## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Nur Afiyah Syahidna 1 , Asni 2 , Istiqamah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: syahidna76@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  tindak  kekerasan  berupa  kekerasan  fisik,  psikis, sesksual  dan  penelantaran  rumah  tangga.  Bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  korban KDRT  di  Kabupaten  Bone  berupa  pendampingan  dalam  melaporkan  kasus,  juga  pemberian pidana bagi pelaku. Kasus KDRT tahun 2019-2020 yang masuk di Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan hanya sedikit. Pokok masalah yakni apa kendala perlindungan hukum terhadap perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Bone  dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone  juga  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan, menggunakan  pendekatan  normative  dan  yuridis.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi aparat hukum cukup minim, namun tentu ada beberapa kendala seperti  korban  enggan  menceritakan  masalah  secara  menyeluruh  dan  berkas  yang  kurang lengkap.  Upaya  perlindungan  yang  diberikan  aparat  hukum  yaitu  perlindungan  nyata  bagi korban  seperti  pendampingan  dan  perlindungan  berupa  restoratice  justice  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam  yaitu  perdamaian.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  aparat  hukum hendaknya  memproses  kasus  hingga  ke  pengadilan  dengan  memberikan  pidana  kepada pelaku. Agar perlindungan hukum dirasa maksimal.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Perlindungan.

## Abstract
Domestic violence is an act of violence in the form of physical, psychological, sexual violence and neglect of the household. The form of protection for women victims of domestic violence in Bone Regency is in the form of assistance in reporting cases, as well as providing criminal penalties  for  perpetrators.  Only  a  few  cases  of  domestic  violence  in  2019-2020  entered  the Police  and  forwarded  to  the  Court.  The  main  problem  is  what  are  the  obstacles  to  legal protection  for  women  as  victims  of  domestic  violence  in Bone Regency  and  knowing  how  to protect  women  victims  of  domestic  violence  in  Bone  Regency  as  well  as  the  perspective  of Islamic law. This research is a field research, using a normative and juridical approach. The results  of  the  study  show  that  the  obstacles  faced  by  law  enforcement  officers  are  quite minimal,  but  of  course  there  are  some  obstacles  such  as  the  victim's  reluctance  to  tell  the problem  thoroughly  and  incomplete  files.  Protection  efforts  provided  by  law  enforcement officers  are  real  protection  for  victims  such  as  assistance  and  protection  in  the  form  of restorative  justice  related  to  Islamic  law,  namely  peace.  The  implication  of  this  research  is

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
that  law  enforcement  officers  should  process  cases  to  court  by  giving  punishment  to  the perpetrators. For maximum legal protection.
Keywords: Islamic Law, Violence, Protection.

## A. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menegaskan bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  hukum  yang  mengakui  hak-hak  warga  negaranya dalam  memperoleh  perlindungan  hukum.  Namun,  meski  telah  ditetapkannya perlindungan  hukum  tersebut,  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  pelanggaran  hak-hak  pun masih sering dialami oleh beberapa kalangan khususnya perempuan. 1 Kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi di lingkup rumah tangga. Kejahatan berupa tindak kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia dan  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan  dengan  dibuatkannya  Undang-Undang Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  diharapkan  dapat  mengurangi dan  mencegah  terjadinya  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga 2 serta  mampu memberikan  perlindungan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dari  segala  tindak  kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sering dialami oleh seorang istri.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  pada  pasal  1  ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  Dan  juga  pada  pasal  Demikian  juga  pada  pasal  2  ayat  1  menyebutkan  bahwa lingkup  rumah  tangga  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi  (a)  Suami,  isteri,  dan  anak
1 Asni, Perlindungan  Perempuan  dan  Aanak  dalam  Hukum  Indonesia  (Pendekatan  Integratif), (Makassar : Alauddin University Press, 2020), h. 1
2 Elfinur  Bermawi,  dkk., Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan Dalam Rumah Rangga dan Upaya Pencegahannya , (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015), h. 1-
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
(termasuk  anak  angkat  dan  anak  tiri);  (b)  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keluarga  dengan  orang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  karena  hubungan  darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua,  menantu,  ipar  dan  besan);  dan/atau  (c)  Orang  yang  bekerja  membantu  rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 3 Tujuan dari UU PKDRT yaitu agar memberikan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah  tangga  serta  memberikan  efek  jerah  dan  penyesalan  sehingga  diharapkan  akan mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. 4
Namun  secara  faktual  kekerasan  masih  sering  terjadi  baik  di  lingkup  keluarga  maupun masyarakat  khususnya  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  istri  di  dalam  lingkup  rumah tangga,  sehingga  perlindungan  yang  dinyatakan  dalam  UU  PKDRT  masih  dianggap belum  terealisasi  secara  nyata.Dalam  CATAHU  2020,  menjelaskan  bahwa  jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Sedangkan dari  KTP  Mitra  Lembaga  Komnas  Perempuan  menjelaskan  bahwa  jumlah  kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sejumlah 8.234 dengan kasus yang paling menonjol yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  Selama masa pandemi, komnas perempuan  menyediakan  layanan  pengaduan  secara  online  dan  tercatat  terdapat peningkatan  pengaduan  secara  langsung  sebanyak  970  kasus  (40%)  di  tahun  2020. Jumlah  kasus  kekerasan  yang  paling  banyak  diadukan  yaitu  Kekerasan  Terhadap  Istri yang berjumlah 456 kasus. 5
Di  Kabupaten  Bone  sendiri,  kekerasan  yang  terjadi  pada  tahun  2020  termasuk mengalami  penurunan  dibandingkan tahun  sebelumnya.  Menurut  Dinas  Permberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA),  tercatat  41  kasus  kekerasan  yang  terjadi pada  bulan  Januari  –  Oktober  2020  yang  dimana  jumlah  kasus  tersebut  lebih  sedikit
3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
4 Annur  Saputri,  Hamsir  Hamsir,  And  Fadli  Andi  Natsif.  "Putusan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana Melakukan  Kekerasan  Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat." Alauddin  Law Development Journal 1.3. h. 3
5 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan- poin-kunci-5-maret-2021 (diakses pada 26 Mei 2021)

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang  mencapai  hingga  228  kasus  dan  tahun  2019 mencapai 105 kasus. Dan diantara 41 kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2020, 20 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 6
Upaya  yang  dilakukan  oleh  PPPA  Kabupaten  Bone  untuk  mencegah  dan  mengurangi kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  dan  anak-anak,  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan juga membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspagar) di tiap desa sehingga bagi masyarakat khususnya perempuan yang mengalami  kekerasan  dapat  melaporkan  dan  mengkonsultasikan  kepada  pengurus Puspagar. 7 Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dominan  terjadi  kepada  perempuan biasanya dikarenakan ketergantungan dan ketidakmandirian seorang istri dalam masalah ekonomi  sehingga  suami  dapat  melakukan  tindak  kekerasan.  Tindak  kekerasan  bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam sikap ataupun mental seperti melarang istri  dan  berbicara  secara  keras  yang  menyakiti  hati  pasangan,  bahkan  paksaan  dalam berhubungan intim juga termasuk dalam kekerasan. Meski begitu, hampir semua pelaku dan  korban  KDRT  tidak  saling  meninggalkan  dan  bahkan  tetap  bersama  meski  sering melakukan dan mendapatkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. 8
Alasan apapun itu KDRT jika sering terjadi akan berdampak terhadap keutuhan keluarga yang  dapat  menyebabkan  keluarga  berantakan.  Jika  terjadi  keretakan  rumah  tangga, kondisi  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  anak-anak  dan  juga  masa  depannya,  oleh karena  itu  diupayakan  agar  mengindari  masalah  yang  dapat  menimbulkan  kekerasan dalam rumah tangga. 9 Pada hakikatnya, tujuan dari terjalinnya sebuah ikatan perkawinan yaitu  untuk  menciptakan  kebahagiaan  lahir  dan  batin  seperti  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  untuk  itu  bagi  suami  dan  istri  hendaknya  saling melengkapi dan membantu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.
6 https://www.instingjurnalis.com/2020/10/pppa-kabupaten-bone-catat-41-kasus.html (diakses  pada  17 Juli 2021)
7 https://makassar.tribunnews.com/2020/07/27/pppa-bone-tangani-31-kasus-kekerasan-terhadap- perempuan-dan-anak-selama-2020 (diakses pada 17 Juli 2021)
8 Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT , (Yogyakarta: Penerbit Medpress Tunggal, 2015. h. 2
9 Rochmat  Wahab.  "Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  Perspektif  Psikologis  dan  Edukatif." Unisia 61 (2010): 247-256.
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
Namun dalam sebuah perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, tentunya ada  masalah-masalah  yang  terjadi  diantara  keduanya  yang  dapat  menyebabkan  sebuah pertentangan.  Kebijaksanaan  dalam  menyelesaikan  masalah  merupakan  hal  penting, sehingga sifat emosi dan egois harus dapat dikendalikan agar tidak terjadinya kekerasan fisik terhadap salah satu pihak. 10
Di  sisi  lain,  agama  Islam  sangat  mendorong  umatnya  untuk  memperlakukan  manusia lainnya  sebagai  makhluk  yang  juga  memiliki  jiwa,  akal  pikiran  dan  perasaan.  Oleh karena  itu  dalam  masalah  kekeluargaan,  suami  dan  istri  harus  saling  menyempurnakan supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis 11 yang bertujuan untuk menjalin rasa kasih  dan  sayang  serta  ketentraman  dalam  rumah  tangga  sehingga  sangat  jelas  bahwa Islam  menolak  KDRT,  meskipun  ada  kompromi  dari  bentuk  KDRT  yang  tidak  bisa langsung dihapuskan.
Posisi  perempuan  biasanya  menjadi  alasan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, padahal  dalam  ajaran  Islam  posisi  perempuan  juga  merupakan  bagian  penting terbentuknya  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah sehingga  agar  terbentuk keluarga  yang  nyaman  diperintahkan  terhadap  suami  untuk  tidak  memperlakukan  istri dengan baik seperti firman Allah SWT :

## Q.S Al-Thalaq ayat 6
ُكِدْج ُو  ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح  ْنِم َّنُه وُنِكْسَأ

## َّنِهْيَلَع اوُقِ يَضُتِل َّنُهو ُّراَضُت  َلَ َو ْم
Terjemahannya :
Tempatkanlah istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu  dan  jangalah  kamu  menyusuhkan  mereka  untuk  kemudian menyempitkan hati mereka. 12
Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa Islam memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan  baik  dan  sangat  melarang  seorang  suami  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap jiwa dan raga.
10 Ayyub  Rijali  Alang,  and  Eman  Solaiman.  "Analisis  Putusan  Hakim  Dan  Pembuktian  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." Alauddin Law Development Journal 3.1: 75-92..
11 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Perkawinan, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203
12 Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung : Cordoba Internasional), h. 559

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
Awal  terbentuknya  rumah  tangga  dimulai  dari  sebuah  perkawinan.  Pernikahan  atau perkawinan adalah ketetapan ilahi atas segala makhluk-Nya, asas tersebut berulang kali ditegaskan  salah  satunya  oleh  Al-Qur’an 13 ,  pada  kasus  KDRT,  Islam  memiliki  tujuan untuk  menyelaraskan  hubungan  perkawinan  daripada memisahkan  keduanya.Yang  juga termasuk  rekomendasi  dari  hakim  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  suami-istri seperti yang telah dijelaskan secara terang oleh Allah dalam firman-Nya :
QS An-Nisa 4: 35
ْنِا ۚ اَهِلْهَا  ْن ِم اًمَكَح َو  ٖهِلْهَا  ْن ِم اًمَكَح ا ْوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِا َو آَدْي ِرُّي

## اًرْيِبَخ اًمْيِلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ اَمُهَنْيَب ُ هاللّٰ ِقِ ف َوُّي اًح َلَْصِا
Terjemahan:
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga  perempuan. Jika  keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. 14
Dalam  hal  ini  juga  jelas  bahwa  Islam  berusaha  membangun  rumah  tangga  yang  damai dan  menghindari  kehancuran,  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  hubungan  yang  baik dan  suasana  saling  mencintai. 15 Perlindungan  berupa  pemeliharaan  merupakan  upaya untuk  kedamaian  rumah  tangga,  Allah  merupakan  sebagai  pelindung  yang  utama  dari segala bentuk cobaan dan memberikan  perlindungan berupa pengawasan terhadap umat muslim  agar  mampu  melindungi  diri  dari  segala  bentuk  pengaruh  hawa  nafsu,  karena pada  hakikatnya  manusia  tidak  sepenuhnya  menguasai  dirinya.  Sebagai  umat  muslim yang  memiliki  fitrah  yang  suci,  diharuskan  untuk  mempercayai  bahwa  perlindungan Allah  itu  selalu  ada  dan  dianjurkan  untuk  memohon  perlindungan  kepada  Allah  dari
13 Muhammad  Saleh  Ridwan.  "Perkawinan  Mut'ah:  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.1 (2014).
14 Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung : Cordoba Internasional), h. 84
15 Muhammad  Alief  Rezkiawan,  and  Patimah  Patimah.  "Konsep  Talak  dalam  Kesetaraan Gender." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1: 1-19.
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
segala bentuk godaan. 16
Sedangkan perlindungan hukum positif merupakan suatu perlindungan yang  didapatkan setiap  orang  serta  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  suatu  hukum  baik  yang  bersifat preventif  dan  juga  represif,  lisan  dan  juga  tulisan.  Perlindungan  hukum  merupakan gambaran  hukum  yang  memberikan  sebuah  keadilan,  ketertiban,  manfaat  dan kedamaian. Oleh karena itu, setiap warga nergara berhak atas suatu perlindungan hukum seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 I. 17

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini,  Jenis penelitian yang  digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan  menggunakan  metode  kualitatif, dimana  sumber  data  informasi  melalui wawancara  terhadap  narasumber  dari  aparat  hukum  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bone.  Adapun  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatn  normative  dan  yuridis.  Jenis  penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  mendapatkan  data  serta  informasi  tentang  kendala dan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  oleh  aparat  hukum  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian.  Selanjutnya  metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  cara  pengelompokkan,  mempelajari dan  memilih  data  yang  telah  didapatkan  agar  menjadi  informasi  penting  dan  diakhiri dengan membuat kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kabupaten Bone
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  lembaga  perlindungan  hukum  di  Kabupaten
16 Achmad  Musyahid  Idrus.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kehamilan  Istri  (Perspektif  Hukum Keluarga Islam)." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7.1: 1-16.
17 Reski  Eka  Putri,  and  Muhammad  Amiruddin.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  Di  Hadapan Hukum." Alauddin Law Development Journal 2.3: 413-420.

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
Bone terhadap perempuan korban KDRT pun berbeda antara lembaga satu dengan yang lainnya. Tugas  dari  kepolisian  salah  satunya  yaitu  memberikan  perlindungan.  Sehingga perlindungan  terhadap  perempuan  korban  KDRT  sangat  diperlukan  dari  aparat kepolisian. Upaya  perlindungan  hukum  dari  aparat  kepolisian  yang  diberikan  yaitu sebelum  melanjutkan  ke  pr oses  penyelidikan,  awalnya  aparat kepolisian memberikan mediasi terlebih dahulu kepada korban dan pelaku. Karena tidak menutup kemungkinan masalah  yang  terjadi  disebabkan  karena  em osi  sesaat. 18 Seperti  yang  dikatakan  oleh Bapak MT. Latif pada wawancara selaku kanit p o lres B on e.
Sedangkan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan oleh  aparat  Kejaksaan  yaitu selama proses pembuatan surat dakwaan, k orban diberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, tidak  hanya  melalui  proses  penyidikan  tetapi  korban  diberikan  perlindungan  hukum dengan memberikan hak-hak korban.  Meski begitu proses mediasi juga tetap dilakukan di Kejaksaan meskipun tidak semua kasus dapat dilakukan mediasi. Jika sanksi pidana di bawah  5  tahun  kita  bisa  damaikan  melalui  media  restorative  justice,  yaitu  dengan mengundang kedua belah pihak dan keluarganya juga tokoh masyarakat serta pemerintah setempat  dan  kita  upayakan  untuk  mendamaikannya.  Jika  perdamaiannya  berhasil  kita ajukan  ke  kejaksaan  agung  untuk  disetujui  dari  situlah  dibuatkan  penetapan  untuk diteruskan  ke  pengadilan  dan  kepolisian  bahwa  perkara  ini  sudah  tercapai  perdamaian melalui restorative justice. 19 Seperti yang dikatakan Ibu Faisah dalam wawancara selaku Kasi Pidum sekaligus Jaksa Penuntut Umum.
Kelanjutan  dari  proses  perkara  tersebut,  apabila  berkas  perkara  sudah  memenuhi persyarata  maka  jaksa  penuntut  umum  segera  memberikan  putusan  untuk  dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pada saat di pengadilan, putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman  terhadap  pelaku  KDRT  juga  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan hukum. Upaya lain yang dilakukan hakim untuk memberikan perlindungan hukum yaitu sama seperti kejaksaan dengan melakukan restorative justice. Selain itu terlebih dahulu hakim  menanyakan  keluarga  kedua  belah  pihak  tentang  upaya  apa  yang  selama  ini
18 MT Latif (42 Tahun), Kanit PPA Polres Bone, Wawancara , Watampone 23 September 2021
19 Faisah (43 Tahun) Kasi Pidum Kejaksaan Bone, Wawancara, Watampone 16 September 2021
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
dilakukan.  Agar  dapat  mengetahui  sampai  tahap  mana  upaya  yang  telah  dilakukan supaya  apabila  sudah  bertekad  untuk  melanjutkan  perkara  ini  tanpa  adanya  cabut perkara,  otomatis  ada  yg  akan  dihukum.  Kita  akan  membalikkan  keadaan  semula  agar nanti  setelah  pelaku  selesai  menjalani  hukuman  tidak  akan  terjadi  dendam. 20 Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fitriah Ade Maya dalam wawancara selaku Hakim Pengadilan Negeri Bone. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, itu  juga  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  memberikan  suatu perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.
Selain  itu,  bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  dari  lembaga  pemberdayaan perempuan  dan  anak  yaitu  mendampingi  korban  apabila  membutuhkan  pendamping untuk  dilanjutkan  ke  ranah  hukum  bahkan  perlindungan  untuk  keamanan  korban  juga diberikan apabila memang dibutuhkan, dan tentunya juga memberikan perlindungan lain seperti  memberikan  sosialisasi  atau  penjelasan  tentang  KDRT  di  desa-desa  secara bergantian. 21 Seperti  yang  dikatakan  Bapak  Agung  Rachmadi  dalam  wawancara  selaku Kepala UPT PPA.
2. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bone
Peneliti  telah  melakukan  penelitian  di  beberapa  lembaga  yang  ada  di  Kabupaten  Bone yang tugasnya tentu memberikan sebuah perlindungan bagi perempuan yang mengalami tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  namun  tentunya  aparat  hukum memiliki  kendala tersendiri dalam menangani kasus tersebut.

## a) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Kepolisian
Berdasarkan  banyaknya  laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  masuk,  banyak juga  pencabutan  laporan  yang  terjadi.  Faktor  yang  menyebabkan  pencabutan  laporan yaitu dari proses mediasi yang diberikan oleh unit PPA dan juga dari kesadaran masing-
20 Fitriah Ade Maya (45 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Wawancara, Watampone 15 September 2021
21 Agung  Rachmadi  (45  Tahun),  Kepala  UPT  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Watampone, Wawancara, Watampone 24 September 2021

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
masing.  Biasanya  setelah  pr oses mediasi yang  terlebih  dahulu  dilakukan,  beberapa  hari kemudian kedua belah pihak suami dan istri melakukan kesepakatan dan kembali ke Unit PPA  untuk  mencabut  laporannya  yang  dimana  si  pelapor  dan  pelaku  sudah mempertimbangkan tentang dampak yang akan terjadi antara keluarga kedua belah pihak dan untuk kendala yang dialami dalam menyelesaikan kasus KDRT tentu ada dari pihak kepolisian  lain  yaitu  korban  yang  biasanya  enggan  menceritakan  secara  rinci  kasus tersebut.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  MT.  Latif  dalam  wawancara  selaku  Kanit Polres Bone. 22
Berdasarkan  penjelasan  dari  kanit  polres  Bone  tentang  kendala  yang  dialami  sangat kurang,  tapi  biasanya  juga  kendala  yang  dialami  kepolisian  yaitu  korban  pada  tahap proses  pengaduan  enggan  menceritakan  masalahnya  secara  lengkap  sehingga  membuat kasus tersbut sulit diproses sehingga hanya sampai pada tahap mediasi.

## b) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Kejaksaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  menunjukkan  bahwa  dari  kasus KDRT tahun 2020 yang diajukan ke kejaksaan, semuanya memenuhi syarat materiil dan formil  KUHAP  dan  diproses  oleh  pihak  kejaksaan  penuntut  umum  ke  pengadilan. Namun,  kendala  dalam  pemenuhan  syarat  materiil  dan  formil  tentu  pernah  terjadi. Biasanya  ada  hambatan  namun  tidak  signifikan,  hanya  syarat-syarat  materiil  yang mungkin kekurangan keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan. Apabila berkasnya tidak lengkap  maka tidak  dapat  dilanjutkan  karena  harus  memenuhi  syarat  materiil  dan formil. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Faisah dalam wawancara selaku Jaksa Penuntut Umum. 23

## c) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Hakim
Dalam  kasus  KDRT,  ketika  telah  sampai  kepada  pengadilan  tentunya  akan  dijatuhkan hukuman  bagi  pelaku.  Namun  ada  beberapa  kendala  yang  biasanya  terjadi  terhadap hakim yaitu pelapor yang masih belum yakin terhadap keputusan yang akan dijatuhkan.
22 MT Latif (42 Tahun), Kanit PPA Polres Bone, Wawancara , Watampone 23 September 2021.
23 Faisah (43 Tahun), Kasi Pidum Kejaksaan Bone, Wawancara, Watampone 16 September 2021.
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
Biasanya  kendala  yang  terjadi  dari  pelapor  yang  masih  memikirkan  resiko  yang  akan dihadapi  seperti  perceraian.  Seperi  penjelasan  dari  Ibu  Fitriah  Ade  Maya  dalam wawancara  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Watampone. 24 Dari  penjelasan  tersebut, kendala  yang  biasa  terjadi  yaitu  pelapor yang  masih merasa  tidak  tega  terhadap  pelaku sehingga  enggan  untuk  memberikan  penjelasan  pada  saat  hakim  ingin  menjatuhkan hukuman.

## d) Kendala Pemberian Perlindungan Hukum oleh Aparat Hakim
Bagi lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban, tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar dan merata. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT memiliki kendala yaitu karena jarak  dan  luas  wilayah  kabupaten  Bone  sehingga  mengalami  keterbatasan  tenaga. Oleh karena  itulah  yang  menjadi  kendala  untuk  memberikan  pendampingan  terhadap  korban yang daerah lain. Karena untuk sekarang, penanganan hanya mampu dilakukan di bagian kota  dan  belum  memiliki  jaringan  hingga  di  kecamatan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh bapak Agung Rachmadi pada wawancara selaku Kepala UPT PPA Kabupaten Bone. 25
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kendala  yang  dialami  tentu  membuat  para  korban  sulit untuk mendapatkan perlindungan karena keterbatasan jarak. Namun lembaga PPPA telah berusaha  untuk  menindak  atau  berusaha  mengurangi  kendala  dengan  memberikan perlindungan sesuai dengan  kemampuan mereka.
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam
Upaya  perlindungan  terhadap  perempuan  korban  KDRT  perspektif  hukum  Islam  yaitu mengacu  pada  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Allah  memerintahkan  bagi  pasangan  suami istri  dengan  akad  nikah  yang  sah  untuk  membangun  keluarga  yang  saling  mencintai (harmoni).  Suami  harus  memperlakukan  istri  mereka  dengan  baik  dan  istri  juga  harus
24 Fitriah Ade Maya (45 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Wawancara, Watampone 15 September 2021.
25 Agung  Rachmadi  (45  Tahun),  Kepala  UPT  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Watampone, Wawancara, Watampone 24 September 2021.

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
menjaga  ketertiban  rumah  tangga  dan  mendidik  anaknya  serta  menjaga  kehormatan apabila  suaminya  jauh  darinya.  Ketentuan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  bagi suami istri secara berbalasan agar tercipta keharmonisan rumah tangga dan menghindari nusyuz.
Dalam  fiqh,  masalah  nusyuz  diatur  dalam  Q.S.  an-Nisa'  [4]:  34,  dalam  ayat  tersebut Allah SWT. bersabda :
ۚ  َّنُه ْوُب ِرْضا َو ِع ِجاَضَمْلا ىِف َّنُه ْوُرُجْها َو َّنُه ْوُظِعَف َّنُه َز ْوُشُن َن ْوُفاَخَت ْيِتهلا َو اًرْيِبَك اًّيِلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِاۗ  ًلَْيِبَس َّنِهْيَلَع ا ْوُغْبَت  َلََف ْمُكَنْعَطَا  ْنِاَف
Terjemahannya :
Dan  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  kemudian  menasehati mereka dan memisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan memukuli mereka. Kemudian  jika  mereka  mematuhi  Anda,  maka  jangan  mencari  cara  untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Agung. 26
Nusyuz  dipahami  sebagai  ketidaktaatan  terhadap  hak  dan  kewajiban  suami  istri  satu sama  lain.  Nusyuz  tidak  boleh  ditafsirkan  sebagai  pertengkaran,  tetapi  hanya  dengan adanya  bukti  bahwa  suami  atau  istri  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  ketaatan terhadap hak di antara keduanya. Oleh karena itu, nusyuz diselesaikan antara suami dan istri,  tanpa  melibatkan  keluarga  maupun  pihak  lain.  Karena  yang  lebih  tahu  tentang tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri adalah kedua pasangan.
Nusyuz  berkepanjangan  dapat  menimbulkan  syiqaq.  Syiqaq  pada  awalnya  merupakan konflik  perselisihan  antara  suami  dan  istri.  Oleh  karena  itu,  siqaq  berbeda  dengan nusyuz.  Nusyuz  hanya  terjadi  sepihak  dengan  orang  lain  sedangkan  syiqaq  diakhiri dengan tahkim. Yaitu dibantu oleh pihak lain untuk melakukan perdamaian. Kekerasan dalam  rumah  tangga  hanya  memiliki  satu  tujuan  yaitu  perceraian  jika  tidak  dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk Allah. 27
26 Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung : Cordoba Internasional), h. 84
27 Jasmani, Jasmani. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT." Al-Risalah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  Al-
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
Namun  setiap  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  mafsadat  dalam  KDRT  dapat digolongkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Meskipun  tidak  adanya  ketentuan hukum yang jelas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam  tetapi  cara  penyelesaian  KDRT  jika  dilihat  dengan  syariat  Islam  adalah memberikan sanksi/hukuman yang berlaku sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh  pelaku.  Dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam,  perbuatan  seorang  laki-laki  yang melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  istrinya  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  dan dilarang  oleh  syariat,  karena  dapat  merugikan  dan  membahayakan  keselamatan perempuan. Oleh karena itu, hal itu termasuk dalam perbuatan Jarimah. 28
Penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  aparat  kepolisian  di  Kabupaten  Bone  adalah melakukan  proses  mediasi  terlebih  dahulu  yaitu  melakukan  upaya  perdamaian  sebelum kasus  tersebut  dilemparkan  ke  Kejaksaan  dan  Pengadilan  namun  apabila  jika  tidak memungkinkan  untuk  di  mediasi  maka  kasus  tersebut  bisa  lanjut  ke  tahap  berikutnya. Jika dilihat dari hukum Islam maka proses mediasi merupakan penyelasain masalah yang sesuai  dengan  konsep  Al-Qur’an  dan  Sunnah  yaitu  menciptakan  kedamaian  antara keluarga.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  yang  diberikan  oleh  yaitu  melakukan perdamaian  melalui  restorative  justice,  melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga  memberikan  pendampingan  untuk  melaporkan  kasus  tersebut  hingga  ke  proses Pengadilan.  Kendala  yang  dialami  aparat  hukum  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  perempuan  korban  KDRT  terbilang  cukup  minim,  namun  sebuah  kendala tentunya  ada  baik  dari  korban,  pelaku  maupun  proses  penyelesaiannya.  Kendala  yang biasa  terjadi  yaitu  si  korban  yang  enggan  menceritakan  secara  rinci  kejadian  KDRT sehingga menyulitkan aparat hukum dalam memproses kasus tersebut, dan juga biasanya
Syakhsiyah) 2.1 (2019): 99-115.
28 Abdul  Aziz.  "Islam  Dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga." Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16.1 (2017): 177-196

## Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah
korban  ingin  menjaga  aib  keluarga.  Selain  itu,  bagi  lembaga  PPA  memiliki  kendala tersendiri yaitu karena jarak yang sangat terbatas dan juga keterbatasan tenaga sehingga itulah  yang  menjadi  kendala  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  korban  KDRT  yang tempat tinggalnya jauh dari kota.
Dalam  pandangan  hukum  Islam,  KDRT  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  tercela sehingga  Allah  swt.,  sangat  melarang  perbuatan  tersebut. Oleh  karenanya  untuk mengindari  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  juga  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan,  Allah  swt.,  menurunkan  ayat-ayat  yang  melarang suami  memperlakukan  istrinya  dengan  tidak  baik  untuk  menghindari  terjadi  KDRT. Penyelesain  KDRT  jika  nusyuz  ataupun syiqaq  sebaiknya  dilakukan  perdamaian  antara keduanya  dan  untuk  tindak  pidana  hukum  Islam  sendiri  tidak  memiliki  pidana  khusus untuk KDRT namun pidana umum diberlakukan bagi para pelaku kekerasan yaitu tindak pidana  hudud,  qisas  dan  takzir.  Selain  itu,  upaya  perlindungan  hukum  terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone hampir serupa dengan hukum Islam yaitu memberikan  mediasi  terlebih  dahulu  agar  kedua  belah  pihak  dapat  melakukan perdamaian  sebelum  nantinya  akan  diberikan  pidana  apabila  tindak  kekerasan  tersbut tidak dapat dilakukan proses mediasi lagi.

## 2. Saran
Pemberian  upaya  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga diharapkan disesuaikan dengan UUD yang berlaku karena tindak kekerasan merupakan tindakan  yang  dapat  merugikan  seseorang.  Upaya  perlindungan  yang maksimal  dengan memberikan tindak pidana bagi pelaku diharapkan mampu meminimalisir tindak KDRT di  Kabupaten  Bone.  Untuk  kendala  yang  dialami  yaitu  agar  kiranya  pemerintah menambah  kantor  PPA  yang  berada  di  desa  jauh  dari  kota.  Agar  memudahkan  bagi pelapor  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Baiknya  segala  bentuk  kekerasan  yang terjadi  agar  mendapat  tindak  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia,  karena  jika  proses perdamaian sering dilakukan maka tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan tidak mendapatkan efek jerah.
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah

## Daftar Pustaka

## Buku
Asni. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia ( Pendekatan Integratif ). Makassar: Alauddin University Press, 2020.
Bermawi, Elfinur, dkk. Perlindungan Hukum dan Hak  Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Rangga  dan  Upaya  Pencegahannya. Jakarta  : Percetakan Pohon Cahaya, 2015.
Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan terjemahnya , Bandung : Cordoba Internasional
Khaleed,  Badriyah. Penyelesaian  Hukum  KDRT .  Yogyakarta:  Penerbit  Medpress  Tunggal, 2015.
Maloko,  M.  Tahir. Dinamika  Hukum  Perkawinan. Makassar:  Alauddin  University  Press, 2012.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Jurnal
Alang,  Ayub  Rijali  dan  Eman  Solaiman.  “Analisis  Putusan  Hakim  dan  Pembuktian  Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” . Jurnal Aldev . Vol. 3 No. 1, Maret 2021.
Aziz,  Abdul.  "Islam  Dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga." Kordinat:  Jurnal  Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 16 No. 1, 2017
Idrus, Acmad Musyahid. “Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”. Jurnal Al-Qadau . Vol. 7 No.1, 2020.
Jasmani.  "Islam  dan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT." Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) Vol. 2 No. 1, 2019
Putri,  Reski  Eka  dan  Muhammad  Amiruddin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Dihadapan Hukum ”. Jurnal Aldev . Vol. 2 No. 3, 2020.
Rezkiawan,  Muhammad  Alief,  and  Patimah  Patimah.  "Konsep  Talak  dalam  Kesetaraan Gender." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1: 1-19.
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  "Perkawinan  Mut'ah:  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.1 (2014).
Saputri, Annur, dkk.  “"Putusan Hakim  Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat”. Jurnal  Alauddin Law Develoment. Vol. 1 No. 3, November 2019.
Wahab,  Rochmat.  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga:  Perspektif  Psikologis  Dan  Edukatif”.
Jurnal Unisia. No. 61/XXIX/III/2006

## Narasumber
MT Latif, Wawancara , Watampone 23 September 2021
Faisah, Wawancara, Watampone 16 September 2021
Fitriah Ade Maya, Wawancara, Watampone 15 September 2021
Agung Rachmadi, Wawancara, Watampone 24 September 2021
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nur Afiyah Syahidna, Asni, Istiqamah

## Internet
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar- fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 (diakses pada 26 Mei 2021)
https://www.instingjurnalis.com/2020/10/pppa-kabupaten-bone-catat-41-kasus.html (diakses pada 17 Juli 2021)
https://makassar.tribunnews.com/2020/07/27/pppa-bone-tangani-31-kasus-kekerasan- terhadap-perempuan-dan-anak-selama-2020 (diakses pada 17 Juli 2021)