## EKSISTENSI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH

## Amiruddin
Mahasiswa Doktoral Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang keberadaan alat bukti saksi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Metode penelitian yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  yang  sifatnya  kualitatif. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa Eksistensi  saksi  dalam persidangan  dapat  memperjelas  permasalahan  yang terjadi  antara kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  dengan  adanya  asas  keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang diberikan melalui proses hukum di peradilan sebagai salah satu lembaga  yang  dapat  memberikan  keadilan  yang  ingin  diperoleh setiap  orang  atau  sebagai  komunitas  manusia  yang  benar-benar memiliki  tanggung  jawab  dalam  bersosialisasi  dengan  sesamanya, sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya. Eksistensi alat  bukti  keterangan  saksi di  Mahkamah Syar’iyah sangat  berperan penting,  serta  diperlukan  dalam  setiap kasus yang diputuskan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian  haruslah mendengarkan  keterangan  saksi  dari  keluarga atau  orang  terdekat  dengan  suami  isteri,  sehingga  dapat  diukur sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

## Key Word : Alat Bukti Saksi, Mahkamah Syar’iyah

## A. Latar Belakang Permasalahan
erkara perceraian di ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mempunyai dua kategori yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai talak yang diajukan suami untuk memperoleh  izin  menjatuhkan  talak  atau  menceraikan  isterinya. Sedangkan  cerai  gugat  adalah perceraian  yang  didasarkan  atas  adanya P
gugatan  yang  diajukan  oleh  isteri,  agar  perkawinan  dengan  suaminya menjadi putus. 1 Suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut Pemohon,  sedang  isterinya  disebut  Termohon.  Isteri  yang  mengajukan gugatan  cerai gugat  disebut  Penggugat  sedangkan  suami  disebut Tergugat.
Pemohon/Penggugat  yang  mengajukan  perkara  perceraian  ke Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah,  harus  membuktikan alasan/dalil  permohonan/gugatan  sesuai  dengan  rumus  beban pembuktian.  Pembuktian  dimaksudkan adalah untuk  memperoleh kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  itu  benar- benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa  atau  fakta yang  diajukan  itu  benar-benar  terjadi,  yaitu dibuktikan  kebenarannya  sehingga  nampak  hubungan  hukum  diantara para  pihak. 2 Tujuan  pembuktian  dalam  Islam  tidak  berbeda  dengan tujuan  pembuktian  tersebut,  yaitu  memperoleh  kejelasan  dan  kepastian suatu peristiwa di peradilan mana pun termasuk peradilan Islam. 3
Bagian  penting  dalam  sistem  pembuktian  adalah  beban pembuktian. Beban pembuktian tidak membedakan antara kasus perdata biasa  dengan  kasus  sengketa  perkawinan.  Pihak  yang  mengaku mempunyai  hak  atau  untuk menyangkal  hak  orang  lain,  harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Pemohon/Penggugat wajib membuktikan peristiwa atau  dalil  yang  diajukannya,  sedangkan  Termohon/Tergugat  wajib membuktikan dalil bantahannya. Pemohon/Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan Termohon/Tergugat, juga sebaliknya Termohon/Tergugat  tidak  diwajibkan  untuk  membuktikan  kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat. Pada hakekatnya hal
1 Departemen  Agama  RI, Tanya  Jawab  Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 65-68.
2 Mukti  Arto, Praktek-praktek  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 140.
3 Asadulloh  Al-Faruq, Hukum  Acara  Peradilan  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 33
ini  untuk  memenuhi  syarat  keadilan  supaya  resiko  dalam  beban pembuktian (dikalahkan) tidak berat sebelah. 4 Oleh karena itu pembagian beban pembuktian sangat menentukan jalannya proses peradilan.
Hukum  pembuktian  merupakan  bagian  yang  sangat  komplek pengaturannya  tentang  alat  bukti,  yang  dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan  tentang  Hukum  Acara  Perdata  dan  dalam  fikih. Urutan dan jenis alat bukti dalam perundang-undangan dan dalam fikih terdapat  sedikit  perbedaan.  Pengaturan  tentang  urutan  dan  jenis  alat bukti  dalam  Hukum  Acara  Perdata  adalah  alat bukti  tertulis,  alat  bukti saksi,  persangkaan,  pengakuan-pengakuan,  dan  sumpah. 5 Sedangkan urutan  dan  jenis  alat  bukti  dalam  fikih  adalah  pengakuan  ( ikrār ), kesaksian  ( syahādah ),  sumpah  ( yamīn ),  bukti  tertulis,  menolak  sumpah ( nukl ), pengetahuan hakim, dan persangkaan ( qarīnah ). 6
Pembuktian  dibebankan  kepada  Pemohon/Penggugat,  kecuali pihak  lawan  mengakui  kebenaran  peristiwa  atau  alasan  yang  diajukan Pemohon/ Penggugat.  Pembebanan  pembuktian  dan  apa  yang  harus dibuktikan, tidak dilakukan dengan begitu saja memberikan kepada salah satu pihak. Apabila dengan ceroboh (tanpa pertimbangan yang sungguh- sungguh) memberikan suatu kewajiban untuk membuktikan sesuatu hal atau  peristiwa  kepada  satu  pihak  (apalagi  terhadap  suatu  hal  di  luar kemampuannya),  akan  dapat  menimbulkan  kerugian  pihak  yang dibebani pembuktian itu. Kerugian yang dapat timbul itu jikalau ia tidak dapat membuktikan terhadap apa yang dibebankan kepadanya, dan pada akhirnya gugatan akan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (dirugikan). 7
Pembuktian dengan alat bukti saksi pada dasarnya baru diperlukan apabila  pembuktian  dengan  alat  bukti  tertulis  (surat)  tidak  dapat dilakukan atau tidak ada atau kurang lengkap sesuai dengan urutan dan
4 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  (Yogyakarta:  Liberty, 2006), hlm. 146-147
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata..., hlm.148.
6 Samir  Aliyyah, Al-Qa ḍā wa  Al- ‘Urf    fi  Al -Isl ā m, (Beirut: Al-Muassasah  Al- Jami ’ ah, 1986), hlm. 121 7 Teguh  Samudra, Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 21.
jenis alat bukti untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak. 8
Dasar  hukum  pembuktian  dengan  alat  bukti  keterangan  saksi terdapat dalam Al-Quran antara lain, pertama, surat Al-Baqarah ayat 282, dan  283,  dimana  dalam  ayat  tersebut  dikemukakan  bahwa  syarat seseorang  yang  menjadi  saksi  adalah  dua  orang  laki-laki,  jika  tidak diperdapatkan  dua  orang  laki-laki,  maka  dibolehkan  seorang  laki-laki dan  dua  orang  perempuan.  Kemudian  dalam  ayat  283  diungkapkan tentang larangan menyembunyikan apa yang diketahui oleh saksi. Kedua, surat An-Nisa’ (4) ayat 135. Kandungan ayat ini memperkuat kandungan surat  Al-Baqarah  ayat  283  yaitu  Allah  menyuruh  untuk  bertindak  adil dan  jujur  dalam  kesaksian. Ketiga, Surat  An-Nisa’  (4)  ayat  35  yang menegaskan  tentang  adanya  penengah  dari  terjadinya  percekcokan, artinya  jika  dikhawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimlah  seorang hakam dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam dari keluarga  perempuan. Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Kedudukan  saksi  dalam  hukum  pembuktian  adalah  sebagai  alat bukti,  diantara  alat  bukti  lainnya  yang  diajukan  oleh  para pihak  yang berperkara.  Namun  dalam  berbagai  alasan  demi  untuk  membuktikan suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke  sidang  pengadilan  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  hukum pembuktian.
Untuk  dapat  didengar  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti,  maka saksi  harus  memenuhi  syarat-syarat  materiil,  yaitu  keterangan  yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana dan saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat
8 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 248.
bukti  yang  lain. 9 Kesaksian  ( al-syahādah,  al-i’lām) ,  semakna  dengan melihat, orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Kesaksian merupakan keterangan yang dapat dipercaya  di  depan  sidang  pengadilan  untuk  menetapkan  hak  atas seseorang.  Saksi  merupakan  orang  yang  mengetahui  dengan  jelas mengenai  suatu  perkara  karena  melihat  sendiri  atau  karena mengetahuinya atau orang yang menjamin peristiwa itu benar. 10
Persyaratan alat bukti saksi dalam perundang-undangan terdiri dari syarat  formil  dan  syarat  materiil. 11 Syarat  formil  saksi  ialah cakap (berumur 15 tahun ke atas),  sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang  lurus,  tidak  ada  hubungan  perkawinan  dengan  salah  satu  pihak, meskipun  sudah  bercerai,  tidak  ada  hubungan  kerja  dengan  salah  satu pihak dengan menerima upah, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah  menurut  agamanya,  berjumlah  sekurang-kurangnya  dua  orang untuk  kesaksian  suatu  peristiwa,  dan  memberikan  keterangan  secara lisan. 12 Sedangkan  syarat  materiil  saksi  ialah  menerangkan  apa  yang dilihat,  didengar  dan  dialami  sendiri,  diketahui  sebab-sebab  ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi  sendiri,  saling  bersesuaian  satu  sama  lain,  tidak  bertentangan dengan  akal  sehat.  Disamping  itu  saksi  mempunyai  kewajiban  yaitu mengangkat sumpah sesuai agamanya, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. 13 Apabila  saksi  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  maka  ia mempunyai nilai pembuktian bebas.
9 Chatib  Rasyid  dan  Syaifuddin, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori dan  Praktik Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 111-112.
10 Nashr  Farid  Washil, Nadh ā riyyah  Al- Da’wa  wa al-Itsb ā t  fi  Al-fiqhi wa  Al- Isl āmiyyi  Ma’a al-muq ā ranati  bi al-qanûniyyi  wa al-w adh’iyyi, (Dar Al-Syurûq,  2002), hlm. 60 11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., hlm. 250
12 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006),  hlm. 633-643
13 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., hlm. 250-251
Dalam hukum Islam , secara  garis  besar  ada  lima  sifat  saksi  yang memenuhi  syarat  yang  harus  dipegangi  oleh  hakim  dalam  menerima kesaksian  yaitu:  adil,  dewasa,  Islam,  merdeka,  dan  mempunyai  iktikad baik  dalam  memberi  kesaksiannya  di  dalam  persidangan.  Tidak  ada persyaratan  bagi  saksi  untuk  bersumpah  sebelum  memberikan keterangan  di  depan  sidang  pengadilan. 14 Hukum  Acara  Perdata  tidak menentukan  syarat  adil  bagi  saksi  dan  juga  tidak  mengatur  tentang kriteria  agar  seseorang  saksi  bisa  dikatakan  memiliki  sifat adil.  Berbeda dengan  hukum  Islam  selain  mensyaratkan  adil  bagi  saksi  yang memberikan  keterangannya  di  dalam  persidangan,  juga  mempunyai kriteria  tersendiri  agar  seorang  saksi  dikatakan  memiliki  sifat  adil, diantaranya,  yaitu  tidak  melakukan  dosa  besar,  tidak  terus-menerus melakukan dosa kecil, baik hati, dan bukan merupakan musuh dari salah satu pihak yang berperkara. 15
Meskipun  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  telah  memenuhi  syarat formil dan materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Oleh  karena  itu,  supaya  alat  bukti  saksi  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian,  maka  alat  bukti  saksi  yang  bersangkutan  harus  mencapai batas minimal pembuktian. Batas minimal saksi sebagai alat bukti adalah tercermin dalam kaidah “unus testis nullus testis” artinya satu orang saksi bukan  merupakan  kesaksian.  Pengertian  tersebut  mempunyai  maksud bahwa  kalau  hanya  mendasarkan  alat  bukti  satu  orang  saksi  saja  maka hakim tidak dapat memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan prinsip kesaksian  menurut  Hukum  Islam  bahwa  hukum  asal  alat  bukti  saksi adalah  dua  orang.  Jadi,  kalau  kurang  dari  dua  orang  harus  ditambah dengan  alat  bukti  lain  sebagai  penggantinya 16 dua  orang  saksi  laki-laki atau  satu  orang  laki-laki  dan  dua  orang  perempuan.  Alat  bukti  saksi (syahādah) dalam  fikih  merupakan  bagian  dari  atau  disamakan  dengan
14 Abdul  Manan,  “ Saksi  Dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Islam ”, Mimbar  Hukum, No. 34 Thn VIII, 1997, hlm. 19 15 AL- Jurjanī, al- takrīfat, (Jakarta: Dār al -hikmah, tt), hlm. 145
16 Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1991), hlm. 172
bayyinah , 17 alat  bukti  saksi  ( bayyinah )  tersebut  lebih  diutamakan  dan merupakan urutan pertama dalam hukum pembuktian sebelum alat bukti lainnya,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pembuktian di  depan  sidang pengadilan dimungkinkan dengan saksi saja. 18
Dalam  perkara  perdata  pada  umumnya  pembuktian  hanya diperlukan  manakala  dalil  gugatan  Pemohon/Penggugat  dibantah  oleh pihak lawan. Pihak Pemohon/Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil atau  alasan-alasan  yang  dibantah  tersebut,  sedangkan  dalil  atau  alasan tersebut diakui maka Pemohon/Penggugat tidak wajib membuktikannya. Demikian pula dalam perkara yang pihak lawan (Termohon/Penggugat) tidak pernah hadir di persidangan (verstek), maka Pemohon/Penggugat tidak  wajib  mengajukan  alat  bukti  karena  Termohon/Tergugat  dengan ketidakhadirannya di depan sidang pengadilan dianggap telah mengakui semua  dalil  atau  alasan  yang  diajukan  Pemohon/  Penggugat.  Berbeda dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) yang tidak sepenuhnya menempatkan pengakuan dan alat bukti tulisan (surat)  sebagai  alat  bukti  yang  tidak  mengandung  nilai  sempurna  dan mengikat, maka meski hubungan hukum dan/atau fakta kejadian tidak dibantah oleh pihak lawan, Pemohon/Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan
gugatannya.
19 Pemohon/Penggugat dibebankan pembuktian dengan alat bukti saksi yang mengetahui tentang dalil-dalil atau alasan dalam gugatan Pemohon/Penggugat.
Hukum  Acara  Perdata  pada  umumnya  lebih  mengutamakan  alat bukti  tertulis  (surat)  daripada  alat  bukti  saksi (tidak  tertulis),  tidak membedakan dalam perkara biasa dengan perkara perceraian. Alat bukti saksi berlaku pada semua perkara, tidak diberlakukan secara khusus dan tidak  membedakan  antara  satu  perkara  dengan  perkara  lainnya. Sedangkan Hukum Acara Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian atas dasar alasan syiqāq , hakim dapat membebankan alat bukti saksi  yang  berasal  dari  pihak  keluarga  atau  orang  yang  dekat  dengan
17 Imam Muhammad bin Ism ā il al-Kahlani, Subul al-Sal ā m, Juz IV, (Cairo: Ihya at- Turats, 1960), hlm. 130 18 Abdul Manan, “ Saksi Dalam Hukum... ” , hlm. 17
19 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata...,hlm. 107.
pihak  yang  berperkara  untuk  menjadi hakam atau arbiter (juru  damai). Perkara perceraian yang didasarkan pada alasan syiqāq ,
Penggugat/Pemohon  dibebankan  dengan  alat  bukti  saksi  yang  berasal dari pihak keluarga orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan.
Kasus-kasus  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  dalam perkara  Cerai  Talak  dan  Cerai  Gugat  mempunyai  berbagai  alasannya. Semua  perkara  tersebut  dibebankan  pembuktian  dengan  alat  bukti keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti,  tidak  terbatas  pada  alasan syiqāq , akan  tetapi  pada  semua  alasan  perceraian,  baik  yang  dibantah  oleh Tergugat/ Termohon maupun yang diakui, baik yang keduanya hadir ke persidangan maupun hanya Penggugat/Pemohon saja yang hadir. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan  saksi-saksi  dalam  perkara,  maka  pemeriksaannya  dilaksanakan pada  tahap  pembuktian,  karenanya  mereka  didudukkan  secara  formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil  yakni  keterangan  yang  mereka  berikan  berdasar  pendengaran, penglihatan  atau  pengalaman  sendiri,  yang  kemudian  keterangan  yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang  mereka  berikan  sah  serta  bernilai  alat  bukti  olehnya  bernilai kekuatan pembuktian.
Perkara  perceraian  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Syar’iyah  ada kemungkinan  alat  bukti  saksi  yang  dihadirkan  tidak  begitu  sempurna sebagai  alat  bukti,  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang memadai  dan  ada  yang  tidak  mengajukan  alat  bukti  saksi, Termohon/Tergugat mengakui dalil atau alasan perceraian, bahkan ada yang Termohon/Tergugat tidak hadir (diputus verstek ). Oleh karena itu, Majelis  Hakim  harus  jeli  dalam  memeriksa  dan  memproses  perkara perceraian,  semua  dalil  atau  alasan  perceraian  yang  dikemukakan dibebankan  pembuktian.  Setiap  alasan  perceraian  harus  didukung  oleh minimal 2 (dua) alat bukti termasuk 2 (dua) alat bukti saksi, kalau tidak maka perkara tersebut ditolak, juga sebaliknya, jika Pemohon/Penggugat mampu membuktikan alasan perceraian yang diajukan maka hakim akan mengabulkan perkaranya.

## B. Pengertian Alat Bukti Saksi
Alat  bukti  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  terdapat dalam  hukum  pembuktian.  Kata “saksi”  merupakan  kata  benda  dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui” 20 . Pengertian saksi menurut  Abdul  Rahman  Umar yaitu orang  yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang  orang  lain  tidak  menyaksikannya,  sedangkan  kesaksian  adalah istilah  mengenai  pemberitahuan  seseorang  yang benar  di  depan Pengadilan  dengan  ucapan  kesaksian  untuk  menetapkan  suatu  hak terhadap orang lain. 21
Istilah  saksi  dalam  bahasa  Arab  adalah ﺪھﺎﺷ ( Syāhid) atau ﺪﯿﮭﺷ (Syahīd) yaitu  orang  yang  mengetahui  yang  menerangkan  apa yang diketahuinya.  Kata  jamaknya  ialah دﺎﮭﺷا dan دﻮﮭﺷ Kata ﺪﯿﮭﺷ jamaknya ialah ءاﺪﮭﺷ .  Masdarnya  adalah ةدﺎﮭﺸﻟا yang  artinya  kabar  yang  pasti. 22 S yahādah berasal dari kata “ musyāhadah ” yang berarti melihat dengan mata, karena syāhid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. 23
Menurut  bahasa, Syahādah adalah pernyataan  atau  pemberitaan yang pasti, ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian  langsung,  dan  mengetahui  sesuatu  secara  pasti, mengalami, dan  melihatnya. 24 Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan yang  pasti), yaitu  ucapan  yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. 25
Menurut  istilah syara’, kesaksian  adalah  pemberitaan  yang  pasti, yaitu  ucapan  yang  keluar  dan  diperoleh  dengan  penyaksian  langsung
20 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 825.
21 Abdul Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam,
(Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 37
22 Louis Makluf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A ’ l ām , Cet. XVII, (Beirut: D ā r al- Masyrif, 1986), hlm. 406.
23 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juzu’  IV , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361.
24 Ansharuddin, Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum Positif,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73
25 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juzu’ III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 332
atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus,  yaitu  pemberitaan  sidang  pengadilan  yang  diperoleh  dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan. 26
Asadulloh  Al-Faruq,  menegaskan  persaksian  adalah  suatu ungkapan  tentang  berita  yang  benar  di  sidang  pengadilan  dengan menggunakan kata syahādah (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal  atas  diri  orang  lain.  Dalam  pengertian  tersebut  dikatakan  yang menyangkut  atas  diri  orang  lain,  sebab  bila  yang  menyangkut  atas  diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan iqrār (pengakuan). 27 Ahmad dalam Asadulloh  Al-Faruq  mendefinisikan  kesaksian  sebagai  penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan. 28
Alat  bukti  saksi  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan syāhid (saksi laki-laki)  atau syahīdah (saksi  perempuan)  yang  diambil  dari  kata musyāhadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi  adalah  manusia  hidup. 29 Kesaksian  juga  berasal  dari  kata i’lām (pemberitahuan). Kata syahida adalah alima (mengetahui). Syahida adalah orang  yang  membawa  kesaksian  dan  menyampaikannya,  sebab  dia menyaksikan  apa  yang  tidak  diketahui  orang  lain. 30 Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan menggunakan lafad tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain. 31
26 Nashr  Farid  Washil, Nadhāriyyah  Al - Da’wa  wa  Al -I ṭbāt  fi  Al -Fiqhi  wa  Al- Islāmiyyi Ma’a Al - Muqāranati bi Al -Qanûniyyi wa Al- Wadh’iyyi, (Dar Al-Syuruq, 2002), hlm. 60 27 Asadulloh  Al-Faruq, Hukum  Acara  Peradilan  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 45
28 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara..., hlm. 46.
29 Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1991), hlm. 156
30 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Jilid 14,  Alih  bahasa,  Imron  AM, (Bandung: Al- Ma’ arif, 1989), hlm. 55 31 Aliy As ’ ad, Fathul Mu’ī n, Juzu’ III, ( Kudus: Menara Kudus, t.t,) hlm. 459.
Pengertian al-bayyinah adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran. 32 Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan yang  pasti), yaitu  ucapan  yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan  penyaksian  langsung. 33 Menurut Ibn Himmam, menjelaskan kesaksian  adalah pemberitahuan  yang  dapat dipercaya untuk  menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim. 34
Memberi kesaksian asal hukumnya adalah fardlu kifāyah artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Dengan  demikian syahādah yaitu keterangan  orang  yang  dapat  dipercaya  di  depan  sidang  pengadilan dengan  lafaz  kesaksian  untuk  menetapkan  hak  atas  orang  lain.  Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan di sini kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran. Kesaksian ( syahādah ) bisa  juga  diartikan  melihat  dengan  mata  kepala,  karena syāhid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.  Maknanya  ialah  pemberitahuan  seseorang  tentang  apa  yang dia ketahui dengan lafaz aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.
Keterangan  saksi  adalah  kepastian  yang  diberikan  kepada  hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan  dan  pribadi  oleh  orang  yang  bukan  pihak,  keterangan  mana diberikan  oleh  saksi  di  muka  persidangan  berdasarkan  penglihatan, pendengaran  dan  pengalaman  saksi,  bukan  kesimpulan,  dugaan,  atau pendapat. 35 Sedangkan  saksi  adalah  orang  yang  melihat,  mendengar, mengetahui,  dan  mengalami  sendiri  suatu  peristiwa.  Saksi  biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa
32 Abdul Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam…, hlm. 38. 33 Sayyid Sabiq, Fiqh …, hlm. 332 34 Ibnu Al-Himmam, Fath al-Q ā dir, Juz VI, (Bairut: D ā r al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 2 35 Pasal 1907 BW.
atau  saksi  yang  kebetulan  dan  tidak  sengaja  menyaksikan  suatu peristiwa.
Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri  dengan  cara  yang  demikian. 36 Kesaksian  hanya  gambaran  dari apa-apa  yang  telah  dilihat,  didengar  dan  dialaminya,  keterangan- keterangan  ini  semata-mata  bersifat  obyektif. 37 Menurut  Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di  persidangan  tentang  peristiwa  yang  disengketakan  dengan  jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. 38
Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau  keadaan  yang  ia  lihat,  dengar  dan  ia  alami  sendiri,  sebagai  bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. 39

## C. Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah
Eksistensi 40 saksi  dalam  hukum  pembuktian  yaitu  sebagai  salah satu  alat  bukti  diantara  alat  bukti  lainnya.  Eksistensi  saksi  dalam persidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang diberikan melalui  proses  hukum  di  peradilan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang dapat  memberikan  keadilan  yang  ingin  diperoleh  setiap  orang  atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam  bersosialisasi  dengan  sesamanya,  sehingga  tidak terdapat
36 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005), hlm. 60
37 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian..., hlm. 60
38 Sudikno  Mertokusumo, Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166
39 Mukti  Arto, Praktek-praktek  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 165.
40 Yang penulis maksudkan dari kata “eksistensi” adalah keadaann yang hidup pada era kekinian dan menjadi nyata.
kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya. 41
Pembuktian  suatu  kebenaran  antara  para  pihak  yang  berperkara melalui  alat  bukti  saksi,  tidak  begitu  saja  diterima  sebelum  saksi  yang diajukan  ke sidang  pengadilan  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh hukum  pembuktian.  Saksi  adalah  orang  yang  diminta  kesaksiannya, maka orang yang dipanggil sebagai saksi tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebenaran sebagai manifestasi dari rasa keadilan bagi setiap  orang.  Jadi, saksi  merupakan  pihak  ketiga  yang  diminta keterangannya  untuk  membuktikan  gugatan  yang  diajukan  ke pengadilan.  Dengan  adanya  kesaksian  dari  saksi  tersebut  akan terungkapnya  suatu  kebenaran  diantara  pihak-pihak yang  berperkara dengan  sebab  itulah  maka  berdosa  hukumnya  bagi  orang  yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi menolak untuk tidak memberikan kesaksiannya. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 283:
َدﺎَﻬﱠﺸﻟا اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ  َﻻَو
َة ۚ◌ ُﻪُﺒْﻠَـﻗ ٌِﰒآ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ ْﻦَﻣَو
“…dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia adalah orang yang berdosa hatinya…”.
Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam :
1. Saksi  tidak  disengaja,  yaitu  saksi  yang  secara  kebetulan  melihat atau  mendengar  ataupun  mengalami  sendiri  perbuatan  atau peristiwa  hukum  yang  menjadi  perkara.  Dengan  kata  lain,  saksi tersebut  bukan  diminta  atau  dipersiapkan  oleh  para  pihak  pada saat peristiwa tersebut dilakukan.
2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.
Menurut hukum  pembuktian,  terdapat  dua  macam kedudukan  saksi,  yaitu  sebagai  alat  bukti  yang  harus  diperiksa berdasarkan  syarat  formil  dan  materiil,  baik  menurut  hukum
41 R. Subekti Hukum Pembuktian, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993), hal. 11.
perdata  Islam  atau  perundang-undangan,  serta  saksi  yang dihadirkan  oleh  para  pihak  atau  atas  permintaan  hakim  dengan tujuan  untuk  memberikan  keterangan  tentang  perselisihan  yang sedang terjadi. Saksi yang termasuk dalam kriteria kedua ini adalah keluarga  dari  pihak  Pemohon atau Penggugat  atau Termohon/Tergugat  sendiri,  keluarga  dianggap  lebih  mengetahui tentang  gejolak  rumah  tangga  yang  sedang  terjadi  di  antara  para pihak  yang  berperkara. Maka  dari  itu,  kesaksian  dari  keluarga ini diharapkan  dapat  memperjelas  tentang  perkara  yang  sebenarnya terjadi dalam rumah tangga.
3. Semua orang  yang cakap dapat menjadi saksi dan wajib memberikan kesaksian, bahkan orang yang enggan menjadi saksi dapat disandera (Pasal 141 ayat (2) HIR/167  ayat (2) R.Bg).
Namun perlu diperhatikan bahwa alat bukti saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan memenuhi batas minimal saksi. a. Syarat formil:
1. Tidak dilarang sebagai saksi.
2. Bersumpah sebelum memberi keterangan dan boleh berjanji Non Muslim
3. Memberi keterangan satu persatu di persidangan.
b. Syarat materiil :
1. Menerangkan yang dapat dilihat, didengar, dan dialami sendiri bersesuaian satu dengan lainnya.
2. Menyebutkan sebab pengetahuannya.
c. Batas minimal saksi.
Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti harus  memenuhi batas minimal saksi yakni dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil (Pasal 306 HIR/306 R.Bg. Bagaimana jika para pihak hanya dapat mengajukan seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan  syarat materiil, maka ia dapat menambah dengan bukti yang lain baik berupa surat atau sumpah supletoir , supaya mempunyai nilai bukti yang sempurna.
Pada  dasarnya  kesaksian  itu  harus  berdasarkan  pengetahuan, dimana  pengetahuan  tersebut  diperoleh  melalui  penglihatan  dan pendengaran  sendiri,  atau  dapat  juga  dengan  keterangan rechtsgevolg. Keterangan rechtsgevolg pada  kasus-kasus  tertentu  yang  memang  sulit untuk  diketahui  oleh  saksi  tentang  penyebab  terjadinya  persengketaan, kecuali  dengan rechtsgevolg tersebut,  seperti  pada  kasus  perceraian sebagaimana penjelasan pada paragraf di atas.
Apabila  saksi  yang  dipergunakan  dalam  pemeriksaan  perkara syiqāq tersebut adalah keluarga dari pihak yang berperkara, maka kepada saksi-saksi itu diwajibkan mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya masing-masing  sebelum  memberikan  keterangan  di  depan  sidang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal keluarga yang  hanya  didengar  keterangannya  saja,  bukan  sebagai  saksi  dalam perkara perceraian itu, melainkan hanya sebagai penengah usaha-usaha perdamaian,  maka  keluarga  tersebut  tidak  perlu  disumpah,  sebab keterangan  mereka  bukan  sebagai  kesaksian  tetapi  bersifat  sebagai keterangan biasa.
Saksi  harus  benar-benar  melihat,  mendengar,  mengetahui  atau mengalami  sendiri  terhadap  apa  yang  disaksikannya  ( ‘ain  al-yaqīn )  dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan  oleh  saksi-saksi  tersebut,  bukan  berdasarkan  cerita  dari mulut  ke  mulut  atau  dari  pendengaran  ke  pendengaran,  lalu  saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau mengambil penilaiannya sendiri.  Dalam praktek,  sering  terungkap  kesaksian  soerang  saksi diperoleh  dari  pihak  ketiga  yang  mengetahui  langsung  suatu  peristiwa yang dilakukan oleh para pihak, kesaksian seperti ini dalam hukum acara disebut testimonium  de  auditu atau  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan mu’an’an dan musalsal . 42
Keterangan yang diberikan saksi merupakan alat bukti yang wajar, karena  keterangan  yang  diberikan  kepada  hakim  di  persidangan  itu berasal dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan.  Pada  umumnya pihak  ketiga  lebih  obyektif dalam
42 Muhammad Nawawi, Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen, Wawancara, tanggal 7 Pebruari 2018
memberikan  keterangan  dari  pada  pihak  yang  berperkara,  para  pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.
Oleh karena itu, dapat dikatakan pula akan betapa pentingnya arti kesaksian  sebagai  alat  bukti  tampak  dari  kenyataan  bahwa  banyak  dari peristiwa-peristiwa  hukum  yang  tidak  dicatat  atau  tidak  ada  alat  bukti tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang masih ada atau tersedia. Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, mendengar dan merasa apa yang terjadi (suatu peristiwa),  tapi  tidaklah  semua  saksi  dapat  diterima  dengan  begitu  saja tanpa  adanya  seleksi,  maka  saksi  haruslah  memenuhi  syarat-syarat sebagai saksi.
Penggunaan  keterangan  saksi  di  Mahkamah  Syar’iyah  harus membedakan  saksi  sebagai  syarat  hukum  ataukah  sebagai  alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya, dua orang saksi adalah  sebagai  syarat  hukum  untuk  sahnya  perkawinan,  namun  untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi. Akan  tetapi    dapat  dengan  cara  lain,  seperti  dengan  pengakuan  kedua suami  isteri  dengan  sumpahnya,  dengan  adanya  akta nikah,  dengan seseorang  saksi ditambah  sumpah  dari  salah  seorang  suami  isteri dimaksudkan  dan  lain-lain.  Hal-hal  di  atas  ini  diakui  sendiri  oleh  para ahli hukum Islam. 43
Jika  saksi  sebagai  syarat  hukum,  maka  tanpa  kesaksian  2  orang saksi  yang  beragama  Islam  perkawinan  tidak  sah.  Status saksi  ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir, saksi disitu  sebagai  syarat  hukum,  sebab  syarat  pembuktian  sudah  sekaligus tercakup (inplisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang  memenuhi  syarat hukum,  otomatis  memenuhi  syarat  pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.
Saksi  biasa  ia  dilarang  menilai  dan  menyimpulkan  terhadap  apa yang  dialami/ dilihat/ diketahui/ didengarnya  tetapi  harus
43 J akfar,  Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Wawancara, tanggal 16 Pebruari 2018
menyebutkan “sebab ia tahu”, sedangkan saksi ahli dituntut sebaliknya, ia diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpulan menurut bidang keahliannya  seobyektif-obyektifnya  terhadap  suatu  peristiwa  yang sedang  diperiksa  di  muka  pengadilan.  Keterangan  saksi ahli  mungkin diberikan  secara  lisan  di  depan  sidang  tetapi  mungkin  pula  diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang. Karena dibaca di depan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang.  Hasil  pemeriksaan  dokter  misalnya,  biasanya  selalu  diberikan dengan  tertulis,  bahkan  diberikan  dan  ditandatangani  oleh  tim.  Hanya saja  untuk  kewaspadaan,  sebaiknya  keterangan  ahli  dianggap  satu keterangan saksi, dan harus didukung oleh alat bukti yang lain.
Sekalipun  untuk  suatu  peristiwa  yang  disengketakan  itu  telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Yang berwenang  menilai  dan  menyatakan  terbukti  tidaknya  peristiwa  ialah hakim yang memeriksa duduk perkara ( judex facti ), yaitu hakim tingkat pertama  dan  tingkat  banding.  Mahkamah  Agung  tidak  dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.
Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh tiga Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh 44 memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim,  keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Menurut Muhammad Nawawi, dalam memutuskan perkara perceraian  hakim  harus  mendengarkan  keterangan  saksi  dari  keluarga atau  orang  terdekat  dengan  suami  isteri,  sehingga  dapat  diukur sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat. 45
Menurut  Sumarni  pada  dasarnya  kebenaran  yang  dicari  dalam proses  peradilan  di Mahkamah  Syar’iyah  adalah  kebenaran  formil, sehingga  pembuktian  perkara  perceraian  disesuaikan  dengan  alasan perceraian  yang  diajukan  oleh  penggugat. Ada  alasan  perceraian  yang
44 Tiga Mahkamah Syar’iyah  yang penulis  maksud adalah  meliputi  wilayah Barat,
Tengah, dan Selatan dalam provinsi Aceh.
45 Muhammad  Nawawi,    Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen, Wawancara, tanggal 7 Pebruari 2018
hanya cukup dengan alat bukti surat saja, seperti alasan perceraian salah satu pihak  mendapat  hukuman  5  tahun  atau  lebih,  sebagaimana  diatur dalam  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Ada  yang cukup  dengan  saksi  saja  sebagaimana  alasan  pada  huruf  (f),  jadi keterangan  saksi  dalam  hal  ini  tidak  mutlak,  akan  tetapi  disesuaikan dengan alasan penggugat mengajukan perceraian. 46
Menurut  Bukhari,  untuk melakukan pembuktian  perkara perceraian  tidak  merupakan suatu keharusan  menggunakan  keterangan saksi,  akan  tetapi  alat  bukti  yang  digunakan  harus  berurutan.  Namun demikian  kebiasaan  yang  dilakukan  adalah  bukti  tertulis  lebih  dahulu, barulah  kemudian  digunakan  bukti  keterangan  saksi  yang  bersesuain antara keterangan saksi satu dengan saksi dua dari gugatan/permohonan. 47
Menurut Jakfar, kecendrungan hakim menggunakan alat bukti saksi dalam  menyelesaikan  perkara  perceraian  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Dimana  dalam  PP  tersebut  diatur supaya  hakim  dalam  memutuskan  perkara  perceraian  harus  mencari sebab-sebab  dari  masalah  yang  timbul  di  antara  suami  isteri,  bukan mencari siapa yang salah dari pasangan suami isteri tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya tentu saja hanya dapat diketahui dari keterangan para saksi yang melihat atau mendengar sendiri permasalahan tersebut. 48
Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan  dipandang sangat  penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi. 49 Berkenaan dengan itu dihubungkan dengan  perkara cerai talak, meskipun
46 Sumarni,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Sabang, Wawancara,  tanggal    21 Pebruari 2018
47 Bukhari,  Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Langsa, Wawancara,  tanggal  5 Pebruari 2018 48 Jakfar, Ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh Barat, Wawancara, tanggal 16 Pebruari 2018
49 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Cet. IV, Intermasa, 1992), hlm. 181
Pengugat/Termohon  dan  Tergugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing adalah  keluarga dekat para pihak, namun keterangan yang diberikan seharusnya  tidak mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak.  Jadi  Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tidak semata-mata menggunakan alat bukti surat, tetapi hakim juga mempergunakan alat bukti keterangan saksi.  Hal  ini  berarti  hakim  sangat terikat  dengan  ketentuan  undang- undang dalam memutuskan perkara perceraian.

## D. Nilai Filosofis Dan Kekuatan Alat Bukti Saksi
Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of  evidence”  keterangan  saksi,  agar  keterangan  saksi  atau  kesaksian mempunyai  nilai  serta  kekuatan  pembuktian,  perlu  diperhatikan beberapa  pokok  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti  yang  memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian,  harus  dipenuhi  aturan ketentuan  sebagai  berikut: Pertama ,  harus  mengucapkan  sumpah  atau janji. 50 Kedua, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan  saksi  yang  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti. 51 Ketiga, keterangan  saksi  harus  diberikan  disidang  pengadilan.  Agar  supaya keterangan saksi  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti,  keterangan  itu  harus yang  “dinyatakan”  di  sidang  pengadilan. 52 Keempat ,  keterangan  seorang saksi saja dianggap tidak cukup. 53 Kelima , keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. 54
Untuk mengetahui kekuatan pembuktian, maka terdapat  dua prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan bukti lawan : 55
a) Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan
50 Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3.
51 Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP
52 Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 1.
53 Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 185 ayat 2
54 Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat 4
55 Rahmida  Eliyani, Hukum  Pembuktian  di Peradilan  Agama,  (Yogyakarta:  K. Media, 2017), hlm. 79-85
Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan  saksi dapat dibantah  pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan. Pendapat itu dikemukakan pada Putusan MA no. 3360 K/Sip/1983. Antara lain dikatakan, memang berdasar atas Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg, nilai kekuatan pembuktian  yang melekat pada akte otentik adalah sempurna ( volledig ). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang  tidak ada diajukan bukti lawan ( tegenbewijs ) oleh pihak  lawan.    Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak    bersifat menentukan ( beslissend ) atau memaksa ( dwingend ). Kesempurnaan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan ( tegenbewijs ).
b) Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan Tidak  semua alat bukti dapat  dilumpuhkan dengan  bukti lawan. Hal itu tergantung  pada ketentuan undang- undang. Apabila dalam Undang-undang menentukan nilai  kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan ( bellissende bewijs kracht ) atau memaksa ( dwingnde bewijs kracht ), maka alat bukti tersebut tidak  dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Dari penjelasan tersebut diatas, patokan untuk menentukan boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap  suatu alat bukti yang dikemukakan pihak lawan adalah: 1) Tergantung pada nilai pembuktian pembuktian ( bewijskracht )  yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan.
2) Apabila kekuatan pembuktian  yang melekat pada alat bukti yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa,  terhadapnya tidak dapat diajukan bukti lawan.
Suatu hal yang perlu diperhatikan,  pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukti lawan yang
diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu, dianggap beralasan menentukan syarat, kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan:
1. Mutu  dan  kadar  kekuatan  pembuktiannya  paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
2. Alat bukti yang dilawan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
3. Kesempurnaan  dan nilai kekuatan  pembuktian  yang melekat padanya sama kuatnya.
Hukum pembuktian,  terdiri dari unsur materil dan  unsur formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat  tidaknya  diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu  dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum  pembuktian formal mengatur cara mengadakan pembuktian.
Undang-undang  dapat  mengikat  hakim  pada  alat-alat  bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya undang-undang dapat  menyerahkan  dan  memberi  kebebasan  kepada  hakim  dalam menilai  pembuktian.  Terhadap  akta  yang  merupakan  alat  bukti  tertulis misalnya,  hakim  terikat  dalam  penilaiannya. 56 Sebaliknya  hakim  tidak wajib  mempercayai  seorang  saksi,  yang  berarti  bahwa  ia  bebas  menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 RBg, 1908 BW). Pada umumnya, sepanjang undang-undang  tidak  mengatur  sebaliknya,  hakim  bebas  untuk  menilai pembuktian.  Jadi yang  berwenang  menilai  pembuktian,  yang  tidak  lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah judex facti saja,  sehingga  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia tidak  dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. 57
Pembuktian  dengan  kesaksian  merupakan  cara  pembuktian  yang terpenting dalam suatu perkara yang disidangkan. Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat  mengikat  hakim,  tetapi  terserah semuanya pada  hakim  untuk
56 Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW
57 http://rangerwhite09artikel.blokspot.com. Diakses tanggal 30 Maret 2018
menerimanya atau tidak, artinya hakim dapat leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi. 58
Pada  umumnya  nilai  kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  saksi adalah  bebas,  dalam  arti  terserah  kepada  hakim,  apakah  ia  akan mempercayainya  atau  tidak. 59 Pada  alat  bukti  tersebut  tidak  melekat kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  menentukan  atau  mengikat. Terserah  kepada  hakim,  hakim  bebas  menilainya  dan  tidak  terikat kepadanya.
Kesaksian yang telah memenuhi syarat formil maupun materil mempunyai nilai pembuktian bebas. Nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan yang diberikan para saksi dan dapat mengesampingkan keterangan- keterangan saksi asal dengan pertimbangan yang cukup maksimal dan berdasarkan  argumentasi yang kuat. Dalam pemeriksaan  para saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama belum yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi. 60
Tentang kekuatan pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 306 RBg/169  HIR  dan  Pasal  1905  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa keterangan  seorang  saksi  saja  tanpa  adanya  suatu  alat  bukti  lain,  tidak boleh dipercaya di dalam hukum. Maksud pasal ini bukan mengharuskan agar  setiap  peristiwa  atau  hak  dibuktikan  dengan  lebih  dari  seorang saksi,  melainkan  bagi  perkara  seluruhnya,  seorang  saksi  saja  tanpa  ada alat  bukti  lain  adalah  tidak  cukup.  Namun  apabila  menurut pertimbangan  hakim  keterangan  dari  seorang  saksi  saja  telah  dianggap memadai karena dapat dipercaya dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, keterangan dari seorang saksi tersebut dapat dianggap sebagai bukti  sempurna.  Jika  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  atau  lebih
58 Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata, Cetakan. IV,  (Jakarta:  Intermasa,1992), hlm. 181
59 Sumarni,  Wakil  Ketua  mahkamah  Syar’iyah  Sabang, Wawancara,  tanggal    21 Pebruari 2018 60 M. Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm. 650.
dihubungkan  satu  sama  lain  serta  mempunyai  arti  dan  maksud  yang sama,  keterangan-keterangan  saksi  tersebut  dapat  menghasilkan  bukti yang  sah  dan  sempurna.  Jadi,  penilaian  beberapa  saksi  yang  masing- masing  berdiri  sendiri  dan  terpisah  satu  sama  lain  tentang  berbagai macam peristiwa yang digunakan untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak diserahkan pada pertimbangan hakim.
Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat  formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUH Perdata, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja ( unus testis ). 61
Praktek di Mahkamah Syar’iyah, keterangan yang bersifat de auditu , tidak dinilai sempurna sebagai alat bukti saksi, tetapi dapat saja didengar oleh  hakim  sebagai  alat  bukti permulaan. 62 Demikian  juga  dengan keterangan  yang  hanya  menyebutkan  akibat  hukum  ( rechtsgevolg ), kekuatan  pembuktiannya  tergantung  pada  ada  atau  tidaknya  alat  bukti yang lain.
Dalam mendengarkan kesaksian, hakim tidak boleh percaya begitu saja  terhadap keterangan  saksi.  Harus  diperhatikan  kesesuaian  atau kecocokan  antara  keterangan  para  saksi,  kesesuaian  kesaksian  dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih  meyakinkan  seperti  cara  saksi  bersikap  dan  berkata  di  depan sidang,  cara  hidup  dan  lingkungan  kehidupan  sehari- hari,  kedudukan saksi  di  tengah  masyarakat  dan  sebagainya.  Karena  hal  ini  sulit didetailkan,  maka  diserahkan  sepenuhnya  kepada  intelegensia  hakim untuk menilai dan memutuskan kesaksian tersebut. 63
61 M. Yahya Harahap, Hukum Acara...., hlm. 650.
62 Bukhari, Hakim pada M ahkamah Syar’iyah Langsa, Wawancara, tanggal 5 Pebruari 2018 63 Muhammad Nawawi,  Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen, Wawancara, tanggal 7 Pebruari 2018
Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  sifat-sifat  dan keterangan saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan Majelis  Hakim,  demikian  juga  dengan  keterangan  saksi  tanpa menyebutkan alasan-alasan hukum sebagai penyebab akibat hukum yang diterangkannya  ( rechtsgevolg ).  Akan  tetapi,  secara  universal  Islam mengatur  ketentuan  saksi  harus  betul-betul  tahu  sendiri,  saksi  mestilah benar-benar  melihat,  mendengar,  mengetahui  atau  mengalami  sendiri terhadap  apa  yang  diterangkannya  sebagai  kesaksian  ( ‘ain  al-yaqīn ) dengan  disertai  alasan-alasan  bagaimana  diketahuinya  peristiwa  yang diterangkan  oleh  saksi-saksi  tersebut,  bukan  berdasarkan  cerita  dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran.
Hakim dalam  memeriksa  perkara  perceraian,  mempunyai kekuasaan  sepenuhnya  untuk  mempertimbangkan  nilai  kesaksian  saksi yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Hakim  harus memperhatikan adanya hubungan hukum antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pihak yang berperkara
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan,  jika  perceraian  terjadi  karena  alasan syiqāq ,  sebelum menjatuhkan  putusan,  hakim  terlebih  dahulu  mendengar  keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.
Secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, segala ketentuan tentang saksi sebagaimana tersebut dalam HIR. maupun RBg, juga berlaku kepadanya. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama  dengan  saksi-saksi  dalam  perkara  perdata  lainnya,  maka pemeriksaannya  dilaksanakan  pada  tahap  pembuktian,  karenanya mereka  didudukan  secara  formil  harus  disumpah  dan  keterangan  yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan  berdasar  pendengaran,  penglihatan  atau  pengalaman  sendiri, yang  kemudian  keterangan  yang  mereka  berikan  saling  berkesesuaian dengan  saksi  atau  alat  bukti  lain  dan  yang  mereka  berikan  sah  serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.
Secara  umum,  apabila  saksi  keluarga  disumpah  berarti bertentangan dengan Pasal 145 dan 146 HIR/172 RBg, akan tetapi hal ini diatur  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 adalah kehendak dari undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  tidak  bisa diterapkan  dalam  perkara  perceraian yang  lain.  Rasionya  keterlibatan keluarga juga sangat  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan rumah tangga. Apabila keluarga tidak bersedia dimintai sumpah dalam memberikan  keterangannya, maka  keteranganya  hanya  dapat  dijadikan sebagai  bukti  persangkaan  hakim  yang  hanya  dapat  dijadikan  sebagai alat bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lainya.
Apabila  alat  bukti  keterangan  saksi  tidak  memenuhi  persyaratan yang telah ditentukan, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat  bukti  dengan  demikian  tidak  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian. Syarat  sahnya  keterangan  saksi  agar  mempunyai  nilai kekuatan  pembuktian,  salah  satunya  disebutkan  bahwa  antara keterangan  saksi  yang  satu  dengan  saksi  yang  lain  harus  mempunyai saling  hubungan  atau  keterkaitan  serta  saling  menguatkan  tentang kebenaran  suatu  keadaan  atau  kejadian  tertentu.  Dengan  demikian kedudukan  saksi  dalam  perkara  perceraian  dapat  ditempatkan  sebagai alat  bukti  atau  juga  sebagai  syarat  hukum  tergantung  alasan  dari perceraian tersebut.
Mengenai kekuatan pembuktian alat  bukti saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubugannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat  bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. 64
64 Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm. 548
Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat  bukti saksi yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian ( unus testis nullus testis ). Akan tetapi, apabila alat  bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu  alat  bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut. 65

## E. Penutup
Eksistensi  saksi  dalam  persidangan  dapat  memperjelas permasalahan  yang terjadi  antara  kedua  belah  pihak  yang  berperkara, dengan  adanya  asas  keadilan  sebagai  asas  terpenting  diharapkan  dapat terwujud kepastian  hukum  yang  diberikan  melalui  proses  hukum  di peradilan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  dapat  memberikan  keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar  memiliki  tanggung  jawab  dalam  bersosialisasi  dengan sesamanya,  sehingga  tidak terdapat  kesalahan-kesalahan  yang dirasa merugikan semuanya.
Eksistensi alat  bukti  keterangan  saksi di  Mahkamah  Syar’iyah sangat  berperan penting,  serta  diperlukan  dalam  setiap  kasus  yang diputuskan. Seorang  hakim dalam  memutuskan  perkara  perceraian haruslah mendengarkan  keterangan  saksi  dari  keluarga  atau  orang terdekat  dengan  suami  isteri,  sehingga  dapat  diukur  sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

## F. Daftar Pustaka
Abdul  Manan,  “Saksi  Dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Islam”, Mimbar Hukum , No. 34 Thn VIII, 1997
65 Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm. 549
---------------, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005)
Abdul  Rahman  Umar, Kedudukan  Saksi  dalam  Peradilan  Menurut  Hukum
Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986)
Aliy As’ad, Fathul Mu’īn , Juzu’ III, (Kudus: Menara Kudus, t.t,)
Al-Jurjanī, al-takrīfat, (Jakarta: Dār al-hikmah, tt)
Ansharuddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
Asadulloh  Al-Faruq, Hukum  Acara  Peradilan  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2009)
Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Langsa, Wawancara , tanggal 5 Pebruari 2018
Chatib  Rasyid  dan  Syaifuddin, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
Departemen  Agama  RI, Tanya  Jawab  Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005)
http://rangerwhite09artikel.blokspot.com . Diakses tanggal 30 Maret 2018
Ibnu Al-Himmam, Fath al-Qādir, Juz VI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah,
t.t)
Imam  Muhammad  bin  Ismāil  al-Kahlani, Subul  al-Salām ,  Juz  IV, (Cairo: Ihya at-Turats, 1960)
Jakfar, Ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh Barat, Wawancara, tanggal 16 Pebruari 2018
Louis Makluf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām , Cet. XVII, (Beirut: Dār al-Masyrif, 1986)
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006)
Muhammad Nawawi,  Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,
Wawancara, tanggal 7 Pebruari 2018
Mukti  Arto, Praktek-praktek  Perdata pada  Pengadilan  Agama ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
Nashr  Farid  Washil, Nadhāriyyah  Al-Da’wa  wa  Al-I ṭ bāt  fi  Al-Fiqhi  wa  Al- Islāmiyyi Ma’a  Al-Muqāranati bi  Al-Qanûniyyi  wa  Al-Wadh’iyyi, (Dar Al-Syuruq, 2002) R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993)
------------, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Cet. IV, Intermasa, 1992)
Rahmida  Eliyani, Hukum  Pembuktian  di  Peradilan  Agama ,  (Yogyakarta:  K. Media, 2017)
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991)
Samir Aliyyah, Al-Qa ḍ ā wa Al-‘Urf  fi Al-Islām, (Beirut: Al-Muassasah Al- Jami’ah, 1986)
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Jilid  14,  Alih  bahasa,  Imron  AM,  (Bandung: Al-Ma’arif, 1989)
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:
Liberty,  2006)
Sumarni, Wakil Ketua mahkamah Syar’iyah Sabang, Wawancara , tanggal
21 Pebruari 2018
Teguh  Samudra, Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata ,  (Bandung: Alumni, 1992)
WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)