## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Samsun Ninilouw KPU Kota Probolinggo Email: samsunninilow@gmail.com

## Abstrak
Jika dilihat dari beberapa kewenangan Bawaslu, kewenangan penyelesaian sengketa  proses  merupakan  atribusi  dari  kekuasaan  kehakiman  ( quasi  yudisial ) yang  menjadi  mahkota  Bawaslu  dalam  bentuk  putusan  adjudikasi.  Adapun mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  dibedakan  menjadi  dua mekanisme  yaitu:  pertama,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  diatur  dalam Pasal  466  sampai  dengan  Pasal  469  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu);  dan  kedua,  mekanisme  penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470  sampai  dengan  Pasal  472  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris dengan  pendekatan  yuridis  sosiologi,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  peran  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo.
Kata-Kunci: Bawaslu, Peran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## Abstract
When viewed from some of the authority of Bawaslu, the authority to settle disputes in the process is an attribution of judicial power (quasi-judicial) which is the  crown  of  Bawaslu  in  the  form  of  adjudication  decisions.  The  dispute resolution  mechanism  for  the  election  process  is  divided  into  two  mechanisms, namely:  first,  the  dispute  resolution  mechanism  for  the  election  process  in Bawaslu,  Provincial  Bawaslu,  and  Regency/Municipal  Bawaslu  which  is regulated  in  Article  466  to  Article  469  of  Law  Number  7  of  2017  concerning General Elections (Election Law); and second, the dispute resolution mechanism for  the election process at  the State Administrative Court as regulated in Article 470 to Article 472 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research  is  an  empirical  juridical  legal  research  with  a  sociological  juridical approach,  with  the  aim  of  knowing  and  analyzing  the  role  of  the  General
Elections  Supervisory  Body  (Bawaslu)  in  the  Dispute  Resolution  of  the  2019 Election Process in Probolinggo City.
Keywords: Bawaslu, Role, Dispute Resolution in the Election Process.

## PENDAHULUAN
Pasca  Orde  Baru,  tuntutan  penggiat  demokrasi  tentang  pembentukan penyeleng-gara  pemilu  yang  bersifat  mandiri  semakin  menguat.  Tuntutan  ini muncul  didasari  oleh  pengalaman  bahwa  pada  pemilu-pemilu  di  era  Orde  Baru terjadi  kecurangan  secara  sistematis  yang  dilakukan  penyelenggara,  sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan keper-cayaan publik.
Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem  dan  tatanan  kelembagaan  dalam  kehidupan  politik  di  Indonesia,  termasuk juga  perubahan  terhadap  tatanan  kelembagaan  penyelenggara  pemilu.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal  22E  ayat  (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.
Pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  tersebut  menjadi  dasar  dibentuknya  lembaga  penyeleng-gara  Pemilu yang  independen.  Pemerintah  kemudian  mengimplemetasikan  amanat  pasal  22E ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  tersebut dengan menetapkan kodifikasi  atas beberapa undang-undang yang secara  khusus mengatur  tentang  Pemilu  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum  (UU Pemilu) yang lebih baik  dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (UU Pemilu) Pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan penyelenggara Pemilu adalah lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah secara langsung oleh rakyat.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  lembaga  penyelenggara Pemilu,  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan tahapan pemilu dengan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang  antara  lain  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran  administrasi
Pemilu;  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  pelang-garan  politik  uang; menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Dalam  rangka  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  tersebut,  Bawaslu sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  kemudian  membentuk  Bawaslu  Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia. Tugas  Bawaslu  Kabupaten/Kota  antara  lain  mengawasi  pelaksanaan  tahapan penyeleng-garaan pemilu di wilayah kabupaten/kota, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
Sejak  dibentuk  pada  tanggal  14  Agustus  2018,  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu)  Kota  Probolinggo  telah  menangani  dan  menindak-lanjuti  berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat,  serta  menyelesaikan  permohonan sengketa  proses  pada  penyelenggaraan  pemilu  tahun  2019.  Dilihat  dari  jenisnya dugaan  pelanggaran  yang  ditangani  oleh  Bawaslu  Kota  Probolinggo  dan jajarannya  dapat  diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  yaitu  dugaan  pelanggaran Administrasi,  dugaan  pelanggaran  Tindak  Pidana  Pemilu,  dan  penyelesaian sengketa proses.
Berdasarkan fakta tersebut jika dilihat dari beberapa kewenangan bawaslu, kewenangan  penyelesaian  sengketa  proses  merupakan  atribusi  dari  kekuasaan kehakiman ( quasi yudisial ) yang menjadi mahkota Bawaslu dalam bentuk putusan adjudikasi.
Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa  proses  Pemilu  di  Bawaslu  diatur  melalui  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan Umum,  dan  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses Pemilu.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut  di  atas, maka lahir pertanyaan mendasar yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan  oleh  Bawaslu,  bagaimana  peran  Bawaslu  Kota  Probolinggo  dalam menyelesaikan sengketa proses, serta bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang  sudah  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota  Probolinggo  dalam  menyelesaikan sengketa proses pada Pemilu tahun 2019.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat. 1 Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan meng-konsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang  nyata. 2 Sumber  data  dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

## PEMBAHASAN
Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  Yang  Dilakukan  Oleh Bawaslu
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU Pemilu)  mengatur  tentang  pokok-pokok  yang  menjadi  ruang  lingkup  dan mekanisme  penegakan  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu,  dan perselisihan  hasil  pemilu.  Adapun  mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses pemilu  dibedakan  menjadi  dua  mekanisme  yaitu:  pertama,  mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal  466 sampai dengan Pasal  469 Undang- Undang  Pemilu;  dan  kedua,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu.
Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa  proses  Pemilu  di  Bawaslu  diatur  melalui  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilihan  Umum  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 1862).
3. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
4. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan  Umum  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor 1098).
1 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.
5. Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). Ketentuan  Pasal  1  angka  22  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Sengketa  Proses  Pemilu  mendefinisikan  Pemohon  sebagai  pihak  yang mengajukan  Permohonan  sengketa  proses  Pemilu.  Lebih  lanjut  konstruksi kedudukan  hukum  ( legal  standing )  Pemohon  sengketa  proses  Pemilu  terangkai dalam  ketentuan  Pasal  7,  Pasal  7A,  dan  Pasal  7B  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: 3
(a) partai  politik  calon  Peserta  Pemilu  yang  telah  mendaftarkan  diri  sebagai Peserta Pemilu di KPU;
(b) Partai Politik Peserta Pemilu;
(c) Bakal  calon  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  telah  mendaftarkan  diri    kepada KPU;
(d) Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
(e) Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
(f) Calon anggota DPD;
(g) Bakal Pasangan Calon; dan
(h) Pasangan Calon.
Lebih  lanjut      Pasal  7A  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilu  menentukan  bahwa: “Permohonan  penyelesaian  sengketa  proses Pemilu  yang  diajukan  oleh  partai  politik  calon  Peserta  Pemilu  dan/atau  Partai Politik  Peserta  Pemilu  dilakukan  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:    (a)  tingkat pusat  diajukan oleh ketua umum dan   sekretaris jenderal partai  atau sebutan lain;  (b)  tingkat  provinsi  diajukan  oleh  ketua  dan  sekretaris   tingkat  provinsi atau  sebutan    lain;  dan  (c)  tingkat  kabupaten/kota  diajukan  oleh  ketua  dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.”
Mengenai  Termohon  dalam  sengketa  proses  Pemilu  merujuk  pada  pada rumusan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu.  Pasal  466  Undang- Undang  Pemilu  berbunyi: “Sengketa  proses  Pemilu  meliputi  sengketa  yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara
3 Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Pemilu sebagai akibat  dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota” .
Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa  proses Pemilu” .  Lebih  lanjut,  Pasal    8  Perbawaslu Nomor  5  Tahun  2019  menguraikan  secara  rinci  tentang  Termohon  penyelesaian sengketa  proses  Pemilu  dengan  menyatakan  bahwa  Termohon  dalam  sengketa proses  Pemilu  terdiri  atas:  (1)  KPU,  KPU  Provinsi,  atau  KPU  Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta  Pemilu,  calon  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  atau  Pasangan  Calon untuk sengketa antarpeserta.
Adapun  mengenai  Termohon  sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi  antar Peserta  mengacu  pada  Pasal  3  dan  Pasal  4  ayat  (1)  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh  tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  yaitu:  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  yang  tindakannya  dianggap  merugikan  hak  Pemohon  sebagai Peserta Pemilu.
Sedangkan  Pihak  Terkait  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR  dan  DPRD  yang  tercantum  di  dalam  DCT,  calon  anggota  DPD,  atau Pasangan  Calon  yang  berpotensi  dirugikan  atas  penyelesaian  sengketa  proses Pemilu  dapat  mengajukan diri sebagai  pihak terkait. (2) Pengajuan  diri sebagai pihak  terkait  bagi  calon  anggota  DPR  dan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) melalui Partai Politik .
Berkaitan  dengan  objek  sengketa  ( objectum  litis )  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilu  diatur  lebih  lanjut  dalam  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  yang  bertolak  dari  konstruksi  Pasal  466 Undang-Undang  Pemilu,  mengkualifisir  bahwa  sengketa  proses  Pemilu  terjadi karena:
(a) hak  peserta  Pemilu  yang  dirugikan  secara  langsung  oleh  tindakan  peserta Pemilu  lain  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
(b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi,  atau  KPU  Kabupaten/Kota,  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  atau  keputusan  KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilu  merumuskan  tentang  bentuk  dan  jenis  objek  sengketa  proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  surat  keputusan dan/atau berita acara” .
Adapun  pembatasan/pengecualian  keputu-san  KPU,  keputusan  KPU Provinsi,  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  yang  tidak  dapat  dijadikan  sebagai objek  sengketa  dirumuskan  dalam  Pasal  4A  ayat  (1)  serta  Pasal  12  ayat  (3)  dan ayat  (4)  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu, sebagai berikut:
(1) bahwa  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  yang  tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:
a. surat  keputusan  atau  berita  acara  KPU,  KPU    Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan  Pelanggaran Administratif  Pemilu  atau  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. surat  keputusan  atau  berita  acara  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  penanganan  sentra penegakan  hukum  terpadu  atau  putusan  pengadilan  terkait  Tindak  Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
c. surat  keputusan  atau  berita  acara  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  yang  merupakan  hasil  penghitungan  suara,  rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. 4
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. belum  pernah  diregister  pada  proses  penanganan  dugaan  pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
d. bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik. 5
4 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 4A ayat (1). Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 4A ayat (2) kemudian mengatur lebih lanjut bahwa: Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota .
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Pemilu  juncto    Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi  antara  peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu,  pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak  tanggal  penetapan  keputusan  KPU,  KPU  Provinsi,  atau  KPU Kabupaten/Kota.  Apabila  permohonan  diajukan  melebihi  jangka  waktu  maka Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menyatakan permohonan  tidak  dapat  diterima.  Apabila  permohonan  yang  diajukan  telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling  lama  12  hari  kerja  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara peserta  dengan  penyelenggara  Pemilu  dengan  prosedur  mediasi  dan  adjudikasi. Mediasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk  mencapai kesepakatan  para  pihak,  jika  tidak  terjadi  kesepakatan  atau  mufakat  antara  para Pihak,  maka  dilanjutkan  dengan  mekanisme  adjudikasi.  Terhadap  putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang  tidak  memuaskan  pihak  Pemohon,  maka  Pemohon  dapat  melakukan  upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari  kerja  setelah  putusan  Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota dibacakan.  Bawaslu  memiliki  waktu  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.
Sedangkan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  antar  Peserta  dilakukan melalui  mekanisme  acara  cepat  dengan  cara  musyawarah  yang  apabila kesepakatan  tidak  tercapai  diantara  para  pihak  maka  Pengawas  Pemilu  memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.
Peran  Bawaslu  Kota  Probolinggo  Dalam  Menyelesaikan  Permohonan Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019
Kedudukan  Lembaga  Pengawas  Pemilu  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  berada  di  luar  cabang-cabang  kekuasaan  Eksekutif,  Legislatif,  dan
5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4). Calon Peserta Pemilu yang dimaksud adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
Yudikatif  yang  mempunyai  tugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga peran lembaga Pemilu dalam  proses  transisi  ketatanegaraan  Indonesia  mempunyai  arti  yang  sangat penting  dalam  mengawasi  peralihan  kekuasaan.  Lebih  lanjut,  peran  merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia  menjalankan  suatu peranan.
Proses    penguatan  kelembagaan  Bawaslu  sejak  masa  reformasi  telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 2008 Bawaslu dilahirkan dari rahim KPU yang  masih  jauh  dari  mandiri.  Sejak  diputuskan  oleh  MK  yang  menguatkan kedudukan  Bawaslu  sebagai  lembaga  mandiri,  Undang-Undang  tentang  Pemilu hingga  saat  ini  mengikuti  putusan  MK  tersebut.  Bahkan  Bawaslu  bersifat  tetap hingga level Kabupaten/Kota madya, persis seperti KPU dan jajarannya. Di dalam struktur  lembaga  pengawas  Pemilu,  Bawaslu  memiliki  kedudukan  tertinggi  di dalam  struktur  tersebut 6 .  Sebagai  struktur  tertinggi,  munculnya  Badan  Pengawas Pemilu  sebagai  Badan  yang  Mandiri,  Tetap,  dan  Independen  merupakan  salah satu  prestasi  terbesar  dalam  penguatan  kelembagaan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  Pemilu  sebagaimana  dimaksudkan  di  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017 7 .  Sebagai  sebuah  lembaga  pendukung,  Bawaslu  harus mampu menunjukkan diri sebagai organ yang memiliki kewibawaan dan disegani dalam percaturan penyelenggaraan Pemilu.
Format kelembagaan demokrasi Bawaslu yang didesain di dalam Undang- Undang tersebut, sangat memungkinkan lembaga ini bersifat Mandiri, Tetap, dan Independen.  Kelembagaan  Bawaslu  sebagai  organ  pendukung  atau  biasa  disebut sebagai Auxillary  Organ yang  bersifat  Nasional,  Tetap,  dan  Mandiri  dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, merupakan kemajuan bagi konsepsi negara hukum yang dialami bangsa Indonesia. Jimly Asshidiqie menyebutkan salah satu ciri salah satu negara hukum adalah keberadaan lembaga organ pendukung  yang bersifat    Independen.  Ciri  negara  hukum  yang  diungkapkan  oleh  Jimly  sebagai berikut 8 :  Supremasi  Hukum  ( Supremacy  of  Law ),  Persamaan  dalam  Hukum ( Equality  before  the  Law ),  Asas  Legalitas  ( Due  Process  of  Law ),  Pembatasan Kekuasaan,  Organ-Organ  Pendukung  yang  Independen,  Peradilan  Bebas  dan Tidak  Memihak,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peradilan  Tata  Negara ( Constitutional  Court ),  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  Bersifat  Demokratis ( Democratische  Rechsstaat )  dan  berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan bernegara ( Welfare Rechtsstaat ).
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.11/PUU-VIII/2010.
7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN.182, TLN. 6109, Psl 91.
8 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis , PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal.108-112.
Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia  adalah  dengan  model  Mandiri. Model ini digunakan di negara-negara yang Pemilu-Pemilunya dikelola dan diatur oleh  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  mandiri  dan  otonom  secara  institusi dari  lembaga  pemerintah;  anggotanya  tidak  dari  lingkaran  eksekutif.  Di  bawah penyelenggaraan  Pemilu  model  mandiri,  penyelenggara  Pemilu  mempunyai  dan mengelola  anggarannya  sendiri,  serta  tidak  bertanggung  jawab  terhadap kementrian  atau  departemen  pemerintah.  Penyelenggara  Pemilu  dapat bertanggung  jawab  kepada  lembaga  legislatif,  lembaga  peradilan  atau  kepala negara. Penyelenggara  Pemilu dengan model mandiri dapat menikmati  berbagai tingkatan  otonomi dan akuntabilitas keuangan, serta berbagai level akuntabilitas kinerja.  Banyak  negara  yang  demokrasinya  baru  terbentuk  memilih  model penyelenggara Pemilu yang mandiri. 9
Bawaslu dalam menjalankan tugasnya memiliki jajaran di tingkat Provinsi sampai  dengan  tingkat  desa  yaitu  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota yang  bersifat  permanen  serta  Panwascam,  dan  Pengawas  Pemilu  Lapangan bersifat Ad  Hoc yang  keberadaannya  didasarkan  pada  adanya  penyelenggaraan Pemilu.    Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu, pengawas  Pemilu  memiliki  tugas,  kewenangan  dan  kewajiban.  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  telah  mengaturnya  secara  detail.  Bawaslu memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  lebih  luas  dan  memiliki  jajaran  di  tingkat bawah yang permanen hingga Kabupaten Kota.
Sebagaimana yang disyaratkan oleh IDEA International, bahwa hak untuk mendapat  keadilan  ( right  to  justice )  dan  kepastian  hukum  dalam  proses penyelesaian  sengketa  Pemilu  menjadi  prasyarat  yang  harus  ada  dan  terus diikhtiarkan dalam sistim Pemilu yang ideal. Oleh karena itu perlu dibuat model ideal penegakan hukum Pemilu guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum. IDEA International menyebut setidaknya ada empat institusi yang dapat dijadikan alternative penyelesaian sengketa Pemilu, yaitu 10 :
1. Badan administratif, yaitu badan penyelenggara Pemilu.
2. Badan  Peradilan,  yaitu  peradilan  umum  atau  pengadilan  madiri  seperti  MK, PTUN atau Pengadilan Khusus Pemilu yang tidak berada di bawah kekuasaan legislative, eksekutif, atau kehakiman.
3. Badan Legislatif yaitu DPR atau bagian dari DPR.
4. Badan  Internasional,  yaitu  badan  yang  memiliki  yurisdiksi  di  negara  yang mengakui keberadaan pengadilan regional atau internasional.
Pilihan  terhadap  lembaga  yang  dimaksud  akan  sangat  bergantung  pada kebutuhan penyelenggaran Pemilu di sebuah negara. Pelaksanaannya di Indonesia
9 Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif , (Jakarta: Kemitraan, 2015), hal. 16.
10 International IDEA, 2001, Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia , (Jakarta: International IDEA).
saat  ini  terdapat  lima  (5)  model  kewenangan  antar  lembaga  penegak  hukum Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran Pemilu, yakni:
1. Untuk  pelanggaran  administrasi  Pemilu,  aparatur  penegakan  pelanggaran administrasi  terdiri  atas  Bawaslu  RI,  Bawaslu  Propinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota. Bentuk putusannya meliputi perbaikan administrasi, tata cara, prosedur  atau  mekanisme  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  serta penjatuhan sanksi administrasi.
2. Untuk pelanggaran pidana/kejahatan Pemilu, lembaga peradilan diberi otoritas untuk  melakukan  penegakan  hukum  pelanggaran/  kejahatan  Pemilu,  dengan terlebih  dahulu  ditempuh  proses  panjang  melalui  Bawaslu,  Penyidik,  Jaksa (Sentra Gakkumdu) baru ke Pengadilan.
3. Untuk  sengketa  proses  Pemilu,  yaitu  sengketa  antar  peserta  pemilihan, sengketa  antara  peserta  Pemilu  dengan  penyelenggara  Pemilu  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  KPU,  Bawaslu  diberi  kewenangan  oleh  Undang- Undang Pemilu untuk menyelelesaikan sengketa proses Pemilu.
4. Untuk  pelanggaran  kode  etik  Pemilu,  yaitu  pelanggaran  terhadap  etika Penyelenggara Pemilu  yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji  sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, aparaturnya adalah DPKPP.
5. Untuk perselisihan hasil Pemilu, lembaga penegaknya adalah MK RI. Bawaslu menjalankan dua fungsi dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan  kewajibannya  menurut  Undang-Undnag  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu, yaitu sebagai Pengawas Pemilu dan sebagai Penegak hukum Pemilu.
Menurut  Azam  Fikri 11 sebagai  Penegak  hukum  Pemilu,  Bawaslu  Kota Probolinggo  pada  Pemilu  tahun  2019  yang  lalu  yang  tepatnya  pada  hari  Rabu tanggal  8  Oktober  2018  sekitar  pukul  14.20  WIB,  telah  menerima  dokumen berkas  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  dengan  nomor 098/PWSL.  Kotprob/X/2018  yang  diajukan  oleh  saudara  Chandra  Nurul  Susanti Arifin,  SH.  (Ketua  DPC  Hanura  Kota  Probolinggo)  dan  saudara  Buang  Suroso (Wakil  Sekretaris)  sebagai  pemohon.  Berkas  permohonan  tersebut  dilampiri dengan  bukti-bukti  yang  antara  lain  berupa  Berita  Acara  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Probolinggo  Nomor  175/PK.01-BA/3754/KPU-Kot/X/2018  tentang Penerimaan  Laporan  Dana  Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum  Tahun  2019. Berkas  tersebut  oleh  Bawaslu  Kota  Probolinggo  dinyatakan  belum  lengkap, sehingga pemohon harus melengkapi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu 3 (tiga) kerja sejak diberitahukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo.
Selanjutnya,  oleh  pemohon  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Oktober  2018 kemudian  meyarahkan  berkas  permohonan  yang  kurang  sehingga  Ketua  dan Anggota  Bawaslu  Kota  melakukan  rapat  pleno  tentang  registrasi  permohonan
11 Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
penyelesaian  sengketa  yang  pada  pokoknya,  hasil  rapat  pleno  tersebut menghasilkan keputusan yang berisi:
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas-berkas permohonan yang telah diajukan oleh  Partai  Hanura  pada  hari  Rabu  tanggal  8  Oktober  2018  dengan  nomor permohonan  098/PWSL.Kotprob/X/2018  perihal  permoho-nan  penyelesaian sengketa proses pemilu dinyatakan lengkap;
2. Diregister  dengan  nomor  01/PS.REG/Bawaslu  -16.09/X/2018  dan  akan ditindaklanjuti dengan agenda mediasi.
Lebih  lanjut  menurut  Azam  Fikri, 12 bahwa  setelah  diregister  dalam  buku register  maka  kemudian  didisposisi  ke  Kepala  sekretariat  Bawaslu  Kota Probolinggo  untuk  membuat  Surat  keputusan terkait Pembentukan Tim  Mediasi. Atas  disposisi  tersebut,  Budi  Bachruddin  Setiawan  (Koordinator  Sekretaris Bawaslu  Kota  Probolinggo)  pada  tanggal  12  Oktober  2018  menetapkan  jadwal sidang  mediasi  dan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Bawaslu  Kota  Probolinggo
Nomor 043/SK/BAWASLU-PROV.JI-37/PM.07.02/X/2018 tentang
Pembentukan  Tim  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  yang  pada pokoknya menetapkan susunan tim mediasi yang terdiri:
a. Majelis  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  yang  diketuai  oleh Ketua  Bawaslu  Kota  Probolinggo  serta  beranggotakan  2  (dua)  komisioner lainnya;
b. Sekretaris Sidang; dan
c. Notulensi.
Menurut  Budi  Bachruddin  Setiawan, 13 mengingat  agenda  sidang  mediasi pertama sudah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 maka selaku Koordinator  Sekretaris  kemudian  menerbitkan  Surat  Nomor  0306/  BAWASLU- PROV.JI-37/PM.07.02/X/2018  dan  Nomor  0307/  BAWASLU-PROV.JI37/ PM.07.02/X/2018  tertanggal  12  Oktober  2018  perihal  Pemanggilan  Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Dalam  hal  ini  mengajukan  permohonan  proses  sengketa  pemilu  terkait berita  acara  KPU  Kota  Probolinggo  Nomor:  175/PK.01-BA/3574/  KPU- Kot/X/2018  tentang  sanksi  keterlambatan  penyerahan  laporan  LADK  pada tanggal  23  September  2018  pukul  18.00  WIB  yang  berakibat  tidak  diikut sertakannya Partai Hanura Kota Probolinggo dalam Pemilu Legeslatif 2019.
Selanjutnya  menurut  Azam  Fikri. 14 bahwa  dalam  pokok  permohonan, pemohon menguraikan terkait obyek permohonan yang disengketakan yaitu:
12 Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
13 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo.
14 Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
1. Pada  tanggal  23  September  2018  sekitar  pukul  18.00  WIB,  KPU  Kota Probolinggo  menyampaikan  sebagai  hari  terakhir  untuk  penyerahan  Laporan Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  bagi  seluruh  partai  peserta  pemilu  2019 namun  pada hari itu Partai  Hanura datang terlambat sekitar pukul  19.00 WIB dan  tidak  membawa  berkas  kecuali  membawa  Buku  Rekening  Partai,  hal  itu dikarenakan  staf  IT  Pemohon  juga  tidak  dapat  mendampingi,  ketidakhadiran staf  IT  Pemohon  tersebut  disebabkan  faktor  kepentingan  keluarga  yang  tidak dapat ditinggalkan oleh staf IT Pemohon, kesulitan ini menjadi masalah besar yang  berakibat  dijatuhkannya  sanksi  oleh  KPU  Kota  Probolinggo  kepada Pemohon;
2. Dengan  adanya  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  24  tahun  2018 Pasal  38  ayat  (8)  yang  menyatakan  “ Penyampaian  LADK  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (6)  dan  (7)  dilakukan  1  (satu)  Hari  setelah  periode penutupan  LADK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lambat  pukul 18.00 Waktu setempat ”. Pasal 67 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR  dan  DPRD  yang  tidak  menyampaikan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye (LADK)  kepada  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  sampai  dengan batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  38  ayat  (8),  dikenai  sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
3. Atas  ketentuan  tersebut,  Pemohon  segera  mengambil  sikap  dimana  pada tanggal  23  September  tersebut  Pemohon  melakukan  konsultasi  dengan  pihak KPU  dan  disarankan  untuk  mengambil  jalur  lain.  untuk  menunjukkan  itikad baik  dari  Pemohon  dan  kesiapan  serta  kesediaan  Pemohon  untuk  dapat melaporkan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  tersebut,  maka  pada keesokan  harinya  tanggal  24  september  2018  secara  maraton  dalam  kurun waktu satu hari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)  tersebut dapat kami selesaikan dengan sempurna, namun Pihak KPU Kota Probolinggo tidak dapat menerima berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)  Pemohon pada saat itu.
Atas  keberatan  Pemohon  tersebut  maka  pada  hari  Senin  tanggal  15 Oktober  2018,  Bawaslu  Kota  Probolinggo  mengadakan  sidang  mediasi  yang diketua oleh Azam Fikri, SE., Samsun Ninilouw, SH., dan Ilmiyah, S.Sos., M.Si yang  masing-masing  merupakan  anggota  majelis  serta  sekretaris  majelis  (Budi Bachruddin Setiawan) dan notulen (Feri Rahmawati, S.Sos) sesuai dengan jadwal yang  telah  ditetapkan.  Sidang  tersebut  dihadiri  oleh  saudara  Chandra  Nurul Susanti  Arifin,  SH.  dan  Ir  Risman  sebagai  Pemohon  dengan  pihak  KPU  Kota Probolinggo sebagai Termohon.
Ilmiyah 15 menyampaikan bahwa Termohon dalam jawabannya menjelaskan  jika  Pemohon  datang  pada  tanggal  23  september  2018  jam  19.00 yang  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  PKPU  Nomor  29  tahun  2018 diserahkan  1  hari  setelah  hari  penutupan  paling  lambat  jam  18.00  dan  itu  sudah diamini  oleh  saudara  Pemohon  dengan  segala  dalil  yang  disampaikan.  Pemohon terlambat  dalam  menyerahkan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)  dan
15 Anggota Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi SDM.
membawa informasi apapun terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada hari  itu,  Pemohon  juga  tidak  pernah  konsultasi  kepada  KPU  Kota  Probolinggo terkait  bagaimana  mekanisme  dan  tata  cara  pengisian  Laporan  Awal  Dana Kampanye  (LADK),  Pemohon  baru  menyampaikan  informasi  bahwa  mereka membuat rekening pada 24 September 2018 artinya melewati batas waktu yang di atur oleh undang-undang.
Jika  dipahami  lebih  lanjut  berdasarkan  argumentasi  secara  hukum, sengketa  antara  kedua  belah  pihak  berkaitan  dengan  penggunaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  terbitnya  berita  acara  yang menjadi  objek  sengketa  oleh  KPU  Kota  Probolinggo  didasarkan  pada  ketentuan Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu yang pada pokoknya menyatakan  penyampaian  LADK  dilakukan  1  (satu)  Hari  setelah  periode penutupan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK)    paling  lambat  pukul  18.00 waktu setempat. Selain itu, ketentuan Pasal 334 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  berbunyi  “ Partai  Politik  peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya  wajib  memberikan  laporan  awal  dana  kampanye  pemilu  dan rekening  khusus  dana  kampanye  pemilu  kepada  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum  hari  pertama jadwal palaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum”. Jika merujuk  pada  ketentuan  terkait  tahapan  dan  jadwal  pemilu,  maka  batasan  waktu yang  ditentukan  oleh  KPU  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  pada  ketentuan Pasal  334  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.
Sementara itu, Bawaslu Kota Probolinggo dalam Putusan mediasi Nomor Permohonan  :  098/PWSL.Kotprob/X/2018  pada  tanggal  18  Oktober  2018  atas permohonan sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam Pokok Permohonan
a. Uraian Sengketa Proses Pemilu Bahwa,  Pemohon  mengajukan  permoho-nan  sengketa  pemilu  dengan
Nomor  :  098/PWSL.Kotprob/X/2018  tertanggal  8  bulan  Oktober  tahun 2018 kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo dan telah diregister pada  tanggal  10  bulan  Oktober  tahun  2018,  dengan  pokok  permohonan sebagai berikut:
1) Bahwa, Pemohon  keberatan terhadap Berita Acara Nomor :  175/PK.01-
BA/3574/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana
Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  yang  diterbitkan  oleh KPU Kota Probolinggo yang pada tanggal 4 Oktober 2018;
2) Bahwa,  pada  lampiran  BA  Nomor  :  175/PK.01-BA/3574/KPU- Kot/X/2018  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  uraian  angka  1  di  atas, Partai  Hanura  tidak  tercantum  pada  Daftar  Partai  Politik  Tingkat  Kota Probolinggo yang Telah Menyampaikan LADK;
3) Bahwa,  pada  tanggal  23  September  2018  jam  18.00  WIB,  KPU  Kota Probolinggo  menyampaikan  sebagai  hari  terakhir  untuk  penyerahan LADK bagi seluruh partai politik peserta pemilu 2019 namun pada hari itu  Partai  Hanura  datang  terlambat  sekitar  pukul  19.00  WIB  dan  tidak membawa  berkas  kecuali  membawa  Buku  Rekening  Partai,  saat  itu dikarenakan pihak IT kami juga tidak dapat mendampingi hadir, ketidak hadiran  tersebut  karena  faktor  kepentingan  keluarga  yang  tidak  dapat ditinggalkan  oleh  pihak  IT  kami,  kesulitan  ini  menjadi  masalah  besar yang  berakibat  dijatuhkannya  sanksi  oleh  KPU  kepada  kami  dengan dibuatnya  berita  acara  nomor  :  175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot  /X/2018 dimana  dalam  berita  acara  tersebut  nama  Partai  Hanura  Kota Probolinggo diterangkan “Tidak Menyerahkan”;
4) Bahwa,  dengan  adanya  peraturan  KPU  Nomor  34  tahun  2018  tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  KPU  Nomor  24  tahun  2018  tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8) yang berbunyi “Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud  pada ayat (6) dan (7) dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 Waktu setempat;
5) Bahwa,  sebagai  konsekuensi  atas  pelanggaran  terhadap  ketentuan Peraturan  KPU  Nomor  34  tahun  2018  tentang  perubahan  kedua  atas peraturan  KPU  Nomor  24  tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  Pemilu Pasal  38  ayat  (8)  berupa  Sanksi  pembatalan  sebagai  peserta  pemilu sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  67  ayat  (1)  KPU  Nomor  34 tahun  2018  tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan  KPU  Nomor  24 tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  Pemilu  yang  berbunyi  “Partai Politik  Peserta  Pemilu  Anggota  DPR  dan  DPRD  yang  tidak menyampaikan  LADK  kepada  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kab/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8),  dikenai  sanksi  berupa  pembatalan  sebagai  peserta  pemilu  pada wilayah yang bersangkutan”;
6) Bahwa, dengan dasar ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut  di atas  maka  Pemohon  segera  mengambil  sikap  dimana  pada  tanggal  23 September  tersebut  Pemohon  melakukan  konsultasi  dengan  pihak  KPU Kota Probolinggo dan disarankan untuk mengambil jalur lain;
7) Bahwa,  untuk  menunjukkan  itikad  baik  PEMOHON  dan  kesiapan  serta kesediaan  Pemohon  dapat  melaporkan  LADK  tersebut,  pada  keesokan harinya  tanggal  24  september  2018  secara  maraton  dalam  kurun  waktu satu hari LADK tersebut dapat kami selesaikan dengan sempurna, namun Pihak KPU tidak dapat menerima berkas LADK Pemohon pada saat itu;
8) Bahwa,  Pemohon  tidak  pantang  menyerah  sebagai  maksud  itikad  baik untuk  memperbaiki  kesalahan  Pemohon,  berkas  LADK  tersebut  tetap Pemohon  siapkan  dengan  harapan  Pemohon  dapat  masuk  ke  ranah
perbaikan.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  cara  Pemohon  intens melakukan konsultasi dengan Pihak Bawaslu Kota Probolinggo dan KPU Kota  Probolinggo  untuk  mendapatkan  kesempatan  baik  agar  berkas LADK Partai Hanura Kota Probolinggo dapat diterima;
9) Bahwa,  pada  tanggal  25  September  2018,  berkas  Pemohon  dapat diterima  oleh  Pihak  KPU  Kota  Probolinggo  yang  dalam  hal  ini diserahkan oleh Wakil Ketua  1 Pemohon  yakni  saudara  Ir. Misman dan diterima oleh Pihak KPU Kota Probolinggo atas nama saudara Rizky;
10) Bahwa,  saat  ini  Pemohon  masih  sangat  khawatir  akan  adanya  sanksi pembatalan  sebagai  peserta  pemilu  2019  yang  diberlakukan  dan dijatuhkan  kepada  caleg-caleg  Pemohon,  untuk  selanjutnya  Pemohon berjanji  memperbaiki  kekurangan  dan  kesalahan-kesalahan  yang  telah Pemohon lakukan agar mendapatkan responsif baik dari pihak KPU Kota Probolinggo dan Bawaslu Kota Probolinggo.
b. Pendirian Pemohon (Tuntutan)
1) Bahwa,  Pemohon  keberatan  terhadap  isi  Berita  Acara  Nomor  : 175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018  Tentang  Penerimaan  Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh KPU Kota Probolinggo;
2) Bahwa, atas keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka 1  maka  Pemohon  mengajukan  Permohonan  Sengketa  kepada  Bawaslu Kota Probolinggo;
3) Bahwa, Pemohon bersikukuh untuk memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 di Kota Probolinggo;
4) Bahwa,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  ayat  (2) Tentang  Pemilihan  Umum  yang  menyebutkan  “Partai  Politik  peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sesuai denga  tingkatannya  wajib  memberikan  laporan  awal  dana  kampanye pemilu  kepada  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  paling lambat 14 hari sebelu hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum”.
c. Pendirian Termohon (Jawaban)
1) Bahwa,  benar    KPU  Kota  Probolinggo  telah  menerbitkan  Berita  Acara Nomor  :  175/PK.01-BA/3574/KPU-Kot/X/2018  Tentang  Penerimaan Laporan  Dana  Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum  Tahun  2019,  yang lampirannya memuat nama 16 (Enam belas) partai politik;
2) Bahwa, ada 3 (tiga) partai politik yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal  23  September  2018  hingga  pukul  18.00  WIB  sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  KPU  Nomor  24  tahun  2018  tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu Partai Hanura;
3) Bahwa,  Partai  Politik  yang  tidak  menyampaikan/menyerahkan  LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Probolinggo  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  67  ayat  1  Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 UU 7 Tahun 2017.

## 2. Kesepakatan Para Pihak
Bahwa, setelah dilakukan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:
1) Pemohon  dan  Termohon  bersepakat  untuk  menggunakan  ketentuan  Pasal 334  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum sebgai dasar kesepakatan;
2) Merekomendasikan  kepada  KPU  Kota  Probolinggo  untuk  menerima dokumen LADK Partai  Hanura Kota Probolinggo guna kemudian diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3) Pemohon  dan  Termohon  sepakat  untuk  dalam  waktu  2  x  24  Jam  sejak dibacakan putusan ini, Partai Hanura Kota Probolinggo wajib menyerahkan dokumen LADK kepada KPU Kota Probolinggo;
4) Pemohon  sepakat  untuk  membuat  pernyataan  yang  pada  pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengulangi kembali keterlambatan serupa  yang  berpotensi  mengganggu  akselarasi  KPU  Kota  Probolinggo dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
Kendala  Yang  Dihadapi  dihadapi  dan  upaya  yang  sudah  dilakukan Oleh Bawaslu  Kota  Probolinggo  Dalam  Menyelesaikan  Permohonan  Sengketa Proses Pemilu
Menurut  Azam  Fikri, 16 menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Bawaslu  Kota Probolinggo  terkait  dengan  adanya  permohonan  sengketa  proses  Pemilu dikarenakan  untuk  memberikan  keputusan  yang  seadil-adilnya  bagi  para  pihak yang  bersengketa  dalam  rangka  menegakkan  keadilan  pemilu  dan  memberikan kepastian  hukum  serta  untuk  menjaga  marwah  lembaga  Bawaslu  menjadi lembaga yang kredibel dan independen sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin tinggi.
Lebih  lanjut  menurut  Azam  Fikri, 17 menyampaikan  hal  itu  disebabkan oleh  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  proses pemilu  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  baik  intern  maupun  ekstern, diantaranya yaitu:
1) Pada  saat  proses  mediasi  sering  kali  menjadi  perdebatan  yang  alot  sehingga dibutuhkan  ketenangan  untuk  dapat  memimpin  dan  mengarahkan  para  pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
2) Terbatasnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Bawaslu  Kota Probolinggo  untuk  membantu  dan  menunjang  proses  penyelesaian  sengketa yang  mayoritas  disebabkan  oleh  perbedaan  latar  belakang  pendidikan  (non- hukum);
16 Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
17 Ibid .

## Jurnal Negara dan Keadilan
3) Terbatasnya  waktu  penyelesaian  sengketa  yang  diberikan  oleh  Perbawaslu, yakni  12  (dua  belas  hari)  sehingga  menuntut  Bawaslu  Provinsi  Banten  untuk melakukan  efisiensi  waktu  sedemikian  rupa  agar  penyelesaian  sengketa  tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
4) Sarana  prasarana  menjadi  kendala  utama  mengingat  tidak  tersediannya  ruang persidangan  baik  untuk  ruang  mediasi  maupun  ruang  sidang  ajudikasi  karena kantor  Bawaslu  Kota  Probolinggo  sampai  detik  ini  masih  berstatus  sewa. Dengan  kata  lain,  belum  adanya  fasilitas  pemerintah  daerah  yang  bisa digunakan sebagai kantor.
Azam  Fikri 18 menyampaikan  bahwa  banyak  hal  yang  sudah  dilakukan  oleh Bawaslu  Kota  Probolinggo  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dialami, baik  dalam bentuk  menghadiri undangan maupun melaksanakan kegiatan  sendiri yang antara lain:
a) Bawaslu  Kota  Probolinggo  sudah  menghadiri  sekian  banyak  kegiatan peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  baik  yang  dilakukan  oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
b) Melihat  kondisi  geografis  yang  beragam  dan  luas,  Bawaslu  pada  September 2018  telah  membuat  layanan online bernama  Sistem  Informasi  Penyelesaian Sengketa  (SIPS)  yang  bertujuan  diantaranya  memudahkan  pemohon mengajukan  sengketa  dan  meningkatkan  transparansi  penyelesaian  sengketa proses  pemilu.  Melalui  SIPS,  masyarakat  dimudahkan  dalam  mengajukan permohonan sengketa karena permohonan dapat dilakukan secara online .
c) Serangkaian  pertemuan  sudah  dilakukan  antara  Bawaslu  Kota  Probolinggo dengan  Pemerintah  Daerah  Kota  Probolinggo,  bahkan  sudah  sekian  banyak surat  permohonan  pinjam  pakai  asset  namun  sampai  saat  ini,  belum  ada realisasi  sehingga  dalam  upaya  menyelesiakan  sengketa  Pemilu  maupun Pemilihan sebagai salah satu kewenangan Bawaslu Kota Probolinggo menjadi kurang maksimal dilakukan.

## KESIMPULAN
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Pemilu juncto Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilu.  Sebagai  Penegak  hukum  Pemilu,  Bawaslu  Kota Probolinggo pada Pemilu tahun 2019 yang lalu, telah menerima dokumen berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor 098/PWSL.Kotprob/ X/2018
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Probolinggo, baik intern maupun ekstern yang diantaranya:
18 Ibid.
1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
2) Terbatasnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Bawaslu  Kota Probolinggo untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non- hukum);
3) Terbatasnya  waktu  penyelesaian  sengketa  yang  diberikan  oleh  Perbawaslu, yakni  12  (dua  belas  hari)  sehingga  menuntut  Bawaslu  Kota  Probolinggo untuk  melakukan  efisiensi  waktu  sedemikian  rupa  agar  penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
4) Sarana  prasarana  menjadi  kendala  utama  mengingat  tidak  tersediannya ruang persidangan baik untuk ruang mediasi maupun ruang sidang ajudikasi karena  kantor  Bawaslu  Kota  Probolinggo  sampai  detik  ini  masih  berstatus sewa. Dengan kata lain, belum adanya fasilitas pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai kantor.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota  Probolinggo  dalam  mengatasi hambatan yang dialami, antara lain:
a) Bawaslu  Kota  Probolinggo  sudah  menghadiri  sekian  banyak  kegiatan peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  baik  yang  dilakukan  oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
b) Pada  September  2018  terdapat  layanan online bernama  Sistem  Informasi Penyelesaian  Sengketa  (SIPS)  yang  bertujuan  diantaranya  memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu.
c) Serangkaian pertemuan sudah dilakukan antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah  Kota  Probolinggo,  bahkan  sudah  sekian  banyak  surat  permohonan pinjam pakai asset namun sampai saat ini, belum ada realisasi.
Perlu  dilakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
tentang  Pemilu,  khusus  yang  berkaitan  dengan  desain  penegakan  hukum penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi  antarPeserta  Pemilu.  Sebab konstruksi  norma  dalam  Pasal  466  sampai  dengan  Pasal  469  mengandung sejumlah  kelemahan,  antara  lain:  (1)  Konstruksi  ruang  lingkup  penyelesaian sengketa  antarPeserta  Pemilu  pada  Pasal  466  yang  mengaitkan  objek  sengketa proses  Pemilu  sebagai  akibat  diterbitkannya  Keputusan  Penyelenggara  Pemilu. Dengan  konstruksi  demikian,  esensi  sengketa  antarPeserta  menjadi  tidak  relevan karena  yang  mengeluarkan  objek  sengketa  adalah  Penyelenggara  Pemilu  tetapi yang  disengketakan  adalah  Peserta  Pemilu;  dan  (2)  Mekanisme  penyelesaian sengketa  antarPeserta  Pemilu  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan sengketa  antara  Peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  sehingga  perlu pangaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

## Jurnal Negara dan Keadilan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
International  IDEA,  2001, Melanjutkan  Dialog  Menuju  Reformasi  Konstitusi  di Indonesia , Jakarta: International IDEA.
Jimly  Asshiddiqie,  2009, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis ,  PT.  Bhuana Ilmu Populer.
Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia Press.
Ramlan  Surbakti  dan  Kris  Nugroho,  2015, Studi  Tentang  Desain  Kelembagaan Pemilu yang Efektif , Jakarta: Kemitraan.

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Perbawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).
Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
Perbawaslu  Nomor  27  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).
Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perbawaslu Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.