## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## POTENSI AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

## Abstract
Guaranteeing education for citizens is one of the mandates  in  the  1945  Constitution.  One  of  the government's  efforts  to  carry  out  the  mandate  is through  development.  For  this  reason,  the government seeks to improve education facilities and  access  to  remote  villages  by  prioritizing education  through  increasing  the  budget  for education.  This  effort  aims  to  ensure  that  every citizen  gets  a  proper  education,  especially  in rural  areas.  However,  development  in  Indonesia has  not  been  fully  equitable. In  2018,  basic services  and  infrastructure  will  be  the  lowest dimensions  in  the  preparation  of  the  Rural Development  Index  (IPD)  in  South  Sumatra. Meanwhile  South  Ogan  Komering  Ulu  regency was  the  district  with  the  lowest  IPD  in  South Sumatra,  which  was  53.78  below  the  average IPD  of  South  Sumatra.  Development  disparity occurs  between  rural  and  urban  areas.  By increasing  connectivity  between  regions,  it  is expected to  increase  competitiveness  and  reduce disparity  between  regions  through  infrastructure development. Increasing connectivity and accessibility  will  open  isolation  of  an  area,  and increase  the  chances  of  an  area  getting  public services.This  study  aims  to  look  at  accessibility between villages and their potential in accessing educational  facilities.  The  research  method  in this  study  uses  2018  PODES  data  sources  and connectivity  data  between  villages.  The  analysis uses  a  social  networks  analysis  to  see  the potential  and  accessibility  of  villages  in educational  service  facilities.  The  results  of  this study  are  expected  to  be  input  for  the  local government in future development planning.
Gedung  EKP,  Prodi  Ekonomi  Pembangunan FEB  Unsyiah Kopelma  Darussalam,  Banda  Aceh,  Indonesia  -  23111 Telp/Fax:(0651)7551265 email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

## Ahmad Rahmadhan 1
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya ahmad.rahmadhan28@gmail.com
Elmafatriza Elisha E 2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan elmafatriza@bps.go.id

## Keywords:
Indeks Pembangunan Desa, Social Network Analysis, Konektivitas,
Potensi Desa

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim: 8 April 2020 Diterima setelah revisi: April 2020 Diterima: April 2020 Dipublikasi: Mei 2020
1 Ahmad Rahmadhan adalah corresponding author

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## 1. Pendahuluan
Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka  negara  kesatuan  melalui  pembangunan  desa  dan  kawasan  merupakan  salah  satu  dari sembilan  agenda  prioritas  pembangunan  yang  dijelaskan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015–2019.  Secara  umum,  pembangunan  desa  bertujuan mengembangkan  dan  memeratakan  pembangunan  daerah  untuk  menghilangkan  kesenjangan antar  daerah.  Sementara,  menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  pembangunan  desa merupakan  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.  Masyarakat  perdesaan  pada  umumnya  masih  memiliki  dan melestarikan  kearifan  lokal  kawasan  perdesaan  yang  sangat  terkait  dengan  karakteristik  sosial, budaya,  geografis,  struktur  demografi,  dan  kelembagaan  desa.  Masyarakat  perdesaan  pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar (BAPPENAS, 2015).
Indeks Pembangunan Desa (IPD) menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan  di  desa.  Terdapat  lima  dimensi  dalam  penyusunan  IPD  yaitu  pelayanan  dasar, kondisi  infrastruktur,  aksesibilitas/transportasi,  pelayanan  umum,  dan  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Pada  tahun  2018,  IPD  dari  2.876  desa  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  ialah sebesar  59,18  dimana  dimensi  terendah  penyusunan  IPD  berasal  dari  dimensi  pelayanan  dasar dan kondisi infrastruktur seperti yang tertera pada Gambar 1.
Gambar 1. Nilai Dimensi Pembentuk IPD Provinsi Sumatera Selatan, 2018
Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, sebanyak 12,10% desa di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori desa tertinggal, 86,03% termasuk sebagai desa berkembang, dan 1,88%
55,25 44,72 78,33 57,49 70,34 0 20 40 60 80 100 Pelayanan dasar Kondisi infrastruktur Aksesibilitas/                  transportasi Pelayanan umum Penyelenggaraan    pemerintahan …

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
sisanya  termasuk  dalam  kategori  desa  mandiri.  Pelayanan  dasar  dan  kondisi  infrastruktur menjadi masalah utama dalam pembangunan desa di Sumatera Selatan.
Gambar 2. IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2018
Berdasarkan  IPD  Menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  terlihat  bahwa Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan  menjadi  kabupaten  dengan  IPD  paling  rendah  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  IPD  yang  berhasil  diraih  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan hanya  sebesar  53,78,  jauh  dibawah  rata  rata  IPD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  sebesar 59,18.    Dengan  nilai  IPD  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan  tersebut,  dari  252  desa, terdapat  69  desa  tertinggal  dan  sisanya  desa  berkembang.  Tidak  ada  desa  yang  masuk  kategori desa  mandiri  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan  pada  tahun  2018.  Bahkan  Kabupaten Ogan  Komering  Ulu  Selatan  memiliki  desa  tertinggal  paling  banyak  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Selain  itu,  sejalan  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dimensi  terendah  di  Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga berasal dari dimensi pelayanan dasar dan kondisi infrastruktur seperti yang terlihat di Gambar 3.
53,78 56,05 58,13 58,17 58,83 59,18 59,33 59,92 60,58 60,59 60,98 61,48 61,68 61,78 65,65 0 10 20 30 40 50 60 70 Ogan Komering Ulu Selatan Empat Lawang Banyuasin Ogan Komering Ilir Lahat Sumatera Selatan Ogan Ilir Musi Rawas Utara Musi Banyuasin Ogan Komering Ulu Muara Enim Musi Rawas Penukal Abab Pematang Ilir Ogan Komering Ulu Timur Prabumulih

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## Gambar 3. Nilai Dimensi Pembentuk IPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2018
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  dalam  pelayanan  dasar  dan  menjadi  hal  yang penting  dalam  pembangunan.  Setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapatkan  pendidikan dan  negara  wajib  membiayai.  Oleh  karena  itu,  UUD  1945  mengamanatkan  pentingnya pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang  tercantum  dalam  Pasal  31  ayat  1  dan  2.  Untuk  itu, pemerintah  berupaya  meningkatkan  fasilitas  dan  akses  pendidikan  hingga  ke  pelosok  desa dengan  memprioritaskan  pendidikan  melalui  peningkatan    anggaran  pendidikan.  Upaya pemerintah  ini  bertujuan  agar  menjamin  setiap  warga  negara  mendapatkan  pendidikan  yang layak  khususnya  di  daerah  pedesaan.  Dengan  meningkatkan  fasilitas  dan  akses  pendidikan, diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  besar  bagi  pembangunan  desa  dalam  jangka  panjang. Oleh  karena  itu,  fasilitas  dan akses  terhadap  fasilitas  pendidikan  juga  menjadi  salah  satu aspek dimensi pelayanan dasar dalam pembentukan IPD.
Dari sumber data PODES tahun 2018, ada beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  yang  belum  memiliki  fasilitas  pelayanan  dasar  khususnya  pendidikan  dasar  (SD sederajat), sehingga penduduk desa tersebut berpotensi mencari pelayanan dasar ke desa tetangga terdekat  dan  mudah  diakses.  Namun,  keterbatasan  infrastruktur  di  desa  seperti  jalan  dapat mempersulit  penduduk  desa  untuk  mendapatkan  fasilitas  pelayanan  dasar  yang  tidak  ada  di desanya.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  pemerintah  membuat  kebijakan  dana  desa  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  konektivitas  melalui  pembangunan  infrastruktur  (Aziz,  2016). Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dan perencanaan yang baik dalam pembangunan infratruktur, konektivitas,  dan  pelayanan  dasar,  khususnya  dibidang  pendidikan.  Keterbatasan  infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan yang tidak tepat sasaran dapat mempengaruhi peluang penduduk desa  dalam  mengakses  fasilitas-fasilitas  pemerintah,  yang  secara  tidak  langsung  juga  akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
55,25 44,72 78,33 57,49 70,34 0 20 40 60 80 100 Pelayanan dasar Kondisi infrastruktur Aksesibilitas/ … Pelayanan umum Penyelenggaraan …

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Untuk  memastikan  pembangunan  atau  keberadaan  pelayanan  dasar  khususnya  pendidikan tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh semua penduduk desa, maka diperlukan informasi untuk mengetahui  konektivitas  antardesa  dan  potensi  pelayanan  dasar  khususnya  pendidikan  di  desa tersebut.  Nurhadi  menambahkan  bahwa  perumusan  setiap  strategi  pembangunan  harus  melihat dan mempertimbangkan sejumlah kondisi dasar di wilayah tersebut. Perkembangan suatu daerah akan  mempengaruhi  daerah  di  level  bawahnya  atau  disekitarnya,  dengan  kata  lain  bahwa pembangunan desa akan memberi pengaruh ke level dibawahnya dan desa sekitarnya (Nurhadi, 1986). Untuk itu perencanan dan strategi dalam pembangunan desa sangatlah penting khususnya pendidikan.  Dan  menurut  Zulfikar,  suatu  kebijakan  pembangunan  yang  akurat,  termasuk pengembangan  infrastruktur  wilayah,  sangat  diperlukan  untuk  memacu  pertumbuhan  dan peningkatan  ekonomi  dan  kelancaran  aktivitas  sosial  ekonomi  di  suatu  wilayah,  serta  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Zulfikar & Rukayat, 2017).

## 2. Tinjauan Teoritis
Tujuan  pembangunan  desa  secara  umum  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara kawasan  perdesaan  dengan  kawasan  perkotaan.  Kawasan  perdesaan  merupakan  kawasan  yang kegiatan utamanya lebih dominan di bidang pertanian dengan komposisi fungsi kawasan sebagai pemukiman,  pelayanan  pemerintah,  pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi  (Sirait,  2009). Selain  itu,  tujuan  dari  pembangunan  desa  adalah  untuk  mengadakan  dan  mendekatkan  fasilitas pelayanan  pemerintah  di  desa,  dengan  harapan  menjadi  solusi  perubahan  di  bidang  sosial ekonomi di desa agar menjadi lebih baik. Pembangunan ini dapat dimulai dengan pembangunan infrastruktur,  sarana  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  hingga  pemberdayaan  masyarakat  desa (BPS,  2019).  Menurut  Bank  Dunia,  infrastruktur  membantu  menentukan  keberhasilan  kegiatan manufaktur  dan  pertanian.  investasi  dalam  infrastruktur  juga  meningkatkan  kehidupan  dan membantu mengurangi kemiskinan. Dalam Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan secara umum  bahwa  salah  satu  tujuan  dari  pengaturan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  meliputi  pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  pendidikan.  Menurut  (Yılmaz  &  Çetin, 2017), infrastruktur yang lebih tinggi membawa pertumbuhan PDB per kapita yang lebih tinggi. Negara berkembang adalah sah dalam mencurahkan sebagian besar paket stimulus fiskal mereka untuk  investasi  infrastruktur.  Faktanya  mereka  harus  mencurahkan  lebih  banyak  sumber  daya untuk membangun persediaan infrastruktur.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya,  pembangunan  di  Indonesia  masih  belum  merata  di seluruh  daerah,  khususnya  di  pedesaan.  Terjadi  ketimpangan  pembangunan  di  pulau  Sumatera, Jawa dan Bali, dan pulau pulau di Indonesia timur seperti Papua dan Maluku. Di pulau Jawa dan Bali, IPD terendah ada di Banten dengan IPD 64,8, dan tertinggi ada di DIY Yogyakarta dengan IPD  73,34.  Sementara  di  pulau  Sumatera,  IPD  tertinggi  ada  di  Di  Sumatera  Barat  dengan  IPD 67,70  dan  terendah  56,62  di  provinsi  Sumatera  Utara.  Secara  rata  rata  IPD  di  Pulau  Sumatera sebesa  60,02,  sedangkan  Sumatera  Selatan  memiliki  IPD  sebesar  59,18  dengan  dimensi pelayanan dasar dan infrastruktur dengan nilai terendah pada pembentukan IPD 2018. Dalam hal ini  ketimpangan  juga  terjadi  pada  pembangunan  dibidang  pendidikan.  Salah  satu  cara  untuk mengatasi  ketimpangan  adalah  dengan  memrioritaskan  pembangunan  infrastruktur  untuk meningkatkan  daya  saing  dan  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah  serta  kesenjangan  sosial ekonomi  masyarakat  dengan  meningkatkan  konektivitas  antar  wilayah  (Andrianto  &  Doddy Aditya  Iskandar,  2020).  Meningkatkan  konektivitas  akan  meningkatkan  aksesibilitas  dan memudahkan suatu wilayah dalam mengakses pelayanan publik, baik di dalam wilayah, maupun di  luar  wilayah  tersebut.    Aksesibilitas  merupakan  suatu  tingkat  kesulitan  atau  kemudahan masyarakat desa dalam mengakses tempat pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri (Junita & Ferry Juniardi, 2017).
Pendidikan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pembangunan.  Setiap  warga  negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan Negara wajib membiayai. Oleh karena  itu UUD 1945  mengamanatkan  pentingnya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang  tercantum  dalam Pasal  31  ayat  1  dan  2.  Untuk  itu  pemerintah  berupaya  dalam  peningkatan  fasilitas  dan  akses pendidikan  hingga  ke  pelosok  desa  dengan  memprioritaskan  pendidikan  melalui  peningkatan anggaran untuk pendidikan. Upaya pemerintah ini bertujuan agar menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak khususnya di daerah pedesaan. Pendidikan juga merupakan salah  satu  dimensi  pembentuk  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  IPM  dapat  menjelaskan bagaimana  penduduk  memperoleh  pendapatan,  mengakses  fasilitas  kesehatan,  fasilitas pendidikan,  dan  sebagainya.  Secara  tidak  langsung,  pembangunan  pendidikan  akan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Meningkatknya  SDM  akan  mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan penduduk.
Permasalahan  konektivitas  akibat  dari  ketimpangan  pembangunan  menyebabkan  desa  sulit mendapatkan  fasilitas  pelayanan.    Untuk  itu  diperlukan  perencanaan  yang  tepat  dalam pembangunan  fasilitas  pendidikan,  infrastruktur,  dan  konektivitas  seperti  jalan  dan  jembatan

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
yang dapat membuka keterisolasian desa dalam mendapatkan pelayanan pemerintah, khususnya pendidikan. Dengan aksesbilitas yang baik, maka peluang untuk berkembang bagi suatu wilayah menjadi lebih besar (Andrianto & Doddy Aditya Iskandar, 2020)⁠. selain itu dengan aksesibilitas yang baik juga akan meningkatkan peluang suatu wilayah dalam mendapatkan pelayanan publik, dalam  hal  ini  pelayanan  pendidikan.  Untuk  itu  dalam  pembangunan,  pemerintah  memerlukan informasi mengenai kondisi dan potensi suatu desa agar pembangunan fasilitas pendidikan, dan infrastruktur penunjang menjadi bermanfaat dan tepat sasaran, efektif efisien. Peluang suatu desa mendapatkan  pelayanan  pendidikan  dipengaruhi    oleh  keberadaan  fasilitas  pendidikan  dan konektivitas  di  desa  tersebut.  Semakin  tinggi  konektivitas,  maka  semakin  besar  potensi  desa tersebut  dalam mengakses  berbagai  fasilitas  pendidikan  yang  tidak  ada  di  desa tersebut.  Selain itu,  semakin  tinggi  konektivitas,  maka  semakin  besar  pula  potensi  desa  tersebut  menjadi  pusat fasilitas pendidikan yang dapat memberi manfaat dan kontribusi untuk daerah di sekitarnya.

## Gambar 4. Kerangka Pikir

## 3. Metodologi Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  jumlah  fasilitias  pendidikan  di  desa yang  diambil  dari  data  Potensi  Desa  tahun  2018.  klasifikasi  fasilitas  pendidikan  di  desa  adalah sebagai berikut:
 kode  0:  Jika  di  dalam  desa  tidak  ada  fasilitas  pendidikan  sama  sekali  (SD  sederajat,  SMP Sederajat, dan SMA Sederajat)
 kode 1: Jika di dalam desa ada fasilitas pendidikan SD sederajat, tetapi tidak ada SMP Sederajat, dan SMA Sederajat
 kode 2: Jika di dalam desa ada fasilitas pendidikan SMP Sederajat saja.
 kode 3: Jika di dalam desa ada fasilitas pendidikan SD sederajat dan SMP Sederajat, tetapi tidak ada fasilitas SMA Sederajat
 kode 4: jika di dalam desa ada fasilitas pendidikan SMA sederajat saja

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
 kode 5: Jika di dalam desa ada fasilitas pendidikan SD sederajat dan SMA Sederajat
 kode  6:  Jika  di  dalam  desa  ada  fasilitas  pendidikan  SMP  Sederajat  dan  ada  fasilitas  SMA Sederajat
 kode  7:  jika  di  dalam  desa  ada  fasilitas  SD  Sederajat,  SMP,  Sederajat,    dan  SMA Sederajat
Selanjutnya  dilakukan  analisis  deskriptif  pada  data  tersebut.  Kemudian  dilakukan  analisis jejaring  sosial  atau Social  Network  Analysis  (SNA ).  SNA  sangat  relevan  untuk  memahami, membantu, membimbing, dan meningkatkan proses implementasi program (Valente et al., 2015). Menurut  (Park  &  Yilmaz,  2010),  salah  satu  tujuan  utama  dalam  analisis  jejaring  sosial  adalah menemukan simpul paling penting dalam struktur jaringan.  Penerapan dalam analisis ini adalah dengan membuat struktur jaringan konektivitas desa di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembuatan  struktur  jaringan  desa  menggunakan  bantuan  aplikasi  QGIS  dengan  informasi  peta desa dan infrastruktur desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan yang dihasilkan BPS dan informasi  jalan  dari Google  Satelite yang  menghubungkan  antardesa  (pusat  pemerintahan  atau pelayanan publik) pada aplikasi QGIS.
Dalam  SNA  ada  tiga  pengukuran  sentralitas  yang  digunakan.  Tiga  sentralitas  yang  paling banyak digunakan tersebut yaitu:
1. Degree, menunjukkan konektivitas node (desa). Degree memberikan informasi tentang berapa banyak node lain terhubung dengan simpul tertentu. Dalam aplikasi jaringan jalan antar desa, jumlah  derajat  yang  besar  berarti  berapa  banyak  cara  suatu  desa  dapat  diakses  dari  desa lainnya.
2. Closeness, dalam jejaring sosial, kedekatan menunjukkan seberapa dekat suatu simpul dengan simpul lainnya. closeness mempertimbangkan konektivitas global dari struktur jaringan.
3. Betweenness, menjelaskan  bagaimana  suatu  node  dapat  mengontrol  node  lain  yang  tidak memiliki  konektivitas  langsung  dalam  jaringan. Betweenness menyelidiki  seluruh  jaringan untuk  menemukan  jalur  penghubung.  Dalam  penelitian  ini, Betweenness berguna  untuk mengetahui desa mana yang menjadi jembatan penghubung dalam jaringan.
Pada penelitian ini pengukuran sentralitas yang digunakan untuk analisis adalah degree dan betweenness.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dari data podes tahun 2018 dilakukan analisis secara deskriptif untuk melihat pembangunan pelayanan  dasar  khususnya  fasilitas  pendidikan  di  desa  di  kabupaten  Ogan  Komering  Ulu

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Selatan. Kondisi tersebut dijabarkan pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Jumlah Desa per Kecamatan Berdasarkan Klasifikasi Fasilitas pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan kecamatan
Kode Kecamatan Nama Kecamatan Klasifikasi Fasilitas Pendidikan Kode 0  Kode 1  Kode 2  Kode 3  Kode 4  Kode 5  Kode 6 Kode 7 010 Mekakau Ilir 1 8 0 5 0 0 0 1 020 Banding Agung 5 11 0 2 0 2 0 2 021 Warkuk Ranau Selatan 1 7 1 3 0 2 1 1 022 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 5 12 0 3 1 1 0 0 030 Buay Pemaca 2 12 0 5 0 0 0 3 040 Simpang 1 4 0 0 0 0 0 2 041 Buana Pemaca 1 2 0 4 0 1 0 0 050 Muaradua 0 7 0 4 0 1 0 2 051 Buay Rawan 1 5 0 3 1 0 0 1 060 Buay Sandang Aji 1 11 0 3 0 0 0 1 061 Tiga Dihaji 0 6 0 1 0 0 0 1 070 Buay Runjung 2 6 0 4 0 1 1 0 071 Runjung Agung 0 6 0 1 0 0 0 2 080 Kisam Tinggi 1 12 0 5 0 0 0 1 090 Muaradua Kisam 0 11 0 5 1 1 0 0 091 Kisam Ilir 1 5 0 1 0 1 0 1 100 Pulau Beringin 1 6 0 4 0 1 0 1 101 Sindang Danau 0 5 0 1 0 0 0 1 102 Sungai Are 0 6 0 2 0 0 0 1 Total 23 142 1 56 3 11 2 21
Sumber: Potensi Desa, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas, ada 23 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA Sederajat. Kondisi ini paling banyak ditemui di Kecamatan Banding  Agung dan Buay  Pematang Ribu  Ranau  Tengah .  Untuk  mendapatkan  fasilitas  tersebut,  penduduk  desa  yang  tidak  memiliki fasilitas  pendidikan  harus  mencari  di  desa  terdekatnya.  Berikut  ini  adalah  gambar graph konektivitas desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Gambar 5. Graph Konektivitas Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Rincian  desa  yang  belum  memiliki  fasilitas  pendidikan  dan  nilai  sentralitasnya  dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 2. Desa yang Belum Memiliki Fasilitas Pendidikan dan Nilai Sentralitasnya
No Kecamatan Desa Degree Betweenness 1 Mekakau Ilir Sukaraja 2 3675.2 2 Banding Agung Way Timah Tangsi Agung Karang Endah Terap Mulia Surabaya Timur 3 2 3 1 1
5857.2 0 257 0 0 3. Warkuk Ranau Selatan Gedung Ranau 1 0 4 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Tanjung Kemala Subik Padang Ratu Way Relai Serumpun Jaya 1 2 1 3 2
0 1703.7 0 4321.8 192.2 5 Buay Pemaca Sinar Baru Tanjung Sari 3 3 29.7 34 6 Simpang Tanjung Sari 2 1265 7 Buana Pemaca Bandar 2 1039.9 8 Buay Rawan Majar 1 0

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh
23111 Telp. 0651-7551265 No Kecamatan Desa Degree Betweenness 9 Buay Sandang Aji Lubuk Liku 2 474.1 10 Buay Runjung Negeri Batin Baru Kagelang 3 2 1409.5 0 11 Kisam Tinggi Padang Bindu 4 1592.8 12 Kisam Ilir Siring Alam 2 3901.7 13 Pulau Beringin Pematang Obar 1 0
Sumber: Pengolahan Data Podes dan Jaringan Konektivitas Desa.
Potensi  masyarakat  suatu  desa  mendapatkan  fasilitas  pendidikan  dapat  dilihat  dari  nilai degree desa tersebut. Sementara nilai betweenness suatu desa memiliki arti desa tersebut menjadi penghubung  antardesa.  Semakin  tinggi degree ,  maka  semakin  banyak  akses  dari  dan  ke  desa tersebut  sehingga  semakin  tinggi  peluang  penduduk  desa  dapat  mengakses  fasilitas  layanan pendidikan  dari  desa  tetangga.  Sedangkan  semakin  tinggi betweenness ,  maka  semakin  tinggi peran desa tersebut menjadi penghubung antardesa.
Berdasarkan  Tabel  2,  Desa  Pematang  Obar  di  Kecamatan  Pulau  Beringin  merupakan  desa dengan sentralitas degree dan betweenness paling kecil. Desa ini hanya memiliki satu akses ke desa tetangga yaitu Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin . Desa Gunung Batu Sendiri memiliki nilai klasifikasi fasilitas pendidikan 3, yakni terdapat fasilitas pendidikan SD dan SMP. Artinya, untuk mendapatkan fasilitas pendidikan SD dan SMP, penduduk Desa Pematang Obar harus  mengunjungi  setidaknya  Desa  Gunung  Batu  yang  menjadi  tetangganya.  Kondisi  ini  juga menyebabkan penduduk Desa Pematang Obar sulit untuk mendapatkan fasilitas pendidikan SMA sederajat dikarenakan tidak adanya fasilitas di desa tersebut maupun di desa tetangganya,  Desa Gunung  Batu.  Untuk  mendapatkan  fasilitas  pendidikan  SMA  sederajat,  penduduk  desa  harus menempuh  beberapa  desa  yang  memiliki  fasilitas  tersebut.  Hal  serupa  juga  dijumpai  di  Desa Tanjung Kemala dan Desa Padang Ratu di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, serta Desa Majar di Kecamatan Buay Rawan. Masyarakat di desa dengan nilai sentralitas degree dan betweenness yang  kecil  memiliki  potensi  dan  peluang  yang  sulit  dalam  mendapatkan  fasilitas pendidikan.
Tabel 3. Desa Dengan Sentralitas Degree Tertinggi dan Klasifikasi Fasilitas Pendidikannya
No Kecamatan Desa Klasifikasi Degree 1 Mekakau Ilir Teluk Agung 3 5 2 Banding Agung Banding Agung 1 5

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh
23111 Telp. 0651-7551265 No Kecamatan Desa Klasifikasi Degree 3 Banding Agung Bandar Agung Ranau 3 4 4 Banding Agung Suka Negeri 3 4 5 Banding Agung Sukamaju 1 4 6 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Jepara 1 4 7 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Simpang Sender 3 5 8 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Tanjung Setia 1 4 9 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Gedung Baru 1 6 10 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Simpang Sender Selatan 1 4 11 Buay Pemaca Tanjung Durian 3 4 12 Buay Pemaca Talang Padang 7 4 13 Buay Pemaca Durian Sembilan 1 5 14 Buay Pemaca Sinar Napalan 1 4 15 Buay Pemaca Tanjung Jaya 7 4 16 Muaradua Batu Belang Jaya 5 4 17 Muaradua Kisau 1 4 18 Muaradua Pasar Muaradua 7 5 19 Muaradua Pendagan 3 4 20 Buay Rawan Rantau Panjang 1 4 21 Buay Rawan Bumi Agung Jaya 4 4 22 Buay Sandang Aji Gunung Terang 7 5 23 Buay Runjung Peninjauan 1 4 24 Kisam Tinggi Padang Bindu 0 4 25 Muaradua Kisam Muaradua Kisam 3 5 26 Kisam Ilir Pius 1 4 27 Sungai Are Simpang Luas 7 4
Sumber: Pengolahan Data Podes dan Jaringan Konektivitas Desa.
Dari  hasil  pengolahan,  terdapat  beberapa  desa  dengan  sentralitas degree yang  tinggi  tetapi memiliki  fasilitas  pendidikan  yang  tidak  memadai.  Dari  259  desa  dan  19  kecamatan,  hanya  27 desa  yang  memiliki  sentralitas degree dengan  nilai  4  atau  lebih  yang  tersebar  di 12  kecamatan seperti yang tertera pada Tabel 3. Dengan demikian, 27 desa tersebut memiliki potensi menjadi pusat untuk pembangunan fasilitas publik, khususnya pendidikan. Namun, dari 27 desa tersebut, hanya Desa Simpang Luas di Kecamatan Sungai Are, Desa Gunung Terang di Kecamatan Buay Sandang Aji, Kelurahan Pasar Muaradua di Kecamatan Muaradua, serta Desa Tanjung Jaya dan

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Talang  Padang  di  Kecamatan  Buay  Pemaca  yang  memiliki  fasilitas  pendidikan  SD,  SMP,  dan SMA  Sederajat.  Keberadaan  desa  tersebut  sangat  mempengaruhi  masyarakat  desa  tetangganya dalam  mendapatkan  fasilitas  pendidikan.  Namun,  selain  dari  desa-desa  tersebut,  terdapat  desa yang hanya memiliki fasilitas pendidikan SD saja, SD dan SMP saja, SD dan SMA  saja, SMA saja.  Bahkan,  terdapat  desa  yang  tidak  memiliki  fasilitas  pendidikan  sama  sekali  yaitu  Desa Padang Bindu di Kecamatan Kisam Tinggi. Desa-desa tersebut memiliki nilai sentralitas degree yang cukup tinggi sehingga potensi pembangunan fasilitas pendidikan dapat memberi pengaruh atau  kontribusi  hingga  ke  desa  sekitarnya,  Namun,  pembangunan  fasilitas  publik  terutama fasilitas  pendidikan  belum  optimal.  Oleh karena itu, menjadikan  desa-desa  ini  sebagai  prioritas dalam  pembangunan  fasilitas  pendidikan  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat  dalam memperoleh fasilitas pendidikan secara efektif.
Tabel 4. Desa Dengan Nilai Beetwenness Tertinggi Di Tiap Kecamatan dan Klasifikasinya
No Kecamatan Desa Klasifikasi Betweeness 1 Banding Agung Sukamaju 1 5906 2 Buana Pemaca Tekana 1 3042 3 Buay Pemaca Serakat Jaya 1 4760 4 Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Simpang Sender Utara 1 9712 5 Buay Rawan Rantau Panjang 1 10771 6 Buay Runjung Peninjauan 1 9240 7 Buay Sandang Aji Gunung Terang 7 14163 8 Kisam Ilir Simpang Campang 5 6948 9 Kisam Tinggi Bandar Alam Lama 3 2258 10 Mekakau Ilir Teluk Agung 3 4047 11 Muaradua Batu Belang Jaya 5 14118 12 Muaradua Kisam Muaradua Kisam 3 5916 13 Pulau Beringin Pulau Beringin Utara 3 7166 14 Runjung Agung Penanggungan 7 2769 15 Simpang Lubar 1 1512 16 Sidang Danau Watas 1 3659 17 Sungai Are Cukoh Nau 1 2241 18 Tiga Dihaji Peninggiran 7 5895 19 Warkuk RS Pilla 1 3701
Sumber: Pengolahan Data Podes dan Jaringan Konektivitas Desa

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Betweenness memperlihatkan  peran  sebuah  desa  sebagai  jembatan  penghubung. Betweenness mengidentifikasi  desa  paling  sering  dilewati,  atau  menjadi  jembatan  penghubung beberapa  jaringan.  Semakin  banyak  jalan  yang  harus  melewati  desa itu,  maka  semakin  penting peran  dari  desa  tersebut.  Berdasarkan  Tabel  4,  desa  yang  memiliki  nilai betweenness tertinggi adalah  Desa  Gunung  Terang  di  Kecamatan  Buay  Sandang  Aji,  Desa  Batu  Belang  Jaya  di Kecamatan Muaradua, dan Desa Rantau Panjang di Kecamatan Buay Rawan. Desa-desa tersebut memiliki  peran  penting  sebagai bottleneck atau  jembatan  penghubung  dalam  struktur  jaringan desa  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan.  Namun,  pada  Tabel  4  juga  dapat  diperoleh informasi  bahwa  beberapa  desa  memiliki  nilai betweenness yang  tinggi  di  masing-masing kecamatan  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  fasilitas  pendidikan.  Desa  Sukamaju,  Desa  Tekana, Desa  Serakat Jaya,  Desa  Simpang  Sender  Utara,  Desa  Rantau  Panjang,  Desa  Peninjauan,  Desa Lubar, Desa Watas, Desa Cukoh Nau, dan Desa Pilla bahkan hanya memiliki fasilitas pendidikan SD. Padahal, desa-desa tersebut memiliki peran penting menjadi jembatan penghubung antardesa dalam jaringan.  Dengan  mengetahui  nilai betweenness ,  pemerintah  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu Selatan dapat lebih memfokuskan pembangunan konektivitas dan fasilitas pelayanan publik lainnya  terutama  fasilitas  pendidikan  di  wilayah-wilayah  yang  memiliki  peran  penting  dalam jaringan desa sehingga diharapkan pembangunan akan lebih efektif dan efisien.
Ditinjau lebih lanjut, Desa Rantau Panjang di Kecamatan Buay Rawan dan Desa Peninjauan di  Kecamatan  Buay  Runjung  memiliki  nilai  sentralitas degree dan betweenness yang  tinggi. Namun, kedua desa ini hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga level SD saja. Potensi kedua desa  ini  sebagai  pusat  konektivitas  dan  jembatan  penghubung  perlu  dioptimalkan  untuk meningkatkan  aspek  pelayanan  dasar  pendidikan.  Berdasarkan  analisis  di  atas,  pembangunan fasilitas  pendidikan  di  kedua  desa  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  cukup  efektif  dalam meningkatkan  akses  masyarakat,  baik  masyarakat  desa  itu  sendiri  maupun  desa  lainnya,  dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih memiliki desa yang belum memiliki fasilitas Pendidikan  sama  sekali.  Dari  nilai  sentralitas degree dan betweeness ,  ada  beberapa  desa  yang memiliki  potensi  menjadi  pusat  atau  menjadi  jembatan  penghubung,  akan  tetapi  belum dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk  pembangunan  fasilitas  pendidikan  dan  fasilitas  publik

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
lainnya.  Beberapa  desa  tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan  menjadi  wilayah  prioritas pembangunan  fasilitas  publik  khususnya  pendidikan.  Untuk  memastikan  potensi  dan  peluang desa  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  dapat  dilihat  dari  sentralitas  desa  tersebut.  Dengan mengetahui sentralitas suatu desa dapat membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan khususnya pendidikan sehingga pembangunan tepat sasaran, efektif, efisien.

## Implikasi Kebijakan
Pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik lainnya di desa yang memiliki nilai sentralitas degree dan betweeness yang  tinggi  akan  memberikan  kontribusi  pada  desa disekitarnya dan akan meningkatkan peluang desa sekitarnya untuk mengakses fasilitas fasilitas tersebut yang belum ada di desa. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pembangunan yang meningkatkan  konektivitas  desa  dalam  mengakses  desa  tetangganya  yang  memiliki  fasilitas pendidikan dan fasilitas publik lainnya yang lebih lengkap.
Dengan Social  Network  Analysis ,  kita  dapat  mengetahui  ukuran  sentralitas  dari  jaringan konektivitas antar desa di suatu wilayah. Dari nilai sentralitas dan informasi setiap nodes dalam jaringan,  kita  dapat  mengetahui  peluang  suatu nodes atau  desa  dalam  mengakses  fasilitas pelayanan  pendidikan.  Selain itu,  kita  juga  dapat mengetahui  potensi  desa  untuk menjadi  pusat pembangunan  fasilitas  pendidikan  dan  potensi  desa  menjadi  jembatan  penghubung  dalam jaringan konektivitas antar desa. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk evaluasi suatu proyek atau  sebagai  masukan  dalam  pembangunan  di  suatu  wilayah  dalam  menentukan  wilayah  yang menjadi prioritas dalam pembangunan yang dapat memberi kontribusi bagi wilayah disekitarnya sehingga  pembangunan  menjadi  efektif, efisien,  dan  tepat  sasaran.  Namun,  dalam  penilitian  ini belum  menambahkan  infromasi  jarak  antardesa  yang  dapat  menambah  kedalaman  analisis  dan dapat diterapkan pada penelitian berikutnya.

## Daftar Pustaka
Andrianto, I., & Doddy Aditya Iskandar. (2020). Pembangunan Daerah Dalam Kemiskinan Dan Konvergensi/ Divergensi Wilayah . 4 (1), 1–13.
Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal  Penelitian  Politik . https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575
BAPPENAS. (2015). Indeks Pembangunan Desa 2014 . BAPPENAS.
BPS. (2019). Indeks Pembangunan Desa 2018 (BPS (ed.)). BPS.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Junita, N., & , Ferry Juniardi, H. A. (2017). Analisis Aksesibiltas Infrastruktur Pedesaan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat . 4 (4), 1–6.
Nurhadi.  (1986). Strategi  Perencanaan  Pembangunan  Regional  Dalam  Kajian  Variasi Keruangan .
Park,  K.,  &  Yilmaz,  A.  (2010).  A  Social  Network  Analysis  Approach  To  Analyze  Road Networks. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Annual Conference 2010: Opportunities for Emerging Geospatial Technologies , 2 , 754–759.
Sirait,  J.  H.  M.  (2009).  Konsep  Pengembangan  Kawasan  Kota. Perencanaan  Dan Pengembangan Wilayah , 4 (3), 142–152. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17976/1/wah-apr2009-4 (5).pdf
Valente,  T.  W.,  Palinkas,  L.  A.,  Czaja,  S.,  Chu,  K.  H.,  &  Hendricks  Brown,  C.  (2015). Social Network Analysis For Program Implementation . PLoS ONE , 10 (6), 1–18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131712
Yılmaz, D., & Çetin, I. (2017). The Impact of Infrastructure on Growth in Developing Countries . https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2361-1.ch003
Zulfikar, W., & Rukayat, Y. (2017). Implementation Policy of Kertajati Airport Development in Majalengka Regency . CR Journal , 3 (1), 13–24.