licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia
Agnestya Putri Rizon 1 , Shenti Agustini 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email, 1951051.agnestya@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legal/legal activities. Data obtained based on the Anti-Money Laundering and Terrorism Statistical Bulletin by the Center for  Financial  Transactions  and  Analysis  Services  in  June  2019,  there  were  459,951  Suspicious  Financial Transaction Reports during the period January 2003 to June 2019 received by PPATK. Types of research used in the study This is a normative juridical research that is used to review the legislation. It is useful for academic purposes  which  is used for  academic  purposes  and  can  be  used to  compose  academic  works.  With  the new provisions, the implementation of regulations for KUPVA BB operators and Payment System Service Providers (PJSP) has been integrated. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international  Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering  (FATF).  The  obligation  to  report  Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts  to  combat  money  laundering  and  terrorism  financing,  as  well  as  recommendations  and  guidelines provided  by  the  international  Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering (FATF).  The obligation  to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have  also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines  provided  by  the  international  Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering  (FATF).  The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes.
Keywords
Prevention; Money Laundering; Currency Exchange
Cite This Paper Rizon,  A.  P.,  &  Agustini,  S.  (2022).  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Pencucian  uang  merupakan  suatu  upaya  perbuatan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan  yang  sah/ legal . 1 Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disingkat  menjadi TPPU) merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  penyuapan.  Dimana  hasil  harta  kekayaannya, merupakan semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
1 Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum , 26 (2), 640-653.
Pencucian Uang) 2 . Istilah Money Laundering sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. 3
Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan  atau mengaburkan  asal usul  dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan  bisnis. 4 Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  luar  biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan  menggunakan  jasa  suatu  perusahaan  ( front  company )  untuk  mencampur  uang haram  dengan  uang  sah  sehingga  bisnis  yang  sah  kalah  bersaing  dengan  perusahaan tersebut. 5 Dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya. 6
Data yang diperoleh berdasarkan Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Terorisme oleh Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) pada bulan  Juni  tahun  2019,  tercatat  ada  sebanyak  459.951  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disingkat LTKM) selama periode Januari 2003 hingga Juni 2019 yang diterima oleh PPATK. Sementara  pada  kurun waktu selama tahun 2019 saja hingga bulan Juni tercatat laporan LTKM sebanyak 34.542, dan sebanyak 4.008 kasus untuk bulan Juni sendiri dengan rata-rata 200 laporan per hari. Dilihat dari sisi jumlah pihak Pelapor, selama  tahun  2019  (s.d.  Juni  2019)  tercatat  sebanyak  346  Penyedia  Jasa  Keuangan (selanjutnya  disingkat  PJK)  telah  menyampaikan  LTKM  kepada  PPATK.  Sebagian  besar LTKM  atau  sebanyak  52,7%  LTKM  disampaikan  oleh  PJK  Non  Bank,  sedangkan  47,3% selebihnya  disampaikan  oleh  PJK  Bank.  Mayoritas  TKM  selama  periode  ini  terjadi  di  DKI Jakarta  (49,7%),  Jawa  Barat  (13,0%),  dan  Jawa  Timur  (7,4%).  Berdasarkan  profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 90,0 % terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun  2019 (s.d. Juni 2019) adalah perorangan, sedangkan 10,0% selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah laki-laki (64,%), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (29,3%), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30- 60 tahun (67,5%). Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), diketahui bahwa sebanyak 31,7% LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak  pidana,  dan  selebihnya  sebanyak  68,3%  LTKM  tidak  terisi  atau  belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,5%), Korupsi (19,8%), dan Perjudian (16,2%). 7
Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat menjadi TPPU) dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat  merugikan  masyarakat.  Seperti  merongrong  stabilitas  sistem  keuangan  dan keamanan negara, menumbuh suburkan kejahatan dan meningkatkan resiko bagi lembaga
2 Fadilah, F. (2017). Pengawasan Perizinan bagi Pelaku Usaha Money Changer dari Tindak Pidana Pencucian Uang . Makassar: Universitas Hasanuddin.
3 Jaya,  A.  D.,  &  Nurifanti,  E.  D.  (2021).  Pembaharuan  Sistem  KUPVA  BB  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 1 (2).
4 Nuryanto,  A.  D.  (2019).  Problem  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari  Predicate  Crime Perbankan. Bestuur , 7 (1), 54-65.
5 Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Media Iuris , 3 (1), 75-88.
6 Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
7 Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.
keuangan. Sudah banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang anti money laundering karena  dampaknya  akan  mempersempit  gerak  berbagai  kejahatan.  Jika  pencucian  uang tidak dilarang maka akan berakibat maraknya kejahatan terhadap harta benda karena para penjahat akan berpesta pora dari mudahnya membelanjakan uang hasil kejahatan, di lain pihak masyarakat dengan enaknya dan rasa bersalah menerima imbalan dari uang tersebut. Banyak orang dengan mudahnya mengatakan anti money laundering , tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempraktikannya. Sulitnya konsisten dengan ucapannya disebabkan perlu mengetahui lebih mendalam tentang pencucian uang dan disertai dengan perubahan sikap mental yang baik. 8
Penerapan  anti  pencucian  uang  di  Indonesia  penting  dilakukan,  terutama  karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi dan  menjadikan  Indonesia  sampai  awal  tahun  2015  termasuk  negara  terkorup  versi Transparency  International ,  yaitu  pada  level  Indeks  Persepsi  34  dari  angka  tertinggi  100 sebagai negara terbersih dari korupsi. PenerapanUndang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang(selanjutnya  disebut sebagaiUU  TPPU)  seharusnya  bisa  dijadikan  suatu  senjata  ampuh  untuk  memberantas semua  kejahatan  keuangan  seperti  korupsi,  perdagangan  ilegal  narkoba, illegal  loging , penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. 5
Karena  perkembangan  terhadap  pencucian  uang  sangat  pesat  hingga  merugikan perekonomian  negara,  maka  pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) membuat  beberapa  Undang-Undang  mengenai  masalah  pencucian  uang  dalam  transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2) Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia.  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang. 9 Berdasarkan data pada Tabel 1 , dapat ditemukan bahwa angka pelaporan LTKM oleh Penyedia  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  sebagai  PJK)  bukan  bank  merupakan  yang secara signifikan paling banyak berasal dari Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disingkat sebagai KUPVA BB) dibandingkan dengan jenis PJK lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya melalui KUPVA BB dianggap sebagai celah potensi tertinggi untuk oknum tertentu melakukan upaya pencucian uang baik setelah terlebih lagi sebelum aturan dari Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) yang mewajibkan adanya pelaporan kegiatan transaksi oleh KUPVA BB kepada BI berlaku.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Binsan pada tahun 2019 dalam tesisnya mengenai rekonstruksi pengaturan KUPVA BB bahwa KUPVA BB menjadi sarana TPPU apabila tidak melakukan pelaporan identitas dan dokumen nasabah yang telah bertransaksi dengan PJK tersebut. 10
Tabel 1 . Catatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Juni 2019 dari hanya PJK Non Bank 11
8 Garnasih, Y. (2017). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
9 Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti.
10 Simarangkir, B. R. (2019). Rekonstruksi Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva- Bb) Di Indonesia , Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
11 Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Tabel  2 ini  juga  dapat  dicermati  dengan saksama  bagaimana  pegawai  swasta,  wiraswasta,  dan  pedagang  berada  dalam  lima  jenis pekerjaan  perseorangan  terlapor  terbanyak  berkenaan  dengan  LTKM.  Hal  ini  menjadi menarik  apabila  data  tersebut  dikaitkan  dengan  laporan  data  jenis  pekerjaan  terbanyak nasabah yang melakukan transaksi pertukaran valuta asing di salah satu KUPVA BB. Untuk melengkapi data pendukung, penulis memperoleh data dari PT Rizon Valas Indonesia selaku salah satu lembaga KUPVA BB yang mana dalam data tersebut ditemukan bahwa selama 22 bulan KUPVA BB tersebut rutin melakukan transaksi dan pelaporan  kepada  BI, tiga jenis pekerjaan tersebut menjadi yang terbanyak diantara nasabah mereka secara keseluruhan.
Tabel 2. Catatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 2019 dari hanya PJK Non Bank dari yang Terbanyak 12
Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. Juni 2019.
Walaupun  Pemerintah  bersama  DPR  telah  membuat  beberapa  regulasi  mengenai  TPPU tetapi  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  masih  marak  terjadi terkhususnya  pada  transaksi  perbankan.  Maka  pentingnya  adanya  kesadaran  terhadap kewajiban dan kerjasama berbagai pihak untuk membantu dalam pemberantasanKejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain hal tersebut, berdasarkan data yang telah dipaparkan sebagaimana  diatas,  bahwa  KUPVA  BB  merupakan  celah  terbanyak  yang  digunakan  para pelaku  oknum  untuk  melakukan  tindakan  pencucian  uang,  dan  bahwa  jenis  pekerjaan perseorangan  yang  tersering  melakukan  transaksi  dengan  KUPVA  BB  adalah  merupakan jenis  pekerjaan  yang  sama  terseringnya  dilaporkan  terlibat  dalam  LTKM  maka  dari  itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai peran KUPVA BB dalam upaya pencegahan TPPU. 13

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang  digunakan  untuk  mengkaji  peraturan  perundang-undangan. 14 Penelitian  normatif
12 Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.
13 Sutedi, A. Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti.
14 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Penelitian  Yuridis-normatif  tersebut  juga  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian bahan-bahan tersebut disusun  kemudian  dikaji  dan  ditarik  kesimpulan.  Penelitian  ini  berguna  untuk  keperluan akademis dan dapat digunakan untuk menyusun karya akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara massif dengan didukung oleh upaya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga membuat adanya ketertarikan investor internasional dalam menginvestasikan uang mereka di Indonesia. Adanya hal ini menimbulkan adanya kemajuan negara Indonesia diberbagai bidang salah satunya bidang pariwisata.  Bidang  ini  dirasa  maju  dikarenakan  ramainya  para  wisatawan  asing  yang tertarik  dalam  mengunjungi  negara  Indonesia.  Karena  banyaknya  wisatawan  yang berkunjung  mengakibatkan  adanya  kebutuhan  dalam  menyediakan  fasilitas  dalam penukaran valuta asing (currency exchange) atau disebut juga money changer. 15
Pada awal mulanya, di Indonesia hanya terdapat money changer pada perbankan saja. Namun,  dengan  adanya  perkembangan  sistem  perekonomian  serta  kebutuhan  dalam penukaran  valuta  asing  dalam  bentuk  uang  tunai,  dan  juga  kebutuhan  penukaraan  uang rupiah  ke  berbagai  macam  valuta  asing.  Maka,  pemerintah  melalui  bank  Indonesia  telah membuat dan juga menetapkan sebuah peraturan untuk pembentukan KUPVA BB. Makna dari KUPVA BB ini sama halnya dengan money changer yakni lembaga yang bertujuan untuk menukarkan uang asing. Versi dalam  KUPVA BB ini ada dua versi yang mencakup Money Changer Perbankan dan Money Changer Non - Perbankan.
KUPVA BB ini tersebar di banyak daerah yang ada di Indonesia namun, paling banyak terdapat  pada  daerah  yang  sering  dikunjungi  oleh  para  wisatawan  asing  misalnya  Bali, Batam, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Definisi KUPVA itu sendiri yaitu kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (selanjutnya disebut sebagai UKA) dan juga pembelian Cek Pelawat. Setiap tahun, pertumbuhan KUPVA BB di Indonesia tercatat mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2020  menurut  data  yang  telah  diperoleh  adanya sejumlah 1160 kantor pusat KUPVA BB dan juga 995 kantor cabangnya. 16
Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Kegiatan Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  (KUPVA  BB)  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya  disingkat  menjadi  UU  TPPU).  Ketentuan  mengenai  KUPVA  BB  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disingkat PBI KUPVA BB) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan  Bank  (selanjutnya  disingkat  SEBI  KUPVA  BB).  Pengaturan  dalam  PBI  KUPVA  BB meliputi  Cakupan  kegiatan  usaha;  Kewajiban  penyampaian underlying transaksi; Penyempurnaan  prosedur  dan  persyaratan  perizinan;  Tata  kelola  dan  perlindungan konsumen;  dan Kegiatan jual beli UKA oleh pihak selain penyelenggara KUPVA BB.
Penyelenggara  KUPVA  BB  atau  dapat  disebut money  changer adalah  badan  usaha bukan  bank  berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  yang  melakukan  kegiatan  usaha penukaran  valuta  asing.  Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  KUPVA  BB meliputi  kegiatan  penukaran  yang  dilakukan  dengan  mekanisme  jual  dan  beli  UKA  serta pembelian Cek Pelawat. Selain itu, Penyelenggara KUPVA BB dapat pula melakukan kegiatan
15 Jaya,  A.  D.,  &  Nurifanti,  E.  D.  (2021).  Pembaharuan  Sistem  KUPVA  BB  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 1 (2).
16 Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Ibid.
usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA BB sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, seperti pembawaan UKA. Setiap Perseroan Terbatas yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai  penyelenggara  KUPVA  BB  wajib  terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pemberian izin dan  dapat  diperpanjang berdasarkan  permohonan Penyelenggara KUPVA BB kepada Bank  Indonesia.  Bagi  Penyelenggara  KUPVA  BB  yang  telah  berizin  diwajibkan  untuk memasang: 17 Logo Penyelenggara KUPVA BB berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; Sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; Tulisan "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin (" Authorized Money Changer ") dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA BB, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
Penyelenggara  KUPVA  BB  dilarang:  Bertindak  sebagai  agen  penjual  Cek  Pelawat; Melakukan kegiatan margin trading , spot , forward , swap , dan transaksi derivatif lainnya baik untuk  kepentingan  nasabah  maupun  untuk  kepentingan  Penyelenggara  KUPVA  BB; Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA  BB  yang  tidak  memiliki  izin  dari  Bank  Indonesia;  Melakukan  kegiatan penyelenggaraan  transfer  dana;  dan  Melakukan  kegiatan  usaha  lainnya  di  luar  kegiatan usaha.  Disamping  itu,  untuk  Direksi,  Dewan  Komisaris,  dan/atau  Pemegang  Saham Penyelenggara KUPVA BB dilarang untuk Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA BB tidak berizin;  Melakukan  kerjasama  dengan  penyelenggara  KUPVA  BB  tidak  berizin;  dan Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA BB tidak berizin.
Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, mejadikan semakin berkembangnya pula modus dalam pencucian uang yang semakin kompleks dan bervariatif. Pencucian uang sendiri  dapat  memanfaatkan  lembaga  keuangan  ataupun  lembaga  non  keuangan. Berdasarkan  hasil  asesmen  risiko  secara  nasional  atau National  Risk  Assessment (NRA) terhadap  TPPU,  kasus  pencucian  uang  di  Indonesia  sebagian  b esar  berasal  dari  “Tindak Pidana Asal (TPA) narkotika, korupsi, perbankan, perpajakan, kehutanan, dan pasar modal.” Pelaku TPA tersebut di atas, dapat menggunakan Penyelenggara KUPVA BB mengaburkan jejak/asal usul dana 18
Adanya  komitmen  yang  kuat  oleh  Negara  Indonesia  dalam  pencegahan  maupun pemberantasan  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  serta  pendanaan  terorisme  dan berupaya  untuk  memenuhi  rekomendasi  Internasional  FATF  Nomor  29  yang  berbunyi: “Financial Intelligence Units. Countries should estabils a fin ancial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of : (a) suspicious transaction reports; and  (b)  other  information  relevant  to money  laundering,  associated  predicate  offences  and terrorist financing, and for the dissemination of the result of that analysis. The FIU should be able  to  obtain  additional  information  from  reporting  entities,  and  should  have  access  on  a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to  un dertake  its  functions  properly” .  Rekomendasi  ini  menyatakan  bahwa  unit  intelijen keuangan  disetiap  negara  harus  adanya  analisis  operasionalnya  dan  stategis  dalam mengikuti jejak transaksi keuangan maupun kegiatan tertentu dengan indentifikasi trend pola pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, harus memfasilitasi pemberian informasi  dan  hasis  analisis  secara  spontan  ataupun  berdasar  permintaan  kepada  pihak berwenang  serta  memiliki  akses  ke  semua  sumber  informasi  keuangan  dan  menjaga informasi tersebut secara independen dan bebas dari pengaruh gangguan politik. 19 Secara  sederhana,  pencucian  uang  ialah  upaya  dalam  menyembunyikan  maupun menyamarkan uang maupun dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan maupun hasil
17 Warjiyo,  P.  (n.d). Penilaian  Risiko  Sektoral  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme (Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayatan Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank).
18 Warjiyo, P. (n.d). Ibid.
19 Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  (n.d). Tipologi  Pencucian  Uang  berdasarkan  Putusan pengadilan Pencucian uang Tahun 2017 . Laporan Hasil Riset.
tindak  pidana  sehingga  tampak  seolah-olah  sebagai  harta  kekayaan  yang  sah.  Hal  ini sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dengan adanya 26 jenis kategori tindak pidana asal. Berdasarkan hasil register data PPATK diketahui bahwa sejak periode 2005 hingga Desember 2017 adanya 211 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputuskan  oleh  Pengadilan  dengan  tindak  pidana  asal  yang  didominasi  oleh  Korupsi sejumlah 56 putusan (26,54%), Kemudian Narkotika sejumlah 46 putusan (21,80%), dan Penipuan sejumlah 35 putusan (16,59%). Persentase tersebut dapat dilihat seperti Gambar 1 berikut : 20
Gambar 1. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. Juni 2019. Vol 12. ISSN 89997. Jakarta
PPATK  menyampaikan  bahwa  dalam  kurun  waktu  18  tahun,  terhitung  sejak  bulan Januari  2003  hingga  Januari  2021,  telah  tercatat  bahwa  ada  578.134  LKTM.  Bahkan, peningkatan pelaporan ini sebesar 54,3%, terjadi sejak disahkannya UU TPPU. KUPVA BB atau money changer ternyata  tidak hanya dipakai untuk menukarkan atau jual beli valas. Kupva  BB  juga  kerap  menjadi  sarana  beragam  tindak  pidana.  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) mencatat ada indikasi praktik TPPU yang berkaitan dengan narkotika melalui sektor jasa  keuangan.  Sejauh  ini,  BNN  baru  mau  memberikan  sedikit  informasi  khususnya mengenai penyalahgunaan Kupva BB sebagai wadah melakukan TPPU yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai 3,6 Triliun. Total nilai tersebut khusus untuk KUPVA BB yang tidak memiliki izin dari otoritas BI. Bahkan di kota Surabaya, BNN mengungkap kasus pencucian uang  penjualan  narkotika  senilai  Rp  24  miliar,  Kepala  BNN  Komjen  Pol  Heru  Winarko mengungkapan modus yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pencucian uang. Salah satunya dengan menggunakan perusahaan money changer dan perusahaan di bidang emas dan tembaga. 21
Mayoritas  TPA  yang  menggunakan  Penyelenggara  KUPVA  BB  adalah  korupsi  dan narkotika. Sebagian besar pelaku TPA  tersebut di  atas berprofesi sebagai  pengusaha dan pegawai swasta, serta berlokasi di Jakarta. Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui
20 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). Ibid.
21 Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Op.Cit.
0 10 20 30 40 50 60 Ko ru ps i Na rk ot ika Pe ni pu an Tin da k P id an a a in Pe ng ge lap an
Di B id an g P er ba nk an Pe rju di an Pe nc ur ian Te ro ris m e Di B id an g K eh ut an an
Di b Bi da ng Pe ra su ar ns ian
beberapa  modus  TPPU  yang  menggunakan  Penyelenggara  KUPVA  BB,  sebagai  berikut: Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak lain yang bukan sebagai penerima manfaat ( Beneficial  Owner );  Transaksi  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  profil  pengguna  jasa; Pembelian UKA dengan uang tunai dalam jumlah besar; Transaksi penukaran UKA dalam jumlah yang signifikan dan jenis mata uang yang berbeda-beda dalam satu kali transaksi; Transaksi penukaran UKA dalam jumlah signifikan oleh Politically Exposed Persons (PEPs); Transaksi  dengan  jumlah  signifikan  tanpa  disertai underlying  transaction yang  jelas; Penggunaan rekening individu/pribadi dalam operasional KUPVA BB sebagai penampungan hasil kejahatan; Penggunaan Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin; Penggunaan identitas palsu saat melakukan penukaran valuta asing; dan Penukaran UKA dalam pecahan besar seperti  SGD  10,000;  dan  Transaksi  dalam  jumlah  relatif  kecil,  namun  dilakukan  dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi ( structuring ). 22
Semakin kompleks dan bervariatifnya  modus dalam  kasus  pencucian uang karena adanya perkembangan fasilitas dan juga instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. 23 Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui beberapa modus TPPT yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB, sebagai berikut: Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak  lain yang bukan sebagai penerima manfaat ( Beneficial Owner ); Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa; dan Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi ( structuring ).
Modus  operasi  tindak  pidana  pencucian  uang  melalui money  changer ini  memiliki pola transaksi yaitu, penyelenggara transfer dana dan KUPVA BB yang tidak berizin menjadi perantara transaksi keuangan dengan sumber dananya yang ilegal ( dirty money ). Kemudian, lembaga  KUPVA  BB  ilegal  tersebut  akan  menggunakan  rekening  pribadi  yang  jumlahnya lebih dari satu dengan menggunakan identitas nasabah yang dipalsukan. Lalu, KUPVA BB ilegal tersebut akan menjalin kerja sama dengan KUPVA BB berizin yang akan mencairkan dana  dan  menukarkannya  dengan  valas.  Modus  operandi  ini  cenderung  rumit  dan  sulit terdeteksi oleh PPATK, Kepabeanan maupun Kepolisian.
Sulitnya  pendeteksian  TPPU  ini,  karena  pelaku  menggunakan  transaksi  tunai. Transaksi tunai ini, hanya membuat penyidik dapat mengetahui siapa penerimanya, namun pengirim atau asal uang tersebut tidak dapat diketahui. Maka dari itu, penggunaan transaksi tunai melalui money changer ini lebih  menguntungkan  pelaku TPPU tersebut karena bila dilakukan melalui transfer dana melalui lembaga perbankan, akan lebih mudah terdeteksi. Pola  pencucian  uang  dalam money  changer ,  memiliki  beberapa  fase,  yaitu  pada  fase placement , layering ,  dan integration .  Pada  fase placement atau  menempatkan  uang  tunai hasil  kejahatan  ke  dalam  sistem  keuangan,  dalam  hal  ini  adalah  memasukkan  uang  pada lembaga  KUPVA  BB.  Setelah  memasuki  sistem  keuangan,  maka  fase  berikutnya  adalah layering . Fase layering ini adalah fase yang paling penting dan paling rumit, karena pelaku harus  mengaburkan  atau  menyamarkan  uang  ilegal  tersebut  melalui  berbagai  transaksi keuangan  agar  sulit  untuk  dideteksi.  Fase layering pada  KUPVA  BB  adalah  dengan menukarkan  uang  haram  dalam  jumlah  besar  dengan  mata  uang  asing.  Lalu  terjadilah transaksi antara uang hasil perdagangan narkoba maupun korupsi yang menggunakan mata uang lokal yang kemudian ditukar dengan sejumlah uang bermata uang asing. Lalu, yang terakhir adalah fase integration . Fase ini adalah fase terakhir dalam proses TPPU. 24 Salah satu kasus money laundering melalui money changer di Indonesia adalah dalam Putusan  PN  Jakarta  Pusat  No.  1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst,  yang  mana  Ie  Mien  Sumardi merupakan tersangka yang telah melakukan TPPU di PT. Yan Shama Linque (PT. YSL) dan PT.  Dinamis  Citra  Swakarsa  (PT.  DCS)  atas  permintaan  Lisa  Santoso  yang  merupakan pemegang  saham  PT  Interesia  Securitindo  untuk  membeli  valuta  asing  berupa  SGD
22 Warjiyo, P. (n.d). Op.Cit.
23 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). Ibid.
24 Warjiyo, P. (n.d). Ibid.
(Singapore  Dollar).  Uang  tersebut  merupakan  hasil  korupsi  dari  P.T.  Bank  Global Internasional  Tbk.,  tersangka  terbukti  dengan  sengaja  melakukan  TPPU  ke  tempat penukaran valas secara tidak normal. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menggunakan KUPVA BB sebagai sarana untuk mengaburkan asal usul harta yang diperoleh melalui tindak pidana ( dirty money ). Kasus selanjutnya yang menggunakan money changer sebagai  modus  operandi  TPPU  adalah  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari  atas kasus suap  dengan Terpidana Joko  Tjandra  yang  tercantum  pada  Putusan  Nomor  10/PD.SUS.TPK/2021/PT  DKI. Terpidana  Pinangki  terbukti  telah  berupaya  untuk  menyembunyikan  asal-usul  harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi (TIPIKOR), dengan menukarkan USD  337.600  dengan  total  nilai  penukaran  menjadi  mata  uang  rupiah  sebesar  Rp 4.753.829.000  melalui  beberapa  lembaga money  changer dengan  cara  menggunakan identitas  orang  lain.  Hasil  dari  tindakan  kriminal  tersebut  digunakan  oleh  Terpidana Pinangki  untuk  membelanjakan  keperluan  pribadinya.  Kasus  selanjutnya  adalah penggunaan money  changer untuk  “membersihkan” dirty  money hasil  dari  penjualan narkotika.  Modus  operandinya  adalah  dengan  membangun  perusahaan  legal  yang  di dalamnya seolah-olah terjadi kegiatan normal yang tidak melanggar hukum atau yang sering disebut shell , seperti melakukan transaksi dan importasi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan tersebut adalah kedok untuk menutupi kegiatan transaksi narkotika dan menggunakan  perusahaan  tersebut  untuk  memalsukan invoice dan  importasi.  Kemudian, uang dari hasil kegiatan tersebut akan dikirim ke luar negeri, dengan menggunakan banyak rekening bank yang untuk melakukan  kegiatan  tersebut agar tidak terlalu mencurigakan. Uang  yang  telah  dihasilkan  tadi  akan  dipecah-pecah  ke  beberapa  rekening  tersebut,  lalu uang tersebut akan ditarik tunai dan ditukarkan dengan valas. 25
Dalam beberapa kasus, KUPVA BB atau money changer memang tidak menjadi pelaku aktif, kebanyakan dari lembaga penukaran valas tersebut tidak mengetahui asal muasal dana pelanggannya,  karena  dalam  transaksinya  sering  kali  lembaga  KUPVA  BB  tersebut  tidak menerapkan  prinsip know  your  customer (KYC).  Hal  ini  seringkali  dilakukan  oleh money changer yang ilegal, karena lembaga tersebut tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti  di  Indonesia,  lembaga money  changer berizin  diawasi  oleh  BI,  sedangkan money changer ilegal seringkali luput dari pengawasan. Pada tahun 2017, BNN menemukan bahwa terdapat 6 KUPVA BB yang dijadikan sebagai perantara atau perputaran uang hasil bisnis perdagangan  narkoba  dengan  nilai  hampir  mencapai  Rp.  4  Triliun.  Penggunaan money changer ini  ternyata  tidak  hanya  melibatkan  yang  ilegal  saja,  namun  dalam  penyelidikan polisi,  terdapat  2  lembaga money  changer legal  yang  terlibat.  Dana  hasil  dari  pertukaran tersebut,  akan  ditransfer  ke  luar  negeri  melalui  rekening  perbankan.  Salah  satu  kasus transaksi  narkoba  yang  melibatkan money  changer sebagai  perantaranya  adalah  dalam kasus jaringan mafia narkoba Candra Halim dan Freddy Budiman. Kasus selanjutnya adalah praktik pencucian uang dengan penghindaran pajak atau tax avoidance . Praktik ini kerap dilakukan  oleh  eksportir  dan  importir  yang  ingin  mengecilkan  pajaknya,  dengan mengecilkan nilai barangnya, lalu bekerja sama dengan  pembeli di luar negeri, kemudian uang hasil transaksi tersebut akan dimasukkan melalui money changer karena mereka juga bisa mengelola pengiriman uang secara langsung. Wajib pajak cenderung menghindari pajak dan  dengan  sengaja  melaksanakan fraud perpajakan  dengan  melakukan  penggelapan laporan keuangan.
TPPU  selanjutnya  yang  terjadi  melalui money  changer adalah  terkait  dengan transaksi  hasil  perjudian.  Salah  satu  kasus  yang  menggunakan money  changer sebagai modus operandi TPPU hasil perjudian pada PT Sinar Bahagia Utama di Batam. Pemilik money changer tersebut, Antony Tandian memanfaatkan money changer untuk menyamarkan hasil perjudian online ilegalnya  dengan  keuntungan  per  bulannya  mencapai  Rp  30  miliar. Tingginya  kasus  TPPU  pada money  changer seperti  yang  telah  di  jelaskan  di  atas
25 Warjiyo, P. (n.d). Ibid.
menunjukkan  bahwa  masih  banyak  kelemahan  pada  sistem  operasi  dan  pengawasan pemerintah, khususnya BI selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi KUPVA BB. Money changer sebagai salah satu bagian penting pada roda perekonomian Indonesia, harus memiliki  sistem  operasi  yang  bebas  dari  TPPU.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  kedudukan money changer yang berkontribusi cukup besar pada valas yaitu dengan rasio 8-9% atau setara dengan Rp 22,59 triliun dari total transaksi Rp 251 triliun pada 2016. Dengan melihat data tersebut dan dihubungkan dengan tingginya kasus TPPU pada money changer , maka tentu  saja  banyak  pihak  yang  dapat  dirugikan  atas  kasus-kasus  tersebut.  Khususnya pemerintah.  Dalam  penegakannya,  Bank  Indonesia  baik  di  Kantor  Pusat  (KP)  maupun  di Kantor Perwakilan (KPw), telah melakukan pengawasan langsung  dan pengawasan tidak langsung terhadap Penyelenggara KUPVA BB. 26
Adanya ketentuan terkait anti pencucian uang serta pencegahan terorisme oleh Bank Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang  Penerapan  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA BB. Dengan ketentuan  yang  baru,  penerapan  peraturan  bagi  penyelenggara  KUPVA  BB  serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi. Peraturan yang baru juga telah  diselaraskan  dengan  upaya  pemerintah  untuk  memerangi  pencucian  uang  dan pendanaan  terorisme,  serta  rekomendasi  dan  panduan  ( guidelines )  yang  diberikan  oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Penyempurnaan  peraturan  dilakukan  untuk  menjawab  berbagai  tantangan  dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi. Dengan berbagai inovasi dalam  kegiatan  sistem  pembayaran  dan  penukaran  valuta  asing,  maka  produk,  jasa, transaksi dan model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT.
PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain  Bank yang  antara  lain  berupa  Penyelenggara  Transfer  Dana  dan  penerbit  Alat  Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan  di  bidang  sistem  pembayaran  atau  penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial, untuk menerapkan  APU dan PPT. Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko  ( risk-based  approach ),  antara  lain  dengan  memperhatikan  faktor  risiko  terkait pengguna  jasa,  negara  atau  wilayah  geografis,  produk  atau  jasa,  dan  jalur  atau  jaringan transaksi. Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara.
Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay . Dalam upaya menangani tingginya kasus money changer maka diperlukan tindakan represif  maupun  preventif  terhadap  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  transaksi  pada KUPVA BB ini, agar penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi di masa mendatang serta untuk  menjamin  ketaatan  pelaku  usaha money  changer terhadap  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perbankan  hal  ini  harus  dilakukan  mengingat  semakin  canggihnya berbagai  bentuk  kejahatan  yang  mempunyai  jaringan  internasional  dan  menggunakan lembaga keuangan khususnya money changer sebagai sasaran dan sarana untuk melakukan TPPU, maka dalam hal ini BI dituntut harus lebih waspada dalam melakukan pengawasan pada  lembaga  KUPVA  BB  tersebut,  karena money  changer dalam  roda  perekonomian
26 Warjiyo, P. (n.d). Ibid.
Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar, pada tahun 2016 tercatat money changer atau KUPVA BB berkontribusi sebesar 8-9% atau setara dengan Rp 22,59 triliun dari total transaksi Rp 251 triliun. Dalam hal ini BI juga memiliki sebuah program yang disebut sebagai blueprint Sistem  Pembayaran  Indonesia  (SPI)  2025  yang  memiliki  visi  untuk  menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran, melalui penerapan Anti Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme.  Dalam  sistem  tersebut  BI,  berupaya untuk memaksimalkan mekanisme transaksi yang aman dan bebas money laundering , guna menciptakan  Indonesia  yang bebas dari tindak pidana  pencucian  uang, khususnya  dalam transaksi KUPVA BB.
Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  harus  terlebih  dahulu  melalui  proses  penilaian ( assessment )  terhadap  risiko  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi  dengan  kebijakan  dan  prosedur  pengendalian  risiko  yang  efektif.  Selanjutnya, pelaksanaan  CDD  Sederhana  ( Simplified CDD)  dimungkinkan  untuk  pengguna  jasa  yang termasuk  kategori  berisiko  rendah,  yang  antara  lain  dimaksudkan  untuk  mendukung program  pemerintah  dalam  rangka  inklusi  keuangan,  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Dalam  hal  pengenaan  sanksi,  PBI  APU  PPT  diperkuat  dengan  memungkinkan pengenaan sanksi tidak hanya kepada penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi,  komisaris,  pejabat  eksekutif,  dan  pemegang  saham  yang  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan  PPT,  serta  melanjutkan  pelaksanaan  kerjasama  dan  koordinasi  yang  intensif  dengan otoritas terkait seperti PPATK. 27

## PENUTUP
Kewajiban pelaporan Money Changer dan pemantauan secara dini oleh PPATK sebagai upaya dalam penanggulangan pencucian uang merupakan upaya preventif dalam mencegah tindak  pidana  pencucian  uang.  Selain  itu  PPATK  telah  menerbitkan  Keputusan  Kepala PPATK  No.2/4/Kep.PPATK/2003  tentang  Pedoman  Identifikasi  Transaksi  Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 19/10/PBI/2017  Untuk  membantu  pelaku  usaha money  changer mengidentifikasi  104 transaksi keuangan yang mencurigakan, Dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi dari PJK dan disertai dengan ancaman sanksi pidana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh PJK maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk represif PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU TPPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwijana,  M.  R.  (2020).  Pembebanan  Pembuktian  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Media Iuris , 3 (1), 75-88.
Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum , 26 (2), 640-653.
Fadilah,  F.  (2017). Pengawasan  Perizinan  bagi  Pelaku  Usaha  Money  Changer  dari  Tindak Pidana Pencucian Uang . Makassar: Universitas Hasanuddin.
Garnasih,  Y.  (2017). Penegakan  hukum  anti  pencucian  uang  dan  permasalahannya  di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
27 Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021).
Jaya,  A.  D.,  &  Nurifanti,  E.  D.  (2021).  Pembaharuan  Sistem  KUPVA  BB  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencuci  Uang. Ikatan  Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 1 (2).
Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. Bestuur , 7 (1), 54-65.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  (n.d). Tipologi  Pencucian  Uang berdasarkan  Putusan  pengadilan  Pencucian  uang  Tahun  2017 .  Laporan  Hasil Riset.
Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.
Simarangkir, B. R. (2019). Rekonstruksi Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva-Bb) Di Indonesia , Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
Warjiyo, P. (n.d). Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayatan Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank).