## FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA JAYAPURA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS KOTA JAYAPURA
(SUATU KAJIAN NORMATIF)
Oleh: Zuldarwis Umar zuldarwisumar@gmail.com

## Dosen Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

## Abstrak
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  otonomi  daerah memerlukan inovasi-inovasi baru di bidang Pemerintahan secara menyeluruh untuk  mewujudkan  tujuan  asas  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  di  atas sehingga  terwujud  pemerintahan  yang  bersih,  profesional  dan  menjunjung tinggi  prinsip  demokrasi  dalam  menjalankan  pemerintahan.  pemerintahan yang  baik,  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Legislatif  merupakan  salah  satu unsur  dalam  pemerintahan  yang  mempunyai  fungsi  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  tertuang  dalam  Pasal  20a  yang  menyatakan  bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi  pengawasan.  Fungsi  pengawasan  anggota  DPRD  dalam  setiap kebijakan  yang  diatur  dalam  Perda  No.  7  Tahun  2006  tentang Penanggulangan  HIV/AIDS  terdapat  pada  Pasal  10  yaitu  “pembiayaan  atau anggaran  yang telah  dibebankan  ke  APBD”  dalam  pasal  ini  dianggap  tidak efektif  dan  belum  terealisasi.  DPRD  merupakan  penyeimbang  dalam pemerintahan  agar  terus  melakukan check  and  balances untuk  memastikan pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi kita. Namun kini pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Jayapura dinilai belum optimal.
Kata Kunci : Pengawasan, Penanggulangan, HIV AIDS.

## A. PENDAHULUAN.
Negara  Indonesia  merupakan
Negara  Kesatuan  yang  berbentuk
Republik. Selain berbentuk Republik,  Negara  Indonesia  juga merupakan negara yang
berdasarkan hukum, terdapat korelasi antara negara hukum yang bertumpu  pada  konstitusi  dan peraturan Perundang-Undangan, kedaulatan  rakyat,  yang  dijalankan melalui  sistem  demokrasi.  Salah satu  aplikasi  dari  demokrasi  saat ini adalah otonomi daerah maupun otonomi  khusus,  dimana  negara memberikan  wewenang  seluas- luasnya  terhadap  daerah  untuk mengelolah sendiri pemerintahanya serta memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mempercepat terwujudnya  masyarakat  adil  dan makmur. Otonomi daerah dan Otonomi Khusus Papua atau sering
dikatakan  pemerintahan  daerah  ini telah  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar    Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan,pada  Pasal  18  yang berbunyi
“Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah  Provinsi  itu  dibagi atas  Kabupaten  dan  Kota,  yang tiap-tiap  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota  itu  mempunyai  pemerintahan yang diatur dengan Undang- Undang”.
Menurut  Undang-Undang  No. 27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  yang  dinyatakan  pada Pasal  343  menyangkut  fungsi DPRD Kabupaten/Kota adalah :
a. Fungsi  legislasi,  adalah legislasi daerah yang merupakan  fungsi  DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. b. Fungsi  anggaran,  adalah fungsi
DPRD kabupaten/kota  bersama- sama  dengan  pemerintah daerah  untuk  menyusun dan menetapkan apbd
yang di dalamnya termasuk  anggaran  untuk pelaksanaan  fungsi,  tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
c.  Fungsi pengawasan, adalah fungsi DPRD kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,  peraturan daerah, dan keputusan
Bupati/Walikota serta
kebijakan  yang  di  tetapkan oleh pemerintah daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah membawa konsekuensi diperlukannya
penyesuaian  tata  kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga  pemeriksaan  keuangan didaerah. Pengawasan merupakan  tugas  dan  wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai  Pasal  42  ayat  (1)  butir  c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  yaitu: “Dewan  Perwakilan Rakyat  Derah  dan  Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional.  Substansi  sasaran pokok yang hendak dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah adalah
Pembangunan sistem dan kehidupan politik yang demokratis, Penciptaan
pemerintahan daerah  yang  bersih dan  berwibawa  dengan  nuansa desentralisasi, Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan  serta  secara  optimal dalam
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan daerah.  Penegakan  supermasi hukum. Dalam rangka mewujudkan  sasaran  tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu  mengupayakan  langkah- langkah konkrit yang dapat mendorong  peranannya  secara optimal dalam
konteks pemerintahan daerah.
Sebagaimana
menurut
Muchsan,  ada  tiga  sendi  sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu (1) Sharing  of  power (pembagian
kewenangan),  (2) Distribution  of income (pembagian  pendapatan),
(3) Empowering (kemandirian/pemberdayaan pemerintahan
daerah).
Sebagaimana  sudah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta yang luas sebagaiman diatur dalam undang-undang nomor  33  tahun  2004  akan menggurangi
kecendrungan patronasi  dan  kooptasi  yang dilakukan  pusat  terhadap  daerah
melalui instrumen keungan daerah yang begitu masif disetiap daerah yang membutuhkannya.
Hal  ini  berimplikasi  pada meningkatnya diskresi daerah dalam manajemen keuangan daerah,  dengan  adanya  diskresi yang  luas  tersebut  Pemerintah akan  menentukan  pengeluaranya sesuai dengan
kebutuhan
prioritas  daerah,  Daerah  tidak bisa melakukan pemborosan anggaran.  Fungsi  pengawasan anggota  DPRD  dalam  setiap kebijakan  yang  telah  di  tetapkan dalam  Perda  No.7  Tahun  2006 Tentang Penanggulangan
Penyakit  HIV/AIDS  terdapat  pada pasal  10  yaitu “pembiyaan  atau anggaran  yang  telah  dibebankan kepada  APBD”  dalam  pasal  ini dinilai  belum  efektif  dan  belum terealisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
pengimbang  dalam  pemerintahan agar tetap melakukan suatu cheeek and balances untuk menjamin pemerintahan yang dikelola secara baik sesuai dengan  harapan  masyarakat  dan konstitusi kita.
Namun saat ini pengawasan yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota Jayapura  dinilai  belum  maksimal, kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah kota Jaya pura tentang pencegahan dan penanggulangan  inveksi  seksual Human  Immunodeficiency  Virus dan Acquired  Immune  Deficiency Syndrome melalui  Perda  No.7 Tahun 2006 yang disahkan tanggal 12
Oktober 2006. Penyakit  inveksi  seksual  ini  yang terjadi  di  kota  jaya  pura  setiap bulan  terus  ada  dan  meningkat. Maka dari itu sebagian
masyarakat  bahkan  mulai  dari tokoh agama, tokoh adat, meminta  kepada  anggota  DPRD Kota  jayapura  agar  benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan  terhadap  kesehatan masyarakat  di  kota  jayapura  ini dengan  baik,  selain  itu  juga pengawasan  anggaran  kesehatan khusunya  pada  setiap  penyakit HIV/AIDS  tertentu  yang  telah dialokasikan  anggaran  dan  telah diberikan pada rumah sakit pemerintah dan juga swasta untuk bisa  mengurangi penyalaggunaan penyakit  HIV/AIDS.  Pertanggung Jawaban Rumah Sakit atas profesionalitas dokter dalam pelayanan medis terhadap
masyarakat jayapura yang berada didaerah  ini.  Dalam  program kesehatan pemerintah tidak main- main untuk
menunjukan
kepedulian  pemerintah  terhadap rakyat dengan salah satu kebijakanya adalah dana kesehatan  ditunjukkan  dengan penganggaran
yang sangat signifikan  pada  sektor  ini,  hal  itu dapat dilihat pada proyeksi
anggaran  pada  tahun  2013-2015 sebesar 1
Miliyar, dan penambahaan  anggaransebesar berkisar Rp 1.000.000.000.00 untuk tahun 2015.  Tentunya kebijakan ini agar dapat memberikan harapan kepada masyarakat  yang  miskin  atau yang kurang mampu.
Namun dalam
pelayanaannya puskesmas maupun rumah sakit yang berada secara  nasional  maupun  daerah harus  di  tunjang  dengan  infra struktur  dan  prastruktur  serta tenaga  kesehatan  yaitu  bidang, perawat, dan dokter yang profesional  di  bidang  kesehatan. Agar  masyarakat kota di jayapura khusunya  para  ibu-ibu  maupun para remaja yang terkena penyakit  HIV  itu  segera  dilayani dan  diberi  obat  pencegah  untuk bisa  cepat  sehat  hal  ini  yang terjadi  bahwa  rumah  sakit  umum di daerah ini belum lah maksimalkan  pelayanannya  dan selain  itu  juga  kurangnya  fasilitas yang memadai fenomena ini yang muncul  dalam  masyarakat  bahwa
terjadi suatu ketimpangan dimana seorang  dokter  dalam  kerjanya biasanya dia lalai untuk memberikan suatu pelayanan yang memuaskan misalnya terjadi salah  operasi,atau  salah  dalam pemberian obat kepada pasien,bahkan dalam
pelayananya seorang dokter ingin suatu bayaran mahal dalam tugasnya untuk melayani masyarakat.
Fenomena  ini  dalam  dunia kesehatan adalah terjadinya salah operasi  yang  di  lakukan  oleh dokter  Rini  di  manado  baru-baru ini  yang  mengakibatkan  pasien yang  bernama  ari  meninggal dunia di meja operasinya.
Padahal  dalam  dunia  kesehatan sudah  di  terbitkanya  Undang-
Undang
Kesehatan, dan peraturan  kesehatan  lain  terkait tenaga  medis  dan  dokter.  Hal yang  diatas  terkait  dengan  salah operasi  atau  mallpraktek  agar tidak  bisa  terjadi  dikota  jayapura, karena pasien yang ada di RSUD Jayapuara  maupun  yang  berada di Rumah sakit Dian Harapan juga
sebagian  dari  mereka  adalah warga  masyarakat  yang  tidak mampu.  Maka  dari  itu  dengan pengawasan ini dapat meminimalisir  hal-hal  yang  akan terjadi padapenggunaan anggaran yang telah diperuntukan pada sektor ini.
Diharapkan agar setiap anggota  dewan  perwakilan  rakyat daerah untuk mampu
melaksanakan  tugasnya  untuk melakukan pengawasan anggaran.  Anggaran  kesehatan untuk  khususnya  Kota  Jayapura yang  begitu  besar  dari  setiap pemerintahan berganti maka perlu adanya  suatu  pengawasan  yang baik  dan  benar,  namun  dibalik  itu pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  Kota  Jayapura  masi  jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat  yang  menimbulkan kekecewaan terhadap DPRD Kota Jayapura sebagai lembaga perwakilan rakyat dan juga Pemerintah  sebagai  pelaksana anggaran  untuk  melaksanakan tugasnya  melayani  masyarakat. Maka dalam hal ini penulis tertarik
untuk  dibahas  masalah-masalah dari sisi penegakan hukum normatif  empiris  dan  memberikan gambaran tentang fungsi pengawasan DPRD pada umumnya didaerah-daerah
otonomi  baru.  Dengan  Judul: Fungsi  Pengawasan  DPRD  Kota Jayapura  Terhadap  Penggunaan
Anggaran Kesehatan Tentang Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Kota Jayapura. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan  ini  adalah  sebagai berikut: Bagaimanakah pengawasan DPRD Kota Jayapura  terhadap  Penggunaan Anggaran Kesehatan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS? Kendala-Kendala Apakah  yang  di  hadapi  DPRD Kota Jayapura dalam pengawasan penggunaan anggaran kesehatan penanggulangan penyakit
HIV/AIDS?,  kemudian  Langkah- langkah  apa  saja  yang  dilakukan untuk mengurangi penyalagunaan anggaran kesehatan di  Kota
Jayapura.  Oleh  karena  itu  tujuan
Penulisan ini dapat dikualifikasikan  atas  tujuan  umum dan Tujuan yang bersifat khusus : Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk  pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya bidang Hukum pemerintahan, melalui pemahaman tentang pengawasan dari  legislatif  ke  eksekutif,  dan Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni: untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif mengenai kewenangan dan mekanisme pengawasan anggota DPRD Kota Jayapura terhadap anggaran kesehatan.  Untuk  mengkaji  dan menganalisis secara normatif mengenai  mekanisme  capain  dari pengawasan
DPRD Kota
Jayapura  dan  Pemerintah  Kota Jayapura dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode
pendekatan sosio-yuridis yaitu selain  mengkaji  hukum  secara teoritik dan normatif berupa analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan  yang  diteliti,  juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaanya dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

## C.  PEMBAHASAN
1.  Pengertian Pengawasan. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua
aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh pihak manajer dalam upaya memastikan  bahwa  hasil  aktual sesuai dengan hasil yang
direncanakan” 1 Sebagaimana
yang dikatakan  oleh  M.Marwan  ini bahwa  pengawasan  yang  sudah diketahui pada umumnya,maka itu pengawasan  akan  dijelaskan  lagi
1 Winardi. 2000, Kepemimpinan dalam manajemen ,  Rineka Cipta, Jakarta. hlm 10
dalam  beberapa  bagian  yang akan diketahui bersama. 2
Sedangkan  menurut  Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi  yang  menjamin  bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan  hasil  seperti  yang diinginkan”.  Sedangkan  menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan  antara  pelaksana aktual  rencana,  dan  awal  Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan  dan  rencana  yang berarti”. 3
Sedangkan menurut Sondang  PS  Pengawasan ialah” proses  pengamatan  pelaksanaan seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan yang  sedang  dilakukan  berjalan sesuai  dengan  rencana  yang telah ditentukan sebelumnya”. 4
Dari  defenisi  ini  jelas  terlihat bahwa  terdapat  hubungan  yang
2 Marwan.M, 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher, Surabaya. hlm 501 3 Basu Swastha DH, 1985, Asas-Asas Manajemen Modern , Liberty, Yogyakarta. hlm. 216
4 Sondang  P.  Siagian,  2003, Filsafat Administrasi , Gunung Agung, Jakarta. hlm 112
sangat  erat  antara  perencanaan dan  pengawasan.  Perencanaan dan pengawasan merupakan kedua  belahan  mata  uang  yang sama. Jelas tanpa rencana pengawasan tidak mungkin
dilaksanakan  karena  tidak  ada pedoman untuk melakukan pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan dan/atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat mencegah. Sebagaimana halnya
dengan fungsi-fungsi organik
yang lainnya, karena ruang lingkupnya,  dalam  pengawasan pun dapat dibedakan  antara administrative control dan managerial  control.  Administrative control meliputi  seluruh  kegiatan pada  unit  organisasi  pada  semua tingkat.  Maksudnya  adalah  agar keputusan  yang  telah  dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-
sungguh dijalankan sesuai dengan  kebijakan  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Managerial  control bersifat  lebih sempit dan khusus. Khusus dalam
arti  tidak  berlaku  bagi  seluruh organisasi tergantung pada tingkat  manajemen  apa  yang melaksanakannya,  akan  tetapi hanya  berlaku  untuk  suatu  unit tertentu, bagian tertentu atau fase tertentu daripada rangkaian keseluruhan. Meskipun ruang lingkup managerial  control lebih terbatas jika dibandingkan dengan administrative  control, maknanya sama saja, yaitu sedapat mungkin mencegah timbulnya penyimpangan.  Menurut  Sondang PS. 5
Sedangkan sondang PS mengatakan  proses  pengawasan pada  dasarnya  dilaksanakan  oleh administrasi dan manajemen dengan mempengaruhi dua macam  teknik  pengawasan  ini yaitu: 6
a. Pengawasan Langsung.
Yang  dimaksud  dengan Pengawasan langsung ialah  pimpinan  organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap
5 Ibid hlm 113.
6 Ibid hlm 115.
kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahanya,  pengawasan langsung ini dapat berbentuk, inspeksi langsung, on-the spot observation,  dan  on-the
spot report.
b. Pengawasan Tidak Langsung. Yang  dimaksud  dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak
jauh, pengawasan ini dilakukan  melalui  laporan yang disampaikan oleh para  bawahan,  laporan  itu dapat  berbentuk,  tertulis dan lisan.
Fungsi pengawasan ( control ) ini dalam kegiatan pengaturan  oleh  negara  dapat mengurangi  hak  dan  kebebasan warga  negara,  membebani  harta atau kekayaan warga negara, dan mengatur pendapatan dan pengeluaran  oleh  penyelenggara
negara. Kegiatanya perlu dikontrol
dengan sebaik-baiknya oleh
rakyat  sendiri.  Jika  pengaturan mengenai  ketiga  hal  itu  tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya diparlemen, maka kekuasaan ditangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan  alamiahnya  untuk menjadi  sewenang-wenang  Oleh karena  itu,  lembaga  perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk  melakukan  kontrol  dalam tiga  hal  itu,  yaitu  (a)  kontrol  atas pemerintah( control  of  executive ), (b)  kontrol  atas  pengeluaran ( control  of  expendeture )  dan  (c) kontrol atas pemungutan pajak( control of taxation ).
Sebagaimana senada dengan pendapat Jimly Asshidiqie  Menjelaskan,  fungsi- fungsi  kontrol  atau  pengawasan oleh parlemen itu sebagai lembaga  perwakilan  rakyat  dapat dibedakan sebagai berikut;
7 Pengawasan
terhadap penentuan  kebijakan  ( control  of
7 Jimly  Asshiddiqie,  2008. Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi . Kelompok Gramedia, Jakarta . hlm 163
policy making ); Pengawasan terhadap  pelaksanaan  kebijakan ( control of policy executing );
Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara/daerah ( control of budgeting ); Pengawasan terhadap  pelaksanaan  anggaran dan belanja negara/daerah ( control of budget implementation ); Pengawasan
terhadap  kebijakan  pemerintahan ( control of
gaverment
performances );
Pengawasan terhadap pejabat publik ( control of political  appointment  of  public official ).
Selain  fungsi  Pengawasan yang  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang  MD3  ternyata bahwa pengawasan kedalam
merupakan hal penting. Dalam hal ini pengawasan kesehatan kedalam untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan, baik
administrasi program dan kegiatan, fisik program dan kegiatan  maupun  penatausahaan
keuangan  program  dan  kegiatan. Maka perlu dilakukan
pengawasan  atas  pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan  tersebut  dilakukan oleh 1. Kepala instansi/penanggung jawab
program dan kegiatan dan pejabat yang  ditetapkan  sebagai  atasan langsung,  2.  Badan  Pengawasan Daerah  dan  aparat  fungsional pemerintah  lainnya  berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui
pengawasan fungsional, 3. DPRD melalui pengawasan legislatif, dan 4. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat  juga bagian yang tidak bisa dihilangkan  darai  pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah,  maka  rakyat  bagian  dari pengawasan  itu  sendiri  agar menciptakan  suatu  pemerintahan yang baik dan benar.
Prinsip dan Kebijakan Penyusunan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Anggaran  Pendapatan
Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan  daerah  yang  di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. Sebagai rencana Keuangan  Tahunan  Pemerintah Daerah  maka  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
tergambar semua hak dan kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk didalamnya sebagai  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  kurun  waktu  satau tahun.
Selain sebagai rencana keuangan  tahunan  Pemerintah daerah,anggaran pendapatan belanja daerah merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan
masyarakat untuk tercapainya
tujuan bernegara.
Sehubungan dengan hal tersebut,agar anggaran pendapatan  belanja  daerah  dapat berfungsi sebagai instrument untuk  menciptakan  laporan  kerja, mengurangi  sumber  daya,  maka seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan.
Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  agar  persetujuan antara  kepala  daerah  dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rancangan peraturan daerah tentang  anggaran  pendapatan belanja daerah dilaksanakan. Dalam kaitan itu maka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar memperhatikan prinsip  dan  kebijakan  sebagai berikut:
1) Prinsip  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan Belanja Dearah.
a. Partisipasi Masyarakat.
Pengambilan keputusan dalam  proses  penyusunan dan penetapan Anggaran
Pendapatan  Belanja  Daerah sedapat  mungkin  melibatkan partisipasi masyarakat, sehinnga masyarakat mengetahui  akan  hak  dan kewajibannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  yang  disusun harus dapat menyajikan informasi  secara  terbuka  dan mudah di akses oleh masyarakat  meliputi  tujuan, sasaran,  sumber  pendanaan pada  setiap  jenis  belanja serta  korelasi  antara  besaran anggaran  dengan  manfaat dan  hasil  yang  ingin  dicapai dari  suatu  kegiatan  yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna sumber daya  yang  dikelola  untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
c.  Disiplin Anggaran.
Beberapa prinsip dalam disiplin  anggaran  yang  perlu diperhatikan antara lain : 1. Pendapatan yang direncanakan  merupakan yang terukur secara rasional  yang  dapat  di capai  untuk  setiap  sumber pendapatan, sedangkan pendapatan yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran
pengeluaran harus di dukung  dengan  adanya kepastian tersedianya penerimaan  dalam  jumlah yang  cukup  dan  tidak dibenarkan  melaksanakan kegiatan yang belum tersedia  tidak  mencukupi kredit anggaran dalam APBD.
3. Semua  penerimaan  dan pengeluaran  daerah  dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarakan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening kas umum daerah. d. Keadilan Anggaran. Pajak daerah, retribusi daerah  dan  pungutan  daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus
mempertimbangkan kemampuan
masyarakat untuk  membayar.  Masyarakat yang  memiliki  kemampuan rendah  secara  proposional diberi  beban  yang  sama,
sedangkan  masyarakat  yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan  beban  yang  tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat
melakukan  perbedaan  tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain  daripada  itu,  dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan  keadilan dan  pemerataan  agar  dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayan. e. Efesiensi dan Efektivitas Anggaran Dana  yang  tersedia  harus dimanfaatkan seoptimal mungkin  untuk  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  efesiensi dan efektivitas anggaran dalam perencanaan anggaran perlu  memperhatikan,  tujuan, sasaran,  hasil  dan  manfaat serta  indicator  kinerja  yang ingin dicapai;penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan  beban  kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.
f.  Taat asas.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rencana  keuangan  tahunan Pemerintah  Daerah  ditetpkan dengan peraturan
daerah,memperhatikan.
APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan  yang  lebih  tinggi,
mengandung arti bahwa apabila  pendapatan,  belanja dan pembiyaan yang dicantumkan dalam rancangan  peraturan  daerah tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan/keputusan/surat edaran  menteri  yang  diakui keberadaannya dan mempunyai  kekuatan  hukum yang mengikat sepanjang
diperintahkan  oleh  peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi,  yaitu  peraturan perundang-undang yang mencakup  kebijakan  yang barkaitan dengan keuangan. APBD tidak bertentangan
dengan  kepentingan  umum, mengandung arti bahwa rancangan  peraturan  daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan  keberpihakan kepada kebutuhan dan
kepentingan masyarakat. Peraturan  daerah  tidak  boleh menimbulkan diskriminasi yang  dapat  mengakibatkan ketidakberadilan,
menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan Negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menggangu stabilitas keamanan  serta  ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan menggangujalannya penyelenggaraan pemerintahan. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya,mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD  tersebut  telah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan daerah  sebagai  penjabaran lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan yang
lebih  tinggi  memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah.  Sebagai  konsekuensi bahwa  rencangan  peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari
tumpang tindih.
2.  Dasar  Hukum  Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Menurut
Mardismo,
mengemukakan  bahwa  salah  satu aspek  dari  pemerintah  daerah yang  harus  diatur  secara  hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran
daerah. 8 Anggaran  daerah  atau
APBD merupakan instrumen
kebijakan yang utama bagi
pemerintah daerah sebagai
instrumen kebijakan. Anggaran daerah  mengikuti  posisi  sentral dalam upaya pengembangan
8 Mardiasmo , 2018, Perpajakan , Andi, Yogyakarta. hlm 11
kapabilitas dan efektifitas
pemerintah daerah. Anggaran daerah  khususnya  dipergunakan sebagai  alat  untuk  menentukan besarnya pendapat dan pengeluaran, alat otoritas
pengeluaran  dimasa  yang  akan datang,  ukuran  standar  untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi  bagi  semua  aktivitas diberbagai  unit  kerja.  Penetuan besarnya  pendapatan  dan  belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Dasar  hukum  dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai  suatu  terwujudnya  dari rencana  kerja  keuangan  akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah  dalam  tahun  anggaran yang bersangkutan, selain berdasarkan pada ketentuan- ketentuan umum juga berlandaskan pada: Undang-
Undang  Nomor  29  Tahun  1959 tentang Pembentukan daerah- daerah  tingkat  II  Di  Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  74  Tambahan Negara Republik Indonesia).
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah; Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara; Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  59 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38
Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2008  Tentang Pokok-pokok  Keuangan  Daerah; Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2000 Tentang  Kewenangan  Pemerintah dan  Kewenangan  Provinsi  sebagai Daerah Otonomi; Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29
Tahun  2002  tentang  Pedoman Pengurusan,  Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan  APBD,  Pelaksanaan Tata  Usaha  Keungan  Daerah  dan Penyusunan Perhitungan APBD.

## 3.  Kebijakan  dan  Mekanisme
Pengelolaan Anggaran Kesehatan di Kota Jayapura.
Kebijakan  dan  Mekanisme Pengelolaan  Anggaran  Kesehatan di  Kota  Jayapura  terbagai  dalam beberapa bagian sebagai
berikut:Kebijakan Umum. Pemberian dana penerimaan khusus,  di  tujukan  menunjang percepatan  pelaksanaan  Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan,  penegakan  supermasi hukum,  penghormatan  terhadap HAM,  percepatan  pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat  Papua,  dalam  rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan  kemajuan  provinsi  lain  di indonesia. Penggunaan dana terutama ditujukan untuk Pendidikan dan khususnya
kesehatan,  dengan  memberikan perhatian  khusus  pada  daerah- daerah tertinggal dan berkembang. Alokasi  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota.  Alokasi  pembagian  dana penerimaan khusus antara Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota diatur  secara  adil  dan  berimbang, dilakukan  atas  dasar  musyawarah dan  mufakat  antara  Gubernur dengan Bupati dan Walikota. Alokasi
pembagian dana
penerimaan khusus ditetapkan
dengan  Peraturan  Daerah  Khusus (PERDASUS), namun karena peraturan  ini  belum  ditetapkan sampai  dengan  tahun  2006,  dan dengan mempertimbangkan arahan  dari  Departemen  Dalam Negeri  maka  untuk  kurun  waktu 2002-2006  pembagian  didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Nomor  2 tahun  2004.  Tujuan  dan  Sasaran. Dana  penerimaan  khusus  dalam rangka  Otonomi  Khusus  Provinsi Papua, ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam rangka mempercepat pembangunan Provinsi Papua, dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan bidang pendidikan dan  kesehatan,  pengembangan ekonomi  rakyat,  peningkatan  mutu pelayanan perhubungan,peningkatan  kualitas hidup  masyarakat,  dan  perluasan lapangan  kerja.  Program  Prioritas dan Penunjang.
Pemerintah Provinsi Papua menetapkan
kebijakan  pengelolaan  dana  yang harus  diperhatikan  oleh  unit  kerja dilingkungan Pemda Provinsi Papua  dan  Kab/Kota.  Program diklasifikasikan dalam program/kegiatan prioritas dan
program penunjang.
Program  Prioritas  antara    lain di tetapkan adalah bidang pendidikan  yang  ditetapkan  salah satunya  adalah  Bidang  kesehatan. Dalam  Bidang  Kesehatan  yang diarahkan untuk peningkatan
jangkauan  atau  pemerataan  dan mutu  pelayanan  kesehatan,  antara lain melalui program pemberantasan penyakit, pencegahan  dan  penanggulangan HIV/AIDS, peningkatan SDM dibidang kesehatan baik medis dan para medis, pelayanan PUSKESMAS,  pelayanan  rumah sakit dan penyedian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan
dana kesehatan    ini  dibutuhkan  suatu mekanisme  yang  diatur    secara teratur  dan  taransparansi  agar masyarakat  mengetahui  tentang
pengelolaan  dana  kesehatan  ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  tertera  pada  Pasal  23  ayat (1)Anggaran pendapatan dan belanja  negara  sebagai  wujud  dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang  dan  dilaksanakan secara  terbuka  dan  bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2)
Rencangan
undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  diajukan  oleh  Presiden untuk  dibahas  bersama  Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah.
Ayat(3)Apabila  Dewan  Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran  pendapatan  dan  belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun  yang  lalu.  Ketentuan  UUD tersebut diatas memerlukan penjabaran  lebih  lanjut  sehingga bisa ditemukan rumusan yang jelas mengenai keuangan Negara.
Sebagaimana  yang  dikatakan oleh  Mahfud  MD    rumusan  Pasal 23 UUD 1945 itu dapat disimpulkan  adanya  2  (dua)  unsur yang terkandung didalamnya, yakni;  Unsur  perioditas  (tiap-tiap tahun).  Unsur  yuridis  (Undang- Undang).  Mengenai  unsur  yuridis lebih lanjut dikatakan bahwa
apabila  DPR  tidak  menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah
menjalankan  anggaran  tahun  yang lalu.
Dari penjelasan pasal
tersebut  diatas  maka  untuk  suatu Pemerintahan  Daerah  yang  baik maka dibutuhkan pengelolaan keuangan  apaun  harus  dikelola secara
taransparansi guna
mencegah  praktek  korupsi  dalam suatu  sistem  pemerintahan  yang ada. Pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera pada  Pasal  18  ayat  (1).Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi dan  daerah  provinsi itu dibagi  atas
kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah, yang diatur dengan undang- undang.  ayat  (2).  Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten dan  kota  mengatur  dan  megurus sendiri urusan pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  Untuk  melaksanakan aturan tersebut diatas maka Pemerintahan  Daerah  ini  diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang yang disebut sebagai  Undang-Undang  Otonomi
Daerah  Nomor  23  Tahun  2014. Dalam
Undang-Undang ini terdapat  pada  Pasal  10  yang mengatur tentang dana perimbangan,  Dana  Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi  Umum;  dan  Dana  Alokasi Khusus.
Jumlah dana
perimbangan
sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan setiap  tahun anggaran  dalam APBN. 9
9 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dana  kesehatan  ini  didapat dari  Dana  Alokasi  Khusus  yang telah  diturunkan  oleh  pemerintah
Provinsi Papua kepada Pemerintah Kota Jayapura. Pengelolaan keuangan ini dalam rangka desentralisasi agar pemerintah
daerah dapat menjalakan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintah. Pengelolaan keuangan  ini  telah  diatur  dalam Undang-Undang  No  31  Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah. Dalam  undang-undang  ini  terdapat pada Pasal 66, ayat (1), Keuangan daerah  dikelola  secara  tertib,taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, taransparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatutan,  dan  manfaat  untuk masyarakat.  Suatau  pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan  dalam  undang-undang ini  maka  membawa  pemerintah yang  baik  dan  benar.  Mekanisme pengelolaan  keuangan  terdapat
beberapa bagian diantaranya: Perencanaan, Perencanaan adalah suatu tindakan untuk mempersiapkan angaran atau dana  yang  akan  dibahas  sesuai rencana yang dimaksud. Pelaksanaan  Pelaksanaan  adalah suatu  tindakan  yang  dilakukan dalam  hal  untuk  melaksanakan rancangan  yang  telah  disepakati. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  adalah  suatu proses  yang  dilakukan  agar  suatu rancangan  dan  pelaksanaan  dapat diketahui dan dipercaya oleh publik. Semua yang telah disebutkan diatas diatur juga dalam  Undang-Undang  No  31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dalam Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004 Tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerah terdapat  pada  Pasal  69,  ayat  (1) Dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah,  pemerintah daerah      menyusun  RKPD  yang mengacu  pada  rencana  kerja pemerintah  sebagai  satu  kesatuan
dalam sisitem perencanaan pembangunan  nasional.  ayat  (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)merupakan  dasar penyusunan  rencana  APBD.  ayat (3)  RKPD  sebagaimana  yang dimaksud  pada ayat (2) dijabarkan dalam  RKA      SKPD.  ayat  (4) Ketentuan  mengenai  pokok-pokok penyusunan  SKPD  sebagaiman dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan peraturan pemerintah. ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai  penyusunan  RKA  SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.
Jadi  mekanisme  pengelolaan dana  kesehatan  dikota  jayapura dapat  dikatakan  sesuai  dengan apa yang telah diatur oleh undang- undang  ini.  Dalam  pengelolaan dana  kesehatan  ini  Pertama  ada rencana pengaanggaran yang akan  dilakukan  oleh  pemerintah kota Jayapura. Kedua dari rencana anggaran tersebut dibahas bersama  oleh  pemerintah  dan legislatif  yang  kemudian  disepakati untuk  rencana  anggaran  tersebut dapat  dikeluarkan  untuk  kebijakan kesehatan ini. Ketiga dari
kesepakatan  ini  maka  Pemerintah Kota  menunjuk  Dinas  Kesehatan Kota  Jayapura  untuk  menjalankan anggaran dana kesehatan tersebut. Keempat Dinas Kesehatan  Kota  Jayapura  sebagai perpanjangan tangan dari
pemerintah kota ini akan mengeluarkan dana untuk sejumlah  Puskesmas-Puskesmas, Rs,  Pembelian  Obat-Obatan,  dan Peralatan  Medis  yang  lain  untuk mencukupi  peralatan  medis  yang memadai.  Mekanisme penerimaan dana yang diterima Provinsi Papua dicairkan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui  tiga  tahapan.  Tahapan pertama,  Gubernur  menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat  Keputusan  Otoritasi  (SKO)
dana penerimaan khusus pertriwulan kepada Menteri
Keuangan  dan  Menteri  Dalam Negeri.  Tahap  kedua,  Menteri Keuangan menerbitkan SKO sebagai  dasar  penyaluran  dana penerimaan khusus triwulan setelah
memperhatikan
pertimbangan  dari  Menteri  Dalam Negeri. Tahap ketiga Menteri
Dalam Negeri dapat menyampaikan pertimbangan kepada  Menteri  Keuangan  berupa penundaan penyaluran dana penerimaan khusus apabila penggunaan dana penerimaan
khusus tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Penerimaan  dana  tersebut  di  atas dapat disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur penyaluran  dan penatausaha  dana penerimaan khusus. Dana penerimaan khusus yang
dialokasikan  kabupaten  dan  kota mengacu  pada  KEPMENDAGRI Nomor  1  tahun  1980  tentang petunjuk atau Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah. KEPMENDAGRI sebgaimana  telah  diubah  dengan PERMENDAGRI  Nomor  2  Tahun 1996. Penyaluran dana untuk kab/kota akan disalurkan ke rekening kabupaten dan kota pertriwulan,  yang  besaran  jumlah penyaluran  tetap  mengacu  pada KEPMENKEU  Nomor  47/KMK.  07/ 2002  tanggal  21  Februari  2002
dengan  rincian  berikut  :  Triwulan pertama  sebesar  15%  (lima  belas persen),Triwulan  kedua  sebesar 30%  (tiga  puluh  persen),Triwulan ketiga  sebesar  40%  (empat  puluh persen)  Triwulan  keempat  sebesar 15% (lima belas persen).
Selain  dari  ketentuan  yang telah ditentukan diatas maka pemerintah  daerah  kota  jayapura dalam  hal  ini  untuk  pembagian anggaran  kesehatan  maka  mereka telah  mengalokasikan  anggaran khusus  buat  pembangunan  dan perbaikan  bangunan  Puskemas dan  Rumah  sakit  juga  seiring dengan tuntutan masyarakat. Fasilitas yang memadai dan ditunjang  dengan  tenaga  medis yang  sudah  berpengalaman  dapat memberikan  jaminan  pelayanan kesehatan  yang  baik  sesuai  visi dan  misi  dari  Pemerintah  Kota Jayapura  yang  ingin  menjadikan kota  jayapura  menjadi  kota  yang sehat.  Kota  Jayapura  menjadi sehat tentunnya pemerintah bekerja  keras  untuk  melakukan pengawasan terhadap rumah sakit- rumah  sakit  yang  telah  ada  dikota
jayapura agar mereka dalam pelayanannya benar-benar baik.
D.  PENUTUP
1.  Kesimpulan Berdasarkan pada hasil
penelitian  dan  pembahasan  pada bab  sebelumnya,  maka  penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut: Pengawasan DPRD  Kota  Jayapura  terhadap penggunaan  anggaran  kesehatan penanggulangan
penyakit
HIV/AIDS  sampai  sekarang  belum dikatakan  maksimal,  karena  dari program  pengawasan  dari  DPRD Kota Jayapura sendiri terhadap hal ini  tidak  menyentuh  dilapangan terkait ketidak pahaman masyarakat  dalam  hal  anggaran kesehatan  itu  sendiri  dan  juga penyerapan  anggaran  oleh  Dinas- dinas terkait sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Jayapura  itu  sendiri.  Kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  DPRD
Kota  Jayapura  dalam  melakukan suatu  pengawasan  penggunaan anggaran kesehatan penanggulangan penyakit
HIV/AIDS  adalah  Masalah  internal dan eksternal dalam tubuh anggota DPRD  Kota  Jayapura  itu  sendiri dan  hal  lain  yaitu  tatakelola keuangan  yang  tidak  taransparan terhadap  masyarakat.  Langkah- Langkah untuk mengurangi penyalagunaan  keuangan  daerah adalahbahwa  laporan  keuangan harus  memiliki  karakteristik  mudah dipahami. Mudah dipahami maksudnya  pemakai  diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas pemerintah, ekonomi, dan
bisnis,akuntansi,  serta  kemauan untuk mempelajari informasi dengan  ketekunan  yang  wajar.
Agar informasi keuangan bermanfaat,informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan  pemakai  dalam  proses pengambilan
keputusan.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura dalam  penyusunan  RAPBD  dari tahun  2014  dan  pada  tahun  2015 harus  benar-benar  taransparan. Memberikan informasi melalui media  cetak  maupun  elektronik sehingga  tidak  terjadi  kesimpang
siuran  data  tentang  anggaran pendapatan belanja daerah.

## 2.  Saran
Diharapkan  Anggota  DPRD Kota  Jayapura  agar  pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap anggaran  pengelolaan  kesehatan gratis  ini  dapat  lebih  optimal  dan sesuai  dengan  aturan  yang  telah berlaku. Peningkatan kualitas
anggota  DPRD  dengan  melakukan studi  banding  kekota  besar  lainya agar penyelenggara lembaga legislatif yang baik dan terwujud.
Diharapkan  kepada  pihak  DPRD Kota Jayapura agar mengintensifkan
pengawasam kedinas-dinas  terkait  yaitu  Dinas kesehatan  Kota  Jayapura  dan Rumah  Sakit  Umum  Daerah,  dan Puskesmas  yang  ada  diJayapura dimana  melihat  tentang  pelayanan kesehatan  ini  agar  benar-benar memperhatikan  rasa  kemanusian bukan  karena  adanya  aturan  yang mengikat, atau bukan Karena uang dan strata sosial yang dialami oleh setiap pasien.
Akuntabilitas  Keuangan  Daerah merupakan  suatu  hal  yang  penting
guna  mencegah  suatu  tindakan penyalagunaan  kewenangan  dan selain itu juga menciptakan sebuah tatakelola keuangan yang baik dan benar  agar  mencegah  tindakan korupsi kolusi dan  nepotisme (KKN).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Basu  Swastha  DH,  1985, Asas-Asas
Manajemen Modern , Liberty,
Yogyakarta .
Marwan.M,  2009. Kamus  Hukum. Reality Publisher, Surabaya. Sondang P. Siagian, 2003, Filsafat Administrasi ,  Gunung  Agung,
Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2008. Pokok- Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia  Pasca  Reformasi . Kelompok Gramedia, Jakarta. Mardiasmo , 2018, Perpajakan , Andi, Yogyakarta.
Winardi. 2000, Kepemimpinan dalam  manajemen ,    Rineka  Cipta,
Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Udang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Lembaran        Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun
2004  Tentang  Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah. Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor 4437.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun
2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4438.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan. Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5063.5063
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009  Tentang  Susunan  Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan  DPRD  Tingkat  I  DPRD
Tingkat
II. Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4032. Peraturan  Pemerintah  No.  108 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Peraturan  Pemerintah  No  105 Tahun 2001 Tetntang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan  Kesehatan  Gratis.
Lembaran  Daerah  Provinsi
Papua  Nomor  9  Tahun  2009
Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Jayapura.  Lembaran  Daerah
Kota jayapura Nomor 8
Tahun 2009.
Internet :
http/www,kesehatan
dikota
jayapura  com diakses  12 November 2013.
http/www,kesehatan dikota
jayapura.com diakses  12
November 2013.
http/www,jurnal arah kiri.com.
diakses 12 Februari 2010. http/www,Dinas  kesehatan  Kota
Jayapura. 24 juli 2015.