INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 45-62 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.641 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia
Rizki Zakariya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
rizkizakariya5@gmail.com

## Abstract
Everyone has the right to education. Then the state is obliged to provide education for each of its citizens. Therefore, the Government of Indonesia annually allocates a substantial education fund from the State Budget. One of the allocation of education funds is for rehabilitation and construction of new classrooms in schools. Despite being budgeted in large numbers, damaged classrooms in Indonesia are still high. This is because governance in the process of rehabilitation and  classroom construction  is  prone to corrupt  practices that  affect  the  quality  of  buildings produced. Since 2015, Education has also been a sector that has always been ranked among the top  5  cases  of  corruption  in  Indonesia.  Therefore,  it  is  necessary  to  prevent  and  act  against corruption in this sector. Corruption Eradication Commission is an institution that can carry out prevention and enforcement efforts with its authority. Therefore, by improving the governance of rehabilitation and classroom development in Indonesia, it will have an impact on the effective and efficient development of education in Indonesia.

## Keywords : Prevention, Corruption, Development, Education

## Abstrak
Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi  setiap  warga  negaranya.  Oleh  karena  itu,  setiap  tahunnya,  Pemerintah  Indonesia menganggarkan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah  satu  alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang  rusak  di  Indonesia  masih  tinggi.  Hal  tersebut  karena  tata  kelola  dalam  proses rehabilitasi  dan  pembangunan  ruang  kelas  rentan  terjadi  praktik  korupsi.  Sehingga mempengaruhi  kualitas  bangunan  yang  dihasilkan.  Sejak  2015,  pendidikan  juga  menjadi sektor yang selalu masuk peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu  dilakukan  pencegahan  dan  penindakan  praktik  korupsi  pada  sektor  ini.  Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan  dengan  kewenangannya.  Oleh  karena  itu,  dengan  melakukan  perbaikan  tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, akan berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia.
Kata Kunci : Pencegahan, Korupsi, Pembangunan, Pendidikan

## Pendahuluan
Kualitas  sumber  daya  manusia berperan  penting  dalam  menentukan kemajuan  negara.  Suatu  negara  yang memiliki  sumber  daya  alam  yang melimpah,  namun  tidak  ditopang  dengan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, maka negara tersebut tidak akan bisa maju (Apriyanti Widiansyah, 2018). Hal itu juga dibuktikan  dengan  pengalaman  empiris negara-negara  di  dunia  yang  mengalami kemajuan  dengan  menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  oleh  sumber daya manusia yang dimilikinya, meskipun tidak  memiliki  sumber  daya  alam  yang cukup  (Johannes  Suhardjana,  2009). Kemajuan  itu  seperti  yang  dialami  oleh negara  Jepang,  Korea  Selatan,  China, Singapura,  dan  negara  lainnya  (Muhardi, 2004).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pendidikan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara.
Setiap orang berhak untuk mendapat  pendidikan  dan  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  untuk  meningkatkan kualitas  hidupnya.  Jaminan  hak  tersebut ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, meskipun telah dijamin dalam  konstitusi,  pertumbuhan  Indeks
Pembangunan Manusia ( Human
Development  Index )  Indonesia  cenderung lambat  dan  tertinggal  dibanding  negara- negara lain. Pada tahun 2019 angka Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia mencapai  71,92,  yang  merupakan  urutan ke-6 di Asia Tenggara dan ke-111 di dunia (Tirtadi,  2020).  Padahal  IPM  merupakan salah  satu  indikator  kualitas  pendidikan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan  IPM  Indonesia  tersebut, sehingga ditargetkan angka IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,54 (RPJMN 2020- 2024, 2019).
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan dan  IPM  tersebut  yakni  pembangunan
infrastruktur  pendidikan  di  Indonesia,
dalam hal ini rehabilitas dan pembangunan  kelas.  Sehingga  setiap tahun  pemerintah  menganggarkan  dana melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara  (APBN)  untuk  pembangunan tersebut.  Pada  tahun  2019  jumlah anggaran  rehabilitasi  dan  pembangunan kelas dari APBN mencapai Rp. 56,9 Miliar, tahun 2018 yang mencapai Rp. 58,3 Miliar dan tahun 2017 mencapai Rp. 81,7 Miliar (Dirjen Anggaran Kemenkeu, 2019). Akan tetapi, besarnya anggaran rehabilitasi dan pembangunan  tersebut  berbanding  lurus dengan  terus  bertambahnya  ruang  kelas yang  rusak  atau  kurang  kelas  pada pendidikan  di  Indonesia.  Pada  tahun ajaran pendidikan 2018-2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI, jumlah  ruang  kelas  yang rusak di  tingkat SD mencapai 63,91% dari keseluruhan SD di Indonesia. Kemudian pada tingkat SMP mencapai 61,31%, SMA mencapai 51,36%, dan  SMK  mencapai  50,78%  (Silviliyana, 2019).  Selain  itu,  berdasarkan  temuan Pusat  Telaah  dan  Informasi  Regional (PATTIRO)  tahun  2016  menunjukan sekolah  yang  menerima dana  rehabilitasi ruang  kelas  di  Kabupaten  Serang  dan Bogor  kondisinya  tidak  lebih  parah dibanding  SD  yang  tidak  menerima  dana rehabilitasi  (Yappika-Action  Aid,  2017). Hal  itu  menunjukan  adanya  masalah dalam  tata  kelola  rehabilitasi  dan pembangunan ruang kelas di Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  maka  perlu  upaya perbaikan dari tata kelola rehabilitasi dan pembangunan  ruang  kelas  tersebut, khususnya mencegah dari praktik korupsi. Hal  itu  karena  berdasarkan  temuan Indonesian Coruption Watch (ICW) tahun 2019,  pendidikan  merupakan  sektor terbesar ke-4 dalam terjadinya korupsi di Indonesia,  dengan  kerugian  negara mencapai  Rp38,3  miliar  (ICW,  2019). Upaya  perbaikan  tata  kelola  tersebut dilakukan  dengan  mengidentifikasi  celah
rawan  korupsi  dalam  pelaksanaan rehabilitasi  dan  pembangunan  ruang kelas,  mulai  dari  tahap  pengusulan, penetapan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan, baik  dari  peraturan  yang  mengaturnya maupun  temuan  di  lapangan.  Selain  itu, upaya pencegahan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas juga dilakukan melalui pelibatan penegak hukum dalam pengawasan pelaksanaannya.  Kemudian  melakukan penindakan  terhadap  aktor  yang  diduga melakukan  perbuatan  korupsi  yang merugikan  keuangan  negara  dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di  Indonesia.  Sehingga  dengan  upaya- upaya yang dilakukan tersebut, berdampak  pada  efektifnya  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  di Indonesia, untuk mencapai target peningkatan IPM Indonesia pada 2024 dan
2045.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini yaitu:
1. Apa  urgensi  pencegahan  korupsi melalui  optimalisasi  tata  kelola rehabilitasi  dan  pembangunan  ruang kelas di Indonesia?
2. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan untuk  pencegahan  korupsi  melalui optimalisasi  tata  kelola  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  di Indonesia?
Kemudian dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terdiri atas (2)  dua  hal. Pertama ,  penulis  hendak menguraikan urgensi dilakukannya perbaikan  tata  kelola  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  pendidikan  di Indonesia.  Dalam  hal  ini,  penulis menguraikan permasalahan yang menjadi titik rawan korupsi dari tiap tahap proses rehabilitasi  atau  pembangunan  ruang kelas,  mulai  dari  tahap  pengusulan, penetapan,
pelaksanaan, sampai
pelaporan hasil pembangunannya.
Identifikasi  titik  rawan  tersebut  penulis peroleh  dari  analisis  peraturan  teknis dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  dan pembangunan  kelas,  serta  praktik  di lapangan  yang  terjadi. Kedua ,  setelah diketahui  titik-titik  rawan  terjadinya korupsi  tiap  tahap  tersebut,  penulis menguraikan  rekomendasi  yang  dapat dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya korupsi pada tiap tahapan itu. Penulis juga mendorong supaya ada pelibatan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  untuk  turut  mengawasi jalannya  proses  pelaksanaan  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  sekolah- sekolah di Indonesia. Sehingga harapannya, pelaksanaannya dapat berjalan  secara  efektif  dan  transparan untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan Indonesia.
Dalam  melakukan  penelitian  ini, penulis telah mengkaji penelitian- penelitian  serupa  yang  sudah  ada sebelumnya.  Menurut  Srinita  (2016), sektor pendidikan merupakan sektor yang rentan  mengalami  korupsi,  baik  dari layanan  pendidikan  yang  diberikan maupun  pengadaan  fasilitas  layanan pendidikan.  Selain  itu,  faktor-faktor penyebab  korupsi  sektor  pendidikan terdiri  dari  aspek  perilaku  individu, organisasi,  masyarakat,  peraturan  dan perundang-undangan yang bersifat monopolistik.  Sedangkan  Ray  Rachmanta dan  Sukardi  Ikhsan  (2014),  menyatakan bahwa  motif  individu  (internal)  sangat signifikan  berpengaruh  bagi  pelaku melakukan korupsi pendidikan dibanding eksternal.  Pengaruh  internal  itu  seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, motivasi, sifat egois, serakah, dan ingin  hidup  mewah  untuk  kepentingan pribadi.  Hal  itu  juga  dinyatakan  dalam penelitian  Skripsi  Zulkarnain  (2013). Adapun dampak korupsi sektor pendidikan  itu  menurut  Titik  Handayani (2009)  ialah  kebocoran  anggaran  dan
penyimpangan,  karena  anggaran  yang sudah  disediakan  besar,  namun  tidak berpengaruh  signifikan  pada  perbaikan sarana infrastruktur MI/SD dan MTs/SMP, untuk peningkatan layanan pendidikan di Indonesia. Oleh karena menurutnya perlu perbaikan tata kelola pendidikan, melalui transparansi  dan  pelibatan  publik  dalam penetapan dan evaluasi anggaran pendidikan  untuk  perbaikan  sarana infrastruktur MI/SD dan MTs/SMP. Hal itu berbeda  dengan  rekomendasi  Warih Bimayu (2019), yang menyatakan perlunya  upaya  penegakan  hukum  ( law enforcement ) untuk memberantas korupsi pendidikan,  khususnya  objek  korupsi Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  sarana  dan prasarana  sekolah,  hingga  infrastruktur sekolah. Namun, berbeda dengan rekomendasi  penulis  tersebut,  penulis mengambil  rekomendasi  Srinita  dalam pemaparan penelitian ini untuk menggunakan  strategi  pemberantasan korupsi secara preventif, dan represif. Hal itu dilakukan dengan
melakukan identifikasi  titik  rawan  korupsi  dalam rehabilitasi dan pembangunan kelas baru sekolah  di  Indonesia.  Kemudian  diajukan rekomendasi  untuk  mencegah  terjadinya korupsi  pelaksanaan  itu  (preventif),  dan optimalisasi  pelibatan  penegak  hukum untuk  mengawasi  dan  menindak  pelaku korupsi  rehabilitasi  dan  pembangunan kelas baru (represif).
Perlunya  perbaikan  tata  kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut  salah  satu  tujuannya  untuk meningkatkan akuntabilitas
dalam pelaksanaan  pembangunannya.  Selain  itu dengan adanya pelibatan penegak hukum dalam  mengawasi  jalannya  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  tersebut, akan  mengurangi  diskresi  pengambil kebijakan  bidang  tersebut  untuk  lebih berhati-hati. Upaya meningkatkan akuntabilitas  dan  mengurangi  diskresi tersebut merupakan teori yang
dipopulerkan  oleh  Robert  Klitgaard sebagai (C=M+D-A) (Direktorat Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat KPK,  2015).  Menurut  Klitgaard,  korupsi terjadi akibat monopoli kewenangan dari pimpinan  ( monopoly  of  power )  ditambah dengan bebasnya kekuasaan yang dimiliki ( discretion  of  official )  dan  tidak  adanya pengawasan  yang  memadai  ( minus acoountability )  (Waluyo,  2014).  Sehingga hal tersebut menjadi landasan pencegahan korupsi dalam rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia. Selain  berupaya  mengefektifkan pencegahan  terjadinya  korupsi,  upaya selanjutnya yang dilakukan yakni
penindakan  melalui  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi.  Dalam  penegakan hukum  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektif  atau  tidaknya proses  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut diantaranya (Soerjono Soekanto, 2010):
a. Faktor  hukum,  yakni  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur teknis penegakan hukum;
b. Faktor penegak hukum, yakni personel yang  menjalankan  tugasnya  dalam proses penegakan hukum;
c. Faktor  sarana  dan  prasarana,  yakni peralatan  yang  digunakan  dalam proses penegakan hukum;
d. Faktor  masyarakat,  yakni  kondisi lingkungan masyarakat dimana hukum itu diterapkan; e. Faktor  kebudayaan,  yakni  pergaulan hidup  manusia  sehari-hari  yang menghasilkan karya, cipta, dan rasa.
Sehingga  dengan  formulasi  antara pencegahan  dan  penindakan  korupsi dalam  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang kelas baru di atas, diharapkan akan efektif dalam mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kualitas pembangunan di sektor pendidikan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  yuridis  normatif.  Dimana  untuk mendapatkan  data  yang  akurat,  penulis
menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  dan  pendekatan  komparatif
( comparative  approach )  (Marzuki,  2005). Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur,  hasil  penelitian,  jurnal,  artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  objek  penelitian (Soekanto  dan  Mamudi,  2007).    Untuk mengolah berbagai data tersebut, dilakukan  analisis  secara  kualitatif,  yaitu dengan  melakukan  analisis  pada  tiga aspek:  mengklasifikasi,  membandingkan, dan  menghubungkan  (Suriasumantri, 1986).

## Pembahasan
Urgensi  Pencegahan  Korupsi  Melalui Optimalisasi  Tata  Kelola  Rehabilitasi dan  Pembangunan  Ruang  Kelas  di Indonesia
A. Kondisi Pendidikan di Indonesia Setiap orang berhak untuk mendapat  pendidikan  dan  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  untuk  meningkatkan kualitas  hidupnya.  Jaminan  hak  tersebut ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD
1945.  Kemudian  lebih  lanjut  hak  atas pendidikan  tersebut  harus  dipenuhi  oleh negara,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  11  ayat  (2)  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Upaya  pemenuhan  hak  warga  negara tersebut  khususnya  melalui  pendanaan kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional. Dimana dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa:
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Hal  itu  kemudian  diperkuat  dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor Nomor  026/PUU-IV/2006.  Oleh  karena itu, pemerintah harus melakukan penganggaran  untuk  pendidikan  dari APBN  setiap  tahunnya  dengan  minimal 20%  dari  APBN.  Anggaran  untuk pendidikan  tersebut  terus  mengalami peningkatan
setiap tahunnya, sebagaimana Gambar  1 berikut  (Hadya,
2020).
Gambar 1. Anggaran Pendidikan Nasional 2015-2020
0 100 200 300 400 500 600 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0
Anggaran Pendidikan 390,1 370,4 419,8 444,1 492 505,8
ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL 2015-2020
KEMENTERIAN KEUANGAN RI (TRILIUN)
Gambar 2. Anggaran Rehabilitiasi dan Pembangunan Ruang Kelas 2015-2019
Berdasarkan Gambar  1 tersebut, maka  diketahui  anggaran  pendidikan  di
Indonesia setiap tahun relative mengalami peningkatan.  Secara  khusus  dari  dana tersebut juga dialokasikan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk  sekolah-sekolah.  Adapun  alokasi anggaran  untuk  program  tersebut  dapat dilihat  pada Gambar  2 (Dirjen  Anggaran Kemenkeu, 2019).
Berdasarkan Gambar 2 pemerintah melakukan upaya rehabilitasi dan
pembangunan  ruang  kelas  sekolah  di Indonesia  dengan  anggaran  yang  besar setiap tahunnya. Hal itu diharapkan akan meningkatkan  kualitas  sarana  dan
prasarana  pendidikan  Indonesia,  yang kemudian  berdampak  pada  kualitas pendidikan  Indonesia.  Anggaran  yang rutin  dan  berjumlah  besar  untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut  dilakukan  karena  banyaknya ruang  kelas  untuk  sekolah-sekolah  dari tingkat  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah  Atas  (SMA),  dan  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam kondisi yang  rusak,  baik  ringan,  sedang,  maupun berat. Kondisi ruang kelas yang rusak tiap tingkatan  tersebut  tersebut  dapat  dilihat pada  grafik  berikut  (BPS,  2016;  2017; 2018; 2019).
2015 2016 2017 2018 2019 Rp24,60 Rp28,4 Rp81,7 Rp58,3 Rp56,9 ANGGARAN REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS (MILIAR)

## Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia
Gambar 4. Persentase Ruang Kelas Rusak Ringan/ Sedang Nasional 2015-2019
Berdasarkan gambar tersebut, diketahui sejak tahun pelajaran 2015/2016 sampai 2018/2019 pengurangan  jumlah  ruang  kelas  rusak ringan atau berat sangat minim, seperti di SD,  yang  hanya  berkurang  1,3%  yang kategori  rusak  ringan,  dan  2,5%  untuk rusak  berat  (BPS,  2016;  2017;  2018;
2019).  Padahal  pemerintah  melalui Kementerian Keuangan rutin menganggarkan  biaya  rehabilitasi  dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah- sekolah  di  Indonesia  dalam  jumlah  besar setiap tahunnya. Ada
faktor-faktor
yang
menyebabkan  pertumbuhan  perbaikan dan  pembangunan  ruang  kelas  di Indonesia tersebut sangat lambat, seperti terbatasnya anggaran, dan tata kelola yang buruk,  yang  berpotensi  terjadi  praktik korupsi (Meilina Bustari, 2016).
Berdasarkan  temuan  Pusat  Telaah  dan Informasi  Regional  (PATTIRO)  tahun 2016,  yang  menunjukan  bahwa  2  SD penerima dana rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten  Serang,  Banten,  kondisi kelasnya sama parahnya dengan 2 SD lain yang  tidak  menerima  dana  rehabilitasi (Yappika Action-Aid, 2017).
Hal  serupa  juga  ditemukan  oleh Komite  Pemantau  Legislatif  Indonesia (KOPEL) tahun 2016, 3 SD penerima dana
rehabilitasi  kelas  di  Kabupaten  Bogor kondisinya  sama  dengan  2  SD  lain  yang tidak  memperoleh  dana  rehabilitasi (Yappika Action-Aid, 2017). Hasil temuan lapangan tersebut, mengindikasikan penyebab lambatnya pertumbuhan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk sekolah-sekolah di Indonesia, yakni tata kelola yang buruk dalam pelaksanaan pembangunannya.
Banyaknya kondisi ruang kelas yang rusak  tersebut  berdampak  pada  tidak maksimalnya  proses  kegiatan  belajar mengajar  (KBM)  kepada  anak-anak  di Indonesia  (Erni  R.  Manara,  2015).  Lebih jauh, hal itu berdampak pada IPM ( Human Development  Index )  Indonesia,  karena salah satu indikatornya mengenai kualitas pendidikan  yang  diberikan  terhadap warga  negara  (Pedro  Conceição,  2019). Apabila  kualitas  pendidikannya  rendah, maka  secara  sederhana  IPM  pun  rendah. Dimana  salah  satu  indikator  kualitas pendidikan suatu negara yakni ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang untuk pembelajarannya (Pedro  Conceição,  2019).  Berikut  ini peringkat IPM negara-negara di Kawasan Asia  Tenggara  tahun  2019  (World Population Review, 2020).
Pada Gambar 5 tersebut, diketahui IPM  Indonesia  berada  di  peringkat  ke-7 Asia  Tenggara  dan  111  di  dunia  dengan capaian  angka  71,92.  Akan  tetapi,  IPM Indonesia  tersebut  tertinggal  dibanding negara Asia Tenggara lain, seperti Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia (World Population  Review,  2020).    Selain  itu, dalam Global Talent Competitiveness Index , kualitas skill masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-6 se Asia Tenggara dengan capaian  38,61  (Gerintya,  2019).  Indeks- indeks  tersebut  merupakan  indikator kualitas pendidikan suatu negara. Sehingga apabila Indonesia ingin meningkatkan kualitas kemampuan masyarakatnya,  maka  harus  ditingkatkan pula  kualitas  pendidikannya  (Azril Azahari, 2000). Peningkatan kualitas SDM Indonesia  tersebut  juga  harus  dilakukan karena Indonesia mengalami peningkatan demografi usia muda angkatan kerja yang melonjak  pada  2025-2030  (BPS,  2019) dan  penduduk  mencapai  318  juta  jiwa pada  2045  (Ameidyo  Daud,  2018).  Oleh karena  itu,  untuk  mencegah  terjadinya pengangguran  masyarakat  Indonesia dalam  jumlah  besar  karena  kurangnya kualitas skill manusia  Indonesia,  maka harus  dilakukan  upaya  peningkatan skill
tersebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia  (Shinta  Puspasari,  2018). Sehingga angkatan kerja di Indonesia yang
jumlahnya banyak tersebut dapat bersaing dan  terserap  dalam  dunia  kerja  secara global.  Hal  itu  juga  yang  menjadi  target pemerintah  Indonesia  saat  ini  dengan menargetkan IPM Indonesia terus mengalami  peningkatan,  sampai  pada angka 75,54 di tahun 2024 (RPJMN 2019- 2024). B. Celah Rawan Korupsi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan  Ruang  Kelas  Baru  di Indonesia Sektor pendidikan merupakan bidang  yang  rentan  terjadi  korupsi
(Srinita, 2016). Korupsi bidang pendidikan tersebut  baik  pada  layanan  pendidikan, maupun  pengadaan  fasilitas  layanan pendidikan. Kemudian besarnya anggaran pendidikan  nasional,  yang  setiap  tahun sebesar  20%  dari  total  APBN,  yang memiliki potensi terjadinya korusi (Niken Ariati,  2016).  Sehingga  atas  potensi terjadinya  korupsi  sektor  pendidikan tersebut,  harus  dilakukan  upaya  untuk mencegahnya.  Upaya  pencegahan  itu dilakukan karena korupsi sektor pendidikan  bukan  hanya  merugikan keuangan  negara  saja,  melainkan  juga berdampak  pada  kuantitas,  kualitas,  dan efisiensi layanan pendidikan yang diberikan kepada warga negara (Handayani,  2009).  Kemudian  juga dampak  korupsi  sektor  pendidikan  yakni
Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia di Asia Tenggara
2019
kebocoran  anggaran  dan  penyimpangan, karena  anggaran  yang  sudah  disediakan besar  untuk  pendidikan,  namun  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  layanan pendidikan masyarakat Indonesia
(Handayani, 2009).
Pendidikan merupakan sektor yang rentan  mengalami  korupsi,  menurut Indonesian  Corruption  Watch  (ICW). Berdasarkan  temuan  ICW  sejak  2015- 2019  bahwa  korupsi  sektor  pendidikan selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya dengan nilai kerugian negara yang besar. Pada  tahun  2015  terdapat  368  kasus korupsi  sektor  pendidikan  dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,3 Triliun (ICW,  2015);  Tahun  2016  korupsi  sektor pendidikan  merugikan  negara  Rp.  163 Miliar (ICW, 2016); 2017 dengan 53 kasus korupsi  sektor  pendidikan  dengan kerugian  negara  Rp.  81,8  Triliun  (ICW, 2017);  2018  dengan  53  kasus  dan kerugian  negara  Rp  64,7  Miliar  (ICW, 2018);  Dan  2019  dengan  38  kasus merugikan  negara  mencapai  Rp.  38,3 Miliar  (2019).  Banyaknya  kasus  dan besarnya  kerugian  negara  yang  timbul tersebut,  menunjukan  bahwa  sektor pendidikan rentan terjadi korupsi.
Salah  satu  titik  rentan  terjadinya korupsi  sektor  pendidikan  tersebut  ialah pelaksanaan rehabilitasi dan
pembangunan  ruang  kelas  baru  untuk sekolah-sekolah  di  Indonesia  (Ariefana, 2016).  Secara  umum  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  baru  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dibagi  menjadi  2 (dua)  jenis  bantuan,  yakni  bantuan pemerintah  yang  dananya  diberikan  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  secara  langsung  kepada sekolah  penerima  bantuan  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  fisik  pendidikan yang  dananya  diberikan  langsung  oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya diberikan
kepada  sekolah  penerima  bantuan  yang telah  disepakati  terlebih  dahulu  dengan Kemendikbud  (Meilina  Bustari,  2016). Kedua jenis proses pembangunan tersebut pelaksanaannya dilakukan secara
swakelola  oleh  panitia  pembangunan  di sekolah atau menggunakan swakelola tipe ke-3,  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (PP No. 16/2018).
Dalam hal bantuan pemerintah jenis pertama,  yang  dari  Kemendikbud,  maka rujukan  hukum  pelaksanaan  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  baru mengacu pada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA)  Satuan  Kerja  Direktorat Pembinaan  SD  Kementerian  pendidikan dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  No.
04631/KPA/SK/RKB/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembangunan  Ruang  Kelas  Baru  dan Peraturan  KPA  Satuan  Kerja  Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud No. 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Juklak Rehabilitasi Ruang Belajar. Sedangkan  apabila  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  baru  itu  dari DAK, maka rujukan hukum pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Khusus  Fisik,  dan  Peraturan  Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik pendidikan.
Dalam praktiknya, pengaturan normatif  pelaksanaan  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  baru  tersebut belum  tentu  terlaksana secara  optimal  di lapangan.  Hal  itu  disebabkan  karena Pemerintah  Daerah  yang  belum  memiliki pengaturan  khusus  untuk  pelaksanaan rehabilitasi  dan  pembangunan  ruang kelas. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan  mengenai  titik  rawan, persoalan,  dan  dampak  permasalahan yang  timbul  dari  tiap  tahap  pelaksanaan
rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di  Kabupaten  Bogor,  Serang,  dan  Kupang tahun  2016  yang  dilakukan  oleh  Yappika Action  Aid.  Berikut  ini  tahapan  dan permasalahannya.
1. Tahap Pendataan dan Pengusulan Pada  tahap  awal  ini,  Kemendikbud melakukan sosialisasi ketersediaan alokasi  anggaran  dan  Petunjuk  Teknis (Juknis)  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang  kelas.  Kemudian  Dinas  pendidikan Kabupaten/Kota (Disdik) akan
mengusulkan  sekolah  yang  berada  di wilayahnya  untuk  memperoleh  bantuan dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas  baru  kepada  Kemendikbud.  Selain itu, Disdik juga akan membahas DAK fisik pendidikan bersama
dengan
Kemendikbud (Yappika-Action Aid, 2017). Adapun  persoalan  sekaligus  titik rawan dalam tahap ini, yakni akurasi data dalam  sistem  Dapodik.  Sekolah  yang mengajukan rehabilitasi dan
pembangunan  ruang  kelas  diharuskan untuk melakukan input dan pemutakhiran data  di  sistem  Dapodik  (Takola). Kemudian akan dilakukan survei oleh SMK jurusan  bangunan  untuk  verifikasi priortias sekolah calon penerima bantuan dan kondisi faktanya (Yappika-Action Aid, 2017).  Tujuan  survei  yakni  mengetahui dan  menilai  kondisi  sekolah  yang  telah mengajukan, namun tidak terlalu membutuhkan. Akan tetapi, dilakukannya survei  masih  memiliki  masalah,  karena surveyor tidak  dapat  mengetahui  dan membandingkan sekolah yang sebenarnya membutuhkan,  namun  tidak  mengajukan karena masalah teknis. Hal itu berdampak pada  kondisi  sekolah  yang  sebenarnya membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan, tidak mengalami perubahan apapun. Masalah  lain  yakni  rentan  adanya calo korupsi saat Search Results Web results
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)  di  Disdik  Kab/Kota  untuk penentuan  sekolah  penerima  dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru sekolah. Praktik calo tersebut muncul karena  terbatasnya  anggaran  yang tersedia,  berbanding  terbalik  dengan banyaknya jumlah sekolah yang mengajukan  usulan  rehabilitasi  dan pembangunan ruang kelas baru. Ketimpangan tersebut dimanfaatkan oleh calo  dengan  meminta  sejumlah  uang  ke sekolah  yang  ingin  supaya  sekolahnya masuk ke dalam daftar prioritas penerima bantuan.  Calo  tersebut  muncul  di  tahap Musrenbang,  baik  di  tingkat  kecamatan,
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD/Dinas,  maupun  sampai  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Praktik tersebut ditemukan di Kabupaten Serang saat penelitian dilakukan, disebabkan  tidak  digunakannya  sistem
Dapodik  Kemendikbud.  Oleh  karena  itu, pada  tahap  ini  seharusnya  dibuka  ruang pengusulan  sekolah  secara  luas  kepada Kemendikbud bukan hanya sistem namun juga  konvensional  ( email ,  pos,  dsb), adanya  mekanisme  pelaporan  praktik korupsi  tahap  seleksi  dan  penetapan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru,  dan  konsultasi  terkait  masalah pemutakhiran data dalam sistem.
2. Tahap Seleksi dan Penetapan Setelah data sekolah yang membutuhkan  dana  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  baru  yang diinput  tersebut  selesai,  selanjutnya dilakukan  survei  lapangan  oleh  Tim Takola.  Hasil  survei  tersebut  kemudian digunakan  oleh  Kemendikbud  dalam membuat dan menetapkan daftar prioritas sekolah penerima bantuan. Namun, dalam menetapkan tersebut Kemendikbud berkoordinasi juga dengan Disdik Kab/Kota  untuk  memastikan  sekolah  itu belum  mendapatkan  bantuan  DAK  atau
APBD  murni  untuk  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelasnya.  Sehingga Disdik  akan  memberikan  masukan, persetujuan,  atau  penolakan  terhadap daftar prioritas yang
diajukan
Kemendikbud (Yappika-Action Aid, 2017).
Adapun  permasalahan  pada  tahap ini  yakni  verifikasi  faktual  oleh surveyor yang  tidak  rinci  dalam  mengukur kerusakan  dan  kebutuhan  anggaran. Selain itu adanya faktor kedekatan antara Suveyor dengan  pihak  sekolah  (Kepala Sekolah/Guru) berdampak pada pertimbangan  penilaian  berdasar  hal subjektif yang rawan praktik korupsi. Hal itu seperti ditemukan di Kabupaten Serang berdasar  temuan  YAPPIKA-ActionAid (2016), faktor lobi, dan kedekatan dengan
Disdik Kab/Kota atau pengambil kebijakan  penting  lainnya  berpengaruh besar dalam proses seleksi dan penetapan daftar prioritas sekolah penerima bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Kab. Serang. Oleh karena itu, seharusnya data  hasil  verifikasi  tersebut  diunggah juga ke sistem Dapodik untuk diuji ukuran kebutuhan  dan  kerusakannya  oleh  orang lain yang berwenang, untuk dapat melihat dan menilainya secara objektif. Selain itu, penting  dibuat  kriteria  baku  dalam menentukan  ukuran  kerusakan,  dan pemahaman surveyor dalam menentukan kebutuhan  anggaran  saat  melakukan survei  ke  lokasi  sekolah.  Sehingga rekomendasi  tersebut  dapat  mencegah terjadinya  praktik  korupsi  oleh  surveyor (Yappika-Action Aid, 2017).
3. Tahap Penentuan Pelaksanaan Setelah  ditentukan  daftar  prioritas penerima  bantuan  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas,  selanjutnya
Kemendikbud
melakukan penandatanganan  kerja  sama  dengan Kepala  Sekolah  penerima  bantuan  atas fasilitasi  Disdik  Kab/Kota.  Sedangkan apabila  sekolah  menerima  bantuan  yang
bersumber dari DAK, maka penandatanganan dilakukan antara Kepala  Sekolah  dan  Disdik  Kab/Kota. Kemudian Kepala Sekolah bersama Disdik Kab/Kota membentuk Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S).
Sedangkan  Tim  Takola  berperan  dalam membantu  sekolah  dalam  membuat rencana  kerja  dan  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB).  Hasil  perencanaan  Tim Takola
tersebut kemudian diimplementasikan  dalam  pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas barunya  oleh  P2S  (Yappika-Action  Aid, 2017).
Adapun  titik  rawan  korupsi  yang timbul  di  tahap  ini  yaitu  pada pembentukan tim P2S dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru,  khususnya  yang  menggunakan mekanisme swakelola. Hal tersebut karena pihak  tertentu  akan  berusaha  untuk masuk  ke  dalamnya  melalui  praktik korupsi, karena P2S merupakan pelaksanaan  pembangunannya.  Sehingga untuk  mencegah  itu,  harus  dilibatkan semua  pihak  yang  terkait  dalam pembahasan pembentukan tim P2S secara transparan  dengan  kualifikasi  tertentu, mulai dari Kepala Sekolah maupun Disdik Kab/Kota (Yappika-Action Aid, 2017).
4. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan Pada  tahap  ini  tim  P2S  yang  telah terbentuk  melaksanakan  pekerjaannya sesuai  dengan  perjanjian  kerja  dan perencanaan  yang  telah  dilakukan  oleh Tim  Takola.  Kemudian  Disdik  Kab/Kota, UPTD, dan Tim Takola akan bersama-sama melakukan pengawasan dengan melakukan  kunjungan  langsung  lokasi yang  sedang  dikerjakan.  Selain  itu, Inspektorat  Kemendikbud  juga  akan melakukan  uji  petik  audit  terhadap pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh tim P2S tersebut (Yappika-Action Aid, 2017).
Akan tetapi, terdapat masalah dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  menjadi titik  rawan  korupsi,  yakni  sekolah seringkali tidak diberikan akses terhadap dokumen perencanaan proyek yang telah dibuat  oleh  Tim  Takola,  sehingga  sulit melakukan  pengawasan.  Padahal  sekolah merupakan  pihak  yang  berada  di lingkungan  itu  sendiri  setiap  waktu, sehingga  dapat  mengawasi  secara  rutin perkembangan  pembangunannya.  Selain itu, sekolah  juga dapat mengawasi segala jenis pembelian bahan bangunan, campuran  bangunan,  dan  kualitas  bahan bangunan  yang  digunakan  oleh  P2S apakah  sesuai  dengan  standar  dalam dokumen  proyek  atau  tidak.  Oleh  karena itu,  seharusnya  sekolah  diberikan  akses terhadap  dokumen  perencanaan  Tim Takola,  bahkan  sebelum  pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas tersebut  dilakukan  untuk  mencegah adanya penyalahgunaan alokasi dana dan kebutuhan pembangunan (Yappika-Action Aid, 2017).

## 5. Tahap Pelaporan dan Serah Terima
Setelah pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan  ruang  kelas  baru  tersebut selesai, maka tim P2S bersama tim teknis membuat  laporan  hasil  pekerjaannya, dengan  memuat  pengeluaran  yang  telah dilakukan  setiap  termin  pelaksanaan hingga  selesai.  Kemudian  laporan  hasil pekerjaan  itu  diserahkan  kepada  Disdik Kab/Kota  untuk  diperiksa.  Apabila  telah sesuai,  maka  selanjutnya  dilakukan pencairan  dana  sesuai  termin  dalam perjanjian kerja. Selanjutnya dibuat berita acara  serah  terima,  yang  menandakan bahwa  pekerjaan  telah  selesai,  yang ditandatangani  oleh  P2S,  Kepala  Sekolah, dan Disdik Kab/Kota (Yappika-Action Aid, 2017).
Adapun titik rawan dalam tahap ini, yakni  pemeriksaan  oleh  Disdik  Kab/Kota terhadap laporan hasil pekerjaan. Dimana
Disdik Kab/Kota harus mampu mengidentifikasi  adanya  kecurangan  dari laporan  hasil  pekerjaan  tersebut  dengan fakta  di  lapangan.  Salah  satu  identifikasi kecurangan  tersebut  bukan  hanya  dari kuantitas/ volume bahan  bangunan  yang dibutuhkan selama pembangunan, melainkan kualitas dari hasil pembangunan  yang  telah  dikerjakan.  Hal itu berdampak pada massa dan kekuatan bangunan  yang  telah  dibangun,  supaya tidak  rusak  lagi  pada  masa  mendatang (Yappika-Action Aid, 2017).
Hal-hal  di  atas  merupakan  tahapan
dari pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan  ruang  kelas  baru  serta identifikasi  titik  rawan  korupsi  serta upaya  pencegahan  korupsi  yang  dapat dilakukan  untuk  sekolah-sekolah  di Indonesia.
Upaya yang Dilakukan untuk Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi  Tata  Kelola  Rehabilitasi dan  Pembangunan  Ruang  Kelas  di Indonesia A. Pelibatan Penegak Hukum dalam
Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas Pelibatan  penegak  hukum  dalam pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan  ruang  kelas  merupakan alternatif solusi mencegah praktik korupsi di  sektor  pendidikan.  Pengawasan tersebut  bukan  hanya  pada  saat pelaksanaan  proyek  rehabilitasi  dan pembangunan ruang kelas saja, melainkan sejak  tahapan  awal,  mulai  dari  tahap pendataan  dan  pengusulan,  seleksi  dan penetapan, penentuan pelaksanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan,  serta pelaporan dan serah terima. Hal itu harus dilakukan  karena  besarnya  anggaran rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas untuk  sekolah  di  Indonesia  setiap tahunnya,  namun  berbanding  lurus
dengan besarnya jumlah ruang kelas yang rusak di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu,  secara  teoretis  upaya  pelibatan penegak  hukum  dalam  pengawasan proses  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang  kelas  juga  untuk  mencegah terjadinya praktik korupsi sektor pendidikan  (Ganjar  Laksmana,  2015). Dengan  adanya  pengawasan  itu,  maka setiap  tahapan  proses  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  akan  lebih akuntabel,  karena  diketahui  juga  oleh penegak hukum (Ganjar Laksmana, 2015). Selain itu, akan membuat setiap aktor yang terlibat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (diskresi), terutama  untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, serta meminimalisasi monopoli dalam pelaksanaanya yang rutin dilakukan setiap tahun.
Upaya  pengawasan  oleh  penegak hukum  tersebut  dilandaskan  pada  teori Robert  Klitgaard  dalam  pencegahan korupsi,  yang  popular  dengan  rumus (C=M+D-A)  (Direktorat  Pendidikan  dan Pelayanan  Masyarakat  KPK,  2015). Dimana menurut Klitgaard korupsi terjadi akibat  monopoli  kewenangan  dari pimpinan  ( monopoly  of  power )  ditambah dengan bebasnya kekuasaan yang dimiliki ( discretion  of  official )  dan  tidak  adanya pengawasan  yang  memadai  ( minus acoountability )  (Waluyo,  2014).  Sehingga apabila ingin mencegah dan memberantas korupsi, maka harus ditingkatkan Accountability, dan  dikurangi Monopoly dan Discretion dalam  suatu  systemnya
(Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan Masyarakat KPK, 2015). Selain itu, apabila merujuk pendapat Soerjono Soekanto (2010), faktor efektivitas  penegakan  hukum  salah satunya  adalah  telah  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur teknis  penegakan  hukum  (Soekanto,
2010). Indonesia telah mengatur kewenangan pengawasan penegak hukum
dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan untuk mencegah korupsi. Dalam hal  ini  kewenangan  pengawasan  untuk mencegah  praktik  korupsi  pendidikan oleh  KPK,  telah  ada  Kerjasama  Nota Kesepahaman antara KPK dan
Kemendikbud mengenai kerja sama upaya pemberantasan  korupsi  pendidikan  yang berlaku sejak 3 Agustus 2017 sampai saat ini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Hal ini termuat dalam Nota  Kesepahaman  Nomor  SPJ-122/01- 55/08/2017 dan Nomor: 19/VIII/NK/2017 (disebut Nota
Kesepahaman). Tujuan nota kesepahaman tersebut yakni untuk meningkatkan kerja sama  dan  koordinasi  antara  KPK  dan Kemendikbud  dalam  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  (Pasal  1). Kemudian  ruang  lingkup  kerjasama tersebut  diantaranya  dalam  Pendidikan antikorupsi;  Pertukaran  Data  dan/atau Informasi;  Implementasi Platform JAGA; Sistem  Pencegahan  Korupsi;  Pengaduan Masyarakat; dan Penertiban Barang Milik Negara (Pasal 2). Lebih jauh, kewenangan pengawasan  KPK  dalam  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  merupakan bagian  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  nota kesepahaman  tersebut.  Sehingga  KPK memiliki  landasan  hukum  yang  jelas dalam pengawasan ini.
Kemudian tujuan kewenangan pengawasan  pendidikan  KPK  tersebut yakni  untuk  mencegah  praktik  korupsi, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (disebut UU KPK), yang berbunyi:
“Komisi  Pemberantasan  Korupsi bertugas  melakukan:..  a.  tindakan- tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;”
Kewenangan  KPK  dalam  upaya pengawasan  untuk  mencegah  praktik korupsi  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang  kelas  tersebut,  juga  sampai  pada aspek penindakan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) UU KPK yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf  e,  Komisi  Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara  Negara , dan  orang  lain  yang  ada kaitannya dengan Tindak Pidana
Korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  atau
Penyelenggara  Negara; dan/ atau
b. menyangkut  kerugian  negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Syarat  kewenangan  penindakan tersebut dapat terpenuhi oleh KPK dalam kasus  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang kelas baru, karena syarat di huruf a dan  b  tersebut  bersifat  alternatif  (Febri Diansyah,  2011).  Kemudian  aktor  yang terlibat  dalam  korupsi  itu  seringkali  dari sektor  pendidikan  yang  merupakan penyelenggara  negara  (Wana  Alamsyah, 2019). Sehingga  KPK  dapat  berwenang untuk menangani kasus korupsi
rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di Indonesia.
Apabila terdapat indikasi terjadinya korupsi  dalam  proses  rehabilitasi  dan pembangunan  ruang  kelas  baru  tersebut, maka dapat dijerat dengan beberapa jenis tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
(disebut dengan Undang-Undang Tipikor), seperti  korupsi  merugikan  keuangan negara,  suap-menyuap,  penggelapan, perbuatan curang, atau benturan kepentingan saat pengadaan. Pada  uraian  tahapan  pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di atas, maka terhadap Surveyor yang melakukan  kunjungan  ke  sekolah  untuk mengecek  kondisi  sekolah,  namun menerima  sejumlah  uang  maka  dapat dijerat  dengan  Pasal  11  Undang-Undang Tipikor yang berbunyi:
“Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta  rupiah)  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau  patut diduga,  bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,  atau  yang  menurut pikiran  orang  yang  memberikan hadiah  atau  janji  tersebut  ada hubungan dengan jabatannya.”
Kemudian terhadap calo yang ada di tahap  penetapan  di  atas,  maka  dapat dijerat  juga  dengan  Pasal  11  Undang- Undang  Tipikor  tersebut  mengenai  suap- menyuap. Sedangkan terhadap tim Panitia Pembangunan  di  Sekolah  (P2S),  apabila terdapat indikasi korupsi seperti mark-up dan  praktik  korupsi  lain  yang  merugikan keuangan  negara  (APBN/APBD),  maka dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal  3  Undang-Undang  Tipikor.  Pasal  3 Undang-Undang Tipikor berbunyi:
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Selain  itu,  penjeratan  korupsi  tidak terbatas  pada  pihak  yang  disebutkan  di atas,  melainkan  pihak  lain  yang  terlibat dalam proses rehabilitasi dan pembangunan  ruang  kelas  untuk  sekolah di  Indonesia,  seperti  Dinas  pendidikan Kabupaten/Kota,  Sekolah,  UPTD,  Tim Takola,  bahkan  Kementerian  pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekalipun.  Hal  itu  harus  dilakukan  untuk meningkatkan  efektivitas  dalam  upaya rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Urgensi  dilakukannya  pencegahan korupsi  melalui  optimalisasi  tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang  kelas  baru  untuk  sekolah- sekolah di Indonesia karena beberapa sebab. Pertama ,  kondisi  pendidikan Indonesia  yang  masih  tertinggal dibanding  negara  lain.  Hal  itu diketahui  dari  Indeks  Pembangunan Manusia dan Global Talent Competitivenes Index , dimana Indonesia  berada  di  bawah  5  besar negara  Asia  Tenggara  lain. Kedua , besarnya anggaran pendidikan nasional, khususnya untuk rehabilitasi dan  pembangunan  ruang
kelas setiap tahunnya tidak sebanding dengan  pengurangan  jumlah  ruang kelas yang rusak di Indonesia. Ketiga, trend kasus korupsi sektor pendidikan  di  Indonesia  yang  terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keempat ,  terdapat  titik- titik  rawan  korupsi  dalam  proses rehabilitasi dan  pembangunan  ruang kelas  untuk  sekolah  di  Indonesia. Sehingga dengan sebab-sebab tersebut,  perlu  dilakukan  upaya optimalisasi  tata  kelola  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  baru untuk sekolah di Indonesia.
2. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk pencegahan korupsi melalui
optimalisasi  tata  kelola  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  baru untuk  sekolah  di  Indonesia  yakni dengan  pelibatan  penegak  hukum (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) dalam pengawasan sebagai pencegahan,  dari  tiap  tahap  proses rehabilitasi dan  pembangunan  ruang kelas  baru  di  Indonesia.  Selain  itu, melakukan  penindakan  apabila  ada bukti kuat terjadinya korupsi dengan penjeratan  sebagai  korupsi  kerugian keuangan  negara,  maupun  bentuk korupsi lain.

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, maka  penulis  memberikan  2  (dua) rekomendasi. Pertama, perlu  dilakukan upaya optimalisasi tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah  di  Indonesia,  oleh  pihak pengambil  kebijakan  terkait,  untuk mencegah  adanya  praktik  korupsi  dalam proses  tersebut,  mulai  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  dan  Pemerintah Daerah di Indonesia.
Kedua ,  perlu  dilakukan  perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan
ruang  kelas  untuk  sekolah-sekolah  di Indonesia,  melalui  perubahan  Peraturan
Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 04631/KPA/SK/RKB/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembangunan  Ruang  Kelas  Baru  dan Peraturan  KPA  Satuan  Kerja  Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud No. 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017
tentang Juklak Rehabilitasi Ruang Belajar. Kemudian  Peraturan  Presiden  No.  123 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik,  dan  Peraturan  Menteri  pendidikan dan  Kebudayaan  No.  9  Tahun  2017 tentang  Petunjuk  Operasional  Dana
Alokasi Khusus Fisik pendidikan. Perubahan itu terutama dari temuan titik rentan terjadinya korupsi dalam tiap tahap proses  rehabilitasi  dan  pembangunan ruang  kelas  baru,  mulai  dari  pengusulan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan.  Sehingga  dengan  upaya tersebut,  maka  pelaksanaan  rehabilitasi dan  pembangunan  ruang  kelas  baru  di Indonesia  dapat  bebas  dari  korupsi  dan lebih  optimal  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## Referensi
Arianti,  Niken.  (2016). Pencegahan
Korupsi  Sektor  Kesehatan  dan Pendidikan. Presentasi  Indonesia Anti-Corruption Forum. 26 November 2016. Jakarta. Ariefana,  Pebriansyah.  (2016).  Indonesia Darurat Sekolah Rusak. Https://Www.Suara.Com/Pressrele ase/2016/10/29/073216/Indonesi a-Darurat-Sekolah-Rusak. 29 Oktober. Azahari,  Azril.  (2000).  Pembangunan Sumberdaya  Manusia  Dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Sektor
Pertanian. Jurnal  Ekonomi  dan
Bisnis Indonesia XV (1): 56-69. Badan  Pusat  Statistik.  (2014).  Proyeksi Penduduk, Mercusuar Pembangunan Negara. Https://Www.Bps.Go.Id/News/201 4/03/26/85/Proyeksi-Penduduk-- Mercusuar-Pembangunan-
Negara.Html. 26 Maret.
Bimayu,  Warih.  (2019).  Pendidikan Melawan  Koruptor  Zaman  Now. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan  Program  Pascasarjana Universitas  PGRI  Palembang .  12 Januari 2019: 1049. Bustari,  Meilina.  (2016).  Optimalisasi Rehabilitasi  Ruang  Kelas  Dalam Mendukung Penyelenggaraan Wajib  Belajar  9  Tahun. Jurnal Manajemen Pendidikan XII (2): 76- 90.
Citradi,  Tirta.  (2020).  IPM  RI  Naik,  Tapi Masih  Kalah  sama  Tetangga.
Https://Www.Cnbcindonesia.Com/ News/20200217142358-4- 138395/Ipm-Ri-Naik-Tapi-Masih- Kalah-Sama-Tetangga. 17 Februari. Conceição,  Pedro.  et.,  al.  (2019). Human Development  Report  2019. United Nations Development Programme. New York. Daud, Ameidyo. (2018). Kalla Perintahkan Kabinet  Bersiap  Hadapi  Lonjakan 318 Juta Penduduk. Https://Katadata.Co.Id/Berita/20 18/08/25/Kallaperintahkan-
Kabinet-Bersiaphadapi-Lonjakan- 318-Juta-Penduduk. 25 Agustus.
Diansyah,  Febri,  et.  al.  (2011). Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan  Korupsi  Melalui Fungsi  Koordinasi  Dan  Supervisi Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Anggaran.  (2019).
Informasi  APBN  2019. Direktorat Jenderal  Anggaran  Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan Masyarakat. (2015). Kapita Selekta dan  Beban  Biaya  Sosial  Korupsi. KPK RI. Jakarta.
Gerintya,  Scholastica.  (2019 ). Indeks Pendidikan  Indonesia  Rendah, Daya Saing pun Lemah. Https://tirto.id/indeks-pendidikan- indonesia-rendah-daya-saing-pun- lemah-dnvR . 2 Mei.
Hadya,  Dwi.  (2019).  ( 2020 ) . Anggaran Pendidikan  Hanya  Naik  2,7%. Https://Databoks.Katadata.Co.Id/ Datapublish/2019/08/16/2020- Anggaran-Pendidikan-Hanya- Naik-27 . 16 Agustus.
Handayani,  Titik.  (2009).  Korupsi  dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. Jurnal  Kependudukan
Indonesia IV (2): 32. Indonesia Corruption Watch. (2016). Tren Penanganan Kasus Korupsi Indonesia  Tahun  2015. ICW. Jakarta. _________________________________. (2017). Tren
Penanganan  Kasus  Korupsi  Tahun 2016. ICW. Jakarta.
_________________________________. (2018). Tren Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun 2017. ICW. Jakarta.
_________________________________. (2019).
Laporan  Tren  Penindakan  Kasus Korupsi Tahun 2018 . ICW. Jakarta. _________________________________. (2020) . Tren Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun 2019. ICW.  Jakarta.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019).  Kemendikbud  Gandeng KPK  Kawal  Anggaran  Pendidikan. Https://Www.Kemdikbud.Go.Id/M
ain/Blog/2019/01/Kemendikbud- Gandeng-Kpk-Kawal-Anggaran- Pendidikan. 8 Januari 2019.
Kementerian  PPN/BAPPENAS  RI.  (2019). Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2020-2024. Kementerian PPN/BAPPENAS.
Jakarta.
Laksmana,  Ganjar,  et.  al. (2015). Laporan Tim  Pengkajian  Hukum  tentang Partisipasi  Aktif  Publik  dalam Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
Manara,  Erni  R.,  Halimah,  A.  (2015). Pengaruh  Tata  Ruang  Kelas  dan Media  Visual  terhadap  Minat Belajar  Fisika  Peserta  Didik  Kelas VIII MTs Madani Alauddin Paopao. Jurnal  Pendidikan  Fisika III  (2): 127.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Muhardi.  2004.  Kontribusi  Pendidikan dalam  Meningkatkan  Kualitas Bangsa  Indonesia. Jurnal  Mimbar 20 (4): 479.
Nugraha,  U.  P.,  Ablisar,  M.,  Sunarmi,  & Mulyadi,  M.  (2018).  Analisis Yuridis  Operasi  Tangkap  Tangan dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan  dan  Pencegahan Korupsi (Studi Pada POLRESTABES  Medan). USU  Law
Journal 6: 144–162.
Puspasari,  Shinta,  et.  al.  (2018). Modal Manusia  Indonesia  Dalam  Era Bonus  Demografi. UNPAD  Press. Bandung.
Rachmanta,  Ray  dan  Sukardi  Ikhsan. (2014).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kecurangan ( Fraud ) Di Sektor Pendidikan Kota
Semarang. Accounting  Analysis Journal 3 (3): 397.
Rachmawati,  Yeni,  et.al.  (2018). Potret Pendidikan  Indonesia  Statistik Pendidikan Indonesia 2018. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
Sari,  Nindya  Riana,  et.  al.  (2017). Potret Pendidikan  Indonesia  Statistik Pendidikan  2017. Badan  Pusat Statistik RI. Jakarta.
Silviliyana,  Mega,  et.al.  (2019). Potret Pendidikan  Indonesia  Statistik Pendidikan Indonesia 2019. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan  Umum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (2010). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Srinita.  (2016).  Strategi  Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Jurnal  Kajian  Politik dan  Masalah  Pembangunan 12 (02): 1899. Suhardjana,  Johannes.  (2009).  Kualitas Sumberdaya Manusia Menentukan Kemajuan  Suatu  Negara. Jurnal Dinamika Hukum 9 (III): 274. Waluyo,  Bambang.  (2014).  Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis 1(2): 169- 182.
Widiansyah,  Apriyanti.  (2018).  Peranan
Sumber  Daya  Pendidikan  sebagai Faktor Penentu dalam Manajemen
Sistem  Pendidikan. Cakrawala-
Jurnal Humaniora 18 (II): 231. Worldpopulationreview.  (2019).  Human Development  Index  (HDI)  by Country 2019. Http://worldpopulationreview.com /countries/hdi-by-country/. 4 November. YAPPIKA-Action  Aid.  (2017). Laporan Riset  Tata  Kelola  Rehabilitasi
Ruang  Kelas  dan  Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). YAPPIKA- Action Aid. Jakarta. Zulkarnain,  Rifqi  Mirza.  (2013).  Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.