## Lingkup Tindak Pidana
Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis

## Lakso Anindito
Direktorat PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi
informasi@kpk.go.id

## A B S T R A K
Tulisan  ini  akan  membahas  lingkup  tindak  pidana  korupsi  dan kesalahan  dari  korporasi  berdasarkan  konsep  pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih minimnya kajian terkait pembuktian kesalahan korporasi khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih  minimnya  penggunaan  pendekatan  pertanggungjawaban pidana korporasi.  Pembuktian kesalahan korporasi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menentukan pertanggungjawaban
pidana korporasi sehingga menjadi hal yang masih terus didiskusikan baik oleh para ahli maupun penegak hukum. Selain itu, UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara langsung menyebutkan jenis-jenis delik yang  dapat  dilakukan  dan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana korporasi  sehingga  perlu  upaya  penafsiran  dari  penegak  hukum. Bagian pertama tulisan ini akan membahas mengenai lingkup tindak pidana  yang  dapat  dilakukan  dan  dimintakan  pertanggungjawaban pidana  korporasi.  Sedangkan,  bagian  kedua  tulisan  ini  akan membahas  mengenai  bagaimana  pembuktian  kesalahan  korporasi pada kasus korupsi. Sebagai perbandingan, penulis memilih Prancis dan  Inggris  dalam  mengkaji  dua  isu  tersebut  dengan  alasan  bahwa kedua negara tersebut merupakan negara yang meletakkan pondasi pada perkembangan civil law dan common law.
Kata  Kunci: Kesalahan,  Lingkup  Tindak  Pidana  Korupsi,
Korporasi, Code Pénal Français, UK Bribery Act 2010 dan UU Tindak Pidana Korupsi.

## A B S T R A C T
7KLV SDSHU H[DPLQHV VFRSH RI RɣHQFHV DQG FXOSDELOLW\ RI FRUSRUDWLRQ IRU FRUUXSWLRQ RɣHQFHV EDVHG RQ FRUSRUDWH FULPLQDO OLDELOLW\FRQFHSWDQGUHJXODWLRQV$PRQJODZHQIRUFHPHQWRɤFHUV and experts in Indonesia, culpability of corporation is very important issue to determine criminal liability of corporation that has made law HQIRUFHPHQWRɤFHUVUHOXFWDQWWRSURVHFXWHOHJDOSHUVRQSDUWLFXODUO\ if that crimes related with corruption. Moreover, although Indonesia Eradication  Corruption  Act  regulates  corporate  criminal  liability, WKLVODZLVQRWPHQWLRQLQJWKHVFRSHRIRɣHQFHVGLUHFWO\WKDWOHJDO person could be liable. First part of this paper elaborates corruption RɣHQFHVWKDWPLJKWDSSO\WRFRUSRUDWLRQEDVHGRQUHJXODWLRQDQG statutory interpretation methods. Second part of this paper examines KRZLPSRVLQJFXOSDELOLW\RIFRUSRUDWLRQLQFRUUXSWLRQRɣHQFHV7KLV paper  also  compares  both  United  Kingdom  and  French  Law  on imposing  corporate  criminal  liability  from  common  law  and  civil law traditions perspective.
Keywords &XOSDELOLW\ 6FRSH RI &RUUXSWLRQ 2ɣHQFHV
Corporation, Code Pénal Français, UK Bribery Act 2010, Indonesia Eradication Corruption Act

## P E N D A H U L U A N
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  di  Indonesia  telah digunakan sejak 1951 dengan adanya UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951  tentang  Penimbunan  Barang-Barang.  Untuk  tindak  pidana korupsi telah diakui bahkan sebelum pembentukan United Nations Convetion Against Corruption melalui  UU  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas Undang-Undang    Nomor    31    Tahun  1999    tentang  Pemberantasan Tindak    Pidana    Korupsi  (UU  Tindak  Pidana  Korupsi). Permasalahannya,  sampai  hari  ini,  baru  terdapat  satu  kasus  tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana  korporasi,  yaitu  kasus  PT  Giri  Jaladhi  Wana.  Permasalahan yang kerap timbul adalah terkait hukum acara, lingkup tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban terhadap  korporasi  dan  pembuktian  kesalahan  korporasi.  Hukum acara  terkait  teknis  tata  cara  pemeriksaan  pada  proses  penegakan hukum korporasi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan  putusan  pengadilan  juga  belum  ada  sehingga  dibutuhkan pedoman.  Sedangkan,  lingkup  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan oleh  korporasi  adalah  tindak  pidana  apa  saja  yang  dapat  dilakukan oleh korporasi dan tidak dilakukan oleh korporasi. UU Tindak Pidana Korupsi  di  Indonesia  sebagaimana Code  Pénal  Français di  Prancis tidak  menyebutkan  secara  detail  dalam  satu  pasal  bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi sebagaimana UK Bribery  Act  2010 di  Inggris.  Hal  tersebut  terkadang  menimbulkan kesalahpahaman  dari  penegak  hukum  bahwa  semua  bentuk  tindak pidana  dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  dilakukan  oleh korporasi  dan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada NRUSRUDVL 3HUVRDODQ LQL  PHQ\XOLWNDQ LGHQWL¿NDVL DZDO SDGD VDDW melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  kesulitan  dalam penggunaan pasal saat penyusunan surat dakwaan dan tuntutan pada tahap persidangan.
Pembuktian  kesalahan  korporasi  merupakan  isu  lain  yang menjadi kendala dalam penegakan hukum karena adanya perbedaan bentuk kesalahan korporasi berdasarkan beberapa teori. Hal tersebut memiliki  peran  penting  pada  saat  persidangan  sehingga  menjadi jelas terkait sejauh mana penuntut umum harus membuktikan dan
hal  yang  perlu  diperhatikan  hakim  dalam  menemukan  kesalahan korporasi pada saat proses pembuktian sebagai dasar dari putusan. Terlebih terdapat kecenderungan adanya pencampuradukan berbagai pendekatan  teori  kesalahan  korporasi  pada  praktek  penegakan hukum sehingga berpotensi menambah beban penuntut umum dalam proses pembuktian. Hal tersebut menjadi salah satu sebab minimnya korporasi yang dimajukan sebagai terdakwa. Terlebih hukum pidana di  Indonesia  masih  mengkuti  doktrin “Geen  Straf  Zonder  Schuld” sehingga  kesalahan  korporasi  mempunyai  fungsi  penting  dalam pemidanaan korporasi di Indonesia.
Penulisan ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dan pembuktian kesalahan  korporasi  sehingga  dapat  menjadi  salah  satu  referensi untuk  mendukung  proses  penegakan  hukum  kasus  tindak  pidana korupsi dengan pelaku korporasi di Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa saat ini terdapat upaya dari Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan acara yang akan diatur melalui peraturan Mahkamah  Agung.    Sebagai  perbandingan  akan  ditampilkan  juga bagaimana perkembangan dua isu tersebut di Inggris dan Prancis.

## M E T O D E   P E N E L I T I A N
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif berdasarkan  berbagai  referensi  tertulis,  putusan,  buku,  jurnal  dan peraturan  perundangan  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  Adapun metode penafsiran terkait regulasi yang digunakan adalah penafsiran secara  semiotik  ( semiotic/literal  Interpretation )  dan  sistematis ( systematic  interpretation ).  Penafsiran  secara  semiotik  dilakukan dengan  membatasi  penafsiran  terbatas  pada  susunan  kata  pada legislasi tersebut, sebagaimana diungkapkan Markus Rehberg terkait penafsiran  legislasi  menurut  tradisi civil  law (Rehberg,  2010:  8) sebagai berikut:
“….The  wording  is  starting  point  as  well  as  the  barrier  for interpretation...”
Sedangkan,  penafsiran  sistematis  dilakukan  dengan  melihat hubungan  antar  pasal  maupun  legislasi  lain  yang  berlaku  secara keseluruhan dalam suatu sistem hukum (Rehberg, 2010: 8) sebagai berikut:
“…Many  Rule  can  only  be  understood  with  regard  to  other provisions…”
Berdasarkan  pendekatan  tersebut,  hal  yang  dilakukan  adalah dengan  menghubungkan  penafsiran  secara  semiotik  melalui SHQJJXQDDQ SHQGH¿QLVLDQ OLQJNXS VXEMHN /HELK ODQMXW SHQDIVLUDQ secara  sistematis  dilakukan  dengan  menghubungkan  penggunaan subjek pelaku yang digunakan dalam delik dalam UU Tindak Pidana Korupsi maupun undang-undang lain yang terkait.
Pemilihan  objek  penelitian  selain  Indonesia  adalah  Prancis  dan Inggris.  Pemilihan  tersebut  didasarkan  pada  studi  sejarah  yang dilakukan bahwa Inggris merupakan negara yang menjadi referensi utama  dalam  perkembangan  aliran common  law (Head,  2012, 361-364  )  serta  merupakan  negara  awal  yang  mengakui  mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (OECD, 2015: 18). Sedangkan, Prancis merupakan pusat perkembangan civil law (Head, 2012, 91- 92)  dimana  hukum  pidana  Indonesia  sangat  terpengaruh.  Selain itu, Prancis termasuk negara awal selain Belanda yang mengadopsi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi (Wagner, 1999: 5).

## P E M B A H A S A N

## Lingkup Tindak Pidana
Tidak  seluruh  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dan  dimintakan pertanggungjawaban  kepada  Korporasi.  Hal  tersebut  tidak  jauh berbeda  dengan  Inggris  dan  Prancis  yang  juga  membatasi  tindak pidana  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada Korporasi.
Kerajaan Inggris mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dalam United  Kingdom  Bribery  Act  2010  (UK  Bribery  Act  2010) . Lingkup  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  Korporasi  dan dimintakan pertanggungjawaban diatur secara khusus dalam Section 7  UK  Bribery  Act  2010    berupa  tindak  pidana  penyuapan  ( RɣHQFHV of bribing another person ) sebagaimana diatur dalam Section 1 UK Bribery Act 2010 dan tindak pidana penyuapan yang terkait dengan penyelenggara  negara  lain  ( %ULEHU\ RI IRUHLJQ SXEOLF RɤFLDOV ) sebagaimana diatur dalam Section 6 UK Bribery Act ,  sebagaimana diatur dalam Section 7 (1) (a)  UK Bribery Act 2010 sebagai berikut:
“For the purposes of this section, A bribes another person if, and RQO\LI$²DLVRUZRXOGEHJXLOW\RIDQRɣHQFHXQGHUVHFWLRQRU ZKHWKHURUQRW$KDVEHHQSURVHFXWHGIRUVXFKDQRɣHQFH´
Hal  tersebut  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Colin  Nicholls,  Tim Daniel, Alan Bacarese dan John Hatchard (Nicholls et al, 2011: 95) yang menyatakan:

## ³6HFWLRQSURYLGHVLQUHVSHFWRI$¶VRɣHQFHVWKDW,WPXVWDPRXQW WRDVHFWLRQRUVHFWLRQRɣHQFHLHDQDFWLYHJHQHUDOEULEHU\RɣHQFHV RUEULEHU\RIDIRUHLJQSXEOLFRɤFLDO«´
Pendekatan tersebut berbeda dengan Prancis yang belum secara khusus mempunyai undang-undang pemberantasan tindak pindana korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  lain  terkait korupsi  di  Prancis  masuk  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Prancis  ( Code  Pénal  Français )  yang  terdiri  dari  tindak pidana Korupsi berupa penyuapan baik pasif dan aktif ( corruption ), perdagangan pengaruh LQÀXHQFHSHGGOLQJ ), mendapatkan manfaat secara  ilegal  ( illegal  taking  of  interest )  dan  keberpihakan  dalam pengadaan  ( favouritism  in  public  procurement )  (Marsigny,  2016). Khusus  untuk  kejahatan  yang  dilakukan  Korporasi,  tidak  seperti ,QJJULV \DQJ PHQ\HEXWNDQ VHFDUD VSHVL¿N GDODP VDODK VDWX SDVDO Prancis  membuka  bahwa  seluruh  tindak  pidana  yang  terdapat dalam Code Pénal Français sesuai Article 121-2 Code Pénal Français dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  Korporasi  selama memenuhi kriteria pertanggungjawaban, yaitu:
“Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement,  selon  les  distinctions  des  articles  121-4  à  121-7,  des infractions  commises,  pour  leur  compte,  par  leurs  organes  ou représentants……”
(Legal  persons,  with  the  exception  of  the  State,  are  criminally OLDEOHIRUWKHRɣHQFHVFRPPLWWHGRQWKHLUDFFRXQWE\WKHLURUJDQVRU representatives, according to the distinctions set out in articles 121-4 and 1217)
Akan tetapi, secara teori, Korporasi dikecualikan terhadap tindak pidana  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  sebagai  manusia ( Natural Person ) (Chance, 2012, 10) sebagai berikut:
³,Q WKHRU\ D FRUSRUDWH HQWLW\ FDQ FRPPLW DQ\ RɣHQFH H[FHSW IRURɣHQFHVZKLFKE\WKHLUYHU\QDWXUHFDQRQO\EHFRPPLWWHGE\
natural persons.”
Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana korupsi yang dapat dan dimintakan pertanggungjawaban terhadap korporasi melingkupi: a.  Tindak  pidana  Korupsi  berupa  penyuapan  ( corruption ) sebagaimana diatur dalam Articles 433-1 dan 435-3 (aktif) serta
Articles 432-11 and 435-1 (pasif) Code Pénal Français ;
b.  Perdagangan  pengaruh LQÀXHQFH SHGGOLQJWUD¿F G¶LQÀXHQFH
sebagaimana  diatur  dalam  Article  432-11 Code  Pénal  Français dan Articles 435-2 and 435-4 Code Pénal Français;
c.  Mendapatkan manfaat secara ilegal (illegal taking of interest/De ODSULVHLOOpJDOHG¶LQWpUrWV )  sebagaimana diatur dalam Article 432-
12 dan 432-13 Code Pénal Français; dan
d.  Keberpihakan  dalam  pengadaan  ( favouritism  in  public procurement / 'HVDWWHLQWHVjODOLEHUWpG¶DFFqVHWjO¶pJDOLWpGHV
candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ) sebagaimana diatur dalam Article 432-14.
Akan  tetapi,  seluruh  tindak  pidana  tersebut  khususnya  untuk tindak  pidana  dengan  pelaku  penyelenggara  negara  terdapat pengecualian terhadap negara serta pembatasan pertanggungjawaban pidana kepada otoritas publik  dengan detail yang akan dibahas pada bagian pembuktian kesalahan.
UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang hampir serupa dengan Prancis yang tidak menjabarkan dalam satu pasal tindak pidana apa saja  yang  dapat  dilakukan  dan  dimintakan  pertanggungjawaban kepada  Korporasi  sehingga  dibutuhkan  penafsiran  secara  semiotik ( semiotic/literal Interpretation ) dan sistematis ( systematic
interpretation )  untuk  menentukan  suatu  tindak  pidana  dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi sebagaimana dibahas pada bagian metode penelitian.
Berdasarkan  pendekatan  tersebut,  hal  yang  dilakukan  adalah dengan  menghubungkan  penafsiran  secara  semiotik  melalui SHQJJXQDDQ SHQGH¿QLVLDQ OLQJNXS VXEMHN /HELK ODQMXW SHQDIVLUDQ secara  sistematis  dilakukan  dengan  menghubungkan  penggunaan subjek pelaku yang digunakan dalam delik dalam UU Tindak Pidana Korupsi  maupun  undang-undang  lain  yang  terkait.  Pasal  1  Angka  1 887LQGDN3LGDQD.RUXSVLPHQGH¿QLVLNDQNRUSRUDVLVHEDJDLEHULNXW
“Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan  yang terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum.”
'H¿QLVL WHUVHEXW PHPEXDW DGDQ\D SHUOXDVDQ REMHN \DQJ WLGDN hanya meliputi perusahaan dengan bentuk badan hukum dan bukan badan hukum, tetapi juga perkumpulan atau badan bukan perusahaan baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya termasuk juga organisasi seperti yayasan. Lebih lanjut, Korporasi dalam Pasal
1 Angka 3  UU Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam salah satu

## GH¿QLVLGDUL³6HWLDSRUDQJ´\DQJGLGH¿QLVLNDQVHEDJDLEHULNXW
“Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  termasuk korporasi”
%HUGDVDUNDQ GH¿QLVL WHUVHEXW PDND DSDELOD NLWD KXEXQJNDQ secara sistematis antar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi  maka tindak pidana yang memasukkan “Setiap orang” sebagai bagian dari delik adalah: a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b) Penyalahgunaan kewenangan dalam  jabatan  atau  kedudukan  yang  menyebabkan  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara;  c)  pemberian  suap; dan  d)  pemberian  hadiah  karena  jabatan;  dan  ketentuan  undang- undang  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,    Pasal  5 ayat (1) dan  Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan  Pasal 14 UU  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  itu,  termasuk  juga  pembantuan atau permufakatan jahat yang dilakukan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 15 dan Pasal 16 UU Tindak Pidana  Korupsi.  Lebih  lanjut,  termasuk  juga  tindak  pidana  lain yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yaitu:  mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal  21  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  tidak  memberikan  atau memberikan keterangan secara tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi walaupun keterangan korporasi belum  diatur  secara  khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana sehingga pasal tersebut belum relevan digunakan saat ini.
Apabila kita lanjutkan penafsiran tersebut secara sistematis maka tidak seluruh tindak pidana yang pada deliknya menyebutkan “Setiap orang” dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi.
Perbuatan  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  jabatan  atau kedudukan  yang  menyebabkan  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  Delik  tersebut  diatur  dalam  Pasal  3    UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut merupakan sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia ( natural person ) bukan pada korporasi karena korporasi tidak dapat memiliki jabatan atau  kedudukan.  Hal  tersebut  selaras  dengan  penjelasan  Indrianto Seno  Adji    bahwa  terkait  pasal  dengan  rumusan  penyalahgunaan kewenangan  tersebut  berhubungan  dengan  penafsiran  yang  harus dikaitkan  dengan  lapangan  hukum  tata  usaha  negara  dan  hukum perdata  karena  kaitannya  dengan  jabatan  yang  dilakukan  dalam posisinya  dalam  konteks  penyalahgunaan  kewenangan  (Seno  Adji, 2006, 425- 426). Untuk itu, walaupun “Setiap orang” dalam terdapat dalam unsur delik tersebut tetapi korporasi tidak dapat dimasukkan GDODP NXDOL¿NDVL GHOLN PHQJLQJDW SHPEDWDVDQ SDGD IUDVH “karena jabatan atau kedudukan” .
Tidak jauh  berbeda adalah ketentuan tindak pidana lain terkait pebuatan  curang  yang  terdiri  dari  setiap  orang  yang  bertugas mengawasi  tetapi  sengaja  membiarkan  perbuatan  curang  terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
“…… b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a;  dalam  kondisi tertentu  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dikenakan  terhadap korporasi.”
Pada delik tersebut frase “bertugas mengawasi” yang merupakan adopsi  dari  Pasal  388  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang terasosiasi pada orang manusia yang secara jabatan atau didelegasikan untuk melakukan pengawasan. Walaupun, apabila hanya digunakan penafsiran secara Semiotik maka berpotensi tindak pidana tersebut dapat  dilakukan  oleh  Korporasi  dalam  beberapa  kondisi.  Misalnya,
dalam  kondisi  tugas  pengawasan  pembangunan  atau  penyerahan bahan  bangunan  dalam  kontrak  diserahkan  sepenuhnya  kepada pihak ketiga dalam bentuk korporasi yang memang secara profesional mempunyai  bisnis  melakukan  pengawasan  pembangunan.  Akan tetapi,  terkait  penafsiran  tersebut  berpotensi  menyebabkan perbedaan di kalangan ahli.
Tabel 1. Perbandingan Antara UK Bribery Act 2010, Code Pénal Français dan UU Tindak Pidana Korupsi Terkait Lingkup Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan dan Dimintakan Pertanggungjawaban kepada Korporasi
UK BRIBERY ACT 2010 CODE PÉNAL FRANÇAIS UU TINDAK PIDANA KORUPSI a.  Tindak pidana penyuapan (offences of bribing another person) sebagaimana diatur dalam Section 1; dan b.  Tindak pidana penyuapan yang terkait dengan penyelenggara negara lain (Bribery of foreign public officials) sebagaimana diatur dalam Section 6.
a.  Tindak pidana Korupsi berupa penyuapan (corruption) sebagaimana diatur dalam Articles 433-1 dan 435- 3 (aktif) serta Articles 432-11 and 435-1 (pasif). Khusus untuk pasif, secara umum dikenakan terhadap tindak pidana dengan pelaku penyelenggara negara dalam bentuk orang karena merupakan delik untuk penyelenggara negara, walaupun otoritas publik dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu yang akan dibahas di bagian pembuktian kesalahan; b.  Perdagangan pengaruh (influence peddling/trafic d’influence) sebagaimana diatur dalam Article 432-11 dan Articles 435-2 and 435- 4;
c.  Mendapatkan manfaat secara ilegal (illegal taking of interest/De la prise illégale d’intérêts)  sebagaimana diatur dalam Articles 432-12 dan 432-13; dan d.  Keberpihakan dalam pengadaan (favouritism in public procurement/ Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public) sebagaimana diatur dalam Article 432-14. a.  Perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2; b.  Pemberian suap kepada penyelenggara negara, PNS,
hakim atau advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
c.  Pebuatan curang yang terdiri dari setiap orang yang melakukan perbuatan curang dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c; d.  Pemberian hadiah karena jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13; dan
e.  Ketentuan undang-undang lain yang memasukan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 selama dapat dilakukan oleh korporasi.
Catatan: selain kelima tindak pidana ini terdapat juga tindak pidana yang terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 15, Pasal 16
dan Pasal 21.
Selain  penjabaran  diatas  yang  dilakukan  penelaahan  secara semiotik  terhadap  delik  dengan  pembatasan  “Setiap  orang”  dan penyesuaian  secara  sistematis  dengan  pasal  lain,  masih  terdapat satu  delik  terkait  pemborong  dan  penjual  bangunan  yang  dapat memasukkan  Korporasi  sebagai  subjeknya,  yaitu  sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
“…..a. pemborong , ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,  atau penjual  bahan  bangunan yang  pada  waktu menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan  perbuatan  curang yang  dapat  membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”
Frase pemborong dan penjual bahan bangunan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan oleh Korporasi pada praktek sehari-hari sehingga  merupakan  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  dan  oleh Korporasi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  apabila  dibandingkan antara UK Bribery Act 2010 dan UU Tindak Pidana Korupsi terdapat pembandingan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.
Berdasarkan penjelasan dan Tabel 1 tersebut terdapat perbedaan SHQJDWXUDQPHQJHQDLNXDOL¿NDVLWLQGDNSLGDQD\DQJGDSDWGLODNXNDQ dan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  di Inggris, Prancis dan Indonesia. Perbedaan tersebut baik terkait model pengaturan  delik  dan  maupun  substansi  deliknya,  tetapi  dengan kesamaan bahwa delik tersebut haruslah tindak pidana  yang dapat dilakukan  oleh  Korporasi  bukan  delik  yang  hanya  dapat  dilakukan oleh manusia.

## K E S A L A H A N   K O R P O R A S I
Persoalan  mengenai  pembuktian  kesalahan  terhadap  korporasi merupakan persoalan yang masih terus berkembang sampai saat ini. Pembahasan  mengenai  kesalahan  menjadi  sangat  penting  karena secara  umum  hukum  pidana  di  Indonesia  mensyaratkan  adanya kesalahan  sebagai  elemen  terpenting  dari  pertanggungjawaban pidana  (Hiarej,  2015,  153).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  menurut H.B. Vos  terdapat 3 (tiga) unsur utama dari kesalahan sebagaimana dikuti  Eddy  O.S.  Hiarej  dalam  penjelasan  elemen  dari  kesalahan (Hiarej, 2015, 162), yaitu:
a.  Dapat dipertanggungjawabkan pelaku ( Toerekeningsvatbaarheid van de dader );
b.  Hubungan  psikis  pelaku  dengan  perbuatannya  yang  biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa ( Een zekere psychische verhouding
van de dader tot heit feit, die kan zijn of opzet of schuld in engere zin ); dan
c.  Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ( Het niet aanwezig zijn van gronden, die de toerekenbaarheid van het feit aan de dader uitsluiten ).
Dari  ketiga  elemen  tersebut,  tulisan  ini  akan  lebih  fokus  pada elemen  kedua  dari  kesalahan  yaitu  terkait  pembuktian  hubungan psikis  pelaku  dengan  perbuatannya.  Hal  tersebut  karena  masih kuatnya berlaku asas “actus non facit reum nisi mens sit rea” dalam praktek  hukum  pidana  di  Indonesia.  Walaupun  demikian,  secara teori,  tidak  seluruh  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  harus membuktikan kesalahan. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa bentuk kesalahan korporasi dalam beberapa kondisi dapat berbeda dengan bentuk kesalahan pada tindak pidana yang dilakukan orang sebagai manusia ( natural person ). V.S. Khana membagi secara umum bahwa terdapat pertanggungjawaban pidana korporasi yang membutuhkan
pembuktian kesalahan dan tidak perlu pembuktian kesalahan (Khana, 1996:  11).  Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidak selalu perlu membuktikan hubungan antara mens rea dengan actus reus ,  seperti  legislasi  yang  secara  tegas  menggunakan  pendekatan pertanggungjawaban  pidana  koporasi  dengan  pendekatan strict liability .  Sedangkan,  untuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi yang membutuhkan pembuktian hubungan antara mens rea dengan actus  reus, V.S.  Khana,  Profesor  Hukum  di Michigan  University , dalam  tulisan  salah  satu  tulisan  doktoralnya  di Harvard  Law School membagi secara umum menjadi  2 (dua) pendekatan untuk menyederhanakan  variasi mens  rea yang  banyak.  Hal  tersebut sebagaimana pendapat Laufer yang dikutip V.S. Khana (Khana, 1996: 16) sebagai berikut:
“for  instance,  Federal  Legislation,  as  Laufer  notes,  provides more than 100 types of mens rea, including over 20 formulations of “willfulness” it self.”
Adapun  dua  bentuk  tersebut  adalah mens  rea dengan  pelaku tunggal  ( The  Single  Actor  Mens  Rea  Standard )  dan  kolektif mens rea ( The Collective Mens Rea Standard ). Pada pendekatan pertama,
mens  rea pelaku  tunggal  ( The  Single  Actor  Mens  Rea  Standard ),
mens  rea dari  pelaku  diatribusikan  kepada  korporasi  sehingga mens rea pelaku adalah mens rea korporasi tersebut (Khana, 1996:
20).  Bentuk  tersebut  berlaku  dalam  teori vicarious  liability dan
LGHQWL¿FDWLRQ PRGHO .  Teori vicarious  liability adalah  pendekatan dimana suatu perbuatan dianggap dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban  kepada  korporasi  ketika  perbuatan  tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut dan tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi atau lingkup tugas yang melakukan tindak pidana tersebut  (Vermeulen  et  al,  2010:  56).  Pendekatan  ini  merupakan pendekatan  paling  tua  dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana korporasi  terdapat  salah  satunya  pada  kasus New  York  Central  & Hudson River Railroad Co. v United States (212 U.S. 418) pada tahun 1909 di Amerika dan lebih jauh pada tahun 1842 di Inggris pada kasus Birmingham & Gloucester Railway Co. (3 QB 223) (OECD, 2015: 18). Melalui  pendekatan  tersebut mens  rea pekerja  atau  agen  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  diatribusikan  kepada  korporasi. Sedangkan  teori LGHQWL¿FDWLRQ PRGHO merupakan  pengembangan dari  teori vicarious  liability dengan  pembeda  bahwa  untuk  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  korporasi  pelaku  tindak pidana  harusnya  pengurus  inti  dari  korporasi  tersebut.  Pendekatan ini kerap disebut juga alter ego sehingga mens rea pengurus korporasi adalah mens rea dari korporasi tersebut. Pendekatan ini berkembang dari 3 (tiga) kasus di Inggris pada tahun 1944 (OECD, 2015: 18).
Pendekatan  kedua,  kolektif mens  rea ( The  Collective  Mens  Rea Standard ), mens rea diambil dari adanya pengetahuan dari pegawai yang ada dalam suatu korporasi secara luas tersebut (Khana, 1996: 22-24). Pengetahuan kolektif tersebut belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban  apabila  dimintakan  pertanggungjawaban secara  personal.  Sebagai  contoh  adalah  teori culture  model dan aggregation  model . Culture  model melihat  bahwa  suatu  korporasi dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan merupakan dari budaya keseharian perusahaan (de Maglie, 2005: 558). Sedangkan, aggregation model lebih melihat kesalahan secara berimbang dari keseluruhan bisnis proses korporasi tersebut sebelum  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  korporasi (Vermeulen et al, 2010: 58).
Pendekatan    lain  adalah  pendekatan  khsusus  yang  lebih  dekat
kepada  kelalaian,  yaitu  pertanggungjawaban  atas  kelalaian  dalam prosedur  dan  kebijakan  ( Liability  of  Negligent  Procedures  and Policies )  (Khana,  2006:  28-29).  Pertanggungjawaban  dimintakan ketika  Korporasi  gagal  melakukan  pencegahan  atas  tindak  pidana yang dilakukan karena lemahnya prosedur dan kebijakan internal.
Pendekatan-pendekatan  tersebut  akan  membantu  dalam  dapat mengkaji  pendekatan  pembuktian  kesalahan    yang  akan  dilakukan. .KXVXVQ\D GDODP PHQJLGHQWL¿NDVL SHQGHNDWDQ GL ,QJJULV 3UDQFLV dan Indonesia.

## K e s a l a h a n   K o r p o r a s i   d a l a m   U K   B r i b e r y A c t   2 0 1 0   d i   I n g g r i s
Pada legislasi di Inggris suatu perbuatan dianggap telah dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi apabila suatu  perbuatan  pidana    dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai asosiasi  dengan  korporasi  secara  sengaja  dengan  tujuan  untuk memberikan  manfaat  bagi  korporasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Section 7 (1) UK Bribery Act 2010 , yaitu:

## ³$UHOHYDQWFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQ³&´LVJXLOW\RIDQRɣHQFH
under this section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending—
(a)    to obtain or retain business for C, or
(b)     to obtain or retain an adventage in the conduct of business for C”
Adapun perbuatan pidana yang dilakukan adalah sesuai dengan lingkup  tindak  pidana  yang  telah  dibahas  sebelumnya  pada  bagian lingkup pidana. Sedangkan, orang yang mempunyai asosiasi dengan korporasi  adalah  orang  yang  melakukan  suatu  aktivitas  untuk  atau atas nama korporasi tanpa mempertimbangkan kapasitas dari orang tersebut  baik  sebagai  pekerja,  agen  atau subsidiaries ,  sebagaimana diatur dalam Section 8 (1) dan (2) UK Bribery Act 2010 , yaitu:
“(1)     For the purposes of section 7, a person (“A”) is associated with C if (disregarding any bribe under consideration) A is a person who performs services for or on behalf of C.
(2)     The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not matter.
(3)     Accordingly  A  may  (for  example)  be  C’s  employee,  agent  or subsidiary.”
Hal  yang  menarik  adalah  klausul  terkait  tidak  mementingkan kapasitas  dari  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut kecuali  posisi  orang  tersebut  adalah  pekerja.  Klausul  tersebut dijelaskan oleh Colin Nicholls, Tim Daniel, Alan Bacarese dan John Hatchard (Nicholls et al, 2011: 93) sebagai berikut:
“It does not matter in what capacity A acts on C’s behalf whether as an employee, agent or subsidiary except that where A is an employee of  C  it  is  to  be  presumed  that  A  is  performing  services  for  and  on behalf of C unless the contrary show”
Pertanggungjawaban dapat dimintakan apabila adanya
mens  rea dari  orang  yang  berasosiasi  dengan  korporasi  dalam melakukan tindak pidana harus dengan sengaja dan bertujuan untuk menguntungkan  korporasi.  Apabila  orang  tersebut  sudah  terbukti melakukan  tindak  pidana  dengan  tujuan  tersebut  maka  korporasi harus  bertanggungjawab  tanpa  perlu  pembuktian  adanya  perintah dari pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Korporasi hanya dapat menghindari tanggungjawab apabila dapat membuktikan  bahwa  korporasi  tersebut  sudah  melakukan  upaya yang  sesuai  ( adequate  procedure )  untuk  dalam  mencegah  tindak pidana tersebut terjadi, yang dijamin sesuai dengan Section 7 (2) UK Bribery Act 2010 sebagai berikut:
“But  it  is  a  defence  for  C  to  prove  that  C  had  in  place  adequate procedures  designed  to  prevent  persons  associated  with  C  from undertaking such conduct”
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  titik  tekan  pendekatan  yang digunakan  di  Inggris  adalah    pemidanaan  terhadap  kegagalan korporasi  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  ( Failure of  commercial  organisations  to  prevent  bribery ).  Apabila  kita mendasarkan  pada  pembagian  yang  dilakukan  oleh  V.S.  Khana maka  masuk  dalam  golongan  ketiga,  yaitu:  pertanggungjawaban atas kelalaian dalam prosedur dan kebijakan ( Liability of Negligent Procedures  and  Policies ).    Melalui  pendekatan  delik  kegagalan mencegah  tersebut,  perlu  digarisbawahi  bahwa  pendekatan  Inggris
sepintas  mirip  dengan  pendekatan  yang  jamak  digunakan  pada vicarious liability yang mengatribusikan kesalahan pegawai menjadi kesalahan  korporasi  sehingga mens  rea pegawai  adalah mens  rea korporasi  tetapi  pada  konteks  Inggris  pendekatan  UK  Bribery  Act 2010 lebih condong pada jenis kesalahan ketiga. Hal tersebut karena titik  beratnya  secara  mutlak  korporasi  dianggap  bersalah  apabila gagal  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  orang  yang  berasosiasi  dengan  korporasi  tersebut  dan  tidak dapat  membuktikan  bahwa  sudah  dilakukan  upaya  yang  memadai ( adequate  procedures )  dalam  mencegah  tindak  pidana  tersebut terjadi.  Pendapat  ini  merupakan  penegasan  dari  pendapat  Colin Nicholls, Tim Daniel, Alan Bacarese dan John Hatchard (Nicholls et al, 2011: 89) sebagai berikut:

## ³«,WLVRɣHQFHRIVWULFWOLDELOLW\EXWLVVXEMHFWWRWKHGHIHQFHWKDW
the organization had adequate procedures in place to prevent person associated with it from committing bribery…”
Pertanyaan  lanjutannya  adalah  apakah  korporasi  baru  dapat dituntut ketika sudah adanya putusan hukum tetap terhadap pelaku lapangan  suap  dalam  hal  ini  pekerja  atau  orang  yang  terasosiasi, mengingat  pendekatan  yang  digunakan  adalah strict  liability atas kegagalan  melakukan  pencegahan.    Menurut  Colin  Nicholls,  Tim Daniel, Alan Bacarese dan John Hatchard tidak harus adanya putusan tetap  tetapi  penuntut  umum  harus  dapat  membuktikan  dengan standar  pembuktian  pidana  bahwa  apabila  nantinya  orang  yang berasosiasi  tersebut  dituntut  maka  akan  dinyatakan  bersalah  dan terbukti mempunyai maksud menguntungkan korporasi (Nicholls et al, 2011: 95).  Hal tersebut berdasarkan Section 7 (3) a UK Bribery Act 2010 yang tidak membatasi pada “is” tetapi adanya klasula “ or would be ” dalam perumusan delik.
Hal  yang  menarik  adalah  penerapan  tanggung  jawab  seketika tersebut  tidak  semata-mata  menekan  korporasi,  beban  pencegahan juga  diberikan  kepada  pemerintah  dengan  adanya  kewajiban  bagi pemerintah  walaupun  sebatas  regulasi  untuk  membuat  pedoman pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan pada Section 9 (1) UK Bribery Act 2010 sebagai berikut:
“The Secretary of State must publish guidance about procedures that  relevantcommercial  organisations  can  put  in  place  to  prevent
persons associated with them from bribing as mentioned in section 7(1).”
Melalui  panduan  tersebut  maka  korporasi  dapat  mempunyai landasan dalam membuat sistem pencegahan korupsi yang dilakukan oleh  orang  yang  berasosiasi  dengannya.  Kementerian  Kehakiman (Ministry of Justice) yang dijabat oleh Kenneth Clarke dan Kejaksaan Agung ( Attorney General ) telah mempublikasikan panduan tersebut sejak 30 Maret 2011 dan berlaku sejak 1 Juli 2011 (Ministry of Justice, 2011).    Panduan  tersebut  berisi  6  (enam)  prinsip  penting  dalam pencegahan korupsi yang terdiri dari: Prinsip Prosedur Proposional ( Proportionate Procedures ), Prinsip Komitmen Pimpinan Korporasi
( Top-level  Commitment ),  Penilaian  atau  Perkiraan  Resiko
( Risk  Assessment ),  Uji  Kelayakan  ( Due  Diligence ),  Komunikasi
( Communication ) dan Pemantauan serta Evaluasi ( Monitoring and Review ) (Ministry of Justice, 2011).
Kesalahan Korporasi dalam Code Pénal Français di

## Prancis
Republik  Prancis  mengatur  pendekatan  berbeda  dari  Kerajaan Inggris dan Wales dalam pembuktian kesalahan. Untuk memahami hal  tersebut  maka  terlebih  dahulu  prasyarat  suatu  perbuatan pidana  dianggap  dilakukan  korporasi  sehingga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi.
Prasyarat pertama adalah tindakan tersebut dilakukan oleh organ atau  representasi  dari  korporasi (les  personnes  morales )  dengan penjabaran  dalam Articles 121-2 Code  Pénal  Français, sebagai berikut:

## ³/HVSHUVRQQHVPRUDOHVjO¶H[FOXVLRQGHO¶(WDWVRQWUHVSRQVDEOHV
pénalement,  selon  les  distinctions  des  articles  121-4  à  121-7,  des infractions  commises,  pour  leur  compte,  par leurs  organes  ou représentants ”
(Legal  persons,  with  the  exception  of  the  State,  are  criminally OLDEOHIRUWKHRɣHQFHVFRPPLWWHGRQWKHLUDFFRXQWE\WKHLU organs or representatives , according to the distinctions set out in articles 121-4 and 121-7)
Berdasarkan pendekatan tersebut yang harus melakukan adalah organ atau representasi resmi korporasi yang dapat berupa: pimpinan
atau manajemen dari korporasi tersebut yang berhak mewakili secara hukum.  Selain  itu,  dalam  kondisi  tersebut  termasuk  pekerja  atau pihak  lain  yang  mendapatkan  pendelegasian  untuk  menjalankan suatu pekerjaan tertentu ( express power of attorney / délégation de pouvoir &OLɣRUG&KDQFH
Persyaratan kedua adalah korporasi ( personnes morales ) tersebut bukanlah negara dengan adanya pengaturan pengecualian terhadap negara  ( O¶H[FOXVLRQ GH O¶(WDW ).  Sedangkan,  untuk  otoritas  publik tingkat  lokal  terdapat  ketentuan  dalam  Articles  121-2  Code  Pénal Français sebagai berikut:
“….Toutefois,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice  d’activités  susceptibles  de  faire  l’objet  de  conventions  de délégation de service public…”
(However,  local  public  authorities  and  their  associations  incur FULPLQDOOLDELOLW\RQO\IRURɣHQFHVFRPPLWWHGLQWKHFRXUVHRIWKHLU activities  which  may  be  exercised  through  public  service  delegation conventions.)
Artinya  otoritas  publik  tingkat  lokal  tetap  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  sebatas  pada  korporasi  ( personnes  morales ) yang  fungsi  pelayanan  publik  dari  otoritas  tersebut  dapat didelegasikan kepada pihak ketiga. Hal tersebut sebagaimana konsep hukum  Prancis  dimana  pemerintah  daerah  dapat  mendelegasikan sebagian fungsi pelayanan publik kepada pihak lain, tentunya fungsi tersebut  bukan  merupakan  fungsi  strategis  yang  dilarang  untuk didelegasikan, seperti: sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik dan penyedia  gas  (IFAC:  2001,  5-6).  Salah  satu  contoh  dari  pelayanan publik yang dapat didelegasikan adalah perusahaan daerah penyedia jasa angkutan umum.
Perbuatan pidana sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya yang telah  memenuhi  delik  dan  dilakukan  oleh  organ  atau  representasi korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  korporasi apabila  kesalahan  korporasi  terbukti.  Hal  tersebut  salah  satunya dengan  terbuktinya  hubungan  antara mens  rea dengan  perbuatan tersebut.  Pada  konsep  Prancis, mens  rea orang  yang  merupakan organ atau representasi korporasi yang melakukan perbuatan pidana dapat  diatribusikan  menjadi mens  rea dari  korporasi  serta  tidak
terpisah dari mens rea korporasi sesuai dengan bunyi Articles 121-2 Code Pénal Français . Pandangan ini sesuai dengan penjelasan Katrin Decket (Peith et al, 2011: 164), yaitu:
“First,  the  principle  laid  down  in  art.  121-1  Penal  Code  does  not seem  to  imply  that  it  is  necessary  to  establish  fault  on  the  part  of legal person, distinct from the fault of the organs or representatives. Second, and most importantly, the need to establish a separate fault on the part of the legal person has explicitly been rejected by the Cour de cassation. And, there are still other arguments that argue against a “double fault” requirement”
Adapun  kesalahan  dari  organ  atau  representasi  tersebut  tidak berbeda  dengan  bentuk  kesalahan  pada  umumnya.  Kesalahan tersebut  dapat  dalam  bentuk  kesengajaan,  kecerobohan  maupun kelalaian dari organ atau representasi dari Korporasi sesuai dengan Articles 121-3 Code  Pénal  Français .  Walaupun  demikian,  menurut Katrin Decket pada prakteknya terdapat pendapat bahwa  kesalahan dari organ dan representasi tetap harus dilihat dalam konteks “atas nama korporasi” (Peith et al, 2011: 161-162) . Tidak seluruh kesalahan dari  organ  atau  representasi  dari  korporasi  dapat  secara  langsung diatribusikan menjadi kesalahan korporasi. Untuk menafsirkan “atas nama  korporasi”  tersebut  dapat  merujuk  pada  edaran  ( circular) Kementerian  Kehakiman  Prancis  tertanggal  14  Mei  1993  yang mengomentari rancangan Articles 121-2 Code Pénal Français. Pada surat tersebut, Kementerian Kehakiman menerjemahkan ketentuan tersebut sebagai berikut (Peith et al, 2011: 161-162):

## ³DOHJDOSHUVRQZLOOQRWEHKHOGOLDEOHIRURɣHQFHVFRPPLWHGE\D
director in the exercise of his functions, if the director acts on his own behalf and his own personal interest”
Melalui  penafsiran  tersebut  maka  korporasi  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  tanpa  dilihat  dalam  rangka  apa  perbuatan tersebut dilakukan. Prancis menganut lingkup yang lebih luas dalam Articles  121-2  Code  Pénal  Français dengan  melihat  kesalahan organ dan representasi “atas nama korporasi” dibandingkan “untuk kepentingan  korporasi”  sebagaimana  dianut  dalam Section  7  UK Bribery  Act  2010 .  Sebagaimana  penjelasan  para  ahli,  pendekatan “atas  nama  korporasi”  melingkupi  bukan  hanya  “dengan  nama korporasi”  tetapi  juga  “untuk  kepentingan  korporasi”.  Oleh  karena
itu,  suatu  tindak  pidana  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban kepada  korporasi  apabila  dilakukan  oleh  organ  dan  representasi korporasi dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga fungsi dari  korporasi  bahkan  dalam  kondisi  korporasi  tidak  mendapatkan keuntungan secara langsung sekalipun.

## Kesalahan Korporasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Suatu  perbuatan  pidana  dianggap  dilakukan  oleh  Korporasi  di Indonesia apabila memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
“Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.”
Berdasarkan  hal tersebut, suatu tindakan dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur penting sebagai berikut: a.  Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan;
b.  Pelaku  tindak  pidana  adalah  orang-orang  yang  mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama- sama; dan
c.  Tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi.
Pertama,  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  tindak pidana  korupsi  dalam  konteks  ini  adalah  tindak  pidana  korupsi yang  dapat  dilakukan  dan  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada korporasi sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas.
Kedua, pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama- VDPD$SDELODNLWDWDIVLUNDQVHFDUDVLVWHPDWLVPDNDGH¿QLVLKXEXQJDQ kerja dapat kita temui dalam Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:
“Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”
0HODOXL GH¿QLVL WHUVHEXW PDND PHOLQJNXSL OLQJNXS LQWHUQDO korporasi  dalam  segala  level  jabatan  serta  tidak  terbatas  pada  level
pengambil  kebijakan.  Khusus  untuk  perseroan  terbatas  bahkan terbatas  pada  pekerja    di  bawah  direksi  (Umar  Kasim,  2013). Sedangkan untuk direksi dan hubungan di luar hubungan kerja, masuk GDODPOLQJNXSKXEXQJDQODLQ'H¿QLVLKXEXQJDQODLQWLGDNGLMHODVNDQ dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila ditafsirkan secara semiotik dalam  rangkaian  kalimat “…hubungan  kerja  maupun  berdasarkan hubungan lain…” maka dapat ditafsirkan sebagai hubungan lain selain dari hubungan kerja. Hubungan selain hubungan kerja dalam hukum memiliki variasi yang sangat luas. Mulai dari hubungan hukum suatu direksi dengan perseroan terbatas sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  hubungan  keperdataan  dalam  bentuk sub  kontraktor  kepada  korporasi  atau  orang  lain  untuk  melakukan suatu pekerjaan tertentu, hubungan kontraktual dalam penggunaan jasa  hukum  sampai  dengan  hubungan  dengan  pihak  ketiga  untuk mengurus  suatu  urusan  korporasi  termasuk  juga  perjanjian  untuk melakukan suatu pekerjaan korporasi sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.      Artinya  memberikan  keluasan bagi penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan hubungan lain di luar hubungan kerja selama dapat dibuktikan hubungan tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama- sama sehingga tetap dapat dianggap dilakukan korporasi walaupun dilaksanakan oleh seorang pegawai.

## .HWLJDOLQJNXQJDQNRUSRUDVLWLGDNGLGH¿QLVLNDQGDODP887LQGDN
Pidana  Korupsi.  Terdapat  berbagai  pendapat  dalam  menafsirkan lingkungan korporasi. Misalnya apabila tindak pidana tersebut masih dalam  bagian  lingkup  usaha  dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah  tangga  korporasi,  contohnya  pada  putusan  PT  Giri  Jaladhi Wana.  Akan  tetapi,  apabila  kita  merujuk  pada  Rancangan  Naskah Akademis  Peraturan  Mahkamah  Agung  Pertanggungjawaban

## 3LGDQD.RUSRUDVL\DQJGLGDVDUNDQULVHWGDQNRQVXOWDVLDKOLGH¿QLVL
lingkungan korporasi lebih luas sebagai berikut:
“Lingkungan  korporasi  adalah  lingkup  Korporasi  atau  lingkup usaha  Korporasi  atau  lingkup  kerja  yang  termasuk  dan/atau mendukung kegiatan usaha Korporasi  baik langsung maupun tidak langsung.”
Berdasarkan  penjelasan  rancangan  naskah  akademis  tersebut, tindak pidana yang dilakukan tidak terbatas hanya untuk mewujudkan
tujuan  usaha  yang  tercantum  dalam  anggaran  dasar  tetapi  juga kegiatan  lain  yang  mendukung  kegiatan  usaha  korporasi  tersebut baik langsung maupun tidak langsung.
Apabila kita sandingkan dengan penjelasan teori
pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  ketiga  unsur  tersebut menunjukkan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  UU Tindak Pidana Korupsi adalah pendekatan vicarious liability sesuai penjelasan  teori  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.    Hal  tersebut ditunjukkan  dengan  dapatnya  suatu  tindakan  dianggap  telah dilakukan korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang  mempunyai  hubungan  kerja  dalam  segala  tingkat  jabatan, bahkan  hubungan  lain  selain  hubungan  kerja  selama  tindakan tersebut  dilakukan  dalam  lingkungan  korporasi.    Berbeda  juga dengan  pendekatan LGHQWL¿FDWLRQ PRGHO yang  membatasi  suatu tindak  pidana  apabila  dilakukan  oleh  pengurus  korporasi  dalam level  direksi.  Dalam  hal  tindakan  dilakukan,  pendekatan  Indonesia lebih mirip dengan pendekatan Inggris yang juga mendasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lain selain hubungan kerja.
Selanjutnya,  bagaimana  melihat  kesalahan  korporasi  dalam tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi  tersebut.  Apabila konsisten dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam Pasal 20 ayat  (2)  UU  Tindak  Pidana  Korupsi    yang  menyatukan  perbuatan orang  yang  memiliki  hubungan  kerja  atau  hubungan  lain  selain hubungan pekerja adalah perbuatan korporasi sesuai teori vicarious liability ,  maka  pada  konteks mens  rea orang  yang    melakukan perbuatan  pidana  tersebut  juga  teratribusikan  menjadi mens  rea dari  korporasi  tersebut  sesuai  teori vicarious  liability .  Berdasarkan pengalihan tersebut, bahkan beberapa ahli pidana seperti Mardjono Reksodiputro  memasukan  penggolongan vicarious  liability sebagai pemidanaan  tanpa  perlu  pembuktian  kesalahan  korporasi  secara tersendiri  sehingga  tidak  dinilai  sebagai  kesalahan  korporasi (Reksodiputro,  2015:  13).  Pada  pengelompokan,  V.S.  Khana  tetap memasukkan vicarious liability atau dikenal juga sebagai respondent superior sebagai pertanggungjawaban dengan pembuktian kesalahan korporasi sebagai bagian dari jenis single actor mens rea standard dengan  alasan  bahwa  kesalahan  tetap  tidak  hilang  sebagaimana strict  liability tetapi  hanya  mengatribusikan  kesalahan  pekerja yang  melakukan  tindak  pidana  menjadi  kesalahan  korporasi.  Hal tersebut berdasarkan putusan U.S. v. Hilton Hotel Corp dan putusan
pada  tingkat  banding  pada  kasus    U .S.  v.  Twentieth  Century  Fox Film  Corporation pada  tahun  1989.  Putusan-putusan  tersebut menegaskan mens  rea korporasi  adalah  atribusi  dari mens  rea pekerja  pada  pendekatan vicarious  liability (V.S.  Khana,  1996: 20-21).  Akan  tetapi,  terdapat  kesamaan  maksud  antara  Marjono Reksodiputro,  Muladi  (Muladi  dan  Dwidya  P,  2020:  113-116)  dan V.S. Khana, yaitu: melalui konsep vicarious liability, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan pekerja tanpa perlu membuktikan  kesalahan  korporasi  secara  tersendiri  dan  berbeda dengan kesalahan pekerja.
Tentunya atribusi kesalahan tersebut sesuai dengan batasan pada Pasal 20 ayat (1), yaitu adanya penegasan bahwa tindakan tersebut dilakukan  dalam hal tindak pidana korupsi “dilakukan oleh atau atas nama  suatu  korporasi” .  Artinya  pekerja  yang  melakukan  tindakan pidana  tersebut  haruslah  dilakukan  dalam  kerangka  kepentingan korporasi.  Hal  tersebut  dengan  penggunaan “dilakukan  oleh  atau atas nama korporasi” yang khusus pada isu ini lebih dekat dengan pendekatan “atas  nama  korporasi” dalam Articles  121-2  Code Pénal  Français sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Batasan ini  penting  untuk  dapat  menjaga  agar  pendekatan  atribusi mens rea dari  pelaku  lapangan  dapat  secara  tepat  diatribusikan  kepada korporasi karena tidak semua mens rea dari pelaku langsung dapat diatribusikan kepada korporasi.
Lebih  lanjut,  terkait  bentuk  dari  kesalahan  korporasi  yang diatribusikan  dari  orang  yang  mempunyai  hubungan  kerja  atau hubungan lainnya hanya dapat terlihat dari variasi bentuk kesalahan yang  mungkin  muncul  dari  rumusan  pasal  yang  digunakan  dan tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  kongkrit  sesuai  elemen  kedua dari  kesalahan  yang  diungkapkan  oleh  Vos.  Untuk  itu  diperlukan simulasi dalam penggunaan pasal tersebut.

## Simulasi Kasus
Simulasi ini akan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan isi sebagai berikut:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang
yang:
a.  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau….”
Untuk mempermudah pemahaman maka perlu  mengganti frase ³VHWLDSRUDQJ´PHQMDGL³NRUSRUDVL´VHVXDLGH¿QLVLSDGD3DVDO88 Tindak Pidana Korupsi. Apabila diterapkan dalam beberapa kondisi sebagai berikut maka:

## Kondisi 1
Orang bernama A yang merupakan manajer di PT X melakukan penyuapan  pembuatan  KTP  di  kelurahan  dengan  sengaja  dan bertujuan  mempercepat  pengurusan  sehingga  KTP  tersebut  dapat segara  dipakai  sebagai  syarat  mengurus  kenaikan  pangkat  menjadi General  Manager yang  saat  ini  kosong.  Perbuatan  yang  dilakukan A  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  perbuatan  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  serta tidak  adanya  alasan  penghapus  pidana.  Apakah  korporasi  dapat dimintakan pertanggungjawaban?
Pada  kondisi  1  tersebut,  PT  X  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  walaupun  syarat  suatu  perbuatan  A  dapat dianggap sebagai perbuatan PT X terpenuhi sesuai Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang  dilakukan  oleh  Korporasi.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Korporasi.  Penuntut umum  dapat  mendasarkan  bahwa  perbuatan  tersebut  secara  tidak langsung masuk dalam lingkungan korporasi karena dengan segera mendapatkan KTP maka mendukung bisnis korporasi karena posisi general  manager  segera  terisi.  Akan  tetapi,  tindakan  tersebut  tidak dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  karena  tindakan  tersebut bukanlah  “dilakukan  atau  atas  nama  korporasi”  karena  pembuatan KTP lebih cenderung pada kepentingan A sebagai individu dan jenis dokumen yang diurus bukan kepentingan korporasi. Selain itu, mens rea dari  A  yang  mempunyai  maksud  untuk  segera  mendapatkan promosi  yang  tercermin  dari  tindakan  melakukan  suap  tidak  dapat diatribusikan menjadi mens rea korporasi.

## Kondisi 2
Orang bernama B yang merupakan manajer di PT Y melakukan penyuapan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Bupati dengan  sengaja  dan  bertujuan  mempercepat  pengurusan  sehingga korporasi  tersebut  dapat  segera  melakukan  usaha  perkebunan. Perbuatan  yang  dilakukan  B  memenuhi  seluruh  unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana  dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban?
Pada kondisi 2 tersebut, PT Y dapat dimintakan
pertanggungjawaban.  Syarat  suatu  perbuatan  dapat  dianggap menjadi  perbuatan  korporasi  sesuai  Pasal  20  ayat  (2)    UU  Tindak Pidana  Korupsi  terpenuhi  karena  tindak  pidana  merupakan  tidak pidana yang dapat dilakukan korporasi, B merupakan manager dari PT  Y  sehingga  mempunyai  hubungan  kerja  dan  dilakukan  sesuai dalam konteks lingkungan korporasi.  Pada kondisi 2 ini, kesalahan dalam bentuk kesengajaan B   melakukan suap agar PT Y dapat segara melakukan bisnisnya sehingga masuk dalam kepentingan korporasi. Hal tersebut menyebabkan mens rea B dapat diatribusikan menjadi mens rea PT Y dalam bentuk kesengajaan dengan maksud.
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  di  atas  maka  secara  singkat suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UU  Tindak  Pidana  Korupsi  apabila  memenuhi  tahapan  yang  tepat. Tahap  pertama,  terpenuhinya  syarat  tindak  pidana  korupsi  yang dianggap  dilakukan  oleh  korporasi  sesuai  Pasal  20  ayat  (2)  UU Tipikor dan terpenuhinya delik sesuai dengan pasal yang digunakan. Kedua,  terpenuhinya  syarat  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tersebut adalah  tindak  pidana  yang  masuk  dalam  lingkup  tindak  pidana yang  dapat  dilakukan  dan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana korporasi  serta  tidak  adanya  alasan  penghapus  pidana.  Ketiga, terpenuhinya pembuktian kesalahan melalui atribusi mens rea dari orang  yang  meiliki  hubungan  kerja  atau  hubungan  lain  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  tahap  kedua  diatas menjadi mens rea korporasi dengan bentuk kesalahan sesuai dengan delik yang dilakukan dengan syarat mens rea tersebut memang dapat diatribusikan sebagai mens rea korporasi.

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N
Pertama,  lingkup  tindak  pidana. Pada  lingkup  tindak pidana  terdapat  perbedaan  pengaturan  antara  Inggris,  Prancis  dan ,QGRQHVLD,QJJULVPHQ\HEXWVHFDUDVSHVL¿NWLQGDNSLGDQD\DQJGDSDW dilakukan  oleh  korporasi  sesuai  dengan  Section  7  (1)  a UK  Bribery Act 2010 . Berbeda dengan Prancis dan Indonesia yang menggunakan ketentuan  yang  mengatur  secara  umum  tindak  pidana  yang  dapat dilakukan  oleh  korporasi  sehingga  dibutuhkan  penafsiran  terkait tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Korporasi.
Penyuapan merupakan lingkup tindak pidana yang diakui dapat dilakukan oleh Korporasi pada hukum Inggris, Prancis dan Indonesia walaupun  khusus  penyuapan  pejabat  asing  hanya  diakui  di  Inggris dan Prancis. Selain penyuapan, Prancis memasukkan tindak pidana yang  dapat  dilakukan  korporasi  berupa  perdagangan  pengaruh LQÀXHQFHSHGGOLQJWUD¿FG¶LQÀXHQFH , mendapatkan manfaat secara ilegal LOOHJDOWDNLQJRILQWHUHVW'HODSULVHLOOpJDOHG¶LQWpUrWV )    dan keberpihakan dalam pengadaan  ( favouritism in public procurement/
'HVDWWHLQWHVjODOLEHUWpG¶DFFqVHWjO¶pJDOLWpGHVFDQGLGDWVGDQVOHV marchés  publics  et  les  délégations  de  service  public). Sedangkan Indonesia, selain penyuapan, memasukkan juga perbuatan melawan hukum  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau  ekonomi  negara, perbuatan  curang,  pemberian  hadiah  dan  tindak  pidana  lain  yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Kedua, kesalahan korporasi . Inggris, Prancis dan Indonesia menggunakan  pendekatan  berbeda  terkait  kesalahan  ( mens  rea, schuld ) dari Korporasi. Inggris menggunakan pendekatan tidak perlu dibuktikan  kesalahan  korporasi  apabila  kesalahan  pelaku  sudah dapat  dibuktikan  selama  tindak  pidana  tersebut  bertujuan  untuk keuntungan  korporasi.  Hal  tersebut  karena  pendekatan  Inggris adalah  korporasi  dianggap  bersalah  apabila  gagal  menerapkan prosedur pencegahan (adequate procedure ) sehingga tindak pidana tersebut  terjadi  ( Liability  of  Negligent  Procedures  and  Policies ).
Sedangkan  Prancis,  menggunakan  pendekatan  atribusi mens  rea dari  organ  atau  representasi  dari  Korporasi  menjadi mens  rea dari Korporasi sepanjang tindakan tersebut masih sesuai dengan tujuan usaha  korporasi.  Indonesia  dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi menggunakan  pendekatan  teori vicarious  liability. Pendekatan tersebut diterjemahkan melalui orang yang memiliki hubungan kerja
atau hubungan lain yang melakukan tindak pidana dalam lingkungan korporasi maka mens rea orang tersebut dapat diatribusikan menjadi mens rea korporasi selama dilakukan untuk kepentingan korporasi serta  tindak  pidana  tersebut  dapat  dilakukan  dan  dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi.
Untuk ke depan dapat disarankan agar penerapan pertanggungjawaban  pidana  yang  menggunakan  pendekatan  UU Tindak  Pidana  Korupsi  konsisten  menggunakan  pendekatan  teori vicarious liability sehingga dalam persidangan baik penuntut umum maupun  hakim  tidak  terbebani  oleh  pendekatan  lain  yang  tidak dianut dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan tersebut sesuai dengan  pendekatan  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  digunakan pada  skala  internasional.  Sebagai  alternatif,  dapat  pula  digunakan pendekatan Strict Liability dengan dilengkapi Liability of Negligent Procedures and Policies sebagaimana yang diterapkan di Inggris.

## R E F E R E N S I
A  Quaid,  Jennifer,  1998,  The  Assessment  of  Corporate  Criminal Liability on the Basis of Corporate Identity : An Analysis, McGill Law Jurnal/Reveu De Droit McGill Vol. 43.
Adji,  Indriyanto  Seno,  2006, Korupsi, Kebijakan, Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta
Dargham, Christian dan Charles-Henri Boeringer, Corporate Liability

## LQ(XURSH&OLɣRUG&KDQFH//3/RQGRQ
De  Maglie,  Chistina,  2005,  Models  of  Corporate  Criminal  Liability In Comparative Law, Washington University Global Studies Law
Review [Vol. 4:547]
Emmanuel Marsigny et al, 2016, Bribery & Corruption: Third Edition,
Global Legal Insights
Head,  John  W.,  2011,  Great  Legal  Traditions  -  Civil  Law,  Common Law and Chinese Law in Historical and Operational Perspective, Durham (North Carolina): Carolina Academic Press
Hiariej, Eddy OS, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
IFAC  Public  Sector  Committee,  2001,  The  Delegation  of  Public Services in France: An Original
Method of Public Administration: Delegated Public Service, IFAC. Hal 5-6
Khana, V.S, 1996, Corporate Mens Rea : A Legal Construct In Search of  A  Rationale,  The  Center  for  Law,  Economics,  and  Buisness,
Harvard Law School, Cambridge
Ministry  of  Justice,  2011,  The  Bribery  Act  2010:  Guidance  about Procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, MoJ, London
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  2010,  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Nicholls  QC,  Colin  et  al.,    2011,  Corruption  and  Misuse  of  Public

## 2ɤFH6HFRQG(GLWLRQ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
OECD,  2012,  Phase  3  Report  on  Implementing  the  OECD  Anti- Bribery Convention in France, OECD
Peith, Mark et, al, 2011, Corporate Criminal Liability, Springer. Katrin Deckert
Rehberg,  Markus,  2010,  Statutory  Interpretation  and  Civil  Law Methodology on Munich University Summer Training in European and German Law 2010, Munich
Reksodiputro,  Mardjono,  2015,  Tindak  Pidana  Korporasi  dan Pertanggungjawabannya,  FGD  International  Standards  On Corporate  Criminal  Lability  yang  diselenggarakan  KPK-OECD pada tanggal 28 Juli 2015.
Wagner,  Markus,  1999,  Corporate  Criminal  Liability  National  and International Responses, International Society for the Reform of Criminal Law, 13 th International Conference, Malta, 8-12 July 1999 Kasim, Umar, 2010, Karyawan Diangkat Jadi Direksi, Hukum Online sesuai  dengan  alamat    http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi diakses pada
Jumat, 4 November 2016.

## Legislasi
Code Pénal Français
France Penal Code (English Version SPENCER Q, John Rason)
United Kingdom Bribery Act 2010
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
UU  Darurat  Nomor  17  Tahun  1951  tentang  Penimbunan  Barang-
Barang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Putusan
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Putusan PT BANJARMASIN Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM Birmingham & Gloucester Railway Co.  pada tahun 1842 Hudson River Railroad Co. v United States  pada tahun 1909
United States v Twentieth Century Fox Film Corporation pada tahun 1989
Regina v Innospec Limited pada tahun 2010