## KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROSES PELAYANAN PUBLIK TERHADAP

## PEMANFAATAN E-GOVERNMENT
Wiralestari 1) ,  Fredy O 2)
1&2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## ABSTRACT
The  Information  technology  plays  a  role  in  providing  information  that  is  useful  to  decision  makers.  The availability of information technology is expected to help and facilitate in improving services, especially in the field of government.
This  research  was  conducted  to  find  out  the  benefits  of  human  resource  capacity  and  public  service process  towards  the  utilization  of  e-government  in  ecotourism  area  and  creative  industry  in  Tangkit  Baru district of Muaro Jambi. This study aims to obtain empirical evidence on the effect of human resource capacity and  public  service  process  on  the  utilization  of  e-government  in  the  ecotourism  and  creative  industries  in  the Tangkit Baru district of kabubaten Muaro Jambi.
The  results  of  this  study  indicate  that  human  resources  who  have  a  good  education,  often  follow  the training and have experience working in the field provide  an understanding of the use of technology. Further information disclosure services, clarity of service flow, service availability and service convenience can improve technology utilization.
Keryword : Human resources, public service, e-government.

## ABSTRAK
Teknologi  informasi  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengambil keputusan  di  dalam.  Tersedianya  teknologi  informasi  diharapkan  dapat  membantu  dan  mempermudah  dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang pemerintahan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat kapasitas sumber daya manusia dan proses pelayanan public  terhadap  pemanfaatan e-government pada  kawasan  ekowisata  dan  industri  kreatif  di  desa  tangkit  baru kabubaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh manfaat kapasitas sumber daya manusia dan proses pelayanan public terhadap pemanfaatan e-government pada kawasan ekowisata dan industri kreatif di desa tangka baru kabubaten Muaro Jambi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki pendidikan yang baik, sering mengikuti  pelatihan  serta  memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidangnya  memberikan  pemahaman  akan penggunaan teknologi. Selanjutnya keterbukaan informasi pelayanan, kejelasan alur layanan, kesediaan layanan dan kemudahan layanan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi.
Kata Kunci : Sumber daya manusia, pelayanan public, e-government.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (IPTEK)  yang  ditandai  dengan  kemajuan  di  bidang teknologi  komunikasi  dan  informasi  saat  ini  telah begitu  pesat.  Seiring  dengan  perkembangan  IPTEK, aktivitas  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  sektor tengah  mengalami  perubahan.  Kehadiran  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  telah  mengubah  cara interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan hal ini telah membawa pada pengembangan fenomena baru yang  disebut  dengan e-government .  Saat  ini  dunia sedang  menuju  era  masyarakat  informasi  dimana kebutuhan  dan  tuntutanakan  informasi  menjadi  sangat tinggi  untuk  diakses,  dikelola  dan  didayagunakan dalam  volume  yang besar  secara cepat dan akurat. Hal ini  yang  mendorong  pemerintah  untuk  memberikan pelayanan  yang  lebih  baik  dan  transparansi  bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Darmawan Napitupulu, 2015).
Searah dengan perkembangan tersebut, Pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan e- government yang  menginstruksikan  kepada  seluruh pejabat  terkait,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan e- government secara  nasional.  Penerapan e-government dimulai  dari  bentuk  layanan  yang  sederhana  yaitu penyediaan  informasi  dan  data-data  berbasis  komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  sebagai  bentuk  wujud keterbukaan ( transparancy ) dalam pelaksanaan pelayanan publik.
World  Bank  (2009)  dalam  AlShehry  dan  Drew (2010) mendefinisikan e-government sebagai pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh  lembaga pemerintah  seperti  WAN,  internet, mobile  computing yang  memiliki  kemampuan  untuk  mentransformasi hubungan  dengan  masyarakat,  bisnis  dan  lembaga pemerintah  yang  lainnya).  Pemerintah  menggunakan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam proses  pemerintahan  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan.  Teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  yang  modern  seperti  internet, mobile communication, wireless devices dan kombinasi teknologi yang lain digunakan
untuk
mengimplementasikan solusi e-government .
Perkembangan e-government di  Indonesia  dapat dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (2004) ditemukan  bahwa  pada  tahun  2004  dari  224  situs web pemerintah  terdapat  10% web tidak  dapat  dibuka (Depkominfo,  2004).  Senada  dengan  hasil  survei nasional  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi berupa  Pemeringkatan e-government di  Indonesia
(PeGI) tahun 2012, hanya ada 6 pemerintah daerah dari total 497 kabupaten/kota (berdasarkan data Ditjen Otda Kemdagri,
2012)
yang dianggap berhasil mengimplementasikan e-government sedangkan  di tingkat  propinsi,  implementasi e-government masih mendapatkan nilai kurang (Depdagri, 2009). Berdasarkan  hasil  survei  internasional  Waseda e- government  ranking 2012,  ternyata  Indonesia  jauh tertinggal dan berada pada peringkat 33 dari 55 negara pengadopsi e-government.
Pada tahun 2013, Indonesia turun ke peringkat 40 dari  55  negara  yang  disurvei.  Senada  dengan  hal tersebut, hasil pemeringkatan e-government oleh United Nations 2012  menunjukkan  Indonesia  berada  pada peringkat 7 dari total 11 negara ASEAN, jauh di bawah Malaysia  dan  Vietnam.  Berdasarkan  hasil  survey  yang dilakukan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada tahun  2016,  peringkat  Indonesia  turun  10  peringkat dibandingkan  pada  tahun  2014.    Indonesia  menduduki peringkat  ke  106.  Kondisi  ini  masih  jauh  berada  di bawah  negara-negara  di  Asia  Tenggara  seperti Malaysia  (peringkat  ke-60),  Filipina  (peringkat  ke-71), dan  Brunei  Darussalam  (peringkat  ke-83).  Sementara itu, nilai Online Service Index (OSI) dan Telecommunication Infrastructure
Index (TII) Indonesia  juga  masih  berada  di  bawah  rata-rata  di regional  Asia  Tenggara.  Indonesia  berada  pada  angka 0,3623  OSI  dan  0,3016  TII,  sedangkan  rata  OSI  di kawasan  Asia  Tenggara  adalah  0,4598  dan  0,306  pada angka TII (Dekominfo, 2016).
Berangkat  dari  kondisi  yang  dikemukakan,  dapat dikatakan bahwa penerapan e-government di Indonesia belumlah  optimal  dan  mengindikasikan  hanya  sekedar pemenuhan  terhadap  kebijakan  tersebut  tanpa  disertai dengan  kualitas.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri,  ada beberapa  daerah  yang  memiliki  inisiatif  dan    berhasil menerapkan e-government (Darmawan Napitulu, 2015). Hal senada juga diutarakan oleh Hammam Riza (2014) mengatakan  bahwa  tidak  adanya  sistem E-government yang  merata  di  setiap  daerah,  alhasil  kesenjangannya mungkin  cukup  besar.  Hal  ini  dikarenakan  tidak meratanya  jaringan  internet  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Dalam praktik perkembangan e-government dalam  organisasi  pemerintahan  daerah  Indonesia, tahapan  perkembangan  yang  terjadi  memang  masih berbeda-beda.  Ada  daerah  yang  masih  sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum memiliki situs web.  Faktor  lainnya  adalah  belum meratanya ketersediaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berpengaruh  terhadap  pemanfaatan  TIK  terutama  di tingkat  desa  (Didit  Praditya,  2014).  Berdasarkan  hasil pemeringkatan e-government yang  dilakukan  pada 2011,  tidak  satupun  dari  11  Kabupaten/Kota  Se-Jambi mendapat  nilai  baik,  atau  warna  hijau  (rata-rata  diatas 2,5) dimana Kabubaten Muaro Jambi memperoleh skor sebesar  1,5  (peringkat  8  dari  11  Kabubaten/Kota  Se- Jambi (Mangatas Hasibuan, 2012).
Desa  Tangkit  Baru  merupakan  desa  dimana merupakan  salah  satu  daerah  kawasan  industry  kreatif dan  ekowisata  yang  terletak  di  Kabubaten  Muaro Jambi.  Industri  yang  terkenal  adalah  industry pengolahan  nanas  yang  merupakan  salah  satu  ikon makanan  khas  oleh-oleh  Jambi.  Untuk  itu  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  proses pelayanan  public  yang  dapat  meningkatkan  potensi yang  ada  di  daerah  tersebut.  Berawal  dari  pemikiran diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Pengaruh  kapasitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Proses  Pelayanan  Publik  terhadap Pemanfaatan E-Government pada  Kawasan  Ekowisata dan  Industri  Kreatif  di  Desa  Tangkit  Baru  Kabubaten Muaro Jambi”

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1.   Bagaimana  pengaruh  kapasitas  sumber  daya manusia terhadap pemanfaatan e-goverment ?
2.   Bagaimana  pengaruh  proses  pelayanan  Publik terhadap pemanfaatan e- goverment ?

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah,  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan:
1.   Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  kapasitas sumber  daya  manusia  terhadap  pemanfaatan e- goverment .
2.   Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  proses pelayan publik terhadap pemanfaatan e-goverment .
2.  TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1.  Tinjauan Pustaka 2.1.1. E-government
E-government didefinisikan sebagai seluruh tindakan  dalam  sektor  publik  (baik  pusat  maupun daerah)  yang  melibatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dengan  tujuan  mengoptimalkan  proses pelayanan  publik  yang  efisien,  transparan,  dan  efektif (Prasojo, et  al ,  2007). E-government telah  menjadi bagian  penting  dalam  usaha  untuk  membangun  tata pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  di Indonesia.  Penerapan e-government disebabkan  oleh  3 (tiga) faktor (Prasojo, et al , 2007), yaitu:
a. Komunikasi  elektronik  antara  sektor  publik  dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi.
b. Ruang cyber dalam  pelayanan  publik  memudahkan penghapusan  struktur  birokrasi  dan  proses  klasik dari pelayanan yang berbelit-belit.
c. E-government dapat  menawarkan  juga  informasi  di tingkat lokal.
Dasar  hukum e-government di  Indonesia  di tingkat nasional adalah Intruksi Presiden (Inpres)  No.3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-government .  Poin  penting  Inpres tersebut yaitu menginstruksikan kepada:
1. Menteri
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi  dan Tinggi Negara
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Jaksa Agung Republik Indonesia
7. Gubernur
8. Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan  masing  masing  guna  terlaksananya pengembangan e-government secara nasional dengan  berpedoman  pada  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan e-government .
Di  samping  itu,  Inpres  tersebut  juga  meminta seluruh  pihak  seperti  disebutkan  di  atas  untuk merumuskan  rencana  tindak  di  lingkungan  instansi masing-masing  dengan  berkoordinasi  dengan  Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Regulasi lainnya di tingkat nasional selain Inpres adalah Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan e-government di Instansi Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Hanya  saja,  Peraturan Presiden  tersebut  masih  berstatus  sebagai  draft  dan belum disetujui oleh Presiden.

## 2.1.2.  Sumber Daya Manusia
Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan  seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi (kelembagaan)  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif dan  efesien.  Kemampuan  seseorang  atau  individu dalam  suatu  organisasi  atau  kelembagaan  dapat  dilihat dari  pencapaian  tujuan  dan  efektifitas  serta  efesiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs ) dan hasil ( outcomes ).
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dari  organisasi tersebut.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu elemen organisasi  yang sangat penting, oleh karena itu harus  dipastikan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya manusia  dilakukan  sebaik  mungkin  agar  mampu memberikan  kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013).
Menurut  Griffin  (2004),  sumber  daya  manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat  pengalaman.  Pendidikan  merupakan  suatu kegiatan  yang  universal  dalam  kehidupan  manusia. Pelatihan  adalah  proses  sistematis  mengubah  tingkah
laku  sesorang  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Pelatihan  yang  baik,  harus  berkaitan  dengan  keahlian dan  kemampuan  untuk  melaksanakan  pekerjaanya. Pengalaman  dilihat  dari  lamanya  seseorang  bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan  suatu  pekerjaan  dan  mempunyai  wawasan yang  luas  serta  mudah  beradaptasi  dengan  lingkungan. Kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik  dari seseorang yang memiliki keterampilan ( skill ), pengetahuan  ( knowledge ),  dan  kemampuan  ( ability ) untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  (Hevesi,  2005 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008).

## 2.1.3.  Pelayanan Publik
Menurut      Keputusan  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  63  tahun  2003,  mengenai  pelayanan adalah  Pelayanan  Publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan Peraturan Perundang–undangan. Tujuan dari pelayanan publik  adalah  memuaskan  keinginan  masyarakat  pada umumnya.  Untuk  mencapai  hal  ini  diperlukan  kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.  Kualitas  pelayanan  adalah  kesesuaian antara harapan dan kenyataan.
Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedoman,antara lain adalah Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2003  yang    mengemukakan  tentang  prinsip- prinsip pelayanan publik sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
b. Prosedur  pelayanan  publik  tidak  berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah    dilaksanakan.
c. Kejelasan
1. Persyaratan  teknis  dan  administratif  pelayanan publik.
2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa  dalam  pelaksanaan pelayanan publik.
3. Rincian  biaya  pelayanan  publik  dan  tata  cara pembayaran.
d. Kepastian Waktu.
e. Pelaksanaan  pelayanan  Publik  dapat  diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
f. Akurasi
g. Produk  pelayanan  Publik  diterima  dengan  benar, tepat, dan sah.
h. Keamanan
i. Proses  dan  produk  pelayanan  publik  memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
j. Tanggung jawab
k. Pimpinan  penyelenggara  pelayanan  publik  atau pejabat  yang  ditunjuk  bertanggung  jawab  atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik.
l. Kelengkapan Sarana dan prasarana
m. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  peralatan kerja  dan  pendukung  lainnya  yang  memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
n. Tempat  dan  lokasi  serta  sarana  pelayanan  yang memadai,  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat,  dan dapat  memanfaatkan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika.
o. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
p. Pemberi  pelayanan  harus  bersikap  disiplin,  sopan dan  santun,  ramah,  serta  memberikan  pelayanan dengan ikhlas.
q. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan  yang  indah  dan  sehat  serta  dilengkapi dengan  fasilitas  pendukung  pelayanan,  seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

## 2.2.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Menurut  Griffin  (2004),  sumber  daya  manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Syväjärvi et al (2005) menemukan bahwa dengan adanya sumber daya manusia mempengaruhi  teknologi  informasi.  Sumber  daya tersebut memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi  informasi  sehingga  dapat  memanfaatkan teknologi dengan baik. Hasil penelitian Ojo et al (2007) menemukan  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan faktor  paling  penting  dalam  keseluruhan  strategi e- government pada  pemerintahan.  Alsheri  dan  Drew (2010)  mengemukakan  bahwa  diperlukan  kualifikasi dan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan e-government .
H:   Kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan e-government
Erick  S.  Holle  (2011)  menemukan  bahwa  adanya kontak  langsung  dalam  pemberian  pelayanan  memberi peluang yang besar terjadinya praktek maladministrasi. Oleh  karenanya,  maka  diperlukan  sebuah  upaya  untuk meminimalisir  atau  bahkan  menghilangkan  praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  bingkai electronic government dalam  pemberian  pelayanan,  sehingga kontak langsung antara penyedia layanan dan pengguna layanan tidak lagi terjadi. Chatfield (2009) mengemukakan  dengan  adanya  peningkatan  layanan
public  yang pada  masyarakat  di Jepang  mempengaruhi e-government di jepang dalam hal e-tax .
H2:   Proses  pelayanan  public  memiliki  pengaruh terhadap pemanfaatan e-government

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  yang  bersumber  dari  kuesioner,  maka  keabsahan suatu  penelitian  sangat  ditentukan  oleh  alat  ukur  yang digunakan.  Apabila  alat  ukur  yang  digunakan  tidak valid  dan  konsisten  maka  hasil  penelitian  yang diperoleh  tidak  akan  menggambarkan  keadaan  yang sesungguhnya.  Maka  diperlukan  uji  validitas  (uji kesahihan)  dan  uji  reliabilitas  (uji  konsistensi),  yang bertujuan  untuk  menguji  kualitas  dari  instrument penelitian  yang  digunakan  (Sekaran  dan  Bougie, 2010:157).    Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini mengunakan  (Nunnally,  1978:230).  Penelitian  ini menggunakan  populasi  sasaran,  yaitu  menggambil seluruh perangkat/aparatur desa di desa tangkit baru.
Uji  validitas  ( test  of  validity )  digunakan  untuk mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner (Imam  Ghozali,  2011:52).  Dalam  mengukur  validitas dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu:
1. Melakukan  korelasi  antar  skor  butir  pertanyaan dengan total skor  konstruk atau variabel. Pengujian validitas  ini  mengunakan  uji  signifikansi  dengan membandingkan t hitung dengan t table.
2. Uji  validitas  dapat  juga  dilakukan  dengan melakukan  korelasi  bivariate  antara  masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk.
3. Uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Pada  penelitian  ini,  kuesioner  pada  variabel kapasitas  sumber  daya  manusia  yaitu  indicator tanggung  jawab  tidak  valid.  Untuk  itu  indicator tanggung  jawab  dikeluarkan  dari  variabel  kapasitas sumber  daya  manusia.  Semua  pertanyaan  kuesioner dari  penelitian  memenuhi  syarat  realiable  yaitu mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Pada  bagian  ini  akan  diuji  pengaruh  kapasitas  sumber daya manusia dan pelayanan public terhadap pemanfaatan e-goverment .  Sebelum  melangkah  ke pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji asumsi  mendasari  analisis  regresi,  diantaranya  uji normalitas  data,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji normalitas.

## 3.1.   Uji Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis,  maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas persamaan  regresi  berdasarkan  asumsi  klasik.  Secara teoritis, model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter  penduga  yang  sahih  bila  memenuhi  asumsi normalitas,  tidak  terjadi  multikolinearitas,  dan  tidak terjadi heterokedastisitas.

## 3.2.   Hasil Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel independen  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  memiliki distribusi  data  normal  atau  mendekati  normal.  Adapun alat  pengujian  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu dengan menggunakan tes Kolmogorov Smirnov. Dalam hal  ini  untuk  mengetahui  apakah  distribusi  residual terdistribusi  normal  jika  nilai  signifikansi  lebih  dari 0,05.
Dari  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  diperoleh nilai  sebesar  0,829  dan  lebih  besar  dari  0,05.  Karena nilai  signifikansi  pada  uji  Kolmogorov-Smirnov  lebih besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

## Gambar 1

## Normal P-Plot of Regression Standarized Residual
Jika  residual  berasal  dari  distribusi  normal,  maka sebaran data residual akan terletak di sekitar garis lurus. Dari  P-P  plot  di  atas  terlihat  bahwa  titik-titik  residual tersebar  mengikuti  garis  diagonal  sehingga  dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.

## 3.3.   Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  adalah  indikasi  bahwa  varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh menjadi efisien. Untuk menguji apakah  varian  dari  residual  homogen  digunakan  grafik plot  antara  nilai  prediksi  variabel  dependen  dengan residualnya. Dari analisis, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik  yang  ada  membentuk  pola  tertentu  yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  Sebaliknya,  jika  tidak  ada  pola yang  jelas  serta  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Pada  gambar  2  berikut  disajikan hasil grafik plot uji hetoskedasitas .

## Gambar 2
Uji Heterokedasitas

## 3.4.   Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel independen (Imam Ghozali, 2011:105). Untuk uji  multikolonieritas  ini  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan lawannya  serta  nilai variance  inflation  factor (VIF Hasil  besaran  korelasi  antar  variabel  independen menunjukkan  bahwa  variabel  kapasitas  sumber  daya manusia  mempunyai  korelasi  proses  pelayanan  public dengan  tingkat  korelasi  sebesar  -0,589  atau  sekitar 58,9%.  Hal  ini  menunjukkan  korelasi  masih  dibawah 95% maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Pemanfaatan E-government
Dari hasil pengolahan data menggunakan hierarchy  regression  modeling diperoleh  hasil  regresi kapasitas  sumber  daya  manusia  terhadap  pemanfaatan e-goverment bertanda  positif.  Artinya  semakin  baik kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  akan meningkatkan pemanfaatan e-government . Nilai signifikansi  yang  dimiliki  kapasitas  sumber  daya manusia  sebesar  0,008  lebih  kecil  dari  tingkat singnifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan e-government .
Griffin  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  sumber daya  manusia  dapat  diukur  melalui  pendidikan, tanggung  jawab,  pelatihan  dan  tingkat  pengalaman. Pendidikan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  universal dalam  kehidupan  manusia.  Pelatihan  adalah  proses sistematis  mengubah  tingkah  laku  sesorang  untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan  yang baik,  harus berkaitan  dengan  keahlian  dan  kemampuan  untuk melaksanakan  pekerjaanya.  Pengalaman  dilihat  dari lamanya  seseorang  bekerja.  Dengan  pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah
beradaptasi  dengan  lingkungan.  Tanggung  jawab berarti  berbuat  sebagai  perwujudan  kesadaran  akan kewajiban.  Namun  dalam  penelitian  ini  indicator tanggung  jawab  tidak  dimasukkan,  dikarenakan  dari hasil validitas menunjukkan hasil yang tidak valid.
Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  pada kabubaten  desa  Tangkit  Baru  memiliki  tingkat pendidikan  minimal  SMA/sederajat  dan  tingkat pendidikan  tertinggi  lulusan  magister.  Hal  ini  sesuai dan  mendukung  program  pendidikan  pemerintah  yaitu wajib  memiliki  pendidikan  minimal  12  tahun. Pengalaman sumber daya manusia yang dimiliki antara 2-10  tahun,  ini  menunjukkan  bahwa  sumber  daya manusia  mempunyai  wawasan,  pemahaman  dan terbiasa akan pekerjaannya terutama yang berhubungan dengan  teknologi.  Hal  ini  dapat  dilihat  sumber  daya manusia  dapat  menggunakan  perangkat  computer, laptop,  android  serta  dapat  menjalan  aplikasi  program yang ada. Pelatihan  untuk  sumber daya  manusia sudah dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya manusianya meski jarang dilakukan/diberikan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syväjärvi  et  al  (2005)  menemukan bahwa dengan adanya sumber daya manusia mempengaruhi  teknologi  informasi.  Sumber  daya tersebut memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi  informasi  sehingga  dapat  memanfaatkan teknologi dengan baik. Hasil penelitian Ojo et al (2007) menemukan  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan faktor  paling  penting  dalam  keseluruhan  strategi e- government pada  pemerintahan.  Alsheri  dan  Drew (2010)  mengemukakan  bahwa  diperlukan  kualifikasi dalam meningkatkan e-government .
4.2.   Pengaruh  Proses  Pelayanan  Publik  Terhadap Pemanfaatan E-government
Dari hasil pengolahan data menggunakan hierarchy  regression  modeling diperoleh  hasil  regresi proses  pelayanan  publik  terhadap  pemanfaatan e- goverment bertanda  positif.  Artinya  semakin  baik proses pelayanan publik akan meningkatkan pemanfaatan e-government .  Nilai  signifikansi  yang dimiliki  proses  pelayanan  publik  sebesar  0,001  lebih kecil  dari  tingkat  singnifikansi  sebesar  0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa proses pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan e- government .
Hasil  regresi  proses  pelayanan  public  terhadap pemanfaatan e-government menunjukkan  bahwa  desa Tangkit  Baru  bahwa  proses  pelayanan  public  telah berjalan  dengan  baik.  Proses  pelayanan  public mencakup  keterbukaan  informasi  pelayanan,  kejelasan alur  layanan,  kesediaan  layanan  dan  kemudahan layanan.  Keterbukaan  informasi  dapat  dilihat  adanya fotokopi  alur  pelayanan  yang  ditempelkan  di  kaca jendela/pintu  di  kantor  desa.  Fotokopi  alur  yang ditempelkan memberikan tujuan untuk memperjelaskan alur  layanan  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  layanan. Selain  itu  dengan  ketersediaan  informasi  tesebut mempermudah pengguna layanan untuk
mempergunakan layanan yang diberikan serta kemudahan  layanan  pun  dapat  dilakukan  dengan menggunakan
website http://muarojambitangkitbaru.desa.kemendesa.go.id/ind ex.php/contact yang tersedia.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Erick  S.  Holle  (2011)  menemukan bahwa  adanya  kontak  langsung  dalam  pemberian pelayanan  memberi  peluang  yang  besar  terjadinya praktek  maladministrasi.  Oleh  karenanya,  maka diperlukan  sebuah  upaya  untuk  meminimalisir  atau bahkan menghilangkan praktek maladministrasi dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam bingkai electronic government dalam pemberian pelayanan,  sehingga  kontak  langsung  antara  penyedia layanan  dan  pengguna  layanan  tidak  lagi  terjadi. Chatfield  (2009)  mengemukakan  dengan  adanya peningkatan  layanan    public  yang  pada  masyarakat  di Jepang  mempengaruhi e-government di  jepang  dalam hal e-tax .

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Kapasitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  pemanfaatan e-government .  Ini membuktikan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang memiliki  pendidikan  yang  baik,  sering  mengikuti pelatihan  serta  memiliki  pengalaman  bekerja  di bidangnya  memberikan  pemahaman  akan  penggunaan teknologi.  Proses  pelayanan  public  berpengaruh signifikan  terhadap  pemanfaatan e-government .  Ini menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  keterbukaan informasi  pelayanan,  kejelasan  alur  layanan,  kesediaan layanan  dan  kemudahan  layanan  dapat  meningkatkan pemanfaatan teknologi.

## 5.2.   Saran
Dalam  upaya  peningkatan  sumberdaya  manusia diperlukan
pelatihan/seminar/ceramah untuk meningkatkan pemanfaatan akan terknologi.
Menambahkan  kesediaan  layanan  di  wesite  Desa Tangkit  Baru  dalam  peningkatan  pemanfaatan  e- goverment.

## DAFTAR REFERENSI
AlShehry  M  &  Drew  S.,  2010.  E-Government Fundamentals .    IADIS  International  Conference ICT Society and Human Beings .
Chatfield Akemi Takeoka. 2009. Public Service Reform through e-Government: a Case Study of ‘e-Tax’ in
Japan .  Electronic  Journal  of  e-Government Volume 7 Issue 2 2009, (pp. 135 - 146).
Darmawan  Napitupulu.  2015. Kajian  Faktor  Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus:
Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Sistem Informasi,
Volume 5, Nomor 3, Maret 2015, 229-236.
Depkominfo.  2004. Kondisi  Situs  Web  Pemerintah Daerah, 2004 . Melalui http://www.depkominfo.go.id . Diakses
[20/2/2017].
__________.  2016. Inilah  Peringkat  E-Government Indonesia Berdasarkan Survei PBB 2016 . Melalui https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inil ah-peringkat-e-government-indonesia- berdasarkan-survei-pbb-2016/ .
Diakses
[21/2/2017].
Depdagri,  2009. Pemeringkatan  e-Government  di Indonesia ,  melalui www.depdagri.go.id .  Diakses [20/2/2017].
Erick  S.  Holle.  2011. Pelayanan  Publik  Melalui
Electronic Government:Upaya Meminimalisir Praktek  Maladministrasi  Dalam  Meningkatkan Public  Service .  Jurnal  Sasi  Vol.17  No.3  Bulan Juli-September 2011.
Griffin,  2004. Manajemen ,  alih  bahasa  Gina  Gania, Erlangga: Jakarta.
Hamman  Riza,  Selaku  Kepala  Deputi  BPPT  Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM). 2014. Indonesia Masih Tertinggal Dalam Penerapan E-Government . Melalui
https://dailysocial.id/post/e-gov-indonesia- tertinggal . Diakses [21/2/2017].
Inpres  No.3  2003. Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government . http://www.apjii.or.id/v2/upload/Regulasi/I
nPresRI3Th2003.pdf . diunduh [21/2/2017].
Indriasari,  Desi  &  Ertambang  Nahartyo.  2008.
Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi pada  Pemerintah  Kota  Palembang dan  Kabupaten  Ogan  Illir) .  Simposium  Nasional Akuntansi XI di Pontianak, 23-24 Juli.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63 Tahun 2003.
Mangatas  Hasibuan,  selaku  Kasubdit  Tatakelola Direktorat  e-Government  Kementerian  Informasi dan  Komunikasi  (Kominfo)  RI.  2012. Tak  Ada Kabubaten  di  Jambi  Dapat  Nilai  Baik .  Melalui http://jambi.tribunnews.com/2012/09/05/tak-ada- kabupaten-di-jambi-dapat-nilai-baik . Diakses [21/2/2017].
Ojo  Adegboyega,  Tomasz  Janowski,  Elsa  Estevez  & Irshad  Kamal  Khan.  2007. Human  Capacity
Development for    e-Government.  UNU-IIST Report No. 362.
Prasojo,  Eko,  Teguh  Kurniawan,  &  Defny  Holidin. 2007. State  Reform  in  Indonesia .  Depok: Administrative Science Department, University of Indonesia.
Sami  M.,&  Mohd  M.,  2012. Best    Practices  in  E government: A review of Some Innovative Models Proposed  in  Different  Countries .  International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS- IJENS, Vol. 12 No. 01, Februari 2012.
SyväjärvAntti  i,  Jari  Stenvall,  Risto  Harisalo  &  Hanna Jurvansuu.  2005. The  Impact  of  Information
Technology
on
Human Capacity,
Interprofessional  Practice  and  Management . Problems  and  Perspectives  in  Management, 1/2005.
Yosefrinaldi.  2013. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya
Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Studi Empiris  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Se-Sumatera  Barat) .  Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.