Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643

## AKUNTABILITAS PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Rini Agustin Eka Yanti 1 * , Nur Rizqi Arifin 2
1,2 Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh riniagustin.eka@gmail.com nur.rizqi88@gmail.com
Dikirim: November 2020, Direvisi:  November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang: Peranan Akuntabilitas Pemanfaatan tanah Bengkok dalam  meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di  Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten  Ciamis.  Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif. Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  studi  kasus  berdasarkan  metode,  data,  dan  triangulasi sumber.  Narasumber  penelitian  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Pemerintah  Kecamatan  Sadananya Kabupaten  Ciamis  telah  memanfaatkan  tanah  bengkok  dengan  baik  sehingga  berperan  penting  dalam meningkatkan  kesejahteraan  perangkat  desa.  Terlihat  dari  besarnya  jumlah  pendapatan  yang  diterima dari bagi hasil pengelolaan tanah bengkok antara apparat desa dengan masyarakat.
Kata kunci: Akuntabilitas, Tanah Bengkok, Kesejahteraan

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know and explain: The Role of Accountability for Utilization of Tanah Bengkok in increasing the Welfare of Village Officials in the Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. The model used in this study uses a qualitative methodology. Methods of  data analysis using  case study analysis  based  on  methods,  data,  and  source  triangulation.  Research  resource  persons  were  Chief  of village  and  administration  staff.  The  Sadananya  Subdistrict  Government  of  Ciamis  Regency  has  made good  use  of  the  tanah  bengkok  so  that  it  plays  an  important  role  in  improving  the  welfare  of  village officials.  It  can  be  seen  from  a  large  amount  of  income  received  from  the  profit-sharing  of  bent  land management between the village apparatus and the community.
Keywords : Accountability, Tanah Bengkok, Welfare
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  merupakan  subsistem  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat.  Terselenggaranya  Pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  kunci untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera  menerus.  Pekerja  yang  digaji  pemerintah melaksanakan  tugas-tugas  teknis  pemerintahan  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  disebut  aparatur  pemerintah”(Dharma  Setyawan  Salam, 2004).  Sedangkan  aspek-aspek  administrasi  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  atau  Negara,  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  disebut  sebagai Aparatur  Negara  (Handayaninggrat,  2013),  Aspek-aspek  administrasi  itu  terutama  ialah kelembagaan  atau  organisasi  dan  kepegawaian.  Tanggung  jawab  pelaksanaan  roda pemerintahan  sehari-hari  serta  pelaksana  roda  birokrasi  merupakan  yang  didalamnya  meliputi bidang  kelembagaan,  ketatalaksanaan  dan  kepegawaian  merupakan  alat  kelengkapan  Negara yang disebut aparatur pemerintah.
Agar  lebih  mengetahui  jumlah  luas  tanah  bengkok  dan  sebaran  pemanfaatanya  dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1 Luas Tanah Bengkok No Perangkat Desa Luas Tanah Bengkok Desa Sadananya Desa Werasari Desa Mekarjadi 1. Kepala Desa 3,5 hektar 4,2 hektar 3,0 hektar 2. Sekretaris Desa 1,8 hektar 1,5 hektar 1,5 hektar 3. Kaur Umum 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar 4. Kaur Keuangan 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar 5. Kaur Pemerintahan 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar 6. Kaur Ekbang 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar 7. Kepala Dusun 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar 8. RT 0,8 hektar 0,5 hektar 0,8 hektar Jumlah 10,1 hektar 8,7 hektar 9,3 hektar
Sumber: Profil Desa Sadananya, Desa Werasari dan Desa Mekarjadi, 2019.
Berdasarkan  tabel  1  diketahui  luas  tanah  bengkok  dan  sebaran  pembagian  bagi  tiap perangkat  desa  di  Desa  Sadananya,  Desa  Werasari  dan  Desa  Mekarjadi.  Berdasarakan  data tersebut kepala desa mendapatkan pembagian luas lahan paling besar. Kemudian sekretaris desa mendapatkan luas lahan lebih kecil dari luas lahan kepala desa namun masih lebih luas  apabila dibandingkan dengan luas lahan perangkat desa lainnya.
Kesejahteraan  aparatur  desa  akan  mempengaruhi  pada  pelayanan  kepada  masyarakat. Kesejahteraan salah satunya dapat diukur melalui indikator peningkatan pendapatan.  Salah satu sumber  pendapatan  bagi  perangkat  desa  yaitu  melalui  pemanfaatan  tanah  benkok.  Penelitian sebelumnya  mengenai    tanah  bengkok  desa  rata-rata  ruang  lingkupnya  masih  terkait  dasar hukum atau tinjauan yuridis pengelolaannya (Isfardiyana, 2017). Sedangkan penelitin ini dititik beratkan  pada  pemanfaatan  tanah  bengkok  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  aparat pemerintahan desa.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan  menafsirkan  makna  suatu  fenomena-fenomena  yang  terjadi,  kemudian  berusaha  untuk menganalisis, dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut yang selanjutnya penulis berusaha untuk  memberikan  penilaian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  mengacu  pada  konsep (Milles, Saldana, & Huberman, 1994) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data  dalam  tiga  langkah,  yaitu  Reduksi  data (Data  Reduction) , Penyajian  data (Display  Data) , dan  Penarikan  kesimpulan (Verifikasi) Untuk  menguji  keabsahan  data  yang  didapat  sehingga benar-benar  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  penelitian,  maka  peneliti  menggunakan  teknik triangulasi.  Triangulasi  data  adalah  teknik  pemeriksaan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang lain  diluar  data  tersebut  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  data  tersebut (Moleong,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  sampling  jenuh  dan  narasumber penelitian  adalah  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Teknik  uji  keabsahan  lain  yang  digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Pemanfaatan tanah bengkok di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
Akuntabilitas  merupakan  suatu  perwujudan  pertanggungjawaban  seseorang  atau kelompok  dalam  melaksanakan  kewajiban  dalam  hal  pemanfaatan  dan  pengendalian  sumber daya  dan  pelaksana  kebijakan  yang  diberikan  kepadanya  guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Konsep  akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  yaitu  pertanggungjawaban  aparatur  desa selaku  pengelola  dalam  penggunaan  pemakaian  tanah  bengkok.  Adapun  akuntabilitas pemanfaatan  tanah  bengkok  di  wilayah  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten  Ciamis  terlihat sebagai berikut:
1. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Sadananya
Di  kecamatan  Sadananya  terdapat  beberapa  desa  yang  sudah  diberikan  hak  atau wewenang  untuk  mengelola  tanah asset desa  yang  diperuntukkan  sebagai  salah  satu  insentif untuk aparat desa. Tanah asset desa tersebut sering di sebut tanah bengkok. Rata-rata setiap desa memiliki  tanah  bengkok  seluas  10  hektar,  yang  mana  tanah  seluas  10  hektar  tersebut  dibagi sesuai  dengan  keputusan  bersama  saat  pembuatan  perdes.  Telah  diambil  data  hasil  wawancara dengan  Bapak  Nendi  Suhendi  sebagai  pejabat  sementara  Kepala  Desa  Sadananya,  beliau menjelaskan bahwa:
“Pembagian tanah bengkok di Desa Sadananya terbagi atas Kepala Desa seluas 3,5 hektar, Sekretaris  Desa  1,8  hektar,  Kaur  Umum  0,8  hektar,  Kaur  Keuangan  0,8  hektar,  Kaur Pemerintahan  0,8  hektar,  Kaur  Ekbang  0,8  hektar,  Kepala  Dusun  0,8  hektar,  dan  RT  0,8 hektar”.
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok  di Desa Sadananya  berbeda-beda  tergantung  dari  posisi  jabatan  di  desa.  Adapun  mengenai  sistem  bagi hasil  yang  berlaku  di  Desa  Sadananya  sebagaimana  penjelasan  salah  satu  aparatur  desa  yang bernama Bapak Oleh, beliau menjabat sebagai kaur umum pada tahun 1981-1995 dan menjabat sebagai kaur ekbang pada tahun 1995-2008 di Desa Sadananya bahwa:
“Sistem bagi hasil biasa di sewakan dengan pembagian 2kg /bata dengan hak kelola tanah biasanya diberikan kepada warga yang kurang mampu. Biasanya kepala desa menyewakan jatah  tanah  bengkok  yang  dimiliki  kepada  warga  sejumlah  10-15  orang.  Warga  yang menyewa diberi hak untuk mengelola dengan luas yang telah disepakati Bersama”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diketahui  bahwa  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  dalam pengelolaan  tanah  bengkok  sudah  menjadi  budaya  turun  temurun  pengelolaannya  tanah bengkok  diberikan  kepada  warga  yang  kurang  mampu,  yang  mana  hasil  pengelolaan  tanah
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643
bengkok  tersebut  nantinya  akan  ada  persentase  antara  aparat  desa  dengan  warga  desa  yang mengelola, sesuai dengan hasil wawancara didapatkan data bahwa pembagian hasil pengelolaan tanah  bengkok  yaitu  pada  umumnya  dihitung  2kg/bata  untuk  warga  yang  mengelola,  dan sisanya  diberikan  kepada  aparat  desa  sebagai  penerima  hak  tanah  bengkok.  Biasanya  kepala desa  menyewakan  atau  dalam  istilah  pedesaan  sering  disebut  dengan  sebutan  ditengahkan dengan  warga  rata-rata  sejumlah  10-15  orang,  yang  mana  warga  tersebut  diberi  hak  untuk mengelola tanah bengkok oleh kepala maupun sekretaris desa dengan luas yang telah disepakati Bersama.
Tanah  bengkok  di  desa  Sadananya  didominasi  oleh  persawahan,  hampir  seluruh  tanah bengkok  merupakan  persawahan,  dalam  satu  tahun  rata-rata  bisa  melaksanakan  panen  2  kali, pendapatan kepala desa bisa dirata-rata kan  mencapai 10 ton per tahun nya. Sistem pembagian tanah  bengkok  tersebut  sesuai  dengan  teori  akuntabilitas  dari  (Ahyaruddin  &  Akbar,  2017) bahwa: “Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait dengan sumber dan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik”.

## 2. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Werasari
Desa  werasari  memiliki  luas  563,3  hektar,  yang  mana  didominasi  oleh  persawahan  dan perkebunan,  tanah  kas  desa  menurut  data  yang  didapatkan  seluas  31,6  hektar,  tanah  ini  juga didominasi  oleh  persawahan,  tanah  bengkok  yang  dimiliki  oleh  desa  werasari  semuanya merupakan  persawahan.  Telah  di  ambil  data  hasil  wawancara  Bersama  bapak  Candra  beliau menjabat sebagai sekretaris desa werasari dari tahun 1997-2015, beliau mengatakan bahwa:
“Pembagian tanah bengkok di desa werasari yaitu terbagi atas jatah Kepala Desa 4,2 hektar Sekretaris  Desa  1,5  hektar,  Kaur  Umum  0,5  hektar,  Kaur  Keuangan  0,5  hektar,  Kaur Pemerintahan  0,5  hektar,  Kaur  Ekbang  0,5  hektar,  Kepala  Dusun  0,5  hektar,  dan  RT  0,5 hektar”.
Berdasarkan penjelasan bapak Candra, diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok di Desa  Werasari  berbeda-beda  tergantung  dari  posisi  jabatan  seseorang.  Hak  pengelolaan  paling luas didapat oleh kepala desa dengan luas lahan tanah bengkok mencapai 4,2 hektar, kemudian sekretaris desa 1,5 hektar, serta perangkat desa masing-masing 0,5 hektar.
Pengelolaan  tanah  bengkok  di  desa  werasari,  tidak  jauh  beda  dengan  desa-desa  lainnya yang  ada  di  kecamatan  Sadananya,  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  lebih  mementingkan memberdayakan  masyarakat  desa  yang  membutuhkan,  dengan  sistem  pengelolaan  disewakan atau sering disebut di pedesaan dengan sebutan ditengahkan.
Dengan  sistem  ini  warga  tidak  merasa  keberatan  dikarenakan  dalam  pembagian  hasil dengan  aparat  desa  tidak  terlalu  jauh  perbedaannya.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  bapak Candra,  beliau  mengatakan:  “Di  desa  werasari  khususnya  kepala  desa  menyewakan  tanah bengkoknya ke masyrakat desa kurang lebih 15 warga desa, untuk pembagian hasilnya dihitung 1,5kg/bata/panen.  Jika  dikalkulasikan  pendapatan  kepala  desa  dalam  satu  tahun  bila  dua  kali panen bisa mendapatkan 9 ton per tahun”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  kejelasan  dan  transparansi  sistem pengelolaan tanah bengkok di Desa Werasari Kecamatan Sadananya dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2002) bahwa:
“Akuntabilitas  meurpakan  kewajiban  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.
3. Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok di Desa Mekarjadi
Desa  mekarjadi  merupakan  desa  pemekaran  dari  desa  sukajadi  yang  ada  di  wilayah bagian  timur  kecamatan  Sadananya,  pemekaran  ini  terjadi  kurang  lebih  pada  tahun  1970-an, pemekaran terjadi dikarenakan cakupan wilayah sukajadi terlalu luas bila dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sadananya.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643
Desa  mekarjadi  juga  merupakan  desa  yang  wilayahnya  didominasi  oleh  pesawahan  dan perkebunan, tanah bengkok di desa mekarjadi merupakan pesawahan dengan luas kurang lebih 9,3  hektar,  data  ini  diambil  dari  hasil  wawancara  Bersama  dengan  bapak  Hamidi  beliau menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 1984-2012, beliau mengatkan bahwa:
“Pembagian tanah bengkok di desa mekarjadi  terbagi atas Kepala Desa seluas 3,0 hektar, Sekretaris  Desa  1,5  hektar,  Kaur  Umum  0,8  hektar,  Kaur  Keuangan  0,8  hektar,  Kaur Pemerintahan  0,8  hektar,  Kaur  Ekbang  0,8  hektar,  Kepala  Dusun  0,8  hektar,  dan  RT  0,8 hektar”.
Berdasarkan penjelasan bapak Hamidi, diketahui bahwa pembagian luas tanah bengkok di Desa mekarjadi berbeda-beda tergantung dari posisi jabatan seseorang. Hak pengelolaan paling luas didapat oleh kepala desa dengan luas lahan mencapai  3,0 hektar, kemudian sekretaris desa 1,5 hektar, serta perangkat desa masing-masing 0,8 hektar.
Lebih lanjut, bapak Hamidi menjelaskan bahwa:
“Pengelolaan sama dengan pengelolaan tanah bengkok di desa desa lainnya, yaitu dengan disewakan atau ditengahkan kepada masyrakat desa setempat. Bedanya di desa mekarjadi, orang  yang  menyewanya  banyak  mencapai  50  orang  dengan  ketentuan  luas  lahan garapannya  sama.  Ini merupakan tradisi dan  kebijakan kepala desa di desa mekarjadi dari dulu. Untuk sistem yang digunakan di desa  mekarjadi sama dengan desa  Sadananya yaitu 2kg/bata,  bila  dikalkulasikan  pendapatan  kepala  desa  dalam  satu  tahun  untuk  dua  kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahunnya”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  diketahui  bahwa  pengelolaan  tanah  bengkok  di  Desa Mekarjadi sama dengan pengelolaan tanah bengkok di desa desa lainnya yang ada di Kecamatan Sadananya.  Sistem  pengelolaan  disewakan  atau  ditengahkan  kepada  masyrakat  desa  setempat. Namun di Desa Mekarjadi terdapat perbedaan dimana dalam pengelolaan tanah bengkok kepala desa disewakannya mencapai 50 orang warga dan luasnya disamaratakan, hal ini sudah menjadi tradisi dan kebijakan kepala desa di desa mekarjadi. Mengenai sistem bagi hasil yang digunakan memiliki  kesamaan  dengan  sistem  bagi  hasil  desa  Sadananya  yaitu  2kg/bata.  Berdasarkan sistem tersebut apabila dikalkulasikan pendapatan kepala desa dalam satu tahun untuk dua kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahun.
Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  (Wicaksono,  2015)  bahwa  “Akuntabilitas sendiri  merupakan  sebuah  konsep  yang  memfokuskan  pada  kapasitas  organisasi  sektor  publik untuk  memberikan  jawaban  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  organisasi tersebut”.
Tingkat  kesejahteraan  perangkat  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten Ciamis
1. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Sadananya
Ditinjau  10-20  tahun  kebelakang,  aparat  desa  tidak  memiliki  insentif  tetap  dari pemerintah, pendapatan aparat desa hanya dari pengelolaan tanah bengkok saja, berbeda dengan 8 tahun kebelakang, sudah mulai ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengadaan insentif tetap  untuk  aparat  desa,  sering  disebut  dengan  nama  siltap  (penghasilan  tetap),  dengan  adanya tanah  bengkok  ini  bisa  dijadikan  sebagai  penghasilan  tambahan  bagi  aparat  desa,  selain tambahan  penghasilan  juga  merupakan  tambahan  aktifitas  untuk  memberdayakan  warga  desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Aparat  desa  Sadananya  mengakui  dengan  adanya  tanah  bengkok  sebagai  insentif  aparat desa  sangat  membantu  sekali  khususnya  aparat  desa  umumnya  warga  yang  mendapatkan sewaan tanah bengkok untuk di kelola. Dengan adanya tanah bengkok sangat membantu warga desa  Sadananya  dalam  segi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  sehari-hari,  dengan  adanya  tanah bengkok juga bisa menambah kegiatan warga dalam kesehariannya.
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643

## 2. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Werasari
Mengukur  tingkat  kesejahteraan  pernagkat  desa  di  Desa  Werasari  bila  dipandang  dari periode ke periode bisa dikatakan ada peningkatan yang signifikan, sama hal nya dengan desa- desa  lain,  di  desa  werasari  juga  pada  periode  tahun  90-an  belum  ada  yang  namanya  insentif tetap untuk aparat desa, yang  ada hanyalah tanah bengkok saja, sebagaimana dengan apa  yang dikatakan  oleh  bapak  Candra  selaku  sekretaris  desa  di  desa  werasari  pada  tahun  1997-2015. Tanah  bengkok  sangat  membantu  sekali  aparat  desa  dalam  segi  pemenuhan  kebutuhan  pokok makanan primer berupa beras yang bisa didapat saat panen tiba.
Setelah  adanya  insentif  tetap  dari  pemerintah,  tanah  bengkok  sangat  membantu  sekali sebagai  penghasilan  tambahan  untuk  aparat  desa,  selain  sbegai  penghasilan  tambahan,  tanha bengkok juga sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyrakat setempat.
3. Tingkat kesejahteraan perangkat Desa di Desa Mekarjadi
Desa  Mekarjadi  bisa  dikatakan  salah  satu  desa  panutan  di  Kecamatan  Sadananya,  Desa Mekarjadi  memiliki  perbedaan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  untuk  pengelolaan  tanah bengkok  yang  ada,  di  Desa  Mekarjadi  tidak  memandang  faktor  kedekatan  maupun  faktor kekeluargaan  dalam  pembagian  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengelola  tanah  bengkok khususnya tanah bengkok milik kepala desa dan sekretaris desa. Di desa Mekarjadi, sistem sewa tanah bengkok bisa mencapai 50 orang penyewa, berbeda dengan desa-desa lain pada umumnya hanya  mencapai  20  orang  penyewa.  Dalam  hal  ini  desa  berpandangan  bahwa  memberikan warga  garapan  tanah  bengkok  bisa  sedikit  membantu  warga  yang  membutuhkan,  umumnya membantu  warga  untuk  bisa  mendapatkan  kebutuhan  pokok  makanan  tanpa  harus  membeli, melainkan mengelola sendiri.

## Peranan Akuntabilitas Pemanfaatan tanah Bengkok dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu  untuk  mengurus  dan  mengatur  warga  atau  kelompoknya.  Menurut  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  desa  diartikan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Desa  sebagai  unit  organisasi  pemerintah  yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat dengan  segala  latar  belakang  kepentingan  dan  kebutuhannya  mempunyai  peranan  yang  sangat strategis Kesuksesan pemerintah  nasional  secara luas ditunjang oleh peran penting posisi  desa, bahkan  desa  merupakan  garda  terdepan  dalam  menggapai  keberhasilan  dari  segala  urusan  dan program dari pemerintah., khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  penegasan,  yakni  Pemerintahan  Desa diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa.  Maka  pada  pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014,  yakni  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung  jawab  terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  membantu  kepala  desa  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  harus  dapat  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  keinginan masyarakat,  oleh  karena  itu  para  perangkat  desa  dituntut  memiliki  komitmen,  kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Harapannya masyarakat merasa nyaman dan puas mendapatkan  pelayanan  dari  perangkat  desa  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan administratif di desa.
Dalam  upaya  mensejahterakan  perangkat  desa,  di  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten Ciamis terdapat sistem pemerintah berupa pembagian jatah tanah bagi aparat desa yang disebut
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643
dengan  tanah  bengkok.  Pemanfaatan  tanah  Bengkok  dalam  meningkatkan  Kesejahteraan Perangkat  Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten  Ciamis  dilakukan  dengan membagi  jumlah  tanah  bengkok  yang  dimiliki  desa.  Rata-rata  setiap  desa  memiliki  tanah bengkok  seluas  10  hektar,  yang  mana  tanah  seluas  10  hektar  tersebut  dibagi  sesuai  dengan keputusan  bersama  saat  pembuatan  perdes.  Pembagian  hasil  pengelolaan  tanah  bengkok  yaitu pada umumnya dihitung 2kg/bata  untuk warga yang mengelola, dan  sisa nya diberikan kepada aparat desa yang memiliki tanah bengkok tersebut. Bila dikalkulasikan pendapatan Kepala Desa dalam satu tahun untuk dua kali panen bisa mencapai 8,4 ton per tahunnya.
Besarnya  hasil  pembagian  dari  tanah  bengkok  baik  bagi  Kepala  Desa  maupun  bagi apparat  desa  sangat  membantu  sekali  khususnya  apparat  desa  umumnya  warga  yang mendapatkan  sewaan  tanah  bengkok  untuk  di  Kelola.  Dengan  adanya  tanah  bengkok  sangat membantu warga desa Sadananya dalam segi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dengan adanya  tanah  bengkok  juga  bisa  menambah  kegiatan  warga  dalam  kesehariannya.  Jadi berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  pemanfaatan  tanah  bengkok  berperan  penting dalam  meningkatkan  Kesejahteraan  Perangkat  Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Sadananya Kabupaten Ciamis.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  tentang  akuntabilitas pemanfaatan  tanah  bengkok  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  perangkat  desa  di  Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  Pemanfaatan  tanah  bengkok  di  wilayah  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten Ciamis  telah  dilakukan  dengan  baik.  Terlihat  dari  adanya  peraturan  mengenai  ketentuan pembagian  luas  wilayah  garapan  tanah  bengkok  bagi  apparat  desa  dan  ketentuan  bagi masyarakat yang menyewa tanah bengkok.
2. Tingkat  kesejahteraan perangkat Desa di wilayah Kecamatan  Sadananya Kabupaten Ciamis juga  tergolong  baik.  Hal  tersebut  karena  adanya  pendapatan  dari  tanah  bengkok  yang merupakan  sumber  pendapatan  selain  dari  Penghasilan  Tetap  (SILTAP)  yang  dialokasikan dari dana desa.
3. Pemanfaatan  tanah  bengkok  di  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten  Ciamis  telah  dilakukan dengan baik sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis karena besarnya jumlah pendapatan yang diterima dari bagi hasil pengelolaan tanah bengkok antara apparat desa dengan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata?
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia . https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3
Dharma  Setyawan  Salam.  (2004).  Manajemen  pemerintahan  Indonesia.  In Politik  dan pemerintahan Indonesia .
Dwiyana Achmad Hartanto. (2016). Kedudukan  Tanah Bengkok sebagai Hak  Asal Usul  Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Universitas Muria Kudus .
Handayaninggrat, S. (2013). Pengantar Studi  Ilmu Administrasi dan Manajemen. In Journal of Chemical Information and Modeling .
Isfardiyana,  S.  H.  (2017).  Keabsahan  Hak  Gadai  Tanah  Bengkok  yang  Dilakukan  oleh  Kepala Desa. Arena Hukum . https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.5
Volume 12, No. 3, Desember 2020, pp. 213-220 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i3.7643
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
Milles,  M.  B.,  Saldana,  J.,  &  Huberman,  M.  A.  (1994).  SAGE:  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook: Third Edition. In Qualitative Data Analysis:
Moleong,  L.  J.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  cet.  In XI.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya .
Savitri,  M.  (2016).  Analisis  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. Jurnal Panorama Hukum . https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1416
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) . https://doi.org/10.22146/jkap.7523