El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga:
Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Mumtazinur Yenny Sri Wahyuni

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: mumtazinur@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019  sedikit  banyak  wacana  formalisasi  qanun  ini  menyita  perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat  dengan argumentasi  masing-masing.  Tulisan  ini  mencoba  menelaah  perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (human security)  yang  berfokus  pada  keamanan  individu  (Personal  Security).  Latar belakang    yang  melandasi  pembentukan  qanun  hukum  keluarga  ini  adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal    Al-Syakhshiyah)  yang  mampu  mengatur,  membina,  menjamin  hak- hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah  masyarakat  Aceh.  Perspektif  keamanan  manusia  (human security)  melihat  regulasi  ini  sebagai  bagian  dari  upaya  mewujudkan keamanan  personal  (personal  security)  ditingkat  lokal  yang  sejalan  dengan agenda  utama  keamanan  manusia.  Lebih  lanjut  sinergitas  ini  sesuai  dengan kerangka  kerja  HS  yaitu  adanya  tindakan  terintegrasi  di  antara  jaringan pemangku  kepentingan ( From  coordination  to  integration,  Mensinergikan berbagai  aktor  penting  seperti  pemerintah,  masyarakat  sipil,  komunitas lokal,  dan  lain  sebagainya  (Promoting  multi-stakeholder  partnerships), Menemukan akar penyebab (Localisation and „leaving no one behind‟), dan tindakan  pencegahan  serta  memperkuat  ketahanan  (Prevention  and resilience).
Kata  Kunci:  Qanun  Hukum  Keluarga,  Keamanan  Manusia,  Keamanan Individu, Ahwal  Al-Syakhshiyah

## Pendahuluan
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari  sebuah  negara.  Ketahanan  sebuah negara  juga  sangat  bergantung  pada  kondisi  keluarga  yang  meliputi  tingkat kesejahteraan, kelahiran, kesehatan, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya juga diperlukan suatu regulasi atau hukum yang mengatur keluarga. Dalam konteks ini,  terutama  hukum  Islam  mengatur  mengenai  hukum  keluarga (ahwal  Al- Syakhshiyah) .
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Hukum  keluarga  adalah  ketentuan  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang hubungan  perkawinan,  keturunan (nasab) dan  juga  kekerabatan.  Hukum  keluarga ditujukan untuk  membentuk  keluarga sakinah, mawaddah, warahmah , kekal  serta berdasarkan  nilai-nilai  islami  serta  juga  memberikan  kepastian  hukum.  Hukum keluarga  yang  dibentuk  juga  telah  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  keislaman,  asas keadilan, kekeluargaan, dan lain sebagainya.
Terkait  dengan  hal  ini,  maka  Aceh  sebagai  propinsi  dengan  mayoritas muslim mengatur segala aspek kehidupan ummat salah satunya  hubungan keluarga sebagaimana  tuntunan  syariat  Islam  sebagai  bagian  karakteristik  masyarakat. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  memberikan wewenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
Juli 2019 isu terkait hukum keluarga ini mencuat ke publik dan menimbulkan pro  dan  kontra.  Pasalnya,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  tengah mematangkan  rancangan  qanun  atau  perda  syariah  mengenai  keluarga.  Nantinya rancangan  qanun  itu  mengatur  beberapa  pasal  mengenai  perkawinan,  perceraian, perwalian  hingga  poligami.  Isu-isu  inilah  yang  memunculkan  perdebatan  bahkan kekhawatiran  dikalangan  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  ini  adalah  bagian dari pelegalan poligami.
Hal ini beralasan mengingat ada bab dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut yang mengatur tentang seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu istri. Meskipun jika kita tinjau lebih jauh ada kurang lebih 200 pasal yang diatur dalam rancangan  qanun  hukum  keluarga  ini  mulai  dari  perpinangan,  pernikahan, perceraian, dan perwalian. Tetapi tak dapat dipungkiri, isu menikahi lebih dari satu istri cukup menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  lahirnya  rancangan qanun  hukum  keluarga  ini  yaitu  bahwa  hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional dianggap belum mampu mengatur, membina, atau menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan kekeluargaan  secara  komprehensif  di  tengah-tengah  masyarakat  Aceh.  Hal  ini diperkuat  dengan  pasal  16  ayat  (2)  UUPA  yang  berarti  pemerintahan  Aceh berwenang melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.
Terlepas dari dasar pertimbangan lahirnya rancangan qanun ini, isu legalisasi qanun  hukum  keluarga  ini  dinilai  oleh  beberapa  pihak  memudahkan  bahkan mendorong kaum lelaki untuk melakukan praktik poligami. Pihak lain beraggapan bahwa isu ini akan menyakiti hati perempuan dan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun rancangan qanun hukum keluarga ini masih memungkinkan  untuk  dibatalkan  oleh  DPRA,  namun    isu  yang  telah  berkembang dimasyarakat sudah menyebar dan menimbulkan perdebatan.
Tulisan  ini  mencoba  menelaah  dari  tinjauan  Konsep  keamanan  manusia (human  security). Konsep    ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  UNDP (United
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Nations  Development  Program) pada  tahun  1994.  Dalam  laporan  UNDP  tersebut menjelaskan  konsep human  security yang  mencakup:  keamanan  ekonomi, keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan  lingkungan  hidup,  keamanan personal,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik.  Ketujuh  hal  tersebut diidentifikasikan  menjadi  dua  komponen  utama  dari Human  Security yaitu “ freedom from fear ” dan “ freedom from want ”. 1
UNDP  mendefinisikan keamanan manusia sebagai “first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from  sudden  and  hurtful  disruptions  in  the  patterns  of  daily  life  ---  whether  in homes,  in  jobs  or  in  communities” .  Sedangkan  Commission  on  Human  Security mendefinisikan  keamanan  manusia  sebagai “safety  for  people  from  both  violent and  non-violent    threats.  It  is  a  condition  or  state  of  being  characterized  by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives”. 2
Hal ini lantas menjadi menarik melihat pada konteks bahwa rancangan qanun ini  boleh  jadi  berpotensi  menjadi  ancaman  personal  terutama  bagi  kaum  hawa maupun individu lain untuk kasus yang berbeda-beda. Sehingga tulisan ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

## Keamanan Manusia (Human Security)
Sebelum dan semasa perang dingin, konsep keamanan hanya berkisah seputar hal-hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan pertahanan teritorial. Aman didefinisikan sebagai suatu  kondisi dimana tidak ada perang, konflik dan ancaman dari  negara  lain.  Pasca  berakhirnya  perang  dingin,  telah  ikut  pula  menggeser pandangan  dunia  mengenai  konsep  keamanan.  Aman  diartikan  bukan  hanya  dari ketiadaan  ancaman  dari  pihak  luar  tetapi  juga  memperhatikan  masalah kemanusiaan  seperti human  traffficking , global  warming ,  kelaparan,  terorisme, kemiskinan,  penyebaran  penyakit,  dan  lain  sebagainya  yang  kemudian  kita  kenal sebagai keamanan manusia (human security).
Keamanan  tidak  hanya  dilihat  dari  ketiadaan  konflik  dan  ancaman  tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan  manusia  dapat  berupa  kebutuhan  akan  makanan,  tempat  tinggal,  rasa aman, kesehatan, lingkungan yang sejuk, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya. Pergeseran  indikator  dan  terminologi    keamanan  pra  dan  pasca  perang  dari keamanan nasional menuju keamanan manusia, menunjukkan adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini mungkin terabaikan.
Konsep keamanan manusia (human security) ini  pertama kali diperkenalkan oleh  UNDP (United  Nations  Development  Program) pada  tahun  1994.  Dalam laporan  UNDP  tersebut  menjelaskan  konsep human  security yang  mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan
1 UNDP, Human  Development  Report  1994 ,  (New  York:  Oxford  University  Press,  1994) hlm. 24-25.
2 Ibid
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
hidup,  keamanan  personal,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik.  Ketujuh hal  tersebut  diidentifikasikan  menjadi  dua  komponen  utama  dari Human  Security yaitu “ freedom from fear ” dan “ freedom from want ”. 3
UNDP  mendefinisikan keamanan manusia sebagai “first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from  sudden  and  hurtful  disruptions  in  the  patterns  of  daily  life  ---  whether  in homes,  in  jobs  or  in  communities” .  Sedangkan  Commission  on  Human  Security mendefinisikan  keamanan  manusia  sebagai “safety  for  people  from  both  violent and  non-violent    threats.  It  is  a  condition  or  state  of  being  characterized  by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives”. 4
Hal  ini  secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  ancaman  kepada  manusia dapat  berasal  dari  2  hal  utama  yaitu  Pertama,  rasa  aman  dari  ancaman-ancaman bahaya  kronis  seperti  kelaparan,  kekurangan  gizi,  penyakit,  represi.  Kedua, perlindungan  dari  gangguan  kekacauan  tak  terduga  dan  menyakitkan  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  di  rumah,  di  tempat  kerja,  maupun  dalam  sebuah komunitas.
Definisi  yang  lain  diberikan  oleh  Sharbanaou  Tadjbakhsh  dan  Anuradha  M. Chenoy yang menyatakan bahwa Keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu  dari  resiko-resiko  yang  mengancam  kemanan  fisik  dan psikologis,  martabat  dan  kesejahteran  mereka.  ketika  obyek  yang  dituju  adalah individu, maka keamanan yang dimaksud itu bukan hanya sekedar kondisi bertahan hidup, namun juga mencakup kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu lingkungan  yang  dikategorikan  mampu  menyediakan  keamanan  manusia  bagi penduduknya adalah lingkungan yang memungkinkan individu-individu didalamnya  untuk  menjalani  kehidupan  yang  stabil  dan  mampu  menentukan kehidupan mereka sendiri. 5
Laporan  UNDP  tahun  1994  juga  menyatakan  bahwa  terdapat  tujuh  kategori keamanan  manusia,  yakni  keamanan  ekonomi,  makanan,  kesehatan,  lingkungan, personal,  komunitas,  dan  politik  Berikut  akan  penjelasan  singkat  masing-masing kategori tersebut: 6
a. Keamanan  ekonomi;  ancamannya  antara  lain  berupa  kemiskinan, pendapatan yang tidak memadai, dan pengangguran.
b. Keamanan  makanan;  yang  dapat  mengancam  keamanan  ini  antara  lain kelaparan,  kekurangan  gizi,  kekurangan  makanan,  dan  kurangnya  akses untuk mendapatkan makanan.
3 UNDP, Human  Development  Report  1994 ,  (New  York:  Oxford  University  Press,  1994) hlm. 24-25.
4 Ibid
5 Shahrbanou  Tadjbakhsh  dan  Anuradha  M.  Chenoy. Human  Security  Concept  and Implications, (Routledge, New York, 2007), hlm. 40
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
c. Keamanan  kesehatan;  ancaman  yang  dapat  mengganggu  keamanan kesehatan  antara  lain  wabah  penyakit  dan  akses  yang  sulit  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Tujuan  dari  keamanan  kesehatan adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kematian  manusia,  terutama  yang disebabkan oleh penyakit.
d. Keamanan lingkungan; ancamannya antara lain polusi, penebangan hutan, ketiadaan sumber daya alam, dan bencana alam.
e. Keamanan  personal;  yang  menjadi  ancaman  antara  lain  perasaan  takut, dalam  hal  ini  takut  akan  terjadinya  kekerasan,  baik  kekerasan  fisik maupun  kekerasan  dari  berbagai  ancaman,  kemudian  ancaman  berupa serangan  dari  negara  lain  seperti  peperangan,  ancaman  dari  terorisme internasional  ataupun  dari  kelompok  lain  sepertipada  konflik  etnis  dan konflik  relijius,  ancaman  dari  individu  atau  sekelompok  orang,  kejahatan di  jalan,  penyanderaan,  ancaman  terhadap  perempuan  berupa  kekerasan domestik,  penyiksaan  dan  perkosaan,  kekerasan  terhadap  anak-anak seperti  penyiksaan  terhadap  anak,  perburuhan  anak,  pelacuran  anak  serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman dari narkoba. f. Keamanan  komunitas;  ancamannya  antara  lain  kegiatan  atau  aktifitas- aktifitas  tradisional  yang  memaksa,  perlakuan  kasar  terhadap  kaum perempuan,  diskriminasi  terhadap  kelompok  etnis,  agama  atau  kelompok masyarakat  tertentu,  pemberontak,  dan  konflik  bersenjata.  Keamanan komunitas  bukan  hanya  dipandang  dari  bagaimana  satu  kelompok masyarakat  bersosialisasi  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat  lain, melainkan juga terkait dengan keamanan tiap individu anggota dalam satu kelompok dari ancaman kelompok yang diikutinya. g. Keamanan  politik,  yang  dapat  dicapai  jika  dapat  mengatasi  ancaman berupa  tekanan  politik,  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  kediktatoran militer, penyiksaan, dan juga ketidakadilan.
Dalam  memaknai  keamanan  manusia  juga  dapat  dilakukan  secara  negatif dengan melihat pada ketiadaan ancaman terhadap nilai inti manusia termasuk yang paling  dasar  dari  nilai  manusia  tersebut  yaitu  dalam  tataran  psikologis  manusia. 7
Namun  sebaliknya,  keamanan  manusia  pun  dapat  diartikan  secara  positif  seperti yang dikemukakan oleh Sabina Alkire yaitu tujuan dari keamanan manusia adalah untuk  menjaga  nilai  vital  kehidupan  manusia  dari  ancaman  yang  membahayakan. Serta  melakukannya  tanpa  menunggu  perkembangan  ancaman  yang  datang  dari masa mendatang. 8
Pada  era  modern  saat  ini,  konsep  keamanan  manusia (human  security) merupakan sebuah konsep baru dari pergeseran atas konsep ancaman yang dihadapi
7 Angga  Nurdin  Rahmat. Keamanan  Global:  Transformasi  Isu  Keamanan  Pasca  Perang Dingin, (Alfabeta, Bandung, 2015), hlm. 258
8 Sabina  Alkire, Conceptual  Framework  for  The  Commission  on  Human  Security, diakses tanggal 07 Maret 2020 dari situs www.humansecurity-chs.org
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
oleh  manusia.  Yaitu  pergeseran  atau  perubahan  dari  ancaman  tradisional  menjadi ancaman  non  tradisional.  Adapun  ancaman  tradisional  merupakan  ancaman  yang berfokus  pada  negara  seperti  ancaman  perang,    militer,  pencaplokan  wilayah,  dan lain-lain  yang  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan  kekuatan  militer. Sedangkan  ancaman  non-tradisional  merupakan  ancaman  yang  berfokus  pada individu atau manusia sebagai objek utama. Ancaman ini dapat berupa kekerasan, kemelaratan,  penyelundupan  manusia,  ancaman  wabah  penyakit,  dan  lain sebagainya.

## Latar Belakang Wacana Qanun Hukum Keluarga di Aceh
Sebagai  negara  yang  berlandaskan  pada  aturan  hukum,  Indonesia  telah memiliki  Undang-Undang  Nasional  yang  mengatur  tentang  perkawinan  bagi warganegaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang ini, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perkawinan  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) yang berasal dari era penjajahan Belanda. 9 Berikutnya lahir hukum perkawinan lain seperti  Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huweljiks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74) dan peraturan perkawinan Campuran (Regelloing op de  Gemengde  Huwelijken  S  1898  Nomor  158). Aturan  ini  lahir  dari  adanya tuntutan  dari  kebutuhan  Belanda  sendiri.  Akibatnya,  di  nusantara  pada  saat  itu muncullah  pelbagai  aturan  hukum  perkawinan.  Pada  saat  itu,  keanekaragaman hukum tersebut sejalan dengan pembagian penduduk di Hindia Belanda atas dasar pasal 131 Jo 163 IS (Indische Staatsregeling) . 10
Meskipun  demikian,  hukum  perkawinan  Islam  bagi  kaum  muslimin  di Indonesia tetap berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan  Jo  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  yang diisyarakatkan dalam banyak pasal didalam kedua peraturan tersebut. Hal ini juga sejalan  dengan  tuntutan  Pasal  29  UUD  1945  yang  bersumber  pada  ketuhan  yang Maha  Esa  yaitu  kebebasan  beragama  serta  beribadah  sesuai  dengan  keyakinan masing-masing. 11
Kemudian  pada  tahun  1991,  lahir  Kompilasi  Hukum  Islam  Melalui  Inpres Nomor  1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991  yang  mengatur  tentang  hukum keluarga.  Isi  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  kurang  lebih  sama  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Namun,  bila Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  berlaku  bagi  semua
9 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Banda Aceh: PeNA, 2010, hlm.
24.
10 Moch.  Isnaeni, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2016, hlm. 12.
11 A. Hamid Sarong, Op.cit ., hlm. 26.
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
warganegara  Indonesia,  bebeda  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  hanya berlaku bagi warganegara yang beragama Islam. 12
Secara  umum  dapat  digambarkan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  berisi dasar-dasar  perkawinan,  peminangan,  hukum  dan  syarat  perkawinan,  mahar, larangan  kawin.  Selain  itu  juga  diatur  beberapa  hal  lainnya  seperti  kawin  hamil, beristri  lebih  dari  satu,  pencegahan  perkawinan,  batalnya  perkawinan,  hak  dan kewajiban  suami  istri,  pemeliharaan  anak,  putusnya  perkawinan,  harta  kekayaan dalam perkawinan, rujuk, masa berkabung, dan lain sebagainya. 13
Bagi  masyarakat  Aceh,  mengatur  serta  membina  dan  melaksanakan hubungan keluarga merupakan  karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan Syariat  Islam  Aceh. Hal ini sebagaimana  keistimewaan yang telah  diberikan  untuk  melaksanakan  syariat  Islam  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999,  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  Bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  serta  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006, tentang Pemerintahan Aceh.
Selain itu, berdasarkan   Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok- Pokok  Syariat  Islam,  mengamanatkan  bahwasannya  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  Pernikahan,  Pemutusan  Hubungan  Pernikahan,  dan  Warisan  (mawaris) dapat  diatur dalam Qanun Aceh. Aturan  yang  telah ada sebelumnya dinilai belum mampu  mengatur,  membina,  menjamin  hak-hak  dan  menyelesaikan  berbagai persoalan  keluarga  secara  komprehensif  di  tengah-tengah  masyarakat  Aceh.  Oleh karena  itu,  kehadiran  qanun  yang  mengatur  tentang  Hukum  Keluarga (Ahwal  Al- Syakhshiyah) ini  besar  harapan  menjadi    penjamin  perlindungan  hak  bagi  suami, istri, dan anak dalam keluarga. 14
Tak dapat disangkal bahwa hadirnya wacana qanun ini ditengah publik Aceh mencuatkan  pro  dan  kontra.  Bagi  kelompok  yang  mendukung  melihat  lahirnya wacana qanun ini sebagai  upaya konkret  untuk  mencegah banyaknya pelanggaran terutama  bagi  hak  wanita  dan  anak.  Serta  dianggap  dapat  memberi  sanksi  yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga langkah menuju perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukanlah sebuah utopia.
Disisi lain penolakan terhadap adanya rancangan qanun ini juga muncul dari berbagai  pihak  dan  mayoritas  berasal  dari  kaum  wanita  baik  ibu  rumah  tangga maupun  pengiat  hak  wanita  dan  anak.  Berbagai  kritik  dilontarkan  terhadap  qanun ini terutama terhadap pasal  bolehnya seorang suami memiliki lebih dari satu  istri. Qanun  ini  dipandang  sebagai  bentuk  memberi  „ruang‟  bagi  lelaki  untuk berpoligami  yang  dinilai  akan  mencederai  pernikahan  yang  sejatinya  sudah  sulit hanya dengan satu orang istri saja. Kritik ini berasal dari kaum perempuan di Aceh
12 A. Hamid Sarong, Op.cit ., hlm. 26.
13 A. Hamid Sarong, Op.cit ., hlm. 27.
14 https://modusaceh.co,  DPRA  Gelar  RDPU  Rancangan  Qanun  Aceh  Tentang  Hukum Keluarga,  diakses  tanggal  14  Marer  2020  dari  situs  https://modusaceh.co/news/drra-gelar-rdpu- rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
yang  pernah  di  poligami  oleh    sang  suami.  Namun,  ada  juga  pendapat  yang mendukung  adanya  pasal  poligami  ini  dengan  dalih  lelaki  meskipun  tidak  diberi izin juga akan atau dapat melakukan poligami, lantas mengapa tidak diizinkan saja, mengingat dalam Islam pun tidak ada larangan akan hal tersebut.
Berdasar  pada  berbagai  argumen  diatas  baik  dukungan  dan  penolakan semakin  menjadikan  rancangan  qanun  hukum  keluarga  sebagai  kajian  yang menarik  untuk  ditelaah  lebih  lanjut.  Bukan  hanya  berfokus  pada  pasal  bolehnya seseorang  memiliki  lebih  dari  satu  istri  namun  juga  pasal-pasal  lain  yang  cukup signifikan bagi qanun hukum keluarga. Antara lain pasal mewaris, tes narkoba, usia perkawinan, mahar, dan lain sebagainya.
Wacana terhadap rancangan qanun hukum keluarga yang mencuat pada tahun 2019  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor 15 ,  yaitu pertama, banyaknya  praktik qadhi liar yang hadir di masyarakat. Jasa qadhi liar ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan  praktik  poligami  yang  berdasarkan  informasi  masyarakat  banyak dilakukan  tanpa  melalui  proses  perceraian  yang  sah  menurut  agama  atau  negara. Maraknya  praktik  ini  lebih  lanjut  menimbulkan  kegelisahan  dikalangan masyarakat.  Tak  hanya  itu  pengambil  kebijakan  pun  menilai  ini  sebagai  sebuah problematika baru dalam masyarakat yang harus segera diantisipasi.
Faktor  lain  yang  turut  memperkuat  latar  belakang  pentingnya  qanun  hukum keluarga ini adalah banyaknya perempuan  yang  dirugikan  akibat praktik  poligami „liar‟  yang  kemudian  berbuntut  pada  kurang  terpenuhinya  hak-hak  anak.  Hal  ini dapat  dijelaskan secara sederhana bahwa biasanya seorang lelaki  yang melakukan praktik  poligami  atas  jasa qadhi liar  tadi  cenderung  tidak  memenuhi  lagi kebutuhannya  atas  istri  dan  anaknya.  Secara  hukum  dan  agama,  seorang  istri  dan anak  berhak  atas  pemenuhan  oleh  suami  atau  ayah  yang  berupa  perlindungan, nafkah  lahir,  nafkah  bathin,  warisan,  dan  lain  sebagainya.  Sedang  akibat  praktik poligami  tadi  seringkali  membuat  sang  lelaki  cenderung  lalai  dalam  pemenuhan hak-hak tersebut.
Kedua, proses  yang  dilakukan  oleh  kedua  mempelai  sebelum  melanjutkan pada  jenjang  pernikahan  menjadi  hal  signifikan.  Proses  yang  dimaksudkan  dalam konteks ini adalah mengetahui dengan baik latar belakang calon pasangan terutama yang  terkait  dengan  masalah  kesehatan.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan,  mengingat calon mempelai berhak mengetahui mengenai kondisi kesehatan pasangannya agar tidak ada penyesalan atau prasangka ketika sudah menjalani mahligai pernikahan.
Tak  kalah  penting  bahwa  dalam  qanun  hukum  keluarga  ini  juga mengisyarakatkan  agar  para  calon  pengantin  dapat  melakukan  tes  bebas  dari narkoba. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat semakin banyaknya kawula muda yang  mulai  terjerat  dengan  obat-obatan  berbahaya  tersebut.  Sehingga  diharapkan dari  adanya  regulasi  ini  dapat  mencegah  setiap  individu  untuk  menggunakan
15 Hasil  wawancara  dengan  Dr.  Agustin  Hanapi,MA,  Tenaga  Ahli  Komisi  VII  Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 20 Juni 2020 pkl. 08.00 di Banda Aceh.
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
narkoba dengan pertimbangan akan menyulitkan setiap langkah dalam masa depan mereka.
Terakhir, merujuk  pada  faktor  yang  pertama  diatas  dimana  banyaknya praktik  poligami  yang  dilakukan  atas  „jasa‟ qadhi liar  memunculkan  wacana bahwasannya perlu ada suatu regulasi  yang mengatur bagaimana praktik poligami dapat dilakukan di Aceh. Aturan ini selanjutnya termaktub dengan jelas dan lugas pada  beberapa  pasal  dalam  qanun  hukum  keluarga  (dapat  dilihat  pada  lampiran). Adanya  qanun  hukum  keluarga  yang  turut  mengatur  praktik  poligami  di  Aceh diharapkan  menjadi  terobosan  serta  solusi  yang  dapat  memperkuat  ketahanan keluarga di Aceh.
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwasannya  salah  satu  faktor  yang „memuluskan‟  banyaknya  praktik  poligami  „illegal‟  adalah  karena  adanya qadhi liar.  Menurut  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  praktik  ini  dapat berkembang karena qadhi tersebut memiliki jaringan dan agen yang mencari siapa yang  membutuhkan  „jasa  mudah‟  untuk  menikah.  Ini  kemudian  menjadi  penarik bagi  pasangan  yang  tak  ingin  mengikuti  prosedur  sah  karena  beranggapan dipersulit  oleh  proses  birokrasi  atau  juga  bagi  pasangan  yang  memang  ingin merahasiakan  pernikahan  mereka  karena  sesuatu  hal.  Namun,  dipastikan  praktik yang  dilakukan  secara  illegal  tentulah  akan  merugikan  bagi  pasangan  tersebut terutama  bagi  perempuan  karena  akan  banyak  hak-hak  dalam  perkawinan  yang terlanggar.

## Urgensi Qanun Hukum Keluarga
Hukum  Keluarga  mempunyai  urgensi  yang  cukup  penting  yaitu  karena keberadaanya sesuai dengan fitrah manusia yaitu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri.  Hal  ini  berarti  manusia  memiliki  sifat  saling  ketergantungan  baik  wanita maupun  pria.  Dan  agar  hubungan  wanita  dan  pria  dapat  berjalan  baik  dan  rukun, maka  Islam  mengatur  melalui  ketentuan-ketentuan  hukum  tata  cara  hidup berkeluarga atau rumah tangga yaitu melalui pernikahan yang sah. 16
Berdasarkan  pada  beberapa  faktor  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  latar belakang  lahirnya  qanun  hukum  keluarga  ini  berangkat  dari  berbagai  keresahan atas problematika yang terjadi di masyarakat Aceh perihal isu-isu hukum keluarga. Secara  tegas  dapat  dipahami  bahwasannya  latar  belakang  lahirnya  qanun  hukum keluarga  menjadi  sebuah  regulasi  adalah  sebagai  upaya  perlindungan  bagi  setiap individu terutama sekali bagi kaum perempuan dan anak.
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa wacana melegalisasikan hukum keluarga menjadi  qanun  di  Aceh  membuahkan  perdebatan  yang  cukup  alot  di  masyarakat Aceh.  Banyak  pihak  mengklaim  bahwa  rencana  melegalisasi  hukum  keluarga  ini adalah demi kepentingan elit politik di Aceh. Sebagian berpendapat bahwa isu ini tidak  cukup  krusial  ditengah  banyaknya  problematika  yang  tengah  dihadapi  oleh
16 Somad  Zawawi, Pendidikan  Agama  Islam ,  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Trisakti,  2014. hlm. 123.
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Aceh  yang  dianggap  lebih urgent untuk  dibahas  seperti  misalnya  isu  kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan sebagian lain meyakini bahwa adanya qanun hukum keluarga ini malah akan semakin mendiskreditkan kaum perempuan akan dominasi kepentingan laki-laki.
Beberapa  kalangan  seperti  aktivis  perempuan  menilai  bahwasannya  upaya penggodokan  qanun  ini  dinilai  belum  dibutuhkan  oleh  Aceh  saat  ini  mengingat aturan  yang  serupa  juga  sudah  terdapat  dalam  Undang-undang    Nomor  1  tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Lebih lanjut hadirnya qanun hukum keluarga ini dinilai belum tentu menjadi solusi bagi tingginya angka perceraian atau nikah siri di Aceh. Jika ini yang terjadi maka sebaiknya yang ditingkatkan adalah kemudahan birokrasi dan  administrasi  pencatatan  pernikahan  sehingga  jumlah  angka  pernikahan  siri dapat ditekan. 17
Jika  ditelaah  secara  lebih  mendalam  sebenarnya  hadirnya  qanun  hukum keluarga  ini  bukan  semata-mata  untuk  melegalkan  dan  memudahkan  praktik poligami di masyarakat Aceh. Hampir 200 pasal yang termuat dalam qanun hukum keluarga  ini  diperuntukkan  untuk  melindungi  semua  kelompok,  baik  laki-laki  dan terutama sekali perempuan dan anak-anak. Hal ini menimbang berdasarkan bahwa hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  kekeluargaan  yang  sudah  ada  dan  berlaku secara  nasional  belum  mampu  mengatur,  membina,  menjamin  hak-hak  dan menyelesaikan  berbagai  persoalan  keluarga  secara  komprehensif  di  tengah-tengah masyarakat  Aceh.  Sehingga  hadirnya  qanun  hukum  keluarga  ini  untuk  mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karaktaristik tersendiri yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Syariat  Islam  sesuai  dengan  kondisi masyarakat Aceh.
Namun, sangat disayangkan banyak kalangan salah menafsirkan maksud dan esensi  dari  wacana  qanun  hukum  keluarga  ini.  Bahkan  ada  yang  menyebutnya sebagai „qanun poligami‟ karena hanya menyoroti pasal bolehnya beristri lebih dari satu sebagai ide pokok lahirnya qanun ini. Sejatinya jika ditelaah lebih dalam maka qanun  hukum  keluarga  ini  memunculkan  banyak  isu  signifikan  seperti  warisan, perceraian,  mahar,  dan  lain  sebagainya.  Namun,  tetap  tak  dapat  dipungkiri sepertinya isu beristri lebih dari satu cukup menyita perhatian publik luas.
Media massa baik  cetak  maupun elektronik  banyak berperan menjadi  media penyampai informasi kepada masyarakat luas terutama pada saat proses perumusan qanun tersebut. Namun, sangat disayangkan masih banyaknya kesalahpahaman dari masyarakat  seputar  urgensi  dari  adanya  qanun  hukum  keluarga  ini.  Penyebutan qanun  hukum  keluarga  sebagai  „qanun  poligami‟  murupakan  salah  satunya. Padahal  qanun  tersebut  tidak  hanya  membahas  soal  bolehnya  praktik  poligami dilakukan namun mengakomodir semua isu penting dalam hukum keluarga.  Atau
17 https://nasional.kompas.com, soal qanun poligami di Aceh, Komnas Perempuan Ingatkan sudah ada UU, diakses tanggal 16 Agustus 2020
dari situs https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/19103621/soal-qanun-poligami-di-aceh-komnas- perempuan-ingatkan-sudah-ada-uu
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
boleh  jadi  sekelompok  tertentu  yang  hanya  menonjolkan  pasal  poligami  sebagai konsumsi yang menarik bagi masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan alot. 18
Lebih dari itu, urgensi dari adanya qanun hukum keluarga ini nantinya akan mengatur sanksi yang jelas bagi para pelanggar karena sudah termuat dalam qanun yang  bermuatan  kekuatan  hukum.  Seperti  sanksi  yang  menjerat  pelaku  atau  yang menikahkan bagi praktik nikah siri melalui qadhi liar. Mengingat selama ini qadhi liar juga menjadi salah satu cara  yang dipakai  guna memuluskan praktik poligami liar yang merugikan.
Hingga  dapat  dikatakan  bahwa  hadirnya  qanun  hukum  keluarga (Ahwal  Al- Syakhshiyah) ini  memberikan  kepastian  hukum  selain  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Kepastian hukum  ini  tidak  berlaku  parsial  hanya  bagi  wanita  dan  anak  saja  yang  diduga paling  sering  menjadi  korban  dan  namun  untuk  melindungi  hak  seluruh  individu sebagaimana tuntutan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia.
Qanun  Hukum  Keluarga  Menurut  Konsep  Keamanan  Manusia (Human

## Security)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  aman  berarti  bebas  dari  bahaya, terlindung atau tersembunya atau tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. 19 Sedang menurut Komisi Keamanan Manusia ( Human Security) , keamanan manusia berarti  rasa  aman  bagi  manusia  dari  ancaman  yang  bersifat  kekerasan  maupun bukan  kekerasan.  Ini  merupakan  suatu  kondisi  yang  dapat  dikarakteristikkan dengan  adanya  kebebasan  dari  ancaman  terhadap  hak-hak  manusia,    rasa  aman, atau bahkan hidup mereka. 20 Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep  keamanan  manusia (human  security) ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh UNDP (United  Nations  Development  Program) pada  tahun  1994.  Dalam  laporan UNDP  tersebut  menjelaskan  konsep human  security yang  mencakup:  keamanan ekonomi,  keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan  lingkungan  hidup, keamanan  personal,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik.  Ketujuh  hal tersebut diidentifikasikan menjadi dua komponen utama dari Human Security yaitu “ freedom from fear ” dan “ freedom from want ”. 21
Bila  kita  kaitkan  dengan  qanun  hukum  keluarga  di  Aceh  maka keberadaannya dapat mengakomodir kepentingan kelompok, masyarakat,  wilayah, negara  bahkan  dunia  (dalam  konteks  lebih  luas  lagi).  Ini  bukanlah  analisa  yang
18 Hasil wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam  tanggal 16 Agustus 2020 pkl. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh.
19 https://kbbi.web.id/aman,  diakses  tanggal  17  September    2020  dari  situs https://kbbi.web.id/aman
20 S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, Human Security and The UN , Bloomington: Indiana University Press, 2006, hlm. 11.
21 UNDP, Human  Development  Report  1994 ,  (New  York:  Oxford  University  Press  ,  1994) hlm. 24-25.
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
berlebihan  mengingat    bahwa  pada  abad  ke  21  ini  konsep  keamanan  manusia semakin berkembang menjawab persoalan-persoalan kekinian. Dan regulasi qanun hukum  keluarga  lebih  khusus  dapat  menjadi  solusi  bagi  kemungkinan  adanya ancaman khususnya bagi keamanan personal dan keamanan komunitas.

## Penutup
Diskursus  konsep  keamanan  manusia (human  security) secara  tradisional yang  berfokus  pada  keamanan  negara  tak  dipungkiri  saat  ini  masih  menjadi  isu sentral.  Namun,  saat  ini  diskusi  perihal  keamanan  telah  berkembang  ke  berbagai sektor  melintasi  militer  dan  pertahanan  merambah  pada  isu  ekonomi,  lingkungan, kesehatan, gender, sosial budaya dan lain sebagainya.
Salah  satu  isu  yang  menarik  yaitu  wacana  formalisasi  rancangan  qanun hukum keluarga di Aceh. Qanun ini memuat kurang lebih 200 pasal yang mengatur mengenai  problematika  hukum  keluarga  di  Aceh.  Ada  beberapa  isu  baru  yang diakomodir  dalam  rancangan  qanun  hukum  keluarga  ini  yaitu  bimbingan perkawinan  atau  pendidikan  pra  nikah  yang  akan  dilakukan  lebih  intensif,  Tes kesehatan  dan  Narkoba  bagi  calon  pengantin,  ketentuan  boleh  beristi  lebih  dari satu,  sanksi  bagi  pernikahan  liar/ qadhi liar,  perihal  putusnya  pernikahan,  dan penentuan  waktu  maksimal  pembagian  warisan.  Isu-isu  diatas  memuat  ketentuan yang baru dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.
Perspektif  keamanan  manusia (human  security) dalam  konteks  ini  dapat digunakan  untuk  melihat  serta  memahami  kerentanan  serta  kekhawatiran  yang dirasakan  oleh  negara  maupun  ditingkat  global.  Dan  saat  ini  keamanan  manusia (human  security) lebih  tepat  mengacu  dan  berfokus  pada  individu  dan  bukan negara. Sehingga keamanan personal (personal security) dalam konteks ini menjadi hal yang cukup urge nt dan signifikan.
Perspektif  keamanan  manusia (human  security) melihat  wacana  formalisasi qanun  hukum  keluarga  di  Aceh  sejalan  dengan  agenda  kerangka  kerja  utama human  security yaitu  pengembangan  solusi  yang  relevan  bagi  perwujudan  dunia yang bebas dari rasa takut (freedom form fear), kemelaratan (freedom form want ) dan juga penghinaan (freedom to live in dignity). Kehadiran qanun hukum keluarga dalam hal  ini menegaskan eksistensi  keamanan  manusia (human security) sebagai jaminan rasa aman bagi individu disamping hak asasi manusia.
Formalisasi  qanun  hukum  keluarga  sejalan  dengan  pendekatan  yang dilakukan  oleh  United  Nations  Trust  Fund  for  Human  Security  yaitu  adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan ( From coordination to  integration ,  Mensinergikan  berbagai  aktor  penting  seperti  pemerintah, masyarakat  sipil,  komunitas  lokal,  dan  lain  sebagainya  ( Promoting  multi- stakeholder  partnerships) ,  Menemukan  akar  penyebab  ( Localisation  and  „leaving no  one  beh ind‟),  dan  tindakan  pencegahan  serta  memperkuat  ketahanan ( Prevention and resilience).
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Ditingkat  global  kehadiran  qanun  hukum  keluarga  mendukung  upaya perwujudan  keamanan  manusia (human  security) sedang  di  tingkat  negara kehadiran  regulasi  ini  menguatkan  posisi  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  bagi  warga  negaranya. (resposibility  to  protect). Qanun  hukum keluarga tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, namun juga  berpotensi  memenuhi  3  elemen  lain  dari  tanggung  jawab  memberikan perlindungan (resposibility  to  protect) oleh  negara.  yaitu  tindakan  pencegahan, respons atas kegagalan tindakan pencegahan, dan membangun kembali masyarakat saat perlindungan gagal.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Beni dan Ahmad Saebani, Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim,
Bandung: Pustaka Setia, 2013. Ahmad    Saebani,  Beni, Perkawinan  Dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang (Perspektif  Fiqh  Munakahat  dan  UU  No.1/1974  Tentang  Poligamai  dan Problematikanya) , Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Anshary  MK, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-masalah  Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Ash  Shiddiqie,  Hasbi, Fiqih  Mawaris:  Hukum  Pembagian  Warisan  Menurut Syariat Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010. Azwar,  Saifuddin ,  Metodologi  Penelitian, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset,
1998.
Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. Isnaeni,  Moch, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Bandung:  PT.Refika  Aditama,
2016.
MacFarlane,  S  Neil  and  Yuen  Foong  Khong, Human  Security  and  The  UN ,
Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016. Nasution, Amin Husein, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada, 2014.
Newman, Edward dan Oliver P. Richmond (eds), The United Nations and Human Security, New York: Palgrave, 2001.
Nazir, Muhammad, Metode Penelitian , Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998. Leedy,  Paul  D, Practical  Research,  Planning  and  Design ,  New  Jersey:  Prentice Hlml,inc, 1997.
Rahmat,  Angga  Nurdin, Keamanan  Global:  Transformasi  Isu  Keamanan  Pasca Perang Dingin, Bandung: Alfabeta, 2015.
Roberts, David, Human Insecurity Global  Structures of  Violence , New York:  Zed Book, 2008.
Sarong,  A.  Hamid, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Banda  Aceh:  PeNA,
2015.
Mumtazinur  &  Yenny  Sri  Wahyuni, Keamanan  Individu  (Personal  Security)  dan  Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)
Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: CV Alfabeta, 1999. Syarifuddin, Amir ,  Hukum Kewarisan Islam: Edisi  Kedua, Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015.
Tadjbakhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy, Human Security Concept and Implications, Routledge: New York, 2007. Thalib, Sayuti , Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Zawawi,  Somad, Pendidikan  Agama  Islam ,  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Trisakti,
2014.
UNDP, Human  Development  Report  1994 ,  (New  York:  Oxford  University  Press,
1994)
Department of Foreign Affairs and International Trade, Human Security: Safety for People  in  a  Changing  World, Ottawa:  Departement  of  Foreign  Affairs  and International Trade, 1999.
Harini, Setyasih, Halifa Haqqi “Penguatan Human Security Melalui Pemberdayaan Perempuan  Di  Desa  Brujul  Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar (2018)” Jurnal ADIWIDYA, Volume II Nomor 1 - Mei 2018 Utami,  Penny  Naluria  “Pencegahan  Kekerasan  Terhadapanak  Dalam  Perspektif Hak Atas Rasa aman  Di Nusa Tenggara Barat.  (2018)” Jurnal  HAM  Vol.  9 No. 1, Juli.
Juita,  Ratna    dan  Rusydi  Ali  Muhammad,  “Kajian  Yuridis  Pernikahan  Melalui Qadhi  Liar  (Studi  Penelitian  di  Kabupaten  Aceh  Besar)”, Syiah  Kuala  Law Jurnal , Vol. 1(2) Agustus 2017.