## PENETAPAN  TERSANGKA  MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## Bahran
Fakultas Syariah UIN Antasari, Jl. Ahmad Yani Km.4,5 Banjarmasin e-Mail: bahranbasri@gmail.com
Abstract: Suspected suspect made by the police to a person suspected as a criminal act  must  be  based  on  the  provisions  stipulated  in  the  Law  Number  8  of  1981 concerning the Criminal Procedure Code. The requirement to be presumed to be a suspect under this law is still blurry, thereby generating multi-interpretation. Then the Constitutional Court in its decision number 21 / PUU-XII / 2014 provides a more concrete  interpretation  of  Article  1  points  14,  Article  17  and  Article  21  of  the KUHAP  which  basically  mentions  that  to  set  a  suspect  to  a  minimum  must  be fulfilled two means of evidence. However, the decision of the Constitutional Court does  not  limit  the  length of  a  person  to the  suspect's status,  so that  one may  be  a suspect forever. Such a condition would potentially have the potential for abuse of authority  and  the  violation  of  human  rights,  so  that  this  legal  uncertainty  is  very detrimental to the basic rights of citizens for legal and fairness.
Keywords: Suspect, KUHAP, HAM, Legal Certainty, Justice.
Abstrak : Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Persyaratan untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  menurut  undang  undang  ini  dinilai  masih kabur,  sehingga  menimbulkan  multi  interpretasi.  Kemudian  Mahkamah  Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret  terhadap  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17  dan  Pasal  21  KUHAP  yang  pada pokoknya  menyebutkan  bahwa  untuk  menetapkan  tersangka  kepada  seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti . Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak  juga  memberikan  batasan  lamanya  seseorang  menyandang  status  tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dan  pelanggaran  terhadap  HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.
Kata kunci : Tersangka, KUHAP, HAM, Kepastian Hukum, Keadilan.

## Pendahuluan
Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal  18  Agustus  2000  memberikan kometmen
yang kuat terhadap
penegakan  hukum  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia.  Pasal  28D
Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang
berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum”.  Kepastian  hukum yang  adil  merupakan  hak  setiap  orang yang  sangat  berarti  dan  harus  dipenuhi ketika  berhadapan  dengan  proses hukum, karena hanya dengan cara yang demikian  itu  orang  akan  percaya terhadap hukum itu sendiri.
Berkaitan  dengan  kepastian hukum menuju tujuan hukum itu sendiri yaitu  keadilan,  kita  teringat  kepada seorang  filosof  hukum  yang  terkemuka yaitu Gustav  Radbruch yang  juga seorang legal scholar dari Jerman  yang mengajarkan  konsep  tiga  ide  dasar hukum.  Menurut Gustav  Radbruch , hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut 1
1. Asas kepastian hukum
(rechtmatigheid) . Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit) . Asas  ini  meninjau  dari  sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan  hak  untuk  semua orang di depan pengadilan
1 Dwika, “Keadilan  dari  Dimensi  Sistem Hukum ”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.
3. Asas kemanfaatan hukum
(zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility .
Harus  diakui  memang  terjadi perdebatan  dikalangan  ahli  hukum berkaitan  dengan  pertanyaan  bahwa yang  mana  yang  harus  diutamakan, apakah  asas  kepastian  hukum,  baru keadilan dan kemudian baru kemanfaatan hukum. Benturan kepentingan  terkadang  sulit  untuk mengabil  sebuah  keputusan  ketika dihadapkan  kepada  persoalan  yang konkret,  karena  antara  kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum tidak berjalan pada satu  arah  yang  sama.  Ketika  sampai pada  pilihan  lebih  mengutamakan kepastian  hukum,  tidak  jarang  harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatannya. Bagitu juga kalau lebih memilih  keadilan  yang  ingin  dicapai, maka tidak jarang juga harus mengorbankan  kepastian  hukum  dan kemanfaatannya.  Demikian  juga  ketika harus  memilih  kemanfaatannya,  maka terkadang dengan mengorbankan kepastian dan keadilan hukum.
Bagaiman  cara  agar  supaya  ketiga  asas tersebut  yaitu  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat berjalan  bersama-sama,  maka  perlu
upaya  cerdas  dalam  memahami  dan memberikan  makna  kepada  hukum  itu sendiri.
Walaupun  terjadi  perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum, paling tidak  ada  dua  kelompok  yang memberikan pandangannya, yaitu kelompok  positivisme  dan  kelompok fungsionalis. Bagi kelompok positivisme lebih  menekankan  kepada  kepastian hukum, sedangkan kelompok fungsionalis  lebih  menekankan  kepada kemanfaatan  hukum.  Jika  hanya mengacu  kepada  pandangan  kedua kelompok  tersebut,  lalu  dimana  posisi keadilan  hukum,  pada  hal  inti  dari hukum  itu  secara  filosofis  adalah keadilan.
Menurut  Utrecht,  kepastian hukum  mengandung  dua  pengertian, yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang bersifat  umum  membuat  individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua, berupa  keamanan  hukum  bagi  individu dari  kesewenangan  pemerintah  karena dengan  adanya  aturan  yang  bersifat umum  itu  individu  dapat  mengetahui apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau
dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu. 2
Ajaran  kepastian  hukum  ini berasal  dari  ajaran  yuridis-dogmatik yang  didasarkan  pada  aliran  pemikiran positivistis  di  dunia  hukum,  yang cenderung  melihat  hukum  sebagai sesuatu  yang  otonom,  yang  mandiri, karena  bagi  penganut  pemikiran  ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum tidak  lain  dari  sekedar  menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya membuat  suatu  aturan  hukum  yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan- aturan  hukum  membuktikan  bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 3
Hukum  terkadang  dirasakan sangat  keras,  berlaku  bagia  siapa  saja dan  kapan  saja  dan    bahkan  dapat melukai  perasan  yang  sangat  dalam, akan  tetapi  hal  yang  demikian  dapat
2 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum ,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.
3 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.
ditolong  dengan  sebuah  kelembutan yaitu keadilan. Walaupun harus disadari bahwa  keadilan  bukanlah  satu-satunya tujuan  hukum,  akan  tetapi  tujuan hukum  yang  sesungguhnya  atau  yang paling  substantif  adalah  keadilan  itu sendiri.  Jika  hal  ini  sudah  dipahami, maka penegakan hukum harus
berintikan keadilan dengan memperhatikan  asas  kepastian  hukum dan asas kemanfaatan hukum.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa dalam  melaksanakan  ketiga  tujuan hukum  ini  tentu  dengan  menggunakan “asas  prioritas”.  Akan  tetapi  keadilan harus  menempati  posisi  yang  pertama dan  utama  dari  pada  kepastian  dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut  tidak  lah  dapat  dilaksanakan secara  bersama  karena  sebagaimana diketahui,  di  dalam  kenyataanya  sering sekali  antara  kepastian  hukum  terjadi benturan  dengan  kemanfaatan,  atau antara  keadilan  dengan  kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.
Sebuah permasalahan yang menarik  untuk  dikaji  berkaitan  dengan kepastian  hukum  adalah  dalam  hal proses  penegakan  hukum,  hususnya dalam  proses  hukum  acara  pidana, dimana  seseorang  yang  ditetapkan
sebagai  tersangka  tidak  diberikan  batas waktu  yang  pasti  kapan  status tersangkanya  itu  berakhir.  Hal  ini  tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri  bagi  tersangka  tersebut, karena  walaupun  secara  yuridis  belum ada kepastian dinyatakan bersalah, akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu  di masyarakat. Bahkan dalam  hal- hal  tertentu,  di  satu  sisi  si  tersangka tidak  bisa  menggunakan  hak-hak hukumnya  secara  maksimal,  sehingga dinilai  sangat  merugikan  dan  tidak memberikan  rasa  keadilan.  Pada  sisi yang  lain,  tidak  pastinya  kapan  status tersangka  itu  akan  berakhir  sangat berpotensi  terjadinya  pelanggaran  hak asasi  manusia.  Dari  sudut  penyidik, ketidakpastian hukum ini dapat dipergunakan untuk melakukan pemerasan  terhadap  tersangka  dengan alasan  agar  perkaranya  tidak  diproses. Berdasarkan  ketidakpastian  hukum status tersangka tersebut diatas,
dikaitkan  dengan  potensi  pelanggaran hak  asasi  manusia  dalam  kerangka penegakan  hukum  hak  asasi  manusia, maka tulisan ini mencoba untuk menkaji secara  normatif  bagaimana  status tersangka  dalam  perspektif  Undang Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang
Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Penetapan  Tersangka  Menurut  UU No. 8 Tahun 1981 .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  14  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak  pidana”.  Pada  tahapan  ini seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka hanya  berdasarkan  bukti  permulaan yang  didapat  dari  hasil  penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
Berdasarkan  bukti  permulaan  ini kemudian  seseorang  patut  diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini  menimbulkan  multi  tafsir,  karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas  dan  siapa  yang  memberikan pengertian  tersebut,  antara  penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.
Keputusan penyidik untuk
menetapkan seseorang sebagai tersangka  merupakan  tindak  lanjut  dari
sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan  oleh  kepolisian.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  5  KUHAP menyebutkan  bahwa  “Penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristewa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut cara  yang  diatur  dalam  undang  undang ini”  Kriteria  apa  yang  dipergunakan oleh  penyelidik  untuk  menentukan bahwa  suatu  perbuatan  merupakan suatu  perbuatan pidana,  sehingga  dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.  Untuk  menjawab  hal  ini perlu  kiranya  seorang  penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi  suatu  perbuatan  atau peristewa  sebagai  tindak  pidana dengan menggunakan  ilmu  hukum  pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang untuk  dilakukan  atau  mengabaikan suatu  keharusan  yang  diwajibkan  oleh undang undang, yang apabila di;lakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana  ini  dapatlah  diketahui  bahwa setiap  perbuatan  yang  dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus
mengandung  unsur  melawan  hukum, yaitu  melanggar  larangan  undang undang  atau  mengabaikan  suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang,  yang  dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggarang  tersebut  diancam  dengan pidana.
Jika  hasil  dari  proses  hukum penyelidikan  berkesimpulan,  penyelidik berkeyakinan  bahwa  perbuatan  atau peristewa  ini  merupakan  tindak  pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat  ke  proses  hukum  penyidikan. Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  2
KUHAP menyebutkan
bahwa
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpukan  bukti  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya”.
Ketentuan  ini  tidak  memberikan penjelasan  yang  konkret  apa  dan bagaimana  yang  dimaksud  serangkaian tindakan  penyidik  itu,  sedangkan ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum  penyidikan  dilakukan.  Satu  hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai.  Jika  dikaji  ketentuan  dalam
KUHAP,  maka  ternyata  tidak  ada  satu pasalpun  dalam  KUHAP  yang  secara tegas memberikan penjelasannya. Ketetntuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan  suatu  peristewa  yang merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut  Umum”    Ketetuan  ini menjelaskan  bahwa  jika  penyidik  telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada  Penuntut  Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan  kapan  mulainya,  hanya disebutkan  “telah  mulai”.  Jawaban terhadap  pertanyaan  ini  penting  sekali bagi  tersangka  dalam  rangka  membela dan  melindungi  diri  dari  tindakan hukum yang tidak sah.
Sebelum dilakukan judicial review  di  Mahkamah  Konstitusi, beberapa  ketentuan  di  dalam  KUHAP yang  berkaitan  dengan  kwalitas  dan kuantitas  alat  bukti  sebagai  dasar seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka kurang  memberikan  kepastian  hukum. Hal  ini  disebabkan  karena  kata-kata yang  digunakan  dalam  redaksional KUHAP  bersifat  ambigu,  sehingga menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda antara  penyidik  sebagai  aparat  penegak
hukum  dengan  orang  yang  diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Selama  ini  yang  dipahami  oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka  yang diduga  telah  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  status  tersangka  tersebut sering  menimbulkan  ketidak-pastian hukum,  hal  ini  lebih disebabkan karena ketiadaan  batas  waktu  yang  diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang  yang  diduga  telah melakukan tindak  pidana  tersebut  menyandang status  sebagai  tersangka  atau  kapan status  tersangka  yang  disandangnya  itu selesai.  Hal  ini  tentu  sangat  berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja  selama  penyidikan  berlangsung kondisi  ini  dimanfaatkan  sebagai  alat untuk  melakukan  kriminalisasi.    Terlalu lama  menyandang  status  tersangka tanpa  dibaringi  kemajuan  yang  berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau  belum  cukup  bukti  sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya,  maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang. Hal ini pernah dialami oleh  mantan  Direktur  Bina  Medik Pelayanan Kemenkes Ratna Dewi Umar yang  menyandang  status  tersangka cukup  lama.  Ratna  Dewi  Umar  selama
2,5  tahun  ditetapkan  sebagai  tersangka kasus  pengadan  alat  kesehatan  di Depkes tahun 2006. Hal ini menunjukan bahwa jika tidak ada aturan dalam  undang  undang  yang  membatasi batas waktu status tersangkan seseorang,  maka  sangat  mungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisa menjadi tersangka abadi. Mahkamah  Konstitusi  dalam
putusannya bernomor 21/PUU- XII/2014  yang  mengabulkan  sebagian permohonan  terpidana  korupsi  kasus proyek  biomediasi  PT.  Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji  ketentuan  objek  praperadilan yang  menjadi  polemik  terutama  pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang  membatalkan  status  tersangka Komjen  (Pol)  Budi  Gunawan    oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan  inkonstitusional  bersyarat terhadap  frasa  “bukti  permulaan”, “bukti  permulaan  yang  cukup”,  dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14,  Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1) KUHAP  sepanjang  dimaknai  minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal  77  huruf  a  KUHAP  dinyatakan inkontitusional  bersyarat  sepanjang dimaknai termasuk penetapan
tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah
Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti yang  cukup”  dalam  Pasal  1  angka  14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang  dimaknai minimal  dua  alat bukti sesuai  Pasal  184  KUHAP  dan menambah  objek  praperadilan,  yaitu penetapan  tersangka,  penggeledahan, dan  penyitaan.  Mahkamah  beralasan KUHAP  tidak  memberi  penjelasan mengenai  batasan  jumlah  (alat  bukti) dari  frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti yang  cukup”.  Mahkamah  menganggap syarat  minimum  dua  alat  bukti  dan pemeriksaan  calon  tersangka   untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang  agar  sebelum  seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi  keterangan  secara  seimbang. Hal  ini  menghindari  adanya  tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama  dalam  menentukan  bukti permulaan  yang  cukup  itu.  Sementara dalam  pranata  praperadilan,  meski dibatasi  secara  limitatif  dalam  Pasal  1 angka 10  jo Pasal  77  huruf  a  KUHAP. Namun,  penetapan  tersangka  adalah bagian  dari  proses  penyidikan  yang
terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang  oleh  penyidik  yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.   Memang  Pasal  1  angka  2 KUHAP  kalau  diterapkan  secara  benar tidak  diperlukan  pranata  praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam  menetapkan  seseorang  menjadi tersangka,  sehingga  sudah  seharusnya penetapan  tersangka  menjadi  bagian dari  proses  penyidikan  yang  dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.
Jika  dilihat  kebelakang  sejarah pada  saat  KUHAP  dibuat  dan diberlakukan  pada  tahun  1981,  saat  itu penetapan  tersangka  belum menjadi  isu krusial dan problematik dalam kehidupan  masarakat  Indonesia  pada umumnya.  Pada  masa  itu  upaya  paksa secara  konvensional  hanya  dipahami sebatas  pada  penangkapan,  penahanan, penyidikan  dan  penuntutan.  Seiring dengan  perkembangan  meningkatnya kesadaran  hukum  masyarakat  pada  saat sekarang  ini,  bentuk  upaya  paksa  telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi  yang  salah  satu  bentuknya adalah  “penetapan  tersangka  oleh penyidik”  yang  dilakukan  oleh  negara dalam bentuk label atau status tersangka pada  seseorang  yang  diduga  telah
melakukan  tindak  pidana,  tanpa  ada batas  waktu  yang  jelas,  sehingga  orang yang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana  tersebut  dipaksa  oleh  negara untuk  menerima  status  tersangka  tanpa tersedianya  kesempatan  baginya  untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas  dan kemurnian tujuan  dari  penetapan  tersangka tersebut.
Kalau  demikian  pertanyaanya adalah  berapa  lama  orang  dapat berstatus  sebagai  tersangka,  jawaban terhadap pertanyaan ini sangat tergantung pada beberapa hal diantaranya  adalah  berapa  lama  proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik,  kemudian  berkaitan  dengan diterbitkannya SP3.
Sebagaimana  telah  dijelaskan
diatas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang undang KUHAP untuk mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  terjadi dan  guna  menemukan  tersangkanya. Pertanyaanya  adalah  kapan  mulai penyidikan  itu?  Dimulainya  penyidikan itu  ditandai  secara  formal  prosedural dengan  dikeluarkannya  “Surat  Perintah Penyidikan” oleh pejabat yang berwenang  di  instansi  penyidik.  Bagi
pimpinan  kepolisian  dan  kejaksaan, surat  perintah  penyidikan  merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya dipihak tersangka berarti  ada  jaminan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hak  asasi  manusia. Bagi  tersangka  yang  merasa  penyidikan yang  dilakukan  terhadap  dirinya  tidak dilakukan  berdasarkan  surat  perintah yang  sah,  dapat  melakukan  upaya hukum. Dalam surat perintah penyidikan  ini  juga  tidak  disebutkan berapa lama masa penyidikan dimaksud.
Kembali  kepada  ketetntuan Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  yang menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan  suatu  peristewa  yang merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut  Umum”    Sebagaimana  yang telah  dijelaskan  bahwa  ketentuan  pasal ini  pun  tidak  memberikan  batas  waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan  tersebut  kepada  penuntut umum.
Pemberitahuan  ini  merupakan kewajiban hukum penyidik, oleh karena itu harus dilakukan dengan segera dalam arti  waktu  yang  sesingkat-singkatnya setelah dimulainya pemeriksaan
tersangka.  Akan  tetapi  hal  inipun  tidak memberikan  waktu  yang  pasti.  Oleh karena  itu  pengertian  “segera”  harus diartikan  dalam  waktu  yang  wajar. Bagaimana “waktu yang wajar” itu. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi  dilihat  dari  segi  kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani perkara pidana yang bersangkutan  dengan  tidak  mengulur- ulur waktu.
Kemudian  jika  dibaca  ketentuan Pasal 139   KUHAP  yang menyebutkan “Setelah  Penuntut  Umum  menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang  lengkap  dari  penyidik,  ia  segera menentukan  apakah  berkas  perkara  itu sudah  memenuhi  persyaratan  untuk dapat  atau  tidak  dilimpahkan  ke pengadilan”.
Dalam  ketentuan  pasal  ini  tidak disebutkan alokasi waktu yang diperlukan  untuk  menentukan  sikap bagi  penuntut  umum,  apakah  perkara ini memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke  pengadilan  atau  tidak.  Disini  hanya disebutkan    dengan  kata  “segera”,  hal ini  berarti  tidak  ada  memberikan kepastian  hukum.  Penelitian  terhadap persyaratan kelengkapan berkas perkara bisa dilakukan secara cepat bagi perkara- perkara  pidana  yang  pembuktiannya
dianggap  mudah,  sebaliknya  bagi perkara  pidana  yang  pembuktiannya dianggap  sulit  dan  alat  buktinya  baik secara kuantitas maupun secara kualitas kurang,  maka  dengan  prinsip  kehati- hatian  tentu  waktu  yang  dibutuhkan relatif lama.
Mungkin  inilah  alasan  mengapa KUHAP tidak menentukan waktu yang pasti, sehingga hanya menggunakan kata “segera”.  Akan  tetapi  yang  menjadi persoalan  adalah  akibat  ketidak-pastian ini  berdampak  pada  ketidak-pastian seseorang menyandang status tersangka. Bisa  saja  terjadi  berkas  perkara  pidana dari  penyidik  yang  diterima  oleh penuntut  umum,  dikembalikan  lagi kepada  penyidik  dengan  alasan  tidak lengkap persyaratannya, baik persyaratan  formil  maupun  persyaratan materil.  Keadaan  seperti  ini  bisa berulang-ulang,  dalam  arti  berkas perkara  pidana  tersebut  bolak-balik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum.
Pemberitahuan dimulainya penyidikan  oleh  kepolisian  kepada penuntut  umum  seyogyanya  harus dimaknai  sebagai  kontrol  negara  yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap  penyidik  kepolisian,  akan tetapi  KUHAP  tidak  memberikan
sampai  sejauh  mana  kontrol  itu  bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik
kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.
Kemudian berdasarkan ketentuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP, penyidik  memberitahukan  dimulainya penyidikan  tersebut  kepada  penuntut umum.  Akan tetapi  setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan  penuntut  umum  menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan,  ternyata  tidak  mendapat jawaban  yang  memuaskan.  Dalam kondisi  seperti  ini,  bisakah  penuntut umum memaksa penyidik  kepolisian untuk  segera  melimpahkan  perkara tersebut.  Ternyata  KUHAP  tidak  ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut  umum  tidak  dapat  memaksa penyidik  kepolisian  untuk  segera melimpahkan suatu perkara pidana.
Dengan  demikian,  maka  apabila
penyidik telah
menyampaikan
pemberitahuan  dimulainya  penyidikan,
kemudian  tidak  dilanjutkan  dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka  secara  yuridis  penyidikan  itu belum  selesai,  artinya  status  tersangka
yang  telah ditetapkan kepada  seseorang masih  melekat  padanya.  Pengecualian dapat  terjadi  jika  penyidik  secara  resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  bahwa “Dalam  hal  penyidik  menghentikan penyidikan karena  tidak  terdapat  cukup bukti  atau  peristewa  tersebut  ternyata bukan  merupakan  tindak  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum, maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu kepada  penuntut umum,  tersangka atau keluarganya”. Kemudian menurut ketentuan  Pasal  76  Peraturan  Kapolri
No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana
menyebutkan  bahwa    penghentian penyidikan dilakukan apabila :
a. Tidak terdapat cukup bukti.
b. Peristewa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
c. Demi hukum :
1. Tersangka meninggal dunia.
2. Perkara telah kedaluarsa.
3. Tindak  pidana  tersebut  telah memperoleh  putusan  hakim yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap (nebis in idem).
Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan,  biasanya  dilakukan  gelar
perkara  terlebih  dahulu.  Gelar  perkara pada  tahap  akhir  penyidikan  ini bertujuan,  diantaranya  adalah  untuk evaluasi  proses  penyidikan  yang  telah dilaksanakan,  pemecahan  masalah  atau hambatan  penyidikan,  menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan  kepada  penuntut  umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan  bahwa  berkas  perkara pidana  tersebut  tidak  layak  untuk dilimpahkan  ke  penuntut  umum  atau harus  dihentikan,  maka  penyidik  wajib mengirimkan  Surat  Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat  hukumnya.  Apabila  SP3 sudah  diterima  oleh  tersangka,  maka dengan  sendirinya  status  tersangkanya secara yuridis sudah berakhir.
Sebaliknya jika penyidik tidak
menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.
Penetapan Tersangka
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Dapatlah  dikatakan  bahwa  hak asasi manusia merupakan  hak-hak dasar yang  sudah  dipunyai  oleh  seseorang sejak ia masih dalam kandungan, sebagai pemberian  sang  pencipta  Allah  swt. sehingga  hak  asasi  manusia  seyogyanya
dapat berlaku secara universal. Hak asasi manusia bukanlah pemberian pemerintah  atau  penguasa,  oleh  karena itu  kebijakan  apapun  yang  diambil sebagai regulator tidak boleh bertentangan dengan hak  asasi manusia tersebut.  Pemerintah  atau  penguasa hanya  berwenang  untuk  mengatur  agar supaya  pelaksanaan  hak  asasi  manusia berjalan  secara  efektif  dan  tidak  saling berbenturan  antara  hak  asasi  manusia yang satu dengan yang lainnya.
Sejarah panjang memperjuangkan  hak  asasi  manusia sudah  dimulai  sejak  dulu  kala,  sebutlah Inggris  sering  disebut-sebut  sebagai negara  pertama  di  dunia  yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini  berdasarkan  berbagai  dokumen kenegaraan  yang  berhasil  disusun  dan disahkan,  seperti Magna  Charta.
Sebagaiman diketahui  bahwa  pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan  bijaksana  telah  diganti  oleh  Raja John Lackland yang bertindak
sewenang–wenang  terhadap  rakyat  dan para  bangsawan.  Tindakan  sewenang- wenang
Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan  yang  akhirnya  berhasil mengajak  Raja  John  untuk  membuat suatu  perjanjian  yang  disebut  Magna
Charta  atau  Piagam  Agung  yang dicetuskan  pada  tanggal  15  Juni  1215. Adapun  isi  prinsip  dasar  magna  charta adalah  pembatasan  kekuasaan  raja  dan hak  asasi  manusia  lebih  penting  dari pada  kedaulatan  raja.  Dengan demikian maka  tidak  seorangpun  dari  warga negara  dapat  ditahan  atau  dirampas harta  kekayaannya  atau  diasingkan  atau dengan  cara  apapun  dirampas  hak- haknya,  kecuali  berdasarkan  atas hukum. Disinilah mulainya perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia,  karena  hukum  dan  undang- undang  derajatnya  lebih  tinggi  daripada kekuasaan  raja  saat  itu.  Ada  beberapa poin  penting  isi  magna  charta  yang relevan  dengan  tulisan  ini  diantaranya adalah :
1. Bahwa polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
2. Bahwa  apabila  seseorang  tanpa perlindungan  hukum  sudah terlanjur  ditahan,  raja  berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
3. Bahwa  seseorang  yang  bukan budak  tidak  akan  ditahan, ditangkap,  dinyatakan  bersalah tanpa  perlindungan  negara  dan
tanpa  alasan  hukum  sebagai dasar tindakannya .4
Kemudia  banyak  pertanyaan- pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  hak- hak  rakyat  dan  jaminan-jaminannya, yang  diajukan  oleh  kaum  bangsawan kepada  raja  di  depan  parlemen  pada tahun 1628 yang dimuat dalam petition of righats , diantaranya adalah :
a. Bahwa  tentara  tidak  boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
b. Bahwa  pajak  dan  pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
c. Bahwa  warga  negara  tidak boleh dipaksanakan menerima tentara di
rumahnya.5
Kemudian  Hobeas  Corpus  Act adalah  undang-  undang  yang  mengatur tentang  penahanan  seseorang,  dibuat pada tahun 1679 yang berisi antara lain :
a. Bahwa  seseorang  yang  ditahan segera  diperiksa  dalam  waktu  2 hari setelah penahanan.
4 http:// www.informasiahli.com /2016/04/pi agam-magna-charta-tahun-1215.html
b. Bahwa alasan penahanan seseorang  harus  disertai  bukti yang sah menurut hukum.
Selain itu  Bill of Rights juga merupakan undang-undang    yang  dicetuskan  tahun 1689  dan  diterima  oleh  parlemen Inggris, yang isinya mengatur antara lain :
a. Bahwa  parlemen  berhak untuk  mengubah  keputusan raja.
b. Bahwa  kebebasan  berbicara dan mengeluarkan pendapat.
c. Bahwa  kebebasan  dalam pemilihan anggota parlemen.
d. Bahwa  hak  setiap  warga
negara untuk memeluk agama menururt kepercayaannya.
Perjuangan  untuk  penegakan hak  asasi  manusia  juga  terjadi  di Amerika  Serikat  yang  diilhami  oleh pemikiran John Locke (1632-1704) yang merumuskan  hak-hak  alam,  seperti  hak hidup,  kebebasan  dan  hak  milik  (life, liberty  and  property).  Pemikiran  John Locke  ini  tampak  dengan  jelas  dalam Declaration  of  Independence  of  the United States.

## Melalui revolusi Amerika dengan
Declaration  of  Independence -nya  tanggal  4 Juli  1776,  suatu  deklarasi  kemerdekaan
yang  diumumkan  secara  aklamasi  oleh 13  negara  bagian,  merupakan  pula piagam  hak-  hak  asasi  manusia  karena mengandung pernyataan
“Bahwa  sesungguhnya  semua  bangsa diciptakan  sama  derajat  oleh  Maha Pencipta.    Bahwa  semua  manusia dianugerahi  oleh  Penciptanya  hak hidup,  kemerdekaan,  dan  kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”. Dengan Declaration  of  Independence  di Amerika  Serikat,    menempatkan Amerika  sebagai  negara  yang  memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.
Selain  di  Inggris  dan  Amerika Serikat,  di  Prancis  juga  terjadi perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Di  negara  Prancis  hak asasi  manusia  dirumuskan  dalam  suatu naskah pada awal revolusi Prancis untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa,  naskah  tersebut  dikenal dengan  nama Declaration  des  Droits  de L’homme  et  du  Citoyen ,  yaitu  suatu pernyataan  mengenai  hak-hak  manusia dan  warga  negara.  Dalam    Declaration Des  Droits  De  L’Homme  Et  Du Citoyen  yang  dicetuskan  pada  tahun 1789  ini  mencanangkan  hak  atas
kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite dan fratenite).  Kemudian  di  tahun  1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan  seluruhnya  di  dalam konstitusi  Prancis  yang  kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793  dan  1848  serta    dalam  konstitusi tahun  1795.  Banyak  hak  asasi  manusia yang terkandung di dalam declaration ini, antara lain :
1. Bahwa manusia tidak boleh dituduh dan  ditangkap  selain  menurut undang-undang.
2. Bahwa  manusia  merdeka  berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
3. Bahwa  manusia  dilahirkan  merdeka dan tetap merdeka.
4. Bahwa  manusia  mempunyai  hak yang sama.
5. Bahwa  warga  negara  mempunyai hak dan kedudukan yang sama .6
Agar  supaya  hak  asasi  manusia ini dapat diberlakukan terhadap bangsa- bangsa di dunia, maka pada tahun 1946 yaitu  setelah  perang  dunia  kedua disusunlah  rancangan  piagam  hak  asasi manusia  oleh  organisasi  kerjasama untuk  social  ekonomi  Perserikatan
6 https:// bahaudinonline.blogspot.co.id /2012
/11/sejarah-perkembangan-ham-hak- asasi.html
Bangsa  Bangsa  (selanjutnya  disebut PBB)  yang  terdiri  dari  18  negara anggota.  Kemudian  PBB  membentuk Commission  of  Human  Right  yaitu sebuah  komisi  yang  khusus  mengenai hak asasi manusia yang mulai bersidang pada  bulan  Januari  1947.  Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948, sidang umum  PBB  yang  diselenggarakan  di Istana  Chailot  –  Paris,  menerima  baik hasil-hasil  kerja  panitia  tersebut  berupa Universal  Declaration  of  Human  Rights yaitu  Pernyataan  Sedunia  tentang  Hak Hak  Asasi  Manusia.  Declaration  of Human  Rights  ini  terdiri  dari  30  pasal yang  disetujui  oleh  48  negara  dari  58 negara  yang  hadir  dalam  sidang  umum PBB  tersebut.  Diantara  hak  asasi manusia  yang  menarik  yang  akan dibahas  lebih  lanjut  dalam  tulisan  ini adalah hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan badan serta hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut  hukum  untuk  mendapatkan jaminan  hukum  dalam  perkara  pidana, seperti  diperiksa  di  muka  umum, dianggap  tidak  bersalah  kecuali  ada bukti yang sah.
Pengaturan yang berkaitan dengan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia sesungguhnya sudah banyak, tersebar di berbagai  macam  peraturan  perundang-
undangan, mulai dari derajat yang paling tinggi yaitu Undang Undang dasar 1945 sampai  pada  peraturan  yang  lebih rendah derajat. Dalam Undang Undang Dasar  1945  pengaturan  tentang  Hak Asasi  Manusia  diatur  mulai  Pasal  28A sampai  dengan  Pasal  28J.  Salah  satu undang  undang  yang  lebih  spesifik mengatur  tentang  hak  asasi  manusia ialah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Dalam  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2) Undang  Undang  Nomor  39  Tahun 1999  menyebutkan,  bahwa  “Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  perlakuan  hukum yang  adil  serta  mendapat  kepastian hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di depan hukum”
Jika  dilihat  dalam  perspektif hukum Hak Asasi Manusia, baik hukum
Hak  Asasi  Manusia  nasional  maupun hukum Hak Asasi
Manusia
Internasional,  maka  dapatlah  diperoleh suatu  pemahaman  bahwa  penegakan hukum  oleh  negara  yang  tidak  mampu memberikan  suatu  kepastian  hukum, maka  sesungguhnya  sudah  dapat dikatakan  sebagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  atau  setidak-tidaknya sangat  berpotensi  terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana  dimaklumi  bahwa hak untuk hidup sesungguhnya merupakan  suatu  prinsip  moral  yang disandarkan  kepada  keyakinan  bahwa hak  untuk  hidup  itu  bawaan  setiap orang  yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha  Esa  yang  tidak  boleh  dikurangi sedikitpun  juga,  bukan  sebagai  hak istimewa yang diberikan oleh pemangku kekuasaan  politik.  Kelayakan  dan ketenteraman  dalam  melaksanakan  hak hidup  penting  untuk  dihormati  dan bebas  dari  segala  gangugan  dari siapapun  dan  dalam  bentuk  apapun. Kebebasan  dalam  menjalankan  hak untuk hidup didasarkan pada kemampuan  untuk  merencanakan  dan mengantisipasi masa depan seseorang.
Penetapan status tersangka kepada  seseorang  sangat  erat  kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hudup yang nyaman, karena bagaimanapun  juga  tekanan  psikologis status  tersangka  dapat  mempengaruhi pola  perikehidupan  seseorang.  Dalam hal  ini  saya  teringat  sebuah  kasus  yang cikup  menggelitik  hati  saya  pada  waktu itu,  karena  pada  saat  itu  payung hukumnya  belum  ada,  yaitu  kasus permohonan praperadilan yang diajukan oleh Muspani pada tahun 2010, seorang mantan  anggota  Dewan  Perwakilan
Daerah  (DPD)  Bengkulu,  kepada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam kasus  penyimpangan  anggaran  senilai Rp 21,3 miliar yang disangkakan kepada
Gubernur Bengkulu Agusrin M
Najamudin  pada  waktu  itu.  Ketika  itu Muspani merasa heran, karena kasus itu sesungguhnya  sudah  lama  terungkap yaitu  sekitar  tahun  2006,  akan  tetapi Kejaksaan  belum  juga  melimpahkan berkas  perkaranya  ke  Pengadilan.  Pada hal  Agusrin  M  Najamudin  sudah ditetapkan  sebagai  tersangka  pada Agustus  2008  dan  penyidikan  sudah dinyatakan  lengkap  pada  bulan  Mei 2009.  Bahkan  ketika  itu  Muspani sempat menduga bahwa Kejaksaan telah menerbitkan Surat Keputusan Penghentian  Penyidikan  (SKPP)  secara diam-diam, karena sekitar satu setengah tahun  menyandang  status  tersangka, belum  ada  kejelasan  kapan  perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.
Hakim  tungggal  Supraja  yang mengadili  permohonan  praperadilan  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dalam putusannya  pada  tanggal  4  Nopember 2010 mengabulkan permohonan praperadilan  tersebut.  Dalam  amar putusannya,  Supraja  sebagai  hakim tunggal yang mengadili perkara
permohonan  praperadilan  tersebut memerintahkan kepada Kejaksaan untuk segera melimpahkan  perkara  atas nama  tersangka  Gubernur  Bengkulu Agusrin M Najamudin. Paling tidak ada dua  hal  yang  menarik  dari  putusan praperadilan  ini,  pertama  ketidakjelasan proses  penyidikan  yang  berlangsung selama  bertahun-tahun  yang  dapat mengakibatkan  ketidakpastian  hukum, bukan  merupakan  objek  praperadilan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal  77  huruf  a  KUHAP  yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri  berwenang  untuk  memeriksa dan memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang  diatur  dalam  undang  undang  ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan atau  penghentian  penuntutan”.  Dalam perkara praperadilan ini ternyata  proses penyidikan  oleh  Kejaksaan  tetap berjalan,  artinya  tidak  dihentikan, sehingga bukan menjadi objek praperadilan. Akan tetapi hakim tunggal Supraja  perlu  mendapat  apresiasi, karena  putusannya  dengan  tegas memerintahkan  pihak  Kejaksaan  untuk dengan segera melimpahkan perkaranya ke  Pengadilan.  Hal  ini  tentu  saja berkaitan  erat  dengan  ketidak  pastian lamanya status tersangka yang
disandang  oleh  tersangka,  yang  pada akhirnya  justru  sangat  berpotensi melanggar  hak  asasi  manusia.  Kedua, hakim  tunggal  Supraja  tidak  dengan tegas  menyebutkan  dalam  putusannya mengenai tenggat waktu bagi Kejaksaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pangadilan.  Pada  hal  itu  sangat  penting untuk  mengakhiri  berlarut-larutnya perkara  pada  tingkat  penyidikan  dan juga berlarut-larutnya seseorang menyandang  status  tersangka  yang sangat  berpotensi  melanggar  hak  asasi manusia.  Pernahkah  terpikirkan  oleh aparat  penegak  hukum,  khususnya kepolisian  dan  kejaksaan  bahwa  orang yang  terlalu  lama  menyandang  status tersangka    dapat  menderita  gangguan kecemasan  sosial.  Yang  dimaksud gangguan  kecemasan  soaial  (fobia sosial)  adalah  sebuah kondisi  kesehatan jiwa.  Kondisi  ini  merupakan  ketakutan yang  kuat  dan  terus-menerus  merasa diawasi  dan  dinilai  oleh  orang  lain. Ketakutan semacam ini dapat mempengaruhi  pekerjaan,  sekolah,  dan aktivitas  harian  lainnya.  Kondisi  ini bahkan  dapat  menyulitkan  untuk membentuk dan menjaga pertemanan .7
7 https:// www.cahayajiwa.com /gangguan- kecemasan-sosial-lebih-dari-sekadar- rasa-malu.
Selain  dapat  menderita  ganguan kecemasan sosial, terlalu lama menyandang  status  tersangka  orang dapat  juga  menderita  depresi,  yaitu suatu  kondisi  yang  lebih  dari  suatu keadaan  sedih,  bila  kondisi  depresi seseorang sampai menyebabkan terganggunya  aktivitas  sosial  sehari- harinya  maka  hal  itu  disebut  sebagai suatu gangguan depresi mayor. Beberapa gejala gangguan depresi mayor adalah  perasaan  sedih,  rasa  lelah  yang berlebihan  setelah  aktivitas  rutin  yang biasa, hilang minat dan semangat, malas beraktivitas,  dan  gangguan  pola  tidur. Depresi merupakan salah satu penyebab utama kejadian bunuh diri .8

## Penutup
Penetapan  status  tersangkan kepada  seseorang  yang  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  kepolisian  berdasarkan  kepada ketetuan  yang  diatur  dalam  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara  Pidana.  Dalam  undang undang  tersebut  hanya  mengatur  syarat (yang  dinilai  multi  interpretasi),  yang
8 https:// id.wikipedia.org /wiki/Depresi_(p sikologi)
harus  dipenuhi  untuk  menetapkan status  tersangka  kepada  seseorang  yang diduga  sebagai  pelakunya.  Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014
memberikan
interpretasi yang lebih konkret terhadap
Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka  minimal  harus  dipenuhi dua alat  bukti .  Akan  tetapi  tidak  ada mengatur  batasan  lamanya  seseorang berstatus  tersangka.  Oleh  karena  tidak ada diatur batasan lama waktu seseorang berstatus  tersangka,  maka  sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
Dimasa  yang  akan  datang  perlu danya  aturan  yang  membatasi  lamanya seseorang  berstatus  tersangka,  selain untuk menghendari potensi pelanggaran HAM, juga untuk memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat pencari keadilan.
Daftar Pustaka
Ali,  Achmad.  2015. Menguak  Realitas Hukum , Jakarta: Kencana (Prenada Media Grup)
_____. 2015. Menguak Teori Hukum (legal Theory)  dan  Teori  Peradilan
(judicialprudence) .  Jakarta:  Prenada Media Group.
_____ dan Wiwie Heryani. 2015. Kajian Empiris Hukum . Jakarta: Prenada Media.
Atmasasmita,  Romli.  2014. Sistem
Peradilan pidana Kontemporer . Jakarta  ::  Prenada  Media  Grup (Kencana
Lopa,  Baharuddin.  1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan hukum di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang. Mardjono,  Hartono.  2001. Negara Hukum  yang  Demokratis  sebagai Landasan  Membangun  Indonesia Baru . Jakarta: Koridor
Pengabdian.
Manan,  Bagir.  2005. Sistem  Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) . Yogyakarta: FH UII Press.
Mustafa,  Bachsan.  2003. Sistem  Hukum Indonesia  Terpadu .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Renggong,  Ruslan.  2014. Hukum  Acara Pidana .  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Radbruch,  Gustav.  1961. Einfubrung  in die  Rechtswissenschaft .  Stuttgart  : K.F. Koehler.
Rawls,  John.  1972. A.  Theory  of  Justice .
Cambridge  Mass  :  Harvard University Press.
Rahardjo,  Satjipto.  1983. Permasalahan Pembinaan  dan  Penegakan  Hukum di  Indonesia,  Suatu  Tinjauan Sosiologis . Bandung: Sinar Baru.
_______.  1986. Ilmu  Hukum .  Bandung: Alumni.
_______. 1986. Hukum dan Masyarakat . Cet. 4. Bandung: Angkasa.
_______.  1986.  “Hukum  dalam Perspektif
Sejarah dan
Perubahan Sosial” dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional .
Jakarta: Rajawali.
Santoso,  Agus.H.M.  2015. Hukum, Moral  &  Keadilan .  Jakarta  : Prenada Media Group Sofyan,  Andi  dan  Abd.  Asis.  2014.
Hukum  Acara  Pidana .  Jakarta  : Prenada Media Group.
_______.  2014 .Hukum  Acara  Pidana
Suatu Pengantar. Jakarta:
Prenada Media Group.. Soedjono, D. 1982. Pemeriksaan Pendahuluan  Menurut  KUHAP .
Bandung : Alumni. Soekanto,  Soerjono.  1983. Penegakan
Hukum .  Cet.  1  Bandung:  Bina Cipta.
________.  1986. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
_______.  2005. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .
PT. Raja Grafindo Persada. Soemitro.  Hanitijo  Ronny.  1984.
Permasalahan Hukum dalam Masyarakat . Bandung: Alumni. Sumbayak, FS. Radisman. 1995. Beberapa Pemikiran  Kearah  Pemantapan
Penegakan Hukum . Cet. 1. Jakarta:
Indonesia-HILL. Co. Syamsudin,  M.  2015. Konstruksi  Baru
Budaya  Hukum  Hakim  :  Berbasis
Hukum
Progresif . Jakarta:
Kencana Prenada Media.
Wahjono, Padmo. 1982. Indonesia Negara Berdasar  Atas  Hukum.Jakarta : Ghalia Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana.
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang  Manajemen  Penyidikan Perkara Pidana.