Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA
Afni Zahra 1 , RB. Sularto 2 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
sularto_rb@yahoo.com

## ABSTRAK
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan  pidana  penjara  dari  pada  tindakan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana, sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  filosofi  dari  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  anak.  Dengan meningkatnya  jumlah penyalahguna  narkotika  khususnya pecandu  yang  menjerat  anak di  bawah  umur membuat  mereka  harus  berurusan  dengan  proses  peradilan  yang  panjang.  Sanksi  pidana  dijadikan sarana  pembalasan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Sanksi  pidana  harusnya  menjadi  suatu (ultimum  remedium)  obat  terakhir  apabila  sarana  lain  dirasa  tidak  mampu  menanggulangi. Anak  yang terjerat  kasus hukum  terutama  disebabkan  penyalahgunaan narkotika  tidak  sepenuhnya adalah  pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak  pecandu  narkotika.  Selain  itu  asas ultimum  remedium menjadi  sangat  penting  karena  pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  negara  ini  memiliki  payung  hukum  dalam  melindungi  anak penyalahgunaan  narkotika  dan  mengetahui  optimalisasi  penerapan  asas ultimum  remedium terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang  dipakai  adalah  kepustakaan  baik  secara  hukum  maupun  teori  yang  dianalisis  dan  dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Undang – Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  telah  mengatur  perlindungan  itu  meliputi  upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak menjadi upaya terakhir dengan adanya ketentuan UU No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  mewajibkan  setiap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  untuk  dilakukan  upaya  diversi  sebelum  dilakukan  upaya  peradilan  dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial.
Kata Kunci: Asas Ultimum Remedium; Pecandu Narkotika; Perlindungan Anak
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  sistem  peradilan  pidana anak  yaitu  mengutamakan  perlindungan  dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation  of  youthful  offender) sebagai  orang yang  masih  mempunyai  sejumlah  keterbatasan dibandingkan  dengan  orang  dewasa.  Anak memerlukan  perlindungan  dari  negara  dan masyarakat  dalam  jangka  waktu  ke  depan  yang masih  panjang.  Terhadap anak  yang  terlanjur menjadi  pelaku  tindak  pidana  diperlukan  strategi sistem  peradilan  pidana  yaitu  mengupayakan seminimal  mungkin  intervensi  sistem  peradilan pidana. 3
Sanksi  yang  tajam  dalam  hukum  pidana  ini membedakannya  dari  lapangan  hukum  lainnya. Hukum  pidana  sengaja  mengenakan  penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam  hukum.  Inilah  sebabnya  mengapa  hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yakni  “obat  terakhir”  apabila  sanksi  pada  cabng hukum  lainnya  tidak  mampu  atau  dianggap  tidak mempan.  Oleh  karena  itu  penggunaannya  harus dibatasi.  Kalau  masih  ada  jalan  lain  janganlah menggunakan hukum pidana. 4
Mengacu  data  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  mencatat  terkait  tindak  pidana
3 Marlina, Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1.
4 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 13.
penyalahgunaan  narkoba,  selama  kurun  waktu 2011  hingga  2014  terjadi  peningkatan  signifikan jumlah anak yang terjerat narkoba hingga mencapai hampir  400%.  Hal  ini  cukup  menggambarkan penyalahgunaan  narkoba  pada  anak-anak  sudah sangat  mengkhawatirkan.  Sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  BNN yang  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2014  yang lalu,  sebanyak  33  persen  pengguna  narkoba berada  pada  usia  pelajar  dan  mahasiswa.  Tidak hanya  sebagai  pemakai,  tapi  juga  pengedar. 5 Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar  14.000  orang  dari  jumlah  remaja  di Indonesia  sekitar  70  juta  orang.  Hal  ini  karena dipengaruhi  kerentanan  remaja  terhadap  faktor lingkungan.  Kondisi  mental  remaja  yang  biasanya ingin tahu dan labil, jika ditambah pergaulan yang tidak sehat, bisa menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan napza. 6
Seharusnya  anak  korban  penyalahgunaan narkotika  tidak  mendapat  pidana  kurungan  di Lapas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, selayaknya  anak  mendapat  rehabilitasi  pada lembaga  dan  institusi  yang  telah  ditunjuk  oleh pemerintah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  67  yang berisi:
5 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban- narkoba-terus-bertambah. Diakses tanggal 30 September 2016. 6 http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Peng guna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat.Diakses tanggal 30 September 2016.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
“Perlindungan  khusus  bagi  Anak  yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang  terlibat  dalam  produksi  dan  distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
Salah  satu  bentuk  penanganan  terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Pasal 64 Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan, bahwa;
“  Penghindaran  dari  penangkapan, penahanan  atau  penjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”
Dalam  Undang- Undang  sebelumnya  juga ditegaskan  dalam  Pasal  16  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Perlindungan Anak, bahwa;
”  Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan  apabila sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”
Pasal  diatas  sesuai  dengan Convention  Of The Right Of The Child yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa:
”  Negara-negara  Pihak  harus  menjamin bahwa  tidak  seorang  anak  pun  dapat  dirampas
kebebasannya  secara  melanggar  hukum  atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai  dengan  Undang-Undang,  dan  harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”
Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36  tahun  1990  di  atas  merupakan  bentuk  adopsi dari  asas ultimum  remedium/the  last  resort principle, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan  mengayomi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  agar  anak  dapat menyongsong  masa depannya  yang  masih  panjang  serta  memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih  dahulu  bukan  penjatuhan  pidana,  anak akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan berguna  bagi  diri sendiri,  keluarga,  masyarakat, bangsa, dan negara.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  merasa  perlu mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai asas ultimum  remedium terhadap  perlindungan  anak dengan  judul “Penerapan  Asas Ultimum Remedium dalam  Rangka  Perlindungan  Anak Pecandu Narkotika”
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Beberapa  pokok  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penulisan tesis ini,  yakni  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan anak pecandu narkotika  dengan  menggunakan  kebijakan  hukum pidana yang ada?
2. Bagaimana  penerapan  asas ultimum remedium terhadap anak pecandu narkotika?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif yaitu  penelitian  yang menggambarkan  objek penelitian  berdasarkan  fakta  yang  sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan  berdasarkan  kaidah  ilmiah.  Adapun  analitis maksudnya  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan  anak  pecandu  narkotika dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014
tentang  Perlindungan  Anak  (Pasal  67)  dilakukan melalui  upaya  pengawasan,  pencegahan, perawatan  dan  rehabilitasi  oleh  pemerintah  dan masyarakat.  Adapun  perlindungan  hukum  bagi anak  penyalahguna  narkotika  ini  diberikan  karena anak harus tetap dianggap hanya sebagai korban. Anak  penyalahguna  narkotika,  bukanlah  penjahat sesungguhnya.  Oleh  sebab  itu  perlu  perlindungan hukum agar anak dapat diawasi, dicegah sehingga tidak  terlibat  di  dalam  penyalahgunaan  narkotika. Anak juga perlu perawatan dan rehabilitasi apabila sudah  terlanjur  terlibat  atau  dilibatkan  dalam penyalahgunaan narkotika. 7
Upaya  pengawasan  dan  pencegahan tersebut  termasuk  pada  upaya  preventif (pencegahan)  artinya  sebelum  terjadinya penyalahgunaan tersebut maka si anak harus telah diawasi  agar  tidak sampai  terjerumus.  Upaya  ini lebih  mudah  dilakukan  dan  tidak  memakan  biaya yang begitu besar bila dibandingkan dengan upaya penanggulangan  perawatan  dan  rehabilitasi termasuk dalam upaya represif. 8
Pencegahan terhadap  pelibatan  anak  di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkoba  (  pasal  52  ayat  (2)  c  Undang – Undang  Narkotika  ).  Sedangkan upaya represif adalah  lebih  kepada  upaya  dalam  hal
7 Beni  harmoni  Harefa,  Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum bagi Anak, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 16.
8 Ibid., hal. 17.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukan  bila kejahatan itu sudah terjadi dengan jalan melakukan penindakan.  Tindakan  yang  dilakukan  meliputi perawatan dan rehabilitasi. Para pecandu narkoba yang  telah  menempuh  proses  pengobatan  dan sedang  dalam  mengembalikan  kondisinya  supaya normal kembali sehingga dapat hidup dengan wajar dan normal dengan masyarkat, sangat memerlukan rehabilitas. Rehabilitasi ini memerlukan waktu yang sangat  lama  dan  memakan  biaya  yang  lumayan besar  dibandingkan  dengan  pencegahan.  Pihak – pihak  yang  turut  membantu  upaya  rehabilitasi  ini meliputi dokter,  psikiater,  guru,  tokoh  agama  dan terlebih khusus keluarga korban. 9
Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (  UU  SPPA  ),  penyelesaian  perkara  pidana anak  diwajibkan  melalui  diversi.  Menurut  Jack  E. Bynum  dalam  bukunya delinquency  a  sociological approach, memberikan  pengertian  diversi  yaitu divertion  is  an  attempt  to  divert  or  channel  out, youthful offenders from the juvenile justice system (diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau  perlakuan untuk  mengalihkan  atau  menempatkan  pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan). 10
Melihat pentingnya diversi untuk menghindari anak
9 Beni harmoni Harefa., loc., cit.
10 Marlina, Konsep Diversi dan Restorative Jusitca Dalam UU No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, makalah  disampaikan  pada  workshop  tentang  Restorative Justice  dalam  Perspektif  UU  Sistem  Peradilan  Anak  dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli, 21 Mei 2013, hlm. 1.
dari dampak negatif peradilan pidana, maka diversi menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak.  Diversi  mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan  perlindungan  atas  hak – hak  asasi anak. 11
Adanya perlindunga terhadap anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tantang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. Dalam hal ini anak penyalahguna narkotika tidak  hanya  sebagai  pelaku  tetapi  juga  sebagai korban  yang  memiliki  hak  dan  perlindungan tertentu. Perlindungan ini tertuang dalam Pasal 29 A, Pasal 5 dan 7A.

## B. Penerapan  asas ultimum  remedium di dalam  penyalahgunaan  (pecandu)  narkotika oleh anak
1. Ketentuan  Sanksi  Pidana  Bagi  Anak  dalam Undang-Undang  Pengadilan  Anak  dan  atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebelum  dijatuhkannya  pidana  terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversi, yang terdapat dalam Pasal  5  dan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11 Beni  harmoni  Harefa,  “Diversi  Sebagai  Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Asasi  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia”,  dalam  Taufik  El  Rahman,  dkk (ed.),  Aktualisasi  Hukum  Kontemporer.  Respons  Atas Persoalan  Hukum  Nasional  dan  Internasional, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hal. 363.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Apabila  proses  dan  hasil  kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara  ke  tahap  berikutnya, dengan  demikian dapat  dimintakan  penetapan  pengadilan.  Proses peradilan  pidana  anak    hanya  akan  dilanjutkan terhadap  anak  apabila  proses  diversi  tidak menghasilkan  kesepakatan  atau  kesepakatan diversi tidak dilaksanakan (Pasal 13).
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketentuan  Pidana  bagi  anak  telah  mengalami penyempurnaan  lebih  lengkap  dibanding  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana  dan  Tindakan  pada  Pasal  69  sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas  dalam  Pasal  69  ayat(1)  disebutkan  bahwa Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  ini.  Disamping  itu  juga  terdapat pembatasan  usia  anak  dalam  pemidanaan  pada Pasal 69 (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. 12
Bahkan  dalam  penjatuhan  pidana  atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar  pertimbangan bagi  hakim,  yang dirumuskan
12 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 18.
pada  Pasal  70,  yang  menyebutkan  “Ringannya perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak,  atau  keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." 13
2. Ketentuan  Sanksi  Pidana  bagi  Anak  dalam Undang-Undang Narkotika
Undang-Undang  Narkotika  tidak  secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak maka  akan dilihat  bagaimana  berlakunya  stelsel sanksi  dalam  Undang-Undang  Narkotika  tersebut terhadap  anak.  Meskipun,  dalam  Undang-Undang Narkotika  juga  terdapat  beberapa  pasal pengecualian  yang  khusus  diberlakukan  terhadap mereka  yang  belum  cukup  umur.  Sehingga berlakunya  stelsel  sanksi  dalam  Undang-Undang Narkotika  terhadap  anak  harus  diberlakukan  juga Undang-Undang  Pengadilan  Anak  sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.
Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih utuh  tentang  bagaimana  stelsel  sanksi  bagi  anak dalam  Undang-Undang  Narkotika  berikut  ini  akan disajikan  ketentuan-ketentuan  pidana  dalam Undang-Undang  Narkotika  (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997). Penyalahgunaan narkotika
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dalam  Undang-Undang  Narkotika  diatur  dalam Pasal 85, yang menyatakan: 14
Barang  siapa  tanpa  hak  dan  melawan hukum :
a) Menggunakan  narkotika  Golongan  I bagi  diri  sendiri,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun;
b) Menggunakan  narkotika  Golongan  II bagi  diri  sendiri,  dipidana  dengan pidana  penjara  palin  lama  2  (dua) tahun;
c) Menggunakan  narkotika  Golongan  III bagi  diri  sendiri,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  85  Undang- Undang  Narkotika  tersebut  di  atas,  maka penyalahgunaan  narkotika  dalam  konteks  ini mengandung makna  bahwa  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  dengan  tanpa  hak  dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. 15
Dengan  formulasi  seperti  tersebut  di  atas, persoalannya  adalah,  bagaimana  apabila  yang melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal 85  Undang-Undang  Narkotika  adalah  orang  yang belum  cukup  umur?  Dengan  merujuk  ketentuan Pasal  85  Undang-Undang  Narkotika  jo  Pasal  22
14 Koesno Adi., ibid, hal. 23
15 Koesno Adi., ibid, hal. 23-24.
Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan,  bahwa  meskipun  dalam  Pasal  85 Undang-Undang  Narkotika  pidana  yang  harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namum apabila  orang  yang  melakukan  pelanggaran tersebut  kualifikasinya  masih  belum  cukup  umur, maka  berlakulah  ketentuan  Pasal  22  Undang- Undang Pengadilan Anak. 16
Dengan demikian, apabila ada orang yang belum  cukup umur  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  85  Undang- Undang  Narkotika,  maka  pidana  yang  dapat dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  hanya  terbatas  pada pidana  penjara  sebagaimana  dirumuskan  dalam Pasal  85  Undang-Undang  Narkotika,  tetapi  hakim dapat  juga  menjatuhkan  putusan  sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 UndangUndang  Narkotikajo  Pasal  22  Undang- Undang  Pengadilan  Anak,  menyatakan  bahwa Terhadap  Anak  Nakal  hanya  dapat  dijatuhkan pidana  atau  tindakan  yang  ditentukan  dalam undang-undang  ini.  Dengan  demikian  dalam penerapan  ketentuan  tersebut  berlaku asas  lex specialis derogat legi generalis. 17
16 Koesno Adi., loc., cit.
17 Koesno Adi., loc., cit.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada  dalam  status  saksi  dan/atau  korban sehingga  Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi  juga diatur  dalam  Undang-Undang  SPPA.  Khusus mengenai  sanksi  terhadap  Anak  ditentukan berdasarkan  perbedaan  umur  Anak,  yaitu  bagi Anak  yang  masih  berumur  kurang  dari  12  (dua belas)  tahun  hanya  dikenai  tindakan,  sedangkan bagi  Anak  yang  telah  mencapai  umur  12  (dua belas)  tahun  sampai  dengan  18  (delapan  belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan  narkoba  telah  diatur  dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Negara kita. Perlindungan ini diatur dalam  Undang – Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang – Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Khususnya  pada  pasal  67  ayat  (  1  )  ditentukan adanya  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza). Sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang – Undang tersebut  bahwa  pemerintah  dan  lembaga  Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika dan  zat  adiktif lainnya  (napza).  Perlindungan  itu
meliputi  upaya  pengawasan,  pencegahan, perawatan  dan  reehabilitasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  masyarakat.  Selain  itu  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  dilakukannya upaya  yang  diversi  menjadi  salah  satu  upaya perlindungan  hukum  bagi  anak. Adanya perlindungan terhadap  anak  juga  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tantang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pada Pasal 5 dan 7A.
2. Asas ultimum  remedium terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah dengan  menjadikan  keseluruhan  proses  peradilan pidana  anak  sebagai  jalan  terakhir.  Asas pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  harusnya  mengacu kepada  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  (the best  interest  of  the  child),  dimana  dalam  semua tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan  yudikatif  maka  kepentingan  yang terbaik bagi  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama. Proses  peradilan  pidana  sejauh  mungkin dihindarkan  dari  anak  apabila  tidak  ada  cara  lain (ultimum remedium) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial, sehingga meminimalisasi  adanya  dampak  negatif  dari dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari stelsel pidana pada UU SPPA dimana diversi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menjadi  jalan  utama  sebelum  lanjut  pada  proses peradilan apabila diversi tidak berhasil maka proses peradilan akan dilanjutkan dan pidana hanya dapat dijatuhkan  apabila  tidak  ada  jalan  lain. Undang- Undang  Narkotika  tidak  secara  khusus  mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, berlakunya stelsel sanksi  dalam  Undang-Undang  Narkotika  terhadap anak  harus  diberlakukan  juga  Undang-Undang SPPA  sebagai  ketentuan  khusus  yang  diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas lex specialis derogat legi generalis.

## SARAN
1. Hendaknya  perlu  adanya  pengawasan dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  terlebih  juga  pada  peningkatan efektifitas  pihak-pihak  terkait  seperti  Komisi Perlindungan Anak yang harus lebih dimaksimalkan agar  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban penyalahgunaan  narkotika  dapat  tertangani. Terdapat lima pilar dalam upaya perlindungan anak khususnya  dari  penyalahgunaan  narkotika,  yakni  : orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan Negara  yang  seharusnya  dapat  memaksimalkan perlindungan terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Perlu  bagi  penegak  hukum  yang meyelesaikan  perkara  anak  untuk  benar-benar memahami  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penyelesaian perkara anak sehingga menghasilkan
putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik  dengan  hukum  khususnya  terhadap penyalahguna (pecandu) narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Adi, Koesno, 2015, Diversi Tindak Pidana Narkotika
Anak, Malang: Setara Press.
Gultom, Maidin,  2008, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
Harefa, Beni Harmoni, 2016, Kapita  Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak,
Yogyakarta: CV Budi Utama.
Marlina,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan Restroative  Justice  dalam  Hukum  Pidana,
Medan: USU Press.

## Prakoso,  Abintoro,  2013, Pembaruan  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak, Yogyakarta:
Laksbang Grafika.
Siswanto,  2012, Politik  Hukum  dalam  Undang- Undang  Narkotika  (UU  No.  35  Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I.  Semarang: Yayasan Sudarto.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Website
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak- korban-narkoba-terus-bertambah. http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184 385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaj a.Meningkat.