E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## DAMPAK  PEMBERLAKUAN  UU  CIPTA  KERJA  PASCA  PUTUSAN  MK NOMOR 54/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
Mursal Fadhilah 1* , Iskandar Zulkarnain 2 , Yenny Febrianty 3 , Mahipal 4 1*,2,3,4 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Pakuan  Bogor, Indonesia Email: 1* mursalfadhilah@gmail.com, 2 iskandar.telpro@gmail.com,
3 yenny.febrianty@unpak.ac.id, 4 mahipal@unpak.ac.id

## Abstrak
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jauh sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020  menuai  penolakan  luas  dari  masyarakat,  mulai  dari  serikat  buruh,  aktivis HAM,  hingga  mahasiswa.  Penolakan  itu  kemudian  berlanjut  pada  gugatan  uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 25 November 2021, “MK dalam putusan  Nomor  91/PUU-XVII/2020  menyatakan  UU  Cipta  Kerja  sebagai inkonstitusional  bersyarat”,  dan  memerintahkan  pemerintah  untuk  memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”. Kemudian pada 30 Desember 2022. Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut seperti perintah MK, Pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa” dan DPR bersama pemerintah justru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, dan dilakukan pula uji materill ke MK, hingga kemudian, pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji materil terhadap Undang- Undang  Cipta  Kerja  seperti  tertuang  dalam  putusan  MK  Nomor  54/PUU- XXI/2023. Kajian sosiologis hukum menilai bahwa Putusan MK Nomor 54/PUU- XXI/2023 tidak berlandaskan pada argumentasi konstitusional dan sosiologis yang sangat kuat dengan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) sejak  awal  pembentukannya  sebagaimana  pada  putusan  terdahulu  (Putusan  MK Nomor  91/PUU-XVII/2020),  dan  merupakan  pembangkangan  konstitusional (constitutional  disobedience) ,  sehingga  dapat  berdampak  pada  ancaman disintegrasi sosial, instabilitas keamanan dan hukum.
Kata Kunci: omnibus law , penolakan, sosiologi hukum

## Abstract
The Omnibus Law, the Job Creation Law, long before it was passed on October 5 2020,  received  widespread  rejection  from  the  public,  from  labor  unions,  human rights activists, to students. The rejection then continued with a formal trial lawsuit at the Constitutional Court and on November 25 2021, "the Constitutional Court in its  decision  Number  91/PUU-XVII/2020  declared  the  Job  Creation  Law  as conditionally  unconstitutional",  and  ordered  the  government  to  improve  the  Job Creation  Law  within  two  months.  Years  since  the  verdict  was  read.  During  that grace  period,  the  Job  Creation  Law  was  declared  "still  in  effect".  Then  on December 30 2022. Instead of improving the Job Creation Law as ordered by the Constitutional  Court,  the  Government  instead  issued  Perppu  Number  2  of  2022 concerning Job Creation on the grounds of "urgent urgency" and the DPR together with the government actually ratified the Perppu as Law Number 6 of 2022. 2023, and a judicial review was also carried out at the Constitutional Court, until then, on October 2 2023, the Constitutional Court (MK) rejected five lawsuits for judicial review  of  the  Job  Creation  Law  as  stated  in  the  Constitutional  Court  decision Number  54/PUU-XXI/2023. Legal  sociological studies assess that Constitutional Court  Decision  Number  54/PUU-XXI/2023  is  not  based  on  very  strong constitutional  and  sociological  arguments  by  ignoring  meaningful  participation from the beginning of its formation as in the previous decision (Number 91/PUU- XVII/2020), and constitutes constitutional disobedience, so it can have an impact on the threat of social disintegration, security and legal instability.

## Keywords: omnibus law; rejection; sociology of law

## Pendahuluan
Omnibus  law pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Presiden  RI  pada  saat menyampaikan  pidato  kenegaraan  dalam  rangka  pelantikannya  sebagai  Presiden Republik  Indonesia  ke-7  Periode  ke-2  di  hadapan  sidang  MPR-RI  Prabowo,  A.  S., Triputra,  A.  N.,  Junaidi,  Y.,  &  Purwoleksono,  D.  E.  (2020). Omnibus  law merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma  undang-undang  dalam  satu  peraturan.  Selain  itu  konsep  ini  juga  dijadikan  misi untuk  memangkas  beberapa  norma  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Wardhani, D. K. (2020).
Perdebatan  mengenai omnibus  law sebagai  sarana  penataan  regulasi, memunculkan pro kontra di masyarakat, ketika metode omnibus law yang sebelumnya tidak  dikenal  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum Civil  Law -karena  konsep omnibus law banyak adopsi oleh negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental/ Anglo Saxon  (Common  Law)- digunakan  dalam  penyusunan  Rancangan  Undang-Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. DPR pada Rapat Paripurna  ke-8  Masa  Persidangan  II  Tahun  Sidang  2019-2020  menetapkan  Program
Legislasi  Nasional  Rancangan  Undang-Undang  Prioritas Tahun  2020  (Prolegnas  RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta  Lapangan  Kerja)  yang bersifat omnibus law . Rencana untuk  menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum ( legal policy ) menjadi perhatian publik, karena omnibus law  belum  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  ada  resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor.
Terhadap rencana pembentukan omnibus law Maria Farida Indrati guru besar ilmu perundang-undangan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan  hakim  konstitusi periode 2008  − 2018  menyampaikan beberapa  catatan kritis, pertama, setiap peraturan perundang-undangan  harus  dibentuk  berdasarkan  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  patut  (beginselen  van  behoorlijke  regelgeving)  dan  juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan  perundang-  undangan.  Kedua,  mengenai  eksistensi  dari  berbagai  Undang- Undang  yang  beberapa  pasalnya  dicabut  (dipindahkan)  dan  diletakkan  dalam  omnibus law,  karena  setiap  Undang-Undang  selain  mengatur  materi  muatan  yang  berbeda  juga mengatur subyek (adressat) yang berbeda−beda.
Maria Farida Indrati memaknai omnibus law sebagai satu Undang-Undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk  langkah  penyederhanaan  dari  berbagai  Undang-Undang  yang  masih  berlaku. Menurut Maria Farida Indrati Undang-Undang omnibus law tidak tepat jika disamakan dengan Undang-Undang Payung (raamwet, basiswet, moederwet) yaitu Undang-Undang yang  merupakan  induk  dari  Undang-Undang  lain  sehingga  kedudukannya  lebih  tinggi dari  Undang-Undang  ”anaknya”  karena  Undang-Undang  Payung  inilah  yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada Undang-Undang lain.
Pada  tanggal  5  Oktober  2020  diselenggarakan  Sidang  Paripurna  untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang omnibus law walaupun terus  mendapatkan  penolakan  dari  masyarakat.  mulai  dari  mahasiswa,  serikat  buruh, pakar,  hingga  organisasi  keagamaan.  Merekapun  menggelar  aksi  dengan  berdemo. Meskipun  sedang  berada  pada  kondisi  pandemi  tidak  melunturkan  semangat  mereka untuk menggelar aksi penolakan (CNN Indonesia, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-2--555272/ramai-ramai tolak-
omnibus-law-cipta-kerja , diakses 16 Oktober 2020).
Tidak hanya itu, kalangan buruh mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi, kemudian tepat pada hari kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan  Nomor  91/PUUXVIII/2020.  Untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  pengujian Undang-Undang,  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  untuk  sebagian  permohonan pengujian formil terhadap suatu Undang-Undang. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) cacat formil. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI 1945) dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UUCK masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  tenggat  waktu  perbaikan  UU  a  quo  yang  telah ditentukan.  Apabila  hingga  tenggat  waktu  yang  diberikan  tidak  dilakukan  perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh undang-undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.
Dalam tenggang waktu dua tahun, bukannya melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,  sebaliknya  pada  tanggal  30  Desember  2022,  Pemerintah mengumumkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.  2  Tahun  2022  tentang  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  dinyatakan  Inkonstitusional Bersyarat  oleh  MK  pada  25  November  2021.  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI)  menilai  penerbitan  Perppu  ini  jelas  bentuk  pembangkangan, pengkhianatan  atau  kudeta  terhadap  Konstitusi  RI,  dan  merupakan  gejala  yang  makin menunjukkan  otoritarianisme  pemerintahan  Joko  Widodo.  Ini  semakin  menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh  kehidupan  bangsa  dilakukan  secara  demokratis  melalui  partisipasi  bermakna (meaningful participation) sebagaimana diperintahkan MK.
Perppu  itu  kemudian  digugat  kembali  oleh  sejumlah  serikat  buruh  ke  MK.  Di tengah  proses  gugatan  yang  belum  selesai,  DPR  dan  pemerintah  justru  mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam sidang paripurna yang digelar pada 21 Maret  2023, tujuh fraksi  di  DPR menyetujui  pengesahan Perppu menjadi UU. Hanya dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Pembacaan  gugatan  ini  juga  diwarnai  oleh  aksi  unjuk  rasa sejumlah serikat pekerja di sekitar Gedung MK, Jakarta Pusat. Polisi mengerahkan lebih dari  6.000  personil  untuk  mengamankan  aksi  ini.  Mereka  meneriakkan  agar  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 “dibatalkan”. UU ini dianggap telah “menindas hak-hak pekerja”.  Walaupun  diiringi  dengan  aksi  demontrasi  buruh,  serikat  pekerja  dan mahasiswa,    Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menolak  lima  gugatan  uji  formil  terhadap Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  diajukan  oleh  sejumlah  serikat  pekerja  dalam putusannya Nomor 54/PUU-XXI/2023.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Analisis ini diharapkan lebih dapat merangsang  kepekaan  dan  kepedulian  masyarakat  atas  kebijakan  pembentukan perundang-undangan yang dapat mempengarui kondisi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan menyangkut hajat hidup masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menyampaikan ide dan pemikiran kritis dalam merekonstruksikan kembali arah pembangunan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berbagai sumber dan pemahaman nyata sebagai teknik pengumpulan data deskriptif.  Menurut  Nawawi,  H.  (1983)  metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai
prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan/melukiskan keadaan  subjek/objek  artikel  (seseorang,  lembaga  masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Metode deksriptif  adalah  suatu  pemecahan  masalah  yang  berusaha  menggambarkan  kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan apa adanya tanpa menggunakan angka-angka. Moleong menyampaikan “artikel kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka”. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian atau pernyataan.

## Hasil dan Pembahasan
Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Pasca  Putusan  Nomor  Mk 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum
Konsep omnibus law bukanlah istilah baru dalam teori keilmuan hukum global. Dari sejarahnya, konsep ini lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saxon atau  yang  biasa  disebut  sebagai common  law  system, contohnya Amerika  Serikat,  Kanada,  Singapura,  dan  Inggris.  Bahkan  menurut  Glen  S.  Krutz  dan Hitcing  dalam  Ahmad  Ulil  Aedi,  mengatakan  bahwa omnibus  law telah  dipraktikkan dalam  penyusun  regulasi  sejak  tahun  1970,  lebih  jelasnya  dikatakan  sebagai  berikut: “ omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s ”.
Omnibus  law umumnya  digunakan  sebagai  suatu  instrumen  kebijakan  untuk mengatasi  permasalahan  peraturan  perundang-undangan  disuatu  negara,  khususnya masalah  regulasi  yang  terlalu  banyak  ( hyper  regulated) dan  saling  tumpang  tindih ( overlapping) .  Konsep  ini  sering  dianggap  sebagai  “jalan  cepat”  dalam  mengurai  dan membenahi regulasi yang bermasalah, dikarenakan esensi dari omnibus law adalah suatu undang-undang  yang ditujukan untuk menyasar tema atau materi besar disuatu negara, dimana  substansinya  adalah  untuk  merevisi  dan/atau  mencabut  beberapa  peraturan perundang-undangan sekaligus. Oleh karena itu, cara ini dirasa lebih efisien dan efektif dibanding diselesaikan dengan mekanisme legislasi biasa atau law by law yang memeras lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Terlebih pembahasan suatu peraturan sering kali mengalami jalan buntu ( deadlock ) dikarenakan dialektika di parlemen  yang terdiri dari berbagai unsur politik.  Amin, R. I. (2020).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada awal  pembentukannya,  telah  mengubah  sebanyak  82  undang-undang  termasuk didalamnya  mengubah  beberapa  pasal  dalam  undang-undang  Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Ketenagakerjaan.  UU  Ciptaker  terdapat  11  (sebelas)  kluster  pembahasan. Kluster-kluster tersebut adalah: 1). Penyederhanaan Perizinan; 2). Persyaratan Investasi; 3).  Ketenagakerjaan;  4).  Kemudahan,  Pemberdayaan,  dan  Perlindungan  UMKM;  5). Kemudahan Berusaha; 6). Dukungan Riset dan Inovasi; 7). Administrasi Pemerintahan; 8). Pengenaan Sanksi; 9). Pengadaan Lahan; 10). Investasi dan Proyek Pemerintah dan; 11). Kawasan Ekonomi. Salah satu kluster dalam UU Ciptaker adalah ketenagakerjaan yang  salah  satunya  mengatur  dan  memformulasikan  penetapan  upah  minimum
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Penentuan upah minimum memperhatikan  kelayakan  hidup  dari  para  pekerja  melalui  pertimbangan  aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Khair, O. I. (2021).
Penyusunan  omnibus  law  UU Ciptaker  sejak  awal  dianggap  telah  menyimpang dari  ketentuan  pasal  96  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan, dimana proses penyusunan  omnibus law UU Ciptaker ini minim sekali  partisipasi  publik  dan  dianggap  sangat  tertutup  sehingga  mendapat  berbagai penolakan  dari  Masyarakat,  pragmatis  dan  kurang  demokratis,  membatasi  ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati Anggono, B. D. (2020). Pemerintah  diharapkan  untuk  tidak  hanya  mendukung  ekonomi  dan  memudahkan investasi  saja  tetapi  dihimbau  untuk  meninjau  kembali  regulasi  melalui  prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebelum diberlakukannya omnibus law.
Pemerintah  selaku  pihak  penginisiasi  yang  sejak  awal  berkeinginan  agar  UU Ciptaker diselesaikan dalam waktu 100 hari tentunya menjadikan UU ini minim untuk dapat menampung aspirasi masyarakat seluas-luasnya terutama pihak terkait. Belum lagi omnibus law UU Ciptaker mencakup lebih dari satu substansi dan materi (multi & diverse subject)  yang jika merujuk kepada pengalaman negara lain hal  ini memicu munculnya tiga  kelemahan  yaitu  terbatasnya  ruang  bagi  parlemen  untuk  membahasnya  secara komprehensif,  rawan  muncul  penumpang  gelap  (black  riders)  yang  menyelundupkan pasal-pasal,  dan  terbatasnya  ruang  partisipasi  publik.  Dan  ternyata  realitanya  benar terjadi, menurut Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan  bahwa  para  buruh  tidak  dilibatkan  secara  maksimal  dalam  proses pembentukan UU Ciptaker. Padahal dalam proses perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan  sejatinya  diperlukan  partisipasi  masyarakat  yang  seluas-luasnya dari  berbagai  latar  belakang  kepentingan,  terutama  kelompok  masyarakat  yang  akan menjadi subjek hukum utama dalam regulasi tersebut. Dalam hal UU Ciptaker seharusnya pihak yang harus banyak didengar dan diakomodasi kepentingannya adalah para pekerja buruh  dan  para  pemamgku  kepentingan  lainnya.  Dengan  pembahasan  yang  sangat singkat,  omnibus  law  UU  Ciptaker  sudah  pasti  tidak  mengakomodir  kepentingan masyarakat  (baca  partisipasi  publik)  sehingga  materi  dan  muatannya  hanya  dibuat sepihak demi kepentingan segelintir oligarki dan kekuasaan.
Menurut  Barbara  Sinclair,  omnibus  law  merupakan  suatu  mekanisme pembentukan  regulasi  yang  penyelesaiannya  memakan  waktu  lama  dikarenakan bahasannya  yang  kompleks.  Sedangkan  menurut  Audrey  O.  Brian,  omnibus  law merupakan sebuah rancangan undang-undang (bill) yang meliputi lebih dari satu konsen yang  setelahnya  dilebur  ke  dalam  sebuah  undang-undang.  Dalam  referensi  asing  yang lain ( Duhaime Law Dictionary ), omnibus law atau yang dikatakan sebagai omnibus bill juga diartikan sebagai berikut:
“ A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience .”
Praktek-praktek  penerapan omnibus  law di  Indonesia  dan  yang  dilakukan  di beberapa negara  lainnya dilakukan dengan alasan:  1) mempercepat  proses  legislasi; 2) menghemat  anggaran  negara  untuk  penyusunan  dan  pembahasan  UU;  dan  3)  untuk memudahkan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan.  Namun  dibalik  itu omnibus law dalam  praktiknya  di  luar  negeri  juga  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  dapat memicu penolakan elemen masyarakat. Umumnya kelemahan ini muncul ketika undang- undang omnibus law mengatur terlalu banyak topik ( multi & diverse subject ).
Permasalahan yang mengemuka pada awal proses pembuatan UU Ciptaker adalah beredarnya draft RUU Cipta Kerja dengan empat versi, seperti versi 1.028 halaman; 905 halaman;  1,035  halaman;  dan  terakhir  812  halaman.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan adanya  problem  asimetri  informasi  dalam  penyusunan  UU  Ciptaker.  Terdapat ketimpangan  penguasaan  informasi  antara  pemerintah  dan  DPR,  serta  publik  luas. Publik  mengalami  defisit  informasi,  sementara  pemerintah  dan  DPR  mengalami sebaliknya.  Asimetris  informasi  dalam  penyusunan  kebijakan  publik  adalah  hal  yang berbahaya karena menjadi pintu masuk praktik-praktik koruptif. Dalam hal beredarnya berbagai  RUU  Cipta  Kerja  berbagai  versi,  menjadikan  RUU  rawan  diselundupkan dengan pasal-pasal gelap, akibat masalah asimetris informasi.
Sementara  itu  beberapa  kalangan  menuduh  telah  terjadi  korupsi  legislatif. Korupsi legislasi setidaknya dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan koruptif yang  terjadi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  beberapa kajian, tindakan ini dapat dikategorisasikan ke dalam bentuk state capture corruption, atau yang dapat dipahami sebagai “ a situation where powerful individuals, institutions, companies  or  groups  within  or  outside  a  country  use  corruption  to  shape  a  nation’s policies,  legal  environment  and  economy  to  benefit  their  own  private  interests” (Transparency International, 2009).
Dalam state capture corruption, terdapat dua aktor yang dapat dipetakan, yakni kelompok kepentingan dan pembentuk undang-undang. Purawan (2014), menyebut aktor pertama,  yakni  kelompok  kepentingan,  pada  dasarnya  memiliki  kepentingan  untuk mendorong peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  menguntungkan  kedudukannya dalam memperoleh laba sebanyak-banyaknya ( supernormal profit ) dan mempertahankan market  power -nya.  Di  sisi  lain,  pembentuk  undang-undang  dikatakan  mengharapkan uang  atau  prospek  keuntungan  pribadi  lainnya  dari  kelompok  kepentingan  tersebut sebagai imbalan atas “jasa” yang telah dilakukan.
Dalam  konteks  terkini,  khususnya  di  Indonesia,  terdapat  aktor  ketiga  yang sekiranya  dapat  turut  diidentifikasi.  Yakni  mereka  yang  sebenarnya  masih  tergolong sebagai  kelompok  kepentingan,  namun  di  saat  yang  sama  juga  berperan  sebagai pembentuk  undang-undang.  Berdasarkan  pegamatan  penulis,  aktor  ini  dapat  dilihat menjamur ketika kelompok kepentingan mulai merasakan kepentingan mereka semakin terancam, dan peran para pembentuk undang-undang mulai tidak dapat diharapkan dalam mengakomodir kepentingan mereka.
Apa yang kemudian tergambarkan jelas dalam pemetaan tersebut, dapat dikaitkan dengan teori oligarki, yang secara sederhana dikemukakan oleh Winters (2011), sebagai
politik  pertahanan  kekayaan  ( wealth  defense )  oleh  pelaku  kekayaan  material.  Secara teknis,  pelaku  ini  disebut  oleh  Winters  dengan  istilah  oligark  ( oligarch ),  yang didefinisikan  sebagai  pelaku  yang  menguasai  dan  mengendalikan  konsentrasi  besar sumber daya material  yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.
Dalam konteks ini, berbagai deretan RUU kontroversial yang sebelumnya telah disahkan dan diikuti oleh persetujuan pengesahan RUU Cipta Kerja, tentu tidak dapat dianggap  sebagai  sebuah  kebetulan  belaka.  Polanya,  sekiranya  telah  sedemikian  jelas memperlihatkan  corak  politik  pertahanan  kekayaan  para  kaum  oligark,  yang  telah  di- setting sedemikian  rapi  sedari  awal.  Sejak  menjelang  akhir  periode  pertama  masa Pemerintahan  Joko  Widodo,  dengan  Pemilihan  Presiden  (pilpres)  yang  dilaksanakan berdasar  kebijakan presidential  threshold sebagai  momen  kunci  yang  secara  terang benderang telah menggelarkan karpet merah terhadap para oligark untuk melakukan state capture corruption.
Mengapa demikian? Dalam sebuah webinar yang diadakan oleh KPK pada 9 Juni 2020,  Winters  menyatakan  bahwa  dalam  berbagai  kenyataan  dan  sejarah  dunia,  para oligark selalu dapat menentukan apa yang menjadi agenda suatu negara dan siapa saja yang bisa dipilih dalam suatu pemilu. Melalui kekayaan materialnya, para oligark selalu berhasil membajak demokrasi dengan cara mengerucutkan pilihan ( shape the choices ), yang selanjutnya, baru rakyat bisa memilih ( get to choose ). Dalam konteks ini, kebijakan presidential threshold yang telah sukses memunculkan hanya ada dua kandidat saja dalam kontestasi pilpres kemarin, tentu juga bukan sekadar angin lalu (kebetulan) belaka.
Terkait dengan hal di atas, data yang dihimpun oleh Yayasan Auriga Nusantara dan  Tempo  menemukan  262  dari  total  575  orang  anggota  DPR  periode  2019-2024 menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama-nama mereka tercatat pada 1.016 perusahaan  yang bergerak di  berbagai sektor. Koalisi #BersihkanIndonesia turut  mencatat,  salah  satu  anggota  panja,  Arteria  Dahlan  menjabat  sebagai komisaris/direktur  Syabas  Group  yang  bergerak  di  bisnis  properti,  perkebunan,  dan migas. Anggota panja lainnya Lamhot Sinaga merupakan CEO di PT Bakrie Infrastruktur yang adalah bagian dari grup Bakrie. Nama lain yaitu Azis Syamsudin terafiliasi dengan perusahaan tambang batubara PT Sinar Kumala Naga.  Azis adalah pimpinan DPR RI yang kerap memimpin sidang-sidang terkait omnibus law .
Pengarah Satgas omnibus law adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia  merupakan  Ketua  Umum  Partai  Golkar  berlatar  belakang  pengusaha.  Ketua  Tim Satgas Rosan Roeslani adalah Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Pada Pemilu 2019, Rosan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi – Ma’aruf Amin. Belakangan dia diangkat menjadi Presiden Komisaris PT Bumi Resources Tbk, emiten pertambangan  batubara  milik  grup  Bakrie.  Posisi  Wakil  Ketua  juga  didominasi  oleh pengusaha seperti Shinta W. Kamdani, Raden Pardede, dan Bobby Gafur Umar. Raden Pardede adalah komisaris PT Adaro Energy Tbk dan Bobby Gafur adalah Komisaris PT Bakrie  &  Brothers  Tbk.  Terdapat  juga  nama-nama  seperti  Erwin  Aksa,  keponakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan kini menjabat Komisaris Bosowa Group, serta
James Riyadi  yang dikenal sebagai anak dari pengusaha Mochtar Riady, pendiri Lippo Group.  Selain  itu  masih  terdapat  sederat  nama-nama  pengusaha  lain  yang  tergabung dalam Satgas omnibus law .
Pada  saat Omnibus  Law Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  disahkan  pada  5  Oktober  2020,  pengesahan  UU  ini  menuai  penolakan  luas  dari masyarakat,  mulai  dari  serikat  buruh,  aktivis  HAM,  hingga  mahasiswa.  Penolakan  itu kemudian  berlanjut  pada  gugatan  uji  formil  ke  MK.  Pada  25  November  2021, MK melalui  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  menyatakan  UU  Cipta  Kerja  sebagai “inkonstitusional  bersyarat”.  MK  memerintahkan  pemerintah  untuk  memperbaiki  UU Cipta Kerja dalam  jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”.
Jika mengacu pada perintah konstitusional ( constitutional instructions ) Putusan MK  atas  UU  Cipta  Kerja  sejatinya  terdapat  tiga  orientasi  utama,  yaitu  penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna ( meaningful partisipation ), perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun, serta penataan pengaturan metode omnibus law dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Terkait  dengan orientasi  terakhir  yaitu  penataan  pengaturan  metode omnibus  law ,  sejatinya  telah terfasilitasi  dalam  pembentukan  UU  Nomor  13 Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Juwana, S., Gianova, G.,  & Mega,  G.  (2020). Dalam UU a quo , ketentuan mengenai metode omnibus law sejatinya telah diatur dan dapat dijadikan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya.
Namun  kemudian,  pada  tanggal  30  Desember  2022,  tiba-tiba  Pemerintah mengumumkan  penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU) No.  2  Tahun  2022  tentang  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  dinyatakan  Inkonstitusional Bersyarat.
Penerbitan PERPU ini jelas tidak memenuhi syarat diterbitkannya PERPU yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan proses pembuatan tidak  bisa  dengan  proses  pembentukan  UU  seperti  biasa.  Presiden  seharusnya mengeluarkan  PERPU  Pembatalan  UU  Cipta  Kerja  sesaat  setelah  UU  Cipta  Kerja disahkan, karena penolakan yang massif dari seluruh elemen masyarakat. Tetapi, saat itu Presiden justru meminta masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja melakukan judicial review.  Saat  MK  memutuskan  UU  Cipta  Kerja  inkonstitusional,  Presiden  justru mengakalinya dengan menerbitkan PERPU. Perintah Mahkamah Konstitusi jelas bahwa pemerintah  harus  memperbaiki  UU  Cipta  Kerja,  bukan  menerbitkan  PERPU.  Dampak perang  Ukraina-Rusia  dan  ancaman  inflasi  dan  stagflasi  yang  membayangi  Indonesia adalah  alasan  yang  mengada-ada  dan  tidak  masuk  akal  dalam  penerbitan  PERPU  ini. Alasan  kekosongan  hukum  juga  alasan  yang  tidak  berdasar  dan  justru  menunjukkan inkonsistensi dimana pemerintah selalu mengklaim UU Cipta Kerja masih berlaku walau MK sudah menyatakan inkonstitusional.
Keberadaan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  UU  Cipta  Kerja  kemudian digugat kembali oleh perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, namun oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji formil terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan oleh  sejumlah  serikat  pekerja.  Dengan  ditolaknya  gugatan  tersebut,  MK  menyatakan bahwa  UU  Nomor  6  Tahun  2023,  yang  disahkan  dari  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  “tetap  memiliki  kekuatan hukum mengikat”, artinya, UU ini tetap berlaku. Kelima gugatan uji formil tersebut pada dasarnya mempermasalahkan proses pembuatan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilai cacat formil, tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, karena tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Namun, MK menilai  dalil-dalil  permohonan  itu  “tidak  beralasan  menurut  hukum”.  MK  juga menyatakan  dapat  memahami  alasan  “kegentingan  mendesak”  yang  menjadi  dasar pemerintah menerbitkan  Perppu Cipta Kerja. “Pokok permohonan para pemohon  tidak beralasan  menurut  hukum  untuk  seluruhnya,”  kata  Ketua  Majelis  Hakim  MK  Anwar Usman.
Sejak pertama kali disahkan pada 2020 lalu, UU Cipta Kerja  yang ditolak oleh berbagai  serikat  pekerja,  akademisi,  pegiat  HAM,  hingga  mahasiswa.  Salah  satu penggugat,  Elly  Rosita  Silaban  dari  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia (KSBSI)  mengatakan  putusan  ini  “sangat  mengecewakan”.  Ketika  hakim  membaca pertimbangan-pertimbangannya dalam sidang pembacaan putusan, Elly mengaku “sudah bisa  memprediksi”  bahwa  mereka  akan  kalah  karena  semua  dalil-dalil  gugatan  dinilai “tidak beralasan”. “Pada akhirnya, kami dari serikat buruh menilai bahwa MK ini sama lah,  juru  bicaranya  pemerintah.  Memang  saat  ini  kami  sudah  kalah,  kami  akan melanjutkan ke gugatan materil. Itu saja yang akan kami persiapkan,” kata Elly kepada BBC News Indonesia.
Pembacaan  gugatan  ini  juga  diwarnai  oleh  aksi  unjuk  rasa  sejumlah  serikat pekerja  di  sekitar  Gedung  MK,  Jakarta  Pusat.  Polisi  mengerahkan  lebih  dari  6.000 personil untuk mengamankan aksi ini. Mereka meneriakkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 “dibatalkan”. UU ini dianggap telah “menindas hak-hak pekerja”. Pada konferensi  pers  pada  Jumat  (29/09),  Presiden  Partai  Buruh,  Said  Iqbal  mengatakan putusan MK ini akan menentukan nasib para pekerja ke depan. “Tentu putusan ini akan berpengaruh  sekali  untuk  jangka  panjang  30  tahun  bagi  buruh  Indonesia,  petani, lingkungan hidup, pegiat HAM, dan kelompok-kelompok lainnya,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Pembangkangan terhadap konstitusi atau Constitutional Disobedience selama ini kerap dialamatkan kepada pihak yang tidak menjalankan konstitusi sebagaimana tertuang dalam  UUD  RI  Tahun  1945  dan/atau  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai lembaga  yang  mengawal  tegaknya  konstitusi.  Tapi,  dalam  eksaminasi  publik  terhadap putusan  MK  No.54/PUU-XXI/2023  tentang  pengujian  formil  UU  No.6  tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU ditemukan sejumlah hal menarik.
Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  Zainal  Arifin Mochtar,  mengatakan  melalui  putusan  itu  MK  dinilai  telah  melakukan  constitutional disobedience.  “Dalam putusan itu, MK seharusnya secara tegas menyebut Perppu bukan
cara  untuk  melaksanakan  putusan  MK  (putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020,  red). Constitutional disobedience tak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR, tapi juga MK sendiri,”  kata  Zainal  Arifin  Mochtar  dalam  kegiatan  Eksaminasi  Putusan  MK  yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  Jumat (27/10/2023).  Zainal  melihat  hakim  konstitusi  dalam  Putusan  No.  54/PUU-XXI/2023 menilai  putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  telah  dilaksanakan  pemerintah.  Hal  itu menimbulkan  kekhawatiran  MK  tidak  paham  esensi  putusannya  sendiri  sebagaimana putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Padahal putusan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan melibatkan partisipasi bermakna dalam waktu paling lambat 2 tahun.
Dosen Departemen Hukum Tata Negara FH UGM, Herlambang P Wiratraman, mengatakan sangat jarang putusan memiliki perspektif konstitusialisme berbasis HAM. Termasuk  UU  11/2020  dan  6/2023  yang  memasukkan  paham  neoliberalisme,  seperti fleksibilitas tenaga kerja dan pemberian konsesi tanah serta lahan yang menguntungkan kelompok tertentu dan menimbulkan persoalan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dan lainnya.
Substansi  pertanahan  tersebut  di  atas  telah  mengakomodir  pasal-pasal kontroversial  yang  semula  masuk  dalam  RUU  Pertanahan.  Pada  saat  itu  ketentuannya diselundupkan  di  pertengahan  proses  pembahasan  tanpa  adanya  dasar  hukum  sebagai cantolan, bahkan bertentangan dengan  UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Negara kian menambah bukti ketidakseriusannya menyelesaikan konflik-konflik agraria yang tengah menjamur. Berbagai kebijakan hanya didasari pada kepentingan  komersil  dan  mengabaikan  hak-hak  warga  Negara.  Wajar  bila  kemudian kasus-kasus  perampasan  tanah  rakyat  yang  diperuntukkan  bagi  pembangunan, perkebunan, pertambangan, industri dan varian kasus lainnya acap kali terjadi.
Laporan akhir tahun dan HAM YLBHI tahun 2019 mencatat 364 kasus konflik agraria  di  berbagai  sektor  yang  tersebar  di  17  propinsi  di  Indonesia.  Konflik-konflik agraria  tersebut  melanggar  sejumlah  hak,  baik  hak  atas  penghidupan  yang  layak,  hak milik atas lahan, hak atas lingkungan yang baik dan hak atas pangan, hak ganti rugi atas pencabutan hak milik hingga hak atas masyarakat adat untuk memiliki, mengelola dan mempertahankan sistem pengelolaan menurut hukum adatnya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  antara  UU  Cipta  Kerja  dan  aksi  demonstrasi  memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Proses legislasi, aktor intelektual, dan perubahan substansi pada sektor perburuhan maupun pertanahan menjadi pemicu lahirnya embrio gerakan  massa  berdasar  kesadaran.  Selama  proses  pembahasan  UU  Cipta  Kerja, kekecewaan  rakyat  terhadap  rezim  yang  tidak  berpihak  pada  “wong  cilik” dimanifestasikan  ke  dalam  aksi-aksi  demonstrasi  yang  mengisi  ruang-ruang  publik diberbagai  wilayah  Indonesia,  Demontrasi  yang  marak  terjadi  melibatkan  berbagai elemen  masyarakat  seperti  buruh,  mahasiswa,  pelajar,  petani,  perempuan,  masyarakat adat dan lainnya. Gerakan ini tumbuh dari kesadaran publik, ikatan hubungan dan tujuan yang sama Soekanto, S. (2020), yakni membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja.
Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan  contoh  deretan  berbagai  permasalahan  konflik  agraria  yang  terjadi  di Indonesia.  Permasalahan  tersebut  timbul  karena  warga  menolak  penambangan  batuan andesit  untuk  kebutuhan  material  Proyek  Bendungan  Bener  sebagai  Proyek  Strategis Nasional (PSN) Kismunthofiah, K., Masyitoh, D., Hidayatullah, A. F., & Safitri, R. M. (2022), yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penolakan warga terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN) sudah muncul sejak tahap sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018. Dalam sosialisasi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, warga Desa Wadas menilai pelaksanaannya jauh dari musyawarah mufakat dan penolakan perpanjangan Izin Penetapan  Lokasi  (IPL)  penambangan  tanah  dan  batuan  andesit  di  desanya  untuk kepentingan  Bendungan  atau  Waduk  Bener  di  Kantor  Balai  Besar  Wilayah  Sungawai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta. Kemudian mendesak Pemerintah Jawa Tengah dan Balai  Besar  Wilayah  Sungawai  (BBWS)  Serayu  Opak  Yogyakarta  tidak  berambisi menambang  serta  penyerahan  petisi  desakan  pencabutan  Izin  Penetapan  Lokasi  (IPL) tambang batu andesit.
Kasus  Rempang  menjadi  contoh  lainnya  bagaimana  dampak  sosiologis pemberlakukan  UU  Cipta  Kerja.  Pusat  Kajian  Hukum  Adat  Djojodigoeno,  Fakultas Hukum UGM mengupas tuntas konflik sengketa Pulau Rempang dalam diskusi bertajuk “Konflik  Rempang:  Memahami  dari  Berbagai  Sudut  Pandang”  pada  Sabtu  (23/9). Menurut Praktisi Hukum Spesialis Bidang Properti dan Sumber Daya Manusia, Evander Nathanael  Ginting,  konflik  Rempang  memunculkan  isu  hak  tanah,  hak  asasi  manusia, serta  kepentingan  investasi  pemerintah.  “Jadi,  di  sini  tanah  adat  mereka  mau  dibikin semacam Rempang Eco City. Dan di situ akan ada berbagai bentuk usaha, seperti pabrik, properti,  akan  dibangun  di  sana.  Tapi  dengan  catatan,  masyarakat  adat  diminta  untuk keluar  dari  daerah  itu.  Nah,  tentunya  masyarakat  adat  di  Rempang  jelas  tidak  terima karena merasa tidak adil, hak asasi mereka diganggu gugat di sana,” ucapnya.
Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat  yang  terdiri  dari  Suku  Melayu,  Suku  Laut,  dan  beberapa  suku  lainnya,  telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah  perusahaan  atas  tanah  Batam.  Namun,  hingga  sebelum  konflik  terjadi,  tanah tersebut  tidak  pernah  dikunjungi  atau  dikelola  oleh  investor.  Kedua,  kewenangan  atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP  Batam  dan  tanah  adat  milik  masyarakat  tidak  diuraikan  secara  jelas,  hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah.
Untuk  meletakkan  kepentingan  utama  bahwa  kesuksesan  untuk  mendapatkan investasi, maka ada penerabasan prinsip dasar dari proses legislasi dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi  terhadap sebuah peraturan perundang-
undangan harusnya mencerminkan proses yang partisipatif dan memenuhi prinsip kehati- hatian khususnya dalam masyarakat yang demokratis dalam kontek negara hukum ( rule of law ). Pengubahan sekurang-kurangnya 79 Undang-undang cenderung dilakukan secara serampangan dan tidak hati-hati. Selain itu ada pengabaian partisipasi masyarakat yang beragam dalam penyusunan UU ini. Bahkan, dalam substansi di dalam UU, partisipasi masyarakat  atau  kelompok  sosial  lainnya  dalam  perencanaan  pembangunan  dianggap sebagai proses yang penghambat investasi. Secara teknis peraturan perundang-undangan UU  Cipta  melakukan  pendelegasian  setidaknya  476  aturan  turunan.  Dalam  rancangan Pemerintah akan dibuat 36 PP dan 5 Perpres dan beberapa aturan lainnya dengan jangka waktu  sangat  pendek  yaitu  tiga  bulan.  Proses  yang  cenderung  tertutup  dengan  jangka waktu mendesak berpotensi menimbulkan peraturan yang tidak matang secara substansi. Belum lagi penyusunan 36 PP akan berpengaruh terhadap ratusan PP yang berarti akan memunculkan model PP yang omnibus. Riyanto, S., Sumardjono, M. S., Sulistiowati, E. O., Hiariej, A. H., Hasan, D., & Yuniza, M. E. (2020).
Secara  normatif,  sebuah  produk  peraturan  perundangan-undangan  dibuat  tidak hanya  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Bahkan secara filosolfis, substansi  atau  ruhnya  dari  hukum  adalah  keadilan.  Hukum  tanpa  keadilan,  bukan namanya  hukum.  Kajian  sosiologi  hukum  yang  berkarakteristik  empirik,  lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan tidak hanya sekedar keadilan  formil-prosedural,  tapi  juga  keadilan  substansial.  Keadilan  substantif  adalah keadilan yang lebih didasarkan pada aspek nurani dan moralitas kemanusiaan, bukan pada pasal-pasal  yang  kaku  (rigid).  Sementara  itu,  Soetandyo  Wignjosoebroto  menyatakan hukum  yang  berkeadilan  adalah  hukum  nasional  yang  dalam  terapannya  dari  kasus  ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku dimasyarakat lokal.
Sudut  pandang  sosiologi  mengenai  resistensi  atau  perlawanan  masyarakat  pada pengesahan UU Cipta Kerja dapat dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi modern dari  Robert  K.  Merton  tentang  strukturalisme  fungsional.  Macam-macam  fungsionalis yang  menggambarkan  masyarakat  awal  sangat  berharga,  karena  macam  tersebut  dapat menunjukkan  bahwa  hukum  adalah  fenomena  sosial  yang  bergantung  pada  faktor  lain dalam masyarakat (karena sistem hukum dibentuk oleh kekuatan-kekuatan di luar sistem. Teori  struktural  fungsional  adalah  sistem  yang  memiliki  pengaruh  terbesar  pada  ilmu sosial di abad ini. Struktural fungsional ini juga memilih tujuan guna menggapai tatanan sosial.
Para  pemeluk  teori  ini  berasumsi  bahwa  seluruh  kejadian  dan  seluruh  struktur merupakan fungsional di masyarakat. Perubahan bisa terjadi lambat-laun di masyarakat. Jika  terjadi  konflik,  para  ahli  teori  fungsional  struktural  akan  fokus  pada  bagaimana menyelesaikan masalah agar masyarakat tetap seimbang. Robert K. Merton menjelaskan bahwa fokus analisis struktur fungsional dalam kelompok, organisasi,  masyarakat,  dan budaya.  Fungsi  menurut  Robert  K.  Merton  diartikan  sebagai  konsekuensi  yang  dapat dicapai  dan membawa adaptasi  pada sistem”.  Konsekuensi  dapat  didefinisikan sebagai akibat  atau  dampak  dari  suatu  tindakan  yang  dilakukan.  Robert  K.  Merton
memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest didefinisikan sebagai yang dibutuhkan atau dikehendaki, sedangkan fungsi laten didefinisikan sebagai yang bukan dikehendaki. Menurut pandangan teoritis ini, dalam penelitian tingkah laku atau tatanan sosial atau hukum yang sebenarnya harus berkaitan dengan fungsi manifest, artinya  fungsi  manifest  merupakan  hasil  yang  diharapkan  dari  perilaku  sosial;  dan berkaitan  dengan  fungsi  laten.  Konsep  dari  kedua  fungsi  tersebut,  dapat  dilihat  dari pengesahan UU Cipta Kerja.
Fungsi manifest dari pengesahan UU Cipta kerja yaitu memberikan peluang lebih banyak  untuk  investor  yang  akan  masuk  ke  Indonesia,  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  mempermudah  perizinan  usaha,  membuka  lapangan  kerja  baru,  peningkatan produktivitas  pekerja,  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dan koperasi. Selain itu, terdapat juga fungsi laten dalam pengesahan UU Cipta Kerja yaitu instrument  perizinan  yang  diatur  dalam  RUU  Cipta  Kerja  lebih  dominan  kepada  para investor dan tenaga kerja asing yang mana menjadi semakin lebih mudah untuk masuk ke Indonesia  dan  berdampak  pada  tenaga  kerja  Indonesia  yang  akan  semakin  sulit  dalam mencari  pekerjaan.  Hal  ini  disebabkan  semakin  banyak  daya  saing,  hilangnya  upah minimum, semakin mudahnya pengusaha yang melakukan PHK kepada para pekerja, dan berpotensi  mengadakan  jam  kerja  yang  eksploitatif.  Oleh  karena  itu,  kemunculan  dari fungsi manifest pasti dibarengi dengan kemunculan fungsi laten. Antoni, S., Hadi, S., & Utami, N. A. T. (2019).

## Kesimpulan
Secara  normatif,  sebuah  produk  peraturan  perundangan-undangan  dibuat  tidak hanya  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Bahkan secara filosolfis, substansi  atau  ruhnya  dari  hukum  adalah  keadilan.  Hukum  tanpa  keadilan,  bukan namanya  hukum.  Kajian  sosiologi  hukum  yang  berkarkateristik  empirik,  lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan tidak hanya sekedar keadilan  formil-prosedural,  tapi  juga  keadilan  substansial.  Keadilan  substantif  adalah keadilan yang lebih didasarkan pada aspek nurani dan moralitas kemanusiaan, bukan pada pasal-pasal yang kaku (rigid).
Pada  tingkat  global  telah  menguat  konsepsi  pembangunan  yang  berkelanjutan yang meletakkan 3 (tiga) pilar Pembangunan Berkelanjutan: aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Pemerintah  harus  mengoptimalkan  agar  ketiga  pilar  Pembangunan Berkelanjutan  tersebut  berjalan  simultan  dan  bukan  hanya  mengedepankan  salah  satu aspek saja.  Sayangnya di dalam UU Cipta Kerja paradigma pendekatan pembangunan yang dianut menekankan pembangunan di ranah ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek  sosial  (keadilan  sosial)  dan  lingkungan.  Tendensi  ini  adalah  kemunduran  dari pendekatan  yang  sebelumnya  sudah  mengarah  pada  inklusivitas  dengan  model pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).
Berdasarkan  kajian  sosiologis,  teori  keberlakuan  hukum  tersebut  serta  fakta banyaknya  penolakan  dari  masyarakat  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor
Tahun  2023  Ttg  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Tentang Cipta Kerja memiliki daya legitimasi sosial yang rendah. Tidak berjalannya partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembuatannya,  proses  pengundangan  yang  minim  standar prosedur  (bahkan  cacat  prosedural)  dan  melanggar  aturan,  serta  banyaknya  substansi yang  mencederai  rasa  keadilan  sosial  menjadi  tolok  ukur  atas  efektivitas  keberlakuan suatu hukum di dalam masyarakat. Akibatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja akan semakin  lemah,  perlindungan  akan  hak-hak  tanah  masyarakat  dan  hak  adat  semakin tergerus, yang imbasnya akan menciptakan disintegrasi sosial, karena perlindungan dan penegakan hukum selalu terkait dengan selera kekuasaan.

## BIBLIOGRAFI
Wardhani,  D. K. (2020). Disharmoni Antara  Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 440-455.
Antoni, S., Hadi, S., & Utami, N. A. T. (2019). Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan  (PKH)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  di  Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Soedirman Law Review , 1 (1).
Riyanto, S., Sumardjono, M. S., Sulistiowati, E. O., Hiariej, A. H., Hasan, D., & Yuniza, M. E. (2020). Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UGM: Yogyakarta .
Kismunthofiah,  K.,  Masyitoh,  D.,  Hidayatullah,  A.  F.,  &  Safitri,  R.  M.  (2022).  Socio- Ecological  Analysis  of  Andesite  Mining  Plans  in  Wadas  Village,  Purworejo, Central Java. Masyarakat, Jurnal Sosiologi , 26 (1), 3.
Soekanto, S. (2020). Pokok-pokok sosiologi hukum . Rajawali pers.
Juwana,  S.,  Gianova,  G.,  &  Mega,  G.  (2020).  Sistem  dan  Praktik  Omnibus  Law  di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making. Policy Brief , 4 .
Amin, R. I. (2020). Omnibus law antara desiderata dan realita. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (2), 190-209.
Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja  Di  Indonesia. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  dan  Penelitian Hukum , 3 (2), 45-63.
Nawawi, H. (1983). Metode penelitian bidang sosial. (No Title).
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: UGM Press., 1991).
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
Prabowo,  A.  S.,  Triputra,  A.  N.,  Junaidi,  Y.,  &  Purwoleksono,  D.  E.  (2020).  Politik Hukum  Omnibus  Law  di  Indonesia. Jurnal  Pamator:  Jurnal  Ilmiah  Universitas Trunojoyo , 13 (1), 1-6.
Dwi Kusumo Wardhani, “ Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA) ,”  Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha 6, No. 2 (2020):
Ima  Mayasari ,  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus  Law  Di Indonesia , Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1 2020
Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi, Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum , Doktrina: Journal of Law, 4 (1) April 2021
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja , Februari 2022
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, Arsitektur Penerapan Omnibus Law  Melalui  Transplantasi  Hukum  Nasional  Pembentukan  Undang-Undang , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 No. 1, 2020.
Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, Tegar Satrio W. Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent) Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020
O.I. Khair, Analisis Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indinesia, Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum
Anggono B.D, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia , Jurnal Rechhtsvinding
Sodikin, Paradigma  Undang-Undang  dengan  Konsep  Omnibus  law  Berkaitan  dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia , Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020
Antoni  Putra, Penerapan  Omnibus  law  dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi ,  Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 17 No. 1, 2020
Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat? , Harian Kompas, 4 Januari 2020
Stephanie Juwana, Gabriella Gianova, dan Gridanya Mega, Sistem dan Praktik Omnibus Law  di  Berbagai  Negara  dan  Analisis  RUU  Cipta  Kerja  dari  Perspektif  Good Legislation Making , Policy Brief 4 Indonesia Ocean Justice Initiative
Catatan  Indonesia  Corruption  Watch ,  Pengesahan  UU  Cipta  Kerja:  Rentetan  Upaya Oligarki  Membajak  Kebijakan  Publik ,  httpsantikorupsi.orgsitesdefaultfiles dokumenCatatan%20ICW_ UU%20Cipta%20Kerja_ pdf
UU Cipta Kerja Dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Dan Hak-Hak Pekerja, LBH Jakarta, Februari 2022, Hal. 6-7.
Siti Rakhma Mary Herwati, et.all, Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia:  Reformasi  Dikorupsi  Oligarki, Jakarta: YLBHI)
Kismunthofiah,  Dewi  Masyitoh,  and  Hidayatullah Ahmad  Fauzan,  “ Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining  Plans  in  Wadas Village, Purworejo,  Central Java,” MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi Voume  26,  Nomor  1  (2021):  21, https://doi.org/10.7454/MJS.v26i1.13251.
Antoni,  Syarif,  Saryono  Hadi,  and  Nurani  Ajeng  Tri  Utami.  "Implementasi  Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)." Soedirman Law Review 1.1 (2019).
Gridanya  Mega  Juwana,  Stephanie,  Gabriella  Gianova  Laidha, Sistem  Dan  Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good  Legislation  Making ,  1st  ed.  (Jakarta:  Indonesia  Ocean  Justice  Initiative, 2020).
Moh  Khory  Alfarizi, “LBH  Yogya  Ungkap  Sejarah  Proyek  Bendungan  Bener  Yang Ditolak Warga Wadas,” Tempo Media Group , 2022,
Hedi  Basri,  “ Tolak  Perpanjangan  Izin  Tambang  Di  Desa  Wadas  Purworejo,  Warga Kembali Datangi BBWS Serayu Opak ,” Kompas TV .

## Copyright holder:
Mursal Fadhilah, Iskandar Zulkarnain, Yenny Febrianty, Mahipal (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

## This article is licensed under: