## PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN ISLAMIC GOOD GOVERNANCE
AANG KUNAIFI STAI Al-Khairat Pamekasan akunaifi@gmail.com

## Abstract
It’s a certainly thing to applied good governance in a public interaction whole a  state.  Good  governance  is  a  major  factor  to  satisfy  all  public  needs  as  well  as possible. But, the fact nowdays is very far from our wish. So, we need to looking for a  ideal  good  governance  model,  and  the  alternative  is  Islamic  Good  Governance which is has a clearence as an ideology and historical efectiveness. We just need an effort  to  explore  how  to  apply  it  contextually  in  a  public  service  whole  a state.Becouse Islam is perfectly an completely religion arround the world. It’s very interested to known how each of public components to contribute in it, specially for to  islamic  educational  institution.  It  has  a  vitality  contibution  an  strategic  in exploring IGG.As we know that it is medium to creat as much as possible human resources tha able to applied IGG.

## Abstrak
Penerapan  good  governance  merupakan  keniscayaan  bagi  interaksi masyarakat  berbangsa  dan  bernegara.  Eksistensi  good  governance  akan menjadi faktor utama terpenuhinya hajat publik secara baik, merata, dan sempurna.  Namun  faktanya  seperti  pungguk  merindukan  bulan,  jauh dari  harapan.  Oleh  karena  itu  merumuskan  model  good  governance  yang ideal  adalah  langkah  yang  harus  dilakukan.  Salah  satu  alternatifnya adalah  Islamic  good  governance  (IGG)  yang  memiliki  landasan  ideologi yang  jelas  dan  memiliki  fakta  historis  akan  efektivitasnya.  Sehingga dibutuhkan usaha keras untuk mengeksplorasi metode menerapkan IGG dalam  konteks  kekinian,  sehingga  kesempurnaan  Islam  sebagai  agama dan ideologi mampu teraplikasi secara baik dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Untuk  itu  menjadi  menarik  untuk  memberikan  peran yang  proporsional  terhadap  elemen  dan  komponen  masyarakat,  salah satunya  adalah  institusi  pendidikan  Islam.  Ditinjau  dari  tujuan  dan fungsinya,  institusi  pendidikan  Islam  memiliki  peran  yang  vital  dalam mengeksplorasi IGG (reinventing Islamic good governance). Karena institusi pendidikan  Islam merupakan wadah  yang  memiliki  peran strategis  bagi terciptanya SDM yang mumpuni bagi terwujudnya IGG.
Kata kunci: Islamic Good Governance (IGG), Pendidikan Islam, Peran Startegis.

## Pendahuluan
Good  governance merupakan  cita-cita  bersama  sebuah  entitas  bangsa  atau masyarakat. Sebab tujuan suatu bangsa mendirikan sebuah negara yang berdaulat
adalah  untuk  tercapainya  tujuan  hidup  mereka,  yaitu  pemenuhan  kebutuhan jasmani  dan  naluri  mereka,  terciptanya  kesejahteraan,  jaminan  keamanan  dan terwujudnya  masyarakat  yang  cerdas.  Sebagaimana  dijelaskan  Dr.  Ir.  Rahmat Kurnia, M.Si. 1 , bahwa setidaknya tujuan  berbangsa dan bernegara ada 4 (empat) hal  antara  lain:  (1)  Jaminan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  secara  merata,  (2) Perlindungan  keamanan  dan  ketentraman  dalam  masyarakat,  (3)  Mewujudkan kecerdasan masyarakat
Semuanya  diharapkan  benar-benar  terealisasi  melalui  terciptanya  good governance. Sebab interaksi dalam masyarakat dibangun berdasarkan upaya saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa  manusia  secara  individu  merupakan  makhluk  sosial  yang  saling bergantung  dan  membutuhkan.  Sifat  manusiawi  tersebut  akan  terus  bertahan selama  manusia  hidup  di  dunia.  Wal  hasil,  manusia  hadir  di  muka  bumi  untuk saling berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain. Dengan demikian keberadaan good  governance sesungguhnya  merupakan  keniscayaan  yang  harus  diwujudkan bersama-sama.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  penulis  menyusun  artikel  ini  untuk memahami:  Apa  yang  dimaksud  dengan  good  governance?  Mengapa  penerapan Islamic good  governance  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  bernegara? Bagaimana  peranan  strategis  pendidikan  Islam  dalam  menciptakan  Islamic  good governance?

## Terminologi dan Aksiologi Good Governance
Secara terminologi governance memiliki arti: rule with authority and conduct the  policy,  actions  and  affairs  (of  state,  subjects)  constitutionally; yaitu  otoritas  dalam mengatur  dan  menggerakkan  kebijakan,  strategi  serta  hubungan  antara komponen  dalam  negara  sesuai  konstitusi 2 .  Sedangkan  good  governance  menurut World  Bank  bisa  didefinisikan  sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip keterbukaan,  keadilan  dan  pasar  yang  efesien,  menghindari  salah  alokasi  dana investasi,  mencegah  korupsi,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan hukum  dan  politik  yang  mendorong  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  Sedangkan Sumarto  Hetifa  menjelaskan  bahwa  good  governance  adalah  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana investasi  dan  mencegah  korupsi  baik  secara  politik  dan  administratif, menjalankan  disiplin anggaran serta penciptaan legal and political  frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 3
1 Pakar  kebijakan  publik  dan  akademisi  di  Institut  Pertanian  Bogor,  disampaikan  dalam  acara Jakarta  International  Conference of Muslim Intelectual  (JICMI)  di  Gedung  SMESCO Jakarta  pada tanggal 16 Januari 2013.
2 Abidari Rosidi dan Anggraeni Fajriani, Reinventing Government, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 4.
3 Sumarto  Hetifa,  Sj,  Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good  Governance,  (Bandung:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2003), 1-2.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)  menginformasikan  tentang  adanya  upaya  pengkerdilan  definisi governance oleh  beberapa  pihak  tertentu  melalui  pemaknaan  hanya  pada  peran pemerintahan  atau  birokrasi,  padahal  governance  secara  kontekstual  meliputi perusahaan  (corporate),  institusi  internasional,  institusi  nasional,  dan  institusi lokal.  UNESCAP  mendefinisikan  goernance  sebagai:  the  process  of  decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). 4 Yaitu sebuah proses  pengambilan  keputusan  dan  metode  melaksanakannya.  Bagaimana menjalan proses tersebut sebaik mungkin merupakan istilah good governance. Oleh karena  itu,  dalam  standar  UNESCAP  ciri-ciri  good  governance  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
1. Participation; yaitu  keterlibatan  setiap  komponen  dalam  suatu  entitas  atau institusi
2. Rule of Law; yaitu memiliki kerangka kerja dan standar operasional yang jelas sehingga bisa menghindari kebijakan yang diskriminatif atau subyektif
3. Transparency; yaitu setiap keputusan yang diambil berdasarkan kerangka kerja dan  standar  operasional  yang  dapat  diketahui  dan  dapat  diakses  informasi prosesnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan
4. Responsiveness; yaitu setiap institusi dalam proses pengambilan keputusannya harus  memperhatikan  dan  mampu  melayani  seluruh  stakeholder  dalam batasan-batasan yang rasional
5. Consensus  Oriented; yaitu  setiap  komponen  dalam  institusi  diharuskan menjalankan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan sepihak
6. Equity  and  Inclusiveness; yaitu  suatu  keputusan  mampu  menjamin  hak-hak setiap  komponen  dalam  institusi  sehingga  mereka  merasa  nyaman menjalankan aktivitas dan tugas mereka
7. Effectiveness  and  Efficiency; melalui  dukungan  seluruh  stakeholder  suatu entitas bisnis atau institusi pelayanan publik diharapkan tercapai tujuan yang dicita- citakan  atau  ditargetkan  dengan  penggunaan  sumberdaya  (resources) secukupnya,  sehingga  suatu entitas  dan  institusi  akan  berpeluang  beroperasi secara berkesinambungan (sustainable)
8. Accountability; akuntabilitas merupakan persyaratan kunci dalam menciptakan good  governance. Baik  pemerintah  maupun  swasta  memerlukan  jaminan akuntabilitas  untuk  mendapatkan  kepercayaan  publik.  Kemampuan akuntabilitas entitas maupun institusi akan memunculkan kepercayaan publik yang  akan  menjadi  indikator  apakah  entitas  atau  institusi  tersebut  layak disebut memiliki good governance atau bad governance 5 . Maka, dalam sistem demokrasi idealnya penciptaan good governance harus dilakukan  oleh  3  komponen  antara  lain;  pemerintah  (state),  masyarakat  (civil
4 Yap  Kioe  Sheng,  Chief  Poverty  Reduction  Section  UNESCAP, www.unescap.org ,  diakses  tanggal
11 Nopember 2015, jam 09.30 wib.
5 Yap  Kioe  Sheng,  Chief  Poverty  Reduction  Section  UNESCAP, www.unescap.org ,  diakses  tanggal
11 Nopember 2015, jam 09.30 wib.
Pemerintah Masyarakat
society )  dan  pihak  swasta  atau  pasar  atau  dunia  usaha  ( untuk ketiga komponen tersebut dapat digambarakan sebagai berikut:
Ketiga  komponen  tersebut  diharapkan  bekerja  secara  simultan  untuk memenuhi  kebutuhan  masing-masing  dengan  prinsip pelaksanaannya,  setiap  komponen  diberikan  kebebasan dan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia untuk didistribusikan kepada yang  membutuhkan.  Prinsip  tersebut  yang  kita  kenal  dengan  istilah  liberalisme atau  neoliberalisme,  yaitu  kebebasan (resources) yang ada untuk didistribusikan atau dipasarkan.
Mengingat  eksplorasi  dan  pengelolaan  tersebut  dibutuhkan  modal  yang cuku  besar  (lebih-lebih  jika  hal  tersebut  terkait  dengan  publik  yang  luas),  maka dipastikan harus ada ”kompensasi” yang dianggap menguntungkan, yaitu bahwa seluruh  aktifitas  pendistribusian  sumber  daya  ekonomi  (barang  dan  jasa) didasarkan  pada  orientasi  laba  (profit  orientation dalam  sistem  demokrasi  saat  ini,  kita  tentu  dapat  merasakan  hal  tersebut. Sebagaimana  yang kita saksikan  bahwa distribusi sumber daya ekonomi bahkan pelayanan  publik  dilaksanakan  tidak  hanya  oleh  pemerintah  atau  negara,  tetapi juga sektor bisnis atau swasta maupun komunitas
Secara  pasti,  pemerintah  tidak  lagi  memonopoli dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  atau  masyarakatnya, tanggung  jawab  pelayanan  publik  dengan  pihak  swasta. terwujudnya  layanan  publik  yang  baik  dan  memuaskan.  Namun  layanan  publik yang  baik  dan  memuaskan  tersebut  harus  dibayar  dengan ‘memuaskan’ (baca: mahal).
Selanjutnya,  peranan  sektor  swasta  dalam  pelayanan  publik pergeseran peranan pemerintah. Pemerintah bukan lagi penanggungjawab utama dalam  pelayanan  publik  karena  sebagian  dibebaskan  untuk  dikelola  swasta dengan  alasan  menciptakan  kepuasan.  Sebagai  bagian  dari  publik  tentunya  kita bisa menjadi saksi hidup yang fair bahwa pembaruan dalam demokrasi  adalah  perubahan  fungsi  pemerintahan  sebagai  pelayan  publik menjadi entitas bisnis.
Masyarakat  diposisikan  sebagai  pelanggan  ( dengan  membayar  pajak  maka  akan  mendapatkan  hak  dan  layanan  dalam kuantitas dan  kualitas tertentu. Paradigma prinsip  tidak  hanya  dalam  aktivitas  perdagangan  sesungguhnya,  tetapi  juga dalam  aktivitas  birokrasi  atau  pelayanan  p
Pemerintah Swasta
)  dan  pihak  swasta  atau  pasar  atau  dunia  usaha  (business  entity).    Ilustrasi untuk ketiga komponen tersebut dapat digambarakan sebagai berikut:
Ketiga  komponen  tersebut  diharapkan  bekerja  secara  simultan  untuk masing  dengan  prinsip  take  and  give.  Dalam diberikan  kebebasan  untuk  mengeksplorasi dan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia untuk didistribusikan kepada but  yang  kita  kenal  dengan  istilah  liberalisme tu  kebebasan  mengeksplorasi  setiap  sumberdaya ) yang ada untuk didistribusikan atau dipasarkan.
Mengingat  eksplorasi  dan  pengelolaan  tersebut  dibutuhkan  modal  yang lebih  jika  hal  tersebut  terkait  dengan  publik  yang  luas),  maka yang dianggap menguntungkan, yaitu bahwa seluruh  aktifitas  pendistribusian  sumber  daya  ekonomi  (barang  dan  jasa) profit  orientation ).  Sebagai  bagian  komponen sistem  demokrasi  saat  ini,  kita  tentu  dapat  merasakan  hal  tersebut. Sebagaimana  yang kita saksikan  bahwa distribusi sumber daya ekonomi bahkan pelayanan  publik  dilaksanakan  tidak  hanya  oleh  pemerintah  atau  negara,  tetapi un komunitas-komunitas dalam masyarakat.
Secara  pasti,  pemerintah  tidak  lagi  memonopoli    peran  dan  fungsinya dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  atau  masyarakatnya,  tetapi  membagi tanggung  jawab  pelayanan  publik  dengan  pihak  swasta.  Harapannya  adalah nya  layanan  publik  yang  baik  dan  memuaskan.  Namun  layanan  publik yang  baik  dan  memuaskan  tersebut  harus  dibayar  dengan  cost  yang  juga
Selanjutnya,  peranan  sektor  swasta  dalam  pelayanan  publik  menjadikan ntah. Pemerintah bukan lagi penanggungjawab utama dalam  pelayanan  publik  karena  sebagian  dibebaskan  untuk  dikelola  swasta dengan  alasan  menciptakan  kepuasan.  Sebagai  bagian  dari  publik  tentunya  kita bahwa pembaruan dalam  pemerintahan sistem demokrasi  adalah  perubahan  fungsi  pemerintahan  sebagai  pelayan  publik
Masyarakat  diposisikan  sebagai  pelanggan  (customer)  layanan  publik; membayar  pajak  maka  akan  mendapatkan  hak  dan  layanan  dalam kuantitas dan  kualitas tertentu. Paradigma business atau untung-rugi ini menjadi prinsip  tidak  hanya  dalam  aktivitas  perdagangan  sesungguhnya,  tetapi  juga dalam  aktivitas  birokrasi  atau  pelayanan  publik.  Untung-rugi  bukan  hanya
dilakukan  oleh  pedagang  tetapi  juga  aparatur  negara  baik  di  lembaga  eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu tidak mengherankan jika cara kerja partai politik  pun  dibangun  atas  dasar  untung-rugi  dengan  berbagai  manuver  politik transaksional. Rakyat akan dilayani dan dibela jika memberikan keuntungan bagi partai politiknya, sebaliknya rakyat jangan pernah berharap didengarkan aspirasi dan  keluhannya  jika  tidak  menguntungkan  partai.  Itulah  sesungguhnya  konsep good  governance yang  ditawarkan  demokrasi  kepada  rakyat,  yang  tidak  lain merupakan  cara  berfikir  materialisme  atau  kapitalisme.  Maka  bisa  dipastikan bahwa good governance ala demokrasi hanya akan jalan ditempat alias quo vadis.
Good governance tidak akan pernah terealisasi dalam sitem demokrasi, yang terjadi  justru  dichotomy  governance,  yaitu  kasta-kasta  dalam  pengelolaan  dan pelayanan  publik.  Dimana  rakyat  akan  dilayani  berdasarkan  uang  dan  nilai material  yang  mereka  miliki.  Ada  pelayanan  spesial  bagi  orang  borjuis  dan pelayanan asal-asalan bagi kaum proletar. Pejabat dan pengusaha kompradornya bebas  mengekploitasi  sumberdaya  ekonomi  sesukanya,  sementara  rakyat  jelata harus puas dengan mengais sisanya.
Kegagalan Good Governance ala Sistem Demokrasi
Jika  kita  analisis,  setidaknya  ada  3  (tiga)  faktor  yang  menyebabkan kegagalan  atau  setidaknya  quo  vadis  good  governance  dalam  sistem  demokrasi, yaitu: Pertama, kesalahan paradigma terhadap nilai kepuasan. Yaitu memandang bahwa  nilai  kepuasan  hanya  diukur  dengan  aspek-aspek  yang  bersifat  materi, sehingga  jumlah  dan  kualitas  harta  kekayaan  yang  dijadikan  fokus  utama. Produktifitas  individu  dan  masyarakat  diarahkan  untuk  menghasilkan  benda- benda pemuas kebutuhan (goods) kemudian hasilnya diapresiasi dengan sejumlah fasilitas dan kenikmatan hidup duniawi.
Kedua ,  distorsi  terhadap  peranan  dan  fungsi  negara  atau  pemerintah. Menyetarakan kedudukan pemerintah dengan busines entity dalam hal fungsi dan peranannya  dalam  melayani  masyarakat  jelas  sebuah  kezhaliman  karena  negara akan melayani rakyat setengah hati, sebab memandang rakyat bukan lagi sebagai anak-anak  yang  harus  diasuh  melainkan  sebagai  pelanggan  yang  bisa  diambil keuntungan dari mereka. Maka pelayanan publik pun berubah menjadi transaksi bisnis.  Hal  yang  harus  kita  ingat  bahwa  setiap  individu  memiliki  potensi  yang berbeda.  Nah,  jika  seluruh  fasilitas  publik  harus  diukur  dengan  cost  yang dikeluarkan,  dipastikan  terdapat  sejumlah  rakyat  yang  akan  tidak  mendapatkan fasilitas publik yang dibutuhkannya.
Ketiga ,  rendahnya  pemahaman  terhadap  jati  diri  manusia  yang sesungguhnya.  Akal  manusia  semestinya  digunakan  untuk  berpikir  secara mendalam tentang keberadaan manusia di dunia. Dan jika itu kita lakukan, maka kita  akan  mendapati  keterbatasan  manusia  (secara  akal  dan  fisik)  sehingga dibutuhkan  hubungan  vertikal  (transedental  connection)  untuk  menyelesaikan berbagai  persoalan  manusia  dan  kehidupan  secara  universal.  Ini  sebuah keniscayaan, karena pencipta dunia, alam semesta, manusia dan kehidupan hanya satu,  yaitu  al-khaliq  Allah  SWT.  Memaksakan  diri  untuk  menggunakan  aturan manusia  seperti  demokrasi,  kapitalisme,  KUHP,  BW  (burgerlijk  wetboek)  dan
hukum  manusia  lainnya  akan  menjerumuskan  manusia  itu  sendiri  ke  dalam lingkaran  setan  problem  kehidupan  yang  tidak  akan  berkesudahan.  Kita  harus berani  mengimplementasikan  hukum-hukum Allah  SWT  sebagai  main  dealer-nya manusia dan kehidupan.

## Good Governance dalam Islam
Berbeda  halnya  jika  kita  menggunakan  aturan  sang  pencipta  Allah  SWT yang  tertera  dalam  Al-Qur’an  dan  telah  dicontohkan  praktiknya  oleh  sosok manusia  mulia  Muhammad  SAW.  Setidaknya  ketiga  faktor  penyebab  stagnasi atau quo vadis good governance dalam sistem demokrasi tidak akan kita alami.
Pertama, Islam memandang manusia secara komprehensif yaitu dari aspek materi dan nonmateri (spiritual). Banyak sekali ayat-ayat dan  hadits-hadits yang menjelaskan  bahwa  harta  dan  kekayaan  bukanlah  tujuan,  melainkan  sebagai sarana  untuk  beribadah  kepada  Allah  SWT.  Islam  juga  mengapresiasi  manusia berdasarkan  kemuliaannya  dan  peranannya  dalam  menciptakan  kemashlahatan bagi  manusia  yang  lain,  sebab  tujuan  manusia  hidup  di  dunia  adalah  untuk beribadah  kepada  Allah  SWT.  Dengan  prinsip-prinsip  diatas,  maka  eksploitasi terhdap  manusia  (tenaga  kerja)  dan  eksplorasi  terhadap  sumberdaya  ekonomi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta meminimalisasi terkonsentrasinya harta dan kekayaan pada segelintir orang.
Kedua, Islam melandaskan setiap aktivitas manusia bukan pada orientasi manfaat  atau  untung-rugi  saja,  melainkan  keridloan  Allah  SWT.  Sehingga  segala sesuatu  akan  ditimbang  dan  diukur  berdasarkan  prosedur  dan  cara-cara  yang ditetapkan  oleh  tasyri’  atau  hukum  syara’.  Seperti  halnya  tugas  dan  aktivitas pemimpin  negara  atau  pemerintahan,  keberadaan  mereka  adalah  benar-benar sebagai  pelayan  bagi  terpenuhinya  kebutuhan  publik  berupa  kesejahteraan, keamanan, pendidikan yang baik, kesehatan dan peribadatan. Dalam prakteknya pemerintah dalam Islam akan melakukan pelayanan tersebut tanpa menghitung- hitung  laba  atau  rugi.  Seluruh  potensi  sumber  daya  ekonomi  yang  merupakan milik  publik  akan  dimaksimalkan  peruntukannya  untuk  masyarakat.  Dalam  hal ini  terdapat  perbedaan  paradigma  yang  jelas  mengenai  fungsi  pemerintah  dan entitas usaha atau bisnis.
Sebagai gambaran hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat an- Nasa’i dan Ibn Hibban: “ana aula bil mu’miniina min anfusihim, man taroka maalan fa lil ahliha, wa man taroka daynan au dhiyaa’an fa ilayya wa ‘alayya”. Artinya: “aku lebih utama  dibandingkan  orang-orang  beriman  daripada  diri  mereka  sendiri,  siapa yang  meninggalkan  harta  maka  bagi  keluarganya  dan  barangsiapa  yang meninggalkan hutang  atau tanggungan  keluarga yang terlantar, maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku”.
Faktor yang kedua ini berimplikasi pada keniscayaan pelayanan pemimpin terhadap  masyarakat  secara  pure  tanpa  paradigma  untung-rugi.  Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam shahih Bukhari no. 2232:
مﺎﻣﻹﺎﻓ
عار ﻮھو لﺆﺴﻣ ﻦﻋ ﮫﺘﯿﻋر
“Imam  (kepala  Negara)  adalah  pemimpin  yang  akan  diminta  pertanggung  jawaban  atas rakyatnya.”
Ketiga, keyakinan  terhadap  eksistensi  Allah  SWT  (Iman)  telah memunculkan  konsekuensi  logis  berupa  terikatnya  umat  Islam  terhadap  hukum syara’,  sebab  Allah  SWT  telah  memaklumatkan  bahwa  hukum  terbaik  adalah hukum  yang  berasal  dari  sisi-Nya,  bukan  hukum  manusia.  Dengan  bekal keimanan  semacam  ini,  kita  akan  melihat  bahwa  kehidupan  dunia  ini  sangat ringan  dibandingkan  kekuasaan  Allah  SWT.  Fokus  kita  tidak  hanya  di  bumi melainkan  juga  mengarah  ke  langit.  Sehingga  setiap  menemukan  persoalan serumit  apapun  kita  akan  mengatakan  bahwa  tak  ada  yang  tidak  dapat diselesaikan  jika  Allah  SWT  berkehendak.  Semangat  hidup  terus  menggelora menuju terciptanya tatanan kehidupan yang baik bagi seluruh manusia.
Mengapa Islamic Good Governance sangat Dibutuhkan?
Beberapa  alasan  yang  mengokohkan  pentingnya  penerapan  Islamic  Good Governance adalah:
1. Setiap aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan atau hajat sebagai manusia (hamba  Allah)  merupakan  bagian  dari  perbuatan  yang  akan  dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat;
2. Setiap  aktivitas  manusia  dalam  perspektif  Islam  tidak  hanya  diukur  dalam aspek  kuantitas  atau  volume  pencapaian  tetapi  juga  diatur  dan  dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaannya;
3. Setiap komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki tugas tanggungjawab  yang  telah  diatur  tugas  dan  weweanga  masing-masing. Namun pada hakikatnya setiap komponen masyarakat adalah individu yang akan  bertanggungjawab  pada  dirinya  sendiri,  tanggungjawab  kepada lingkungan (masyarakat), dan tanggungjawab kepada Allah SWT;
4. Pengamatan  terhadap  fakta  kesenjangan  ekonomi,  angka  kemiskinan, tingginya  jumlah  pengangguran,  penyakit    sosial  (kriminalitas,  pornografi, pornoaksi,  narkoba,  prilaku  asusial,  dan  lain  sebagainya),  serta  dekadensi moral (moral hazard) dalam bentuk prilaku korupsi, manipulasi, money politic, dan  sogok/suap.  Fakta  tersebut menunjukkan  kegagalan  good  governance  ala sistem demokrasi sehingga dibutuhkan model alternatif.
5. Kesuksesan  good  governance  perspektif  Islam  dapat  ditujukkan  dalam  fakta historis.  Setidaknya  berikut  penuturan  sejarawan  dunia  yang  ditulis  secara objektif:
a. Sebagaimana  ditulis  Dr.  Gordon  S.  Matthews:  “...growth  of  regional  and trans-regional  trade,  and  of  urban  manufacturing,  produced  new  level  of prosperity  accross  the  city  landscape” 6 Bahwasanya  pada  masa  kejayaan Islam  perdagangan  tumbuh  dalam  lintas  daerah,  bahkan  industri  yang dikembangkan masyarakat perkotaan mampu menciptakan kemakmuran yang lebih merata.
6 Matthews S. Gordon, The Rise of Islam, (London: Greenwood Press), 2005.
b. Jonathan Bloom menuliskan: “In the Islamic lands, not only muslims but also christian  and  jews  enjoyed  a  good  life”. 7 Saat  Eropa  berada  dalam  masa kegelapan  (dark  age)  negeri-negeri  Islam  dalam  naungan  Khilafah Islamiyah telah mengukuhkan terwujudnya civil society yang dirintis oleh Rasulullah SAW., sejak di Madinah. Disebutkan tidak hanya umat Islam, tetapi  umat  Kristen  dan  umat  Yahudi  hidup  dalam  suasana  yang harmonis.
c. Di  bidang  pembangunan  pendidikan  sejarahwan  Karen  Armstrong menyebutkan:  “Moslem  scholars  made  more  scientific  discoveries  during  this time  than  in  the  whole  of  previously  recorded  history”. 8 Bahwa  tidak  bisa dipungkiri  peranan  intelektual  Muslim  dalam  bidang  penemuan  ilmiah paling produktif sepanjang catatan sejarah.
d. Secara  objektif  Gaston  Wiet  juga  menuliskan:  “People  of  the  west  should publicly  express  their  gratitude  to  the  scholars  of  the  Abbasid  period,  who  were known and appreciated in Europe during the middle age”. 9
Demikian  beberapa  catatan  sejarah  yang  secara  objektif  menggambarkan keberhasilan Islam dalam membangun dan menciptakan good governance di semua aspek  kehidupan:  ekonomi,  sosial,  politik,  hukum,  dan  keamanan.  Tulisan  Will Durant, dalam The Story of Civilization, vol. XIII, p. 151;
“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai  peluang  untuk  siapapun  yang  memerlukannya  dan  memeberikan  kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.” 10

## Peran Strategis Pendidikan Islam
Pendidikan dalam Islam merupakan sesuatu yang sifatnya urgent. Sehingga dalam  sumber  hukum  Islam  banyak  kita  temukan  anjuran  dan  perintah  untuk menuntut ilmu, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Az-Zumar ayat 9:
                                                                                                
“Katakanlah:  "Adakah  sama  orang-orang  yang  mengetahui  dengan  orang-orang  yang tidak  mengetahui?"  Sesungguhnya  orang  yang  berakallah  yang  dapat  menerima pelajaran.”
Menurut  Abdurrahman  Al-Baghdady,  beberapa  tujuan  pendidikan  Islam antara lain: 11
7 Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islam- A Thousand Years of Faith and Power, (London: Yale University Press), 2002.
8 Karen Armstrong, Islam A Short Story (London: Phoenix), 2002.
9 Gaston  Wiet, Baghdad:  Metropolis of the  Abbasid  Caliphate  (London: University of Oklahoma Press),
1971.
10 Arim  Nasim  (Dr.,  Msi.  Ak),  Ekonomi  Islam:  Mensejahterakan  Seluruh  Rakyat,  al-wa’ie  no.  130,  Juni 2011, 29.
11 Abdurrahman  Al-Baghdady,  Sistem  Pendidikan  di  Masa  Khilafah  Islam,  (Bangil:  Penerbit  Al-Izzah, 1996), 25-28.
1. Membekali akal dengan pemikiran dan ide-ide yang sehat
2. Memberikan pemahaman yang benar mengenai persolan aqidah, hukum, dan pengetahuan berdasarkan perspektif Islam (ilmu fiqh, tafsir, dan hadits)
3. Menciptakan  manusia  yang  berkepribadian  Islam,  yaitu  meletakkan  segala tingkah laku dan perbuatannya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah
4. Membentuk  pribadi  yang  mencintai  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  melebihi kecintaanya kepada keluarga, kerabat, dan hartanya
5. Membekali manusia dengan life skill dan pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu kimia,  matematika,  teknolgi,  perindustrian,  perdagangan,  pelayaran, pertanian, kedokteran, dan lain sebagainya yang didasarkan (berazas) kepada aqidah Islam.
Dalam  tinjauan  filosofis  dan  aksiologis,  pendidikan  memegang  peranan penting  dari  tujuan  hidup  yang hendak  dicapai  oleh  manusia dalam  menempuh kehidupan  sehari-hari.  Secara  umum,  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan bertujuan untuk: 12
1. Membantu pembentukan kepribadian;
2. Melakukan pembinaan moral;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan siswa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  pendidikan  hakikatnya merupakan  proses  untuk  menciptakan  sumberdaya  manusia  yang  memiliki kepribadian  atau  karakter,  bukan  sekedar sumberdaya  manusia  yang  pragmatis, namun  juga  concern  terhadap  nilai-nilai  nonmaterial  (spiritual).  Sehingga kesuksesan  tujuan  pendidikan  akan  memudahkan  terwujudnya  good  governance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh  karena  itu  peranan  strategis  pendidikan  Islam  dalam  mewujudkan Islamic Good Governance (IGG) dapat dirinci sebagai berikut:
1. Sebagai media atau wadah internalisasi mengenai:
a. Urgensi mewujudkan IGG dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Rule model IGG yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi setelahnya;
c. Implementasi  rule  model  IGG  yang  ideal  dalam  konteks  kekinian  dan aplikatif.
Ketiga hal  tersebut  sangat  relevan  dilakukan  oleh  institusi  pendidikan  Islam, mengingat  lembaga  pendidikan  Islam  merupakan  tempat  dan  media pemebelajaran  yang  bertugas  untuk  mengkaji  dan  mengeksplorasi  nilai-nilai Islam  dan  mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan sumberdaya manusia yang relevan bagi terwujudnya IGG. SDM yang relevan bagi terwujudnya IGG adalah SDM yang memiliki pengetahuan Islam yang cukup, memiliki kapabilitas, karakter, dan integritas. SDM tersebut merupakan  tanggungjawab  besar  institusi  pendidikan  Islam.  Untuk
12 Kompri, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2015), 17.
merealisasikannya, institusi  pendidikan  Islam harus  menempuh  tiga tahapan antara lain: 13
a. Persiapan,  dengan  menyiapkan  dan  menyediakan  tim  untuk  membentuk sistem yang efektif;
b. Pengembangan  sistem,  melalui  pelatihan,  motivasi,  dan  monitoring  atau kontrol;
c. Implementasi sistem, melalui pembelajaran di dunia nyata dan experiential learning.
Ketiga  langkah  tersebut  diharapkan  mampu  menyiapkan  SDM  yang mumpuni (expert) bagi terwujudnya IGG.
3. Menjadi  prototipe  atau  miniatur  visualisasi  IGG.  Dalam  hal  ini,  institusi pendidikan  Islam  yang  pada  prinsipnya  merupakan  entitas  nirlaba  harus mampu menjadi uswah bagi implementasi IGG. Berdasarkan pendekatan good corporate  governance  (GCG), setidaknya  ada  5  (lima)  prinsip  dasar  yang  harus diterapkan dalam dunia pendidikan secara umum: 14
a. Transparency, yaitu  setiap  partisipan  dalam  institusi  pendidikan  harus menyampaikan informasi yang materialnya sesuai dengan substansinya;
b. Accountability, kewajiban partisipan institusi pendidikan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, standar moral/etika, dan best paractices;
c. Responsiveness, bahawa  dalam  menjalankan  fungsinya  setiap  partisipan harus tanggap terhadap perubahan, masukan, dan feedback dari stakeholder;
d. Independency, setiap  partisipan  harus  mampu  menghindari  berbagai macam conflict of interst;
e. Fairness, setiap  partisipan  harus  menjalankan  fungsinya  dengan  sikap- sikap yang adil dan bijaksana.

## Penutup
Jika  kita  amati  kelima  prinsip  dasar  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa tanggungjawab  institusi  pendidikan  Islam  tidak  akan  jauh  berbeda,  yaitu bagaimana  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  dasar  pendidikan  (tarbiyah) yang  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  dalam  menciptakan  visualisasi  IGG yaitu  fathonah,  amanah,  siddiq,  dan  tabligh.  Sehingga  sangat  rasional  jika  institusi pendidikan Islam saat ini juga harus mampu menjadi prototipe implementasi IGG dalam kehidupan modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Al-Baghdady,  Sistem  Pendidikan  di  Masa  Khilafah  Islam,  Bangil: Penerbit Al-Izzah, 1996.
13 Aminatul Zahroh, Total Quality  Management; Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2014), 95.
14 Sony  Warsono,  dkk.,  CGCG  UGM’s  Corporate  Governance  Rating  Model,  (Yogyakarta:  FEB  UGM, 2010), 22.
Abidari Rosidi dan Anggraeni Fajriani, Reinventing Government, Yogyakarta: Andi
Offset, 2014.
Aminatul  Zahroh,  Total  Quality  Management;  Teori  &  Praktik  Manajemen  Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan, Yogyakarta: Arruzz Media, 2014.
Arim Nasim (Dr., Msi. Ak), Ekonomi Islam: Mensejahterakan Seluruh Rakyat, al-Wa’ie no. 130, Juni 2011, 29.
Kompri, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2015.
Rahmat  Kurnia  (Dr.,  M.Si),  Peran  Islam  terhadap  Peradaban  Dunia,  Hand  Out
Konferensi Internasional (JICMI), Jakarta, 2013.
Sony Warsono, dkk., CGCG UGM’s Corporate Governance Rating Model, Yogyakarta:
FEB UGM, 2010.
Sumarto  Hetifa,  Sj,  Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good  Governance,  Bandung:  Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Yap  Kioe  Sheng,  Chief  Poverty  Reduction  Section  UNESCAP,  Good  Governance, www.unescap.org , diakses tanggal 11 Nopember 2015, jam 09.30 wib.