Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 1-7| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BEGAL ATAS DASAR PEMBELAAN TERPAKSA
Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anakagung1967@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dalam  undang-undang  dan  dikenakan  sanksi.  Tidak  semua perbuatan  yang  melanggar  dari  ketentuan  Undang-  undang  dapat  dipidana,  terdapat  dalam  pasal  49  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan penghapusan pidana. Seseorang yang menjadi korban tindak  pidana  pembegalan  dalam  keadaan  mendesak  mengancam  nyawanya  melakukan  perbuatan  pembelaan tidak dipidana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap bagaimanakah suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan  sebagai  pembelaan  terpaksa  dan  bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  pembunuhan begal  atas  dasar  pembelaan  terpaksa.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah penelitian hukum  normatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  suatu  perbuatan  pembelaan  terpaksa  tidak  dapat  dikenakan  hukuman  sesuai dengan  pasal  49  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  perbuatan  pidana  dilakukan  dengan keadaan  yang  mengancam  atau  serangan  saat  itu  juga,  seperti  halnya  seorang  korban  pembegalan  melakukan pembelaan diri. Hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan memutuskan suatu hukuman dapat melihat bukti-bukti dari perbuatan pelaku pembelaan diri yang memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa. Hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan pelaku yang dapat memperingan, apalagi pelaku yang melakukan pembelaan diri  masih  tergolong  anak.  Kepada  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman terhadap pelaku lebih memperhatikan seseorang melakukan pembelaan terpaksa sehingga terciptanya keadilan.
Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Pembunuhan, Perlindungan Hukum

## Abstract
A criminal act is an act that is prohibited by law and is subject to sanctions. Not all acts that violate the provisions of  the  law  can  be  convicted,  as  contained  in  article  49  of  the  Criminal  Code  which  was  once  called  a  criminal penalty. A person who is a victim of a criminal act of ransom in an affected situation which threatens his life who commits the act shall not be punished. This research was conducted with the aim of revealing how an act can be categorized as a defense and how is the legal protection for the perpetrator of murder on the basis of defense. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicated that an act which states that it cannot  be  charged  in accordance  with  Article  49  of  the  Criminal  Code,  is  that  a  criminal  act  is  committed  in  a threatening  situation  or  an  immediate  attack,  such  as  a  victim  of  tampering  with  self-defense.  Judges  as  law enforcers  who examine and decide on evidence  that can see evidence of  the perpetrator's actions of  self-defense that meet the  elements of the  defense.  The judge also considered the  reasons for  the offender that could make  it easier,  especially  since  the  perpetrator  who  did  self-defense  was  still  classified  as  a  child.  To  law  enforcement officials, judges in defending offenders who pay more attention to someone who is doing it so that justice can be created.
Keywords: Forced Defense, Murder, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatu perbuatan seseorang harus bedasarkan hukum yang  berlaku (Usman,  2014) .  Hal  ini  terdapat  pada  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945. Dengan  demikian,  kegiatan  atau  perbuatan  seseorang  telah  diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  adanya  aturan-aturan  atau  perundangan-undangan  terciptanya  tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945 pada alenia ke IV yang  mencerminkan  Indonesia  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi.  Indonesia  yang menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, yaitu hak-hak dari warga negaranya,  sehingga  negara  harus  menjamin  keadilan  bagi  seluruh  warga  negaranya  agar  mendapat keadilan atas hak-hak setiap warga negara.
Salah  satu  terciptanya  negara  adalah  adanya  rakyat  atau  warga  negara  seperti  negara  Indonesia. Negara  harus  menjamin  hak-hak  dari  setiap  warga  negara  mulai  dari  kebutuhan  hidupnya  hingga keamanan  bagi  warga  negara  agar  terciptanya  keadilan,  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh warga negara, sehingga tercapainya tujuan dari negara (Pratiwi, Ariani, & Heryansyah, 2019) . Namun ada  batasan  hak-hak  setiap  warga  negara  mengingat  untuk  menghormati  hak-hak  orang  lain,  tidak semata-mata  kebebasan  hak  asasi  manusia  diberikan  oleh  negara  namun  ada  batasan  yang  perlu diterapkan.  Oleh  karena  itu,  negara  dalam  hal  ini  mengatur  setiap  perbuatan  manusia  dengan  aturan- aturan yang berlaku. Indonesia telah mempunyai hukum yang mengatur segala perbuatan manusia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Di Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 265 juta jiwa penduduk yang memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan atau merampas harta  benda  milik  orang  lain  secara  cepat    (instan).  Ini    dilakukan    seseorang    untuk    memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak terjadi tindak pidana di Indonesia yang salah satunya adalah tindak pidana begal.  Tindak  pidana  begal  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  dengan merampas  barang-barang  milik  korbanya  pada  malam  hari  dengan  mengancam  menggunakan  senjata tajam hingga melukai korbanya agar tidak dapat melakukan perlawanan. Biasanya pelaku merencanakan terlebih  dahulu  kejahatan  yang  dilakukan.  Target  dari  pelaku  biasanya  seseorang  yang  berkendara sendiri  terutama  seorang  perempuan.  Tidak  jarang  pelaku  segan-segan    membunuh  korbanya  agar menghilangkan  jejak  kejahatannya.  Tindak  pidana  begal  termasuk  dalam  kejahatan  harta  benda  yang terdapat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 365.
Namun  dalam  kenyataannya  tidak  semua  korban  hanya  berdiam  diri  untuk  dirampas  harta bendanya. Ada beberapa korban yang melakukan perlawanan untuk membela diri atau melawan pelaku begal  tersebut.  Korban  yang  merasa  terancam  keselamatan  dirinya  tidak  segan-segan  melakukan serangan  balik  terhadap  pelaku  begal,  sehingga  pelaku  begal  mengalami  luka-luka  akibat  perlawanan atau pembelaan diri tersebut, bahkan hingga mengalami kematian.
Pembelaan  diri  yang  dilakukan  oleh  korban  termasuk  dalam  tindak  pidana  yang  memenuhui unsur-unsur  tindak  pidana.  Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  terhadap  diri  koban  yang dalam hal ini sebagai pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Perbuatan pembelaan  diri  yang  dilakukan  oleh  korban  tindak  pidana  mendapat  perlindungan  hukum  atas perbuatannya (Utayo, 2013) .
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan suatu tindak pidana yang dilakukan atas  dasar  pembelaan  diri  atau  pembelaan  terpaksa  tidak  dapat  dipidana (Dumgair,  2016;  Marselino, 2020; Tabaluyan, 2015) . Pembelaan terpaksa dilakukan seseorang yang keadaan dalam mendesak atau terancam keselamatan dirinya ataupun orang lain. Tidak hanya pembelaan diri atas keselamatan namun pembelaan dapat dilakukan terhadap orang lain juga, jika keadaannya terancam dan barang-barang atau benda yang bersifat harta kekayaan.
Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil  pemeriksaan  dan  putusan  oleh  pengadilan,  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan  harus  berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari  saksi-  saksi,  sehingga  hakim  dapat  mepertimbangkan  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku pembelaan terpaksa, dimana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana.
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap bagaimanakah suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dan  pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum  primer  terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981),  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari pustaka  yang  meliputi  buku-buku,  artikel,  dan  dokumen-dokumen,  serta  internet  yang  berkaitan dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara
mempelajari  buku-  buku  kepustakaan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  sekunder  yang  dilakukan dengan  cara  menginventarisasi  dan  mempelajari  serta  mengutip  dari  buku-buku  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan.  Setelah  bahan  hukum  terkumpul,  maka  dilakukan  pencatatan, meringkas dan mengulas sesuai dengan masalah. Kemudian, bahan hukum terkumpul maka dilakukan analisis  secara  kualitatif  yaitu  suatu  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara penelitian  kepustakaan  serta  menafsirkan  dan  mendiskusikan.  Selanjutnya,  data  disajikan menggunakan metode informal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perbuatan Pidana yang Dapat Dikategorikan sebagai Pembelaan Terpaksa
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  memiliki  hukum  tersendiri  yaitu  hukum  pidana.  Dalam Bahasa belanda hukum pidana yang berarti Strafrecht, hukum pidana sering juga disebut dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pengertian  hukum  pidana  menurut  Soedarto  yang mengartikan  bahwa  Hukum  pidana  memuat  aturan-aturan  hukum  yang  mengikatkan  kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu  suatu akibat yang berupa pidana (Sastrawidjaja, 1990) . Menurut penulis pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang berisi larangan atau  hal-hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  akan  suatu  perbuatan  yang  sudah  ditentukan  oleh  undang- undang yang bila dilanggar akan diancam atau dikenakan sanksi pidana.
Segala sesuatu perbuatan manusia dalam hal warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Kawasan negara Indonesia haruslah berpedoman pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.  Mengingat  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  atau  tindak  pidana  yang  terjadi  di Indonesia,  pengertian  tindak  pidana  menurut Moeljatno  (2007) yang  menurut  istilah  beliau  yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno,  2007) .  Dari  pengertian  yang  dikemukakan  oleh Moeljatno,    (2007) terdapat unsur-unsur yang tindak pidana yaitu:
1. Adanya Perbuatan
Menurut    ilmu    pengetahuan    hukum    pidana,    suatu    perbuatan    tertentu  manusia  yang dilarang oleh ketentuan pidana (melakukan perbuatan) disebut dengan Commision.
2. Ada Sifat Melawan Hukum
Melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum, untuk lebih lengkap melawan hukum  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  apa  yang  dibenakan  oleh  hukum atau perbuatan yang tidak patut dilakukan.
3. Kemampuan Untuk Bertanggung jawab Pelaku atau seseorang yang melakukan perbuatan dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
4. Diancam Dengan Pidana Atau Hukuman Pidana Perbuatan pelaku diancam dengan ketentuan sanksi yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku.
Segala  sesuatu  perlanggaran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  berada  di  Kawasan  negara Replublik  Indonesia  diatur  dalam  buku  II  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Tindak pidana ini diakibatkan oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat dan perokonimian masyarakat yang tidak  setara  bahkan  susah  memnuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  serta  rasa  malu  akan  keadaan kehidupannya (gengsi), Maka banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, melihat banyaknya penduduk di Indonesia yang jauh dari kata sejahtera.
Kehidupan yang semakin hari semakin susah, lapangan pekerjaan yang sedikit  mengakibatkan banyaknya  masyarakat  yang    menganggur.    Sehingga  untuk  mendapatkan  uang  dan  memenuhi kebutuhan  hidup  diri  sendiri  maupun  kebutuhan  keluarga  sangatlah  susah.  Ini  mengakibatkan seseorang  melakukan  kejahatan  untuk mendapat  penghasilan  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan hidup. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana yang khususnya tindak pidana begal, tindak pidana begal  merupakan  kejahatan  yang  sering  dilakukan  dikalangan  pelaku  yang  perekonomiannya tergolong susah.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  begal,  dalam  KUHP  tidak  mengenal  adanya  Interpretasi  dan  tidak  terjaminnya  kepastian
hukum, namun dalam praktek dilapangan dikenal akan adanya Interpretasi untuk dapat menjerat atau mempertanggungjawabkan  perbuatan  pelaku,  dalam  hal  mencari  pengertian  dan  pengaturan  tindak pidana  begal  dapat  dilakukan  dengan  cara  Interpretasi  memperluas  pengertian  begal,  Interpretasi bertujuan  untuk  mengetahui  pengertian  objektif  dari  apa  yang  termasuk  dalam  aturan  hukum  bukan pengertian  subyektif  seperti  yang  dimaksud  oleh  pembentuk  aturan  pada  waktu  peraturan  tersebut dibuat oleh Suharto (1996) .
Tindak  pidana  begal  yang  dilakukan  Interpretasi  memperluas  pengertian,  termasuk  dalam tindak pidana kejahatan harta benda yang terdapat dalam buku II KUHP, mulai dari pasal 362 sampai pasal 367 mengenai pencurian, dari pasal 362 sampai pasal 367 tindak pidana begal termasuk dalam pasal 365 KUHP yang dimana dalam prakteknya telah dilakukan Interpretasi memperluas pengertian. Setiap  perbuatan  atau  tindak  pidana  diatur  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Namun  dalam  KUHP  juga  diatur  mengenai  alasan-alasan  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana dapat dihapuskan. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Hakim dalam hal ini berwenang dalam mengadili perkara yang konkret sebagai penentu akan keadaan pelaku khususnya penghapusan pidana.
Dilihat  dari  perbuatan  pelaku  yang  sudah  memenuhi  semua  unsur-unsur  yang  dirumuskan dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  ada  beberapa  alasan  yang  dapat  menyebabkan  pelaku tindak pidana atau pengecualian terhadap pelaku tindak pidana dalam penjatuhan sanksi pidana yang telah  dirumuskan.  Alasan  penghapus  pidana  terjadi  dapat  dibagi  dua  yaitu  alasan  penghapus  pidana yang  merupakan  alasan  pemaaf,  dan  yang  kedua  alasan  penghapus  pidana  yang  merupakan  alasan pembenar.  Alasan  pemaaf  adalah  alasan  menghapuskan  pidana  dari  diri  pelaku  yang  menyangkut mengenai diri pribadi pelaku. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan menghapuskan pidana terkait perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  menyangkut  pelaku  melakukan  perbuatan  tersebut. Alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  diberikan  kepada  seseorang  dikarenakan  dalam  diri  seseorang muncul rasa penyesalan atau mengundurkan diri secara sukarela, sehingga tidak dapat dituntut maka secara otomatis alasan penghapusan pidana.
Perbuatan pidana yang yang termasuk dalam alasan pengapusan pidana terdapat dalam buku I KUHP  tentang Aturan Umum yaitu :
1. Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP)
Dari pasal 49 KUHP dapat diartikan pembelaan terpaksa adalah perbuatan seseorang yang melanggar  hukum  atau  melawan  hukum  untuk  melindungi  diri  sendiri,  orang  lain, kehormatan,  harta  benda  milik  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Pembelaan  terpaksa dilakukan  hanya  sebatas  keperluan  dan  keharusan  tidak  boleh  lebih  dari  ancaman  atau serangan yang diterima.
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP) Tidak jauh berbeda dengan pembelaan terpaksan pada pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terpakasa  dilakukan  oleh  pelaku  melakukan  perbuatan  atau  pembelaan  yang  dilakukan melebihi ancaman yang diterima, ini diakibatkan karena kejiawaan pelaku yang terguncang seperti emosi.
Sesuai dengan penjelasan pasal 49 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi seseorang yang  melakukan  pembelaan  terpaksa  untuk  penghapusan  pidana  atau memperingankan  hukumannya yaitu:  (1).  Pembelaan  yang  dilakukan  harus  terpaksa,  (2).  Pembelaan  yang  dilakukan  untuk  diri sendiri,  orang  lain,  kehormatan,  kesusilaan,  dan  harta  benda,  (3).  Harus  adanya  serangan  atau ancaman,  (4).  Serang  tersebut  bersifat  melawan  hukum.  Selain  pembelaan  terpaksa  terdapat  juga alasan penghapusan pidana didalam KUHP yaitu:
1. Daya paksa
yang  dapat  artikan  suatu  keadaan  yang  dimana  keadaan  tersebut  diluar  kemampuan manusia,  terdapat  dalam  pasal  48  KUHP.  Daya  paksa  merupakan  suatu  paksaan  yang sedemikian rupa  menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu  keadaan  yang  memaksa  dia  mengambil  suatu  sikap  dan  perbuatan  yang  pada kenyataannya  melanggar  Undang-Undang  yang  bagi  setiap  orang  normal  tidak  akan mengambil  sikap dan  berbuat lain  berhubung  resiko dari  pilihan  perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya (Chazawi, 2002) .
2. Menjalankan Ketentuan Undang-undang
Menjalankan  perintah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  meskipun  perbuatan tersebut  merupakan  melawan  hukum atau  merupakan  tindak pidana, namun  dilakukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan terhadap sipelaku tidak dapat dihukum, sepanjang  perbuatan  tersebut  berdasarkan  kepentingan  umum  bukan  kepentingan  pribadi. Pengaturan ini terdapat pada pasal 50 KUHP.
3. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Seseorang  yang  melakukan  atau  menjalankan  suatu  perintah  dari  suatu  jabatan  atau penguasa  yang  sah  diberikan  kewenangan  dari  Undang-Undang  untuk  melakukan  sesuatu perintah  yang  bersifat  tindak  pidana  itu  tehadap  si  penerima  perintah  tidak  dapat  diberi hukuman. Pengaturan hal ini terdapat pada pasal 51 KUHP.
4. Pelaku yang belum dewasa
Pada  pasal  45  KUHP  yang  bukan  termasuk  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  sehingga bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana namun tidak dapat dipidana Pelaku yang belum  berumur  16  tahun  melakukan  tindak  pidana  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman.  Dalam KUHP  usia  yang  dapat  dikatakan  usia  anak  yaitu  di  bawah  atau  yang  belum  berumur  16 tahun, Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang belum genap berusia 16 tahun itu tidak dapat dipidana.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tidak  semata-mata  perbuatan  tersebut  adalah  suatu perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Melakukan  tindak  pidana  dapat  didasarkan  pada  kebutuhan  yang mendesak,  perintah  seseorang,  dan  melindungi  dirinya.  Dalam  prakteknya  semua  alasan  yang dilakukan  pelaku  tindak  pidana  harus  mendapatkan  sanksi  melihat  ada  perbuatan  yang  ada  akibat hukumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban  ini  harus  disesuaikan  kemampuan  seseorang  yang  dapat  bertanggung jawab. Tidak semua pelaku pidana dapat dihukum dan dijatuhi hukuman, namun perlu dilihat alasan- alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. setiap seseorang yang mendapat perlindungan hukum dari negara dan diakui oleh negara agar setiap orang merasa terlindungi keamanannya oleh hukum.
Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  suatu  aturan  yang  memberikan  pengayoman  hak asasi manusia  kepada  kepada  seseorang  yang  dirugikan  dan termasuk masyarakat lain.  Dalam kasus pembegalan,  pelaku  begal  yang  ingin  merampas  semua  harta  benda  milik  korbannya  dan  untuk menutupi  aksinya  atau  mempermudah  aksinya  pelaku  begal  juga  melakukan  kekerasan  terhadap korbannya, sehingga korban mengalami luka-luka hingga yang lebih keras mengakibatkan kematian. Namun jika keadaan berbalik, dalam hal ini korban yang merasa terancam melakukan pembelaan diri sehingga perbuatan pembelaan diri tersebut mengakibatkan pelaku terluka bahkan hingga meninggal sehingga  perbuatan  yang  membela  diri  dari  korban  dijadikan  tersangka.  Menurut  pendapat Soesilo (1993) pembelaan  diri  yakni:  Dalam  pembelaan  darurat  atau  noodweer  artinya  “pembelaan  darurat” supaya  orang  mengatakan  bahwa  dirinya  dalam  “pembelaan  darurat”  tidak  dapat  dihukum Soesilo (1993) .
Pasal  49  KUHP  sebagai  dasar  hukum  untuk  perlindungan  hukum  bagi  seseorang  yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku  mendapat  alasan  penghapusan  pidana  sehingga  bebas  dari  segala  tuntutan,  jika  pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu:. (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum,  (3).  Kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  (4).Diancam  pidana  atau  hukuman  pidana. Pemberian  alasan  penghapusan  pidana  tidak  lepas  dari  hasil  pembuktian  di  persidangan  yang memberikan  atau  tidak  kepada  tersangka  alasan  penghapusan  pidana.  Jaksa  dalam  hal  ini  sebagai penuntut  umum  akan  memberikan  dakwaan  terhadap  tersangka  di  persidangan,  namun  jaksa  perlu melihat beberapa hak-hak dari seorang sangka yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP.
Berbeda halnya dengan penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang disebut  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun  atau  masih  didalam  kandungan.  Anak yang  melakukan  tindak  pidana  mendapat  perlindungan  hukum  dikarenakan  anak  dianggap  belum mengetahui  akibat  hukum  yang  terjadi  jika  melakukan  perbuatan  pidana.  Perlindungan  anak  dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Yaitu  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  berkonflik  hukum  selanjutnya  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  wajib  diupayakan  diversi. Diversi adalah    pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan  pidana.  Penjatuhan  pidana bagi  anak  yang yang  berkonflik  hukum  dapat  dibagi menjadi  2 yaitu  pemidanaan  dan  Tindakan.  Untuk  anak  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan  bukan  pidana,  yang  berupa  pengembalian  ke  orang  tua  dan  pembinaan  di  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Sedangkan anak yang berusia di atas 14 tahun dapat dijatuhi pidana dengan jenis-jenis pidana pada  pasal  71  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Suatu putusan pengadilan tidak lepas dari peran hakim, pengaturan Kekuasaan hakim diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum  Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  kekuasaan  hakim  haruslah  berdasarkan  ketentuan  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berdasarkan  asas-asas  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman
Pertimbangan  hakim  menjatuhi  hukuman  tidak  lepas  dari  segala  pemeriksaan  dalam  proses peradilan. Mulai dari awal peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Mulai dari pemeriksaan alat bukti  yang  digunakan  pelaku  dalam  tindak  pidana,  alat  bukti  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim dalam menjatuhi berat atau ringannya putusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu  perkara,  pertama  hakim  dapat  mencari  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur atau  terkait  mengenai  perbuatan  pelaku  yang  dilakukan,  jika  dalam  peraturan  perundang-undangan kurang  cukup  untuk  mendapatkan  peraturan  yang  mengatur,  maka  hakim  dapat  mencari  sendiri hukum  yang  mengatur  perbuatan  tersebut  dengan  mencari  sumber-sumber  hukum  seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam menjatuhi hukuman berdasarkan  alat  bukti  di  pengadilan,  jenis-jenis  alat  bukti  terdapat  pada  pasal  184  KUHAP  yaitu: (1).Keterangan saksi, (2).Keterangan  ahli,  (3).Surat,  (4).Petunjuk,  (5)Keterangan  terdakwa. Selain hakim  melihat  alat-alat  bukti,  hakim  juga  mempertimbangkan  alasan  pelaku  yaitu:  (1).Kesalahan pembuat pidana, (2).Motif dan  tujuan  melakukan   tindak  pidana, (3).Cara  melakukan  tindak  pidana. (4).Sikap  batin  si  pembuat,  (5).Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pembuat  tindak  pidana, (6).Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  masa  depan  pembuat  tindak  pidana,  (7).Sikap  dan  Tindakan pembuat  sesudah  melakukan  tindak  pidana,  (8).Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan,  (9).Tanggung  jawab  pelaku  terhadap  korban,  (10).Apakah  Tindakan  pidana  dilakukan dengan rencana.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  kondisi  terancam  sehingga  melakukan pembelaan  diri  atau  pembelaan  terpaksa,  sesuai  dengan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  49  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  korban  tindak  pidana  pembegalan  yang  melakukan  pembelaan  diri terhadap  pelaku  begal  itu  tidak  dapat  dipidana,  seseorang  yang  melakukan  pembelaan  terpaksa mendapat alasan penghapusan pidana yang dapat memperingan hukuman, seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa haruslah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu (1). Adanya perbuatan, (2).  Adanya  sifat  melawan  hukum,  (3).  Kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  (4).Diancam  pidana atau  hukuman  pidana.  Perlindungan  Hukum  terhadap  pelaku  pembunuhan  pembelaan  terpaksa terdapat  pada  pasal  49  KUHP,  dan  melalui  pemeriksaan  dalam  persidangan  yang  menujukan  bukti- bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang  dapat  meperingan  hukuman  atau  alasan  penghapusan  pidana  dalam  melakukan  pembelaan terpaksa dalam penjatuhan hukumam. Untuk anak yang melakukan tindak pidana pembegalan diadili sesuai  dengan  Undang-  undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penjatuhan  hukuman  terdapat  pada  hakim,  hakim  yang  berwenang  memutuskan  penjatuhan  pidana pada pelaku sesuai dengan pertimbangan dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  beberapa  pihak, yaitu:  pertama,  kepada  hakim  sebagai  penegak  hukum,  untuk  lebih  memperhatikan  setiap  orang yang melakukan pembelaan terpaksa, khususnya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman  agar  terciptanya  keadilan  sosial.  Selanjutnya,  kepada  masyarakat,  saat  mengalami  tindak pidana begal, masyarakat harus berani dalam mempertahankan diri dengan cara melakukan pembelaan diri  untuk  melindungi  hak-hak  yang  perlu  dipertahankan.  Terakhir,  kepada  pelaku  pembelaan terpaksa,  dalam  terjadi  tindak  pidana  pelaku  pembelaan  terpaksa  dapat  menjelaskan  kejadian  yang sebenarnya terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana II . Jakarta: Rajawali Pers.
Dumgair,  W.  (2016).  Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  dan  Pembelaan  Terpaksa  yang  Melampaui  Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana. Lex Crimen , 5 (5), 61–68.
Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2).
Jurist-Diction , 3 (2), 633. Moeljatno. (2007). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Pratiwi,  D.  K.,  Ariani,  D.,  &  Heryansyah,  D.  (2019).  Pengenalan  Hak-Hak  Konstitusional  Warga  Negara  di Sekolah. JAMALI , 1 (1), 24–33. Sastrawidjaja, S. (1990). Hukum Pidana 1 . Bandung: CV. Armico. Soesilo. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal . Bogor: Politeia.
Suharto. (1996). Hukum pidana Materiil . Jakarta: Sinar Grafika. Tabaluyan,  R.  R.  (2015).  Pembelaan  Terpaksa  yang  Melampaui  Batas  menurut  Pasal  49  KUHP. Lex  Crimen , 5 (6), 26–35.
Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum , 30 (1), 26–53.
Utayo,  M.  (2013).  Pelaku  Pembunuhan  yang  Membela  Diri  dalam  Mempertahankan  Kehormatan  dan  Harta Benda. PRANATA HUKUM , 8 (1), 148–155.