## PERANAN SOCIAL REPORT PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 1

## Elfina Lebrine Sahetapy
Fakultas Hukum Universitas Surabaya Jl. Raya Kalirungkut Surabaya elfina_69@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine and assess the Social Report in performing  Children Conflict  With the Law  cases, implementation of diversion in the settlement child cases, to find out barriers, alternatives solution, and overcoming obstacles encountered by Juvenile Probation Counselor.  The  Social  Report’s  existence  plays  an  important  role  in  the  decision  making  of whether  or  not  performing  the  diversion.  The  methodology  used  in  this  study  is  normative juridical as the main approach. Basic considerations on implemeting Social Report is based on the  general  provisions  in  Act  No.11/2012  concerning  The  Juvenile  Criminal  Justice  System. Implementation of Social Report in juvenile criminal justice system is done through discussion by  involving  the  parties  concerned,  namely  the  perpetrators,  victims,  families  of victims/perpetrators, law enforcement agencies including Juvenile Probation Counselor.
Keywords: Social Report; Juvenile Criminal Justice System; Juvenile Probation Counselors

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  dan  mengkaji  keberadaan  Penelitian Kemasyarakatan  atau  yang  dikenal  dengan Social  Report dalam  kasus  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum,  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak. Keberadaan Social  Report memegang  peranan  yang  penting  dalam  pengambilan  keputusan apakah dilakukan diversi atau tidak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif  dengan menggunakan  bahan  kepustakaan  yang  ditunjang  oleh interview dari  pihak-pihak  yang  terkait. Landasan  hukum  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  Social  Report  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Para  pihak  yang  juga terlibat  dalam  kontribusi  penulisan  ini  adalah  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  yakni pelaku  dan  korban  beserta  dengan  keluarganya.  Di  samping  itu  juga  dengan  aparat  penegak hukum dan terutama dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
Kata  Kunci :  Penelitian  Kemasyarakatan;  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak;  Pembimbing Kemasyarakatan
1 Artikel  hasil  penelitian  dari  Hibah  Penelitian  Strategis  Nasional  Dikti  No.  015/SP-Lit/LPPM-01/Ristekdikti/ FH/III/2018.

## A.   Pendahuluan
Pemahaman  mengenai  anak  menjadi kunci  dalam  memahami  perlindungan  anak dengan  berbagai  macam  mekanismenya. Ketentuan  hukum  yang  berlaku  pun menekankan pentingnya pengetahuan terkait pemahaman  akan  anak  dan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Anak  dalam usianya  sangat  rentan  terlibat  dalam kejahatan  baik  sebagai  pelaku  maupun korban.  Sekalipun  anak  terlibat  dalam kejahatan,  pemikiran  akan  perlindungan terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  anak  tetap penting  untuk  diberikan,  secara  khusus sebagai pelaku (Wahyudhi, 2015, p. 3).
Menteri  Hukum  dan  HAM  pada  saat peresmian  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (selanjutnya  disebut  LPKA)  dan Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS)  dalam  pidatonya    menyebutkan bahwa  metode  yang  dianggap  tepat  dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan  selaras  dengan  jalan  perubahan  yang digagas  oleh  Bapak  Presiden  kita,  adalah melalui  pendidikan  berbasis  budi  pekerti. Mengapa  ini  perlu  dilakukan?  Karena  anak berhadapan  dengan  hukum  memerlukan pengetahuan  dan  pemahaman  atas  nilai  - nilai perilaku manusia yang diukur menurut kebaikan  dan  keburukannya  melalui  ukuran norma  agama,  norma  hukum,  tata  krama, dan  sopan  santun,  norma  budaya/adat istiadat masyarakat. Tidak hanya itu, adanya pendidikan
budi pekerti akan
mengidentifikasi  perilaku  positif  sehingga diharapkan dapat diimplementasikan kedalam  perbuatan,  perkataan,  pikiran, sikap,  perasaan,  dan  kepribadian  peserta didik.  Sehingga  diharapkan  anak  berkonflik hukum  akan  terbentuk  menjadi  karakter yang  berbudi  pekerti  luhur,  dapat  bersikap sopan santun, tertib menurut aturan dan adat yang  berlaku,  serta  menunjukkan  tingkah laku yang beradab. Apabila nilai - nilai luhur ini  dapat  terinternalisasi  dengan  baik  dan bisa  menjadi  karakter  setiap  anak  bangsa, maka  perwujudan  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  berbudi  pekerti  luhur  adalah sebuah  keniscayaan.  Pada  akhirnya  bangsa Indonesia  akan  menjadi  bangsa  besar,  yang
keberadaannya diperhitungkan oleh bangsa - bangsa lain di dunia.
Namun  apa  yang  disampaikan  di  atas terkait  dengan  harapan  agar  anak  yang dikenakan  sanksi  pidana  penjara  diberikan pembinaan agar  dapat  berubah  dan  menjadi pribadi  yang  lebih  baik  pada  faktanya tidaklah  sesederhana  dan  semudah  itu.  Ada salah satu faktor  yang  menjadi  kendala  jika anak  tersebut  sudah  mendapatkan  proses pembinaan yang baik di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (yang  selanjutnya disebut  LPKA)  namun  pada  saat  anak tersebut  kembali  ke  masyarakat  ada “stigmatisasi”  yang  melekat  sehingga  tidak memudahkan  anak  untuk  bersosialisasi. Teori  “Labeling”  menunjukkan  bahwa pelabelan atau dengan kata lain stigmatisasi ini  dapat  merusak  masa  depan  seseorang dalam  hal  ini  anak  dimana  masa  depannya masih  panjang.  Oleh  sebab  itu,  penerapan pidana  penjara  pada  anak  haruslah merupakan suatu hal yang bersifat “ultimum remedium”  atau  “ the  last  resort ”,  yang artinya  sanksi  pidana  penjara  haruslah merupakan upaya yang paling akhir. Hal ini dipertegas  oleh  Aguilar  bahwa “the promised  rehabilitation  of  inmates  is  not achieved  as  developing  a  self-regulatory mechanism  in  a  total  institution  is  not possible (Aguilar, 2016, p. 156). Berdasarkan  hal  tersebut,  hakim  hendaknya mempertimbangkan  setiap  kondisi  dan situasi yang dimiliki atau terhubung dengan anak  melalui Social  Report ,  sehingga  dapat mengambil  suatu  putusan  yang  tidak melanggar  hak  anak  khususnya  asas kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak mengingat  bahwa  proses  pembinaan  di penjara  juga  tidak  menjanjikan  perubahan perilaku pada anak.
Di  sinilah  peranan  dari Sosial  Report menjadi  sangat  penting.  Mengapa  peranan Social  Report sangat  penting?  Beberapa topik  dari  isi Social  Report tersebut  terkait dengan  rekam  jejak  anak  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Siapakah  orang tuanya  dan  apa  pekerjaan  orang  tuanya; dimanakah  anak  ini  bertempat  tinggal  dan bersama  siapa;  bagaimana  perilaku  anak
sehari-hari;  apakah  ada  problem  dalam rumah  tangga  orang  tuanya;  bagaimana pergaulan anak ini setiap harinya, dan masih banyak  pertanyaan-pertanyaan  yang  dapat memperlihatkan  situasi  dan  kondisi  anak yang  sesungguhnya.  Dalam  teori  etiologi kriminal  dinyatakan  bahwa  penyebab seseorang memiliki perilaku “evil” dikarenakan adanya sebab-sebab yang dapat menjadi  faktor  pemicu  ( pull  factors ) sehingga seseorang berbuat jahat.
Penjatuhan  sanksi  pidana  yang  tidak  tepat dapat  membuat  seseorang  bertambah  baik atau bisa terjadi bertambah jahat.
Peranan Social  Report dalam  proses Diversi  sebagai  bagian  dari  penerapan Restorative  Justice dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak    juga  sangat  penting.  Hal  ini dikarenakan,  pada  saat  anak  yang  diduga melakukan tindak pidana tersebut dikenakan suatu pilihan apakah dapat diterapkan proses diversi atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  (yang  selanjutnya  disebut  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak). Pemahaman konsep Restorative  Justice disampaikan  oleh  Theo Gavrielides  seperti  yang  dikutip  oleh Mahfud Jufri yakni “ Restorative Justice may refer  to  an  alternative  process  for  solving disputes,  to  alternative  sanctioning  options, or  to a distinctively different,  new model  of criminal justice organized around principles of  restoration  to  victims,  offenders  and  the community in which they live (Jufri, Nazeri,
&  Dhanapal,  2019,  p.  1).  Adapun  Burt Galaway mendefinisikan, restorative justice: as  a  response  to  criminal  behavior  that seeks  to  restore  losses  suffered  by  crime victims  and  to  facilitate  peace  and tranquility among opposing parties (Galaway & Hudson, 2000).
Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  mengangkat topik mengenai pentingnya peranan penelitian  kemasyarakatan  atau  yang  lebih dikenal  dengan  istilah Social  Report ,  untuk dapat  dan  bersifat  wajib  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  setiap  aparat  penegak hukum  di  dalam  memutuskan  apakah  kasus anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat
diselesaikan  dengan  Diversi  dengan  tetap mengacu  pada  syarat  dilakukannya  Diversi seperti yang sudah diatur di dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan penelusuran ,  penelitian atau kajian tentang Social Report ini sangat sedikit.  Pada  tahun  2012,    Kanwil  Hukum dan  HAM  Provinsi  Jawa  Timur  pernah melakukan  penelitian  terhadap  keberadaan Social  Report ini  namun  hasilnya  tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, sesungguhnya  peran  dari  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  hal  pembuatan “laporan  penelitian  kemasyarakatan”  dan yang selanjutnya akan disebut dengan Social Report ,  bagi  anak  nakal  menduduki  peran yang penting dalam upaya untuk menghindarkan  pemidanaan  terhadap  anak. Suatu  sistem  peradilan  anak  menjadi bergantung  sesungguhnya  pada  peran  dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.
Penulisan  ini  dimaksudkan  untuk mengembalikan kedudukan Penelitian Kemasyarakatan  atau  yang  disebut  dengan Social  Report ini  sebagai  suatu  alat informasi  yang  sangat  penting  dan dibutuhkan  oleh  aparat  penegak  hukum  di dalam  mempertimbangkan  putusan  yang tepat  untuk  anak serta melindungi  hak anak meski  anak  tersebut  sedang  terlibat  suatu masalah kejahatan.

## B.   Metode Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  dengan  menggunakan bahan  kepustakaan  yang  ditunjang  oleh interview dari  pihak-pihak  yang  terkait. Penelitian  hukum  ini  menggunakan  data primer  dengan  mendatangi  secara  langsung Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan  di  Jawa  Timur,  serta beberapa anak didik pemasyarakatan sebagai sampling. Pada
hakikatnya inti permasalahan  hukumnya  berangkat  dari ketentuan  yang  ada  di  dalam  ketentuan hukum  yang  ada  terkait  masalah  kenakalan anak,  yang  didahului  dengan  instrumen- instrumen  internasional  terkait  dengan penanganan  delinkuensi  anak.  Data  yang diperlukan diperoleh melalui teknik
wawancara dengan sistem open questionairre dan  juga close  questionairre kepada key informan .

## C.   Hasil dan Pembahasan
1.   Ruang  Lingkup  Peradilan  Pidana Anak
Pada akhirnya Indonesia membuat suatu undang-undang baru, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia yang diberlakukan mulai Juni 2014. Ada hal-hal yang baru diatur dan diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  di  antaranya:  a)  Masa penahanan  jangka  waktunya  paling  lama  7 hari;  b)  Jika  tidak  terdapat  Lapas  Anak, maka mereka akan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara; c)
Dibentuknya  polisi,  jaksa  dan  hakim  anak, sehingga mereka qualifed secara
pengetahuan  tentang  kondisi  dan  sifat khusus  anak;  d)  Yang  terpenting  adalah dicantumkannya  diversi  sebagai  pidana alternatif  yang  bertujuan  untuk:  mencapai perdamaian  antara  korban  dan  anak, menyelesaikan  perkara  di  luar  proses peradilan,  sehingga  tidak  menimbulkan trauma dan stigma pada anak, menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan,  dan  memberikan  sanksi  yang menitikberatkan  pada  unsur  pendidikan. Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengamanatkan  dalam  hal  penanganan ABH  berpedoman  pada  asas  -  asas  yang melekat  pada  anak,  di  antaranya:  1) perlindungan;  2)  keadilan;  3)  kepentingan terbaik  bagi  anak;  4)  penghargaan  terhadap pendapat anak; dan penghindaran pembalasan  dalam  penyelesaian  perkara anak.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi kita  untuk  memahami  asas  -  asas  tersebut sebagai  wujud transformasi  perlakuan  ABH di  Indonesia yang  sekaligus  hal ini  menjadi tonggak  sejarah  dalam  perubahan  sistem perlakuan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Pola  pembinaan  di  Indonesia  diatur  di dalam  UU  No.  12  Tahun  1995    tentang Pemasyarakatan, bertujuan untuk: a)
Meningkatkan  kualitas  ketakwaan  kepada Tuhan  yang  Maha  Esa;  b)  Memperbaiki intelektual,  sikap  dan  perilaku;  c)  Menjaga kesehatan  jasmani  dan  rohani.  Melalui pemasyarakatan  ini  diharapkan  anak  didik pemasyarakatan  akan  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi tindak pidana, dan diterima oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga  masyarakat  yang  baik  dan  berguna serta  bertanggung  jawab.  Namun  tujuan  ini sulit  untuk  dipenuhi  karena  adanya  kendala yang  memerlukan  perhatian  yang  cukup serius. Ini adalah keadaan yang memprihatinkan  dan  tidak  memberikan perlindungan  terhadap  hak  dari  seseorang yang  di  bawah  umur  yang  terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Penyebutan  terhadap  mereka  dalam  UU Sistem  Peradilan  Pidana Anak  adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
Saat  ini,  hanya  ada  18  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Anak  di  Indonesia dari  34  provinsi  di  Indonesia,  yakni:  Lapas anak  Medan-Sumatera  Utara,  Tanjung  Pati- Sumatera Barat, Palembang-Sumatera
Selatan,  Pekanbaru-Riau,  Muara  Bulian- Jambi,  Bandar  Lampung-Lampung,  Lapas anak  Pria  Tangerang-Banten,  Lapas  anak wanita  Tangerang-Banten,  Bandung-Jawa Barat,  Kutoarjo-Jawa  Tengah,  Blitar-Jawa Timur,
Gianyar-Bali, Mataram-Nusa Tenggara  Barat,  Kupang-Nusa  Tenggara Timur, Parepare-Sulawesi Selatan, Tomohon-Sulawesi Utara, Pontianak- Kalimantan Barat dan Martapura-
Kalimantan  Selatan.  Dapat  dibayangkan bahwa  pada  provinsi  yang  tidak  memiliki lembaga pemasyarakatan anak, para terpidana  anak  dan  anak  tahanan  akan menempati penjara yang sama dengan orang dewasa.  Karena  alasan  jarak  tempuh  yang jauh  antara  satu  provinsi  dengan  provinsi lain,  dan  juga  karena  adanya  keterbatasan biaya,  maka  di  beberapa  daerah  ada  yang memisahkan  sel  dewasa  dan  anak,  namun
ada  juga  yang  menyatukan    mereka  dalam sel  yang  sama  dengan  alasan  tidak  adanya sarana  dan  fasilitas  di  daerah  tersebut.  Hal ini  tentu  membawa  dampak  yang  sangat buruk  pada  anak,  karena  mereka  dapat mengalami  kekerasan  baik  fisik,  psikis maupun seksual.
Jumlah  tahanan  anak  dan  terpidana anak,  perincian  dari  Kementerian  Hukum dan  HAM  melalui  data  Kemenkumham mencatat  jumlah  seluruh  tahanan  anak  dan anak pidana di seluruh Indonesia berjumlah 5.709  dengan  rincian  ada  tahanan  anak 2.197  orang  (2.133  orang  laki-laki  dan  64 orang  perempuan)  ditambah  anak  pidana berjumlah  3.512  orang  (3.444  orang  laki- laki  dan  68  orang  perempuan).  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Anak  hanya menampung  28  persen  Anak  Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  yang  terdiri  atas 2.197  tahanan  anak  dan  3.512  anak  pidana dengan jumlah total 5.709 anak. Kemampuan  daya  tampung  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di setiap provinsi  cukup  memprihatinkan  dan  tidak sebanding  dengan  jumlah  terpidana  anak yang  ada.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa kapasitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada sangat kurang sedangkan data lain menunjukkan  adanya  peningkatan  tingkat kenakalan anak yang cukup signifikan. Data dari  KPAI  menunjukkan  setiap  tahun  6000 anak di Indonesia berkonflik dengan hukum. Dari  jumlah  tersebut  3800  anak  berakhir  di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan sisanya ditahan  di  Lapas  dewasa  atau  di  tahanan kepolisian  yang  sebetulnya  tidak layak  bagi Anak.
2.    Diversi Wujud Keadilan Restoratif
Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.  Salah  satu  bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana
Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana  dalam  perspektif  dan  pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan  keadaan  setelah  peristiwa  dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan  restoratif  ( restoratif  justice )  yang
berbeda dengan keadilan retributif (menekankan  keadilan  pada  pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) (Mansyur, 2017).
Keadilan  restoratif  ini  diartikan  oleh Tony  F.  Marshall,  sebagai  suatu  proses dimana  semua  pihak  yang  berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan  masalahnya  dan  bagaimana menangani  akibatnya  di  masa  yang  akan datang  atau  implikasinya  di  masa  depan (Marshall,  1999).    John  Braithwaite menegaskan  bahwa restorative  justice  has been the dominant model of criminal justice throughout  most  of  human  history  for perhaps all the world’s people (Braithwaite, 2002). Perlu  untuk  diketahui  bahwa  teori dari  Braithwaite  terkait  “ shaming ”  harus dibedakan  dengan  “stigmatisasi”,  karena konsep
Restorative Justice yang menghadirkan banyak pihak dalam penyelesaian  kasus  anak  di  luar  pengadilan sangat  rentan  terhadap  pelabelan  oleh masyarakat.  Wilson  mengungkapkan  terkait hal  tersebut  dalam  pernyataan  bahwa “an important  distinction  for  Braithwaite’s theory is that shaming must be reintegrative as  opposed  to  stigmatizing.  Reintegrative shaming  is  considered  to  be  an  integrated theory, borrowing from labeling, subcultural,  control,  opportunity  and  social learning  theories  of  crime (Wilson, Olaghere, & Kimbrell, 2017, p. 14).
Konsep  penggunaan  diversi  menurut Wikan  Sinatrio  dalam  penerapan  sanksi dilakukan  sebagai  upaya  penanganan  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  ini  untuk penghindaran  proses  peradilan  pada  anak pelaku  tindak  pidana.  Diversi  dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai subtansi  yang  paling  yang  dimaksudkan untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum . Pengaturan diversi  dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  ini  telah  dipertegas  oleh  Mahkamah Agung  dengan  dikeluarkannya  Peraturan
Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Diversi  ini  dilakukan  sebagai pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Pelaksanaan  diversi dilakukan  sejak  mulai  dari  penyidikan sampai  dengan  persidangan.  Diversi  dapat dilakukan  terhadap  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun;  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana  (Aji,  2019,  p. 80). Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan  anak  dalam  suatu  proses peradilan.
Substansi  yang  paling  mendasar  dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini,  adalah pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksudkan untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan  sosial  secara  wajar  (Sosiawan, 2016).  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif,  baik  bagi  Anak  maupun  bagi korban.  Keadilan  Restoratif  merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Pengertian  Keadilan  Restoratif  yang dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait
untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan  (Hambali,  2019).  Sedangkan diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Diversi sebagai  proses  penanganan  anak  yang bermasalah  dengan  hukum.  Penanganan anak  melalui  diversi,  dengan  tujuan  agar anak  yang  bemasalah  dengan  hukum  tidak secara langsung  ditangani  melalui  peradilan secara  prosedural  formal.  Hal  tersebut  agar anak  yang  bermasalah  dengan  hukum terhindar  dari  dampak  negatif  sistem peradilan pidana.
Konsep  diversi  ini  sebenarnya  diadopsi dari ketentuan Standard Minimum Rules for The  Administration  of  Juvenile  Justice atau dikenal  dengan  nama The  Beijing  Rules , yang  merupakan  aturan  dasar  aturan  pokok yang harus dipenuhi dalam sistem peradilan pidana  anak.  Berdasarkan Rule 11.1,  11.2 dan Rule 17.4. United  Nation  Standard Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi ( diversion) adalah  pemberian  kewenangan kepada  aparat  hukum  untuk  mengambil tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam menangani  atau  menyelesaikan  masalah pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau tidak  meneruskan/melepaskan  dari  proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada
mayarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Ada  perbedaan  pemahaman  mengenai diversi sesuai dengan  penerapan  di  masing- masing  wilayah.  Menurut  Jack  E.Bynum, definisi diversi  adalah: Diversion  is  “an attempt  to  divert,  or  channel  out,  youthful offenders  from  the  juvenile  justice  system ”. Jika diterjemahkan secara bebas mengandung  pengertian  bahwa  diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan  atau  menempatkan  pelaku tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem peradilan  pidana  (Thompson  &  Bynum, 2002).
Penerapan  diversi  dapat  dilakukan  di dalam  semua  tingkatan  pemeriksaan, dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak negatif  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan  tersebut  (Arief,  1998).  Prinsip utama  pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan  pada  pelaku  untuk  berubah. Petugas  harus  menunjukkan  pentingnya ketaatan  kepada  hukum  dengan  cara pendekatan  persuasif  dan  menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan  akan  membawa  kepada  sifat keterpaksaan  sebagai  hasil  dari  penegakan hukum.    Diversi  sebagai  usaha  mengajak masyarakat  untuk  taat  dan  menegakkan hukum  dengan  tetap  mempertimbangkan rasa  keadilan  sebagai  prioritas  utama  di samping  pemberian  kesempatan  kepada pelaku  memperbaiki  diri.  Diversi  tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan  tetapi  diversi  merupakan  cara  baru menengakkan  keadilan  dalam  masyarakat (Sepud, 2013).
3.  Peranan Social  Report di  Sistem Peradilan Pidana Anak
Masalah  yang  cukup  signifikan  dalam proses  persidangan  yang  berlaku  saat  ini adalah terkait dengan Penelitian
Kemasyarakatan yang  biasa disebut dengan istilah Social  Report .  Keberadaaan Social Report ini  sangat  penting,  karena  latar belakang  anak  sampai  terjadinya  tindak pidana tersebut harus disusun secara terinci, sehingga Social Report ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bynum and  Thompson  menyatakan  (diterjemahkan secara  bebas)  bahwa  untuk  mengatasi persoalan  besar  terkait  delinkuensi  dan persoalan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  di  bawah  umur,  diperlukan  suatu metoda  dimana  semua  informasi  penyebab mengapa  kejahatan  itu  terjadi  dapat diketahui  (Thompson  &  Bynum,  2002,  p. 24).  Namun  dalam  kenyataannya,  tidak semua  kasus  anak  yang  melalui  proses
hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan  sampai  disidangkan  memiliki S ocial  Report (hasil  penelitian  di  tahun 2012).
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia merupakan  lembaga  pemerintahan  yang berorientasi  dalam  bidang  penegakan Hukum  dan  HAM  di  Indonesia,  salah satunya yaitu Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas). Bapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  adalah  pranata untuk  melaksanakan  bimbingan  Klien Pemasyarakatan.  BAPAS  merupakan  ujung tombak dari Pemasyarakatan, yang berfungsi  pada proses  peradilan sejak  tahap pra  adjudikasi,  adjudikasi,  dan  post adjudikasi.  Sebagai  ujung  tombak  sudah seharusnya fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasinya di dalam sistem pemasyarakatan  maupun  dalam  sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan  dan  peran  BAPAS  tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh  subsistem  yang  lain  dalam  sistem peradilan  pidana.  Keadaan  pengabaian  atau tidak  diketahuinya  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu akan mempengaruhi keberhasilan  kegiatan  sistem  peradilan pidana secara keseluruhan. BAPAS merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem  Tata  Peradilan,  mempunyai  tugas melaksanakan pembimbing
dan mendampingi  anak  didik  pemasyarakatan dalam proses peradilan anak.
Seluruh instrumen hukum dan kebijakan baik  yang  bersifat  internasional  maupun nasional haruslah diupayakan guna melindungi kepentingan anak, dan untuk itu harus  ada  mekanisme-mekanisme  khusus yang diciptakan demi pencapaian tujuannya. UN  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration of Juvenile Justice merupakan  prinsip  yang  dipegang  dalam rangka  menciptakan  sistem  peradilan  anak, khususnya  pada Rule  17 menetapkan mengenai  laporan  penyelidikan  sosial
(social  inquiry  report) .  Perihal  pembuatan laporan  tersebut,  UU  No.  11  Tahun  2012 menetapkan bahwa yang berwenang membuat  adalah  petugas  pembimbing kemasyarakatan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  24  jo  Pasal 65  UU  No.  11  Tahun  2012,  bahwa Pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  5 (lima)  tugas  utama. Pertama ,  bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk  kepentingan  Diversi,  melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  Anak  selama  proses diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila  diversi  tidak  dilaksanakan. Kedua , membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam  maupun  di  luar  sidang,  termasuk  di dalam LPAS dan LPKA. Ketiga , menentukan  program  perawatan  anak  di LPAS  dan  pembinaan  Anak  di  LPKA bersama  dengan  petugas  pemasyarakatan lainnya. Keempat , melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan  pengadilan  dijatuhi  pidana  atau dikenai  tindakan. Kelima ,  melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat.
Manfaat  dari  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  tersebut  sebagai  salah  satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan  perkara  anak.  Hakim  wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan  tersebut  karena  dalam menentukan  sanksi  yang  akan  dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim  mempunyai  pilihan  antara  lain menerapkan  diversi  jika  memenuhi  syarat penjatuhan  diversi  atau  menjatuhkan  sanksi dan/atau  mengambil  tindakan.  Secara teoritis  pilihan-pilihan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  anak  adalah  untuk mengambil  keputusan  yang  terbaik  untuk anak.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum
secara  sosiologis  tidak  dapat  dinyatakan salah  sendiri  karena  anak  tersebut  belum menyadari  akibat  dari  tindakannya  dan belum  dapat  memilih  mana  tindakan  yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
Sehubungan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan  ( Social  Report )  menurut Kristianto selaku Kepala Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Blitar,  bahwa BAPAS di dalam fungsinya membuat Social Report dan berkewajiban untuk
mendampingi  anak  di  dalam  proses persidangan  tetapi  jika  hakim  sudah menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut, maka BAPAS tidak lagi melakukan pendampingan lalu kewenangan itu diserahkan  kepada  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak.

## D.   Simpulan
Di  akhir  penulisan  ini,  penulis  dapat menyampaikan  simpulan  bahwa  untuk mewujudkan  suatu  sistem  peradilan  anak yang  bersifat  restoratif  haruslah  dibarengi dengan  berbagai  upaya  pengusahaan  sistem pemantauan  dan  penelitian  terhadap  anak, sebelum anak tersebut mendapatkan putusan pengadilan.  Undang-undang  tidak  mengatur jelas dan detail mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan
tersebut. BAPAS
memegang peranan penting untuk
mengetahui  latar  belakang  dan  perbuatan anak-anak sampai anak melakukan
pelanggaran hukum. Hal tersebut dikarenakan  dalam  penyelesaikan  perkara Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum, Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan Penelitian  Kemasyarakatan  mengenai  latar belakang  anak  maupun  keluarga  dan  anak yang bersangkutan.
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan dalam  akhir  tulisan  ini  adalah  seharusnya Undang-Undang  menetapkan  bahwa Social Report bersifat  imperatif. Dengan  kata  lain,
Social Report bersifat wajib untuk dilakukan BAPAS  dalam  mendampingi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  pada  proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguilar,  M.  V.  G.  (2016).  Instilling  Values to Children in Conflict with the Law in a  Youth  Facility. Journal  of  Human Values , 22 (3), 155–164.
Aji,  W.  S.  (2019).  The  Implementation  of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile  Criminal  Justice  System  in Indonesia. Journal  of  Indonesia  Legal Studies , 4 (1), 73–88.
Arief,  B.  N.  (1998). Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Braithwaite,  J.  (2002). Restorative  Justice And  Rsponsive  Regulation .  New  York: Oxford University Press.
Galaway,  B.,  &  Hudson,  J.  (2000). Restorative Justice: International
Perspective .  USA:  Criminal  Justice
Press.
Hambali,  A.  R.  (2019).  Penerapan  Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 15–30.
Jufri,  M.,  Nazeri,  N.  M.,  &  Dhanapal,  S.
(2019). Restorative Justice: an
Alternative Process for Solving Juvenile Crimes  in  Indonesia. Brawijaya  Law Journal: Journal of Legal Studies , 6 (2),
157–169.
Mansyur,  R.  (2017).  Keadilan  Restoratif Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Retrieved July 9, 2020, from https://www.mahkamahagung.go.id/id/a rtikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai- tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem- peradilan-pidana-anak
Marshall,  T.  F.  (1999). Restorative  Justice: An Overview . London: Home Office.
Sepud,  I.  M.  (2013). Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak . Surabaya: RA. De Rozarie.
Sosiawan,  U.  M.  (2016).  Perspektif Restorative  Justice  Sebagai  Wujud Perlindungan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 425–438.
Thompson,  W.  E.,  &  Bynum,  J.  E.  (2002). Juvenile  Delinquency:  a  Sociological Approach (5th ed.). Boston:  A  Pearson Education Company.
Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan
Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Melalui  Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 6 (1), 143–163.
Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S.  (2017). Effectiveness  of  Restorative Justice Principles in Juvenile Justice : A Meta  Analysis .  United  States  of America.