## DINAMIKA NILAI GOTONG ROYONG DALAM PRANATA SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN: STUDI KASUS MASYARAKAT BULUTUI DAN PULAU NAIN, SULAWESI UTARA

## THE DYNAMICS OF GOTONG ROYONG VALUES IN THE SOCIAL INSTITUTION OF FISHERMEN SOCIETIES: A CASE STUDY OF BULUTUI’S AND NAIN ISLAND’S SOCIETY IN NORTH SULAWESI
Dede Wardiat
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI dewadetaris@yahoo.com

## Abstract
In  fishing  communities  located  in  the  former  transit  point  (Daseng),  the  value  of  mutual cooperation (gotong royong) is closely related to their fishing tools. They can be considered as communal  cultural  products  that  reflects  users’  cooperation,  solidarity  and  attitudes. Nevertheless,  the  use  of  fishing  tool  individually  leads  to  individualism.  Consequently,  this influences  their  social  life;  making  the  increase  of  individualism  and  the  decrease  of  their solidarity  and  mutual  cooperation.  Along  with  the  changes  of  the  use  of  fishing  tool,  from individuality  to  communality,  the  value  of  gotong  rotong  is  introduced.  However,  this  value  is only  internalized  in  their  division  of  labor.  Whereas  in  their  daily  life,  they  establish  a  new social institution to facilitate their gotong royong activities. In this condition, the introduction of cooperation  that  requires  a  strong  social  cohesion  can  be  premature  because  this  social institution tend to be manipulated as an instrument by local elites to exploit the society. In this context,  new  social  institutions  based  on  social  conditions  are  needed  and    the  orientation towards the local needs should be the starting point for the institutional development.
Keywords: fishing gear, mutual cooperation (gotong royong), social institution.

## Abstrak
Dalam  lingkungan  masyarakat  nelayan  yang  berada  di  bekas  tempat  persinggahan  ( Daseng ), nilai  gotong royong  terkait  erat dengan alat tangkap  yang  digunakan.  Alat tangkap  merupakan produk  budaya  dari  komunitas  yang  merefleksikan  pola  kerja  sama,  solidaritas,  serta  sikap hidup dari penggunanya. Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan sikap individualisme  penduduk  relatif  tinggi,  sehingga  berimbas  pada  kehidupan  sosial  mereka, termasuk  solidaritas  dan  sikap  gotong  royong  yang  cenderung  rendah.  Seiring  dengan perubahan alat tangkap yang digunakan, dari individual ke komunal, nilai gotong royong mulai diperkenalkan.  Namun,  hal  itu  hanya  terinternalisasi  dalam  pembagian  kerja  di  antara  mereka. Dalam  kehidupan  sosial,  mereka  membentuk  pranata  sosial  baru  guna  mewadahi  kegiatan gotong  royong  di  antara  warga  masyarakat.  Di  tengah  kondisi  sosial  seperti  itu,  pengenalan koperasi  yang  mensyaratkan  kohesi  sosial  yang  kuat  bisa  jadi  terlalu  prematur  karena keberadaan  pranata  sosial  tersebut  cenderung  dijadikan  instrumen  oleh  elit  lokal  untuk mengekploitasi mereka. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya diperlukan format pranata sosial baru  yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial  yang  ada.  Dalam  konteks  ini,  orientasi  terhadap kebutuhan  masyarakat  setempat  harus  menjadi  titik  awal  pembangunan  kelembagaan  di lingkungan mereka.
Kata kunci: alat tangkap, gotong royong, pranata sosial.

## Pengantar
Nilai  gotong  royong  merefleksikan solidaritas  dan  kohesi  sosial  suatu  komunitas. Dalam  tatanan  praktis,  kegiatan  gotong  royong merupakan  prakondisi  terbentuknya  pranata sosial.  Dalam  konteks  penguatan  kelembagaan
sosial,  nilai  gotong  royong  merupakan  fondasi yang  harus  melandasi  berbagai  aktivitas  yang akan dilaksanakan suatu komunitas.
Dinamika  nilai  gotong  royong  di kalangan  masyarakat  Bulutui  dan  masyarakat Pulau  Nain  menarik  untuk diamati,  sebab  kedua
wilayah  tersebut  pada  awalnya  merupakan tempat  persinggahan  Suku  Bajau  atau  disebut sebagai  ”Daseng”.  Meskipun  Suku  Bajau merupakan  suku  yang  pertama  kali  menempati Bulutui  dan  Pulau  Nain,  dalam  perkembangan selanjutnya  nelayan  dari  suku  Bugis,  Buton, Gorontalo dan Sangir berdatangan dan kemudian menetap di daerah tersebut. Di tengah pluralisme etnis  seperti  ini,  apakah  terbentuk  nilai  gotong royong  dalam  kehidupan  sosial  mereka?  Dalam konteks  ini,  pendalaman  terhadap  nilai  gotong royong  menjadi  sangat  penting,  terlebih  dalam perkembangan  kemudian  kedua  wilayah  itu menjadi  wilayah  penghasil  ikan  di  Sulawesi Utara.  Analisis  dalam  tulisan  ini  berusaha mengungkap  apakah  nilai  gotong  royong  yang ada  dalam  masyarakat  yang  diteliti  merupakan sebuah  sistem  ideal  atau  sebagai  sistem  tindak yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  Lebih  luas  dari  itu,  analisis  dalam tulisan  ini  juga  akan  melihat  apakah  kegiatan gotong  royong  menjadi  prakondisi  terbentuknya pranata  sosial  dalam  menghadapi  berbagai tantangan  yang  ada.  Jika  hal  itu  terjadi,  proses pembentukannya dapat direplikasi sebagai elemen  model  dalam  penguatan  pranata  sosial masyarakat nelayan.
Pembahasan  tentang  pranata  sosial  akan difokuskan  pada  berbagai  pranata  sosial  yang terbentuk  dalam  menjawab  tantangan  yang dihadapi  masyarakat  setempat  serta  fungsi  dan peran sosial  apa  yang  kemudian dimainkan oleh pranata tersebut di tengah dinamika kemasyarakatan yang terjadi.  Dalam tatanan praktis, tulisan  ini  juga  akan  melihat  peranan  pranata sosial-ekonomi  yang  ada  dan  pernah  ada  di lingkungan  masyarakat  setempat.  Meskipun pembahasan tentang hal ini lebih banyak bersifat teknis,  berbagai  pengalaman  empiris  yang dialaminya  dapat  dijadikan role  model dalam penguatan pranata sosial di kalangan masyarakat nelayan.

## Tinjauan Teori Kelembagaan/Pranata Sosial
Secara terminologi, belum ada kesepahaman di antara para ahli tentang pengertian kelembagaan. Dalam banyak literatur teori, istilah “kelembagaan” ( social institution ) selalu disilangkan dengan “organisasi”  ( social organization ).
Kedua  kata  ini  sering  sekali  menimbulkan perdebatan di antara para ahli. “What contstitutes  an  ‘institution’  is  a  subject  of continuing debate among social scientist….. The term  institution  and  organixation  are  commonly
used  interchangeably  and  this  contributes  to ambiguityand  confusion” (Norman  Uphof, 1986).  Belum  terdapat  istilah  yang  mendapat pengakuan  umum  dalam  kalangan  sarjana sosiologi  untuk  menerjemahkan  istilah  bahasa Inggris ‘ social institution ’; ada yang menerjemahkannya dengan istilah ‘pranata’, ada pula  yang  ‘bangunan  sosial’”  (Soemardjan  & Soemardi, 1964).
Dalam literatur-literatur sosiologi klasik, pembahasan tentang social institution cenderung berbaur  dengan  pembahasan  tentang social organization .  Dalam  buku Le  Suicide yang ditulis  oleh  Emile  Durkheim  pada  tahun  1897, masalah  nilai dan norma merupakan aspek yang dikaji  dalam  organisasi  sosial.  Demikian  juga Cooley  dalam  buku Social  Organization yang terbit tahun 1909. Dia memasukkan objek mental dalam pembahasannya tentang grup primer. Baru pada  tahun  1950-an,  terjadi  perubahan  yang mendasar,  ketika  istilah institution semakin terfokus  kepada  aspek-aspek  nilai,  norma  dan perilaku; sedangkan organization terfokus kepada struktur.
Meskipun secara terminologis belum ada kesepahaman  di  antara  para  ahli  tentang pengertian kelembagaan,  bahkan istilah “kelembagaan” ( social  institution )  selalu  disilangkan  dengan “organisasi”  ( social  organization )  sebagaimana dideskripsikan  di  atas,  menurut  alur  pikir Syahyuti  (2003:  35),  istilah  kelembagaan memberi  tekanan  kepada  lima  hal. Pertama , kelembagaan  berkenaan  dengan  sesuatu  yang permanen.  Ia  menjadi  permanen  karena  dipandang rasional  dan  disadari  kebutuhannya  dalam kehidupan.  Cooley  (dalam  Soemardjan  & Soemardi, 1964: 75) secara sederhana menyimpulkan bahwa:. “….institution  defined  as  established norm  or  procedures.  It  is  sometime  the  practice to refer to anything which is socially established as  an  institution ”.  Suatu  norma  dan  tata  cara yang  bersifat  tetap  tersebut  berada  dalam  suatu kelembagaan.  Sejalan  dengan  itu,  Uphoff  juga menyatakan  bahwa  kelembagaan  berkenaan dengan sesuatu yang telah berjalan lama. Uphoff tidak  menyebut  sesuatu  yang  bersifat  tetap tersebut  sebagai norm dan procedurs ,  tetapi norm dan behaviour . “In  general,  institutions, are  complexes  of  norm  and  behaviour  that persist  over  time  by  serving  colletively  valued purpose” (Uphoff, 1986: 9) .
Meskipun dalam batasan Uphoff
‘norma’ dan ‘perilaku’ merupakan dua hal pokok
dan  berada  dalam  satu  kalimat,  tetapi  keduanya bukanlah  sesuatu  yang  selevel  atau  bukan  dua hal  yang  dapat  dipisahkan  saja  dengan  mudah begitu  saja.  Menurut  struktur  peristilahan, ‘perilaku’  diturunkan  dari  ‘norma’,  sehingga norma  berada  di  level  yang  lebih  tinggi.  Dalam batasan  Johnson  (1960:48),  perilaku  selain dipengaruhi  oleh  apa  yang  disebutnya  dengan ‘ culture ’,  “…. also  chemical,  physical,  genetic, and  physiological ”.  Sesuatu  yang  tetap  tersebut berguna  untuk  menyediakan  stabilitas  dan konsistensi  di  masyarakat,  yang  berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku. Selain itu,  aspek  yang  tetap  tersebut  menjamin  situasi akan berulang atau dapat diperkirakan ( predictable ), sehingga perilaku tersebut menjadi efektif.  Perilaku  yang  teratur  dan predictable merupakan hal  yang  penting dalam  masayarakat sehingga  menjadi  teratur,  bukan  perilaku  yang spontan dan unpredictable .
Kedua , berkaitan dengan hal-hal abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal yang  sesungguhnya  terdiri  dari  beberapa  bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama  dengan  apa  yang  disebut  Cooley  dengan public mind , atau ‘wujud ideal kebudayaan’ oleh Koentjaraningrat, atau cultural menurut Johnson.
Secara  garis  besar,  hal  yang  dimaksud  tersebut terdiri  dari  nilai,  norma,  hukum,  peraturan- peraturan,  pengetahuan,  ide-ide, belief ,  dan moral.
Kumpulan  dari  hal-hal  abstrak  tersebut, terutama norma sosial, diciptakan untuk melaksanakan  fungsi  masyarakat  (Taneko,  1993). Fungsi-fungsi yang dimaksud merupakan kebutuhan  pokok  dalam  kehidupan  masyarakat. Karena  tingkat  kepentingannya  yang  tinggi, maka  seiring  berjalannya  waktu,  akhirnya  ia mempunyai  kedudukan  pasti,  atau  terkristalisasi menjadi  semakin  tegas.  Sebagaimana  juga ditambahkan  W.  Hamilton  (dalam  Johnson, 1960:  22 )  “Social  institution  ….  a  complex normative  pattern  that  is  widely  accepted  as binding  in  particular  society  or  part  of  a society”.
Bahwa  kelembagaan  lebih fokus  kepada aspek  kultural,  juga  merupakan  kerangka berpikir  Gillin  dan  Gillin.  Ia  mendefinisikan kelembagaan dalam cultural concept sebagai “ A social institution is a functional configuration of cultural  patterns  (including  actions,  ideas, attitudes,  and  cultural  aquipment)  which
possesses  a  certain  permanence  and  which  is intended  to  satisfy  felt  social  need ”  (dalam Soemardjan & Soemardi, 1964: 67).
Ketiga ,  berkaitan  dengan  perilaku,  atau seperangkat mores (tata  kelakuan),  atau  cara bertindak  yang  mantap  yang  berjalan  di masyarakat ( establish way of behaving ). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. Menurut  Hebding, et  al .  (1994),  institusi  sosial merupakan  sesuatu  yang  selalu  ada  pada  semua masyarakat, karena berguna untuk mempertemukan berbagai  kebutuhan  dan  tujuan  sosial  yang dinilai  penting.  Jika  masyarakat  ingin survive , harus  ada  insitusi  sosial.  Keluarga  misalnya, merupakan institusi sosial pokok yang mempertemukan kebutuhan sosial yang dinilai vital.
Koentjaraningrat  juga  termasuk  salah satu  penulis  yang  lebih  menekankan  kepada aspek  perilaku.  Ia  menggunakan  kata  ‘pranata’ sebagai  padanan  kata  ‘ institution ’,  dan  ‘pranata sosial’  untuk  ‘ social  institution ’.  Pranata diartikannya  sebagai  kelakukan  berpola  dari manusia  dalam  kebudayaannya.  Sementara  itu, pranata sosial diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan  dan  hubungan  yang  berpusat  kepada aktivitas-aktivitas  untuk  memenuhi  kompleks- kompleks  kebutuhan  khusus  dalam  kehidupan masyarakat  (Koentjaraningrat,  1964:  113).  Jelas terlihat  bahwa  definisi  ini  lebih  menekankan kepada  aspek  tata  kelakuan  yang  memiliki fungsi-fungsi  khusus  dalam  masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Meskipun  aspek  ‘perilaku’  merupakan inti  dari  kajian  pranata,  Koentjaraningrat menyatakan  bahwa  terwujudnya  suatu  pranata berada  dalam  pengaruh  dari  tiga  wujud kebudayaan, yaitu: (1) sistem norma dan tata kelakuan dalam  konteks  wujud  ideal  kebudayaan,  (2) kelakuan  berpola  untuk  wujud  kelakukan kebudayaan,  dan  (3)  peralatannya  untuk  wujud fisik kebudayaan. Ditambah dengan personelnya sendiri,  pranata  terdiri  dari  empat  komponen tersebut yang saling berinteraksi satu sama lain.
Keempat ,  kelembagaan  juga  menekankan kepada  pola  perilaku  yang  disetujui  dan memiliki sanksi. Untuk penjelasan ini dinyatakan oleh E. Chinoy bahwa “An institution is  an  organization  of  conceptual  and  behaviour pattern in manifested through social activity and its material products. Thus it may be regarded as a  ‘cluster  of  social  usages’  and  as  composed  of custom,  folkways,  mores,  and  trait  complexes organized,  consciously  or  unconsciously,  into  a
functioning  unit” (dalam  Soemardjan  &  Soemardi, 1964: 68).
Kelima ,  kelembagaan  merupakan  cara- cara  yang  standar  untuk  memecahkan  masalah. Tekanannya  adalah  pada  kemampuannya  untuk memecahkan  masalah.  Hebding, et  al. (1994: 407)  menyatakan  bahwa  institusi  sosial  adalah nilai-nilai  yang  melekat  pada  masyarakat  yang menyediakan  stabilitas  dan  konsistensi  di masyarakat,  yang  berfungsi  sebagai  pengontrol dan  pengatur  perilaku,  menjamin  situasi  akan berulang,  sehingga  menjadi  efektif.  Efektivitas merupakan  perhatian  utama  dalam  apa  yang dikenal dengan pemahaman “ekonomi kelembagaan”.
Dari  kelima  tekanan  pengertian  di  atas, terlihat bahwa ‘kelembagaan’ memiliki perhatian utama  kepada  perilaku  yang  berpola  yang sebagian  besar  datang  dari  norma-norma  yang dianut.  Kelembagaan  berpusat  pada  sekitar tujuan-tujuan, nilai, atau kebutuhan sosial utama. Lebih jauh, kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur,  suatu  kepastian,  dan  panduan  untuk melakukan  sesuatu.  Dengan  demikian,  aktivitas manusia  atau  komunitas  merupakan  titik  sentral kelembagaan.  Menurut  Koentjaraningrat  (1987: 70),  aktivitas  manusia  atau  aktivitas  kemasyarakatan untuk  menjadi  lembaga  sosial  harus  memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:
(1) Suatu  tata  kelakuan  yang  baku,  yang  bisa berupa  norma-norma  dan  adat  istiadat  yang hidup dalam ingatan maupun tertulis,
(2) Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas  bersama  dan  saling  berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut,
(3) Suatu  pusat  aktivitas  yang  bertujuan memenuhi  kompleks-kompleks  kebutuhan tertentu,  yang  disadari  dan  dipahami  oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
(4) Mempunyai perlengkapan dan peralatan, dan
(5) Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan  kepada  kelompok-kelompok  yang bersangkutan  dalam  suatu  masyarakat  untuk kurun waktu yang lama.
Terlepas  dari  prasyarat  dan  karakteristik yang ada, disadari ataupun tidak, lembaga sosial memiliki  fungsi  dalam  kehidupan  sosial  suatu komunitas.  Menurut  Soerjono  Soekanto  (1999: 34),  lembaga  sosial  memiliki  fungsi  sebagai berikut.
(1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus
bersikap  atau  bertingkah  laku  dalam menghadapi  masalah-masalah  yang  muncul atau  berkembang  di  lingkungan  masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
(2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
(3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk  mengadakan  sistem  pengendalian sosial,  yaitu  sistem  pengawasan  masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
Sementara  itu,  Horton  dan  Hunt  lebih menekankan  pada  pengakuan  warga  masyarakat akan  keberadaan  lembaga  sosial,  atas  dasar  itu kemudian membagi fungsi lembaga sosial dalam dua katagori, yakni:
(1) Fungsi  Manifes  atau  fungsi  nyata,  yaitu fungsi  lembaga  yang  disadari  dan  diakui oleh seluruh masyarakat.
(2) Fungsi  Laten  atau  fungsi  terselubung,  yaitu fungsi  lembaga  sosial  yang  tidak  disadari atau  bahkan  tidak  dikehendaki  atau  jika diikuti  dianggap  sebagai  hasil  sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.
Jika  melihat  uraian  fungsi  lembaga sosial  dari  kedua  ahli  tersebut,  tampaknya perbedaan  di  antara  keduanya  hanya  terletak pada  sudut  pandang  yang  berbeda.  Soerjono Soekanto  lebih  melihat  lembaga  sosial  sebagai instrumen masyarakat dalam kehidupan sosialnya,  sedangkan  Horton  dan  Hunt  lebih menekankan pada pengakuan komunitas terhadap  keberadaan  lembaga  sosial  yang  ada. Terlepas dari perbedaan sudut pandang yang ada, lembaga  sosial,  baik  dalam  fungsinya  yang manifes  maupun  yang  laten,  tetap  memegang peranan  penting  dalam  kehidupan  sosial  suatu masyarakat, bukan saja sebagai instrumen dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang,  tetapi  juga  menjadi  perekat  untuk menjaga  keutuhan  serta  alat  vital  dalam  sistem pengendalian sosial.

## Gotong Royong dalam Dinamika Masyarakat Nelayan
Kegiatan  Gotong  Royong  merefleksikan solidaritas  dan  kohesi  sosial  suatu  komunitas. Dilihat  dalam  prespektif  yang  lebih  luas, tampaknya  kerja  sama  dan  solidaritas  dalam komunitas  sangat  erat  kaitannya  dengan  alat tangkap  yang  digunakan,  sebab  alat  tangkap yang  digunakan  nelayan  merupakan  produk budaya  dari  komunitas  penggunanya.  Dia
merefleksikan  pola  kerja  sama,  solidaritas,  serta sikap  hidup  dari  penggunanya.  Meskipun  dalam perkembangan  lebih  lanjut,  baik  di  Bulutui maupun  di  Pulau  Nain,  ada  beberapa  jenis  alat tangkap, terutama pukat yang kemudian digunakan  oleh  para  nelayan,  sebagian  nelayan masih  tetap  memilih  untuk  mengunakan  alat tangkap  tradisional  yang  diwariskan  oleh  nenek moyangnya,  seperti  pancing  dan  cubi  (tombak/ panah).
Di  Bulutui,  salah  seorang  yang  sampai saat ini masih menggunakan alat tangkap berupa pancing  menyatakan  bahwa  bagi  dirinya  lebih nyaman  menggunakan  alat  tangkap  berupa pancing,  karena  menurut  pendapatnya  bekerja sama  dengan  orang  lain  dalam  manangkap  ikan banyak menimbulkan perselisihan, terlebih-lebih jika  banyak  yang  mengatur.  Ketika  diajukan pilihan antara melaut sendirian dengan berkelompok,  narasumber  tersebut  menjawab dalam  bahasa  setempat  bawa:  “ Dari  pada  lebih dari  tiga  orang  mo  berkelahi,  lebih  baik  sa sandiri ”. Pernyataan ini mengindikasikan kemandirian serta sikap individualisme yang tinggi.
Menanggapi hal ini, salah seorang tokoh masyarakat  setempat  menyatakan  bahwa  tidak adanya  kerja  sama  dalam  mencari  nafkah sebagai  akibat  penggunaan  alat  tangkap  yang individual  menyebabkan  sikap  individualisme penduduk  Bulutui  relatif  tinggi.  Keadaan  ini berimbas pada kehidupan kemasyarakat, solidaritas, serta  sikap  gotong  royong  di  kalangan masyarakat  relatif  rendah.  Karena  kondisi  ini, pada  tahun  1970-an  beberapa  tokoh  masyarakat setempat  membentuk  kelembagaan  sosial  yang disebut  “ Kerukunan  Warga ”  dan  “ Persatuan ”. Kedua  kelembagaan  sosial  tersebut  dibakukan dalam  organisasi  formal  dengan  cara  disusun kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Menurut salah seorang pendirinya,  kelembagaan  sosial  tersebut  sengaja dibakukan dalam organisasi formal agar pertanggungjawabannya  lebih  jelas  sehingga menumbuhkan kepercayaan warga guna mengembangkan  sikap  gotong  royong.  Dengan demikian,  nilai  gotong  royong  di  lingkungan masyarakat  Bulutui  merupakan  nilai  yang dikenalkan oleh para tokoh masyarakat setempat. Dalam  perkembangan  lebih  lanjut  nilai  gotong royong ini terus berkembang, tetapi intensitasnya relatif rendah.
Sebagaimana  halnya  masyarakat  Bulutui, dahulu  masyarakat  Pulau  Nain  juga  menggunakan
alat  tangkap  yang  bersifat  individual,  seperti pancing dan cubi. Sebagaimana telah disinggung di  atas,  tidak  adanya  kerja  sama  dalam  mencari nafkah  sebagai  akibat  penggunaan  alat  tangkap yang individual menyebabkan sikap individualisme  penduduk  Pulau  Nain  relatif tinggi.  Keadaan  ini  berimbas  pada  kehidupan kemasyarakatan,  solidaritas,  serta  sikap  gotong royong  di  kalangan  masyarakat  yang  relatif rendah.  Namun  demikian,  kehidupan  bersama yang  relatif  lama  dalam  suatu  komunitas  yang terikat  dalam  kesatuan  wialayah  geografis menyebabkan  tumbuhnya  kerja  sama  dan solidaritas di antara mereka.
Menurut  salah  seorang  narasumber, meskipun Hukum Tuanya (kepala desa) diangkat sendiri oleh masyarakat, sejak tahun 1830 Pulau Nain  telah  menjadi  desa  tersendiri.  Selain  telah lama menjadi satu kesatuan wilayah adminitratif, penggunaan bahasa Bajau sebagai bahasa sehari- hari  seluruh  masyarakat  menjadi  ikatan  kuat yang  memberikan  identitas  kultural  mereka sebagai suku Bajau. Adanya rasa in group dalam kesatuan  etnis  menjadi  pendorong  tumbuhnya kerja  sama  dan  solidaritas  di  kalangan masyarakat  Pulau  Nain.  Oleh  karena  itu,  meskipun masih  relatif  banyak  yang  menggunakan  alat tangkap  tradisional,  kegiatan  gotong  royong untuk kepentingan bersama seperti memperbaiki fasilitas  umum,  baik  jalan  maupun  tempat ibadah, kadang-kadang dilakukan oleh masyarakat.
Secara  pragmatis,  saat  ini  tampaknya kegiatan gotong royong dipahami oleh mayoritas masyarakat  sebagai  bentuk  kerja  sama  dalam melaut,  khususnya  dalam  penggunaan  Jaring Chang  Besar.  Pukat  Chang  melibatkan  banyak orang.  Satu  buah  Pukat  Chang  melibatkan minimal  18  hingga  20  orang  anak  buah  kapal ( masanai ),  sembilan  orang  penyelam  dan  dua hingga  empat  orang  teknisi  yang  bertugas menjaga  kompresor  untuk  para  penyelam. Penggunaan  Pukat  Chang  memerlukan  kerja sama  seluruh  nelayan  yang  terlibat  sebagai sebuah  tim  yang  utuh.  Para  penyelam  yang bertugas  menggiring  ikan  agar  masuk  ke  dalam jaring bekerja sama dengan teknisi yang bertugas menjaga  kompresor  untuk  para  penyelam. Setelah  ikan  masuk,  diperlukan  kerja  sama  para masanai dalam  mengangkat  jaring  ke  dalam perahu.  Kerja  sama  kelompok  dalam  penggunaan Pukat  Chang  sangat  menentukan,  baik  sesama masanai , antara masanai dengan penyelam, atau antara  penyelam  dengan  teknisi.  Kendali  dari keseluruhan kerja sama tersebut berada di bawah
Pimpinan  (Tonaas).  Oleh  karena  itu,  seorang Tonaas  bertindak  sebagai  patron,  baik  dalam pelaksaan  kerja  maupun  di  luar  kerja.  Dilihat dalam  prespektif  yang  lebih  luas,  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  terbiasa  dengan  pola kerja  individual,  pola  kerja  sama  dalam kelompok  seperti  yang  diterapkan  dalam penggunaan  Pukat  Chang  merupakan  cara  kerja baru dalam tatanan masyarakat setempat.
Di  luar  kegiatan  melaut,  di  lingkungan masyarakat  Bulutui  kegiatan  gotong  royong dalam  membangun  rumah  relatif  masih  kuat. Menurut salah seorang Tetua Kampung, jika ada salah  seorang warga membangun  rumah biasanya warga  lainnya  menyumbangkan tenaga secara  gotong  royong.  Dahulu  selain  menyumbang tenaga  banyak  juga  warga  yang  terlibat  dalam “Mapalus  Pembangunan  Rumah”.  Bagi  warga yang  menjadi  anggota  mapalus  pembangunan rumah, selain menyumbang tenaga juga biasanya mereka  menyumbangkan  bahan  bangunan, seperti  Semen,  Bata,  dan  Seng.  Warga  yang menyumbang  tersebut  akan  mendapat  balasan sesuai  dengan  jenis  barang  yang  disumbangkan ketika  ia  membangun  rumah.  Dalam  istilah setempat, sumbangan dalam mapalus pembangunan rumah  tersebut  bersifat  baku  balas,  baik  barang yang  disumbangkan  maupun  tenaga  kerja. Dalam  perkembangan  saat  ini  di  Bulutui  sudah hampir  tidak  ada kelompok  mapalus pembangunan rumah,  namun  kegiatan  gotong  royong  dalam menyumbangkan  tenaga  masih  tetap  dilakukan di kalangan masyarakat.
Sebaliknya,  di  Pulau  Nain,  saat  ini kegiatan  gotong  royong  dalam  membangun rumah  sudah  sangat  jarang  dilakukan.  Menurut salah  seorang  Tetua  Kampung,  dahulu  setiap warga yang membangun rumah selalu mendapat bantuan tenaga secara gotong royong dari warga lainnya. Bahkan, di kalangan masyarakat banyak muncul kelompok mapalus pembangunan rumah seperti di daerah-daerah Sulawesi pada umumnya. Namun, sejak masyarakat Pulau Nain mendapat  penghasilan  yang  besar  dari  budidaya rumput laut pada tahun 1996 hingga tahun 1999, kegiatan  gotong  royong  dalam  membangun rumah menghilang. Pada masa itu  hampir setiap warga masyarakat membangun rumahnya masing-masing,  sehingga  rumah  panggung  dari kayu  di  Pulau  Nain  berganti  menjadi  rumah permanen.  Warga  masyarakat  yang  membangun rumah  biasanya  membeli  bahan  bangunannya sendiri.  Sementara  itu,  tenaga  kerja  diupahkan kepada  tukang  bangunan  beserta  para  kulinya.
Dengan  demikian,  perubahan  penghasilan  yang terjadi  secara  drastis  tampaknya  menggeser kegiatan  gotong  royong  dalam  pembangunan rumah di Pulau Nain.
Sementara  itu,  kegiatan  gotong  royong untuk  membantu  tetangga  dalam  hajatan tampaknya terjadi di Bulutui dan Pulau Nain. Di Bulutui kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga  dalam hajatan  dibakukan dalam bentuk kelembagaan  sosial  yang  bersifat  formal  yang disebut  “Persatuan”.  Menurut  salah  seorang tokoh  masyarakat  setempat,  kelembagaan  sosial tersebut  dibentuk  oleh  para  tokoh  masyarakat setempat  pada  tahun  1970  dengan  tujuan  untuk menumbuhkan  solidaritas  dan  sikap  gotong royong  di  kalangan  masyarakat  yang  saat  itu dinilai relatif rendah. Secara spesifik, kelembagaan  sosial  ini  diarahkan  untuk  membantu secara  gotong  royong  anggota  masyarakat  yang akan  mengadakan  acara  pernikahan.  Secara umum,  mekanisme  bantuan  dalam  persatuan  ini pada  dasarnya  merupakan  arisan  dalam  bentuk barang  ( natura ).  Sesorang  yang  menyumbang barang  tertentu  pada  salah  seorang  warga  yang akan  menikah,  maka  nanti  pada  saat  orang tersebut  menikah  akan  mendapat  sumbangan barang  yang  sama.  Menurut  salah  seorang responden, saat ini di lingkungan Dusun Bulutui terdapat tiga kelompok persatuan, yakni Persatuan  Pemuda,  Persatuan  Muda-Mudi,  dan Persatuan Daging.
Persatuan Pemuda beranggotakan remaja laki-laki,  paling  muda  biasanya  para  pelajar Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Jika  ada anggota  masyarakat  yang  mau  menikah,  para anggota  persatuan  pemuda  ini  biasanya  mereka menyumbang  bahan-bahan  mentah,  seperti beras,  gula,  mentega,  dan  minyak.  Mereka  yang menyumbang akan mendapat imbalan kelak pada saat mereka hendak menikah.
Persatuan  muda-mudi  beranggotakan remaja  putra  dan  putri.  Kelompok  ini  memiliki anggota relatif banyak, saat ini mencapai sekitar 50  hingga  60  orang.  Sumbangan  yang  diberikan oleh  kelompok  ini  biasanya  berupa  kue  yang disesuaikan dengan permintaan pihak yang akan menikah.  Kue  tersebut  dibuat  oleh  para  anggota persatuan  secara  bergotong  royong.  Seperti halnya  pada  persatuan  pemuda,  imbalan  yang akan  diterima  para  anggota  persatuan  muda- mudi  ini  juga  akan  diterima  kelak  pada  saat mereka menikah.
Berbeda  dengan  persatuan  pemuda  serta persatuan muda-mudi, persatuan daging beranggotakan  ibu-ibu.  Menurut  salah  seorang narasumber,  persatuan  daging  di  Dusun  Bulutui saat  ini  berangotakan  sekitar  30  orang. Sumbangan  yang  diberikan  antara  sesama anggota persatuan ini berupa daging sapi. Jumlah sumbangan  daging  sapi  tersebut  dihitung  dalam satuan  kilo.  Mereka  yang  menyumbang  akan mendapat  balasan  kelak  pada  saat  orang  yang bersangkutan  akan  mengadakan  acara  pernikahan anaknya. Terlepas dari jenis kelompok serta jenis sumbangan  yang  diberikan,  bantuan  dalam  pola gotong  royong  yang  dikembangkan  selalu memiliki  imbal  balik  dengan  nilai  yang  setara. Menurut  salah  seorang  tokoh  masyarakat setempat,  bantuan  dalam  pola  gotong  royong  di kalangan  masyarakat  Bulutui  selalu  “Baku Balas” dengan nilai yang setimpal.
Kelompok sosial dengan nama persatuan ini tidak hanya ada di Bulutui, tetapi juga ada di Pulau Nain dengan peran dan fungsi sosial yang sama.  Menurut  salah  seorang  tokoh  masyarakat setempat,  persatuan di Pulau Nain mulai muncul sekitar tahun 1980-an, sebab dalam menyelenggarakan hajatan, terutama acara pernikahan, memerlukan biaya yang besar sehingga memerlukan bantuan warga lain secara bergotong  royong.  Dalam  perkembangan  lebih lanjut, lembaga sosial dengan persatuan ini terus berkembang.  Materi  yang  disumbangkan  secara bergotong  royong  selain  uang  juga  terus berkembang,  seperti  minuman,  kebutuhan  pokok, bahkan  muncul  persatuan  dalam  menanggung biaya untuk menebus buku nikah.
Menurut  salah  seorang  responden  yang menjadi  Ketua  Persatuan,  persatuan  yang mengumpulkan  uang  tunai  terdiri  dari  tiga kelompok.  Kelompok  pertama  mengumpulkan sumbangan  uang  dengan  jumlah  Rp.10.000,- setiap orang dengan anggota sebanyak 91 orang. Kelompok  kedua  mengumpulkan  sumbangan uang  dengan  jumlah  Rp.50.000,-  setiap  orang dengan  anggota  sebanyak  98  orang.  Kelompok ketiga  mengumpulkan  sumbangan  uang  dengan jumlah  Rp.100.000,-  setiap  orang  dengan anggota sebanyak 28 orang terdiri dari ibu-ibu.
Persatuan yang mengumpulkan sumbangan  dalam  bentuk  minuman  atau  kue memiliki  anggota  sebanyak  53  orang  dengan jumlah sumbangan setiap orang sebesar Rp.50.000,-.  Persatuan  yang  mengumpulkan sumbangan  dalam  bentuk  kebutuhan  pokok,
seperti  beras,  gula  dan  terigu  memiliki  anggota sebanyak  19  orang.  Sumbangan  yang  diberikan dalam  kelompok  ini  biasanya  berbentuk  barang, seperti  beras  atau  terigu  satu  karung  per  orang atau  gula  sebanyak  15  kg  per  orang.  Selain sumbangan  dalam  bentuk  barang  dan  uang, muncul juga persatuan dalam menanggung biaya untuk  menebus  buku  nikah  dengan  anggota sebanyak  91  orang  dengan  sumbangan  setiap anggota sebesar Rp.10.000,- per orang. Terlepas dari  jenis  bantuan  yang  diberikan,  menurut beberapa  orang  responden,  adanya  persatuan  ini sangat  membantu  masyarakat  dalam  meringankan biaya  yang  harus  dikeluarkan  pada  saat menyelenggarakan  hajatan,  terutama  pernikahan anak. Sumbangan yang diberikan dalam persatuan  dipandang  sebagai  tabungan  dengan harapan mendapat imbal balik dengan nilai yang setara di kemudian hari.
Di  Bulutui,  kegiatan  gotong  royong untuk  membantu  tetangga  dalam  kedukaan dibakukan  dalam  bentuk  kelembagaan  sosial yang  bersifat  formal  yang  disebut  “Kerukunan Warga”.  Seperti  halnya  persatuan,  kerukunan warga  dibentuk  oleh  para  tokoh  masyarakat setempat  pada  tahun  1970  dengan  tujuan  untuk menumbuhkan  solidaritas  dan  sikap  gotong royong  di  kalangan  masyarakat  yang  saat  itu dinilai relatif rendah. Secara spesifik, kerukunan warga  merupakan  kelembagaan  sosial  yang dibentuk  guna  mendorong  kegotongroyongan masyarakat  dalam  membatu  warganya  yang meninggal  dunia.  Dalam  kelembagaan  sosial  ini para pengurus memungut iuran dari setiap kepala keluarga sebesar Rp.5.000,-. Hasil iuran tersebut digunakan  untuk  membeli  kain  kafan  dan  biaya penguburan,  sehingga  tidak  membebani  pihak keluarga yang sedang berduka. Menurut beberapa  orang  narasumber,  bantuan  dari kerukunan  warga  sangat  membantu  pihak keluarga yang meninggal, terlebih-lebih bantuan tersebut  datang  di  tengah-tengah  anggota masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  yang tidak  menetap,  namun  bantuan  tersebut  masih sangat terbatas.
Kerukukan Warga itu tidak hanya ada di Bulutui,  tetapi  juga  ada  di  Pulau  Nain  dengan peran  dan  fungsi  sosial  yang  sama.  Menurut salah  seorang  tokoh  masyarakat  setempat, kerukunan warga di Pulau Nain dibentuk sekitar tahun  1985  dengan  iuran  warga  pada  waktu  itu hanya sebesar Rp.1.000,- setiap orang. Sekarang iuran  warga  sudah  naik  menjadi  Rp.5.000,- setiap  orang.  Meskipun  secara  nominal  jumlah
sumbangan yang diterima masih relatif kecil, hal itu  sangat  membantu  keluarga  yang  meninggal. Di  lingkungan  masyarakat  Siau  yang  beragama Kristen, kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga  dalam  kedukaan  dilembagakan  dalam lembaga  sosial  yang  diberi  nama  “Persatuan Duka”.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat setempat,  persatuan  duka  ini  baru  dibentuk  dua tahun  terakhir  ini.  Keberadaan  lembaga  tersebut ada  pada  setiap  kolom  dengan  anggota  berkisar antara 25 hingga 30 kepala keluarga. Di tiga Jaga yang  masyarakatnya  beragama  Kristen  ada sebanyak  5  kolom.  Dengan  demikian,  secara keseluruhan  ada  sekitar  5  persatuan  duka. Anggota persatuan duka dibagi menjadi anggota Kaum  Bapa  dan  Kaum  Ibu.  Setiap  anggota dikenakan  sumbangan  sebanyak  Rp.2.000,- dalam  setiap  kali  pertemuan  di  kolom. Keseluruhan  sumbangan  tersebut  diserahkan kepada keluarga anggota kolom yang meninggal. Dilihat  dari  sisi  keberadaannya,  Persatuan  Duka tampaknya  berbeda  dengan  Kerukunan  Warga. Kerukunan  Warga  berada  di  tengah  masyarakat umum,  sedangkan  keberadaan  Persatuan  Duka disatukan dengan kelompok ibadat dalam satuan kolom.  Telepas  dari  perbedaan  tersebut,  kedua kelembagaan  sosial  itu  sama-sama  berperan dalam  mengkoordinasi  kegiatan  gotong  royong warga  masyarakat  dalam  membantu  warga lainnya yang dalam kedukaan.
Jenis  kegiatan  gotong  royong  lainnya yang  relatif  menonjol,  baik  di  lingkungan masyarakat Bulutui maupun masyarakat di Pulau Nain,  adalah  membangun  atau  memelihara fasilitas umum. Sebagaimana telah disinggung di atas  bahwa  kegiatan  gotong  royong  dalam memelihara  fasilitas  umum  sebagian  besar ditujukan untuk tempat ibadah, seperti Gereja di Kampung  Kristen  (Siau)  dan  Masjid  di Kampung  Bajau  yang  ada  di  Pulau  Nain. Menurut  salah  seorang  tokoh  masyarakat  di kampung  Siau,  selama  ini  pemeliharaan  Gereja dilakukan  oleh  para  jemaatnya  secara  gotong royong. Lebih jauh, responden tersebut menyatakan  bahwa  perintah  dari  Gereja  melalui Pendeta  dalam  mengajak  masyarakat  untuk bergotong  royong  jauh  lebih  dipatuhi  daripada Perangkat  Desa  atau  Kepala  Jaga,  sehingga kegiatan  gotong  royong  yang  diadakan  oleh Gereja selalu melibatkan banyak warga masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di Kampung Bajau yang beragama Islam. Kegiatan gotong  royong  untuk  membangun  dan  merawat
Masjid  selalu  diikuti  oleh  sebagian  besar  warga masyarakat.
Menurut  salah  seorang  responden,  pada saat  membangun  Masjid,  setiap  kepala  keluarga sepakat  ditargetkan  menyumbang  sebanyak Rp.120.000,-  dicicil  selama  tiga  bulan.  Setelah target  sumbangan  tersebut  terpenuhi,  setiap kepala  keluarga  diperbolehkan  untuk  menyumbang kembali, bahkan jika namanya dipanggil melalui pengeras  suara  yang  ada  di  Masjid,  orang  yang bersangkutan  diwajibkan  untuk  memberikan sumbangan  lagi.  Selain  orang  tua,  para  pemuda juga  terlibat  aktif  mengumpulkan  sumbangan untuk  pembangunan  Masjid.  Mereka  mengadakan festival  menyanyi  dan  menari  secara  berkelompok. Pemenangnya  dinilai  dari  jumlah  sumbangan yang  dapat  dikumpulkan,  baik  sebelum  mereka naik ke panggung maupun pada saat pementasan. Relatif  menonjolnya  kegiatan  gotong  royong yang ditujukan untuk tempat ibadah mengindikasikan  bahwa  kegiatan  tersebut  tidak semata-mata dilandasi ikatan kepentingan bersama,  melainkan  lebih  didasari  oleh  norma keagamaan.
Dalam  pemenuhan  pangan  masyarakat, khususnya  ikan,  baik  masyarakat  di  Bulutui, maupun  masyarakat  di  Pulau  Nain  tidak  pernah melakukan  kegiatan  secara  bergotong  royong untuk  membantu  tetangganya  yang  kekurangan pangan  (ikan).  Hal  ini  tampaknya  berkaitan dengan jenis alat tangkap yang mereka gunakan. Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  alat tangkap  yang  digunakan  masyarakat  di  Bulutui maupun  di  Pulau  Nain  pada  masa  lalu  berupa pancing,  tombak,  panah  ataupun  pukat  nyare. Alat  tangkap  tersebut  merupakan  alat  tangkap yang bersifat individual, bukan alat tangkap yang bersifat  komunal.  Oleh  karena  itu,  seluruh  alat tangkap  tersebut  diarahkan  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut  salah  seorang  tokoh  masyarakat, hampir  seluruh  penduduk  memiliki  minimal salah  satu  alat  tangkap  tersebut,  sehingga  setiap keluarga  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  ikan bagi  keluarganya.  Dengan  kondisi  seperti  ini, pada  saat  itu  tidak  ada  tradisi  untuk  memberi ikan  hasil  tangkapan  kepada  tetangga.  Masing- masing keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya dari  hasil  tangkapan  mereka  dengan  peralatan individual yang dimilikinya masing-masing.
Di  Bulutui,  dalam  perkembangan  lebih lanjut,  pada  tahun  1960-an  para  nelayan  dari suku  Bugis  mulai  memperkenalkan  alat  tangkap
ikan  yang  disebut  “Bagang”.  Alat  tangkap  ini dibangun  di  laut  seperti  membangun  panggung dengan  menggunakan  lampu  tempel  sebagai pemikat  ikan.  Sejak  Bagang  diperkenalkan, kemudian  banyak  Bagang  dibangun  di  sekitar Dusun  Bulutui.  Menurut  beberapa  responden, hingga  tahun  1970-an,  dari  mulai  Desa  Munte hingga  Desa  Bahoy  terdapat  sekitar  100  buah Bagang.  Munculnya  Bagang  ini  secara  sosial membawa tradisi baru dalam distribusi pangan di kalangan masyarakat Bulutui. Setiap hasil panen ikan  dari  Bagang  dibawa  ke  pantai,  seluruh masyarakat  yang  berada  di  pantai  diberi beberapa  ekor  oleh  pemilik  Bagang.  Menurut salah  seorang  warga  Bulutui  yang  memiliki Bagang,  setiap  musim  panen  ikan  di  Bagang, sebelum  ikan  dari  Bagang  sampai  di  pantai, warga  masyarakat,  terutama  ibu-ibu  sudah berkerumun  di  pinggir  pantai  untuk  mendapat beberapa ekor ikan dari pemilik Bagang.
Seiring dengan  berkembangnya  Bagang, berkembang  pula  alat  tangkap  berupa  pukat untuk  ikan  teri  yang  disebut  “Pajala”.  Seperti halnya  Bagang,  penggunaan  Pajala  juga  secara sosial  membawa  tradisi  baru    dalam  distribusi pangan  di  kalangan  masayarakat  Bulutui,  setiap warga  yang  berada  di  pinggir  pantai,  kerabat serta tetangga selalu mendapat bagian dari  hasil Pajala.  Namun  demikian,  hasil  tangkapan  dari Pajala  ini  sangat  terbatas  oleh  musim,  sehingga alat  tangkap  tersebut  tidak  dapat  digunakan setiap saat.
Jika  penggunaan  Bagang  dan  Pajala secara  sosial  membawa  tradisi  baru  dalam distribusi  pangan  di  kalangan  masayarakat Bulutui,  penggunaan  Pukat  Chang  dalam  10 tahun terakhir ini selain membawa tradisi dalam distribusi pangan seperti Bagang dan Pajala juga membentuk  pola  kerja  sama  baru  dalam  melaut di  kalangan  masyarakat  Bulutui.  Pukat  Chang digunakan  pada  kedalam  30  meter  dan  pada dasarnya  pukat  ini  seperti  pukat  harimau; berbagai  jenis  ikan  dengan  berbagai  umur  dan ukuran  yang  ada  pada  kedalaman  tersebut  dapat ditangkap. Penggunaan Pukat Chang melibatkan banyak orang, minimal 18 hingga 20 orang anak buah kapal ( masanai ), sembilan orang penyelam dan  dua  hingga  empat  orang  teknisi  yang bertugas menjaga kompresor untuk para penyelam.  Di  tengah-tengah  masyarakat  yang terbiasa dengan pola kerja individual,  pola kerja sama  dalam  kelompok  seperti  yang  diterapkan dalam penggunaan Pukat Chang merupakan cara kerja  baru  bagi  masyarakat  Bulutui.  Terlepas
dari  pro  dan  kontra  yang  muncul  di  kalangan masyarakat, proses konsolidasi dalam kerja sama kelompok  terus  berlangsung  seiring  dengan penggunaan alat chang yang cenderung berpindah-pindah  tempat.  Para masanai ,  selain mendapat  upah  dari  bagi  hasil,  juga  mendapat bagian  ikan  untuk  di  rumah  yang  disebut “Gosok-gosok” .
Sementara  itu,  jika  Pukat  Chang digunakan  di  sekitar  Bulutui,  hampir  setiap warga  masyarakat  selalu  mendapat  bagian  dua hingga  tiga  ekor.  Menurut  pengakuan  beberapa narasumber,  pada  saat  Pukat  Chang  banyak dioperasikan  di  wilayah  sekitar  Bulutui,  hampir tidak  pernah  masyarakat  Bulutui  membeli  ikan untuk  kebutuhan  konsumsi  mereka.  Sering terjadi,  ikan  bagian  pemberian  dari  pemilik Pukat Chang terpaksa dijual karena bosan. Hasil penjualan  tersebut  digunakan  untuk  membeli jenis ikan lain. Namun demikian, saat ini hampir seluruh Pukat Chang dioperasikan di daerah lain, terutama di wilayah Ternate. Sejalan dengan itu, saat ini banyak warga masyarakat yang terpaksa harus  membeli  ikan  dari  pedagang  keliling, meskipun  mereka  tinggal  di  pinggir  pantai. Dalam perkembangan lebih jauh, seiring dengan kerusakan  lingkungan  yang  terus  berlanjut, tingkat  kesulitan  untuk  mendapatkan  ikan cenderung  terus  meningkat.  Di  tengah  kondisi seperti ini, pilihan untuk memulai budidaya jenis ikan  yang  memiliki  daya  saing  tampaknya menjadi pilihan  yang bijak dalam mempertahankan kesinambungan hasil laut.
Sebagaimana  halnya  di  Bulutui,  di lingkungan masyarakat Pulau Nain pun distribusi pangan  (ikan)  terhadap  masyarakat  terkait dengan  perkembangan  alat  tangkap  yang digunakan.  Menurut  salah  seorang  tokoh masyarakat  setempat,  dahulu  seluruh  penduduk Pulau  Nain  hanya  menggunakan  pancing  dan cubi  untuk  menangkap  ikan.  Baru  sekitar  tahun 1940-an  digunakan  jaring  yang  dibuat  dari  serat tanaman bago. Bersamaan dengan itu juga mulai digunakan Sero dari bambu. Dalam perkembangan  lebih  lanjut,  sekitar  tahun  1950- an  mulai  digunakan  jaring  yang  terbuat  dari benang untuk ikan antoni. Bersamaan dengan itu juga  mulai  digunakan  Jaring  Giop  untuk  ikan roa.  Pada  tahun  1960-an  mulai  berkembang Jaring  Chang  kecil  yang  melibatkan  10  hingga 12  orang masanai .  Kemudian  pada  tahun  1970- an  mulai  digunakan  Jaring  Chang  besar  yang melibatkan  banyak  warga  masyarakat.  Seiring dengan itu  juga berkembang pembuatan Bagang
untuk  menangkap  ikan  teri.  Distribusi    pangan (ikan)  kepada  masyarakat  dimulai  sejak  adanya jaring yang melibatkan banyak warga masyarakat.  Namun  demikian,  distribusi  pangan yang  paling  tampak  pada  saat  digunakan  Jaring Giop  dan  Jaring  Chang  baik  yang  berukuran besar  maupun  kecil.  Dalam  penggunaan  alat tangkap tersebut dikenal pembagian ikan kepada masanai dengan  sebutan  ikan  gosok-gosok, yakni  bagian  ikan  untuk  keluarga  para masanai yang terlibat.

## Koperasi: Antara Tuntutan Ideal dan Realitas
Koperasi  merupakan  lembaga  ekonomi yang  memiliki  fungsi  sosial.  Oleh  karena  itu, para  ahli  ilmu  sosial  menyebut  koperasi  sebagai lembaga  yang  memiliki  fungsi  ganda,  yakni fungsi  ekonomi  dan  fungsi  sosial.  Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi merupakan  kumpulan  anggota,  bukan  kumpulan modal  seperti  Perseroan  Terbatas  (PT).  Di  satu sisi, kerja sama para anggota merupakan fondasi bagi  keberadaan  sebuah  koperasi,  di  sisi  lain tingkat  kesejahteraan  anggota  merupakan  tujuan akhir  yang  harus  dicapai  oleh  lembaga  tersebut. Dalam  konteks  ini,  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT)  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus diselenggarakan  guna  menampung  aspisari  para anggota.  Di  samping  itu,  Sisa  Hasil  Usaha (SHU)  yang  merupakan  keuntungan  yang diperoleh  lembaga  tersebut,  harus  dibagikan kepada  para  anggota  sesuai  dengan  kontribusinya. Hal  ini  penting  untuk  menunjukan  bahwa lembaga  tersebut  dimiliki  oleh  para  anggota, bukan  oleh  segelintir  pengurus  yang  menjalankan mekanime organisasional.
Nilai-nilai  ideal  dalam  kelembagaan koperasi  sebagaimana  dideskripsikan  di  atas cenderung  sulit  diwujudkan  dalam  realitas. Sebagian besar koperasi dibentuk oleh dan untuk kepentingan  elit  lokal,  sehingga  tidak  memberikan manfaat  nyata  kepada  para  anggotanya.  Akibat kondisi  ini,  koperasi  hanya  tinggal  kerangka organisasional  kosong  dengan  sederet  nama pengurus,  tapi  tanpa  aktivitas  nyata.  Kondisi koperasi  seperti  ini  yang  ada  di  lingkungan masyarakat  Bulutui,  sehingga  sebagian  warga masyarakat  tidak  mengetahui  perkembangan koperasi yang ada.
Sementara itu, di Pulau Nain, pembentukan koperasi memiliki catatan panjang dalam sejarah sosial setempat. Menurut salah seorang
responden, dahulu di wilayah Pulau Nain pernah berdiri  tiga  koperasi,  namun  sekarang  ketiga koperasi  tersebut  vakum;  satu  Koperasi  Unit Desa  (KUD)  hanya  meninggalkan  papan  nama dan sisa-sisa gudang serta ruangan bekas kantor, sedangkan koperasi lainnya hanya tinggal nama. Menurut  salah  seorang  tokoh  masyarakat setempat,  koperasi  yang  dahulu  pernah  ada hanya  menjadi  alat  sebagian  tokoh  masyarakat setempat  untuk  memperebutkan  sumber  daya alam  yang  ada  di  pulau  Nain,  sehingga  sering terjadi  konflik  kepentingan,  baik  di  antara  para tokoh masyarakat setempat maupun antara tokoh masyarakat  setempat  dengan  pihak  luar  yang memanfaatkan suber daya alam yang ada.
Koperasi  Unit  Desa  di  Pulau  Nain berdiri sejak tahun 1992. Pendirinya adalah salah seorang  warga  Pulau  Nain  yang  tinggal  di Manado.  Koperasi  ini  pada  awalnya  bergerak dalam  bidang    penyediaan  alat-alat  budidaya rumput  laut  seperti  tambang  plastik,  simpan pinjam,  dan  membuka  Warung  Serba  Ada (Waserda).  Warga  masyarakat  yang  menjadi anggota  KUD  sekitar  100  orang,  setiap  anggota diwajibkan  untuk  menyimpan  simpanan  pokok sebesar Rp.25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.5.000,-.
Dalam  perkembangan  lebih  lanjut, setelah  KUD  bekerja  sama  dengan  PT.  Amarta, milik  seorang  pengusaha  cina  dari  Surabaya, pada  tahun  1997  kemudian  koperasi  ini  mulai menampung hasil budidaya rumput laut dari para anggotanya. Sejak koperasi melaksanakan usaha barunya ini kemudian timbul konflik dengan CV. Sumber  Rejeki  yang  pada  saat  itu  memegang monopoli  dalam  penampungan  hasil  budidaya rumput  laut  dari  para  penduduk.  Pihak  CV. Sumber  Rejeki  menganggap  bahwa  dirinya merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak menampung hasil budidaya rumput laut dari para penduduk, sebab sejak 1994 CV. Sumber Rejeki banyak  membina  masyarakat  dalam  budidaya rumput  laut.  Perusahaan  tersebut  membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang menjalankan budidaya,  kemudian  memberi  alat-alat  produksi seperti  tambang  plastik  dan  bibit,  bahkan anggota  kelompok  diberikan  uang  untuk  upah kerja  penanaman  rumput  laut.  Dengan  berbagai usaha  yang  telah  dilakukannya,  perusahaan tersebut  merasa  mamiliki  hak  penuh  untuk menampung  hasil  budidaya  dari  masyarakat dengan  harga  yang  ditetapkan  secara  sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan.
Di tengah persaingan yang terjadi, KUD berhasil  meningkatkan  harga  beli  rumput  laut terhadap  masyarakat.  Jika  saat  itu  CV  Sumber Rejeki menampung rumput laut dari masyarakat dengan harga Rp.4.000,-/kg,  harga pembelian di KUD  sebesar  Rp.6.000,-/kg.  Dengan  tingginya harga  pembelian  tersebut, maka  bukan  saja  para anggota yang menjual rumput laut kepada KUD, tetapi  juga  banyak  warga  lain  yang  tadinya menjual  kepada  CV.  Sumber  Rejeki  berpindah ke  KUD.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  CV. Sumber  Rejeki  merasa  disaingi  dan  dirugikan, sehingga  konflik  dengan  pihak  KUD  pun semakin  menajam.  Bebagai  upaya  dilakukan oleh  CV.  Sumber  Rejeki  untuk  mencegah  para penduduk agar tidak menjual rumput laut kepada pihak  KUD.  Kadang  kala  pihak  perusahaan mempergunakan aparat kepolisian dan militer.
Dengan  sikap  perusahaan  seperti  itu, kemudian para anggota KUD mengadakan unjuk rasa  ke  DPRD  Kabupaten  Minahasa  Utara. Dalam  dialog  dengan  para  anggota  DPRD,  para anggota  KUD  meminta  agar  warga  masyarakat Pulau  Nain  bebas  menjual  rumput  laut  kepada siapa pun, termasuk kepada pihak KUD. Namun, hal  itu  mendapat  bantahan  dari  para  tokoh masyarakat yang sudah diperalat oleh Pihak CV. Sumber  Rejeki.  Mereka  menyatakan  bahwa perusahaan  tersebut  sudah  selayaknya  menjadi penampung  rumput  laut  di  Pulau  Nain,  karena sudah membina masyarakat dalam budidaya dan membawa  kesejahteraan  kepada  masyarakat setempat.  Dengan  pecahnya  pendapat  masyarakat, konflik  kepentingan  di  antara  dua  kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan di ruang Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  akhirnya kedua  belah  pihak  tetap  menjadi  penampung rumput  laut  dengan  persaingan  yang  kian menajam.
Di  tengah  situasi  seperti  ini,  pihak perusahaan memperkuat para pengumpul, terutama  pengumpul  dari  kalangan  tokoh masyarakat.  Mereka  diberikan  pinjaman  modal untuk  menampung  rumput  laut  dari  penduduk. Seringkali  para  penduduk  diberikan  pinjaman untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan pengembaliannya  dihitung  dari  jumlah  hasil panen  rumput  laut  yang  dimilikinya.  Meskipun KUD memiliki ruang gerak yang relatif terbatas, harga  belinya  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan pihak  CV.  Sumber  Rejeki.  Oleh  karena  itu, semakin  hari  semakin  banyak  warga  di  luar anggota  yang  menjual  rumput  laut  kepadanya. Seiring dengan itu koperasi mendapat
keuntungan  yang  relatif  besar.  Dalam  waktu yang  tidak  terlampau  lama,  KUD  berhasil membangun  gudang  penyimpanan  rumput  laut serta ruangan kantor yang memadai.
Namun,  keberhasilan  dalam  bidang ekonomi  tampaknya  tidak  disertai  dengan pengembangan  fungsi  sosialnya.  Menurut  salah seorang  mantan  pengurusnya,  selama  koperasi tersebut  berdiri  hanya  sekali  menyelenggarakan Rapat  Anggota  Tahunan.  Sementara  itu,  Sisa Hasil  Usaha  (SHU)  yang  didapat  tidak  pernah dibagikan  kepada  para  anggota,  hanya  sekali para  anggota  mendapat  pembagian  sekarung beras  menjelang  hari  raya  Idul  Fitri.  Dalam perkembangan  lebih  lanjut,  menurut  salah seorang  responden,  nuansa  nepotisme  di kalangan  pengurus  semakin  kental.  Hanya saudara  dan  kerabat  pengurus  yang  sering mendapat fasilitas dari koperasi. Pinjaman modal yang seharusnya ditujukan pada seluruh anggota, dalam  praktiknya,  hanya  diberikan  kepada saudara  atau  kerabat  dekat  para  pengurus. Dengan kondisi seperti ini, maka koperasi hanya menguntungkan  para  pengurusnya,  sementara kesejahteraan anggota diabaikan. Sejalan dengan menghilangnya  rumput  laut  karena  terkena hama,  kegiatan  KUD  pun  menghilang.  Saat  ini yang  tersisa  hanya  papan  nama  dan  sisa-sisa gudang serta ruangan bekas kantor.
Selain  KUD,  ada  dua  koperasi  yang didirikan  di  Pulau  Nain,  yaitu  Koperasi  Bunga Nain  dan  Koperasi  Nelayan  Gotong  Royong. Menurut  salah  seorang  responden,  Koperasi Bunga Nain didirikan pada tahun 2004 oleh CV. Sumber  Rejeki.  Koperasi  ini  memiliki  anggota sebanyak  43  orang.  Taujuan  pendirian  koperasi ini    adalah  untuk  menyaingi  KUD  yang  saat  itu berkembang pesat. Koperasi  Bunga Nain memiliki usaha  menampung  rumput  laut  dari  para penduduk,  sehingga  kegiatannya  hampir  sama dengan  KUD  serta  warga  lain  yang  jadi penampung.
Selain Koperasi Bunga Nain, pada tahun 1999 beberapa orang tokoh masyarakat setempat mendirikan  Koperasi  Nelayan  Gotong  Royong. Menurut salah seorang responden, 20 orang yang menjadi  pendiri  koperasi  tersebut  memiliki hubungan  kekerabatan  yang  dekat,  baik  sebagai saudara,  besan  ataupun  menantu.  Menurut  salah seorang  mantan  pengurusnya,  koperasi  ini memiliki  anggota  sekitar  200  orang.  Kegiatan usaha  yang  dijalankan  meliputi  simpan  pinjam dan menampung rumput laut dari para penduduk.
Namun,  seluruh  usaha  tersebut  hanya  berjalan selama  lima  tahun.  Setelah  itu  vakum.  Lebih jauh,  responden  tersebut  menjelaskan  bahwa dalam  usaha  menampung  rumput  laut,  koperasi belum  bisa  menembus  pasar,  sehingga  akhirnya rumput laut yang telah dibeli dari para penduduk terpaksa harus dijual kepada CV. Sumber rejeki. Sementara  itu,  pihak  CV.  Sumber  Rejeki  tidak pernah  membedakan  harga  beli  antara  koperasi dengan  penampung  ataupun  warga  masyarakat yang  menjual  langsung  kepada  perusahaan tersebut. Dengan demikian, maka pihak koperasi tidak  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari  selisih harga, sehingga akhirnya gulung tikar.
Terlepas  dari  berbagai  faktor  yang menyebabkan  kebangkrutan  koperasi,  rentetan pendirian berbagai koperasi yang ada menegaskan  bahwa  lembaga  tersebut  menjadi instrumen  elit  lokal  dalam  memperebutkan sumber  daya  alam  yang  ada.  Kerja  sama  para anggota  serta  prinsip-prinsip  koperasi  pada umumnya  dinafikan  demi  mengejar  keuntungan para  pengurusnya.  Dengan  kondisi  seperti  itu, tampaknya  sulit  menciptakan  koperasi  yang memiliki  fungsi  ganda  yang  seimbang  antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial.
Meskipun  rentetan  peristiwa  pembentukan koperasi  di  masa  lalu  tidak  memiliki  nilai signifikan  terhadap  peningkatan  kesejateraan warga  sehingga  meninggalkan  catatan  buruk dalam sejarah sosial lokal, tetapi sebagian warga masyarakat,  baik  di  Bulutui  maupun  di  Pulau Nain,  masih  berharap  untuk  dibentuk  organisasi kemasyarakat  baru.  Mayoritas  warga  di  Bulutui dan sebagian warga di Pulau Nain mengharapkan  organisasi  kemasyarakatan  baru tersebut berperan dalam pengolahan hasil tangkapan. Harapan  ini  tampaknya  tidak  terlepas  dari kondisi  empiris  yang  terjadi  dewasa  in.  Untuk jenis-jenis  ikan  tertentu  para  nelayan  pada dasarnya  menjadi  pemasok  pabrik  pengolahan ikan yang ada di daerah lain.  Dalam konteks ini mereka  menyadari  bahwa  terjadi  kesenjangan keuntungan  yang  sangat  jauh  antara  pemasok dengan  pihak  pabrik,  terlebih-lebih  jika  jalur pemasarannya  melalui  pengumpul.  Oleh  karena itu,  mereka  mengharapkan  adanya  teknologi pengolahan  hasil  tangkapan  di  luar  teknologi tradisional  yang  telah  ada,  seperti  pengasinan dan  pengasapan.  Dengan  adanya  teknologi tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai tambah dari ikan hasil tangkapan mereka.
Selain  pengolahan  hasil  tangkapan, mereka juga mengharapkan organisasi kemasyarakatan  baru  tersebut  berperan  dalam memberikan kredit perahu dan alat tangkap. Jika harapan  ini  dikaitkan  dengan  penguasaan  alat tangkap  komunal  yang  banyak  digunakan  dewasa ini,  tampaknya  ada  idikasi  warga  masyarakat untuk  memiliki  alat  tangkap  komunal  secara kelompok.  Selama  ini  alat  tangkap  komunal, baik  Jaring  Chang  maupun  Jaring  Giop  beserta perahunya dimiliki oleh pemilik modal ( Ahenar ). Para nelayan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal  ( masanai ).  Selain  pembagian  hasil  yang relatif  senjang,  para ahenar juga  menguasai penjualan  hasil  tangkapan,  sehingga  sulit  bagi masanai untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Atas  dasar  kondisi  ini  tampaknya  responden mengharapkan  organisasi  kemasyarakatan  yang baru berperan dalam memberikan bantuan kredit perahu dan alat tangkapnya untuk dimiliki secara berkelompok di antara mereka.
Selain perahu dan alat tangkap, responden  juga  mengharapkan  agar  organisasi kemasyarakatan  baru  dapat  menyediakan  pinjaman modal  untuk  melaut,  sebab  selama  ini  pinjaman modal  untuk  melaut  berasal  dari Ahenar .  Jika mereka  tidak  memperoleh  hasil  dari  melaut, maka  hutang  mereka  akan  menumpuk  pada Ahenar yang  terus  menerus  dipotong  dari  hasil yang  mereka  peroleh  di  kemudian  hari.  Selain itu,  sebagian  masyarakat  Bulutui  mengharapkan agar  organisasi  kemasyarakatan  yang  baru berperan  dalam  menyediakan  pinjaman  untuk kebutuhan  rumah  tangga.  Dengan  adanya jaminan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga diharapkan  memberikan  ketenangan  hidup  di tengah  penghasilan  sebagai  nelayan  yang  tidak pasti.  Di  sisi  lain  adanya  jaminan  kebutuhan rumah  tangga  juga  dapat  mencegah  mereka terlilit hutang di tangan rentenir yang cenderung terjadi  secara  umum  di  kalangan  masyarakat nelayan.

## Penutup
Alat  tangkap  yang  digunakan  nelayan merupakan  produk  budaya  dari  komunitas penggunanya.  Dia  merefleksikan  pola  kerja sama,  solidaritas  serta  sikap  hidup  dari penggunanya.  Dilihat  dalam  prespektif  yang luas,  penggunaan  alat  tangkap  ini  membawa implikasi  terhadap  kehidupan  sosial  secara  luas. Alat  tangkap  yang  digunakan  masyarakat  di Bulutui  maupun  di  Pulau  Nain  pada  masa  lalu berupa  pancing,  tombak,  panah,  ataupun  pukat
nyare.  Alat  tangkap  tersebut  merupakan  alat tangkap  yang  bersifat  individual,  bukan  alat tangkap yang bersifat komunal. Oleh karena itu, seluruh  alat  tangkap  tersebut  diarahkan  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Hampir  seluruh penduduk  memiliki  minimal  salah  satu  alat tangkap tersebut, sehingga  setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan akan ikan bagi keluarganya.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  pada saat  itu  tidak  ada  tradisi  untuk  memberi  ikan hasil tangkapan kepada tetangga; masing-masing keluarga  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  dari hasil  tangkapan  mereka  dengan  peralatan individual  yang  dimilikinya  masing-masing. Setelah  berkembang  alat  tangkap  yang  bersifat komunal,  seperti  Bagang,  Pajala,  Jaring  Chang, dan Jaring Giop, kemudian muncul tradisi untuk mendistribusikan  ikan  pada  warga  masyarakat lainnnya.  Lebih  jauh,  penggunaan  Pukat  Chang dalam  10  tahun  terakhir  ini,  selain  membawa tradisi  dalam  distribusi  pangan  seperti  Bagang dan  Pajala,  juga  membentuk  pola  kerja  sama baru  dalam  melaut  di  kalangan  masyarakat Bulutui.  Di  tengah-tengah  masyarakat  yang terbiasa dengan pola kerja individual,  pola kerja sama  dalam  kelompok  seperti  yang  diterapkan dalam penggunaan Pukat Chang merupakan cara kerja baru bagi masyarakat Bulutui.
Di atas telah disinggung bahwa penggunaan  alat  tangkap  membawa  implikasi terhadap kehidupan sosial secara luas.
Penggunaan alat tangkap yang bersifat individual menyebabkan  sikap  individualisme  penduduk relatif  tinggi.  Keadaan  ini  berimbas  pada kehidupan  kemasyarakat.  Solidaritas  dan  sikap gotong  royong  di  kalangan  masyarakat  relatif rendah.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  para  tokoh masyarakat di Bulutui membentuk pranata sosial yang  diberi  nama  Kerukunan  Warga  dan Persatuan.  Meskipun  tidak  dibentuk  oleh  para tokoh  masyarakat  setempat,  Kerukunan  Warga dan  Persatuan  juga  muncul  di  kalangan masyarakat  Pulau  Nain.  Dalam  perkembangan lebih  lanjut,  kedua  pranata  sosial  ini  kemudian menjadi  wahana  untuk  mengkodinasi  gotong royong  dalam  membantu  masyarakat  yang menghadapi hajatan atau dalam kedukaan.
Dalam  deskripsi  di  atas  terlihat  bahwa nilai  gotong  royong  dan  kerja  sama  merupakan nilai  yang  relatif  baru  dikenalkan  dalam kehidupan  sosial.  Internalisasi  nilai  tersebut dalam kehidupan masyarakat masih memerlukan proses  yang  panjang.  Di  tengah  kondisi  seperti ini  kelembagaan  koperasi  yang  bertumpu  pada
kegiatan  gotong  royong  para  anggotanya,  relatif sulit  berhasil,  terlebih-lebih  jikakeberadaan kelembagaan  tersebut  tidak  memiliki  nilai  yang signifikan  dengan  peningkatan  kesejahteraan warga  masyarakat  secara  luas.  Atas  dasar keadaan  ini  maka  pembentukan  kelembagaan baru  untuk  memperkuat  ketahanan  pangan masyarakat  sebaiknya  bertumpu  pada  kepentingan masyarakat setempat. Berbagai harapan masyarakat tentang fungsi dan peran pranata baru sebaiknya dijadikan  acuan  untuk  melakukan  aktivitas  di tengah basis komunitas terbawah.

## Daftar Pustaka
Binswanger,  Hans  P.  &  Vernon  W.  Ruttan.
(1978). Induced  Innovation:  Technology, Institutions  and  Development .  Baltimore and  London:  The  Johns  Hopkins  University Press.
Colleman,  J.C.  (1994). Foundation  of  Social Theory .  Cambridge  and  London:  Harvard University Press.
Gillin, John Lewis & John Phillip Lewis. (1954).
Cultural  Sociology .  New  York:  The MacMillan Book Company.
Hayami,  Yujiro  &  Masao  Kikuchi.  (1987). Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hebding,  Daniel  E.  &  Leonard  Glick.  (1994).
Introduction  to  Sociology:  A  Text  with Readings .  Forth  Edition.  Filipina:  McGraw- Hill Inc dan Philipine Graphic Art Inc.
Horton,  Paul  B.  &  Chester  L.  Hunt.  (1984).
Sociology .  Sixth  Edition.  Sidney  dan Tokyo: McGraww-Hill Book Company.
Huntington, Samuel P. (1965). Political Development  and  Politic  Decay .  World Politics  Journal,  Vol.  17  No.  3.  Cambridge: Cambridge University Press.
Johnson,  Harry  M.  (1960).  “Sociology:  A Systematic  Introduction”.  Under  the General  Editorship  of  Robert  K.  Merton. Harcourt.  New  York  dan  Burlingame: Brace and World Inc.
Koentjaraningrat.  (1964). Pengantar  Antropologi . Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Indonesia.
______________.  (1974). Beberapa  Pokok Antropologi Sosial . Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
______________. (1997). Kebudayaan, Mentalitas, dan  Pembangunan .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Soemardjan,  Selo  &  Soelaeman  Soemardi.  (1964).
Setangkai  Bunga  Sosiologi  (Kumpulan Tulisan) .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  (1999). Sosiologi:  Suatu Pengantar .  Edisi  Baru,  Cet.  28.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Taneko,  Soleman.  (1993). Struktur  dan  Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Tjondronegoro,  SMP.  (1999).  “Memudarnya Otonomi  Desa”  Dalam:  Keping-Keping Sosiologi  dari  Pedesaan.  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Depdikbud RI.
Uphoff,  Norman.  (1986). Local  Institutional Development:  An  Analytical  Sourcebook With Cases . Virginia: Kumarian Press.