Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
Anita Wijayanti
Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina *E-mail: anita.wijayanti@paramadina.ac.id

## ABSTRACT
The implementation of Indonesia's foreign policy in the form of "Free and Active Politics"  in  its  development  since  the  founding  of  the  Indonesian  state  was influenced  not  only  by  the  domestic  situation  but  also  by  the  growth  of  the international  political  climate  that  occurred  at  that  time.  The  rapidly  changing international political climate must be followed and analyzed continuously for the sake of national interest. Furthermore, the steps to respond to these changes must be decided in the implementation of foreign policy to achieve the national interest. The use of the concept of national interest here is to explain the noble ideals that Indonesia wants to achieve with a free and active foreign policy. This paper aims to  highlight  the  dynamics  of  the  meaning  of  "free  and  active"  in  Indonesia's foreign  policy  in  terms  of  domestic  conditions  at  that  time  and  how  Indonesia's foreign policy was able to respond to international political challenges that have occurred  since  the  early  days  of  independence  until  now,  which  are  none  other than policies. It was made in the national interest in order to maintain the state of Indonesia as an independent and sovereign state in the midst of a turbulent world. Keywords: foreign policy, Free and Active Politics, National Government

## ABSTRAK
Pelaksanaan kebijakan luar negeri  Indonesia dalam  wujud “Politik Bebas Aktif” dalam perkembangannya sejak berdirinya negara Indonesia dipengaruhi oleh tidak hanya  situasi  domestik  tetapi  juga  oleh  pertumbuhan  iklim  politik  internasional yang terjadi pada masa itu. Perubahan yang cepat iklim politik internasional harus diikuti  dan  dianalisis  terus  menerus  demi  kepentingan  nasional.  Selanjutnya, langkah-langkah untuk menanggapi perubahan tersebut harus diputuskan di dalam implementasi  politik  luar  negeri  untuk  mencapai  kepentingan  nasional.
Penggunaan konsep kepentingan nasional disini untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Tulisan ini hendak menyoroti dinamika pemaknaan “bebas aktif” dalam politik luar negeri Indonesia dilihat dari kondisi domestik pada saat itu serta bagaimana politik luar negeri  Indonesia  mampu  menjawab  tantangan  politik  Internasional  yang  terjadi dari  sejak  masa  awal  kemerdekaan  sampai  saat  ini,  yang  tidak  lain  kebijakan- kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan nasional dalam rangka mempertahankan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah dunia yang bergejolak.
Kata Kunci : Politik luar negeri, Politik Bebas Aktif, Pemerintahan nasional
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## PENDAHULUAN
Politik  luar  negeri  Indonesia  berarti  setiap  kebijakan  Pemerintah Indonesia  dalam  menjalankan  hubungan  dengan  dunia  internasional  demi mencapai  tujuan  nasional  (Mila  et  al.,  2020).  Sejarah  dan  perkembangan  politik luar  negeri  di  Indonesia  mengalami  perubahan  yaitu  dimulai  sejak  awal kemerdekaan, pada masa pemerintah Soekarno dan Moh Hatta, hingga pada masa sekarang  yakni  pemerintahan  Jokowi.  Perubahan  politik  luar  negeri  Indonesia dapat  dipengaruhi  oleh  kondisi  negara,  kepemimpinan  pada  masa  tersebut  dan dinamika  situasi  internasional  (Delanova,  2018).  Pemerintah  selalu  berusaha membuat  kebijakan-kebijakan  yang  harus  disesuaikan  dengan  situasi  di  dalam maupun  di  luar  negeri  dengan  selalu  berpegang  pada  prinsip  bebas-aktif  tanpa meninggalkan  aspirasi  masyarakat  (Keohane,  2020;  Moravcsik,  1997).  Dengan begitu, pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional  dengan maksud mencapai tujuan nasional.
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif didasarkan pada  landasan  konstitusional,  yakni  tercantum  pada  alinea  keempat  Pembukaan UUD  1945  dan  pasal  11  UUD  1945.  Dengan  tercantumnya  bentuk  politik  ini  di UUD  kita  dapat  melihat  bagaimana  pentingnya  bentuk  politik  ini  bagi kelangsungan politik luar negeri Indonesia. Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia bahkan pernah menyelenggarakan Konferensi  Asia  Afrika  di  Bandung  pada  tahun  1955  serta  membentuk  Gerakan Non  Blok  bersama  beberapa  negara  Asia  Afrika  lainnya.  Prinsip  bebas  aktif adalah Sumber dari politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia. Para pemimpin  Indonesia  telah  mengimplementasikan  prinsip  ini  disesuaikan  dengan situasi sistem internasional yang ada (Haryanto, 2014).  Seiring dengan perubahan kepemimpinan,  politik  di    Indonesia  juga  mengalami  pergeseran  identitas  yang pada  akhirnya,  perubahan  politik  dalam  negeri  berujung  pada  runtuhnya  Orde Baru.  Pergantian  pemimpin  Negara  selama  beberapa  kali  diiringi  dengan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
dinamika  pada  kontestasi  politik  yang  memunculkan  presiden  dengan  orientasi politik luar negeri yang berbeda-beda (Ganjar Widhiyoga; Setyasih Harini, 2019).
Beberapa  riset  telah  menujukkan  bahwa  politik  luar  negeri  bebas  aktif Indonesia    merupakan  salah  satu  sumber  kebijakan  luar  negeri  yang  dianut Indonesia  sejak  memproklamirkan  kemerdekaan.  Haryanto  (2014)  menemukan bahwa      Prinsip  bebas  aktif  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dari  Era Soekarno  hingga  Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY)  secara  dinamis mempertimbangkan  role  prescriptions  atau  harapan  peran  dari  negara  lain. Sementara itu Ganjar Widhiyoga dan Setyasih Harini (2019) menjelaskan bahwa Prinsip  dasar  kebijakan  politik  luar  negeri  identitas  politik  luar  negeri  Indonesia pasca  reformasi  memiliki  identigas  khas  yang  dipengaruhi  rezim  pemimpinnya, Pada rezim Presiden Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri  cenderung mengarah  pada  prinsip  rasionalitas,  dengan  meletakkan  presiden  sebagai  aktor dominan.  Pada  rezim  Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  identitas  politik  luar negeri  Indonesia  mengarah  pada  pembenahan  pemerintahan  melalui  proses demokratisasi. Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, identitas politik luar  negeri  Indonesia  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mengandalkan  pada diplomasi  soft power  yang cenderung menggambarkan lemahnya kedaulatan dan ketegasan  Indonesia. Kemudian  politik  luar negeri  di era kepemimpinan Jokowi, Secara  konseptual  dan  normatif    visi-misi  kebijakan  luar  negeri        tetap  sejalan dengan  prinsip  bebas-aktif    dan  tujuan  konstitusional  politik  luar    negeri Indonesia.  Namun  demikian,  tetap  terdapat  ketidak sesuaian  antara  visi-misi dengan prioritas  program untuk beberapa bidang (Mangadar, 2015).
Berbagai  penelitian  tentang  politik  bebas  aktif  Indonesia  telah  banyak menjelaskan perkembangan dari zaman Soekarno sampai dengan Saat ini, namun tulisan ini   mengulas spesifik pada perkembangan pemaknaan politik bebas aktif yang  dianut  oleh  Indonesia  dari  masa  ke  masa  sejak  berdirinya  negara  ini dikaitkan dengan latar belakang atas penerapan politik luar negeri tersebut dalam rangka mencapai tujuan kepentingan nasional.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Penelitian  dengan menggunakan  kajian  pustaka  tentu  saja  bukan  hanya  sekedar  membaca  dan mencatat  literatur.  Namun  data  pustaka  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur mulai  dari  buku,  jurnal,  maupun  internet  diolah  sehingga  menjadi  karya  ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan baik sebelum maupun selama melakukan  penelitian.  Dalam  hal  ini,  peneliti  mengkaji  setiap  perkembangan politik  luar  negeri  Indonesia  mulai  sejak  awal  kemerdekaan  sampai  pada  masa pemerintahan  yang  sekarang  berjalan  dengan  mengumpulkan,  membaca, membandingkan,  serta  mengolah  literatur  yang  tersedia,  mulai  dari  buku-buku hingga artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Luar Negeri ( foreign policy )
Menurut  Henry  Kissinger  yang  merupakan  akademisi  dan  praktisi kebijakan luar negeri AS,  "kebijakan luar negeri dimulai ketika kebijakan dalam negeri berakhir". Dari sini dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri merupakan hasil  politik  dalam  negeri  yang  kemudian  dikedepankan  dalam  perundingan  isu- isu politik internasional. Dengan kata lain, politik luar negeri dibuat sesuai dengan kondisi  politik  internasional  saat  itu  dan  politik  luar  negeri  menjadi  eksistensi yang  penting  bagi  masing-masing  negara.  Menjaga  keamanan  negaranya  dan mengumpulkan kekuatan ketika negara lain telah menerima kebijakan luar negeri yang  dibuat  oleh  negara  tersebut.  Perlu  juga  digarisbawahi  bahwa  politik  luar negeri  juga  mempengaruhi  politik  dalam  negeri  dan  keduanya  tidak  dapat dipisahkan.  Politik  luar  negeri  dan  diplomasi  pada  dasarnya  berjalan  seiring  dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kepentingan bagi negaranya masing- masing. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar negara dan termasuk interaksi dalam hubungan internasional.
Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi (yang disusun oleh Khasan Ashari)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  ( foreign  policy )  adalah
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
serangkaian  kebijakan  di  bidang  politik  dan  keamanan  yang  ditetapkan  dan dijalankan  oleh  suatu  negara  dalam  berhubungan  dengan  negara  lain  maupun aktor  non-negara.    Kebijakan  luar  negeri  ( foreign  policy )    mencakup  proses perencanaan, implementasi, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam studi hubungan internasional  dikenal  beberapa model penyusunan kebijakan luar negeri. Rational  model melihat  negara  sebagai  sebuah  kesatuan  yang  mampu mengidentifikasi  masalah,  menetapkan  tujuan,  menetapkan  beberapa  alternatif pemecahan masalah, menetapkan alternatif terbaik, dan bertindak sesuai alternatif yang dipilih. Bureaucratic model yang melihat kebijakan luar negeri sebagai hasil kompromi  individu  dan  organisasi  di  dalam  sistem  birokrasi  negara.  Sementara pluralist  model melihat  kebijakan  luar  negeri  sebagai  kebijakan  yang  dibentuk berdasarkan masukan dari kelompok kepentingan, kelompok usaha, opini publik, dan  tekanan  masyarakat.  Kelompok  realist  umumnya  melihat  penyusunan kebijakan  luar  negeri  dari  perspektif  rational  model  menjadi  tekanan  atau ancaman  dari  luar  sebagai  elemen  utama  yang  menjadi  dasar  pengambilan keputusan. Sebaliknya kelompok liberal melihat penyusunan kebijakan luar negeri dari  perspektif bureaucratic dan pluralist model serta  menjadikan  kepentingan domestik sebagai elemen utama yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Keterkaitan  Politik  Dalam  Negeri  (Politik  Domestik)  dengan  Politik  Luar Negeri
Pengertian  politik  dalam  negeri  dimaknai  oleh  Fearon  (1998)  sebagai analisis  yang  menjelaskan  bagaimana  interaksi  politik  dalam  negeri  mendorong negara  untuk  mengambil  kebijakan  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  interaksi  politik dalam negeri ini juga pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan luar negeri  suatu  negara.  Meskipun  politik  dalam  negeri  bukan  satu-satunya  sumber politik  luar  negeri  yang  dipilih  oleh  suatu  negara,  menurut  Rosenau  (1987) perannya  cukup    signifikan  dan  dalam  beberapa  hal  dapat  dikatakan  cukup dominan.  Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  asumsi  utama  politik  dalam  negeri adalah dinamika dan keadaan dalam negeri.
Politik dalam negeri dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara.  Hal  ini  terlihat  dari  fakta  yang    menunjukkan  bahwa  politik  luar  negeri
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  negeri,  tidak  lepas  dari  sistem  kekuasaan politik  atau  partai  politik,  yang  dapat  dilihat  melalui  bentuk  koalisi  dan  oposisi yang  terjadi  dalam  pemerintahan.  Penjelasan  ini  diperkuat  dengan  pernyataan Fearon  (1998)  yang  mengatakan  bahwa  negara  bukanlah  aktor  kesatuan,  yang berarti  dalam  menjalankan  pemerintahan  negara  tidak  bekerja  sendiri,  tetapi terdiri  dari  aktor-aktor  perwakilan  yang  saling  berinteraksi  dan  kemudian menciptakan  politik  dalam  negeri.  dinamika.  Dalam  mencapai  kepentingan nasional  dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri,  negara  harus  mampu mengakomodir politik dalam dan luar negeri.
Untuk  mengetahui  keterkaitan  antara  politik  dalam  negeri  dan  politik internasional,  harus  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  politik  dalam  negeri dipengaruhi oleh berbagai aktor, baik dari lembaga elit seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan oposisi dan koalisinya atau bahkan media. organisasi masyarakat, bisnis koalisi, hingga kelompok teroris (Hudson, 2014).
Kondisi  masyarakat  domestik  turut  mempengaruhi  kondisi  politik  dalam negeri.  Hal  ini  karena  tujuan  utama  politik  luar  negeri  adalah  untuk  memenuhi kepentingan  negara  yang  bertujuan  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  yang  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  di  tingkat dalam  negeri.  Tidak  hanya  itu,  aktor  internasional  juga  dapat  mempengaruhi politik  dalam  negeri,  baik  dari  sikap  negara  lain,  MNC,  IGO,  NCO  dan  lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik dalam negeri dan politik internasional bersifat timbal  balik  dan  saling  berpengaruh,  yang  dalam  perumusan  politik  luar  negeri Putnam  (1998  dalam  Hudson,  2014)  memandang  hal  ini  sebagai  permainan  dua tingkat  yang  mewakili  keduanya.  Dengan  demikian,  hal  ini  juga  memperkuat asumsi  politik  dalam  negeri  yang  menjelaskan  keterkaitan  antara  politik  dalam negeri dan politik luar negeri.

## Kepentingan Nasional (National Interest)
Kepentingan  nasional  (national  interest)  merupakan  konsep  yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan sebagai tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  di  bidang  militer,  ekonomi,  maupun budaya.  Tujuan  tersebut  menjadi  acuan  negara  dalam  berinteraksi  dengan  aktor
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
lain  dalam  hubungan  international. National  interest atau  kepentingan  nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu (a) sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara; (b) sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan  atau  tindakan  tertentu;  dan  (c)  sebagai  justifikasi  terhadap  kebijakan luar negeri. Teori realism melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen terpenting  dalam  hubungan  internasional.  Realism  melihat  kelangsungan  hidup ( survival )  sebagai  tujuan  terpenting  yang  harus  diperjuangkan  oleh  negara  dan tujuan  lain  seperti  kemakmuran  ekonomi,  harus  dijadikan  sebagai  pendukung untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut. Meskipun demikian terdapat juga  anggapan  bahwa  kepentingan  nasional  tidak  tepat  dijadikan  sebagai  acuan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu  (a)  konsep  kepentingan  nasional  bersifat  subjektif  dan  sangat  dipengaruhi oleh  situasi  pada  saat  keputusan  diambil;  (b)  kepentingan  nasional  pada hakikatnya  tidak  mencerminkan  kepentingan  bersama  ( common  interest );  (c) kepentingan  nasional  disusun  secara  sepihak  sehingga  memperbesar  peluang terjadinya  konflik;  (d)  kepentingan  nasional  sering  diimplementasikan  dengan standar  ganda  atau double  standard ;  dan  (e)  kepentingan  nasional  sering dimaksudkan  untuk  tujuan  jangka  pendek.  Faktor-faktor  tersebut  memunculkan gagasan  untuk  mengganti  konsep  kepentingan  nasional  seperti  konsep kepentingan  global  ( global  interest )  atau  kepentingan  individu  ( individual interest )

## Pemaknaan Politik Bebas Aktif Pemerintahan Indonesia
Berbicara  tentang  munculnya  istilah  politik  luar  negeri  Indonesia  bebas aktif  tidak  dapat  dilepaskan  pada  sejarah  lahirnya  negara  Indonesia  pada  tahun 1945.  Perang  Dunia  II  tidak  saja  menciptakan  bipolaritas  dalam  hubungan internasional,  tetapi  juga  membawa  perubahan  mendasar  dalam  proses dekolonisasi.  Sebagai  akibatnya,  semangat  kebangsaan  meledak  dalam  bentuk perjuangan  kemerdekaan  terhadap  penjajahan.  Wilayah  jajahan  Belanda,  Hindia Timur, yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik pun tidak terkecualikan. Dua hari sesudah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, jajahan Belanda itu (yakni Indonesia) menyatakan kemerdekaannya ke seluruh dunia.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Dengan  proklamasi  tersebut  muncullah  Indonesia  sebagai  negara  merdeka  di peta dunia, dan sesuai dengan tuntutan, ditetapkanlah pembukaan UUD 1945 yang disahkan  sehari  kemudian,  yaitu  tanggal  18  Agustus  1945.  Dimana  didalamnya terdapat  landasan  konstitusional  politik  luar  negeri  Indonesia    khususnya  pada alinea  pertama  dan  alinea  keempat.  Alinea  Pertama  Pembukaan  UUD  1945 berbunyi :
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :
”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”
Dari situlah lahir politik luar negeri pemerintah RI yang dikenal dengan nama politik  bebas  aktif.  Namun  demikian  pemaknaan  “Politik  Bebas  Aktif”  sendiri mengalami  perkembangan  sesuai  kondisi  dalam  negeri  Indonesia  sepanjang sejarah  sejak  berdirinya  negara  Indonesia  sampai  saat  ini  yang  didasari  juga dengan  lingkungan  internasional  ( international  environment )  dengan  konstelasi politik  globalnya.  Melalui  tulisan  ini  berikut  disampaikan  tabel  pemaknaan “Politik Bebas Aktif” dari masa ke masa termasuk juga background sejarah  yang melatari pemaknaan tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber.
Tabel 1. Pemaknaan “Politik Bebas Aktif” Dari Masa Ke Masa
Periode Makna “Bebas” Makna “Aktif” Background Sejarah yang melatarinya 1945 – 1947 Bebas  dari  segala bentuk penjajahan Aktif untuk terlibat dalam upaya  membasmi penjajahan dari muka bumi  Sebagai sebuah negara  yang baru lahir, politik  luar  negeri  secara  umum  masih dimaknai secara harafiah dari Pembukaan UUD 1945.
 Fokus  perhatian  Indonesia  pada  masa ini  yaitu  pada    konsolidasi  politik domestik yang harus menghadapi agresi
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
militer  sekutu  dan  Belanda  dari  tahun
1945 hingga 1949. 1947 – 1948 Tidak memihak pada blok kapitalis dan blok komunis Aktif untuk terlibat dalam upaya  membasmi penjajahan dari muka bumi
Makna bebas disini menunjukkan kesadaran  akan  adanya  aktor  lain  (yaitu Uni  Soviet)  yang  telah  bangkit  menjadi polar  baru  yang  menyaingi  kelompok kapitalis  (yang  dianggap  sebagai  sumber kolonialisme  dan  imperialism),  yang memunculkan politik bipolar dalam konstelasi global 1948 – 1950 Bebas  berdaulat (untuk menentukan sikap sendiri) dan menjadi subjek (bukan objek) dari persaingan politik internasional Aktif untuk terlibat dalam upaya  membasmi penjajahan dari muka bumi  Pemaknaan politik luar negeri Indonesia disampaikan  secara  komprehensif  oleh Hatta  pada  pidatonya  yang  berjudul “Mendayung  antara  dua  karang”  di depan  Badan  Pekerja  KNIP  pada  2 September 1948 sebagai respon munculnya  rivalitas  dari  2  blok  adidaya yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet.
 Hatta kemudian secara harafiah menyebutkan politik luar negeri Indonesia  dengan  “Politik  Bebas  Aktif” pada  artikel Foreign  Affairs di  tahun 1953. 1950 – 1953 (Era PM Natsir ; PM Soekiman) Tidak memihak pada kubu manapun (AS ataupun Uni Soviet) Aktif mengupayakan terwujudnya perdamaian dan meredakan
ketegangan dunia
 Sikap  Indonesia  melaksanakan  politik luar negeri bebas aktif dengan penekanan  pada  “tidak  memihak  pada kubu  manapun”  disampaikan  oleh Kabinet Natsir pada September 1950 di depan Parlemen.
 Kabinet  Natsir  yang  bubar  pada  April
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
1950 dilanjutkan oleh Kabinet Soekiman    yang  menyebutkan  bahwa Jakarta  harus  menghindari  diri  dari ikatan  terhadap  salah  satu  blok  Perang Dingin, namun bukan Indonesia bersikap  netral.  Indonesia  tidak  boleh netral karena harus terus aktif mengupayakan perdamaian dan meredakan ketegangan dunia.
 Kabinet Soekiman ini bubar pada tahun 1952  disebabkan  protes  rakyat  atas kesepakatan  Menlu  Soebarjo  dengan Pemerintah  AS  untuk  mendapatkan bantuan  ekonomi  AS  dalam  kerangka kerja U.S. Mutual Security Act.
1953 – 1957 (Era PM Ali Sastroamidj ojo) Membangun hubungan Indonesia yang seimbang di antara kedua kubu Berperan aktif dalam mewujudkan
perdamaian  dunia dalam  panggung internasional
 Pemaknaan  yang  disampaikan  PM  Ali Sastroamidjojo ialah Indonesia berhubungan  secara  seimbang  antar Blok Barat dan Timur tanpa
melunturkan  kemerdekaan  dan  peran aktif  Indonesia  dalam  mewujudkan perdamaian dunia
 Munculnya  inisiasi  GNB  diantara beberapa  anggota  yang  memunculkan pelaksanaan  KTT  Asia  Afrika  pada tanggal  18-24  April  1955  di  Bandung yang melahirkan “Dasa Sila Bandung”
1957 – 1959 (Era PM Djuanda) Bargaining yaitu upaya  diplomatik untuk Sebisa mungkin tetap memperjuangkan  Pada  tanggal  13  Desember  1957 melalui  Deklarasi  Djuanda,  Indonesia mendeklarasikan ke dunia Internasioanl
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
mendapatkan dukungan dari kedua kubu Perang Dingin untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia
perdamaian dunia bahwa  wilayah  Indonesia  bersifat
archipelagic state.  Tahun 1958, AS terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Sumatera yang  membuat  Indonesia  memiliki perspektif  negative  atas  AS  dan sekutunya.  Sulit  bagi  Indonesia  yang sedang  memperjuangkan  pembebasan Irian  Barat  untuk  bersikap  berimbang kepada kubu AS.
 Indonesia  akhirnya  lebih  condong  ke Uni  Soviet  karena AS menolak mengekspor  persenjataan  ke  Indonesia.
Sebaliknya  Uni  Soviet  memberikan pinjaman  lunak  senilai  100  juta  dollar kepada Indonesia untuk membeli persenjataan.
 Perubahan sikap AS di bawah Presiden John F. Kennedy yang semula mendukung  Belanda  atas  penguasaan Papua Barat manjadi medukung
Indonesia  (meskipun  dianggap  sudah terlalu  dekat  dengan  Uni  Soviet  dan China)  oleh  karena  posisi  AS  yang semakin sulit.
 3  (tiga)  capaian  Indonesia  di  era  ini: modernisasi persenjataan militer, penambahan  perairan  nusantara,  dan pembebasan Papua Barat.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
1959 – 1966 (Era Soekarno) Bebas  dari  segala bentuk neokolonialisme Secara aktif memperjuangkan baik secara sendirian – sebagai middle power di  Asia Tenggara dan salah satu negarapendiri GNB  –  maupun di forum internasional (termasuk membentuk  blok baru untuk melawan neokolonialisme dalam bentuk
CONEFO)
 Di  era  Soekarno,  kebijakan  luar  negeri Indonesia  lebih  condong  ke  kubu komunis  –  dan  sekaligus  menjauh  dari kubu  Barat.  Kecenderungan  ini  terjadi setelah mengetahui bahwa AS mendukung  Gerakan  pemberontakan PRRI/Permesta  pada  tahun  1958  dan sikap Presiden Lindon B. Johnson yang tidak  seakrab  Presiden  J.F  Kennedy kepada Indonesia
 Soekarno  merasa  dilecehkan  oleh
Inggris karena Inggris tidak berkonsultasi  pada  Indonesia  perihal pendirian  Negara  Federasi  Malaysia (pada tanggal 16 September 1963) yang terdiri atas Persekutuan  Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Kemudian  muncul  istilah  “Ganyang Malaysia”  pada  3  Mei  1964  di  sebuah rapat  raksasa  di  Jakarta  dalam  perintah Dwi  Komando  Rakyat  (Dwikora)  yang disampaikan Soekarno.
 Indonesia menganggap Malaysia sebagai kekuatan neo-kolonialisme yang  didukung  Inggris  dan  harus diimbangi  melalui  gabungan  kekuatan progresif  yang  dinamakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). CONEFO pada  prinsipnya
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
merupakan  suatu  blok  baru  ,  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  Poros Jakarta – Peking – Pyongyang – Hanoi, yang  didirikan  pada  7  Januari  1965 yang mendapat dukungan dari China.
 Di tahun 1962, AS di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy menjadi mitra dekat Indonesia (dibuktikan dengan dukungan
Pembebasan  Papua  Barat  dan  hibah sepuluh C-130B Hercules). Di sisi lain,
Uni Soviet dan China juga masih masih tetap  menjadi  mitra  dekat  Indonesia (dibuktikan dengan penawaran pinjaman  lunak  dari  Uni  Soviet  untuk membangun  stadion  olah  raga  Senayan dan  urunan  bantuan  China  untuk membangun Gedung CONEFO)
 CONEFO tidak bertahan lama, menyusul  meletusnya  pemberontakan G30S/PKI  yang  menimbulkan  ribuan korban jiwa yang kemudian menyebabkan  konflik  sosial  besar  di tahun 1965 hingga 1966.  Kemudian muncul tuntutan dari
berbagai  kesatuan  aksi  yang  terkenal dengan  sebutan  “TRITURA”  (Tri Tuntutan  Rakyat)  –  yaitu  bubarkan PKI,  turunkan  harga  dan reshuffle kabinet.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
 Diterbitkannya  Ketetapan  MPRS  No. XII/MPRS/1966  (sebagai  hasil  dari sidang  umum  MPRS  bulan  Juni  dan Juli  1966),  yang  mana  salah  satu ketetapannya  memberikan  penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri  Indonesia,  yakni:  (1)  politik bebas-aktif untuk melawan imperialisme  dan  kolonialisme  dalam segala  bentuk dan manifestasinya; dan (2)  mengabdi  kepada  kepentingan nasional  dan  Amanat  Penderitaan
Rakyat. 1966 – 1998 (Era Soeharto) Tidak memihak pada kekuatan- kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan
dalam  Pancasila (tidak memihak Blok  AS  maupun Blok Soviet) Melawan imperialisme  dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan  aktif  dalam Gerakan Non Blok (GNB), PBB dan ASEAN –  Namun  tidak menjadikan  GNB
sebagai blok tandingan baru
 Ketakutan akan bangkitnya komunisme telah  membuat  Indonesia  pada  era Soeharto (yang elit politiknya didominasi  kelompok  militer)  lebih condong  ke  Blok  AS  –  tidak  saja hingga Perang Dingin berakhir di tahun 1991,  namun  juga  hingga  masa  Orde Baru  berakhir  pada  tahun  1998. Indonesia terus menjaga “jarak” dengan China  –  yang  dianggap  menjadi ancaman serius bagi keamanan
domestic serta perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
 Soeharto  lebih  mengutamakan  politik luar  negeri  yang  lebih  sederhana dengan  memfokuskan  pada  kebutuhan Indonesia  akan  keamanan,  stabilitas,
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
dan pembangunan ekonomi. Politik luar negeri  Indonesia  lebih  didasarkan  pada kedekatan  geografis,  dengan  “ inner circle ”  khususnya  ASEAN  (sebagai “ cornerstone ”  dari  politik  luar  negeri Indonesia.  “ Second  circle ”  meliputi negara-negara  tetangga  di  Asia  Timur. Dan  “ third  circle ”  meliputi  wilayah Asia Pasifik yang lebih luas.
 Selama  era  ini,  Kawasan  Asia  Pasifik menjadi fokus kepentingan dan prioritas  strategis  politik  luar  negeri Indonesia,  sementara  hubungan  dengan negara-negara  dan  Kawasan  di  luar Asia  Pasifik  diseleksi  berdasarkan keuntungan  ekonomi  yang  mereka tawarkan kepada Indonesia.
1998 – 2004 (Era
Habibie, Gus Dur, dan Megawati) Tidak terikat oleh suatu ideologi atau  oleh  suatu politik negara asing  atau  oleh blok negara- negara tertentu atau negara- negara adikuasa Aktif dalam forum bilateral (kemitraan strategis) dan multilateral (ASEAN, PBB, WTO, ADB, Bank  Dunia  dan lain-lain)
 Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin di era ini lebih dikonsentrasikan pada pemulihan krisis ekonomi dan penanganan krisis nasional yang terjadi pada tahun 1998
 Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1999 tentang  GBHN,  Bab  IV  tentang  Arah Kebijakan,  huruf  C  angka  2  tentang
Hubungan Luar Negeri –  yang dirumuskan hal-hal sebagai berikut: (1) menegaskan    arah  politik  luar  negeri Indonesia  yang  bebas  aktif;  dan  (2)
dalam  melakukan  perjanjian  dan  kerja
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
sama  internasional  yang  menyangkut kepentingan  dan  hajat  hidup  rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
 Di era Gus Dur (1999 – 2001), Menteri Luar  Negeri  Alwi  Shihab,  menyatakan bahwa Indonesia akan mengikuti politik luar  negeri  “ecumenical”  dengan kecenderungan kuat ke arah globalisme.  Hal  ini  didukung  Langkah Gus  Dur  yang  seringkali  melakukan lawatan ke luar negeri dengan semangat ekumenisme, beliau mengunjungi negara-negara  yang  tampak  asing  satu sama lain, misalnya mengunjungi Kuba setelah melakukan kunjungan ke AS. Juga langkah Gus Dur untuk mengimbangi  kekuatan  AS  dan  Barat dengan membangun kemitraan strategis dengan  Cina  dan  India,  membangun kerjasama dengan negara-negara Pasifik  serta  menyeimbangkan  negara- negara  Islam  radikal  dengan  memilih kontak  terbuka  dengan  Israel.  Gus  Dur juga  berupaya  untuk  menciptakan perubahan-perubahan  di  negara-negara kunci  Asia agar mereka  lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan Indonesia.  Kebijakan  politik  dan  hubungan  luar
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
negeri  pada  masa  Gus  Dur  dikenal dengan  sebutan Ecumenical  Diplomacy yang  berarti  merangkul  semua  negara untuk  memperluas  persahabatan  dan kerjasama  yang  saling  menguntungkan dengan memprioritaskan: (1) pemulihan citra  Indonesia  di  mata  masyarakat Internasional;  (2)  pemulihan  ekonomi nasional  dan  kesejahteraan  umum;  dan (3)  pemeliharaan  keutuhan  nasional, persatuan  nasional,  stabilitas  nasional serta  mencegah  terjadinya  disintegrasi bangsa 2004 – 2014 (Era SBY) Bebas dalam menentukan sikap atas masalah- masalah internasional  dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia Aktif dalam forum bilateral
dan multilateral  Secara  umum,  kebijakan  luar  negeri SBY cenderung outward looking dengan mengedepankan soft power dan bercorak high  politics serta  mencoba meningkatkan  pengaruh  Indonesia  di forum global.
 SBY  mengusung  pandangan  dunianya dengan  memposisikan  Indonesia  dalam sistem  internasional  sebagai  negara dengan  “ a  thousand  friends  and  zero enemies ”  dan  “ all  direction  foreign policy ”.  SBY  berupaya  meningkatkan hubungan  dengan  AS  dan  China, namun  juga  menunjukkan  diplomasi dengan Iran dan Korea Utara. SBY juga mengupayakan  hubungan  baik  dengan negara-negara tetangga, termasuk
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Australia, Singapura, dan Malaysia.
 Indonesia  di  masa  SBY  tidak  hanya memainkan  peran  sebagai primus  inter pares dalam  ASEAN,  namun  juga mulai  memainkan  peran  penting  dalam organisasi  dunia  seperti  G20  dan  PBB dan  mengambil  posisi  independent dalam persoalan-persoalan penting mulai  dari  konflik  Suriah  hingga persoalan perubahan iklim.  SBY mempromosikan gagasan “ dynamic equilibrium ” untuk menggantikan konsep tradisional “ balance  power ”.  Di  bawah  gagasan ini, negara-negara ASEAN akan
bekerja  sama  satu  sama  lain  untuk membangun mekanisme jaringan
hubungan  saling  menguntungkan  yang membawa mereka untuk  bekerja dalam keamanan bersama.
 Indonesia  membentuk Bali  Democracy
Forum pada  tahun  2008,  sebuah  event tahunan  yang  mengundang  puluhan negara untuk mempromosikan demokrasi  di  Asia  Pasifik  melalui dialog  inklusif  dan  saling  berbagi pengalaman. 2014 – 2019 (Era Jokowi – periode Bebas dalam menentukan sikap atas masalah- Aktif berkontribusi dalam  Secara  umum,  kebijakan  luar  negeri Joko  Widodo  lebih  bersifat inward looking yang  berfokus  pada  penguatan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
pertama) masalah internasional  dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia menyelesaikan berbagai permasalahan dunia
sektor domestik
 Konsep  Poros  Maritim  Dunia  yang disampaikan  Presiden  Joko  Widodo pada  tanggal  13  November  2014  di forum East  Asian  Summit ke-9  di  Nay Pyi  Taw,  Myanmar  merupakan  upaya pembangunan  kekuatan  dalam  visi pemerintahan Jokowi yang meliputi jati diri  (identitas),  kedaulatan,  keamanan, ekonomi maritim, dan diplomasi maritim  yang  mencakup  lingkungan strategis di tingkat regional.
 Jokowi  menekankan  pada  diplomasi membumi  ( bring  diplomacy  back  to earth ).  Hal  ini  diimplementasikan  oleh Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi yang  memfokuskan  pada  pelayanan kepada rakyat, misalnya dengan memerintahkan  para  diplomat  untuk mempromosikan produk-produk
Indonesia  ke  luar  negeri.  Jokowi  juga memfokuskan  pada  bantuan  konsular bagi  para  pekerja  migran  Indonesia  di luar negeri. Hal-hal tersebut merupakan agenda domestik Jokowi yang dijadikan salah satu fokus politik luar negerinya.
 Politik  luar  negeri  Indonesia  di  bawah pemerintahan  Jokowi  dapat  bersumber dari konsep middle power. Ini meningkatkan diplomasi kekuatan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
menengah  untuk  berperan  dalam  arena global.  Oleh  karenanya,  Indonesia memainkan peran penting dalam forum dan  organisasi  multilateral  maupun internasional  seperti  G20,  PBB,  dan ASEAN.  Selain  itu,  Indonesia  juga berperan  dalam  hubungan  bilateral khususnya  di  Kawasan  Asia  Tenggara untuk  mempromosikan  isu-isu  non- tradisional  seperti  hak  asasi  manusia dan lingkungan. Indonesia juga
memperluas  hubungan  yang  lebih  erat dengan  kawasan  Indo-Pasifik  termasuk juga  degan  negara  di  Kawasan  Asia Timur dengan mengikuti sejumlah KTT dan  forum.  Tujuannya  adalah  untuk mencegah  hegemoni  kekuatan  besar dan mengelola dampaknya.
2019 –
sekarang/se mester 1 tahun 2022 (Era Jokowi – periode kedua) Bebas dalam menentukan sikap atas masalah- masalah internasional  dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia Aktif berkontribusi dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan dunia
 Secara  umum,  politik  luar  negeri  era Jokowi  di  periode  kedua  ini  lebih outward  looking dibandingkan  dengan periode pertamanya.
 Pandemi  Covid-19  yang  menghantam dunia  membuat  politik  luar  negeri Indonesia  berfokus  pada  penanganan pandemi,  misalnya  dengan  diplomasi vaksin ataupun kebijakan travel bubble .  Lawatan  Jokowi  ke  2  negara  yang tengah  berkonflik  yakni  Rusia-Ukraina
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
menunjukkan  sikap  Indonesia  yang tidak memihak salah satu negara.
 Lawatan Jokowi ke negara-negara Asia Timur  (China,  Jepang,  dan  Korea Selatan) yang merupakan mitra strategis  Indonesia  di  bidang  ekonomi yang  membawa  misi  kepentingan ekonomi Indonesia
 Ancaman  krisis  energi,  krisis  pangan, perubahan iklim, sampai dengan ancaman krisis ekonomi menjadi
concern pemerintahan  Jokowi  untuk membangun kemitraan di tingkat global untuk  meminimalisir  dampak  krisis tersebut ke dalam negeri.
 Pada tahun 2022 ini Indonesia ditunjuk sebagai  tuan  rumah  Presidensi  G-20. Tema  besar  Presidensi  G-20  Indonesia 2022 yaitu " Recover Together, Recover Stronger ".  Melalui  tema  tersebut, Indonesia  mengajak  seluruh  negara  di dunia  untuk  saling  bahu-membahu, mendukung  untuk  pulih  bersama  serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Sumber : Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2022
Politik luar negeri yang berlandaskan pada prinsip bebas aktif masih tetap dipegang  teguh,  baik  di  masa  Orde  Lama  hingga  masa  Reformasi,  meskipun pengejawantahannya  mengikuti  dinamika  yang  terjadi  dari  masa  ke  masa. Orientasi  politik  luar  negeri  Indonesia  pun  mengalami  perubahan  seiring  dengan perkembangan  nasional  maupun  internasional  yang  terjadi.  Di  masa  Orde  Lama,
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
orientasi  politik  luar  negeri  ditekankan  pada  aspek  globalisme  dengan  posisi Indonesia sebagai pemimpin bagi negara-negara “ new emerging force ”, sementara di masa Orde Baru, orientasi politik luar negeri difokuskan pada negara-negara di kawasan  berdasarkan  konsentrasi  geopolitis,  yakni  ASEAN  sebagai  “ inner circle ”, negara-negara di Asia Timur sebagai “ second circle ”, dan negara-negara di  Asia  Pasifik  sebagai  “ third  circle ”.  Sedangkan  di  masa  reformasi,  mengingat kepemimpinan Indonesia mengalami pergantian, maka orientasi politik luar negeri mengalami perubahan. Misalnya di masa Presiden Gus Dur, orientasi politik luar negeri  Indonesia  dilandasi  semangat  “ekumenisme”  dengan  kecenderungan  ke arah  globalisme.  Sementara  di  masa  SBY,  orintasi  politik  luar  negeri  bersifat internasionalis  dengan  fokus  pada  posisi  Indonesia  dalam  sistem  internasional sebagai negara dengan “ a thousand friends and zero enemies” dan “ all directions foreign policy ”. Sedangkan di masa Presiden Jokowi, orientasi politik luar negeri diarahkan  pada  “diplomasi  membumi”  atau  “diplomasi  pro-rakyat”  yaitu Indonesia  akan  memfokuskan  pada  isu-isu  domestik.  Di  awal  pemerintahan Jokowi,  politik  luar  negeri  Indonesia  diasumsikan  akan  lebih  menekankan  pada bilateralism  ketimbang  multilateralisme.  Namun  munculnya  pandemi  Covid-19 sejak  akhir  2019  yang  kemudian  diikuti  munculnya  berbagai  krisis  seperti  krisis energi,  krisis  pangan,  dan  juga  ancaman  krisis  ekonomi,  membuat  politik  luar negeri era Jokowi harus membangun kemitraan-kemitraan dengan banyak negara dalam  upayanya  untuk  mengatasi  permasalahan  global  yang  bahkan  bisa  saja berdampak bagi Indonesia.
Politik  luar  negeri  Indonesia  dalam  praktik  dan  teori  pada  dasarnya dipengaruhi  oleh    kondisi  historisnya  yang  mengacu  pada  kepentingan  nasional dan  tatanan  dunia  yang  terjadi  pada  masa  tersebut.  Penggunaan  konsep kepentingan  nasional  disini  untuk  menjelaskan  cita-cita  luhur  yang  ingin  dicapai oleh  Indonesia  dengan  politik  luar  negeri  bebas  aktif.  Dalam    studi  hubungan internasional,  kepentingan  nasional  merupakan  keseluruhan  nilai-nilai  yang hendak  diperjuangkan  dan  dipertahankan  oleh  suatu  negara.  Oleh  karena  itu, kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam politik luar negeri.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Menurut  Couloumbis  dan  Wolfe,  dalam Introduction  to  International Relations ,  politik  luar  negeri  merupakan  sintesa  dari  tujuan  atau  kepentingan nasional  yang  menggunakan power dan capability .  Dalam  hal  ini  politik  luar negeri  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah.  Pemerintah  sendiri  berpengaruh besar  dan  turut  bertanggungjawab  dalam  peyelenggaraan  politik  luar  negeri. Kekuatan-kekuatan  sosial-politik  lainnya  sebagai pressure  group juga  turut menentukan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.
Konsep kepentingan nasional sendiri telah lama menjadi perbincangan pro dan kontra di kalangan akademisi hubungan internasional. Paul Seabury misalnya menjelaskan  bahwa  kepentingan  nasional  seringkali  dihubungkan  dengan sekumpulan  dari  maksud-maksud  tertentu  yang  oleh  suatu  negara  diusahakan untuk dicapai pelaksanaannya dalam politik luar negeri.
Oleh  sebab  itu,  pengertian  kepentingan  nasional  adalah  suatu  pengertian yang deskriptif, yaitu bahwa kepentingan nasional dipercaya sebagai tujuan yang mesti  dicapai  oleh  suatu  negara  melalui  peran  pemerintah.  Definisi  demikian berarti  usaha  untuk  memindahkan  abstraksi  ke  dalam  fakta-fakta  (kenyataan), sehingga  rumusan  kepentingan  nasional  dapat  sejalan  dengan  kebijakan  politik luar negeri suatu negara.
Sedangkan  pengertian  tujuan  politik  suatu  negara  adalah  untuk mewujudkan  kepentingan  nasional.  Tujuan  itu  mencakup  deskripsi  atas  situasi negara  di  masa  mendatang  sekaligus  sebagai  harapan  dari  pembentukan  masa depan  yang  dicita-citakannya.  Dengan  demikian,  suatu  negara  sudah  sepatutnya merancang  suprastruktur  (sarana),  dengan  melakukan  berbagai  indakan  yang memperlihatkan  adanya  kebutuhan  dan  keinginan  serta  tujuan  negara  tersebut. Perwujudannya  pertama kali haruslah mengacu pada penetapan kebijakan politik yang  harus  mempertimbangkan  faktor-  faktor  internal  (domestik)  dan  faktor eksternal (geopolitik).
Peran  kepentingan  nasional  ini  secara  nyata  disebutkan  oleh  Peter  B. Evans, Harold K. Jacobson, and Robert D. Putnam dalam bukunya Double-Edged Diplomacy:  International  Bargaining  and  Domestic  Politics (1993)  yang menyebutkan  bahwa  langkah  diplomasi  dan  kebijakan  politik  luar  negeri
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
seringkali  dimaknai    sebagai  hasil  interaksi  antara  kepentingan  dalam  negeri  & dinamika    internasional  ( double-edged  diplomacy )  atas  nama  kepentingan nasional.

## KESIMPULAN
Kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  merupakan  suatu  alat  untuk  mencapai kepentingan  nasional  di  kancah  internasional.  Demikian  pula  penerapan  politik luar  negeri  Indonesia  yang  berkarakter  bebas  aktif,  dijalankan  oleh  setiap pemimpin Indonesia pada masanya untuk melindungi kepentingan nasional.
Dengan  prinsip  politik  yang  bebas  aktif,  Indonesia  akan  mudah  menentukan kebijakan  dan  sikapnya  sebagai  sebuah  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat. Prinsip  bebas  aktif  dalam  menjalankan  kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia disesuaikan  dengan  perubahan  dan  perkembangan  baik  dalam  lingkup  nasional, regional,  maupun  internasional  (Elisabet,  2016).  Terlebih  lagi,  perubahan  yang dapat  mempengaruhi  perkembangan  di  tingkat  Nasional.  Dengan  begitu, Indonesia berupaya memaksimalkan kontribusi internasional demi terselenggaranya  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  maupun  dunia.  Maka prinsip bebas aktif dilaksanakan secara lebih proaktif, pragmatis, fleksibel, asertif dan juga akomodatif.

## REFERENSI
Ashari,  Khasan.  (2020).  Kamus  Hubungan  Internasional  dan  Diplomasi.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Delanova, M. O. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  Melalui  Penguatan  Diplomasi  Ekonomi.  Jurnal Dinamika Global, 2(02), 154–172. https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40
Elisabet, Adriana. (2016). Grand Desain Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015- 2025). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & LIPI.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Evans,  Peter  B;  Harold  K.  Jacobson,  and  Robert  D.  Putnam  Berkeley.  (1993).
Double-Edged  Diplomacy:  International  Bargaining  and  Domestic Politics.University of California Press.
Fearon,  J.  D.  (1998).  Domestic  Politics,  Foreign  Policy,  And  Theories  Of International Relations. Dalam Annual Review of Political Science.
Ganjar  Widhiyoga;  Setyasih  Harini.  (2019).  Identitas  Politik  Luar  Negeri Indonesia  di  Masa  Reformasi  (1999-2014).  Research  Fair  Unisri,  3(1), 568.
Haryanto,  A.  (2014).  Prinsip  Bebas  Aktif  Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri Indonesia :  Perspektif  Teori  Peran.  Jurnal  Ilmu  Politik  Dan  Komunikasi, IV(II), 17–27.
Irewati, Awani & Indriana Kartini. (2019). Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi.  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Keohane,  R.  O.  (2020).  International  Institutions  And  State  Power:  Essays  In International  Relations  Theory.  In  International  Institutions  And  State Power: Essays In International Relations Theory. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429032967
Kusno,  Malikul.  (2014).  Bung  Hatta  dan  Politik  Bebas  Aktif  Indonesia.  Dalam Konfrontasi:  Jurnal  Kultur,  Ekonomi  dan  Perubahan  Sosial,  3  (1)  Januari 2014, 12-25.
Mangadar,  S.  (2015).  Orientasi  Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia.  Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11(1), 67–85.
https://doi.org/doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%25p
Mila,  N.,  Vida,  F.,  &  Adi,  D.  P.  (2020).  Sejarah  Perkembangan  Politik  Luar Negeri  Indonesia  Masa  Pasca  Reformasi.  Jurnal  Pendidikan  PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan), 1(2), 73–100.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Moravcsik,  A.  (1997).  Taking  preferences  seriously:  A  liberal  theory  of international  politics.  International  Organization,  51(4),  513–553. https://doi.org/10.1162/002081897550447
Nainggolan,  Poltak  Partogi.  (2018).  Indonesia  dan  Rivalitas  China,  Jepang,  dan India. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nye,  Joseph  S  (Jr).  (1999).  Redefining  the  National  Interest.  Dalam  Foreign Affairs, Vol. 78, No. 4 (Jul. - Aug., 1999), halaman 22-35.
Mila,  Nasihatul,  Fatma  Vida,  dan  Depict  Pristine  Adi.  Sejarah  Perkembangan Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Masa  Pasca  Reformasi.  Dalam  Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. I No. 2 November 2020.
Muzakki,  Fadlan. (2017). Theory, Practice, and  Analysis of  Indonesia’s  Foreign Policy. Dalam Jurnal Translitera Edisi 5/2017.
Pakpahan,  Beginda.  (2018).  Indonesia,  ASEAN,  dan  Ketidakpastian  Hubungan Internasional. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Sabir, M. (1987). Politik Bebas Aktif. Jakarta: CV. Haji Masagung.
Sukma,  Rizal  .  (1995).  The  Evolution  of  Indonesia's  Foreign  Policy:  An Indonesian  View.  Dalam    Asian  Survey,  Vol.  35,  No.  3  (Mar.,  1995). University of California Press.
Umar,  Harun    &  Irma  Indrayani.  (2020).  State  Political  Behavior:  (Foreign  And Domestic  Policy,  Diplomacy  And  Cooperation,  International  Political Dynamics). Dalam Journal of Social Political Sciences (JSPS), Vol. 1, No. 2, May, 2020.
Yani,  Yanyan  Mochamad  &  Ian  Montratama.  (2017).  Quo  Vadis  Politik  Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo