## PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BINTAN
Elza Syarief * , Ibnu Kholdun **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
The research discusses the effectiveness of task force’s efforts in eleminiating women and  children  as  victims  of  human  trafficking.  Various  policies  established  by  the government pertaining to women and children trafficking. The research finds that the task force in Bintan Regency attempts to reduce and handle human trafficking by way of  prevention  to  be  victims  through  coordination,  socialization,  rehabilitation  and reintegration measures However, these efforts to eliminate trafficking of women and children remain to be less effective. This can be seen from the number of existing cases of women and children trafficking.
Keywords : Task Force, women, children, human trafficking, Bintan Regency

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  efektifitas  gugus  tugas  terhadap  upaya  penghapusan perdagangan  perempuan  dan  anak  yang  merupakan  korban  perdagangan  manusia. Berbagai  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  perdagangan  perempuan  dan  anak. Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  gugus  tugas  di  Kabupaten  Bintan  telah dilakukan dalam rangka menanggulangi dan menangani perdagangan manusia sebagai bentuk  pencegahan  untuk  menjadi  korban,  yang  dilakukan  melalui  koordinasi, sosialisasi, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun demikian, upaya tersebut masih kurang efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  banyak  terjadinya  kasus  perdagangan  perempuan dan anak.
Kata  Kunci  :  Gugus  Tugas,  perempuan  dan  anak,  perdagangan  orang, Kabupaten Bintan.
* Alamat Korespondensi : elza@uib.ac.id
** Alamat Korespondensi : ibnukholdun2@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Perdagangan  manusia  (human  trafficking)  merupakan  masalah  yang  cukup kompleks,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Berbagai  upaya  telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia. Secara normatif, aturan hukum  telah diciptakan guna mencegah dan mengatasiperdagangan manusia. Akan tetapi perdagangan manusia masih tetap berlangsung khususnya yang berkaitan dengan  perempuan  dan  anak-anak.  Saat  ini  tindak  pidana  perdagangan  orang (disingkat  TPPO)  merupakan  kejahatan  dengan  bentuk  dan  modus  operandi  yang sangat  kompleks  karena  terkait  dengan  bentuk-bentuk  kejahatan  baru,  seperti white collar crime, organized crime dan transnational crime. Akar masalah Tindak pidana perdagangan orang menurut kajian Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara lain disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin  untuk  mempengaruhi  orang  tua  agar  mengijinkan  anaknya  untuk  bekerja  di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya  dengan  orang  asing  dengan  sejumlah  iming-iming  yang  menggiurkan. Sebagian  trafiking  terjadi  karena  adanya  diskriminasi  gender;  praktek  budaya  yang berkembang di masyarakat Indonesia; pernikahan dini, kawin siri; konflik dan bencana alam; putus sekolah; pengaruh globalisasi; sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah;  keluarga  yang  tidak  harmonis,  rendahnya  nilai-nilai  moral  agama,  dan sebagainya.
Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan  dan  pemberantasan  perdagangan  manusia,  perlu  secara  terus  menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) tanpa mengenal diskriminasi 1 yang merupakan prinsip hak asasi manusia 2 .
Menindaklanjuti  hal  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah menyusun  dan  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  12
1 Diskriminasi  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia adalah “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,golongan, status sosial, status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik.  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.
2 Hak  Asasi  Manusia  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Tahun  2007  tentang  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (Trafiking) 3 . Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi diberbagai negara. Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri  dan  telah  memburuk  seiring  dengan  bertambah  kompleknya  persoalan sosial ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia.
Tabel 1.1.2. Karakteristik Korban, Pelaku, Dan User Trafficking
Korban / obyek Pelaku / trafficker cara Pengguna / user 1. Perempuan dan anak keluarga miskin 2. Pendidikan dan pengetahuan terbatas 3. Krisis  Ekonomi :  suami / ortu pengangguran
4. Korban kekerasan
5. Pencari kerja, buruh
migran
6. Perempuan  dan  Anak jalanan
7. Korban penculikan
8. Pekerja sex
1. Menahan gaji 2. Menahan pasport, dokumen lain 3. Mengancam
4. Membuat  korban  jadi tergantung 5. Menutup hubungan antara pekerja dgn keluarga, teman 6. Memberi pinjaman sehingga terjerat hutang 1. Dijadikan pelacur 2. Laki-laki hidung belang, pedofilia, pekerja asing yang perlu layanan sex 3. Pengusaha bisnis hiburan 4. Sindikat narkoba – pengedar 5. PRT 6. Keluarga ingin mengadopsi anak dengan cara illegal 7. Suami,saudara
Sumber  :  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  PHN- 15.LT.01.05  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Tim  Penelitian  Hukum,  Hasil Penelitian  Hukum  Tim  Penelitian  Tentang  Koordinasi  Antar  Lembaga  Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Bintan ?
2. Apa  Kendala-kendala  penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak  di Kabupaten Bintan ?
3. Apa  Upaya  penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Bintan ?
3 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riu Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  dirumuskan diatas,  dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum    Emprisis/Sosiologis.  Penelitian Hukum  Empris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas  suatu  Undang-Undang  dan  penelitian  yang  ingin  mencari  hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, dan wawancara ( interview ).
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian lapangan tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Gugus Tugas dalam upaya penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bintan.
2. Penelitian tentang  perundang-undangan terkait dengan Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak.
Berkenaan dengan penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasilwawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahanhukum primer dan sekunder, yaitu 4 :
1. Data Primer
Penelitian dilakukan di  Kabupaten Bintan dengan metode wawancara di  Bagian Hukum  Sekretariat  Kabaupaten  Bintan,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bintan,  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Bintan.
2. Data Sekunder
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan denganpermasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder,  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini berupa buku-buku, makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian,dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996, Hal. 52

## c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  meliputi:  Kamus Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Kamus  Bahasa Inggris,Ensikopedia, dan lain-lain.
Untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Wawancara
Dilakukan dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan metode wawancara tidak terstruktur yang ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber antara lain Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Bidang  Bantuan  Kelembagaan  dan  Rehabilitasi  Sosial  pada  Dinas  Sosial Kabupaten  Bintan,  dan  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  pada  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB) Kabupaten Bintan.
2. Studi Dokumen Peneliti melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Efektifitas Gugus Tugas dalam Upaya Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bintan.
Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis  data  ilmu-ilmu  sosial.  Untuk  menganalisis  data,  tergantung  pada  sifat  data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif, yaitu  suatu  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan  yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi,  serta data  yang  diperoleh,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan  diteliti 5 .  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus),  yaitu dengan  menjabarkan,  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  data  yang  diperoleh berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori,  pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen,
5 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1. Tugas dan Wewenang Gugus Tugas dalam Upaya Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bintan
Pengertian Gugus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kelompok 6 . Sedangkan  tugas  adalah   hal  yang  wajib  dikerjakan  atau  yang  ditentukan  untuk dilakukan;  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  seseorang;  pekerjaan  yang dibebankan 7 . Sedangkan Gugus Tugas menurut Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah lembaga  koordinatif  yang  bertugas  mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
Gugus tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
c. memantau  perkembangan  pelaksanaan  perlindungan  korban  meliputi  rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;serta
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
Selain memiliki tugas sebuah lembaga memiliki fungsi. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya 8 . Oleh karena itu selain  sebagai lembaga koordinatif dan memiliki tugas, gugus tugas memiliki fungsi antara lain fungsi pencegahan dan partisipasi anak, fungsi rehabilitasi kesehatan,  fungsi  rehabilitasi  sosial  pemulangan  dan  reintegrasi,  fungsi pengembangan norma hukum, fungsi penegakan hukum, dan fungsi  koordinasi dan kerjasama.
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  berbagai  faktor  pendorong,  diantaranya  adalah  faktor kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, terjebak pola hidup serba instan dan konsumtif dan juga tradisi kawin di usia dini bahkan bisa juga dalam kondisi konflik bersenjata, dan bencana alam sampai ke persoalan lemahnya penegakan hukum. Tindak Pidana Perdagangan  Orang  bukan  lagi  hanya  merupakan  fenomena  sosial  biasa  yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tapi  sudah  menjadi  fenomena  pelanggaran  hukum  dan  pelanggaran  berat  hak  asasi manusia  sebagai  akibat  dari  adanya  praktek  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  baik secara perorangan maupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban
6 Op.Cit, http://kbbi.web.id/gugus , diakses tanggal 31 Juli 2016
7 Ibid, http://kbbi.web.id/tugas , diakses tanggal  31 Juli 2016
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi, diakses tanggal 6 September 2016
demi  keuntungan  pelaku  dan  jaringannya. Menurut  catatan Internasional Organization  for  Migration (IOM)  dalam  periode  Maret  2005  sampai  dengan Desember  2009,  terdapat  10  (Sepuluh)  Provinsi  sebagai  daerah  asal  korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan urutan sebagai berikut:
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Kalimantan Barat
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Sumatera Utara
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Provinsi Sumatera Selatan, dan
10. Provinsi  Banten.
Indonesia  mempunyai  strategi  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang  melalui  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan.  Kerjasama  itu terjalin dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 9 .
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  Protokol  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Mencegah,  Memberantas  dan  Menghukum  Perdagangan  Manusia  khususnya Perempuan  dan  Anak,  tambahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:
a. perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  dan  penerimaan  seseorang dengan cara:
• Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan
• Penculikan
• Penipuan
• Kebohongan
• Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
• Memberi  atau  menerima  pembayaran  atau  memperoleh  keuntungan  agar  dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
Eksploitasi termasuk paling tidak:
• Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual
• Kerja atau layanan paksa
• Perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan
• Penghambaan
• Pengambilan organ tubuh
9 http://pemantauperdaganganmanusia.com/gugus-tugas-penanggulangan-trafficking/,  diakses  tanggal 6 Agustus 2016
b. Persetujuan  korban  perdagangan  manusia  terhadap  eksploitasi  yang  dimaksud alam sub alinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan;
c. Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  atau  penerimaan  seorang anak  untuk  tujuan  eksploitasi  dipandang  sebagai  “perdagangan  manusia” sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu  pun cara  yang dikemukakan dalam sub alinea (a) Pasal ini;
d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.”
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (PTPPO)  pada  Pasal  58  menyebutkan  bahwa  Gugus  Tugas PTPPO dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007 tersebut, gugus tugas beranggotakan terdiri dari  wakil-wakil  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  non  pemerintah  yang  ikut andil dalam mencegah perdagangan orang, menuntut para pelaku serta melindungi dan menangani korban dan saksi perdagangan orang. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa Gugus Tugas PTPPO adalah lembaga koordinatif  yang mengkoordinasikan seluruh lembaga yang terlibat dalam  gugus tugas baik di tingkat nasional,provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Gugus  tugas  merupakan  lembaga  yang mampu menyatukan  seluruh kekuatan, informasi, pengetahuan dan komunikasi dalam melaksanakan kerjasama yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak (trafficking in persons, especially women and children) , telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi  maupun  yang  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana  perdagangan  orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi  dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana  perdagangan  orang  memiliki  jangkauan  operasi  tidak  hanya  antar  wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara ( trans national organised crime ).
Tindak  pidana  perdagangan  orang  saat  ini  telah  menjadi  sorotan  dunia internasional termasuk Indonesia. Oleh karena itu masalah perdagangan orang perlu penanganan yang serius, professional dan berkesinambungan. Dengan dikeluarkannya beberapa  kebijakan  terkait  tindak  pidana  perdagangan  orang  sampai  dengan penyediaan  layanan  terpadu  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  menunjukan  bahwa pemerintah  sangat  serius  dalam  menangani  masalah  perdagangan  orang.   Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000  tentang  Mencegah,  Memberantas,  dan  Menghukum  TPPO,  khususnya Perempuan  dan  Anak  (Protokol  Palermo)  yang  telah  ditandatangani  Pemerintah Indonesia.  Pengertian  perempuan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah
orang  (manusia)  yang  dapat  menstruasi,  hamil,  melahirkan  anak,  dan  menyusui 10 . Perempuan merupakan  makhluk  lemah  lembut  dan  penuh  kasih  sayang  karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta  rendah  hati  dan  memelihara.  Perbedaan secara  anatomis  dan  fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal  kemampuan,  selektif  terhadap  kegiatan-kegiatan  intensional  yang  bertujuan  dan terarah  dengan  kodrat  perempuan.  Allah  SWT  menciptakan  manusia  (laki-laki maupun perempuan) dari zat yang sama, namun keduanya mempunyai stereotipe yang berbeda,  baik  dari  sudut  pandang  fisik,  psikologis,  dan  sosial,  perempuan  berbeda dengan  laki-laki.  Namun,  perbedaan  ini  bukan  berarti  mereka  (perempuan)  harus termarjinalkan  dan  dieksploitasi  dalam  mengembangkan  pribadinya.  Mereka  juga punya  hak  dalam  memperjuangkan  eksistensinya  dan  juga  membangun  realita hidupnya 11 .Dalam bukunya Zaitunah Subhan 12 perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari  wanita  ke  perempuan.  Kata  wanita  dianggap  berasal  dari  bahasa  Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita  ke  perempuan  adalah  megubah  objek  jadi  subjek.  Sementara  itu  feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang  identitasnya  ditetapkan  dan  dikonstruksi  melalui  penggambaran 13 . Dari  sini dapat  dipahami  bahwa  kata  perempuan  pada  dasarnya  merupakan  istilah  untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.Ilmuan Plato, mengatakan  bahwa  perempuan  ditinjau  dari  segi  kekuatan  fisik  maupun  spiritual, mental  perempuan  lebih  lemah  dari  laki-laki,  tetapi  perbedaan  tersebut  tidak menyebabkan  adanya  perbedaan  dalam  bakatnya 14 . Sedangkan  gambaran  tentang perempuan menurut  pandangan  yang didasarkan  pada kajian medis, psikologis,  dan sosial,  terbagi  atas dua faktor,  yaitu faktor fisik  dan psikis.Secara biologis  dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.
Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat  menangis  dan bahkan pingsan apabila menghadapi  persoalan berat 15 . Seorang tokoh  feminis,  Mansour  Fakih  mengatakan  bahwa  manusia  baik  laki-laki  dan perempuan  diciptakan  mempunyai  ciri  biologis  (kodrati)  tertentu.  Manusia  jenis laki-laki  adalah  manusia  yang  memiliki  penis,  memiliki  jakala  (Jawa: kala menjing ) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia  jenis  laki-laki  dan  perempuan  selamanya  dan  tidak  bisa  ditukar.  Dalam
10 Op.Cit. http://kbbi.web.id/perempuan , diakses tanggal    2 Agustus 2016.
11 Murtadla Muthahari, Hak-hak Wanita Dalam Islam (Jakarta: Lentera, 1995), 107
12 Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),1. 13 Ibid, 501 14 Op.Cit, 15 Ibid,
konsep  gendernya  dikatakan,  bahwa  perbedaan  suatu  sifat  yang  melekat  baik  pada kaum  laki-laki  maupun  perempuan  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  dan  kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat,  keras,  rasional,  jantan,  perkasa,  galak,  dan  melindungi.  Padahal  sifat-sifat tersebut  merupakan  sifat  yang  dapat  dipertukarkan.  Berangkat  dari  asumsi  inilah kemudian  muncul  berbagai  ketimpangan  diantara  laki-laki  dan  perempuan 16 . Konstruksi  sosial  yang  membentuk  pembedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  itu pada  kenyataannya  mengakibatkan  ketidakadilan  terhadap  perempuan.  Pembedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan. perempuan tidak otonom. Perempuan tidak  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  dan  membuat  keputusan  baik  untuk pribadinya  maupun  lingkungan  karena  adanya  pembedaan-pembedaan  tersebut. Berbagai  bentuk  ketidakadilan  terhadap  perempuan  tersebut  adalah,  subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan 17 .
Perempuan  adalah  ibu  bangsa  dan  anak  sebagai  penerus  generasi  bangsa  yang merupakan  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  untuk  itu  perlu  dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai  dengan  fitrah  dan  kodratnya,  karena  itu  segala  bentuk  perlakuan  yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi  yang tidak berperikemanusiaan harus  segera dihentikan tanpa terkecuali. Namun ternyata hingga saat ini perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk  korban  perdagangan,  belum  memperoleh  perhatian  yang  memadai, meskipun  di  Indonesia  telah  ada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 18 .
Sedangkan pengertian anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa  yang  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus memerlukan  pembinaan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  fisik,  mental,  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan  seimbang.  Anak merupakan  generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  serta  sebagai  sumber  daya manusia  di  masa  depan  yang  merupakan  modal  bangsa  bagi  pembangunan  yang berkesinambungan. Secara filosofi anak sebagai  bagian dari generasi muda, sebagai salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita perjuangan bangsa di  masa  yang akan datang,  yang memiliki peran  strategis    serta mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan pembinaan dan perlindungan yang
16 Mansour  Fakih. Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial Cet.  IX ( Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2005), hlm. 8-9
17 Dwi Ambarsari, Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan Cet. I (Surakarta: Pattiro, 2002), hlm. 3
18 Penjelasan  Umum  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  12  Tahun  2007  tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riu Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
khusus  pula 19 .  Meletusnya  perang  dunia  pertama,  menyebabkan  banyak  anak  yang menjadi  korban,  mereka  mengalami  kesengsaraan,  hak-hak  mereka  terabaikan  dan mereka  menjadi  korban  kekerasan.  Dengan  berakhirnya  perang  dunia,  tidak  berarti kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak- hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan. Pelanggaran terhadap hak- hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan  masalah  anak  sebagai  akibat  dari  dinamika  pembangunan  ekonomi  diantaranya anak  jalanan  (street  shildren),  pekerja  anak  (child  labour),  perdagangan  anak  (child trafficking) dan prostitusi anak (child prostitution) 20 .
Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, antara hukum yang satu dengan  hukum  yang  lain  terdapat  banyak  perbedaan  pengertian.  Perbedaan  ini disebabkan  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  anak memiliki  batasan  masing-masing  kriteria  penggolongan  anak.  Pengertian  dan pemahaman  tentang  anak,  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  tertentu  antara lain:
1. Menurut  Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyatakan bahwa yang disebut “anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun”
2. Menurut  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) menyatakan  bahwa  yang  disebut  “belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”;
3. Menurut  Pasal  47  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, anak adalah ”Seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah  melangsungkan  perkawinan,  ada  dibawah  kekuasaan  orangtuanya  selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
4. Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun1974  tentang Kesejahteraan Anak disebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah”;
5. Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun”;
6. Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  disebutkan  “anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
7. Menurut  Pasal  1  angka  26  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  disebutkan “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun”;
8. Pasal  1 Konvensi  Hak Anak ( Convention on the  Right of  the Child ) menyatakan bahwa  “anak  adalah  setiap  orang  yang  berusia  dibawah  18  tahun,kecuali
19 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi Anak  di Indonesia ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.76.
20 http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html,diakses  tanggal  3 Agustus 2016.
berdasarkan  yang berlaku bagi anak tersebut  yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.
Berdasarkan pengertian kriteria diatas dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Lahirnya Undang-Undang ini didasarkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern  dari  perbudakan  manusia,  juga  merupakan  salah  satubentuk  perlakuan terburuk  dari  pelanggaran  harkatdan  martabat  manusia.  Fakta  lapangan,  perempuan dan  anak  adalah  kelompok  yang  rentan  dan  paling  banyak  menjadi  korban.  Para korban  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya, tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan.Undang-undang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  menjadi landasan hukum materiil dan formil untuk mengantisipasi  dan  menjerat  semua  jenis  tindakan  dalam  proses,  cara,  atau  semua bentuk  eksploitasi  yang  mungkin  terjadi  dalam  praktik  perdagangan  orang,  yang dilakukan antar wilayah  dalam negeri  maupun secara  antar negara, dan oleh pelaku perorangan  maupun  korporasi.  Tindaklanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  peraturan yang mengatur Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang  bertugas  mengoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan orang di tingkat nasional. Gugus Tugas mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan  upaya  pencegahandan  penanganan  masalah  tindak  pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan  advokasi,  sosialisasi,  pelatihan,dan  kerja  sama  baik  kerja  sama nasional maupun internasional;
c. memantau  perkembangan  pelaksanaan  perlindungan  korban  yang  meliputi rehabilitasi,pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
Gugus  Tugas  dalam  pelaksanaan  tugas  dibantu  oleh  unit  kerja  Sekretariat  yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat  yang secara fungsional bertanggungjawab kepada  Gugus  Tugas  pusat  dan  secara  administratif  bertanggungjawab  kepada Menteri. Sedangkan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu,Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan  secara  langsung  dengan  instansi  terkait  dan  pihak  terkait  lainnya  untuk menyusun kebijakan program, dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana  Aksi  Daerah.  Dalam  Pasal  5  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak (trafiking),  disebutkan  bahwa    “Dalam  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  Dan Anak (Trafiking) Daerah Kabupaten/ Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib
memiliki Gugus Tugas dan Pos Pelayanan Terpadu yang secara teknis dikoordinir oleh Gugus Tugas Provinsi ”.
Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk Tim Gugus  Tugas  Penghapusan  Perdagangan  (Trafiking)  Perempuan  dan  Anak  (P3A) Kabupaten Bintan dengan Keputusan Bupati Bintan Nomor 340 Tahun 2013. Tujuan pembentukan  Tim  tersebut  adalah  dalaam  rangka  mengantisipasi  dan  upaya penanggulangan    serta  Penghapusan  Perdagangan  (Trafiking)  Perempuan  dan  Anak (P3A)  di  Kabupaten  Bintan  bersama-sama  dengan  seluruh  instansi  pemerintah  dan lembaga  terkait  melalui  wadah  gugus  tugas  penghapusan  perdagangan  (Trafiking) Perempuan  dan  Anak.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  sistem  hukum  Lawrence  M. Friedman.  Berbicara  hukum  sebagai  suatu  sistem,  Lawrence  M.  Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum, yaitu:
1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, Kejaksaan, Kepolisian  dan  Tim  Gugus  Tugas  Penghapusan  Perdagangan  (Trafiking) Perempuan  dan  Anak  (P3A)    Kabupaten  Bintan  yang  mempunyai  fungsi  untuk mendukung  bekerjanya  sistem  hukum  itu  sendiri.  Dengan  struktur  hukum  yang baik  maka  penegakan  hukum  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komponen  substansi  yaitu  berupa  norma-norma  hukum,  baik  itu  peraturan- peraturan,  keputusan-keputusan  dan  sebagainya  yang  semuanya  dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Penerapan Peraturan Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Bintan dirasa kurang efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.Pasal-pasal di dalam perda  hanya  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  umum  saja,  tidak  mengatur  secara khusus mengenai ancaman pidana bagi para pelakunya dan terhadap perlindungan serta penangangan korban tindak pidana perdagangan orang. Sanksi yang diatur di dalam  peraturan  daerah  bersifat  adminstrasi  dan  pelanggaran  serta  dengan hukuman  kurungan  dan  denda  yang  tidak  maksimal.  Hal  tersebut  tidak memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Oleh karena hal tersebut peraturan daerah  Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  tidak  efektif  untuk  dapat  menjerat  dan menghukum  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  hukuman  berat  di Kabupaten Bintan.
3. Komponen  hukum  yang  bersifat  kultural.  Ia  terdiri  dari  ide-ide,  sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal
legal  cultural yakni  kultur  hukumnya lawyers dan judgeds, dan external  legal cultural yakni kultur masyarakat pada umumnya 21 .
Adapun  komponen  struktur  dalam  penelitian  ini  adalah  Tim  Gugus  Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bintan. Tim Gugus Tugas  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (P3A)  Kabupaten  Bintan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan  upaya  Pencegahan  dan  Penghapusan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  khususnya  Prerempuan  dan  Anak  (trafiking)  di  Kabupaten Bintan.
2. Melaksanakan  Advokasi,  sosialisasi,  pelatihan  dan  kerjasama  nasional,  regional dan internasional.
3. Melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban  untuk  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  meliputi  rehabilitasi pemulangan dan reintegrasi.
4. Memantau  perkembangan  penegakan  hukum  bagi  tindak  pidana  perdagangan perempuan dan anak (trafiking)
5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi.
Selain  sebagai  lembaga  koordinatif  dan  memiliki  tugas,  gugus  tugas  memiliki fungsi  antara  lain  fungsi  pencegahan  dan  partisipasi  anak,  fungsi  rehabilitasi kesehatan,  fungsi  rehabilitasi  sosial  pemulangan  dan  reintegrasi,  fungsi pengembangan norma hukum, fungsi penegakan hukum, dan fungsi  koordinasi dan kerjasama.  Dengan adanya Tim Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan  Anak  (P3A)  Kabupaten  Bintan  tersebut  diharapkan  Perdagangan  (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten dapat dicegah dan ditanggulangi.
Selanjutnya  komponen  substansi  adalah  pentingnya  korban  memperoleh perlindungan  dan  pemulihan  sebagai  upaya  menyeimbangkan  kondisi  korban  yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku.  Dalam  hukum  pidana  positif  berlaku  saat  ini,  perlindungan  korban  lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung” 22 .Dalam  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam  konteks  hukum  pidana,  sebenarnya  asas  hukum  harus  mewarnai  baik  hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.
21 Lawrence Friedman, “Legal  Culture and Welfare State”, dalam Gunther Teubner (Ed), Dilemas  of Law  in  the  Welfare  State. Berlin-New  York:  Walter  de  Gruyter,  1986,  halaman  13-27.  William  J. Chambliss  &  Robert  B.  Seidman, Law  Order  and  Power, Reading,  Mass:  Addisin-Wesly,  1971, halaman  5-13.  juga  dalam  Lawrence  Friedman,  “Law  and  Development,  A,  General  Model”,  dalam Law and Society Review , No. VI, 1972.
22 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam  Perspektif  Yuridis-Viktimologis , Jakarta: Sinar Garfika, 2010, halaman 120.
Dalam  rangka  Penghapusan  Perdagangan  (trafiking)  Perempuan  dan  Anak  di Kabupaten  Bintan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bintan  secara  khusus  belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan  Anak.(P3A).  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bintan  masih  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  12  Tahun  2007  tentang Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak.  Penerapan  Peraturan  Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan  dan  Anak  belum  efektif  untuk  dilaksanakan.  Tidak  efektifnya pemberlakuan  peraturan  daerah  tersebut  terkait  dengan  sanksi  yang  diberikan  tidak maksimal terhadap para pelaku TPPO. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 hanya memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan daerah tesebut. Namun tidak serta merta  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bintan  lepas  tangan  terhadap  perlindungan Korban  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak.  Untuk  melindungi  korban  perdagangan perempuan  dan  anak,dengan  keputusan  Bupati  Bintan  Nomor  336/VI/2012  telah ditetapkan tentang Penunjukan   Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bintan Tahun 2013. Dengan terbentuknya pengurus P2TP2A diharapkan dapat mencegah serta mengurangi tindakan perdagangan maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kabupaten Bintan.
Komponen  kultural  juga  berpengaruh  terhadap  terjadinya  tindak  perdagangan perempuan  dan  anak.  Adat  istiadat  memegang  peranan  yang  cukup  penting  dalam memunculkan aksi-aksi perdagangan orang. Dalam banyak budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suami seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak  terpenuhi,  aksi  kekerasanlah  yang  menjadi  pelampiasannya.  Adanya  sikap tradisional  bahwa  perempuan  dianggap  sebagai  subordinasi  laki-laki,  pembakuan peran-peran stereotipe ,  disertai  dengan  sikap  tradisional  perempuan  seperti ketergantungan  sosial  dan  ekonomi  pada  suami  dan  keluarga  serta  rasa  takut  dan keengganan  perempuan  korban  kekerasan  untuk  mendapatkan  keadilan,  merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya  yang menyebabkan bahwa tindak perdagangan  orang  tidak  terungkap  atau  tidak  diatasi 23 .  Oleh  karena  suami menghabiskan  waktu  di  sektor  yang  menghasilkan  uang,  sementara  istri  mengurusi rumah tangga dan mengasuh anak, hal itu membuat masyarakat memandang pekerjaan suami  lebih  bernilai.  “Suatu  masyarakat  di  mana  uang  lebih  menentukan  nilai, perempuan adalah kelompok yang dianggap bekerja di luar ekonomi” 24 .
2. Kendala-kendala  Gugus  Tugas  dalam  Upaya  Penghapusan  Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bintan
23 Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekeradan Terhadap  Perempuan ,  makalah  pada Pelatihan  Pemahaman  Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif  Pemecahannya  (Suatu  Tinjauan  Hukum) ,  diselenggarakan  oleh Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 27-29 September 1999
24 Marget  Benston  alih  bahasa, Politik  Ekonomi  Terhadap  Wanita  Liberal ,  Monthly  Review,  1989, halaman 3-4.
Tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO),  khususnya  perempuan  dan anak (trafficking  in  persons,  especially  women  and  children) ,  telah  meluas  dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Tindak pidana  perdagangan  orang  bahkan  melibatkan  tidak  hanya  perorangan  tetapi  juga korporasi  dan  penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara ( trans national organised  crime ).  Tindak  pidana  perdagangan  orang  saat  ini  telah  menjadi  sorotan dunia internasional termasuk Indonesia. Oleh karena itu masalah perdagangan orang perlu  penanganan  yang  serius,  professional  dan  berkesinambungan.  Dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan terkait tindak pidana perdagangan orang sampai dengan  penyediaan  layanan  terpadu  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  menunjukan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah perdagangan orang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  (Lembaran    Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4720)  ini  merupakan  perwujudan  komitmen  Indonesia  untuk melaksanakan  Protokol  PBB  tahun  2000  tentang  Mencegah,  Memberantas,  dan Menghukum TPPO, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini didasarkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fakta lapangan, perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan paling banyak menjadi  korban.  Para  korban  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk eksploitasi  seksual  lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan.Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang menjadi landasan hukum materiil dan formil untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
Beberapa kendala Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kabupaten Bintan, diantaranya sebagai berikut :
1. Koordinasi  yang masih lemah antara Instansi  yang tergabung dalam Tim  Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bintan
2. Alokasi  anggaran  yang  sedikit  yang  berimplikasi  terhadap  fasilitas  pelayanan  , proses  pendampingan,  rehabilitasi  dan  pemulangan  korban  perdagangan perempuan dan anak ke tempat asal
3. Ruang informasi yang tidak tersedia di Kabupaten, Kecamatan dan desa.
4. Rumah Singgah  atau shelter yang ada di Kabupaten Bintan sangat  terbatas.
5. Alokasi waktu untuk bertemu antara anggota gugus tugas tidak maksimal.
6. Beberapa  instansi  yang  masih  bersifat  egosentris  lembaga  dan  berjalan  sendiri- sendiri. Memaksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya. Selama ini banyak pertemuan yang membahas apa yang sudah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi.
7. Selain itu belum tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan koordinasi antara beberapa instansi dan lembaga yang tergabung didalamnya, menjadi salah satu  kendala  yang  dihadapi  dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.
8. Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia    dalam  jumlah  dan  kompetensi  yang  harus dimiliki  difasilitas  Kesehatan  yang  mampu  tatalaksana  kasus  perdagangan perempuan dan  anak;
9. Kebijakan  di  daerah  yang  belum  mendukung  secara  penuh  dalam  penyediaan sarana prasarana terutama di RSUD;
10. Mengingat  penyebab  utama  terjadinya  perdagangan  orang  adalah  kemiskinan, pendidikan dan keterampilan rendah, lapangan kerja terbatas,dan lain-lain.
11. Modus operandi perdagangan orang juga sangat bervariasi, oleh karena itu dalam penanganannya juga menuntut kepekaan yang tinggi.
12. Belum  semua  Instansi/Lembaga  yang  tergabung  dalam  anggota  Gugus  Tugas mengalokasikan dana khusus untuk pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Bintan.
13. Komitmen instansi/lembaga terkait masih perlu ditingkatkan.
14. Sosialisasi kepada Instansi/lembaga terkait dan  masyarakat  harus lebih intensif dan ditingkatkan.
15. Kerjasama pecegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang  antar daerah asal, transit,dan tujuan perdagangan orang  masih perlu ditingkatkan.
16. Pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  perdagangan  orang/anak masih rendah;
17. Belum  optimalnya  komitmen  para  pemangku  kepentingan  dalam  penanganan perdagangan orang/anak;
18. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas/antar daerah belum optimal;
19. Pelaksanaan penegakan hukum secara terintegrasi belum terlaksana dengan baik.
Sejalan dengan teori efektifitasnya Soerjono Soekanto terhadap kendala-kendala diatas  sangat  tekait  erat  dengan  efektif  atau  tidaknya  suatu  penegakan  hukum  yang ditentukan ditentukan oleh oleh 5 (lima) faktor 25 , yaitu
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
25 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  dari  pada  efektivitas  penegakan hukum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Dalam  mencegah  dan  menanggulangi  perdagangan  perempuan  dan  anak, Pemerintah  Indonesia    telah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  mengatur mengenai  pencegahan  dan  penanggulangan  perdagangan  perempuan  dan  anak, mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  undang-undang  tentang  HAM,  undang- undang  tentang  perlindungan  anak,  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  dan  peraturan  presiden  tentang  Tim  Gugus  Tugas  Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  serta  Peraturan Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau    tentang  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan dan  Anak.  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  penghapusan perdagangan  perempuan  dan  anak  dibuat  sebagai  tindakan preventif untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang,  selain  itu  Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama dan koordinasi dengan penegak hukum atau pihak yang  berwajib,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi  masyarakat,  pengelola atau  pengerah  tenaga  kerja  (PJTKI)  atau  sebutan  lainnya,  dan  organisasi  profesi, serta  melakukan  kerjasama  antar  daerah  Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi Kepulauan Riau, antar Provinsi dan antar Negara.
Dan  tindakan represif yang  meliputi  pemantauan,  pencegahan,  perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi, pengawasan bagi saksi dan korban dan pengenaan sanksi bagi  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Penerapan  pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Bintan kurang efektif. Hal ini dikarenakan ancaman dan sanksi yang  diberikan  terhadap  pelaku  tidak  maksimal  karena  sifatnya  pelanggaran. Padahal  Pelaku  TPPO  melakukan  tindak  pidana  khusus  yang  harus  diberikan ancaman  dan  sanksi  hukuman  yang  berat  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi palakunya dan memberikan perlindungan bagi para korbannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.  Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  Tim  Gugus  Tugas  Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak merupakan bagian dari para penegak hukum  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  perdagangan  perempuan dan  anak.  Tim  Gugus  Tugas  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak Kabupaten  Bintan  adalah  para  pihak  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  guna membantu  dan  meyelesaikan  kasus  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  di Kabupaten Bintan.
3. Faktor  sarana atau fasilitas  yang mendukung  penegakan hukum.  Hal  ini  menjadi bagian  dari  kendala-  kendala  yang  dihadapi  Tim  Gugus  Tugas  Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  Bintan.  Dimana  perlindungan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  belum  secara  maksimal  ditangani  oleh Tim Gugus Tugas terkait tempat (shelter) penampungan, rehabilitasi dan reintegrasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dititipkan di penampngan (shelter) yang berada di Kota Tanjungpinang maupun yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang terutama  perempuan  dan  anak  menyebabkan  kasus  perdagangan  perempuan  dan anak  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu    merupakan  tugas  Tim  Gugus Tugas  untuk  memberikan  informasi  melalui  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada masyarakat  terhadap  hal-hal  yang  menjadi  indikasi  terjadinya  Tindak  pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak. Dengan memberikan informasi dan  pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  tindak  perdagangan  orang  dapat meminimalisir  terjadinya  kasus-kasus  tindak  pidana  perdagangan.  Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang, masyarakat  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  serta  efisien  dalam  memberikan informasi-informasi kepada Tim gugus tugas untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya  kasus  perdagangan  orang  terutama  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Bintan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari  berlakunya  hukum  adat.  Berlakunya  hukum  tertulis  (perundang-undangan) harus  mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  hukum  adat.  Dalam  penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan  masyarakat,  maka  akan  semakin  mudahlah  dalam  menegakannya. Sebaliknya,  apabila  peraturan-peraturan  perundang-undangan  tidak  sesuai  atau bertentangan  dengan  kebudayaan  masyarakat,  maka  akan  semakin  sukar  untuk melaksanakan  dan  menegakkan  peraturan  hukum  tersebut.  Budaya  masyarakat Indonesia yang memberikan peluang kepada perempuan dan anak untuk turut serta mencari tambahan penghasilan bukanlah hal luar biasa, karena banyak faktor yang mendorong  untuk  mereka  mencari  tambahan  pengahasilan  salah  satunya  adalah kemiskinan.  Walaupun  Budaya  masyarakat  Indonesia  yang  beragam  namun penghormatan  terhadap  hak-hak  perempuan  dan  anak  terkait  penengakan  hukum masih sejalan dengan aturan-aturan maupun kebijakan yang ada.
3. Cara Gugus Tugas dalam Upaya Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak agar efektif pelaksanaanya di Kabupaten Bintan
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), tanggal  19 April  2007.  Lahirnya  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang  (UU  PTPPO)  merupakan  wujud  dari  keinginan  negara  Indonesia  untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai  luhur,  komitmen  nasional,  dan  internasional  untuk  melakukan  upaya pencegahan  sejak  dini,  penindakan  terhadap  pelaku,  perlindungan  korban,  dan peningkatan kerja sama. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  mengatur  mengenai  pencegahan  dan  penanganan,  dan  dalam  Pasal  56 dinyatakan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini  mungkin  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Pemerintah  Indonesia memiliki  tanggung  jawab  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  perdagangan perempuan  dan  anak.  Dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada, seharusnya  pemerintah  Indonesia  bisa  menjerat  pelakunya  dan  memberikan perlindungan  bagi  korbannya.  Aparat  penegak  hukum,  yang  termasuk  di  dalamnya adalah  polisi,  jaksa,  dan  hakim  memiliki  tanggung  jawab  yang  berat  untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual komersial. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang  ada  di  Indonesia  maka  diharapkan  aparat  penegak  hukum  mampu  untuk melakukan upaya pencegahan/preventif dan bahkan menanggulanginya sehingga tidak ada lagi perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.
Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  permasalahan  ini  dilakukan  di  tingkat internasional, lokal dan regional, dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Aparat  penegak  hukum  harus  bisa  bekerjasama  dan  bekerja  keras  untuk  mencegah permasalahan ini, Bukan hanya pemerintah dan pihak kepolisian tetapi juga instansi- instansi yang terkait, misalnya dinas sosial, dinas kependudukan, dan LSM (Lembaga Swadaya  Masyarakat),  ikut  ambil  bagian  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini  di Indonesia  atau  internasional.  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan anak,  salah  satunya  melalui  pencegahan  dan  pemberantasan  perdagangan  manusia, perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang  berkualitas.  Kualitas  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  hendaknya memiliki  derajat/tingkat  yang  sama  dengan  perlindungan  terhadap  orang-orang dewasa  maupun  pria,  karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  depan hukum ( equality before the law ).
Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum  yang  memadai,  khususnya  dari  berbagai  bentuk  upaya  perdagangan  orang ( trafficking in person ) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka perlu tindakan serius dan komitmen  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  bangsa  untuk  memerangi  dan memberantasnya 26 .
26 http://www.gugustugastrafficking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:oper asional-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo-provinsi-sumatera utara & catid= 194:info&Itemid=224, diakses tanggal 14 Agustus 2016.
Mengatasi  permasalahan  perdagangan  perempuan  dan  anak  tidak  hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang  ada  di  masyarakat,  yaitu  instansi-instansi  pemerintah,  LSM,  organisasi kemasyarakatan  yang  tergabung  dalam  sebuah  kemitraan  yang  diperkuat  oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak.
1. Organisasi Pemerintah
Pihak lain yang bisa membantu dalam pencegahan tindak pidan perdagangan orang adalah  dari  pemerintah  daerah  tersebut.  Pemerintah  daerah  harus  mempunyai peraturan  daerah    yang  mengatur  masalah  tindak  pidana  perdagangan  orang  . Pemerintah  daerah  juga  harus  mempunyai  metode  khusus  dalam  menangani pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut.  Pemerintah  daerah  bisa membantu pencegahan dengan cara mensyaratkan bagi wanita-wanita yang akan bekerja di luar daerah tersebut harus memberi surat rekomendasi dari tempat kerja yang dituju  terlebih dahulu.  Pemerintah daerah juga harus menekankan kembali wajib belajar sembilan tahun untuk anak-anak. Dalam upaya mengurangi jumlah anak-anak yang terlibat di child trafficking , pemerintah daerah juga harus bekerja sama  dengan  anak-anak  tersebut,  warga  setempat,  pendidik  dan  pekerja  sosial untuk menciptakan program-program atau acara-acara yang melibatkan sang anak untuk menjadi lebih produktif dan sekaligus memenuhi hak mereka sebagai anak.
2. Organisasi non-Pemerintah Untuk organisasi non-pemerintah, mereka harus bekerja sama dengan masyarakat luas untuk membuat program-program yang membantu untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah atau pekerja anak. Apabila anak tidak mampu membayar uang  sekolah,  salah  satu  cara  bagi  organisasi  non-pemerintah  untuk  membantu anak-anak agar bisa melanjutkan sekolah adalah  dengan cara mengikuti  sekolah terbuka.  Bagi  anak-anak  yang  tidak  bias  melanjutkan  sekolah  setelah menyelesaikan  wajib  sembilan  tahun  sekolah,  anak-anak  tersebut  bisa  ikut berpartisipasi dalam sanggar-sanggar yang telah dibuat untuk membantu anak itu siap mencari pekerjaan.
Hal-hal yang diajarkan di sanggar tersebut antara lain adalah kursus komputer dan bahasa Inggris. Dengan mengikuti program-program di sanggar, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak baginya.Dari semua program-program yang digunakan untuk mencegahadanya child  trafficking ,  tidak  semuanya  berjalan  sesuai  rencana  dan masih  banyak  lagi  yang  perlu  diperhatikan  ulang.  Sebagai  contoh,  poster-poster atau leaflet yang telah dibagikan ke masyarakat di daerah seringkali tidak menjadi efektif dikarenakan masih banyak penduduk di  daerah tersebut  yang masih buta huruf  atau  tidak  bisa  membaca.  Masalah  lain  dalam  menjalankan  program pencegahan  ini  adalah  kurangnya  dukungan  finansial  yang  mengakibatkan  satu dari  sanggar-sanggar  yang  telah  dibangun  ditutup.  Walaupun  ada  beberapa  sisi negatif  dari  program  pencegahan child  trafficking ,  adapula  sisi  positif  dari
program-program  yang  telah  diimplementasikan,  pengetahuan  dan  pendidikan tentang trafficking mulai dikenali oleh para penduduk.
Berangkat dari kondisi dan realitas tersebut diatas melalui diskusi yang melibatkan stakeholder dan  kajian  mendalam,  serta  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Penghapusan    Perdagangan  Perempuan  dan  Anak, maka  guna  membangun  dan  terciptanya  suatu  sistem  koordinasi  dan  mekanisme kerjasama dalam upaya  pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penanganan tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Bintan  ,  diantaranya dengan cara sebagai berikut:
1. Mensosialisasikan Undang-Undang  Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang    ke  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat luas,serta  melakukan  desiminasi  informasi  secara  luas  sampai  ke  masyarakat pedesaan dan masyarakat terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan orang.
2. Mensosialisasikan  dan  memperkuat  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau Nomor  12  Tahun  2007  Penghapusan    Perdagangan  Perempuan  dan  Anak (Trafiking),  Peraturan    Gubernur  Kepulauan  Riau  ,  Keputusan  Bupati  Bintan, Rencana Aksi Daerah Provinsi, Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  dalam  Pelaksanaan  Penanggulangan  Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Bintan.
3. Memperkuat  jejaring  antar  LSM  yang  bergerak  pada  bidang  Anti  Perdagangan Orang secara Regional guna memberikan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Memperkuat  dokumentasi  dan  peta  tentang  tindak  pidana  Perdagangan  Orang khususnya perempuan dan anak sebagai  bahan kampanye pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.
5. Memfasilitasi  Lembaga/organisasi  Anti  Perdagangan  Orang  dalam  menjalankan kegiatan penanggulangan korban Perdagangan Orang pada tahap rehabilitasi dan Reintegrasi  sebagaimana  diatur    Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking).
6. Beberapa  upaya  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam melaksanakan peranannya selain gugus tugas yang  telah melakukan peran masing- masing  dalam  pencegahan  yang  juga  menjadi  tugas  BPMP  KB  /Badan Pemberdayaan  Masyarakat,Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Bintan,  yaitu  melakukan  sosialisasi  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada masyarakat sampai pada tingkat pedesaan.
7. Memperkuat  koordinasi  antara  instansi  terkait  dengan  pihak  lembaga  non pemerintah dan pihak aparat keamanan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), dengan  koordinasi  yang  solid  seharusnya  dapat  melakukan  sesuatu  untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya :
- Penguatan antar instansi/lembaga yang menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Fokus  pada  program  yang  berkelanjutan  dalam  pencegahan  dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Penganggaran  terhadap  pelaksanaan  operasional  penanganan  TPPO  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melalui pembiayaan dari lembaga-lembaga non government  yang  fokus  dalam  menangani  kasus-kasus  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
- Pelayanan Perlindungan terhadap korban TPPO.
- peningkatan kompetensi SDM yang menangani kasus TPPO
- Adanya ruang khusus/shelter bagi  pengaduan korban dan keluarganya terkait kasus-kasus TPPO
- Penguatan pelayanan rehabilitasi maupun reintegrasi korban TPPO, sehingga korban cepat ditangani.
8. Perlindungan dan pendampingan korban dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada  lembaga  sosial  mengenai  terjadinya  perdagangan  orang  dan/atau  korban sendiri  yang  datang  ke  lembaga  sosial  untuk  mendapatkan  perlindungan/ pendampingan hukum ataupun korban dibawa oleh instansi lain seperti kepolisian.
9. Melalui penganggaran pada BPMP KB Kabupaten Bintan dan P2TP2A Kabupaten Bintan  yang  dituangkan  dalam    Rencana  Kerjanya  untuk  dapat  melaksanakan kegiatan seperti:
a. mengkoordinasikan  upaya  penegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
b. melaksanakan  advokasi,  sosialisasi,  pelatihan,  dan  pemberdayaan  ekonomi serta kerja sama.
c. memantau  perkembangan  penegakan  hukum  serta  melaksanakan  pelaporan dan evaluasi.
d. meningkatkan  secara  optimal  kampanye  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat melalui  media  massa,  kelompok  masyarakat,  tokoh-tokoh  masyarakat, stakeholders, dan aparat desa.
10. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  tindak  pidana perdagangan  orang,  mulai  dari  tingkat  RT,  RW,  Dusun,  dan  Desa  hingga Kabupaten.
11. Tokoh-tokoh  masyarakat  perlu  berperan  serta  dalam  tindak  pencegahan.  Peran yang diharapkan adalah:
a. Memberikan penyuluhan kepada warga setempat.
b. Ikut  serta  mencegah  orang-orang  yang  akan  merekrut  perempuan  dan  anak desa tersebut untuk dibawa ke luar wilayah.
c. Menyampaikan/melaporkan  kepada  yang  berwajib  apabila  menemukan indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
d. Dalam  bidang  pendidikan,  perlu  diupayakan  berbagai  jenis  pendidikan  luar sekolah untuk kaum perempuan dan anak, dan pembekalan calon tenaga kerja wanita,  peningkatan  pendidikan  luar  sekolah  bagi  perempuan  dan  anak termasuk pendidikan keterampilan dan keaksaraan fungsional, dan sebagainya.
e. Perlu adanya program khusus Pemberdayaan Ekonomi di wilayah Kabupaten Bintan.  Pemberdayaan  Ekonomi  disesuaikan  dengan  potensi  yang  ada  di wilayah Kabupaten Bintan, seperti kerajinan tangan, perikanan dan wisata.
f. Memperkuat  kapasitas  penduduk  melalui  program  pro  kemiskinan  dan  pro perempuanyang dilakukan secara berkesinambungan;
g. Meningkatkan  kerjasama  semua  pihak,  termasukpemerintah  maupun  swasta (melalui kewajiban sosial perusahaan/CSR) yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompeten/mampu membaca peluang pasar dan memanfaatkannya.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Gugus tugas merupakan lembaga  koordinatif  yang  bertugasmengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  melaksanakan  advokasi,  sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama,memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi  rehabilitasi,  pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial,  memantau  perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta  melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
Selain    sebagai  lembaga  koordinatif  dan  memiliki  tugas,  gugus  tugas  memiliki fungsi  antara  lain  fungsi  pencegahan  dan  partisipasi  anak,  fungsi  rehabilitasi kesehatan,  fungsi  rehabilitasi  sosial  pemulangan  dan  reintegrasi,  fungsi pengembangan norma hukum, fungsi penegakan hukum, dan fungsi  koordinasi dan kerjasama. Namun dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Upaya Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bintan dirasa masih kurang efektif karena aturan yang bersifat umum dengan ancaman dan sanksi serta  denda  yang  dirasa  sangat  ringan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  perdagangan orang.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  gugus  tugas  antara  lain  Koordinasi  yang  masih lemah  antar  Instansi  dan  alokasi  anggaran  yang  sedikit,  Keterbatasan  sarana  dan prasarana termasuk. keterbatasan SDM  dalam jumlah dan kompetensi yang dimiliki difasilitas  kesehatan  yang  mampu  tatalaksana  kasus  perdagangan  perempuan  dan anak, Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah dan Pelaksanaan penegakan hukum secara terintegrasi belum terlaksana dengan baik.
Selanjutnya cara-cara yang dilakukan Tim Gugus Tugas dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar efektif antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait TPPO, memperkuat jejaring antar LSM yang bergerak  pada  bidang  Anti  Perdagangan  Orang  secara  regional  guna  memberikan perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, peningkatan  kompetensi  SDM  yang  menangani  kasus  TPPO,  mengalokasikan angggaran operasional Tim Gugus Tugas baik melalui APBD, APBN maupun biaya- biaya  lain  yang  sah,  dan  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan
tindak pidana perdagangan orang, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, dan desa hingga kabupaten,  serta  kerjasama  semua  pihak,  termasuk  pemerintah  maupun  swasta (melalui  kewajiban  sosial  perusahaan/CSR)  yang  ditujukan  untuk  menciptakan masyarakat yang mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan  Kekeradan  Terhadap  Perempuan ,  makalah  pada Pelatihan  Pemahaman Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum) , diselenggarakan oleh Kelompok Kerja “Convention  Watch”  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Jender  Universitas  Indonesia, Jakarta, 27-29 September 1999
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,2012
Dwi  Ambarsari, Kebijakan  Publik  dan  Partisipasi Perempuan Cet.  I .  Surakarta: Pattiro, 2002
Marget  Benston  alih  bahasa, Politik  Ekonomi  Terhadap  Wanita  Liberal ,  Monthly Review, 1989.
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis , Jakarta: Sinar Garfika, 2010.
Murtadla Muthahari, Hak-hak Wanita Dalam Islam , Jakarta: Lentera, 1995.
Nashriana,  Perlindungan Hukum  Pidana  Bagi Anak  di Indonesia ,  Jakarta:     PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
Zaitunah  Subhan, Qodrat  Perempuan  Taqdir  atau  Mitos ,Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2004.

## Website
http://bappeda.kendalkab. go.id/ info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.
html,diakses tanggal 3 Agustus 2016.
http://pemantauperdaganganmanusia.com/gugus-tugas-penanggulangantrafficking /,diakses tanggal 6 Agustus 2016

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (  LN  RI  Tahun  2007  Nomor  58,  TLN  RI Nomor 4720)
Peraturan  Presiden  Nomor  69  Tahun  2008  Tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  12  Tahun  2007  tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12)