Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota
Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182
P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597-9272 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SALATIGA

## IMPLEMENTATION EFFECTIVITY OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESMENT (SEA) IN SPATIAL PLANNING OF SALATIGA CITY
Paulus Bimo Wijayanto 1 , Maryono Maryono 2 1,2 Departemen Perencanaan  Wilayah dan Kota;Universitas Diponegoro; paulus_bw@yahoo.com
Info Artikel:
 Artikel Masuk: 25 Maret 2019  Artikel diterima: 12 April 2021  TersediaOnline: 30 Juni 2021

## ABSTRAK
Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  adalah  suatu  proses  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap  dampak  lingkungan hidup  serta  menjamin  diintegrasikannya  prinsip-prinsip  keberlanjutan  dalam  pengambilan  keputusan.  Kajian  Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia diatur dalam Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur bahwa menjadi kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah harus melaksanakan dalam perencanaan pembangunan maupun perencanaan tata ruang.  Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan petunjuk yang ada melaksanakan KLHS yaitu  dalam  pembuatan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang.  Aturan  dan  kebijakan  yang  terus diperbaharui  oleh  pemerintah  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  KLHS  menuntut  pemahaman  dari  stakeholder  yang memiliki  kepentingan  terhadap  Kebijakan,  Rencana  dan  Program  (KRP)  dalam  perencanaan  tata  ruang  di  Kota  Salatiga, dengan  kualitas  pemahaman  yang  baik  oleh  stakeholder  dapat  memastikan  bahwa  tahapan  pelaksanaan  KLHS  berjalan dengan  baik  dan terintegrasinya  KLHS  kedalam  KRP perencanaan tata  ruang yang menjamin kerusakan lingkungan  dapat diminimalkan. Tujuan dari penelitiian ini adalah mengkaji efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang di kota Salatiga dan diharapkan dapat memberikan alternatif langkah pelaksanaan KLHS yang dapat digunakan sebagai arahan dalam pelaksanaan KLHS berdasarkan fakta serta kondisi yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdi dari data primer dan data sekunder yang mengacu pada perangkat pelaksanaan KLHS yaitu Aturan dan Kebijakan, Dokumen dan Laporan, Perangkat Kelembagaan, SOP Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Umpan Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran dengan mengkombinasikan  antara analisa kualitatif dan kuantitatif. Dari Hasil analisis dapat diketahui Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang masih perlu diperhatikan agar berjalan secara efektif, walaupun dalam proses KLHS yang dihasilkan sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada akan tetapi masih dalam kegiatan seperti monitoring, evaluasi dan umpan balik masih perlu dilaksanakan secara maksimal karena kegiatan tersebut merupakan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam Kegiatan, Rencana dan Program dalam perencanaan tata ruang yang  dihasilkan  dan  pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  kelembagaan  KLHS  di  Kota  Salatiga  masih  perlu ditingkatkan karena belum semua perangkat yang ada dipahami dan masih berada pada kategori yang belum semuanya pada kategori benar-benar memahami secara merata sehingga Diperlukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS agar KLHS yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan masksimal.

## Kata Kunci : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Efektivitas, Tata Ruang

## ABSTRACT
Strategic Environmental Assessment (SEA) is a process by evaluating environmental impacts and ensuring that the principles of sustainability are integrated in decision making. Strategic Environmental Assessment (SEA) in Indonesia is regulated in a law stipulated by the government which stipulates that it is the duty of both the government and local governments to carry out  both  development  planning  and  spatial  planning.  Salatiga  City  in  spatial  planning  in  accordance  with  the  existing guidelines implements SEA, namely in making the Regional Spatial Plan and Detailed Spatial Plan. The rules and policies that are continuously updated by the government regarding the procedures for implementing SEA require understanding from stakeholders who have an interest in Policies, Plans and Programs (KRP) in spatial planning in Salatiga City, with good quality understanding by stakeholders can ensure that the stages of implementing SEA running well and integrating SEA into the KRP spatial  planning  that  ensures  environmental  damage  can  be  minimized.  The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the effectiveness  of  the  implementation  of  SEA  in  spatial  planning  in  the  city  of  Salatiga  and  it  is  hoped  that  it  can  provide alternative steps for implementing SEA which can be used as a direction in the implementation of SEA based on existing facts and conditions. The data used in this study consist of primary data and secondary data which refer to the SEA implementation

## OPEN ACCESS
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan  pembangunan  di  suatu  daerah  dapat  berkibat  terhadap  penurunan  kualitas  lingkungan, permasalahan  ini  terus  berkembang  sejalan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  terhadap  berbagai macam  kegiatan  sehingga  berakibat  terhadap  meningkatnya  jumlah  penduduk,  laju  urbanisasi  serta perubahan lahan. Brontowiyono (2016) menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat disertai dengan pembangunan yang dilakukan terus menerus dapat menyebabkan perubahan yang sangat penting  dalam  berbagai  aspek  seperti  perubahan  sosial,  perubahan  pola  konsumsi,  perekonomian  yang tidak  menentu  dan  perubahan  fungsi  lahan.  Pembangunan  berkelanjutan  menuntut  agar  pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, diperlukan suatu  instrumen  untuk  perlindungan  lingkungan  dalam  menghadapi  permasalahan  tersebut.  Strategic Environmental Assessment (SEA) atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses dengan melakukan  evaluasi  terhadap  dampak  lingkungan  hidup  serta  menjamin  diintegrasikannya  prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).
Pemerintah  Indonesia  menetapkan  undang-undang  yang  berisikan  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Stratetis (KLHS) pada rencana tata  ruang  dan  rencana  pembangunan  baik  di  tingkat  nasional,  provinsi  maupun  daerah  (Victor  and Agumuthu, 2014). Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan KLHS yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mensyaratkan  bahwa  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  melaksanakan  KLHS  baik  dalam  penyusunan  maupun  evaluasi  rencana  tata ruangnya dengan mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan pada pengambilan keputusan dalam tahapan awal kebijakan, rencana dan program (KRP).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  untuk    menyusun  KLHS  agar  dapat  menjadi  tuntunan  dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam menghadapi perkembangan dan ketidakpastian demi tetap menjaga kelestarian lingkungan diperlukan proses pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah. Untuk proses penerapan KLHS dirasa masih sangat rumit sehingga banyak para peneliti akademis mencoba untuk manganalisis dengan menggunakan beberapa metode untuk mengevaluasi tentang keefektifannya (Montis, 2013). Dalam melaksanakan KLHS masih terjadi perdebatan tentang keefektivitasan yang berfokus terhadap  permasalahan  prosedur  baik  praktek  maupun  kriteria  atau  indikator.  Permasalahan  partisipasi publik juga menjadi sorotan para peneliti di dunia seperti yang dijelaskan Rega and Baldizzone (2015) bahwa partisipasi  publik  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  terlibat  dalam  proses  pembuatan  KLHS sehingga pemerintah dapat menerima masukan dalam proses pembuatan keputusan sehingga praktek KLHS dapat  berjalan  efektif.  KLHS  dengan  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  hubungan  yang  tidak  dapat dipisahkan,  tata  kelola  pemerintahan  menjadi  pertimbangan    dalam  pelaksanaan  KLHS  dikarenakan mempunyai peranan khusus dalam legitimasi keputusan yang strategis berdasarkan hubungan masyarakat dengan  pengambil  keputusan  (Monteiro  and  Partidario,  2017).  KLHS  yang  efektif  adalah  yang  mampu menghindarkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  dalam  setiap  kebijakan,  rencana  dan  program  yang
tools,  namely  Rules  and  Policies,  Documents  and  Reports,  Institutional  Tools,  Implementation  Standard  Operating Procedures,  Monitoring,  Evaluation  and  Feedback.  The  research  method  used  is  a  mixed  method  research  by  combining qualitative and quantitative analysis. From the results of the analysis, it can be seen that the implementation of SEA in the City of Salatiga in spatial planning still needs to be considered in order to run effectively, even though the resulting SEA process has adjusted to the existing  regulations but  still in activities such as monitoring, evaluation and feedback still need to be carried out in an effective manner. maximum because these activities constitute control over decision making in Activities, Plans and Programs in the resulting spatial planning and stakeholder understanding of the institutional instruments of SEA in Salatiga City still need to be improved because not all existing instruments are understood and are still in a category that is not all in categories really understand evenly so that steps are needed that are adjusted to the existing conditions in an effort to increase the effectiveness of the implementation of SEA so that the resulting SEA can run effectively and maximally. Keyword: SEA, Effectiveness, Spatial Planning
Copyright © 2021 JPWK-UNDIP This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
dihasilkan, hal tersebut dapat terlaksana apabila adanya pemahaman dan kesadaran bersama antara para pemangku  kepentingan  terhadap  permasalahan  isu  lingkungan  yang  tejadi  dan  pembangunan  yang berkelanjutan (Bina, 2008).
Kota Salatiga terletak di Jawa Tengah bagian tengah wilayah Kabupaten Semarang, berjarak ±54 km ke arah selatan dari Kota Semarang, tepatnya pada posisi 110 º 27’ 56,81" - 110º 32’ 4,84” Bujur Timur dan 7º 17’ 4,14” - 7º 23’ 23,25” Lintang Selatan. Secara geografis, letak Kota Salatiga cukup strategis karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga, 2016

## Gambar 1. Peta Administrasi Kota Salatiga
Dalam usahanya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan Kota Salatiga berusaha untuk memasukkan faktor lingkungan kedalam setiap kegiatan pembangunan agar degradasi lingkungan dapat dicegah sejak dini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa setiap  tahun  terjadi  peningkatan  kepadatan  penduduk  yang  selalu  meningkat  sebesar  ±  46/km2  dan penggunaan lahan khususnya pekarangan sebesar ± 0,5%, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga meningkat yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan  menjadi  perhatian  pemerintah  Kota  Salatiga  dalam  memperhatikan  permasalahan  lingkungan  dalam menghadapi tekanan lingkungan sebagai akibat pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Akan  tetapi  seiring  dengan  pertumbuhan  Kota  Salatiga  isu-isu  yang  berhubungan  dengan permasalahan  lingkungan  sebagai  akibat  dari  pembangunan  terus  berkembang  seperti  masalah  sosial, perubahan  fungsi  lahan,  kerusakan  lingkungan  lingkungan  serta  permasalahan  infrastruktur,  dalam pelaksanaan  RTRW  sebagai  acuan  penataan  ruang  seringkali  masih  berakibat  terhadap  permasalahan lingkungan. Pentingnya pemahaman proses pelaksanaan KLHS yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan  agar  pembangunan  dapat  berkelanjutan.  Belum  adanya  peraturan  daerah  yang  khusus
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
mengatur tentang permasalahan lingkungan sehingga belum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar  aturan.  Hal  tersebut  menuntut  akan  pentingnya  efektivitas  pelaksanaan  KLHS  sehingga permasalahan tentang lingkungan dapat dicegah sejak dini.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang di  kota  Salatiga.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  alternatif  langkah  pelaksanaan  KLHS yang  dapat  digunakan  sebagai  arahan  dalam  pengembangan  efektivitas  pelaksanaan  KLHS  berdasarkan fakta serta kondisi yang ada.

## 2. DATA DAN METODE

## 2.1. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdi dari data primer dan data sekunder yang mengacu pada perangkat pelaksanaan KLHS yaitu Aturan dan Kebijakan, Dokumen dan Laporan, Perangkat Kelembagaan, SOP  Pelaksanaan,  Monitoring,  Evaluasi  dan  Umpan  Balik.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner. Kuisioner merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan menjadi efektif bila variabel sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga inti pertanyaan dapat terfokus ke sasaran yang ingin didapat (Sugiyono, 2016).
Dalam  penelitian  ini  kuisioner  dibagikan  ke  semua  stakeholder  yang  berperan  terhadap  proses pembuatan  KLHS  sehingga  data  tentang  pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS  dapat terkumpul  sehingga  dapat  dinilai  dan  dianalisis.  Kuisioner  menggunakan  model  skala  likert,  skala  likert digunakan  untuk  mengetahui  pendapat,  persepsi  dan  sikap  seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap permasalahan yang  diteliti.  Variabel yang  telah  di  jabarkan  dalam  indikator digunakan  sebagai  instrumen dalam  menyusun  kuisioner  berupa  pertanyaan  dan  jawaban  yang  ada  menggunakan  skala  likert  dengan gradasi  dari  positif  hingga  negatif  (Sugiyono,  2016).  Pengumpulan  data  dengan  kuisioner  ini    dilakukan terhadap semua stakeholder yang berperan didalam penyusunan KLHS.
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari instansi yang terkait seperti berupa  dokumen,  peraturan  maupun  panduan  pelaksanaan  KLHS.  Instansi  tersebut  adalah  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  (Bapelitbangda), Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan Ruang  (DPUPR),  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH).
Teknik  sampling  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  sampel  dari  sejumlah  populasi  yang  akan diteliti,  mengingat  keterbatasan  waktu,  tenaga  dan  biaya.  Kartono  (1996)  mengemukakan  tujuan pengambilan sampel yaitu untuk mereduksi kuantitas obyek yang diteliti, mengeneralisasi hasil penelitian dan  menonjolkan  sifat-sifat  umum  dari  populasi.  Teknik  sampling  yang  digunakan  untuk  mendapatkan responden untuk kuisioner dari stakeholder adalah menggunakan probability sampling, menurut Sugiyono (2016) probability sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel dengan menjadikan setiap unsur populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Responden dari stakeholder di  Kota  Salatiga  yang  mempunyai  kaitan  dengan  pelaksanaan  KLHS  yaitu  instansi  Badan  Perencanaan, Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  (Bapelitbangda),  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (DPUPR),  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH),  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  Dinas  Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian.
Untuk menentukan jumlah sampling menggunakan rumus dari Slovin yang dijelaskan dalam Sugiyono (2016) adalah sebagai berikut :
n = N 1 + N. 𝑒 2 Keterangan :
n  = jumlah sampel N  = jumlah populasi
𝑒 2 = batasan toleransi kesalahan
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
Penelitian ini menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 10% yang berarti tingkat kepercayaan terhadap populasi sebesar 90%. Jumlah populasi dari stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan KLHS di Kota  Salatiga  yang  terinci  dalam  tabel  I,  instansi  tersebut  dipilih  karena  merupakan  instansi  yang berkepentingan terhadap kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dihasilkan dalam perencanaan tata ruang Kota Salatiga, menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga (2018) adalah sebesar 208 orang. Jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut :
n = N 1 + N. 𝑒 2 = 190 1 + 190. 0,1 2 n=65,5 ≅ 66 sampel
Kriteria dan jumlah  sampel diambil dari pegawai yang berpendidikan minimal Sarjana (S-1) di masing- masing instansi yang berperan dalam perencanaan tata ruang, tabel rencana untuk distribusi kuisioner dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1.  Distribusi Jumlah Sampel No Instansi Jumlah Sampel 1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 11 2 Dinas Lingkungan Hidup 15 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10 5 Dinas Pendidikan 5 6 Dinas Pertanian 5 7 Dinas Perindustrian 5 Sumber: Hasil Analisis, 2018

## 2.2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian campuran. Metode penelitian campuran menurut Creswell (2010) merupakan pendekatan penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh hasil dan pemahaman tentang topik dalam penelitian ini  secara  maksimal.  Strategi  penelitian  metode  campuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah strategi  eksplanatoris  sekuensial.  Creswell  (2010)  menjelaskan  strategi  eksplanatoris  sekuensial  adalah strategi  yang  diterapkan  dalam  pengumpulan  dan  analisis  data  kuantitatif  terlebih  dahulu  kemudian dilakukan  pengumpulan  dan  analisis  data  kualitatif  didasarkan  pada  tahap  sebelumnya  dengan  tujuan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan sesudahnya untuk menguji hasil yang lebih detail, dengan bobot data kuantitatif menjadi prioritas.
Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian dilakukan analisis dengan menggunakan data-data  yang  telah  dikumpulkan  dari  data  primer  maupun  data  sekunder.  Pengolahan  data  diperlukan dikarenakan data yang telah dikumpulkan merupakan data yang belum siap pakai. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka teknik analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : a. Mengidentifikasi perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang.
Analisis  data  untuk  mengidentifikasi  perangkat  pelaksanaan  KLHS  dalam  tata  ruang  menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta maupun fenomena yang sesungguhnya  terjadi  di  lokasi  penelitian.  Tahapan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  identifikasi perangkat  pelaksanaan  KLHS  dalam  tata  ruang  adalah  dengan  membandingkan  antara  panduan pelaksanaan KLHS dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan hasil KLHS yang sudah dilakukan oleh Kota Salatiga, dari analisis ini berguna untuk mendapatkan hasil tentang perangkat pelaksanaan KLHS dalam tata ruang.
b. Menilai pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS.
Analisis data untuk mengidentifikasikan pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS dilakukan analisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif , data yang diperoleh dari hasil kuisioner kemudian
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
dianalisis  untuk  mendapatkan  hasil  urutan  proses  pelaksanaan  KLHS  yang  dipahami  oleh  stakeholder. Langkah analisis yang dilakukan setelah semua data dari hasil kuisioner disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik kemudian dilakukan interpretasi dan dideskripsikan sehingga didapatkan hasil sesuai dengan keadaan yang ada.
Kuisioner  yang  dibuat  menggunakan  skala  likert  dengan  jawaban  SS  (sangat  setuju),  S  (setuju),  R (ragu-ragu),  TS  (tidak  setuju),  STS  (sangat  tidak  setuju)  dari  setiap  jawaban  diberikan  bobot  nilai  dan presentasi nilai seperti yang tersaji dalam tabel 2.
Tabel 2. Bobot Nilai
No Jawaban Bobot Nilai 1 SS (Sangat Setuju) 5 2 S (Setuju) 4 3 N (Netral) 3 4 TS (Tidak Setuju) 2 5 STS (Sangat Tidak Setuju) 1

## Sumber: Hasil Analisis, 2018
Dari hasil kuisioner kemudian dianalisa statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS, dari hasil yang didapat dari analisa SPSS kemudian dideskripsikan untuk mengatahui pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS, untuk mendapatkan kategori subjek dengan skor skala sangat rendah, rendah, sedang,  tinggi  dan  sangat  tinggi  dengan  menggunakan  rumus  yang  dijelaskan  oleh  Azwar  (2012)  adalah sebagai berikut :
Sangat Rendah  = X < M – 1,5SD
Rendah = M – 1,5SD < X < M – 0,5SD Sedang = M – 0,5SD < X < M + 0,5SD Tinggi = M + 0,5SD < X < M + 1,5SD Sangat Tinggi = M + 1,5SD < X Keterangan : M = Mean
SD = Standar Deviasi
Setelah  diproses  dengan  SPSS  dengan  menggunakan  rumus  kategori  maka  akan  didapatkan  hasil untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS  berada  pada  kategori tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang berguna untuk analisis selanjutnya.
c. Menganalisis upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang.
Untuk  melakukan  analisis  pada  sasaran  upaya  peningkatan  efektivitas  pelaksanaan  KLHS  dalam perencanaan tata ruang dengan mengabungkan data yang diperoleh dari hasil analisis pada sasaran pertama yaitu  identifikasi  perangkat  pelaksanaan  KLHS  di  Kota  Salatiga  dengan  sasaran  kedua  yaitu  penilaian pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS.  Gabungan  dari  kedua  sasaran  tersebut  digunakan sebagai  bahan  untuk  analisis  yang  kemudian  dideskripsikan  sehingga  dapat  menghasilkan  upaya peningkatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan KLHS yang efektif dalam perencanaan tata ruang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Identifikasi Perangkat Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang
Untuk  melakukan  analisa  tentang  indentifikasi  Perangkat  Pelaksanaan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  (KLHS)  dilakukan  dengan  membandingkan  perangkat  pelaksanaan  KLHS  secara  umum  dengan data dari dokumen KLHS yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga yaitu KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  dan  KLHS  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR).  Identifikasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan variabel yang telah ditentukan dalam kajian literatur.
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
Berdasarkan identifikasi aturan dan kebijakan pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga baik RTRW maupun RDTR secara umum sudah menjadikan undang- undang, peraturan menteri dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan seperti yang tersaji dalam tabel 3.
Tabel 3. Identifikasi Aturan Dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan KLHS Kota Salatiga
No Aturan dan Kebijakan KLHS KLHS RTRW KLHS RDTR 1 Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 √ √ 2 Peraturan Pemerintah - - - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 3 Peraturan Menteri - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 - √ - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehhutanan Nomor : P.69/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2017 - - 4 Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 - √

## Sumber: Hasil Analisis, 2018
Berdasarkan identifikasi tentang dokumen dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga maka dapat dirangkum seperti dalam tabel 4.
Tabel 4.  Identifikasi Dokumen Dan Laporan Dalam Pelaksanaan KLHS Kota Salatiga
No Dokumen dan Laporan KLHS KLHS RTRW KLHS RDTR 1 Dokumen Perencanaan Tata Ruang √ √ 2 Laporan SLHD - √ 3 Hasil Penelitian Perguruan Tinggi - √ 4 Konsultasi dengan Pihak Berwenang √ √ 5 Wawancara dengan Narasumber - √ 6 Laporan LSM - √

## Sumber: Hasil Analisis, 2018
Perangkat  kelembagaan dalam  pelaksanaan  KLHS di  Kota  Salatiga  baik  KLHS  RTRW  maupun  KLHS RDTR  dilakukan  dengan  melakukan  pemetaan  terhadap  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  yang berpengaruh dalam pelaksanaan tata ruang sehingga nantinya dapat memberikan masukan terhadap KRP yang  akan  dirumuskan  tetap  memperhatikan  kepedulian  terhadap  lingkungan  hidup.  Pemangku kepentingan dan masyarakat yang diidentifikasi dalam melaksanakan KLHS RTRW  terdapat pada tabel 5 dan KLHS RDTR terdapat pada tabel 6
Tabel 5. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam KLHS RTRW di Kota Salatiga
No Pemangku Kepentingan/Masyarakat
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 kantor Lingkungan Hidup Daerah
3 Dinas Pertanian
4 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
5 Dinas Kesehatan
6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
7 Dinas Tata Kota
8 Dinas Perhubungan
9 Dinas Pekerjaan Umum
10 Kantor Periwisata dan Penanaman Modal
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
No Pemangku Kepentingan/Masyarakat 11 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA
12 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga
13 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
14 Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah
15 Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup

## Sumber: Hasil Analisis, 2018

## Tabel 6. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam KLHS RDTR di Kota Salatiga
No No Pemangku Kepentingan/Masyarakat 1 Pemerintah 2
Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup
3 Perguruan Tinggi/Akademisi
4
Dunia Usaha
5 Tokoh Masyarakat
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Urutan  tata  cara  pelaksanaan  KLHS  di  Kota  Salatiga  yang  diterapkan  mengacu  terhadap  petunjuk pelaksanaan KLHS yang menjadi kebijakan pemerintah pada tahun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, KLHS RTRW yang dibuat pada tahun 2010 mengacu kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada tahun tersebut atau  sebelumnya  begitu  juga  untuk  KLHS  RDTR  yang  dilaksanakan  tahun  2012.  KLHS  RTRW  yang dilaksanakan dengan metode cepat dalam proses pembuatannya belum tersaji secara detail sesuai dengan pedoman yang ada akan tetapi urutan pelaksanaannya hampir sesuai dengan tata cara pelaksanaan, dalam penjelasan tentang alternative KRP dan rekomendasi hanya menjelaskan tentang kebijakan saja sedangkan untuk  rencana  dan  program  belum  ada  penjelasan  secara  detail  padahal  untuk  KRP  merupakan  satu kesatuan  yang  dapat  memberikan  masukan  terhadap  keputusan  yang  diambil  dalam  perencanaan  tata ruang. KLHS RDTR yang dilaksanakan di Kota Salatiga sudah dilaksanakan secara detail dan menggunakan urutan  SOP  pelaksanaan sehingga  dalam pelaksanaannya  KLHS  RDTR  ini sudah  menghasilkan  alternative KRP dan rekomendasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang khusunya RDTR Kota Salatiga.
Monitoring, evaluasi dan umpan balik dalam proses pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga baik KLHS RTRW maupun KLHS RDTR sudah dilaksanakan dalam proses pembuatannya untuk mengontrol tujuan dan sasaran agar dampak terhadap lingkungan dapat dihindari, akan tetapi dalam pelaksanaan KRP masih perlu difokuskan  agar  kegiatan tersebut dapat  berjalan  efektif.  Pelaksanaan  kegiatan  monitoring,  evaluasi dan umpan  balik  yang  dilakukan  terhadap  KRP  yang  dihasilkan  masih  sebatas  syarat  dalam  perijinan  suatu kegiatan pembangunan seperti Upaya Pegelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Manajemen Dampak Lingkungan (AMDAL), zonasi tata ruang yang diperbolehkan serta  luasan  bangunan  yang  disyaratkan.  Diperlukan  adanya  tim  khusus  yang  bertugas  untuk  melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan umpan balik. Dokumen KLHS baik RTRW maupun RDTR yang belum dapat diakses publik dapat menyebabkan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk perbaikan KRP tidak berjalan dengan efektif.
3.2 Menilai Pemahaman Stakeholder terhadap Perangkat KLHS
Menilai  pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS  di  Kota  Salatiga  dengan  menggunakan teknik  analisis  statistik  deskriptif,  data  diperoleh  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  kepada responden yaitu stakeholder di pemerintah Kota Salatiga. Dari hasil rekapitulasi kuesioner akan didapatkan pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS  yang  dapat  berguna  dalam  pelaksanaan  KLHS  agar dapat dilakukan sesuai urutan yang benar sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan KLHS dapat menjadi acuan stakeholder akan keberlangsungan lingkungan agar tidak mengalami penurunan kualitasnya.  Penilaian  pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  KLHS  dilakukan  dengan  menjelaskan
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
dan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner kemudian dibahas sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.
Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang aturan dan kebijakan  diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap aturan dan kebijakan KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak  sebanyak 3 orang (4,5%), rendah sebanyak 22 orang (33,3%), sedang sebanyak 23 orang (34,8%), tinggi sebanyak 15 orang (22,7%) dan sangat tinggi sebanyak 3 orang (4,5%). seperti yang ditampilkan pada  gambar  1.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  responden  terhadap  variabel  aturan  dan kebijakan kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 23 orang (34,8%) dari jumlah sampel yang berjumlah 66 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.
Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang dokumen dan laporan  diketahui bahwa nilai prosentase dari  pemahaman  stakeholder  terhadap  dokumen  dan  laporan  KLHS  dari  66  responden  dengan  kategori sangat rendah sebanyak sebanyak 4 orang (6,1%), rendah sebanyak 13 orang (19,7%), sedang sebanyak 26 orang  (39,4%),  tinggi  sebanyak  19  orang  (28,8%)  dan  sangat  tinggi  sebanyak  4  orang  (6,1%).  seperti  yang ditampilkan pada gambar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel dokumen dan laporan kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 26 orang (39,4%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 2. Piechart Pemahaman akan Aturan dan Kebijakan
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 3. Piechart Pemahaman akan Dokumen dan Laporan 6,1 19,7 39,4 28,8 6,1 Dokumen dan Laporan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 4,5 33,3 34,8 22,7 4,5 Aturan dan Kebijakan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
Hasil skor dari jawaban kuesioner tentang perangkat kelembagaan  diketahui bahwa nilai prosentase dari pemahaman stakeholder terhadap perangkat kelembagaan KLHS dari 66 responden dengan kategori sangat rendah sebanyak sebanyak 4 orang (6,1%), rendah sebanyak 30 orang (45,5%), sedang sebanyak 6 orang  (9,1%),  tinggi  sebanyak  19  orang  (28,8%)  dan  sangat  tinggi  sebanyak  7  orang  (10,6%).  seperti  yang ditampilkan pada gambar 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel perangkat kelembagaan kecenderungannya pada kategori rendah yaitu sebanyak 30 orang (45,5%),, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 (kiri). Sedangkan hasil skor dari jawaban kuesioner tentang SOP Pelaksanaan    diketahui  bahwa  nilai  prosentase  dari  pemahaman  stakeholder  terhadap  SOP  Pelaksanaan KLHS dari 66 responden dengan kategori rendah sebanyak 8 orang (12,1%), sedang sebanyak 11 orang (16,7%), tinggi sebanyak 28 orang (42,4%) dan sangat tinggi sebanyak 19 orang (28,8%). seperti yang ditampilkan pada gambar  4  (kanan).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  responden  terhadap  variabel  SOP Pelaksanaan kecenderungannya pada kategori tinggi yaitu sebanyak 28 orang (42,4%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 (kanan).

## Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 4. Piechart Pemahaman akan Perangkat Kelembagaan (kiri) Piechart Pemahaman akan Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan (kanan)

## Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5. Piechart Pemahaman akan Monitoring (kiri) . Piechart Pemahaman akan Evaluasi dan Umpan Balik (kanan)
Hasil  skor  dari  jawaban  kuesioner  tentang  monitoring  diketahui  bahwa  nilai  prosentase  dari pemahaman  stakeholder  terhadap  monitoring  KLHS  dari  66  responden  dengan  kategori  sangat  rendah
4,5 18,2 50 15,2 12,1 Monitoring Sangat Rendah Rendah Sedang
Tinggi Sangat Tinggi
0 12,1 16,7 42,4 28,8 SOP Pelaksanaan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 6,1 45,5 9,1 28,8 10,6 Perangkat Kelembagaan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 4,5 16,7 56,1 16,7 6,1 Evaluasi dan Umpan Balik Sangat Rendah Rendah Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
sebanyak 3 orang (4,5%), rendah sebanyak 12 orang (18,2%), sedang sebanyak 33 orang (50%), tinggi sebanyak 10 orang (15,2%) dan sangat tinggi sebanyak 14 orang (12,1%). seperti yang ditampilkan pada gambar 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel monnitoring kecenderungannya pada  kategori  sedang  yaitu  sebanyak  33  orang  (50%),  dapat  dilihat  pada  gambar  6,  dan  Hasil  skor  dari jawaban  kuesioner  tentang  evaluasi  dan  umpan  balik  diketahui  bahwa  nilai  prosentase  dari  pemahaman stakeholder  terhadap  evaluasi  dan  umpan  balik  KLHS  dari  66  responden dengan kategori  sangat  rendah sebanyak  3  orang  (4,5%),  rendah  sebanyak  11  orang  (16,7%),  sedang  sebanyak  37  orang  (56,1%),  tinggi sebanyak 11 orang (16,7%) dan sangat tinggi sebanyak 4 orang (6,1%). seperti yang ditampilkan pada gambar 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap variabel evaluasi dan umpan balik kecenderungannya pada kategori sedang yaitu sebanyak 37 orang (56,1%), dapat dilihat pada gambar 5(kiri).

## 3.3 Upaya Peningkatan Efektivitas KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang di Kota Salatiga
Untuk melakukan upaya peningkatan pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang agar dapat berjalan  secara  efektif  adalah  dengan  melakukan  identifikasi  perangkat  pelaksanaan  KLHS  dalam perencanaan tata ruang (sasaran 1), dari hasil identifikasi perangkat pelaksanaan KLHS yang sudah dilakukan oleh Kota Salatiga dibandingkan dengan hasil penilaian pemahaman stakeholder terhadap perangkat KLHS (sasaran 2), hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Perbandingan Hasil No Variabel Identifikasi Perangkat KLHS Kategori Pemahaman Perangkat KLHS 1 Aturan dan Kebijakan Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS Sangat Rendah = 4,5% Rendah =  33,3% Sedang = 34,8% Tinggi = 22,7% Sangat Tinggi = 4,5% 2 Dokumen dan Laporan Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS Sangat Rendah = 6,1% Rendah =  19,7% Sedang = 39,4% Tinggi = 28,8% Sangat Tinggi = 6,1% 3 Perangkat Kelembagaan Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS Sangat Rendah = 6,1% Rendah =  45,5% Sedang = 9,1% Tinggi = 28,8% Sangat Tinggi = 10,6% 4 SOP Pelaksanaan Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS Sangat Rendah = 0% Rendah =  12,1% Sedang = 16,7% Tinggi = 42,4% Sangat Tinggi = 28,8% 5 Monitoring Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS, tetapi masih diperlukan monitoring dalam pelaksanaannya Sangat Rendah = 4,5% Rendah =  18,2% Sedang = 50% Tinggi = 15,2% Sangat Tinggi = 12,1% 6 Evaluasi dan Umpan Balik Sudah menyesuaikan dengan perangkat KLHS, tetapi masih diperlukan evaluasi dan umpan balik dalam pelaksanaannya Sangat Rendah = 4,5% Rendah =  16,7% Sedang = 56,1% Tinggi = 16,7% Sangat Tinggi = 6,1%
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
Upaya  peningkatan  pelaksanaan  KLHS dalam  perencanaan  tata  ruang  yang dimaksud  adalah  KLHS dapat  dilaksanakan  secara  efektif  mengikuti  perangkat  KLHS  yang  terus  berkembang  serta  pemahaman perangkat  KLHS  dari  stakeholder  yang  terkait  dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  efektivitas pelaksanaan  KLHS sehingga menghasilkan dokumen KLHS yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang.
Dalam  perencanaan  tata  ruang  agar  menghasilkan  kebijakan,  rencana  dan  program  yang  tetap memperhatikan  permasalahan  lingkungan  sesuai  dengan  Gambar  8,  yang  menggambarkan  bahwa  KLHS memiliki hubungan yang saling terkait dengan perencanaan tata ruang untuk saling memberikan masukan dalam  pengambilan  keputusan  dalam  menghasilkan  KRP  yang  sudah  terintegrasi  dengan  KLHS  agar permasalahan lingkungan dapat diminimalisir dampak yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan perencanaan  tata  ruang  dapat  berkelanjutan.  Upaya  peningkatan  efektivitas  pelaksanaan  KLHS  di  Kota Salatiga dari hasil identifikasi perangkat KLHS dan penilaian pemahaman perangkat KLHS terdapat beberapa kekurangan  seperti  dalam  gambar  7.  kemudian  dipadukan  untuk  dicari  upaya  yang  dapat  dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas sehingga untuk pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang yang akan dilaksanakan  berikutnya  dapat  berjalan  efektif.  Hegazy  (2015)  menjelaskan  untuk  pelaksanaan  KLHS diperlukan perangkat dan pemahaman terhadap KLHS dari para stakeholder dan agar semua hal tersebut dapat berjalan secara efektif maka harus memperhatikan hal-hal seperti berikut :
- Mendorong keberlanjutan yang dimaksud adalah untuk pelaksanaan KLHS harus bisa mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga yang sudah dilakukan dalam perencanaan tata ruang seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
- Tahap awal perencanan yang dimaksud adalah penerapan KLHS sudah dilakukan dalam tahap awal perencanaan.
- Terintegrasi yang dimaksud adalah KLHS sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, menjadi pertimbangan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan.
- Fleksibel yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan KLHS prosedur yang dilakukan dapat merespon berbagi masukan dari masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian.
- Fokus  yang  dimaksud  adalah  KLHS    berfokus  terhadap  isu  lingkungan  yang utama  sesuai  untuk perencanaan serta pengambilan keputusan.
- Berpusat  pada keputusan  yang  dimaksud  adalah  KLHS  harus dapat  memberikan  informasi yang berkualitas sehingga dapat membentuk dan memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi dan transparan yang dimaksud adalah KLHS harus dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan KLHS dapat membuat hasil secara transparan bagi publik.
- Akuntabel yang dimaksud adalah KLHS harus dapat dipertanggung jawabkan dengan perbaikan dari  lingkungan  terhadap  usulan  yang  dihasilkan  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  dan memaksimalkan dampak yang positif.
Lobos  and  Partidario  (2014)  menjelaskan  bahwa  tindak  lanjut  keputusan  sangat  penting  berkaitan dengan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  dalam  konteks  yang  kompleks,  dinamis  dan  tidak pasti. Tujuan dari tindak lanjut ini untuk mengetahui strategi yang sudah diterapkan serta dalam konteksnya apabila  terjadi  perubahan,  peran  fasilitasi  KLHS  dapat  terus  berlanjut  apabila  deteksi  yang  tepat  waktu terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi.  Pemahaman  stakeholder  terhadap  perangkat  kelembagaan KLHS di Kota Salatiga masih perlu ditingkatkan karena belum semua perangkat yang ada dipahami dan masih berada pada kategori yang belum semuanya pada kategori benar-benar memahami secara merata. Illsley et.al (2014) juga menjelaskan KLHS dipandang sebagai alat pengambilan keputusan rasional yang diterapkan secara terstruktur dan ketat untuk menghasilkan hasil yang lebih ramah lingkungan, sementara di sisi lain dianggap  sebagai  aspek  dari  pembuatan  kebijakan  deliberatif  yang  mengakui  adanya  sistem  nilai  yang berbeda  dan  memfasilitasi  komunikasi,  negosiasi  dan  pembelajaran  bersama  di  antara  para  pemangku kepentingan,  agar  KLHS  dapat  berjalan sesuai  dengan  kriteria  efektivitas  tersebut  maka  dapat dilakukan upaya peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan KLHS disesuaikan dengan hasil analisa antara perangkat
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
KLHS dan pemahaman stakeholder dalam melaksanakan KLHS di Kota Salatiga. Langkah-langkah yang bisa dilaksanakan dijelaskan Gambar 6.

## Gambar 6. Skema Upaya Peningkatan Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga (hasil analisis, 2018)

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian efektivitas pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang Kota Salatiga adalah sebagai berikut Pelaksanaan KLHS di Kota Salatiga dalam perencanaan tata ruang masih perlu diperhatikan agar berjalan secara efektif, walaupun dalam proses KLHS yang dihasilkan sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada akan tetapi masih dalam kegiatan seperti  monitoring,  evaluasi dan  umpan  balik  masih  perlu  dilaksanakan  secara  maksimal  karena kegiatan  tersebut  merupakan  kontrol  terhadap  pengambilan  keputusan  dalam  Kegiatan,  Rencana  dan Program dalam perencanaan tata ruang yang dihasilkan. Penyusunan serta pelaksanaan KLHS merupakan
Perencanaan Tata Ruang KLHS Kebijakan, Rencana dan Program Dokumen KLHS Upaya Pelaksanaan  Efektivitas KLHS dalam Perencanaan Tata
Ruang di Kota Salatiga Efektivitas KLHS - Mendorong keberlanjutan - Tahap Awal Perencanaan - Terintegrasi - Fleksibel - Fokus - Berpusat pada Keputusan - Partisipasi dan Transparan - Akuntabel Kekurangan Pemahaman Perangkat KLHS :
1. Aturan dan Kebijakan
2. Dokumen dan Laporan 3. Perangkat Kelembagaan 4. Monitoring 5. Evaluasi dan Umpan Balik Kekurangan Pelaksanaan Perangkat KLHS :
1. Monitoring
2. Evaluasi dan Umpan Balik Perangkat KLHS Pemahaman
Perangkat  KLHS oleh Stakeholder
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
hasil  dari  interaksi  antar  berbagai  aktor  yang  masing-masing  memiliki  kepentingan,  tujuan,  strategi  yang berbeda,  sehingga  diperlukan  langkah-langkah  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  dalam  upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan KLHS agar KLHS yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan masksimal. Pendekatan KLHS terus berkembang dan mengadopsi berbagai bentuk dengan konteks yang berbeda-beda, sulit untuk mengikat satu bentuk dalam format yang baku karena terus berkembang dan fleksibel dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis.

## 5. PERNYATAAN RESMI
Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR selaku pemberi dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asdak, Chay. 2014. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Asep  Warlan  Yusuf,  Pengaturan  Dan  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam  Perspektif  Pembangunan  Berwawasan Lingkungan. PRO JUSTITIA Tahun XVIII Nomor 2 April 2000.
Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi edisi 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Salatiga.  (2018).  Kota  Salatiga  dalam  Angka  2018.  Salatiga  :  Badan  Pusat  Statistik  Kota Salatiga.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Salatiga.  2012.  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Salatiga Tahun 2012-2032. Salatiga : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga.
Bambang  Setyabudi,  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  Sebagai  Kerangka  Berfikir  Dalam  Perencanaan  Tata Ruang Wilayah. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan ESP2 – DANIDA, Jakarta, 2007.
Bina,  O.  (2008).  Context  and  systems:  Thinking  more  broadly  about  effectiveness  in  Strategic  Environmental Assessment in China. Environmental Management, 42(4), 717–733. https://doi.org/10.1007/s00267-008-9123-5
Brontowiyono,  W.  (2016).  KLHS  Untuk  RTRW  dengan  Pendekatan  Daya  Dukung  Lingkungan.  Yogyakarta:  Gre Publishing.
Creswell, John. W. (2010). Research Design Pendekatan  kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed; Cetakan ke-1, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
De Montis, A. (2013). Implementing Strategic Environmental Assessment of spatial planning tools. A study on the Italian provinces. Environmental Impact Assessment Review, 41, 53–63. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.02.004
Hegazy,  I.  R.  (2015).  Integrating  strategic  environmental  assessment  into  spatial  planning  in  Egypt.  Environmental Development, 15, 131–144. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.05.001
I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Jurnal Magister Hukum Hudayana, Vol. 5, No. 3 : 526  – 542, September, 2016.
Illsley,  B.,  Jackson,  T.,  &  Deasley,  N.  (2014).  Spheres  of  public  conversation:  Experiences  in  strategic  environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review, 44, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.08.001
Kartono, K. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup.  (2007).  Buku  Pegangan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis.  Jakarta  :
Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Latifah Amir. Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. Vol 2 No 2:
Jurnal Ilmu Hukum 2011.
Li, T., Wang, H., Deng, B., Ren, W., & Xu, H. (2016). Strategic environmental assessment performance factors and their interaction:  An  empirical  study  in  China.  Environmental  Impact  Assessment  Review,  59,  55–60. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.03.008
Lobos, V., & Partidario, M. (2014). Theory versus practice in Strategic Environmental Assessment (SEA). Environmental Impact Assessment Review, 48, 34–46. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.04.004
Wijayanto, Maryono/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 2, 2021, 168-182 Doi: 10.14710/pwk.v17i2.22499
Monteiro,  M.  B.,  &  Partidário,  M.  R.  (2017).  Governance  in  Strategic  Environmental  Assessment:  Lessons  from  the
Portuguese practice. Environmental Impact Assessment Review, 65(1), 125–138.
https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.04.007
Partidario,  M.,  Augusto,  B.,  Vicente,  G.,  &  Lobos,  V.  (2009).  Learning  the  Practice  of  Strategic-Based  SEA.  Paper presented in 29 th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment Accra, 17-22 May, 2009, (May), 17–22
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 17 November 2011. Berita Negara RI Tahun 2011, No. 729. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 15 Januari 2018. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 89. Jakarta.
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 31 Oktober 2016.
Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 228. Jakarta.
Rahadian,  Strategi  Pembangunan  Berkelanjutan.  Institut  Ilmu  Sosial  dan  Manajemen  STIAMI  Volume  III,  No.  01, Februari, 2016.
Rega,  C.,  &  Baldizzone,  G.  (2015).  Public  participation  in  Strategic  Environmental  Assessment:  A  practitioners’ perspective. Environmental Impact Assessment Review, 50, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007 Ruray,  Syaiful  Bahri,  2012.  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  dan  Pelestarian  Fungsi Lingkungan Hidup, Bandung: P.T. Alumni.
Sadler, B. (2005). Strategic Environmental Assessment at the Policy Level: Recent Progress, Current Status and Future Prospect. Paper presented in IAIA Global Conference on SEA. Prague, September 26-29, 2005.
Setyabudi,  Bambang.  2007.  Buku  Pegangan  Kajian  Lingkungan  Strategis.  Jakarta:  Deputi  Urusan  Perencanaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Surna T Djajadiningrat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I NO. 1/1994.
Victor, D., & Agamuthu, P. (2014). Policy trends of strategic environmental assessment in Asia. Environmental Science and Policy, 41, 63–76. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.03.005