## DINAMIKA PERJUANGAN BADAN FEDERASI UMAT ISLAM MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA, 1937-1945

## Miftahuddin, Danar Widiyanta, Hasbi Mawardi
Email: miftahuddin@uny.ac.id, danar_widiyanta@uny.ac.id
Abstrak - Kajian ini akan melihat salah satu komponen masyarakat Islam awal abad ke-20 dalam  usaha  dan  perjuangannya  untuk  mewujudkan  kemerdekan  Indonesia.  Langkah- langkah  kajian  ini  mencakup  heuristik  (pengumpulan  sumber  sejarah),  verifikasi  (kritik sumber),  interpretasi,  dan  historiografi  atau  penyusunan  fakta-fakta  sejarah  yang  saling terkait yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun. Hasil kajian ini adalah bahwa  umat  Islam  melalui  para  tokohnya  sadar  bahwa  tanpa  adanya  persatuan  mustahil kemerdekan dapat diwujudkan. Untuk itu, muncullah organisasi MIAI (Majelis Islam ‘A’laa Indonesia), Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia), dan Laskar Hizbullah sebagai alat perjuangan.  MIAI  adalah  organisasi  federasi  yang  bertujuan  membicarakan  dan memutuskan perkara yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat Islam melalui jalur politik, walaupun bukan politik praktis. Demikian pula, Masyumi terbentuk sebagai suatu wadah perjuangan bagi umat Islam setelah MIAI dibubarkan pada masa Jepang, sementara dengan bersatunya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah menjadikan organisasi Masyumi ini semakin kuat. Selanjutnya, salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya keinginan tokoh-tokoh  Islam  untuk  mendirikan Hizbullah ialah,  bahwa  berperang  untuk mempertahankan agama  Allah hukumnya wajib. Dengan wadah Hizbullah ini diharapkan umat Islam bisa menopang cita-citanya dalam meraih kemerdekaannya.
Kata Kunci: Federasi,  Hizbullah,  Kemerdekaan  Indonesia,  MIAI,  Masyumi,  Perjuangan, Umat Islam.

## TITLE SHOULD BE CONDENSE, DESCRIBING THE CONTENT AND NOT MORE THAN THIRTEEN WORDS
Author Affiliation (your institution) e-mail: author@email.ac.id
Abstract- This study will look at one of the components of Islamic society in the early 20th century in  its  efforts  and  struggles  to  realize  Indonesian  independence.  The  steps  of  this  study  include heuristics  (collection  of  historical  sources),  verification  (source  criticism),  interpretation,  and historiography or compilation of interrelated historical facts obtained from various sources that have been collected. The result of this study is that Muslims through their leaders are aware that without unity it is impossible for independence to be realized. For this reason, the MIAI (Islamic Council 'A'laa Indonesia) organization emerged, Masyumi (Indonesian Muslim Shura Council), and Laskar Hezbollah as a means of struggle. MIAI is a federation organization that aims to discuss and decide matters that are considered important for the benefit of Muslims through political channels, although not practical politics. Likewise, Masyumi was formed as a forum for struggle for Muslims after MIAI was disbanded during the Japanese period, while the union of NU and Muhammadiyah figures made the Masyumi organization even stronger. Furthermore, one of the factors behind the emergence of
the  desire  of  Islamic  leaders  to  establish  Hezbollah  is  that  fighting  to  defend  Allah's  religion  is obligatory. With this Hezbollah forum, it is hoped that Muslims can support their ideals in achieving their independence..
Keywords: Hezbollah, Indonesian Independence, MIAI, Masyumi, Islamic Struggle

## 2 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Awal  abad  ke-20  dalam  sejarah bangsa Indonesia dikenal dengan zaman Kebangkitan  Nasional.  Pada  era  ini kesadaran  nasionalme  sebagai  bangsa yang terjajah mulai menemukan bentuknya. Baik  organisasi  masyarakat maupun  politik  mulai  bermunculan, yang  semua  itu  melandaskan  pada perjuangan merebut kemerdekaan.
Dalam  sejarah  perjuangan  bangsa, masyarakat  bangsa  ini  diingatkan dengan munculnya Budi Utomo,
Sarekat Islam, Indische Partij, PNI, dan Partindo. 1
Tidak ketinggalan kemunculan  Muhammadiyah,  Jamiat Khair,  Al-Irsyad,  dan  Nahdatul  Ulama (NU)  adalah  bagian  yang  mewarnai sejarah era Kebangkitan Nasional. Yang menarik  untuk  dikaji  adalah,  ada  sisi- sisi  yang perlu ditekankan dan disoroti terkait dengan peran umat Islam dalam sejarah  Indonesia.  Misalnya,  peran meraka dalam badan-badan perjuangan seperti  PII,  MIAI,  Masyumi,  dan Hizbullah .
Pada dasarnya ada kunci keberhasilan  dalam  perjuangan  umat Islam  awal  abad  ke-20,  yaitu  adanya
1 Lihat Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Pergerakan Nasional, (Jakarta: Gramedia, 1999), atau
persatuan  untuk  mewujudkan  tujuan yang sama, tanpa melihat golongan dan paham  keagamaan  yang  dianutnya. Terbukti,  dengan  adanya  persatuan antar  golongan  atau  organisasi  dalam Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul  Ulama  (NU),  Jamiat  Khair, Al-Irsyad, Al-Islam, Al-Hidayatul
Islamiyah,  dan  PUI,  badan-badan perjuangan  seperti,  MIAI,  Masyumi, dan Hizbullah dapat  terwujud.  Dapat dilihat  pula,  dengan  terbentuknya badan-badan  perjuangan  yang  bersifat federasi  tersebut,  kebijakan-kebijakan pemerintah  kolonial,  baik  Belanda maupun  Jepang  yang  tidak  adil,  dapat ditekan dan diimbangi.
MIAI,  misalnya,  memberikan dukungan  terhadap  tuntutan  Indonesia berparlemen.  MIAI  memang  tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi ia tidak dapat mengabaikannya dikarenakan  anggota-anggotanya  yang bersifat  politik  serta  banyak  kalangan Islam  umumnya  terlibat  dalam  soal politik  ini.  Hal  ini  sekaligus,  menurut Deliar  Noer,  mencerminkan  tidak adanya  pemisahan  antara  agama  dan politik  dalam  Islam.  MIAI  juga
Suhartono, Sejarah  Pergerakan  Nasional:  Dari Budi  Utomo  sampai  Proklamasi  1908-1945 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
menyatakan keinginannya untuk membuat  amandemen.  Antara  lain, karena jumlah yang paling besar rakyat Indonesia  adalah  berkeyakinan  Islam, maka  sudah  semestinya  Staatshoofd (Kepala  Negara)  Indonesia  adalah seorang bangsa Indonesia yang beragama  Islam.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa kepentingan-kepentingan golongan  bangsa  Indonesia  yang  lain, yang kepercayaannya lain, akan terlantar,  karena  ajaran-ajaran  Islam tidak  mungkin  bertindak  keluar  dari keadilan. 2

## Metode Penelitian
Sejarah sebagai suatu ilmu merupakan suatu rekonstruksi masa lalu yang  terikat  pada  prosedur  penelitian sejarah 3 (metode  penelitian  sejarah).
Metode  yang  bercorak  kesejarahan menurut  Lueey 4 adalah  sustu  sistem aturan dan prosedur
untuk mengumpulkan  saksi  atau  kesaksian dari suatu masa atau peristiwa,
2 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 290.
3 Kuntowijoyo, Pengentar  Ilmu  Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1999),  hlm. 12
4 William  Leo  Lueey, History:  Method  and Interpretation, (Chicago:  Layola  University  Press, 1958), hlm. 27-28.
mengevaluasi  saksi  atau  kesaksian tersebut,  untuk  menyusun  fakta-fakta yang  terbukti  memiliki  hubungan kausal, dan akhirnya menghadirkan atau menyajikannya dalam suatu uraian yang bersifat ilmiah.
Pengertian lebih khusus, sebagaimana dikemukakan Garraghan, 5 bahwa  Metode  Penelitian  Sejarah adalah  seperangkat  aturan  dan  prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber  sejarah  secara  efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan  sintesis  dari  hasil-hasil yang  dicapai  dalam  bentuk  tertulis. Senada  dengan  pengertian  ini,  Louis Gottchalk 6 menjelaskan Metode Sejarah  adalah  sebagai  proses  menguji dan  menganalisis  kesaksian  sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.
Mengacu pada pengertian di atas, maka  implementasi  dari  langkah-
5 Gilbert  J.  Garraghan,  S.J., A  Guide Historical Method, (New York. Fordham University Press, 1957), hlm. 33.
6 Louis  Gottschalk, Mengerti  Sejarah ,  terj. Nugroho  Notosusanto,  (Jakarta:  UI  Press,  1985), hlm. 32.

## 4 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
langkah  kajian  ini  mencakup  heuristik (pengumpulan sumber sejarah), verifikasi  (kritik  sumber),  interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah majalah dan buku yang sezaman, buku- buku hasil penelitian, dan artikel-artikel hasil  kajian.  Selanjutnya  kritik  sumber dilakukan  dalam  konteks  menegaskan tentang  kebenaran  informasi  yang terkandung di dalamnya dalam rangkan mendapatkan  fakta-fakta  yang  kridibel atau  dapat  dipercaya.  Fakta-fakta  yang diperoleh sesuai dengan tema selanjutnya  diinterpretasi  baik  secara analitis maupun sintesis untuk memperoleh  keterkaitan  antara  fakta yang  satu  dengan  fakta  lainnya.  Yang terakhir, fakta-fakta yang telah terkumpul  dan  saling  terkait  tersebut dilakukan penyusunan secara kronologis  untuk  mendapatkan  cerita sejarah (historiografi).

## Hasil dan Pembahasan
1. Perjuangan MIAI
Berawal  dari  umat  Islam  pada umumnya, secara bersama-sama
7 Deliar Noer, op.cit ., hlm. 262.
8 Mc  Ricklefts,  “A  History  of  Modern Indonesia”, a.b. Dharmono Hardjowidjono, Sejarah Indonesia  Modern ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2007), hlm. 290.
menghadapi berbagai macam persoalan, seperti  permasalahan  penghinaan  Nabi Muhammad, adanya Ordonansi Perkawinan, persoalan hak waris, Raad Agama, dan persoalan Palestina. Untuk itu, K.H Mas Mansyur dari Muhammadiyah  dan  K.H.A  Wahab Hasbullah dari NU, Wondoamiseno dari PSII  (Partai  Syarikat  Islam  Indonesia), dan KH. Dahlan dari NU memprakarsai adanya  rapat  gabungan  organisasi- organisasi  Islam  pada  tanggal  18-21 September  1937  di  Surabaya. 7 Pada bulan September 1937 tersebut, pemimpin  NU  dan  Muhammadiyah memprakarsai  pembentukan  Majelis Islam  A’laa  Indonesia  (Dewan  Islam Tertinggi Indonesia, MIAI). 8 Sementara itu,  organisasi-orgaisasi  Islam  yang menyatakan  menjadi  anggota  MIAI adalah  Lajnah  Tanfidziyah  NU,  PSII, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus  Besar  Al-Islam,  Pengurus Besar  PUI,  Al-Irsyad,  Al-Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al- Khairiyah Surabaya. 9
Tujuan  dibentuknya  MIAI  ini adalah untuk membicarakan dan
9 Djarnawi Hadikusuma, Aliran Pembaharuan  Islam  dari  Jamaluddin  al  Afghani sampai K.H Ahmad Dahlan , (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm. 87.
memutuskan  perkara  yang  dipandang penting  bagi  kemaslahatan  umat  Islam dan  agama  Islam.  Keputusan  tersebut harus  dipegang  teguh  dan  dilakukan bersama-sama oleh segenap organisasi- organisasi  yang  menjadi  anggotanya. Hal ini dikarenakan perlunya persatuan kegiatan  kaum  Muslimin  di  tanah  air dan umumnya kaum Muslimin di dunia. Selanjutnya,  akan  diusahakan  untuk mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian  di  antara  golongan  umat Islam  Indonesia,  baik  yang  telah tergabung dengan MIAI, maupun yang belum.  Cita-cita  persatuan  tersebut dijelaskan oleh panitia kecil yang terdiri dari  Abikusno  dari  SI,  K.H  Mas Mansyur  dan  Ki  Bagus  Hadikusuma dari Muhammadiyah, dan Sukiman dari PII. Mereka menyusun pedoman tentang perlunya persatuan berdasarkan Al-Qur’an. 10
Tujuan  MIAI  memang  tidak mengarah  pada  bidang  politik  praktis dikarenakan ketatnya penjajah kolonial Belanda  terhadap  potensi  persatuan Islam.  Akan  tetapi,  perubahan  terjadi pada masa-masa tahun terkahir
10 Deliar Noer, op.cit ., hlm. 262-263.
11 Ibid., hlm. 265-166.
12 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan
menjelang  jatuhnya  Hindia  Belanda, yaitu tuntutan MIAI yang bersifat politis dapat  diperhatikan  dari  keputusan- keputusan kongres yang diadakannya. 11
Pembentukan MIAI disambut baik oleh kalangan  Islam.  Pada  awal  berdirinya, MIAI hanya beranggotakan 7 organisasi, sedangkan pada tahun 1941 berkembang  menjadi  21  organisasi. Sebagai organisasi yang bersifat federatif, keanggotaannya sangat longgar dan bukan merupakan kesatuan yang mengikat. 12
Keberadaan MIAI memang dapat dikatakan penting dalam konteks sosial- politik saat itu. MIAI didukung oleh dua organisasi  agama  bermassa  besar  dan riil  yang  berpotensi  dapat  berbicara banyak  dalam  kontelasi  sosialpolitik saat  itu,  yaitu  di  saat  partai  Sarekat Islam  menghadapi  saat-saat  krisisnya. MIAI hadir untuk memecahkan kebekuan  dialogis  antara  kubu  Islam dan nasionalis. Apalagi sejak pemerintah  kolonial  menyingkirkan Soekarno  dan  tokoh-tokoh  nasionalis non-kooperatif yang diasingkan ke luar Jawa,  peran  organisasi  pendukung
Jepang ,  terj.  Daniel  Dhakidae,    (Jakarta:  Pustaka Jaya, 1980), hlm. 119.
MIAI  semakin  signifikan.  Keterlibatan organisasi  pendukung  MIAI  dapat dilihat juga dalam peran yang dimainkannya di era pasca perang dunia kedua.  Pada  saat  itu,  semangat  untuk melepaskan diri dari penjajahan semakin berkobar, dan yang ada dalam pikiran elemen-elemen pendukung Indonesia  merdeka  adalah  bagaimana menyatukan  visi  dan  langkah  agar gerakan pro-kemerdekaan bisa berjalan dengan  efektif.  Dalam  konteks  inilah bertemu  momentum,  bawa  kelompok nasionalis dan agamis (Islam), kooperatif  dan  non-kooperatif  dapat bersatu dalam bentuk nasionalisme baru yang khas Indonesia. 13
2. Pembubaran MIAI dan
Terbentuknya Masyumi
Pada  masa  pendudukan  Jepang,
perkembangan MIAI yang pesat menimbulkan kekhawatiran pemerintah Jepang. Aktifitas
MIAI pada
kenyataannya  tidak  sejalan  dengan keinginan  Jepang,  hingga  akhirnya MIAI  dinyatakan  bubar  pada  24
13 Anjar  Nugroho,  “Wacana  Islam  dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok  Islam  dan  Nasionalis  Sekuler,” Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.9 No.2 Juli - Desember 2013, hlm. 136.
Oktober  1943  dan  digantikan  dengan Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi). 14 Sebelumnya,  pada  awal tahun  1943  pihak  Jepang  hanya mengerahkan usaha-usaha pada tingkat mobilisasi  saja. 15 Menurut  HJ  Benda, terbentuknya Masyumi merupakan kemenangan  politik  Jepang  terhadap Islam.  Tujuan  dari  Masyumi  menurut anggaran dasarnya adalah mengendalikan dan merapatkan hubungan antara perkumpulan- perkumpulan agama Islam di Jawa dan Madura.  Di  samping  itu,  juga  untuk memimpin  dan  memelihara  pekerjaan perkumpulan  tersebut  dalam  rangka mempertinggi  peradaban  agar  umat Islam mau membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk memelihara  lingkungan  kemakmuran bersama di Asia Timur  Raya di  bawah pimpinan Dai  Nippon .  Tujuan  seperti itu  dipandang  oleh  umat  Islam  sesuai perintah Allah. 16
Memang  pada  tahun-tahun  akhir kekuasaan  Hindia  Belanda,  tekanan terhadap kegiatan politik rakyat
14 A  Muin  Umar,  dkk, Penulisan  Sejarah Islam  di  Indonesia  dalam  Sorotan  Seminar  IAIN Sunan Kalijaga , (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 57-58.
15 Mc. Rickleft, op.cit ., hlm. 305.
16 Harry J. Benda., op.cit ., hlm. 185.
Indonesia dirasakan semakin keras. Hal itu mengakibatkan banyak para pimpinan  umat  Islam  yang  akhirnya menaruh  simpati  terhadap  Jepang. Terlebih  lagi  Jepang  telah  melakukan propaganda-propaganda  jauh  sebelum masuk ke Indonesia. Propaganda tersebut  diawali  sejak  tahun  1935  di Kobe dengan didirikannya masjid yang pertama  di  Jepang.  Kemudian  disusul dengan  mendirikan  masjid  di  Tokyo pada 1938, dan diikuti dengan mendirikan  Perserikatan  Islam  Jepang ( Dai Nippon Kaikyo Kyokai ) pada 1938 yang  dipimpin  oleh  jendral  Senjuro Hayashi  yang  dikenal  sebagai Bapak Islam Jepang. 17
Untuk menarik perhatian pemimpin  umat  Islam  Timur  Tengah, maka  dalam  pembukaan  Masjid  Kobe tersebut  diundanglah  pangeran  Husein dari Yaman. Di samping itu, pada 5-29 November  1939,  Jepang  mengadakan Pameran Islam di Tokyo dengan sasaran umat  Islam  Indonesia.  Demikian  pula, diundang  pemimpin  MIAI  ( Majelis Islam A’la Indonesia ), suatu organisasi federasi  Islam  yang  telah  berdiri  pada
17 Ahmad  Mansyur  Suryanegara, Api Sejarah 2, ( Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm.13.
akhir  masa  pemerintahan  kolonial Belanda.  Dalam  rangka  menanggapi undangan  tersebut,  MIAI  menunjuk utusannya yang terdiri dari Abdul Kahar Muzakkir, Mr. Kasmat, Faried Ma’roef, Machfoed  Sidiq,  dan  Abdoellah  Al- Moedi. Undangan pameran itu merupakan peristiwa pertama pemindahan  pandangan  umat  Islam Indonesia.  Selama  berada  di  Jepang, para ulama dan pimpinan partai politik Islam  diberlakukan  dengan  hormat. Sebaliknya, perlakuan pemerintah Kolonial  Belanda  terhadap  ulama  atau pimpinan  partai  Islam  di  Indonesia sangat berbeda jauh dan selalu bersikap menindas. 18
Sejak semula Jepang telah menyadari  akan  besarnya  pengaruh ulama  sebagai  pimpinan  Islam  di tengah-tengah  rakyat  Indonesia.  Oleh karena itu, sejak awal Jepang berada di Indonesia,  mereka  berupaya  menarik simpati  para  pimpinan  Islam  yang dilakukan secara intensif. Jepang sangat menyadari  bahwa  Islam  merupakan salah  satu  sarana  terpenting  untuk langkah  infiltrasi  guna  menanamkan
18 Harry J. Benda, op. cit. , hlm. 119.
pengaruh  dan  pikiran  serta  cita-cita fasisme mereka. 19
Terlebih lagi, pada awal
pendudukannya,
Jepang juga membentuk Shumubu (Kantor
Departemen  Agama)  di  ibukota,  dan pada  tahun  1944  dibuka  cabang- cabangnya di seluruh Indonesia dengan nama Shumuk . 20 Pada  awalnya,  badan ini  diketuai  oleh  seorang  Jepang bernama  Horie  (1942),  kemudian digantikan oleh Prof. Husein Djajaningrat,  dan  kemudian  oleh  K.H. Hasyim  Asy’ari  (1944). 21 Pemerintah Jepang  juga  mengadakan  pelatihan penghulu,  urusan-urusan  kenegaraan, dan  lain  sebagainya.  Untuk  menarik simpati  umat  Islam,  Jepang  menerima permintaan  para  ulama  untuk  tidak membubarkan  MIAI.  Dengan  tidak dibubarkannya MIAI Jepang memperoleh simpati umat Islam, karena MIAI  dipandang  wadah  organisasi penting bagi umat Islam untuk melakukan  konsolidasi  dan  mengatur siasat mengadapi penguasa pendudukan
19 B.J.  Holland, Pergumulan  Islam  di Indonesia 1945-1970 , terj.  Saefudin Bahr (Jakarta:
Grafiti, 1985). hlm. 11.
20 Harry J. Benda, op. cit., hlm . 98.
21 Ibid., hlm. 98.
22 Jenderal  Imamura  seorang  panglima balatentara  Jepang  ke-Enam  belas  yang  mendarat pada malam hari tanggal 28 Februari 1942 di pantai
Jepang. Namun demikian, adanya dekrit yang dikeluarkan oleh pemimpin Jepang di Indonesia, Jendral Immamura, 22 yang  berisikan  larangan aktifitas  politik  bangsa  Indonsia,  maka MIAI  mengalami  pasang  surut  setelah adanya  organisasi  Islam  yang  baru yakni Persiapan Persatuan Umat Islam, yang  merupakan  ranting  dari  Gerakan 3A Jepang. 23
Setelah timbul kecurigaan Jepang terhadap  MIAI  karena  ketidaksukaan terhadap penguasa Jepang, maka Jepang melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh MIAI, yakni K.H. Hasyim Asy’ari  dan  K.H  Mahfud  Shiddiq karena  dituduh  menghasut  rakyat. Menyadari  kesalahannya  terhadap  apa yang  telah  dilakukan,  yang  mendapat reaksi  keras  dari  rakyat  Indonesia terutama  dari  kaum  santri,  Jepang segera  membebaskan  mereka  dan memberi  undangan  kepada  ulama  se- Jawa  dan  Madura  untuk  diberikan penjelasan tentang kekeliruanya. 24
barat  laut  Jawa,  lihat.L.D  Jong  (ed.) Pendudukan Jepang di Indonesia, (Jakarta: Kasaint Blanc Indah, 1987), hlm. 6.
23 Harry J. Benda, op, cit., hlm. 144.
24 Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan  Nahdlatul  Ulama, (Solo:  Jatayu Sala. 1985), hlm. 116.
Kepada  para  ulama,  Jepang  yang pada  saat  itu  diwakili  Letnan  Jendral Okazaki  mengatakan  bahwa  Jepang akan  melindungi  dan  mengindahkan agama  Islam  agar  bisa  menyesuaikan diri dan bisa bersatu dengan umat Islam Indonesia.  Sebagai  hasil  dari  beberapa kali  melakukan  pertemuan  dengan Gunseiken, MIAI akhirnya mendapatkan  sebuah  kantor  yang berada di Jakarta, serta diberi izin untuk menerbitkan  majalah  setengah  bulanan yang  diberi  nama  Suara  Islam. 25 Ini semu  adalah  wadah  penyampaian  misi Jepang  melalui  MIAI,  yakni  untuk memberi  keterangan  kepada  rakyat Indonesia  bahwa  upaya  Jepang  yang sesungguhnya adalah ingin menjadikan Lingkungan Kemakmuran Bersama se- Asia Timur Raya. 26
Keberadaan MIAI memang sangat  memberi  kontribusi  sangat banyak  bagi  umat  Islam.  Terbitnya Suara Islam adalah salah satu keuntungan  besar  bagi  para  pemimpin Islam,  sebab  hal  itu  tidak  bisa didapatkan  oleh  kaum  nasionalis  yang sebelumnya telah beberapa kali
25 H.  Abu  Bakar, Sejarah  Hidup  K.H  A. Wahid  Hasyim  dan  Karangan  Tersiar, (Jakarta: Panitia  Penerbitan  Buku  Peringatan  Alm.  K.H.  A. Wahid Hasyim, 1957), hlm. 322.
mengajukan permohonan kepada pemerintahan
Jepang untuk menerbitkan  majalah. 27 Akan  tetapi, setelah Jepang menyadari bahwa MIAI bermanfaat  bagi  umat  Islam  dan  tidak memberikan keuntungan terhadap pemerintahan Jepang, maka pada akhir 1943  Jepang  membubarkan  MIAI. Tindakan Jepang ini menjadikan pukulan  yang  sangat  berat  bagi  umat Islam.
Setelah  MIAI  dibubarkan,  para pemimpin  dua  organisasi  ormas  Islam terbesar  di  Indonesia,  yakni  NU  dan Muhammadiyah,  berhasil  mendirikan lagi suatu wadah perjuangan bagi umat Islam  dengan  sebutan  “Masyumi” ( Majlis  Syuro  Muslimin  Indonesia ), yang  merupakan  pengganti  dari  MIAI. Pendirian  Masyumi  tersebut  disahkan oleh pemerintahan Jepang pada oktober 1943.  Badan  kepengurusan  Masyumi sendiri  terdiri  dari  beberapa  tokoh- tokoh  NU  dan  Muhammadiyah,  yakni K.H Hasyim Asy’ari sebagai ketua, K.H Mas  Mansur  dan  K.H.  A.  Wahid Hasyim  sebagai  wakil  ketua  yang merangkap  sebagai  pengurus  harian
26 L.D Jong, op. cit., . hlm. 7.
27 Harry J. Benda, op. cit., hlm. 149.

## 10 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Masyumi.  Sementara  itu,  ketua  PBNU serta ketua PP Muhammadiyah dijadikan  sebagai  penasihat  khusus Masyumi. 28 Bersatunya  tokoh-tokoh NU  dan  Muhammadiyah  menjadikan organisasi  Masyumi  semakin  kuat, ditambah  dengan  tidak  adanya  tekanan dari Jepang.
Berdasarkan  hasil  rapat  untuk membentuk susunan pengurus Masyumi pada tanggal 25 Januari 1944 di  Jakarta,  maka  susunan  pengurus Masyumi adalah sebagai berikut, Ketua Besar:  KH.  Hasyim  Asy’ari,  Ketua Muda:  KH.  A.  Wahid  Hasyim,  Ketua Muda  II:  A.  Mukthi,  Pembantu:  KH. Mochtar, Kartosudarmo, Zainul Arifin, KH.  Mas  Mansur,  KH.  Sadri,  HM. Hasyim,  KH.  Nachrawi  Thahir,  HM. Farid Ma’ruf, dan Penasihat:  Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wahab Hasbullah. 29
Masyumi    lahir  pada  7  Agustus 1945,  ketika  Jepang  mulai  sibuk bertahan  dalam  Perang  Pasifik.  Jepang merestui  pendirian  organisasi  Islam  itu dengan  harapan  kekuatan  Islam  akan membantu  dalam  perang.  Padahal  para pendiri Masyumi KH. Wachid Hasyim,
28 Ibid., hlm. 302.
29 Soera  Meoslimin  Indonesia,  1  Februari 2604, hlm. 11
Mohammad Natsir, Kartosoewirjo, dan lainnya  menghendaki  organisasi  ini dapat  menghadirkan  semangat  Islam dalam perang kemerdekaan. Keuntungan  politik  Jepang  dengan berdirinya  Masyumi  adalah  dalam rangka  menyingkirkan  pemimpin  PSII (Partai  Serikat  Islam  Indonesia)  yang merupakan  partai  politik  Islam  non- koperatif terbesar pada masa kolonial. 30
Meskipun  pada  awal  berdirinya Masyumi di bawah pengaruh kekuasaan Jepang  dengan  menjalankan  gerakan melipatgandakan  hasil  bumi  untuk kepentingan Jepang, 31 tetapi hal itu bisa ditanggulangi oleh pimimpin-pemimpin Masyumi  dengan  mengajak  para  tokoh muda untuk masuk ke dalam Masyumi, seperti  Mohammad  Munasir,  Zainal Arifin,  dan  beberapa  tokoh  muda lainnya.  Gerakan  Masyumi  ini  terbukti dapat  mengembalikan  pada  cita-cita awal pendirian Masyumi sebagai wadah perjauangan umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Dengan dukungan Jepang yang memberikan  porsi  lebih  besar  kepada golongan  Islam  dibandingkan  dengan Belanda, menyebabkan golongan Islam
30 Harry J. Benda, op. cit., hlm. 185.
31 H. Abu Bakar, op. cit., hlm. 331.
dapat  berperan  lebih  besar  dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Menurut Deliar Noer 32 ada beberapa  faktor  yang  mendorong Jepang  mengesahkan  kembali  ormas- ormas Islam. Pertama , Jepang mengalami  kemunduran  kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu menyebabkan Jepang memerlukan bantuan  yang  lebih  besar  dari  rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan suatu  organisasi  yang  dipatuhi  oleh penduduk. Kedua ,  kenyataan  bahwa organisasi-organisasi tersebut,
walaupun tidak resmi, masih melanjutkan  kegiatan  mereka  dengan pimpinan  dan  guru-guru  setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi  di  antara  sesama  mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit  Jepang  dalam  melakukan pengawasan.  Dengan  pengesahan  ini, maka  pengawasan  akan  lebih  mudah dilakukan. Ketiga ,  pengakuan  Jepang terhadap  fungsi  Putera  dan  kemudian Himpunan  Kebaktian  Rakyat  ( Jawa Hokokai ) yang tidak mampu memperoleh  dukungan  penuh  dari kalangan  Islam. Keempat, Jepang
32 Deliar Noer, op. cit., hlm. 23.
tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan  yang  telah  diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan  pelaksanaan  upacara sai keirei (memberi  hormat  kepada  Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90°  ke  arah  Tokyo),  menahan  K.H. Hasyim  Asya’ari  selama  empat  bulan, dan  menutup  beberapa  madrasah  dan pesantren  selama  beberapa  bulan  pada awal pendudukan.
Menurut  Benda,  terdapat  tiga perbedaan kebijaksaan Belanda dengan Jepang terhadap Islam pada khususnya, dan rakyat  Indonesia pada umumnya. 33
Pertama , pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan  pada  masa  pendudukan Jepang  adalah  golongan  Islam  dan nasionalis  sekuler. Kedua ,  pada  masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan, misalnya, dibuang, sedangkan pada masa Jepang pemimpin nasionalis  sekuler  diakui  secara  resmi dan  diangkat  menjadi  pejabat  dalam pemerintahan  militer  Jepang. Ketiga , pemerintah  Hindia  Belanda  tidak pernah memberi angin kepada golongan
33 Harry J. Benda, op. cit., hlm. 199-201.
Islam, sedangkan pemerintah pendudukan  Jepang  justru  sebaliknya. Dalam  hal  ini,  pemerintah  Jepang meningkatkan  posisi  Islam  baik  dalam bidang  sosial-religius  maupun  dalam bidang  politik.  Kenyataan  ini  sangat mempengaruhi  kehidupan  politik  di Indonesia kelak.

## 3. Terbentuknya Laskar Hizbullah
Menjelang  akhir  tahun  1944, keberadaan  posisi  Jepang  diketahui semakin  terjepit  dalam  Perang  Pasifik dan juga dalam perpolitikan internasional.  Untuk  menarik  simpati dari  rakyat  Indonesia  dan  memperoleh dukungan  tenaga  perang  agar  bisa membantu Dai Nippon  mencapai kemenangan  bagi  bangsa  Asia,  maka Perdana  Menteri  Jepang  Kaiso  berjanji akan  segera  memberikan  kemerdekaan kepada  Indonesia.  Pengumuman  itu adalah  hasil  dari  sidang  istimewa perlemen  Jepang  ke-85  di  tokyo. 34
Sementara  itu,  di  Indonesia  berita
34 Barlan Setiadijaya, Merdeka Atau Mati di Surabaya  Jilid  I,  ( Jakarta:  Widyaswara  Kewiraan, 1985 ), hlm. 25.
35 H. Abu Bakar, op. cit., hlm. 337.
36 Majalah  Asia  Raya, Berita  tentang Indonesia Merdeka. Tahun 1944.
tersebut disampaikan secara resmi oleh Gunseiken. 35 Sebagaimana  dikatakan bahwa,  “di  daerah  Hindia  Timur,  pada tahun  yang  lalu,  kerajaan  Dai  Nippon telah mengambil tindakan.” 36
Untuk Mendapatkan tenaga serdadu cadangan yang akan dikirim ke Birma  dan  kepulauan  pasifik,  Jepang melakukan  pendekatan  pada  tokoh-- tokoh  Jawa  Hukokai.  Disamping  itu, penguasa  Jepang  juga  melakukan pendekatan  kepada  para  ulama  dan tokoh-tokoh  Islam  melalui  seorang berkebangsaan  Jepang  yang  beragama Islam,  Abdul  Hamid  Ono. 37 Atas nama   penguasa  Jepang  Abdul  Hamid Ono  meminta  kepada  KH.  A.  Wachid Hasyim  agar  mengerahkan  para  santri untuk  masuk  Heiho.  Akan  tetapi,  KH. A.  Wachid  Hasyim  tidak  memenuhi permintaan itu, bahkan beliau menjawab bahwa pemuda-pemuda santri lebih baik diberi latihan kemiliteran  untuk  pertahanan  di  dalam negeri.  Menurutnya,  mempertahankan sejengkal tanah air di dalam negeri akan lebih  menggugah  semangat  pemuda-
37 Abdul  Hamid  Ono  adalah  orang  Jepang yang  ditugaskan  membayang-bayangi  KH.  A. Wahid  Hasyim.  Lihat  Saifuddin  Zuhri, Guruku Orang-orang  dari  Pesantren ,  (Yogyakarta:  LKiS. 2012), hlm. 190.
pemuda  santri  dari  pada  bertempur  di daerah yang letaknya jauh dari tanah air. Selain itu, dalam menghadapi kekuatan tentara Sekutu di medan perang harus di serahkan  kepada  tentara-tentara  yang profesional,  ialah  tentara  Dai  Nippon. Di dalam peperangan, pemuda-pemuda yang  kurang  terlatih  hanya  akan menyulitkan  tentara  Jepang  yang  telah terlatih. 38
Permintaan itulah yang kemudian mengilhami Wachid Hasyim dan tokoh-tokoh  Masyumi  untuk  mendidik para  santri  di  dalam  kemiliteran,  yang kemudian  diberi  nama  " Hizbullah " (Tentara Allah). Pemuda-pemuda santri di persiapkan untuk menghadapi musuh. Faktor  lain  yang  melatar  belakangi timbulnya keinginan tokoh-tokoh Islam untuk  mendirikan Hizbullah ialah bahwa berperang
untuk mempertahankan agama Allah hukumnya wajib. Atas nama pemimpin Masyumi, Wachid
Hasyim mengusulkan  keinginan  tokoh-tokoh Islam, melalui Abdul Hamid Ono, untuk disampaikan  kepada  pemerintah  Dai Nippon  yang  kemudian  diterima  oleh Dai Nippon.
38 Ibid., hlm. 191-192.
Terbentuknya Hizbullah sangat penting  artinya  bagi  umat  Islam. Dengan  wadah  itu  diharapkan  umat Islam bisa menopang cita-citanya dalam meraih kemerdekaannya. Jadi, terbentuknya Hizbullah adalah  suatu peristiwa  yang  spektakuler  di  dalam gerakan Islam. Menurut Boland, berdirinya Hizbullah adalah  satu  dari tiga  keuntungan  yang  diperoleh  umat Islam pada masa pendudukan Jepang. 39
Hizbullah berdiri  secara  resmi pada  14  Oktober  1944.  Dengan terbentuknya Hizbullah ,  umat  Islam mendapatkan peluang yang besar untuk membenahi diri serta mengatur langkah dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya.
Keberadaan
Hizbullah juga diharapkan akan membawa angin baik bagi Jepang untuk membantu pertahanan dalam menghadapi serangan Sekutu. Sementara  itu,  tujuan  didirikannya Hizbullah dijelaskan pada pendahuluan peraturan  Dasar  Hizbullah,  bahwa “mengingat memuncaknya perang pada dewasa ini dan tanah Jawa sebagai garis pertahanan  terkemuka,  maka  untuk menunjang perintah-perintah Islam yang sesuai dengan keinginan
39 Holland, B.J., op. cit., hlm. 15

## 14 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
pemerintah  Balatentara  Dai  Nippon, kita membentuk barisan yang bermaksud untuk menyadarkan segenap umat  Islam  serta  selalu  membesarkan segala  daya  dan  membulatkan  segala tenaga buat berjuang bersama-sama Dai Nippon  di  jalan  Allah.  Jika  musuh berani  menyerang  tanah  Jawa,  maka perbuatan  barisan  ini  dapat  menjadi contoh  teladan  bagi  umat  Islam  pada umumnya.  Terbentuknya Hizbullah adalah  guna  membantu  menciptakan kemakmuran  bersama  di  Asia  Timur Raya  pada  umumnya,  dan  pada khususnya mencapai Indonesia merdeka,  yaitu  untuk  membela  agama Islam, bangsa dan tanah air.” 40
Baik sebagai barisan untuk mengamankan  agama  Islam  sendiri maupun  sebagai  alat  untuk  merebut kemerdekaan,  keberadaan Hizbullah cukup  menguatkan  posisi  umat  Islam, meskipun tujuan pembentukannya mempunyai  tendensi  yang  besar  untuk
membantu  Jepang  dalam  menghadapi tentara Sekutu. Selanjutnya,
tiga bulan setelah Hizbullah terbentuk, tepatnya pada awal Januari 1945, Masyumi mengumumkan
40 Majalah  Tebu  Ireng,  Edisi  April  1986, hlm. 9.
anggota Dewan Pengurus Pusat Hizbullah dengan susunan kepungurusan  sebagai  berikut,  Ketua: KH.  Zainul  Arifin,  Wakil  Ketua: Mr. Mohammad Roem,  Anggota:  S. Soerowiyono  dan  Soedjono  (Urusan Umum),
Anwar Tjokroaminoto,  KH. Zarkasyi, Masyhudi (Bagian
Propaganda),
Mr. Jusuf  Wibisono, Sunaryo Mangun Puspito dan Muhammad  Djunaidi (Urusan Perencanaan). 41 Sementara
itu,
Markas  Tertinggi Hizbullah ditetapka n di
Jakarta dan   ketua Hizbullah disebut   Ketua Markas  Tertinggi  bukan panglima  ata upanglima  tertinggi.  Masalah  sebutan tidak  dipersoalkan  oleh  tokoh ‐ tokoh Masyumi,  karena  yang  melatarbelaka ngi   berdirinya   Hizbullah   hanyalah semata-mata untuk berjuang   dalam   merebut   kemerdekaa n. Pelaksanaan  perjuangan  itulah  yang harus    diutamakan.    Tentang    hal ‐ hal lain,    termasuk    siapa    yang    akan menjadi    panglima    tertinggi    dalam tentara Indonesia adalah soal yang bisa ditentukan kemudian.
41 Tim  Peneliti  Fakultas  Adab  IAIN Surabaya, Sejarah Hizbullah Jawa Timur, Surabaya, hlm. 54.
Setelah Hizbullah terbentuk, para tokoh Islam segera  mengkampanyekan kepada  seluruh  umat  Islam  di  Jawa, Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  dan daerah ‐ daerah  lain  di  Indonesia.  Pada
pertengahan Desember 1944,
perwakilan  federasi  Islam    telah mengadakan  perjalanan  keliling Jawa untuk  mengadakan  inspeksi  terhadap sukarelawan Hizbullah di  semua karesidenan.
Untuk  mengumpulkan    para pemuda  Islam    yang    akan    dididik dalam  kemiliteran,  tokoh ‐ tokoh  Islam tidak  menemui  kesulitan, karena para pemuda Islam telah memiliki kesadaran yang  cukup    tinggi    dalam    membela tanah    airnya    dari    cengkeraman penjajah.    Banyak    santri  yang  dengan kesadarannya  sendiri serta  restu  para kiai  bersedia  menjadi  anggota  laskar Hizbullah .  Kemudian,  hal    itu  juga didukung oleh adanya kerja sama serta saling  pengertian  antara  tokoh ‐ tokoh di    pusat    dengan    para  pemimpin pesantren.
Pendidikan    kemiliteran    bagi anggota  barisan Hizbullah dipusatkan di  Cibarusa,  Jawa  Barat,  diikuti sebanyak  500  pemuda  Islam  dari  Jawa dan  Madura,  mereka  berusia  antara  18 sampai 25 tahun. Kota ‐ kota
karesidenan yang mengirimkan utusannya  ialah  Jakarta,    Banten, Surabaya,    Sukabumi,    Priangan, Purwakerto,    Bogor,    Pekalongan, Kedu,    Surakarta,  Semarang,    Pati, Jogjakarta, Madiun, Kediri,
Bojonegoro,  Malang    dan    Besuki. Masing ‐ masing  mengirimkan utusan 25 orang.
Latihan  itu  dibuka  pada  28 Pebruari  1945  dan  dihadiri  oleh Gunseikan, para perwira balatentara Dai Nippon,  Pimpinan  Pusat  Masyumi, Pangreh  Praja,  dan  lain-lain.  Para anggota  barisan Hizbullah mengikuti upacara dengan berseragam biru dengan kopyah hitam putih dan bersimbul bulan sabit  dan  bintang.  Acara  di  mulai dengan  pemeriksaan  barisan  oleh Gunseikan yang kemudian di lanjutkan dengan  pidato  sambutan  Gunseikan, yang  berbunyi: “ berhubung  dengan nasib  Asia  Timur  Raya,  maka  masa sekarang  adalah  masa  yang  amat penting  seperti  yang  belum  pernah dialami  atau  terjadi  di  dalam  sejarah. Dalam  saat  yang  demikian  itu,  telah bangkit  segenap  umat  Islam  di  Jawa serta  berjanji  akan  berjuang  " Luhur bersama  dan  lebur  bersama "  dengan balatentara Uai Nippon. Buktinya ialah
pembentukan barisan muda Islam yang bernama Hizbullah .” 42
Zainul  Arifin  sebagai  ketua Markas Tertinggi Hizbullah dan
Wachid  Hasyim  sebagai  ketua  muda Masyumi  juga  ikut  menyampaikan sambutan.  Kedua  tokoh  Islam  itu mengingatkan  kepada  pemuda  Islam peserta pendidikan terhadap pentingnya diselenggarakan  latihan  kemiliteran untuk  membela  agama  Islam  dan  cita- cita perjuangan bangsa. Latihan diselenggarakan  selama  tiga  bulan dipimpin oleh para Sydanco Peta, yang terdiri dari Abdullah Sajad, Zaini Nuri, Abd.  Rachman,  Kamal  Idris  dan  lain- lainya. Yang bertindak sebagai komandan latihan adalah seorang opsir Jepang Kapten Yanagawa.
Selain  dilatih  kemiliteran,  para pemuda  Islam  itu  juga  diberi  bekal pendidikan  kerohanian.    KH.  Zarkasy (Gontor Ponorogo) KH. Mustofa Kamil (Jawa  Barat),  KH.  Mawardi  (  Solo  ), KH.  Mursyid  (  Kediri  )  adalah  para ulama yang memberikan kerohanian. Di antara  ulama  yang  paling  banyak memberikan ceramah ialah KH.
Mustofa  Kamil  dari  Singaparna  (Jawa Barat),  serta  KH.  Abdul  Halim  dari
Majalengka,  Pemimpin  umum  PUI, yang  kadang-kadang  juga  memberikan pelajaran teknik membuat alat peledak.

## A. Kesimpulan
Dalam  perjalanan  sejarah  kita dapat  menyaksikan  bahwa  umat  Islam lebih banyak terpecah dari pada bersatu. Kasus  itu  dapat  di  lihat  di  semua kawasan  termasuk  Indonesia.  Sejak Nabi  Muhammad  SAW.,  pembawa ajaran Islam, meninggal dapat disaksikan  umat  Islam  tidak  satu  lagi dan  kadang  sulit  untuk  bersatu.  Tidak dapat bersatunya umat Islam bisa karena kepentingan  politik,  golongan,  atau karena  pemahaman  ajaran  Islam  yang berbeda-beda.  Di  Indonesia  sendiri, umat  Islam  terpolarisasi  ke  dalam banyak  golongan  atau  kelompok.  Di awal  abad  ke-20  di  Indonesia  sudah tampak  ada  golongan  yang  disebut kaum modernis dan kaum tradisionalis. Selanjutnya  dua  golongan  tersebut mengerucut membentuk organisasi seperti  Muhammadiyah,  Jamiat  Khair, Al-Irsyad, dan Persis mewakili golongan  modernis  dan  Nahdlatul Ulama (NU) mewakili golongan tradisionalis.
Berdasarkan anailsis sejarah, bersatunya  umat  Islam  dapat  dilihat tergantung  pada  figur  pemimpin  dan juga  dapat  karena  adanya  kepentingan bersama.  Misalnya,  figur-figur  seperti Nabi  Muhammad  SAW.,  Umar  bin Khatab,  Umar  bin  Abdul  Aziz  adalah para pemimpin yang dapat menyatukan umat.  Sekaligus,  figur-figur  tersebut adalah  para  pemimpin  yang  dapat menciptakan suasana kepentingan bersama  umatnya,  sehingga  di  bawah kepemimpinan  tokoh-tokoh  tersebut dapat  disaksikan  umat  Islam  dapat bersatu.  Persatuan  umat  Islam  dari berbagai golongan juga dapat disaksikan  dalam  sejarah  Indonesia. Meraka bersatu tanpa melihat perbedaan  pemahaman  keagamaannya dan  apa  kelompoknya,  semua  itu  demi tercapainya Indonesia merdeka.
Diketahui  baik  Majelis  Islam  A’laa Indonesia  (Dewan  Islam  Tertinggi Indonesia, MIAI)  dan Masyumi  adalah organisasi federasi dari berbagai kelompok  keagaman  umat  Islam. Mereka  adalah  gabungan  dari  Lajnah Tanfidziyah  NU,  PSII,  Pengurus  Besar Muhammadiyah,  Pengurus  Besar  Al- Islam,  Pengurus  Besar  PUI,  Al-Irsyad, Al-Hidayatul  Islamiyah  Banyuwangi, dan  Al-Khairiyah  Surabaya.  Persatuan
mereka tidak lain adalah demi tercapainya Indonesia merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, Choirul, Pertumbuhan dan Perkembangan  Nahdlatul  Ulama,
(Solo: Jatayu Sala. 1985).
Abu  Bakar,  H., Sejarah  Hidup  K.H  A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, (Jakarta:  Panitia  Penerbitan Buku  Peringatan  Alm.  K.H.  A. Wahid Hasyim, 1957).
Benda, Harry J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit:  Islam  di  Indonesia  pada Masa  Pendudukan  Jepang ,  terj. Daniel  Dhakidae,    (Jakarta:  Pustaka Jaya, 1980).
Garraghan,  Gilbert  J., A  Guide  Historical Method, (New  York.  Fordham University Press, 1957).
Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah , terj. Nugroho  Notosusanto,  (Jakarta:  UI Press, 1985).
Hadikusuma, Djarnawi, Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin  al  Afghani  sampai  K.H Ahmad Dahlan , (Yogyakarta: Persatuan, t.t).
Holland,  B.J., Pergumulan  Islam  di Indonesia 1945-1970 , terj.  Saefudin Bahr (Jakarta: Grafiti, 1985).
Jong,  L.D.  (ed.) Pendudukan  Jepang  di Indonesia, (Jakarta:  Kasaint  Blanc Indah, 1987).
Kartodirjo,  Sartono, Pengantar  Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, (Jakarta: Gramedia, 1999). Kuntowijoyo, Pengentar  Ilmu  Sejarah,
(Yogyakarta: Bentang, 1999).
Lueey, William Leo, History: Method and Interpretation, (Chicago:  Layola University Press, 1958).
Majalah  Asia  Raya,  “Berita  tentang Indonesia Merdeka,” Tahun 1944.

## 18 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Majalah Tebu Ireng, Edisi April 1986. Noer,  Deliar, Gerakan  Moderen  Islam  di
Indonesia, 1900-1942, (Jakarta:
LP3ES, 1990).
Nugroho,  Anjar,  “Wacana  Islam  dan
Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam  dan  Nasionalis  Sekuler,” Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman,  Vol.9  No.2  Juli  - Desember 2013. Ricklefts,  Mc.,  “A  History  of  Modern Indonesia”,
a.b.
Dharmono
Hardjowidjono, Sejarah  Indonesia
Modern ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2007). Setiadijaya, Barlan, Merdeka Atau Mati di
Surabaya, Jilid I , (Jakarta:
Widyaswara Kewiraan, 1985 ) . Soera  Meoslimin  Indonesia,  1  Februari 2604.
Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2001).
Suryanegara, Ahmad Mansyur, Api Sejarah  2,  ( Bandung:  Salamadani
Pustaka Semesta, 2010).
Umar,  Muin,  A.  dkk, Penulisan  Sejarah Islam  di  Indonesia  dalam  Sorotan Seminar  IAIN  Sunan  Kalijaga , (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985). Tim Peneliti Fakultas Adab IAIN Surabaya, Sejarah  Hizbullah  Jawa
Timur, Surabaya. Zuhri,  Saifuddin, Guruku  Orang-orang dari  Pesantren ,  (Yogyakarta:  LKiS. 2012).