Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia ratna.juita@usm.ac.id

## Abstrak
Pencurian  uang  nasabah  bank  melalui  modus  penggandaan  kartu  ATM  ( skimming )  merupakan salah satu kejahatan perbankan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan memfokuskan pada kajian  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  akibat  kejahatan skimming . Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  yang  dilakukan  terhadap  data  sekunder.  Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis deskriptif analitis. Sementara itu urgensi penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  sumber  rujukan  bagi  lembaga  perbankan  untuk  melakukan  upaya perlindungan  hukum  sekaligus  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya penanggulangan  kejahatan skimming sebagai  wujud  konkret  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  bank  yang  dirugikan  akibat  kejahatan skimming, Berdasarkan  analisis,  diidentifikasikan bahwa  kejahatan  pembobolan  uang  nasabah  dengan  metode skimming merupakan  salah  satu kejahatan  berdimensi high-tech ( cyber  crime ) di bidang perbankan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  19   Tahun   2016 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Undang-Undang  ITE).  Perlindungan  terhadap  nasabah  korban  kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata.
Kata kunci : Kejahatan Skimming ; Nasabah Bank; Perlindungan Hukum

## Abstract
Theft  of  bank  customer  money  through  the  mode  of  duplicating  ATM  cards  (skimming)  is  one  of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for  bank  customers  due  to  skimming  crimes.  This  research  was  conducted  with  a  normative juridical  approach  using  data  collection  methods  through  literature  studies  conducted  on secondary data. Secondary data is obtained through various laws and regulations, books, internet media,  and  scientific  journals  in  order  to  obtain  results  of  studies  regarding  the  crime  of  ATM card  skimming  and  legal  protection  for  bank  customers  who  are  harmed  by  skimming  crimes. Furthermore, the data analysis method uses descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research  is  expected  to  be  a  source  of  reference  for  banking  institutions  to  carry  out  legal protection  efforts  as  well  as  for  law  enforcement  officials  in  carrying  out  efforts  to  combat skimming  crimes  as  a  concrete  form  of  legal  protection  for  bank  customers  who  are  harmed  by skimming  crimes.Thus,  the  juridical-normative  approach  in  this  study  is  used  to  analyze  issues related  to  legal  protection  of  bank  customers  due  to  skimming  crimes.  Based  on  the  analysis,  it was identified that the crime of stealing customer money using the skimming method is one of the crimes with a high-tech dimension (cyber crime) in the banking sector. This action is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits everyone intentionally and without rights or unlawfully accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as stipulated in Article 30 paragraph  (2)  Law  Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection of customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement.
Keywords: Bank Customers; Legal Protection; Skimming Crime

## 1. PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  salah  satu  perusahaan  penyedia  layanan  jasa keuangan  yang  telah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  bisnis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud  dengan  Bank  adalah  “badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan “suatu lembaga  keuangan  tempat  penyimpanan  dana  atau  uang  dari  perusahaan- perusahaan,  baik  badan  usaha  besar,  menengah  maupun  kecil,  baik  perorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta” 1 Bank merupakan suatu  lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Pengertian bank dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Sebagai  upaya  meningkatkan  pelayanan,  perbankan  telah  menerapkan teknologi di berbagai bidang salah  satunya pada anjungan tunai mandiri (ATM). ATM  digunakan  sebagai  pengganti  fungsi  kasir  dalam  bertransaksi  seperti penarikan  tunai  serta  proses  transaksi  lainnya.  Keberadaan  lembaga  perbankan memiliki kontribusi dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian  dan  memajukan  peranan  nasabah  selaku  konsumen  produk  dan jasa bank. Munculnya modus operandi kejahatan pembobolan ATM ini, menjadi pemicu  munculnya  dampak  yang  ditimbulkan.  Dampak  atas  kejahatan pembobolan  ATM  tersebut  antara  lain  yaitu  terjadinya  viktimisasi  secara langsung  dan  tidak  langsung  kepada  masyarakat.  Kerugian  secara  material  dan non  material  kepada  sistem  perbankan  secara  khusus  dan  sistem  perekonomian secara  umum.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  rujukan  bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  penanggulangan  kejahatan skimming sebagai  wujud  konkret  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming .
Kegiatan  perbankan  dengan electronic  transaction  (e-banking )  melalui mesin  ATM,  telepon  seluler  ( phone  banking )  dan  jaringan  internet  ( Internet banking ),  merupakan  beberapa  contoh  pelayanan  transaksi  perbankan  dengan teknologi  informasi.  Dari  sisi  keamanan,  penggunaan  teknologi  dapat  memberi
1 Victoria  Linggoharjo,  “Tanggung  Jawab  Kejahatan  Perbankan  Melalui  Modus  Operandi Skimming,” Magister Hukum Arumentum 7, no. 1 (2020): 34,
https://media.neliti.com/media/publications/339486-tanggung-jawab-kejahatan-perbankan-melal- 557e7cc7.pdf.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
perlindungan  keamanan  data  dan  transaksi. 2 Namun  tampaknya,  di  balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan  informasi  dan  transaksi  elektronik  di  bidang  perbankan,  jika  tidak diantisipasi  dengan  baik,  tentu  akan  merugikan  bank,  masyarakat  dan  nasabah. Dalam tatanan implementasi, teknologi informasi dan komunikasi layaknya pisau bermata  dua.  Satu  sisi  teknologi  informasi  memberikan  manfaat  yang  tidak sedikit  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  dan  peradaban  manusia  serta peningkatan sektor pelayanan baik pelayanan publik maupun pelayanan internal. Di  sisi  lain  teknologi  informasi  digunakan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab dengan melakukan perbuatan  yang sifatnya melawan  hukum, yang  menyerang  berbagai  kepentingan  hukum  orang  banyak,  masyarakat,  dan negara. 3
Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain oleh Ramdhan (2019) yamg memfokuskan pada perlindungan hukum nasabah  korban skimming ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999. 4 Penelitian  tersebut  lebih  banyak  menguraikan pengaturan  pertanggungjawaban bank  dalam  kontrak  perjanjian  nasabah  dengan  bank  dalam  hal  terjadinya pencurian  data  nasabah  yang  menimbulkan  kerugian  finansial  nasabah. Selanjutnya  penelitian  Linggoraharjo  (2020)  juga  mengkaji  kejahatan skimming yang memfokuskan kajian tentang tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus  operandi skimming . 5 Penelitian  tersebut  banyak  menguraikan tanggung jawab  kejahatan  perbankan  melalui  modus  operandi skimming ,  tanpa menyinggung  lebih  jauh  perlindungan  terhadap nasabah  bank  korban  kejahatan skimming .  Terakhir  penelitian  oleh  Yulianti  (2020),  penelitian  tersebut memfokuskan kajian tentang perlindungan nasabah bank dari tindakan kejahatan skimming ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa  Keuangan. 6 Penelitian  tersebut  hanya  fokus  secara  normatif  pada  Undang- Undang  Nomor 21  Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa Keuangan dengan  melihat OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan  dan  penyidikan  sebagaimana  di  maksud  dalam  UU  No.  21Tahun 2011,  termasuk  dalam  hal  terjadinya  kejahatan skimming .  Penelitian  yang terdahulu tersebut, dapat dikatakan masih sebatas membahas fenomena skimming sebagai  bagian  dari  kejahatan  perbankan  yang  belum  mengkaji  secara  kongret
2 Dian  Ekawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Dirugikan  Akibat  Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan,” Unnes Law Review 1, no. 2 (2018): 159, https://review-unes.com/index.php/law/article/view/24/15.
3 Adam Chazawi , Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektroni k (Malang: Media Nusa Crative, 2015). hlm. 2.
4 Sumiyati Jovin Ganda Ramdhan, “Perlindungan Hukumt Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” Mimbar Keadilan 12 (2019): 85.
5 Linggoharjo, “Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming.”
6 Yulianti Yulianti, “Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.,” Widya  Yuridika ,  2020, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
tentang  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bak  korban  kejahatan skimming . Penelitian  ini  bertujuan  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap nasabah bank sebagai  korban kejahatan skimming , baik  perlindungan dari  aspek hukum perdata sekaligus juga dari aspek hukum pidana.
2. METODE
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah  atau  norma  yang  ada  di  masyarakat),  maka  jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif berupaya  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi, 7 terkait kejahatan skimming . Spesifikasi deskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif  sebagai  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 8 Penelitian ini akan  mendeskripsikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah  bank  korban  kejahatan  skimming.  Data  yang  terkumpul  baik  sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembobolan  Kartu  ATM  ( Card  Skimming )  sebagai  Kejahatan Teknologi Informasi di Bidang Perbankan
Seiring  perkembangan  zaman  dan  semakin  canggihnya  teknologi, kejahatan siber ( cyber crime ) berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru  dengan  modus  operandi  yang  baru  pula.  Bentuk  kejahatan  siber  ( cyber crime )  terus  berkembang,  mulai  dari  yang  dikenal  umum  seperti hacking, cracking,  carding hingga  yang  lebih  spesifik  lagi  seperti: probe (usaha  untuk memperoleh  akses  kedalam  suatu  sistem); scan (probe  dalam  jumlah  besar); account  compromise (penggunaan    account  secara  illegal); root  compromise (account compromise dengan previlege bagi si penyusup); danial of service atau dos (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran traffic ); penyalahgunaan domain  name ,  dan  lain-lain. 9 Perkembangan  teknologi memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  bagi  peningkatan  kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun demikian terdapat pula dampak negatif yang  tidak  dapat  dihindari,  seperti  pencurian  dana  nasabah  bank  melalui penggandaan kartu ATM, yang lebih dikenal dengan istilah skimming .
Teknik skimming adalah  kegiatan  atau  upaya  seseorang  untuk  membobol data dari pita magnetik kartu ATM/debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data  dari  korban.  Selanjutnya,  setelah  melakukan  teknik  tersebut  sang  pelaku
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 53.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008). hlm. 69.
9 Mahesa  Jati  Kusuma, Hukum  Perlindungan  Nasabah  Bank:  Upaya  Hukum  Melindungi  Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm. 13.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
dapat  mengakses  data korban secara  illegal. 10 Skimming adalah tindak kejahatan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat  pada  strip  magnetik  kartu  kredit  atau  debit  secara illegal . Skimming adalah  salah    satu    jenis    penipuan    yang  masuk    ke  dalam  metode phishing , metode ini sering digunakan untuk mendapat data nasabah ketika nasabah sedang bertransaksi  di  ATM. 11 Pelaku skimming menggunakan  suatu  alat  elektronik untuk  memperoleh  informasi  tesebut.  Alat  itu  disebut skimmer yang  harganya murah,  yaitu  di  bawah  US$  50  atau  sekitar  Rp  450.000,00-.  Ketika  kartu  ATM nasabah digesek melalui skimmer , maka informasi yang terdapat dalam magnetic stripe pada  kartu  anda  akan  dibaca  oleh skimmer dan  disimpan  di  dalam  alat komputer yang tersambung dengan alat itu. 12
Selanjutnya  menurut  Budi  Suhariyanto, skimming termasuk  salah  satu kejahatan  yang  dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer  dan  sistem komunikasi baik lokal maupun global ( internet ) dengan memanfaatkan teknologi informasi  berbasis  sistem  komputer  yang  merupakan  sistem  elektronik  yang dapat  dilihat  secara  virtual  dengan    melibatkan  pengguna  internet  sebagai korbannya. 13 Skimming merupakan  suatu hi-tech  method ,  yaitu  si  pencuri memperoleh  informasi  mengenai  pribadi  atau  mengenai  rekening  dari  kartu kredit,  surat  ijin  mengemudi  (SIM),  kartu  tanda  penduduk  (KTP),  atau  paspor. Pelaku skimming menggunakan  alat  elektronik  ( electronic  drive )  untuk memperoleh  informasi  tersebut. 14 Hal  itu  dilakukan  oleh  pelakunya  dengan memasukkan  suatu card  trapping  drive ke  dalam  ATM card  slot .  Ketika  kartu ATM  anda  dimasukkan  ke  dalam  ATM card  slot tersebut,  maka card  trapping drive yang  ada  dalam  ATM card  slot membaca  data  dalam  kartu  ATM  dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan skimming . 15 Upaya  pencurian  dana  nasabah  bank  melalui  pembobolan/penggandaan kartu  ATM  ( skimming ),  pelaku  kejahatan  biasanya  menggunakan  teknologi komputer  dan  memanipulasi  data  dengan  cara  memindahkan  data  elektronik yang  terdapat  pada  kartu  ATM  korbannya  ke  kartu  ATM  milik  pelaku dengan  bantuan  program  komputer,  sehingga  dalam  kejahatan  komputer dimungkinkan  adanya  delik  formil  dan  delik  materil.  Delik  formil  yaitu perbuatan  seseorang  yang  memasuki  komputer  orang  lain    tanpa    izin,
10 Yulianti, “Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.”
11 Adhi  Maulana,  “Mengenal  Modus  Pembobolan  ATM  Melalui  Teknik  Skimming,”  n.d., https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming.
12 Sutan  Remy  Syahdeini,  Kejahatan  Dan  Tindak  Pidana  Komputer  (Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama Grafiti, 2009).
13 Budi  Suhariyanto ,  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):Urgensi  Pengaturan  Dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 17.
14 Mahesa  Jati  Kusuma,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Menjadi  Korban Kejahatan  ITE  Di  Bidang  Perbankan,”  Al’  Adl  V,  no.  9  (2013):  38,  https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/188/181.
15 Mahesa  Jati  Kusuma, Hukum  Perlindungan  Nasabah  Bank:  Upaya  Hukum  Melindungi  Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan . (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm. 2.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
sedangkan   delik   materil   adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi  orang  lain.  Bank  dalam  menyedia  dan  fasilitas  layanannya,  harus menciptakan  sistem  keamanan  agar  tidak  terjadi  hal  yang  merugikan  nasabah. Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Kejahatan perbankan di Indonesia semakin berkembang di Indonesia, transaksi  di  ATM  juga  rawan terhadap    pengintaian    dan  penyalahgunaan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab.  Sebuah    mesin    ATM  selayaknya  dilengkapi    standar keamanan    yang  lengkap  untuk  menjamin  bahwa  fungsi  yang  disediakan  pada mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.
Sesuai  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009,  kartu  ATM diartikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau  pemindahan  dana,  yakni  kewajiban  pemegang  kartu  dipenuhi  seketika dengan  mengurangi  secara  langsung  simpanan  pemegang  kartu  pada  bank  atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 16
Sutherland  menegaskan  bahwa    kejahatan    kerah    putih  bisa  didefinisikan secara garis besar sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki  status  terhormat  dan  status  sosial  yang  tinggi  dalam  pekerjaannya. 17 Kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime )  adalah  istilah  untuk  menyebut berbagai  tindak  kejahatan  di  lembaga  pemerintahan  yang  terjadi,  baik  secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. kejahatan kerah  putih  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  yang  legitim  sebagaimana  telah ditetapkan oleh hukum, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi,  yaitu  tindak  pidana konvensional  yang  mencari  keuntungan  dengan  motif-motif  ekonomi  seperti: pencurian,  penggelapan,  perampokan  penipuan,    dan    lain    sebagainya    yang dalam hal ini ditunjukkan terhadap bank.
Kejahatan  pembobolan  uang  nasabah  dengan    metode skimming merupakan    salah  satu    kejahatan    siber    ( cyber    crime ).  Kejahatan  siber  ( cyber crime )  adalah  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  maya  ( cyber  space )  yang menggunakan  tekonologi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  alat  untuk melakukan  kejahatan. 18 Skimming merupakan  salah  satu  kejahatan  dalam cyber crime dimana  kejahatan  ini  dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer,  baik lokal  maupun  global,  dengan  memanfaatkan  teknologi  dengan  cara  menyalin informasi  yang  terdapat  pada magnetic  stripe kartu  ATM  secara illegal untuk memiliki  kendali  atas  rekening  korban.  Pelaku cyber  crime ini  memiliki  latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan
16 Reza  Aditya  Pamuji,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Dan  Tanggung  Jawab  Bank  Dalam Kasus Card Skimming,” Jurnal Lex Renaissance, 2018, https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12.
17 J. Robberl L, Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 319.
18 Eko  Richardus  Indrajit, Kemanan  Teknologi  Informasidan  Internet (Jakarta:  EKOJI,  Preinexus, 2013). hlm. 13.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
memberantasnya secara tuntas. 19
Menurut  penjelasan  yang  dipaparkan  oleh  laman How  Stuff  Works , card skimming adalah  aktivitas  menggandakan  informasi  yang  terdapat  dalam  pita magnetik  ( magnetic  stripe )  yang  terdapat  pada  kartu  kredit  maupun  ATM/debit secara  ilegal.  Ini  artinya,  dapat  disimpulkan  bahwa skimming adalah  aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. 20

## 3.2. Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah  Bank  Korban  Kejahatan Skimming
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan,  bahwa  perlindungan  hukum  adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta    pengakuan    terhadap    hak-hak asasi  manusia yang  dimiliki  oleh subjek hokum berdasarkan ketentuan hukum dari  kesewenangan.  Perlindungan    hukum    juga    sebagai    kumpulan    peraturan atau  kaidah  yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 21 Berkaitan dengan konsumen, berarti  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
Mengkaji mengenai perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan hukum,  yaitu: 22 Pertama,  Perlindungan  Hukum  Preventif.  Pada  perlindungan hukum  preventif  ini,  subjek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Kedua, Perlindungan  Hukum  Represif.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum  dan  peradilan  administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah.
Menelusuri  kedudukan  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  maka  kita  akan menyinggung  peranan  serta  hak  dan  kewajiban  korban  dalam  terjadinya  tindak pidana.  Peranan  korban  dalam  terjadinya  tindak  pidana  akan  mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban korban dalam suatu tindak pidana dan
19 Budi.  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):Urgensi  Pengaturan  Dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm.17.
20 Adhi  Maulana,  “Begini  Cara  Kerja  Pembobolan  Kartu  ATM  Dengan  Metode  Skimming,”  n.d., https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm.
21 Ketut Partha Cahyadi and A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum 2, no. 1 (2019): 173.
22 Mochammad Najib Imanullah Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi  Tol  Nontunai,” Private  Law 9, no. 1 (2021):  222, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
penyelesaiannya.  Korban  mempunyai  peranan  dan  tanggung  jawab  fungsional dalam penentuan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu.
Perlindungan  hukum  pada  korban  kejahatan  secara  memadai  tidak  saja merupakan  isu  nasional,  tetapi  juga  internasional.  Permasalahan  ini  perlu memperoleh  perhatian  yang  serius.  Pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan memperoleh  perhatian  serius,  dapat  dilihat  dari  dibentuknya  Konvensi Internasional yaitu “ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and  Abuse  of  Power” oleh  Perserikatan  Bangsa-bangsa,  sebagai  hasil  dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. 23
Apabila  dikaji  lebih  dalam,  permasalahan  yang  cukup  mendasar  atas munculnya  korban  kejahatan skimming dalam  sistem  perbankan  dapat  diuraikan korban  kejahatan  menjadi  2  macam,  yaitu: 24 Pertama,  Perusahaan  perbankan sebagai  penyedia  jasa  penyimpanan  rekening.  Perusahaan  perbankan  menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam kejahatan skimming , sehinga ada beberapa faktor  yaitu:  perusahaan  perbankan  sebagai  penyedia  jasa  penyimpanan  atas rekening  nasabah  yang  dititipkan  berdasarkan  perjanjian  dan  kesepakatan  yang terlampir  dan  disetujui  oleh  ke  dua  belah  pihak,  sehingga  bank  yang  menjadi pemegang  hak  atas  penyimpan  dana  dari  nasabah  berkewajiban  mengganti  atas kerugian  materiil  yang  terjadi  atau  ditimbulkan  atas  kelalaian  dan  kesalahan  dari pihak  perbankan  atas  hilangnya  atau  dicurinya  dana  nasabah  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  masalah  tindak  kejahatan carding berdasarkan  Undang-Undang No.7  Tahun  1992  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan.
Selanjutnya perusahaan perbankan menjadi  korban atas  pencurian  data-data perusahaan  dan  data  nasabah.  Perusahaan  perbankan  menjadi  korban  atas pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan  kerahasiaan  perbankan  dari  adanya hacking yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan dalam proses carding Sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP. ” Barang siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan  hukum  menghancurkan,  merusak, membikin tak  dapat dipakai  atau menghilangkan  barang sesuatu  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.
Perusahaan  perbankan  juga  menjadi  korban  non  materiil  atas  terjadinya kejahatan  pembobolan  rekening  nasabah  oleh  pelaku  kejahatan,  sehingga  muncul efek ketidak percayaan konsumen atas lembaga perbankan. Berdasarkan KUHAP, pihak  perbankan  dapat  membuat  laporan  atas  kerugian  yang  diderita  melalui
23 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan (Antara Norma Dan Realita) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 23-24.
24 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani
e-ISSN : 2621-4105
mekanisme sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena  hak  atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadinya  peristiwa pidana.”  Berdasarkan  pasal  tersebut,  setiap  orang  dapat  melaporkan  suatu  tindak pidana,  baik  atas  kemauannya  sendiri  maupun  atas  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  disaksikan,  diketahui,  atau  dialami  sebagai korban.
Kedua,  nasabah  dari  perusahaan  perbankan.  Nasabah  menjadi  korban kejahatan skimming yaitu  atas  hilangnya  atau  dicurinya  dana  rekening  yang disimpan  pada  perusahaan  perbankan,  dalam  hal  ini  terdapat  hak-hak  dan kewajiban  nasabah,  antara  lain,  yaitu  nasabah  berhak  mendapatkan  perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan Pasal 29 ayat  (3)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.    Nasabah  berhak  mendapatkan  informasi  yang berkaitan  dengan  kemungkinan  terjadinya  risiko  kerugian  sehubungan  dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (ATM). Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selanjutnya  nasabah  huberhak  mendapatkan  ganti  kerugian  atas  dana  atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan  hukum  yang  diterima  nasabah  penyimpan  dana  terhadap  segala resiko  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  kebijaksanaan  atau  timbul  dari  kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  bank,  sedangkan  kewajiban  nasabah  adalah  nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi  masalah  hukum,  dalam  hal  ini  adanya  kejahatan  percurian  dana  nasabah dengan modus skimming dari bank yang bersangkutan. 25
Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan  atau  informasi  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank.  Bank  tidak  boleh memberikan  data-data      nasabah      kepada      pihak      ketiga  kecuali    hal    tersebut diperjanjikan  sebelumnya.  Data-data  perbankan  nasabah  seperti  PIN  ( Personal Indentification  Number ),  nomor  kartu  kredit  dan  sejenisnya  harus  dijaga kerahasiaan  oleh  bank.  Pelanggaran  terhadap  kerahasiaan  nasabah  oleh  pihak bank dapat dituntut secara  pidana.
Pada  dasarnya  tidak  semua  pengaduan  nasabah  yang  melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak  bank  akan  melakukan  klarifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  pengaduan
25 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya  karena  kejahatan  penggandaan  kartu  ATM  atau  uang  nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah. Perlidungan  hukum  terhadap  nasabah  dapat  dilakukan  dalam  2  cara  yaitu: Pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada  nasabah  terhadap  semua  resiko  kerugian  yang  mungkin  timbul  akibat suatu  kebijaksanaan  atau  kegiatan  usaha  bank.  Kedua,  perlindungan  langsung, yaitu  perlindungan  secara  langsung  terhadap  nasabah  terhadap  kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. 26
Menurut  Fadhil  Hasan  selaku  pengamat  perbankan,  tindakan  bank memberikan  penggantian  terhadap  nasabah  yang  menjadi  korban  pembobolan ATM  memang  bagus  karena  membebaskan  korban  dari  risiko  kehilangan  dana, tapi  tindakan  itu  saja  tidak  cukup  bisa  meredakan  keresahan  masyarakat menyangkut  keamanan  dana  mereka  di  perbankan  nasional.  Selama  aparat berwenang  tidak  mampu  untuk  segera  mengungkap  kasus-kasus  pembobolan yang  sudah  terjadi,  dan  di  sisi  lain  pengelola  perbankan  tidak  bisa  meyakinkan masyarakat  menyangkut  sistem  pengamanan  dana  nasabah,  keresahan masyarakat  bisa  tetap  semakin  menjadi-jadi  dan  meluas.  Apabila  sudah  terjadi demikian,  perbankan  nasional  harus  menanggung  risiko  dampak  sistemik  kasus pembobolan ATM. 27
Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan  Konsumen.
Pasal    19  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  jasa  yang  dihasilkan. Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  yang  mengalami  kerugian  akibat kejahatan skimming juga dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran.  Pasal 10  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/1/PBI/2014  tersebut  menyebutkan “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada  konsumen  atas  kerugian  yang timbul  akibat  kesalahan  pengurus  dan  pegawai  penyelenggara.”  Perlindungan konsumen  jasa  sistem  pembayaran  yang  selanjutnya  disebut  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.
26 Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia , Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 154
27 Ronny  Prasetya ,  Pembobolan  ATM,  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Nasabah  Korban  Kejahatan Perbankan (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010). hlm. 40.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (PJOK)  juga  mewajibkan  perbankan mengganti  kerugian  yang  dialami  nasabah.  Pasal  29  PJOK  Nomor 1/PJOK.07/2013menyebutkan  “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian, pengurus,  pegawai  pelaku  usaha  jasa  keuangan  dan/atau  pihak  ketiga  yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.”
Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa kejahatan skimming termasuk dalam  pelanggaran  terhadap  Pasal  30  ayat  (2)  UU  ITE,  yaitu  tindak  pidana dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sanksi  Pidana terhadap Pasal 30  ayat  (2)  UU  ITE  terdapat  pada  Pasal  46  ayat  (2)  UU  ITE,    yang  berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus  juta rupiah)”.
Perbuatan  pidana  ( actus  reus )  dari  tindak  pidana  tersebut  di  atas  adalah “mengakses”,  sedangkan    Niat    ( mens    rea) dari  tindak  pidana  tersebut  diatas adalah  “dengan  sengaja”.    Objek  dari  tindak  pidana  tersebut  adalah  “Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik”.  Tujuan  tindak  pidana  tersebut  adalah  “untuk memperoleh  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik”.  Artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem  elektronik.  Yang  menjadi  korban  tindak  pidana  tersebut  adalah  pemilik komputer dan/atau sistem elektronik dan atau pemilik data.
Agar  pelaku  dapat  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  46  ayat  (2) tersebut,  maka  pihak  nasabah  sebagai  korban  harus  melaporkan  tindak  pidana tersebut  kepada  pihak  bank  kemudian  melaporkannya  kepada  pihak  kepolisian. Penyidik  berdasarkan  laporan  yang  ada  harus    melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  kasus skimming yang  terjadi  agar  pelaku  segera  tertangkap dan membuktikan unsur-unsur pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE.
4. PENUTUP
Kejahatan  pembobolan  uang  nasabah  dengan  metode skimming merupakan salah  satu    kejahatan    siber    ( cyber    crime ).  Perbuatan  tersebut  termasuk  dalam tindak  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  melarang  setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana  diatur  dalam Pasal  30  ayat (2) UU ITE. Sementara itu perlindungan terhadap nasabah bank korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum  perdata.  Apabila  nasabah  mengalami  kerugian  finansial  atas  tindakan skimming dalam perbankan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri maka
pelaku  usaha  yaitu  bank  bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian  yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen, dan kerugian  yang dialami nasabah atas tindakan skimming adalah dengan hilangnya uang nasabah maka pihak bank wajib mengganti uang nasabah tersebut secara utuh. OJK juga turut bertanggung jawab apabila  nasabah  mengalami  kerugian  dalam  bertransaksi  menggunakan  jasa perbankan dikarenakan OJK adalah badan pengawas perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Chazawi. Tindak  Pidana  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik .  Malang: Media Nusa Crative, 2015.
Adhi  Maulana.  “Begini  Cara  Kerja  Pembobolan  Kartu  ATM  Dengan  Metode Skimming,” n.d. https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara- kerja-iskimmingi-kartu-atm.
———.  “Mengenal  Modus  Pembobolan  ATM  Melalui  Teknik  Skimming,”  n.d. https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-modus- pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming.
Budi.  Suhariyanto. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya . Jakarta: Rajawali Press, 2013. Cahyadi, Ketut Partha, and A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan  Electronic  Banking  (Studi  Kasus  Di  Bank  Rakyat  Indonesia.” Jurnal Analisis Hukum 2, no. 1 (2019): 173.
Dian  Ekawati.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang  Dirugikan Akibat  Kejahatan  Skimming  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teknologi  Informasi Dan  Perbankan.” Unnes  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  159.  https://review- unes.com/index.php/law/article/view/24/15.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom. Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan  (Antara  Norma  Dan  Realita) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Eko  Richardus  Indrajit. Kemanan  Teknologi  Informasidan  Internet .  Jakarta: EKOJI, Preinexus, 2013.
Hermansyah. Hukum Perbankan Indonesia . Revisi. Jakarta: Kencana, 2009. Jovin  Ganda  Ramdhan,  Sumiyati.  “Perlindungan  Hukumt  Nasabah  Korban Skimming  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999.” Mimbar Keadilan 12 (2019): 85.
Kusuma,  Mahesa  Jati.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Yang Menjadi  Korban  Kejahatan  ITE  Di  Bidang  Perbankan.” Al’  Adl V,  no.  9 (2013): 38. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/188/181. L,  J.  Robberl. Teori  Kriminologi  Konteks  Dan  Konsekuensi .  Jakarta:  Kencana, 2015.
Linggoharjo,  Victoria.  “Tanggung  Jawab  Kejahatan  Perbankan  Melalui  Modus Operandi  Skimming.” Magister  Hukum  Arumentum 7,  no.  1  (2020):  34. https://media.neliti.com/media/publications/339486-tanggung-jawab- kejahatan-perbankan-melal-557e7cc7.pdf.
Mahesa  Jati  Kusuma. Hukum  Perlindungan  Nasabah  Bank:  Upaya  Hukum Melindungi  Nasabah  Bank  Terhadap  Tindak  Kejahatan  ITE  Di  Bidang Perbankan . Bandung: Nusa Media, 2012.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming
Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani e-ISSN : 2621-4105
Megi  Mokoginta.  “Perlindungan  Nasabah  Bank  Dari  Kejahatan  Pembobolan ATM  Menurut  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” Lex Privatum IV (2016): 102. https://media.neliti.com/media/publications/147603-ID-perlindungan- nasabah-bank-dari-kejahatan.pdf.
Pamuji, Reza Aditya. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank  Dalam  Kasus  Card  Skimming.” Jurnal  Lex  Renaissance ,  2018. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2009. Ronny  Prasetya. Pembobolan  ATM,  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Nasabah Korban Kejahatan Perbankan . Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2008. Suhariyanto,  Budi. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya . Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Sutan  Remy  Syahdeini. Kejahatan  Dan  Tindak  Pidana  Komputer .  Jakarta:  PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
Yulianti,  Yulianti.  “Perlindungan  Nasabah  Bank  Dari  Tindakan  Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” Widya Yuridika , 2020. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663. Zennia  Almaida, Mochammad Najib  Imanullah.  “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai.” Private Law 9, no. 1 (2021): 222. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf.