## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Fina Rosalina 1
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Muhmammadiyah Jember, Jln Karimata No 49 Jember, 68121 E-mail :  finarosalina@unmuhjember.ac.id
Abstract-The imposition of the expiration date on the criminal act of corruption is still debatable whether it can enforce. The Corruption  Eradication  Act  does  not  specifically  regulate  the  expiration  period,  causing  legal  uncertainty  and  creating dualism of views on the application of the expiration period, which in turn has the potential to cause state financial losses. This study aims to find the expired concept of corruption through the point of view of legal theory. The legal theory  used is the theory of consequences (leer van het gevolg). The critical use of the theory of consequences (leer van het gevolg) serves to  embody  the  theoretical  concepts  and  factual  conditions  of  eradicating  corruption  in  Indonesia.  This  study  uses  a normative juridical method that is prescriptive. This research found that the term act (feit) in the provisions of Article 79 of the Criminal Code means fulfilling all elements of a criminal act. Where the criminal act of corruption in the Law on the Eradication  of  Criminal  Acts  of  Corruption  is  a  material  offense,  must  carry  out  the  expiration  since  the  result  of  state financial losses appears on the surface. The characteristics of white-collar crime in corruption are appropriate for applying the theory of consequences (leer van het gevolg). The jurisprudence of the Supreme Court's decision which states that the crime  of  corruption  is  a  multi-national  crime  strengthens  the  implementation  of  the  UNCAC  international  instrument regarding the extension of the expiration period of the criminal act of corruption. This study Concludes That the provisions of Article 79 of the Criminal Code regarding expiration are not suitable to be applied in cases of corruption in Indonesia
Keywords: Corruption Crime; Expiration Period; Legal Theory

## I. PENDAHULUAN
Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seakan tidak pernah  henti untuk ramai diperbincangkan. Beberapa upaya telah dilakukan,  namun  demikian  terdapat  beberapa  keadaan  yang  dirasa  melemahkan  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi tersebut. Salah satu diantaranya adalah, terkait masa daluwarsa yang menyebabkan proses penuntutan atau penyidikan perkara tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  dilanjutkan.  Tahun  2019, Indonesia  Corruption  Wacht (ICW)  telah  mengingatkan  bahwa setidaknya  terdapat  18  kasus  korupsi  besar  yang  akan  segera  melawati  masa  daluwarsanya. 1 Menjadi  sebuah  problematika hukum  ketika  negara  harus  kehilangan  kesempatan  untuk  dapat  memperoleh  haknya,  yaitu  pengembalian  keuangan  negara, yang diakibat karena telah lewat waktu atau daluwarsanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan.
Keberlakuan penetapan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi masih terdapat pro dan kontra. Hal tersebut disebabkan Undang Undang No 31 Tahun 1991 Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang Undang PPTPK) yang notabane merupakan undang undang diluar KUHP yang mengatur  secara  khusus  terkait  tindak  pidana  korupsi,  tidak  mengatur  ketentuan  tentang  masa  daluwarsa.  Terdapat  anggapan bahwa,  Undang  Undang  PTPK  seharusnya  mengikuti  pengaturan  yang  termuat  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  dengan  KUHP).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  103  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  asas hukum  dalam  ketentuan  buku  satu  KUHP,  berlaku  bagi  perbuatan  pidana  dalam  undang  undang  lain,  kecuali  undang  undang khusus  tersebut  telah  mengatur  secara  tersendiri.  Konsekuensi  ketentuan  tersebut  adalah  masa  daluwarsa  PTPK    mengikuti pengaturan secara limitatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP.
Namun demikian, tidak juga  sedikit pendapat  yang  menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana  korupsi seharusnya telah mengikuti saran atas ketentuan yang termuat dalam United Nations Convention Against Coruuption (selanjutnya disebut UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  melalui  Undang  Undang  No  7  Tahun  2006  Tentang  Pengesahan United  Nations  Convention Against Corruption . UNCAC mengamanatkan dalam artikel 29 untuk memberikan tenggang waktu yang lebih panjang ataupun kekhususan  penetapan  awal  penghitungan  masa  daluwarsa.  Meskipun  ketentuan  dalam  UNCAC  belum  dapat  diterapkan dikarenakan  belum  terdapat  penyesuaian  terhadap  undang  undang  nasional,  namun  ketentuan  dalam  UNCAC  dirasa  sebagai ketentuan paling ideal utuk mengatasi perkara korupsi di Indonesia.
1 Rayhand Purnama, “ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa”.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Sejatinya, terdapat perbendaan tujuan pemidaan yang termuat dalam ketentuan KUHP dan Undang Undang PTPK. Tidak disebutkan  secara  khusus  tujuan  pemidanaan  dalam  KUHP,  namun  Simon  menyebutkan  bahwa  tujuan  pemidaan  dalam Wetbook  van  Straftrecht  (WvS) atau  dikenal  dengan  sebutan  KUHP  yaitu  guna  memenuhi  kepentingan  masyarakat  dan melindungi  tertib  hukum. 2 Hal  tersebut  jelas  berbeda  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  termuat  dalam  Undang  Undang  PTPK. Meskipun  tidak  disebutkan  terkait  tujuan  dijatuhkannya  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan,  namun  bilamana  merujuk  dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang Undang PTPK, maka tercermin konsep tujuan pemidanaan yang dipertahankan dalam Undang  Undang  PTPK  adalah  pengembalian  kerugian  negara  dan  menjerakan  pelaku  kejahatan. 3 Hal  lain,  ketentuan  pasal tersebut  dapat  pula  diartikan  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam  Undang  Undang  PTPK  adalah  sebagai  fungsi  perlindungan negara kepada warga masyarakat dari kemiskinan, maka kerugian negara  merupakan salah satu faktor terpenting dalam tujuan pemidanaan.
Adanya  perbedaan  tujuan  pemidanaan  dalam  Undang  Udang  PTPK  dan  KUHP,  menjadikan  eksistensi  mempersamakan pemberlakuan masa daluwarsa tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi menjadi dipertanyakan. Selanjutnya,  bilamana hendak  memberlakukan    masa  daluwarsa  yang  menyimpangi  ketentuan  dalam  KUHP  dengan  tujuan  pengembalian  keuangan negara,  maka  diperlukan  dasar  pembenar  dalam  pemberlakuannya.  Perlu  sebuah intrument teori  hukum  dalam  menganalisa pembenaran konsep perpanjangan masa daluwarsa dalam penangan kasus korupsi di Indonesia.
Berdasarakan  latar  belakang  tersebut,  maka  objek  dari  penelitian    ini  adalah  masa  daluwarsa  dalam  penanganan  kasus tindak  pidana  korupsi  melalui  sudut  pandang  teori  hukum.  Sehingga  dapat  disusun  rumusan  masalah  sebagai  berikut  : Bagaimanakah  konsep  daluwarsa  atas  perkara  tindak  pidana  korupsi  bilamana  ditinjau  melalui  sudut    pandang  teori  hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan konsep daluwarsa melalui pendekatan teori yang dikemukakan ahli hukum guna  penyelamatan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi.  Hal  mana  pula  konsep  perluasan  masa  daluwarsa  ini  telah disarankan pula dalam ketentuan UNCAC dengan tujuan untuk penyelamatan terhadap kerugian keuangan negara.
Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya dijabarkan sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan  oleh  Arman  Manoppo,  “Pengenaan  Waktu  Daluarsa  Penuntutan  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Ditinjau  dari KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen , Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019. dengan judul “ Pengenaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari KUHP dan UndangUndang Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi” . 4 Penelitian  tersebut  hanya  menitik  beratkan  penelitian  secara  normative subtantif,  yaitu  dalam  KUHP  dan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  penulis,  selain  menelaah  keberlakuan  peraturan  perundang  undangan  yang  memiliki  hubungan  dengan  masa daluwarsa  tindak  pidana  korupsi,  penelitian  ini  menggunakan  teori  hukum  sebagai  pisau  analisa,  sehingga  diharapkan  dapat memunculkan sebuah konsep baru dalam keberlakuan hukum
Kedua , Penelitian  yang  dilakukan  Layli  Maghhfiro  and  Dini  Dewi  Heniarti,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Putusan  Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)”, Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung , Vol. 3 no 2, 2017. dengan Judul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan  Gugurnya  Hak  Menuntut  (Studi  Kasus  Perkara  No.545  K/Pid.Sus/2013)” . 5 Penelitian  yang  dilakukan Layli Maghhfiro dan Dini Dewi Heniarti, melakukan pendekatan studi kasus atas nama Miranda Swaray Gultom dalam putusan Mahkamah Agung dengan No Perkara 545 K/Pid.Sus/2013. Hal mana studi kasus yang sama digunakan pula dalam penelitian ini.  Hal  yang  membedakan  adalah  penelitian  Layli  Maghhfiro  dan  Dini  Dewi  Heniarti  menitik  beratkan  kesalahan  surat dakwaan  penuntut  umum  yang  telah  daluwarsa  dan  melanggar  asas  kejelasan  yang  termuat  dalam  ketentuan  atas  dasar ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang  Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Peraturan  Perundang  Undangan.  Sedangkan penelitian penulis melakukan pendekata studi kasus dalam putusan yang sama untuk menemukan dasar ratio decidendi putusan Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan benang merah kesuaian dengan teori hukum daluwarsa yang digunakan.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada peneliti yang berfokus pada penelitian daluwarsa tindak pidana korupsi melalui sudut pandang teori hukum. Penggunaan teori hukum dalam penelitian ini akan  melahirkan novelty disebabkan belum  terdapat penelitian dengan pisanu analisa  yang  sama dengan  yang digunakan oleh peneliti.  Secara  ilmiah  penelitian  ini  diharapkan  membuka  ruang  sudut  pandang  masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi  guna penyelamatan keuangan negara, sehingga dimasa yang akan datang penelitian lebih dalam dapat dilakukan oleh peneliti lainnya.
2 Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Pemasyarakatan.
3 Andreas N Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.
4 Arman Manoppo, “Pengenaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen , Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019.
5 Layli Maghhfiro and Dini Dewi Heniarti, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)”, Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung , Vol. 3 no 2, 2017.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk melahirkan jawaban yang bersifat preskriptif atas kasus daluwarsa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Guna melahirkan konsep tersebut, maka metode yuridis normative dengan studi kepustakaan ( library research ) dipilih  sebagai  metode  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Pendekatan  peraturan  perundang  undangan    ( statute  approach), pendekatan konseptual  ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approace ) digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian  ini . 6 Beberapa  undang  undang  yang  digunakan  adalah  KUHP,  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  termasuk  juga    UNCAC  yang  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang  No.7  tahun  2006.  Sedang  pendekatan konseptual dilakukan dengan menggali makna daluwarsa tindak pidana, sedang teori yang digunakan adalah teori akibat ( leer van het gevolg) . Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung atas kasus Miranda Swaray Goeltom dengan nomer perkara  545/K/Pid.Sus/2013

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Normative Subtantif yang Ada di Indonesia
Daluwarsa  pada  dasarnya  merupakan  upaya  Negara  untuk  memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  untuk  tidak dilakukannya  penuntutan  tindak  pidana  melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditentukan. Black’s  Law  dictionary memberikan pengertian  daluwarsa  sebagai expiration yang  artinya  adalah    “ a  formal  termination  on  a  closing  date” Istilah closing  date dalam date expiration diartikan sebagai “ the date on which an offer, option, or the like ceases to exist ”. 7 Hal tersebut kemudian disimpulkan bahwa pada saat   tanggal  daluwarsa telah datang  maka tidak lagi terdapat  penawaran, opsi, atau sejenisnya  yang dapat digunakan. Daluwarsa menggugurkan kewenangan bertindak terhadap pelaku tindak pidana .
Masa  daluwarsa  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  secara  materiil  tidak  termuat  dalam  ketentuan  Undang  Undang PTPK.  Namun  pada  saat  beracara,  ketentuan  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan  perkara  korupsi  dapat  ditemukan  dalam ketentuan  Pasal  40  Undang  Undang  No  19  Tahun  2019 Tentang  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang Undang KPK). Pasal 40 Undang Undang KPK  menyebutkan bahwa bilamana dalam jangka waktu dua tahun  Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu  menyelesaikan  proses  penyidikan  dan  penuntutan  perkara  korupsi,  maka  kasus  tersebut  dapat  dihentikan.  Hal  mana ketentuan ini masih melahirkan pro dan kontra dan terdapat keterkaitan erat dengan penelitian ini, namun dalam penelitian ini tidak membahas terkait masa daluwarsa proses penyidikan dan penuntutan yang dapat dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang akibat lewatnya masa dua tahun tersebut.
Secara  materiil  subtansial,  masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi  secara  khusus  merujuk  pada  dua  dasar  hukum  untuk menentukan  masa  daluwarsa  tindak  pidana. Pertama, pengaturan  yang  merujuk  kepadan  pengaturan  daluwarsa  dalam pengaturan dalam  KUHP, Kedua pengaturan daluwarsa dalam  ketentuan  UNCAC. Kedua instrumen tersebut akan dijabarkan sebagai berikut;
Pertama, Pengaturan  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi  yang  merujuk  kepada  ketentuan  KUHP . KUHP  membagi  masa daluwarsa dalam dua macam, yaitu  daluwarsa mengenai penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 70-73 KUHP  dan daluwarsa mengenai  melaksanakan  hukuman  diatur  dalam  ketentuan  Pasala  78-  81  KUHP. 8 Namun  dalam  pembahasan  penelitian  ini hanya  akan  membahas  tentang  daluwarsa  penuntutan  pidana  saja.  Hal  mana  menurut  KUHAP  Pasal  1  ayat  7  yang  dimaksud penuntutan adalah “ Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”
Dasar pemberlakuan daluwarsa adalah asas kepastian hukum yang secara limitatif waktu yang dimaksud ditentukan dalam ketentuan Pasal 78 KUHP sebagai berikut :
1. Terhadap pelanggaran dan kejahatan percetakan, masa daluwarsa setelah satu tahun;
2. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi denda dan pidana kurungan, masa daluwarsa setelah tiga tahun
3. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa daluwarsa setelah dua belas tahun
4. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi pidana mati atau seumur hidup, masa daluwarsa setelah delapan belas tahun. Lamanya penderitaan yang akan dialami pelaku kejahatan dipengaruhi oleh beratnya tindak pidana yang dilakukan. Begitupula dengan  daya  ingat  masyarakat,  ingatan  masyarakat  akan  semakin  kuat  dan  sukar  dihapuskan  terhadap  kejahatan  berat  yang dilakukan pelaku kejahatan. Sehingga konsekuensi logis yang dilahirkan adalah lamanya masa daluwarsa suatu kejahatan akan dipengaruhi oleh beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. 9
Terkait penetapan dimulainya perhitungan masa daluwarsa, dapat ditemukan dalam  ketentuan Pasal 79 KUHP. Penetapan perhitungan masa daluwarsa dilakukan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Namun demikian,  terdapat beberapa pengecualian atas keberlakuan pasal tersebut, yaitu perbuatan perbuatan sebagai berikut:
6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm. 35.
7 Bryan A Garner, “Black’s Law Dictionary”, West Group, United State Of America, 1999. Hlm 600
8 J.E Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda , PT Bina Aksara, Jakarta.
9 Indah Febriani Kaligis2, “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 KUHP”, Lex Crimen , Vol. Vol. VII/No. 1, March, 2018. Hlm 143

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
1. Tehadap  kejahatan  pemalsuan  dan  perusakan  mata  uang,  masa  daluwarsa  dihitung  pada  hari  setelah  mata  uang  yang dirusak atau dipalsu digunakan;
2. Terhadap  kejahatan  dalam  Pasal  328  (penculikan),  Pasal  329  (perbudakan/menculik  untuk  diperkerjakan),  Pasal  330 (penculikan  dibawah  umur),  dan  Pasal  333  (penculikan),  masa  daluwarsa  dihitung  pada  hari  setelah  korban  kejahatan tersebut bebas atau meninggal dunia
3. Terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 556 sampai Pasal 558 A, masa daluwarsa dihitung pada hari setelah daftar pelanggaran atas register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.
Selanjutnya, perhitungan  masa daluwarsa dapat dihentikan  ( stuiting van de verjaring ) dan dapat pula ditunda ( schorsing van de verjaring) . Ketentuan masa daluwarsa dihentikan termuat dalam ketentuan 80 KUHP sedangkan masa daluwarsa ditunda ditentuakan  dalam  ketentuan  Pasal  81  KUHP.  Pasal  80  KUHP  menyebutkan  bahwa  masa  daluwarsa  terhenti  ketika  telah dilakukan penuntutan, hal mana penuntutan tersebut telah diketahui oleh yang dituntut dengan cara diberitahukan sesuai dengan aturan umum. Penghentian masa daluwarsa diartikan sebagai masa daluwarsa tidak berlaku dan dihitung baru sejak dilakukan penuntutan. 10 Perbuatan  yang  bersifat  mencari  dan  menyelidiki  tidak  masuk  dalam  kategori  penuntutan.  Penuntutan  baru dihitung pada saat perkara mulai diserahkan di sidang pengadilan. 11
Sedangkan  Pasal  81  KUHP  menyebutkan  bahwa  perhitungan  daluwarsa  dapat  ditunda  dengan  adanya  perselisihan pra- yudisial . Pra-yudisial dimaksudkan sebagai penundaan pemeriksaan perkara pidana dikarenakan terdapat sebuah perkara yang harus diselesaikan  terlebih dahulu atau terdapat sengketa tentang  kekuasaan kehakiman  yang  mengadili. Setelah penyelesaian perkara  lain  atau  sengketa  kekuasaan  kehakiman  selesai  dilakukan  maka  perhitungan  daluwarsa  akan  dilanjutkan  lagi  dan ditambahkan dengan lamanya tenggangluarsa sebelum terhenti oleh masa pra-yudisial. 12 . Kedua, beralih  kepada  pengaturan  daluwarsa  dalam  ketentuan  UNCAC . Artikel  29  UNCAC  menyebutkan  bahwa “…establish  under  is  domestic  law  a  long  statute  of  limitations  period  in  which  to  commence  procedings  for  any  offence established in accordance with convention and establish a longer statute of limitation where the alleged of offenedr has evansed the  administration  of  justice” .  UNCAC  mengamanatkan  dalam  artikel  29  untuk  menetapkan  tenggang  waktu  yang  lebih panjang dalam hukum nasional ataupun memberikan saran untuk mengatur waktu “ penghentian sementara” bilamana terdapat pemangkiran penegakan hukum ( administrasi of justice) .
Adapun  alasan  untuk  memperpanjang  waktu  tersebut  dilakuka  guna  mencapai  keseimbangan  kepentingan  korban  dan terdakwa,  serta  pengakuan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  ditemukan  dan  ditegakkan. 13 Selain  hal  tersebut  waktu  untuk  penegakan  hukum  juga  akan  relatif  lebih  lama  diakibatkan  karena  tindak  pidana  korupsi merupakan  kejahatan  dengan  segmen  lintas  negara  membutuhkan  kerjasama  antar  negara.  Adanya  fakta  bahwa  penyelesaian perkara  korupsi  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  menjadi  dasar  pertimbangan  untuk  pengaturan  perpanjangan  waktu daluwarsa perkara tindak pidana korupsi.
Terdapat  beberapa  koreksi  atas  kedua  instrument  hukum  yang  terkait  tentang  masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi. Pertama ,  Koreksi  atas  keberlakuan  daluwarsa  KUHP.  KUHP  atau Wetbook  van  Straftrecht  (WvS) yang  merupakan warisan Belanda,  belum  melaksanakan  perubahan  terkait  penetapan  jangka  waktu  masa  daluwarsa.  Hal  tersebut  jelas  dipertanyakan existensi-nya, sebab  di  negara  Belanda  sendiri  terhadap  perkara  dengan  ancaman  pidana  12  Tahun  atau  lebih  sudah  tidak mengenal  lagi  masa  daluwarsa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  70  ayat  2  sebagai  berikut  “ In  afwijking  van  het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet: 1. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld’. 14 Adanya perubahan dalam KUHP Belanda tersebut seharusnya menjadi pertimbangan kembali bagi Negara Indonesia untuk mengevaluasi masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi
Selanjutnya, Koreksi atas keberlakuan UNCAC. Kendati keberlakuan UNCAC dirasa menjadi hal yang diinginkan untuk diterapkan di Indonesia, pemberlakuan UNCAC masih dirasa memiliki kelemahan, hal tersebut disebabkan meskipun UNCAC telah    diratifikasi  melalui  Undang  Undang  No  7  Tahun  2006  Tentang  Pengesahan United  Natlons  Convention  Against Corruption , namun UNCAC belum dapat diterapkan dikarenakan belum terdapat penyesuaian terhadap undang undang nasional. Hal tersebut  menyebabkan, sejauh ini terkait daluwarsanya  perkara tindak pidana  korupsi harus  merujuk pada ketentuan pada pasal 78 KUHP.

## B. Konsep Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Daluwarsa Hukum Pidana
Penetapan  masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi  belum  ditemukan  secara  khusus  dalam  pengaturan  yuridis  subtansial, yaitu  Undang  Undang  PTPK.  Maka  diperlukan  sebuah  instrumen  teori  hukum  guna  memperoleh  pemahaman  yang  baik  serta benar atas konsep daluwarsa tindak pidana  korupsi. Teori hukum ( rechtsteorie ) atau teori ilmu hukum diartikan  Arief  Sidarta
10 J.E Jonkers, Ibid.
11 R Soesilo, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Politeia, Bogor.
12 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia , PT Nusatara Persada Utama, Tanggerang Selatan. Hlm 184
13 Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, Menggagas Perubahan Undang Undang TIPIKOR: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan , KPK, Jakarta. Hlm 263

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
sebagai disiplin hukum yang secara kritis menganalisis kosep teoritis dalam mengejawatkan praktisnya. 15 Selanjutnya, kelahiran konsep  daluwarsa  melalui  teori  hukum  tersebut  diharapkan  mampu  dijadikan  sebagai  hukum  yang  dicita-citakan (ius contituendum) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai  awalan,  tindak  pidana  korupsi  ( corruption) secara  sempit  diartikan  sebagai  perbuatan  memberikan  untung  atas pekerjaan  diluar  tugas  resmi. 16 Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  pengertian  tindak  pidana  korupsi  meluas  hingga terdefinisikan menjadi 30 jenis tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang PTPK. Selain perluasan atas jenis dan definisi dari tindak pidana korupsi tersebut, Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan menyebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan  upaya pemberantasan tindak  pidana korupsi  harus ditingkatkan,  hal tersebut disebabkan dampak kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi yang sangat luas meliputi berbagai bidang. Atas dasar tersebut, maka tindak pidana  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime). Kategori  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime) diberikan kepada kejahatan dengan dampak  yang  meluas,  yaitu tidak hanya berdampak kepada permasalahan ekonomi, namun juga kepada ekologi, sosial dan budaya dalam suatu negara. 17
Adanya  penetapan  masa  daluwarsa  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  menyisakan  polemik  serta  kekawatiran  atas keberhasilan penyelesaian perkara korupsi di Indonesia. Secara teoritis, penetapan daluwarsa  penuntutan dalam hukum pidana ditetapkan  sebagai  upaya  perlindungan  sekaligus  kepastian  hukum.  Namun  demikian  terdapat Pro dan Kontra atas penetapan masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  ahli  hukum  yang Pro memberlakukan  masa  daluwarsa  memberikan  alasan sebagai berikut;  Pompe berpendapat, sejatinya terdapat dua alasan pentingnya terdapat masa duluwarsa atas proses penuntutan tindak  pidana. Pertama ,  dimensi  waktu  yang  panjang  memperlemah  ingatan  atas  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dan mengurangi asas kemanfaatan ( doelmatigheid ) dari penghukumannya. Kedua, dimensi waktu yang panjang mempersulit proses pembuktian  dan  mempersempit  keberhasilan  penuntutan. 18 . Van  Bamelen  menambahkan  bahwa  daluwarsa  ditetapkan  sebagai antisipasi  bukti  perkara  yang  sudah  hilang  atau  telah  menjadi  kabur. 19 Selain  itu  lamanya  pemberian  waktu  daluwarsa  dirasa cukup untuk menyebuhkan rasa penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh dilakukannya tindak pidana. 20 .
Sedangkan beberapa ahli hukum yang kontra terhadap pemberlakuan masa daluwarsa tindak pidana menjelaskan sebagai berikut: menyatakan unsur manusia dalam hukum pidana mensyaratkan untuk mengakhiri dan menutup sebuah perkara pidana, namun Jan Remelink juga menyebutkan bahwa, tentu hal tersebut akan  lebih mudah untuk dilakukan terhadap sebuah perkara tindak  pidana  ringan  dari  pada  tindak  pidana  berat. 21 Prof  van  Hamel  mengusulkan  untuk  tidak  memberikan  batas  terhadap masa penuntutan terhadap kejahatan berat dan penjahat penjahat  yang profesional. 22 Sedang Van bemelen  menyatakan bahwa terdapat  beberapa  ketegori  tindak  pidana  yang  seharusnya  tidak  perlu  diterapkan  masa  daluwarsanya  yaitu  terhadap  tindak pidana  yang  bersifat  berbahaya  dan  tindak  pidana recidive . 23 Adanya  penolakan  terhadap  masa  daluwarsa  bagi  para  penjahat yang berbahaya dikemukakan oleh mahzab antropologi kriminal dan sosiologis nasional. 24
Beberapa  ahli  hukum  yang  kontra  atas  penetapan  masa  daluwarsa  tindak  pidana,    bersepakat  bahwa  masa  daluwarsa seharusnya tidak diterapkan terhadap tindak pidana berat dengan pelaku kejahatan profesional. Selanjutnya, terkait karakteristik tindak pidana korupsi, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tidak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan  konvensional  dan  seharusnya  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan  sebagai white  collar  crime. 25 Kejahatan  tersebut berasal dari golongan berintelektual tinggi yang mampu menghitung secara cermat kemungkinan atas kejahatan yang dilakukan. Tujuan  utamanya  adalah  mengaburkan  perbuatan  agar  tidak  terbongkar  oleh  penegak  hukum.  Maka  bilaman  merujuk  pada pendapat  ahli  hukum  yang  kontra  terhadap  penetapan  masa  daluwarsa,  masa  daluwarsa  tidak  dapat  diterapkan  pada  tindak pidana korupsi.
Selain  perdebatan  atas  pemberlakuan  masa  daluwarsa  dalam  perbuatan  pidana,  terdapat  pula  beberapa  ahli  hukum  yang memperdebatkan  kapan  waktu  menetapkan  dimulainya  perhitungan  masa  daluwarsa.  Pasal  79  KUHP  menyebutkan  bahwa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan”. Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan  oleh  Pompe  bahwa  perhitungan  masa  daluwarsa  adalah  dimulai  dari  perbuatan  tersebut  dilakukan. 26 Istilah “perbuatan”  dalam  ketentuan  pasal  79  KUHP  meruapakan  padanan  dari  istilah  “ feit”. Van  Bemelen  dan  Tresna  menyatakan bahwa feit merupakan  perbuatan  fisik,  maka  cara  menghitung  masa  daluwarsa  adalah  sehari  setelah  perbuatan  fisik  itu dilakukan. 27 Berbeda  dengan  yang  disampaikan  Simon  yang  mengatakan  bahwa  Istilah  perbuatan  pidana  bukan  diartikan sebagai feit atau straftbaar  feit namun feit sebagai daad .  Istilah daad diambil  guna  memperjelas  bahwa  menetapkan  waktu
15 I Dewa Gede Atmajaya and I Nyoman Putu Adiartha, 2018, Teori Teori Hukum , Setara Press, Malang. Hlm 5
16 Bryan A Garner, Loc.Cit.
17 Muhammad Hatta, 2019, Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime) , Unimal Press, Lhokseumawe. Hlm 11
18 Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit, Hlm 270.
19 Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana , Pustaka Pena, Makassar. Hlm 229
20 Fitri Wahyuni, Op.Cit. Hlm 182
21 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
22 Ibid .
23 Andi Sofyan and Nur Azisa, Op.Cit, Hlm 243
24 P.A.f Lamintang and Simons, 1992, Kitab Pembelajaran Hukum Pidana , Pionir Jaya, Bandung.
25 Romli Atmasasmita, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korupsi.pdf. Hlm 6
26 Indah Febriani Kaligis2, Op. Cit , Hlm 146

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tindak pidana bukan berasal dari akibat yang ditimbulkan, namun tindakan dari seseorang yang terhadapnya dapat dihukum. 28 Kedua  pendapat  tersebut,  Van  Bemelen  dan  Tresna,  serta  Simon  memberikan  padanan  kata  “perbuatan”  dengan  istilah  yang berbeda namun merujuk pada penghitungan masa daluwarsa adalah langsung setelah perbuatan pidana tersebut dilakan.
Berbeda dengan pendapat Van Bemmelen dan Kresna, serta Simon, menyatakan bahwa ketentuan pasal 79 KUHP dengan istilah  “perbuatan”  dipersamakan  dengan  istilah “feit” sehingga harus  dimaknai  dengan  terpenuhinya  semua  unsur  dari perumusan delik yaitu : 29
1. Terhadap  delik  materiil  masa  perhitungan  bukan  dimulai  setelah  tindak  pidana  itu  dilakukan,  namun  setelah  akibat  dari perbuatan tersebut itu muncul
2. Terhadap  delik  dengan  syarat  tambahan  bagi  pemidanaan  darinya,  masa  perhitungan  dilakukan  segera  setelah  syarat tersebut terpenuhi
3. Terhadap delik yang dilakukan dengan bantuan, masa perhitungan dihitung setelah instrumen tersebut bekerja
Atas  penjelasan  yang  diberikan  oleh  Jan  Remelink  tersebut,  bilamana  diaplikasikan  kepada  ketentuan  tindak  pidana  korupsi, dimana  sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  25/PUU/XIV/2016  tenga  beralihkan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  delik materiil,  maka  perhitungan  dari  masa  daluwarsa  delik  tindak  pidana  korupsi  adalah  dimulai  sejak  kerugian  keuangan  negara tersebut muncul.
Bilama ketentuan terkait perhitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi ditetapkan setelah kerugian keuangan negara tersebut  muncul, hal tersebut  sebenarnya telah bersesuaian keadaan faktual tindak pidana korupsi  yang ada di Indonesia yaitu banyaknya  perkara  korupsi  di  Indonesia  yang  masih  belum  tampak  dipermukaan  karena  perkara  korupsi  merupakan  perkara seperti fenomena gunung es. 30 Selain akibat kerugian negara yang muncul tidak bersamaan dengan tindak pidana yang dilakuan, menyebutkan bahwa terdapat beberapa hambatan atas pemberantasa tindak pidana korupsi diantaranya: 31
1. Hambatan  Struktural  :  Egoisme  sektoral  lembaga  dan  institusional  dalam  penadanaan,  upaya  menutupi  penyimpangan yang dilakukan oleh institusi terkait , lemahnya sistem pengendali internal, dsb
2. Hambatan  Kultural  :  berasal  dari  kebiasaan  negatif  berupa  sifat  “sungkan”  dan  mentolelir  perbuatan  koruptif,  sehingga terkesan menjadi sifat masa bodoh atas perbuatan korupsi
3. Hambatan  Instrumen  :  Terdapat  aturan  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  namun  umpang  tindih  dengan  aturan lainnya, serta sistem pembuktian dan penegakan hukum yang masih lemah
4. Hambatan  Menejemen  :  Lemahnya  faktor  menejemen  pengawasan  pemerintah  dan  lembaga  pengawasan,  lemahnya komitmen  pemerintah  dalam  menindaklanjuti  hasl  pengawasan,  lemahnya  ko’ordinasi  dan  prosedur  pengawasan,  serta prasarana pengawasan
Adanya hambatan-hambatan tersebut memperpanjang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang pada akhirnya bila tidak segera ditangani menyebabkan lampaunya waktu atau daluwarsa atas penyelesaiannya.
Hukum pidana mengenal adanya teori tempus delicti untuk mengetahui kapan waktu terjadinya hukum pidana. Pentingnya mengetahui tempus delicti salah satunya adalah untuk menentukan kapan terjadinya daluwarsa 32 . Terdapat beberapa teori untuk menentukan kapan terjadinya tindak pidana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 33 .
1. leer  van  de  lichamelijkedaad atau  teori  pebuatan  materiil  :  teori  ini  mendasarkan  pada  kapan  dilakukan  tindak  pidana adalah saat perbuatan materiil itu dilakukan.
2. leer  van  het  instrument atau  teori  alat  :  teori  ini  mendasarkan  pada  kapan  dilakukan  tindak  pidana  adalah  pada  saat  alat yang digunakan dalam tindak pidana mulai bereaksi
3. leer van het gevolg atau teori akibat : teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah pada saat kapan akibat dari tindak pidana itu mulai muncul
4. leer  van  de  lichanelijke  daad atau  teori  beberapa  waktu  (teori  campuran)  teori  ini  mendasarkan  pada  kapan  dilakukan tindak pidana adalah pada saat kapan perbuatan materiil, alat, dan akibat dari suatu tindak pidana bereaksi  secara bersama.
Leer van het gevolg atau teori akibat membuka ruang untuk menafsirkan kapan dapat dihitungnya tindak pidana korupsi melalui kapan mulai muncul dari kerugian keuangan negara atas tindak pidana yang dilakukan. Keberlakuan teori ini dapat pula dijadikan dasar jawaban atas pro dan kontra kasus korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No 545/K/Pid.Sus/2013 atas kasus Miranda Swaray Goeltom yang membebankan terhadapnya sanksi pidana penjara selama 3 tahun. Beberapa pihak menyatakan bahwa Surat dakwaan yang dibuat oleh Kejaksaan pada saat itu telah melewati masa daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP. 34 Sehingga seharusnya perkara Miranda Swaray Goeltom tidak benar untuk dapat dilanjutkan.
Namun demikian, diketahui bahwa Miranda Swaray Goeltom tetap dikenakan sanksi pidana selama tiga tahun. Mahkamah Agung  dalam ratio  decidendi- nya  berpendapat  penyimpangan  masa  daluwarsa  dalam  ketentuan  Pasal  78  KUHP  merujuk
28 P.A.f  Lamintang and Simons, Loc.Cit.
29 Jan Remmelink, Loc.Cit.
30 Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, above note 13, p. 268.
31 Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, Legislasi Indonesia , Vol. Vol 15 No.3, November, 2018. Hlm 252-253
32 Fitri Wahyuni, Op.Cit, Hlm 51
33 Andi Sofyan and Nur Azisa, Op, Cit, Hlm 50
34 Hukum online.com, “KPK Anggap Dakwaan Miranda Belum Daluwarsa”.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
langsung  dalam  ketentuan  UNCAC  dikarenakan  alasan  karakter  tindak  pidana  korupsi  yang  bersifat extra  ordinary  crime. Mahkamah  Agung  berpendapat  memperpanjang  masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  ketentuan  article  29 UNCAC  merupakan  langkah  ketaatan  terhadap  norma  internasional.  Hal  serupa  disampaikan  oleh  Yenti  Ganarsih  yang berpandangan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  sebagai  yurisdiksi  nasional,  maka  seharusnya  disesuaikan  dengan kecenderungan internasional. 35
Memperpanjang masa daluwarsa tindak pidana korupsi merupakan upaya optimalisasi keseimbangan hukum, sebagaimana yang  menjadi  dasar  pemberalakuan  artikel  29  UNCAC.  Muladi  menyampaikan  bahwa  sejatinya  fungsi  hukum  adalah menyeimbangkan  kepentingan  individu/pelaku  kejahatan  dan  kepentingan  korban. 36 Mempersamakan  masa  daluwarsa  tindak pidana korupsi  sebagai extra  ordinary crime dengan  kejahatan  konvensional  menyebabkan tujuan pemidanaan dalam  Undang Undang  Pemberantsan  Tindak  Piadna  Korupsi  yaitu  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dan  asas  penjeraan  pelaku kejahatan,  tidak dapat terwujud. Masyarakat yang diwakili oleh negara dapat dirugikan  atas kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan karena terhalangi masa daluwarsa tindak pidana.
Sejatinya  hukum  pidana  memiliki  3  hal  kepentingan  yang  harus  dilindungi  yaitu individuale  belangen (kepentingan- kepentingan  individu  atau  pelaku  kejahatan), sociale  of  maatschappelijke    belangen (kepentingan-kepentingan  sosial  atau masyarakat)  dan staatsbelangen (kepentingan-kepentingan  negara). 37 Penetapan  masa  daluwarsa  yang  mengikuti  ketentuan KUHP  akan  berpotensi  untuk  melanggar  terlindungnya  kepentingan sociale  of  maatschappelijke    belangen (kepentingan- kepentingan sosial atau masyarakat) dan staatsbelangen (kepentingan-kepentingan negara) .

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Konsep daluwarsa atas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan teori akibat ( leer van het gevolg ) harus dihitung sejak akibat  kerugian  keuangan  negara  atas  tindak  pidana  korupsi  muncul  dipermukaan.  Sehingga  ketentuan  penghitungan  masa daluwarsa tindak pidana korupsi yang dimulai sejak sehari setelah perbuatan tersebut dilakukan adalah  tidak dapat dibenarkan. Teori  akibat  ( leer  van  het  gevolg )  dalam  konsep  daluarsa  tindak  pidana  korupsi  digunakan  dengan  beberapa  pertimbangan diantaranya: Pertama, Istilah  “Perbuatan” dalam ketentuan Pasal 79 KUHP  harus dipandang sebagai “Feit” sehingga harus dimaknai  dengan  terpenuhinya  semua  unsur  tindak  pidana,  hal  mana  tindak  pidana  korupsi  adalah  delik  materiil,  maka  masa daluwarsa  harus  dihitung  sejak  unsur  merugikan  keuangan  negara  telah  terwujud. Kedua, karakteristik  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki intelektual tinggi ( white collar crime) maka kecenderungan untuk mengungkapkan tindak  pidana  oleh  aparatur  negara  lebih  sulit  untuk  dilakukan. Ketiga, telah  terdapat yurisprodance melalui  Putusan Mahkamah  Agung  No  545/K/Pid.Sus/2013  atas  kasus  Miranda  Swaray  Goeltom  dengan ratio  decidendi kejahatan  korupsi adalah  kejahatan  multi  nasional  sehingga  aturan  yang  digunakan  harus  merujuk  pada  peraturan  internasional  yang  diratifikasi yang termuat dalam UNCAC, yaitu artikel ke 29 yang  menyebutkan  harus terdapat perpanjangan  waktu terhadap perhitungan masa  daluwarsa  tindak  pidana  korupsi.  Penggunaan  teori  akibat  ( leer  van  het  gevolg )  dalam  penghitungan  masa  daluwarsa tindak pidana korupsi memiliki potensi penyelamatan keuangan negara menjadi lebih besar. Penelitian lebih mendalam terkait mekanisme penggunaan teori akibat ( leer van het gevolg ) perlu dilakukan agar kemudian dapat diaplikasikan dalam penerapan pasal Undang Undang PTPK.

## Saran
tindak  pidana  korupsi  yang  dikategorikan  sebagai    kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime) maka  diperlukan  uapaya yang  sifatnya comprehensive  extra  ordinary  measures. Perlu  dilakukan  evaluasi  kembali  terkait  pengaturan  masa  daluwarsa tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sebagai  upaya  tindakan  luar  biasa  yang  komprehensif.  Evaluasi  dapat  dilakukan  melalui pembentukan/pengaturan  masa  daluwarsa  secara  khusus  dalam  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta melakukan sinkronisasi atas sistem hukum yang telah ada.
35 Yenti Ganarsih, “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003”, Jurnal Hukum Prioris , Vol. Volume 2, Nomor 3, September, 2009. Hlm 168
36 Sudaryono and Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP) , Muhammadiyah University Press, Surakarta.
37 Eddy O.S Hiariej, “Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hlm 6

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana , Pustaka Pena, Makassar. Bryan A Garner, “Black’s Law Dictionary”, West Group, United State Of America, 1999. I Dewa Gede Atmajaya and I Nyoman Putu Adiartha, 2018, Teori Teori Hukum , Setara Press, Malang Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. J.E Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda , PT Bina Aksara, Jakarta Muhammad Hatta, 2019, Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime) , Unimal Press, Lhokseumawe. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Predana Media Group, Jakarta. P.A.f Lamintang and Simons, 1992, Kitab Pembelajaran Hukum Pidana , Pionir Jaya, Bandung. R Soesilo, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Politeia, Bogor. Sudaryono  and  Natangsa  Surbakti,  2017, Hukum  Pidana  (Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan  RUU  KUHP) ,  Muhammadiyah  University Press, Surakarta.

## B. Jurnal
Andreas N Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Arman  Manoppo,  “Pengenaan  Waktu  Daluarsa  Penuntutan  dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Ditinjau  dari  KUHP  dan  Undang  Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019.
Eddy O.S Hiariej, “Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Indah Febriani Kaligis2, “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 KUHP”, Lex Crimen, Vol. Vol. VII/No. 1, March, 2018. Layli  Maghhfiro  and  Dini  Dewi  Heniarti,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Putusan  Majelis  Hakim  Kasasi  Dihubungkan  dengan  Gugurnya  Hak  Menuntut  (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)”, Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung, Vol. 3 no 2, 2017.
Rayhand Purnama, “ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa”.
Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI  INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”,  Legislasi  Indonesia, Vol. Vol 15
No.3, November, 2018.
Yenti  Ganarsih,  “Paradigma  Baru  dalam  Pengaturan  Anti  Korupsi  di  Indonesia  Dikaitkan  dengan  UNCAC  2003”,  Jurnal  Hukum  Prioris,  Vol.  Volume  2, Nomor 3, September, 2009.

## C. Lain-Lain
Biro  Hukum  Komisi  Pemberantasan Korupsi, 2019,  Menggagas  Perubahan  Undang  Undang  TIPIKOR:  Kajian  Akademik dan  Draf  Usulan  Perubahan,  KPK, Jakarta.
Hukum online.com, “KPK Anggap Dakwaan Miranda Belum Daluwarsa”. Romli Atmasasmita, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korupsi.pdf. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Pemasyarakatan.

## A. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang Undang no 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 7 Tahun 2006