Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## LEGALITY ISSUANCE OF FAMILY CARD IN SIRI MARRIAGE

## LEGALITAS PENERBITAN KARTU KELUARGA DALAM PERKAWINAN SIRI 
Cholidatul Rizky Amalia 1 , Anggia Vionita Rachman 2 , Nabilla Yahya 3 , Nadya Nur Ivany 4 Prodi S2 Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya e-mail: cholidatul.rizky.amalia-2021@fh.unair.ac.id 1
e-mail: anggia.vionita.rachman-2021@fh.unair.ac.id 2
e-mail: nabilla.yahya@fh.unair.ac.id 3
e-mail: nadya.nur.ivany-2021@fh.unair.ac.id 4

## Abstract
The issuance of Family Cards for unregistered marriages submitted by the Director General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs has caused a polemic in Indonesian positive law, because the statement is not in accordance with the regulations of Law Number 1 of 1974. In this regulation it has been stated that marriages are considered valid by The State if it is carried out in accordance with religion and registered with an authorized official, for this reason, unregistered  marriage  is  not  recognized  by  the  State  because  its  implementation  is  not  in accordance with existing provisions. The Director General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs provides the possibility for those who have unregistered marriages to get a Family  Card.  This  study  uses  a  normative  juridical  research  method  based  on  the  laws  and regulations in Indonesia, as well as legal concepts. The results of this study regarding the validity of the issuance of Family Cards for unregistered marriages, it can be concluded that the perpetrators of unregistered marriages have violated the recording. Thus, the marriage is not  completedonlywith the  marriage  contract,  but  must  also  be  recorded.  And  the  legal  consequences  of  the  issuance  of family cards in unregistered marriages will only support the decisions of individuals who will carry out unregistered marriages.
Keywords: Marriage; Unregistered Marriage; Family Card.

## Abstrak
Penerbitan Kartu Keluarga bagi perkawinan siri yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kementrian  Dalam  Negeri  menimbulkan  polemik  dalam  hukum positif  Indonesia,  karena  pernyataan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut telah dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah oleh  Negara  apabila  dilakukan  sesuai  dengan  agama  dan  dicatatkan  kepada  pegawai  yang berwenang, untuk  itu perkawinan siri tidak diakui oleh Negara karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri  memberikan  kemungkinan  bagi  mereka  yang  melakukan  perkawinan  siri  untuk  bisa mendapatkan Kartu Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  terdapat  di  Indonesia,  serta  konsep-konsep hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  mengenai  keabsahan  dari  penerbitan  Kartu  Keluarga  untuk perkawinan  siri  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  nikah  siri  telah  melanggar  pencatatan.  Dengan demikian,  pernikahan  tidak        selesai        hanya        dengan  berlangsungnya  akad  nikah,  melainkan harus  juga  dicatat.  Serta  Akibat  hukum  dengan  adanya  penerbitan  kartu  keluarga  dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.
Keywords: Perkawinan; Perkawinan Siri; Kartu Keluarga.
 Naskah diterima: 11 Februari 2022, direvisi: 27 April 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.458

## PENDAHULUAN
Mengutip dari media CNN Indonesia,
(CNN Indonesia, 2021) Zudan
mengatakan  bahwa  “Semua  penduduk Indonesia  harus  mencatatkan  data  dirinya di dalam kartu keluarga mereka. Jika bagi anda  yang  menikah  siri  alias  tidak terdaftar, anda juga dapat memasukkannya  ke  dalam  satu  kartu keluarga (KK).
Dengan  pernyataan  tersebut,  maka
dapat disimpulkan pasangan yang melakukan perkawinan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut  KK).  Pernyataan  Zudan  menjadi polemik  dalam  hukum  positif  Indonesia, karena  pernyataan  tersebut  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Di  Indonesia  terdapat  hukum  positif yang  juga  mengatur  tentang  perkawinan yang  bermula  dari Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  BW)  sampai  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, kemudian  disusul    perubahannya  yaitu Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan kemudian disusul dengan  Peraturan  Pelaksanaannya  yaitu tepatnya  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU
Perkawinan  ialah  “ikatan  lahir  batin antara  seseorang  pria  dan  wanita  sebagai
suami isteri dengan tujuan untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Dalam pernyataan diatas menerangkan  kalau  perkawinan  siri  ini adalah  perkawinan  yang  sah  secara agama,  tetapi  tidak  perkawinannya  tidak dicatatkan  secara  resmi  pada  Negara,  hal ini  pun  diakui  oleh  agama  tetapi  tidak dengan keberadaannya oleh Negara.
Konsekuensinya yaitu tidak
mendapatkan perlindungan hukum, dengan  ini  akan  menimbulkan  akibat hukum  yang  dapat  terjadi  dalam  suatu perkawinan  sah  tidak  timbul  dalam perkawinan  ini.    Hukum  telah  mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bersifat  memaksa seseorang  untuk  dapat  mematuhi  semua peraturan-peraturan  tersebut.  Perkawinan merupakan suatu peristiwa bagi dua insan yang  saling  mencintai  dan  membangun keluarga  yang  kekal  dan  harmonis. Dengan  adanya  perkawinan,  timbul  suatu hubungan-hubungan  keperdataan  seperti akibat  hukum  diantara  keduanya,  yaitu adanya  harta  bersama,  anak,  waris  dan mengenai  keberadaan  status  perkawinan itu  sendiri.  Tidak  hanya  hubungan  atau perbuatan  keperdataan,  keabsahan  suatu perkawinan  juga  berpacuan  terhadap hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Abdurrahman, 1978)
Indonesia merupakan negara berdasarkan  ideologi  Pancasila  yang dengan tegas mengakui prinsip kebebasan beragama.  (Subekti,  2002)  Oleh  karena itu, bermacam-macam tata cara pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia beragam antar suku, agama dan
kepercayaan  yang  berbeda.  Berdasarkan Pasal  2  ayat  1 juncto ayat  2  UU Perkawinan, keabsahan perkawinan terjadi  jika  melaksanakan  perkawinannya tersebut  menurut  agama  masing-masing dan  kepercayaan  masyarakat  setempat, dan juga perlunya mencatatkan perkawinan  karena  hal  ini  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan ini harus jelas dan mencantumkan nama, umur,
agama/keyakinan,  pekerjaan  dan  tempat tinggal  calon  mempelai.  Jika  salah  satu atau  kedua  calon  pengantin  ini  pernah menikah,  nama  mantan  suami  atau  istri juga harus disebutkan. (K. Wantjik Saleh, 1980)
Pada  praktiknya  masih  ada  beberapa yang memilih untuk menikah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif, yaitu melakukan perkawinan secara agama dan
kepercayaan tanpa dicatatkan oleh Negara atau biasa disebut dengan perkawinan siri. Perkawinan siri tidak berkekuatan hukum, karena  perkawinan  tersebut  terjadi  tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, sehingga Negara tidak mengetahui adanya perbuatan  hukum  tersebut.  Hal  ini  jelas tidak  sesuai  dengan  undang-undang mengenai  keabsahan  perkawinan  dalam hukum positif Indonesia, dan mengganggu terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, pencatatan perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang penting. Pencatatan perkawinan
merupakan  suatu  syarat  atau  kewajiban administratif  para  pasangan  yang  akan
melangsungkan perkawinan untuk memenuhi ketertiban hukum, untuk mewujudkan  kepastian  hukum.  (Latifah, 2015) Adanya pencatatan ini sama halnya dengan tertib administrasi untuk peristiwa hukum  lainnya,  seperti  kelahiran  dan kematian yang diperlukan untuk dicatatkan  oleh  pegawai  yang  berwenang dan  dituangkan  dalam  suatu  akta  resmi. (Thalib,  1974)  Dalam  perkawinan  yang dicatatkan, pasangan tersebut akan mendapatkan  buku  nikah  sebagai  bukti autentik  bahwa  telah  terjadi  perkawinan secara  sah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Untuk memenuhi keamanan, ketertiban  hukum,  serta  memberikan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat, maka  pernyataan  Zudan  Arif  Fakrulloh selaku birokrat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementrian  Dalam  Negeri  bertujuan untuk  menjalankan  ketertiban  hukum. Namun  hal  ini  juga  akan  memberikan kemungkinan bagi mereka yang melakukan  perkawinan  siri  untuk  tetap bisa  mendapatkan  KK  dengan  prinsip semua  penduduk  Indonesia  wajib  terdata di  KK.  (Puspita,  2021)  Apabila  hal  ini dilakukan  akan  terjadi  kerancuan  dengan peraturan  yang  ada  dalam  perundang- undangan. Mengingat sebenarnya perkawinan  sah  dan  perkawinan  siri memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terlebih biasanya mereka  yang melakukan  perkawinan  siri  memiliki alasan  tertentu  yang  membuat  mereka tidak  dapat  melangsungkan  perkawinan yang  sah  secara  hukum,  contoh  adanya perbedaan  agama,  poligami,  atau  tidak
direstui  oleh  orang  tua.  (Fathudin  & Fitria, 2010)
Apabila  dipikirkan  kembali,  secara garis  besar  timbul  kerancuan  antara perkawinan  yang  dicatatkan  dengan perkawinan  siri,  karena  pada  dasarnya dengan adanya KK maka Negara mengetahui  adanya  perkawinan  tersebut, sedangkan  seharusnya  Negara  tidak mengakui  perkawinan  tersebut.  Dengan demikian, penelitian ini membahas mengenai  keabsahan  dari  penerbitan  KK dalam perkawinan siri, serta akibat hukum penerbitan KK untuk perkawinan siri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum yuridis normatif Penelitian  ini  menganalisis  dan  mengkaji peraturan perundang-undnagan serta
berdasarkan literatur perpustakaan.
Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan  peneliti  hanya  mengkaji aspek  yuridis  terkait  legalitas  penerbitan KK bagi pasangan perkawinan siri dengan menganalisisnya  sesuai  dengan  asas, kaidah dan perspektif hukum positif yang berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan membahas  lebih  lanjut  tentang  adanya penerbitan  KK  terhadap  perkawinan  siri serta  akibat  hukum  dari  perkawinannya terhadap  perempuan  dan  anak.  Analisis dilakukan  secara  gramatikal  dengan  cara memberikan  interpretasi  terhadap  bahan- bahan  hukum  dan  disusun  secara  baik agar  dapat  dipahami  dengan  mudah berdasarkan  dengan  konsep,  kaidah,  dan asas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Untuk Perkawinan Siri Perkawinan di Indonesia pelaksanaannya banyak variasi bentuknya,  mulai  dari  perkawinan  yang prosesnya  didaftarkan,  perkawinan  yang tidak  mendapatkan  izin  kedua  orang  tua calon  mempelai  dengan  membawa  lari calon  tersebut  atau  biasa  disebut  kawin lari,  dan  perkawinan  yang  telah  ada  di lingkungan masyarakat sejak masa lampau,  yaitu  kawin  siri.  Perkawinan secara  siri  ini  dilakukan  tanpa  adanya pencatatan secara resmi dikantor pegawai pencatat  perkawinan  yaitu  KUA  bagi calon  mempelai  yang  memeluk  agama islam,  sedangkan  bagi  pemeluk  calon yang  memeluk  agama  lain  di  Kantor Catatan Sipil. Perkawinan siri bisa dikenal oleh  masyarakat  lain  dengan  istilah “perkawinan  bawah  tangan”,  perkawinan ini  dilakukan  hanya  atas  berdasarkan hukum  agama,  kepercayaan  masyarakat dan  adat  masyarakat  dan  tidak  dilakukan pencatatan. (Pasmatuti, 2017)
Peristiwa  hukum  yang  saat  ini memprihatinkan,  salah  satunya  adalah perkawinan  siri  karena  para  pelaku  tidak hanya masyarakat awam saja, tetapi mulai dilakukan oleh semua kalangan tanpa ada batasan.  Masyarakat  awam  beranggapan bahwa  menikah  siri  sudah  cukup  bagi mereka  yang  ingin  mempunyai  status sebagai suami isteri, sedangkan perkawinan  siri  yang  tidak  memenuhi syarat  sah  serta  prosedur  yang  telah  di tetapkan  pada  UU  Perkawinan.  UU Perkawinan  mempunyai  sifat  yang  lebih umum,  sedangkan  KHI  lebih  bersifat
secara  khusus  yang  hanya  diperuntukkan bagi  masyarakat  yang    memeluk  agama Islam  (Putri,  2015)Bagi  hukum  agama umatislam perkawinan siri sah, jika kawin sirinya  telah  memenuhi  rukun  dalam Islam,  dengan  syarat  adanya  duacalon mempelai  yaitu  laki-laki  dan  perempuan, wali,  dua  orang  saksi,  mahar  dan  ijab kabul. (Rahajaan, 2020)
Perkawinan  dalam  KHI  merupakan pelaksanaan  ibadah  bagi  manusia  untuk mentaati  perintah  Allah  ( miitsaaqan ghaliizhan) karena  sebuah  perkawinan merupakan akad yang kuat.
Melangsungkan  perikatan  yang  lemah dalam perkawianan tentu akan
mengemban  status  menjadi  istri  kedua, ketiga, keempat seorang suami dan dalam perkawinannya  tidak  dicatatkan,  seorang wanita apabila mengambil sebuah keputusan  tersebut  yang  harus  menerima kenyataan  itu  ( Kompilasi  Hukum  Islam ,
2004)Syarat Sahnya Perkawinan di
Indonesia  harus  memenuhi  syarat  dan prosedur  sebelum  melangsungkan  sebuah perkawinan  yang  telah  diatur  dalam ketentuan  UU  Perkawinan.  Menurut Akhmad  Munawar  (Munawar,  2015) Beberapa syarat-syarat yang harus dilaksanakan, apabila ingin melangsungkan  perkawinan  berdasarkan UU Perkawinan tepatnya pada Pasal 6-12, antara lain :
1. Terdapat  kesepakatan  antara  kedua calon mempelai untuk melangsungkan  perkawinan  (Pasal  6 ayat 1)
2. Izin kedua orang tua sebagai wali dari calon  mempelai,  apabila  salah  satu pasangan atau keduanya belum genap
mecapai  usia  21  tahun(Pasal  6  ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) ).
3. Kedua calon mempelai sudah usianya yaitu 19 tahun (Pasal 7)
4. Tidak  adanya  hubungan  darah  bagi kedua calon mempelai atau hubungan keluarga  yang  tidak  diperbolehkan untuk  melangsungkan  perkawinan (Pasal 8)
5. Kedua  calon  atau  salah  satu  calon mempelai  tidak  ada  dalam  hubungan dengan perkawinan dengan
pihaklainnya (Pasal 9)
6. Perceraian  yang  telah  dialami  oleh kedua calon mempelai, lalu keduanya ingin  melangsungkan  perkawinan yang kedua kalinya dan bercerai lagi, maka  apabila  agama  yang  mereka peluk  dan  percayai  tidak  melarang mereka untuk melangsungkan perkawinan ketiga kalinya (Pasal 10)
7. Calon  mempelai  wanita  sedang  tidak ada  dalam  masa  tunggu  atau  masa ‘iddah bagi calon janda.
Dari  pembahasan  diatas,  sangat  jelas bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  suci yang  dijadikan  dasar  untuk  memenuhi kebutuhan  hawa  nafsu  pada  manusia dengan  cara  yang  dianjurkan  agama  dan negara  guna  membentuk  keluarga  yang sakkinah  mawwadah  dan  rahmah  sesuai perintah  Allah  SWT.(Sarong  &  Melayu, 2004)Sejalan  dengan  Ketentuan  Pasal  3 Kompilasi  Hukum  Islam  dari  penjelasan diatas,  tujuan  perkawinan  itu  sendiri untuk  membangun  hubungan  yang  mulia antar manusia yaitu laki-laki dan perempuan  yang  sesuai  anjuran  agama dan  hukum  positif  sehingga  terbentuk keluarga  yang  sesuai  dengan  perintah
Allah  SWT,  saat  ini  masyarakat  banyak yang  melangsungkan  perkawinan  siri  dan menyeleweng  dari  hukum  positif  yang berlaku.
Perkawinan  siri  saat  ini  banyak dilakukan  karena  banyak  faktor  dari  para pelaku,  seperti  alasan  ekonomi,  biologis dan  masih banyak alasan  lainnya. Pengaturan  hukum  positif  dan  agama Islam,  perkawinan  siri  sah  secara  agama, namun tidak dengan hukum positif negara ini. Pemerintah telah mengatur bagaimana masyarakat  melaksanakan  perkawinan sesuai dengan Ketentuan UU Perkawinan, Kompilasi  Hukum  Islam  serta  dengan peraturan  pelaksananya  yakni  PP  Nomor 9  tahun  1975  didalamnya  dengan  tegas menyebutkan pentingnya pencatatan perkawinan.  Persyaratan  formal  atau pengurusan perkawinan merupakan persyaratan  penting  yang  sejalan  dengan agama.  Islam  mengajarkan  bahwa  semua warga negara wajib menaati pemimpinnya, kecuali ketaatan itu merupakan  tidak  bertentangan  dengan perintah kepada Allah SWT. Secara tegas dan  telah  dijelaskan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesiayang tujuannya guna kepentingan warga negara.Di era globalisasi sekarang menilai sakral pernikahan  mulai  berkurang.  Akibat  dari situasi  sosial  tersebut,  tindakan  kurang adanya  rasa  bertanggung  jawab  dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan, perceraian yang tidak terkendali,  poligami  yang  sewenang- wenang,  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT),  anak  yang  telah  ditinggalkan orang  tuanya,  dan  masih  banyak  lagi
akibat  di  dalam  masyarakat  lainnya. Dengan  mendaftarkan  perkawinan,  dapat membuktikan    bahwa  tersebut  akan mendapatkan  kebaikan.  Dalam  hal  ini, karena  adanya  kepastian  dalam  hukum perkawinan,  maka  orang  yang  terlibat dalam perkawinannya turut serta menanggung seluruh akibat dari perkawinan  tersebut.  Karena  sampai sekarang,  masih  diperdebatkan  apakah rukun  dan  syarat  perkawinan  yang  diatur dalam  norma  agama  harus  benar-benar dimasukkan dalam pokok-pokok pencatatan
perkawinan dengan pertimbangan keuntungan. (Adillah,
2016)
Menurut  Rio  Satria,  yang  menjabat sebagai Hakim Agama di Sengeti, Norma dasar  dalam  hukum  perkawinan  telah dimuat  dalam hukum  suatu  agama dan di campur  dengan  rukun  ataupun  syaratnya sah  perkawinan.  Hal  ini,  tetap  sama dengan  aturan  agama  manapun  yang  di anut  atau  setiap  apa  yang  diyakini  oleh orang  tersebut.  Lahirnya  ketentuan  Pasal 2  ayat  (2)  dalam  UU  Perkawinan  agar tidak  terkesan  seperti  memperbolehkan seseorang mendua, maka harus dipertegas bahwa  dalam  keabsahan  perkawinan hanya  dapat  dibuktikan  setelah  adanya pencatatan  dan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk  itu,  di  dalam  agama  juga menganjurkan dilakukan pencatatan sesuai  aturan  negara  (tidak  diakui keberadaannya  jika  tidak  di  catatkan) kecuali  perkawinan  tersebut  diaktakan. Sebagai penyelesaian hukum atas perkawinan  yang  telah  dilaksanakan namun  tidak  dicatatkan,  akan  terdapat
pilihan yaitu untuk mengajukan
permohonan pengesahan nikah yang biasa disebut itsbat nikah, di dalam perkawinan siri  selama  dapat  dibuktikan  keabsahan dan  kenarannya  di  persidangan  sesuai dengan aturan keabsahan hukum agamanya. (Satria, n.d.) Moch Isnaeni (Isnaeni, 2014)
menyatakan  bahwa  dengan  kehadiran Pasal  2  UU  Perkawinan  bahwa  agama dapat  memberikan  bukti  dan  dijadikan sebuah  tolak  ukur  yang  menentukan keabsahan  suatu  perkawinan.  Agama dapat dijadikan sebuah penentu keabsahan dalam  suatu  perbuatan  hukum  salah satunya adalah perkawinan, dapat dipastikan  tiap  agama  yang  dianut  oleh masyarakat Indonesia mengajarkan mengenai  tata  cara  perkawinan  yang berbeda  dan  beragam.  Untuk  itu,  suatu agama harus dijadikan landasan melangsukan  perkawinan  sesuai  agama yang  di  peluk  dan  dipercayainya  dan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) UU  Perkawinan  sebagai dwingend  recht . Ketentuan dalam perundang-undang bersifat memaksa, tanpa memperbolehkan untuk  menyimpangi  ketentuan  tersebut harus berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)  UU  Perkawinan,  yang  menentukan seseorang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  harus  dicatatkan,  selaras dengan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa suatu  perkawinan  yang  sah,  dilakukan menurut  hukum  masing-  masing  agama, kepercayaan,  dan  tiap-tiap  perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat
(1)    UU  Perkawinan,    tujuan  pencatatan perkawinan    guna    untuk    menghindari permasalahan hukum.  Sedangkan  tujuan pencatatan  perkawinan lainnya ialah:
a. Dalam  suatu  peristiwa  khususnya perkawinan  maka  statusnya  akan menjadi  lebih  jelas,  baik  oleh  kedua belah  pihak  yaitu  calon  mempelai pria dengan calon mempelai wanita.
b. Dapat  dijadikan  sebuah  alat  bukti bagi  anak-anak  yang  telah  lahir  dari perkawinan tersebut, apabila terjadinya sengketa.
c. Dapat  dijadikan  sebuah  dasar  untuk membayar tunjangan istri atau suami,
bagi PNS.(HS, 2008) Selanjutnya penjelasan dalam
Kompilasi hukum islam mengenai perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  hanya  dikatakan  sah  dengan hadirnya  pegawai  pencatatan  perkawinan resmi.  Pegawai  pencatatan  perkawinan memiliki peran penting dalam kelangsungan  sebuah  perkawinan  karena dengan  akta  catatan  sipil  seseorang  akan mendapatkan  kepastian  hukum  yang lengkap  dan  jelas  dan  dapat  dengan mudah  memperoleh  data  akan  kejadian- kejadian  sesuai  dengan  tujuan  lembaga pencatatan sipil. (Arliman, 2019),.
Dengan  adanya  kepentingan,  tujuan hingga  memberikan  kepastian  hukum akan  memberikan  dampak  positif  yaitu mempunyai  alat  bukti  atau  mengenai peristiwa  atau  kejadian  tersebut.  Kantor catatan  sipil  adalah  lembaga  memiliki tanggung  jawab  untuk  menyimpan  data dan  catatan  untuk  membuktikan  identitas warga  negara  atau  peristiwa  penting. Kantor  catatan  sipil  juga  merupakan
badan  atau  instansi  pemerintah  yang bertanggung jawab untuk mencatat peristiwa  pada  daftar  tertentu  guna mendapatkan  status  keperdataan  dari masyarakat, seperti bukti adanya kelahiran, kematian, perkawinan, persetujuan  anak,  pengesahan  anak,  dan adanya  atau  terjadinya  suatu  peristiwa perceraian.
Komplasi Hukum Islam tidak memberi  ruang  bagi  Perkawinan  siri, namun  dalam  Komplasi  Hukum  Islam tidak  memberi  sanksi  terhadap  seseorang yang  melanggar  dan  tidak  mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi dapat diberikan berupa  denda,  apabila  perkawinan  tidak didaftarkan sesuai ketentuan aturan hukum (Isnaini, 2014). Ketentuan hukum, yang  dijelaskan  dalam  UU  Perkawinan dan penerapannya ditegaskan memalui PP Nomor 9 Tahun 1979 mengatur mengenai sanksi  yang  hanya  dapat  ditetapkan kepada pencatat perkawinan. Sanksi yang ditetapkan  dapat  menggunakan  dasar dengan pernyataan “seseorang  yang tidak mendaftarkan perkawinannya”. PP Nomor 9  Tahun  1975  cenderung  kabur  karena tidak  menentukan  kapan  harus  dilakukan pencatatan perkawinan
Dengan
demikian, dapat
disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar  aturan  hukum  dan  perlu ditegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sebatas  dengan  berlangsungnya  akad nikah,  karena      di    Indonesia      suatu pernikahan      dianggap      sah      secara substansif  dengan  mencatatkan  terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Masyarakat dapat
mencatatkan  peristiwa-peristiwa  seperti
perkawinan,  kelahiran,  kematian  yang dinyatakan  dan  dimuat  serta  tertuang dalam  surat-surat  keterangan  dengan adanya  pencatatan  makan  menjadi  suatu akta  resmi.  Dengan  terpenuhinya  rukun, syarat,  dan  pernikahan  haruslah      dicatat petugas      nikah      sebagai      suatu ketentuan      administratif      agar  dapat memperoleh    kepastian      hukum      dan terpenuhi   hak   dan   kewajiban   antara keduanya.

## B. Akibat  Hukum  Penerbitan  Kartu Keluarga Untuk Perkawinan Siri
Perkawinan  siri  banyak  dilakukan  di Negara Indonesia. Perkawinan siri dikatakan  menimbulkan  akibat  yang buruk  dalam  berlangsungnya  rumah tangga seseorang sebab terkait pelaksanaan  dalam  perkawinan  siri  tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang  yaitu  Kantor  Urusan  Agama (selanjutnya  disebut  KUA)  bagi  umat yang menganut kepercayaan agama Islam dan  Kantor  Catatan  Sipil  bagi  umat  yang beragama  non-muslim.  (Sipahutar,  2019) Perkawinan  siri  dilakukan  secara  diam- diam  atau  secara  rahasia  yang  membuat keluarga  dari  masing-masing  pihak  tidak mengetahui  berlangsungnya  perkawinan tersebut.
Dalam  perkawinan  segala  sesuatu yang di timbul akibat dari perkawinan itu akan  dinilai  sah  menurut  hukum.  Dalam hukum  agama  di  Indonesia  perkawinan siri  dianggap  sah,  tetapi  secara  hukum negara  akan  cacat  hukum  dan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  atau  tidak terdapat  perlindungan  hukum  terhadap mereka  yang  melangsungkan  perkawinan siri.  Perkawinan  siri  tidak  dilangsungkan
ataupun  tidak  dicatatkan  dihadapan  dan dibawah Pegawai Pencatatan Perkawinan. Perlindungan  hukum  dalam  perkawinan telah  diatur  dalam  Pasal  6  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI) menyebutkan  bahwa  “Setiap  perkawinan harus  dilangsungkan  dihadapan  dan dibawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah”.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  ada hubungan  hukum  antara  suami  dengan istri dan anaknya. Perkawinan siri tersebut dapat  menimbulkan  akibat  hukum  yang merugikan  beberapa  pihak,  antara  lain adalah istri dan anaknya. (Syamdan et al., 2019)
Perkawinan  siri  memiliki  dampak yang  dapat  merugikan  bagi  istri  dan anaknya,  baik  merugikan  dalam  hukum maupun  merugikan  dalam  sosial,  antara lain: (Syamdan et al., 2019)
1. Merugikan secara hukum, antara lain:
1) Bahwa  wanita  yang  menjadi  istri tidak  akan  dianggap  sebagai  istri sah;
2) Bahwa  wanita  yang  menjadi  istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan yang berasal dari si suami jika suami meninggal dunia;
3) Bahwa  wanita  yang  menjadi  istri tidak  memiliki  hak  atas  harta bersama  jika  terjadi  perceraian, sebab menurut hukum perkawinan siri tersebut dianggap tidak pernah terjadi;
4) Bahwa  anak  tidak  bisa  dikatakan sebagai  anak  yang  sah,  sebab dalam  Pasal  42  UU  Perkawinan dan dalam Pasal 99 KHI, anak sah ialah anak yang lahir di dalam atau sebagai  akibat  dari  perkawinan
yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU  Perkawinan  dan  dalam  Pasal 100  KHI  menyebutkan  anak  yang dilahirkan diluar perkawinan hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  keluarga  dari ibunya.  Hal  tersebut  berdampak pada  anak,  sebab  anak  akan kehilangan hak atas nama ayahnya,  kehilangan  nafkah  lahir ataupun  nafkah  batin,  kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, dan kehilangan
warisan  jika  ayahnya  meninggal dunia.
2. Merugikan secara sosial, antara lain: Istri  akan  mengalami  kesulitan dalam bersosialisasi dilingkungan sekitarnya,  sebab  perempuan  yang memilih untuk melakukan perkawinan siri  tersebut  akan  dianggap  telah tinggal  satu  atap  dengan  laki-laki tanpa  adanya  ikatan  tali  perkawinan yang sah, maka bisa jadi istri tersebut akan dianggap sebagai istri simpanan. Selain itu, dengan adanya perkawinan siri  ini  dapat  menyebabkan  orang tidak  mengetahui  identitas  tentang status pasangan tersebut.  Dalam pandangan  Islam  sendiri  pun  sudah ada perintah untuk menyebarkan suatu informasi bila terjadi suatu perkawinan.  Tujuannya  agar  bila  ada yang  menaruh  hatiakan  mengerti  dan mengurungkan  niat  sebab  orang  yang disukainya ternyata telah menikah dan diperjelas dengan adanya status bahwa telah beristri ataupun bersuami. Status yang tidak jelas juga dapat melahirkan akibat  hukum  yang  lain  terhadap
pasangan  perkawinan  siri,  karena identitas  mereka  yang  tidak  jelas sebagai  pasangan  suami  istri  dalam pernikahan  yang  sah  sulit  untuk mendapatkan fasilitas. (Adillah, 2016)
Sebelum putusan
Mahkamah
Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  ada, bila  meninjau  peraturan  yang  terdapat dalam  UU  Perkawinan,  anak-anak  yang terlahir dari hasil perkawinan siri mempunyai hak hukum yang sama seperti anak-anak  lain  yang  terlahir  diluar perkawinan  yaitu  anak  yang  tidak  sah. Dengan  kata  lain,  hanya  ada  hubungan hukum dengan ibu. Akibatnya, anak-anak yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  akan  termasuk  perzinahan, tidak  memiliki  hubungan  hukum  antara anak  dan  ayahnya  dari  segi  hukum negara. Hal ini  terlihat terutama dari akta identitas  anak.  Identitas  bagi  anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat meliputi  nama,  tanggal  lahir,  tanggal lahir,  urutan  lahir,  nama  dari  ibu  dan tanggal  kelahiran  ibu,  tidak  meletakan nama ayah si anak. (Pasmatuti, 2017) Lahirnya Putusan Mahkamah
KonstitusiNo.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang berasal dari hasil  perkawinan  siri  akan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibu  kandung dan  keluarga  ibu  kandungnya,  tetapi  juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya,  namun  terlebih  dahulu  harus dapat membuktikan dengan menggunakan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang canggih  atau  dapat  menggunakan  bukti- bukti  lainnya  agar  hubungan  keperdataan antara anak dengan sang ayah dan ibunya dapat  dilindungi  oleh  hukum.  Menurut
Idris Ramulyo, (Ramulyo,1996) perkawinan  siri  ialah  perkawinan  yang dilaksanakan oleh mereka yang menganut kepercayaan  Islam  di  Indonesia  dan  telah memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan,  dengan  mendaftarkannya kepada  Pejabat  Pencatat  Perkawinan, seperti  yang  telah  diatur  dan  ditentukan oleh UU Perkawinan. Sedangkan menurut M.  Yahya  Harahap  (Harahap,  1975) perkawinan  siri  ialah  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  di  KUA  dan  Kantor Catatan Sipil, walaupun di dalam perkawinannya    tersebut  telah  mematuhi seluruh persyaratan dan rukun perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya,  namun  tidak  dilakukan pendaftaran pada Pegawai Pencatat Perkawinan,  sebagaimana  sudah  diatur dalam UU Perkawinan.
Perkawinan  siri  tidak  memberikan perlindungan hukum bagi segala permasalahan  yang  terjadi  di  dalam perkawinan  tersebut,  seperti  status  anak dengan  ibunya  yang  memiliki  hubungan perdata,  serta  istri  yang  tidak  memiliki hak  apapun  atas  harta  bersama  apabila terjadi  perceraian,  atau  dapat  dikatakan pula bahwa tidak timbulnya harta bersama dilangsungkannya perkawinan siri. (Jayadi, 2012) Terkait pembagian ataupun kedudukan  harta  di  dalam  perkawinan sewaktu-waktu terjadi jika terdapat permasalahan  atau  konflik  baik  terkait harta  warisan,  harta  bersama  atau  disebut harta  gono-gini,  dan  lain  sebagainya. Harta  benda  telah  diatur  oleh  UU Perkawinan  pada  Pasal  35  ayat  (1)  dan ayat (2),bahwa harta benda yang didapatkan  selama  ikatan  perkawinan  itu
terjadi  akan  menjadi  harta  bersama sedangkan  harta  bawaan  yang  didapatkan sebelum  ikatan  perkawinan  terjadi  akan menjadi  penguasaan  dari  tiap-tiap  suami atau istri. (Isnaini, 2014)
Suami  atau  istri  mempunyai  hak untuk melakukan suatu perbuatan- perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan harta  bendanya.  Jika  di  dalam  rumah tangga terjadi perdebatan yang
mengakibatkan perkawinan tersebut harus putus  baik  karena  perceraian  ataupun karena  kematian  maka  penyelesaiannya dapat disampaikan ke Pengadilan. Namun,  jika  perkawinan  tersebut  berasal dari  perkawinan  siri  maka,  pasangan suami  atau  istri  tersebut  tidak  dapat menyelesaikan permasalahan terkait harta benda  mereka  dihadapan  Pengadilan.  Hal ini  terjadi  karena  pengadilan  berpendapat jika  perkawinan  yang  dilakukan  oleh sepasang  suami  atau  isteri  tersebut  tidak pernah  ada  sebab  tidak  terdapat  bukti yang tertulis yang dibuatkan oleh pegawai pencatat  perkawinan  yaitu    akta  nikah. (Isnaini,2014)  Adapun  status  dari  anak yang  lahir  dalam  perkawinan  siri  adalah tidak dapat dikatakan sah, sebab perkawinan siri tidak diakui oleh UU dan secara  tidak  langsung  hal  tersebut tersambung  kepada  status  dari  anak tersebut.  UU  Perkawinan    menyebutkan bahwa  anak  sah  merupakan  anak  yang lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Anak juga  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi antara  lain  hak  mendapatkan  warisan. Harta  warisan  bersumber  dari  harta bawaan  yang  dijumlah  dengan  harta bersama, setelah digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan si
pewaris selama ia sakit hingga si  pewaris meninggal,  seperti  biaya  untuk  mengurus jenazah,  membayarkan  utang-utang,  dan memberi untuk kerabat.( Kompilasi
Hukum Islam , 2004)
Kedudukan terhadap anak telah diatur oleh  UU  Perkawinan  tepatnya  di  dalam Bab  IX  dari  Pasal  42  hingga  Pasal  43. Terkait dengan permasalahan  kedudukan terhadap anak tersebut akan menimbulkan berbagai  risiko,  terutama  adalah  risiko mengenai  hubungannya  dengan  pihak ayahnya,  sedangkan  dari  pihak  ibunya secara  umum  bisa  dikatakan  cukup  tidak terlalu  mudah  untuk  dapat  mencari  tahu kecocokan  ibu  kandung  dari  anak  yang telah dilahirkannya tersebut. Untuk mengetahui  orang  yang  pantas  disebut sebagai  ayah  kandung  dari  seorang  anak tersebut, dikatakan cukup rumit ( Complicated) .  Setiap  individu  pasti berpendapat  bahwa  setiap  anak  selalu memiliki hubungan yang istimewa dengan ibunya.  Hanya  saja  tidak  dengan  pihak ayah.  Anak  tidak  mempunyai  hubungan hukum  dengan  pihak  sang  ayahnya walaupun  merupakan  darah  dagingnya. (Darmabrata; & Sjarif, 2015)
Anak  yang  disebut  sebagai  anak  dari hasil  luar  perkawinan  dapat  melakukan penuntutan  terkait  nafkahnya  dan  biaya pendidikannya  diatur  di  dalam  Pasal  867 BW.  Dalam  aturan  BW,  BW  mengenal dengan  istilah  pengakuan,  maka  terkait anak  hasil  luar  perkawinan  akan  mulai mewarisi apabila telah memiliki hubungan  hukum  dengan  pewaris  dan hubungan tersebut ada karena pengakuan. (Sjarif  &  Elmiyah,  2006)  Anak  hasil  dari luar  perkawinan  yang  bisa  diakui  yakni
anak  tersebut  telah  terbukti  lahir  dari seorang  ibu  yang  tidak  dibenihkan  dari seorang  laki-laki  yang  berada  dalam ikatan perkawinan yang sah dengan si ibu dari anak tersebut serta tidak termasuk ke dalam  kelompok  anak  zina  dan  anak sumbang  sesuai  dengan  Pasal  272  BW. Adapun  bagian  warisan  untuk  anak  hasil dari  luar  perkawinan,  antara  lain:  (Satrio, 1992)
1. Untuk anak hasil dari luar perkawinan apabila mewarisi bersama dengan ahli waris dari Golongan ke-I.
Jika  si  pewaris  mati  dan  ternyata masih  memiliki  hubungan  darah  yang sah  atau  memiliki  suami  ataupun  istri yang  hidup  terlama  (Golongan  ke-I), anak  hasil  dari  luar  perkawinan  yang diakui  akan  mewarisi  sebanyak  1/3 bagian (Pasal 863 BW). Cara
menghitungnya  yaitu  bagian  untuk anak hasil dari luar perkawinan adalah dengan “mengandaikan” sebagai anak yang  sah  setelah  itu  dilakukan penghitungan  haknya  sebagai  anak hasil dari luar perkawinan.
2. Untuk anak hasil dari luar perkawinan yang  mewarisi  bersama  dengan  ahli waris  dari  Golongan  ke-II  dan Golongan ke-III.
Jika  si  pewaris  tidak  memiliki  suatu permasalahan hukum atau tidak mempunyai  pasangan  yang  masih hidup,  namun  meninggalkan  kerabat yang  masih  ada  hubungan  darah dalam garis lurus ke atas baik laki-laki ataupun  perempuan  dan  memiliki hubungan  darah  dari  saudara  laki-laki dengan  meninggalkan  anak  hasil  dari luar  perkawinan.  Pasal  863  BW
menyatakan yaitu bila anak yang tidak sah  yang  merupakan  ahli  waris  akan mewarisi  bersama  dengan  ahli  waris dari Golongan ke-II dan Golongan ke- III, jadi anak hasil dari luar perkawinan akan mendapatkan bagian sebanyak  1/2  dari  harta  warisan tersebut.
3. Untuk anak hasil dari luar perkawinan bila mewarisi beserta si ahli waris dari Golongan ke-IV.
Anak  hasil  dari  luar  perkawinan  akan mendapatkan  bagian  yang  semakin tinggi    jika  anak  tadi  mewarisi bersama  dengan  para  ahli  waris  yang berasal  derajatnya  jauh  dari  si pewaris.
Sesuai dengan Pasal 863 ayat (1) BW menyatakan  apabila  ada    saudara dengan  derajat  yang  lebih  jauh tersebut  (Golongan  ke-IV),  maka banyaknya  bagian  untuk  anak  hasil dari  luar  perkawinan  sebanyak  3/4 bagian dari harta warisan tersebut, dan 1/4  bagian  lagi  sisanya  dibagi  kepada yang  mewarisi  dari  Golongan  ke  IV ialah pamannya dan bibinya, keturunannya,  sepupunya,  dan/atau semisalannya.
4. Untuk anak hasil dari luar perkawinan jika  ia  menjadi  satu-satunya  ahli waris.
Apabila anak hasil dari luar perkawinan menjadi satu-satunya yang  berhak  mewarisi,  maka  anak tersebut  dapat  mewarisi  harta  warisan dengan  menggandeng  ahli  waris  dari Golongan ke-I, ke-II, ke-III dan ke-IV dan  mewarisi  bersama  golongan  yang berbeda derajatnya.
Kemungkinannya, pewaris hanya
meninggalkan  anak  dari  hasil  luar perkawinan tersebut dan tidak meninggalkan golongan-golongan yang  telah  disebutkan  diatas.  Dengan ini,  maka  anak  hasil  dari  luar perkawinan  yang  diakui  secara  sah akan mewarisi seluruh harta dari harta warisan  si  pewaris  sebagaimana  telah diatur di dalam Pasal 865 BW.
Perkawinan  siri  belum  mempunyai kekuatan  hukum  namun  perkawinan  siri mempunyai dampak yang akan merugikan istri beserta anak-anak dari hasil perkawinannya.  Dampak  yang  merugikan tersebut  yaitu  tidak  ada  perlindungan hukum,  status  perkawinan  siri  tidak dituliskan  pada  daftar  kependudukan, anak yang  dilahirkan  dalam  suatu perkawinan  siri  tidak  akan  mendapatkan identitas,  dan  jika  ayah  dari  anak  hasil perkawinan  siri  meninggal  maka  tidak dapat  untuk  menuntut  hak  warisnya. (Refah  Erbakan  et  al.,  2021)  Hukum  di Negara  Indonesia  telah  membedakan keturunan-keturunan  yang  sah  dengan keturunan yang tidak sah, yaitu keturunan  yang  sah  ialah  hasil  yang dibuat  akibat  timbulnya  perkawinan  yang sah,  sedangkan  keturunan  yang  tidak  sah ialah  hasil  yang  dibuat  akibat    timbulnya perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan suatu perkawinan yang sah. (Satrio, 2000)
Terkai hal pemberian atau penerbitan KK  pada  pasangan  perkawinan  siri, sejatinya  memiliki  perbedaan  antara  KK bagi  suami  ataupun  bagi  istri  yang memilih melangsungkan perkawinan secara  resmi  dengan  KK  bagi  suami ataupun bagi istri yang memilih
melangsungkan perkawinan siri.
Pada KK pasangan yang melangsungkan  perkawinan  siri  akan tertulis bahwa perkawinan tersebut belum tercatatkan. Sebagaimana diketahui bahwa  prinsip  yang  menjadi  dasar dilakukannya  suatu  perkawinan  yaitu adanya  asas  pencatatan  perkawinan  lebih tepatnya  mengarah  pada  Pasal  2  ayat  (2) UU  Perkawinan.  Penerbitan  KK  terhadap suami  atau  istri  yang  melangsungkan perkawinan  siri  memiliki  kenyataan bahwa belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan istri atau  anak  dalam  perkawinan  tersebut. Selain  itu,  dimungkinkan  tercatatnya identitas  seseorang  pada  lebih  dari  1 (satu) Kartu Keluarga. Hal yang dikhawatirkan  yaitu  apabila  di  dalam perkawinan  terjadi  permasalahan  rumah tangga  dan  tidak  dapat  memberikan pertanggungjawaban secara optimal, sebab  status  perkawinan  siri  belum  dapat dikatakan  sah  menurut  pandangan  dari hukum  positif  di  Indonesia.  Beberapa alasan  tersebut  akan  memberikan  celah keuntungan kepada suami semata.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  berbunyi  bahwa  :  (PP  No  9 Tahun 1975, 2014)
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan
perkawinan memberitahukan kehendaknya itu  kepada  Pegawai  Pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2) Pemberitahuan  tersebut  dalam ayat  (1)  dilakukan  sekurang-
kurangnya  10  (sepuluh)  hari
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) Pengecualian  terhadap  jangka waktu  tersebut  dalam  ayat  (2) disebabkan  sesuatu  alasan  yang penting,  diberikan  oleh  Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
Akibat  hukum  hasil    perkawinan  siri akan  merugikan  anak  dan  istrinya  yaitu tidak mempunyai status hukum dihadapan negara,  anak  yang  dilahirkan  akan berstatus  sebagai  anak  yang  lahir  dari hasil  luar  perkawinan  mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu kandungnya, sedangkan terhadap laki-laki yang  disebut  sebagai  ayah  kandungnya diminta untuk dapat membuktikan dengan dasar  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi ataupun menggunakan bukti yang mendukung  menurut  pemikiran  hukum yang  memiliki  hubungan  darah.  Akibat hukum  yang  lain  yaitu  akan  berpotensi dijerat  pasal  perzinahan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tepatnya diatur dalam Pasal 284 KUHPidana. Adanya perkawinan
poligami yang dilangsungkan tanpa mendapatkan  izin  dari  istri  sah  atau  istri pertama,  dikhawatirkannya  akan  terjadi perkawinan  dibawah  umur  yang  tidak mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan,  atau  karena  adanya  halangan perkawinan.  Izin  penerbitan  KK  dalam perkawinan  siri  masih  memiliki  status yang  tertulis  di  dalam  KK  tersebut  yaitu kawin  belum  tercatat  dan  bukan  berarti perkawinannya  berubah  menjadi  legal atau  resmi  secara  hukum,  melainkan
memiliki  kekuatan  yang  lemah  secara hukum.
Kelonggaran  penerbitan  KK  bagi suami atau istri yang melakukan perkawinan siri akan mendukung perkawinan  yang tidak dicatatkan.  Dalam UU  Perkawinan  telah  dikatakan  bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mendapatkan akte perkawinan atau disebut  dengan  buku  nikah,  sebab  akte perkawinan  dapat  menjadi  bukti  bahwa telah  terjadi  atau  telah  berlangsungnya perkawinan. Dalam hal untuk menerbitkan  KK  harus  memenuhi  salah satu  syaratnya  yaitu  memiliki  akte perkawinan.  Jika  belum  memiliki  akte perkawinan, maka perlu dilakukan pencatatan  agar  mendapatkan  izin  untuk mengajukan  permohonan  penerbitan  KK dengan  cara  mengajukan  pengesahan terkait  perkawinan  yang    dilakukan menurut  hukum  dan  aturan  agama  Islam di Pengadilan Agama.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan pembahasan yang telah sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :
1. Keabsahan  penerbitan  KK  untuk perkawinan  siri  adalah  tidak  dapat dikatakan sah. Tujuan dari perkawinan  adalah  menciptakan  dan membangun  hubungan  yang  mulia serta  bahagia  antara  laki-laki  dengan perempuan sejalan dengan kebutuhan naluri manusia dan dilakukan dengan cara  yang  telah  disarankan  oleh pemerintah  yaitu  sesuai  dengan aturan  yang  ada  di  dalam  suatu negara  dan  agama  tersebut.  Faktor
dominan yang menjadi alasan mengapa  perkawinan  siri  dilakukan adalah karena faktor ekonomi, biologis dan lain sebagainya. Perkawinan  siri  sah  dalam  hukum agama  akan  tetapi  di  dalam  hukum negara  tidak  dapat  dikatakan  sah, karena  perkawinan  yang  resmi  atau sah  dalam  hukum  negara  adalah perkawinan yang telah dicatatkan dan dilakukan  sesuai  dengan  prosedur hukum  negara  dan  agama  masing- masing.
2. Akibat hukum penerbitan  kartu keluarga untuk perkawinan siri
adalah  dapat  merugikan  beberapa pihak  terutama  istri  dan  anaknya  dan dapat
menimbulkan masalah
dikemudian hari. Negara tidak
memberikan jaminan hukum, dikarenakan  perkawinan  siri  tidak memiliki kekuatan hukum. Penerbitan  KK  terhadap  pasangan
yang  melakukan  perkawinan  siri belum dapat menjamin akan mendapatkan perlindungan dan
kepastian hukum terhadap kedudukan istri  ataupun  anaknya  dihadapan negara.  Status  dari  perkawinan  siri dalam hukum positif adalah tidak sah karena belum dicatatkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang berjudul: “ LEGALITAS PENERBITAN  KARTU  KELUARGA
DALAM PERKAWINAN SIRI”
Dengan  selesainya  penelitian  ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan dari  berbagai  pihak.  Kami  mengucapkan terimakasih  kepada  almamater  kami Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga atas  dukungan  dan  kesempatan  yang diberikan  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana  dan  dapat  diselesaikan.  Tak luput pula, penulis sampaikan rasa terima kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas  Airlangga  khususnya  di Program Studi S2 Kenotariatan yang tidak dapat  penulis  sebutkan  satu-persatu  yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan  kepada  para  penulis  untuk melaksanakan penelitian.
Dan secara khusus terimakasih disampaikan  untuk  rekan-rekan  penulis yang  bersama-sama  menulis  karya  ilmiah ini  sehingga  terselesaikan  dengan  baik dengan adanya kerjasama yang baik pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  (1978). Masalah-Masalah Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .
Alumni.
Adillah,  S.  U.  (2016).  Implikasi  Hukum
Dari  Perkawinan  Siri  Terhadap Perempuan Dan Anak. PALASTREN  Jurnal  Studi  Gender , 7 (1), 193–222.
https://journal.iainkudus.ac.id/index .php/Palastren/article/view/1011
Arliman,  L.  (2019).  Peran  Lembaga Catatan  Sipil  Terhadap  Perkawinan Campuran  Berdasarkan  Undang- Undang Perkawinan. Jurnal
Cendikia Hukum , 4 (2), 288–301.
CNN  Indonesia.  (2021,  October  7).
Kemendagri:  Pasangan  Nikah  Siri
Bisa Buat Kartu Keluarga . Www.Cnnindonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20211007131806-20- 704621/kemendagri-pasangan- nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga
Darmabrata;,  W.,  &  Sjarif,  S.  A.  (2015).
Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga di  Indonesia (1st  ed.).  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Fathudin,  S.,  &  Fitria,  V.  (2010).
Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. Jurnal Penelitian Humaniora , 15 (1), 26.
Harahap, M. Y. (1975). Hukum
Perkawinan Nasional, Cet. 1 . ZahirTrading.
HS, S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis . Sinar Grafika.
Isnaeni,  M.  (2014). Hukum  Perkawinan Indonesia . Revka Petra Media.
Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum Positif  Dan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Independent , 2 (1), 62.
Jayadi, A. (2012). Fenomena Nikah Sirri : Perspektif  Makna  Pelaku  Nikah Sirri (M.  Musfiqon  (Ed.);  Cet.  1). Putra Median Nusantara.
K.  Wantjik  Saleh.  (1980). Hukum
Perkawinan Indonesia . Ghalia Indonesia.
Kompilasi  Hukum  Islam .  (2004).  Pustaka
Widyatama.
Latifah,  R.  (2015).  Kedudukan  Nikah
Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia. Yustisi , 2 (2), 11.
Munawar,  A.  (2015).  Al’  Adl,  Volume VII  Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN  1979-4940. Al-Adl :  Jurnal Hukum , VII (13), 117–142.
Pasmatuti,  D.  (2017).  Analisa  Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai  Status  Anak Jurnal Cendikia Hukum , 3 (1), 1–13.
PP  No  9  tahun  1975,  3  (2014). www.bphn.go.id
Puspita,  R.  (2021). Nikah  Siri  Bisa  Buat KK?  Ini  Penjelasan  Kemendagri . Www.Republika.Co.Id.
https://www.republika.co.id/berita/r 0jqqe428/nikah-siri-bisa-buat-kk-
ini-penjelasan-kemendagri
Putri, N. F. (2015). Keabsahan
Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan Setelah  Ada  Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal  Hukum , 53 (9). http://hukum.studentjournal.ub.ac.id /index.php/hukum/article/view/1175
Rahajaan,  J.  A.  (2020).  Public  policy.
Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik &Bisnis , 1 (1), 18.
Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,
Cet. 4 (2nd ed.). Bumi Aksara.
Refah  Erbakan,  I.,  Muhibbin,  M.,  &
Bastomi,  A.  (2021).  Kedudukan Hak  Waris  Anak  Dari  Pernikahan Siri  Menurut  UU  No.  16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  UU No.  1  Tahun  1974  Dan  Hukum Islam. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Hukum , 27 (8),  1102–1115.
http://riset.unisma.ac.id/index.php/j dh/article/view/9414
Sarong,  A.  .,  &  Melayu,  H.  A.  (2004).
Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia . PeNA.
Satria,  R.  (n.d.). Dua  Putusan  Krusial Mahkamah  Konstitusi  Terlewatkan Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan .  Retrieved  February  6, 2022, from https://www.pta- bandarlampung.go.id/images/artikel /Dua_Putusan_Krusial_MK_Terlew atkan_di_Dalam_Revisi_UUP.pdf
Satrio,  J.  (1992). Hukum  Waris .  Citra
Aditya Bakti.
Satrio,  J.  (2000). Hukum  Keluarga Tentang  Kedudukan  Anak  dalam Undang-Undang . Citra Aditya
Bakti.
Sipahutar,  A.  (2019).  Tinjauan  Yuridis
Terhadap  Perlindungan  Anak  dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak. Doktrina:
Journal of Law , 2 (April), 66–82.
Sjarif,  S.  A.,  &  Elmiyah,  N.  (2006).
Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat Pewarisan Menurut Undang- Undang (1st ed.). Kencana.
Subekti.  (2002). Hukum  Keluarga  dan Hukum Waris . Intermasa.
Syamdan,  A.  D.,  Purwoatmodjo,  D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. Notarius , 12 (1),  452– 466.
Thalib,  S.  (1974). Hukum  Kekeluargaan
Indonesia . UI Press.