## KONDISI TENAGA PENYULUH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG

## Oleh:
Kusmiyati, Ait Maryani, Nawang Wulan Widyastuti, Dedy Kusnadi, Purwanto dan Ida Nuraeni
Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tenaga penyuluh yang ada setelah berlakunya  UU  SP3K  No.  16  tahun  2006  di  Kabupaten  Bandung  dan  mengetahui  kualitas penyuluh di Kabupaten Bandung. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2008 di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung sebanyak 206 orang yang bertugas pada 257 desa. Untuk memenuhi satu desa satu penyuluh diperlukan tambahan penyuluh sebanyak 41 orang. Berdasarkan  status  penyuluh,  maka  Penyuluh  PNS  sebanyak  68,4%  dan  sisanya  sebanyak 31,6%  adalah  THL  TBPP.  Penyuluh  PNS  yang  berpendidikan  S1/D4  sebanyak  29,79%, sedangkan  THL  TBPP  yang  berpendidikan  S1/D4  sebanyak  49,23%.  Penyuluh  PNS  yang termasuk  jenjang  penyuluh  terampil  sebanyak  58,16%  sedangkan  penyuluh  ahli  sebanyak 41,85%.
Kata kunci: Tenaga penyuluh, Kabupaten Bandung.

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Dalam rangka membangun pertanian tangguh  diperlukan  sumberdaya  aparat pertanian  yang  profesional  di  bidang pengaturan,  pelayanan,  dan  penyuluhan sesuai  kualifikasi  dan  spesialisasi  yang diperlukan bagi proses pembangunan pertanian  berkelanjutan.  Aparat  pertanian yang  profesional  dimaksud  merupakan penyuluh  pertanian  sebagai  ujung  tombak dalam  pemberdayaan  pelaku  utama  dan pelaku usaha agar mereka  mau  dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya.
Dalam  era  otonomi  daerah  seperti sekarang  kondisi  pertanian  tidak  menjadi lebih  baik,  begitu  juga  dengan  perkem-
bangan  penyuluhnya.  Berbagai  kebijakan dan  beragamnya  aturan  menyebabkan kegiatan  penyuluhan  semakin  mundur  dan sulit  diharapkan  mampu  meningkatkan pertumbuhan  sektor  pertanian  apalagi perkembangan  perekonomian  masyarakat. Oleh  karena  itu  kegiatan  penyuluhan  perlu ditangani  secara  tertib  teratur  dan  ber- kesinambungan
Keberhasilan  perkembangan  penyu- luhan  pertanian  di  Kabupaten  Bandung bukan  semata-mata  tergantung  pada  teknis penyuluh  pertaniannya  saja  tetapi  merupa- kan gabungan dari seluruh aspek mulai dari pelaksanaan,  tupoksi  penyuluh  pertanian, kelembagaan, metode penyuluhan pertanian yang  digunakan,  juga  kondisi  kelompok- tani.  Masalah  utama  yang  sedang  dihadapi yaitu  keterbatasan  jumlah  tenaga  penyuluh
memenuhi  persyaratan  satu  desa  satu penyuluh sesuai
dengan
kebijakan
Departemen  Pertanian  sehingga  kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Untuk mengetahui
bagaimana keadaan  penyuluh  pertanian  di  Kabupaten Bandung  maka  diperlukan  kajian  terhadap kondisi tenaga penyuluh setelah berlakunya Undang-Undang SP3K No. 16 tahun 2006.

## Permasalahan
Berdasarkan uraian dari latar belakang dan data sekunder yang diperoleh, rumusan masalah penelitian adalah:
1. Apakah  jumlah  penyuluh  yang  ada  di Kabupaten  Bandung  sudah  sesuai dengan kebijakan Departemen Pertanian yaitu satu desa satu penyuluh?
2. Bagaimanakah  kualitas  penyuluh  yang ada?

## Tujuan
1) Mengidentifikasi  penyuluh  yang  ada setelah  berlakunya  UU  SP3K  No.  16 tahun 2006 di Kabupaten Bandung.
2) Mengetahui kualitas penyuluh di Kabupaten Bandung.

## Manfaat
1) Sebagai  informasi/acuan  di  dalam penyelenggaraan  penyuluhan  di  masa yang akan datang.
2) Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam peningkatan kualitas penyuluh.

## Keterbatasan Kajian
Kajian  ini  dibatasi  pada  tenaga penyuluh  yang  terdiri  atas  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  dan  Tenaga  Harian  Lepas  – Tenaga Bantu – Penyuluh Pertanian (THL- TB-PP).

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  selama  dua bulan  terhitung  mulai  1  September  sampai 31  Oktober  2008  di  Kabupaten  Bandung, Propinsi Jawa Barat.

## Sasaran
Sasaran  dalam  kajian  ini  adalah penyuluh  pertanian  (PNS  dan  THL-TBPP) di Kabupaten Bandung.

## Pelaksanaan Penelitian
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan responden.  Pengambilan  sampel  dilakukan secara purposive kemudian stratified random  sampling  terdiri  atas  penyuluh  ahli dan  penyuluh  trampil.  Data  sekunder berasal  dari  literatur,  dinas/tempat  kerja penyuluh.  Data  yang  diperoleh  diolah dengan  cara  tabulasi  selanjutnya  diolah secara  statistik  deskriptif  dengan  tumpuan analisis pada data kuantitatif  dengan  tujuan untuk  menjelaskan  ketenagaan  penyuluh pertanian  yang  berdampak  pada  kualitas kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bandung
Kebijakan  Departemen  Pertanian dalam  program  revitalisasi  penyuluhan pertanian,  mengamanatkan  setiap  desa mempunyai satu orang penyuluh. Berdasar- kan  data,  Kabupaten  Bandung  terdiri  dari 31  kecamatan  dengan  257  desa,  sehingga diperlukan  tenaga  penyuluh  sebanyak  257 orang. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa di  Kabupaten  Bandung  masih  kekurangan tenaga  penyuluh  sebanyak  41  orang, sehingga  ada  beberapa  orang  penyuluh
yang  menangani  lebih  dari  satu  desa. Keadaan  Penyuluh  berdasarkan  wilayah kerja  secara  lengkap  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1,  jumlah  penyu- luh  di  kabupaten  berjumlah  206  orang, sedangkan  jumlah  desa  yang  menjadi wilayah binaan sebanyak 257 desa sehingga ketersediaan  tenaga  penyuluh  baru  men- capai  80%.  Perbandingan  jumlah  penyuluh dengan  jumlah  desa  dapat  dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu ≥  100%  sebanyak  23 desa atau 8,95%, 75% - 99%  sebanyak 189 desa  atau  73,54%  dan  <75%  sebanyak  45 desa atau 17,51%. Hasil wawancara dengan beberapa  orang  penyuluh  di  Kecamatan Pameungpeuk  juga  menunjukkan  bahwa ketenagaan penyuluh saat ini masih kurang, karena  itu  diperlukan  penanganan  yang serius dalam meningkatkan tenaga penyuluh. Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan,  untuk  mengatasi  keterbatasan jumlah  penyuluh  tersebut  maka  beberapa orang  penyuluh  PNS  bertugas  lebih  dari satu  desa.  Keberadaan  tenaga  THL  TBPP cukup  membantu,  tetapi  belum  dapat dilepas  untuk  menangani  para  petani/ anggota kelompoktani dalam upaya peningkatan PKS. Saat ini THL TBPP baru membantu  pelaksanaan  tugas  penyuluh PNS kecuali hal-hal yang bersifat administratif. Kualitas Penyuluh di Kabupaten Bandung Dalam kegiatan penyuluhan di lapangan,  pelaku  utama  adalah  penyuluh PNS,  sementara  penyuluh  kontrak  sifatnya hanya membantu (Peraturan Menteri Pertanian No: 01/Permentan/OT.140/1/ 2008).  Menurut  Van  de  Ban  A.W.  dan Hamkins.  H.S  (1996),  penyuluhan  merupa- kan  keterlibatan  seseorang  untuk  melaku- kan  komunikasi  informasi  secara  sadar
dengan  tujuan  untuk  membantu  sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat  keputusan  yang benar, sedangkan menurut Deptan (1989), penyuluh pertanian dapat  diartikan  sebagai  poros  utama  dalam melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  per- tanian.  Diasumsikan  semakin  tinggi  pendi- dikan  akan  semakin  luas  wawasannya, semakin  inovatif  dan  menguasai  IPTEK, sehingga  kegiatan  penyuluhan  pertanian dapat  berjalan  optimal.  Diasumsikan  juga bahwa  semakin  tinggi  jumlah  penyuluh dengan jenjang jabatan lebih tinggi kualitas kegiatan  penyuluhan  semakin  baik,  karena ketersediaan  penyuluh  yang  menguasai teori penyuluhan semakin banyak. Berdasarkan  tingkat  pendidikan  penyuluh, diperoleh  data  sebagai  mana  tercantum pada Tabel 2.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa Penyuluh PNS sebanyak 68,4% dan sisanya sebanyak  31,6%  adalah  THL  TBPP. Penyuluh  PNS  yang  berpendidikan  S1/D4 sebanyak  42  orang  atau  29,79%,  berpendi- dikan  D3  sebanyak  56,74%  dan  berpendi- dikan  SLTA  sebanyak  12,05%.  Penyuluh kontrak  (THL-TB-PP)  yang  berpendidikan S1/D4  sebanyak  32  orang  atau  49,23%, berpendidikan  D3  sebanyak  16,92%  dan berpendidikan SLTA sebanyak 33,84%.
Berdasarkan Tabel 2 tersebut, jumlah penyuluh  pertanian  (PNS  dan  THL  TBPP) yang  latar  belakang  pendidikannya  S1/D4 berjumlah  74  orang.  Jika  asumsi  setiap kecamatan  terdapat  UPTD  atau  BPP,  dan setiap  BPP  diperlukan  empat  orang penyuluh  berpendidikan  S1/D4  lulusan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2006 pasal 1 No. 1), maka diperlukan tenaga penyuluh sebanyak 31 orang sarjana pertanian, 31 orang sarjana peternakan, 31 orang sarjana  perikanan dan 31 orang sarjana kehutanan.

## Tabel 1. Keadaan penyuluh berdasarkan wilayah kerja di Kabupaten Bandung
No Kecamatan Jumlah desa Jumlah penyuluh PNS Jumlah THL-TBPP Jumlah total % 1 Pameungpeuk 6 5 2 7 116.67 2 Pangalengan 8 5 2 7 87.50 3 Cileunyi 8 5 2 7 87.50 4 Kertasari 8 5 2 7 87.50 5 Margaasih 8 5 2 7 87.50 6 Soreang 11 6 2 8 72.73 7 Majalaya 9 4 2 6 66.67 8 Cicalengka 9 4 2 6 66.67 9 Pacet 8 4 2 6 75.00 10 Ciparay 9 7 2 9 100.00 11 Katapang 8 4 3 7 87.50 12 Banjaran 8 4 2 6 75.00 13 Cilengkrang 8 4 3 7 87.50 14 Baleendah 9 5 2 7 77.78 15 Pasirjambu 8 4 2 6 75.00 16 Cimeunyan 8 4 2 6 75.00 17 Arjasari 11 7 2 9 81.82 18 Margahayu 8 3 2 5 62.50 19 Ibun 8 5 2 7 87.50 20 Paseh 8 5 2 7 87.50 21 Bojongsoang 8 5 2 7 87.50 22 Pangalengan 8 4 2 6 75.00 23 Cangkuang 9 5 2 7 77.78 24 Cikancung 8 5 2 7 87.50 25 Cimaung 8 5 3 8 100.00 26 Dayeuhkolot 8 4 2 6 75.00 27 Majalaya 8 3 2 5 62.50 28 Solakanjeruk 8 4 2 6 75.00 29 Nagrek 8 3 2 5 62.50 30 Ciwidey 8 4 2 6 75.00 31 Kutawaringin 8 4 2 6 75.00 Jumlah 257 141 65 206
Sumber: BK3P Kabupaten Bandung.

## Tabel 2. Tingkat pendidikan penyuluh di Kabupaten Bandung
No Penyuluh pertanian Pendidikan Jml S1/D4 % D3 % SLTA % 1 Penyuluh PNS 42 29.79 80 56.74 17 12.05 141 2 Penyuluh Honorer Pemda 0 0 0 0 0 0 0 3 Penyuluh kontrak 32 49.23 11 16.92 22 33.84 65 4 Penyuluh Swasta 0 0 0 0 0 0 0 5 Penyuluh Swakarsa 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 74 91 39 206
Sumber: BK3P Kabupaten Bandung, diolah.
Tabel 3. Jabatan fungsional penyuluh di Kabupaten Bandung
No Jenjang jabatan fungsional Jumlah % 1 Penyuluh pelaksana 5 3,55 2 Penyuluh pelaksana lanjutan 20 14,18 3 Penyuluh penyelia 57 40,43 4 Penyuluh ahli pertama 4 2,84 5 Penyuluh ahli muda 18 12,77 6 Penyuluh ahli madya 13 9,22 7 Penyuluh ahli utama 24 17,02 Jumlah 141 Sumber: BK3P Kabupaten Bandung
Dilihat  dari  Tabel  3  di  atas,  yang termasuk  ke  dalam  penyuluh  terampil adalah 58,16%, sementara jumlah penyuluh ahli  adalah  41,85%.  Berdasarkan  hal tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  penyuluh terampil  di  Kabupaten  Bandung  lebih banyak dibandingkan penyuluh ahli.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan kajian tentang ketenagaan  penyuluhan  di  Kabupaten
Bandung  Barat  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: 1. Berdasarkan  jumlah  desa  yang  ada, terdapat  kekurangan  tenaga  penyuluh sebanyak 41 orang.
2. Berdasarkan  status  penyuluh,  maka Penyuluh  PNS  sebanyak  68,4%  dan sisanya  sebanyak  31,6%  adalah  THL TBPP.  Penyuluh  PNS  yang  berpendi- dikan S1/D4 sebanyak 29,79%, sedangkan THL TBPP yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 49,23%.
3. Penyuluh  PNS  yang  termasuk  jenjang penyuluh  terampil  sebanyak  58,16%
sedangkan  penyuluh  ahli  sebanyak 41,85%.

## Saran
1. Diperlukan  tambahan  tenaga  penyuluh pertanian  sebanyak  41  orang  untuk memperoleh  kondisi  ideal  satu  desa satu penyuluh.
2. Perlu  penempatan  ulang  penyuluh  di kecamatan  yang  jumlah  penyuluhnya lebih besar dari jumlah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pertanian,  1989.  Pedoman Pembinaan  Kelompoktani-Nelayan, Badan  Pendidikan  dan  Penyuluhan Pertanian,  Departemen  Pertanian. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pertanian  No:  01/ Permentan/OT.140/1/2008.  Pedoman
Pembinaan  Tenaga  Harian  Lepas (THL)  Tenaga  Bantu  Penyuluh Pertanian. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2006.  Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta. Van de Ban dan Hamkins, 1996. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta.