## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KECAMATAN PARENGGEAN

## Betty Karya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: betykarya@gmail.com)

## Puspa Pandini
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan I Kelurahan di Kecamatan Parenggean. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat lingkungan I Kelurahan di Kecamatan Parenggean yang terdiri dari RT. 001. RT. 002, RT.  003  yang  terdaftar  sebagai  pemilih  tetap.  Instrumen  pengumpulan  data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi
Hasil  Penelitian:  a)  Bahwa  persepsi  masyarakat  terhadap  caleg  perempuan yang  mencalon  sebagai  anggota  legislatif  yaitu  masih  ada  keragu-raguan  terhadap kemampuan menjadi wakil rakyat di DPRD nantinya, kurangnya sosialisasi dari caleg perempuan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan persepsi masyarakat kurang menimbulkan pengaruh dan kurang dikenal oleh calon pemilih. b) Anggota legislatif perempuan di kabupaten serdang bedagai masih banyak menemui kendala disana sini. Salah  satu  penyebabnya  yaitu:  disebabkan  masih  kuatnya  budaya  patriarki  atau anggota  legislative  laki-laki  yang  mendominasi  dalam  peran  kepemimpinan  politik yang  telah  melekat  bagi  setiap  anggota  legislatif  sehingga  sering  kali  ketika melakukan program kerja masih menemui kendala dan anggota legislatif perempuan itu  merasa  tersingkirkan.  c)  Faktor-faktor  penghalang  keterwakilan  perempuan dilembaga  legislatif,  yaitu:  Hambatan  Kultural,  Hambatan  Sosial,  Hambatan Ekonomi, Hambatan Politik
Kata kunci :  Persepsi, Partisipasi Masyarakat

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang merdeka  diharapkan  mampu  menjadi negara  yang  terbuka  terhadap  pendapat
atau  masukkan  dari  warga  negaranya. Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat menjadi  hal  yang  penting  bagi  setiap warga  negara  tanpa  terkecuali  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  guna
mempengaruhi maupun memperbaiki kebijakan tertentu. Kemerdekaan menyampaikan
pendapat  adalah  hak  setiap  warga  Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan  dan  sebagainya  secara  bebas  dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  (pasal  1  ayat  1  UU  No  9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum).
Pasal  28  UUD  1945  menyatakan bahwa,  “Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Mengemukakan  pendapat  juga  merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1  UUD  yang  menyatakan  bahwa,  ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam  hukum  danpemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengantidak ada kecualinya.”
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang dan pasal tersebut, maka kitadapat memahami  bahwa  setiap  warga  negara wajib  dan  berhak  ikut  serta  dalam pemerintahan  untuk  dapat  mengemukakan pendapat dalam pengambilan suatu kebijakan  tanpa  terkecuali,  baik  warga negara laki-laki maupun perempuan.
Perempuan  sebagai  bagian  dari negara  Indonesia,  diperbolehkan  dan diharapkan
partisipasinya dalam pemerintahan  supaya  kebijakan  yang menyangkut hak dan kawajiban perempuan  dapat  terakomodir.  Bahkan, terdapat undang-undang yang memperjelas adanya  hak  politik  bagi  perempuan,  yaitu dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:
1. Setiap  warga  negara  berhak  untuk dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan
umum  berdasarkan  persamaan  hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  sesuai  denga  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam  pemerintahan  dengan  langsung atau  dengan  perantara  wakil  yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan.
3. Setiap  warga  negara  dapat  diangkat dalam  setiap  jabatan  pemerintahan. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  juga  secara  khusus  mengatur mengenai hak perempan dalam Bab III bagian  ke-9  tentang  hak  wanita,  pasal 46  yang  menyatakan  bahwa  “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan
dibidang eksekutif,  yudikatif  harus  menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang  ditentukan”.  Terlebih  lagi, undang-undang  pemilu  pun  sudah sudah mengesahkan aturan yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada  pasal  65  ayat  1  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya 30%. Namun, pada kenyataannya  partisipasi  perempuan dalam pemerintahan khususnya lembaga  legislatif  masih  kurang  dari kuota 30%.
Perempuan  menjadi  bagian  dari politik dan bisa masuk dalam keanggotaan legislatif  tentu  tidak  hanya  dari  keinginan dan  usaha  perempuan  itu  sendiri,  namun juga bergantung pada kepercayaan masyarakat  terhadap  kaum  perempuan untuk  dapat  memimpin.  Masyarakat  di suatu  daerah  khususnya  masyarakat  yang terdaftar  sebagai  pemilih  dalam  pemilu
maupun  pemilukada,  diharapkan  mampu memberikan  kepercayaan  dan  kesempatan dengan memilih perempuan yang
mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan  atau  legislatif.  Perempuan- perempuan  yang  menyadari  pentingnya partisipasi  perempuan  dalam  politik  tentu membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat. Persepsi masyarakat menjadi penting guna terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan.
Jumlah  perempuan  yang  berminat untuk berpartisipasi dalam politik dapatkita  lihat  dari  kesadaran  hak  mereka untuk dapat direkrut oleh partai politik lalu mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintahan  untuk  dipilih  pada  saat pemilu maupun pemilukada.
Partai  politik  memang  di  harapkan
melakukan
perekrutan terhadap perempuan hingga mencapai 30%. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner
Komisi  Pemilihan  Umum  Kotawaringin
Timur,
"Rata-rata ketercapaian
keterwakilan  perempuan  di  daftar  calon legislatif tetap yang bertarung pada pemilu 2014  sudah  bagus,  di  atas  30  %"  Amanat Undang-undang  mengenai  keterwakilan perempuan  di  parlemen  memiliki  tujuan yang  bagus,  yaitu  meningkatkan  tingkat partisipasi  perempuan  dalam  keputusan politik.  Sebagai  turunan  dari  landasan tersebut, partai memiliki beban berat untuk fokus  melakukan  kaderisasi  terencana terhadap  kader  perempuan  mereka  agar dapat  berperan  lebih  optimal  mencapai tujuan  tersebut. Tidak asal  memilih  hanya untuk memenuhi kuota.
Perkembangan kesadaran perempuan  untuk  berpartisipasi  sebagai anggota  legislatif  seharusnya  dibarengi dengan  antusiasme  masyarakat  untuk memilih calon legislatif perempuan. Masyarakat  diharapkan  memiliki  persepsi
yang  baik  terhadap  kehadiran  perempuan yang  mencalonkan  diri  sebagai  anggota pemerintahan atau legislatif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.
Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai  metode  alamiah  itu  sendiri. Penelitian  skripsi  ini  bersifat  kpustakaan dan lapangan. Karena data-data yang akan di  peroleh  berasal  dari  sumber  literature (libray  Research) kemudian  akan  juga  di peroleh dari lapangan (Field Research).

## Hasil dan Pembahasan
Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam

## Keanggotaan Legislatif
Keterwakilan  perempuan  di  kursi legislatif DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur  tentu  sudah  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  selama  menduduki  kursi jabatan tersebut,  Peneliti telah melakukan wawancara  kepada  beberapa  Masyarakat di Parenggean mengenai presepsi
Masyarakat  tentang  partisipasi  perempuan dalam keanggotaan legislatif.
Pandangan Anto, Masyarakat parenggean, mengatakan bahwa hak politik  perempuan  di  DPRD  Kabupaten
Kotawarigin  Timur  masih  rendahnya tingkat  partisipasi  keikutsertaan  kaum perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Kotawaringin  Timur,  hanya  segelintir perempuan  yang  maju  sebagai  anggota legislatif, dikarenakan kurangnya kepercayaan diri serta rendahnya wawasan terhadap bidang politik.
Tentu para anggota legislatif perempuan  yang  menjalankan  tugas  dan wewenangnya akan ada mengalami kendala  selama  menduduki  kursi  jabatan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam  pandangan  Tutik,  asal  Parenggean, mengatakan  banyak  menemui  kendala khususnya  di  kabupaten  Kotawaringin Timur  ini.  Salah  satu  penyebabnya  yaitu masih  kuatnya  budaya  patriarki  atau anggota legislatif laki-laki yang mendominasi  dalam  peran  kepemimpinan politik  yang  telah  melekat  bagi  setiap anggota  legislatif  sehingga  sering  kali ketika  melakukan  program  kerja  masih menemui  kendala  dan  anggota  legislatif perempuan itu merasa tersingkirkan. Tutik juga  menambahkan  karena  adanya  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internal  disini  Tutik  katakan  bahwa timbulnya rasa kurang percaya diri, kurang berani  berperan  aktif  dalam  kegiatan politik. Selanjutnya dari faktor eksternalnya  itu  adalah  hambatan  dari berbagai  norma  kultural  dan  struktural yang  tidak  menguntungkan  legislatif perempuan. Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin  Timur  telah  memberikan kuota  30%  terhadap  anggota  legislatif perempuan, ini adalah peluang yang cukup besar  untuk  para  perempuan  dalam kesetaraan  gender,  namun  timbul  disini masalahnya  30%  itu  pun  tidak  dapat terpenuhi,  menurut  Sekcam  Parenggean,
ini  di  akibatkan  kurangnya  pemahaman akan  politik  terhadap  perempuan  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Dalam pandangan  Sekcam,  untuk  menuntut kesetaraan  gender  karena  dikasih  30%  aja tidak  dapat  terpenuhi  karena  SDM perempuan  di  kabupaten  Koawaringin Timur  ini  dianggap  masih  lemah,  dan kemampuan  perempuan  tidak  berkualitas, bagaimana  mencukupi  kuota  30%.  Dilihat dari pemilu 2019 ternyata perempuan yang ingin  memilih  itu  tidak  memilih  caleg perempuan,  melainkan  memilih  laki-laki karena kesadaran berpolitik perempuan itu kurang  dan  faktor  penampilan  disini  juga dijadikan  suatu  kendala.  Kampanye  yang diadakan  oleh  calon  legislatif  perempuan itu  tidak  gencar  seperti  calon  legislatif laki-laki, kurangnya pengaruh calon legislatif  perempuan  untuk  mempengaruhi perempuan  yang  memilih  untuk  memilih calon legislatif perempuan.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  masyarakat terhadap  caleg  perempuan  yang  mencalon sebagai  anggota  legislatif  yaitu  masih  ada keragu-raguan terhadap kemampuan menjadi  wakil  rakyat  di  DPRD  nantinya, kurangnya sosialisasi dari caleg perempuan  terhadap  masyarakat  sehingga menimbulkan  persepsi  masyarakat  kurang menimbulkan pengaruh dan kurang dikenal oleh calon pemilih.
Faktor-Faktor Penghalang
Keterwakilan Perempuan Di Lembaga
Legislatif Kotawaringin Timur
Perjuangan panjang
kaum perempuan  Indonesia  dalam  electoral proses  tidak  terhenti  ketika  perempuan- perempuan  ini  telah  mampu  memenuhi kuota  30  persen  tersebut.  karena  banyak sekali legislatif yang membuat perempuan
Indonesia  diluar  parlemen  untuk  harus lebih bersabar menunggu hasil dan prestasi dari para wakil mereka diparlemen. Dalam tulisannya,  Ani  Soetjipto,  memperlihatkan beberapa  ironi  dari  kebijakan  afirmatif yang  ada  di  Indonesia.  Pertama  seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan  anggota  parlemen  saat  ini mempunyai  modal  dan  jaringan  yang memadai  namun  minim  modal  politik. Minimnya sentuhan langsungdengan kelompok  marjinal  membuat  amat  sulit berharap  agar  mereka  akan  memahami sepenuhnya  kepentingan  dan  aspirasi kelompok ini. (Soetjipto, 2015).
Kenyataan lain yang harus diperhitungkan  adalah  perempuan  yang duduk  dilegislatif  maupun  DPRD  saat  ini bukanlah  yang  berlatar  belakang  aktivis dan  banyak  bersentuhan  dengan  isu pemberdayaan kelompok marjinal. Mayoritas  mereka  ini  sayangnya  sangat minim sekali bersentuhan dengan organisasi  gerakan  perempuan  dan  kurang paham  dengan  isu  gender  maupun perjuangan  demokratisasi  di  Indonesia dimana  perempuan  adalah  integral  dalam perjuangan tersebut.
Menelaah kiprah perempuan dalam bidang  organisasi,  tidak  terlepas  dari situasi masyarakat disekitarnya. Masyarakat  terdiri  berbagai  kelas  atau lapisan yang berbeda-beda pula. Terbentuknya  lapisan-lapisan  atau  kelas dalam  masyarakat  yaitu  lapisan  atas  dan bawah  menunjukkan  kelompok  yang  ada dalam  masyarakat  itu.  hal  ini  terjadi karena  ketergantungan  kelas  bawah  pada kelas  diatasnya.  Salah  satu  akses  yang menciptakan  lapisan  atas  dan  bawah terjadi  pula  dalam  masyarakat  Indonesia. Penjajahan  sosial  ekonomi  yang  juga diikuti dengan penyebaran agama, memperkuat kedudukan lapisan  atas
bawah.  Ajaran-ajaran  tradisi  tentang manusia  dan  perempuan  disebarluaskan sehingga  sangat  mempengaruhi  situasi sosial ekonomi maupun ideologi.
Ajaran  mengenai  perempuan  yang sebenarnya  khusus  diperuntukkan  bagi para  putri  keraton,  juga  mempengaruhi masyarakat  pada  umunya.  Ajaran  yang diperuntukkan  bagi  orang-orang  dari  suku jawa dan dikalangan atas, namun pengaruhnya  juga  meluas.  Ajaran  yang menyatakan  bahwa  dalam  kehidupan keluarga sehari-hari, ayah merupakan figur yang  harus  dilayani  dan  didahulukan,  ibu harus  tunduk  serta  patuh  pada  ayah  dan anak-anak  perempuan  diberi  tugas  dalam urusan pelayanan . Semuanya ini merupakan  ciri  dan  tradisi  ketergantungan .  Selain  itu  hambatan  yang  bersifat situasional  meliputi  masalah  keibuan seperti  tanggung  jawab  kepada  anak-anak dirumah merupakan hambatan yang paling serius  bagi  perempuan  untuk  membuka akses  untuk  mencapai  jabatan  politik maupun pemerintahan.
Ironi  kedua  adalah  kesenjangan pemaknaan politik yang "tidak nyambung" diantara  mereka  yang  berjuang  diarena politik (parpol dan parlemen). Pemahaman tentang  politik  masih  kental  diwarnai dengan  pemahaman  lama  dan  kuno  yang melihat  politik  selalu  dalam  artian  formal (parpol,  parlemen,  undang-undang,  dst). Politik  belum  dipahami  sebagai  sesuatu yang relevan dengan kehidupan perempuan  sehari-hari.  Hal  ini  disebutkan Ani  disebabkan  oleh  terlalu  banyaknya kerja  dipusat  dan  upaya  pelatihan  dan penguatan yang rancu dengan pemikiran.
Kondisi  perempuan  diparlemen dan  parpol  pun  semakin  diperparah  ketika mereka terseret dengan budaya mankulinitas  yang  ada  didalam  parpol. Politik  bagu  mereka  adalah  perebutan
kursi  kekuasaan,  karena  mereka  seperti itulah politik diperlihatkan dalam kehidupan  parlemen  dan  parpol.  Gagasan tentang pemberdayaan kelompok marjinal, pemihakan  kepada  kalangan  tersisih,  serta suaradan  kepentingan  konstituen  adalah gagasan yang asing bagi mereka. Permasalahan perempuan dan dunia politik  adalah  persoalan  yang  sangat kompleks.  Perempuan  yang  berada  dua dunia sekaligus memiliki beban yang lebih besar. (Tari Siwi Utami, 2013).
Tidak jarang mereka justru mengorbankan kehidupan pribadinya demi perjuangan  kesetaraan    bagi  kaumnya. Perempuan  harus  menyadari  dan  mampu mengatasi kendala-kendala yang umumnya  muncul  ketika  mereka  hendak terlibat  aktif  dalam  dunia  politik.  Secara internal  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala yang  umunya  dihadapi  oleh  perempuan disebabkan  oleh  tiga  hal.  Pertama,  adanya sikap mental yang lemah. Perempuan yang meskipun telah duduk dilegislatif cenderung  lemah  dalam  memperjuangkan kepentingan  kaum  perempuan.  Hal  ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang  tidak  tinggi  serta  pengetahuan  yang tidak memadai.
Menurut  teori  kepemimpinan  Mc Celland, dalam hal Achievement Motivation  (Motivasi  Keberhasilan),  yang membedakan antara motivasi untuk mendekati  sukses  dengan  motivasi  untuk menghindari  kegagalan,  perempuan  juga mengalami ketidakpastian, menurut Hommer,  dibedakan  suatu  kategori  ketiga ialah bukan "hope for succes, atau fear for failure" akan tetapi "fear for succes" , pada perempuan  khususnya  karena  dirasakan antara  keberhasilan  dengan  feminitas dianggap terdapat kontradiksi. Jika ditelaah  keberhasilan  yang  telah  dicapai perempuan-perempuan pahlawan dan
penguasa  serta  ilmuan  yang  tersebut sebelumnya,  pendapat  Mc  Celland  dan Hommer tersebut masih diragukan, kesimpulan  yang    dapat  diambil  adalah bahwa  perempuan  dapat  lebih  maju  dan berhasil  jika  cara  didikan  yang  diterima oleh  mereka  baik  formal  maupun  non formal  sama  dengan  pendidikan  yang diterima oleh kaum lelaki.
Jika faktor-faktor penghambat partisipasi perempuan dalam politik sebagian besar adalah sama dengan hal-hal tersebut,  antara  lain  :  didikan  yang diberlakukan  pada  perempuan  untuk  lebih berkiprah  disekitar  rumah  tangga  saja, bahwa  bidang  politik  tidak  atau  kurang sesuai  bagi  perempuan  karena  dianggap terlalu  keras,  penuh  persaingan,  bertolak belakang  dengan  sifat  perempuan,  yang dianggap sebagai makhluk yang emosional, pasif, lemah, dependen, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten dalam  bidang  tersebut.  Disamping  itu masih  ada  sebagian  masyarakat  yang menilai  keberhasilan  perempuan  itu  lebih dipandang  dari  kemampuannya  mengatur rumah tangga dan anak-anak sehingga jika seorang  perempuan  berhasil  dalam  karier, namun rumah tangganya kurang harmonis, perempuan  yang  disalahkan.  Pandangan tersebut  bukan  hanya  dari  pihak  lai-laki saja  bahkan  kaum  perempuan  sendiri juga terbiasa  dengan  situasi  itu  dan  merasa kurang  sesuai  dengan  dunia  politik  yang keras  tersebut.  Selain  itu  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  masih  ada  sebagian kaum laki-laki yang memang masih belum sempat  dapat  menerima  hadirnya  kaum perempuan dalam dunia politik.
Partai  politik  belum  sepenuhnya athome dengan kewajiban 30%
mencalonkan  perempuan  sebagai  caleg (calon  anggota  legislatif)  nomor  jadi. Yang  ada  perempuan  justru  dipasang
sebagai simbol akomodatif, dengan nomor-nomor sepatu yang susah meloloskan  perempuang  menuju  kursi parlemen. Model yang dipakai partai pada perempuan  hanya  simbolik  atau  lips service  sebagai  strategi  dari  partai  yang ujung-ujungnya menarik konstituen memilih  partai  yang  tidak  tau  apa  alasan perempuan  dipartai  cuma  dipajang,  kesan bahwa  perempuan  tidak  memiliki  syarat standar  dan  cenderung  lemah  dan  terbatas adalah  argumentasi  yang  bersifat  apologi atau  mencari-cari  kelemahan  perempuan saja.  Sikap  ambivalensi  partai  yang cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikapmasyarakat kita yang belum
sepenuhnya  melihat  perempuan  sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat.
Paradigma lama bahwa perempuan sebagai  kaum  yang  lemah  dan  terbatas serta  hanya  berfungsi  sebagai  pelengkap kaum  adam,  masih  cukup  dominan menghinggapi  cara  berfikir  mayoritas masyarakat  kita.  Di  era  globalisasi  ini, seharusnya  kaum  perempuan  bukan  lagi diposisikan  sebagai  warga  negara  kelas dua,  dibawah  bayang-bayang  kekuasaan kaum  laki-laki,  tetapi  harus  diposisikan dan dijadikan sebagai mitra yang mempunyai  harkat,  martabat  serta  derajat yang  sama.  Politik  yang  santun  dan dewasa  dalam  masyarakat  kita  memang masih  sulit  diperankan  oleh  siapapun. Dewasa  ini  justru  menonjol  adalah  politik yang  menghalalkan  segala  cara  demu mencapai  kepentingan  dan  target  yang sifatnya oportunistik dan finansial semata. Itu  sebabnya  politisasi  atas  nama  agama, tradisi  dan  etnisasi  yang  mengemuka  dan sering  menjadi  biang  konflik  horizontal tak lebih dari kreasi yang namanya politik atas  nama  kepentingan  serta  tujuan tertentu  dalam  melanggengkan  status  quo
itu  sendiri.  Politik  yang  penuh  persaingan inilah yang harus dihadapi bila perempuan mau terjun memilih politik sebagai pilihan pengabdian  dalam  membantu  merubah wajah  politik  Indonesia  yang  coreng moreng khususnya orang-orang yang ingin menjadi  katalisator-katalisator  perubahan bagi  perempuan  lain  yang  masih  banyak tertinggal  serta  banyak  pula  sebagai korban-korban  kekerasan  yang  belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan Negara sampai  sekarang  ini.  (Asaruddin  Umar , 2014).
Beberapa  faktor-faktor  penghalang keterwakilan perempuan dilembaga legislatif kabupaten Kotawaringin Timur: a. Hambatan Kultural
Mayoritas masyarakat kita, masing didominasi  oleh  cara  pandang  dan  sikap yang cenderung melihat
serta memperlakukan  kaum  perempuan  sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam  ini,  tidak  jarang  pada  akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan  sebagai  pelengkap  kaum  laki- laki  bahkan  dalam  tingkat  tertentu  hanya dilihat sebagai objek semata.
Secara  cultural    dimana  sudut pandang  patrinial  (laki-laki  dilihat  lebih superior)  menjadi  acuan  utama  dalam melihat  dan  menempatkan  perempuan, telah  menyebabkan  peranan  perempuan selalu  dikonotasikan  dengan  hal-hal  yang bersifat  pelengkap  kaum  laki-laki,  bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar  sehingga  berhak  mendapatkan peluang  yang  sama  diberbagai  bidang sendi kehidupan. Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental  kerena  kultul/budaya  akan membentuk  persepsi  dan  persepsi  yang pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  pola perilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari. Oleh  sebab  itu,  sudah  menjadi  kewajiban
bersama  untuk  meluruskan  cara  pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan  sehingga  kaum  perempuan dapat  memainkan  peran  dan  fungsinya lebih maksimal lagi.
b. Hambatan Sosial
Struktur  sosial  masyarakat  kita yang  cenderung  menempatkan  perempuan sebagai "warga negara no 2 dibawah kaum laki-laki", telah memberi dampak tersendiri  bagi  keberadaan  perempuan ditengah-tengah masyarakat kita, termasuk dalam  konteks  hubungan  suami  istri dilingkungan  rumah  tangga.  Perempuan masih  sering  diposisikan  sebagai  pihak yang  harus  bersikap  "menerima"  tanpa perlawanan (reserve) sehingga pada akhirnya  kaum  perempuan  lebih  dilihat sebagai  objek  daripada  sebagai  subjek yang  menjadi  mitra  kaum  laki-laki. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang sering  menempatkan  perempuan  pada posisi  lemah,  adalah  sebuah  contoh  nyata imana  kaum  perempuan  tidak  mempunyai kekuatan  untuk  melawan  ketidakadilan dan  kesewenang-wenangan  dari  kaum laki-laki.  Lahirnya UU  KDRT (Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga)  membuktikan bahwa  sering  sekali  terjadi  kekerasan terhadap  perempuan  yang  disebabkan karena  cara  pandang  kaum  pria  terhadap perempuan.  Begitu  pula  dalam  kasus hubungan  suami  istri,  kaum  perempuan cenderung  diperlakukan  tidak  sejajar dalam  posisi  bargaining    yang  lemah sehingga dominasi dan ego kaum laki-laki seolah-olah  mendapatkan  tempat  yang lebih  baik.  Padahal  dalam  konteks, penularan  HIV/AIDS  misalnya,  kaum perempuan  mempunyai  resiko  2,5  kali lebih  besar  dari  kaum  laki-laki.  (Ali Hakim Husin, 2013).
c. Hambatan Ekonomi
Dalam  masalah  karir,  wanita  juga masih  mengalami  diskriminasi  diberbagai hal sehingga kaum perempuan tidak jarang diberlakukan  kurang  adil  dan  tidak proporsional. Dalam kasus PHK misalnya, kaum perempuan akan menjadi pihak yang mempunyai resiko lebih besar dibandingkan  kaum  laki-laki.  Begitu  pula dalam penetapan standar gaji, tidak jarang kaum  perempuan  tidak  mendapatkan haknya secara proporsional.
d. Hambatan Politik
Hambatan  politik  merupakan  salah satu  hambatan  yang  cukup  besar  yang dihadapi  kaum  perempuan    di  Indonesia. Hal  ini  tidak  hanya  tercermin  dalam produk perundang-undangan maupun peraturan yang cenderung bersifat "maskulin",  dimana  segala  sesuatu  pokok masalah  lebih  dilihat  dari  kacamata  kaum laki-laki,  tetapi  menyangkut  pula  masih terbatasnya ruang yang tersedia bagi kaum perempuan  untuk  berkiprah  dalam  posisi jabatan-jabatan  publik.  Walaupun  akhir- akhir  ini  sudah  mulai  terlihat  adanya keberpihakan dan pengakuan akan perlunya  peranan  kaum  perempuan  dalam politik, namun kebijakan-kebijakan tersebut  masih  diberlakukan  "setengah hati" dan belum maksimal.
Oleh sebab itu tidaklah mengherankan  apabila  jumlah  perempuan yang  terjun  dalam  dunia  politik  yang selalu  diidentikan  dengan  dunia  laki-laki ini,  masih  sangat  terbatas.  Begitu  pula jumlah  perempuan  yang  dapat  mencapai posisi  puncak  dalam  jenjang  birokrasi dipemerintahan,  masih  jauh  dari  harapan apabila  melihat  komposisi  jenis  kelamin warga  negara  Indonesia  tidak  kurang  dari 51% nya adalah perempuan.

## Kesimpulan
a) Bahwa  persepsi  masyarakat  terhadap caleg  perempuan  yang  mencalon sebagai  anggota  legislatif  yaitu  masih ada keragu-raguan terhadap kemampuan  menjadi  wakil  rakyat  di
DPRD  nantinya,  kurangnya  sosialisasi dari caleg perempuan terhadap masyarakat  sehingga  menimbulkan persepsi masyarakat kurang menimbulkan  pengaruh  dan  kurang dikenal oleh calon pemilih.
b) Anggota legislatif perempuan di
kabupaten  serdang  bedagai  masih banyak  menemui  kendala  disana  sini. Salah satu penyebabnya yaitu: disebabkan  masih  kuatnya  budaya patriarki  atau  anggota  legislative  laki- laki  yang  mendominasi  dalam  peran kepemimpinan  politik  yang  telah melekat  bagi  setiap  anggota  legislatif sehingga  sering  kali  ketika  melakukan program kerja masih menemui kendala dan  anggota  legislatif  perempuan  itu merasa tersingkirkan.
c) Faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan  dilembaga  legislatif,  yaitu: Hambatan  Kultural,  Hambatan  Sosial, Hambatan Ekonomi, Hambatan Politik

## Referensi
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Astuti,  Widi.  2008. Partisipasi  Komite Sekolah  dalam  Penyelenggaraan Kegiatan  Ekstrakurikuler  di  SD Negeri  Se  Kecamatan  Godean. Skripsi. FIP UNY Echols,  John.M.  dan  Hassan  Shadily. 2011. Kamus  Inggris  Indonesia .
Jakarta: PT. Gramedia
Fasli  Djalal  dan  Dedi  Supriadi.  2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks  Otonomi  Daerah. Adicita
Yogyakarta HAR,  Tilaar.  2009. Paradigma  Baru . Pendidikan Nasional . Rineka. Jakarta Rakhmat,  Jalaluddin.  2011. Psikologi Komunikasi . PT Remaja Rosdakarya: Bandung Khofifah  Indar  P.  2015. Nu,  Perempuan Indonesia . Nuansa Cendikia :
Bandung Miriam  Budiardjo.  2007. Partisipasi  dan Partai Politik . Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
Mukarom,  Zaenal.  2004, Perempuan  dan Politik . Bandung: Alfabeta Mulyana,  Dedi,  2005 .  Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT. Gramedia Parawansa, Indar Khofifah (2009)
Meningkatkan  Partisipasi  Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta. Remiswal  2013. Menggugah  partisipasi gender dilingkungan komunitas lokal. Graha: Yogyakarta Robbins, S.P. (2001 ). Psikologi Organisasi ,  (Edisi  ke-8).  Jakarta:
Prenhallindo. Rosilayati.  2014. Persepsi  Orang  Tua Terhadap Pernikahan Dini di
Kelurahan  Garuntang  Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
Tahun 2013.
Sapari Ratna, 2006. Perempuan Kerja dan Perubahan  Sosial .  Pustaka  Utama Grafitri. Jakarta
Sarwono,  W  Sarlito.  2010. Psikologi Sosial . Jakarta: Selemba Humanika. Sedarmayanti.  2003. Good  Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Bandung: Mandar Maju
Siti  Irene  A.D.  2011. Desentralisasi  dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu
Pengantar . Jakarta: PT Gravindo. Sugiyah. 2010. Partisipasi Komite Sekolah dalam  penyelenggaraan  Rintisan Sekolah  Bertaraf  Internasional  di Sekolah  Dasar  Negeri  IV  Wates, .
Tesis.  PPs  UNY.  Kabupaten  Kulon
Progo. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D .  Alfabeta: Bandung. Suharto,  Edi.  2003. Analisis  Kebijakan Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial . Bandung: Alfabeta. Sukardi.  2009. Metodologi  Penelitian Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia .. Sinar Grafika : Jakarta Waluya, Bagja. 2007. Sosiologi. Bandung : Setia Purnama Inves. Willie  Wijaya.  2004. Kamus  Lengkap Indonesia . Bintang Jaya :
Semarang.