Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 557-563| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5585.557-563

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL DALAM KONDISI DARURAT COVID-19
Kadek Edi Duangga Putra, I Made Minggu Widyantara, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia ediduangga2@gmail.com, Mademinggu21@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Pandemi Coronavirus 2019 adalah bahaya nyata bagi Indonesia. Virus yang berawal di Wuhan, Provinsi Hubei,  China,  Desember  2019.  Covid-19  sudah  mengkontaminasi  manusia  sangat  cepat  menyebar  ke seluruh dunia dan sudah berubah ke masalah medis yang menimbulkan kekhawatiran apa lagi, kekacauan. Wabah Covid-19  sangat  berpengaruh dalam kesejahteraan, sosial, serta perekonomian sebagai  peristiwa non-bencana.  Pandemi  tahun  ini  yang  terjadi  di  Indonesia  mempengaruhi  kehidupan  ekonomi,  jelas membawa kemalangan yang dialami oleh banyak perkumpulan. Juga ada lebih banyak pemilik kekuasaan yang  membuat  apa  yang  terjadi  untuk  bergerak  penganiayaan  kekerasan.  Seperti  yang  terjadi  karena penurunan  nilai  bantuan  sosial  sebagai  paket  sembako  yang  diarahkan  oleh  Juliari  Batubara,  Mantan Menteri  Sosial.  Kemudian  muncul  permasalahan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui,  Apa  saja bentuk-bentuk  penyalahgunaan  bantuan  sosial  selama  pandemi  Coronavirus,  dan  bagaimana  penegakan hukum terhadap kesalahan penyalahgunaan bantuan sosial selama krisis Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, metode penelitian hukum yang  dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jika tujuannya adalah untuk membantu kelompok atau individu tertentu serta merusak negara, maka dianggap menjadi tindakan pidana, tidak adanya supervisi dari pihak yg terkait, contohnya  pada  pengawasan  rencana  keuangan.  Maka  memungkin  penyelewengan  oleh  pemegang kekuasaan  atau  pelopor  yg  akan  mengakibatkan wilayah  setempat  sebagai  alasan  untuk  produksi  rakyat yang  pluralistik  dan  multikultural.Terdapat  berbagai  bentuk-bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan  dan bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  serta  upaya  yang  telah dilakukan pada para penegak hukum agar memberikan efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Bantuan Sosial

## Abstract
The 2019 Coronavirus pandemic is a real danger for Indonesia. The virus that started in Wuhan, Hubei Province,  China,  December  2019.  Covid-19  has  contaminated  humans  very  quickly  and  has  spread throughout the world and has turned into a medical problem that raises concerns, moreover, chaos. The Covid-19 outbreak is very influential in welfare, social and economic as a non-disaster event. This year's pandemic that occurred in  Indonesia affected economic life, clearly bringing misfortune experienced by many  associations.  As  happened  because  of  the  decline  in  the  value  of  social  assistance  as  basic  food packages directed by Juliari Batubara, Then a problem arises, this research is expected to be able to find out, what are the forms of misuse of social assistance during the Coronavirus pandemic, and how to enforce the law against misuse of social assistance during the Covid-19 crisis. This research method uses the type of normative law research, legal research methods carried out by examining library materials or secondary data. If the goal is to help certain groups or individuals and damage the country, then it is considered a criminal  act,  without  supervision  from  the  relevant  parties,  for  example  in  the  supervision  of  financial plans. So it is possible to abuse by power holders or pioneers which will result in the local area as a reason for the production of a pluralistic and multicultural people. how to enforce the law against acts of abuse of power as well as have been made to law enforcers to have an effect.
Keywords: Law Enforcement, Abuse, Social Assistance

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Dalam  kehidupan,  kesehatan  merupakan  salah  satu  hal  terpenting.  Tetapi,  apa  yang  terjadi  di Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang diakibatkan dari infeksi Corona yang  dapat  menyebabkan  penularan.  Pandemi  Coronavirus  2019  adalah  bahaya  nyata  bagi Indonesia. Wabah berawal di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC) atau dikenal dengan China, pada Desember 2019. (Daulay, 2020)
Menurut Chaerudin dkk, dalam buku yang berjudul Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa:  “Salah  satu perbuatan  melawan hukum  yang  merugikan negara  adalah  masalah  tindak pidana korupsi, selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi  dan  ilegal,  untuk  mendapatkan  keuntungan  demi  kepentingan  pribadi  atau golongan”.3  Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  menjelaskan  bahwa  “Setiap  orang  baik  pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. (Chaerudin, 2009)
Menurut  Serlika  Aprita  dan  Rio  Adhitya  dalam  buku  yang  berjudul  Filsafat  Hukum, menjelaskan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan-pisahkan, sebab setiap hak ada mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum”. (Serlika Aprita, 2020)
Menyebarnya Covid-19 yang  sudah  menginfeksi  manusia,  meraba  secara  internasional sudah berubah menjadi masalah medis serta menimbulkan kekacauan. Pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi kesejahteraan, sosial, dan keuangan. WHO secara resmi menyatakan Covid- 19  sebagai  pandemi.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  terjangkit  Covid-19.  Seiring pandemi yang terus terjadi di Indonesia sedang menghadapi berbagai macam krisis yang terjadi. Seiring  dengan  berlanjutnya pandemi,  masyarakat  Indonesia  menghadapi berbagai  kedaruratan yang  terjadi.  Salah  satu  keadaan darurat  yang berubah  menjadi keanehan  adalah penganiayaan kekerasan yang liar dalam situasi pandemi yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh otoritas yang tidak dapat diandalkan yang memegang kekuasaan.
Bahkan hal yang memperburuk keadaan adalah krisis Kepercayaan terhadap para pejabat berlangsung bila Rakyat Indonesia bisa melawan virus pada saat pandemi ini, virus yang telah banyak merenggut korban jiwa. Pandemi yang sudah terjadi satu tahun ini sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian di Indonesia, tentunya sangat menyebabkan kerugian yang dialami dari banyak pihak. Apalagi banyaknya para pemegang kekuasaan menggunakan situasi darurat ini untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
Mengingat  penyalahgunaan  kekuasaan  ini  sering  terjadi  karena  perbedaan  pemahaman.  Jika diperhatikan  dengan  seksama,  penyalahgunaan  kekuasaan  lebih  sering  terjadi  pada  pejabatan negara  atau  yang  memegang  kekuasaan  yang  memiliki  Sehingga  dengan  memiliki  jabatan tersebut maka dapatlah ini mengambil kekuasaan. (Hartanti, 2007)
Seperti contoh kasus yang dilakukan Juliari Batubara. Perkara yang bermula saat Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menemukan adanya pemberian bantuan sosial berupa paket sembako oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, “jumlah penggelapan dana yang dilakukan Juliari ditaksir sejumlah Rp 5,9 Triliun Rupiah. Juliari Pun tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut”. Kejahatan ini dilakukan  dengan  menggandeng  pihak  lain  yaitu  Ardian  dan  Harry  Sidabukke  bekerjasama dengan  PT  PR yang diduga  milik  Matheus  Djoko Santoso.  “Kasus  ini  dilaksanakan  selama  2 periode.  Pada  praktiknya,  Matheus  dan  Joko  Santoso  mematok  biaya  Rp  10.000  untuk  setiap paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpaketnya . KPK sendiri menaksir  Juliari  Batubara  meraup  untung  17  miliar  rupiah  dan  digunakan  untuk  kepentingan
pribadi. Pada akhirnya Juliari batubara dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor  20  Tahun  2001.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  memberi  sanksi kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 subsidair,dan enam bulan kurungan.”
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , penulis ingin mengulas permasalahan mengenai bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan sosial pada saat pandemi covid-19? Dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bantuan sosial dalam kondisi darurat covid-19? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan bantuan sosial serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bantuan sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunannya,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dimana dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya dibahas dengan  kajian  yang  berdasarkan  teori-teori  hukum  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  praktek  hukum.  Metode  penelitian  ini  menggunakan hukum  normatif,  metode  penelitian  menggunakan  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana.  6  Menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif (Soemito, 1998)
Menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif (Muhammad, 2004) Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  UU,  sedangkan  data  sekunder  ini diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum (buku-buku hukum) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de hersender leer), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur  non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh via internet.
Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan bahan hukum digunakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan selanjutnya di kualifikasi atau dikelompokan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai pokok Permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk - Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Terjadi Saat Kondisi Darurat Covid – 19
Penyalahgunaan  bantuan  sosial  adalah  interaksi,  teknik,  demonstrasi  menyalahgunakan kekuasaan  yang  tidak  sebagaimana  mestinya.  Pembahasan  sub  bagian  penyalahgunaan  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  proses,  strategi,  demonstrasi  untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Jaringan yang mendukung secara emosional dan tidak adanya status pemerintahan  telah  membawa  peredaran  bantuan  sosial  yang  dianggap  tidak  ideal  untuk menjangkau masyarakat.
Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  awal  pandemi  yaitu  Bantuan  Pembagian  Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan. Ada 55 kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang ditangani di 12 Polda  seluruh  Indonesia  selama  covid  ini.  Alasan  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  ini  (M. Lubis dan Scott, 1993)
Ada pepatah lama yang mengatakan bahawa krisis membawa bahaya sekaligus peluang. Selama  pandemi  Covid-19  hal  ini  benar  terbukti  bagi  banyak  politisi.  Setelah  pemerintah mengumumkan  status  darurat  kesehatan  akhir  Maret  2020  lalu  terkait  pandemi  Covid19  para aparat  penegak  hukum  bergegas  melakukan  beberapa  penyesuaian  proses  pemidanaan  untuk mendukung  langkah  pencegahan  penyebaran  wabah.8  Ketika  virus  ini  menyebar  banyak
pemerintah  dan  aparat  penyelenggara  negara  lainnya  yang  semakin  memperkuat  kekuatan  dan kemampuan  mereka.  9Contoh  “kekuasaan  darurat”:tindakan  liar  biasa  yang  dilakukan  oleh negara selama krisis terjadi banyak sekali yang menyimpang dari hukum yang ada. Jelas secara hukum kekuasaan darurat pada negara itu berbeda-beda, seperti yang Indonesia sendiri terapkan keadaan  darurat  yaitu  lockdown  dimana  orang  lain  dilarang  dalam  waktu  sementara  untuk memasuki  wilayah  Indonesia,  hal  itu  telah  menyelamatkan  jutaan  nyawa  saat  pandemi berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijakan mengenai keadaan darurat ini muncul adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hal tersebut. Pandemi memaksa  semua  negara  menata  ulang  sistem  hukum  mereka  termasuk  bagaimana  sistem peradilan pidana beroperasi. Para pakar hukum pidana internasional menyerukan pendapat bahwa sedapat  mungkin  negara  menghindari  menggunakan  instrumen  pidana  dalam  mengatasi penyebaran pandemi (RI, 2020)
Kemungkinan  peluang  bantuan  sosial  sehubungan  dengan  laporan  media  online mengungkap  keraguan  pemerintah  atas  pemanfaatan  aset  bantuan  sosial  bagi  penduduk  yang terkena  dampak.  Banyak  masyarakat  khawatir  tentang  potensi  korupsi  dalam  bantuan  sosial mensubsidi  yang  tidak  mendasar.  Mengingat  efek  samping  dari  Identifikasi  Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), isu dugaan penyalahgunaan aset Bantuan sosial terletak di enam titik lemah diantaranya Pengumpulan data yang dilakukan tidak saksama oleh petugas, penerima bansos yang tidak sesuai, dana bansos yang diselewengkan, bantuan yang nominalnya tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  ,  pemotongan  bantuan  oleh  oknum  tertentu,  Tambahan pembiayaan anggaran bansos.
Wujud  penyalahgunaan  kekuasaan  pada  aturan  administrasi  seperti  Penyalahgunaan wewenang  buat  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  menggunakan  kepentingan umum  atau  untuk  menguntungkan  kepentingan  eksklusif,  kelompok  atau  golongan, penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  dalam  arti  bahwa  tindakan  pemilik  kekuasaan  menegaskan bahwa hal itu diperlukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari alasan kekuasaan yg  diberikan  oleh  peraturan  atau  panduan  lain,  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  arti menyalahgunakan mekanisme yg seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan  pengujian  ada  tidaknya  penyalahgunaan  ini  adalah  adanya  aturan  esensial  (legitimate ness)  sebagai  aturan  positif  yang  tersusun  yang  mendasari  ada  tidaknya  kekuasaan  saat memberikan  pilihan,  bermaksud  agar  ada  ukuran  atau  standar  apakah  komponen “menyalahgunakan kekuasaan " harus didasarkan pada pedoman mendasar sehubungan dengan kewajiban, posisi, kemampuan, dan pekerjaan administrasi.
Penyalahgunaan kekuasaan memiliki karakter atau ciri seperti kekuasaan yg tidak bisa dikendalikan, maka kitalah yang akan dikendalikan oleh kekuasaan itu dan akan mengakibatkan banyak penyimpangan, Pandangan yang keliru mengenai kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat  terkadang  beranggapan  Bila  beliau  memiliki  jabatan  akan  bebas  bertindak  sesuka  hati, kurangnya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  kekuasaan  di  tengah  mirisnya perekonomian  disaat  pandemi,  orang-orang  yang  buta  menggunakan  hukum,  korupsi  malah merajalela. Kebijakan Publik Hanya dipandang sebagai Suatu Kesalahan Prosedural–Memandang kebijakan publik menjadi suatu kesalahan prosedural, tapi Bila tujuannya untuk laba kelompok tertentu  atau  eksklusif  serta  merugikan  negara,  maka  termasuk  dalam  tindak  pidana  Tindakan pemerintah  Hanya  ditinjau  menjadi  Kesalahan  Prosedural,  melihat  taktik  publik  menjadi kesalahan  prosedural,  namun  Jika  tujuannya  adalah  untuk  membantu  kelompok  atau  individu tertentu serta merusak negara, maka dianggap menjadi tindakan pidana, tidak adanya supervisi dari  pihak  yg  terkait,  contohnya  pada  pengawasan  rencana  keuangan.  Maka  memungkin penyelewengan oleh pemegang kekuasaan atau pelopor yg akan mengakibatkan wilayah setempat sebagai alasan untuk produksi rakyat yang pluralistik dan multikultural.(Basah, 1985)
Seperti yang terjadi kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara yang bermula saat KPK menemukan adanya pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Nilai pengadaan ini juga tidak sedikit, jumlah korupsi yang dilakukan Juliari ditaksir Rp 5,9 Triliun Rupiah”. Dalam hal ini, Juliari tidak
bekerja  sendiri.  Ia  dibantu  oleh  Matheus  Djoko  Santoso  dan  Adi  Wahyono  dalam  melakukan kasus tersebut.
“Korupsi  ini  dilakukan  dengan  menggandeng  pemasoknya  yaitu  Ardian  dan  Harry  Sidabukke bekerjasama dengan PT PRI yang diduga milik Matheus Djoko Santoso. Korupsi ini dilakukan selama 2 periode. Pada praktiknya, Matheus dan Joko Santoso mematok biaya Rp 10.000 untuk setiap paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpaketnya . KPK sendiri  menaksir  Juliari  Batubara  meraup  untung  17  miliar  rupiah  dan  digunakan  untuk kepentingan pribadi”.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Kondisi Darurat Covid-19
Pengaturan  pidana  tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  kegiatan  tertentu  yang  dapat  ditolak (verbrechen/keliru atau perbuatan jahat). Perbuatan pidana harus dipisahkan menjadi dua yaitu Dalam  pengertian  arti  kriminologi,  juga  disinggung  sebagai  demonstrasi  yang  cerdik,  sebagai efek samping yang ditemukan masyarakat secara substansial seperti yang terlihat di mata publik, adalah  demonstrasi  manusia  yang  menyerang/mengabaikan  standar  esensial  masyarakat  secara substansial,  Dalam  pengertian  hukum  pidana,  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana in abstracto dalam pedoman hukum pidana.
Setelah otoritas publik mengumumkan krisis kesejahteraan, sehubungan dengan pandemi Covid- 19, instansi penegak hukum segera melakukan perubahan sistem penghukuman untuk membantu menyebarkan perkiraan penanggulangan.
a) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Kondisi Darurat Covid-19
Pengaturan  pidana  tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  kegiatan  tertentu  yang  dapat  ditolak (verbrechen/keliru atau perbuatan jahat). Perbuatan pidana harus dipisahkan  menjadi dua yaitu Dalam  pengertian  arti  kriminologi,  juga  disinggung  sebagai  demonstrasi  yang  cerdik,  sebagai efek samping yang ditemukan masyarakat secara substansial seperti yang terlihat di mata publik, adalah  demonstrasi  manusia  yang  menyerang/mengabaikan  standar  esensial  masyarakat  secara substansial,  Dalam  pengertian  hukum  pidana,  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana in abstracto dalam pedoman hukum pidana.
Setelah otoritas publik mengumumkan krisis kesejahteraan, sehubungan dengan pandemi Covid-19,  instansi  penegak  hukum  segera  melakukan  perubahan  sistem  penghukuman  untuk membantu menyebarkan perkiraan penanggulangan  wabah. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (KBPK) mengatakan, cara mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah memberikan strategi  berbeda  yang  memungkinkan  aparat  penegak  hukum  melakukan  langkah  yang  belum pernah terjadi sebelumnya dalam keadaan darurat, diantaranya dengan adanya Perppu No. 1 tahun 2020.(Rezki, 2020)
Dari sekian banyak kasus yang terjadi Di masa pandemi yang sedang berlangsung, ada beberapa  upaya  penegak  hukum  untuk  memberi  efek  jera  kepada  tindakan  penyalahgunaan kekuasaan.  Kebijakan  ini  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  pemerintah  untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, BPK sebagai lembaga negara yang mengemban amanah mengkaji secara konstitusional dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, tidak ada standar memungkinkan bahwa tanggung jawab atas kekuasaan akan mewakili pertaruhan penting bagi  legislatif  dan  otoritas  negara  dan  akan  perkembangan  penumpang  gelap  yang mengeksploitasi apa yang terjadi.
BPK  lembaga  negara  dengan  mandate  konstitusional  mau  tidak  mau  memandang penyelenggaraan  dan  kewajiban  keuangan  negara  benar-benar  memahami  cara  pandang  dan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
“Kemudian pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan akan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos saat pandemi covid ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  UU  No  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  berisi  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam “ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat  dijatuhkan.Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  awal  pandemi  yaitu  Bantuan  Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di desa masing-masing yang masih sangat banyak tidak terjadi keadilan”. ((M. Lubis dan Scott, 1993)Majelis hakim memberi sanksi pidana terhadap Juliari Peter Batubara dengan “Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan, dan Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan  publik  selama  empat  tahun  usai  terdakwa  menjalani  pidana  pokok.  Selain  itu,  majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok”.
“Hakim menilai Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di perkara bansos covid-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP”.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Bentuk-bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan  yaitu  penyalahgunaan  kewenangan  untuk melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk menguntungkan  kepentingan  pribadi,  kelompok  atau  golongan  ,  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum, penyalahgunaan  bantuan  sosial  yang  terjadi  kasus  korupsi  bantuan  sosial  Covid-19  yang dilakukan Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Penyalahgunaan bantuan sosial berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI “jumlah korupsi yang dilakukan Juliari Peter batubara ditaksir sebesar Rp 5,9  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam “ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.Seperti kasus yang terjadi pada awal pandemi yaitu Bantuan Pembagian Sembako (Bansos) yang dilakukan para kepala daerah di  desa  masing-masing  yang masih  sangat  banyak  tidak  terjadi  keadilan.  (M.  Lubis  dan  Scott, 1993)
Majelis  hakim  memberi  sanksi  pidana  terhadap  Juliari  Peter  Batubara  dengan “Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan, dan Hakim  juga  menghukum  Juliari  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp  14,5  miliar  subsider  2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun usai  terdakwa  menjalani  pidana  pokok.  Selain  itu,  majelis  hakim  juga  menjatuhkan  pidana tambahan  berupa  pencabutan  hak  dipilih  dalam  jabatan  publik  selama  empat  tahun  setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok”.
“Hakim  menilai  Juliari  Batubara  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana korupsi di perkara bansos covid-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP”.
2. Saran
Kepada pemerintah khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini  agar  lebih  menekan  terjadinya  tindak  penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  mengeluarkan berbagai  kebijakan  yang  memungkinkan  aparat  yang  memiliki  kekuasaan  melakukan  tindak pidana  korupsi.  Kepada  Masyarakat  program  bantuan  sosial  yang  bersifat  langsung  tentu  saja memiliki potensi rentan untuk terjadinya penyalahgunaan bantuan. Maka dari itu sangat sangat dianjurkan bagi masyarakat yang menerima  bantuan sosial dalam bentuk dana tunai sebaiknya
dimanfaatkan sesuai dengan anjuran penggunaan yang ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi.  Kepada  pelaku  agar  yang  memiliki  kekuasaan  atas  peraturan  penerima  bansos  agar mementingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Basah, S. (1985). Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia . Alumni. Chaerudin, D. (2009). Tindak Pidana Korupsi . Refika Aditama. Daulay, S. P. (2020). Menghadang Corona, Advokasi Publik di Masa Pandemik . Litera. Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika. M. Lubis dan Scott, J. C. (1993). Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia . Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, . PT. Citra Aditya Bakti. Rezki, Y. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Coronavirus Covid-19. Sosial & Budaya UIN Syarif a Hidayatullah .
RI, D. J. P. dan P. P. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019- nCoV), . Kementerian Kesehatan RI. Serlika Aprita, R. A. (2020). Filsafat Hukum . Raja Grafindo Persada. Soemito, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.