## POLITIK HUKUM DALAM PEMEKARAN DESA
Oleh:

## Muktar 1)
Rusdi Abadi Siregar 2)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1,2)
E-mail: muchtarlawet@gmail.com 1) rusdisiregar97@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Pemekaran  pedesaan  memegang  peranan  penting  dalam  membangun  wilayah  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan panduan  yang  jelas  mengenai  pengaturan  pedesaan  baru.  Pasal  8  menyebutkan  tiga  metode yang dapat digunakan, yakni pemecahan, penggabungan bagian, dan penggabungan beberapa pedesaan.  Ini  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  pedesaan  dan  pemerintah  daerah  untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Selain itu, Ayat 2  Pasal  8  menekankan  pentingnya  peraturan  daerah  dalam  menetapkan  pengorganisasian pedesaan.  Dalam  proses  ini,  enam  aspek  penting  perlu  dipertimbangkan,  seperti  inisiatif masyarakat,  sejarah dan  asal-usul, tradisi adat,  kondisi  sosial  budaya, kapasitas, dan potensi pedesaan.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya  mempertimbangkan  faktor  kontekstual  dalam pengambilan  keputusan  tentang  pemekaran  pedesaan.  Peran  pemerintah  kabupaten/kota sangatlah  penting  dalam  mengembangkan  wilayah  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemekaran pedesaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai budaya serta potensi  yang  ada.  Dengan  demikian,  pemekaran  pedesaan  dapat  berjalan  dengan  sukses, berkontribusi  pada  pembangunan  yang  berkelanjutan,  dan  memberikan  manfaat  yang  nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.

## Kata Kunci: Politik, Hukum, Pemekaran Pedesaan

## 1. PENDAHULUAN
Pedesaan,  sebagai  pijakan  hukum yang tercipta  melintasi  semangat  bersama, merupakan pondasi yang tak ternilai dalam tata  kelola  pemerintahan  lokal.  Dalam lahirnya pedesaan, terbentanglah kemampuan  untuk  mengambil  keputusan yang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan harapan  warga  setempat.  Fenomena  ini muncul berkat kehadiran struktur pemerintahan pedesaan yang erat bersinggungan dengan kehidupan masyarakat,  memungkinkan  pemahaman yang mendalam tentang perubahan, tantangan,  dan  peluang  yang  melekat. Dalam  konteks  ini,  pedesaan  mengundang masyarakat  untuk  terlibat  secara  penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pembangunan, menciptakan wadah partisipasi yang inklusif.
Kehidupan masyarakat di pedesaan adalah  cerminan  evolusi  ide-ide  orisinal yang tumbuh dan tertiupkan oleh semangat ke-Indonesiaan.  Di  dalamnya  terkandung nilai-nilai budaya yang autentik, diwariskan melintasi adaptasi yang berkelanjutan  sebagai  respons  terhadap perubahan  sosial  dan  lingkungan.  Nilai- nilai  ini  menjadi  landasan  penting  dalam mengembangkan  sektor  pertanian  dan memajukan pembangunan pedesaan, dengan  prinsip  yang  adil,  menghormati kedaulatan,  dan  berkelanjutan  dalam jangka waktu yang panjang.
Indonesia, sebagai negara demokrasi  dengan  wilayah  yang  beragam, seharusnya menerapkan prinsip
desentralisasi dalam
sistem pemerintahannya. Prinsip desentralisasi ini merujuk pada transfer kekuasaan pemerintahan dari tingkat  pusat ke tingkat daerah  otonom  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014.
Desentralisasi  memberikan  landasan  bagi konsep  otonomi  dalam  pemerintahan daerah.
Sistem  desentralisasi  memberikan setiap  daerah  kemampuan  untuk  mengatur urusan  dalam  wilayahnya  sendiri,  namun tetap bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat. Struktur pemerintahan daerah  terdiri  dari  tingkatan  provinsi, kabupaten/kota,  dan  pedesaan.  Penting untuk  diperhatikan  bahwa  negara  secara resmi  mengakui  dan  mengatur  keberadaan pedesaan-pedesaan sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Pedesaan.  Melintasi  undang-undang  ini, setiap  pedesaan  diberi  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya
sendiri
serta memperhatikan  kepentingan  masyarakat lokal.  Pemerintahan  pusat  mengakui  dan menghormati  otonomi  pedesaan  dalam menjalankan  tugas-tugasnya  yang  penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Pedesaan  diberikan  kewenangan yang memungkinkan mereka untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya. Otonomi pedesaan memberikan  hak  kepada  mereka  untuk membuat  ketentuan  dan  aturan  yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Namun, penting  untuk  diingat  bahwa  otonomi pedesaan  tidak  hanya  berasal  dari  regulasi perundang-undangan  semata,  melainkan juga  berakar  dari  asal-usul  dan  adat istiadatnya.  Otonomi  pedesaan  didasarkan pada warisan budaya dan adat istiadat yang telah  dikembangkan,  dipertahankan,  dan digunakan oleh masyarakat pedesaan sejak masa lalu hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa otonomi pedesaan bukanlah semata-mata tentang pemisahan kekuasaan dari  pemerintahan  pusat,  tetapi  juga merupakan  pengakuan  terhadap  identitas,
nilai-nilai,  dan  tradisi  yang  melekat  kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
Implementasi  Undang-Undang  No 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  telah  menghasilkan  perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan  penting  adalah  memberikan peluang  kepada  pemerintah  daerah  untuk melakukan  pemekaran  wilayah,  terutama pemekaran  pedesaan.  Dalam  hal  ini, pemekaran pedesaan sebaiknya difokuskan pada  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  kualitas  hidup  mereka, serta mengatasi masalah kemiskinan melintasi  penyediaan  kebutuhan  dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  secara  berkelanjutan.  Oleh karena  itu,  pembentukan  pedesaan  baru melintasi  pemekaran  bisa  menjadi  alat penting  dalam  meraih  pembangunan  yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Selain  itu,  pemekaran  pedesaan  juga memberikan  manfaat  langsung  kepada masyarakat pedesaan.
Dalam penyusunan atau pemekaran pedesaan, perlu dilakukan langkah-langkah yang memperhatikan prosedur dan mekanisme  yang  melibatkan  persiapan administrasi  dan  pemahaman  terhadap regulasi  yang  berlaku.  Hal  ini  penting karena Indonesia merupakan negara hukum  yang  mementingkan  kepatuhan terhadap  regulasi.  Selain  itu,  pemahaman terhadap  politik  hukum  yang  terkait dengan pemekaran pedesaan juga memiliki peran  yang  signifikan.  Tulisan  ini  akan membahas  peran  politik  hukum  dalam proses penyusunan atau pemekaran pedesaan,  termasuk  dalam  memastikan keadilan,  partisipasi,  dan  transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pedesaan.
2. METODE PENELITIAN
Jurnal ini merupakan hasil penelitian  kepustakaan  yang  didasarkan pada  eksplorasi  informasi  dari  berbagai
sumber  pustaka,  termasuk  buku,  jurnal, majalah,  artikel,  dan  penelitian  terkait lainnya,  yang  berkaitan  dengan  politik hukum dalam konteks pemekaran pedesaan  atau  penyusunan  pedesaan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk secara  sistematis  mengungkapkan  fakta- fakta dengan menganalisis dan merangkum penelitian-penelitian sebelumnya.
Melintasi  pendekatan  ini,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman yang  komprehensif  dengan  menyusun  dan mengaitkan  temuan-temuan  sebelumnya secara baru dan inovatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemekaran  wilayah  merupakan suatu  proses  yang  melibatkan  pembagian suatu  daerah  menjadi  beberapa  wilayah yang  lebih  kecil.  Tujuan  utamanya  adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat  pembangunan  di  setiap wilayah  yang  terbentuk.  Selain  itu, pemekaran  wilayah  juga  bertujuan  untuk menciptakan kemandirian di setiap daerah, yang  merupakan  faktor  penting  dalam keberhasilan pelaksanaan kemandirian daerah.
Dasar  hukum  untuk  pemekaran wilayah  bisa  ditemukan  dalam  Undang- Undang  No  22  Tahun  1999  tentang pemerintahan daerah. Pasal 5 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa  suatu  daerah  bisa  dibagi  menjadi lebih  dari  satu  daerah.  Namun,  berikutnya terjadi  perubahan  dalam  Undang-Undang No  22  Tahun  1999  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah,  pengaturan mengenai  pemekaran  wilayah  tertuang dalam pasal 4 ayat 3 dan 4. Dalam undang- undang  tersebut,  istilah  yang  digunakan adalah "pemekaran wilayah," yang mengacu  pada  pengembangan  satu  daerah otonom  menjadi  dua  atau  lebih  daerah otonom baru.
Dalam  konteks  pemekaran  dan penyusunan  daerah,  Pasal  5  dari  Undang- Undang  No  22  Tahun  1999  tentang
pemerintahan daerah menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Pengaturan  wilayah  dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor  seperti  kekuatan ekonomi,  kehidupan  sosial  dan budaya, dinamika politik sosial, potensi wilayah, kuantitas populasi, wilayah wilayah, serta refleksi lain yang memungkinkan pelaksanaan kemandirian daerah.
2. Penyusunan  daerah,  termasuk penetapan  nama,  batas,  dan ibukota  daerah,  harus  disahkan melintasi Undang-Undang.
3. Proses perubahan batas wilayah tidak akan menyebabkan pencabutan suatu daerah, perubahan  nama  daerah,  atau perubahan nama dan pemindahan  ibukota  daerah.
Semua  langkah  tersebut  akan disahkan  melintasi  Regulasi Pemerintah.
4. Syarat-syarat penyusunan daerah, sebagaimana disebutkan  dalam  ayat  (1), disahkan  melintasi  Regulasi Pemerintah.
Pasal 5 UU No 22/1999 menetapkan refleksi penting dalam penyusunan daerah, termasuk faktor-faktor yang  relevan,  penetapan  nama,  batas,  dan ibukota daerah, serta persyaratan penyusunan daerah yang harus dipenuhi. Pasal  6  memberikan  ketentuan terkait  perpaduan  dan  pencabutan  daerah otonom, mencakup hal-hal sebagai berikut dalam regulasinya:
1. Daerah  yang  tidak  memiliki kapasitas  yang  cukup  untuk menjalankan kemandirian
daerah bisa mengalami pencabutan atau penggabungan dengan daerah lain.
2. Adanya  kemungkinan  untuk membagi suatu daerah menjadi beberapa daerah otonom baru.
3. Kriteria  yang  terkait  dengan pencabutan,  perpaduan,  dan pemekaran daerah, sesuai dengan  ayat  (1)  dan  ayat  (2), akan  disahkan  dalam  Regulasi Pemerintah.
4. Perpaduan,  pencabutan,  dan pemekaran daerah, seperti disebutkan  dalam  ayat  (1)  dan ayat (2), akan disahkan melintasi Undang-undang.
Regulasi  Pemerintah  No.  129/2000 berfungsi  sebagai  pedoman  fungsional dalam  ketentuan  penyusunan,  pemekaran, pencabutan, dan perpaduan daerah otonom.  Regulasi  ini  menetapkan  syarat- syarat,  kriteria,  dan  ketentuan  utama  yang terkait  dengan  proses  tersebut,  dengan tujuan memastikan pengaturan yang terorganisir dan konsisten.
1. Proses penyusunan dan pemekaran daerah dimulai dengan adanya dorongan politik  dari  Pemerintah  daerah dan masyarakat setempat,
didukung oleh studi awal dilakukan oleh Pemerintah daerah.
2. Tujuan dari penyusunan,
pemekaran,  pencabutan,  dan perpaduan  daerah  adalah  untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat demokrasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan pengelolaan potensi  daerah,  meningkatkan keamanan dan keselarasan,
serta  memperkuat  hubungan harmonis  antara  Pusat  dan Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Proses penyusunan suatu daerah  melibatkan  berbagai faktor  yang  mencakup  potensi ekonomi,  sosial  budaya,  sosial politik, kuantitas populasi,
wilayah  wilayah,  dan  refleksi lain yang mendukung
tercapainya kemandirian
daerah. Beberapa faktor tersebut  termasuk  keamanan dan keselarasan, keterjangkauan fasilitas pemerintahan, persyaratan sekurang-kurangnya tiga Kabupaten/Kota untuk penyusunan provinsi, serta sekurang-kurangnya tiga kecamatan  untuk  penyusunan Kabupaten/Kota. Semua syarat- syarat ini harus dipenuhi dalam proses penyusunan suatu daerah. 4. Dalam pelaksanaan pemerintahan  di  daerah  baru, sumber pendanaan akan dipenuhi  oleh  daerah  induk dengan memanfaatkan penbisaan berasal dari perpaduan  Kabupaten/Kota  di Provinsi  baru.  Dalam  konteks ini,  dukungan  bisa  diberikan melintasi APBN atau penbisaan yang dihasilkan
dari
Kabupaten/Kota baru yang terbentuk.
Namun, saat melakukan pencabutan dan perpaduan daerah, semua biaya akan ditanggung oleh Anggaran Penbisaan  dan  Belanja  Negara (APBN).
5. Melakukan
evawilayahi terhadap kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi  hingga  meraih  tahap pencabutan mencerminkan tindakan evawilayahi performa. Apabila  dalam  kurun  waktu lima tahun berikutnya diberikan peluang untuk merenovasi performa  dan  mengembangkan potensi,  daerah  tersebut  tidak berhasil  meraih  hasil  maksimal sesuai  dengan  aturan  yang berlaku,  maka  daerah  tersebut akan dieliminasi dan dipadukan dengan  daerah  lain.  Dalam konteks  evawilayahi  ini,  setiap tahun daerah wajib melaporkan
data  terkait  kepada  Pemerintah melintasi  Kementerian  Dalam Negeri.
Dalam  implementasi  kemandirian daerah,  prinsip-prinsip  demokrasi  dan keadilan  menjadi  dasar  utama.  Penting untuk memperhatikan potensi dan keberagaman  setiap  daerah  serta  menjaga hubungan  yang  tepat  antara  pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian daerah melintasi penerapan otonomi yang komprehensif, termasuk mengakui pentingnya  "otonomi  asli"  dalam  konteks pedesaan.  Perubahan  paradigma  dalam pengaturan pemerintahan pedesaan, terutama dalam hal kewenangan, memiliki arti yang penting.
Pelaksanaan  kemandirian  daerah memiliki  peran  yang  signifikan  dalam pemerintahan pedesaan. Pemerintah pedesaan memiliki tanggung jawab sebagai  penyedia  layanan  masyarakat  dan menjadi dasar yang strategis bagi kesuksesan  program-program tersebut. Untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan  masyarakat,  perlu  diambil langkah-langkah  yang  memperkuat  peran pedesaan  dalam  kerangka  kemandirian daerah.
Pasal  8  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pedesaan mengatur mengenai pembentukan
pedesaan.  Bagian  pertama  dari  pasal  ini menjelaskan definisi pembentukan pedesaan,  yang  mengacu  pada  proses mendirikan pedesaan baru di luar pedesaan yang  sudah  ada  sebelumnya.  Selanjutnya, penjelasan  dalam  bagian  ini  menyebutkan bahwa  pembentukan  pedesaan  bisa  terjadi melintasi  tiga  cara,  yaitu:  a)  pemekaran dari  satu  pedesaan  menjadi  dua  pedesaan atau lebih; b) penggabungan bagian-bagian pedesaan  dari  pedesaan-pedesaan  yang berdekatan  menjadi  satu  pedesaan;  atau  c) penggabungan beberapa  pedesaan menjadi satu pedesaan baru.
Penyusunan pedesaan harus disahkan  melintasi  regulasi  daerah  tingkat kabupaten/kota  dengan  memperhatikan enam aspek, yaitu prakarsa dari masyarakat  pedesaan,  asal-usul,  adat istiadat,  kondisi  sosial  budaya  masyarakat pedesaan,  kemampuan  pedesaan,  dan potensi  pedesaan.  Penyusunan  pedesaan baru bisa dimulai oleh pemerintah maupun pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Peran utama  dalam  memulai  proses  pemekaran pedesaan  dipegang  oleh  pemerintah  yang memiliki kepentingan khusus atau strategis terkait  dengan  kepentingan  nasional. Usulan  pemekaran  ini  bisa  diajukan  oleh lembaga pemerintah nonkementerian terkait  melintasi  proses  yang  disahkan. Usulan awal tentang pembentukan pedesaan  tersebut  kemudian  akan  dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang
mengajukannya, melibatkan juga
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait.
Pemekaran daerah memerlukan dua persyaratan  penting:  potensi  pemekaran dan tingkat kelayakan yang memadai. Jika suatu  daerah  memiliki  potensi  pemekaran tetapi  tidak  memenuhi  tingkat  kelayakan yang  cukup,  maka  pemekaran  tidak  akan terjadi.  Begitu  pula  sebaliknya,  meskipun suatu daerah memenuhi tingkat kelayakan, tanpa  faktor  pemicu  yang  relevan  atau ketika faktor pemicu dan tingkat kelayakan tidak terpenuhi secara bersamaan,
pemekaran daerah tidak akan terjadi.
Dalam  menganalisis  faktor  pemicu pemekaran,  terdapat  beberapa  variabel yang  menjadi  perhatian,  seperti  perbedaan etnis  atau  budaya,  perbedaan  agama, ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar daerah,  dan  wilayah  wilayah.  Variabel- variabel  ini  digunakan  untuk  memahami faktor-faktor  yang  memicu  terjadinya pemekaran  daerah.  Di  sisi  lain,  dalam menganalisis faktor kelayakan pemekaran, ada tiga variabel yang menjadi fokus, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, kemampuan keuangan  daerah,  dan  kualitas  sumber
daya manusia. Ketiga variabel  ini menjadi acuan untuk menilai apakah sebuah daerah memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran.
Prosedur  mengenai  penyusunan, pencabutan,  perpaduan  pedesaan,  dan perubahan status pedesaan menjadi kelurahan  diatur  dalam  Regulasi  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2006. Penyusunan  pedesaan  mengacu  pada perpaduan  beberapa  pedesaan  atau  bagian pedesaan  bersebelahan,  pemekaran  satu pedesaan menjadi dua pedesaan atau lebih, atau  penyusunan  pedesaan  baru  di  luar pedesaan  sudah  ada.  Dalam  hal  ini, Permendagri ini mengatur
secara komprehensif mengenai penyusunan, perpaduan,  dan  pencabutan  pedesaan. Penyusunan  pedesaan  harus  memenuhi  7 persyaratan sebagai berikut:
1) Wilayah  harus  memiliki  aksesibilitas yang  memadai  guna  meningkatkan pelayanan dan pengembangan masyarakat serta mempermudah mobilitas populasi.
2) Wilayah-wilayah tertentu, seperti Jawa, harus memiliki kuantitas populasi  sekurang-kurangnya  sebesar 1052  orang  atau  setara  dengan  300 keluarga,  sementara  Sumatera  dan Sulawesi  harus  memiliki  kuantitas populasi  sekurang-kurangnya  sebesar 1000  individu  atau  200  keluarga. Sementara  itu,  Kalimantan,  NTB, NTT,  Maluku,  dan  Papua  diwajibkan memiliki kuantitas populasi sekurang- kurangnya  sebesar  750  orang  atau setara dengan 75 keluarga.
3) Keberadaan  aspek  sosial  budaya menjadi  penting  untuk  menciptakan harmoni antara beragam umat beragama dan mewujudkan kehidupan berkomunitas yang sesuai dengan adat istiadat lokal.
4) Wilayah  harus  memiliki  konektivitas transportasi dan komunikasi yang baik guna  menghubungkan  berbagai  dusun dan memfasilitasi
interaksi antarwarga.
5) Potensi  pedesaan  mencakup  kekayaan alam  yang  ada  di  wilayah  tersebut serta  potensi  sumber  daya  manusia yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
6) Batas-batas  pedesaan  harus  disahkan dan  tercatat  secara  jelas  dalam  peta pedesaan  sesuai  dengan  regulasi daerah yang berlaku.
7) Keterjangkauan fasilitas dan infrastruktur  yang  memadai  sangat penting, termasuk keberadaan pemerintahan  pedesaan  yang  efektif dan  sistem  transportasi  yang  bisa memenuhi kebutuhan masyaraka

## 4 SIMPULAN
1. Pemekaran  pedesaan  didasarkan  pada
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa daerah  bisa dibagi menjadi  lebih  dari  satu  daerah. Kemudian,  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah, di mana pemekaran wilayah diatur dalam pasal 4  ayat  3  dan  4.  Istilah  digunakan adalah pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.
2. Dalam  konteks  pemekaran  pedesaan, ketentuan hukum tidak bisa dilepaskan dari peran
pemerintah
Kabupaten/Kota  sebagai  penggerak utama  dalam  pengembangan  wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
5 DAFTAR PUSTAKA
a. Sumber Hukum
Undang-  undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Pedesaan.
Regulasi Pemerintah Nomor 129 tahun 2000
tentang Tata Cara Penyusunan, Perpaduan,  dan  Pemekaran  Daerah Otonomi.
b. Sumber Buku
Chozin, M.A.
2010. Pembangunan
Perpedesaanan. Bogor: IPB Press.
Suprapto,  Rianto  Nugroho  Firean.  2021. Administrasi Pemerintahan Pedesaan. Jakarta: Elex Media Koputindo.
c. Sumber Jurnal
Harahap, Sella Ayu Wandira. 2014. Dampak Pemekaran Pedesaan dalam Pembangunan  Infrastruktur .  Vol.  7. No. 1. Perspektif. Harfi,  M.  Zaini.  2016. Politik  Hukum Penyusunan  Pedesaan  Menurut  UU No  6  tahun  2014  tentang  Pedesaan. Vol. 4. No. 3. Jurnal IUS. Manan,  Bagir.  2009. Menyongsong  Fajar
Kemandirian  daerah. Pusat  Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Marta,  Joan.  2012. Faktor  Pemicu  dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah  di  Sumatera  Barat. Vol.  1. No. 1. Jurnal Ecosains.
Sudarsana.  2015. Pemekaran  Pedesaan sebagai  Upaya  Peningkatan  Efisiensi
Pelayanan  Publik .  Vol.  10.  No.  1. Spirit Publik.