## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA LOMBONG KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
Nur Fitrah 1 , Ainal Mardiah 2
1, 2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar
1 Email: nurfitrah110591@gmail.com
2 Email: ainalmardiah@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  obtain  an  overview  of  the  effectiveness  of  the  use  of Village Fund Allocation in the preparation of development work plans in the Lombong Village, Malunda District, Majene Regency. Data collection is  carried  out  using  technical  field  research,  library  research  and  data tracking.  Qualitatively  analyzed  by  describing  and  explaining  data obtained  from  the  field.  The  results  showed  that  the  use  of  village  fund allocations  in  the  preparation  of  village  development  work  plans  in  the village  of  Lombong  had  not  been  running  optimally  because  there  were several  obstacles  including;  limited  manager  HR  capabilities;  manager's fees  are  relatively  small;  disbursement  of  ADD  funds  is  often  delayed;
there  are  still  deductions  from  individual  officers;  frequent  changes  in management  and  workers;  guidance  and  training  is  still  needed  on managing village fund allocations.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang efektivitas  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  penyususnan rencana  kerja  pembangunan  di  Desa  Lombong  Kecamatan  Malunda Kabupaten  Majene.  Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan teknis field  research , library  research dan  penelusuran  data . Dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan serta menjelaskan data yang diperoleh  dari  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penggunaan  alokasi  dana  desa  dalam  penyusunan  rencana  kerja pembangunann  desa  di  Desa  Lombong  belum  berjalan  maksimal karena  terdapat  beberapa  kendala  antara  lain;  kemampuan  SDM pengelola terbatas; honor pengelola relatif kecil; pencairan dana ADD sering  molor;  masih  terdapat  potongan  dari  oknum  petugas;  sering terjadi  pergantian  pengurus  dan  pekerja;  masih  dibutuhkan bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan alokasi dana desa.
Kata Kunci: Efektifitas, Alokasi Dana Des, Rencana Kerja Desa.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 29 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  di  jabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Keuangan  Desa.  Berdasarkan ketentuan  ini,  Desa  diberi  pengertian  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa  sebagai  suatu  organisasi  pemerintahan  yang  secara  politis  memiliki kewenangan  tertentu  untuk  mengurus  dan  mengatur  warga  atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi gerbang  terdepan  dalam  menggapai  keberhasilan  dari  segala  urusan  dan program dari Pemerintah.
Terkait hal tersebut, komposisi penduduk Indonesia menurut sensus 2010 terdapat  sekitar  65%  atau  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  saat  ini  masih bertempat  tinggal  di  kawasan  permukiman  pedesaan.  Sangat  logis  apabila pembangunan  desa  menjadi  prioritas  utama  bagi  kesuksesan  pembangunan nasional.
Agar  dapat  melaksanakan  perannya,  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Desa diberikan kewenangan mencakup;
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, di antaranya Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Konsekuensi  dari  kewenangan  tersebut  adalah  tersedianya  dana  yang cukup.  Sadu  Wasistiono  (2013;  107)  menyatakan  bahwa  pembiayaan  atau keuangan  merupakan  faktor  essensial  dalam  mendukung  penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan telah di lakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN,  antara  lain  meliputi  4 bidang  yaitu;  Bidang  Pemerintahan;  Bidang  Pembangunan;  Bidang
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Pemberdayaan;  dan  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan.  Tujuan  dari kebijakan tersebut antara lain adalah:
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan  secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan kesempatan  berusaha  bagi    masyarakat  desa  serta  dalam  rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lombong, ditemukan beberapa
hal  dalam  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Masih terdapat  beberapa  permasalahan  misalnya  masih  rendahnya  Pendapatan  Asli Desa  dibandingkan  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang diterima.  Bahkan  dalam  kenyataannya  sumber-sumber  penerimaan  dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa.
Sumber penerimaan lebih seperti gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat  Desa  langsung  dikelola  oleh  mereka,  sehingga  angka  tersebut merupakan  perkiraan  dari  hasil  Pendapatan  Asli  Desa  yang  dikelola  mereka setiap  tahun.  Dengan  kondisi  ini  terlihat  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  sangat  berperan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa  sumber  daya  desa  dalam  menunjang  kemandirian  untuk  membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  dijumpai  juga  pada  Kemampuan  pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  baik  dari  unsur  pemerintah  desa  maupun  lembaga kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian kegiatan  yang  belum  baik.  Di  antaranya  adalah  tidak  dilaksanakannya  atau tidak  diikutsertakannya  komponen  masyarakat  dalam  musyawarah penggunaan alokasi dana desa.
Permasalahannya  adalah  masih  rendahnya  partisipasi  swadaya  gotong royong  masyarakat  Desa  di  Desa  Lombong  dalam  proses  kegiatan pembangunan  yang  dibiayai  dari  APBDes.    Hasil  swadaya  ini  menunjukkan bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk  merasa  memiliki  terhadap  kegiatan- kegiatan  pembangunan  yang  ada  masih  sangat  kurang.    Selaain  itu  masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 31 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Desa,  juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari Pemerintah Desa sebagai pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dengan masyarakat.
Dengan  kondisi  tersebut  masyarakat  menjadi  tidak  tahu  besarnya APBDes yang diterima desanya, sehingga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa saja penggunaan dana APBDes. Masyarakat menjadi sulit  untuk  diajak  berpartisipasi  dalam  kegiatan  Perencanaan  Pembangunan Desa. Kenyataannya Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahunan  lebih banyak  disusun  oleh  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  tanpa  mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.
Hal tersebut di atas menggambarkan sejumlah permasalahan efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  daripada  suatu  organisasi atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya  tekanan  atau  ketegangan  di  antara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005: 109). Sedikit berbeda, Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat; 2006).
Lubis  dan  husain  (2007:  66)  mengemukakan  bahwa  terdapat  beberapa pendekatan dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu:
1) Pendekatan  sasaran (goals  approach) dimana  pusat  perhatian  pada output  adalah  mengukur  keberhasilan  organisasi  untuk  mencapai  hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
2) Pendekatan sumber (recourse  approach) yakni  mengukur  efektifitas  dari input.  Pendekatan  ini  mengutamakan  adanya  keberhasilan  organisasi untuk memperoleh SDM, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3) Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
4) Pendekatan integratif (integrative approach) yakni pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.
Adapun  kriteria  untuk  mengukur  efektivitas  suatu  organisasi  ada  tiga pendekatan  yang  dapat  digunakan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Martani dan Lubis (2001: 55), yakni:
1) Pendekatan Sumber daya ( resource approach ) yakni mengukur efektivitas dari  input.  Pendekatan  mengutamakan  adanya  keberhasilan  organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
2) Pendekatan proses ( process approach ) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3) Pendekatan  sasaran  ( goals  approach )  dimana  pusat  perhatian  pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
Selanjutnya  Strees  dalam  Tangkilisan  (2005:  141)  mengemukakan  5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu; produktivitas, kemampuan adaptasi  kerja,  kepuasan  kerja,  kemampuan  berlaba,  pencarian  sumber  daya. Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2005: 53) dalam bukunya “ Efektivitas  Organisasi” mengatakan  mengenai  ukuran  efektivitas,  sebagai berikut:
a. Pencapaian  Tujuan; adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus dipandang  sebagai  suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan akhir  semakin  terjamin,  diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan  dalam  arti periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa    faktor,  yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
b. Integrasi; adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan  komunikasi dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Integrasi  menyangkut  proses sosialisasi .
c. Adaptasi; adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Untuk  itu  digunakan  tolak  ukur  proses  pengadaan  dan pengisian tenaga kerja.
Bantuan  Langsung  Alokasi  Dana  Desa  yang  selanjutnya  disebut  ADD adalah  dana  bantuan  langsung  yang  dialokasikan  kepada  Pemerintah  Desa digunakan  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat,  kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan  dan  administrasi  pengelolaannya  dilakukandan  dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.
Bantuan  Langsung  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dimaksudkan  sebagai bantuan  stimulant  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong-royong  masyarakat dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  danpemberdayaan.  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara terbuka  dengan  melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 33 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
(ADD)  dilaksanakan  dengan  menggunakan  prinsip  hemat,  terarah  dan terkendali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif . Usman  dan  Akbar  (2004:  4)  menjelaskan  penelitian  deskriptif  bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta  dan  sifat-sifat  populasi  tertentu.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.
Data diperoleh melalui data primer yakni data yang diperoleh langsung dari  para  informan  berupa  informasi  di  lapangan,  dan  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  laporan-laporan/bukubuku/  catatan-catatan  yang  berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  teknik  diantaranya yakni;  teknik  wawancara  secara  mendalam  dan  wawancara  terstruktur  untuk memperoleh  penjelasan  yang  rinci  dan  mendalam  mengenai  implementasi kebijakan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  ADD.  Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Serta teknik dokumentasi yakni dengan cara  menelaah  dokumen  dan  kepustakaan  yang  dikumpulkan  dari  berbagai dokumen.
Data dianalisa dengan teknik analisis  kualitatif. Menurut Patton dalam Moleong  (1980:  268),  analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih  lanjut  menurut  Bungin  (2001:290)  analisis  data  kualitatif  sebenarnya bertumpu  pada  strategi  deskriptif  kualitatif  maupun  verifikasi  kualitatif. Penggunaan  strategi  deskriptif  kualitatif  dimulai  dari  analisis  berbagai  data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak dalam pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.
Oleh  karenanya,  strategi  ini  dimulai  dari  pekerjaan  klasifikasi  data analisis  komponensial  yang  merupakan  teknik  analisis  data  kualitatif  melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

## HASIL PENELITIAN

## Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa
Perencanaan  dan  penyusunan  APBDES  bukan  semata  pekerjaan administrasi,  dengan  cara  mengisi  blangko  atau  format  APBDES  beserta
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
juklak  dan  juknis  yang  sudah  diberikan  dari  pemerintah  atasan.  Ini  memang kekeliruan  pemerintah  selama  ini  yang  tidak  memberdayakan  dan meningkatkan  otonomi  desa.  Perencanaan  APBDES  adalah  persoalan  politik (mengelola  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat)  dan  bagian  dari  agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun ABPDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan.
Selama  ini,  dana-dana  yang  dikelola  di  desa  Lombong  masih  lebih dominan bantuan Pemerintah Pusat yaitu (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  bersumber  dari  Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hamsah K., Kepala Desa Lombong mengatakan;
“…  Saya  sebagai  Kepala  Desa,  setelah  pemerintah  mengambil  kebijakan tentang  pemberian  bantuan  langsung  dana  pembangunan  dan  dana pemberdayaan  masyarakat  yaitu  pemberian  APBN,  sejak  tahun  2015 sampai  dengan  sekarang  ini,  kami  dapat  berbuat  lebih  banyak  karena anggaran yang kami terima dari pemerintah pusat lumayan banyak. Dana APBN pada tahun 2015 berkisar Rp 500 juta sedangkan ADD Rp.300 juta. Dan sampai sekarang pada tahun 2017, dana ADD kami meningkat drastis sekitar ± Rp. 987 juta, sementara dana yang bersumber dari APBN berkisar ±  Rp.815  juta.  Sehingga  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  kami  setiap  tahun  di  rinci  dalam  Rencana  Kerja  Pembangunan Desa (RKP) Desa, yang dilaksanakan melalui Musrengbandes. Pelaksanaan pembangunan di desa kami hampir di atas rata rata pembangunannya pada tiap dusun ( Wawancara , 10 April 2018).
Senada  dengan  itu  juga  disampaikan  oleh  Jusmadi,  pengurus  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan bahwa:
“…  Menurut  hemat  kami,  idealnya  tidak  ada  lagi  desa  yang  tidak  baik pembangunannya,  baik  sarana  maupun  prasarana.  Karena  dana  sudah banyak,  baik  bersumber  dari  ADD  maupun  sumbernya  dari  APBN. Alhamdulillah sudah terpenuhi apa yang menjadi usulan masyarakat dalam setiap  pelaksanaan  Musrenbangdes  setiap  tahun  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa ( Wawancara , 10 April 2018)
Lain lagi yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Jufri Eccu yang diwawancarai pada tempat yang terpisah, bahwa:
“… Setelah beberapa lama kami tinggal di desa ini sebagai warga desa asli, mendengar  informasi-informasi  dari  sekian  banyak  orang,  bahkan  secara nyata  juga  saya  melihat  baliho  yang  dipasang  di  kantor  desa  oleh pemerintah desa tentang anggaran yang ada di desa lombong ini dari sumber bantuan pemerintah pusat, kalau tidak salah bantuan APBN, dan juga ada
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 35 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
bantuan dari Pemerintah Kabupaten yaitu ADD yang kemudian digunakan oleh  pemerintah  desa  untuk  membangun  desa  ini.  Cuma  ada  hal  penting yang perlu diperhatikan menurut saya, adalah kehawatiran jangan sampai terjadi penyelewengan dana ( Wawancara , 15 April 2018)
Pendapat salah satu tokoh pemuda, Rahman, yang sempat diwawancarai berkaitan dengan dampak penggunaan ADD di desa lombong, berikut kutipan wawancaranya sebagai berikut:
“...  Ada  hal  penting  yang  harus  dilakukan  kepala  desa  Lombong  adalah bagaimana  memberdayakan  pemuda-pemuda  kita  di  sini,  perlu  adanya pembinaan keterampilan, kursus-kursus dan atau pelatihan-pelatihan untuk pengembangan  potensi  SDM  desa  kita.  Tentunya  dapat  di  biayai  APBdes yang  bersumber  dari  ADD  dan  APBN  itu,  dalam  rangka  pemanfaatan sumber  daya  manusia  agar  masa  depan  pemuda  kita  mampu  membantu pemerintah  desa  mengelola  sumber  daya  alam  yang  kita  miliki.  Bukan  itu saja,  tapi  kita  berusaha  bersaing  sehat  dengan  desa  lain,  kami  yakin dampaknya positif ( Wawancara , 15 April 2018).
Senada juga yang disampaikan salah satu wakil perempuan Nur Madinah beliau mengatakan bahwa:
“…  Pemerintah  desa  bersama  lembaga  yang  ada  di  desa  dalam  hal  ini adalah pengurus BPD, harus mampu mengelola bantuan dana yang begitu besar  nilainya.  Harapan  saya  sebagai  perempuan  desa,  bagaimana pemerintah  desa  ini  bisa  mendatangkan  tenaga  profesional  dalam  rangka pelatihan keterampilan agar kami juga mampu berbuat di desa. Paling tidak membantu  mengelola  sumber  daya  alam  yang  juga  mampu  menggali pendapatan asli desa (PAD), karena di desa kami tidak pernah di tonjolkan tentang berapa pendapat asli desa kita. Hanya terkadang mendegarkan saja dalam rapat, beliau mengatakan bahwa sumber pendapatan desa ada 2 yang selalu disebut yaitu ADD dan APBN, sementara sumber lainnya tidak ada. ( Wawancara , 15 April 2018)

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Desa
Seperti  diketahui  bahwa  semenjak  digulirkannya  reformasi  Tahun  1998 dan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, telah terjadi perubahan paradigma dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan yang sebelumnya cenderung sentralistik  dan  bersifat Top  Down ,  sekarang  menggunakan  pendekatan  yang lebih bersifat partisipatif, tidak hanya top down tetapi juga buttom up . Melalui pendekatan baru ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat  menghasilkan output yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta sinergi dengan kebijakan pemerintah.
36 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Masyarakat  diharapkan  dapat  berpartisipasi  aktif  (mempunyai keterlibatan yang tinggi) dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasinya.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  kegiatan pembangunan  yang  berasal  dari  program  bantuan  langsung  oleh  Pemerintah Pusat  yaitu  APBN  dan  Alokasi  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui  bahwa  pada  saat  proses penyusunan  rencana  kegiatan,  baik  yang  dibiaya  dari  APBN  maupun  ADD, telah  melibatkan  banyak  masyarakat.  Pelibatan  melalui  musyawarah  desa yang melibatkan unsur perwakilan dari setiap dusun yang ada di desa Lombong termasuk  para  tokoh  masyarakat,  pendidik,  agama  dan  semua  pemangku kepentingan  di  desa  untuk  memberikan  masukan  dalam  proses  perencaan tersebut.
Tingginya  keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  ini  diperkuat  dari  jawaban  para  responden  yang  sebagian  besar menyatakan  bahwa  keterlibatan  (partisipasi)  masyarakat  dalam  proses perencaan  tinggi.  Bapak  Hasanuddin,  Sekretais  Desa  Lombong  mengatakan bahwa:
“Proses  penyusunan  rencana  pembangunan  melalui  musyawarah  desa dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, BPD, pemerintah desa dan lemabaga-lembaga  kelengkapan  desa.  Rencana  kegiatan  pembangunan sebelum  disusun  dan  digunakan,  pedoman  rincian  Daftar  Isian  Kegiatan (DIK) ADD dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ketua dan pengurus Lembaga  Desa  serta  perangkat  desa.  Hasil  musyawarah  rencana  kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari para peserta rapat dituangkan dalam berita acara Rapat Penggunaan Bantuan Langsung ADD dan Daftar Isian Kegiatan  (DIK)  yang  ditandatangani  oleh  Tim  di  desa.  Masyarakat  juga ikut  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan.  Bahkan  sebagian besar tenaga yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut berasal dari warga desa setempat ( Wawancara , 20 April 2018).
Dalam  aspek  pengelolaannya,  menurut  jawaban  sebagian  responden, pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  dari  bantuan  Pemerintah Kabupaten yaitu ADD ini diserahkan dan dikelola oleh Tim di Desa yaitu TPK dan  kelompok  masyarakat.  Sedangkan  perangkat  desa  berperan  dalam pengawasan  atas  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Menurut  salah  satu  warga Desa, Bapak Yahya bahwa:
“Terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan dari bantuan ADD ini. Kendala-kendala tersebut antara lain; 1) kemampuan SDM  pengelola  terbatas,  sehingga  kegiatan  kurang  bisa  memberikan  hasil yang  maksimal;  2)  honor  masing-masing  pengelola  relatif  kecil  dengan
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 37 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
alasan  swadaya  masyarakat,  sehingga  berpengaruh  terhadap  motivasi kerjanya;  3)  pencairan  dana  ADD  kurang  tepat  waktu,  sering  molor  dari waktu  yang  direncanakan,  sehingga  pelaksanaan  juga  mundur;  4)  masih adanya potongan dari oknum petugas sehingga mengurangi nilai bantuan; 5) sering  terjadi  pergantian  pengurus  dan  pekerja,  sehingga  pelaksanaan pekerjaan menjadi terganggu ( Wawancara , 21 April 2018).

## Kontribusi Bantuan ADD Terhadap Kegiatan Pembangunan Ekonomi Desa
Setiap  jenis  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  pasti  bertujuan  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  desa,  termasuk program  bantuan  langsung  ADD  ini.  Salah  satu  cara  untuk  mengetahui seberapa besar Dampak Penggunaan tersebut terhadap kegiatan pembangunan dapat  dilihat  dari  kontribusi  program  tersebut  terhadap  aktivitas pembangunan  di  desa  tersebut.  Karena  program  bantuan  langsung  ADD  ini diserahkan  dalam  bentuk  uang  tunai  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan pembangunan  di  desa  yang  bersangkutan,  tentunya  program  ini  akan mempunyai  kontribusi  terhadap  pendapatan  desa  maupun  kebutuhan  dana pembangunan desa tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  bantuan  langsung  ADD dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  total  kebutuhan  dana  pembangunan yang  berbeda-beda  antara  satu  desa  dengan  desa  yang  lain.  Namun  jawaban yang yang paling banyak, ADD dapat memberikan kontribusi  terhadap total dana  kebutuhan  pembangunan  desa  seperti  yang  disampaikan  oleh  Mansyur warga dusun Deking bahwa:
“…  Dampak  pembangunan  yang  dibiayai  melalui  ADD  adalah  positif selama pengelolaannya benar-benar dimaksimalkan, misalnya berapa dalam anggaran  kegiatan  dalam  daftar  usulan  itu  tidak  ada  lagi  penyimpangan atau pun potongan anggaran yang di danai, supaya apa yang dibangun itu hasilnya bangus dan bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya di dusun kami ( Wawancara, 21 April 2018)
38 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Dampak Penggunaan ADD terhadap Perekonomian Desa
Salah  satu  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  evaluasi program  adalah  seberapa  besar  program  tersebut  dapat  memberikan  manfaat kepada  masyarakat.  Untuk  melihat  kemanfaatan  program  tersebut  di antaranya dilakukan dengan meminta tanggapan masyarakat tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program tersebut.
Semakin  banyak  masyarakat  yang  merasakan  adanya  manfaat  dari program  tersebut  menunjukan  bahwa  program  tersebut  mempunyai  dampak yang baik terhadap masyarakat (program berhasil). Sebaliknya jika mayarakat mengganggap  bahwa  program  tersebut  tidak  banyak  memberikan  manfaat, menunjukkan bahwa program tersebut kurang berhasil (dampaknya rendah).
Dalam melakukan analisis dampak penggunaan bantuan langsung ADD terhadap perekonomian desa ini diukur dengan beberapa indikator antara lain: penyerapan  tenaga  kerja,  kesejahteraan  masyarakat,  PAD  Desa,  Pelayanan pemerintaha desa.
Salah  seorang  warga  Desa  Lombong,  Ibu  Syamsiah,  dari  Dusun  Bonde mengatakan bahwa:
“…  Saya  sebagai  ibu  rumah  tangga  selalu  berpikir  bagaimana  pemerintah desa  mampu  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  bisa  memberikan pendapatan yang cukup, karena kami sebagai ibu rumah tangga hanya bisa memasak  dan  mencuci  tidak  ada  kegiatan  yang  bisa  membantu perekonomian  rumah  tangga  kami.  Sementara  pendapatan  suami  juga terbatas sebagai buruh tani, kami juga mau bekerja tapi tidak tau mau kerja apa. Seandainya ada modal yang bisa kita kelola dari bantuan pemerintah desa,  mungkin  ekonomi  rumah  tangga  kami  bisa  membantu  pendapatan suami ( Wawancara , 25 April 2018)
Pada  tempat  terpisah,  salah  seorang  ibu  rumah  tangga,  Ibu  Hasna, mengatakan bahwa:
“…  Sekarang  ini  kalau  kita  bicara  tentang  perekonomian  dalam  rumah tangga, dari tahun ketahun semakin kita tidak berdaya, lapangan pekerjaan tidak ada di desa. Mau kerja di luar juga dilarang oleh suami, satu-satunya jalan menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan modal kepada  kami  untuk  menjual-jual,  dengan  harapan  bunga  rendah  seperti pinjaman dari SPP-PNPM yang pernah ada ( Wawancara , 25 April 2018).

## Dampak penggunaan ADD terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil survey, terlihat bahwa pelaksanaan program bantuan ADD yang digulirkan pemerintah sejak Tahun 2009 mempunyai dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja di desa Lombong, sehingga masyarakat
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 39 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
sangat antusias merespon terhadap proyek-proyek desa dari penggunaan ADD. Hal  ini  terlihat  dari  jawaban  responden  yang  menyatakan  bahwa  bantuan program ADD ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jawaban responden, tidak satu pun yang mengatakan penyerapan tenaga kerja rendah.
Salah  satu  warga  Desa  Lombong  Bapak  Samsul  yang  tinggal  di  Dusun Lombong Manaraya mengatakan bahwa:
“…  Saya  sebagai  penduduk  dusun  Lombong  Manaraya  dengan  pekerjaan sehari-hari  adalah  tukang  batu,  kalau  saya  ditanya  tentang  bagaimana kegiatan yang dilakukan selain kerja tukang batu, ya saya bertani. Itupun punyanya orang. Terus kemudian terkadang saya kerja apabila ada bantuan dana di desa sebagai program pembagunan jalan rabat beton atau bangunan lainnya yang bisa saya kerjakan ( Wawancara , 27 April 2018)
Lain  lagi  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Kaco,  kutipan  wawancaranya menyatakan bahwa:
“…  saya  juga  seorang  pekerja  bangunan,  selain  bekerja  di  luar  Desa Lombong  saya  juga  terkadang  dipanggil  orang  lain  di  luar  desa  bekerja bangunan  rumah.  Namun  ketika  ada  lagi  dana  desa  yang  peruntukannya adalah pekerjaan pembangunan jalan, yang jelas bahwa yang di manfaatkan pemerintah  desa  adalah  warga  desa  sendiri  yang  harus  di  beri  pekerjaan. Dan  alhamdulillah  dapat  lagi  kerjaan  yang  membantu  penghasilan  kami dalam rumah tangga. ( Wawancara, 27 April 2018).
a. Dampak  penggunaan  ADD  terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan
Masyarakat Program  bantuan  langsung  ADD  sebagian  besar  dialokasikan  untuk kegiatan  pembangunan  fisik,  utamanya  infrastruktur  penunjang  kegiatan ekonomi  seperti  jalan,  jembatan  dan  sebagainya.  Kegiatan  ini  cukup  banyak melibatkan  tenaga  kerja  masyarakat  desa  setempat.  Karena  masyarakat banyak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pembangunan  tersebut.  Masyarakat merasakan adanya manfaat langsung, yakni kompensasi berupa upah/gaji atas keterlibatanya dalam kegiatan pembangunan.
Selain  manfaat  langsung  berupa  gaji/upah,  program  bantuan  ADD  ini juga  menunjang  perekonomian  desa,  yang  pada  akhirnya  berpengaruh terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  bersangkutan. Salah  satu  penduduk  desa  yang  tinggal  di  dusun  Para’baya,  adalah  ibu Ramlah, mengatakan bahwa:
“Selama ini, dengan adanya bantuan pemerintah masuk desa, saya sebagai penduduk desa yang tinggal di para’baya ini, sangat bersyukur. sebelum ada bantuan,  masya  Allah  jalan  lorong  kami  becek  pada  musim  hujan.  Dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
sekarang  lorong-lorong  sudah  dirabat  beton.  Yang  kedua  sekarang  telah terjadi  peningkatan  di  masyarakat  ini,  kendaraan  yang  tadinya  tidak  bisa masuk mengangkut hasil bumi, sekarang sudah bisa karena pemerintah desa sudah  membangun  jalan,  tidak  lagi  harus  dipikul  dari  jarak  jauh  karena mobil  sudah  bisa  langsung  masuk  mengangkut  hasil  bumi  ( Wawancara ,  26 April 2018).
Wawancara  dengan  bapak  Kepala  Desa,  Hamsah  K,  terkait  dengan dampak penggunaan bantuan dana desa, mengatakan bahwa:
“Adapun beberapa manfaat yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan adanya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) ini antara lain; pertama ,  meningkatkan  pembangunan  di  berbagai  bidang,  sehingga  dapat menggerakkan  dan  meningkatkan  perekonomian  dan  usaha  rakyat  kecil serta  dapat  membantu  kesejahteraan  masyarakat  miskin; kedua , transportasi dari dusun-dusun menuju pusat pemerintahan desa serta antar satu dusun dengan dusun yang lain menjadi lebih lancar; ketiga , sarana dan prasarana  desa,  khususnya  sarana  pemerintahan  desa  menjadi  lebih  baik dan  memadai  sesuai  dengan  perkembangan  jaman; keempat ,  memberikan kesempatan  kerja  masyarakat  dengan  adanya  kegiatan  pembangunan  di desa; kelima ,  meningkatkan  semangat  masyarakat  untuk  membangun desanya.” ( Wawancara , 27 April 2018).
b. Dampak PenggunaanADD terhadap Pendapatan Desa
Program  ADD juga  mempunyai  pengaruh positif terhadap  peningkatan pendapatan  desa.  Menurut  jawaban  responden,  sebagian  besar  mengatakan program  ADD  sangat  membantu  peningkatan  pendapatan  desa.  Jawaban responden tentang Dampak PenggunaanADD terhadap Pendapatan Asli Desa seperti terlihat pada tabel berikut ini:
c. Dampak PenggunaanADD terhadap Pelayanan Masyarakat
Selain  dialokasikan  untuk  pembangunan  bidang  perekonomian,  dana bantuan  langsung  ADD  juga  dialokasikan  untuk  kegiatan  pemerintahan  desa antara lain pembelian/pengadaan sarana/prasarana penunjang penyelenggaraan pemerinatah  desa.  Diharapkan  dengan  adanya  bantuan  program  ini, penyelenggaraan  pemerintahan  desa  menjadi  lebih  baik  sehingga  pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Kepala  Desa  diketahui bahwa  penggunaan  ADD  selain  memberikan  manfaat  terhadap  kegiatan perekonomian  desa  juga  berdampak  positif  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 41 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Adapun  bentuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  tersebut antara lain:
a. Pelayanan  administrasi  surat  menyurat  didukung  oleh  ATK  dan  sarana kerja yang memadai, dimana sumber pembiayaanya berasal dari ADD.
b. Kegiatan  surat  menyurat  lebih  cepat,  karena  untuk  mengetik  sudah menggunakan komputer/laptop.
c. Dengan  bantuan  ADD  yang  relatif  besar  akan  dapat  mempercepat peningkatan pembangunan desa di segala bidang.
d. Tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ada pada tingkat desa. Atau dengan kata  lain  keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan  dapat  diukur  melalui indikator  keberhasilan  pembangunan  masyarakat  yang  sebagian  besar berada di wilayah pedesaan.
e. Sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dan  harga-harga  serta  biaya pembangunan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
f. Dengan  dana  yang  lebih  besar,  kegitan  pembangunan  fisik  bisa  lebih maksimal  sehingga  bisa  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  untuk kesejahteraan masyarakat.
g. Sebagian  desa  di  Kecamatan  Malunda  merupakan  kategori  desa  miskin sehingga  tidak  mampu  untuk  membiayai  sendiri  pembangunan  fasilitas umum pedesaan. Dengan bantuan lebih besar kemampuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi lebih baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  efektifitas pengggunaan alokasi dana desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa di desa lombong kecamatan malunda kabupaten majene kurang maksimal, pengelolaan  dana  desa  dilihat  dari  konteks  perencanaan,  pengawasan  dan transparansi  sserta  dampaknya  bagi  masnyarakat  sudah  dilakukam  dengan baik  namun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  masnyarakat meskipun  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  keterlibatan masnyarakat  cukup  baik.  Adapun  kendala  yang  ditemukan  diantaranya  :  (1) pencairan  dana  ADD  kurang  tepat  waktu  sering  molor  dari  waktu  yang direncanakan sehingga pelaksanaan juga mundur dari waktu yang ditentukan. (2)    sering  terjadi  pergantian  peangurus  dan  pekerja  sehimgga  pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas pengggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  penyusunan  rencana  kerja pembangunan  di  Desa  Lombong  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene kurang  maksimal.  Pengelolaan  dana  desa  dilihat  dari  konteks  perencanaan, pengawasan  dan  transparansi  sserta  dampaknya  bagi  masnyarakat  sudah
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dilakukam  dengan  baik  namun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan harapan masnyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa  keterlibatan  masnyarakat  cukup  baik.  Adapun  kendala  yang  ditemukan diantaranya; pencairan dana ADD kurang tepat waktu sering molor dari waktu yang  direncanakan  sehingga  pelaksanaan  juga  mundur  dari  waktu  yang ditentukan;  sering  terjadi  pergantian  pengurus  dan  pekerja  sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terganggu.

## SARAN
Untuk mempercepat pembangunan pedesaan perlu peningkatan bantuan langsung  ADD  yang  disertai  mekanisme  kontrol  secara  efektif  dan  diikuti partisipasi  masyarakat  yang  lebih  besar.  Agar  dana  bantuan  langsung  ADD dapat dimanfaatkan secara optimal pencairannya, segera dilakukan pada awal periode anggaran, sehingga masyarakat mempunyai waktu lebih panjang untuk memanfaatkan  danatersebut.  Untuk  memudahkan  dalam  melakukan pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  bantuan  langsung  ADD,  maka  harus ada standar laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiaya ADD. Untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keahlian  SDM  aparatur  pemerintah dalam  bidang  keuangan,  perlu  dilakukan pendidikan  dan  latihan  tentang akuntansi dan keuangan daerah. Untuk mendukung program bantuan langsung ADD  yang  lebih  banyak  bersifat  fisik  dan  pelayanan  masyarakat,  perlu ditunjang program lain yang mengarah pada pemberdayaan manusia, sehingga kualitas SDM masyarakatpedesaan semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Suharjo.  (2006). Membangun  Desa  Partisipatif. Makassar:  Graha ilmu.
Arikunto,  S.  (2006), Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Pratik. Jakarta: Rineka cipta,.
Bungin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo.
Georgepolous, Tannembaum. (2005). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Handayaningrat,  Soewarno  S.  (2004). Manejemen  Sumber  Daya  Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hasibuan. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Hasel, Nogi. S Tangklisan. (2005). Manejemen Publik. Jakarta: Gramedia widia sarana Indonesia
Hidayat. (2006). Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gaja Mada Universit Press.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 43 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Husain,  Umar.  (2007). Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesisi  Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kurniawan,  Agung.  (2005). Transfarmasi  Pelayanan  Public. Yogyakarta: Pembaruan,
Martani dan lubis. (2001). Teori Organisasi: Suatau Pendekatan Makro. Jakarta: Bumi Aksara.
Ndraha, Taliziduhu. (2010). Budaya Organisasi. Jakarta: Rinika Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
Sondang, P. Siagian. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sterrs,  Richard  M.  (2005). Efektifitas  Organisasi (terjemahan  Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
Usman,  H.  &  Ps  Akbar.  (2004). Metodologi  Penelitiaan  Sosial. Jakarta:  PT. Bumi Aksara.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2003). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Pt bumi aksara.
Wasistiono,  Sadu  dan  Tahir.  (2006). Prospek  Pengembangan  Desa. Bandung: Fokus Media.
Wasistiono  dan  Tahir,  M.  (2006). Prospek  Penegembangan  Desa. Bandung: Focus Media.
Wasistiono, Sadu. (2013). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan. Jatinagor: Alqaprint
Wibawa. (2002). Evaluasi kebijakan public. Jakarta: Raja grafindo Persada.