Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI

## PENGENDALIAN  KREDIT USAHA MIKRO

## PADAPT.BANKRAKYATINDoNESIAPEMATANGSIANTAR
Oleh:
Rosma  Simangunsong
(Dosen Program Studi Pendidikon Ekonomi FKIP  UHN Pematangsiantar)

## Abstruct
Bank  has a role to solve some problems  in micro business, small and  the middle business by goring  credit or to help financial for the micro business. The research has a purpose to lvtow  about the contril of credii  micro business at PT. Bkl Pematangsiantar from giving credit  control up to thl paying  off of o ctebt. The research  method which be used is "drrriiptt , method ti show ibout the realities in general and solution to explain its situation.  By analyze  and  the evaluation the writer has some  conclusion, such as: l. The analyzing 'of aiea control ; Integrity and ethics value, Work distribution and ,nrponrtbitity,  and The wisdom  ancl the human character management; 2' The analyzirug
oriirity control;  In giving  credit and In paying the credit
Keywords: Bank, Micro Business, credit, Area  control,  Activity Control.

## Latar Belakang
Salah situ potensi yang rnendapat perhatian  pemerintah  dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha mikio, kecil dan menengah.Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha mikro, kecil maupul-l  menengah rnelakukan upaya demi menstabilkan  atau lebih menilgkatkan  eksistensi usahanya. Salah  satu masalah  yang umumnya menjadi penghambat  odutuh masalah  permodalan,  masalah pembiayaan usaha,
masalah akumulasi  modal, serta cara memanfaatkan fasilitas  dalam  rangka pelaksanaan usahanya.
Bank berperan  dalam  rnembantu  permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah melalui  pcnyaluran kredit atau  membanttt permodalan ke sektor usaha kecil menengah.  Dengan perall serta bank terhadap usaha kecil menengah dalam pemberian t<reait, *uku utah, mikro,kecil  dan menengah  clapat meringankan masalah permodalannya dan dapat  meningkatkan  usahanya  dengan kualitas yang baik dan terrnutu sehingga  usaha mikro, kecil  dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.
Masalah keamanan  atas kredit  yang diberikan merupakatt masalah yang harus diperhatikan oleh  bank,  karena  adanya resiko yang timbul dalam  sistem pemberian  kredit. permasalahan ini dapat dihindari dengan  adanya suattt pengetrdalian  intern  yang  memadai untuk menunjang efektivitas sistem pemberian  kredit.
Dengan  terselenggaranya  pengendalian  yang  memadai  dalam bidang perkreditan,
berarti menunjukkan  sikap kehati-hatian  dalarn pemberian kredit tersebut. Pengendalian kredit rnerupakan  proses untuk mencapai tujuan  tcrtentu yang diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian  internal serta pertimbangan  manfaat  dan pengorbanan dalam pencapaian iu.luun pengendalian  menyebabkan  pengendalian irttemal tidak dapat memberikan
keyakinan rnutlak.
Ilank berperan  sebagai badan r-rsaha yang tangglrh dan tr-raridiri dengan mernberikal  kreciit sudaS sebaiknya clapat melakukan  peneendalian kredit atas usaha
yang  dilakukan. Bank  melalui usaha pemberian kreditnya juga harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha untuk mengurangi resiko kegagalan kedit.

## Rumusan masalah
Adapun yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengendalian kredit usaha mikro pada  PT. BRI?
Kerangka Pemikiran
Suatu  organisasi juga harus dikendalikan dengan  menggunakan perangkat untuk memastikan  bahwa tujuan sirategis  harus dicapai. Akan  tetapi, mengendalikan  organisasi adalah jauh lebih rumit dan memerlukan pengawasan dari pihak manajemen agar tercapainya tuj uan organisasi  tersebut.
Wawan Junaidi (2009:10), faktor -faktor dan  elemen-elemen  pengendalian  yaitu:
i. Faktor-faktor  yang menciptakan  kebutuhan  akan pengendalian;
a) Perubahan.
Merupakan bagian  yang tidak dapat di pisahkan dalam organisasi manapun.Melalui  fungsi pengendalian, manajer mendeteksi  perubahan  yang jasa kredit perbankan.
b) Kerumitan
Yang menambah sifat komplek organisasi  perbankan  zatnan sekarang ialahdesentralisasi.  Desentralisasi dapat mempermudah  usaha pengendalian organisasi perbankan,  karena operasi perbankan tidak  perlu lagi di control oleh kantor pusat.
c) Kesalahan
Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia  anggota organisasijuga dapat  membuat kesalahan, dengan  sistem pengendalian memutrgkinkan manjer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan  sebelum menjadi gawat.
d) Delegasi Hal ipi merupakan salah satu cara nranajer untuk menentukan apakah barvahannya  rnelaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan  sistem  pengendalian.
2. Elemen-elernen  sistem pengendalian
a) Pelacak (Detektor) atau sensor.
Sebuah  perangkat yang mengukur  apa yang  sebenamya terjadi dalam  proses  yang dikendalikan.
b) Penaksir  (assessor)
Suatu  perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa actual dengan membandingkannya dengan  beberapa statrdart atau ekspetasi dari yang sebenarnya terjadi.
c) Effektor
Effektor  suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor rnengindifikasi
kebutulian  yang  dipenuhi.
d) Jaringan komunikasi
Perangkat yang meneruskan infbrmasi antara detector dan assessor antara assessor dan detector
Peitgertian kredit dalarn  bahasa Latin disebut. yaitu "credere"' yang berarti kepercayaan.  Kepercayaan yang diberikan rnempunyai sebuah nilai dan nilai itu adalah kredit itu sendiri. Sedangkan kredit yang  diartikan dalam  bahasa  Indonesia adalah
iurnal  Akuntansi Riset. Prodi Akuntansi  UPI, Vol 4, No. 2
pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain dengan jangka  waktu tertentu.Menurut UU pokok perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1l yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau  tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya  setelah jangka waktu teftentu dengan  pemberian  bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan  dikenakan  bunga  tagihan.
Menurut Raymond  P. Kent (dalam Thomas  Suyatno, 2003) didefinisikan sebagai berikut :"Credit may be defined  as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods ".
Maksudnya dari pemyataan  tersebut  adalah: "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran  atau kewajiban untuk  melakukan  pembayaran  pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang  karena  penyerahan  barang-barang  sekarang,,. Dari penjelasan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kredit yang  dijalankan atau diberikan  berorientasi beberapa hal, seperti kepercayaan, jangka waktu,  prestasi, dan resiko.
Menurut  Kasmir (2008:100)  tujuan  dan fungsi kredit sebagai berikut: l.Tuiuan  kredit
1) Mencari keuntungan.
Yaitu bertujuan  untuk memperoleh hasil pemberian kredit tersebut.hasil tersebut terutama  dalam  bentuk  bunga  yang diterima  oleh bank  sebagai balas jasa dan biaya administrasi  kredit yang dibebankan  kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup  bank. Jika bank terus-menerus menderita  kerugian,  maka  besar kernungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibLrbarkan).
2) Membantu usaha nasabah.
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha  nasabah yang memerlukan dana, baik  dan investasi maupun  dana  r-rntuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan  memperluas  usahanya.
3) Membantu pemerintah Bagi pemerintah  semakin  banyak kredit yang  disalurkan  oleh  pihak perbankan, maka  semakin baik, mengingat  sernakin banyak kredit berarli peningkatan pernban gunan diberbagai  sektor. a. Keuntungan bagi pemerintah  dengan menyebarkdn  pemberian kredit adalah sebagai berikut;
b.Penerimaan  pajak,  dari keuntungan  yang diperoleh nasabah  dan  bank.
c. Mernbuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan  usahabaru atau perluasanakan membutuhkan tenaga kerja  baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja  yang  masih menganggur. d.Meningkatkan jumlah barang  dan jasa, jelas sekali sebagian  besar kredit yang disalurkan  akan dapat meningkatkan jurnlah barang  dan jasa yang beredar d irnasyarakat.
e. Menghemat  devisa  negara, terutama untuk produk yang sebelumnya diimport dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam  negeri  dengan fasilitas kredit yang jelas akan dapat  menghemat devisa Negara.
f. Menghernat  devisa  Negara, apabila produk dari kredit  yang  dibiayai untuk keperluan  ekspor.
2.liztngsi kredit
l) Untuk rneningkatkan  daya  guna  uang.
Jurnal Akrrntansi Riset.  Procli Akrrntansj t.tPI. \'irl. -1. No. 2
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang disimpan saja tidak menghasil  sesuatu yang berguna.dengan diberikan  kredit uang tersebut menjadi berguna  untuk  menghasil  barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2) Untuk meningkatkan  peredaran  dan lalu lintas  uang.
Dalam hal uang yang diberikan atau disalurkan akan  beredar dari satu wilayah ke wilayah  lainnya sehingga suatu  daerah  kekurangan  uang dengan memperoleh kredit maka daerah  tersebut akan  memperoleh  tambahan uang dari daerah  lainnya.
3) Untuk  meningkatkan daya guna  barang.
Kredit yang  diberikan oleh  bank akan  dapat  digunakan oleh sidebitur untuk mengelolah  barang  yang tidak berguna menjadi  berguna  atau  bermanfaat.
4) Meningkat peredaran barang.
Kredit dapat pula menmbah  atau  memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah  lainya sehingga barang yang  beredar dari  wilayah  ke wilayah lainnya bertambah  atau kredit dapat  pula meningkan jumlah barang yang beredar.
5) Sebagai alat stabilitas  ekonomi
Dengan  memberikan kredit dapat dikatakan  sebagai stabilitas ekonomi karna adanya kredit  yang diberikan akan menambah jumlah barabg  yang diperlukan oleh masyarakat. kemudian dapt pula  kredit membantu dalam mengekspor  barang  dari dalam  negeri  ke luar  negeri sehingga  meningkatkan  devisa Negara.
6) Untuk meningkat kegairahan berusaha.
Bagi si penerima kredit tentu  dapat  meningkatkan  kegairaan  berusaha,  apalagi  bagi si nasabah yang  memang modal  pas-pasan.
7) Untuk meningkatkan  pemerataan  pendapatan.
Semakin banyak kredit yang disalurkan,akan  semakin baik terutama dalm hal meningkatkan pendapatanjika kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik,maka pabrik tersebut tentu membutuhkan  tenaga kerja sehingga  dapat  pula rnengurangi  pengangguran.di  samping itu,bagi masyarakat  sekitar  pabrik juga akan dapat  meningkatkan pendapatannya seperti  menyewa  rumah kontrakan atau jasa lainnya.
B) Llntuk meningkat  hubunagan internasional.
Dalan-r pinjaman intenrasional  akan  dapat  meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit  oleh negara lain akan rneningkatkan  kerjasarna di bidang  lainnya.
Sebelum debitur  memperoleh kredit  terlebih  dahulu harus  melalui tahap-tahap penilaian mulai dari pengajuan  proposal kredit dan dokumen-dokumen  yang diperlukan, pemeriksaan  keaslian  dokumen.  analisis kredit sampai kredit dengan kredit dikuncurkan.
Prosedur  pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum  sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan.  Tujuannya  adalah untuk mempermudah bank dalam rnenilai kelayakan  suatu  pennohonan  kredit.
Menurut, Kasmir (2008:96- 101) prosedur pemberian  adalah sebagai berikut:
a. Pengajuan Proposal
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan  pennohonan kredit yang dituangkan dalam  suatu proposal  yang dilampir dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, antara lain: riwayat perusahaan, tujuan  pengembalian kredit, besarnya kredit dan .f angka waktu, cara  pemohon  mengembalikan kredit dan jaminan kredit. Selanjutnya proposal dilarnpirkan dengan berkas-berkas yang telah  dipersyaratkan, seperti: Akte pendirian perusahaan, bukti diri (KTP) para pengurus dan  pemohon  kredit, tanda daftar Perusahaan (TDP), Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP). neraca dan laporan rugi taba tiga tahun  terakhir, fotokopi  serlifikat yang drjadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.
.lurnal Akuntansi Riset. Prodi Akuntansi  UPl. Vol. 4, No. 2

## b. Penyelidikan Berkas  Pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui  apakah  berkas  yang diajukan sudah  lengkap dan benar sesuai  persyaratan yang telah  ditetapkan.
c. Penilaian Kelayakan Kredit
Dalam studi kelayakan ini setiap  aspek dinilai apakah memenuhi  syarat atau tidak.Apabila  salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil  keputusan.
d. Wawancara  Pertama Merupakan  penyelidikan kepada calon peminjam dengan  cara  berhadapan  langsung yang tujuannya adalah untuk mendapatkan  keyakinan  apakah berkas-berkas  tersebut lengkap  dan sesuai yang diinginkan oleh  Bank. e. Peninjauan  ke Lokasi (On the Spot)
Merupakan  kegiatan  pemeriksaan ke lapangan  dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha  atau jaminan.  Tujuan untuk memastikan  bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar  adadan sesuai dengan apayangtertulis di proposal.
f. Wawancara  Kedua
Merupakan  kegiatan perbaikan jika mungkin ada  kekurangan-kekurangan  pada saat setelah di lakukan  on the spot di lapangan. g. Keputusan Kredit
Keputusan kredit untuk menentukan  apakah kredit  layak  diberikan atau tidak, jika layak maka  dipersiapkan  administrasinya,  biasanya  keputusan kredit mencakup:
Akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang  diterima,  jangka waktu kredit dan biaya  yang  harus  dibayar,  keputusan kredit merupakan  keputusan  team. h. Penandatanganan Akad  Kredit/Perjanjian Lainnya.
Kegiatan ini merupakan  kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum  kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah  menandatangani akad  kredit, mengikat jaminan dengan hipotek atau  surat  perjanjian  yang dianggap perlu yang dilaksanakan antara pihak bank  depgan debitur secara langsung atau rlelalui notaris. i. Realisasi Kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan  akad kredit dan  surat-surat  yang diperlukan  dengan  membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.  Pencairan  dana kredit tergarltung dari kesepakatan  kedua  belah  pihak dan dapat dilakukan sekaligus.
Menurut  Pudjo Mulyono (2001:24) pengendalian kredit usaha mikro adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan kekayaan bank  dalam bentuk perkreditan yang lebih  baik dan efisien  guna  menghindari  terjadinya penyimpangan- penyimpangan dengan cara mendorong  dipatuhinya kebijaksanaa-kebijaksanaan perkreditan yang  telah ditetapkan sefta mengusahakan  penyusunan adrninistrasi perkreditan yang benar. Sedangkan Harold  Koontz, dalam Hasibuan (2001 : 105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha ur-rtuk mettjaga kredit  yang diberikan tetap  lancar.
produktif dan tidak  rlacet.
Dari defenisi di atas dapat kita ambil kesirnpuian  baliwa  pengendalian kredit adalah suatu kegiatan atau usaha-usaha yang harus terus diawasi jika manajemen  ingin tetap di dalam batas-batas  ketentuan yang lelah digariskan  untuk  menjaga kredit yang telah disalurkan tetap  lancar, produktif dan tidak tilacet.
Dilihat  dari kepentingan  perbankan,  usaha rlikro adalah  suatu segmen  pasar  yang cukup potensial untuk  dilayani  dalam upaya mertingkatkan fungsi intermediasi-nya karena  usaha mikro  mempunyai  karakteristik  positif dan unik yang  tidak se lalu dimiliki oleh usaha non mikro. menurut  Chichimoed  (2008:3)  antara lain: (1) Perputaran usaha
Jurnal Akuntansi Riset. Prodi Akuntansi  UPI.  Voi. 4. No. 2
(turn over) cukup tinggi, kemampuannya  menyerap  danayang mahal  dan  dalam situasi krisis ekonomi  kegiatan usaha masih  tetap berjalan bahkan terus berkembang; (2)Tidak sensitive  terhadap  suku  bunga; (3) Tetap  berkembang walau dalam  situasi krisis ekonomi dan moneter;  (4)Pada  umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan  pendekatan  yang tepat.
Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa masih  banyak usaha mikro yang sulit memperoleh  layanan kredit perbankan karena  berbagai kendala baik pada  sisi usaha mikro maupun  pada  sisi perbankan  sendiri.
Menurut  Undang-Undang  Pokok  KUR  No.20 tahun  2008  pasal 1 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.  Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang  perorangan dan/atau  badan  usaha perorangan yang  memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur  dalam undang-undang ini yaitu memiliki penghasilan penjualan  tahunan paling banyak  Rp300.000.000  dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut  Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06l2003tanggal  29 Januari  2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki  hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.Usaha Mikro dapat mengajukan  kredit kepada bank paling banyak  Rp.50.000.000. Chichimoed (2008:3) ciri-ciri  dan contoh usaha mikro yaitu: (1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu  tetap, sewaktu-waktu dapat  berganti;  (2) Tempat usahanya tidak selalu menetap,sewaktu-waktu dapat pindah tempat; (3) Belum melakukan adrninistrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga  dengan keuangan usaha; (4) Surnber daya manusianya  (pengusahanya) belum memilikijiwa wirausaha yang memadai, (5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rettdah; (6) Umumnya  belurn akses kepada  perbankan,  namun sebagian dari mereka  sudah  akses ke lembaga  keuangan non bank; (7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau  persyaratan  legalitas  lainnya  tennasuk NPWP.

## Pertanyaan penelitian
Menurut  Nasution S (2008:39) bahr.va "hipotesis adalah  pernyataan tentatif yang merupakan  dugaan  atau  terkaan  tentang apa saja yang kita amati dalarn usaha  untuk mernaharninya".
Menurut Good  dan Scates yang dikutip oleh Moh.Nazir (2005:15i) bahwa "hipotesis  adalah  sebuah taksiran atau  relrensi yang  dirumuskan  saat diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta yang diamati  ataupun  kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya ". Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa yang menjadi hipotesis adalah: diduga bahwa PT. BRI Perratangsiantar melakukan  pengendalian dalam pernberian kredit usaha mikro.
Metode Penelitian Sesuai dengan judul penelitian.  rnaka lokasi atau  tempat  dilakukan penelitian adalah pada PT. Bank  Rakyat Indonesia (BRI) Pematangsiantar. Dalam penelitian  ini penulis  Inelakukan  pengurnpulan  data yang dianggap  dapat  membantu  penulis dalam mengumpulkan  data yang dibutuhkan  dengan  menggunakan,
l) l'eknik Pengamatan (Observasi).
N4enurut  SLrharsimi Arikunto  (2006:128)  "observasi secara tidak langsung  dapat dilakukan dengan rekaman  gambar dan  rekanran  suara".  Selanjutnya  Sanhrord  dan R.obert Hagedon (1982:68) "observasi  adalah pengarnatan yang digunakan  untuk memperoleh jawaban dari subyek  dengan menea-iukan  pertanyaan  daftar  dan  pedoinau wawancara"
Jurnal Akuntansi Riset. Prodi Akuntansi LIPi. Vol. 4. No. 2
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan  bahwa  observasi secara tidak langsung adalah  pengamatan yang dilakukan  untuk memperoleh jawaban dengan  wawancara,  ,esl quesioner,  rekaman gambar  dan  rekaman suara.
2) Teknik wawancara
Jenis data yang  dikumpulkan  oleh peneliti adalah data yang  bersifat  kuantitatif ataupun yang Uerilfa kualitatif.  Data Kualitatif adalah data yang digunakan untuk *.ngunuiiru hasalah dalam  penelitian  yang tidak diwujudkan  dalam jumlah satuan tertentu  atau tidak dapat  dinyatakan  dalam  satuan  angka.
Data kuantitatif adalah  data yang diperlukan  untuk mengadakan  analisa  masalah dalam  penelitian yang dapat dinyatakan dalam  satuan  angka. Data kuantitatif pada perusahaan yaitu:sejarah  Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan,  Kegiatan
Usaha  Perusahaan,  dan  Pengendalian Kredit yang dilakukan Perusahaan.
Responden dalam  penelitian ini adalah kepala unit UMKM, dan pegawai,serta pihak yang terkait pada bagian kredit usaha mikro. Untuk membahas penelitian sebagaimana yang  dimaksud dalam penelitian ini, maka teknik  pengumpulan data yang digunakan  adalah;
1) Penelitian  Kepustakaan (Library Research)
Dengan cara  membaca  dan rnempelajari literatur atau  referensi  yang  ada hubunganya dengan  objek  yang diteliti.

## 2)
Penelitian  Lapangan (Field Research)
Dengan melakukan observasi ke tempat  perusahaan guna mengumpulkan data melalui pegawai yang berwewenang  pada perusahaan tersebut  atau  yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
Analisis data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif yaitu menggambar  kenyataan-kenyataan  yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yung ailuaupi serta solusinya  serta mengungkapkan  keadaan- keadaannya,yang menjadi fokus  penelitian yaitu pengendalian kredit usaha mikro pada Bank  Ralg,at Indonesia
P ernatangs iantar.
1. Analisis  terhadap lingkungun  pengendalian a) Integritas dan Nilai etika b) Pernbagian  Tugas  dan Tanggungiawab
c) Kebijakan dan  Praktek  Manajemen SDM 2. Anolisis terhadop Aktivitus Pengendalian
a) Pada saat pemberian kredit b) Pada saat pengembalian kredit
1. Otoritas  yang  memadai
2. Pemisahan  Tugas  yang  memadai
3. Dokumen  dan pencatatan  yang memadai.

## Hasil Penelitian dan Pernbahasan
Pemberian kredit mikro yang ada pada PT. BRI Pematangsiantar terbagi menjadi 5 prosedur-prosedur.  Adapun  prosedurnya  adalali  sebagai berikut:
1) Prosedur permohonan kredit mikro Dalam  prosedur ini calon debitur harus  memenuhi  segala  persyaratan yang telah ditentukan  agar dapat  diproses permohonan  kreditnya.
2) Prosedur penyelidikan dan analisis kredit  mikro a. Prosedur penyelidikan: (i) Wawancara  dengan pemohon kredit  atau debitur; (ii)
Pelgumpulan data intem  dan data ekstern; (iii) Pemeriksaan dan penyelidikarr atas kebenaran  dan  ker.vajiban  mengenai hal*al yang dikemukakan nasabah.
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI.  Vol. 4. No. 2
b. Analisis pemberian kredit mikro: Analisis pemberian kredit mikro yang dilakukan  oleh BRI menggunakan prinsip 5C yaitu: charakter,  capacity, capitol, colloteral,  condition of economic. Adapun  prosedur analisis yang dilatiukan adalah: (i) Mempersiapkan  pekerjaan  penguraian dari segala  aspek baik keuangan maupun non keuangan utuk mengetahui  segala kemungkinan  dapat tidaknya dipertimbangkan suatu  permohonan kredit; (ii) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian  dan kesimpulan  serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan  pertimbangan dalam pengembalian  keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
3) Prosedur persetujuan  permohonan kredit  mikro Apabila semua prosedur tidak disetujui  maka  semua  berkas calon debitur dikembalikan, tetapi sebaliknya apabila  semua prosedur disetujui maka ditindaklanjutin.  Adapun prosedur yang  diperiksa  oleh kepala unit (Ka.unit) adalah sebagai berikut: (a) Memeriksa  keabsahan  dokumen jaminan; (b) Dilakukan pengikatan jaminan yang dilakukan dihadapan  notaris.
4) Prosedur pencairan fasilitas kredit mikro Cara pencairan kredit mikro yang telah disetujui dimulai dari customer seryice menghubungi nasabah untuk datang kembali dan custonter servicejuga menyiapkan Surat  Pengakuan Hutang (SPH)  untuk ditandatangani oleh nasabah dan  menyiapkan kwitansi realisasi kredit untuk pencairan pinjaman kredit. Pencairan  dapat diiakukan pada hari itu juga pada saat  nasabah dating, dirnana pemohon langsung  mendatangi kasir
5) Prosedur pelunasan fasilitas kredit mikro Pelunasan kredit yaitu dipenuhinya  semua hutang debitur terhadap bank dan dihapusnya perikatan  perjanjian  kredit. Semua kervajiban debitur harus diselesaikan sampai tanggal  pelunasan yang rneliputi hutang pokok dan hutang  bunga. Bank akan mengatakan  kepada debitur bahwa kredit  telah lunas,  apakah dipakai  lagi atau tidak. Bila debitur mernakai lagi setelah dilakukan evaluasi oleh analisis kredit  (mantri) dan kepala unit (Ka.unit)  maka bank akan memperpanjang kreditnya. Namun jika tidak diperpanjang lagi maka bank  harus mengernbalikan serrlua dokumen milik debitur dalam  keadaan  bersih  dan menerima tanda terima serla memberi  tanda kredit lunas.
Berikut pembahasan atas setiap unsur  struktur  pengendalian  pada PT. BRI adalah sebagai berikut:
l) Lingkungan  Pengendalian Lingkungan  pengendalian BRI mempunyai buku panduan  dalam pemberian kredit (rnanual  of operation)  yangdisebut pedoman pemberian kredit (PPK)  yung  sifatnya confidensial  dan selalu disesuaikan atau di up-date  sesuai konclisi perkernbangan ekonomi dan perbankan serta di pergunakan bagi staf yang berpotensi di bidang pengkreditan. Ini merupakan  suatu  kekuatan  dalam sistern  pengendalian intern bank sebagai  pedoman/panduan kredit dalam memproses pemolronan kredit supaya berjalan baik sesuai dengan aturan.  Penilaian  bank terhadap calon nasabah debiturnya dengan menggunakan penilaian  5C untuk menyusun  dan menerapkan  prosedur pembeiian t<reOit serta penyelesaian kredit bermasalah  atau macet.
Pembagian  tugas  dan  wewenang  dibidang kredit pada bank ini sudah baik. Sebelumnya  setrlua staf  dan pejabat kredit  cliberikan bekal pengetahuan  khusus dan di training lebih  dahulu supaya dapat memahami  bidang  pengkreditan. Pembagian  tugas tersebut  adalah baik untuk mcyakinkau bahwa rnasing-rnasing staf atau bagian  niuk mengetahui  dan  rnenjalankan  tugasnya dengan baik, sehingga dapat terjalinnya kerjasanla yang baik antar bagian-bagian  didalam kegiatan  operasional  demi  tercapainya tujuan perusahaan.
Jumal  Akuntansi Riset. Prodi Akunransi Upl. Vol. 4. No. 2
BRI mempunyai  devisi hukum sendiri. Divisi hukum hanya memusatkan  pada masalah-masalah yang  JinuAapi dan terjadi di bank sendiri yang salah  satunya  masalah perkreditan seperti rcJait *acet atau bermasalah. Dokumen-dokumen  yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas  permohonan kredit diarsipkan  secara  sistematis dan ierkomputerisasi dengan  baik  dan  disimpan  dalam brankas  tahan  api (ruangan  khusus)'
Dalam pror.. pengarsipan ini bank sudah baik, hal ini dilakukan karena dokumen tersebut  merupakan Uafrai bulti audit yang diperlukan  dalam  proses audit  dan.untuk menjaga  kerapian p.nfl*punun dokumen jilia sewaktu-sewaktu diperlukan sebagai salah satu acuan bank pada aeutur yang akan meminjam lagi. Penggunaan komputer. dan tempat  penyimpanan  data debitur dan menjaga  keamanan penyimpanan pembukuan karena tiap-tiap  debitur mempunyai  kode-kode pribadi  sendiri yang tidak diketahui oleh
setiap  orang lain dan  disimpan di brankas  tahan  api'
2) Penaksiran Resiko
Penaksiran  resiko  pada BRI yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit  macet dimana  kemungkian sebagian  nasabah _yang tidak dapat  melunasi kreditnya. untuk mengantipasi/menghidari  adanya kredit bermasalah dimasa  mendatang, maka BRI mengambif  langkah-langkah yang ditujukan .k:Pud" debitur, sebagai berikut: (a) Melihat  Jebitur yang usahanya bagus dan  karekteristiknya baik atau melihat 5c secara periodik; (b) Bank melakukan penagihan  secara terus
menerus; (c) Eksekusi  agunan debitur secara selektif'
Dalam tungLut  -iangkah ya,g dilakukan bank untuk mengantisipasi/  menghindari adanya kredit macet atati bermasalah  sudah baik karena bank untuk menyetujui p"r,rohonun calon  debitur  dilakukan secara selektif. Bank melakukan  penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam  hal Caraher,  Capacity,  Capital,  Collection, and ^coictition of Economic (5C) dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan  atau penurunan usaha debitur
3) Informasi dan Komunikasi
|iformasi mencakup sistem akuntansi  yang  diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, rnenganalisa, mencatat  dan  melaporkan  transaksi suatu usaha, serta menyelengarakan  pertinggungjarvaban  kekayaan  dan hutang usaha tersebut' Bank sudah baik dalarn  rnenetapkan i,T*ia kredit atau  batas  maksimum  pemberian kredit karena hal ini clilakukan  untuk ."ngiiin,tu.i ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman
Rosma Simangunsong
proseclur aktivitas pengendalian ini dalaln BRI
Pematangsiantar  mencakuP : a. Adanya pemisahan fungsi  yang  memadai/jelas dalam prosedur pemberian
kredit b. Pengendalian fisik atas kekayaan dan  catatan
Pemantauan Pernantauan adalah proses  penilaian struktur pengendalian intern sepanjang rvaktu. Pemantauan struktur  p"ng"ndrliun  intenl, khususnya di bidang  perkreditan pada
BRI dilaksanakan oleh bagian aJalis kredit  (rnantri).  Analisis kredit (mantri) melakukan pemantauan yang dilakukan minimal I kali dalam  setahun dan maksimalnya 12 kali dalam setahun.  Dalam  pemantauan ini pihak bank sebelum  melakukatr pemantauan memberitahukan  informuri  k"pudu  pihak ialon debitur. Di samping  itu juga ada  empat unsur pengendalian  intern yaitu lingkuilgal pengendalian,  penaksiran resiko, sistem akuntansi  dan prosedur pengendalian.
besefia bunganya.
Adapun kebijakan maupun
Pendekatan kredit mikro bermasalah
l) Pendekatan  secara tertulis a. Pemberian  surat  tagihan (Laporan Kunjungan Nasabah).
b. Pemberian  surat peringatan.
2) Pendekatan Secara Lisan
a. Dengan  cara  berkunjung  ke tempat  usaha debitur.
b. Melakukan  kunjungan untuk menilai usaha debitur.
c. Pihak  bank  melakukan  pembinaan kepada  debitur.

## Diskusi temuan penelitian
Dalam memberikan  kredit kepada debitur, BRI Pematangsiantar dituntun agar dapat melakukan pengendalian yang dapat mendorong meningkatkan pendapatan  bunga serta tidak  terjebak terhadap  banyaknya jumlah piutang tak tertagih. Setiap  pengendalian dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan  setiap  orang yang patut memperoleh kredit, berapa jumlah kredit, serta metode  pembayaran. PT. BRI Pematangsiantar sudah  menjalankan  pengendalian  tersebut, dimana dalam memberikan kredit harus meneliti  dahulu siapa yang akan  memperoleh kredit, apa jenis usahanya, berapa jumlah  kredit, apakah orang yang diberi pinjaman tersebut  benar- benar anggota aktif menabung di BRI. Hal ini dilakukan  untuk  mengurangi piutang yang tidak tertagih. Selain melakukan penilaian diterimanya  seorang debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, bank juga harus melakukan penilaian terhadap  kemampuan si debitur dalam  membayar  hutangnya dikemudian  hari.
Pengendalian  pemberian kredit  yang dilakukan dengan  menyusun rencana pemberian  kredit. Penyusunan  rencana pemberian kredit  dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan  berbagai  aspek yang  mempengaruhi  keadaan perekonomian pada masa akan datang,  serta  pengalaman  pada tahun sebelurnnya.
Adapun pengendalian dalam pemberian kredit  mikro  yang ditetapkan  BRI Pematangsiantar yaitu : 1. Permohonan kredit 2. Penyelidikan dan analisis kredit 3. Persetujuan  permohonan kredit 4. Pencairan fasilitas kredit 5. Pelunasan fasilitas  kredit
Kredit yang diberikan kepada  nasabahnya  mengandung resiko tak tertagih. dalam perbankan yang  dikenal dengan istilah kredit macet. Tindakan-tindakan  yang  dilakukan bank dalam usaha  penyelesaian dalarn suatu kredit macet akan beraneka ragam yang tergantung pada kondisi kredit macet tersebut. Dengan adanya kredit macet pada saat fasilitas kredit mikro telah  dicairkan, PT. BRI Pematangsiantar juga melakukan pengendalian kredit  yang telah  dicairkan kepada  nasabahnya untuk mengurangi resiko kredit macet.
Adapun pengendalian kredit  rnikro yang telah dicairkan, pr. BRI Pematan gsiantar  menetapkan  yaitu . 1. Pemantauan struktur pengendalian 2. Pendekatan kredit bermasalah: (a) Pendekatan secara tertulis; (b) Pendekatan secara lisan
3. Penetapan  strategi  penanganan kredit berrnasalah 4. Penyelesaian kredit bermasalah
Dilakukan  evaluasi  dan dianibil  tindakan penyelesaian rnengenai kredit mikro yang  bermasalah pada  PT. ilRI Pernatangsiantar. Tindakan tersebut  clapat benrpa:
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI. Vol. 4. No. 2
1. Peninjauan kembali a) Peninjauan  secara fisik b) Nilai agunan
c) Kelengkapan  dan  kekuatan secara hukum  dan  dokumen  agunan  tersebut 2. Melakukan  pimbinaan terhadap debitur serta  memberi  dispensasi pembayaran ansuran berupa  pembayaran bunga akibat  dari krisis global. 3. Melakukan pembinaan,  pemantauan dan pengawasan terhadap  usaha yang  dikelolah oleh debitur dengan  cara  3R:
a) Penjadwalan  (rescheduling)
b) Persyaratankembali  (reconditioning)
c) Penataankembali (restructuring)
4. Bagian  account olficer wajib meminta debitur untuk menyelesaikan  tunggakan  atau kredit macet dalam batas  waktu  yang  sudah direncanakan. 5. Apabila debitur tidak memenuhi  permintaan  tersebut maka bank dapat ke Badan Pengadilan Negeri beserta agunan yang diberikan  dan apabila  debitur tidak dapat membayar  hutangnya,  maka  Pengadilan Negeri dapat melakukan  pelelangan atas jaminan tersebut.

## Simpulan
l. Pengendalian pemberian kredit yang  dilakukan oleh PT. BRI sudah baik karena mengacu  atau sesuai pada Undang-Undang  Perbankan Indonesia No. 10 tahun 1998 dalam pasal 8. 2. Dalam  menghadapi kredit bermasalal/kredit macet perusahaan sudah berupaya untuk menyelesaikan/menyelamatkan kredit tersebut  dengan  berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau  penyebab kredit macet. 3. PT. BRI Pematangsiantar melakukan  penyelarnatan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan  rencana tindak lanjut dengan rnelakukan 3R yaitu: Rescheduling,
Re c ond i ti oning, dan Re s truc  tur ing.
Saran
Sistem pengendalian terhadap peurberian kredit usaha rnikro  pada perusahaan harus terus ditingkatkan  mengingat teknologi  terus meningkat  begitu juga dengan perkembangan ekonomi, sehingga  segala bentuk penyelewengan yang  baru dapat dihindari.  Dalam menghindari kemungkinan  terjadinya kolusi antar nasabah dengan  pihak intern yang terkait  dalam  pemberian kredit. perusahaan perlu untuk melibatkan fungsi lain dalam  hal  pemeriksaan atas saldo nasabah  sebelum jarninan dikeluarkan.

## Daftar Pustaka
Arikunto Suharsirni.  2006.  Prosedur Penelitian.  Rineka  Cipta.  Jakarla. Chichimoed. Usaha Kredit Mikro. Edisi Tujuh. Penerbit:  Erlangga.  Jakarta. Djohan Wanaa. 1999. Kredit Bank. Cetakan  Peftama. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
Hadi Sutrisno. 2000. Metodolog,, Reseorch.  Fakultas Psikologi  Universitas Gajah Mada. Yogyakada.
Hasibuan, O.P. 2004. Pengantar  Lembaga  Keuangan Bank dan Non Bank.  Edisi Kedua. Ghatia Indonesia.  Bogor.
Jumaidi, Wawan.  2009. Dasar-dasar Pengcndalian.  Penerbit  Saiemba  Empat. Jakarta.
Kasmir. 2008.  Bank  dan Lembaga  Keuangan Lainnya. Cetakan Ketujuh. Raja Grafindo Persada.  Jakarta.
Moli. Nazir. 2008.  Metode  Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Jurnal Akuntansi Riset. Prodi Akuntansi  l.lPI. V'o1. 4. No 2
Pudjo Muljono. 2001. Manajemen  Perkreditan  Bagi  Bank  Komersil.  Penerbit Salemba Empat.  Jakarta. Susilo,Y. Sri dkk. 2003. Bank dan Lembaga  Keuangan Lainnya. Penerbit Salemba Empat.  Jakarta.
Thomas  Suyatno. 2003. Kelembagaan  Perbankan. Edisi ketiga.  Cetakan Keduabelas.
Penerbit:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama.  Jakarta.
928',