## SANDAK DALAM PERSPEKTIF  HUKUM PERDATA NASIONAL

## Endang Pristiwati
Dosen Hukum di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract :  Sandak  is  lien  land  that  constitutes  sale  transaction  in  culture  law  (not  as  assurance institution). However, sandak purchasers could not have sandak land because they have obligation to take back the land at redemption. So, it has not expiration date. In this transaction practice, it has a strong relationship with elements of extortion and it is really disserve the sandak seller. Because of that, it is need to further regulation. On Laws No. 56/PRP/1960, sandak is limited the time period. Beside in that rule, sandak becomes more similar with assurance institution. However, on supreme court decision in 1981 toward sandak land that has passed certain period is not taken back and there is no claim refund, then sandak purchaser can become a sandak owner. While until this time, society is seldom to know about the exist of that rule, so the extortion is continuos. Besides, the new law, Laws No. 4 year 1996 about dependent rights, is not arrange this sandak problem as well.
Abstrak : Sandak adalah gadai tanah yang dalam hukum adat merupakan transaksi jual, (bukan sebagai lembaga jaminan), namun pembeli sandak tidak dapat memiliki tanah sandak, karena pembeli sandak wajib  mengembalikan  tanah  tersebut  pada  saat  dilakukan  penebusan  (jadi  tidak  mengenal daluarsa).Dalam  praktek  transaksi  ini  sarat  dengan  unsur  pemerasan  dan  sangat  merugikan  penjual sandak sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut. Dengan UU No 56/PRP/1960, sandak dibatasi jangka  waktunya  dan  menurut  peraturan  ini  sandak  menjadi  lebih  mirip  dengan  lembaga  jaminan. Namun demikian dalam Putusan MA tahun 1981 terhadap tanah sandak yang telah melewati jangka waktu tertentu tidak dikembalikan serta tak ada gugatan pengembalian, maka pembeli sandak dapat menjadi  pemilik  tanah  sandak  tersebut.Sementara  sampai  saat  ini  jarang  sekali  masyarakat  yang mengetahui adanya peraturan tersebut, sehingga praktek pemerasan masih terus berlanjut. Disamping itu  Undang-undang  yang  baru,  yakni  UU  No.  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  juga  tidak mengatur lebih lanjut masalah sandak ini.
Kata kunci : Sandak, adat, hukum, ekonomi.

## Pendahuluan
Didalam  masyarakat,  kegiatan  pinjam meminjam uang sudah merupakan suatu hal yang lazim  dilakukan.  Bahkan  kegiatan  pinjam meminjam  uang  seperti  ini  telahdilakukan    sejak dahulu  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua  masyarakat  telah  menjadikan  kegiatan pinjam  meminjam  uang  sebagai  suatu  hal  yang sangat diperlukan guna mendukung perkembangan  kegiatan    perekonomiannya  dan
meningkatkan  taraf  kehidupannya. 1 Antara  pihak penyandang  dana  dan  pihak  peminjam  dana, masing masing mempunyai kepentingan, dimana pihak  penyandang  dana  mempunyai  uang  untuk dikembangkan, sementara pihak peminjam dapat menggunakannya  untuk  keperluan  sehari-hari atau bahkan sebagai modal guna mengembangkan usahanya.
Pemberian  kredit  tidak  hanya  dapat dilakukan  oleh  lembaga  perbankan,  melainkan
1 Bahsan,M, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit Perbankan Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, 2007, Edisi I, hlm.1.
dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan  untuk  itu,  melalui  perjanjian  utang piutang  antara  pemberi  pinjaman  (selanjutnya disebut  kreditur)  disatu  pihak  dan  penerima pinjaman  (selanjutnya  disebut  debitur)  dilain pihak.
Setelah  melakukan  perjanjian  antara  kedua belah pihak tersebut, maka kreditur berkewajiban menyerahkan  uang  yang  diperjanjikan  kepada debitur dan berhak menerima kembali uang dari debitur pada saat yang telah mereka perjanjikan.
Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh  debitur,  maka  dalam  Hukum  Perdata dikenal  adanya  Asas Scul d  dan Haftung, hal  ini dapat  ditemukan  dalam  Kitab    Undang-undang Hukum  Perdata  ( Burgelijk  Wetboek )  Pasal  1131 bahwa:  segala  kebendaan  si  berutang  baik  yang bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  akanada  dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang.
Namun asas ini bersifat umum, dimana jika terdapat  beberapa  kreditur,  maka  perlunasannya harus  berbagi  sesuai  besar  kecilnya  piutang masing-masing kreditur.Kecuali diantara kreditur tersebut  mempunyai  alasan-alasan  yang  sah untuk  didahulukan.Hak  untuk  didahulukan  dari kreditur-kreditur lainnya tersebut dapat diperoleh dari  hak  kebendaan,  seperti  hak  tanggungan, Gadai, Hipotik, ataupun Fiducia.
Sementara  di  Kalimantan  Selatan  ada dikenal sebuah lembaga yangdinamakan Sandak /Gadai  yang  berobyekan  benda  tak bergerak. Sandak merupakan suatu kegiatan transaksi tanah, semacam perjanjian timbal balik yang  bersifat  riil,  di  lapangan  harta  kekayaan, merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  tunai dan  berobyek  tanah.Di  dalam Sandak ini  tanah diserahkan untuk menerima pembayaran sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  ketentuan bahwa  sipenjual  tetap  berhak  atas  pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. 2
2 Sudiyat  Imam, Hukum  Adat  Sketsa  Asas ,  Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.28.
Realita  yang  terjadi  pada  masyarakat Kalimantan  Selatan  sampai  sekarang Sandak ini dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama sampai  bertahun  tahun,  dan  tanpa  batas  waktu yang  pasti.Bahkan  tidak  jarang  penebusan  itu tidakpernah  dilakukan, mengingat ahli waris dari pemilik  tanah  tidak  mengetahuinya.  Jika  terjadi peristiwa semacam ini tidak menutup kemungkinan  tanah  yang menjadi  obyek  Sandak tersebut  akan  menjadi  hak  milik  dari  pembeli Sandak .  Di  samping  itu  biasanya  hasil  yang dinikmati pembeli gadai setiap tahunnya ternyata lebih besar dari bunga yang seharusnya diperoleh dari  uang  pembeli  gadai.Latar  belakang  itulah yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  lanjut  dalam  tulisan  yang  berjudul Sandak Dalam Perspektif Hukum Perdata Nasional.
Dari  latar  belakang  tersebut  timbul permasalahan masih  relevankah    Gadai/Sandak dalam System HukumPerdata Nasional kita ? Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, penulis uraikan terlebih dahulu mengenai hukum jaminan/tanggungan baru kemudian dihubungkan  dengandengan  hukum  agraria sebagai  hukum  yang  mengatur  masalah pertanahan.

## Hukum Jaminan
Hukum  Jaminan  adalah  keseluruhan  dari kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan hukum  antara  pemberi  dan  penerima  jaminan dalam  kaitannya  dengan  pembebanan  jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 3
Pada  mulanya  pembebanan  atas  tanah  di Indonesia,  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata, dan      staatsblad  1908  –  542  sebagaimana  telah diubah  dengan  staatsblad  1937  –  190,  tentang Credietverband .  Dalam  Buku  II  KUHPerdata, ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan dengan  hukum  jaminan  adalah  gadai  ( pand )  dan hipotek. Pand diatur  dalam  Pasal  1150  sampai Pasal  1160  KUHPerdata,  sedangkan  hipotik diatur  dalam  Pasal  1162  sampai  1232
3 H.S, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 6
KUHPerdata. Credietverband merupakan ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan pembebanan  jaminan  bagi  orang  bumi  putra (Indonesia  asli),  sedangkan  Hipotik  merupakan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi orang Eropa dan yang dipersamakan.
Keluarnya  UU  No.  5  tahun  1960  telah mencabut  berlakunya  ketentuan-ketentuan  Buku II  KUHPerdata  mengenai  bumi,  air,  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya, kecuali  ketentuan-ketentuan  mengenai  hipotek yang  masih  berlaku  sejak  berlakunya  undang- undang  ini.  Dari  bunyi  konsideran  itu  dapat dilihat  bahwa  pada  saat  mulai  berlakunya  UU No.  5  tahun  1960,  ketentuan-ketentuan  hipotik masih  tetap  berlaku.  Namun  masih  terjadi dualisme  pengaturan  tentang  hipotek,  karena secara  formal  pembebanan  jaminan  atas  tanah berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPA,  tetapi  secara  materiil  yang  berkaitan dengan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  masih berlaku  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  pada Buku II KUHPerdata dan Credietverband . Kemudian  sejak  dikeluarkannya  UU  No.  4 tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  dualisme dalam pembebanan hak atas tanah tidak ada lagi, karena  baik  secara  formal  maupun  materiil berlaku ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Hak  tanggungan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  4  tahun  1996  adalah: Hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas tanah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan  tanah  itu  untuk  perlunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap kreditur-kreditur lainnya. 4
Ada  beberapa  asas  Hak  Tanggungan  yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 (selanjutnya disingkat UUHT), yaitu:
4 H.S,  Salim ,  Undang-Undang  No.  4  tahun  1996  dalam Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 289.
1) Droit    de  preference ,  yaitu  memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya terhadap kreditur-kreditur lainnya. (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1)
UUHT);
2) Tidak  dapat  dibagi-bagi  atau ondeelbaarheid (Pasal 2 Ayat (1) UUHT;
3) Dapat  dibebankan  pada  hak  atas  tanah, yaitu: hak atas tanah yang telah ada (Pasal 2  Ayat  (2)  UUHT);  hak  atas  tanah  yang lain  berikut  benda-benda  yang  berkaitan dengan  tanah  tersebut  (Pasal  4  Ayat  (4) UUHT);  Hak  atas  tanah  berikut  benda- benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang telah  ada  atau  akanada/untuk  dikemudian hari (Pasal4 ayat (4) UUHT);
4) Sifat  perjanjiannya  adalah  tambahan ( accessoir );
5) Dapat  dijadikan  jaminan  utang  yang  baru (Pasal  3  ayat  (1)  UUHT  dan  dapat dijadikan  jaminan  lebih  dari  satu  utang (Pasal 3 ayat (2) UUHT);
6) Bersifat  droit  de  suite ,  yang  artinya  selalu mengikuti  obyek  jaminannya  ditangan siapapun  benda  itu  berada  (Pasal  7 UUHT);
7) Tidak  dapat  diletakkan  sita  oleh pengadilan ;
8) Hanya  dapat  dibebankan  atas  tanah tertentu  (Pasal  8,  Pasal  11  Ayat  (1) UUHT);
9) Asas  publisitas,  artinya  wajib  didaftarkan (Pasal 13 UUHT);
10) Pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti;
11) Dapat  dibebankan  disertai  janji  tertentu (Pasal 11 Ayat (2) UUHT);
12) Obyek  tidak  boleh  diperjanjikan  untuk dimiliki  pemegang  hak  tanggungan  jika pemberi hak tanggungan wanprestasi. 5
5 Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem Hukum Nasional , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 184.
Sedangkan  tanah  yang  dapat  dijadikan jaminan  utang  adalah  tanah  yang  memenuhi persyaratan:
1) Dapat dinilai dengan uang;
2) Mempunyai sifat dapat dipindahkan;
3) Termasuk  hak  yang  didaftar  menurut perundang-undangantentang  pendaftaran tanah    yang  berlaku,  karena  menyangkut asas publisiteit;
4) Memerlukan  penunjukkan  khusus  dengan undang-undang. 6
Sehubungan  dengan  persyaratan  tersebut, obyek  hak  tanggungan  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 4 UUHT adalah:
1) Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan  Hak Guna  Bangunan  (Pasal  25,  33  dan  39 UUPA);
2) Hak  Pakai  atas  tanah  Negara,  yang menurut  ketentuan  yang  berlaku  wajib didaftar  dan  menuurut  sifatnya  dapat dipindah tangankan;
3) Bangunan rumah susun dan dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  yang  berdiri  di atas  tanah  hak  milik,  hak  guna  bangunan atau hak pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo. UU No. 16 tahun 1985);
4) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan  hasil  karya  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, asalkan  hal  itu  dinyatakan  secara  jelas dalam akta pemberiannya. 7
Sedangkan  tata  cara  pemberian  hak tanggungan  diatur  dalam  Pasal  10  dan  Pasal  15 UUHT.  Pasal  10  mengatur  tentang  tata  cara pemberian  Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan secara langsung, sedangkan Pasal 15 mengatur tentang pemberian kuasa pembebanan hak  tanggungan  oleh  pemberi  hak  tanggungan kepada penerima kuasa.
6 Harsono,  Boedi,  dalam  Tutik,  Titik  Triwulan ,  Hukum Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Kencana, Jakarta, hlm.184.
7 Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem Hukum Nasional , Kencana, 2008, hlm.185.
Prosedur  pemberian  Hak  Tanggungan secara  langsung  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 10 UUHT adalah sebagai berikut:
1) Didahului  janji  untuk  memberikan  hak tanggungan  sebagai  jaminan  perlunasan utang tertentu;
2) Dilakukan  dengan  pembuatan  akta pemberian  hak  tanggungan  oleh  PPAT sesuai perundang-undangan yang berlaku;
3) Obyek  hak  tanggungan  berupa  hak  atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang  telah  memenuhi  syarat  didaftarkan, akan  tetapi  belum  diberikan  hak tanggungan.
Dalam  setiap  akta  pemberian  Hak Tanggungan  wajib  dicantumkan  hal-hal  sebagai berikut:
1) Nama  dan  identitas  dari  pemberi  hak tanggungan;
2) Domisili para pihak;
3) Nilai tanggungan;
4) Uraian  jelas  mengenai  obyek  hak tanggungan (Pasal 11 ayat (1) UUHT).
Disamping itu di dalam akta pemberian hak tanggungan dicantumkan janji-janji sesuai dengan jenis dan sifat dari jaminannya. Adapun janji yang tidak  diperbolehkan dicantumkan  dalam  akta pemberian  hak  tanggungan  adalah  janji  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemegang  hak tanggungan  untuk  memiliki  obyek  hak tanggungan  apabila  debitor  ingkar  janji,  Janji semacam  ini  batal  demi  hukum,  artinya  bahwa dari semula perjajnjian itu dianggap tidak ada. 8 Hak tanggungan dapat juga dialihkan kepada pihak lainnya. Ditentukan dalam Pasal 16 dan 17 UUHT,  bahwa  peralihan  hak  tanggungan  dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
1) Cessie yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang  oleh  kreditur  pemegang  hak tanggungan  kepada  pihak  lainnya.  Hal  ini harus dilakukan dengan akta autentik atau dibawah  tangan,  sedangkan  secara  lisan adalah tidak sah.
2) Subrogasi ,  yaitu  penggantian  kreditur  oleh pihak  ketiga  yang  melunasi  utang  debitur. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  perjanjian atau menurut undang-undang.
Hak  tanggungan  atas  tanah  akan  menjadi hapus dikarenakan beberapa  hal  seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUPA, yaitu:
1) Hapusnya  piutang  yang  dijamin  dengan hak  tanggungan  sebagai  konsekuensi  sifat accessoir Hak Tanggungan, sehingga apabila perjanjian  pokoknya  hapus,  maka  secara otomatis  perjanjian  jaminannya  juga  akan hapus;
2) Dilepaskannya  Hak  Tanggungan  oleh kreditur  pemegang  hak  tanggungan.  Hal ini dinyatakan dengan akta, yang diberikan kepada pemberi hak tanggungan;
3) Pembersihan  hak  tanggungan  berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas  permohonan  pemberi  obyek  hak tanggungan, jika hasil penjualan obyek hak tanggungan  tidak  cukup  untuk  melunasi semua  utang  debitur.  Oleh  karena  jika tidak diadakan pembersihan, hak tanggungan  yang  bersangkutan  akan  tetap membebani obyek yang dibeli;
4) Hapusnya  hak  atas  tanah  yang  dibebani hak tanggungan.Hapusnya hak tanggungan yang  dibebani  tidak  menjadikan  hapusnya piutang yang dijamin. Dalam hal seperti ini utang debitur masih tetap ada dan debitur masih  berkewajiban  melunasi  utangnya kepada kreditur.

## Gadai/Pand (Dalam KUHPerdata)
Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh kreditur  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  debitur  atau oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang memberikan  kekuasaan  kepada  kreditur  untuk mengambil  perlunasan  dari  barang-barang tersebut  secara  didahulukan  daripada  kreditur- kreditur  lainnya.  Ini  adalah  definisi  gadai sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1150 KUHPerdata.
Dari  definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa gadai  merupakan  perjajian  yang  riil,  artinya perjanjian  yang  disamping  kata  sepakat  masih diperlukan perbuatan yang nyata. 9
Sebagai  hak  kebendaan  gadai  mempunyai sifat-sifat  yang  sama  dengan  hak  tanggungan. Disamping  itu  gadai  mempunyai  cirri  khusus yaitu benda yang dijadikan obyek gadai haruslah dikeluarkan  kekuasaannya  dari  pemberi  gadai kepada  pemegang  gadai.Penyerahan  kekuasaan ini  oleh  undang-undang  danggap  sebagai  syarat mutlak  untuk  lahirnya  suatu  lembaga  jaminan gadai. 10 Sifat-sifat gadai lainnya adalah:
1) Bersifat accessoir, artinya  adanya  hak  itu tergantung  dari  adanya  suatu  perjanjian pokok,  yaitu  perjanjian  hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut.
2) Merupakan hak yang bersifat memberikan jaminan  yang  kuat  dan  mudah  untuk mendapatkan pembayaran puitang krediuor.  Menurut  ketentuan  Pasal  1134 ayat  (2)  KUHPerdata,  hak  gadai  lebih diutamakan  daripada  privilege,  keuali undang-undang menentukan sebaliknya.Dengan demikian kreditur pemegang  gadai  termasuk  kreditur separatis,  artinya  kreditur  yang  tidak terpengaruh dengan kepailitan debitur. Jika piutang  tidak  dibayar  kreditur  dapat dengan  mudah  menjual  barang  gadai untukmengambil perlunasan piutangnya.
3) Hak  menguasai  barang  tidak  meliputi  hak untuk memakai, menikmati, atau memungut  hasil  barang  yang  dipakai sebagai jaminan;
4) Tidak  dapat  dibagi-bagi,  maksudnya dengan  dibayarnya  sebagian    dariutang tidak menyebabkan hapusnya sebagian dari
9 Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2001,  hlm. 49.
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 80.
hak    gadaiHak  gadai  tetap  membebani seluruh barang yang digadaikan. 11
Selama  gadai  itu  berlangsung,  si  pemegang gadai  mempunyai  beberapa  hak  dan  kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
1) Pemegang  gadai  berhak  menjual  barang gadai, jika debitur wanprestasi;
2) Gadai  berhak  mendapatkan  pengembalian ongkos-ongkos  yang  telah  dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai;
3) Pemegang gadai mempunyai hak menahan barang  gadai  (hak  retensi) .  Hal  ini  terjadi jika  setelah  adanya  perjanjian  gadai, kemudian  timbul  perjanjian  utang    yang kedua  antara  para  pihak  dan  utang  yang kedua  ini  sudah  dapat  ditagih  sebelum pembayaran  utang  yang  pertama,  maka dalam  keadaan  yang  demikianitu  si pemegang gadai berwenang untuk menahan  benda  tersebut  sampai  kedua utang tersebut dilunasi. 12 Sedangkan yang menjadi kewajiban pemegang gadai adalah:
1) Pemegang  gadai  bertanggung  jawab  atas hilangnya,  atau  merosotnya  harga  barang yang  digadaikan,  jika  hal  itu  disebabkan karena kelalainnya;
2) Pemegang  gadai tidak  boleh  menggunakan barang  gadai untuk  kepentingannya  sendiri. Jika  pemegang  gadai  menyalahgunakan barang gadai tersebut, maka pemberi gadai dapat  meminta  kembali  barang  gadai tersebut.
Sedangkan  Gadai  dapat  hapus  jika dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
1) Jika utang-piutang tersebut sudah dibayar;
2) Apabila  barang  gadai  ke  luar  dari kekuasaan si penerima gadai. 13
11 Soepratignya, P.J Pokok-Pokok Hukum Perdata Hukum Benda ,  Jilid  2,  Seksi  Hukum  Perdata  FH  UNDIP, Semarang 1983, Hlm. 51-54.
12 Sofwan , Sri  Soedewi  Masjchoen ,  Hukum  Perdata: Hukum  Benda ,  Liberty,  Yogyakarta,  1974,  hlm.  101- 102.
13 Ibid ,hlm.102.

## Sandak (Gadai  Tanah dalam Hukum Adat)
Didalam  hukum  adat  transaksi  tanah merupakan  perjanjian  timbal  balik  yang  bersifat nyata,  dilapangan  hukum  harta  kekayaan,  juga merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  tunai dan berobyek tanah. 14
Transaksi  jual  dalam  hukum  adat  ini  dapat mengandung tiga maksud:
a. Menjual  Gadai  ( Sandak :  Kalimantan selatan)  yaitu  menyerahkan  tanah  untuk menerima  pembayaran  sejumlah  uang secara  tunai,  dengan  ketentuan  sipenjual tetap  berhak  atas  pengembalian  tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
b. Menjual  Lepas  (menjual  Jaja:  Kalimantan) yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran  sejumlah  uang  secara  tunai, tanpa hak menebusnya kembali.
c. Menjual  Tahunan,  yaitu  menyerahkan tanah  untuk  menerima  pembayaran sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  janji: tanpa  perbuatan  hukum  lagi,  tanah  itu akan  kembali  dengan  sendirinya  kepada pemiliknya,
sesudah beberapa tahun/beberapa  kali  panen  menurut perjajian.
Dengan  demikian  terdapat  dua  subyek dalam Sandak yakni penjual sandak dan pembeli sandak,  dimana  masing  masing  mempunyai  hak dan kewajiban.
Di  Kalimantan  Selatan  banyak  ditemukan kegiatan  tentang  gadai/ sandak ini,  dengan  obyek benda  tidak  bergerak,  baik  itu  berupa  tanah pertanian,  perkebunan    atupun  rumah.  Bentuk perjanjian  menjual  gadai  tanah  atau  rumah biasanya  dilakukan  secara  lisan,  tetapi  ada  juga yang  melakukannya    secara  tertulis,  dengan  atau bahkan  tanpa  saksi  kepala  persekutuan  hukum (ketua  RT/RW  setempat).  Jangka  waktu sandak tidak  ditentukan  secara  pasti,  hanya  diperjanjian sampai  penjual  sandak  dapat  menebusnya kembali.
14 Imam  Sudiyat    Hukum  Adat,  Liberty,  Yogyakarta, 1981, hlm.:28.
Sebenarnya hukum adat menentukan bahwa dalam      transaksi    tanah  haruslah  dilakukan dengan  bantuan  dan  disaksikan  kepala persekutuan
hukum agar
terang, terjamin/terlindung dalam lalu lintas hukum yang bebas, khususnya terhadap kemungkinan gugatan pihak  ketiga. 15 Di  samping  itu,  karena  jangka waktu yang tidak pasti kapan tanah yang dibebani sandak tersebut  akan  ditebus,  maka  ada kemungkinan sandak tersebut  berlangsung sampai  turun  temurun,  dan  tidak  jarang  anak cucu pembeli sandak ini tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibebani sandak . Apalagi  Jika  perjanjian sandak dilakukan secara  lisan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan tanah  itu  berpindah  tangan,  atau  disewakan  lagi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak akan  pernah  kembalilagi    kepada  pemilik  tanah yang sesungguhnya (penjual sandak ).
Transaksi jual sandak yang dilakukan di luar pengetahuan    kepala  persekutuan  berakibat transaksi  tersebut  tidak  diakui  oleh  hukum  adat, dan  oleh  sebab  itu  pihak  ketiga  tidak  terikat olehnya  serta  oleh  umum,  si  penerima  tanah tidak  diakui  haknya  atas  tanah  yang bersangkutan.  Perbuatan  ini  dianggap  sebagai perbuatan tidak terang.
16 Sedangkan alasan yang mendasari
masyarakat menyandakkan tanah  atau  rumahnya adalah  karena  terdesaknya  akan  kebutuhan ekonomi,  misalnya  untuk  keperluan  pengobatan anggota  keluarga,  untuk  membayar  hutang ataupun  kebutuhan  sehari-hari  lainnya  yang bersifat mendesak.  Pembayaran transaksi sandak ini  umumnya  menggunakan  takaran  padi (sejumlah blek padi),  yang    harganya  jauh  lebih kecil  dibanding  harga  tanah  yang  sesungguhnya bahkan harga sewa tanah sekalipun.
Realita  tersebut  di  atas    menurut  penulis sangat  merugikan  pemberi  gadai/ sandak karena sangat    bertentangan  dengan  hak  pembeli
15 Imam  Sudiyat,  Hukum  Adat  Sketsa  Asas,  Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 29.
16 Setiady,  Tolib, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (dalam Kajian Kepustakaan ), Alfabeta, Bandung, Cet II, 2009, hlm.326.
sandak.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Imam Sudiyat  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum Adat  Sketsa  Asas,    bahwa  hak  pembeli Gadai/ Sandak adalah:
1) Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan:
(1) Tidak  boleh  menjual  lepas  tanah  itu  kepada orang lain ;
(2) Tidak boleh menyewakannya dalam waktu lebih dari satu musim (jual tahunan );
2) Mengoperkan  Gadai/Sandak  ataupun menggadaikan  kembali  dibawah  harga tanah  tersebut  kepada  orang  lain,  jika  ia sangat  memerlukan  uang,  karena  ia  tidak dapat  memaksa  si  penjual  gadai  untuk menebus tanahnya;
3) Mengadakan  perjanjian  bagi  hasil  dan sejenisnya. 17
Disamping  itu,  kecilnya  uang  yang  diterima penjual  sandak  tidak  sebanding  dengan  jangka waktu  gadai/ sandak yang  tidak  terbatas tersebut.Jika  sandak  menurut  hukum  adat diartikan  sebagai  transaksi  jual,  yang      berarti menjual tanah atau benda tidak bergerak lainnya kepada pembeli sandak, seharusnya harga sandak harus sebanding dengan harga tanah tersebut.sebagaimana  ditulis  oleh  Imam  sudiyat bahwa:
1) Transaksi jual Gadai tanah/ Sandak bukan merupakan  perjanjian  utang  uang  dengan jaminan  tanah,  sehingga  pembeli  gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual Gadai/Sandak;
2) Penebusan Gadai/ Sandak tergantung kepada  kehendak  penjual  Gadai,  dan  hak menebus  Sandak  ini  dapat  beralih  kepada ahli  warisnya,  dengan  demikian  tidak dikenal adanya lembaga daluarsa;
3) Uang  gadai  hanya  dapat  ditagih  oleh pembeli Gadai/ Sandak , dalam hal transaksi jual  Gadai/ Sandak itu  disusul  dengan penyewaan  tanah  tersebut  oleh  penjual gadai  sendiri,  dengan  janji:  jika  penjual (merangkap  penyewa)  tidak  membayar
17 Sudiyat, Imam, op citt, hlm. 29.
uang  sewanya,  maka  uang  dapat  ditagih kembali  oleh  sipembeli  (merangkap penguasa  atas  tanah  itu,  yang  saat  ini berfungsi rangkap sebagai obyek gadai dan obyek sewa. 18
Oleh  sebab  kurang  jelasnya  aturan  dalam hukum  adat,  dan  bentuk  perjajnjiannya  pada umumnya  dilakukan  secara    lisan  ini  membuat sering  dilakukannya  pelanggaran-pelanggaran  di dalam  pelaksanaannya.  Pada  tahun  1060 Mahkamah Agung
Indonesia
pernah memutuskan  perkara  mengenai  transaksi  jual gadai semacam ini dalam putusannya tertanggal 9 Maret  1960  Reg.  No.  45  K/SIP/1960  yang menyatakan:
“ Jual  gadai  sawah  dengan  perjanjian  bahwa  apabila lewat suatu waktu tertentu tidak ditebus sawah itu akan menjadi miliknya si pemegang gadai tidak berarti bahwa setelah  waktu  yang  telah  ditetapkan  itu  lewat  tanpa dilakukannya  penebusan  sawah  itu  dengan  sendirinya menjadi  miliknya  si  pemegang  gadai.  Untuk  menjadi pemilik tanah tersebut masih diperlukan suatu tindakan hukum lain ”.
Tindakan  hukum  lain  itu  adalah  bahwa menurut  pertimbangan  Mahkamah  Agung tindakan  itu  adalah  berupa  putusan  pengadilan yang  diambil  berdasarkan  atas  permohonan  si pemegang  gadai  yang  menyatakan  bahwa berlandaskan pada perjanjian tersebut sipemegang  gadai  ditetapkan  menjadi  pemilik dari sawah”. 19
Putusan  tersebut  menurut  penulis  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  yang menentukan  bahwa  setiap  waktu  benda  itu ditebus,  pemegang  gadai  harus  mengembalikan barang  gadai  tersebut.Meskipun  transaksi tersebut  ditetukan  batas  waktunya,  namun  hak menebus si penjual gadai itu tidak lenyap karena daluarsa.  Dengan  kata  lain  si  pembeli  gadai tersebut tidak dapat memiliki tanah yang menjadi obyek gadai berdasarkan verjaring . 20
18 Sudiyat, Imam, ibid, hlm. 29.
19 Setiady,Tolib, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam Kajian  Kepustakaan ),  Alfabeta,  bandung,  2009. Hlm.327.
20 Sudiyat , Imam,loc cit, hlm. 31.
Di  samping  itu  Menurut  UU  No.  4  tahun 1996 Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak  tanggungan  apabila  debitur  ingkar  janji adalah tidak diperkenankan, karena janji semacam ini batal demi hukum .
Lagi pula jika si pembeli gadai diperbolehkan  memiliki  benda  yang  menjadi obyek  gadai  berarti  di  sini  yang  terjadi  adalah transaksi jual  plas ,  bukan  jual  gadai/ sandak . Padahal jika dilihat dari segi harga adalah sangat tidak sepadan dengan harga tanahnya.
Rupanya  masalah  gadai  tanah  ini  banyak bermasalah dalam masyarakat, yang memerlukan perhatian  dari  pemerintah.Sebenarnya  jual  gadai ini  sifatnya  masih  sementara,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  16  jo  53  UUPA  bahwa Hak-hak  yang  sifatnya  sementara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat(1)  huruf  h,  ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan  hak  sewa  tanah  pertanian  diatur  untuk membatasi  sifat-sifatnya  yang  bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
Melalui Undang-Undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang “Penetapan Luas Tanah Pertanian” diaturlah  masalah  gadai  tanah  ini.  Semula peraturan  ini  berupa  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  56  tahun  1960, namun  dengan  Undang-Undang  No.  1  tahun 1961  (L.N.  1961  No.  3)  disahkan  menjadi undang-undang. 21
Dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri Pertanian  dan  Agraria  No.  Sk.  10/Ka/1963 tentang  Penegasan  Berlakunya  Pasal  7  Undang- Undang  No.  56/1960  bagi  Gadai  Tanaman Keras,  bahwa  peraturan  ini  dibuat  dengan maksud  untuk    memberantas  unsur-unsur pemerasan  yang  terdapat  dalam  transaksi gadai/ sandak tanah. Sebab praktek menunjukkan bahwa hasil yang dinikmati pembeli gadai/ sandak setiap  ahunnya  ternyata  jauh  lebih  besar  dari
21 Harsono,Boedi Hukum  Agtaria  Indonesia  Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tana h, Jakarta, Djambata,
2008, hlm.489.
bunga  yang  pantas  diterima  dari  uang  pembeli gadai/ sandak .
Ditentukan  di  dalam  Pasal  7  Undang- Undang    tersebut  bahwa,  tanah  yang  sudah digadaikan  selama  7  tahun    atau  lebih,  harus dikembalikan  kepada  pemilik  tanah/penjual tanpa  ada  kewajiban  baginya  untuk  membayar uang tebusan. Pengembalian tanah itu dilakukan dalam  jangka  waktu  satu  bulan  setelah  tanaman yang terdapat pada tanah itu selesai dipetik.
Sedangkan  apabila  gadai/ sandak yang berlangsung kurang dari 7 tahun, maka sipemilik tanah  dapat  memintanya  kembali  setiap  waktu setelah selesai pemetikan hasil tanaman yang ada di  situ,  dengan  membayar  uang  tebusan  yang besarnya dihitung menurut rumusan:
(7+1/2) minus waktu berlangsungnya gadai X uang gadai/sandak 7
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut diberi  sanksi  berupa  pidana  kurungan  selama- lamanya  3  bulan  dan/atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp 10.000,-. 22
Menurut  Yurisprudensi  tetap  Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 7 ini bersifat “memaksa” (Putusan  No.  420/K/Sip/1968  dan  No. 810/K/Sip/1970).
Untuk  memenuhi  rasa  keadilan,  penilaian uang gadai Mahkamah Agung menentukan dalam beberapa  keputusan,  bahwa  resiko  dari perubahan nilai uang rupiah ditanggung separoh- separoh  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  antara penjual  dan  pembeli  gadai/sandak.  Nilai  uang gadai diukur dengan harga emas atau beras.
Jika  ditelaah  dari  bunyi  peraturan  tersebut penulis  berpendapat  bahwa    gadai/sandak  ini bukanlah    merupakan  perbuatan  hukum  jual tanah, dengan alasan pada perbuatan hukum jual tanah,  berarti  tanah  dapat  berpindah  ketangan siapapun  tanpa  ada  kewajiban  pembeli  untuk mengembalikan  kepada  pemilik  semula.    Sesuai aturan  dalam  UU  tersebut  gadai/ sandak yang sudah  berlangsung  selama  7  tahun  tanpa  ada kewajiban  bagi  sipenjual  sandak  untuk
22 Sudiyat,  Imam, Hukum  Adat  Sketsa  Asas ,  Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 31-32.
menebusnya,  tanah  tersebut  harus  dikembalikan kepada penjual sandak.
Jika  dibandingkan  dengan    hukum tanggungan,  dapat  dikatakan  bahwa  jual  sandak ini  dapat  dipersamakan  dengan  kegiatan  pinjam uang  denganjaminan  tanah.  Bedanya  jika  pada hukum jaminan/tanggungan tanah yang dijadikan  jaminan  tetap  dikuasai  pemilik  tanah, sedangkan  dalam  gadai  tanah  dikuasai  oleh pembeli  gadai/ sandak .  Kemudian  dalam  hukum tanggungan  sidebitur  berkewajiban  membayar utangnya  dengan  cara  mengangsur  utangnya sampai  lunas  dalam  jangka    tertentu,  sedangkan dalam  gada/ sandak pembayarannya  dilakukan secara    kredit  berupa  hak  nikmat  hasil  pembeli dari  tanah  atau  rumah  yang  dibelinya.  Misalnya sandak itu berupa tanah pertanian, maka pembeli sandak  dapat  menggarap  tanah  tertanian  itu, demikian  pula  jika  berupa  rumah,  dapat  saja rumah  itu  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  si pembeli sandak atau  dipakai  sebagai  tempat usaha yang menghasilkan.
Sebenarnya  si  pembeli  sandak  ini  bisa menghitung  sendiri  jumlah  penghasilan  yang diperoleh  dari  hak  nikmat  hasil  atas  tanah  atau rumah  yang  dibelinya  itu,  sehingga  dapat memperkirakan  kapan  ia  harus  mengembalikan tanah  atau  rumah  itu  kepada  pemilik  tanah semula.  Hal  ini  akan  lebih  adil  dan  manusiawi. Apabila  dibandingkan  dengan  gadai  menurut Buku  II  KUHPerdata, sandak ini  merupakan kegiatan  utang  piutang  dengan  jaminan  tanah, sedang  gadai  dalam  KUHPerdata  jaminannya berupa benda bergerak.Kemudian menurut Buku II  KUHPerdata  pembeli  gadai  meskipun menguasai  barang  gadai,  tetapi  tidak  dapat menggunakan/menikmati  hasil  barang  gadai tersebut.Berbeda dengan sandak dimana pembeli gadai dapat mengelola/menikmati obyek gadai.Menurut  penulis  di  sinilah  letak  ketidak adilan  dalam sandak ,  karena  disamping  pembeli gadai/ sandak itu  dapat  mengelola/menikmati hasil dari obyek gadai, ia juga masih berhak atas uang tebusan dari penjual gadai/ sandak ini.Realita seperti inilah yang mendasari dikeluarkannya UU No. 56/PRP/1960.
Jika  ditinjau  dari  lembaga  daluarsa, sebagaimana  dianut  dalam  hukum  adat  bahwa sandak tidak mengenal daluarsa juga sudah tidak relevan,  karena  didalam  UU  No.  56/PRP/1960 tersebut  ditentukan  waktu  mengembalikan barang  gadai  yaitu  7  tahun.  Kemudian  dalam putusan  Mahkamah  Agung  No.  2422/Sip/1981, yang  menyatakan  bahwa:  Dengan  membiarkan sawah/kebun  sengketa  tidak  ditebus  selama  40 tahun,  maka  penggugat  dianggap  telah melepaskan haknya untuk menebus sawah/kebun  tersebut.  Hal  itu  menunjukkan bahwa  baik  gadai,  hak  tanggungan  maupun sandak sama-sama mengenal lembaga daluarsa.
Jika disimak antara isi Undang-Undang No. 56/PRP/1960,  dengan  Putusan  Mahkamah Agung  tersebut  saling  bertolak  belakang.Namun kita harus ingat bahwa di dalam hukum perdata, peraturan  hanya  bersifat  mengatur,  sedang  para pihaklah  yang  harus  aktif  mempertahankan haknya. Dalam hal ini Negara sudah memberikan perlindungan  terhadap  penjual  gadai  dengan dikeluarkannya  UU  tersebut,  namun  jika  hak yang  diberikan  tersebut  tidak  dipergunakan, maka  dianggap  pemilik/penjual  gadai/ sandak dianggap  telah  melepaskan  haknya  dengan konsekuensi dapat kehilangan tanahnya. Sebagaimana  diatur  dalam  hukum  pertdata bahwa  lembaga  daluarsa  merupakan  suatu lembaga disamping untuk mendapatkan hak, juga kehilangan hak.
Meski  peraturan  itu  sudah  sejak  lama  ada, tetapi  jarang  sekali  masyarakat  yang  mengetahui akan  hal  itu,  sehingga  praktek sandak masih berlangsung  seperti  seperti  sedia  kala,  sarat dengan  unsur  pemerasan.  Dapat  dikatakan peraturan  tersebut  kurang  efektif  mengatasi permasalahan  sandak  tersebut.  Padahal  menurut sosiologi  hukum,  sebaik  apapun  peraturan    jika tidak  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  peraturan tersebut  menjadi  tidak  evektif.  Dengan  kata  lain peraturan  akan  menjadi  baik  atau  buruk  adalah tergantung dari aparat penegak hukumnya.
Menurut  hemat  penulis,  realita  ini  sungguh memprihatinkan  sehingga  sudah  saatnya  perlu pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  gadai tanah/sandak    ini,  mungkin  perlu  dihapuskan
atau  dikonfersi  menjadi  hak  tanggungan,  seperti diatur  dalam  Hukum  Tanggungan.  Bukankah peraturan  yang  ada  tersebut    masih  bersifat sementara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 53  UUPA  bahwa:  Hak-hak  yang  bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil,  hak  menumpang  dan  hak  sewa  tanah pertanian  diatur  untuk  membatasi  sifat-sifatnya yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. 23
Disamping  itu  jika  gadai/ sandak tersebut nantinya  diatur  dalam  hak  tanggungan,  yang berarti  perikatan  kebendaannya  tunduk  pada hukum  pertanggungan,  maka  akan  berlaku system  tertutup,  dimana  orang  tidak  dapat mengadakan  hak  kebendaan  baru  selain  yang telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Hal  ini akan sesuai dengan bunyi Pasal 2 Tap MPR no. IX/MPR/2001  tentang  Pembaharuan  Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, bahwa: Pembaharuan  agraria  mencakup  suatu  proses yang  berkesinambungan  berkenaan  dengan penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  sumberdaya agraria,  dilaksanakan  dalam  rangka  tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan  kemakmuran  rakyat  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Isi  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa pembaharuan agraria ditujukan untuk menstrukturisasi  penguasaan  dan  pemanfaatan sumberdaya  agraria  agar  lebih  berkeadilan, berkelanjutan, dan mensejahterakan rakyat dalam upaya mewujudkan Negara kesejahteraan ( welfare state ),  dimana  Negara  harus  mengutamakan kepentingan  rakyat,  turut  aktif  dalam  pergaulan sosial  sehingga  dapat  terwujud  kesejahteraan sosial semua orang. 24
23 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah ,  Jambatan,  Jakarta, hlm. 21.
24 Nurlinda,  Ida, Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria, perspektif hukum , Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 81.

## Kesimpulan
Sandak merupakan praktek gadai tanah yang sarat  dengan  unsur  pemerasan,  dan  sampai  saat ini masih marak terjadi di masyarakat (khususnya di Kalimantan Selatan) sementara peraturan yang ada  belum  dapat  mengatasi  praktek sandak ini. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peraturan  yang ada sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  tuntutan perkembangan jaman seperti sekarang ini.

## Saran
Lembaga  jaminan  tergolong  bidang  hukum yang  bersifat  netral,  artinya  tidak  berhubungan erat  dengan  kehidupan  spiritual  dan  budaya bangsa,  sehingga  perlu  pengaturan  dengan segera.    Disamping  itu  peran  aktif  BPN  mutlak diperlukan  dalam  mensosialisasikan  peraturan khususnya  mengenai  gadai  tanah (sandak )  ini kepada  masyarakat,  agar  cita-cita    negara kesejahteraan ( welfare state ) dapat tercapai.

## Daftar Pustaka
Badrulzaman,  Marian  Darus, Hukum  Perdata Buku III , Alumni, Bandung, 1983. Bahsan,  M, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit Perbankan
Indonesia ,  P.T.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2007. Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia, Himpunan Peraturan- Peraturan  Hukum Tanah , Djambatan, Bandung, 2008. Harsono,  Boedi,  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan Undang_undang Pokok agrarian, Isi dan  Pelaksanaannya ,  Jilid  I,
Djambatan, Bandung, 2008. HS,  H.Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di Indonesia , P.T.   Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Muhammad,  Abdul  Kadir, Hukum  Perdata Indonesia , Citra   Aditya Bakti, Bandung, 1990. Muljadi,  Kartini  dan  Widjaja,  Gunawan,  Hak
Tanggungan, Seri
Hukum  Harta  Kekayaan ,
Kencana, Jakarta, 2008.
Nurlinda, Ida, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria,
Perspektif Hukum , Rajawali Pers,
Jakarta2009.
Pitlo,A, Tafsiran  Singkat  Tentang  Beberapa  Bab
Dalam Hukum   Perdata ,  P.T. Intermasa,
Jakarta,1979.
Prakoso,  Djoko  dan  Lany,  Bambang  Riyadi, Dasar Hukum   Persetujuan  Tertentu  di  Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum,  Alumni , Bandung, 1982.
Satrio,  J, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993.
Satroi,J,  Hukum  Perikatan, Perikatan  yang  Lahir Dari   Perjanjian , P.T.   Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia(dalam Kajian   Kepustakaan ), Alfabeta, Bandung, 2009. Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta,   Bandung, 1987.
Sidharta,  B,  Arief, Refleksi  Tentang  Hukum ,  Citra Aditya Bakti,   Bandung, 1996.
Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar , Rajawali, akarta, 1982.
Soepomo, Bab Bab Tentang Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1981. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata:
Hukum  Benda ,   Liberty, Yogyakarta, 1975.
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  P.T. Intermasa, Jakarta 1987.
Sudiyat,  Imam, Hukum  adat  Sketsa  Asas ,  Librty, Yogyakarta,1981.
Sudiyat,  Imam, Asas-Asas  Hukum  Adat  Bekal
Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1981.
Soepratignya,  P.J, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata Hukum Benda ,   Jilid 2,   Seksi  Hukum  Perdata FH UNDIP Semarang,  1983.
Tiong,  Oey  Hoey, Fiducia  Sebagai  Jaminan  Unsur-
Unsur   Perikatan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem
Hukum  Nasional ,
Kencana, Jakarta, 2008.
KUHPerdata.