Jurnal Riset Bisnis Vol 6 (1) (Oktober 2022) hal: 54 – 75 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal:  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/

## DETERMINAN TAX AVOIDANCE : CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI
Ridho Wicaksono 1* , Septemberizal 2 , Eva Herianti 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
*E-mail : ridho.wicaksono46@gmail.com
Diterima 28 September 2022, Disetujui 07 Oktober. 2022

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan corporate governance sebagai pemoderasi. Sampel penelitian ini menggunakan  perusahaan  property  dan  real  estate  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2017-2020 melalui  purposive  sampling  dan  diperoleh  15  perusahaan  dengan  60  pengamatan.  Metode  analisis  data menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9.0 dengan melakukan beberapa tahap  pengujian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Corporate governance berhasil memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan  Leverage terhadap Agresivitas Pajak, sementara corporate governance tidak berhasil memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Agresivitas Pajak. Dan  secara simultan variabel Corporate Social Responsibility (CSR),  Kepemilikan Institusi  dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi, Leverage, Agresivitas Pajak , dan Corporate  Governance

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  Institutional  Ownership  and Leverage  on  Tax  Aggressiveness  with  corporate  governance  as  moderating.  The  sample  of  this  study  used property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2020 through purposive sampling and obtained 15 companies with 60 observations. The data analysis method uses panel data regression analysis using Eviews 9.0 software by performing several stages of testing. The results showed that Corporate Social Responsibility (CSR) had an effect on Tax Aggressiveness, Institutional Ownership had no effect on Tax Aggressiveness, and Leverage had an effect on Tax Aggressiveness. Corporate governance succeeded in moderating the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and Leverage on Tax Aggressiveness, while corporate governance failed to moderate the influence of Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. And simultaneously  the  variables  of  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  Institutional  Ownership  and  Leverage have an effect on Tax Aggressiveness.
Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership, Leverage, Tax Aggressiveness, and Corporate Governance.

## PENDAHULUAN
Realisasi  penerimaan  pajak  di  Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami
penurunan yang terlihat dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak :
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 sampai 2020 Tahun 2018 2019 2020 Keterangan Target Pajak Rp 1.424,00 Rp 1.577,56 Rp 1.198,82 Realisasi Penerimaan Rp 1.315,51 Rp 1.332,06 Rp 1.069,98 % Pencapaian 92,24 % 84,44 % 89,25 %
Sumber : www.djpb.kemenkeu.go.id
Penurunan  tersebut  disebabkan  perilaku wajib pajak, oleh karena itu, Pemerintah perlu membuat  terobosan  melalui  regulasi  dan perundang-undangan. Awal tahun 2016, terdapat  fenomena  yang  menghebohkan  yakni panama  papers  merupakan  laporan  yang membuka rahasia keuangan dan mengisyaratkan perilaku tidak etis dari pejabat publik,  politisi,  dan  kalangan  konglomerat. Ditemukan  lebih  dari  214.000  informasi mengenai perusahaan cangkang terdaftar di 21 negara surga pajak. Panama papers mengungkapkan cara para pejabat, politisi serta kaum konglomerat dalam menyimpan kekayaan mereka melalui perusahaan cangkang tersebut.  Hal  ini  betapa  tingginya  potensi penghindaran  pajak,  termasuk  di  Indonesia (CNN Indonesia, 2016).
Di Indonesia salah satu perusahaan terkait kasus  The  Panama  Papers  yakni  PT.  Ciputra Development Tbk, adalah salah satu perusahaan  properti  dan  real  estate  yang  ikut dalam  penghindaran  pajak  sebesar  USD  1,6 Miliar atau Rp 21,6 Triliun (Kurs Rp 13.538). Perusahaan  properti  dan  real  estate  adalah perusahaan  yang  sering  ditemukan  dalam penyimpangan  laporan  keuangan.  Laporan panama papers menggambarkan bahwa
penghindaran  pajak  banyak  ditemukan  di perusahaan,  mengingat  bahwa  praktek  ini diperbolehkan, tetapi menyebabkan kurangnya penerimaan  pendapatan  negara  dari  sektor pajak. Bukti dari adanya laporan panama papers tersebut  yaitu  bocornya  dokumen  dari  firma hukum  Mossack  Fonseca.  Dokumen  tersebut berisi  data  perusahaan  yang  samar  sehingga digunakan  dalam  menyimpan  uang  dan menghindari pajak.
Fenomena penghindaran pajak perusahaan properti dan real estate lainnya yakni developer Perumahan Bukit Semarang Baru atas penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar sedangkan akta dari notaris sebesar Rp 940 juta, sehingga  ditemukan  selisih  sebesar  Rp  6,1 Miliar.  Berdasarkan  kejadian tersebut  terdapat potensi  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  Rp 610 juta dan potensi Pajak Penghasilan sebesar Rp  300  jutam  sehingga  jumlah  pajak  yang kurang  sebesar  Rp  910  juta.  Andaikan developer tersebut dapat menjual rumah mewah sejumlah  ratusan  unit,  maka  kerugian  negara yang hilang sebesar puluhan miliar rupiah dari proyek perumahan tersebut.
Penghindaran pajak diperusahaan properti dan  real  estate  juga  terjadi  di  wilayah  Depok. Hampir  sama  dengan  transaksi  properti  di
Semarang dengan harga rumah sebesar Rp 2,56 miliar  sedangkan  akta  dari  notaris  sebesar  Rp 784  juta,  sehingga  terdapat  selisih  sebesar  Rp 1,9  miliar.  Akibatnya,  terdapat  potensi  Pajak Pertambahan Nilai yang hilang sebesar Rp 190 juta  dan  Pajak  Penghasilan  final  yang  hilang sebesar  Rp  85  juta  sehingga  total  potensi kekurangan pajak sebesar Rp 275 juta per unit rumah. Kejadian tersebut jelas dapat menyebabkan  turunnya  penerimaan  negara. Dengan adanya kejadian tersebut menggambarkan  adanya  usaha  penghindaran pajak  dalam  menyembunyikan  nilai  transaksi yang sesungguhnya.
Agresivitas  pajak  adalah  perbuatan  tidak bertanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat  secara  sosial.  Selama  tidak melanggar  ketentuan,  agresivitas  pajak  dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Yee et al, 2018). Gulzar et al (2018), penghindaran pajak sangat meresahkan negara berpenghasilan rendah.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi agresivitas  pajak  adalah  Corporate  Social Responsibility  (CSR).  CSR  antara  perusahaan berbeda  beda  (Mustika,  2017).  Perusahaan menjadikan CSR bertujuan untuk menghindari pajak (Wijaya dan Saebani, 2019). Akibatnya, akan  berdampak  negatif  bagi  perusahaan  jika tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat (Gunawan,  2017).  Hasibuan  dan  Khomsiyah (2019), CSR dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan. Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena biaya-biaya  dalam  CSR  mengurangi  pajak penghasilan  perusahaan  (Wijaya  dan  Saebani, 2019).
Faktor lainnya yakni kepemilikan institusi, yang  menggambarkan  besarnya  kepemilikan saham  investor  (Irawan  dkk,  2017).  Besarnya kepemilikan  institusi  menunjukan  adanya pengawasan  ketat  oleh  pihak  eksternal (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Kepemilikan institusi bertanggung jawab terhadap memonitoring  dan  mengawasi  manajemen (Suprimarini  dan  Suprasto,  2017).  Setiap strategi  manajemen  dapat  diawasi  karena Investor  institusi  berkepentingan  terhadap keuntungan (Muslim dan Agustin 2018). Khan et  all  (2017),  tingginya  kepemilikan  institusi mempengaruhi  manajemen.  Semakin  tinggi kepemilikan  institusi,  maka  semakin  rendah agresivitas pajak (Ayunanta dkk, 2020).
Faktor  lainnya  yakni  leverage.  Leverage merupakan modal untuk membelanjakan aktiva perusahaan  (Mustika,2017).  Apabila  hutang perusahaan tinggi, maka beban bunga semakin tinggi  (Wijaya  dan  Saebeni,  2019).  Tingginya leverage mempunyai kemampuan dalam penghindaran  pajak  (Muliasari  dan  Hidayat, 2020).  Saat  leverage  perusahaan  tinggi,  tarif pajak  menjadi  rendah,  sehingga  perusahaan menjadi  lebih  agresif  (Setyoningrum  dan Zulaikha,  2019).  Muliawati  dan  Karyada (2020), leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi leverage dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
Akibatnya,  biaya  bunga  perusahaan  dijadikan sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak (Harsono  dan  alvin,  2021).  Biaya  bunga menimbulkan kecenderungan untuk menurunkan  tarif  pajak  efektif  (Ogbeide, 2017).
Selain  CSR,  Kepemilikan  Institusi  dan
Leverage,  Corporate  Governance  (CG)  dapat mempengaruhi  agresivitas  pajak.  Corporate
Governance (CG) diproksikan sebagai Komisaris Independen karena adanya komisaris  independen  didalam  perusahaan (Muliawati  dan  Karyada,  2020).  Komisaris Independen  adalah  anggota  dari  dewan komisaris yang tidak tergabung dengan dewan direksi, dan anggota dewan komisaris lain, serta pemilik  saham  (Yogiswari  dan  Ramantha, 2017).  Proporsi  komisaris  independen  tinggi dapat  memonitor  dan  meningkatkan  kinerja manajemen (Arianti, 2020).
Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance (CG) sebagai pemoderasi.”

## KAJIAN TEORI

## Teori Stakeholder
Freeman (1984:46), Stakeholder merupakan  sebagai  sebuah  organisasi,  group, atau  individu  yang  dapat  mempengaruhi  dan dipengaruhi.  Freeman  (2010:32),  Konsep pemangku  kepentingan  terdiri  dari  berbagai pihak  yakni  pemegang  saham,  karyawan, kustomer,  pemasok,  kreditur  dan  masyarakat. Clarkson (1994); Kasali (2005); Hadi (2011:93), Stakeholder terbagi menjadi 2 jenis yaitu;  Stakeholder  internal  dan  Stakeholder eksternal.
Fathoni  dkk  (2016:54),  keberadaan  suatu perusahaan  dipengaruhi  oleh  stakeholder. Sehingga  perusahaan  harus  memberikan  nilai lebih  (Kusumawati  dan  Hardiningsih,  2016).
Dalam  teori  stakeholder,  perusahaan  harus memberikan  manfaat  bagi  stakeholdernya (Ghozali & Chariri, 2014:439). Setiap stakeholders  mempunyai  hak  memperoleh keterangan  (Kusumawati  dan  Hardiningsih, 2016). Intiya, stakeholder mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi penggunaan sumber ekonomi untuk perusahaan (Suprimarini dan Suprasto, 2017).
Teori Stakeholer dalam kaitannya dengan CSR adalah perwujudan tanggung jawab sosial dari  perusahaan  kepada  stakeholders  (Arianti, 2020).  Manfaat  dari  CSR  yakni  diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate  Social  Responsibility  adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citranya di  mata  publik.  (Said,  2018:23).  Nurlela (2019:11),  CSR  adalah  komitmen  untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan masyarakat luas pada umumnya.
Rusmana  dkk  (2019:72),  CSR  adalah komitmen  perusahaan  terhadap  pemangku kepentingan  dengan  meningkatkan  kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Undang-undang  Perseroan  Terbatas  No.40 tahun  2007  pasal  1  ayat  3  bahwa  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.
CSR  mempunyai  arti  yakni  tanggung
jawab  suatu  perusahaan  yang  berpengaruh besar,  namun  tidak  memiliki  nilai  ekonomis bagi  perusahaan  (Purba,  2017).  Simanjuntak (2017:96),  manfaat  CSR  bagi  perusahaan dalam  menjalankan  tanggung  jawab  sosialnya perusahaan dapat mengimplementasikan melalui  tiga  hal  yaitu  keuntungan  (profit), masyarakat  (people),  lingkungan  (planet). Syairozi  (2019:15)  manfaat  dari  CSR  yakni masyarakat berhubungan sektor pendidikan dan pemerintah  berhubungan  dengan  masalah pendidikan,  kesehatan,  dan  pembangunan fasilitas umum.
Pengungkapan CSR di Indonesia memakai konsep dari GRI sebagai bahan acuan didalam penyusunan pelaporan CSR dan pengungkapan tanggung jawabsosial dan lingkungan (Wijaya dan  Saebani,  2019).  Sejak  tahun  2013,  GRI  - G3  mengalami  perubahan  menjadi  GRI  -  G4, sebagai  standar  pengungkapan  Corporate Social Responsibility (CSR) (Gunawan, 2017).

## Kepemilikan Institusi
Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan  institusi  merupakan  persentase saham  yang  dimiliki  institusi.  Kepemilikan Institusi  adalah  besarnya  jumlah  kepemilikan saham  oleh  institusi  (pemerintah,  perusahaan asing,  lembaga  keuangan  seperti  asuransi, bank,  dan  dana  pension)  dalam  perusahaan  (I Wayan,  Putu  ayu,  dan  I  Nyoman,2016:177). Kepemilikan institusi adalah Persentase kepemilikan  saham  investor  institusi  atas jumlah  saham  dalam  perusahaan  (Andreas, 2009:98).Irawan dkk (2017); Listyaningsih dan Tanjung  (2019);  Ayunanta  dkk  (2020), Kepemilikan Institusi adalah Persentase jumlah
kepemilikan  saham  perusahaan  yang  dikuasai oleh sebuah institusi.
Wulansari dan Dewi (2017), Kepemilikan institusi  adalah  kepemilikan  saham  yang dikuasai  institusi  dengan  kepemilikan  saham diatas  5%.  Kepemilikan  institusi  berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer perusahaan (Suprimarini  dan  Suprasto,  2017).  Semakin tinggi kepemilikan institusi dalam perusahaan, semakin  tinggi  pengawasan  oleh  investor institusi  (Ayunanta  dkk,  2020). Kepemilikan institusi  dalam  perusahaan  akan  memotivasi pengendalian  yang  baik  terhadap  manajemen (Arianti, 2020). Pemegang saham institusi rata- rata menguasai jumlah porsi besar kepemilikan saham dalam perusahaan (Utami, 2019).

## Leverage
Leverage  adalah  penggunaan  sumber keuangan perusahaan melalui utang yang dapat diharapkan  memberikan  keuntungan  yang besar  bagi  perusahaan  (Keown  et  al,  2005). Sutrisno  (2017:  15),  Rasio  Solvabilitas  adalah kemampuan perusahaan utuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.Wiratna (2016: 111), Rasio solvabilitas  adalah  rasio  dalam  mengukur kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi seluruh  kewajibannya.  Kasmir  (2016:  114), Rasio solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Hanafi  dkk  (2016,  40),  Leverage  adalah rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan memenuhi  kewajiban  jangka  panjangnya. Perusahaan  yang  tidak  solvabel  adalah
perusahaan  yang  total  utangnya  lebih  besar daripada total asetnya. Hery (2018: 164), tujuan dari rasio solvabilitas yakni, mengetahui posisi total  kewajiban,  mengetahui  posisi  kewajiban jangka  panjang,  menilai  kemampuan  aset terhadap kewajiban, menilai besarnya aset dari utang,  menilai  pengaruh  utang  terhadap  aset, menilai  pengaruh  modal  terhadap  aset, mengukur  asset  sebagai  jaminan  utang, mengukur  aset  sebagai  jaminan  modal  dan mengukur modal sebagai jaminan utang.
Wijaya  dan  Saebani  (2019)  membagi Leverage  menjadi  2  jenis,  yakni  leverage operasi  dan  leverage  pembiayaan.  Leverage meggambarkan  besarnya  aktiva  yang  dikuasai perusahaan, yang asalnya dari hutang perusahaan  (Wijaya  dan  Saebani,  2019). Leverage menunjukkan perbandingan besarnya total  hutang  terhadap  total  aktiva  (Badoa, 2020).  Brigham  dan  Ehrhardt  (2017:111), ukuran leverage adalah rasio debt to equity atau rasio utang terhadap aset perusahaan. Leverage menunjukkan  total  hutang  perusahaan  dalam membelanjakan kegiatan operasional perusahaan.  Semakin  tinggi  leverage,  maka semakin  besar  aset  diperoleh  dari  hutang (Shanti, 2020). Brigham dan Ehrhardt (2017:109),  Aset  yang  dibiayai  dari  utang, maka  tidak  ada    keuntungan  bagi  pemegang saham.

## Komisaris Independen
Effendi  (2016:42),  komisaris  independen adalah  komisaris  yang  bukan  merupakan manajemen,  pemegang  saham,  pejabat  atau berhubungan  langsung  atau  tidak  langsung dengan  pemegang  saham.  Dewan  komisaris
adalah  anggota  komisaris  yang  bertujuan mengawasi, mempunyai tugas, dan bertanggungjawab  serta  memberikan  masukan kepada  direksi  (Simorangkir  dkk,  2018; Yogiswari dan Ramantha, 2017).
Peraturan  OJK  No.  33/POJK.04/2014, dewan  komisaris  beranggota  minimal  dua, yakni  presiden  komisaris  dan  komisaris independen, bila jumlah dewan komisaris lebih dari  dua,  minimal  30%  adalah  komisaris independen.  Arianti,  2020;  Migang  dan  Dina, 2020; Muliasari dan Hidayat, 2020, Komisaris independen  adalah  pihak  yang  tak  terkait dengan pemilik saham, tidak terafiliasi direktur ataupun  dewan  komisaris,  dan  tidak  sebagai direktur perusahaan terkait.
Dewan komisaris tidak hanya bertanggungjawab  terhadap  pemegang  saham saja,  tetapi  juga  bertanggungjawab  terhadap masyarakat (Simorangkir dkk, 2018). Komisaris independen berperan penting sebagai pengelola dan pemandu agar perusahaan  mentaati  peraturan  yang  berlaku (Muliasari  dan  Hidayat,  2020). Dewan komisaris  terdiri  dari  1  orang  atau  lebih,  dan jumlah anggota dewan komisaris diatur dalam Anggaran  Dasar  perseroan  (Arianti,  2020). Perusahaan  terdaftar  di  BEI  mempunyai komisaris independen minimal 30 % dari total jumlah  anggota  dewan  komisaris  (Ningrum dkk, 2020).

## Agresivitas Pajak
Agresivitas  pajak  adalah  kemauan  dan perbuatan untuk mengurangkan pajak, baik sah atau  tidak  sah  maupun  keduanya  (Lanis  and Richardson, 2012).  Frank et al (2009), agresif
pajak  adalah  perbuatan  yang  bertujuan  untuk mengurangkan pajak melalui perbuatan perencanaan  pajak  (tax  planning). Agresivitas pajak  yakni  perbuatan  mengurangi  pajak dengan  melalui  cara  sah,  tidak  sah,  atau  dua- duanya (Purba, 2017). Agresivitas pajak adalah perbuatan  yang  menguntungkan  perusahaan dan  tidak  peduli  dengan  pihak  lain  seperti pemegang  saham,  pemerintahan  maupun masyarakat (Dewi & Cynthia, 2018).
Perusahaan cenderung dalam penghindaran  pajak  saat  perusahaan  dengan biaya pajak tinggi (Harsono dan Alvin, 2021). Wijaya  dan  Saebani  (2019),  agresif  pajak terbagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak dan  penggelapan  pajak.  Pohan  (2016:23),  tax avoidace adalah upaya menghindari pajak, baik secara  sah  dan  tidak  berseberangan  dengan peraturan. Penghindaran Pajak adalah perbuatan  dengan  memanfaatkan  kelemahan dalam  peraturan  perpajakan,  yang  bertujuan meminimalkan jumlah pajak (Arianti, 2020).

## CSR dan Agresivitas Pajak
Perusahaan  adalah  salah  satu  wajib  pajak yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajaknya  terhadap  negara  dimana  perusahaan berada.  Atas  pembayaran    pajaknya,  artinya perusahaan  telah  ikut  serta  dalam  perwujudan pembangunan  nasional  dalam  meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sebuah perusahaan yang bertindak secara agresif dalam perpajakan  merupakan  perusahaan  yang  tidak mempunyai  tanggung  jawab  secara  sosial. (Mustika, 2017).
Hubungan  baik  antara  perusahaan  dan stakeholder  menjadikan  perusahaan  dapat
menjamin akan keberlanjutan dan kelangsungan hidup perusahaannya (Dewi dkk, 2021). Hal ini relevan dengan teori Stakeholder, yang menerangkan bahwa perusahaan  berkewajiban  untuk  memenuhi kepentingan  seluruh  pihak  (Kusumawati  dan Hardiningsih, 2016).
Hasibuan dan Khomsiyah (2019); Mustika (2017);  Kusumawati dan Hardiningsih (2016) menunjukkan  bahwa  tingginya  tingkat  kinerja corporate social responsibility maka agresivitas pajak  juga  semakin  menurun,  artinya  bahwa hasil  penelitian  ini,  memperlihatkan  bahwa tingginya tingkat pengungkapan atas corporate social  responsibility,  maka  akan  menjaga penghindaran pajak oleh perusahaan.
Hal  tersebut  disebabkan  jika  perusahaan yang  telah  melaksanakan  kegiatan  corporate social responsibility secara baik sehingga pada umumnya  perusahaan  tidak  akan  bertindak secara  agresif  dalam  pajaknya.  Berdasarkan uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  CSR  berpengaruh    terhadap Agresivitas  Pajak.

## Kepemilikan Institusi dan Agresivitas Pajak
Manajemen perusahaan, selain melaksanakan  kepentingan  perusahaan  juga seharusnya  memenuhi  kepentingan  pihak institusi,  sesuai  dengan  teori  stakeholder  yang menjelaskan  bahwa  keberlangsungan  hidup perusahaan  dipengaruhi  oleh  dukungan  dari para  stakeholders.  Keterikatan  secara  moral antara manajemen perusahaan dengan pemangku  kepentingan,  dapat  mendesak
perusahaan untuk menyusun kebijakan perusahaan,  dimana  kebijakan  perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja manajemen  perusahaan  dalam  hal  keuangan (Indriawati, 2017).
Kepemilikan  institusi  seharusnya  dapat mencegah  manajemen  perusahaan  melakukan penghindaran  pajak  karena  berperan  penting dalam mengontrol dan mempengaruhi manajer, namun tekanan dari pihak institusi untuk tidak menjalankan  kepentingannya  menimbulkan upaya manajemen perusahaan untuk menghindari  pajak  dalam  peningkatan  laba (Arianti, 2020). Apriliyana dan Suryalini (2018)
menjelaskan bahwa kepemilikan institusi tidak mempunyai  pengaruh  atas  agresisivitas  pajak. Artinya kepemilikan institusi tidak berpengaruh kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan perusahaan. Namun, hasil yang berbeda dalam penelitian Arianti (2020); Muslim dan Agustin (2018);  Suprimarini  &  Suprasto  (2017)  yakni bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh atas  agresivitas  pajak.  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  penelitian  ini  mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Kepemilikan  Institusi  berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## Leverage dan Agresivitas Pajak
Tingkat leverage perusahaan menggambarkan  bahwa  perusahaan  ingin meningkatkan  labanya  sehingga  berdampak kepada tindakan agresivitas pajak (Wijaya dan Saebani,  2019).  Konflik  antara  pemilik perusahaan  dan  manajemen  diakibatkan  oleh
sistem  pendanaan  dalam  perusahaan  melalui utang sehingga berdampak pemilik perusahaan tidak  akan  menyetujui  adanya  penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan (Mustika, 2017).
Perusahaan disarankan agar dapat memanfaatkan  hutang  dalam  menjalankan kegiatan  sehari-hari  dan  investasi  perusahaan. Akan tetapi, hutang juga dapat mengakibatkan timbulnya  biaya  tetap  bagi  perusahaan  yakni bunga.  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  36 Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  bunga  dapat dijadikan sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam proses perhitungan PPh Badan.
Mustika (2017), leverage tidak berpengaruh  dan  signifikan  atas  agresivitas pajak,  karena  biaya  pajak  perusahaan  yang tinggi  tidak  membuat  agresivitas  pajak meningkat.  Wijaya  dan  Saebani  (2019). leverage  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap agresivitas  pajak,  karena  besarnya  leverage ternyata tidak mampu menjadikan biaya bunga sebagai pengurang pajak.
Leverage  berpengaruh  secara  positif terhadap  agresivitas  pajak  (Muliawati  dan Karyada,  2020).  Artinya,  semakin  tinggi leverage,  maka  membuat  agresivitas  pajak semakin meningkat. Perusahaan dalam mencari keuntungan dengan cara meminimalkan biaya- biaya  termasuk  biaya  pajak  (Firdayanti  dan Kiswanto,  2020).  Hubungan  antara  leverage dengan  teori  stakeholder  yakni  jika  didalam struktur permodalan perusahaan banyak diperoleh  dari  pihak  kreditur,  artinya  bahwa perusahaan tersebut masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari kreditur (Ningsih,
2016).  Namun  dampaknya,  perusahaan  dalam melaksanakan  kegiatan  operasionalnya  sehari- hari  dapat  dipengaruhi  oleh  keinginan  mereka (Kusuma,  2018).  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  penelitian  ini  mengajukan  hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Leverage  berpengaruh    terhadap agresivitas  pajak
Komisaris Independen, Corporate Social

## Responsibility dan Agresivitas Pajak
POJK Nomor: 33/ POJK.04 / 2014, jumlah paling  sedikit  Komisaris    Independen  yakni 30%  dari  total  anggota  Dewan  Komisaris. Simorangkir, dkk (2018), Komisaris Independen mengawasi perilaku dan keputusan perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat dan kepatuhan  kepada  ketentuan  yang  berlaku. Pengawasan  komisaris  independen  bertujuan agar  manajemen  tidak  agresif  terhadap  pajak (Arianti,  2020).  Pengawasan  bertujuan  untuk memastikan  penerapan  asas-asas  pengelolaan perusahaan yang baik (Prismanitra & Sukirman, 2021). Sehingga terciptanya konektivitas antara perusahaan dengan masyarakat (Gozali & Chairi, 2014).
Lanis  &  Richardson  (2012),  komisaris independen  mampu  mengurangi  agresif  pajak. Perbuatan  agresivitas  pajak  oleh  perusahaan dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial dan  bertentangan  dengan  prinsip  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (Arianti,  2020). Pengambilan keputusan dan kegiatan operasional  perusahaan  harus  memperhatikan kepentingan  semua  pihak  yang  terpengaruh oleh kegiatan dan keputusan perusahaan dalam Teori Stakeholder. (Kusumawati dan
Hardiningsih,  2016).  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  penelitian  ini  mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak

## Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi dan Agresivitas Pajak
Perbedaan  tujuan  antara  manajemen  dan pemegang  saham  akan  menimbulkan  suatu masalah, karena memiliki kepentingan berbeda-beda  (Kusumawati  dan  Hardiningsih, 2016).  Tingginya  kepemilikan  saham  jangka pendek, penghindaran pajaknya semakin tinggi, namun  tingginya  kepemilikan  saham  jangka panjang, maka penghindaran pajak akan rendah (Arianti, 2020).
Damayanti dan Wulandari (2021), institusi cenderung meminimalkan risiko penghindaran pajak  yang  dapat  menurunkan  reputasi perusahaan.  Oleh  karena  itu,  kepemilikan institusi  memonitor  manajemen  secara  efektif dan  memotivasi  manajemen  untuk  lebih  focus (Arianti,  2020).  Sehingga  pengawasan  ketat kepemilikan institusi akan menurunkan penghindaran pajak (Fadli, 2016). Berdasarkan uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Komisaris independen dapat memoderasi  pengaruh  kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak

## Komisaris Independen, Leverage dan Agresivitas Pajak
Leverage  adalah  Total  hutang  yang dibebankan  perusahaan  dalam  menanggung
aktiva.  Perusahaan  memanfaatkan  hutang dalam membelanjakan investasi, karena memberikan  reaksi  positif  terhadap  agresif pajak  (Muliawati  dan  Karyada,  2020).  Beban utang perusahaan dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan dan investasi perusahaan  (Badoa,  2020).  Leverage  adalah sumber pembiayaan perusahaan dari pihak luar perusahaan  (Wicaksana  dkk,  2021).  Semakin tinggi  leverage,  maka  jumlah  permodalan perusahaan  menjadi  semakin  meningkat, begitupun  biaya  bunga  yang  pengurang  beban pajak juga semakin meningkat (Damayanti dan Wulandari, 2021).
Dewan  komisaris  bertanggungjawab  atas kualitas  informasi  dalam  laporan  keuangan, adanya  kepentingan  manajemen  terhadap manajemen laba yang berdampak atas turunnya kepercayaan investor (Badoa, 2020). Komisaris independen  dapat  memberikan  sumbangsih terhadap  kinerja  manajemen  (Firdayanti  dan Kiswanto,  2020).  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  penelitian  ini  mengajukan  hipotesis sebagai berikut:
H 6 : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh leverage  terhadap agresivitas pajak

## CSR, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Agresivitas Pajak
CSR  adalah  variabel independen  dari  sisi sosial  perusahaan.  CSR  digunakan  dalam memperkirakan  seberapa  jauh  perusahaan bermanfaat terhadap masyarakat (Indah, 2020).
Leverage adalah variabel independen dari sisi keuangan perusahaan. Leverage adalah alat hitung  terhadap  besarnya  aktiva  dikuasai  dan
besarnya  laba,  serta  beban  dalam  memperoleh aktiva (Indah, 2020). Leverage adalah gambaran  perusahaan  yang  dibiayai    Utang (Maulana dkk, 2019).
Kepemilikan  institusi  dapat  memotivasi dalam memonitor kinerja manajemen agar lebih optimal  (Apriliyana  dan  Suryarini,  2018). Variabel independen lainnya adalah kepemilikan  institusi.  Kepemilikan  institusi menggambarkan keikutsertaan penanam modal institusi terhadap pegambilan kebijakan perusahaan  (Indah,  2020).  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  penelitian  ini  mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 7 :  CSR,  Kepemilikan  Institusi  dan Leverage secara simultan terhadap Agresivitas Pajak

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  secara kuantitatif. Pendekatan penelitian ini mempunyai tujuan dalam melakukan pengukuran  terhadap  variabel-variabel  dari objek penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap penelitian tersebut.
Sugiyono  (2018:2),  metode  penelitian  adalah cara  ilmiah  dalam  memperoleh  data  untuk tujuan dan kegunaan tertentu.
Sugiyono  (2018:15)  menjelaskan  bahwa metode  penelitian  kuantitatif  adalah  suatu metode  penelitian  yang  dimanfaatkan  dalam menganalisa  terhadap  populasi  atau  sampel tertentu, penghimpunan data tersebut memnafaatkan  sarana  penelitian,  analisis  data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapakan
sebelumnya.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  dari  tahun  2017-2020,  yang mana  terdapat  populasi  yang  berjumlah  65 perusahaan. Berdasarkan daftar hasil sampel
tersebut,  besar  sampel  yang  dimanfaatkan sebanyak  60  perusahaan  untuk  periode tahun  2017-2020. Diakses  melalui  website situs  resmi  IDX  (www.idx.co.id)  dan  TICMI melalui  teknik  purposive  sampling  sebagai berikut:
Tabel 2. Penentuan Sampel  Penelitian No Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat 1 Perusahaan  Properti  dan  Real  Estate terdaftar di BEI 65 2 Perusahaan Properti dan Real Estate yang tidak  menampilkan  laporan  keuangan tahunan (annual report) 21 (21) 3 Perusahaan Properti dan Real Estate yang Laporan  keuangan  tahunannya  tidak komplit (berkaitan dengan variabel) 7 (7) 4 Perusahaan Properti dan Real Estate yang merugi  dari  Tahun  2017  sampai  dengan Tahun 2020 22 (22) 5 Perusahaan Properti dan Real Estate yang menjadi sampel 15 6 Perusahaan Properti dan Real Estae yang diobservasi  Tahun  2017  sampai  dengan Tahun 2020 (4 x 15 ) 60 Sumber : www.idx.co.id
Penelitian  ini  menggunakan  3  variabel independen  dan  1  variabel  dependen  serta  1
variabel  moderasi.  Berikut  pengukuran  dari masing masing variabel :
Tabel 3. Pengukuran Operasional  Variabel Penelitian No Variabel Jenis Variabel Pengukuran Skala 1 Agresivitas Pajak Dependen ETR  =         Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Sebelum Pajak Rasio 2 Corporate Social Responsibility (CSR) Independen CSR  =                    Σ Xyi Ni Rasio 3 Kepemilikan Institusional (KI) Independen KI     =            Jumlah Saham Institusi Jumlah saham beredar Rasio 4 Leverage (LEV) Independen LEV  =                    Total Hutang Total Aset Rasio 5 Corporate  Governance (CG) Moderasi KI     =     Total  Komisaris Independen Total Komisaris Rasio

## Sumber : data diolah 2022
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan data  panel  untuk  mengestimasi  hipotesis penelitian,  data  panel  merupakan  gabungan antara  data  seksi  silang  dan  runtun  waktu (Winarno, 2015). Sebelum melakukan estimasi
regresi,  maka  penelitian  ini  akan  menguji asumsi heteroskedastisitas. Ghozali & Ratmono  (2017)  menjelaskan  bahwa  white’s cross-secon heteroskedasticity dapat digunakan untuk  mengoreksi  nilai  parameter  yang
diperoleh  melalui  OLS,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  ouput  dalam  pengujian hipotesis. Selanjutnya penelitian ini menggunakan ketiga metode estimasi yakni uji common effect, fixed effect dan random effect untuk  menguji  hipotesis  peneliian.  Selain  itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan uji
berpasangan untuk menentukan metode estimasi data panel yang cocok untuk menguji hiptoesis yakni uji chow, uji lagrange multiplier dab  uji  hausman.  Untuk  analisis  data  yang terdiri dari beberapa kategori dan dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (Rosadi, 2012;271).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Chow ( Redundant Fixed Effects Tests )
Tabel 4. Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 2.042098 (23,64) 0.0132 Cross-section Chi-square 52.834667 23 0.0004
Sumber : data diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan  tabel  4  dari  hasil  uji  chow, peneliti  membandingkan  estimasi  antara fixed effect dan common effect . Dalam tabel tersebut dapat  diketahui  bahwa  probabilitas  (Prob.) untuk Cross  Section  F sebesar  0.0132  yang
artinya  nilai  probabilitas  berada  dibawah  0.05 yang  menjadi  tingkat  signifikansi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah fixed effect.

## Uji Hausman
Tabel 5. Hasil Uji Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 9.974549 7 0.0368
Sumber : data diolah dengan Eviews 9.0
Uji  hausman  dilakukan  karena  dalam  uji chow estimasi yang terpilih adalah fixed effect .
Dalam pengujian hausman, peneliti membandingkan  estimasi  antara fixed  effect dengan random  effect. Berdasarkan  tabel  5 diatas,  dapat  diketahui  bahwa  probabilitas (Prob)  sebesar  0,0368  yang  artinya  nilai
tersebut  berada  dibawah  tingkat  signifikansi yaitu  0,05.  Sehingga  model  yang lebih  tepat adalah random  effect dan  karena  dalam pengujian  hausman  ini random  effect yang lebih tepat untuk digunakan, maka dilanjutkan dengan uji lagrange multiplier .

## Uji Lagrange Multiplier (LM)
Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives Test Hypothesis Cross-section Time Both reusch-Pagan 29.83008 0.573989 30.40407 (0.0000) (0.4487) (0.0000) Honda 5.461693 -0.757621 3.326281 (0.0000) (0.0004) King-Wu 5.461693 -0.757621 1.142672 (0.0000) (0.1266) Standardized Honda 6.248275 -0.351225 0.129181 (0.0000) (0.4486) Standardized King-Wu 6.248275 -0.351225 -1.251338 (0.0000) -- Gourierioux, et al.* 29.83008 (< 0.01) *Mixed chi-square asymptotic critical values: 1% 7.289 5% 4.321 10% 2.952
Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas  sebesar  0,0000.  Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05, sehingga model random effect lebih tepat digunakan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan
hasil  pemilihan  model,  model  yang  terpilih adalah Random Effect . Berikut adalah hasil dari regresi  data  panel  dengan  model Random Effect :
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 132.2177 67957.56 -1.945593 0.0549 X1 2.350064 1.039898 2.259898 0.0263 X2 0.055123 0.060582 0.909879 0.3654 X3 4584.078 3624.984 1.264579 0.2094 X4 15.68490 6.648283 2.359241 0.0206 X5 0.007659 0.016901 0.453186 0.6515 X6 -28.20892 10.45239 -2.698800 0.0084
Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diestimasikan persamaan, sebagai  berikut:
Y = 132.22 + 2.35X1 + 0.06X2 + 4584.08X3
+15.68X4 + 0.01X5 – 28.21X6

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  pemilihan  model,  yang terpilih  yakni  Random  Effect.  Berikut  adalah hasil  dari  regresi  data  panel  dengan  model Random Effec t.
Tabel 8. Uji F R-squared 0.610271 Mean dependent var 12809.02 Adjusted R-squared 0.246847 S.D. dependent var 19876.45 S.E. of regression 17249.66 Akaike info criterion 22.43803 Sum squared resid 2.59E+10 Schwarz criterion 22.67844 Log likelihood -1068.026 Hannan-Quinn criter. 22.53521 F-statistic 4.892054 Durbin-Watson stat 1.659795 Prob(F-statistic) 0.000052 Mean dependent var 12809.02 R-squared 0.610271

## Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0
Dalam  tabel  8  diatas,  hasil  uji F dapat dilihat bahwa nilai probabilitas   dari F-statistik sebesar  0,000052  <  0,05,  maka  dapat  dibuat kesimpulan bahwa corporate social responsibility,  kepemilikan  institusi,  leverage dan  corporate  governance  sebagai  pemoderasi
memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap agresivitas pajak.

## Uji Parsial (Uji t)
Berikut  ini  tabel  9  yang  merupakan  hasil uji t.
Tabel 9. Hasil Uji t Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -151827.8 69201.58 -2.193993 0.0309 X1 2.733310 1.057183 2.585466 0.0114 X2 0.021810 0.061024 0.357407 0.7217 X3 3038.617 3609.590 0.841818 0.0022 X4 17.04946 6.807275 2.504594 0.0141 X5 0.006743 0.016187 0.416549 0.6780 X6 -29.68278 10.68439 -2.778145 0.0067
Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0
Tabel 9 diatas menunjukkan hasil pengujian regresi  berganda  untuk  model  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari uji hipotesis:

## Pembahasan
Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan hasil dari uji t yaitu:
1. Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. 0.0114  <  0.05  artinya  bahwa  CSR berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. Adanya  peningkatan  aktivitas  Corporate
Social
Responsibility (CSR) dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak,
Namun  demikian  tingkat  rasio  Corporate
Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan –  perusahaan  property  dan  real  estate  yang terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak,  atau  dengan  kata  lain  menerima hipotesis  penelitian  pertama.  Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, oleh Kusumawati  dan  Hardiningsih  (2016); Mustika  (2017);  Hasibuan  dan  Khomsiyah (2019),  yang  menjelaskan  bahwa  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  mempunyai pengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap
agresif  pajak.  Pengungkapan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  yang  tinggi akan  menurunkan  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian ini relevan dengan teori legitimasi dan stakeholders. Teori legitimasi
menjelaskan bahwa
perusahaan menitikberatkan  adanya  suatu  interaksi dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat  yakin  bahwa  perusahaan  dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah sesuai dengan  norma  dan  nilai  masyarakat. Sedangkan  teori  stakeholder  menjelaskan bahwa  perusahaan  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  harus  dapat  bermanfaat terhadap  semua  pihak  (Kusumawati  dan Hardiningsih, 2016).
2. Pengaruh  kepemilikan  institusi  terhadap agresivitas  pajak.  Nilai  prob.  0.7217  >  0,05 artinya  bahwa  kepemilikan  institusi  tidak berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. Adanya  peningkatan  aktivitas  Kepemilikan institusi  tidak  dapat  menurunkan  tingkat agresivitas  pajak,  namun  demikian  tingkat rasio kepemilikan institusi oleh perusahaan – perusahaan  property  dan  real  estate  tidak terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas  pajak.  Hasil  penelitian  ini  tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain menolak hipotesis penelitian kedua. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,  oleh  Apriliyana  dan  Suryarini (2018)  yang  hasilnya  kepemilikan  institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan  institusi,  maka  perusahaan
semakin  tinggi  melakukan  agresivitas  pajak karena kepemilikan institusi tidak berpengaruh  pada  pemberi  pajak  yang kurang memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan pada perusahaan. Hal ini menunjukkan  bahwa  besarnya  saham  yang dimiliki  karena  mayoritas  dikuasai  oleh pemegang  saham  oleh  lembaga  tidak  dapat mempengaruhi perusahaan induk dan kepemilikan  manajerial  perusahaan.  dalam melakukan  penghindaran  pajak  Akibatnya, investor institusi kurang berkontribusi dalam mengontrol dan memantau terhadap pengambilan keputusan di perusahaan (Apriliyana  dan  Suryarini,  2018).  Hasil penelitian  ini  tidak  relevan  dengan  Teori stakeholder  yang  menjelaskan  bahwa  setiap pemangku  kepentingan  didalam  perusahaan harus  turut  serat  dalam  mengawasi  dan mengoptimalkan kinerja manajemen perusahaan,  tetapi  faktanya  kepemilikan institusi  dianggap  tidak  mampu  dalam mengawasi  dan  mengoptimalkan  kinerja manajemen  perusahaan  dalam  mengelola investasinya.
3. Pengaruh  leverage  terhadap  agresivitas pajak.  Nilai  prob.  0.0022  <  0.05  artinya bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas  pajak.  Adanya  peningkatan aktivitas leverage dapat menurunkan tingkat agresivitas  pajak,  namun  demikian  tingkat rasio leverage oleh perusahaan – perusahaan property  dan  real  estate  yang  terbukti  dapat menurunkan  tingkat  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  ini  berhasil  mendukung  hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau
dengan  kata  lain  menerima  hipotesis penelitian ketiga. Perusahaan yang memiliki hutang  yang  tinggi  akan  menyebabkan perusahaan  membayar  beban  bunga  yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun berjalan, ketika  perusahaan  memiliki  beban  bunga yang tinggi maka peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan berkurang (Harsono dan Alvin, 2021). Hasil penelitian ini relevan dengan teori stakeholder, kreditor dan investor merupakan sumber  pendanaan  bagi  perusahaan,  oleh karena  itu  perusahaan  dalam  menjalankan aktivitas  bisnisnya  wajib  menjaga  tingkat kepercayaan  para  investor  dengan  tidak melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga  tidak  merugikan  kepentingan semua pihak.
4. Corporate Governance memoderasi pengaruh  CSR  terhadap  agresivitas  pajak. Nilai  prob.  0.0141<  0.05  artinya  bahwa corporate governance memoderasi pengaruh CSR  terhadap  agresivitas  pajak.  Adanya peningkatan  aktivitas  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  dapat  menurunkan tingkat  agresivitas  pajak,  namun  demikian tingkat rasio Corporate Social Responsibility (CSR)  yang  dimoderasi  oleh  Corporate Governance  di  perusahaan  –  perusahaan property  dan  real  estate  yang  terbukti  dapat menurunkan  tingkat  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  ini  berhasil  mendukung  hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Governance  dapat  memoderasi pengaruh Corporate  Social  Responsibility  (CSR) terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata
lain menerima hipotesis penelitian keempat. Artinya  semakin  tinggi  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  perusahaan  maka agresivitas  pajak  semakin  rendah  karena setiap aktivitas Corporate Social Responsibility  (CSR)  merupakan  kegiatan yang menitikberatkan pada bidang sosial dan lingkungan  selain  tujuan  ekonomi.  Artinya, hasil penelitian tersebut relevan dengan Teori Legitimasi yang menekankan bahwa perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan operasinya  sudah  sesuai  dengan  norma  dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan  berdasarkan  Teori  Stakeholder, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap kepentingan semua pihak.
5. Corporate governance memoderasi pengaruh kepemilikan  institusi  terhadap  agresivitas pajak.  Nilai  prob.  0.6780>  0.05  artinya bahwa corporate governance tidak memoderasi  pengaruh  kepemilikan  institusi terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan  aktivitas  kepemilikan  institusi tidak  dapat  menurunkan  tingkat  agresivitas pajak,  namun  demikian  tingkat  rasio kepemilikan  institusi  yang  dimoderasi  oleh Corporate  Governance  di  perusahaan  – perusahaan  property  dan  real  estate  yang terbukti  tidak  dapat  menurunkan  tingkat agresivitas  pajak.  Hasil  penelitian  ini  tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan  bahwa  Corporate  Governance dapat  memoderasi pengaruh  kepemilikan institusi  terhadap  agresivitas  pajak,  atau dengan kata lain menolak hipotesis penelitian kelima.  Keberadaan  kepemilikan  institusi tidak  sanggup  untuk  mengurangi  praktik
agresivitas pajak oleh manajemen perusahaan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  ada  atau  tidak  adanya  kehadiran kepemilikan  institusi  di  dalam  suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas  pajak  (Fadli,  2016).  Hasil penelitian  ini  jelas  tidak  relevan  dengan Teori  Stakeholder,  yang  menitikberatkan kepada  kepentingan  terhadap  semua  pihak. Dalam  hal  ini,  hanya  memperhatikan kepentingan  dan  kesejahteraan  pemegang saham saja.
6. Corporate governance memoderasi pengaruh leverage  terhadap  agresivitas  pajak.  Nilai prob. 0.0067< 0.05 artinya bahwa corporate governance  memoderasi  pengaruh  leverage terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas leverage dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio leverage yang dimoderasi  oleh  Corporate  Governance  di perusahaan  –  perusahaan  property  dan  real estate  yang  terbukti  dapat  menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan  bahwa  Corporate  Governance dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain  menerima  hipotesis  penelitian  keenam. Pentingnya  peran  komisaris  independen sebagai pengawas dalam kebijakan perusahaan  tentang  kebijakan  hutang  yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya hubungan  tersebut  yang  menyebabkan adanya peran hubungan komisaris independent  terhadap  leverage pada  praktik penghindaran pajak (Wicaksana dkk, 2021).
Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  Teori Stakeholder yang menjelaskan bahwa perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  sosial yang  mengharuskan  perusahaan  untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh  bukti  adanya  pengaruh  antara corporate  social  responsibility  (CSR)  leverage dan  kepemilikan  institusi  terhadap  agresivitas pajak  dengan  komisaris  independen  sebagai variabel  moderasi.  Sampel  yang  digunakan adalah Perusahaan Properti dan Real Estate yang tedaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun 2017-2020.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  : Pertama , CSR  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. Kedua , Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak. Ketiga ,  Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Keempa t, CG dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap  agresivitas  pajak. Kelima ,  CG  tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusi  terhadap  agresivitas  pajak. Keenam , CG  dapat  memoderasi  pengaruh  leverage terhadap  agresivitas  pajak. Ketujuh ,  CSR, kepemilikan  institusi,  leverage,  dan  corporate governance  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  maka  peneliti  memiliki  beberapa saran  kepada  peneliti  selanjutnya,  sebagai
beriku: Pertama , diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam menentukan  tingkat  Agresivitas  Pajak,  seperti BTD dan CETR. Kedua , sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dalam penelitian selanjutnya agar hasil penelitian  lebih  mampu  digeneralisasikan.
Ketiga ,  tidak  adanya  pengaruh  dari  besarnya kepemilikan institusi agresivitas pajak, sebaknya diganti dengan variabel profitablitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggadinata,  R,  S,  dan  Cahyaningsih.  (2020).
Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor  Industri  Dasar  dan  Kimia  yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). e-Proceeding of Management  :  Vol.7,  No.2  Desember
2020 Apriliyana, N & Suryarini, T. (2018). The Effect Of  Corporate  Governance  and  the Quality  of  CSR  to  Tax  Avoidation . Accounting Analysis Journal 7(3) (2018)
159-167. Published by UNNES
Arianti, F, B. (2020). The Effect of Independent Commissioner’s Moderation of CSR and
Institutional
Ownership on Tax
Avoidance .  Journal  of  Accounting  and
Business  Education,  4  (2),  March  2020 Ayunanta,  Y,  L,  dkk.  (2020). Pengaruh Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Iinstitusional  terhadap  Penghindaran Pajak di Indonesia . E-JRA Vol. 09 No. 12 Agustus 2020
Badoa, C, E, M. (2020). Pengaruh Leverage dan
Profitabilitas  terhadap  Penghindaran
Pajak dengan Proporsi Komisaris
Independen sebagai Variabel  Moderasi . Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar  ke  3 Tahun 2020
Brigham,  E.,  &  Ehrhardt,  M.  C.  (2017).
Financial  Management  -  Theory  and Practice . Cengage Learning
Brodzka,  A  et  al.  (2017). Tax  Aggressiveness: The  Evidence  From  Polish  Listed Companies .  Corporate  Ownership  & Control / Volume 14, Issue 3, Spring 2017 Clarkson,  M,  1994. A  Risk  Based  Model  of Stakeholder  Theory.  Proceedings  of  the
Second
Toronto Conference on Stakeholder Theory . Centre for Corporate Social Performance and Ethics. University of Toronto. Toronto CNN.  Indonesia.  (2016). Panama  Papers  dan Praktik Penghindaran Pajak . http://www.cnnindonesia.com . Diakses
pada 24 Juli 2022 Damayanti,  V,  N  &  Wulandari,  S.  (2021). The Effect of Leverage,
Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies  in  The  Consumption  Goods Industry Period (2014-2019) . Akuntabilitas  Jurnal  Volume  10,  Nomor
1, 2021, 16-26
Deegan, C, M. Rankin, dan J. Tobin. (2002). An Examination  of  Corporate  Social  and Environmental  Disclosures  of  BHP  from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory . Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, hlm 312–343.
Deegan,  C.  (2004). Financial  Accounting Theory . McGraw-Hill, Sydney.
Dewi, S. P., & Cynthia, C. (2018).
Aggressiveness  tax  in  indonesia .  Jurnal Akuntansi/Volume  XXII,  No.  02  Mei
2018: 239-254
Dowling, J. dan J. Pfeffer. 1975.
“ Organizational Legitimacy: Social
Values  and  Organizational  Behaviour ”. Pacific Sociology Review Vol. 18, No. 1, hlm 122-136.
Effendi,  A,  M.  (2016). The  Power  of  Good Corporate  Governance.Edisi  2 .  Jakarta: Salemba Empat
Efrinal  dan  Chandra,  H,  A.  (2020). Pengaruh Capital  Intensity  dan  Inventory  Intensity terhadap  Agresivitas  Pajak .  AKRUAL Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Vol.  2 No. 2 : Juli-Desember 2020 Firdayanti, N & Kiswanto. (2020). Pengaruh Corporate
Social  Responsibility  dan  Leverage terhadap  Agresivitas  Pajak  dengan Komisaris  Independen  dan  Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderatin. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing No.2 (Vol.1), November 2020, Hal: 42 – 52 ISSN : 2723-2522
Frank, et al. (2010). Tax Reporting Aggressiveness  and  Its  Relation  to Aggressive  Financial  Reporting  Journal of Accounting Review , Vol 84 No 2., pp.
467-496
Freeman, R. E. 1984. Strategic Management: A
Stakeholder Approach . Pitman Publishing, Boston. Freeman, R. E. 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach . Pitman Publishing, Boston.
Ghozali,  I.  dan  Chariri,  A.  (2014). Teori Akuntansi International Financial Reporting  Standards .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Ghozali,  Imam  dan  Ratmono,  Dwi.  2017 . Analisis  Multivariat  dan  Ekonometrika dengan  Eviews  10 .  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro: Semarang.
Gulzar,  A.,  M  et  al.  (2018). Does  Corporate Social Responsibility Influence Corporate Tax  Avoidance  of  Chinese  Listed
Companies? .  Sustainability  2018,  10, 4549
Gunawan, J. (2017) Pengaruh  Corporate Social
Responbility  dan Corporate  Governace
terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi  Vol.  XXI  No.  03.  September 2017. Hadi. N. (2011). Corporate Social
Responsibility . Graha Ilmu, Yogyakarta
Hanafi,  Mamduh,  M  dan  Halim.  A.  (2016).
Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kelima . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Harsono, B & Alvin. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan terhadap  Agresivitas  Pajak .  Global Financial  Accounting  Journal,  Vol.  05, No. 01, April 2021
Hasibuan, M, H, D dan Khomsiyah. (2019). Do
Corporate  Social  Responsibility  and Corporate Governance Affect Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia . ISSN: 2521-3830. Vol. 7, No.
1,  hlm.8-16,  2019  DOI:  10.20448  / 2002.71.8.16 Hery,  (2018). Analisis  Laporan  Keuangan.
Cetakan  ke-3  Mei  2018 .  Jakarta  :  PT Grasindo.
Indah,  D,  S.  (2020). Pengaruh  Profitablitas, Leverage,  CSR  dan    Kepemilikan
Institusional pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017 .  Syntax  Idea:  p–ISSN:  2684-
6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 11, November 2020
Irawan, Y dkk. (2017). Analisis atas Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance) pada  Perusahaan  Property  dan  Real
Estate di Indonesia. Suistanable Competitive  Advantage-7  (SCA-7)  FEB UNSOED
Kasali, R. (2005) . Manajemen Public Relations.
Grafiti, Jakarta Kasmir.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya Manusia (Teori dan Praktik) . Depok: PT
Rajagrafindo Persada
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2020).  Laporan  Kinerja  Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP). 2020
Keown, A.J., Martin, J.D., Petty, J.W. and Scott,
F., D., Jr. (2005). Manajemen Keuangan: Prinsip  –  Prinsip  Dasar  dan  Aplikasi  ( Financial  Management;  Principles  and Aplication  )  Ed.  9. Jakarta.Indeks Kelompok Gramedia
Khan,  M  et  al.  (2017). Institutional  Ownership and  Corporate  Tax  Avoidance:  New Evidence .  The  Accounting  Review    Vol.
92, No. 2  March 2017 pp. 101–122
Kusumawati,  T,  W  &  Hardiningsih,  P.  (2016). The Effect Of Iistitutional Ownership and Corporate  Social  Responsibility  to  The Tax  Aggressiveness .  Jurnal  Analisis Akuntansi 7 (3) (2018) 159-167.
Published by UNNES
Lanis, R. And G. Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax
Aggressiveness  :  An  Empirical  Analysis .
J.Account. Public Policy, pp.86-108.
Lindblom,  C.K.  (1994). The  Implications  of Organizational Legitimacy for Corporate Social  Performance  and  Disclosure .
Presented  at  the  Critical  Perspectives  on Accounting Conference, New York, NY.
Listyaningsih, F & Tanjung, S, R, P. (2019). The Effect  of  Good  Corporate  Governance,
Company  Sizes,  and  Leverage  of  Tax Avoidance .  EPRA  International  Journal of  Multidisciplinary  Research  (IJMR)
Volume: 5 November 2019
Maulana,  A,  dkk.  (2019). Pengaruh  Corporate Governance, Corporate Social Responsibility  dan  Levergae  terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Indeks SRI-KEHATI di Bursa
Efek  Indonesia  Periode  2014-2016) .  e- Proceeding of Management : Vol.6, No.2
Agustus 2019
Migang,  S  &  Dina,  R,  W.  (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas
Pajak (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan Pertambangan  yang  Terdaftar  di  BEI Periode 2015-2018). Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik  (e):  2503-4790  |  ISSN- Print  (p):  2086-1117  Volume  11  Nomor 1, Maret 2020
Muliasari,  R  &  Hidayat,  A.  (2020). Pengaruh Likuiditas,  Leverage  dan  Komisaris
Independen  terhadap  Agresivitas  Pajak Perusahaan .  Jurnal  Manajemen  dan Keuangan, Vol 8 (1), 2020
Muliawati,  Y,  P,  A,  I.  dan  Karyada,  F,  P,  I.
Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap  Agresivitas  Pajak  dengan
Komisaris  Independen  sebagai  Variable Pemoderasi  (Studi  pada  Perusahaan Manufaktur  Sektor  Industri  Barang  dan Konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Periode  2016-2018) .  Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan.  Universitas Hindu Indonesia Ed. Juli 2020
Muslim,  R  &  Agustin,  H.  (2018). Pengaruh Karakteristik  Eksekutif  dan  Institutional Ownership  Terhadap  Tax  Aggresiveness dengan  Leverage  sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Empiris  pada  Emiten Sektor  Properti,  Real  Estate,  dan Konstruksi  Bangunan  yang  Terdaftar  di BEI tahun 2012-2017). Jurnal WRA, Vol 6, No 1, April 2018
Mustika.  (2017). Pengaruh  Corporate  Social Responbility, Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan  Kepemilikan  Keluarga  terhadap Agresivitas  Pajak  (Studi  Empiris  Pada Perusahaan
Pertambangan dan
Pertanian  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Periode  Tahun  2012-2014), JOM  FEKON  Vol.  4  No.1,  1  Feburari 2017.
Nurlela,  L,  W.  2019. Model  Corporate  Social Responsibility (CSR) . Jawa Timur. Myria Publisher
Ogbeide, S. O. 2017. " Firm Characteristics and Tax  Aggressiveness  of  Listed  Firms  in Nigeria : Empirical Evidence ".
International Journal of Academic
Research in Public Policy and
Governance, Vol.4, No.1, pp556–569 O’Donovan, G. (2002). Environmental
Disclosure  in  the  Annual  Report:
Extending The Applicability and
Predictive  Power  of  Legitimacy  Theory . Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, No. 3, hlm 344 – 371 Pasaribu, M.Y., dkk. (2016). Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan
Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada  Perusahaan  Sektor  Industri  Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014 ,  Jurnal  Administrasi  Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 1, Juni, hal. 154-164.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 33/POJK.04/2014    tentang  Direksi  dan Dewan Komisaris Emiten atas Perusahaan Publik Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  diterima
atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
PLAIeredaran Bruto tertentu Prasista,  P.M.,  dan  Setiawan,  E., Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan
Wajib  Pajak  Badan, E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana,  Volume  XVII
Nomor 3, hlm. 2.120-2.144, 2016.
Prismanitra  dan  Sukirman  (2021). Determinan Penghindaran  Pajak  dengan  Good
Corporate Governance Sebagai Variabel
Moderasi .  Accounting  Analysis  Journal 10(2) (2021) 101-107
Purba,  H.  (2017) .    Pengaruh  Corporate  Social Responbility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak  dengan  Kepemilikan  Keluarga sebagai  variabel  pemoderasi  (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun  2012-2015), Profita.  Vol.  10
NO.2. Agustus 2017 Ningrum,  P,  D  dkk.  (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi dengan mekanisme Corporate Governance . Prosiding BIEMA (Business Management, Economic,
and
Accounting) National Seminar Volume 1, 2020
Rosadi,  D.  (2012). Ekonometrika  dan  Analisis Runtun  Waktu  Terapan  dengan  Eviews .
Yogyakarta : Andi Offset
Rusmana,  A  dkk.  (2019). The  Future  of Organizational  Communication  In  The Industrial  Era  4.0  Book ,  Jawa  Barat  :
Universitas Padjajaran
Said, A. L. (2018). Corporate Social
Responsibility dalam perspektif
Governance . Yogyakarta: Deepublish
Setyoningrum, D & Zulaikha. (2019). Pengaruh Corporate  Social  Responbility,  Ukuran Perusahaan,  Leverage,  dan  Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak .
Diponegoro  Journal  of  Accounting  Vol.
8, No 3. Tahun 2019
Simanjuntak, B, A. (2017). Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial Ekonomi . Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia
Simorangkir,  Lita,  N,  Y,  Subroto,  B  & Andayani,  W.  (2018). Pengaruh  Sosial Perusahaan  Tanggung  Jawab  Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas  Pajak .  Jurnal  Manajemen Dan Kewirausahaan, 6 (2): 225–39
Suprimarini,  D,  P,  N  &  Suprasto,  B  (2017).
Pengaruh Corporate Social Responsibility,  Kualitas  Audit,  dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas  Pajak ,  E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana  Vol.19.2.  Mei (2017): 1349-1377
Sutrisno,  E.  2017. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Kencana , Jakarta Syairozi, M. I. (2019). Pengungkapan CSR pada perusahaan  Manufaktur  dan  Perbankan .
Magelang: Tidar Media
Undang - Undang RI No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat  (1)  huruf  a  Tentang  Bunga  Sebagai Bagian  Dari  Biaya  Usaha  Yang  Dapat
Dikurangkan Sebagai Biaya (tax
deductible)
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17  ayat  (2b)  tentang  Wajib  Pajak  badan dalam  negeri  yang  berbentuk  perseroan terbuka  yang  paling  sedikit  40%  (empat puluh  persen)  dari  jumlah  keseluruhan saham  yang  disetor  diperdagangkan  di bursa efek di Indonesia dapat memperoleh  tarif  sebesar  5%  (lima persen) lebih rendah
Undang - Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat  3    Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan.
Utami,  B,  L.  (2019). Pengaruh  Kepemilikan Institusional, Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating . Jurnal Akunesa Vol. 7 No. 2
Jan 2019
Wicaksana,  A,  S,  dkk.  (2021). Determinan Penghindaran  Pajak  dengan  Komisaris
Independen  sebagai  Pemoderasi  pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2015-2019 .
Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2 – Juni 2021 Wijaya,  D  &  Saebani,  A.  (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak , Volume 6 No. 1, Maret 2019
Winarno, Wahyu Wing. 2015. Analisis Ekonometrika  dan  Statistika  dengan Eviews,  Edisi  empat .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Wulansari, N & Dewi, R, H  (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan  Komisaris  Independen,  Komite Audit, Konservatisme Akuntansi,
Pertumbuhan  Penjualan  dan  Leverage terhadap Penghindaran Pajak , Prosiding SNA XX 2017 Jember.Universitas  Islam Indonesia, 27-30 September 2017
Yee,  S,  C,  et  al.  (2018). Tax  Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The  Digital  Era. Journal  of  Accounting and Investment, vol. 19 no. 2, July 2018 Yogiswari, K, K, N & Ramantha, W, I .(2017).
Pengaruh  Likuiditas  dan  Corporate Social  Responsibility  pada  Agresivitas Pajak  dengan  Corporate  Governance sebagai  variabel  pemoderasi, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017).