## IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM MEKANISME PASAR
Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya Email: ziyahshofiyah@gmail.com dan muhammadlathoif@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  relationship  between  maslahah  mursalah  and  market mechanisms  at  the  time  of  the  Prophet  and  the  present.  This  study  uses  a  library  research method  with  a  descriptive  approach.  At  the  time  of  the  Prophet  Muhammad  refused  to intervene in prices because the price in the market was based on natural market mechanisms. Prices in effect at that time are based on supply and demand. However, Ibn Taimiyah allowed the government to intervene in prices at this time, such as when there was collusion between sellers,  monopolies,  and  community  needs  were  threatened.  The  government  has  a  share  in determining  prices  at  certain  times.  Ibn  Taymiyyah  allowed  price  intervention  as  a  form  of benefit  for  mankind  and  prevented  negative  things  that  would  be  felt  by  both  sellers  and buyers.
Keywords : Maslahah Mursalah, Market Mechanism, and Price Intervention.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menemukan  tentang  keterkaitan  antara  maslahah  mursalah dengan  mekanisme  pasar  pada  masa  Rasulullah  dan  masa  sekarang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  library  research  dengan  pendekatan  deskriptif.  Rasulullah pada zamannya menolak  melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar  berdasarkan  mekanisme  pasar  alami.  Harga  yang  berlaku  pada  saat itu  berdasarkan suplay  dan  demand.  Namun,  Ibnu  Tamiyah  memperbolehkan  pemerintah  melakukan intervensi  harga  pada  saat ini  seperti  ketika  terjadinya kolusi  antar  penjual,  monopoli,  dan terancamnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga di saat-saat  tertentu.  Diperbolekannya  intervensi  harga  oleh  ibnu  taimiyah  adalah  merupakan bentuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif yang akan dirasakan oleh penjual maupun pembeli.
Kata Kunci : Maslahah Mursalah, Mekanisme Pasar, dan Intervensi Harga.

## PENDAHULUAN
Hukum  islam  merupakan  syariat  yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan  umat  manusia.  Hukum  islam pada  dasanya  sebagai  kebaikan  hidup individu  maupun  sosial  (Cholili,  2013) Allah  SWT  mengutus  para  Rasul  sebagai petunjuk  jalan  kebaikan  dan  keburukan untuk  umat  manusia.  seperti  yang  telah dikutip  oleh  Fahlefi  pada  Asy-Syatibi mengatakan,  bahwa  apapun  yang  diajarkan oleh  agama  islam  semata-mata  bertujuan untuk  kesejahteraan  hidup  umat  manusia baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak (Fahlefi, 2016).
Maslahah  Mursalah adalah  Metode penegakan hukum yang sangat efektif dalam merespon  dan  memberikan  Solusi,  seperti yang  dilakukan  oleh  nabi  Muhammad, sahabat,  tabi’in  dan  para  ulama’  (Asriaty, 2015).
Pembahasan maslahah  mursalah ini sangat  penting,  sebab  dapat  dikatakan bahwa maslahah  mursalah tesebut  sebagai pondasi bangunan syariat agama islam yang ditujukan  untuk  kepentingan  umat  manusia sebagai  hamba  Allah  dalam  menyangkut kehidupan dunia maupun akhiratnya (Asmawi,  2014).  Salah  satu  kemaslahatan umat  manusia  yaitu  mengenai  konsep ekonomi.  Ekonomi  merupakan  kegiatan yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari- hari.  Agama  islam  mempunyai  pandangan positif mengenai aktivitas ekonomi. Semakin banyaknya manusia yang berkontribusi  dalam  aktivitas  ekonomi, maka  akan  semakin  baik  dalam  tujuan maupun  prosesnya.  Dalam  hal  ini,  aktivitas ekonomi  berdasarakn  ajaran  yang  telah ditetapkan agama islam. Ketakwaan seorang hamba  kepada  Tuhan-Nya  akan  membawa seseorang tersebut untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif (Ilyas, 2015).
Salah  satu  aktivitas  ekonomi  yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar
merupakan    Interaksi  antara  permintaan konsumen ( suplay ) dan penawaran produsen ( demand ).  Oleh  karena  itu,  tingkat  harga merupakan kombinasi dari kekuatan penawaran dan permintaan. Perilaku penawaran  dan  permintaan  adalah  konsep dasar dari kegiatan ekonomi yang lebih luas (Mursal, 2018).
Pada  aktivitas  jual  beli,  islam  tidak melarang  individu  untuk  mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Namun, besarnya keuntungan terkadang tidak sesuai dengan  kemampuan  daya  beli  masyarakat. Sehingga  harga  pada  pasar  tersebut  akan menimbulkan  masalah.  Pada  hal  ini, mekanisme  pasar  akan  mampu  mengatur dalam mencapai keseimbangan pasar (Saleh, 2011).
Pada  kajian  ini,  penulis  mengambil tema  tentang  “implementasi maslahah mursalah dalam  mekanisme  pasar”.  Fokus materi ini yaitu mengenai  keterkaitan antara maslahah  mursalah  dengan  mekanisme pasar  pada  masa  Rasulullah  dan  masa sekarang. Pembahasan ini mengenai intervensi  pasar  yang  tidak  dilakukan  oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu namun dilakukan pada masa sekarang.

## LITERATUR REVIEW
Pada penelitian ini, peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu sebagai rujukan yang  akan  dibahas  dalam  materi  ini  dan sebagai rujukan pada penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan materi ini, di antaranya:
1. Mabarroh Azizah, (2012), “Harga Yang Adil  Dalam  Mekanisme  Pasar  Dan Peran  Pemerintah  Dalam  Perspektif Islam”,  jenis  dari  penelitian  ini menggunakan  metode  kepustakanaan atau library  research .  Hasil  dari penelitian  ini  yaitu,  harga  Adil  adalah harga  tetap,  dan  disebut  juga  sebagai harga  yang  sama.  Harga  ini  dihasilkan
oleh  pasar  yang  adil,  oleh  penawaran dan  permintaan  yang  adil.  Partisipasi negara  atau  pemerintah  di  sini  hanya akan dibenarkan jika terjadi ketidakstabilan Muncul, maka pemerintah  harus  menentukan  harga untuk  mempertahankan  kepentingan publik  serta  menghindari  penimbunan dan ketidakadilan.
Berdasarkan uraian tersebut keterkaitan penelitian ini dan penelitian terdahulu  yaitu,  pada  kedua  penelitian tersebut mempunyai persamaan mengenai  mekanisme  pasar  yang  adil dalam  islam,  namun  pada  penelitian terdahulu  tidak  membahas  mengenai maslahah mursalah nya. Pada artikel ini bertujuan  untuk  menemukan  tentang keterkaitan  antara  maslahah  mursalah dengan  mekanisme  pasar  pada  masa Rasulullah dan masa sekarang, sedangkan pada pada penelitian terdahulu  tersebut  mempunyai  tujuan untuk  mengetahui  harga  yang  adil  dan teori harga dalam pandangan islam.
2. Euis Amalia, (2013), “Mekanisme Pasar Dan  Kebijakan  Penetapan  Harga  Adil Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam”, jenis  dari  penelitian  ini  menggunakan metode  kepustakanaan  atau library research ,  hasil  dari  penelitian  ini  yaitu, konsep  Ekonomi  Islam  menegaskan bahwa  mekanisme  pasar  dan  penetapan harga  perlu  diatur  untuk  mene-gakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi  dengan  memper-timbangkan kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  di pasar. Manakala terjadi tindakan- tindakan  yang  bersifat  zhulm  sehingga terjadi  distorsi  pasar  atau  harga  tidak berada  pada  titik  keseimbangannya, pemerintah  sangat  berperan  untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga.
Berdasarkan uraian tersebut keterkaitan penelitian ini dan penelitian terdahulu  yaitu,  pada  kedua  penelitian
tersebut memepunyai persamaan mengenai  mekanisme  pasar  islam, namun pada penelitian terdahulu pembahasan  tersebut  lebih  condong  ke harga yang adil dalam pasar, sedangkan pada  artikel  ini  membahas  mengenai maslahah  mursalah dalam  mekanisme pasar.
3. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, (2018), “Analisis Harga Dan
Mekanisme  Pasar  Dalam  Perspektif Islam”,  jenis  dari  penelitian  ini menggunakan  metode  kepustakanaan atau library  research ,  hasil  dari penelitian  ini  yaitu,  pada  kaidah  Islam ketentuan  harga  diserahkan  kepada mekanisme  pasar  yang  alamiah  sesuai dengan  kekuatan  penawaran  ( suplay ) dan permintaan ( demand ) pasar. Sistem Islam  sangat  mendorong  harga  yang adil  dengan  mendorong  persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga  yang  adil  perlu  adanya  moralitas ( fair play ), kejujuran ( honesty ),
keterbukaan ( transparancy ) dan keadilan ( justice ). Pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga ( price intervention )  oleh  pemerintah  bila terjadi  distorsi  pasar,  baik  yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun perilaku  menyimpang  dari  pelaku pasar.
Berdasarkan uraian tersebut keterkaitan penelitian ini dan penelitian terdahulu  yaitu,  pada  kedua  penelitian tersebut mempunyai persamaan mengenai  mekanisme  pasar  yang  adil dalam  islam,  namun  pada  penelitian terdahulu  tidak  membahas  mengenai maslahah mursalah nya.

## METODE PENELITIAN
Pada  artikel  ini  mendasarkan  kepada  studi kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka merupakan  rangkaian  penelitian  tentang
metode  pengumpulan  data  perpustakaan atau objek penelitian menggali penelitiannya melalui  berbagai  informasi  perpustakaan seperti:  buku,  ensiklopedi,  jurnal  (Nana Syaodih,  2009).  Pada  penelitian  ini,  penulis menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan lebih  menekankan  pada  kekuatan  analisis sumber-sumber  dan  data-data  yang  ada. Dalam  hal  ini  penulis    mengandalkan  teori- teori  dan  konsep-konsep  yang  ada  untuk diinterpretasikan  berdasarkan  tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.
Sumber data pada penelitian ini yaitu berupa  personal  document  sebagai  sumber dasar atau data primernya. Pada hal ini data tersbut berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi,  majalah,  makalah,  artikel  dan lain-lain yang relevan. Sumber data tersebut yang berkaitan dengan konsepsi dan urgensi mata pelajaran manajemen pemasaran islam dengan permasalahan mengenai harga.
Teknik pengumpulan data ini dilakukan  untuk  memperkuat  fakta  dan membandingkan  perbedaan  atau  persamaan antara  teori  dan  praktek.  Seperti  pada  yang penulis teliti terkait dengan masalah segmen dan target pasar dalam islam.
Analisis  isi  ( content  analysis )  atau analisis  isi  adalah  metodologi  penelitian dengan  menggunakan  seperangkat  prosedur tarik  kesimpulan  yang  valid  dari  buku  atau dokumen  (Moleong,  2009).  Berdasarkan penjelasan uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa analisis  isi  adalah  suatu metode  riset  di  beberapa  tahap  untuk dikuasai  ide  dan  informasi,  lalu  menarik kesimpulan.

## KONSEP DASAR

## Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah merupakan terdiri  dari  dua  kata  yaitu maslahah dan mursalah . Maslahah mursalah secara erimologi  mempunyai  pengertian,  bahwa upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudharat -nya.  Dalam  hal ini  dapat  dipahami,  bahwa mashlahah
mamiliki  dua  terma  yaitu  adanya  manfaat ( يباجإ )  dan  menjauhkan madharat ( يبلس ). Terkadang maslahah dapat  ditinjau  dari aspek ijab -nya  saja  dan  menjadi qorinah menghilangkan mafsada / mudharat . (Bahrudin,  2019) . Asy-syaitibi  merupakan salah  seorang  ulama’  maliki  mengatakan bahwa: (Syafe’i, 2007).
1. Maslahah  mursalah merupakan  suatu masalah  yang  tidak  ada  di  dalam nash tertentu,  namun  masih  sesuai  dengan tindakan syara’.
2. Makna maslahah tersendiri diambil dari keseluruhan nash dan  beberapa  dalil- dalil,  sehingga  menghasilkan  hukum yang pasti (qath’i) .
Dari  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan,  bahwa maslahah  mursalah merupakan metode untuk penggalian hukum dengan mengambil manfaat atau kemaslahatan dan menghilangkan mudharat.
Maslahah  mursalah  adalah  logika kumpulan  nash,  bahkan  Imam  Syatibi mengatakan  bahwa  keberadaan  dan  kualitas maslahah  bersifat  qath'i,  meski  dalam mengaplikasikannya bisa jadi zhanni. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan  maslahah  al-mursalah  sebagai hujjah  Menurut  kalangan  Malikiyyah  dan Hambaliah  sebagai  berikut: (Muksana Pasaribu, 2014)
1. Manfaatnya  sesuai  dengan  keinginan Syara  dan  sudah  termasuk  di  dalamnya jenis  pendapatan  yang  didukung  oleh nash secara umum.
2. Manfaatnya  masuk  akal  dan  pasti, bukan hanya perkiraan, sehingga hukum dapat ditetapkan melalui maslahah al-mursalah benar-benar
menghasilkan manfaatkan dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan  banyak  orang,  bukan ketertarikan pribadi.
Tujuan dilakukannya maslahah mursalah merupakan  sebagai  alternatif
terbaik untuk pengembangan metode- metode  ijtihad,  di  mana  Alqur’an  dan Sunnah  harus  dipahami  melalui  metode- metode  ijtihad  dengan  memberi  penekanan pada  dimensi maslahah .  Dalam  hal  ini, konsep maslahah mursalah memberi keterangan  bagi  aturan  hukum  baru  dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi  konteks  masalah  yang  tidak ditegaskan  oleh nash  syara’ .  Seperti  yang telah  dikemukan  oleh  Asmawi  (2016), seberapa  besar  perubahan  hukum  dapat dicapai  melalui  aplikasi  konsep maslahah tergantung  pada,  terutama,  pola  penalaran hukum  berbobot maslahah yang  diterapkan para ulama fikih (Adinugraha, 2018).
Menurut Amir Syarifuddin maslahah mursalah mempunyai  dua  bentuk yaitu: (Syarifuddin, 2008).
1. Mewujudkan  manfaat,  pada  hal  ini dapat  mewujudkan  kesenangan  atau kebaikan  untuk  manusia.  Kesenangan dan  kebaikan  tersebut  dapat  dirasakan oleh  orang  yang  melakukan  suatu perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan.
Kesenangan dan kebaikan  tersebut  dirasakan  langsung ketika melakukan perbuatan atau kemudian hari setelah melakukan perbuatan tersebut.
2. Menghindari  ummat  manusia  dari kerusakan  dan  keburukan  yang  disebut dar’u  al-mafasid. Pada hal ini, melindungi manusia dari kerusakan dan keburukan  terhadap  perbuatan  yang dilarang.    Kerusakan  dan  keburukan tersebut  dapat  dirasakan  langsung setelah  melakukan  perbuatan  yang dilarang  ataupun  ketika  melakukan perbuatan yang dilarang tersebut mereka  merasakan  kesenangan  terlebih dahulu,  tetapi  setelah  itu  mereka merasakan  dampak  dari  perbuatannya yaitu kerusakan dan keburukan.
Effendi  telah  mengutip  pada  tulisan Abdul  Wahhab  Khallaf  mengatakan,  bahwa maslahah  mursalah mempunyai  beberapa
syarat  dalam  memfungsikannya,  yaitu: (Effendi, 2014).
1. Maslahat tersebut berupa maslahat yang hakiki, maslahat yang benar-benar akan mendatangkan  manfaat  atau  menolak mudharatan . Dalam hal ini bukan hanya sebuah dugaan untuk mepertimbangkan adanya  kemanfaatan  tanpa  melihat akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat tersebut  merupakan  kepentingan  umum bukan kepentingan pribadi semata.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Al- Qur’an,  As-Sunnah,  Ijma’  ataupun Qiyas.
Macam-macam Maslahah  mursalah apabila  dilihat  dari  segi  eksistensi  atau keberadaannya  menurut  syara’,  yaitu: (Peristiwo & Abdul Hadi, 2019).
1. Maslahah  Al-mu’tabarah ,  merupakan maslahah yang sudah diakui keberadaannya  dan  sudah  terdapat  di dalam nash .  Dalam  hal  ini,  maslahah tersebut  sudah  diakui  oleh  syara’  dan dalam  kemaslahatan  tersebut  terdapat dalil  yang  menjadi  dasar  bentuk  dan jenisnya.
2. Maslahah Al-Mulghah , merupakan suatu  perkara  yang  dianggap maslahah bagi  pikiran  namun  bertolak  belakang dengan syara’ atau bertentangan dengan ketentuan dalil.
3. Maslahah  Al-Mursalah ,  pada maslahah ini tidak terdapat dalil yang mendukung dan  tidak  ada  yang  menolaknya. Maslahah mursalah  ini  merupakan suatu  maslahah  yang  berkembang berdasarkan  pengaruh  kondisi  maupun tempat umat manusia. maslahah mursalah tersebut  dibagi  menjadi  dua, yaitu: (Dahlan, 2011).
a. Maslahah Al-gharibah , pada maslahah ini  hanya  terdapat  di dalam  teori  namun  tidak  ditemukan kesaksian syara’ yang menerima atau menolaknya.
b. Maslahah Al-Mula’imah , pada
maslahah ini meskipun tidak terdapat nash yang mengakui, namun sesuai  dengan  tujuan  syara’  secara umum.  Pada  hal  ini,  tujuan  syara’ tersebut ada dalam Al-Qur’an,
Hadits,  Ijma’  muapun  Qiyas  yang dapat  dipahami  isi  kandungan  dan maknanya.
Berdasarkan  dari  segi  kandungan mashlahah,  Ushuliyyun  membagi  menjadi dua bagian: (Misbahuddin, 2013)
1. Maslahat  ammah (maslahat  publik). Maslahat  Ammah  yaitu  kemaslahatan yang  menyangkut  kepentingan  publik. Kemashlahatan  itu  bukan  berarti  untuk kepentingan  seluruh  orang,  namun mampu  berupa  bentuk  kepentingan dominan umat atau kebanyakan umat.
2. Maslahat khasshah (maslahat individu). Maslahat  Khasshah  yaitu  kemaslahatan pribadi  seperti  kemaslahatan  yang berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan perkawinan  seseorang  yang  dinyatakan hilang.  Pentingnya  pembagian  kedua kemaslahatan berkaitan dengan prioritas mana  yang  harus  diutamakan  apabila kemaslahatan  umum  itu  berbenturan dengan  kemaslahatan  khusus.  Dalam perbenturan  dari  kedua  kemaslahatan ini,  Islam  mendahulukan  kemaslahatan umum  dari  pada  kemaslahatan  yang sifatnya pribadi.
Pada maslahah  mursalah terdapat beberapa ulama’ yang mempunyai pendapat berbeda  dalam  bidang  muamalat.  Ulama’ tersebut  berasal  dari    sebagian  kalangan Syafi’iyah,  Hanafiyah  dan  Zahiriyah. Maslahah  mursalah  tidak  diakui  oleh kalangan  tersebut  sebagai  landasan  hukum. Adapun  alasan-alasan  kalangan  tersebut menolak maslahah mursalah, sebagai berikut: (Effendi, 2014).
1. Hukum  yang  sudah  ditetapkan  oleh Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW merupakan segala bentuk untuk kemaslahatan  umat  manusia.  Sehingga,
apabila maslahah  mursalah digunakan sebagai  landasan  penetapan  hukum, maka sama saja menganggap Al-Qur’an dan  As-Sunnah  belum  lengkap  dan masih  terdapat  maslahah  yang  tidak tertampung di dalamnya.
2. Apabila maslahah mursalah dibenarkan sebagai  landasan  hukum,  maka  akan membuka  peluang  bagi  pihak  yang mempunyai keinginan menetapkan hukum berdasarkan keinginannya sendiri, dengan alasan demi kemaslahatan  bersama.  Dalam  artian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Selain beberapa alasan penolakan dari ulama’ tersebut, terdapat beberapa kalangan yang menerima maslahah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Ulama’ tersebut berasal  dari  sebgaian  kalangan  Syafi’iyah, Hanabilah,  dan  Malikiyah.    Alasan-alasan uluma’ tersebut, yaitu:
1. Syariat islam yang diturunkan berdasarkan  Al-Qur’an  dan  As-sunnah bertujuan  untuk  kemaslahatan  dan kebutuhan  umat  manusia.  Manusia mempunyai  kebutuhan  yang  berbeda seiring  berkembangknya  zaman.  Dalam hal  ini,  segala  sesuatu  yang  dianggap sebagai  maslahah  dan  bisa  dijadikan landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As- Sunnah.
2. Para sahabat berijtihad menganggap sah maslahah  mursalah  sebagai  landasan hukum tanpa ada bantahan dari seseorangpun.

## Mekanisme Pasar
Azizah mengutip pada Sudarsono mengatakan,  bahwa  pasar  merupakan  suatu penggerak  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Islam mengatur  pasar  agar  tidak  merugikan  satu dengan  yang  lainnya.  pada  hal  ini, keterlibatan  produsen,  konsumen  maupun pemerintah sangat penting dalam
menyamakan  pendapat  mengenai  harga suatu  barang  yang  berlaku  (Azizah,  2012). Apabila  hal  tersebut  dapat terlaksana,  maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat islam  akan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat. Menurut Marthon (2008) mengatakan,  bahwa  pasar  mempunyai tujuan  untuk  mencari  ridho  Allah  dalam mewujudkan kesejahteraan maupun kemaslahatan hidup (Azizah, 2012).
Kekuatan  pasar  dalam  islam  dapat diukur dari segi permintaan dan penawaran, seperti  yang  telah  dikutip  oleh  Rahmi  pada P3EI  (2011)  yang  menjelaskan  bahwa, permintaan  merupakan  keinginan  yang muncul dari konsumen. faktor yang mempengaruhi  permintaan  yaitu,  harga produk,  penghasilan  konsumen,  dan  selera konsumen. sedangkan penawaran merupakan  kesediaan  barang  dalam  pasar. (Rahmi, 2015)
Ibnu  Taimiyah  mengatakan  bahwa mekanisme  pasar    dalam  islam  mempunyai beberapa  ciri  khas,  di  antaranya:  (Aravik, 2016).
1. Bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi-informasi yang cukup  yang  berkaitan  dengan  kekuatan pasar dan barang-barang yang dijual.
3. Unsur yang berkaitan dengan monopolistik  harus  dihilangkan  dari pasar. Pemerintah diperbolehkan melakukan  monopoli  apabila  terjadi kecurangan dalam pasar.
4. Kenaikan  dan  turunnya  harga  dalam pasar  terjadi  akibat  naik  turunnya suplay dan demand .
5. Adanya  homogenitas    dan  standarisasi produk  supaya  terhindar  dari  penipuan, kecurangan  maupun  pemalsuan  tentang kualitas produk.
6. Terhindar  dari  penyimpangan  terhadap kebebasan  ekonomi  yang  jujur,  seperti kecurangan  dalam  timbangan  atau takaran,  ukuran  dan  niat  yang  buruk dalam jual beli.
Harga  mempunyai  arti  sejumlah uang  sebagai  nilai  tukar  guna  untuk mendaptkan  suatu  barang  atau  jasa.  Pada syariat  islam  diharuskannya  menentukan harga  yang  adil.  Harga  yang  adil  tersebut merupakan  nilai  yang  dibayarkan  oleh konsumen  sesuai  dengan  objek  yang diberikan  oleh  penjual  (Amalia,  2013). Menurut  Rachmat    Syafe’i  yang  telah dikutip  oleh  Prakkasi,  mengatakan,  bahwa harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang  direlakan  dalam  akad,  baik  lebih sedikit,  lebih  besar,  atau  sama  dengan  nilai barang.  harga  tersebut  merupakan  sebagai alat tukar yang diridhai oleh penjual maupun pembeli  yang  berakad.  (Parakkasi  & Kamiruddin, 2018).
Menurut  ulama’  Fiqih  merumuskan harga  sebagai the  price  of  the  equivalen . Yang  dimaksud  degan  harga  sepadan tersebut  merupakan  keadaan  pasar  yang kompetitif. (Karim, 2002).  Harga  yang baik dapat  menentukan  keseimbangan  pasar. Harga tersebut dapat mencerminkan kesukarelaan antar produsen dan konsumen. Keseimbangan harga dalam pasar terkadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara  menyeluruh,  baik  dikarenakan  harga tersebut relatif sangat tinggi, rendah maupun faktor  proses  penentuan  harga  yang  tidak wajar. (Khoiruddin, 2010).
Melonjaknya  harga  dalam  pasar dapat terjadi akibat tidak tersedianya barang di pasar. Hal ini di akibatkan karena faktor- faktor  oknum  tertentu  yang  menimbun barang.    Pada  kasus  seperti  ini,  harus dilakukannya  penegakan  hukum  dengan menindak lanjuti pelaku untuk mengeluarkan  barangnya  ke  pasar.  Selain itu,  tingginya  harga  dalam  pasar  dapat disebabkan  kurangnya  penawaran.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan  barang-barang  yang  ada  di gudang  negara  ke  pasar  atau  mendatangkan komoditi  dari  daerah  produksinya.  (Saleh, 2011).
Penyebab  perubahan  harga  dalam pasar  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu: (Khoiruddin, 2010).
1. Genuine  Factors ,  faktor-faktor  yang bersifat ilmiah. Intervensi pasar dilakukan  untuk  menstabilkan  harga pasar.  Hal  ini  dilakukan  dengan mempengaruhi posisi suplay dan demand agar  terbentuknya  harga  yang wajar.
2. Non  Genuine  Factors, faktor-faktor
yang disebabkan oleh ketidakseimbangnya pasar pada
mekanisme pasar bebas. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini yaitu,
menghilangkan penyebab ketidakseimbangan  pasar  tersebut  dan menentapkan harga. Sehingga
mekanisme  pasar  bebas  dapat  berjalan normalkembali.
Menurut  Ibnu  Taimiyah  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga dan permintaan, yaitu: (P3EI, 2013). 1. Keinginan  orang  yang  berbeda-beda pada produk yang ingin dibeli.
Perbedann  ini  berdasarkan  produk tersebut berlimpah atau langka. Seseorang  lebih  suka  membeli  produk langka dari pada yang berlimpah.
2. Jumlah demand akan  memperngaruhi harga  suatu  produk.  Apabila  jumlah permintaan  suatu  barang  tinggi,  maka harga  yang  berlaku  akan  relatif  tinggi dibandingkan ketika permintaan cenderung menurun.
3. Harga  yang  berlaku  dipengaruhi  oleh kuat  atau  lemahnya  terhadap  suatu produk  tersebut.  Apabila  kebutuhan suatu  produk  kuat,  maka  harga  yangb berlaku cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah.
4. Kualitas  pembeli  mempengaruhi  harga yang  berlaku.  Apabila  pembeli  tersebut merupakan  dari  kalangan  orang  kaya dan  dapat  dipercaya  untuk  membayar kewajibannya, maka kemungkinan orang  tersebut  mendapatkan  tingkat
harga  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan orang yang tidak dapat dipercaya.
5. Jenis  uang  yang  digunakan  untuk transaksi  jual  beli  tersebut  dapat mepengaruhi  harga.  Seperti  keika  uang yang  digunakan  tersebut  dapat  diterima secara umum, maka kemungkinan harga akan  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan  uang  yang  tidak  dapat  diterima secara umum.
Intervensi pasar tersebut mempengaruhi  harga  yang  berlaku  dalam pasar,  harga  tersebut  dapat  terjadi  akibat faktor  alamiah  dan  non  alamiah.  Pada umumnya, pemerintah melakukan kebijakan dalam  menentukan  harga  dan  melakukann kebijakan mengenai permintaan dan penawaran. Pemerintah melakukan intervensi dari sisi permintaan dan penawaran  apabila  ketidak  seimbangan pasar  tersebut  akibat  faktor  alamiah,  dan apabila  ketidak  seimbangan  pasar  tersebut dikarenakan  faktor  non  alamiah  pemerintah melakukan  kebijakan  dengan  intervensi harga di pasar. (Saleh, 2011).
Pasar  yang  dapat  menghasilkan harga  yangh  adil  bagi  penjual  maupun pembeli dapat dikatakan sebagai pasar yang bersaing dengan sempurna. Apabila mekanisme  pasar  terganggu,  maka  harga adil yang berlaku di dalam pasar tidak akan tercapai. Harga adil yang berlaku mendorong  para  pelaku  pasar  untuk bersaing  secara  sempurna.  (Parakkasi  & Kamiruddin, 2018).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Maslahah  Mursalah Dalam  Mekanisme Pasar
Hakikat  kemaslahatan  merupakan  segala bentuk  dan  kemanfaatan  dunia  maupun akhirat.  Seuatu  aktifitas  ekenomi  dapat dikatakan  maslahat  apabila  memenuhi  dua unsur,  yaitu  kepatuhan  syari’ah  ( halal )  dan bermanfaat  serta  membawa  kebaikan  untuk seluruh umat manusia. kemaslahatan
tersebut  juga  tidak  menimbulkan  kerugian atau  mudharat  pada  salah  satu  aspek. (Mursal, 2018).
Pada  zaman  Rasulullah  harga  dalam pasar  pernah  terjadi  lonjakan  yang  sangat tinggi.  Seperti  yang  telah  disampaikan  oleh Anas RA, yaitu:
“ Harga  melambung  pada  zaman Rasulullah saw. Masyarakat mengadukan hal itu kepada Rasulullah  dengan  berkata :  “ya Rasulullah harga telah melam-bung, tolonglah
tetapkan harga”.
Rasulullah saw. menjawab : ”Sesungguhnya Allah-lah yang berhak  menetukan  harga,  yang menahan,
melapangkan dan memberi rezeki. Aku sangat berharap  bahwa  kelak  aku  menemui Allah  dalam  keadaan  tidak  seorang pun  dari  kamu  menuntutku  tentang kezaliman  dalam  darah  maupun harta (ad-Da-rimi, t.t.: 78).”
Hadits  tersebut  menjelaskan  bahwa, Rasulullah  tidak  menentukan  harga  yang berlaku  di  pasar.  Harga  yang  berlaku berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah  menolak  untuk  menetapkan harga  karena  Allah  lah  yang  melakukan semuanya. Pada saat itu harga yang berlaku, suplay maupun demand merupakan kehendak  dari  Allah.  Seperti  yang  telah dikutip  Fahlefi  dalam  tulisan  Marthon mengatakan, bahwa pada zaman dahulu para Sahabat  meminta  Nabi  Muhammad  SAW untuk  melakukan  intervensi  harga,  namun pada  saat  itu  Nabi  Muhammad  SAW menolak  untuk  melakukannya.  (Fahlefi, 2015).
Pada  zaman  Rasulullah  menolak melakukan  intervensi  harga  dikarenakan harga  yang  berlaku  pada  pasar  berdasarkan mekanisme  alami.  Rsulullah  menganggap pemerintah  tidak  punya  wewenang  dalam menetapkan  harga  yang  berlaku  pada  saat itu.  Harga  tersebut  berdasarkan suplay dan
demand bukan  karena  kesewenangan oknum-oknum  tertentu.    Mekanisme  pasar pada  ketentuan  Allah  bahwa  perniagaan harus  dilakukan  secara  baik  dan  benar dengan  dasar  rasa  suka  sama  suka.  Seperti ayat dalam Al-Qur’an,
ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اهّيَأ اَي اوُلُتْقَت  َلَ َو ۚ ْمُكْنِم  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ اًمي ِح َر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang  kepadamu.  (Q.S.  An- Nisa’ (4): 29)”
Pada  persaingan  dalam  islam  perlu menegakkan nilai-nilai moralitas di antaranya, persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan,  dan  keadilan    (P3EI,  2013). Berdasarkan nilai-nilai moral tersebut Rasulullah  tidak  melakukan  intervensi harga. Rasulullah melarang praktek perniagaan  yang  merugikan  orang  lain  atau mengganggu mekanisme pasar yang berlaku.
Ibnu  taimiyah  mengatakan  bahwa pada  mekanisme  pasar  islam  merupakan pasar  bebas,  sehingga  kekuatan  pasar ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran. Kenaikan  harga  dalam  pasar  tidak  selalu disebabkan  oleh  kecurangan  oleh  oknum tertentu  atau  pedagang.    Naik  turunnya harga  dapat  disebabkan  oleh  defisiensi produksi, turunnya minat beli konsumen dan tenakanan pasar. (Aravik, 2016).
Ibnu Taimiyah memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga pada beberapa kondisi tertentu seperti:
1. Kebutuhan  masyarakat  umum  akan barang atau jasa
2. Terjadinya  monopoli  atau  penipuan. Hal  ini  untuk  mengantisipasi  tindakan
negatif  atau  yang  membahayakan. Seperti dilakukannya penimbunan barang oleh oknum tertentu.
3. Terjadinya pemboikotan. Distribusi barang  yang  tidakan  dilakukan  secara merata  hanya  berfokus  dengan  salah pihak.  Penetapan  harga  dalah  hal  ini, menghindari  penjual  untuk  menetapkan harga dengan semena-mena.
4. Terjadinya kolusi antara penjual. Dalam hal ini, pedagang
melakukan kesepakatan  antara  pedagang  lainnya dengan  menentukan  harga  penjualan  di bawah pasaran. Intervensi harga dilakukan untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga barang yang melonjak.
Penetapan  harga  tersebut  wajib dilakukan ketika harga mengalami kenaikan yang  sangat  tinggi.  Kenaikan  harga  terjadi dapat diakibatkan oleh kedzaliman spekulan sehingga terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Berdasarkan kasus tersebut pemerintah  harus  menetapkan  harga  yang adil.  Tindakan  pemerintah  kepada  spekulan tersebut  yaitu  dengan  memaksa  spekulan menjual  barangnya  dengan  harga  yang setara,  dan  melakukan  tindakan  hukum kepada spekulan. (Rozalinda, 2016).
Kasus lain terjadinya ketidak seimbangan pasar akibat faktor alamiah atau suplay dan demand . Pada hal ini pemerintah melakukan intervensi pasar agar pasar dapat kembali  seimbang  dengan  dilakukannya impor barang. Hal tersebut dilakukan karena adanya penurunan produksi kebutuhan yang diakibatkan  oleh  harga  kebutuhan  pokok naik  sedangkan  permintaan  mengalami kenaikan dan produksi menurun.
Menurut  islam  Negara  memiliki  hak ikut andil dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Negara dapat melakukan kegiatan  pengawasan  maupun  mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi (Nawawi, 2009). Pemerintah  mengeluarkan  undang-undang mengenai bentuk intervensi harga, diantaranya: (Rozalinda, 2016).
1. Pemerintah terkadang menentukan suatu  harga  minimum  ( price  floor ). Dalam  hal  ini  pemerintah  menentukan harga dengan tujuan melindungi produsen.
2. Pemerintah  menentukan  harga  atau upah maksimum ( price ceiling ), pemerintah melakukan price ceiling ini bersifat memihak pada konsumen.
3. Pemerintah melakukan price fixing atau menetapkan  harga  pada  komoditas- komditas tertentu. Seperti BBM
Peran  pemerintah  pada  mekanisme pasar  sangat  penting  sebagai  pengawas, regulator  maupun  mengatur  mekanisme pasar  agar  harga  yang  berlaku  tetap seimbang.  Harga  yang  seimbang  tersebut tidak  menimbulkan  dampak  negatif  untuk penjual  maupun  pembeli.  Regulasi  harga yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu: (Rahmi, 2015).
1. Fungsi  ekonomi,  fungsi  ini  yang mengenai  peningkatan  produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat  miskin  melalui  alokasi  dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi  sosial,  pada  fungsi  ini  yaitu meminimalisir kesenjangan antara masyarakat  miskin  dan  masyarakat kaya.
3. Fungsi  moral,  fungsi  ini  merupakan upaya  untuk  menegakkan  nilai-nilai islam dan aktivitas perekonomian.
Pendapat  Ibnu  taimiyah  tersebut bukan berarti bertentangan dengan
Rasulullah SAW. Ibnu Taimiyah
membolehkan pemerintah melakukan intervensi  harga  dengan  tujuan  untuk keseimbangan  harga  pasar.  Harga  yang seimbang  dalam  pasar  akan  meciptakan kebaikan  atau  manfaat  untuk  penjual maupun pembeli.
Ibnu Taimiyah memperbolehkan pemerintah  melakukan  intervensi  harga sendiri  bertujuan  untuk  kemaslahatan  umat manusia dan menjegah terjadinya kedzaliman. Intervensi harga tersebut
termasuk  dalam maslahah  mursalah karena di dalam intervensi harga tersebut mengambil suatu kebaikan atau manfaat dan menghilangkan mafsadat atau mudharat . Tujuan  lain  dilakukannya  intervensi harga  menurut  IbnuQuddamah  al  Maqdisi yaitu, intervensi harga menyangkut kepentingan  umat  manusia,  mencegah penjual mengambil keuntungan di atas harga normal  yang  berlaku  di  pasar,  dan  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat  yang lebih luas.
Apabila dihubungkan dengan konsep maslahah mursalah, intervensi harga tersebut  masuk  kedalam  bagian maslahah al-mursalah . Maslahah tersebut berkembang berdasarkan kondisi maupun tempat. Maslahah  pada  intervensi  harga  tersebut boleh dilakukan pada masa sekarang karena mengantisipasi hal-hal yang dapat berdampak  negatif  pada  penjual  maupun pembeli.
Pada  zaman  Rasulullah  SAW  tidak dilakukannya intervensi harga karena penjual dan pembeli menjunjung tinggi akan nilai-nilai  moral.  Pada  masa  tersebut kenaikan  harga  murni  dikarenakan suplay dan demand .  Sehingga  Rasulullah  SAW menganggap  pemerintah  tidak  berhak  ikut campur tangan dalam menentukan harga.
Pada  masa  sekarang  kenaikan  harga bukan  hanya  dikarenakan suplay dan demand semata.  Harga  tersebut  naik  tidak menutup  kemungkinan  karena  dampak  dari oknum  yang  menimbun  barang  atau  terjad karena  kolusi  antar  penjual.  Sehingga  Ibnu Taimiyah  memperbolahkan  dilakukannya intervensi  harga  pada  saat-saat  tertentu. Pernyataan Ibnu
Taimiyah
tersebut bertujuan  untuk  keseimbangan  mekanisme pasar  dan  kebaikan  penjual  maupun pembeli.
Seperti contoh dalam kasus ekonomi di  Indonesia.  Harga  dalam  pasar  Indonesia sering terjadi lonjakan harga pada kebutuhan pokok. Kelonjakan harga tersebut disebabkan oleh ketergantungannya
terhadap komoditas impor. Apabila dikaitkan  dengan  pemikiran  Ibnu  Taimiyah, ketika  harga  kebutuhan  pokok  naikyang disebabkan  oleh  adanya  monopoli  atau manipulasi  oleh  sekelompok  orang,  maka pemerintah  diwajibkan  untuk  melakukan intervensi harga. (Farma, 2019).

## KESIMPULAN
Hakikat  kemaslahatan  merupakan  segala bentuk  dan  kemanfaatan  dunia  maupun akhirat.  Seuatu  aktifitas  ekenomi  dapat dikatakan  maslahat  apabila  memenuhi  dua unsur,  yaitu  kepatuhan  syari’ah  ( halal )  dan bermanfaat  serta  membawa  kebaikan  untuk seluruh umat manusia.
Rasulullah menolak melakukan intervensi  harga  pada  zamannya.  Harga yang berlaku di pasar berdasarkan mekanisme
alamani. Rasulullah
beranggapan bahwa pemerintah tidak mempunyai  wewenang  dalam  menetapkan harga  yang berlaku di pasar.  Harga tersebut murni  berdasarkan suplay dan demand bukan  karena  kesewenangan  oknum-oknum tertentu.
Ibnu Tamiyah memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga pada masa kini. Intervensi harga Diperbolehkannya  dalam  kondisi  tertentu, seperti  terjadinya  kolusi  anatar  penjual, monopoli,  dan  terancamnya  kebutuhan masyarakat.  Tujuan  dari  intervens  harga tersebut  merupakan  untuk  kemaslahatan umat manusia dan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang negatif.

## DAFTAR PUSTAKA
(P3EI),  P.  P.  D.  P.  E.  I.  (2013). Ekonomi Islam . PT. Rajagrafindo Persada. Adinugraha,  H.  H.  (2018). Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 4 ( 01 ), 2018 , 63- 75  Al-Maslahah  Al-Mursalah  dalam Penentuan  Hukum  Islam . 4 (01),  63– 75.
Amalia,  E.  (2013).  Mekanisme  Pasar  dan
Kebijakan  Penetapan  Harga  Adil Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal: Al-Iqtishad , Vol. V (1).
Amir  Syarifuddin.  (2008). Ushul  Fiqh (jilid
2). Kencana Prenada Media Group. Aravik, H. (2016). Ekonomi Islam . Empatdua.
Asmawi.  (2014).  Konseptualisasi  Teori Maṣlaḥah. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i , Vol. 1 , No .
Asriaty.  (2015).  Penerapan  Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer. Madania , Vol.  19 (No. 1), 119–129.
Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil Dalam
Mekanisme Pasar Dan Peran
Pemerintah  Dalam  Perspektif  Islam.
Unisia , Vol. Xxxiv . Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh . CV.
Anugrah Utama Raharja.
Dahlan, A. R. (2011). Ushul Fiqh . AMZAH.
Effendi,  S.  (2014). Ushul  Fiqh .  Kencana Prenadamedia Group.
Fahlefi, R. (n.d.). Implementasi ma ṣ la ḥ ah dalam  kegiatan  ekonomi  syariah. JURIS , Volume 14, (137).
Farma,  J.  (2019). Mekanisme  Pasar  dan Regulasi  Harga :  Telaah  Atas Pemikiran  Ibnu  Taimiyah . 13 (2), 182–193.
Hadi,  H.  P.  &  A.  (2019).  Konsep  Al-
Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era
Revolusi  Industri  4.0. Al-Ahkam ,
Vol. 15 No .
Ilyas,  R.  (2015).  Konsep  Mashlahah  Dalam Konsumsi  Ditinjau  Dari  Perspektif Ekonomi  Islam. Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 , 9–24. Karim, A. A. (2002). Ekonomi Mikro Islami .
IIIT Indonesia.
Khoiruddin,  O.  (2010). Pasar  islam . 2 (2), 61–72.
Misbahuddin. (2013). Ushul Fiqh I . Alauddin University Press. Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muksana  Pasaribu.  (2014).  Maslahat  Dan Perkembangannya  Sebagai  Dasar Penetapan  Hukum  Islam. Justitia , Vol. 1 (No. 04), 350–360. Mursal.  (2018). Signifikansi  Maslahat Dalam  Supply  And  Demand : Analisis  Makna  Sejahtera  Perspektif Ekonomi  Syariah. Jurnal  Kajian Dan Pengembangan Umat , 1 (1), 14–
24.
Nana  Syaodih.  (2009). Metode  Penelitian Pendidikan .
PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  I.  (2009). Ekonomi  Islam : Perspektif  Tepri,  Sistem  Dan  Aspek Hukum . CV. Putra Media Nusantara. Parakkasi,  I.,  &  Kamiruddin,  K.  (2018).
Analisis  Harga  Dan  Mekanisme Pasar  Dalam  Perspektif  Islam. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam , Rahmi,  A.  (2015).  Mekanisme  Pasar  dalam Islam. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 4 (2), 177–192. Rozalinda.  (2016). Ekonomi  Islam :  Teori
Dan Aplikasi Pada Aktivitas
Ekonomi . PT. Rajagrafindo Persada. Saleh,  M.  (n.d.).  Pasar  Syari  ’  Ah  Dan Keseimbangan Harga. Media Syariah , Vol. XIII , 21–36. Syafe’i, R. (2007). Ilmu Ushul Fiqh . Pustaka Setia.