## PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 1
Suhartini , Syandi Rama Sabekti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah Jl. Qurata Aini, Gunung Bukit Mampak Kebayakan, Takengon, Kab. Aceh Tengah suhartini.gayo@gmail.com

## Abstract
In gayo adat law known as a marriage agreement with the term perampam dene, which is a fine given to a husband or wife who violates a covenant in the marriage, this agreement perampam dene  is  made  by  mutual  agreement  between  the  husband  and  wife  witnessed  by  the  person parents both husband and wife or family and known by reje (village head) both sides. The type of research used in this study is empirical juridical research is legal research at first is the library data  which  is  then  followed  by  field  research.  Implementation  of  the  Marriage  Agreement  of Dene in the Gayo society is done in front of the sarak opat, where the parties read the dene taker agreement  in  front  of  the  sarak  opat  witnessed  by  the  family,  the  contents  of  the  denfilling agreement contains the customary sanction if one of the couple violates will be given sanction as written in the tamper dene agreed upon by both parties. The position of the marriage agreement dene when viewed from Islamic law the position of the law is very strong because dene based on recitation  of  Al-Qur'an  and  hadits,  if  viewed  from  the  Civil  Code  the  position  of  marriage agreement perampam dene not strong.
Keywords : Perampam Dene; Gayo Tradition; Islamic Law and Civil Code

## Abstrak
Dalam  hukum  adat  Gayo  dikenal  suatu  perjanjian  perkawinan  dengan  istilah  perampam  dene, yaitu suatu  denda  yang  diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri  yang melanggar sebuah  perjanjian  di  dalam  perkawinan,  perjanjian  perampam  dene  ini  dibuat  oleh  kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  atau  penelitian  hukum sosiologis.  Penelitian  hukum  empiris,  yang  deteliti  pada  awalnya  adalah  data  sekunder  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  pada  data  primer  di  lapangan.  Pelaksaan  perjanjian perkawinan  perampam  dene,  para  pihak  yang  yang  datang  kepada  Reje  sendiri  tanpa  ada paksaan, setelah sarak opat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, para pihak membacakan isi dari perjanjian perkawinan perampam dene dihadapan unsur- unsur sarak opat dan saksi-saksi. Kedudukan Perjanjian perkawinan perampam dene bila ditinjau dari hukum Islam kedudukannya hukumnya sangat kuat karena perampam dene berdasarkan  Al- Qur’an  dan  hadist,  jika  ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  kedudukan perjanjian perkawinan perampam dene tidak kuat.
Kata kunci : Perampam Dene; Hukum Adat Gayo; Hukum Islam Dan KUHPerdata
1 Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  Direktorat  Riset  dan  Pegabdian  Masyarakat  (DRPM)  Kementerian  Riset Dan Teknologi Tahun 2017

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  mendefinisikan  bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang  bahagia  kekal  dan  sejahtera  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Arti  perkawinan tersebut  dimaksud  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri,  sedangkan  tujuan  perkawinan dimaksud  adalah  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  bukan  saja  berarti  sebagai perikatan  Perdata,  tetapi  juga  merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan  dan  ketetanggaan.  Dengan  kata lain, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan  ke  perdataan,  seperti  hak  dan kewajiban  suami  isteri,  harta  bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi  juga  menyangkut  hubungan  adat- istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan  serta  menyangkut  upacara- upacara  adat  dan  keagamaan  (Hadikusuma, 2007).
Perkawinan  banyak  hal  yang  dapat menyebabkan timbulnya permasalahan, seperti masalah  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami isteri,  masalah  keuangan  rumah  tangga, masalah  prinsip,  dan  berbagai  hal  lainnya. Selain masalah-masalah tersebut di atas, maka masalah  harta  benda  juga  merupakan  salah satu  faktor  penyebab  yang  sering  terjadi  yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan  atau  pertengkaran  dalam  suatu perkawinan,  bahkan  dapat  mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami isteri.
Perkembangan  yang terjadi  di  masyarakat sekarang  ini  banyak  terjadinya  permasalahan yang  dihadapi  oleh  suami  isteri  dalam menjalankan  kehidupan  perkawinan  mereka terutama  dalam  hal  harta  kekayaan  yang diperoleh  masing-masing  pihak  selama  dalam perkawinan,  sehingga  perjanjian  perkawinan menjadi  sebuah  solusi  untuk  melindungi  harta kekayaan  masing-masing  pihak  (Mulyadi, 2008).
Perjanjian  kawin  adalah  perjanjian  atau persetujuan  yang  dibuat  oleh  calon  pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Prawirohamidjojo, 2002).
Secara  umum,  perjanjian  perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. “Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan  adalah  untuk  mengatur  akibat- akibat  perkawinan  yang  menyangkut  karta kekayaan” (Susanto, 2008). Perjanjian perkawinan ini bersumber pada Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  diatur  dalam buku I Bab ke VII dari Pasal 139 sampai Pasal 154,  dan    Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :
1. Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan bilamana  melanggar  batas-batas  hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah, kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Bentuk dan isi perjanjian perkawinan pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan  asalkan  tidak  bertentangan  dengan batas-batas  hukum,  agama,  dan  kesusilaan. Perjanjian  perkawinan  dibuat  sebelum  atau pada  saat  perkawinan  dilangsungkan,  dan harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  147 juncto Pasal  149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mulai berlaku semenjak  saat  perkawinan  dilangsungkan  dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan
cara  bagaimanapun  selama  berlangsungnya perkawinan.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  perkawinan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Gayo  sama halnya  dengan  perkawinan  adat  masyarakat Indonesia  terutama  yang  menganut  agama Islam.  Suku  Gayo  merupakan  bagian  dari wilayah kekuasaan Sultan  Iskandar Muda  dari kesultanan  Aceh,  suku  Gayo  adalah  suku minoritas  yang  berbeda  kebudayaanya  dengan budaya  suku  Aceh.  Dalam  hukum  adat  gayo dikenal  suatu  perjanjian  perkawinan  dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan  kepada  seseorang  pasangan  suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara  suami  dan  isteri  yang  disaksikan  oleh orang  tua  kedua  pasangan  suami  isteri  atau keluarga dan diketahui  oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak.
Penelitian ini tentang “Perjanjian Perkawinan  Perampam  Dene  Dalam  Adat Gayo  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Dan  Hukum  Islam”  belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini, Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian  perkawinan perampam  dene dalam Hukum  Adat  Gayo  di  Kabupaten  Bener Meriah.  Kedua,  Bagaimanakah  kedudukan hukum perjanjian perkawinan perampam dene ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Hukum Islam?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu  penelitian  hukum  pada  awalnya  adalah data  pustaka  yang  kemudian  dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  data primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dilapangan yang  diperoleh  melalui  wawancara  secara langsung  dengan  informan  dan  responden yang berkaitan dalam penelitian ini. Sedangkan  data  sekunder  bersumber  dari bahan  pustaka  berupa  bahan  hukum  primer yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-
undangan  yang  meliputi  :  Undang-Undang Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahan hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang sifatnya  menjelaskan  bahan  hukum  primer, yaitu  berupa  buku,  karya  ilmiah,  sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan  sebagai  pelengkap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang berupa  Kamus  Hukum  ataupun  Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  dan  studi  dokumen  untuk mendapatkan  data  dan  informasi  secara langsung tentang permasalahan dalam penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara deskriptif kualitatif , yaitu menganalisis, mengelompokkan  dan  menyeleksi  data  yang diperoleh  dari  penelitian  lapangan  kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau penelitian pustaka.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Perkawinan Perampam Dene Perkawinan merupakan kesepakatan bersama  antara  suami  dan  istri  untuk melakukan  hidup  bersama,  dan  tentu  saja mengakibatkan hak dan  kewajiban bagi  kedua belah  pihak.  Suami  isteri  yang  terikat  dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan maupun  selama  perkawinan.  Hal  inilah  yang biasanya  banyak  menjadi  dasar  timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam kehidupan  rumah  tangga  suami  istri,  sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi salah  satu  solusi  untuk  mencegah  timbulnya permasalahan mengenai  harta benda kekayaan tersebut. Calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian  perkawinan  di  mana  perjanjian perkawinan
sebenarnya merupakan persetujuan  antara  calon  suami  istri  untuk mengatur  akibat  hukum  perkawinan  terhadap harta kekayaan mereka.
Perkawinan  dalam  adat  Gayo  mempunyai arti  yang  sangat  penting  terhadap  sistem
kekerabatan karena masyarakat Gayo
menganut sistem Perkawinan exogami (perkawinan  antar belah atau  antar klan ). Menurut  adat  masyarakat  Gayo  perkawinan dengan  sistem endogami (kawin  satu belah atau  satu  klan)  menjadi  larangan  atau pantangan karena sesama klan masih dianggap masih  memiliki  ikatan  persaudaraan  atau ikatan darah. Dengan demikian akan memudahkan hubungan genealogis antara satu kampung dengan kampung lainnya.
Ada  3  (tiga)  macam  jenis  perkawinan yang  terdapat  dalam  masyarakat  Gayo  yaitu Kawin ango atau jeulen ,  kawin angkap dan kawin kuso kini, yaitu : (Coubat, 1984). a. Kawin ango atau juelen adalah satu corak perkawinan  asii  menurut  adat  di  dalam masyarakat suku-bangsa
Gayo.
Perkawinan juelen sering  juga  disebut dengan kerje  berunyuk ,  Disebut  demikian karena  orang  tua  si  calon  istri  menerima apa  yang  disebut  dengan  istilah unyuk sehingga  akibat unyuk ini  si  calon  istri kelak menurut adat masuk ke dalam belah suaminya,  begitu  pula  dengan  anak-anak yang  dilahirkan.  Maksud  sebenarnya perkawinan juelen ini  adalah  bertujuan untuk  mencegah  supaya  tidak  terjadi perkawinan dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah terlalu dekat. Dua  orang  bersaudara  perempuan  atau lebih,  yang  kawin  dengan  status juelen dengan  laki-laki  dari belah-belah lain, maka  istri-istri  mereka  ini  disebut sara ralik ,  sedangkan  anak-anak  yang  lahir akibat  perkawinan  itu  dinamakan sara anak juelen. Status kawin juelen ini sangat berat  bagi  calon  suami  karena  harus memenuhi  tuntutan  syarat-syarat  tertentu yang cukup berat yang dinamakan edet .
b. Kawin Angkap ,  ini  lebih  kurang  dapat disamakan  dengan japuik (jemputan) di Minangkabau.  Munculnya  status  angkap ini  di  Gayo  karena  faktor  tuntutan keadaan.  Umpamanya  saja,  sepasang suami  istri  yang  tidak  mempunyai  anak laki-laki.  Untuk  mendapatkan  seorang anak  laki-laki,  suami  istri  ini  mencari seseorang  sebagai  teman  hidup  anak perempuannya  dengan  jalan  perkawinan
angkap  itu.  Berhubung  karena  laki-laki yang menjadi menantunya dari belah lain, sedangkan  status  perkawinannya  adalah angkap, maka  laki-laki  ini  meninggalkan belahnya dan  masuk  ke belah istrinya beserta  anak-anak  yang  dilahirkan.  Si suami  dari  perkawinan  itu  akan  memakai marga  istrinya.  Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  status  perkawinan angkap  itu,  tidak  lain  mengambil  seorang laki-laki  (bujang  atau  pernah  menduda) dengan  jalan  perkawinan  dan  ia  disahkan sebagai  anak  kandung  sebelum  ada perceraian.
c. Kawin kuso  kini adalah  suatu  bentuk perkawinan  yang  memberi  kebebasan kepada  suami  istri  untuk  memilih  tempat tinggal dalam belah suami atau belah istri. Pada  kawin kuso  kini ,  suami  istri  dapat menetap  pada  keluarga  atau  mandiri  pada rumah dan pekerjaan mereka sendiri tetapi tetap memandang dan membantu keluarga kedua  belah  pihak  dengan  baik.  Bentuk perkawinan kuso  kini ini  berbeda  dengan perkawinan anggo dan angkap yang selalu mempertahankan belah.
Bentuk
perkawinan  ini  masih  banyak  pula  terjadi dalam  masyarakat  Gayo  hingga  sekarang.
Upacara daur hidup (life cycle) merupakan kegiatan sedere dalam  bentuk  pakat sedere dengan  tujuan  agar  dapat  dicapai suatu  kesepakatan  dalam  melaksanakan setiap kegiatan bersama. Mengenai bentuk-bentuk upacara daur hidup tersebut dapat berwujud pada upacara turun mandi bayi (cukur rambut), bereles (sunat rasul). Bagi  anak  laki-laki  yang  berumur  10 tahun  ke  atas,  upacara  perkawinan  dan kemudian setelah adanya kematian.
Semua kegiatan upacara tersebut
merupakan kegiatan sedere . Adat Gayo merupakan penunjang pelaksanaan  hukum  Islam,  karena ukum  mu nukum bersifet kalam, edet mu nukum bersifet wujud yang  artinya  adalah  hukum  Islam menetapkan  hukum  berdasarkan  firman  Allah dan  Sunnah  Rasulullah,  sedangkan  adat menetapkan  hukum  berdasarkan  kenyataan yang  terjadi  yang  harus  dilakukan  untuk
penunjang  pelaksanaan  syariat.  (Ibrahim  dan Aman Pinan, 2010)
Di  Indonesia,  terdapat  3  (tiga)  peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan,  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun l974 tentang Perkawinan, dan
Kompilasi
Hukum Islam. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi kedudukan  harta  benda  setelah  perkawinan, sehingga tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap harta benda  yang telah diperjanjikan. Apa  yang  diperjanjikan  berlaku  sebagai undang-undang yang mengikat masing-masing pihak  yang  melakukan  perjanjian  sehingga apabila  perjanjian  tersebut  dilanggar  maka dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan  dan  gugatan  ganti  rugi  ke Pengadilan, juga bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.
Perjanjian  perkawinan Perampam  Dene dalam  masyarakat  Gayo  lahir  dari  kebiasaan, yaitu  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  secara berulang-ulang  oleh  masyarakat,  dipatuhi sebagai  nilai-nilai  hidup  yang  positif,  pola kebiasaan  itu  diterima  sebagai  sesuatu  yang mengikat  dan  ditaati  oleh  masyarakat.  Di masyarakat  Gayo, Perampam  dene ,  dari  asal katanya Perampam yang  artinya  jatuh  atau runtuh, dan Dene yang artinya denda terhadap pasangan yang melanggar perjanjian perkawinan,  dan  mempunyai  akibat  hukum pasakh .  Jadi Perampam  dene adalah  suatu denda  yang  diberikan  kepada  seseorang pasangan  suami  atau  isteri  yang  melanggar sebuah  perjanjian  di  dalam  perkawinan. Perjanjian  perkawinan  atau perampam  dene ini,  dibuat  dengan  maksud  agar  ikatan perkawinan  kedua  belah  pihak  tetap  kuat  dan utuh.
Di  dalam  hukum  positif  tujuan  perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.  Inti  perjanjian  perkawinan  adalah kesepakatan  antara  calon  suami  isteri  yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta  dan  utang  piutang,  dan  kesepakatan tentang  sejumlah  hal  penting  lain  pada  saat mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Perjanjian perkawinan  biasanya  dilakukan  sebelum  atau
pada saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang Perkawinan.
Perjanjian  perkawinan Perampam  dene dalam masyarakat Gayo bukanlah semata-mata memperjanjikan  harta  benda  yang  dimiliki, tetapi  lebih  kepada  perjanjian  untuk  hidup bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, yang paling penting adalah kesetiaan  masing-masing  pasangan  suami isteri.
Perampam dene berfungsi sebagai pedoman  bagi  pasangan  suami  istri  agar  tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat  dan  agama,  dan  bertujuan  untuk mempersulit  perceraian,  karena  di  dalam perampam  dene  memuat  aturan-aturan  yang harus ditaati beserta sanksi adat bagi pasangan yang melanggar perampam dene . Pelaksanaan perampam  dene dilakukan dihadapan sarak  opat ,  Adapun  peran sarak opat dalam  masyarakat  Gayo  sebagai  hakim adat  dalam  setiap  penyelesaian  sengketa  di tingkat  kampung. Sarak  opat terdiri  dari  4 (empat)  macam  unsur  yang  saling  berbeda antara  satu  dengan  yang  lainnya,  dan  masing- masing memiliki karakteristik tersendiri,  yaitu antara  lain; Reje  Musuket  Sipet (Raja  harus berusaha menegakkan keadilan, kebenaran dan kasih  sayang  diantara  anggota  belahnya), Imem  Muperlu  Sunet (Imam/ulama  harus senantiasa  mengajarkan  nilai-nilai  agama Islam  kepada  anggota  belahnya), Petue Musidik  Sasat (Cerdik  pandai/kaum  terpelajar harus  senantiasa  mengamati,  menyelidiki, bahkan  mengetahui  semua  keadaan  dan perkembangan  dalam  belahnya),  dan Rakyat
Genap Mupakat (rakyat melaksanakan berbagai  tugas  yang  dibebankan  kepada masing-masing anggota).
Tahap  pelaksanaan  perjanjian  perkawinan perampam dene , yaitu :
1) Para  pihak  yang  datang  kepada  Reje kampung sendiri tanpa ada paksaan;
2) Para pihak berinisiatif datang kepada Reje kampung  dan  hendak  “meminta  pendapat kepada  Reje  kampung  perihal  perjanjian perkawinan perampam dene untuk
menyelesaikan  masalah  rumah  tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak”.
3) Reje  Kampung  mengumpulkan  unsur- unsur sarak opat untuk mencari titik temu dalam  permasalahan  tersebut,  setelah tercapai kesepakatan perjanjian perkawinan perampam dene itu dibacakan dan  para  pihak  mendatatangani  isi perjanjian tersebut dihadapan sarak opat .
Isi  perjanjian  perkawinan perampam dene, yaitu :
a) Memuat indentitas pasangan suami isteri Indentitas yang tercantum dalam
perjanjian  perkawinan  perampam  dene yang berisi :
(1) Nama
(2) Tempat Tanggal Lahir
(3) Agama
(4) Pekerjaan
(5) Alamat
b) Pernyataan  kedua  belah  pihak  pernyataan ini  juga  dapat  diuraikan  dengan  kalimat sebagai berikut : “Bahwa saya (pihak laki- laki)  telah  mengambil  (nama  istri) menjadi  istri  saya  yang  sah  dalam  ikatan perkawinan,  saling  mengasihi,  mencintai dan  menghormati  sebagaimana  layaknya kehidupan  berumah  tangga  baik  dalam keadaan suka maupun duka.”  Selanjutnya pernyataan  dari  pihak  perempuan,  bahwa “Saya  (nama  mempelai  perempuan) berjanji  juga  seperti  suami  saya  sudah berjanji  seperti  dalam  pasal  tersebut  di atas.”
c) Sanksi apabila salah satu pihak mengikari perampam  dene ,  sanksi  ini  dinyatakan menggunakan  kalimat  sebagi  berikut  : “Apabila  salah  satu  diantara  kami  dari pihak  pertama  ataupun  pihak  kedua mengingkari  surat  perjanjian  ini  sehingga mengakibatkan  perceraian,  maka  pihak yang bersalah dihukum dan wajib membayar denda pelanggaran adat sebesar (besaran uang yang telah disepakati kedua belah pihak) secara kontan (tunai).
d) Cara  penyelesaian  masalah,  penyelesaian masalah  sebagai  antisipasi  apabila  terjadi sengketa  dan  permasalahan  di  kemudian hari  merupakan  suatu  substansi  yang terdapat  dalam  perjanjian  perkawinan
perampam  dene  ini,  hal  ini  dituangkan sebagai  berikut  :  “Apabila  dikemudian hari  terjadi  permasalahan  dalam  rumah tangga  kami,  dan  kami  tidak  mampu menyelesaikan  sendiri,  kami  bersepakat diselesaikan  melalui  jalur  kekeluargaan dan apabila masih belum dapat penyelesaian maka kami sepakat menyerahkan  penyelesaian  permasalahan melalui Sarak Opat”
Alasan  pasangan  suami  isteri  melakukan perjanjian  perkawinan perampam  dene, yaitu, perampam  dene telah  menjadi  adat  istiadat, sehingga  perlu  untuk  terus  melestarikannya karena  orang  Gayo  menganggap  perkawinan itu  sebagai  sesuatu  yang  luhur  dan  suci biasanya  menginginkan  agar  perkawinan berlangsung seumur hidup bagi suami-istri dan hanya  maut  yang  boleh  memutuskan  ikatan tersebut. Isnaini
menambahkan,
Perjanjian perkawinan perampam  dene dapat  mencegah perceraian, karena  bagi pasangan  suami  isteri yang  membuat perampam  dene akan  selalu ingat dengan perjanjian yang mereka buat dan akan  menjadi  patokan  hidup  dalam  berumah tangga.
Menurut  Ridwansyah, perampam  dene memiliki  sanksi  bagi  pihak  yang  melanggar perjanjian perkawinan perampam dene , sanksinya  berupa  denda  baik  uang  ataupun emas,  sehingga  pasangan  suami  isteri  yang membuat  perjanjian  perkawinan perampam dene akan  berpikir  berulang  kali  untuk melanggar  perjanjian  perkawinan perampam dene dan  menyebabkan  mereka  berkewajiban untuk membayar denda tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Perjanjian perkawinan perampam  dene yang  masih berlaku  dalam  masyarakat  Gayo,  tidak bertentangan dengan batasan perjanjian perkawinan  yang  diatur  Peraturan  Perundang- Undangan  dan  Hukum  Islam,  menyebutkan bahwa  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh bertentangan  dengan  batas-batas  hukum, agama  dan  kesusilaan,  apabila  bertentangan dengan  hal  tersebut  maka  perjanjiannya  tidak sah. Namun yang menjadi kajian penulis yakni mengenai  adanya  denda  dalam  perjanjian perkawinan perampam  dene ,  yang  terasa
masih  tabu  di  dalam  hukum  nasional Indonesia. Dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan hanya dijelaskan bahwa perjanjian  perkawinan  diutamakan  untuk mengatur  mengenai  pemisahan  harta  benda saja,  tidak  termasuk  didalamnya  adanya hukuman  terhadap  pelanggaran  perjanjian. Namun melihat perjanjian perkawinan perampam  dene yang  masih  berlaku  dalam masyarakat  Gayo,  merupakan  hal  yang  sangat wajar  dalam  sebuah  perjanjian  adanya  klausul mengenai  sanksi  atas  pelanggaran.  Dalam  hal ini  denda  cerai  yang  diterapkan  dalam perjanjian perkawinan sebagaimana pengaturan  mengenai  adanya  wanprestasi dalam  sebuah  perjanjian.  Ketika  salah  satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (prestasinya)  maka  akan  dikenakan  sanksi sesuai dengan kesepakatan pada awal pembuatan perjanjian.
2. Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Perampam  Dene Ditinjau dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Hukum Islam
Hubungan  antara  hukum  adat  Gayo  dan hukum Islam ini adalah hubungan yang sangat erat,  sebagaimana  dalam  istilah  adat  Gayo “Hukum Ikanung Edet, Edet Ikanung Agama”.
Artinya  setiap  hukum  mengandung  adat,  dan setiap  adat  mengandung  agama.  Hukum  adat adalah  anak  kandung  dari  hukum  agama. Dengan  perkataan  lain,  hukum  adat  di  dalam pemerintahan  Gayo  pada  hakikatnya  adalah merupakan  “pancaran  dari  hukum  Islam.” Selain  itu  hubungan  hukum  adat  Gayo  dan hukum  Islam  dapat  dihayati  dari  ungkapan adat  seperti  ( Agama urum edet,  lagu  zet  urum sifet,  agama  kin  senuwen,  edet  ken  peger ) artinya Agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman, adat sebagai pagarnya.  Dari  ungkapan  tersebut  jelas  dan tegas,  bahwa  keterpaduan  di  antara  adat  dan syaria`at  Islam  sangat  erat  dan  saling menunjang.  Hal  ini  menjelaskan perampam dene yang  masih  berkembang  di  dalam masyarakat  gayo  bersumberkan  dari  hukum Islam.
Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan  lebih  dikenal  dengan taklik  talak.
Taklik  talak merupakan  suatu  pernyataan kehandak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan  setelah  akad  nikah  itu  berlangsung dan  tertera  dalam  akta  nikah. Taklik  talak ini dilakukan  untuk  memperbaiki  dan  melindungi hak-hak  seorang  wanita  yang  dijunjung  tinggi oleh  kedatangan  Islam,  akan  tetapi  sangat disayangkan  kebanyakan  isteri  tidak  mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh sang suami. Oleh karena ta’lik talak hanya terdapat dalam perkawinan hukum Islam  dan  dilakukan  setelah  upacara  akad nikah, ta’lik yaitu  perjanjian  yang  tiap-tiap pihak  terikat  kepada  perjanjian ta’lik .  Dalam Hukum  Islam  perjanjian  perkawinan  baru  sah apabila diperbuat sesudah Ijab Qabul dilangsungkan  sebab  itulah ta’lik  talak yang termasuk  dalam  perjanjian  perkawinan  dan dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.  Mengenai  bentuk  perjanjian perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam tidak  ada  disebutkan  secara  tegas  apakah dilaksanakan secara lisan atau secara tertulis.
Perjanjian  perkawinan perampam  dene bila  ditinjau  dari  hukum  Islam  kedudukannya hukumnya sangat kuat karena perampam dene berdasarkan    Al-Qur’an  dan  hadist.  Hal  ini berkaitan  dengan  firman  Allah  SWT  dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu :
ِ نوَإِ ِٱ ِ ة َ أَرۡم ِ ِۡو َ أِ اًزو ُشُنِ اَه لۡعَبِ ۢن مِ ۡتَفاَخ ِاَح ل ۡصُيِ ن َ أِ ٓاَم هۡي َلَعِ َحاَنُجِ اَلَفِ ا ٗضاَرۡع إ َِوِ ۚا ٗح ۡل ُصِ اَمُهَنۡيَب ٱ ُِحۡل ُ صل ِ ِ  تَر  ضۡح ُ أَوِ ٞۗ رۡيَخ ٱ ِ ُسُفن َ أۡل ِٱ َِۚ ح ُ شل ِ ِ َ ن إَفِ ْاوُقَ تَتَوِْاوُن سۡحُتِنوَإِ ٱ ََِ لل ِ ِ بَخَِنو ُلَمۡعَتِاَم بَِناَك اٗري ِ ٨٢١ ِ ِ
Artinya :
Jika  seorang  perempuan  melihat  kesalahan suaminya  atau  telah  berpaling  hatinya,  maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih  baik  (dari  pada  bercerai),  (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat  baik  (kepada  istrimu).  Dan  bertakwa
sungguh  Allah  maha  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan(QS. An-Nisa :128).
Perjanjian perkawinan juga diatur dalam AI-Qur’an  surat  AI-Maidah  ayat  (1)  yang berbunyi :
اَهُ ي َ أ ٓ َي ِٱ َِني ذ َ ل ِ َِماَء ِ بِ ْاوُفۡوَأِْآوُن ٱ ِ  دوُقُع ۡل ِ ِ ۡت َ ل ح ُ أ ِ ُةَمي هَبِمُك َل ٱ ِ م  َعۡن َ أۡل ِ ِۡمُكۡيَلَعِ  ىَلۡتُيِاَمِا َ ل إ ِ ى  ل حُمِ َرۡيَغ ٱ ِ دۡي َ صل ِ ِ َ ن إِٞۗ  مُرُحِ ۡمُتن َ أَو ٱ ََِ لل ِ ُِدي رُيِاَمُِمُكۡحَي ٨ِ ِ Artinya :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah perjanjian  yang  kamu  perbuat”.  Ini  berarti segala  janji  yang  telah  diperbuat  dan  telah diikat antara sesama manusia demi kepentingan pergaulan mesti dipenuhi. Dengan  adanya  perjanjian  antara  sesama manusia  ini  berarti  tidak  terlepas  terhadap perjanjian  antara  suami  dan  isteri,  dan perjanjian itu adalah sah.
Pasal  147  Kitab  undang-Undang  Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, dibuat sebelum  perkawinan  berlangsung  dan  mulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  atau dapat juga dilakukan saat perkawinan berjalan ketika  ada  permasalahan.  Perjanjian  itu dilekatkan  pada  akta  nikah  dan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat nikah, dan  dibuat  atas  persetujuan  atau  kehendak bersama  calon  pengantin,  dibuat  secara tertulis,  disahkan  oleh  pegawai  catatan  sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
Sebelum  masyarakat  Gayo  mengenal huruf  (baca  tulis), perampam  dene hanya dilakukan  secara  lisan  saja  di  hadapan Sarak Opat dan  didepan  para  saksi  yang  hadir, ternyata  sekarang  janji  itu  sudah  sering dilanggar.  Perceraian  yang  dulunya  dianggap sebagai  sesuatu  yang  tabu,  kini  sudah dianggap biasa. Sehingga sekarang
“ perampam  dene dibuat  secara  tertulis  dalam surat perjanjian”.
Dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  harus memenuhi  Pasal  147  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan  perjanjian kawin  harus  diadakan  sebelum  perkawinan dalam bentuk  akta notaris, apabila tidak maka perjanjian  kawin  tersebut  batal.  Selanjutnya dalam  Pasal  149  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  ditentukan  bahwa  setelah kawin,  janji-janji  tersebut  tidak  boleh  diubah. Selain  itu Pasal  147  ayat  (2)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  juga  mengatur berlakunya  perjanjian  kawin,  yitu  “perjanjian kawin  mulai  berlaku  pada  saat  perkawinan dilakukan,  tidak  boleh  pada  saat  lain.  Jelas disini perjanjian  kawin  tidak  dapat  berlaku sebelum perkawinan dilangsungkan”.
Perjanjian  perkawinan perampam  dene hanya  dibuat  dihadapan Sarak  Opat dan ditandatangani  oleh  kedua  calon  mempelai, orang  tua,  saksi-saksi  dari  kedua  belah  pihak, oleh karena itu perjanjian perkawinan perampam dene secara formil tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Pendapat  yang sama  juga  disampaikan  Abdul  Rahman,  jika ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  kedudukan  perjanjian  perkawinan perampam  dene  tidak  kuat,  karena  perjanjian perkawinan perampam  dene bila  salah  satu pihak melanggar perjanjian tersebut  tidak bisa di  selesaikan  melalui  mahkamah  syariah, hanya dapat diselesaikan oleh sarak opat .
Kedudukan  hukum  perjanjian  perkawinan perampam  dene ditinjau  dari  hukum  Islam memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena perjanjian perkawinan perampam dene bersumber  dari  Al-Qur’an  da  hadist,  namun perjanjian  perkawinan perampam  dene tidak memiliki  kekuatan  hukum  formil,  karena hanya disahkan dihadapan reje kampung tanpa mendaftarkannya  kepada  pegawai  pencatatan nikah.  perjanjian  kawin  harus  di  buat  di hadapaan notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktiannya. Apabila akta perjanjian kawin dibuat di bawah tangan  maka  akta  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum dalam pembuktiannya.
D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  bahhwa  pelaksanaan  Perjanjian perkawinan Perampam Dene
dalam masyarakat  Gayo  dilakukan  dihadapan sarak opat , dimana para pihak membacakan perjanjian  perampam  dene  di  hadapan  sarak opat  yang  disaksikan  oleh  para  keluarga,  isi perjanjian perampam dene memuat sanksi adat jika  salah  satu  pasangan  melanggar  akan diberikan  sanksi  sebagaimana  yang  tertulis didalam perampam dene yang telah disepakati kedua  belah  pihak.  Kedudukan  Perjanjian perkawinan perampam  dene bila  ditinjau  dari hukum  Islam  kedudukan  hukumnya  sangat kuat  karena perampam  dene berdasarkan    Al- Qur’an  dan  hadist,  jika  ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  kedudukan perjanjian  perkawinan perampam  dene tidak kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Coubat,  Sy,  A.  (1984), Adat  Perkawinan Gayo  Kerje  Beraturen. Jakarta  :  Balai Pustaka.
Supramono,  G.  (1998), Segi-Segi  Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta :
Djambatan.
Susanto,  H.  (2008). Pembagian  Harta  Gono- Gini  Saat  Terjadi  Perceraiaan, Jakarta  : Visimedia.
Hadikusuma,  H.  (2007). Hukum  Perkawinan
Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum
Adat, Hukum Agama ,   Bandung : Mandar
Maju. Mulyadi. (2008), Hukum Perkawinan Indonesia ,  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Ibrahim,  Mahmud.,  &  Aman,  AR.  Hakim. (2010), Syariat Dan Adat Istiadat, Jilid II. Takengon : Maqamammahmuda.
Prodjohamidjodjo, M. (2011). Hukum Perkawinan Indonesia , Indonesia Jakarta : Central Publishing.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo.,  &  Safioedin,
Asis. (1987). Hukum Orang dan Keluarga , Cetakan V. Bandung : Alumni. Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2002).
Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan
Perkawinan Indonesia , Surabaya :
Airlangga University Press.
Subekti,  R.  (1995), Pokok-Pokok  Hukum Perdata , Jakarta : Intermasa.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan