## D A F T A R    I S I
Struktur Pembiayaan UMKM di Kota Pontianak

## Pasca Kenaikan Harga BBM Mei 2008
Anwar Azazi, Erdy, Rizki Fauzan, dan Juniwati  .........................................  1
Konsep Loyalitas Pelanggan:

## Perspektif Behavioral dan Perspektif Attitudinal
Ramadania  ............................................................................................. 16

## Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Good Governance
Rudi Kurniawan  ...................................................................................... 25
Analisis Investasi di Indonesia :

## Suatu Pendekatan Model Dinamik
Afrizal  ..................................................................................................... 37 Comparative  Ekonomi  Sistem dan Praktek
Neo-Liberal  Dalam Perekonomian Indonesia
Dinarjad Achmad  ..................................................................................... 53

## STRUKTUR PEMBIAYAAN UMKM DI KOTA PONTIANAK PASCA
KENAIKAN HARGA BBM MEI 2008
Anwar Azazi, Erdy, Rizki Fauzan, dan Juniwati 1

## I. LATAR BELAKANG
Perkembangan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  mendapat  perhatian yang  serius  dari  berbagai  kalangan  baik pemerintah  ataupun  masyarakat  umum, karena  peran  UMKM  dalam  penyerapan tenaga  kerja  dan  ketahanan  UMKM terhadap  berbagai  gejolak,  seperti  krisis ekonomi  tahun  1997,  salah  satu  sumber penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan ekspor non migas  yang  secara  langsung
turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat  sekitarnya.  Secara  mikro ekonomi  UMKM  keberadaannya  sangat berfluktuatif,  hal  ini  dapat  terjadi  karena pergeseran  sektor  usaha  guna  mengikuti pangsa  pasar  yang  ada  atau  karena memiliki  struktur  permodalan  yang  belum mapan,  maka  “tumbuh”  dan  “mati”  nya UMK ini seringkali sangat sukar terdeteksi,  akan  tetapi  secara  makro ekonomi  perkembangan  UMKM  selalu
1 Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
The main objective of this study is to shed lights on the MSMEs’ financial structure  in  Pontianak  Municipality  following  the  rise  in  oil  price  in  May 2008.  The  research  methodology  used  is  survey  method  through  structured interview  undertaken  in September  and  October  2008  for a  selected  sample of 40 MSMEs comprising small industry, retail trading, small restaurant, and services  sectors  in  four  sub-districts  in  Pontianak  municipality.  Collected data  is  then  analyzed  qualitatively.  The  results  of  research  show  that MSMEs’ financial structure mostly consists of equity, followed by loan from rent hunters, and a mix of equity and debt. Three months following the rise in oil  price,  60%  of  MSMEs  had  only  realized  sales  less  than  Rp50  million. Retail  business  sector  and  small  restaurant  underwent  little  impact  on  its sales, even some enjoyed sales increasing. Quartely Earning Before Interest and  Taxes  (EBIT)  following  the  rise  of  oil  price  earned  by  most  SMEs (67,50%) was by average less than Rp25 million.
Keywords :  financial structure, SMEs, oil price escalation
menunjukkan  peningkatan.  Dilihat  dari perannya terhadap PDRB ternyata UMKM juga terus menunjukkan penguatan
(Tambunan, 2006; Syarif, 2006).
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  007 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  (RPJM)  tahun  2005- 2009,  menetapkan  prioritas  pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan  dan  pengangguran.  Target yang  ingin  dicapai  adalah  mengurangi angka  penganguran  9,9%  tahun  2004 menjadi  5,1%  pada  tahun  2009,  serta mengurangi  angka  kemiskinan  dari  16,6% tahun  2004  menjadi  8,2%  tahun  2009. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu cara  yang  ditempuh  adalah  dengan memberdayakan  kelompok  usaha  mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),  serta  meningkatkan  peran  serta koperasi  dalam  proses  pemberdayaan UMKM.  Keinginan  tersebut  nampaknya hanya  dapat  terwujud  bila  permasalahan yang  dihadapi  UMKM  sudah  dapat teratasi.  Salah  satu  masalah  klasik  yang sampai  sekarang  ini  masih  belum  dapat terselesaikan  adalah  ketiadaan  modal  dari sebagian besar UMKM sebagai akibat dari rendahnya akses UMKM terhadap sumbersumber permodalan/pembiayaan terutama  perbankan.  Sebagai  derivasi  dari kebijaksanaan  yang  dituangkan  dalam Perpres Nomor 07 Tahun 2005, dan sejalan dengan  masalah  kesulitan  permodalan yang  dihadapi  UMKM,  telah  dikeluarkan berbagai  kebijakan  untuk  mempermudah akses UMKM dalam mendapatkan pinjaman  modal  dari  pasar  uang.  Salah
satu kebijakan yang cukup potensial untuk mendukung  kemudahan  akses  UMKM terhadap  permodalan  adalah  keharusan bank komersial untuk memberikan minimal 20% dari kredit yang disalurkannya bagi pengembangan UMKM. Kebijakan yang bersifat konstitusional  ini  juga  diikuti  dengan dilaksanakannya berbagai pemberian pinjaman modal dalam lingkup pembangunan sektoral maupun kedaerahan.  Dalam  rangka  memperkuat permodalan  UMKM,  Kementerian  Negara Koperasi  dan  UMKM  sebagai  instansi pembina utama UMKM dan koperasi telah melaksanakan berbagai program perkuatan antara  lain  di  bidang  Agribisnis,  P3KUM, Perkassa  dan  lain-lain.  Yang  terakhir (terhitung tanggal 8 Nopember 2007) telah dikeluarkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan mengikutsertakan 6 (enam)
Bank  BUMN  dan  bank  swasta  nasional dengan sistem penjaminan
dari pemerintah.  Operasionalisasi  kebijakan pemerintah  untuk  memberikan  pinjaman langsung  kepada  UMKM  dalam  berbagai bentuk,  sampai  dengan  tahun  2006  saja diperkirakan  telah  mencapai  jumlah  Rp.
43,7 triliun. Sebagian diantaranya disalurkan  melalui  berbagai  program perkuatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2007, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp29,4 triliun  untuk  memberdayakan  UMKM yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  instansi. Hal  itu  semua  menunjukkan  keinginan pemerintah untuk memberdayakan UMKM
yang  cukup  besar.  Disamping  bantuan pinjaman dari pemerintah, laporan tahunan ( annual  report )  Bank  Indonesia  tahun 2007 juga menginformasikan bahwa jumlah  dana  yang  disalur  oleh  bank-bank umum  untuk  Kredit  Usaha  Kecil  (yang dinyatakan  oleh  BI  sebagai  UMKM  dan Koperasi)  sampai  dengan  akhir  bulan Oktober  tahun  2007  mencapai  Rp123,57 triliun.  Yang  menjadi  pertanyaan  apakah dana  yang  jumlahnya  terlihat  cukup  besar tersebut  apakah  telah  mampu  membangun permodalan dari kelompok UMKM? Berbagai  indikasi  menunjukkan  bahwa UMKM  terutama  para  pengusaha  mikro dan  kecil  (UMK),  masih  banyak  terjerat pinjaman  para  pelepas  uang.  Dari  hasil kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKMK tahun 2006, diperkirakan kebutuhan kredit untuk memberdayakan  UMKM  lebih  kurang Rp186  triliun.  Namun  jumlah  kredit  yang diberikan  hanya  14,17%  dari  total  kredit yang dialokasikan oleh kalangan perbankan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kriteria  yang  digunakan  oleh  perbankan dalam menentukan batasan UMKM bersumber  dari  kriteria  UMKM  menyryt kriteria  Bank  Indonesia.  Kriteria  tersebut menetapkan  UMKM  berdasarkan  realisasi pinjaman  yang  diberikan  sehingga  semua peminjam  yang  mempunyai  pinjaman  di bawah  Rp50  juta  dikelompokkan  sebagai usaha  mikro  sedangkan  yang  kurang  dari Rp500 juta dinyatakan sebagai usaha kecil. Kriteria  ini  adalah  cenderung  bias  karena sebagian  besar  kelompok  UMK  menurut Wirayawan  (2002)  tidak  pernah  mendapat
pinjaman  dari  perbankan.  Sebaliknya banyak  peminjam  yang  bukan  tergolong UMK dengan kriteria tersebut digolongkan sebagai  UMK.  Sebagai  contoh  misalnya mereka  yang  meminjam  untuk  membeli mobil  melalui  leasing  seharga  Rp150  juta otomatis  dapat  digolongkan  sebagai  usaha kecil  dan  mereka  yang  meminjam  kredit untuk  membeli  televisi  seharga  2,5  juta digolongkan sebagai usaha mikro.
Jumlah  UMKM  di  Kalimantan Barat    sangat  banyak,  sebagian  besar terkonsentrasi  di  kota-kota  besar  seperti Pontianak,  Singkawang,  Sanggau,  dan  di berbagai  ibukota  kabupaten  lainnya.  Pada tahun  2005  saja  terdapat  271.885  unit UMKM, sebagian besar mempunyai usaha di  sektor  perdagangan  eceran  dan  kecil dengan jumlah 155.567 unit usaha (57,22%),  diikuti  dengan  industri  rumah makan dan  restoran sebanyak 32.639 unit, industri  rumah  tangga  dengan  jumlah 26.365  unit  usaha  (9,69%).  Sisanya tersebar  di  sektor  usaha  jasa  perorangan (4,57%),  industri  kecil  (1,60%),  dan berbagai  kegiatan  usaha  lainnya  sebanyak 14,92%.  (BPS  Propinsi  Kalimantan  Barat, 2006). Sampai saat ini masalah utama yang dihadapi UMKM adalah masalah kekurangan  modal  dan  kesulitan  untuk mengakses  permodalan  dari  lembaga perkreditan formal. Dasar kesulitan tersebut  adalah  tidak  adanya  diskriminasi persyaratan dalam pemberian kredit antara UMKM dengan pengusaha besar. Sedangkan penggolongan UMKM idealnya  mengandung  konsekuensi  yang memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas
kepada  UMKM  sebagai  kelompok  pelaku ekonomi  rakyat  yang  terbanyak,  dan memiliki  kelemahan  dalam  penguasaan sumberdaya.  Menurut  data  BI  Pontianak, pada  triwulan  II-2008,  kredit  untuk  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) tercatat  sebesar  Rp6.414  miliar  atau meningkat hingga mencapai sebesar 13,51%  dibandingkan  dengan  triwulan sebelumnya dimana kredit UMKM tercatat sebesar Rp5.650 miliar. Jika dibandingkan dengan  total  kredit  perbankan,  pada triwulan  kedua  pangsa  kredit  UMKM mencapai  79,23%  dari  total  kredit  yang disalurkan  oleh  seluruh  kantor  bank  yang berada  di  Kalimantan  Barat.  Jumlah  ini mengalami  peningkatan  jika  dibandingkan triwulan  I-2008  yang  hanya  78,50%  dari seluruh  kredit  perbankan.  Pertumbuhan kredit  UMKM  pada  periode  ini  terutama dipicu  oleh  pertumbuhan  yang  cukup tinggi  pada  kelompok  kredit  kecil  dan kredit  menengah  dimana  masing-masing tumbuh  sebesar  21,33%  dan  18,49%. Sedangkan kredit mikro mengalami pertumbuhan kecil sebesar 1,66%. Kondisi tersebut  menunjukkan  bahwa  aksesibilitas pembiayaan  UMKM  pada  pembiayaan perbankan  masih  rendah,  diperparah  lagi dengan  kenaikan  harga  BBM  bulan  Mei 2008  sebesar  hampir  30%.  Banyak kalangan  mengatakan  bahwa  kebijakan pemerintah  yang  tidak  populis  tersebut akan  berdampak  negatif  terhadap  kinerja sektor  UMKM,  karena  kenaikan  biaya produksi dan meningkatnya inflasi (inflation  rate  diperkirakan  BI  mencapai 12,5% y-o-y), sementara daya beli
masyarakat berpendapatan tetap dan golongan berpendapatan rendah dan masyarakat  miskin  cendrung  menurun.
Kondisi  ini  akan  berdampak  terhadap kemampuan  pengadaan  dana  UMKM untuk
meningkatkan pendapatannya. Dalam  kontek  inilah  pertanyaan  penelitian yang  dikemukakan  adalah  bagaimana struktur  pembiayaan  UMKM  di  Kota
Pontianak  paska  kenaikan  harga  minyak
Mei 2008, dan bagaimana pula pengaruhnya  terhadap  kinerja  keuangan
(financial  performance)  UMKM?  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis struktur  pembiayaan  UMKM  dan  untuk mengetahui  kinerja  keuangan  UMKM setelah kenaikan harga minyak pada bulan Mei 2008 .
2.  KONSEP  TEORITIS  DAN  HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 2.1. Definisi UMKM Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana yang dirumuskan oleh UU No.9/1995
mendefinisikan  usaha  kecil  sebagai :  (1)
Usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih maksimum  Rp200  juta  (tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha),  (2) Hasil  penjualan  tahunan  maksimum  Rp1 milyar,  (3)  Milik  warga  negara  Indonesia, (4)  Berdiri  sendiri  tidak  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai  atau  berafiliasi  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan usaha  menengah  atau  usaha  besar,  (5) Berbentuk  usaha  orang  perseorangan,
badan  usaha  tidak  berbadan  hukum  atau usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
Menurut Sadoko (Besse
Wediawati,  2002),  umumnya  usaha  kecil di  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
(a) Lebih dari setengah usaha kecil merupakan  pengembangan  usaha  kecil- kecilan,  (b)  Selain  permodalan,  masalah lain  yang  dihadapi  oleh  usaha  kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan  usaha,  (c)  Sebagian  besar usaha  kecil  tidak  mampu  memenuhi persyarata-persyaratan  administratif  guna memperoleh  bantuan  bank,  (d)  Hampir 60%  usaha  kecil  masih  menggunakan teknologi  tradisional,  (e)  Pangsa  pasar usaha  kecil  cenderung  menurun  baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan  teknologi,  maupun  karena kelemahan  manajerial,  (f)  Hampir  70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung  kepada  konsumen,  (g)  Tingkat ketergantungan
terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.
Oleh  karena  itu,  secara  umum masalah yang dihadapi UMKM selama ini adalah belum memiliki sistem administrasi keuangan  dan  manajemen  yang  baik karena  belum  dipisahkannya  kepemilikan dan  pengelolaan  perusahaan ;  masalah penyusunan  proposal  dan  membuat  studi kelayakan  untuk  memperoleh  pinjaman, baik  dari  bank  maupun  modal  ventura, karena  kebanyakan  UMKM  mengeluh prosedur mendapatkan kredit yang berbelit,  agunan  tidak  memenuhi  syarat, dan  tingkat  bunga  dinilai  terlalu  tinggi ;
masalah  penyusunan    perencanaan  bisnis karena  persaingan  dalam  merebut  pasar semakin  ketat ;  rendahnya  akses  terhadap teknologi,  terutama  bila  pasar  dikuasai oleh  perusahaan  atau  grup  bisnis  tertentu,
sementara selera konsumen berubah dengan cepat, kesulitan memperoleh bahan baku,  terutama  karena  adanya  persaingan yang  ketat  dalam  mendapatkan  bahan baku,  bahan  baku  berkualitas  rendah,  dan tingginya  harga  bahan  baku ;  rendahnya kemampuan  untuk  meningkatkan  atau memperbaiki kualitas barang dan efisiensi, terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor  yang  harus  mengikuti  selera konsumen;  dan  sulit  mendapatkan  tenaga kerja yang terampil.

## 2.2.  Struktur  Pembiayaan  (Financial Structure)
Struktur pembiayaan adalah bauran  antara  pinjaman  dengan  modal sendiri.  Struktur  pembiayaan  menentukan tingkat  keuntungan  dan  resiko  yang dihadapi  perusahaan.  Trade-off  antara return  dan  resiko  menyebabkan  menajer harus secara hati-hati mengambil keputusan.    Ada  dua  teori  struktur keuangan,  yaitu  trade-off  theory  of  capital structure  yang  dipioneri  oleh  Modigliani dan  Miller  (1958)  dan    pecking-order theory of capital structure (Meyers, 1984). Menurut trade-off theory, manajer mempertimbangkan  manfaat  penggunaan hutang  bagi  perusahaan  dan  resiko finansial.  Penggunaan  hutang  mempunyai dua  sisi  berbeda.  Bunga  hutang  dapat mengurangi  laba  kena  pajak,  namun  ia
dapat  meningkatkan  resiko  keuangan. Tingkat keuntungan yang tinggi mendorong  perusahaan  untuk  meminjam, karena ada manfaat pajak dari penggunaan hutang    dan  perusahaan  lebih  mampu mencicil  hutang  dan  bunganya.  Karena hutang  menimbulkan  resiko  keuangan  dan meningkatkan potensi return, maka manajer
akan mencari struktur
hutang/pembiayaan optimal:  marginal cost hutang  sama  dengan  marginal  benefitnya. Dengan  kata  lain,  struktur  hutang/modal optimal  menunjukkan  dimana  perusahaan mampu mengkombinasikan berbagai sumber
pembiayaan
dengan meminimalkan  biaya  modalnya.  Karena adanya  manfaat  perlindungan  pajak  dari hutang,  maka  perusahaan  terdorong  untuk meminjam sampai batas maksimum kapasitas  hutangnya. Akibatnya  semakin tinggi    profitabilitas  perusahaan  maka perusahaan cenderung meningkatkan pinjamannya .  Masih  menurut  teori  trade- off, selain memberikan manfaat perlindungan  pajak  ( tax  shield ),  hutang juga digunakan sebagai alat disipliner bagi manajemen.  Artinya,  hutang  ”memaksa” manajer  untuk  disiplin  dalam  membayar cicilan  hutang  plus  bunga  pinjaman. Ketidakmampuan manajer membayar cicilan  hutangnya  akan  berdampak  pada percepatan  insolvabilitas  perusahaan,  dan ini akan mempengaruhi reputasi manajer di dalam  pasar  hutang  perusahaan  (kreditur). Sebaliknya  pecking  order  theory  yang berlandaskan  ketidaksimestrisan  informasi ( assymetric information ) antara perusahaan dan  pasar  modal/kreditur,  menyatakan
bahwa  manajer  lebih  suka  menggunakan dana  internal  ( retained  earning ),  karena cost  of  capitalnya  lebih  murah,  kemudian hutang  (obligasi),  obliasi  konversi  dan terakhir baru mengeluarkan saham. Pecking order model memprediksi hubungan  negatif  antara  profitabilitas perusahaan  dengan  hutang  (Anwar  Azazi, 2007).  Hasil  penelitian  empiris  yang dilakukan  telah  mengidentifikasi  berbagai faktor  seperti ukuran  perusahaan  (size), tingkat  pertumbuhan,    tangible  assets, intensitas  modal,  profitabilitas,  volatilitas perndapatan, dan pajak perusahaan mampu menjelaskan variasi struktur modal di  antara  berbagai  perusahaan  (Harris  dan Raviv, 1990).

## 2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya
Kedudukan UMKM setelah
reformasi  baik  dalam  usaha  mengurangi angka  pengangguran  dan  kemiskinan, maupun dalam hal sumbangannya terhadap PDB  semakin  membaik.  Menurut  Syarif (2006),  peran  UMKM  dalam  penyerapan tenaga  kerja  semakin  besar  yaitu  hampir 87%  rumah  tangga,  dan  sumbangannya terhadap  PDB  yang  mencapai  54,7%. Akan  tetapi  disisi  lain,  menurut  data  BPS (2006),    terlihat  bahwa  kondisi  UMKM sendiri  semakin  memburuk,  seperti  rata- rata  permodalan  yang  dimiliki  oleh  usaha mikro  hanya  sebesar  Rp1.123.000,  usaha kecil  hanya  sebesar  Rp.  29.430.000  dan usaha menengah hanya sebesar Rp3.435.212.000.  Kelompok  usaha  kecil rata-rata  hanya  mampu  menyerap  modal dari  perbankan  sebesar  Rp11,76  triliun
(dari  total  kredit  yang  disalurkan  oleh perbankan nasional tahun 2004 sebesar Rp. 867,81 triliun) dan usaha menengah hanya mampu menyerap Rp 40,6 triliun saja.
Hasil  penelitian  Bank  Indonesia (2004)  mengungkapkan  bahwa  kelompok UMKM  memang  tidak,  atau  kurang berminat  untuk  memperoleh  bantuan  dana dari  perbankan.  Hanya  32%  dari  mereka yang  masuk  dalam  kelompok  usaha  mikro dan usaha kecil yang menyatakan memerlukan  bantuan  modal  dari  pinjaman bank  dan  hanya  76%  dari  32%  yang membutuhkan tersebut menyatakan pernah meminta  pinjaman  kredit  dari  perbankan. Hal  ini  adalah  sangat  kontroversial dibandingkan dengan kenyataan di lapangan  yang  antara  lain  pernah  di kemukakan  oleh  Sondakh,  Hafiz  dan Mubyarto  (1987)  bahwa  kebutuhan  kredit di  lingkungan  usaha  kecil  dan  mikro  di pedesaan  adalah  sangat  besar,  mencapai 97,8.  Ironisnya  lagi  77,1%  dari  kebutuhan kredit  usaha  mikro  dan  usaha  kecil tersebut,  didapatkan  dari  pinjaman  para pelepas  uang  (rentenir).  Lalu  bagaimana dengan  kalangan  perbankan  termasuk bank-bank  BUMN  yang  ideal  harus menjadi  pioner  dalam  pemberdayaan UMKM?  Dalam  kontek  ini,  menurut Hafidz dan Sondakh (1987) dari penelitian mereka  di  27  propinsi  di  Indonesia  secara tegas menyatakan bahwa kelompok miskin memerlukan  bantuan  pinjaman  modal. Bank  komersial  tidak  dapat  dijadikan sandaran  oleh  kelompok  miskin  karena kelompok ini tidak akan mampu memenuhi  persyaratan  yang  diminta  oleh
pihak bank ( The Five C of Credit ). Hal ini juga telah dikemukakan oleh Yunus (2006) bahwa  ”Bank  komersial  mengharuskan adanya  jaminan  dan  berbagai  persyaratan administratif  lainnya,  yang  tidak  mungkin dipenuhi oleh mereka (kaum miskin). Hasil kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UMKM (2006) juga memperlihatkan bahwa
permintaan  kredit  dari  UMKM  relatif cukup  besar.  Dari  di  lima  propinsi (Sumatera  Selatan,  jawa  Tengah,  Bali, Kalimantan  Selatan  dan  Sulawesi  Selatan) yang  diteliti  diketahui  bahwa  87,4% UMKM  sangat  mengharapkan  adanya pinjaman  modal  dari  lembaga  perkreditan formal  (terutama  perbankan),  dengan tingkat  bunga  komersial.  Hanya  8,71% UMKM  mengharapkan  pinjaman  dari pemerintah  dengan  bunga  bersubsidi. Sedangkan  sisanya  tidak  mengharapkan pinjaman  karena  berbagai  alasan  (3,89%). Dari  aspek  sumber  permodalan  ternyata 76,1% UMKM mendapatkan modal berupa pinjaman  dari  pelepas  uang  dengan  bunga yang relatif tinggi (yaitu antara 5% sampai dengan  40%  per  bulan,  atau  60%  sampai dengan  480%  per  tahun).  Hanya  11,8% UMKM mendapatkan pinjaman modal dari lembaga perkreditan formal termasuk yang bersumber dari program-program
pemerintah.  Sisanya  adalah  mereka  yang mendapat  pinjaman  dari  sumber  sumber lain.  Data  di  atas  menunjukkan  adanya kecenderungan bahwa kredit yang disalurkan oleh lembaga perkreditan formal  untuk  UMKM  ternyata  masih
kurang dari 20%, bahkan kurang dari 14% seperti yang dilaporkan oleh BI. Kecenderungan  ini  juga  mengindikasikan bahwa untuk membuka peluang kerja baru dalam  rangka  mengurangi  kemiskinan sebetulnya terhambat oleh masalah
struktural. 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  survey,  karena  ingin  memperoleh gambaran umum mengenai struktur pembiayaan UMKM dan berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor ini dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

## 3.2. Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  semua UMKM  menurut  definisi  UU  Nomor  10 tahun  1995  yang  ada  di  kota  Pontianak (tenaga  kerja  <  5  orang).  Jumlah  sampel yang  digunakan  adalah  40  UMKM  yang dibagi  secara  proporsional  dan  meliputi empat  sektor  usaha  yaitu  industri  kecil, perdagangan kecil/eceran, rumah makan/restoran kecil, dan jasa  perorangan.
Teknik pengambilan sampel
dilakukan secara acak proprsional ( proportional  random  sampling )  dengan distribusi  sampel  untuk  4  Kecamatan (Pontianak  Barat  :  12  UMKM,  Pontianak Timur  :  8  UMKM,  Pontianak  Utara:  8 UMKM,  dan  Selatan/Tenggara  :  12 UMKM).  Pembagian  wilayah  kecamatan baru  akibat  pemekaran  kecamatan  di  kota Pontianak dalam penelitian ini diperhitungkan secara inklusif
sebagaimana
empat
kecamatan
sebelumnya.

## 3.3.  Teknik  Pengumpulan  data  dan instrumen penelitian
Data    yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer    yang diperoleh melalui wawancara langsung dan pengisian kuisioner oleh pengusaha UMKM sampel.

## 3.4. Teknik Analisis Data
Data      yang  telah  dikumpulkan, kemudian  ditabulasi  dan  dianalisis  secara deskriptif-kualitatif.
3.5. Analisis data dan pembahasan
3.5.1.  Profil  atau  karakteristik  UMKM
di  kota  Pontianak  pasca  kenaikan harga BBM bulan Mei 2008 Sebagian besar pengusaha UMKM adalah  laki-laki  (82,50%),  sisanya  17,50 persen  adalah  perempuan.  Sebagian  besar wanita penusaha UMKM  bekerja di sektor rumah  makan  (52,86%),  industri  kecil kerajinan  rumah  tangga  (28,57%),  dan sisanya  digeluti  oleh  kaum  lelaki.  Untuk sektor jasa, kaum lelaki lebih dominan dari kaum  perempuan  (36,66%  berbanding 14,29%),  begitu  pula  dengan  sektor perdagangan.  Secara  keseluruhan,  sektor jasa  perorangan  dan  sektor  perdagangan kecil/eceran  paling  banyak  digeluti  oleh pengusaha laki-laki dan perempuan. Sebagian besar pengusaha UMKM  berada pada  kelompok  usia  produktif  (25-45 tahun)  yang  terkonsentrasi  pada  hampir semua  sektor  usahan,    terutama  sektor
rumah  makan  (77,78%),  jasa  perorangan (69,23%),  industri  kecil  (50,00%),  dan perdagangan (33,33%). Tingkat pendidikan  pengusaha  UMKM  adalah didominqsi  oleh  tamatan  SLTA  (57,50%), sedangkan  yang  berpendidikan  diploma dan sarjana berjumlah hanya 10,00 persen. Tidak  seorangpun  pengusaha  UMKM sampel  yang  tidak  tamat  SD.  Ini  berarti bahwa pendidikan formal pengusaha UMKM  sudah  cukup  baik.  Pengusaha UMKM di kota Pontianak sebagian berasal dari  Kalimantan  Barat  (52,50%),  dimana 91,87 persen diantaranya bekerja di sektor perdagangan  dan  jasa  perorangan,  diikuti dengan  pengusaha  asal  Jawa  dan  Madura (22,50%), Sumatera (10,00%), dan sisanya dari  Kalimantan  lainnya,  Sulawesi,  dan daerah  lainnya  di  Indonesia  dengan  total pengusaha sebanyak 15,00 persen.

## 3.5.2. Sumber modal UMKM
Dalam  penelitian  ini,  besar  modal usaha  UMKM  dikelompokkan  menjadi tiga  yaitu :  kurang  dari  Rp50  juta, Rp50juta-Rp100 juta, dan lebih dari Rp100 juta  yang  disajikan  berdasarkan  tingkat pendidikan pengusaha. Data hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  besar modal  yang  dimiliki  oleh  sebagian  besar pengusaha  UMKM  (21  orang)  berada diantara  Rp50juta  s/d  Rp100  juta.  Mereka berpendidikan  SLTA.  Selanjutnya  adalah pengusaha  dengan  modal  usaha  kurang dari  Rp50  juta  dan  sebagian  besar  mereka berpendidikan  SLTP  (42,86%).  Hanya  5 orang  pengusaha  yang  modal  usahanya lebih dari Rp100 juta.

## 3.5.3. Sumber pinjaman UMKM
Selain menggunakan modal sendiri,  sumber  modal  eksternal  yang digunakan oleh pengusaha UMKM
mempunyai komposisi terdiri dari sebagian pinjaman  diperolah  dari  pihak  lain  dan seluruh  pinjaman  dari  pihak  lain.  Sumber modal yang berasal dari internal perusahaan ( equity financing ) hanya menempati  posisi  kedua  (40,00%)  dari total sumber modal. Pada kelompok equity financing  ini  ternyata  didominasi  oleh pedagang kecil/eceran dan rumah makan/restoran  kecil  dengan  persentase masing-masing  sebesar  37,50  persen  dan 31,25  persen.  Disamping  itu,  50,00  persen pengusaha  UMKM  menggunakan  dana sebagian berasal dari hutang (debt financing).  Pada  kelompok  ini,  ternyata sektor jasa perorangan mendominasi sektor-sektor  usaha  yang  lain  dengan  9 pengusaha  (45,00%), baru kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor rumah makan/restoran kecil, kontras dengan  kondisi  sebelumnya  dimana  kedua sektor ini sangat dominan perannya  dalam menggunakan modal sendiri. Secara keseluruhan sektor jasa perorangan merupakan  sektor  yang  paling  banyak menggunakan  ketiga  sumber  tersebut, kemudian disusul dengan sektor perdagangan  dan  sektor  rumah  makan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sketor  usah yang  berbeda  pada  umumnya  mempunyai bentuk  pembiayaan  usah  yang  berbeda sesuai  dengan  karakteristik  usaha  yang UMKM.
Bagaimana dengan lembaga keuangan  yang  menyediakan  pembiayaan bagi  UMKM ?  Lembaga  apa  yang  paling disukai  oleh  pengusaha  UMKM  di  kota Pontianak ?  Sumber  modal  yang  berasal dari perorangan masih merupakan pembiayaan  yang  dominan  yaitu  35,00 persen  dari  total  sumber  modal  yang digunakan. Sedangkan pembiayaan melalui bank  baik  bank  pemerintah,  bank  swasta nasional,  bank  syari’ah,  BPR,  maupun bank  pasar  menempati  urutan  kedua dibandingkan  dengan  lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, atau koperasi.  Peran  keluarga  sebagai  sumber modal juga masih tampak dominan, hal ini dibuktikan  dengan  jawaban  pengusaha bahwa  sebanyak  8  orang  pengusaha (20,00%)  menyatakan  bahwa  sumber  dana berasal  dari  keluarga.  Yang  menarik  dari hasil  survey  adalah  bahwa  pengusaha semakin bank-minded  (10  responden  atau 25,00  persen) ,  walaupun  masih  terdapat berbagai  kendala  untuk  akses  yang  mudah di  sektor  perbankan.  Peran  koperasi  juga masih  cukup  penting  (7,50%),  sedangkan peranan  modal  ventura  tampaknya  tidak begitu  menonjol,  hanya  5,00%.  Hal  ini disebabkan  karena  banyak  dari  pengusaha UMKM  belum  memahami  dengan  baik bagaimana  peran  modal  ventura  sebagai sumber  pembiayaan  dan  management sharing dalam meningkatkan kinerja pengusaha  UMKM.  Sedangkan  sumber pinjaman  dari  lembaga  keuangan  lain bukan bank hanya 2,50%.

## 3.5.4.  Tingkat  Suku  Bunga  Pinjaman UMKM dan Kendala Peminjaman Sektor Perbankan
Data  hasil  survey  menunjukkan bahwa  suku  bunga  pinjaman  tertinggi berasal  dari  pinjaman  orang  per  orang, misalnya  antara  pengusaha  yang  satu dengan  yang  lain,  dengan  rata-rata  suku bunga  11,50  per  bulan.  Sedangkan terendah  adalah  dari  sektor  perbankan (2,00%).  Akan  tetapi  agak  mengejutkan bahwa  sebagian  besar  pengusaha  UMKM meminjam  dari  perorangan  dengan  suku bunga per bulan yang tinggi, tidak ke bank yang  suku  bunga  pinjamannya  lebih rendah.  Mengapa ?  Meminjam  dengan orang perorangan
lebih mudah
dibandingkan  dengan  sumber  pembiayaan yang  lain.  Sebagian  besar  krediturnya adalah  teman  mereka  sendiri,  tanpa prosedur  dan  jaminan  sama  sekali  dari pihak yang meminjamkan dana. Sebaliknya  bila  meminjam  di  bank, berbagai kendala masih dihadapi pengusaha  UMKM.  Mengenai  kendala yang  dihadapi  oleh  pengusaha  dalam meminjam  di  bank,  sebagian  besar pengusaha  (40 ,00%)  menyatakan  tidak mempunyai  agunan  yang  cukup  untuk mendapatkan pinjaman di bank, sementara yang  ditolak  oleh  bank  ketika  mereka mengajukan  permohonan  kredit  hanya 15,00  persen  dari  total  pengusaha  yang diteliti. Dengan semakin terbukanya informasi,  hanya  7  pengusaha  (17,50%) saja  yang  menyatakan  bahwa  tidak  tahu prosedur  peminjaman  kredit  di  bank. Sedangkan  yang  mengatakan  prosedurnya
sulit,  bisa  jadi  disebabkan  oleh  berbagai kendala  lain  yang  saling  interdependen seperti  ketidaklayakan  usahanya,  agunan yang tidak cukup, dan sebagainya. Namun tidak  seorangpun  dari  pengusaha  yang diteliti tidak berminat terhadap pembiayaan  dari  sektor  perbankan.  Bila prosedur  pinjaman  lebih  mudah  dan sederhana,  maka menurut  pengusaha UMKM,  lembaga  keuangan  yang  akan dipilihnya  yang  paling  dominan  adalah Bank  BUMN  (12  responden  atau  30,00 persen),  diikuti  dengan  Bank  Syari’ah sebyak  9  responden  (2,50%).  Sedangkan untuk bank swasta nasional dan bank BPR menempati urutan ketiga dan keempat dari opsi  lembaga  keuangan  masing-masing 15,00 persen dan 10,00 persen.
Dalam mengembangkan
usahanya, berbagai bimbingan telah diterima  oleh  pengusaha  UMKM  di  kota Pontianak,  jenis  bantuan  yang  diterima baik  sesudah  kenaikan  harga  BBM  Mei 2008 sebagian besar  dalam bentuk bimbingan/penyuluhan dari BUMN
(22,00% atau 9 responden) dan dari Dinas
Koperasi  dan  UMKM  (20,00%  atau  8 responden).  Setelah  itu  diiukuti  dengan bantuan  pelatihan  manajemen  usaha  dan bantuan pemasaran masing-masing sebanyak 15,00% dan 10,00 %. Sedangkan yang  tidak  pernah  menerima  bantuan adalah  10,00%  atau  4  responden.  Selain itu, bantuan yang juga diterima pengusaha adalah berupa bantuan modal dan pemasaran  produk,  misalnya  promosi produk  UMKM  oleh  kedua  lembaga tersebut. Bahkan di kota Pontianak sendiri
hampir  setiap  tahun  diadakan  pameran produk  UMKM  berskala  nasional.  Yang menarik  adalah  bimbingan  dari  Perguruan Tinggi  di  kota  Pontianak.  Hanya  1 pengusaha  sampel  saja  yang  pernah mendapatkan  bimbingan/penyuluhan  dari perguruan tinggi, padahal Perguruan Tinggi  merupakan  pusat  pengembangan ilmu pengetahuan yang produknya seharusnya  bisa  dimanfaatkan  oleh  sektor UMKM  ini.  Diseminasi  ilmu  pengetahuan da  teknologi  baru  tampaknya  sangat kurang  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi terutama setelah kenaikan harga BBM Mei 2008.

## 3.5.5.  Dampak  kenaikan  harga  BBM
terhadap  Penjualan  dan  Laba

## Usaha UMKM a. Penjualan
Kondisi  penjualan  yang  dicapai  oleh pengusaha  UMKM  per  sektor  usaha  pasca kenaikan  harga  BBM  Mei  2008  yang secara  efektif  mulai  berlaku  awal  Juni. Data  yang  diminta  dari  pengusaha  adalah data kuartal ketiga tahun 2008 dari Juli s/d September.  Adanya lag selama  sebulan yaitu  bulan  Juni  diharapkan  bahwa kenaikan BBM diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas pengusaha UMKM,  terutama  dampaknya  terhadap penjualan dan laba usaha. 60,00% pengusaha merealisasikan penjualan
kurang  dari  Rp50  juta  dalam  waktu  3 bulan.  Namun  untuk  sektor  perdagangan kecil/eceran  dan  rumah  makan/restoran kecil,  kenaikan  BBM  menurut  pengusaha hanya  membawa  pengaruh  yang  kecil
terhadap  omzet  penjualan  mereka,  bahkan omzet penjualan mereka ada yang mengalami peningkatan. Menurut pengusaha,  hal  ini  berkaitan  dengan  bulan puasa  dan    lebaran  Idul  Fitri  di  awal Oktober 2008 yang lalu, dimana permintaan  masyarakat  akan  berbagai barang keperluan lebaran meningkat cukup tinggi. Sektor rumah makan/restoran kecil, walaupun mengalami penurunan permintaan  di  siang  hari,  tapi  menjelang berbuka  puasa  dan  sahur,  penjualan mengalami  peningkatan.  Yang  menarik untuk diamati adalah omzet penjualan jasa perorangan  (produk  teralis,  pagar,  dll), dimana omzet penjualan sebesar Rp50 juta s/d  Rp100  juta  persentasenya  lebih  besar (46,67%)  dari  persentase  jasa  perorangan beromzet kurang dari Rp50 juta (20,84%). Dampak  kenaikan  harga  BBM,  mulai dirasakan  oleh  beberapa  sektor  usaha, kecuali  sektor  perdagangan  kecil/eceran dan rumah makan/restoran kecil yang tetap mengalami  kenaikan  karena  permintaan yang  cukup  tinggi  secara  musiman  terkait dengan  bulan  Ramadhan  dan  Idul  Fitri, maka  dua  sektor  usaha  yang  lain  seperti industri  kecil/kerajinan  rumah  tangga  dan usaha jasa perorangan mengalami
penurunan penjualan. Sebanyak 2
pengusaha (22,22%) mengalami penurunan omzet  penjualan  antara  4%-6%.  Demikian pula  sektor  industri  kecil,  penurunan penjualan  bahkan  lebih  besar  lagi  yaitu antara 7%-8% (2 pengusaha atau 16,67%). Secara keseluruhan pengusaha yang mengalami kenaikan penjualan kurang dari 3,00  persen  ada  14  pengusaha.  Dari  29
pengusaha  yang  termasuk  dalam  kategori peningkatan/penurunan penjualan, terdapat 2  pengusaha  yang  mengalami  kerugian yang  ternyata  dialami  oleh  sektor  jasa perorangan. Sedangkan industri kecil yang mengalami  penurunan  penjualan  sebesar 7%-9% dialami oleh dua pengusaha. Yang menarik adalah bahwa selain industri kecil, ketiga  sektor  lan  ternyata  mengalami peningkatan  penjualan  lebih  dari  10,00 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya  pesanan  dari  konsumen pada  saat  bulan  puasa  dan  Idul  Fitri  yang lalu.

## b.   Laba Usaha
Salah  satu  tujuan  dari  manajemen  dalam mengelola sebuah usaha adalah
menciptakan  laba  yang  wajar  ( normal profit ) supaya usaha yang dikelolanya bisa tumbuh  dan  berkembang.  Pencapaian  laba usaha  yang  tinggi  sangat  penting  bagi sektor  bisnis,  karena  ia  terkait  dengan kewajibannya pada stakeholders perusahaan, yaitu membayar cicilan pinjaman  kepada    kreditur,  membayar pajak  kepada  pemerintah,  dan  sebagai residual  claimers ,  pemilik  perusahaan menginginkan  laba  bersih  setelah  semua kewajiban  bisa  dipenuhi.  Laba  usaha (EBIT) rata-rata per kuartal yang diperoleh pengusaha  sebagian  besar  berada  pada posisi  kurang  dari  Rp25  juta  per  kuartal (67,50%).  Disamping  itu,  dari  24  orang yang  omzet  penjualannya  kurang  dari Rp50 juta ternyata jumlah total  pengusaha yang  memperoleh  laba  operasi  di  bawah Rp25  juta  terdapat  27  orang.  Ini  berarti
bahwa    ada  pengusaha  yang  omzet penjualannya  Rp50  juta-Rp100  juta,  tapi laba  operasinya  menurun  karena  kenaikan biaya  produksi  sehingga  posisi  laba operasinya  berada  pada  level  kurang  dari Rp25  juta.  Disini  tampak  bahwa,  ada pengaruh  kenaikan  harga  BBM  pada kuartal  kedua  terhadap  laba  operasi  rata- rata pengusaha UMKM pada kuartal ketiga tahun  2008.  Secara  keseluruhan  Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) yang dicadangkan sebelum dan sesudah kenaikan  harga  BBM  oleh  40  pengusaha sampel  relatif  stabil.  Artinya  sebelum  dan setelah  kenaikan  harga  BBM  Mei  2008, proporsi pengusaga UMKM yang menyisihkan EAT untuk keperluan direinvestasikan ke dalam perusahaan tidak begitu berbeda, baik untuk pengusaha yang mencadangkan  kurang  dari  50,00  persen EAT maupun yang lebih dari 50,00 persen EAT.  Kondisi  ini  tampaknya  berkaitan dengan  aktivitas  sektor  usaha  yang  tidak begitu  rentan  terhadap  kenaikan  harga BBM,  karena  kenaikan  harga  tersebut dikompensasi dengan meningkatnya permintaan  masyarakat.  Secara  umum dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam jangka  pendek,  dampak  kenaikan  harga BBM  Mei  2008  tidak  begitu  berpengaruh terhadap  kinerja  pengusaha  UMKM  di kota Pontianak.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan
Ada  tiga  sumber  pembiayaan  UMKM, yaitu modal sendiri, sebagian dari pinjaman dan seluruhnya merupaka
pinjaman.
Sebagian besar UMKM menggunakan  modal  pinjaman  (50,00%) dari bank, 40,00 persen yang menggunakan equity financing yang didominasi oleh pedagang kecil/eceran dan rumah makan/restoran kecil dengan persentase  masing-masing  sebesar  37,50 persen  dan  31,25  persen.  Keluarga  juga merupakan  sumber  modal  eksternal  yang cukup  signifikan  bagi  pengusaha  UMKM (20,00%), selain lembaga non bank lainnya seperti  modal  ventura dan koperasi.    Suku bunga  pinjaman  tertinggi  berasal  dari pinjaman orang per orang, dengan rata-rata suku  bunga  11,50  per  bulan.  Sedangkan terendah  adalah  dari  sektor  perbankan (2,00%).  Alasan  tidak  meminjam  di  bank adalah:  tidak  mempunyai  agunan  yang cukup  (40 ,00%),  tidak  tahu  prosedur peminjaman  kredit  di  bank  (17,50%),  dan ditolak  oleh  bank  (15,00%).  Semua pengusaha  setuju  bahwa  mereka  akan meminjam di bank bila prosedur pinjaman lebih  mudah  dan  memilih  bank  BUMN konvensional  dan  bank  syari’ah    untuk meminjam modal usaha. Pembinaan pengusaha  UMKM  lebih  didominasi  oleh BUMN  dan  Dinas  Koperasi  (Bakomapin), sedangkan  peranan  Perguruan  Tinggi  di Kalbar sebagai pusat pengembangan pengetahuan  dan  diseminasi  teknologi relatif  marginal.    Dalam  jangka  pendek, dampak  kenaikan  harga  BBM  Mei  2008 tidak  begitu  berpengaruh  terhadap  kinerja pengusaha UMKM di kota Pontianak.

## 4.2. Saran
Hendaknya  perbankan  di  kota  Pontianak lebih banyak melakukan promosi berkenaan  dengan  kemudahan  prosedur untuk  memperoleh  pinjaman  di  bank, apalagi  misalnya  pada  saat  ini  pinjaman tanpa  agunan  bisa  mencapai  Rp50  juta, karena  cukup  diminati  UMKM  dan  suku bunganya relatif lebih rendah dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan lainya.  Disamping  itu,  peranan  Perguruan Tinggi  (PT)  dalam  membina,  melatih,  dan memfasilitasi  pengusaha  UMKM  untuk pengembangan  produktivitas  dan  kinerja UMKM  seharusnya  ditingkatkan  melalui
Management Center (MC), Klinik Konsultasi Bisnis dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyebarluaskan  informasi,  pengetahuan praktis, dan introduksi teknologi tepat guna kepada pengusaha UMKM dengan bekerja sama  dengan  BUMN,  LSM,  dan  lembaga- lembaga pembiayaan baik nasional maupun internasional. Mempercepat pembentukan  bank  UMKM  yang  sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi  hambatan  penyediaan  modal bagi pengembangan usaha UMKM. Disamping itu, pendirian Lembaga
Keuangan  Bank  maupun  Non  Bank bersifat  micro  finance    berbasis  Syari’ah perlu  digalakkan,    karena  sebagian  besar pengusaha UMKM mempunyai minat yang tinggi terhadap lembaga keuangan berbasis syari’ah, selain bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymus, 1983, Bunga Rampai Perkreditan , Badan Litbang Koperasi Departemen Koperasi Jakarta. ---------------,  2006, Kajian  Pemanfaatan Bantuan Perkuatan , Deputi Pengkajian  Sumberdaya  UMKM dan  Koperasi.  Kementerian  Negara Koperasi dan UMKM RI. Jakarta.
---------------,  2006, Annual  Report  Bank
Indonesia  2006 ,    Bank  Indonesia Jakarta.
---------------,  2007,    Presiden  Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk
Mempercepat  Proses  Pemberdayaan
UMKM,  Harian  Republika  Tanggal
8 Nopember 2007. Jakarta.
----------------, 1998, Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan ,  Sekretariat Jendral DPR
RI. Jakarta. ----------------, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  007  tahun  2005  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009 Anwar  Azazi,  2007, Determinan  Struktur
Modal Di Indonesia : Studi Empiris Di  Bursa  Efek  Jakarta  Sebelum Krisis  Moneter  1997-1998 ,  Laporan
Penelitian Dosen Muda, Dikti (tidak diterbitkan)
Besse  Wediawati,  2002, Dampak  Pola Pembinaan Perusahaan Modal Ventura  (PMV)  dan  Pos  Ekonomi Rakyar  (PER)  Terhadap  Kinerja
Keuangan  Industri  Kecil  Mitra Binaan  Di  Propinsi  Jambi ,  Jurnal Riset  Ekonomi  dan  Manajemen, Vol. 2 No.1, Januari 2002 hal :1-15
Hafidz  Anwar  dan  Sumardjan  Selo,  1987,
Penelitian Lembaga Kredit Pedesaan  di  Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
(LPPI) Jakarta.
Harris, M. and A. Raviv, 1991, The Theory of  Capital  Structure ,    Journal  of Finance, 46(1), pp. 297–355.
Hasibuan,  2001, Kajian  Manfaat  dan
Permasalah Kredit Bersubsidi untuk UMKM (Thesis S2). Bidang keahlian  Perencanaan  Pembangunan Wilayah  dan  Desa  Fakultas  Pasca Sarjana  Institut  Pertanian  Bogor. Bogor. Mubyarto, 1987, Lembaga Kredit Pedesaan D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lembaga Pengebangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta. Muna  Nyoman,  1987, Lembaga  Kredit Pedesaan  Propinsi  Bali  dan  NTB ,
Lembaga  Pengembangan  Perbankan
Indonesia (LPPI) Jakarta. Nasution  Muslimin,  (1991). Lembaga Perkreditan Pedesaan. Badan Litbang Koperasi dan PK , Departemen  Koperasi  dan  PPK. Jakarta.
Sakaran,  Uma,  2003, Research  Methods For  Business  :  A  Skill  Building Approach. Fourth  Edition,  John Wiley & Sons, Inc., New York
Sondagh,  Licky  F.,  1987, Lembaga  Kredit Pedesaan  di  Propinsi  Sulawesi Utara  dan  Sulawesi  Tenggara ,
Lembaga  Pengembangan  Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta.
Syarif,  Teuku,  2006, Proporsi  Penyaluran dana  Perbankan untuk  UMKM , Infokop  Vol.15,  No.  02,  Bidang
Pengkajian  Sumberdaya  UMKM,
Departemen  Koperasi  dan  UMKM,
Jakarta. Tambunan, Tulus, 2006, Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia:  Sebuah  Upaya  Mencari Jalan  Alternatif, Pusat  Studi
Industri  dan  UMKM  Universitas Trisakti & Kadin Indonesia
Yunus,  Muhammad,  2006, Banker  to  the Poor: Micro-Lending and the Battle Against  World  Poverty ,  Public Affairs, New York.

## KONSEP LOYALITAS PELANGGAN: PERSPEKTIF BEHAVIORAL DAN PERSPEKTIF ATTITUDINAL

## Ramadania

## I. LATAR BELAKANG
Memasuki millenium baru, orientasi perusahaan masa depan mengalami
pergeseran  dari  pendekatan  konvensional ke arah pendekatan kontemporer. Pendekatan  konvensional menekankan kepuasan pelanggan, reduksi biaya, pangsa pasar, dan riset pasar. Sedangkan pendekatan  kontemporer  berfokus  pada loyalitas  pelanggan,  retensi  pelanggan, zero defections , dan lifelong customers . Menurut  Schnaars  dalam  Tjiptono (2000:107), ada empat macam kemungkinan  hubungan  antara  kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan:
failures,  forced  loyalty,  defectors,  dan successes . Tjiptono  (2000:107)  menyatakan “oleh sebab itu kepuasan pelanggan harus disertai  loyalitas  pelanggan.  Pelanggan yang  benar-benar  loyal  bukan  saja  sangat potensial menjadi word-of mouth advertisers ,  namun  juga  kemungkinan besar  loyal  pada  portofolio  produk  dan jasa  perusahaan  untuk  jangka  waktu  yang lama.”
Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya  sebagian  besar  dari  loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan terhadap merek tertentu.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  article  is  to  discuss  customer’s  loyalty  as  a  complex dimension  in  consumer  behavior  theory.  Customer’s  loyalty  can  stimulate brand  loyalty    describing  a  condition  in  which  consumers  have  postitive attitude  toward  a  brand,  have  commitment  to  it,  and  have  intention  to continue  buying  it  in  the  future.  Brand  loyalty  can  be  analyzed  by  two perspectives : behavioral persepective and attitudinal persepective. These are reflected  in  consumer’s  actual  buying  behavior  and  consumer’s psychological  commitment.  Understanding  these  two  perspectives  are  very important for marketers in  devising a competitive marketing strategy.
Kata  Kunci:    Loyalitas  pelanggan,  Perspektif  Behavioral  Dan  Perspektif Attitudinal

## II. KONSEP  LOYALITAS PELANGGAN
Tjiptono  (2000:108),  menyatakan perilaku pembelian ulang kerapkali dihubungkan  dengan  loyalitas  merek ( brand loyalty ). Akan tetapi, ada perbedaan  di  antara  keduanya.  Bila loyalitas  merek  mencerminkan  komitmen psikologis  terhadap  merek  tertentu,  maka perilaku  pembelian  ulang  semata-mata menyangkut  pembelian  merek  tertentu yang sama secara berulang kali (bisa hanya satu-satunya  merek  yang  tersedia,  merek termurah,  dan  sebagainya).  Pembelian ulang  dapat  merupakan  hasil  dominasi pasar  oleh  suatu  perusahaan  yang  berhasil membuat  produknya  menjadi  satu-satunya alternatif  yang  tersedia.  Konsekuensinya, pelanggan  tidak  memiliki  peluang  untuk memilih. Selain itu, pembelian ulang dapat pula  merupakan  hasil  dari  upaya  promosi
terus-menerus dalam rangka memikat  dan membujuk  pelanggan  untuk  membeli kembali  merek  yang  sama.  Bila  tidak  ada dominasi pasar dan upaya promosi intensif, pelanggan  sangat  mungkin  beralih  merek. Sebaliknya,  pelanggan  yang  setia  pada merek  tertentu  cenderung  'terikat'  pada merek  tersebut  dan  akan  membeli  produk yang  sama  lagi  sekalipun  tersedia  banyak alternatif lainnya.
Definisi klasik loyalitas merek dari Jacoby dan Kyner (1973:2), menyatakan : “  Brand  loyalty  is  (1)  the  biased (i.e.,nonrandom)  (2)  behavioral  response (i.e.,purchase)  (3)  expressed  over  time  (4) by  some  decision-making  unit  (5)  with respect  to  one  or  more  alternative  brands out  of  a  set  of  such  brands,  and  is  (6)  a function  of  psychological  (i.e.,decision- making, evaluative) processes. ”
Kepuasan pelanggan
Loyalitas Pelanggan Rendah
Tinggi Rendah Tinggi Failures                                       Forced Loyalty Tidak puas dan tidak loyal              Tidak puas, namun 'terikat' pada program promosi loyalitas perusahaan Defectors                                            Successes Puas tapi tidak loyal                           Puas, loyal, dan paling mungkin                                                     Memberikan word-of
mouth positif Gambar 2.3.  Hubungan antara Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan
(Sumber : Schnaars, 1998, hal.204)
Sumber : Schnaars, 1998, hal.204
Berdasarkan  definisi  tersebut,  ada  tiga kategori  pembeli  setiap  merek  tertentu pada  waktu  tertentu:  (1) non-loyal  repeat purchasers ;  (2) loyal  repeat  purchasers ; dan  (3) opportunistic  purchasers yang membeli  suatu  merek  atas  dasar  faktor situasional seperti diskon.
Mowen  (1995:531)  menyatakan  “ brand  loyalty  is  defined  as  the  degree  to which a customer holds a positive toward a brand, has a commitment to it, and intends to  continue  purchasing  it  in  the  future.” Definisi loyalitas merek tersebut
menggambarkan  kondisi bahwa konsumen mempunyai  sikap  positif  terhadap  sebuah merek,  mempunyai  komitmen  pada  merek tersebut,  dan  bermaksud  meneruskan pembeliannya di masa mendatang.
Selanjutnya Swastha (1999:74) juga mengutip  pendapat  Boulding  dan  kawan- kawan yang mengemukakan bahwa “terjadinya loyalitas merek pada konsumen itu  disebabkan  oleh  adanya  pengaruh kepuasan/ketidakpuasan  dengan  merek tersebut  yang  terakumulasi  secara  terus menerus,  di  samping  adanya  persepsi tentang kualitas produk”.
Definisi  tersebut  mengungkapkan bahwa  pada  dasarnya  ada  dua  perspektif utama menyangkut loyalitas merek: loyalitas  merek  ditinjau  dari  pendekatan behavioral  yang  tercermin  dalam  perilaku beli aktual dan loyalitas merek ditinjau dari pendekatan  attitudinal  sebagai  komitmen psikologis.  Dengan  kata  lain,  loyalitas merek  dapat  ditinjau  dari  merek  apa  yang dibeli  konsumen  dan  bagaimana  perasaan
atau  sikap  konsumen  terhadap  merek tertentu.

## 2. 1. Perspektif Behavioral
Berdasarkan perspektif ini, loyalitas merek diartikan sebagai pembelian  ulang  suatu  merek  secara konsisten  oleh  pelanggan.  Setiap  kali seorang  konsumen  membeli  ulang  suatu produk,  bila  ia  membeli  merek  produk yang  sama,  maka  dikatakan  sebagai pelanggan  yang  setia  pada  merek  tersebut dalam kategori produk yang bersangkutan. Dalam  praktek  jarang  dijumpai  pelanggan yang  setia  100%  hanya  pada  satu  merek. Oleh  sebab  itu,  ada  tiga  macam  ukuran loyalitas  merek  behavioral  yang  banyak digunakan:
a. Proporsi pembelian Loyalitas  diukur    dengan  persentase tertentu, yaitu jumlah pembelian produk dari  merek  yang  paling  sering  dibeli dibagi  dengan  total  pembelian.  Jadi, bila  frekuensi  pembelian  merek  yang paling  sering  dibeli  8  kali  dari  10  kali pembelian total, maka loyalitas
mereknya 80%. b. Urutan/rentetan pembelian
Ukuran  loyalitas  yang  lain  adalah konsistensi  berkaitan  dengan  urutan pembelian  dan  frekuensi  konsumen beralih atau berganti pemasok. Menurut Mowen  (1995:533)  dalam  hal  ini  ada lima macam pola:
1) Undivided loyalty : AAAAAAAA;
2) Occasional switch : AABAAACAADA;
3) Switch loyalty : AAAABBBB;
4) Divided loyalty : AAABBAABBB;
5) Brand  indifference ( non  loyalty ): ABCDBACD c. Probabilitas Pembelian Dalam  ukuran  ini,  proporsi  dan  urutan pembelian dikombinasikan untuk
menghitung probabilitas pembelian berdasarkan sejarah pembelian pelanggan dalam jangka panjang. Langkah  pertama,  proporsi  pembelian dalam  kurun  waktu  cukup  lama  ( long- term history ) dihitung. Kemudian, pada setiap  titik  waktu,  proporsi  tersebut disesuaikan  agar  dapat  mencerminkan pembelian terbaru.
Setiap kali pelanggan  membeli  merek  tertentu, pembelian tersebut
menaikkan probabilitas  statistik  pembelian  ulang merek  bersangkutan  pada  kesempatan berikutnya.

## 2.2.  Perspektif Attitudinal
Jika  pendekatan  yang  dipakai adalah  pendekatan  behavioral,  maka  perlu dibedakan  antara  loyalitas  merek  dan perilaku    beli  ulang.  (Swastha,  1999:75) menyatakan  bahwa  perilaku  beli  ulang dapat diartikan sebagai perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk secara berulang-ulang,  tanpa  menyertakan  aspek perasaan di dalamnya. Sebaliknya,
loyalitas merek mengandung aspek kesukaan  konsumen  pada  sebuah  merek. Ini  berarti  aspek  attitudinal tercakup  di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  kalangan peneliti  pemasaran    berpendapat  bahwa dalam  pengukuran  loyalitas  merek,  sikap pelanggan  terhadap  merek  juga  harus diukur.  Hanya  bila  sikap  pelanggan  lebih
positif ( favorable ) terhadap merek tertentu dibandingkan  merek-merek  lain,  maka  ia dikatakan loyal
terhadap merek bersangkutan. Salah satu cara yang banyak digunakan  adalah  meminta  pelanggan mengurutkan  berbagai  merek  berdasarkan sejauh  mana  mereka  menyukai  merek- merek tersebut.
Seperti  dikemukakan  di  muka, loyalitas  merek  itu  merupakan  fenomena attitudinal yang berkorelasi dengan perilaku,  atau  merupakan  fungsi  dari proses  psikologis,  Jacoby  dan  Chestnut yang dikutip oleh Swastha (1999:75), telah membedakan  empat  macam  loyalitas, yaitu: 1. Loyalitas merek fokal yang sesungguhnya ( true focal brand loyalty ),  loyalitas  pada  merek  tertentu yang menjadi mitranya. 2. Loyalitas merek ganda yang sesungguhnya ( true multribrand
loyalty ), termasuk merek fokal,
3. Pembelian  ulang  ( repeat  purchasing ) merek fokal dari non loyal, dan
4. Pembelian  secara  kebetulan  ( happen- stance  purchasing )  merek  fokal  oleh pembeli-pembeli  loyal  dan  non  loyal merek lain.
Pembelian secara kebetulan mencakup  runtutan  pembelian  ulang  yang berkaitan  dengan  faktor-faktor  selain loyalitas
psikologis, seperti tidak tersedianya merek favorit, pembelian yang bersifat mewakili merek favorit ( surrogate purchasing ), dan kendala-kendala sementara.  Pola-pola tersebut  dapat  dilihat pada  Tabel  2.1  (Swastha,  1999:76).
Tabel 2.1. Kategori Loyalitas Menurut Jacoby dan Chestnut
Pembelian ulang pada Loyalitas Psikologis pada: Merek fokal Merek ganda Merek lain Tidak satupun Merek fokal Loyalitas sesungguhnya Loyalitas merek ganda Pengulang nonloyal Pembeli secara kebetulan Merek lain Pembeli merek lain secara kebetulan Loyal merek ganda Loyal merek lain Pembeli secara kebetulan
Sumber : Swastha, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1999, hal. 73-88
Dalam  Tabel  2.1  tersebut    terlihat bahwa  pola  pembelian  ulang  pada  merek fokal  itu  merupakan  loyalitas  yang sesungguhnya,  atau  loyalitas  pada  merek tunggal.  Dalam  penelitian  ini  diperlukan dukungan  data  pembelian  ulang  pada merek fokal. Kategori loyalitas inilah yang selalu  diharapkan  oleh  pemasar  dari pelanggannya.
Pendeteksian adanya loyalitas merek tunggal yang sesungguhnya  dapat  dilakukan  dengan menguji:
1. Struktur  keyakinan  (kognitif),  artinya informasi  merek  yang  dipegang  oleh konsumen (yaitu, keyakinan konsumen) harus menunjuk pada merek fokal yang dianggap superior dalam persaingan;
2. Struktur  sikap  (afektif),  artinya  tingkat kesukaan  konsumen  harus  lebih  tinggi dari  pada  merek  saingan,  sehingga  ada preferensi afektif yang jelas pada merek fokal.
3. Struktur niat (konatif) konsumen terhadap merek fokal, artinya
konsumen harus mempunyai niat untuk membeli  merek  fokal,  bukannya  merek lain, ketika keputusan beli dilakukan.
Lebih  lanjut,  perspektif  loyalitas merek  juga  berlaku  untuk  toko  atau pemasok  tertentu.  Oleh  sebab  itu,  dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas pelanggan  dapat  didefinisikan  sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek,  toko,  atau  pemasok,  berdasarkan sikap  positif  yang  tercermin  dalam pembelian ulang yang konsisten (Sheth, et. al.,  1999  :  dalam  Tjiptono,  2000:110). Sejalan dengan pendapat Assael (1995:109) “Brand  loyalty  is  repeat
buying because of commitment to a certain brand,  whereas  inertia  is  repeat  buying without  commitment  to  the  brand." Definisi tersebut mencakup dua komponen penting,  yaitu  loyalitas  sebagai  perilaku dan  loyalitas  sebagai  sikap.  Kombinasi kedua  komponen  itu  menghasilkan  empat situasi  kemungkinan  loyalitas: no  loyalty , spurious loyalty , latent loyalty , dan loyalty (Dick dan Basu, 1994: 101).
Bila  sikap  dan  perilaku  ulang pelanggan sama-sama lemah, maka loyalitas  tidak  terbentuk  ( no  loyalty ).  Bila sikap  yang  relatif  lemah  disertai  pola pembelian  ulang  yang  kuat,  maka  akan
terjadi spurious  loyalty .  Situasi  seperti  ini dapat dikatakan pula inertia . Situasi latent loyalty tercermin  bila  sikap  yang  kuat disertai pola pembelian ulang  yang lemah. Situasi loyalty merupakan  situasi    ideal
yang  paling  diharapkan  para  pemasar, konsumen bersikap positif terhadap produk atau  produsen  (penyedia  jasa)  dan  disertai pola pembelian ulang yang konsisten.
Gambar 2.4
Brand Loyalty As a Function of Relative Attitude and Patronage Behaviour (Sumber: Dick dan Basu, “ Customer Loyalty: Toward an Integrated Framework, “ Journal of Academy of Marketing Science “ 22 (2), 1994, p.101)

## III. TAHAP-TAHAP LOYALITAS
BERDASARKAN  PENDEKATAN
ATTITUDINAL  DAN  BEHAVIO-
RAL
Swastha (1999:77), menyatakan bahwa  loyalitas  berkembang  mengikuti tiga  tahap,  yaitu kognitif , afektif ,  dan konatif . Tinjauan ini memperkirakan bahwa konsumen menjadi loyal lebih dulu pada  aspek  kognitifnya,  kemudian  pada aspek  afektif,  dan  akhirnya  pada  aspek konatif.  Dalam  hal  ini,  ketiga  aspek tersebut  harus  selaras,  meskipun  dalam literatur tentang disonansi memperlihatkan
tidak  semua  kasus  mengalami  hal  yang sama.
1). Tahap Pertama: Loyalitas Kognitif. Konsumen yang mempunyai loyalitas  tahap  pertama  ini  menggunakan basis  informasi  yang  secara  memaksa menunjuk  pada  satu  merek  atas  merek lainnya.
Jadi, loyalitasnya hanya
didasarkan  pada  kognisi  saja.  Dalam  hal ini loyalitas konsumen belum kuat. 2). Tahap Kedua: Loyalitas Afektif Loyalitas  tahap  kedua  didasarkan pada  aspek  afektif  konsumen.  Sikap merupakan fungsi dari kognisi (pengharapan) pada periode awal
Loyalty Latent Loyalty Spurious Loyalty No Loyalty
Repeat Patronage High Low
High
Relative Attitude
Low
pembelian  (masa  pra  konsumsi)  dan merupakan  fungsi  dari  sikap  sebelumnya plus kepuasan di periode berikutnya (masa pasca  konsumsi).  Seperti  dikemukakan oleh  Johnson,  Anderson,  dan  Fornell (1995),  bahwa  kepuasan  itu  merupakan konstrak kumulatif yang dapat dimodelkan sebagai model dinamis kepuasan pasar.
Loyalitas  tahap ini jauh lebih  sulit dirubah,  tidak  seperti  tahap  pertama, karena loyalitasnya sudah masuk ke dalam benak konsumen sebagai afek dan bukannya  sendirian  sebagai  kognisi  yang mudah  berubah,  karena  sudah  terpadu dengan  kognisi  dan  evaluasi  konsumen secara  keseluruhan  tentang  suatu  merek. Munculnya  loyalitas  afektif  ini  didorong oleh  faktor  kepuasan.  Namun  demikian masih  tetap  belum  menjamin  adanya loyalitas.  Swastha  (1999:79)  menyatakan bahwa  berdasarkan  penelitian,  kepuasan konsumen  berkorelasi  tinggi  dengan  niat membeli  ulang  di  waktu  mendatang.  Niat yang  diutarakan,  atau  bahkan  sekali pembelian ulang, belum dapat menunjukkan  loyalitas,  meskipun  dapat dianggap  sebagai  tanda  awal  munculnya loyalitas.  Diperkirakan  adanya faktor  lain yang berperan dalam munculnya loyalitas.
3). Tahap Ketiga: Loyalitas Konatif Yang  dimaksud faktor  lain pada tahap  kedua  di  muka  adalah  dimensi konatif (niat melakukan), yang dipengaruhi oleh  perubahan-perubahan  afek  terhadap merek.  Konasi  menunjukkan  suatu  niat atau  komitmen  untuk  melakukan  sesuatu ke  arah  suatu  tujuan  tertentu.    Niat merupakan  fungsi  dari  niat  sebelumnya (pada  masa  pra  konsumsi)  dan  sikap  pada masa  pasca  konsumsi.  Maka  loyalitas konatif  merupakan  suatu  kondisi  loyal yang  mencakup  komitmen  mendalam untuk melakukan pembelian.
Jenis komitmen ini sudah melampaui  afek,  bagian  dari  properti motivasional  untuk  mendapatkan  merek yang  disukai.  Afek  hanya  menunjukkan kecenderungan  motivasional  sedangkan komitmen  melakukan  menunjukkan  suatu keinginan  untuk  menjalankan  tindakan. Keinginan  untuk  membeli  ulang  atau menjadi  loyal  itu  hanya  merupakan tindakan  yang  terantisipasi  tetapi  belum terlaksana.  Untuk  melengkapi  runtutan loyalitas, satu tahap lagi ditambahkan pada model  kognitif-afektif,  yaitu  loyalitas tindakan.
Gambar 2.3. Empat Tahap Loyalitas (Sumber: Swastha (1999:90), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia)

## 4). Tahap Keempat: Loyalitas Tindakan
Dalam  runtutan  kontrol  tindakan, niat yang diikuti oleh motivasi, merupakan kondisi  yang  mengarah  pada  kesiapan bertindak  dan  pada  keinginan  untuk mengatasi  hambatan  untuk  mencapai tindakan tersebut. Jadi tindakan merupakan hasil  pertemuan  dua  kondisi  tersebut.  Ini menunjukkan bagaimana loyalitas itu dapat menjadi  kenyataan,  yaitu  pertama-tama sebagai loyalitas kognitif, kemudian loyalitas  afektif,  dan  loyalitas  konatif,  dan akhirnya sebagai loyalitas tindakan
(loyalitas yang ditopang dengan komitmen dan tindakan).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa: 1.  Definisi loyalitas merek tersebut menggambarkan kondisi bahwa
konsumen  mempunyai  sikap  positif terhadap  sebuah  merek,  mempunyai komitmen  pada  merek  tersebut,  dan bermaksud  meneruskan  pembeliannya di masa mendatang.
2.  Loyalitas merek dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu pendekatan behavioral yang  tercermin  dalam  perilaku  beli aktual  dan  loyalitas  merek  dan  ditinjau dari  pendekatan  attitudinal  sebagai komitmen psikologis. Dengan kata lain, loyalitas  merek  dapat  ditinjau  dari 1. Kognitif 2. Afektif 3. Konatif 4.Tindakan Kualitas, Biaya, Manfaat Kepuasan, Keterlibatan, Kesukaan, Konsistensi Kognitif Komitmen, Konsistensi Kognitif Komitmen, Tindakan, Biaya Kualitas, Biaya, Manfaat Ketidakpuas- an, Persuasi coba Persuasi Coba Persuasi Coba I. TAHAP II.TEGUH PADA SATU MEREK III.RENTAN BERPIN- DAH MEREK:
merek  apa  yang  dibeli  konsumen  dan bagaimana perasaan atau sikap
konsumen terhadap merek tertentu. 3.  Tahap-tahap Loyalitas berdasarkan pendekatan  behavioral  dan  attitudinal terdiri  dari:  tahap  pertama:  loyalitas Kognitif,  tahap  kedua:  loyaliats  afektif, tahap  ketiga:  loyalitas  konatif,  tahap keempat: loyalitas tindakan.
4.  Upaya  mewujudkan  dan  memper-
tahankan  loyalitas  pelanggan  dapat dilakukan dengan: komitmen dan keterlibatan  manajemen  puncak,  patok duga internal, mengindentifikasi
kebutuhan pelanggan, menilai kapabilitas persaingan, mengukur
kepuasan  dan  loyalitas  pelanggan, menganalisis umpan balik dari pelanggan,  mantan  pelanggan,  non- pelanggan  dan  pesaing  dan  perbaikan berkesinambungan.

## Daftar Pustaka
Mowen, John. C, 1995. Consumer Behavior .  Fourth  Edition.  Mexico Canada: Prentice Hall.
Schiffman,  Leon  G,  Leslie  Lazar  Kanuk, 1997. Consumer Behavior . United States of America: Prentice  - Hall, Inc.
Swasta,  Basu,  1999.  Loyalitas  Pelanggan:
Sebuah Kajian Konseptual: Sebagai  Panduan  Bagi  Peneliti. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , Vol 14, N0.3, h. 73-88. Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada. Tjiptono, Fandy, 2000. Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kotemporer .  Edisi  1,  Yogyakarta: Andi
----------------, 1997. Total Quality Service .
Yogyakarta: Andi Offset.
----------------,  1996. Manajemen  Jasa .
Yogyakarta: Andi Offset.
Yazid,  1999. Pemasaran  Jasa .  Edisi  1,
Yogyakarta: Ekonisia Fakultas
Ekonomi UII.

## SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE 2

## Rudy Kurniawan

## I. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang membagi kekuasaan  pada  setiap  level  pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan  atau  kekuasaan,  disesuaikan dengan  kewenangan  pusat  dan  daerah termasuk  kewenangan  keuangan.  Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi,  sosial,  dan  politik,  diperlukan suatu    sistem     informasi     yang    dapat
diandalkan  guna  mewujudkan  akunta- bilitas dan transparansi.
Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  UU  Nomor  25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan  Daerah,  dan  aturan  pelaksanaannya  , khususnya  Peraturan  Pemerintah    Nomor 105  tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah, maka  telah  terjadi  pembaharuan  di  dalam manajemen keuangan daerah.
2 Tulisan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah “Seminar Penelitian Sektor Publik” pada Program Strata S2 Universitas Gajah Mada (UGM) dibawah bimbingan Bapak Prof.Dr. Abdul Halim, Tahun 2007

## ABSTRACT
Government  Regulatory  No.56/2005  urges  the  local  government  to  adopt local financial information system (SIKD). Various information supplied by the  local  government  is  essentially  a  process  of  local  financial  accounting system    being  set  and  presented  in  accordance  with  the  government accounting standard. The aim of SIKD is  therefore to assist the head of local government to manage and assume responsibility the local finance in order to enhance transparancy and accountability in implementing good  governance. If  SIKD  were  being  performed  properly,  the  good  governance  of  local government  would  be  realized.  Unfortunately,  reality  is  still  far  from expected due to some concomittant problems.
Kata  Kunci  :  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Good Governance, Akuntabilitas.
Pemerintah  daerah  mempunyai  hak  dan kewenangan yang luas untuk menggunakan  sumber-sumber  keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang di  daerah.  Namun  demikian,  dengan kewenangan  yang  luas  tersebut,  tidaklah berarti  bahwa  pemerintah  daerah  dapat menggunakan  sumber-sumber  keuangan yang  dimilikinya  sekehendaknya,  tanpa arah dan tujuan yang jelas.
Hak  dan  kewenangan  yang  luas yang  diberikan  kepada  daerah,  pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah  maupun  kepada  pemerintah  pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada  seluruh  daerah  di  Indonesia. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan  yang  sangat  mendasar,  mulai dari  sistem  pengganggarannya,  perben- daharaan  sampai  kepada  pertanggung- jawaban laporan keuangannya.
Pemerintah daerah selaku pengelola  dana  publik  harus  mampu menyediakan  informasi  keuangan  yang diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat waktu,  dan  dapat  dipercaya  sehingga dituntut  untuk  memiliki  sistem  informasi yang  andal.  Dalam  rangka  memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah daerah saat ini sudah
diharuskan untuk menyusun sistem
informasi  keuangan  daerah.  Oleh  karena itu  diperlukan  sistem  dan  prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang mendukung  kebutuhan  pemerintah  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang diperlukan  saat ini .
Untuk  menindaklanjuti  terseleng- garanya proses pembangunan yang sejalan dengan  prinsip  tata  pemerintahan  yang baik ( Good Governance) , pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem
informasi  manajemen  dan  proses  kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara  terpadu  dengan  menyederhanakan akses antar unit kerja.
Dalam  mengembangkan  sistem informasi, pemerintah pusat telah mengatur  mengenai  kewajiban  pemerintah daerah  untuk  menyampaikan  informasi keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  46 Tahun 2006. Selanjutnya Peraturan Pemerintah  No.  11  Tahun  2001  tentang Informasi Keuangan Daerah yang merupakan  produk  hukum  lain  yang diamanatkan  oleh  UU  No  25  tahun  1999, menyatakan perlunya suatu sistem informasi keuangan daerah.
Sebagai  dokumen  publik,  informasi tentang keuangan daerah seharusnya dapat
diketahui  oleh  masyarakat  secara  terbuka. Untuk  memudahkan  masyarakat  menda- patkan  informasi  mengenai  penggunaan dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat melalui  pajak  dan  retribusi,  perlu  adanya suatu  sistem  informasi  keuangan  daerah (SIKD). Menurut Boediono (2002),
melalui  SIKD,  informasi  tidak  lagi ditujukan hanya untuk konsumsi lokal dan nasional,  tetapi  sudah  menjadi  kebutuhan dan  tuntutan  internasional  sebagaimana dijabarkan  dalam Government  Financial Statistics  (GFS )  yang  dikeluarkan  oleh International Monetary Fund (IMF) dimana  Indonesia  juga  sebagai  salah  satu anggota.

## II. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No
56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan  Daerah  selanjutnya  disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi- kan,  serta  mengolah  data  pengelolaan keuangan  daerah  dan  data  terkait  lainnya menjadi  informasi  yang  disajikan  kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan  keputusan  dalam  rangka perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah. (pasal 15)
Dalam  pengertian  tersebut,  SIKD dapat  merupakan  seperangkat  aktivitas yang  meliputi  manusia,  prosedur  dan sumber  daya  sistem  informasi.  Kepala Daerah  beserta  jajarannya  sebagai  yang mengemban  amanah  bertanggungjawab
atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta data-data yang mendukungnya dengan  mengolah  sumber  daya  input diolah menjadi output melalui suatu proses transformasi  dengan  mekanisme  yang ditetapkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan, yaitu memberikan informasi kepada publik. Dalam mengolah data-data
tersebut, tentu saja berdasarkan input yang ada  serta  berdasar  pada  mekanisme  yang ada dalam sistem tersebut. Semua kegiatan dari  sistem  informasi  ini  merupakan  suatu rangkaian  kegiatan  dari  perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.
Perencanaan  pemerintah  daerah dituangkan  dalam  Rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD) yang disusun oleh pemerintah daerah yang disusun  bersama  dengan  DPRD.  Setelah disetujui  akan  menjadi  APBD  yang merupakan  dasar  bagi  pemerintah  daerah untuk  melaksanakan  kegiatannya.  Tentu saja  realisasi  APBD  tersebut  harus dipertanggungjawabkan.  Untuk  memper- tanggungjawabkannya,  maka  pemerintah daerah  harus  menyelenggarakan  sistem informasi  keuangan  daerah  seperti  yang dituangkan  dalam  PP  No.  56  Tahun  2005 dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  46 Tahun 2006 sebagai pedoman teknisnya.
Output  dari  sistem  informasi keuangan  daerah  harus  diinformasikan kepada  pihak  terkait  dan    masyarakat. Informasi  Keuangan  Daerah  disampaikan kepada  Menteri  Keuangan  dan  Menteri Dalam Negeri, Menteri Teknis terkait serta DPRD sebagai pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan.  Sedangkan  untuk
masyarakat,  pemerintah  daerah  dapat menggunakan  situs  resmi  pemerintah daerah untuk mengkomunikasikannya. Hal ini  tertuang  dalam  PP  No.  56  Tahun  2005 yang  menyatakan  bahwa  situs  resmi diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  yang bersangkutan,  dan  dapat  diselenggarakan oleh  masing–masing  Pemerintah  Kabu- paten/Kota.
Pemerintah daerah menyelenggarakan  SIKD  pada  masing- masing  daerah  yang  nantinya  akan dirangkum  dalam  SIKD  nasional.  Tujuan dari penyelenggaraan
SIKD bagi pemerintah daerah adalah : a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; c. membantu  Kepala  Daerah  dan  instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah; d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; e. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan f. mendukung penyediaan Informasi Keuangan  Daerah  yang  dibutuhkan dalam SIKD secara nasional. Gambar dibawah ini menunjukkan bagaimana  SIKD  masing-masing  daerah nantinya  akan  menjadi  sumber  dari  SIKD
nasional.
Sumber :  Subdit  Informasi  Keuangan  Daerah,  Direktorat  Pembiayaan  dan  Informasi  Keuangan Daerah,Direktorat Jenderal Anggaran  dan Perimbangan Keuangan
Meskipun sebagian besar informasi yang diolah merupakan informasi  finansial,  namun  informasi lainnya  yang  mendukung  juga  harus diproses. Dalam Peraturan Menteri Keuangan  No.  46  Tahun  2006  Tentang Tata Cara Penyampaian
Informasi
Keuangan  Daerah,  yang  dimaksud  dengan informasi  keuangan  daerah  adalah  segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah  yang  diperlukan    dalam  rangka penyelenggaranan
Sistem Informasi
Keuangan  Daerah.  Jenis-jenis  informasi tersebut adalah :
a. APBD,  Perubahan  APBD  dan  realisasi APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota
b. Neraca daerah
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan atas laporan keuangan daerah
e. Dana  Dekosentrasi  dan  Dana  Tugas Pembantuan
f. Laporan Keuangan Perusahaan daerah
g. Data yang berkaitan dengan perhitungan  Dana  Perimbangan  seperti data pegawai dan data lainnya. (Peraturan  Menteri  Keuangan  No  46 Tahun 2006) Sedangkan  dalam  pasal  4,  diatur  batas waktu  penyampaian  Informasi  Keuangan Daerah sebagai berikut:
a. APBD  setiap  tahun  anggaran  paling lambat  tanggal  31  Januari  tahun anggaran yang bersangkutan;
b. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya  Perubahan  APBD  tahun berjalan; c. Laporan  realisasi  APBD  per  semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; d. Laporan  realisasi  APBD  paling  lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan Untuk  Laporan  Realisasi  Anggaran,
Neraca  ,  Laporan  Arus  Kas  serta  Catatan atas Laporan Keuangan harus berpedoman pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  ( SAP).  Oleh  karena  itu  ,  maka  pemerintah daerah  harus  menyelenggarakan  Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah sebagai dasar untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. III.  SISTEM AKUNTANSI

## KE- UANGAN DAERAH
Manajemen  keuangan  daerah  saat ini  telah  mengalami    perubahan  yang sangat  mendasar,  mulai  dari  sistem pengganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan  keuangan  daerah  yang  harus disiapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  hanya berupa  Laporan  Perhitungan  APBD  dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan  untuk  menghasilkan  laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi  Keuangan  Daerah)  yang diberlakukan sejak tahun 1981 ( Latifah &
Sabeni, 2007)
Sistem  MAKUDA  sudah  tidak dapat  lagi  mendukung  kebutuhan  Pemda untuk  menghasilkan  laporan  keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas .
Neraca  dan  laporan  arus  kas  merupakan bentuk  laporan  yang  baru bagi  pemerintah daerah  .    Untuk  dapat  menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan  yang  berlaku  saat  ini.
Adapun  perbedaan  prinsip-prinsip  yang mendasar  antara  sistem  yang  lama  dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang baru sebagaimana yang dimaksudkan dalam  PP  Nomor  105/2000  tersebut  di atas, antara lain (Bastari, 2004) :
Pembaharuan  di  dalam  sistem akuntansi  keuangan  daerah  ini  telah didukung  dengan  adanya  suatu  standar akuntansi pemerintahan, yang akan menjadi payung bagi pemerintah daerah di dalam  penyusunan  laporan  keuangannya secara  lebih  transparan,  akuntabel  dan dapat  memiliki  kualitas  daya  banding ( comparability ) untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance .

## IV. GOOD GOVERNANCE
Pemahaman mengenai Good Governance dan clean  government mulai mengemuka  di  Indonesia  sejak  1990-an, terutama  diungkapkan  oleh  kalangan negara-negara  pemberi  bantuan/pinjaman ( donor  agency ).  Kata Good  Governance dan clean  government merupakan  aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian  bantuan/pinjaman  baik loan (pinjaman  lunak-kecil  bunganya)  maupun grant (hibah).  Selanjutnya governance (kepemerintahan)  diartikan  " The  act,  fact, manner,  of  governing ".  Kepemerintahan adalah  tindakan,  fakta,  pola,  cara-cara penyelenggaraan pemerintahan.
United Nation Development Program (UNDP)  pada  tahun  1997
mendefinisikan Good  Governance (dalam Departemen  Agama  RI,  2006) sebagai berikut  : Governance  is  the  exercise  of economic,  political,  and  administrative authority  to  manage  a  country's  affairs  at all  levels  and  the  means  by  which  states promote  social  cohesion,  integration,  and ensure  the  well-being  of  their  population
yang  artinya  :  Kepemerintahan  adalah pelaksanaan  kewenangan/kekuasaan  di bidang  ekonomi,  politik,  dan  administratif umtuk  mengelola  berbagai  urusan  negara pada  semua  tingakatan  dan  merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan,  integritas,  dan  kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan  masyarakat  ( state,  prevate,  society ). Namun  dalam  kenyataan,  negara  ( state ) masih menjadi yang paling dominan.
Berdasarkan definisi tersebut
UNDP  mengemukakan  9  karekteristik prinsip-prinsip Good  Governance yang saling mengait sebagai berikut : 1.  Partisipasi ( Participation ), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2.  Taat  Hukum  ( Rule  of  Law ),  hukum keadilan  dilaksanakan  tanpa  pandang bulu;
3.  Transparansi  ( Transparancy ),  kebeba- san  informasi  untuk  dipahami  dan dimonitor;
4.  Responsif  ( Responsiveness ),  lembaga- lembaga  berusaha  melayani  setiap stakeholders nya  dan  responsif terhadap aspirasi masyarakat; 5.  Berorientasi pada Kesepakatan ( Consensus Orientation ), menjadi
perantara  terhadap  kepentingan  yang berbeda  untuk  mendapatkan  pilihan terbaik bagi kepentingan bersama; 6.  Kesetaraan  memiliki  ( Equity ),  semua warga  mempunyai  kesempatan  yang
sama  dalam  meningkatkan  kesejah- teraan;
7.  Efektif  dan  Efisien  ( Effectiveness  and Efficiency ), proses dan lembaga menghasilkan  sesuai  dengan  apa  yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin; 8.  Akuntabilitas  ( Accountabilit y),  peme- rintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab  kepada  publik  dan  lembaga stakeholders;
9.  Visi Stratejik ( Strategic Vision ),
pemimpin  dan  publik  mempunyai perspektif Good  Governance yang  luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.
Dalam governance
ada 3 komponen  yang  sejajar,  setara,  saling mengontrol,  untuk  menghindari  terjadinya eksploitasi  satu  terhadap  lainnya,  yaitu  : pemerintah,  dunia  usaha,  dan  masyarakat. Dalam  realisasinya  peran  pemerintah masih lebih dominan, karena permasalahan yang ditangani cenderung makin
meningkat. Governance semula  diartikan pemerintahan,  kemudian  berkembang  dan populer dengan sebutan kepemerintahan.
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan Good  Governance berorientasi  pada  2  hal yaitu pertama, pencapaian tujuan nasional, kedua  pemerintahan  yang  ideal  (efisien dan  efektif)  dalam  melakukan  pencapaian tujuan  nasional.  Hakikatnya  penyeleng- garaan  pemerintahan  atau  kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

## V. AKUNTABILITAS
Accountability menurut Oxford
Advance  Learner's  Dictionary , Oxford University  Press ,  1989  adalah required  or expected  to  give  an  explanation  for  one's action .  Sementara  menurut  Echols  dan Shadly  (1986), accountability adalah keadaan  untuk  dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dapat difahami bahwa  dalam  akuntabilitas  terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan  dan  melaporkan  segala  tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang lebih tinggi/atasan. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang  pengendalian  tindakan  pada pencapaian tujuan.

## VI.  SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI
DASAR MENDORONG GOOD
GOVERNANCE . Pemerintah pusat telah mengeluarkan  aturan  bagi  pemerintah daerah  untuk  menyelenggarakan  sistem informasi  keuangan  daerah.  Hal  ini tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No. 56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah.    Sistem  tersebut diharapkan dapat membantu kepala daerah dalam mewujudkan
akuntabilitas pemerintah  daerah  menuju  pemerintahan yang baik atau good governance.
Secara konseptual pengertian good (baik)  dalam  istilah Good  Governance
(kepemerintahan  yang  baik),  mengandung dua pemahaman :
1.  Nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi keinginan/kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai yang  dapat  meningkatkan  kemampuan rakyat  dalam  mencapai  tujuan  nasional, kemandirian,  pembangunan  berkelanjutan dan keadilan sosial;
2.  Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud.
Jika  dihubungkan  dengan  kedua pemahaman  tersebut,  maka  seharusnya sistem informasi keuangan daerah merupakan  solusi  bagi  pemerintah  daerah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas- nya  kepada  masyarakat.  Karena  dalam sistem  informasi  keuangan  daerah  diatur bagaimana  informasi  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dibuat untuk  diinformasikan  kepada  masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan , informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu .  Namun  demikian  publik  saat  ini banyak  yang  menyorot  pada  pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Kecurigaan  dan  keraguan  atas  niat  baik pemerintah  daerah  untuk  mensejahterakan masyarakatnya  masih  berkembang  di masyarakat.
Baru-baru  ini,    Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  menemukan  beberapa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak
tersusun  dengan  baik.  Dari  total  467 laporan  keuangan  pemerintah  daerah,
sebanyak 105 laporan keuangan pemerintah daerah belum selesai diperiksa, karena  dinilai  belum  mampu  membuat laporan  keuangan  sesuai  Undang-undang Keuangan Negara. Hal itu terungkap dalam laporan  hasil  pemeriksaan  BPK  RI semester  I  2007  yang  diserahkan  kepada DPR  RI.  Anggota  V  BPK  RI  Hasan  Bisri mengatakan,  tidak  selesainya  pemeriksaan laporan  keuangan  pemerintah  daerah disebabkan keterlambatan pemerintah daerah  (Pemda)  menyerahkan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  2006  di semester  I  2007.  Pemda  yang  belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.
Banyak  pemerintah  daerah  belum bisa membuat laporan keuangan pemerintah  daerah,  sehingga  tak  bisa diaudit  sebagai  audit  laporan  keuangan. Namun,  BPK  mengakui  paket  UU  tentang Keuangan  Negara  memang  tak  secara tegas mengatur sanksinya. Sedangkan BPK tidak  mempunyai  wewenang  atas  hal tersebut. Dalam laporan itu, BPK
menyatakan  hanya  tiga  laporan  keuangan pemerintah daerah yang diberi opini wajar tanpa  pengecualian  (WTP),  yaitu  laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Pemerintah  Kota  Surabaya.  Sisanya,  282 laporan  keuangan  pemerintah  daerah diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini disclaimer untuk 58 laporan keuangan  pemerintah  daerah    dan  Tidak
Wajar  pada  19  laporan  keuangan  daerah. (Suara Merdeka, 2007)
Hal ini menunjukkan bahwa sistem
akuntansi keuangan daerah yang merupakan  bagian  dari  sistem  informasi keuangan daerah dapat diindikasikan tidak berjalan  dengan  semestinya.  Juga  ada kemungkinan  bahwa  pemerintah  daerah enggan  untuk  melaksanakannnya.  Suatu keberhasilan  implementasi  sistem  tidak hanya  ditentukan  pada  penguasaan  teknis belaka, namun banyak penelitian
menunjukkan  bahwa  faktor  perilaku  dari individu pengguna sistem sangat
menentukan kesuksesan implementasi
(Bodnar  dan  Hopwood,  1995).  Penelitian tentang  implementasi  inovasi  pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh
Cavalluzzo  dan  Ittner  (dalam  Latifah  dan Sabeni, 2007) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan,  pelatihan  dan  mandat  dari legislatif berhubungan
dengan implementasi inovasi sistem pengukuran.
Menurut  Wild  et  al  (2005)  , analisis  akuntansi  paling  sering  tidak dipahami,  tidak  dihargai,  dan  tidak diapli kasi kan  secara   efekt i f  dal a m anal i si s  bi sni s.  Seba gian  alasannya mungkin  karena  analisis    akuntansi memerlukan pengetahuan akuntansi. Analis  yang  tidak  memiliki  pengetahuan akuntansi ini memiliki tren untuk mengabaikan  analisis  akuntansi  dan mengambil  laporan  keuangan  apa adanya. Tindakan  ini  mengandung  bahaya  karena
analisis  akuntansi  krusial  untuk  bisnis yang sukses untuk analisis keuangan.
Pendapat Wild et al  (2005) tersebut ditujukan    pada  organisasi   sektor  komersil yang  terjadi  di  Amerika.    Meskipun demikian ini dapat mengindikasikan bahwa analisis  akuntansi  dapat  juga  diterapkan pada  sektor  publik  khususnya  sektor pemerintah.  Apalagi  pengguna  laporan keuangan  daerah  yang  kemungkinan  besar memiliki  pengetahuan  akuntansi  yang sangat  kurang,  sehingga  pemakai  laporan keuangan pemerintah daerah tersebut cendrung  mengganggap  laporan  keuangan hanya  sebagai  “lembaran  kertas”.  Mereka cendrung untuk melihatnya dari segi politis demi  kepentingan  mereka  sendiri  atau kelompok mereka. Dan ini dapat menyebabkan  pmerintah  daerah  sebagai pembuat  laporan  keuangan  daerah  juga menganggap laporan keuangan yang dibuatnya hanya sebagai formalitas pertanggungjawaban. Apalagi beberapa pemerintah  daerah,  khususnya  pemda kabupaten  pemekaran,  banyak  yang  baru bisa melaporkan rencana realisasi anggaran. Padahal dalam laporan keuangan tersebut  seharusnya  juga  meliputi  neraca, arus  kas  dan  serta  laporan  realisasi anggaran (Republika, 2007)
Jika  sistem  akuntansi  keuangan daerah  dapat  berjalan  secara  efektif  , dengan demikian dapat mendukung terselenggaranya sistem informasi
keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  mening- katkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah yang  pada  akhirnya  akan  meminimalkan
kerugian  negara  oleh  pihak-pihak  tertentu demi  kepentingan  pribadi  yang  pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.  Menurut  Mardiasmo  (2002)  , salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas publik  adalah    melalui    penyajian  laporan keuangan    pemerintah    daerah    yang komprehensif.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah  telah  mengelauarkan Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005 Tentang Sistem Informasi  Keuangan Daerah.  Sistem  ini  dapat  membantu pemerintah  daerah,  khususnya  kepala daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas untuk menuju tata
pemerintahan yang baik atau good governance .
Namun  dalam  kenyataannya  saat ini,  sistem  informasi  keuangan  daerah belum  dapat  diharapkan  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  tercermin  dari  masih rendahnya  pemerintah  daerah  yang  dapat memenuhi  dan  membuat  informasi  seperti yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah No. 56 Tahun 2005.
Jika  Sistem  informasi  keuangan daerah ini dilaksanakan dengan sebaiknya, sistem  ini  dapat  menjadi  daya  dorong untuk menuju tata pemerintahan yang baik. Semoga  pada  masa  yang  akan  datang  kita mengharapkan  bahwa  sistem  ini  dapat berjalan  efektif,  yang  pada  akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

## DAFTAR PUSTAKA
Bastari,  Iman  2004, Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan  sebagai  wujud reformasi  manajemen  keuangan daerah, Anggota  Komite  Kerja Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Jakarta, Juli,
Bodnar,  G.H  dan  William  S.,  Hopwood,
1995, Accounting  Information System . Prentice Hall International.6th.Ed. Boediono,  2002,  Menkeu,  Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan  Aparatur  Negara Tingkat  Nasional  Tahun  2002, Jakarta, 11 Pebruari
Departemen  Agama  RI,  2006,    Sekretariat Jenderal  Biro  Organisasi  dan  Tata Laksana, Akuntabilitas dan Good Governance , Jakarta, Februari.
Echols, John M., dan Shadly, Hassan 1986,
Kamus  Inggris-  Indonesia ,  PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV,
Latifah,  Lyna  dan  Sabeni,  Arifin  2007,
Faktor  Keprilakuan  Organisasi Dalam Implementasi Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  ( Studi  Empiris  Pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakrata ) ,   Disampaikan  pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas, Makassar, 26-28 Juli
Mardiasmo,  2002, Otonomi  Daerah Sebagai  Upaya  Memperkokoh Basis  Perekonomian Daerah , Jurnal  Ekonomi  Rakyat,  Artikel  - Th.  I  -  No.  4  -  Juni    , www.ekonomirakyat.org
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, Nomor  56  Tahun  2005, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah , Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  24  Tahun  2005 ,  2007,  SAP Standar Akuntansi Pemerintahan , Cetakan I, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan,  Nomor 46 / PMK.02/  2006, Tentang  Tata Cara  Penyampaian  Informasi Keuangan Daerah , Jakarta.
SubDit.  Informasi  Keuangan  Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat  Jenderal  Anggaran  dan Perimbangan  Keuangan ,  Slide Sistem Informasi Keuangan Daerah ( PP 56 / 2005 dan PMK 46 / 2006) , Jakarta,
Suara Merdeka, 2007, Banyak Laporan Keuangan Daerah Tidak Sempurna , Kamis , 11 Oktober
Wild,  Subramanyam  dan  Halsey,  2005, Financial  Statement  Analysis -
Analisa Laporan Keuangan, Edisi delapan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat , Jakarta.

## ANALISIS INVESTASI DI INDONESIA SUATU PENDEKATAN MODEL DINAMIK
Afrizal

## 1. LATAR BELAKANG
Perekonomian  Indonesa    setelah sepuluh  tahun  mengalami  masa  krisis sejak tahun 1998, sudah kembali menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif, namun  hingga  saat  ini  pertumbuhannya rata-rata  per  tahun  relatif  masih  lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga  terkena  krisis  seperti  Korea  Selatan dan  Thailand,  dan  masih  lebih  rendah dibandingkan  pertumbuhan  rata-rata  per tahun yang pernah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru (ORBA), khususnya pada periode 1980-an hingga
pertengahan 1990-an.
Salah  satu  penyebabnya  adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama  dalam  bentuk  penanaman  modal asing (PMA).
Iklim  investasi  di  Indonesia, secara  kontekstual  sangat  jelek,  hal  ini dapat  dilihat  dari  faktor-faktor  yang sebagian  besar  saling  terkait  satu  sama lainnya dengan pola yang sangat kompleks sehingga menyebabkan lambatnya pemulihan  investasi  di  Indonesia  hingga saat  ini.  Faktor-faktor  tersebut  mulai  dari yang sering disebut di media masa yakni

## ABSTRACT
The  main  objective  of  this  article  is  to  analyze  econometrically  both government  and  private  investment  in  Indonesia  through  a  dynamic  model, particularly Error Correction Model (ECM) in order to examine the validity of empirical  model specification  used in this study. The results of  this study show that estimation of investment rate in Indonesia using ECM during the period  192.1-2007.4  was  statistically  significant.  Partially,  real  national income  has  a  significantly  negative  effect  on  investment  rate  in  Indonesia. This is  not  in  line  with  exant theory  and  proposed hypothesis.  International interest  rate  /libor  affects  significantly  on  investment,  whilst  international interest  rate  /libor  in  previous  period  (t-1)  is  negatively  significant  on investment. Employment rate growth has a positive relation with investment, but  employment  rate  growth  in  previous  period  (t-1)  affects  significantly negatively on investment in Indonesia.
Keywords : investment model, LIBOR, eror coreection model/ECM
masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum,  dan  kondisi  infrastruktur  yang tidak  kondusif,  hingga  kondisi  perburuhan yang  semakin  buruk.  Karenanya  faktor- faktor  tersebut  sangat  mempengaruhi keputusan  seseorang  untuk  melakukan investasi  atau  membuka  usaha  baru  di Indonesia.  Setelah  krisis  tahun  1998 jumlah  proyek  baru  PMA,  paling  tidak berdasarkan  data  persetujuan  dari  BKPM, sempat  mengalami  peningkatan.  Namun setelah  tahun  2000,  jumlahnya  menurun dan cenderung berkurang (Gambar 1). Satu hal  yang  menarik  dari  data  BKPM  adalah bahwa  sejak  krisis,  jumlah  proyek  baru PMA  rata-rata  pertahunnya  lebih  besar daripada  jumlah  proyek  baru  PMDN (penanaman  modal  dalam  negeri).  Ini menandakan  bahwa  bagi  perkembangan
investasi  langsung/jangka  panjang  di dalam  negeri,  khususnya  dalam  periode pasca krisis, peran PMA jauh lebih penting daripada PMDN. Namun demikian, dilihat dari  nilai  netonya  (arus  investasi  masuk  – arus  keluar),  gambarannya  setelah  krisis lebih  memprihatinkan,  walaupun  pada tahun  2002  dan  2004  sempat  kembali positif  (Tabel  1).  Lebih  banyaknya  arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Studi tentang investasi swasta di
Indonesia  pernah  dilakukan  beberapa peneliti di antaranya: Sritua Arief dan Adi Sasono  (1987);  dan  Basuki  dan  Soelistyo (1997).  Penelitian  yang  mereka  lakukan lebih  berfokus  pada  peranan  modal  asing dalam perekonomian.
Gambar 1.
Pertumbuhan Jumlah Proyek PMA dan PMDN yang disetujui Tahun 1968-2005 Sumber : BKPM Tahun 2005.
Hasil  studi  Arief  dan  Sasono (1987)  menemukan  pengaruh  modal  asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan  efek  yang  besar  terhadap investasi  domestik  secara  keseluruhan. Sedangkan  Basuki  dan  Soelistyo  (1997),
dengan  menggunakan  model  persamaan regresi  linier  berganda  dan  model  sistem persamaan  simultan  menemukan  bahwa, arus  masuk  modal  asing  ke  Indonesia sangat  peka  terhadap  tersedianya  tenaga kerja  terdidik  dan  PDB  per  kapita.
Tabel 1.1 Arus Netto PMA ke Indonesia Tahun 1990-2004 (Dalam Jutaan Dolar AS) Tahun Nilai Tahun Nilai 1990 1.093 1998 - 356 1991 1.482 1999 -2.745 1992 1.777 2000 -4.550 1993 2.004 2001 -2.978 1994 2.109 2002 145 1995 4.346 2003 -597 1996 6.194 2004 423 1997 4.667 2005
Sumber:  Bank Indonesia: Indonesian Financial Statistic s, beberapa terbitan berturut-turut sampai Februari 2005.
Hasil-hasil  tersebut,  tentu  berbeda dengan  keadaan  Indonesia  dewasa  ini, yang tidak dapat lepas dari kebutuhan akan pembentukan  modal  ( capital  formation ) melalui  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN). Hal ini disebabkan oleh semakin menipisnya kemampuan pembiayaan melalui  APBN,  utang  luar  negeri  yang semakin  menumpuk,  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan  karena  tidak  mampu
mengantisipasi  perubahan  nilai  mata  uang rupiah terhadap dollar AS.
Sejak  terjadinya  krisis  moneter pada  tahun  1997-1998,  investasi  yang “dipompakan” ke dalam ekonomi Indonesia  anjlok,  bahkan  terjadi  pelarian modal (capital fligh t) US$10 milyar setiap tahun.  Pertumbuhan  ekonomi  negatif hanya  terjadi  satu  tahun  saja  (1998)  dan sejak  tahun  1999  sampai  dengan  tahun 2002  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  positif rata-rata 3,2% per tahun.
Di  sisi  lain,  laporan  Statistik Investasi  sampai  dengan  15  Desember 1998  oleh  BKPM  (Badan  Koordinasi Penanaman  Modal),  menunjukkan  bahwa realisasi PMA sepanjang 31 tahun terakhir ini  paling  tinggi  adalah  27  persen.  Hal yang  sama  juga  berlaku  bagi  realisasi PMDN, yang juga masih kecil yaitu hanya sekitar 33 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa  usaha  yang  dilakukan  untuk menggali potensi investasi belum makasimal,  dan  langkah  yang  ditempuh oleh  pemerintah  baru  sampai  pada  upaya untuk  menarik  investor,  sehingga  arus modal asing yang masuk relatif masih kecil dan dana dari investor domestik juga tidak dapat  diandalkan.  Atas  dasar  inilah,  maka fokus  penelitian  yang  akan  diamati  adalah untuk  melihat  seberapa  besar  variabel makro  ekonomi  (GDP,  tingkat  bunga internasional - LIBOR dan angkatan kerja) mempengaruhi  investasi  di  Indonesia selama kurun waktu 1992.1.-2007.4.
Indonesia pernah mengalami investasi  negatif  yang  sangat  besar  antara tahun  1998  dan  1999.  Investasi  negatif disini  adalah foreign  direct  investment (FDI) outflow ,  yaitu  PMA  asal  Indonesia yang  menanamkan  modalnya  di  luar negeri. Jika ini berlanjut terus akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional sekarang dan masa yang akan  datang.  Sementara  potensi  Indonesia bagi  investasi  sangat  besar,  baik  dilihat dari sisi penawaran (produksi) maupun sisi permintaan.  Dari  sisi  penawaran  dalam jangka pendek yang masih dapat diandalkan  oleh  Indonesia  adalah  masih
tersedianya  banyak  sumber  daya  alam (SDA),  Sedangkan  potensi jangka  panjang adalah pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
(SDM).
Makalah  ini  bermaksud    mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di Indonesia  selama  tahun  1992.1  -  2007.4. dan  pembahasan  akan  dimulai  dengan tinjauan  pustaka  yang  juga  meliuti    alat analisis,  kemudian  dilanjutkan  dengan analisis  data  dan  diakhiri  beberapa kesimpulan  sebagai penutup.
Investasi  merupakan  bagian  PDB yang paling berfluktuasi. Meskipun proporsinya  tidaklah  terlalu  besar,  tetapi merupakan  bagian  yang  penting  dari  PDB karena  salah  satu  penyebab  siklus  bisnis. Investasi  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu investasi  untuk  membentuk  modal  tetap bruto  dan  inventory  (simpanan  barang  di gudang).  Yang  akan  diamati  dalam  model ini  adalah  bagian  pertama.  Perilaku investasi pembentuk modal tetap ditentukan  oleh  keputusan  dunia  usaha (maneger  finansial)  yang  didasarkan  pada apakah  investasi  tersebut  akan  dapat memberikan  keuntungan  yang  lebih  besar dari biaya penggunaan modal tersebut atau tidak.  Selain  itu,  keputusan  tersebut  juga dilakukan dengan membandingkan beberapa alternatif pemanfaatan dana yang dimiliki  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut disusun teori keputusan investasi. Perhitungan  tersebut  dihitung  dengan mempertimbangkan  suku  bunga.  Salah satu  cara  yang  mudah  untuk  melihat
prospek  iklim  investasi  adalah  dengan melihat  angka  perbandingan  “q”  (q  teori). Angka  q  adalah  merupakan  perbandingan antara  nilai  pasar  dari  saham  dan  obligasi perusahaan  dengan  biaya  pengganti  aset modal fisisk. Jika q lebih besar dari 1 maka aset-aset  perusahaan  oleh  pasar  modal dinilai  lebih  tinggi  dari  nilai  fisik  aset tersebut.
Teori lain yang didasarkan ekonomi  makro  dikenal  sebagai  teori akselerator.  Teori  tersebut  berdasarkan asumsi  bahwa  tergantung  dari  pada persediaan  modal  (Capital  stock)  dan tenaga  kerja.  Namun,  sebagai  mana umumnya negara berkembang maka supply  tenaga  kerja  melimpah  sehingga dapat disederhanakan bahwa output nasional hanya tergantung pada kapital.
K d t = αY t (L-9-1)
Dimana K d t Y t dan α masing-masing adalah modal, GDP pada saat T, dan rasio output dengan  modal.  Investasi  terdiri  dari investasi  untuk  mengganti  peralatan  yang rusak dan memperbesar kapasitas produksi (investasi  neto).  Karena  tingkat  investasi merupakan  fungsi  dari  perubahan  output maka  asas  ini  disebut  asas  akselerasi.
Karena  K t – K d t-1 maka  persamaan  di  atas dapat dirubah menjadi:
K t+1 = α Y t-1 Sehingga diperoleh persamaan:
I t = K t – K d t-1 = α (Y t - Y t-1 )
Terdapat  dua  pendekatan,  pendekatan pertama  mengasumsikan  bahwa  α  adalah konstan  dan  kedua  menggangap  adalah suatu fungsi dari biaya kapital. Kelemahan teori  ini  adalah  tidak  secara  eksplisit menyatakan  suku  bunga  berpengarayuh terhadap investasi. Sebagaimana disebutkan  teori-terori  sebelumnya,  suku bunga  berperan  besar  dalam  menentukan keinginan  investasi.  Untuk  itu,  beberapa ekonom memformulasikan investasi dengan persamaan sederhana sebagai:
I = I (i, DY)
Dimana  i  adalah  suku  bunga  dan  DY adalah perubahan output. Namun demikian dalam  model  ini  kami  mengasumsikan bahwa  DY  kami  asumsikan  sebagai  GDP potensial  atau  dengan  kata  lain  bahwa dunia  usaha  berinvestasi  tidak  berdasar perhitungan  jangkan  pendek  tetapi  jangka panjang.  GDP  potensial  kami  dekati sebaga  trend  yang  dihitung  menggunakan formula Hodric-Prescott filter.
Iklim investasi mencerminkan sejumlah  faktor  yang  berkaitan  dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan  dan  insentif  bagi  pemilik modal  untuk  melakukan  usaha  atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih  konkritnya  lagi,  iklim  usaha  atau investasi  yang  kondusif  adalah  iklim  yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di  satu  sisi,  dan  bisa  menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin, di sisi lain (Stern, 2002). Sebagai
contoh,  beberapa  studi  menunjukkan bahwa  di  China  dan  India,  sebagai  hasil dari  perbaikan-perbaikan  iklim  investasi pada  dekade  80-an  dan  90-an  yang menurunkan  biaya  dan  risiko  investasi sangat  drastis,  maka  investasi  swasta sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) meningkat hampir 200 persen.
Ada  sejumlah  faktor  yang  sangat berpengaruh  pada  baik-tidaknya  iklim berinvestasi  di  Indonesia.  Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik  dan  sosial,  tetapi  juga  stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan  dan  pasar  tenaga  kerja (termasuk  isu-isu  perburuhan),  regulasi dan  perpajakan,  birokrasi  (dalam  waktu
dan  biaya  yang  diciptakan),  masalah good governance termasuk  korupsi,  konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko  jangka  panjang  dari  kegiatan investasi,  dan  hak  milik  mulai  dari  tanah sampai  kontrak.  Masalah  Freeport  dan lamanya pemerintah mengambil keputusan dalam  kasus  Exxon  di  Cepu  baru-baru  ini juga sangat mempengaruhi iklim
berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Paul  Samuelson  yang  oleh  Robert
H.  Nelson  penulis  buku Economics  as Religion (Penn  State,  2001),  dalam  buku teks Introductory Economics menyederhanakan      kehidupan  ekonomi setiap  masyarakat  seperti  gambar  2.1.
Gambar 2.1
Sirkulasi Ekonomi Masyarakat/Negara Sumber: Paul Samuelson, Introductory Economic, (Makmun hal.4.)
Menururt Samuelson, pendapatan nasional  naik  turun  karena  perubahan Investasi  yang  pada  gilirannya  tergantung pada  perubahan  teknologi,  penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya.
Adapun sumber pertumbuhan ekonomi  bukan  semata-mata  berasal  dari investasi,  akan  tetapi  juga  konsumsi masyarakat. Secara Teoritis perkembangan ekonomi  suatu  negara  dapat    meliputi pendapatan  nasional,  tingkat  kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri.
Secara  kontekstual,  lumpuhnya ekonomi  wilayah  industri  di  perkotaan akan menyebabkan menurunnya  laju pertumbuhan  ekonomi  wilayah  pedesaan dan  meningkatnya  pengangguran  sebagai akibat  meningkatnya  migran  pulang  ke desa.  Menurunnya  laju  perekonomian  di desa  dan  bertambahnya  jumlah  tenaga kerja  di  desa  serta  meningkatnya  harga konsumsi  dan  biaya  produksi  di  bidang pertanian  jelas  akan  mengurangi  kapasitas produksi  pertanian  yang  dihasilkan.  Oleh karena  itu  bagaimana  pola  investasi terhadap sektor-sektor pembangunan suatu negara,  akan  dapat  menentukan  arah pembangunan negara tersebut.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa  iklim  investasi  mencerminkan sejumlah  faktor  yang  berkaitan  dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan  dan  insentif  bagi  pemilik modal  untuk  melakukan  usaha  atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih  konkritnya  lagi,  iklim  usaha  atau
investasi  yang  kondusif  adalah  iklim  yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di  satu  sisi,  dan  bisa  menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin di sisi lain ( Stern , 2002).
Ada  sejumlah  faktor  yang  sangat berpengaruh  pada  baik-tidaknya  iklim berinvestasi  di  Indonesia.  Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik  dan  sosial,  tetapi  juga  stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan  dan  pasar  tenaga  kerja (termasuk  isu-isu  perburuhan),  regulasi dan  perpajakan,  birokrasi  (dalam  waktu dan  biaya  yang  diciptakan),  masalah good governance termasuk  korupsi,  konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko  jangka  panjang  dari  kegiatan investasi,  dan  hak  milik  mulai  dari  tanah sampai kontrak.
Di  dalam  suatu  laporan  Bank Dunia  mengenai  iklim  investasi  (World Bank, 2005a), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting.  Walaupun  sedikit  berbeda dalam  peringkat  kendala  investasi  antar negara,  hasil  survei  Bank  Dunia  tersebut didukung  oleh  hasil  survei  tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan  oleh The  World  Economic Forum (WEF)  yang  hasilnya  ditunjukkan
di  dalam  laporan  tahunannya, The  Global Competitiveness Repor t.

## II. METODE PENELITIAN
Terdapat  tiga  tipe  studi  sosial,  yaitu studi  eksploratif  ( explorative  research ), studi desktriptif ( Descriptive research ) dan studi penjelasan ( explanatory research ). Berdasarkan pada tiga tipe tersebut studi ini merupakan studi yang menjelaskan hubungan antara variabel atau yang  disebut  dengan  studi  eksplanatori ( expalantory  research )  yaitu  suatu  studi untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh  antar  variabel  yang  ada  dan dilanjutkan  dengan  pengujian  hipotesis. Selain  itu  studi  ini  teramasuk  studi deskriptif, karena dibuat beberapa penjelasan  secara  deskriptif  terhadap variabel-variabel yang yang hendak diteliti.  Dalam  studi  ini  akan  dibahas beberapa  faktor  yang  berpengaruh  pada investasi di Indonesia (PMDN dan PMA)

## a. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  runtut  waktu  ( time  series )  dari tahun  1992.1  sampai  dengan  2007.4  yang diperoleh dari: data investasi swasta (PMA dan  PMDN)  yang  bersumber  dari  statistik investasi terbitan Badan Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM),  data  tingkat suku  bunga  diperoleh  dari  Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia Bank Indonesia  (BI),  data  angkatan  kerja  dari Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk beberapa  penerbitan,  serta  data  GDP
diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia oleh Bank Indonesia (SEKI)
Semua  data  yang  diambil  adalah data  kuartalan.  Untuk  data  triwulan  yang tidak  tersedia  dipakai  metode  interpolasi yaitu    dengan  menderivasi  dari  data tahunan  model Goldstein dan Khan (Ananda  Weliwita  dan  E.M  Ekanayake, 1998),  dari  hasil  formulasinya  diperoleh model interpolasi data sebagai berikut:
1.25
 (as 2 + bs + c)ds =  0.05468x t-1 1
+ 0.23438x t - 0.039067x t+1
1.50
 (as 2 + bs + c)ds   =  0.00781x t-1 1.25
+ 0.26563x t - 0.02344x t+1
1.75
 (as 2 + bs + c)ds =  -0.02344x t-1 1.50
+ 0.26562x t +
0.00781x t+1 2  (as 2 + bs + c)ds   =  - 0.0391x t-1 1.75
+ 0.23437x t + 0.05469x t+1 dimana Q 1, Q 2, Q 3 dan Q 4 adalah kuartal pertama,  kedua,  ketiga  dan keempat, x t adalah data pada tahun sekarang, x t-1 adalah data pada tahun t -1 dan x t+1 adalah data pada tahun t +1 .
b. Deskripsi Model Model yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  model  linier  dinamis (MLD),  yaitu  suatu  model  yang    telah banyak  digunakan    oleh  para  pakar
ekonometri dalam analisis ekonomi. Alasan penggunaan MLD adalah model ini mampu
menjelaskan
fenomena
kelambanan  yang  sering  terjadi  bagi pelaku  ekonomi  berdasarkan  3  alasan utama yaitu (lihat misalnya Gujarati, 1995; Radianto, 1995a;
Radianto, 1995b; Insukindro, 1995; Thomas, 1997): (1) Alasan  psikologis.  Perilaku  seringkali didasarkan atas kelambanan dan kebiasaan. Karena didorong oleh
kebiasaan, masyarakat tidak akan mengubah  kebiasaan  konsumsi  mereka dengan segera setelah terjadi penurunan harga atau kenaikan pendapatan. Mungkin  karena  proses  perubahan semacam  itu  tidak  segera  dirasakan manfaatnya. Perubahan kebiasaan konsumsi merupakan suatu proses yang lambat.
(2) Alasan  teknis.  Keputusan  produksi tidak  dapat  langsung  dilaksanakan, karena penawaran suatu barang bergantung  pada  proses  produksinya.
Waktu dibutuhkan mulai dari
penggunaan input sampai dengan dihasilkan output.
(3) Alasan kelembagaan, karena peraturan- peraturan  tertentu  misalnya,  dana  yang ditanamkan  dalam  tabungan  jangka panjang,  tiga  atau  tujuh  tahun,  tidak dapat  segera  ditarik,  walaupun  kondisi pasar  uang  mengindikasikan  bahwa lebih menguntungkan bila menanamkan modal  tersebut  di  tempat  lain.  Dengan demikian,  dibutuhkan  waktu  untuk bereaksi  terhadap  kejadian-kejadian tersebut.
Kaitan ketiga alasan di atas dengan studi  ini  adalah  masyarakat  tidak  selalu dapat menanamkan modalnya pada tingkat yang  diinginkan.  Penyebabnya  adalah kurangnya  pengetahuan,  informasi  yang kurang  lengkap,  birokrasi  yang  terlalu kaku  serta  hambatan  teknologi.  Keadaan ini  akan  menimbulkan  konsekuensi  bahwa masyarakat  akan  memikul  biaya  dari kesenjangan antara investasi aktual
( realisasi )  dan  investasi  yang  diinginkan. Biaya dimaksud dapat berupa berkurangnya  keuntungan  yang  bakal diperoleh  akibat  adanya  kegagalan  dalam merealisasikan  investasi  yang  diinginkan dan  biaya  penyesuaian  investasi  aktual untuk kembali ke tingkat yang diinginkan. Atas  dasar  inilah,  maka  metode  estimasi yang  digunakan  adalah  Model  Linier Dinamis, yaitu dengan pendekatatan Model Koreksi Kesalahan ( Error
Correction Model = ECM ).

## c. Model Koreksi Kesalahan/ECM
Model  dinamis  yang    dalam beberapa  tahun  terakhir  ini  mendapat perhatian  yang  besar  dari  kalangan ekonom  adalah  model  koreksi  kesalahan ( error  correction  models/ECM ).  Karena pada  kenyataannya  terlihat  bahwa  pelaku ekonomi  bereaksi  tidak  spontan  dalam menanggapi  aksi.  Hal  ini    merupakan alasan dibentuknya model dinamis
khususnya model koreksi kesalahan. Eksistensi model koreksi kesalahan menghasilkan koefisien  yang menunjukan adanya fenomena
dikoreksinya penyimpangan  menuju  ekuilibrium.  Fakta
model  ECM    dapat  diketahui  apakah variabel  yang  diamati    berkointegrasi,  hal ini  ditunjukan    dengan error  correction term/ECT yang signifikan atau dengan kata lain model ECM valid (sahih).
Model  yang  digunakan  adalah model  menurut  modifikasi  model  yang dikemukakan oleh Price dan Nasim (1999), sehingga    disusun  model  dasar  sebagai berikut:
I   =  ∫(Y, I, L)    ............................      1
di mana,
I  =  Investasi yang disetujui (PMA dan PMDN) Y  =   Pendapatan Nasional R  =  Suku bunga internasonal (LIBOR) dalam persen L  =  Angkatan Kerja
Berdasarkan  aturan  dan  prosedur dalam  menderivasi  model ECM,  diperoleh hasil estimasi persamaan ECM pada model ini, yaitu :
DLI t =  0 +  1 DLY t +  2 DLR t + 
3 DLL t  4 BLY t +  5 BLR t +  6 BLL t +  7 ECT    ..................................      2
Di mana
BLY t =  Y t (-1) BLR t =  R t (-1)
BLL t =    R t (-1) DLY t =  LY t – BLY t DLR t =  LR t – BLR t
DLL t =  LL t – BLL t DLI t =  LI t – BLI t
ECT     =    BLY t + BLR t + BLL t - BLI t

## III.. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan  menggunakan  metode  estimasi Model  Linier  Dinamis,  yaitu  dengan pendekatatan  Model  Koreksi  Kesalahan ( Error  Correction  Model  =  ECM ), diperoleh  hasil  sebagai  berikut:  bahwa hasil  perhitungan    regresi  untuk  pengujian dengan menggunakan model koreksi kesalahan    memiliki  spesifikasi  utama, yaitu  pada error  correction  termnya (ECT).  Dalam  studi  ini,  hasil  perhitungan koefisien  ECT  ternyata  memberikan  nilai yang  meyakinkan  dalam  arti  signifikan pada derajat kepercayaan 5%, yaitu sebesar
1,62 (Tabel 1.2). Hasil studi ini menunjukan  spesifikasi  model  Investasi  di Indonesia dalam studi ini dapat dibenarkan atau  sudah  layak,  dengan  kata  lain  model
ECM valid (sahih)
Tabel 2
Hasil Estimasi  Variabel yang mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1992.1 – 2007.4 Variable Coefficient t-Statistic C 0.518109 0.814073 DLY -0.172374 -1.460777 DR 0.215184 1.332214 DL 1.348817 4.310404 BLY -0.044420 -0.741525 BR 0.055630 1.110179 BL -0.372836 -2.743849 ECT 0.065331 1.624972 R-squared 0.481517     Mean dependent var 0.026940 Adjusted R-squared 0.415528     S.D. dependent var 0.168756 F-statistic 7.296949     Prob(F-statistic) 0.000004 Sumber : dari hasil olahan data dengan Eviews Koefisien determinasi
yang ditunjukan  oleh  R 2 memberikan  angka yang kecil untuk ukuran data runtun waktu yaitu  sebesar  0.48,  tetapi  perlu  disadari, bahwa  hasil  perhitungan  yang    diperoleh dari model ECM pada prinsipnya menaksir hubungan  antara  variabel-variabel  bebas dalam  bentuk  variabel  diferensi  pertama, sehingga berdampak lebih kecilnya  variasi sebaran  data  terhadap  rata-ratanya,  dan nilai koefisien deteminasi tersebut bukanlah alat satu-satunya untuk mengukur  ketepatan  spesifikasi  suatu model.
Hasil  pengujian  F    dengan    nilai sebesar  7.296  dengan  derajat  kepercayaan 5%  menunjukan  bahwa  hipotesa  nol  yang menyatakan  semua  parameter  hasil  regresi tidak  berpengaruh  secara  bersama-sama ditolak,    artinya  semua  variabel  yang diamati  secara bersama-sama menentukan besar kecilnya tingkat investasi di Indonesia,  sehingga  model  ECM  dapat digunakan sebagai analisis studi empiris .
Studi    empiris    dengan    menggu- nakan      pendekatan    model    koreksi kesalahan (ECM) ditunjukan oleh persamaan 2, yaitu:
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan  Koefisien Ecm Tahun 1992.1-2007.4
Estimation Command:
LS DLI C DLY DR DL BLY BR BL ECT
Estimation Equation:
DLI = C(1) + C(2)*DLY + C(3)*DR + C(4)*DL + C(5)*BLY + C(6)*BR + C(7)*BL + C(8)*ECT
Substituted Coefficients:
DLI = 0.518- 0.17*DLY + 0.21*DR + 1.34*DL - 0.04*BLY + 0.055*BR - 0.37*BL + 0.065*ECT
Secara  parsial,  hasil  koefisien regresi    (Tabel  1)  menunjukan  bahwa pendapatan riil Indonesia (DLY) berpengaruh  nyata  dan  negatif    terhadap Investasi  di  Indonesia  dengan  nilai koefisien  sebesar  –0,17.  Hal  ini  berarti setiap  kenaikan  1%    pendapatan    riil Indonesia,  variabel  lain  tidak  berubah ( ceteris  paribus )  mengakibatkan  tingkat investasi    mengalami  penurunan  kondisi ini  tidak  sesuai  dengan  teori  dan  tidak mendukung  hipotesa  yang  diajukan  dalam studi  ini.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa peningkatan  pendapatan  nasional  tidak digunakan  langsung  untuk  investasi  tetapi digunakan  untuk  menabung.  Bagi  negara yang  masih mengalami krisis hal ini dapat terjadi, karena kondisi perekonomian yang masih belum stabil menyebabkan keengganan  investor  untuk  menanamkan modalnya  untuk  investasi,  apalagi  suasana politik  dan  keamanan  kurang  kondusif
untuk  itu.  Walaupun  secara  teori  variabel ini  tidak  sesuai  dengan  teori,  namun statistik  cukup  signifikan  mempengaruhi tingkat investasi di Indonesia.
Variable  BLY  yaitu  pendapatan nasional  riil  Indonesia  pada  periode  lalu (t-1)  menunjukan  nilai  statistik  yang  tidak signifikan  dan  tanda  koefisien  yang dihasilkan adalah negatif, kondisi ini tidak sesuai  dengan  teori  dan  hipotesa  yang diajukan,  dengan  nilai  koefisien  sebesar  - 0.04. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1% pendapatan riil Indonesia pada periode lalu,  variabel  lain  tidak  berubah  ( ceteris paribus )  mengakibatkan  tingkat  Investasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar -0.04. Variabel DR (Suku bunga internasional/libor) berpengaruh nyata
terhadap  terhadap  tingkat  Investasi    di Indonesia  dengan  nilai  koefisien  sebesar 0.21,  artinya  peningkatan  suku  bunga
internasional  (DR)  menyebabkan  tingkat investasi  terus  meningkat,  namun  kondisi ini tidak sesuai dengan   teori dan hipotesis yang  di  ajukan.  Seharusnya  bila  terjadi kenaikan  suku  bunga  orang  enggan  untuk melakukan  investasi  dan  lebih  baik menabung  dengan  menikmati  bunga  yang tinggi.  Untuk  kasus  Indonesia  keadaan  ini memungkinkan  terjadi,  karena  disaat tingginya  suku  bunga,  umumnya  akan dibarengi  dengan  tingginya  tingkat  inflasi, sehingga  akan  menyebabkan  kenaikan harga-harga,  kondisi  inilah  menyebabkan produsen  tertarik  untuk  investasi  dengan mencoba  spekulatif  untuk  memproduksi barang.
Variabel BR (suku bungan internasional/libor) pada periode lalu  (t-1) menunjukan  nilai  statistik  yang  tidak signifikan  dan  tanda  koefisien  yang dihasilkan adalah negatif, kondisi ini tidak sesuai  dengan  teori  dan  hipotesa  yang diajukan,  dengan  nilai  koefisien  sebesar 0.055.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa tingkat Investasi
sekarang tidak
dipengaruhi  oleh    perubahan  tinggi rendahnya  suku  bunga  internasional/libor (BR)  pada periode lalu  (t-1).
Variabel  (DL)    pertumbuhan angkatan  kerja  Indonesia  pada  penelitian ini  menunjukan  pengaruh yang  positif  dan signifikan    terhadap  tingkat  Investasi  di Indonesia  dengan  nilai  koefisien  sebesar 1.34.  hal  ini  menunjukan  bahwa  dengan adanya  pertumbuhan    angkatan  kerja  1%, akan menyebabkan tingkat investasi menigkat  sebesar  1.34%  dengan  asumsi bahwa  variabel  lain  tidak  berubah  ( ceteris
paribus ).  Hasil  studi  ini  sesuai  dengan teori,  bahwa  dengan  adanya  pertumbuhan tenaga  kerja,  menyebabkan  harga  (salary) tenaga  kerja  relatif    murah  sehingga  biaya produksi  dapat  relatif  rendah,  hal  ini  akan menyebabkan investor  tertarik untuk melakukan  investasi.  Kondisi  ini  biasa terdapat  di  negara  berkembang  yang umumnya berkelimpahan (abundance)
faktor produksi tenaga kerja. Variabel BL (pertumbuhan angkatan kerja) periode lalu (t-1) menunjukan  pengaruh  yang  negatif  dan signifikan  terhadap  tingkat  investasi  di Indonesia  dengan  nilai  koefisien  sebesar 0.37  artinya  ada  suatu  kecenderungan bahwa  bila  ada  penurunan  pertumbuhan angkatan  kerja  periode  sebelumya  dapat meningkatkan  investasi  di  Indonesia. Keadaan ini tidak sesuai dengan teori.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  estimasi  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada bagian  sebelumnya,  maka  pada  bagian akhir dari penelitian ini penulis merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Estimasi  tingkat    Investasi  di
Indonesia  dengan  menggunakan  model koreksi  kesalahan  (ECM),  selama  periode penelitian  ini,  yaitu  tahun  1992.1-2007.4 menunjukan  hasil  yang  memuaskan.  Hal ini  dilihat  dari  ECT  dari  model  tersebut secara  statistik  signifikan.  Walaupun  R 2 yang  relatif  kecil,  namun  pengujian  F statistik  yang  diperoleh  adalah  signifikan
sehingga  estimasi  dari  model  koreksi kesalahan/ECM  dapat  digunakan  sebagai alat analisis dalam studi empiris.
Secara  parsial,  hasil  koefisien regresi      menunjukan  bahwa  pendapatan nasional  riil  Indonesia  berpengaruh  nyata dan  negatif    terhadap  Investasi  di Indonesia. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori  dan  tidak  mendukung  hipotesa  yang diajukan  dalam  studi  ini,  pendapatan nasional  riil  Indonesia  pada  periode  lalu tidak signifikan.
Suku bunga internasional/libor
berpengaruh nyata terhadap tingkat Investasi    di  Indonesia,  namun  kondisi  ini tidak  sesuai  dengan      teori  dan  hipotesis. Seharusnya  bila  terjadi  kenaikan  suku bunga  orang  enggan  untuk  melakukan investasi dan lebih baik menabung dengan menikmati  bunga  yang  tinggi.  Tapi  suku bunga internasional/libor pada periode lalu (t-1)  menunjukan  nilai  statistik  yang  tidak signifikan  dan  tanda  koefisien  yang dihasilkan adalah negatif, kondisi ini tidak sesuai  dengan  teori  dan  hipotesa  yang diajukan.  Tidak  sesuainya  tanda  yang dihasilkan  oleh  koefisien  Suku  bunga internasional/libor  dapat  diakibatkan  oleh tidak stabilnya iklim investasi di Indonesia.
Pertumbuhan angkatan kerja Indonesia  pada  penelitian  ini  menunjukan pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap tingkat Investasi di Indonesia, hal ini  menunjukan  bahwa  dengan  adanya pertumbuhan angkatan kerja akan
menyebabkan  tingkat  investasi  menigkat juga.
Pertumbuhan angkatan kerja periode  lalu    menunjukan  pengaruh  yang negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat investasi  di  Indonesia  dengan  nilai koefisien  sebesar  0.37  artinya  ada  suatu kecenderungan  bahwa  bila  ada  penurunan pertumbuhan angkatan kerja periode sebelumya dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Keadaan ini tidak sesuai dengan teori.

## b. Saran
Pengujian  model  linier  dinamis, yang  selalu  meggunakan  data  time  series, diharapkan  melakukan  uji  akar-akar  unit pada variabel penelitiannya. Disamping itu sedapat  mungkin  melakukan  pengujian Asumsi  Klasik  terhadap  model  yang digunakan,  sehingga  hasil  penelitian  dapat tergambar secara lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1987, Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi  Indonesia , UI-Press, Jakarta.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal, Statistik Investasi , untuk berbagai penerbitan.
Badan  Pusat  Statistik, Keadaan  Angkatan
Kerja di Indonesia , untuk beberapa penerbitan. Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia , untuk beberapa penerbitan.
Basuki  dan  Soelistyo,  1997,  “Kajian
Mengenai  Pengaruh  penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan  Domestik  Indonesia Tahun 1969-1994”, Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia ,
Vol. 14, No. 2.
Gujarati, Damodar (1999), Basic Econometrics , International Edition, Third Edition, McGRAW-Hill, Inc. Singapura.
Insukindro,  1995b,  “Spesifikasi  Dinamis, Model  Investasi  Jangka  Panjang Sebuah  Studi  Kasus  di  Daerah
Maluku”, Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Indonesia, Vol. 10, No. 1.
Makmun,  2004,  Pengaruh  Ketersediaan Tenaga  Kerja  dan  Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi di  Sektor  Industri  (Studi  Kasus Kota  Batam), Kajian  Ekonomi dan  Keuangan ,  Vol.  8,  No.  1, Maret 2004.
Radianto,  E.,  1995a,  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi  Swasta  di  Maluku”,
Tesis, Universitas  Gadjah  Mada, tidak dipublikasikan.
Radianto,  E.  dan  Insukindro,  1995, “Analysis  of  Affecting  Private Investment  in  Maluku”, Buletin Penelitian Pasca Sarjana , UGM,
8, (4A).
Stern,  N.H.  2002, A  Strategy  for Developmen t,  Washington,  D.C.:
World Bank.
Thomas, R.L, 1997, Modern Econometrics An Introduction , Addison-Wisley
Longman. WEF  (2004), The  Global  Competitiveness Report 2004-200 5, Geneva: World Economic Forum. WEF  (2005), The  Global  Competitiveness Report 2005-200 6, Geneva:
World Economic Forum.
Weliwita,  Ananda  dan  E.M.  Ekanayake, (1998), Demand for Money in Sri Langka  during  the  post  1997 periode: a cointegration and error correction analysis, Applied Economics , 30, 1219-1229.
World  Bank  (2004), Doing  Business  in
2005:  Removing  Obstacles  to
Growt h,  Washington,  D.C.World
Bank  (2005a), Iklim  Investasi yang  Lebih  Baik  bagi  Setiap Oran g,  Laporan  Pembangunan Dunia  2005,  The  World  Bank, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
World  Bank  (2005b),  “Averting  an Infrastructure Crisis”, Infrastructure Policy Brief, January, Jakarta.

## COMPARATIVE  EKONOMI  SISTEM DAN PRAKTEK NEO-LIBERAL  DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Dinarjad Achmad
I. LATAR BELAKANG 1.1. Pengertian Dan Konsep Sistem ekonomi Suatu Negara.
Sebelum bicara tentang comparative  economic  system,  terlebih dahulu  perlu  diberikan  pengertian  tentang sistem, karena ada orang yang mengartikan  sistem  sebagai  cara  untuk mencapai  tujuan,  namun  pada  hakekatnya pengertian   system    mengandung   makna
yang lebih luas, bukan hanya sekedar cara. Secara sederhana konsep sistem terdiri dari 3  unsur,  yaitu  input  proses  dan  output. Contoh  yang  jelas  adalah  sistem  macro ekonomi  suatu  Negara  ,  dapat  dilihat  pada gambar 1 sebagai berikut :

## ABSTRACT
The  main  aims  of  this  paper  are  to  highlight  theoretically  and  empirically three competing different economic systems prevailing throughout the world with  the  main  emphasis  on  the  capitalistic  system  (neo  liberal)  and  its pervasive practice in Indonesia economy. Theoritically, the economic system consists of capitalistic system and socialistic system, but no country has been found  to  practice  purely  both  systems.    Most  people  claim  that  Indonesian economy as an Indonesia-specific system what so-called Pancasila economic system, but many people regard it as capitalistic system represented by free market  economic  policy  (neo-liberal).  The  phenomenon  of  neo  liberal practice  in  Indonesia  economy  has  been  in  existence  since  Suharto’s  new order administration, during which foreign loans was highly predominant in the  economic  development  financing  in  Indonesia,  mainly  from  the  world Bank and the IMF with their structural adjustment program. But, neo liberal might appear to have been failed as proven by the breakout of deep monetary crisis in Indonesia in 1997.
Keywords : Sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Neo-liberal

## SUPRA SISTEM

## SISTEM  MACRO EKONOMI
(PROSES)

## UNSUR-UNSUR (SUB SISTEM)
Contoh dari sistem macro ekonomi suatu negara pada gambar  1  menunjukkan bahwa pada hakekatnya pengertian  sistem adalah  kumpulan  berbagai  unsure  / komponen  yang  saling  bekerjasama    satu dengan  yang  lainnya    untuk  mencapai tujuan.
Komponen penegeluaran pemerintah (G ) berfungsi sebagai penyandang dana untuk membiayai
kegiatan aparatur pemerintah dan
menyediakan  barang  dan  jasa  public sebagai  stimulus  kegiatan  investasi (  I ) yang  berfungsi  menghasilkan  barang  dan jasa dalam perekonomian yang dibutuhkan oleh    bagian    Consumsi (C) dalam  negeri dan didistribusikan oleh bagian perdagangan  luar  negeri (X-M )  dengan tujuan  untuk  memperluas  pasar  dan mendapatkan  pendapatan  yang  optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 1.2.Karakteristik  Sistem  Dan  Hirarki Sistem Ekonomi
Dari  pengertian  sistem  tersebut, dapat  ditemukan      6  (enam)  karakteristik sebuah  sistem    terdiri  dari  1). komponen- komponen (  unsure),2). ada  interaksi antar komponen (unsure),3) ada mekanisme kerja , 4). ada dinamika sistem , 5) ada  tujuan  sistem dan  ada  6) hirarki sistem . Berdasarkan konsep
sistem tersebut,  berarti  dibentuknya    sebuah sistem,  karena  ada  tujuan  yang  hendak dicapai. Pengertian ini mengandung aspek fungsional dari sebuah sistem, artinya tiap komponen  sistem  memiliki  fungsi  yang dapat diperankan dengan fungsi-fungsi dari komponen  yang  lain  untuk  mencapai tujuan.  Dan  karena  sebuah  sistem  mampu menjelaskan  komponen-komponen  sistem
C I G (X –M) Output PDB/PNB Inpu t SDA SDM
yang  berinteraksi,  berarti  sebuah  sistem mempunyai aspek structural . Lalu kemudian dunia nyata bersifat dinamis dan terbuka,  maka  sebuah  sistem  mengandung aspek  lingkungan, artinya  sebuah  sistem
memiliki  batasan  sistem  yang  terdiri  dari lingkungan internal dan eksternal. Gambar 2  berikut  ini  menunjukkan  hirarki  dari sebuah  sistem  ekonomi  pada  sistem perekonomian.
Gambar 2 .Hirarki  Dari Sebuah Sistem Ekonomi

## SISTEM  EKONOMI GLOBAL
SISTEM  MACRO EKONOMI   (PROSES) Sistem Ekonomi Indonesia Sistem Ekonomi Cina Sistem Ekonomi Amerika Inpu t VALUE Output KESRA Tingkat Analisis Suprasistem C I ( X -M ) G Input SDA SDM Output PDB/PNB Tingkat Analisis Sistem Perdagangan Import Export Dalam Negeri Input PELAKU EKONOMI Output BARANG/ JASA Tingkat Analisis Subsistem
Jika  kita  mengamati  unsure-unsur lingkungan  internal  dari  sistem  macro ekonomi  dalam  sebuah  Negara  maka  akan ada sumberdaya alam (SDA) , sumberdaya manusia (SDM ) dan sumberdaya keuangan (modal) sebagai input. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD),
perusahaan  milik  swasta  dalam  negeri  dan Asing  serta    koperasi  sebagai  lembaga ekonomi, dimana proses kegiatan ekonomi berlangsung.  Kesemua  unsure  tersebut berinteraksi  dalam  sistem  ekonomi  yang menghasilkan  output  (barang  dan  jasa) serta  outcome  (inflasi,  pengangguran, kemiskinan dan angka pertumbuhan ekonomi  )  yang  dapat  dipakai  untuk melihat  kekuatan  dan  kelemahan  dari sistem ekonomi yang sedang dipraktekkan.
Berikutnya, kita amati juga lingkungan  eksternal      dari    sistem  makro ekonomi  suatu  Negara,  maka  akan  ada supply  bahan  baku  dari  Negara  lain (import),  konsumen  luar  negeri  (Export), pesaing,  perubahan  teknologi,  lembaga keuangan  internasional (IMF, Bank Dunia ) dan peraturan perdagangan dunia (WTO). Kesemua unsure tersebut dapat berinteraksi  dalam  sistem  ekonomi  global yang  menghasilkan  output  (  net  export) serta  outcome  (hutang  dagang,  hutang pinjaman, kurs yang melemah dan
menguat) yang dapat dipakai untuk melihat peluang dan tantangan bagi keberlangsungan    sistem  ekonomi  yang sedang  dipraktekkan  dalam  mengatur perekonomian suatu
Negara guna mencapai kesejahteraan.

## 1.3. Klasifikasi Sistem
Bila  orang  membicarakan  tingkah laku  dari  karakteristik  sistem,  tanpa mengenal sistem apa yang dimaksud, maka orang  tersebut  akan  mudah  menjadi bingung,  karena  sistem  memiliki  beberapa kategori.  Untuk  itu  perlu  dikenali  lebih dahulu klasifikasi dari sistem. Secara garis besar sistem dapat dikelompokkan menjadi: (i) Sistem ekonomi tertutup (close
system)  dan  sistem  ekonomi  terbuka (Open  system).  Sistem  ekonomi tertutup yaitu suatu sistem yang tidak memberikan  peluang  bagi  komponen (X-M)  berperan  dalam  perekonomian suatu negara, sebaliknya sistem ekonomi  terbuka,  yaitu  suatu  sistem yang memberikan peluang bagi komponen  (X-M)  berperan  aktif dalam perekonomian.
(ii) Sistem konseptual dan sistem empiris. Sistem  konseptual,  yaitu  suatu sistem yang dibuat berdasarkan hasil observasi  yang  menyangkut  struktur teoritis  yang  khas  meliputi  sistem ilmiah  seperti  teori  ekonomi  dari adam  smith,  Ricardo,  Keynes.  Dan
Sistem empiris, yaitu sistem konseptual  yang  dioperasionalkan (diimplementasikan) dalam dunia nyata. Sebagai contoh Amerika menerapkan sistem ekonomi Kapitalis,  cina  menerapkan  sistem komunis  dan  kapitalis  dan  Indonesia menerapkan  sistem  sosialis  dan  neo- liberal.
(iii) Sistem  alami    (natural  system)  dan sistem  yang  dibuat  (Manufactured system).  Sistem  alami  ditemukan dimana-mana  dialam  bebas,  seluruh ekologi  kehidupan  merupakan  sistem alami.Contoh sistem pengairan didunia ini sebelum dirubah manusia, merupakan  sistem  alami,  contoh  lain dari  system  alami  adalah  sistem  tata surya.  Sedangkan  sistem  yang  dibuat (Manufactured    system),    banyak ditemukan  disekitar  kita  yaitu  mulai dari  sistem  ekonomi,  hukum,  politik hingga sistem ekplorasi ruang angkasa.

## II. COMPARATIVE EKONOMI SISTEM.
Aliran  sejarah    dengan  tokoh- tokohnya Friedrich List,Bruno Hildebrand, Karl  Bucher,  Rosscher,  Gustav  Shmoller, Knies,  Brantano,  berjasa  dengan  teorinya tentang  fase  (teori  tingkatan)  sehubungan dengan perkembangan social evolusioner.
Berdasarkan penyelidikan terhadap perkembangan berbagai masyarakat, tampak  bahwa  unsur-unsur  dari  suatu sistem  social    pada  awalnya  kelihatan bentuknya  kurang  mantap  dan  tidak terorganisir.Pada  tipe  awal  ini  tumbuh secara spontan perekonomian secara tertutup  (Close  ekonomi),  sering  disebut perekonomian primitive dengan kehidupan social yang bersifat kolectif.
Kolectivisme primitif tersebut harus  dibedakan  dengan  kolectivisme murni  yang  dipraktekkan  oleh  beberapa Negara  komunis  (RRC,  Vietnam,  Uni-
Sovyet dulu) yang bertujuan bahwa negara atau pemerintah (partai komunis
menguasai  secara  total  atas    semua  alat produksi masyarakat.
Falsafah  social  diturunkan  dari pandangan  yang  spesifik  tentang  manusia, khususnya tentang tempat  pergaulan hidup individu  dalam  masyarakat.  Falsafah  yang telah  banyak  dikenal  saat  itu  adalah individualisme dan kolektivisme menjelmakan diri dalam sistem perekonomian, dimana  falsafah individual menjelma  menjadi  sistem  liberal  atau kapitalis  dengan  ekonomi  pasar  dan falsafah  kolectif  menjelma  menjadi  sistem sosialis dengan ekonomi berencana. Kedua sistem ekonomi ini masing-masing memiliki    dasar  teorinya    yang  berbeda yaitu :
1) Ekonomi Laissez Faire
Dasar teori dari sistem kapitalis  adalah  ekonomi  laissez  faire (persaingan bebas)yang menggerakkan mekanisme pasar.Dalam hal ini permintaan  dan  penawaran  bebas, produsen dan konsumen bebas berinteraksi  dalam  menentukan  harga, jumlah  barang  yang  dimina  dan ditawarkan  di  pasar.  Menurut  teori  ini kekuatan  pasar bebas  merupakan jalan terbaik untuk menuju masyarakat yang adil  dan  makmur,  karena  kekuatan pasar  bebas  mampu  mengalokasikan sumber  daya  individu  dengan  tepat sehingga akan menghasilkan pemerataan kekayaan dalam
masyarakat.  Ciri  penting  dalam  sistem perekonomian liberal adalah :
a) Alat produksi dimiliki oleh individu,  hak  milik  perseorangan inilah yang diidentifikasikan dengan “Kapitalis.”
b) Produksi  dilakukan  oleh  swasta berdasarkan  kebebasan  individu untuk menentukan usahanya sendiri.  Kebebasan  usaha  ini merupakan  ciri  penting  sehingga perekonomian liberal sering disebut  sistem  perdagangan  bebas (free trade). c) Motif laba sebesar-besarnya merupakan  dasar  penentuan  jenis dan jumlah barang yang diproduksi. d) Pasar  ditandai  dengan  persaingan bebas, harga dibentuk oleh interaksi  bebas  antara  penawaran dan permintaan. e) Pada dasarnya Negara tidak campur  tangan  dalam  kehidupan ekonomi.Tugas Negara yang utama  adalah  menjaga  ketertiban umum  yang  menjamin  kebebasan usaha setiap individu 2) Ekonomi Kolectivis Dasar teorinya bahwa kekuatan dan kekuasaan dapat membangun segala-galanya dan manusia  dapat  dimanipulasi  ke  tujuan yang diinginkan. Pencapaian kemakmuran dan alokasi semua barang pemenuhan kebutuhan manusia diusahakan  melalui  kekuatan  dan
kekuasaan  Negara.  Ciri  penting  dalam sistem perekonomian  kolectif adalah : a) Semua  alat  produksi  dan  sumber ekonomi  dikuasai  seluruhnya  oleh
Negara,  tanah  dimiliki  secara kolectif. b) Semua kegiatan ekonomi dilaksanakan  oleh  Negara  dan semua warga Negara adalah pekerja  yang  dibebani  kewajiban turut serta dalam kegiatan ekonomi menurut kemampuannya dan setiap  warga  dijamin  keperluan hidupnya menurut kebutuhan. c) Jenis  dan  barang  yang  diproduksi ditentukan    menurut    rencana pemerintah pusat atau badan pusat yang  dibentuk  oleh  pemerintah, karena  itu  sistem  ini  biasa  dikenal dengan sistem perekonomian berencana (Central Planning). d) Sifat  serba  Negara  sehingga  tidak ada  pertukaran,  kecuali  pertukaran barang-barang yang telah direncanakan akan dibagikan kepada masyarakat. e) Negara  adalah  penguasa  mutlak,
hak milik perseorangan dan kebebasan  berusaha  tidak  diakui. Sistem  ini  sebenarnya  lebih  tepat disebut sebagai sistem perekonomian totaliter.

## 3)    Perekonomian Campuran
Teori  dasar  dari  sistem  campuran ini  adalah  kekuasaan  dan  kebebasan berdampingan  dalam  kadar  yang  berbeda- beda  dan  inilah  yang  menimbulkan
berbagai  bentuk  campuran,  ada  campuran yang lebih mendekati sistem liberal karena kadar kebebasan yang lebih besar sebaliknya  ada  pula  campuran  yang  lebih mendekati  sistem  kolectif  karena  peranan kekuasaan  pemerintah  lebih  besar  dalam proses  kegiatan  ekonomi.Saat  ini,  tidak ditemui lagi Negara-negara yang mempraktekkan  sistem  ekonomi,  baik kapitalis  maupun  sosialis  secara  murni. Untuk  memberikan  gambaran  tentang perbandingan  sistem  ekonomi,  diambil  3 Contoh  yaitu  Amerika  serikat,  China  dan Indonesia,  praktek  sistem  ekonomi  apa yang  telah  berkembang      di  3  negara    ini dapat di lihat sebagai berikut  :

##  SISTEM EKONOMI AMERIKA SERIKAT (USA)
Para politisi di Amerika mengakui bahwa,  paham  liberalisme  klasik  ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat  luas.  Umumnya  hal  tersebut disepakati pada decade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni  para  politis  dalam  negeri. Namun kesuksesan tersebut mulai merosot dan  menghilang  pada  sekitar  tahun  1970- an, mereka menolak ekonomi yang bersifat laissez  faire atau  liberalisme  klasik  yang menuju  ke  pemerintahan interventionism yang  berupa  penyatuan  persamaan  social ekonomi.
Sebenarnya liberalisme yang dianut  oleh  AS,  sebagaimana  yang diarahkan  oleh  Wilson  dan  Roosevelt adalah  penekanan  pada  kerja  sama  serta kolaborasi timbal balik, dan usaha individu
tidak  dipandang  sebagai  ancaman.  Paham liberal  di  As  itu  mungkin  seperti  institusi dan  prosedur  politis  yang  mendorong kebebasan  ekonomi,  perlindungan  yang lemah  dari  agresi  oleh  yang  kuat,  dan kebebasan  dari  norma-norma  social  yang bersifat membatasi.
Setelah  perang  dunia  II  dan kemenangan Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980 menjadikan liberalisme  suatu  arus  kuat  dalam  politik
AS  pada  tahun  tersebut.  konsensus  liberal telah  dihadapkan  suatu death-blow ,yang
kemudian paham liberal di Amerika serikat (AS) berkembang menjadi paham liberalisme  modern  yang  dikenal  dengan sebutan  Neo-liberal.  Liberalisme  di  AS telah  dihubungkan  dengan  liberalisme modern, pengganti paham ideology liberalisme  klasik  dimana kepemilikan individu  sangat  bebas .  akibatnya  jumlah perusahaan swasta semakin banyak  karena adanya  pertambahan  perusahaan  swasta yang baru berdiri.
Berdasarkan  perspektif    perban- dingan  system  ekonomi,  saat  ini  Amerika
Serikat tidak semata-mata hanya menganut sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme.  Pemerintah  Amerika  Serikat sekarang  juga  sudah  mulai  ikut  mengatur perekonomian  di  negaranya.  Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan
milik  individu  mulai  diambil  alih  oleh Negara, sebagai contoh yang jelas beberapa  bulan  yang  lalu  pemerintah Amerika  Serikat  mengambil  alih  dua perusahaan pembiayaan
perumahan
(Fannie  Mae  dan    Freddie  Mac)  untuk mencegah krisis financial yang berlanjut.
Beberapa  sumber  produksi  yang berpengaruh  terhadap  kehidupan  banyak orang  juga  sudah  mulai  diambil  haknya oleh  Negara.  Kebijakan  tersebut  diambil karena  banyak  perusahaan  besar  yang bangkrut,  banyak  pula  kredit  macet  yang membuat  aktivitas  ekonomi  Amerika menjadi tidak sehat dan kurang stabil.Kebijakan  tersebut  berdampak  pada inkonsestensi pemerintah dalam
mempraktekkan  system  ekonomi  yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan kalau
Amerika  Serikat  mulai  mengarahkan sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi sosialisme.

##  SISTEM EKONOMI  CHINA
China  telah  lama  dikenal  sebagai negara  komunis,  semua  perekonomiannya diatur  oleh  Negara.  Setiap  warga  negara yang menentang akan dihukum. Kalau ada salah  satu  warganya  yang  menentang kebijaksanaan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah maka akan dihukum.
Organisasi Reporters Sans Frontieres  (RSF)  yang  berkedudukan  di paris pada 4 januari 2006 silam melaporkan  bahwa  ada  kasus  penahanan terhadap  wartawan  sepanjang  tahun  2005 paling banyak terjadi di china. (Kompas, 5 januari  2006).  Data  yang  dikumpulkan organisasi  reporter  lintas  negara  itu menunjukkan  sampai  1  januari  2006  lalu, jumlah  wartawan  yang  ditahan  di  negara komunis itu sebanyak 32 orang. Pembredelan  dan  penyitaan  terhadap
media  biasa  dilakukan,  china  melakukan pengawasan  yang  ketat  terhadap  media pemberitaan.
Sejak  Hongkong  dikembalikan oleh  Inggris  ke  china,  pemerintahan  china tidak melakukan perubahan system ekonomi  Hongkong  dari  liberal  inggris menjadi  komunis  china.  Pemerintah  china tetap  memberlakukan  system  liberal  di Hongkong. Dan china kemudian melakukan uji coba system liberal/kapitalis ini  di  kota-kota  lain  yang  berdekatan dengan  kota  Hongkong.  Keberhasilan praktek  system  kapitalis  di  beberapa  kota tersebut  menjadi  dasar  perubahan  system ekonomi di china menjadi sistem perekonomian kearah yang lebih baik lagi, tidak  ada  lagi  pengekangan  terhadap  pers, memberi  kebebasan  kepada  warga  negara untuk  mengatur  perekonomiannya  sendiri, memberikan  izin  berbagai  pengusahaan pada sektor servis, industry dan perkilangan, dan membuka ekonomi
kepada perdagangan dengan negara luar. Pengawasan terhadap harga barang dan  jasa  dalam  perekonomian,  juga  telah dilonggarkan. Perubahan ini telah menunjukkan  adanya  pergeseran  sistem ekonomi  dari  paham    komunis  menjadi sistem  ekonomi  campuran  komunis  dan kapitalisme.Pada  beberapa  tahun  terakhir china  telah  menegaskan  lebih  lanjut  target dan  tugas  penyempurnaan sistem  ekonomi pasar  sosialis  yaitu  suatu  pasar  ekonomi dimana  kepemilikan  publik  merupakan arus  utama,  sebagai  bukti  bahwa  antara tahun 1989 sampai 2001, jumlah perusahaan  negara  berkurang  dari  102.300
unit  menjadi  46.800  akibatnya  jumlah perusahaan  swasta  meningkat  drastis  dari 90.000  unit  menjadi  lebih  dari  2  juta  unit usaha.
Semua  itu  terjadi  sesuai  dengan tuntutan mempertimbangkan secara menyeluruh  perkembangan  kota  dan  desa, perkembangan  regional,  perkembangan social dan ekonomi, perkembangan harmonis  antara  manusia  dan  alam,  serta perkembangan  di  dalam  negara  dan keterbukaan terhadap
dunia luar, mengembangkan  peranan  pasar  dalam alokasi sumber daya, meningkatkan vitalitas  dan  daya  saing  perusahaan, menyempurnakan pengontrolan makro negara, menyempurnakan
fungsi
pemerintah  di  bidang  pengeloaan  social dan  layanan  umum,  dan  memberikan jaminan  sistem  yang  kuat  guna  mencapai masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Kemudian china berusaha
menyempurnakan sistem  pokok  ekonomi dimana ekonomi milik negara merupakan bagian  utama dan ekonomi  multi kepemilikan berkembang bersama, mendirikan  sistem  yang  menguntungkan untuk  mengubah  struktur  ekonomi  dualis antara kota dan desa, membentuk mekanisme  yang  mendorong  perkem- bangan harmonis ekonomi regional, membangun  sistem  pasar  modern  yang seragam,  terbuka  dan  bersaing  secara tertib, menyempurnakan sistem pe- ngontrolan  makro,  sistem  pengelolaan administrasi  dan  sistem  hukum  ekonomi dan social.
Berdasarkan  bukti  dari  fenomena tersebut  maka  china  dapat  digolongkan  ke dalam  negara  yang  juga  menganut  sistem perekonomian  sosialis.  Dan  ini  sangat memberi pengaruh terhadap perekonomian china  sampai-sampai  Amerika  Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya, tidak mampu  menghadapi  perekonomian  china yang memiliki lompatan-lompatan pertumbuhan  ekonomi  sangat  pesat berkat  sistem  ekonomi  dual  yang  mereka praktekkan. Saat ini china juga sedang membuka  pasar  ekonomi  bebas,  yang artinya  mereka  membuka  perekonomian untuk siapapun demi tercapainya kesejahteraan  bagi  masyarakatnya.  Pasar bebas  sendiri  merupakan  ciri  dari  sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Jadi sistem  ekonomi  china  adalah  sistem ekonomi campuran antara sosialis komunis dan kapitalisme.

##  SISTEM EKONOMI INDONESIA
System  ekonomi  apa  yang    di praktekkan  oleh  pemerintah  Indonesia, jawabannya  tidak  jelas,  banyak  orang mengatakan  bahwa  bangsa  Indonesia selama  ini  menganut  sistem  demokrasi pancasila  tetapi  tidak  sedikit  juga  orang yang  mengatakan  sistem  ekonomi  bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme,  bahkan  dimasa      orde  lama yang  dipimpin  oleh  presiden  Sukarno, sedikit  memperlihatkan    arah  sistem ekonomi  komunisme  dan    peristiwa bersejarah  G  30S  PKI  tahun  1965  sebagai bukti bahwa praktek system ekonomi tidak
jelas dan telah menyimpang dari ketentuan (amanat)  yang  berlaku  dalam  Undang  – Undang Dasar 19 45.
Indonesia dikatakan menganut sistem ekonomi tradisional atau demokrasi terpimpin  atau  sistem  ekonomi  pancasila itu  memang  benar.  Banyak  bukti  yang mendukung  perkataan  atau  statement tersebut.  Setelah  bangsa  kita  merdeka  dari tangan  penjajah,perekonomian  Indonesia berlandaskan  pada  “ asas  kekeluargaan ”. Ide  tentang  azas  kekeluargaan  tersebut merupakan  gagasan  dari  Drs.H.M.  Hatta yang  menurut  beliau  sistem  inilah  yang sangat  cocok  dengan  keadaan  bangsa Indonesia saat itu. Dengan ide inilah beliau membentuk  badan  perekonomian  bangsa yang  biasa  kita  kenal  dengan  “ koperasi ”. Asas  kekeluargaan  ini  tepatnya  berada  di pembukaan  dan  dua  pasal  pokok  dalam Undang-Undang Dasar 1945 .
Secara  ekplisit  azas  kekeluargaan ini  dijelaskan  pada  pasal  33  ayat  1  dan secara implisit dijelaskan pada pembukaan UUD  1945.  Dalam  pasal  33  ayat  1  yang berbunyi,  “ Perekonomian  disusun  atas usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan sebagai pondasi dasar perekonomiannya. Dalam
cuplikan
pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  yang berbunyi “ kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam suatu susunan Negara
Republik
Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat dengan  berdasar  kepada  :  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” .
Penggambaran tentang asas
kekeluargaan pada kata “ Keadilan  Sosial ” bagi  seluruh  rakyat,  maksudnya  adalah bahwa  Indonesia ingin memeratakan perekonomian  ke  segala  penjuru  dan pelosok  Indonesia.  Dengan  melihat  pasal dan  pembukaan  UUD  1945  diatas  azas kekeluargaan  dapat  digambarkan  dengan kebersamaan,  gotong  royong,  keadilan, persamaan  hak  dan  kewajiban.  Sehingga dengan melihat kandungan-kandungan tersebut  dapat  terkait  dan  terhubungkan dengan sistem ekonomi pancasila. Hal tersebut tergambar dalam TAP No.  XIII/MPRS/1966,  “ Langkah-langkah pertama kearah perbaikan ekonomi rakyat ialah  penilaian  kembali  terhadap  semua landasan-landasan  kebijakan  ekonomi, keuangan,  dan  pembangunan,  dengan maksud  memperoleh  keseimbangan  yang tepat  antara  upaya  yang  diusahakan  dan tujuan  yang  hendak  dicapai,  yakni masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila .” Praktek sistem ekonomi kapitalisme    mengutamakan  kebebasan individu  dalam  mengatur  perekonomian, kebebasan  kepemilikan  hak,  kebebasan mengembangkan  diri,  kebebasan  dalam mendirikan  perusahaan.  Praktek  terebut ,jelas semua dapat ditemukan dalam sistem perekonomian  Indonesia  sekarang.  Di Indonesia,  orang  sudah  sangat  biasa
mendengar  kata “kebebasan  bertindak ”. Semua warga negara bebas untuk memilih macam apa pekerjaan  yang akan ditekuni, Negara  tidak  mengatur dalam  hal  ini, Negara hanya bisa mengawasi . Kemudian semua  orang  Indonesia  bebas  mendirikan perusahaan  yang  mereka  inginkan.  Negara memberi kebebasan seluas-luasnya  kepada warga negaranya.
Mengenai Hak kepemilikan juga suatu  yang  sangat  lazim  terdengar.  Tidak ada  terdengar  berita  bahwa  Indonesia merupakan Negara yang melarang warganya untuk memiliki sebuah perusahaan  atau  lembaga  ataupun  barang- barang  lainnya.  Hal  ini  juga  dipertegas dalam  pasal  27  ayat  dua  yang  berbunyi “Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan”.  Jadi  dengan  petunjuk bukti-bukti tersebut dapat dikatakan
Indonesia  juga  menganut  sistem  ekonomi kapitalisme. Namun dengan diberikan kebebasan  kepada  setiap  individu  bukan berarti  Negara  memberikan  semuanya untuk dikuasai oleh warga Negara Indonesia,  ada  sebagian  yang  tetap  diatur oleh  Negara  yaitu  sumber  usaha  yang menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  itu akan dikuasai oleh Negara, sebagai contoh pertamina  dan  bulog  yang  merupakan perusahaan  yang  mengatur  sumber  hidup semua  orang.  Jadi  dengan  adanya  bukti yang  satu  ini  Indonesia  juga  dapat digolongkan  ke  dalam  Negara  yang menganut sistem
perekonomian
perencanaan  terpusat..
Untuk  saat  ini  Indonesia  juga nampaknya sedang mengembangkan
sistem  ekonomi  syariah.  Disaat  kondisi ekonomi  tidak  stabil  dan  kurang  sehat, perekonomian  nasional  pasca  krisis  tahun 1998,  ada  sebagian pelaku  ekonomi mempraktekkan  sistem  ekonomi  syariah. Sistem  ekonomi  syariah  telah  terbukti ampuh dan lebih mampu bertahan di masa krisis.  Perwujudan  dari  sistem  ini  adalah sejak tahun 1975 telah berdiri Internasional Development  Bank  (IDB)  di  Jeddah. Fenomena  suksesnya  bank  muamalat melewati  krisis  tanpa  sedikitpun  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengindikasikan  system  tersebut  lebih kuat  dan  mempunyai  peluang  untuk  di praktekkan pada perbankan di Indonesia. Hingga  kini  dunia  perbankan, berlomba  membuka  layanan  syariah.  Data bank  Indonesia  tahun  2006  menunjukkan bahwa  telah  berdiri  561  Bank  Syariah. Selain  itu  juga  telah  berdiri  25  asuransi syariah,  pasar  modal  syariah,  pegadaian syariah  dan  lebih  3200  BMT  (Koperasi Syariah),    serta  maraknya  kajian  ekonomi syariah  di  berbagai  universitas.  Dengan bukti tersebut, Indonesia dapat
dogolongkan ke dalam negara yang sedang dalam  proses  menuju  ke  arah  sistem ekonomi syariah.
III.  PRAKTEK  NEO-LIBERAL  DA- LAM  PEREKONOMIAN  INDO- NESIA
Di awal musim kampanye pemilihan  presiden  periode  2009  –  2014, istilah  Neo-liberal  menjadi  populer  di telinga  kalangan  rakyat  Indonesia,namun banyak  kalangan  yang  tahu  tapi  tidak faham apa sebenarnya Neo-liberal tersebut ?.  Pandangan  Neo-liberal  dapat  ditelusuri dari  pikiran  Frendrich  Von  Hayek  dalam bukunya  yang  terkenal  “The  road  to serfdom” (jalan ke perbudakan) diterbitkan oleh  Reader’s  Digest  tahun  1945.  Hayek membangun  basis  di  3  (tiga)  universitas, London  school  of  economics  (LSC), Chicago dan institute unversitare de hantes etude  internasionales  (IUHEI)  di  Jenewa. Para  ekonom  jebolan  dari  3  universitas inilah  mendirikan  lembaga  pencetus  Neo- liberal,    dibantu  oleh  banker  Swiss  (Karl Popper,  Morice  Allains)  dan  mereka bertemu  April  1947  sebanyak  36  orang yang  didominasi  oleh  banker  Swiss  dan dibantu oleh 3 penerbit terkemuka (Fortune,  new  sweek  dan  Reader’s Degest).
Mereka bertekat mererapkan system ekonomi yang sama dengan system kapitalis  abad  19,  dimana  kebebasan individu  berjalan  sepenuhnya,  campur tangan  pemerintah  tidak  perlu  banyak dalam  kegiatan  ekonomi.  Regulator  utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar,bukan pemerintah. Sejak  tahun  1970  hingga  kini, paham Neo-liberalisme
berkembang dahsyat,  menjadi  kebutuhan  dan praktek
Negara kapitalis maju yang didukung oleh bank  dunia,  internasional  Monetary  Fun (IMF). Kedua lembaga dunia ini menggunakan Sruktural Adjusment Program  (  SAP)  sebagai  resep  jitunya dalam  memebantu  Negara-negara  yang sedang mengalami krisis, sedangkan
Word Trade Organization (WTO) memiliki resep  jitu  juga,  namun  dalam  istilah  yang berbeda,  namun  tetap  sama  yang  dikenal dengan istilah fast-track, progresif liberalization dan harmonization.
Inti  sistem  Neo-liberalis  adalah pasar  bebas,  sebagai  mesin  penggeraknya,
Neo-liberal sebagai idiologinya dan
Struktural  Adjusment  Program(  SAP) sebagai  program  implementasinya  dan exspansi  system  kapitalis  global  sebagai tujuannya.
Praktek  Neo-liberal  di  Indonesia diidentikkan oleh  kalangan politisi dengan sosok  pakar  ekonomi  Budiono,  yang  saat itu  mencalonkan  diri  sebagai  wakil presiden  RI  priode  2009-  20014  ,  dengan alasan  bahwa  banyak  kebijakan  ekonomi yang dijalankan oleh bapak budiono dalam menyelesaikan  masalah  ekonomi  melalui mekanisme  pasar.  Begitu  juga  menteri keuangan  Sri  Mulyani  yang  menjadi mediator  pemerintah  Indonesia  dengan IMF,  mereka  berdua  dijuluki  sebagai seorang  ekonom  yang  menganut  faham Neo-liberal.
Berdasarkan
pengamatan, sesungguhnya  fenomena  praktek  Neo- liberal  dalam  perekonomian  Indonesia sudah  ada  sejak  zaman  orde  baru  yang dipimpin  oleh  presiden  Suharto,  karena
pembangunan ekonomi pada zaman tersebut, banyak dibiayai  dengan pinjaman luar  negeri  melalui  Bank  dunia  dan  IFM ,dimana kedua lembaga ekonomi dunia ini merupakan  lembaga  yang  menjalankan serta mensupport faham Neo-liberal. Sebagai  bukti  yang  jelas  resesi  ekonomi 1997  Indonesia  ikut  bersama  mereka dengan  mengimplementasikan  strukural Adjusmnet  Program  yang  dikenal  oleh Negara    Amerika  latin  (Brazil,  Meksico dan  Argentina)  sebagai    10  obat  generic dalam mengatasi krisis ekonomi  di Negara mereka. Kebijakan menteri BUMN (Laksamana Sukardi) melakukan privatisasi  indosat,  sebagai  bukti  bahwa dizaman    reformasi  yang  dipimpin  oleh presiden Abdurrahman Wahid dan dilanjutkan oleh presiden Megawati
Sukarno  Putri,  praktek  Neo-liberal  dalam perekonomian  Indonesia  terus  berlanjut dan berkembang, begitu dahsyat.
Pemerintahannya  mendukung  liberalisasi sector  financial,  liberialisasi  perdagangan, membuat  undang-undang  perlakuan  PMA sama  dengan  PMDN,  kemudian    berlanjut pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono  (SBY).  Kemudian  masyarakat terus  melakukan  protes  dan  ahkirnya pemerintahan  SBY  melepaskan  diri  dari program SAP  dan melunasi hutang denga IMF, namun kebijakan mengenai liberalisasi  tetap  menjadi  agenda  politik Negara-negara  maju,  termasuk  Indonesia dalam system ekonomi global.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Sistem  ekonomi  yang  dijalankan  oleh pemerintah dari  sejak zaman orde baru hingga  sekarang  tidak  jelas,  akibatnya landasan kebijakan proses pembangunan  ekonomi  di  Indonesia menjadi kabur sehingga hasil pembangunan  hanya  dapat  menaikan pertumbuhan  ekonomi,  namun  tidak mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 2. Praktek Neo-liberal dalam perekonomian Indonesia, lebih menguntungkan  Negara-negara  maju, karena dengan ikutnya Negara Indonesia  dalam  Sruktural  Adjusment Program  (SAP),  Bank  dunia  dan  IMF (Negara maju) dapat mendekte Indonesia  sesuai  dengan  keinginan mereka,  secara  tak  disadari    mereka kembali menjajah Indonesia.
3. Dengan memahami praktek Neo-liberal dalam  perekonomian  Indonesia,  dapat diketahui  mengapa  Indonesia  didekte dan  ditekan  terus  oleh  IMF,  mengapa rupiah tidak pernah stabil dalam jangka panjang  ,  mengapa  BUMN  didorong untuk  diprivatisasi,  mengapa  import beras  dan  makanan  begitu deras  masuk ke  Indonesia,  mengapa  terjadi  krisis ekonomi  yang  begitu  dahsyat  melanda Negara-negara  sedang  berkembang  di Asia termasuk Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunadi, Tom,1985, “ Sistem Perekonomian Menurut pancasila dan  UUD  45”, penerbit  Angkas Bandung.
Setiawan,Bonnie,  2006, “Ekonomi  Pasar Yang Neo-liberalistik,Versus Ekonomi  Berkeadilan  Sosial ”, penerbit WWW.geogle .
Budiono,  2009,”  Mau  Dibawa  Kemana
Ekonomi  Indonesia”,  penerbit
Kepustakaan  Popular  Gramedia (KPG),
Jakarta.
1.

## PETUNJUK PENULISAN JURNAL
1. Naskah  harus  karya  asli  penulis  (perorangan,  kelompok  atau  institusi)  yang  tidak melanggar  hak  cipta.  Naskah  yang  dikirimkan,  belum  pernah  diterbitkan  dan  tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan. Hak cipta atas naskah yang diterima, TETAP menjadi hak penulis.
2. Naskah  yang  dikirim  merupakan  hasil  penelitian  di  bidang  ekonomi,  manajemen, akuntansi,  dan  topik-topik  terkait  dengan  kewirausahaan  atau  kajian  teoritis  yang menyajikan ide-ide dan isu-isu mutakhir tentang perkembangan ekonomi, manajemen, dan akuntansi.
3. Naskah dikirimkan dalam bentuk soft copy dengan alamat sebagai berikut : Redaksi  Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan  Kewirausahaan  (JBEK)  Fakultas  Ekonomi, Universitas  Tanjungpura,  Jl.  Ahmad  Yani,  78124  Pontianak  atau  e-mail : redaksijebkuntan@yahoo.com
4. Panjang naskah berkisar antara 20 sampai 25 halaman, diketik pada kertas berukuran A4, spasi satu (1), font Times New Roman dengan ukuran font 12.
5. Sistematika  naskah  adalah  :  Latar  belakang  (permasalahan,  tujuan,  studi  sebelumnya, metode penelitian), Pembahasan, dan Kesimpulan dan saran, serta lampiran
6. Persamaan  matematis  dan  simbol  harap  ditulis  dengan  menggunakan Microsoft Equation .  Bila  terdapat  lebih  dari  satu  persamaan,  persamaan  tersebut  diberi  nomor secara berurutan.
7. Setiap  naskah  harus  disertai  abstraksi,  maksimal  1  (satu)  halaman  ukuran  A4  ( sekitar 100  sampai  150  kata) .  Abstrak  disajikan  dalam  satu  halaman  terpisah.  Abstrak  secara konsistensi  menginformasikan  kepada  pembaca  topik,  metode  dan  penemuan penelitian.  Untuk  naskah  yang  ditulis  dalam  naskah  bahasa  Indonesia,  abstraksinya ditulis dalam bahasa Inggris, dan sebaliknya.
8. Naskah harus disertai dengan kata kunci( keyword ).
9. Naskah  yang  diterima  redaksi  akan  direview  oleh  dua  editor  anonim  ( two  anonymous referees). Apabila  ada  koreksi  dan  saran  perbaikan  dari  editor,  maka  naskah  tersebut akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
10. Naskah ditulis dengan penyusunan BAB secara konsisten sebagai berikut :
I. JUDUL BAB
I.1.Sub Bab
I.1.1.  Sub Sub Bab
11. Rujukan dibuat dalam footnote (catatan kaki) dan bukan endnote.
12. Sistem referensi dibuat mengukuti aturan berikut :
a.   Buku
Nama  Pengarang.  Tahun  terbit,  Judul  buku,  Nama  penerbit,  tempat  penerbitan. Contohnya sebagai berikut :
-    Buku dengan satu pengarang
Jeff  Madura,  2003,  International  Financial  Management,  7th  Edition,  Thomson- South Western,
- Buku dengan dua pengarang. Russel, R.S. and B.W. Taylor. 2003,  Operations Management. Prentice Hall, New Jersey.
- Buku dengan lebih dari tiga pengarang. Render, H., et al. 2000, Quantitave Analysis for Management, 8 th Edition. Prentice Hall International Editions, New Jersey.
- Buku dengan pengarang yang sama
James  V.H.    1986.,Financial  Management  and  Policy  9 th Edition.  Prentice  Hall International Editions, New Jersey.
------------------.  1990,    Fundamentals  of  Financial  Managmenet  6 th Edition. Printice Hall, New Jersey.
- Buku tanpa pengarang. Authors Guide, 1975, Printice Hall, Englewood Chiff, New Jersey.
Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Penerbit    Handayani,
Jakarta.
b.   Bab dari suatu Buku
Porter,  M.E.,  1999,  Clusters  and  the  New  Economics  of  Competition. di dalam Magretta,J.  1999.  Managing  in  The  New  Economy.  Harvard  Business Review Book. Boston.
c.   Jurnal/ Buletin Basu  Swastha  Dharmmesta,  2002,  Trying  To  Act  :  An  Empirical  Study  of Investigating Higher Education Consumers, Gadjah Mada international of business, 4(1), hal.45-55
d.   Skripsi, Tesis, Disertasi.
Widya,  2004,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pilihan  Perusahaan  Terhadap Akuntansi Konservatif, Tesis S2, UGM, Yogyakarta
e.   Makalah Seminar
Kangas,  K.,  2000,  Perception  of  it  And  Management  Infrastructure  in Multinationals  Operating  in  Russia,  Proceeding  of  The  First  Annual Global  Information  Technology  World  Conference,  (11  –  13  June),
Memphis, TN
f.   Surat Kabar
Anwar  Azazi,    Waspadai  Penurunan  Rupiah,Pontianak  Post,  13  Juni  2008, Halaman 12
g.   Publikasi Elektonik.
Humphrey,  J.  and  H.  Schmitz,  1995,  Principles  for  Promoting  Clusters  and Network  of  SMEs.  Small  Enterprise  Medium  Programme,  UNIDO. http://unido.org/ w3jclust/vol1/index html. (02 Maret 2003).