## Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring
Ahmad Baihaqi, Yon Machmudi
Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia e-mail : abayputra40@gmail.com

## Abstract
This research discusses the progress of democracy in Egypt after the Arab Spring. When the Arab Spring expanded in the Middle East to Egypt, it was considered the beginning of a transition towards a country managed by the concept of democracy. The  Arab  Spring,  which  has  been  in  turmoil  since  early  2011,  has  become  the beginning of the rise of a mass movement to demand changes in the socio-political order. The Arab Spring in Egypt was initially expected to create a democracy that guaranteed  equality  and  social  justice.  However,  Egypt  has  failed  to  implement democracy  and  is  left  behind  in  almost  all  sectors  of  life,  including  economy. Instead  of  democracy,  what  is  happening  in  Egypt  is  praetorianism,  namely  the military that dominates state decision-making, and frozen democracy, namely the freezing of a democratic political system that has developed due to various existing restrictions.
Keywords: Arab Spring, Egypt, frozen democracy, praetorianism

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang kemajuan demokrasi di Mesir pasca Arab Spring. Ketika  Arab  Spring  meluas  di  Timur  Tengah  sampai  ke  Mesir,  hal  itu  dianggap menjadi  awal  transisi  menuju  negara  yang  dikelola  dengan  konsep  demokrasi. Arab  Spring  yang  bergejolak  sejak  awal  2011  lalu  menjadi  awal  kebangkitan gerakan  massa  untuk  menuntut  adanya  perubahan  tatanan  sosial  politik  di berbagai  negara  Timur  Tengah.  Arab  Spring  di  Mesir  semula  diharapkan  dapat mewujudkan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Namun, Mesir  mengalami  kegagalan  dalam  menerapkan  demokrasi  dan  ketertinggalan hampir  di  berbagai  sektor  kehidupan,  termasuk  ekonomi.  Alih-alih  demokrasi, yang  terjadi  di  Mesir  adalah  praetorianisme,  yaitu  militer  yang  mendominasi pengambilan  keputusan  negara  dan frozen  democracy ,  yaitu  bekunya  sistem politik demokrasi yang berkembang akibat berbagai batasan yang ada.
Kata kunci: Arab Spring, demokrasi beku, Mesir, praetorianism

## Pendahuluan
Pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan 2011, pemerintah beberapa negara Timur Tengah menghadapi serangkaian demonstrasi yang diorganisir oleh aktivis-aktivis pemuda.  Gerakan  demonstrasi  ini,  yang  kemudian  dikenal  dengan  “Arab  Spring” bermula dari Provinsi Sidi Bouzid di Tunisia, lalu mulai menyebar ke negara Arab lainnya, seperti Yordania, Yaman, Mesir, Libya, Bahrain, dan Suriah, beberapa pemberontakan juga terjadi di Irak, Lebanon, Maroko, dan Arab Saudi. Jutaan warga di berbagai negara melakukan  aksi  protes  untuk  menuntut  penurunan  rezim  yang  sedang  memerintah. Arab  Spring  menjadi  awal  revolusi  di  Timur  Tengah.  Gelombang  pertama  terjadi  di Tunisia yang akhirnya berhasil melakukan perubahan terhadap pemerintahannya yang otoriter.  Keberhasilan Arab Spring  di  Tunisia  mendorong  warga  di negara-negara  lain merasa perlu untuk melakukan demonstrasi. Emosi masyarakat Timur Tengah semakin memanas dengan adanya ketidakadilan di negaranya masing-masing.
Arab  Spring  pun  dipandang  sebagai  awal  pembangunan  sistem  serta  tatanan kehidupan yang lebih transparan. Lewat sistem itu, kekuasaan pemimpin bisa dibatasi dengan  memberikan  ruang  kebebasan  (hak)  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam dunia politik, baik partisipasi untuk memilih dan dipilih, maupun dalam bentuk mengontrol pemerintahan (Sahide, 2015: 2). Pergolakan tersebut sering disebut dengan kebangkitan Arab, pemberontakan Arab, atau Arab Spring meskipun tidak semua negara yang bergejolak ialah bangsa Arab. Sebutan lainnya dikenal dengan Jasmine Revolution (Revolusi  Melati),  revolusi  yang  menjadi  harapan  baru  yang  diyakini  sebagai  langkah awal terbentuknya era pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Jasmine Revolution  merupakan  istilah  untuk  mengidentikkan  sebuah  pergolakan  rakyat  di negara-negara Timur Tengah yang digambarkan bagai bunga melati yang sedang mekar. Revolusi  tersebut  menjalar begitu  cepat di  kawasan  Timur  Tengah  dan  mengguncang stabilitas politik di kawasan. Revolusi tersebut merupakan sebuah gerakan massa yang bertujuan  untuk  menumbangkan  penguasa  mereka  yang  dimulai  dari  negara  Tunisia, menyusul Mesir kemudian meluas hingga ke negara-negara lain seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lainnya (Tamburaka 2011: 9).
Seperti efek domino, demonstrasi menuntut adanya revolusi mulai terjadi di satu demi satu negara Timur Tengah. Keberhasilan di sejumlah negara mendorong warga di negara-negara lainnya untuk menggerakkan revolusi dan melakukan demonstrasi. Efek domino ini tidaklah buruk, karena masyarakat ingin menuntut adanya perubahan dari otokrasi    menjadi  demokrasi  dan  ideologi  diubah  menjadi  pragmatis.  Arab  Spring
menjadi  langkah  besar  suatu  perubahan  dunia,  yang  menjadi  bukti  bahwa  kekuatan aktor  non-negara  sudah  mulai  berdampak  terhadap  aktor  negara.  Maka  dari  itu, Ha shemi berpandangan bahwa Arab Spring memungkinkan untuk diistilahkan “Fourth wave of Democratization,” sebagai gelombang keempat demokratisasi (Hashemi, 2013: 207).  Barakat  memperkuat  pandangan  ini  dengan  mengatakan  bahwa  demokrasi sebenarnya telah menjadi tuntutan masyarakat Dunia Arab sejak tahun 1990-an. Hal ini juga  diperkuat  oleh  hasil  survei  yang  dirilis  oleh  Arab  Human  Development  Report (AHDR)  pada  tahun  2003  yang  menunjukkan  bahwa  60%  masyarakat  dunia  Arab mendukung demokrasi dan 80% menolak pemerintahan otoriter (Sau, 2004: 4233).
Arab Spring  merupakan  keadaan dimana  pemerintahan  pada akhirnya  hampir dipastikan  sulit  mendapatkan  kedaulatan  dari  rakyatnya,  karena  rakyat  merasa  tidak puas  terhadap  kinerja  pemerintah.  Pemerintah  menjadi  diktator  ketika  menegakkan kebijakan. Pengangguran serta timbulnya tindakan korupsi, merupakan keadaan yang menyengsarakan.  Hal  ini  membuat  rakyat  berusaha  untuk  menurunkan  pemerintah yang berkuasa dan menuntut adanya pemerintahan baru (Agastya, 2013: 30). Hal itulah yang menjadi faktor penyebab meletusnya Arab Spring di kawasan Afrika Utara.
Menurut  Iqbal  &  Soyomukti  (2011:  16),  terdapat  penindasan  yang  terlihat  di antaranya pengangguran, inflasi, kenaikan harga khususnya sembako, kebebasan dalam politik  baik  dalam  hak  berbicara  ataupun  mengemukakan  pendapat,  bahkan  terlihat oleh rakyat korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah. Dalam bukunya, Sahide (2015: 54) menulis bahwa terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan yang terjadi antara rezim Husni  Mubarak  dan  rezim  dengan  rakyat  yang  masih  di  bawah  garis  kemiskinan.  Hal tersebutlah yang menyulut semangat rakyat dan golongan pemuda untuk menyuarakan aspirasi lewat aksi demonstrasi yang dilakukan terhadap elite pemerintahan.
Dalam aksi demonstrasi ini, terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat kemananan  Mesir.  Mesir  dicatat  banyak  melakukan  pelanggaran  HAM,  antara  lain dengan  menangkap orang-orang dengan  pasukan  khusus  yang  menggunakan  pakaian preman.  Organisasi  HAM  Mesir bahkan mencatat  banyak  kasus penyiksaan, sebagian berujung  kematian,  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  tahun  1993-2007.  Terlihat bahwa  ada  kesamaan  dalam  cara  mengatasi  rakyat  yang  bertolak  belakang  dengan golongan elite, cara-caranya dalam menangkap dan menjadikannya tahanan politik yang berakibat pada pelanggaran HAM bagi negara tersebut (Sahide, 2015: 55).
Ketika Mesir dipimpin oleh Husni Mubarak, terjadilah masalah-masalah, seperti banyaknya  pemuda  yang  menganggur,  yang  pada  akhirnya  menjadi  beban  untuk masyarakat.  Hal ini  memperlihatkan bahwa  negara  tersebut  mengalami  ketimpangan sosial (Pristiana, 2018: 56). Bahkan pada saat itu mereka masih dianggap pemuda yang
masih belum bisa membawa perubahan terhadap rakyat dan negara. Menurut Peterson Institute  for  Internasional  Economics  (dalam  Kamrava,  2014:  24),  masalah  mendasar Mesir  adalah pengangguran  kaum  muda.  Jumlah  angkatan  kerja  yang  terserap  hanya sekitar 4% per tahun. Dengan angka itu, pengangguran di Mesir 10 kali lipat lebih tinggi untuk lulusan perguruan tinggi. Tercatat pula bahwa pada akhir 2010, sekitar 40% dari penduduk Mesir yang berjumlah di bawah 80 juta jiwa hidup dengan pendapatan per kapita sekitar 2 dollar AS per hari.
Kekuatan yang dimiliki oleh rezim Husni Mubarak adalah hubungannya dengan negara  besar,  seperti  Amerika  Serikat,  Israel,  dan  Arab  Saudi.  Karena  menjadi  aliansi yang cukup kuat dan dekat dengan AS, Mesir masih terus mendapat bantuan dari AS. Kekuatan ini yang mendukung keberadaan pemerintahan otoriter. Namun, kemampuan intelektual  masyarakat  yang  bertambah  serta  perkembangan  zaman  milenial  yang semakin  maju  menjadikan  masyarakat  sadar  pentingnya  demokrasi.  Atas  dasar  ini, masyarakat melakukan demontrasi meminta keadilan. Protes ini merupakan aksi massa terbesar untuk pertama kalinya di Mesir semenjak tahun 1970-an.
Setelah berdemonstrasi selama 18 hari, masa 30 tahun kepemimpinan otoriter Mubarak di Mesir pun berakhir. Gerakan massa yang terus terjadi sejak 25 Januari 2011 membuat  Mubarak  akhirnya  mengundurkan  diri  dan  menyerahkan  pemerintahan kepada pihak militer (Said Ali, 2012: 12). Dengan demikian, Mesir menjadi negara kedua yang berganti kepemimpinan akibat tekanan gerakan massa dalam Arab Spring.
Perubahan  pasca  berhentinya  Mubarak  sebagai  pemimpin  Mesir  diharapkan menjadi  awal  yang  baru  bagi  kehidupan  warga  Mesir  di  era  demokrasi.  Namun  kini, setelah dua  belas  tahun berlalu,  apakah kemajuan  di  bidang demokrasi dan  ekonomi seperti  dibayangkan  pada  era  Arab  Spring  telah  terwujud  di  Mesir?  Artikel  ini  akan mendeskripsikan  jawaban  dari  pertanyaan  tersebut.  Penelitian  yang  telah  dilakukan adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  analisis  yang  berusaha  untuk  mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sudah terkumpul. Dalam pengumpulan data dan sumber demi menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian pustaka.

## Demokratisasi
Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan ke daulatan. Gabungan dua kata “demos”, “cretain/cratos” (demokrasi) memiliki arti suatu  keadaan  negara  dimana  dalam  sistem  pemerintahannya  kedaulatan  berada  di
tangan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi  berada  dalam  keputusan  bersama  rakyat,  rakyat berkuasa,  pemerintahan  rakyat  dan  kekuasaan  oleh  rakyat  (Ubaedillah,  2015:  131). Menurut  pakar  hukum  tatanegara  Mahfud  MD,  ada  dua  alasan  dipilihnya  demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini  telah  menjadikan  demokrasi  sebagai  asas  yang  fundamental.  Kedua,  demokrasi sebagai  asas  kenegaraan  secara  esensial  telah  memberikan  arah  bagi  peranan masyarakat  untuk  menyelenggarakan  negara  sebagai  organisasi  tertingginya (Mahmuzar, 2013: 47).
Sedangkan  pengertian  demokrasi  menurut  istilah  atau  terminologi  adalah sebagai berikut (Ubaedillah dan Rozak, 2006: 130-131):
a. Joseph  A.  Schemer  mengatakan  demokrasi  merupakan  suatu  perencanaan institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individu-individu memperoleh  kekuasaan  untuk  memutuskan  cara  perjuangan  kompetititf  atas suara rakyat.
b. Sedney  Hook  berpendapat  demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  dimana keputusan – keputusan  pemerintahan  yang  penting  secara  langsung  atau  tidak langsung  didasarkan  kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan secara  bebas  oleh rakyat biasa.
c. Philipe  C.  Schmitter  dan  Terry  Lyn  Karl  menyatakan  demokrasi  sebagai  suatu sistem  pemerintahan dimintai  tanggung jawab atas  tindakan-tindakan  mereka yang terpilih.
Dari  beberapa  pandangan  dan  pengertian  tersebut  maka  demokrasi  bisa diartikan  dengan  suatu  keadaan  negara  dimana  dalam  sistem  pemerintahannya, kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  rakyat  berkuasa,  pemerintahan  rakyat  dan kekuasaan oleh rakyat.
Menurut  Lincoln,  demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  dimana  kekuasaan kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan sovereignty ada ditangan rakyat, rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln sebut dengan government by people tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat (Sahdan, 2004: 12).
Penerapan demokrasi sebagai sebuah ideologi suatu negara memerlukan proses yang bertahap agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Secara harfiah, proses yang  dimaksud  dinamakan  “demokratisasi”.  Proses  terbentuknya  demokrasi  didasari
oleh  kondisi-kondisi  awal  yang  memantik  penerapan  demokrasi  dalam  tubuh  sistem pemerintahan.  Melalui  pendekatan  yang  relevan  dengan  topik  ini,  Rustow  melalui karyanya  yang  berjudul  “Transition  to  Democracy:  Toward  a  Dynamic  Model” berargumen bahwa kondisi yang dapat memantik penerapan demokrasi ialah transisi. Transisi  yang  dimaksud  ialah  kondisi  dimana  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  atas kinerja  rezim  non-demokratis  dalam  mengelola  pemerintahan  serta  didapati  banyak kerugian  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dari  sistem  pemerintahan  sebelumnya. Kondisi  tersebut  mengakibatkan  adanya  koalisi  suara  dari  masyarakat  yang menginginkan perubahan ideologi. Keinginan dari masyarakat ini juga diperkuat dengan aksi  untuk  menggulingkan  rezim  sehingga  nilai  demokrasi  dapat  ditegakkan  sebagai dasar dari sistem pemerintahan (Rustow, 1970: 34).

## Praetorianisme
Praetorianisme  diartikan  sebagai  berfungsinya  sistem  politik  nasional  dimana peran  militer  mendominasi  pengambilan  keputusan.  Proses  politik  mendukung perkembangan  militer  sebagai  kelompok  inti  penguasa  politik,  sehingga  memainkan peran  yang  sangat  penting  dalam  struktur  dan  institusi  politik.  Mengingat  tren modernisasi secara umum, praetorianisme sering muncul di negara-negara pada tahap awal atau tengah modernisasi dan mobilisasi politik. Namun kenyataannya, elit politik ini  tidak  mampu  membangun  institusi  dan  struktur  politik  yang  mendukung  laju mobilisasi  dan  modernisasi  sosial.  Keterampilan  kepemimpinan  militer  dalam  politik (berbeda dari keterampilan birokrasi, administratif, dan manajerial) direkrut dari militer atau  dari  kelompok  yang  bersimpati  kepada  militer  atau  setidaknya  tidak  memusuhi militer (Utami & Anam, 2022: 134).
Penggunaan Praetorianisme dianggap tepat untuk menjelaskan fenomena Arab Spring  di  Mesir.  Praetorianisme  bersama  dengan  tipe  penguasa  dapat  menjelaskan bagaimana  posisi  militer  pada  masa  transisi  menuju  demokrasi  di  Mesir  tetap berpengaruh kuat. Hal ini terlihat pada pemerintahan transisi pasca lengsernya Husni Mubarak  yang  dipimpin oleh  kelompok militer  yang  menjalankan  administrasi  negara dan mengatur pemilihan umum hingga pemerintah sipil terpilih.

## Frozen Democracy
Selain  itu,  penulis  mengacu  kepada  konsep  Robert  Dahl  tentang  indikator- indaktor demokrasi, dan teori demokrasi beku (frozen democracy). Menurut Sorensen, teori frozen democracy berusaha menggambarkan keadaan masyarakat dimana sistem
politik demokrasi yang berkembang saat ini menjadi layu karena berbagai batasan yang ada (Markoff, 2002: xviii). Sorensen mengembangkan empat indikator demokrasi beku, yaitu:    1)  Stagnasi  ekonomi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  2)  Proses pembentukan masyarakat sipil terhenti. 3) Konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai stabilitas tetapi cenderung tampak jelas, 4) Masalah sosial politik dan hukum warisan  pemerintahan  sebelumnya  yang  belum  terselesaikan  (misalnya  pelanggaran HAM, KKN, kebrutalan aparat birokrasi dan militer, penegakan hukum, dan sebagainya) (Markoff, 2002: xix).
Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan cerminan demokrasi, antara lain:
1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
2. Kebebasan berekspresi
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
5. Hak  bagi  pemimpin  politik  untuk  berkompetisi  mendapatkan  dukungan  atau memberi dukungan
6. Alternatif sumber-sumber informasi
7. Pemilu yang bebas dan adil (Dahl, 1971: 3).

## Demokratisasi Mesir
Mesir  atau  Republik  Arab  Mesir  adalah  negara  sosial  demokrasi  berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis,  Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat  (Hitti,  2001:  236).  Kebudayaan  Mesir  didominasi  oleh  kebudayaan  Islam  yang kental, bahkan dijadikan sebagai penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab.
Mesir  sebagai  salah  satu  negara  di  Afrika  Utara,  juga  mengalami  gejolak  Arab Spring  pada  tahun  2011.  Revolusi  yang  dilakukan  oleh  rakyat  ini  terjadi  menuntut adanya suksesi kepemimpinan dan perubahan sistem pemerintahan yang demokratis. Hingga akhirnya, revolusi itu pun berhasil dengan turunnya Husni Mubarak dari posisi kepresidenan  dan  dilaksanakannya  pemilihan  umum  pada  tahun  2012,  dimana  pada pemilu  tersebut,  Muhammad  Mursi  terpilih  sebagai  Presiden selanjutnya.  Mursi  yang terpilih  oleh  suara  rakyat  melalui  proses  pemilihan  umum,  sebagai  satu-satunya mekanisme  transfer  kekuasaan  yang  paling  legitimatif,  sekaligus  paling  demokratis, nyatanya tak bisa membendung People Power untuk menuntut pelengserannya. Tentu saja hal itu menjadi penghianatan terhadap demokrasi yang selama ini digaungkan.
Demonstrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil dalam mengubah tatanan yang ada, apalagi menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, lain halnya  dengan  People  Power  yang  dapat  melakukan  keduanya.  “Suara  rakyat  yang tergabung  dalam  People  Power  memiliki  andil  besar  untuk  mengubah  dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersa ma” (Lubis,  2011:  43).  Hal  ini  merupakan  salah  satu  wujud  pengaruh  dari  People  Power. Revolusi Arab Spring yang berhasil menggulingkan Husni Mubarak pada 25 Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi yang ada di Mesir. Selain itu juga dianggap sebagai revolusi pembebasan dari pemerintah otoriter, yang berfokus hanya pada kekuasaannya saja, tanpa mementingkan rakyat Mesir.
Dengan munculnya revolusi Arab Spring di Mesir ini, menandai awal bagi transisi negara, menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk membuat demokrasi berfungsi baik dalam  kehidupan di  Mesir,  tentunya  bukanlah  perkara  yang  mudah.  Hal itu  juga kemudian  dipaparkan  oleh  Kuncahyono  bahwa,  “Demokrasi  bisa  bertahan  bila  ada pelembagaan dari cara-cara mencapai tujuan bersama serta kesepakatan untuk tetap saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda pendapat. Hal inilah yang belum dimiliki  Mesir,  kuantitas  kenegaraan  dalam  wadah  model  pemerintahan  demokrasi masih sedikit di Mesir” (Kuncahyono, 2013: 21).
Situasi  menjelang referendum  menunjukkan  ruang  lingkup  perdebatan  negara dalam  model  pemerintahan  demokratis  di  Mesir  masih  kecil.  Mereka  menuntut  hak mereka kepada pemerintah, tetapi cara mereka menuntut dan lembaga yang menjadi saluran  mereka  agar  ketentuan  tersebut  efektif  ditindaklanjuti  justru belum  ada.  Ada banyak komentator tetapi karena saluran demokratisnya belum lagi terbangun, maka kritik  dari  masyarakat  cenderung  terdengar  lebih  pedas  daripada  yang  dimaksud (Kuncahyono,  2013:  334).  Huntington  menegaskan  bahwa  gelombang  demokratisasi dalam sejarahnya tidak pernah bersifat unidirectional, alias mengerucut pada satu arah, pada bola tunggal di tingkat global tentang jalur transisi menuju demokrasi (Huntington, 2005: 96).
Pasca  Mubarak,  muncul  satu  keinginan  di  tengah  rakyat  untuk  masuk  dalam bentuk  pemerintahan  yang  "pokoknya  tidak  sama  dengan  model  Mubarak",  artinya modal  rezim  otoriter  yang  serba  tertutup  dari  segi  informasi  dan  banyak  konsentrasi kekuasaan  di  segelintir  orang  saja  sementara  yang  lain  harus  ketakutan  sehingga menjadi  tantangan  dalam  Mesir  yang  baru.  Masalahnya  apa  makna  demokrasi  bagi masyarakat  Mesir?  Justru belum ada  makna  yang  terdefinisikan  jelas,  dan  belum  ada kesepakatan antara mereka saat ini.
Selama  berpuluh-puluh  tahun,  pihak  militer  di  Mesir  punya  dwifungsi  untuk menjaga  kestabilan  politik.  Beberapa  artikel  menunjukkan  bahwa  kelompok  militer Mesir memiliki kepentingan besar setiap kali pemimpin baru datang ke negara tersebut, yaitu 5 sampai 40% perekonomian Mesir dikelola dan dimiliki oleh militer. Impor bahan mentah  untuk  industri,  konstruksi,  produksi,  bahkan  real  estate  ditangani  tentara. Politisi  sipil  juga  sering  menggunakan  militer  untuk  tetap  berkuasa.  Mubarak  juga membangun model semacam itu.
Mursi belum berhasil keluar dari pola tadi dan bahkan mencontoh pola tersebut. Segera  setelah  berkuasa,  Mursi  sengaja  menyingkirkan  kepala  angkatan  bersenjata Muhammad Husein Tantowi dan mengangkat Abdul Fattah Al Sisi sebagai penggantinya, agar para perwira tua yang dianggap mengancam posisi Mursi tersingkirkan. Jenderal Al Sisi diangkat pada bulan Agustus 2012. Sisi yang baru berusia 57 tahun tersebut otomatis menjadi  perwira  militer  paling  senior  di  Mesir.  Ironisnya,  akhirnya  Sisi  pula  yang mengumumkan  ultimatum  48  jam  bagi  Mursi  untuk  mundur,  menahan  Mursi  pasca kudeta  dan  menangkapi  bahkan  menembaki  para  anggota  Ikhwanul  Muslimin  yang dianggap sebagai pendukung berat Mursi (Kuncahyono, 2013: 356).
Setelah  11  tahun  berlalu  pasca  Arab  Spring,  kondisi  demokrasi  di  Mesir  masih belum mengalami kemajuan signifikan. Jenderal Al Sisi telah menjalankan pemerintahan yang militeristik. Ia mempertahankan hubungan bilateral dengan kekuatan militer brutal yang disebut Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (Supreme Council of Armed Forces - SCAF) dengan memberikan insentif keuangan dan loyalitas. Selain itu, pemerintahan Al Sisi  mengontrol  media  dan  menghalangi  kebebasan  jurnalistik,  antara  lain  dengan mengesahkan  undang-undang  pers  dimana  kritik  terhadap  presiden  dapat  dihukum dengan denda atau penjara. Akibatnya, kini Mesir dikategorikan sebagai ‘negara yang tidak bebas’ dalam survey Freedom in the World 2021 (Agrawal, 2022).

## Proses Panjang Demokratisasi di Mesir
Pengalaman demokrasi di Mesir bukanlah proses yang tiba-tiba. Muhammad Ali, yang memerintah Mesir dari tahun 1805 hingga 1923, memainkan peran kunci dalam kelahiran demokrasi. Selain memodernisasi bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Ali memprakarsai  musyawarah  untuk  memberi  ruang  bagi  mufakat.  Kementerian  yang mewakili cabang eksekutif juga dibentuk agar kekuasaan tidak dimonopoli seperti raja. Selain itu, dukungan publik yang luas untuk Muhammad Ali memungkinkan pemerintah berfungsi. Periode ini ditandai dengan munculnya partai politik. Salah satu partai politik paling  menonjol  saat  itu  adalah  Partai  Wafd.  Kekuasaan  eksekutif  raja  tidak  mutlak, karena  partai  ini  memainkan  peran  kunci  dalam  memerintah  raja.  Pada  periode
berikutnya, pengalaman berdemokrasi ditandai dengan tumbuhnya nasionalisme yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Nasionalisme ini tumbuh pada masa revolusi yang dipimpin oleh Nasser sebagai prajurit bebas. Sejak saat itu, militer diakui sebagai faktor penting dalam jatuh bangunnya demokrasi di negara piramida ini (Sihbudi, 2007: 37).
Nasser merupakan harapan sekaligus tantangan bagi demokrasi. Di satu sisi, dia telah berhasil membangkitkan nasionalisme Arab yang dapat dijadikan sebagai modal bagi demokrasi. Tetapi, di sisi lain dengan kekuasaannya yang bersifat absolut, dia telah memberangus  kebebasan  berpendapat  dan  berserikat,  yang  ditandai  dengan pembubaran partai politik dan interdependensi lembaga indikatif. Posisi Nasser semakin terjepit, saat kalah dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Anwar Sadat adalah tokoh  kunci  dalam  membuka  kembali  ruang  demokrasi  Mesir.  Dia  terus  memimpin pemerintahan  Nasser  dari  tahun  1971  hingga  1981.  Selama  masa  pemerintahannya, Sadat memulihkan konstitusi dan membebaskan tahanan politik dari Ikhwanul Muslimin Nasser.
Banyak  literatur  menyinggung  bahwa  Sadat  berkoalisi  dengan  Ikhwanul Muslimin  dan  kelompok  Islam  lainnya  serta  menggunakan  idiom  “jihad”  dalam perangnya melawan Israel. Sadat tewas dalam sebuah insiden pada upacara kenegaraan di kalangan Islamis. Husni Mubarak menggantikan Sadat pada tahun 1981. Pada pemilu (1984),  Mubarak  menggelar  pemilu  untuk  pertama  kalinya.  Ikhwanul  Muslimin membentuk koalisi dengan Partai Wafd dan memenangkan 65 persen kursi di parlemen, memenangkan oposisi yang sangat kuat terhadap pemerintahan Mubarak. Pada tahun 1987,  Ikhwanul  Muslimin  membentuk  aliansi  Islam  dengan  partai  Buruh  dan  Liberal. Mereka memenangkan 17%  suara. Mubarak mengubah Partai Nasional Demokrat (NDP) menjadi alat politik  untuk  mempertahankan  kekuasaan. Saat ini,  demokrasi  dianggap sebagai sistem terbaik untuk mendirikan pemerintahan berdasarkan hak pilih universal. Kedaulatan  rakyat  harus  diwakili  dalam  parlemen  dan  dalam  perimbangan  antara badan-badan  politik  seperti  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Namun,  dalam perjalanannya, badan eksekutif atau presiden memiliki kekuasaan mutlak dan dengan demikian mengelola dan mengendalikan seluruh pemerintahan; hukum ada di tangan penguasa. Oposisi dibungkam dan bahkan dipenjara (Jatmika, 2014: 2).
Masalah demokrasi muncul karena Mubarok terus bersikeras mempertahankan kekuasaan  dengan  mengorbankan  demokrasi.  Pemilu  diadakan  secara  rutin  tetapi kualitasnya  sangat  rendah  karena  NDP  menggunakan  kekuasaan  sebagai  alat  untuk memenangkan pemilu. Pada saat yang sama, kebebasan bergerak partai oposisi dibatasi dan  bahkan  Ikhwanul  Muslimin  didiskriminasi  karena  dianggap  sebagai  kelompok ekstremis yang merusak stabilitas politik. Penindasan ini meninggalkan kesan buruk bagi demokrasi,  khususnya  di  kalangan  kelompok  Islamis.  Mereka  sering  menggabungkan
demokrasi dengan kepentingan politik Barat. Apalagi, demokrasi merupakan salah satu proyek  kebijakan  luar  negeri  AS  di  negara-negara  Timur  Tengah,  termasuk  Mesir. Apalagi, demokrasi identik dengan kebijakan otoriter Mubarok yang tidak memberikan ruang yang sama kepada partai-partai oposisi, khususnya kelompok Islamis. Bahkan ada yang  berpendapat  bahwa  Mubarak  dan  Islamis  saling  mempengaruhi  karena kesinambungan pandangan politik mereka yang otoriter dan ekstrem (Alasdair,  1985: 112).

## Determinasi Militer
Militer merupakan salah satu elemen penting dalam suatu bangun demokrasi di Mesir.  Kegagalan  demokrasi  harus  diakui  tidak  bisa  dilepaskan  dari  intervensi  militer dalam ranah politik praktis. Setelah jatuh dari anasir Dinasti Ottoman, pada tahun 1952 Nasser  mengambil  alih  kekuasaan  melalui  kudeta  militer.  Sejak  berkuasa,  Nasser membubarkan  parlemen,  memecat  seluruh  elemen  sipil  dalam  politik,  dan membubarkan  lembaga  peradilan.  Dia  berhasil  membuat  rezim  militer  yang  otoriter, yang didukung sepenuhnya oleh konstitusi pada masa itu. Nasser berhasil memaparkan kekuasaannya  dan  menerapkan  politik  represif  terhadap  kekuatan  oposisi  dan masyarakat sipil, khususnya Ikhwanul Muslimin. Mereka ditangkap, termasuk pimpinan mereka,  Hasan  Al  Banna  yang  berakhir  pada  kematiannya,  sedangkan  organisasinya dilarang.
Petaka politik sentralistik yang diterapkan Nasser pada akhirnya ibarat senjata makan  tuan.  Kekalahan  perang  melawan  Israel  1967,  telah  melumpuhkan cengkramannya dalam politik. Bersamaan dengan itu, Mesir menghadapi krisis ekonomi yang cukup serius, karena besarnya belanja di bidang militer. Sepanjang tahun 1975 dan 1977  meluas  revolusi  yang  menuntut  mundurnya  Nasser.  Maka,  saat  Nasser  kalah melawan  Israel  dijadikan  momentum  untuk  menggulingkan  kekuasaan.  Anwar  Sadat melanjutkan  kekuasaan  Nasser.  Anwar  Sadat  tidak  berhasil  mempertahankan kekuasaannya,  karena  tewas  di  tangan  kalangan  Islamis,  yang  kecewa  dengan kebijakannya  berdamai  dengan  Israel  pada  tahun  1979.  Determinasi  militer  semakin kokoh saat Mubarak menggantikan Anwar Sadat (Jatmika, S, 2014: 4).
Husni Mubarak melanjutkan kebijakan pendahulunya, Nasser dan Sadat. Di satu sisi,  dia  memperkuat  barisan  militer  di  dalam  ranah  politik,  tetapi  juga  melanjutkan perdamaian dengan Israel. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Mubarak dari pendahulunya, yaitu "darurat militer", sehingga ia mempunyai kekuasaan absolut untuk membungkam oposisi  baik  dari  gugus  sosialis  maupun  islamis.  Kekuasaan  militer  Mubarak  semakin kokoh,  saat  ia  menggunakan  partai  politik  NDP  sebagai  basis  dukungan  massa.  Di
samping itu, ia memperkuat kelas menengah, khususnya di kalangan pebisnis. Di sinilah determinasi  militer  yang  dilakukan  Mubarak  mempunyai  wajah  lain  demokrasi  dan tumbuhnya kelas menengah.
Meskipun  demikian,  satu  hal  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  demokrasi akhirnya  mati  di  tengah  kuatnya  ambisi  kekuasaan  kalangan  militer  dan  keluarga Mubarak.  Kebebasan  politik  dibungkam  dan  korupsi  merajalela,  yang  menyebabkan besarnya  angka  buta  huruf  dan  pengangguran,  yang  menyebabkan  lahirnya  revolusi. Ironisnya, saat revolusi bergelayut, justru Mubarak ditinggalkan oleh kalangan militer, yang selama ini menjadi penyokong dan kekuatan utamanya dalam politik. Dalam hiruk pikuk  revolusi,  kalangan  militer  justru  berpihak  kepada  rakyat  daripada  Mubarak (Sihbudi, 2007: 40).
Kini rakyat Mesir sedang dihadapkan pada kekhawatiran serupa, perihal naiknya militer kekuasaan. Militer yang sejatinya mengakhiri kekuasaannya pada akhir Juni 2012, tapi justru memperpanjang dominasi politiknya dengan cara membubarkan parlemen melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memutuskan,  bahwa pemilu parlemen inkonstitusional karena calon independen juga diisi oleh kandidat dari partai politik.
Muncul  kekhawatiran,  bahwa  militer  akan  melakukan  kudeta,  sebagaimana dilakukan  Nasser.  Jika  itu  terjadi  maka  militer  merupakan  tantangan  serius  dalam membangun demokrasi di Mesir pasca revolusi. (Kuncahyono, 2013: 345).

## Frozen Democracy di Mesir
Fenomena  yang  terjadi  di  Mesir  antara  tahun  2011  dan  2013  menunjukkan bahwa  di  Mesir  tengah  terjadi  fenomena  demokrasi  beku  atau frozen  democracy . Indikasi dari demokrasi beku adalah stagnasi ekonomi, terhentinya proses pembentukan masyarakat sipil, tidak adanya stabilitas sosial-politik, dan adanya masalah sosial politik dan hukum warisan pemerintahan sebelumnya yang belum terselesaikan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.
Pertama, tren perekonomian Mesir sebelum pecahnya revolusi sudah dirundung beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak  merata.  Tingkat  pengangguran  Hingga  jatuhnya  Mubarak,  700.000  anak  muda bergabung  dalam  antrean  panjang  pencari  kerja  setiap  tahun.  Namun,  yang  masuk angkatan kerja hanya 30.000 orang (Kuncahyono, 2013:  57-58). Selain itu, Bank Dunia menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  sebenarnya  terjadi  pada  masa pemerintahan Mubarak, dengan tingkat investasi langsung dan PDB meningkat. Namun
pertumbuhan  ini  tidak  dirasakan  oleh  semua  orang,  sehingga  masih  menunjukkan kesenjangan (World Bank, Egypt — Overview).
Kedua, sejak  Husni  Mubarak  tumbang  pada  awal  2011,  rakyat  Mesir  berharap perdamaian  dan  stabilitas  bisa  kembali  normal.  Namun,  harapan  itu  pupus  ketika muncul persoalan “mayoritas” dan “minoritas”. Titik tolak pemutusan hubungan rakyat Mesir adalah keputusan presiden pada 22 November 2012. Pada dasarnya, keputusan ini menjadi hantu yang menakutkan bagi mayoritas rakyat Mesir. Menimbang bahwa isi ketetapan  tersebut  bertujuan  untuk  memperhatikan  kepentingan  mayoritas  dan melarang  golongan  minoritas,  dan  terutama  untuk  menegaskan  supremasi  presiden juga di depan hukum. Tiba-tiba, keputusan kontroversial membagi rakyat Mesir menjadi dua kubu, argumen pro dan kontra. Semangat solidaritas dan perjuangan tangan kosong untuk menggulingkan Mubarak langsung sirna. Kemarahan dan frustrasi berkecamuk di kalangan rakyat Mesir yang merasa pemerintahan hasil revolusi 25 Januari menyimpang dari  amanat  revolusi.  Tak  ayal,  pecah  konflik  horizontal  antara  kedua  kubu  tersebut, sehingga  tidak  ada  korban  jiwa  yang  terselamatkan.  Dalam  konteks  pembentukan masyarakat  madani,  dalam  pembentukan  masyarakat  terdiri  atas  lembaga-lembaga otonom yang mampu menyeimbangkan kekuasaan negara.
Kelanjutan  situasi  ini  merupakan  hambatan  serius  bagi  proses  penguatan demokrasi.  Tentara  menunjukkan  lagi  sikap  brutal  dan  menindas  pendukung  Mursi. Langkah itu bisa menandakan kemunduran dalam upaya membangun masyarakat sipil di  Mesir.  Oleh  karena  itu,  ada  juga  perbedaan  pendapat  bahwa  Mesir  menjadi “Islamisasi” karena Ikhwanul Muslimin kini berkuasa. Yang sudah dikenal dalam sejarah politik  Mesir  sebagai  salah  satu  organisasi  Islam  puritan,  yang  tidak  hanya  memiliki ideologi fundamental, tetapi juga menginginkan penerapan syariat Islam di Mesir secara kaffah  (holistik).  Kemunculan  posisi  ini  tidak  jauh,  terlihat  dari  perubahan  mendasar konstitusional  hasil  referendum  Desember  2012.  Di  dalamnya,  prinsip-prinsip  hukum Islam pada hakekatnya muncul sebagai sumber utama peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.
Ketiga, dinamika sosial-politik pascarevolusi 2011, kecenderungannya semu dan tidak  mengerucut  ke  arah  pengonsolidasian  demokrasi.  Pada  awalnya  revolusi  Mesir lahir  dan  kemudian  bergerak  tanpa  ideologi  atau  keberpihakan,  tetapi  sederhana dengan satu  tujuan  menggulingkan  Presiden  Husni  Mubarak  (Kuncahyono,  2013:  29). Setelah  Mubarak  jatuh,  semuanya  berubah,  kelompok  liberal-sekuler  yang  berperan dalam penumbangan Mubarak merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh Mursi setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 22 November. Pada Desember 2012, Mursi mendorong konstitusi  yang  pro  Islam  melalui  jalan  referendum.  Ironisnya  walaupun  partisipasi kurang dari 30 persen dari suara mayoritas, namun tetap diloloskan. Eskalasi politik tidak
pelak memanas hingga mendorong kembali aksi demonstrasi menuntut Presiden Mursi untuk mundur. Di bawah konstitusi yang baru, pemerintah menggelar pemilu parlemen (Majlis Al Sha’ab), lebih dari 60 persen anggota parlemen yang baru diisi oleh Ikhwanul Muslimin  dan  Salafi.  Sementara  keterwakilan  dari  kelompok  liberal  dan  sekuler  tidak cukup  diakomodir.  Sehingga  legitimasi  yang  hadir  tidak  turut  melibatkan  kelompok minoritas.  Padahal  dalam  alam  demokrasi  bukan  berarti  suara  mayoritas  lantas mengabaikan  suara  minoritas.  Di  bawah  roda  pemerintahan  Mursi,  sebagian  besar jabatan publik diisi oleh kader ikhwanul Muslimin.
Dinamika sosial politik pasca revolusi 2011, kecenderungannya terlihat jelas dan tidak mengerucut pada konsolidasi demokrasi. Pada awalnya, revolusi Mesir lahir dan bergerak  tanpa  ideologi dan  partai, namun hanya dengan satu  tujuan  - penggulingan presiden Husni Mubarak (Kuncahyono, 2013: 29). Pasca jatuhnya Mubarak, semuanya berubah,  kelompok  liberal-sekuler  yang  ikut  menggulingkan  Mubarak  merasa ditinggalkan  dan  dikhianati  oleh  Mursi  setelah  dekrit  presiden  dikeluarkan  pada  22 November.  Pada  Desember  2012,  Mursi  menyerukan  konstitusi  Islam  dalam  sebuah referendum. Ironisnya, meski jumlah pemilih kurang dari 30 persen mayoritas, mereka tetap  lolos.  Eskalasi  politik  tak  terhindarkan  memanas  hingga  demonstrasi  yang menyerukan Presiden Mursi dihentikan. Dengan latar belakang ketegangan politik dan polarisasi  sosial  yang  semakin  dalam  sejak  November  2012,  serangkaian  konfrontasi antara Ikhwanul Muslimin melawan oposisi, public umum, komunitas Syiah, Koptik, dan lain-lain terjadi sehingga merusak stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan (El-Sherif, 2014: 16).
Keempat,  berakhirnya  rezim  otoritarian  Husni  Mubarok  menyisakan  begitu banyak warisan permasalahan baik itu sosial, politik, hukum. Masalah ini tidak berhasil diselesaikan oleh presiden penerusnya, baik Mursi maupun Al Sisi.

## Faktor-faktor Penghalang Demokratisasi Mesir Pasca-Arab Spring
Kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir pasca-Arab Spring  tidak  hanya  sebatas  dilihat  dari  peran  militer  yang  sangat  kuat  dan  dominan dalam  perpolitikan  dalam  negeri  Mesir,  namun  terdapat  beberapa  faktor  lain  yang mendorong  kegagalan  Mesir  dalam  mewujudkan  demokrasi  pasca-Arab  Spring,  yaitu sebagai berikut.

## 1. Fragmentasi Kelompok Elite Politik
Kegagalan demokrasi  yang  terjadi  di  Mesir dilatarbelakangi oleh  perpecahan  elite politik di masa transisi Presiden Mursi. Hal ini terlihat dari gagalnya kesepakatan antar-
elite politik terkait pembagian kekuasaan di Mesir, serta drama perpolitikan yang terus berlanjut. Perpecahan yang dimaksud adalah tidak ada kesepahaman dan kesepakatan yang  sah  antara  kelompok  Islam  dengan  kelompok  liberal-sekuler  untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Mursi dari kalangan warga sipil yang terpilih secara demokratis. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika perpolitikan  Mesir.  Hal  ini  kemudian  mengakibatkan  terjadinya perpecahan  di  Mesir yang membuat kondisi negara menjadi tidak stabil. Hal ini mencerminkan perilaku elite politik  yang  tidak  tunduk  pada  demokrasi.  Dengan  demikian,  maka  terjadi  sebuah kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung di Mesir.
2. Krisis Ekonomi
Keadaan  ekonomi  yang  stabil  dan  sejahtera  merupakan  kriteria  pencapaian  yang sangat  utama  dalam  suatu  pemerintahan.  Pemerintah  dianggap  sebagai  aktor  yang paling bertanggung jawab atas kemajuan dan berkembangnya ekonomi secara pesat. Di masa pemerintahan Mursi, Mesir mengalami kesenjangan sosial yang cukup tajam. Kesenjangan ini terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Kondisi ekonomi Mesir telah memburuk sejak di bawah kepemimpinan Husni Mubarak. Setelah lengsernya Husni Mubarak yang kemudian digantikan dengan Mursi,  harus  berhadapan  dengan  krisis  keuangan  negara.  Krisis  keuangan  tersebut merupakan  dampak  dari  penyusutan  sektor  wisata  akibat  ketidakstabilan  politik. Kondisi  ekonomi  diperburuk  dengan  kurangnya  minat  investor  terhadap  Mesir  dan harga  pangan  yang  melambung  tinggi.  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut sangat berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Mesir.
Stabilitas politik negara akan bergantung pada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan demokrasi di Mesir. Tuntutan rakyat terhadap kesejahteraan kepada Presiden Mursi memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat. Mursi dianggap gagal dalam membangun stabilitas perekonomian dan kesejahteraan  rakyat  Mesir.  Mursi  mencoba  menyelamatkan  ekonomi  dengan menegosiasikan,  antara lain,  pinjaman  IMF  dan pinjaman dari  negara-negara  sahabat seperti  Qatar,  Arab  Saudi,  dan  Turki.  Gagasan  Mursi  tentang  perbaikan  ekonomi fundamental  tertuang dalam  Proyek Renaisans  (Al Nahda).  Namun  hingga detik-detik terakhir  sebelum  terguling,  program  tersebut  masih  belum  jelas.  Kegagalan  tersebut dijadikan  senjata  oleh  kalangan  oposisi  Mursi  untuk  menentang  pemerintahannya, bahkan  melengserkan  kekuasaannya  melalui  kudeta  militer.  Harapan  terpenting  dari revolusi yang melengserkan Husni Mubarak ialah pemulihan ekonomi dan peningkatan proses demokrasi di Mesir. Namun, pada realitanya karakter pemerintahan Mursi tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, rezim Mubarak.

## 3. Kudeta Militer
Dalam  negara  demokratis,  militer  tidak  terlibat  langsung  dalam  politik  praktis. Kualitas demokrasi menjadi turun, bila peran aktif militer semakin menguat dalam peran sipil  (Nordlinger,  1990).  Potret  perpolitikan  Mesir  di  bawah  pemerintahan  Mursi mengalami  kekacauan  dengan  merambahnya  protes-protes  rakyat  terhadap  Dekrit Presiden 22 November 2012 di beberapa daerah. Kondisi itu membuat pemerintahan semakin  buruk  dan  memicu  militer  untuk  mengambil  langkah  dalam  mengamankan negara. Ini merupakan titik awal yang dimanfaatkan militer untuk melakukan intervensi politik di tengah kekisruhan. Dari segala runtutan kegagalan pemerintahan Mursi untuk mengatasi  kekisruhan,  nampaknya  kalangan  militer  menganggap  Mursi  tidak  mampu membendung dan mengatasi kekacauan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2013,  militer  memberi  ultimatum  pada  Presiden  Mursi  untuk  menuntaskan  masalah politik  Mesir  dalam  waktu  48  jam.  Mursi  menolak  tuntutan  militer,  sebab  ia  merasa memiliki legitimasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara sah dan demokratis.
Akibat  penolakan  tuntutan  militer  oleh  Mursi,  maka  militer  melancarkan intervensinya untuk menggulingkan kekuasaan Mursi. Kudeta tersebut dilandasi dengan roadmap masa depan Mesir yang dibahas pada pertemuan antara Al Sisi dengan tokoh- tokoh  politik  oposisi  Mursi.  Kudeta  yang  mengakhiri  kekuasaan  Mursi  menandai gagalnya demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih pertama pada masa  transisi,  dan  pemerintahan  Mursi  pada  awalnya  muncul  sebagai  harapan  baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situasi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung membaik.
Dalam bentuk apapun, kudeta dinisbatkan sebagai bentuk pengingkaran dari proses demokratisasi  yang sedang  tumbuh  di  kedaulatan  Mesir setelah  Revolusi  11  Februari 2011. Militer telah merenggut seluruh nilai-nilai dan proses demokrasi di Mesir. Rakyat Mesir  harus  menelan  pahitnya  kehilangan  kesempatan  untuk  mengekspresikan kebebasan melalui demokrasi yang sehat. Masyarakat Mesir harus kembali membangun proses-proses demokrasi dari dasar. Seharusnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi,  semua  kalangan  harus  menjadi  jagapati  atas  terselenggaranya demokratisasi.  Lemahnya  kekuasaan  eksekutif  serta  keselarasan  kepentingan  militer untuk  kepentingan  pribadinya,  pemerintahan  akan  berubah  menjadi  rezim  militer karena  perwira  militer  sendiri  yang  merampas  kekuasaan  dari  rezim  sebelumnya. Kudeta  ini  menyebabkan  Mesir  masuk  dalam  pusaran  konflik  perang  saudara,  dan meningkatnya aksi terorisme secara massif.
Hal ini menunjukkan lunturnya demokrasi di Mesir dengan nuansa parlemen yang tidak demokratis, pemerintah dan presiden hanya sebatas representasi badan eksekutif semata, bukan lagi sebagai pilar utama dalam sistem politik yang fungsional.

## 4. Dominasi Militer dalam Politik Mesir
Perkembangan demokratisasi Mesir tidak terlepas dari pengaruh besar militer sejak runtuhnya  sistem  monarki  pada  tahun  1952.  Keterlibatan  militer  di  Mesir  diawali dengan tergabungnya para petinggi militer dalam sebuah organisasi penggulingan rezim Raja Farouk tahun 1952, yang dikenal dengan Organisasi Perwira Bebas (Free Officer). Peristiwa tersebut merupakan titik krusial Mesir didominasi oleh kekuatan militer dan presiden  yang  memiliki  latar  belakang  militer  yang  melekat  hingga  jatuhnya  rezim Mubarak pada tahun 2011 (Dam, 2001: 12).
Di masa rezim Mubarak, kedudukan militer semakin kuat di Mesir. Militer diberikan banyak  hak  istimewa,  tidak  hanya  sebatas dalam bidang politik,  tetapi  juga di  bidang ekonomi.  Sejak  saat  itulah  militer  secara  terbuka  membangun  kekuasaannya  yang dikenal dengan perumpamaan “negara di atas negara”, yang berdampak signifikan pada struktur ekonomi dan sosial di Mesir.
Di tengah polarisasi serta perpecahan yang mendalam di masa pemerintahan Mursi, militer memanfaatkan momentum untuk kembali bermain dalam perpolitikan Mesir. Di tengah protes massa yang menuntut pengunduran Mursi dari kursi pemerintahannya, di  langit  kota  Mesir  nampaknya  terlihat  sebuah  pesawat  militer  terbang  di  atas kerumunan  massa  dan  menjatuhkan  bendera  Mesir  sebagai  tanda  bahwa  militer memihak  rakyat  Mesir.  Hingga  pada  akhirnya  Mursi  berhasil  digulingkan  dari  kursi kekuasaannya setelah rangkaian skenario yang dibangun oleh militer.
Dengan demikian, hingga hari ini Mesir masih berada di bawah bayang-bayang elit penguasa  lama  yang  didominasi  oleh  militer.  Bayangan  rezim  lama  inilah  yang menyebabkan cacatnya proses demokratisasi di Mesir pasca-Arab Spring. Dalam hal ini, militer dan elite penguasa lama masih mempertahankan posisinya di hati rakyat Mesir. Ini  bukan  hanya  karena  militer  memiliki  sejarah  panjang  dalam  melindungi  negara, tetapi  demonstran  anti  Mursi  berupaya  untuk  tidak  menjadikan  seorang  pemimpin Mesir  yang  Islamis.  Mereka  juga  khawatir  dengan  gerakan  MB  yang  dianggap  akan mengubah sistem negara menjadi Islamis seperti halnya revolusi Iran tahun 1979 (Al- Amin, 2013; Yumitro & Estriani, 2017: 23).
Dari seluruh pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa militer Mesir memiliki ikatan politik dan ekonomi yang kuat dan mendalam, selain juga memiliki hubungan yang erat dengan  aktor-aktor  eksternal  serta  elite  penguasa  Mesir.  Oleh  karena  itu,  terjadi
kegagalan  demokrasi  di  Mesir  karena  peran  militer  yang  sangat  dalam  dalam  politik praktis  Mesir.  Demokrasi  hanya  sebatas  tameng  dalam  praktiknya.  Al-Sisi  mengklaim bahwa  Mesir  merupakan  negara  demokrasi,  tetapi  dalam  praktiknya,  untuk mempertahankan  kekuasaanya, Al-Sisi  tidak  pernah  menunjuk  warga sipil  tanpa latar belakang  militer sebagai  pemegang  kekuasaan  utama  Mesir. Al-Sisi  banyak  membuat skenario dengan karakteristik sistem demokrasi agar terlihat demokratis. Setelah Al Sisi menjadi presiden tahun 2013, pemilihan presiden diadakan tahun 2018, dimana terjadi tindakan-tindakan tidak demokratis, antara lain, otoritas Mesir melakukan represi yang menyebabkan  beberapa  kandidat  lain  membatalkan  pencalonan  atau  menghentikan kampanye, Al Sisi akhirnya menang dengan 97% suara untuk masa jabatan empat tahun berikutnya  yang  seharusnya  berakhir  pada  tahun  2022.  Namun  pada  tahun  2019, pemerintah melakukan amandemen konstitusi dimana salah satu pasalnya menambah masa  jabatan presiden,  sehingga  pemilu  yang  seharusnya dilangsungkan  tahun  2022, bergeser menjadi 2024 (cihrs.org, 2023).

## Simpulan
Arab  Spring  yang  bergejolak  sejak  awal  2011  lalu  menjadi  awal  kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik, yaitu harapan untuk  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  lebih  ideal.  Masyarakat  Dunia  Arab  meyakini bahwa  kehidupan  yang  ideal  itu  adalah  dengan  terbangunnya  sistem  politik  yang demokratis.  Maka  dari  itu,  demokratisasi  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Arab  Spring.  Meskipun  demikian,  tidaklah  mudah  untuk  membangun  pranata  politik yang demokratis karena setiap negara menghadapi tantangan-tantangan tersendiri.
Mesir  merupakan  salah  satu  negara  yang  semula  terlihat  berhasil  dalam melangkah menuju kehidupan yang demokratis, dengan ditumbangkannya rezim Husni Mubarak  yang  telah  berkuasa  secara  militeristik  selama  30  tahun.  Penggulingan Mubarak  dilakukan  melalui  aksi  protes  yang  dilakukan  oleh  warga  Mesir  yang dikonsolidasi  melalui  media  sosial.  Demonstrasi  besar  anti-rezim  terjadi  karena masyarakat telah mengalami ketidakadilan, kurangnya penegakan hukum, korupsi, dan pengekangan  terhadap  kebebasan  warga.  Namun  setelah  Mubarak  terguling  dan terpilih pemerintahan baru melalui proses demokratis pada tahun 2012, gejolak politik kembali  terjadi.  Massa  kembali  berdemonstrasi  menentang  pemerintahan  Mursi  dari Ikhwanul  Muslimin  yang  cenderung  bercorak  Islamis  dan  antidemokrasi.  Sebagai akibatnya,  militer  kembali  mengambil  alih  kekuasaan  dan  hingga  saat  ini  kekuasaan berada  di  tangan  Jenderal  Al  Sisi.  Meskipun  ia  menang  dalam  pemilu  2018,  namun banyak indikator demokrasi yang dilanggarnya, antara lain pembungkaman oposisi dan
media  massa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di Mesir adalah praetorianisme  (peran  militer  mendominasi  pengambilan  keputusan)  dan  frozen democracy  (bekunya  sistem  politik  demokrasi  yang  berkembang  akibat  berbagai batasan yang ada.

## Daftar Pustaka
Agastya, M. (2013). Badai Revolusi Timur Tegah yang Penuh Darah. Yogyakarta: IRSiSoD. Agrawal,  R.  (2022).  Al- Sisi’s  Egypt:  A  Mirage  of  Democracy.    [online]  Chicago  Policy Review. Dalam: https://chicagopolicyreview.org/2022/12/19/al-sisis-egypt-a- mirage-of-democracy/  [Diakses 5 Januari 2023].
Alasdair, D. (1985). Political Geogrhapy in North Africa and Middle East. Oxford: Oxford University Press.
Al-Amin,  E.  (19  Juli  2013).  The  Grand  Sca m:  Spinning  Egypt’s  Military  Coup  Counter.
[online]  Global  Research.  Dalam:  https://globalresearch.ca/the-grand-scam- spinning-egypts-military-coup/5343280?pdf=5343280 [Diakses 10 Februari 2023].
CIHRS.org (Cairo Institute for Human Rights Studies). (2023). Egypt’s 2024 Presidential Elections: A Dead End. [online] Dalam: https://cihrs.org/egypts-2024-presidential- elections-a-dead-end/?lang=en [Diakses 10 Februari 2023].
Dahl,  Robert  A.  (1971).  Polyarchy:  Participation  and  opposition,  New  Haven:  Yale University Press.
Dam, S. (2001). Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan. Jakarta: P2PLIPI
El- Sherif,  Ashraf.  (2014).  Egypt’s  Post -Mubarak  Predicament.  [online]  Carnegie Endowment for International Peace. Dalam:
https://carnegieendowment.org/2014/01/29/egypt-s-post-mubarak-predicament- pub-54328 [Diakses 8 Februari 2023].
Hitti, PK. (2001). Sejarah Ringkas Dunia Arab. Yogyakarta: Iqra’ Pustaka.
Huntington, S. (2005). The Third Wave. London: Lynne Rienner Publisher.
Iqbal,  Muhammad.,  dan  Sayomukti,  Nurani.  (2011).  Ben  Ali,  Mubarak,  Khadafy: Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21. Bandung: Medium.
Jatmika, S. (2014). Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah. Yogyakarta: Maharsa.
Kamrava, Mehran. (2014). Beyond The Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain In The Middle East. Oxford: Oxford University Press.
Kuncahyono, T. (2013), Musim Semi di Suriah. Jakarta: Kompas.
Kuncahyono, T (2013). Tahrir Square: Jantung Revolusi Mesir. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Lubis, A. (2011). Perubahan Sosial-Politik di Timur Tengah. Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika.
Mahmuzar. (2013). Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Nusa Media.
Markoff,  John.  (2002).  Gelombang  Demokrasi  Dunia;  Gerakan  Sosial  Dan  Perubahan Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nordlinger, Eric A. (1990). Militer Dalam Politik . Jakarta: Rineka Cipta.
Rustow, Dankwart A. (1970). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Jurnal Comparative Politics, [online] 2(3), 337-363. Dalam:
https://www.jstor.org/stable/421307 [Diakses 4 Januari 2023]
Sahdan, G. (2004). Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto. Jogjakarta: Podok Edukasi.
Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Hubungan Internasional, [online] 4(2), 118-129. Dalam:
https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129 [Diakses 15 Maret 2023].
Said Ali, Asad. (2012). Ideologi Gerakan Masa Reformasi Gerakan-Gerakan Sosial Politik Dalam Tinjauan Ideologis. Jakarta: renada Media Grup.
Sau, Ranjit. (2004). Democracy and Reform: Voices in West Asia. Economic and Political Weekly, [online] 39(38), 18-24. Dalam: http://dx.doi.org/10.2307/4415556 [Diakses 13 April 2023].
Sihbudi, R. (2007). Menyandera Timur Tengah. Bandung: Mizan.
Tamburaka, Apriadi. (2011). Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Ubaedillah,  A.  (2015).  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education)  Pancasila, demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.
Ubaedillah, A & Rozak, A. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak   Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Utami,  Afini  Nurdina.,  dan  Anam,  S.  (2022).  Dominasi  Militer  Dalam  Politik  Dan Pemerintahan di Mesir: Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pada Kudeta 2013. Jurnal Review  of  International  Relations  (RIR),  [online]  4(2),  132-142.  Dalam: https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.29249 [Diakses 10 Maret 2023]
Yumitro, G., dan Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. CIRR, [online] 23(79), 157-188. Dalam: https://cirrj.org/index.php/cirrj/article/view/203/202 [Diakses 10 Maret 2023]