## PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK: DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

## Galih Candra Saputra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, galihcans89@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan publik  berbasis  elektronik  dalam perspektif  Undang-Undang  No. 25  Tahun 2009  tentang Pelayanan  Publik.  Peralihan  dari  layanan  tradisional  ke  layanan  publik  elektronik  didorong  oleh kebutuhan  akan  efisiensi,  transparansi,  dan  aksesibilitas  dalam  penyampaian  layanan  pemerintah. Transisi  ini  penting  untuk  meningkatkan  kepuasan  dan  kepercayaan  publik  terhadap  institusi pemerintah. Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun  2009,  menyoroti  ketentuannya  dan  kewajiban  yang  diberikannya  kepada  entitas  pemerintah untuk  mengadopsi  sistem  elektronik.  Selain  itu,  dibahas  manfaat  dan  tantangan  dalam  penerapan pelayanan  publik  elektronik,  termasuk  kendala  teknologi,  infrastruktur,  dan  sumber  daya  manusia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun pelayanan publik berbasis elektronik dapat secara signifikan meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi  layanan,  diperlukan  peningkatan  berkelanjutan  dalam infrastruktur,  dukungan  regulasi,  dan  pengembangan  kapasitas  untuk  sepenuhnya  mewujudkan potensinya. Makalah ini menyimpulkan dengan merekomendasikan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut  dan  memastikan  penerapan  pelayanan  publik  elektronik  yang  efektif,  sehingga  mendorong lingkungan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

## Kata Kunci: Pelayanan, Peraturan, Negara

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat  telah  membawa perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu langkah strategis dalam upaya ini adalah penerapan pelayanan publik berbasis elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  UU  ini  menjadi  landasan penting bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam UU ini, pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Penyelenggara  pelayanan  publik  dapat meliputi  institusi pemerintah,  badan  usaha  milik  negara/daerah,  lembaga  independen  yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik. 1
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Kemenkominfo.
Dengan  adanya  dorongan  global  menuju  digitalisasi,  pelayanan  publik  berbasis elektronik (e-government) telah menjadi agenda utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pelayanan publik berbasis elektronik tidak hanya mencakup penyediaan informasi dan layanan melalui internet, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses internal pemerintahan, memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pemerintahan.
Pelayanan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meminimalisir praktik  korupsi,  dan  mempercepat  waktu  respons  dalam  pemberian  layanan  kepada masyarakat.  Implementasi  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  di  Indonesia  diatur  dalam beberapa regulasi yang mendukung UU No. 25 Tahun 2009. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE), yang menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem dan data antar instansi pemerintah untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik.  SPBE  mendorong  seluruh instansi pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi,  memanfaatkan  teknologi cloud  computing ,  big  data,  dan  artificial  intelligence dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Meskipun potensi manfaat dari pelayanan publik berbasis elektronik sangat besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan tersebut antara lain terkait dengan infrastruktur teknologi yang belum merata di  seluruh  wilayah  Indonesia,  keterbatasan  anggaran,  serta  kesiapan  sumber  daya  manusia dalam  mengoperasikan  dan  memelihara  sistem  berbasis  elektronik.  Selain  itu,  resistensi terhadap  perubahan  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  teknologi  digital  juga menjadi hambatan dalam implementasi pelayanan publik berbasis elektronik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  pusat  dan daerah, serta kerjasama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, meningkatkan kapasitas dan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  serta  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  mengenai  pentingnya  pelayanan  publik  berbasis  elektronik.  Dengan  langkah- langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin meningkat, sesuai dengan  semangat  UU  No.  25  Tahun  2009  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi seluruh warga negara dan penduduk. 2

## PEMBAHASAN
A.  Meningkatkan  aksesibilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelayanan  publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat  telah  membawa perubahan signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Pemerintah  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  Indonesia,  terus  berusaha  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu langkah strategis dalam upaya ini adalah penerapan pelayanan publik berbasis elektronik, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan
2 Kementerian Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2019).  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Jakarta: Kemendagri.
kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini menjadi landasan  penting  bagi  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  yang  profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin hak setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas. Dalam UU ini, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Penyelenggara  pelayanan  publik  dapat meliputi  institusi  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara/daerah,  lembaga  independen  yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik. 3
Dengan  adanya  dorongan  global  menuju  digitalisasi,  pelayanan  publik  berbasis elektronik (e-government) telah menjadi agenda utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pelayanan publik berbasis elektronik tidak hanya mencakup penyediaan informasi dan layanan melalui internet, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses internal pemerintahan, memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pemerintahan.
Pelayanan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meminimalisir praktik  korupsi,  dan  mempercepat  waktu  respons  dalam  pemberian  layanan  kepada masyarakat.  Implementasi  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  di  Indonesia  diatur  dalam beberapa regulasi yang mendukung UU No. 25 Tahun 2009. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE), yang menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem dan data antar instansi pemerintah untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik.  SPBE  mendorong  seluruh instansi pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi,  memanfaatkan  teknologi  cloud  computing,  big  data,  dan  artificial  intelligence dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun potensi manfaat dari pelayanan publik berbasis elektronik sangat besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan tersebut antara lain terkait dengan infrastruktur teknologi yang belum merata di  seluruh  wilayah  Indonesia,  keterbatasan  anggaran,  serta  kesiapan  sumber  daya  manusia dalam  mengoperasikan  dan  memelihara  sistem  berbasis  elektronik.  Selain  itu,  resistensi terhadap  perubahan  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  teknologi  digital  juga menjadi hambatan dalam implementasi pelayanan publik berbasis elektronik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  pusat  dan daerah, serta kerjasama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta melakukan sosialisasi dan edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  pelayanan  publik  berbasis  elektronik. Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan  pelayanan  publik  di  Indonesia  dapat  semakin
3 Rukmana, D, E-Government: Implementasi dan Tantangan di Indonesia . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
meningkat, sesuai dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga negara dan penduduk. 4
Pelayanan  publik  berbasis  elektronik  memiliki  tujuan  utama  untuk  meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Salah satu tujuan  penting  dari  implementasi  sistem  ini  adalah  untuk  mempercepat  proses  pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan memangkas waktu tunggu yang sering kali menjadi keluhan  masyarakat  dalam  memperoleh  layanan  publik.  Dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dan komunikasi, proses administratif yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara  langsung.  Selain  itu,  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  juga  bertujuan  untuk meningkatkan transparansi  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan layanan  publik.  Dalam sistem  tradisional,  sering  kali  terjadi  ketidakjelasan  dalam  proses  layanan  dan  penggunaan anggaran yang bisa menimbulkan kecurigaan dan praktik korupsi.
Melalui sistem elektronik, setiap tahapan proses dapat dilacak dan dipantau dengan lebih mudah,  sehingga  meminimalisir  peluang  untuk  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dan korupsi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan  institusi  publik.  Tujuan  lain  dari  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  adalah  untuk memperluas akses layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan adanya layanan yang dapat diakses secara online, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor pemerintahan yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini sangat relevan di Indonesia, mengingat kondisi geografis yang sangat beragam dan luas. Dengan akses yang lebih mudah dan merata, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan publik yang sama tanpa diskriminasi.
Pelayanan  publik  berbasis  elektronik  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pemerintahan.  Dengan  adanya  platform  digital,  masyarakat  dapat lebih mudah memberikan  masukan,  keluhan,  atau  saran  terkait  layanan  publik  yang  mereka terima.  Pemerintah  dapat  memanfaatkan  umpan  balik  ini  untuk  terus  memperbaiki  dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengawasan dan evaluasi layanan publik akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih  responsif dan demokratis. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, tujuan dari penerapan pelayanan  publik  berbasis  elektronik  adalah  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  kapasitas aparatur  pemerintah.  Dengan  mengadopsi  teknologi  modern,  aparatur  pemerintah  perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan untuk mengoperasikan sistem baru ini. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas layanan, tetapi juga membuka peluang bagi pegawai negeri untuk berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 5
Pelayanan  publik  berbasis  elektronik  diharapkan  dapat  mendukung  upaya  pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Misalnya,  dengan  memanfaatkan  data  yang  terintegrasi,  pemerintah  dapat  merumuskan kebijakan  yang  lebih  tepat  sasaran  untuk  mengatasi  isu-isu  seperti  kemiskinan,  kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan efektif dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Terakhir, tujuan dari implementasi pelayanan publik berbasis elektronik adalah untuk
4 Setiawan, R, Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik, Alfabeta. Bandung, 2020.
5 Setiawan, R, Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung, 2020.
mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya tekanan untuk berinovasi,  instansi  pemerintah  didorong  untuk  mencari  cara-cara  baru  dan  kreatif  dalam meningkatkan  layanan  mereka.  Inovasi  ini  dapat  mencakup  penggunaan  teknologi  terbaru seperti big data, artificial intelligence, dan internet of things (IoT) untuk menciptakan layanan yang  lebih  cerdas  dan  terintegrasi.  Dengan  demikian,  pelayanan  publik  berbasis  elektronik tidak  hanya  sekadar  transformasi  digital,  tetapi  juga  merupakan  langkah  strategis  untuk membangun  pemerintahan  yang  lebih  modern,  efisien,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat.

## B.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  infrastruktur  TIK  untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik
Pengembangan  infrastruktur  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang  kompleks  dan  beragam.  Salah  satu kendala  utama  adalah  masalah  kesenjangan  digital yang  masih  sangat  nyata,  terutama  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan.  Di  wilayah perkotaan,  akses  terhadap  jaringan  internet  dan  perangkat  TIK  relatif  lebih  baik,  namun  di banyak  daerah  pedesaan  dan  terpencil,  akses  ini  sangat  terbatas.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya infrastruktur dasar seperti jaringan broadband, menara telekomunikasi, dan pasokan listrik yang stabil. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menambah tantangan  dalam  membangun  infrastruktur  yang  merata  dan  terintegrasi.  Selain  masalah kesenjangan  akses,  keterbatasan  anggaran  juga  menjadi  kendala  signifikan  dalam pengembangan infrastruktur TIK.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TIK membutuhkan investasi yang besar, sementara  anggaran  yang  tersedia  sering  kali  terbatas  dan  harus  dibagi  dengan  prioritas pembangunan lainnya. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur TIK yang tidak dapat berjalan sesuai rencana atau mengalami penundaan. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup serta mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta atau bantuan dari lembaga internasional, untuk mengatasi masalah ini. Kendala berikutnya adalah rendahnya  tingkat  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  dan  aparatur  pemerintah.  Literasi digital yang rendah menghambat penerimaan dan pemanfaatan teknologi baru secara efektif.
Banyak  masyarakat  yang  masih  awam  dengan  penggunaan  perangkat  digital  dan 6 layanan online, sehingga memerlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif. Di sisi lain, aparatur pemerintah yang tidak familiar dengan teknologi digital juga menghadapi kesulitan dalam  mengoperasikan  sistem  pelayanan  berbasis  elektronik.  Pelatihan  dan  pengembangan kapasitas  menjadi  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua  pemangku  kepentingan dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  ini  Masalah  keamanan  dan  privasi  data  juga  menjadi tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur TIK.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, ancaman terhadap keamanan siber juga semakin meningkat. Kasus-kasus kebocoran data dan serangan siber dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  infrastruktur  TIK  yang  dibangun  memiliki  sistem keamanan  yang  kuat  dan  mampu  melindungi  data  pribadi  pengguna.  Regulasi  yang  ketat mengenai  perlindungan  data  pribadi  serta  penerapan  teknologi  keamanan  mutakhir  seperti enkripsi dan firewall harus menjadi prioritas. Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah
6 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung, 2022.
sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK. Setiap instansi memiliki sistem dan prosedur sendiri yang kadang-kadang tidak terintegrasi dengan baik satu sama lain. Kurangnya  koordinasi  ini  dapat  menyebabkan  duplikasi  usaha,  inefisiensi,  dan ketidakefektifan dalam implementasi pelayanan publik berbasis elektronik. Diperlukan upaya kolaboratif  yang  lebih  baik antar  instansi  pemerintah  untuk  memastikan  bahwa  sistem  yang dikembangkan saling terhubung dan mendukung satu sama lain, sehingga tercipta sinergi yang maksimal dalam penyediaan layanan publik. 7
Terakhir,  regulasi  yang  belum  sepenuhnya  mendukung  juga  menjadi  kendala  dalam pengembangan infrastruktur TIK. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung  digitalisasi  layanan  publik,  implementasinya  sering  kali  menghadapi  berbagai hambatan  birokrasi  dan  hukum.  Kebijakan  yang  ada  mungkin  belum  sepenuhnya  adaptif terhadap  perkembangan  teknologi  yang  cepat,  sehingga  diperlukan  pembaruan  dan penyesuaian  regulasi  secara  berkala.  Pemerintah  perlu  menciptakan  kerangka  regulasi  yang lebih  fleksibel  dan  inovatif  untuk  mendukung  pengembangan  infrastruktur  TIK  dan memastikan  bahwa  regulasi  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  efektif  di  lapangan. Secara  keseluruhan,  kendala-kendala  ini  menunjukkan  bahwa  pengembangan  infrastruktur TIK untuk pelayanan publik berbasis elektronik adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan  multi-dimensi.  Pemerintah  perlu  mengatasi  berbagai  tantangan  ini  melalui kebijakan  yang  komprehensif,  investasi  yang  memadai,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia, dan kerjasama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

## PENUTUP
Dalam era digital saat ini, penerapan pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan  layanan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik,  pemerintah  diharapkan  dapat  menyediakan  layanan  yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh warga negara. Transformasi menuju e-government ini  bertujuan  untuk  mengurangi  birokrasi  yang  rumit,  meminimalisir  praktik  korupsi,  serta mempercepat waktu respons pelayanan. Implementasi pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi penting, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong integrasi sistem dan  data  antar  instansi  pemerintah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan publik.
Namun, pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan  digital antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan.  Akses  terhadap  jaringan  internet dan  perangkat  TIK  masih  sangat  terbatas  di  banyak  wilayah  terpencil,  disebabkan  oleh kurangnya  infrastruktur  dasar  seperti  jaringan  broadband  dan  pasokan  listrik  yang  stabil. Keterbatasan  anggaran  juga  menjadi  kendala  signifikan,  mengingat  pembangunan  dan pemeliharaan infrastruktur TIK memerlukan investasi besar, sementara anggaran yang tersedia sering kali terbatas dan harus dibagi dengan prioritas pembangunan lainnya. Pemerintah perlu mencari  sumber  pendanaan  alternatif  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Selain  itu,  rendahnya
7 Wahyudi, W, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023.
tingkat  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  dan  aparatur  pemerintah  menghambat penerimaan dan pemanfaatan teknologi baru secara efektif. Upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif  diperlukan  untuk  meningkatkan  literasi  digital  masyarakat,  sementara  pelatihan  dan pengembangan  kapasitas  aparatur  pemerintah  menjadi  sangat  penting  untuk  memastikan adaptasi  yang  lancar  terhadap  sistem  pelayanan  berbasis  elektronik.  Masalah  keamanan  dan privasi  data  juga  menjadi  tantangan  besar,  mengingat  meningkatnya  ancaman  siber  seiring dengan  penggunaan  layanan  digital.  Pemerintah  harus  memastikan  infrastruktur  TIK  yang dibangun memiliki sistem keamanan yang kuat dan mampu melindungi data pribadi pengguna. Koordinasi  antar  instansi  pemerintah  sering  kali  menjadi  hambatan  dalam  pengembangan infrastruktur TIK.
Kurangnya  integrasi  sistem  dan  prosedur  antar  instansi  dapat  menyebabkan  duplikasi usaha  dan  inefisiensi  dalam  implementasi  pelayanan  publik  berbasis  elektronik.  Upaya kolaboratif  yang  lebih  baik  antar  instansi  pemerintah  diperlukan  untuk  memastikan  sinergi maksimal  dalam  penyediaan  layanan  publik.  Selain  itu,  regulasi  yang  belum  sepenuhnya mendukung  juga menjadi  kendala  dalam pengembangan infrastruktur  TIK.  Meskipun  sudah ada  berbagai  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung  digitalisasi  layanan  publik, implementasinya sering kali menghadapi hambatan birokrasi dan hukum. Regulasi yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat  dan  daerah,  serta  kerjasama  yang  baik  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan. Pemerintah  perlu  terus  mendorong  pengembangan  infrastruktur  teknologi  yang  merata, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta melakukan sosialisasi dan edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  pelayanan  publik  berbasis  elektronik. Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan  pelayanan  publik  di  Indonesia  dapat  semakin meningkat, sesuai dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga negara dan penduduk.
Pelayanan publik berbasis elektronik tidak hanya sekadar transformasi digital, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang solid, Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik yang  inklusif  dan  berkeadilan,  serta  mendukung  tercapainya  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Dengan  demikian,  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  menjadi  kunci  untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di era digital global.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER JURNAL:
Rukmana,  D.  2019. E-Government:  Implementasi  dan  Tantangan  di  Indonesia, Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Setiawan, R. 2020. Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik , Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2022, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta. Wahyudi, W. 2023. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Wirawan,  A.  2023. Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam  Administrasi  Publik ,  Malang: Universitas Brawijaya Press.
Prasetyo, B., & Jannah, L. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Rajawali Pers. Nasution, M.N. 2019. Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital, Jakarta: Mitra Wacana Media.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Peraturan Presiden Nomot 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.