## PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN NABIRE
Penulis: Makaria Tatogo 1 mkduncenjurnal@gmail.com Theo Allo Layuk 2 theoallolayuk1965@gmail.com B. Elita Bharanti 3 ebonifasia@yahoo.com

## Abstract
The objective of the research is to explore in depth the management process, and utilisation of Special Autonomy Fund provided for Education Sector for Native People in  Nabire  Regency.  Methods  of  data  collection  using  Observation,  Interview,  and Library Studies. We analyse the data utilising the qualitative approach. The results of this study reason some problems that are:  unproperly managed, low synchronisation in planning, lack of coordination in implementation, and delay  in reporting. Another problem is the socialisation of the funding regulation.
Keywords: Special Autonomy, Management of OTSUS, Education, Triangulation

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Nabire  dengan  luas  wilayah  sekitar  12.075  km2  atau 16,70% dari luas Provinsi Papua yang terdiri dari 15 Distrik, 89 Kampung dan 9  Kelurahan  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  140.178  jiwa.  Persoalan Pembangunan  di  Provinsi  Papua  selalu  ditandai  dengan  tantangan kondisi geografis  yang  sangat  sulit  untuk  dijangkau  hingga  pada  tingkat kampung, sehingga Pemerintah Pusat menawarkan Otonomi Khusus untuk mengejar ketertinggalan,  pemerataan  pembangunan  dan  menjawab  aspirasi masyarakat Papua yang menuntut merdeka.
Dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Negara memberikan pengakuan ke-khusus-an kepada  Papua  untuk  memiliki  kewenangan  khusus  guna  mengatur pemerintahan dan pembangunan menurut Kepentingan masyarakat melalui
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Akuntansi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Manajemen  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Masyarakat Papua. Kebijakan  khusus  diakui  sebagai  bagian  dari  otonomi  asimetris  yang diberikan kepada Tanah Papua.
Pengimplementasian Udang-Undang Nomor 21 tahun 2001 ditetapkan adanya  dana  Otonomi  Khusus.  Dana  Otsus  adalah  Penerimaan  khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2  persen  dari  plafon  dana  alokasi  umum  nasional,  yang  pengunaanya terutama  ditujukan  untuk  pembiayaan  Pendidikan  dan  Kesehatan  dan Pelayanan Ekonomi Kerakyatan yang berlaku selama 25 tahun, mulai tahun 2001.
Dalam perencanaan dan pengelolaan Otonomi Khusus tersebut masih terhambat  oleh  lambatnya  penyusunan  peraturan  pelaksanaan    yang diperlukan seperti  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus, Akan  tetapi  dalam  pelimpahan  kewenangan  peruntukan  dana  Otonomi Khusus  Sejak  Tahun  2002  hingga  tahun  2013  didistribusikan  40  Persen untuk Provinsi Papua dan 60 Persen untuk Kabupaten/Kota.
Hal ini dilihat tidak efektif maka terjadi perubahan kebijkan pembagian belanja Dana Otsus ke Kabupaten/Kota oleh Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe pada Tahun 2013 yang selanjutnya kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan  Daerah  Khusus  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
Peruntukan  Dana  Otonomi  Khusus  sesuai  Perdasus  Pasal  8  ayat  1 dibagi  dengan  proporsi  untuk  Provinsi  Papua  20  persen  dan  untuk Kabupate/Kota  se  Provinsi  Papua  80  persen,  pengalokasian  dana  Otsus tersebut  diperuntukan  :  1)  Untuk  Urusan  Pendidikan  mendapat  prioritas utama penyaluran dana Otonomi Khusus Minimal sebesar 30 persen, untuk membiayai  PAUD  5  persen,  Pendidikan  Dasar  9  tahun  (15),  Pendidikan menengah  6  persen  dan  Pendidikan  tinggi  4  persen.  2)    Untuk  urusan Kesehatan  mendapat  dana  minimal  sebesar  15%  untuk  membiayai Pelayanan  kesehatan  dasar,  Pelayanan  kesehatan  rujukan,  Pencegahan dan  pemberantasan  penyakit,  perbaikan  gizi  masyarakat,  pembinaan
kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. 3) Untuk  Urusan  Ekonomi  Kerakyatan  mendapat  dana  minimal  sebesar  20 persen  utuk  membiayai  perkreditan  usaha  ekonomi  rakyat,  dana  bergulir, subsidi  harga  kebutuhan  9  bahan  pokok  dan  pengembangan  komoditi unggulan.  4)  Untuk  pembangunan  infrastruktur dasar kampung minimal 20 persen  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana perumahan  rakyat,  penerangan,  air  bersih,  dan  telekomunikasi.  5)  Untul Bantuan  afirmasi  5  persen  kepada  lembaga  keagamaan,  lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan. 6) Untuk perencanaan dan pengawasan  Pemerintah  Daerah,  monitoring  dan  evaluasi,  pengawasan dewan, pelaporan program kegiatan 5 persen.
Sebagai  program  prioritas,  permasalahan  pendidikan  di  Papua  lebih khusus di Kabupaten Nabire belum  dapat segera dipecahkan. Akan tetapi, walaupun  bidang  pendidikan  telah  ditetapkan  sebagai  program  prioritas, namun dalam pembagian APBD ternyata pendidikan tidak menjadi prioritas. Ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 30 persen dari dana otsus (UU Otsus, Perdasus No. 13/2016 dan Pergub No.32/2014) sampai sekarang masih  dilanggar  oleh  eksekutif  dan  legislatif  di  Papua.  Sebagai  gambaran, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami pasang surut kurang lebih 30 persen dari dana otsus yang diterima seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini :

## Tabel 1
Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otsus Bidang Pendidikan di Kabupaten Nabire Periode 2011-2015
Tahun Penerimaan Dana Otsus Rp. Khusus Bidang Pendidikan Rp. % Proporsi Alokasi Otsus Kab/Kota 2011 55.705.408.000,- 12.580.000.000,- 60% 2012 70.955.679.300,- 10.800.000.000,- 19,08 60% 2013 75.347.769.000,- 26.273.790.000,- 37,02 60% 2014 100.989.297.000,- 28.869.120.175,- 29,07 80% 2015 100.989.297.000,- 31.246.789.100,- 30,94 80% TOTAL 403.987.450.300,- 109.769.699.275,- 27,17
Sumber :  Bapeda Kabupaten Nabire
Alokasi  dana  Otsus  5  (lima)  tahun  terakhir  dari  tahun  2011-2015 sebesar  Rp.  403.987.450.300,-,  dana  tersebut  diperuntukan  untuk  dana pendidikan sebesar Rp. 109.769.699.275 atau sebesar 27,17%. Dana Otsus yang sangat besar untuk Bidang Pendidikan seperti yang terlihat pada tabel diatas  dari  tahun  ke  tahun  terjadi  peningkatan  seharusnya  sudah  dapat menunjang peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan bagi Orang Asli Papua,  baik  yang  ada  di  kampung-kampung  maupun  perkotaan.  Namun ternyata  dari  sejumlah  indikator  pendidikan  ditemukan  masih  banyak masalah yang belum diselesaikan sesuai yang diharapkan disebabkan oleh pengelolaan dana Otsus yang belum optimal.
Sementara  Hal tersebut diatas didukung dengan data BPS Kabupaten Nabire Tahun 2016 dimana Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 mencapai 64,49 persen hingga tahun 2015 mencapai 66,49 persen,  selama  6  tahun  terakhir  terjadi  perkembangan  mencapai  2  persen dari  data  tersebut  dapat  dilihat  terjadi kemajuan  pendidikan  tetapi  berjalan lambat atau masih jauh dari harapan.
Salah  satu  penyebab  lambatnya  peningkatan  Indeks  Pembangunan Manusia  adalah  pengelolaan  dana  Otsus  bidang  Pendidikan  yang  mana terdapat  fenomena  berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  bahwa Implementasi pendidikan di era Otsus Kabupaten Nabire telah menunjukan hasil  singnifikan  namun  lebih  ditekankan  pada  pembangunan  fisik  dan peningkatan  mutu  pendidikan  yang  lebih  berfokus  pada  wilayah  perkotaan sehingga terjadi kesenjagan pelayanan pendidikan antara daerah perkotaan, terpencil dan kepulauan.
Pembangunan  fisik  tersebut  tidak  dilengkapi  dengan  fasilitas pendukung  lainnya  seperti  fasilitas  tambahan  buat  guru  dan  murid, kesejahteraan  guru,  peningkatan  mutu  dari  tim  pengajar,  honor  guru  dan penyesuaian kurikulum, sehingga Pemerintah Daerah dianggap belum lokus dan fokus dalam pengalokasian dana Otsus bidang pendidikan.
Hasil  pengamatan  ini  didukung  dengan  tangapan  masyarakat mengenai  pendidikan yang  dimuat  dalam  beberapa  surat  kabar.  “Jhon
Mamboi,  (Irawati  Aminuddin;  Sumber:  Harian  Indoprogress  2013),  Desa Bawei Distrik Teluk Umar, terdapat tujuh siswa tamatan SLTA, belum punya sarjana .”
“Menurut  Simon  Manahara,  (Irawati  Aminuddin;  Sumber:  Harian Indoprogress 2013), Anak usia 14-18 tahun duduk bergelombong menguyah pinang  tak  ada  kerjaan  karena  tidak  punya  pengetahuan  dan  pengalaman lain,  hanya  berkebun  dan  memiliki  orang  tua  yang  tidak  mampu membiayainya untuk sekolah, selain itu Desa Napan Yaur memiliki bangunan sekolah  yang  permanen  tetapi  kelas  melompong  karena  semua  siswa digabung  dalam  satu  kelas  disebabkan  oleh  kurangnya  tenaga  pegajar, hanya ada satu guru yaitu guru honorer yang gajinya 3 bulan sekali terima di Ibukota Kabupten jadi kalau guru tersebut ke kota maka sekolahpun macet.” “Meskipun  sekolah  gratis  namun  sempit  pilihan  untuk  melanjutkan sekolah  yang  lebih  tinggi  karena  SMP,  SMA  ada  di  Kota,  mengirim  anak kekota  berarti  mengirim  separuh  biaya  hidup.  Pemeritah  mengirim  uang besar  tetapi  dia  tidak  melihat  uang  diefektifkan  memperbaiki  kualitas pendidikan di Papua ujar Simon lag i.”
“Eddie  Pegawai  Dinas  Pendidikan  Nabire  ;  Kwalitas  pendidikan  di Nabire  angka  kelulusan  SD  88,88  persen,  Kelulusan  SMP  72  persen  dan Kelulusan  SMA  merosot  menjadi  55,17  persen,  sehingga  mengindikasikan perlunya  kerja  keras  Pemerintah  dan  Masyarakat,  hal  ini  mengakibatkan peningkatan penganguran dan kemiskinan, lulusan tersebut tidak menjamin siswa dapat baca tulis.” (Inrawati Aminuddin, sumber : Harian Indoprogress 2013).
“Nabire  Kota  Mati,  Bupati  Tidur,  Kemana  Larinya  Dana  Pendidikan untuk  Mahasiswa”?  (oleh  Oktovianus  Pugau,  Januari  2013,  Melanesia Pos.com). Pernyataan yang sama juga diungkapkan pada Demo Mahasiswa Tahun  2015  yang  bunyinya  “  5  tahun  dana  pendidikan  hilang,  mahasiswa mulai  aksi.”  dengan  Topik:  “Dana  Pendidikan  Tinggal  Kenangan.”  Sejak tahun  2011  Hingga  tahun  2015  kami  tidak  mendapatkan  dana  pendidikan sedangkan  sebelumya  setiap  tahun  kami  dibantu  untuk  Mahasiswa  Tugas
Akhir  tidak  seperti  sekarang  dan  tidak  sesuai  dengan  janji  pemimpin  yang sekarang. (sumber: Zona Dinamika.com.)
Hal ter sebut diatas didukung oleh Pernyataan “Gubernur Papua dalam Sambutannya Pada Seminar Efektivitas Pengunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat (Sorong, 27 Agustus 2015), Total Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua dalam periode 2002 - 2015 adalah Rp.  42  trilyun  lebih,  sedang  Dana  Tambahan  Infrastruktur  sebesar  Rp.10 trilyun lebih untuk periode TA 2006-2015. Jadi total dana selama 14 tahun sebesar Rp. 52 trilyun lebih, belum dapat Meningkatkan Index Pembangunan Manusia  setara  rata-rata  standar  Nasional  dan  belum  dapat meningkatkan SDM Orang Asli Papua.
Sebagian besar masyarakat di Papua menghendaki agar Pemerintah aktif mengambil peran dalam meluruskan pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua.  (Agustinus  Salle,  2011)  menjelaskan  masalah  transparansi, partisipasi,  regulasi,  sanksi,  pembagian  dana  ke  Kabupaten/Kota,  alokasi untuk  urusan  prioritas,  dan  keberpihakan  kepada  Orang  Asli  di  kampung- kampung sangat penting diawasi Pemerintah. Tanpa campur tangan ini, dana Otsus tidak dapat diharapkan untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dan dapat dipastikan banyak orang di Papua akan mengatakan “tidak ada kesungguhan Pemerintah membangun Papua”.
Semua fakta di atas kemudian menimbulkan tanda tanya dan keraguan masyarakat,  yaitu  “kemana  uang  Otsus  itu?”  Kajian  ini  diarahkan  untuk menjawab pengelolaan keuangan Otsus dalam bidang pendidikan, dengan harapan  bahwa  hasil  kajian  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  informasi dalam  pengambilan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  untuk  implementasi Otonomi Khusus yang lebih baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai  berikut  :  (1)  Menganalisis  secara  mendalam  Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan; (2) Mengidentifikasi Secara  Mendalam  Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  Pengeloaan  Dana Otonomi  Khusus  Bidang  Pendidikan;  (3)  Menganalisis  secara  mendalam
penyelesaian  masalah  pengelolaan  dana  Otonomi  Khusus  Bidang Pendidikan.
Baridzwan  (1998)  menjelaskan  bahwa  Sistem  Biasanya  melibatkan beberapa  orang  dalam  satu  bagian  atau  lebih,  disusun  untuk  menjamin adanya  perlakuan  yang  seragam  terhadap  transaksi-transaksi  yang  terjadi dalam suatu organisasi.
Dalam  kaitan  iitu,  Mamesah,  (1995)  memberikan  definisi  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh  negara atau  daerah  yang  lebih  tinggi,  serta  pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku.
Sedangkan  Permendagri  No.13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengeloaan  Keuangan  Daerah,  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Rhodes (2000) menjelaskan Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan merupakan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan,  apakah  standar    yang  dibuat  sudah  tepat  dengan  situasi  dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.
United  Nations  Development  Program (UNDP.  2007)  akuntabilitas pelaporan  memiliki  kerangka  hukum,  diartikan  bahwa  adanya  jaminan kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat  terhadap  setiap  kebijakan publik  yang  dibuat  dan  dilaksanakan.  Selanjutnya  akuntabilitas  pelaporan pada  pemerintahan  adalah  akuntabilitas  dengan  karakteristik Good Governance, yaitu:  (1)  partisipasi;  (2)  transparansi;  (3)  akuntabilitas;  (4)
efektif dan efisien; (5) mengembangkan kepastian hukum; (6) responsif; (7) concensus oriented ; dan (8) equity and inclusiveness .
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  dan  pendapat  para  pakar diatas  fokus  penelitian  diarahkan  pada  pertanyaan  penelitian  tentang  1) Pelaksanaan Implementasi pengelolaan Dana Otsus Bidang Pendidikan. 2) Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaaan  Dana  Otsus  Bidang Pendidikan dan, 3) Pemecahan masalah yang dihadapi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatatif  dengan dukungan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  kunci. Sementara  data  sekunder  melalui  buku-buku  atau  dokumen  pendukung seperti  (1)  Nabire  dalam  angka;  (2)  URD/RD  Otsis;  (3)  LAKIP,    (4)  Hasil Monev kajian Otsus Papua (Bappeda), (5) Perdasus No.13 Tahun 2016, (6) Pergub  No.  32  Tahun  2014,  (7)  RPJMD  Tahun  2016,  dan  (8)  Data  dari Internet.  Proses  analisis  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  mengacu kepada  proses  analisis  data  yang  disampaikan  oleh  Miles  dan  Huberman (1962:  16)  yaitu:  setelah  data  dibaca,  dipelajari,  dan  ditelaah,  maka selanjutnya  data  direduksi,  disajikan,  dan  ditarik  kesimpulan  serta verifikasinya.

## PEMBASAHAN
Implementasi  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  bidang Pendidikan. Sejak awal implementasi Otsus, kebijakan baru untuk Papua ini sudah  menuai  kritikan  di  Papua.  Banyak  elite  dan  generasi  muda  Papua menilai  kebijakan  Otsus  tidak  akan  membawa  kemajuan  bagi  Papua. Kebijakan  Otsus  bagi  banyak  penduduk  asli  Papua  seringkali  dinyatakan “gagal”.
Beberapa  faktor  yang  sering  disebut  sebagai  penyebab  kegagalan antara  lain:  (1)  Pemerintah  Indonesia  tidak  membuka  diri  untuk  berdialog tentang masalah konflik Papua,  (2) kegagalan  dalam  menetapkan  regulasi
implementasi Otsus, (3) masalah HAM, (4) Pemekaran daerah yang memicu arus  migrasi  masuk,  dan  (5)  Kemiskinan  yang  kurang  tersentuh    (Tebay, 2009, dan Demo DAP 12 Agustus 2005).
Selain  masalah  di  atas,  beberapa  permasalahan  dalam  tatakelola OTSUS juga disebabkan karena faktor internal Pemda di Papua, seperti (1) Rendahnya kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan, (2) Aparat daerah tidak inovatif tetapi lebih banyak menunggu arahan dari pemerintah atasan,  (3)  Koordinasi  Eksekutif,  Legislatif  dan  Perwakilan  Kultural  (MRP), dan  (4)  Koordinasi  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah,  dan kebijakan pemekaran Provinsi Papua Barat (Mambor, 2008).
Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan khusus  Dalam  Rangka  Otonomi  Khusus  Papua  yang  dikeluarkan  setiap tahun anggaran secara umum mengatur beberapa kebijakan pokok sebagai berikut.
Penerimaan  Dana  Otsus  adalah  untuk  memperkuat  kemampuan keuangan  daerah  dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  di  Provinsi Papua,  dengan  tujuan  (a)  mendukung  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi Papua, (b) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (c)  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  (d)  mengurangi kesenjangan pembangunan antar bidang, antar wilayah serta antar desa dan kota,  dan  (e)  menjaga  konsistensi  dan  kesinambungan  pembangunan  di Provinsi Papua.
Sasaran  penggunaan  dana  Otsus  adalah  (a)  meningkatnya pemerataan  dan  mutu  pelayanan  di  bidang  pendidikan,  (b)  meningkatnya pemerataan dan  mutu pelayanan di bidang kesehatan, (c) berkembangnya ekonomi rakyat, (d) meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan di bidang perhubungan,  (e)  meningkatnya  kualitas  hidup  masyarakat,  (f)  penciptaan dan  perluasan  lapangan  kerja  di  daerah,  (g)  meningkatnya  kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas meliputi: pendidikan 30 persen, kesehatan 15 persen, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan pengembangan infrastruktur,
dan  pemberdayaan  distrik  dan  masyarakat  kampung.  Program-program penunjang, meliputi: (a)  pembinaan umat beragama, hukum dan hak asasi manusia  (HAM),  tenaga  kerja,  aparatur  pemerintah  dan  kelembagaan, pembinaan  pemuda,  pembinaan  prestasi  olahraga,  pemberdayaan perempuan,  kependudukan  dan  pemukiman,  pariwisata,  kebudayaan, lingkungan  hidup,  stabilitas  perbatasan,  ketentraman  dan  ketertiban,  (b) penyediaan  prasarana  dan  sarana  fisik  pemerintahan,  khususnya  bagi kabupaten  pemekaran,  dan  (c)  penyusunan  data  dan  informasi  untuk perencanaan  pembangunan,  dan  (d)  pengendalian,  pengawasan,  dan evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan.
Perencanaan  pembangunan  dan  penganggaran  daerah  di  Provinsi Papua  menggunakan  mekanisme  yang  ditetapkan  UU/25/2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Permendagri 57/2007 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pelaksanaan  program/kegiatan berpedoman  pada  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku,  termasuk Keputusan  Gubernur  tentang  Petunjuk  Pengelolaan  Dana  Penerimaan Khusus  dalam  Rangka  Otonomi  Khusus  Papua,  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Pengendalian pelaksanaan program/kegiatan  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  terkini tentang perkembangan pelaksanaan pekerjaan, baik fisik maupun keuangan. Pengawasan  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna program/kegiatan    yang  dilaksanakan  saat  selesainya  pekerjaan.  Evaluasi dilaksanakan  untuk  menilai  sampai  sejauh  mana  program  atau  kegiatan dapat  mencapai  tujuannya  dan  upaya  apa  yang  perlu  dilakukan  untuk memperbaiki bila ada masalah pencapaian tujuan.

## Pengalokasian  Dana  Otonomi  Khusus  bidang  Pendidikan.
Penetapan  jumlah  Dana  Otsus  yang  akan  diterima  Papua  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  setelah  pengesahan  APBN,  Pemerintah  Pusat menganggarkan  Dana  Alokasi  Umum  sebagai  dasar  perhitungan  Dana Otsus Papua. Jumlah Dana Otsus untuk Papua dihitung 2 persen dari DAU
Nasional.  Berdasarkan  perhitungan  Kementerian  Keuangan  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Alokasi  Dana  Otonomi  Khusus, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  126  tahun  2010  telah  mengubah  dari empat  tahap  menjadi  tiga  tahap  sebagai  berikut.  Tahap  I  bulan  Maret  30 persen, Tahap II bulan Juli 45 persen dan Tahap III bulan Oktober 25 persen.
Selanjutnya  petunjuk  pelaksanaan  dana  Otsus  khususnya  bidang pendidikan  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Papua  No.  32  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Pengunaan  Dana  Otonomi  Khusus Bidang  Pendidikan  bagi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua.  Rincian Pengalokasian  Dana  Otsus  tersebut  diatur  dalam  Pasal  12  Pergub.  No.32 Tahun  2014,  dimana  terdiri  dari  beberapa  program  Prioritas  :  -)  Paud  Non Formal  dan  Formal  (5%),  -)  Wajar  Diknas  9  Tahun –  SD  (32%),  -)  Wajar Diknas 9 Tahun – SMP(25%), -) Sekolah Menengah Atas  (15%),-) Sekolah Menengah Kejuruan (10%), -) Pendidikan Non Formal dan Informal (3%),  -) Pendidikan Tinggi dan Pendidikan lain yang Relevan 10 persen.
Pengalokasian dana Otsus yang diterima di kabupaten Nabire selama kurun  waktu  lima  tahun  dari  tahun  2011  hingga  2015  dapat  didilihat  pada tabel 1. dibawah ini :
Tabel. 1.
Perkembangan Penerimaan dan Pembagian dana Otsus Bidang Pendidikan di
Kabupaten Nabire Periode 2011-2015 Tahun Penerimaan Dana Otsus Provinsi Papua Rp. Penerimaan Dana Otsus Kab. Nabire Rp. Khusus Bidang Pendidikan Rp. % Proporsi Alokasi Otsus Kab/Kota 2011 3.157.500.000.000,- 55.705.408.000,- 12.580.000.000,- 60% 2012 3.833.402.135.000,- 70.955.679.300,- 10.800.000.000,-  19,08 60% 2013 4.355.950.048.000,- 75.347.769.000,- 26.273.790.000,-  37,02 60% 2014 4.777.070.560.000,-  100.989.297.000,- 28.869.120.175,-  29,07 80% 2015 4.940.429.880.000,-  100.989.297.000,- 31.246.789.100,-  30,94 80%
Sumber :  Bapeda Kabupaten Nabire
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  tahunnya  terjadi kenaikan  dana  otsus  khususnya  bidang  pendidikan  tetapi  dalam pengelolaannya  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  karena  dalam pengelolaannya  sudah  diatur  oleh  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah
Pusat.  Hal  itu  didukung  dengan  hasil  wawancara  Peneliti  (P)  dengan Sekertaris Daerah (SD), berikut hasil petikan wawancaranya:
“Pengelolaan Dana Otsus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire,  cukup  baik  dimana  Undang-Undang  otsus  porsi Porsi  30%  untuk  pendidikan  sangat  menolong  untuk pengembangan  bidang  pendidikan  di  Kab.  Nabire  karena sumber  dana  lain  terbatas  sehingga  dengan  dana  otsus menurut    Pa  Lukas  80%  untuk  Kab/Kota  dan  20%  untuk Provinsi.  30%  kami  alokasikan  maksimal  untuk  bidang pendidikan,  baik  yang  dikelolah  di  Dinas  Pendidikan, Sekolah-sekolah  tetapi  juga  untuk  bantuan  Mahasiswa  dan anak-anak SMU/SMK dalam bidang afirmasi dan juga dinas- dinas  lain  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  pelayanan Pendidikan di Kabupaten Nabire.”
Perencanaan/Penganggaran  Dana  Otonomi  Khusus  bidang Pendidikan. Kebijakan  Dana  OTSUS  sudah  ditetapkan  dalam  kerangka mensejahterahkan masyarakat Khususnya OAP. Sejalan dengan pernyataan tersebut,  Perdasus  13  Tahun  2016  telah  memperuntukkan  Dana  OTSUS untuk  dikelola  oleh  Kabupaten  di  Provinsi  Papua  dengan  pedoman perencanaan  dan  penganggaran  khususnya  bidang  kesehatan  bahwa  30 persen  alokasi  dana  OTSUS  ditujukan  untuk  PAUD,  Pendidikan  Dasar  9 Tahun, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
Secara konseptual dan mekanisme proses penyusunan perencanaan dan  penganggaran  telah  sesuai  dengan  Perdasus  13  Tahun  2016 berdasarkan  opini  yang  disampaikan  oleh  responden  yang  diwawancarai. Dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tingkat OPD, terdapat beberapa hal teknis yang perlu dipertimbangkan oleh Pengelola Program dan Pimpinan  OPD  pada  lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Secara  konsistensi strata dokumen Usulan Rencana Defenitif (URD) yang disusun oleh setiap OPD  perlu  konsisiten  dengan  beberapa  Dokumen  Perencanaan  lainnya antara lain: (1) RENSTRA OPD, (2) RENJA OPD.
Isu  pada  umumnya  bahwa  banykanya  OPD  yang  belum  secara lengkap memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas pada tingkat OPD, secara struktur organisasi bahwa fungsi ini menjadi salah satu pengawasan
dari  BAPPEDA  Kabupaten  Nabire.  Dengan  minimnya  kualitas  dokumen perencanaan  maka  dapat  diasumsikan  bahwa  URD  yang  disusun  dan direncanakan  belum  secara  maksimal  bersinergi  dengan  dokumen perencanaan lainnya. Selain itu juga proses MUSRENBANG yang dilakukan belum  maksimal  dipetakan  untuk  kebutuhan  Roh  OTSUS  dalam  kerangka peningkatan  ak  ses  dan  mutu  pembangunan  pendidikan  di  Kabupaten Nabire.
Selain banyaknya tantangan pada tahapan perencanaan dana OTSUS, pada  tahapan  penganggaran,  kegiatan  yang  bersumber  dari  OTSUS menggunakan tahapan penganggaran pada umumnya yakni RKA dan DPA OPD,  sering  terjadi  inkonsisten,  hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  beberapa narasumber,  terdapat  beberapa  opini  yang  dapat  menjustifikasi  kondisi  ini ialah  dimana  URD  OTSUS  hanya  digunakan  sebagai  simbol  administrasi suatu perencanaan.
Pelaksanaan  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Pendidikan.
Sepanjang  tahun  2011-2015  Pembangunan  Pendidikan  melalui  Dana OTSUS telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.109 Milliar, pelaksanaan kegiatan dana OTSUS tentunya harus merujuk pada RD-OTSUS yang telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Papua. Berbagai cerita sukses yang telah diraih  dalam  rangka  meningkatkan  akses,  mutu,  dan  tatakelola  pendidikan khususnya bagi Orang Asli Papua.
Pada prinsipnya pelaksanaan dana OTSUS dikucurkan masih dominan untuk  menjawab  akses  pelayanan  pendidikan  bagi  Orang  Asli  Papua. Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  stakeholder  kunci, beberapa  kegiatan  prioritas  antara  lain:  Membayar  tenaga  guru  honor, pembangunan  gedung  sekolah,  biaya  operasional  sekolah,  Beasiswa, Peralatan  Belajar  Mengajar.  Berdasarkan  Perdasus  13  Tahun  2016 peruntukan  dana OTSUS  Bidang  Pendidikan sebesar  30  persen  dari Total Penerimaan  Dana  OTSUS  Daerah,  diarahkan  untuk  membiayai  kegiatan bagi  PAUD,  Pendidikan  Dasar  9  Tahun,  Pendidikan  Menengah,  dan Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari stakeholder, nuansanya bahwa kegiata Dana OTSUS cenderung memiliki sifat yang tidak langsung mengarah  kepada  peserta  didik  Orang  Asli  Papua,  artinya  bahwa  dana OTSUS  masih  dialokasikan  untuk  membayar  gaji/honor  guru,  membiayai operasional atau keperluan administrasi perkantoran.
Sepatutnya pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ini bersumber dari dana  lainnya,  sehingga  dana  OTSUS  diarahkan  kepada  kegiatan  yang memiliki  sifat  langsung  kepada  peserta  didik  Orang  Asli  Papua  seperti, pembebasan biaya sekolah, beasisswa, belanja seragam sekolah, peralatan sekolah,  peralatan  belajar  mengajar,  dsb.  Selain  itu  juga,  pengendalian pelaksanaan  kegiatan  perlu  menjadi  perhatian  Dinas  Pendidikan  maupun BAPPEDA  Kabupaten  Nabire,  untuk  memastikan  bahwa  pihak  ketiga melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan/kontrak kerja.
Pengendalian  kegiatan  ini  seringkali  terabaikan  dalam  proses pelaksanaan  kegiatan,  hal  ini  sangat  penting  dalam  memastikan  bahwa perkembangan kegiatan mengarah kepada suatu hal yang diharapkan pada saat  proses  penyusunan  perencanaan.  Fungsi  pengendalian  program kegiatan  selain  internal  SKPD  pengelola  Dana  OTSUS,  peran  BAPPEDA, sebagai  lintas  SKPD  perlu  menjamin  bahwa  keseluruhan  pelaksanaan kegiatan  Dana  OTSUS  berjalan  dengan  baik,  untuk  itu  BAPPEDA  perlu secara  periodik  melakukan  pengendalian  dengan  melalui  pertemuan koordinasi antar SKPD pengelola Dana OTSUS. Beberapa hal yang bersifat sederhana dan menjadi tugas utama, baik itu SKPD pengelola Dana OTSUS maupun BAPPEDA yang memiliki fungsi sebagai pengendali pembangunan daerah sering belum berjalan optimal.
Pelaporan  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Pendidikan. Secara umum,  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  seluruh entitas sudah menyusun dan mempertanggungjawabkan keuangan OTSUS melalui bentuk akuntabilitas “Laporan Keuangan”. Namun sejauh ini, masih terdapat  beberapa  entitas  yang  belum  mampu  untuk  menyusun  sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal ini berdampak kepada waktu penyampain
laporan  realisasi  OTSUS  baik  secara  triwulan,  semester,  maupun  tahunan kepada pihak Provinsi Papua.
Makna  pelaporan  dari  sudut  pandang  berbeda  yakni  dari  segi transparansi  kinerja  program/kegiatan  maupuan  keuangan  dan  OTSUS kepada publik belum menjadi prioritas, hal ini ditunjukkan dengan opini publik yang  banyak  mengatakan  bahwa  Dana  OTSUS  ini  kami  tidak  tahu  dibuat apa. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para pakar dalam Salle  bahwa Pelaporan publik (Public Reporting) terkait dengan aktivitas  organisasi  dalam  menyediakan  informasi  bagi  masyarakat.    Lee (2004, p.7) Dalam Agus Salle menjelaskan public reporting sebagai:
“the management activity intended to convey systematically and  regularly  information  about  government  operations,  in order to promote an informed citizenry in a democracy and accountability  to  public  opinion.  It  consists  of  direct  and indirect  reporting  of  the  government’s  record  of accomplishments and stewardship of the taxpayers’ money. Public reporting is presented in many different communication formats, but always uses vocabulary that is understandable and meaningful to lay citizens.”
Ide  penting  dalam  pendapat  Lee  di  atas  yaitu,  informasi  aktivitas pemerintahan yang secara berkala disampaikan pemerintah kepada warga. Informasi  dapat  disampaikan  secara  langsung,  dalam  bahasa  dan  format yang  disusun  pemerintah,  atau  secara  tidak  langsung,  pemerintah menyampaikan  pokok  pikiran  kemudian  diterjemahkan  dan  dituliskan  oleh media.  Penyampaian  informasi  secara  langsung  atau  tidak  langsung dilakukan pemerintah melalui media cetak atau elektronik, termasuk media internet. Cara apapun yang dipakai, disyaratkan agar menggunakan bahasa dan perbendaharaan kata yang mudah dipahami masyarakat.
Dua  hal  ini  menjadi  salah  satu  temuan  penting  yang  dikembangkan dalam analisis keuangan OTSUS di Bidang Pendidikan, dimana memaknai pelaporan  bukan  hanya  dari  sudut  pandang  seni  pencatatan  secara akuntansi  namun  juga  dari  sudut  pandang  akuntabilitas  dan  transparansi keuangan OTSUS Pendidikan kepada penerima manfaat secara langsung,
sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dapat secara bertahap meningkat.
Monitoring  dan  Evaluasi  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang Pendidikan. PERDASUS  13  Tahun  2016  Pasal  10  Ayat  2  huruf  d menyatakan  secara  jelas  bahwa  selain  urusan  strategis  lainnya  MONEV OTSUS  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  di  bidang  pendidikan.  Situasi saat  ini,  MONEV  OTSUS  masih  bersamaan  dengan  MONEV  APBD  pada umumnya,  diketahui  bersama  bahwa  banyaknya  jumlah  kegiatan  dan keterbatasan SDM mampu mendorong kualitas dari MONEV OTSUS.
Dalam  ruang  lingkup  Kabupaten  Nabire,  BAPPEDA  menjadi  Leading dalam  pelaksanaan  seluruh  urusan  pembangunan,  namun  secara  entitas pengelola  dana  OTSUS,  perlu memiliki mekanisme  yang  ditetapkan  dalam sebuah  peraturan  daerah  untuk  ditaati  oleh  seluruh  entitas  yang  secara langsung mendapatkan dan mengelola keuangan OTSUS.
Namun  sejak  diberlakukakannya  Perdasus  13  Tahun  2016,  belum banyak potret MONEV yang dilaksanakan secara kolaborasi yang melibatkan Perguruan Tinggi dan Pihak Akademisi. Selain itu juga permasalahan yang terjadi ialah proses MONEV hanya difokuskan kepada MONJA (Monitoring Meja) ataupun hanya sebatas Realisasi Fisik dan Keuangan, namun evaluasi Dampak OTSUS Bidang Pendidikan masih sangat terabaikan dalam skema pengelolaan OTSUS Bidang pendidikan.
Pada tahun 2016 melalui BAPPEDA Provinsi Papua, serta melibatkan beberapa unsur perguruan tinggi dan DPRD melaksanakan MONEV OTSUS. Banyak  kondisi  yang  menjadi  dasar  bagi  perbaikan-perbaikan  kedepan, salah satu hal yang perlu di tekankan bahwa sejatinya ialah UU OTSUS 21 Tahun 2001 tidak dapat direduksi menjadi UU teknis.
Pengawasan/Pemeriksaan Internal Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan. Pada pasal 26 MRP, DPRP/DPRD, dan aparatur pengawasan internal kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah  khusus  ini,  dan  Perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus wajib dipublikasikan oleh
Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pada prinsipnya pengawasan dan pemeriksaaan internal dari inspektorat berjalan dengan baik.
Secara  konseptual,  menurut  pengawasan  manulang  (2004:173) pengawasan  adalah  mengusahakan  agar  apa  yang  direncanakan  menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka  pengawasan  pada  taraf  pertama  bertujuan  agar  pelaksanaan pekerjaan  sesuai  dengan  instruksi  yang  telah  dikeluarkan  dan  untuk mengetahui  kelemahan  serta  kesulitan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.
Berlandaskan  pada  kosnep  tersebut,  pengawasan  dari  Pemerintah Provinsi  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  DPRD,  Masyarakat khususnya komite sekolah dan pemerhati pendidikan menjadi bagian yang sangat  penting  sebagai  strategi  pengawasan  penggunaan  Dana  OTSUS Bidang pendidikan.
Permasalahan Yang Dihadapi  Dalam Pengelolan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan. Dengan berbagai kinerja keuangan OTSUS di Bidang  pendidikan  maupun  Kinerja  Capaian  Program  yang  cukup mengemberikan.  Namun  dalam  hal  pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus Bidang pendidikan, masih dijumpai berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian  bersama  khususnya  dalam  pengelolaan  Dana  OTSUS  Bidang Pendidikan.  Dana  Pembangunan  yang  bersumber  dari  OTSUS  sebaiknya tidak  dipatok  dalam  persentase,  hal  ini  akan  menyulitkan  daerah  untuk melakukan  perencanaan  sesuai  dengan  tingkat  permasalahan  pendidikan didaerah.
Selain  itu  juga  persolan  perencanan  Program  Kegiatan  OTSUS Pendidikan masih belum maksimal dalam penggunaan Perdasus 13 Tahun 2016,  sepatutnya  dalam  penyusunan  Program  Kegiatan  OPD  Pendidikan perlu melihat bagaimana arah penggunaan Dana OTSUS Bidang Pendidikan yang  telah  ditetapkan,  sehingga  kepatuhan  terhadap  PERDASUS  perlu menajdi perhatian kedepan.
Selain  itu,  pemahaman  masyarakat  yang  rendah  terkait  mekanisme Dana  OTSUS  menjadi  tantangan  kedepan,  dimana  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  pengawasan  pelaksanaan  Dana  OTSUS,  sebaiknya masyarakat  diberikan  pemahaman  dan  pengertian  yang  intens  terkait mekanisme  pengelolaan  Dana  OTSUS  Bidang  Pendidikan,  Permasalahan lain  yang  berkaitan  ialah  Transparansi  Pengelolaan  Dana  OTSUS  Bidang pendidikan,  transparansi  antara  OPD  Pendidikan  dengan  Unit  Layanan diseluruh jenjang pendidikan, maupun kepada masyarakat.
Transparansi  sangat  penting,  dengan  terciptanya  transparansi  yang handal akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakar maupuan unit layanan  dalam  pembangunan  pendidikan  khususnya  peningkatan  SDM Orang Asli Papua.
Ironis  sekali  hubungan  koordinasi  dan  komunikasi  antara  Provinsi dengan daerah, misalnya Kabupaten Nabire terdapat persoalan yang cukup mendasar dalam pelaksanaan Dana Otonomi Khusus. Regulasi merupakan input dalam pengelolaan keuangan daerah, namun hingga saat ini terdapat opini bahwa regulasi PERGUB mengenai seluruh aturan mengenai OTSUS yang  dikeluarkan  oleh  Provinsi  belum  maksimal  disosialisasikan  kepada Kabupaten Nabire.
Hal ini merupakan suatu persoalan komunikasi antar level pemerintah daerah yang belum berjalan maksimal dalam mengelola dana OTSUS, selain itu Dana OTSUS sepertinya hanya untuk pemerataan pendapatan di seluruh OPD di Kabupaten Nabire.
Walaupun menurut OPD terdapat keberhasilan dalam penyelenggaraan  Pendiikan  di  Kabupaten  Nabire  terkait  OTSUS,  bahwa Dana  OTSUS  ini  telah  memberikan  dampak  positif  melalui  instrumen perencanaan  program  kegiatan  setiap  tahunnya,  Kondisi  ini  memberikan informasi  bahwa,  terdapat  perbedaan  informasi  yang  diperoleh  mengenai dampak terhadap OTSUS tersebut, menurut pemerintah daerah dana yang dituangkan  dalam  program  kegiatan  telah  banyak  disalurkan  kepada  unit layanan dalam kerangka layanan publik dalam bidang pendidikan bagi Orang
Asli  Papua,  namun  dari  segi  masyarakat  belum  adanya  manfaatyang signifikan  bagi  masyarakat,  hal  senada  seperti  diungkapkan  diatas  bahwa masih  banyak  anak-anak  papua  asli  yang  belum  sekolah,  padahal  roh  30 persen dana OTSUS tersebut untuk meningkatkan partisipasi usia sekolah. Tentunya ini menjadi persoalan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola Dana OTSUS.
Mengatasi  Masalah  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang Pendidikan .  Pemerintah  Daerah  telah  mengupayakan  pembangunan Pendidikan  dengan  semaksimalkan  mungkin,  memang  diketahui  masih banyak  kekurangan  yang  perlu  di  perbaiki,  baik  dari  segi  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pelaporan,  evaluasi  memiliki  tantangan  yang tidak  berbeda  jauh  dengan  kabupaten  lainnya.  perlu  investasi  yang  cukup besar dengan strategi fokus dan konsisten kedepannya.
Persoalan  pengalokasian  Dana  OTSUS  sesuai  peruntukan  pada Perdasus  13  Tahun  2016,  perlu  dipertimbangkan  kedepan  untuk memaksimalkan pengentasan persoalan yang bersifat genting dalam setiap tahun  perencanaan.  Kebijakan  proporsi  dalam  arah  kebijakan  pendidikan perlu dibijaki kembali, sebab pola tersebut kurang efektif. sebab kebutuhan daerah sangatlah berbeda.
Disamping itu keberpihakan perencanaan dan penganggaran terhadap OAP  perlu  di  tingkatkan,  hal  ini  menjadi  bagian  tanggungjawab kabupaten/kota  untuk  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas perencanaan dan penggaran yang berpihak apda Orang Asli Papua.
Transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  perlu  mendapatkan perhatian  serius  dari  OPD,  dalam  mengelola  Dana  OTSUS  ini.  Dari  segi transparansi  bahwa,  antara  pemerintah  daerah  perlu  ada  transparansi pengelolaan dana OTSUS, antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu disosialisasikan  dengan  cara  setiap  kegiatan  perlu  disampaikan  bahwa  ini dari Dana OTSUS. Sehingga masyarakat tahu, bahwa dana OTSUS sudah menyentuh kehidupan mereka.
Selain  itu  dari  segi  partisipasi  bahwa  dari  tahapan  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  setiap  unit  pendidikan  dan  lebih  khusus masyarakat perlu dilibatkan hal ini seharusnya mutlak harus ditindak lanjuti sehingga  kebersamaan  dalam  kepemilikan  Dana  OTSUS  ini  menjadi  lebih baik,  selanjutnya  dari  segi  akuntabilitas,  pemerintah  daerah  memiliki kewajiban  untuk  mampu  mempertanggungjawabkan  Dana  OTSUS  kepada Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  provinsi,  dan  lebih  penting  kepada masyarakat  asli  papua  di  Kabupaten  Nabire  setiap  tahunnya.  Akuntabilitas dapat terwujud melalui bagaimana kualitas perencanaan dan penganggaran, kualitas pelaporan, kualitas hasil yang diperoleh.

## KESIMPULAN
Secara  umum  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Papua  di Kabupaten  Nabire  telah  merujuk  kepada  peraturan  daerah  yang  mengatur pembagian  dan  pengelolaan  dana  Otonomi  khusus,  namun  ditemukan masalah  pada  unit  pelaksana  teknis,  yaitu  kurangnya  singkronisasi  dalam tahap  perencanaan  program  dan  kegiatan,  rendahnya  koordinasi  interen bagian,  bidang  dan  kegiatan  dalam  OPD,  dan  berulangnya  keterlambatan penyampaian laporan penggunaan penggunaan dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi dan Aspirasi Muttaqin (2016). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Kemerdekaan Papua.
BPKAD.  2015. Seminar  efektifitas  Pengunaan  dan  Pengelolaan  Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Sorong
Badan Pusat Statistik. 2016. Nabire Dalam Angka . BPS, Kabupaten Nabire.
Bappeda  Provinsi  Papua. Rencana  Definitif  Pengunaan  Dana  Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggara 2011 s.d 2015 Kabupaten Nabire. Jayapura.
Jhon  Agustinus  (2014) .    Analogi  Manajemen  Keuangan  Model  Affirmative Action  dalam  perspektif  Otonomi  Khusus.  (Model  Pengeloaan Dana Otsus di Papua).
Miles  dan  Huberman.  1962. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tenaga Metode-Metode Baru. UI Press. Jakarta.
Moleong.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. PT.  Remaja  Rosdakarya Offset. Bandung.
Melanesia  Pos.Com.  08  Januari  2013. Nabire  Kota  Mati,  Bupati  Tidur, Kemana Larimya Dana Pendidikan Untuk Mahasiswa. Oktovianus pugau. Jayapura.
Peraturan Daerah N0. 05.2006. Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua Peraturan  Daerah  Khusus  No.  25.  2013. Pembagian  Penerimaan  dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (OTSUS)
Peraturan  Gubernur  No.  32.  2014. Pelaksanaan  Dana    Otonomi  Khusus (OTSUS) Bidang Pendidikan.
Pramadyanti. 2015. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Daerah, Belanja Modalterhadap tingkat kesejahteraan di Provinsi
Aceh, Papua dan Papua Barat.
Rhodes. 2000. Demon In My View, Delaccorte Press. New York
Rivai  dan  Basri.  2005. Performance  Appraisal:  Sistem  Yang  tepat  Untuk Menilai  Kinerja  Karyawan  Dan  Meningkatkan  Daya  Saing Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Salle.  Agustinus,  2011. Akuntabilitas  Keuangan  (Studi  Pengelolaan  Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Malang.
Republik  Indoensia.  Undang-Undang  Nomor  21.  2001. Tentang  Otonomi Khusus (OTSUS) Bagi Provinsi Papua
------------------.Undang-Undang Nomor 20. 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional -----------------.Undang-Undang Nomor 25. 2004. Tentang Sistem
perencanaan pembangunan Nasional.
Zona  Dinamika.  Com.  2015. Demo  Mahsiswa:  Dana  Pendidikan  tinggal Kenangan. Jayapura.