## PERILAKU ZAKAT ELIT AGAMA KOTA MALANG

## ( Studi tentang Konstruk Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi )

## Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati
Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang erickrahma@yahoo.com

## Abstrak
This research focusing on the understanding of zakat-profession according to religious elite in Malang City and how they manage to pay zakat-profession. The result from research and  analyzed  data  explain  that  zakat-profession  according  to  religious  elite  in  Malang City is charity that should be paid by people who has the specific income which meet the minimum nashab and haul (meet one year minimum). The construct of religious elite in zakat profession describe that all sect; even from Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, and Indonesian Ulema Council state that the legal provision of zakat-profession is Wajib. This verdict related to the general lafadz about zakat obligation in Al-Qur’an and qiyas aulawi to  the  lafadz  of  zakat-agriculture  obligation.  In  determining  nashab  of  zakat-profession they agreed in using the analogy of zakat-gold and zakat-trade. But they differ in specific percentage.  Muhammadiyah  states  that  the  percentage  of  zakat-profession  is  2.5%, Nahdlatul Ulama’ states that the percentage is around 2.5% - 3.3%, and Indonesian Ulema Council states two opinions carefully (ihtiyâth), both are 2.5% and 2.5% - 5%. Moreover, the implementation of zakat-profession does not wait neither  the minimum nashab nor haul, but people can pay it every time they get their income.
Penelitian  ini  fokus  pada  pemahaman  tentang  zakat  profesi  menurut  elit  agama  Kota Malang, dan bagaimana konstruk elit agama Kota Malang dalam menunaikan zakat profesi. hasil penelitian dan analisis data, sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Zakat profesi menurut elit agama kota  Malang  adalah  zakat  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seseorang  dengan  penghasilan tertentu setelah mencapai nishab dan haul (dalam jangka waktu satu tahun). Konstruks elit agama kota Malang terhadap zakat profesi adalah: Semua subyek penelitian, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, dan Majelis Ulama’ Indonesia menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas keumuman lafadz tentang perintah zakat dalam al-Qur’an dan qiyas aulawi terhadap lafadz tentang perintah zakat pertanian. sedangkan Dalam menentukan nisab untuk zakat profesi semua berpandangan bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perdagangan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam  prosentasenya.  Muhammadiyah  menyatakan  bahwa  prosentase  zakat  profesi sebanyak  2,5%.  Sedangkan  dari  Nahdlatul  Ulama’  menyatakan  bahwa  prosentasenya mulai 2,5%-3,3%. Sementara itu, untuk MUI terdapat dua pandangan, yaitu 2,5 % dan 2,5% - 5% untuk kehatia-hatian (ihtiyath). Adapun waktu pelaksanaan zakat profesi, yaitu tidak menunggu nishab dan haul tetapi langsung pada waktu menerima penghasilan.
Kata Kunci: zakat profesi, mustahiq, muzakki, nishab.
2    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
Dalam penelitian tentang zakat, Yusuf Qardhawi merupakan peneliti awal yang meneliti zakat secara lengkap 1 . Setelah itu, penelitian tentang zakat semakin menarik perhatian umat Islam terutama di Indonesia dengan berkembangnya wacana ekonomi Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para ahli tentang zakat ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipologi, yaitu; pertama, kajian zakat dari aspek manajemennya, seperti kajian Yahmin Haddad 2 , Eri Sudewo 3 dan Maskur Malaka 4 . Kedua, zakat dalam kaitannya dengan pajak, seperti Syekhul Hadi 5 , Sudirman 6 , Nuruddin Mhd. Ali 7 . Ketiga, pengaruh dan
1 Yusuf  al-Qardhawi, Fiqh  al-Zakah,  Dirâsah Muqâranah al-Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fî Dhaui al-Qur’an wa al-Sunnah. Dalam disertasi ini, Yusuf memberikan kesimpulan  bahwa  zakat  bukanlah  ibadah  mahdhah semata akan tetapi zakat adalah ibadah yang bersifat sosial ekonomi ( ibadah maliyah ijtimaiyyah ). Di samping itu,  Yusuf  mengatakan  bahwa  zakat  adalah  sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.
2 Yahmin  Haddad, Dinamika  Pengelolaan  Zakat di  Desa  Putukrejo  Gondanglegi  Malang .  Penelitian  ini menggambarkan  pengelolaan  zakat  di  Putukrejo Malang dengan kolaborasi antara ulama, umara’ dan aghniyah’.
3 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan  4  Prinsip  Dasar. Menurut  Eri  bahwa  zakat tidak  banyak  berdampak  pada  peningkatan  kualitas kehidupan  kaum  miskin  karena  pengelolaan  zakat oleh lembaga zakat masih menggunakan manajemen tradisional.
4 Maskur Malaka, Strategi Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus  BAZDA  Sulawesi  Tenggara. Dalam  penelitian ini  disebutkan  bahwa  perlu  adanya  kaiatan  antara pengelola zakat (BAZDA) dengan lingkungan dan juga memanfaatkan  kekuatan  pengungkit (highest  levarage) sehingga pengumpulan zakat betul-betul maksimal.
5 Syekhul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan  Nasional,  Persamaan  dan  Perbedaannya dengan Zakat. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, meskipun memiliki persamaan. Oleh karena itu, maka zakat tidak bisa menghapus pajak dan begitu juga sebaliknya. Di samping  itu  juga  disebutkan  bahwa  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  termasuk  negara  Islam.  Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia berhak bahkan berkewajiban mengelola zakat.
6 Sudirman, Relasi  Zakat  dan  Pajak,  Studi  tentang Zakat  sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP). Hasil  dari  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak belum maksimal disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
7 Nuruddin  Mhd.  Ali, Zakat  Sebagai  Instrumen dalam  Kebijakan  Fiskal. Penelitian  ini  menyimpulkan
dampak zakat bagi kesejahteraan masyarakat miskin, seperti Multipiah 8 , dan Rafiqah Ahmad Hamzah 9 . Keempat, kritik terhadap pemahaman zakat, seperti Abdurrachman Qadir 10 dan Madsar F. Mas’udi 11 . Penelitian-penelitian di atas belum ada yang menggambarkan perilaku zakat kalangan elit agama. Kajian yang dilakukan oleh para ahli kebanyakan berkisar pada manajemen zakat termasuk hubungannya dengan pajak, seperti Yahmin Haddad, Eri Sudewo, Maskur Malaka, Syekhul Hadi, Sudirman, dan Nuruddin Mhd. Ali. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh  Multipiah dan Rafiqh Ahmad Hamzah fokus pada pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh zakat dan penelitian yang dilakukan oleh Qadir dan Masdar mengarah pada kritik atas pemahaman masayarakat Islam terhadap ajaran zakat.
Dalam salah satu pengamatan terhadap perilaku  zakat  elit  agama  Kota  Malang ditemukan bahwa zakat dikeluarkan secara langsung ketika mendapatkan penghasilan
bahwa  untuk  pengintegrasian  zakat  dan  pajak  perlu melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam, di samping memahami evolusi pemaknaan pajak.
8 Multipiah, Peran  “ZIS”  terhadap  Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Studi Penanggulangan Kemiskinan Melalui  Bantuan  Modal,  Pendidikan  dan  Kesehatan di  Daerah  Malang. Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  ZIS  tidak  berpengaruh  terhadap  peningkatan kesejahteraan  Rumah  Tangga  Muslim  yang  Miskin. Hal ini disebabkan karena jumlah bantaun sangat kecil dan  parsial.  Di  samping  itu  juga  disebakan  karena tidak adanya program pembinaan intensif.
9 Rafiqah Ahmad Hamzah, Dampak  Zakat Produktif terhadap  Pemberdayaan  Ekonomi  dan  Faktor-Faktor Keberhasilan  Usaha  Mustahik  (Studi  Kasus  Pendayagunaan Zakat  Produktif  oleh  Dompet  Dhuafa’). Dalam  penelitian ini  disimpulkan  bahwa  program  pendampingan  yang dilakukan  oleh  Dompet  Dhuafa’  melalui  Masyarakat Mandiri  dapat  memberdayakan  dan  memperbaiki ekonomi mustahik.
10 Abdurrachman  Qadir, Zakat  dalam  Dimensi Mahdhah  dan  Sosial. Menurut  Qadir  bahwa  persepsi sebagian  masyarakat  tentang  konsep  teoritik  zakat belum  akurat  sehingga  dalam  penerapan  konsep operasionalnya tampak belum konsisten dengan esensi, fungsi, dan tujuan zakat yang berlandaskan normatif, historis, dan filosofis dan bersifat ilzami-ijbari sehingga zakat belum berfungsi mewujudkan tujuannya.
11 Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat  sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat.
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    3 tanpa memperhatikan nishab dan haulnya 12 . Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa elit agama kota Malang mengeluarkan zakat dari harta yang diperoleh secara langsung tanpa memperhatikan nishab dan haul yang semestinya harus diperhatikan, bagaimana pemahaman tentang zakat profesi menurut elit agama Kota Malang, dan bagaimana konstruk elit agama Kota Malang dalam menunaikan zakat profesi?
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran zakat di Indonesia. Kontribusi tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis. Sumbangan yang bersifat teoritis yaitu berupa alternatif penjelasan yang lebih konkrit berdasarkan data lapangan tentang konstruk elit agama terhadap zakat profesi. Hal bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan terutama bagi pengelola zakat. Di samping  itu, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya wawasan khususnya masalah zakat profesi. Sedangkan yang bersifat praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi umat Islam secara umum dan elit agama secara khusus dalam memberikan alternatif-alternatif solusi bagi permasalahan umat Islam Indonesia khususnya masalah zakat profesi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Malang yang melibatkan para tokoh agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Malang sebagai subyek penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang juga berdasar pada pendekatan
12 Nishab adalah batas minimal harta yang
fenomenologi. Suatu pendekatan yang dipelopori oleh  Edmund  Husserl  (1859-1938)  yang dikembangankan dari penelitian filosofis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menentukan metode filosofis ilmiah yang lepas dari segala prasangka metafisis. 13

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi Obyektif Kota Malang Sebagai Lokasi Penelitian
Kota Malang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak pada posisi 112.06 o – 112.07 o Bujur Timur, 7.06 o – 8.02 o Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km 2 yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu: a) Kecamatan Kedungkandang; b) Kecamatan Sukun; c) Kecamatan Klojen; d) Kecamatan Blimbing; dan e) Kecamatan Lowokwaru.
Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.
Adapun jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
13 Dr.Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indoneesia, 1984), 110.
4    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17

## Tabel 1 Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kecamatan
Kecamatan Agama Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lain-lain Kedungkandang 152,228 7,206 3,231 579 331 74 Sukun 156,276 8,988 8,087 8,087 2,615 - Klojen 113,829 8,335 9,511 1,388 1,388 177 Blimbing 131,407 20,535 15,597 1,780 1,575 65 Lowokwaru 15,307 1,197 2,060 26 13 -
Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini juga dikenal dengan berbagai sebutan, seperti kota pendidikan, kota pariwisata, kota militer dan sejarah, kota bunga, kota industri, Paris of Java dan sebagainya. Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai
Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan nonformal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, baik negeri maupun swasta di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta No Kecamatan Sekolah TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 1. Kedungkandang 49 49/20 15/8 5/3 6 2. Sukun 59 59/12 17/3 8/1 10 3. Klojen 70 70/6 24/5 20/4 10 4. Blimbing 56 56/5 18/2 6/1 9 5. Lowokwaru 59 59/5 15/6 10/4 9 Jumlah 293 265/48 89/24 49/13 44
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) jumlah sekolah sebanyak 293. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 265. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 89 sekolah, Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 49 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 44 sekolah. Adapun jumlah sekolah di lingkungan Kementerian Agama tahun 2008/2009 menunjukkan jumlah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) sebanyak 48 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 24 unit dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 13 unit.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang sebanyak 4 PTN yaitu Universitas
Brawijaya (UNIBRAW), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang dan Politeknik Kesehatan Malang.
Adapun pondok pesantren berdasarkan data dari Kementerian Agama, terdapat kenaikan jumlah yang terdaftar di Kementerian Agama dibandingkan tahun sebelumnya seperti pada tabel berikut:
Tabel 3 Jumlah Pondok Pesantren No Kecamatan Banyaknya Pondok Pesantren 2007 2008 2009 1. Kedungkandang  13 15 13 2. Sukun 6 7 9 3. Klojen 6 6 4 4. Blimbing 6 6 5 5. Lowokwaru 16 16 17 Jumlah 47 50 48
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    5
Peningkatan jumlah lembaga pendidikan agama Islam dan pesantren menunjukkan kesadaran beragama yang meningkat, yang itu juga akan berimplikasi pada kesadaran untuk mengeluarkan zakat.
Zakat profesi dalam pemahaman elit Agama Kota Malang
Elit Agama Muhammadiyah
Dalam menentukan subyek penelitian dari elit agama Muhammadiyah ini, didasarkan pada izin dan rekomendasi yang diberikan oleh  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah cabang Malang. Setelah peneliti mengajukan surat izin penelitian dan memaparkan tentang tujuan penelitian kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah cabang Malang, ditentukan 2 orang untuk subyek penelitian ini yaitu Abdul Haris dan Sunkanah.
Drs. Abdul Haris, M.A. lahir di Bojonegoro, 17 April 1967. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan kesarjanaannya dimulai dengan S1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sunan Ampel Malang, 1985 – 1989, kemudian ia melanjutkan pendidikan Pascasarjana dengan konsentrasi yang sama Pendidikan Bahasa Arab di Khourtum International Institute For Arabic Language Khartum Sudan, 1994 – 1996. Saat ini beliau membina beberapa matakuliah antara lain:Hadits I, Hadits II, Ulumul Hadits, dan Bahasa Arab. 14 Sunkanah, M.H. lahir di Lamongan 7 Juni 1944, beliau adalah pensiunan hakim yang saat ini menjadi dosen luar biasa di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan Sarjana S1 ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan untuk S2 ditempuh di Pascasarjana Hukum Agraria Universitas Brawijaya Malang. Beliau adalah aktifis Aisyiah Muhammadiyah, yang sudah lebih dari 40 tahun dia berkarir di Muhammadiya. Saat ini ia menjabat sebagai
14 Wawancara  dengan  Abdul  Haris  pada tgl  27  Oktober  2011,  di  Kantor  FAI  Universitas Muhammadiyah Malang.
Ketua bagian tablig Aisyiah Pengurus Daerah Muhammadiyah Malang. 15
Abdul Haris, ketika ditanya tentang zakat profesi  mengemukakan bahwa penghasilan yang berasal dari profesi dikalangan masyarakat Muhammadiyah adalah bagian dari harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurutnya hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum ayat-ayat tentang zakat, 16 seperti wa âtû haqqahu yauma hashadihi dalam Q.S. al-An’am [6]: 141
اًفِلَتُْخم َعْرَّزلاَو َل ْخَّنلاَو  ٍتاَشوُخرْعَم َرْي�َغَو  ٍتاَشوُخرْعَم  ٍتاَّنَج َأَشْنَأ يِذَّلا َوُخهَو اوُختآَو َرَْثَأ اَذِإ ِهِرََث ْنِم اوُخلُخك ٍهِباَشَتُخم َرْي�َغَو اًِباَشَتُخم َناَّمُّرلاَو َنوُختْي�َّزلاَو ُخهُخلُخكُخأ َينِفِر ْسُخمْلا  ُّبُِخي  َل ُخهَّنِإ اوُخفِرْسُخت  َلَو ِهِدا َصَح َمْوَي� ُخهَّقَح
Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang  berjunjung  dan  yang  tidak  berjunjung,  pohon korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam buahnya,  zaitun  dan  delima  yang  serupa  (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  bila  Dia berbuah,  dan  tunaikanlah  haknya  di  hari  memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Dan ayat yang menyatakan wa fî amwâlihim haqqun li as-saili wa al-mahrumi dalam Q.S. Azd-Dzariyat [51]: 19.
ِموُخر ْحَمْلاَو ِلِئاَّسلِل ٌّقَح ْمِِلاَوْمَأ  ِفَو
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Ketika ditanyakan lebih lanjut tentag dasar hukum yang digunakan, Abdul Haris mengatakan: 17
“Saya  cenderung  mengikuti  pendapat  Qardhawi karena dia memberikan ketentuan tidak terlalu ketat juga tidak terlalu longgar. Menurut Yusuf Qardhawi semua  bentuk  penghasilan  yang  produktif,  harus dikeluarkan  zakatnya,  apabila  tidak  dikeluarkan maka  prinsip  keadilan  dalam  Islam  itu  tidak  jalan. Misalnya,  akan  sangat  tidak  adil  kalau  seorang
15 Wawancara  dengan  Sunkanah  pada  tanggal 28  Oktober  2011  di  kediamannya  Jl.  Soponyono  23 Singosari Malang.
16 Wawancara dengan Abdul Haris...
17 Wawancara dengan Abdul Haris...
6    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
profesor atau doktor yang kerjanya tidak terlalu berat dan  penghasilannya  sebulan  bisa  mencapai  9  juta tidak  diwajibkan  mengeluarkan  zakat,  sedangkan petani yang saat ini susah payah, bekerja keras, harga pupuk mahal, harus membayar irigasi ia diwajibkan mengeluarkan zakat”. 18
Selanjutnya Sunkanah, ketika ditanyakan tentang  hukum  zakat  profesi,  beliau mengungkapkan pemahamannya dengan mengatakan: 19
“Tidak  semua  penghasilan  profesi  wajib  dizakati, melihat  besar  kecilnya  penghasilan  itu.  Kalau  saya mengatakan  bahwa  semua  penghasilan  itu  wajib zakat,  bagaimana  dengan  orang-orang  yang  punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari- harinya.  Penghasilan  PNS  kan  juga  ada  golongan  I sampai golongan IV. Jadi harus ada standar yang jelas. Kalau di Universitas itu kan ada tukang sapu sampai rektor,  masing-masing  pendapatannya  berbeda. Tetapi,  bukan  berarti  golongan  menengah  ke  bawah itu tidak punya penghasilan lain, mungkin juga bisa diambil  zakatnya,  kalau  memenuhi  standar  minimal dan  kebutuhannya  tercukupi,  cukup  atau  tidaknya kebutuhan setiap orang per bulan kan relatif.”
Menurut Sunkanah kalau melihat dalil- dalil dalam Al-Quran atau hadits memang tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit, tetapi kita bisa menjadikan dalil-dalil zakat yang umum sebagai pijakan. 20 Seperti dalam Q.S. at-Taubah: 103
َكَت َل َص َّنِإ ْمِهْ�َلَع ِّل َصَو اَِب ْمِه�ِّكَزُخيتَو ْمُخهُخرِّهَطُخت ًةَقَد َص ْمِِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخخ ٌم�ِلَع ٌع�َِس ُخَّللاَو ْمُخَل ٌنَكَس
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Lebih  lanjut  Sunkanah  menguraikan pemahaman terhadap ayat diatas, dalam ayat itu dengan tegas disebutkan bahwa fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta dan beribadah kepada Allah. Inilah yang saya jadikan dasar dalam mengeluarkan zakat
18 Wawancara dengan Abdul Haris …
19 Wawancara dengan Sunkanah…
dan seharusnya juga menjadi dasar bagi umat Islam yang lain.
Dalam uraian data diatas dapat dianalisis bahwa hukum zakat profesi menurut elit agama Muhammadiyah tidak ada perbedaan, yaitu wajib bagi setiap muslim yang mempunyai penghasilan yang berasal dari profesi, walaupun tidak ada teks yang ekplisit menjelaskan tentang kewajiban zakat profesi tersebut. Adapun dalil teks yang dapat digunakan sebagai dasar hukum kewajiban zakat profesi adalah keumuman dari ayat-ayat tentang zakat.
Ayat-ayat tentang zakat yang dijadikan dasar atau landasan hukum oleh kedua elit agama tersebut berbeda walaupun berimplikasi sama tentang kewajiban zakat profesi. Abdul Haris menggunakan Q.S. al-An’am [6]: 141 sebagai dasar hukum, dengan mengambil keumuman dari ayat itu yang berisi perintah kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat setiap menerima hasil, walaupun ayat ini secara khusus menjelaskan tentang perintah zakat kepada para petani setiap memetik hasil pertanian mereka.
Abdul Haris menggunakan ayat tersebut sebagai dasar hukum dengan mempergunakan pertimbangan logis, atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah Qiyas, petani yang memperoleh hasil berkat kerja keras yang berat dan modal yang tidak sedikit serta resiko yang tidak ringan diwajibkan mengeluarkan zakat, apalagi orang yang menerima penghasilan dari profesi yang dijalankannya, seperti dokter, dosen, pengacara, hakim atau pegawai pemerintahan yang notabene kerjanya lebih ringan dari petani juga kadar resikonya sangat ringan, dapat dipastikan bahwa mereka juga terkena kewajiban zakat, demi keadilan dan pemerataan. 21
Sedangkan  Sunkanah,  menggunakan Q.S. at-Taubah: 103 sebagai pijakan hukum kewajiban zakat dengan menekankan pada keumuman ayat ini yang menegaskan tentang fungsi dari zakat yaitu untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita peroleh, yang
21 Wawancara dengan Abdul Haris...
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    7 disini maknanya berarti bahwa kebaikan dari menunaikan zakat itu selain untuk mustahiq juga akan kembali pada muzakki. Sehingga seharusnya orang yang menunaikan zakat tidak menganggap zakat sebagai beban karena hal tersebut adalah investasi kebaikan yang hasilnya akan kembali kepada mereka. 22

## Elit Agama Nahdhatul Ulama
Sebagaimana elit agama dari Muhammadiyah, subyek penelitian dari elit agama Nahdlatul Ulama juga direkomendasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Malang, yaitu: K.H Dahlan Tamrin sebagai anggota dewan Muhtasyar PCNU Malang dan K.H. Muzakki sebagai pengurus Syuriah PCNU Malang.
Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. lahir di Malang 24 Maret 1950, beliau adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendidikan S1diselesaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, dan S2 Hukum Islam diselesaikan di Universitas Islam Malang. Adapun gelar Doktor ia peroleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Pemikiran Islam. Beliau pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode tahun 2004 – 2009, dan saat ini menjabat sebagai ketua Program Studi Akhwal asy-Syakhsiyyah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 23
Dr. H. Muzakki lahir di Bangkalan 25 April 1969, beliau adalah dosen tetap Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sarjana SI untuk bidang pendidikan Bahasa Arab diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Malang (sekarang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), kemudian beliau melanjutkan S2 Pengkajian Islam di pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan gelar doctor dia peroleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Muzakki sejak mahasiswa sudah menjadi aktifis NU, dia meniti karir di
22 Wawancara dengan Sunkanah…
23 Wawancara dengan Dr. KH. Dahlan Tamrin pada tanggal  23  Oktober  2011  di  kantor  Pascasarjana  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
NU kurang lebih selam 15 tahun, saat ini ia menjabat sebagai dewan Syuriah PCNU Malang dan juga menjabat sebagai ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 24
Dahlan Tamrin menyatakan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya. sehingga dia tidak akan mengeluarkan infaq sebelum mengeluarkan zakat. Sebab, kita tidak boleh melakukan yang tidak wajib terlebih dahulu, sementara yang wajib belum dilakukan. 25 Nash yang beliau gunakan sebagai dasar hukum kewajiban zakat penghasilan yang diperoleh dari profesi terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 267 yang berbunyi:
َنِم ْمُخكَل اَنْجَرْخَأ اَِّمَو ْمُختْبَسَك اَم  ِتاَبِّ�َط ْنِم اوُخقِفْنَأ اوُخنَمآ َن�ِذَّلا اَهُّي�َأ اَ� او ُخضِمْغُخيت ْنَأ  َّلِإ ِه�ِذِخآِب ْمُختْسَلَو َنوُخقِفْنُخيت ُخهْنِم  َث�ِبَْلا اوُخمَّمَ�َيت  َلَو  ِضْرَْلا ٌد�َِح ٌِّنَغ ََّللا َّنَأ اوُخمَلْعاَو ِه�ِف
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya, Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha Terpuji.
Lebih lanjut Dahlan Tamrin menjelaskan pemahamannya terhadap penafsiran ayat tersebut:
“Kata anfiqû min thayyibati ma kasabtum menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang baik harus dikeluarkan zakatnya. Pegawai negeri, dokter, dosen, pengacara dan profesi yang lain yang merupakan pekerjaan yang baik, maka juga terkena khitob wajib zakat dari ayat ini. Kata anfiqû dalam ayat ini merupakan kata perintah. Dengan menggunakan kaidah al-ashlu lil amri lil wujub, maka setiap penghasilan yang baik wajib hukumnya untuk zakat”. 26
24 Wawancara dengan Dr. H. Muzakki pada tanggal 24  Oktober  2011,  di  kediamannya  Rumah  Dinas Pengasuh Ma’had Sunan Ampel al-‘Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
25 Wawancara dengan Dr. KH. Dahlan …
26 Wawancara dengan Dr. KH. Dahlan …
8    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
Dalam pemaparan data terlihat bahwa Dahlan membedakan antara zakat dan shodaqoh. Mengenai definisi zakat dan shodaqah ini memang ada perbedaan, ada yang mengatakan bahwa zakat tidak sama dengan shadaqah, zakat adalah kewajiban yang dikenakan kepada benda-benda tertentu yang mencapai persyaratan tertentu, sedangkan shadaqah adalah pemberian seseorang terhadap orang lain tanpa mempertimbangkan syarat-syarat tertentu dan penerimanya tidak ditentukan sebagaimana zakat, diserahkan kepada orang yang mengeluarkan shadaqah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat dan shadaqah adalah sama, yaitu harta yang dikeluarkan oleh muslim untuk memenuhi kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk fakir miskin.
Sedikit berbeda dengan Dahlan Tamrin, menurut Muzakki ada dua model pemikiran tentang zakat di kalangan ulama NU. Ada kelompok tradisional yang berpegang teguh pada kitab-kitab klasik, seperti pandangan Imam Syafi’I dan lain-lain, ada juga kelompok modern yang terpengaruh dan terinspirasi oleh pandangan ulama-ulama kontemporer, seperti Yusuf Qarhawi atau Tholhah Hasan. Terkait dengan hal tersebut beliau mengatakan:
“Saya bisa didua sisi itu, kalau zakat fitrah dan zakat lain saya mengikuti pandangan tradisional, tetapi untuk zakat profesi atau zakat mal, saya mengikuti pendapat yang kontemporer.” 27 Menurut Muzakki zakat profesi itu sama dengan zakat mal, yaitu mempertimbangkan haul dan harus mencapai satu nishab . Tetapi dia kurang sependapat dengan praktik pemotongan zakat yang dilakukan oleh lembaga, kalau itu didasarkan pada anggapan bahwa para pegawai lembaga tersebut tidak akan menunaikan zakat kalau  tidak diambil langsung, tapi kalau didasarkan pada penataan manajemen zakat yang baik demi terwujudnya manfaat zakat yang optimal bagi mustahiq, itu lebih bisa diterima. Karena menurutnya makna kata “ khudz ” dalam Q.S. at-Taubah : 103 harus
dilihat konteksnya dulu. 28
َكَت َل َص َّنِإ ْمِهْ�َلَع ِّل َصَو اَِب ْمِه�ِّكَزُخيتَو ْمُخهُخرِّهَطُخت ًةَقَد َص ْمِِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخخ ٌم�ِلَع ٌع�َِس ُخَّللاَو ْمُخَل ٌنَكَس
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Terkait dengan pemahamannya terhadap ayat tersebut Muzakki mengungkapkan bahwa:
“Ayat  tersebut  harus  diberlakukan  sesuai  dengan konteks. misalnya, ada orang kaya bakhil, tidak mau mengeluarkan  zakat,  maka  khalifah  bisa  melakukan tindakan paksa untuk mengambil zakat orang tersebut. sedangkan  untuk  konteks  sebuah  lembaga,  seluruh pegawainya belum tentu dia seorang muzakky (orang yang wajib mengeluarkan zakat), karena belum tentu gaji yang dia dapatkan mencukupi kebutuhannya. Jadi kewajiban zakat itu tidak dilihat dari profesinya, tetapi mempertimbangkan  cukup  atau  tidaknya  kebutuhan tiap bulan, dan apakah kelebihan harta yang dia punya dalam  setahun  mencapai  nishab  atau  tidak.  Tukang becak  bisa  saja  dia  adalah  muzakky  karena  bagi  dia hidupnya  sudah  cukup,  anak-anaknya  juga  tidak membutuhkan  biaya  sekolah,  dan  dia  mempunyai kelebihan dari yang cukup setelah diambil kebutuhan sehari-hari.  Sedangkan  pegawai  bisa  saja  menjadi mustahik, misalnya karena dia belum punya rumah, penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari  karena  harus  membiayai  anak-anak  yang masih kuliah”. 29

## Elit Agama Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Subyek penelitian yang berasal dari MUI, sama halnya dengan Muhammadiyah dan NU, penentuannya didasarkan pada rekomendasi dari pengurus MUI cabang Malang. Adapun subyek penelitian yang mewakili MUI dalam penelitian ini adalah Dr. Hj. Tutik Hamidah dan Dr. M. Mujab.
Dr. Hj. Tutik Hamidah lahir di Lamongan 23 April 1959, beliau adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang dan untuk S2 diselesaikan di Program Studi Agama dan
28 Wawancara dengan Dr. H. Muzakki ….
29 Wawancara dengan Dr. H. Muzakki…
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    9
Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun gelar Doktor beliau peroleh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam jajaran kepengurusan MUI kota Malang beliau dipercaya sebagai anggota komisi pendidikan dan dakwah.
Dr. H. M. Mujab, MA. Lahir di Blitar 21 November 1966. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendidikan SI ditempuh di Jami’ah Darul Uloom India, sedangkan pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Aligarh Muslim University India. Saat ini beliau dipercaya sebagai pengurus MUI di komisi Fatwa dan Ekonomi Syariah.
Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No.3 Tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan dengan zakatnya telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas. Maka demikian juga, Tutik Hamidah sebagai pengurus MUI cabang Malang ketika diminta pendapatnya tentang hukum zakat penghasilan yang berasal dari profesi mengatakan bahwa:
“Penghasilan  dari  profesi  adalah  Wajib  Zakat berdasarkan  pada  hadis  yang  dikemukakan  Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa ada para sahabat yang diberi gaji atau ujrah dari baitul mâl langsung dipotong 2,5 %  oleh  khalifah.  Zakat  profesi  diqiyashkan  dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan melalui metode Qiyash Syabah,  yang  menganalogkan pada  dua  ashl yang berbeda”. Untuk prosentase zakat penghasilan, diqiyashkan  pada  tijarah  yaitu  2,5  %,  sedangkan nishab dan waktu pengeluarannya diqiyaskan dengan pertanian. Hal ini disebabkan adanya ‘illah hukum yang berbeda. Nishab dan waktu pengeluaran diqiyashkan pada pertanian karena menurut pengalaman hasilnya bisa  dipastikan.  Misalnya,  orang  menanam  padi, menurut  pengalaman  tiga  bulan  kemudian  bisa panen,  Sama  seperti  pegawai,  guru,  dosen,  hakim, dokter  menerima  penghasilan  secara  rutin  dan  bisa dipastikan,  bahkan  lebih  pasti  dari  hasil  pertanian. Oleh  sebab  itu,  dari  sisi  menerimanya  disamakan dengan dzira’ah (pertanian). 30
30 Wawancara dengan Dr. Hj. Tutik Hamidah pada tanggal  22  Oktober  2011  di  Ruang  Dekan  Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Prosentase zakat penghasilan yang harus dikeluarkan disamakan dengan tijarah , karena untuk menjadi dosen, hakim, dokter juga perlu biaya, perlu peningkatan pengetahuan, perlu transportasi, sama halnya dengan tijarah (perdagangan) yang memerlukan modal dan mempunyai kadar kesulitan dan resiko yang tidak kecil. Dalam fiqh zakat, karena tijarah kadar resiko dan kesulitannya lebih besar dibanding pertanian, maka zakatnya kecil, jadi ada kecenderungan bahwa prosentase itu disesuaikan dengan kadar resiko yang harus ditanggung pemilik harta.
Senada dengan Tutik Hamidah, M. Mujab menyatakan bahwa:
“Zakat  Profesi  dapat  disamakan  dengan  tijarah (perdagangan)  menggunakan  Qiyash  Aulawi. Dengan demikian, profesi itu wajib di zakati, karena di dalam harta kita terhadapat hak orang-orang fakir. Rasanya  naif  kalau  ada  orang  yang  mendapatkan gaji diatas 5-10 juta kalau tidak mengeluarkan zakat karena  menganggap  profesi  tidak  dapat  disamakan dengan perdagangan karena tidak mempunyai modal, menurut saya profesi itu ada modalnya, yaitu  keahlian para pelaku profesi adalah modalnya”. 31
Sebenarnya apabila dirunut lebih dalam kenapa para pelaku profesi merasa keberatan kalau penghasilan dari profesi dimasukkan dalam harta yang wajib zakat, adalah karena di Indonesia orang Islam akan mempunyai beban ganda atau 2 kewajiban, yaitu pajak dan zakat. Bagi orang non Muslim yang tidak mempunyai kewajiban zakat, tidak ada masalah karena mereka cukup hanya dengan mengeluarkan pajak. Hal inilah kemudian yang mendorong orang Islam yang mengetahui kewajiban zakat, untuk mencari-cari dalil yang tidak mewajibkan zakat profesi dikarenakan beratnya menanggung 2 hal tersebut Zakat dan Pajak. Namun ada juga yang menyiasatinya dengan meniatkan sebagai zakat bagi harta yang terkena pajak, dengan begitu mereka berarti sudah menunaikan kewajiban zakat ketika mereka membayar atau dipotong pajak untuk
31 Wawancara dengan Dr. M. Mujab  pada tanggal 23 Oktober 2011 di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
10    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
setiap penghasilan dari profesi tersebut.
Lebih lanjut M. Mujab juga menjelaskan bahwa orang mengeluarkan zakat esensinya adalah untuk membersihkan harta, karena di dalam harta yang kita peroleh ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. 32 Sebagaimana firman Allah QS. Adz-Dzariat: 19
ِموُخر ْحَمْلاَو ِلِئاَّسلِل ٌّقَح ْمِِلاَوْمَأ  ِفَو
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
Bahkan  dalam  ayat  lain  Allah  SWT menegaskan bahwa salah satu indikator agar seseorang dikategorikan sebagai orang mukmin adalah menunaikan zakat. Karena hal itu menjadi indikator untuk seseorang dapat dikatakan mukmin, maka seharusnya juga menjadi motivasi atau memunculkan kesadaran bagi Muslim untuk menunaikan zakat termasuk zakat penghasilan dari profesi. Q.S. Al-Mukminun : 1-4.
ْمُخه َن�ِذَّلاَو )2( َنوُخعِشاَخ ْمِِت َل َص  ِف ْمُخه َن�ِذَّلا )1( َنوُخنِمْؤُخمْلا َحَلْيفَأ ْدَق )4( َنوُخلِعاَف ِةاَكَّزلِل ْمُخه َن�ِذَّلاَو )3( َنو ُخضِرْعُخم ِوْغَّللا ِنَع
Artinya:  Sesungguhnya  beruntunglah  orang-orang yang  beriman,  (yaitu)  orang-orang  yang  khusyu> dalam  sembahyangnya,  dan  orang-orang  yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada  berguna,  dan  orang-orang  yang  menunaikan zakat.
Menentukan Nishab dan Prosentase Zakat
Elit Agama Muhammadiyah
Sama halnya dengan nash yang digunakan sebagai dalil kewajiban zakat yang beragam, dalam menentukan nishab profesi para elit agama mempunyai beberapa pendapat. Karena memang tidak ada nash yang menjelaskan ini jadi kebanyakan para elit agama menggunakan qiyas. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdul Haris:
“Saya  lebih  cenderung  mengikuti  ulama  yang mengqiyashkan nishab zakat penghasilan dari profesi
32 Wawancara dengan Dr. M. Mujab…..
pada  nishab  zakat  mâl  yaitu  senilai  85  gram  emas. Begitu juga dengan prosentasi yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya, yaitu 2,5 %. 33
Selanjutnya terkait dengan prosentase yang harus dikeluarkan dari zakat profesi Abdul Haris menjelaskan:
“Kalau di lembaga ini (Universitas Muhammadiyah Malang) penghasilan saya sebagai dosen sudah dipotong sebesar 2,5%. Namun, secara pribadi saya juga tetap mengeluarkan  2,5%  di  luar  lembaga  ini.  Mengapa saya  gunakan  prosentase  zakat  perdagangan,  karena sulit  rasanya  mengqiyashkan  pada  zakat  pertanian, sebab kita tidak bisa menggolongkan apakah usaha atau pekerjaan yang kita lakukan termasuk mengeluarkan biaya  atau  tanpa  biaya,  kalau  dipertanian  kan  jelas, jika diairi dengan air hujan maka wajib zakat 10 %, sedangkan kalau pupuknya beli, air untuk kepentingan irigasi juga beli maka zakatnya 5% saja”. 34
Adapun tentang penghitungannya, menurut Abdul Haris pada dasarnya nishab zakat dihitung dan dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, dan hasil bersihnya itulah yang dikeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya beliau mengeluarkan zakat dari penghasilan Bruto yang dia peroleh dari profesinya sebagai dosen yang telah dipotong langsung oleh lembaganya, bahkan beliau masih mengeluarkannya lagi sendiri sebanyak 2,5 %. Jadi total zakat yang dikeluarkan oleh Abdul Haris adalah 5% dari setiap penghasilan yang diperoleh dari profesinya tanpa memperhitungkan lagi nishab dan haul -nya. 35
Tidak berbeda dengan Abdul Haris, Sunkanah mengatakan bahwa:
“Nishab  untuk  zakat  penghasilan  senilai  85  gram emas  dengan  jangka  waktu  satu  tahun.  Akan  tetapi karena  emas  berubah-ubah  harganya,  sehingga  tidak bisa  dipastikan  berapa  jumlah  rupiahnya.  Misalnya 1 gramnya 400 ribu maka nishabnya senilai 34 juta. Tetapi  nishab  ini  akan  menimbulkan  masalah,  apa lagi untuk PNS golongan menengah ke bawah, akan
33 Wawancara dengan Abdul Haris…..
34 Wawancara dengan Abdul Haris…..
35 Wawancara dengan Abdul Haris…..
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    11
sulit  mencapai  nishab,  apalagi  misalnya  dia  sebagai dosen Luar Biasa di UMM seperti saya ini,  terlebih apabila  dosen  tersebut  tidak  memiliki  profesi  lain yang membantu, jelas tidak mungkin bisa zakat. Jadi kalau  menggunakan  pendapat  ini  tidak  ada  orang yang  zakat,  kecuali  atas  dasar  kesadaran  pribadi. Oleh  karena  itu,  berapapun  penghasilan  yang  saya terima  akan  saya  keluarkan  zakatnya,  dan  saya menggunakan standar penghasilan yang saya peroleh tanpa  mempertimbangkan  nishab-nya,  karena  kalau menggunakan nishab dengan standar emas 85 gram saya  tidak  akan  zakat,  karena  termasuk  penghasilan yang belum mencapai nishab dan tidak terkena wajib zakat.”
Selanjutnya Sunkanah juga menjelaskan tentang prosentasi zakat yang dikeluarkannya:
“Di  UMM  hampir  semua  dosen  dipotong  2,5% meskipun hanya mengajar 2 sks, seperti saya paling banyak kan dapat 100 ribu ditambah transport, THR, dan insentif UTS. Kalau sebagai PNS dulu –Hakim pengadilan  agama-  gaji  saya  tidak  pernah  dipotong, tetapi saya kumpulkan berapa uang yang saya peroleh kemudian  saya  keluarkan  zakatnya.  Kalau  gaji  saya di UMM sudah dipotong 2,5 % saya pikir lebih enak dan  menguntungkan  saya,  karena  uang  saya  sudah bersih. Kalau saya menerima pemberian atau hadiah saya keluarkan zakatnya 20 %, dan tidak perlu saya kurangi dengan kebutuhan saya”. 36
Paparan data diatas memberi pengertian bahwa pada umumnya para pelaku profesi dikalangan Elit agama Muhammadiyah telah menunaikan kewajiban zakat profesi dengan tanpa mempertimbangkan nishab dan haul nya, walaupun dalam teorinya mereka berpendapat bahwa mereka mengikuti pendapat yang mingqiyashkan nishab zakat profesi dengan zakat mal yaitu 85 gram emas. Sedang untuk prosentasenya berkisar antara 2,5% - 5 %, ini juga disesuaikan dengan prosentasi zakat mal tapi mereka masih menambahkannya.
Elit Agama Nahdlatul Ulama
Untuk masalah nishab dan haul ternyata memang tidak begitu menjadi pertimbangan para elit agama, sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Dahlan:
36 Wawancara dengan Sunkanah….
“Saya memandang bahwa zakat itu wajib meskipun belum memenuhi nishab-nya. Kalau secara umum penghasilan yang saya terima sudah wajib zakat karena sudah melebihi nishab, baik zakat pertanian maupun emas. Contoh, gaji pokok saya Rp. 3.000.000, kemudian sertifikasi dapat Rp. 3.000.000, tunjangan jabatan Rp. 1.000.000, maka totalnya dalam satu bulan adalah Rp. 7.000.000, dalam satu tahun total gaji pokok saya Rp. 7.000.000, x 12 bulan berarti sama dengan Rp. 84.000.000. apabila kita qiyashkan dengan nishabnya emas adalah 85 gram dan andaikan 1 gram emas seharga Rp. 400 ribu maka nilai nishab ini adalah Rp. 34.000.000, berarti itu kan sudah melebihi nishab. Penghasilan itu belum ditambah dengan penghasilan saya yang lain. Prosentase zakat itu bergeser minimal 2,5% hingga 33,333% atau sepertiga harta. Tetapi yang sering digunakan adalah 2,5% dari penghasilan. Dan untuk penghitungannya, penghasilan yang saya terima langsung saya zakati tanpa menghitung kebutuhan saya.”
Sedangkan menurut Ustadz Muzakki ketika diminta pendapatnya tentang nishab zakat profesi, beliau mengatakan:
“Karena  saya  dari  berasal  dari  kalangan  pondok pesantren, maka saya tidak bisa merubah yang sudah jelas. Bagi saya zakat penghasilan itu harus ada haul dan punya uang senilai 85 gram emas (nishab), dan sebenarnya saat ini penghasilan yang saya peroleh dari profesi sebagai dosen  belum mencapai nishab karena hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok sehari-hari,  bahkan  saya  juga  masih  menanggung hutang,  tetapi  saya  sudah  mengeluarkannya  zakat saya sebanyak 2,5 % setiap bulannya dengan dipotong langsung  oleh  lembaga,  yaitu  UIN  Maulana  Malik Ibrahim  Malang,  dan  itu  tanpa  memperhitungkan nishab dan haul-nya.”37
Selanjutnya Ustad Muzakki juga menjelaskan tentang prosentase zakat yang beliau keluarkan selain yang dipotong langsung oleh lembaga tempatnya bekerja:
“Selain 2,5 % yang dipotong langsung oleh lembaga, tidak ada prosentase yang pasti untuk zakat penghasilan yang  saya  keluarkan,  tergantung  saya  punya  rezeki berapa dan juga tergantung kepada kebutuhan yang akan saya jadikan mustahiq, contohnya, kalau saudara yang  sudah  punya  anak  saya  kasih  500  ribu,  kalau baru nikah saya kasih 100 ribu, sedangkan keponakan- ponakan yang belum menikah saya kasih 50 ribu”.
37 Wawancara dengan Dr. H. Muzakki…
12    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
Walaupun secara penghitungan wajib zakat itu adalah penghasilan yang diterima dikurangi kebutuhan, dan apabila dalam waktu satu tahun sudah melebihi nishab maka dia wajib zakat, jika belum maka tidak wajib. Tetapi karena kesadaran dan pertimbangan rasa keadilan orang yang mempunyai kesadaran agama yang baik akan mengeluarkan zakat penghasilan dari profesi tanpa mempertimbangn nishab dan haul , juga tanpa dikurangi kebutuhan pokok. Mereka mengeluarkan zakat minimal 2,5% dari penghasilan bruto bukan netto.
Elit Agama Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Mengenai nishab , haul , dan prosentase zakat profesi Tutik Hamidah berpendapat bahwa:
“Nishab zakat profersi sama dengan zakat pertanian, zakat penghasilan yang rutin saya keluarkan sebesar 2,5  %.  Adapun  cara  penghitungannya,  penghasilan yang  saya  terima  tiap  bulan  saya  total,  selain  yang sudah dipotong oleh UIN lewat el-Zawa, misalnya gaji sertifikasi itu beda dengan gaji pokok, karena diberikan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali, setelah saya total saya keluarkan 2,5%, untuk kehati-hatian saya lipatkan  lagi  dua  kali,  misalnya  saya  perkirakan zakat  saya  100  ribu,  saya  kalikan  2  menjadi  200 ribu.  Meskipun  demikian,  kadang-kadang  saya  juga mengeluarkan 5-10 % dari penghasilan saya”.
Sedangkan ketika ditanya apakah yang dihitung bruto atau netto beliau menjelaskan:
“Penghitungan  zakat  tersebut  tidak  saya  kurangi dengan  pengeluaran  atau  kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Menurut saya, zakat senilai 2,5 % itu tidak seberapa besar dan saya tidak merasa berat. Selama ini yang  saya  praktikkan,  sebelum  saya  gunakan  untuk kepentingan  yang  lain,  saya  zakati  dulu.  Apabila saya hitung kebutuhan saya, baik untuk pendidikan, transportasi,  makan,  mengikuti  rasa  ingin  memiliki sesuatu, tanggungan hutang,  justru lebih ruwet dan malah tidak jadi zakat.”
Kesadaran akan kewajiban zakat yang dimiliki oleh beliau juga didasarkan pada pemahaman bahwa zakat itu dalam al-Qur’an perintahnya sangat kuat, yang hal itu terlihat dari redaksi ayat, dimana setiap ada perintah sholat pasti selalu dibarengi dengan perintah zakat, yang itu berarti kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat.
Adapun menurut M. Mujab nishab zakat profesi mengikuti zakat tijarah, yaitu senilai 85 gram emas, tetapi dalam prakteknya ketika mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan nishab dan haul . Sebagaimana gaji beliau yang sudah langsung dipotong 2,5 % oleh el-Zawa lembaga zakatnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setiap bulan ketika menerima penghasilan dari profesinya sebagai dosen, juga tanpa menghitung apakah sudah sampai satu nishab atau tidak. Selain itu untuk penghasilan yang didapat di luar gaji di UIN beliau mengatakan:
“Saya mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% bahkan lebih  untuk zakat penghasilan di luar universitas dan sebagai bentuk kehati-hatian. Zakat penghasilan tidak perlu  dikurangi  kebutuhan  karena  penghitungannya akan  sulit,  selain  itu  kalau  dikurangi  akan  habis digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  dan  tidak jadi zakat. Bagi saya 2,5 % itu tidak berat”.
Ketika diminta untuk menerangkan bagaimana cara beliau dalam menghitung  prosentase zakat profesi yang harus dikeluarkan beliau menjawab:
“Untuk perhitungannya, misalnya gaji saya per bulan 6-7 juta x 12 kemudian saya ambil 2,5% nya sering kali lebih dari pada itu. Lebih praktisnya begini jika gaji  saya  12  bulan,  maka  satu  bulannya  bukan  hak saya  dan  saya  berikan  secara  langsung  (sekitar  7,5 %).” .
Dari pemaparan di atas dapat dianalisa bahwa ketika masih berbicara tentang teori seseorang masih berada dalam kerangka teks, tetapi ketika berada dalam dataran aplikasinya seseorang menjadi pragmatis. Dalam kasus zakat hal itu terlihat ketika ditanya tentang nishab dan prosentase semua mengatakan bahwa nishab zakat profesi sama dengan zakat mal dan tijarah yaitu senilai 85 gram emas dan dalam waktu satu tahun (mencapai haul ), sedangkan prosentase zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Tetapi setelah ditanyakan bagaimana aplikasi yang dilakukan oleh subjek peneliti, semuanya mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan nishab dan haul -nya, sedangkan untuk prosentasenya fleksibel berkisar antara 2,5% - 7,5 % karena
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    13
alasan praktis dan kondisional. Untungnya dalam persoalan zakat ini pragmatisme subjek peniliti mengarah kepada yang lebih baik daripada teori yang didasarkan pada teks.

## Penentuan Waktu dan Mustahiq Zakat Elit Agama Muhammadiyah
Dalam  pembahasan  tentang  waktu mengeluarkan zakat profesi, seharusnya dikaitkan dengan nishab dan haul , karena sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa kewajiban zakat profesi adalah apabila mencapai nishab dalam waktu satu tahun, dan juga ada perdebatan tentang penghitungannya apakah netto atau bruto. Menurut Syaikh H. Purnomo, zakat profesi tidak dapat di ambil apabila belum 1 tahun. Sedangkan menurut Masfuk, boleh diambil tetapi dihitung kebutuhan satu bulan baru sisanya diambil 2,5%, berarti zakat profesi diambil dari netto. Adapun menurut contoh yang diberikan oleh Departemen Agama, zakat profesi ini diambil dari gaji kotor (bruto).
Namun, dalam praktiknya para elit agama yang memiliki kesadaran tinggi akan prinsip keadilan dan proses penyucian dalam kewajiban zakat, tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Sebagian besar dari mereka memilih menunaikan langsung zakatnya pada saat menerima penghasilan dari profesi mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Abdul Haris :
“Menurut saya, zakat penghasilan tidak menggunakan haul  jadi  setiap  menerima  harus  dikeluarkan.  Zakat penghasilan ini saya salurkan secara langsung, sebab jumlah  tidak  terlalu  banyak,  kemudian  lebih  simple, jika  melalui  lembaga  harus  cari  dulu  lembaganya, LAZIZ miliknya Muhammadiyah Kota Malang belum berjalan  dengan  baik,  karena  memang  baru  dirintis dan masih dalam proses penataan.”
Menurut Sunkanah, dia juga memilih mengeluarkan  zakat  profesi  langsung setiap menerima gaji, lebih detainya beliau mengatakan:
“Uang pensiun yang saya terima dalam 1 bulan saya keluarkan zakatnya 2,5%, misalnya 2 juta atau 3juta, saya ambil 75 ribu atau lebih, saya memilih melebihkan karena takut kurang. Saya memilih mengeluarkan per
bulan biar tidak merasa berat”. 38
Selanjutnya Sunkanah juga menjelaskan bagaimana  proses penghitungan zakatnya,
“Zakat  penghasilan  ini  saya  hitung  dalam  jangka waktu satu tahun. Misalnya saya memulai menabung dari bulan Ramadhan maka saya akan mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan berikutnya. Sebelumnya, saya keliling-keliling, untuk melihat uang simpanan saya  yang  ada  di  bank  atau  koperasi.  Baik  dari  gaji yang  saya  peroleh  atau  insentif  dari  UMM,  atau ketika  saya  dapat  arisan,  sebab  biasanya  yang  saya masukkan tabungan belum saya keluarkan zakatnya. Saya hitung semua total penghasilan saya dalam satu tahun  setiap  menjelang  puasa.  saya  hitung  berapa yang sudah dikeluarkan dan berapa kurangnya. Jadi bukan sekedar ngawur, ini wajib zakat jangan sampai tidak  mengeluarkan.  Misalnya  setelah  saya  hitung seluruh  penghasilan  selama  satu  tahun,  ternyata saya  harus  mengeluarkan  zakat  2  juta,  padahal setiap bulan saya baru mengeluarkan 100 ribu yang berarti totalnya 1,2 juta, jadi zakat yang harus saya keluarkan  masih  kurang  800  ribu”.  Jadi  meskipun hitungannya satu tahun, tetapi zakat ini sudah saya keluarkan setiap bulannya, jadi diakhir tahun tinggal menyempurnakannya.”
Waktu untuk mengeluarkan zakat yang dipilih Sunkanah ada 2, untuk penghasilan tetap yang dia terima dikeluarkan setiap bulan pada saat menerima, sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedang untuk penghasilan yang sifatnya insidentil dia keluarkan setiap tahun setelah uang itu ditabung.
Mengenai mustahiq yang dipilih untuk menerima zakatnya Abdul Haris mengatakan: Zakat saya berikan pada perorangan terutama tetangga atau kerabat yang membutuhkan, kerabat ini adalah saudara yang berhak menerima, karena masuk katagori miskin misalnya. Alasannya, ada tiga aspek yang terpenuhi, ibadahnya, hubungan sosial, dan hubungan kekerabatan juga terbina. Hal ini juga mempererat hubungan dengan tetangga, itu kan ajaran agama untuk mengutamakan yang terdekat. Ada juga hadits yang menjelaskan bahwa bersedekah untuk keluarga lebih baik dari pada membangun masjid. Meskipun demikian kadang-kadang zakat penghasilan
38 Wawancara dengan Sunkanah...
14    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
ini juga saya salurkan melalui lembaga yang membutuhkan, untuk keperluan sabilillah, sekolahan, kadang juga masjid. Jadi tergantung kepentingan masyarakat. 39

## Elit Agama Nahdlatul Ulama
Menurut KH. Dahlan zakat profesi dikeluarkan secara langsung artinya tidak menunggu hingga mencapai nishab , karena kita tidak sempat menghitung berapa jumlah penghasilan dalam satu tahun. Kalau menunggu hingga haul maka zakat yang dikeluarkan begitu banyak, oleh karena itu kita setiap hari mengeluarkan zakat biar tidak terasa berat. Selain itu, secara pribadi kami belum sempat me- manage zakat penghasilan. Apabila menunggu hingga satu tahun, saya khawatir malah tidak bisa membayar zakat, karena digunakan untuk kepentingan lain padahal semestinya sudah wajib mengeluarkan zakat.
Sedangkan menurut Muzakki, walaupun dia merasa tidak termasuk wajib zakat kalau mempertimbangkan nishab , beliau memilih mengeluarkan zakat penghasilan pada saat menerima dan disesuaikan dengan kondisi. Sedangkan untuk prosentasenya tergantung rizki yang dia terima dan kondisi dari saudara dan kerabatnya yang menjadi mustahiq . Misalnya, ketika Muzakki mendapat rizki yang lebih. saudara yang sudah punya anak mendapat 500 ribu, kalau baru nikah mendapat 100 ribu, dan keponakan yang belum berumah tangga hanya mendapat 50 ribu.
Dalam penentuan mustahiq ketika hendak menyalurkan zakat profesinya KH. Dahlan mengatakan: Saya memilih menyalurkan zakat penghasilan pada perorangan secara langsung, misalnya ada anak kecil dari keluarga tidak mampu lansung saya beri uang, atau saya undang tetangga sekitar untuk melakukan pengajian di rumah dan saya sediakan makan untuk kurang lebih 200 orang.
Mustahiq yang dipilih Ustad Muzakki sebagai penerima zakat adalah saudara dan kerabatnya, sebagaimana pernyataan beliau: Sebagian harta dari penghasilan, saya berikan
pada kerabat dekat dulu, dan selama kerabat masih ada, saya tidak memberikan kepada orang lain. Muzakki juga lebih senang memberikan zakatnya kepada saudaranya yang punya usaha, misalnya pedagang, tujuannya biar kerabatnya mempunyai tambahan modal untuk usaha perdagangannya. Inilah yang menurut beliau penyaluran zakat produktif bukan konsumtif, dan bermanfaat untuk jangka panjang.

## Elit Agama Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Menurut Tutik Hamidah, penghasilan dari profesi dapat dipastikan perolehannya, seperti halnya petani yang panen, pegawai juga mendapat gaji setiap bulan. Sehingga setiap kali menerima gaji tanpa menunggu haul zakat profesi harus dikeluarkan. Selain itu, sebagai seorang pagawai yang tentu juga memiliki penghasilan yang lain selain gaji bulanan juga harus dikeluarkan sendiri zakatnya secara langsung.
Sedangkan  menurut  M.  Mujab,  Jika merujuk pada Qiyash tijarah maka zakat wajib dikeluarkan setelah satu tahun, akan tetapi boleh mendahulukan atau mencicilkan pembayaran zakat, dengan catatan berapa zakat yang harus dikeluarkan dalam satu tahun dihitung secara keseluruhan, pengeluaran zakat setiap satu bulan akan memudahkan penghitungan per satu tahun dan lebih meringankan.
Selanjutnya dalam penyaluran zakat yang dikeluarkannya Tutik Hamidah menjelaskan, bahwa selain yang telah disalurkan ke el-Zawa oleh lembaga tempatnya bekerja, beliau memilih untuk memberikan zakat profesinya kepada para tetangga yang sudah tua, janda-janda tua yang perlu disantuni, dan anak-anak yatim yang miskin dan masih usia sekolah untuk membantu biaya sekolah mereka. Lebih lanjut beliau juga menyatakan kalau zakat profesinya sebagian  juga disalurkan melalui BAZIS, yang kemudian disalurkan ke madrasah atau guru-guru TPQ.
Adapun tentang alasan pemilihan mustahiq sebagaimana disebutkan sebelumnya Tutik Hamidah mengatakan:
“ Tujuannya penyaluran zakat ke berbagai
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    15 kalangan adalah untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga, terlebih lagi banyak tetangga saya yang kondisinya sudah tua, sakit-sakitan, miskin, dan anak-anaknya juga biasa-biasa saja. Mereka senang sekali dan merasa diperhatikan ketika menerima zakat tersebut, bahkan saya didoakan untuk kebaikan saya dan keluarga ”.
Menurut M. Mujab pendistribusian zakat agak sulit karena lembaga yang mengelola zakat overlapping dan terlalu banyak, setiap tahun beliau mendapatkan 5-7 permintaan zakat dari berbagai lembaga, tidak hanya lembaga amil zakat yang resmi, tetapi juga sekolah dan masjid. Belum lagi permintaan dari lembaga atau organisasi masyarakat tempat seseorang itu berafiliasi. Akhirnya sebagai solusinya beliau menjelaskan:
“Ketika saya sebagai pegawai negeri, saya menginduk pada kebijakan lembaga tempat saya bekerja yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menyalurkan zakat  melalui  el-Zawa  (Lembaga  Zakat  dan  Wakaf milik UIN), sedangkan untuk penghasilan diluar gaji yang  sudah  dipotong  langsung  zakatnya  oleh  UIN, saya  menyalurkannya  kepada  perorangan,  tetangga dan saudara yang termasuk mustahiq, Persoalannya karena  adanya  ketidak  percayaan  kepada  lembaga, dan  juga  untuk  menanamkan  pengaruh  pada masyarakat”.
Persoalan ketidakpercayaan kepada lembaga adalah sesuatu yang perlu dicarikan solusinya, karena hal tersebutlah yang mengakibatkan potensi zakat yang sangat besar tidak dapat dijadikan pendukung yang kuat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Padahal itu adalah tujuan utama dari diwajibkannya zakat.
Apabila dianalisa dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, maka dapat dideskripsikan konstruk sosial elit agama kota Malang tentang zakat sebagai berikut:
Pertama , proses eksternalisasi terjadi ketika elit agama berupaya memahami tentang zakat profesi, nishab dan prosentasenya berdasarkan teks dan pendapat berbagai ulama, tanpa upaya melibatkan diri dan kondisi sosialnya, maka hasilnya  mereka menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu yang
mencapai nishab dalam waktu satu tahun. Jadi untuk yang tidak mencapai nishab walau hidupnya sudah sangat berkecukupan dan tetangganya masih banyah yang membutuhkan bantuannya tidak terkena wajib zakat. Kedua , proses objektivasi terjadi ketika elit agama dalam merealisasikan zakat profesi ternyata tidak lagi mempertimbangkan nishab dan haul tetapi karena rasa sosial yang dimilikinya dan pertimbangan keadilan. Mereka mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 % setiap menerima penghasilan tanpa memperdulikan apakah dia termasuk wajib zakat atau tidak, dan juga tanpa mempertimbangkan nishab dan haul . Ketiga , proses internalisasi terjadi ketika para elit agama dikarenakan sikap keberagamaan yang kuat, rasa social yang tinggi dan kondisinya yang lebih baik dibanding lingkungan sekitarnya walaupun dia tidak termasuk orang kaya, mereka mengeluarkan zakat profesi tanpa menghitung prosentase yang diwajibkan baginya. Mereka mengeluarkan zakat kepada setiap orang yang membutuhkan, bahkan sampai mencapai 10% - 20 % sesuai dengan kondisi yang dihadapinya dan untuk upaya ihtiyat (kehati-hatian), tetapi yang pasti lebih dari 2,5% yang menjadi kewajibannya.

## Kesimpulan
Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan analisis data, sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa Zakat profesi menurut elit agama kota Malang adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dengan penghasilan tertentu setelah mencapai nishab dan haul (dalam jangka waktu satu tahun). Konstruks elit agama kota Malang terhadap zakat profesi adalah: a) Semua subyek penelitian, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, dan Majelis Ulama’ Indonesia menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas keumuman lafadz tentang perintah zakat dalam al-Qur’an dan qiyas aulawi terhadap lafadz tentang perintah zakat pertanian; b) Dalam menentukan nisab untuk zakat profesi semua berpandangan bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan zakat
16    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-17
emas dan perdagangan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam prosentasenya. Muhammadiyah menyatakan bahwa prosentase zakat profesi sebanyak 2,5%. Sedangkan dari Nahdlatul Ulama’ menyatakan bahwa prosentasenya mulai 2,5%-3,3%. Sementara itu, untuk MUI terdapat dua pandangan, yaitu 2,5 % dan 2,5% - 5% untuk kehatia-hatian ( ihtiyâth ); c) Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan elit agama kota Malang terhadap waktu pelaksanaan zakat profesi, yaitu tidak menunggu nishab dan haul tetapi langsung pada waktu menerima penghasilan. Hanya saja subyek penelitian dari Majelis Ulama’ Indonesia dan  Muhammadiyah  menambahkannya dengan cara mengulangi pembayaran zakat kembali pada akhir tahun untuk kehati- hatian; d) Ketika mengeluarkan zakat profesi, semua subjek penelitian dalam menentukan mustahiq zakat cenderung memberikannya kepada saudara atau kerabatnya sendiri yang tidak mampu dan kepada para tetangga yang miskin. Adapun untuk mustahiq yang lainnya
disesuaikan dengan permohonan atau amil yang mendatanginya.

## Saran
Lembaga amil zakat agar meningkatkan profesionalismenya dalam mengelola zakat yang telah diterima, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di samping itu, agar lebih aktif dalam mencari dan mendatangi mustahiq zakat yang tidak mempunyai waktu dan tidak terbiasa mengeluarkan zakatnya melalui lembaga atau badan amil zakat. Untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam dan dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga akan menghasilkan penelitian yang akurat. Untuk lembaga Muhammadiyah, NU, dan MUI bisa melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang zakat profesi sehinga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih sistematis dan akurat, sehinga dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh anggota masyarakat dan menjadi pijakan masyarakat dalam mengaplikasikan zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Muhtadi Ridwan, “ Aplikasi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Zakat, Infaq, dan S{adaqah (LAGZIS) Kota Malang” , Tesis, UMM, Malang, 2003.
Abdul  Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat , Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2001.
Abubakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim,
(editor). Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia . Jakarta: Center for the Studi of Religion and Cultur, UIN Syarif Hidayatullah,
2006.
Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial , Jakarta: Mizan,1994.
al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
Badan Pusat Statistik Indonesia, Dasar Analisis Kemiskinan , Jakarta: BPS, 2002. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar (editor), Revitalisasi Filantropi Islam , Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Syarif Hidayatullah, 2005.
Departemen Agam RI, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani Press,
2002. Dr.Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat , Jakarta: Ghalia Indoneesia, 1984.
Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan , Yogyakarta: LKiS, 2004.
Engkus Kuswarno, Fenomenologi , Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
Fakhruddin dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang ... |    17
Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar, Jakarta: IMZ, 2004.
Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial , Jakarta: P3M, 1987.
Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat , Semarang: Walisanga Press, 2009.
Masdar Farid Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat, Bandung: Mizan, 2005. Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum  Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Muhammad Soekarni, Peran Strategis Zakat dalam Fungsi Investasi Islam, dalam Investasi Syariah , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Multipiah, “ Peran “ZIS” terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Studi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal, Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Malang) ”, Disertasi,
UNIBRAW, Malang, 2007.
Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam, Surabaya: Eureka, 2005.
Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006.
Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan , Jakarta: LP3ES,
1991.
Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: Aulia,
2005.
Sudirman, “ Relasi Zakat dan Pajak, Studi tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) ”, Tesis, IAIN Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2002.
Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam, Reinterpretasi Zakat dan Pajak , Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.
Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Jilid VI, Dar al-Fikr, Damaskus, 2003.
Yamin Haddad, “ Dinamika Pengelolaan Zakat di Desa Putukrejo Gondanglegi Malang ”, Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
Yusuf al-Qardlâwî, Fiqh al-Zakâh, Dirâsah Muqâranah Ahkâmuha wa Falsafatuhâ  fi Dlaui al-Qur’ân wa al-Sunnah . Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
Yusuf Qard}awi, al-Ibâdah fi al-Islâm, Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1993.
Zamakhsari Dhafir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta: LP3ES, 1982.