## Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…

## IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD BERNAMA DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
E-mail: naerul_edwin@yahoo.com
Abstrak. Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan  manusia.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa  lepas  untuk berhubungan  dengan  orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kebutuhan manusia  sangat  beragam,  sehingga  secara  pribadi  tidak  mampu  untuk  memenuhinya dan  harus  berhubungan  dengan  orang  lain.  Hubungan  antara  satu  manusia  dengan manusia  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  harus  terdapat  aturan  yang  menjelaskan hak  dan  kewajiban  keduanya  berdasarkan  kesepakatan.  Proses  untuk  membuat kesepakatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  keduanya,  yaitu  dengan  proses  untuk berakad  atau  melakukan  kontrak.  Dalam  pembahasan  fikih,  akad  atau  kontrak  yang dapat  digunakan  bertransaksi  sangat  beragam,  sesuai  dengan  karakteristik  dan spesifikasi  kebutuhan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  mengkaji  bentuk- bentuk  akad  yang  lebih  berfokus  pada  bentuk-bentuk  akad  bernama.  Hal  ini merupakan  syarat  yang  utama  bagi  orang  yang  melakukan  aktivitas  ekonomi  dan bisnis serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang berakad.
Kata Kunci: Akad Bernama, Lembaga Keuangan Syariah.
Abstract. Implementation  of  Akad  Bernama  in  Sharia  Financial  Institutions. Property  played  an  important  role  and  have  a  significant  influence  in  human  life.  As social beings, humans cannot escape to connect with others in meeting the needs of life. Human needs are very diverse, so personally not able to fulfill it and to be in touch with others. The relationship between one human being with another human being to meet the needs there must be rules that define the rights and obligations of both consensual. The  process  for  making  a  deal  to  meet  the  needs  of  both  the  process  for  berakad  or perform a contract. In the discussion of jurisprudence, the contract or contracts which can be used to transact very diverse, according to the characteristics and specifications of  the  existing  needs.  Therefore,  this  paper  will  examine  the  forms  of  contract  that  is more focused on forms of contract named. This is the main requirement for people doing business and economic activity.
Keywords: Akad Bernama, Sharia Finances Institutions.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 9 No. 1 Januari - Juni 2018 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 113 - 130

## PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa  lepas  untuk  berhubungan  dengan orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kebutuhan  manusia  sangat  beragam, sehingga  secara  pribadi  tidak  mampu  untuk  memenuhinya  dan  harus  berhubungan dengan  orang  lain.  Hubungan  antara  satu  manusia  dengan  manusia  lain  dalam memenuhi  kebutuhan  harus  terdapat  aturan  yang  menjelaskan  hak  dan  kewajiban keduanya  berdasarkan  kesepakatan.  Proses  untuk  membuat  kesepakatan  dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.
Akad  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat khususnya  masyarakat  muslim.  Pada  dasarnya,  akad  dititikberatkan  pada kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  yang  ditandai  dengan ijab-qabul .  Dengan demikian, ijab-qabul adalah  suatu  perbuatan  atau  pernyataan  untuk  menunjukkan suatu  keridhaan  dalam  berakad  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih,  sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. 1 Hal ini senada dengan  Dimyauddin  Djuwaini  yang  mengemukakan  bahwa  akad  merupakan hubungan/keterkaitan  antara ijab-qabul yang  dibenarkan  oleh  syara’  dan  memiliki implikasi hukum tertentu. 2
Salah  satu  ajaran  al-Qur’an  yang  paling  penting  dalam  masalah  pemenuhan akad,  yaitu  kewajiban  menghormati  semua  akad  dan  memenuhi  semua  kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur’an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang dilakukannya. Dengan demikian, al-Qur’an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad  harus  selalu  berbuat  keadilan  dan  menepati  janji  sebagaimana  yang  telah disepakati bersama.
Persoalan mendasar yang dihadapi saat ini adalah perkembangan ekonomi dan bisnis  yang  semakin  pesat,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadinya berbagai  penyimpangan  dan  penyelewengan  dalam  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis  di masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam sebagai  hukum  yang  hidup  dan  progresuf  memiliki  peran  yang  sangat  urgen  untuk
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
menjawab  berbagai  macam  persoalan  khususnya  terkait  dengan  transaksi  ekonomi dan bisnis yang semakin komplek.
Para  ulama  klasik  sebenarnya  sudah  membahas  berbagai  persoalan  ekonomi dan  bisnis,  termasuk  bentuk-bentuk  akad.  Akan  tetapi,  melihat  perkembangan ekonomi dan bisnis di masyarakat yang semakin komplek, terutama dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan  bisnis  syariah (misalnya perbankan, BMT, asuransi, pegadaian,  obligasi  dan  lain-lainnya),  maka  hal  ini  menuntut  penjustifikasian  dari aspek  syariah.  Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya  untuk  mengkaji  mengenai  bentuk- bentuk  akad  bernama  dalam  rangka  merespon  perkembangan  ekonomi  dan  bisnis syariah.
Untuk  menjawab  persoalan  di  atas,  maka  pengkajian  hukum  Islam  di  zaman modern  ini  hendaknya  ditujukan  kepada  penggalian  asas-asas  hukum  Islam  dari aturan-aturan  detail  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  fuqaha  klasik.  Dengan demikian,  membahas  dan  mengkaji  bentuk-bentuk  akad  sangat  penting.  Hal  ini merupakan  syarat  yang  utama  bagi  orang  yang  melakukan  aktivitas  ekonomi  dan bisnis  serta  memiliki  akibat  hukum  bagi  pihak  yang  berakad.  Oleh  karena  itu, pembahasan dalam tulisan ini lebih berfokus pada implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah.

## Bentuk-Bentuk Akad Bernama (al-‘Uqud al-Musamma)
Akad  bernama  adalah  akad  yang  telah  ditentukan  tujuan  dan  namanya  oleh pembuat  hukum  dan  ditentukan  pula  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini antara  lain:  1)  pemindahan  hak  milik  dengan  imbalan  maupun  tanpa  imbalan;  2) melakukan pekerjaan; 3) melakukan persekutuan; 4) melakukan pendelegasian; dan 5) melakukan penjaminan. 3
Dalam  akad  bernama  ini,  ulama  berbeda  pendapat  dalam  mengklasifikasikan jumlah  akad  bernama,  bahkan  mereka  pun  tidak  membuat  penyusunan  sistematis tentang urutan-urutan terhadap akad tersebut. Pendapat pertama dikemukakan oleh al-Kasani  bahwa  akad  bernama  itu  meliputi  18  jenis  sebagai  berikut:  1)  sewa- menyewa (al-Ijarah) ;  2)  penempaan (al-Istishna’) ;  3)  jual  beli (al-Bai’) ;  4) penanggungan (al-Kafalah) ; 5)  pemindahan  utang (al-Hiwalah) ; 6) pemberian  kuasa
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
(al-Wakalah) ;  7)  perdamaian (ash-Shulh) ;  8)  persekutuan (al-Syirkah) ;  9)  bagi  hasil (al-Mudharabah) ; 10) hibah (al-Hibah) ; 11) pemeliharaan tanaman (al-Musaqah) ; 12) gadai (ar-Rahn) ; 13) penggarapan tanah (al-Muzara’ah) ; 14)  penitipan (al-Wadi’ah) ; 15)  pinjam  pakai (al-‘Ariyah) ;  16)  pembagian (al-Qismah) ;  17)  wasiat (al-Washaya) , dan 18) pinjam mengganti (al-Qardh) . 4 Sedangkan al-Zuhaily membagi ke dalam 13 jenis  akad  bernama,  yaitu:  1)  jual  beli (al-Bai’) ;  2)  pinjam  mengganti (al-Qardh) ;  3) sewa-menyewa (al-Ijarah) ;  4)  persekutuan (al-Syirkah) ;  5)  hibah (al-Hibah) ;  6) penitipan (al-ida’) ; 7) pinjam pakai (al-I’arah) ; 8) pemberian kuasa (al-Wakalah) ; 9) penanggungan (al-Kafalah) ; 10) pemindahan utang (al-Hiwalah) ; 11) gadai (ar-Rahn) ; 12) perdamaian (al-Shulh) ; dan 13) janji imbalan/sayembara (al-Jualah) . 5
Berbeda  dengan  al-Zarqa,  yang  menurut  perhitungannya  membagi  akad bernama menjadi 25 jenis akad, yaitu: 1) sewa-menyewa (al-Ijarah) ; 2) jual beli opsi (Bai’  al-  Wafa) ;  3)  jual  beli (al-Bai’) ;  4)  penanggungan (al-Kafalah) ;  5)  pemindahan utang (al-Hiwalah) ; 6) pemberian kuasa (al-Wakalah) ; 7) perdamaian (ash-Shulh) ; 8) arbitrase (al-Tahkim) ; 9) pelepasan hak kewarisan (al-Mukharajah) ; 10) persekutuan (al-Syirkah) ;  11)  bagi  hasil (al-Mudharabah) ;  12)  hibah (al-Hibah) ;  13)  gadai (ar- Rahn) ;  14)  penggarapan  tanah (al-Muzara’ah) ;  15)  pemeliharaan  tanaman (al- Musaqah) ; 16) penitipan (al-Wadi’ah) ; 17) pinjam pakai (al-‘Ariyah) ; 18) pembagian (al-Qismah) ;  19)  wasiat (al-Washaya) ;  20)  pinjam  mengganti (al-Qardh) ;  21) pemberian hak pakai rumah (al-‘Umra) ; 22) penetapan ahli waris (al-Muwalah) ; 23) pemutusan  perjanjian  atas  kesepakatan (al-Qalah) ;  24)  perkawinan (al-Zawaj) ;  dan 25) pengangkatan pengampu (al-Isha’) . Aneka ragam akad bernama yang disebutkan al-Zarqa  mencakup  kehendak  sepihak  seperti  wasiat,  akad  diluar  lapangan  hukum harta  kekayaan  seperti  nikah,  dan  bagian  dari  suatu  akad  seperti  pemberian  hak pakai rumah yang merupakan bagian dari hibah. 6
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dalam tulisan ini akan dijabarkan mengenai  bentuk-bentuk  akad  bernama  sesuai  dengan  implementasi-nya  dalam aktivitas  ekonomi  di  institusi  keuangan  dan  bisnis  syariah  baik  perbankan  syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi dan lain-lainnya, sebagai berikut:
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
1. Jual Beli (al-Bai’)
Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  tukar  menukar  benda  (barang)  yang mempunyai  nilai,  atas  dasar  kerelaan  (kesepakatan)  antara  dua  belah  pihak  sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. 7 Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
Jual  beli  dalam  arti  umum  ialah  suatu  perikatan  tukar  menukar  sesuatu  yang bukan  kemanfaatan  dan  kenikmatan.  Artinya  sesuatu  yang  bukan  manfaat  ialah benda  yang  ditukarkan  adalah  berupa  dzat  (berbentuk)  dan  ia  berfungsi  sebagai objek  penjualan.  Sedangkan  jual  beli  dalam  arti  khusus  ialah  ikatan  tukar  menukar sesuatu  yang  mempunyai  kriteria  antara  lain  bukan  kemanfaatan  dan  bukan  pula kelezatan,  yang  mempunyai  daya  tarik,  penukarannya  bukan  emas  dan  bukan  pula perak,  bendanya  dapat  direalisir  dan  ada  seketika  (tidak  ditangguhkan),  tidak merupakan  hutang  baik  barang  tersebut  ada  di  hadapan  si  pembeli  maupun  tidak, dan  barang  tersebut  telah  diketahui  sifat-sifatnya  atau  sudah  diketahui  terlebih dahulu. 8 Adapun  dasar  hukum  jual  beli  sebagaimana  disebutkan  dalam  QS.  al- Baqarah ayat 275:
...                                           ... 
“...  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba...” (QS.  al- Baqarah [2]: 275)
Dalam hal ini, para ulama sepakat mengenai akad jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa  kebutuhan  manusia  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  ada  dalam kepemilikan  orang  lain  dan  kepemilikan  sesuatu  itu  tidak  akan  diberikan  dengan begitu  saja,  namun  harus  ada  kompensasi  sebagai  timbal  baliknya.  Oleh  karena  itu, dengan  disyariatkannya  jual  beli  tersebut  merupakan  salah  satu  cara  untuk merealisasikan  keinginan  dan  kebutuhan  manusia,  karena  pada  dasarnya  manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. 9 Dengan demikian,  pada  intinya  jual  beli  itu  adalah  tukar  menukar  antara  benda  dan  benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
2. Pinjam Mengganti (al-Qardh)
Al-Qardh adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 10 Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa al-Qardh merupakan  memberikan (menghutangkan)  harta  kepada  orang  lain  tanpa  mengharapkan  imbalan,  untuk dikembalikan  dengan  pengganti  yang  sama  dan  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad al-Qardh ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Hadiid ayat 11:
                                                                              
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. al-Hadiid [57]: 11)
Landasan  dalil  dalam  ayat  ini  adalah  manusia  diseru  untuk  “meminjamkan kepada Allah” yang mengandung arti untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras  dengan  meminjamkan  kepada  Allah,  manusia  juga  diseru  untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society) .
ِﻦَﻋ ِﻦْﺑا ٍدْﻮُﻌْﺴَﻣ ﱠنَا ﱠِﱮﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲاا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻗ َﺎّﻣ ْﻦِﻣ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ُضِﺮُﻘُـﻳ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ﺎًﺿْﺮَـﻗ ِْﲔَـﺗﱠﺮَﻣ ﱠﻻِا َنﺎَﻛ ِﺘَﻗَﺪَﺼَﻛ ﺎَﻬ ًةﱠﺮَﻣ
“Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim memberikan  pinjaman  kepada  orang  muslim  lainnya  sebanyak  dua  kali  pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam  implementasinya  di  lembaga  keuangan  syariah, al-Qardh dapat diaplikasikan sebagai berikut:
a. Sebagai  produk  pelengkap  kepada  nasabah  yang  telah  terbukti  loyalitas  dan bonafiditasnya,  yang  membutuhkan  dana  talangan  segera  untuk  masa  yang relatif  pendek.  Nasabah  tersebut  akan  mengembalikan  secepatnya  sejumlah uang yang dipinjam itu.
b. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan  dana  cepat,  sedangkan  ia  tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
c. Sebagai  produk  untuk  menyumbang  usaha  yang  sangat  kecil  atau  membantu sektor  sosial.  Guna  pemenuhan  skema  khusus  ini  telah  dikenal  suatu  produk khusus, yaitu al-qardh al-hasan . 11
Dengan  demikian,  sumber  dana  yang  digunakan  dalam  pembiayaan al-Qardh , yaitu  dari  dana  sosial  meliputi  dana  yang  diterima  oleh  lembaga  keuangan  syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan zakat, infak, dan sedekah) serta dana yang disediakan oleh para pemilik lembaga keuangan syariah, dan hasil pendapatan  non- halal.

## 3. Sewa-Menyewa (al-Ijarah)
Al-Ijarah merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  muamalah  dalam  memenuhi keperluan  manusia,  seperti  sewa-menyewa,  kontrak  atau  menjual  jasa,  dan  lain- lain. 12 Dalam hal ini, al-Ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang  atau  jasa  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri. 13 Menurut  jumhur  ulama,  hukum  asal al-Ijarah adalah  mubah  (boleh)  bila  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh syara’ . Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233:
...                                                                                                                                         
                              
“...  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  bertakwalah kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang  kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 233)
Dalil dari ayat di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut  yang  patut”.  Ungkapan  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  jasa  yang diberikan  berkat  kewajiban  membayar  upah (fee) secaara  patut.  Dalam  hal  ini termasuk  di  dalamnya  jasa  penyewaan.  Oleh  sebab  itu,  tujuan  disyariatkannya al- Ijarah adalah  untuk  memberikan  keringanan  kepada  umat  dalam  kehidupan.
Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, namun dipihak lain ada yang punya  tenaga  dan  membutuhkan  uang.  Dengan  adanya al-Ijarah , keduanya  saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat. 14
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Implementasi  dari al-Ijarah ini,  lembaga  keuangan  syariah  dapat  melakukan leasing . Akan tetapi pada umumnya, lembaga keuangan syariah tersebut lebih banyak menggunakan al-Ijarah  al-Muntahia  bit-Tamlik (IMB) 15 karena  lebih  sederhana  dari sisi  pembukuan.  Selain  itu,  lembaga  keuangan  syariah  pun  tidak  direpotkan  untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada  saat leasing maupun sesudahnya. (Suganda, Kartu Plastik, 2014).
4. Persekutuan (al-Syirkah)
Al-Syirkah merupakan  suatu  ungkapan  tentang  akad  (perjanjian)  antara  dua orang  yang  berserikat  di  dalam  modal  dan  keuntungan. 16 Dalam  hal  ini,  a l-Syirkah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu,  di mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (amal/ expertise )  dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. 17
Transaksi al-Syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang  bekerja sama untuk  meningkatkan  nilai  aset  yang  mereka  miliki  secara  bersama-sama.  Hal  ini didasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 12 dan QS. Shaad ayat 24:
...                              ...

“... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ...” (QS. an-Nisa [4]: 12)
...                                                                                                             ... 
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat  zalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan amal yang saleh ...” (QS. Shaad [38]: 24)
Kedua  ayat  di  atas,  menunjukkan  perkenaan  dan  pengakuan  Allah  SWT  akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. an-Nisa ayat 12, perkongsian 18 terjadi  secara  otomatis (jabr) karena  waris,  sedangkan  dalam  QS.
Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari) .
Dalam  implementasinya  di  lembaga  keuangan  syariah, al-Syirkah dapat diaplikasikan  pada  pembiayaan  suatu  proyek,  di  mana  lembaga  keuangan  syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk sebuah proyek. Dalam hal ini, kedua belah  pihak  masing-masing  mengeluarkan  dana  guna  membiayai  proyek  yang  akan
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
berlangsung.  Setelah  proyek  itu  selesai,  perusahaan  mengembalikan  dana  tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

## 5. Penitipan (al-Wadi’ah)
Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki. 19 Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
Dalam al-wadi’ah ,  para  ulama  fikih  sepakat  menggunakan  akad  dalam  rangka tolong-menolong sesama manusia, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. 20 Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 58:
                                                                                                                                                                              
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat.” (QS. an-Nisa [4]: 58)
Berdasarkan  ayat  tersebut  bahwa  barang  titipan  harus  dikembalikan  kepada pemiliknya  di  saat  pemilik  harta  titipan  memintanya  dan  penerima  titipan  wajib mengembalikan  amanat  tersebut  tepat  waktu  sesuai  dengan  kesepakatan  oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.
Dalam  implementasinya  di  lembaga  keuangan  syariah,  akad al-Wadi’ah dapat diaplikasikan pada produk-produk seperti produk giro 21 maupun produk tabungan. 22 Sebagai  konsekuensi  dari  akad  ini,  semua  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  dana titipan  tersebut  menjadi  milik  lembaga  keuangan  (demikian  juga  ia  adalah penanggung  seluruh  kemungkinan  kerugian).  Sebagai  imbalan,  si  penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
lainnya. Sungguh demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah  memanfaatkan  dana  tersebut,  tidak  dilarang  untuk  memberikan  semacam insentif  berupa  bonus  dengan  catatan  tidak  disyaratkan  sebelumnya  dan  jumlahnya tidak  ditetapkan  dalam  nominal  atau  persentase  secara advance ,  tetapi  betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan.

## 6. Bagi Hasil (al-Mudharabah)
Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama  bertindak  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  mal )  yang  menyediakan  seluruh modal  (100%),  sedangkan  pihak  lainnya  sebagai  pengelola  usaha  ( mudharib ). Keuntungan  usaha  yang  didapatkan  dari  akad mudharabah dibagi  menurut kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak  dan  biasanya  dalam  bentuk nisbah (persentase).  Jika  usaha  yang  dijalankan  mengalami  kerugian,  maka  kerugian  itu  di tanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib . Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah  dilakukan  untuk  menjalankan  usaha.  Namun,  jika  kerugian  itu  diakibatkan karena  kelalaian mudharib ,  maka mudharib harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut. 23
Secara  umum,  landasan  dasar  syariah al-Mudharabah lebih  mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam QS. al-Muzammil ayat 20 dan QS. al-Jumu’ah ayat 10:
...                                                       ... 
“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (QS. al-Muzammil [73]: 20)
                                                                             ... 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ...” (QS. al-Jumu’ah [62]: 10)
Berdasarkan ayat di atas, dalam QS. al-Muzammil ayat 20 terdapat adanya kata yadhribun yang  sama  dengan  akar  kata al-Mudharabah yang  berarti  “melakukan suatu  perjalanan  usaha”,  sedangkan  QS.  al-Jumu’ah  ayat  10  menunjukkan  bahwa
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
adanya  suatu  anjuran  atau  mendorong  kaum  muslimin  untuk  melakukan  upaya perjalanan usaha.
Dalam  implementasinya, al-Mudharabah biasanya  diterapkan  pada  produk- produk  pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi  penghimpunan  dana, al-Mudharabah diterapkan pada:
a. Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
b. Deposito,  yaitu  penyimpanan  dan  pengambilannya  ditentukan  oleh  waktu  yang telah disepakati. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di  dalamnya  tidak  boleh  ditarik  nasabah.  Deposito  baru  bisa  dicairkan  sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalty atau sanksi.
Adapun  dari  sisi  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah, al-Mudharabah diterapkan untuk:
a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b. Investasi  khusus  disebut  juga mudharabah  muqayyadah ,  di  mana  sumber  dana khusus  dengan  penyaluran  khusus  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan oleh shahibul mal .

## 7. Pemberian Kuasa (al-Wakalah)
Al-Wakalah berarti  mewakilkan  atau  menyerahkan  sesuatu  pekerjaan  atau urusan  kepada  orang  lain  agar  bertindak  atas  nama  orang  yang  mewakilkan  dalam masalah  dan  waktu  yang  ditentukan. 24 Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa al- Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari satu pihak kepada  pihak  lain.  Mandat  ini  harus  dilakukan  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati oleh si pemberi mandat.
Islam  mensyariatkan al-Wakalah karena  manusia  membutuhkannya.  Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan  segala urusannya  sendiri.  Pada  suatu  kesempatan,  seseorang  perlu  mendelegasikan  suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar dibolehkannya al-Wakalah adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Kahfi ayat 19:
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                        
“Dan  demikianlah  kami  bangunkan  mereka  agar  mereka  saling  bertanya  di  antara mereka  sendiri.  berkatalah  salah  seorang  di  antara  mereka:  sudah  berapa  lamakah kamu berada  (disini?)".  mereka  menjawab: "Kita berada  (disini)  sehari  atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada  (di  sini),  maka  suruhlah  salah  seorang  di  antara  kamu  untuk  pergi  ke  kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih  baik,  maka  hendaklah  ia  membawa  makanan  itu  untukmu,  dan  hendaklah  ia berlaku  lemah-lembut  dan  janganlah  sekali-kali  menceritakan  halmu  kepada seorangpun.” (QS. al-Kahfi [18]: 19)
Ayat ini menggambarkan perginya salah seorang yang bertindak untuk dan atas nama  rekan-rekannya  sebagai  wakil  mereka  dalam  memilih  dan  membeli  makanan. Oleh karenanya, meskipun al-Wakalah dibolehkan, namun kedua belah pihak berhak untuk  membatalkan  bila  menghendaki.  Hal  ini  karena  dalam  bermuamalah didasarkan pada prinsip atas kerelaan para pihak. 25
Dalam  implementasinya,  lembaga  keuangan  syariah  dapat  memberikan  jasa wakalah,  yaitu  sebagai  wakil  dari  nasabah  sebagai  pemberi  kuasa  ( muwakil )  untuk melakukan  sesuatu  ( taukil ).  Dalam  hal  ini,  lembaga  keuangan  akan  mendapatkan upah  atau  biaya  administrasi  atas  jasa  tersebut.  Sebagai  contoh,  lembaga  keuangan dapat  menjadi  wakil  untuk  melakukan  pembayaran  tagihan  listrik  atau  telepon kepada  perusahaan  listrik  atau  telepon.  Contoh  lainnya  adalah  lembaga  keuangan mewakili  sekolah  atau  universitas  sebagai  penerima  biaya  SPP  dari  para  pelajar untuk biaya studi.

## 8. Penanggungan (al-Kafalah)
Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Dalam pengertian  lain, kafalah juga  berarti  mengalihkan  tanggung  jawab  seseorang  yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 26 Oleh karena itu, kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
mengganti  atau  menanggung  kewajiban  hutang  orang  lain  apabila  orang  tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannnya. (Suganda, 2010).
Dasar  hukum  untuk  akad  memberi  kepercayaan  ini  sebagaimana  firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 72:
                                                                                  
“Penyeru-penyeru  itu  berkata:  "Kami  kehilangan  piala  raja,  dan  siapa  yang  dapat mengembalikannya akan memperoleh  bahan makanan (seberat) beban unta,  dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12]: 72)
Berdasarkan  ayat  di  atas,  kata za’im yang  berarti  “penjamin”  adalah gharim , orang  yang  bertanggung  jawab  atas  pembayaran.  Ayat  tersebut  memberikan penjelasan  bahwa  dalam  jaminan/tanggungan  ( al-Kafalah )  harus  terkandung  suatu perjanjian  akad  yang  kokoh  antara  para  pihak  serta  harus  berlandaskan  rasa  saling percaya, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.
Dalam  implementasi al-Kafalah ,  sebagai  contoh  dalam  praktik  perbankan syariah  adalah  seorang  nasabah  yang  mendapat  pembiayaan  dengan  jaminan  nama baik  dan  ketokohan  seseorang  (pemuka  masyarakat).  Walaupun  bank  secara  fisik tidak  memegang  barang  apapun,  tetapi  bank  berharap  tokoh  tersebut  dapat mengusahakan  pembayaran  ketika  nasabah  yang  dibiayai  mengalami  kesulitan. Contoh  lainnya,  bisa  dilakukan  untuk  menjamin  pengembalian  barang  yang  disewa pada  waktu  sewa-menyewa  berakhir.  Jenis  pemberian  jaminan  ini  dapat dilaksanakan  oleh  bank  untuk  kepentingan  nasabahnya  dalam  bentuk  kerja  sama dengan  perusahaan  penyewaan  ( leasing  company ).  Jaminan  pembayaran  bagi  bank dapat  berupa  deposito/tabungan,  dan  bank  dapat  membebankan  uang  jasa/ fee kepada nasabah.

## 9. Pemindahan Utang (al-Hiwalah)
Al-Hiwalah adalah  memindahkan  hutang  dari  tanggungan  orang  yang memindahkan (al-muhil) kepada  tanggungan  orang  yang  dipindahi  hutang (muhal ‘alaih) . 27 Dengan kata lain, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B  masih  mempunyai  piutang  kepada  C.  Begitu  B  tidak  mampu  membayar  utangnya
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
pada A, ia lalu mengalihkan  beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C  yang harus  bayar  utang  B  kepada  A,  sedangkan  utang  C  sebelumnya  pada  B  dianggap selesai. 28 Menurut jumhur ulama, al-Hiwalah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Hadis  yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari  dan  Muslim  dari  Abu  Hurairah  bahwa Rasulullah SAW bersabda:
ْﻊَﺒْﺘَﻴْﻠَـﻓ ﱟﻲِﻠَﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻛُﺪَﺣَأ َﻊِﺒْﺗُأ اَذِﺎَﻓ ٌﻢْﻠُﻇ ﱢِﲎَﻐْﻟا ُﻞْﻄَﻣ “Menunda  pembayaran  bagi  orang  yang  mampu  adalah  suatu  kedzaliman  dan  jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pada  hadis  tersebut,  Rasulullah  SAW  memberitahukan  kepada  orang  yang menghutangkan,  jika  orang  yang  berhutang  meng- hiwalah- kan  kepada  orang  yang mampu/kaya,  hendaklah  ia  menerima  hiwalah  tersebut  dan  hendaklah  ia  menagih kepada orang yang di- hiwalah -kan. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.
Dalam aplikasinya, kontrak hiwalah dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan  pada factoring (anjak  piutang),  di  mana  para  nasabah  yang  memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

## 10. Gadai (ar-Rahn)
Ar-Rahn merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara  hak,  dan  dapat  diambil  kembali  sejumlah  harta  dimaksud  sesudah  ditebus. 29 Lebih lanjut, M. Syafi’i Antonio mengemukakan bahwa ar-Rahn adalah menahan salah satu  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian  piutangnya.  Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  ar- Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. 30
Landasan  hukum  dari  akad ar-Rahn ini  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam al-Baqarah ayat 283:
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
                                                                                                        
                            ... 
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang) ... “ (al-Baqarah [2]: 283)
Para  ulama  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa ar-Rahn boleh  dilakukan  dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di  pegang/dikuasai  ( al-qabdh )  secara  hukum  oleh  pemberi  hutang.  Maksudnya karena  tidak  semua  barang  jaminan  dapat  dipegang/dikuasai  oleh  pemberi  piutang secara  langsung,  maka  paling  tidak  ada  semacam  pegangan  yang  dapat  menjamin barang  dalam  keadaan  status almarhun (menjadi  agunan  utang).  Misalnya,  apabila barang  itu  berbentuk  sebidang  tanah,  maka  yang  dikuasai (al-qabdh) surat  jaminan tanah.  Oleh  karena  itu,  ayat  tersebut  secara  eksplisit  menyebutkan  “barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang)”.  Dalam  dunia  finansial,  barang tanggungan bisa dikenal sebgai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.
Dalam implementasinya di perbankan syariah, ar-Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/ collateral ) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’ al-murabahah . Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi  akad  tersebut.  Selain  itu,  akad rahn juga  dapat  dijadikan  produk tersendiri.  Maksudnya,  akad rahn dipakai  sebagai  alternatif  dari  pegadaian konvensional.  Dalam  hal  ini,  dalam rahn (pegadaian  syariah), nasabah  tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan,  serta  penaksiran.  Perbedaan  utama  antara  biaya rahn dan  bunga pegadaian  adalah  dari  sifat  bunga  yang  bisa  berakumulasi  dan  berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  akad  bernama  adalah  akad  yang  telah ditentukan tujuan dan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan- ketentuan  khusus  yang  berlaku  terhadapnya  dan  tidak  berlaku  terhadap  akad  lain.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.1 Januari - Juni 2018
Adapun  tujuan  akad  bernama  ini  antara  lain:  (1)  pemindahan  hak  milik  dengan imbalan  maupun  tanpa  imbalan;  (2)  melakukan  pekerjaan;  (3)  melakukan persekutuan; (4) melakukan pendelegasian; dan (5) melakukan penjaminan.
Dalam  akad  bernama  ini,  ulama  berbeda  pendapat  dalam  mengklasifikasikan jumlah  akad  bernama,  bahkan  mereka  pun  tidak  membuat  penyusunan  sistematis tentang  urutan-urutan  akad  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  mengkaji bentuk-bentuk  akad  bernama  dan  implementasinya  di  lembaga  keuangan  syariah, yang  meliputi al-Bai’ , al-Qardh , al-Ijarah , al-Syirkah , al-Wadi’ah , al-Mudharabah , al- Wakalah , al-Kafalah , al-Hiwalah , dan ar-Rahn . Hal  ini merupakan syarat yang utama bagi  orang  yang  melakukan  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis  serta  memiliki  akibat hukum bagi pihak yang berakad.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Logung Pustaka.
Ali, Zainudin. 2008. Hukum Gadai Emas Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani.
Anwar,  Syamsul.  2007. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Press.
Aziz, Moh. Saifulloh al-. 2005. Fiqh Islam Lengkap . Surabaya: Terbit Terang.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Djuwaini, Dimyauddin. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haroen, Nasrun. 2000. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Teras.
Karim, Adiwarman Azwar. 2003. Ekon Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.
omi Islam: Suatu Kajian Kontemporer . Jakarta: Gema Insani.
_____________________.  2010. Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Naerul Edwin Kiki Aprianto: Implementasi Akad Bernama…
Kasani  al-.  1910. Bada’i  al-Shana’i  fi  Tartib  al-Syara’i ,  Jilid  V.  Mesir:  Mathba’ah  al- Jamaliyah.
Lubis, Suhrawardi K. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah . Jakarta: Kencana.
Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalah . Jakarta: Amzah.
Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Press.
Suganda, Kajian pelaksanaan kad kredit syariah di Bank Danamon Syariah, Indonesia, 2010.
Syafei, Rachmat. 2000. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Zuhaily, Wahbah al-. 1989. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , Jilid IV. Damaskus: Dar al- Fikr.

## Catatan Akhir:
1 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27. 2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48. 3 Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 38.
4 Al-Kasani, Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i , Jilid V (Mesir: Mathba’ah al-Jamaliyah, 1910), hlm. 295. Lihat juga Yazid Afandi, Fiqh Muamalah , hlm. 39.
5 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 84. Lihat juga Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 79. 6 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh  Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 76.
7 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah , hlm. 52.
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 150-151. 9 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh, hlm. 73. 10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.
11 Ibid. , hlm. 133.
12 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228. 13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 117.
14 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144. 15 Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik (IMB) adalah  sejenis  perpaduan antara  kontrak  jual  beli dan  sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 118.
16 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 183. 17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 90.
18 Al-Syirkah juga  diartikan  sebagai  perkongsian,  yaitu  izin  untuk  mendayagunakan  ( tasharruf )  harta  yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, di mana keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya  untuk  mendayagunakan  harta  milik  keduanya,  namun  masing-masing  memiliki  hak  untuk bertasharruf . Lihat Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah , hlm. 183 19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 85.
20 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1899. 21 Giro  merupakan  simpanan  yang  penariknya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan  cek  bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank
syariah  menerapkan  prinsip  yang  memberikan  hak  kepada  bank  syariah  untuk  menggunakan  atau memanfaatkan  uang  atau  barang  titipannya,  sedangkan  bank  syariah  bertindak  sebagai  pihak  yang  dititipi yang disertai hak  untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Lihat Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 288-289. 22 Tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  tertentu  yang disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro  dan  atau  lainnya  yang  dapat  dipersamakan dengan itu. Dalam produk di bank syariah, tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat ( on call ) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Oleh karena itu,  bank  tidak  dilarang  memberikan  bonus  kepada  pemilik  harta  sebagai  sebuah  insentif  selama  tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Lihat Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam , hlm. 339.
23 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh, hlm. 224.
24 Moh. Saifulloh al-Aziz, Fiqh Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 412.
25 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 112.
26 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 123.
27 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 448.
28 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 126.
29 Zainudin Ali, Hukum Gadai Emas Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.
30 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah , hlm. 128.