## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat
Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ratnahdyt6@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pemidanaan Terhadap  Pelaku  Yang  Bersama-sama  Melakukan  Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Analisis  Putusan  Pengadilan  Nomor  156/Pid.Sus/2018/PN. KLT.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor  156/Pid.Sus/2018/PN.  KLT  berdasarkan  dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan terbuktinya tindakan para terdakwa yang sesuai dalam Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal  114  Ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa para terdakwa  berperan  sebagai  orang  turut  serta  melakukan ( medeplegen ), orang yang membantu melakukan ( medeplichtige )  dan  orang  yang  dibujuk  melakukan  tindak pidana ( uitlokken ) serta sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian berat atau ringannya hukuman terdakwa hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dalam penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  harus  sebanding dengan  bobot  kesalahan  yang  dibuat  oleh  terdakwa  dan pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang- wenangan dari hukuman itu sendiri.
Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak PIdana Narkotika.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2-7-2022
Accepted:12-7-2022 Publish: 09-12-2022 KEYWORDS: Narcotics Crime
Prosecution.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the Prosecution of Perpetrators Who Jointly  Commit  Narcotics  Crimes  with  Malicious  Settlement based on The Analysis of Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 /  PN.  TLC.  The  results of  this  study  show  that  criminal  charges against the defendants in Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. KLT based on the role carried out by each defendant with the proven actions of the defendants in accordance with Article 18  of  Law  No.  35  of  2009  on  Narcotics  with  the  imposition  of criminal penalties under Article 114 Paragraph (2) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics that is that the defendants  act  as people participate  in (medeplegen),  and  the person who is persuaded to commit a criminal act (uitlokken) and as a basis for the judge's consideration in the giving of the weight or  lightness  of  the  sentence  of  the  accused  judge  must  pay attention  to  several  considerations.  In  criminal  proceedings against the accused shall be proportionate to the weight of the guilt made by the accused and the prosecution shall not reflect the arbitrariness of the sentence itself.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  pemidanaan  terhadap  pelaku  yang  bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat di Kuala Tungkal.
Hasil survei BNNP Jambi dengan Universitas Indonesia terakhir pada tahun 2017,  menyatakan  bahwa  angka  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika  di  Jambi sebesar  2,02%  atau  53.  177  kasus  penyalahgunaan  narkotika.  Angka  tersebut menempatkan  Jambi  pada  posisi  ke-4  nasional  di  bawah  DKI  Jakarta,  Sumatera Utara,  dan  Kalimantan  Timur.  Angka  ini  melonjak  drastis  dibandingkan  dengan tahun 2015 yang berada pada tingkat 24 nasional sebesar 1,71%. Sementara untuk tahun 2018, jumlah kasus mengalami peningkatan untuk jumlahnya memang tidak disebutkan,  tetapi  jumlah  tersangka  kasus  narkotika  tahun  2018  sebanyak  976 orang. 1 Pada tahun 2019 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang berada pada posisi pertama untuk Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Provinsi Jambi dengan kategori bahaya. 2
Meningkatnya  tindak  pidana  narkotika  ini  dapat  disebabkan  umumnya karena dua hal, yaitu:
a. Pemakai menjanjikan sesuatu dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga beban psikis yang sedang dirasakan dapat hilang.
b. Janji  yang  diberikan  narkotika  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  rasa  takut terhadap  resiko  tertangkap  menjadi  berkurang  dan  bahkan  sebaliknya  yaitu menimbulkan keberanian. 3
Berdasarkan  data  dari  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal  terdapat  ±  403 kasus Narkotika dan Psikotropika yang tercatat dari tahun 2017 hingga 2021. Dari beberapa  Putusan  Pengadilan  terkait  kasus  narkotika  di  Kuala  Tungkal,  Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN KLT, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN. KLT dan kemudian Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN KLT merupakan beberapa kasus tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  atau  dengan permufakatan jahat.
Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT dengan nama Terdakwa I yaitu Muhammad Adha Jasfikar Bin Mohm Jasmin, Terdakwa Ahmad Yadi Yanto Bin  H.  Yusuf,  dan  Terdakwa  III  Mashudi  Bin  Umar  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yaitu  tanpa  hak  atau  melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I dalam  bentuk bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram  atau  percobaan  atau permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika  dengan  peran  yang  berbeda-beda  dari  masing-masing  terdakwa  dan melanggar  Pasal  114  Ayat  (2)  Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  dalam  dakwaan  Alternatif  Pertama Penuntut Umum.
Sesuai dalam putusan pengadilan dimana para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis
1 Badan Narkotika Nasional, Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan 2019) , Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020, hlm. 70.
2 Ibid., hlm. 76.
3 Prakoso  Djoko  dan  Bambang  Riyadi, Kejahatan-Kejahatan  yang  Merugikan  dan Membahayakan Negara , Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 74.
Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  memilih  langsung  dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
2. Yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara,  dalam  jual  beli,  menukar  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dalam  bentuk  bukan  tanaman  yang beratnya melebihan 5 (lima) gram;
3. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat
Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  sehingga  Majelis  hakim berpendirian bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  ini  telah  terpenuhi.  Menimbang, bahwa  dengan  terbuktinya  seluruh  unsur  dalam  pasal  tersebut,  maka  para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum. Terdakwa I Muhammad Adha Jasfikar, SE Als Adha Bin Mohd. Jasmin dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Als Yanto Als Adim Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan terdakwa III Mashudi, SH Als Hudi Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama para  terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dengan  perintah  agar  para terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  masing-masing  para  terdakwa  sebesar  Rp. 1.000.000.000,-  (satu  miliyar  rupiah),  Subsidiar  masing-masing  para  terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara
Selanjutnya oleh Majelis Hakim Terdakwa I Muhammad Adha Jasfikar Bin Mohd  Jasmin  dituntut  dengan  pidana  selama  14  (empat  belas)  tahun  penjara, kemudian  untuk  terdakwa  II  Ahmad  Yadi  Yanto  Bin  H.  Yusuf  dan  terdakwa  III Mashudi Bin Umar dituntut dengan pidana yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi  dengan  selama  para  terdakwa  berada  dalam  tahanan.  Serta  denda sebesar  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
Dan  para  terdakwa  tidak  memiliki  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan pertanggungjawaban  pidananya,  baik  sebagai  alasan  pembenar  ataupun  alasan pemaaf serta para terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan dengan teori pertanggungjawaban menurut E.Y Kanter dan  S.R  Sianturi  yaitu  seseorang  yang  dapat  mampu  bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) pada perbuatannya, bilamana pada umumnya: 4
1. Keadaan Jiwanya:
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menurus atau sementara (temporair);
b. Tidak  cacat  dalam  pertumbuhan  (gagu,  idiot,  imbecle,  dan sebagainya), dan; c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, melindur/slaapwandel, menganggu
4 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.
karena  demam/koorts,  nyidam  dan  lain  sebagainya.  Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
2. Kemampuan Jiwanya:
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
b. Dapat  menentukan  kehendaknya  atas  tindakan  tersebut,  apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Dengan  begitu  para  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  karena  para  terdakwa  mampu  bertanggungjawab  dan dinyatakan  bersalah,  telah  dijatuhi  pidana  dimuka  pengadilan  dengan hukuman yang berbeda-beda seperti yang dapat dilihat dari posisi kasus di atas bahwa peran dari masing-masing terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut berbeda-beda juga.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian mengenai kasus tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat di Kuala Tungkal ini.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  tersebut  penulis  menggunakan  penelitian hukum secara yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif ialah:
“Penelitian  hukum  yang  suatu  prosesnya  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 5
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berasal dari hasil penulusuran kepustakaan yang dilakukan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang  Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat
Dalam perkara nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.KLT ini para terdakwa dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya, dikarenakan  Para  Terdakwa  pada  saat  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan sehat  jasmani  maupun  rohani  dan  sadar  akan  dampak  dari  tindakannya,  dimana berdasarkan atas asas presumption iures de iure bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbutan hukum harus sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakikat dari tindakan tersebut. Serta dengan tidak  ditemukannya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa. Sehingga atas perbuatan para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dasar  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta, 2017, hal. 178.
Dengan Permufakatan Jahat Dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.

## KLT
Bahwa  dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap  lamanya  suatu  hukuman  majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan yaitu:
a. Pertimbangan  Yuridis,  dalam  perkara  ini  pertimbangan  yuridisnya  ialah melakukan pembuktian berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ialah 6 :
1) Setiap orang;
2) Yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara,  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3) Dengan percoban atau permufakatan jahat.
Setelah  menguraikan  secara  jelas  pengertian-pengertian  dari  pada  unsur- unsur  pasal  dalam  dakwaan  tunggal  tersebut  maka  Majelis  Hakim  juga  secara langsung menghubungkannya dengan fakta-fakta yang telah diyakini sebenarnya terjadi seperti yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT di bawah ini: Ad. Setiap Orang;
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  Orang”  menurut  ketentuan  pasal  ini adalah subjek hukum yang dalam  hal ini adalah perorangan (natuurlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.
Dalam  perkara  ini  orang  diajukan  ke  depan  persidangan  adalah  terdakwa  I Muhammad Adha Jasfikar, SE Als Adha Bin Mohd. Jasmin, Terdakwa II Ahmad Yadi Yanto Als Ahmad Als Adim Bin H. Yusuf dan Terdakwa III Mashudi, SH Als Hudi Bin Umar  dimana  identitas  tersebut  bersesuaian  dengan  yang  tercantum  pada  surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. Dalam persidangan dapat diketahui  bahwa  para  terdakwa  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta- fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para terdakwa. Ad.  2.  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara,  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.
Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan pemberian ataupun pemindahan penguasaan atas sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika dari orang yang satu kepada orang yang lain dalam rangka pelayanan kesehatan.
Ad.3. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;
6 Sri  Dewi  Rahayu  and  Yulia  Monita,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika", Pampas:  Journal  Of  Criminal  Law ,  Vol.1  No.1,  2020,  hlm.  126. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314
Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;
Sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  132  Ayar  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  dimaksud  dengan “percobaan” adalah  adanya  unsur  niat,  adanya  permulaan,  dan  tidak  selesainya pelaksanaan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri,  sedang pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  namun merujuk  pada  penjelasan  Pasal  88  KUHP  yang  dapat  dikategotikan  sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama- sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;
Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  sebagaimana  yang  telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, bahwa Para Terdakwa beserta Sdr. Abdul  Latif, Sdr. Irwansyah dan Sdr. Syamsudin (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan telah ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) paket  besar  narkotika  jenis  shabu  dengan  berat total  keseluruhan  7.187,26  (tujuh ribu seratus delapan tujuh koma dua puluh enam) gram brutto, dari dalam kardus yang  dibawa  oleh  Sdr.  Abdul  Latif,  Sdr.  Irwansyah,  Sdr.  Syamsudin,  dari  Tanjung Pinang  yang  rencananya  narkotika  jenis  shabu  tersebut  akan  dijemput  oleh  Para Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Cokro Als Saiful (DPO), namun niat tersebut tidak sampai terlaksana karena terlebih dahulu tertangkapnya Sdr. Irwansyah dan Sdr.  Syamsudin  selaku  orang  yang  membawa  Narkotika  jenis  shabu  oleh  pihak Kepolisian,  maka  berdasarkan  uraian  tersebut  telah  dapat  diketahui  adanya permufakatan  jahat  antara  para  terdakwa  bersama-sama  Sdr.  Abdul  Latif,  Sdr. Irwansyah,  dan  Sdr.  Syamsudin  selaku  suruhan  dari  Sdr.  Cokro  Als  Saiful  (DPO), berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
b. Pertimbangan  Fakta  Persidangan,  ialah  dalam  perkara  ini  yang  menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaiman diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yaitu:
1) Keterangan Saksi;
2) Keterangan Ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.
c. Pertimbangan  Sosiologis,  dipersidangan  para  terdakwa  telah  mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan, yaitu;
1) Untuk Terdakwa I Muhammad Adha Jasfikar, SE Als Adha Bin Mohd Jasmin melakukan  perbuatannya  karena  atas  perintah  Sdr.  Cokro  dan  terdakwa pada  awalnya  sudah  menolak  untuk  melakukannya  dan  sempat  terdakwa sampaikan kepada Sdr. Cokro, namun saat itu Sdr. Cokto mengatakan “jangan main-main nanti bisa mati kau”. Atas perkataan tersebut sehingga terdakwa menjadi takut dan mengikuti perintah dari Sdr. Cokro.
2) Untuk  Terdakwa  II  Ahmad  Yadi  Yanto  Als  Ahmad  Als  Adim  Bin  H.  Yusuf melakukan  perbuatan  tersebut  karena  atas  perintah  Sdr.  Cokro,  karena
terdakwa bekerja sebagai seorang supir dan hanya diminta Sdr. Cokro untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa III.
3) Untuk  Terdakwa  III  Mashudi,  SH  Als  Hudi  Bin  Umar  melakukan  perbuatan tersebut  karena  atas  perintah  Sdr.  Cokro,  dan  terdakwa  tidak  ada  pilihan dikarenakan  terdakwa  membutuhkan  biaya  untuk  operasi  pembuluh  otak terdakwa, dan Sdr. Cokro menjanjikan akan menanggung seluruh biaya operasi pembuluh otak terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pledoi dari terdakwa juga dilampirkan berupa surat hasil pemeriksaan pasien atas nama Masudi (terlampir dalam Nota Pembelaan Terdakwa).
Kemudian  para  terdakwa  juga  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak akan  mengulangi  kembali  perbuatannya  berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 194  Ayat  (1)  huruf  f  KUHAP,  perlu  menimbang  terlebih  dahulu  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;
Hal-hal Yang Memberatkan:
- Perbuatan  para  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika dari peruntukan dan penggunanya;
- Perbuatan  para  terdakwa  mempunyai  dampak  yang  sangat  luas  sehingga meresahkan masyarakat.
Hal-Hal Yang Meringankan:
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa  II  keberadaanya  hanya  sebagai  supir  untuk  mengantar terdakwa  III Mashudi, SH dan terdakwa I Muhammad Adha Jasfikar;
- Terdakwa  III  Mashudi,  SH  sedang  dalam  kondisi  sakit  pembuluh  otak sebagaimana  dalam  surat  keterangan  hasil  pemeriksaan  pasien  atas  nama Mashudi.
3. Analisis Penulis
Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yaitu penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan Hakim di dalam putusan tersebut menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan itu, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu tahapan pembuktian. Mengenai proses pembuktian di persidangan, putusan ini telah menerapkan prosedur  hukum  formal  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1981 Tentang KUHAP pada Pasal  183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim  memperoleh keyakinan bahwa tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  para  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Pasal yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini, berkaitan dengan perbuatan pidana penyertaan. Dalam tindak pidana penyertaan yang perlu diperhatikan ialah peran  dan  masing-masing  tanggung  jawab  para  terdakwa  dalam  melakukan tindakan tersebut. Menurut teori deelneming (penyertaan) mengenai tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu atau dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh dua
orang atau lebih ini diatur sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu:
1. Yang  melakukan  sendiri  ( plegen ),  orang  yang  bertanggungjawab  sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana/delik.
2. Yang  menyuruh  melakukan  ( doenplegen ),  orang  yang  menyuruh  melakukan suatu  perbuatan  pidana.  Unsur  pokok  dalam Doenplegen ialah  adanya  orang yang menyuruh melakukan ( Monus Domina ) dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana ( Monus Ministra ). Untuk mengetahui peran masing-masing dari para terdakwa ini yaitu melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga pertimbangan dari Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan.
3. Turut  serta/bersama-sama  melakukan  ( medeplegen ),  orang-orang  yang  ikut serta melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal  55 KUHP medeplegen dipidana sebagai dader/plegen .
4. Membujuk  melakukan  ( uitlokken ),  orang  menggerkan  orang  lain  untuk melakukan suatu tindak pidana.
5. Yang  membantu  melakukan  ( medeplichtige ),  dalam  KUHP  ditentukan bagaimana cara membantu melakukan tindak pidana yaitu diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu:
a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
b. Barangsiapa  dengan  sengaja  memberi  kesempatan,  daya  upaya  atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Penulis mengatakan berdasarkan keterangan dari masing-masing terdakwa bahwa  para  terdakwa  berperan  sebagai  orang  yang  membantu  pelaksana ( medeplichtige) ,  orang  yang  turut  serta  melakukan  ( medeplegen )  dan  juga  orang yang dibujuk untuk melakukan ( uitlokken ) dalam tindak pidana ini.
Menurut  analisis  penulis  untuk  terdakwa  I  Muhammad  Adha  Jasfikar sebagai  seseorang  yang  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  karena    memenuhi unsur-unsur medeplegen yaitu:
1. Adanya kerja sama antara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang- Undang;
2. Adanya  pelaksanaan  bersama  secara  fisik,  yang  menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
Seseorang  yang  dapat  dikatakan  sebagai  turut  serta  melakukan ( medeplegen )  ikut  dalam  pelaksanaan  dan  adanya  kerjasama  yang  disadari  oleh para  pelaku  serta  memiliki  keuntungan  atau  tujuan  yang  akan  dicapai,  sesuai dengan  peran  I  Muhammad  Adha  Jasfikar  mengetahui  bahwa  sebenarnya  dia diminta  berangkat  ke  Kuala  Tungkal  bukan  untuk  survey  excavator  melainkan untuk  menjemput  paket  narkotika  jenis  shabu.  Setelah  mengatahui  bahwa terdakwa  akan  menjemput  Narkotika  jenis  shabu  dan  sempat  menolak  tetapi mendapat ancaman dari Sdr. Cokro (DPO) terdakwa I tetap melakukannya.  Pada saat sampai di kuala tungkal terdakwa I lah yang berperan mengambil narkotika tersebut  dengan  datang  ke  hotel  cahaya  untuk  menemui  Sdr.  Abdul  Latif  (orang suruhan  Sdr.  Cokro)  namun  tindakan  tersebut  tidak  selesai  karena  terdakwa  I Muhammad Adha Jasfikar dan Sdr. Abdul Latif telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian. Meskipun dalam keterangan terdakwa I, terdakwa menjelaskan bahwa ia diancam jika tidak melakukan hal tersebut ia akan dibunuh, tetapi terbukti
meskipun diancam terdakwa I mengaku telah melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi  perantara  untuk  menjemput  narkotika  sebanyak  3  kali  dengan  imbalan sebesar Rp. 75.000.000,-.
Kemudian  untuk  terdakwa  II  Ahmad  Yadi  Yanto  ia  berperan  sebagai pembantu  pelaksana  ( medeplichtige )  karena  tindakan  yang  dilakukan  oleh terdakwa II memenuhi unsur seseorang yang membantu melakukan tindak pidana yaitu  memberikan  pertolongan  berupa  membantu  sebelum  perbuatan  tersebut dilakukan  yaitu  terdakwa  II  sebagai  sopir  yang  mengantarkan  terdakwa  I Muhammad Adha Jasfikar dan terdakwa III Mashudi, SH.
Terdakwa III Mashudi, SH dalam perkara ini memenuhi unsur sebagai orang yang dibujuk melakukan ( uitlokken ) tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 Ayat (20 yaitu pembujukan dengan janji-janji. Syarat-syarat dalam penganjuran/dibujuk melakukan tindak pidana (uitlokken):
1. Ada kesangajaan untuk menggerakan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
2. Menggerakannya  dengan  menggunakan  upaya-upaya  atau  sarana- sarana seperti ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2):
a. Pemberian-pemberian;
b. Janji-janji;
c. Menyalahgunakan kekuasaan;
d. Menyalahgunakan kdudukan yang terhormat;
e. Kekerasan ( geweld );
f. Memberikan kesempatan, sarana, atau penerangan.
3. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada angka (1) dan (2) di atas, jadi dapat dikatakan terdapat psychise causaliteit;
4. Pembuat materiil tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
Dalam keterangan terdakwa III bahwa ia terpaksa menjadi perantara dalam melakukan tindak pidana narkotika ini karena dijanjikan bahwa Sdr. Cokro (Orang yang  menyuruh  melakukan)  akan  membayar  biaya  operasi  terdakwa  III  yang sedang  sakit  pembuluh  otak  sebesar  Rp.  200.000.000,-  sehingga  dengan  janji tersebut terdakwa III Mashudi melakukan perbuatannya.
Untuk  terdakwa  III  Mashudi,  SH  dalam  keterangan  terdakwa  telah mengakui  pada  saat  diminta  berangkat  ke  Kuala  Tungkal  menemani  terdakwa  II Ahmad Yadi Yanto untuk melihat Onderdil alat berat dan saat itu terdakwa sudah mengetahui jika yang dimaksud dengan Onderdil alat berat adalah Narkotika jenis shabu, terdakwa III mengetahui barang yang akan diambil adalah narkotika jenis shabu karena sebelumnya sudah pernah diminta Sdr. Cokro (DPO) untuk berangkat ke Kuala Tungkal mengambil kiriman paket Onderdil alat berat dan setelah dibuka ternyata paket narkotika jenis shabu. Dengan begitu meskipun mengetahui bahwa terdakwa  III  Mashudi,  SH  akan  mengambil  paket  narkotika,  terdakwa  tetap melakukan perbuatannya tersebut.
Sesuai dengan peran masing-masing dari ketiga terdakwa sebagai perantara tindak pidana narkotika dimana dalam perkara ini mereka sudah memiliki niat yang telah dijanjikan yaitu menjemput narkotika bersama-sama dan keuntungan yang
dicapai ialah setelah berhasil menjadi perantara, mereka akan mendapat imbalan dari orang yang menyuruh melakukan tindakan tersebut yaitu dalam putusan ini ialah Sdr. Cokro.
Berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  fakta  pemeriksaan  dalam persidangan,  penulis  berpendapat  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  sudah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dijatuhkan  untuk  ketiga terdakwa. Walaupun memiliki dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132  Ayat  (1)  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  namun  sesuai dengan  ketentuan  pada  dakwaan  alternatif  itu  sendiri  jika  salah  satu  dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak lagi perlu dibuktikan.
Selain  surat  dakwaan  dan  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum, pertimbangan  Majelis  Hakim  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  yang  mengandung keadilaan  dan  juga  mengandung  kepastian  hukum,  selain  itu  juga  mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Majelis Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Majelis Hakim tidak disikapi dengan teliti, baik dan cermat maka akan menimbulkan ketidakadilan yangmana  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi/Mahkamah  Agung.  Serta  juga harus sesuai dengan teori pemidanaan tentang tujuan pemidaan bahwa penjatuhan pidana  itu  sendiri  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  perlindungan  masyarakat, rehabilitasi  dan  resosialisasi,  pemenuhan  pandangan  hukum  adat,  serta  aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
Dalam  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  ketiga  terdakwa  ini  berbeda, dikarenakan  Terdakwa  II  Ahmad  Yadi  Yanto  keberadaanya  hanya  sebagai  sopir yang  mengantarkan  Terdakwa  I  Muhammad  Adha  Jasfikar,  SE  dan  Terdakwa  III Mashudi, SH. Kemudian untuk terdakwa III Mashudi, SH terpaksa melakukan hal tersebut karena terdakwa III Mashudi, SH dalam keadaan sakit sesuai pembuluh otak sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan pasien atas nama Mashudi. Sehingga  Putusan  Pengadilan  Nomor  156/Pid.Sus/2018/PN.  KLT  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  para  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu Pasal 114 Ayat  (2)  Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dengan putusan pidana pokok pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun kepada terdakwa Muhammad Adha Jasfikar, SE serta pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa Ahmad Yadi Yanto dan Mashudi, SH dengan denda  sebesar  Rp.  10.000.000.000,-  (sepeluh  miliar)  dengan  ketentuan  apabila dendan  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam) bulan  yang  lebih  ringan  dari  tuntutannya,  menurut  penulis  hakim  juga mempertimbangkan  bahwa  pelaku  belum  pernah  dihukum  dan  para  terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Maka  menurut  penulis,  putusan  yang  diputus  oleh  hakim  kepada  ketiga terdakwa  dalam  putusan  Nomor:  156/Pid.Sus/2018/PN.  KLT  ini  sudah  sesuai dengan peran masing-masing yang dilakukan oleh para terdakwa.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab  pembahasan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pemidanaan  terhadap  pelaku  yang  bersama-sama  melakukan tindak  pidana  narkotika  dengan  permufakatan  jahat  ini  pertimbangan  Majelis Hakim  dalam  mempertimbangkan  lamanya  pidana  yang  diberikan  kepada  para terdakwa dengan melakukan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan  fakta  persidangan  dan  juga  pertimbangan  sosiologis.  Kemudian perbedaan  dalam  lamanya  masa  pidana  ialah  dikarenakan  peran  dari  masing- masing  terdakwa  yang  juga  berbeda  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  seperti Terdakwa  I  Muhammad  Adha  Jasfikar  ialah  sebagai  orang  yang  turut  serta melakukan (medeplegen), terdakwa II Ahmad Yadi Yanto ialah sebagai orang yang membantu  melakukan  tindak  pidana  (medeplichtige)  dan  untuk  terdakwa  III Mashudi sebagai orang yang dibujuk untuk melakukan tindak pidana (uitlokken), sehingga  dalam  penjatuhan  lamanya  pidana  pada  para  terdakwa  pun  berbeda. Selain melakukan beberapa pertimbangan hakim harus mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan  ataupun  penyiksaan  terhadap  perbuatan  yang  telah  dilakukan  para terdakwa,  melaikan  bahwa  pemberian  pidana  ialah  sebagai  efek  jera  agar  para terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi serta dengan dipidananya para terdakwa dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Buku
Badan  Narkotika  Nasional. Permasalahan  Narkoba  di  Indonesia  (Sebuah  Catatan Lapangan 2019) . Puslitdatin, Jakarta, 2019. Djoko,  Prakoso  dan  Bambang  Riyadi. Kejahatan-Kejahatan  Yang  Merugikan  dan Membahayakan Negara. Bina Aksara, Jakarta, 1986. Kanter,  E.Y.  dan  S.R.  Sianturi. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya . Storia Grafika, Jakarta, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Cet.  13, Kencana, Jakarta, 2017.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Dewi,  Sri  Dewi  Rahayu,  and  Yulia  Monita,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1
(February 7, 2020): 125–37. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314