## JURNAL WIDYA BHUMI

## GAMBARAN UMUM TENTANG PELUANG, KENDALA DAN PILIHAN UNTUK MENINGKATKAN PENGGUNAAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG
Aulia Zahra Salsabila 1* , Kuna Ajie 2 , Rio Teguh Santoso 3
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2 Alumni Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
3 Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Agribisnis Universitas Islam Riau
1 Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
2 Jalan A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
3 Jalan Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, Riau 28284 * Koresponden author : salsabilazahra2875@gmail.com

## ABSTRACT
Conformity  in  the  management  of  agrarian  resources  based  on  the  global  action  plan  becomes  a strategic component to end poverty, reduce inequality and protect the environment. Nevertheless, unbalanced  land  use  management  in  the  region  generate  the  structural  heterogeneity  of  the landscape  that  leads  to  environmental  degradation.  This  research  aims  to  identify  landscape characteristics,  problems  and  formulate  solutions  for  land  use  and  land  utilization  in  Lampung Province.  This  research  applies  a  qualitative  method  with  a  literature  study  approach.  The  data analysis  uses  descriptive  analysis.  The  results  showed  that  the  landscape  characteristics  in  15 districts/cities  were  extremely  diverse  and  were  able  to  increase  the  regional  export  value  of agricultural-plantation commodities. Nevertheless, the use of land in APL and forest areas in each region  has  not  been  utilized  efficiently,  effectively,  successfully  and  beneficially.  The  Provincial Government has established policies for spatial planning, land use, protection of sustainable food agricultural land (LP2B). There is an urgent need to adopt local land use and conservation practices to  prevent  the  deleterious  effects  of  land  use  change.  In  general,  stakeholders  must  restore  lost territorial  harmony  and  allocate  land  use  in  accordance  with  a  sustainable  socio-economic environment vision.
Keywords : Changes  in  Agricultural  Land  Use;  Community  Welfare;  Land  Use;  Sustainable Development

## INTISARI
Konformitas  pengelolaan  sumber  daya  agraria  (SDA)  berdasarkan  rencana  aksi  global  menjadi komponen  strategis  untuk  mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan  dan  melindungi lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan penggunaan tanah yang tidak seimbang di daerah menghasilkan heterogenitas struktural lanskap yang mengarah degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik lanskap, permasalahan dan merumuskan solusi atas penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik  lanskap  di  15  kabupaten/kota  sangat  beragam  dan mampu meningkatkan nilai ekspor daerah dari komoditas pertanian-perkebunan. Meski demikian, penggunaan tanah di APL maupun kawasan hutan setiap daerah belum dimanfaatkan secara efisien efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah provinsi telah menetapkan kebijakan tata ruang, tata  guna  tanah,  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi praktik penggunaan dan konservasi tanah di daerah untuk mencegah efek perubahan penggunaan tanah yang merusak. Secara umum, pemangku kepentingan harus memulihkan keharmonisan wilayah yang hilang dan mengalokasikan penggunaan tanah sesuai dengan visi lingkungan-sosial ekonomi yang berkelanjutan.
Kata  Kunci :  Kesejahteraan  Masyarakat;  Penggunaan  Tanah;  Pembangunan  Berkelanjutan;  Alih Fungsi Lahan Pertanian
Vol 2, No. 1
April 2022 Received Feb 4 th 2022
Accepted Mei 17 th 2022
Published June 12 th 2022

## A. Pendahuluan
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa ‘bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat’.  Pasal  ini  merupakan landasan hukum kebijakan pembangunan  berkelanjutan  nasional untuk mencapai sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat  Indonesia,  pada  tingkatan  tertinggi  menguasai  seluruh  sumber  daya  alam, seperti: hutan, air, tambang/mineral dan ruang angkasa. Maknanya adalah negara dengan  hak  menguasai  tersebut  berwenang  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa (Sembiring, 2016). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa ‘hak menguasai dari negara mengandung pengertian tentang pe rlunya peran aktif pemerintah dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Oleh karenanya, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat ditujukan ke arah pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Agung dkk., 2018). Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA).
Tanah  dalam  arti  permukaan  bumi  mempunyai  dua  ciri  khusus  yaitu  sebagai benda dan sumber daya alam yang tidak dapat diciptakan oleh manusia (Sudiro & Putra,  2020).  Tanah  dalam  arti  permukaan  bumi  juga  berkaitan  erat  dengan penggunaan  tanah  sebagai  bentukan  alami  maupun  buatan  manusia  (Tallo  dkk., 2019).  Di  sisi  lain,  penggunaan  tanah  juga  berkaitan  dengan  pemanfaatan  tanah, sebagai  bentuk  kegiatan  manusia  dalam  mendapatkan  nilai  tambah  tanpa mengubah  wujud  fisik  penggunaan  tanahnya  (Larasati  dkk.,  2022;  Permatasari Lababa, 2021). Selanjutnya, tanah berarti sebagai benda jika telah diusahakan oleh manusia,  seperti  tanah  pertanian  (sawah)  atau  tanah  pertanian  yang  telah dikembangkan  menjadi  tanah  non  pertanian  (sawah  menjadi  rumah).  Oleh karenanya, sebagai salah satu faktor produksi pertanian, tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap wilayah dalam batas tertentu mempunyai karakteristik fisik tanah yang berbeda dan merupakan faktor penentu  kemampuan  tanah  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  produktivitasnya (Soetrisno & Yoku, 2019).
Perbedaan  karakteristik  dan  kemampuan  tanah  juga  berpengaruh  terhadap jenis  dan  pola  penggunaan  serta  pemanfaatan  tanah  (Lastariwati,  2015; Mutmainnah  dkk.,  2021).  Meski  demikian,  tidak  menafikan  terdapat  faktor-faktor lain dalam kaitannya dengan usaha pertanian maupun non pertanian (Virianita dkk., 2019).  Misalnya,  wilayah  dengan  karakteristik  dan  kemampuan  tanah  yang  baik (berdasarkan sifat dan potensinya) akan lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan untuk  usaha  pertanian  dengan  produktivitas  tanah  yang  tinggi.  Kemudian,  usaha non pertanian pada wilayah dengan aksesibilitas yang baik akan mudah digunakan untuk berbagai kegiatan yang menunjang perekonomian. Hal ini menjadikan bahwa penggunaan  tanah  yang  berbeda  akan  berdampak  pada  jenis  komoditas  yang
dihasilkan  dari  kegiatan  penggunaan  tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perbedaan tingkat  produktivitas  tanah  antar  suatu  wilayah  sangat  potensial  menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (Elizabeth & Azahari, 2019; Rachman, 2020;  Swastika  Nugraheni,  2019).  Kenyataan  tersebut  pada  gilirannya  akan berpengaruh  juga  terhadap  usaha  pembangunan  berkelanjutan  di  suatu  wilayah untuk mengentaskan tingkat kemiskinan.
Saat ini, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 34 provinsi dengan karakteristik tanah yang beraneka ragam beserta variasi penggunaan tanah antar wilayah (Hasanah, 2020; Pratama dkk., 2021). Perbedaan karakteristik tanah, jenis  penggunaan  tanah  tersebut  tentunya  mempengaruhi  pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi setiap wilayah (Adi, 2017). Selain pertumbuhan, keberhasilan  pembangunan  berkelanjutan  suatu  wilayah  dapat  diketahui  melalui dimensi  pemerataan  ekonomi.  Namun  demikian,  kesenjangan  pemerataan pembangunan  ekonomi  antar  provinsi  di  Indonesia  masih  menjadi  isu  utama  dan menjadi perhatian pemerintah. Hal ini sejalan dengan RPJMN RI tahun 2019-2024 yang  masih  memprioritaskan  pemerataan  kesejahteraan.  Sejatinya,  tujuan mendasar  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah  adalah  bukan  hanya  untuk memeratakan  pembangunan  dalam  arti  fisik  melainkan  mengurangi  kesenjangan kesejahteraan masyarakat (Andrianto & Iskandar, 2019).
Provinsi  lampung  berada  pada  urutan  14  provinsi  termiskin  secara  nasional (Gautama,  2022).  Provinsi  Lampung  juga  terdapat  daerah  dengan  persentase penduduk  miskin  beserta  gradasi  ketimpangan  pembangunan  pada  15 kabupaten/kota  pada  dekade  terakhir  (Anggraini,  2020;  Moniyana  &  Pratama, 2021). Moniyana & Pratama (2021) setidaknya mendapatkan persebaran penduduk miskin tertinggi pada lima wilayah yaitu Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan,  Pesawaran  dan  Pesisir  Barat.  Kemudian  ketimpangan  pembangunan dengan kategori tinggi hingga sedang terdapat di 7 wilayah yaitu Lampung Tengah, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara dan  Pringsewu.  Selanjutnya  Riyanda  dkk.  (2022)  menyebutkan  bahwa  terdapat disparitas  pembangunan  perdesaan  yang  diikuti  oleh  tingginya  persentase kemiskinan dan pengangguran.
Kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  wilayah  salah  satunya  dapat  di  upayakan dengan  mengoptimalkan  penggunaan  tanah  untuk  pembangunan  berkelanjutan (Lurie Marciatie dkk., 2022). Suatu penggunaan tanah terpadu-berkelanjutan selain mampu  menghasilkan  komoditas  yang  mencukupi  kebutuhan  mendasar,  juga menumbuhkan  kesempatan  terhadap  mata  pencaharian,  bio-energi,  mitigasi perubahan  iklim  serta  kelestarian  lingkungan  (Angelsen  dkk.,  2014;  Creutzig  dkk., 2015).  Umumnya,  realitas  penggunaan  tanah  oleh  penduduk  khususnya  petani  di daerah menjadi penting dalam menopang dan memberi manfaat secara ekonomi, sosial dan ekologis. Di bidang ekonomi seperti penyediaan akses makanan, pakan ternak, bahan bangunan; sosial seperti memperkuat kohesi sosial melalui bagi hasil, mengamankan  kepemilikan  tanah;  ekologi  seperti  konservasi  tanah,  penyerapan karbon.
Perlu segera melakukan identifikasi permasalahan dan potensi P4T masyarakat pada  masing-masing  wilayah  di  Lampung,  utamanya  dalam  mengaktualisasikan penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya.  Langkah  ini  menjadi  penting ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, melalui program dan kegiatan dengan memperhatikan  kepemilikan  tanah  untuk  rakyat  (Manik  dkk.,  2021;  Saripudin, 2015). Riset Riyanda  dkk., (2022) hanya fokus meneliti persentase penduduk miskin dan ketimpangan secara spasial di Lampung. Hasbullah dkk. (2022) juga meneliti di daerah yang sama tentang lambatnya pertumbuhan ekonomi dan dampaknya baik di  perdesaan  maupun  di  perkotaan.  Sementara  itu,  penelitian  ini  bertujuan memaparkan  potensi  dan  permasalahan  penguasaan-pemilikan  dan  penggunaan- pemanfaatan tanah di Provinsi Lampung. Penelitian ini juga merumuskan solusi atas permasalahan tersebut sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Harapannya, penelitian  ini  akan  memperkaya  interkoneksi  yang  terabaikan  antara  masyarakat, pertanian dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan masalah yang diselidiki  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  dan  menganalisisnya,  dengan pendekatan studi literatur (Lepenioti dkk., 2020; Ridwan dkk., 2021). Kami memulai penelitian dengan mencari referensi yang relevan berdasarkan kata kunci. Kata kunci tersebut  adalah  tata  guna  tanah,  kemiskinan  daerah  lampung,  capaian pembangunan  wilayah,  dan  pemanfaatan  tanah.  Referensi  yang  kami  gunakan berasal dari buku, jurnal, artikel media masa, laporan penelitian yang tercetak atau pun  format  elektronik  pada  10  tahun  terakhir.  Selanjutnya,  kami  mengevaluasi fakta-fakta dari referensi yang telah terkumpul (kualitatif maupun kuantitatif) dan melakukan perbandingan disesuaikan atas permasalahan serta potensi penggunaan tanah.  Langkah  selanjutnya,  kami  meringkas,  menganalisis,  menginterpretasikan serta merumuskan solusi atas permasalahan penelitian secara deskriptif (Sugiyono, 2016).  Langkah-langkah  tersebut  kami  lakukan  sebagai  upaya  mendapatkan informasi yang kredibel dan terpercaya.

## C. Analisis Perkembangan Pembangunan Wilayah dan Permasalahan Penggunaan Tanahnya
Berdasarkan Gambar 1, posisi Provinsi Lampung secara geografis terletak pada rentang 103° 40’ -105° 50’ Bujur Timur dan 3 ° 45’ -6° 45’ Lintang Selatan dengan luas wilayah  36.28711  km²  atau  3.628.711  ha.  Jika  ditinjau  dari  statusnya  tanahnya, terdapat areal penggunaan lain (APL), kawasan hutan dan sisanya badan air dengan proporsi  luas  masing-masing  2.609.152  ha;  1.004.735  ha;  14.824  ha.  Pada  tahun 2021, terdapat sejumlah aktivitas masyarakat atau pemegang izin usaha di Kawasan Hutan  dan  APL,  seperti  kehutanan,  perkebunan,  pertambangan,  pemukiman, pertanian  dan  pertanian  lahan  kering  campur.  Pada  areal  penggunaan  lain  yang digunakan  untuk  tanah  pertanian  bukan  sawah  (pertanian  lahan  kering),  tanah pertanian sawah dan permukiman paling mendominasi. Sebagai contoh, pertanian
sawah  seluas  361.691  ha,  pertanian  bukan  sawah  2.229.194  ha,  bukan  pertanian 679.527  ha,  pertambangan  76.400  ha.  Informasi  rinci  mengenai  pola  persebaran secara  spasial  dan  deskripsi  luasan  dari  masing-masing  penggunaan  tanah  tersaji pada Gambar 1 dan Tabel 1.
Gambar 1. Pola Spasial Penggunaan Tanah di Provinsi Lampung. Sumber: BPS,
2022; Analisis data sekunder penulis (diolah), 2022
Tabel 1. Karakteristik dan Luas Penggunaan Tanah di Provinsi Lampung
No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) 1 Badan Air 14.824 11 Perkebunan 288.222 2 Belukar 50.026 12 Pertambangan 76.400 3 Belukar Rawa 20.065 13 Pertanian Lahan Kering 930.915 4 Hutan Lahan Kering Primer 141.698 14 Pertanian Lahan Kering Campur 993.763 5 Hutan Lahan Kering Sekunder 172.470 15 Rawa 524 6 Hutan Mangrove Primer 32.813 16 Savanna / Padang rumput 104.496 7 Hutan Mangrove Sekunder 32.356 17 Sawah 361.691 8 Hutan Rawa Sekunder 76.893 18 Tambak 36.562 9 Hutan Tanaman 62.683 19 Tanah Terbuka 13.255 10 Pemukiman 218.267 20 Transmigrasi 789 Jumlah total luas 3.628.711 ha Sumber: BPS, 2022; Analisis data sekunder penulis (diolah), 2022
Pada  kurun  waktu  empat  tahun  terakhir,  yaitu  2018-2021,  nilai  ekspor komoditas pertanian dan kehutanan di Provinsi Lampung meningkat sejumlah 233% (BPS, 2022). Peningkatan tersebut terlihat sejak tahun 2018 yang mencapai 5 Triliun
Peta Penggunaan Tanah Provinsi Lampung
Tahun 2021
(T), 2019 sebesar 8,1 T, 2020 sebesar 10 T dan 2021 sebesar 14,1 T (Antara, 2022). Hasil komoditas pertanian dan kehutanan yang menyumbang nilai ekspor yaitu padi, kopi,  kakao,  gula  tebu,  kelapa  sawit,  karet,  lada,  dan  kemiri  (BPS,  2020).  Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan terkait kondisi kawasan hutan, APL yang digunakan  untuk  perkebunan,  pertanian  ataupun  bukan  pertanian,  seperti degradasi lingkungan, ketimpangan penguasaan, konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan sampah perkotaan.

## C.1.  Degradasi  Lingkungan  pada  Kawasan  Hutan,  APL  dan  Daerah  Aliran  Sungai
(DAS)
Umumnya,  ketersediaan  luasan  tutupan/penggunaan  tanah  berpengaruh terhadap  komoditas,  kesejahteraan  masyarakat  dan  perubahan  iklim  (Nursini  & Tawakkal, 2019). Berdasarkan catatan Global Forest Watch (GFW), selama taun 2001 hingga  tahun  2020,  luasan  hutan  primer  di  Provinsi  Lampung  telah  hilang  seluas 17.359,34 ha atau 6,7% dari total keseluruhan luas hutan primer. Tentunya, tutupan hutan  tersebut  diikuti  oleh  hilangnya  stok  karbon  sebanyak  13.733.799,1  C.  Pada Tahun  2016  terjadi  kehilangan  tutupan  hutan  terbanyak  yaitu  1716,11  ha. Selanjutnya,  secara  kumulatif  perubahan  tutupan  hutan  sejak  tahun  2001-2020 seluas  266,263,7  ha  atau  setara  dengan  140  juta  ton  emisi  C  (Musri   dkk.,  2021). Berbagai  faktor  yang  menjadi  penyebab  kerusakan  hutan  di  Provinsi  Lampung adalah  adanya  penebangan  liar  dan  pengkaplingan  kawasan  hutan  yang  belum dapat terkendali (Murdaningsih, 2020).
Disisi  lain,  perubahan  tutupan  pohon  di  areal  penggunaan  lain  terjadi  secara intensif  pada  tahun  2012  dengan  total  luasan  30.337,63  ha  (Musri    dkk.,  2021). Empat wilayah yang terjadi perubahan tutupan pohon pada rentang waktu tersebut adalah  Way  Kanan,  Lampung  Barat,  Mesuji  dan  Lampung  utara  dengan  masing- masing luasan yaitu: 58.400 ha; 39.200 ha; 26.800 ha; 22.300 ha. Dampak kerusakan kawasan  hutan  dan  APL  menyebabkan  rawan  longsor  seperti  yang  terjadi  di Kabupaten  Pesisir  Barat,  Lampung  Utara,  Lampung  Timur,  Lampung  Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Kota Metro dan  Bandar  Lampung  (Aditya,  2021).  Laju  perubahan  tutupan  hutan  dan  pohon tersebut tersaji dalam Gambar 2 dan 3.
Gambar 2. Grafik hilangnya tutupan hutan primer. Sumber: Musri  dkk., (2021)
Gambar 3. Grafik hilangnya tutupan pohon. Sumber: Musri  dkk., (2021) Selain  memiliki  kawasan  hutan  dan  APL,  Provinsi  Lampung  juga  terdapat  285 Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  dengan  lima  DAS  terbesar  yaitu  Way  Seputih,  Way Sekampung,  Way  Mesuji,  Way  Tulang  Bawang  dan  Way  Semaka  yang  luasnya mencapai  3.826.080,103  ha  (Wijaya  &  Ardianta,  2020).  Dari  sejumlah  285  DAS tersebut, enam DAS berstatus kritis dan harus dipulihkan yaitu DAS Tulangbawang, Mesuji, Sekampung, Seputih, Semaka dan Ambar Kambas.
Namun demikian, selama tahun 2014-2021 telah terjadi pemulihan fungsi DAS, seiring keluarnya PP. No. 76/2008 jo PP. No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi  Hutan.  RPJMD  Provinsi  Lampung  tahun  2019-2024  pun  menargetkan pemulihan enam DAS yang kritis. Rusaknya DAS tersebut mengakibatkan banjir dan kekeringan  meskipun  dipengaruhi  oleh  intensitas  curah  hujan.  Bencana  Banjir  di provinsi ini tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang,  Kota  Metro,  Lampung  Timur  (Aditya,  2021).  Sedangkan  Kekeringan  air terjadi di 9 daerah dari total 15 kabupaten/kota yaitu di Lampung Timur, Lampung Tengah,  Lampung  Barat,  Way  Kanan  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. 2019-2024); (Humas BBWS, 2019).
Penggunaan tanah di sektor perkebunan juga memiliki sejumlah permasalahan. Berdasarkan  Buku  Publikasi  Statistik  Tahun  2017-2019  Direktorat  Jenderal Perkebunan  Kementerian  Pertanian  Indonesia,  total  luas  areal  perkebunan  di Provinsi  Lampung  seluas  785.958  ha  atau  22%  dari  total  luas  daratan.  Dari keseluruhan  areal  perkebunan  tersebut  terkelompokkan  menjadi  tiga  jenis perkebunan,  yaitu  perkebunan  rakyat  (PR),  perkebunan  besar  negara  (PBN)  dan perkebunan swasta (PS) dengan proporsi luas masing-masing 522.503 ha, 41,327 ha dan  237.593,23  ha.  Jenis  komoditas  tanaman  perkebunannya  pun  beragam  yaitu tebu, kakao, karet dan kelapa sawit (Tabel 2).
Tabel 2. Luas dan Jenis Komoditas Perkebunan di Provinsi Lampung
No.  Komoditas Luas PR (ha)  Luas PBN (ha)  Luas PS (ha) 1 Tebu 15.421 10.825 100.674 2 Kakao 74.147 20 608 3 Karet 134.312 16.977 7.007 4 Kelapa Sawit 134.312 13.505 113.839 Jumlah 74.647 41.327 222.128 Sumber: Musri  dkk., (2021) dengan penyesuaian
Berdasarkan Tabel 2, perkebunan kelapa sawit tersebar di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang,  Tulang  Bawang  Barat,  Way  Kanan,  Lampung  Utara,  Lampung  Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesawaran, Pringsewu dan Pesisir Barat (Musri dkk., 2021).
Selain  perkebunan  skala  besar,  terdapat  juga  skema  Hak  Pengelolaan  Hutan/ Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  dalam  Hutan  Alam  (HPH/IUPHHK), kegiatan  Izin  Pemanfaatan  Kayu  (IPK)  dalam  rangka  pembukaan  wilayah  hutan, pembangunan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  yang  berada  di  kawasan  hutan. Komoditas  utama  pengelolaan  hutan  ini  adalah  kayu  bulat  dan  olahan  yang dihasilkan  dari  hutan  alam  melalui  kegiatan  HPH/IUPHHK.  Hutan  Produksi  yang menghasilkan komoditas kayu bulat dan olahan tersebut tersebar di Hutan Produksi Tetap,  Hutan  Produksi  Terbatas  dan  Hutan  Produksi  yang  dapat  dikonversi.  Total luasnya adalah 118.513 ha yang tersebar di seluruh kawasan hutan selain di Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang (BPS, 2022; Musri  dkk., 2021).
Mencermati hal tersebut, jika memperhitungkan jumlah luas perkebunan besar di APL dan izin usaha di kawasan hutan, maka terdapat 340.061 ha tanah dengan komoditas perkebunan dikuasai oleh perusahaan besar. Luasan tersebut berdampak pada permasalahan penguasaan dan penggunaan tanah di dalam areal perkebunan dan di sekitar areal perkebunan. Seperti: kebakaran areal perkebunan, pencemaran air  dan  karena  limbah  pabrik,  perluasan  areal  garap  melebihi  luas  yang  telah ditentukan  (Kusworo,  2014;  Putraditama  dkk.,  2021;  Rahmandani  dkk.,  2021; Sanudin dkk., 2016; Wulandari & Inoue, 2018; Wulandari & Kurniasih, 2019; Yanti, 2018).

## C.2. Konversi Tanah Pertanian Pangan ke Bukan Pertanian
Sejak  tahun  2013  hingga  saat  ini,  Pemerintah  Provinsi  Lampung  terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun peraturan daerah LP2B atau  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Alasannya  adalah  seiring  dengan permasalahan pertanahan di sektor pertanian seperti: cepatnya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian, semakin terbatasnya sumber daya tanah yang sesuai  dengan  kegiatan  pertanian,  sempitnya  areal  pertanian,  banyaknya  petani gurem dengan luas garapan yang kurang, dan rentannya status penguasaan areal pertanian  (Widjaya,  2017).  Indikator  permasalahan  tersebut  menjadi  dasar pemerintah  daerah  untuk  mempertahankan  keberadaan  areal  pertanian,  karena sebagai  salah  satu  faktor  produksi  pertanian  yang  penting  (Riantoro    dkk.,  2021). Setidaknya empat dari 15 kabupaten/kota tercatat belum memiliki Perda tentang LP2B yaitu di Mesuji, Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Barat (Bappeda, 2020).
Salah satu penyebab berkurangnya luas areal pertanian adalah alih fungsi lahan pertanian yang tidak sebanding dengan pembangunan areal pertanian baru (Nurliani & Rosada, 2016). Contohnya, perubahan penggunaan tanah (sawah) menjadi non pertanian (bangunan, jalan, bendungan dan infrastruktur publik lainnya). Alih fungsi lahan  pertanian  tersebut  juga  berdampak  pada  rendahnya  produktivitas  tanah pertanian, menurunnya kualitas tanah (kesuburan), hingga kegiatan usaha tani yang
tidak  lagi  bernilai  secara  ekonomi.  Meskipun  demikian,  kerusakan  kemampuan tanah dalam arti fisik juga terjadi karena praktik pengelolaan tanah pertanian yang tidak  baik,  seperti  penggunaan  pupuk  dan  pestisida  yang  kurang  tepat.  Tabel  3, mendeskripsikan  tingkat  produksi  dan  produktivitas  tanaman  pangan  terbesar  di Provinsi Lampung.
Tabel 3. Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Ubi Kayu No.   Tahun Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) Ubi Kayu Padi Jagung 1. 2015 Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) 7.387.084 264,45 3.641.895 51,49 1.502.800 51,20 2. 2016 Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) 6.481.382 261,80 4.020.420 50,46 1.720.196 50,56 3. 2017 Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) 5.451.312 261,25 4.248.977 50,60 2.518.895 52,19 4. 2018 Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) 5.055.614 238,75 4.343.586 47,53 2.449.016 53,98 5. 2019 Produksi (ton) Produktivitas (kuintal) 4.929.044 247,21 2.164.089 46,63 2.374.384 55,61
Sumber: BPS, 2022 (data diolah penulis)
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa produktivitas ubi kayu, padi dan jagung di Provinsi  Lampung  secara  berurutan  rata-rata  254,69  kuintal  (ku)/ha,  49,34  ku/ha dan 52,71 ku/ha. Areal pertanian di Provinsi Lampung selain menghasilkan ubi kayu dan  jagung,  juga  merupakan  kelompok  penghasil  beras  secara  nasional (Murdaningsih,  2021).  Namun  demikian,  selain  jagung,  tren  produksi  dan produktivitas padi maupun ubi kayu periode Tahun 2015-2019 cenderung menurun. Jika dibandingkan antara produksi tahun pertama dan terakhir, penurunan produksi ubi kayu sebesar 8,34%, padi 8,02%, sedangkan jagung produksinya naik 8,25%.
Pada Tahun 2020, besaran produksi padi mencapai 2,65 juta ton atau meningkat 22,47%  dari  tahun  sebelumnya.  Hal  tersebut  mendapat reward dari  pemerintah pusat karena produktivitas tanaman pangan (padi) tersebut menjadi kunci strategis dalam  sektor  konsumsi  pangan  rumah  tangga  lokal  dan  nasional  (Murdaningsih, 2021).  Beberapa  kabupaten  sebagai  penyuplai  beras,  jagung  dan  ubi  kayu  yaitu Lampung  Selatan,  Lampung  Timur,  Lampung  Tengah,  Tulangbawang  dan  Mesuji (Bappeda, 2020; Murdaningsih, 2021).
Pada  sisi  luasan  areal,  laju  konversi  areal  pertanian  khususnya  tanah persawahan menjadi bukan sawah menjadi ancaman produktivitas beras (Ayunita dkk.,  2021;  Ikhwanto,  2019;  Novikarumsari    dkk.,  2020).  Penurunan  luas  areal persawahan salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian (sawah) yang tidak sebanding dengan pencetakan persawahan baru (Ayunita  dkk., 2021). Selain harga  dan  distribusi  pasar  yang  kurang  bagus,  kondisi  kesuburan  tanah  menjadi penyebab masyarakat petani mengubah areal pertanian menjadi bukan pertanian. Hal  tersebut  tentunya  dengan  pertimbangan  bahwa  areal  pertanian  sudah  tidak menguntungkan lagi. Terlebih lagi penggunaan tanah bukan pertanian dinilai lebih menguntungkan  secara  ekonomi  bagi  petani  (Novikarumsari    dkk.,  2020).  Meski demikian, masih terdapat petani yang tidak mau mengonversi areal pertaniannya
dan  lebih  mempertahankannya  karena  untuk  menunjang  konsumsi  rumah tangganya  (Mariyani    dkk.,  2019).  Tabel  4  berikut  ini  menampilkan  distribusi  dan perubahan luas areal tanah persawahan.
Tabel 4. Distribusi Luas Areal Tanah Persawahan di Provinsi Lampung Kabupaten Luas Sawah (Ha) 2013-2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lampung Barat 13.126 13.433 13.443 13.443 11.132 10.464 Tanggamus 20.643 23.080 23.080 23.080 18.392 16.842 Lampung Selatan 45.575 45.785 45.755 45.634 36.482 38.687 Lampung Timur 59.957 63.044 63.508 63.421 57.453 58.592 Lampung Tengah 76.724 80.763 81.783 82.245 77.721 79.664 Lampung Utara 18.761 19.304 19.286 19.292 15.069 14.972 Way Kanan 18.767 19.974 19.974 22.975 20.440 14.384 Tulang Bawang 38.177 47.540 49.689 51.722 44.199 51.094 Pesawaran 13.140 15.465 15.465 15.855 13.244 13.304 Pringsewu 13.528 13.528 13.831 13.678 13.616 13.928 Mesuji 26.844 24.679 30.479 32.164 31.919 30.611 Tulang Bawang Barat 12.209 11.298 12.178 12.178 11.987 6.996 Pesisir Barat 7.952 8.478 8.478 8.778 8.876 8.587 Bandar Lampung 984 944 936 922 648 619 Metro 2.975 3.002 2984 2.984 2.980 2.947 Jumlah 369.362 390.317  400.869  408.371  364.158  361.691 Sumber: BPS (2022); Dinastph (2022)
Berdasarkan  Tabel  4,  setiap  tahun  luas  areal  persawahan  cenderung  menurun. Terjadi  alih  fungsi  lahan  pertanian  (sawah),  terutama  pada  urutan  enam  teratas yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus hingga Pesawaran pada Tahun 2018- 2019.
Alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi ancaman dalam ketahanan pangan karena terjadi secara permanen, kumulatif dan progresif. Progresif artinya, potensi kehilangan hasil panen dan produksi (padi, ubi kayu dan jagung), kesempatan kerja dan  kerusakan  lingkungan  akan  meningkat.  Kumulatif  artinya,  dampak  konversi areal  pertanian  terhadap  pangan  tidak  hanya  dirasakan  pada  tahun-tahun  yang bersangkutan,  tetapi  juga  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Sedangkan  permanen artinya konversi areal pertanian ke bangunan tidak dapat dipulihkan lagi. Jika dalam satu  hamparan  sawah  terdapat  bangunan  maka  keberadaan  bangunan  tersebut menjadi pemicu terbangunnya bangunan lain. Hal ini terjadi karena adanya contoh yang  kurang  baik,  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  berkepanjangan.  Secara kumulatif, konversi tersebut tidak hanya menurunkan produksi pangan, tetapi juga menurunkan  kapasitas  produksi  pangan  karena  tanah  merupakan  faktor  produksi utama. Pada sisi lain, tingginya harga tanah untuk perumahan di kota, mendorong para  pemilik  sawah  untuk  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian  persawahan menjadi rumah/kafe/bentuk lainnya  (Miswar  dkk., 2020).
Meskipun kondisi fisik tanah pertanian terpengaruh pada iklim dan topografi, namun  produktivitas  tanamannya  tetap  memerlukan  kesuburan  tanah  (DeLuca dkk.,  2019).  Pemuliaan  tanaman  ubi  kayu,  jagung  dan  padi  di  areal  pertanian
sebagaimana  Tabel  4,  memerlukan  karakteristik  sifat  fisik  dan  kimia  tanah  yang spesifik (DeLuca  dkk., 2019). Oleh karena itu, jika tidak ada areal tanah pertanian yang sesuai dengan karakteristik fisik tanahnya, maka proses produksi pangan juga tidak  akan  ada.  Oleh  sebab  itu,  konversi  tanah  persawahan  berdampak  pada hilangnya produksi/panen padi, kesempatan kerja dan PDRB (Novikarumsari  dkk., 2020).
Selanjutnya, konversi tanah persawahan di Provinsi Lampung juga disebabkan karena rendahnya kualitas tanah persawahan, akibat tingkat asam yang relatif tinggi dan  penggunaan  pupuk/pestisida  kimia  yang  berlebihan  (Ikhwanto,  2019). Rendahnya kualitas dan kemampuan tanah persawahan menyebabkan rendahnya produktivitas padi yang dihasilkan. Sederhananya, jika seorang petani memanjakan karakteristik  tanah  dengan  pupuk  kimia,  maka  akan  mempengaruhi  kemampuan tanah sawah di sekitarnya. Selain itu, kesesuaian kemampuan tanah menjadi faktor pembatas  dalam  peningkatan  produksi  tanaman  pangan.  Salah  satunya  adalah kesuburan tanah yang meliputi ketersediaan Nitrogen (N) dan Kalium (K) (DeLuca dkk., 2019). Rendahnya ketersediaan N dalam tanah berkaitan dengan pengetahuan petani tentang dosis dan cara pemupukan yang benar. Jika pengaplikasian urea yang diberikan tidak sesuai dengan rekomendasi penyuluh pertanian, yaitu dengan cara ditebarkan di permukaan tanah, maka kesuburan tanahnya pun tidak terjaga. Cara tersebut menjadi kurang efisien karena pupuk dapat terbawa air ketika hujan/sebab lain, sehingga kandungan N yang diserap tanaman menjadi lebih sedikit. Pembatas kedua  yaitu  rendahnya  ketersediaan  K  di  dalam  tanah,  yang  pada  umumnya masyarakat (petani) tidak menerapkan pupuk KCL atau NPK karena langka, mahal dan  hasil  produktivitas  tanaman  yang  diperoleh  tidak  berpengaruh  signifikan (Aminah, 2022).
Kehadiran perda di setiap wilayah diharapkan dapat menekan laju alih fungsi areal  pertanian  di  setiap  wilayah  (Bappeda,  2020).  Mekanisme  untuk mempertahankan areal pertanian sawah yaitu dengan meminta daerah mengganti areal serupa jika ingin mengalih fungsikannya. Selain itu,  Bappeda, (2020) juga di tuntut  melakukan  pengembangan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan melalui optimalisasi areal pertanian.

## C.3. Perkotaan dan Problem Tata Kelolanya
Pemerintah  Provinsi  Lampung  dihadapkan  pada  sejumlah  permasalahan perkotaan (urbanisasi, permukiman, transportasi, air bersih, sampah hingga ruang terbuka  hijau  (RTH))  yang  mempengaruhi  keberlanjutan  lingkungan  hidup  dan kehidupan  masyarakat  (Balitbangda,  2018).  Adanya  pembangunan  di  atas  tanah yang  melebihi  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan,  berakibat  pada menurunnya kondisi ekologis dan perubahan iklim yang negatif (Musri  dkk., 2021). Ketercukupan  ruang  terbuka  hijau,  keberhasilan  pengelolaan  sampah,  maupun menerapkan  gaya  hidup  yang  baik  mulai  dari keluarga,  menjadi  indikator  penting terwujudnya perkotaan yang aman tertib lancar dan sehat (Haryanto, 2009).
Saat  ini,  RTH  Kota  Bandar  Lampung  tersisa  4,7%  dari  target  30%  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang (Fitriani,  2022).  Selain  itu,  kondisi  permukaan  dan  dasar  muara  sungai  Mesuji, Sekampung, Seputih dan Tulangbawang mengalami pencemaran dan pendangkalan (Musri dkk., 2021). Bahkan di sepanjang garis pantai, dengan total panjang sampai dengan 1.105 km, dan beragamnya spot wisata, menjadikan wilayah pesisir terdapat timbulan  sampah  (Nashrullah,  2022).  Hal  ini  terjadi  karena  perilaku  wisata masyarakat yang kurang baik dalam menikmati pesona alam pantai, ombak hingga eksotisme 137 pulau kecil di tepi Samudera Hindia (Fitriani, 2022; Nashrullah, 2022). Selain itu, iming-iming makan besar yang digencarkan pada sektor ekonomi wisata kuliner  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  timbulan  sampah  di  lingkungan sekitar destinasi wisata (Chalim, 2019).
Di sisi lain, pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih menggunakan skema open dumping , dengan TPA Bakung pada hilirnya seluas 14,1 ha (Musri dkk., 2021). Meskipun saat ini TPA Bakung telah over capacity , namun rata-rata sampah yang tetap masuk 700 ton/hari (Nashrullah, 2022). Jenis sampah tersebut mayoritas terdiri atas sampah plastik dan sisa bahan makanan (Nashrullah, 2022). Selain itu, menjamurnya  iklan  dan  promosi  untuk  pariwisata  kuliner  di  perkotaan,  melalui media start-up ( gofood,  grabfood,  shopeefood )  ataupun  pembukaan  kafe,  secara otomatis  meningkatkan  nafsu  masyarakat  dalam  mengonsumsi  makanan.  Hal  ini terjadi  karena  akses  terhadap  makanan  lebih  mudah,  cepat  dengan  beragam promosi atas produk olahan. Tentunya, hal ini akan meningkatkan pula kemubaziran (Luthfi, 2022). Selain timbulan sampah, setidaknya 30% atau 2,1 juta/kapita telah mubazir dan menimbulkan dampak polutif seperti gas metana.

## D. Upaya dan Solusi dalam Melindungi dan Mengoptimalkan Penggunaan Tanah
Pengidentifikasian  permasalahan  penggunaan  pemanfaatan  tanah  di  daerah Provinsi  Lampung  sebelumnya  menjadi  penting  dilakukan  agar  pemerintah daerah/pusat  mampu  meng- upgrade kemampuan  pengetahuan.  Selain  itu, gambaran  potensi  kekayaan  alam  yang  tersedia  menjadi  bekal  pemerintah  dan masyarakat  dalam  mengaplikasikan  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan. Aktivitas yang akan dilakukan tentunya akan lebih bersahaja dengan mendasarkan peraturan  dengan  menggandeng  pengaruh  kekuasaan  politik-ekonomi  lokal  dan mengefektivitaskan pelaksanaan penggunaan tanah yang berkelanjutan.

## D.1. Peraturan Daerah tentang LP2B
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan yang dilindungi oleh pemerintah  atas  hak,  fungsi  serta  peralihannya  yang  dapat  mempengaruhi perekonomian, sumber daya lingkungan serta sumber daya (Hambali  dkk., 2021). Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Perda No.17/2013 tentang LP2B untuk melindungi areal sawah dan mempertahankan produksi padi (Bappeda, 2020). Tujuannya  adalah  memberikan  dasar  hukum  dan  mekanisme  perlakuan  terkait tindak  lanjut  atas  alih  fungsi  lahan  pertanian,  serta  perlindungan  atas  luasan,
utamanya  tanah  persawahan.  Setidaknya  seluas  327.835  Ha  areal  persawahan  di 1 1 kabupaten/kota  sudah  terlindungi  dari  alih  fungsi  lahan. Walaupun  masih ditemukan pelanggaran di Kota Metro dan Bandar Lampung. Kehadiran perda LP2B di  setiap  wilayah  diharapkan  dapat  menekan  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian. Mekanisme  untuk  mempertahankan  areal  pertanian  persawahan  yaitu  dengan meminta  daerah  mengganti  areal  serupa  jika  ingin  mengalih  fungsikannya.  Selain itu,    pemerintah  daerah  juga  melakukan  pengembangan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  melalui  optimalisasi  lahan  Bappeda,  (2020). Namun demikian, konversi lahan tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan atas peralihan  lahan  merupakan  kepentingan  umum  atau  kebutuhan  atas pembangunan negara. Yaitu dengan sejumlah persyaratan berupa kajian kelayakan strategi, dengan  proses penyusunan perencanaan konservasi tanah, pembebasan hak  milik  lahan  dan  pemberian  ganti  rugi.  Pelanggaran  atas  ketentuan  tersebut akan  diberikan  sanksi  tertulis,  pemberhentian  pembangunan,  pencabutan perizinan, denda atau kurungan (Andriawan  dkk., 2020).
Kebijakan perizinan  peralihan fungsi tanah pertanian harus melihat beberapa aspek  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  di  masa  depan.  Pemerintah  daerah seharusnya mendengar, mempertimbangkan aspek partisipasi publik atas program penataan ruang di wilayahnya (Junarto & Salim, 2022; Junarto & Suhattanto, 2022). Selain itu, pemerintah daerah perlu mengakomodasi aspek kebutuhan publik pada program  pembangunan  berkelanjutan  di  daerah  (Mukhlis  &  Makhya,  2019).  Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  dalam  mengendalikan  perubahan  penggunaan  tanah pertanian.  IPPT  ditujukan  untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem  lingkungan dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  tanpa  harus  mengubah  fungsi lingkungannya.  Efektivitas  pelaksanaan  pengendalian  IPPT  dapat  melihat  dari beberapa  aspek  seperti:  produktivitas  tanaman,  efisiensi  modal,  kualitas kemampuan  tanah,  ketersediaan  tanah  (Habibah    dkk.,  2019).    Di  sisi  lain,  aspek pertimbangan  teknis  sebagai  acuan  dalam  suatu  proses  pemberian  IPPT  menjadi penting,  karena  menyangkut  keputusan  (pemberian  atau  penolakan)  dari  izin perubahan  penggunaan  tanah  yang  dimohon.  Oleh  karenanya,  pelaksanaan pemberian IPPT setidaknya melalui suatu tim teknis yang berperan sebagai pemberi saran dan masukan. Tim teknis tersebut dapat berasal dari berbagai instansi/dinas yang akan mengkoordinasikan realitas penataan ruang di daerahnya. Seperti: dinas pertanian yang berwenang terhadap informasi kondisi fisik tanah, kesuburan atas tanah pertanian; asisten perekonomian dan pembangunan, yang mengaitkan IPPT dengan  informasi  perkembangan  perekonomian  dan  laju  arah  pembangunan; kantor pertanahan kabupaten, sebagai pihak yang memberikan masukan dari aspek penggunaan  tanah,  kemampuan  tanah,  kesesuaian  tanah,  dan  juga  ketersediaan tanah;  dinas  pekerjaan  umum  kabupaten/kota  yang  memberikan  informasi kesesuaiannya  dengan  RTRW;  Bappeda  kabupaten/kota  yang  menginformasikan kesesuaian  dengan  Rencana  Detail  Tata  Ruang;  Badan  lingkungan  hidup  yang menginformasikan kualitas mutu lingkungan.

## D.2. Agroforestri dengan sistem kebun campur
Menghindari  deforestasi  dan  menyalurkan  keinginan  masyarakat  untuk menggunakan tanah di perbatasan kawasan hutan dan APL menjadi salah satu upaya terciptanya  keharmonisan  lingkungan.  Selain  menjaga  dan  mengawasi  areal tersebut,  peningkatan  dukungan  oleh  masyarakat  mampu  melindungi  kawasan lindung.  Terlebih  lagi  jika  masyarakat  terlibat  dalam  perencanaan  dan  penegakan penggunaan  tanah  yang  lebih  baik  (Junarto  &  Djurjani,  2020).  Selain  itu, mengamankan hak-hak masyarakat atas pemanfaatan tanah lebih masuk akal secara moral  dan  ekonomi.  Kemajuan  lebih  lanjut  dalam  gerakan  rantai  pasokan  bebas deforestasi juga sangat dibutuhkan, baik dalam hal peningkatan implementasi oleh perusahaan yang telah membuat komitmen, maupun dalam membawa perusahaan dan pasar baru ke dalamnya.
Tindakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tangguh  akan  membuat  setiap  daerah  memenuhi  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Meskipun  seiring  dan  sejalan  adanya  proses  pembangunan,  masih dimungkinkannya usaha dan upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan skema agroforestri. Agroforestri dengan sistem kebun campur pada prinsipnya menanam pepohonan, tanaman pertanian, dan/atau rerumputan di lahan pertanian semusim (Khadka  dkk., 2021). Agroforestry juga sebagai salah satu sistem penggunaan tanah yang  berkelanjutan.  Manfaat  yang  diperoleh  langsung  oleh  petani  dari  sistem tersebut adalah manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis. Contoh manfaat ekonomi, petani  mempunyai  akses  langsung  untuk  menggunakan  kayu,  makanan,  pakan ternak  dan  bahan  bangunan.  Contoh  manfaat  sosial  dan  ekologis  adalah  petani dapat  mengamankan  kepemilikan  tanah,  konservasi  tanah  ataupun  sekaligus peneduh/penyerap polusi udara.
Penggunaan  tanah  dengan  sistem agroforestry kebun  campur  dapat memberikan  keragaman  tumbuhan  hijau  yang  mampu  menurunkan  konsentrasi CO2 di atmosfer. Selain itu juga mampu menyediakan sumber makanan dan sumber daya  terbarukan  seperti biofue l,  biomassa.  Oleh  karenanya,  ragam  sistem pengelolaan sumber daya terbarukan tersebut perlu dilakukan secara optimal agar tersedia energi alternatif dari energi fosil yang semakin berkurang ketersediaannya. Bahan  baku  energi  berbasis  biomassa  tersebut  mampu  disediakan  oleh  berbagai tanaman hutan yang di kelola secara berkelanjutan sekaligus sebagai upaya mitigasi perubahan  iklim.  Terdapat  sejumlah  insentif  ekonomi  menarik  yang  harus diupayakan  dalam  memulihkan  hutan  dan  lahan  pertanian  yang  terdegradasi. Dengan  mengizinkan  hutan  yang  terdegradasi  untuk  pulih  menjadi  hutan  alam, mendukung  agroforestri  dan  strategi  lainnya,  restorasi  dapat  menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar $35 – 40 miliar per tahun dalam waktu 15 tahun, serta segudang manfaat sosial dan lingkungan (Wicaksono & Yurista, 2013). Ada sejumlah langkah untuk memacu investasi sektor publik dan swasta dalam restorasi, termasuk
insentif  dari  pemerintah  nasional  dan  bank  pembangunan  multilateral  yang memberikan ‘ jaminan kerugian pertama ’ kepada investor yang berkomitmen untuk restorasi.
D.3.  Kebijakan  Penyediaan  Bahan  Baku,  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dengan Teknologi Terkini
Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU No.30/2007 tentang energi, UU no.16/2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement dan PP Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja  usahanya.  Upaya  tersebut  dapat  dilakukan dengan menciptakan pola kerja sama dan investasi dalam pemanfaatan hasil hutan dan  perkebunan.  Pemegang  perizinan  di  APL  dapat  bekerja  sama  dengan  badan usaha lainnya dalam menunjang ketahanan pangan ( food estate ) dan energi. Selain itu,  pemerintah  dapat  menjamin  pemenuhan  bahan  baku  atas  multi  usaha  untuk mendukung  daya  saing  industri.  Selain  industri  pangan  dan  energi,  terdapat  juga industri  yang  bergerak  di  sektor  kehutanan  seperti  kertas/ pulp ,  rayon,  dan  obat- obatan (BPS, 2022). Di sektor kehutanan, pemerintah dapat menjamin kelangsungan usaha  dengan  memberikan  jangka  waktu  perizinan  berusaha  yang  lebih  panjang atau  pun  memberikan  insentif  permodalan.  Contohnya,  pemegang  IUPHHK-HTI dapat memperoleh kemudahan pendirian industri yang terintegrasi di areal kerja.
Contoh pengelolaan dan pemanfaatan penyediaan bahan baku biomassa adalah menanam dengan tanaman prioritas pada lokasi tanah kosong atau tidak produktif, tanah  dengan  tekanan  sosial  tinggi,  atau  tanah  yang  sering  terjadi  kegagalan tanaman. Pengelolaannya bisa dengan modal Perhutani atau pun kerja sama dengan investor,  menggunakan  skema agroforestry (70%  tanaman  energi;  30%  tanaman pertanian  petani  hutan).  Selain  itu,  dapat  memaksimalkan  areal  Hak  Guna  Usaha (HGU)  dan  lahan  pertanian  rakyat  dengan  bantuan  teknologi.  Setidaknya  dengan teknologi tersebut akan mampu mengolah tandan buah sawit atau karet menjadi produk  lain  yang  lebih  bermakna.  Sehingga stakeholders terkait  tidak  hanya mengekspor dalam bentuk bahan baku namun juga sumber daya nabati unggul.
Pada 2020, luas lahan sawit di Lampung yaitu 109.339 Ha dengan produktivitas 2/200 Kg/Ha. Mesuji merupakan Kabupaten yang memiliki lahan sawit terluas yaitu 22.390 Ha dengan produktivitas 2.158 Kg/Ha, Lampung Tengah 19.466 Ha dengan produktivitas  2.938  Kg/Ha  dan  Tulang  Bawang  denfan  Luas  19.206  Ha  dengan peoduktivitas  2.682  Kg/Ha/  (Isworo,  2022).  Jenis  sumber  daya  nabati  yang  cocok dikembangkan  adalah  mulai  dari  lignoselulosa,  gula,  pati,  minyak-lemak,  protein, alkaloid,  dan  steroid.  Harapannya,  Provinsi  Lampung  khususnya  dan  Indonesia umumnya  dapat  menjadi  pemimpin  Bahan  Bakar  Nabati  (BBN)  bertaraf  dunia dengan sawit sebagai modal. Indonesia juga bisa mengembangkan semua potensi sumber daya minyak-lemak nabati dengan maksimal.

## D.4. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Lokal dengan Pelatihan dan Modal
Provinsi  Lampung  berkontribusi  dalam  pembangunan  nasional  sebagai penghasil sejumlah komoditas pertanian, seperti: ubi kayu, gula, nenas, jagung (BPS, 2022).  Berbagai  upaya  dan  usaha  meningkatkan  produktivitas  pertanian  selain memberikan  keuntungan  pendapatan  yang  signifikan,  juga  mampu  memastikan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar serta pencegahan perubahan iklim global. Pada lingkup nasional, praktik pertanian menjadi lebih efisien dan tangguh dengan menyediakan layanan pelatihan bagi petani, memperkuat koperasi petani kecil, dan berinvestasi dalam teknik pertanian mutakhir (Musfal, 2019; Syakir, 2015). Insentif dan  modal  (fisik/tunai)  yang  diberikan  pemerintah  kepada  petani  penting  dalam mengintensifkan produksi penggunaan tanah yang tersedia. Selain itu, mereformasi subsidi pertanian yang kurang tepat sasaran, mempersingkat rantai distribusi serta menyediakan  tempat  pemasaran,  dapat  menghasilkan  hasil  dari  sistem  pertanian yang  lebih  baik.  Misalnya,  insentif  bagi  petani  yang  mempertahankan  tanah persawahan  dengan  melepaskan  kewajibannya  membayar  pajak  tahunan, pemberian bantuan modal alat pertanian, benih, pupuk dan penyuluh.

## D.5. Mengurangi Kehilangan dan Pemborosan Makanan dengan Memperbaiki Pola Makan
Sepertiga  dari  semua  makanan  yang  diproduksi  akan  hilang  atau  terbuang  di sepanjang  rantai  makanan  dan  merugikan  secara  ekonomi  (Luthfi,  2022).  Apabila pemborosan makanan terakumulasi dalam suatu provinsi bahkan negara, maka hal tersebut  akan  menghasilkan  emisi  besar.  Hal  ini  menjadi  masuk  akal  karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (Kasih, 2021). Menghemat seperempat dari makanan yang saat ini hilang atau terbuang, akan setara dengan jumlah makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan jutaan orang setiap tahun (P2PTM, 2019). Hal ini juga menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi beban ganda (obesitas dan kekurangan  gizi)  secara  komprehensif  untuk  mengamankan  pertumbuhan  yang lebih baik dan lebih inklusif di abad ke-21 (LP2PTM, 2018). Di seluruh dunia, hampir satu miliar orang menderita karena pola makan yang tidak memadai dan persediaan makanan  yang  tidak  baik  (P2PTM,  2019).  Pada  saat  yang  sama,  membanjirnya makanan olahan, gula halus, lemak, minyak dan daging merah telah mengakibatkan lebih dari 2,1 miliar orang menjadi kelebihan berat badan atau obesitas (LP2PTM, 2018).  Peningkatan  massa  tubuh  kolektif  ini  sangat  terkait  dengan  peningkatan insiden  penyakit  tidak menular  kronis  di  seluruh  dunia,  terutama  diabetes  tipe  II, penyakit jantung koroner, dan beberapa jenis kanker. Kebijakan publik dan tindakan sektor swasta dapat memberikan perubahan besar melalui penggunaan instrumen ekonomi  seperti  perpajakan,  penerbitan  pedoman  kesehatan  masyarakat, pengurangan konsumsi daging dan memperbanyak konsumsi sayuran.

## E. Kesimpulan
Provinsi  Lampung  mempunyai  karakteristik  tanah  yang  beraneka  ragam beserta  variasi  penggunaan  tanah  antar  wilayah.  Terdapat  sejumlah  aktivitas penggunaan  tanah  di  areal  penggunaan  lain  dan  kesatuan  pengelolaan  hutan dengan  luas  masing-masing  2.609.152  ha  dan  1.004.735  ha.  Lima  aktivitas penggunaan  tanah  terbesar  bergerak  di  sektor  kehutanan,  perkebunan, pertambangan,  pemukiman,  dan  pertanian.  Penggunaan  tanah  di  sektor kehutanan  menghasilkan  komoditas  kayu  bulat,  kayu  olahan  (pulp/rayon) maupun hasil hutan bukan kayu seperti madu, aren. Penggunaan tanah di sektor perkebunan  menghasilkan  komoditas  tebu,  kakao,  karet  dan  kelapa  sawit. Selanjutnya,  penggunaan  tanah  di  sektor  pertanian  menghasilkan  komoditas jagung, ubi kayu dan padi. Meskipun secara nasional sebagai Provinsi termiskin ke  14,  namun  usaha  pada  tersebut  mampu  meningkatkan  nilai  ekspor  pada komoditas  pertanian  dan  kehutanan  sejumlah  233%.  Hasil  komoditas  yang surplus yaitu padi, kopi, kakao, gula tebu, kelapa sawit, karet, lada dan kemiri.
Pada  sisi  lain,  masih  terdapat  permasalahan  yang  mengiringi  peningkatan nilai ekspor tersebut yaitu hilangnya tutupan hutan primer di kawasan hutan, hilangnya  tutupan  pohon  di  APL,  kritisnya  fungsi  Daerah  Aliran  Sungai, kebakaran  hutan  dan  lahan,  pencemaran  air  dan  limbah  sampah  perkotaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk  mengantisipasi  dan  memitigasi  permasalahan  tersebut  dengan menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah, perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  maupun  intensifikasi pertanian.  Namun  demikian,  masih  terdapat  upaya  lain  untuk  melindungi kekayaan  sumber  daya  agraria  dengan  menghindari  deforestasi  dan meningkatkan produktivitas tanah. Upaya tersebut adalah menerapkan sistem agroforestri  bertingkat  yaitu  kebun  campur.  Agroforestri  bertingkat  kebun campur  menjadi  salah  satu  terobosan  dalam  sistem  penggunaan  tanah  yang berkelanjutan.  Terdapat  sejumlah  manfaat  yang  diperoleh  oleh  masyarakat yaitu  manfaat  ekonomi,  sosial  dan  ekologis.  Upaya  lainnya  adalah  dengan menyediakan kebijakan penyediaan bahan baku, pengelolaan dan pemanfaatan komoditas  pertanian  dan  kehutanan  dengan  teknologi,  meningkatkan produktivitas  pertanian  lokal  dengan  pelatihan  dan  permodalan  hingga mengurangi pemborosan makanan dan memperbaiki pola makan. Penelitian ini menggaris bawahi bahwa keseluruhan upaya yang telah diuraikan memerlukan kolaborasi  secara  inklusif  agar  tercipta  keharmonisan  antar  wilayah  dan penduduknya.

## Daftar Pustaka
Adi,  R.  K.  (2017).  Penatagunaan  Tanah  Berbasis  Masyarakat  Dalam  Menunjang Sistem  Dan  Usaha  Agribisnis  Di  Indonesia. SEPA:  Jurnal  Sosial  Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 11 (1). https://doi.org/10.20961/sepa.v11i1.14148
Aditya,  I.  K.  W.  (2021,  November  10).  12  Daerah  di  Lampung  Rawan  Banjir  dan
Longsor. Kompas.Com , 1 – 2. https://regional.kompas.com/read/2021/11/10/155008778/12-daerah-di- lampung-rawan-banjir-dan-longsor.
Agung,  R.,  Rahayu,  Y.,  Saputro,  T.,  Tjandrakirana,  R.,  Ramdhany,  D.,  Wibawa,  M.,
Silitonga, T. C. R., Damarraya, A., Wulandari, E. Y., Anisah, L. N., Margono, B. A., Setyawan,  H.,  Sofyan,  Sumantri,  Suprapto,  U.,  Famuria,  E.,  Zahrul,  M.,  & Muttaqin.  (2018).  Status  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia.  In Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI .
Aminah,  A.  N.  (2022,  May  21).  Alokasi  Pupuk  Subsidi  di  Lampung  Terbatas. Republika.Co.Id ,  1 – 2.  https://www.republika.co.id/berita/rc6vud384/alokasi- pupuk-subsidi-di-lampung-terbatas
Andrianto,  I.,  &  Iskandar,  D.  A.  (2019).  Program  Pembangunan  Dalam Konvergensi/Divergensi  Wilayah. Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian Dan Pengembangan , 4 (1). https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.101 Andriawan,  R.,  Martanto,  R.,  &  Muryono,  S.  (2020).  Evaluasi  Kesesuaian  Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126
Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N. J., Bauch, S., Börner, J.,  Smith-Hall,  C.,  &  Wunder,  S.  (2014).  Environmental  Income  and  Rural Livelihoods:  A  Global-Comparative  Analysis. World  Development , 64 (S1). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.006
Anggraini,  P.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Dan  Upah  Minimum  Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014-2018. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952.
Ayunita, K. T., Putu Widiati, I. A., & Sutama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164
Balitbangda,  L.  (2018,  April  13). Mendesak,  Aglomerasi  Perkotaan  di  Provinsi Lampung .  Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi  Lampung. https://balitbangda.lampungprov.go.id/detail-post/mendesak-aglomerasi- perkotaan-di-provinsi-lampung
Bappeda, L. (2020, August 13). Kepala Bappeda Sampaikan Terkait Alih Fungsi Lahan Pada  Festival  Buatan  Lokal  Lampung  Post .  Bappeda.Lampungprov.Go.Id. http://bappeda.lampungprov.go.id/
BPS, P. (2022). Provinsi Lampung dalam Angka Tahun 2022 . https://lampung.bps.go.id/publication.html?Publikasi/
Chalim,  C.  (2019,  June  19). Dikaji,  Teluk  Lampung  Destinasi  Wisata  Kuliner . Biroadpim.Lampungprov. https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail- post/dikaji-teluk-lampung-destinasi-wisata-kuliner
Creutzig,  F.,  Ravindranath,  N.  H.,  Berndes,  G.,  Bolwig,  S.,  Bright,  R.,  Cherubini,  F.,
Chum, H., Corbera, E., Delucchi, M., Faaij, A., Fargione, J., Haberl, H., Heath, G., Lucon, O., Plevin, R., Popp, A., Robledo- Abad, C., Rose, S., Smith, P., … Masera, O.  (2015).  Bioenergy  and  climate  change  mitigation:  An  assessment.  In GCB Bioenergy (Vol. 7, Issue 5). https://doi.org/10.1111/gcbb.12205 DeLuca, T. H., Pingree, M. R. A., & Gao, S. (2019). Assessing soil biological health in forest soils . https://doi.org/10.1016/b978-0-444-63998-1.00016-1 dinastph,  lampungprov.  (2022). Luas  Lahan  Baku  Sawah  di  Provinsi  Lampung . https://dinastph.lampungprov.go.id/pages/luas-lahan
Elizabeth,  R.,  &  Azahari,  D.  H.  (2019).  Review  Action  of  Innovation  Location Specification Technology Acceleration in Production and Productivity Farming Increase  Supporting. Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan Agribisnis , 5 (2).
Fitriani, R. (2022, January 17). Luas RTH di Bandar Lampung hanya 4,7 Persen. Tribun Bandar Lampung.Com , 1 – 3. https://lampung.tribunnews.com/2022/01/17/luas-rth-di-bandar-lampung- hanya-47-persen-begini-kondisnya-saat-ini
Gautama, W. R. (2022, May 13). Lampung Urutan 14 Provinsi Termiskin, Ini Saran BPK RI kepada Pemprov untuk Penanggulangan Kemiskinan. Suaralampung.Id , 1 – 2.
Habibah, H. R. W. N., Suharno, S., & Muryono, S. (2019). Aspek Tata Guna Tanah dalam  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  untuk  Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan. Tunas Agraria , 2 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.18 Hambali,  F.  R.,  Sutaryono,  S.,  &  Pinuji,  S.  (2021).  Kesesuaian  Kawasan  Lahan
Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di Kabupaten Sumenep. Tunas Agraria , 4 (3).
https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164
Haryanto,  T.  D.  (2009).  Model  Penatagunaan  Tanah  Di  Indonesia  Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Wacana Hukum , VIII (2).
Hasanah, F. T. (2020). Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan Indonesia. Jurnal Geografi , 20 (13).
Hasbullah, H., Murti, W., Jasin, M., & Nugroho, Y. (2022). Determinants of Economic Growth and its Impact on Poverty in Lampung Province . https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315855 Humas BBWS, M. S. (2019). Mesuji Sekampung Bergerak Cepat Antisipasi Kekeringan Di Lampung Timur . https://sda.pu.go.id/balai/bbwsmesujisekampung/pages/posts/bbws-mesuji- sekampung-bergerak-cepat-antisipasi-kekeringan-di-lampung-timur
Ikhwanto,  A.  (2019).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Menjadi  Lahan  Non  Pertanian.
Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 3 (1).
https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1919
Junarto,  R.,  &  Djurjani.  (2020).  Pemetaan  Objek  Reforma  Agraria  dalam  Kawasan Hutan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banyuasin). Bhumi,  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 6 (2).
Junarto,  R.,  &  Salim,  M.  N.  (2022).  Strategi  Membangun  Kemandirian  dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia.
Tunas Agraria , 5 (2), 142 – 164.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program  Strategis  Nasional  (PTSL-K4)  di  Masyarakat  Melalui  Praktik  Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38. Kasih, A. P. (2021, June 30). 5 Negara dengan Populasi Terbanyak di Dunia, Indonesia nomor berapa? Kompas.Com . https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/30/113751971/5-negara- dengan-populasi-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa?page=all Kusworo, A. (2014). Pursuing Livelihoods, Imagining Development: Smallholders in Highland Lampung, Indonesia. In Pursuing Livelihoods, Imagining Development: Smallholders in Highland Lampung, Indonesia .
https://doi.org/10.22459/plid.01.2014
Larasati,  N.  M.,  Subiyanto,  S.,  &  Sukmono,  A.  (2022).  Analisis  penggunaan  dan pemanfaatan tanah (P2T) menggunakan sistem informasi geografis kecamatan banyumanik tahun 2016. Jurnal Geodesi Undip , 6 (4). Lastariwati, B. (2015). Pengelolaan sumberdaya keluarga. Pengelolaan Sumber Daya Keluarga .
Lepenioti,  K.,  Bousdekis,  A.,  Apostolou,  D.,  &  Mentzas,  G.  (2020).  Prescriptive analytics: Literature review and research challenges. In International Journal of Information Management (Vol. 50). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003 LP2PTM, K. (2018). Epidemi Obesitas .
http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/N2VaaXIxZGZwWFpEL1VlRFdQQ3ZRZz09 /2018/02/FactSheet_Obesitas_Kit_Informasi_Obesitas.pdf.
Lurie Marciatie, Herry Redin, & Tri Prajawahyudo. (2022). Strategi Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Pengembangan  Pertanian  Tanaman  Padi  pada  Kawasan Perdesaan di Kabupaten Katingan. Journal of Environment and Management , 3 (1). https://doi.org/10.37304/jem.v3i1.4288
Luthfi, A. N. (2022). Ikhtiar Membangkitkan Kesadaran Sikap Hidup Hijau di Berbagai Arena (No. 1; 1). anasluthfi@stpn.ac.id
Manik,  S.  S.,  Martanto,  R.,  &  Salim,  M.  N.  (2021).  Potensi  Tanah  untuk  Reforma Agraria  dalam  Kawasan  Hutan  di  Pakpak  Bharat,  Sumatera  Utara. Tunas Agraria , 4 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153
Mariyani, S., Pandjaitan, N. K., & Sihaloho, M. (2019). Resilience of Rainfed Lowland Farming Communities on the Threat of Food Insecurity due to Climate Change (A  Case  in  South  Lampung). Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 7 (3). https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27390
Miswar,  D.,  Sugiyanta,  I.  G.,  Yarmaidi,  &  Yasta,  R.  D.  (2020).  Analisis  Geospasial Perubahan  Penggunaan  Lahan  Sawah  Berbasis  LP2B  Kecamatan  Pagelaran Utara. Media Komunikasi Geografi , 21 (2).
Moniyana, R., & Pratama, A. D. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 10 (1). https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.216
Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Implikasinya Terhadap
Kinerja Otonomi Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). CosmoGov , 5 (2). https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803
Murdaningsih, D. (2020, January 21). 37 Persen Kawasan Hutan di Lampung Rusak. Republika.Co.Id , 1 – 1.
Murdaningsih,  D.  (2021,  September  12).  Produksi  Padi  di  Lampung  Tertinggi
Nasional. Republika.Co.Id , 1 – 2.
https://www.republika.co.id/berita/qzbf3w368/produksi-padi-di-lampung- tertinggi-nasional
Musfal,  M.  (2019).  Diseminasi  Dan Kinerja  Inovasi  Teknologi  Budi  Daya  Padi  Pada Beberapa  Agroekosistem  Di  Sumatera  Utara  /  The  Dissemination  and Performance  of  Rice  Cultivation  Technology  Innovation  in  Several  Agro- ecosystems  in  North  Sumatera. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan Pertanian , 38 (2). https://doi.org/10.21082/jp3.v38n2.2019.p77-85
Musri,  I.  T.,  Santoso,  E.,  Anwar,  R.,  Meidiantama,  R.,  Sitorus,  J.  H.,  Putra,  I.  P.,  & Kurniadi, I. (2021). Laporan CATAHU 2021 Eksekutif Daerah WALHI Lampung . www.walhilampung.or.od
Mutmainnah, D., Ayu, I. W., & Oklima, A. M. (2021). Analisis tanah untuk indikator tingkat ketersediaan lengas tanah di lahan kering kecamatan empang. Jurnal Agroteknologi , 1 (1).
Nashrullah,  N.  (2022,  April  17).  Sampah  Menumpuk  di  Pesisir  Teluk  Lampung
Pascahujan, Belum Ada Penanganan. Republika.Co.Id , 1 – 2.
https://www.republika.co.id/berita/rahhxr320/sampah-menumpuk-di-pesisir- teluk-lampung-pascahujan-belum-ada-
penanganan#:~:text=Berdasarkan%20dokumen%20Bappeda%20Lampung%20 2021,sisa%20makanan%2C%20dan%20bahan%20kertas.
Novikarumsari,  N.  D.,  Adelia,  N.,  Oktadianti,  R.  Q.,  Prawira,  D.  G.,  Asyifa,  M.,
Yusvianto, A. G., & Setyawan, S. A. K. (2020). Strategi Nafkah Petani Terhadap Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian. Jurnal  AGRISEP  Kajian  Masalah  Sosial  Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 19 (1). https://doi.org/10.31186/agrisep.19.1.99-108 Nurliani,  &  Rosada,  I.  (2016).  Rice-field  Conversion  and  its  Impact  on  Food
Availability. Agriculture and Agricultural Science Procedia , 9 . https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.121
Nursini,  N.,  &  Tawakkal.  (2019).  Poverty  alleviation  in  the  contexof  fiscal decentralization in Indonesia. Economics and Sociology , 12 (1). https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16
P2PTM, K. R. (2019, April 9). Peneliti : Pola makan buruk/menu tidak sehat penyebab satu dari lima kematian . Kementerian Kesehatan. Go. Id. http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/peneliti-pola-makan-burukmenu- tidak-sehat-penyebab-satu-dari-lima-kematian
Permatasari  Lababa,  D.  (2021).  Kesesuaian  Penggunaan  Tanah  Berbasis  Bidang Tanah  Terhadap  Kajian  Rencana  Detail  Tata  Ruang. Tunas  Agraria , 4 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141
Pratama, A. R., Sudrajat, S., Harini, R., & Hindayani, P. (2021). Strategi Ketahanan Pangan  Beras  berdasarkan  Pendekatan  Food  Miles. Media  Komunikasi Geografi , 22 (2). https://doi.org/10.23887/mkg.v22i2.37518
Putraditama,  A.,  Kim,  Y.  S.,  &  Baral,  H.  (2021).  Where  to  put  community-based forestry?:  Reconciling  conservation  and  livelihood  in  Lampung,  Indonesia. Trees, Forests and People , 4 . https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100062 Rachman,  A.  (2020).  Peluang  dan  Tantangan  Implementasi  Model  Pertanian
Konservasi di Lahan Kering. Jurnal Sumberdaya Lahan , 11 (2). https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n2.2017.77-90
Rahmandani, F., Yuwono, S. B., & Wulandari, C. (2021). Perubahan Tutupan Lahan Di  Hutan  Kemasyarakatan  Gapoktan  Jaya  Lestari  Provinsi  Lampung. Jurnal Hutan Tropis , 9 (2). https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11287
Riantoro, S. F., Hasanuddin, T., & Listiana, I. (2021). Hubungan Performa Kerja Petani Dengan  Produktivitas  Padi  di  Desa  Sidosari  Kecamatan  Natar  Kabupaten Lampung Selatan. Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development , 3 (1). https://doi.org/10.23960/jsp.vol3.no1.2021.75
Ridwan,  M.,  Ulum,  B.,  Muhammad,  F.,  &  Indragiri,  U.  I.  (2021).  Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi , 02 (01). Riyanda,  I.,  Elfindri,  E.,  &  Handra,  H.  (2022).  Effectiveness  of  Village  Fund  in Encouraging Development and Reducing Poverty and Unemployment in Rural Area  of  Lampung  Province. MIX:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 12 (1). https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.2022.v12i1.004
Sanudin,  S.,  Awang,  S.  A.,  Sadono,  R.,  &  Purwanto,  R.  H.  (2016).  Perkembangan
Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (2). https://doi.org/10.22146/jml.725 Saripudin, S. (2015). Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 11 (22).
https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2235
Sembiring,  J.  (2016).  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Sumber  Daya  Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 2 (2). https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65 Soetrisno, D., & Yoku, O. (2019). Produktivitas Tanah Dan Kesuburan Tanah Untuk Menggambarkan Kemampuan Tanah Sebagai Media Penunjang Pertumbuhan Tanaman. Tjyybjb.Ac.Cn , 3 (2).
Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 5 (1).
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. Uji Validitas .
Swastika  Nugraheni,  T.  S.  (2019).  Kajian  Kelayakan  Konservasi  Lahan  Dengan Menggunakan  Tanaman  Penutup  Lahan  Pada  Perkebunan  Karet  Rakyat  Di Kabupaten Sambas. Jurnal Cendekia Sambas , 1 (1).
Syakir,  M.  (2015).  Pemantapan  Inovasi  dan  Diseminasi  Teknologi  dalam Memberdayakan  Petani. Prosiding  Seminar  Nasional  Perlindungan  Dan Pemberdayaan  Pertanian  Dalam  Rangka  Pencapaian  Kemandirian  Pangan Nasional Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani .
Tallo, A. J., Pasaribu, N. F., Bahri, A.  S., & Mubarok, C.  (2019). Implementation of System Information for Identification of Smellscape in. Jurnal Sains Informasi Geografi , 2 (November).
Virianita,  R.,  Soedewo,  T.,  Amanah,  S.,  &  Fatchiya,  A.  (2019).  Persepsi  Petani terhadap  Dukungan  Pemerintah  dalam  Penerapan  Sistem  Pertanian Berkelanjutan (Farmers’ Perception to Government Support in Implementing Sustainable Agriculture System). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) , 24 (2). Wicaksono,  D.  A.,  &  Yurista,  A.  P.  (2013).  Konservasi  Hutan  Partisipatif  Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 1 (2).  https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.189- 200
Widjaya,  S.  (2017).  Alih  Fungsi  Lahan  Pangan  Di  Kabupaten  Pesawaran  Provinsi Lampung. AKULTURASI  (Jurnal  Ilmiah  Agrobisnis  Perikanan) , 5 (10). https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.10.2017.17826
Wijaya,  I.,  &  Ardianta,  Y.  (2020,  November  19).  Kondisi  DAS  di  Lampung  Kritis.
RRI.Co.Id ,  1 – 1.  https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/932381/kondisi-das- di-lampung-kritis
Wulandari,  C.,  &  Inoue,  M.  (2018).  The  Importance  of  Social  Learning  for  the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of  Community  Forestry  in  Lampung  Province. Small-Scale  Forestry , 17 (3). https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7
Wulandari,  C.,  &  Kurniasih,  H.  (2019).  Community  preferences  for  social  forestry facilitation  programming  in  lampung,  Indonesia. Forest  and  Society , 3 (1).
https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6026 Yanti, D. N. (2018). Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kph Gedong Wani. Sosiohumaniora , 20 (1).
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13507