## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  240-247  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7402.240-247

## PERANAN PERUSAHAAN JASA PENILAI BAGI PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (STUDI KANTOR JASA PERUSAHAAN PENILAI CABANG MEDAN)
Aisyah 1 , Burhan Sidabariba 2 , Adinda Farahdina Suyitno 3 , Andrian Winata Nahulae 4 , Juna Brema Ginting 5
1,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Prima, Medan, Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara E-mail: 1 adindafarahdinaa@gmail.com, 4 andriannahulae@gmail.com, 5 juna.brema12@gmail.com

## Abstrak
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, penilaian aset ini mempunyai standar kerja serta kode etik  yang  diatur.  Karena  ia  melakukan  operasi  penilaian  dengan  tujuan  menentukan  nilai  pasar  wajar  sebuah properti guna keperluan jual beli, pajak, serta agunan seorang penilai terkadang disebut sebagai valuer, appraiser, maupun  pentaksir.  Kajian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  fungsi  penyedia  jasa  penilai  untuk  perbankan  pada pemberian  kredit  serta  tanggung  jawab  hukumnya  jika  melanggar  hukum  atau  kode  etik  jasa  penilai.  Penulis memakai  dua  jenis  metode  riset  yang  berbeda,  termasuk  mengumpulkan  data  studi  pustaka  dari  buku,  artikel, surat kabar, majalah, dan peraturan perundang-undangan. Wawancara langsung dengan informan berpengetahuan diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan. Hasil temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa satu dari banyak  tujuan  pada  sebuah  cara  melaksanakan  evaluasi  terhadap  terjadinya  kredit  oleh  bank  adalah  dengan menggunakan  peran  jasa  penilai  bagi  perbankan  perihal  memberikan  kredit  selaku  dasar.  Evaluasi  dilakukan dengan  menggunakan  kaidah  penilaian  Standar  Penilaian  Indonesia  (SPI).  Debitur  dapat  mengajukan  gugatan untuk  menuntut  ganti  rugi  dari  penilai  publik.  Namun,  dalam  praktik  peradilan,  penilai  publik  berpotensi menghadapi hukuman pidana atas setiap tindakan ilegal yang mungkin telah dilakukan. Hukum Perbankan (UU No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  No.  7  Tahun  1992  hal  Perbankan),  Pasal  1  angka  22  huruf  c, mengatakan  jika  pihak  yang  memberi  pelayanan  terhadap  bank  diantaranya  evaluator.  Hal  ini  mengacu  pada penyiapan  Perusahaan  Jasa  Penilai  dalam  Kebijakan  Perkreditan  di  Bank.  Sesuai  Keputusan  Bank  Indonesia, setiap  bank  wajib  mengevaluasi  nasabahnya  yang  tergabung  dalam  dana  cadangan  sebagai  bagian  dari perhitungan  rasio  kecukupan  modalnya.  Penilai  yang  tidak  memihak  harus  membuat  penilaian  agunan  untuk pinjaman senilai lebih dari Rp 2 miliar.
Kata Kunci: Kredit, Penilai, Perbankan

## Abstract
In order to provide services to the community, this asset valuation has work standards and a regulated code of ethics. Because he performs valuation operations with the aim of determining the fair market value of a property for the purposes of buying and selling, taxes, and collateral, an appraiser is sometimes referred to as a valuer, appraiser, or appraiser. This study aims to  determine the function of appraiser service providers for banks in providing credit and their legal responsibilities if they violate the law or code of ethics for appraiser services. The author uses two different types of research methods, including collecting literature data from books, articles, newspapers,  magazines,  and  laws  and  regulations.  One-on-one  interviews  with  knowledgeable  informants  are necessary to conduct field research. The findings of the research analysis show that one of the many goals in a way of evaluating the occurrence of credit by banks is to use the role of appraiser services for banks in terms of providing credit as a basis. Evaluation is carried out using the assessment rules of the Indonesian Assessment Standards (SPI). The debtor can file a lawsuit to  demand compensation from a public appraiser. However, in judicial practice, public appraisers potentially  face criminal penalties for any illegal acts that may have been committed.  Banking  Law  (UU  No.  10  of  1998  concerning  Amendment  to  No.  7  of  1992  concerning  Banking), Article 1 number 22 letter c, states that the party providing services to  a bank is one of  them evaluators. This refers to  the preparation of an Appraisal  Service Company in  the Bank's Credit Policy. In accordance  with a Bank Indonesia Decree, each bank is required to evaluate its customers who are members of a reserve fund as
part of calculating their capital adequacy ratio. An impartial appraiser must make a collateral assessment for loans worth more than IDR 2 billion.

## Keywords: Appraiser, Banking, Credit

## I. PENDAHULUAN
Jasa  penilai  merupakan  jenis  industri  jasa  yang  relatif  baru  di  Indonesia.  Para  ahli  di  bidang surveyor, terkadang disebut sebagai valuer, appraiser, pentaksir, manajer real estat (manajer proyek), manajer harta kota (manajer properti), serta konsultan, memberikan layanan penilaian. Keahlian yang memiliki  jangkauan  luas  jasa  yang  berkaitan  dengan  alam  adalah  profesi  penilai.  Dalam  rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesi ini mempunyai standar kerja serta kode etik yang diatur.  Karena  ia  melakukan  operasi  penilaian  dengan  tujuan  menentukan  nilai  pasar  wajar  sebuah properti guna keperluan jual beli, pajak, serta agunan seorang penilai terkadang disebut sebagai valuer, appraiser, maupun pentaksir. Ketika penilai melakukan penilaian kelayakan, memutuskan penggunaan optimal  untuk  sebuah  properti,  meminta  izin  lokasi,  dan  mengembangkan  kalender  aktivitas  untuk sebuah  proyek,  mereka  disebut  sebagai  administrator  real  estat  (administrator  proyek).  Karena mengawasi lokasi komersial seperti pusat perbelanjaan, apartemen kelas atas, dan apartemen, penilai sering disebut sebagai pengelola harta kota (property manager). Pusat-pusat bisnis ini dikelola dalam bentuk pemilihan penyewa, pengaturan sewa, pembayaran tagihan, dan pemeliharaan gedung. Alasan mengapa  penilai  diketahui  selaku  konsultan  adalah  sebab  mereka  pun  menawarkan  jasa  konsultasi kepada  pihak  yang  membutuhkannya,  seperti  memilih  highest  and  best  used,  atau  penggunaan  yang paling wajar, dari properti maupun tanah kosong yang sedang dibangun (Putri, 2020).
Bank  yang  memberikan  pembiayaan  kepada  konsumen  harus  memiliki  keyakinan  terhadap kemampuan  nasabah  untuk  membayar  atau  melunasi  angsuran  sesuai  ketentuan  akad.  Pembiayaan adalah produk berbahaya yang harus digunakan dengan sangat hati-hati. Bank biasanya membutuhkan agunan atau jaminan dari klien yang mengajukan kredit sebagai semacam perlindungan jika  nasabah tidak  mampu  membayar  (Berliantoro,  2010).  Dalam  hal  ini,  penilai  publik  berfungsi  sebagai  pihak ketiga  dalam  perjanjian  yang  bertanggung  jawab  untuk  menilai  agunan  dengan  mempertimbangkan berbagai  faktor  seperti  status  tanah,  umur  bangunan,  luas  bangunan,  letak  dan  batas  bangunan,  dan sebagainya.  Tujuan  penilai  ini  adalah  untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  penilaian  agunan  sehingga tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa. Namun dalam praktiknya, peningkatan nilai agunan (mark-up)  yang  tidak  proporsional  tetap  dapat  menguntungkan  salah  satu  pihak.  Saat  melakukan penilaian,  beberapa  kendala  seperti  kendala  waktu,  kesulitan  menjangkau  pemilik  barang  yang  akan dianalisis, atau bahkan keterlibatan pihak ketiga dapat mengganggu proses penilaian yang seharusnya optimal. (Riwajanti, 2022).
Menurut  Emirzon  (2000),  perusahaan  jasa  penilai  memberikan  penilaian  antara  lain  tanah, bangunan,  pembangunan  tanah,  perkantoran,  pertokoan,  hotel,  apartemen,  SPBU,  kawasan  industri, pertambangan,  serta  perkebunan.  Contohnya  dapat  dipakai  oleh  bank  berdasarkan  operasi  penilaian yang dilakukan oleh perusahaan jasa penilai. Bank menggunakan laporan penilaian sebagai dasar untuk memberikan  kredit,  memberikan  jaminan  hipotik,  menentukan  berapa  biaya  untuk  mereka  di  lelang, dan  menentukan  kekayaan  bank  atau  nasabahnya  .  Penilaian  aset  sangat  penting  bagi  bank  dalam menentukan  jumlah  maksimum  kredit  yang  dapat  dibagikan.  Hasil  penilaian  yang  telah  dirilis  oleh Kantor Jasa Penilai Publik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menentukan pengambilan keputusan dalam suatu perbankandikarenakan, selain harus menilai secara objektif. Hal tersebut mulai dilakukan ketika penilai mengidentifikasi lingkup penugasan yang diberikan oleh pemberi tugas untuk melakukan  verifikasi  antara  dokumen  dan  kondisi  fisik  guna  memperoleh  dan  memberikan  opini independen atas dasar nilai yang akan digunakan. Dengan adanya Kantor Jasa Penilai Publik dharapkan dapat  membantu  sektor  ekonomi  khususnya  di  dunia  perbankan  dalam  memberikan  penilaian  yang objektif  yang  tidak  ada  rekayasa  atau  over  value,  karena  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  akan menimbulkan kerugian secara material bagi pihak bank terlebih lagi jika mengalami wanprestasi atas aset yang dinilai, hal tersebut akan menimbulkan dampak berupa gugatan terhadap Kantor Jasa Penilai Publik berikut dengan penilai yang berperan atas laporan yang telah disajikan (Kurnianingrum, 2017).
Gabungan  Perusahaan  Penilai  Indonesia  atau  disebut  juga  GAPPI  (Association  of  Indonesian Appraisal Company) serta MAPPI merupakan Asosiasi profesi di Indonesia yang khususnya mewadahi professional yang berkecimpung dalam profesi penilai. MAPPI mengawasi setiap KJPP di Indonesia agar  selalu  memberikan  penilaian  yang  sesuai  kode  etik  yang  diterapkan  dan  selalu  melayani
masyarakat dengan baik ditinjau langsung oleh Dewan Penilai. KJPP juga bertanggung jawa atas Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Sebagai sebuah profesi, penilai publik tentunya harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan agar proses penilaian dapat memberikan hasil yang terbaik dan menjaga kredibilitas profesi. Profesi Penilai Publik yang harus berbentuk KJPP diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.01/2014 tentang  Jasa  Penilai  Publik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  penyimpangan  atau  dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Abubakar, 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan jasa penilai apabila melanggar kode etik penilaian, melawan hukum serta wanprestasi sehingga menyebabkan kredit macet pada pihak bank.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  melibatkan  pengamatan  atau penyelidikan lapangan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. Metode kajian yang digunakan meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan fakta dan pendekatan analitik, dengan penerapan pemikiran hukum yang konkrit berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh baik dari penyelidikan lapangan maupun literatur.  Data  primer  dan  sekunder  digunakan  sebagai  sumber  informasi.  Data  primer  dikumpulkan melalui  observasi  dan  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  dari  literatur  yang  relevan seperti  buku,  peraturan  perundang-undangan,  publikasi,  artikel,  dan  surat  kabar  resmi  pemerintah. Penelitian ini dilakukan di kantor jasa penilai publik di Medan (Lestari, V.N., Cahyono, D., & Susanto, 2019). Pendekatan  wawancara dan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Data  yang terkumpul, khususnya bahan hukum kualitatif berupa data primer dan data sekunder, dianalisis secara mendalam  untuk  membentuk  gambaran  yang  komprehensif  yang  nantinya  dapat  membantu  menarik kesimpulan  dari  penelitian.  Hasil  analisis  kemudian  diberikan  secara  deskriptif  untuk  menjelaskan temuan penelitian secara efektif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Peranan Perusahaan Jasa Penilai Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit
Appraisal  melaksanakan  tugasnya  sesuai  kompetensinya  begitu  juga  mandat  peraturan perundang-  undangan.  Keberadaan  penilai  di  Indonesia  sangat  penting  bagi  sektor  ekonomi,  banyak manfaat yang dapat diperoleh seperti Institusi besar seperti PPPK – Kementerian Keuangan, DJKN – Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK Otoritas Jasa Keuangan  (OJK),  Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB),  Kantor  Pajak  Pratama  (KPP),  Sektor Keuangan (Perbankan), Sektor Swasta, Pemerintah, yang menggunakan hasil Laporan Penilaian dalam berbagai kebutuhan seperti:
a. Penjaminan Utang
b. Pelaporan Keuangan
c. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentinga Umum
d. Mesin dan Peralatan
e. Penilaian Aset Takberwujud
f. Penilaian Bisnis
g. Penilaian Instrumen Keuangan
h. Jasa Konsultasi
Dengan  memperhatikan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Jasa  Penilai  Publik,  Kode  Etik Penilai  Indonesia  (KEPI), dan  Standar Penilai Indonesia (SPI), maka terlihat betapa pentingnya bagi Penilai Publik untuk mengikuti KEPI dan SPI dalam melaksanakan tugasnya. tugas profesional. KEPI dan  SPI  memegang  peranan  penting  sebagai  pedoman  yang  harus  diikuti  oleh  Penilai  Publik  untuk memastikan bahwa laporan penilaian adalah benar dan tidak menipu, mencegah kesalahpahaman dalam melaporkan penilaian. Kewajiban Penilai Publik untuk mematuhi KEPI dan SPI tidak hanya ditentukan oleh  ketentuan  dalam  perjanjian  antara  penilai  dan  pemberi  tugas,  tetapi  juga  oleh  peraturan  yang berlaku.  Meskipun  demikian,  KEPI  dan  SPI  hampir  selalu  diakomodasi  dalam  perjanjian  tersebut. Dengan  demikian,  Penilai  Publik  harus  selalu  mengikuti  aturan  KEPI  dan  SPI  dalam  menjalankan tugasnya. Saat ini Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia berfungsi sebagai wadah bagi para penilai publik  untuk  melakukan  usaha  di  bidang  penilai  dan  jasa  lainnya,  khususnya  dalam  menaksir  nilai
sebenarnya dari kekayaan  atau properti untuk keperluan transaksi perdagangan. Namun, Kantor Jasa Penilai Publik menghadapi sejumlah masalah, baik yang bersifat ekonomi maupun hukum. Oleh karena itu, mengingat pentingnya profesi Penilai Publik dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia, maka diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Emirzon, 2000).
Kebutuhan  bisa  timbul  dari  pihak  mana  pun  yang  akan  mengambil  keuntungan  terjadinya evaluasi. Kebutuhan bisa berawal dari pihak bank ataupun pelanggan yang berusaha untuk meninggikan ataupun  merendahkan  harga.  Kebutuhan  yang  bisa  mengusik  evaluasi  appraisal  semacam  kebutuhan bank  ataupun  kreditur  guna  mencapai  mendapatkan  profit  sesuai  keinginan  bank.  Pihak  Bank  bisa mendapatkan  profit  bila  harga  dinaikkan  atau  diturunkan.  Tidak  hanya  itu  kebutuhan  pelanggan semacam  pelanggan  bisa  mendapatkan  profit  bila  harga  dinaikkan  ataupun  diturunkan.  Bila  harga dinaikkan  sehingga  mungkin  pelanggan  untuk  memperolah  kelebihan  atas  peluasan  bank  jadi  lebih tinggi (Johnson, 2015).
Penerapan  kewajiban  appraisal  tidak  dilakukan  mendadak  pada  satu  periode,  ada  sebagian jenjang untuk appraisal melaksanakan tugasnya. Jenjang itu diartikan untuk memastikan arah kegiatan appraisal supaya memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhann klien. Cara evaluasi itu wajib dilakukan  sesuai  dengan  SPI  selaku  prinsip  kegiatan  appraisal.  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan No 101 atau PMK. 01 atau 2014 mengenai Penilai Publik menerangkan jika jenjang yang dilewati ialah mengenali serta menguasai lingkup pengutusan, melaksanakan pengumpulan, penentuan serta analisa informasi, mempraktikkan pendekatan Evaluasi serta menata informasi evaluasi.
Pada  tahapan  prosedur  penilaian,  prosedurnya  diawali  dengan  Surat  Tugas,  berlanjut  dengan melakukan  perjanjian  survey  ke  lokasi  bersama  debitur,  contohnya  penilaian  aset  rumah  tinggal aktivitas yang dilakukan team penilai adalah memfoto rumah, mengukur luas tanah dan bangunannya lalu  mencari  perbandingan  harga  rumah  di  sekitar  lokasi  aset  bisa  dengan  melakukan  wawancara dengan masyarakat sekitar atau dengan menggali informasi dari rumah yang akan dijual di area sekitar lokasi aset melalui no telepon yang tertera pada plang di depan rumah yang akan dijual tersebut. Untuk keakuratan penilaian aset tersebut kita harus mendapatkan tiga sampai empat data pembanding. Barulah ke tahap akhir yaitu membuat Laporan Penilaian Aset berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan tersebut. Sedangkan sebagai dasar penilaian bangunan berdasarkan Biaya Teknis Bangunan (BTB) yag dikeluarkan  oleh  MAPPI.  Dalam  BPB  terdapat  dasar  harga  penilaian  berdasarkan  index  lokasi  serta luas bangunin. Penilaian properti  ini terbagi  menjadi dua bagian yaitu penilaian Properti  dan Bisnis. Penilaian propertiitu sendiri juga terbagi dua yaitu Real Properti dan Personal Properti. Real Properti meliputi semua aset yang menetap, tidak dapat bergerak dan melekat di tanah seperti bangunan rumah, pabrik,  hotel  dan  sebagainya.  Sedangkan  Personal  Property  meliputi  mesin,  kapal,  mobil  mewah, pesawat  pribadi  dan  masih  banyak  lagil.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan  jika  mesin  dan  dasar penilaiannya ada rumus tertentu dia pakai pendekatan biaya. Dalam pendekatan biaya harus mencari data yang sama. Sehingga dengan kerumitan dalam prosesnya pengitungan penilaian terhadap Personal Property membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dari pada penghitungan Reall Property Pada  prakteknya  penilai  publik  terdapat  dua  jenis  kualifikasi  yaitu  Properti  dan  Bisnis.  Yang termasuk aset dalam kualifikasi Bisnis diantaranya adalah merek dagang, saham, hak paten dan lain- lain. Dasar penilaian aset bisnis ini dia pakai income pendapatan, kalau saham kita ngambil nilainya dari pendapatan dia, bisa juga dari laporan keuangan. Contohnya suatu perusahaan dapat menggunakan brand  dari  usahanya  untuk  melakukan  pinjaman  modal.  Penilai  akan  melakukan  wawancara  dan memeriksa  laporan  keuangannya,  apakah  sehat  atau  tidak,  jika  presentase  minusnya  melebihi  60% kemungkinan besar usaha ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan
Berartinya appraisal sebagai pembuatlaporan keuangan yang di mana pedagang hendak menjual tanpa terdapatnya debitur hendak mempengaruhi dalam angka pasar dari pencatatan ditentukanterutama dari perspektif konsumen. Perbandingan ini  guna menguasai evaluasi bekal  yang membuktikan nilai kena  pajak  pencatatan  bersumber  pada  wawasan  appraisal.  Akhirnya,  sebab  misi  dari  tiap  penanam modal merupakan untuk menghasilkan profit, nilai pasar persediaan wajib didetetapkan bersumber pada persediaan inprofitabilitas masa depan untuk konsumen serta pedagang. Appraisal memiliki tanggung jawab akhlak kepada profesidalam melaksanakan jabatannya pekerjaan merupakan  suatu  masyarakat moral (moral community) yang miliki harapan serta nilai-nilai bersama (Harahap, 2015).
3.2 Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Jasa  Penilai  Yang  Melanggar  Kode  Etik  Penilaian, Melawan Hukum Dan Wanprestasi Sehingga Menimbulkan Kredit Macet Pada Pihak Bank
Ikatan  hukum  penilai  publik  dengan  bank  bisa  ditinjau  dengan  konvensi  serta  Hukum Perbankan bersumber pada keadaan yang jadi tanggung jawab penilai publik pada donatur kewajiban sepanjang memberikan pelayanan evaluasi. Tidak hanya penilai publik, bank pula mempunyai ikatan hukum  dengan  debitur  dengan  akad  angsuran.  Dalam  cara  evaluasi,  penilai  publik  tidak  hanya bertanggung  jawab  kepada  bank  selaku  donatur  kewajiban  tetapi  juga  pada  debitur  selaku  pemilik agunan. Walaupun tidak diatur pada suatu akad ataupun determinasi khusus perihal ikatan UU antara penilai publik serta debitur, tanggung jawab penilai publik bisa ada dengan peranan guna melaksanakan evaluasi. Sepanjang melaksanakan evaluasi agunan, penilai publik wajib berperan hati- hati dan cermat alhasil  hasil  evaluasi  tidak  memunculkan  kehilangan  untuk  debitur.  Bila  penilai  publik  tidak melaksanakan tugasnya dengan hati- hati serta cermat alhasil memunculkan kehilangan untuk debitur sehingga  penilai  debitur  bisa  memohon  Adanya  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  kesalahan penilai public (Septo, D., Suparji, S., & Rifai, 2022). Secara umum, perbuatan melawan hukum dapat diidentifikasi dengan cara kecil serta besar. Aksi melawan hukum dengan cara kecil hanya melingkupi aksi  yang  berlawanan  dengan  hukum.  Sedangkan  aksi  melawan  hukum  dengan  cara  besar  tidak melingkupi pula aksi yang melanggar disiplin, kehati- hatian serta kesusilaan pada ikatan penduduk.
Penilai  Publik  harus  memenuhi  berbagai  tugas,  sesuai  dengan  Kode  Etik  Penilai  Indonesia (KEPI). Ini mencakup tanggung jawab berikut:
a. Integritas  Pribadi  Penilai:  Dalam  melaksanakan  kewajibannya,  seorang  penilai  harus memberikan  pelayanan  yang  terbaik  sesuai  dengan  kemampuan  dan  pengetahuannya, sebagaimana  ditentukan  dalam  Standar  Penilaian  Indonesia  (SPI).  Ini  harus  dicapai  dengan tetap menjaga integritas dan kejujuran, dan tanpa memihak salah satu pihak.
b. Tanggung  jawab  kepada  Pemberi  Tugas:  Salah  satu  tanggung  jawab  utama  penilai  kepada pemberi  tugas  adalah  memberikan  penilaian  yang  akurat  dan  menyeluruh  tanpa mempertimbangkan  atau  mempengaruhi  permintaan  atau  instruksi  dari  pemberi  tugas  yang dapat membahayakan independensi penilai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI).
c. Tanggung Jawab terhadap Rekan Penilai dan Usaha Jasa Penilai: Penilai dilarang terlibat dalam persaingan  yang  tidak  sehat,  seperti  menawarkan  honor  di  bawah  standar  minimum  asosiasi atau  mengiklankan  diri  untuk  merebut  penugasan  penilaian  dari  penilai  lain  karena  berbagai alasan.  Apabila  terdapat  tanda-tanda  adanya  pelanggaran,  maka  setiap  penilai  harus memberitahukannya kepada asosiasi penilai  atau Badan Penilai  Indonesia, serta memberikan bukti-bukti untuk mendukung upaya penyidikan terhadap pelanggaran tersebut.
d. Tanggung  Jawab  Sosial:  Penilai  dilarang  bekerja  sama  untuk  mendapatkan  penugasan  atau promosi diri yang merendahkan martabat profesi penilai.
e. Taktik  yang  tidak  etis:  Hindari  taktik  yang  tidak  etis  seperti  upaya  perusahaan  penilai  untuk menghubungkan  biaya  jasa  dengan  penyelesaian  sengketa  objek  penilaian  atau  jumlah pengurangan pajak berdasarkan laporan penelitian dan hasil penjualan barang-barang tertentu. Di  sisi  lain,  adanya  Kode  Etik  Penilai  Indonesia  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  penilaian  aset  tetap  dapat  menyebabkan  laporan  penilaian  menjadi  subyektif  dan keliru.  Laporan  hasil  penilaian  yang  keliru  dan  subjektif  akan  merugikan  baik  pihak  pengguna  jasa evaluasi  maupun  pihak  ketiga.  Akibatnya,  perusahaan  jasa  penilai  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam  penilaian.  Perusahaan  jasa  penilai  dan  penilai bertanggung jawab secara bersama-sama atas kualitas dan kebenaran laporan penilaian yang dibuat oleh penilai yang dipilih oleh perusahaan dalam menjalankan usaha jasa penilai. Meskipun tanggung jawab perusahaan  dan  penilai  identik,  ada  variasi  dalam  asumsi  dan  batasan  tanggung  jawab  yang  menjadi dasar nilai dan penilai. Perbedaan dalam akuntabilitas mencakup masalah moral selain aspek hukum. Penilai  publik  hanya  diperbolehkan  memberikan  penilaian  sesuai  dengan  pengelompokannya  dan tingkat keahliannya dalam bidangnya yang ditentukan oleh persyaratan perundang-undangan. Layanan penilaian  KJPP  harus  ditawarkan  bersama  dengan  kertas  kegiatan.  Mengenai  kepastian  jasa  penilai, pemberian  jasa  penilai  harus  bebas  dari  pengaruh  pihak  luar  yang  dapat  mengakibatkan  penelaahan yang  tidak  adil  ataupun  tidak  bebas.  Saat  sebelum  memastikan  penilai  publik  sudah  lupa  pada melaksanakan tugasnya, terdapat sebagian determinasi yang wajib dicermati juru banding publik buat bisa  memberikan  pelayanan  evaluasi.  Seseorang  penilai  wajib  mempunyai  kompetensi  dalam melaksanakan  evaluasi,  yang  mana  kompetensi  diartikan  didapat  sehabis  menjajaki  pendidikan  dini evaluasi,  tes  sertifikasi  penilai,  serta  pendidikan  pekerjaan  sambungan.  Penilai  pula  wajib  menjajaki
penataran pembibitan etik sesuai dengan KEPI serta menguasai SPI pada melakukan evaluasi (Ardiman, 2017).
Menurut pihak yang dirugikan, penilai masyarakat yang jelas-jelas melanggar hukum, SPI, dan KEPI dapat dimintai pertanggungjawaban. Evaluasi publik dapat dilakukan jika bank adalah pihak yang mengalami  tekanan  finansial.  ganjaran  sedemikian  itu  pula  diatur  dalam  akad  kerjasama  ataupun ganjaran  begitu  juga  didetetapkan  pada  UU  Perbankan  bersumber  pada  peran  penilai  publik  selaku pihak terafiliasi. Bila pihak yang dibebani merupakan debitur sehingga debitur bisa menggugat ganti rugi pada penilai publik. Walaupun begitu, pada aplikasi evaluasi, terdapatnya aksi Penilai publik juga dapat didakwa dengan kejahatan jika mereka melanggar hukum. Sementara itu, Peraturan Penilai Publik Menteri  Keuangan  No.  101/PMK.  01/2014  mengatur  bahwa  Penilai  Publik  yang  melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran. pemisahan pelayanan evaluasi subjek khusus, pemisahan pemberian aspek pelayanan khusus, pemejalan izin ataupun pembatalan izin (Islami, 2019).

## 3.3 Penyusunan Perusahaan Jasa Penilai Dalam Kebijakan Kredit Di Bank
Orang  yang  memberi  jasa  kepada  bank  antara  lain  adalah  penilai  menurut  Pasal  1  angka  22 huruf c Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan).  Menurut  Keputusan  Bank  Indonesia,  setiap  bank  wajib  memeriksa  warisan nasabah  dan  memfaktorkannya  ke  dalam  perhitungan  ketersediaan  yang  sesuai  ketika  menentukan kecukupan  modal  dengan  menggunakan  analogi.  Pinjaman  di  atas  Rp.  2  miliar  harus  tunduk  pada penilaian  penilai  yang  kuat  (berikan  kedudukan  serta  kesempatan  untuk  pelayanan  penilai  guna memperhitungkan aset selaku benda agunan atau kolateral).
Angsuran Bermasalah, ialah angsuran yang didalam penerapannya belum mencapai atau penuhi sasaran  yang  diinginkan  pihak  Bank,  setelah  itu  miliki  kemungkinan  tampaknya  risiko  dikemudian hari Bank dalam maksud besar, juga hadapi kesusahan di pada penanganan kewajiban-kewajibannya baik dalam wujud pelunasan balik pokoknya serta ataupun pembayaran bunga, kompensasi terlambat dan  anggaran  bank  yang  jadi  bobot  debitur  yang  berhubungan.  Pemahaman  Pembinaan  Angsuran, merupakan  usaha  yang  dilakukan  pada  pengelolaan  angsuran  bermasalah  supaya  bisa  didapat  hasil yang maksimal sesuai dengan misi dari pemberian angsuran itu. Menurut Bapak Arbi Qirara Purba selaku  Kepala  Kantor  Pelayanan  Industri  Penilai  di  Area  bisa  disimpulkan  jika  untuk  angsuran bermasalah  ini  hendak  berakibat  pada  daya  resistan  industriantara  lain  likuiditas,  rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, kadar kesehatan bank dan modal kerja (Suciati, S., & Amapoli, 2023).
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  bapak  arman  sinurat  yang  merupakan  salah  satu pengurus  perhimpunan  jasa  penliai  publik  yang  diketuai  bapak  arbi  qirara.  Menurut  bapak  arman sinurat, salah satu metode menyelesaikan kredit bermasalah ialah dengan beberapa metode, yakni:
a. Rescheduling ialah usaha penyelamatan kredit dengan melaksanakan pergantian syarat konvensi angsuran yang bertepatan dengan agenda pembayaran balik angsuran ataupun waktu durasi, tercantum grace period baik tercantum besarnya jumlah cicilan atau tidak.
b. Reconditioning (persyaratan  balik)  ialah  usaha  pengamanan  angsuran  dengan  metode melaksanakan pergantian atas sebagian ataupun semua syarat konvensi angsuran, yang tidak terbatas cuma pada pergantian agenda cicilan serta ataupun waktu durasi angsuran saja,  tetapi  pergantian  itu  tanpa  memberikan  bonus  angsuran  ataupun  tanpa melaksanakan alterasi atas semua ataupun sebagian dari angsuran jadi equity industri.
c. Restructuring ialah usaha yang dilakukan bank pada aktivitas upaya perkreditan supaya debitur bisa penuhi kewajibannya.
d. Eksekusi jaminan ialah penjualan aset yang jadi jaminan pembayaran pinjaman
Penanganan  angsuran  merupakan  usaha  yang  diperoleh  bank  guna  mengatasi  angsuran bermasalah  yang  tidak  mempunyai  kesempatan,  sehabis  upaya  dengan  tujuan  menghindari  surat berharga bank yang terus meningkat dan mendapatkan pelunasan cicilan dari debitur dengan berbagai langkah yang dapat dilakukan bank, upaya promosi, proteksi, dan dengan cara apapun yang tampaknya sudah tidak mungkin lagi dilakukan:
a. Berlangsung kelambatan pelunasan bunga serta  angsuran induk, lebih dari 90 hari dari bertepatan pada waktu yang sudah ditentukan;
b. Tidak lunas; atau
c. Dilakukan perundingan atas ketentuan pelunasan angsuran serta bunga yang tertera pada
pemberian angsuran.
Agunan angsuran ialah basis kedua anggaran pelunasan angsuran. Bila debitur tidak mau melunaskan selisih  angsuran  serta  bunga  yang  tertunggak,  bank  bisa  mengeksekusi  jaminan  untuk  melunaskan pinjaman  yang  tertunggak.  Bila  ikatan  jaminan  diadakan  dengan  cara  sempurna  serta  jaminan  bisa dieksekusi  dengan  mudah,  sehingga  utang  pinjaman  debitur  bisa  dituntaskan  dengan  segera. Kebalikannya, bila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, perihal tadi bisa jadi karena utang pinjaman bertumbuh jadi angsuran yang wajib dihapuskan.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Di  Indonesia,  perusahaan  jasa  penilai  masih  tergolong  muda  dan  belum  diterima  dengan  baik oleh  masyarakat.  Meskipun  demikian,  keberadaan  dan  keberadaannya  sebagai  badan  usaha  yang berbentuk badan hukum telah diakui secara hukum. Hal ini untuk menghindari penilaian yang subjektif atau  tidak  benar,  sehingga  penilaian  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  disepakati  bersama, khususnya Standar Penilaian Indonesia (SPI). Untuk itu dalam melakukan tugasnya, seseorang penilai wajib mempunyai integritas, netralitas, idenpendensi, serta sikap yang benar serta angkat tangan pada Isyarat etik Evaluasi Indonesia. Penilai publik Jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, SPI  dan  KEPI  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  berdasarkan  hubungannya  dengan  pihak  yang dirugikan. Evaluasi publik dapat dilakukan jika bank adalah pihak yang mengalami tekanan finansial hukuman  sedemikian  itu  pula  diatur  dalam  kesepakatan  kerjasama  ataupun  hukuman  begitu  juga didetetapkan pada UU Perbankan bersumber pada peran juru banding publik selaku pihak  terafiliasi. Pada  Surat  Ketetapan  Bank  Indonesia,  dituturkan  tiap  perbankan  harus  melaksanakan  evaluasi  aset pihak  pelanggan  yang  masuk  anggaran  persediaan  selaku  komponen  dari  penentuan  perbandingan berkecukupan  modal.  Pada  pinjaman  lebih  dari  Rp.  2  milyar  harus  dilaksanakan  evaluasi  jaminan penilai independent.

## 4.2 Saran
Sangat penting untuk mengembangkan dan memformalkan UU Evaluasi sesegera mungkin agar Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang sulit disusun dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) memiliki landasan hukum yang kuat. Akibatnya, Undang-Undang Penilai harus segera diformalkan agar Standar Penilaian  Indonesia  (SPI)  dan  Kode  Etik  Penilai  Indonesia  (KEPI)  yang  keduanya  menghadapi tantangan  secara  tertulis,  dapat  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat.  Selanjutnya,  dalam  melakukan perjanjian  penilaian  aset  tetap,  usaha  jasa  penilai  harus  senantiasa  memperhatikan  kualitas  dan kejujuran, serta laporan hasil evaluasi. Perusahaan juga harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan penilaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, L. (2019). The Urgency Of Strengthening Appraisal Regulation To Realize A Legal Protection For Appraiser. Media Hukum , 26 (2).
Ardiman,  L.  (2017).  Urgensi  Akta  Notaris  Dalam  Perikatan  Kerja  Antara  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham. Rechtidee , 12 (1), 84–106.
Djati, M., & Kashadi, S. M. B. (2016). Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–13. Emirzon, J. (2000). Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Harahap, T. Y. S. (2015). Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Dengan Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dalam Hal Penilaian Agunan Kredit Pemilikan Rumah (Suatu Penelitian Di Pt. Bank Cimb Niaga Tbk, Cabang Medan Bukit Barisan). Premise Law Jurnal , 8 (1). Islami, R. . (2019). Analisa Aset Bangunan Berbasis Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum No. 11PRT/M/2013 Studi Kasus Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember. Universitas Muhammadiyah Jember. Hal. 1 Dengan Pemberian Kredit Diss . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Johnson, T. (2015). Texax Inventory Tax : Appraisal Districts’s Misunderstanding Of The Law Causing Texas Retailers To Pay The Price. St. Mary’s Law Journal , 47 (1).
Kurnianingrum, T. . (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 8 (1).
Lestari, V. N., Cahyono, D., & Susanto, O. A. (2019). Perlunya penilaian properti pada kantor jasa penilai publik. Journal Community Development and Society. Journal Community Development and Society , 1 (1), 20–33. Putri,  P.  D.  A.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perusahaan  Jasa  Penilai  (Appraisal  Company)[Studi  Pada
Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judi Adrianto]. Lex Et Societatis , 8 (2). Riwajanti,  N.  I.  (2022). Penilaian  Properti  (Appraisal):  Konsep  dan  Aplikasi .  Jakarta:  Media  Nusa  Creative (MNC Publishing).
Septo, D., Suparji, S., & Rifai, A. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7 (2), 14–28.
Suciati, S., & Amapoli, E. (2023). Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik: Indonesia. Jurnal Pijar , 1 (2), 179–190.