## IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2005-2012
Aprilia Sukmawati *)1 , Hermanto Siregar **) dan Nunung Nuryartono ***)
*) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Kotak Pos 2435
**) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Gedung Fakultas Pertanian, Wing 2 Level 5, Kampus Darmaga, Bogor 16680
***) Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Gedung Fakultas Pertanian, Wing 2 Level 5, Kampus Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
The  research  objectives  were  to  1)  analyze  the  implementation  suitability  of  RKA-K/L  document preparation  which  is  implemented  by  Ministry  of  Agriculture  with  the  concept  of  unified  budget, Performance Base Budgeting (PBB) and Medium Term Expenditure Framework (MTEF) by using gap analysis method and 2) analyze the influence of expenditure in research, development and agriculture extension  program;  agriculture  infrastructure;  and  increasing  of  production  and  agricultural productivity program, as well as agricultural subsidies to Gross Domestic Product (GDP) growth through multiple regression analysis. The methods used were gap analysis and multiple regression analysis. Gap analysis shows that there are still some obstacles in the application of unified budget concept, PBK and KPJM which resulted partial gap with applicable regulations. Multiple regression analysis  shows  that  the  Ministry  of  Agriculture  budget  expenditure  both  agriculture  research, development  and  extension  programs  also  agricultural  production  and  productivity  program  had significant negative effect on the growth of GDP in agriculture sector. Therefore the government needs to pay attention to the government budget allocation which is closely related to the implementation of the existing programs in the Ministry of Agriculture.
Keywords:  government  expenditure,  sector  of  agriculture,  ministry  of  agriculture,  gap  analysis, multiple regression analysis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan 1)  menganalisis  kesesuaian  dokumen  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) yang disusun oleh Kementerian Pertanian dengan konsep penganggaran terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  (KPJM)  serta  2)  menganalisis  pengaruh  alokasi  anggaran  untuk  program  penelitian dan  penyuluhan  pertanian;  program  infrastruktur  pertanian;  program  peningkatan  produksi  dan produktivitas pertanian; serta subsidi benih dan pupuk terhadap pertumbuhan PDB. Metode analisis yang digunakan adalah analisis gap dan analisis regresi berganda. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa  masih  ada  beberapa  kendala  dalam  penerapan  konsep  penganggaran  terpadu,  PBK  dan KPJM yang mengakibatkan kesenjangan parsial dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan hasil analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  alokasi  anggaran  Kementerian  Pertanian  untuk program penelitian pertanian, pengembangan dan penyuluhan serta program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan PDB di sektor pertanian. Jadi pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran pemerintah yang terkait erat dengan pelaksanaan program yang ada di Kementerian Pertanian.
Kata  kunci:  anggaran  belanja,  sektor  pertanian,  kementerian  pertanian,  analisis  gap,  regresi berganda
1 Alamat Korespondensi: Email: sandiapril007@gmail.com

## PENDAHULUAN
Belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  memiliki  peranan  yang sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  nasional, terutama  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan rakyat. Salah satu Kementerian Negara yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah Kementerian Pertanian (Solahuddin, 2009).
Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB)  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan sektor  lainnya  relatif  tinggi.  PDB  sektor  pertanian selama  tahun  2004–2012  menempati  urutan  ketiga setelah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel  dan  restoran.  Peran  sektor  pertanian  dalam menyediakan  lapangan  kerja  juga  sangat  strategis, mengingat  hampir  setengah  dari  jumlah  tenaga  kerja di  Indonesia  menumpukan  kehidupannya  dari  sektor ini.  Tahun  2012,  dari  total  110.808.154  tenaga  kerja di  Indonesia,  sebanyak  38.882.134  atau  sebesar 35,09%  diantaranya  bekerja  pada  sektor  pertanian (BPS,  2013).  Data  tersebut  menggambarkan  bahwa upaya  pemerintah  untuk  menghapus  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  akan  efektif  jika dilakukan melalui pembangunan di sektor pertanian.
Berbagai  penelitian    terkait    dengan    dampak pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pertanian  terhadap kinerja  sektor  pertanian  telah  dilakukan  di  berbagai negara.  Oyinbo,  Zakari,  dan  Rekwot  (2013)  meneliti tentang  dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Nigeria  menggunakan metode  V ector  Error  Correction  Model (VECM). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan PDB di Nigeria dalam jangka  panjang.  Peran  strategis  belanja  pemerintah pusat untuk memacu pertumbuhan nasional menjadikan perencanaan anggaran sebagai salah satu proses yang sangat  krusial  dalam  penyusunan  APBN.  Hal  ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi pada  bidang  perencanaan  dan  penganggaran  melalui implementasi konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM melalui penerbitan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  90 Tahun  2010  tentang  Penyusunan  Rencana Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga.
Dukungan  pemerintah  terhadap  peningkatan  kinerja sektor pertanian juga diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian secara signifikan  yang  disertai  dengan  tingginya  tingkat realisasi belanja.
Peningkatan alokasi belanja dan realisasi penggunaan anggaran  Kementerian  Pertanian  cukup  signifikan dengan  dukungan  penerapan  penganggaran  terpadu. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM)  dalam penyusunan  anggaran  di  Kementerian  Pertanian, ternyata  tidak  mampu  meningkatkan  kinerja  sektor pertanian secara signifikan. Kontribusi sektor  pertanian dalam pembangunan di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tidak hanya terkait dengan  besarnya  anggaran  belanja  untuk  sektor pertanian,  tetapi  juga  pengalokasiannya  ke  dalam program dan kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja  sektor  pertanian,  dan  pada  akhirnya  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam peningkatan PDB  nasional  dan  menyediakan  kesempatan  kerja sebagian  besar  penduduk  Indonesia,  khususnya  di pedesaan.  Beberapa  penelitian  tentang  pengaruh anggaran  pemerintah  untuk  sektor  pertanian terhadap  pertumbuhan  ekonomi  telah  banyak dilakukan. Mapfumo, Mushunje, dan Chidoko (2012) melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  anggaran belanja  pemerintah  untuk  sektor  pertanian  terhadap pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe dari tahun 1980– 2009. Hasil analisis dengan model long linear growth menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada sektor pertanian memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan  PDB  sektor  pertanian.  Hasil  analisis juga  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah untuk  fungsi  penelitian  dan  pengembangan  di  sektor pertanian  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  PDB, sedangkan  pengeluaran  pemerintah  untuk  bantuan kredit  dan  penyuluhan  memiliki  pengaruh  negatif terhadap PDB rill Zimbabwe. Salunkhe dan Deshmush (2012)  dalam  penelitiannya  tentang  peran  subsidi pertanian  terhadap  kinerja  sektor  pertanian  di  India melalui pendekatan analisis  deskriptif  menunjukkan bahwa besarnya subsidi pupuk, listrik, dan irigasi yang diberikan  untuk  sektor  pertanian  berpengaruh  positif terhadap  peningkatan  luas  lahan  pertanian  produktif dan investasi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis kesesuaian implementasi penyusunan dokumen RKA- K/L  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pertanian dengan  konsep    penganggaran  terpadu,  PBK  dan KPJM. Hal tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam paket  peraturan  perundangan  mengenai  pengelolaan keuangan  negara,  sejak  dimulainya  reformasi  sistem perencanaan  dan  penganggaran,  serta  menganalisis pengaruh  belanja  Kementerian  Pertanian  untuk program  penelitian,  pengembangan  dan  penyuluhan pertanian, pengadaan prasarana dan sarana pertanian, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas  pertanian,  serta  subsidi  pupuk  dan  benih terhadap  kinerja sektor pertanian.
Penelitian  ini    dilaksanakan  dalam  ruang  lingkup proses  penganggaran  di  Kementerian  Pertanian  dan kesesuaiannya  dengan  prinsip  penganggaran  terpadu, PBK,  dan  KPJM  sebagaimana  diamanatkan  dalam paket kebijakan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilaksanakannya  sejak  reformasi  bidang  perencanaan dan  penganggaran,  yaitu  sejak  tahun  2005.  Sektor pertanian  yang  dianalisis  hanya  mencakup  subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan,  tanpa  menganalisis  subsektor  kehutanan dan  subsektor  perikanan.  Dukungan  pemerintah dalam  meningkatkan  kinerja  sektor  pertanian diwujudkan  melalui    kebijakan    fiskal  ekspansif. Selama  periode tahun 2005–2013, alokasi   anggaran belanja  Kementerian  Pertanian  mengalami  kenaikan yang  signifikan.  Dukungan    pemerintah    dalam memacu  kinerja  pembangunan  ekonomi  nasional juga  diwujudkan melalui implementasi penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagai kerangka konseptual dalam reformasi perencanaan penganggaran yang  dilaksanakan  pada  tahun  2005.    Kenaikan alokasi  anggaran  belanja  di  Kementerian  Pertanian dengan  dengan  dukungan  implementasi  reformasi perencanaan dan penganggaran ternyata belum mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian secara optimal. Kondisi  ini  diidikasikan  karena  permasalahan  dalam
implementasi penyusunan rencana kerja dan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan paket kebijakan pengelolaan keuangan negara yang menjunjung konsep penganggaran  terpadu,  PBK  dan  KPJM.  Di  samping itu,  pengalokasian  belanja  Kementerian  Pertanian  ke dalam masing-masing program kerja dan kegiatan yang masih belum tepat.

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara langsung secara terstruktur dan mendalam (indepth  interview), observasi  terhadap  proses perencanaan penganggaran yang tengah dilaksanakan oleh  Kementerian  Pertanian,  serta  melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan dari  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Keuangan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diperoleh melalui studi literatur, penelusuran dokumen, dan  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan negara.  Data time  series yang  dibutuhkan  pada penelitian ini dijelaskan pada Tabel 1.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif, regresi berganda,  dan  metode  estimasi.  Analisis  kualitatif digunakan  pada  metode gap  analysis. Metode gap analysis digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan  konsep  penganggaran  terpadu,  PBK, dan  KPJM  dalam  proses  penyusunan  RKA-KL  oleh Kementerian Pertanian dengan peraturan dan pedoman yang  telah  ditetapkan.  Metode gap  analysis yang dikembangkan dari Osimo et al. (2007) dan pedoman evaluasi  kinerja  pembangunan  sektoral  yang  disusun oleh Bappenas (2009), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama ,  identifikasi  prinsip  dan  komponen yang harus dipenuhi (kondisi yang diharapkan). Kedua , analisis  kondisi  saat  ini. Ketiga ,  analisis  kesesuaian antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.
Tabel 1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
Variabel Sumber Pertumbuhan PDB sektor pertanian (PDBA) (Rasio) BPS Persentase realisasi belanja program penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian terhadap PDB sektor pertanian (RDE) (%) Kementerian Keuangan Presentase realisasi belanja program pengadaan sarana dan prasarana pertanian  terhadap PDB sektor pertanian  (IA) (%) Kementerian Keuangan Persentase realisasi belanja program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian terhadap PDB sektor pertanian  (KA) (%) Kementerian Keuangan
Persentase realisasi belanja program subsidi pupuk dan benih terhadap PDB sektor pertanian (%) Kementerian Keuangan
PBDAt    = β o + β 1 RDE t + β 2 IA t + β 3 KAt + β 4 SA t + Ɛ t
Keterangan: β o : Intersep regresi β i
: Konstanta  regresi,  dimana  i  adalah banyaknya  variabel  bebas  yang digunakan dalam persamaan (i = 1, 2, 3, 4)
T : Triwulan ke-t
PBDA t : Tingkat  pertumbuhan  PDB  Sektor Pertanian (rasio)
RDE t : Persentase realisasi belanja Kementerian Pertanian  untuk  program  peningkatan penelitian,  pengembangan    dan penyuluhan    pertanian  terhadap  PDB sektor pertanian
Keempat , analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan  kondisi  yang  diharapkan. Kelima ,  penetapan derajat  kesesuaian  ( fit , partial , gap )  untuk  mengukur kesesuaian  kondisi  saat  ini  dengan  kondisi  yang diharapkan. Keenam ,  pemberian  rekomendasi  tindak lanjut atas adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.
Metode  analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja pada program kerja di Kementerian Pertanian terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian dengan mengacu pada penelitian Armas et  al. (2012)  tentang  pengaruh  anggaran belanja  pemerintah  untuk  sektor  pertanian  terhadap kinerja  sektor  pertanian  di  Indonesia.    Armas et  al. (2012)  menggunakan  metode Ordinary  Least  Square (OLS)  dan General  Method  of  Moments (GMM) dengan  variabel  dependen  berupa  pertumbuhan PDB  sektor  pertanian  per  kapita,  sedangkan  variabel independen  yang  dianalisis  berupa  rasio  anggaran belanja pemerintah untuk irigasi dan sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian, rasio anggaran  belanja pemerintah  untuk  sektor  nonpertanian terhadap PDB sektor  pertanian,  rasio  anggaran  belanja  pemerintah untuk  subsidi  pupuk  terhadap  PDB  sektor  pertanian, rasio dari 3% pajak penghasilan terhadap PDB sektor pertanian,  logaritma  natural  jumlah  tenaga  kerja  di sektor pertanian, logaritma natural luas lahan pertanian, logaritma  natural  indeks  permintaan  global  ekspor produk pertanian, serta variabel dummy berupa krisis ekonomi  tahun  1998.  Metode  regresi  linier  berganda digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  model  dan variabel sebagai berikut.
Setelah  koefisien  masing-masing  variabel  dihasilkan, dilakukan  uji  estimasi  model  dengan  uji  kriteria statistik  dan  uji  kriteria  ekonometrika  (Gujarati, 1993). Uji kriteria statistic terdiri atas uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R 2 ). Uji t  digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel tak bebasnya  serta  melihat keabsahan  dari  hipotesis  dan    membuktikan  bahwa koefisien  regresi dalam model secara statistik signifikan atau tidak. Uji F digunakan untuk merlihat pengaruh variabel-variabel  bebas  secara  bersamaan  terhadap variabel terikatnya. Apabila uji F lebih kecil dari taraf nyata α maka H 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada  minimal  satu  variabel  yang  berpengaruh  secara signifikan  atau  berpengaruh  nyata  pada  keragaman variabel  terikatnya.  Uji  koefisien  determinasi  (R 2 ) digunakan  untuk  melihat  variabel  bebas  mampu menerangkan  keragaman  variabel  terikatnya.  Nilai R 2 mengukur  tingkat  keberhasilan  model  regresi yang  digunakan  dalam  memprediksi  nilai  variabel terikatnya.
Terdapat    empat    uji  kriteria  ekonometrika  yang dilakukan  pada  penelitian  ini,  yaitu  uji  normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.  Uji  normalitas  dilakukan  dengan uji  Kolmogorov-Smirnov  yang  merupakan  suatu uji  mengenai  tingkat  kesesuaian  antara  distribusi serangkaian nilai sisa dengan distribusi normal. Dalam mendeteksi  autokorelasi first  degree digunakan  nilai Durbin-Watson (DW).  Apabila nilai statistik DW berada pada  kisaran  dua  maka  menunjukkan  tidak  terdapat atokorelasi.  Namun,  apabila  nilai  DW  semakin  jauh dari  angka  dua  maka  peluang  terjadinya  autokorelasi semakin  besar.  Heterokedastisitas  dilakukan  dengan uji Park . Hal ini bertujuan mengetahui ketidaksamaan varians residual dari setiap pengamatan ke pengamatan lainya yang terjadi dalam suatu regresi. Pendeteksian
IAt : Persentase realisasi belanja Kementerian Pertanian untuk program pengadaan dan pengembangan  sarana  dan  prasarana terhadap PDB sektor pertanian
KAt : Persentase realisasi belanja Kementerian Pertanian  untuk  program  peningkatan produksi  dan  produktivitas  komoditas pertanian  terhadap  PDB  sektor pertanian
SAt
: Persentase  realisasi  subsidi  pupuk  dan benih terhadap PDB sektor pertanian Ɛt : Error  term atau  derajat  kesalahan triwulan ke-t
multikolinearitas  dilihat  dari  nilai Variance  Inflation Factor (VIF) dan tolerance . Apabila nilai VIF kurang dari  5  dan tolerance lebih  dari  0,1  maka  dinyatakan tidak  terjadi  multikolinearitas.  Kerangka  pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## HASIL
Analisis Gap Terhadap Pelaksanaan Penganggaran Terpadu
Prinsip dan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan penganggaran  terpadu,  adalah  sebagai  berikut:  a) satuan  kerja  sebagai  satu-satunya  entitas  akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya; b) alokasi dana untuk kegiatan dasar/ operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan  prioritas  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi, program, dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; dan  c)  adanya  akun  yang  standar  untuk  satu  jenis belanja  sehingga  dipastikan  tidak  terjadi  duplikasi penggunaannya.
Hasil  wawancara  dan  pengamatan  dokumen,  dapat diketahui  bahwa  prinsip  satuan  kerja  sebagai  satu- satunya  entitas  akuntansi  yang  bertanggung  jawab terhadap  asset  serta  kewajiban  mengikat  pada  satuan kerja    dan      prinsip  alokasi  dana  untuk  kegiatan operasional  organisasi  yang  mendukung  kegiatan penunjang  dan  prioritas  dalam  rangka  pelaksanaan fungsi,  program,  dan  kegiatan,  sepenuhnya  telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (fit). Prinsip tersedianya akun standar untuk satu jenis belanja dalam rangka menghilangkan duplikasi, pada pelaksanaannya masih  terdapat  kesenjangan  parsial  (dalam  beberapa kasus  masih  terdapat  kesalahan  dalam  memasukkan kategori  BAS).  Kesalahan  dalam  pengategorisasian jenis  belanja  ke  dalam  akun  standar  mengharuskan proses revisi dokumen RKA-K/L dan DIPA sehingga menghambat proses pelaksanaan anggaran. Hasil FGD, kesenjangan parsial dapat diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi,  pelaksanaan review dokumen  RKA-K/L oleh internal Kementerian Pertanian sebelum ditelaah oleh DJA, dan optimalisasi mekanisme pendampingan, mulai dari penyusunan pagu anggaran sampai dengan pagu  definitif.  Jumlah  pegawai  yang  bertugas  dalam
Permasalahan: peningkatan alokasi Kementerian Pertanian secara signifikan tidak disertai dengan peningkatan kinerja sektor pertanian
Implementasi dan mekanisme penyususunan rencana kerja dan anggaran yang belum memenuhi konsep penganggaran terpadu, PBK, dan KPJM sebagaimana diamanatkan dalam paket kebijakan pengolahan keuangan negara
Evaluasi implementasi mekanisme perencanaan anggaran Kementerian Pertanian

## Gap analysis
Kesesuaian pelaksanaan proses penyususunan rencana kerja dan anggran terhadap komponen pembentuk konsep penganggaran terpadu, PBK, dan KPJM sebagaimana tertuang dalam pedoman dan paket kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran Kurang tepatnya pengalokasian angggaran
Realisasi belanja pada program kerja
Kementerian Pertanian Program Penelitian dan penyuluhan Program sarana prasarana pertanian Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pertanian Subsidi pupuk dan benih Kinerja sektor pertanian Analisis regresi Realisasi belanja pada program kerja kementerian pertanian yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian Rekomendasi implikasi Keterangan: : ruang lingkup penelitian : alur pemikiran Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian
penelaahan  anggaran  dinilai  masih  kurang  sesuai dengan  beban  kerja  yang  ada.  Hal  ini  dapat  diatasi melalui pengajuan penambahan pegawai.
Analisis Gap Terhadap Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja
PBK  merupakan  fokus  utama  dalam  pencapaian tujuan reformasi penganggaran. Penyusunan anggaran berbasis  kinerja  mengacu  pada  pelaksanaan  tiga pilar  penyusunan  PBK,  meliputi  penerapan  indikator kinerja,  standar  biaya,  dan  evaluasi  kinerja.  Hasil wawancara  dan  pengamatan  dokumen,  diketahui bahwa  pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja di  Kementerian  Pertanian  masih  terdapat  beberapa prinsip  yang  pelaksanaannya  belum  sesuai  dengan pedoman  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  dalam prinsip  penerapan  indikator  kinerja  masih  terdapat kesenjangan parsial, yaitu terdapat beberapa rumusan IKK  dan  target  pencapaian  kinerja  IKK  yang  belum memenuhi  prinsip measurable karena  menggunakan skala  penilaian  yang  bersifat  tidak  terukur  dan memberikan makna ganda. Hasil penyusunan dokumen RKA-K/L, masih ditemukan rumusan output yang tidak mencerminkan kegiatan yang memayungi. Selain itu, komponen input masih tidak sesuai dengan output yang dihasilkan. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan  dokumen  penganggaran  masih  terkendala dengan belum terintegrasinya aplikasi Renja-K/L yang dikelola  oleh  Bappenas  dengan  aplikasi  RKA-K/L yang dikelola oleh Kementerian Keuangan . Oleh karena itu, revisi terhadap rumusan indikator dan target kinerja pada  dokumen  perencanaan  tidak  secara  langsung merubah  rumusan  indikator  dan  target  kinerja  pada dokumen penganggaran.
Penerapan  prinsip  standar  biaya  di  Kementerian Pertanian masih terdapat kesenjangan parsial. Sampai tahun  anggaran  2013,  hanya  unit  kerja  lingkup Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Pertanian  yang menerapkan  Standar  Biaya  Keluaran  (SBK).  SBK merupakan  besaran  biaya  yang  ditetapkan  untuk menghasilkan  keluaran  ( output ).  Hal  ini  dikarenakan sebagian  besar output yang  dihasilkan  Kementerian Pertanian  bersifat  teknis  dan  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal, seperti iklim, cuaca, lokasi, dan sumber daya manusia sehingga sulit untuk melakukan standarisasi.
Masih terdapat kesenjangan parsial dalam pelaksanaan prinsip evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja belum digunakan  secara  optimal  sebagai  dasar  dalam menentukan  kebijakan  penyusunan  anggaran  pada
tahun berikutnya. Banyaknya peraturan terkait dengan kewajiban  untuk  melaporkan  evaluasi  kinerja  justru dinilai    sebagai    beban  oleh    pihak  Kementerian Pertanian. Pada dasarnya, laporan evaluasi kinerja yang disusun secara  substansial sama, namun  berbeda dari sisi format penyusunan. Penerapan mekanisme reward and punishment juga belum optimal. Hal  ini dikarenakan belum  semua  satuan  kerja  di  lingkup  Kementerian Pertanian  berkomitmen  untuk  melaksanakan  efisiensi penggunaan  sumber  daya  anggaran  dalam  mencapai target kinerjanya.
Hasil FGD, kesenjangan parsial terhadap pelaksanaan penganggaran  berbasis  kinerja  dapat  diatasi  melalui 1) pelaksanaan review serta revisi terhadap rumusan indikator  dan  target  kinerja  yang  belum  memenuhi prinsip  SMART-V  secara  simultan;  2)  koordinasi dengan  instansi  terkait,  seperti  Kementerian Pertanian,  Kementerian  Keuangan,  dan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  terkait  dengan penyusunan  rumusan  indikator  dan  target  kinerja; 3)  pelaksanaan review internal  terhadap  kesesuaian rumusan  dokumen  RKA-K/L  oleh  Kementerian Pertanian dengan melibatkan aparatur pengawas intern (API); 4) revisi terhadap rumusan output yang belum sesuai dengan kegiatan dan program yang memayungi; 5)  penerapan  LOGIC  Model  dalam  penyusunan rencana  kerja;  6)  pengintegrasian  aplikasi  Renja-K/L dengan  aplikasi  RKA-K/L  melalui  penerapan  Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN);  7) pelaksanaan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis;  8) optimalisasi  fungsi  laporan  keuangan  dan  evaluasi kinerja  sebagai  dasar  dalam  menentukan  kebijakan terkait dengan  penganggaran pada  tahun berikutnya; 9)  penyederhanaan  berbagai  peraturan  tentang kewajiban laporan hasil evaluasi kinerja sehingga satu laporan evaluasi dapat digunakan oleh seluruh instansi yang berkepentingan; serta 10) pengkajian mekanisme pemberian reward and punishment dalam mendorong kinerja K/L hingga tingkat satuan kerja di bawahnya untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam  mencapai  target kinerjanya.
Analisis Gap Terhadap  Pelaksanaan  Kerangka Penganggaran Jangka Menengah
Terdapat  lima  prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam penerapan  KPJM,  yakni  penerapan  sistem  anggaran bergulir, angka dasar, penetapan parameter, mekanisme penyesuaian  angka  dasar,  dan  mekanisme  pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru. Curristine dan Bas (2007) mengemukakan bahwa
KPJM  merupakan  sarana  penting  untuk  mengurangi ketidakpastian  tentang  pendanaan  masa  depan  dan menjaga  alokasi  anggaran  agar  berorientasi  pada kebijakan jangka menengah yang telah direncanakan.
Penerapan  sistem  anggaran  bergulir  dan  prinsip mekanisme pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran  bagi  kebijakan  baru,  sepenuhnya  telah dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pertanian  ( fit ). Kesenjangan    parsial    masih  ditemuakan  dalam penerapan  prinsip  angka  dasar.  Selain  itu,  dalam pengisian  angka  dasar  pada  aplikasi  RKA-K/L, Kementerian  Pertanian  kurang  memerhatikan ketentuan program yang dilaksanakan, komponen yang digunakan,  dan  masih  terdapat  kesalahan  indeksasi dalam  penyusunan baseline sehingga  rumusan  yang dihasilkan tidak akurat.
Kesenjangan  parsial  juga  ditemukan  dalam  prinsip penetapan  parameter.  Parameter  nonekonomi,  seperti penyesuaian perhitungan belanja pegawai, penambahan atau  pengurangan  volume output ,  dan  pengurangan anggaran selama ini belum diperhatikan oleh aparatur perencana di Kementerian Pertanian dalam penyusunan prakiraan  maju  kebutuhan  anggaran.  Di  samping itu,  kesenjangan  parsial  juga  ditemukan  pada  prinsip penyesuaian  angka  dasar.  Kementerian  Pertanian hanya  mempertimbangkan  parameter  ekonomi  yang disediakan  dalam  menu  aplikasi  RKA-K/L,  tetapi belum  melakukan  penyesuaian  angka  dasar  terkait dengan  parameter  nonekonomi  yang  pengisiannya dilakukan secara manual.
Hasil FGD, kesenjangan parsial terhadap pelaksanaan KPJM dapat diatasi melalui 1) pelatihan dan sosialisasi untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur  dalam menyusun prakiraan maju anggaran, termasuk tata cara pengisian dalam  aplikasi RKA-K/L; 2) penelaahan hasil penyusunan    prakiraan  maju  secara  lebih  mendalam oleh  aparatur  di  Ditjen  Anggaran;  3)  penambahan menu  pengisian  parameter  nonekonomi  secara otomatis pada aplikasi RKA-K/L untuk  memudahkan pengguna  dalam  mengisi  parameter  nonekonomi; dan 4) pemberian punishment kepada K/L yang tidak menyusun  prakiraan  maju  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.

## Analisis Pengaruh Belanja Kementerian Pertanian
Hasil  analisis  regresi,  diketahui  bahwa  model  yang digunakan menghasilkan nilai R 2 sebesar 88,9%. Hal ini berarti, model yang digunakan dapat menjelaskan
keragaman dengan variabel-variabel yang ada sebesar 88,9%  dan  sisanya  sebesar  11,1%  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model. Hasil uji F menunjukkan nilai  53,85  lebih  besar  dibandingkan  dengan  F  tabel (df  =  (4;  27)  dengan  nilai  sebesar  2,73))  serta  nilai probabilitas  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  alpha  5% maka  dapat  diartikan  bahwa  secara  bersama-sama, variabel  independen  berpengaruh  nyata  terhadap variabel dependen (Tabel 2).
Hasil regresi  linier berganda dan hasil uji-t menunjukkan bahwa  variabel  RDE  secara  signifikan  berpengaruh negatif terhadap variabel PDBA pada taraf nyata 5%. Setiap  kenaikan  1%  dari  realisasi  anggaran  program penelitian  maka  pengembangan  dan  penyuluhan pertanian  terhadap  PDB  sektor  pertanian  akan menurunkan tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar  74,75  satuan.  Variabel  KA  (peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian) menunjukkan  pengaruh  negatif  secara  signifikan terhadap variabel PDBA pada taraf nyata 10%. Hal ini berarti, setiap kenaikan 1% realisasi anggaran program peningkatan  produksi  maka  produktivitas  dan  mutu komoditas  pertanian  terhadap  PBD  sektor  pertanian akan  menurunkan  tingkat  pertumbuhan  PDB  sektor pertanian  sebesar  6,679  satuan.  Variabel  SA  (subsidi pupuk  dan  benih)  menghasilkan  pengaruh  negatif terhadap  variabel  PDBA,  tetapi  tidak  signifikan. Variabel IA (program pengadaan prasarana dan sarana pertanian) berpengaruh positif terhadap variabel PDBA, tetapi tidak signifikan.
Tabel 2.  Penduga parameter model pengaruh realisasi belanja  pada  program  kerja  Kementerian Pertanian terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian Variabel Koefisien T Probabilitas Konstanta (C) 0,33527 9,47 0,000 RDE -74,75 -6,84 0,000** IA 1,583 0,24 0,812 SA -1,639 -1,10 0,279 KA -6,679 -1,82 0,080* R-squared 88,9% F-statistik 53,85 Adjusted R-squared 87,2% Prob (F-statistik) 0,000 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata α = 0,1; **signifikan pada taraf nyata α = 0,05
Variabel  persentase  realisasi  anggaran  Kementerian Pertanian  untuk  program  penelitian  dan  penyuluhan pertanian  terhadap  PDB  riil  sektor  pertanian  (RDE) berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh  kurang  tepatnya  pengalokasian  anggaran  ke dalam  jenis  belanja  dan  kegiatan  yang  secara  efektif mendorong  terciptanya  peningkatan  produktivitas pertanian.  Selama  periode  2005–2012,  realisasi alokasi belanja di Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian sebagian besar ditujukan untuk jenis belanja pegawai,  yaitu  mencapai  35–50%  dari  total  realisasi belanja  di  unit  Badan  Penelitian  dan  pengembangan Pertanian.  Penyebaran  varietas  hasil  pertanian  dan teknologi  yang  dihasilkan  relatif  sedikit  pada  tingkat usaha  tani.  Kurangnya  koordinasi  dan  penyebaran informasi  hasil  penelitian  dari  Badan  Penelitian  dan pengembangan  Pertanian  kepada  penyuluh  pertanian di  lapangan,  mengakibatkan output yang  dihasilkan belum  mampu  mendorong  peningkatan  produktivitas hasil pertanian maupun mengatasi permasalahan yang terjadi pada tingkat usaha tani. Pelimpahan wewenang bidang penyuluhan pertanian kepada pemerintah daerah diindikasikan  menjadi  penyebab  turunnya  kinerja penyuluhan  pertanian.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan pemerintah  daerah  kurang  memperhatikan  kegiatan penyuluhan pertanian.
Variabel  persentase  realisasi  anggaran  Kementerian Pertanian  untuk  program  pengadaan  prasarana  dan sarana  pertanian  terhadap  PDB  riil  sektor  pertanian (IA)  berpengaruh  positif,  tetapi  tidak  signifikan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan realisasi belanja Ditjen PSP pada tahun anggaran 2008 didominasi oleh jenis belanja bantuan sosial. Hasil data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran, sejak tahun 2008 sebesar 77,37–91,73% dari total anggaran belanja Ditjen PSP dialokasikan untuk jenis  belanja  bantuan  sosial.  Belanja  bantuan  sosial memiliki pengaruh positif dalam mendorong partisipasi langsung secara aktif dari petani, tetapi sering terjadi penyelewengan  dan  sarat  akan  kepentingan  politik sehingga dampak dari realisasi belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh Ditjen PSP terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian menjadi tidak optimal.
Variabel  persentase  realisasi  anggaran  subsidi  pupuk dan  benih  terhadap  PDB  rill  sektor  pertanian  (SA) memberikan  pengaruh  negatif,  tetapi  tidak  signifikan terhadap  pertumbuhan  PDB  sektor  pertanian.  Hal  ini disebabkan  oleh  permasalahan  yang  terkait  dengan pendistribusian  pupuk  dan  benih  bersubsidi.  Jumlah
pupuk bersubsidi belum mampu mencukupi kebutuhan kelompok  petani  sasaran  serta  keterlambatan  dalam pendistribusian  pupuk  dan  benih  bersubsidi.  Pupuk dan  benih  bersubsidi  baru  tersedia  setelah  musim tanam merupakan permasalahan utama pada kegiatan subsidi pupuk dan benih. Perkiraan kebutuhan jumlah dan jenis pupuk serta benih yang disusun pemerintah daerah  belum  akurat  sehingga  proyeksi  kebutuhan jumlah  dan  jenis  pupuk  serta  benih  untuk  masing- masing  daerah  belum  mampu  menggambarkan tingkat  kebutuhan  pupuk  dan  benih  bersubsidi  yang sebenarnya. Perbedaan harga antara pupuk dan benih bersubsidi serta pupuk dan benih non subsidi seringkali mengakibatkan penyalahgunaan dalam pendistribusian pupuk dan benih.
Variabel  persentase  realisasi  anggaran  Kementerian Pertanian  untuk  peningkatan  produksi,  produktivitas dan  mutu  komoditas  pertanian  terhadap  PPDB  riil sektor  pertanian  (KA)  berpengaruh  negatif  secara signifikan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Kondisi  ini  diindikasikan  karena  ketidaktepatan pengalokasian anggaran ke dalam output dan kegiatan yang mendorong terciptanya peningkatan produktivitas pertanian, serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.  Sejak  tahun  anggaran  2007,  porsi  belanja bantuan  sosial  pada  program  peningkatan  produksi, produktivitas,  dan  mutu  komoditas  pertanian  lebih dari  50%  total  realisasi  anggaran  untuk  program peningkatan  produksi,  produktivitas,  dan  mutu komoditas  pertanian.  Pemberian  belanja  bantuan sosial  di  sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  cara untuk  memfasilitasi  kelompok-kelompok  masyarakat pertanian agar mandiri dalam melaksanakan usaha tani dan diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi.

## Implikasi Manajerial
Implikasi  manajerial  yang  dirumuskan  berdasarkan penelitian ini ditujukan untuk Kementerian Pertanian, Kementerian  Keuangan,  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
1. Pihak Kementerian Pertanian
a.  Perlunya  peningkatan  kesadaran  dan  komitmen yang  tinggi  dari  seluruh  jajaran  di  Kementerian Pertanian  dalam  penerapan  sistem  PBK  melalui pemberian reward  and  punishment di  tingkat internal  Kementerian  Pertanian.  Selain  itu,  peran satuan pengendali intern pemerintah di Kementerian
Pertanian  perlu  dioptimalkan  untuk  mengurangi penyimpangan  teknis,  administrasi,  korupsi,  dan umpan  balik  pelasanaan  kegiatan  yang  sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif. b.  Perlunya peningkatan kapasitas aparatur perencana melalui  pendidikan,  pelatihan,  maupun  sosialisasi secara intensif terkait dengan penyusunan rencana kerja  dan  anggaran  yang  sesuai  dengan  konsep penganggaran terpadu, PBK, dan KPJM. c.  Perlunya  keterlibatan  aparat  pengawas  internal dalam  pelaksanaan review terhadap  dokumen RKA-K/L yang telah disusun oleh masing-masing satuan  kerja  di  lingkup  Kementerian  Pertanian sebelum  pelaksanaan  penelaahan  dokumen RKA-K/L  oleh  aparatur  penelaah  di  DJA  untuk meminimalkan  terjadinya  ketidaksesuaian  atas  isi dokumen  RKA-K/L  dan  memastikan  kelengkapan dokumen  pendukung  guna  meminimalkan  adanya tanda bintang/blokir.
d.  Perlunya  evaluasi  mekanisme  pengalokasian anggaran  ke  dalam  jenis  belanja  yang  mampu mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian.
e.  Anggaran pada badan penelitian dan pengembangan pertanian  yang  sebagian  besar  dialokasikan  untuk jenis  belanja  pegawai  perlu  dikaji  ulang,  agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk  kegiatan  penelitian.  Koordinasi  yang  baik dengan  unit  eselon  satu  maupun  satuan  kerja perangkat  daerah  terkait  dengan  penyebarluasan hasil pertanian juga diperlukan guna mengefektifkan implementasi  hasil-hasil  pertanian  hingga  tingkat usaha tani.
f.  Jenis  belanja  bantuan  sosial  yang  mendominasi alokasi  anggaran  pada  program  peningkatan produksi,  produktivitas  dan  mutu  komoditas pertanian  serta  program  peningkatan  prasarana dan  sarana  pertanian  perlu  dikaji  efektifitas pelaksanaannya  di  lapangan.  Penetapan  petani atau kelompok tani sasaran perlu dilakukan secara selektif dan transparan, tanpa intervensi dari pihak legislatif.
g.  Perlunya  perbaikan  manajemen  distribusi  dan sistem kelembagaan dalam subsidi pupuk dan benih unggul.
2. Pihak Kementerian Keuangan
a.  Perlunya  perubahan  paradigma  pada  aparatur penelaah  di  Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA). Untuk mencapai perubahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan  sistem  maupun  prosedur  penelaahan  di
DJA untuk meningkatkan fungsinya sebagai budget analys.
b.  Peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur penelaah melalui recruitment ,  pendidikan,  pelatihan,  dan sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  intensif  agar dokumen  penganggaran  yang  dihasilkan  sesuai dengan  konsep  penganggaran  terpadu,  PBK,  dan KPJM.
c.  Pembangunan  suatu  sistem  aplikasi  perencanaan dan  penganggaran  yang  terintegrasi  mulai  dari perencanaan  hingga  pelaksanaan  dan  pelaporan, diperlukan  untuk  meminimalisir  ketidaksesuaian dan  tindakan  penyimpangan  terhadap  pengelolaan keuangan negara. Saat ini, Kementerian Keuangan mulai  membangun  aplikasi  SPAN  dan  SAKTI yang  mengintegrasikan  berbagai  proses  bisnis perencanaan  dan  penganggaran  pada  instansi pemerintah.  Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  belum dapat digunakan oleh instansi pemerintah.
d.  Pengkajian  ulang  terhadap  peraturan  tentang pemberian reward  and  punishment bersama Bappenas  diperlukan  oleh  Kementerian  Negara/ Lembaga  hingga  satuan  kerja  di  bawahnya  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam mencapai target kinerjanya.
3.  Bagi  pihak  Badan    Perencanaan  Pembangunan Nasional
a.  Dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang baik, Bappenas perlu mengkaji penetapan  peraturan,  serta  pedoman  arsitektur dan  informasi  kinerja  dalam  kemudahan  proses perencanaan,  penganggaran,  serta  evaluasi  dan pengukuran kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
b.  Pengkajian  untuk  menyederhanakan  peraturan yang  terkait  dengan  kewajiban  pelaporan  hasil evaluasi kinerja K/L perlu dilakukan sehingga dapat digunakan  oleh  seluruh  instansi  pemerintah  yang berkepentingan.
c.  Pengkajian  secara  mendalam  terkait  dengan pembagian alokasi anggaran Kementerian Pertanian ke dalam masing-masing program kerja oleh Deputi Pendanaan dan Pembangunan juga perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa besarnya alokasi anggaran pada masing-masing program kerja telah  sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan  sehingga meminimalisir  terjadinya overbudget maupun underbudget yang dapat mengakibatkan inefisiensi maupun inefektivitas dalam penggunaan anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Seluruh  prinsip  dan  komponen  yang  menyusun konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja  dan  kerangka  pengeluaran  jangka  menengah telah  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pertanian dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran. Akan  tetapi,  terdapat  kesenjangan  parsial  dalam setiap  komponen  pembentuknya  yang  menyebabkan tujuan  dari  pelaksanaan  konsep  penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah belum tercapai.
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan bahwa  realisasi  belanja  Kementerian  Pertanian  untuk program  penelitian  dan  penyuluhan  pertanian  serta program  peningkatan  produksi  dan  produktivitas komoditas  pertanian,  secara  signifikan  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  PDB  sektor  pertanian. Realisasi belanja Kementerian Pertanian untuk program pengadaan prasarana dan sarana pertanian serta program subsidi pupuk dan benih tidak berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  PDB  sektor  pertanian.  Hal  ini disebabkan oleh penggunaan anggaran ke dalam jenis belanja  maupun  kegiatan  yang  kurang  tepat  dalam mendukung  peningkatan  kinerja  yang  diukur  dengan pertumbuhan  ekonomi  sektoral  serta  pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif di lapangan.

## Saran
Dalam    melengkapi    dan    memperbaiki    hasil penelitian  ini,  sebaiknya  pada  penelitian  selanjutnya memperhatikan  alokasi  anggaran  pemerintah  dalam bentuk  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi Umum (DAU), dan alokasi anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan program yang ada di Kementerian Pertanian. Penelitian selanjutnya  dapat  dikembangkan  untuk  mendalami pengaruh kebijakan fiskal pada kinerja masing-masing subsektor  pertanian.  Penelitian  mengenai  analisis implementasi  penganggaran  terpadu,  penganggaran berbasis  kinerja  dan  kerangka  pengeluaran  jangka menengah  dapat  disempurnakan  dengan  mengaitkan hasil  implementasi  konsep  reformasi  perencanaan dan  penganggaran  dengan  penerapan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  di Kementerian Pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Armas EB, Osario CG, Dodson BM, Abriningrum DE. 2012. Agriculture Public Spending and Growth in Indonesia [Policy Research Working Paper]. The  Wolrd  Bank  East  Asia  Region,  Poverty Reduction and Economic Management Unit. [Bappenas]  Badan    Perencanaan  Pembangunan Nasional.    2009. Pedoman  Evaluasi  Kinerja Pembangunan  Sektoral. Jakarta:  Kedeputian Evaluasi  Kinerja  Pembangunan  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bappenas,  Kemenkeu.  2009. Pedoman  Reformasi Perencanaan  dan  Penganggaran. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Data Strategis BPS.
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Curristine T, Bas M. 2007. Budgeting in Latin America: result of the 2006 OECD survey. OECD Journal on Budgeting 7(1):1–37.
Gujarati D. 1993. Ekonometrika Dasar. Alih Bahasa S.
Zain. Jakarta: Erlangga.
Mapfumo A, Mushunje A, dan Chidoko C. 2012. The impact  of  goverment  agricultural  expenditure on  economic  growth  in  Zimbabwe. Journal of  Economic  and  Sustainable  Development 3(10):19–28.
Osimo  D,  Kluzer  S,  Turk  M,  Nilsson  A.  2007. eGovernment  research  in  the  EU:  Overview Report.http://www.vinnova.se/upload/ epistorepdf/egovernmentresearchintheeu.pdf [23 Juli 2013]
Oyinbo O, Zakari A, Rekwot GZ. 2013. Agricultural budgetary  allocation  and  economic  growth in  Nigeria:  implications  for  agricultural transformation  in  Nigeria.  T he  Journal  of Sustainable Development 10(1):16–27.
Salunkhe  HA,  Deshmush  BB.  2012.  The  overview of  government  subsidies  to  agriculture  sector in  India. IOSR  Journal  of  Agriculture  and Veterinary Science 1(5):43–47.
Solahuddin S. 2009. Pertanian: Harapan Masa Depan Bangsa. Bogor: IPB Press.