DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 25 Juni  2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kajian Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Mengungkapkan Kasus Pidana
Siprianus Edi Hardum 1 , Tihadanah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia, hardum.edi@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia, tihadanah12@gmail.com
Corresponding Author: hardum.edi@gmail.com
Abstract: Crime,  including  street  crimes  like  murder  and  robbery  as  well  as  white-collar crimes  like  corruption,  elicits  strong  societal  reactions.  Efforts  to  combat  crime  through criminal law are crucial as they reflect the rule of law. Law enforcers often face challenges in investigating major sensitive cases, especially those involving high-ranking officials. Thus, cooperation from individuals with direct knowledge of crimes is essential. Crown witnesses, who  are  also  perpetrators,  significantly  assist  judges  in  revealing  criminal  cases.  Criminal law is divided into substantive criminal law and procedural criminal law, the latter guiding law enforcers in handling violations of criminal law.
Keyword: Law  Protection,  Crown  Witness,  Criminal  Cases,  Criminal  Law,  Law Enforcement.
Abstrak: Kejahatan,  baik  kejahatan  jalanan  seperti  pembunuhan  dan  perampokan  maupun kejahatan  kerah  putih  seperti  korupsi,  selalu  mendapat  reaksi  keras  dari  masyarakat.  Upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  hukum  pidana  sangat  diharapkan  karena  mencerminkan negara  berdasarkan  hukum.  Penegak  hukum  sering  menghadapi  kendala  dalam  menyelidiki kasus  besar  yang  sensitif,  terutama  yang  melibatkan  pejabat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  kerja sama  dari  individu  yang  memiliki  pengetahuan  langsung  tentang  kejahatan  sangat  penting. Saksi  mahkota,  seorang  saksi  yang  juga  pelaku  kejahatan,  sangat  membantu  hakim  dalam mengungkap kasus pidana. Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, yang memberikan panduan bagi penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum pidana.
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum,  Saksi  Mahkota,  Kasus  Pidana,  Hukum  Pidana, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  apapun  bentuk  dan  jenisnya  mulai  dari  street  crime  seperti  pembunuhan, perampokan,  penganiayaan  hingga  white  collar  crime  atau  dikenal  dengan  istilah  kejahatan kerah  putih,  seperti  korupsi  dan  sebagainya,  selalu  menimbulkan  reaksi  yang  keras  dari
masyarakat  (Conclin,  1975).  Masyarakat  sangat  menentang  kejahatan-kejahatan  tersebut (Kartono, 1992).
Arti  kejahatan  dari  sudut  formil  adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  negara  diberi pidana.  Salah  satu  upaya  penanggulangan  kejahatan  adalah  melalui  hukum  pidana  (Arif, 1995).  Penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  juga  merupakan bagian  usaha  dari  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum  pidana)  (Arif,  2008). Walaupun  penegakan  hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  bukan  satu- satunya  merupakan  tumpuan  harapan,  namun  keberhasilannya  sangat  diharapkan,  karena pada  bidang  penegakan  hukum  inilah  dipertaruhkan  makna  dari  negara  berdasarkan  atas hukum (Muladi, 1995).
Penegak  hukum  seringkali  menghadapi  halangan  tambahan  dalam  menyelidiki  dan menuntut  kasus  besar  yang  sensitif.  Selain  itu  kejahatan  besar  yang  kerap  terjadi  seringkali Nampak diatur secara vertikal dengan partisipasi dari pejabat tingkat  yang lebih tinggi  yang mempunyai  posisi  cukup  kuat  untuk  membujuk  pejabat  yang  berada  di  tingkat  yang  lebih rendah agar tidak bekerjasama atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.
Masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus seperti ini maka, penegak hukum di beberapa  negara  juga  bergantung  setidak-tidaknya  sebagian  pada  kerja  sama  dari  mereka yang  memiliki  pengetahuan  langsung  mengenai  kejahatan  ini  dan  keterlibatan  mereka  di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penangan kasus kejahatan terorganisir dan juga banyak tipe  kejahatan  komplek  lainnya  yang  melibatkan  banyak  terdakwa  yang  dalam  ilmu  hukum pidana disebut deling penyertaan (deelneming) sangat tergantung pada bukti yang disediakan oleh  mereka  yang  memiliki  pengetahuan  langsung  atas  kejahatan  ini.  Pertanggung  jawaban dari  beberapa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  tersebut  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukannya.
Dalam  mengungkapkan  kasus  pidana  saksi  sebagai  alat  bukti  adalah  merupakan  hal yang  sangat  penting.  Seorang  saksi  dalam  memberikan  keterangan  tentang  tindak  pidana terjadi  sesuai  dengan  apa  yang  dilihat,  didengar,  dan  dialami  sendiri.  Seorang  saksi  tidak boleh  memberikan  keterangan  yang  palsu  atau  berbohong,  karena  berdasarkan  Pasal  281 KUHP dapat diancam dengan hukum pidana mengangkat sumpah palsu.
Saksi  mahkota  yang  berkaitan  dengan  hal  yang  akan  penulis  teliti  dalam  penelitian ini,  tidak  diatur  dalam  teori  ilmu  hukum.  Istilah  saksi  mahkota  ditemui  dalam  praktik peradilan.  Saksi  mahkota  adalah  seorang  saksi  yang  juga  sebagai  pelaku  dalam  kejahatan yang  sama.  Kehadiran  Saksi  Mahkota  di  persidangan  diharapkan  sangat  membantu  hakim dalam  mengungkapkan  kasus  pidana.  Jika  saksi  melakukan  perannya  dengan  baik,  maka hukuman akan memberikan keringanan hukuman.
Salah satu pakar hukum Indriyanto Seno Adji (2007) dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan, dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala orang yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan, ia dapat  menyediakan  bukti  yang  penting  mengenai  siapa  yang  terlibat,  apa  peran  masing- masing pelaku, bagaiman kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Pelaku  seperti  ini  selain  dapat  memberikan  petunjuk  bagi  para  penyidik  dalam  melakukan proses  penyidikan,  akhirnya  orang  yang  menjadi  saksi  yang  sangat  penting  sewaktu persidangan,  memberi  bukti  sebagai  orang  pertama,  saksi  menceritakan  kejahatan  atas kegiatan  para  terdakwa.  Saksi  seperti  ini  bekerjasama  dengan  penyidik  dan  penuntut  umum dalam proses penyidikan dan penuntutan.
Menurut  teori  hukum  pidana,  hukum  pidana  dibagi  menjadi  hukum  pidana  materiil dan  hukum  pidana  formil.  Hukum  pidana  materiil,  yang  merupakan  hukum  pidana  yang substansif,  disebut  hukum  pidana  saja.  Hukum  pidana  materiil  tidak  mengatur  tentang bagaimana  atau  tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap hukum pidana itu sendiri.
Hukum  pidana  yang  mengatur  tentang  bagaimana  dan  tindakan  apa  yang  harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana tersebut dengan hukum acara pidana. Ini berarti  hukum  pidana  tidak  mempunyai  arti  sama  sekali  kalau  tidak  ada  hukum  acaranya. Menurut  Sudarto  dalam  Suryono  Sutarto,  Hukum  Acara  Pidana  ialah  aturan-aturan  yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau  orang-orang  lain  yang  terlibat  didalamnya,  apabila  ada  persangkaan  bahwa  hukum pidana materiil dilanggar (Adji, 2007).

## METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu merupakan  penelitian  yang  mengacu  pada  analisis  hukum.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendapat  pakar  hukum.  Penelitian hukum  yang  bersifat  normatif,  secara  umum  menggunakan  jenis  data  yang  mengacu  pada data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  mencakup:  (1)  Bahan  hukum  primer,  terdiri  dari Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  (2)  Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks, jurnal hukum, karya tulis, makalah, pendapat pakar hukum, media cetak dan media elektronik yang  berkaitan  dengan  saksi  mahkota.  (3)  Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi  yang berkaitan  dengan  judul  penelitian.  Data-data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  tersebut diolah secara sistematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perwujudan  proses  hukum  yang  adil  dalam  pelaksanaan  peradilan  sudah  selayaknya proses peradilan yang peradilan yang berjalan dapat menjamin hak asasi manusia. Tobias dan Peyersen dalam buku Mardjono Reksodiputro mengatakan, unsur minimal dari proses hukum yang  adil  itu  adalah  mendengar  tersangka  dan  terdakwa,  penasehat  hukum,  pembelaan, pembuktian dan pengadilan  yang adil dan tidak memihak. Pengertian proses peradilan  yang adil lebih dari sekedar penerapan hukum formil melainkan terkandung penghargaan atas hak seseorang  warga  negara  (Reksodiputro,  1997).  Penghargaan  terhadap  hak  seseorang  warga negara yang dalam wacana hak asasi manusia disebut hak atas keadilan yang terdiri dari: (1) Hak untuk memperoleh keadilan tanda deskriminasi; (2) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai  ada  putusan  yang  tetap (presumption  of  innocence) ;  (3)  Hak  untuk  tidak  dituntut berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  surut (principle  of  legality) ;  (4)  Hak  untuk mendapatkan bantuan hukum; (5) Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama (nebis in idem) (Dharma, 2003).
Dengan memberikan penghargaan kepada saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu  mengungkapkan  perkara  pidana  dan  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum merupakan  cerminan  hak  perlindungan  terhadap  saksi.  Andi  Hamzah  (2006)  menyatakan, keterkaitan  saksi  mahkota  dengan  ajaran deelneming (penyertaan).  Penyertaan  merupakan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelakunya  yang  lebih  dari  satu  orang.  Penyertaan  atau turut  serta  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  pelakunya.  Dalam proses pemeriksaan suatu kasus pidana harus mengindahkan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa sebagaiman  yang diatur dalam KUHAP. Walaupun seseorang telah ditetapkan  statusnya  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  dalam  kasus  pidana,  aparat  penegak hukum  dalam  melakukan  proses  hukum  harus  berpegang  pada  asas  praduga  tak  bersalah, seseorang  yang  disangka  atau  dituntut  di  pengadilan  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan kesalahannya.
Hakim  di  pengadilan  berhak  menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa melakukan tindak pidana setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan melalui alat-alat bukti  yang  kemudian  dikuatkan  oleh  keyakinan  bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana untuk  dijatuhkan  putusan.  Jadi  berhak  untuk  menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  adalah  setelah  putusan  hakim  berkekuatan hukum  yang  tetap.  Tersangka  atau  terdakwa  diperiksa  harus  melalui  proses  peradilan  yang adil  dan  tidak  memihak,  karena  semua  orang  di  depan  hukum  atau  di  pengadilan diperlakukan  sama  tidak  boleh  ada  pembedaan  ekonomi,  kedudukan  jabatan.  Yang membedakannya adalah perbuatan pidana yang dilakukannya dipertanggungjawabkan secara hukum.  Jika proses peradilan  yang  adil dan tidak memihak ini tidak diindahkan oleh aparat penegak  hukum,  maka  terjadilah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  tersangka  atau  terdakwa. Pada hal proses peradilan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.
Selanjutnya  dalam  proses  pemeriksaan  kasus  pidana,  aparat  penegak  hukum  harus memegang teguh asas praduga tak bersalah “seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa  sebelum  ada  putusan  hakim  berkekuatan  hukum  tetap  dianggap  tidak  bersalah”. Seseorang  tersangka  atau  terdakwa  dituntut  di  pengadilan  melakukan  tindak  pidana  harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum merupakan landasan pertimbanga bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.  Bantuan  hukum  merupakan  hak  tersangka  atau  terdakwa  dalam  menjalani  suatu proses hukum.
KUHAP  mengatur,  bahwa  tersangka/terdakwa  sejak  saat  proses  pemeriksaan dikepolisian telah berhak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya. Tujuannya agar aparat penegak  hukum  tidak  sewenang-wenang  terhadap  tersangka/terdakwa  selama  menjalani proses  hukum  yang  belum  tentu  bersalah.  Jika  hal  ini  tidak  diindahkan  selama  proses pemeriksaan kasus pidana, maka terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Selanjutnya hak tersangka/terdakwa yang harus diperhatikan lagi selama proses  pemeriksaan  kasus  pidana  adalah,  bahwa,  seseorang  tidak  boleh  dituntut  dua  kali dalam  perkaranya  yang  sama  karena  melanggar  asas ne  bis  inidem .  Seseorang  tidak  boleh diajukan, dituntut disidang dipengadilan dua kali dalam perkara yang sama.

## Saksi Mahkota
Dalam perkara pidana, pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yakni orang  yang  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan  dan  penuntutan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  didengarnya,  dilihatnya,  atau  dialaminya  sendiri.    Keterangan seorang  saksi  dapat  dianggap  sah  secara  hukum  sebagai  alat  bukti  jika  memenuhi  sejumlah persyaratan, baik formil maupun materil. Menurut KUHAP persyaratan menjadi saksi, antara lain,  (1)  cakap  hukum,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain;  (2)  saksi  tidak  boleh memiliki  hubungan  darah  lurus  dengan  pihak  terkait;  (3)  saksi  tidak  boleh  memiliki hubungan  suami/istri,  meskipun  sudah  bercerai;  (4)  saksi  wajib  mengucapkan  sumpah sebelum memberikan keterangan.
Dalam  kasus  tindak  pidana,  ada  sejumlah  saksi,  dimana  salah  satunya  adalah  Saksi Mahkota.  Saksi ini merupakan perluasan dari definisi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Menurut SIP Law Firm (2024), saksi mahkota adalah keterangan salah satu  pelaku  (terdakwa)  yang  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana. Untuk  lebih  jelasnya kedudukan saksi mahkota akan dijelaskan pada keterangan sebagai berikut (1) saksi mahkota merupakan  saksi  yang  berasal  dari  salah  seorang  terdakwa  yang  bersama-sama  melakukan perbuatan  pidana;  (2)  istilah  saksi  mahkota  merupakan  perluasan  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  No.  65/PUU-VIII/2010  terkait  uji  materiil UU  No.  8  Tahun  1981 tentang Hukum  Acara  Pidana.  Putusan  MK  menyatakan  bahwa  keterangan  saksi  tidak  selalu  apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri; (3) Saksi mahkota tidak tercantum dalam Berita
Acara  Pemeriksaan  (BAP),  namun  keberadaan  saksi  ini  sudah  dikenal  dan  lazim  diajukan sebagai  alat  bukti.  Dalam  prakteknya,  saksi  mahkota  digunakan  sebagai  penyertaan ( deelneming ), dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya karena  alasan minimnya alat bukti; (4)  Karena  bersifat  penyertaan,  maka  berkas  perkara  saksi  mahkota  yang  juga tersangka/terdakwa  dalam  perkara  pidana  harus  dipisah  dengan  tersangka/terdakwa  lainnya ( splitsing ) sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Saksi mahkota juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah adalah seorang terdakwa  yang  menjadi  saksi  bagi  terdakwa  lainnya  yang  kedudukannya  sebagai  terdakwa dalam  kasus  yang  sama.  Biasanya,  yang  menjadi  saksi  mahkota  adalah  kedudukannya sebagai  terdakwa  yang  kesalahannya  paling  ringan.  Kedudukan  seorang  sebagai  terdakwa kemudian  beralih  kedudukan  menjadi  saksi  dipandang  sebagai  suatu  pemberian  mahkota sehingga dinamakan saksi mahkota. Kasus yang kemungkinan terdapat didalamnya ada saksi mahkota adalah pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang dalam hukum pidana  disebut  delik  penyertaan (deelneming) .  Contoh  kasus  yang  merupakan  terdakwa, diambil terdakwa yang mempunyai kesalahan yang paling ringan untuk dijadikan saksi pada terdakwa lain, saksi ini disebut dengan sakksi mahkota.
Saksi  mahkota  memberikan  keterangan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota di  persidangan  dapatt  meringankan  hukuman  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  dapat membebaskan  dia  dari  hukuman  dan  bahkan  dapat  juga  menjjatuhkan  hukuman  tterhadap saksi  mahkota  karena  terbukti  dipersidangan  bahwa  saksi  mahkota  juga  melakukan  tidank pidana  yang  kepadanya  dapat  dijatuhkan  hukuman.  Tidak  menutup  kemungkinan  seseorang yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi mahkota akan membebaskan dia dari hukuman atau meringankan dia dari hukuman, hal ini akan tergantung kepada proses pemeriksaan  di  pengadilan.  Walaupun  jaksa  penuntu  umum  mengajukan  terdakwa  sebagai saksi  mahkota,  tapi  kemudian  setelah  melalui  proses  pemeriksaan  dipersidangan  saksi mahkota tersebut malah menjadi terdakwa yang dijatuhkan hukuman.
Dalam  proses  peradilan  pidana  jaksa  penuntut  umum  sebelum  membuat  surat dakwaan  dan  melakukan  penuntutan,  jaksa  penuntut  umum  menerima  berkas  Berita  Acara Penyidikan  yang  merupakan  hasil  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Berkas  Berita Acara  Penyidikan  yang  telah  diterima  oleh  jaksa  penuntut  umum,  jaksa  penuntut  umum terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap  atau  belum.  Apabila  menurut  jaksa  penuntut  umum  berkas  acara  penyidikan  yang dibuat oleh penyidik belum lengkap, maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berita acara penyidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh  penyidik.  Hal  ini  juga  berlaku  terhadap  kasus  yang  dilakukan  pemecahan  perkara  atas beberapa berkas perkara pada tindak pidana penyertaan.
Kewenangan  untuk  melakukan  pemecahan  perkara  atas  bebrapa  berkas  pada  tindak pidana  turut  serta  adalah  merupakan  kewenangan  dari  jaksa  penuntut  umum.  Hal  ini dilakukan  oleh  penuntut  umum  dengan  maksud  untuk  mempermudah  proses  pemeriksaan kasus  pidana,  kurangnya  alat  bukti  dan  sulitnya  menghadirkan  beberapa  orang  terdakwa  di persidangan pada hal sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Untuk mempercepat proses pemeriksaan  maka  berkas  perkara  yang  sudah  dipecah-pecah  tersebut  dan  yang  sudah lengkap  pembuktiannya,  maka  dimajukan  atau  dilimpahkan  perkaranya  kepersidangan  oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini ada kemungkinan seorang terdakwa akan menjadi saksi pada terdakwa lainnya pada kasus yang sama, saksi ini dinamakan saksi mahkota.
Namun apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap menurut jaksa,  kemudian  jaksa  juga  dapat  melakukan  pemisahan  berkas  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan  bersama-sama  oleh  pelakunya  (delik  penyertaan).  Tujuan  dari  jaksa  melakukan splits  atau  pemisahan  berkas  perkara  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama
adalah dengan maksud untuk mempermudah pemeriksaan atau kurangnya alat-alat bukti atau saksi tersebut. Jadi dengan adanya pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa tidak lain untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana.

## Pembuktian Pidana dan Kedudukan Saksi Mahkota
Menurut  Willa  (2024),  ada  empat  jenis  sistem  pembuktian  dalam  perkara  pidana, yaitu:  pertama,  conviction  in  time,  yang  berpedoman  pada  keyakinan  hakim  semata  dalam memberikan  putusan  tentang  terbukti  atau  tidak  terbuktinya  kesalahan  yang  didakwakan kepada  terdakwa.  Kedua,  conviction  in  raisonne,  yang  berpedoman  pada  keyakinan  hakim dalam  memberikan  putusan  tentang  terbukti  atau  tidak  terbuktinya  kesalahan  yang didakwakan  kepada  terdakwa.  Ketiga,  positief  wettelijk  stelsel,  yang  berpedoman  pada  alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Ketiga,  p ositief  wettelijk  stelsel, merupakan sistem pembuktian  yang berpedoman pada alat bukti  yang telah ditentukan oleh UU  dalam  memberikan  putusan  tentang  terbukti  atau  tidak  terbuktinya  kesalahan  yang didakwakan  kepada  terdakwa.  Keempat,  n egatief  wettelijk  stelsel, merupakan  sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dan keyakinan hakim  dalam  memberikan  putusan  tentang  terbukti  atau  tidak  terbuktinya  kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa (Willa, 2024).
Pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 178 huruf c KUHAP,  yang  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwa  pihak  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  dapat  mengundurkan  diri  sebagai  saksi. Kemudian,  dalam  perkembangannya  rekognisi  (pengetahuan)  mengenai  saksi  mahkota sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  tentang  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam perkara  pidana,  diatur  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.1986  K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
Dalam  yurisprudensi  tersebut  dijelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  tidak  melarang jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.
Selanjunya,  di  dalam  yurisprudensi  tersebut  juga  telah  diberikan  satu  definisi mengenai saksi mahkota, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan  sebagai  saksi  untuk  membuktikan  dakwaan  penuntut  umum,  yang  perkara  di antaranya dipisah karena kurangnya  alat bukti.   Pengajuan saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti dalam  perkara  pidana  didasarkan  pada  kondisi-kondisi  tertentu,  yaitu  dalam  hal  adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk pernyataan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat  disimpulkan bahwa peran saksi mahkota  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  sangat  penting.  Keterangan  yang diberikan oleh saksi mahkota di persidangan, di mana ia sendiri pada kasus tersebut sebagai terdakwa  dan  mengetahui  bagaimana  peristiwa  pidana  terjadi,  sangat  penting  bagi  hakim untuk memutus sebuah perkara pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi  mahkota  sama  halnya  dengan  saksi  lainnya  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2024  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam  UU  tersebut  diatur  bahwa  saksi, korban,  saksi  pelaku  (saksi  mahkota),  dan/atau  pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum, baik  pidana  maupun  perdata,  atas  kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut  diberikan  tidak  dengan  itikad  baik (Pasal 10 ayat 1).
Selanjutnya  juga  diatur  bahwa  dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum  terhadap  saksi, korban, saksi pelaku (saksi mahkota), dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat 2).
Saksi  pelaku  atau  saksi  mahkota  juga  dapat  diberikan  penanganan  secara  khusus dalam  proses  pemeriksaan  dan  penghargaan  atas  kesaksian  yang  diberikan  (Pasal  10A  ayat 1). Penanganan secara khusus tersebut berupa:
1. Pemisahan  tempat  penahanan  atau  tempat  menjalani  pidana  antara  saksi  pelaku  dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya (Pasal 10A ayat 2).
Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. Keringanan penjatuhan pidana.
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  bagi  saksi  pelaku  yang  berstatus  narapidana  (Pasal  10A ayat 3).
Untuk  memperoleh  penghargaan  berupa  keringanan  penjatuhan  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a,  LPSK  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada penuntut  umum  untuk  dimuat  dalam  tuntutannya  kepada  hakim  (Pasal  10A  ayat  4).  Untuk memperoleh  penghargaan  berupa  pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan,  dan  hak narapidana  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b,  LPSK  memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  hukum  (Pasal  10A  ayat  5).  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota jika keterangan yang diberikannya di  persidangan  secara  jujur  dan  iktikad  baik.  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam putusannya  untuk  meringankan  hukuman  atau  membebaskan  saksi  mahkota  itu  sebagai terdakwa karena tingkat kesalahanannya sangat ringan sekali.

## REFERENSI
Adjji,  Indriyanto  Seno.  (2007).  Prospek  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia.  Presented  on  Tuesday,  Wednesday,  Thursday,  June  12-14, 2007, at Grand Mahakam.
Arif, Barda Nawawi. (n.d.). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 48. Arif,  Barda  Nawawi.  (2008).  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 24. Muladi.
Conclin, John E. (1975). The Impact of Crime. New York: Macmillan Publishing Co., p. 2. Hamzah, Andi. (2006). Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana. BPHN, Jakarta, p. 86.
Kartono, Kartini. (1992). Patologi Sosial, Jilid I, Edisi baru. Jakarta: Rajawali Press, p. 134. Arif,  Barda  Nawawi.  (1995).  Kebijakan  Hukum  Pidana,  diterjemahkan  oleh  R.  A. Koesnoen. Jakarta: PT Pembangunan, p. 21.
Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip, p. VIII. Reksodiputro, M. (1997). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Weda,  Made  Dharma.  (2003).  Hak  Atas  Keadilan.  Sentra  HAM  Universitas  Indonesia,
Depok, pp. 12-45.
Wahyuni, Willa. (2024). Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam- perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/?page=2 (accessed 12 Juni 2024).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  65/PUU-VIII/2010  terkait  uji  materiil  UU  No.  8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .