juliari  dilaksanakan  saat  Indonesia  sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam ” pandemi Covid-
19.
Adapun keadaan yang meringankannya, yaitu:
1. Terdakwa “ belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa  sudah  cukup  menderita  dicerca,  dimaki,  dihina  oleh masyarakat.
3. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum  terdakwa  belum  tentu  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Selama persidangan kurang lebih  4  (empat)  bulan  terdakwa  hadir  dengan  tertib,  tidak  pernah bertingkah  dengan  macam-macam  alasan  yang  akan  mengakibatkan persidangan  tidak  lancar,  padahal  selain  sidang  untuk  dirinya  sendiri selaku  terdakwa,  terdakwa  juga  harus  hadir  sebagai  saksi  dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. ”
g. Hari  dan  tanggal  diadakannya  musyawarah  majelis  hakim  kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
Pada  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  juga  telah memenuhi unsur huruf g. siding majelis hakim dilaksanakan sebanyak 19 kali yang dimulai dari April 2021 hingga Agustus 2021.
h. Pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi  semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
Pada  Salinan  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst.  yang terdapat  pada  halaman  629  juga  telah  memenuhi  unsur  huruf  h  yang berbunyi:
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tersebut di atas, terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut;
2. Menjatuhkan “ pidana  oleh  karenanya  kepada  Terdakwa  dengan pidana  penjara  selama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana  denda sejumiah  Rp.  500.000,000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 6 (enam) ” bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumiah Rp. 14.597 450.000 00 (empat belas miliar lima  ratus  Sembilan  puluh  tujuh  juta  empat  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayar  paling  lama  1
(satu)  bulan  setelah  perkara  ini  mempunyai “ Ketentuan  kepada siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan  menyebutkan  jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti kekuatan hukum tetap,  maka  harta  benda  Terpidana  dlrampas  untuk  menutupi kerugian  negara  tergebut  dan  apabilia  harta  bendanya  tidak mencukupi  untuk  membayar  uang  penggant  maka  diganti  dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  Terdakwa  berupa pencabutan  hak  untuk  dipillih  dalam  jabatan  publik  selama  4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan  dengan  jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas ” yang berjumlah 533.
i. Ketentuan  kepada  siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan menyebutkan  jumlahnya  yang  pasti  dan  ketentuan  mengenai  barang bukti.
Pada  Salinan  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst.  juga telah memenuhi unsur huruf i, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu  rupiah) yang terdapat pada  halaman  661  dalam  salinan  putusan.  Lalu,  mengenai  alat  bukti dalam hal ini terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti dan alat bukti elektronik.  Alat  bukti  surat  berjumlah  45  item  yang  terdapat  pada halaman  445-450  dalam  salinan  putusan,  sedangkan  alat  bukti elektronik berjumlah 553 item yang terdapat pada halaman 451-496.
j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
Tidak ada surat atau keterangan palsu.
k. Perintah  supaya  terdakwa  ditahan  atau  tetap  dalam  tahan  atau dibebaskan.
Dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. yang terdapat pada  halaman  630 juga  telah  memenuhi  unsur huruf  k,  yang  terdapat pada  bagian  mengadili  angka  7  yang  menyebutkan  “Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara”.
l. Hari  dan  tanggal  putusan,  nama  penuntut  umum,  nama  hakim  yang memutus dan nama panitera. 3
Pada  salinan  putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst.  telah memenuhi  unsur  huruf  l  yang  terdapat  pada  halaman  661,.  Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 23 Agustus 2021 oleh Muhammad Damis,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Yusuf  Pranowo,  S.H.,  M.Hum., dan  Hakim  Adhoc  Joko  Subagyo,  S.H.,  M.T.,  masing-masing  sebagai Hakim  Anggota,  putusan  ini  diucapkan  dalam  yang  terbuka  untuk umum  pada  hari  dan  tanggal  itu  juga  oleh  Majelis  Hakim  tersebut, dengan  dibantu  oleh  Min  Setiadhi,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti, dengan dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Terdakwa yang didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya. Ketentuan “ Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan  suatu  putusan  pengadilan  (pemidanaan),  hendaknya  ditaati  dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan di dalamnya.  Oleh karena itu, ketentuan
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 283.
yang  termuat  dalam  Pasal  197  Ayat  (1)  KUHAP  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat memaksa  ( mandatory ),  perintah  ( imperatif )  dan  tidak  bisa  diperluas  ( limitatif ).
Karena  apabila  tidak  memenuhi  ke  dua  belas  materi  muatan  dalam  amar  suatu putusan  pemidanaan  dapat  berakibat  batal  demi  hukum. ” Untuk  mengetahui  arti penting pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l KUHAP dalam suatu putusan.
Dengan lengkapnya keseluruhan poin dari huruf a hingga huruf I maka penulis menyatakan bahwa dalam hal ini hakim telah memenuhi syarat formil yang menjadi ketentuan dalam memutus suatu perkara.

## 2) Syarat Materil
Syarat  materil  diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP,  yang  mana  pasal  ini menyatakan: “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya.”  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  fungs i  barang  bukti dalam sidang pengadilan adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah serta Mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil  atas  perkara  sidang  yang  ditangani, yang kemudian setelah  barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah  maka barang  bukti  tersebut  dapat  menguatkan  keyakinan  hakim  atas  kesalahan  yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  syarat  materil  yang  harus  di  penuhi  dalam  memutus  suatu perkara maka berkenaan dengan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst penulis  menyimpulkan  bahwa  Hakim  telah  memenuhi  syarat  materil  yang  harus dipenuhi, hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi
Dalam  salinan  putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst yang terdapat pada halaman 42-425 ada 44 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.
2. Keterangan Ahli
Keterangan  ahli  di  dalam  salinan  putusan  Nomor  29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN Jkt.Pst yang terdapat pada halaman 431-442 dalam kasus ini merupakan  dua  ahli  hukum  Pidana,  yaitu    Prof.  Dr.  Nur  Basuki  Minarno, S.H., M.Hum. dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
3. Surat
Terdapat 45 surat yang menjadi alat bukti dalam putusan Juliari P. Batubara  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum,  di  dalam  Salinan  Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. berada pada halaman 445-450.
4. Petujuk
Dalam  hal  ini  petunjuk  yang  digunakan  oleh  hakim  merupakan kumpulan  barang  bukti  yang  berjumlah  533  yang  dalam  salinan  putusan Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst.    terdapat  pada  halaman  630 hingga 661, terdiri dari berbagai item baik itu berbagai Handphone, uang tunai, dan sebagainya.
5. Keterangan terdakwa
Dalam  Salinan  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN  Jkt.Pst. yang terdapat pada halaman 495-520 ini pada intinya terdakwa Juliari P. Batubara tidak mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan tindak pidana  korupsi  pengadaan  paket  bansos  penanganan  Covid-19  wilayah Jabodetabek  tahun  2020,  sehingga,  juga  menjadi  alasan  yang memperberatkan hakim dalam menjatuhi putusannya.
Sehingga dengan demikian penulis menyatakan bahwa dalam hal ini hakim telah memenuhi syarat materil yang menjadi ketentuan dalam memutus suatu perkara.
2. Falsafah  Pemidanaan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
Falsafah “ pemidanaan  sebagai  landasan  filosofis  merumuskan  ukuran  atau dasar  keadilan  apabila  terjadi  pelanggaran  hukum  pidana.  Dalam  konteks  ini, pemidanaan  erat  hubungannya  dengan  proses  penegakan  hukum  pidana.  Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut ” norma substantif.
Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem  (aturan  perundang-undangan)  untuk  fungsionalisasi/  operasionalisasi/ konkretisasi  pidana  dan  keseluruhan  sistem  (aturan  perundang-undangan)  yang mengatur  bagaimana  hukum  pidana  ditegakkan  atau “ dioperasionalkan  secara konkret,  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi  (hukum)  pidana.  Dari  sudut  ini  maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem  Hukum  Pidana  Materiil/Substantif,  sub-sistem  Hukum  Pidana  Formil  dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat  dari  norma-norma  hukum  pidana  substantif),  sistem  pemidanaan  dapat diartikan  sebagai  keseluruhan  sistem  aturan/norma  hukum  pidana  materiil  untuk pemidanaan; ” atau  Keseluruhan  sistem  aturan/norma  hukum  pidana  materiel  untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
Dari  tolok  ukur  demikian  maka  dapat  dilihat  bahwa  falsafah  pemidanaan berorientasi kepada model  keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana.  Terdapat  tiga  golongan  utama  teori  untuk  membenarkan  penjatuhan  pidana atau yang sering disebut dengan pemidanaan. 4 Teori tersebut yaitu: 1) Teori absolut atau teori pembalasan, 2) Teori relative atau teori tujuan, 3) Teori gabungan. 5
1) Teori Pembalasan
Menurut  teori  ini,  dasar “ hukuman  harus  dicari  dari  kejahatan  itu sendiri,  karena  kejahatan  itu  telah  menimbulkan penderitaan  bagi  orang  lain, sebagai  imbalannya  ( vergelding )  si  pelaku  harus  diberi  penderitaan.
Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang  memang  sengaja  ditimpakan  karena  diyakini  juga  mempunyai  manfaat yang ” berbeda-beda.
Apabila  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  teori  pembalasan  ini berbicara  tentang  sanksi  apa  yang  akan  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap  kejahatan  atau “ tindak  pidana  selalu  menimbulkan  korban,  dan akibat  yang  ditimbulkan  bermacam-macam  sesuai  dengan  jenis  atau  bentuk tindak  pidananya.  Korban  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  secara  individu ataupun  bersama-sama  menderita  kerugian,  termasuk  luka  fisik  maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana  pada  suatu  negara  baik  disengaja  maupun  karena  kelalaian, ” namun demikian  setidaknya  terdapat  dua  unsur  yang  melekat  pada  korban  yakni penderitaan dan ketidakadilan.
Mendasarkan pengertian “ tindak pidana dalam perspektif yuridis maka pihak yang menjadi korban adalah negara (pemerintah) dalam hal ini terdapat kerugian  negara.  Kerugian  yang  dimaksud  adalah  kerugian  keuangan  negara atau  kerugian  perekonomian  negara,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  2  dan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Selain  itu,  dalam  hal  ini masyarakat  juga  dirugikan  karena  telah  diambil  hak ” yang  seharusnya diperolehnya.
Dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Juliari  P.  Batubara, negara  mengalami  kerugian  sebesar  Rp.  32.480.000.000,00  (tiga  puluh  dua
4 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,  2019, hlm. 29.
5 Achmad  Soema  Dipradja, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Alumni,    Bandung,  1982,  hlm. 245.
miliar empat ratus  delapan  puluh juta  rupiah) dari  berbagai  vendor  penyedia bansos untuk masyarakat Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020, sedangkan  penderitaan  yang  dialami  oleh  rakyat  adalah  haknya  dipotong sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako.
Dalam teori pembalasan ini, selain membahas penderitaan juga dibahas mengenai  hukuman  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi.  Akan  tetapi  di dalam  putusan,  hakim  menjatuhkan  vonis  12  tahun  penjara,  dalam  hal  ini menurut  penulis  vonis  tersebut  belum  sesuai  dengan  falsafah  pemidanaan dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mana  idealnya  jika  dikaitkan  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  yakni  Pasal  2,  Juliari  P.  Batubara  seharusnya  dapat  dijatuhkan  pidana mati  dikarenakan  Juliari  P.  Batubara  melakukan  tindak  pidana  korupsi  pada saat terjadi bencana Pandemi Covid-19.
2) Teori Tujuan
Teori tujuan juga disebut teori utilitarian , teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut atau teori pembalasan.  Secara garis besar, tujuan pidana menurut  teori  ini  bukanlah  sekedar  pembalasan,  akan  tetapi  untuk mewujudkan ketertiban yang ada di masyarakat luas. 6
Teori  tujuan  ini  mengutamakan  terciptanya  ketertiban  masyarakat melalui  tujuan  untuk  membuat  si  pelaku  tindak  pidana  tidak  melakukan kejahatan  lagi.  Teori  ini  dalam  hukum  pidana  dapat  dikelompokkan  menjadi dua, yaitu prevensi umum ( generale preventie ) dan prevensi khusus ( specialle preventie ). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi.
Prevensi  umum  dalam  tindak  pidana  korupsi    menekankan  bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi karena masyarakat mengetahui apabila melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sanksi yang berat, sedangkan prevensi khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi  menekankan bahwa tujuan  pidana  itu  adalah  untuk  menghukum  pelaku  itu  sendiri  supaya menyadari  kesalahan  yang  telah  diperbuat  dan  tidak  mengulangi  kembali perbuatannya tersebut yang merugikan negara dan juga rakyat.
Apabila  dikaitkan  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh Juliari P. Batubara, menurut penulis Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh
6 Koeswadji, Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.
Juliari  P.  Batubara  harus  diberikan  sanksi  yang  tegas,  karena  Tindak  Pidana Korupsi  yang  telah  dilakukan  oleh  Juliari  P.  Batubara  bukanlah  perbuatan terpuji, dan dilakukan pada saat Bencana Pandemi Covid-19, sehingga, apabila sanksi  yang  tegas  dijatuhkan  kepada  Juliari  P.  Batubara,  maka  masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
3) Teori Gabungan
Teori  gabungan  mengkombinasikan  dua  tujuan  pemidanaan  yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan  terhadap  masyarakat. “ Dari  ketiga  teori  pemidanaan  tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih  baik.  Munculnya  teori  pembalasan  dengan  sifat  yang  tegas  terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih  besar  yang  ingin  dicapai  dalam  menjatuhkan  pidana,  sehingga,  melalui teori  relatif  dimunculkan  konsep  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemidanaan. Kemudian  disempurnakan  lagi  dengan  munculnya  teori  gabungan  dengan menekankan tujuan pemidanaan yang ” seimbang.
Apabila  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  teori  gabungan merupakan kombinasi dari pembalasan dan tujuan. Adapun teori pembalasan ini berbicara tentang sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku  tindak pidana  korupsi  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan, teori tujuan berbicara tentanag bagaimana sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bukan hanya pada pelaku, akan tetapi juga kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, di mana seharusnya  Juliari  P.  Batubara  dapat  dijatuhi  pidana  mati  dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada masa Bencana Pandemi Covid-19, akan tetapi  Juliari  P.  Batubara  hanya  divonis  hukuman  12  tahun  penjara,  sehingga teori ini tidak memenuhi falfasah pemidanaan dikarenakan Juliari P. Batubara tidak dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya.
Apabila  dilihat  secara  lebih  rinci,  berdasarkan  Silogisme  Hukum  yang merupakan  penarikan  kesimpulan  melalui  penalaran  dari  yang  bersifat universal  (prinsip)  kepada  yang  bersifat  partikular  (kasus  atau  contoh  yang bersifat khusus) yakni dengan menggunakan deduksi, terdapat kejanggalan di dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Hal  ini  dikarenakan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  belum
mencerminkan  Silogisme  Hukum.  Adapun  pertimbangan  tersebut  terbagi menjadi dua, yakni keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan yang memberatkannya, yaitu:
1. Terdakwa “ disebut  tidak  mengakui  perbuatannya  telah  melakukan tindak  pidana  korupsi  pengadaan  paket  bansos  penanganan  Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.
2. Tindakan  korupsi  Juliari  dilaksanakan  saat  Indonesia  sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam pandemi ” Covid-
19.
Adapun keadaan yang meringankannya, yaitu:
1. Terdakwa “ belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa “ sudah  cukup  menderita  dicerca,  dimaki,  dihina  oleh masyarakat.
3. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum  terdakwa  belum  tentu  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Selama  persidangan  kurang  lebih  4  (empat)  bulan  terdakwa  hadir dengan  tertib,  tidak  pernah  bertingkah  dengan  macam-macam  alasan yang  akan  mengakibatkan  persidangan  tidak  lancar,  padahal  selain sidang  untuk  dirinya  sendiri  selaku  terdakwa,  terdakwa  juga  harus hadir  sebagai ” saksi  dalam  perkara  terdakwa  Adi  Wahyono  dan Matheus Joko Santoso. ”
Adapun  berdasarkan  Pasal  52  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang menentukan:
“ Bilamana  seorang  pejabat  karena  melakukan  perbuatan  pidana melanggar  suatu  kewajiban  khusus  dari  jabatannya,  atau  pada  waktu melakukan  perbuatan  pidana  memakai  kekuasaan,  kesempatan  atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat di tambah sepertiga.”
Berdasarkan  Pasal  tersebut,  seharusnya  Juliari  P.  Batubara  dapat diberikan hukuman maksimal, bahkan hukumannya dapat ditambah sepertiga dikareakan  Juliari  P.  Batubara  merupakan  pejabat  negara  yang meyalahgunakan  kekuasaannya  dengan  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  saat  Bencana  Pandemi  Covid-19.  Sedangkan  jika  dikaitkan  dengan keadaan  meringankan  berdasarkan  KUHP  terdapat  alasan-alasan  yang meringankan pidana adalah:
1. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan (3))
2. Membantu ( medeplichtigheid ) (Pasal 57 Ayat (1) dan (2))
3. Belum dewasa ( minderjarigheid ) (Pasal 47)
Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  Juliari  P.  Batubara  bukan merupakan percobaan, dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari  P.  Batubara  telah  dilaksanakannya.  Lalu,  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara sifatnya juga bukan membantu, dikarenakan Juliari  P.  Batubara  bukan  merupakan Justice  Collaborator .  Selanjutnya  alasan terakhir yang meringankan pidana, yakni belum dewasa. Dalam hal ini, Juliari P. Batubara juga tidak memenuhi alasan terakhir, karena Juliari P. Batubara sudah bukan lagi anak di bawah umur dan termasuk kategori orang dewasa. Sehingga, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tidak memenuhi alasan-alasan  yang  meringankan  yang  diatur  dalam  KUHP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana).
Berkenaan dengan Falsafah Pemidanaan dalam  tindak pidana korupsi, maka  penulis  memberikan  kesimpulan  bahwa  putusan  ini  belum  memenuhi falsafah  pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  ingin  dicapai,  hal  ini dikarenakan Juliari P. Batubara seharusnya dapat dipidana mati, karena Juliari P. Batubara melakukan tindak pidana korupsi pada saat Indonesia  mengalami Bencana Nasional Covid-19. Sebagaimana dalam Hafrida "Falsafah pemidanaan yang  bertitik  tolak  dari  teori  pemidanaan  yang  mengedepankan  tujuan pemidanaan  yaitu  sebagai  alat  dalam  memberikan  perlindungan  pada masyarakat selai untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku". 7
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Pidana  12  Tahun penjara  memiliki  pertimbangan  yang  meringankan,  yaitu  Terdakwa  sudah cukup  menderita  dicerca,  dimaki,  dihina  oleh  masyarakat.  Alasan  mengenai Juliari  P.  Batubara  dicerca,  dimaki,  dihina  oleh  masyarakat  seharusnya  tidak dapat  dijadikan  alasan  yang  dapat  meringankan,  karena  hal  itu  merupakan konsekuensi  logis  dari  perbuatan  Juliari  P.  Batubara  sebagai  bagian  dari penghukuman  publik  dan  pantas  diterimanya.  Vonis  hukuman  12  tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Juliari P. Batubara dalam perkara korupsi pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19 terlalu  rendah.  Tindakan  Juliari  P.  Batubara  sangat  kejam  karena  mengambil
7 Hafrida,  “Pro  Kontra  Sanksi  Kebiri  Kimia:  Sanksi  Yang  Progresif  atau  Primitif?”, Indonesia
Criminal Law Review , Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 15. Diakses dari https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/ , pada tanggal 7 Mei 2022, pukul 16.07 WIB.
hak  rakyat  banyak  di  masa  pandemi.  Pada  perkara  ini,  majelis  hakim seharusnya  bersifat  objektif  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  Juliari  P. Batubara dan memberikan hukuman maksimal.
Apabila melihat Pasal yang dijatuhkan, yakni Pasal 12 huruf (b) Jo. Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo. Pasal  55  (1)  ke  1 KUHP Jo . Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Adapun  Pasal  12  huruf  (b)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah  ke  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi berbunyi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
Adapun ketentuan pidana dari pasal tersebut adalah “Dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Tindak Pidana yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara ini sejatinya telah memenuhi  unsur-unsur  Pasal  2  UU  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 8
Pada  pembahasan  pokok  bab  ini  yaitu  pengaturan  pidana  mati  pada Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  ketentuan  normatif  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  UU Tipikor,  yaitu  menentukan: “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”  adalah  pada  “keadaan  tertentu”  yang  dimaksud  pada  ketentuan tersebut, apabila memperhatikan penjelasan Pasal 2  Ayat (2) secara saksama, maka  terdapat  perubahan  dari  penjelasan  pada  UU  No.  31  Tahun  1999  dan Penjelasan pada UU No. 20 Tahun 2001.
8 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar Grafika, Jakarta,  2006, hlm. 30 .
Berdasarkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001,  Kasus  Korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara atas perkara suap senilai Rp. 32.480.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan  puluh  juta  rupiah) dari  berbagai  vendor  penyedia  bansos  untuk masyarakat Jabodetabek terdampak Covid-19 pada tahun 2020 selaknya untuk di hukum mati.
Hal  ini “ dikarenakan  beberapa  waktu  lalu,  Indonesia  diserang  wabah Pandemi Covid-19. Dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan  Covid-19  sebagai  bencana  nasional.  Penetapan  itu  dinyatakan melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres)  RI  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Penyebaran  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional.  Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan Status Keadaan Tertentu  Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  akibat  Virus  Corona  di  Indonesia berdasarkan ” rapat  Koordinasi  yang  dipimpin  oleh  Menteri  Kordinator  PMK pada tanggal 28 Januari 2020.
Majelis  hakim  dalam  perkara  Nomor  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. ini  telah  berusaha  untuk  menjatuhkan  pemidanaan  kepada  terdakwa  secara proporsional sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat. Akan tetapi menurut pandangan penulis putusan ini belum memberikan suatu keadilan  yang  sesungguhnya  sesuai  yang  diamanatkan  Pasal  2  yaitu  pidana mati, hal ini bertujuan untuk memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

## D. PEMBAHASAN
Pertama,  Syarat  Formil  dan  Syarat  Materil  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  Berdasarkan  analisis  berkenaan  dengan  syarat  formil  dan materil  terhadap  salinan  putusan  Nomor  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  maka diperoleh  bahwa  putusan  ini  telah  memenuhi  syarat  formil  sesuai  yang  diatur  pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur dalam Pasal 183-185 KUHAP.
Kedua,  Falsafah  Pemidanaan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap penjatuhan  pidana  Putusan  Nomor  29/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Jkt.Pst.  Berkenaan Falsafah  Pemidanaan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  belum  mencerminkan  falsafah pemidanaan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  dikarenakan  belum  maksimalnya  pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLNRI Nomor 1660.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomoe  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor  4150.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Ttentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona Virus  Disease  19  (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

## Buku
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Koeswadji. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
Soema, Achmad Dipradja. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1982.
Wiyono,  R.  Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## Jurnal
Dinda,  Claudia  Permata,  Usman,  dan  Tri  Imam  Munandar, “ Praperadilan  Terhadap Penetapan  Status  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi”, PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law, Vol.  1,  No.  2,
(2020), https://online-journal. unja.ac.id/Pampas/article/view/9568
Hafrida,  "Pro  Kontra  Sanksi  Kebiri  Kimia:  Sanksi  Yang  Progresif  Atau  Primitif? ” , Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 1, (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2
Yanto,  Oksidelfa ,  “ Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Keadaan Tertentu ( Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition ) ” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2017, https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf