Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## DAMPAK HUKUM PENCURIAN KARYA MELALUI DUNIA MAYA
Akhmad Rifaldi Nur Ramadhan 1 , Rahmi Ayunda 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, rifaldiramadhan123@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
ARTICLE INFO In this digital era, someone can show the work created through various sites on the  internet  as  examples  of  several  media  in  cyberspace  so  that  people  can admire  the  created  work  virtually.  However,  in  this  situation  there  is  also  a negative  side,  namely  there  are  parties  who  are  not  responsible  and  do  not provide benefits to the creator of the work, because that party uses and takes the  artist's  copyrighted  work  for  his  personal  interests  which  he  uses  as  a commercial thing that benefits him and does not give any royalties to the creator and do not give permission to take the copyrighted work to the artist. In writing this scientific article, there are objectives to be achieved, including knowing and reviewing legal reviews that can be given to creators whose copyrighted works are  taken  by  other  people  in  cyberspace  along  with  the  impacts  that  can  be imposed on perpetrators and to find out how to dispute resolution if someone takes a copyrighted work. without the permission of the creator in several online media in cyberspace. The juridical research method used in this research is to examine principles, doctrines, legal norms, and laws that are directly related to intellectual  property.  The  type  of  approach  used  in  this  legal  research  is  the statutory  approach,  namely  by  reviewing  all  laws  and  regulations  that  are directly  related  to  related  issues  in  the  field  of  copyright  and  looking  at  the comparison of the application of the law with the laws and regulations that have been regulated. and has to do with Copyright. To see the rules set in cases like this.
Keywords : Copyright; Dispute Resolution; Cyberspace
Cite this paper : Ramadhan, A. R., & Ayunda, R. (2022, Desember). Dampak Hukum Pencurian Karya Melalui Dunia Maya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Kekayaan Intelektual adalah wujud akibat daripada karya cipta individu yang memiliki nilai  ekonomi. 1 Hasil  intelek  dibentuk  melalui  ciptaan  dan  mempunyai  jumlah  kuantitatif yang  ekonomis.  Melalui  aspek  historis,  bentuk  seni  potret  melalui  seni  rupa  yang  telah dijalankan di masa lampau. Apa yang telah bangsa Mesir Kuni lakukan pada masa lampau ditunjukkan sebagaimana terdapat pada peninggalan kerajaan kuno oleh kaum ksatrya pada saai  itu. 2 Hal  tersebut  membuktikan  perlunya  adanya  perlindungan  hukum. 3 Supasti Dharmawan,  Insan  Budi  Maulanan  menyampaikan  yang  mana  kekayaan  intelektual
1 Sutedi, Adrian, (2013) Hak Atas Kekayaan Intelektual Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13
2 Wulandari, (2014), Fotografi Potret, Sebagai Media Visual Pencitraan Diri. Jurnal Desain, 1(3), hlm.2
3 Utomo, Tomi Suryo, (2010), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu., hlm.1.
terkandung  dalam  hukum  kebendaan  yang  tidak  berwujud,  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan industri serta hak cipta. 4
Kekayaan  intelektual  juga  merupakan  kekayaan  lahir  dari  kemahiran  intelektual seseorang. Atas kemampuan intelektual yang menimbulkan karya tersebut dapat tercipta suatu karya pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Setiap karya yang diciptakan melalui kemampuan intelektual baik dari tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa serta  karsanya  sudah  seharusnya  dilindungi  dari  tumbuh  kembang  suatu  sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut atau bisa disebut juga dengan sistem kekayaan intelektual.  Akan  tetapi  terdapat  batasan  tertentu yang  mana  hasil  ciptaan  dan  kekayaan intelektual  secara  sewenang-wenangnya  tidak  dapat  difungsikan,  diantaranya  bersama peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang tidak bertentangan, dengan  demikian  supaya  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  tidak menggunakannya,  undang-undang  perlindungan  tentang  kekayaan  intelektual  dibentuk oleh pemerintah. 5
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  secara  otomatis  kepada  pencipta berlandaskan  prinsip  deklaratif  yang  mana  sudah  sesuai  pada  peraturan  perundang- undangan.  Pencipta  adalah  individu  atau  berkelompok-kelompok  yang  secara  mandiri ataupun bersama menciptakan suatu hasil karya cipta dengan sifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan  berbagai  hasil  karya  atas  kemampuan  intelektual  baik  secara  inspirasi, kemampuan dalam menuangkan ide, kecerdikan, dan keterampilan yang akan ditampilkan dalam bentuk nyata pada bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Pada hak cipta timbul suatu hak moral yang dimana sudah menyatu selamanya bagi sang pencipta yang dimana ketika ia menciptakan suatu karya pencipta dapat menulis namanya atau pun tidak mencantumkan pada Salinan untuk kepentingan sang pencipta karya. Pada hak cipta pun timbul juga suatu hak  ekonomi  yaitu  pencipta  dapat  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari  ciptaan  karyanya serta ketika orang lain yang hendak menjalankan hak ekonomi haruslah memperoleh izin dari  pencipta  agar  sang  pencipta  mendapatkan  juga  hak  ekonomi  yang  didapatkan  dari orang lain yang menggunakan karya ciptaan nya.
Pada era digital ini seseorang bisa memperlihatkan karya yang dibuat melalui berbagai situs di internet sebagai contoh beberapa media di dunia maya sehingga orang-orang dapat mengagumi karya yang diciptakan tersebut secara virtual. Berbeda dengan jaman dahulu suatu  ciptaan  karya  pasti  bisa  langsung dirasakan  oleh seseorang  sebagai  contoh  lukisan pada  canvas  yang  dapat  dipegang  dan  dirasakan  bagi  seseorang  yang  melihatnya  secara langsung.  Pada  era  digital  ini  ciptaan  karya  tersebut  bisa  diciptakan  melalui  teknologi maupun suatu ciptaan karya yang dibuat secara langsung melalui media canvas secara dua dimensi  kemudian  di  unggah  di  dunia  maya  ataupun  media  sosial  sebagai  bentuk  ajang pameran agar orang-orang bisa menikmati hasil karya dari sang pencipta karya. Pada sisi posisi positif orang-orang dapat melihat hasil ciptaan yang diciptakan oleh sang pencipta karya agar dapat dinikmati secara bebas dan cuma-cuma serta menjadi ajang apresiasi yang diberikan seseorang kepada pencipta karya atas karya yang indah yang telah ia ciptakan. Namun  pada  situasi  ini  pun  terdapat  sisi  yang  negatif  yaitu  terdapat  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  dan  tidak  memberikan  keuntungan  teruntuk  pihak  pencipta  karya, karena  pihak  tersebut  menggunakan  dan  mengambil  karya  cipta  sang  seniman  untuk kepentingan pribadinya yang ia gunakan sebagai hal yang komersial yang menguntungkan dirinya dan tidak memberikan sedikitpun royalti terhadap pencipta dan tidak melakukan perizinan dalam mengambil karya cipta tersebut kepada seniman. Hal ini sangat jelas dapat menimbulkan kerugian kepada sang pencipta karya cipta yang bisa menciptakan sengketa
4 Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, (2017).  Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yogyakarta: Deepublish, hlm.20.
5 Isnaini, Yusran, (2009), Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia., hlm.1
sebab terdapat pembajakan atas pengakuan hak cipta atas suatu karya seni yang diambilnya serta menduplikat ciptaan tersebut.
Sebagai  contoh  kasus  yang  menghebohkan  dunia  maya  pada  saat  2019  silam  yaitu adanya  suatu  pengambilan  konten  yang  sama  persis  atau  plagiat  dalam  media  YouTube dengan akun “Calon Sarjana” mengambil konten yang sama persis dari akun Youtube “JT” mengenai  konten  fakta-fakta  yang  mengejutkan.  Akun YouTube “Calon  Sarjana”  ini  pun mengambil  satu  konten  penuh  dengan  mentah-mentah  beserta  Thumbnail  nya  tanpa memberikan  kredit  sama  sekali  dalam  video  yang  di  unggah  di  media  online YouTube tersebut. 6
Perlindungan  untuk  pencipta  pada  hasil  ciptaan  yang  menggunakan  hasil  dari kemampuan intelektual pencipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta yang  isinya  adalah  sebuah  ciptaan  yang  mana  undang-undang  tersebut  melindunginya. Sesuai yang tercantum dari pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 bilamana seseorang mau menggunakan  sebuah  karya  ciptaan  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  pemegang  hak cipta  atau  pencipta  karya  intelektual  tersebut  apabila  seseorang  tersebut  menggunakan karya intelektual tanpa mempunyai persetujuan langsung dari pemegang karya cipta maka akan melanggar pasal 40 ayat (1) UU No 28 tahun 2014. Perlindungan suatu karya cipta pun diatur pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal-pasal tertentu pada undang-undang tersebut.
Mengingat penelitian sebelumnya yang berfokus pada perlindungan karya cipta foto dua  dimensi  di  media  sosial  telah  dilakukan  oleh  Hieronymus  Febrian  Rukmana  Aji  dan Abraham  Ferry  Rosando  pada  tahun  2019  yang  diterbitkan  dalam Jurnal  Hukum  Bisnis Bonum Commune, fokus pada penelitian ini ke arah perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi yang difungsikan orang lain dalam Instagram. Penelitian oleh Gde Gunasaumyadiva Andarawata  Mpuhaji  dan  A.A.  Ngurah  Oka  Yudistira  Darmadi  pada  tahun  2021  yang diterbitkan dalam Jurnal Kertha Wicara, fokus pada penelitian ini kepada pidana teruntuk pelanggaran hak cipta atas atas hasil karya fotografi dalam hak atas kekayaan intelektual. Penelitian oleh Karina Putri dan Nahrowi pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of Legal Research, penelitian ini berfokus kepada pelanggaran hak cipta karya fotografi di media daring menurut hak kekayaan intelektual.
Berdasarkan  pada  penelitian  sebelumnya,  terdapat  pembeda  pada  fokus  penelitian yang  akan  dilakukan  pada  penelitian  hukum  ini  dibanding  penelitian  sebelumnya. Kendatipun  teman  yang  diangkat  sama  yaitu  tentang  perlindungan  karya  cipta  foto  dua dimensi  di  media  sosial,  fokus  dari  penelitian  ini  terhadap  tinjauan  hukum  mengenai pencurian  karya  melalui  dunia  maya,  dampak  hukum  dari  perbuatan  pencurian  karya melalui dunia maya dan bagaimana penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya. Urgensi penelitian yang dilakukan ini karena minim nya pengetahuan dari sang pencipta karya mengenai seperti apa tinjauan hukum yang bisa diberikan dari negara atau dirjen  kekayaan  intelektual  serta  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  dan dampak yang diterima oleh pelaku pencurian karya di dunia maya, sehingga pembahasan mengenai perlindungan karya cipta itu sendiri menjadi sesuatu yang kerap kali berarti agar dilakukan uji lebih lanjut.
Berlandaskan  penguraian  yang  disebutkan  di  atas,  terdapat  tiga  rumusan  masalah, pertama , apa tinjuan hukum mengenai pencurian karya melalui dunia maya? dan yang kedua
6 Kompas.Com. (2019). Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf CEO Infia. https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan- permintaan-maaf-ceo?page=all , Diakses pada 22 Februari 2022
Apa  saja  dampak  hukum  bagi  pencuria  karya  melalui  dunia  maya?  dan  yang ketiga bagaimana penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya?
Penulisan  artikel  ilmiah  ini  terdapat  tujuan  yang  ingin  dicapai  diantaranya  guna mengetahui  serta  mengkaji  tinjauan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  pencipta  yang karya  cipta  nya  diambil  oleh  orang  lain  di  dunia  maya  beserta  dampakk  yang  dapat dikenakan terhadap pelaku dan guna mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila seseorang mengambil karya cipta tanpa seizin pencipta di beberapa media online di dunia maya.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  yang  akan  dipakai  dari  penelitian  hukum  ilmiah  ini  guna penyelesaian  rumusan  masalah  dan  pembahasan  nya  adalah  Yuridis  Normatif  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  suatu  asas,  doktrin,  norma-norma  hukum,  dan  undang- undang  yang  berhubungan  langsung  dengan  kekayaan  intelektual.  Pendekatan  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  melalui  pendekatan  perundang-undang  (Statue  Approach) yang  akan  melakukan  kajian  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan langsung  dengan  isu  terkait.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  menjadi  teknik  yang dipakai dimana biasa disebut studi kepustakaan guna mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, tersier untuk dikutip informasi untuk isu terkait. Jenis data sekunder yang akan  dipakai  dimana  didapatkan  secara  tidak  langsung  dari  setiap  dokumen  yang  ada kaitannya  atas  isu  ini  serta  memanfaatkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  yang  dimanfaatkan  dari  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang Kekayaan  Intelektual  dari  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Hak  Cipta  yaitu Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 19 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  Kemudian  bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  jurnal  penelitian hukum yang sudah  di  publikasi dan buku tentang hukum yang mengatur isu terkait atau mengenai  hak  cipta.  Teknik  Analisis  yang  digunakan  analisis  deskriptif-kualitatif  untuk memberikan gambaran kualitas dari data yang akan diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan hukum mengenai pencurian karya melalui dunia maya
Ditinjau dari fenomena di dunia maya dan media sosial yang terus maju tentu tidak lepas atas semua yang baik dan yang buruk. Pada dunia maya itu sendiri dapat terdiri dari dua bilah yang saling bertentangan, mengingat siapa yang mengendalikan media online ini bisa menjadi "mata pisau" yang membantu pada orang yang tepat. Diperuntukkan sebagai sarana saling tukar informasi, pandangan, dan menyodorkan ilmu yang berguna. Akan tetapi ketika jatuh ke tangan yang salah, internet dan media sosial justru bisa merugikan orang lain dan menjadi wilayah yang tidak berguna. Saat ini banyak sekali jenis penipuan yang terjadi di ranah publik dan media sosial internet, khususnya di media sosial Instagram yang menjadi medias sosial untuk bertukar foto dan gambar guna keperluan pribadi atau bisnis. Instagram bisa  menjadi  salah  satu  sarang  paling  empuk  bagi  scammers.  Beberapa  kasus  terkait penyalahgunaan  hak  pencipta  timbul  dari  media  sosial  Instagram,  awalnya  karena seseorang yang melakukan pelanggan dengan mengaku ciptaannya adalah hasil karyanya. 7
Di  zaman  digital  sekarang,  konsep  hak  cipta  pun  berkembang.  Sangat  penting  guna mengedukasi  perlindungan  hak  cipta  di  internet  agar  efek  negatif  dari  internet  bisa diantisipasi.  Contohnya  seperti  keberadaan  media  digital.  Banyak  informasi  yang  bisa dikonversi  ke  media  digital  sekarang.  Banyak karya  yang  saat  ini  memiliki  hak  cipta pun dapat diciptakan dari wujud digital. Sejumlah hal yang menjadi sebab pembajakan internet:
7 Rukmana,  Hieronymus  Febrian  &  Abraham  Ferry  Rosando,  (2019),  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hasil  Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 2(1)., hlm. 70
a. Membagikan konten;
b. Menyimpan konten;
c. Mengedit atau mengubah konten.
d. Tempel Konten (Unggah Ulang) Publikasikan atau salin konten.
e. Tidak ada literasi media online mengenai hukum hak cipta.
Larangan untuk menyalin atau memanfaatkan karya yang mempunyai hak cipta yang juga diatur dalam Pasal 9 (3) UU Hak Cipta untuk tujuan komersial tanpa persetujuan resmi. Maka mereka perlu mendapatkan persetujuan dari sang pencipta karya. Ada aturan yang secara jelas menyatakan yang mana hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak  cipta,  namun  ada  yang  tanpa  izin  menggunakan  oleh  pihak  lain.  Keberadaan  media online  sendiri,  pada  kenyataannya,  memberikan  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta keuntungan  yang  unik  sebagai  ajak  untuk  mempromosikan  atau  menyalin  karya  mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya. Namun, jika pihak yang menyajikan atau menyalin ciptaan  adalah  pihak  yang  sama  sekali  tidak  peduli,  masalah  dapat  muncul  dan  secara langsung atau tidak langsung mampu membuat pencipta mengalami kerugian. Oleh karena itu, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibutuhkan guna melindungi pencipta atas segala yang timbul membuat rugi baginya. Hak Cipta merupakan wujud nyata rasa syukur atas suatu ciptaan yang diciptakan oleh pencipta atas karya cipta tersebut.
Cyber  law atau  hukum  dunia  maya  difungsikan  secara  internasional  sebagai  istilah hukum yang berkaitan atas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun juga metode  telematika  adalah  perpaduan  antara  metode  telekomunikasi,  media,  dan  IT. Terdapat istilah lainnya yang dipakai pula seperti Hukum Teknologi Informasi (Information Technology  Law), Hukum  Dunia  Maya (Virtual  World  Law) dan  Hukum  Dunia  Maya.  Dari perspektif hukum siber, pencetus atau pemegang hak cipta adalah pihak yang mengunggah karya yang diunggah dan/atau, kecuali dinyatakan lain, pihak yang namanya dicantumkan dalam  karya  yang  diunggah.  Istilah-istilah  tersebut  memanfaatkan  teknologi  informasi dengan basis sistem komputer, sebuah sistem elektronik yang bisa diamati melalui virtual, untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik secara lokal maupun di wilayah global (Internet). Ini akan secara manual melindungi karya berhak cipta, dan dengan munculnya sistem hukum baru (hukum siber) terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi di Internet, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengalami tinjauan substansial.
Akibat pembajakan media internet atau cybercrime, Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta perubahannya pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016, atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE yang melindungi setiap pelanggaran  yang  terjadi  di  media  online.  UU  ITE  juga  merupakan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  informasi  dan  transaksi  elektronik  atau  teknologi informasi secara umum.
UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diharapkan dapat menindak atas pelanggaran hak cipta yang dibuat dari oknum yang tanpa tanggung jawab dan melindungi hak pencipta sejalan dengan teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo. Jika dilanggar  oleh  orang  lain  maka  diberikan  perlindungan  dari  hak  asasi  manusia  dan masyarakat memperoleh perlindungan ini supaya bisa menikmati setiap hak yang hukum berikan.

## Dampak hukum bagi pencurian karya melalui dunia maya
Pelanggaran hak cipta bisa diberi arti atas tindakan merekam, mengutip, mengambil, mencuplik, serta mempromosikan karya orang lain dengan tidak seizin melalui pemegang hak  ciptanya  atau  yang  biasa  disebut  pencipta  karya.  Pada  praktiknya,  tindakan  tersebut kerap  kali  diperbuat  oleh  berbagai  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  guna  meraup keuntungan komersial secara pribadi. Selain itu dilakukannya suatu pembajakan yang dapat digunakan untuk menyinggung pihak tertentu.
Di  Indonesia  sekarang  terdapat  keberadaan  berbagai  macam  media  online  di  dunia maya,  namun  tidak  semuanya  mempunyai  kemampuan  yang  mumpuni  serta  modal  yang cukup  agar  kepentingannya  dipenuhi.  Alhasil  jalur  cepat  diambil  banyak  media  dengan mengambil  fotografi  kepunyaan  orang  lain  yang  ditemukan  pada  situs  tertentu  di  dunia maya, lalu mempergunakannya untuk suatu konten komersial di dunia maya pada media online tertentu, termasuk melakukan periksa legalitas ciptaan melalui sumber penerbitan ulang. Meningkatnya aktivitas di internet bisa itu guna tujuan komersial atau non-komersial telah  berpotensi  untuk  pembajakan.  Dengan  teknologi  informasi  yang  semakin  maju, kemungkinannya  semakin  besar.  Selain  banyak  memberikan  dampak  positif,  kehadiran internet  pun  menyodorkan  ruang  berkembangnya  banyak  macam  kejahatan,  seperti pembajakan.  Pada  zaman  sekarang  banyak sekali  wujud  kreasi  yang  mampu  didigitalkan dan disebarkan dengan jaringan internet.
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  pun  yang  memudahkan  pencipta  karya menampilkan  karya  nya  di  media  online  baik  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kepuasan pribadi ataupun sebagai ajang pameran atas hasil karya yang telah dibuatnya melalui hasil akal dan pikiran intelektual dari sang pencipta. Dari karya tersebut membuat banyak oknum ingin merasakan hak ekonomi yang tidak seharusnya ia rasakan akan tetapi dengan adanya perkembangan  teknologi  ini  membuat  oknum  tersebut  menghalalkan  segala  cara  untuk melakukan  penduplikasian  atau  menampilkan  kembali  pada  domain  yang  berbeda  tanpa seizin  dari  sang  pencipta  karya  sehingga  membuat  pencipta  karya  kehilangan  suatu  hak ekonomi  dikarenakan  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  tersebut  melakukan  hak ekonomi untuk kepentingan pribadi nya sendiri.
Pada Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur apa saja yang menjadi pelanggaran hak  cipta  beserta  sanksi  yang  bisa  dijatuhkan  tertuju  pada  pelaku  yang  membuat  suatu pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 9 (3) UU Hak Cipta dijelaskan yang mana dilarang bagi setiap orang untuk melakukan suatu penduplikatan dan/atau penggunaan yang dilakukan secara komersial tanpa seizin pemegang hak cipta atau pencipta karya. Pada pasal 54 UU Hak  Cipta  juga  dijelaskan  bahwa  pemerintah  dapat  melakukan  pengawasan  terkait  pada pelanggaran  hak  cipta  pada  teknologi  informasi  atau  pada  media  online  sehingga meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  pada  media  online.  Bilamana  seseorang ingin memakai hak ekonomi pencipta sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta,  harus  mendapatkan  perizinan  oleh  pencipta  karya.  Izin  yang  pencipta  yang  akan diberikan  kepada  pihak  lain  dengan  menggandakan  atau  mengumumkan  serta  adanya syarat khusus yang disebut lisensi. 8
Penegakan  hukum  yang  dapat  diberikan  terhadap  pelaku  pelanggaran  hak  cipta menurut pada UU Hak Cipta berada pada pasal 112 hingga 119 dijelaskan apabila seseorang melakukan  suatu  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dikenakan  sanksi  dari  macam-macam pelanggaran cipta paling tinggi pidana yang dapat dikenakan pelaku yang itu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar empat miliar rupiah.
Berbagai  macam  kejahatan  yang  timbul  dari  media  online  yang  diketahui  sebagai cybercrime. Adapun  rupa  dari  pelanggaran  hak  cipta  yang  tak  jarang  muncul pada  media online.  Beragam  situs  pada  media  online  yang  menyajikan  berbagai  macam  data  yang didalam nya terdapat suatu pelanggaran hak cipta. Situs pada media online tersebut antara lain menaruh fasilitas pada pengakses untuk mengunduh suatu karya berupa musik, buku, fotografi,  dokumen,  sinematografi,  dan  sebagainya.  Biasanya  pengguna  situs  dapat melakukan  pengunduhan  secara  gratis,  tetapi  terdapat  juga  situs  yang  mengharuskan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, bahkan beberapa situs mewajibkan pengguna agar  melakukan  pembayaran  atas  data  yang  ingin  diunduhnya.  Ciptaan  tersebut  berhak disebarkan  atau  diperbanyak  oleh pihak pengelola  situs media  online  itu sendiri.  Karena
8 Kusuma,  I.G.A.  Larassati  dan  I  Wayan  Wiryawan.  (2019),  Akibat  Hukum  Atas  Karya  Fotografi  Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial, Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum , 7 (4)., hlm. 9
situs tersebut memperolehnya melalui situs lainnya atau menduplikat melalui produk yang asli. 9
Adapun  ketentuan  UU  Informasi  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  tentang  hak kekayaan intelektual berada pada pasal 25 dan 26. Penjelasan dari pasal-pasal terkait adalah sebagai berikut: Melalui pasal 25 dijelaskan dimana seluruh Informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  tergolong  suatu  ciptaan  intelektual,  hak  cipta,  paten,  merek dagang, rahasia dagang, desain terdaftar, dan lain-lain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh perundang-undangan ini. Pada Pasal 26 (1) pun dijelaskan  bahwa  dalam menggunakan  suatu  teknologi  informasi,  perlindungan  dari  data pribadi menjadi suatu hak individu (data protection rights).
Pelaku  pelanggaran  hak  cipta  atau  kekayaan  intelektual  bisa  terkena  penegakan hukum menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik masuk pada kategori pada pasal 32 ayat  1  yang  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  mengubah,menambah,  mengurangi, melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu dokumen elektronik milik orang lain baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Adapun pada pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik pun dijelaskan yang mana setiap orang dilarang  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar  dokumen  tersebut  dianggap  seolah-olah sebagai data yang otentik. Pada pasal 36 pun dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 27 hingga pasal 34 akan dianggap sebagai yang mengakibatkan merugikan orang lain.
Ketentuan pidana yang diatur melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pelanggaran kekayaan intelektual pun diatur pada pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur dalam pasal 32 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Pada pasal 51 pun disampaikan yang mana setiap orang yang memenuhi unsur pada pasal 35 dan 36 maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling paling banyak dua belas miliar rupiah.
Pelaku  dapat  dikenakan  sanksi-sanksi  tersebut  atas  pelanggaran  hak  cipta  apabila hanya  ketika  seorang  pencipta  merasa  dirugikan  atas  pelanggaran  tersebut  karena pelanggaran  terhadap  hak  cipta  beserta  UU  Hak Cipta  ini  termasuk  kedalam  delik  aduan yang  dimana  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  apabila  hanya  pencipta  atau  pemegang  hak cipta yang mengadukan tertuju pada pihak memiliki tanggung jawab dari pelanggaran cipta yang dibuat oleh pelaku.
Analisis ketentuan pidana pada contoh kasus yang menghebohkan dunia maya pada saat 2019 silam yaitu pengambilan konten secara mentah-mentah oleh akun “Calon Sarjana” tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena pelanggaran kekayaan intelektual yang dia lakukan di media online YouTube tersebut. Pada kasus tersebut pemilik akun dapat dijerat sanksi  pidana  pada  UU  Hak  Cipta  pada  pada  pasal  113  ayat  4  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  10  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  empat  miliar  rupiah.  Serta pemilik akun pun dapat dijerat pada pasal 51 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun  dan/ atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Teori perlindungan hukum, di sisi lain merupakan hukum dengan tujuan agar setiap kepentingan  masyarakat  bisa  diintegrasikan  dan  dikoordinasikan  sebab  perlindungan kepentingan  tertentu  dalam  transaksi  keuntungan  hanya  dapat  dilakukan  dengan membatasi kepentingan yang berbeda. Kerangka berpikir mengenai sifat hak cipta seperti itu tidak memberikan hak guna menyalin atau mereproduksi karya fotografi tanpa izin dari penulis. Aspek ekonomi, khususnya penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta pun mesti  dipengaruhi  secara  eksplisit  oleh teori  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  hak asasi manusia.
9 Karina Putri & Nahrowi (2020), Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual, JOURNAL OF LEGAL RESERCH , 2(2), hlm. 271
Berdasarkan Pasal 58, Hak Cipta berjalan seumur hidup ditambah 70 tahun anumerta, dimulai  1  Januari  tahun  berikutnya.  Dalam  kasus  pencipta  ganda,  perlindungan  dimulai setelah pencipta wafat terakhir 70 tahun anumerta, dimulai 1 Januari pada tahun berikutnya yang berlaku selama 50 tahun oleh badan hukum sejak hari diumumkan. 10 Namun, menurut Pasal 59 UU Hak Cipta, “jangka waktu perlindungan suatu karya adalah 50 tahun terhitung sejak  pertama  kali  diterbitkan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta”.  Pemberitahuan dibaca,  disiarkan,  dipamerkan,  atau  dibuat  secara  elektronik  atau  lainnya,  dan  kemudian dibaca,  didengar,  atau  dilihat  oleh orang  lain.  Maka  dari  hal  tersebut,  mengunggah  karya fotografi  ke  media  sosial  seperti  Instagram,  Facebook  bahkan  YouTube  sekalipun  demi maksud  komersial  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  karena  pihak  lain  dapat  melihat pengumuman tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Adanya pelanggaran hak cipta yang diketahui oleh setiap orang melalui sistem elektronik demi tujuan komersial bisa melaporkannya  tertuju  pada  Menteri  sesuai  Pada  Pasal  55  UU  Hak  Cipta.  Menteri  dalam konteks ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Menteri tersebut akan melaporkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 11

## Penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya.
Penyelesaian sengketa pada pelanggaran kekayaan intelektual pada media online itu merupakan suatu delik aduan. Delik aduan sendiri mempunyai arti yaitu suatu jenis tindak pidana melalui rumusan delik dengan tegas menyatakan yang mana tindak pidana cuma bisa dituntut  jika  terdapat  aduan  dari  pihak  yang  memiliki  kepentingan. 12 Pada  kekayaan intelektual  sengketa  dapat  diselesaikan  hanya  apabila  ketika  seorang  pencipta  merasa dirugikan dari setiap pihak dengan tidak bertanggung jawab sewaktu menggunakan karya ciptaan  milik  pencipta  karya.  Penyelesaian  sengketa  bisa  dilakukan  melalui  dua  cara diantaranya melalui litigasi dan non litigasi.

## Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi
Para pihak yang memiliki sengketa dalam proses penyelesaiannya bisa dengan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal tersebut maksudnya dalam suatu rangkaian persidangan,  hakim  pengadilan  akan  memeriksa  hal  yang  bersengketa  tersebut. Penyelenggaraan peradilan dijalankan melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. 13 Penyelesaian sengketa  secara  litigasi  terdapat  kelebihannya  yaitu  kekuatan  hukum  yang  dimiliki pengadilan  itu  pasti,  sifatnya  final,  menghadirkan  kepastian  hukum  dimana  posisinya menang atau kalah (win or lose position) para pihak tersebut dan pelaksanaan putusan bisa dipaksakan  bilamana  bagi  yang  kalah  tidak  ingin  menyetujui  isi  dari  putusan  pengadilan (eksekusi). Proses pengadilan sebenarnya menjadi langkah akhir yang diambil bagi pencari keadilan  jika  sengketa  yang  mereka  hadapi  enggan  terselesaikan  dengan  sendirinya.  Di Indonesia,  proses  pengadilan  terdapat  kaitan  langsung  dengan  peradilan  pada  umumnya yang dilakukan dari Mahkamah Agung di 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum,  Peradilan  Militer,  Peradilan  Agama,  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  mana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tiap-tiap lingkaran peradilan ini terdapat pengadilan khusus di bawahnya kecuali pengadilan militer.
10 Muis,  Lidya  Shery  dkk.  (2017),  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Fesyen  Terhadap  Ekonomi  Kreatif  Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Perspektif, 22 (2)., hlm.4
11 Aji, H. F. R., & Rosando, A. F., (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 2(1)., hlm.72
12 Kumendong, Wempi Jh. (2017). Kemunngkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. Jurnal Hukum Unsrat. 23(9). Hlm 53
13 Rosita. (2017). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). Al- Bayyinah: Journal of Islamic Law. 6(2). Hlm 100
Peradilan  niaga  adalah  upaya  peradilan  khusus  yang  posisinya  di  bawah  peradilan umum. Penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual menjadi kewenangan mutlak pengadilan niaga 14 oleh karena itu hakim akan memeriksa dan memutuskan di pengadilan niaga berlandaskan hukum di bidang kekayaan intelektual dan hukum acara yang berlaku. Kasus  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  diberi  tuntutan  pidana  melalui  pengadilan umum berlandaskan hukum kekayaan intelektual, KUHP dan hukum acara pidana.

## Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi
Tidak hanya dengan jalur litigasi (pengadilan) saja untuk penyelesaian sengketa bagi setiap pihak yang memiliki sengketa, namun ada juga non-litigasi (di luar jalur pengadilan) yang  bisa  digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa,  dimana  dengan  arbitrase  dan alternatifnya yang memuat mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
Beberapa metode untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi yang disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Arbitrase
Arbitrase  adalah  merupakan  salah  satu  cara  dalam  penyelesain  sengketa  secara  non litigasi  berlandaskan  dari  klausula  arbitrase  yang  tertuang  pada  kesepakatan  tertulis oleh setiap pihak, yang mana tahapan tersebut akan dilaksanakan denan bantuan dari seorang arbiter yang berwenang memutuskan sengketa Kekayaan Intelektual dilakukan dengan berlandasan hukum dari UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)
Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) merupakan sengketa yang diselesaikan tanpa jalur pengadilan yang menyesuaikan dengan kesepakatan bagi pihak  yang  memiliki  sengketa.  UU  No  30  Tahun  1999  menyampaikan  penyelesaian sengketa  alternatif  dalam  sistem  hukum  Indonesia  bisa  diketahui  dalam  sejumlah tipologi diantaranya Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli.
a. Negosiasi
Agar sebuah sengketa terselesaikan, sebuah cara yang bisa ditempuh dari setiap pihak yang  memiliki  sengketa  yakni  melakukan  negosiasi,  dimana  upaya  ini  agar masalah  diselesaikan  ditemukan  dengan  musyawarah  guna  memperoleh  kata sepakat secara langsung antara setiap pihak yang memiliki sengketa, alhasil para pihak tersebut bisa menerimanya. 15
b. Mediasi
Mediasi  juga  adalah  sebuah  cara  atau  bentuk  penyelesaian  sengketa  tanpa  jalur pengadilan dimana melibatkan mediator (pihak ketiga) yang tidak memihak agar sengketa  bisa  dibantu  untuk  penyelesaiannya  antara  para  pihak,  akan  tetapi keputusan akhir tetap berada pada tangan para pihak itu sendiri, dalam hal ini kewenangan  tidak  dimiliki  oleh  mediator  guna  memutuskan  perselisihan. 16 Tidak sama dengan negosiasi, melalui mediasi ini proses penyelesaiannya bisa mengikutsertakan pihak ketiga atau orang lain selaku moderator.
c. Konsiliasi
Sama halnya dengan mediasi, konsiliasi adalah sebuah tahapan penyelesaian sengketa tanpa  jalur  pengadilan  dengan  mempertemukan  setiap  pihak  yang  memiliki
14 Toruan,  Henry  Donald,  (2017),  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual  Melalui  Acara  Cepat, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham RI , 17(1)., hlm. 79
15 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1
16 Widnyana, I Made, (2007), Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Jakarta: Indonesia Business Law Center, hlm. 107.
sengketa agar bisa diselesaikan sengketa yang sedang terjadi diberikan kepada pada seorang konsiliator sehingga antara para pihak tercapai kesepakatannya. Setiap pihak tersebut tidak wajib menyepakati siapa yang menjadi konsiliator, alhasil konsiliasi ini tidak bersifat mutlak. 17
Pada proses penyelesaian secara non litigasi ini merupakan pilihan yang terbaik selain dari  menghemat  biaya  dalam proses  penyelesaian  sengketa  tetapi  juga  bisa  timbul suatu kerja sama yang baru ataupun menyelesaikan suatu perkara dengan kepala dingin atau tidak menggunakan emosi sama sekali dalam menyelesaikan suatu perkara kekayaan intelektual dengan membuat nya suatu akta perdamaian hingga ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggaran kekayaan intelektual di media online kepada pencipta karya.
Pemilihan dari penyelesaian sengketa kembali lagi kepada si pemberi delik aduan atau sang pencipta karya sehingga pencipta bisa mempertimbangkan hak yang seperti apa yang pencipta ingin kan.

## PENUTUP
Hukum Hak Cipta diatur dalam sumber hukum yang sama, yaitu UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang muncul langsung sesuai dengan  prinsip  deklaratif  sesudah  karyacipta  direalisasikan  tanpa  mengurangi  bentuk pembatasan  sebagaimana  dengan  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam  perundang- undangan. Ancaman pidana yang dapat diterima oleh pelaku yaitu tindak pidana penjara yang paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah berdasarkan pada UU Hak Cipta.
Selain  itu,  Undang-Undang  Pertama  Perdagangan  Informasi  Elektronik,  Undang- Undang Kesebelas Tahun 2008, atau Undang-Undang ITE melindungi semua pelanggaran media online sebagai akibat dari pembajakan media internet atau kejahatan dunia maya. UU ITE  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  informasi  dan  transaksi  elektronik,  atau teknologi informasi umum. Ancaman yang dapat diterima oleh pelaku pada UU Informasi dan  Transaksi  Elektronik  pelaku  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dikenakan  tindak  pidana penjara paling lama 12 tahun dan/denda paling banyak sebesar dua belas miliar rupiah.
Dalam UU dengan pasal berbeda telah mengatur pengaturan penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual yang dimana terdiri dari penyelesaian sengketa secara litigasi yang  dimana  penyelesaian  sengketa  hukum  kekayaan  intelektual  dilakukan  melalui pengadilan umum. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu secara non litigasi  yang  dimana  penyelesaian  sengketa  tidak  dilakukan  di  pengadilan  tetapi  diluar pengadilan melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, d. (2016). Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi.
Dharmawan, N. K. (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta: Deepublish.
H. F. R. Aji & Rosando, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2 (1).
Isnaini, Y. (2009). Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space. Bogor: Ghalia Indonesia. Kumendong, W. J. (2017). Kemunngkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. Jurnal Hukum Unsrat, 23 (9).
17 Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, dkk., (2016), Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis, Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi., hlm. 41.
Muis, L. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Perspektif, 22 (2).
Nahrowi, K. P. (2020). Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual. JOURNAL OF LEGAL RESERCH, 2 (2).
Rosando, H. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2 (1).
Rosita.  (2017).  ALTERNATIF  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  (LITIGASI  DAN  NON LITIGASI). Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, 6 (2).
Soemartono,  G.  (2006). Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia. Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama.
Sutedi, A. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
Toruan, H. D. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham RI,, 17 (1).
Utomo,  T.  S.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Globalisasi,  Sebuah  Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Widnyana, I. M. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Indonesia Business Law Center.
Wiryawan, I. L. (2019). Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial. Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum, 7 (4).
Wulandari. (2014). Fotografi Potret Sebagai Media Visual Pencitraan Diri. Jurnal Desain, 1 (3).

## Perundang-undangan
Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang No 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Internet
Kompas.Com. (2019). Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan
Maaf CEO Infia. https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara- dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all, Diakses pada 22 Februari 2022