## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Problematika Pembatalan Hibah dalam Legitimaris
(Studi Putusan Nomor: 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)
Amanda Kamalia, Linda Rachmainy, Hazar Kusmayanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: amanda16005@mail.unpad.ac.id , linda.rachmainy@gmail.com dan hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

## Abstrak
Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Saat ini pengaturan hukum waris di Indonesia masih bersifat  pluralisme  karena  belum  adanya  pengaturan  khusus  yang  bersifat  nasional.  Dalam  putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  440/Pdt.G/2013, terdapat perjanjian hibah dengan objek harta waris yang belum dibagi waris dalam suatu keluarga Timur Asing bukan Tionghoa yang dituangkan di dalam  Akta  Hibah  Nomor  141.  Majelis  hakim  menyatakan  perjanjian  hibah  batal  demi  hukum  karena harta waris yang belum dibagi waris tidak dapat dihibahkan dan menetapkan ahli warisnya mengacu pada KUHPerdata.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  keabsahan  hibah  dan kedudukan  hak  mewaris  para  pihak  dihubungkan  dengan  KUHPerdata.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  berupa  deskriptif analitis  melalui  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan pertama,  perjanjian  hibah  yang  dituangkan  di  dalam  Akta  Hibah  Nomor  141  tidak  sah  secara  hukum karena  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  di  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu  sebab  yang  halal  (syarat  objektif)  karena  telah  mengakibatkan  hilangnya  hak  ahli waris  lainnya  atas  harta  waris,  sehingga  perjanjian  hibah  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  1335  KUHPerdata.  Kedua,  para  pihak  selaku  ahli  waris  tergolong sebagai  ahli  waris  yang  sah  menurut  hukum  waris  Hindu  dalam  kelompok  sapinda  yaitu  kelompok keturunan  berdasarkan  pertalian  darah  menurut  garis  ke  bawah  dan  ke  atas,  baik  menurut  garis  ibu maupun garis bapak (purusa), namun berdasarkan hukum waris Hindu, ahli waris laki-laki mempunyai kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibanding  ahli  waris  perempuan  dalam  haknya  sebagai  ahli  waris. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  131  ayat  (2)  sub  b  IS  jo.  Stb  1924-556,  hukum  waris  yang  berlaku  bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa ialah hukum waris agama dan hukum adatnya masing-masing.
Kata  Kunci: syarat-syarat  sahnya  perjanjian  hibah;  hibah  atas  harta  waris;  kedudukan  hak  mewaris; Timur Asing bukan Tionghoa

## Abstract
Inheritance law regulates transfer of assets left by a deceased person. At present, regulation of inheritance law  in  Indonesia  still  pluralism  because  there  is  no  specific  national  regulation.  In  decision  of  Central Jakarta District Court Number 440/Pdt.G/2013, there is a grant agreement with inheritance object that has  not  been  divided  in  a  non-Chinese  Foreign-East  family,  written  down  in  Deed  Number  141. The judges states that grant agreement is null and void because inheritance that has not been divided cannot be granted and assign heirs according to Civil Code. The purpose of this study is to provide a discussion on the validity of grant agreement and the rights of the parties to inheritance based on Civil Code. Method used in this research is normative juridical approach using secondary data obtained from literature study.
The research used analytical descriptive research specification. The results of analysis  showed that first, the grant agreement stated in Deed Number 141 is not legally valid because the agreement does not fulfill one  of  requirements  of  the  validity  of  an  agreement  in  Article  1320  of  Civil  Code,  which  is  the  lawful reason (objective condition) because it eliminates the rights of other heirs to inherintance, so that the grant agreement becomes null and void by law as regulated in Article 1335 of Civil Code. Secondly, the parties as heirs are classified as legal heirs according to Hindu inheritance law in the sapinda group, descendants based on blood ties according to the line down and up, both according to the mother line and the father line,  but  based  on  Hindu  inhertitance  law, male  heirs  have  a higher  position  than  female  heirs  in  their rights as heirs. Based on Article 131 paragraph (2) sub b IS jo. Stb. 1924-556, inheritance law that applies to non-Chinese Foreign Easteners are their respective laws.
Keywords: terms of grant agreement; grant with inheritan; inheritance rights; non-Chinese Foreign-East

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya,  manusia  dalam  kehidupannya  pasti  mengalami  apa  yang disebut  dengan  kematian.  Setelah  kematian  seseorang,  tidak  jarang  timbul permasalahan  terkait  segala  sesuatu  yang  ditinggalkannya,  oleh  karena  itu  pada umumnya, masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.
Saat ini pengaturan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme. Ada tiga macam  ketentuan  hukum  waris  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  antara  lain  hukum waris  Islam,  hukum  waris  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan hukum waris adat. Hal demikian tidak terlepas dari  sejarah  hukum  berlakunya  hukum  perdata  di  Indonesia.  Sebelum  Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (selanjutnya disebut IS), terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk, 1 yakni  terhadap  orang  Eropa  berlaku  hukum  perdata  dan  hukum  dagang  Eropa (KUHPerdata  dan  KUHD),  sementara  bagi  orang  Indonesia  asli  dan  Timur  Asing, ketentuan  dalam  KUHPerdata  dan  KUHD  dapat  diperlakukan  apabila  kebutuhan mereka  menghendakinya,  namun  untuk  hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dalam KUHPerdata dan KUHD, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama  dan  adat-kebiasaan  mereka.  Bagi  orang  Timur  Asing  Tionghoa  berlaku
1 Bushar  Muhammad.  (1991). Pokok-Pokok  Hukum  Adat .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, hlm. 56
ketentuan  dalam  KUHPerdata  dan  KUHD  kecuali  pengaturan  mengenai  pencatatan sipil,  cara-cara  perkawinan,  dan  pengangkatan  anak,  dan  bagi  orang  Timur  Asing bukan  Tionghoa  berlaku  ketentuan  dalam  KUHPerdata  kecuali  ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, akan tetapi bagian yang mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris wasiat berlaku ketentuan dalam KUHPerdata.
Undang-Undang  Kewarganegaraan  Nomor  12  Tahun  2006  mengatakan  pada prinsipnya hanya mengenal warga negara Indonesia dan warga negara asing, dan tidak lagi menyebutkan adanya penggolongan penduduk, 2 namun karena di Indonesia masih terjadi  pluralisme  hukum  waris  maka  guna  mengatasi  agar  tidak  terjadi  kekosongan hukum,  Indonesia  sampai  sekarang  masih  tetap  mengakui  Pasal  131  IS.  Dasar pemberlakuan  Pasal  131  IS  sampai  saat  ini  adalah  Pasal  II  Aturan  Peralihan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 3
”Semua  lembaga  negara  ya ng  ada  masih  tetap  berfungsi  sepanjang  untuk melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  dan  belum  diadakan  yang  baru menurut Undang- Undang Dasar ini”.
Pada  dasarnya  pewarisan  adalah  suatu  perpindahan  segala  hak  dan  kewajiban seseorang  yang  meninggal  kepada  para  ahli  warisnya.  Penyelesaian  dan  pengurusan hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  akibat  adanya  peristiwa  hukum  karena meninggalnya  seseorang  diatur  oleh  hukum  waris.  Hukum  waris  itu  memuat peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta  mengoperkan  barang- barang atau harta benda kepada keturunannya.
Secara  materil,  pewarisan  ada  hubungannya  dengan  eksistensi  hibah  karena menyangkut  harta  peninggalan  seseorang.  Hibah  adalah  pemberian  yang  dilakukan
2 Bachsan Mustafa. (2003). Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35
3 Artidjo  Akostar.  (1977). Identitas  Hukum  Nasional. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, hlm. 10
oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup. 4
Salah  satu  masalah  yang  sering  terjadi  diakibatkan  oleh  adanya  hibah  adalah hibah  dengan  objek  harta  waris  sebab  dalam  harta  waris  terdapat  hak  ahli  waris legitimaris . Ahli waris legitimaris merupakan ahli waris dalam garis lurus yang memiliki hak mutlak atas bagian dari harta warisan. Dasar hukum perlindungan hak ahli waris legitimaris terdapat dalam Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap -tiap  ahli  waris  berhak  mengajukan  gugatan  guna  memperjuangkan  hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia  boleh  mengajukan  gugatan  itu  untuk  seluruh  warisan,  jika  ia  adalah  pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang- barang milik.”
Praktik  di  masyarakat,  terdapat  hibah  atas  harta  waris  yang  dilakukan  oleh orangtua  kepada  anaknya  guna  keperluan  anak  yang  menerima  penyerahan  itu sebagaimana  hibah  di  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst  yang  dilakukan  oleh  ibu  kepada  anaknya  dalam  suatu keluarga keturunan Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Hindu.
Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah harta waris dari pasangan Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal berupa tanah dan bangunan di New Delhi, India.  Bershamber  Dev  Sibal  dan  Kamla  Rani  Sibal  mempunyai  keturunan  4  (empat) orang  anak,  yaitu:  Madan  Mohal  Sibal,  Sushil  Kumari  Sibal,  Prem  Nath  Sibal,  dan Yashpal Sibal.
Madan Mohal Sibal (anak ke 1) telah meninggal dunia. Sushil Kumari Sibal (anak ke  2),  semasa  hidupnya  telah  menikah  dengan  Sohinder  Singh  Kapoor,  mempunyai keturunan 5 (lima) orang, yaitu: Tamy Sharma, Sanmeet Kapoor, Patsy, Grace Bhullar, dan  Ekta  Kapoor.  Prem  Nath  Sibal  (anak  ke  3)  telah  meninggal  dunia,  dari
4 Eman  Suparman.  (2018). Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat  dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 113
perkawinannya dengan Vinita Dewi, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Lavina.  Yashpal  Sibal  (anak  ke  4),  semasa  hidupnya  telah  menikah  dengan  Selly, mempunyai keturunan 2 (dua) orang, yaitu: Jessy Jonathan Sibal dan Mariane Sibal.
Permasalahan  muncul  ketika  tanggal  13  April  2012,  tanpa  sepengetahuan  dan persetujuan ahli waris yang lain, Sushil Kumari Sibal secara diam-diam menjual harta waris. Penjualan tersebut didasarkan adanya akta perjanjian hibah nomor 141 tertanggal 20  Mei  1992  yang  dibuat  oleh  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  yang  berisi pemberian harta waris seluruhnya kepada Sushil Kumari Sibal. Proses pembuatan akta perjanjian  hibah  tersebut  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  ahli  waris lain selain Sushil Kumari Sibal dihadapan Notaris Anasrul Jambi di Jakarta.
Atas  hal  tersebut,  Lavina  dan  Yashpal  Sibal  menganggap  penjualan  harta  waris oleh Sushil Kumari Sibal telah melanggar hak dari para ahli waris Bershamber Dev Sibal dan  Kamla  Rani  Sibal  dan  oleh  karenanya  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum,  sehingga  Lavina  dan  Yashpal  Sibal  mengajukan  gugatan  perbuatan melawan hukum terhadap Sushil Kumari Sibal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang dalam amar putusan mengabulkan gugatan Lavina dan Yashpal Sibal (para penggugat) untuk  sebagian  yang  didasarkan  pada  KUHPerdata,  diantaranya  yakni  menyatakan hibah  yang  dibuat  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat)  adalah  batal demi  hukum,  menetapkan  Lavina  dan  Yashpal  Sibal  (para  penggugat)  sebagai  ahli waris  yang  sah,  perbuatan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat)  yang  telah  menjual  harta waris  adalah  perbuatan  melawan  hukum,  dan  menghukum  Sushil  Kumari  Sibal (tergugat)  untuk  membayar  ganti  rugi  materiil  kepada  setiap  ahli  waris  sebesar  ¼ bagian dari harta waris.
Berdasar  pada  uraian  tersebut  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut mengenai  keabsahan  hibah  yang  dilakukan  oleh  Kamla  Rani  Sibal  sebagai  pemberi hibah kepada Sushil Kumari Sibal (tergugat) sebagai penerima hibah serta kedudukan hak mewaris para pihak dihubungkan dengan KUHPerdata.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dikaitkan  dengan  praktik pelaksanaannya  yang  menyangkut  permasalahan  yang  diteliti.  Metode  analisis  data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. 5

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan Hibah yang Dilakukan Oleh Kamla Rani Sibal sebagai Pemberi Hibah  kepada  Sushil  Kumari  Sibal  (Tergugat)  sebagai  Penerima  Hibah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hibah  pada  dasarnya  adalah  pemberian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan  pada  waktu  penghibah  masih  hidup. 6 Saat  ini  di  Indonesia,  pengaturan hukum  yang  mengatur  hibah berlaku  lebih dari  satu  sistem  hukum, yaitu  diatur  baik menurut  Hukum  Islam,  hukum  perdata  berdasarkan  KUHPerdata,  maupun  Hukum Adat. 7
Pemberlakuan  beberapa  sistem  hukum  ini  sebagai  akibat  dari  adanya penggolongan-penggolongan  di  dalam  masyarakat  yang  telah  dilakukan  sejak  jaman kolonial yang diatur dalam Pasal 131 ayat (2) IS sebagai berikut:
“Dalam ordonansi -ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:
a. Untuk  golongan  Eropa  berlaku  (dianut)  undang-undang  yang  berlaku  di Negeri  Belanda,  dan  penyimpangan  dari  itu  hanya  dapat  dilakukan  dengan mengingat baik yang khusus bertaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi  kepentingan  mereka  ditundukkan  kepada  peraturan  perundang- undangan  menurut  ketentuan  yang  sama  bagi  satu  atau  beberapa  golongan penduduk lainnya.
5 Noor  Muhammad  Aziz.  (2012). “ Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ”. Vol. 1 No. 1, hlm. 19 6 Eman Suparman, Ohlm.Cit., hlm. 113
7 Asriadi  Zainuddin.  (2017). “ Perbandingan Hibah  Menurut  Hukum  Perdata  dan hukum Islam ” . Jurnal Al-Himayah, Vol. 1 No. 1, hlm. 92
b. Untuk  golongan  Indonesia,  golongan  Timur  Asing  atau  bagian-bagian  dari golongan-golongan  itu,  yang  merupakan  dua  golongan  dari  penduduk, sepanjang  kebutuhan  masyarakat  menghendaki,  diberlakukan  baik  ketentuan perundang-undangan  untuk  golongan  Eropa,  sedapat  mungkin  dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan  yang  sama  dengan  golongan  Eropa,  sedangkan  untuk hal-hal  lain  yang  belum diatur  di  situ,  bagi mereka berlaku  peraturan  hukum yang  bertalian  dengan  agama  dan  adat-kebiasaan  mereka,  yang  hanya  dapat menyimpang  dari  itu,  apabila  ternyata  kepentingan  umum  atau  kebutuhan masyarakat  menghendakinya,  akan  tetapi  bagi  orang-orang  Timur  Asing Tionghoa  berdasarkan  Staatsblad  Nomor  129  Tahun  1917  berlaku  seluruh hukum  perdata  barat kecuali  pengaturan  mengenai  pencatatan  sipil,  cara-cara perkawinan,  dan  pengangkatan  anak,  dan  untuk  orang-orang  Timur  Asing bukan  Tionghoa  berdasarkan  Staatsblad  Nomor  556  Tahun  1924  berlaku ketentuan  dalam  KUHPerdata  kecuali  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, akan tetapi bagian yang mengenai hukum harta  kekayaan  dan  hukum  waris  wasiat  ( testament )  berlaku  ketentuan  dalam KUHPerdata.”
Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst,  hibah  dilakukan  oleh  Kamla  Rani  Sibal  kepada  Sushil Kumari  Sibal  (tergugat),  dimana  keduanya  merupakan  ibu  dan  anak  dalam  suatu keluarga keturunan India yang beragama Hindu. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS jo. Stb.  1924-556 yang  menyebutkan  bagi  orang  Timur  Asing  bukan Tionghoa  berlaku ketentuan  dalam  KUHPerdata  kecuali  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan kekeluargaan  dan  pewarisan  karena  tetap  tunduk  pada  hukum  agama  dan  hukum adatnya masing-masing, apabila dikaitkan dengan putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst  maka  perihal  pewarisan  bagi  keluarga  dalam  putusan tersebut berlaku hukum Hindu.
Dalam hukum Hindu tidak ada aturan yang jelas mengenai hibah harta kekayaan. Dalam tujuh cara untuk memperoleh hak milik yang disebut dalam Pasal 115 Buku IX Kitab  Manawa  Dharmasastra  ialah  dengan  cara  warisan,  perjumpaan/hadiah persahabatan,  pembelian,  penaklukan,  peminjaman  dengan  bunga,  melakukan pekerjaan  dan  menerima  hadiah  dari  orang-orang  saleh,  dengan  demikian  sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) sub b IS jo. Stb. 1924-556 pengaturan mengenai harta kekayaan bagi masyarakat Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdata.
Pada ketentuan KUHPerdata, sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku  III  KUHPerdata  menganut  sistem  terbuka,  artinya  hukum  memberikan kesempatan  kepada  seseorang  untuk  mengatur  sendiri  hubungan  hukumnya. 8 Sistem terbuka  dalam  Buku  III  KUHPerdata  tercermin  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang -undang  bagi mereka yang membuatnya.”
Dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  terkandung  suatu  asas  kebebasan berkontrak,  artinya  seseorang  bebas  untuk  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian, menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, bebas menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan, maupun bentuk dari suatu perjanjian.
Kebebasan berkontrak bukan berarti dapat membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian  harus  tetap dibuat  dengan  mengindahkan  syarat  umum  perjanjian  maupun syarat  khusus  untuk  perjanjian  tertentu. 9 Hal  demikian  karena  kebebasan  yang diberikan  dalam  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  tidaklah berlaku  mutlak  karena  keberadaannya  memiliki  keterkaitan  dengan  ketentuan- ketentuan hukum perjanjian lainnya yang terdapat dalam KUHPerdata.
Kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian  harus  mentaati  hukum  yang  sifatnya  memaksa tersebut, 10 misalnya  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  syarat- syarat  sahnya  perjanjian  dan  Pasal  1337  KUHPerdata  yang  memberikan  pembatasan mengenai  berlakunya  asas  kebebasan  berkontrak,  yaitu  tidak  melanggar  undang- undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
8 Tafiq  El  Rahman  dkk .  (2011).  “ Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Asas Kepribadiaan dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing ”. Mimbar Hukum , Vol. 23 No. 3, hlm. 584
9 Riduan  Syahrani.  (2006). Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata .  Edisi  Revisi. Bandung: Alumni, hlm. 204
10 Peter  Mahmud  Marzuki. (2003).  “ Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak ”. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 18. No. 3, hlm. 4
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  menyatakan  bahwa  perjanjian  hibah yang  dibuat  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat)  adalah  batal  demi hukum,  artinya  perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan  tidak  mempunyai  akibat hukum  semenjak  awal  terjadinya  perbuatan  hukum  tersebut  atau  berlaku  surut  atau sejak  semula  tidak  pernah  dilahirkan  suatu  perikatan.  Tujuan  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  untuk  melahirkan  suatu  perikatan  hukum  adalah  gagal,  dan hapusnya  seluruh  perikatan  karena  adanya  kebatalan  tersebut  dapat  menghapuskan suatu perjanjian sehingga perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi.
Suatu  perjanjian  dapat  batal  demi  hukum  karena  tidak  terpenuhinya  syarat objektif  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap perjanjian  termasuk  perjanjian  hibah  yang  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  hibah nomor 141 yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) harus tunduk  pada  ketentuan  Buku  III  dan  harus  memenuhi  syarat-syarat  keabsahan perjanjian agar dapat menjadi sah dan mengikat para pihak. 11
Perjanjian  hibah  antara  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat) apabila  dihubungkan  dengan  perumusan  Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sepakat untuk mengikat dirinya;
Mengenai syarat sepakat, Pasal 1321 KUHPerdata mengatakan:
“Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  dibe rikan  karena  kekhilafan,  atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pernyataan kehendak  atau  sepakat  harus  merupakan  perwujudan  kehendak  yang  bebas,  tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.
Dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, para pihak telah sepakat untuk melakukan  hibah  yang  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  hibah  nomor  141.  Hibah tersebut  merupakan  kehendak  Kamla  Rani  Sibal  untuk  menghibahkan  tanah  dan bangunan  kepada  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat),  tanpa  adanya  paksaan,  kesesatan
11 M  Retna  Gumanti.  (2012). “Syarat  Sahnya  Perjan jian  (Ditinjau  dari KUHPerdata)”. Jurnal Pelangi Ilmu , Vol. 05, No. 01, hlm. 4
ataupun  penipuan  dari  kedua  belah  pihak  karena  proses  pembuatan  akta  perjanjian hibah dilakukan dihadapan Notaris Anasrul Jambi pada tanggal 20 Mei 1992.
Perjanjian  hibah  merupakan  perjanjian  formil,  artinya  perjanjian  yang  selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang. 12 Menurut  ketentuan  Pasal  1682  KUHPerdata suatu  keharusan  dalam  bentuk  perjanjian  formil  dimana  tidak  hanya  cukup  dengan kata  sepakat  dan  penyerahan  barang  ( levering )  kepada  penerima  hibah  saja,  namun perlu diperjanjikan  dalam  suatu  formalitas  tertentu  di depan  pejabat  yang  berwenang untuk  membuatnya,  sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  mengikat  bagi  para pihak dan dapat dijadikan suatu alat bukti yang sempurna tentang status hukum obyek perjanjian  apabila  obyek  tersebut  dipersengketakan.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas, maka  bila  perjanjian  hibah  dengan  obyek  hak  atas  tanah  dan  bangunan  tanpa  disertai dengan  adanya  suatu  formalitas  tertentu  maka  perjanjian  hibahnya  adalah  mutlak batal. 13
Sesuai  dengan  perumusan  perjanjian  hibah  yang  obyeknya  adalah  peralihan  hak atas  tanah  dan  bangunan  maka  perjanjian  hibah  lahir  pada  saat  telah  diperjanjikan dengan  akta  pejabat  (perjanjian  formil)  dan  pada  saat  obyek  yang  dihibahkan  telah diserahkan.  Artinya  meskipun  para  pihak  telah  sepakat  dan  obyek  yang  dihibahkan telah diserahkan, akan tetapi tidak memenuhi syarat formalitas tertentu maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 14
Berdasarkan uraian tersebut terdapat tiga hal penting dalam perjanjian hibah yang obyeknya adalah peralihan terhadap hak atas tanah dan bangunan yaitu: 15
1. Tercapainya kata sepakat oleh para pihak;
2. Penyerahan barang yang dihibahkan;
3. Adanya suatu formalitas didepan pejabat yang berwenang untuk membuatnya.
12 Herlien  Budiono.  (2010). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya, hlm. 47-48
13 J. Satrio. (1992). Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 131
14 Ibid. 15 Ibid., hlm. 132
Berdasar  pada  uraian  tersebut  maka  dapat  dideskripsikan  bahwa  kesepakatan dalam perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dengan Sushil Kumari Sibal (tergugat) telah  dituangkan  dalam  bentuk  akta  notariil,  sehingga  secara  formil  telah  sejalan dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
Pasal 1329 KUHPerdata menentukan bahwa:
“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untu k hal itu”.
Mengenai  siapa  saja  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi:
1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.
Berdasar pada ketentuan Pasal 1329 jo. Pasal 1330 dan Pasal 330 KUHPerdata maka pihak-pihak  yang  dikatakan  cakap  dalam  membuat  perjanjian  adalah  orang  yang berumur  21  tahun,  atau  telah  menikah,  tidak  dibawah  pengampuan  atau  tidak dinyatakan tak wenang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 16
Pada  saat  pembuatan  akta  perjanjian  hibah,  Kamla  Rani  Sibal  telah  berusia  70 tahun,  sementara  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat)  berusia  45  tahun.  Keduanya  tidak dinyatakan  dibawah  pengampuan  dan  tidak  dinyatakan  tak  wenang  untuk  membuat perjanjian-perjanjian  tertentu.  Ketentuan  Pasal  1329 jo .  Pasal  1330  dan  Pasal  330 KUHPerdata  dihubungkan  dengan  pihak-pihak  dalam  perjanjian  hibah  maka  pihak- pihak  yang  mengadakan  perjanjian  hibah  oleh  hukum  telah  dianggap  dewasa  dan cakap untuk membuat suatu perjanjian.
16 Apri  Rotin  Djusfi,  Jumadi  Winata.  (2018). “Penyelesaian  Hibah  Menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata ”. Jurnal Ius Civile, Vo. 2 No. 1, hlm. 110
3. Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdata.
Dalam Pasal 1332 KUHPerdata:
“Hanya  barang -barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  dapat  menjadi  pokok suatu perjanjian.”
Pasal 1333 KUHPerdata berbunyi:
ayat (1)  : “Suatu  persetujuan  harus  mempunyai  pokok  suatu  barang  yang  paling sedikit ditentukan jenisnya.” ayat (2)  : “Tidaklah  menjadi  halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak  tentu,  asalkan jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

## Selanjutnya Pasal 1334 KUHPerdata menentukan:
ayat (1)  : “Barang -barang  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari  dapat  menjadi  suatu pokok persetujuan.”
ayat (2)  : “Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka,  ataupun  untuk  meminta  diperjanjikan  suatu  hal  mengenai  warisan itu,  sekalipun  dengan  sepakatnya  orang  yang  nantinya  akan  meninggalkan warisan  yang  menjadi  pokok  perjanjan  itu  dengan  tidak  mengurangi ketentuan- ketentuan pasal 169, 176, dan 178.”
Suatu  hal  tertentu  merupakan  obyek  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak.  Dalam perjanjian hibah yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat), memperjanjikan  hibah  atas  tanah  dan  bangunan  di  New  Delhi-India,  maka  apabila ditinjau  dari  ketentuan  Pasal  1333  KUHPerdata  dapat  diketahui  bahwa  barang  yang menjadi  pokok  perjanjian  tersebut  telah  memenuhi  syarat  tertentu  atau  dapat ditentukan.

## 4. Suatu sebab yang halal;
Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata berbunyi:
“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau ter larang, tidak mempunyai kekuatan”.
Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi:
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang -undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
Menurut  kedua  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  perjanjian  yang dibuat  tanpa  sebab  atau  karena  suatu  sebab  yang  terlarang  maka  perjanjian  tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. 17
Perjanjian  hibah  antara  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat) apabila  dikaitkan  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst  maka  terdapat  pihak  lain  di  luar  perjanjian  hibah  yaitu Lavina  dan  Yashpal  Sibal  (para  penggugat)  yang  menganggap  bahwa  obyek  yang diperjanjikan dalam perjanjian hibah tersebut merupakan harta waris dari Bershamber Dev  Sibal  dan  Kamla  Rani  Sibal  yang  belum  dibagi  waris.  Berdasar  pada  pembuatan akta perjanjian hibah harta waris yang tanpa melibatkan ahli waris lainnya, Kamla Rani Sibal  berusaha  menghilangkan  hak  ahli  waris  lainnya  atas  harta  waris  dengan menghibahkan  harta  waris  seluruhnya  yang  dibuat  dengan  akta  otentik  melalui  akta pejabat antara dirinya dan Sushil Kumari Sibal (tergugat).
Berikut  beberapa  putusan  lembaga  peradilan  dan  Mahkamah  Agung  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dalam  perkara  waris  sehubungan  adanya  hibah  yang mengakibatkan hilangnya hak ahli waris lainnya antara lain: 18
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Sip/1971 tanggal 30 Oktober 1971; Dalam putusan ini ditetapkan bahwa:
“Penghibahan  diperkenankan  asal  saja  tid ak  merupakan  pencabutan  hak  ahli waris lainnya ( onterving ).”
2. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  75/1972/Perd/PTB  tanggal  20 November 1972;
Dalam putusan itu ditetapkan:
17 Tri  Wahyu  Surya  Lestari.  (2017). “ Komparasi  Syarat  Keabsahan “Sebab  Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. YUDISIA , Vol. 8, No. 2, hlm. 289
18 Achmad  Samsudin,  Yusuf  Anwar,  dan  Achmad  Sulaiman  Ali.  (1983). Yurisprudensi Hukum Waris. Bandung: Alumni, hlm. 17
“Hibah,  walaupun  untuk  keuntungan  anaknya  sendiri  yang  menyebabkan hilangnya  hak  ahli  waris  anak  (anak)  lainnya  adalah  tidak  sah  karena  itu  batal demi hukum.”
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan bahwa:
“Perbuatan  hukum  hibah  atas  harta  pencaharian  yang  m erupakan  satu-satunya harta  kekayaan/harta  warisan  dari  almarhum  kepada  anak,  kemenakan,  yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum.”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perjanjian  hibah  antara  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil Kumari Sibal (tergugat) yang dituangkan dalam akta perjanjian hibah nomor 141 tidak mempunyai  kekuatan  hukum  karena  dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  kausa  yang tidak  halal  dari  Kamla  Rani  Sibal  untuk  menghilangkan  hak  ahli  waris  lainnya  atas harta waris dengan cara membuat akta perjanjian hibah harta waris untuk seluruhnya dengan Sushil Kumari Sibal (tergugat).
Berdasar pada pembahasan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dikaitkan dengan perjanjian hibah yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat)  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut yakni syarat objektif berupa kausa yang tidak halal karena  Kamla  Rani  Sibal  berusaha  untuk  menghilangkan  hak  ahli  waris  lainnya  atas harta waris, sehingga perjanjian hibah tersebut batal demi hukum.
Suatu  perjanjian  hibah  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  menyebabkan  sejak semula  tidak  pernah  dilahirkan  suatu  perikatan,  hapusnya  seluruh  perikatan  karena adanya  kebatalan  tersebut  menyebabkan  hapusnya  perjanjian  hibah  sehingga  hibah tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  untuk  dilaksanakan  atau dijalankan selayaknya undang-undang.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor  440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst  yang  menyatakan  bahwa  akta  perjanjian  hibah
nomor  141  batal  demi  hukum  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  perjanjian  yaitu Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Suatu perjanjian jika dibuat atas dasar kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum”.

## 2. Kedudukan Hak Mewaris Para Pihak Dihubungkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Seorang  ahli  waris  pada  dasarnya  memiliki  hak  untuk  menerima  harta  warisan dari orangtua (pewaris), baik berupa harta materiil maupun non materiil. 19 Pengaturan kedudukan  hak  ahli  waris  diatur  dalam  beberapa  sistem  hukum  waris  di  Indonesia, yaitu  diatur  baik  menurut  Hukum  Islam,  hukum  perdata  berdasarkan  KUHPerdata, maupun Hukum Adat.
Pemberlakuan  beberapa  sistem  hukum  ini  sebagai  akibat  dari  adanya penggolongan-penggolongan  di  dalam  masyarakat  yang  diatur  dalam  Pasal  131  IS, yang keberadaannya masih tetap diakui guna mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum waris di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) IS, terhadap orang Eropa berlaku hukum perdata  dan  hukum  dagang  Eropa  (KUHPerdata  dan  KUHD),  sementara  bagi  orang Indonesia  asli  dan  Timur  Asing,  ketentuan  dalam  KUHPerdata  dan  KUHD  dapat diperlakukan  apabila  kebutuhan  mereka  menghendakinya,  namun  untuk  hal-hal  lain yang  belum  diatur  dalam  KUHPerdata  dan  KUHD,  bagi  mereka  berlaku  peraturan hukum  yang  bertalian  dengan  agama  dan  adat-kebiasaan  mereka.  Bagi  orang  Timur Asing Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD kecuali pengaturan mengenai  pencatatan  sipil,  cara-cara  perkawinan,  dan  pengangkatan  anak,  dan  bagi orang  Timur  Asing  bukan  Tionghoa  berlaku  ketentuan  dalam  KUHPerdata  kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk  pada  hukum  agama  dan  hukum  adatnya  masing-masing,  akan  tetapi  bagian
19 Hilman  Hadikusuma.  (1991). Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11
yang  mengenai  hukum  harta  kekayaan  dan  hukum  waris  wasiat  ( testament )  berlaku ketentuan dalam KUHPerdata.
Berlakunya  sebagian  dari  KUHPerdata  pada  orang  Timur  Asing  dikarenakan sistem  kekerabatan,  nilai-nilai  budaya,  serta  kepercayaan  orang  Timur  Asing  berbeda dengan  orang  Eropa.  Sistem  kekerabatan  orang  Eropa  adalah  parental.  Dalam kekerabatan  demikian  anak  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  kedudukan  yang sama selaku ahli waris orangtuanya. Sebaliknya, sistem kekerabatan orang Timur Asing umumnya  adalah  patrilineal,  dalam  kekerabatan  yang  demikian  anak  laki-laki mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibanding  anak  perempuan  dalam  haknya sebagai ahli waris. 20
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  menetapkan  ahli  waris  dari Bershamber  Dev  Sibal  dan  Kamla  Rani  Sibal  mengacu  pada  ketentuan  hukum  waris menurut KUHPerdata, sehingga hak dan kedudukan anak laki-laki sejajar dengan anak perempuan. Hal  demikian  didasarkan  atas  rasa  keadilan.  Hakim  mempunyai kewenangan penuh untuk memutus suatu perkara berdasarkan rasa keadilan bagi para pihak, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualis.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkannya pada Pasal 852 KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak-anak dan keturunannya  sama  kedudukannya  dalam  mewaris,  sehingga  tidak  dipersoalkan apakah  mereka  laki-laki  atau  perempuan,  tertua  atau  termuda.  Apabila  mewaris  atau diri  sendiri  maka  masing-masing  akan  mendapatkan  bagian  yang  sama,  sementara apabila  mewaris  dengan  pengganti  maka  pembagian  itu  berlangsung  pancang  demi pancang,  sehingga  jika  ketentuan  Pasal  852  KUHPerdata  dihubungkan  dengan  fakta hukum  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka  para  penggugat  maupun  tergugat sebagai  ahli  waris  dari  Bershamber  Dev  Sibal  dan  Kamla  Rani  Sibal  mempunyai  hak dan kedudukan yang sama sebesar ¼ bagian dari harta waris.
Menurut ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS jo. Stb. 1924-556 yang menyebutkan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdata kecuali
20 R. Soepomo. (1983). Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 15
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk  pada  hukum  agama  dan  hukum  adatnya  masing-masing,  apabila  dikaitkan dengan putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst maka ketentuan hukum waris yang berlaku bagi  para  pihak  bukanlah  berdasarkan  KUHPerdata,  melainkan  hukum waris yang  berlaku  adalah  yang  diatur  dalam  hukum  waris  Hindu  karena  para  pihak merupakan orang Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Hindu.
Dalam  hukum  waris Hindu,  kedudukan  ahli  waris diatur  berdasarkan  ketentuan yang  telah  ditetapkan  di  dalam  kitab-kitab  sucinya  seperti  Kitab  Manawa Dharmasastra.  Menurut  Pasal  187  Kitab  Manawa  Dharmasastra  Buku  Kesembilan, dinyatakan  bahwa  para  ahli  waris  secara  bertingkat  dibedakan  dalam  tiga  kategori, yaitu: 21
“Hanya  kepada  keluarga  dalam  tiga  tingkat  terdekat  kepada  yang  meninggal adalah sapinda yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga ( sakulya ) dan kemudian baru guru spritual atau muridnya ( sagotra ).”
Jadi, para ahli waris dalam Hindu terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 22
1. Kelompok sapinda , kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis  ke  bawah  dan  ke  atas,  baik  menurut  garis  ibu  maupun  garis  bapak ( purusa ).
2. Kelompok sakulya , kelompok yang bersifat parental yang terdiri dari anggota keluarga yang lebih jauh yang merupakan tunggal dadia .
3. Kelompok sagotra , kelompok yang berkaitan dengan hubungan spiritual, yaitu adanya hubungan antara guru spiritual (Brahmana) dengan anak didiknya.
Fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  menunjukan  bahwa  Bershamber  Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Madan Mohal Sibal (telah meninggal dunia), Sushil Kumari Sibal (tergugat), Prem Nath Sibal (telah meninggal dunia), dan Yashpal Sibal (penggugat II). Prem Nath Sibal (anak
21 I  Gde  Pudja  dan  Tjokorda  Rai  Sudharta.  (1977). Manawadharmacastra  (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti, Compenditum Hukum Hindu. hlm. 80
22 Ibid., hlm. 88.
ke  3)  yang  telah  meninggal  dunia,  meninggalkan  seorang  anak  perempuan  bernama Lavina (penggugat I).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  187  Kitab  Manawa  Dharmasastra  dihubungkan dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  maka  para  pihak  yakni  Sushil Kumari  Sibal  (tergugat),  Lavina  (penggugat  I)  dan  Yashpal  Sibal  (penggugat  II) merupakan  ahli  waris  atau  seseorang  yang  berhak  tampil  mewaris  berdasarkan ketentuan  hukum  waris  Hindu.  Ketiganya  merupakan  ahli  waris  yang  memiliki  hak untuk  tampil  mewaris  sebagai  ahli  waris  berdasarkan  hukum  waris  Hindu  dalam kelompok ahli waris yang dikenal dengan sebutan kelompok sapinda . Kelompok sapinda adalah kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak ( purusa ).
Menurut Pasal 158-159 Kitab Manawa Dharmasastra dikatakan bahwa: 23
“Antara  12  anak  yang  lahir  dari  seseorang  menurut Manu  Swayambhu enam diantaranya  adalah  mewaris  dan  keluarga,  sementara  enam  lainnya  hanyalah keluarga. Dari enam anak yang berhak sebagai ahli waris ialah anak aurasa, anak niyoga/ksetraja, anak angkat, anak kritina, anak rahasia dan anak buangan.”
Kemudian dalam Pasal 163/165-166 Kitab Manawa Dharmasastra dinyatakan:
“Anak  aurasa  ialah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  suami  istri  yang  sah.  Anak aurasa ini adalah ahli waris yang utama. Jika anak ini telah wafat maka kedudukan ahli warisnya digantikan oleh cucu dan kalau cucu tidak ada pula maka digantikan oleh cicit, menurut garis keturunan ke bawah.”
Kedudukan  hak  mewaris  Madan  Mohal  Sibal  (telah  meninggal  dunia),  Sushil Kumari  Sibal  (tergugat),  Prem  Nath  Sibal  (telah  meninggal  dunia)  dan  Yashpal  Sibal (penggugat II) yang merupakan anak dari Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal, bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas maka kesemuanya dapat dikatakan sebagai  anak  aurasa  yang  berarti  ahli  waris  yang  utama.  Disamping  itu  karena  Prem Nath Sibal telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Lavina (penggugat I), maka kedudukan hak mewarisnya dapat digantikan oleh Lavina
23 I  Gede,  Sura,  dkk.  (2007). Studies  in  Kautilya  (Terjemahan). Denpasar:  Program Magister Universitas Hindu Indonesia, hlm. 24
(penggugat  I)  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  163/165-166 Kitab Manawa Dharmasastra.
Hukum waris Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dominasi laki-laki dalam berbagai hal masih sangat kental. Pemeluk Hindu meyakini bahwa anak laki-laki  harus  ada  dalam  setiap  keluarga  sebagai  putra  terpilih  untuk  membawa kebahagiaan  dan  pengantar  ke  surga  bagi  orangtuanya,  menciptakan  kemegahan  dan kebaikan  bagi  keluarganya,  mengantar  roh  orangtua  yang  telah  meninggal  dan  telah disucikan  dari  neraka  atau  disebut  putrah  dengan  kelahirannya  sendiri  atau  melalui upacara  yang  berhubungan  dengan  kurban-kurban  bagi  roh-roh  orangtua  yang  telah meninggal. 24 Sementara itu, Hindu memandang anak perempuan tergantung dari anak laki-laki  dalam  keluarganya,  harus  dipelihara  dan  diawasi  agar  terhindar  dari kesenangan-kesenangan duniawi yang menyesatkan oleh ayahnya sebelum ia menikah dan  oleh  suaminya  setelah  ia  menikah,  oleh  sebab  itu  anak  perempuan  tidak dibebankan  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  masyarakat,  bahkan  Hindu  meyakini hanya anak laki-laki atau keturunan laki-lakilah yang dapat membawa arwah orangtua dan leluhur ke alam surga. 25
Pandangan  tersebut  di  atas  yang  menyebabkan  ahli  waris  laki-laki  mempunyai kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibanding  ahli  waris  perempuan  dalam  haknya  sebagai ahli  waris.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  118  Kitab  Manawa Dharmasastra yang menyatakan bahwa:
“Tetapi  kepada  saudara  wanita,  saudara -saudara  akan  memberi  beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  118  Kitab  Manawa  Dharmasastra,  pada  dasarnya menurut  hukum  waris  Hindu  ahli  waris  laki-laki  berhak  atas  warisan  yaitu  sebesar  1 (satu) bagian, sementara ahli waris perempuan sebesar ¼ bagian.
24 Singh,  Anantdeehlm. (2017).  “ Women,  Wealth  and  Law:  Anglo-Hindu  and Anglo Islamic Inheritance Law in British India ”. South Asia Journal of South Asian Studies, Vol. 40, hlm. 68.
25 Colebrooke, H. T., Jimutavana, Vijnaneshwara. (2013). Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance Chahlm. I. hlm. 287
Dalam Pasal 139 Kitab Manawa Dharmasastra juga disebutkan bahwa antara cucu dari  anak  laki-laki  dan  cucu  dari  anak  perempuan  tidak  ada  perbedaan. 26 Artinya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti, hukum waris Hindu menentukannya dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang sedianya menerima harta warisan dari pewaris,  ahli  waris yang  menggantikan  kedudukan  anak laki-laki  memperoleh bagian warisan  sebesar  bagian  anak  laki-laki,  dan  ahli  waris  yang  menggantikan  anak perempuan akan memperoleh bagian sebesar anak perempuan yang digantikannya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  118 jo. Pasal  139  Kitab  Manawa  Dharmasastra tersebut  maka  dapat  dideskripsikan  bahwa  Lavina  (penggugat  I)  yang  menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia (Prem Nath Sibal) akan memperoleh bagian waris yang  sama  besar dengan  Yashpal  Sibal  (penggugat  II),  sementara  Sushil  Kumari  Sibal (tergugat) memperoleh ¼ bagian dari ahli waris laki-laki.
Berdasar  pada  pembahasan  di  atas  dikaitkan  dengan  kedudukan  hak  mewaris para pihak, dapat diketahui bahwa Sushil Kumari Sibal (tergugat), Lavina (pengggat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) merupakan ahli waris yang sah menurut hukum waris Hindu  dalam  kelompok sapinda sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  ketentuan Pasal 187 Kitab Manawa Dharmasastra, akan tetapi Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding Sushil Kumari Sibal  (tergugat)  dalam  haknya  sebagai  ahli  waris,  dimana  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan Pasal 118 jo. Pasa; 139 Kitab Manawa Dharmasastra.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  apabila  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor  440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst  menyatakan  bahwa  setiap  ahli  waris  mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata  yang  menyebutkan  anak-anak  dan  keturunannya  sama  kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua  atau  termuda.  Apabila  mewaris  atau  diri  sendiri  maka  masing-masing  akan mendapatkan  bagian  yang  sama,  sementara  apabila  mewaris  dengan  pengganti  maka
26 I.  B.  G.  Yudha  Triguna.  “ Hindu  dan  Modernitas  Refleksi  Sosiologi  Agama Terhadap Fenomena Spiritualitas ” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Agama. (2002). Denpasar: Universitas Hindu Indonesia
pembagian itu  berlangsung  pancang demi  pancang,  maka  putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menetapkan ahli waris adalah putusan yang penerapan hukumnya tidak  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  131  IS. Dalam  Pasal  131  ayat (2)  sub b  IS jo. Stb. 1924-556 dinyatakan bahwa bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam  KUHPerdata  kecuali ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan dengan  kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing- masing, sehingga hukum waris yang dapat dipergunakan dalam kasus ini seharusnya mengacu pada hukum waris Hindu.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan yakni pertama,  perjanjian  hibah  antara  Kamla  Rani  Sibal  dan  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat) merupakan perjanjian yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu  syarat  sahnya  perjanjian  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Syarat yang  tidak  terpenuhi  tersebut  yakni  syarat  objektif  berupa  kausa  yang  tidak  halal karena  Kamla  Rani  Sibal  berusaha  untuk  menghilangkan  hak  ahli  waris  lainnya  atas harta  waris,  sehingga  perjanjian  hibah  tersebut  batal  demi  hukum.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian jika dibuat atas dasar  kepalsuan  atau  terlarang  maka  perjanjian  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum”.
Kedua,  Sushil  Kumari  Sibal  (tergugat),  Lavina  (pengggat  I)  dan  Yashpal  Sibal (penggugat  II)  merupakan  ahli  waris  yang  sah  menurut  hukum  waris  Hindu  dalam kelompok sapinda yaitu  kelompok  keturunan  berdasarkan  pertalian  darah  menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak ( purusa ), akan tetapi  Lavina  (penggugat  I)  dan  Yashpal  Sibal  (penggugat  II)  mempunyai  kedudukan yang lebih tinggi dibanding Sushil Kumari Sibal (tergugat) dalam haknya sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS jo. Stb. 1924-556, orang Timur Asing  bukan  Tionghoa  berlaku  ketentuan  dalam  KUHPerdata  kecuali  ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan  dengan  kekeluargaan  dan  pewarisan  karena  tetap  tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Achmad  Samsudin,  Yusuf  Anwar,  dan  Achmad  Sulaiman  Ali . (1983). Yurisprudensi Hukum Waris. Bandung: Alumni.
Artidjo Akostar. (1977). Identitas Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bachsan Mustafa. (2003). Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bushar Muhammad. (1991). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Colebrooke, H. T., Jimutavana, Vijnaneshwara . (2012). Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance Chap. I .
Eman  Suparman.  (2018). Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat  dan  BW . Bandung: PT. Refika Aditama.
Herlien  Budiono.  (2010). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.
Hilman Hadikusuma. (1991). Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
I.  B.  G.  Yudha  Triguna.  (2009). Hindu  dan  Modernitas  Refleksi  Sosiologi  Agama  Terhadap Fenomena Spiritualitas dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Agama . Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
I Gede, Sura, dkk. (2007). Studies in Kautilya (Terjemahan) . Denpasar: Program Magister Universitas Hindu Indonesia .
I  Gde  Pudja  dan  Tjokorda  Rai  Sudharta.  (1977). Manawadharmacastra  (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti, Compenditum Hukum Hindu .
J. Satrio. (1992). Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya ). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
R. Soepomo. (1983). Sistem Hukum di Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
Riduan Syahrani. (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi. Bandung: Alumni.

## Jurnal:
Apri Rotin Djusfi, Jumadi Winata. (2018). “Penyelesaian Hibah Menurut Kitab Undang - undang Hukum Perdata ”. Jurnal Ius Civile , Vo. 2 No. 1.
Asriadi Zainuddin. (2017). “ Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan hukum Islam” . Jurnal Al-Himayah, Vol. 1 No. 1.
M Retna Gumanti . (2012). “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”. Jurnal Pelangi Ilmu , Vol. 05, No. 01.
Noor  Muhammad  Aziz.  (2012). “ Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ”. Vol. 1 No. 1.
Peter Mahmud Marzuki. (2003). “ Batas-Batas Kebebasan Berkontrak ”. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Vol. 18. No. 3.
Singh, Anantdeep. (2017). “ Women, Wealth and Law: Anglo-Hindu and Anglo Islamic Inheritance Law in British India ”. South Asia Journal of South Asian Studies , Vol. 40.
Tafiq  El  Rahman  dkk .  (2011).  “ Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Asas  Kepribadiaan  dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing ”. Mimbar Hukum , Vol. 23 No. 3.
Tri  Wahyu  Surya  Lestari . (2017). “Komparasi  Syarat  Keabsahan  “Sebab  Yang  Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah ”. YUDISIA, Vol. 8, No. 2 .
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 131 Indiesche Staats Regelling
Staatsblad  Tahun  1924  Nomor  556  tentang  Hukum  Perdata  dan  Dagang  untuk Golongan Timur Asing selain Tionghoa
Kautilya  ( Canakya ), Arthasastra ,  diterjemahkan  oleh  Anomdiputro.  (2005).  Surabaya: Paramita.

## Sumber Lain:
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 637 K/Sip/1971
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 956 K/Pdt/1991
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 75/2072/Perd/PTB
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst