## ANALISIS PERAN SERTA TEKNOLOGI DALAM INOVASI

## PELAYANAN PUBLIK KEPADA NARAPIDANA DI ERA DISRUPSI PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM

## Almuqtadir Pasya, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : almuqtadir.pasya@gmail.com , padmonowibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengambil  judul  Analisis  Peran  Serta  Teknologi  Dalam  Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Muara  Enim,  penelitian  dilakukan  bertujuan  untuk menganalisa bagaimana teknologi mengambil peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  Muara  Enim.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  Penelitian  Kualitatif,  data  di dalam penelitian diambil menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di  lapangan,  hal  ini  dilakukan  agar  peneliti  dapat  mengetahui  secara  langsung persepsi  dari petugas  pemasyarakatan  yang berada pada  Lapas Kelas  II  B Muara Enim  tentang  bagaimana  teknologi  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi yang ada, serta apa saja manfaat  yang diberikan dengan adanya inovasi teknologi berbasis aplikasi baik yang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun inovasi aplikasi hasil inovasi pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki peranan yang sangat  besar  dalam  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  petugas pemasyarakatan, di  antaranya adalah teknologi  memungkinkan segala sesuatunya dapat dilakukan secara onlie, serta real time.
Kata Kunci : Teknologi, Pelayanan, Narapidana

## ABSTRACT
This  study  takes  the  title  Analysis  of  the  Role  of  Technology  in  Public  Service Innovations for Prisoners in the Era of Correctional Disruption at the Class II B Muara  Enim  Correctional  Institution,  the  study  aims  to  analyze  how  technology plays  a  role  in  carrying  out  the  duties  and  functions  of  correctional  officers, especially  in  Class  II  B  Correctional  Institutions.  Muara  Enim.  This  study  uses qualitative research techniques, the data in the study were taken using interviews and direct observations in the field, this was done so that researchers could know firsthand the perceptions of correctional officers who were in the Class II B Muara Enim Prison about how technology affects the implementation of tasks and existing functions, as well as what benefits are provided by application-based technological
innovations, both applications issued by the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate  General  of  Corrections,  as  well  as  application  innovations  resulting from service innovations issued by the Class II B Muara Enim Penitentiary itself. The results of the study indicate that technology has a very large role in influencing the  implementation  of  the  duties  and  functions  of  correctional  officers,  including technology that allows everything to be done online, as well as in real time.
Keywords : Technology, Services, Prisoners

## PENDAHULUAN
Teknologi  merupakan  sebuah  konsep  yang  memiliki  landscape  yang  begitu  luas  yang merujuk ke beberapa cabang ilmu pengetahuan, istilah teknologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani “techne” yang  berarti  kerajinan,  dan “logia” yang  berarti  studi  tentang  sesuatu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari hari ke-hari tanpa terasa semakin mempengaruhi segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  di  lakukan  oleh  manusia  mulai  dari  kegiatan  perekonomian seperti  perdagangan,  bahkan  hingga  merambah  ke  dunia  Birokrasi  para  ASN  (Aparatur  Sipil Negara) dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya, salah satunya kedalam bentuk pelayanan terhadap  publik.  Pengaruh  teknologi  yang  mengubah  tatanan  dalam  kehidupan  manusia  secara besar-besaran ini biasa disebut dengan “disrupsi”, disrupsi ialah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan  besar-besaran  yang  secara  fundamental  yang  mengubah  semua  sistem,  tatanan,  dan landscape  yang  ada  ke  cara-cara  baru.  Setiap  saat  dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  dalam menjalani kehidupannya mungkin tidak akan pernah lepas dari peran teknologi, seperti misalkan handphone  yang  sering  dipakai  untuk  menjelajah  di  media-media  sosial,  atau  bahkan  belanja kebutuhan, semua dapat dilakukan dalam satu penemuan teknologi yang berada dalam genggaman manusia  saat  ini.  Menurut Read  Brain  (1937) mengatakan  bahwa  “teknologi  pada  dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan, yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya”.
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (01) Pemasyarakatan adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, dalam Pasal 1 Ayat (03) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  wadah  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana/wbp  yang  di  dalamnya  merupakan  miniatur  dari  masyarakat,  juga  berperan  dalam memberikan  pelayanan  kepada  para  warga  binaan,  peran  serta  teknologi  juga  mempengaruhi pelaksanaan  pelayanan  ini  sehingga  lahirlah  inovasi  pelayanan  publik  yang  berbasis  digital  di Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 di Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat (01) menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah juga dalam hal  ini turut mendorong instansi-instansi  pemerintahan di  semua
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kementrian untuk  ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan  yang berbasis teknologi  melalui program Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau  WBK/WBBM,  berdasarkan  Permenpanrb  No.  10  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Permenpanrb  No.  52  Tahun  2014,  program  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  instansi pemerintahan  yang  bersih  dari  praktek  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme),  adapun  ketika suatu instansi berhasil meraih WBK dan akan bergerak menuju WBBM, maka diharuskan adanya suatu inovasi berbasis teknologi  yang diciptakan oleh instansi tersebut sebagai syarat kelulusan program  WBBM.  Unit  Pelaksana  Teknis  seperti  Lembaga  Pemasyarakatan  dibawah  naungan Kementrian  Hukum  dan  HAM  melalui  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  juga  berperan  aktif dalam mewujudkan program pemerintah ini, maka dari itu suatu UPT Pemasyarakatan atau Lapas harus menciptakan suatu  inovasi  berbasis teknologi  pada  UPT nya, di dalam  artikel  ini penulis berfokus  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul  Peran  Serta  Teknologi  Dalam  Inovasi Pelayanan  Publik  Kepada  Narapidana  di  Era  Disrupsi  Pemasyarakatan  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif, secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode ini ialah pendekatan deskriptif, menurut ( Indrianto : 2010 ) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa  fakta-fakta  saat  ini  dari  suatu  populasi  yang  bertujuan  untuk  menguji  atau  menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status saat ini dari subjek yang di teliti. Adapun penelitian ini mengambil  tema  peranan  teknologi,  artinya  peneliti  mencoba  untuk  menggambarkan  seberapa jauh  teknologi  berperan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  petugas  pemasyarakatan  pada Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Muara  Enim  khususnya  terhadap  tugas  berupa  pelayanan publik  terhadap  narapidana  atau  warga  binaan  pemasyarakatan  dan  inovasi  yang  mampu  di ciptakan  dengan  adanya  teknologi  tersebut  yang  akan  semakin  mempermudah  pemberian pelayanan  terhadap  para  narapidana  di  Lapas.  Jenis  dan  sumber  data  di  dalam  penelitian  ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut ( Loafand: 2008 ) data primer adalah data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari  lapangan  melalui  wawancara  sumber  atau informan  yang  berpotensi  dalam  memberikan  informasi  yang  relevan  dengan  keadaan  yang sebenarnya di lapangan melalui wawancara informan dan observasi langsung pada lokus tempat penelitian.  Adapun  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  bukan  secara  langsung  dari sumbernya, tetapi data ini diperlukan guna melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer, data  sekunder  dapat  berupa  studi  pustaka  yang  berasal  dari  buku-buku,  penelitian  lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Muara  Enim  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Pemasyarakatan  yang  berada  dibawah  naungan  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak  Asasi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Manusia Sumatera Selatan, saat ini Lapas Kelas II B Muara Enim merupakan salah satu UPT yang menjadi role model di wilayah Sumatera Selatan dikarenakan Lapas Kelas II B Muara Enim adalah salah satu dari 2 UPT  yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada Kanwil Sumsel. Di dalam pemberian pelayanan kepada narapidana dan masyarakat, Lapas Kelas II B Muara Enim juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti penggunaan SDP, Sisumaker, Simonev Bama, serta sebuah terobosan inovasi teknologi yang dinamai dengan Sistem Pelayanan Lanim Terpadu atau Silapadu.

## Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
Sistem  Database  Pemasyarakatan  atau  yang  biasa  disingkat  SDP  merupakan  suatu terobosan  inovasi  teknologi  di  dunia  Pemasyarakatan  yang  dimulai  sejak  tahun  2008.  SDP  ini merupakan program yang dibuat demi memenuhi informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan informasi secara proaktif, SDP juga merupakan sistem yang berfungsi sebagai alat bantu kerja para petugas pemasyarakatan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan dibuatnya SDP ini,  yaitu :

## 1. Peningkatan Kualitas Layanan Kepada WBP
Dengan  adanya  SDP  ini,  maka  warga  binaan  dapat  menerima  kepastian  hukum  di karenakan di dalam sdp ini terdapat informasi yang berisi tentang berapa lama masa pidana yang wbp jalani, berapa lama masa pidana yang sudah di jalani, dan kemungkinan kapan akan habisnya masa pidana yang dijalani oleh warga binaan di Lapas Kelas II B Muara Enim. Selain itu sdp juga memastikan  tidak  adanya  pratek  pemalsuan  data,  seperti  kesalahan  data  informasi  pribadi  wbp yang sengaja di palsukan, misalkan seorang wbp yang mengaku masih berusia 16 tahun padahal wbp  tersebut  sudah  berusia  18  tahun,  ataupun  untuk  mengetahui  apakah  narapidana/wbp  yang masuk kedalam Lapas itu sudah pernah terjerat pidana hukum sebelumnya atau tidak, SDP juga mampu  melakukan  deteksi  dini  overkapasitas  dengan  menampilkan  data  upt  mana  saja  yang mengalami overkapasitas, sehingga para pengampuh kebijakan dapat mengambil keputusan untuk melakukan mutasi WBP berdasarkan data yang valid dan terkini
2. Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat
SDP memberikan transparansi data pemasyarakatan bagi media dan masyarakat, dimana SDP  sendiri  menyediakan  layanan  SMS-Lap,  sehingga  bagi  masyarakat  yang  tertarik  ingin mengetahui  informasi  terkini  seputar  dunia  pemasyarakatan  dapat  dengan  mudah  mengakses langsung informasi tersebut melalui kanal website sdp pemasyarakatan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal
Melalui  SDP,  peningkatan  kualitas  pelayanan  tidak  hanya  terjadi  terhadap  WBP  dan masyarakat saja, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan internal kedalam proses kerja  pemasyarakatan,  salah  satunya  ialah  SDP  akan  mempermudah  monitor  penyalahgunaan penempatan kamar, dan dengan SDP juga memungkinkannya untuk di lakukan standarisasi data input wbp dengan menyeragamkan format persuratan pada setiap tahapan.

## Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar)
Sisumaker merupakan singkatan dari Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikoordinir oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat  yang  meliputi  pengelolaan  surat  masuk,  surat  keluar,  nota  dinas,  agenda,  dan  pesan. Sisumaker ini di resmikan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.TI.03.02  Tahun  2018.  Dengan  keberadaan  aplikasi  Sisumaker  ini,  sangat-sangat membantu  pejabat  struktural  dalam  memantau  arus  surat  masuk  dan  keluar  walau  sedang melakukan  perjalanan  dinas  sekalipun  karena  aplikasi  dapat  dibuka  dengan  bermodalkan smartphone dan koneksi internet saja. Yang membedakan antara surat sumaker dan non sumaker adalah  barcode,  setiap  surat  yang  di  distribusikan  melalui  sisumaker  akan  otomatis  diberikan sebuah barcode.

## Simonev Bama
Sistem  Monitoring  dan  Evaluasi  Bahan  Makanan  (Simonev  Bama)  merupakan  aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  aplikasi  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  memonitor  langsung  pelaporan  harian terkait permintaan Bama (bahan makanan), penerimaan Bama, penyimpanan Bama, pengolahan Bama, Sertifikat Laik Higiene, Sertifikat Penjamah Makanan, dan Sertifikat Tata Boga pada UPT Lapas seluruh Indonesia, yang kemudian dapat diverifikasi oleh Verifikator Kantor Wilayah setiap harinya, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan makanan narapidana/wbp dapat terlaksana sesuai tujuan penyelenggaraannya. Aplikasi ini di diluncurkan melalui surat edaran Dirjenpas No. PAS- 24.OT.02.02  Tahun  2021,  aplikasi  ini  dibuat  guna  meningkatkan  kualitas  layanan  pemberian makanan  bagi  tahanan,  anak  dan  narapidana  di  Rutan,  LPKA,  Lapas  dan  RS  Pengayoman. Berdasarkan surat edaran tersebut, aplikasi Simonev Bama berfungsi sebagai media pengendalian dan  pengawasan  berbasis  TI  dibidang  penyelenggaraan  makanan  bagi  tahanan,  anak  dan narapidana oleh Stakeholders Internal dan Eksternal Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses secara real time, akurat, transparan, dan akuntabel.

## Silapadu (Sistem Pelayanan Lanim Terpadu)
Sistem  Pelayanan  Lanim  Terpadu  atau  Silapadu  merupakan  sebuah  inovasi  teknologi berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh Lapas Kelas II B Muara Enim, aplikasi ini sendiri masih dalam tahap proses perkembangan lebih lanjut oleh pihak Lapas Kelas II B Muara Enim. Aplikasi Silapadu berfungsi  memberikan layanan integrasi  narapidana, pelayanan  ini berupa pengurusan usulan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas yang kesemuanya dapat di akses secara online oleh pihak keluarga wbp, yang berarti keluarga wbp tidak harus datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis atau Lapas. Adapun tahapan pengurusan usulan remisi, pb, cb, dan  cmb  pada  apllikasi  Silapadu  adalah  pertama-tama  pihak  keluarga  wbp  dapat  mengunduh berkas persyaratan usulan pada laman aplikasi, kemudian melengkapi segala data dan persyaratan yang dibutuhkan, lalu berkas usulan yang sudah terisi data dan terlengkapi berbagai persyaratan lainnya dapat langsung di upload secara online dengan format pdf di aplikasi Silapadu, selanjutnya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berkas usulan yang sudah di upload akan proses langsung oleh pihak bagian registrasi pada Lapas Kelas II B Muara Enim.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim telah melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang di emban, hal tersebut dibuktikan salah satunya adalah dengan pemanfaatan  beragam  teknologi  berbasis  aplikasi  yang  diperuntukkan  guna  mempermudah pelaksanaan  tusi,  serta  memonitor  secara  langsung  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  agar terhindar  dari  segala  penyelewengan,  dan  terpenuhinya  hak-hak  narapidana,  tahanan,  dan  anak sehingga  pembinaan  dapat  terselenggara  sesuai  dengan  tujuan  pembinaan  terhadap  narapidana atau  wbp  yang  tercantum  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yaitu  agar narapidana atau warga binaan dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang dilakukan, serta dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbekal keterampilan kerja pada saat telah selesai menjalani masa pidana

## Rekomendasi
Penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini, yaitu :
1. Mengembangkan  lebih  lanjut  aplikasi  Silapadu  yang  merupakan  terobosan  teknologi berbasis aplikasi oleh Lapas Kelas II B Muara Enim, dengan menambahkan lebih banyak lagi  fitur-fitur  yang  dapat  di  akses  oleh  masyarakat  atau  pihak  keluarga  warga  binaan seperti misalkan informasi mengenai estimasi bebas keluarga masyarakat yang berada di dalam  Lapas,  dan  kemungkinan  pemberian  remisi  yang  akan  datang,  sehingga  pihak keluarga dari warga binaan dapat mempersiapkan berkas usulan lebih awal
2. Mendigitalisasikan beberapa pekerjaan yang masih dilakuan secara konvensional/manual, seperti pada penerimaan penitipan barang, untuk pengambilan nomor antrian titipan barang mungkin  dapat  dilakukan  melalui  aplikasi  Silapadu  yang  sudah  dikembangkan, pengambilan nomor antrian dapat di ambil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti  data  pengirim  dan  penerima  barang  titipan  di  Lapas,  sehingga  keluarga  warga binaan ketika datang ke Lapas sudah tidak perlu lagi mengambil antrian dan mengisi data terlebih  dahulu  yang  tentunya  apabila  hal  ini  dilakukan  akan  meningkatkan  efisiensi pelayanan kepada narapidana dan masyarakat khususnya keluarga dari warga binaan

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundangan-undangan:

## UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
( 9.  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- OI.Tl.03.02  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Surat  Masuk  Dan  Surat  Keluar (Sisumaker) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM.Pdf , 2018)
PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. (2019). Tentang perubahan atas Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan , 53 (9), 1689–1699.
Pemasyarakatan,  D.  J.  (2021). Kepala  Kantor  Wilayah  Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  Kepala UPT  Pemasyarakatan  Penyelenggara  Makanan  bagi  Tahanan  ,  Anak  dan  Narapidana Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  -  SURAT  EDARAN PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN  HUKUM  DAN  HAM  (  SIMONEV  BAMA-KUMHAM  )  GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI TAHANAN , Latar Belakang  Dalam  rangka  mewujudkan  pemberian  makanan  yang  layak  dan  sesuai  standar kesehatan  sebagaimana  telah  diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  Pasal  14  Ayat  d  dan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2017  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Makanan  bagi  Tahanan  ,  Anak  dan  Narapidana  ,  diperlukan  adanya kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  makanan  bagi  Tahanan  ,  Anak  dan Narapidana secara berjenjang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  di  526  (  lima  ratus  dua  puluh  enam  )  UPT Pemasyarakatan  Penyelenggara  Makanan  .  Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi penyelenggaraan  makanan  merupakan  aktifitas  mengikuti  dan  mengetahui  perkembangan setiap proses penyelenggaraan.
Website :
http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/MaksuddanTujuan.html
http://www.yuridis.com/sistem-database-pemasyarakatan-program-unggulan-direktorat-jenderal- pemasyarakatan/

## Jurnal Ilmiah/Majalah:
Achmad,  F.  H.,  &  Rofikah,  R.  (2018).  Penerapan  Sistem  Database  Pemasyarakatan  Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 7 (3), 327–336.
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40610/26766
Buntuang,  R.  F.  V.  (2020).  Kualitas  Pelayanan  Kunjungan  Berbasis  Sistem  Database Pemasyarakatan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (3), 458–466