## JIEE:
Komunikasi  Kepemimpinan  Wali  Nagari  Barulak  Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan

## Pemerintahan Nagari
Fani Ratny Pasaribu 1* , Yumi Aryati 2 , Roby Hadi Putra 3 , Mercya Vaguita 4 , Nursaadah Kudri 5 1,2,3,5 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia 4 Ilmu Administrasi Negara, STISIP Imam Bonjol, Padang, Indonesia *penulis korespondensi: faniratnypasaribu@unespadang.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history:
Artikel ini membahas tentang komunikasi kepemimpinan wali  nagari  barulak  kecamatan  tanjung  baru  dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari yang berada di Nagari  Barulak  Kecamatan  Tanjung  Baru  Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan  Wali  Nagari  Barulak  dalam  mengelola kebijakan  pemerintahan  nagari  sangat  beragam  dan kompleks.  Beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  Wali Nagari  Barulak  adalah  sebagai  berikut:  kurangnya komunikasi efektif: ketidaktersediaan informasi, komunikasi  hierarkis  yang  kaku,  media  sosial  dan teknologi,  keterbatasan  sumber  daya,  dan  pola komunikasi tidak teratur. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengambilan  data berdasarkan  observasi  langsung,  wawancara,  dan  studi kepustakaan.  Hasil  analisis  dari  artikel  ini  yaitu komunikasi  kepemimpinan  wali  nagari  barulak  memiliki peran  penting  dalam  membangun  hubungan  yang  baik antara  pemimpin  dan  masyarakat,  serta  dalam memastikan  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik untuk  kemajuan  nagari.  berikut  beberapa  prinsip  dan strategi komunikasi kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh  wali  nagari:  transparansi,  komunikasi  dua  arah, penyampaian  visi  dan  tujuan,  keterlibatan  masyarakat, adaptasi gaya komunikasi, penanganan konflik, pemanfaatan teknologi, edukasi dan kesadaran, konsistensi. Received  12  Februari 2023 Received in revised form
22 April 2023
Accepted 15 July 2023
Keyword: Komunikasi, Kepemimpinan, Kebijakan, Wali Nagari

## PENDAHULUAN
Komunikasi  dalam  kepemimpinan wali  nagari  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam mengelola kebijakan pemerintahan  nagari.  Sebagai  pemimpin,
wali nagari perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, aparatur pemerintah,  dan  pihak-pihak  terkait untuk  menciptakan  lingkungan  yang
kondusif dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan  kebijakan.  Dalam makalah  ini,  akan  dibahas  mengenai pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan wali nagari dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari.
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  7  Tahun 2018 tentang Nagari terdapat dalam Pasal 10 yaitu Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan  pembangunan,  pelayanan publik,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat  Nagari  dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2018 Bab I Pasal 1 Ayat  9  disebutkan  bahwa  Pemerintahan Nagari  adalah  Wali  Nagari  dan  perangkat Nagari  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Nagari,  Wali  Nagari  adalah pemerintah  Nagari,  Wali  Nagari  adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah  daerah.  Sehingga  Wali  Nagari sebagai pemegang kewenangan pemerintah  nagari  yang  berupa  hak  dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya mengundangkan Perwanag yang kedudukannya  berada  setelah  peraturan daerah.  Wali  Nagari  dalam  menjalankan tugas seperti menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat nagari, merupakan tugas Wali Nagari  yang  harus  terlaksana  di  nagari yang  menjadi  wilayah  kekuasaan  Wali Nagari, guna untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat nagari maupun nagari. Dalam hal  pemberdayaan  masyarakat  nagari, Badan  Permusyawaratan  nagari  juga memegang  peranan  yang  sangat  penting
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan/kebijakan  Wali  Nagari  serta mitra kerja Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemberdayaan  Badan  Permusyawaratan Nagari  sangat  dibutuhkan  guna  lebih menghidupkan penyelenggaraan
pemerintahan  nagari  sesuai  dengan  asas demokrasi.
Berdasarkan hasil observasi langsung  dan  penelitian  yang  penulis lakukan  di  lapangan,  Permasalahan komunikasi  dalam  kepemimpinan  Wali Nagari Barulak dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari sangat beragam dan kompleks.  Beberapa  permasalahan  yang terlihat  adalah  sebagai  berikut:  (1) Kurangnya komunikasi efektif: Wali Nagari sering mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan  visi,  tujuan,  dan kebijakan
pemerintahan kepada masyarakat nagari secara jelas dan efektif. Ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman atau kebingungan di kalangan warga, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaksanaan kebijakan. (2) Ketidaktersediaan informasi: Jika informasi terkait
kebijakan dan perencanaan  pemerintahan  nagari  tidak tersedia  dengan  baik,  hal  ini  dapat membuat  komunikasi  menjadi  cacat. Warga mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan  yang  dijalankan,  dan  ini  dapat mengganggu  partisipasi  dan  dukungan mereka.  (3)  Ketidaksetujuan  dan  konflik: Adanya perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan mengenai kebijakan tertentu  dapat  menyebabkan  konflik  di antara wali nagari, staf pemerintahan, dan warga nagari. Kurangnya komunikasi yang terbuka  dan  inklusif  bisa  memperburuk situasi  ini.  (4)  Gagalnya  mendengarkan pendapat  Warga:  Jika  wali  nagari  tidak memberikan  kesempatan  kepada  warga untuk memberikan masukan, saran, atau kritik  terhadap  kebijakan,  hal  ini  dapat
mengurangi rasa memiliki dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.  Ini  bisa  mengakibatkan kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  warga.  (5) Komunikasi hierarkis yang kaku:
Pendekatan  komunikasi  yang  terlalu hierarkis  dan  formal  dapat  membuat warga  merasa  sulit  untuk  berinteraksi dengan  wali  nagari.  Hal  ini  mungkin menghambat aliran informasi yang seharusnya bebas mengalir antara pemerintah  dan  masyarakat.  (6)  Media sosial  dan  teknologi:  Pemanfaatan  media sosial  dan  teknologi  informasi  dalam komunikasi  pemerintahan  nagari  dapat menjadi  peluang  besar,  tetapi  juga  dapat menjadi  tantangan.  Jika  tidak  dikelola dengan baik, informasi yang tidak akurat atau  tidak  resmi  dapat  dengan  cepat menyebar dan menyebabkan kebingungan.(7)  Keterbatasan  sumber daya:  Terbatasnya  sumber  daya  seperti anggaran,  personel,  dan  infrastruktur komunikasi bisa menjadi hambatan dalam menjalankan  komunikasi  yang  efektif. Ketidakmampuan untuk memberikan informasi dengan tepat waktu dan secara luas  dapat  mengurangi  transparansi  dan keterbukaan  pemerintahan.  dan  (8)  Pola komunikasi tidak teratur:
Ketidakteraturan  dalam  menyampaikan informasi,  seperti  rapat-rapat  yang  tidak terjadwal atau kurangnya saluran komunikasi yang tetap, dapat menghambat aliran informasi yang konsisten dan terorganisir. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi
Kepemimpinan  Wali  Nagari  Barulak Kecamatan Tanjung Baru dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari.

## KAJIAN TEORITIS
Kepemimpinan
Pemimpin  merupakan  orang  yang memimpin kelompok dua orang atau lebih,
baik organisasi maupun keluarga,
Sedangkan kepemimpinan adalah
kemampuan  seorang  pemimpin  untuk mengendalikan,
memimpin, mempengaruhi  pikiran,  perasaan  atau tingkah  laku  orang  lain  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Suradinata (1997) Sedangkan kepemimpinan merupakan suatu
kemampuan  yang  melekat  pada  diri seorang  yang  memimpin  yang  tergantung dari  macam-macam  faktor,  baik  faktor intern  maupun  faktor  ekstern.  Pemimpin jika  dialih  bahasakan  ke  bahasa  Inggris menjadi  " Leader ",  yang  mempunyai  tugas untuk  lead  anggota  di  sekitarnya. Kepemimpinan  atau leadership termasuk kelompok  ilmu  terapan  atau applied science dari  ilmu-  ilmu  sosial  sebab prinsip- prinsip dan rumusan rumusannya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan  manusia.  Sebagai  langkah awal  untuk  mempelajari  dan  memahami segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan aspek- aspek kepemimpinan dan permasalahannya. Menurut Robbins (2016 :  127)  bahwa  pemimpin  ( leader )  adalah seseorang  yang  dapat  mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial.  Kepemimpinan  ( leadership ) merupakan  proses  memimpin  sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Menurut  Taryaman  (2016  :  7)  secara umum dapat dikatakan bahwa “kepemimpinan  adalah  suatu  ilmu  dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama,  tidak  saling  menjatuhkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi”. Menurut Vincent Gaspersz dalam Mallapiseng  (2015  :  16)  mengemukakan bahwa  “  kepemimpinan  adalah  proses dimana seseorang atau sekelompok orang lain  menginspirasi,  memotivasi,  dan mengarahkan  aktivitas  mereka  untuk mencapai
sasaran dan tujuan”.
Berdasarkan  pengertian  kepemimpinan menurut  para  ahli,  maka  dapat  ditarik kesimpulan
bahwa kepemimpinan merupakan  proses  kegiatan  seseorang untuk  menggerakkan  orang  lain  dengan cara memimpin serta mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan  satu  sama  lain  agar  tujuan organisasi dapat tercapai.
Indikator – indikator kepemimpinan menurut (Kartono, 2013) diantaranya:
1. Kemampuan  analitis  Kemampuan menganalisa  situasi  yang  dihadapi secara  teliti,  matang,  dan  mantap, merupakan prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang. 2. Ketrampilan  berkomunikasi  Dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman, nasihat, seorang pemimpin harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi. 3. Keberanian Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi ia perlu memiliki keberanian yang semakin besar dalam melaksanakan tugas. 4. Kemampuan  mendengar  Bisa  untuk mendengarkan
pendapat dari bawahan  sehingga  bawahan  tidak hanya  diberi  tugas  saja  akan  tetapi dengarkanlah  apa  pendapat  dari bawahannya.
5. Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi ketidaktentuan  sangat  penting  bagi seorang pemimpin.

## Fungsi Kepemimpinan
Pendapat  (Reza,  2010:34),  secara operasional ada 5 fungsi pokok kepemimpinan antara lain:
1. Fungsi  instruktif,  pemimpin  berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa  (isi  perintah),  bagaimana  (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu  memulai,  melaksanakan  dan melaporkan  hasilnya),  dan  dimana (tempat  mengerjakan  perintah)  agar
keputusan  dapat  diwujudkan  secara efektif.  Sehingga  fungsi  orang  yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 2. Fungsi  konsultatif,  pemimpin  dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai  komunikasi  dua  arah.  Hal tersebut digunakan manakala
pemimpin  dalam  usaha  menetapkan keputusan  yang  memerlukan  bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi partisipasi, dalam menjalankan fungsi  partisipasi  pemimpin  berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya,  baik  dalam  pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok  memperoleh  kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang
dijabarkan  dari  tugas-tugas  pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.
4. Fungsi  delegasi,  dalam  menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan  wewenang  membuai  atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk  pelimpahan  wewenang  dengan melaksanakannya  secara  bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan  karena  kemajuan  dan perkembangan
kelompok tidak mungkin  diwujudkan  oleh  seorang pemimpin seorang diri. 5. Fungsi pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa
kepemimpinan  yang  efektif  harus berusaha  mampu  mengatur  aktivitas anggota-anggotanya  secara  dengan terarah  dalam  mengkoordinasi  yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan itu bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian,
pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan
bimbingan,  pengarahan,  koordinasi, dan pengawasan.

## Tipe atau macam gaya Kepemimpinan
Menurut Robbins dalam Fahmi, dkk (2014),  terdapat  empat  macam  gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:
1. Gaya  kepemimpinan  Direktif  Gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan 2. Gaya  kepemimpinan  Suportif  Gaya kepemimpinan suportif member perhatian  kepada  para  bawahan, memperlihatkan  perhatian  terhadap kesejahteraan karyawan dan menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja
karyawan.
3. Gaya kepemimpinan Partisipasif Gaya kepemimpinan  yang  meminta  dan menggunakan  saran  dari  bawahan dalam  rangka  mengambil  sebuah keputusan.

## Indikator gaya kepemimpinan
Menurut  Kartono  dalam  Lisa Parmita, (2017) indikator gaya kepemimpinan menyatakan sebagai
berikut:
1. Kepemimpinan  mengambil  keputusan Pengambilan  keputusan  adalah  suatu pendekatan  yang  sistematis  terhadap hakikat  alternatif  yang  dihadapi  dan mengambil  tindakan  yang  menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
2. Kemampuan  memotivasi  Kemampuan memotivasi  adalah  daya  pendorong yang  mengakibatkan  seorang  anggota organisasi  mau  dan  rela  untuk menggerakkan  kemampuannya  tenaga dan
waktunya
untuk menyelenggarakan  berbagai  kegiatan yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan
berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kemampuan  komunikasi  Kemampuan komunikasi  adalah  kecakapan  atau kesanggupan  penyampaian  pesan, gagasan,  atau  pikiran  kepada  orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami  apa  yang  dimaksudkan dengan  baik,  secara  langsung  lisan atau tidak langsung.
4. Kemampuan  mengendalikan  bawahan Seorang  pemimpin  harus  memiliki keinginan  untuk  membuat  orang  lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan  kekuatan  pribadi  atau jabatan  secara  efektif  dan  pada tempatnya.
5. Tanggung  jawab  Seorang  pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya.  Tanggung  jawab  bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung  segala  sesuatunya  atau memberikan  jawab  dan  menanggung akibatnya.
6. Kemampuan  mengendalikan  emosi Kemampuan mengendalikan emosional adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin  mudah  kita  akan  meraih kebahagiaan.

## Komunikasi Kepemimpinan
Komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan
latin “ communication’ istilah ini bersumber dari perkataan “ communis ” yang berarti sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat  kesamaan  makna  mengenai suatu  pesan  yang  disampaikan  oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Komunikasi memiliki peranan yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia di seluruh dunia, karena dengan berkomunikasi segala maksud dan tujuan seseorang bisa tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulut saja  namun  komunikasi  pun  bisa dilakukan dengan media dan aspek-aspek
lain  di  luar  penggunaan  kata-kata  yang dihasilkan  oleh  mulut  manusia.  Terdapat banyak ahli yang telah melakukan kajian teori  tentang  komunikasi  kepemimpinan. Di  bawah  ini,  saya  akan  menyebutkan beberapa  ahli  terkenal  beserta  tahun kajian mereka:
1. Kurt  Lewin  (1939):  Lewin  adalah seorang psikolog sosial yang mengemukakan teori gaya
kepemimpinan,  yang  mengategorikan gaya  kepemimpinan  menjadi  tiga  tipe: autokratis,  demokratis,  dan  laissez- faire.  Dia  menyoroti  bagaimana  gaya kepemimpinan  dapat  mempengaruhi motivasi dan kinerja kelompok.
2. Rensis Likert (1961): Likert mengembangkan model sistem manajemen  partisipatif  dan  teori kepemimpinan yang menekankan kolaborasi dan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. 3. Blake  dan  Mouton  (1964):  Mereka merumuskan
model
grid
kepemimpinan  ( Leadership  Grid )  yang menggambarkan  dua  dimensi  utama kepemimpinan,  yaitu  " Concern  for People "  dan  " Concern  for  Production ", yang  menghasilkan  berbagai  gaya kepemimpinan,  seperti  kepemimpinan tugas ( authority-compliance ),
kepemimpinan  tim  ( country  club ),  dan lainnya.
4. Warren  Bennis  (1985):  Bennis  adalah seorang ahli manajemen yang berfokus pada  kepemimpinan  transformasional. Dia mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan  yang  efektif,  termasuk visi, integritas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. 5. James MacGregor Burns (1978): Burns memperkenalkan konsep kepemimpinan  transformasional  dan transaksional dalam teorinya. Kepemimpinan transformasional melibatkan inspirasi, visi, dan pengaruh  yang  membantu  mengubah
dan  meningkatkan  orang-orang  serta organisasi.
6. John  Kotter  (1990an):  Kotter  dikenal karena konsepnya tentang manajemen perubahan  dan  kepemimpinan.  Dia mengemukakan model delapan langkah untuk merancang dan mengelola perubahan organisasi. 7. Daniel  Goleman  (2000):  Goleman dikenal karena teorinya tentang kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional ( Emotional Intelligence ).  Dia  berpendapat  bahwa faktor-faktor emosional, seperti kesadaran diri, pengaturan diri, empati, dan hubungan sosial, memiliki peran  penting  dalam  kepemimpinan yang efektif.
8. Simon  Sinek  (2009):  Sinek  dikenal karena  konsep  "Golden  Circle"  dan bukunya  yang  berjudul  " Start  with Why. " Dia berpendapat bahwa pemimpin yang efektif harus memahami  dan  mengkomunikasikan alasan  mengapa  suatu  tindakan  atau visi  dilakukan,  bukan  hanya  fokus pada apa atau bagaimana.
9. Brené Brown (2010an): Brown membawa konsep ketangguhan
( vulnerability ) ke dalam diskusi tentang kepemimpinan. Dia mengajukan bahwa kepemimpinan  yang  kuat  melibatkan ketangguhan dalam menerima ketidakpastian dan kelemahan pribadi.
10. Amy  Cuddy  (2012):  Cuddy  dikenal karena  penelitiannya  tentang  " power proses "  dan  bagaimana  postur  tubuh dapat mempengaruhi persepsi diri dan rasa  percaya  diri,  yang  juga  memiliki implikasi
pada komunikasi kepemimpinan. Pengertian Wali Nagari Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah.
Pengakuan  Nagari  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  terdapat  pada
Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  berbunyi  :  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.”  Istilah  Nagari  merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau.  Hal  ini  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/  Desa  Adat  yang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  penyebutannya disesuaikan  dengan  penyebutan  yang berlaku di Daerah setempat.
Di
Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai  sebuah  Negara  Kecil  yang  di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di  sini  tugasnya  adalah  mengatur  dan mengurus  urusan  kenagarian  termasuk urusan  adat  yang  merupakan  masalah kental  dalam  masyarakat  Minangkabau. Pemerintahan
Nagari sampai pada sebelum tahun 1979 menjadi Pemerintahan  terendah  yang  ada  di Sumatera Barat. Namun,
dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa, status dari Nagari dihilangkan dan diganti dengan  Desa.  Kedudukan  Wali  Nagari Juga dihapus dan Administrasi Pemerintahan  dijalankan  oleh  Kepala Desa. Pemberlakuan  Undang-Undang  ini merupakan
bentuk penyeragaman
Pemerintahan  terendah  yang  disebut Pemerintahan  Desa.  Pemerintahan  Desa merupakan  Pemerintahan  langsung  di bawah Camat yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Perbedaan karakter yang terdapat pada Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Nagari menyebabkan Ulayat tidak  akan  terurus  dan  Desa  akan
kehilangan  hak  otonomnya  dikarenakan Pemerintahan  Desa  memisahkan  antara urusan  Pemerintahan  dan  Adat  Istiadat. Istilah  Nagari  kembali  dimunculkan kepermukaan dan digunakan di Minangkabau  sejak  terjadinya  reformasi Pemerintahan,  sehingga  merubah  arah Pemerintahan  menuju  Otonomi  Daerah. Hal  ini  diawali  dengan  lahirnya  Undang Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah, yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999.  Dalam  Pasal  1  Huruf  H  Undang- Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  : “Otonomi  Daerah  adalah  kewenangan Daerah  Otonom  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.”

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-  lain,  secara holistic  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong:2009). Teknik pengambilan data berdasarkan observasi langsung, wawancara,  studi  kepustakaan  dan  dari jurnal  online.  Dari  pengumpulan  data tersebut  kemudian  dianalisis  sebagai pembahasan  dan  ditarik  kesimpulan sebagai  jawaban  dari  permasalahan  yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pentingnya Komunikasi dalam Kepemimpinan Wali Nagari
Perangkat  Wali  Nagari  berperan  dalam memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat yang ada di nagari Barulak. Nagari adalah  unit  pemerintahan  tingkat  desa  atau kelurahan  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia,  terutama  di  Sumatera  Barat.
Struktur  pemerintahan  nagari  melibatkan seorang  wali  nagari  sebagai  pemimpin eksekutif  dan  dewan  nagari  sebagai  wakil rakyat. Dalam mengelola kebijakan, komunikasi  antara  wali  nagari  dan  dewan nagari serta masyarakat menjadi penting untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan tugasnya  di  nagari,  perangkat  daerah  dapat dilihat dari Tabel.1:

## Tabel.1 Perangkat Nagari Barulak
No Nama Jabatan Pendidikan 1 Mulyadi DT. Bandaro Bodi Wali Nagari SLTA 2 Satria Sekretaris Nagari S1 3 Muslim Jamal Kasi Pemerintahan S1 4 E. DT Mangiang Sati Kasi Kesra D3 5 Titik Vinorika Kaur  TU  dan Umum S1 6 Dian  Wahyuni Esra Kasi Pelayanan S1 7 Melya Wahyuna Kasi Perencanaan S1 8 Noviandi Kaur Keuangan D3 9 Aldo Vero Kepala Jorong Dalam Nagari D3 10 A. DT Indo Basa Kepala Jorong Aua SLTP 11 DF.  DT  Paduko Sati Kepala Jorong  Koto Nan Tuo SLTA 12 Jasrizal Kajor Kapuak Koto Panjang SLTA 13 Asfirman Kepala Jorong Lompatan Datar SLTP Dari tabel di atas, dapat dikatakan  bahwa latar belakang komunikasi kepemimpinan wali
nagari dalam mengelola kebijakan pemerintahan  nagari  melibatkan  berbagai faktor  yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas
pengambilan  keputusan  dan  implementasi kebijakan  di  tingkat  nagari.  Beberapa  faktor latar belakang yang perlu dipahami dalam hal komunikasi kepemimpinan  adalah:
1. Peran Kepemimpinan Wali Nagari : seorang wali  nagari  memiliki  peran  sentral  dalam mengelola  pemerintahan  di  tingkat  nagari. Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  kebijakan  serta program-program  nagari.  Keterlibatan  dan komunikasi  yang  baik  dengan  berbagai pihak,  termasuk  dewan  nagari,  instansi pemerintah  lainnya,  dan  masyarakat,  akan memengaruhi  kualitas  dan  penerimaan kebijakan yang diambil.
2. Partisipasi  Masyarakat :  nagari  adalah bagian  dari  masyarakat,  dan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  implementasi  kebijakan adalah  aspek  penting  dalam  memastikan kebijakan  yang  diambil  relevan  dan  dapat diterima  oleh  warga  nagari.  Komunikasi yang  efektif  oleh  wali  nagari  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini.
3. Transparansi dan Akuntabilitas :
komunikasi  yang  terbuka,  jujur,  dan transparan tentang kebijakan, anggaran, dan implementasi menjadi penting untuk membangun kepercayaan antara wali nagari dan  masyarakat.  Ini  juga  membantu  dalam
memastikan akuntabilitas
dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan.
4. Teknologi dan Komunikasi Digital : penggunaan  teknologi  dan  media  sosial dapat  menjadi  alat  yang  efektif  bagi  wali nagari dalam berkomunikasi dengan
masyarakat, menyampaikan informasi, menghimpun masukan, dan mempromosikan kebijakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa
aksesibilitas  teknologi  ini  merata  di masyarakat nagari.
Komunikasi dalam
konteks kepemimpinan  wali  nagari  bukan  hanya sebatas  penyampaian  informasi,  tetapi  juga melibatkan proses mendengarkan, memahami, dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait.
Komunikasi yang efektif dapat membantu wali nagari  memahami  aspirasi  masyarakat  dan merumuskan kebijakan yang sesuai. Dari hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  Wali Nagari  Barulak  Bapak  Mulyadi,  mengatakan bahwa pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan Wali Nagari terlihat dari sikap pemimpin yang:
Dapat Membangun Kepercayaan : artinya
komunikasi
yang baik membantu
membangun kepercayaan antara wali nagari dan  masyarakat.  Melalui  komunikasi  yang terbuka  dan  transparan,  masyarakat  akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga meningkatkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah  nagari.  Selanjutnya  seorang pemimpin harus Menghindari Miskomunikasi : karena
kurangnya
komunikasi  atau  miskomunikasi  dapat menyebabkan konflik dan kebingungan. Oleh karena  itu,  wali  nagari  perlu  memastikan bahwa  informasi  disampaikan  dengan  jelas dan tepat sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah.
Dari  hasil  penelitian  dan  hasil  wawancara  di atas, didukung dengan indikator
kepemimpinan  menurut  (Kartono,  2013) diantaranya:
1. Kemampuan analitis Kemampuan
menganalisa  situasi  yang  dihadapi  secara teliti,  matang,  dan  mantap,  merupakan prasyarat  untuk  suksesnya  kepemimpinan sesorang.
2. Ketrampilan berkomunikasi
Dalam
memberikan  perintah,  petunjuk,  pedoman,
nasihat, seorang pemimpin harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi.
3. Keberanian  Semakin  tinggi  kedudukan seseorang  dalam  organisasi  ia  perlu memiliki  keberanian  yang  semakin  besar dalam melaksanakan tugas.
4. Kemampuan mendengar Bisa untuk mendengarkan  pendapat  dari  bawahan sehingga bawahan tidak hanya diberi tugas saja akan tetapi dengarkanlah apa pendapat dari bawahanya.
5. Ketegasan  Ketegasan  dalam  menghadapi bawahan  dan  menghadapi  ketidaktentuan sangat penting bagi seorang pemimpin.

## Komunikasi  Kepemimpinan  Wali  Nagari Dalam  Mengelola  Kebijakan  Pemerintahan Nagari
Komunikasi kepemimpinan seorang wali nagari  memiliki  peran  yang  krusial  dalam menjaga harmoni, koordinasi, dan pembangunan  di  tingkat  desa.  Sebagai pemimpin, seorang wali nagari perlu menguasai berbagai bentuk komunikasi untuk efektif berinteraksi dengan beragam stakeholder,  seperti  warga  desa,  anggota pemerintahan,  dan  pihak  luar.  Komunikasi langsung  dengan  warga  desa  memungkinkan wali  nagari  untuk  memahami  aspirasi  dan kebutuhan  mereka  secara  mendalam,  serta menjelaskan  visi  pembangunan  desa  secara jelas.  Selain  itu,  komunikasi  internal  dengan anggota  pemerintahan  desa  menjadi  penting agar upaya pembangunan dapat terkoordinasi dengan  baik.  Di  samping  itu,  kemampuan berkomunikasi  dengan  instansi  pemerintah yang  lebih  tinggi  dan  pihak  eksternal,  seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan, membantu dalam mengamankan sumber daya dan  dukungan  untuk  proyek-proyek  desa.
Dalam semua bentuk komunikasinya, kejujuran, kecerdasan emosional, dan kemampuan  mendengarkan  adalah  kunci dalam  membangun  hubungan  yang  kuat, memperoleh  dukungan,  dan  menciptakan dampak  positif  bagi  masyarakat  desa  secara keseluruhan.Komunikasi kepemimpinan dalam  konteks  "wali  nagari"  mengacu  pada interaksi  dan  pertukaran  informasi  antara pemimpin atau kepala desa dengan masyarakat di  tingkat  nagari  dalam  suatu  sistem pemerintahan desa atau nagari.
Komunikasi  kepemimpinan  wali  nagari barulak  memiliki  peran  penting  dalam membangun  hubungan  yang  baik  antara pemimpin  dan  masyarakat,  serta  dalam memastikan  pengambilan  keputusan  yang lebih  baik  untuk  kemajuan  nagari.  Berikut beberapa  prinsip  dan  strategi  komunikasi kepemimpinan  yang  dapat  diterapkan  oleh wali nagari:
1. Transparansi: Wali nagari harus memastikan
bahwa  informasi  terkait  rencana,  program, anggaran,  dan  keputusan  penting  yang berdampak  pada  masyarakat  disampaikan dengan  jelas  dan  transparan.  Ini  akan membantu  masyarakat  merasa  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan membangun kepercayaan.
2. Komunikasi Dua Arah: selain
menyampaikan informasi, wali nagari perlu mendengarkan  aspirasi,  masukan,  dan keluhan  dari  masyarakat.  Membuka  kanal komunikasi  yang  efektif  untuk  masyarakat menyuarakan  pendapatnya  bisa  melalui pertemuan-pertemuan,  forum  diskusi,  atau bahkan media sosial jika diterapkan dengan bijak.
3. Penyampaian Visi dan Tujuan: seorang wali
nagari  perlu  mampu  menjelaskan  visi, tujuan, dan rencana strategis nagari kepada masyarakat.  Komunikasikan  dengan  cara
yang inspiratif dan mudah dimengerti agar masyarakat dapat merasa termotivasi untuk mendukung  dan  berpartisipasi  dalam pencapaian tujuan tersebut.
4. Keterlibatan Masyarakat:
Melibatkan
masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,  perencanaan,  dan  pelaksanaan program dapat memperkuat rasa kepemilikan  dan  tanggung  jawab  terhadap perkembangan  nagari.  Komunikasi  yang baik  dapat  mendorong  partisipasi  aktif masyarakat.
5. Adaptasi Gaya Komunikasi: setiap
masyarakat memiliki keunikan budaya dan cara  berkomunikasi.  Wali  nagari  perlu memahami dan menghormati cara berkomunikasi  yang  lebih  sesuai  dengan budaya  lokal  agar  pesan  dapat  diterima dengan baik.
6. Penanganan Konflik: jika terjadi konflik atau perbedaan  pendapat  di  antara  masyarakat, wali  nagari  dapat  berperan  sebagai mediator.  Dengan  berkomunikasi  secara bijaksana  dan  mendengarkan  semua  pihak, konflik dapat diatasi secara konstruktif.
7. Pemanfaatan  Teknologi:  di  era  digital  saat ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi  dapat  menjadi  alat  yang  efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun komunikasi dengan
masyarakat. Namun, penting untuk memastikan  informasi  yang  disampaikan akurat dan tepat.
8. Edukasi  dan  Kesadaran: Wali  nagari  juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu penting  seperti  kesehatan,  pendidikan, lingkungan, dan lainnya melalui
komunikasi yang terencana.
9. Konsistensi: penting bagi wali nagari untuk konsisten  dalam  komunikasi.  Pesan  yang konsisten akan membantu membangun citra
yang baik dan menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.
Dengan menerapkan strategi komunikasi kepemimpinan yang baik, seorang wali nagari dapat  membangun  hubungan  yang  kuat dengan  masyarakat,  memastikan  partisipasi aktif  dalam  pembangunan  nagari,  dan mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  yang diinginkan.
Kebijakan  wali  nagari  memegang  peran sentral  dalam  mengatur  dan  mengarahkan perkembangan  suatu  nagari.  Wali  nagari bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  serta menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  memajukan  potensi  lokal nagari.  Dalam  upaya  ini,  wali  nagari  perlu mengadopsi  pendekatan  inklusif  dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat  seperti  tokoh  adat,  pemuda, perempuan,  dan  warga  pada  umumnya. Kebijakan  yang  diambil  oleh  wali  nagari sebaiknya  berfokus  pada  pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemeliharaan budaya tradisional.  Selain  itu,  transparansi  dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber  daya  nagari  juga  merupakan  aspek penting  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Dengan menjalankan  peran  ini  secara  efektif,  wali nagari  dapat  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  pertumbuhan  holistik  nagari sambil  tetap  memelihara  identitas  dan  nilai- nilai lokal.
Kebijakan  wali  nagari  Barulak  yang  telah dilakukan  oleh  Bapak  Mulyadi  DT.  Bandaro Bodi  pada  masa  jabatannya  sebagai  Wali Nagari adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan  Infrastruktur:  Wali  nagari telah  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan  infrastruktur  di  wilayah
mereka,  seperti  jalan,  jembatan,  fasilitas umum, dan lain-lain.
2. Pendidikan  dan  Kesehatan:  Kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah nagari juga menjadi tanggung jawab wali nagari. Sejauh ini wali nagari  barulak  telah  mengambil  langkah- langkah untuk meningkatkan akses pendidikan  baik  dari  tingkat  TK,  SD, SMP,SMA,  dan  Perguruan  tinggi  demi mendapatkan pendidikan yang layak. Serta layanan  kesehatan  baik  dari  tingkat  bayi, balita,  anak-  anak,  remaja,  dewasa,  dan lansia.  Wali  nagari  barulak  telah  berperan banyak dalam hal ini.
3. Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam:  Wali nagari  juga  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  sumber  daya  alam  di  wilayah mereka,  seperti  pertanian,  perikanan,  dan pertambangan skala kecil.
4. Pemberdayaan  Masyarakat:  kebijakan  yang mendukung  pemberdayaan  masyarakat lokal, termasuk program-program pelatihan dan  pengembangan  ekonomi,  seringkali menjadi fokus dalam tugas wali nagari.
5. Pengelolaan Konflik: dalam beberapa kasus, wali nagari juga terlibat dalam menyelesaikan  konflik  atau  perselisihan  di antara warga nagari.
6. Perlindungan Budaya dan Adat: mengingat konteks adat Minangkabau, wali nagari juga dapat mengambil kebijakan yang berhubungan  dengan  pelestarian  budaya,
tradisi, dan adat istiadat setempat.
7. Partisipasi  Masyarakat:  kebijakan  yang melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  lokal  juga bisa menjadi bagian dari peran wali nagari.
8. Pengelolaan  Keuangan  Nagari:  Wali  nagari juga  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan nagari, termasuk anggaran dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, komunikasi kepemimpinan wali nagari harus
memprioritaskan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan kebijakan pemerintahan nagari yang efektif dan berdampak  positif  bagi  masyarakat.  Hasil penelitian  ini  didukung  oleh  indikator  gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh
Kartono  dalam  Lisa  Parmita,  (2017)  sebagai berikut:
1. Kepemimpinan mengambil keputusan
Pengambilan  keputusan  adalah  suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat  alternatif  yang  dihadapi  dan mengambil tindakan yang menurut
perhitungan  merupakan  tindakan  yang
paling tepat.
2. Kemampuan memotivasi Kemampuan
memotivasi  adalah  daya  pendorong  yang mengakibatkan  seorang  anggota  organisasi mau  dan  rela  untuk  menggerakkan kemampuannya  tenaga  dan  waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan menunaikan  kewajibannya  dalam  rangka pencapaian  tujuan  dan  berbagai  sasaran organisasi yang telah ditentukan
sebelumnya.
3. Kemampuan komunikasi Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau  pikiran  kepada  orang  lain  dengan tujuan  orang  lain  tersebut  memahami  apa yang  dimaksudkan  dengan  baik,  secara langsung lisan atau tidak langsung.
4. Kemampuan mengendalikan bawahan
Seorang pemimpin harus memiliki
keinginan  untuk  membuat  orang  lain
mengikuti keinginannya dengan
menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif dan pada tempatnya.
5. Tanggung  jawab  Seorang  pemimpin  harus
memiliki tanggung jawab kepada
bawahannya.
Tanggung jawab bisa
diartikan  sebagai  kewajiban  yang  wajib menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
6. Kemampuan mengendalikan emosi
Kemampuan  mengendalikan  emosional adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi keberhasilan  hidup  kita.  Semakin  baik kemampuan  kita  mengendalikan  emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan.

## Strategi  Komunikasi  Kepemimpinan  Wali Nagari
Strategi komunikasi kepemimpinan seorang  Wali  Nagari  Barulak  melibatkan keterampilan  untuk  menjalin  hubungan  yang kuat dengan warganya serta memastikan aliran informasi  yang  efektif.  Dengan  pendekatan inklusif,  seorang  Wali  Nagari  harus  mampu mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap  masalah  dan  kebutuhan  warga,  baik melalui  pertemuan  tatap  muka  maupun platform  digital.  Selain  itu,  ia  harus  mampu mengkomunikasikan  visi  dan  tujuan  jangka panjang  kepada  warga  dengan  cara  yang inspiratif  dan  mudah  dipahami.  Strategi tersebut  juga  melibatkan  pemberian  umpan balik  terbuka  kepada  masyarakat  mengenai kebijakan  dan  program  yang  dijalankan, sehingga  tercipta  rasa  transparansi  dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam situasi krisis atau
perubahan Wali Nagari Barulak perlu berkomunikasi  dengan  jujur  dan  tenang, memberikan arahan yang jelas serta solusi yang membangun. Dengan demikian, strategi komunikasi  kepemimpinan  yang  efektif  akan
mampu memupuk rasa kepercayaan,
solidaritas,  dan  kerjasama  di  antara  warga Nagari untuk mencapai kemajuan bersama.
1. Komunikasi  terbuka  dan  transparan:  Wali nagari  perlu  menerapkan  komunikasi terbuka dengan selalu memberikan informasi  kepada  masyarakat  mengenai rencana, kebijakan, dan program pemerintah.  Ini  dapat  dilakukan  melalui pertemuan rutin, sosial media, atau saluran komunikasi lainnya.
2. Mendengarkan  aspirasi  masyarakat:  Wali nagari harus  melibatkan  masyarakat  dalam proses  komunikasi  dengan  mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan mereka. Ini dapat dilakukan
melalui forum
musyawarah, rapat umum, atau wawancara langsung.
3. Berbagai  saluran  komunikasi:  gunakan berbagai  saluran  komunikasi  seperti  surat kabar  lokal,  radio  komunitas,  atau  media sosial  untuk  mencapai  berbagai  kelompok masyarakat  dan  memastikan  informasi dapat diakses oleh semua orang.
4. Kolaborasi  dengan  aparatur  pemerintahan: komunikasi antara wali nagari dan aparatur pemerintahan juga penting. Melalui komunikasi  yang  baik,  kebijakan  dapat dijalankan dengan  lebih lancar dan harmonis.
Dengan mengatasi permasalahan
komunikasi ini, Wali Nagari dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan warga  dan  memastikan  bahwa  kebijakan pemerintahan nagari  dapat  dijalankan  dengan efektif dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

## SIMPULAN
1. Faktor  latar  belakang  yang  perlu  dipahami dalam  hal  komunikasi  kepemimpinan adalah:  peran  kepemimpinan  wali  nagari , partisipasi  masyarakat , transparansi  dan
akuntabilitas , dan teknologi dan komunikasi digital .
2. Komunikasi  kepemimpinan  seorang  wali nagari  memiliki  peran  yang  krusial  dalam menjaga harmoni, koordinasi, dan pembangunan  di  tingkat  desa.  Sebagai pemimpin,  seorang  wali  nagari  perlu menguasai  berbagai  bentuk  komunikasi untuk  efektif  berinteraksi  dengan  beragam stakeholder,  seperti  warga  desa,  anggota pemerintahan,  dan  pihak  luar.  Komunikasi langsung
dengan warga desa
memungkinkan wali nagari untuk memahami  aspirasi  dan  kebutuhan  mereka secara  mendalam,  serta  menjelaskan  visi pembangunan  desa  secara  jelas.  Selain  itu, komunikasi internal dengan anggota pemerintahan  desa  menjadi  penting  agar upaya  pembangunan  dapat  terkoordinasi dengan baik.
Wali
Nagari
Barulak perlu
berkomunikasi  dengan  jujur  dan  tenang, memberikan arahan yang jelas serta solusi yang membangun. Dengan demikian, strategi komunikasi  kepemimpinan  yang  efektif  akan mampu memupuk rasa kepercayaan, solidaritas,  dan  kerjasama  di  antara  warga Nagari untuk mencapai kemajuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya Reza, Regina, 2010, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan
Banjarnegara.  Universitas  Diponegoro, Semarang.  Disiplin  Kerja  terhadap Kinerja  Karyawan  PT.  Sinar  Santosa Perkasa
Kartono.  Kartini.  (2009).  Pemimpin  dan Kepemimpinan  :Apakah  Pemimpin Abnormal Itu?. Jakarta: Rajawali Pers.
Mallapiseng,  Y.  (2015).  Kepemimpinan. Yogyakarta: Deepublish.
Paramita,  L.  (2017).  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Tehradap Kinerja Pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. eJournal Administrasi Negara, 5(3), 6168-6182.
Robbins,  Stephen  P.  and  Mary  Coulter.
2016.  Manajemen,  Jilid  1  Edisi  13, Alih  Bahasa:  Bob  Sabran  Dan  Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.
Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A.  (2014).  Perilaku  Organisasi  (Edisi
16).Jakarta: Salemba Empat.
Taryaman, E. (2016). Manajemen SDM (ke
10). Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah
Wawancara  Wali  Nagari  Barulak  Bapak Mulyadi  DT  Bandaro  Bodi,  pada  07 Agustus 2023, pukul 14.00 Wib.