## JURNAL VOICE OF MIDWIFERY
Volume 08 Nomor 01 Maret 2018 Halaman 760 - 768
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

## PANCASILA as an ETHICAL SYSTEM
Sri Rahayu Amri 1
1 Dosen Tetap Yayasan AKBID Muhammadiyah Palopo Alamat Korespondensi : Perum. Pajalesang Permai Blok B 28 A Kota Palopo Hp. 08124242245 Email : srirahayuamri@yahoo.co.id.

## ABSTRACT
Pancasila  and  ethics  are  two  things  that  can not  be  separated  because  they  both  teach  about good  values.  Ethics  of  Pancasila  is  an  basic  ethics about  good  and  bad  judgments  on  the  values  of Pancasila,  namely  the  value  of  divinity,  human values,  the  value  of  unity,  the  value  of  democracy and  the  value  of  justice.  An  action  is  said  to  be good not only if it is not vulnerable to the values of Pancasila,  but  how  to  assign  existing  values  into something more beneficial to others.
Referring to the values contained of Pancasila, Pancasila  can  be  a  very  strong  ethical  system,  the values that exist are not only fundamental, but also realistic  and  applicable.  Values  of  Pancasila  are ideal  values  that  already  exist  in  the  ideals  of  the Indonesian  nation  that  must  be  realized  in  the reality  of  life.  Values  of  Pancasila  when  fully understood,  lived  and  practiced,  certainly  able  to reduce  the  level  of  crime  and  violations  in  the  life of society, nation and state.
Pancasila  is  a  value  system  that  is  an  organic unity  that  can  not  be  separated  from  one  another. Thus,  it  will  be  a  great  moral  force  when  the overall value of Pancasila which includes the value of  divinity,  human  values,  the  value  of  unity,  the value  of  democracy,  and  the  value  of  justice  are used as moral foundation and applied in all national and  state  life.  The  cultivation  of  values  as mentioned  above  is  most  effective  through education  and  media.  Informal  education  in  the family  should  be  the  main  foundation  and  then supported  by  formal  and  non-formal  schooling  in the community. The  media  must have a vision and mission  to  educate  the  nation  and  to  build  the character  of  an  advanced  society,  but  still  the personality of Indonesia
. Keywords : Pancasila, system, Ethics

## ABSTRAK
Pancasila  dan  etika  adalah  dua  hal  yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan  tentang  nilai-nilai  yang  mengandung kebaikan.  Etika  Pancasila  adalah  etika  yang mendasarkan  penilaian  baik  dan  buruk  pada  nilai- nilai  Pancasila,  yaitu  nilai  ketuhanan,  nilai kemanusiaan,  nilai  persatuan,  nilai  kerakyatan  dan nilai  keadilan.  Suatu  perbuatan  dikatakan  baik bukan  hanya  apabila  tidak  bertentanan  dengan nilai-nilai  Pancasila  tersebut,  tetapi  bagaimana meniggikan  nilai-nilai  yang  ada  menjadi  suatu  hal yang lebih memberikan manfaat kepada yang lain. Mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila,  maka  Pancasila  dapat  menjadi sistem  etika  yang  sangat  kuat,  nilai-nilai  yang  ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai- nilai  ideal  yang  sudah  ada  dalam  cita-cita  bangsa Indonesia   yang  harus  diwujudkan  dalam  realitas kehidupan.  Nilai-nilai  Pancasila  apabila  benar- benar  dipahami,  dihayati  dan  diamalkan,  tentu mampu menurunkan tingkat kejahatan dan pelanggaran  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila  adalah  suatu  sistem  nilai  yang merupakan  kesatuan  organis  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lain.  Dengan demikian,  akan  menjadi  kekuatan  moral  besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai  kerakyatan,  dan  nilai  keadilan  dijadikan landasan  moril  dan  diaplikasikan  dalam  seluruh lehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Penanaman nilai  sebagaimana  tersebut  di  atas  paling  efektif adalah  melalui  pendidikan  dan  media.  Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan  formal  di sekolah dan nonformal di masyarakat. Media harus memiliki  visi  dan  misi  mendidik  bangsa  dan

## Artikel Ilmiah
membangun  karakter  masyarakat  yang  maju, namun tetap berkepribadian Indonesia.
Kata Kunci : Pancasila, Sistem, Etika

## PENDAHULUAN
Pancasila  telah  menjadi  kesepakatan nasional  bangsa  Indonesia  sebagai  dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, meskipun  dalam  upaya  implementasinya mengalami  berbagai  hambatan.  Gerakan reformasi yang digulirkan sejak tumbangnya kekuasaan pemerintahan presiden Soeharto, pada hakikatnya merupakan  tuntutan  untuk  melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan  hak  asasi  manusia  (HAM), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme  (KKN),  melaksanakan  otonomi daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali  peran  dan  kedudukan  TNI  dan POLRI.
Dalam  perkembangannya,  gerakan reformasi  yang  sebenarnya  memang  amat diperlukan,  namun  sebagian  masyarakat seperti  lepas  kendali  dan  tergelincir  ke dalam  perilaku  yang  anarkis,  timbul berbagai konflik sosial yang tidak kunjung teratasi,  dan  bahkan  di  berbagai  daerah timbul gerakan yang mengancam persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta keutuhan NKRI.
Bangsa  Indonesia  sedang  dilanda krisis  multidimensional  di  segenap  aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan menurut  beberapa  pakar  dan  pemuka masyarakat, yang sangat serius ialah krisis moral,  masyarakat  dan  bangsa  sedang mengalami demoralisasi.
Hal  ini  sebenarnya  dapat  dihindari apabila setiap anggota masyarakat, utamanya  para  penyelenggara  negara  dan para  elit  politik,  dalam  melaksanakan gerakan  reformasi  secara  konsekuen, mewujudkan  Masa  Depan  Indonesia  yang dicita-citakan, senantiasa berdasarkan pada kesadaran  dan  komitmen  yang  kuat terhadap  Pembukaan  UUD  1945,  yang  di
dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman.
Etika  merupakan  cabang  falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan  (humaniora).  Etika  sebagai cabang  falsafah  membahas  sistem  dan pemikiran  mendasar  tentang  ajaran  dan pandangan  moral.  Etika  sebagai  cabang ilmu  membahas  bagaimana  dan  mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu.
Etika  sosial  meliputi  cabang  etika yang  lebih  khusus  seperti  etika  keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran,  etika  jurnalistik,  etika  seksual dan etika politik.Pancasila merupakan nilai dasar  yang  menjadi  pedoman  hidup  bagi bangsa Indonesia.
Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang  harus  di  jadikan  pedoman  dalam pembangunan  hukum.  Hukum  Indonesia harus  bertujuan  dan  menjamin  integrasi bangsa,  baik  secara  teritorial  maupun ideologis.  Pancasila  sebagai  hukum  dasar, harusnya  mampu  menjadi  acuan  bagi aturan-aturan hukum lainnya.
Pancasila  memegang  peranan  dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di  negara  ini.  Di  setiap  saat  dan  dimana saja  kita  berada  kita  diwajibkan  untuk menerapkan perilaku etika, seperti tercantum pada sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusian yang adil dan beradab” yang mana  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kehadiran  pancasila  dalam  membangun etika bangsa ini sungguh sangat diperlukan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  tinjauan  pustaka  ini  diuraikan mengenai Pancasila, System, Etika.

## 1. Pancasila
Pancasila  berasal  dari  dua  kata yaitu panca dan sila. Panca artinya lima, sedangkan  sila  artinya  dasar  atau peraturan  tingkah  laku  yang  baik,  yang penting  atau  senonoh.  Jadi,  Pancasila
adalah lima dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku.

## 2. Sistem
Sistem  adalah  suatu  kesatuan  yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan  aliran  informasi,  materi atau  energi  untuk  mencapai  suatu tujuan . Sistem  nilia  dalam  pancasila adalah  satu  kesatuan  nilai-nilai  yang ada  dalam  pamcasila  yang  saling berkaitan  satu  sama  lain,  tidak  dapat dipisahkan  ataupun  ditukar  tempatkan karena  saling  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lain.  Nilai-nilai  yang dimaksud ialah :
Pertama,  Nilai  Ketuhanan:  Secara hierarkis,  nilai  ini  bisa  dikatakan sebagai  nilai  yang  tertinggi  karena menyangkut  nilai  yang  bersifat  mutlak. Seluruh  nilai  kebaikan  diturunkan  dari nilai  ini  (nilai  ketuhanan).  Suatu perbuatan  dikatakan  baik  apabila  tidak bertentangan  dengan  nilai,  kaidah,  dan hukum  Tuhan.  Pandangan  demikian secara  empiris  bisa  dibuktikan  bahwa setiap  perbuatan  yang  melanggar  nilai, kaidah,  dan  hukum  Tuhan,  baik  itu kaitannya  dengan  hubungan  kasih sayang antarsesama, akan menghasilkan konflik  dan  permusuhan.  Dari  nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualitas,  ketaatan,  dan  toleransi. (Ngadino Surip, dkk, 2015: 180)
Kedua,  Nilai  Kemanusiaan:  Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan,  antara  lahir  dan  batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk  bebas  mandiri  dan  makhluk Tuhan  yang  terikat  hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan  manusia  dibanding  dengan makhluk lain  seperti  hewan, tumbuhan, dan  benda  tak  hidup.  Karena  itu,  suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang
didasarkan  pada  konsep  keadilan  dan keadaban.  Dari  nilai  kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan contohnya  seperti  tolong  menolong, penghargaan, penghormatan, kerja sama,  dan  lain-lain.  (Ibid,  Ngadino Surip, dkk, 2015: 180)
Ketiga,  Nilai  Persatuan:  Suatu perbuatan  dikatakan  baik  apabila  dapat memperkuat  persatuan  dan  kesatuan. Sikap  egois  dan  menang  sendiri merupakan  perbuatan  yang  tidak  baik, demikian  pula  sikap  yang  memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang  seakan-akan  mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke- 1),  namun  apabila  perbuatan  tersebut dapat memecah  persatuan  dan  kesatuan maka menurut pandangan etika Pancasila  bukan  merupakan  perbuatan baik. Dari nilai persatuan menghasilkan nilai  cinta  tanah  air,  pengorbanan,  dan lain-lain.  (Ibid,  Ngadino  Surip,  dkk, 2015: 180)
Keempat, Nilai Kerakyatan: Dalam kaitannya dengan kerakyatan,
terkandung  nilai  lain  yang  sangat penting, yaitu nilai hikmat  atau kebijaksanaan  dan  permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung  nilai  kebaikan  tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan  minoritas  belum  tentu  kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas.  Pelajaran  yang  sangat  baik misalnya  pada  peristiwa  penghapusan tujuh  kata  dalam  sila  pertama  Piagam Jakarta.  Sebagian  besar  anggota  PPKI menyetujui  tujuh  kata  tersebut,  namun memerhatikan  kelompok  yang  sedikit (dari  wilayah  Timur)  yang  secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan
minoritas ‘dimenangkan’ atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum  tentu  baik  apabila  disetujui  atau bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan  itu  baik  jika  atas  dasar musyawarah  yang  didasarkan  pada konsep  hikmah  atau  kebijaksanaan.
Dari  nilai  kerakyatan  menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. (Ibid, Ngadino Surip, dkk, 2015: 181)
Kelima,  Nilai  Keadilan:  Apabila dalam  sila  kedua  disebutkan  kata  adil, maka  kata  tersebut  dilihat  dalam konteks manusia selaku individu. Adapun  nilai  keadilan  pada  sila  kelima lebih  diarahkan  pada  konteks  sosial. Suatu  perbutan  dikatakan  baik  apabila sesuai dengan prinsip keadilan
masyarakat  banyak.  Menurut  Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat.  Keadilan  mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama  derajatnya  dengan  orang  lain. Dari nilai ini dikembangkanlah perbuatan  yang  luhur  mencerminkan sikap  dan  suasana  kekeluargaan  dan kegotongroyongan. Untuk itu
dikembangkan  sikap  adil  terhadap sesama,  menjaga  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban  serta  menghormati hak-hak  orang  lain.  Dari  nilai  keadilan juga  menghasilkan  nilai  kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan
bersama,  dan  lain-lain.  (Ibid,  Ngadino Surip, dkk, 2015: 181)
Memilik nilai-nilai
yang terkandung  dalam  Pancasila,  maka Pancasila  dapat  menjadi  sistem  etika yang  sangat  kuat,  nilai-nilai  yang  ada tidak  hanya  bersifat  mendasar,  namun juga  realistis  dan  aplikatif.  Nilai-nilai Pancasila  merupakan  nilai-nilai  ideal yang  sudah  ada  dalam  cita-cita  bangsa Indonesia   yang  harus  diwujudkan dalam  realitas  kehidupan.  Nilai-nilai
Pancasila apabila benar-benar
dipahami, dihayati dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka kasus korupsi.
Penanaman  satu  sila  saja,  yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Allah, tentu tidak akan mudah  menjatuhkan  martabat  dirinya ke  dalam  kehinaan  dengan  melakukan korupsi. Kebahagiaan material
dianggap  segala-galanya  dibandingkan dengan kebahagiaan spritual yang  lebih agung, mendalam dan jangka panjang.
Keinginan  mendapatkan  kekayaan dan kedudukan secara cepat menjadikannya nilai-nilai agama dikesampingkan.  Buah  dari  penanaman dan  penghayatan  nilai  ketuhanan  ini adalah  kerelaan  untuk  diatur  Allah, melakukan  yang  diperintahkan  dan meninggalkan larangan-Nya. (Ibid, Ngadino Surip, dkk, 2015: 182)
Penanaman  satu  nilai  tentunya tidak  cukup  dan  memang  tidak  bisa dalam  konteks  Pancasila,  karena  nilai- nilai  Pancasila  merupakan  kesatuan organis  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai persatuan,  nilai  kerakyatan,  dan  nilai keadilan  dijadikan  landasan  moril  dan diejawantahkan dalam seluruh lehidupan  berbangsa  dan  bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Penanaman  nilai  sebagaimana  tersebut di  atas  paling  efektif  adalah  melalui pendidikan  dan  media.  Pendidikan informal  di  keluarga  harus  menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh  pendidikan  formal  di  sekolah  dan nonformal  di  masyarakat.  Media  harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan  membangun  karakter  masyarakat yang maju, namun tetap berkepribadian Indonesia.  (Ibid,  Ngadino  Surip,   dkk, 2015: 183)

## 3. Etika
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik  dan  apa  yang  buruk  dan  tentang hak  dan  kewajiban  moral  (akhlaq), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq, nilai mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut suatu golongan masyarakat.
Secara garis
besar etika dikelompokkan menjadi : 1) Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip  yang  berlaku  bagi setiap tindakan manusia.
2) Etika  Khusus,  membahas  prinsip- prinsip  tersebut  di  atas  dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan  manusia,  baik  sebagai individu  (etika  individual)  maupun makhluk sosial (etika sosial)

## PEMBAHASAN
Pancasila  Sebagai  Nilai  Dasar  dan Sistem Etika Negara Indonesia

## 1. Makna Nilai Dasar Pancasila
Makna nilai dasar pancasila dikaji dalam perspektif filosofis yaitu,
Pancasila  sebagai  dasar  filsafat  negara serta  sebagai  filsafat  hidup  bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan  suatu  nilai  yang  bersifat sistematis.  Pengertian  Pancasila  harus dimaknai kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis.
Dalam pengertian itu maka Pancasila  merupakan  suatu  sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki  esensi  makna  yang  utuh. Dasar  pemikiran  filosofisnya  yaitu Pancasila  sebagai  filsafat  bangsa  dan negara Republik Indonesia, mempunyai makna  bahwa  dalam  setiap  aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta  kenegaraan  harus  berdasarkan nilai-nilai  Ketuhanan,  Kemanusiaan, Persatuan,  Kerakyatan  dan  Keadilan. Titik  tolaknya  pandangan  itu  adalah negara  adalah  suatu  persekutuan  hidup manusia
atau organisasi
kemasyarakatan manusia.
Hal  demikian  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Nilai-nilai  Pancasila  timbul  dari bangsa  Indonesia  sehingga  bangsa Indonesia  sebagai  kausa  materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil
pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2) Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat  (pandangan  hidup)  bangsa
Indonesia  sehingga  merupakan  jati diri  bangsa,  yang  diyakini  sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan,
keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Nilai-nilai  Pancasila  di dalamnya  terkandung  ketujuh  nilai- nilai  kerohanian  yaitu  nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan,  estetis  dan  religius yang  manifestasinya  sesuai  dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber  pada  kepribadian  bangsa. Oleh  karena  itu,  Pancasila  yang diambil  dari  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia  pada  dasarnya  bersifat religius,  kemanusiaan,  persatuan, demokrasi  dan  keadilan  .Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan  dan  gotong  royong serta pengakuan atas hak-hak individu.
2. Pancasila Sebagai Dasar Etika Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara.
Sebagaimana  dipahami  bahwa sila-sila  Pancasila  adalah  merupakan suatu  sistem  nilai,  artinya  setiap  sila memang  mempunyai  nilai  akan  tetapi sila  –  sila  tersebut  saling  berhubungan, saling  ketergantungan  secara  sistematik dan  diantara  nilai  satu  sila  dengan  sila lainnya memiliki tingkatan.
Oleh  karena  itu  dalam  kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung  dalam  pancasila  merupakan sekumpulan  nilai  yang  diangkat  dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang  dalam  masyarakat.  Nilai- nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat  istiadat,  kebudayaan  dan  setelah disahkan menjadi dasar Negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan.
Dalam  kedudukannya  sebagai dasar  filsafat  Negara,  maka  nilai-nilai pancasila  harus  dijabarkan  dalam  suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan  dalam  penyelenggaraan kenegaraan,  bahkan  kebangsaan  dan kemasyarakatan.  Terdapat  dua  macam norma  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  yaitu  norma  hukum  dan norma  moral  atau  etika.  Sebagaimana diketahui  sebagai  suatu  norma  hukum positif,  maka  pancasila  dijabarkan dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  ekplisit,  hal  itu  secara kongkrit dijabarkan dalam tertib hukum Indonesia.
Namun,  dalam  pelaksanaannya memerlukan  suatu  norma  moral  yang merupakan  dasar  pijak  pelaksanaan tertib hukum di Indonesia.
Bagaimanapun baiknya suatu
peraturan  perundang-undangan  kalau tidak  dilandasi  oleh  moral  yang  luhur dalam pelaksanaannya dan
penyelenggaraan  negara,  maka  tentu saja  hukum  tidak  akan  mencapai  suatu keadilan bagi kehidupan kemanusian.
Selain itu, secara kausalitas bahwa  nilai-nilai  pancasila  adalah berifat  objektif  dan  subjektif.  Artinya esensi nilai-nilai pancasila adalah universal yaitu
ketuhanan,
kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan, dan  keadilan.  Sehingga  memungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain yang mungkin saja namanya bukan pancasila. Artinya jika suatu Negara menggunakan  prinsip  filosofi  bahwa negara  berketuhanan,  berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya  menggunakan  dasar  filsafat dari nilai sila-sila pancasila.
Nilai-nilai  pancasila  bersifat  objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Rumusan  dari  sila-sila  pancasila  itu sendiri  sebenarnya  hakikat  yang terdalam menunjukkan adanya sifat- sifat  umum  universal  dan  abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2) Inti  dari  nilai-nilai  Pancasila  akan tetap  ada  sepanjang  masa  dalam kehidupan  bangsa  Indonesia  dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam  adat  kebiasaan,  kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.
3) Pancasila  yang  terkandung  dalam Pembukaan  UUD  1945,  menurut ilmu  hukum  memenuhi  syarat sebagai  pokok  kaidah  fundamental negara  sehingga  merupakan  suatu sumber  hukum  positif  di  Indonesia. Oleh  karena itu  dalam  hirarki  suatu tertib hukum
Indonesia
berkedudukan  sebagai  tertib  hukum yang tertinggi.
Maka  secara  objektif  tidak  dapat diubah  secara  hukum  sehingga terlekat  pada  kelangsungan  hidup negara.  Sebagai  konsekuensinya jika nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945  itu  diubah  maka  sama  halnya dengan  pembubaran  negara  sesuai dengan  proklamasi  1945,  hal  ini sebagaimana  terkandung  di  dalam ketetapan MPRS
No.
XX/MPRS/1966,  diperkuat  Tap.
No.  V/MPR/1973.  Jo.  Tap.  No. IX/MPR/1978.
Sebaliknya  nilai-nilai  subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan  nilai-nilai  pancasila  itu bergantung  atau  melekat  pada  bangsa Indonesia sendiri.
Pengertian  itu  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Nilai-nilai  pancasila  timbul  dari bangsa  Indonesia  sehingga  bangsa Indonesia  sebagai  bangsa  kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai  hasil  pemikiran,  penilaian kritis,  serta  hasil  refleksi  fiosofis bangsa Indonesia.
2) Nilai-nilai pancasila merupakan filsafat  (pandangan  hidup)  bangsa Indonesia  sehingga  merupakan  jati diri  bangsa,  yang  diyakini  sebagai
sumber  nilai  atas  nilai  kebenaran,
kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3) Nilai-nilai  pancasila  di  dalamnya terkandung  ke  nilai-nilai  kerohanian yaitu  nilai  kebenaran,  keadilan, kebaikan,  kebijaksanaan, etis,  estetis dan nilai religius
yang manifestasinya  sesuai  dengan  budi nurani  bangsa  Indonesia  karena bersumber  pada  kepribadian  bangsa Indonesia itu sendiri .
Nilai-nilai  pancasila  itu  bagi bangsa  Indonesia  menjadi  landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari- hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan.  Dengan  kata  lain  bahwa nilai-nilai  pancasila  merupakan  das sollen  atau  cita-cita  tentang  kebaikan yang  harus  diwujudkan  menjadi  suatu kenyataan  atau  das  sein.  Saat  ini, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara  masih  perlu  bahkan  amat penting untuk ditetapkan.
Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR No.
VI/MPR/2001  tentang  etika  kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran  nilai-nilai  Pancasila  sebagai pedoman  dalam  berpikir,  bersikap  dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan  yang  sudah  mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.
Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk:
1) Memberikan  landasan  etik  moral bagi  seluruh  komponen  bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek
2) Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
3) Menjadi  kerangka  acuan  dalam mengevaluasi  pelaksanaan  nilai-nilai etika  dan  moral  dalam  kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Etika kehidupan berbangsa meliputi  sebagai  Etika  sosial  dan Budaya.  Etika  ini  bertolak  dari  rasa kemanusiaan  yang  mendalam  dengan menampilkan  kembali  sikap  jujur, saling  peduli,  saling  memahami,  saling menghargai,  saling  mencintai,  dan tolong-menolong  di  antara  sesama manusia  dan  anak  bangsa.  Selain  itu, etika  ini  juga  menghidupkan  kembali budaya  malu,  yakni  malu  berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan  moral  agama  dan  nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Nilai Fundamental  Terhadap  Sistem  Etika Negara
Negara  Indonesia  adalah  negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Ketentuan dalam pembukaan  UUD  1945  yaitu,  “maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia”  menunjukkan sebagai sumber hukum.
Nilai  dasar  yang  fundamental dalam  hukum  mempunyai  hakikat  dan kedudukan  yang  kuat  dan  tidak  dapat berubah  mengingat  pembukaan  UUD 1945 sebagai cita-cita Negara
(staatsidee).  Di  samping  itu,  nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan  moral  etik  dalam  kehidupan kenegaraan  yang  ditegaskan  dalam alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945 bahwa  negara  berdasar  atas  Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab.
Konsekuensi penyelenggaraan kenegaraan  antara  lain  operasional pemerintahan  negara,  pembangunan negara,  pertahanan-keamanan  negara,
politik negara serta pelaksanaan demokrasi  negara  harus  senantiasa berdasarkan  pada  moral  ketuhanan  dan kemanusiaan.  Pancasila  sebagai  dasar filsafat  bangsa  dan  Negara  Republik Indonesia  merupakan  nilai  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan  dengan  masing- masing silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai  yang  terkandung  dalam masing-masing sila Pancasila, makadapat diuraikan sebagai berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan  menjiwai  keempat  sila  lainnya. Dalam  sila  ini  terkandung  nilai bahwa  negara  yang  didirikan  adalah pengejawantahan  tujuan  manusia sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha Esa.
2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,  Kemanusian  berasal  dari kata  manusia  yaitu  mahluk  yang berbudaya  dengan  memiliki  potensi pikir,  rasa,  karsa  dan  cipta.  Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan  martabat  yang  tinggi  yang menyadari  nilai-nilai  dan  norma- norma. Kemanusiaan dapat diartikan sebagai  hakikat  dan  sifat-sifat  khas manusia sesuai dengan martabat.
3) Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung  pengertian  bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam  sila  ketiga  ini  mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan  bangsa  yang  mendiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia  merupakan  faktor  yang dinamis dalam kehidupan.
4) Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh
Hikmat Kebijaksaaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Rakyat merupakan sekelompok manusia  yang  berdiam  dalam  satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini  berarti  bahwa  bangsa  Indonesia menganut  sistem  demokrasi  yang
menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.
5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  Keadilan  sosial  berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan,  baik  materiil  maupun spiritual.  Seluruh  rakyat  Indonesia berarti  untuk  setiap  orang  yang menjadi  rakyat  Indonesia  tanpa terkecuali.
Adapun  makna  dan  maksud istilah  beradab  pada  sila  kedua, “Kemanusiaan  yanga  dil  dan  beradab” yaitu  terlaksananya  penjelmaan  unsur- unsur  hakikat  manusia,  jiwa  raga,  akal, rasa,  kehendak,  serta  sifat  kodrat perseorangan dan makhluk Tuhan Yang Maha  Esa.  Hal  demikian  dilaksnakan dalam upaya penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang bermartabat tinggi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pancasila  dan  etika  adalah  dua  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena merupakan suatu sistem yang membentuk  satu  kesatuan  yang  utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.
2. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah  dan  masyarakat  dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dengan mengedepankan prinsip  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.

## SARAN
1. Pancasila hendaknya menjadi dasar dan pedoman  bagi  Bangsa  Indonesia  dalam bersikap  dan  bertingkah  laku  sehingga nantinya akan terwujud masyarakat adil dan  makmur  sesuai  dengan  tujuan negara itu sendiri.
2. Pada  setiap  sendi-sendi  kehidupan masyarakat, harus senatiasa menerapkan  nilai-nilai  pancasila  baik dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  sehinga  terwujud  perilaku etika  yang  menjunjung  tinggi  nilai moralitas  sebagai  perwujudan  dari  ciri dan kepribadian dari Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Prof.  Dr.  Kaelan,  M.S.  2010, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta.
Susilowati  Dwi  dan  Sudjatmoko,  2006.
Pendidikan Kewarganegaraan .
Penerbit Erlangga, Jakarta.
Winatraputra  S.Udin,  2002. Pendidikan Pancasila, Penerbit Universitas
Terbuka, Jakarta. Ali  Achmad,  2009. Menguak  Teori
Hukum dan Teori Peradilan.
Prenada Media Group, Jakarta.