## IMPLEMENTASI KONSEP PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN  PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN LABUHANBATU
Oleh : Abdul Hakim, SH, MH dan Kusno SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhan Batu Email: koesnoe20@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar Penerapan Peraturan Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan baik pada tingkat Kepolisian maupun tingkat Pengadilan.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  empiris  yakni  penelitian  terhadap  masalah  yang  ada dilapangan (penelitian di polres labuhanbatu dan di Pengadilan Negeri Rantauprapat) dengan melihat sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal Penerapan Peraturan  Perma  No  2  Tahun  2012  Tentang  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  baik  pada  tingkat Kepolisian  maupun  tingkat  Pengadilan,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Lembaga  Sistem Peradilan  Pidana  di  Kabupaten  Labuhanbatu  dalam  hal  ini  kepolisian  dan  Pengadilan  telah melaksanakan  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya sistem peradilan pidana di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya menyesuaikan  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP).  Selain  itu  Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  secara  positif memberikan  energi  bahwa  pelaku  pencurian  ringan  yang  perkaranya  telah  pernah  diputus  oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
Kata Kunci: Penerapan, Perma No 2 Tahun 2012.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Kejahatan  dalam  kehidupan  manusia merupakan gejala sosial yang berpotensi untuk dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa  kejahatan  hanya  dapat  dicegah  dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan  tidak  mengenal  batas  usia,  anak- anak  juga  telah  banyak  yang  menjadi  pelaku
tindak  pidana,  bahkan  disaat  sekarang  ini kejahatan tidak mengenal siapa korban.
Tindak  pidana  biasanya  dilakukan dengan  berbagai  modus,  adakalanya  di  awali dengan  niat  pelaku  atau  karena  kesempatan yang ada. Pada umumnya pelaku tindak pidana juga idak memikirkan kerugian yang ditimbulkan  akibat  dari  perbuatanya  tersebut. Masyarakat  yang  telah  menjadi  korban kejahatan,  biasanya  akan  mengambil  langkah hukum  untuk  melaporkan  kejadian  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
dialaminya  kepada  pihak  kepolisian.  Laporan merupakan  salah  satu  upaya  hukum  untuk mewujudkan  fungsi  hukum  sebagai  social control  atau  pengendalian  sosial  yakni  suatu proses  yang  telah  direncanakan  lebih  dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh  atau  bahkan  memaksa  anggota- anggota  masyarakat  agar  mematuhi  norma- norma  hukum  atau  tata  tertib  hukum  yang sedang berlaku.
Proses  pemeriksaan  tentang  benar tidaknya  suatu  perbuatan  pidana  itu  terjadi, dapat  diketahui  melalui  proses  penyidikan, tetapi  sebelum  dilakukan  penyidikan  terlebih dahulu  dilakukan  proses  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  penyelidik  (Leden  Marpaung, 2009 : 16).
Kejahatan  yang  telah  dilaporkan  / diadukan  haruslah  sudah  ada  peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga  jika  peraturan  tidak  mengatur  maka seharusnya  seseorang  tersebut  bebas  dari segala  tuntutan  hukum  (Farit  Kurniawan, 2011: 2). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan  yang  telah  ada  dengan didasarkan  adagium  nullum  delictum  noela poenna praevia sine lege poenale sebagaimana dicantumkan  dalam  pasal  1  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (Mahmud    Mulyadi, 2008 : 211).
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP  telah  merubah  batasan  dalam
perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379,  384,  407  dan  pasal  482  KUHP  yang semula  dibatasi  minimal  Rp  250,-  (dua  ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Terhadap  pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan  dengan  jumlah  kerugian  dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  usaha  menerapkannya  di  setiap tingkatan  sistem  peradilan  pidana  telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan  Bersama    dengan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  terkait  dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP.
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut  hingga  saat  ini  menuai  kontroversi dari sejumlah pihak khususnya bagi masyarakat  di  Kabupaten  Labuhanbatu. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung dinilai merupakan  kebijakan  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang,  sebab  persepsi tentang  seberapa  besar  nilai  kerugian  tidak sama  disemua  tempat,  seperti  Kabupaten Labuhanbatu nilai sebesar itu sangatlah berarti
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat.  Seribu kilogram (1000 kg) buah tandan kelapa sawit yang  hitungannya  mencapai  Rp.  1,5  juta diwilayah  Kabupaten  Labuhanbatu  tentunya sangatlah  berharga  bagi  petani  sawit,  begitu juga  dengan  1  ekor  kambing  yang  nilainya kurang  dari  +  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  sangat  berarti  dan  menjadi landasan hidup bagi peternak, jika hal ini tidak dilakukan  penahanan  tentu  akan  timbul beberapa  pemahaman  masyarakat  tentang ketidakadilan dan pembiaran pelaku kejahatan.
Banyaknya  kasus  yang  masuk  pada tingkat  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat mengenai  tindak  pidana  pencurian  yang  erat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2012  berdampak  terhadap kurangnya  rasa  takut  tersangka  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang kerugiannya  dibawah    Rp.  2.500.000,-  (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai salah satu contoh  kasus  yang  terjadi,  Ngatmin  selaku pekerja  buruh  perkebunan  kelapa  sawit  milik pribadi  seseorang,  mengakui  tidak  merasa takut  atas  penetapan  tersangka  atas  tuduhan pencurian tiga buah tandan kelapa sawit milik majikannya.
Dari  hasil  penelitian  sementara  yang dilakukan  penulis,    Ngatimin  yang  akhirnya diperiksa  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri Rantauprapat mengaku tidak sengaja menjatuhkan  tiga  buah  tandan  kelapa  sawit milik majikannya. Dari hasil pemeriksaan pada tingkat  pengadian,  majelis  hakim  dalam Putusannya  Nomor  279/Pid.C/2016/PN-RAP
menyatakan  Tuntutan  kuasa  Penuntut  Umum tidak dapat diterima atas penetapan Tersangka melakukan  tindak  pidana  pencurian  buah tandan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan.
Beranjak  dari  salah  satu  contoh  kasus diatas, Untuk itu dalam upaya mengetahui dan menganalisis  aspek  hukum  dasar  Penerapan Peraturan No 2 Tahun  2012 Tentang Batasan Tindak  Pidana  Ringan  baik  pada  tingkat Kepolisian  maupun  tingkat  Pengadilan,  maka penelitian ini diberi judul “IMPLEMENTASI KONSEP  PERMA  NO  2  TAHUN  2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN    PADA  SISTEM  PERADILAN
PIDANA DI

## KABUPATEN
LABUHANBATU”.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor  2 Tahun 2012 tentang  penyesuaian  batasan  Tindak Pidana  Ringan  dan  jumlah  denda  dalam System  Peradilan  Pidana  di  Kabupaten Labuhanbatu ?
2. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  dalam penyesuaian  batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  oleh  Sistem Peradilan Pidana?
3. Bagaimana dampak sosial perilaku moral masyarakat  di  Kabupaten  Labuhanbatu pasca  lahirnya  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah
Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang penyesuaian  batasan  Tindak  Pidana Ringan dan jumlah denda dalam System
Peradilan Pidana di Kabupaten
Labuhanbatu.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis upaya yang dilakukan dalam
penyesuaian  batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  oleh  Sistem Peradilan Pidana.
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis dampak sosial perilaku moral
masyarakat  di  Kabupaten  Labuhanbatu pasca  lahirnya  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Ketentuan Umum PERMA No 2
Tahun 2012
Mahkamah  Agung  pada  tanggal  27 Februari  2012  telah  mengeluarkan  Perma Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda  dalam  KUHP,  yaitu  merubah  batasan dalam  perkara-perkara  tindak  pidana  ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379,  384,  407  dan  pasal  482  KUHP  yang
semula  dibatasi  minimal  Rp  250,-  (dua  ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda  yang  dilipat  gandakan  menjadi  1000 (seribu) kali,  kecuali  terhadap  Pasal  303  ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2)  KUHP.  Upaya  penerapan  Perma  No.  2 Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda sudah disosialisasikan  di  beberapa  lembaga  sistem peradilan pidana di indonesia, dan sebahagian besar  aparatur  sistem  peradilan  pidana  sudah meterapkan Perma tersebut.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak  mengubah  KUHP  melainkan  hanya melakukan  penyesuaian  nilai  uang/barang yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  saat ini,  hal  ini  merupakan  langkah  terobosan dalam  menyikapi  dinamika  perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan  peradilan  yang  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan  dengan  mengedepankan penerapan  keadilan  restoratif  (restorative justice).
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi menekankan  kepada  ketua  Pengadilan  untuk wajib  memperhatikan  nilai  barang  atau  uang yang  menjadi  obyek  perkara  terkait  dengan perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum. Apabila nilai barang atau  uang tersebut  bernilai tidak lebih dari  Rp.2.500.000,-  (Dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Hakim  Tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur  dalam  Pasal 205-210 KUHAP. Mahkamah agung juga yang membawahi  lembaga  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan  Tinggi  memerintahkan  bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
2.2 Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang  teratur,  suatu  keseluruhan  yang  terdiri atas  bagian  yang  berkaitan  satu  sama  lain, tersusun menurut satu rencana atau pola, hasil dari  suatu  pemikiran  untuk  mencapai  tujuan (Rusli Muhammad, 2011 : 13).
Sistem  Peradilan  Pidana  sebagai  suatu sistem  pada  dasarnya  merupakan  suatu  open system  yang  dalam  gerakannya  akan  selalu mengalami  interface  (interaksi,  interkoneksi, dan  interpendensi)  dengan  lingkungannya dalam  peringkat-peringkat  masyarakat  : ekonomi,  politik,  pendidikan,  dan  teknologi serta  subsistem-  subsistem  dari  Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (Rusli Muhammad, 2011 : 13).
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  mengutip pendapat  Muladi  mengemukakan  bahwa Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai “The  network  of  Courts  and  tribunal  which deal with criminal law and it’s enforcement”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung  gerak  sistemik  dari  subsistem
pendukungnya  ialah  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan  yang  secara  keseluruhan merupakan  satu  kesatuan  yang  berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran  (output)  yang  menjadi  tujuan  dari sistem  peradilan  Pidana  yang  terdiri  dari (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006 : 3) :
1. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan  jangka  menengah  berupa pencegahan kejahatan.
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Romli Atmasasmita
juga mengemukakan  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana  dapat  dilihat  dari  sudut  pendekatan normatif  yang  memandang  keempat  aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  sehingga  keempat  aparatur tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum semata-mata,  pendekatan  manajemen  atau administratif  yang  memandang  keempat aparatur  penegak  hukum  sebagai  suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal  maupun  yang  bersifat  vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut (Romli Atmasasmita, 1996:6).
Beranjak dari pendapat  para ahli diatas, maka  berdasarkan  Peraturan  Perundang-
Undangan  yang  ada,  baik  yang  terdapat  di dalam  ataupun  di  luar  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dapat  di terangkan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub  sistem  antara  lain:  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  lembaga  pemasyarakatan  dan advokat  (penasehat  hukum)  yang  secara sfesifik  akan  diuraikan  terkait  dengan kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  sebagai berikut :
2.2.1 Sub Sistem Kepolisian Salah  satu  tugas  kepolisian  yang  selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi  masuk  dalam  jajaran  sistem  peradilan pidana  sebagai  salah  satu  sub  sistem.  Dalam sistem  peradilan  pidana  polisi  merupakan “pintu  gerbang”  bagi  para  pencari  keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.
Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian  telah  diatur  secara  tegas  dalam ketentuan  Pasal  14  ayat  1  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia.  Polisi  memiliki  tugas pokok  yaitu  :  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum; dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan,  dan  patroli  terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan  segala  kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum  dan  peraturan  perundang- undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan,  dimana  penyelidikan  diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  diduga  merupakan  kejahatan atau  tindak  pidana  guna  mendapatkan  bukti
permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah  diperlukan  penyidikan  atau  tidak sesuai dengan perintah undang-undang.
Wewenang  penyidik  sesuai  ketentuan KUHAP  adalah:  a.  Menerima  laporan  atau pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya suatu  tindak  pidana,  b.  Melakukan  tindakan pertama  pada  saat  ditempat  kejadian,  c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan memeriksa  tanda  pengenal  diri  tersangka,  d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,  dan  penyitaan,  e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi,  h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan,  j.  Mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).
Penyelidik  juga  karena  kewajibannya mempunyai  wewenang  menerima  laporan, mencari  keterangan  dan  barang  bukti, menyuruh  berhenti  orang  yang di  curigai  dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal diri,  serta  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggungjawab (Rusli
Muhammad, 2011: 15).
Peraturan  Perundang  -  Undangan  juga memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi  kepentingan  penyidikan  sesuai  dengan
ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi,  c.  Laporan  hasil  penyelidikan,  d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.
Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam  hal  ini  harus  tetap  menghormati  asas praduga  tak  bersalah  (Presumption  Of Innocence)  sebagaimana  di  sebutkan  dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas  ini  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi kepentingan  hukum  dan  hak-hak  tersangka dari  kesewenang-wenangan  kekuasaan  para aparat penegak hukum.
Apabila  dalam  penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
2.2.2 Sub Sistem Kejaksaan
Kejaksaan  adalah  pejabat  yang  di  beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  serta melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  serta wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang. Pasal  1  butir  6  Undang-undang  No.  8  Tahun 1981  serta  Pasal  1  butir  kesatu  dan  kedua Undang-undang NO. 16 Tahun 2004
disebutkan bahwa:
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh  undang-undang  ini  untuk  bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang- undang.
2. Penuntut  umum  adalah  Jaksa  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan Hakim.
Wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap  perkara  pidana  adalah  penuntut umum.  Pasal 1 angka 7 KUHAP menegaskan bahwa  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut umum  untuk  melimpahkan perkara pidana  ke pengadilan negeri  yang  berwenang dalam hal dan  menurut  cara  yang  diatur  oleh  undang- undang  ini  dengan  permintaan  supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang  oleh  undang  -  undang  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan  hakim.  Pasal  143  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana menentukan :
1. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan  agar  segera  mengadili
perkara  tersebut  disertai  dengar  surat dakwaan.
2. Penuntut Umum membuat surat dakwaan  yang  diberi  tanggal  dan ditandatangani serta berisi:
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b. Uraian  secara  cermat,  jelas  dan lengkap  mengenai  tindak  pidana yang didakwakan dengan menyebutkan  waktu  dan  tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2)  huruf  b  batal  demi hukum.
4. Turunan  surat  pelimpahan  perkara beserta  surat  dakwaan  disampaikan kepada  tersangka  atau  kuasanya  atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
Pasal  137  KUHAP  mengemukakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan  terhadap  siapapun  yang  didakwa melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah hukumnya  dengan  melimpahkan  perkara  ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  negeri yang  berwenang  ditetapkan  dalam  pasal  14 huruf  e  KUHAP,  sedangkan  kewenangan
untuk melakukan penuntutan ditentukan dalam Pasal 14 huruf dengan dan pasal 137 KUHAP.
Penuntutan  dalam  arti  luas  berdasarkan pasal 1 angka 7,  pasal 14 huruf e dan pasal 137 KUHAP  adalah  tindakan  Penuntut  Umum sejak  melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan Negeri  yang berwenang sampai diperiksa dan diputuskan  perkara  tersebut  oleh  Hakim  di sidang Pengadilan. Jadi ditindak melimpahkan perkara  kepada  Pengadilan  negeri  yang berwenang  dengan  permintaan  agar  Hakim memeriksa  dan  memutuskan  perkara  tersebut merupakan  kewenangan  Penuntut  Umum adalah  bagian  daripada  proses  penuntutan yang  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  dalam suatu perkara.
2.2.3 Sub Sistem Pengadilan Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memerikasa, mengadili, dan memutus  suatu  perkara  berdasarkan  asas bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  disidang pengadilan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.  Lembaga  pengadilan  juga merupakan  pelaksanaan  ataupun  penerapan hukum  terhadap  suatu  perkara  dengan  suatu putusan  hakim  yang  bersifat  pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
Berbicara  tentang  pengadilan  pastilah berbicara  mengenai  hakim.  Posisi  hakim sebagai  aktor  utama  Lembaga  Peradilan menjadi  amat  vital,  terlebih  lagi  mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah,
mengalihkan,  atau  bahkan  mencabut  hak  dan kebebasan  warga  negara,  dan  semua  itu dilakukan  dalam  rangka  menegakkan  hukum dan  keadilan.  Besarnya  kewenangan  dan tingginya  tanggung  jawab  hakim  ditunjukkan melalui  putusan  Pengadilan  yang  selalu diucapkan  dengan  irah-irah  “demi  keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan  tidak  hanya  dipertanggungjawabkan kepada  sesama  manusia,  tetapi  juga  kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai  tugas  pokok  di  bidang  judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan  hukum  dan  keadilan,  hakim mempunyai  kewajiban-kewajiban  berat  yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan  yaitu  suatu  masyarakat  yang  adil dan makmur (Rusli Muhammad, 2006 : 49).
Pasal  1  ayat  (8)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  mengatakan  Hakim adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam sidang  pengadilan  terbuka,  dapat  berupa pemidanaan atau  bebas  atau lepas dari  segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Tugas  hakim  dapat  dibedakan  menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas  hakim  secara  normatif  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: 1. Mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan  orang  (Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang kekuasaan kehakiman).
2. Membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
3. Tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum  tidak ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk  memeriksa  dan  mengadilinya  (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi  keterangan,  pertimbangan,  dan nasihat  masalah  hukum  kepada  lembaga negara  dan  lembaga  pemerintahan  apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,  hakim  wajib  memperhatikan  pula sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa
(Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
Hakim dalam usaha menerapkan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan  berbuat  tidaklah  sekedar  menerima, memeriksa  kemudian  menjatuhkan  putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang  harus  diwujudkan  oleh  hakim  dalam sidang  pengadilan  yang  sekaligus  sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.
Hakim harus bekerja dan berusaha untuk mewujudkan  keadilan  meskipun  kasus  yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus  yang  tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan  hukumnya  dengan  bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa. (Pasal  28  undang-undang  Nomor  4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Penuntutan  terhadap  suatu  perkara pidana dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diajukan  ke  pengadilan  pada  tingkat  pertama untuk  dilakukan  pemeriksaan  oleh  majelis hakim, namun sebelum dilakukannya pemeriksaan  penetapan  Majelis  Hakim  dan hari sidang sudah ditetapkan dan disampaikan oleh  penuntut  umum  kepada  terdakwa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
dialamat  tempat  tinggalnya  atau  disampaikan ditempat  kediaman  terakhir.  Apabila  tempat tinggalnya  tidak  di  ketahui,  surat  panggilan disampaikan  selambat-lambatnya  tiga  hari sebelum  sidang  di  mulai.  Surat  panggilan kepada  terdakwa  tersebut  dilakukan  dengan adanya surat tanda penerimaan, hal ini penting untuk  menentukan  apakah  terdakwa  telah dipanggil  secara  sah,  patut  atau  tidak. Terdakwa  yang  telah  di  panggil  secara  sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, maka pemeriksaan  tersebut  dapat  di  langsungkan dan  hakim  ketua  sidang  memerintahkan  agar terdakwa  di  panggil  sekali  lagi.  Hakim  ketua sidang  dapat  memerintahkan  agar  terdakwa dihadirkan secara paksa dalam hal dua kali di panggil secara sah tetapi tidak hadir.
Terdakwa  atau  penasihat  hukum  dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat dakwaan  harus  dibatalkan,  kemudian  setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan  keberatan  tersebut  untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan  diterima  maka  perkara  tidak diperiksa  lebih  lanjut.  Keberatan  yang  tidak diterima  oleh  atau  hakim  berpendapat  bahwa hal  tersebut  dapat  di  putus  setelah  selesai pemeriksaan  maka  sidang  akan  dilanjutkan. Keputusan hakim dapat di lakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Perlawanan yang di terima  oleh  pengadilan  tinggi,  selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat
penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan  memerintahkan  agar  pengadilan  negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Implementasi
Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda  Dalam  System  Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Peraturan  Mahkamah  Agung  atau  PERMA tersebut  menentukan  bahwa  perkara-perkara sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  364 KUHPidana  (pencurian  ringan),  Pasal  373 KUHPidana  (penggelapan  ringan),  Pasal  379 KUHPidana  (penipuan  ringan),  Pasal  384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407  KUHPidana  (pengerusakan  ringan)  dan Pasal  482  KUHPidana  (penadahan  ringan) yang  nilainya  dibawah  Rp.  2.500.000,-  (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  termasuk  dalam kategori tindak pidana ringan.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA  tersebut  menentukan  pula  sekaligus memerintahkan agar Ketua Pengadilan segera
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang  diatur dalam  Pasal  205  sampai  dengan  Pasal  210 KUHAP.  Dalam  proses  pemeriksaan  tersebut Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.
Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tersebut adalah sebagai berikut:
1) Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tersebut pada  dasarnya  tidak  mengubah  KUHP melainkan  hanya  melakukan    penyesuaian nilai  uang/barang  yang  sudah  tidak  sesuai dengan kondisi saat ini,  hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan  hukum  yang  mewujudkan peradilan yang  cepat, sederhana dan biaya ringan  dengan  mengedepankan  penerapan keadilan restoratif (restorative justice).
2) Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal- Pasal:  364,  373,  379,  384,  407,  dan  Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan  indikator:
a) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) bulan;
b) Denda  dilipatgandakan  menjadi  10.000 (sepuluh  ribu)  kali  dari  Denda  yang tertera  dalam  Pasal  tersebut  yaitu  Rp 250,-  (dua  ratus  lima  puluh  rupiah) sehingga  yang  harus  dibaca  menjadi
denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Dalam prakteknya, beberapa kasus yang telah  peneliti  jadikan  rujukan  mengenai Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  Dalam  System  Peradilan Pidana di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya adalah  Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  yang terjadi,  Ngatmin  selaku  pekerja  buruh perkebunan  kelapa  sawit  milik  pribadi seseorang,  mengakui  tidak  merasa  takut  atas penetapan  tersangka  atas  tuduhan  pencurian tiga  buah  tandan  kelapa  sawit  milik majikannya.
Dari  hasil  yang  dilakukan  penulis, Ngatimin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  mengaku tidak  sengaja  menjatuhkan  tiga  buah  tandan kelapa  sawit  milik  majikannya.  Dari  hasil pemeriksaan  pada  tingkat  pengadilan  negeri Rantauprapat, majelis hakim dalam Putusannya  Nomor  279/Pid.C/2016/PN-RAP menyatakan  Tuntutan  kuasa  Penuntut  Umum tidak dapat diterima atas penetapan Tersangka melakukan  tindak  pidana  pencurian  buah tandan kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  penasehat hukum Ngatimin, dalam proses pemeriksaaan, mulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian  hingga  pada  tahapan  pemeriksaan ditingkat  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat, Ngatimin  tidak  pernah  dilakukan  Penahanan. Selanjutnya  Proses  pemeriksaan  juga  telah sesuai  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan
oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam proses pemeriksaan pula dilakukan dengan Hakim  Tunggal dan  proses persidangan  dilakukan  hanya  1  hari  saja sebagaimana  ketentuan  Acara  Pemeriksaan Cepat  yang    diatur  dalam  Pasal  205  sampai dengan Pasal 210 KUHAP.
Dengan  demikian,  secara  tegas  hasil penelitian  ini  memberi  gambaran  bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten  Labuhanbatu  dalam  hal  ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
3.2 Upaya  yang  dilakukan  Dalam Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana  Ringan dan Jumlah Denda oleh  Sistem  Peradilan  Pidana  di Kabupaten Labuhanbatu Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP  telah  merubah  batasan  dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379,  384,  407  dan  pasal  482  KUHP  yang
semula  dibatasi  minimal  Rp  250,-  (dua  ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Terhadap  pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan  dengan  jumlah  kerugian  dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan  penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  usaha  menerapkannya  di  setiap tingkatan  sistem  peradilan  pidana  telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan  Bersama    dengan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  terkait  dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP.
Dengan  adanya  penandatanganan  Nota Kesepakatan  Bersama    dengan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  terkait  dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP,  maka  secara  vertikal  inntansi tersebut dengan sendirinya akan memberlakukan.
Dalam  hal  tersebut  kepolisian  sebagai central  utama  awal  mula  penanganan  tindak
pidana  khususnya  terhadap  tindak  pidana sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah  batasan  dalam  perkara-Perkara Tindak Pidana Ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga telah  mengetahui  dan  memahami  Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  pada  Tahun 2018  terhitung  sejak  Januari    hingga September 2018, lebih dari 80 Perkara tindak pidana  pencurian  ringan  dengan  jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus  ribu  rupiah)  yang  telah  diputus  dan diadili  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantauprapat.  Dengan  demikian,  hal  tersebut memberikan gambaran bahwa sistem peradilan pidana  di  Kabupaten  Labuhanbatu  dalam  hal ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan  dan  berupaya  menyesuaikan Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
3.3 Dampak  Sosial  Perilaku  Moral Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu pasca lahirnya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2012
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP  telah  merubah  batasan  dalam perkara-perkara  tindak  pidana  ringan  juga memberikan  Dampak  Sosial  Perilaku  Moral Masyarakat  di  Kabupaten  Labuhanbatu  pasca lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 2 Tahun 2012.
Banyaknya  kasus  yang  masuk  pada tingkat  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat mengenai  tindak  pidana  pencurian  yang  erat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2012  berdampak  terhadap kurangnya  rasa  takut  tersangka  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang kerugiannya  dibawah    Rp.  2.500.000,-  (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Pengadilan Negeri Rantauprapat, berdasarkan data yang diperoleh dan dapat dilihat dari SIPP PN.  Rantauprapat  pada  Tahun  2013  hingga tahun  2018  (sejak  diberlakukannya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012), terlihat bahwa setiap tahunnya ada 80 perkara sampai  dengan  100  perkara  tindak  pidana pencurian  ringan  dengan  jumlah  kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)  yang  telah  diputus  dan  diadili  oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Dalam  penanganan  perkara  tersebut dilakukan dengan Hakim  Tunggal dan  proses persidangan  dilakukan  hanya  1  hari  saja sebagaimana  ketentuan  Acara  Pemeriksaan Cepat  yang    diatur  dalam  Pasal  205  sampai dengan  Pasal  210  KUHAP.  Banyaknya perkara yang telah diadili tersebut memberikan gambaran  bahwa  masyarakat  yang  berada  di kabupaten  labuhanbatu  tidak  merasa  takut untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian  dengan  jumlah  kerugian  dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP  secara  positif  memberikan energi  bahwa  pelaku  pencurian  ringan  yang perkaranya  telah  pernah  diputus  oleh  Majelis hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2
Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  jumlah  denda
dalam System Peradilan Pidana di Kabupaten  Labuhanbatu    dalam  hal  ini kepolisian dan Pengadilan telah melaksanakan  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
2. Sistem  peradilan  pidana  di  Kabupaten Labuhanbatu  dalam  hal  ini  kepolisian  dan Pengadilan telah melaksanakan dan berupaya  menyesuaikan  Batasan  Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Dampak  sosial  perilaku  moral  masyarakat di  Kabupaten  Labuhanbatu  pasca  lahirnya Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2012 yaitu secara positif memberikan energi bahwa pelaku pencurian  ringan  yang  perkaranya  telah pernah  diputus  oleh  Majelis  hakim  pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka penulis  memberikan  saran-saran    sebagai berikut :
1. Perlu diperhatikan oleh  pemerintah tentang  Peraturan  perundang-Undangan mengenai  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)..
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak  hukum  khususnya  Hakim  di Indonesia  agar  terlebih  dahulu  menggali hukum  sebelum  mengadili  suatu  perkara yang dihadapkan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achmad  Ali,  2008,  Menguak  Tabir  Hukum,
Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno

## Aburaera. 2012. Kekuasaan Kehakiman
Indonesia.Makassar :  Arus Timur
Ahmad  Rivai,  2010,  Penemuan  Hukum  Oleh
Hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: Sinar Grafika
And Sofyan.2013.Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Yogyakarta: Rangkang education
Andi  Hamzah,  2013,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,  Edisi  Kedua,  cet.ketujuh,
Jakarta: Sinar Grafika

## Atmasasmita,  Romli.  1996,  Sistem  Peradilan
Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

## Atmasasmita,  Romli.  1996,  Sistem  Peradilan
Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.
Hamzah,  A.  2010.  Hukum  Acara  Pidana Indonesia.  Jakarta : Sinar Grafika
Idul  Rishan.  2013.  Komisi  Yudisial  Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan. Jakarta: Genta Press
Jasim  Hamidi,  2005  Hermeneutika  Hukum, Teori  Penemuan  Hukum  Baru    dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Pres
Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
Lilik  Mulyadi,  2007,  Hukum  Acara  Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, Bandung : Alumni

## M.  Yahya  Harahap,  2000,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Jakarta: Sinar Grafika
Marpaung,  Leden.  2009.  Proses  Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan &
penyidikan),  Sinar Grafika, Jakarta.
Marpaung,  Leden.  2009.  Proses  Penanganan
Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan),  Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad,  Rusli.  2011,  Sistem  Peradilan
Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Muhammad,  Rusli.  2011,  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Nawawi  Arief,  Barda.  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra Aditya, Bandung.
Nawawi  Arief,  Barda.  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra Aditya, Bandung.
Pontang  Moerad,  B.M.,  2005,  Pembentukan Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan dalam  Perkara  Pidana,Bandung  : Alumni
Rahmadi, Usman. 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rahmadi, Usman. 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Utrecht,  E.    Hukum  Pidana  II,  Surabaya  :
Pustaka Tinta Mas,  2000.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2012