Abstrak —Perekonomian  Jawa  Timur  yang  salah  satunya ditopang  oleh  subsektor  kehutanan,  belum  terjamin  akan seterusnya  berlanjut  sampai  jangka  panjang,  karena  aktivitas ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan hidup.  Subsektor  kehutanan  memiliki  nilai  jasa lingkungan yang tinggi  dalam  meminimalkan  perubahan  iklim  dan  pemanasan global bagi kesejahteraan manusia. Namun hutan di Jawa Timur mengalami degradasi lingkungan setiap tahunnya akibat kegiatan ekonomi  yang  turut  memanfaatkan  kekayaan  alam  hutan,  yang salah  satunya  berupa  deforestasi  atau  aktivitas  penebangan. Sehingga,  diperlukan  adanya  perhitungan  deplesi  lingkungan guna mengetahui kontribusi subsektor kehutanan yang sebenarnya, yaitu mempertimbangkan aspek lingkungan. Deplesi merupakan  penyusutan  karena  penggunaan  sumber  daya  alam yang dieksploitasi sehingga semakin lama semakin menipis. Hasil dari  estimasi  deplesi  dapat  digunakan  sebagai  input  data  dalam perhitungan PDRB Hijau dan pertimbangan kebijakan mengenai pemanfaatan  sumber  daya  hutan.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  cara  survei  instansional  yaitu  memperoleh  data-data dari instansi terkait yang dibutuhkan dan sesuai dengan variabel penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan perhitungan matematis  menggunakan  rumus  deplesi.  Dari  analisis  yang  telah dilakukan, didapatkan hasil akhir berupa nilai deplesi lingkungan di  Jawa  Timur  yaitu  sebesar  Rp  1,46  Triliun.  Dimana  nilai deplesi di setiap kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2011-2015 yang  terbesar  terdapat  di  Kabupaten  Pacitan  yaitu  sebesar  Rp 454  Miliar,  sementara  deplesi  terendah  terdapat  di  Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar Rp 58 Juta.
Kata Kunci —Deplesi Lingkungan, Kehutanan, Penyusutan.

## I. PENDAHULUAN
ILAR  pembangunan  di  Provinsi  Jawa  Timur  bertumpu pada  pro-keadilan,  pro-pertumbuhan  ekonomi,  dan  pro- lingkungan  dengan  dukungan  kebijakan  penataan  ruang  yang konsisten  [1].  Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Jawa Timur turut memasukkan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunannya.  Selain  itu,  menurut  Rencana  Aksi  Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai salah  satu  upaya  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim, direncanakan  program  dalam  rangka  menurunkan  GRK  di Jawa Timur, yakni melalui sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian, dan pengelolaan limbah [2].
Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  luas  hutan  terbesar  diantara provinsi lainnya, yaitu seluas 1.361.146 Ha atau sekitar 41,1% dari seluruh luas hutan di Pulau Jawa [3]. Namun, Jawa Timur merupakan  penyumbang  terbesar  terjadinya  deforestasi
(penebangan hutan) di Pulau Jawa, yaitu sebesar 438,1 Ha per tahun  [4].  Deforestasi  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai kegiatan  seperti  penebangan  liar,  kebakaran  hutan  yang kerap terjadi,  serta  penebangan  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  kayu  [5].  Padahal,  hutan  memiliki  nilai  jasa yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  kayu. Diperkirakan  nilai  kayu  hanya  sekitar  15%  dari  total  nilai ekonomi hutan [6]. Dampak yang ditimbulkan adalah bencana banjir  yang  secara  rutin  menimpa  wilayah  Jawa  Timur, demikian pula dengan bencana tanah longsor, serta kebakaran hutan di musim kemarau [7].
Berdasarkan  pemaparan  masalah  diatas,  diperlukan  adanya perhitungan  mengenai  deplesi  lingkungan  yang  terjadi  di subsektor  kehutanan.  Deplesi  atau  penyusutan  merupakan suatu  cara  pengambilan  sumber  daya  alam  secara  besar- besaran,  yang  biasanya  demi  memenuhi  akan  bahan-bahan mentah.  Deplesi  dapat  juga  diartikan  sebagai  pengurasan sumber  daya  alam,  yaitu  sumber  daya  yang  walaupun  dapat diimbangi  dengan  usaha  konservasi,  namun  dampaknya terhadap  lingkungan  hidup  masih  akan  membekas  dan membutuhkan  waktu  lama  untuk  pemulihannya  [8].  Deplesi sumber daya hutan itu sendiri merupakan pengurangan jumlah sumber  daya  hutan  yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan non-ekonomi.  Deplesi  ditentukan  dari  beberapa  indikator, yaitu deplesi wilayah kehutanan, deplesi hutan, dan nilai kayu tebangan. Deplesi hutan memiliki variabel yaitu deplesi hutan kaarena  kebakaran,  penyakit,  bencana  alam,  binatang,  serta berkurangnya  nilai  tanah  karena  degradasi  ekonomi  hutan. Nilai  kayu  tebangan  memiliki  variabel  yaitu  harga  kayu, volume kayu, serta nilai kayu [9].
Perhitungan  deplesi  lingkungan  ini  diharapkan  dapat menjadi  studi  awal  dari  perhitungan  PDRB  hijau  subsektor kehutanan,  yaitu  perhitungan  PDRB  yang  telah  memasukkan unsur  lingkungan  di  dalamnya,  agar  menghindari  nilai  PDRB yang  meningkat  tetapi  pada  kenyataannya  susut  modal  alami lebih besar daripada nilai tambah yang diciptakan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  positivistik.  Penelitian  yang  memiliki  dasar positivistik merupakan penelitian yang menekankan penggunaan  metode  statistik  untuk  mencari  jawaban permasalahan yang hendak diteliti [10]. Jenis penelitian dalam

## Estimasi Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur
Laksmita Dwi Hersaputri dan Eko Budi Santoso Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : eko_budi@urplan.its.ac.id
P
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

## B. Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengestimasi nilai  deplesi  lingkungan  subsektor  kehutanan  di  Jawa  Timur adalah  jenis  kayu  yang  ditebang,  volume kayu yang ditebang, harga jual kayu, biaya produksi kayu, serta suku bunga.

## C. Mengestimasi  Nilai  Deplesi  Lingkungan  Subsektor Kehutanan di Jawa Timur
Deplesi  lingkungan  merupakan  kuantifikasi  kuantitas sumber  daya  hutan  yang  terdeplesi  dan  dihitung  nilai ekonominya.  Estimasi  nilai  deplesi  lingkungan  subsektor kehutanan  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  sistematis deplesi lingkungan [11], yaitu:
Nrk Vpk
Deplesi  
(1)
Dimana Vpk adalah  volume  produksi kayu, dan Nrk adalah nilai unit rent kayu. Li Bi Hi
Nrk    (2) Dimana Hi adalah  harga  per  unit  kayu, Bi adalah  biaya produksi per unit kayu, dan Li adalah laba layak atau balas jasa investasi  (yang  diasumsikan  dengan  suku  bunga  Bank Indonesia).

## III. HASIL DAN DISKUSI
A. Estimasi Nilai Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur
Deplesi  lingkungan  menggambarkan  valuasi  ekonomi  dari sumber  daya  alam  yang  digunakan  oleh  subsektor  kehutanan pada kegiatan ekonomi. Pada penelitian ini, deplesi lingkungan menggambarkan valusi ekonomi dari sumber daya hutan yang hilang berupa kayu jati dan kayu rimba yang digunakan untuk menunjang  kegiatan  ekonomi.  Deplesi  lingkungan  yang  akan diestimasi pada penelitian ini merupakan deplesi dalam kurun 5 tahun, yaitu dari tahun 2011-2015.
Tabel 1. Estimasi Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur tahun 2015 (Rp.) No. Kabupaten Nilai Deplesi 1. Kab. Pacitan 454.638.764.676 2. Kab. Ponorogo 108.914.556.478 3. Kab. Trenggalek 200.129.464.274 4. Kab. Tulungagung 17.533.866.234 5. Kab. Blitar 24.971.887.844 6. Kab. Kediri 47.045.039.549 7. Kab. Malang 14.283.212.079 8. Kab. Lumajang 3.902.142.907 9. Kab. Jember 111.093.378.465 10. Kab. Banyuwangi 183.540.312.262 11. Kab. Bondowoso 37.836.229.896 12. Kab. Situbondo 5.072.699.520 13. Kab. Probolinggo 12.215.514.085 14. Kab. Pasuruan 2.363.968.128 15. Kab. Mojokerto 3.084.797.956 16. Kab. Jombang 605.998.479 17. Kab. Nganjuk 21.973.435.114 18. Kab. Madiun 77.513.338.655 19. Kab. Magetan 3.821.626.988 20. Kab. Ngawi 49.223.227.411 21. Kab. Bojonegoro 34.637.838.446
No. Kabupaten Nilai Deplesi 22. Kab. Tuban 31.272.436.597 23. Kab. Lamongan 2.310.130.306 24. Kab. Gresik 515.972.917 25. Kab. Bangkalan 3.291.975.966 26. Kab. Sampang 3.836.461.607 27. Kab. Pamekasan 58.209.226 28. Kab. Sumenep 2.858.419.317 TOTAL 1.458.544.905.384
Sumber: Penulis, 2017 .

## Gambar 1. Peta Tingkat Deplesi Lingkungan di Jawa Timur tahun 2015.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  1,  nilai  deplesi lingkungan  di  Jawa  Timur  tertinggi  pada  tahun  2015  terdapat di  Kabupaten  Pacitan  sebesar  Rp  454  Miliar,  sementara  nilai terbesar terdapat di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 58 Juta. Tinggi  dan  rendahnya  nilai  deplesi  lingkungan  dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya jumlah produksi kayu di kabupaten tersebut.
Selain  itu,  didapatan  total  nilai  deplesi  lingkungan  di  Jawa Timur  pada  tahun  2015  adalah  sebesar  Rp  1,46  Triliun. Deplesi  sendiri  termasuk  diperhitungkan  sebagai  nilai  tambah dalam  kontribusi  subsektor  kehutanan  pada  PDRB.  Padahal, penyusutan  yang  terjadi  merugikan  lingkungan,  sehingga seharusnya  sebagai  pengurangan.  Selain  itu,  nilai  penyusutan ini  tidak  didukung  dengan  adanya  dana  reboisasi  di  setiap kabupaten di Jawa Timur.

## B. Laju Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur
Laju  deplesi  atau  penyusutan  menggambarkan  besarnya sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian  sebagai  modal  yang  harus  dikeluarkan  dalam pembangunan.  Oleh  sebab  itu,  selain  mengestimasi  nilai deplesi  lingkungan  subsektor  kehutanan  namun  juga mengestimasi laju deplesi lingkungannya.
Tabel 2. Rata-Rata Laju Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur tahun 2011-2015 (%) No. Kabupaten Rata-Rata Laju Deplesi 1. Kab. Pacitan 13.69 2. Kab. Ponorogo 122.49 3. Kab. Trenggalek 1005.97 4. Kab. Tulungagung 442.59 5. Kab. Blitar 49.53 6. Kab. Kediri 575.45 7. Kab. Malang 16.05 8. Kab. Lumajang -18.72 9. Kab. Jember 36.01 10. Kab. Banyuwangi 23.27 11. Kab. Bondowoso 90.37 12. Kab. Situbondo 40.89 13. Kab. Probolinggo -9.52 14. Kab. Pasuruan 33.58 15. Kab. Mojokerto 570.80 16. Kab. Jombang -4.44 17. Kab. Nganjuk 4.38 18. Kab. Madiun 11.78 19. Kab. Magetan 304.14 20. Kab. Ngawi 326.62 21. Kab. Bojonegoro 5.92 22. Kab. Tuban 27.73 23. Kab. Lamongan -20.65 24. Kab. Gresik 32.59 25. Kab. Bangkalan 11.22 26. Kab. Sampang 2.92 27. Kab. Pamekasan 0.95 28. Kab. Sumenep -17.74 Sumber: Penulis, 2017
Gambar 2. Peta Rata-rata Laju Deplesi Lingkungan Subsektor di Jawa Timur tahun 2011-2015
Perhitungan  laju  deplesi  terdapat  nilai  laju  positif  dan negatif,  dimana  laju  dengan  nilai  positif  merepresentasikan peningkatan  nilai  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  sementara laju  dengan  nilai  negatif  merepresentasikan  sebaliknya.  Laju dengan  nilai  negatif  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  adanya penanaman hutan di wilayah tersebut. Berdasarkan perhitungan  laju  deplesi  beserta  rata-rata  laju  deplesi,  laju deplesi  lingkungan  tertinggi  berada  di  Kabupaten  Trenggalek yaitu  naik  sebesar  4187%  dari  tahun  2014  ke  2015  yang disebabkan  oleh  adanya  kenaikan  volume kayu yang ditebang secara  drastis  pada  tahun  2015,  yaitu  sebesar  22.687  m 3 ,
sehingga  nilai  deplesi  semakin  besar.  Sementara,  laju  deplesi terendah  berada  di  Kabupaten  Mojokerto  yaitu  menurun sebesar 97,6% dari tahun 2012 ke 2013 yang disebabkan oleh adanya  musim  tanam  di  tahun  2012  sehingga  aktifitas  di subsektor  kehutanan  lebih  ditekankan  kepada  penanaman dibandingkan penebangan.
Berdasarkan  Tabel  2,  rata-rata  laju  deplesi  tertinggi  berada di  Kabupaten  Trenggalek  sebesar  1005.9%  karena  pada tahun2014  ke  2015,  laju  deplesi  mengalami  peningkatan sebesar 4187% yang disebabkan oleh adanya kenaikan volume kayu  yang  ditebang  secara  drastis  pada  tahun  2015,  yaitu sebesar  22.687  m 3 .  Sementara,  rata-rata  laju  deplesi  terendah berada  di  Kabupaten  Lamongan  sebesar  -20.6%  dikarenakan pada  tahun  2014  terdapat  musim  kemarau  panjang  sehingga volume produksi kayu turut menurun sebesar 72%.

## C. Kuadran Nilai dan Laju Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur
Selain melihat nilai dan laju deplesi lingkungan, dilihat juga kuadran  untuk  mengetahui  letak  kabupaten  berdasarkan karakteristiknya.  Penentuan  kuadran  menggunakan  software SPSS  dengan  alat  analisis Multidimensional  Scaling .  Hasil dari Multidimensional  Scaling berupa perceptual  map yang akan  dibagi  lagi  menjadi  4  (empat)  kuadran  seperti  yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini:
Gambar  3.  Hasil Perceptual Map Nilai dan Laju Deplesi Lingkungan Setiap Kabupaten di Jawa Timur
Berdasarkan hasil perceptual map, terdapat tiga pengelompokkan  dimana  Variabel  1  (Kabupaten  Pacitan) terletak  jauh  diantara  variabel  lainnya  karena  memiliki  nilai PDRB  paling  rendah  diantara  kabupaten  lainnya,  sementara Variabel 3 (Kabupaten Trenggalek) juga terpisah dari variabel lainnya  karena  memiliki  nilai  laju  deplesi  paling  tinggi diantara  kabupaten  lain  di  Jawa  Timur.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  sumbu  X  merupakan  nilai  deplesi  dan sumbu Y merupakan laju deplesi.
Kuadran  1  terdiri  dari  Kabupaten  Tulungagung,  Kediri, Mojokerto,  serta  Magetan.  Kabupaten-kabupaten  ini  memiliki ciri laju deplesi diatas rata-rata dan nilai deplesi dibawah rata- rata. Sementara, kuadran 2 terdiri dari Kabupaten Trenggalek, Bondowoso  dan  Ngawi  yang  memiliki  nilai  laju  dan  deplesi diatas  rata-rata.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  terjadi
1 2 3 4
pengikisan  hutan  yang  parah  pada  ketiga  kabupaten  tersebut sehingga diperlukan adanya kegiatan reboisasi yang rutin agar lahan hutan tidak terkikis habis.
Kuadran  3  terdiri  dari  Kabupaten  Banyuwangi,  Madiun, Jember,  serta  Tuban  yang  memiliki  ciri  laju  deplesi  dibawah rata-rata  sementara  nilai  deplesi  diatas  rata-rata.  Sementara outlier yang  masih  termasuk  kuadran  3  adalah  Kabupaten Pacitan memiliki ciri nilai deplesi paling rendah sementara laju deplesi dibawah rata-rata.
Kuadran  4  yang  terdiri  dari  Kabupaten  Ponorogo,  Blitar, Malang,  Lumajang,  Situbondo,  Probolinggo,  Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan  Sumenep.  Kabupaten- kabupaten  tersebut memiliki ciri nilai deplesi dan laju deplesi dibawah rata-rata.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  lebih  dari  setengah jumlah kabupaten di Jawa Timur memiliki karakteristik deplesi yang  tergolong  rendah,  dimana  nilai  deplesi  pada  tahun  2015 serta  laju  deplesi  pada  tahun  2011-2015  dibawah  rata-rata. Meski  demikian,  tetap  diperlukan  adanya  kebijakan  dari pemerintah  mengenai  pemanfaatan  subsektor  kehutanan  agar keberlanjutannya terjaga hingga seterusnya.

## IV. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  deplesi  atau penyusutan  sumber  daya  hutan  terbesar  yang  terjadi  di  Jawa Timur pada tahun 2015 terdapat di Kabupaten Pacitan sebesar Rp  454,6  Miliar  sementara  nilai  deplesi  terendah  terdapat  di Kabupaten  Pamekasan  sebesar  Rp  58  Juta.  Faktor  utama penyebab tinggi dan rendahnya nilai deplesi lingkungan adalah besarnya  volume  produksi  kayu  di  masing-masing  kabupaten di Jawa Timur.
Rata-rata  laju  deplesi  pada  tahun  2011-2015  tertinggi berada  di  Kabupaten  Trenggalek  sebesar  1005.9%  yang disebabkan  oleh  adanya  peningkatan  volume  produksi  secara drastis  pada  tahun  2014  ke  2015.  Sementara,  rata-rata  laju deplesi  terendah  berada  di  Kabupaten  Lamongan  sebesar  - 20.6%  karena  adanya  penurunan volume  produksi  kayu sebesar 72% di tahun 2014.
Berdasarkan  kuadran  nilai  dan  rata-rata  laju  deplesi  setiap kabupaten  di  Jawa  Timur,  diketahui  bahwa  karakteristik
mayoritas  kabupatennya  adalah  memiliki  deplesi  yang tergolong  rendah.  Namun  demikian,  masih  terdapat  3 kabupaten pada kuadran 2 (Kabupaten Trenggalek, Bondowoso,  dan  Ngawi)  yang  memiliki  ciri  deplesi  yang sangat tinggi.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  perhitungan  PDRB  Hijau  di  Jawa Timur. Selain  itu,  dapat  juga  dijadikan  sebagai  rekomendasi  untuk menyusun kebijakan terkait implementasi konsep perekonomian  yang  hijau,  yaitu  turut  mempertimbangkan aspek  lingkungan  dan  mencegah  terjadinya  eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Provinsi  Jawa  Timur, Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2005-2025 . Surabaya, 2009.
[2] Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur, Rencana  Aksi  Daerah  untuk Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (RAD-GRK) .  Surabaya:
Pemprov Jawa Timur, 2012. [3] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Tahun  2014 . Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015.
[4]
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Timur, Statistik  Dinas  Kehutanan Tahun 2011 . Surabaya: Dishut Jawa Timur, 2012. [5]
WALHI,  “Walhi:  608.913  hektare  lahan  hutan  Jatim  kritis  akibat eksploitasi tambang,”
2016. [Online]. Available: http://walhijatim.or.id/2016/06/walhi-608-913-hektare-lahan-hutan- jatim-kritis-akibat-eksploitasi-tambang/.
[6] E.  Roslinda,  “PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Melalui  Pendekatan Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan,” Universitas Tanjungpura, 2014.
[7] Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Timur, Rencana  Strategis  Dinas Kehutanan  Jawa  Timur  Provinsi  Jawa  Timur  (2009-2014) . Surabaya: Dishut Jawa Timur, 2009.
[8] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sintesis: Mewujudkan Pertumbuhan  Ekonomi  Hijau  untuk  Indonesia  yang  Sejahtera. Jakarta:  Program  Pertumbuhan  Ekonomi  Hijau  Pemerintah Indonesia – GGGI . 2015.
[9] W.  Yuanzhou,  H.,  Shuirong, Valuation  and  Green  Accounting  of Tropical  Forest  Assets .  Beijing:  International  Tropical  Timber Organization, 2008.
[10] F.  Hanurawan,  “Pendekatan  Positivistik,  Interpretif,  Kritis  dalam Penelitian Pendidikan,” J.  Teor.  dan  Prakt.  Penelit.  IKIP  Malang , vol. 10, pp. 3–16, 1998.
[11] M.  Suparmoko, Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis . Yogyakarta: BPFE, 2008.