## KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018
Munawir Ariffin 1
1 Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: awyarif86@gmail.com
Abdul Latief 2
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar
Muhammad Assaibin 3 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  involvement  of  the  State  Civil  Apparatus (ASN) in the Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) of Polewali Mandar  Regency  in  2018.  This  study  is  a  qualitative  descriptive  study  by looking  at  the  phenomena  of  the  research  subjects,  such  as  perceptions, motivations,  behaviors  and  other  things.  Data  collection  techniques  used  in- depth  interviews  and  documentation/library  studies.  The  results  showed  that there were 17 cases of ASN involvement in Polewali Mandar Regency which were reported by the community to the Bawaslu of Polewali Mandar Regency. The active role of bureaucratic leaders in encouraging the implementation of ASN neutrality in the Pilkada is still minimal, causing a lack of neutrality in  the  Pilkada.  Not  only  because  of  the  practical  political  interests  of individual  ASNs,  but  also  the  weak  internal  policies  of  regional  leaders  to disseminate  and  prohibit  ASN  in  the  Pilkada,  especially  in  the  Polewali Mandar Regency Simultaneous Pilkada in 2018.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keterlibatan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Serentak Kabupaten  Polewali  Mandar  Tahun  2018.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  melihat  fenomena  subjek penelitian,  misalnya  persepsi,  motivasi,  perilaku  dan  hal  yang  lain. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  dan dokumentas/studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  17 Kasus  keterlibatan  ASN  Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  dilaporkan oleh  masyarakat  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Peran aktif pimpinan bikrokrasi dalam mendorong pelaksanaan netralitas ASN
216 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dalam Pilkada masih minim, menyebabkan  kurangnya netralitas dalam Pilkada.  Bukan  hanya  karena  kepentingan  politik  praktis  individual ASN,  tetapi  juga  lemahnya  kebijakan  internal  pimpinan  daerah  untuk melakukan  sosialisasi  dan  larangan  ASN  dalam  Pilkada,  terkhusus  juga dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018.
Kata Kunci: keterlibatanASN, Pilkada Serentak, Kepala Daerah

## PENDAHULUAN
Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dimasa reformasi saat ini tidak bias dipisahkan dari masa lalu dalam tradisi kepemiluan bangsa  kita.  Fakta  tentang  politisasi  birokrasi  dan  sejarah  keterlibatan  ASN dalam setiap momentum  politik pada  masa Orde  Baru (Orba) nyata memberi dampak  dan  pengaruh  yang  bersifat  kesinambungan.  Dapat  kita  lihat  bahwa dalam  keterlibatan  ASN  dalam  pemilihan  umum  baik  pada  tingkat  nasional (presiden/wakil  presiden)  maupun  dalam  tingkatan  lokal  (Gubernur/Walikota/ Bupati).
Tidak  bias  kita  pungkiri  bahwa  adanya  keterlibatan  ASN  dalam  setiap momentum  pemilu  ataupun  pilkada  hingga  saat  ini  tidak  terselesaikan. Walaupun  pemerintah  telah  membuat  peraturan  dalam  rangka  membatasi keterlibatan  ASN  dalam  politik  praktis.  Nyatanya  semua  peraturan  terkait netralitas  ASN  dalam  pemilu  maupun  pilkada  tidak  dapat  dihindarkan. Sehingga tidak bias dipungkiri bahwa dalam setiap momentum pemilu maupun pilkada,  kita  bias  menemukan  pemberitaan  terkait  ASN  yang  terlibat  dalam politik praktis dukung mendukung calon.
Kerentanan  ASN  dalam  politik  praktis  dan  ketelibatan  dukung mendukung  calon  ini  biasanya  karena  iming-iming  jabatan  ataupun  factor kedekatan dengan salah satu calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada.  Sehingga  demi  mempertahankan  jabatan  maupun  kedekatan  antara ASN dan calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada, menjadikan ASN sebagai modal dan mesin politik untuk memenangkan pilkada.
Selain  itu,  Dede  Mariana  (2006,  244)  Budaya  patrimonial  dalam diribirokrasi  Indonesia  membawa  akses  negative  dalam  bentuk  patologi birokrasi.  Rekrutmen  tidak  didasarkan  pada  rasionalitas  tapi  berdasarkan kedekatan  personal.  Kemudian  untuk  mempertahankan  hubungan  antara pemimpin dan bawahan maka bawahan akan berusaha mempererat hubungan impersonal  sehingga  muncul  fenomena  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  melalui upeti, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.
Dalam upaya untuk membatasi keterlibatan ASN dalam politik praktis, sebenarnya  pemerintah  telah  melakukan  berbaigai  perbaikan  peraturan
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 217 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
perundang-undangan  agar dapat  mencegah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) terjerumus dalam kegiatan politik praktis, baik melalui UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun UU yang lebih spesifik mengatur netralitas  dan  pelarangan  ASN  dalam  terlibat  sebagai  pengurus  partai  politik dan  bersifat  netral  melalui  UU  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatul  Sipil Negara.
Tetapi tetap saja tidak bisa dihindarkan dimana keterlibatan ASN dalam politik  praktis  baik  pemilihan  umum  maupun  pilkada  terus  terjadi,  bahkan dalam kasus temuan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 dimana ditemukan sekitar 17 ASN yang terlibat berdasarkan laporan dari masyarakat. Terkait  dengan  permasalahan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti penyebab  keterlibatan  ASN  dalam  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten  Polewali Mandar tahun 2018.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten  Polewali Mandar Tahun  2018.  Sedangkan  tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah  menganalisa penyebab  keterlibatan  ASN  dalam  Pilkada  Serentak  Kabupaten  Polewali Mandar tahun 2018, serta memberikan kontribusi terhadap upaya menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018.  Urgensi  penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  bahan  informasi  ilmiah untuk  para  peneliti  lain  yang  ingin  melihat  Keterlibatan  Aaparatur  Sipil Negara  (ASN)  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Kabupaten  dan memperkaya  khasanah  kajian  ilmu  Pemerintahan  dan  ilmu  politik  dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  melihat fenomena  subjek  penelitian,  misalnya  persepsi,  motivasi,  perilaku  dan  hal yang  lain.  Lokasi  penelitian  yaitu  Kabupaten  Polewali  Mandar  Provinsi Sulawesi Barat dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentas/studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  klarifikasi  yang  dilakukan  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU) Polewali  Mandar  terkait  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  2018.  Ada  beberapa  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  melibatkan  diri  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah (PILKADA) 2018 yang melibatkan diri dalam politisasi birokrasi.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  tentunya  adalah  profesi  fungsional  Abdi Negara  yang  mendapat  tunjangan  keprofesian  dari  Negara.  Tentunya  tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang keprofesionalnya, misalnya guru tugasnya mengajar,  staf  kantor  tugasnya  melayani  masyarakat  dalam  kebutuhan administrasi.
Namun ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam politasi  birokrasi  dengan  harapan  jika  terlibat  dalam  salah  satu  tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) tertentu dapat membuat karirnya naik, belum lagi jika Pasangan Calon yang diusung terpilih menjadi Kepala Daerah. Dan  masih  banyak  motif  lain  yang  membuat  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) terlibat politik praktis.
Tabel 1. Motif Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) No Aparatur Sipil Negara (ASN) Motif Keinginan/tujuan 1  Guru Sekolah Ikut kampanye, Postingan sosial media Ingin menjadi kepala sekolah 2  Kepala sekolah Berkunjung kerumah pasangan calon tertentu. Ingin menjadi penilik atau pengawas sekolah 3  Staf Ikut kampanye, Postingan sosial media Ingin  mendapat  jabatan fungsional dalam instansi 4  Struktural (Kabag, kabid, kasubag, dll) Ikut kampanye, Postingan sosial media Ingin  mendapat  jabatan tertinggi dalam instansi

## Sumber Data: Hasil Wawancara dengan BAWASLU Polewali Mandar
Melihat hasil wawancara yang diperolah dari Anggota Badan Pengawas Pemilu  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  ditemukan  beberapa  motif keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  melibatkan  dirinya  dalam kepemihakan  pada  Pasangan  Calon  PILKADA  dan  ikut  terlibat  melakukan kampanye, baik secara langsung, maupun di Media Sosial.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya dalam  mengadikan  diri  kepada  negara,  mereka  juga  memiliki  Struktur kepengurusan,  mulai  dari  Kepala  Dinas,  Kepala  Sekretariat,  Kepala  Bagian hingga keanggotaan.
Tentunya  Struktur  tersebut  merupakan  jabatan  yang  sifatnya sementara.  Menjadi  bagian  tertinggi  dalam  struktur  tersebut  bukan  hanya didasari  pangkat  dan  golongan  yang  memadai,  tetapi  ditentukan  juga  siapa yang menjadi bagian dalam Kemenangan Pasangan Calon.
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 219 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Maka  tidak  heran  kita  temukan  adanya  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  dengan  serta  merta  melibatkan  diri  dalam  perhelatan  politik,  motif utamanya  ingin  mendapat  posisi  yang  strategis  dalam  kepengurusan kepemimpinan terbaru. Bahkan ada yang melakukan dengan terang-terangan, dan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sudah  mengetahui  aturan  Komisi  Aparatur Sipil Negara (KASN) dan konsekunsi dari tindakan yang dilakukan.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  diklarifikasi  dan  sesuai  dengan Rekomendasi  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  yang  diteruskan  ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah yang diwakilkan Kepala Bagian Hubungan  Masyarakat  dan  Protokol  Sekretariat  Daerah  Polewali  Mandar (Kabag Humas dan Protokol Setda Polman) Bapak Dr. Aco Musaddad. HM, S. Ag., M. Ag, tentunya mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dalam aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dari  Rekapitulasi  Dugaan  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN) berikut tabel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat sanksi sesuai aturan Perundang-undangan yang mengatur.
Tabel 2. Data sanksi terhadap 5 Oknum ASN No  Pejabat ASN Sanksi Bukti Kasus 1 Dinas Perhubungan Hukuman Disiplin Sedang Screenshot Komentar FB terkait dukungan salah satu Paslon 2 Guru SMP 1 Wonomulyo Hukum Disiplin Sedang Video Mengangkat tangan dengan simbol yang sama dari Paslon. 3.  Dinas Pendapatan Hukuman Disiplin Sedang Foto kalender Paslon yang terpasang di ruang kerja. 4.  Guru SDN Hukuman Disiplin Sedang Menanggapi foto Paslon di Media Sosial Facebook 5 Staf Puskesmas Hukuman Disiplin Ringan Menanggapi Foto Paslon di Media Sosial Facebook Sumber:  Data  Internal  Bawaslu  Kabupeten  Polewali  Mandar/SK  Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-1383/KASN/7/2018.
Dari penjelasan tabel diatas, pejabat pembina kepegawaian (ppk) daerah kabupaten polewali mandar tegas dalam menjalankan amanah undang-undang untuk  memberikan  saksi  kepada  siapa  saja  yang  melakukan  pelanggaran. Harapan dari sanksi yang diberikan dapat menumbuhkan kesadaran aparatur sipil  negara  (asn)untuk  tetap  menjaga  integritas  sebagai  pejabat  negara sehingga keterlibatan aparatur sipil negara (asn)dalam proses pemilihan kepala daerah  (pilkada)  bupati  dan  gubernur  atau  dalam  pemilihan  serentak mendatang dapat mengantisipasi diri untuk tidak terlibat secara langsung.
220 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## KESIMPULAN
Berikut kesimpulan prihal rumusan masalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara  (ASN)  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  2018  di  Polewali Mandar  sebagai  berikut:Badan  Pengawas  Pemilu  melalui  perintah  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian memberikan  ketegasan  untuk  netralitas  PNS  telah  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sebagai  penyelenggara  dalam  bidang  pengawasa  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  (PILKADA)  2018  di  Polewali  Mandar.Komisi  Aparatur  Sipil Negara  (KASN)  melalui  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  Daerah  telah memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 53  tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS.  Kurangnya  kesadaran  yang  dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga Netralitas dirinya dalam pusaran politik praktek.

## DAFTAR PUSTAKA
Mariana,  Dede.  2006.  “Refprmasi  Birokrasi  Pemerintah  Pasca  Orde  Baru”.
Sosiohumaniora , Vol. 8, N0. 3, November 2006: 240-254 .
Setiyono,  Budi.  2007. Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  dan  Administrasi . Semarang: Penerbit Puskodak FIFIP UNDIP.
Siagian,  Sondang  P.  2001. Kerangka  Dasar  Ilmu  Administrasi ,  Jakarta:
PT.Rineka  Cipta. Ismail,  HM.  2009. Politisasi  Birokrasi. Malang:  Ash-
Shiddiqy Press.
Thoha, Miftah . 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Jakarta: kencana. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Ismail, HM. 2009. Politisasi Birokrasi. Malang: Ash-Shiddiqy Press.
C.S.T. Kansil. 1986. Dasar-dasar Ilmu Politik . Yogyakarta: UNY Press.
MD, Moh. Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media.