## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR

## Endah Rantau Itasari
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

## ABSTRAK
Trilogi  konsep  kedaulatan  negara  secara  kumulatif,  yaitu  aspek  yuridis  (faktor  konstitusional), sosiologis (faktor penerimaan) dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah  negara  pihak  selain  berhak  untuk  menikmati  semua  hak-hak  yang  disediakan  juga  wajib  untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan “ pacta sunt servanda ” bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak. Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen  hukum  HAMI,  yaitu  pada  Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  1966, Konvensi  Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.
Kata Kunci : pendidikan, negara hukum, kedaulatan negara.

## ABSTRACT
The trilogy of the cumulative concept of state sovereignty, namely juridical (constitutional factors), sociological  (acceptance  factors)  and  philosophical  (content  factors)  aspects  in  the  application  of  the ICESCR  in  Indonesia.  The  effectiveness  of  the  implementation  of  legal  rights  and  obligations  from  the provisions of International Human Rights (HAMI) is determined by how much the national interests and national endurance are considered in the three legal regimes. The legal consequence of a statement being bound in a treaty or a human rights provision is that the state party is not only entitled to enjoy all the rights provided it is also obliged to fulfill all the obligations that arise from the agreement. This principle is known as "pacta sunt servanda" that a legally made agreement will act as law for those who make it and cannot  be  withdrawn  other  than  by  the  agreement  of  the  parties.  The  elaboration  and  relevance  of  the concept of state sovereignty to the fulfillment of ICESCR's obligations have the same legal patterns and trends as Indonesia's domestication and submission to human rights legal instruments, namely the 1966 Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 and the Convention Against Torture 1984.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Keywords: education, rule of law, state sovereignty

## PENDAHULUAN
Kawasan  perbatasan  negara  adalah  area  di  dalam  wilayah  suatu  negara  yang  berbatasan  dengan wilayah  negara  lain.  Kawasan  perbatasan  negara  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  dengan wilayah  negara  lain,  yaitu  Malaysia.  Kawasan  perbatasan  negara  adalah  wilayah  kedaulatan  negara Indonesia  yang  terletak  di  sepanjang  garis  demarkasi  wilayah  Malaysia  yang  meliputi  lima  wilayah Kabupaten,  yaitu  Sambas,  Bengkayang,  Sanggau,  Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas  Hulu.  Pemenuhan pendidikan  dasar  dan  menegah  adalah  usaha  pemerintah  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  hukum, kebijakan,  program,  kegiatan  dan  pendanaan  proses  belajar  mengajar  bagi  pendidikan  formal  di  tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal (Itasari, 2020).
Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional (Mangku, 2020). Khusus di Indonesia, dinamika  politik  hukum  nasional  mempengaruhi  pelaksanaan  hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seperti  dalam the  Universal  Declaration  on  Human  Rights (UDHR)1949 , the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam the Convention on The Rights of The Child 1989 telah mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut.
Pembukaan  UUD  1945  menegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai lex specialis dari ketentuan Pasal-Pasal dalam  Konstitusi  Negara  Indonesia.  Berkaitan  dengan  ICESCR,  Indonesia  telah  meratifikasi  kovenan tersebut  pada  tanggal  30  September  2005  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu  yang  harus  diciptakan  oleh  negara  peratifikasi. Aspek  substansi  pendidikan  dan  manajerial penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  elemen  dasar  dalam  Pasal  13  ICESCR.  Elemen  tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang ( education for all ). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap. Perhatian  dan  penekanan  khusus  harus  ditujukan  pada  kondisi  atau  situasi  tertentu  di  wilayah-wilayah tertentu.  Dengan  demikian,  pemenuhan  pendidikan  dasar  dan  menengah  mencakup  semua  elemen pendidikan.  Indonesia  sebagai  pihak  pada  ICESCR  terikat  untuk  melaksanakan  ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya.
Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menegah di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus tantangan khusus. Kesemua  hal  tersebut  disebabkan  adanya  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  ada  di  wilayah  perbatasan tersebut.  Situasi  dan  kondisi  tersebut  menjadi  11  kluster  temuan  permasalahan  pemenuhan  hak  atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) pada tahun 2011. Salah satu kluster permasalahan tersebut adalah munculnya “wilayah-wilayah tak berkeinginan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk sekolah” pada tingkat dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat,  khususnya  di  wilayah  Sambas,  Bengkayang,  Sanggau,  Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Permasalahan  tersebut  tidak  terjadi  di  wilayah  lainnya  seperti  di  kawasan  perbatasan  Indonesia  dengan Papua Nugini (PNG) dan Republic Demokratic Timor Leste (RDTL).

## Pembahasan

## Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah
Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan  menikmati  hasil-hasilnya  pada  semua  tingkatan  pendidikan  tanpa  diskriminasi. Pemerintah  harus meletakkan  pendidikan  sebagai  hak  dan  menyebarluaskan  pemahaman  akan  hal  itu  (diseminasi), memonitoring  dan  mengevaluasi  atas  pelaksanaannya  (monitoring  dan  evaluasi),  dan  melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi).
Robert McCorquodale menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional memiliki sifat dasar yang memaksa. Argumen ini didasarkan pada keyakinan hukum bahwa subyek-subyek hukum internasional,
khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya secara imperatif  bagi  anggotanya.  Organisasi  internasional  memiliki  kewajiban  internasional  terhadap perlindungan  HAM,  khususnya  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  berdasarkan  3  (tiga)  argumen  hukum, yaitu:  (1).  Organisasi  internasional  tidak  boleh  bertindak  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  yang dimiliki  oleh  anggotanya  terhadap  kewajiban  mereka  pada  instrumen  perlindungan  hukum  HAM  yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan  internasional  mengenai  perlindungan  HAM  sama  seperti  pada  negara  dan  individu  dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang ke organisasi internasional secara langsung. Sebagai contoh mutakhir mengenai status hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, Deklarasi HAM ASEAN mengambil ketiga argumen hukum ini sebagai rasionalitas dan fakta hukum pembentukan norma dan mekanisme pembentukan hak atas pembangunan.
Dalam  perkembangan  terkini,  hak  atas  pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  dasar  yang memungkinkan  setiap  manusia  bisa  berperan  aktif  dalam  pembangunan.  Dalam Preamble  of  the Declaration on the Right to Development, asas-asas dasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar  utama  dalam  pengembangan  pendidikan  seseorang  berdasarkan  kesamaan.  Kesamaan  tersebut tercermin  dalam  hal  negara  berperan  dan  wajib  menyediakan  pendidikan  bagi  semua  orang,  menjamin bahwa  setiap  orang  memiliki  akses  terhadap  pendidikan  tanpa  ada  diskriminasi, serta  berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya.
Transformasi efektif nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan ( availibility ),  kesempatan  memperoleh  ( accessability ),  asas  penerimaan (acceptability )  dan  asas penyesuaian ( adaptability ) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sehingga aplikasi dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan justru menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non derogable right ).

## Fungsi dan Kewenangan Hukum
Hukum merupakan suatu sub sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkup maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif,  baik  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  sarana  mempermudah  interaksi  sosial,  dan  sarana pembaharuan  masyarakat?  Efektifitas  peraturan  ini  dikaitkan  dengan  masalah  sanksi,  pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum  untuk  memenuhi  tujuan  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  sarana  interaksi  sosial  dan  sarana pembaharu.  Hukum  sering  kali  dipandang  sebagai  gejala  sosial  yang  sangat  rumit.  Semula  pandangan- pandangan  tersebut  dilontarkan  oleh  orang-orang  yang  awam  akan  hukum,  dalam  arti  tidak  pernah mengalami  pendidikan  hukum.  Namun  kadang-kadang  hanya  mengetahuinya  kalau  telah  terjadi  suatu pelanggaran (Soekanto, 1985).
Ukuran  efektifitas  suatu  peraturan  perundang-undangan  dikaitkan  dengan  masalah  sanksi, pemahaman  masyarakat,  dan  tingkah  laku  masyarakat  dalam  mencerna  dan  mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Salah satu
fungsi  hukum,  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  tindak  atau  perilaku  teratur,  adalah membimbing  perilaku  manusia,  sehingga  hal  itu  menjadi  salah  satu  ruang  lingkup  studi  tentang  hukum secara ilmiah yang mempelajari sejauh mana pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia yang  dapat  dikelompokkan  sebagai  berikut: (1).  Di  dalam  kondisi-kondisi  yang  bagaimanakah  manusia mempergunakan  hukum?;  (2).  Di  dalam  kondisi-kondisi  yang  bagaimanakah  timbul  reaksi  terhadap hukum?; (3). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menentang hukum?; (4). Di dalam kondisi-kondisi  yang  bagaimanakah  manusia  menyalahgunakan  hukum?  (5).  Di  dalam  kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mengacuhkan hukum?
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto  (2008),  efektif  atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum. Keempat; faktor  masyarakat,  yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi  hukum  yang  sering  diabaikan  (Atmasasmita,  2001). Dengan  demikian  suatu  hukum  akan dianggap  efektif,  apabila  sikap  atau  tindak  perilaku  pihak  lain  menuju  pada  tujuan  yang  dikehendaki, artinya apabila pihak lain mematuhi hukum.
Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta  dan  terjadi  begitu  saja.  Menurutnya:  “...  hukum  bukanlah  hasil  karya  pabrik,  yang  begitu  keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut  dijalankan  atau  bekerja”  (Rahardjo,  2000). Sekurang-kurangnya  langkah  yang  harus  dipenuhi

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah: (1). Adanya  pejabat/aparat  penegak  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  hukum  tersebut;  (2). Adanya  orang  (individu/masyarakat)  yang  melakukan  perbuatan  hukum,  baik  yang  mematuhi  atau melanggar hukum; (3). Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; dan (4). Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.
Namun  masih  menurut  Rahardjo  bahwa  yang  menjadi  faktor  inti/  utama  bagi  bekerjanya  hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Bahkan lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan/ materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak”. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat  dengan  didasarkan  pada  dua  konsep  yang  berbeda  yaitu  konsep  tentang  ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat ( prediction of consequences ) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum (Soemitro, 1989).
Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan  William  J.  Chambliss  menyusun  suatu  teori  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Keberhasilan pelaksanaan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sangat  tergantung  banyak  faktor.  Secara  garis  besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat  (Suteki,  2008): (1).  Bersifat  yuridis  normatif  (menyangkut  pembuatan  peraturan  perundang- undangannya); (2). Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); dan (3). Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis.

## Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR
Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek  ilmu  sosial  karena  tergantung  dari  banyak  faktor  penentu  kepatuhan.  Dalam  studi  ini,  kepatuhan negara  terhadap  implementasi  norma  dan  mekanisme  perlindungan  HAM  ditentukan  oleh  dua  aspek hukum. Kedua aspek hukum tersebut adalah proses domestifikasi dan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang muncul.
Proses  domestifikasi  berarti  dilakukannya  langkah-langkah  hukum  oleh  suatu  negara  dalam memberikan  status  hukum  yang  mengikat  terhadap  pemberlakuan  norma  dan  mekanisme  perlindungan hukum HAM internasional di dalam sistem hukum nasionalnya. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme  ratifikasi,  aksesi,  penyetujuan,  penandatanganan  dan/atau  cara-cara  lain  yang  disetujui  baik melalui  cara  inkorporasi  maupun  transformasi. Langkah-langkah  hukum  tersebut  harus  ditujukan  pada pelaksanaan tiga kewajiban utama negara, yaitu kewajiban negar a untuk menghormati ( duty to respect ), kewajiban negara untuk melindungi ( duty to protect ) dan kewajiban negara untuk memenuhi ( duty to fulfill ).
Meskipun istilah kedua cara domestifikasi tersebut masih menjadi perdebatan hukum, namun istilah kepatuhan negara dapat diartikan sebagainya perlunya perubahan perilaku atau tindak tanduk negara yang sesuai dan tepat terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam norma dan mekanisme perlindungan HAM  internasional  yang  telah  diratifikasi  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  negara  yang  bersangkutan. Penundukan  diri  negara  terhadap  ketentuan  internasional  tersebut  di  dalam  lingkup  sistem  hukum nasionalnya  ditentukan  oleh  kedaulatan  masing-masing  negara.  Faktor  daya  tahan  ( national  resilience ), nilai-nilai  negara  ( national  values ),  posisi  ekonomi  ( economic  position ),  dan  politik  nasional  ( national politics )  suatu  negara  menjadi  alasan  utama  penundukan  negara  tersebut. Timbangan-timbangan  atas
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
faktor-faktor  tersebut  di  atas  menentukan  efektifitas  dan  praktikalitas  implementasi  hukum  HAM internasional didalam sistem hukum nasional suatu negara.
Faktor-faktor tersebut di atas merupakan persinggungan langsung terhadap trilogi konsep kedaulatan negara  secara  kumulatif,  yaitu  aspek  yuridis  (faktor  konstitusional),  sosiologis  (faktor  penerimaan)  dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah negara pihak selain berhak untuk menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang  terlahir  dari  perjanjian  tersebut.  Prinsip  ini  dikenal  dengan  “ pacta  sunt  servanda ”  bahwa  suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak.
Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen hukum HAMI, yaitu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Penghapusan segala
Bentuk  Diskriminasi  Rasial  1965, Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.
Upaya pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan negara harus dilakukan pemerintah  melalui  program-program  secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Pemenuhan  hak  atas pendidikan terhadap warga negara di wilayah perbatasan oleh negara harus memenuhi beberapa hal pokok sebagaimana yang tertuang dalam Konvenan Ekosob yakni: (a). Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; (b). Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (c).
Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara  yang  layak,  dan  khususnya  dengan  menerapkan  pendidikan  cuma-cuma  secara  bertahap;  (d). Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka; dan (e). Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus di tingkatkan secara berkelanjutan.
Manfred  Nowak  berpendapat  bahwa  kewajiban  bertindak (obligation  of  conduct) lebih  mudah dipantau dibandingkan kewajiban atas hasil (obligation of result) . Ia mencontohkan jika suatu negara yang meratifikasi  ICESCR  gagal  mengadopsi  suatu  rencana  aksi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  14 dalam  jangka  waktu  2  tahun  maka  ini  jelas-jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban internasionalnya. Nowak juga menetapkan indikator-indikator khusus yang harus diterapkan dalam menilai apakah suatu negara yang telah meratifikasi ICESCR telah memenuhi kewajiban internasionalnya tersebut ataukah tidak.
Indikator-indikator  tersebut,  misalnya:  tingkat  melek  huruf;  rasio-rasio  pelaksanaan  pendidikan dasar, menengah dan lanjutan; tingkat putus sekolah atau tamat sekolah, rasio guru-murid pada sekolah dasar  dan  rasio  anggaran  pembelanjaan  untuk  sektor  pendidikan  dalam  anggaran  belanja  nasional  atau

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
daerah serta membandingkannya dengan anggaran pembelanjaan untuk sektor lainnya. Selain, itu, semua indikator kuantitatif harus ditafsirkan dalam konteks situasi ekonomi dan politik
secara  keseluruhan  yang  mempertimbangkan  juga  faktor-faktor  seperti  menurunnya  tingkat perdagangan dan lain-lain. Hanya melalui suatu pemeriksaan yang cermat, indikator-indikator dan faktor- faktor  yang  terkait  ini,  dalam  suatu  periode  dari  beberapa  tahun,  akan  menunjukkan  apakah  suatu pemerintahan  telah  secara  nyata  memenuhi  atau  tidak  memenuhi  kewajiban-kewajiban  internasionalnya seperti yang diamanatkan oleh ICESCR.
Langkah berikutnya menurut Nowak adalah mengidentifikasi penyebab dari pengabaian atau tidak terpenuhinya  kewajiban-kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  atas  pendidikan  ini.  Jika  kemiskinan menjadi alasan utama mengapa hak atas pendidikan tidak dapat terpenuhi maka cara menilai dan strategi untuk mengatasi pelanggaran HAM semacam ini mestilah berbeda dari cara yang digunakan untuk negara yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena tidak mempunyai kebijakan atau tidak memenuhi sejumlah akses atas pendidikan. Akan tetapi secara umum, Nowak sependapat bahwa ketiadaan sumber daya tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar bagi pengabaian pemenuhan hak atas pendidikan.

## Kesimpulan
Upaya pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan negara harus dilakukan pemerintah  melalui  program-program  secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Pemenuhan  hak  atas pendidikan terhadap warga negara di wilayah perbatasan oleh negara harus memenuhi beberapa hal pokok sebagaimana yang tertuang dalam Konvenan Ekosob yakni: (a). Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; (b). Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;  (c).  Pendidikan  tingkat  tinggi  harus  dapat  dicapai  oleh  siapa  pun  juga,  berdasarkan  kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (d). Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah  menerima  atau  menyelesaikan  keseluruhan  periode  pendidikan  dasar  mereka;  dan  (e). Pengembangan  suatu  sistem  sekolah  pada  semua  tingkat  harus  diupayakan  secara  aktif,  suatu  sistem beasiswa  yang  memadai  harus  dibentuk,  dan  kondisi-kondisi  material  staf  pengajar  harus  di  tingkatkan secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96- 106.
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  1976
(TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean  Dalam  Memelihara  Stabilitas  Kawasan  Di  Laut  Cina  Selatan  Secara Kolektif. Harmony , 5 (2), 143-154.
Klaus Dieter Beiter, 2005, The Protection of the Right to Education by International Law , Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.
M.  Freeman,  1992,  “The  Limits  of  Children’s  Rights ” , The  Ideologies  of  Children’s  Rights ,  hlm.  30- 31. Katarina  Tomasevski,  “Indicators”,  dalam  Asbjorn  Eide,  Catarina  Krause,  Allan  Rosas, 1995, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook , Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi  Kasus  Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta: Research Law Journal , 6 (2).
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif  ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &  Purwanto,  H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan  Darat  Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).  Legal  Instrument  of  the  Republic  of  Indonesia  on  Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. International Journal of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A.  (2019,  May).  Dispute  Settlements  of  Oil  Spills  in  the  Sea Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on  Progressive  Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea  Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Robert  McCorquodale,  dalam  Kaiyan  Homi  Kaikobad  and  Michael  Bohlander,  2009, International  and

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Power Perspective on Legal Order and Justice , Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 154-156.
Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1989, Perspektif  Sosial  dalam  Pemahaman  Masalah-Masalah  Hukum, CV. Agung, Semarang, hlm. 23.
Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Santos Pais, 2000, “A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”, UNICEF Innovative Essay No.9 , hlm. 5.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang- Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250. Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, hlm. 1
Soerjono  Soekanto,  2008, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
Suteki, 2008, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 34.