## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAL HUTANG PIUTANG 
Jon Hendri 1 , Khoiri 2
Kemaritiman, Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Bustanul Abidin-Sebauk 1 * e-mail: jon@polbeng.ac.id STAIN Bengkalis, Jl. Damon-Bengkalis, 2 e-mail: rie_khay@yahoo.com

## Abstract
Kaselan S.Hut has lent money to Abdul Wahid bin Kosmol with the amount of money of Rp. 162,000,000. But abdul wahid bin kosmol wanprestasi until finally to the court but in the trial, the “majelis  hakim”    did  not  consider  the  willingness  shown  by  abdul  Wahid  to  pay  off  the  debts  to kaselan.  The  problem  of  the  study  was  how  the  judges’s    legal  considerations  in  deciding  cases Number 1372 K / PDT / 2008 and how about a way to prove the case Number 1372 K / PDT / 2008. Furthermore,  the  method  of  this  journal  was  the  type  of  normative  research,  the  source  data obtained  from  three  parts  of  Primary  Legal  Material,  the  decision  of  the  Supreme  Court  and  the “Perdata"  case  No.  1372  K  /  PDT  /  2008,  secondary  law  materials  from  books  and  “hukum tersier”.  From  the  results,  its  can  be  explained  that  the  “majelis  hakim  mahkamah  agung”  in conducting examination of cases Number 1372 K / PDT / 2008 has been through legal procedures as defined by the law. However, in giving legal consideration in deciding the judgment only based on  the  validity  of  the  agreement  made  by  both  parties,  regardless  of  the  "eksepsi"  filed  by  the defendant, because the defendant also has good willingness and proven by the payment of the debt in  several  times.  In  reviewing  the  instruments  of  evidence  the  “majelis  hakim  mahkamah  agung” only concerns for the evidence presented by the plaintiff, whereas the witness evidence presented by the defendant is not a part of assessment of the “majelis hakim”.
Keywords: Judicial Review, Default, Accounts Payable

## Abstrak
Kaselan  S.Hut  telah  memberikan  pinjaman  uang  kepada  Abdul  Wahid  bin  Kosmol sejumalah  Rp.  162.000.000  tetapi  abdul  wahid  bin  kosmol  wanprestasi  hingga  pada  akhirnya sampai  kepersidangan  tetapi  dalam  persidangan  hakim  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan I’tikad  baik  abdul  wahid  untuk  melunasi  hutang-hutang  kepada  kaselan.  Masalah  yang  diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1372 K/ PDT/  2008  dan  bagaimana  pembuktian  dalam  perkara  Nomor  1372  K/  PDT/  2008.  Sedangkan metode jurnal  ini  yaitu,  jenis  penelitian  bersifat  normatif,  sumber  data diperoleh  dari  tiga  bagian yaitu  Bahan  Hukum  Primer  putusan  Mahakamah  Agung  perkara  perdata  Nomor  1372  K/PDT/ 2008,  bahan  hokum  skunder  yaitu  dari  buku  dan  bahan  hokum  tersier.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  Dari  hasil  penelitian  ini    bahwa  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  melakukan pemeriksaan  terhadap  perkara  Nomor  1372  K/PDT/2008  telah  melalui  prosedur  hukum sebagaimana  yang  telah  ditentukan  undang-undang.  Namun  dalam  memberikan  pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman kepada sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, tanpa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, karena tergugat juga mempunyai iktikad baik yang dibuktikan dari adanya pembayaran hutang tersebut dalam beberapa kali  angsuran.  Dalam  mengkaji  alat-alat  bukti  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  juga  hanya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh tergugat tidak menjadi penilaian dari majelis hakim.
Keyword : Tinjauan yuridis, Wanprestasi, Hutang Piutang
 Naskah diterima: 14 Februari 2018, direvisi: 22 Februari 2018, disetujui untuk terbit: 3 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Di dalam
berkehidupan bermasyarakat,  tiap-tiap  individu  atau orang mempunyai kepentingan yang tidak sama  Antara  pihak  satu  dengan  pihak lainnya.  Terkadang  kepentingan  mereka ada yang berbenturan dan saling bertentangan,  yang  mana  hal  tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa masing-masing pihak. Untuk menghindari hal  tersebut  perlu  kiranya  suatu  aturan yang  mengatur  aturan  tersebut  di  dalam bermasyarakat  agar  terciptanya  tata  tertib agar  anggota  masyarakat,  bisa  mematuhi aturan  tersebut  dan  apabila  ketentuan tersebut  dilanggar  akan  menimbulkan sanksi bagi si pelanggar. 1
Di  dalam  Undang-undang  dasar 1945 2 juga mengatur sebagaimana termaktub  di  dalam  pasal  27  ayat  1 Undang-undang  dasar  republic  Indonesia tahun  1945  di  dalam  ketentuan  tersebut berbunyi pada intinya bahwa setiap warga Negara  yang  ada  di  Republik  Indonesia wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan tanpa kecuali agar terciptanya  sebuah  keadilan  di  dalam kehidupan bermasyarakat, Dalam
mencapai  kebutuhan  hidupnya  manusia memerlukan kerja sama dan mereka harus saling  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi suatu  prestasi  sehingga  timbullah  hukum perikatan.  Pihak  yang  harus  memenuhi kewajiban sebuah perikatan disebut
1 Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata,  1997, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, Hlm. 1
2 Afnil  Guza,  2009, UUD  1945  Setelah Amandemen , Asa Mandiri, Jakarta, Hlm. 20
debitur  dan  pihak  yang  berhak  untuk harus  di  penuhi  pemenuhan  dari  sebuah perikatan sesuatu perikatan disebut kreditur.  Jika  tidak  dipenuhi    atau  tidak menepati  perikatan  disebut  cedera  janji (wanprestasi).    Wanprestasi  adalah  tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara kreditur  dengan  debitur. 3 Wanprestasi atau  tidak  dipenuhinya  janji  dapat  terjadi baik  karena  disengaja  maupun  tidak disengaja. 4 Seorang  debitur  dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat
memenuhinya  tetapi  tidak  seperti  yang telah diperjanjikan. 5 Mengenai pengertian dari  wanprestasi,  menurut  Ahmadi  Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 6
Apabila  seorang  dalam  keadaan- keadaan  tertentu  beranggapan  bahwa perbuatan  debiturnya  akan  merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.  Dalam  hubungan  ini,  telah dipersoalkan,  apakah  perjanjian  itu  sudah
3 Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Hlm. 180
4 Ahmadi  Miru,  2007, Hukum  Kontrak  dan Perancangan  Kontrak ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, Hlm. 74
5 Subekti,  2007, Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata , PT.  Arga  Printing,  Jakarta,  Hlm. 146
6 Ahmadi  Miru,  2008,  Sakka  Pati, Hukum Perikatan , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 74
batal  karena  kelalaian  pihak  debitur ataukah haruslah dibatalkan oleh hakim.
Sehubungan  dengan  kaus  ini  yaitu perikatan yang dibuat oleh Kaselan S.Hut dengan  Abdul  Wahid  bin  Kosmol  bahwa pada  bulan  Juli  2004  yaitu  sekira  pukul- pukul  19.30  WIB  di  rumah  tergugat  Jl. Gatot  Subroto  Gg.  Baru  RT.  03  RW.  02
Kel. Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Kaselan, S.Hut atas pengakuannya
telah menitipkan  atau  meminjamkan  uang untuk sementara kepada Abdul Wahid bin Kosmol uang tunai sebesar Rp.
162.000.000.  yang  mana  pada  saat  itu dimana  bapak  Abdul  Wahid  bin  Kosmol membutuhkan  uang  untuk  pembiayaan suatu proyek dan berjanji akan membayarkannya yaitu satu bulan berikutnya sejak tanggal tergugat
menerima  uang  titipan  tersebut.  Setelah jatuh tempo Kaselan S.Hut akan mengambil  uang  yang  dititipkan  kepada tergugat,  akan  tetapi  tergugat  tidak  bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. 7
Oleh  karena  penggugat  mengalami kesulitan  keuangan  dan  membuatnya terpaksa  meminjam  lagi  ke  seseorang dengan  cara  menjaminkan  tanahnya  dan juga bangunan rumah dan segala turunannya  yang  terdapat  di  atas  tanah tersebut, yang hingga sekarang jaminan/anggunan  tersebut  telah  beralih kepada  orang  lain,  sehingga  membuat penggugat menjadi kerepotan dan mengalami  kesusahan,  namun  tergugat tetap  tidak  juga  mau  membayarkan
7 Lihat  Putusan  Nomor:  1372  K/Pdt/2008, Hlm. 1-2.
hutangnya  tersebut  melainkan  hanya memberikan janji-janji belaka yang sengaja mengulur-ulur waktu.
Sehubungan  dengan  tidak  adanya kepastian  dan  hanya  janji-janji  saja  yang didapatkan  penggugat  dari  tergugat  maka penggugat  melaporkan  masalah  ini  ke yang  berwenang  sesuai  dengan  bukti
Laporan Polisi No. Pol: LP/11/K/I/2006/SPK/  tanggal  21  Januari 2006.  Kemudian  pihak  tergugat  dan penggugat mengadakan suatu
musyawarah mufakat untuk mencari suatu penyelesaian yang terbaik dan diadakan di Kantor Kepolisian Bengkalis yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. 8
Pelaksanaan  tersebut  dilaksanakan pada tanggal 5/3/2005 maka di sepakatilah  suatu  kata  mufakat  antara Penggugat  dengan  Tergugat  dengan mengikatkan  diri  dari  masing-masing pihak  yaitu  melalui  suatu  perikatan  yang intinya  bahwa  tergugat  menyanggupi untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh Penggugat kepada
Tergugat  dengan  cara  dua  kali  angsuran yaitu  angsuran  pertama  adalah  Rp. 40.000.000.-  akan  diserahkan  kepada Penggugat  pada  hari  Jumat  Tanggal  8 Maret  2005,  dan  angsuran  kedua  sebesar Rp. 122.000.000, akan diserahkan kepada penggugat  pada  hari  Jumat  Tanggal  8 April  2005,  sekaligus  sebagai  pelunasan sisa  hutang  Tergugat.  Pada  tanggal  10 Maret  2005  tergugat  telah  membayar angsuran pertamanya yaitu Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
8 Lihat Laporan Polisi No. Pol:
LP/11/K/I/2006/SPK/ tanggal 21 Januari 2006
Akan  tetapi  pelunasan  angsuran kedua  yaitu  sebesar  Rp.122.000.000 sampai saat ini juga belum direalisasikan. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  abdul wahid  bin  komsol  selaku  penggugat dalam  gugatannya  memohon  kepada ketua pengadilan bengkalis supaya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Agar  seluruh  gugatannya  itu  diterima pihak  pengadilan  serta  dan  meminta agar  sita  jaminan  dinyatakan  sah  atas aset-aset  berharga  baik  benda  tetap maupun  bergerak  milik  tergugat dalam kasus ini
2. Agar  pihak  pengadilan  menyatakan bahwa  kasus  tersebut  merupakan suatu kasus wanprestasi
3. Menghukum  si  tergugat  membayar pinjaman  uang  penggugat  yang  telah diserahkan  kepada  tergugat  dan  dan sudah  disetujui  untuk  dikembalikan sebesar  Rp.  122.000.000,  sekaligus memberikan  denda  kepada  pihak tergugat karena kelalaiannya membayar  hutang,  sebesar  beban bunga bank yaitu Rp. 341.600.000.-
4. Menghukum tergugat membayar kerugian akibat hilangnya hak kepemilikan  penggugat  diantaranya adalah  tanah,  bangunan  mili  si  abdul wahid  sebesar  Rp.  200.000.000,  serta menghukum  si  tergugat  agar  bisa membayar  uang  paksa  Rp.  100.000 (seratus  ribu  rupiah)  per-hari  atas setiap  hari  keterlambatan  tergugat dalam  mengimplementasikan  putusan ini.
5. Menghukum si tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
6. Menyatakan  putusan  ini  bersifat  serta
merta atau keputusan yang dibuat oleh majelis hakim terlebih dahulu dilaksanakan.
Menimbang  dengan  gugat  tersebut maka tergugat mengajukan eksepsi diantaranya  adalah  gugatan  penggugat error  in  persona,  gugatan  Penggugat Kurang  Pihak  Bahwa  dalam  gugatan tersebut  di  Pengadilan  Bengkalis  telah mengambil  putusan,  yaitu  putusan  No. 808/Pdt.G/2006/PN.BKS.  tertanggal  22 maret  2007  yang  amarnya  adalah  eksepsi dan  menolak  eksepsi  tergugat  untuk sepenuhnya.
Pada  tingkat  kasasi  di  Mahkamah
Agung, Majelis Hakim Agung
memberikan  putusan,  tidak  menerima kasasi dari Pemohon Kasasi Abdul Wahid Bin  Kosmol.  Di  sini  terlihat  tidak  ada pertimbangan  hakim  terhadap  eksepsi yang diajukan oleh tergugat, bahwa dalam gugatan  ini  seharusnya  tidak  hanya tergugat  yang  bertanggungjawab  tetapi melibatkan pihak lain turut bertanggungjawab,  karena  uang  yang diterima  tergugat  tersebut  adalah  dari Iwan  Saputra  bukan  dari  penggugat langsung.
Di  samping  itu  juga  tergugat  telah menunjukkan itikad baik untuk membayar hutang  tersebut  dengan  cara  mengangsur, yakni pada tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).  Namun  sisanya  belum  bisa dilaksanakan pembayaran kepada penggugat  karena  belum  mempunyai uang.  Alasan  mendasar  tergugat  itu  tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam
putusan sebagaimana yang penulis
gambarkan diatas.
Dari  latar  belakang  di  atas  tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut  permasalahan  tersebut,  dengan demikian  maka  penulis  memberi  judul penelitian  ini  dengan  judul  “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang  Piutang  (Studi  Kasus  Perkara Nomor 1372/K/PDT/2008 Putusan Mahkamah Agung)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap wanprestasi  dalam  hal  utang  piutang (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung Perkara  Nomor  1372  K/PDT/2008). Sedangkan  sifatnya  adalah  deskriptif, yakni  menerangkan  dan  menggambarkan data  yang  diperoleh  melalui  pengkajian kasus  Nomor  1372/K/PDT/2008,  yang berkenaan  dengan  pertimbangan  dan pembuktian  yang  diungkapkan  dalam persidangan.
Sumber Data Penelitian data skunder, yakni:  Bahan  Hukum  Primer  adalah bahan  utama  yang  dijadikan  pembahasan dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  putusan Mahkamah Agung perkara perdata Nomor 1372  K/PDT/  2008.  Bahan  Hukum Sekunder  Bahan  hukum  sekunder  yaitu berupa  buku-buku  mengenai  teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli mengenai  wanprestasi.  Bahan  hukum tersier  adalah  bahan  hokum  pelengkap seperti kamus hokum, peraturan perundang-undangan dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1372 K/Pdt/2008  Sebelum  penulis  melakukan pembahasan  terhadap  pertimbangan  oleh Mahkamah Agung, maka penulis menelaah  dan  membahas  secara  singkat tentang pertimbangan-pertimbangan hakim  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Tinggi  dalam  menelaah perkara  perdata  wanprestasi  terhadap perkara  hutang  piutang  antara  kaselan dengan abdul wahid bin kosmol.
Pertimbangan  anggota  majelis  hakim pada  perkara  No:  08/  Pdt  .G/  2006/ PN.BKS  Beberapa  hal  yang  penulis paparkan  di  atas  bahwa  yang  menjadi pokok  gugatan  adalah  abdul  wahid  bin kosmol telah wanprestasi atau cedera janji atas  kesepakatan  yang  telah  dibuat bersama pada tanggal 5/3/2005.
Berdasarkan  bukti  surat  perjanjian 5/3/2005  yang  dipermasalahkan  terhadap persoalan  ini  yang  berisikan  suatu kesepakatan perjanjian antara Pengggugat dan  Tergugat  yang  berbunyi:  Tergugat menyanggupi untuk mengembalikan uang yang  dititipkan  oleh  Penggugat  kepada Tergugat  dengan  cara  dua  kali  angsuran yaitu  angsuran  pertama  adalah  Rp. 40.000.000.-  akan  diserahkan  kepada Penggugat  pada  hari  Jumat  Tanggal  8 Maret  2005,  dan  angsuran  kedua  sebesar Rp.  122.000.000.-    akan  diserahkan kepada  Penggugat  pada  hari  Jumat Tanggal  8  April  2005,  sekaligus  sebagai pelunasan  sisa  hutang  Tergugat.  Pada tanggal  10  Maret  2005  Tergugat  telah membayar angsuran pertamanya
sebagaimana  termuat  dalam  kesepakatan tersebut  diatas  yaitu  Rp.  40.000.000.- (empat  puluh  juta  rupiah).  Bahwa  akan tetapi  pelunasan  angsuran  kedua  yaitu sebesar Rp. 122.000.000.-  namun hingga waktu  ini  juga  belum  direalisasikan meskipun  Penggugat  sudah  beberapa  kali meminta  dan  memohon  supaya  sisa  uang tersebut di kembalikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menyangkal/tidak mengakui  kesepakatan  tersebut  pada 5/3/2005  dan  menyatakan  tidak  pernah memiliki  hutang  kepada  Penggugat. Terhadap  hal  Penggugat  mengajukan gugatannya PN Bengkalis secara tertulis.
Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  pasal 118  ayat  1  (HIR),  141  ayat  1  RBg dinyatakan  bahwa  “tuntutan-tuntutan perdata  yang  taraf  pertama  termasuk dalam  kekuasaan  Pengadilan  Negeri dimajukan  dengan  surat  permohonan, yang  ditandatangani  oleh  Penggugat  atau kuasanya,  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  dalam  daerah  hukum  tempat tinggalnya  si  Tergugat  atau  apabila tempat  tinggal  si  Tergugat  dengan sebenarnya  berdiam”. 9 Akibat  adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang  dilakukan  oleh  Tergugat  terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan membuatnya terpaksa meminjam lagi ke  seseorang  dengan  cara  menjaminkan sebidang  tanah  berikut  bangunan  rumah dan  segala  turunannya  yang  terdapat diatas  tanah  tersebut,  yang  hingga sekarang jaminan/anggunan tersebut telah
9 Lihat  Pasal  118  Ayat  1  (HIR),  141  Ayat  1 RBg
beralih  kepada  orang  lain,  sehingga membuat  penggugat  menjadi  kerepotan dan megalami kesusahan.
Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat  memohonkan  kepada  hakim PN  Bengkalis  untuk  memutuskan  abdul wahid  bin  kosmol  telah  ingkar  janji  atas perjanjian  yang  telah  dibuat  bersama kaselan.  serta  menyatakan  sah  isi  dari kesepakatan  tanggal  5/3/2005.  Untuk menjamin adanya kepastian hukum gugatan  penggugat  dan  agar  tidak  sia-sia penggugat  juga  memohonkan  hakim  PN Bengkalis  untuk  meletakan  sita  jaminan terhadap  harta-harta  milik  Tergugat  atas hutang piutang tergugat kepada Penggugat.
Berkaitan  hal  tersebut  ada  baiknya penulis mengemukakan pendapat Sudikno Mertokusumo  yang  menyatakan  bahwa: “penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk  menjamin  dapat  dilaksanakannya putusan  perdata,  barang-barang  yang disita untuk kepentingan kreditur dibekukan  ini  berarti  bahwa  barang- barang  itu  disimpan  untuk  jaminan  dan tidak  boleh  dialihkan  atau  dijual  (214 RBG)”. 10
Berhubungan  dengan  permohonan Penggugat  yang  memintakan  hakim  agar penggugat  dinyatakan  ingkar  janji  atau wanprestasi  jika  dihubungkan  dengan pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan  “tiap-tiap  perikatan  untuk berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak
10 Sudikno  Mertokusumo,  2006, Hukum Acara  Perdata  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta, Hlm. 89
memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan penyelesaiannya dalam
kewajiban memberikan  penggantian  biaya,  rugi  dan bunga”. 11
Apabila  diperhatikan  perikatan  yang disepakati oleh Abdul Wahid Bin Kosmol maka  perjanjian  yang  telah  dibuat  sudah sesuai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:  Kecakapan  untuk  membuat suatu  perikatan  Sepakat  mereka  yang mengikatkan  dirinya  Suatu  hal  tertentu Suatu  sebab  yang  halal. 12 Menanggapi gugatan  Penggugat  tersebut  maka  kuasa hukum  tergugat  mengajukan bantahannya atas  gugatan  yang  ditujukan  kepada Penggugat,  dimana  karena  tidak  benar pada bulan juli 2004 telah menitipkan dan meminjamkan  uang  sementara  kepada tergugat sebesar Rp. 162.000.000,-
(seratus  enam  yang  dipergunakan  untuk pembiayaan proyek dan akan dikembalikan  sebulan  berjalan,  hal  ini terbukti antara penggugat dengan tergugat saat  itu  tidak  ada  membuat  surat kesepakatan  pinjam  meminjam  dan  atau suatu  tanda  terima  baik  dalam  bentuk kwitansi maupun surat pernyataan penerimaan uang.
Bahwa  berdasarkan  pada  umumnya pada  setiap  proses  penyerahan  uang  baik untuk  kepentingan  pinjam  meminjam maupun  untuk  penitipan  yang  akan dikembalikan  kemudian  harus  disertai dengan  surat  kesepakatan  hutang  piutang diikuti  tanda  penyerahan  dan  atau  tanda terima  uang  tersebut.  “bantahan  pada
11 Lihat Pasal 1239 KUH Perdata
12 Lihat 1320 KUH Perdata
hakikatnya bertujuan agar gugatan Penggugat ditolak.
Sementara itu pada umumnya eksepsi diartikan  sebuah  perlawanan  oleh  pihak penggugat  atas  perkara  yang  berisi tuntutan batalnya gugatan” Untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan  bukti-bukti  berupa  bukti surat  yang  telah  diberi  materai  cukup yang terdiri dari: salinan Perjanjian antara Abdul  Wahid  Bin  Kosmol  dengan Kaselan  S.Hut,  tertanggal  5  Maret  2005, selanjutnya  diberi  tanda  P-1;  Salinan Surat Laporan Polisi No. Pol.
LP/11/K/I/2006/SPK  tanggal  21  Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-2. Semua bukti  berupa  fotocopy  tersebut  telah dibubuhi  materai  secukupnya  dan  telah pula  dicocokkannya  dengan  aslinya  dan ternyata  sesuai  benar  dengan  aslinya. Maka  daripada  itu  dari  dokumen  atau bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan dapat  ditegaskan  bahwa  telah  terjadi kesepakatan  yang  dibuat  oleh  Abdul Wahid  bin  Kosmol  dengan  Kaselan  pada tanggal 5/32005.
Setelah mencermati surat kesepakatan    kesepakatan  yang  dibuat oleh  Abdul  Wahid  bin  Kosmol  dengan Kaselan  pada  tanggal  5  Maret  2005  dan ditandatangani  kedua  belah    pihak  di hadapan saksi-saksi dan hal tersebut telah dibenarkan  oleh  keduanya  maupun  saksi- saksi  di  persidangan,  tergugat  tidak membantah  tanda  tangannya  dalam  surat perjanjian  tersebut  dokumen  perjanjian tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal 1320  dan  1338  KUH  Perdata.  Sementara hakim  PTR  menimbang  putusan  No.
95/PDT/2007/PTR. 13 Dari  keputusan hakim  tingkat  pertama  yang  mana menerima gugatan Kaselan maka tergugat mengajukan  banding  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru. Sehubungan dengan hal tersebut  maka  penulis  mengemukakan pendapat S. Marbun yang mengemukakan bahwa:  “pihak  yang  tidak  menerima putusan  pengadilan,  dapat  mengajukan permohonan banding, permohonan tersebut  dilakukan  secara  lisan  maupun tertulis,  seseorang  atau  kuasa  yang mengajukan banding harus terlebih dahulu  menandatangani  akta  banding  di kepaniteraan PN TK I  mengadili perkara itu”. 14 Banding  merupakan  suatu  upaya hukum untuk memohonkan ke pengadilan tinggi agar keputusan PN TK I dibatalkan.
Tujuan  Lembaga  banding  diadakan oleh  pembuat  Undang-undang,  oleh karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah  manusia  biasa  yang  tak  lepas  dari kesilapan  dalam  mengambil  keputusan. Maka  dari  itu  di  buka  kemungkinan  bagi para  pihak  yang  merasa  kalah  dalam perkara  bisa  ajukan  memori  banding  ke kepengadilan Tinggi. Dalam persoalan ini hakim  PTR  memberikan  pertimbangan- pertimbangan  sebagai  berikut:  Hakim PTR  berpendapat  bahwa  alasan  dalam memberikan  pertimbangan  hakim  PTN TELAH  mengambil  putusan  telah  sesuai dan  dapat  dipertahankan  dan  dikuatkan, dimana  Penggugat  di  dalam  gugatannya mengatakan  bahwa  si  abdul  wahid  telah ingkar  janji  karena  kesepakatan  tanggal
5/3/2005  mempunyai  kekuatan  hukum,
13 Lihat putusan No. 95/PDT/2007/PTR
14 S.  Marbun,  1992, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , UIR Press,  Pekanbaru, Hlm. 152
sedangkan  tergugat  tidak  melaksanakan isi  dari  perjanjian  dan  mengakibatkan  si penggugat rugi.
Untuk  membuktikan  bahwa  surat perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  aturan bisa  dilihat  pada  pasal  1320  dan  pasal 1338  KUH  Perdata.  Dikarenakan  belum adanya persamaan kehendak dan kemauan bersama  bersengketa  yang  membuat perjanjian,  dimana  di  dalam  pembuatan surat  kesepakatan  tanggal  05  Maret  2005 belum    bisa  diterima  oleh  si  terbanding, dikarenakan pembanding belum melaksanakan  isi  perjanjian  tersebut, maka pembanding dinyatakan wanprestasi,  dengan  hal  tersebut  penulis mengemukakan  pendapat  Ahmadi  Miru yang  menyatakan  wanprestasi  itu  dapat berupa  perbuatan:  Sama  sekali  tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan  tidak  sempurna.  Terlambat memenuhi prestasi. 15
Melakukan  apa  yang  tidak  boleh dalam  kesepakatan  Maka  berdasarkan alasan-alasan  tersebut  hakim  pengadilan tinggi riau dengan putusan No.
95/PDT/2007/PTR yakni menolak banding dari kuasa hukum
tergugat/pembanding.  Karena  tidak  dapat membuktikan dalil-dalil gugatanya. Menguatkan  putusan  pengadilan  tingkat pertama    No.  08/Pdt.G/2006/PN.BKS. tanggal  12  September  2006.  Dalam eksepsi  Menolak  eksepsi  tergugat  untuk sepenuhnya.
Dalam Pokok Perkara yaitu: menerima  gugatan  kaselan  sebagian.
15 Ahmadi  Miru,  Sakka  Pati,  2008, Hukum Perikatan , Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 74
Menyatakan  perbuatan  abdul  wahid  bin kosmol perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Memberikan sanksi kepada abdul  wahid  bin  kosmol  membayar  uang penggugat  yang  telah  diserahkan  kepada tergugat  dan  dan  sudah  disetujui  untuk dikembalikan  sebesar  Rp.  122.000.000.- secara  cash  &  sekaligus.  Memberikan sanksi  kepada  abdul  wahid  bin  kosmol untuk  membayar  biaya    sebesar  Rp. 35.9000.- Menolak gugatan kaselan untuk selebihnya. Atas putusan hakim
pengadilan  tinggi  di  Pekanbaru  tersebut maka pihak abdul  wahid bin  kosmol  atau kuasa  hokum  yang  diberikan  tugas  untuk mengajukan permohonan Kasasi ke MA.
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung No: 1372/K/PDT/2008 Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan  secara  prosedur    melalui pengadilan negeri Bengkalis yang memutuskan perkara itu,  dalam waktu  14 hari  setelah  keputusan  pengadilan  tinggi
Pekanbaru diberitahukan. Demikian halnya  dengan  penyelesaian  perkara perdata No.1372/K/PDT/2008 pada
tingkat  kasasi  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu setiap pihak yang merasa dirugikan  dengan  putusan  pengadilan tingkat pertama berhak mengajukan upaya hukum  kasasi  baik  secara  secara  tertulis atau  lisan  melalui  pengadilan  tingkat pertama yang memutuskan perkara
tersebut. 16 Berdasarkan hal
tersebut tergugat/pembanding/pemohon
kasasi
telah  mengajukan  permohonan  kasasi
16 Lihat putusan perkara No.1372/K/PDT/2008
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2006 sebagaimana ternyata dalam akta permohonan kasasi No:
08/Pdt.G/2006/PN.BKS  yang  dibuat  oleh panitera  pengadilan  Negeri  Bengkalis. Setelah  para  pihak  menyatakan  kasasi dengan menandatangani akta kasasi, maka dalam  jangka  waktu  14  hari  pemohon kasasi harus memberikan memori kasasi.
Dengan adanya kewajiban menyampaikan memori kasasi, dan apabila  memori  kasasi  tidak  disampaikan maka konsekuensinya tidak bisa diterima. Mahkamah agung memberikan pertimbangan terhadap keberatan pemohon  kasasi  dalam  putusannya  No:
1372/K/PDT/2008 pada pokoknya menguatkan  keputusan  tingakat  I  dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru/Riau
memberikan alasan alasan yang disampaikan  tidak  dapat  dibenarkan karena  pengadilan  tingkat  pertama  tidak salah  dalam  menerapkan  aturan  hukum dan  alasan  tentang  penilaian  hasil pembuktian  yang  bersifat  penghargaan tentang sesuatu fakta hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  pada tingkat  kasasi  hanya  berkenaan  dengan adanya  kesalahan  penerapan  hukum, adanya pelanggaran hukum  yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan,  yang  mengancam kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melebihi batas  wewenangnya,  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang
Tentang  Mahkamah  Agung  (Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  Jo.  Undang- undang No. 5 Tahun 2004). Pertimbangan dalam suatu putusan pengadilan merupakan  suatu  keharusan,  hal  ini merupakan  amanat  dari  pasal  25  ayat  (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan  kehakiman  yang  menyatakan “segala  putusan  pengadilan  selain  harus memuat  alasan-alasan  atau  dasar  putusan tersebut,  memuat  pasal-pasal  tertentu menjadi dasar untuk mengadili”.
Diharuskan  di  dalam  setiap  putusan dari  pengadilan  memuat  alasan-alasan dari  putusan  baik  berdasarkan  hukum tertulis  maupun  hokum  yang  sifatnya tidak tertulis tetapi hidup dan berkembang di dalam masyarakat juga merupakan asas umum  hukum  acara  perdata,  serta pertimbangan,  menjadi  tanggungjawab hakim terhadap putusannya kepada masyarakat,  lembaga  pengadilan  yang lebih  tinggi  dan  proses  hukum  yang berlaku.
Oleh  karena  itu  majelis  hakim  harus senantiasa  memperhatikan  hal  tersebut, sehingga  semua  pihak  dapat  menerima dengan puas tanpa cela dan bias, sehingga putusan  tersebut  mempunyai  wibawa. apabila  putusan  yang  dikeluarkan  tidak dilengkapi  dengan  alasan-alasan  putusan atau  kurang  memberikan  alasan-alasan dalam keputusan tersebut maka
mengakibatkan  putusan  tersebut  batal demi hukum.
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam memutuskan perkara perdata No:
1372/K/PDT/2008 yang memutuskan bahwa kesepakatan yang dibuat tertanggal
5/3/2005  adalah  sah  dan  sesuai  dengan pasal  1320  KUH  Perdata  dan  Pasal  1338 KUH  Perdata  No:  1372/K/PDT/2008 berkeyakinan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan surat perjanjian tanggal 5 Maret 2005 adalah sah menurut hukum.
Namun  pertimbangan  hakim  kurang memperhatikan eksepsi dari pihak Tergugat,  di  sini  majelis  hakim  hanya berpedoman  kepada  sahnya  perjanjian yang  dibuat  oleh  pihak  penggugat  dan pihak tergugat.  Sementara Majelis hakim tidak memperhatikan apa yang sebenarnya  terjadi  di  antara  kedua  belah pihak  sebelum  perjanjian  itu  dilakukan. Mereka  sudah  ada  kata  sepakat  bahwa penggugat  dengan  sukarela  menitipkan sejumlah uang yang diperkarakan, sehingga  menurut  penulis  hal  ini  juga harus  menjadi  pertimbangan  dari  majelis hakim,  tetapi  hal  ini  tidak  diperhatikan oleh majelis hakim. Dalam hukum perdata iktikad baik dari seseorang harus menjadi perhatian dari majelis hakim.
Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  tergugat juga mempunyai keinginan untuk melunasi  utangnya  kepada  penggugat, sebagaimana  kesepakatan  yang  telah disepakati  sewaktu  berada  di  kantor polisi.  Namun  hal  ini  juga  tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Dari segi prosedur  hukum  memang  majelis  hakim telah  melakukan  pemeriksaan  perkara dengan benar, namun dari segi memperhatikan keterangan masing- masing  pihak  tidak  dilakukan  oleh  ketua dan  anggota  majelis  hakim,  tetapi  dari segi  proses  memang  telah  sesuai  dengan
hukum, bahwa ketua dan anggota Majelis Hakim  pada  Mahkamah  Agung  menolak eksepsi  tergugat,  dengan  alasan  sebagai berikut:  Tergugat  menyatakan  bahwa gugatan penggugat Error in Persona.
Pernyataan ini ditolak oleh ketua dan anggota hakim Mahkamah Agung, karena keduanya  telah  melakukan  perjanjian pada  tanggal  5/3/2005.  Tergugat  sebagai pihak  yang  berhutang  disebut  sebagai pihak  I,  dan  penggugat  adalah  sebagai pihak  yang  meminjamkan  uang  disebut sebagai  pihak  II,  dan  tergugat  berjanji menyanggupi  pengembalian  uang  yang dititipkan oleh penggugat kepada tergugat.
Dalam hal ini menurut majelis hakim bahwa penggugat berhak untuk menentukan siap-siapa yang akan digugat, dan  seberapa  jauh  peranan  dari  pihak yang  tidak  digugat  sehingga  terjadinya kasus  ini,  maka  eksepsi  tergugat  tidak ditemui  suatu  alasan,  maka  harus  ditolak. Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan penggugat  kurang  pihak,  memang  yang berhutang  kepada  penggugat  adalah  dua orang,  namun  saudara  Iwan  Saputra bukan  pihak  yang  menandatangani  surat perjanjian,  maka  eksepsi  yang  kedua  ini menurut majelis hakim juga harus ditolak Kedua hal inilah yang menjadi alasan bagi Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Agung menolak  eksepsi  yang  disampaikan  oleh tergugat  sebagai  pihak  yang  mengajukan kasasi.

## SIMPULAN
Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap
perkara  Nomor  1372  K/PDT/2008  telah melalui  prosedur  hukum  sebagaimana yang  telah  ditentukan  undang-undang. Namun  dalam  memberikan  pertimbangan hukum  dalam  menjatuhkan  keputusan hanya berpedoman kepada sahnya kesepakatan  masing-masing  pihak,  tanpa memperhatikan  bantahan  yang  diajukan oleh  tergugat,  karena  tergugat  juga mempunyai  iktikad  baik  yang  dibuktikan dari  adanya  pembayaran  hutang  tersebut dalam  beberapa  kali  angsuran,  tetapi  hal ini  tidak  menjadi  penilaian  dari  majelis hakim, dan majelis hakim lebih memperhatikan alasan-alasan yang
diajukan oleh kaselan sebagaimana putusan yang telah dijatuhkan.
Dalam mengkaji alat-alat bukti Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  juga hanya  memperhatikan  alat  bukti  yang dikemukakan penggugat, sedangkan bukti saksi  yang  diajukan  oleh  tergugat  tidak menjadi  penilaian  dari  majelis  hakim. Dari  penjelasan  saksi  Iwan  Saputra  dapat dilihat  bahwa  penyerahan  uang  titipan tersebut  diberikan oleh penggugat  kepada saksi  Iwan  Saputra,  dan  tidak  langsung diterima  oleh  tergugat,  namun  dalam pembayaran  hutang  tersebut  tergugat sudah  menampakkan  iktikad  baik  tetapi dalam penilaian pembuktian tidak mendapat  penilaian  dari  majelis  hakim, dan tetap mengabulkan gugatan penggugat.
Saran Sehubungan dengan uraian dan kesimpulan  di  atas,  penulis  memberikan saran  sebagai  berikut:  Kepada  majelis hakim di pengadilan, harus dapat memeriksa  suatu  perkara  dengan  baik,
yang memperhatikan semua alat-alat bukti dan  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh masing-masing pihak, baik kaselan sebagai  penggugat  maupun  abdul  wahid bin kosmol sebagai tergugat, agar putusan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,  dan  tidak  terkesan  berat  sebelah dalam  memberikan  penilaian  kepada masing-masing pihak.
Kepada para pihak yang bersengketa, baik  kepada  kaselan  sebagai  penggugat maupun  abdul  wahid  bin  kosmol  sebagai tergugat  agar  benar-benar  jujur  dan  apa yang terjadi sebenarnya, dalam mengajukan  bukti-bukti  dan  dalil-dalil dalam  rangka  untuk  mengetahui  siapa yang  sebenarnya  yang  salah,  tanpa membuat  rekayasa  yang  dapat  membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah,  segala  puji  hanya milik  Allah  yang  telah  melimpahkan rahmat  dan  karuniaNya  kepada  Penulis. Akhirnya  peneliti  berhasil  menyelesaikan penelitian  ini  dengan  baik  dan  tepat  pada waktunya, penelitian ini berjudul Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Wanprestasi Dalam  Hal  Hutang  Piutang  Shalawat  dan salam  buat  teladan  umat  sepanjang  masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar  dengan  segenap  pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia  kejalan  yang  diridhoi  Allah SWT.
Dalam penulisan penelitian ini
penulis telah banyak mendapatkan
bantuan  dari  berbagai  pihak,  baik  secara Moril  maupun  Materil  yang  sangat
berharga.  Oleh  karena  itu  selayaknya penulis  mengucapkan  terima  kasih  dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
a. Direktur  Politeknik  Negeri  Bengkalis, Ir.  Muhammad  Milchan,  MT,  selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
b. Seluruh rekan-rekan Dosen Politeknik Negeri  Bengkalis  yang  tidak  dapat penulis sebut satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan
Perancangan Kontrak , Jakarta, Rajawali Pers, 2007 Ahmadi  Miru,  Sakka  Pati, Hukum
Perikatan ,  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2008 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara
Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek , Bandung, Mandar Maju, 1997
S.  Marbun, Hukum  Acara  Perdata Indonesia ,  Pekanbaru,  UIR  Press, 1992
Salim  HS, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW), Jakarta, 2008
Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata , Jakarta, PT. Arga Printing,
2007
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta: Liberty, 2006
Afnil Guza, UUD 1945 Setelah
Amandemen ,  Jakarta,  Asa  Mandiri, 2009

## Peraturan Perundang-Undangan
(HIR) RBg
KUH Perdata
Putusan No. 1372 K/Pdt/2008 PN.BKS Putusan No. 95/PDT/2007/PTR Putusan No.1372/K/PDT/2008/MA Laporan Polisi No. Pol: LP/11/K/I/2006/SPK/  tanggal  21 Januari 2006