Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022

## HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B

## THE RIGHT TO FREEDOM OF WORSHIP FOR PRISONERS IN CLASS II B PRISONICAL INSTITUTIONS
Endeh Suhartini 1a , Defisa 2
1 Program Studi Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia a Korespondensi: Endeh Suhartini , E-mail: endeh.suhartini@unida.ac.id (Diterima: 28-07-2022; Ditelaah: 29-07-2022; Disetujui: 30-08-2022)

## ABSTRACT
Correctional  Institutions  are  not  only  a  place  for  imposing  sanctions  on  people  who  have violated  the  law,  but  also  as  a  place  of  education  and  a  place  of  guidance,  Lapas  organize several  coaching  programs  to  provide  the  best  provisions  for  inmates  when  they  have finished their sentence. In this study, the authors also use a sociological (empirical) juridical approach, namely law as a community church, as a social institution or patterned behavior. Data collection techniques used are through the method of observation, and the method of interview (interview). Prisoners in the Class II B Correctional Institution in Cianjur are given the widest possible opportunity to carry out worship according to their religion. Class II B Cianjur Prison has a superior program, namely boarding school At-Taubah and has a church called the Pnail Church. In carrying out this religious guidance, the prison team collaborates with the Indonesian Ulema Council of Cianjur Regency and the priests in the Cianjur Regency environment. In coaching there are several obstacles, namely overcapacity, lack of facilities, different backgrounds of prisoners, etc.
Keywords : Development, Penitentiary, Worship

## ABSTRAK
Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  hanya  sebagai  tempat  pemberian  sanksi  terhadap  orang yang telah melanggar hukum, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan tempat pembinaan, Lapas  menyelenggarakan  beberapa  program  pembinaan  untuk  memberikan  bekal  terbaik untuk narapidana ketika telah selesai menjalankan masa hukuman nya. Dalam penelitian ini juga penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai geja masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Teknis pengumpulan data yang  digunakan  adalah  melalui  metode  observasi,  dan  metode  interview  (wawancara). Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Cianjur  di  berikan  kesempatan  seluas- luas  nya  dalam  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  yang  di  percayai  nya.  Lapas  Kelas  II  B Cianjur memiliki program unggulan yaitu Pondok Pesantren At-Taubah dan memiliki Gereja bernama  Gereja  Pnail.  Dalam  menjalankan  pembinaan  keagamaan  ini  pihak  Lapas  bekerja sama bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur dan para pendeta dilingkungan Kabupaten  Cianjur.  Dalam  pembinaan  terdapat  beberapa  hambatan  yaitu  over  kapasitas, kurangnya fasilitas, latar belakang narapidana yang berbeda-beda dll.
Kata Kunci: Beribadah, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.
Suhartini,  E.,    &  Defisa.    (2022). Hak  Kebebasan  beribadah  bagi  narapidana  di  Lembaga pemasyarakatan kelas II B . Jurnal Sosial Humainora , Vol 13 (1) Spesial Issu. 1- 18.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum dalam penegakan  hukum  yang  baik  hendaknya dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  atau  tidak  terjadi  ketimpangan di  dalam  proses  penerapannya  sesuai dengan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.bahwa segala sesuatu perbuatan diatur oleh hukum, Untuk  Menegakkan  tertib  hukum  guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu  untuk  mewujudkan masyarakat  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah  jarang  terjadi  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  disebabkan karena  luasnya  negara Indonesia  sangatlah berdampak  pada  permasalahan  di  negara ini  yang  kompleks  terjadi  dalam  aspek perkembangan hukum di Indonesia Adapun  hakekat  dari  negara  hukum  pada dasarnya ialah segala aspek kehidupan baik itu kehidupan berbangsa, ataupun kehidupan  bernegara,  maupun  kehidupan bermasyarakat harus berjalan diatas hukum. As  mentioned  in  Article  1  Section  3  of the 1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia: “Indonesia is a country that based on the rule of law”. This article clearly states that Indonesia is a state law (“machstaat”) in which  the  whole  actions  and  deeds  of  its people and government must comply the law. Then  also  it  is  because  Indonesia  is  not  a state  of  power  which  belong  to  a  certain person  because  of  his  unlimited  power. However,  a  mandated  power  must  be  held according  to  according  to  according  to  the law and should not use inappropriately.
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 dijabarkan  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang hidup  khususnya  di  Indonesia  berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir maupun batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat”. Selanjutnya untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat itu menjadi tugas
dan  juga  tanggungjawab  negara,  bukan hanya  sekedar  hak  setiap  warga  negara yang tertulis dalam Lapas.
Pada  prinsipnya,  semua  terpidana  yang menjalankan pidana, hilang kemerdekaannya,  setelah  diputuskannya putusan  di  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  dan  selanjutnya terpidana  di  tempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  dimana  nantinya mereka  akan  dibina  kembali  dan  di  proses sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  agar nantinya  mereka  dapat  kembali  ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik dari  yang  sebelumnya.  Karena  tujuan lembagapemasyarakatan  untuk memasyarakatkan  kembali  orang-orang yang memiliki penyakit di masyarakat.
Hukum  Pidana  adalah  Hukum  yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan  terhadap  kepentingan  umum. kemudian  Pelanggaran  dan  kejahatan tersebut  di  ancam  dengan  hukuman penderitaan  atau  siksaan  bagi  yang bersangkutan.
Terdapat di dalam buku karangan mustofa, yang  dimaksud  fiqh  jinayah  adalah  hukum mengenai  tindak  kejahatan  yang  berkaitan dengan  kejahatan  manusia  atas  manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta  benda  hak  orang  lain.  Dalam  kitab klasik,  pembahasan  jinayah  di  khususkan pada  perbuatan  dosa  yang objeknya  badan dan  jiwa.  Sebagaimana  Al- Qur’an  telah menjelaskan  dalam  Q.S.  Asy-Syura  Ayat  40 yang  artinya  :  dan  balasan  suatu  kejahatan adalah  kejahatan  yang  serupa,  maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya  dia  tidak  menyuikai  orang yang zalim.
Pidana  Penjara  sebagai  salah  satu  pidana pokok, merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP Indonesia, begitu juga dalam RKUHP. Dalam pelaksanaan pidana penjara masih terdapat banyak  kekurangan  yang  harus  diperbaiki supaya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sekaligus memperbaiki  keadaan  korban,  keluarga
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022
korban, dan memulihkan keadaan masyarakat  sesuai  dengan  perkembangan konsep  pemidanaan  kearah restorative justice. Sebuah pendekatan untuk memulihkan  keadaan  korban  yaitu  dengan mempertemukan  korban  dan  terdakwa terkadang pula  melibatkan perwakilan  masyarakat.
Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani  hukuman  atau  sanksi  kurungan atau  sanksi  lainnya  sesuai  keputusan pengadilan  telah  mendapatkan  putusan yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Untuk mewujudkan dilaksanakannya hak- hak bagi tahanan  sudah  diatur  secara  jelas  dalam ketentuan  umum  yang  mengatur  tentang hak  tahanan  yaitu  diatur  dalam  Pasal  14 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  bukan  hanya sebagai  tempat  pemberian  sanksi  terhadap orang  yang  telah  melanggar  hukum,  tetapi juga sebagai tempat Pendidikan non formal dan tempat pembinaan, Lapas menyelenggarakan beberapa program pembinaan  untuk  memberikan  bekal terbaik  untuk  narapidana  ketika  telah selesai menjalankan masa hukuman nya.
Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok,  yaitu,  teori absolut ( retributif ), teori teleologis ,  dan  teori retributif teleologis . 11 Pendapat  mengenai  teori  ini yang  mendasari  sistem  pemasyarakatan adalah teori relative atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem  itu termasuk  teori  yang  memandang pidana  sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan  yang  bermanfaat,  jadi  jelas  tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan”.
Pendapat  berikutnya  disampaikan  oleh Muladi  yang  menyebutkan  bahwa  di Indonesia  tujuan  pemidanaan  yang  tepat diterapkan adalah teori integratif. Alasannya karena  bahwa  pada  saat  ini  masalah pemidanaan  menjadi  permasalahan  yang
sangat  kompleks,  disebabkan  karena perhatian  lebih  banyak  terhadap  hak  asasi manusia  serta  keinginan  untuk  menjadikan pidana  bersifat  operasional  dan  fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki
adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan.  Pendapat  ini  menekankan kepada  suatu  maksud  bahwa  didalam sistem  pemasyarakatan  tersebut  tidak semata-mata  mengutamakan  tujuan  yang akan dicapai dan  melepaskan diri sepenuhnya  dari  maksud  pengimbalan  atas perbuatan pelaku tindak pidana.
Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan  dari  sistem  kepenjaraan yang  berangkat  dari  pemikiran  perlunya perlakuan  yang  lebih  baik  terhadap narapidana.  Dan  Meskipun  pada  dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana tetap  saja  tidak  dapat  dipisahkan  dalam pemikiran  tujuan  tersebut.  Pendapat  yang disampaikan  oleh  Muladi  tersebut  lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari  sistem  pemasyarakatan  di Indonesia.
Pemasyarakatan
merupakan Unit Pelaksana  Teknis  di  bawah  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (dahulu Departemen Kehakiman) Dalam pelaksanaannya  lembaga  pemasyarakatan memiliki  asas-asas  untuk  melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan  adapun  asas-asas tersebut adalah:  Pengayoman;  Persamaan  perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu- satunya  penderitaan  dan  Terjaminya  hak untuk  tetap  berhubungan dengan  keluarga dan orang-orang tertentu.
Bagi  negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan suatu  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi
sosial  warga  binaan  pemasyarakatan  telah melahirkan  suatu  sistem  pembinaan  yang sejak  lebih  dari  empat  puluh  tahun  yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
Berdasarkan  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari kata “bina” yang  artinya  membangun  atau pembaharuan.  Jadi  pembinaan  suatu pembaharuan.  Maka  dalam  hal  ini pembinaan merupakan  suatu  pembaharuan terhadap  tingkah  laku  narapidana  selama diadakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.  Pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  terdiri  menjadi  dua,  yaitu pembinaan  kemandirian  dan  pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah  suatu  pembinaan  yang  menekan kepada  aspek  pelatihan  dan  keterampilan Narapidana  dengan  berbagai  jenisnya, sedangkan  Pembinaan  Kepribadian  ialah suatu pembinaan yang menekan pada aspek mental  dan  aspek  kerohanian.  Pembinaan narapidana  ini  di  Indonesia  diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan  telah  dicetuskan  dan diaplikasikan  sejak  tahun  1964,  namun pengaturan  mengenai  sistem  tersebut secara  sistematis  dalam  bentuk  undang- undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Mengenai  tujuan  sistem  pemasyarakatan, dalam  Pasal  2  Undang-undang  tersebut ditegaskan, bahwa:  Sistem  pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka membentuk wargabinaan  pemasyarakatan agar  menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang baik dan bertanggung jawab.
Menurut  Endeh  Suhartini  dalam bukunya yang  berjudul  hukum  kesehatan  bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan Indonesia  menjelaskan  bahwa  pemberian
sanksi  dimaksudkan  untuk  memberikan suatu  pelajaran  dan  efek  jera  yang  sangat berharga agar tidak terulang dan melakukan kesalahan  yang  sama  dan  tidak  merugikan pihak lain.
Lembaga  Pemasyarakatan  memiliki tugas dan  fungsi  yang  sangat  berat  mengingat jumlah  wargabinaan  yang  begitu  banyak sehingga banyak lapas yang mengalami over kapasitas,  dan  wargabinaan  yang  perlu mendapatkan  perhatian  selama  menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
Over kapasitas sudah menjadi permasalahan yang  klasik  dari  tahun  ke  tahun,  ini  hanya akan  menjadi  penghambat  pihak  lapas dalam melakukan pembinaan secara optimal. Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan bimbingan mental kerohanian banyak model yang  dilakukan  pihak  Lapas.  Pembinaan keagamaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan berfungsi  membentuk  manusia  Indonesia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama. Dalam  hal  ini,  pembinaan  keagamaan memegang  peranan  yang  sangat  penting untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Serta menjadi  makhluk  Tuhan  yang  mampu mengambil  pelajaran  dari  setiap  peristiwa. Sehubungan  dengan  Pemenuhan  Hak  bagi Narapidana,  seperti  melakukan  ibadah sesuai dengan  agama  atau  kepercayaannya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Sebagaimana yang terkandung dalam Q. S Al Dzariyat (51) ayat 56 : dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untik beribadah kepadaku. Kedudukan manusia dalam islam adalah  makhluk  yang  paling  sempurna dibandingkan  dengan  makhluk  lain,  karena manusia  mempunyai  akal  dan  logika  yang digunakan  untuk  berpikir,  manusia  terlahir dengan  kodrat  istimewa  yang  telah diberikan oleh Allah SWT.Hak Asasi manusia bila dilihat dari al-hadits yang diriwayatkan oleh  Bukhari  dan Muslim  “Sesungguhnya darah,  harta  dan  kehormatan  saudaramu haram  atas  kamu” ,  Dari  hadits  ini
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022
menyampaikan bahwa hak- hak  bagi  warga negara  wajib  untuk  dijaminkan.  Terutama hak kebebasan dalam beribadah, kebebasan agama  termasuk  dalam  kebebasan  pribadi. Setiap  orang  berhak  beribadah  sesuai dengan  kepercayaan  masing-masing  kapan saja, dan dimana saja, Termasuk narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  menyebutkan  bahwa  narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaannya. Kemerdekaan  yang  dihilangkan  adalah kebebasan  bergerak,  seorang  narapidana dibatasi  geraknya  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  tapi  tetap  memperoleh kebebasan  berfikir,  berkarya,  termasuk dengan hak beribadah.Lembaga Pemasyarakatan  tidak  boleh  Seseorang menjadi  narapidana  bisa  karena  berbagai faktor,  beberapa  faktor  orang  menjadi narapidana antara lain :
Seseorang  yang  berada  dalam  situasi dan kondisi  yang  sulit  ketika  sudah  terpaksa merubah  dirinya  sendiri,  dari  yang  tidak memiliki  keinginan  untuk  berbuat  jahat menjadi pelaku tindak kejahatan.
Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan  ketika  ada  kesempatan dengan peluang  besar  untuk  melakukan tindak kejahatan, beberapa orang yang tidak berniat  untuk  melakukan  kejahatan  bisa melakukan tindak kejahatan.
Seseorang  melakukan  tindak  kejahatan karena  dipaksa  oleh  orang  lain,  padahal orang  ini  ingin  menolak  untuk  melakukan tindak  kejahatan,  kejahatan  ini  terdorong oleh adanya tekanan batin.
Dari  beberapa  sebab  orang  menjadi narapidana  di  atas  dapat  dipahami  bahwa tidak  semua  orang  yang  melakukan  tindak kejahatan  adalah  orang  jahat,  mereka bukanlah  orang  jahat,  mereka  hanyalah orang  yang  tersesat,  belum  terlambat  bagi mereka untuk bertaubat.
Dengan  bekal  mental  (ruhani)  dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam
masyarakat.  Semua  usaha  ini  dilakukan dengan  berencana  dan  sistematis  agar selama  mereka  dalam  pembinaan  dapat bertobat  menyadari  kesalahannya  dan bertekad  untuk  menjadi  manusia  yang berguna  bagi  masyarakat,  negara  dan bangsa.
Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap  orang  dan  harus  dilindungi  oleh negara.  Narapidana  merupakan  warga negara  Indonesia  mempunyai  hak  dalam menjalankan  ibadah  menurut  agama  dan kepercayaannya. salah satu contoh pelaksanaan  ibadah  bagi  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di sana terdapat 713 (tujuh ratus tiga belas) beragama  islam,  54  (lima  puluh  empat) kristen  dan  9 (sembilan)  beragama  Katolik. Dalam  pelaksanaan  nya  Lapas  Kelas  I Makassar  menyediakan  fasilitas  ibadah seperti Mesjid  dan  ruangan-ruangan  ibadah yang  didesain  merupai  gereja.  Begitu  pun dengan  Narapidana  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ini, khususnya Narapidana  di  Lapas  Kelas  II  B  Cianjur, mereka tetap merupakan bagian dari warga negara  Indonesia,  hanya  saja  kebebasan mereka  dibatasi  karena  hukuman  yang sedang mereka  jalani,  tetapi  tidak menghilangkan hak nya dalam beribadah.
Hak  Asasi  Manusia  itu  bersifat Universal dan  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Tanpa perbedaan  atas  dasar  ras,  bangsa,  agama atau kelamin. Menurut C de Rover, Hak Asasi Manusia itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut  mungkin  saja  dilanggar  tetapi  tak dapat  dihapuskan.  Dengan  demikian  hak- hak  yang  melekat  pada  tiap-tiap  manusia dapat dituntut di depan pengadilan dan bila perlu ditampung  dalam  instrument  hukum, baik  dalam  tingkat  nasional,  regional maupun  internasional,  seperti  halnya  hak asasi  manusia.  Dengan  ditampung  nya  hak asasi  manusia  kedalam  instrument  hukum, maka  pada  gilirannya  melahirkan  Hukum Hak Asasi Manusia.Maka dari permasalahan yang  penulis  uraikan  diatas,  maka  dapat
diidentifikasi  masalah  sebagai  berikut: Bagaimana  pemenuhan  Hak  Kebebasan Beribadah  Bagi  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Cianjur  ; Hambatan  Apa  yang  Ditemukan  Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur.

## MATERI DAN METODE
Dalam penelitian ini juga penulis melakukan pendekatan  yuridis  sosiologis  (empiris) yaitu  hukum  sebagai  geja  masyarakat, sebagai  institusi  sosial  atau  perilaku  yang mempola.  Sumber  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan hukum tersier.
Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Alat Pengumpulan  Data  Teknik  merupakan penerapan  dari  metode  untuk  dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki.  Sementara  alat  adalah  sarana yang  dipergunakan. 27 Tahap  pengumpulan data  adalah  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis  (empiris),  teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode observasi, dan metode interview (wawancara).  Bahan  Penelitian;  Bahan penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Data  Primer,    yaitu  penelitian  yuridis dengan metode wawancara ( interview ) yaitu sebuah dialog   yang dilakukan dengan  mengajukan pertanyaan  yang  telah disiapkan  lebih  dulu.  Kepada  sebuah lembaga  atau  instansi  terkait  pelaksanaa pembinaan keagamaan diLembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur.
Data sekunder, yaitu dengan menggunakan  penelitian  yuridis  normatif atau  studi  kepustakaan  ( library  research ), terdiri  dari:  Bahan  hukum  primer,  yaitu peraturan perundang-undangan  dalam penelitian ini adalah :
Pasal  28E  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang  menjelaskan  informasi  tentang  bahan hukum  primer  seperti  karya  tulis  ilmiah, pendapat  para  ahli,  surat  kabar,  hasil seminar, hasil penelitian yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum yang memberikan petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus hukum,  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah  Bagi  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cianjur Sebagaimana pendapat
Mochtar Kusumaatmadja  yang  mengatakan,  bahwa Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat. Penulis  pun  sependapat  dengan  yang demikian  dalam  hal  ini,  sebagaimana  jika suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum  maka  suatu  perbuatan  tersebut harus  dipertanggungjawabkan  yang  dalam artian  sejalan  dengan  asas  legalitas.  Ketika hukum  dijadikan  alat  untuk  memelihara ketertiban maka dengan sendirinya masyarakat  perlu  memahami  bahwasannya hukum  tersebut  bersifat  memaksa  dan  jika terjadi  pelanggaran  hukum  maka  akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.  Hal  tersebut  lah  yang  menjadi konsekuensi  bagi  para  narapidana  yang melakukan  pelanggaran-pelanggaran,  ini dimaksudkan  agar  tetap  terjaminnya ketertiban dalam  masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa secara keseluruhan jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Per  Tanggal  22 September  2020  berjumlah
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022
731 orang, terdiri dari narapidana laki- laki 711  orang  dan  perempuan  20  orang. Dengan  beragam  jenis  tindak  pidana. Diantaranya  teroris  3  orang,  narkotika  270 orang, korupsi  1  orang,  perdagangan  orang 12  orang,  pidana  umum  444  orang,  dan pidana seumur hidup 1 orang.
Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Cianjur mengacu  pada  peraturan yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012 tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Pemenuhan hak kebebasan dalam menjalankan  ibadah  di  Lapas  Kelas  II  B Cianjur  selanjutnya akan di jabarkan dalam pembahasan berikut ini.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Cianjur  memiliki  Program  Unggulan  yaitu dengan  sistem  Pondok  Pesantren  Terpadu At-Taubah  dalam  rangka  meningkatkan kualitas pembinaan kepada warga binaannya  khususnya  dibidang  akhlak  atau kepribadiannya . Sebagaimana  tujuan  dari Lapas  adalah  tempat  pembinaan,  maka  di dalam  Lapas  menjadi  kesempatan  bagi Narapidana atau
wargabinaan pemasyarakatan dalam memperbaiki diri  menjadi  lebih  baik lagi serta menyesali kesalahan yang telah di perbuat. Menurut Muchtar Gozali sebagai Pimpinan
Pesantren, mengemukakan berdirinya  Pesantren  Lapas  At-Taubah merupakan  sebuah  kewajiban,  karena  di dalam  Lapas  ini  ada  mayoritas  umat  islam yang  sudah  pasti  mempunyai  kewajiban. Kewajiban  belajar  ilmu  agama  islam, kewajiban  mengamalkan ilmu  agama  islam, kewajiban memanfaatkan ilmu agama. Maka kami yang hidup diluar Lapas merasaberkewajibanmenyempurnakan kewajiban mereka yang ada di dalam Lapas.
Narapidana tetaplah manusia yang berhak untuk berubah menjadi manusia  dan  warga negara yang baik . Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Cianjur  sangat menjunjung  tinggi  nilai kemanusiaan salah satu contoh nya adalah lazimnya orang yang belajar di sebuah pondok pesantren disebut dengan  santri  begitupun  narapidana  yang ada  di  lapas  kelas  II  B  Cianjur  memiliki panggilan yang sama yaitu santri.
Menurut Edi Kuswandi perubahan julukan dari  narapidana  menjadi  santri,  supaya narapidana  memiliki  semangat  tinggi  dan tidak berputus  asa  dan  memiliki  keyakinan bahwa  dirinya  memiliki  hak untuk menjadi lebih  baik  lagi. Dengan  sebutan  santri  yang mana kegiatan nya identik dengan kegiatan keagamaan  khususnya  hubungan  secara vertikal dengan Tuhan-Nya yaitu Allah SWT. Diharapkan nama tersebut menjadi doa bagi para  Narapidana  dan  dapat  memahami makna  santri  tersebut,  khususnya  dapat mengaplikasikan  ilmu  yang  di  dapat  di Pesantren untuk bekal hidup bermasyarakat agar  mampu  menjadi  hamba  yang  taat kepada  agama  nya  dan  menjadi  warga negara  yang  baik  tidak  mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
Proses  kegiatan  belajar  mengajar  di pesantren  At-  Taubah  berjalan  seperti pesantren-pesantren pada umumnya,  terdiri dari  Pimpinan  Pondok  Pesantren,  para Assatidz, fasilitas beribadah, ruangan untuk belajar,  dan  terutama  santri.  Hanya  saja santri  di  Pesantren  At-Taubah ialah  orang- orang yang telah melanggar hukum. namun itu  tidak  menjadi  alasan  seseorang  untuk terus beribadah.
Dalam  kegiatan  sehari-hari  nya  santri  di haruskan mengikuti peraturan baik peraturan Lapas maupun peraturan pesantren.  Dan  santri  harus  mengikuti jadwal  pelajaran  pesantren.  Kegiatan pesantren  dilaksanakan  setiap  hari  Senin sampai  hari  Kamis.  Dari  mulai  pukul  08.00 sampai  14.00  WIB  ,  diawali  dengan  shalat sunnah duha jam 08.00, dilanjutkan dengan baca  tulis  Al- Qur’an  lalu  materi  pelajaran seperti  materi  fiqih,  tauhid,  akhlak, pengajian  tafsir  Qur’an dan  hadits,  sesuai
dengan  kurikulum  yang  berlaku  di Pesantren  At-Taubah  Lapas Cianjur.  Semua materi yang diberikan oleh assatidz wajib di tulis  oleh  santri.      Proses  belajar  mengajar ini  dilaksanakan  dibeberapa  tempat  yang ada  di  lingkungan  Pesantren  dan  Lapas, seperti  di  Mesjid  At-  Taubah,  ruang  kelas, perpustakaan,  aula  Lapas,  depan  Blok,  dan Blok  Anisa  khusus  bagi  santri  perempuan. Selain  pelajaran  yang  wajib  diikuti  oleh seluruh  santri  adapun  program  kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:Tawasulan, Pengajian  kitab  kuning,  kursus  bahasa Inggris, Muhadharah, Pembacaan syair-syair  maulid,  Tahfidz  Al- Qur’an dan seni baca Al- Qur’an. Kaligrafi, Olahraga. Pembinaan melalui program pesantren ini memberikan  dampak  yang  sangat  positif terhadap diri maupun mental santri. Karena santri setiap harinya diberikan kesempatan seluas-luas nya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak perubahan  yang  terjadi  pada  diri  santri setelah  masuk  ke  dalam  Lapas  yaitu  santri yang  sebelumnya  belum  mampu  membaca Al- Qur’an  lambat  laun mereka  mampu mengenal  huruf  hijaiyah  dan  mampu membacanya.
Pembina  Pesantren  Terpadu  At-  Taubah adalah  para  Ustadz  Pimpinan  Pondok Pesantren  se-  Kabupaten  Cianjur  yang bergabung dalam Organisasi Majelias Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur. Terdapat  beberapa  tata  tertib  santri  yang harus  ditaati  oleh  seluruh  santri,  untuk tercapai  nya  ketertiban  contohnya  wajib bagi  snatri  untuk  mengikuti  kegiatan peribadahan  dan  pembelajaran  tanpa kecuali  setiap  hari  sebagaimana  terdapat dalam  jadwal  kegiatan,  selain  tata  tertib adapun  sanksi  terhadap  pelanggar  aturan tata  tertib  yaitu  salah  satunya  bagi  santri yang  tidak  mematuhi  segala  bentuk peraturan yang  telah  ditetapkan,maka akan  diberikan sanksi  sesuai  dengan  kadar pelanggaran  dan  kesalahan  yang  telah diperbuat  yang  termaktub  secara  tidak tertulis  dalam  pedoman  dan  tata  tertib Lapas Kelas II B Cianjur.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Cianjur secara resmi mendirikan Gereja pada tanggal  17 September  2020  yang  bernama Gereja  Pnail,  dalam  Bahasa  Ibrani  Pnail artinya bertaubat. Di dalam Lapas Kelas II B Cianjur  terdapat  2  (dua)  orang  beragama Protestan, 3  (tiga)  orang  beragama  Katolik, dan 1 (satu) orang beragama Budha. Khusus untuk  Narapidana  beragama  Budha  Lapas hanya  menyediakan  satu  tempat  ruangan kecil untuk melakukan ibadah.
Namun  bagi  yang  beragama  Protestan dan  Katolik  pihak  Lapas  bekerja  sama dengan  para  pendeta di  Kabupaten  Cianjur untuk  memberikan  pembinaan  rohani. Dalam  pelaksanaan  nya  mereka  memiliki jadwal  tetap  untuk  beribadah  yaitu  setiap hari selasa, rabu dan sabtu. Dengan adanya fasilitas beribadah tidak ada alasan lagi bagi warga binaan non muslim bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah di gereja.
Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara  yang  kaya.  Tak  hanya  kaya  akan sumber  daya  alam  dan  kebudayaan  tetapi Indonesia  memiliki  keberagaman  Agama. Terdapat  enam  jenis agama  yang  diakui,  ke enam  agama  ini  secara  resmi  dilindungi langsung  oleh  Pemerintah.  Artinya  setiap negara  memiliki  hak  yang  sama  yaitu berhak  untuk  menjalankan  ibadah  sesuai agama yang dipercayai nya. Tidak terkecuali bagi  orang  yang  telah  melanggar  hukum yaitu  Narapidana,  mereka  tetap  memiliki kewajiban  beribadah  walaupun  berada dalam  jeruji  besi.  Seluruh  wargabinaan selain mendapatkan  pembinaan kepribadian  (keagamaan) wargabinaan pun  mendapatkan  pembinaan  kemandirian (keahlian)  sebagai  bekal  untuk  kehidupan setelah  bebas  dari  masa  hukuman  nya.  Di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Cianjur   ada  beberapakegiatan keterampilan  diantara    nya  :Pembuatan sapu injuk b.Pertanian (Menanam  Sawi secara hidroponik)

## Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022

## Membuat Kandang ayam Ternak ayam
Penjahitan  Kaos  dan  celana  Sementara  itu hukum  menurut  Martin  Roestamy  adalah seperangkat  aturan  dan  ketentuan  yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara, yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai  keadilan,  ketertiban,perdamaian, dan kesejahteraan.
Dengan  adanya  Program  Keagamaan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur satu  persatu  tujuan  hukum  terwujud sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini :
Keadilan Seluruh wargabinaan diberikan kesempatan seluas- luasnya dalam menjalankan  ibadah  sesuai  agamanya.
Walaupun mayoritas wargabinaan
beragama
islam, namun
tidak mendiskriminasi  agama  lain.  Fasilitas ibadah bagi  setiap  agama  pun  disediakan. Seperti  mesjid,  gereja  dan  satu  ruangan kecil  khusus  bagi  wargabinaan  beragama hindu.  Selain  fasilitas adanya  pengajar  atau pembimbing  dalam menjalankan ibadahnya. Seperti Ustadz bagi wargabinaan muslim dan Pendeta bagi Non Muslim.

## Ketertiban
Kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  Lapas sering  terjadi  baik  antar  wargabinaan  atau bahkan  dari  Petugas  nya.  Namun  setelah adanya penguatan pembinaan dalam bidang keagamaan,  setiap  individu  memiliki kesadaran terhadapapa yang sepantasnya  dilakukan  dan  tidak  boleh dilakukan.
Termasuk hidup saling menghargai dan menghormati  antar wargabinaan,  dan  menjaga  toleransi  antar umat beragama.

## Perdamaian
Kehidupan  rukun  dan  damai  adalah kehidupan  yang  di  harapkan  bagi  setiap perkumpulan masyarakat. Begitupun kehidupan  di  dalam  Lapas,  sehingga  tidak ada lagi hukum rimba di dalam Lapas, siapa
yang  memiliki  kekuatan  dialah  yang berkuasa.

## Kesejahteraan
Lapas harus sepenuhnya
memberikan  perhatian  yang  lebih  bagi wargabinaan. Agar  kehidupan
mereka  sejahteraa,  baik  dalam pembimbingan kepribadian maupun kemandirian, makanan,  kesehatan,  dan  juga hak-hak mendasar lain nya sebagai manusia, wargabinaanberhak  mendapatkan  hal  itu, hilangnya kemerdekaan merupakan penderitaan satu-satunya.

## HAMBATAN  DALAM  PELAKSANAAN PEMBINAAN  BAGI  NARAPIDANA  DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS II B CIANJUR
Melakukanpembinaan  bagi  WargaBinaan Pemasyarakatan  bukanlah  hal  yang  mudah dan ini merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, karena sebagaimana yang kita ketahui  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan adalah lembaga atau instansi yang memiliki peranan  penting  dalam  memasyarakatkan kembali  para  narapidana  sebagai  bagian akhir  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia dan  Adapun  hasil  penelitian  terdapat beberapa  faktor                  yang                  dapat menghambat  proses pembinaan bagi narapidana,  diantaranya  :Over  Kapasitas berpengaruh  terhadap  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur dengan  kapasitas  355  orang  sedangkan jumlah  wargabinaan  731  orang.  Jumlah Petugas  Lapas  dan  jumlah  pengajar  yang tidak sebanding dengan jumlah wargbinaan. Selain  itu  wargabinaan  akan  merasa  tidak nyaman bila keadaan blok-blok yang mereka tempati dalam keadaan penuh.
Sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang seperti, Kesediaan Air,buku bacaan pelajaran, Iqra (bagi  wargabinaan  yang  belum  bisa membaca Al- Qur’an dan  sarana  lain  guna menunjang pembinaan di Lapas.
Stigma  negatif  yang  masih  melekat  di Masyarakat tentang narapidana yang sudah bebas,  ini  menjadi  salah  satu  faktor kembalinya mantan narapidana ke dunianya yang dulu. Itu disebabkan karena sempitnya narapidana untuk melangkah dan mengembangkan kepribadiannya yang baik didalam ruang lingkup masyarakat.
Banyak  masyarakat  yang  masih keberatan apabila lingkungannya kedatangan  mantan  narapidana,  dengan beribu  alasan  yang  menyangkut keamanan dan  ketentraman.  Dari  hasil  penelitian terdapat masih  banyak  nya residivis (orang yang  pernah  dihukum  mengulangi  tindak kejahatan) sebanyak 115 orang Narapidana  ,menunjukan  pembinaan  masih belum memberikan  perubahan  baik  secara menyeluruh bagi Wargabinaan.
Latar  belakang  yang  berbeda,  Perbedaan tingkat  pendidikan,  umur,  pengetahuan tentang  ilmu  agama,  perbedaan  sosial menjadi  penghambatpembinaan keagamaan bagi narapidana di Lapas Kelas II B Cianjur. Pembinaan  melalui  pendidikan  pesantren sudah  berjalan  dengan  baik  walaupun pemahaman yang diterima oleh santri/narapidana belum tentu sama.
Kurang nya kesadaran  Narapidana terhadap  kewajiban  dalam  menjalankan ibadah.  Karena  sebagus  apapun  program yang diselenggarakan Lapas jika Narapidana tidak  memiliki  keinginan  yang  kuat  dalam hati  nya  untuk  berubah  menjadi  lebih  baik, maka program itu  tidak akan menghasilkan apa-apa  terhadap  diri  pribadi  Narapidana. Sebagai contoh menurut Maria mengemukakan  “  Sebelum  adanya Gereja
Narapidana selalu bermalas-malasan dalam  beribadah,  artinya  belum memiliki kesadaran  penuh  akan  kewajiban nya terhadap Tuhan nya”

## KESIMPULAN
Dengan  berdasarkan  pada  pembahasan yang  telah  diuraikan  oleh  penulis,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  sebagai berikut: Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Cianjur  di berikan  kesempatan seluas-luas  nya  dalam menjalankan  ibadah  sesuai  agama  yang  di percayai  nya.  Lapas  Kelas  II  B  Cianjur memiliki  program  unggulan  yaitu  Pondok Pesantren  At- Taubah  dan  memiliki  Gereja bernama
Gereja Pnail. Dalam menjalankanpembinaan  keagamaan ini pihak  Lapas  bekerja  sama  bersama  Majelis Ulama  Indonesia  Kabupaten  Cianjur  dan para pendeta dilingkunganKabupaten
Cianjur  dan  narapidana  mendapatkan pembinaan khusus dalam menjalankan ibadah.
Beberapa  hambatan  dalam  melaksanakan pembinaan di Lapas Cianjur : Over Kapasitas; Sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang; Stigma  Negatif  dari  masyarakat  terhadap mantan narapidana, sehingga menjadi salah satu  faktor  mantan  narapidana  melakukan tindak  pidana  kembali;  Masih  banyak  nya residivis (orang  yang  pernah  dihukum mengulangi tindak kejahatan) sebanyak 115 orang;  Latar  belakang  narapidana  yang berbeda dan
Kurang nya kesadaran Narapidana terhadap kewajiban dalam menjalankan ibadah.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang telah  dilakukan  oleh  penulis,  maka  penulis memberikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
Dalam  mewujudkan  tujuan  Lembaga Pemasyarakatan dalam  hal  pembinaan  bagi narapidana  perlu  adanya  dukungan  penuh baik  dari  pemerintah,  pihak  lapas, narapidana  dan  masyarakat  luar.  Program pembinaan  yang  telah  ada  harus  tetap  di jaga  dan  di  jalankan  dengan  konsisten sehingga dapat memberikan bekal yang baik bagi  kehidupan  narapidana  setelah  selesai masa hukuman nya.
Berbagai  hambatan  yang terdapat  dalam pelaksanaan  pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Cianjur  harus segera  ditemukan jalan  keluar  nya,  seperti permasalahan over kapasitas  sebaiknya Lapas  membangun  blok  hunian  baru  agar
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022
tidak terjadi kepadatan dan untuk mencegah penyebaran  covid  19,  kemudian  saran selanjutnya ketika  narapidana  telah  selesai menjalankan hukuman nya pihak  Lapas wajib mengantarkan  narapidana pulang  ke  tempat  tinggal  masing-masing dan  serah  terima  dengan  pemerintah setempat  seperti  ketua  RT  dan  RW  agar mantan  narapidana  mampu  diterima kembali  di  lingkungan  masyarakat,  karena narapidana telah diberikan berbagai macam pembinaan selama di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU Bambang
Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,Hlm.214. Bima,Zakiy, Tanggung Jawab Pemasyarakatan  Terhadap  Hak  Atas Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim ,  Journal  Publicuho  Volume  3
Nomor 1 , 2020 Hlm.54-66.
Budiono  Kusumohamidjojo, Teori  Hukum Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan , Yrama Widya, Bandung 2016, Hlm.50
Dede  Kania, Pidana  Penjara  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ,Jurnal Hukum Yustitia, Edisi 89, Tahun XXIII,Fakultas Hukum UNS,Surakarta, Hlm.27.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cet Kedua , PT.Refika Aditama.2009,Hlm.3.
Endeh  Suhartini  et.all, Hukum  Kesehatan Bagi  Tahanan  dan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  di  Indonesia ,  Rajawali Pers,Depok, 2019, Hlm.2.
Friedman L, Teori dan Filsafat Hukum:Telaah Kritis Atasi Teori- teori Hukum,Judul Asli Legal Theory ,PT.Raja Grafindo
Persada,Jakarta,1993,Hl m.73.
Jimly  Asshiddiqie, Cita  Negara  Hukum Indonesia  Kontemporer , Papper, Disampaikan  dalam  wisuda  sarjana hukum fakultas hukum
Universitas Sriwijaya Palembang Martin  Roestamy  et  all, Metode  Penelitian Laporan  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum ,  Bogor, 2015,Hlm.50 .
Muhammad  Zainal  Abidin,  I  Wayan  Edy Kurniawan, Catatan  Mahasiswa  Pidana , Indie Publishing, Depok, 2013, Hlm.6 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , PT.Alumni,Bandung,200
4,Hlm.49-51.
Mustofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad, Hukum Pidana Islam , CV Pustaka  Setia, Bandung,2013, Hlm.35.
Parwadarminta,
W.J.S, Kamus  Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka,  Jakarta, Hlm.117. . Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan , Papas Sinar Sinanti,2014,Hlm.26 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , ed.1.cet.ke  4 ,PT.Alumni,Bandung,2 010,Hlm.99.
Yulies  Tiena  Masrina, Pengantar  Hukum Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Yusuf,  Fauzi  Hasibuan, Hukum  dan  Dunia Peradilan di Indonesia ,Fauzi dan Partner,Jakarta,2007,Hl m.1. Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, masalah dan solusi Perspektif Sosiologi Islam , Marja, Bandung, 2012.Hlm.16.
JURNAL Endeh Suhartini, Legal Perfective  of Medical CareSystemFor Prisoner  and  Detainees,  International Journal  Of Civil Engineering  and Technology,8(9),2017,Page 406412Jurnal Hukum  dan  Peradilan, Volume  2  Nomor 2  Juli 2013 Martin Roestamy, Asas Keadilan DalamSuplai Makan  Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang- Undang  Nomor36  Tahun  2009,Jurnal Ilmiah Living Law,Volume  12  Nomor 1 2020]Hlm.1-17. Purwanto,Harry “Hukum Humaniter Internasional  dan  Hukum  Hak  Asasi Manusia” Mimbar Hukum 18.2006  Sudiman  Sihotang,  Optimalisasi Hukum Perumahan  UntukPercepatan Pengadaan Rumah Untuk MasyarakatYang Berpenghasilan  Rendah  (MBR),  Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Volume 2 No.1,Maret, 2016, hlm.82.

## UNDANG UNDANG
Undang-Undang Dasar  1945 Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 32  Tahun 1999
Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990
No. M-02-PK.04.10

## INTERNET
https://tafsirweb.com/9130-  quran-surat- asy-syura-ayat- 40.html
SUMBER LAINNYA Dokumen  Sekretaris  Pesantren  At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur
Hasil  Wawancara  Bersama  Ibu  Maria Petugas  Lapas  khusus  pembinaan narapidana non muslim, Pada Tanggal 24 September 2020
Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Edi Kuswandi  Sekretaris  Pesantren  At- Taubah  Lapas  Kelas  II  B  Cianjur  Pada Tanggal 22 September 2020
Hasil  Wawancara  dengan  Petugas  Lapas bidang  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan Perawatan
Hasil Wawancara dengan Sekretaris Pesantren  At-Taubah  Lapas  Kelas  II  B
Cianjur
Sumber  Arsip  Sekretariat  Pesantren  At- Taubah Lapas Kelas II B Cianjur Sumber  Arsip  Sekretariat  Pesantren  At- Taubah Lapas Kelas II B Cianjur
Sumber  Arsip  Sub  Bagian  Tata  Usaha Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Cianjur
Sumber Arsip Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur
Sumber  File  Kurikulum  Pesantren  At- Taubah Lapas Kelas II B Cianjur
Wawancara  dengan  Bapak  Muchtar  Gozali Pimpinan  Pondok  Pesantren  At-Taubah Lapas Kelas II B Cianjur Pada Tanggal 21 September 2020 Wawancara  dengan  pimpinan  pondok pasantren  at-taubah  lapas  kelas  II  B Cianjur