ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
Mutiara Ayu Shabrina 1, * ; Diana Hertati 2 1, 2, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Surabaya, Indonesia; mutiara1810@gmail.com; diana_hertati.adne@upnjatim.ac.id * Correspondence : diana_hertati.adne@gmail.com
Kata kunci Efektivitas, Pelayanan, Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

## Keywords
Effevtiveness, Handling Alleged Human Rights Violations, Service

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  Nusa  Tenggara  Barat.  Jenis  penelitian menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penanganan  Dugaan Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Nusa Tenggara Barat sudah berjalan cukup efektif berdasarkan tiga fokus efektivitas  menurut  Duncan  dalam  (Strees,  1985)  yang  meliputi:  a) Pencapaian Tujuan, pelayanan ini mampu melayani sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan  memberikan  kualitas  pelayanan  terbaik  dengan  memudahkan  akses  bagi pengguna layanan serta terjadwalnya waktu pemberian layananan dengan baik; b) Integrasi,  pelayanan  ini  dilaksanakan  sesuai  standar  operasional  prosedur  yang ada,  menjalin  komunikasi  berupa  kerja  sama  dengan  para  stakeholder,  dan melaksanakan  sosialisasi  dengan  berbagai  cara  secara  berkala  walaupun  belum menjangkau  pengguna  layanan  secara  merata;  dan  c)  Adaptasi,  menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman dan jumlah tenaga kerja yang cukup sehingga proses pelayanan telah berjalan dengan optimal.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  describe  the  effectiveness  of  Handling  Alleged  Human Rights Violations at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in  West  Nusa  Tenggara.  This  research  uses  qualitative  descriptive  techniques, including observation, interviews and documentation. The results of the research show  that  the  Handling  Alleged  Violations  of  Human  Rights  at  the  Regional
Office  of  the Ministry  of Law  and  Human Rights  in  West  Nusa  Tenggara  has been running quite effectively based on the three effectiveness focuses according to  Duncan  in  (Strees,  1985) which  include:  a)  Achieving  Goals,  this  service  is being able to serve in accordance with predetermined goals and provide the best quality service by facilitating access for service users with well-scheduled service delivery  times; b) Integration, this service  is accordance  with existing  standard operating procedures, establishing communication in the form of collaboration with stakeholders, and undertaking outreach in various ways on a regular basis even  though  it  has  not  reached  service  users  evenly;  and  c)  Adaptation,  the facilities provided are in accordance with the needs of service users which are able to provide a sense of comfort and secure and sufficient number of workers so that the service process runs optimally.

## Pendahuluan
Pelayanan  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  berupa  barang  dan/atau  jasa yang  dilakukan  dengan  tujuan  guna menimbulkan  kepuasan  bagi  siapapun  yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Publik  merupakan “ kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ”
Pemerintah  selalu  berupaya  dalam  menciptakan  penyelenggaran  pelayanan publik  yang  berkualitas  dengan  tujuan  pemerataan  pemenuhan  hak  masyarakat dapat  tercapai.  Sehubung  dengan  hal  tersebut,  dalam  Pasal  72  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa  pada  intinya “ negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara  dan  penduduknya  tanpa  diskriminasi.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah  meliputi  langkah  implementasi  yang  efektif  dalam  bidang  hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain ” . Dengan  demikian,  dalam  upaya  menciptakan  penyelenggaraan  pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menegakkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia menghadirkan  pelayanan  jasa  publik  berupa  pelayanan  penanganan  dan penyelesaian  aduan  dugaan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  melalui  Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
Dalam  kehidupan  yang  semakin  kompleks  ini,  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  pun  semakin  beragam  termasuk  permasalahan terkait  hak  asasi.  Walaupun  negara  dan  pemerintah  telah  berupaya  memberikan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab dalam menegakkan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  pada  kenyataanya  hingga  saat  ini pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih sering diadukan. Pengaduan  dugaan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  terjadi  di  setiap  daerah  di Indonesia, tak terkecuali pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun beberapa daerah di provinsi tersebut telah menyandang gelar kota/kabupaten ramah HAM, pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut masih cukup banyak  baik  itu  pelanggaran  secara  vertikal  maupun  horizontal,  berat  maupun ringan. Pelanggaran HAM yang terjadi masih sering disebabkan oleh faktor yang sama yakni faktor internal maupun eksternal yang meliputi sifat keegoisan individu dan rendahnya tingkat kesadaran HAM dengan kata ada yang sangat menghargai dan sebaliknya sangat mengabaikan (Masdewi et al., 2020).
Tabel 1. Jumlah Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di  Nusa Tenggara Barat

## Sumber: https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham , 2023
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  pengaduan  dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih fluktuativ. Pada tahun 2018 tercatat jumlah pengaduan sebanyak 12 kasus. Kemudian jumlah penerimaan  pengaduan  naik  menjadi  15  kasus  pada  tahun  2019.  Sementara  pada tahun  2020,  dimana  jumlah  pengaduan  tertinggi  selama  lima  tahun  kebelakang dengan  jumlah  pengaduan  sebanyak  21  kasus.  Sementara  itu  pada  tahun  2021, jumlah  pengaduan  dugaan  pelanggaran  HAM  mengalami  penurunan  menjadi  17 kasus.  Hal  serupa  terjadi  pada  tahun  2022,  dimana  jumlah  pengaduan  kembali mengalami penurunan menjadi 10 kasus hingga Desember 2022.
Melihat  permasalahan  terkait  jumlah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat  masih  fluktuativ,  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinisi Nusa Tenggara Barat berperan penting dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di provinsi tersebut  dengan  memberikan  pelayanan  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelayanan ini melayani masyarakat dalam  hal  pengaduan  dugaan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang dikomunikasikan  maupun  yang  tidak  atau  belum  dikomunikasikan  berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanannya,  pelayanan  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutorial), melainkan hanya sebagai pengkoordinasi  dan  komunikasi  dalam  menjembatani  para  pihak  yang  diduga melakukan perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk diselesaikan melalui tahapan Standar Operasi Pelayanan (SOP) (Gaffar et al., 2021). Pada akhirnya akan dihasilkan sebuah rekomendasi atau solusi atas pengaduan tersebut.
Penangan  aduan  dugaan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang dikomunikasikan oleh masyarakat akan diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  dengan  cara  memberikan  akses  mediasi  untuk  selanjutnya menghasilkan  sebuah  rekomendasi  yang  berisi  solusi  terbaik  bagi  para  pihak pelapor dan terlapor. Terkait tupoksi dari pelayanan ini tentu akan selalu ditegaskan dalam  proses  penanganan  aduan  dugaan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  akan tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  masyarakat  khususnya  pelapor  yang
Tahun Jumlah Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM 2018 12 2019 15 2020 21 2021 17 2022 10
belum  memahami  tupoksi  dari  pelayanan  tersebut.  Selaras  dengan  kurangnya pemahaman masyarakat terkait tupoksi dari Penanganan Dugaan Pelangaran Hak Asasi  Manusia  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nusa  Tenggara  Barat,  permasalahan  lain  yang  dihadapi  yaitu  terkait  eksistensi pelayanan  yang  masih  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat.  Padahal  dalam (Pertiwi  &  Nurcahyanto,  2017)  dijelaskan  bahwa  sosialisasi  merupakan  langkah awal yang menetukan keberhasilan dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan penelitian terdahulu dari  (Putri & Prathama, 2022) menjelaskan efektivitas yaitu rencana yang luas yang mengandung penggunaan berbagai sumber daya  untuk  waktu  yang  akan  datang  dalam  bentuk  suatu  pola  yang  akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktunya sehingga tujuan atau sasaran yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat  tercapai.  Pelayanan  Penaganan  Dugaan Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  hadir  sebagai  wadah  yang  diharapkan  dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang terlibat dugaan pelanggaran HAM dengan tujuan agar penanganan dugaan pelanggaran HAM dapat terlaksana secara tepat dan cepat serta terciptanya instansi yang bertanggung jawab dalam penegakan HAM  dan  pelayanan  publik.  Pelayanan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  solusi masyarakat untuk mengatasi permasalahan terkait pelanggaran HAM yang masih marak terjadi.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Agustiani,  2022)  terkait  pelayanan publik di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat ditemukan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  di  kantor  tersebut  masih  belum maksimal,  seperti:  tidak  tepat  waktu  serta  terdapat  pegawai  yang  sering  kali terdapat  tidak  berada  pada  meja  layanan.  Jika  dilihat  pada  segi  integrasi,  dalam memberikan layanan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia perlu dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada dan dapat membangun komunikasi  seperti  melakukan  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  seperti pemerintah setempat atau stakeholder untuk memberikan pelayanan terbaik, serta kemampuan  organisasi  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  kegiatan sosialisasi. Terakhir pada segi adaptasi, pelayanan ini tentu memerlukan sarana dan prasana yang mendukung, tenaga kerja yang kompeten sehingga pelayanan dapat dilakukan secara optimal.
Setelah  menguraikan  beberapa  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Masyarakat  Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan teori Efektivitas  menurut  Duncan  dalam  (Strees,  1985)  yang  dikutip  oleh  (Putri  & Prathama,  2022)  yang  menjelaskan  bahwa  efektivitas  dapat  diukur  melalui  tiga fokus, yaitu : a) pencapaian tujuan, b) integrasi, dan c) adaptasi. Penelitian ini dapat berkontribusi  bagi  kajian  pelayanan  penanganan  dugaan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.

## Metode
Pada  penelitian  ini,  penulis  memilih  untuk  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk  mengumpulkan,  mengolah  dan menganalisis  data  dari  hasil  penelitian.  Menurut  (Moleong,  2018),  penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data  sekunder.  Data  primer  berupa  hasil  wawancara  dengan  key-informan  yaitu Supardan,  S.H.  selaku  Kepala  Sub-Bidang  Pemajuan  HAM  Bidang  HAM  Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, staff pelaksana pelayanan, dan pengguna pelayanan tersebut. Data sekunder berupa dokumen, laporan dan arsip lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada  konsep  Milles  &  Huberman  (2014)  yaitu interactive  model yang mengklasifikasikan  analisis  data  dalam  tiga  langkah,  yaitu:  reduksi  data  (data reduction), penyajian  data  ( display  data ),  dan  uji  keabsahan  data  setelah  itu  baru dilakukan penarikan kesimpulan (Sudirman et al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan
Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  sebelumnya  disebut dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dengan berdasar pada Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  32  Tahun  2016  Tentang  Pelayanan Komunikasi  Masyarakat  Terhadap  Permasalahan  Hak  Asasi  Manusia.  Namun seiring berjalannya waktu dan guna memberikan pelayanan yang maksimal, sejak tanggal  27  Oktober  2022  dilakukan  pembaruan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut peraturan tersebut, Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  merupakan “ proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan  (dilaporkan)  maupun  yang  tidak  diadukan  (tidak  dilaporkan) ” . Efektivitas  Pelayanan  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nusa  Tenggara  Barat  dapat dideskripsikan  dengan  menggunakan  teori  efektivitas  menurut  Duncan  dalam (Strees, 1985) yang dikutip oleh (Putri & Prathama, 2022)yang meliputi: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

## 1. Pencapaian Tujuan
Menurut  Duncan  dalam  (Strees,  1985)  yang  dikutip  oleh  (Putri &  Prathama, 2022) pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang sebagai  suatu  proses.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  dapat
diketahui  bahwa  tujuan  dan  sasaran  dari  pelayanan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa  Tenggara  Barat  telah  terpenuhi  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  23  Tahun  2022  yaitu  menjadi fasilitator yang mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang  terjadi  di  masyarakat.  Selain  itu,  masyarakat  atau  pengguna  layanan  juga merasa  terbantu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  telah  dilaporkan.  Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Pasha Akhmad, 2022) yang menyatakan efektif juga  berarti mampu mencapai tujuan dengan baik.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan,  selanjutnya  berkaitan dengan kualitas pelayanan, menurut (Hertati, 2023) peningkatan kualitas pelayanan publik  sangat  penting  untuk  mendorong  proses  reformasi  birokrasi  yang  efektif. Dalam  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  HAM  di  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara, peningkatan kualitas pelayan dilakukan dengan memberikan kemudahan akses layanan dengan menyediakan pos-pos pengaduan yang  tersedia  tidak  hanya  di  kantor  wilayah  melainkan  juga  pada  kantor-kantor satuan  kerja  dibawah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nusa Tenggara  Barat.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah  pengguna  layanan atau  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan  tersebut.  Menurut  (Tsoraya  et  al., 2023), Pelayanan publik diharapkan dapat memberikan     kemudahan     bagi     siapa saja     yang membutuhkan  akses.
Menurut  Sondang  P.  Siagian  (1997:151)  dalam  (Nu r’aini,  2021) berpendapat bahwa  pengertian  Efektivitas  Pelayanan  Publik  berarti  penyelesaian    pekerjaan tepat  pada  waktu  yang telah  ditentukan, Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terdapat jadwal pemberian layanan atau berapa lama proses pemberian pelayanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tak jarang  pelayanan  ini  melampaui  batas  waktu  proses  pemberian  pelayanan.  Hal tersebut  disebabkan  karena  bergantung  dengan  seperti  apa  aduan  pelanggaran HAM yang akan diselesaikan.

## 2. Keandalan Pelayanan ( Reability )
Menurut  Duncan  dalam  (Strees,  1985)  yang  dikutip  oleh  (Putri &  Prathama, 2022)  Integrasi  didefinisikan  sebagai  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan suatu  organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan komunikasi dengan beragai macam organisasi lainnya dalam melaksanakan suatu program. Integrasi berkaitan dengan proses prosedur pelayanan,  komunikasi dan sosialisasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu dimulai menerima  pengaduan,  mengidentifikasi  dugaan  pelanggaran  HAM,  memeriksa
kelengkapan  berkas  administrasi,  memeriksa  subtansi  dugaan  pelanggaran  HAM melalui  proses  mediasi  dan  tinjauan  lapangan,  dan  menyelesaikan  aduan pelanggaran HAM dengan menetapkan kesepakatan damai dan/atau menetapkan kesimpulan  atas  hasil  dalam  bentuk  rekomendasi.  Standar  operasional  prosedur tentu dibutuhkan setiap melaksanakan suatu pelayanan guna dapat terlaksananya suatu  pelayanan  dengan  baik  dan  memuaskan.  Hal  ini  didukung  pernyataan (Mutaqin & Sumiati, 2019) yang mengatakan bahwa standar operasional prosedur merupakan  modal  penting  bagi  organisasi  untuk  mengendalikan  keputusan  dan kegiatannya dalam sebuah koridor yang sistematis dan efektif.
Menurut (Katharina, 2020) dalam bukunya yang berjudul Pelayanan Publik & Pemerintahan  Digital  Indonesia,  pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelayanan perlu melakukan kerja sama dan terbuka dengan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait.  Dalam  Pengaduaan  Dugaan  Pelanggaran  HAM  di  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat terdapat kerja sama  yang  terjalin  antara  kantor  wilayah  dengan  beberapa  instansi  pemerintah ataupun stakeholder, seperti: kepolisian, biro hukum provinsi, dinas perlindungan anak,  dan lain  sebagainya  seperti  pada  gambar  1. Tujuan  dari  adanya  kerja  sama tersebut  yaitu  para  stakeholder  akan  diikutsertakan  dalam  proses  penanganan dugaan pelanggaran HAM berupa pemberian data, pandangan ataupun saran-saran sehingga akan menghasilkan penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak. Karena sekali lagi,  kantor  wilayah  hanya  bersifat  sebagai  fasilitator  yang  akan  membantu memfasilitasi antara pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Adapun penentuan instansi pemerintah dan stakeholder yang terlibat tentu didasari dengan adanya SK dan surat undangan resmi yang dikeluakan langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
Gambar 1. Rapat Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
Sumber: Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, 2023
Dalam hal sosialisasi dengan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan telah dilakukan  sosialisasi  guna  memperluas  jangkauan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran  HAM  dalam  melayani  masyarakat  berupa;  berbagai  kegiatan penyuluhan  yang  dilakukan  secara  langsung,  kemudian  memanfaatkan  adanya media  sosial  resmi  milik  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nusa Tenggara  Barat  untuk  memberitakan  kegiatan  terkait  Penanganan  Dugaan
Pelanggaran HAM di laman website ataupun instagram yang pada era digital ini tentu  menjadi  hal  penting  dalam  memperluas  jangkauan  pelayanan  sehingga tercipta  pelayanan  komprehensif  bagi  pengguna  layanan.  Terdapat  inovasi  dari sosialisasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yaitu dengan membuat film pendek yang berjudul “Lalu mau sekolah” yang dapat ditonton secara gratis pada laman youtube resmi milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat seperti pada gambar 2.
Gambar 2. Sosialisasi terkait Penanganan Dugaan Pelanggara HAM
Sumber: Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, 2023
Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan tersebut  ternyata  masih  belum  cukup  efektif  dalam  menjangkau  masyarakat. Padahal menurut (Afifah & Hertati, 2022), sebuah sosialisasi dilaksanakan sebagai salah  satu  sarana  penyampaian  informasi  mengenai  apa  saja  yang  dilaksanakan dalam program tersebut, tujuan kegiatan program, serta informasi lainnya seputar program yang dijalankan. Melalui sebuah sosialisasi, pelaksana program juga dapat melihat seberapa jauh penerima sosialisasi dapat memahami informasi yang telah disampaikan. Masyarakat masih minim informasi terkait peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yaitu sebagai fasilitator yang memberikan penyelesaian berupa rekomendasi.

## 3. Adaptasi
Duncan  dalam  (Strees,  1985)  yang  dikutip  oleh  (Putri  &  Prathama,  2022) mengemukakan adaptasi sebagai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan  lingkungannya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang memadai serta ketersediaan tenaga kerja dalam melaksanakan pelayanan yang telah direncanakan. Pada proses memberikan layanan yang berkualitas untuk pengguna layanan yang merupakan masyarakat, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dan termasuk pada faktor dalam beradaptasi sebab sarana dan prasarana yang diberikan diharapkan mampu memberikan kenyamanan selama proses layanan berlangsung.
Sebagaimana  hal  ini  juga  tercantum  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor :  63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  juga  dijelaskan  bahwa  salah  satu  prinsip pelayanan publik adalah memberikan kenyamanan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang disediakan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara  Barat  sudah  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  pengguna layanannya seperti tersedia ruang pengaduan dan konsultasi, ruang mediasi, ruang tunggu,  taman  bermain  anak,  dan  fasilitas  lainnya  yang  tentunya  ramah  HAM seperti  pada  gambar  3. Sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Pelayanan  Publik Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  mengatur  telah  mengatur  enam    kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang  harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga pelayanan  publik  dapat  berorientasi  pada  kebutuhan  dan  kepuasan  penerima layanan.
Selanjutnya  dalam  adaptasi,  ketersediaan  tenaga  kerja  turut  menjadi  hal penting.  Tenaga  kerja  berguna  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk dihaslkan  suatu    output    barang    dan    jasa.  Semakin    berkualitas    tenaga    kerja tersebut  maka  akan menghasilkan produk dan jasa lebih efektif dan efsien (Hafiz et al., 2021). Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dalam pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara  Barat  sudah  cukup  dan  mumpuni  dalam  menangani  pengaduan  yang diterima.  Sehingga  dalam  hal  ini,  adaptasi  pada  pelayanan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran  HAM  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah terlaksana dengan cukup efektif, karena masih terdapat beberapa kendala seperti dalam proses sosialisasi yang walaupun sudah dilakukan  secara  berkala  dan  dengan  berbagai  cara  tetapi  masih  belum  dapat mencapai masyarakat atau pengguna layanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti  memberikan  kontribusi  berupa  saran  terkait  kesimpulan  yang  telah disampaikan  yaitu  mengoptimalisasikan  kegiatan  sosialisasi  terkait  pelayanan Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  HAM  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat baik secara online maupun offline, agar informasi seputar pelayanan ini dapat menjangkau masyarakat atau pengguna layanan secara menyeluruh tanpa terkecuali.

## Referensi
Afifah, N. S. H., & Hertati, D. (2022). Efektivitas Program Undercover 112 Covid-19.
Kebijakan Publik , 13 (3), 238 – 245.
Agustiani, A. (2022). Analisis tentang Efektivitas Predikat Wilayah Bebas Korupsi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Nusa  Tenggara  Barat [Universitas  Muhammadiyah Mataram]. https://repository.ummat.ac.id/4482/
Gaffar,  M.  F.,  Wibowo,  G.  D.  H.,  &  Cahyowati,  R.  (2021).  Executorial  Strength  of Community Communication Services Recommendations in Settlement of Case Assumptions of Human Rights Violations. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 8 (3), 186.
https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2413
Hafiz, E. A., Meidy Haviz, & Ria Haryatiningsih. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Kabupaten/Kota  Jawa  Barat  2010-2020.
Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 1 (1), 55 – 65.
https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174
Hertati, D. (2023). Evaluation of the Quality of Web-Based Integrated Administration Services ( PATEN ) in Sidoarjo District , Indonesia. LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT , 21 (1), 1 – 15. https://doi.org/https://doi.org/10.4335/21.1.1-15(2023) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pub. L. No. 63 (2003).
https://perpus.menpan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Njk4 YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3Mzk1ZmM2NDdmNDZmNzFkMzk3NDQ4ZQ==.p df
Katharina,  R.  (2020). Pelayanan  Publik  &  Pemerintahan  Digital  Indonesia .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 2, 1 (2022).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2022  Tentang  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia, Pub. L. No. 23, 1 (2022).
Masdewi,  N.  K. S.,  Widiati,  I.  A.  P., &  Sutama,  I.  N.  (2020).  Penyelesaian Dugaan Pelanggaran  Ham  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham Provinsi
Bali. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 98 – 103.
https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1624.98-103
Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) .  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mutaqin, Z., & Sumiati, M. (2019). Pelaksanaanstandar Operasional Prosedur Dalam
Meningkatkan Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Klangenan Kabupaten Cirebon. CENDEKIA  Jaya , 1 (1),  111 – 132.  https://doi.org/10.47685/cendekia- jaya.v1i1.13
Nur’aini,  A.  (2021).  FEKTIVITAS  PELAYANAN  PUBLIK  PADA  KANTOR
KELURAHAN  LEOK  1  KECAMATAN  BIAU  KABUPATEN  BUOL. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (12), 2567 – 2574.
Pasha Akhmad, F. A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Profesional  Guru  PAI  SD  di  Kecamatan
Tambun Selatan. Parameter , 7 (1), 26 – 40.
https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.185
Pertiwi,  M.,  &  Nurcahyanto,  H.  (2017).  EFEKTIVITAS  PROGRAM  BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol ). Journal of Public Policy and Management Review , 6 (2), 416 – 430.
Putri,  A.,  &  Prathama,  A.  (2022).  EFEKTIVITAS  PELAYANAN  KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PROGRAM BUNGA  TANJUNG  DI  RSUD  TARAKAN  JAKARTA. JIAP  |  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 10 (2), 98 – 108.
Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota  Kendari  (Indonesia)-Kota  La  Rochelle  (Perancis)  dalam  Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1),
400-416.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi
Manusia, Pub. L. No. 39, 1 (1999).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33861/UU  Nomor  39  Tahun 1999.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25, 25 1 (2009).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28077/UU  Nomor  25  Tahun 2009.pdf
Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Prasadana, J. P., Perawati, S., & Asbari, M. (2023). Pengenalan Aplikasi Pelayanan Publik Digital “ Tangerang Gemilang .” Journal of Community Service and Engagement , 3 (1), 40 – 49.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi
Manusia, Pub. L. No. 39, 1 (1999).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33861/UU  Nomor  39  Tahun 1999.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25, 25 1 (2009).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28077/UU  Nomor  25  Tahun 2009.pdf