## BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK
Oleh : Angka Wijaya & Miftahul Jannah Fakultas Ekonomi Universitas IBA Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  the  factors  that  influence  the  perception  of  the taxpayer  on  tax  evasion  behavior.  As  these  factors  is  the  effect  of  the  tax  system,  the understanding of taxation, service tax authorities and tax penalties. The study population was on the faculty in the accounting department of private universities located in the city of  Palembang  who  had  been  in  accreditation  by  BAN-PT  rated  B.  The  sample  was determined  by  saturation  sampling  method,  the  data  collected  by  the  distribution  of questionnaires. The method of analysis used in this study were multiple linear regression.
Based on the results of the analysis show that the tax system a significant negative effect on the perception of the taxpayer on the behavior of tax evasion, understanding the tax  has  no  effect  on  the  perception  of  the  taxpayer  on  the  ethics  of  tax  evasion,  the service tax authorities had no effect on the perception of the taxpayer on the ethics of tax evasion, and tax penalties a significant negative effect on the perception of the taxpayer on  tax  evasion  behavior.  The  most  dominant  variable  affecting  the  perception  of  the taxpayer  on  the  ethics  of  tax  evasion  is  tax  penalties  because  it  has  a  standard  beta coeficient 0.328.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  wajib  pajak  atas  perilaku  penggelapan  pajak.  Adapun  faktor-faktor  tersebut adalah pengaruh sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi  perpajakan.  Populasi  penelitian  ini  adalah  pada  dosen  Prodi  akuntansi  di Perguruan Tinggi Swasta yang berlokasi di kota Palembang yang telah di Akreditasi oleh BAN-PT  dengan  peringkat  B.  Sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan metode  sampling  jenuh,  data  di  kumpulkan  dengan  pembagian  kuesioner.  Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  atas  perilaku  penggelapan  pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan  pajak,  pelayanan  aparat  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Variabel yang paling  dominan  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  atas  perilaku  penggelapan  pajak adalah sanksi perpajakan karena memiliki nilai standard coeficient beta 0,328.

## Kata kunci: persepsi wajib pajak dan perilaku penggelapan pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  menjadi  kunci  keberhasilan  pembangunan  di  masa  akan  datang,  dalam upaya untuk membiayai  pembangunan. Oleh karena itu, pajak merupakan peranan  yang sangat penting bagi negara. Menurut Soemitro (2009) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh  rakyat  yang  harus  dibayarkan  kepada  kas  negara  menurut  ketentuan  Undang- Undang  yang  berlaku  sehingga  dapat  dipaksakan  dan  tanpa  adanya  imbal  jasa (kontraprestasi)  secara  langsung,  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum negara.  Oleh  karena  itu,  semua  rakyat  yang  menurut  undang-undang  termasuk  sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Semua  pendapatan  negara  yang  berasal  dari  pajak  akan  digunakan  untuk membiayai  semua  pengeluaran  umum,  yang  hal  tersebut  berarti  digunakan  untuk menyejahterakan  rakyat.  Akan  tetapi,  tidak  banyak  rakyat  yang  dapat  merasakan  apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat  yang telah disetorkan selama ini. Pertanyaan  tersebut  sering  kali  muncul  dibenak  masyarakat.  Selain  itu,  dikatakan penerimaan  pajak  meningkat  setiap  tahunnya,  tetapi  bentuk  dari  pengeluaran  negara tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.
Hal  utama  yang  melatarbelakangi  adanya  tindakan  penggelapan  pajak  adalah kebutuhan  dasar  manusia  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  pokok  hidupnya.  Wajib pajak  merasa  telah  bersusah  payah  untuk  memperoleh  pendapatan  tetapi  dengan  begitu saja dipungut oleh pajak negara (Rahayu, 2010). Selain itu, yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain sistem perpajakan di  Indonesia yang belum optimal,  pemahaman  wajib  pajak  yang  masih  rendah,  pelayanan  aparat  pajak  yang mengecewakan,  sanksi  pada  sistem  perpajakan  di  Indonesia  dinilai  kurang  efektif  dan kurang menimbulkan efek jera.
Korupsi  dalam  dunia  perpajakan  dikenal  dengan  istilah  penggelapan  pajak  ( tax evasion ). Penggelapan pajak cenderung dilakukan oleh wajib pajak   nakal  yang enggan membayar  pajak  untuk  mengurangi  atau  sama  sekali  menghapus  hutang  pajak  yang berdasarkan ketentuan  yang berlaku dengan jalan bekerjasama dengan pihak fiskus atau petugas pajak.
Terungkapnya  beberapa  kasus  mafia  pajak  ,  secara  tidak  langsung  tentunya berpengaruh  terhadap  perubahan  perilaku  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajaknya. Namun  penggelapan  pajak  ini  tidak  semata-mata  kesalahan  wajib  pajak  saja  tetapi diperlancar dengan adanya kerjasama oleh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perilaku penggelapan pajak.
Prasetyo  (2010) ,  Persepsi  Etis  Penggelapan  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  di  Wilayah Surakarta. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada wajib pajak di wilayah Surakarta dengan sampel sebanyak 75 wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa  85,74%  pegawai  swasta  tidak  setuju  dengan  adanya  berbagai  bentuk  praktik penggelapan  pajak,  82,13%  wiraswasta  tidak  setuju  dengan  adanya  berbagai  bentuk praktik penggelapan pajak, dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.
Rachmadi  (2014), “  Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada  wajib  pajak  yang  berada  di  wilayah  Semarang  dengan  responden  berjumlah  100 responden.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak  ialah  pemahaman perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak,  sanksi  perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak.
Suminarsasi  (2011), “Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Diskriminasi Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion )”.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  keadilan  dan  sistem  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak,  sedangkan diskriminasi  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak.
Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh, Prasetyo (2010), Rachmadi (2014) dan Suminarsasi  (2011). Penelitian  ini  menggunakan  variabel-variabel independen antara lain, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Palembang dan bekerja sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Program Studi (Prodi) Akuntansi di Palembang.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  identifikasi  masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah  persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengenai  sistem  perpajakan berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak ?
2. Apakah  persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengenai  pemahaman  perpajakan berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak ?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pelayanan fiskus berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak ?
4. Apakah  persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengenai  sanksi  perpajakan berpengaruh atas perilaku penggelapan pajak ?
Persepsi WPOP Untuk Melakukan Penggelapan Pajak (Y) Sistem Perpajakan ( 𝑥 1 )
Pemahaman
Perpajakan ( 𝑥 2 )
Pelayanan Fiskus ( 𝑥 3 )
Sanksi Perpajakan ( 𝑥 4 )

## PEMBAHASAN

## Populasi
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  :  obyek/subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Sugiyono,  2009). Pada  penelitian  ini peneliti  mengambil  objek  penelitian  pada  dosen  prodi  akuntansi  di  Perguruan  Tinggi Swasta di kota Palembang yang telah di Akreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat B.
Tabel 1 Daftar Perguruan Tinggi Swasta Akreditasi B Di Kota Palembang No Nama Perguruan Tinggi Swasta Alamat 1 Universitas Bina Darma Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 Plaju Palembang 30264 2 Universitas IBA Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113 3 Universitas Muhammadiyah Jl.  Jenderal  Ahmad  Yani  13  Ulu  Palembang 30263 4 Universitas Tridinanti Jl. Kapten Marzuki No.2446 Palembang 30129 5 Universitas PGRI Jl. Jenderal Ahmad Yani Palembang 30263 6 Universitas Syakyakirti Jl. Sultan Moh Mansyur Palembang 30145
Sumber : PDDIKTI (2016)

## Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh  populasi tersebut (Sugiyono,2009).
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sampling  jenuh  (sensus).  Menurut (Sugiyono,2009), sampling  jenuh  adalah  teknik penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Penulis
menggunakan sampling jenuh dikarenakan terbatasnya jumlah populasi, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.
Di kota Palembang terdapat 6 Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi B oleh  BAN-PT,  tetapi  peneliti  hanya  mengambil  3  Universitas  sebagai  sampel  karena kemudahan dalam memperoleh data, diantaranya :
Tabel  2

## Daftar Jumlah Dosen
No Nama Perguruan Tinggi Swasta Jumlah Dosen Prodi Akuntansi 1 Universitas Bina Darma 16 2 Universitas IBA 8 3 Universitas Muhammadiyah 33 Total 57

## Sumber : Olahan 2016
Berdasarkan  keterangan  tabel  di  atas,  ada  tiga  Universitas  yang  tidak  dijadikan sampel  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Universitas  Tridinanti,  Universitas  Syakyakirti,  dan Universitas  PGRI  peneliti  tidak  mendapatkan  informasi  jumlah  dosen  prodi  akuntansi pada Universitas tersebut dikarenakan peneliti tidak mendapatkan izin untuk meneliti.
Responden dalam penelitian ini adalah dosen Prodi akuntansi di Perguruan Tinggi Swasta di Palembang. Dalam penelitian ini, disebarkan 57 kuesioner kepada dosen Prodi akuntansi  (sampel).  Adapun  data  distribusi  sampel  penelitian  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut ini :
Tabel  3 Data Distribusi Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah Persentase 1 Kuesioner yang dibagikan 57 100% 2 Kuesioner yang kembali 47 82,46% 3 Kuesioner yang tidak kembali 10 17,54%
Sumber : Olahan (2016)
Dari  tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kuesioner  yang  dibagikan  berjumlah  57 buah,  namun  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  47  atau  sebesar  82,46%,  sedangkan kuesioner  yang tidak kembali sebanyak 10 atau sebesar 17,54%, maka dalam penelitian ini data yang dapat diolah sebanyak 47 kuesioner atau sebesar 82,46%.
Karakteristik  responden  menggambarkan  keadaan  dan  kondisi  dari  responden.
Berikut  ini  akan  dikemukakan  gambaran  umum  responden  yang  menjadi  obyek  dalam penelitian  ini,  yaitu  dosen  Prodi  akuntansi  di  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  kota Palembang. Karakteristik responden dapat dilihat di tabel  dibawah ini:
Tabel 4 Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah  Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 25 53,20% Perempuan 22 46,80% Total 47 100% Usia 25-35 tahun 8 17,02% 36-45 tahun 22 46,80% >46 tahun 17 36,18% Total 47 100% Lama Bekerja 5-10 tahun 8 17,02% 11-20 tahun 25 53,20% >21 tahun 14 29,78% Total 47 100% Pendidikan Terakhir S1 7 14,90% S2 29 61,70% S3 11 23,40% Total 47 100%
Sumber :Olahan (2016)

## Data yang Digunakan
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari narasumbernya. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah field research (penelitian  lapangan),  data  diproleh  dengan  menyebarkan  kuisioner.  Penyebaran kuisioner  yang  telah  disusun  ,  di  sejumlah  pernyataan  tertulis  disampaikan  pada responden  untuk  ditanggapi  sesuai  dengan  kondisi  yang  dialami  oleh  responden.yang bersangkutan.  Responden  akan  menerima  kuisioner  yang  berisi  pernyataan  mengenai penggelapan  pajak,  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi perpajakan. Kuisioner juga dilengkapi dengan keterangan identitas responden dan petunjuk  pengisian  yang  sederhana  dan  jelas  untuk  membantu  responden  melakukan pengisian dengan lengkap.
Penyusunan kuisioner ini menggunakan skala likert, skala ini terdiri dari sejumlah pernyatan  yang  meminta  reaksi  responden,  reaksi  ini  diungkapkan  dari  tingkat  sangat setuju sampai sangat  tidak setuju. Untuk mengukur pendapat  responden  digunakan skla lima  angka  yautu  angka  5  untuk  pendapat  sangat  setuju  (SS)  dan  angka  1  untuk  sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Angka 3 = Netral (N) Angka 4 = Setuju (S) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

## Operasional Variabel
Dalam  penelitian  terdapat  empat  variabel.  Empat  variabel  independen  (X)  dan satu variabel dependen (Y). Variabel dalam penelitian diuraikan sebagai berikut :;
1. Sistem Perpajakan sebagai variabel X1 (Variabel independen)
2. Pemahaman Perpajakan sebagai variabel X2 (Variabel independen)
3. Pelayanan Fiskus sebagai variabel X3 (Variabel independen)
4. Sanksi Perpajakan sebagai variabel X4 (Variabel independen)
5. Penggelapan Pajak sebagai Y (Variabel dependen)
Operasional  Variabel  penelitian  ini  dapat  dijabarkan  secara  lengkap  pada  tabel berikut ini :
Tabel  5 Operasional Variabel No Variabel Dimensi Indikator Skala 1 Sistem perpajakan (X1)  Sarana pelaporan pajak
 Sarana penyampaian SPT
 Sarana peraturan pajak
 Sarana pendaftaran pajak  Sarana prosedur pajak 5 pernyataan Likert 2 Pemahaman Perpajakan (X2)  Tingkat  pengetahuan  hak  dan kewajiban sebagai wajib pajak
 Tingkat  pengetahuan  mengenai
tarif perpajakan  Tingkat  pengetahuan  mengenai sanksi perpajakan  Tingkat  pemahaman  mengenai peraturan perpajakan 5 pernyataan Likert 3 Pelayanan Fiskus (X3)  Tingkat pelayanan fiskus  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh Fiskus  Motivasi aparat sebagai pelayanan publik 4  pernyataan  Likert 4 Sanksi Perpajakan (X4)  Tingkat  sanksi  pidana  yang dikenakan  bagi  pelanggar  aturan perpajakan
 Tingkat sanksi administrasi
 Pemberian sanksi tanpa toleransi.  Sanksi  sebagai  sarana  mendidik wajib pajak 4 pernyataan Likert

## Hasil Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  menentukan  sebesar    valid  suatu  item  pernyataan mengukur  variabel  yang  diteliti.  Uji  validitas  ini  dilakukan  dengan  mengkorelasikan antara  skor  masing-masing  butir  pernyataan  dengan  skor  total  yang  diperoleh  dari penjumlahan semua skor pernyataan. Syarat untuk memenuhi validitas yaitu jika 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
lebih  besar  dari 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yakni  0,3,    maka  butir  pernyataan  tersebut  dinyatakan  valid  dan begitu sebaliknya (Sugiyono,2012).
Tabel  6 Hasil Pengujian Validitas (n=47, a=5%, r tabel= 0,3) Variabel Butir Pernyataan 𝒓 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan Sistem Perpajakan (X1) 1 0,881 0,3 Valid 2 0,846 0,3 Valid 3 0.692 0,3 Valid 4 0,444 0,3 Valid 5 0,790 0,3 Valid Pemahaman Perpajakan (X2) 6 0,681 0,3 Valid 7 0,703 0,3 Valid 8 0,683 0,3 Valid 9 0,826 0,3 Valid 10 0,826 0,3 Valid Pelayanan Fiskus (X3) 11 0,916 0,3 Valid 12 0,879 0,3 Valid 13 0,896 0,3 Valid 14 0,885 0,3 Valid Sanksi Perpajakan (X4) 15 0,853 0,3 Valid 16 0,857 0,3 Valid 17 0,911 0,3 Valid 18 0,892 0,3 Valid Persepsi WPOP atas Perilaku Penggelapan Pajak (Y) 19 0,360 0,3 Valid 20 0,496 0,3 Valid 21 0,792 0,3 Valid 22 0,812 0,3 Valid 23 0,632 0,3 Valid
Variabel sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terdiri atas 23 pernyataan. Dari 23 pernyataan pada tabel 4.3 adalah valid. Ini terlihat  dari  besarnya  koefisien  validitas  yang  dihasilkan  oleh  setiap  item  pernyataan yang  semuanya  diatas  0,3.  Jadi  seluruh  pernyataan  yang  digunakan  dalam  mengukur faktor-faktor  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak  telah memiliki ketepatan yang baik.

## Hasil Uji Realibilitas
Pengujian  reliabilitas  digunakan  untuk  menyatakan  kehandalan  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  yang  ada  dalam  kuesioner  apakah  konsisten  atau  stabil dari  waktu  ke  waktu.  Penelitian  ini  akan  melakukan  realibilitas  dengan  uji  statistik dengan Croncbach  Alpha dimana  jilka  nilai Croncbach  Alpha lebih  besar  atau  sama dengan 0,6 berarti dinyatakan reliable (Sugiyono, 2012) .

## Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,614 23 Sumber : Olahan (2016)
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel  7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien Cronbach’s  Alpha  lebih  besar  dari  0,6  yaitu  0,614.  Nilai  koefisien  reliabilitas  ini menunjukkan  hasil  pengukuran  yang  dihasilkan  oleh  instrumen  yang  digunakan menunjukkan  konsistensi  yang  cukup  baik  pada  setiap  respondenyang  berarti  bila pernyataan  itu  diajukan  kembali  akan  diperoleh  jawaban  yang  relatif  sama  dengan jawaban sebelumnya.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  bertujuan  untuk  mengetahui,  menguji  serta  memastikan kelayakan  model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  variabel  tersebut terdistrubusi secara normal, bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Normalitas
Data-data  bertipe  skala  sebagai  pada  umumnya  mengikuti  asumsi  distribusi normal.  Namun,  tidak  mustahil  suatu  data  tidak  mengikuti  asumsi  normalitas.  Untuk mengetahui  kepastian  sebaran  data  yang  diperoleh  harus  dilakukan  uji  normalitas terhadap  data  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  analisis  statistika  yang  pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  variabel  independen,  dan  variabel  dependen. Variabel  independenyaitu  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  fiskus, dan  sanksi  perpajakan  dan  variabel  dependenadalah  penggelapan  pajak  keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

## Gambar  2
Hasil Pengujian Normalitas dengan Plot Garis Diagonal

## Sumber : Olahan (2016)
Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Kedua  grafik  ini  menunjukkan  bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2011 :163).
Sedangkan  dalam  uji Kolmogorov  Smirnov jika  nilai  signifikasi  lebih  besar  dari 0,05 maka data tidak menyimpang dan kurvanya normal terlihat pada tabel berikut :

## Tabel  8. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 47 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 1,74145426 Most Extreme Differences Absolute ,080 Positive ,080 Negative -,056 Kolmogorov-Smirnov Z ,545 Asymp. Sig. (2-tailed) ,928 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Olahan (2016)
Dari hasil pengujian statistik One-Sample Kolmogorov Smirnov pada tabel diatas juga  menunjukkan  besarnya  nilai Kolmogorov-  Smirnov  z adalah  0,545  dan  signifikan 0,928  yang  berarti  data  nilai  residual  terdistribusi  normal  karena  nilai  signifikan  lebih besar dari 5% atau 0,05 (0,928> 0,05).

## Hasil Uji Multikolinieritas
Pengujian  multikolinieritas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  pada  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas,  maka  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

## Tabel  9 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) TX1 ,896 1,117 TX2 ,883 1,133 TX3 ,968 1,033 TX4 ,822 1,217 a. Dependent Variable: TY
Sumber : Olahan  (2016)
Hasil  perhitungan  nilai  tolerance  menunjukkan  tidak  ada  nilai  variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan  hal  yang  sama.  Dengan  nilai  VIF  untuk  masing-masing  variabel independen  Sistem  Perpajakan  (X1)  1,117,  Pemahaman  Perpajakan  (X2)  1,133, Pelayanan  fiskus  (X3)  1,033,  Sanksi  Perpajakan  (X4)  1,217.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa persamaan regresi  tidak terdapat  problem  multikolinieritas karena nilai  tolerance < 0,10 dan nilai VIF (variance inflation factor) < 10.

## 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  yang  lain. Heteroskedastisitas  kesalahan  yang  terjadi  tidak  secara  acak  tetapi  menunjukkan hubungan  yang  sistematis  sesuai  dengan  besarnya  satu  atau  lebih  variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar  3.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Olahan (2016)
Dari  grafik  Scatterplot  yang  ada  pada  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  titik menyebar secara acak , serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali,2011).

## Analisa Data dan Pengujian Hipotesis
Setelah  melakukan  pengujian  asumsi  klasik  dan  telah  terbukti  bahwa  data terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik,  maka  data  dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi syarat untuk melakukan pengujian analisis regresi berganda.
Uji regresi linear berganda yaitu untuk memenuhi gambaran mengenai pengaruh antara dua atau lebih variabel X sebagai variabel independen (bebas) dengan variabel Y sebagai variabel dependen (terkait).
Dalam  penelitian  ini,  analisis  regresi  liner  berganda  dilakukan  agar  mengetahui koefisien  regresi  atau  besarnya  pengaruh  variabel  independennya  yaitu  Sistem Perpajakan  (X1),  Pemahaman  Perpajakan  (X2),  Pelayanan  Aparat  Pajak  (X3),  Sanksi Perpajakan  (X4).  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  karena memiliki independen lebih dari satu.

## Tabel  10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,345 3,801 TX1 -,256 ,125 -,279 TX2 -,035 ,128 -,038 TX3 -,167 ,114 -,192 TX4 -,290 ,126 -,328 a. Dependent Variable: TY
Sumber : Olahan (2016)
Dari hasil pengolahan data ini maka, Persamaan regresi  yang digunakan sebagai berikut :
Y = a + 𝒃 𝟏 𝒙 𝟏 + 𝒃 𝟐 𝒙 𝟐 + 𝒃 𝟑 𝒙 𝟑 + 𝒃 𝟒 𝒙 𝟒 +e Y = 22,345 – 0,256X 1 - 0,035X 2 - 0,167X 3 - 0,290X 4 + e
Keterangan :
Y = Persepsi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak a = Konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y
pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2, X3, X4 = 0) 𝑏 1 𝑏 2 𝑏 3 𝑏 4 = Koefisien regresi
𝑥 1 = Sistem perpajakan 𝑥 2 = Pemahaman Perpajakan 𝑥 3 = Pelayanan fiskus 𝑥 4
= Sanksi Perpajakan
𝑒 = Variabel penganggu
Dari hasil pengujian regresi diatas, maka dapat diketahui bahwa:
1. Koefisien  regresi  pada  variabel  sistem  perpajakan  berarah  negatif  dan  signifikan sebesar  -0,256  hal  ini  berarti  jika  variabel  sistem  perpajakan  bertambah  satu  satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,256 satuan atau sebesar 25,6%.
2. Koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan berarah negatif dan signifikan -0,035,  hal  ini  berarti  jika  variabel  pemahaman  perpajakan  bertambah  satu  satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,035 satuan atau sebesar 3,5%.
3. Koefisien  regresi  pada  variabel  pelayanan  fiskus  berarah  negatif  dan  signifikan sebesar  -0,167,  hal  ini  berarti  jika  variabel  pelayanan  fiskus  bertambah  satu  satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,167 satuan atau sebesar 16,7%.
4. Koefisien  regresi  pada  variabel  sanksi  perpajakan  berarah  negatif  dan  signifikan sebesar  -0,290,  hal  ini  berarti  jika  variabel  sanksi  perpajakan  bertambah  satu  satuan maka variabel penggelapan pajak berkurangsebesar 0,290 satuan atau 29%.
Berdasarkan  hasil  uji  persamaan  regresi  berganda  maka  dapat  dilihat  variabel independen  yang  paling  dominan  mempengaruhi  penggelapan  pajak  adalah  variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas sanksi perpajakan , karena dilihat berdasarkan nilai beta terbesar sebesar -0,328.

## Hasil Uji Hipotesis

## Hasil Uji t (Parsial)
Uji  t  bertujuan  untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh  secara  individu  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  dalam  penelitian  ini  terdapat  empat  variabel independen  yaitu  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi  perpajakan  oleh  sebab  itu  perlu  adanya  pengujian  untuk  masing-masing  variabel agar  dapat  dilihat  apakah  dari  masing-masing  variabel  sama-sama  memiliki  pengaruh atau  bahkan  sebaliknya.  Untuk  melakukan  menguji  variabel  secara  parsial  maka
dibutuhkan  pengujian  t  agar  dapat  diketahui  secara  parsial  mengenai  pengaruh  dari masing-masing  variabel.  Pengujian  dapat  dilihat  pada  tingkat  signifikasi  0,05.  Hasil  uji statistik  t  dapat  dilihat  pada  tabel,  jika  nilai  probability  t  <  0,05  maka  Ho  ditolak, sedangkan jika nilai probability t > 0,05 maka Ho diterima (Ghozali, 2011).
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  hipotesis  yang  akan  diuji  berikut  ini adalah hipotesisnya :
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak.
Ha1 :  Terdapat  pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak.
Ho2 : Tidak terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)  atas perilaku penggelapan pajak.
Ha2 : Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak.
Ho3 : Tidak terdapat pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi  Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak
Ha3 : Terdapat pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)  atas perilaku penggelapan pajak
Ho4 : Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak
Ha4 :  Terdapat  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak

## Tabel 11
Uji Hipotesis dengan Uji T Coefficients a Model T Sig. 1 (Constant) 5,879 ,000 TX1 -2,049 ,047 TX2 -,274 ,785 TX3 -1,463 ,151 TX4 -2,307 ,026 a. Dependent Variable: TY
Sumber : Olahan (2016)
Berdasarkan dari hasil pengujian dari tabel  11 dapat disimpulkan  sebagai berikut :
a. Hasil  Uji  Hipotesis  1  :  Pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  ditunjukkan  pada  tabel  4.8,  variabel sistem  perpajakan  mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0,047  dan  nilai  t  sebesar  -
2,049. Hal ini berarti Ho1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak  karena  tingkat signifikasi  yang  dimiliki  variabel  sistem  perpajakan  <  0,05  (0,047<  0,05)  dan  nilai thitung > 2,01 (- 2,049 > 2,01). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak.  Semakin  baik,  mudah  dan  terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu  tindakan  yang  tidak  etis  bahkan  mampu  meminimalisir  perilaku  tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  memiliki corak  dan  ciri  tersendiri  dengan  menganut  self  assessment  system  dimana masyarakat/wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,  menyetor  serta  melaporkan  kewajiban  pajaknya,  dan  menunjukan sifat  kegotongroyongan  pajak  sebagai  wujud  kewajiban  kenegaraan  setiap  anggota masyarakat.  Dengan  berbagai  akses  kemudahan  sistem  perpajakan  yang  ada,  baik dalam  hal  pelaporan  SPT  (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  dan  SSP  (Surat  Setoran Pajak),  serta  kemudahan  dalam  membayar  pajaknya,  diharapkan  masyarakat/wajib pajak  mampu  bekerjasama  dengan  baik  dan  jujur  dalam  melaporkan  kewajiban perpajakannya  sehingga  mampu  menekan  angka  penggelapan  pajak  dan  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  untuk  membiayai  pembangunan  nasional.  Maka kesimpulannya semakin meningkat sistem perpajakan yang diterapkan maka perilaku penggelapan pajak akan menurun.
b. Hasil  Uji  Hipotesis  2  :  Pengaruh  pemahaman  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib Pajak (WPOP)  atas perilaku penggelapan pajak
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa variabel pemahaman  perpajakan  mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0,785  dan  nilai  t sebesar  -0,274.  Hal  ini  berarti  Ho2  diterimasehingga  dapat  dikatakan  bahwa pemahaman perpajakantidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel pemahaman perpajakan>0,05 (0,785 > 0,05) dan nilai t hitung < 2,01 (0,274 < 2,01).
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  yang  dimiliki  Wajib  Pajak  tidak mempengaruhi  tindakan  penggelapan  pajak,  dikarenakan  dengan  pemahaman  yang semakin  meningkat  terkadang  merubah  sudut  pandang/  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  perpajakan  sehingga  dapat  mengurangi  kepatuhan  dalam  mematuhi peraturan perpajakan atau penghindaran pajak ataupun sebaliknya.
c. Hasil  Uji  Hipotesis  3  :  Pengaruh  pelayanan  aparat  pajak  terhadap  persepsi  Wajib Pajak orang pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak.
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa variabel pelayanan aparat pajak mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,151 dan nilai t sebesar -1,463. Hal ini berarti Ho3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak karena tingkat signifikasi  yang dimiliki variabel pelayanan aparat pajak >0,05 (0,151> 0,05) dan nilai t hitung < 2,01 (-1,463< 2,01).
Hal  ini  dikarenakan  Wajib  Pajak  membayar  pajak  berasal  dari  dorongan  diri  sendiri dan Wajib Pajak hanya mengingat pelayanan disaat melakukan kewajiban membayar pajak,  dimana  pelayanan  yang  kurang  baik  cenderung  menghambat  Wajib  Pajak dalam mematuhi peraturan pajak dan terjadi penggelapan pajak.
d. Hasil  Uji  Hipotesis  4  :  Pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  persepsi  wajib  pajak orang pribadi(WPOP) atas perilaku penggelapan pajak
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa variabel sanksi  perpajakan  mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0,026dan  nilai  t  sebesar  - 2,307. Hal ini berarti Ho4 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak  karena tingkat signifikasi  yang dimiliki variabel sanksi perpajakan <0,05 (0,026> 0,05 ) dan nilai  t  hitung  >  2,01  (-2,307>  2,01).Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang dilakukan dengan Rachmadi (2014)  yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.
Hal  ini  menyatakan  tingkat  sanksi  perpajakan  yang  diterapkan  itu  sangat  berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak. Ketika masyarakat atau Wajib Pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan ditingkatkan maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan  perpajakan  dalam  hal  ini  berati  tidak  melakukan  penghindaran  Pajak  (Tax Evasion),  karena  masyarakat/WP  takut  jika  ketika  diperiksa  dan  ternyata  melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak maka dana  yang akan dikeluarkan untuk membayar  denda  akan  jauh  lebih  besar  dari  pada  pajak  yang  sebenarnya  harus  dia bayar. Setiap sanksi yang diberikan oleh pihak fiskus sifatnya transparan, proporsional dan  diimplementasikan  sesuai  dengan  ketetapan-ketetapan  yang  telah  diputuskan sebelumnya.  Sifat  yang  mengikat  tersebut  membuat  sanksi  pajak  juga  memegang peranan  penting  guna  mendorong  Wajib  Pajak  untuk  patuh  dalam  memenuhi  segala kewajiban  perpajakannya  dan  membuat  Wajib  Pajak  menghindari  tindakan penggelapan  pajak.  Maka  dengan  semakin  tinggi  atau  beratnya  sanksi  perpajakan, maka  akan  mengurangi  tindakan  penggelapan  pajak,  begitu  juga  sebaliknya  jika semakin rendah tingkat sanksi perpajakan maka akan membuat pertambahan tindakan penggelapan pajak.

## Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  F  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  bersama-sama variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan  derajat  kebebasan  ( degree  of  freedom )  df  =  (n-k-1)  dimana  n  adalah  jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
a. Jika F hitung  > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Selain  itu  uji  F  dapat  juga  diukur  dengan  melihat  perbandingan  besarnya probabilitas value (p value) dengan taraf signifikasi 0,05 (taraf signifikan a=5%). Adapun kriteria pengujiannya adalah :
a. Jika P value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.
b. Jika P value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

## Tabel 12

## Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 59,987 4 14,997 4,515 ,004 b Residual 139,502 42 3,321 Total 199,489 46
a. Dependent Variable: TY b. Predictors: (Constant), TX4, TX3, TX1, TX2 Sumber : Olahan (2016)
Dari  tabel  ANOVA  diatas  diketahui  nilai  F  menunjukkan  bahwa  dari  hasil  uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 4,515   yang lebih besar dari  Ftabel sebesar 2,594 (F tabel : [n-k-1] = 2,594). Kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar0,004< 0,05 (tingkat sig 5%). Dengan ini Ha diterima Karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak  berpengaruh secara simultan (bersama-sama).
Dengan demikian dalam upaya mengurangi  penggelapan pajak  pemerintah perlu melakukan  perbaikan  sistem  yang  lebih  baik  lagi  dan  meningkatkan  pemahaman perpajakan  bagi  Wajib  Pajak  dalam  hal  perpajakan  dan  meningkatkan  pelayanan  aparat pajak  sesuai  dengan  prosedur,  meningkatkan  sanksi  perpajakan  sehingga  tidak  terjadi hilangnya  pemasukan  pajak  Negara  yang  dapat  digunakan  sebagai  pembangunan.  Jika hal  tersebut  tidak  ditindaklanjuti,  maka  akan  menyebabkan  akibat  yang  buruk  seperti yang  diungkapkan  oleh Siahaan  (2010) penggelapan  pajak  membawa  akibat  pada perekonomian  secara  makro.  Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Rachmadi (2014).

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisen  determinan  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan terhadap perilaku  penggelapan  pajak.  Adapun  hasil  uji  determinan  dengan  menggunakan  alat bantu SPSS dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel  13
Koefisien Determinan Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,548 a ,301 ,234 1,822
a. Predictors: (Constant), TX4, TX3, TX1, TX2
b. Dependent Variable: TY
Sumber : Olahan (2016)
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  pengujian  menunjukkan  besarnya  koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi ( R Square ), dan koefisien determinasi yang disesuaikan  ( Adjusted  R  square ).  Berdasarkan  tabel  Model  Summary b diatas  diperoleh bahwa  nilai  koefisien  korelasi  berganda  (R)  sebesar 0,548 𝑎 .  ini  menunjukkan  bahwa variabel  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak,  dan  sanksi perpajakan  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak  mempunyai  hubungan  yang  cukup. Hasil pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi  ( R Square ) sebesar  0,301  dan  nilai  koefisien  determinasi  yang  sudah  disesuaikan  ( Adjusted  R square ) adalah 0,234.
Hal ini berarti 30,1% variasi dari perilaku penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi  variabel  independen  (  Sistem  Perpajakan,  Pemahaman  Perpajakan,  Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi WPOP atas Perilaku Penggelapan Pajak). Sedangkan sisanya (100%-30,1%=69,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini  seperti  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel kemungkinan terjadinya kecurangan (Ayu dan Hastuti 2009), keadilan (Wahyu, dan Supriyadi 2012) diharapakan variabel lain ini juga akan mempengaruhi penggelapan pajak.
Jadi  terdapat  banyak  variabel-variabel  yang  dapat  mempengaruhi  penggelapan pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka akan mencegah terjadinya penggelapan pajak  yang sering terjadi di  Indonesia, sehingga kasus perpajakan lainnya dapat  terungkap.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak  dengan  responden  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  berprofesi  dosen  Prodi  akuntansi  di  Universitas  yang terakreditasi  B  dan  berlokasi  di  Palembang.  Adapun  variabel-variabel  penelitian  yang digunakan  adalah  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi  perpajakan.  Dan  berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  penelitian  ini  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atas perilaku  penggelapan  pajak.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  sistem perpajakan  yang  diterapkan  maka  tingkat  kepatuhan  semakin  tinggi  dimana kecenderungan melakukan penggelapan pajak akan menurun.
2. Pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak.dikarenakan  persepsi  responden  yang berprofesi  dosen  mempunyai  tingkat  pendidikan  dan  integritas  yang  tinggi  sehingga telah memahami jadi tidak akan melakukan penggelapan pajak dan menunjukkan juga bahwa  pemahaman  yang  semakin  meningkat  terkadang  merubah  sudut  pandang/ persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  perpajakan  sehingga  dapat  mengurangi  kepatuhan dalam mematuhi peraturan perpajakan atau penghindaran pajak ataupun sebaliknya.
3. Pelayanan  aparat  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak.  Wajib  Pajak  membayar  pajak  berasal  dari dorongan diri sendiri dan Wajib Pajak hanya mengingat pelayanan disaat melakukan kewajiban  membayar  pajak,  dimana  pelayanan  yang  kurang  baik  cenderung menghambat  Wajib  Pajak  dalam  mematuhi  peraturan  pajak  dan  terjadi  penggelapan pajak.
4. Sanksi  perpajakan  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi  atas perilaku penggelapan pajak. Hal  ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan beratnya sanksi perpajakan maka penggelapan pajak akan menurun.
5. Pengaruh  sistem  perpajakan,  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak,  dan sanksi  perpajakan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  perilaku penggelapan  pajak.  hal  ini  menunjukkan  secara  bersama-sama  seluruh  variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  mempengaruhi  hasil  dari  penelitian.
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya :
1. Studi  kasus  hanya  dilakukan  pada  tiga  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Palembang sehingga memperoleh jumlah populasi yang tidak besar.
2. Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  jumlah  sampel  penelitian  yaitu  hanya sebanyak 47 responden.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dibuat,  maka  penulis  mengajukan  saran sebagai acuan.
Penelitian selanjutnya disarankan :
a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan studi kasus  tidak hanya pada perguruan tinggi swasta saja. Sehingga bisa mendapatkan jumlah populasi yang lebih besar.
b. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  jumlah  sampel  penelitian  serta variasi  respnden  penelitian  bukan  hanya  wajib  pajak  sebagai  dosen  saja  namun  juga wajib pajak lainnya seperti pengusaha dan wajib pajak badan
c. Menambah  variabel  independen  lainnnya  seperti  dskriminasi,  keadilan  yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus N. Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Diponegoro.
Bimo Walgito. 2004. Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: Andi.
Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT. Refika Aditama.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gibson, James,L. 2001. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. (Edisi ke-5). Jakarta: Erlangga.
Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan . Edisi Revisi. Yogyakata: Andi.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2002. Departemen  Pendidikan  Nasional.( Edisi  ke-3). Balai Pustaka, Jakarta: Gramedia.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009 . Yogyakarta: Andi.
Miftah,  Toha.  2003. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Prasetyo,  S.  2010. Persepsi  Etis  Penggelapan  Pajak  Bagi  Wajib  pajak  di  wilayah Surakarta . Surakarta.
Rachmadi,  W.  2014. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak. Diponegoro.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta, Salemba Empat.
Safri Nurmantu. 2006. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Elementer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soemitro, Rochmat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan . Bandung: Eresco.
Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
Suminarsasi,  Wahyu  dan  Supriyadi.  2011. Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan  dan Diskriminasi  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Priyatno, D. 2010. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS . Yogyakarta: Andi.
Prof.Dr.P.J.A.  Andriani,  2010. Ekonomi  Pembangunan.  Edisi  III  dan  IV .  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak . Bandung: PT. Eresco.
Veronica,  Carolina.  2009. Pengetahuan  Pajak .  Diakses  pada  April  2016  dari www.google.com
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia . (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Salemba Empat.
Wicaksono, 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak . Diponegoro