## Sukamto  }{ 65
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## TENAGA KERJA OUTSOURCING

## DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
Sukamto sukamto@yudharta.ac.id
Universitas Yudharta Pasuruan
Abstract : Since the enactment of Law No. 13 of 2003 concerning
Employment,  outsourcing  labor  is  a  reference  for  employers  to add  and  reduce  their  employees.  Employers  feel  safe  in  the context  of  efficiency  in  production  costs  (cost  of  production)  if the  outsourced  worker  is  a  worker  services  company,  then  the person responsible for the outsourced worker is a worker service company.  In  practice,  outsourcing  workers  often  receive  unfair treatment in remuneration. In the Islamic economic system justice is  upheld  and  becomes  the  main  foundation  in  every  economic activity. To realize justice, Islam presents the role of the state as a referee  who  maintains  hunting  regulations.  This  includes  the obligation  of  employers  to  voluntarily  return  'surplus  value'  to their workers. The state must make a forced effort if employers do not want to run it voluntarily. On the other hand, this combination of syirkah-ijarah in the outsourcing labor contract makes workers no  longer  a  separate  entity  from  the  means  of  production  as  in capitalism.  On  the  contrary,  the  concept  does  not  make  workers the absolute ruler of the means of production.
Keywords : Outsourcing, Islamic Economics

## PENDAHULUAN
Tuntunan persaingan dunia usaha yang ketat di era globalisasi saat ini menuntut  perusahaan  berusaha  meningkatkan  keninerja  usahanya  melalui pengelolahan organisasi efektif dan efeisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah  dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja  seminimal  mungkin  untuk mencapai  kontribusi  maksimal  sesuai  sasaran  perusahaan.  Untuk  itu perusahaan  berupaya  fokus  menangani  pekerjaan  yang  menjadi  bisnis  inti (core-business),  sedang  pekerjaan  penunjang  diserahkan  pada  pihak  lain. Proses  kegiatan  ini  dikenal  dengan  istilah “outsourcing” (OS).  Kata outsourcing telah  popular  di  dunia  bisnis,  kamus  besar  bahasa  Inggris
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi)
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
terbitan  Oxford  juga  memberikan  definisi  arti  kata  dari outsourcing sebagai penyedia jasa atau barang melalui kontrak dari penyedia luar. 1
OS merupakan tren untuk mengatasi persoalan bisnis  yang dihadapi saat ini. Berikut beberapa definisi tentang OS:
1. OS  adalah  tindakan  memindahkan  beberapa  aktifitas  rutin  internal perusahaan,  termasuk  dalam  hal  pengambilan  keputusan  kepada  pihak lain yang diatur oleh kontrak perjanjian.
2. OS adalah pemindahan tanggung jawab  manajemen kepada pihak ketiga secara  berkesinambungan  di  dalam  menyediakan  layanan  yang  diatur oleh perjanjian.
3. OS  adalah  kontrak  dengan  pihak  lain  (di  luar  perusahaan)  terhadap fungsi,  tugas  atau  layanan  organisasi  dalam  rangka  mengurangi  beban proses mempermudah keahlian teknis maupun menghemat biaya.
4. OS adalah aktifitas dimana supplier (pihak pemasok/vendor menyediakan orang  dan/atau  layanan  kepada buyer (pihak  perusahaan  berdasarkan perjanjian  yang telah disepakati.
Dari  empat  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  OS  adalah pendelegasian  operasia  atau  pekerjaan  yang  bukan  inti  ( non-core )  yang semula  dilakukan  secara  internal  kepada  pihak  eksternal  yang  memiliki spesialisasi  untuk  malakukan  operasi  tersebut.  Keputusan  bisnis  OS dilakukan  pada  umumnya  untuk  menekan  biaya  atau  meningkatkan  fakus pada  kompetensi  inti.  Jadi  perusahaan  OS  adalah  perusahaan  yang menyediakan  jasa  tenaga  kerja  yang  meliputi  pekerjaan  yang  akan ditempatkan pada perusahaan yang menginginkannya.
Sejarah outsourcing dimulai tahun 1776 ketika Adam Smith, filosofi ekonomi  dunia,  melontarkan  ide  bahwa  perusahaan  lebih  efektif  dan  efisien apabila  salah  satu  unit  bisnisnya  diserahkan  pengerjaannya  kepada perusahaan  lain  yang  memiliki  kompetensi  dan  spesialisasi  dalam  proses produksi  tersebut.  Ide  Smith  ini  kemudian  dikembangkan  oleh  Coase  pada tahun  1973  yang  menyarankan  bahwa  proses  produksi  suatu  barang
1 Pengertian atau definisi mengenai outsourcing tidak ditemukan dalam Undang-undang No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Lihat  Rr  Ani  Wijayati,  2004,  “Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  (Outsourcing)  dalam  Undang- undang  No.  13  Tahun  2003,”  dalam Bunga  Rampai  Masalah-masalah  Hukum  Masa  Kini , Jakarta:  UKI  Press,  66.  Sehat  Damanik,  2007, Outsourcing  dan  Perjanjian  Kerja  Menurut Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ,  (Jakarta:  DSS  Publishing), cet.2, 95.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
seharusnya  hanya  diorganisir  oleh  perusahaan  apabila  ongkos  produksinya lebih rendah daripada harga dipasaran.
Tahun  1980 outsourcing dipakai  pertamakali  untuk customer  service dan  pelayanan  call  center.  Pada  era  tahun  1990-an,  tren  penggunaan outsourcing ini  telah  dilakukan  di  hampir  semua  perusahaan  di  dunia, sehingga masa itu popular disebut „Masa Dentuman Besar Outsourcing‟ . Era tahun  1990-an,  Australia  bahkan  mulai  menggunakan  tenaga outsourcing untuk pegawai negeri sipilnya. Data menarik dipublikasikan oleh Mercer dan Cranfiled School of Management bahwa lebih dari 90 persen perusahaan di Eropa dan Amerika Utara menggunakan outsourcing untuk salah satu bagian bisnisnya. 2

## TUJUAN DAN MANFAAT OUTSOURCING
Terdapat banyak keuntungan penggunaan outsourcing. Tujuan utama bagi  perusahaan  menggunakan  sistem outsourcing didasarkan  pada pertimbangan  faktor  ekonomi  untuk  meningkatkan  keuntungan.  Pada  tahun 1955  sampai  dengan  tahun  1990  tujuan  penggunaan outsourcing adalah untuk  mendapatkan  tenaga  kerja  murah  melalui  upah  rendah.  Setelah  tahun 2000, penggunaan outsourcing bertujuan mendukung transformasi perusahaan.  Disini  berarti  perusahaan  dapat  konsentrasi  pada  bisnis utamanya.  Perusahaan  perlu  konsentrasi  pada  bisnis  utamanya  karena kompetisi  persaingan  yang  semakin  ketat  untuk  menjaga  keutuhan perusahaan.
Manfaat  lain  dari outsourcing adalah  perusahaan  dapat  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  pekerjanya.  Dalam  artian,  karena  struktur organisasi  perusahaan  semakin  ramping  dan  menyusutnya  jumlah  pekerja dilingkungan perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan  pekerjanya.  Manfaat  terakhir  dari outsourcing adalah penciptaan lapangan tenaga kerja baru dan agen-agen penyedia tenaga kerja. Negara China menjadi Negara industri seperti saat ini karena didukung oleh sistem outsourcing yang sangat kuat.
Dengan  penyerahan  pengelolaan  tenaga  kerja  ke  perusahaan outsourcing ,  maka  perusahaan  tidak  perlu  lagi  mengurusi  perekrutan, pelatihan,  administrasi  tenaga  kerja  dan  penggajian  dan  lain  –  lainnya
2 Ponomariov,  B & Kingsley G, 2008, „Applicability of the normative model of outsourcing in the public sector: the case of a state transportation agency‟ , Public Organization Review, 8:253-27
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
disetiap  bulannya.  Keuntungan  lainnya  adalah,  Perusahaan  tidak  lagi direpotkan dengan urusan pesangon, THR, PHK dan masalah lainnya. Karena hal ini telah dikelola oleh perusahaan outsourcing .
Adapun kerugian dari penggunaan outsourcing adalah sebagai hidden cost ,  yang  timbul  akibat outsourcing yang  dapat  merugikan  pengusaha, pekerja,  serikat  pekerja/serikat  buruh  (SP/SB).  Bagi  pengusaha,  jika  dilihat dalam  perspektif  teori Human  Resource  Management ,  maka  dimasa  depan perusahaan  harus  membayar  mahal  dari  praktek  penggunaan outsourcing . Kerugiaan tersebut antara lain :
1. Outsourcing dapat  menurunkan  kemampuan  manajemen  dalam  hal manajerial  perusahaan.  Sementara  bagi  para  pekerja  di  perusahaan tersebut  juga  menurunkan  tingkat  keahlian  pekerjanya,  karena  tingginya tingkat pergantian karyawan.
2. Dapat  menurunkan  kualitas  suatu  hasil  produksi  karena  dikerjakan  oleh supplier dan perusahaan kesulitan untuk melakukan kontrol.
3. Menimbulkan  perselisihan  hubungan  industrial  pada  perusahaan  apabila supplier  gagal  memenuhi  ketentuan  peraturan  hukum  ketenagakerjaan yang berlaku.
Sementara  bagi  pekerja  dan  organisasi  buruh,  kerugian  dari outsourcing adalah:
1. Tidak  ada  jaminan  dimasa  depan,  karena  praktek outsourcing yang digunakan   dalam  strategi  pengelolaan  karyawan  adalah  menggunakan tenaga kerja dengan sistem berbasis kontrak kerja. Di Australia misalnya, sejak  tahun  1990  ada  peningkatan  jumlah  karyawan  kontrak  karena penggunaan outsourcing .  Bagi  perusahaan  keuntungan  utama  dari kontrak  adalah  penurunan  ongkos  kerja. Saat  ini  jumlah  pekerja  kontrak meningkat  diberbagai  belahan  dunia  menurut  riset  MCDonal.  Pekerja kontrak  beresiko  untuk  tidak  mendapatkan  pengembangan  karir  dan kepastian  hubungan  kerja  dimasa  depan.  Pekerjaan  dengan  kontrak pendek  beresiko  menghapuskan  sistem  jenjang  karir  pekerja  pada perusahaan. 3
2. Adanya diskriminasi sistem pengupahan dan kesejahteraan antara pekerja outsourcing dan  bukan outsourcing .  Pekerja outsourcing beresiko  tidak
3 Mukherji  S & Ramachandran, 2007, Outsourcing; practice in  search  of a Theory , IIMB Management Review. Vol 132.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
mendapatkan  struktur  dan  skala  upah  yang  naik  secara  berkala  dan berjenjang karena kontrak jangka pendek.
3. Menurunkan jumlah keanggotaan serikat pekerja dimasa depan. Dari data yang ada, tahun 1990, saat outsourcing menjadi popular maka pada saat yang sama terjadi penurunan jumlah anggota serikat pekerja pada Negara maju  yang  mengunakan  sistem outsourcing .  Antara  tahun  2000  sampai tahun  2007  jumlah  anggota  serikat  pekerja  di  Australia  turun  dari 2,508,800  anggota  menjadi  1,833,700  anggota.  Sedangkan,  dari  tahun 2008  sampai  2012  terjadi  penurunan  dari  43%  menjadi  18%  untuk pekerja  pria,  dan  dari  35%  ke  18%  untuk  pekerja  perempuan.    Bukan hanya  Australia,  namun  juga  di  Eropa  dan  separuh  dari  Negara  Anglo- Amerika sejak era tahun 1990-an. 4
Bagi  Negara,  sistem outsourcing juga  menjadi  penyebab  bagi tingginya  tingkat  perselisihan  hubungan  industrial.  Perselisihan  hubungan industrial  dapat  timbul  karena  perbedaan  kesejahteraan  antara  pekerja outsourcing dan bukan outsourcing meskipun dalam satu perusahaan dengan tingkat pekerjaan dan tugas yang sama.

## REALITA  TENAGA  KERJA OUTSOURCING PASCA  UU  NO.  13

## TAHUN 2003
Dalam UU No.13 tahun 2003 secara eksplisit tidak disebutkan istilah outsourcing , tetapi praktek outsourcing dimaksud dalam undang – undang ini dikenal  dalam  dua  (  2  )  bentuk,  yaitu   “ pemborongan  pekerjaan  dan penyediaan jasa pekerja / buruh” . 5 Sejak  diberlakukannnya  undang-undang tersebut  ketenagakerjaan, outsourcing menjadi  menjamur.  Hal  ini disebabkan  perusahaan  dalam  rangka  efesiensi  biaya  produksi  ( cost  of productiaon )  merasa  aman  jika  buruh  yang  di outsourcing adalah  buruhnya perusahaan  jasa  pekerja.  Sehingga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  buruh outsourcing adalah  perusahaan  jasa  pekerja.  Perusahaan-perusahaan  ini merasa  di back  up oleh  pasal  66  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  atura  n perusahaan  jasa  pekerja  ada  hubungan  kerja  dengan  buruh  yg  diempatkan
4 Benson, J &Ieronime, N 1996, Outsourcing decisions; Evidence From Australia Based Enterprises , International Labour Review. Vol  135, no. 1
5 Abdul Hakim, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.
13 Tahun 2003, (Bandung, Adya Bhakti), 151.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
pada  perusahaan  pengguna. 6 Di  lain  pihak,  pihak  buruh  yang  di outsourcing juga  merasa  di back  up oleh  pasal  I  butir  15  yang  menyatakan  bahwa hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Hal ini disebabkan unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah hanya ada dalam hubungannya dengan perusahaan pengguna bukan dengan  perusahaan  jasa  pekerja.  Kedua,  pasal  itu  juga  menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh apalagi outsourcing pekerja pada  saat  ini  sedang  hangat  diperbincangkan.  Banyak  perusahaan memutuskan  hubungan  kerja  dengan  buruh  untuk  selanjutnya  direkrut kembali  melalui  perusahaan  jasa  pekerja  ( outsourcing pekerja).  Hal  ini berarti bahwa melalui pasal 66 ayat (2)a Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Pemerintah  melegalkan  bukan  sekededar perbudakan modern melainkan juga termasuk human-trafficking. 7
Hakekat  dari  semua  aturan  tersebut  adalah  bahwa  perusahaan  dapat memberikan  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain,  selama pekerjaan itu bukan merupakan jenis pekerjaan utama perusahaan atau bukan merupakan  bisnis  inti  perusahaan.  Perusahaan  juga  diwajibkan  untuk membuat  alur  produksi  untuk  membuktikan  bahwa  itu  bukan  bisnis  inti perusahaan.  Ketentuan  lainnya  adalah  bahwa  perusahaan  penyedia  tenaga kerja  harus  berbadan  hukum  dan  apabila  tidak  maka  status  beralih  menjadi hubungan  kerja  pekerja/buruh  dengan  perusahaan  pemberi  pekerjaan. Perlindungan  upah  dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 8
Ada  beberapa  kelemahan  mendasar  dalam  sistem outsourcing di Indonesia.  Pertama,  secara  perspektif  teori,  penyerahan  pekerjaan  kepada perusahaan lain seharusnya ditujukan kepada perusahaan yang berada diluar
6 Mengenai Pasal 65 Ayat (8) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang  mengatur  dalam  hal  pekerja  outsourcing  tidak  mendapatkan  hak-haknya  dalam hubungan  kerja  dengan  perusahaan  penyedia  jasa  beralih  hubungan  kerjanya  kepada perusahaan  pengguna  jasa.  Djimanto  dari  APINDO  menyebutkan  bahwa  hal  ini  sangat merugikan  dan  memberatkan  pengusaha  oleh  karena  maksud  semula  dari  perusahaan mempekerjakan  pekerja  outsourcing  memang  demi  alasan  efisiensi,  dikutip  dari  pendapat Djimanto  dalam  acara  Workshop  Penyusunan  Rancang  Bangun  Hubungan  Industrial, diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan Tenaga Kerja, Hotel Kartika Chandra Jakarta, 14 Juli 2009
7 Andari  Yurikosari,  2010, Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 83-84.
8 Andari Yurikosari,........ 360-361
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
wilayah perusahaan tersebut atau memiliki spesialisasi  khusus, sehingga bisa memproduksi  lebih  murah.  Misalnya  sebuah  perusahaan  mobil  dari  Jerman, perusahaan  ini  menyerahkan  pekerjaan  pembuatan spare  part nya  kepada perusahaan di Indonesia, karena ongkos tenaga kerja di Indonesia jauh lebih murah  daripada  di  negara  asalnya.  Selain  itu,  adanya  alasan  bahwa perusahaan  di  Indonesia  tersebut  terkenal  dengan  spesialisasi  pembuatan spare  part berkualitas  baik.  Namun  pada  prakteknya  di  Indonesia, penyerahan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  dilakukan  kepada  perusahaan yang  sewilayah  atau  bahkan  sama  standar  upah  minimumnya.  Sehingga, seharusnya  dipahami  perusahaan  tidak  dapat  mencari  pekerja  dengan  upah yang lebih rendah karena standar skala upahnya sama.
Kelemahan  kedua,  penentuan  dan  pembuat  alur  kegiatan  bahwa pekerjaan  itu  bukan  pekerjaan  utama,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh undang-undang,  pada  kenyataannya  dilakukan  perusahaan  pemberi  kerja  itu sendiri.  Seharusnya  justifikasi  tersebut  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga independen untuk dapat memetakan alur kegiatan secara lebih objektif.
Kelemahan ketiga, outsourcing dalam penerapannya seharusnya tidak mengurangi  hak-hak  pekerja.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dari Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang ditindaklanjuti  dengan  surat edaran  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemenakertrans NO.  B31/PHIJSK/2012  tentang  Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomer  27/PUU-IX/2011.  Intinya,  apabila  dalam  perjanjian  kerja  antara perusahaan  penerima  pemborongan  pekerjaan/penyedia  jasa  kerja  dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak- hak  bagi  pekerja/buruh  yang  objek  kerjanya  tetap  ada  (sama)  kepada perusahaan  penerima  pemborongan  atau  penyedia  jasa  lainnya,  maka hubungannya  adalah  PKWTT  (Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu)  atau tetap.  Jika  sudah  memuat  persyaratan  pengalihan  perlindungan  hak-hak pekerja  buruh  ke  perusahaan  penerima  pemborongan  atau  penyedia  jasa lainnya,  maka  diperbolehkan  menjadi  PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu) atau sementara.
Selain  itu,  kelemahan  lain adalah  pelaksanaan  persetujuan  perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa dan pemberi pekerjaan, seringkali tidak mengikutsertakan perwakilan pekerja. Sehingga sering kali pula pekerja tidak mengetahui  posisinya  dengan  jelas,  dalam  hal  perlindungan  upah,  hak-hak pekerja  dan  syarat-syarat  kerja  serta  apabila  terdapat  perselisihan  hubungan industrial.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Di  Indonesia,  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  para  buruh  utamanya tenaga outsourcing untuk  memperoleh  hak-haknya  sudah  dilakukan  dalam jangka  waktu  cukup  lama.  Karena  Indonesia  tercatat  sebagai  negara  Asia pertama yang merayakan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh, perjuangan para buruh  di  Indonesia  untuk  menuntut  haknya  membuahkan  hasil  melalui pengesahan UU Kerja No. 12 Tahun 1948, pada pasal 15 ayat 2, dinyatakan bahwa  “Pada  hari  1  Mei  buruh  dibebaskan  dari  kewajiban  kerja.”.  Tapi peringatan  hari  buruh  di  Indonesia  juga  sempat  mengalami  fluktuatif pergerakan  ketika  zaman  orde  baru,  karena  semasa  orba  aksi  untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas pemberontakan yang bertujuan untuk “menggulingkan” pemerintahan dan juga diidentikkan dengan ideologi komunis.  Akan  tetapi  setelah  era  orde  baru  berakhir,  walaupun  bukan  hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan  demonstrasi  di  berbagai  kota.  Permasalahan  yang  terjadi  tentang pemberian honor dan permasalahan sistemik yang menimpa para buruh terus terjadi  tiap  tahunnya,  bahkan  cenderung  bertambah  permasalahannya.  Di tahun ini  para buruh di Indonesia setidaknya mengajukan 9 tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu:
1. Penghapusan sistem outsourcing (tenaga alih daya),
2. Revisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 80 poin,
3. Penolakan penangguhan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR),
4. Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),
5. Penghentian pemberangusan serikat pekerja,
6. Penolakan  potongan  gaji  untuk  iuran  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS),
7. Pengadaan rumah layak huni untuk buruh,
8. Pengadaan beasiswa untuk buruh,
9. Penetapan 1 Mei menjadi hari libur nasional.
Dari  kesembilan  tuntutan  yang  diajukan  setidaknya  terdapat gambaran adanya ketidakadilan dari sistem honor yang diberikan kepada para buruh  saat  ini.  Padahal  seharusnya  para  pimpinan  dan  pemilik  perusahaan memiliki  kewajiban  terhadap  kaum  buruh  untuk  memperlakukannya  dengan baik  dan  tidak  membuat  “jurang  pemisah”  antara  dirinya  dan  para  buruh.
Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan  solusi  dari  tiap  permasalahan  sistem honor  yang  layak  diterima  para  buruh  sebagai  hak  yang  harus  diterimanya. Pembahasan  ini  mengkaji  pandang  Islam  terhadap  mekanisme  tenaga  kerja outsourcing, pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai buruh/pekerja.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## TINJAUAN  EKONOMI  ISLAM  TENTANG  TENAGA  KERJA OUTSOURSING
Pada prinsipnya, pembahasan terkait dengan pemanfatan tenaga kerja orang lain atau atas nama lembaga dalam sistem ekonomi Islam masuk dalam kajian ijarah . 9 Para  empat  mazdhab,  Hanafiah,  Syafi’iyah,  Malikiyah  dan Hanafiyah    mendifinisikan  konsep  ijarah  dengan  menjadikan  milik  sesuatu kemanfaatan  dalam  waktu  tertentu  dengan  pengganti. 10 Bahkan  Ibn  Rusd berpendapat bahwa kemanfaatan, walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat  pembayaran  menurut  kebiasaan. 11 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam kontrak ijarah senantiasa  berdasarkan  adanya  kemanfaatan  berupa  upah antara  pekerja  dengan  pemilik  perusahaan  setelah  kepemilikan  barang berlangsung.
Realitas kontrak kerja yang berujung pada pemberlakuan sistem upah mengupah dalam ekonomi Islam dapat dijumpai berdasarkan  Al-Qur’an dan As-Sunah.
a. Al-Qur’an
”Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (QS. Thalaq: 6)
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata,” Ya ayahku, ambillah ia  sebagai  orang  yang  bekerja  (pada  kita),  karena  sesungguhnya orang  yang  paling  baik  kamu  ambil  untuk  bekerja  (pada  kita)  ialah orang  yang  kuat  lagi  dapat  dipercaya.”  Berkatalah  dia  (Syu‟aib), “Sesungguhnya  aku  bermaksud  menikahkan  kamu  dengan  salah seorang kedua anakku ini,atas dasar bahwa kamu bean jika cukupkan sepuluh  tahun,  maka  itu  adalah  (suatu  kebaikan)  dari  kamu.” (QS. Al-Qashash: 26-27)
b. As-Sunah
“Berikanlah  upah  pekerja  sebelum  keringatnya  kering.” (HR.  Ibn Majah dari Ibn Umar)
“Barang  siapa  yang  meminta  untuk  menjadi  buruh,  beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah) 12
9 Secara  etimologi  Ijarah  adalah Bay‟  al-manfaat (menjual  manfaat)  secara  termininologi berarti akad kemanfaatan dengan penganti. Ada juga yang mendefinisikan dengan akad jual beli  jasa  dan    akad  sewa-menyewa.  Dalam  Alaudin  Al-Kasani,  2008, Badai‟ As-Shanai‟ fi tartib Asy-Syara‟i, (Kairo: Dar Shaqafah), 231.
10 Muhammad Asy-Syarbini,1996, Mugni Muhtaj, (Beirut: Dar Fikr), 398
11 IbnRusyd, 1995, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid , Juz II,(Beirut: Dar Fikr), 218.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Pengakuan  kedua  ayat  Al-Qur’an  terhadap  tenaga  kerja  di  atas menjelaskan  bahwa  mengambil  tenaga  keja  orang  lain  untuk  diambil kemanfaatnya  yang  berakhir  dengan  memberikan  imbalan/upah  sudah menjadi  realitas  sosial.  Point  terpenting  dalam  hal  ini  adalah  saling memperoleh  manfaat.  Pemilik  kerja  memperoleh  barang  dan  jasa  yang menjadi  keinginannya  sedang  pekerja  memperoleh  upah  sesuai  dengan kesepakatan awal.
Perjanjian  dalam  sistem  tenaga  kerja outsourcing sebagimana tertuang  dalam      UU  No.13  tahun  2003  dapat  diartikan  sebagai  penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  pada  perusahaan  lainnya  melalui  perjanjian pemborongan  pekerjaan  atau  dengan  penyediaan  jasa  pekerja/buruh. Perjanjian  dalam outsourcing ada  dua,  yaitu  perjanjian  antara  perusahaan pemberi  pekerjaan  dengan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  dan perjanjian  antara  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  dengan  karyawan. Kedua ,  mekanisme outosurcing dalam  sistem  ekonomi  Islam  diartikan dengan  akad syirkah abdan dan ijarah .  Dimana  dalam syirkah  abdan perusahaan  pemberi  pekerjaan  memberi  kontribusi  lapangan  pekerjaan  dan perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  memberi  kontribusi  tenaga  kerja. 13
Sedangkan  dalam ijarah penyedia  jasa  pekerja/buruh  disebut  sebagai  orang yang  mengontrak  ( musta‟jir )  dan  karyawan  sebagai  orang  yang  dikontrak tenaganya ( ajir ). 14
Dalam  masalah  upah  mengupah  pada  transaksi  jasa  seperti outsourcing sebagaimana  berlaku  akad ijarah adalah  lebih  menekankan hubungan kemintraan ( partnership ) antara pemilik jasa ((pekerja, karyawan, buruh  dll)  dan  pengguna  jasa  (majikan  perusahaan).  Prinsip  kemitraan  ini didasarkan kepada asumsi bahwa masing-masing memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga  dalam  hal  ini  tidak  ada  paradigma  kelas  atas  yang  seolah dibutuhkan dan kelas bawah karena mereka lebih membutuhkan.
Dengan  prinsip  ini,  paradigma  yang  dibangun  adalah  prinsip persamaan dan keadilan, artinya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang  sama  untuk  menjalankan  amanahnya.  Misalnya,  hak  seorang  pekerja adalah mendapatkan upah yang layak dan mengetahui kadar upah sebelum ia
13 Kamil Musa, 1995, Ahkamul Muamalah , (Beirut: Muasasah Risalah), 165.
14 Kreteria  akad  ijarah  adalah  memenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Rukun  ijarah;  aqid  (orang yang  akad),  shighat  akad,  ujrah  (upah),  manfaat.  Syarat  sah:  adanya  keridhaan  dari  kedua pihak yang berakat, barang jelas bermanfaat. Dalam Kamil Musa,..........176.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
melakukan  sebuah  pekerjaan,  ia  juga  berkewajiban  bekerja  sebaik-baiknya sebagai  amanah  dari  pihak  pengguna  jasa.  Sebaliknya  pihak  pengguna  jasa berhak untuk mendapatkan manfaat jasa sebagaimana yang disebutkan dalam akad,  dan  berkewajiban  memberitahukan  kadar  upah  yang  akan  diberikan (transparan).
Transparansi terkait kadar upah ini penting untuk menghindari adanya gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi, yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam.  Ketidaktransparanan  dalam  upah  juga  bisa  menimbulkan  terjadinya eksploitasi  terhadap  pihak  yang  lemah,  yang  biasanya  dialami  oleh  pihak pekerja  atau  buruh.  Oleh  karean  itu,  sangat  logis  jika  kemudian  Rasulullah saw  memerintahkan  para  pengguna  jasa  ( musta‟jir )  untuk  senantiasa memberikan transparansi terhadap upah yang akan diterima oleh pemilik jasa ( ajir ).
Sesuai  dengan  konsep ijarah ,  upah  pekerja  ditentukan  berdasarkan manfaat  tenaga,  sejauhmana  tenaga  seseorang  memberikan  kontribusi manfaat  bagi  pengguna  jasa  ( musta‟jir ),  dan  bukan  berdasarkan  tenaga  itu sendiri.  Manfaat  tenaga  dalam  perjanjian outsourcing adalah  seperti komoditas  yang  memiliki  bursa  (pasar),  yang  di  dalamnya  berlangsung mekanisme penawaran dan permintaan ( suplay  and demand ). Harga seorang tenaga  kerja  dalam outsourcing juga  ditentukan  berdasarkan  harga  di  pasar, dan  oleh  karenanya  tidak  boleh  menetapkan  harga  manfaat  secara  paksa sebagaimana  tidak  diperkenankan  harga  komoditas.  Oleh  karena  itu,  harus membiarkan  penentuan  harga  manfaat  tenaga  kerja,  yakni  upah  seorang pekerja ( ajir ) menurut apa yang ditentukan oleh pasar terhadap manfaat (jasa) para pekerja.
Kalau dalam transaksi jual beli berlangsung  secara taradli (sukarela) di  antara  dua  belah  pihak,  begitu  juga  halnya  yang  terjadi  dalam  transaksi jasa. Jika keduanya telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan  ( al-ajr  al-musamma ),  maka  keduanya  terikat  dengan  upah tersebut.  Dan  jika  keduanya  tidak  sepakat  atas  suatu  upah,  maka  keduanya terikat  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  di  pasar  umum  terhadap  manfaat tenaga  tersebut  ( al-ajr  al-mitsl ). 15 Hanya  saja,  dalam  upah  dalam  perjanjian outsourcing tidak  bersifat  abadi,  namun  terikat  dengan  masa  tertentu  yang
15 Dalam hal ini Imam Syafi’i membagi upah menjadi dua; upah musamma yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upah misli adalah upah yang diberikan kepada  buruh dengan upah umumnya. Lihat dalam  Abu Ishaq  Asy-Syirazi, 1997,
Al -Muhazdab , (Mesir: Al-Babi Al-Halabi), 231.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
telah  disepakati  oleh  keduanya.  Jika  masanya  telah  berakhir,  atau  pekerjaan telah  selesai,  maka  bisa  dimulai  lagi  ketentuan  baru  terhadap  upah  sesuai dengan  penilaian  pasar  umum  terhadap  manfaat  tenaga  saat  melakukan penentuan upah.
Memang,  perintah  Rasulullah  saw.  untuk  menyegerakan  pemberian upah  tidak  mutlak  mengandung  makna  kewajiban,  karena  masalah pembayaran  gaji  atau  upah  bisa  juga  ditentukan  berdasarkan  syarat, kesepakatan  atau „urf (kebiasaan  yang  berlaku),  sebagaimana  pembayaran harga  dalam  jual  beli  barang.  Namun  apapun  keadaannya,  perintah  tersebut tetap mengandung anjuran untuk membayarkan upah kepada pekerja sesegera mungkin, apabila pengguna jasa ( musta‟jir ) telah memiliki kelapangan harta.
Karena  setiap  penundaan  pembayaran  bagi  seorang  yang  telah  mampu berarti  kedhaliman  terhadap  hak  orang  lain,  sebagaimana  yang  diterangkan dalam ungkapan hadist diatas. Dengan prinsip kemitraan ( partnership ) tersebut, dalam sistem ekonomi Islam kedudukan seorang pekerja ( ajir ) dan pengguna jasa ( musta‟jir ) dalam posisi yang sejajar dan menutup rapat-rapat bagi  terjadinya  eksploitasi  terhadap  pihak  yang  lemah.  Sebaliknya,  Islam selalu  berusaha  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  antara  keduanya. Dalam  sebuah  hadist  Rasulullah  bersabda: “Mereka  (para  tenaga  kerja)  itu adalah  saudara  kalian  yang  dijadikan  oleh  Allah  swt.  Di  bawah kekuasaanmu,  dan  barang  siapa  dijadikan  Allah  swt  untuk  menguasai saudaranya, maka hendaklah ia beri makan dari apa yang ia makan dan ia beri  pakian  dari  apa  yang  ia  pakai,  tidak  membebani  dengan  sebuah pekerjaan di luar kemampuannya, dan apabila membebani pekerjaan yang di luar kemampuannya maka hendaklah ia membantunya.”
Yang  lebih  menarik,  dalam  ungkapan  hadist  tersebut  adalah  bahwa Rasulullah saw menyampaikan pesan dalam konteks seorang pekerja (buruh, pelayan,  pegawai,  karyawan  dll)  untuk  lebih  layak  mendapatkan  perlakuan baik.    Bahkan  Rasululah  saw  juga  menganjurkan  untuk  senantiasa memberikan hak-hak secara lebih banyak kepada seorang pegawai.
Dalam  riwayat  lain  sebagaimana  yang  diriwayatkan  dalam  suatu hadist oleh Bukhari dan  Muslim, Amsyu  bin Maqruri Bin Suwaid, berkata : “kami  melewati  Abu  Dzar  di  Rabadzah  dan  ia  mengenakan  Burdun  (baju rangkap) begitu juga budaknya. Abu Dzar ra berkata :“ Pernah terjadi kata- kata  kasar  antara  saya  dan  saudara  saya  yang  Ibunya  bukan  bangsa  Arab (Sahaya),  saya  hinakan  ia  dari  segi  Ibunya .  Lalu  dia  mengadu  kepada Rasulullah  SAW.  Maka  setelah  saya  berjumpa  Rasulullah  SAW,  Beliau
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
berkata  : “Kamu  ini  orang  yang  memiliki  sifat  Jahiliyah,  hai  Abu  Dzarr  ” . Kata  saya:  Barang  siapa  yang  memaki-maki  orang  tentu  bapak  dan  ibunya akan  dimaki-maki  pula.  Berkata  Beliau  : “Sesungguhnya  kamu  ini  orang yang  memiliki  sifat  jahiliyah,  sahaya-sahaya  itu  adalah  saudara  kamu  pula yang  kebetulan  di  bawah  tangan  kamu.  Maka  berilah  makan  seperti  kamu makan,  berilah  pakaian  seperti kamu  pakai,  dan  janganlah  mereka  dipaksa bekerja  lebih  dari  tenaga  mereka,  jika  akan  dipaksakan  juga  mereka  harus kamu bantu”
Hadist tersebut menjelaskan bahwa memperlakukan para pekerja/buruh  sudah  seharusnya  sama  seperti  memperlakukan  diri  kita sendiri. Selain itu terdapat juga ajakan untuk lemah lembut dan tidak merasa mempunyai  strata  sosial  dibandingkan  para  buruh.  Dengan  demikian  gap antara pimpinan atau pemilik perusahaan dengan buruh dapat dihindari.
Selanjutnya  apabila  sudah  terjadi  keharmonisan  antara  buruh  dan pimpinannya,  dibutuhkan  juga  peran  serta  pemerintah  untuk  membuat regulasi  yang  mengatur  sistem  honor  di  setiap  perusahaan  yang  ada  dalam suatu  negara.  Setidaknya  ada  empat  jenis  tindakan  yang  dapat  dilakukan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian industri yang berkaitan dengan para buruh dan pimpinannya, yaitu:
1. Membuat  regulasi  dan  memastikan  kesesuaiannya  dengan  penerapan  di industri  melalui  edukasi  dan  sosialisasi,  disertai  dengan  pemberian hukuman apabila ada yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan.
2. Pemeliharaan  kondisi  investasi  yang  aman  dan  sehat  serta  berfungsi dengan baik.
3. Memodifikasi alokasi sumber daya dan pendistribusian pendapatan secara adil dan merata.
4. Mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam  bidang  produksi  dan pembentukan modal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dengan  demikian  konsep  mensejahteraan  buruh  dalam  pandangan Islam  bertujuan  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  (makanan,  pakaian,  dan perumahan) dari setiap individu tanpa adanya pembedaan untuk mendapatkan sumber  daya  yang  tersedia.  Karena  pemenuhan  kebutuhan  dasar  membuat para buruh akan mampu untuk melakukan kegiatan produksi secara maksimal dan bekerja dengan optimal. Dengan demikian para pemilik perusahaan juga dapat meraih keuntungan lebih di perusahaannya, dan juga pemerintah akan merasakan kebermanfaatannya dengan kemajuan perekonomian dalam suatu negara.  Sehingga  benarlah  pendapat  Umar  Chapra  salah  seorang  penasehat
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
pada Islamic Development Bank (IDB), 16 bahwa tujuan Syariah Islam untuk merealisasikan kesejahteraan manusia tidak hanya terdapat pada kesejahteraan  secara  ekonomi,  tetapi  juga  persaudaraan  dan  keadilan  sosio- ekonomi,  kedamaian  dan  kebahagiaan  jiwa,  serta  keharmonisan  keluarga sosial.

## KESIMPULAAN
Berdasarkan  pembahasan  tentang  tenaga  kerja outsourcing dalam tinjauan  ekonomi Islam dapat disimpulkan:
1. Mekanisme  tenaga  kerja outosurcing dalam  sistem  ekonomi  Islam diartikan  dengan  akad syirkah abdan dan ijarah .  Dimana  dalam syirkah abdan perusahaan  pemberi  pekerjaan  memberi  kontribusi  lapangan pekerjaan  dan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  memberi kontribusi  tenaga  kerja.  Sedangkan  dalam ijarah penyedia  jasa pekerja/buruh  disebut  sebagai  orang  yang  mengontrak  ( musta‟jir )  dan karyawan  sebagai  orang  yang  dikontrak  tenaganya  ( ajir ).  Hal  ini  akan menjadikan  buruh tak lagi  menjadi entitas  terpisah  dengan  alat  produksi seperti  dalam  kapitalisme.  Sebaliknya,  konsep  itu  pun  tak  menjadikan buruh sebagai penguasa mutlak atas alat produksi.
2. Pada prinsipnya, hubungan kemintraan antara pekerja dan pengguna jasa yang  diharapkan  dalam  ekonomi  Islam  adalah  hubungan  yang  dibangun berdasarkan  nilai-nilai  amanah  yang  harus  ditunaikan  masing-masing pihak, ketika seseorang telah menunaikan amanahnya dengan baik, maka ia  adalah  seorang  mitra  yang  baik  dan  wajib  diberikan  hak-haknya dengan baik pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kasani,  Alaudin,    2008, Badai‟  As-Shanai‟  fi  tartib  Asy-Syara‟i, Kairo:
Dar Shaqafah, Kairo.
Asy-Syarbini, Muhammad, (1996), Mugni Muhtaj, Beirut: Dar Fikr.
Asy-Syirazi, Abu Ishaq,1997,  Al -Muhazdab , Mesir: Al-Babi Al-Halab.
Benson,  J  &Ieronime,  N  1996, Outsourcing  decisions;  Evidence  From Australia Based Enterprises , International Labour Review.
16 Umar Chapra, 1999, Islamic And The Economic Challence , (The Islamic Foundation  and the International Institute of Islamic Thought, Herndon USA), 234-237.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Chapra,  Umar, Islamic  And  The  Economic  Challence ,  The  Islamic Foundation    and  the  International  Institute  of  Islamic  Thought,
Herndon USA.
Damanik, Sehat, 2007, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang- undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ,  Jakarta:  DSS
Publishing.
Hakim,  Abdul,  2007, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Bandung: Adya Bhakti.
IbnRusyd,  1995, Bidayah  Al-Mujtahid  wa  Nihayah  Al-Muqtashid ,  Juz  II, Beirut: Dar Fikr.
Mukherji    S  &  Ramachandran,  2007, Outsourcing;  practice  in  search    of  a Theory , IIMB Management Review.
Musa,Kamil, 1995, Ahkamul Muamalah , Beirut: Muasasah Risalah.
Ponomariov,   B  &  Kingsley  G,  2008, „Applicability of the normative model of outsourcing in the public sector: the case of a state transportation agency‟ , Public Organization Review.
Wijayati,  Rr  Ani,  2004,  “Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) dalam Undang-undang No. 13
Tahun 2003,” dalam Bunga  Rampai  Masalah-masalah  Hukum  Masa Kini , Jakarta: UKI Press.
Yurikosari, Andari, 2010, Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia , Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..