## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2015
Mulyana Utami* 1 , Endang Surasetyo Ningsih *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : mulyanautami@gmail.com *1 , endang_snt@yahoo.com *2

## Abstrak
The study aims to evaluate the level of effectivity of the revenue of local taxes and retributions and their contribution for over local own-source revenue over the period of 2011-2015. Using quantitative descriptive method, the research applies documentation technique in collecting data through budget realization statements of districts/cities in Aceh Province. The results show that (1) the revenue of local taxes over period 2011-2015 categorized as very effective. (2) the revenue of local retributions over the year 2011-2015 categorized as less effective. (3) the revenue of local taxes contibute to local own-source revenue over the fiscal year 2011-2015 are projected in medium level. (4) the revenue of local retributions contibute to local own-source revenue over the year 2011-2015 are projected in medium level. (5) revenue of local taxes and retributions and their contribution toward the local own-source revenue are not significantly increase.
Keywords: Effectivity, contribution, tax, retribution and local own-source revenue

## 1. Pendahuluan
Penerapan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur  dan  mengelola  sendiri  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya,  termasuk  pengelolaan keuangan daerah (Abdullah dan Nazry, 2014). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundangan,  sedangkan desentralisasi  fiskal  adalah  penyerahan  kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola pembiayaan keuangan  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dari penyelenggaraan  pemerintah  daerah  (Lianawati, 2015).  Hal  ini  sangat  jelas  bahwa  daerah  diberi wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  semua urusan rumah tangganya sendiri, setiap daerah dituntut untuk  berupaya  meningkatkan  sumber  pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,
Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD merupakan pendapatan  yang  bersumber  dari  hasil  daerah  itu sendiri,  terdiri  dari:  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi. Pendapatan  lainnya  yaitu  pendapatan  transfer  sebagai sandaran  utama  sumber  pendapatan  daerah  harus segera  diubah  menjadi  pendapatan  dari  sumber  daya yang  dikelola  daerah  itu  sendiri  yaitu  PAD,  karena kesejahteraan  masyarakat  akan  banyak  tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah Pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh sejak  tahun  2017  tidak  lagi  menerima  transfer  dana otonomi  khusus  (otsus)  dari  Pemerintah  Aceh  seperti selama  ini,  karena  dalam  Qanun  Nomor  10  Tahun 2016  perubahan  kedua  atas  Qanun  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Tambahan Dana  Bagi  Hasil  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus,  sistemnya  sudah berubah,  yang  membutuhkan  dana  otsus  dapat mengusulkan  kepada  Pemerintah  Aceh.  Kemudian
 ISSN: 1978-1520
Pemerintah Aceh yang akan menilai dan membiayainya (Serambi Indonesia).
Berdasarkan data yang diperoleh, Ada beberapa kabupaten/kota  yang    realisasi  PAD  nya  tidak mencapai  target,  salah  satunya  PAD  Subussalam hanya berkisar Rp 14- Rp 15 miliar dari Rp 500 miliar APBK  setiap  tahunnya.  Hal  ini  disampaikan  Sekda Kota  Subussalam  dalam  pidatonya  pada  peringatan Hari  Otonomi  daerah.    diakui  Pemerintah  Kota Subussalam  belum  mampu  mandiri.  (Serambi Indonesia).
PAD  menjadi  salah  satu  indikator  dalam pengukur  keberhasilan  dari  penyelenggaraan  otonomi daerah, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai kebutuhan    daerahnya  sendiri,  hal  ini  berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya,  jika PAD yang didapat pemerintah daerah sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan  otonomi  daerah  belum  maksimal (Puspitasari, 2014).
Upaya  peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  mengurangi  dominasi sumbangan pemerintah pusat, memaksimalkan otonomi  daerah  dan  meningkatkan  pembangunan melalui  pemaksimalan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Sesuai  dengan  Undang-Undangan  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  yang  menyebutkan  bahwa  “Bahwa  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan  daerah  untuk  menetapkan  Otonomi Daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab.” Oleh karena itu, pemerintah daerah harus
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan  melalui  PAD  terutama  sektor  pajak  daerah dan  retribusi  daerah.  Perlu  dilihat  tingkat  efektivitas dari  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Efektivitas  pajak  dan  retribusi  daerah  sendiri merupakan  penilaian  kinerja  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  selama  satu  tahun  anggaran,  apakah  sudah efektif  atau  sebaliknya,  dapat  dilihat  dari  persentase penerimaan pajak daerah yang terealisasi dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan,
sedangkan  kontribusi  pajak  dan  retribusi  daerah sendiri  merupakan  tingkat  sumbangan  pajak  dan retribusi  daerah  terhadap  PAD  yang    dapat  diketahui dari  membandingkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi dengan  keseluruhan  PAD  dalam  satu  tahun  anggaran (Octovido et al., 2014). Upaya peningkatan pajak dan retribusi  daerah  yang  salah  satunya  adalah  dengan meningkatkan efektivitas yaitu dengan mengoptimalkan  potensi  yang  ada  serta  terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang  potensinya  memungkinkan  sehingga  dapat dipungut pajak dan retribusinya.
Berdasarkan  uraian  atas  fenomena  yang  telah dipaparkan,  maka  peneliti  tertarik  melakukan  sebuah penelitian  dengan  judul “Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2011- 2015”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah  serta  kontribusinya  terhadap  PAD  dari  tahun 2011-2015.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk  memajukan  perekonomian  daerah  dan meningkatkan pelayanan publik..

## Pendapatan Asli Daerah
Halim  (2007:96)  menyatakan  bahwa  PAD merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Menurut  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  Pasal  1  angka  18  menyebutkan  bahwa: “Pendapatan  asli  daerah,  selanjutnya  disebut  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga
menyebutkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu  sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolahan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  pungutan  yang  bersifat wajib  atau  dipaksakan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis Pajak Daerah
Jenis  pajak  kabupaten/kota  dijabarkan  dalam Pasal  32  sampai  dengan  Pasal  93  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
a) Pajak Hotel Pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat  yang  menyediakan  jasa  penginapan  atau peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih  dari  sepuluh,  tarif  pajak  hotel  ditentukan peraturan  pemda,  namun  dengan  batas  maksimal 10%.
b) Pajak Restoran Pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan
sejenisnya  termasuk  jasa  boga/ catering .  Tarif maksimal pajak restoran 10%.
c) Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.  Hiburan  adalah  semua  jenis  tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati  dengan  dipungut  bayaran.  Tarif  pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran  busana,  kontes  kecantikan,  diskotik, karaoke,  klab  malam,  permainan  ketangkasan, panti  pijat,  dan  mandi  uap/ spa ,  tarif    Pajak Hiburan  dapat  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 75%  (tujuh  puluh  lima  persen).  Khusus  hiburan kesenian  rakyat/tradisional  dikenakan  tarif  Pajak hiburan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh  persen).  Tarif  Pajak  hiburan  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
d) Pajak Reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.  Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan, atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan, yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan, dan/atau  dinikmati  oleh  umum.  Tarif  pajak reklame  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah dengan batas maksimal sebesar 25%.
e) Pajak Penerangan Jalan Pajak  penerangan  jalan  adalah  pajak  atas penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan sendiri  maupun  diperoleh dari  sumber  lain.  Tarif pajak  penerangan  jalan  ditetapkan  paling  tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik  yang  dihasilkan  sendiri,  tarif  pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
f) Pajak Parkir Pajak  parkir  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan tempat  parkir  di  luar  badan  jalan,  baik  yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak  suatu kendaraan  yang  tidak  bersifat  sementara.Tarif
pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  adalah pajak  atas  kegiatan  pengambilan  mineral  bukan logam  dan  batuan,  baik  dari  sumber  alam  di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  Mineral  bukan  logam  dan  batuan adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan sebagaimana  dimaksud  di  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  mineral  dan batubara dengan tarif paling tinggi sebesar 25%.
h) Pajak Air Tanah Pajak  air  tanah  adalah  pajak  atas  pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  20%  (dua  puluh persen).
i) Pajak Sarang Burung Walet Pajak  sarang  burung  walet  adalah  pajak  atas kegiatan  pengambilan  dan/atau  pengusahaan sarang  burung  walet.  Tarif  pajak  sarang  burung walet  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh persen).
j) Bea Perolehan Hak atas Tana dan Bangunan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan adalah  pajak  atas  perolehan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan.  Perolehan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  adalah  perbuatan  atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan oleh  orang  pribadi  atau  badan.  Tarif  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
k) PBB Perkotaan dan Pedesaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.    Bumi  adalah  permukaan  bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut  wilayah  kabupaten/kota.  Bangunan  adalah konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan secara  tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan pedalaman  dan/atau  laut.  Tarif  pajak  bumi  dan
bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

## Retribusi Daerah
Halim  (2004:115)  Retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pungutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas  prestasi  atau  pelayanan  yang  diberikan  Pemda yang  langsung  dinikmati  secara  perorangan  oleh masyarakat  dan  pelaksanaannya  didasari  peraturan yang berlaku. Retribusi dipungut berdasarkan Undang- Undang  Nomor  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  dan  terakhir diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa  retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Objek dan Jenis Retribusi Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi terbagi tiga golongan yaitu:
1) Jasa Umum Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan atau jasa  yang  disediakan    Pemerintah  Daerah  untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Dengan kata lain retribusi jasa umum yaitu retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah  menikmati  dan  menggunakan  pelayanan umum yang diberikan  Pemerintah Daerah. Jenis  retribusi  jasa  umum  yaitu:  retribusi pelayanan kesehatanretribusi persampahan; retribusi  penggantian  biaya  cetak  ktp  dan  akta capil;  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan  mayat;  retribusi  pelayanan  parkir  di tepi  jalan  umum;  retribusi  pelayanan  pasar; retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor;  retribusi pemeriksaan    alat pemadam kebakaran; retribusi biaya  cetak  peta;  retribusi  penyedotan  kakus; retribusi  pengolahan  limbah  cair;  retribusi pelayanan  tera/tera  ulang;  retribusi  pelayanan
ISSN: 1978-1520
pendidikan;  dan  retribusi  pengendalian  menara telekomunikasi
2) Jasa Usaha Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan menganut  prinsip  komersial    yang  meliputi:  (1) Pelayanan  dengan  menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;  (2)  Pelayanan  oleh  Pemerintah  Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak  swasta.  Dikatakan  komersial  karena  dapat pula disediakan pihak swasta.
Jenis  dari  retribusi  jasa  usaha  yaitu:  retribusi pemakaian  kekayaan  daerah;  retribusi  pasar grosir/pertokoan;  retribusi  tempat  pelelangan; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan/villa; retribusi rumah potong hewan; retribusi pelayanan kepelabuhanan;  retribusi  tempat    rekreasi  dan olahraga;  retribusi  penyeberangan  di  air;  dan retribusi penjualan produksi usaha daerah
3) Perizinan Tertentu Objek  retribusi  perizinan  tertentu  adalah pelayanan  perizinan  tertentu  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang dimaksudkan  untuk  pengaturan  dan  pengawasan atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi  perizinan  tertentu  yaitu:  retribusi  izin mendirikan  bangunan;  retribusi  izin  tempat penjualan  minuman  beralkohol;  retribusi  izin gangguan;  retribusi  izin  trayek  dan  retribusi  izin usaha perikanan.

## Efektivitas
Mardiasmo  (2009:134)  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya dicapai.  Dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas menggambarkan  tingkat  keberhasilan  atau  kegagalan dalam  mencapai  hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya.

## Kontribusi
Kontribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang diberikan  atas  sebuah  kegiatan  yang  dilaksanakan (Handoko  2013).  Kontribusi  yang  dimaksud  dapat diartikan  sebagai  sumbangan  yang  diberikan  oleh penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  dilakukan  dengan membandingkan  realisasi  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  dengan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah,  semakin  besar  hasilnya  maka  semakin  besar pula  peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  begitu  pula  sebaliknya  jika hasil  perbandingannya  terlalu  kecil  berarti  peranan pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2010:145).
Gambaran  bagaimana  efektivitas  Pajak  dan Retribusi  Daerah  serta  kontribusinya  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Aceh  dilihat  dari  perhitungan  efektivitas dan kontribusinya. Dapat dilihat skema Gambar 2.1
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Menurut Sekaran dan Bougie (2013:95) desain penelitian  merupakan  bagan  ( blueprint )  untuk pengumpulan,  pengukuran,  dan  analisis  data berdasarkan  pada  permasalahan  studi  penelitian. Desain  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kuantitatif.  Menurut  Sekaran  dan  Bougie (2013:94)  desain  penelitian  atau  rancangan  suatu penelitian harus memiliki 6 (enam) aspek:
Pendapatn Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Efektivitas Pajak Daerah Efektivitas Retribusi Daerah
Jenis  investigasi  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  tingkat  kemandirian suatu  daerah  dalam  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  di  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  di  era otonom.
Tingkat  intervensi  peneliti  adalah  minimal. Sekaran  &  Bougie,  (2013:99)  menjelaskan  bahwa tingkat  intervensi  minimal  adalah  dimana  peneliti hanya  mengumpulkan  data  dan  tidak  melakukan tindakan  untuk  mempengaruhi  hasil  penelitian. Peneliti  hanya  mengumpulkan  data  dan  selanjutnya menganalisisnya
Situasi  studi  dalam penelitian  ini  adalah  situasi tidak diatur (noncontrived) . Peneliti ingin menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi  daerah  serta  kontribusinya  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  tanpa  intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  data  LRA  (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun 2011-2015.
Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  perpaduan time  series dan cross  sectional atau dikenal dengan data pooling ( pooled data) .  Data variabel dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab masalah penelitian.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  sekelompok  grup  orang, kejadian,  orang  atau  suatu  hal  yang  menjadi  suatu kepentingan  peneliti  untuk  investigasi  (Sekaran  & Bogie, 2013:240). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  yang  berjumlah 514  dari  34  Provinsi.  Sampel  adalah  sebagian  dari populasi  yang  ingin  diteliti  (Sekaran  &  Bogie, 2013:241).  Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling .
Metode purposive  sampling yaitu  sampel  yang diambil  memiliki  kriteria-kriteria  tertentu.  Adapun kriteria  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  (1)  kabupaten/kota  yang  menerima  dana otonomi  khusus,  dan  (2)  kabupaten/kota  yang menerapkan  syariah  islam.  Kabupaten/Kota  di  Aceh telah memenuhi kriteria sampel penelitian dengan total
23  kabupaten/kota,  sehingga  observasi  penelitian  ini selama 5 tahun adalah 115.
Berdasarkan  Kriteria  tersebut,  jumlah  sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian No. Kriteria Sampel Jumlah 1. Kabupaten/Kota di Indonesia 514 2. Kabupaten/Kota Non – Otsus (Otonomi Khusus) (449) 3. Kabupaten/Kota Otsus (Otonomi Khusus) (65) 4. Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat (42) Total Sampel – Aceh 23 Jumlah Data Observasi 115
Sumber data diolah (2016)

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder berupa  LRA  diperolah  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  Aceh  tahun  2011-2014.  Pengambilan  data dalam  penelitian  ini  melalui  dua  tahapan,  yaitu: metode  dokumentasi  yang  merupakan  kumpulan  data berbentuk  nyata  dan  diperoleh  berdasarkan  sistem pengelolaan  data  dengan  cara  menelusuri  dan mengunduh  data  yang  dibutuhkan  (Sekaran,  2006:77) dan studi pustaka,  yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan  pemerintah  dan  buku-buku  yang berkaitan dengan  masalah yang diteliti.

## Operasionalisasi Variabel Pendapatan Asi Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat Dan  Daerah  Pasal  1  angka  18  menyebutkan  bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD dalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi PAD juga dikemukakan oleh  Yani  (2008:51)  yaitu:  Pendapatan    Asli  Daerah (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan  keleluasaan  pada  pemerimtah  daerah
dalam  menggali  pendanaan  dalam  melaksanakan otonomi daerah sebagai
perwujudan asa desentralisasi”.
Efektivitas Pajak Daerah Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan  pajak  daerah  sesuai  dengan  target penerimaan  pajak  daerah  yang  ditetapkan  terlebih dahulu  (Mahmudi,  2010:144).    Untuk  melihat  tingkat efektivitas  pajak  daerah  dapat  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Efektivitas Pajak Daerah
= realisasi pajak daerah target pajak daerah x 100%

## Efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas  retribusi  daerah  adalah  perhitungan berdasarkan  perbandingan  antara  realisasi  dan  target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai  ukuran  keberhasilan  dalam  melakukan pungutan  (Puspitasari  2014)  Rumus  efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut (Putri 2016):
Efektivitas Retribusi Daerah
= realisasi retribusi daerah target retribusi daerah x 100%

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Menurut  Handoko  (2013)  kontribusi  adalah analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan  pajak  daerah  terhadap  PAD.  Perhitungan ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pen  dapatan  Asli Daerah, dengan rumus sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Daerah
= realisasi pajak daerah realisasi PAD x 100%

## Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kontribusi  retribusi  daerah  adalah  kemampuan unsur  tersebut  yang  mampu  dipungut  dan  ditarik  dari masyarakat  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  sumber daya  pembiayaan  finansial  dalam  operasional pemerintahan  daerah  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah (Yoduke  2015).  Perhitungan  ini  digunakan  untuk mengetahui seberapa besar  kontribusi retribusi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah,  dengan  rumus sebagai berikut (Putri 2016):
Kontribusi Retribusi Daerah =
x 100%

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  data  analisis deskriptif  kuantitatif  yaitu  dengan  menganalisis perhitungan  efektifitas  pajak  daerah  dan  retribusi daerah,  serta  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.  Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:
1) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Efektivitas  adalah  hubugan  antara  keluaran dengan  sasaran  yang  harus  dicapai.  Analisis Efektivitas  pajak  daerah  adalah  analisis  yang menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  merealisasikan  pajak  daerah  yang didapatkan  dibandingkan  dengan  anggaran  yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim, 2004:135). Dapat disimpulkan, Analisis Efektivitas merupakan tingkat pencapain pemerintah  dalam  memungut  berdasarkan  target yang  telah  ditentukan.  Efektivitas  tersebut  dapat diukur  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut (Mahmudi, 2010:144):
Analisis Efektivitas PD   = realisasi pajak derah target pajak daerah x 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:
Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah Presentasi Kriteria >100% 91-100% 81-90% 61-80% <60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sumber:  Depdagri,  Kepmendagri  No.  690.900.327
Tahun 1996
2) Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Analisis  Efektivitas  retribusi  daerah  adalah menggambarkan  perbandingan  antara  realisasi dan  target  penerimaan  retribusi  daerah,  sehingga dapat  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan dalam  melakukan  pungutan  (Puspitasari,  2014). Secara umum Analisis Efektivitas retribusi daerah
memperlihatkan  jumlah  pendapatan    retribusi daerah  dengan  potensi  retribusi  daerah  yang dianggarkan. Analisis Efektivitas retribusi daerah dapat  diukur  dengan  menggunakan  rumus  yang digunakan dalam penelitian (Putri, 2016) yaitu:
Analisis Efektivitas RD = realisasi retribusi daerah target retribusi daerah x 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:
Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Presentasi Kriteria >100% 91-100% 81-90% 61-80% <60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
3) Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah Terhadap PAD
Analisis  Kontribusi  pajak  daerah  suatu  analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah,  maka  dibandingkan  antara  realisasi penerimaan  pajak  daerah  terhadap  PAD (Handoko  2013)  Rumus  yang  digunakan  untuk menghitung  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah terhadap  PAD  adalah  sebagai  berikut  (Handoko, 2013):
Analisis Kontribusi PD = realisasi pajak daerah realisasi peneriman PAD x 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah Persentase Kriteria 0,00-10% 10,10% - 20% 20,10% - 30% 30,10% - 40% 40,10% - 50%
Diatas 50%
Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Baik Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
4) Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  alat  analisis  yang digunakan  untuk  mengukur  besarnya  kontribusi yang diberikan pajak daerah dan  retribusi daerah kepada  Pendapatan  Asli  Daerah  (Puspitasari, 2014). Perhitungan  digunakan untuk mengetahui seberapa  besar  kontribusi  atau  pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian (Putri, 2016):
Analisis Kontribusi RD = realisasi  retribusi daerah realisasi penerimaan PAD x 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak  berbeda  dengan  kriteria  dalam  menilai kontribusi pajak, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.5
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah Persentase Kriteria 0,00-10% 10,10% - 20% 20,10% - 30% 30,10% - 40% 40,10% - 50% Diatas 50% Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Baik Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

## 4. Hasil dan Pembahasan
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Secara singkat Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu  menganalisis  dan  mendeskripsikan  tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dengan
menggunakan perbandingan  realisasi dan target yang ditetapkan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  hasil presentase  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  secara  keseluruhan dapat dilihat pada lampiran I.
Berdasarkan lampiran tersebut tingkat efektivitas  penerimaan pajak daerah tahun 2011 yang terendah  adalah  kabupaten  Aceh  Tamiang  dengan persentase  40,95%  dikatakatan  tidak  efektif  dan tingkat  efektivitas  tertinggi  adalah  kabupaten  Gayo Lues  dengan  persentase  152,03%  dengan  kriteria sangat efektif. Penerimaan pajak daerah kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  pada  Tahun  2011  rata- rata  sebesar  89,08%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam persentase adalah cukup efektif.
Memperlihatkan  bahwa  penerimaan  pajak daerah  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  tahun  2012 dikatakan  efektif    dengan  nilai  persentase  rata-rata 90,88%. Penerimaan tertinggi adalah kabupaten Gayo Lues  yaitu  129,74%  dengan  kriteria  sangat  efektif yaitu  melebihi  angka  100%,  penerimaan  terendah adalah  Aceh  Selatan  yaitu  sebesar  28,06%  dengan kriteria  tidak  efektif.  Tahun  2013  menunjukkan  nilai rata-rata  angka  sangat  efektif  yaitu  113,98%.  Tingkat efektivitas    penerimaan  pajak  daerah  tertinggi  yaitu 178,74%  dengan  kriteria  sangat  efektif  terletak  di kabupaten/kota  Gayo  lues.  Tingkat  efektivitas penerimaan  pajak  daerah  terendah  terletak  di kabupaten/kota  Aceh  Barat  Daya  yaitu  nilai  53,54% dengan kriteria tidak efektif.
Tahun  2014  tingkat  analisis  efektivitas penerimaan  pajak  daerah  rata-rata  dikatakan  sangat efektif  dengan  nilai  persentase  120,91%.  Penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Aceh Jaya yaitu sebesar 272,02%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  sangat  efektif.  Penerimaan  pajak daerah terendah adalah Aceh Barat Daya yaitu sebesar 56,45%  berd    asarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  tidak  efektif,  dan  tahun  2015  tingkat analisis  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  rata-rata dari kabupaten/kota di Provinsi Aceh dikatakan sangat efektif  dengan  nilai  persentase  110,58%.  Penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Gayo Lues yaitu sebesar 188,02%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  sangat  efektif.  Penerimaan  pajak daerah terendah adalah Kota Subussalam yaitu sebesar 71,43%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut adalah tidak efektif.

## Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  secara keseluruhan  dapat  dilihat  pada  lampiran  II . Berdasarkan lampiran tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat  efektivitas    penerimaan  retribusi  daerah  23 kabupaten/kota  Tahun  2011  rata-rata  sebesar  70,62% berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase  tersebut adalah  kurang  efektif.  Tingkat  efektivitas  penerimaan retribusi  daerah  tertinggi  adalah  Kota  Sabang menunjukkan  angka  132,24%  dengan  kriteria  sangat efektif,  dan  Tingkat  efektivitas  penerimaan  retribusi daerah  terendah  adalah  Kabupaten  Nagan  Raya menunjukkan  angka  33,04%  dengan  kriteria  tidak efektif.
Tahun  2012  menunjukkan  rata-rata  tingkat efektivitas  penerimaan retribusi daerah adalah sebesar 89,97%  dengan  kriteria  cukup  efektif.  Tingkat efektivitas tertinggi berada di Kabupaten Nagan Raya sebesar  432,94%  dengan  kriteria  sangat  efektif  dan tingkat efektivitas tertinggi berada di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 21,35% dengan kriteria tidak efektif.
Tingkat efektivitas  penerimaan retribusi daerah tahun  2013  rata-rata  dari  kabupaten/kota  di  Provinsi Aceh adalah sebesar 69,92% berdasarkan pada kriteria dalam  persentase  tersebut  adalah    kurang  efektif. Tingkat  efektivitas    penerimaan  retribusi  daerah tertinggi  tahun  2013  adalah  Kota  Sabang  sebesar 102,47%  dengan  kriteria  sangat  efektif  dan  Tingkat efektivitas  penerimaan retribusi daerah terendah tahun 2013  adalah  Kabupaten  Nagan  Raya  sebesar  20,61% dengan kriteria tidak efektif.
Tahun  2014  menunjukkan  tingkat  efektivitas penerimaan  retribusi  daerah  rata-rata  adalah  sebesar 74,29%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  kurang  efektif.  Tabel  tersebut  juga menunjukkan  tingkat  tertinggi  adalah  Kabupaten Bireun sebesar 118,71% dengan kriteria sangat efektif dan  tingkat  terendah  adalah  Kabupaten  Aceh  Barat Daya sebesar 21,43% dengan kriteria tidak efektif.
Hasil  analisis  tahun  2015  memperlihatkan bahwa  penerimaan  retribusi  daerah  kabupaten/kota Provinsi  Aceh  dikatakan  efektif    dengan  nilai persentase  rata-rata  91,30%.  Penerimaan  tertinggi adalah  Kabupaten  Bireun  yaitu  231,37%  dengan kriteria  sangat  efektif  yaitu  melebihi  angka  100%, penerimaan  terendah  adalah  Kabupaten  Nagan  Raya yaitu sebesar 41,80% dengan kriteria tidak efektif
 ISSN: 1978-1520

## Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah Terhadap PAD
Hasil  analisis  lampiran  III,  memperlihatkan bahwa  kontribusi  dari  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  dikatakan  cukup  baik atau cukup berkontribusi dengan nilai persentase rata- rata  30,12%.  Kabupaten/Kota  yang  penerimaan  pajak daerah  sangat  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  adalah  Kota  Lhokseumawe  yaitu  59,85% dengan kriteria sangat baik yaitu melebihi angka 50%, penerimaan terendah adalah Kabupaten Bener Meriah yaitu sebesar 10,02% dengan kriteria kurang.
Kontribusi  dari  penerimaan  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten/kota Provinsi  Aceh  Tahun  2012  dikatakan  sedang  dengan nilai  persentase  rata-rata  23,08%.  Kabupaten/Kota yang  penerimaan  pajak  daerah  sangat  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  Kabupaten Aceh  Besar  yaitu  49,80%  berdasarkan  pada  kriteria dalam  persentase  tersebut  adalah  baik.  penerimaan terendah adalah Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 9.06%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut adalah kurang.
Hasil  perhitungan  kontribusi  penerimaan  pajak daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  2013 rata-rata  sebesar  20,02%  berdasarkan  pada  kriteria dalam  persentase  tersebut  adalah  sedang.  Hasil perhitungan  di  atas  juga  menunjukkan  tingkat kontribusi  tertinggi  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar sebesar  54,01%  dengan  kriteria  sangat  baik  dan kontribusi  terendah  adalah  Kabupaten  Aceh  Tengah sebesar 7,71% dengan kriteria sangat kurang.
Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap PAD  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014 telah menurun dari tahun sebelumnya dengan rata-rata 14,44%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  kurang.  Kabupaten/kota  di  Provinsi Aceh  yang  sangat  berkontribusi  adalalah  kabupaten Aceh  Besar  yaitu  45,85%  dengan  kriteria  baik. Kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  yang  berkontribusi terendah  adalah  kabupaten  Aceh  Tengah  sebesar 5,06%  dengan  kriteria  sangat  kurang  atau  kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sangat kurang berkontribusi.
Berdasarkan  tabel  diatas  tingkat  kontribusi penerimaan  pajak  daerah  tahun  2015  masih  menurun yaitu  dengan  rata-rata  13,10%  berdasarkan  pada kriteria  dalam  persentase  tersebut  adalah  kurang.
Tingkat  kontribusi  tertinggi  tahun  2015  adalah Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  persentase  37,92% yaitu cukup baik dan tingkat kontribusi terendah tahun 2015  adalah  Kabupaten  Bener  Meriah  dengan persentase  5,55%  yaitu  penerimaan  pajak  daerah kurang berkontribusi terhadap PAD.

## Analisis  Kontribusi  Penerimaan  Retribusi  Daerah Terhadap PAD
Secara lebih rinci analisis kontribusi penerimaan retribusi  daerah  dijelaskan  pada  Lampiran  IV. Berdasarkan lampiran tersebut, menunjukkan rata-rata tingkat  kontribusi  penerimaan  retribusi  daerah kabupateb/kota  Provinsi  Aceh  tahun  2011  sebesar 24,54%  berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase tersebut  adalah  sedang.  Tingkat  kontribusi  tertinggi tahun  2011  adalah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan persentase  60,13%  yaitu  sangat  baik  dan  tingkat kontribusi  terendah  tahun  2011  adalah  Kabupaten Aceh Jaya dengan persentase 8,06% yaitu penerimaan retribusi daerah kurang berkontribusi terhadap PAD.
Kontribusi  penerimaan  dari  retribusi  daerah Tahun  2012  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata 34,17% berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase  tersebut adalah  cukup  baik.  Tingkat  kontribusi  tertinggi  tahun 2012  adalah  Kota  Langsa  dengan  persentase  63,76% yaitu penerimaan retribusi daerah sangat berkontribusi terhadap PAD. Tingkat kontribusi terendah tahun 2012 adalah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  persentase 12,15%  yaitu  penerimaan  retribusi  daerah  kurang berkontribusi  terhadap  PAD.  Kontribusi  penerimaan dari  retribusi  daerah  rata-rata  sebesar  30,18% berdasarkan  pada  kriteria  dalam  persentase  tersebut adalah  cukup  baik.  Tingkat  kontribusi  tertinggi  tahun 2013  adalah  Kabupaten  Aceh  Selatan  dengan persentase  59,46%  yaitu  penerimaan  retribusi  daerah sangat berkontribusi terhadap PAD. Tingkat kontribusi terendah  tahun  2013  adalah  Kabupaten  Nagan  Raya dengan  persentase  4,15%  yaitu  penerimaan  retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.
Tahun 2014 kontribusi penerimaan dari retribusi daerah  rata-rata  sebesar  30,17%  berdasarkan  pada kriteria  dalam  persentase  tersebut  adalah  cukup  baik. Tingkat  kontribusi  tertinggi  tahun  2014  adalah Kabupaten  Aceh  Tamiang  dengan  persentase  73,68% yaitu penerimaan retribusi daerah sangat berkontribusi terhadap PAD. Tingkat kontribusi terendah tahun 2014
adalah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan persentase 3,32% yaitu penerimaan retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Penerimaan dari retribusi daerah  Tahun  2015  mengalami  penurunan  dengan rata-rata  sebesar  16,54%  berdasarkan  pada  kriteria dalam  persentase  tersebut  adalah  kurang.  Tingkat kontribusi  tertinggi  tahun  2015  adalah  Kabupaten Aceh  Tenggara  dengan  persentase  52,47%  yaitu penerimaan  retribusi  daerah  sangat  berkontribusi terhadap PAD. Tingkat kontribusi terendah tahun 2015 adalah  Kabupaten  Aceh  Selatan  dengan  persentase 3,75% yaitu penerimaan retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penerimaan  pajak  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  tahun  2011-2015  setiap  tahun meningkat, meskipun mengalami penurunan tahun 2015  namun  secara  rata-rata  termasuk  kriteria sangat  efektif  (>100%).  Penerimaan  pajak  daerah tertinggi  yaitu  tahun  2014  sangat  efektif  dengan rata-rata  120,91%    dan  terendah  tahun  2011 dikatakan cukup efektif dengan rata-rata 89.08%.
2. Penerimaan  retribusi  daerah  dalam  kurun  waktu 2011-2015  dikatakan  kurang  efektif  yaitu  dengan rata-rata 79,22%. Penerimaan tertinggi yaitu pada tahun  2015  sebesar  91,30%    dikatakan  efektif, penerimaan  terendah  yaitu  tahun    2013  sebesar 69,92%  dikatakan  kurang  efektif.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah kurang  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber penerimaan yang tergolong  objek retribusi daerah sehingga target retribusi daerah tidak terealisasikan.
3. Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  tahun  2011-2015  sebesar  23,30% yaitu  sedang,  artinya  penerimaan  pajak  daerah berkontribusi  sedang  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.  Tahun  2014  peneriman  tertinggi  yaitu cukup  baik  dengan  rata-rata  30,17%  dan penerimaan  terendah  tahun  2015  dengan  rata-rata 13,10%  yaitu  kurang  Hal  ini  membuktikan peranan  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  kurang  memuaskan,  kinerja  Pemerintah Daerah harus ditingkatkan dalam pemungutan.
4. Berdasarkan  hasil  analisis  penerimaan  retribusi daerah  berkontribusi  sedang  terhadap  Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 25,09% dalam kurun waktu  2011-2015.  Tahun  2015  memiliki  tingkat kontribusi  terkecil  yaitu  kurang  dengan  rata-rata 16,54%  dan  kontribusi  terbesar  pada  tahun  2012 yaitu  34,17%  dikatakan  cukup  baik.  Berdasarkan rata-rata penerimaan retribusi daerah  dari masing- masing  kabupaen/kota  masi  kecih  terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta kontribusinya  terhadap  Pendaptan  Asli  Daerah mengalami  peningkatan  yang  tidak  signifikan, artinya  mengalami  peningkatan  pada  tahun sebelumnya  namun  mengalami  penurunan  pada tahun  berikutnya.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa terjadi kinerja pemeritah yang kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan.
6. Realisasi  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  PAD mengalami  fluktuatif  setiap  tahun  karena penentuan  target  sebagian  besar  menggunakan realisasi  tahun  sebelumnya,  bukan  berdasarkan potensi  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Sehingga tidak  dapat  memaksimalkan  potensi  yang  ada didaerah masing-masing kabupaten/kota.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  yang memerlukan pengembangan dalam penelitian berikutnya.  Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini yaitu penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yaitu  data  yang  diperolah  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  Aceh.  Seharusnya  bisa  ditambah  dengan data  primer  seperti  kuesioner  atau  wawancara  untuk mengetahui  kendala  penerimaan  pajak  dan  rertribusi daerah  yang  tidak  efektif  dari  masing-masing kabupaten/kota.  Selain  itu,  Penelitian  ini  juga  tidak membandingkan  realisasi  penerimaan  pajak  dan retribusi daerah sebelum dan sesudah penerimaan dana Otsus,  yaitu  untuk    melihat  perubahan  apakah penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  ketika kabupaten/kota  menerima  dana  Otsus  lebih  baik  atau sebaliknya.
 ISSN: 1978-1520

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  serta  beberapa kesimpulan  dan  keterbatasan  pada  penelitian  ini, adapun  saran-saran  yang  dapat  penulis  berikan  untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, antara lain:

## Saran Akademis
1. Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat menambah  variabel  seperti  dana  Otsus,  hasil pengelolaan kekayaan  yang dipisahkan, dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Bagi  penelitian  selanjutnya  dapat  membuat  tabel untuk  membandingkan  PAD    kabupaten/kota yang  menerima  dana  Otsus,  apakah  efektif  atau sebaliknya.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  tidak  hanya membahas  efektivitas  dan  kontribusi  saja,  tetapi membahas efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan menghitung laju pertubuhan dari pajak dan retribusi daerah juga.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan
menggunakan  data  primer  agar  terjun  langsung kelapangan  melakukan  pendataan  potensi  pajak dan  retribusi  daerah  kemudian  disesuaikan dengan  realisasi,  dan  untuk  melihat  hambatan atau  faktor-faktor  terjadinya  penerimaan  pajak dan  retribusi  daerah  yang  tidak  efektif  di kabupaten/kota.

## Saran Praktis
Bagi  Pemerintah  agar  penelitian  ini  dijadikan refrensi dalam pengambilan keputusan.
1. Bagi  Pemerintah Daerah seharusnya menentukan PAD  dalam  anggaran  pendapatan  menggunakan asas  minimal  dan  anggaran    belanja  asas maksimal, agar apabila pendapatan tidak realisasi akan ada belanja yang tidak realisasi juga, karena apabila  anggaran  pendapatan  dibuat  maka anggaran belanja mengikuti.
2. Bagi  Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah menjadi sangat efektif sehingga berkontribusi  sangat  baik  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  dengan  meningkatkan  sumber  daya manusia  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah dengan  melakukan  pembinaan,  pengawasan  dan evaluasi  terhadap  kinerja  pemungutan  pajak  dan retribusi daerah
3. Bagi  Pemerintah  Daerah  sebaiknya  melakukan penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  pentingnya membayar  pajak  dan  retribusi  daerah,  hal  ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat bertambah  tentang  hal  tersebut.  Selain  itu pemerintah  juga  dapat  meningkatkan  promosi tentang  pentingnya  membayar  pajak  agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukriy.,  Ramadhaniatun  Nazry.  2014.
Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah (  penjelasan  Empiris  dari  Perspektif Keagenan) . Makalah disajikan pada Koferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAD Wilayah DKI Jakarta  &  Banten,  di  Universitas  Mercu Buana, Jakarta: 27 Februari 2014.
Ahmad,  Yani.  2008. Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Damaiyanti,  Ni  Putu  Dian  &  Setiawan,  Ery  Putu  I.
2014.  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan  PBB  Terhadap  PAD  Kota
Denpasar Tahun 2009-2013. E-jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana. 9.1  (2014): 97-105
Damanik,  Khairul  Ikhwan,  et  al.,  2012. Otonomi Daerah,  Etnonasionalisme  dan  Masa  Depan Indonesia. Jakarta. YOI.
Halim,  Abdul.  2004. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
___________.  2007. Akuntansi  sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Salemba Empat Handoko, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah Kota Pontianak . (Online),
( https://www.scribd.com/doc/203845435/1406 -4427-1-PB ). Diakses 28 Desember 2016. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327. 1996. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan . Jakarta.
Kesek,  Feisly.  2013.  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.
1 No. 4 Desember 2013.
Lianawati,  Afita.  2015.  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan (BPTHB) Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Semarang. Jurnal Economics  Development  Analysis  Journal. 4 (3). (2015)
Litvack, J & Seddon. 1998. Decentralisation Briefing Notes,  World  Bank  Institute,  Working  papers in collaboration with Prem Network . (online),
( https://siteresources.worldbank.org/WBI/Res ources/wbi37142.pdf ).  Diakses  24  Desember 2016
Litvack, J.,  Ahmad , J and Bird, R. 1998. Rethinking Decentralisation  in  Developing  Countries‟, The World Bank. (online), ( http://www1.worldbank.org/publicsector/dece ntralization/Rethinking%20Decentralization.p df ). Diakses 24 Desember 2016.
Mahmudi.  2007. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. Yogyakarta.  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
________.  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Edisi  Dua .  Yogyakarta.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan Daerah . Yogyakarta. ANDI. _________. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. ANDI
_________.  2013. Perpajakan  Edisi  Revisi  2008 . Yogyakarta. Andi Publisher
Octovido,  Irsandy.,  Sudjana,  Nengah  &  Devi  Farah Azizah.  2014.    Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Pada  Dinas Daerah  Kota  Batu  Tahun  2009-2013). JAB. Vol. 15. No.1. Oktober 2014
Puspitasari,  Elfayang  Rizky  Ayu.  2014.  Analisis Efektivitas,  Efisiensi,  dan  Kontribusi  Pajak dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  PAD Kabupaten  Blora  Tahun  2009-2013. Skripsi . Universitas Diponegoro. Semarang.
Putra,  Boby  Fandhi.,  Dwi,  Atmanto  &  Nila,  Firdaus. 2014.  Analisis  Efektivitas  Penerimaan  dan
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah    (Studi  Pada  Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar) JAB. Vol. 10 No. 1. Mei 2014
Putri,  Ismiranti  Mersita.  2016.  Analisis  Efisiensi,
Efektivitas,  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Surakarta Tahun 2009-2014. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2000  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
________________.  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
________________.  Undang-Undang      Republik Indonesia      Nomor      32      Tahun      2004 tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang      Republik Indonesia      Nomor      23      Tahun      2014 tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang  No.  33  tahun 2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku
1 edisi 8 . Jakarta. Salemba Empat.
Sekaran, Uma. 2013. Research Methods For Business: Metode Penelitian untuk Bisnis . Buku 1. Edisi 4.  Terjemahan  Kwan  Men  Yon.  Jakarta: Salemba Empat.
Serambi Indonesia. 2016. Mulai 2017 Dana Otsus Tak Lagi Ditransfer ke Daerah . Melalui ( http://aceh.tribunnews.com/2016/11/22/mulai -2017-dana-otsus-tak-lagi-ditransfer-ke- daerah ) Diakses 23/11/2016.
______________.  2016. Pemko  Subussalam  Belum Mampu Mandiri . Melalui ( http://aceh.tribunnews.com/2015/04/28/pemk
o-subulussalam-belum-mampu-mandiri).
Diakses 23/11/2016 ______________.  2016. Banda  Aceh  Diminta Tingkatkan PAD . Melalui ( http://aceh.tribunnews.com/2015/06/23/banda -aceh-diminta-tingkatkan-pad). Diakses 23/11/2016 ______________.  2016. Wabup  kecewa  Realisasi PAD Rendah . Melalui ( http://aceh.tribunnews.com/2015/12/28/wabu p-kecewa-realisasi-pad-rendah ) . Diakses 23/11/2016
Suandy, Erly. 2011. Perpajakan. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Bisnis :    Edisi  Ke Tujuh Belas. Bandung: Alfabeta. Susiyanto, Didit. (2016). Otonomi Daerah: Makna dan Implikasinya. Melalui
( https://trimongalah.wordpress.com/2016/02/0 5/otonomi-daerah-makna-dan-implikasinya/ ). Diakses 10/03/2017 Susmayanti, Riana. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah: Implikasi Otonomi Daerah. Melalui ( http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2
014/03/3_Module-Hukum-Pemerintahan-
Daerah-Copy.pdf ). Diakses 12/03.2017 Syafi’i. 2015. The Effectiveness of the Management of the  Local Tax Revenue of the Government of Surabaya City. Journal Savap. Vol.6 (3). May
2015.
Tang,  Bo-sin,  Siu-wai  Wong  &  Sing-cheong  Liu. 2011.  Institutions,  Property  Taxation  and Local Government Finance in China. Issues of Urban Studies, Vol. 48, No.5, pp: 847-875.
Tirto.id.  2017. Sri  mulyani  minta  aceh  serius manfaatkan  dana  otsus  ce1j .  Melalui ( https://tirto.id/sri-mulyani-minta-aceh-serius- manfaatkan-dana-otsus-ce1j ). Diakses 08/30/2017 Wikipedia. Otonomi Daerah. Melalui ( https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
). Diakses 28/12/ 2016
Wikipedia. Daftar  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia . Melalui ( https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupate n_dan_kota_di_Indonesia ).  Diakses  18/03/
2017
Yoduke,  Ryfal  dan  Sri  Ayem.  2015.  Analisis Efektivitas,  Efisiensi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  serta  Kontribusi  Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Bantul Tahun  2009-2014. Jurnal  Akuntansi. Vol.  3 No. 2 Desember  2015

## Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Lampiran II
Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
2011 Keterangan 2012 Keterangan 2013 keterangan 2014 Keterangan 2015 Keteranan 1 Aceh Barat 50.91% Tidak Efektif 87.54% Cukup Efektif 132.07% Sangat Efektif 107.11% Sangat Efektif 93.62% Efektif 2 Aceh Barat Daya 104.13% Sangat Efektif 41.87% Tidak Efektif 53.54% Tidak Efektif 56.45% Tidak Efektif 91.13% Efektif 3 Aceh Besar 140.29% Sangat Efektif 120.78% Sangat Efektif 151.13% Sangat Efektif 142.54% Sangat Efektif 121.41% Sangat Efektif 4 Aceh Jaya 53.06% Tidak Efektif 111.36% Sangat Efektif 128.11% Sangat Efektif 272.02% Sangat Efektif 105.75% Sangat Efektif 5 Aceh Singkil 92.22% Efektif 103.67% Sangat Efektif 103.89% Sangat Efektif 78.08% Kurang Efektif 75.29% Kurang Efektif 6 Simeulue 74.89% Kurang Efektif 126.73% Sangat Efektif 146.18% Sangat Efektif 131.98% Sangat Efektif 149.30% Sangat Efektif 7 Aceh Tamiang 40.95% Tidak Efektif 71.06% Kurang Efektif 172.86% Sangat Efektif 81.76% Cukup Efektif 77.65% Kurang Efektif 8 Aceh Tengah 114.38% Sangat Efektif 94.98% Efektif 111.29% Sangat Efektif 114.63% Sangat Efektif 102.86% Sangat Efektif 9 Aceh Tenggara 46.39% Tidak Efektif 67.99% Kurang Efektif 102.48% Sangat Efektif 90.58% Cukup Efektif 115.34% Sangat Efektif 10 Aceh Timur 89.12% Cukup Efektif 81.86% Cukup Efektif 117.45% Sangat Efektif 145.03% Sangat Efektif 125.45% Sangat Efektif 11 Aceh Utara 96.15% Efektif 80.05% Kurang Efektif 90.28% Cukup Efektif 81.46% Cukup Efektif 93.08% Efektif 12 Bener Meriah 76.10% Kurang Efektif 67.37% Kurang Efektif 101.78% Sangat Efektif 104.10% Sangat Efektif 115.38% Sangat Efektif 13 Bireun 87.40% Cukup Efektif 106.23% Sangat Efektif 100.89% Sangat Efektif 119.79% Sangat Efektif 116.55% Sangat Efektif 14 Gayo Lues 152.03% Sangat Efektif 129.74% Sangat Efektif 178.74% Sangat Efektif 203.80% Sangat Efektif 188.02% Sangat Efektif 15 Nagan Raya 50.89% Tidak Efektif 79.97% Kurang Efektif 85.53% Cukup Efektif 108.73% Sangat Efektif 83.89% Cukup Efektif 16 Pidie 115.98% Sangat Efektif 115.54% Sangat Efektif 134.18% Sangat Efektif 143.72% Sangat Efektif 117.73% Sangat Efektif 17 Aceh selatan 82.69% Cukup Efektif 28.06% Tidak Efektif 94.46% Efektif 107.46% Sangat Efektif 118.80% Sangat Efektif 18 Pidie Jaya 78.09% Kurang Efektif 89.67% Cukup Efektif 78.14% Kurang Efektif 101.69% Sangat Efektif 115.51% Sangat Efektif 19 Kota Banda Aceh 122.80% Sangat Efektif 110.42% Sangat Efektif 128.16% Sangat Efektif 122.94% Sangat Efektif 117.17% Sangat Efektif 20 Kota Langsa 70.94% Kurang Efektif 97.63% Efektif 106.62% Sangat Efektif 125.43% Sangat Efektif 105.66% Sangat Efektif 21 Kota Lhokseumawe 104.63% Sangat Efektif 71.89% Kurang Efektif 104.61% Sangat Efektif 101.08% Sangat Efektif 79.31% Kurang Efektif 22 Kota Sabang 54.14% Tidak Efektif 122.71% Sangat Efektif 125.22% Sangat Efektif 163.68% Sangat Efektif 162.97% Sangat Efektif 23 Kota Subussalam 150.75% Sangat Efektif 83.02% Cukup Efektif 73.93% Kurang Efektif 76.83% Kurang Efektif 71.43% Kurang Efektif 89.08% Cukup Efektif 90.88% Efektif 113.98% Sangat Efektif 120.91% Sangat Efektif 110.58% Sangat Efektif
No Kabupaten/Kota
Rata-rata
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah
2011 Keterangan 2012 Keterangan 2013 keterangan 2014 Keterangan 2015 Keteranan 1 Aceh Barat 71.80% Kurang Efektif 38.06% Tidak Efektif 78.20% Kurang Efektif 79.47% Kurang Efektif 79.00% Kurang Efektif 2 Aceh Barat Daya 70.04% Kurang Efektif 126.27% Sangat Efektif 27.75% Tidak Efektif 21.43% Tidak Efektif 70.07% Kurang Efektif 3 Aceh Besar 35.85% Tidak Efektif 54.02% Tidak Efektif 87.70% Cukup Efektif 99.53% Efektif 96.70% Efektif 4 Aceh Jaya 56.55% Tidak Efektif 74.75% Kurang Efektif 80.77% Kurang Efektif 71.06% Kurang Efektif 67.88% Kurang Efektif 5 Aceh Singkil 74.61% Kurang Efektif 88.15% Cukup Efektif 79.13% Kurang Efektif 73.01% Kurang Efektif 78.31% Kurang Efektif 6 Simeulue 54.69% Tidak Efektif 92.24% Efektif 63.82% Kurang Efektif 63.09% Kurang Efektif 91.97% Efektif 7 Aceh Tamiang 71.36% Kurang Efektif 77.75% Kurang Efektif 78.91% Kurang Efektif 95.16% Efektif 139.26% Sangat Efektif 8 Aceh Tengah 95.55% Efektif 50.16% Tidak Efektif 47.95% Tidak Efektif 72.30% Kurang Efektif 63.71% Kurang Efektif 9 Aceh Tenggara 49.52% Tidak Efektif 61.50% Kurang Efektif 72.95% Kurang Efektif 103.90% Sangat Efektif 104.07% Sangat Efektif 10 Aceh Timur 105.54% Sangat Efektif 114.10% Sangat Efektif 67.45% Kurang Efektif 51.44% Tidak Efektif 78.29% Kurang Efektif 11 Aceh Utara 96.90% Efektif 59.53% Tidak Efektif 77.81% Kurang Efektif 92.00% Efektif 109.06% Sangat Efektif 12 Bener Meriah 48.94% Tidak Efektif 50.94% Tidak Efektif 52.68% Tidak Efektif 43.67% Tidak Efektif 81.63% Cukup Efektif 13 Bireun 97.98% Efektif 59.41% Tidak Efektif 65.18% Kurang Efektif 118.71% Sangat Efektif 231.37% Sangat Efektif 14 Gayo Lues 84.95% Cukup Efektif 105.53% Sangat Efektif 98.68% Efektif 79.83% Kurang Efektif 92.34% Efektif 15 Nagan Raya 33.04% Tidak Efektif 432.94% Sangat Efektif 20.61% Tidak Efektif 46.66% Tidak Efektif 41.80% Tidak Efektif 16 Pidie 85.15% Cukup Efektif 61.62% Kurang Efektif 69.14% Kurang Efektif 25.72% Tidak Efektif 101.89% Sangat Efektif 17 Aceh selatan 61.23% Kurang Efektif 99.96% Efektif 90.66% Cukup Efektif 83.20% Cukup Efektif 66.26% Kurang Efektif 18 Pidie Jaya 50.34% Tidak Efektif 21.35% Tidak Efektif 49.60% Tidak Efektif 86.67% Cukup Efektif 73.57% Kurang Efektif 19 Kota Banda Aceh 84.11% Cukup Efektif 85.29% Cukup Efektif 102.15% Sangat Efektif 75.21% Kurang Efektif 80.19% Kurang Efektif 20 Kota Langsa 54.22% Tidak Efektif 36.50% Tidak Efektif 60.54% Tidak Efektif 93.31% Efektif 80.47% Kurang Efektif 21 Kota Lhokseumawe 65.49% Kurang Efektif 77.33% Kurang Efektif 70.31% Kurang Efektif 80.68% Kurang Efektif 74.45% Kurang Efektif 22 Kota Sabang 132.24% Sangat Efektif 143.78% Sangat Efektif 102.47% Sangat Efektif 78.75% Kurang Efektif 110.94% Sangat Efektif 23 Kota Subussalam 44.05% Tidak Efektif 58.19% Tidak Efektif 63.71% Kurang Efektif 73.90% Kurang Efektif 86.60% Cukup Efektif 70.62% Kurang Efektif 89.97% Cukup Efektif 69.92% Kurang Efektif 74.29% Kurang Efektif 91.30%
Efektif
No Kabupaten/Kota Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah
Rata-rata

## Lampiran III
Hasil Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD
Lampiran IV
Hasil Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD
2011 Keterangan 2012 Keterangan 2013 keterangan 2014 Keterangan 2015 Keteranan 1 Aceh Barat 27.80% Sedang 24.62% Sedang 24.49% Sedang 59.81% Sangat Baik 11.64% Kurang 2 Aceh Barat Daya 25.56% Sedang 12.06% Kurang 9.66% Sangat Kurang 3.32% Sangat Kurang 7.45% Sangat Kurang 3 Aceh Besar 53.12% Sangat Baik 49.80% Baik 54.01% Sangat Baik 6.94% Sangat Kurang 37.92% Cukup Baik 4 Aceh Jaya 15.24% Kurang 17.15% Kurang 15.68% Kurang 21.28% Sedang 8.90% Sangat Kurang 5 Aceh Singkil 17.64% Kurang 17.16% Kurang 25.34% Sedang 41.45% Baik 10.80% Kurang 6 Simeulue 20.13% Sedang 18.40% Kurang 20.48% Sedang 3.64% Sangat Kurang 8.12% Sangat Kurang 7 Aceh Tamiang 30.01% Cukup Baik 14.67% Kurang 23.29% Sedang 73.68% Sangat Baik 8.33% Sangat Kurang 8 Aceh Tengah 19.36% Kurang 9.06% Sangat Kurang 7.71% Sangat Kurang 7.57% Sangat Kurang 6.26% Sangat Kurang 9 Aceh Tenggara 27.84% Sedang 14.27% Kurang 16.91% Kurang 63.04% Sangat Baik 11.45% Kurang 10 Aceh Timur 31.56% Cukup Baik 22.08% Sedang 10.21% Kurang 24.43% Sedang 8.14% Sangat Kurang 11 Aceh Utara 32.83% Cukup Baik 17.95% Kurang 13.01% Kurang 67.33% Sangat Baik 10.25% Kurang 12 Bener Meriah 10.02% Kurang 10.64% Kurang 9.95% Sangat Kurang 17.09% Kurang 5.55% Sangat Kurang 13 Bireun 46.33% Baik 43.28% Baik 10.02% Sangat Kurang 5.05% Sangat Kurang 10.14% Kurang 14 Gayo Lues 22.74% Sedang 15.19% Kurang 14.72% Kurang 53.64% Sangat Baik 10.88% Kurang 15 Nagan Raya 27.74% Sedang 18.70% Kurang 15.46% Kurang 16.80% Kurang 17.46% Kurang 16 Pidie 35.76% Cukup Baik 20.66% Sedang 15.11% Kurang 7.93% Sangat Kurang 7.16% Sangat Kurang 17 Aceh selatan 20.84% Sedang 12.43% Kurang 13.99% Kurang 9.66% Sangat Kurang 11.51% Kurang 18 Pidie Jaya 39.37% Cukup Baik 39.10% Cukup Baik 26.72% Sedang 67.25% Sangat Baik 13.49% Kurang 19 Kota Banda Aceh 39.16% Cukup Baik 39.04% Cukup Baik 36.19% Cukup Baik 10.20% Kurang 26.59% Sedang 20 Kota Langsa 23.57% Sedang 30.59% Cukup Baik 10.67% Kurang 11.21% Kurang 9.25% Sangat Kurang 21 Kota Lhokseumawe 59.85% Sangat Baik 41.66% Baik 44.55% Baik 25.89% Sedang 37.78% Cukup Baik 22 Kota Sabang 10.62% Kurang 9.95% Sangat Kurang 10.54% Kurang 23.51% Sedang 10.42% Kurang 23 Kota Subussalam 55.62% Sangat Baik 32.26% Cukup Baik 31.76% Cukup Baik 73.16% Sangat Baik 11.80% Kurang 30.12% Cukup Baik 23.08% Sedang 20.02% Sedang 30.17% Cukup Baik 13.10% Kurang No Kabupaten/Kota Tingkat Kontribusi Pajak Daerah
Rata-rata
2011 Keterangan 2012 Keterangan 2013 keterangan 2014 Keterangan 2015 Keteranan 1 Aceh Barat 25.48% Sedang 29.29% Sedang 24.49% Sedang 59.81% Sangat Baik 10.37% Kurang 2 Aceh Barat Daya 36.59% Cukup Baik 19.26% Kurang 9.66% Sangat Kurang 3.32% Sangat Kurang 5.54% Sangat Kurang 3 Aceh Besar 11.56% Kurang 13.95% Kurang 54.01% Sangat Baik 6.94% Sangat Kurang 4.41% Sangat Kurang 4 Aceh Jaya 8.06% Sangat Kurang 16.75% Kurang 15.68% Kurang 21.28% Sedang 26.72% Sedang 5 Aceh Singkil 38.02% Baik 52.53% Sangat Baik 25.34% Sedang 41.45% Baik 35.97% Cukup Baik 6 Simeulue 17.18% Kurang 45.56% Baik 20.48% Sedang 3.64% Sangat Kurang 4.10% Sangat Kurang 7 Aceh Tamiang 33.21% Cukup Baik 19.96% Kurang 23.29% Sedang 73.68% Sangat Baik 7.39% Sangat Kurang 8 Aceh Tengah 60.13% Sangat Baik 12.15% Kurang 7.71% Sangat Kurang 7.57% Sangat Kurang 4.90% Sangat Kurang 9 Aceh Tenggara 18.91% Kurang 44.41% Baik 16.91% Kurang 63.04% Sangat Baik 52.47% Sangat Baik 10 Aceh Timur 20.15% Sedang 21.37% Sedang 10.21% Kurang 24.43% Sedang 30.50% Cukup Baik 11 Aceh Utara 14.13% Kurang 48.37% Baik 13.01% Kurang 67.33% Sangat Baik 26.36% Sedang 12 Bener Meriah 23.34% Sedang 33.92% Cukup Baik 9.95% Sangat Kurang 17.09% Kurang 8.85% Sangat Kurang 13 Bireun 27.25% Sedang 36.09% Cukup Baik 10.02% Sangat Kurang 5.05% Sangat Kurang 8.54% Sangat Kurang 14 Gayo Lues 48.05% Baik 58.46% Sangat Baik 14.72% Kurang 53.64% Sangat Baik 42.44% Baik 15 Nagan Raya 8.04% Sangat Kurang 48.18% Baik 15.46% Kurang 16.80% Kurang 4.10% Sangat Kurang 16 Pidie 27.06% Sedang 62.81% Sangat Baik 15.11% Kurang 7.93% Sangat Kurang 7.90% Sangat Kurang 17 Aceh selatan 31.94% Cukup Baik 57.93% Sangat Baik 13.99% Kurang 9.66% Sangat Kurang 3.75% Sangat Kurang 18 Pidie Jaya 22.44% Sedang 19.75% Kurang 26.72% Sedang 67.25% Sangat Baik 47.70% Baik 19 Kota Banda Aceh 17.30% Kurang 14.80% Kurang 36.19% Cukup Baik 10.20% Kurang 9.29% Sangat Kurang 20 Kota Langsa 41.86% Baik 63.76% Sangat Baik 10.67% Kurang 11.21% Kurang 3.99% Sangat Kurang 21 Kota Lhokseumawe 9.50% Sangat Kurang 20.04% Kurang 44.55% Baik 25.89% Sedang 6.35% Sangat Kurang 22 Kota Sabang 13.91% Kurang 18.23% Kurang 10.54% Kurang 23.51% Sedang 24.28% Sedang 23 Kota Subussalam 10.29% Kurang 28.45% Sedang 31.76% Cukup Baik 73.16% Sangat Baik 4.48% Sangat Kurang 24.54% Sedang 34.17% Cukup Baik 20.02% Kurang 30.17% Cukup Baik 16.54% Kurang No Kabupaten/Kota Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah
Rata-rata