Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 3 Maret 2018
IMPLEMENTASI

## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
AKAD MURABAHAH Alip Rahman
Unswagati Cirebon Email: aliprahman8@gmail.com

## Abstrak
Rekonstruksi  hukum  meliputi  tiga  dimensi  yaitu  substansi,  struktur  dan  kultu. Rekonstruksi  hukum  dilakukan  dengan  revitalisasi  hukum  dengan  memperhatikan aspek  menyeluruh  struktur  hukum  yang  ada.  Kondisi  ini  sebagai  bentuk  upaya dalam meningkatkan penegakan suatu hukum yang tujuannya berintikan keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan,  dimana  posisi  keadilan  harus  mampu  menjadi  yang pertama  dari  pada  suatu  kepastian  hukum  dan  kebermanfaatnnya.  Pelaksanaan akad  murabahah  saat  ini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  pelaku  ekonomi, kegiatan ini merupakan dari usaha ekonomi syariah atau perbankan syariah, yang secara  hukum  eksistensinya  telah  dipayungi  dengan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  yang  mengatur  seluruh  pelaksanaan  kegiatan  Lembaga  Keuangan Syariah/Perbankan  Syariah  yang  berlaku  Indonesia.Tujuan  dilaksanakanya penelitian ini ialah untuk memperoleh proses penyelesaian masalah atau sengketa terkait akad Murabahah. Pada kasus ini peneliti ini menggunakan jenis penelitian dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  hukum  utama  pada  penyelesaian  masalah mengenai  sengketa  murabahah  adalah  akad  serta  konsistensi  dalam  menjalankan akad  itu  sendiri.  Dalam  praktek  peradilan  penyelesaian  masalah  sengketa  dalam akad  murabahah  telah  sesuai/tidak  menyalahi  aturan,  hanya  saja  dalam  proses pelaksanaan akad tersebut diketahui atau tidak dengan kualitas pemahaman yang berbeda-beda,  maka  proses  perjanjian  itu  tidak  seutuhnya  diimplementasikan sesuai dengan kaidah dan norma hukum ekonomi islam.
Kata Kunci: Akad Murabahah, Sengketa

## Pendahuluan
Pendahuluan  Penegakan  hukum  ialah  salah  satu  tiang  utama  dalam  negara bahkan  yang  ditempatkan  sebagai  satu  bagian  tersendiri  dalam  norma  hukum.    Ek- sistensi  penegakan  hukum  mengakibatkan  setiap  sengketa  yang  ada  dapat  diselesaikan (Idrus  Abdullah,  2009:5),  baik  itu  sengketa  antar  sesama  warga,  antar  warga  negara dengan  lembaga/negara,  ataupun  negara  dengan  negara  lain,  dengan  demikian,  wajib hukumnya  untuk  dapat  menegakkan  hukum  sebagai  usaha  terwujudnya  hak-hak individu yang telah ada pada pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
Demikian  juga  dengan  proses  penyelesaian  permasalahan  adalah  juga  sebagai upaya  dalam  menegakkan  hukum  yang  tujuannya  adalah  untuk  memanifestasikan kepastian,  keadilan  hukum,  idealnya  tentu  harus  sejalan  dengan  UUD  1945  pasal  28 ayat  1.  Akad  Murabahah  ialah  istilah  yang  dipakai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha ekonomi  syariah  atau  perbankan  syariah,  yang  secara  hukum  eksistensinya  telah dipayungi dengan Undang-undang yang mengatur Perbankan Syariah.
Demikian pula kebijakan yang mengatur kewenangan penyelesaian permasalahan mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah/Bank Syariah dengan  yuridis  (landasan  hukumnya)  telah  diatur  menjadi  kebijakan  dari  Pengadilan Agama yang berlandaskan pada UU No 3 Tahun 2006 yaitu tentang amandemen UU No 7  Tahun  1989,  sebelum  adanya  keputusan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012  telah  terjadi  dualisme  norma  hukum  yang  mengatur  tentang kewenangan mengadili sengketa tentang perbankan syariah antara UU tentang peradilan Agama dan UU tentang Perbankan Syariah, namun setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi  tersebut  Pengadilan  Agama  secara  litigasi  dikuatkan  kewenangannya  untuk menyelesaikan sebuah sengketa tersebut.
Sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  kegiatan  usaha  pada  bidang  ekonomi  pada umumnya, perbankan syariah/ekonomi syariah belum mempunyai badan hukum secara ekslusif  dalam  bentuk  Undang-Undang,  baik  hukum  materil  ataupun  non  materil. Peraturan  yang  diterapkan  masih  mempunyai  keterkaitan  dengan  hukum  materil  yang mengacu  pada  KUH  Perdata,  KUH  Dagang,  Peraturan  Mahkamah  Agung  serta  fatwa dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Oleh  karena  itu  pembentukan  dasar  hukum  yang  mengatur  sebuah  perjanjian secara  umum  adalah  hukum  perdata,  sedang  dasar  hukum  pembentukan  mengenai perjanjian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  islam  adalah  hukum  islam  itu  sendiri, maka daripada itu sudah jelas akan menyebabkan sebuah masalah baru. Demikian pula yang  berkaitan  dengan  hukum  acaranya,  idealnya  Untuk  dijadikan  dasar  proses penyelesaiannya  adalah  hukum  acara  ekonomi  syariah,  namun  demikian  hukum  acara tersebut  belum  dibentuk.  Berikut  ini  Hukum  Acara  Perdata  yang  masih  dilaksanakan pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah:
a. HIR./R.Bg.;
b. R.V., WvK., B.W;
c. Hukum Acara Perdata;
d. Undang-Undang lainnya;
e. Yurisprudensi,  terutama  tentang  putusan  Pengadilan  Niaga  dan  lainnya  yang berkaitan;
f. Peraturan  Bank  Indonesia  dan  atau  Peraturan  OJK  dan  Surat  Edaran/Peraturan Mahkamah  Agung  yang  berkaitan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor: 7/35/PBI/2005  menjelaskan  bahwa  sebagai  suatu  sengketa  keperdataan,  maka dalam  mangatasi  perkara  permasalahan  ekonomi  syari'ah,  sumber  hukum utamanya  adalah  perjanjian,  sedangkan  yang  lain  adalah  sebagai  tambahan dalam hukum.
Oleh  sebab  itu  hakim  harus  menguasai  dan  mengetahui  betul  apakah  pelaksanaan akad  itu  sudah  memenuhi  syarat  sahnya  pelaksanaan  suatu  akad.  Hakim  juga  harus menganalisis apakah suatu perjanjian itu terdapat unsur yang merugikan dan tidak boleh dilakukan  oleh  syariah  Islam  seperti  melaksanakan  kegiatan  riba  dengan  segala bentuknya,  gharar  atau  tipu  daya,  maisir  atau  spekulatif,  dulm  atau  ketidak  adilan (Abdul Manan, 2010:9).
Apabila beberapa unsur yang telah disebutkan di atas terdapat dalam akad perjanjian yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  hakim  dapat  merekonstruksi  dengan menyimpangi dari isi akad perjanjian itu. Menurut pasal 1244, 1245, dan 1246 KUHP, jika  terdapat  pihak  yang  melakukan  ingkar  janji  (wanprestasi)  yaitu  perbuatan melanggar hukum, maka pihak yang sudah dirugikan boleh menuntut ganti rugi berupa ganti rugi biaya, bunga dan pemulihan prestasi.
Dalam  konsepsi  praktisi  hukum  pada  khususnya,  mereka  mengonsepsikan  dengan membedakan tujuan hukum acara perdata dan tujuan hukum acara pidana, hukum acara perdata  tujuannya  adalah  untuk  mencari  kebenaran/keadilan  formal,  yakni  kebenaran yang  didasarkan  atau  mencukupkan  pada  bukti  formal,  sedang  hukum  acara  pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, konsepsi ini apabila dihubungkan dengan ketentuan  pasal  28  D  (1)  UUD  1945  seperti  telah  disebutkan  diatas  maka  seyogyanya sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  karena  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh kedua  bidang  hukum  tersebut  tidak  kurang  berat  resikonya,  bisa  saja  dalam  hukum
perdatapun hak seseorang untuk memiliki harta bendanya menjadi hilang yang berakibat seseorang susah melanjutkan kehidupannya.
Akad  murabahah  dan  segala  norma  hukum  yang  menyertainya,  oleh  Ibnu  Rusyd didefinisikan  sebagaijual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan yang  disepakati  (Syafii,  2001:101).  Dari  kasus  penyelesaian  akad  murabahah  yang pernah penulis telusuri belum ada pihak nasabah baik yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat  ataupun  Tergugat  yang  memenangkan  perkaranya,  untuk  contoh  dan  yang menjadi  bagian  pembahasan  karya  tulis  ini  adalah  putusan  Pengadilan  Agama  Kota Cirebon yang diputus Desember 2017 dimana pihak Bank adalah Tergugat dan Nasabah sebagai  Penggugat  dan  dimenangkan  oleh  pihak  Tergugat  (dalam  contoh  kasus  ini adalah Bank).
Ini  menggambarkan  bahwa  cukup  berat  resiko  hukum  yang  harus  ditanggung, menurut  asumsi  penulis  sebagai  akibat  konsepsi  hukum  perdata  yang  bertujuan  lebih condong  untuk  mencari/mewujudkan  kebenaran  formal/keadilan  formal.  Berdasar paparan diatas, maka agar hak dan perlindungan terhadap harta benda itu terjamin maka dalam proses penyelesaian sengketapun memerlukan kebenaran/keadilan material, atau dengan  kata  lain  tidak  hanya  mencukupkan  atau  mementingkan  dengan  mendasarkan pada kebenaran formal sebagaimana yang selama ini dipegangi.
Untuk  kepastian  hukum,  sebagaimana  telah  disinggung  diatas,  bahwa  kepastian hukum  adalah  termasuk  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  dan  kepastian  hukum  yang dimaksud  apabila  dikorelasikan  dengan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  pasal  28  D  (1) UUD  1945  adalah  kepastian  hukum  yang  adil,  yang  maknanya  bahwa  keadilan  itu merupakan  rokh  yang  harus  ada  dalam  suatu  kepastian  hukum  .  Jadi  kepastian  hukum yang diidealkan bukan hanya kepastian hukum semata tapi yang memuat rasa keadilan.
Dan  apabila  dikaitkan  dengan  proses  penyelesaian  sengketa  maka  kata  kepastian hukum  dimaksud  berkonotasi  kepada  tuntutan  adanya  ketentuan  yang  mengatur  tata cara (proses penyelesaian) yang tiada lain adalah peraturan hukum itu sendiri, dan kata yang  adil  berkonotasi  kepada  substansi  yang  diatur  oleh  peraturan  hukum  tersebut, makna  kepastian  hukum  lebih  bersifat  prosedural  dan  makna  keadilan  lebih  bersifat substansial.
Meskipun  konsepsi  para  ahli  dibidang  hukum  yang  selama  ini  berpegang  pada konsep  bahwa  kebenaran  yang  dicari  dalam  hukum  perdata  adalah  kebenaran  formil,
namun  apabila  substansinya  menimbulkan  rasa  ketidakadilan,  maka  sudah  pasti  hal tersebut  tidak  dapat  dipertahankan.  Dan  hakim  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman berdasarkan  pasal  10  (1)  UU  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  No.  48  Tahun  2009,  jo. Pasal 56 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 (2) Perma No. 2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  syariah,  telah  diberi  kewenangan dan tanggung jawab untuk menulusuri lebihlanjut hukum sebagai jaminan putusan agar adil  dan  benar.  Dan  hal ini  dijamin  UUD  1945  pasal  28  D ayat (1)  sebagaimana  telah penulis  paparkan  diatas,  disamping  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  No.  3136 K/Pdt/1983  tanggal  06  Maret  1985  menggariskan  suatu  kaidah  tidak  dilarangnya Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Dalam hubungan inilah hukum  yang  diantaranya  berfungsi  memberi  perlindungan  pada  manusia/masyarakat yang  harus  tegak  dan  ditegakan,  dalam  pelaksanaannya  bisa  tidak  berjalan,  dan  oleh karenan itu harus ditegakan, oleh karena itulah dibutuhkan peranata sosial berupa aturan hukum.
Hukum melalui peradilan akan memberikan perlindungan hak, sehingga merupakan suatu kebutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan peradilan diperlukan untuk menyelesaikan  sengketa  diantara  warganya  (Wildan,  2013:2).  Disebutkan  dalam  UUD 1945 pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia,  berdasarkan  pasal  49  UU  Nomor  7  Tahun  1989  memiliki  tugas  pokok menerima, memutus, menyelesaikan dan mengadili kasus yang diajukan kepadanya, dan berdasarkan  pasal  11  UU  tersebut  bahwa  hakim  adalah  pejabat  yang  melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif  berasaskan  pada  latar  belakang  yang  komprehensif,  penelitian  ini  objek penelitiannya  adalah  manusia  itu  sendiri  dan  menganalisis  data  dengan  cara  induktif, lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil  serta  hasil  penelitian  yang  dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian (Sugiono, 2009: 45) .
Data yang digunakan pada tulisan ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber dari penelitian lapangan yaitu data mengenai gambaran  Perbankan  Sya’riah  mengenai  Rekonstruksi  Proses  Penyelesaian  Sengketa
Dalam  Akad Murabahah yang  berbasis  keadilan.  Sedangkan  data  sekunder  adalah berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dibidang  hukum  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier, yaitu:
a. Bahan hukum primer, Data bahan hukum ini didapatkan dari penelusuran penelitian di  lapangan,  yaitu  dari  hasil  pemeriksaan  terhadap  para  pihak  dalam  persidangan atau  narasumber  sebagai  ketua  majelis  yang  menangani  perkara  tersebut  di Pengadilan Agama.
b. Bahan Hukum Sekunder, untuk  mengumpulkan data ini di butuhkan literatur yang merupakan  data  mentah  yang  diklasifikasikan  sebagai  data  sekunder,  yang diantaranya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
c. Bahan  Hukum  tersier,  yakni  bahan  tambahan  yang  membantu  memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus  Inggris  Indonesia,  Kamus  Hukum  dan  Kamus  ensiklopedia Hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyelesaian sengketa Akad Murabahah Dalam Praktek Peradilan
Penyelesaian  permasalahan  melalui  peradilan  berarti  menyelesaikan  sebuah sengketa  secara  litigasi.  Sengketa  yang  diperiksa  melalui  jalur  tersebut  akan  diperiksa dan  diputuskan  oleh  Pengadilan.  Dalam  melakukan  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga litigasi, hakim yang bertugas harus cermat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.  Setelah  memasuki  tahap  persidangan  maka  yang  pertama  harus  dilalui  oleh hakim  adalah  melakukanupaya  perdamaian  sebagaimana  ketentuan  pasal  130  HIR/145 RBg. jo.ketentuan pasal. UU TentangKekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009.
Upaya  perdamaian  juga  ditempuh  dengan  keharusan  untuk  saling  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  memilih  mediatornya  dalam  upaya  menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat yang dituangkan pada Peraturan MA No 1 Tahun 2008  dan  telah  diperbaharui  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Proses Mediasi  di  Pengadilan.  Jika  upaya  perdamaian/mediasi  yang  dilakukan  berhasil  maka gugatan dicabut atau dibuat suatu akta dalam bentuk akta perdamaian.Jika perdamaian tidak berhasil dilanjutkan pada tahap persidangan berikutnya yang meliputi pembacaan
gugatan,  jawab  menjawab  (eksepsi,  rekonvensi),  pembuktian,  kesimpulan  para  pihak, musyawarah majelis hakim dan putusan hakim/Pengadilan.
Ketika  gugatan  selesai  dibacakan,  Penggugat  diberikan  hak  untuk  meneliti kembali materi dalil gugat dan tuntutannya apakah sudah benar dan lengkap (termasuk upaya  menjamin  hak),  sebab  hal-hal  yang  tercantum  dalam  gugatan  dan  tuntutan  itu yang  menjadi  landasan  dan  obyek  pemeriksaan.  Setelah  gugatan  selesai  diperiksa, Tergugat diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan mengajukan kepentingannya kepada Penggugat melalui jawaban yang dikemukakan melalui majelis hakim  dalam  persidangan,  termasuk  didalamnya  mengajukan  eksepsi  dan  gugat balik/rekonpensi.
Dalam  tahapan  berikutnya  Penggugat  diberikan  kesempatan  untuk  kembali menegaskan  tentang  gugatannya  yang  disangkal  oleh  Tergugat  dan  mempertahankan diri  sangkalan  Tergugat  dalam  bentuk  replik.  Dan  diberi  kesempatan  kembali  untuk menegaskan  jawaban  yang  disangkal  oleh  Penggugat  dalam  bentuk  duplik,  sehingga majelis  hakim  memandang  cukup  atas  replik  dan  dupli  tersebut.  Dengan  selesainya jawab  menjawab dan  replik Duplik,  majelis hakim akan  melanjutkan kedalam tahapan pembuktian. Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang setara untuk mengajukan bukti-bukti.  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  283  HIR  jo.  pasal  1865  BW  menyatakan  siapa mendalilkan  sesuatu  Apabila  pemeriksaan  bukti-bukti  selesai,  kepada  Penggugat  dan Tergugat  masing-masing  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  pendapat  akhir  dalam bentuk  kesimpulan.Sebagai  akhir  dari  pemeriksaan  terhadap  sengketa  yang  terjadi antara  Penggugat  dan  Tergugat,  majelis  hakim  selanjutnya  bermusyawarah  dan  hasil dari musyawarah tersebut akan dituangkan dalam suatu putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

## Kompetensi Sengketa Akad Mudarabah
Menurut  pasal  49  pada  huruf  (i)  UU   Nomor   3  tahun  2006,  yang  pasal  dan isinya  tidak  diubah  dalam  UU  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa tugas Agama mempunyai tugas dan  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  kasus  antara  orang- orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah. Dan penjelasan dalam pasal
49,  dinyatakan  bahwa  yang  diartikan  dengan  ekonomi  syariah  adalah  kegiatan  yang dilakukan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi:
1. Lembaga Bank Syari’ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksa Dana Syari’ah
6. Surat berharga dan Obligasi Syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah
11. Bisnis Syari’ah.
Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi islam/syariah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah,  selanjutnya  pada  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan:”yang  diartikan  dengan diantara  orang-orang  yang  memeluk  agama  islam”  yaitu  termasuk  orang  yang  dengan sendirinya menundukkan diri dengan penuh sukarela kepada hukum islam tentang hal- hal yang menjadi kewenangan pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”
Konteks  dari  isi  pasal  49  tersebut  adalah  bahwa  nasabah  lembaga  keuangan syariah  dan  konvensional  yang  membuka  unit  usaha  dengan  sendirinya  terikat  dengan ketentuan ekonomi syariah baik dalam implementasi akad maupun sengketanya. Dalam hal  ini tentunya  termasuk  penyelesaian sengketa dalam akad  murabahah. Selain dalam hal  kewenangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  juga mengawasi  dan  mengatur  mengenai  kompetensi absolute (kewenangan  mutlak) Pengadilan  Agama.  Oleh  sebab  itu,  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak berdasarkan prinsip syariah tidak bisa diadili di pengadilan lain.
Oleh  karena  ituapa  yang  telah  penulis  deskripsikan  pada  uraian  diatas  dilihat dari  segi  kompetensiabsolut  Pengadilan,maka  pertimbangan  majelis  hakim  dalam eksepsi  kewenangan  mengadili  adalah  sudah  tepat  bahwa  hal-hal  yang  berhubungan dengan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  termasuk  obyek  sengketa  dalam  kasus yang  penulis  angkat  diatas,  yaitu  berupa  barang  tidak  bergerak  milik  Penggugat  yang
dibebani hak tanggungan berkaitan dengan utang Penggugat kepada Tergugat I selama itu  terkait  dengan  akad  pembiayaan  ekonomi  syariah  (dalam  hal  ini  adalah  akad pembiayaan  murabahah  nomor  016/MRBH-PMLG/10/13)  tanggal  31  Oktober  2013 penyelesaiannya adalah termasuk kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama.

## Hubungan Hukum Para Pihak Sebagai Legal Standing
Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada dasarnya segala transaksi antara bank syariah  dengan  nasabah,  terutama  yang  berbentuk  fasilitas  pembiayaan  selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian/perikatan.Dari perikatan atau akad antara Bank dan Nasabah timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing.  Hak salah  satu  pihak  merupakan  kewajiban  pihak  lain  yang  harus  dipenuhi.  Sehingga  hak dan  kewajiban  para  pihak  merupakan  satu  siklus  yang  tidak  terputus  sampai terwujudnya  tujuan  perikatan.Namun  dalam  kenyataannya  seperti  kasus  yang  penulis bahas  perikatan/akad  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  disebabkan salah  satu  pihak  (dalam  hal  ini  nasabah)  tidak  memenuhi  prestasinya  sebagaimana  isi akad.
Sebagai  pihak  yang  haknya  merasa  dilanggar  oleh  pihak  lain  dan  akan mengajukan  tuntutan  maka  hubungan  hukum  (dalam  bentuk  akad  pembiayaan murabahah)  inilah  yang  dijadikan  dasar  hukum  sebagai  alas  hak  (legal  standing).Oleh karena  itumajelis  hakim  dalam  mempertimbangkan  eksepsi  Tergugat  dalam hubungannya dengan kedudukan hukum para pihak dalam kasus yang diuraikan diatas dilihat dari hukum acara yang berlaku dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat menurut hemat penulis adalah sudah tepat, karena Penggugat mempunyai kepentingan  hukum  yang  menurut  anggapan  Penggugat  telah  dilanggar  oleh  para Tergugat, antara lain pihak Bank /Tergugat telah melakukan pelelangan terhadap barang tanggungan,  dengan  alasan  untuk  memberikan  perlindunganhak  bagi  Bank  dengan tujuan  agar  Bank  mendapatkan  jaminan  pelunasan  pembayaran  atas  pembiayaan murabahah  yang  telah  disediakannya  danseharusnya  dilunasi  dengan  cara  angsur  oleh nasabah/Penggugat namun dalam kenyataannya nasabah/Penggugat inkar janji.

## Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan
Dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat  pada  angka  2  (dua)  yang  berbunyi“mohon  agar  majelis  hakim  berkenan memutuskan  dengan  menyatakan  bahwa  akad  yang  ditandatangani  oleh  Penggugat
dengan  Tergugat  I  adalah  sah  secara  hukum”.Dan  setelah  mempertimbangkannya majelis  hakim  mengabulkan  tuntutan  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa  akad  yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum.
Menurut  analisa  penulis  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  tidak  ada masalah mengenai keabsahan akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, mereka sama-sama mengakui telah terjadi akad pembiayaan murabahah yang  sah,  oleh  karena  itu  tidak  ada  dasar  hukum  bagi  Penggugat  untuk  mengajukan gugatan terkait keabsahan akad tersebut. Dalam istilah hukum perdata ada istilah yang dikenal  dengan  “geen  belang  geen  actie”  (tidak  ada  sengketa  tidak  ada  perkara)  dan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4K/Sip/1957 tanggal  13  Desember  1958  menyatakan  bahwa  “syarat  mutlak  untuk  menuntut seseorang  didepan  pengadilan  adalah  adanya  perselisihan  hukum  antara  kedua  belah pihak”.
Dari  uraian  diatas,  menurut  hemat  penulis  tuntutan  Penggugat  tersebut  oleh karena  tidak  ada  dasar  hukumnya  maka  selayaknya  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.Terhadap  tuntutan  Penggugat  angka  3  (tiga)  yaitu  agar  majelis  hakim menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  yang  tidak  mau  menerima  pembayaran  pelunasan utang dari Penggugat adalah haram dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,  majelis  hakim  setelah  mempertimbangkannya  mengambil  kesimpulan  bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.Menurut hemat penulis bahwa oleh karena menurut bukti T. III-12  pengumuman  lelang  itu  dilaksanakan  tanggal  17  September  2014  sedang Penggugat  bermaksud  membayar  pelunasan  utangnya  tersebut  dilakukan  pada  tanggal 15  Oktober  2014  maka  kesempatan  Penggugat  untuk  melunasi  hutangnya  kepada Tergugat  I  telah  melewati  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang,  hal  ini sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 20 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996  yang  mengatur  Tentang  pelaksanaan  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  dan  juga Benda-Benda Yang terdapat kaitannya Dengan Tanah yang menyatakan bahwa “Untuk menghindarkan  dari  pelelangan  objek  atas  hak  tanggungan,  pelunasan  hutang  boleh dilakukan sebelum hasil pengumuman lelang dikeluarkan.
Dari  uraian  diatas,  menurut  analisa  peneliti  bahwa  tuntutan  Penggugat  tersebut tidak berdasarkan hukum karena upaya pelunasan tersebut telah lewat waktu, dan oleh
karenanya tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.  Dalam  mempertimbangkan  petitum  4  (empat),  yaitu  agar  majelis  hakim menyatakan  perbuatan  Tergugat  I  yang  menyerahkan  harga  limit  kepada  Tergugat  III yang tidak mengindahkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PL.06/2010 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  adalah  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  Sebagaimana  telah  diamandemen  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor.106/PMK.06/2013. majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat tidakada yang mendukung dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu dinyatakan isi gugatan Penggugat point 4 (empat) tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.
Pertimbangan  demikian  menurut  analisa  penulis  telah  tepat  karena  telah  sesuai dengan  aturan  ketentuan  hukum  pembuktian  yang  berlaku.  Hasil  dari  pertimbangan hukum yang di putuskan oleh majelis hakim terhadap petitum Penggugat angka 5, 6, 7, 8, 9 dan10, yang bunyi lengkap petitumnya adalah :
1. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  pelunasan  utang  kepada  Tergugat  I dengan perincian :
a. Utang pokok sebesar Rp. 53.150.000,-
b. Biaya lelang sebesar Rp. 2.000.000,-
c. Menghukum Penggugat agar membayar pengganti kerugian pajak lelang kepada Tergugat I Rp. 70.000.000,- X 5 % = Rp. 3.500.000,-
2. Menghukum  Tergugat  I  untuk  menerima  Pelunasan  utang  dari  Penggugat  dengan perincian.
a. Utang pokok sebesar sebesar Rp. 53.150.000,-
b. Biaya lelang sebesar Rp. 2.000.000,-
c. Membayar  pengganti  kerugian  pajak  lelang  sebesar  Rp.  70.000.000,-  X  5  %  = Rp. 3.500.000,-
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor. 2706 atas nama RIWAYATI(sebagai objek perkara) kepada Penggugat.
4. Menghukum  Penggugat  untuk  mengembalikan  uang  milik  Tergugat  IV  sebesar dengan perincian :
a. Pengembalian uang lelang sebesar Rp. 70.000.000,-
b. Pengembalian pajak lelang 70.000.000,- X 5 % = Rp. 3.500.000,-
c. Menyatakan  bahwa  risalah  lelang  yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  III  tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
Menurut  analisa  penulis  bahwa  pertimbangan  hakim  tersebut  titik  pokoknya adalah  terletak  pada  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  ketika  majelis  hakim melakukan  pertimbangan  atas  petitum  point  10  (mengenai  tuntutan  Penggugat  yang memohon  agar  majelis  hakim  Menyatakan  bahwa  risalah  lelang  yang  diterbitkan  oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).
Dan  pertimbangan  majelis  hakim  terhadap  point  10  tersebut  menurut  analisa penulis  telah  sesuai  dengan  hukum  pembuktian  yang  berlaku,  dimana  para  Tergugat telah  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya  (pelaksanaan  lelang  telah  dilaksanakan sesuai prosedur hukum menurut Undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat) dan oleh karenanya petitum 10 Penggugat tersebut harus ditolak, hal ini telah  penulis  uraikan  ketika  majelis  hakim  mempertimbangkan  pokok  perkara.  Dan dengan  ditolaknya  petitum  10  Penggugat,  maka  konsekwensi  yuridisnya  petitum gugatan Penggugat point 5, 6, 7, 8, dan 9, harus ditolak.
Menurut  analisa  penulis  sebenarnya  majelis  hakim  dalam  mempertimbangkan nilai limit pelelangan obyek hak tanggungan dapat menambahkan pertimbangan dengan memperhatikan  pasal  35  ayat  (6)  Permenkeu  Nomor  93/PMK.06/2010  yang  diganti dengan  Permenkeu  Nomor  106/PMK.06/2013,  bahwa  dalam  hal  lelang  eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan nilai limit paling sedikit Rp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah),  nilai  limit  harus  ditetapkan  oleh  Penjual berdasarkan  hasil  penilaian  dari  penilai,  dan  dalam  perkara  yang  penulis  teliti,  oleh karena  nilai  limit  obyek  hak  tanggungan  yang  dilelang  tersebut  nilai  limitnya dibawahRp  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah),  maka  pihak  penjual  dapat menentukan  nilai  limitnya  berdasarkan  pasal  36  ayat  (3)  Permenkeu  Nomor 93/PMK.6/2010  yang  menentkan  bahwa  “Penaksir/Tim  Penaksir  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  pihak  yang  berasal  dari  instansi  atau perusahaan  Penjual,  yang  melakukan  penaksiran  berdasarkan  metoda  yang  dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.
Dan  dalam  perkara  yang  penulis  teliti  ini  penentuan  nilai  limit  obyek  sengketa hak  tanggungannya  adalah  sebesar  Rp  68.750.000,-  (enam  puluh  delapan  juta  tujuh ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  sesuai  dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor
1270/APHT/PTRK/XI/2013,  tanggal  29  Nopember  2013  yang  dibuat  oleh Nasabah/Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan dengan Tergugat I (Bank Syariah) sebagai  pemegang  hak  tanggungan.  Dengan  demikian  penentuan  nilai  tersebut  tidak melanggar  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Terhadap  pertimbangan  majelis hakim  atas  petitum  Penggugat  Nomor  11  yang  memohon  agar  majelis  hakim memerintahkan  Tergugat  V  tunduk  dan  taat  pada  putusan  ini  (Pengadilan  yang memutus),  dimana  tuntutannya  ditolak  dengan  pertimbangan  sebagai  tuntutan  yang tidak perlu karena dalam sebuah persengketaan yang diajukan kepada Pengadilan, baik kalah  atau  menang  para  pihak  harus  tunduk  dan  taat  kepada  putusan  Pengadilan, menurut analisa penulis seharusnya tuntutan tersebut bukan ditolak, namun dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tuntutan gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum.
Sehubungan  dengan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  terhadap  tuntutan Penggugat  Nomor  12  agar  majelis  hakim  menyatakan  sah  dan  berharga  Sita  Jaminan (CB) terhadap obyek perkara, dimana majelis hakim telah mempertimbangkansebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  dan  ternyata  dalam pembuktiannya  Penggugat  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  adanya  indikasi  obyektif tentang  adanya  daya  upaya  Tergugat  untuk  menghilangkan  barang  guna  menghindari gugatan, sehinggamajelis memutus melalui amarnya menolak permohonan sita jaminan (conservatoir  Beslag)  Penggugat.  Menurut  penulis  apa  yang  dipertimbangkan  majelis tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Demikian pula pertimbangan hukum majelis hakim sehubungan dengan tuntutan Penggugat  point  13  mengenai  pembebanan  biaya  yang  terjadi  kepada  perkara  agar dibebankan  pada  Tergugat  I,  telah  dipertimbangkan  sesuai  perundangan  yang  berlaku, sehingga  tuntutan  Penggugat  tersebut  ditolak  dan  pihak  yang  kalah  (dalam  hal  ini adalah Penggugat) diberikan  hukuman harus membayar  segala biaya  yang keluar pada saat oleh sang perkara

## Kesimpulan
1. Sumber  hukum  utama  yang  dirujuk  untuk  dapat  menyelesaiakan  permasalahan kegiatan  akad  murabahah  adalah  akad  (perjanjian)  serta  konsistensi  dalam menjalankan  akad  (perjanjian  )  itu  sendiri.  Dalam  praktek  peradilan  penyelesaian
masalah dalam sengketa akad murabahah telah sesuai/tidak menyalahi aturan, hanya saja  dalam  proses  pelaksanaan  akad  tersebut  disadari  atau  tidak  disadari  dengan kualitas pemahaman yang berbeda-beda, maka proses perjanjian itu tidak seutuhnya berjalan sesuai dengan kaidah dan hukum ekonomi islam.
2. Meskipun aturan perundangan tentang hukum ekonomi syar'ah dan hukum acaranya belum  ada,  namun  hakim  dengan  otoritas/kewenangan  yang  dimiliki  bertanggung jawab  besar  untuk  menerapkan  hukum  yang  berintikan  keadilan  substansialdan dengan  dasar  nilai-nilai  ekonomi  islam  menjamin  terwujudnya  penyelesaian masalah sengketa akad murabahah secara adil.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Manan. Beberapa  Masalah  Hukum  dalam  Praktek  Hukum  Ekonomi  Syariah , Pusat Kajian  Kebijakan Hukum dan ekonomi, Surakarta.
Idrus  Abdullah. “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Luar  Pengadilan  Antar  Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)”. Jurnal Yustitia. 77 Mei-Agustus 2009. Surakarta: FH UNS.
M. Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani. 2001.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor:  7/35/PBI/2005  Pasal  36  tentang Bank  Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan PrinsipSyariah.

## Peratuaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Proses  Mediasi  di Pengadilan
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2009.
Wildan  Suyuti.  Rechtunding  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara.  Semarang:  Unissula. 2013.