Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 71-79 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP SEMARANG SELATAN
Mega Dresti Rarastya Nugraheni 1 , Ceacilia Srimindarti 2 * 1,2, 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang *e-mail: megadresti20@gmail.com , caecilia@edu.unisbank.ac.id
Abstract
DiPublikasi: 01/07/2022
This study aims to determine the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance, tax knowledge on taxpayer compliance, service quality on taxpayer compliance and tax sanctions on taxpayer compliance. This research is a quantitative research with the number of respondents as many as 100 respondents who are taxpayers at KPP South Semarang. Data obtained by distributing questionnaires  directly.  The  sampling  technique  used  is  accidental  sampling.  The  data  used  are  primary  data  in  the  form  of respondents' answers and processed using SPSS 23. The results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, service quality has a positive and  significant  effect  on  taxpayer  compliance.  taxpayer  compliance,  tax  sanctions  have  a  positive  and  significant  effect  on taxpayer compliance.
Keywords: taxpayer awareness, taxpayer knowledge, service quality, tax sanctions and taxpayer compliance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  jumlah  responden  sebanyak  100  responden  wajib pajak  di  KPP  Semarang  Selatan.  Data  diperoleh  dengan  penyebaran  kuesioner  secara  langsung.  Teknik  sampel  yang  digunakan yaitu accidental sampling . Data yang digunakan adalah data primer berupa jawaban responden dan diolah menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh secara positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

## I. PENDAHULUAN
Pandemi    covid    yang  melanda    seluruh    dunia termasuk    juga    Negara    Indonesia    ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap  Negara  tak  terkecuali  dengan  Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, sosial dan politik semua  mengalami  kemerosotan  akibat  adanya pandemi  covid  yang  sedang  berlangsung  hingga akhir  tahun  2020  ini.  Banyak  dari  masyarakat  yang mengeluh  akan  adanya  covid  ini.  Tetapi  pemerintah sudah  maksimal  untuk  membantu  dan  melayani masyarakat. Meskipun pelayanan dari pemerintah ini ada  yang  tidak    tepat    sasaran    sehingga    membuat masyarakat  mengalami  banyak  kesulitan  terutama dibidang ekonomi.
Seperti halnya sebelum adanya pandemi covid ini jumlah  angka  pengangguran  di  Indonesia  sudah
cukup  banyak,  kemudian  pada  saat  covid  jumlah pengangguran  ditambah  banyaknya  karyawan  yang di PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor berkurang  sehingga  sebuah  pabrik  mengurangi jumlah  karyawannya.  Akibatnya,  jika  berkurangnya ekpor  dan    impor    maka    berkurang    pula    jumlah barang    yang    diproduksi    dari    Indonesia    dan berkurangnya  pajak  yang  diterima.  Pandemi  covid ini  juga  mempengaruhi  dari  sektor  wisata  seperti berkurangnya  para  wisata  asing  maupun  domestik yang  berkunjung  ke  wisata  Indonesia.  Dampaknya, sektor    pariwisata    menjadi    sepi    pengunjung domestik    maupun    luar  negri  sehingga menyebabkan    berkurangnya    pemasukan    dana    di sektor  tersebut  sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak tersebut.
Bisa  dilihat  banyak  sekali  dampak  dari  pandemi COVID-19  yang  terjadi  di  tahun  2020  ini.  Baik rakyat,  maupun  Negara  mengalami  kesulitan terutama  dibidang  ekonomi.  Banyak  karyawan    di PHK    karena    untuk    pengurangan    karyawan    di sebuah  perusahaan  karena berkurangnya ekpor dan impor  barang  sehingga  uang  yang  masuk  hanya cukup  untuk  membeli  bahan  baku  yang  akan  dibuat produk  sehingga  perusahaan  memutuskan  untuk melakukan  PHK  pada  karyawan.  Sehingga  dari banyaknya  dampak  buruk  yang  ada  menyebabkan jumlah penerimaan pajak Negara menjadi berkurang.
Selain  dari  dampak  pandemi,  penurunan  pajak dipengaruhi  oleh  ketidakpatuhan  pajak.  Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal  ini  dikarenakan  tingkat  kepatuhan  pajak  secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Semakin tinggi kepatuhan wajib  pajak,  maka  penerimaan  pajak  akan  semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Lestari, 2016).
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sikap seseorarng  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan    perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012)  pasal  2  untuk  dapat  di  tetapkan sebagai  wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu,  wajib pajak  harus  memenuhi  persyaratan  yaitu:  (1)  tepat waktu  dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan, (2)  tidak  mempunyai  tunggakan  pajak,  (3)  laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan  keuangan  pemerintah,  (4)  tidak  pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan (Yuliningsih, 2017). Menurut Harinurdin (2009:97)  “Tax  Compliance  atau  kepatuhan  pajak diartikan  sebagai  kondisi  ideal  wajib  pajak  yang memenuhi  peraturan  perpajakan  serta  melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu  keadaan  wajib  pajak  yang  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak
perpajakannya  dalam  bentuk  formal  dan  kepatuhan material”.
Secara  keseluruhan  pencapaian  pajak  sudah sesuai  target,  namun  pencapaiannya  belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pencapai pajak tahun 2017-2020 berikut ini:
Tabel 1.
Pencapaian Pajak Tahun 2017-2020 Tahun Pencapaian (%) 2017 72,60 2018 71,00 2019 73,00 2020 60,00 Sumber: www.pajak.go.id
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa realisasi pajak belum maksimal, rata-rata pada tahun 2017-2018  penerimaan  pajak  berkisar  70  -73%. Sedangkan  pada  tahun  2020,  penerimaan  pajak menurun hingga 20%.
Informasi  rinci  dari  Pajak.go.id,  menerangkan bahwa  penurunan  pajak  keseluruhan  mengalami penurunan,  sebaliknya  penerimaan  pajak  dari  sisi Wajib Pajak (WP). Dari data yang dimilikinya, Pajak Penghasilan  (PPh)  WP  pribadi  (PPh  21)  ternyata berjumlah  Rp.  65,22  triliun  atau  bertumbuh  22,5 persen.  Angka  ini  membaik  dibanding  tahun  lalu 15,5 persen. Sebab, kenaikan PPh 21 adalah impikasi bahwa  ada  tambahan  pekerjaan  baru  atau  kenaikan pendapatan  masyarakat.  Berdasarkan  pertumbuhan pajak orang pribadi menunjukkan peningkatan, akan tetapi  reliasisasi  perlu  ditingkatkan,  untuk  itu kesadaran,  ketaatan  dan  pengetahuan  wajib  pajak orang pribadi perlu ditingkatkan.
Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena dan reseacrh  gap dari  hasil  penelitian  terdahulu. Beberapa  indikator  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  yaitu kesadaran,  pengetahuan,  kualitas  pelayanan,  dan sanksi perpajakan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Teory of Planned Behavior (TPB) Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  adalah  hasil pengembangan teori sebelumnya Fishbein dan Ajzen pada  1975  yaitu Theory  of  Reasoned  Action (TRA). TRA  dibuat  memakai  asumsi  dasar  bahwasanya manusia bersikap secara sadar serta mempertimbangkan  semua  informasi  yang  ada,  dan
pada TPB ditambah lagi variabel yang belum ada dan diaplikasikan  di  TRA  yakni  kontrol  perilaku  yang dipersepsikan.  Menurut  Asfa  &  Meiranto  (2017) TPB  memaparkan  perilaku  individu  yang  muncul dikarenakan  niat  berperilaku  tersebut  serta  niatan tersebut  muncul  dikarenakan  faktor-faktor  internal serta  eksternal.  Sikap  individu  pada  perilaku
berkaitan  dengan  kepercayaan  terhadap  sebuah perilaku,  evaluasi  hasil  perilaku,  norma  subyektif, kepercayaan normatif serta motivasi agar taat.
Dalam  penelitian  ini,  TPB  dianggap  berkaitan dalam  memaparkan  faktor-faktor  yang  memberi pengaruh  patuh  tidaknya  wajib  pajak  pada perilakunya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  Sebelum  seseorang  melaksanakan  suatu hal,  pastinya  mempunyai  keyakinan  terkait  hasil yang  nantinya  didapatkan  dari  perilaku  terkait  yang membuat individu terkait memilih akan melaksanakan  ataupun  tak  melaksanakan  hal tersebut.  Hal  tersebut  memiliki  kaitan  terhadap kesadaran  wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang  sadar pajak,  mempunyai  keyakinan  terkait  penting tidaknya  pembayaran  pajak  dalam  membantu penyelenggaraan  pembangunan  daerah (behavioral beliefs).

## Kepatuhan  Wajib Pajak
Hasan  dkk  (2016)  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah suka menurut  perintah,  taat  pada  aturan  atau  perintah, bedisiplin.  Jadi  kepatuhan  adalah  ketaatan,  patuh, tunduk  dalam  menjalankan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan.
Menurut Tjahjono & M Fakhri (2014) kepatuhan wajib  pajak  adalah  perilaku  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut Purnamasari  dkk  (2016),  kepatuhan  pajak  yaitu apabila  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku.

## Kesadaran Pajak
Kesadaran  pajak  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  kesadaran  berarti  hal  yang  dirasakan  atau dialami  oleh  seseorang  atau  keadaan  mengetahui, sedangkan  perpajakan  adalah  mengenai  pajak. Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan  memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang  menunjang  pembangunan  negara  (Rahayu, 2016).
Wajib  Pajak  yang  memiliki  kesadaran  tinggi  tidak menganggap  membayar  pajak  merupakan  suatu beban  namun  mereka  menganggap  hal  ini  adalah suatu    kewajiban  dan  tanggung  jawab  mereka sebagai  warga  negara,  sehingga  mereka  tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela (Yusnidar dkk, 2015).

## Pengetahuan Perpajakan
Menurut  Hasan  dkk  (2016)  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang  diketahui  berkenaan  dengan  hal,  dalam  hal  ini yaitu  tentang  perpajakan  di  Indonesia.  Menurut Andriani  (2016),  pengetahuan  perpajakan  adalah pengetahuan  mengenai  konsep  ketentuan  umum  di bidang  perpajakan,    jenis  pajak  yang  berlaku  di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak,  perhitungan  pajak  terutang,  pencatatan  pajak terutang,  sampai  dengan  bagaimana  pengisian pelaporan pajak.
Konsep  Pengetahuan  pajak  menurut Rahayu (2016), yaitu  wajib  pajak  harus  meliputi  pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan  mengenai  sistem  perpajakan  di Indonesia  dan  pengetahuan  mengenai  fungsi perpajakan.
Pengetahuan  pajak  sendiri  pada  umumnya  terkait dalam  tingkat  pendidikan  seseorang,  orang  yang memiliki  pengetahuan  perpajakan  lebih  tinggi  akan memiliki  kepatuhan  lebih  tinggi,  karena  mereka memikirkan  tarif  pajak  yang  dibebankan  kepada mereka  dan  juga  sanksi  atau  denda  yang  akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015).

## Kualitas Pelayanan
Kualitas  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi harapan  (Goest  dan  Davis  dalam  Tjiptono,  2006). Sedangkan  pelayanan  menurut  Kotler  (2012) merupakan  terjemahan  dari  istilah service dalam bahasa  Inggris  yaitu  berarti  setiap  tindakan  atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak  yang  lain,  yang  pada  dasarnya  bersifat intangible (tidak  berwujud  fisik)  dan  tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  adalah  tingkat  baik buruknya  sikap  aparat  pajak  dalam  melayani  atau membantu  segala  keperluan  orang  lain  (Tjiptono, 2006).

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma  perpajakan)  akan  ditaati/dipatuhi.  Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).
Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera  kepada  wajib  pajak  yang  melanggar  norma perpajakan, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Beberapa  pengetian  mengenai  sanksi  perpajakan menurut  parah  ahli  di  atas  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  adalah suatu  alat  yang  digunakan  sebagai  jaminan  untuk Wajib  Pajak  mematuhi  semua  peraturan  perpajakan, dari  hak  hingga  kewajiban  apa  yang  seharusnya dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  maka akan dikenai hukuman.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesadaran  sangat  penting  bagi  wajib  pajak. Kesadaran  yang  dimaksud  adalah  sadar  pentingnya membayar  pajak  dan  pentingnya  pajak  bagi pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penunjang pendidikan, penanggulangan bencana dan lain-lain. Tanpa adanya pajak, mustahil negara  akan  mampu  melaksanakan  pembangunan. Kesadaran  inilah  yang  mendorong  wajib  pajak menjadi patuh dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak  memiliki  kesadaran  pajak  yang  tinggi  maka akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  atau  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dilakukan  dengan  sukarela  atau  niat  dalam  diri sendiri. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Putra  &  Sujana  (2021);  Rianty & Syahputera (2020) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak. Berdasarkan   uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1  :  Kesadaran  pajak  berpengaruh  positif    terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dengan  adanya  pengetahuan  perpajakan  tersebut akan  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  sehingga  tingkat  kepatuhan  akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan,  akan  sadar  dan  patuh  terhadap  hak  dan kewajibannya,  tanpa  harus  dipaksakan  dan  diancam oleh  beberapa  sanksi  dan  hukuman.  Wajib  pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan  patuh  membayar  pajak.  Mereka  telah mengetahui  bagaimana  alur  penerimaan  pajak tersebut  akan  berjalan,  hingga  akhirnya  manfaat membayar  pajak  tersebut  dapat  dirasakannya. Argumen  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Putra  &  Sujana  (2021);  Ermawati  & Afifi  (2018)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2  :  Pengetahuan  wajib  pajak  yang  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Kualitas
Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan  wajib  pajak  meningkat.  Fasilitas  fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib  pajak  merasa  nyaman  saat  berada  di  kantor pajak.  Selain  fasilitas  fisik  yang  nyaman,  berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat  lebih  mudah  melaksanakan  kewajibannya membayar  pajak,  antara  lain  petugas  pajak  cakap dalam  menindaklanjuti  pengaduan  dari  masyarakat, petugas  pajak  cepat  tanggap  dalam  membantu menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi  wajib  pajak terkait  dengan  pajak,  petugas  pajak  memberikan pelayanan  terbaik  dalam  memberikan  kemudahan dalam  pelayanan  pajak,  serta  petugas  pajak  yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi  dapat  menimbulkan  kepercayaan  dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib  pajak  maka  wajib  pajak  tidak  lagi  merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar  pajak.  Dengan  demikian,  tingginya kualitas  pelayanan  pajak  maka  akan  semakin meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan tersebut  didukung  oleh  hasil  penelitian  Putra  & Sujana  (2021);  Syafira  &  Nasution  (2021)  yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan
uraian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh  Sanksi    Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengenaan  sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Itulah sebabnya,  penting  bagi  wajib  pajak  memahami sanksi-sanksi  perpajakan.  Wajib  pajak  dapat mengetahui  konsekuensi  hukum  dari  apa  yang dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.  Dengan  sanksi yang  berlaku  wajib  pajak  cenderung  memilih membayar  pajak  tepat  waktu,  karena  merasa  lebih rugi  apabila  mendapat  sanksi  yang  berlaku. Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian Syafira  &  Nasution  (2021);  Rianty  &  Syahputera (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.
Berdasarkan  uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Dan  berdasarkan  keempat  hipotesis  yang  telah dirumuskan, maka diperolehlah kerangka konseptual seperti berikut:
Gambar 1.

## Kerangka Konseptual

## III. METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  KPP Semarang  Selatan.  Dengan  menggunakan  dua variabel,  yaitu  variabel  dependen  dan  variabel independen.
Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  ketaatan seorang dalam memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel kepatuhan  ini  dapat  di  ukur    dengan  melihat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran,  penyampaian  SPT,  penghitungan pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam  menaati perpajakan (Herbert et al., 2017). Diukur dengan :
1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
Kesadaran Perpajakan (X1) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban  pajak  dengan  sukarela.  Semakin  tinggi
kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  (Muliari dan Setiawan, 2010). Diukur dengan :
1. Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Dicipline)
2. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)

## Pengetahuan Perpajakan (X2
Menurut  Andriani  (2016),  pengetahuan perpajakan  adalah  pengetahuan  mengenai konsep  ketentuan  umum  di  bidang  perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek  pajak,  obyek  pajak,  tarif  pajak, perhitungan  pajak  terutang,  pencatatan  pajak terutang,  sampai  dengan  bagaimana  pengisian pelaporan pajak. Diukur dengan :
Mengambil  keputusan    untuk  menempuh  arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajibannya  di  bidang perpajakan.
Kualitas Pelayanan (X3 )
Pelayanan  menurut  Kotler  (2012)  merupakan terjemahan  dari  istilah  service  dalam  bahasa  Inggris yaitu  berarti  setiap  tindakan  atau  perbuatan  yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang  pada  dasarnya  bersifat  intangible  (tidak
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Dikur dengan :
1. Bukti fisik ( Tangible )
2. Ketanggapan ( Responsiveness )
3. Kehandalan (Reliability)
4. Jaminan ( Assurance )
5. Empati ( Empathy)

## Sanksi Perpajakan (X4)
Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan  hukum  atau  memaksa  mengindahkan norma-norma  hukum,  sanksi  sebagai  alat  penegak hukum  bisa  juga  terdiri  atas  kebatalan  perbuatan yang  merupakan  pelanggaran  hukum,  baik  batal demi  hukum  maupun  batal  setelah  ini  dinyatakan oleh hakim (Subekti & Tjitrosoedibio, 2018). Diukur dengan :
1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan
2. Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  57.435  wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Semarang Selatan  Tahun  2020.  Populasi  adalah  wilayah generasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  sampling  yaitu accidental  sampling . Accidental  sampling adalah  suatu  cara  pengambilan sampel  yang  dilakukan  berdasarkan  yang  berhasil ditemui (Sugiyono, 2012).

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  kuisioner.  Menurut  Noor  (2011), kuisioner  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan  kepada  responden  dengan  harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan.  Kuisioner  ini  akan  dibagikan  pada  Wajib Pajak  pada  KPP  Pratama  Semarang  Selatan  dengan asumsi  mereka  mau  menjawab  semua  pertanyaan yang telah disusun penulis.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data yang diolah menggunakan
SPSS  23,  yaitu  dengan  menguji  pengaruh  variabel independen  terhadap  dependen.  Variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak (Y).  Sedangkan  variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  kesadaran  (X1),  pengetahuan (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4).

## Uji asumsi klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  sampel  yang  diteliti  terhindar  dari  gangguan normalitas,  multikolonieritas,  autokorelasi,  dan heteroskedastisitas.

## Analisis regresi linier berganda
Analisis  regresi  digunakan  untuk  memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel  terikat,  baik  secara  parsial  maupun  secara simultan  (Ghozali,  2015).  Didalam  penelitian  ini menggunakan  5  (lima)  variabel  bebas,  maka persamaan regresinya sebagai berikut :
Keterangan:
Y = Kepatuhan wajib pajak α = konstanta β       = koefisien arah regresi X 1 = Kesadaran pajak X 2 = Pengetahuan perpajakan X 3 = Kualitas Pelayanan X 4 = Sanksi Perpajakan e =  Kesalahan  pengganggu  ( disturbance’s error )
Uji Koefisien Determiasi(R 2 )
Koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui persentasi  besarnya  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R²    yang  kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel  bebas  dalam menjelaskan  variasi  variabel  terikat  sangat  terbatas (Ghozali, 2015).

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian  yang  dilakukan  secara  simultan  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  (Ghozali,  2015).  Pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  memperhatikan  uji  F pada tabel ANOVA terdapat pengaruh antara semua variabel  independen  terhadap  variabel  dependen,
apabila nilai signifikasi  <0.05.

## Uji Statistik t
Pengujian  yang  dilakukan  secara  parsial  terhadap parameter  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t  ( t- test ).  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui
pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel lainnya konstan.  Jika  probabilitas  uji  t  <  α  =  0,05,  maka signifikan  dan  hipotesis  diterima.  Sebaliknya  jika probabilitas  uji  t  >  α  =  0,05,  maka  tidak  signifikan dan hipotesis ditolak (Ghozali, 2015).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 1.
Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) -2.205  4.533 -.486 .628 Kesadaran .305 .119 .208 2.560 .012 .893 1.120 Pengetahuan .188 .074 .205 2.534 .013 .901 1.110 Kualitas Pelayanan  .523 .117 .447 4.467 .000 .590 1.696 Sanksi Perpajakan  .507 .233 .217 2.176 .032 .594 1.685
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  4.12  dapat  di  susun  persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 0,208X 1 + 0,205X 2 + 0,447X 3 + 0,217X 4 +  e Keterangan:
Y
= Kepatuhan wajib pajak
α = konstanta
β       = koefisien arah regresi X 1 = Kesadaran pajak X 2 = Pengetahuan perpajakan
X 3 = Kualitas Pelayanan
X 4 = Sanksi Perpajakan e =  Kesalahan  pengganggu  ( disturbance’s error ) a. Konstanta  sebesar  -2,205,  artinya  jika  Kesadaran (X 1 ),  Pengetahuan  (X 2 ),  Kualitas  Pelayanan  (X 3 ), dan  Sanksi  Perpajakan  (X 4 )  nilainya  adalah  0, maka  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y) memiliki nilai -2,205.
b. Nilai  koefisien  regresi  Kesadaran  (X 1 )  sebesar
0,208 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,208, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
c. Nilai  koefisien  regresi  Pengetahuan  (X 2 )  sebesar 0,205 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,205, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
d. Nilai  koefisien  regresi  Kualitas  Pelayanan  (X 3 ) sebesar 0,447 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1  satuan  maka  akan  mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,447, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
e. Nilai  koefisien  regresi  Sanksi  Perpajakan  (X 4 ) sebesar  0,217  menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  1 satuan  maka  akan  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  sebesar  0,217,  dengan  asumsi  bahwa  variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Tabel 2.
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 591.304 4 147.826 18.662 .000 b Residual 752.536 95 7.921 Total 1343.840 99
Berdasarkan  tabel  2.  dapat  diketahui  bahwa  nilai  F hitung pada model penelitian sebesar 18,662 dengan nilai  signifikansi  0,000.  Nilai  signifikansi  dibawah 0,05  menunjukan  bahwa  variabel  Kesadaran,
Pengetahuan,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan  berpengaruh  secara  simultan  dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Koefisien Determinasi
Tabel  3. Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .663 a .440 .416 2.81450
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3
b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  3.  dapat  diketahui  bahwa nilai koefisien determinasi adjusted R square adalah sebesar  0,416,  dapat  diartikan  bahwa  variabel Kesadaran,  Pengetahuan,  Kualitas  Pelayanan,  dan Sanksi  Perpajakan  dapat  menjelaskan  Kepatuhan Wajib  Pajak  sebesar  41,6%  sedangkan  sisanya sebesar 58,4% di jelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis
1.  Pengaruh  Kesadaran  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  variabel  Kesadaran  lebih  kecil  dari  0,05 yakni  sebesar  0,012  dan  β  bernilai  positif  yakni 0,305.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Kesadaran berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak,  dengan  demikian  hipotesis  pertama yang  menyatakan  bahwa  Kesadaran  berpengeruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.
2.  Pengaruh  Pengetahuan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  variabel  Pengetahuan  lebih  kecil  dari
0,05 yakni sebesar 0,013 dan β bernilai positif yakni 0,188. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak,  dengan  demikian  hipotesis  kedua  yang menyatakan  bahwa  Pengetahuan  berpengeruh  positif signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak diterima.

## 3.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  variabel  Kualitas  Pelayanan  lebih  kecil dari  0,05  yakni  sebesar  0,000  dan  β  bernilai  positif yakni  0,523.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Kualitas  Pelayanan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dengan  demikian hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  Kualitas Pelayanan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.
4.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  variabel  Sanksi  Perpajakan  lebih  kecil dari  0,05  yakni  sebesar  0,032  dan  β  bernilai  positif yakni 0,507. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sanksi
Perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dengan  demikian  hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 1. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  KPP  Pratama Semarang Selatan.
2. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi KPP Pratama Semarang Selatan.
3. Kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  KPP Pratama Semarang Selatan.
4. Sanksi  perpajakan    berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi KPP Pratama Semarang Selatan.
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diajukan  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  adalah sebagai berikut :
1. 1.  Variabel  independen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ada  4  yaitu  kesadaran,  pengetahuan, kualitas  pelayanan,  dan  sanksi  perpajakan.  Peneliti selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel independen  lain,  misalnya  persepsi  atas  efektifitas sistem  perpajakan  dan tax  amnesty agar  hasil penelitian lebih maksimal.
2. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak  populasi  di  seluruh  KPP  Kota Semarang agar responden dan data yang di dapatkan lebih banyak.
3. 3.  Bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  tidak  hanya menggunakan  kuesioner  saja,  namun  dilengkapi dengan  teknik  wawancara  atau  metode  lain  agar mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  kenyataan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asfa,  E.  R.,  &  Meiranto,  W.  (2017).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan  dan Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Diponegoro  Journal  of Accounting , 6 (3), 1–13.
Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Univesitas Muria Kudus , 4(1) , 1–10.
Ghozali,  I.  (2015). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program  IBM  SPSS  23 .  Semarang :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Harinurdin,  E.  (2009).  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Bisnis  dan  Birokrasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan Organisasi , 4(2) , 96–101. Hasan, A. dkk. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Herbert, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA , 5(2) , 443–453.
Lestari,  N.  W.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor . UNHAS.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi  Revisi  Tahun  2016 .
Yogyakarta:Penerbit Andi.
Purnamasari, Apriani, Sukirman, & Pratiwi, U. (2016). Pengaruh
Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan Pada  Pemerintahan  dan  Hukum,  Serta  Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB- P2 . Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
Putra,  K.  V.,  &  Sujana,  E.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Hotel  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha , 2(1) , 29–30.
Rahayu, S. K. (2016). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak. Jurnal Universitas Tridinanti Palembang , 5(1) , 88–95.
Subekti,  &  Tjitrosoedibio.  (2018). Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
Sugiyono.  (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Metode Penelitian dan Pengembangan) . Bandung: Alfabeta.
Syafira,  E.  Z.  A.,  &  Nasution,  R.  (2021).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Universitas  Singaperbangsa , 2(1) , 99–101.
Tjahjono,  &  M  Fakhri,  H.  (2014). Perpajakan,  Akademi Manajemen . Yogyakarta: Perusahaan YKPN.
Tjiptono,  F.  (2006). Strategi  Pemasaran  (Pelayanan) .
Yogyakarta: Andi Offset.