## Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman
Asniar 1 , Eman Sulaeman 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: asniarniar797@gmail.com

## Abstrak
Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  negara  yang  bertugas melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  serta  memiliki kewenangan  dalam  melakukan  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman serta  mengenai  upaya  hukum  terhadap  putusan  Ajudikasi  Khusus  tersebut  berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan  Ajudikasi  Khusus  Ombudsman  ini  hampir  sama  dengan  rekomendasi  yang diterbitkan  oleh  Ombudsman,  sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Ombudsman  No. 31  Tahun 2018,  putusan  Ajudikasi  Khusus  Ombudsman  ini  bersifat  final  dan  mengikat.  Adapun Peraturan  Ombudsman  ini  tidak  terdapat  pasal  yang  menjelaskan  mengenai  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak  bersengketa  terhadap  putusan  Ajudikasi  Khusus Ombudsman tersebut. Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus ini masih sangat perlu dilakukan pengkajian dan penjelasan lebih lanjut secara detail dan terperinci terkait upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus.

## Kata Kunci : Ombudsman, Kekuatan Mengikat, Ajudikasi Khusus

## Abstract
The  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  is  a  state  institution  tasked  with supervising  the  administration  of  public  services  and  has  the  authority  to  conduct  public service  dispute  resolution.  This  study  aims  to  determine  the  binding  power  of  the  Special Adjudication  ruling  by  the  Ombudsman  as  well  as  regarding  legal  remedies  against  the Special  Adjudication  ruling  based  on  the  Ombudsman  Regulation  Number  31  of  2018 concerning  the  Mechanisms  and  Procedures  for  Special  Adjudication.  The  method  used  in this study is a normative research method using the statutory approach. The results showed that the decision of the Special Adjudication of the Ombudsman was almost the same as the recommendations issued by the Ombudsman, while based on the Ombudsman Regulation No. 31 of 2018, the decision of the Ombudsman's Special Adjudication is final and binding. As for the Ombudsman Regulation, there is no article that explains the legal remedies that can be taken by the disputing party against the decision of the Ombudsman's Special Adjudication. The Ombudsman Regulation No. 31 of 2018 concerning the Mechanisms and Procedures for this Special Adjudication still needs to be further studied and explained in detail and in detail related to legal remedies against the Special Adjudication decision.
Keyword: Ombudsman, Binding Force, Special Adjudication

## Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Makna yang terkandung dari amanat
tersebut  bahwa  negara  berkewajiban  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya  melalui sistem pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Sangat  penting  bagi  dalam  suatu  negara  memiliki  sistem  pemerintahan  yang  baik ( Good  Governance )  demi  terwujudnya  cita-cita  bangsa  dalam  proses  penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas  Kepentingan  Umum,  Asas  Keterbukaan.  Asas  Proporsionalitas,  Asas  Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. 1
Hakikat Good  Governance adalah  suatu  manajemen  pembangunan  yang  diharapkan mampu  sebagai  prasyarat  penting  bagi  kokohnya  bangunan  negara  dan  bangsa  yang berorientasi pada tercapainya tujuan dan cita-cita ideal yakni kesejahteraan masyarakat. Good Governance dalam  pencapaiannya  harus  didukung  oleh public  service  sebagai orientasi dalam penyelenggaraan  pelayanan.  Pelayanan  publik  menjadi  bagian  penting  dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik.
Berbicara  tentang  pelayanan  selalu  berkaitan  dengan  dua  sisi,  yaitu  yang  memberi pelayanan (provider) dan  yang  menerima  pelayanan  (masyarakat).  Pelayanan  ( service )  oleh banyak  ahli  tentang  kualitas  pelayanan  didefenisikan  sebagai  suatu  perbuatan  ( deed ),  suatu kinerja ( performance ) atau suatu usaha ( effort ) . Adapun konsep kualitas pelayanan ( service quality ) berdasarkan persepsi konsumen seperti dikemukakan oleh Zaitamhl, Parasuraman & Berry, sebagai tingkat  kesenjangan antara harapan-harapan atau keinginan konsumen dengan kenyataan yang mereka alami. 2
Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  Independen  yang memiliki  tugas  dan  wewenang  melakukan  pengawasan  dalam  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik  sebenarnya  memiliki  sasaran  pengawasan  yang  tertuju  kepada  masalah- masalah  yang  menimpa  individu  masyarakat.  Sehingga  kehadiran  Ombudsman  akan  sangat memberikan  impact  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengadukan  permasalahannya  terkait dengan pelayanan publik.
Mengemban  tugasnya  sebagai  pengawas  penyelenggara  pelayanan  publik, Ombudsman telah memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan publik. Kini hadirnya Ombudsman sangat membantu  masyarakat  dalam  mengadukan  permasalahannya  terkait  malaadministrasi  yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  RI, Malaadministrasi  diartikan  sebagai  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hokum,  melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban  hokum.  Berbagai  bentuk  perbuatan  yang termasuk  malaadminisrasi  yang  paling  umum  adalah  penundaan  berlarut,  penyalahgunaan wewenang,  penyimpangan  prosedur,  pengabaian  kewajiban  hokum,  tidak  transparan, kelalaian,  diskriminasi,  tidak  professional,  ketidakjelasan  informasi,  tindakan  sewenang- wenang, ketidakpastian hokum dan salah pengelolaan. 3
Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman dan tuntunan dalam segala  aspek  kehidupan  manusia  dalam  melangsungkan  kehidupannya  baik  dari  aspek mu’amalah,  sosial,  politik,  maupun  aspek  penegakan  hukum  dalam  menyelesaikan permasalahan.  Allah  Subhanahu  Wata’ala  telah  berfirman  dalam  Qur’an  Surah  An-Nisaa
1 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.86
2 Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah , (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.47
3 Hendra  Nurtjahjo  dkk, Memahami  Malaadministrasi ,  (Jakarta:  Ombudsman  Republik  Indonesia, 2013), h.5
tentang  adil  dalam  menetapkan  hukum  yaituIslam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah memberikan  pedoman  dan  tuntunan  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia  dalam melangsungkan  kehidupannya  baik  dari  aspek  mu’amalah,  sosial,  politik,  maupun  aspek penegakan  hukum  dalam  menyelesaikan  permasalahan.  Allah  Subhanahu  Wata’ala  telah berfirman  dalam  Qur’an  Surah  An-Nisaa  ayat  58  tentang  adil  dalam  menetapkan  hukum yaitu: 4

ِب اوُمُكْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ  ٰىَلِإ ِتاَناَمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُك ُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ َِِن َهَّللا  َّنِإ   ََِِْْْلا اَّم
ُظََِي
ا ًري ِصَب اًَيِمَس َناَك َهَّللا َّنِإ ۗ ِهِب ْمُك Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Selain ayat  di  atas,  terdapat  pula  dalil  tentang  adil  dalam  Q.S.  Al-Maidah  (5)  ayat  8 sebagai berikut:
ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
ْعِاۗ ا ْوُلََِْْت  َّلََا ىٰٰٓلَع  ٍم ْوَق ُنٰاَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي  َلَ َو ۖ ِطْسِقْلاِب َءۤاََْهُش ِهّٰلِل َنْيِما َّوَق ا ْوُن ْوُك ُلِْ ُُ  َرْقَا  َوُه ۗ ا ْو
َن ْوُلَمََْت اَمِب  ٌۢ رْيِبَخ َهّٰللا َّنِاۗ َهّٰللا اوُقَّتا َو ۖ ى ٰوْقَّتلِل
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,  mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil  itu  lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Berbicara  tentang  keadilan  adalah  berbicara  tentang  hakekat  kehidupan,  hakekat  diri dan  hakekat  hukum.  Untuk  itu  prasyarat  agar  keadilan  bisa  diwujudkan  sebagaimana mestinya,  maka  manusia  sebagai  subyek  hukum  sekaligus  obyek  keadilan  tentu  saja  harus benar-benar  memahami  hakekat  kehidupan  dan  hakekat  dirinya.  Institusi  yang  memiliki kemampuan untuk membahas hakekat hidup manusia adalah “agama”.
Munculnya  permasalahan  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  diikuti  oleh berbagai  kritikan  dan  aspirasi  masyarakat.  Sebagai  warga  negara  yang  dijamin  haknya  oleh negara,  masyarakat  berhak  dalam  menuntut  hak  yang  telah  dilanggar.  Banyaknya  aspirasi masyarakat  yang  mengeluhkan  tentang  pelayanan  publik  menandakan  ketidakpuasan masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan  yang  sangat  berbelit-belit  dan  lambat  yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik.
Permasalahan  terkait  pelayanan  publik  yang  kini  semakin  meluas  di  tengah-  tengah masyarakat  adalah  salah  satu  bentuk  malaadministrasi  yang  dilakukan  oleh  aparatur pelanyanan  publik  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  penyelenggara pelayanan  publik.  Malaadministrasi  adalah  suatu  praktek  yang  menyimpang  dari  etika administrasi, atau suatu praktek yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Proses pengaduan  atau  laporan  dugaan  adanya  malaadministrasi  yang  diterima  oleh  Ombudsman tersebut diselesaikan dengan beberapa cara yakni melalui mediasi dan ajudikasi. 5
Sebagaimana  mandat  dari  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  yang  memberi kewenangan  kepada  Ombudsman  untuk  melakukan  Ajudikasi  Khusus  dalam  penyelesaian
4 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  PT.  Sygma  Examedia Arkanleema
5 Joko Widodo, Good Governance , (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h.259
ganti rugi  yang diakibatkan oleh malaadministrasi sehingga terbitlah Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus yang dibentuk berdasarkan Pasal 50 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Pasal 39 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017.
Kewenangan  Ajudikasi  Khusus  tersebut  telah  membawa  Ombudsman  menjadi lembaga  yang  dapat  bertindak  sebagai  badan  peradilan  yang  kemudian  menghasilkan  suatu putusan  seperti  halnya  lembaga  peradilan,  sehingga  hal  tersebut  banyak  menimbulkan perdebatan  tentang  kewenangan  Ombudsman  dalam  memutus  sengketa  publik  bahwa Ombudsman  akan  disamakan  dengan  lembaga  peradilan  lainnya.  Selain  itu,  jika  nantinya Ombudsman mengeluarkan putusan terkait penyelesaian ganti rugi melalui proses Ajudikasi Khusus  maka  pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  putusan  yang  diterbitkan  atau dikeluarkan  oleh  Ombudsman  tersebut  akan  bersifat  mengikat  atau  memiliki  kekuatan mengikat yang sama dengan mengikatnya putusan pada lembaga peradilan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Legal  Research  merupakan  penelitian  yang  kajiannya  dilakukan  dengan  menelusuri, menelaah,  dan  menganalisis  literature  atau  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  pokok pembahasan  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  skripsi,  maupun  berita  media  baik  media  cetak maupun  internet  serta  kritik  para  ahli  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  ini. 6 Penulis menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dalam  menggali  fakta  hukum  demi mendapatkan informasi yang objektif.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  berupa  data  sekunder. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  data  tersier. 7 Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman
Adanya kebutuhan masyarakat akan sebuah kedamaian dan ketenangan mensyaratkan kekuatan mengikat sebuah kaidah hukum yang berlaku di negara mereka hidup, yang tujuan utamanya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Adapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud maka masyarakat harus menaati hukum tersebut sebagai suatu aturan yang berlaku.
Kekuatan  mengikat  sebuah  kaidah  hukum  tidak  semata-mata  dilihat  dari  kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi bisa juga karena alasan kesusilaan atau kepercayaan. Sehingga ada tiga landasan yang dapat menimbulkan kekuatan mengikat secara hukum yaitu Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis. 8
Kemunculan Ombudsman sebagai lembaga independen yang bertugas dan berwenang dalam  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  telah  memberikan  harapan  bagi masyarakat  akan  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  di  Indonesia. Sehingga  seiring  berjalannya  waktu  dan  munculnya  berbagai  permasalahan  dibidang pelayanan  publik  yang  dikeluhkan  masyarakat,  kini  Ombudsman  tidak  hanya  berwenang dalam  memberikan  Rekomendasi  dan  Mediasi  terhadap  terjadinya  sengketa  publik,  tetapi Ombudsman telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan Ajudikasi dalam proses penyelesaian sengketa publik berdasarkan perintah Undang-Undang Pelayanan Publik
6 Zaenal Arifin, Metode Penelitian Ilmiah , (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002), h.47
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986), h.12
8 Teguh Prasetyo dkk, Hukum dan Undang-Undang Perkebunan , (Bandung: Nusamedia, 2013), h.18
yang  merupakan  landasan  lahirnya  Peraturan  Ombudsman  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang Mekanisme  dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus.  Namun  dengan  adanya  kewenangan  tersebut justru  menimbulkan  banyak  perdebatan  dikalangan  pakar  hukum  administrasi  yang menganggap  bahwa  kewenangan  Ajudikasi  Khusus  tersebut  tidak  dibutuhkan  oleh Ombudsman mengingat tugas dan fungsi dibentuknya Ombudsman adalah sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik bukan sebagai lembaga penegak hukum.
Wakil  ketua  Ombudsman  (periode  2000-20011)  Prof.  Sunaryati  Hartono menyampaikan sejak awal keberatan tentang kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman itu. Menurutnya  dengan  kondisi  pelayanan  publik  di  negara  ini,  tugas  dan  kewenangan Ombudsman  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sudah  cukup  berat,  oleh  karena  itu  tidak perlu  ditambah  kewenangan  Ajudikasi  Khusus  kepada  Ombudsman  melihat  bahwa  tidak satupun Ombudsman di dunia yang memiliki kewenangan Ajudikasi Khusus. 9
Berbagai kritikan maupun saran oleh para pakar terkait ajudikasi khusus tersebut tidak menyurutkan langkah Ombudsman untuk tetap melaksanakan perintah dari Undang-Undang Pelayanan Publik, langkah yang diambil oleh Ombudsman semata-mata demi mempersiapkan adanya  kemungkinan  perbedaan  pendapat  atau  antisipasi  terhadap  Peraturan  Presiden  yang sedang disusun oleh pemerintah mengenai pemberlakuan ganti rugi, meskipun hingga saat ini nasib perpres yan g disusun sejak tahun 2011 lalu itu belum jelas adanya.
Sebelumnya  Ombudsman  telah  menggelar  uji  publik  terkait  rancangan  Ajudikasi Khusus  pada  tahun  2015,  Petrus  Komisioner  Bidang  Penyelesaian  Laporan  mengatakan bahwa  Ajudikasi  Khusus  ini  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  menuntut  ganti  rugi kepada pihak yang memberi layanan melalui Ombudsman sebagai Ajudikatornya. Disisi lain, Muhammad  Imanuddin  selaku  Asisten  Deputi  Layanan  Publik  mengatakan  bahwa  besaran ganti  rugi  harus  dengan  batasan  yang  jelas.  Sementara  itu,  Khairul  Fahmi  selaku  Dosen  di Universitas  Andalas  menegaskan  seharusnya  kriteria  warga  yang  akan  mengadukan  laporan untuk  melakukan  Ajudikasi  Khusus  harus  ada  kejelasan,  karena  dikhawatirkan  semua permasalahan akan masuk Ajudikasi Khusus.
Untuk  mengajukan  permohonan  ajudikasi  khusus  harus  melalui  tahap  pemeriksaan terlebih  dahulu  oleh  pihak  Ombudsman  baik  dalam  hal  pemeriksaan  berkas  maupun pemeriksaan  lapangan  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jika dalam pemeriksaan tersebut Ombudsman menemukan  adanya  malaadministrasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik serta  ditemukan  kerugian  terhadap  masyarakat  sebagai  pelapor  maka,  Ombudsman  berhak mengeluarkan Rekomendasi. Akan tetapi, sebelum dikeluarkan atau diterbitkan rekomendasi oleh Ombudsman warga sebagai pelapor harus segera mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses  Ajudikasi  Khusus.  Mengajukan  Ajudikasi  Khusus  tidak  serta-merta    pelapor mengajukan  laporan  semata,  melainkan  harus  nelalui  beberapa  prosedur  pemeriksaan  yang cukup rumit.
Selain itu, subtansi permohonan yang diajukan tidak sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan  pengadilan,  artinya  permohonan  yang  diajukan  untuk  Ajudikasi  Khusus  bukan merupakan  kasus  atau  perkara  yang  sebelumnya  telah  diperiksa  atau  diadili  oleh  suatu Pengadilan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  h  Peraturan Ombudsman  Nomor  31  Tahun  2018.Sebelum  permohonan  ganti  rugi  dilakukan  melalui proses  Ajudikasi  Khusus  terlebih  dahulu  harus  diselesaikan  melalui  Konsiliasi  dan  Mediasi untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Penjelasan  terkait  konsiliasi  dan  mediasi  diatur dalam Pasal 1 angka (12 dan 13) Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 sebagai berikut:
9 Artikel oleh Dominikus Dalu Sogen, Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik , diakses pada pukul 14:00 WIT, Selasa 3 Desember 2019
“Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  untuk  mencari perdamaian di luar pengadilan oleh Konsiliator melalui usulan kerangka penyelesaian namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat.”
“Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antara  para  pihak  melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang  dibentuk oleh Ombudsman.”
Jika  dalam  proses  penyelesaian  melalui  konsiliasi  dan  mediasi  tidak  tercapai  atau tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak  maka  sengketa  tersebut  diselesaikan  dengan Ajudikasi  Khusus.  Penyelesaian  sengketa  melalui  Ajudikasi  Khusus  ini  dilakukan  oleh Ajudikator  yang dibentuk sendiri oleh Ombudsman dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Keasistenan  Resolusi  dan  Monitoring  dan  Unit  Tata  Usaha.  Pasal  1  Ketentuan  Umum menjelaskan  Keasistenan  Resolusi  dan  Monitoring  adalah  keasistenan  yang  bertugas mengkoordinasikan  dan/atau  melaksanakan  proses  konsiliasi,  mediasi,  Ajudikasi  Khusus dan/atau  rekomendasi  terhadap  permohonan  ganti  rugi.  Sedangkan,  Unit  Tata  Usaha  adalah unit  yang  bertugas  menyelenggarakan  kegiatan  menghimpun,  mengadakan,  mencatat, menggandakan, menyimpan serta mengirim berbagai data informasi dalam Ajudikasi Khusus. Persidangan Ajudikasi Khusus dilakukan dengan cepat, sederhana, independen, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.  Adapun tujuan dari Ajudikasi Khusus ini dijelaskan dalam Pasal  3  P.O  No.  31  Tahun  2018  yaitu  untuk  memastikan  tanggung  jawab  pemerintah memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  serta  menjamin  dan  memastikan  pemenuhan  hak masyarakat dalam mengajukan penyelesaian ganti rugi.
Mekanisme  Ajudikasi  Khusus  ini  diawali  dengan  diajukannya  permohonan  oleh warga  sebagai  Pelapor  sesuai  dengan  syarat  permohonan  yang  telah  penulis  sampaikan diawal. Setelah permohonan memenuhi syarat dan dinyatakan dapat diproses maka Unit Tata Usaha memproses secara administrasi penyelenggaraan persidangan Ajudikasi Khusus mulai dari  menerima  dan  mendaftarkan  permohonan  dalam  buku  register  Ajudikasi  Khusus kemudian  Keasistenan  Resolusi  dan  Monitoring  melakukan  telaah  terhadap  permohonan, selanjutnya  Unit  Tata  Usaha  memberitahukan  hasil  telaah  secara  tertulis  kepada  Pelapor paling  lama  empat  belas  hari  sejak  permohonan  diterima.  Jika  dalam  hasil  pemeriksaan permohonan  dinyatakan  belum  lengkap,  Pelapor  wajib  melengkapi  permohonannya  dalam waktu  30  hari  sejak  menerima  surat  pemberitahuan  dari  Ombudsman,  dan  apabila  dalam waktu  tersebut  Pelapor  tidak  melengkapi  permohonan,  maka  Pelapor  dianggap  mencabut permohonannya.
Ajudikator  dalam  menjalankan  tugasnya  berwenang  mengatur  jalannya  persidangan, meminta keterangan dan/atau salinan dokumen kepada Pelapor dan Terlapor serta Saksi dan Ahli,  memerintah  kepada  Saksi  dan  Ahli  serta  penerjemah  mengucapkan  sumpah  sebelum memberikan  kesaksian,  menjaga  tata  tertib  persidangan,  mengeluarkan  para  pihak  yang melanggar  tata  tertib  dari  ruang  persidangan,  menentukan  permohonan  Ajudikasi  Khusus, memutus  permohonan  dan  menandatangani  putusan  Ajudikasi  Khusus.  Pemeriksaan Ajudikasi  Khusus  dilakukan  dengan  mendegarkan  dan/atau  mengkonfirmasi  keterangan Pelapor  dan  Terlapor,  mendegarkan  keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli;  meminta, mendapatkan  dan  memeriksa  surat,  dokumen  atau  alat  bukti  lain;  melakukan  pemeriksaan setempat  terhadap  pelanggaran  pelayanan  publik  jika  diperlukan.  Dalam  penentuan  besaran ganti rugi, Ajudikator menentukan berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan..
Penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  melalui  Ajudikasi  oleh  Ombudsman  ini hanya merupakan salah satu jalan dari beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa publik. Terdapat  beberapa  opsi  dalam  menyelesaikan  sengketa  publik  selain  melalui  Ajudikasi Khusus  dapat  ditempuh  dalam  bentuk  upaya  administrative  ( Administratief  Beroep) secara
berjenjang  berupa  keberatan  administrative  dan  banding  administrative,  ditempuh  melalui Ombudsman  dengan  bentuk  mediasi  dan/atau  ajudikasi,  jika  pelayanan  yang  diberikan menimbulkan kerugian di Bidang Tata Usaha Negara maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui  PTUN.  Kewenangan  Ajudikasi  Khusus  Ombudsman  ini  adalah  perluasan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Ombudsman demi terwujudnya cita-cita akan penyelenggaraan pelayanan yang baik.
Jika sebelumnya Ombudsman dalam memberikan Rekomendasi  hanya bersifat saran yang mengikat secara moral ( moral binding ) lain halnya Ajudikasi Khusus yang tidak hanya mengikat  secara  moral  tetapi  putusannya  yang  bersifat  final  dan  mengikat  sebagaimana penjelasan  Peraturan  Ombudsman  No.  31  Tahun  2018  dalam  Pasal  25  menegaskan  bahwa putusan  Ajudikasi  Khusus  yang  diputus  Ombudsman  bersifat  final,  mengikat  dan  wajib dilaksanakan  oleh  Terlapor.  Adapun  dalam  Pasal  23  yang  disebutkan  bahwa  putusan Ajudikasi Khusus dapat berupa menolak, mengabulkan atau mengabulkan sebagian.
Hingga  saat  ini,  laporan  atau  permohonan  ganti  rugi  yang  dikeluhkan  atau disampaikan oleh masyarakat belum ada yang sampai pada tahap Ajudikasi Khusus tersebut, sehingga kewenangan Ombudsman dalam Ajudikasi Khusus ini sama sekali belum terlaksana sejak  hampir  2  tahun  dibentuknya  Peraturan  Ombudsman  No.  31  Tahun  2018  tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.
Pada  kenyataannya  Ombudsman  bukanlah  lembaga  penegak  hukum  dan  tidak memiliki  daya  penegakan  hukum  (Law  Enforcement).  Walaupun  dalam  rumusan  pasal peraturan tersebut menyatakan putusan Ajudikasi Khusus itu bersifat mengikat. Akan tetapi, kekuatan  mengikat  putusan  tersebut  hampir  sama  dengan  sifat  rekomendasi  yang  terbitkan Ombudsman  karena  pelaksanan  putusan  Ajudikasi  Khusus  tersebut  masih  dilakukan monitoring  oleh  Ombudsman  dengan  maksud  agar  Terlapor  melaksanakan  putusan  itu. Melihat  bahwa  posisi  dari  pihak  yang  bersengketa  antara  masyarakat  sebagai  Pelapor  dan Penyelenggara  atau  Pemerintah  sebagai  pihak  Terlapor  ini  tidak  sebanding  atau  tidak sederajat sehingga putusan akan sulit untuk dilaksanakan.

## B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman
Upaya  hukum  ditempuh  apabila  salah  satu  pihak  merasa  suatu  putusan  yang diterbitkan tidak adil baginya atau merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka undang- undang memberikan hak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan  yang dianggap  tidak  memuaskan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Upaya  hukum  merupakan upaya atau alat untuk mencegah dan/atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. 10
Putusan  hakim  yang  dirasa  pihak  bersengketa  ada  kekeliruan  atau  tidak  memuaskan maka  diberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  melakukan  perlawanan  atau  upaya hukum  sesuai  dengan  tenggang  waktu  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  jika  lewat dari  waktu  yang  ditentukan  tidak  dilakukan  upaya  hukum  maka  putusan  dengan  sendirinya berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak bersengketa.
Pada  praktiknya  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  Ajudikasi  di  Indonesia  belum banyak diterapkan. Adapun yang menerapkan Ajudikasi dalam penyelesaian sengketa adalah Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  juga  memiliki  kewenangan  melakukan  Ajudikasi  dalam  penyelesaian  sengketa proses  pemilu.  Selain itu,  Otoritas Jasa   Keuangan  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  juga memiliki kewenangan Ajudikasi tersebut.
Ajudikasi  memiliki  kemiripan  dengan  Arbitrase,  namun  bedanya  putusan  Ajudikasi tidak  langsung  berlaku  seperti  dalam  putusan  Arbitrase.  Jika  Pelapor  setuju  dengan  hasil
10 Zainal Asikin, Hukum Acara Peradilan di Indonesia , Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), h.135
putusan Ajudikasi maka putusan tersebut dapat diberlakukan. Ajudikasi ini tidak memberikan kebebasan atau kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan upaya hukum
Hakikatnya  Ajudikasi  ini  merupakan  upaya  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat demi  terwujudnya  cita-cita  akan  penyelenggaran  pemerintahan  yang  baik  dan  sudah sepatutnya dalam Peraturan Ombudsman mengenai Ajudikasi Khusus ini harus menjelaskan secara detail mengenai proses penyelesaian sengketa publik dalam hal ganti rugi dimulai dari kriteria  pelapor,  kriteria  atau  jenis  kerugian  yang  dialami,  syarat  permohonan,  mekanisme dan  tata  caranya  hingga  bagaimana  upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  terkait putusan Ajudikasi Khusus tersebut.
Proses  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  adalah  bagian  dari  pengaduan  atau laporan  atas  dugaan  malaadministrasi  dalam  proses  pelayanan  publik.  Mekanisme  dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa upaya hukum yang dapat  ditempuh  jika  hasil  putusan  Ajudikasi  Ombudsman  tidak  dilaksanakan  oleh  Terlapor maka  langkah  berikutnya  memberitahukan  kepada  instansi  atasannya,  sanksi  administrasi terhadap yang bersangkutan berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji, penurunan pangkat/jabatan, dan pemberhentian tidak hormat.
Upaya  hukum  tersebut  hampir  serupa  dengan  bentuk Administratief  Beroep .  Dalam hal  Terlapor  mengabaikan  putusan  Ajudikasi  oleh  Ombudsman  dan  ditemukan  adanya perbuatan  melawan  hukum  atau  tindak  pidana,  maka  Pelapor  dapat  mengajukan  ke  muka Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Umum.
Hukum  Negara  (dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan)  semakin  tergerus nilai  moralitas  keadilannya,  akibat  ulah  dari  manusia  yang  menjadi  subjek  sekaligus  objek hukum.  Pada tataran ini juga  hukum  sejatinya  harus  direkontruksi  ulang  menjadi nilai  yang secara intrinsic menyatu dalam diri publik.  Hukum bukan lagi sekedar konsep dan kaidah di atas kertas akan tetapi benar-benar menjelma sebagai dewi keadilan dalam realitas kehidupan masyarakat. 11
Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum merupakan salah satu dari sekian banyak  model  untuk  membangun  masyarakat  agar  tidak  menjurus  atau  terjerumus  kedalam dunia  criminal  atau  berkubang  dengan  dosa.  Sebelum  sampai  pada  keputusan  untuk penggunaan  norma-norma  hukumnya,  Islam  menyiapkan  perangkat  lainnya  karena  ia bukanlah sebuah sistem yang kering seperti kandungan hukum yang ada tetapi jauh lebih dari merupakan  syariat,  dakwah,  pengarahan,  pembinaan,  dorongan  sekaligus  ancaman. 12 Sejatinya  Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah  mengatur  tentang  segala  aspek kehidupan.  Nilai-nilai  dan  ajarannya  akan  membawa  manusia  kepada  suatu  keadaan  yang tentram dan penuh dengan kebaikan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang berlandaskan ajaran Islam akan membawa kita kepada tujuan hidup yang sebenarnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pendahuluan,  kajian  pustaka  dan  pengolahan  data  serta  hasil  telaah  dan analisis pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Peraturan  Ombudsman  Nomor  31  Tahun  2018  tentang  Mekanisme  dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Pasal 25 bahwa putusan Ajudikasi Khusus bersifat final, mengikat  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  Terlapor.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaan putusan  tersebut  Ombudsman  masih  melakukan  monitoring  serta  menyampaikan
11 Ahkam Jayadi, “Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegekan Hukum Negara”, Jurnal Jurisprudentie , Vol.6, No.1 (Juni 2019), h.6
12 Andi  Safriani,  “Hakikat  Hukum  dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum”, Jurnal  Jurisprudentie , Vol.5, No.2, (Desember 2018), h.20
putusan  kepada  Atasan  Terlapor  dengan  tujuan  agar  putusan  benar-  benar dilaksanakan  oleh  Terlapor.  Sehingga  meskipun  putusan  tersebut  bersifat  mengikat atau  memiliki  kekuatan  mengikat  namun  pelaksanaan  terhadap  putusan  tersebut terkadang  dilanggar  (mengabaikan  atau  tidak  melaksanakan  putusan)  oleh  pihak penyelenggara  atau  pemerintah  sebagai  pihak  terlapor  yang  tentunya  memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan warga sebagai pelapor.
2. Meskipun  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik diuraikan bahwa penyelenggara  yang mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan dan  ditemukan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  dan/atau  tindak  pidana,  dapat dilanjutkan  pemrosesan  ke  lembaga  peradilan  umum.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil analisis  terhadap  Peraturan  Ombudsman  Nomor  31  Tahun  2018  bahwa  peraturan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut karena, tidak ditemukan pasal atau  penjelasan  terkait  langkah  atau  upaya  hukum  apa  yang  dapat  ditempuh  oleh pihak  yang  bersengketa  jika  putusan  tersebut  terdapat  kekeliruan  atau  dirasa  tidak memuaskan.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Arifin, Zaenal. 2002. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Pustaka Mandiri. Asikin, Zainal. 2015. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. Huda, Ni’Matul. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Masthuri, Budhi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Nurtjahjo,  Hendra.  2013.  Memahami  Malaadministrasi.  Jakarta:  Ombudsman  Republik Indonesia.
Prasetyo, Teguh, dkk. 2013. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan. Bandung: Nusamedia. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance . Bandung: PT Refika Aditama.
Semil, Nurmah. 2018. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah. Depok: Prenadamedia Group. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia.

## Jurnal:
Ahkam Jayadi, “Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegekan Hukum Negara”, Jurnal Jurisprudentie , Vol.6, No.1 (Juni 2019)
Dominikus  Dalu  Sogen,  Ajudikasi  Khusus  Ombudsman  Vs  Komitmen  Pelayanan  Publik.
Artikel . 2019
Andi  Safriani,  “Hakikat  Hukum  dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum”, Jurnal Jurisprudentie , Vol.5, No.2, (Desember 2018)