## PENGARUH PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS LEMBAGA MASYARAKAT
DESA HUTAN (LMDH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PALIMANAN BARAT KECAMATAN GEMPOL

## KABUPATEN CIREBON
Ariviyah (Viya), Fuad Faizi (Faiz), Rosita Tandos (Rosita)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON viaariviyah@gmail.com
ABSTRAK
LMDH  adalah  suatu  wadah  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  menunjang program pemerintah dengan  melestarikan hutan agar tetap hijau dan lestari, selain itu sebagai bentuk  pencegahan  terhadap  penebangan  liar  ( illegal  loging )  dan  pembakaran  hutan.  LMDH merupakan program PHBM dalam tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari Perum Perhutani. Salah satunya terdapat di wilayah Cirebon, yaitu  LMDH  Asem  Jaya  di  Desa  Palimanan  Barat  yang  menjadi  wilayah  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Majalengka.  Hal  ini  dikarenakan  daerah  Cirebon  sesungguhnya tidak  memiliki  hutan  secara  khusus.  LMDH  Asem  Jaya  dibentuk  pada  tanggal  21  Agustus 2010.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  LMDH  Di  Desa  Palimanan  Barat  belum  berjalan secara maksimal baik dalam kepengurusan lembaganya maupun dalam hasil penglolaan hutan yang didapatkan oleh petani hutan, sehingga keberadaan LMDH ini belum sepenuhnya menjadi penopang kebutuhan hidup untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.
Kata kunci: Pengelolaan, Sumber Daya Hutan (SDH), kesejahteraan, LMDH

## Abstract
Forest  Village  Community  Institution  (FVCI)  is  a  forum  to  enhance  public  participation  in supporting the government's program to preserve  forests to remain green and sustainable, as well as a form of prevention against illegal logging (illegal logging) and forest fires. FVCI the CBFM program in phases mapping forested areas into the bosom of the Village Forest region (VFR) of PerumPerhutani. One of them contained in the Cirebon , namely LMDH Asem Jaya village,  an  area  West  Palimanan  Forest  Management  Units  (  FMUs  )  Majalengka.  This  is because the Cirebon area really has a special forest. FVCI Asem Jaya in the form on August 21, 2010.
The  results  of  this  study  indicate  that  FVCI  In  the  village  of  West  palimanan  has  not  run optimally both in the management of the institution as well as the results obtained by the forest penglolaan forest farmers, so that the existence is not yet fully  FVCI became the backbone of the necessities of life for the welfare of forest dwellers.
Keywords: Management, Forest Resources (FR), welfar, FVCI

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Melalui
pola PHBM berdasarkan perkumpulan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat sekitar  Desa  Palimanan  Barat  Kecamatan  Gempol Kabupaten  Cirebon,  bahwa  dengan  adanya  suatu organisasi sosial ekonomi kerakyatan yang bersifat pemberdayaan  dan  kebersamaan  dalam  kesetaraan serta hal-hal yang dapat membangun kondisi sosial
masyarakat,  maka  pada  tanggal  21  Agustus  2010 masyarakat  Desa  Palimanan  Barat  Kecamatan Gempol sepakat membentuk Lembaga Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH)  yang  merupakan  hasil  dari keputusan  musyawarah  antara  masyarakat  desa hutan  dengan  Forum  komunikasi  PHBM  Badan Kawasan  Pemangku  Hutan  (BKPH)  Ciwaringin bertempat  di  desa  Palimanan  Barat  dan  kemudian diberi  nama  LMDH  Asem  Jaya.  Lembaga  ini merupakan induk dari Forum Komuniakasi PHBM BKPH  Ciwaringin,  forum  tersebut  mempunyai
tugas  di  antaranya;  1)  sebagai  fasilitator, motivator, dan wadah pertimbangan atau penghimpunan  rencana  strategi  yang  telah  dan yang akan disusun LMDH dalam program PHBM, 2)  memberikan  pembinaan  terhadap  jalannya kepengurusan dan dan seluruh anggota LMDH, 3) melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap rencana,  pelaksanaan  dan  hasil  kerja  operasional PHBM  dari  LMDH,  4)  membantu  kelancaran jalannya kepengurusan LMDH. 1
LMDH  merupakan  suatu  wadah  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam menunjang program pemerintah dengan melestarikan  hutan  agar  tetap  hijau  dan  lestari, selain  itu  sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap penebangan  liar  ( illegal  loging )  dan  pembakaran hutan. 2 LMDH  yang  berada  di  Desa  Palimanan Barat  merupakan  program  PHBM  dalam  tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari Perum Perhutani Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Majalengka. Hal ini dikarenakan daerah Cirebon sesungguhnya tidak memiliki hutan secara khusus. 3 Wilayah  kerja  LMDH  ini  meliputi  seluruh wilayah  HPD  Desa  Palimanan  Barat  Kecamatan Gempol  Kabupaten  Cirebon  termasuk  didalamnya kawasan  hutan  negara  yang  dikelola  oleh  Perum Perhutani  Majalengka  BKPH  Ciwaringin  Rencana Pengelolaan  Hutan  (RPH)  Ciwaringin  seluas 138,70  ha.  Objek  kesepakatan  antara  Perum Perhutani  dengan  LMDH  Asem  Jaya  di  Hutan Pangkuan  Desa  (HPD)  Desa  Palimanan  Barat Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Cirebon  meliputi jenis  tanaman  Mahoni,  Kayu  Putih,  Ac  Mangium, dan jenis rimba campur.
Maksud  kesepakatan  bersama  ini  adalah dalam  rangka  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan Bersama  Masyarakat  dengan  mempertahankan keberadaan  dan  kelestarian  hutan  yang  dikelola Perum Perhutani RPH Ciwaringin BKPH Ciwaringin KPH Majalengka. Selain itu, dari Luas LMDH Asem Jaya138,70 ha, di dalamnya terdapat berbagai  jenis  tanaman  yang  ditanam  oleh sebagian  masyarakat  desa  Palimanan  Barat diantaranya  bengkuang,  dan  tanaman  palawija serta padi yang menggunakan sistem tumpang sari dalam penanamannya.
Pada tanggal 1 oktober 2012, Administratur Perum  Perhutani  atau  Ketua  Kawasan  Pemangku
1 Wawancara dengan Pak Sa’id (ketua LMDH sekaligus petani desa  Palimanan  Barat)  dan  sesuai  dengan  Akta  Notaris Panitera  Pengadilan  Negeri  Majalengka  di  bawah  nomor: 24/p/2010/LMDH.  Herny,  S.H  serta  dari  Panduan  Anggaran Desa  LMDH Asem  Jaya desa  Palimanan  Barat  Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon,  tanggal 9 Mei 2015
2 Wawancara Pak Sa’id (ketua LMDH sekaligus petani hutan desa Palimanan Barat), tanggal 9 Mei 2015 3 Wawancara Pak Sa’id (ketua LMDH sekaligus petani hutan desa Palimanan Barat), tanggal 9 Mei 2015
Hutan  (KKPH)  Majalengka  memutuskan  untuk mengadakan  pembuatan  tanaman  kerja  sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (P.T. KIFC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF)
Korea Selatan di kawasan hutan produksi. Objek  kerjasama  yang  dilibatkan  adalah kawasan  hutan  negara  yang  berada  di  bawah pengelolaan  perum  perhutani  KPH  Majalengka, Bagian  Kesatuan  Pangkuan  Hutan  (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas  37,5  ha,  yang  masuk  pada  wilayah  Hutan Pangkuan  Desa  (HPD)  LMDH  Asem  Jaya  Desa Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol,  Kabupaten Cirebon,  yaitu  berupa  penanaman  jenis  Jati  Plus Perhutani  (JPP).  Ruang  lingkup  kerjasamanya meliputi;  a)  Penanaman  tanaman  JPP  yang  berada di kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan  aspek  ekologis,  ekonomis  dan sosial,  b)  pengelolaan  yang  berkaitan  dengan kegiatan  penanaman,  penyulaman,  pemeliharaan, penebangan  dan  keamanan  kawasan  hutan  di sekitar  lokasi  kerjasama  dan  lingkup  HPD setempat,  c)  pemberdayaan  Masyarakat  Desa Hutan  (MDH)  dalam  pembinaan  dan  penguatan kelembagaan, d) PT. KIFC membiayai penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan hutan lainnya sesuai dengan  perjanjian  kerjasama  dengan  Direksi Perum Perhutani. 4
Dalam  perjanjian  kerjasama  juga  terdapat ketentuan  bagi  hasil  atau  disebut  dengan sharing berdasarkan  perhitungan  bersih  dari  pengeluaran biaya operasional dari PT. KIFC sebagai pemodal.
Ketentuan  berbagi  atau sharing produksi (output) dihitung berdasarkan  kontribusi (input) para pihak yang  tertera  dalam  surat  kesepakatan  kerjasama sesuai  dengan  peran  dan  tanggung  jawab  serta kesepakatan  para  pihak  tersebut.  Bagi  hasil kerjasama  pengelolaan  adalah  dari  keuntungan bersih setelah kerjasama penjualan dikurangi biaya operasional.  PT. KIFC sebagai pemodal mendapat bagi  hasil  sebesar  65%,  sedangkan  Perum Perhutani  mendapat  35%.  Kerja  sama  ini dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun yakni dari tahun 2011-2021 untuk pengelolaan JPP, kemudian  sharing  dari  kerjasama  tersebut  dapat terealisasi. 5
Berdasarkan tujuan utama kerjasama LMDH  yang  merupakan  implementasi  program PHBM  dalam  tahapan  kegiatan  pemetaan  wilayah hutan  menjadi  wilayah  Hutan  Pangkuan  Desa (HPD) dari perum perhutani Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Majalengka  yaitu menjaga  dan  mengelola  hutan  secara  lestari.  Saya akan melakukan penelitian secara evaluatif tentang “Pengaruh  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan
4 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5
5 Wawancaradengan Pak Sa’id, tanggal 9 Mei 2015
Berbasis  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan (LMDH)  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa  Palimanan  Barat  Kecamatan  Gempol Kabupaten Cirebon”.

## B. RumusanMasalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengelolaan  sumber  daya  hutan berbasis LMDH di Desa Palimanan Barat?
2. Bagaimana pengaruh LMDH terhadap kesejahteraan  masyarakat  DesaPalimanan Barat?

## C. Signifikansi
Melihat  dari  adanya  Lembaga  Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan suatu akses untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  desa hutan,  khususnya  di  desa  Palimanan  Barat  dan sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  ikut  serta  menyumbangkan  sesuatu  yang dimiliki  sebagai  respon  terhadap  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  sekitar  hutan  untuk bisa  mengelola  sumber  daya  hutan  dengan  baik. Hal  inilah  yang  menjadi  fokus  peneliti  untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pengelolaan  sumber  daya  hutan  dalam  upaya pemanfaatan  hutan  sebagai  sumber  kehidupan masyarakat  yang  berbasis  LMDH  dan  pengaruh LMDH  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

## KAJIAN PUSTAKA
Dimas  Ragil  Achirrudin  dari  Jurusan  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret Surakarta lulusan tahun 2011 dengan judul, “ Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan Bersama  Masyarakat  Perum  Perhutani  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tumanggung Dalam Rangka  Pelestarian  Hutan  Lindung  di  Gunung Sumbing-Sindoro” . 6
Clara Christina Theresia dari Fakultas Ilmu Kehutanan,  Institut  Pertanian  Bogor  lulusan  tahun 2008 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif  antara  Masyarakat  dengan  Perum Perhutani” , studi  kasus PHBM di KPH Kuningan dan  KPH  Majalengka  Perum  Perhutani  Unit  III Jawa  Barat. 7 Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tiga
6 Skripsi,  Dimas  Ragil  Achirrudin,  “ Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  Perum  Perhutani Bagian  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  Tumanggung  Dalam Rangka  Pelestarian  Hutan  Lindung”:  Kasus  Di  Gunung Sumbing-Sindoro” . 2011. https://core.ac.uk/download/ pdf /16507242. pdf .  Diakses  pada tanggal 21 Juni 2015
7 Skripsi,  Clara  Christina  Theresia. “Efektivitas  Pengelolaan Hutan  Kolaboratif  antara  Masyarakat  dengan  Perum Perhutani”:  Kasus  PHBM  di  KPH  Kuningan  dan  KPH
lokasi  yaitu LMDH Cibanyuhurip di Desa Cimara Kuningan,    LMDH    Tani  Mukti    di  Desa Sumurwiru Kuningan dan LMDH Mahoni  Jaya  di Desa    Sukamulya  Majalengka  pada  bulan  Mei 2008. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana tingkat  kaloborasi  dan  partisipasi  Masyarakat antar tiga LMDH tersebut.
Agus  Sutopo  dari  Studi  Magister  Teknik Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,  Program Pascasarjana  Universitas  Diponegoro  Semarang 2005  dengan  judul  Tesis “Pengaruh  Program PHBM  terhadap  Kelestarian  Kawasan  Hutan  dan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  sekitar  Hutan di  Kabupaten  Ngawi” . 8 Penelitian  ini  mengkaji bagaimana  pengaruh  program  PHBM  terhadap kelestarian  hutan  dan  kesejahteraan  masyarakat sekitar hutan.

## Judul Materi
1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Evaluasi dalam program Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  berbasis  LMDH.  Alasannya, karena  program  ini  merupakan  suatu  program pengembangan jaringan kelembagaan dalam rangka otonomi daerah untuk memantapkan sistem perencanaan bottom up-top down dalam pembangunan  kehutanan.  Selain  itu,  program kehutanan  berbasis  masyarakat  mengandung  arti bahwa  masyarakat  memiliki  kelembagaan  yang kuat,  kemampuan,  dan  kemandirian  secara ekonomi  sosial.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan mengetahui  bagaimana  masyarakat  sekitar  hutan, khususnya yang bergabung dalam LMDH
memiliki pemahaman akan fungsi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya hutan.

## 2. Konsep  dan  Kritik  Pengelolaan  Sumber Daya Hutan
Menurut  Sri  Soehartatie  dan  Pradoto  Iman Santoso (dalam Rr. Suhartini, dkk: 2005: 102-105) Pengelolaan  hutan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan usaha  yang  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh manfaat  hutan  dan  hasil  hutan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
Indikator keberhasilan pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam Pedoman PHBM pasal 17 diukur melalui beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:
Majalengka  Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa  Barat. 2008. http://ipb.ac.id/bitstream/123456789/11653/2/E08cct. pdf . Diakses pada tanggal 21 Juni 2015
8 Thesis,  Agus  Sutopo. “Pengaruh  Program  PHBM  terhadap Kelestarian Kawasan  Hutan dan  Kesejahteraan  Masyarakat” : Kasus  Di  Desa  sekitar  Hutan di  Kabupaten  Ngawi” .  2005. https://ugm.ac.id/download/S2-2015-354778-introduction. pdf . Diakses pada tanggal 21 Juni 2015
a. Aspek  sosial,  berupa  peningkatan  pendidikan, kesehatan,  jejaring  kelembagaan  dan  tingkat keharmonisan  antara  petugas  Perum  Perhutani dengan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  untuk menjamin keberhasilan pembangunan kehutanan  aspek  sosial  sangat  menentukan, karena  keberadaan  masyarakat  sekitar  hutan harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan kehutanan.
b. Aspek  Ekonomi  berupa  peningkatan  usaha produktif dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  kayu  hutan mempunyai  pasar  yang  sangat  menggiurkan. Banyak keuntungan ekonomi yang didapat dari penjualan kayu. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka pembangunan kehutanan harus menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
4. Konsep Kesejahteraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH
Menurut  Sri  Soehartatie  dan  Pradoto  Iman Santoso (dalam Rr. Suhartini, dkk, 2005: 102-105) konsep  hutan  untuk  kesejahteraan  masyarakat (forest  for  people) merupakan  usaha  pemanfaatan usaha  pemanfaatan  nilai  ekonomis  hutan  yang seimbang  dengan  upaya  pelestarian  lingkungan hidup  sehingga  hutan  dapat  dimanfaatkan  secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat konflik antar masyarakat  sekitar  hutan  dengan  pengelola  hutan, yaitu  pemerintah  dan  swasta  yang  dianggap mempunyai otoritas dalam mengeksploitasi sumber daya hutan. Eksploitasi tersebut mengakibatkan  kerusakan  hutan  semakin  parah dan meluas.
5. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis LMDH
Partisipasi  adalah  keikutsertaan  seseorang atau  kelompok  anggota  masyarakat  dalam  suatu kegiatan.  Menurut  Bomby  (1974,  dalam  Totok Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato:  2013:  81) partisipasi  diartikan  sebagai  tindakan  untuk mengambil  bagian  dari  suatu  kegiatan  atau pernyataan  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Pelaksanaan Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  membutuhkan partisipasi  masyarakat  untuk  mendukung  dan  ikut serta  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan. Partisipasi  masyarakat  ini  juga  sangat  berperan penting  karena  dapat  memberikan  kekuatan  untuk suatu  lembaga,  khususnya  dalam  LMDH  agar dapat  mewujudkan  kegiatan  Pengelolaan  Sumber daya  Hutan  yang  efektif  dan  memiliki  jiwa  untuk kepentingan bersama.
6. Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Berbasis LMDH Bagian Dari Pengembangan Masyarakat
Dalam buku pedoman pembentukan LMDH Asem  Jaya  di  Desa  Palimanan  Barat  yang  tertera dalam  bab  I  disebutkan,  bahwa  Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah  termasuk lembaga kemasyarakatan,  khususnya  di  daerah  sekitar hutan. Lembaga ini merupakan lembaga masyarakat  sosial  ekonomi  kerakyatan  yang bersifat  pemberdayaan  dan  kebersamaan  dalam kesetaraan  serta  hal-hal  yang  membangun  kondisi sosial  kerakyatan.  Dengan  kata  lain,  lembaga  ini adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan  dalam  kerjasama  pengelolaan sumber  daya  hutan  bersama  masyarakat,  yang anggotanya  berasal  dari  unsur  lembaga  desa ataupun  unsur  masyarakat  yang  berada  di  sekitar hutan dan mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Dalam LMDH ini terdapat Masyarakat Desa Hutan, yakni suatu kelompok yang bertempat tinggal  di  desa  sekitar  hutan  dan  berinteraksi dengan  sumber  daya  hutan  untuk  mendukung kehidupannya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian tentang pengelolaan sumber daya hutan  berbasis  LMDH  ini  diarahkan  untuk menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Karena, penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang alamiah yang bertujuan untuk memahami fenomena  dalam  konteks  sosial  secara  alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena  yang  diteliti  (Haris  Herdiansyah,  2010: 9).
a. Populasi dan Sample Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah
Pertama, pihak  Perum  Perhutani  Majalengka, Kedua, pihak  desa  atau  aparat  desa  Palimanan Barat, Ketiga, masyarakat  sekitar  hutan  yang  ikut berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  berbasis  LMDH  di  desa Palimanan  Barat  yang  terdiri  dari  pengurus  dan anggota  LMDH, Keempat, masyarakat  yang  tidak menjadi anggota LMDH.
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara purposive  sampling.  Purposive sampling merupakan  suatu  teknik  pengambilan sampel  sumber  data  dari  pertimbangan  khusus. Pertimbangan  yang  dimaksudkan  yakni  dengan menentukan  orang  yang  dianggap  memiliki  serta menguasai  pengetahuan  tentang  apa  yang  diteliti atau yang menjadi kajian penelitian, sehingga akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  atau situasi  sosial  yang  diteliti.  Misalnya,  orang  yang dianggap paling tahu tentang apa yang  diharapkan (Sugiyono,  2012:217).  Sebagaimana  penelitian dalam  skripsi    Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan Berbasis LMDH di Desa Palimanan Barat ini yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
Berikut adalah responden penelitian:
b. Desain Penelitian Proses  penelitian  yang  dilakukan  bersifat kualitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagaimana yang  telah  dijelaskan  di  atas  pengumpulan  data yang  dipeoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Ketika proses pengumpulan data dan datanya mulai terkumpul kemudian proses analisis dilakukan untuk proses pengumpulan data selanjutnya.
c. Alur Pengolahan Data Ketika melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan  model  analisis  Spradley,  yaitu:  (1) memasuki  lapangan,  yakni  Desa  Palimanan  Barat Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Cirebon  dan menentukan key informan  (seperti  Muknan (Kepala  Desa)  dan Pak  Sa’id  (Ketua  LMDH  Aem Jaya), Ibu Murni dan Ibu Sartini (anggota LMDH) kemudian informan selanjutnya melalui pertanyaan keberadaan  informan  yang  dibutuhkan  melalui ketua  LMDH,  seperti  anggota  LMDH  dan  pihak Perum  Perhutani  sebagaimana  informan-informan yang  sudah  tercatat  di  atas,  (2)  melakukan wawancara  dengan  informan  yang  terkait  dengan penelitian  ini  (seperti yang  telah  tercatat sebelumnya  dalam  data  informan),  (3)  mencatat hasil  wawancara  dengan  menggunakan  buku catatan  dan  alat  perekam  suara  (handpone)  yang selalu  dibawa  setiap  melakukan  wawancara,  (4) memperhatikan obyek penelitian, yakni mengamati LMDH dan proses pengelolaan sumber daya hutan di  kawasan  HPD  Majalengka  yang  merupakan bagian dari LMDH Asem Jaya Palimann Barat, (5) mengajukan  pertanyaan  deskriptif,  seperti  yang diajukan  oleh  Pak  Muknan,  Pak  Sa’id  dan  Pak Suwanda  (pihak  Perum  Perhutani)  tentang  sejarah Desa Palimanan Barat, latar belakang pembentukkan LMDH dan perkembangannya serta hal-hal  yang  terkait  penelitian,  (6)  melakukan analisis  terhadap  hasil  wawancara,  (7)  melakukan analisis domain, yakni untuk memperoleh
gambaran umum yang menyeluruh dari obyek atau penelitian  atau  situasi  sosial,  (8)  menentukan fokus,  dan  (9)  melakukan  analisis  taksonomi, domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan  lebih  rinci  untuk  mengetahui  struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Implementasi  Pengelolaan  Sumber  Daya Hutan dalam Lingkup Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Di  Desa Palimanan  Barat  Kecamatan  Palimanan
Kabupaten Cirebon
Perum  Perhutani  adalah  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  kehutanan  dan  mengemban tugas  serta  wewenang  untuk  menyelenggarakan pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  (SDH)  dengan memperhatikan  aspek  produksi  atau  ekonomi sosial  dan  aspek  lingkungan.  Dalam  aspek operasionalnya,  Perum  Perhutani  di  bawah koordinasi  kementrian  BUMN  (Badan  Usaha Milik  Negara)  dengan  bimbingan  teknis  dari Departemen Kehutanan. 9
Perum  Perhutani  sebagai  BUMN  yang diberi  mandat  untuk  mengelola  hutan  negara dituntut  untuk  memberikan  perhatian  yang  besar kepada  masalah  sosial  ekonomi  masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat  dengan  hutan  tidak  mungkin  dapat dipisahkan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan  dengan  terjadinya  reformasi  di  bidang kehutanan,  Perum  Perhutani  menyempurnakan sistem  pengelolaan  sumberdaya  hutan    dengan lahirnya    Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM). 10
Berdasarkan  visi  dari  Perum  Perhutani, yakni mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari dan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat.  Adapun  misi  Perum  Perhutani  yaitu membangun  perusahaan,  organisasi  serta  SDM (Sumber Daya Manusia) perusahaan yang modern, profesional,  dan  handal  serta  memberdayakan masyarakat  desa  hutan  melalui  pengembangan perekonomian  desa  hutan  atau  petani  hutan (Peraturan Perhutani: 2001).
Seiring perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan serta dinamika sosial,  perlu disempurnkan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (PHBM)  menurut  surat  Keputusan Direksi  Perhutani  No.136/KPTS/DIR/2001  dan
9 Wawancara dengan Pak Suwanda sebagai Asper Perhutani (Asisten Perhutani) , tanggal 28 Maret 2016
10 Wawancara dengan Pak Suwanda sebagai Asper Perhutani (Asisten Perhutani) , tanggal 28 Maret 2016
Keputusan Direksi Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007  tentang  pedoman  PHBM. Komponen  kegiatan  PHBM  menurut  keputusan direksi Perum Perhutani
nomor: 628/KPTS/DIR/2009  bab  V  pasal  6  mengenai ruang  lingkup  kerjasama  berbasis  desa  hutan dengan  ruang  lingkup  di  dalam  maupun  di  luar kawasan hutan, baik berbasis lahan maupun bukan lahan.  Pelaksanaan  kerjasama  tersebut  yang berperan  adalah  organisasi  dalam  PHBM,  yakni Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  yang merupakan  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat  desa  hutan  dalam  rangka  kerjasama pengelolaan  sumber  daya  hutan  dengan  sistem PHBM. Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan  orang  berinisiatif  untuk  memenuhi kebutuhan  bersama,  dan  yang  berfungsi  mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat  desa  yang  berada  di  dalam  atau  di sekitar  hutan  untuk  mengatur  dan  memenuhi kebutuhannya  melalui  interaksi  terhadap  hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Melalui pola PHBM berdasarkan perkumpulan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat sekitar  Desa  Palimanan  Barat  Kecamatan  Gempol Kabupaten  Cirebon,  bahwa  dengan  adanya  suatu organisasi sosial ekonomi kerakyatan yang bersifat pemberdayaan  dan  kebersamaan  dalam  kesetaraan serta hal-hal yang dapat membangun kondisi sosial masyarakat,  maka  pada  tanggal  21  Agustus  2011 penduduk  desa  Palimanan  Barat  Kecamatan Gempol  sepakat,  khususnya  blok  Pejagan  Asem membentuk  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan (LMDH)  yang  merupakan  hasil  dari  keputusan musyawarah antara  masyarakat desa hutan dengan Forum  komunikasi  PHBM  Badan  Kawasan Pemangku Hutan (BKPH) Ciwaringin bertempat di desa  Palimanan  Barat  dan  kemudian  diberi  nama LMDH Asem Jaya. Lembaga ini merupakan induk dari Forum Komunikasi PHBM BKPH Ciwaringin,  forum  tersebut  mempunyai  tugas  di antaranya;  1)  sebagai  fasilitator,  motivator,  dan wadah  pertimbangan  atau  penghimpunan  rencana strategi  yang  telah  dan  yang  akan  disusun  LMDH dalam program PHBM, 2) memberikan pembinaan  terhadap  jalannya  kepengurusan  dan dan  seluruh  anggota  LMDH,  3)  melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan  dan  hasil  kerja  operasional  PHBM dari  LMDH,  4)  membantu  kelancaran  jalannya kepengurusan LMDH. 11
11 Wawancara dengan Pak Sa’id (ketua LMDH sekaligus petani desa  Palimanan  Barat)  dan  sesuai  dengan  Akta  Notaris Panitera  Pengadilan  Negeri  Majalengka  di  bawah  nomor: 24/p/2010/LMDH.  Herny,  S.H  serta  dari  Panduan  Anggaran Desa  LMDH Asem  Jaya desa  Palimanan  Barat  Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2016
LMDH  merupakan  suatu  wadah  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam menunjang program pemerintah dengan melestarikan  hutan  agar  tetap  hijau  dan  lestari, selain  itu  sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap penebangan  liar  ( illegal  loging )  dan  pembakaran hutan. 12 LMDH  yang  berada  di  desa  Palimanan Barat  merupakan  program  PHBM  dalam  tahapan kegiatan pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) dari perum perhutani Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Majalengka. Hal ini dikarenakan daerah Cirebon sesungguhnya tidak memiliki hutan secara khusus. 13
LMDH Asem Jaya diresmikan pada tanggal 21 Agustus 2010 berdasarkan hasil dari keputusan musyawarah  antara  Masyarakat  Desa  Hutan (MDH)  dengan  Forum  Komunikasi  PHBM  Badan Kawasan  Pemangku  Hutan  (BKPH)  Ciwaringin bertempat  di  Desa  Palimanan  Barat.  Lembaga  ini merupakan  induk  dari  Forum  Komunikasi  PHBM BKPH  Ciwaringin.  LMDH  Asem  Jaya  tersebut memberikan  peluang  kepada  masyarakat  sekitar hutan  Palimanan  Barat,  khususnya  Blok  Pejagan Asem  untuk  berpartisipasi  dan  berperan  aktif dalam  pengelolaan  SDH.  Kegiatan  pengelolaan Sumber Daya Hutan ini sebagai bentuk pemanfaatan lahan berupa pertanian, baik pertanian  jenis  kayu  yang  dikerjasamakan  antara pihak  LMDH  dan  pihak  Perum  Perhutani  maupun pertanian  yang  dikelola  masyarakat  desa  hutan  itu sendiri.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  berbasis LMDH  ini  merupakan  bagian  dari  kegiatan  untuk meningkatkan potensi dan mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.
Dalam  perencanaan  pengelolaan  SDH disebutkan  agar  pengelolaan  hutan  ini  bersifat efektif,  maka  diperlukan  membentuk  petak (batasan)  wilayah  garapan  petani  hutan  atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Anggota Kelompok Tani  Hutan  LMDH  Asem  Jaya  berjumlah  lebih dari  80  orang,  bahkan  mencapai  130  orang. Namun,  yang  tercatat  dalam  data  anggota  LMDH Asem  Jaya  hanya  terdapat  80  orang.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  tata  tertib  pencatatan  data yang kurang baik, baik dari LMDH Asem Jaya itu sendiri maupun dari pihak Perhutani Majalengka. 14
Kurangnya  tata  tertib  pencacatan  data tersebut  terlihat  dari  data  yang  dimiliki  oleh LMDH  Asem  Jaya.  Data  yang  tersedia  hanya nama-nama  anggota  LMDH  Asem  Jaya  tanpa  ada identitas pemilik lahan hutan dan hak luas garapan hutan  anggota  LMDH.  Selain  itu,  adapula  data yang  tersedia  surat  keputusan  perjanjian  antara LMDH  Asem  Jaya  dengan  Perum  Perhutani
12 Wawancara dengan Pak Sa’id, tanggal 28 Maret 2016
13 Wawancara dengan Pak Sa’id, tanggal 28 Maret 2016
14 Wawancara dengan Pak Sa’id , tangga l 9 Mei 2015
Majalengka  maupun  perjanjian  antara  LMDH Asem Jaya, Perum Perhtani dan PT. KIFC. 15 Tidak  hanya  mengenai  data,  dalam  hal kepengurusan  pun  anggota  yang  berperan  aktif  di sini  hanya  ketua  LMDH  guna  mengkoordinir anggotanya.  Sedangkan  penanggungjawab  seperti sekretaris dan bendahara yang seharusnya berperan aktif  dalam  pembukuan  selayaknya  organisasi yang  sesungguhnya,  tetapi  hal  tersebut  belum terealisasi  dengan  baik  di  LMDH  Asem  Jaya.  Hal ini  terbukti  tidak  adanya  kartu  anggota  LMDH yang  dijadikan  sebagai  bukti  pemilik  lahan garapan  di  hutan  yang  termasuk  dalam  LMDH Asem Jaya. Kartu anggota tersebut seharusnya ada di  setiap  LMDH  yang  bertujuan  agar  anggota LMDH  memiliki  identitas  dan  hak  luas  lahan garapan yang jelas. 16
Hal  tersebut  membuktikan  bahwasannya lembaga  yang  masih  berjalan  saat  ini  belum bersifat efektif, sehingga dalam membuat perencanaan,  mengkoordinir  data  dan  pelaksanaan pengelolaan SDH belum berjalan secara maksimal. 17 Setiap  organisasi  maupun  lembaga seharusnya memiliki program yang bertujuan baik, khususnya untuk kepentingan masyarakat, begitupun  dengan  program  yang  diberikan  oleh Perum Perhutani Majalengka kepada LMDH Asem Jaya  yakni  mengenai  Pengelolaan  SDH.  Namun, implementasi  Pengelolaan  SDH  berbasis  LMDH ini  belum  dapat  dikatakan  maksimal  ataupun efektif,  karena  dalam  sistem  perencanaan  dan pembentukkan  LMDH  belum  bersifat bottom  up (dari bawah ke atas), hanya bersifat top down (atas ke  bawah).  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  proses  awal pembentukkan  LMDH.  Pada  awal  pembentukkan tersebut  pihak  Perum  Perhutani  Majalengka mengadakan  survey  di  hutan  yang  berada  di  Desa Palimanan  Barat  dan  berkoordinasi  dengan  kepala desa.  Setelah  beberapa  bulan  kemudian,  Pihak Perhutani  meminta  kepada  aparat  Desa  Palimanan Barat untuk mengadakan pertemuan atau perkumpulan  warga  sekitar  desa  hutan  untuk bermusyawarah membicarakan
mengenai pengelolaan SDH. 18
Wilayah  kerja  LMDH  Asem  Jaya  meliputi seluruh  wilayah  Hutan  Pangkuan  Desa  (HPD) Palimanan  Barat  Kecamatan  Gempol  Kabupaten Cirebon,  dan  termasuk  dalam  kawasan  hutan Negara  yang  dikelola  oleh  Perum  Perhutani Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Majalengka dari  Badan  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (BKPH) Ciwaringin  serta  Rencana  Pengelolaan  Hutan (RPH)  Ciwaringin  seluas  138,70  ha. 19 Objek
15 Wawancara dengan Pak Sa’id , tangga l 9 Mei 2015
16 Wawancara dengan Pak Sa’id , tangga l 9 Mei 2015
17 Wawancara dengan Pak Sa’id , tangga l 9 Mei 2015
18 Wawancara dengan Bapak Suwanda sebagai asisten Perum Perhutani Majalengka, tanggal 28 Maret 2016 19 Wawancara dengan Pak Sa’id, tanggal 9 Mei 2015
kesepakatan  kerjasama  antara  pihak  LMDH  dan pihak  Perum  Perhutani  khususnya  adalah  pohon jati  dan  kayu  putih.  Jenis  tanaman  lainnya merupakan tanaman pendukung atau tanaman tepi, karena tanaman yang dianggap lebih menghasilkan adalah  jenis  tanaman  jati  dan  kayu  putih.  Luas lahan  khusus  jenis  tanaman  jati  yakni  berkisar 37,50 ha, sedangkan jenis tanaman kayu putih luas lahannya  yakni  61,6  ha. 20 Jenis  tanaman  yang terdapat  di  hutan  tersebut  adalah  diantaranya pohon  jati,  kayu  putih,  Ac.  Mangium  dan Gemilina. Luas tanaman pokok tersebut berdasarkan perincian tabel di bawah ini:
Tabel 01: Jenis Tanaman Hutan
Setelah  penanaman  tersebut  terlaksana, kemudian Perum Perhutani mengadakan pembagian  lahan  kelola  untuk  para  petani  hutan yang  ikut  bergabung  dalam  LMDH  Asem  Jaya. Para  petani  hutan  diberikan  hak  lahan  kelola  oleh Perum  Perhutani,  yakni  rata-rata  sekitar  ¼  ha  dan adapula  yang  diberikan  hak  lahan  kelola  ½  ha untuk  setiap  petani  hutan.  Semua  itu  tergantung kapasitas  para  petani  yang  ingin  mengelola  lahan hutan  yang  tersedia.  Pemberian  hak  lahan  kelola
20 Wawancara dengan Pak Sa’id, tanggal 9 Mei 2015 dan menurut Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5
tersebut  tanpa  biaya  sewa  setiap  bulan  maupun setiap tahun. 21
Kemudian,  setelah  satu  tahun  LMDH  ini diresmikan  dan  penanaman  telah  dilaksanakan, pada tanggal 1 oktober 2012 Perum Perhutani/Ketua Kawasan Pemangku Hutan (KKPH)
Majalengka memutuskan
untuk
mengadakan  pembuatan  tanaman  kerja  sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (PT. KIFC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF) Korea  Selatan  di  kawasan  hutan  produksi.  Sistem keputusan  kerjasama  itu  melalui  Perjanjian  Kerja Sama (PKS) PHBM dengan PT. KIFC, berdasarkan  persetujuan  antara  Perum  Perhutani KPH Majalengka  dengan LMDH Asem Jaya Desa Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol,  Kabupaten Cirebon.  Dalam  pembuatan  perjanjian  kerjasama tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama dari  Perum  Perhutani/KKPH  Majalengka  dan pihak  kedua  ketua  LMDH  Asem  Jaya  desa Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol,  Kabupaten Cirebon.  Jenis  penamaman  yang  dikerjasamakan tersebut berupa pohon jati dengan sebutan Jati Plus Perhutani (JPP). 22
Keputusan  kerjasama  ini  hanya  melibatkan dua  pihak  yang  menjadi  stakeholder  dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan tersebut, sedangkan  petani  hutan  diberi  informasi  setelah peresmian  kerjasama  tersebut.  Ketika  itu  petani hutan  hanya  bisa  menuruti  apa  yang  menjadi keputusan  kedua  pihak  tersebut,  yang  terpenting mereka  mengetahui  bahwa  mereka  masih  bisa mengolah  lahan  hutan  tersebut  dan  dari  tanaman yang  dikerjasamakan  itu  akan  mendapatkan  hasil ketika panen terealisasi. 23
Kerjasama Perum Perhutani dengan National  Forestry  Corporative  Federation  (NFCF) diawali  dengan  kerjasama  antara  pemerintah Indonesia  dengan  Korea  Selatan  yang  diwakili oleh kementerian kehutanan masing-masing negara. Negara Indonesia menyediakan 500.000 ha bagi  pengusaha  Korea  Selatan  untuk  ikut  serta dalam  pembangunan  kehutanan  seluas  10.000  ha di lahan Perum Perhutani.
Kerjasama  pembangunan  Kehutanan  antara Perhutani dan KIFC hingga saat ini mencapai luas 7.424  ha  yang  tersebar  dibeberapa  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  yaitu  KPH  Banten seluas  1.480  ha  KPH  bogor  seluas  728  ha,  KPH Purwakarta  seluas  2.105  ha,  KPH  Sumedang seluas  2.681  ha,  KPH  Majalengka  seluas  182  ha, KPH  Indramayu  246  ha.  Tanaman  yang  akan
21 Wawancara dengan Pak Syatori, Pak Yayat Hidayat, Pak Junaedi, Pak Ja’i, Pak Rosidi, tanggal 28 Maret 2016
22 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.1 23 Wawancara dengan Pak Sa’id sebagai ketua LMDH Asem Jaya, tanggal 31 Mei 2016
ditebang  tahun  2015  adalah  hasil  tanam  tahun 2007  dengan  luas  40  ha,  24,2  ha  di  KPH  Bogor dan 15,8 ha di KPH Sumedang. Berdasarkan hasil Inventarisasi terdapat 697 pohon dengan perkiraan produksi 214 m3 kayu pertukangan dan 43 shuffle meter kayu bakar. 24
Pada  tanggal  1  oktober  2012,  Perum Perhutani  atau  Ketua  Kawasan  Pemangku  Hutan (KKPH) Majalengka memutuskan untuk mengadakan  pembuatan  tanaman  kerja  sama dengan PT. Korea Indonesia Forestry Cooperatives (PT. KIFC) yang merupakan anak perusahaan dari National Forestry Cooperatives Federation (NFCF)
Korea Selatan di kawasan hutan produksi. Sistem  keputusan  kerjasama  itu  melalui
Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  PHBM  dengan  PT. KIFC,  berdasarkan  persetujuan  antara  Perum Perhutani KPH Majalengka  dengan LMDH Asem Jaya  Desa  Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol, Kabupaten Cirebon. Awal mula perjanjian kerjasama  tersebut  melibatkan  dua  pihak,  yaitu pihak  pertama,  dari  Perum  Perhutani/KKPH Majalengka  dan pihak  kedua,  ketua  LMDH  Asem Jaya  desa  Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol, Kabupaten
Cirebon. 25 Perjanjian tersebut merupakan  perjanjian  di  atas  kertas  putih  bertinta hitam  dan  ditanda  tangani  di  atas  materai  dengan disertai  perincian  modal  awal  sampai  dengan pembagian hasil. 26
Objek  kerjasama  yang  dilibatkan  adalah kawasan  hutan  negara  yang  berada  di  bawah pengelolaan  perum  perhutani  KPH  Majalengka, Bagian  Kesatuan  Pangkuan  Hutan  (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas  37,5  ha  yang  masuk  pada  wilayah  Hutan Pangkuan  Desa  (HPD)  LMDH  Asem  Jaya  Desa Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol,  Kabupaten Cirebon,  yaitu  berupa  penanaman  jenis  Jati  Plus Perhutani (JPP), dengan perincian sebagai berikut: 27

## Tabel 02
Perincian Luas Lahan jenis Jati Plus Perhutani (JPP)
24 www.bumn.go.id/.../Perum.Perhutani.dan. Korea . PT .. KIFC 25 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012,  hal.1.  (pihak  kesatu  yaitu  Ir.  Aries  Indra Supartha,  Msi  sebagai  Administratur  Perum  Perhutani/KKPH Majalengka  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perum perhutani  berdasarkan  nomor:682/KPTS/  Dir/2009  Bab  VIII pasal 9 ayat (2) huruf b.  dan pihak kedua Moh. Said sebagai ketua  LMDH Asem  Jaya desa  Palimanan  Barat,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.
26 Data tidak ditunjukkan oleh pihak Perhutani Majalengka
27 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5
Sumber: Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012
Ruang  lingkup  kerjasamanya  meliputi;  a) Penanaman  tanaman  JPP  yang  berada  di  kawasan hutan produksi dengan tetap memperhatikan aspek ekologis,  ekonomis  dan  sosial,  b)  pengelolaan yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penanaman, penyulaman, pemeliharaan, penebangan dan keamanan  kawasan  hutan  di  sekitar  lokasi kerjasama  dan  lingkup  HPD  setempat,  c) pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Hutan  (MDH) dalam  pembinaan  dan  penguatan  kelembagaan,  d) PT.  KIFC  membiayai  penanaman,  pemeliharaan dan  pengelolaan  hutan  lainnya  sesuai  dengan perjanjian  kerjasama  dengan  Direksi  Perum Perhutani. 28
Dalam  perjanjian  kerjasama  juga  terdapat ketentuan  bagi  hasil  atau  disebut  dengan sharing . Ketentuan  berbagi  atau sharing produksi (output) dihitung berdasarkan  kontribusi (input) para pihak yang  tertera  dalam  surat  kesepakatan  kerjasama sesuai  dengan  peran  dan  tanggung  jawab  serta kesepakatan  para  pihak  tersebut.  Bagi  hasil kerjasama  pengelolaan  adalah  dari  keuntungan bersih setelah kerjasama penjualan dikurangi biaya operasional.
PT.  KIFC  sebagai  pemodal  mendapat  bagi hasil  sebesar  65%,  sedangkan  Perum  Perhutani mendapat  35%.  Akan  tetapi  untuk  pihak  kedua maksimal  mendapatkan  25%  dari  bagian  Perum Perhutani sehingga terperinci sebagai berikut: 29
1. Pihak Kesatu  : 26,25 % (untuk  Perum Perhutani)
2. Pihak Kedua   : 8,75%  (untuk LMDH) 3. PT. KIFC : 65,00% (untuk Pemodal) Khusus dari bagian LMDH akan didistribusikan  untuk  kepentingan  umum  yakni sebesar  1,50%  diberikan  untuk  kepentingan  desa. Proporsi  bagi  hasil  yang  tertulis  dalam  ketentuan kerjasama ini perinciannya sebagai berikut: 30

## Tabel 03
Proporsi Bagi Hasil Kerjasama Kayu Jati
28 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5 dan untuk perincian biaya dalam bentuk nominalnya dirahasiakan oleh Pihak Perhutani Majalengka 29 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8 30 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8
Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 10  tahun  yakni  dari  tahun  2012-2022  untuk pengelolaan JPP, kemudian sharing dari kerjasama tersebut dapat terealisasi. 31 Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan harapan memperoleh omset atau pendapatan yang besar ketika panen jati terlaksana, karena  menurut  pemahaman  dari  pihak  Perum Perhutani dan pihak LMDH bahwasannya investor luar  negeri  akan  memberikan  penghasilan  yang lebih besar dibandingkan dengan dalam negeri.
B. Ketimpangan Prosentase Pembagian Hasil Panen Kayu Jati antara PT. KIFC, Perum Perhutani Majalengka dan LMDH Asem Jaya Palimanan Barat
Objek  kerjasama  yang  dilibatkan  adalah kawasan  hutan  negara  yang  berada  di  bawah pengelolaan  perum  perhutani  KPH  Majalengka, Bagian  Kesatuan  Pangkuan  Hutan  (BKPH) Ciwaringin yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC seluas  37,5  ha  yang  masuk  pada  wilayah  Hutan Pangkuan  Desa  (HPD)  LMDH  Asem  Jaya  Desa Palimanan  Barat,  Kecamatan  Gempol,  Kabupaten Cirebon,  yaitu  berupa  penanaman  jenis  Jati  Plus Perhutani  (JPP). 32 Dalam  perjanjian  kerjasama juga  terdapat  ketentuan  bagi  hasil  atau  disebut dengan sharing .  Ketentuan  berbagi  atau sharing produksi (output) dihitung  berdasarkan  kontribusi (input) para  pihak  yang  tertera  dalam  surat kesepakatan  kerjasama  sesuai  dengan  peran  dan tanggung  jawab  serta  kesepakatan  para  pihak tersebut. 33
Tanaman  Jati  yang  luasnya  1  ha  terdapat 880  pohon  dengan  jarak  tanam  3x3.  Jadi,  jika dikalkulasikan  seluruh  jumlah  pohon  jati  yang dikerjasamakan  dengan  PT. KIFC  seluas  37,50  ha yakni  berjumlah  33.000  pohon. Volume  kayu  jati tiap  1  hektarnya  diperkirakan  bisa  mencapai  100 m³  sampai  dengan  125  m³,    karena  hutan  yang berada  di  Desa  Palimanan  Barat  ini  merupakan salah  satu  hutan  industri  yang  dikerjasamakan antara  LMDH  Asem  Jaya,  Perum  Perhutani  dan PT. KIFC Korea.
Menurut panduan analisa pemasaran Perum Perhutani, dalam menentukan kebijaksanaan penetapan  harga  jual  produk  perlu  adanya pertimbangan  dalam  berbagai  faktor.  Secara langsung  atau  tidak  langsung  faktor  lingkungan internal  dan  eksternal  perusahaan  berpengaruh terhadap  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  akan dilakukan  perusahaan  terutama  kebijaksanaan penetapan  harga.  Harga  yang  ditetapkan  sebagai
31 Surat Keputusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.8
32 Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5 33 Surat Keputusan Perjanjian Kerjasama (PKS) KIFC/MJL/iii/2012, hal.5
harga  jual  produk  kayu  Jati  ini  berkisar  antara  Rp 384.000,-/  m³  sampai  dengan  Rp  2.534.000,-/  m³. Perhitungan  Luas  lahan  kayu  jati  dalam  1  ha. terdapat 100 m³. Kisaran harga tersebut yakni dari tahun  1999  sampai  dengan  2003,  sebagaimana tabel di bawah ini: 34
Tabel 04 Penetapan Harga dan Hasil Penjualan Kayu Jati
PERUM PERHUTANI 1999-2022
Sumber:  analisis  perhitungan  harga  kayu  jati berdasarkan 35
Perum  Perhutani  sebagai  pemasok  atau penyedia bahan baku Jati mempunyai tujuan, yakni menghasilkan  laba  yang  lebih  tinggi  atau  besar dengan  melakukan  pemilihan  harga.  Hal  ini didominasi  oleh  hasil  produk  kayu  olahan, khususnya  Jati  yang  diproduksi  oleh  Perum Perhutani  dengan  melalui  Kerjasama  Pengolahan (KSP).  Jika  perkiraan  harga  kayu  jati  pada  tahun 2022  tetap  seharga  Rp  4.109.000,-/  m³,  maka analisis  pendapatan  Kerjasama  Pengolahan  Kayu Jati  yang  dilakukan  oleh  Perum  Perhutani Majalengka  berdasarkan  proporsi  bagi  hasil,  yaitu sebagai berikut: 36 Tabel 05 Proyeksi Analisis Harga Kayu Jati Sumber: Analisis harga kayu jati Proyeksi
analisis harga di atas menunjukkan bahwa lahan  hutan kayu jati dengan luas  1  ha.  Menghasilkan  100  m³  kayu  jati.  Jika harga  kayu  jati  pada  tahun  2022  adalah  Rp 4.109.000,-/  m³,  maka  harga  kayu  jati  bisa mencapai  Rp  410.900.000,-/ha.  Harga  tersebut diperoleh dari harga kayu jati per hektar dikalikan dengan 100 m³ (Rp 410.900.000,-/m³ x 100). Jadi, harga  kayu  jati  dengan  luas  lahan  hutan  kayu  jati
34 digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi4355267 286518.pdf 35 digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi435526 7286518.pdf
36 Lihat tabel 03. hal. 13
yang  dikerjasamakan  seluruhnya  yaitu  37,50  ha mencapai  Rp  15.408.750.000,-.  Hasil  tersebut diperoleh dari harga kayu jati per hektar dikalikan dengan  luas  lahan  kayu  jati  yang  dikerjasamakan seluruhnya (Rp 410.900.000,-/ha x 37,50 ha).
Biaya  pengeluaran  PT.KIFC  untuk  biaya proses  awal  penanaman  dengan  perincian  tabel  di bawah ini: 37
Tabel 13 Proyeksi Pengeluaran Penanaman Kayu Jati Oleh PT. KIFC
Dari proyeksi pengeluaran biaya penanaman  kayu  jati  oleh  PT.KIFC  berdasarkan tabel  di  atas  meliputi;  harga  bibit  Rp  7.500,- /batang pohon. Dalam 1 hektar terdapat 880 batang pohon  jati,  maka  biaya  bibit  yang  dikeluarkan dalam  1  ha.  adalah  Rp  6.600.000,-  (Rp  7.500,-  x 880). Luas laha tanaman yang dikerjasmakan yaitu 37,50  ha.  dengan  jumlah  pohon  33.000  pohon. Jadi, biaya pengeluaran bibit kayu jati berdasarkan tanaman yang dikejasamakan adalah Rp 247.500.000,-  (Rp  7.500,-  x  33.000).  Kemudian untuk  biaya  pemupukan  per  2000  batang  pohon jati  membutuhkan  biaya  Rp  30.000,-.  Jadi,  biaya pemupukan  untuk  seluruh  luas  lahan  yang dikerjasamakan  dengan  jumlah  33.000  pohon adalah Rp 495.000,-. Dan untuk biaya persemaian membutuhkan  biaya  Rp  10.000,-/3  m³.  Dalam  1 ha.  terdiri  dari  100  m³,  biaya  yang  dikeluarkan adalah  Rp  340.000,-/ha.  Jadi,  biaya  persemaian untuk  seluruh  luas  lahan  yang  dikerjasamakan adalah Rp 12.750.000,-. Dengan demikian, seluruh biaya pengeluaran untuk penanaman kayu jati yang dikeluarkan  adalah  Rp  260.745.000,-.    Proyeksi analisis  harga  dan  pengeluaran  biaya  penanaman kayu  jati  di  atas  dapat  menentukan  pembagian hasil  berdasarkan  prosentase  pendapatan  hasil penjualan  kayu  jati  yang  telah  ditentukan  oleh Perum Perhutani Majalengka.
37 www.academia.edu/.../Persemaian_ Jati _Puslitbang_ Perhutan i _Mengelola_Pem bibit an ...
Tabel 19 Pengeluaran Penanaman dan pemeliharaan Kayu Jati serta Pendapatan Penen Kayu Jati antara PT.KIFC, Perum Perhutani dan LMDH
Sumber:  Hasil  Analisis  Pengeluaran  Penanaman dan pemeliharaan Kayu Jati sertaPendapatan Penen Kayu Jati
Dari  tabel  di  atas  modal  yang  dikeluarkan oleh PT. KIFC belum terhitung seluruhnya, karena masih  terdapat  modal  pelatihan  untuk  biaya pemberangkatan  dan  biaya  kebutuhan  lainnya untuk  2  pihak  dari  Perum  Perhutani  Majalengka dan  2  pihak  dari  anggota  LMDH  Asem  Jaya selama  mengikuti  pelatihan  di  Korea.  Sedangkan, Perum  Perhutani  Majalengka  tidak  mengeluarkan modal  apapun  untuk  pemeliharaan  kayu  jati  yang dikerjasamakan,  hanya  bermodalkan  tenaga  untuk pengawasan tanaman. Dengan demikian, dari tabel di atas tersebut membuktikan adanya ketimpangan pembagian  hasil  kayu  antara  pihak  PT.  KIFC, Pihak  Perum  Perhutani  Majalengka  dan  LMDH Asem  Jaya.  Pembagian  hasil  atau  yang  disebut dengan system  sharing berdasarkan  perincian  di atas  menunjukkan  bahwa  pemodal  (PT.KIFC) mendapatkan  bagian  jauh  lebih  besar  tanpa menyeimbangkan  pembagian  hasil  untuk  pihak Perum  Perhutani  Majalengka  maupun  pihak LMDH Asem Jaya Palimanan Barat. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber:  Prosentase  Proporsi  bagi  hasil kayu jati
Dari  ketentuan  pembagian  hasil  di  atas menggambarkan  bahwa  PT.  KIFC  mendapatkan hasil  yang  lebih  banyak,  artinya  PT.  KIFC mendapatkan  hasil  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  Perum  Perhutani  Majalengka  dan  LMDH Asem Jaya. Landasan pembagian tersebut berdasarkan kedudukan PT. KIFC sebagai pemodal  yang  membiayai  proses  awal  penanaman kayu  jati,  dari  awal  pembibitan  sampai  dengan pemupukan  awal.  Kemudian,  proses  selanjutnya yang berkontribusi besar dalam pemeliharaan kayu jati  adalah  petani  hutan  yang  tergabung  dalam LMDH  Asem  Jaya,  sedangkan  pihak  Perum Perhutani  Majalengka  hanya  menjadi  pengawas kawasan hutan dan tanaman yang ada di hutan.
Pembagian  hasil  tersebut  sebenarnya  tidak diketahui  oleh  anggota  LMDH  berapa  nominal yang  nanti  akan  terealisasi,  hanya  dengan prosentase tertulis. Namun, petani hutan beranggapan  bahwa  hasil  pertanian  kayu  jati  yang akan  terealisasi    10  tahun  ke  depan  itu  akan memperoleh  hasil  yang  menjanjikan.  Anggapan petani  hutan  tersebut  berbeda  dengan  perhitungan analisis  pembagian  hasil  penjualan  kayu  jati  di atas,  yang  membuktikan  hasil  sangat  kecil  untuk setiap  anggota  petani  hutan  yang  tergabug  dalam LMDH  Asem  Jaya  jika  dibandingkan  hasil pembagian  yang  diperoleh  PT.  KIFC  dan  Perum Perhutani  Majalengka.  Dalam  hal  ini,  nampak adanya suatu penindasan petani hutan dari pemilik modal  dan  stakeholder  yang  hanya  memberikan pengawasan  tanpa  ikut  andil  dalam  kegiatan pemeliharaan kayu jati.
C. Pengaruh  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan
Berbasis LMDH dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat
Masyarakat sekitar hutan di Desa Palimanan  Barat,  khususnya  blok  Pejagan  Asem dapat  merasakan  pengaruh  adanya  LMDH  Asem Jaya  yaitu  dengan  mengelola  lahan  hutan  dengan menanam  tanaman,  seperti  yang  dapat  dirasakan oleh 5 petani hutan yang tergabung dalam anggota LMDH Asem Jaya. Sebagaimana perhitungan dari analisis  pengeluaran  dan  pendapatan  petani  hutan berdasarkan tabel di bwah ini:
Tabel 30 Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Petani Hutan
Dari  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa adanya LMDH belum sepenuhnya
menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, khususnya  petani  hutan  yang  menjadi  anggota LMDH  Asem  Jaya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari biaya  pengeluran  untuk  kebutuhan  hidup  petani hutan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  biaya pendapatan  hasil  panen  yang  diperoleh  dari tanaman petani yang dikelola di kawasan hutan.
Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (forest  for  people) sesungguhnya adalah usaha pemanfaatan usaha pemanfaatan nilai ekonomis  hutan  yang  seimbang  dengan  upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.
Menurut  Kriteria  BPS  mengenai  biaya pengeluaran  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  yaitu sebagai berikut: 38
1. Pengeluaran  per  orang  per  bulan  lebih  dari Rp  350.000,-  termasuk  dalam  kriteria  tidak miskin.
2. Pengeluaran  per  orang  per  bulan  Rp 280.488,- s/d Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp  7.780,-  s/d  Rp  9.350,-  per  orang  dalam sehari,  termasuk  dalam  kriteria  hampir  tidak miskin.
3. Pengeluaran  per  orang  per  bulan  Rp 233.740,- s/d 280,488,- atau sekitar antara Rp Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- per orang per hari, termasuk dalam kriteria hampir miskin.
4. Pengeluaran  per  orang  per  bulan  Rp 233.740,- ke bawah atau sekitar Rp 7.780,- ke bawah  per  orang  per  hari,  termasuk  dalam kriteria miskin
Sedangkan,  keluarga  yang  masuk  dalam kriteria miskin menurut standar BPS (Badan Pusat Statistik),  yaitu  kepala  keluarga  yang  memiliki sumber penghasilan adalah petani dengan pendapatan  di  bawah  Rp  600.000,-  per  bulan. 39 Dengan  demikian,  hasil  pendapatan  petani  hutan berdasarkan  tabel  di  atas  membuktikan  bahwa petani hutan  yang berada di desa Palimanan Barat termasuk  dalam  kategori  miskin  dan  belum sejahtera,  karena  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh petani  hutan  dari  hasil  pertaniannya  di  bawah  Rp 600.000,-  dan  untuk  pengeluaran  untuk  biaya hidup  keluarga  petani  melebihi  dari  hasil pendapatan  yang  diperoleh.  Selain  itu,  dalam menentukan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar hutan,  khususnya  yang  berprofesi  sebagai  petani hutan harus memiliki beberapa indikator keberhasilan.  Menurut  Business  News,  2002 (dalam  L.R.Wibowo  dan  C.  Woro  Murdiati Runggadini,  2009:121).  Indikator  keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan bersama
38 http://fokedki.blogspot.com/2012/kriteria-kemiskinan-di- Indonesia.html . Diakses pada tanggal 2 Agustus  2016
39 http://fokedib;logspot.com/kriteria-kemiskinan-di- Indonesia.html . Diakses pada tanggal 28 Jul i 2016
masyarakat  diukur  dari  tingkat  kesejahteraan masyarakat  sekitar  hutan  meningkat.  Akan  tetapi, dalam  realitasnya,  khususnya  pada  petani  hutan yang  menjadi  bagian  anggota  LMDH  Asem  Jaya, dapat dikatakan bahwa adanya pengelolaan sumber daya  hutan  berbasis  LMDH  belum  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  sumber  daya  hutan  pada prinsipnya dilakukan pemerintah untuk mewujudkan  kemakmuran  bagi  masyarakat  hutan, karena  hutan  merupakan  kekayaan  alam  yang harus  diarahkan  untuk  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  sekitar  hutan dengan  menjaga  kelestarian  dan  kelangsungan fungsi hutan.
Implementasi  dari  adanya  LMDH  Asem Jaya  tersebut  sebenarnya  berpengaruh  pada masyarakat  sekitar  hutan,  khususnya  masyarakat Di  Desa  Palimanan  Barat  Blok  Pejagan  Asem. Pengaruh yang dirasakan masyarakat sekitar hutan yang  tergabung  dalam  LMDH  Asem  Jaya  di antaranya; pertama, Masyarakat  memperoleh pengetahuan  mengenai  manfaat  dari  keberadaan hutan melalui pengelolaan SDH. Kedua, masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan lahan dengan  menanam  berbagai  tanaman  tanpa  biaya sewa,  walaupun  hasil  panennya  sangat  minim  dan tidak  sebanding  dengan  biaya  kebutuhan  hidup sehari-harinya.  Bahkan,  para  petani  hutan  pun dibebankan  untuk  memelihara  tanaman  yang dikerjasamakan dengan PT. KIFC tanpa memperhitungkan  hasil  akhirnya  (bagi  hasil). Mereka hanya mengetahui bahwa diakhir penebangan  akan  mempeoleh  bagian  tanpa mengetahui jumlah nominalnya. Ketiga, masyarakat    sekitar  hutan  bisa  menikmati  hasil tanam  atau  panen  dengan  dikonsumsi  secara pribadi maupun dijual.
Dari  beberapa  pengaruh  LMDH  di  atas, walaupun belum bisa menyejahterakan anggotanya, akan tetapi LMDH Asem Jaya sampai saat  ini  masih  bersifat  aktif  dan  masih  memiliki harapan  untuk  menjadi  suatu  lembaga  atau organisasai yang berkembang dan maju, khususnya pada  bidang  pertanian.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan anggota LMDH yang masih aktif menanam tanaman di lahan hutan LMDH.
A. Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan  terutama dalam lingkup LMDH, di antaranya yaitu:
1. Membangun  Pengelolaan  SDH  dan  Lembaga Penegelolaan  yang  baik.  Dalam  Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  (SDH),  seharusnya mempunyai  kesadaran  dan  komitmen  yang tinggi  dalam  kelestarian  lingkungan  hidup. Salah  satunya,  dengan  berpartisipasi  aktif
dalam  kegiatan  pengelolaan  SDH,  baik  dari Pihak  LMDH  maupun  Perhutaninya.  Oleh karena  itu,  pembuatan  konsep  pengelolaan SDH  yang  baik  yaitu  dengan  disosialisasikan, didukung,  serta  melibatkan  masyarakat  dalam perancangan  yang  melibatkan stakeholder . Hal ini perlu dilakukan oleh pengurus serta anggota LMDH  Asem  Jaya  agar  mewujudkan  suatu LMDH  yang berkualitas dan  hasil pengelolaan SDH yang optimal.
2. Alokasi  SDH  sebaiknya  sesuai  fungsi,  baik dalam produksi, perlindungan, maupun konservasi  yang  seimbang  dan  diakui  oleh stakeholder agar fungsinya berkelanjutan untuk generasi LMDH Asem Jaya yang sekarang dan generasi yang akan datang.
3. Tersedianya  barang  dan  jasa  serta  layanan publik dalam bidang kehutanan untuk membangun  fungsi  LMDH  Asem  Jaya  agar dapat  berperan  aktif  dan  dapat  mencapai kesejahteraan bagi anggota LMDH.
4. Kebijakan  Pemerintah  kehutanan  yang  Adil. Kebijakan  yang  dikeluarkan  Perum  Perhutani Majalengka  dan  PT.  KIFC  harus  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  sekitar  hutan  dan  harus bersifat  transparan.  Dan  mengenai  bagi  hasil harus  berlandaskan  pada  perkembangan  sektor ril di  bidang  kehutanan  tanpa  dibebani  biaya, sehingga dapt menentukan kesejahteraan masyarakat  sekitar  hutan  dan  berpegang  teguh pada asas “Hutan untuk Kesejahteraan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Akta Notaris Panitera Pengadilan Negeri Majalengka di bawah nomor: 24/p/2010/LMDH. Herny, S.H.
Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis  Data .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Fahrudin,  Adi.  2012. Pengantar  Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama. Bandung.
Hariadi,  Kartodihardjo.  2012. Kritik  Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia . Forct Development, Bogor.
Nazir  Moh. Metode  Penelitian. Bogor:  Penerbit Ghalia Indonesia. 2014.
PKS KIFC/MJL/iii/2012, hal.1 dan 5. Administratur Perum Perhutani/KKPH  Majalengka  perum perhutani berdasarkan nomor:682/KPTS/  Dir/2009  Bab VIII pasal 9 ayat. Skripsi,  Clara  Christina  Theresia. “Efektivitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara  Masyarakat  dengan  Perum
Perhutani”:  Kasus  PHBM  di  KPH
Kuningan  dan  KPH  Majalengka Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa Barat.
2008. http://ipb.ac.id/bitstream/123456789 /11653/2/E08cct. pdf . Diakses  pada tanggal 21 Juni 2015
Thesis,  Agus  Sutopo. “Pengaruh  Program  PHBM terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat” : Kasus  Di  Desa sekitar Hutan di Kabupaten Ngawi” . 2005. https://ugm.ac.id/download/S2- 2015-354778-introduction. pdf . Diakses pada tanggal 21 Juni 2015
Skripsi,  Dimas  Ragil  Achirrudin,  “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan  Hutan  Tumanggung Dalam  Rangka  Pelestarian  Hutan Lindung”:  Kasus  Di  Gunung
Sumbing-Sindoro” . 2011.
https://core.ac.uk/download/ pdf /165
07242. pdf .  Diakses  pada  tanggal  21 Juni 2015.
Simon,  Hasanu.  2004. Membangun  Desa  Hutan.
Gadjah  Mada  University  Press: Yogyakarta.
Simon, Hasanu. 2006. Hutan Jati dan Kemakmuran. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Suharto,  Edi.  2010. Membangun  masyarakat memberdayakan  Rakyat .  Bandung: Refika Aditama.
Soetomo. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2013.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif Dan  R&D. Bandung:  Alfabeta. 2012.
Wibowo,  LR,  dkk.  2009. Konflik  Sumber  Daya
Hutan dan Reforma Agraria. Alfamedia, Yogyakarta.
Internet: http://fokedki.blogspot.com/2012/kriteria- kemiskinan-di-Indonesia.html . Diakses  pada  tanggal  2  Agustus 2016.
http://fokedib;logspot.com/kriteria-kemiskinan-di-
Indonesia.html . Diakses pada tanggal 28 Juli 2016.