## JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## PERAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
The Role of Cross-Sectoral Coordination in Convergence Actions for Reducing Stunting
Tien Mastina (1) , Mitra (2)
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
(2) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Article Info ABSTRACT / ABSTRAK Article History Received: 15 Jan 2023 Revised: 25 Jan 2023 Accepted: 30 Jan 2023 The  government  has  formulated  the  National  Strategy  for  the  Acceleration  of Stunting Prevention. There are five pillars in the stunting reduction policy framework. The  third  pillar  focuses  on  convergence  through  coordinating  and  consolidating central,  regional  and  village  activity  programs.  The  purpose  of  the  study  was  to analyze the implementation of coordination in stunting prevention in five districts in Riau  Province,  namely  Rokan  Hilir,  Kampar,  Rokan  Hulu,  Pelalawan,  and  Meranti Islands. This study is a descriptive study using secondary data from the Bapedalitbang 2020 stunting performance  assessment. The selection of  strategies and policies uses weighting. The study results indicate that the coordination mechanism across sectors and  programs  in  stunting  convergence  action  is  not  yet  optimal.  No  regulations strengthen villages in carrying out convergence actions in each district. Coordination in Cross-Sector Convergence Actions in Villages where stunting focuses vertically and horizontally,  from  the  highest  leadership  to  the  village  level,  through  active communication  and  coordination  between  commitment-making  officials  and  field implementers. Village governments  must be encouraged to innovate in coordinating stunting  prevention  according  to  regional-specific  characteristics  involving  various elements of society.
Keywords: Convergence action, coordination, cross-sectoral, stunting, performance assessment
Pemerintah  telah merumuskan  Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Terdapat  lima  pilar  dalam  kerangka  kebijakan  penurunan  stunting.  Pilar  ke  tiga berfokus konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan pusat, daerah  dan  desa.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan koordinasi  dalam  pencegahan  stunting  di  lima  Kabupaten  di  Provinsi  Riau  yaitu Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kampar,  Rokan  Hulu,  Pelalawan,  dan  Kepulauan  Meranti. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  menggunakan  data  sekunder  dari penilaian  kinerja  stunting  Bapedalitbang  Tahun  2020.  Pemilihan  strategi  dan kebijakan memakai pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam aksi konvergensi stunting belum optimal,  belum  ada  regulasi  yang  memperkuat  desa  dalam  melaksanakan  aksi konvergensi  di  masing-masing  kabupaten.  Koordinasi  dalam  Aksi    Konvergensi Lintas Sektor di Desa Lokus Stunting baik secara vertikal maupun horizontal, dari pimpinan tertinggi, sampai ke tingkat desa melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif  antar  pejabat  pembuat  komitmen  dengan  pelaksana  di  lapangan. Pemerintahan desa perlu didorong melakukan inovasi dalam melakukan koordinasi dalam  pencegahan  stunting  sesuai  karakteristik  spesifik  daerah  melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Kata kunci : Aksi konvergensi, koordinasi, lintas sektor, stunting, penilaian kinerja Corresponding Author :
Name : Mitra Afiliate : Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru Address  : Jl. Mustapa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Email
: mitra@htp.ac.id

## PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  kekurangan  gizi  kronis  dan  adanya  infeksi  berulang  pada  1000 Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  yang  menyebabkan  terjadinya    kegagalan  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan    pada  anak berusia  di  bawah  lima  tahun  (balita)  (Achadi, Achadi  and  Aninditha,  2020).  Faktor  risiko  terjadinya  stunting  antara  lain  disebabkan  oleh factor ekonomi dan kemiskinan (Kustanto, 2021), faktor lingkungan yang buruk (Vilcins, Sly and Jagals, 2018), ketersediaan air bersih (Yenita et al. , 2021), kondisi ibu ketika hamil seperti anemia  dan  kurang  energy  kronis  (Khairunisa et  al. ,  2022)  serta  penyakit  infeksi  berulang yang  dialami  balita  (Purnamasari,  Sartika  and  Sudarti,  2022).    Balita  dinyatakan  stunting apabila  tinggi  badannya  lebih  pendek  untuk  usianya  atau  kurang  dari  -2  standar  deviasi terhadap median pertumbuhan anak  menurut World Health Organization (WHO) (De Onis et al. , 2019). Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, seperti tidak terpenuhinya gizi yang dibutuhkan dan terkena penyakit infeksi berulang dalam jangka waktu lama (kronis) (Mitra, 2015).
Pemerintah  telah  merumuskan  Strategi  Nasional  (STRANAS)  percepatan penanggulangan stunting yang disebut sebagai Stranas Stunting. Stranas Stunting merupakan dokumen  acuan  yang  digunakan  untuk  memastikan  koordinasi  seluruh  intervensi  secara konvergen bagi seluruh pemangku kepentingan. Intervensi mencakup intervensi spesifik dan intervensi  sensitif.  Intervensi  spesifik  di  fokuskan  pada  ibu  hamil  dan  anak  usia    0-2  tahun atau rumah tangga pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Untuk mendukung hal tersebut  maka    ditetatapkan  lokasi  fokus  stunting  di  kabupaten/kota  prioritas  sejak  tahun 2018  yang  telah  dilakukan  secara  bertahap,  termasuk  di  Provinsi  Riau  (Tim  Nasional Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik Indonesia, 2018).
Peraturan  Presiden  nomor  72  tahun  2021,  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting menyatakan  bahwa  percepatan  penurunan  stunting  dilaksanakan  secara  holistik,  integratif, dan  berkualitas,  dilakukan  melalui  koordinasi,  sinergi  dan  sinkronisasi  antara Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan  Desa  dan  pemangku  kepentingan.  Dalam  rangka  pencapaian  target  nasional prevalensi Stunting Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2019,  Kementerian Kesehatan RI,  telah melaksanakan Studi untuk membantu percepatan intervensi masalah gizi. Sesuai  Perpres  nomor  72  Tahun  2021,  menunjukkan  adanya  penurunan  prevalensi  balita stunting secara Nasional ditergetkan sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
Berdasarkan  hasil  Survei  Status  Gizi  Indonesia  Tahun  2019,    menyatakan  bahwa prevalensi  stunting  di  Indonesia  adalah  sebesar  27,7%.    Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar (Riskesdas)  2018  menunjukkan  bahwa  persentase  balita  stunting  Provinsi  Riau  sebesar 27,35% dan tersebar di 12 kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan RI, 2019a). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi Stunting di Provinsi Riau sebesar 22,3%. Prevalensi  Stunting  tertinggi  berada  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  yakni  sebesar  29,7%,  diikuti kabupaten  Inderagiri  Hilir  sebesar  28,4%.  Prevalensi  stunting  di  bawah  20%  yakni  Kota Pekanbaru 11,4% dan Kabupaten Siak sebesar 19,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2021)
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  program  percepatan penurunan stunting adalah penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (Nita and Bait, 2020). Salah satu pilar dalam stranas adalah  koordinasi, dan konsolidasi antara program pusat, kabupaten/kota dan Desa. Koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan aksi konvergensi secara  optimal,  sinkronisasi  lintas  program  dalam  penanganan  stunting  (Permanasari et al. , 2020).  Koordinasi  yang  dilakukan  di  lima  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Riau  yaitu Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kampar,  Rokan  Hulu, Pelalawan,  dan  Kepulauan  Meranti  mulai dari pimpinan tertinggi yaitu  Bupati sebagai pimpinan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), antar pejabat di tingkat esselon II, pejabat di bawahnya hingga seterusnya sampai ke tingkat tapak, dalam hal  ini desa.  Koordinasi  yang  terjalin dalam suatu  lingkaran  yang  tak  terpisahkan  ini harus  melibatkan  semua  pihak  sehingga  intervensi  dalam  aksi  konvergensi  dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat ke sasaran.
Komitmen dari para pimpinan daerah berperan penting dalam proses koordinasi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di daerah (Abbas  and  Badan,  2020).  Komitmen  dari  pimpinan  daerah  mulai  dari  Bupati,  Sekretaris Daerah,  dan  jajaran  pimpinan  perangkat  daerah  dalam    penanganan  program  dan  kegiatan stunting  sudah  berjalan,  namun  belum  optimal  ke  seluruh  atau  lintas  Perangkat  Daerah terkait.  Badan  Perencanaan  Daerah  (Bappeda)  sebagai  koordinator  dalam  proses perencanaan  pembangunan  harus  mempunyai  strategi  dalam  mendisain  dan  merumuskan konsep  koordinasi  di  lapangan  agar  pelaksanaan  program  menjadi  konvergen  dan berkesinambungan (Fahrizanur, Kalalinggi and Burhanudin, 2017).
Aksi konvergensi penurunan Stunting dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi yaitu  (1)  analisis  situasi,  (2)  (rencana  kegiatan),  (3)  Rembuk  Stunting,  (4) Perwali/Perbup  Peran  Desa/Kelurahan,  (5)  Pembinaan  Kader  Pembangunan  Manusia,  (6) Sistim  Manajemen  Data,  (7)  Pengukuran  dan  Publikasi  Data  Stunting,  dan  (8)  Review Kinerja   Tahunan.  Delapan   aksi  konvergensi  tersebut  dilakukan  mulai  dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).
Permasalahan  dalam  koordinasi  masih  ditemukan  pada  berbagai  tingkatan  di Kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu dari atas ke bawah (vertikal), dalam tingkat yang sama (horizontal),  dan  dari  bawah  ke  atas  ( bottom  up ).  Koordinasi  yang  dijalankan  oleh  lintas sektor masih belum optimal. Tiga belas OPD sebagai pelaksana intervensi spesifik dan sensitif masih  berjalan  sendiri-sendiri,  belum  terbentuk  harmonisasi  dan  keserasian  dari  program yang  dilaksanakan.  Koordinasi  yang  belum  optimal  ini  menyulitkan  proses  pemantauan  di lapangan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan tidak sampainya program tersebut  ke tingkat penerima  manfaat  sehingga  tidak  terjadi  perbaikan  status  gizi  masyarakat.  Pengkajian dilakukan  di  semua  level  koordinasi,  mulai  dari  pimpinan  tertinggi  (Bupati),  Sekda,  Kepala Perangkat  Daerah  atau  Pejabat  Esselon  II  antar  Perangkat  Daerah,  pemegang  program  di Perangkat  Daerah,  pengelola  program  di  puskesmas,  kader  posyandu,  hingga  ke  pengelola program di desa.  Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi dalam aksi konvergensi penurunan stunting di 5 (lima) kabupaten  lokus  stunting  di  Provinsi  Riau  yaitu  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Rokan  Hilir, Pelalawan, Kampar dan Kepulauaan Meranti Tahun 2020.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  mengunakan  data  sekunder  dari  hasil penilaian  kinerja  yang  meliputi  penelusuran  literatur  dan  dokumen  penilaian  kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang Provinsi Riau.  Evaluasi  kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan  8  (delapan)  aksi konvergensi  penurunan  stunting  dengan  menggunakan  instrumen  penilaian  berdasarkan indikator  dan  periode  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Dari  8  Aksi  konvergensi  stunting,  Aksi yang  terkait  dengan  koordinasi  lintas  sector  berada  pada  Aksi  1(Analisis  situasi),  Aksi  2 (Rencana  Kegiatan),  Aksi  3  (Rembuk  Stunting),  Aksi  4  (Perwali/Perbup  Peran desa/kelurahan) dan Aksi 8 (Review Kinerja Tahunan). Kelima Aksi ini ditelusuri lebih lanjut melalui penelurusan dokumen penilaian kinerja stunting tahun 2020 untuk mengetahui aspek koordinasi  lintas  sector  dalam  aksi  konvergensi  penurunan  stunting  yang  dilakukan  di  5 (lima)  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Riau  yaitu  :  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kampar,  Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Analisis Data menggunakan studi literatur yang ada dan  tabel hasil penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan Stunting di 5 (lima) kabupaten.  Mengidentifikasi  strategi  yang  telah  ada  sebelumnya  dan  perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Keseluruhan proses ini digunakan untuk mendapatkan rekomendasi strategi dan kebijakan terkait koordinasi dan konvergensi  penanganan  stunting  di  5  (lima)  Kabupaten  lokus  stunting  di  Provinsi  Riau Tahun 2020..

## HASIL
Pada Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai Kabupaten  lokus  penanganan  stunting  yaitu  :  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Kampar, Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dan  Kabupaten  Pelalawan.  Jumlah desa/keluarahan  lokus  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati/Walikota,  secara detail dapat dilihat pada  Tabel 1. di bawah ini :

## Tabel  1.  Jumlah  Desa/Kelurahan  Lokus  Stunting  di  Lima  Kabupaten  se-Provinsi  Riau Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten/Kota Jumlah Desa/Kelurahan Lokus Stunting 2020 2021 Rokan Hulu 10 10 Rokan Hilir 16 15 Pelalawan 11 7 Kampar 19 18 Kepulauan Meranti 30 25 Provinsi Riau 86 75
Sumber : Aksi Bangda Provinsi Riau, 2020-2021
Tabel  1.  menunjukkan  bahwa  jumlah  desa  lokus  stunting  yang  paling  banyak  pada tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 30 desa. Hal ini menggambarkan besaran jumlah  balita  stunting  cukup  banyak  di  daerah  ini,  sejalan  dengan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat,  di  mana  angka  kemiskinan  tertinggi  terdapat  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti
yaitu 26,93% (Rilis BPS, 2021), diikuti kabupaten Rokan Hulu 10,53%, kemudian Kabupaten Pelalawan  9,62%,  Kabupaten  Kampar  7,71%  dan    Kabupaten  Rokan  Hilir  7,01%.  Lokus stunting ditetapkan berdasarkan SK Bupati berdasarkan analisis situasi dan kondisi di masing masing kabupaten, oleh karena itu banyaknya desa lokus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Lima Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2018- 2020.
Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin (Kab/Kota) 2018 2019 2020 Rokan Hulu 10,95 10,53 10,31 Rokan Hilir 7,06 7,01 6,72 Pelalawan 9,73 9,62 9,16 Kampar 8,18 7,71 7,38 Kepulauan Meranti 27,79 26,93 25,28 Provinsi Riau 7,39 7,08 6,82
Sumber : Rilis BPS Provinsi Riau, Tahun 2018- 2020
Berdasarkan  Penilaian  Kinerja  5  Kabupaten  Lokus  Stunting  tahun  2020  khususnya dalam  aspek  Koordinasi  lintas  sektor  dalam  penurunan  dan  pencegahan  balita  stunting adalah sebagai berikut :

## Kabupaten Rokan Hulu
Penilaian  Kinerja  Aksi  Konvergensi  penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Rokan  Hulu dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aspek  penilaian  pada  kinerja  terkait  pelaksanaan Koordinasi penurunan Stunting,seperti yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini :

## Tabel 3.  Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2020 Aksi Konvergensi Penilaian Kinerja Aksi 1 Pelaksanaan  koordinasi  antar  perangkat  Daerah  (Dinas/Badan), pada  level  yang  sama  (horizontal)  dan  kooordinasi  vertikal  dari atas  ke  bawah,  mulai  dari  Pimpinan  sampai  ke  Desa  masih  perlu perbaikan dan dioptimalkan. Aksi 2 Pengintegrasian  antara  rencana  kegiatan  ke  dalam  dokumen perencanaan  telah  berjalan  dengan  baik  dan  mengikuti  proses mekanisme perencanaan. Aksi 3 Komitmen  pimpinan  daerah  dan  stekholder  terkait  menunjukkan partisipasi  yang  aktif  selama  pelaksanaan  Rembuk  Stunting. Adanya  komitmen  publik  dalam  penurunan  stunting.  Peran  Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan intervensi  perlu ditingkatkan. Aksi 4
Penguatan  koordinasi  di  laksanakan  dalam  bentuk  penyiapan regulasi dalam mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan  stunting,  dalam  hal  ini  mengatur  jalannya  koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait, dengan fasilitator dan pendamping program.
Aksi 8 Menggambarkan  keberadaan  berjalan  atau  tidaknya  koordinasi pelaksanaan  anggaran  di  masing-masing  perangkat  daerah  dalam
intervensi  penurunan  stunting,  sesuai  program  dan  kewenangan Perangkat  daerah,  ditandai  dengan  terlaksananya  8  aksi konvergensi  penurunan  stunting  yang  menyasar  kepada  rumah tangga kepada 1000 HPK.
Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

## Kabupaten Kampar
Penilaian  Kinerja  Aksi  Konvergensi  penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Kampar dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aspek  penilaian  kinerja  terkait  pelaksanaan  Koordinasi penurunan Stunting,seperti yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 4. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar Tahun 2020 Aksi Konvergensi Penilaian Kinerja Aksi 1 Pelaksanaan  koordinasi  antar  perangkat  Daerah  (Dinas/Badan), pada  level  yang  sama  (horizontal)  dan  kooordinasi  vertikal  dari atas  ke  bawah,  mulai  dari  Pimpinan  sampai  ke  Desa  berjalan dengan  baik,  regulasi  penguatan  pengkoordinasian  perangkat daerah  pada  level  horizontal,  antar  perangkat  daerah  dan  lintas program  menunjukkan  kondisi  baik,  hal  ini  didukung  dengan adanya  SK  Tim  koordinasi  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan ke Rumah tangga  1000  HPK.  Ketersediaan  SDM  pelaksana  program  sudah mencukupi,  kabupaten  Kampar  sudah  melakukan  perbaikan koordinasi  antar  OPD,  Kabupaten  dengan  Desa,  melalui  SK  Tim Koordinasi  Pelaksanaan  Stunting  di  tingkat  Desa,  yang  ditanda tangani oleh Bupati. Kabupaten Kampar sudah menyiapkan rincian kegiatan  masing-masing  desa  yang  dikoordinasikan  oleh  Dinas kesehatan dan Bappeda. Aksi 2 Kabupaten  Kampar  sudah  mengintegrasikan  Rencana  Kegiatan  ke dalam  dokumen  Perencanaan  dan  penganggaran,  namun  belum sepenuhnya  perencanaan  dan  penganggaran  memprioritaskan program  kegiatan  yang  fokus  kepada  rumah  tangga  1000  HPK. Masih  ditemukan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  menyasar  kepada 1000 HPK. Aksi 3 Rembuk Stunting,ditunjukkan dengan komitmen Pimpinan Daerah dalam  hal  ini  Bupati  dan  perangkat  nya,  komitmen  publik  dalam penurunan  stunting  serta  Peran  Desa  dan  Kecamatan  untuk meningkatkan intervensi program dan kegiatan ditingkat desa. Aksi 4 Kabupaten  Kampar  telah  menyediakan  dukungan  regulasi  untuk megoptimalkan  peran  desa  dan  masyarakat  dalam  penurunan stunting. Dukungan tersebut berupa Regulasi tentang kewenangan desa  dalam  intervensi  gizi  melalui  alokasi  APBDesa;  peran Kecamatan  dalam  mendukung  pemerintahan  desa;  dukungan  dan mobilisasi  bagi  Kader  Pembangunan  Manusia  (KPM);  penguatan Koordinasi antara Desa dengan OPD terkait, dengan fasilitator,  dan pendamping  program;  meningkatkan  peran  kelembagaan masyarakat  (Posyandu,  PAUD,  PKK  dsb);  dukungan  kampanye publik dan  komunikasi  perubahan  perilaku di  tingkat  desa,  sudah

## berjalan dengan baik.
Aksi 8 Pelaksanaan  8  aksi  Konvergensi  penurunan  stunting,  sudah berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  tahunan,  intervensi  program dan kegiatan yang menyasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan intervensi yang diprioritaskan.
Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

## Kabupaten Pelalawan.
Penilaian  Kinerja  Aksi  Konvergensi  penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Pelalawan dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aspek  penilaian  kinerja  terkait  pelaksanaan  Koordinasi penurunan Stunting,seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5.  Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
Aksi Konvergensi Penilaian Kinerja Aksi 1 Pada  proses  perencanaan    dan  penganggaran,  perangkat  daerah belum  mengarahkan  kegiatan  yang  menyasar  kepada  lokus stunting dan rumah tangga 1000 HPK, proses perencanaan belum sepenuhnya mengakomodir program kegiatan intervensi stunting, ketersediaan  dan  kualitas  SDM  dalam  pelaksanaan  intervensi belum sepenuhnya mencukupi baik dari segi jumlah dan kualitas. Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  dapat  menerima  akses layanan  yang  diberikan.  Koordinasi  masih  belum  optimal,  baik antar  perangkat  daerah  maupun  lintas  sektor  terkait.  Belum sepenuhnya  program  kegiatan  yang  di  rencanakan  mengarah kepada  lokus  dan  rumah  tangga  1000  HPK  sebagai  penerima manfaat. Aksi 2 Kabupaten  Pelalawan  mengintegrasikan  Rencana  Kegiatan  ke dalam  dokumen  Perencanaan  dan  penganggaran,  namun  belum sepenuhnya  penganggaran  memprioritaskan  program  kegiatan yang fokus dan menyasar kepada rumah tangga 1000 HPK. Masih ditemukan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  menyasar  kepada  1000 HPK. Aksi 3 Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  rembuk  stunting  yang  berfokus pada  level  pimpinan  daerah  (Bupati,  Sekda  dan  Kepala  OPD) perangkat  daerah  tingkat  kabupaten.  Dalam  pelaksanaannya Pimpinan dan perangkat daerah belum sepenuhnya menunjukkan komitmen  yang  tinggi,  komitmen  belum  diikuti  dengan  adanya kesepakatan penyusunan program dan kegiatan dalam intervensi penurunan stunting. Belum dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam  pelaksanaan  rembuk.  Peran  kecamatan  dan  Desa  belum sepeuhnya  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  aksi  konvergensi penurunan  stunting.  Publikasi  dan  sosialisasi  belum  berjalan secara menyeluruh, dan sampai kemasyarakat penerima manfaat (rumah tangga 1000 HPK). Aksi 4 Koordinasi  antara  tingkat  pemerintahan  Kabupaten  dengan Kecamatan dan Desa sudah berjalan baik, sudah ada regulasi bagi desa  dalam  menjalankan  program  dan  kegiatan  sesuai kewenangannya.  Begitu  juga  peran  kelembagaan  masyarakat sudah  berkontribusi  secara  baik,  dukungan  untuk  kampanye
publik dan komunikasi untuk perubahan perilaku di tingkat desa sudah berjalan baik. Aksi 8 Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting, sudah berjalan sesuai  dengan  perencanaan  tahunan,  intervensi  program  dan kegiatan  yang  menyasar  kepada  rumah  tangga  1000  HPK,  serta cakupan intervensi yang diprioritaskan. Hanya saja ada beberapa cakupan  belum  terpenuhi  sesuai  indikator  yang  ditetapkan  (20 indikator), belum diidentifikasi progrram yang efektif dan kurang efektif  untuk  tahun  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  8  aksi konvergensi penurunan stunting.
Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

## Kabupaten Rokan Hilir.
Penilaian  Kinerja  Aksi  Konvergensi  penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Pelalawan dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aspek  penilaian  kinerja  terkait  pelaksanaan  Koordinasi liontas sktor pada aksi penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini :

## Tabel 6.  Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
Aksi konvergensi Penilaian Kinerja Aksi 1 Pada  proses  perencanaan    dan  penganggaran,  perangkat  daerah belum  mengarahkan  kegiatan  yang  menyasar  kepada  lokus stunting dan rumah tangga 1000 HPK, proses perencanaan belum sepenuhnya mengakomodir program kegiatan intervensi stunting, ketersediaan  dan  kualitas  SDM  dalam  pelaksanaan  intervensi belum  sepenuhnya  mencukupi  baik  dari  segi  jumlah  dan  kualitas. Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  dapat  menerima  akses layanan  yang  diberikan.  Koordinasi  masih  belum  optimal,  baik antar  perangkat  daerah  maupun  lintas  sektor  terkait.  Belum sepenuhnya  program  kegiatan  yang  di  rencanakan  mengarah kepada  lokus  dan  rumah  tangga  1000  HPK  sebagai  penerima manfaat. Aksi 2 Kabupaten Rokan Hilir sudah mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran, dalam aksi ini belum  sepenuhnya  penganggaran  dengan  memprioritaskan program  kegiatan  yang  fokus  kepada  rumah  tangga  1000  HPK. Masih  ditemukan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  menyasar  kepada 1000 HPK. Aksi 3 Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  rembuk  stunting  yang  berfokus pada  level  pimpinan  daerah  (Bupati,  Sekda  dan  Kepala  OPD) perangkat  daerah  tingkat  kabupaten.  Dalam  pelaksanaannya Pimpinan dan perangkat daerah belum sepenuhnya menunjukkan komitmen  yang  tinggi,  komitmen  belum  diikuti  dengan  adanya kesepakatan  penyusunan  program  dan  kegiatan  dalam  intervensi penurunan  stunting.  Belum  dilibatkannya  secara  aktif  masyarakat dalam  pelaksanaan  rembuk.  Peran  kecamatan  dan  Desa  belum sepeuhnya  terliabt  secara  aktif  dalam  kegiatan  aksi  konvergensi penurunan  stunting.  Publikasi  dan  sosialisasi  belum  berjalan secara  menyeluruh,    dan  sampai  kemasyarakat  penerima  manfaat

## (rumah tangga 1000 HPK).
Aksi 4 Kabupaten  Rokan  Hilir  telah  melakukan  peningkatan  kapasitas sumberdaya manusia yang menangani aksi konvergensi penurunan stunting Aksi 8 Pelaksanaan  8  aksi  Konvergensi  penurunan  stunting,  sudah berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  tahunan,  intervensi  program dan kegiatan yang menyasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan  intervensi  yang  diprioritaskan.  Hanya  saja  ada  beberapa cakupan  belum  sesuai  indikator  yang  ditetapkan  (20  indikator), belum diidentifikasi program yang efektif dan kurang efektif untuk tahun  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  8  aksi  konvergensi penurunan stunting.
Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

## Kabupaten Kepulauan Meranti
Penilaian  Kinerja  Aksi  Konvergensi  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aspek  penilaian  kinerja  terkait  pelaksanaan Koordinasi lintas sektor penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 7 berikut ini:
Tabel  7.    Hasil  penilaian  Aksi  Konvergensi  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020
Aksi konvergensi Penilaian Kinerja Aksi 1 Pelaksanaan  koordinasi  antar  perangkat  Daerah  (Dinas/Badan), pada  level  yang  sama  (horizontal)  dan  kooordinasi  vertikal  dari atas ke bawah, mulai dari Pimpinan sampai ke Desa sudah bejalan baik. Aksi 2 Kabupaten  Kepulauan  Meranti  sudah  mengintegrasikan  Rencana Kegiatan  ke  dalam  dokumen  Perencanaan  dan  penganggaran, perencanaan dan penganggaran sudah memprioritaskan program kegiatan  yang  fokus  kepada  rumah  tangga  1000  HPK.  Kegiatan sudah  menyasar  kepada  rumah  tangga  1000  HPK.  Untuk  lebih optimalnya kegiatan lintas OPD perlu dicermati kembali terhadap intervnsi  spesifik,  sebagai  komponen  pendukung  aksi  penuruan stunting.
Aksi 3 Pelaksanaan  aksi  rembuk  stunting  yang  melibatkan  unsur Perangkat  Daerah  lintas  sektor  telah  berjalan  baik,  dan  telah menunjukkan  komitmen  keikutsertaan  pimpinan  daerah  (Bupati, Sekda  dan  Kepala  OPD  dan  perangkat  Desa).  Komitmen  dalam Rembuk Stunting diikuti dengan adanya kesepakatan penyusunan program dan kegiatan dalam intervensi penurunan stunting yang ditandai  dengan  penanda  tanganan  Berita  Acara.  Dalam  acara  ini telah  melibatkan  secara  aktif  masyarakat,  Peran  Kecamatan  dan Desa  telah  sepeuhnya  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  aksi konvergensi  penurunan  stunting.  Publikasi  dan  sosialisasi  telah dilaksanakan  secara  menyeluruh,    dan  sampai  kemasyarakat penerima manfaat (rumah tangga 1000 HPK).
Aksi 4 Kabupaten  Kepulauan  Meranti  telah  melakukan  peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang menangani aksi konvergensi penurunan stunting
Aksi 8 Pelaksanaan  8  aksi  Konvergensi  penurunan  stunting,  sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan, intervensi program dan  kegiatan  sudah  menyasar  kepada  rumah  tangga  1000  HPK, serta  cakupan  intervensi  yang  diprioritaskan.  Hanya  saja  ada beberapa  cakupan  belum  sesuai  indikator  yang  ditetapkan  (20 indikator),  permasalahan  yang  menjadi  urusan  sudah diintegrasikan  dala  pelaksanaan  aksi  konvergensi  yang dikoordinasikan  kepada  perangkat  daerah  terkait  sesuai kewenangan, sudah diidentifikasi program yang efektif dan kurang efektif,  tahun  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  8  aksi  konvergensi penurunan stunting.
Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020
Hasil  penilaian  kinerja  pelaksanaan  8  aksi  konvergensi  di  5  (lima)  kabupaten  lokus yaitu;  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Kampar,  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan Hlir  dan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  peringkat  I  pelaksaan  aksi  konvergensi  1-8  secara keseluruhan dapat digambarkan pada Tabel 8 sebagai berikut :

## Tabel 8. Hasil Penilaian Kinerja dan Peringkat Kabupaten Lokus Stunting 2020 di Provinsi Riau
Sumber data:  Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting tahun 2020
Berdasarkan hasil penilaian oleh tim panelis, secara umum yang menduduki peringkat I adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan skor 84, sedangkan peringkat II dan III diraih oleh Kabupaten Kampar  dan Rokan Hulu  dengan skor yang sama yaitu 76, dalam hal skor sama,  diantar  2  kabupaten  ini penentuan  nya  dilakukan  dengan  menilai  aspek inovasi  yang dilakukan ke 2 kabupaten diatas, dalam hal ini Kabupaten Kampar memiliki inovasi yang lebih unggul dibandingkan kabupaten  Rokan Hulu.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  8  Aksi  Konvergensi  di  5  (lima)  kabupaten/kota  yaitu  Kabupaten  Rokan Hulu,  Kabupaten  Kampar,  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hilir  dan  Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilakukan Penilaian Kinerja terhadap 8 (delapan) aksi Konvergensi yang  melibatkan  perangkat  daerah  lintas  sektor.  Aksi  intervensi  penurunan  stunting memegang  peran  sangat  penting,  yang  mana  intervensi  sensitif  yang  dikoordinasikan  pada perangkat daerah bidang kesehatan, di lima kabupaten, secara umum sudah memperlihatkan kemajuan dan berjalan dengan baik. Koordinasi pada intervensi spesifik yang di pimpim oleh Dinas Kesehatan sudah memenuhi sesuai intervensi yang dapat berperan dalam pelaksanaan
No Kabupaten  Lokus Total Skor Peringkat Keterangan 1 Kepulauan Meranti 84 I 2 Kampar 76 II *) Inovasi 3 Rokan Hulu 76 III 4 Rokan Hilir 72 IV 5 Pelalawan 70 V
aksi  penurunan  stunting  sebesar  30%,  sedangkan  intervensi  sensitif  memegang  peranan sebesar  70%  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  Sekretariat Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  2018),  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  koordinasi perangkat daerah lintas sektor dan lintas program dapat berjalan secara optimal.
Praktek  baik  yang  dilakukan  berbagai  daerah  dapat  menjadi  pembelajaran    seperti yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah, seperti Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bupati Kabupaten  Banggai,  Sulawesi  Selatan.  Prioritas  penanganan  stunting  tergambar  dalam  visi dan misi, dokumen RPJMD, Renstra dan Renja OPD, SK tim koordinasi percepatan penurunan stunting,  SK  penetapan  lokus  penanganan  stunting  untuk  dua  kabupaten  tersebut  (Pemkab Banggai,  2019;  Pemkab  Gorontalo,  2019).  Hasil  studi  evaluasi  program  penanggulangan stunting di 13 kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes tahun 2019 menunjukkan bahwa  6  dari  13  kabupaten  telah  melaksanakan  rembuk  stunting  sampai  di  tingkat pemerintah  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Gorontalo,  Cianjur,  Lombok  Tengah,  Ketapang,  dan Mamuju. Studi ini juga menunjukkan bahwa sudah ada lima kabupeten yang mempunyai SK tim  penanggulangan  stunting  dari  tingkat  kabupaten  sampai  kecamatan  (Kementerian Kesehatan RI, 2019b). Dalam hal koordinasi sampai ke tingkat desa, pelaksanaan pencegahan stunting  di  5  Kabupaten  di  atas,  belum  semuanya  membuat  kebijakan  yang  sama  dengan tujuan untuk memperkuat Desa.
Riset  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Riset  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Indonesia menunjukkan hasil bahwa kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola, dan memantau  pelayanan  gizi  masih  lemah.  Dukungan  teknis  terbukti  dapat  memperkuat kapasitas  dearah  dalam  membuat  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  monitoring  program  gizi dengan lebih baik. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada koordinasi dari kelompok multi sektor yang telah terbentuk secara nasional masih sangat terbatas karena isu kepemimpinan. Hal ini dapat diatasi jika pimpinan daerah punya komitmen yang kuat dalam pencegahan  stunting.  Sejalan  dengan  hasil  riset,  merekomendasikan  untuk  meningkatkan koordinasi  dan  konvergensi  lintas  sektor,  terutama  di  desa  lokus  stunting,  sebagai  ujung tombak  dalam  pelaksanaan  program  pencegahan  stunting.  Rekomendasi  ini  dapat  menjadi masukan positif bagi pimpinan dalam membuat kebijakan.
Upaya-upaya  untuk  mengembangkan  program  inovasi  spesifik  lokal  dan  terobosan dalam  penanganan  stunting  di  5  (lima)  kabupaten,  belum  menunjukkan  terlaksananya koordinasi pada level bawah, seperti dimasyarakat, pada kelompok ibu-ibu kader desa/bidan dan  anak  remaja  khususnya  perempuan.  Namun  upaya  ini  tidak  hanya  sebatas bussiness  as usual (BAU) perlu dilakukan sebagai best practice dan perlu dikonvergensikan, seperti halnya program ini juga sejalan dengan program perbaikan yang dilakukan negara lain yaitu India, Thailand, Peru, Brazil, dan Bangladesh. Negara-negara tersebut dapat menurunkan prevalensi stunting secara signifikan (Levinson, Balarajan and Marini, 2013).
Belum  optimalnya  koordinasi  lintas  sektor  dan  multi  sektor  dalam  pelaksanaan intervensi  sensitif  (diluar  sektor  kesehataan).  Koordinasi  lintas  sektor  dan  lintas  program kegiatan  yang  dilakukan  akan  menentukan  konvergensi  program  yang  dapat  dilihat  pada pelaksanaan  intervensi  gizi  spesifik  yang  dilaksanakan  oleh unsur  dinas  kesehatan  seperti : Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan remaja putri, imunisasi,pemberian  air susu ibu (ASI) eksklusif, imunisasi bagi  balita,  kegiatan  di  pos  yandu  dan  intervensi  gizi  sensitif  yaitu  air  bersih  dan  sanitasi
lingkungan  perumahan,  fortifikasi  dan  ketahanan  pangan,  akses  layanan  kesehatan  dan keluarga  berencana  (KB),  pusat  informasi  dan  konseling  kesehatan  remaja,  layanan pendidikan  anak  usia  dini,  terpadu  dengan  posyandu.  Begitu  juga  terhadap  intervensi  gizi sensitif  yang  dilakukan  oleh  perangkat  darah  selain  dinas  kesehatan,  seperti,  pemanfaatan lahan  pekarangan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  di  Dinas  Pertanian,  akses  air  bersih dan jamban keluarga di PUPR, sosialisasi Gemar makan Ikan bagi masyarakat (GEMARIKAN) di  Dinas Perikanan,  parenting bagi  anak usia dini  di dinas Pendidikan,  PIK  Remaja  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB.
Koordinasi  dilakukan  secara  dua  arah  antar  sektor  dan  lintas  sektor  melalui  arahan dari  Bappeda  selaku  perangkat  daerah  yang  mempunyai  kewenangan  mengkoordinasikan perangkat  di  daerah.  Terdapat  2  (dua)  tipe  koordinasi  yaitu  (1) koordinasi  vertikal  yaitu kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan tarhadap kegiatan unit-unit kerja yang  ada  di  bawah  wewenang  dan  tanggung  jawabnya,  (2)  koordinasi  horizontal  yaitu  : mengkoordinasikan tindakan-tindakan kegiatan penyatuan, penggalan yang dilakukan dalam organisasi  yang  setingkat.  Peran  pemimpin  dalam  melakukan  aktifitas  koordinasi  menjadi sangat penting dalam membantu terwujudnya  kesatuan dalam gerak dan komunikasi secara aktif  dan  dapat  mempengaruhi  orang  lain  dalam  bertindak.  Koordinasi  yang  dilakukan terpusat  dan  terpadu pada  unit  kerja  Bappeda  sebagai leading sector ,  sehingga  konvergensi yang ingin dicapai di bawah arahan dan koordinasi Bappeda.
Sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 440/1959/SJ tahun 2018 tentang  intervensi  Penurunan  Stunting  terintegrasi  dan  surat  Keputusan  Gubernur  Riau Nomor  669/III/2020  tentang  Tim  Koordinasi  Penanganan  Stunting  di  Provinsi  Riau,  surat Keputusan Bappenas nomor 42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 april 2020 tentang Perluasan Lokus  penanganan  Stunting  Tahun  2021.  Pemerintah  daerah  provinsi  dan  Kabupaten/kota menyambut  kebijakan  ini,  hal  ini  dilakukan  untuk  melakukan  aksi  konvergensi  melalui berbagai intervensi dalam menurunkan dan mencegah  stunting balita.
Langkah-langkah    koordinasi  yang  di  ambil  dalam  percepatan  penurunan  stunting Balita di Provinsi Riau yaitu: (1) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  yang  bertugas  mengkoordinasikan, mensinergikan  dan  sekaligus  mengevaluasi  pelaksanaan  program/kegiatan  pada  aksi konvergensi  percepatan  perunan  stunting  secara  efektif,  dengan  melibatkan  perangkat daerah  lintas  sektor;  (2)  Membentuk  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  tingkat Kabupaten Kota hingga ke tingkat Desa/Kelurahan melalui SK Bupati/Walikota yang bertugas mengkoordinasikan,  mensinergikan,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  percepatan penurunan  Stunting  di  tingkat  kabupaten/kota  serta  memfasilitasi  pembentukan  Tim Percepatan  Penurunan  stunting  di  tingkat  Kecamatan  dan  Desa,  di  bawah  koordinasi Bappeda;  (3)  Membentuk  Tim  Koordinasi  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan  dengan  melibatkan  tenaga  kesehatan  (dokter/bidan/tenaga gizi),  PLKB  Tim  PKK,PPKBD,  kader  dan  unsur  masyarkat  lainnya.  (4)  Membentuk  SATGAS TPPS,  yang  berada  di  tingkat  desa/Kelurahan,  dalam  melaksanakan  aksi  konvergensi penurunan stunting.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  khususnya  aspek  koordinasi  pelaksanaan  aksi konvergensi  penurunan  stunting  di  5  (lima)  kabupaten,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa pada  masing-masing  kabupaten,  belum  ada  regulasi  yang  memperkuat  desa  dalam melaksanakan  aksi  konvergensi  penurunan  Stunting.  Koordinasi  dalam  aksi    Konvergensi Lintas Sektor di Desa Lokus Stunting  baik secara vertikal maupun horizontal, dari pimpinan tertinggi, sampai ke tingkat desa melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar pejabat pembuat  komitmen  dengan  pelaksana  di  lapangan.  Pemerintahan  desa  perlu  didorong melakukan  inovasi  dalam  melakukan  koordinasi  dalam  pencegahan  stunting  sesuai karakteristik  spesifik  daerah  dengan  melibatkan  berbagai  elemen  masyarakat . Hal terkait lainnya adalah perbaikan terhadap data prevalensi stunting pada cakupan layanan, publikasi yang  dilakukan  merupakan  hasil  analisis  data  pengukuran  pada  tahun  berkenaan,  serta penentuan  program  kegiatan  prioritas  berdasarkan  hasil  review  kinerja  untuk  tahun berikutnya.
Saran  yang  diberikan  adalah  mengoptimalkan  koordinasi  dalam  aksi  konvergensi lintas  sektor  dan  lintas  program  dalam  pencegahan  stunting  baik  secara  vertikal  maupun horizontal,  dari  pimpinan  tertinggi,  sampai  ke  tingkat  desa  melalui  komunikasi  dan koordinasi  yang  aktif  antar  pejabat  pembuat  komitmen  dengan  pelaksana  di  lapangan. Mensinergikan  dan  memadukan  program  strategis  lintas  sektor  perangkat  daerah  yang bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan  intervensi  sensitif,  dengan  cara  berbagi  peran  agar tercipta  konvergensi  dan  malakukan  pemantauan  dan  monitoring  pelaksanaan  program kegiatan Perangkat Daerah pengampu Aksi Konvergensi penurunan Stunting.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bepeda Litbang Provinsi Riau dan Tim Penilai Kinerja  Intervensi  Penurunan  Stunting  Provinsi  Riau  yang  telah  memfasilitasi  dalam pemberian informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.  H.  and  Badan  (2020)  ‘Model  Koordinasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan’, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , 28(1), pp. 213 – 224.
Achadi, E. L., Achadi, A. and Aninditha, T. (2020) Pencegahan Stunting: Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fahrizanur,  Kalalinggi,  R.  and  Burhanudin,  H.  (2017)  ‘Peranan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di  Daerah Kabupaten Paser’, EJournal Ilmu Pemerintahan , 5(4), pp. 1599 – 1612.
Kementerian Kesehatan RI (2019a) Laporan nasional Riskesdas 2018 .
Kementerian  Kesehatan  RI  (2019b) Riset  Evaluasi  Program  Nasional  Percepatan Penanggulangan Stunting pada Kabupaten Prioritas . Jakarta.
Kementerian  Kesehatan  RI  (2021) Buku  Saku  Hasil  Studi  Status  Gizi  Indonesia  (SSGI)
Kabupaten/Kota Tahun 2021 . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  PPN/Bappenas  (2018) Panduan  Konvergensi  Program/Kegiatan  Percepatan Pencegahan stunting . Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Khairunisa, R. et al. (2022) ‘Faktor Risiko Ibu pada Saat Hamil dengan Kejadian Stunting pada Anak Balita di Kota Pekanbaru’, Jurnal Kesehatan Global , 5(3), pp. 150 – 160.
Kustanto, A. (2021) ‘the Prevalence of Stunting, Poverty, and Economic Growth in Indonesia: a Panel  Data  Dynamic  Causality  Analysis’, Journal  of  Developing  Economies ,  6(2),  p.  150. doi: 10.20473/jde.v6i2.22358.
Levinson,  F.  J.,  Balarajan,  Y.  and  Marini,  A.  (2013) Addressing  malnutrition  multisectorally. What have we learned from recent international experience? Case studies from Peru, Brazil and Bangladesh.
Mitra,  M.  (2015)  ‘Permasalahan  Anak  Pendek  (Stunting)  dan  Intervensi  untuk  Mencegah Terjadinya Stunti ng (Suatu Kajian Kepustakaan)’, Jurnal Kesehatan Komunitas , 2(6), pp. 254 – 261.
Nita, Y. Y. and Bait, B. R. (2020) ‘Buku Panduan : Perencanaan , Pelaksanaan , Monitoring Dan Evaluasi Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Desa’, in, pp. 1– 124.
De  Onis,  M. et  al. (2019)  ‘Prevalence  thresholds  for  wasting,  overweight  and  stunting  in children  under  5  years’, Public  Health  Nutrition ,  22(1),  pp.  175 – 179.  doi: 10.1017/S1368980018002434.
Pemkab Banggai (2019) ‘Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi di Kabupaten Banggai’. Jakarta: Bappenas.
Pemkab Gorontalo (2019) ‘Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo’. Jakarta: Bappenas.
Permanasari,  Y. et  al. (2020)  ‘Tantangan  Implementasi  Konvergensi  pad a  Program Pencegahan  Stunting  di  Kabupaten  Prioritas’, Media  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan , 30(4), pp. 315 – 328. doi: 10.22435/mpk.v30i4.3586.
Purnamasari, R. D., Sartika, R. A. D. and Sudarti, T. (2022) ‘Current Intake and Infection Status were  not  Good  Predictive  Factors  of  Stunting  among  Children  Aged  6-59  Months  in Babakan Madang Sub- District, Bogor District, West Java, Indonesia’, Indonesian Journal of Public Health Nutrition , 2(2), pp. 41 – 48. doi: 10.7454/ijphn.v2i2.5387.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  Sekretariat  Wakil  Presiden Republik  Indonesia  (2018) Strategi  Nasional  Percepatan  Pencegahan  Stunting  2018- 2024 . Available at: http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Sesi 1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf.
Vilcins, D., Sly, P. D. and Jagals, P. (2018) ‘What it is and what it means | Concern Worldwide U.S.’, Annals of Global Health , 84(4), pp. 551 – 562.
Yenita, R. N. et al. (2021) ‘Identification and analysis of stunting risk factors in children unde r three years of age in the area of kampar watershed’, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences , 9(1), pp. 149 – 157. doi: 10.3889/oamjms.2021.7091.