Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhannya dalam Membayar Pajak Menggunakan Confirmatory Factor Analysis (Studi Terhadap Wajib Pajak Daerah yang Terdaftar Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)
Frist Putri Saraswati 1 , Alfira Sofia 2
Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Abstract. Referring to various studies, journals, books, and reviews, this research proposes six dimensions which are  reflective  dimensions  or  indicators  of  taxpayer  compliance,  these  six  dimensions  will  be  tested  using confirmatory factor analysis with the help of SmartPLS software to obtain dimensions and or indicators that can explain The concept of taxpayer compliance. The results obtained through Confirmatory Factor Analysis (CFA) show the estimation results loading factor forming Taxpayer Compliance which consists of six dimensions of the Effectiveness of Taxation System, Tax Sanctions, Knowledge Tax, Service Quality, Tax Inspection, and Taxpayer Awareness.  From  the  weight  dimensions  obtained  visible  dimensions  of  Service  Quality  is  the  most  dominant dimension  in  establishing  Taxpayer  Compliance.  The  dimension  that  gives  the  least  influence  in  forming Taxpayer Compliance is the effectiveness of Taxation System.
Keywords: Taxpayer compliance
Abstrak. Mengacu pada berbagai penelitian, jurnal, buku, dan resensi, penelitian ini mengajukan enam dimensi yang merupakan dimensi atau indikator reflektif dari kepatuhan wajib pajak, keenam dimensi tersebut akan diuji menggunakan analisis faktor konfirmatori dengan bantuan software SmartPLS untuk diperoleh dimensi dan atau indikator  yang  dapat  menjelaskan  konsep  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  yang  diperoleh  melalui  Confirmatory Factor  Analysis  (CFA)  memperlihatkan  hasil  estimasi  loading  faktor  pembentuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang terdiri  atas  enam  dimensi  yaitu  Efektivitas  Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pengetahuan  Pajak,  Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Dari bobot dimensi yang diperoleh terlihat dimensi Kualitas  Pelayanan  merupakan  dimensi  paling  dominan  dalam  membentuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Adapun dimensi  yang  memberikan  pengaruh  paling  kecil  dalam  membentuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  Efektivitas Sistem Perpajakan.
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak
Corresponding  author. Email: 1 fristputri@yahoo.co.id, 2 alfira.sofia@upi.edu. Jalan  Setiabudi  No.229,  Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154 How to cite this article. Frist Putri Saraswati1, A. S. (2016). Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhannya dalam Membayar  Pajak  Menggunakan  Confirmatory  Factor  Analysis  (Studi  Terhadap  Wajib  Pajak  Daerah  yang Terdaftar  Pada  Dinas  Pelayanan  Pajak  Kota  Bandung). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 4 (2),  1059–1076. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4042 History of article. Received: Mei 2016, Revision: Juli 2016, Published: Agustus 2016 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i2.4042 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Kebijakan  teknik  pengukuran  akuntansi masih menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji.  Pengukuran  nilai  historis  merupakan pengukuran  masa  lalu  dan  banyak  kalangan menilai  tingkat  relevansi  nilai  historis  tidak bisa  terpenuhi.  Sedangkan  pengukuran  nilai wajar  dianggap  memenuhi  relevansi  tetapi tidak  memenuhi  keandalan  (realible)  karena permasalahan  di  teknik  pengukuran.  Kondisi keduanya  menyebabkan    trade-off  relevansi dan keandalan (KDDPLK, Paragraf 45).
Pengguna informasi akuntansi mengharapkan  laporan  yang  diterima  bisa merefleksikan  keadaan  masa  kini  dan  dapat dijadikan  alat  untuk  prediksi.  Kang  (2007) menyebutkan dengan menggunakan akuntansi nilai  wajar  dapat  meningkatkan  prediksi  nilai ekonomis  masa  depan.  Dixon  &  Frolova (2013) menyatakan bahwa implementasi nilai wajarakan  meningkatkan  relevansi  laporan keuangan. Sedangkan
Taylor (2009) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan menggunakan nilai wajar menyebabkan kinerja keuangan lebih fluktuatif.  Adapun  Allen  dan  Carletti  (2008) menyebutkan bahwa nilai historis masih lebih berguna dibanding nilai wajar.
Pengukuran nilai wajar memang merupakan  isu  yang  mengalami  perdebatan sangat panjang dan kontroversial (Christensen dan  Nikolaev,  2009).  Ketika  terjadi  krisis global  di  Amerika  tahun  2008  yang disebabkan  oleh  skandal  subprime  mortgage, pengukuran  nilai  wajar  sempat  dijadikan penyebab.  Laux  dan  Leuz  (2010)  menyebut bahwa  nilai  wajar  berkontribusi  dalam  krisis keuangan  perbankan  United  States.  Kritik tersebut  dibantah  oleh  hasil  penelitian Gladney  (2011)  yang  menyebutkan  bahwa nilai wajar tidak kuat untuk menimbulkan dan menjadi sumber terjadinya krisis keuangan.
Salah satu isu dalam adopsi International  Financial  Reporting  Standard (IFRS)adalah tentang aturan pengukuran nilai wajar. IFRS masih mengatur metode pengukuran  dengan  mixed  method,  yaitu adanya  opsi/memilih  penggunaan  metode biaya atau nilai wajar, walaupun ada beberapa
kebijakan  akuntansi  tertentu  yang  diharuskan melakukan pengukuran dengan nilai wajar.
Dewan Standar Akuntansi
di Indonesiamenyatakan  diri  untuk  melakukan konvergensi  IFRS secara penuh per 1 Januari 2012.Sejalan  dengan  IFRS,  beberapa  standar akuntansi di  Indonesia juga mengatur tentang pengukuran  nilai  wajar,  baik  yang  bersifat wajib  (mandatory)  maupun  sukarela  (opsi). Hal  ini  ditandai  dengan  diterbitkan  beberapa Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK)  yang  mengatur  pengukuran  nilai wajar  yang  dimulai  dengan  diterbitkannya PSAK  50  dan  55  (revisi  2006)  tentang instrumen  keuangan.  Setahun  setelahnya, disahkan PSAK 13 tentanG Properti Investasi dan  PSAK  16  tentang  Aset  Tetap  yang disahkan  pada  tanggal  29  Mei  2007  dan berlaku efektif per 1 Januari 2008 (PSAK Per 1 September 2007).
Pilihan  pengukuran  nilai  wajar  tersebut menurut Cairns et al. (2011) dapat berdampak pada  daya  banding.Hasil  penelitian  Cairns  et al. menyebutkan bahwa jika pengukuran nilai wajar  disyaratkan  (mandatory)  oleh  standar maka  dapat  meningkatkan  daya  banding. Sebaliknya,  jika  pengukuran  nilai  wajar diizinkan (opsi) oleh standar, maka menurunkan daya banding.
Tujuan  dari  adopsi/konvergensi  IFRS adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.Salah  satu  yang  menjadi  parameter kualitas  laporan  keuangan  adalah  dengan meningkatnya daya banding laporan keuangan (KDDPLK).Ketika  perusahaan  lintas  negara mengacu pada satu standar internasional maka daya  banding  laporan  keuangan  secara internasional juga meningkat. Dengan demikian  tujuan  one-single  international accounting standard dapat tercapai.
Terkait  dengan  pengukuran  nilai  wajar, baik  yang  bersifat  wajib  maupun  pilihan, beberapa  penelitian  telah  dilakukan.Watt  & Zimmerman  (1986)  mengatakan  bahwa  jika ada suatu standar baru dikeluarkan, maka ada konsekuensi ekonomi dalam pemilihan metode  akuntansi.  Penelitian  terdahulu  sudah banyak yang melakukan investigasi harmonisasi  dengan  melakukan  kajian  pada daya banding standar akuntansi dan
praktiknya. Diantaranya yaitu Archer, Delvaille,  &  McLeay,  1995;  Emenyonu  & Gray,  1992;  Herrman  &  Thomas,  1995; Parker  &  Morris,  2001;  Van  der  tas,  1998, 1992  (dalam  Cairns,  et  al.,  2011).  Penelitian- penelitian tersebut menginvestigasi harmonisasi  akuntansi  namun  ketika  belum terjadi  adopsi  IFRS.  Penelitian  tersebut menyebutkan  bahwa  jika  standar  akuntansi bervariasi, dalam artian tidak ada satu standar akuntansi  yang  sama  untuk  negara-negara  di Eropa,  maka  akan  mengakibatkan  variasi dalam  memilih  kebijakan  akuntansi  sehingga berdampak pada tingkat daya banding laporan keuangan.
Konsep  penelitian  harmonisasi  tersebut kemudian oleh Cairns et al. (2011) digunakan dalam  menginvestigasi  penerapan  nilai  wajar dan kebijakan akuntansi perusahaan- perusahaan di UK dan Australia. Cairns et al. menggunakan  T-Index  yang  dikembangkan oleh  Taplin  (2004,  2010,  2011).  Kemudian dengan  indeks  tersebut  digunakan  untuk menilai tingkat daya banding laporan keuangan  atas  penerapan  pengukuran  nilai wajar oleh perusahaan-perusahaan di  UK dan Australia.
Untuk pengukuran daya banding, Cairns et  al.  (2011)  telah  meneliti  dampak  aturan pengukuran  nilai  wajar  atas  daya  banding laporan keuangan di Australia dan
UK.Penelitian Cairns ini dapat diteliti kembali karena penelitian Cairns et al. menginvestigasi  perusahaan-perusahaan  di negara maju yang berdampak pada keterbukaan  infomasi  pasar.  Selainitu,  proses adopsi  IFRS  di  UK  dan  Australia  berbeda dengan  Indonesia  yang  melakukan  secara bertahap. Hal tersebut tentunya akan membawa  dampak  yang  berbeda  untuk perusahaan  di  Indonesia  serta  menyebabkan hasil  di  UK  dan  Australia,  tidak  bisa digeneralisasi  untuk  negara  yang menerapkan IFRS secara bertahap.
Adopsi  IFRS  di  Indonesia  berbeda dengan  UK  dan  Australia  yang  semua peraturan akun mengalami masa transisi yang sama.  Di  Indonesia,  standar  pengukuran  nilai wajar  pertama  baru  berlaku  efektif  per  1 Januari  2008  yaitu  untuk  PSAK  13  tentang
Properti  Investasi  dan  PSAK  16  tentangAset Tetap.  Kemudian  tahun-tahun  berikutnya disusul  oleh  standar  lain.  Kedua  PSAK tersebut  bersifat  pilihan  dalam  pengukuran nilai  wajar.  Sebenarnya  PSAK  55  tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran  sudah  lebih  dahulu  disahkan, namun  efektif  berlaku  baru  dimulai  per1 Januari  2010  (mengalami  penundaan  berlaku efektif  yang  awalnya  per  1  Januari  2009). Dalam  instrumen  keuangan  ini,  ada  yang bersifat  pilihan  dan  wajib  dalammenerapkan pengukuran nilai wajar.
Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan Cairns  et  al.  dalam  sampel.Tujuan  utama Cairns  memang  melihat  dampak  pengukuran nilai  wajar  atas  daya  banding  laporan keuangan  baik  secara  nasional  maupun internasional,  maka  dari  itu  minimal  harus mengambil  sampel  dua  negara.Penelitian  ini lebih fokus menginvestigasi dampak pengukuran  nilai  wajar  atas  daya  banding laporan  keuangan  pada  satu  negara  yang mengadopsi IFRS secara bertahap.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin menginvestigasi  pengukuran  nilai  wajar  dan dampaknya  terhadap  kebijakan  akuntansi  dan tingkat  daya  banding  laporan  keuangan  di Indonesia,  dengan  rincian  tujuan  khusus sebagai berikut:
Membuktikan bahwa penerapan pengukuran  nilai  wajar  PSAK-Konvergensi IFRS  yang  diwajibkan  (mandatory)  secara signifikan  dapat  meningkatkan  daya  banding laporan keuangan
Membuktikan bahwa penerapan pengukuran  nilai  wajar  PSAK-Konvergensi IFRS  yang  diperbolehkan  memilih  (optional) dapat  menurunkan  daya  banding  laporan keuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama  di  Indonesia  yang  menginvestigasi pengukuran nilai wajar dari sisi daya banding dengan menggunakan indeks Taplin. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan masukan sebagai  bahan  pertimbangan kepada Dewan Standar untuk aturan pengukuran nilai wajar  terkait  daya  banding  ketika  awal pelaksanaan.Dari  sisi  literature,penelitian  ini diharapkan menjadi rujukan penelitian
selanjutnya  serta  memperkenalkan  indeks-T sebagai salah satu pengukuran daya banding.

## KAJIAN LITERATUR

## Pengukuran Nilai Wajar
Dalam PSAK 13 (Revisi 2007), definisi nilai  wajar  adalah  “suatu  jumlah  yang digunakan untuk mengukur aset yang dipertukarkan  melalui  suatu  transaksi  yang wajar  (arm’s  length  transaction)  yang melibatkan  pihak-pihak  yang  berkeinginan dan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai” (Paragraf 5, PSAK 13 (revisi (2007)). Definisi yang  sama  juga  tertera  dalam  PSAK  16 (Revisi 2007) serta PSAK 55 (Revisi 2006).
Dalam  standar  akuntansi  keuangan sesuai  denganPedoman  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  55,  konsep  nilai  ini memiliki tiga hierarki, yaitu (1) quoted proces at  active  markets,  (2)  no  actives  market, valuation  techniques,  dan  (3)  no  market equities  cost.  Hirarki  tersebut  dipertegas dalam  PSAK  68  tentang  pengukuran  nilai wajar.

## Kebijakan Akuntansi di Indonesia
PSAK 13 Properti Investasi PSAK  13  (Revisi  2007)  tentang  Properti Investasi  disahkan  oleh  Dewan  Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 29 Mei  2007  dan  berlaku  efektif  per  1  Januari 2008.  PSAK  13  (revisi  2007)  menggantikan PSAK  13  tentang  Akuntansi  Investasi  (2004) dan  mengadopsi  Internasional  Accounting Standard (IAS) 40 sebagai langkah konvergensi  IFRS.  Properti  investasi  pada awal  diukur  berdasarkan  biaya  perolehannya, termasuk  juga  biaya  transaksi  (paragraf  20). Pengukuran  setelah  pengakuan  dan  berlaku untuk  seluruh  aset  properti  investasi  adalah memilih  model  nilai  wajar  atau  model  biaya sebagai  kebijakan  akuntansinya.  Nilai  wajar yang  diterapkan  tidak  disertai  melakukan depresiasi. Sedangkan metode biaya menggunakan  nilai  cost  dengan  melakukan depresiasi,  kecuali  jika  properti  tersebut memenuhi kriteria untuk dijual.

## PSAK 16 Aset Tetap
PSAK  16  (revisi  2007  menggantikan  PSAK 16  (1994)  tentang  Aktiva  Tetap  dan  Aktiva Lain-lain  dan  PSAK  No.  17  (1994)  tentang Akuntansi Penyusutan dan berlaku efektif per 1 Januari 2008.PSAK ini disahkan bersamaan dengan  PSAK  13  tentang  Properti  investasi, yaitu  29  Mei  2007.  PSAK  16  (revisi  2007) mengadopsi  IAS  16  (2003)  tentang  Property, Plant,  and  Equipment.  Terdapat  perubahan dari  pengukuran  hanya  model  biaya  saja menjadi pilihan dua metode pengukuran, yaitu nilai  revaluasian  atau  model  biaya.  Pada  saat aset  berwujud  diterima  diakui  berdasarkan harga perolehan. Sedangkan pengakuan setelah  pengakuan  awal  dengan  memilih menggunakan  model  biaya  atau  revaluasi untuk seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama  (paragraf  29).  Model  biaya  berarti setelah  pengakuan  sebagai  aset  dicatat  pada biaya  perolehan  dikurangi  dengan  akumulasi penyusutan  dan  akumulasi  rugi  penurunan nilai  (paragraph  30).  Untuk  model  revaluasi, aset  diukur  secara  andal  dicatat  pada  jumlah revaluasian,  yaitu  nilai  wajar  pada  tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi  rugi  penurunan  nilai  setelah tanggal revaluasi (paragraf 31).

## PSAK 19 Aset Takberwujud
PSAK  19  (Aset  2010)  merupakan  pengganti dari  PSAK  19  (2000)  yang  efektif  dimulai pada  1  Januari  2011  dengan  penerapan prospektif. PSAK 19 (revisi 2010) mengemukakan bahwa aset tak berwujud pada awalnya  diakui  sebesar  biaya  perolehan (paragraf  24).  Sedangkan  pengukuran  setelah tanggal  pengakuan  adalah  memilih  dengan menggunakan  model  biaya  atau  model revaluasi (paragraf 72). Model biaya melaporkan biaya perolehan dikurangi akumulasi  amortisasi  dan  akumulasi  rugi penurunan  nilai.  Sedangkan  model  revaluasi menggunakan  nilai  wajar  pada  tanggal revaluasi  dikurangi  akumulasi  amortisasi  dan akumulasi  rugi  penurunan  nilai  setelah tanggal  revaluasi.  Pengukuran  nilai  wajar dapat  dilakukan  jika  referensi  pasar  aktif dapat ditentukan (paragraf 75).
PSAK  55,  Instrumen  Keuangan:  Pengakuan dan Pengukuran Setidaknya  ada  3  PSAK  yang  terkait  dengan instrumen  keuangan,  yaitu  50,  55  dan  60. Namun karena penelitian ini lebih fokus pada pengukuran  maka  menggunakan  PSAK  55 (revisi 2006) yang mangadopsi IAS 39. PSAK 55  (revisi  2006)  merupakan  PSAK  pertama yang  mengatur  tentang  nilai  wajar.Awalnya penerapan PSAK tersebut efektif per 1 Januari 2009.  Namun,  karena  ketidaksiapan  industri, khususnya  bank  dan  keuangan  lainnya,  maka mundur menjadi per 1 Januari 2010.PSAK ini mengalami  revisi  kembali  pada  tahun  2011 menjadi  PSAK  55  (revisi  2011).  Perusahaan yang  menerapkan  PSAK  55  (revisi  2011) secara  prospektif  per  1  Januari  2012  dengan penerapan dini diizinkan. Dalam penelitian ini masih  menggunakan  PSAK  55  (revisi  2006), karena  yang  mengatur  penerapan  pengukuran nilai  wajar.  Dari  PSAK  ini  diketahui  bahwa instrumen  keuangan  dibagi  menjadi  4,  yaitu aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai  wajar  melalui  laba  rugi,  investasi dimiliki  hingga  jatuh  tempo,  pinjaman  yang diberikan  dan  piutang,  serta  aset  keuangan tersedia  untuk  dijual.  Pengukuran  untuk instrumen  keuangan  ada  dua  mekanisme, menggunaan nilai wajar dan biaya amortisasi. Kategori instrumen keuangan berupa aset atau liabilitas  keuangan  yang  diukur  pada  nilai wajar  melalui  laba  rugi  dan  aset  keuangan tersedia untuk dijual menggunakan pengukuran  nilai  wajar,  dan  menggunakan nilai  amortisasi  untuk  investasi  yang  dimiliki hingga  jatuh  tempo  dan  pinjaman  yang diberikan dan piutang.
Daya Banding (Comparability) Karakteristik kualitatif laporan keuangan  sebagaimana  yang  terdapat  di KDPPLK  adalah  relevan,  andal,  dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Standar mengemukakan  bahwa  implikasi  penting  dari dapat diperbandingkan adalah pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi  yang  digunakan  dalam  penyusunan laporan  keuangan  dan  perubahan  kebijakan serta  pengaruh  atas  perubahan  tersebut. Ketaatan  pada  standar  akuntansi  keuangan
termasuk pengungkapan membantu tercapainya daya banding (KDPPLK, paragraf 40). Daya banding ini memudahkan pengguna informasi laporan keuangan untuk membandingkan  perusahaan  satu  dengan lainnya  atau  kinerja  perusahaan  sekarang dengan sebelumnya.
DeFranco,  et  al.  (2011)  mengemukakan bahwa  belum  ada  pengukuran  yang  spesifik mengenai daya banding. Padahal para peneliti, akademisi, dan  penyusun laporan  dan penyusun standar sangat memperhatikan daya banding.  FASB  (1980  dalam  DeFranco,  et al.(2011) mendefisinikan bahwa “comparability  is  the  quality  of  information that  enables  users  to  identify  similarities  and differences  between  two  sets  of  economic phenomena.”Kemudian  dari  definisi  tersebut DeFranco et al. (2011) memodelkan Persamaan  yang  berarti  bahwa  laporan keuangan suatu perusahaan merupakan fungsi dari kejadian-kejadian ekonomis dan akuntansi  atas  kejadian  tersebut.  Persamaan tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Financial Statementsi  =  fi(Economic  Eventsi)  Model yang  dikembangkan  oleh  DeFranco  et  al. (2011)  mengukur  tingkat  daya  banding dengan  mengukur  angka-angka  akuntansi. Untuk melakukan harmonisasi IFRS, Catuogno  dan  Allini  (2011)  menguji  tingkat daya  banding  laporan  keuangan  di  Itali  dan Spanyol dengan menggunakan indeksVan Der C  Tas  Index  untuk  mengukur  tingkat  daya banding.  Indeks  tersebut  mengukur  daya banding perusahaan yang menerapkan beberapa metode akuntansi yang berbeda.
Penelitian Cairns et al. (2011) menggunakan  pendekatan  yang  hampir  sama dengan  Catuogno  dan  Allini  (2011)  untuk mengukur  daya  banding  laporan  keuangan sebagai  dampak  diberlakukannya  standar pengukuran  nilai  wajar  IFRS.  Cairns  et  al. (2011)  menggunakan  indeks  Taplin  yang mengukur  probabilitas  daya  banding  laporan keuangan  perusahaan  atas  penerapan  suatu metode  akuntansi.  Dengan  menggunakan indeksTaplin memungkinkan melakukan investigasi  daya  banding  laporan  keuangan antar negara (Taplin, 2004, 2010).
Pengembangan  indeks  Taplin  (2004)  juga
berasal  dari  indeks  Van  Der  C  Tasyang digunakan oleh Catuogno dan Allini (2011).
Taplin  (2004)  mengembangkan  indeks untuk  mengukur  daya  banding  dalam  rangka harmonisasi laporan keuangan.Indeks tersebut kemudian  dikembangkan  untuk  pengukuran daya  banding  laporan  keuangan  perusahaan- perusahaan yang mengadopsi atau konvergensi IFRS.Hasil pengembangan indeks  Taplin  yang  membedakan  dengan indeks harmonisasi sebelumnya adalah indeks Taplin dapat membandingkan laporan keuangan secara internasional.
Dari  formula  di  atas  menunjukkan pembobotan dan proporsi jika mengukur daya banding  secara  internasional.  Indeks  Taplin (2010) melengkapi indeks-T dengan mendesain formula untuk menghitung Standard Error (SE) dan signifikan p-value.
Barth, et al. (2012) melakukan investigasi  daya  banding  dengan  cara  yang berbeda,  yaitu  menggunakan  matrik  daya banding  dari  angka  akuntansi.  Barth,  et  al. menyebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan  IFRS  mempunyai  daya  banding sistem  akuntansi  dan  nilai  relevan  yang  lebih tinggi  dibandingkan  perusahaan  US  yang menggunakan  standar  domestik.  Barth,  et  al. juga  menambahkan  bahwa  tingkat  daya banding  yang  tinggi  untuk  perusahaan  yang mengadopsi IFRS secara mandatory, perusahaan  dengan  tekanan  dan  hukum  yang tinggi dan dalam beberapa tahun terakhir.
DeFranco,  et  al.  (2011)  mengatakan bahwa  daya  banding  lebih  tinggi  untuk perusahaan  dengan  industri  sama  dan  dalam kondisi pasar yang serupa. Dikemukakan juga bahwa  daya  banding  lebih  tinggi  untuk perusahaan  yang memiliki  atribut laba serupa seperti  kualitas  akrual,  prediktibilitas  laba, perataan  laba  dan  apakah  ada  perusahaan yang melaporkan kerugian.
Callao,  et  al.  (2007)  mengemukakan dalam  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Spanyol  bahwa  buruknya  tingkat  daya banding  dikarenakan  penggunaan  IFRS  dan standar  lokal  dalam  waktu  dan  tempat  yang sama. Dengan demikian tingkat nilai relevansi juga  menurun  karena  gap  antara  nilai  buku
dan nilai pasar lebih luas setelah pengimplementasian IFRS.
Perumusan Hipotesis
Cairns, et al. (2011) meneliti pengukuran nilai wajar wajib di Australia dan UK  dan  menemukan  bahwa  kebijakan akuntansi berupa Instrumen Keuangan Diperdagangkan  dan  Instrumen  Keuangan Tersedia  Dijual  (IAS  39),  Pembayaran Berbasis  Saham  (IFRS  2)serta  Aset  Biologis (IAS  41).  Dalam  penelitian  tersebut  terbukti bahwa  diwajibkannya  pengukuran  nilai  wajar dapat  meningkatkan  daya  banding,  kecuali untuk  Aset  Biologis  yang  tidak  berdampak signifikan.Di Indonesia, PSAK-Revisi konvergensi  IFRS  mewajibkanpengukuran nilai wajar untuk beberapa kebijakan akuntansi  seperti  PSAK  55  Instrumen Keuangan: Pengakuan  dan  Pengukuran, spesifik  untuk  kategori  aset  atau  liabilitas keuangan  yang  diukur  pada  nilai  wajar melalui  laba  rugi  dan  aset  keuangan  tersedia untuk  dijual.  Adanya  kewajiban  pengukuran nilai wajar (tanpa opsi/pilihan) untuk kebijakan  akuntansi  instrumen  keuangan mengharuskan  perusahaan  menerapkan  nilai wajar. Hal tersebut harus dipatuhi karena jika tidak  akan  ada  sanksi  berupa  opini  audit  jika tidak  sesuai  dengan  standar  akuntansi keuangan.  Jika  semua  perusahaan  mematuhi dan  sesuai  dengan  standar  yang  sama  dalam suatu  metode  pengukuran,  maka  kewajiban standar pengukuran tersebut dapat meningkatkan daya banding, sehingga hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah:
H1:  Kewajiban  pengukuran  nilai  wajar PSAK-Konvergensi  IFRS meningkatkan daya banding  laporan  keuangan  perusahaan  di Indonesia
Adanya  pilihan  kebijakan  akuntansi memungkinkan  perbedaan  bentuk  laporan keuangan  sehingga  dapat  kehilangan  tingkat daya  banding.  Parker  dan  Morris  (2001) menemukan  bahwa  daya  banding  laporan keuangan  perusahaan  perusahaan  di  UK  dan Australia  hanya  terjadi  pada  tiga  kebijakan akuntansi.  Sedangkan  daya  banding  laporan keuangan antar perusahaan di UK terjadi pada
tujuh  kebijakan  akuntansi  dan  di  Australia terjadi padalima kebijakan akuntansi. Tingkat daya  banding  yang  relatifrendah,  tidak terlepas dari perbedaan metode pengukuran.Sedangkan penerapan suatu metode  tergantung  pada  adanya  insentif  yang akan  diterima  oleh  perusahaan  (Christensen dan Nikoleav, 2009). Field, et al. (2001) juga menyebutkan bahwa perusahaan akan menyeleksi  kebijakan  akuntansi  berdasarkan insentif  yang  diterima.  Cairns,  et  al.  (2011) menemukan  perusahaan  yang  menerapkan nilai wajar masih relatif rendah ketika standar tidak  mewajibkan,  kecuali  untuk  properti investasi  sudah  banyak  disajikan  dengan menggunakan  pengukuran  nilai  wajar.  PSAK konvergensi IFRS memberikan pilihan metode pengukuran untuk beberapa kebijakan akuntansi  seperti  dalam  properti  investasi, aset  tetap,  aset  takberwujud,  instrumen keuangan  dimilliki  hingga  jatuh  tempo,  serta piutang  dan  pinjaman  yang  diberikan.  Ketika perusahaan  diperbolehkan  untuk  memilih metode  pengukuran  metode  biaya  atau  nilai wajaruntuk akun-akun tersebut maka memungkinkan  ada  reaksi  yang  berbeda  dari perusahaan sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan sehingga akandapat  menurunkan  tingkat  daya  banding. Dengan  demikian  rumusan  masalah  kedua yang diajukan adalah sebagai berikut: H2:  Pilihan  pengukuran  nilai  wajar  PSAK- Konvergensi  IFRS menurunkan daya banding laporan keuangan perusahaan di Indonesia

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif yang diawali dengan analisa konten dari  laporan  keuangan  perusahaan  untuk menentukan pilihan metode pengukuran. Dari hasil  analisa  konten  dilakukan  penghitungan tingkat  daya  banding  dengan  menggunakan indeks  Taplin.  Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan  uji  beda  yang  membandingkan  antara metode  yang  dipilih  sebelum  dan  setelah penerapan standar baru.
Item-Item Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah pengukuran nilai wajar pada kebijakan pilihan akuntansi.Variabel  kebijakan  akuntansi  yang akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah kebijakan pengukuran metode biaya atau nilai wajar  untuk  Properti  Investasi  (PSAK  13 Revisi  2007),  Aset  Tetap  (PSAK  16  Revisi 2007),  Aset  Takberwujud  (PSAK  19  Revisi 2010),  dan  Instrumen  Keuangan  (PSAK  55 Revisi 2006).
Kemudian,  penelitian  ini  menguji  Daya Banding yang digunakan untuk menginvestigasi  masing-masing  kebijakan akuntansi  sebagai  akibat/dampak  dari  aturan pengukuran  nilai  wajar.  Pengukuran  yang digunakan untuk menilai tingkat daya banding dengan  menggunakan  Indeks-T,  merupakan pendekatan  yang  dikembangkan  oleh  Taplin. Indeks-T merupakan pendekatan yang mengukur  daya  banding  dengan  menilai jumlah  perusahaan  yang  menerapkan  dan perusahaan yang tidak menerapkan pengukuran  nilai  wajar.  Perusahaan  yang menerapkan  kebijakan  yang  sama  akan dianggap  mempunyai  daya  banding  karena probabilitas  penggunaan  metode  yang  sama (Taplin,  2004).  Indeks-T  ini  tidak  melihat angka  akuntansi  dalam  menentukan  daya banding antar laporan keuangan perusahaan.

## Pemilihan Sampel Penelitian
Sampel penelitian diambil dengan menggunakan  nonprobability  sampling,  yaitu dipilih  berdasarkan  subjektifitas  tertentu  dan tidak  mengikuti  pola  atau  suatu  skema (Cooper  &  Schindler,  2011).  Non  probability yang  digunakan  adalah  dengan  purposive sampling.  Sampel  diambil  dari  perusahaan- perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  pada  masa  sebelum  dan ketika  PSAK  baru-konvergensi  IFRS  berlaku efektif.
Perusahaan  jasa  keuangan  dikeluarkan dari  sampel  karena  mempunyai  peraturan tersendiri yang lebih spesifik, terutama terkait dengan instrumen keuangan yang menggunakan pengukuran nilai wajar. Kemudian  sampel  perusahaan  adalah  yang terdaftar di BEI non keuangan tahun 2007 dan 2008  untuk  pengukuran  nilai  wajar  aset
properti  investasi  dan  aset  tetap,  tahun  2010 dan  2011  untuk  pengukuran  nilai  wajar  aset tak  berwujud,  serta  tahun  2009  dan  2010 untuk instrumen keuangan.

## Tahapan Analisa Data
Tahap pertama, dilakukan analisa konten  yang  dilakukan  pada  masing-masing akun  dalam  penelitian  ini  yang  meliputi sebelum  dan  setelah  penerapan  PSAK.  Hasil analisa  konten  akan  diberikan  skor  antara  0 s.d.  1  untuk  mencatat  kebijakan  yang digunakan  setiap  tahunnya.  Skor  0  jika perusahaan menggunakan metode biaya dan 1 jika  menggunakan  pengukuran  nilai  wajar. Untuk  PSAK  13,  16  dan  19,  pilihan  metode pengukuran  dikategorikan  ke  dalam  tiga pilihan  yaitu  “Metode  Biaya”,  “Deemed Cost”,  dan  “Nilai  Wajar”/”Revaluasi.  Jika perusahaan  sebelumnya  menggunakan  nilai wajar  dan  beralih  ke  metode  biaya  maka perusahaan  memberlakukan deemed  cost . PSAK 55 (2006) membagi instrumen keuangan  menjadi  empat  kelompok,  yaitu instrumen keuangan dinilai dengan nilai wajar melalui  laba  dan  rugi  (diperdagangkan), tersedia  dijual,  dimiliki  hingga  jatuh  tempo serta  piutang  dan  pinjaman  yang  diberikan. Dua  kelompok  pertama  tersebut  diharuskan menggunakan  nilai  wajar  dan  dua  kelompok terakhir diperbolehkan memilih metode pengukuran. Masing-masing kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan akandikategorikan  ke  dalam  dua  kategori yaitu:“Metode Biaya” dan “Nilai Wajar”.
Tahap  kedua,  melakukan  perhitungan daya  banding  dengan  perhitungan  Indeks-T. Untuk  menginvestigasi  tingkat  daya  banding akun-akun  yang  diteliti,  hasil  analisa  konten
dilakukan  penghitungan  indeks-T.  Penelitian ini menggunakan indeks-T yang dikembangkan  oleh  Taplin  (2004).  Indeks Taplin  dikembangkan  untuk  daya  banding antar  perusahaan  dalam  suatu  negara  dan dapat  juga  diterapkan  untuk  antar  negara. Namun  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan indeks Taplin yang menganalisa daya banding perusahaan  dalam  satu  negara.  Sehingga dalam  penelitian  ini  tidak  menggunakan semua kerangka indeks-T.
Perhitungan  indeks  Taplin  untuk  satu negara  sebagaimana  tercantum  dalam  tabel 3a.  Misalnya  tahun  ke-1,dari  hasil  analisa konten  didapatkan  hasil  yang  menerapkan Metode  A  sebanyak  60  perusahaan  dan Metode  B  sebanyak  40  perusahaan  (total  100 perusahaan). Maka perhitungan Indeks Taplin adalah  kuadrat  dari  persentasi  penerapan metode  A  ditambah  dengan  kuadrat  dari persentasi  metode  B.  Sehingga  nilai  indeks Taplin  untuk  tahun  ke-1  adalah  sebesar  0.52 yang  didapatkan  dari  hasil  (40/100)2  + (60/100)2.  Nilai  0.52  menunjukkan  tingkat probabilitas  daya  banding  antar  laporan keuangan  sebesar  0.52  yang  menunjukkan tingkat  daya  banding  di  nilai  tengah  karena semakin  mendekati  1  semakin  tinggi  daya banding laporan keuangan perusahaan. Sehingga  jika  dilihat  dari  tabel  3a  daya banding  tahun  ke-2  lebih  tinggi  dari  daya banding tahun ke-1. Daya banding tahun ke-2 menunjukkan  angka  1.00  yang  menunjukkan daya  banding  sangat  tinggi  (tingkat  daya banding yang mutlak) sehingga probabilitasnya 100%. Dalam contoh sebagaimana  tabel  di  bawah  ini,  yaitu  tahun ke-2 memiliki.

## Tabel 1. Contoh Perhitungan Indeks-T untuk Satu Negara
Metode A Metode B T-Index (National) Tahun ke-1 60 40 0.52
Tahap  Ketiga , dilakukan  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  uji  beda dengan  dua  sampel  berhubungan  ( 2  related samples ). Dalam penelitian ini digunakan  Uji  Mc  Nemar  atau  juga  Uji Wilcoxon  untuk  menentukan  signifikansi apakah  terdapat  penurunan  atau  peningkatan daya banding sebelum dan setelah implementasi PSAK-konvergensi IFRS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data Penelitian
Perusahaan  yang  diteliti  adalah  semua yang  terdaftar  di BEI  sebanyak  502 perusahaan dikurangi dengan sektor keuangan sebanyak 77 perusahaan. Namun, data laporan tahunan dari PDEB tidak semua mencantumkan  laporan  keuangan  dan  atau catatan  atas  laporan  keuangan  sehingga sampel  dikurangi  dengan  persahaan  yang tidak  lengkap  datanya.  Tabel  2  berikut menjelaskan  jumlah  perusahaan  yang  diteliti:

## Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian
Properti Investasi dan Aset Tetap (tahun 2007 dan 2008) Instrumen Keuangan (tahun 2009 dan 2010) Aset Takberwujud (tahun 2010 dan 2011) 1 Perusahaan terdaftar di BEI 502 502 502 2 Perusahaan sektor keuangan 77 77 77 3 Laporan keuangan tidak ada dan tidak lengkap 123 180 161 Total Sampel 302 245 264 Tabel  3  di  bawah  ini  menunjukkan jumlah  dan  persentase  hasil content  analysis pengukuran  nilai  wajar  pada  beberapa
kebijakan  akuntansi  baik  yang  diwajibkan atau yang diperbolehkan memilih.

## Tabel 3. Distribusi Pemilihan Metode Pengukuran
Sebelum Konvergensi Setelah Konvergensi N % N % PSAK 13 Properti Investasi Properti Investasi - Metode Biaya 42 13.91% 42 13.95% Properti Investasi - Deemed Cost 0 0.00% 0 0.00% Properti Investasi - Nilai Wajar 1 0.33% 3 1.00% NA 259 85.76% 256 85.05% Total Perusahaan 302 PSAK 16 Aset Tetap Aset Tetap - Metode Biaya 262 86.75% 275 91.06% Aset Tetap - Deemed Cost 0 0.00% 25 8.28% Aset Tetap - Revaluasi 40 13.25% 2 0.66% NA 0 0.00% 0 0.00% Total Perusahaan 302 PSAK 19 Aset Takberwujud Aset Takberwujud - Metode Biaya 39 14.77% 39 14.77%
Sebelum Konvergensi Setelah Konvergensi N % N % Aset Takberwujud - Deemed Cost 0 0.00% 0 0.00% Aset Takberwujud - Nilai Wajar 0 0.00% 0 0.00% NA 225 85.23% 225 85.23% Total Perusahaan 264 PSAK 55 Instrumen Keuangan Diperdagangkan - Metode Biaya 0 0.00% 0 0.00% Diperdagangkan - Nilai Wajar 21 8.57% 22 8.98% NA 224 91.43% 223 91.02% Total Perusahaan 245 Tersedia untuk Dijual - Metode Biaya 4 1.63% 4 1.63% Tersedia untuk Dijual - Nilai Wajar 58 23.67% 52 21.22% NA 183 74.69% 189 77.14% Total Perusahaan 245 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo-Metode Biaya 24 9.80% 24 9.80% Dimiliki Hingga Jatuh Tempo-Nilai Wajar 1 0.41% 0 0.00% NA 220 89.80% 221 90.20% Total Perusahaan 245 Aset Keuangan Lainnya-Metode Biaya 245 100.00% 245 100.00% Aset Keuangan Lainnya-Nilai Wajar 0 0.00% 0 0.00% NA 0 0.00% 0 0.00% Total Perusahaan 245 Aset Kewajiban Lainnya-Metode Biaya 245 100.00% 245 100.00% Aset Kewajiban Lainnya-Nilai Wajar 0 0.00% 0 0.00% NA 0 0.00% 0 0.00% Total Perusahaan 245
Untuk  laporan  keuangan  per  2007  dan 2008  terdapat  data  302  perusahaan  yang digunakan  untuk  menilai  daya  banding laporan  keuangan  atas  kebijakan  akuntansi pengukuran  properti  investasi  dan  aset  tetap. Dari  302  perusahaan  terdapat  43  dan  45, masing-masing  untuk  tahun  2007  dan  2008, yang  mempunyai  aset  properti  investasi. Sedangkan untuk aset tetap semua perusahaan memiliki aset tetap.
Laporan keuangan tahun 2009 dan 2010 terdapat data 245 perusahaan, yang digunakan untuk menilai daya banding laporan keuangan atas kebijakan akuntansi pengukuran instrumen keuangan. Perusahaan yang mempunyai instrumen keuangan yang diperdagangkan  sebanyak  21  perusahaan untuk  tahun  2009  dan  22  untuk  tahun  2010
dan  untuk  aset  keuangan  tersedia  dijual  62 dan  56  untuk  tahun  2009  dan  tahun  2010. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai  instrumen  keuangan  dimiliki hingga jatuh tempo sebanyak 25 dan 24 untuk tahun  2009  dan  tahun  2010.  Akun  terakhir, semua  perusahaan  mempunyai  instrumen keuangan  yang  masuk  ke  kelompok  piutang dan pinjaman yang diberikan

## Hasil  dan  Pembahasan  Daya  Banding Laporan Keuangan
Ada empat kebijakan yang diteliti, yaitu PSAK 13 tentang Properti Investasi, PSAK 16 tentang  Aset  Tetap,  PSAK  19  tentang  Aset Takberwujud, dan PSAK 55 tentang
Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran. Properti investasi, aset tetap, aset
takberwujud mempunyai peraturan
pengukuran  dengan  memberikan  opsi  untuk memilih apakah menggunakan nilai wajar/revaluasi atau metode biaya. Sedangkan Instrumen  Keuangan  dibedakan  menjadi empat  kategori  dimana  yang  diberikan  opsi pilihan  adalah  kategori  pinjaman  yang diberikan  dan  piutang  dan  investasi  dimiliki hingga jatuh tempo, sedangkan investasi yang diukur  pada  nilai  wajar  melalui  laba  rugi (investasi di perdagangkan) dan aset keuangan
tersedia untuk dijual harus menggunakan nilai wajar.
Tabel  4  menunjukkan  hasil  indeks Taplin  serta  Standar  Error  dan  P-value  untuk periode  sebelum  standar  efektif  berlaku  dan periode  diterapkan  standar  baru.Masing- masing standar mempunyai masa efektif yang berbeda.  Hal  ini  yang  membedakan  dengan penelitian Cairns et al. (2011), karena  adanya perbedaan sistem adopsi IFRS.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Daya Banding T-Sebelum Konvergensi SE T-Setelah Konvergensi SE p- Value Investment Property 0.955 0.14907 0.876 0.25226 0.625 Aset Tetap 0.770 0.33812 0.987 0.08084 0.000 Aset Takberwujud 1.000 0.0000 1.000 0.0000 1.000 Instrumen Keuangan Diperdagangkan 1.000 0.0000 1.000 0.0000 1.000 Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual 0.879 0.28774 0.867 0.25987 1.000 Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 0.923 0.20412 1.000 0.0000 1.000 Aset Keuangan Lainnya 1.000 0.0000 1.000 0.0000 1.000 Kewajiban Keuangan Lainnya 1.000 0.0000 1.000 0.0000 1.000 Aset Properti Investasi Tabel 3 menyajikan jumlah dan persentase  perusahaan  yang  menerapkan metode biaya atau nilai wajar dari keseluruhan  perusahaan  yang  diteliti.  Untuk tahun  2007  sebanyak  13.91%  perusahaan yang  menggunakan  metode  biaya  dan meningkat  di  tahun  2008  dengan  persentase sebesar  13.95%.  Adapun  pengukuran  nilai wajar  masih  kecil,  yaitu  0.33%  untuk  tahun 2007 dan meningkat menjadi 1% untuk tahun 2008.
Dari  sampel  penelitian  ini,  pada  tahun 2007  terdapat  43  perusahaan  dan  satu diantaranya menggunakan nilai wajar. Sedangkan  tahun  2008,  tahun  pertama penerapan  PSAK  13,  terdapat  45  perusahaan yang  memiliki  aset  properti  investasi  dengan tiga perusahaan menggunakan nilai wajar dan
sisanya  masih  menggunakan  metode  biaya. Tidak  terdapat  perusahaan  yang  menerapkan deemend cost .
Seperti  yang  disajikan  pada  tabel  4.3  di atas,  bahwa  tingkat  daya  banding  laporan keuangan  yang  mempunyai  aset  properti investasi sebesar 0.955 untuk tahun 2007 dan 0.876  untuk  tahun  2008.  Terdapat  penurunan nilai  daya  banding  sebanyak  0.079  poin. Namun ketika diuji beda dengan menggunakan Uji
Beda-Mc Nemar,
didapatkan signifikan p-value sebesar 0.625 > α  0.025,  maka  terima  H 0 dan  tolak  H 1 . Sehingga  tidak  ada  beda  antara  sebelum  dan ketika  masa  konvergensi  PSAK  13  atas  daya banding  laporan  keuangan  perusahaan  di Indonesia  yang  memiliki  aset  properti investasi.
Hasil  penelitian  Cairns  et  al.  (2011) menunjukkan hasil yang sama untuk perusahaan  Australia.  Namun  perusahaan  di UK  malah  mengalami  penurunan  daya banding  dikarenakan  perbedaan  definisi properti  investasi.  Di  Indonesia  sendiri terdapat 3 perusahaan yang menggunakan dan menyajikan  aset  properti  investasi  dengan menggunakan  nilai  wajar.  Belum  banyaknya perusahaan  yang  menggunakan  nilai  wajar dimungkinkan  karena  pengukuran  nilai  wajar perlu  biaya  tinggi  untuk  mendatangkan appraisal.
Terkait  dengan  nilai  wajar  pada  properti investasi  Farahmitha  dan  Siregar  (2014) melakukan  penelitian  faktor-faktor  yang mempengaruhi perusahaan memilih pengukuran  nilai  wajar  untuk  aset  properti investasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  hutang  perusahaan menyebabkan  kecil  kemungkinan  perusahaan memilih  metode  nilai  wajar.  Selain  itu, kecilnya  perusahaan  memilih  metode  nilai wajar  juga  disebabkan  tingkat  asimetri informasi  perusahaan  rendah.  Farahmita  dan Siregar  (2014)  juga  menyatakan  bahwa rendahnya  perusahaan  properti  memilih  nilai wajar dimungkinkan karena faktor pajak.

## Aset Tetap
Aset  Tetap  meliputi  properti  berupa tanah  dan  bangunan  serta  peralatan  dan  aset tetap lainnya. Dalam penelitian, tidak sebagaimana  Cairns  et  al  (2011),  aset  tetap disatukan  antara  properti  dan  peralatan.  Hal ini  karena  kecenderungan  sama  antara pengukuran properti dan peralatan di Indonesia (hasil content analysis ).
Tabel 4.2. menyebutkan distribusi perusahaan yang menerapkan metode pengukuran untuk aset tetap. Semua perusahaan  menunjukkan  mempunyai  aset tetap.  Untuk  tahun  2007  perusahaan  yang megukur  dengan  menggunakan  metode  biaya sebesar 86.75% dan revaluasi  sebesar 13.25%.Pengukuran  revaluasi  pada  tahun 2007 lebih disebabkan oleh adanya pemerintah untuk melakukan revaluasi terhadap aset-aset tertentu perusahaan. Adapun  tahun  2007,  pengukuran  metode
biaya mengalami peningkatan menjadi 91.06%, sedangkan yang mengenakan deemed cost sebanyak  8.28%  dan  revaluasi  hanya kecil sekali yaitu 0.66%.
Berdasarkan  indeks  Taplin  didapatkan hasil  bahwa  terdapat  peningkatan  daya banding  laporan  keuangan,  yaitu  0.770  pada tahun  2007  menjadi  0.987  pada  tahun  2008. Penilaian  indeks  ini  dengan  mengasumsikan de e med  cost sama  dengan  metode  biaya, karena  perusahaan  yang  melakukan  penilaian deemed cost adalah perusahaan yang awalnya mengukur aset tetap dengan metode revaluasi dan  selanjutnya  metode  biaya.  Berdasarkan Uji  Beda  Mc  Nemar  didapatkan  signifikansi p-value sebesar  0.000  <  α,  0.025%,  maka tolak  H 0 dan  terima  H 1 sehingga  ada  beda antara  masa  sebelum  dan  ketika  konvergensi PSAK 16.
Kenaikan indeks-T mengindikasikan  bahwa  terjadi  peningkatan daya banding secara signifikan.
Terjadi  peningkatan  ini  karena  banyak perusahaan yang awalnya melakukan revaluasi untuk aset dan beberapa aset tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah, mengubah metode untuk menggunakan metode  biaya.  Kecenderungan  ini  terjadi secara hampir bersamaan.Hanya dua dari 302 perusahaan  yang  menggunakan  nilai  wajar ketika masa konvergensi dengan diterbitkannya PSAK 16. Hal ini samadengan penelitian Cairns et al. (2011), bahwa terdapat peningkatan  daya  banding  baik  di  UK maupun di Australia. Sebagaimana di UK dan Australia,  perusahaan  di  Indonesia  juga  lebih banyak menggunakan metode biaya dibandingkan  metode  revaluasi.  Hal  ini karena menggunakan metode revaluasi menimbulkan biaya untuk melakukan appraisal  dan  penentuan  sendiri  diragukan keandalannya.

## Aset Takberwujud
Dari  sampel  sebanyak  264  perusahaan, hanya  39  perusahaan  yang  mempunyai  aset takberwujud. Semua perusahaan menggunakan metode biaya baik ketika tahun 2010  (sebelum  PSAK  konvergensi  IFRS) maupun  ketika  tahun  2011,  tahun  efektif PSAK  19  (2010).Sehingga  tingkat  daya
banding  1  yang  menunjukkan  bahwa  daya banding  laporan  keuangan  tinggi.Tidak  ada perubahan dalam pengukuran aset Takberwujud di Indonesia.
Hasil  penelitian  sama  seperti  halnya penelitian  Cairns  et  al.  baik  untuk  UK maupun  Australia  tidak  ada  perubahan  daya banding  sebelum  dan  sesudah  penggunaan IFRS.  Sebabnya  juga  sama  karena  semua perusahaan  memilih  menggunakan  metode biaya. Penggunaan metode biaya ini dimungkinkan  karena  sulitnya  menentukan keandalan nilai wajar dari aset takberwujud.

## Instrumen Keuangan
Ada empat kategori instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 55, dengan dua kategori (Instrumen  diperdagangkan  dan  tersedia dijual)  harus  menggunakan  pengukuran  nilai wajar  dan  dua  kategori  (instrument  dimiliki sampai  jatuh  tempo  serta  piutang  dan pinjaman  yang  diberikan)  memilih  antara metode biaya dan nilai wajar.

## Instrument Keuangan diperdagangkan
Untuk  kategori  pertama,  instrumen diperdagangkan  atau  dalam  PSAK  55  (2006) disebut sebagai aset atau kewajiban keuangan yang  diukur  pada  nilai  wajar  melalui  laporan laba  rugi,  pada  tahun  2009  terdapat  21  dari 245  perusahaan  sampel  mempunyai  aset tersebut  dan  mengukur  dengan  nilai  wajar. Sedangkan tahun 2010 terdapat 22 perusahaan yang  mempunyai  aset  tersebut  dan  mengukur pada nilai wajar.
Berdasarkan indeksTaplin didapat angka daya  banding  mutlak  yaitu  sebesar  1,  baik untuk tahun 2009 maupun 2010.Hal ini karena semua perusahaan yang mempunyai instrumen  keuangan  yang  diperdagangkan menggunakan  nilai  wajar.  Sehingga  Uji  Beda Mc Nemar tidak dapat dilakukan karena tidak ada  beda  sama  sekali  (asumsi  Mc  Nemar harus  dikomotus).  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  memang  tidak  ada  perubahan  antara sebelum  dan  setelah  aturan  pengukuran  nilai wajar.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Cairns  et  al  untuk  perusahaan  di  Australia. Perusahaan  UK  mengalami  kenaikan  daya
banding  dan  Cairns  et  al  sendiri  menyatakan bahwa  kenaikan  tersebut  karena  penggunaan nilai  wajar  awalnya  hanya  untuk  perusahaan bank dan asuransi dan kini semua perusahaan. tidak  ada  perubahan  daya  banding  yang signifikan untuk Indonesia lebih dimungkinkan karena antara penerbitan PSAK 55 dengan masa efektifnya terjadi jeda waktu yang lama. Sehingga perusahaan sudah melakukan  persiapan  sebelumnya.Hasil  juga menunjukkan  bahwa  semua  perusahaan  yang memiliki instrumen keuangan diperdagangkan mengukur  dengan  nilai  wajar.  Hal  ini  karena penentuan nilai wajar tersedia di pasar modal.

## Instrumen keuangan tersedia untuk dijual
Terdapat  sebanyak  62  perusahaan  yang memiliki  instrumen  keuangan  yang  tersedia dijual  pada  tahun  2009  dan  56  perusahaan pada tahun 2010.Berdasarkan tingkat persentase  penggunan  metode  nilai  wajar dibandingkan dengan total perusahaan sebanyak  23,67%  untuk  tahun  2009  dan 21.22% untuk tahun 2010. Metode nilai wajar dipilih  sebanyak  1.63%  baik  tahun  2009 maupun  2010.  Baik  pada  tahun  2009 maupuun  2010  terdapat  4  perusahaan  yang menggunakan  metode  biaya  karena  tidak dapat menentukan harga pasar secara andal di pasar, selebihnya menggunakan nilai wajar.
Berdasarkan  indeks-T,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  daya  banding instumen keuangan tersedia dijual tinggi yaitu 0.879  pada  tahun  2009  dan  0.867  pada  tahun 2010.  Sedikit  penurunan  yang  terjadi  (0.012 poin)  karena  pada  tahun  2009  jumlah perusahaan  yang  memiliki  instrumen  tersebut lebih  sedikit  dibandingkan  tahun  2009.  Uji hipotesis  menunjukkan  nilai  signifikansi  nilai p-value  sebesar  1.000>  α  0.025  yang menunjukkan  terima  H 1 dan  tolak  H 0 ,  yang artinya  bahwa  tidak  ada  beda  sebelum  dan ketika penerapan PSAK 55 untuk instrumenkeuangan tersedia dijual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  hal  yang sama  untuk  penelitan  Cairns  et  al  untuk  daya banding  perusahaan  di  UK,  bahwa  ada perubahan  signifikan.  Namun,  daya  banding perusahaan  Australia  menunjukkan  kenaikan daya  banding  signifikan.  Perusahaan  di  UK
masih  sama  dengan  perusahaan  di  Indonesia yaitu  masih  ada  yang  menggunakan  metode biaya setelah berlaku adopsi IFRS. Sedangkan perusahaan  Australia  semua  perusahaan menggunakan nilai wajar. Meskipun demikian,  daya  banding  laporan  keuangan  di Indonesia tinggi.

## Instrumen  Keuangan  Dimiliki  Sampai Jatuh Tempo
Terdapat  25  perusahaan  pada  tahun 2009  dan  24  perusahaan  pada  tahun  2010 yang  memiliki  instrumen  keuangan  dimiliki hingga  jatuh  tempo  dari  245  sampel perusahaan. Pada tahun 2009 ada 1
perusahaan  yang  menggunakan  nilai  wajar dan  pada  tahun  2010  tidak  ada  perusahaan yang  menggunakan  nilai  wajar.  Perusahaan lebih  memilih  menggunakan  metode  biaya untuk mengukur instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.
Berdasarkan  indeks-T,  karena  ada  satu perusahaan  yang  menggunakan  nilai  wajar maka  poin  indeks  sebesar  0.923,  dan meningkat  menjadi  1.000  pada  tahun  2010. Peningkatan tersebut juga sangat kecil karena hanya  pengaruh  satu  perusahaan  saja,  yaitu sebesar  0.077.  berdasarkan  Uji  beda  Mc Nemar dihasilkan signifikansi P-value sebesar 1.000 > α 0.025, sehingga terima H1 dan tolak H0  yang  artinya  tidak  ada  perbedaan signifikan  sebelum  dan  ketika  penerapan PSAK  55  untuk  instrumen  keuangan  yang dimiliki hingga jatuh tempo.

## Piutang dan Pinjaman yang diberikan
Piutang  dan  pinjaman  yang  diberikan dimiliki oleh semua perusahaan sampel dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 245 perusahaan. Semua  perusahaan  yang  mempunyai  piutang dan  pinjaman  yang  diberikan  menggunakan metode  biaya  untuk  mengukur  aset  dan keuangan  keuangan  tersebut.  Tidak  ada perbedaan  kebijakan  antara  tahun  2009  dan 2010, semua perusahaan masih  menggunakan metode  yang  sama  (metode  biaya).  Sehingga berdasarkan  indeks-T  didapatkan  poin  1.000 untuk tingkat daya banding.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  Cairns  et  al.untuk  daya  banding
aset  keuangan,  baik  UK  maupun  Australia mengalami  penurunan  daya  banding  laporan keuangan  setelah  menggunakan  pengukuran nilai wajar IFRS. Untuk kewajiban keuangan, perusahaan  –  perusahaan  di  UK  terjadi penurunan  daya  banding  dan  untuk  Australia sejalan  dengan  penelitian  di  Indonesia,  yaitu tidak  ada  perubahan.Perbedaan  hasil  ini karena sampel  yang digunakan oleh Cairns et al.  meliputi  perusahaan  keuangan  sedangkan penelitian ini mengeluarkan sektor keuangan.Disamping itu, kemungkinan metode  adopsi  IFRS  dan  perbedaan  pasar modal  antara  perusahaan  di  negara  maju  dan negara berkembang.

## SIMPULAN
Pengukuran nilai wajar-konvergensi IFRS  tidak  sama  perlakuan  untuk  kebijakan akuntansi, ada yang diwajibkan menggunakan nilai  wajar  dan  ada  yang  diberikan  pilihan metode pengukuran.Ada dua kebijakan akuntansi dalam penelitian ini yaitu instrument  diperdagangkan  dan  tersedia dijual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kedua  instrumen  tersebut  menunjukkan  tidak ada peningkatan daya banding.
Tidak adanya peningkatan daya banding  karena  sebelum  implementasi  PSAK 55,  yaitu  pada  tahun  2009,  perusahaan  sudah mengukur  kedua  instrumen  tersebut  dengan menggunakna nilai wajar.Hal ini dimungkinkan  karena  masa  disahkan  dengan tanggal  efektif  mengalami  jeda  yang  cukup lama,  dari  2006  –  2010.  Bahkan  PSAK  55 awalnya ditetapkan tanggal efektif pada tahun 2009,  namun  banyak  lembaga  keuangan  baik bank maupun non bank yang tidak siap, maka mundur  menjadi  tahun  2010.Hal  ini  yang mungkin mempengaruhi tidak adanya perubahan  daya  banding.Meskipun  demikian, indeks-T  menyajikan  hasil  tingkat  daya banding  laporan  keuangan  yang  tinggi,  yaitu untuk  instrument  diperdagangkan  sebesar  1 dan instrument tersedia dijual sebesar 0.867. Untuk kebijakan akuntansi yang diperbolehkan  memilih  pengukuran  antara metode  biaya  dan  nilai  wajar  tidak  ada perubahaan daya banding sebelum dan ketika penerapan,  kecuali  aset  tetap.Aset  properti
investasi, aset takberwujud, instrument keuangan  dimiliki  sampai  jatuh  tempo  serta piutang  dan  pinjaman  yang  diberikan  tidak ada  perubahan.  Namun  demikian,  tingkat indeks-T  daya  banding  masih  tinggi  yaitu sebesar,  masing-masing,  0.876  untuk  properti investasi; 1 untuk aset takberwujud, instrumen keuangan  diperdagangkan,  serta  piutang  dan pinjaman  yang  diberikan;    dan  0.867  untuk instrumen  keuangan  tersedia  dijual.  Daya banding untuk aset tetap malah meningkat, hal ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  awal. Tingkat daya banding untuk aset tetap sebesar 0.987.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  F.,  &  E.  Carletti.(2008).  Mark-to-
Market Accounting and Liquidity
Pricing. Journal  of  Accounting  and Economics , 358 – 378
Barth, M.E., Beaver, W.H., Landsman, W.R.,
(1994).Value-Relevance  of  Bank’s  Fair Value Disclosure Under SFAS No. 107. The Accounting Review , 71 No (4), 513
– 537
Barth, Mary E, et al. (2012). Are IFRS-Based and  US  GAAP-Based  Accounting
Amounts Comparable?. Journal of Accounting and Economics , 54, 68-93 Bartov,  E.,  Goldberg,  S.  R.,  &  Kim,  M. (2005).Comparative  Value  Relevance among  German,  US  and  International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective. Journal of Accounting  Auditing  &  Finance ,  20(2), 95– 119.
Bratten,  B.,  Causholli  M.,  Khan,  U.,  (2012). Fair Value Acconting and the Predictive Ability  of  Earning:  Evidence  from  the Banking  Industry.  Electronic  copy
available at: http://ssrn.com/abstract=2165996
Cairns, David,  et  al.  (2011).  IFRS Fair Value
Measurement  and  Accounting  Policy
Choice  in  the  United  Kingdom  and
Australia. The British Accounting
Review , 43, 1-21
Catuogno,  Simona  &  Alini,  Allessandra. 2011.  Multiple  Evaluation  Option  & Comparability:  Equity  Investment  in
Italy and Spain. Accounting & Management System. 10(2), 249 – 274 Cheng, Cheng, Kin Lo, Desmond Tsang, Jing Zhang.  (2013).  Earnings  management, firm  location,  and  financial  reporting choice:  An  analysis  of  fair  value reporting for investment properties in an emerging  market.  Working  Paper. The Canadian Academic Accounting Association Conference Christensen,  Hans  B,  Nikolaev,  Valeri. (2009). Who Uses Fair Value Accounting  for  Non-Financial  Asets after  IFRS  Adoption?.  Working  Paper No.  09-12.  The  University  of  Chicago Booth School of Business. The
Electronic copy available at:
http://ssrn.com/abstract=1269515
Cooper,  Donald  R.,  &  Schindler,  Pamela  S.
(2011). Business Research Methods (9th ed.). USA: Mc Graw Hill.
Danbolt,  J.  and  Rees,  W.  (2008).An experiment in fair value accounting: UK investment vehicles. European Accounting Review , 17(2), 271-303. DeFranco,  G,  Kothari,  S.,  Verdi,  R.S., (2011).The Benefits of Financial
Statement  Comparability. Journal  of Accounting Research , 49: 895–931.
Dietrich,  J.  Richard,  Mary  S.  Harris,  Karl  A. Muller.  (2001).  The  reliability  of investment properti fair value estimates. Journal  of  Accounting  and  Economics, 30, 125 -  158
Dixon,  Jhon  &  Frolova,  Yuliya.  (2013).
Accounting  for  Good  Governance:  the Fair  Value  Challage”,  CORPORATE
GOVERNANCE VOL. 13 NO. 3 2013, pp. 318-331, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701
Epstein,  Barry  J.,  and  Jermakowicz,  Eva  K. (2008).  IFRS  2008:  Interpretation  and Application  of  International  Financial Reporting  Standards.  Canada,  John Wiley & Sons.
Farahmita,  Aria  &  Siregar,  Sylivia  Veronica. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Perusahaan  Memilih  Metode  Nilai Wajar untuk Properti Investasi.
Dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi  (SNA)  17,  Lombok,  24  –  26 September 2014-10-12 Field, T., Lys, T., & Vincent, L. (2001).Empirical Research on Accounting Choice.Journal of Accounting  and  Economics,  31,  255  - 307 Gladney,  John.  (2011).  An  Analysis  of  Fair Value  Accounting  in  the  Banking Industry. (Dec, 2011). http://ssrn.com/abstract:2181153,
diakses pada 3/6/2014
Herrmann,  D.,  Saudagaran,  S.M.,  &  Thomas,
W.B.  (2006).The  Quality  of  Fair  Value Measure  for  Property,  Plant,  and Equipment.  Accounting  Forum,  30,  43- 59
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2007).  Standar Akuntansi  Keuangan  Per  1  September 2007. Salemba Empat
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2012).  Standar
Akuntansi  Keuangan  Per  1  Juni  2012.
IAI
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2013).  PSAK  68:
Pengukuran Nilai Wajar. IAI
Ishak,  Hani  Soraya;  Tahir,Henny  Hazliza Mohd; Ibrahim,Muhd Kamil; El Wahab, Wael  Adb.  (2012).  Determinants  of Accounting  for  Investment  Properti (Frs140)  In  Properti  Sector:  Evidence
From Malaysia. 3rd International
Conference  on  Business  and  Economic Research (3rd Icber 2012) Proceeding. - 13  march  2012.  Golden  Flower  Hotel, Bandung, Indonesia
Kang  Cheng.  (2007).  “Fair  Value  Option  for Financial  Aset:  an  Opportunity  for
Earning Management”. Working
Paper.Commercial  Lending  Review. January – February 2007
Kieso,  Donald  E.,  Jerry  J.  Weygandt,  and Terry  D.  Warfield.  2011.  Intermediate Accounting.  Volume  1,  IFRS  Edition. Wiley and Sons: USA
Lauz,  C  &  Leuz,  C.  (2010).Did  Fair-Value
Accounting  Contribute  to  the  Financial Crisis?.Journal of Economic
Perspectives.Volume  24,  Number  1
Winter. Pages 93–118
Maruli,  S.  &  Farahmita,  A.  (2010).Analisis Pendekatan  Nilai  Wajar  dan  Nilai Historis  dalam  Penilaian  Aset  Biologis pada  Perusahaan  Aglikultur:  Tinjuan
Kritis Rencana Adopsi IAS 41.
Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)
XIII, Purwokerto Muller. K.A., Riedl. Edward J.,& Sellhorn. T.
(2008).Causes  and  Consequences  of Choosing  Historical  Cost  versus  Fair Value.Working  Paper.Harvard  Business School.
Nurasiah  &  Nuryani,  N.  (2014).  Relevansi Nilai  serta  Implikasi  Risiko  atas Keuntungan  dan  Kerugian  Perubahan Nilai  Wajar  Kewajiban  Perbankan
Indonesia. Simposium Nasional
Akuntansi  (SNA)  XVII,  Lombok,  NTB Parker,  R.,  &  Morris,  R.  (2001).The
Influence of US GAAP on the Harmony of Accounting Measurement Policies of Large  Companies  in  the  UK  and Australia.Abacus. 37 (3), 297 – 328
Peng,  Songlan  &  Kathryn  Bewley.  (2010).
Adaptability  Fair  Value  Accounting  in an  Emerging  Economy:  A  Case  Study of China’s IFRS Convergence. Accounting, Auditing, and Accountability  Journal ,  23  (8)  Emerald Group Publishing Limited
Quagli.A.,&  Avallone.  F.  (2010).Fair  Value or  Cost  Model?  Drivers  of  Choice  for IAS  40  in  the  Real  Estate  Industri. European  Accounting  Review ,  19(3), 461 – 493.
Scoot,  W.R.  (2012). Financial  Accounting
Theory (6th ed.) USA: Pearson. Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Yogjakarta: Alfabeta. Taplin, R. (2004). A Unified Approach to the Measurement of International
Accounting  Harmony. Accounting  and
Business Research , 34 (1), 57 – 73 Taplin,  R.  (2010).  Statistical  Inference  Using the  T  Index  to  Quantify  the  Level  of Comparability between Accounts.
Accounting  and  Business  Research ,  40  (1), 75-104 Taplin,  R.  (2011).  The  Measurement  of
Comparability in Accounting Research.ABACUS. A Journal of
Accounting,  Finance,  and  Business Studies, 47(3).
Taplin, Ross; Yuan, Wei; and Brown, Alistair. (2014).The  Use  of  Fair  Value  and
Historical Cost Accounting for Investment Properties in China.
Australasian  Accounting,  Business  and
Finance  Journal ,  8(1),  2014,101-113. Available
at:http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol8/iss1/6
Taylor,  Dennis  W.  (2009).  Cost-Benefit  of
Adoption  of  IFRS  in  Countries  with different harmonization histories.Emerald Group Publishing Limited. Asian  Review  of  Accounting ,
17(1), 40-58
Watts,  Ross,  Zimmerman,  Jerold,  L.  (1986).
Positive Accounting Theory.United States  of  America:  Prentice  Hall,  New
Jersey.
Wiyono, G.W., (2011). Merancang Penelitian Bisnis  dengan  Alat  Analisis  SPSS  dan
SmartPLS.  Yogjakarta:  UPP  STIM
YKPN:
Yi-Ping  Liao.  (2013).  The  Impact  of  Fair-
Value-Accounting  on  the  Relevance  of Capital Adequacy Ratio: Evidence from Taiwan. Managerial  Finance ,  39(2),
2013,  133  –  154, Emerald  Group Publising Limited
http://fokusjabar.com/wp-content/uploads/2015/08/Kadisyanjak-Kota-Bandung.jpg
Pegawai Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan pajak. Selain itu Disyanjak akan meluncurkan aplikasi digital bernama PBB Go Public. Aplikasi PBB Go Public memudahkan masyarakat untuk mengecek Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), mengecek tagihan, dan melihat data-data yang dibutuhkan para Wajib Pajak.