Pertanggungjawaban Hukum Terkait Darah Tercemar Penyakit Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien

## Oktavian Setyo Budi
Tyobi.octa99@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Blood is an object in health services in Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 86 paragraph (1) which is affirmed as a Blood Servant. Blood according to its function is to circulate oxygen and food substances throughout the body, even blood can carry disease and can spread to other people. Problems arise when blood is contaminated with blood-borne diseases that are detrimental to others, so whether the blood contamination that causes these losses is a criminal act and who is responsible for the losses. In its development the possibility of someone contracting the disease from blood contaminated through transfusion is very small, but in reality there is still a case of someone contracting the disease through blood transfusion. As a result of the patient being caused is a loss that is included in a serious injury in the Criminal Code, the action can be qualified as a criminal act so that the mistakes made by the health services of the Blood Service are qualified as negligence. PMI according to the main task of the kepalangmerahan in Law No. 1 of 2018 is the party responsible for the service of blood, then the person in charge of the quality of the Blood Transfusion Unit who is responsible for blood contaminated with the disease.
Keywords: Blood; Disease Contamination; Negligence.

## Abstrak
Darah menjadi objek dalam pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 86 ayat (1) yang ditegaskan sebagai Pelayan Darah. Darah sesuai fungsinya adalah mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan keseluruh tubuh, bahkan darah mampu membawa penyakit dan dapat menular pada orang lain. Masalah muncul ketika darah tercemar penyakit yang dapat menular melalui darah merugikan bagi orang lain sehingga apakah tercemarnya darah yang menimbulkan kerugian tersebut merupakan perbuatan pidana dan siapakah yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian itu. Dalam perkembangannya kemungkinan seseorang terjangkit penyakit dari darah tercemar melalui transfusi sangat kecil, namun kenyataannya tetap ada kasus seseorang terjangkit penyakit melalui tranfusi darah. Adanya akibat pada pasien yang ditimbulkan merupakan kerugian yang termasuk dalam luka berat dalam KUHP maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana  sehingga  kesalahan  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan Pelayanan  Darah  dikualifikasikan  sebagai  kelalaian.  PMI  sesuai  tugas  pokok  kepalangmerahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 menjadi pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan darah yang kemudian penanggung jawab mutu Unit Tranfusi Darah yang bertanggung jawab atas darah tercemar penyakit.
Kata Kunci: Darah; Tercemar Penyakit; Kelalaian.

## Pendahuluan
Kesehatan dalam kehidupan ini merupakan hal yang sangatlah penting untuk diperhatikan. Pemenuhan atas pelayanan kesehatan juga menjadi kebutuhan sekarang ini, karena kesehatan masyarakat sebuah negara merupakan sebuah nilai
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 582 Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
tersendiri bagi negara untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyatnya. Kesehatan secara hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat sejak lahir dan hal itu termasuk dalam hak asasi manusia sehingga tidak bisa terlepas dari itu, karena kesehatan merupakan faktor utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik berupa fisik maupun pikiran.
Salah satu komponen yang penting dalam pelayan kesehatan adalah pelayan darah. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 1 Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan tersebut karena darah merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini memberikan pengertian bahwa kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan haruslah juga diperhatikan. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2
Pelayanan darah saat ini telah diatur oleh undang-undang termasuk juga badan atau instansi yang memang fokus dalam mendistribusikan darah, transfusi darah, maupun menjadi tempat yang menyediakan dan menjamin tersedianya darah. Palang Merah Indonesia merupakan badan yang diberi tugas oleh pemerintah dan tugas tersebut tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga segala sesuatu tentang pelayanan darah merupakan tanggung jawab dari Palang Merah Indonesia. Dalam beberapa media menjelasakan bahwa diberbagai daerah ada saja kantong
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan darah, (Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5197),  Pasal  1 angka 1.
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan darah, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197), Penjelasan Umum.
darah  yang  tercemar  dan  terjangkit  penyakit.  Palang  Merah  Indonesia  (PMI) Kota Bengkulu menemukan 169 kantong darah transfusi terpapar berbagai virus. Dari 169 kantong darah tercemar itu terdiri atas pencemaran penyakit Hepatitis B sebanyak 48 kantong, hepatitis C sebanyak 52 kantong, raja singa sebanyak 47 kantong, dan HIV 2 kantong darah. 3 Terdapat kasus nyata juga di Buleleng Bali, seorang gadis 17 tahun mengidap leukemia terjangkit virus HIV dimana penularan tersebut diindikasi terjadi melalui transfusi darah hal tersebut baru diketahui pada bulan Desember 2017. Kemungkinan tersebut diperkuat karena yang bersangkutan tidak  memiliki  perilaku  menyimpang  dan  orang  tuanya  tidak  mengidap  HIV.
Indikasi itu pun tidak dapat dipastikan didapat darimana, karena yang bersangkutan sempat menjalani transfusi darah di sejumlah tempat. Pihak setempat mengaku berungkali melakukan diskusi dengan PMI sebagai penyedia darah terutama tentang kekhawatiran tercemarnya darah dari penderita HIV yang berlum terdeteksi, karena hal tersebut memerlukan alat yang canggih dan saat ini belum ada di buleleng. Skrining darah untuk pendonor baru sebatas uji kekebalan saja. 4 Dari beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa memungkinkan darah yang terdapat dalam tempat penyimpanan darah masih terdapat penyakit didalamnya.
Prosedur dari darah yang baru diambil hingga disimpan ditempat penyimpanan darah sesungguhnya bertujuan untuk memastikan darah sudah steril dan sudah siap didonorkan pada pasien yang membutuhkan, namun jika sesuai fakta dan kasus yang terjadi tersebut maka masih terdapat kemungkinan prosedur untuk mendapatkan darah yang bagus dan steril tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada atau mungkin ada kesengajaan didalamnya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat merugikan bagi pasien, karena jika hal itu tidak segera diatasi maka akan memungkinkan kasus-kasus di atas terjadi lagi dan membuat kesehatan masyarakat memburuk yang seharusnya dilindungi haknya oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik.
3 Firmansyah, ‘169 Kantong Darah Transfusi di Bengkulu Terpapar Virus’, < https://regional. kompas.com> , (kompas, 2017), accessed 20 september 2018.
4 Singaraja,  ‘Gadis  17  Tahun  HIV  Setelah  Transfusi  Darah’,  < https://regional.nusabali. com> , (kompas, 2018), accessed 24 September 2018.

## 584 Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
Permasalahan seperti inilah yang sangat dihindari, ketika dalam kantong darah yang ada tercemar penyakit dan terlanjur ditransfusikan pada pasien dan akibat dari itu menimbulkan pasien menjadi terjangkit penyakit baru dan bahkan menimbulkan kematian, sehingga yang menjadi permasalahannya adalah perbuatan yang menimbulkan darah tercemar dan membuat pasien mengalami kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap timbulnya kerugian pada pasien yang terlanjur tertranfusi darah tercemar.

## Transfusi Darah
Transfusi darah sendiri dalam ilmu medik memiliki pengertian yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memindahkan darah dari orang yang memiliki kondisi sehat kepada orang yang sakit. 5 Tujuan dari transfusi darah sendiri ada dua, dimana tujuan pertamanya adalah untuk menambah jumlah darah yang ada dalam tubuh seseorang yang saat itu darah seseorang memang berkurang karena sakit, pendarahan, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan darah berkurang begitu cepat, sehingga transfusi darah merupakan solusi agar kebutuhan minimum darah dalam tubuh manusia tercukupi. Rata-rata orang dewasa jumlah darah yang terkandung dalam tubuh terdapat sekitar 4,5 – 5,5 liter darah. 6 Tujuan kedua dari transfusi darah adalah menambah kemampuan darah dalam tubuh, dimana saat seseorang sakit atau ketika sel-sel darah dalam tubuh tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka kemampuan memproses dan mengolah zat makanan dan oksigen akan menjadi buruk dan membuat tubuh tidak dapat pulih dengan cepat, sehingga cara terbaik yang bisa dilakukan adalah melakukan transfusi darah terhadap pasien. Pengertian transfusi darah sendiri telah diperjelas dengan adanya aturan perundang- undangan, yakni:
5 Masri Roestam, Alamanak Transfusi Darah , Lembaga Pusat Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, (1978).[5].
6 lusia Kus Anna, ‘ Berapa banyak darah di tubuh manusia?’ , <https://lifestyle.kompas.com/ read/2016/03/07/110000223/Berapa.Banyak.Darah.di.Tubuh.Manusia>,  (kompas,  2016),  accessed 5 November 2018.
Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah yang menyebutkan bahwa: “Transfusi darah adalah tindakan medik memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia botol atau plastik.” 7 Kemudian diperjelas dan diperbaiki pengertian tersebut dengan Pasal 1  huruf  (c)  Permenkes  RI  Nomor  478/Menkes/Perat/X/1990  Tentang  Upaya Kesehatan Di Bidang Transfusi Darah yang menyebutkan bahwa: “Transfusi darah adalah tindakan medik memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung”. 8 Menurut pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  83  Tahun  2014  Tentang  Unit  Transfusi  Darah,  Bank  Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, menyebutkan bahwa:
“Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, dan pelestarian pendonor darah, penyedia darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien, untuk tujuan penyembuhan penyakit”. 9
Darah sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dalam tubuh yang merupakan jaringan yaitu sel-sel khusus dan menjalankan fungsi tertentu, sehingga dasar dari transfusi darah merupakan semacam transplantasi jaringan, dimana tranplantasi memiliki arti dalam dunia medis yakni memindahkan atau menanam jaringan atau bagian lainnya yang ada dalam tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. 10
Transfusi yang selama ini dilakukan dapat dianggap sebagai tranplantasi yang objeknya adalah darah, dimana dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. 11
Menurut Pasal 65 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa: “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya
7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 18 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo - nesia Nomor 3165), Pasal 1 huruf (a).
8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 Tentang Upaya Kesehatan Di Bidang Transfusi Darah Pasal 1 huruf (c).
9 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2014  Tentang  PMI Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1756),  Pasal 1 Angka (2).
10 Verbogt dan F. Tengker, Bab-Bab Hukum Hesehatan , (Nova, 1989).[199].
11 Masri Roestam. Op.Cit. [75.].

## 586 Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan difasilitas kesehatan tertentu.” 12
Dari pengertian-pengertian tersebut Danni Wiradharma dalam bukunya menyimpulkan tranfsusi darah secara yuridis  berarti memberikan izin kepada orang lain yakni tenaga kesehatan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengganggu keutuhan tubuhnya dengan cara mengambil atau melakukan tranplantasi jaringan yang berupa sejumlah darah yang merupakan hak dari pemiliknya dan melepaskan haknya sebagai pemilik atas darah tersebut dengan cara dipindahkan melalui transfusi darah. 13

## Perbuatan Mentransfusi Darah Tercemar Sebagai Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana dalam KUHP memiliki hubungan erat dengan asas legalitas dimana tidak dipidana jika suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang. Asas legalitas dalam bahasa latinnya dikenal nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang diartikan tidak ada perbuatan pidana maka tidak ada pidana pula jika tidak ada peraturan lebih dulu yang mengatur. 14
Hukum pidana materiil sederhananya adalah menyangkut perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. 15 Dalam hukum pidana Belanda perbuatan pidana menggunakan istilah strafbaar feit .  Indonesia  yang  merupakan  negara  jajahan Belanda yang menggunakan WvS diterapkan juga untuk Indonesia, dari hal tersebut sumber dari KUHP merupakan WvS Belanda yang membuat istilah aslinya sama yakni strafbaar feit . Utrecht kemudian menerjemahkan strafbaar feit secara harfiah yang diartkan mejadi peristiwa pidana. 16 Menurut Simons bahwa strafbaar feit diartikan sebagai kelakuan atau handeling yang dapat diancam dengan pidana karena sifatnya yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang
12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Pasal 65 angka (1).
13 Danny wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran , (Binarupa Aksara, 1996).[126].
14 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, 2002).[23].
15 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia , (Djambatan, 2003).[66].
16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Rineka Cipta, 2010).[94].
mampu bertanggung jawab. Berbeda dengan pendapat Van Hamel yang merumuskan bahwa strafbaar feit merupakan kelakuan orang  yang rumusannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat melawan hukum dan patut dipidana kerena melakukan kesalahan. 17 Menurut Moeljatno kata tindak yang digunakan tersebut hanya menyatakan keadaan konkrit atau yang kelakuan yang dicontohkan adalah perbuatan secara langsung dan senyatanya dilakukan oleh seseorang, sehingga ini tidak menunjukan kepada hal yang sifatnya abstrak seperti perbuatan. Istilah tindak pidana dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasan pasal hampir selalu digunakan kata perbuatan. 18 Moeljatno menambahkan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah di Inggris yakni criminal act . 19
Dalam hubungan kausal sangat penting diperhatikan bahwa hubungan kausal ini menitik beratkan pada perbuatan pidana materiil, hal ini dikarenakan perbuatan materiil merupakan rumusan yang menitik beratkan pada adanya akibat yang dilarang. 20 Akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku dapat dicontohkan perbuatan pembunuhan. Dalam rumusan materiil unsur perbuatan pidana pemubunuhan dititik beratkan pada adanya orang yang mati, namun untuk dapat menetapkan seseorang telah dibunuh perlu dibuktikan adanya kelakuan yang menimbulkan akibat kematian seseorang barulah pidana bisa berjalan dan orang yang membunuh dapat dipidana, sehingga unsur itu tidak bisa dipisahkan.
Resiko akibat transfusi yang menimbulkan kerugian fisik mulai dari ringan hingga bahkan mengakibatkan luka berat dan kematian. Pengertian luka berat sendiri terdapat pada pasal 90 KUHP yang dijelakan bahwa luka berat merupakan:
a. Jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh, atau bahkan menimbulkan kematian;
b. Tidak dapat menjalankan pekerjaan sama sekali setelah mendapatkan luka;
c. Kehilangan salah satu panca indera;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita lumpuh;
17 Moeljatno. Op.Cit. [56]. 18 ibid. [55].
19 Andi hamzah .Op.Cit. [95]. 20 ibid.

## Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
g. Gugurnya kandungan seorang perempuan.
Menurut R. Soesilo penganiayaan merupakan memberikan rasa tidak enak, memberikan rasa sakit, memberikan luka, dan memberikan rasa sakit yang dapat dicontohkan seseorang yang diceburkan kekolam dimalam hari dan membuatnya masuk angin setelahnya. 21

## Pertanggungjawaban Terkait Darah Tercemar Penyakit yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien
Pertanggungjawaban dalam falsafah dikenal dengan konsep liability , menurut Pound pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban yang dilakukan untuk membayar balasan dari perbuatan  merugikan yang akan diterima pelaku. 22
Pertanggungjawaban pidana terlihat ketika sebuah perbuatan pidana yang dilakukan dilihat apakah perbuatan tersebut memiliki kesalahan atau tidak karena pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki asas tidak ada perbuatan tanpa ada kesalahan atau geen straf zonder shuld . 23 Dari pernyataan diatas menjelaskan betapa pentingnya unsur-unsur tersebut dimana orang tidak dapat dijatuhi pidana jika mereka tidak melakukan sebuah perbuatan pidana, namun meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana, ini sesuai penjelasan diatas yakni adanya asas legalitas, namun juga harus diperhatikan kemampuan bertanggungjawab seseorang. Seseorang dapat dinyatakan telah mampu bertanggungjawab jika:
a. Seseorang itu mampu menentukan dan mempunyai niat, keinginan atau kehendak, dan terdapat rencana atas perbuatan yang dilakukannya;
b. Seseorang tersebut mengetahui bahwa perbuatannya dinilai tidak patut untuk dilakukan dalam masyarakat;
c. Seseorang mengerti akan makna atau hakikat dari sebuah perbuatan apakah
21 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Politeia, 1993).[245].
22 Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana , (Yayasan Lembaga Bantu- an Hukum Indonesia, 1989).[65].
23 Moeljatno. Op.Cit. [153].
perbuatan terssebut baik atau buruk. 24
Menurut Creminieel Wetboek tahun 1890 tertulis bahwa kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau secara tegas tidak diperbolehkan dalam undang-undang. 25 Menteri Kehakiman ketika mengajukan Criminel Wetbook tahun 1881 dalam Memorie van
Toelichting (MvT) mencantumkan antara lain menegaskan bahwa kesengajaan merupakan dengan sadar berkenhendak untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang kemudian oleh Prof. Satochid Kartaneagara mengutarakan yang dimaksud opzet willens en weten (dekehendaki dan diketahui) merupakan seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yang harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus mengerti akan perbuatan yang dia lakukan itu. 26
Dalam kesengajaan biasanya diajarkan ada tiga bentuk corak berdasarkan teori- teori yang telah ada, corak kesengajaan itu sendriri terdiri dari:
a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oomerk);
b. Kesengajaan sebagai kepastian maupun keharusan (opzet bij zker heidsbewutstzijn);
c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijk heidsbewustzijn).
Menurut MvT adanya kealpaan dilarang dalam KUHP karena keadaan tersebut senyatanya membahayakan keamanan, mendatangkan kerugian bagi seseorang yang tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga kurang kehati-hatian yang seseorang lakukan harus bertindak untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut. Kealpaan yang disadari dapat dimaknai bahwa pelaku seharusnya menyadari atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat merugikan bagi orang lain, sedangkan kealpaan yang tidak disadari lebih pada saat awal pelaku tidak menyadari akan akibat yang terjadi, namun dalam perkembangannya akibat tersebut terjadi.
24 ibid . [68]. 25 ibid .
26 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).[13].

## 590 Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban Terkait Darah Tercemar Penyakit yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia merupakan negara hukum dimana semua bidang terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, bahkan bidang kesehatan juga diatur. Dalam topik ini terdapat beberapa peraturan terkait antara lain:
1. Menurut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  25  tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia pada bagian menimbang dijelaskan bahwa Palang Merah Indonesia yang menjadi organisasi satu-satunya yang  menjalankan  pekerjaan  palang  merah  menurut  konvensi  dan  Indonesia mengakui Palang Merah Indonesia sebagai badan hukum.
2. Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi dan Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
3. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  pada  pasal  87 telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah yang kemudian disebut dengan pelayan transfusi darah dengan menjaga keselamatan dan kesehatan pasien hingga tenaga kesehatan itu sendiri dari penyakit melalui transfusi darah. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 29 menjelaskan Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 84 ayat 1 menjelaskan Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 11 telah menyatakan terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan yang salah satunya adalah teknisi pelayanan darah yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis.
5. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 terdapat dua unit pelayanan yang dibentuk yakni Unit Transfusi Darah (UTD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Unit Transfusi Darah menyelengarakan  donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah, sedangkan Bank Darah Rumah Sakit merupakan unit pelayan yang terdapat dalam rumah sakit sendiri yang bertanggung jawab atas tersedianya darah  untuk transfusi yang menjaga agar tetap berkualitas dan aman dalam jumlah yang cukup untuk mendukung berbagai pelayanan kesehatan. UTD yang merupakan unit PMI memiliki tanggung jawab dalam hal melakukan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
6. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah pasal 10 ayat (4) Penanggung jawab atas terjadinya tercemarnya darah oleh penyakit pada UTD adalah penanggung jawab mutu dimana syarat kemampuannya adalah merupakan tenaga ahli teknologi laboratorium medik
7. Menurut pasal 361 KUHP Jika kejahatan yang diterangkan alam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

## Kesimpulan
Darah yang tercemar dan mengakibatkan kerugian bagi pasien dikualifikasikan  sebagai  kelalaian  dimana  adanya  kurang  hati-hati  dan  tidak menduga-duganya tenaga kesehatan dalam melakukan pengecekan darah. kerugian yang dialami oleh pasien yang dapat di kualifikasikan sebgai perbuatan pidana adalah luka berat hingga menyebabkan mati sehingga perbuatan itu akan

## 592 Oktavian Setyo: Pertanggungjawaban Hukum
sesuai dengan menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan pasal 359 KUHP terutama bagi tenaga kesehatan yang memiliki jabatan atau  wewenang dan itu menjadi mata pencarian mereka sehingga itu sesuai dengan menyebabkan mati atau luka-luka akibat kealpaan pasal 361 KUHP.
Dalam pertanggungjawaban terkait darah tercemar penyakit yang menyebabkan kerugian bagi pasien merupakan tanggungjawab dari Unit Tranfusi Darah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah yang mana salah satu tugasnya adalah penyediaan darah yang didalamnya termasuk pengolahan darah. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 tahun 1950 PMI merupakan suatu badan hukum sehingga pertanggungjawaban PMI adalah secara korporasi. Menurut Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah dalam struktur organisasinya yang bertanggungjawab atas terjadinya kelalaian darah tercemar yang mengakibatkan kerugian bagi pasien adalah penangungjawab mutu yang mana tugasnya adalah melakukan pengawasan, pengendalian mutu dan evaluasi kegiatan mutu darah.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Rineka Cipta, 2010).
Danny wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran , (Binarupa Aksara, 1996).
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , (Sinar Grafika, 2005).
Masri Roestam, Alamanak Transfusi Darah , (Lembaga Pusat Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, 1978).
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, 2002).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Politeia, 1993).
Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana , (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).
Verbogt dan F. Tengker, Bab-Bab Hukum Hesehatan , (Nova, 1989).
Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia , (Djambatan, 2003).

## Laman
Firmansyah, ‘169 Kantong Darah Transfusi di Bengkulu Terpapar Virus’, (kompas, 2017) < https://regional.kompas.com> , accessed 20 september 2018.
Singaraja, ‘Gadis 17 Tahun HIV Setelah Transfusi Darah’, (kompas, 2018) < https:// regional.nusabali.com> , accessed 24 September 2018.
lusia Kus Anna, ‘ Berapa banyak darah di tubuh manusia?’ , (kompas, 2016)
< https://lifestyle.kompas.com/read/2016/03/07/110000223/Berapa.Banyak.
Darah.di.Tubuh.Manusia>, accessed 5 November 2018.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
HOW TO CITE : Oktavian Setyo Budi, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terkait Darah Tercemar Penyakit Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--