## Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Mesir dalam Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina

## Putri Padmi Nur Wijayati, Yon Machmudi
Politik dan Hubungan Internasional Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia e-mail : Padmijayati@gmail.com

## Abstract
Russia's invasion of Ukraine resulted in the impact of the global economic crisis in various  parts  of  the  world,  especially  those  who  depend  on  imports  of  natural resources and energy from the two countries in conflict. As a country whose food staple is wheat, Egypt felt the economic impact of this military invasion because most of the country's grain imports came from Russia and Ukraine via the Black Sea  trade  route.  The  disrupted  supply  chain  caused  the  price  of  bread  to  rise,  a situation  that  had  not  occurred  since  the  days  of  President  Anwar  Sadat.  Egypt must take the right attitude in making foreign policy and choose between the great powers controlled by America and its allies or Russia and its allies. This article aims to  analyze  the  steps  taken  by  Egypt  in  dealing  with  this  dilemma.  Using  a qualitative  method,  the  author  finds  that  Egypt's  foreign  policy  is  pragmatic,  in which  El  Sisi's  government  supports  countries  that  help  him.  The  authors  also provides  several  recommendations  related  to  principles  and  steps  that  can  be taken by Egypt.
Keywords: Egypt, foreign policy, geopolitics, pragmatism, Russia, Ukraine

## Abstrak
Invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan dampak krisis ekonomi global di berbagai dunia  terutama  mereka  yang  menggantungkan  impor  sumber  daya  alam  dan energi dari kedua negara yang berkonflik. Sebagai negara yang berbahan pokok pangan gandum, Mesir merasakan dampak ekonomi akibat invasi militer ini sebab sebagian besar impor gandum negara ini berasal dari Rusia dan Ukraina, melalui jalur  perdagangan  Laut  Hitam.  Rantai  pasokan  yang  terganggu  menyebabkan harga  roti  naik,  sebuah  situasi  yang  tidak  pernah  terjadi  sejak  zaman  Presiden Anwar  Sadat.  Mesir  harus  mengambil  sikap  yang  tepat  dalam  pengambilan
kebijakan luar negeri dan memilih antara kekuatan besar yang dikendalikan oleh Amerika dengan sekutunya atau Rusia dan sekutunya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis langkah yang dilakukan Mesir dalam menghadapi dilema ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Mesir  adalah  pragmatis,  dimana  pemerintahan  El  Sisi  mengambil  sikap  untuk mendukung  negara  yang  membantunya.  Penulis  juga  memberikan  beberapa rekomendasi terkait dengan prinsip dan langkah yang bisa diambil oleh Mesir.
Kata kunci: geopolitik, kebijakan luar negeri, Mesir, pragmatisme, Rusia, Ukraina

## Pendahuluan
Invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 tidak hanya melibatkan Ukraina saja tetapi juga sekutu politik Ukraina terutama Barat melalui NATO. Rusia  sebenarnya  sudah  melakukan  langkah-langkah  militer  ke  Ukraina  sejak  2014 dengan  menyeret  negara-negara  di  sekitar  pecahan  Uni  Soviet.  Tetapi,  invasi  yang dilakukan Rusia kali ini memicu krisis pengungsian besar-besaran serta krisis kebutuhan energi terutama di Barat yang bersumber dari suplai gas Rusia (Doshi, 2022). Namun, dampak  dari  invasi  berkepanjangan  ini  ternyata  juga  memengaruhi  pertumbuhan ekonomi global yang menjadi sebuah krisis politik dan ekonomi.
Sepanjang sejarah, perang selalu memiliki resiko kemanusiaan dan ekonomi bagi negara yang terlibat. Bagi Rusia dan Ukraina, konflik militer ternyata berimbas terhadap kenaikan  harga  komoditas  dunia.  Rusia  dan  Ukraina  merupakan  pengekspor  utama kebutuhan  gandum  dunia.  Rusia  juga  adalah  salah  satu  produsen  gas  terbesar  untuk kebutuhan  Barat.  Selain  itu,  Rusia  juga  merupakan  penghasil  minyak  bumi,  kalium karbonat  (potash,  bahan  baku  pupuk),  serta  berbagai  industri  pertambangan  seperti nikel,  palladium,  dan  aluminium  (Tanchum, 2022).  Akibatnya,  konflik  berkepanjangan kedua negara tersebut menjadi sebuah krisis ekonomi global. Asia dan negara-negara Barat  telah  merasakan  dampaknya  berupa  kenaikan  harga  minyak  dan  terbatasnya pasokan  gas.  Kenaikan  harga  bahan  komoditas  sebagai  kebutuhan  pokok  tentu  akan melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Di saat ekonomi global belum benar-benar pulih akibat Covid-19, ancaman inflasi sudah  di  depan  mata,  dan  situasi  ini  dihadapi  hampir  oleh  seluruh  negara  di  dunia. Rantai  pasokan  global  sebelumnya  sudah  mengalami  hambatan  dan  perlambatan diakibatkan oleh Covid-19. Ketika dunia tengah bersiap untuk kembali menata ekonomi mereka,  muncul  konflik  Rusia-Ukraina  yang  berkepanjangan.  Ini  tentu  menciptakan tantangan yang luar biasa berat bagi ekonomi dunia.
Mesir termasuk di antara negara yang paling terdampak akibat konflik tersebut. Infrastruktur  di  Laut  Hitam  untuk  pengiriman  logistik  terhambat,  dan  pasokan komoditas  alam  dari  Rusia,  terutama  gandum,  untuk  negara  tersebut  betul-betul mengalami kendala besar. Pasokan pangan dan energi menurun dan gagal memenuhi kebutuhan  dalam  negeri.    Lebih  lanjut,  terjadi  inflasi  yang  menyebabkan  penurunan daya beli masyarakat Mesir  (Ghany, 2022).
Ada  beberapa  negara  yang  memiliki  ketahanan  dalam  menghadapi  krisis ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina ini, yaitu negara-negara penghasil minyak, gas  bumi,  perak,  emas,  nikel  dan  hasil  tambang  lainnya.  Harga  berbagai  komoditas tersebut  mengalami kenaikan seiring dengan berkepanjangannya konflik Rusia-Ukraina, sehingga,  kelebihan  pendapatan  dari  berbagai  komoditas  tersebut  bisa  menjadi kompensasi untuk membeli komoditas lain yang diperlukan negara tersebut. Ketahanan juga akan dimiliki oleh negara yang tidak banyak mengimpor hasil bumi dari Rusia dan Ukraina, atau sebagian besar mata rantai pasokannya tidak berasal dari kedua negara yang sedang berkonflik tersebut (Tanchum, 2022).
Tidak  terelakan  lagi,  ketahanan  ekonomi  suatu  negara  ataupun  perdagangan ekspor sebuah negara ke depannya akan bergantung kepada keberpihakan secara politik serta  interdepedensi  perdagangan  yang  beraliansi  kepada  Rusia  dan  sekutunya,  atau beraliansi  kepada  Ukraina  dan  sekutunya,  yaitu  Uni  Eropa  dan  Amerika,  sebagai  cara untuk menyelamatkan keberlangsungan ekspor dan impor (Ghany, 2022). Dari sisi ini, penting  sekali  untuk  memperhatikan  kebijakan  atau  respon  pemimpin  negara  serta sikap yang ditunjukan dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina. Mesir menjadi negara yang sangat rentan dari sisi ini, karena kebutuhan gandum mereka dipenuhi oleh impor melalui perdagangan Laut Hitam, yang kini tidak bisa lagi berjalan dengan baik akibat adanya konflik tersebut.
Sektor  pertanian  Mesir  selama  ini  tidak  mampu  menghasilkan  bahan  pangan pokok  secara  cukup  untuk  warganya,  seperti  gandum  dan  biji-bijian  untuk  minyak nabati.  Akibatnya,  kondisi  ketahanan  pangan  Mesir  bisa  dibilang  rapuh  dan  sangat bergantung  pada  impor.  Agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  roti  dan  minyak  sayur, makanan  pokok  warganya  yang  berjumlah  105  juta  orang,  pemerintah  Mesir mengandalkan volume besar impor bersubsidi besar-besaran.  Akibatnya Mesir saat ini adalah importir gandum terbesar di dunia dan satu di antara 10 importir minyak bunga matahari  terbesar  di  dunia.  Dampaknya,  secara  politik  pun  pemerintahan  Presiden Abdel-Fattah  el-Sisi  kini  rentan  karena  meroketnya  harga  bahan  pangan  pokok  yang mencapai tingkat yang melampaui anggaran negara (Tanchum, 2022).
Akibat perang Rusia-Ukraina, Mesir harus mencari sumber baru  karena konflik ini telah mengganggu pasokan penting dari dua negara pengekspor gandum utama itu. Badan  Anggaran  Negara  Mesir,  Otoritas  Umum  untuk  Komoditas  Pasokan,  telah mengeluarkan tender internasional terkait dengan pembelian 55.000 hingga 60.000 ton gandum. Pasar biji-bijian global menghadapi kekacauan setelah operasi militer Rusia ke Ukraina. Kedua negara yang berkonflik itu adalah penyumbang sekitar 30 persen dari pasokan gandum dunia. Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia dan Ukraina termasuk di antara lima besar.
Negara-negara  di  kawasan  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  menjadi  salah  satu kawasan paling terdampak akibat dari konflik berkepanjangan kedua negara tersebut. Menurut  Juru  Bicara  Regional  MENA  (Middle  East  and  North  Africa)  untuk  Program Pangan Dunia PBB, konflik sangat berisiko akan membuat pembeli dari Asia ke Afrika dan Timur Tengah rentan terhadap gandum yang lebih mahal jika pasokan terganggu. Itu akan menambah biaya komoditas pangan yang tertinggi dalam satu dekade sebab harga gandum mencapai rekor tertinggi  yaitu 387 Dolar AS per ton dalam perdagangan Eropa pada bulan Maret 2022 (Sawy, 2022).
Mesir  juga  telah  membatalkan  tender  pada  kesempatan  lalu  setelah  hanya menerima  satu  tawaran  gandum  Prancis,  karena  setidaknya,  dua  tawaran  diperlukan untuk pembelian yang berkelanjutan. Mesir juga menyiapkan jaringan yang lebih luas dalam tender. Penawaran dari AS, Kanada, Prancis, Bulgaria, Australia, Polandia, Jerman, Inggris,  Rumania,  Serbia,  Hongaria,  Paraguay,  dan  Kazakhstan,  adalah  pilihan  selain Rusia dan Ukraina (Sawy, 2022). Pengiriman akan dijadwalkan pada pertengahan tahun 2022.  Tindakan  ini  harus  segera  dilakukan  sebab  gandum  sangat  penting  bagi  rakyat Mesir. Sekitar 70 persen rakyat Mesir bergantung kepada roti bersubsidi untuk memberi makan keluarga mereka. Dengan jumlah penduduk lebih dari 105 juta jiwa, Mesir adalah negara  Arab  berpenduduk  paling  banyak  di  dunia.  Mesir  diperkirakan  membutuhkan sekitar  13  juta  ton  gandum  tahun  ini,  dan  negara  ini  juga  harus  memiliki  cadangan gandum di gudang penyimpanan badan logistik negara tersebut.
Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan bahwa sekitar 50 persen impor gandum Mesir berasal dari Rusia dan 30 persen dari Ukraina. Ini terjadi karena gandum dari sumber lain harganya jauh lebih mahal. Pada tahun 2021, Mesir mengimpor 11,6 juta ton gandum. Besarnya kapasitas impor gandum ini terjadi untuk  menutupi  produksi  gandum  dalam  negeri  yang  hanya  mencapai  9,8  juta  ton. Meskipun  Mesir  berstatus  sebagai  salah  satu  produsen  utama  gandum,  akan  tetapi negara  itu  tetap  saja  sangat  memerlukan  impor  gandum  untuk  menutupi  kebutuhan pangan dalam negeri. Perwakilan Mesir untuk FAO menyatakan bahwa Mesir juga harus meningkatkan kapasitas logistik gandumnya, dari 1,4 juta ton satu dekade lalu menjadi
tiga juta ton saat ini (Sawy, 2022). Perlu dicatat, beberapa Arab lainnya seperti Libya dan Lebanon juga mengalami krisis pangan yang sama akibat kebergantungan negara-negara tersebut kepada impor gandum dari Rusia dan Ukraina melalui jalur perdagangan Laut Hitam.
Kenaikan harga pangan di Mesir telah mendorong inflasi pada masyarakat kota, yang meningkat dari 5,9 persen pada Desember 2021 menjadi 7,3 persen pasca konflik. Ini adalah tingkat inflasi tertinggi sejak Agustus 2019. Kenaikan harga pangan dan subsidi dari  pemerintah  yang  menurun  telah  menjadi  masalah  yang  sensitif  secara  politik  di Mesir.  Pemerintah  tidak  boleh  asal-asalan  dalam  menanggapi  hal  ini  sebab  sudah menjadi sejarah bahwa perekonomian rakyat dan politik pemerintah yang tidak tanggap telah memicu beberapa protes selama 50 tahun terakhir. El Sisi tentu harus mengambil kebijakan yang cermat dan melihat pilihan-pilihan sekutu yang ada dalam menanggapi problem ketahanan pangan akibat invasi Rusia dan Ukraina yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.
Pemerintah  Mesir  telah  menetapkan  harga  roti  yang  dijual  secara  komersial sebesar 11,50 pound Mesir per kilogram. Sebenarnya, berbagai laporan menunjukkan bahwa  di  Mesir,  harga  pangan,  khususnya  roti,  telah  meningkat  bahkan  sebelum terjadinya  konflik  Rusia-Ukraina.  Akan  tetapi,  bagi  rakyat  Mesir,  harga  yang  sekarang telah ditetapkan oleh pemerintahnya itu tetap dianggap sangat berat karena menjadi lebih  mahal  dibandingkan  sebelum  konflik.  Dilaporkan  bahwa  harga  roti  yang  tidak disubsidi telah melonjak sebanyak 25 persen, dari 1,00 pound menjadi 1,25 pound Mesir per keping roti (Sawy, 2022).
Mesir  selama  ini  dikenal  sebagai  negara  yang  memberikan  subsidi  kepada rakyatnya dengan memberikan bantuan gandum kepada tiap 30 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk keperluan tersebut, Mesir mengimpor total 12 hingga 13 juta ton gandum setiap tahun. Dengan populasi 105 juta, dan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,9 persen per tahun, kebutuhan Mesir untuk memberikan subsidi menjadi terus membesar, dan akibatnya, Mesir semakin bergantung kepada impor dari Rusia dan Ukraina untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan ini semakin memberatkan  keuangan  negara.  Presiden  Mesir  Abdel  Fattah  El  Sisi  memerintahkan jajaran  pemerintahnya  untuk  memprioritaskan  ketersediaan  roti  non-subsidi,  yang dikonsumsi oleh sekitar 40 juta orang Mesir.
Kenaikan  harga  gandum  bagi  Mesir  menjadi  bahan  perhatian  dan  menjadi kebijakan  strategis  negara  khususnya  dihubungkan  dengan  tradisi  masyarakat  Mesir. Sebagai  negara  Muslim,  tradisi  rakyat  Mesir  sangat  diwarnai  oleh  berbagai  peristiwa keagamaan  seperti  momen  bulan  Ramadan  dan  hari  raya  Idul  Fitri.  Kebutuhan  Mesir
atas gandum akan meningkat pesat di masa bulan Ramadan. Secara tradisional, kaum Muslimin di Mesir selalu menghidangkan makanan mewah dengan jumlah banyak  di bulan  Ramadan,  di  mana  sebagian  besar  makanan  tersebut  berbahan  dasar  utama gandum. Pada tahun 2023 yang akan datang, bulan Ramadan jatuh pada kuartal awal tahun yang menjadi tantangan bagi perekonomian Mesir di tengah ancaman krisis global akibat invasi berkepanjangan Rusia dan Ukraina (Cochrane-Dyet, 2022). Yang pasti, saat ini,  harga  roti  terus  menaik,  sebuah  situasi  yang  tidak  pernah  terjadi  sejak  zaman Presiden Morsi menjabat. Situasi ini membuat pemerintah El Sisi mau tidak mau harus mampu mengambil langkah strategis sebagai jalan keluar dari situasi yang buruk ini.
Konflik Rusia-Ukraina yang menjadi penyebab melemahnya ketahanan pangan dan ekonomi Mesir adalah konflik yang terjadi di luar Mesir, bahkan secara geopolitik, kawasan Ukraina-Rusia relatif cukup berjarak dari Mesir. Akan tetapi, faktanya, konflik yang terus berkepanjangan itu telah menimpakan situasi buruk bagi Mesir. Dalam artikel ini,  penulis  berusaha  untuk  menganalisis  sikap  politik  dan  kebijakan  luar  negeri  yang akan  diambil  oleh  Presiden  Mesir  El  Sisi  di  tengah  konflik  Rusia  dan  Ukraina. Sebagaimana  yang  diketahui,  konflik  kedua  negara  tersebut  menimbulkan  polarisasi global,  karena  reaksi  masing-masing  negara  dalam  menentukan  kebijakan  luar  negeri umumnya akan menjadi parameter, apakah negara tersebut berada di pihak Amerika – Uni Eropa, atau berada di pihak  Rusia-China. Bisa juga negara tersebut malah bersikap netral hingga mendirikan semacam aliansi seperti Gerakan Non Blok di era perang dingin lalu. Dihubungkan dengan Mesir, opsi ketiga ini mungkin saja diambil Mesir mengingat negara  itu,  bersama  Indonesia  dan  Yugsolavia,  pada  tahun  1950  pernah  menginisiasi berdirinya Gerakan Non Blok (Nosseir, 2020).
Selain menganalisis langkah apa yang kemungkinan diambil Mesir, penulis juga akan  merekomendasikan  beberapa  sikap  yang  mungkin  diambil  oleh  Mesir  sebagai sebuah  negara  yang  sangat  bergantung  pada  impor  gandum  dari  Rusia  dan  Ukraina, dengan memerhatikan karakter kepemimpinan El Sisi. Presiden El-Sisi selama ini dikenal sebagai  pemimpin  yang  pragmatis  dan  oportunis  menurut  beberapa  media  serta pengamat  politik  Mesir,  sehingga  menarik  untuk  menganalisis  kemampuan  dan  sikap yang akan diambil El Sisi menghadapi situasi seperti ini.
Untuk  tujuan  penelitian  tersebut,  penulis  melakukan  analisis  literatur  atau pustaka  dengan  mengambil  data-data  dari  IMF,  berita  North  Africa  and  Middle  East News,  Reuters,  serta  berbagai  artikel  resmi,  baik  publikasi  media,  maupun  pres  rilis pemerintah Mesir.

## Pragmatisme dan Geopolitik dalam Sikap Kebijakan Luar Negeri
Berbagai  kebijakan  luar  negeri  diambil  berdasarkan  kepada  premis-premis tertentu,  seperti  ide,  norma,  kepercayaan,  identitas,  dan  sejarah  yang  kesemuanya meliputi sistem domestik negara tersebut. Situasi dalam negeri itulah yang kemudian memengaruhi  kebijakan  luar negeri  (Barnett, 2014).  Dalam  konteks pendekatan  teori konstruktivisme, kebijakan negara memang bisa berubah-ubah, karena prioritasnya ada pada struktur dinamis, bukannya struktur material, sebagai agen perubahan. Kebijakan diambil  dengan  berfokus  kepada  ide  dan  keyakinan  sebagai  instrumen  utama  untuk memutuskan jalannya tindakan negara. Ini mensyaratkan bahwa realitas selalu berubah- ubah.  Negara  dapat  memiliki  banyak  identitas  yang dikonstruksi  secara sosial  melalui interaksi dengan aktor lain. Berdasarkan kepada pendekatan konstruktivisme, interaksi dan hubungan antaraktor internasional merupakan tindakan yang sengaja direkayasa. Dengan  kata  lain,  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aktor  tidak  serta  merta  terjadi karena  adanya  sistem  pre  given,  melainkan  merupakan  agenda  dari  aktor  itu  sendiri (Wicaksana, 2018).  Teori ini mempercayai bahwa identitas sebuah negara diciptakan atas  kepentingan.  Alexander  Wendt  mengatakan  bahwa  identitas  adalah  dasar  dari kepentingan (dalam Barnett, 2014).
Sementara itu, geopolitik adalah kejelian dan kecermatan sebuah negara dalam memandang  situasi  dan  kondisi  geografisnya,  kemudian  menganalisis  ancaman sekaligus  peluang  yang  ditimbulkan  dari  lingkungan  geografis  tersebut.  Konsep ketahanan  nasional,  pembangunan,  ketahanan  ekonomi  dan  pertahanan,  hingga masalah  pengaturan  batas-batas  negara  guna  menghindari  konflik  atau  sengketa, merupakan  nilai  yang  tidak  dapat  ditawar  dalam  mengambil  sebuah  keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep yang demikian tersebut bagi setiap negara berbeda-beda  sebab  harus  diambil  dalam  pandangan  kewilayahan  yang  di  dalamnya juga  mengandung  unsur  strategis  yaitu  geopolitik.  Pentingnya  geopolitik  bagi  sebuah negara  juga  terkait  dengan  upaya  mempertahankan  peran  penting  kerjasama  yang saling  menguntungkan  dan  mencegah  konflik  antar  negara.  Dengan  begitu,  cara pandang  geopolitik  melihat  nilai  tawar  ke  depan  yang  lebih  baik  guna  merumuskan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan kostelasi geografi sebagai faktor utama.
Dalam  konteks  geopolitik,  ada  juga  istilah  yang  disebut  dengan  geoekonomi. Istilah  ini merujuk  kepada  upaya  identifikasi  suatu  situasi  internasional kekinian  yang berpengaruh kepada kekuatan ekonomi dan militer. Geoekonomi juga terkait dengan geostrategi  sehingga  kekuatan  ekonomi  dapat  digunakan  untuk  mencapai  tujuan strategis,  terutama  bagi  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  menjadi kebutuhan global.

## Geopolitik Rusia dan Negara-Negara Besar
Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, negara yang memiliki sumber daya alam  yang  menjadi  kebutuhan  global  seperti  Rusia  akan  memainkan  strategi  yang digunakan  untuk  menambah  kekuatan  ekonomi  melalui  persekutuan  global  guna menghadapi Amerika dan Barat yang membantu Ukraina.  Kasus operasi militer Rusia di Ukraina  saat  ini  menjadi  contoh  bagaimana  situasi  ini  membentuk  langkah  geopolitik yang  diambil  dunia  dan  negara-negara  Barat  terkait  dengan  faktor  sumber  energi kebutuhan  mereka,  yaitu  gas  alam  dan  sumber  daya  alam  lainnya  dari  Rusia,  berikut berbagai  pengaruhnya  yang  sangat  luar  biasa  di  Barat.  Intinya,  geoekonomi  adalah instrumen  ekonomi  untuk  menghasilkan  keuntungan  geopolitik  (Harris  dan  Jennifer, 2016).
Pendekatan pada ketiga hal di bawah ini biasa digunakan oleh Amerika Serikat untuk menguasai Timur Tengah. Maka, pendekatan yang sama mungkin saja dilakukan oleh Rusia terhadap Barat dan negara-negara yang memihak Ukraina.
1. Negara lebih memprioritaskan pendekatan ekonomi daripada geopolitik, namun negara menggunakan fokus geopolitik untuk tujuan akhir ekonomi.
2. Kebijakan  luar  negeri  diambil  dalam  ranah  geopolitik  dengan  alasan  ekonomi, sehingga ekonomi bukan alasan utama arah kebijakan luar negeri.
3. Ekonomi  bertujuan  untuk  mengisi  militer,  dan  pada  saat  yang  sama,  militer digunakan sebagai sumber kekuatan ekonomi.
Geopolitik  yang  menggunakan  kekuatan  hukum,  militer,  dan  politik  biasanya akan berakhir dengan benturan fisik keras (perang atau konflik). Dalam kasus konfliknya dengan Ukraina, Rusia mengetahui bahwa  Barat menerapkan strategi mencari simpati dan dukungan Dunia. Karena itu, Rusia tidak mungkin hanya menggunakan pendekatan militer  dalam  konfliknya  dengan  Ukraina  ini.  Rusia  memahami  dengan  baik  kendali kekuatan  strategisnya  atas  Barat  dan  negara  yang  bertukar  kebutuhan  sumber  daya alam.  Karenanya,  Rusia  juga  berfokus  pada  kebijakan  perdagangan  dan  harga  jual energi.
Rusia  memahami  bahwa  benturan  kekuatan  politik  bisa  dihindari  ketika  ada ketergantungan ekonomi yang kuat dari sejumlah negara, dan masing-masing negara, dengan melihat pendekatan ketergantungan sumber daya energi saat ini (seperti yang terjadi  pada  negara-negara  Barat  dan  berbagai  negara  lainnya),  tidak  akan  fanatik
bersekutu secara politik, apalagi jika ekonomi menjadi alasan kebutuhan mereka dalam menkalin persekutuan. Pada akhirnya, pemegang kendali tetap berada pada pemasok dan pihak-pihak yang mampu mengontrol kebutuhan energi global. Pihak-pihak inilah yang akan memiliki daya tawar kuat dalam polarisasi politik.
Kajian  geopolitik  mampu  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat mengatur  mobilitas  dalam  mengarahkan  kepentingan  negara.  Kajian  geopolitik  akan mempunyai  nilai  yang  lebih  penting  apabila  disandingkan  dengan  geostrategi  yang memuat  beragam  cara untuk  mengelola  unsur-unsur  penting  geopolitik  suatu negara dalam menghadapi isu tertentu. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi bermakna menjadikan  geopolitik  sebagai  landasan  awal  saat  akan  melakukan  perluasan  politik dengan  mempertimbangkan  faktor  geografisnya.  Melalui  geostrategi,  dapat  dilihat bermacam potensi yang dimiliki suatu negara. Upaya yang dilakukan untuk memperluas kekuasaan  melahirkan  empat  konsep  dasar  geopolitik,  yaitu time,  people,  space,  dan struggle ( O’T uathail, 1996). Time merupakan unsur yang menjelaskan waktu dari suatu fenomena; people merupakan aktor-aktor yang terlibat; space menunjukkan cakupan ruang, teritorial, atau objektif statis dari suatu fenomena; sedangkan struggle  merujuk kepada usaha dan interaksi dari para aktor untuk mencapai tujuannya. Keempat konsep ini  terpenuhi  pada  situasi  Mesir  saat  ini,  sehingga  menjadi  hal  yang  mendesak  bagi negara  ini  untuk  segera  memutuskan  sikap.  Dihubungkan  dengan  keempat  konsep geostrategis ini, penulis memiliki pendapat sebagai berikut.
1. Time: situasi  konflik  Rusia  dan  Ukraina  yang  masih  belum  diketahui  akhir selesainya.
2. People :  sudah  banyak  pemimpin  dunia  yang  mengambil  sikap  tegas  untuk menunjukkan keberpihakan di antara dua kubu yang berseteru (antara Barat dan Rusia).
3. Space: konflik  Rusia-Ukraina  tidak  hanya  melibatkan  Rusia  dan  Ukraina, melainkan juga sudah melibatkan Amerika dan Negara di Eropa sebagai cakupan efek dari konflik tersebut.
4. Struggle :  banyak  negara  yang  sudah  mendapatkan  imbas  dari  konflik  ini, terutama  imbas  ekonomi  berupa  inflasi  dan  kenaikan  komoditas  utama,  dan situasi ini mau tidak mau membuat berbagai negara itu mengambil tindakan dan respons

## Kebijakan Luar Negeri Pragmatis Mesir
Konflik Rusia melawan Ukraina (yang didukung oleh Barat) menjadi krisis yang rumit tapi mendesak untuk segera ditangani. Liga Arab sendiri telah merilis resolusi yang menyerukan  "diplomasi  dan  penghindaran  eskalasi"  yang  secara  umum  menekankan pada  aspek  kemanusiaan.  Resolusi  itu  juga  menekankan  "hubungan  dekat"  negara- negara Arab dengan kedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan kepastian, apakah mereka berada di pihak Rusia atau Barat. Mesir yang memiliki hubungan yang luas dan rumit dengan Rusia dan Barat, akan dinilai kontraproduktif jika melangkah ke satu sisi atau yang lain. Untuk negara yang secara konsisten mempertahankan posisi kebijakan luar negeri yang independen dan konservatif, situasi saat ini sangatlah rumit.
Sampai saat ini, upaya untuk mendorong Mesir dalam desakan diplomatik yang intens  yang  dilakukan  baik  Kedutaan  Rusia  ataupun  Ukraina  di  Kairo  telah  sampai kepada tuntutan agar Mesir berani memberikan sikap dukungannya (Mabrouk, 2022). Bahkan, muncul desas-desus bahwa Amerika meminta Mesir untuk menutup Terusan Suez  dari  kapal-kapal  Rusia,  di  mana  hal  ini  dibantah  kepala  Otoritas  Terusan  Suez, Osama Rabie. Perkembangan ekonomi Mesir tetap menjadi perhatian utama. Sumber ekonomi  bisnis  mengkonfirmasi  bahwa  jauh  sebelum  invasi,  ada  diskusi  dengan berbagai negara Barat, termasuk Amerika, mengenai investasi dan pinjaman baru yang sangat  dibutuhkan  oleh  Mesir,  sehingga,  Mesir  perlu  bekerja  keras  untuk  membayar utang-utangnya. Namun, Mesir juga memiliki kerja sama yang signifikan dengan Rusia dalam masalah energi dan militer, dan, yang lebih penting, dalam hal impor dan ekspor makanan (Mabrouk, 2022).
Dengan demikian, tampak bahwa Mesir belum memilki sikap yang jelas. Mesir masih  berusaha  terbuka  dan  mencari  peluang  dengan  tidak  memihak.  Berbagai kebijakannya  sangat  mungkin  berubah  secara  dinamis.  Konsep  geostrategis  menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri dan nasional, dalam hal ini Mesir, untuk menerapkan sebuah  kebijakan  yang  menguntungkan  bagi  negaranya.  Meskipun  tetap  menjadi catatan bahwa dalam pengambilan keputusannya, konsep geostrategis juga bisa dilihat dan diperoleh secara historis karena kesamaan sejarah, hubungan antar negara, budaya dan bahkan propaganda (Amirkhanov, 2022). Catatan terakhir ini bisa dijadikan sebagai pendekatan  untuk  menganalisis  banyaknya  kebijakan  negara-negara  Arab  yang berubah,  serta  beberapa  beberapa  negara  di  Eropa  yang  mulai  memikirkan pragmatisme  daripada  mempertahankan  sebuah  hubungan  akrab  atas  dasar  budaya yang sama dalam menyikapi permintaan minyak dan naiknya komoditas akibat konflik Rusia dan Eropa.
Presiden Mesir El Sisi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang selalu berusaha mencari  jalan  tengah,  mementingkan  kekuatan  militer,  serta  menjalakan  kebijakan politik  yang  pragmatis.  Sejumlah  media,  baik  di  dalam  negeri  Mesir  maupun  media internasional, menilai kebijakan luar negeri Mesir sebagai kebijakan yang tidak memiliki sikap dan cenderung memihak siapapun yang menguntungkan. Secara tersirat, hal ini telah disampaikan oleh El Sisi pada pidato yang disampaikan tahun 2014 saat menjadi Presiden Mesir menggantikan Muhammad Morsi yang diturunkan dari jabatannya.
Berikut  beberapa  bentuk  sikap  El  Sisi  yang  mencerminkan  pragmatisme pemimpin.  Pada  saat  pidato  resmi  di  tahun  2014,  El  Sisi  menyampaikan  bahwa pemerintahannya  akan  membangun  hubungan  baik  dengan  seluruh  negara.  Mesir bersikap terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi sekutu. Menurut peneliti politik lokal, El  Sisi  memang  ingin  keluar  jalur,  enggan  mengikuti  pendahulunya  Anwar  Sadat  dan Hosni  Mubarak  yang  cenderung  bersekutu  dengan  Amerika  Serika.  Bahkan,  El  Sisi terkadang bersikap seakan-akan mengabaikan aliansi politik yang pernah ada. Pada saat diundang  oleh  Amerika  untuk  membahas  bantuan  militer,  El  Sisi  memilih  untuk menemui Rusia dan bekerja sama dalam membangun reaktor nuklir di Mesir. Ditambah lagi,  El  Sisi  kemudian  menandatangani  proyek  jangka  panjang  kerjasama  ekonomi dengan China dalam proyek pembangunan besar-besaran jalur sutra Belt Road Initaitive (BRI)  China  di  Mesir  dan  hal  ini  jelas  membuat  Amerika  tidak  senang  (CGTN  AFRICA, 2014). Namun, di sisi lain, pada saat terjadi masalah ekonomi, Mesir di masa El Sisi tetap menerima bantuan pinjaman dari IMF.
Langkah-langkah  pragmatis  dilakukan  oleh  El  Sisi  sebagai  cara  dalam memperkuat  posisi  dan  memperkuat  sekutu  Mesir.  Sebagai  pemimpin  yang menghabiskan puluhan tahun di militer, mau tidak mau, citra kemiliteran selalu lekat dengan  El  Sisi,  padahal  rakyat  Mesir  cenderung  tidak  menyukai  pemimpin  yang bertangan besi dan terlalu militeristik. Atas dasar itulah, El Sisi harus selalu menekankan pendekatan  ekonomi  dalam  pemerintahannya,  dan  ini  yang  memberi  kesan  kuat pragmatisme sebagai watak dari El Sisi. Secara teori, pemimpin yang pragmatis adalah seorang  yang  dengan  lihai  dan  tegas  menawarkan  reaksi  cepat  untuk  perubahan kebijakan internasional, dengan secara terus-menerus menyesuaikan posisi, dan dapat mengambil  keputusan  yang  tidak  ortodoks  yang  berpotensi  menimpakan  kerugian (Amirkhanov, 2022).
Upaya Mesir untuk tetap mendekati Barat dan juga mendekati Rusia membawa perubahan dalam persepsi kekuatan luar negeri. Pragmatisme kepimpinan El Sisi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas ketika kebijakan luar negeri Mesir berubah-ubah terutama  terkait  kepentingan  Barat,  Rusia,  dan  China.  Pendekatan  pragmatis  berarti bahwa  suatu  negara  telah  secara  transparan  merumuskan  tujuan  strategisnya
menggunakan  metode  fleksibel  untuk  mencapainya.  Pragmatisme  menyiratkan kepentingan  yang  sungguh-sungguh,  memutuskan  yang  paling  menguntungkan,  serta menggunakan  prinsip  yang  tidak  tunduk  kepada  tawar-menawar,  jika  perlu  melawan jalur  umum,  sebab  kebijakan  pragmatis  membela  prinsip-prinsip  vital,  bukan  dogma (Maher, 2022).
Dinamika politik global sejak konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan ini menjadi  salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan  secara  serius  oleh  pemerintah  di seluruh dunia, terutama negara yang terdampak secara ekonomi akibat terganggunya ekspor  impor  utama  mereka  dari  kedua  negara  yang  berkonflik  tersebut.  Salah  satu negara yang terkena dampak tersebut adalah Mesir. Negara ini sudah seharusnya dapat mengambil  sikap  yang  tepat,  rasional,  dan  berpandangan  jauh  ke  depan  dalam mengambil  kebijakan  luar  negerinya  secara  hati-hati.  Kebijakan  tersebut  tetap  harus berlandaskan kepada pencapaian tujuan dalam negeri di berbagai bidang dengan tetap mengawasi  perubahan  arus  politik  luar  negeri  yang  tidak  terlepas  dari  lingkungan strategis  regional  dan  global  yang  saat  ini  dipengaruhi  oleh  konflik  Rusia-Ukraina (Nosseir,  2020).  Pada  konflik  Rusia-Ukraina,  negara-negara  besar  seperti  Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung menunjukkan dukungan mereka kepada Ukraina, baik melalui  kebijakan  mereka  dalam  memboikot  produk-produk  Rusia  dan mempertahankan  sanksi  perdagangan  kepada  Rusia,  maupun  dengan  memberikan bantuan  secara  militer  kepada  Ukraina.  Sanksi-sanksi  yang  telah  diberlakukan  sejak Februari  2022  oleh  Amerika  dan  Sekutu  Uni  Eropa  adalah  pembatasan  terhadap transaksi keuangan luar negeri yang mencakup pelarangan melakukan transaksi dalam sistem perbankan Amerika dan Eropa. Menariknya, Uni Eropa hanya berani melakukan larangan  pada  pembelian  refined  oil  products,  tetapi  belum  berani  melakukan penghentian jalur gas Nordstream ke Eropa (Doshi, 2022).
Dalam kasus sanksi perdagangan ini, China, sebagai sekutu Rusia, mendapatkan harga bersahabat pada transaksi gas dan minyak dari Rusia. Harga murah minyak dan gas ini juga ditawarkan oleh Rusia kepada negara-negara yang dianggap sebagai sahabat (Hendawi,  2022).  Hal  ini  merupakan  penawaran  yang  sangat  baik  dikarenakan  sejak konflik berlangsung, harga minyak dunia naik tajam disebabkan sanksi yang dijatuhkan Amerika  dan  Uni  Eropa  tersebut.  Belakangan,  sejumlah  negara  Eropa  mulai menunjukkan  gelagat  ketidaksetujunnya  atas  sanksi  yang  diberlakukan  atas  Rusia tersebut,  dengan  alasan  bahwa  dampak  yang  dirasakan  oleh  berbagai  negara  di  Uni Eropa berbeda-beda dan ketahanan mereka juga berbeda-beda. Bagi sebagian negara Eropa,  keberlangsungan  transaksi  dagang  dengan  Rusia  adalah  opsi  terbaik  di  saat mereka sedang melakukan perbaikan ekonomi akibat pandemi.
Bagi negara berkembang, melakukan aliansi strategis dengan negara besar yang tepat  akan  membawa  negara  tersebut  kepada  sebuah  hubungan  yang  saling menguatkan dan menguntungkan di tengah situasi politik dunia di mana negara-negara besar  mulai  mencoba  mengontrol  pemetaan  dunia  dengan  berbagai  macam  bentuk kebijakan  yang  mereka  tawarkan  pada  dunia  (Hendawi,  2022).  Kebijakan  yang ditawarkan oleh negara-negara besar tersebut bisa menjadi sebuah strategi geopolitik untuk  mengatur  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  negara  berkembang  melalui tawaran yang menjebak berupa win-win solution.
Faktanya, langkah-langkah yang diambil sejumlah negara yang merespon dengan cepat  isu  Rusia-Ukraina  dan  ikut-ikutan  dalam  memberikan  sanksi  tanpa  melakukan pengamatan  terlebih dahulu telah menyebabkan inkonsistensi kebijakan yang berakibat fatal  baik  dari  posisi  politik  kepada  sekutu  ataupun  posisi  tawarnya  kepada  Rusia (Maher,  2022).  Pengambilan  kebijakan  luar  negeri  memang  harus  diambil  cepat terutama bagi  negara  yang  berada  dalam  ancaman  teritori. Namun,  perubahan  sikap beberapa  negara  Eropa  dan  Arab  menunjukkan  bahwa  negara-negara  tersebut seharusnya  bersikap  cermat  dalam  menentukan  sikap  dengan  menimbang  dampak ekonomi, hubungan kerjasama, serta fakta adanya ketergantungan komoditas ekonomi strategis kepada Rusia.
Mesir di bawah kemimpinan Presiden Fattah El Sisi yang menjabat sejak 2014 telah  mempertahankan  hubungan  dekatnya  dengan  Amerika  Serikat  sambil  tetap menjalin hubungan persahabatan dengan saingan Amerika, yaitu Rusia dan China. El Sisi juga menjalin hubungan yang beragam dengan negara Uni Eropa, dan hubungan yang mendalam dengan anggota-anggotanya, yaitu Yunani, Siprus, Italia, Prancis, dan Jerman (Hendawi,  2022).  Terbaru,  Mesir  menandatangani  kontrak  kerjasama  proyek  besar- besaran dengan China yaitu pembangunan proyek Belt and Road Initiative yang masih berjalan  hingga  saat  ini.  Pemerintahan  Mesir  memang  terkenal  dengan  pendekatan pragmatis sejak negara itu dipimpin oleh El Sisi. Berbagai kebijakan luar negeri dirancang untuk mendorong kerja sama ke seluruh negara kekuatan besar dunia, yaitu Amerika, China, dan Rusia (Maher, 2022). Tetapi mempertahankan jalan tengah ini mungkin lebih sulit ke depan mengingat polarisasi global yang diciptakan oleh perang di Ukraina dan reaksi Amerika dan sekutu Baratnya.
Secara teknis, jika Mesir tidak bisa mendapatkan gandum (atau senjata) dari satu sumber,  anggaran  keuangan  yang  dimiliki  Mesir  dapat  digunakan  untuk  membeli kebutuhan  ekonomi tersebut  di  tempat  lain.  Tapi  masalahnya,  jika  aliansi  berubah di kemudian hari, kebijakan tersebut juga harus segera diubah. Mesir saat itu perlu beralih dari 'masuk di antara' ke ‘tindakan penyeimbangan’. Mesir harus memiliki kemampuan
untuk memilih kebijakan yang tepat sehingga kepentingan nasional bisa tercapai secara maksimal (Barnett, 2014).

## Antara Kekuatan Militer dan Stabilitas Ekonomi Mesir
Sebagai seorang mantan perwira militer, El Sisi tetap menjadikan militer sebagai salah  satu  pendekatan  saat  mengelola  negara.  Hal  ini  terbukti  dari  sangat  besarnya anggaran  persenjataan  dan  kekuatan  militer.  Transaksi  perdagangan  senjata  Mesir dengan  Rusia  juga  sangat  besar,  bahkan  yang  paling  besar  dibandingkan  dengan transaksi senjata Mesir dengan negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Data yang ditulis Middle East Eye menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2020, mitra transaksi senjata terbesar bagi Mesir adalah Rusia. Mesir mengimpor senjata dari Rusia dengan nilai transaksi di angka 3,46 Milyar Dolar AS. Setelah Rusia, ada Perancis dengan nilai transaksi sebesar 3,01 Milyar Dolar AS, diikuti Amerika dengan nilai 1,97 Milyar Dolar AS, dan Kanada sebesar 42 Juta Dollar AS. Pemimpin yang berasal dari  militer  memang  cenderung untuk  tetap  menggunakan  pendekatan  militer dalam mengatur  pola  hubungan  dengan  negara  lain.  Akan  tetapi,  situasi  di  dunia  saat  ini bukanlah situasi yang dapat diselesaikan dengan militer. Dengan terganggunya pasokan impor melalui Laut Hitam yang akhirnya berdampak pada masalah ekonomi Mesir, El Sisi mestinya harus mengelola hubungan strategis dengan Rusia dan China di Laut Hitam, demi mengamankan sektor ekonomi dalam negeri.
Mesir juga bisa menjadikan langkah Arab Saudi sebagai sebuah preseden. Arab Saudi adalah sekutu Mesir yang kerap sejalan dengan Amerika Serikat dalam berbagai kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, dalam kebijakan ekspor minyaknya, Arab  Saudi membuat keputusan yang mengejutkan. Melalui Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin  Salman,  Arab  Saudi  berencana  memberikan  harga  penjualan  minyak  dalam  mata uang Yuan (RMB China), di saat China telah bekerjasama dengan Rusia dalam bilateral transaksi  perdagangan  bilateralnya  menggunakan  mata  uang  negara  masing-masing (BBC, 2022). Mesir dapat melihat tindakan berani Arab Saudi ini sebagai contoh sikap. Dengan mencontoh Arab Saudi, Mesir sangat mungkin akan menemukan jalan keluar atas  masalah  ekonomi  negaranya.  Bahkan,  Mesir  mungkin  malah  bisa  mendapatkan peluang investasi alternatif baru di bidang militer dan keamanan.
Tantangan  keamanan  dan  militer  bagi  Mesir  juga  ada  pada  kemungkinan perluasan NATO. Sebagaimana yang diketahui, salah satu pemicu utama konflik Rusia- Ukraina  adalah  klaim  Rusia  bahwa  Ukraina,  sebagai  negara  Eropa  yang  berbatasan dengan Rusia, akan menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan ini dianggap sebagai ancaman keamanan sangat serius bagi Rusia. Upaya AS dan negara-
negara  Eropa  untuk  memperluas  keanggotaan  NATO  sangat  mungkin  akan  menyasar negara-negara Arab dan Afrika utara, terutama negara-negara yang selama ini menjadi mitra militer strategis AS seperti Mesir. Perluasan keanggotaan NATO ini dipastikan akan berdampak negatif serta meningkatkan ketidakamanan bagi kepentingan nasional Mesir jika memang akan berpihak pada NATO.
Tantangan  militer  berikutnya  adalah  terkait  dengan  peluang  untuk  untuk meningkatkan  hubungan  militer  dengan  Rusia  dan  China.  Konflik  Rusia-Ukraina  telah membuka peluang adanya tawaran pengembangan kerjasama dengan Rusia dan China yang sedang memainkan kartu geopolitik melalui mekanisme resolusi konflik, investasi pembangunan  jalur  perdagangan,  dan  pembangunan  basis  militer.  Hanya  saja, peningkatan  kerjasama  di  bidang  militer  dengan  Rusia  dan  China  ini  patut memperhitungkan  kemungkinan  konfrontasi  militer  dari  AS  dan  Barat,  jika  kemudian Amerika  Serikat  yang  memimpin  NATO  secara  serius  membantu  Ukraina  melalui partisipasi perang secara langsung (Cochrane-Dyet, 2022).
Mengingat  kondisi  dunia  saat  ini,  dan  juga  watak  pemimpin  Mesir  El  Sisi yang telah  memliki  sikap  di  awal  pelantikannya  bahwa  dia  ingin  menjalin  hubungan  baik dengan  siapapun,  maka,  pragmatisme  aktor  negara  diperlukan  terutama  dalam menghadapi  ketidakpastian  iklim  politik dunia  yang diakibatkan  adanya  konflik  Rusia- Ukraina  ini.  Dalam  konflik  ini,  Rusia  dan  China  menjalankan  perang  proksi  serta perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia, dengan alasan keamanan wilayah dan dominasi ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Situasi ini tentu akan memengaruhi  kebijakan  politik  luar  negeri  Mesir  yang  ekonominya  terdampak  oleh konflik.  Kecermatan  harus  diperhatikan  dalam  mengambil  kebijakan  karena  pilihan bersekutu  dengan  pihak  manapun  memiliki  sensitivitas  yang  sangat  tinggi.  (Maher, 2022).
Sayangnya, Mesir tidak memiliki posisi tawar menawar yang cukup kuat dalam krisis  internasional  saat  ini  dari  sisi  kekuatan  militernya.  Saat  ini,  posisi  Mesir  cukup rentan  karena  negara  itu  sedang  berhadapan  dengan  lemahnya  ketahanan  pangan. Dengan  demikian,  bagi  Mesir,  memainkan  kartu  militer  bukanlah  pilihan  yang  tepat. Apalagi saat ini, Mesir setiap tahun menerima bantuan militer dari AS sebesar 1,3 Milyar Dolar AS. Kedua negara juga mempertahankan tingkat kerja sama keamanan yang tinggi dan  berbagi  data  intelijen.  Sementara  itu,  kerja  sama  militer  dengan  Rusia  sebagian besar terbatas pada pengadaan peralatan militer serta adanya rencana bagi Rusia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Mesir.
Selain  dampak  perang  Rusia  di  Ukraina  yang  berimbas  kepada  ekonomi  dan harga pangan, polarisasi global yang terbentuk sebagai akibat dari konflik kemungkinan
akan  memperparah  tantangan  yang  akan  dihadapi  Mesir  saat  mencoba  memetakan jalan  tengah.  Situasinya  menjadi  semakin  sulit  dengan  kemungkinan  keterlibatan langsung Amerika Serikat pada konflik bersama dengan negara-negara anggota NATO. Dalam sejarahnya, Mesir sebenarnya pernah dihadapkan kepada situasi polarisasi global di masa Perang Dingin tahun 1950-an. Saat itu, Mesir menjadi salah satu negara inisiator berdirinya Gerakan Non Blok. Preseden sejarah seperti ini bisa saja dijadikan oleh Mesir sebagai landasan untuk mengambil kebijakan luar negeri di masa sekarang ini. Artinya, Mesir  mungkin  saja  akan  kembali  menggalang  dukungan  dari  negara-negara  Dunia untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok.
Gerakan Non Blok adalah sebuah koalisi global negara-negara berkembang yang berusaha untuk meredakan persaingan kekuatan besar yang berdampak buruk kepada situasi internal negara-negara lain di berbagai bagian dunia. Mesir, bekas Yugoslavia dan Indonesia  mendirikan  gerakan  ini  pada  1950-an.  Gerakan  ini  tidak  seperti  duduk  di antara kedua belah pihak yang membangun aliansi, atau mencoba menjadi pahlawan dalam menengahi negara yang terlibat perang dingin, melainkan lebih kepada pencarian posisi alternatif di luar opsi permusuhan dan benturan. GNB juga menjadi wadah yang memberikan peran lebih besar untuk negara-negara berkembang. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNB menunjukkan bahwa koalisi ini adalah jalan tengah dan menjadi solusi  bagi  negara  berkembang  yang  tidak  bisa  terlibat  ke  dalam  polarisasi  global. Dengan  demikian,  apabila    konflik  Rusia-Ukraina  memunculkan  situasi  yang  mirip dengan era perang dingin lalu maka Mesir, sebagaimana yang dilakukannya di masa lalu, bisa saja tampil kembali untuk mengembangkan Gerakan Non Blok yang baru.

## Simpulan
Ekonomi menjadi salah satu instrumen penting kekuatan posisi tawar menawar sebuah  negara  dalam  konteks  perpolitikan  global.  Dampak  ekonomi  akibat ketergantungan  sumber  daya  alam  dan  kebutuhan  rakyat  terkadang  tidak  sejalan dengan  ambisi  pemimpin  negara,  sehingga  memperburuk  ketahanan  ekonomi  dalam negeri.  Sebagai  negara  berkembang,  Mesir  pada  dasarnya  harus  bisa  melihat kepentingan  nasional  mereka  dalam  menyikapi  situasi  ini,  baik  yang  terkait  dengan kepentingan nasional jangka pendek maupun jangka panjang.
Pragmatisme boleh saja dijadikan pegangan dalam membentuk kekuatan baru terutama  pemetaan  terhadap  lawan-kawan  politik  dunia.  Tetapi,  kebijakan  ini  harus diambil  dengan  cermat  didasarkan  kepada  situasi  dan  kondisi  yang  memungkinkan negara  untuk  mengambil  sikap  tersebut.  Kerjasama  yang  telah  ada  tentu  harus dipertahankan.  Akan  tetapi,  Mesir  juga  harus  menghitung  dampak  buruk  yang  akan
terjadi jika salah dalam memihak atau, sebaliknya, malah terlambat dalam mengambil sikap.  Membuat  gerakan  baru  seperti  Non  Blok  mungkin  akan  menjadi  jalan  tengah apabila  Mesir  mampu  menggalang  dukungan  dari  sejumlah  negara  lain  yang  memilki daya tawar yang kuat di bidang sumber daya alam dan energi, serta tidak bergantung kepada pasokan komoditas dari Rusia maupun Barat.
Strategi  memacu  pertumbuhan  ekonomi  tentu  sangat  bergantung  kepada besaran  investasi  asing  yang  masuk  untuk  menggerakkan  perekonomian, pembangunan, dan mendukung kebijakan rezim. Karena situasi politik global yang tidak stabil,  maka,  apabila  salah  dalam  mengambil  keputusan,  probabilitas  masuknya investasi asing justru akan mengecil. Kedekatan Mesir dengan Amerika sekaligus China melalui  pinjaman  pembangunan,  sangat  memengaruhi  kebijakan  yang  diambil  Mesir dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Hal ini tentunya akan menguji pemerintahan rezim El Sisi untuk menjalankan prinsip politik luar negeri yang tepat dalam merespons dinamika politik global yang tidak ramah ini.
Berikut  ini  adalah  beberapa  rekomendasi  terkait  dengan  prinsip  dan  langkah yang bisa diambil oleh Mesir. Pertama, kepentingan nasional harus selalu menjadi acuan dalam  praktik  diplomasi  di  forum  global.  Namun  demikian,  kepentingan  nasional diupayakan  dapat  tercapai  melalui  mekanisme  yang  kolaboratif  dengan  negara  yang menguntungkan dan kepentingan yang tidak didorong atau disetir oleh konflik yang ada. Kedua, Mesir tetap harus mempertahankan kondusivitas relasi dengan negara-negara Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  (MENA,  Middle  East  dan  North  Africa).  Dalam  situasi seperti  ini,  Mesir  sangat  memerlukan  dukungan  secara  geopolitik  dari  negara-negara tersebut,  yaitu  Liga  Arab  dan  aliansi  MENA  lainnya.  Prinsipnya,  kawasan  MENA  yang stabil akan berdampak positif bagi lingkungan dalam negeri Mesir itu sendiri.
Dengan  demikian,  dalam  menentukan  kebijakan  politik  Mesir  di  bawah kepemimpinan militeristiknya, El Sisi harus mengingat sebuah nasihat lama: strength of a nation’s currency is based on the strength of that nation economy. Prinsip kebijakan seperti ini makin mendesak untuk diambil mengingat fakta bahwa seluruh dunia saat ini merasakan dampak  buruk  ekonomi akibat  konflik  Rusia-Ukraina.  Pilihan  seperti  inilah yang akan membantu Mesir keluar dari situasi sulit ekonominya.

## Daftar Pustaka
Amirkhanov, E. (2022). Analysis of Russia-Ukraine War from the Prespectives of Three Theories of International Relations. ResearchGate, Issue ResearchGate Publication, hal. 2-5.
Barnett, M. (2014). Social Constructivism. In: The Globalization of World Politics: An
Intorduction to International Relations . New York: Oxford University Press.
CGTN AFRICA. (2014). Egypt to Embrace an Indepedent Foreign Policy.
Cochrane-Dyet, W. (2022). Albawaba. [Online] Dalam: https://www.albawaba.com/insights/ukraine-geopolitics-and-propaganda-russia- middle-east-1494143 [Diakses 24 Oktober 2022].
Doshi, T. (2022). Forbes. [Online] Dalam: https://www.forbes.com/ [Diakses 26 Oktober 2022].
Ghany, M. A. E. (2022). Reuters. [Online] Dalam: https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-increases-social-support- economic-crisis-hurts-2022-07-26/ [Diakses 22 Oktober 2022].
Harris, R.D. B. dan Jennifer M. (2016). War by other means : Geoeconomics and statecraft. Harvard: Bleknap Press.
Hendawi, H. (2022). The National News MENA. [Online] Dalam:
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/03/01/egypt-treads- careful-middle-ground-on-russia-ukraine-conflict/ [Diakses 23 Oktober 2022].
Mabrouk, M. F. (2022). MEI. [Online] Dalam:
https://www.mei.edu/publications/getting-complicated-hurry-implications-egypt- russias-invasion-ukraine [Diakses 8 Desember 2022].
Maher, A. (2022). The National News MENA. [Online] Dalam: www.thenationalnews.com/mena/ [Diakses 27 Oktober 2022].
Nosseir, M. (2020). Moderndiplomacy. [Online] Dalam: https://moderndiplomacy.eu/2020/05/14/egypt-needs-to-better-leverage-its- foreign-policy/ [Diakses 24 Oktober 2022].
O’ Tuathail, G. (1996). Critical Geopolitics . London: Routledge.
Sawy, N. E. (2022). The national news MENA. [Online] Dalam:
https://www.thenationalnews.com/mena/2022/02/27/top-wheat-importer- egypt-looks-for-sources-outside-russia-and-ukraine/ [Diakses 23 Oktober 2022].
Tanchum, M. (2022). MEI. [Online] Dalam: https://www.mei.edu/publications/russia- ukraine-war-has-turned-egypts-food-crisis-existential-threat-economy [Dalam 24 Oktober 2022].
Wicaksana, I. G. (2018). Konstruktivisme. Dalam “ Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif klasik ” . Surabaya: Airlangga University Press.