JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12(1) (2020): 57-67 DOI : https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.15669
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Zonasi, Kuota dan Rasionalisasi: Paradoks Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Ciamis

## Zonation, Quota and Rationalization: Implementation Paradox of Minimarket Arrangement Policy in Ciamis District
Kokom Komariah, Utang Suwaryo & Neneng Yani Yuningsih* Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
Diterima: 04 Desember 2019; Disetujui: 23 Januari 2020; Dipublish: 30 April 2020

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  tentang  implementasi  kebijakan  penataan  minimarket  di  Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Tahun 2018. Masalah difokuskan pada kebijakan tentang penetapan zonasi, alokasi dan kuota minimarket  pada  wilayah administratif  Kabupaten  Ciamis.  Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan  teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (1996). Dsata dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan  kajian  pustaka  dan  kajian  dokumen  serta  dianalisa  secara  kualitatif.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Ciamis paradoks dengan agenda dan adopsi kebijakan antara lain karena adanya 10 (sepuluh) minimarket yang beroperasi tanpa izin, adanya penyalahgunaan izin usaha serta  penetapan  kuota  minimarket  yang  tidak  sejalan  dengan  upaya  menumbuhkan  kewirausahaan,  persaingan usaha sehat dan peningkatan ekonomi daerah.
Kata Kunci : Pasar Moderen, Minimarket, Zonasi, Kuota, Implementasi Kebijakan.

## Abstract
This  article  aims  to  discuss  the  implementation  of minimarket structuring  policies  in Ciamis  Regency, West  Java,  in 2018.  The  problem  is  focused  on  policies  regarding  the  zoning,  allocation  and  quota  of  minimarkets  in  the administrative area of Ciamis Regency. To discuss this problem, a reference to the theory of policy implementation by Charles  O.  Jones  (1996)  is  used.  Data  collected  through  in-depth  interviews,  observation  and  literature  review  and document review and analyzed qualitatively. This study concludes that the implementation of minimarket structuring policies in Ciamis Regency is paradoxical to the agenda and policy adoption partly because there are ten minimarkets operating  without  permits,  misuse  of  business  licenses and  establishment  of  minimarket quotas  that  are  not  in  line with efforts to foster entrepreneurship, fair business competition and improving regional economy.
Keywords : Modern Market, Minimarket, Zoning, Quota, Policy Implementation
How  to  Cite :  Komariah,  K,  Suwaryo,  U  &  Yuningsih,  N.Y.    (2020). Zonasi,  Kuota  dan  Rasionalisasi: Paradoks Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Ciamis. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1): 57-67.
*Corresponding author: E-mail: kokom17001@mail.unpad.ac.id ISSN  2085-482X  (Print) ISSN 2407-7429  (Online)

## PENDAHULUAN
Minimarket  hadir  dengan  massif serta  tersebar  luas  di  tanah  air.  Bukan hanya  di  perkotaan,  minimarket  kini sudah  menjangkau  wilayah  pedesaan. Wilayah  pemukiman  baru,  perumahan baru  atau  pemukiman  padat  penduduk menjadi tempat favorit pendirian minimarket tersebut. Ekspansi usaha ritel yang  massif  ini  tidak  terlepas  dari  fakta bahwa  pada  wilayah  urban  telah menjamur hypermarket dan supermarket dengan  persaingan  usaha  yang  semakin ketat. Ekspansi usaha minimarket berjaringan  dengan  berbagai  merek dagang nasional atau bahkan internasional turut
mempercepat tumbuhnya jumlah minimarket.
Realitas ini mendesak dan menyudutkan  pasar  maupun  pedagang tradisional  dengan  keterbatasan  modal dan  sumberdaya  di  tengah  pergulatannya dengan  masalah  penurunan  omzet penjualan,  manajemen  dan  infrastruktur yang  buruk  maupun  beragam  pungutan retribusi  di  tengah  gempuran  pasar moderen  sehingga  sulit  untuk  bersaing (Arno  &  Aqidah,  2018).  Pola  perilaku konsumen,  kemudahan  dan  kenyamanan layananan,  promosi  yang  massif  serta beragam  yang  ditawarkan  oleh  pasar moderen  menjadikan  pasar  tradisional semakin  sulit  untuk  bertahan  hidup  dan situasi  ini  memberikan  peluang  ekspansi minimarket.  Namun  demikian,  eksistensi ritel  modern  ini  tidak  luput  dari kontroversi  sehingga  tidak  jarang  terjadi demonstrasi menutup minimarket dengan alasan  banyak  pedagang  kecil  yang
dikhawatirkan usahanya akan mati (Iqbal, 2017).
Kabupaten  Ciamis  dengan  topografi dominan sebagai wilayah rural tidak luput dari  ekspansi  minimarket.  Dalam  lima tahun  terakhir  jumlah  minimarket  sudah melebihi  jumlah  pasar  tradisional  dan pasar  Pemda  atau  bahkan  jumlahnya hampir dua kali lipat. Peningkatan jumlah ini serta stagnasi jumlah pasar tradisional memerlukan  perhatian  pemerintah.  Pada satu sisi, kehadiran minimarket membawa keuntungan  bagi  perekonomian  daerah dan  pada  sisi  lain,  pemerintah  daerah harus  memperhatikan  eksistensi  pasar tradisional  (Kupita  &  Bintoro,  2012). Pemerintah  daerah  sesuai  peran  idealnya harus  juga  menjadi  katalisator  dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Persistensi dan resistensi  akan  kehadiran  minimarket selanjutnya harus menjadi bagian penting dalam  perumusan  dan  agenda  kebijakan di  sektor  perdagangan.  Salah  satu  agenda kebijakan  tersebut  adalah  penataan minimarket dan penataan zonasi minimarket. Tabel 1. Jumlah Pasar Tradisional dan Moderen Uraian Tahun 2015  2016  2017  2018 Pasar Tradisional 48 48 48 48 Pasar Pemda 4 4 4 4 Minimarket 86 86 86 85 Supermarket 3 3 3 5
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (2018).
Kebijakan  publik  pada  dasarnya merupakan  serangkaian  tindakan  atau aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat  negara  yang  ditujukan  untuk melaksanakan program pemerintah dengan  segala  hambatan  dan  kesempatan
di  dalamnya  (Federick  dalam  Agustino, 2008). Implementasi kebijakan merupakan  aktifitas  kompleks  yang berhadapan  langsung  dengan  kondisi sosial,  ekonomi  serta  politik  dalam memaksimalkan  hasil  yang  dicapai. Implementasi  kebijakan  merupakan  cara arau  langkah  penting  dalam  proses kebijakan  publik  yaitu  tindakan  eksekusi dari  sebuah  keputusan  atau  hukum dimana  beragam  pihak,  organisasi, prosedur  dan  teknik  bekerja  secara bersama  untuk  membuat  kebijakan tersebut berlaku efektif (Sirajuddin, 2014; Khan, 2016; Stewart et al., 2008).
Untuk  memastikan  implementasi kebijakan  penataan  minimarket  berjalan ideal, paling tidak terdapat tiga pilar atau dimensi  yang  harus  diperhatikan  oleh pelaksana kebijakan yaitu dimensi organisasi,  dimensi  interpretasi  dan dimensi  aplikasi  (Jones,  1996).  Dimensi organisasi  terdiri  atas  struktur  oganisasi yang jelas dalam mengoperasikan program,  sumber  daya  baik  input  dan sumber daya manusia. Dimensi interpretatif atau penerjemahan bermakna  bahwa  pelaksana  kebijakan harus  mampu  menjalankan  program sesuai  dengan  petunjuk  teknis  maupun perintah  secara  hirarkis.  Sedangkan dimensi  aplikasi  berbicara  tentang pembuatan prosedur kerja, syarat layanan, pengawasan, regulasi, pembayaran  atau  kesepakatan  lainnya yang sesuai dengan tujuan dan instrumen kebijakan (Jones, 1991).

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  teknik penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi  yang  ditujukan  untuk “memahami  masyarakat,  masalah  atau
gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan  sebanyak  mungkin  fakta mendalam  dan  disajikan  dalam  bentuk verbal”  (Muhajir,  1996).  Pendekatan fenomenologi  berupaya  mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu mengenai  berbagai  pengalaman  hidup mereka terkait dengan suatu konsep atau fenomena (Creswell, 2015). Data kajian ini terdiri atas data primer seperti wawancara dan  observasi  serta  data  sekunder  yang terdiri  atas  sumber  ilmiah,  dokumen pemerintah  dan  perundang-undangan. Informan  kajian  ini  terdiri  atas  unsur pemerintah  daerah,  legislatif  daerah, pelaku usaha dan masyarakat luas. Analisa data  dilakukan  secara  kualitatif  atau menitikberatkan  pada  gambaran  yang lengkap tentang objek yang dikaji daripada memerincinya  dalam  beragam  variabel- variabel yang saling terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  dan  Kebijakan  Penataan Minimarket: Zonasi dan Alokasi Dalam  konsideran  Perda  Kabupaten Ciamis  Nomor  18  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Pasar dinyatakan bahwa penataan  minimarket  didasari  pada  fakta bahwa  perkembangan  usaha  di  bidang pasar  eceran  cukup  pesat  sehingga memerlukan  usaha  perlindungan  dan penataan  pasar  tradisional  agar  mampu berkembang  melalui  kemitraan  antar pasar  modern  dan  tradisional.  Konteks penatataan  minimarket  dimaknai  secara luas mulai dari perlindungan,
pemberdayaan,
kemitraan maupun pengatuan  usaha  mikro  dan  kecil, memperkuat  serta  menguntungkan  antar pelaku  usaha  pasar  modern  dengan tradisional.
Penataan  minimarket  sesuai  dengan masalah  dan  dinamikanya  membutuhkan beragam  tindakan.  Tindakan  itu  paling tidak  berada  pada  area  regulasi, penindakan, penataan kelembagaan, komunikasi  dan  kerjasama.  Semua  area itu  harus  diakomodir  dalam  agenda kebijakan, adopsi kebijakan dan implementasi  kebijakan.  Untuk  area regulasi  sendiri  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Ciamis  paling tidak  melalui  Perda  Nomor  18  Tahun 2011  maupun,  Peraturan  Bupati  Nomor 51  Tahun  2014  Tentang  Pendirian  Toko Moderen  serta  Perlindungan  Usaha  Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional.
Minimarket secara umum dibedakan atas minimarket berjaringan dan minimarket tidak berjaringan. Minimarket berjaringan  adalah  usaha  pasar  moderen melalui  satu  kesatuan  manajemen  dan sistem  distribusi  barang  ke  outlet  yang merupakan jaringannya. Minimarket seperti  ini  biasanya    merupakan  bagian dari  merek  dagang  tertentu  ( franchise) seperti  Alfamart,  Indomaret,  Alfamidi, Yogyamart  dan  sebagainya.  Sedangkan minimarket  tidak  berjaringan  adalah minimarket  yang  tidak  memiliki  jaringan bisnis atau cabang-cabang tertertentu dan hanya  sebagai  usaha  tunggal  yang melaksanakan  usaha  minimarket.  Dalam kabupaten  Ciamis,  jenis  minimarket seperti  ini  antara  lain  minimarket  lokal dengan merek SWASKO maupun BUMDesso  (Wawancara  dengan  Agus Yani,  Dinas  Perizinan  dan  Penanaman Modal, September 2019).
Perda  Nomor  18  Tahun  2011  dan Peraturan  Bupati  Nomor  51  Tahun  2014 telah  menetapkan  sistem  dan  tata  cara penetapan  zonasi  dan  penentuan  alokasi
pasar moderen baik hypermarket , supermarket  maupun  minimarket.  Zonasi ini dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian. Pemerintah  daerah  membuat  struktur ruang wilayah dalam 3 (tiga) bentuk yaitu Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW),  Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan  (PPK).  Untuk hypermarket dan supermarket  berjaringan  hanya  boleh berdiri  di  areal  PKL  yang  terdiri  atas beberapa kecamatan.

## Tabel 2 . Kuota Hypermarket dan Supermarket
No Wilayah/PKL Kuota 1. Ciamis 4 2. Banjarsari 3 3. Kawali 1 4. Cijeungjing 1 5. Sidang Kasih Cikoneng 0 6. Rancah 1 7. Panjalu 1 8. Pamarican 1 Jumlah 12 Sumber: Perbup Ciamis Nomor 51 Tahun 2014 Alokasi minimarket
sendiri berdasarkan  ketetuan  Perbup  51  Tahun 2014  dimaknai  sebagai  jumlah  maksimal minimarket  berjaringan  pada  setiap kecamatan. Untuk minimarket berjaringan ditetapkan  alokasi  dan  kuota  untuk masing-masing  kecamatan  sedangkan untuk  minimarket  non  jaringan  kuotanya tidak  diatur  berdasarkan  kecamatan.  Hal ini  bermakna  bahwa  minimarket  non jaringan  boleh  saja  berdiri  sebanyak mungkin asal tetap mengindahkan Perbup tersebut.
Tabel 3.  Kuota Minimarket Non Jaringan
Kecamatan Ku- ota Kecamatan Ku- Ota Ciamis 16 Cisaga 2 Baregbeg 2 Cihaurbeuti 1 Sadananya 2 Sindangkasih 4 Banjarsari 8 Cikoneng 6 Lakbok 2 Cihaurbeuti 2 Purwadadi 2 Rancah 4 Kawali 5 Tambakasari 1 Jatinagara 1 Panjalu 5 Raja Desa 2 Sukamantri 2 Pananwangan 2 Panumbangan 4 Cipaku 2 Pamarican 4 Lumbung 1 Cidolog 2 Cijeungjing 4 Cimaragas 1 Jumlah 87
Sumber: Perbup Ciamis Nomor 51 Tahun 2014
Dimensi  Organisatoris  Implementasi Kebijakan:  Problema  Klasik  Birokrasi Daerah
Reformasi birokrasi umumnya berkaitan  dengan  dua  dimensi  yaitu dimensi  keorganisasian  dan  sumber  daya manusia (Haning, 2018). Dimensi keorganisasian utamanya berkaitan dengan struktur maupun budaya organisasi,  komitmen,  prasarana  maupun pembiayaan  (Aziz  &  Humaizi,  2013). Sedangkan  dimensi  sumberdaya  manusia berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan,  sikap,  perilaku,  mindset, disiplin,  integritas  maupun  kinerja. Banyaknya  bentuk  pelanggaran  tentang perizinan  serta  lambannya  pemerintah daerah  merespon  dinamika  sosial  dan ekonomi  terkait  minimarket  menyiratkan bahwa  problema  klasik  birokrasi  daerah juga  dialami  oleh  pemerintah  daerah.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Mahsyar (2011)  yang  menyampaikan  berbagai bentuk  patologi  birokrasi  daerah  seperti pelayanan  publik  yang  lambat,  mahal, ketidakpastian  atau  melelahkan  juga terjadi dalam konteks penataan minimarket dan penetapan zonasi minimarket tersebut.
Unit  organisasi  yang  menjalankan implementasi  penataan  minimarket  dan penetapan  zonasi  di  Kabupaten  Ciamis dilakukan  oleh  beragam  instansi  atau SKPD. Kelembagaan pemerintahan daerah dengan tugas pokok minimarket terintegrasi  dalam  sebuah  unit  kerja khusus.  SKPD  yang  terlibat  dalam implementasi  penataan  minimarket  dan penetapan zonasi minimarket paling tidak terdiri  atas  empat  SKPD  yaitu  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
Dalam  perencanan  strategis  unit pemerintahan  daerah  Kabupaten  Ciamis khususnya  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perdangangan  memperlihatkan  bahwa penataan  dan  pengembangan  minimarket belum menjadi tujuan strategis pemerintah  daerah.  Hal  ini  sekaligus menunjukkan bahwa political will pemerintah  daerah  dalam  menata  dan mengembangkan minimarket belum ada.
Tabel 4. Rencana Strategis dan Target Tahunan
Sektor Perdangan No. Tujuan Indikator Kinerja/ Satuan Target 1. Mengembangk an sektor industri berdampak pada perekonomian masyarakat Jumlah produk dengan HAKI/IKM 14 2. Menginvetarisa si/menemukan potensi baru sektor  industri dan perdagangan Jenis Komoditi Industri/ Jenis 32 Jumlah Kluster Industri/ Klaster 2 3. Tersedianya sarana dan prasarana Jumlah  Pasar PEMDA/ Jenis 4
No. Tujuan Indikator Kinerja/ Satuan Target perdagangan Jumlah  Pasar Desa/ Klaster 48 Sumber:  Lakip  Dinas  Kopersi,  UKM  dan Perdagangan (2018) Sumberdaya
organisasi dalam implementasi kebijakan adalah input yang digunakan  agar  program  dapat  berjalan dengan  baik.  Sumberdaya  itu  termasuk sumberdaya  manusia,  data  serta  fasilitas penunjang  organisasi  (Ariyani  et.al  2014; Pramana  &  Santoso,  2012).  Pada  dimensi organisasi  ini  ada  hal  yang  layak  disoroti di  Kabupaten  Ciamis  yaitu  masalah sumberdaya  manusia.  Kuantitas  personil dalam  kelembagaan  yang  mengurusi penataan  minimarket  menjadi  kendala karena  beberapa  unit  kelembagaan personilnya  kurang.  Pada  Dinas  Koperasi, UKM dan Perdagangan misalnya, ada satu sub  unit  yang  dipimpin  oleh  pejabat struktural  namun  tidak  memiliki  staf. Minimnya  kuantitas  personil  ini  menjadi kendala  tersendiri  karena  lembaga  harus mengatur pegawai yang harus melakukan pelayanan  publik  di  kantor  dengan pegawai yang harus melakukan kunjungan ke lapangan (Wawancara dengan Yussana &  Asseu,  Dinas  Koperasi,  UKMP, September 2019).
Tabel 5. Profil ASN Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
No Pendidikan  Jumla h Golong an Jumlah
1. SLTP 1 I 0 2. SLTA 28 II 14 3. D3 0 III 40 4. S1 21 IV 5 5. S2 9 - - Jumlah 59 Jumlah 59
Sumber:  Lakip  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perdagangan (2018).
Metode  pelaksanaan  program  juga merupakan indikator dari dimensi organisatoris  implementasi  kebijakan (Jones,  1991).  Keragaman  unit  organisasi seperti  pada  kasus  Kabupaten  Ciamis sangat  dimungkinkan  terjadinya  bias dalam mencapai tujuan program. Pelaksanaan  program  kebijakan  dapat berjalan  memerlukan  adanya  prosedur, tata  kerja,  prosedur  dan  kreatifitas lainnya.  Tata  kerja  biasanya  tercantum secara normatif dalam peraturan perundangan  nasional  maupun  dalam peraturan  di  tingkat  daerah  sedangkan untuk  prosedur  dibuat  dalam  bentuk standar pelayanan atau semacam benchmark (Umar,  2017).  Pemerintah Kabupaten  Ciamis  pada  sisi  ini  telah melakukan  beberapa  prosedur  dan  tata kerja  yang  dapat  juga  diakses  secara online  oleh  pelaku  usaha  seperti pengurusan perizinan pada Badan Perizinan  dan  Penanaman  Modal.  Akan tetapi  pada  sektor  penataan  yang  lain seperti  pembinaan  dan  pengawasan belum tampak diatur dalam prosedur dan tata kerja yang detail.

## Dimensi  Aplikatif  dalam  Implementasi Kebijakan
Dimensi  aplikatif  sebagai  pilar implementasi  kebijakan  publik dibedakan atas  penyediaan  layanan,  regulasi  serta pengawasan  (Jones,  2006).  Bentuk penyediaan  jasa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  penataan minimarket terdiri atas pelayanan administratif  khususnya  perizinan  dan pembinaan bagi pelaku usaha minimarket. Pelayanan  perizinan  itu  diberikan  untuk memastikan bahwa unit usaha
minimarket
memiliki hak untuk menyelenggarakan  usaha  sehingga  ada kepastian  hukum  dalam  menjalankan usahanya. Sedangkan, pembinaan minimarket dimaksudkan untuk meningkatkan  kapasitas  pelaku  dan karyawan usaha minimarket serta mengetahui  hak-hak  dan  kewajibannya sebagai  pelaku  usaha.  Bentuk  pelayanan seperti  ini  merupakan  bentuk  pelayanan yang sifatnya umum dan belum memberikan  kontribusi  lebih  bagi  usaha minimarket.  Terobosan  penting  dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha  minimarket  belum  tampak  sama sekali.
Regulasi  sebagai  bagian  penting dalam dimensi aplikatif layak mendapatkan  sorotan.  Regulasi  yang berkaitan  dengan  penataan  minimarket belum dilakukan secara kompherensif dan pada  sisi  yang  lain  belum  memberikan kepastian hukum bagi pelaku minimarket. Jika  merujuk  pada  regulasi  nasional  dan regulasi  tingkat  provinsi,  norma  yang berkaitan  dengan  penataan  minimarket sudah  sangat  memadai  dan  memberikan kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  dan telah  menyesuaikan  dengan  kebutuhan dearah  (Wawancara  dengan  H.  Komar Hermawan, Mantan Ketua Komisi II DPRD, September  2019).  Namun  regulasi  pada tingkat  kabupaten  belum  selesai  dalam makna  bahwa  masih  ada  ketumpah- tindihan  muatan  materi  serta  peraturan pelaksana yang harus diterbitkan.
Pemerintah  kabupaten  Ciamis  telah menetapkan  norma  yang  berkaitan dengan  penataan  minimarket  melalui Perda  Nomor  18  Tahun  2011  maupun Perbup  51  Tahun  2014.  Namun,  muatan paling  krusial  saat  ini  adalah  pengaturan masalah  kuota  dan  zonasi  minimarket.
Berdasarkan peraturan tersebut pendirian minimarket  disebutkan  didasarkan  atas kuota yang telah ditentukan pada masing- masing  kecamatan  dan  izin  minimarket tidak  akan  diberikan  pada  minimarket baru  jika  kuotanya  sudah  terpenuhi. Sedangkan  zonasi  minimarket  ditentukan bahwa minimarket hanya boleh berdiri di ibukota  kecamatan  dan  tidak  dapat didirikan  di  desa-desa  yang  ada  di  luar wilayah  ibukota  kecamatan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  eksistensi pelaku  usaha  tradisional  seperti  warung sembako  atau  kios  yang  ada  di  wilayah pedesaan  (Wawancara  dengan  H.  Komar Hermawan, Mantan Ketua Komisi II DPRD, September 2019).
Pengawasan  terhadap  peraturan tersebut  menjadi  masalah  krusial  lainnya karena  sampai  saat  ini  terdapat  10 minimarket  yang  berdiri  tanpa  izin  atau ilegal (Radar Tasikmalaya, 2019). Realitas ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan sebagai  bagian  penting  dari  pilar  aplikasi tidak  bekerja  dengan  baik.  Informan  dari Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan menyebutkan bahwa minimarket tersebut bisa berdiri karena “kenakalan pengusaha”  dalam  makna  bahwa  dalam permohonan pengurusan izinnya pengusaha  mendaftarkan  pendirian  toko atau  kelontong.  Ketika  melakukan  survey lapangan,  petugas  sering  menemukan minimarket  yang  sedang  ditinjau  tutup atau  menutupi  merek  dagang  yang terpasang  pada  minimarket  tersebut (Wawancara  dengan  Yussana  &  Asseu, Dinas  Koperasi,  UKMK  dan  Perdagangan, September 2019).
Pengawasan minimarket dan penetapan  zonasi  minimarket  masih dilakukan  secara  konvensional  dengan memanfaatkan sistem pengawasan
internal  pemerintah  dan  pengawasan legislatif.  Pengawasan  internal  dilakukan melaui  metode  pengawasan  birokratik yang dilakukan secara bertingkat. Dengan jumlah  minimarket  yang  tidak  terlalu banyak  disertai  dengan  kecenderungan stagnasi  jumlah  dan  pertumbuhannya, pengawasan  yang  dilakukan  tidak  terlalu rumit.  Namun  demikian,  tetap  saja  kasus pelanggaran-pelanggaran terkait perizinan  dan  zonasi  terjadi.  Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terkait  perizinan  dan  zonasi,  pemerintah daerah melakukan pembinaan-pembinaan khususnya  kepada  pelaku  usaha  ada pengusaha yang mengajukan izin pendirian minimarket. “Kasus yang sering terjadi di lapangan adalah saat melakukan verifikasi, permintaan rekomendasi untuk membuka  kios,  toko  atau  kelontongan ternyata  yang  akan  dibuka  justru minimarket.  Pembinaan  yang  dilakukan hasilnya  jarang  digubris.  Di  situ  nakalnya pengusaha.  Izinnya  kelontongan  ternyata minimarket.  Kalau  kita  minggu  ini melakukan  kunjungan  ke  sana,  namanya (logo)  selalu  ditutup.”  (Wawancara dengan  Yussana  &  Asseu,  Dinas  Koperasi UKMK  dan  Perdagangan,  September 2019).
Pengawasan  legislatif  dalam  rangka penataan  minimarket  dan  termasuk penetapan  zonasi  minimarket  dilakukan dengan  melalui  2  dua  bentuk  yaitu pengawasan  langsung  dan  pengawasan tidak  langsung.  Pengawasan  langsung dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan terkait minimarket yang bermasalah  atau  berdiri  tanpa  melalui izin.  Mekanisme  ini  biasanya  dilakukan jika  ada  laporan  atau  keluhan  dari masyarakat terkait berdirinya
minimarket.  Pengawasan  tidak  langsung dilakukan  melalui  rapat  kerja  dengan meminta  laporan  dari  instansi  terkait terhadap  pelaksanaan  program  tahunan dinas  tersebut.  Dengan  laporan  tersebut, instansi  terkait  akan  menyampaikan permasalahan-permasalahan  pelaksanaan program  dan  selanjutnya  legislatif  akan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut.
Pengawasan  oleh  komponen civil society atau  pengawasan  partisipatoris sepenuhnya  belum  terpola.  Kritik  publik akan  eksistensi  minimarket  khususnya yang dinilai melanggar aturan zonasi atau mengganggu  ketertiban  umum  lebih banyak dilakukan melalui unjuk rasa atau demonstrasi.  Komponen civil  society seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) belum memberikan kontribusi yang berarti  dalam  melakukan  pengawasan  ini seperti  melakukan  pengawasan  kinerja pemerintah atau lebih penting lagi seperti uji  material  atau  judicial  review  terhadap muatan  peraturan  di  tingkat  daerah  yang dinilai  tidak  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan ekonomi daerah atau mengganggu
ketertiban umum
(Wawancara  dengan  Aktifis  LSM,  Dindin Mulyadi, September 2019).
Informan  dari  dinas  perizinan memiliki  persepsi  lain  terhadap  masalah ini. Mereka menyebutkan bahwa pemerintah  daerah  melalui  Peraturan Bupati  akan  menerbitkan  aturan  tentang pendirian  minimarket  sesuai  dengan perintah  Perda  Nomor  Nomor  18  Tahun 2018. Dalam rancangan peraturan tersebut,  pendirian  minimarket  tidak  lagi didasarkan pada kuota melainkan berdasarkan  kajian.  Hal  ini  bermakna bahwa jika hasil kajian
merekomendasikan pendirian minimarket dalam suatu wilayah masih memungkinkan,  izin  pendirian  dapat diberikan.  Kajian  seperti  itu  akan dilaksanakan  oleh  tim  tersendiri  seperti dari  LPM  sebagaimana  dikutip  dalam wawancara berikut ini: “Untuk minimarket yang bermasalah itu kita bikin kelonggaran,  tetap  lanjut  asal  mereka secepatnya  mengurus  IUTS  nya,  dan semoga  saja  PERBUB  segera  di  sah  kan sehingga kuota dan peraturan bagi tindak lanjut  minimarket  yang  ilegal  secepatnya bisa  dilaksanakan  tentunya  dengan adanya kajian yang matang”. (Wawancara dengan  Kabid  Perizinan,  September 2019).

## Monitoring  Kebijakan:  Merubah  Basis Kuota Menjadi Basis Kajian
Implementasi  kebijakan  penataan minimarket dan penetapan zonasi minimarket  di  Kabupaten  Ciamis  dalam hampir  satu  dekade  terakhir  tidak  luput dari  beragam  masalah,  resistensi,  kritik dan  berbagai  bentuk  pelanggaran.  Perda Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2018 serta  Perbup  Ciamis  Nomor  51  Tahun 2014 merupakan sebuah produk kebijakan  publik  yang  perlu  diperhatikan eksistensi dan kesesuaian materi muatannya dengan dinamika perkembangan  minimarket.  Terlebih  lagi, dalam  klausal  penutup  Perbup  tersebut disebutkan  bahwa  ketentuan-ketentuan dalam  peraturan  tersebut  akan  ditinjau dan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun sejak pengundangannya.
Namun  demikian,  pada  tataran empirisnya,  sampai  tahun  2018  yang bermakna  bahwa  empat  tahun  setelah pengundangan peraturan itu, tinjauan dan evaluasi  tidak  pernah  ditindaklanjuti
dalam  sebuah  revisi  atau  pencabutan Perbup.  Informan  dari  Dinas  Perizinan menyampaikan  bahwa  evaluasi  tersebut sedang  dalam  perumusan  dan  salah  satu materi  penting  peraturan  baru  itu  adalah perubahan  mekanisme  pemberian  izin pendirian  minimarket  dari  basis  kuota atau  alokasi  diganti  berdasarkan  kajian. Walaupun  dinyatakan  sebagai  metode baru, pada faktanya Perbub Ciamis Nomor 51 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk  membuat  metode  baru  itu  dan  hal itu  tidak  pernah  dilakukan  atau  dilanjuti. Perbub  baru  seperti  disampaikan  pada satu  sisi  dianggap  sebagai  bentuk akomodasi  pemerintah  daerah  terhadap minimarket  berjaringan  yang  beroperasi tanpa  izin  dan  pada  sisi  yang  lain menunjukkan bahwa perencanaan sebuah kebijakan  tidak  dilalui  melalui  proses yang matang dan komphrensif. Realitas ini sesungguhnya  menjadi  sesuatu  yang pradoks  ketika  perencanaan  dan  regulasi telah ditata dengan baik, namun pada saat yang  sama  kebijakan  diimplementasikan tidak  sejalan  dengan  perencanaan  dan regulasi.
Perubahan  basis  pemberian  izin minimarket sepenuhnya beralasan. Pertama ,  jumlah  minimarket  sampai tahun  2018  sudah  hampir  sama  dengan jumlah  total  alokasi  (85  unit  dari  87 alokasi). Kedua ,  keberadaan  minimarket bagaimanapun  memberikan  kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah baik dari  sektor  pajak  maupun  retribusi daerah. Ketiga ,  pelanggaran  terkait perizinan  pendirian  minimarket  pasca regulasi  paling  tidak  10  (sepuluh)  kasus dan  tidak  ada  tindakan  berarti  yang dilakukan  sekalipun  sudah  diatur  klausal penindakan  dan  pemidanaan  dalam Perbup. Keempat ,  perilaku  konsumen
yang  terus  dalam  berbelanja  dan bertransaksi secara online melalui minimarket  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  daerah  (Aliyah,  2014). Kehadiran  minimarket  bagaimanapun akan  mendatangkan  pajak  dan  retribusi daerah karena pasar Pemda pada faktanya hanya menyumbang retribusi kurang dari Rp.  1  Milyar  (Rp.  830.640.220)  tahun 2018  (Lakip  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, 2018).
Jumlah
alokasi minimarket berjaringan  sebagaimana  diatur  dalam Perbup  memang  layak  menjadi  sorotan. Alokasi  minimarket  untuk  kecamatan dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi seperti  Kecamatan  Ciamis  dan  Banjarsari mendapatkan  kuota  masing-masing  16 dan  8  unit,    sementara    5  kecamatan lainnya  yaitu  Kecamatan  Jatinagara, Lumbung,  Cihaurbeuti,  Tambaksari  dan Cimaragas  hanya  mendapatkan  kuota  1 unit  saja.  Hal  ini  menutup  kemungkinan bagi  pengusaha  lokal  untuk  membuat bekerjasama  dengan  jaringan  minimarket besar  sekaligus  menutup  kesempatan usaha mereka.
Perilaku  konsumen  dewasa  ini  terus berubah  khususnya  massifnya  metode belanja  dengan  cara  pelayanan  mandiri (swalayan),  sistem  pembayaran  melalui kartu kredit, promosi yang massif, diskon besar-besaran  dan  transaksi  online. Minimarket  hadir  menjawab  kebutuhan konsumen  tersebut  sehingga  potensi untuk menambah
jumlah
kuota minimarket pada setiap kecamatan sangat beralasan karena kebijakan terbaik dalam hal penataan minimarket adalah kebijakan yang mendorong setiap masyarakat untuk membangun  daya  saingnya  dan  bukan makin  menjerumuskan  dalam  pola
ketergantungan  (Zulkarnaen,  2014).  Hal ini  juga  sejalan  dengan  pemikiran informan  yang  menyatakan  bahwa  “fokus (daerah)  sebenarnya  bukan  masalah zonasi  tetapi  bagaimana  menambahi kuota  minimarket  karena  kota  bisa  maju ketika  banyak  toko-toko  moderen  karena dengan  sendirinya  daerah  itu  akan  ramai dan maju” (Wawancara dengan Yussana & Asseu, September 2019).

## SIMPULAN
Pemerintah  daerah  belum  memiliki political  will dalam  penataan  minimarket karena  tidak  menjadikannya    dalam rencana  strategis  dan  program  tahunan pada sektor perdagangan. Melihat dinamika  empiris  dan  kegagalan  dalam aspek  pengawasan  membuat  pemerintah daerah merancang formula baru penetapan  alokasi  minimarket  dari  basis kuota menjadi basis kajian.  Namun, kajian ini menunjukkan bahwa rencana tersebut tidak  berdampak  banyak  dalam  penataan minimarket  karena  metode  baru  itu sendiri  dimungkinkan  untuk  dilakukan sebagaimana  tertuang  dalam  Perbub Nomor  51  Tahun  2014.  Perubahan metode  alokasi  penting  namun  lebih penting pembenahana pasa sektor pengawasan sehingga regulasi yang sudah cukup  ideal  tersebut  benar-benar  dapat menciptakan iklim usaha sehat, pelayanan publik yang berkeadilan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo  (2008). Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Aliyah,  Istijabatul  (2014).  Penguatan  Sinergi Antara  Pasar  Tradisional  dan  Moderen Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerakyatan.
Arsitektur  Univeristas  Bandar  Lampung,  4 (2):22-30.
Ariyanti,  Dini  et.al.  (2014).  Pengaruh  Faktor Komunikasi,  Sumberdaya,  Sikap  Pelaksana, dan  Struktur  Birokrasi  Terhadap  Output Implementasi Program  Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten
Probolinggo . J-PAL , 5 (2): 15-21.
Arno,  Abd.  Kadir  &  Aqidah,  Nur  Ariani  (2018).
Zonasi  Mini  Market  Di  Kota  Palopo  Suatu
Tinjauan Upaya Perlindungan Pasar
Tradisional  dan  Warung  Kecil, Al-Amwal,  3 (2): 198-210.
Aziz,  Abdul  &  Humaizi  (2013).  Implementasi Kebijakan  Publik  Studi  Tentang  Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara . Administrasi Publik, 3 (1): 1-15.
Creswell,  John  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  & Desain  Riset:  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Bintoro.
Dunn,  William  N  (2003). Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik, Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Haning,  M.  T.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di
Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Adinistrasi  Publik. Analisis  Kebijakan  dan Pelayanan Publik (JAKPP) , 4 (1): 25-37. Iqbal, Mahathir Muhammad (2017). Implementasi Kebijakan  Tentang  Penataan,  Pembinaan, dan  Pengelolaan  Pasar  Tradisional  Serta Toko Modern, Pelopor, (2017):12-40. Jones,  Charles  O  (1991). Pengantar  Kebijakan Publik , Jakarta: Rajawali --------------------------- (1996). Pengantar  Kebijakan Publik , Jakarta: Rajawali
Khan, Anisur Rahman (2016). Policy Implementation:  Some  Aspects  And Issues, Community  Positive  Practices , 16 (3): 3-12. Kupita,  Weda  &  Bintoro,  Rahadi  Wasi  (2012).
Implementasi  Kebijakan  Zonasi  Pasar Tradisional  dan  Pasar  Moderen  (Studi  di
Kabupaten Purbalingga).
Dinamika
Hukum, 12 (1): 46-59.
Mahsyar,  Abdul  (2011).  Masalah  Pelayanan Publik  di  Indonesia  dalam  Perspektif Administrasi  Publik, Otoritas, 1 (2):  81- 90. Muhajir,  Noeng  (1996). Metodologi  Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rake Sarasin.
Radar  Tasikmalaya  (2019).  Ternyata  10 Minimarket  di  Ciamis  Tak  Kantongi  Izin, Dewan Siap Kaji. Accessed on October 12, 2019 http://radartasikmalayapriangan.com/ Sirajuddin,  Ilham  Arif  (2014).  Implementasi Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelayanan Publik Dasar di Kota Makassar .
Administrasi Publik, 4(1): 1-14.
Stewart,  J.J.,  Hedge,  D.M.,  &  Lester,  J.P.  (2008). Public  Policy:  An  Evolutionary  Approac (3rd Ed.). Boston: Thomsom Wordsworth. Umar, Zulkarnain (2017). Analisis Implementasi
Kebijakan  Standard  Pelayanan  Minimal Untuk  Peningkatan  Kualitas  Layana Publik  di  Daerah .  Analisis  dan  Kebijakan Publik, 3 (1): 1-13. Viennet,  Romane  &  Pont,  Beatriz  (2017). Education  Policy  Implementation:  A
Literature Review And Proposed
Framework, OECD  Education  Working
Paper No. 16 , 8 December 2017. Zulkarnaen,
Iskandar (2014). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban
Umum  Terhadap  Efektivitas  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Cirebon.
Unsgawati 2 (1):1-32.