## Upaya  Hukum  bagi  Pihak  Debitur  atas  Kesalahan  Penaksiran  Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Hukum Kepailitan
Alfi Taufiq Asyidqi 1 , Nabila Safitri 2 , Nyulistiowati Suryanti 3 , Deviana Yuanitasari 4 1 Universitas Padjajaran, Indonesia
alfi23002@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Kesalahan penaksiran nilai utang oleh Kurator dapat merugikan debitur, hal ini terjadi pada kasus PT Alam Galaxy dipailitkan oleh pengadilan sebagai akibat dari kesalahan penaksiran nilai  utang  oleh  Kurator.  Identifikasi  masalah  yang  dapat  timbul  bagi  debitur  akibat  salah penaksiran nilai utang oleh Kurator dalam proses kepailitan dan bentuk pelindungan hukum bagi  pihak  debitur  yang  dipailitkan  atas  kesalahan  penaksiran  nilai  utang  oleh  Kurator berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan. Dalam  penulisan  ini,  pendekatan  yang  digunakan yaitu  yuridis  normatif  yang  mana  memfokuskan  penggunaan  bahan  pustaka  sebagai referensi.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  kualitatif.  Masalah  yang  dapat  timbul  bagi debitur  akibat  kesalahan  penaksiran  nilai  utang  oleh  Kurator  meliputi over  estimasi utang, penjualan asset yang tidak perlu, dan pembayaran yang salah. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yaitu dalam lima upaya: pertama, debitur dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat pertama. Kedua, untuk melindungi kelangsungan usaha  debitur  pailit  dapat  menawarkan  suatu  perdamaian  kepada  pihak  kreditur.  ketiga, debitur  pailit  untuk  menerangkan  nilai  utang  yang  sebenarnya  dalam  rapat  pencocokan piutang.  keempat,  debitur  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Hakim  Pengawas  dan/atau melaporkan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kerhormatan Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus  Indonesia  (AKPI).  kelima,  debitur  pailit  dapat  membawa  masalah  ini  ke  jalur pengadilan.
Kata Kunci : Asas Keadilan, Debitur , Kurator, Pailit, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  mengalami  krisis  moneter  tepatnya  pada  tahun  1997,  yaitu kelumpuhan  aktivitas  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  jumlah  orang  yang kehilangan pekerjaan dan juga meningkatnya jumlah bisnis yang gulung tikar. Krisis ekonomi memberikan dampak yang luas, penyebab dari krisis ini adalah salah satunya utang swasta luar negeri yang tinggi dan nilai tukar mata uang rupiah yang lemah dan dapat melemahkan pada kalangan  dunia  usaha.  Dalam  kondisi  perekonomian  yang  kritis,  para  pelaku  usaha  sebagai debitur  berupaya  agar  operasionalnya  tetap  bertahan  dengan  membuka  peluang  bagi  pelaku usaha  yang  memiliki  utang  yang  dapat  ditagih  kepada  kreditur.  Perusahaan-perusahaan  ini mungkin belum membayar tagihan mereka secara penuh sampai saat ini, namun prospek masa depan mereka cukup menjanjikan, sehingga mereka  akan mendapat manfaat dari kesempatan untuk  melakukan  hal  tersebut.  Namun,  untuk  mencapai  hal  tersebut,  mereka  memerlukan landasan yang dapat menopang, seperti restrukturisasi utang.
Kepailitan  terjadi  karena  adanya  perkembangan  di  bidang  perekonomian  dan perdagangan yang disamping itu pasti memiliki masalah-masalah, diantaranya adalah masalah utang  piutang.  Indonesia  mengalami  krisis  keuangan  pada  tahun  1998  yang  berujung  pada lahirnya  Perpu  No.1  tentang  Kepailitan.  Kedudukan  hukum  Perpu  ini  diperkuat  dengan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
disahkannya UU No. 4 Tahun 1998, dan peristiwa selanjutnya berujung pada disahkannya UU No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran,  yang  efektif menggantikan UU No. 4 tahun 1998.
Semenjak diberlakukannya Faillissements Verordening Stb . 1905 No. 217 jo Stb . 1906 No. 348  di  Indonesia,  regulasi  hukum  kepailitan  telah  mengalami  perubahan  sampai  regulasi terbaru  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  (Sidabutar,  2019)  Pengaturan  mengenai kepailitan hadir sebagai jawaban untuk membantu kegiatan usaha bisa beroperasi kembali dan dampak dari perekonomian akan bergerak jika utang piutang dapat terselesaikan secara cepat, transparan, efisien, efektif, professional, dan adil.
Hukum kepailitan adalah produk hukum yang berperan untuk memberikan jalan keluar bagi debitor yang menghadapi kesulitan keuangan ( financial distress ) supaya oleh krediturnya tidak  ditagih  untuk  membayar  secara  terus  menerus,  dan  pada  saat  yang  sama  memberikan akses kepada kreditor untuk menguasai aset-aset debitor pailit yang tersisa sebagai pelunasan utangnya. (Retnaningsih, 2017)
Hukum  kepailitan  terkhususnya  Undang-Undang  Kepailitan  memiliki  fungsi  untuk mengatur  prioritas  atau  urutan  piutang  yang  dimiliki  kreditur,  tata  cara  debitur  dapat dinyatakan  pailit,  tata  cara  menentukan  adanya  piutang  kreditur,  sahnya  piutang  kreditur, pencocokan piutang kreditur, tata cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur pailit, dan tata cara upaya perdamaian oleh debitur kepada kreditur sesudah debitur dinyatakan pailit. (Sulisrudatin, 2016)
Kepailitan  dapat  disangsikan  kepada  perorangan,  badan  hukum,  dan  sekutu  dalam persekutuan.  Perorangan  di  sini  yaitu  individu  yang  sudah  memenuhi  syarat  sebagai  subjek hukum  (cakap  hukum). Yang  dimaksud  dengan  “badan  hukum”  dalam  hal  ini  adalah  PT, koperasi,  yayasan,  perkumpulan,  dan  BUMN  yang  meliputi  Perum  dan  Persero.  (Khairandy, 2013) Sementara itu, mitra terhubung dengan bisnis yang berpotensi bangkrut sebagai bagian dari  kemitraan.  Jika  suatu  perusahaan  tidak  diatur  sebagai  persekutuan  formal,  maka  para sekutu secara pribadi bertanggung jawab atas segala hutang yang ditimbulkan oleh perusahaan. (Khairandy,  2013)  Salah  satu  tujuan  dilakukannya  kepailitan  adalah  untuk  membagi  harta debitur kepada para kreditur-krediturnya oleh kurator setelah putusan pailit oleh pengadilan. (Andayani, 2018)
Dalam  konteks  harta  kekayaan  debitur,  salah  satu  pengecualian  harta  yang  tidak dijadikan  boedel  pailit  yaitu  segala sesuatu  yang  diperoleh  Debitur  dari  pekerjaannya sendiri sebagai  penggajian  dari  jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah,  pensiun,  uang  tunjangan  atau  uang tunggu, sejauh yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas. (Isfardiyana, 2016). Status debitor menjadi    tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  mengurus,  dan  menguasai  harta kekayaannya setelah adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan. (Makmur, 2018) Harta pailit merupakan harta debitur yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. (Rochmawanto, 2015)  Pengadilan  Niaga  adalah  badan  peradilan  tingkat  pertama  untuk  menyatakan  debitur pailit  dalam  putusannya,  bai  katas  permohonan  kreditur  maupun  debitur.  (Avita  Adriyanti, 2021)
Pihak dalam proses kepailitan pada umumnya meliputi:
1. Debitur
Menurut  ayat  (3)  Pasal  I  UU  No.  37  Tahun  2004,  yang  dimaksud  dengan debitur  adalah  seseorang  yang  berhutang  kepada  pihak  lain  berdasarkan  suatu perjanjian  atau  UU  dan  kepadanya  dapat  dimintakan  pembayarannya  melalui pengadilan.  (Indonesia,  2004)  Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004, apabila  debitur  mempunyai  dua  orang  kreditur  atau  lebih  dan  tidak  mampu melunasi  sedikit-dikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  harus  dibayar, maka  debitur  tersebut  dapat  dinyatakan  pailit.  (Indonesia,  2004)  Debitur  bisa menjadi  sebutan  juga  bagi  perorangan  (individu)  atau  perusahaan  yang  berutang uang kepada lembaga lain. (I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023)
2. Kreditur
Menurut  ayat  (2)  Pasal  1  UU  No.  37  Tahun  2004,  kreditur  adalah  setiap orang  yang  mempunyai  utang  berdasarkan  suatu  perjanjian  atau  undang-undang
dan  mempunyai  hak  untuk  menagihnya  di  pengadilan.  (Indonesia,  2004)  Piutang merupakan hak milik kreditur dan harus dibayar menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan  antara  debitur  dan  kreditur.  Menurut  konsep paritas  kreditorium , apabila terjadi kebangkrutan, seluruh harta kekayaan debitur dibagi rata di antara para kreditur. (Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan, 2008) Harta yang disengketakan adalah harta yang dimiliki oleh debitur tetapi dijaminkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-piutang yang terutang oleh debitur.
3. Kurator Kurator adalah pihak ketiga yang tidak memihak dan diberi tanggung jawab untuk  menangani  harta  pailit.  Untuk  menjadi  “independen”,  kurator  tidak  boleh mempunyai ikatan keuangan apapun dengan debitur atau kreditor. (Mulyadi, 2010) Peran  kurator  dilaksanakan  oleh  Badan  Harta  Peninggalan  (BHP)  dan  kurator lainnya, hal tersebut termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2004. (Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  Teori  Dan  Praktik,  2010)  Selain  kurator  yang  tercantum  dalam  Pasal  70 ayat (2) huruf  a dan b UU No. 37 Tahun 2004,  Kemenkumham mengakui kurator lain  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  yang  mempunyai  keahlian  khusus  di bidang  penatausahaan  dan/atau  penyelesaian  harta  pailit  dan  terdaftar  di Kementerian. (Indonesia, 2004)
Peran  seorang  kurator  yaitu  bertindak  sebagai  penyelesaian  masalah kepailitan    debitur,  dapat  dikatakan  bahwa  curator  bertindak  untuk  kepentingan boedel pailit. (Purba, 2020)
4. Hakim Pengawas
Hakim  pengawas  adalah  hakim  yang  ditugaskan  oleh  Pengadilan  untuk mengawasi  pelaksanaan  putusan  kepailitan  atau  penundaan  utang,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  8  UU  No.  37  Tahun  2004.    (Indonesia,  2004)  Harta pailit  itu  dikelola  dan  diselesaikan  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas. (Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, 2013)
Tugas  hakim  pengawas  secara  khusus  yaitu  untuk  mengawasi  hal  atau peristiwa  di  Dewan  Kepailitan  dan  menentukan  apakah  kurator  benar-benar mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Qosim, 2022)
5. Badan Peradilan
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan pilihan terakhir bagi debitur dan kreditor  untuk  menyelesaikan  perselisihan  mereka,  dan  Hakim  Pengadilan  Niaga mempunyai kemampuan untuk mengadili persidangan dan mengeluarkan putusan mengenai  sengketa  kepailitan.  Dalam  hal  kepailitan  sendiri,  tidak  ada  upaya banding bagi para pihak, namun para pihak dapat melakukan upaya kasasi.
Dalam  praktiknya,  keseimbanngan  perlindungan  hukum  antara  kreditur  dan  debitur dirasa belum begitu adil karena biasanya perlindungan hukum lebih melindungi pihak kreditur. Selain  itu  Kurator  dalam  melaksanakan  jabatannya  harus  netral,  dalam  arti  tidak  memihak kepada  pihak  kreditur maupun  debitur.  Seharusnya  unsur  cita  hukum  yang  harus  ada  secara proposiolan,  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Konsep  kepastian  hukum untuk  menciptakan  penyelesaian  perkeara  secara  cepat,  dan  dengan  pembuktian  secara sederhana. (wijayanta, 2014) Namun, pada praktisnya terdapat kasus yang mana Kurator tidak melaksanakan wewenangnya dengan baik dan merugikan salah satu pihak. Hal ini terlihat dari skenario yang dihadapi PT Alam Galaxy selaku debitur.
PT  Alam  Galaxy  selaku  debitur  diputus  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  Surabaya. Perusahaan  real  estate  tersebut  sedang  berjuang  memenuhi  kewajibannya  kepada  dua pemegang  saham  utamanya,  Atikah  Ashiblie  dan  Hadi  Sutiono.  Dalam  kasus  ini,  terjadi kesalahan penaksiran utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Tagihan Atikah Rp 39 miliar menjadi Rp 117,4 miliar dan tagihan Hadi dari Rp 59,1 miliar menjadi Rp 102,6 miliar. Karena hal tersebut debitur dirugikan karena harus dipailitkan. Sehingga  debitur  menggugat  kurator  ke  Pengadilan  Negeri  Surabaya  atas  laporan penggelembungan  nilai  utang.  (Mediaindonesia,  2023)  Kesalahan  kurator  karena  melakukan
tindak pidana penggelembungan jumlah utang kepada kreditur dibuktikan secara wajar dalam Putusan  1827/PID.B/2022/PN  SBY  yang  dikeluarkan  PN  Surabaya.  (Putusan  PN  Surabaya 1827/PID.B/2022/PN  SBY,  2022).  Kesalahan  penaksiran  oleh  Kurator  berdampak  sangat merugikan  karena  dapat  dipailitkannya  pihak  debitur.  Dalam  penulisan  ini  dapat  dilihat bagaimana  regulasi  hukum  terkait  perlindungan  bagi  pihak  debitur  akibat  salah  penaksiran nilai utang yang dilakukan oleh kurator sehingga pihak debitur mengalami ketidakadilan.

## METODE
Dalam  penulisan  ini,  bentuk  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  yang mana  memfokuskan  terhadap  penggunaan  bahan  pustaka  sebagai  referensi.  Penulis menganalisis banyak sumber hukum, termasuk ajaran hukum, keputusan pengadilan, UU, dan karya  tertulis  lainnya.  Putusan  pengadilan  yang  ditelaah  yaitu  Putusan  PN  Surabaya  No. 1827/PID.B/2022/PN SBY, dan UU yang dikaji yaitu UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan  PKPU.  Data  kualitatif  dikumpulkan  dengan  menganalisis  secara  cermat  tampilan  teks, mengacu  pada  informasi  sumber  sekunder  seperti  buku,  artikel  ilmiah,  dan  undang-undang yang digunakan untuk menginformasikan artikel jurnal ini. Dari data yang dihimpun, kemudian dilakukan analisis dan mengambil kesimpulan tertulis untuk dijabarkan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Masalah  yang  Dapat  Timbul  bagi  Debitur  Akibat  Salah  Penaksiran  Nilai  Utang  oleh Kurator dalam Proses Kepailitan
Kreditor dan debitur sama-sama membutuhkan akses terhadap sistem yang transparan, cepat,  dan  adil  untuk  menyelesaikan  utang  dan  merekonsiliasi  piutang.  Proses  kepailitan merupakan  salah  satu  alat  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  hutang  dan piutang. Untuk menjamin agar seluruh harta debitur (harta kepailitan) terbagi kepada seluruh kreditur  sesuai  dengan  haknya  masing-masing,  maka  ditunjuklah  seorang  kurator  untuk mengurus  dan  membereskan  harta  pailit  di  bawah  pengawasan  pengawas  dan  digunakan kepailitan  untuk  menghindari  terjadinya  pertikaian,  penyitaan  atau  eksekusi  terpisah  oleh kreditor.  (Shubhan,  2008)  Barangsiapa  berhutang  menurut  syarat-syarat  suatu  kontrak  atau undang-undang dan kepadanya dapat dimintakan pembayarannya melalui pengadilan, dianggap sebagai  debitur  menurut  Pasal  1  ayat  2  UU  No.  37  Tahun  2004.  (Sutedi,  Hukum  Kepailitan, 2009).  Dasar  hukum  kepailitan  yaitu,  ada  penagih  utang,  pengampunan  utang,  penyesuaian utang.  (Yuhassarie,  2004)  Menurut  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  hal-hal  yang  dianggap  sebagai dasar untuk dinyatakan pailit yakni:
a. Minimal 2 kreditor;
b. Ketidakmampuan untuk membayar kembali bahkan satu pinjaman;
c. Mempunyai hak yang sah untuk menagih hutang.
Berikut ini adalah beberapa asas hukum kepailitan: (Rahayu, 2009)
a. Asas kejujuran;
b. Asas kesehatan usaha;
c. Asas keadilan;
d. Asas integrasi;
e. Asas itikad baik;
f. Asas nasionalitas.
Merupakan  tugas  pengadilan  untuk  menjamin  bahwa  hak-hak  debitur  dan  kreditor dilindungi  selama  proses  kepailitan.  UU  kepailitan  harus  memberikan  perlindungan  kepada kreditor  dan  debitur,  dengan  pertimbangan  yang  sama  kepada  masing-masing  pihak.  Hal  ini penting  dalam  rangka  memenuhi  perlindungan  HAM.  (Shubhan,  Hukum  Kepailitan:  Prinsip, Norma,  Dan  Praktik  Di  Peradilan,  2008)  Debitur  dan  kreditur  adalah  satu  kesatuan  karena adanya  perikatan,yang  dimana  pihak  debitur  harus  menjalankan  kewajibannya  untuk membayar hutang kepada kreditur.
Lembaga  peradilan  menjadi  tumpuan  harapan  untuk  masyarakat  yang  menginkan keadilan. Karena peradilan adalah harapan terakhir bagi pihak yang inginkan adanya keadilan
yang  berpihak  kepada  orang-orang  yang  sedang  berperkara.  Di  antara  sekian  banyak  fungsi normatif yang dilakukan pengadilan atas nama hukum dan ketertiban yakni:
a. Perlakukan mereka yang mencari keadilan dengan kasih sayang dan keadilan.
b. Memberikan  penyelesaian  masalah  yang  tepat  waktu,  menyeluruh,  komprehensif, dan  konklusif,  untuk  memberikan  mereka  yang  membutuhkan  akses  terhadap layanan yang dapat memberi mereka kepastian hukum.
PT  Alam  Galaxy  selaku  debitur  diputus  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  Surabaya. Perusahaan real estate tersebut sedang berjuang untuk memenuhi kewajibannya kepada Atikah Ashiblie  dan  Hadi  Sutiono,  dua  pemegang  saham  dan  dermawan  utama  perusahaan  tersebut. Dalam kasus ini, terjadi kesalahan penaksiran utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Tagihan Atikah Rp 39 miliar menjadi Rp 117,4 miliar dan tagihan Hadi dari Rp 59,1 miliar menjadi Rp 102,6 miliar. Karena hal tersebut debitur dirugikan karena harus dipailitkan. Sehingga debitur menggugat kurator ke Pengadilan Negeri Surabaya atas  laporan  penggelembungan  nilai  utang.  (Mediaindonesia,  2023)  Dalam  Putusan  PN Surabaya  1827/PID.B/2022/PN  SBY,  kurator  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  memperbesar  jumlah  piutang kreditur.    Secara  umum,  modus-modus  kecurangan  yang  dapat  dilakukan  oleh  kurator berdampak pada proses penjualan harta pailit. Tingginya harga lelang, terbatasnya kemampuan appraisal saat  melakukan  penaksiran,  kurangnya  kemampuan  debitur  dalam  melakukan penjualan telah membuat boedel pailit tidak terjual. (Nola, 2018). Salah penaksiran nilai utang oleh  kurator  dalam  proses  kepailitan  dapat  mengakibatkan  beberapa  masalah  perlindungan bagi debitur. Beberapa masalah yang ditimbulkan yang mungkin timbul akibat kesalahan dari penaksiran nilai utang :
a. over  estimasi utang  :  apabila  kurator  atau  pengadilan  salah  menilai  utang  yang sebenarnya  dimiliki  oleh  debitur,  dapat  mengakibatkan  debitur  diperlakukan sebagai pengutang yang lebih berat beban utangnya daripada yang seharusnya. Hal ini  dapat  mengurangi  peluang  debitur  untuk  merencanakan  ulang  utang  mereka atau mengajukan rencana kepailitan yang lebih menguntungkan.
b. penjualan  asset  yang  tidak  perlu  :  kesalahan  penaksiran  nilai  utang  dapat mengakibatkan  penjualan  asset  yang  tidak  perlu  untuk  membayar  utang.  debitur mungkin  terpaksa  menjual  asset  yang  seharusnya  bisa  dipertahankan  untuk mendukung pemulihan keuangan mereka.
c. Pembayaran  yang  salah  :  kesalahan  penaksiran  nilai  utang  juga  dapat  mengarah pada  pembayaran  yang  salah  kepada  kreditur.  debitur  mungkin  membayar  lebih dari yang seharusnya kepada beberapa kreditur, sementara yang lain mungkin tidak menerima pembayaran yang seharusnya.
Dilihat  dari  permasalahan  yang  ada  bahwa  pihak  kurator  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum dengan unsur faktor kesengajaan, dimana dilakukan dengan tau kesengajaan yang merugikan para pihak, merugikan dalam bentuk materiil atau imateriil, unsur kesengajaan ini adanya kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan dengan niat untuk  menjatuhkan  pihak  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri,  adanya konsekuensi  dari  perbuatan  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian.  Kurator  berwenang mengawasi harta pailit debitur, mengurus dan membereskan harta pailit debitur yang tercatat dalam UU kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu peranan  kurator  dalam mengurus  dan/atau melunasi harta  pailit.  Apabila kurator melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tanggung jawab pengurusan dan/atau penyelesaiannya sehingga  harta  pailit  mengalami  kerugian,  maka  kurator  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut berdasarkan Pasal 72 UU 37 Tahun 2004.
Dalam  melakukan  tugasnya,  kurator  memiliki  visi  utama,  mengambil  keputusan  yang terbaik untuk memaksumalisasikan nilai harta pailit. Tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit  berada  pada  kurator,  dengan  sendirinya  kurator  mempunyai  tanggung  jawab  penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang sudah di atur dalam Undang Undang  Kepailitan,  tanggung  jawab  kurator  atas  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam
melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam undang undang kepailitan yang sudah diatur. (Muryati, 2017) Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  tanggung jawab dalam  perbuatan melanggar  hukum terbagi menjadi:  (Kinanti)
a. Tanggung  jawab  karena  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sengaja,  pihak  yang melakukan  perbutaan  atau  mengetahui  bahwa  apa  yang  dilakukan  akan mengakibatkan kerugian
b. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  karena  kelalaian  didasarkan  pada  konsep kesalahan
c. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  tanpa  mempermasalahkan  konsep kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam artian bahwa meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbil akibat perbuatannya.
Kurator  mendapatkan  kepercayaan  untuk  menjalankan  tugasnya  dalam  memeberskan harta  debitur,  kelebihan  wewenangpun  dapat  dituntut  untuk  cepat  dan  juga  tanggap  dalam menjalankan  proses  perkara  kepailitan,  yang  dimana  kurator  harus  berpacu  dengan  waktu dalam  melakukan  setiap  langkahnya  dalam  perkerjaan,  hal  ini  yang  menjadikan  adnya kesempatan  kurator  untuk  menjalankan  tugasnya  yang  tidak  Amanah,  dalam  mendapatkan kepecayaannya kurator pada praktiknya dapat melakukan hal yang merugikan debitur. Dalam hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  masih  adanya  kurator  yang  mensalahgunakan  wewenangnya. (Raissa, 2020)
Bentuk  Pelindungan  Hukum  bagi  Pihak  Debitur  yang  Dipailitkan  atas  Kesalahan Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dewasa  ini,  masalah  kepailitan  sangat  beragam.  Salah  satunya  yang  menjadi  topik pembahasan ini. Masalah-masalah tersebut dapat berkaitan dengan pertentangan terhadap asas keadilan,  asas  keseimbangan,  asas  kepastian  hukum,  dan  sebagainya,  ini  dapat  terjadi  karena perkembangan  ekonomi  yang  semakin  kompleks.  Kompleksitas  tersebut  akan  mempengaruhi cara  para  pihak  dalam  bertransaksi,  jenis  transaksi,  termasuk  kepentingan  para  pihak  dalam bertransaksi. Hukum harus mampu menjawab semua permasalahan yang muncul sebagai upaya melindungi  para  pihak  dan  mencegah  para  pihak  dari  pelanggaran-pelanggaran  yang merugikan.
Perlindungan  hukum  merupakan  manifestasi  perlindungan  bagi  para  pihak  sebagai subjek  hukum  dalam  hal  keadilan  dan  keseimbangan.  Keseimbangan  dan  keadilan  bertujuan untuk  menciptakan  rasa  tertib  dan  aman  bagi  para  pihak  yang  diwujudkan  dengan  bentuk pencegahan  serta  sanksi.  (I  Gede  Mahatma  Yogiswara  Winatha,  2023)  Perlindungan  hukum dilakukan  oleh  pemerintah  atau  penguasa  melalui  peraturan-peraturan  yang  telah  ada. (Sukoharjo, 2023) Sesuai ayat (1) Pasal  28 D UU Tahun 1945, setiap orang berhak mendapat perlindungan  hukum  yang  sama.  (1945,  1945)  Hukum  preventif  dan  hukum  represif merupakan  dua  bentuk  perlindungan  hukum.  Bandingkan  hal  ini  dengan  “represif”,  yang mengacu  pada upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran melalui  sanksi,  dan  akan  memiliki  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud dengan istilah “preventif” dan “represif”. (Carma, 2018)
Simanjuntak  berpendapat,  agar  upaya  perlindungan  dapat  dianggap  sebagai perlindungan hukum, harus dipenuhi empat syarat. Syarat-syarat tersebut adalah perlindungan pemerintah  terhadap  warga  negaranya,  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  warga negara,  dan  adanya  sanksi  hukuman  terhadap  pihak-pihak  yang  melanggar  jaminan  tersebut. (Hukumonline, 2023)
Menurut  Pasal  72  UU  No.  37  Tahun  2004,  Kurator  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  diderita  harta  pailit  akibat  kesalahan  atau  kecerobohan  yang  dilakukan  dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau penyelesaian. (Indonesia, 2004) Kesalahan penilaian Kurator  terhadap  keadaan  keuangan  debitur,  baik  disengaja  maupun  tidak,  dapat  berakibat serius, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan permohonan pailit. Akan tetapi, pihak- pihak  yang  dirugikan  oleh  sikap  dan  perbuatan  kurator  dapat  meminta  pertanggungjawaban
kurator  secara  pribadi,  dan  tanggung  jawab  kurator  tidak  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari batasan-batasan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  mengatur  tentang perbuatan melawan hukum. Setiap orang, termasuk kurator museum, harus memikul tanggung jawab hukum atas perilaku yang melanggar hukum. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang  ditimbulkannya.  Kewajiban  ini  dapat  timbul,  misalnya,  jika  kurator  mencuri  dari  harta pailit.  Segala  kerugian  yang  diderita  harta  pailit  karena  kecerobohan  atau  ketidakmampuan kurator,  merupakan  tanggung  jawab  kurator  sendiri  dan  tidak  dapat  dikurangkan  dari  harta warisan.  Untuk  memastikan  bahwa  hal  ini  tidak  terjadi  lagi,  Kurator  harus  bertindak profesional,  berintegritas,  dan  tanpa  bias  setiap  kali  mereka  berada  dalam  posisi  tanggung jawab. Keberadaan ketentuan-ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus adalah satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (Yanuarsi, 2018)
Agar  semua  orang  yang  terlibat  dalam  perkara  kepailitan  selamat,  terutama  para debitur.  Kurator  sendiri  mempunyai  batasan  kegiatan  yang  sah  yang  diatur  dalam UU No.  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 3 yang mengharapkan para kustodian bertindak secara mandiri dengan  praktis  tidak  ada  keadaan  yang  dapat  dipertemukan  serta  dampak  dari  perkumpulan yang berbeda. Tugas kurator untuk menjunjung tinggi standar moral dan etika tersirat di sini. Selain itu, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) diharapkan mematuhi kode etik organisasi.
Bentuk perlindungan hukum bagi debitur adalah keadilan itu sendiri, asas keadilan bagi debitur sudah dimanifestasikan dalam bunyi Pasal 142 ayat (3) yang intinya harta pailit debitur pailit melebihi 100% dari tagihan yang harus dibayarkan kepada kreditur maka kelebihannya kembali  atau  dibagikan  kepada  debitur.  Hal  ini  seharusnya  berlaku  bagi  debitur  sebelum dipailitkan,  penaksiran  nilai  utang  jangan  melebihi  dari  jumlah  yang  seharusnya  debitur bayarkan  kepada  kreditur,  hal  ini  berlandaskan  kepada  asas  keadilan  dan  kehati-hatian. Perlunya pengaturan lebih tegas mengenai perlindungan bagi debitur pada proses pailit.
Debitur pailit mempunyai banyak pilihan untuk menyelesaikan situasi ini di pengadilan: Pertama, menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitur berhak mengajukan permohonan  kasasi  terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  kepada  Mahkamah  Agung  apabila Pengadilan  Niaga  memutuskan  debitur  pailit.  Permohonan  kasasi  harus  diajukan  kepada Panitera pengadilan tempat putusan pada tingkat pertama paling lambat 8 hari setelah putusan pada tingkat pertama. (Indonesia, 2004)
Kedua,  sesuai  dengan  Pasal  144  UU  37  Tahun  2004,  debitur  pailit  dapat  memberikan perdamaian  kepada  seluruh  krediturnya.  (Indonesia,  2004)  Tujuannya  adalah  untuk memastikan  bahwa  kreditor  memiliki  akses  terhadap  keadilan  dan  operasi  mereka  dapat berlanjut  seperti  biasa.  (Natigor,  2008)  Tentunya  akibat  dari  dipailitkannya  debitur  oleh kesalahan  penaksiran  utang  ini  berdampak  sangat  merugikan  untuk  kelangsungan  usaha debitur pailit, oleh karenanya perlu suatu upaya agar usaha debitur ini dapat tetap berlangsung. Hal ini dapat dilakukan upaya perdamaian oleh debitur pailit kepada kreditur untuk mencapai konsensus yang dapat melindungi kelangsungan usaha debitur pailit.
Dalam  pembahasan  rencana  perdamaian,  debitur  berhak  memperoleh  informasi mengenai  rencana  tersebut  dan  dapat  mengusulkan  perubahan  terhadap  rencana  tersebut menurut Pasal 150 UU 37 Tahun 2004.
Keempat,  sesuai  dengan  Pasal  77  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004,  debitur  berhak mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  Hakim  Pengawas  apabila  tidak  setuju  dengan perbuatan  Kurator  atau  menghendaki  Hakim  Pengawas  mengeluarkan  perintah  kepada Kurator. Kurator untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan tertentu. (Indonesia, 2004) Selain  itu,  kreditor  dapat  mengajukan  pengaduan  secara  tertulis  kepada  Dewan  Kehormatan Profesi  apabila  diyakini  Kurator  telah  melanggar  kode  etik  yang  tertuang  dalam  kode  etik profesi  AKPI.  (Dwinanto, 2023)  Kurator  akan mendapat  sanksi  sesuai  Pasal  10  ayat  (4)  Kode Etik Profesi AKPI jika melanggar kode etik, adapun sanksi tersebut antara lain:
1. Surat peringatan; peringatan tertulis;
2. Pemberhentian dari perkumpulan;
3. Penghentian  sementara  keanggotaan  yang  berlangsung  selama  3-6  bulan. (Dwinanto, 2023)
Kelima,  mengajukan  gugatan  merupakan  upaya  terakhir  debitur  sebelum  menyatakan pailit.  Fakta  dalam  kasus  ini,  bahwa  debitur  dirugikan  karena  adanya  kesalahan  penaksiran utang oleh Kurator. Maka, di pengadilan Hakim dapat menimbang fakta-fakta yang sebenarnya dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Jika Kurator terbukti melakukan pelanggaran penaksiran nilai utang, maka dapat dikenakan sanksi yang seadil-adilnya dan debitur bebas dari jerat  kepailitan.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menegakkan  asas  keadilan  bagi  para  pihak. Kurator dapat dituntut secara pidana dan/atau  perdata jika terjadi kepailitan, masing-masing sesuai dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata.
Upaya-upaya hukum di atas menjadi hak dan kepantasan yang dapat diupayakan oleh debitur,  upaya  tersebut  sebagai  bentuk  manifestasi  asas  keadilan  dan  perlindungan  hukum. Tentunya, para perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi debitur dan batasan  wewenang  bagi  Kurator,  juga  dalam  praktisnya  semua  pihak  harus  dapat  saling bersinergis  menjaga  tata  tertib  dan  hukum  berjalan  dengan  baik  dalam  kegiatan  usaha. Lembaga  peradilan  menjadi  tumpuan  harapan  untuk  semua  lapisan  masyarakat  yang menginginkan  adanya  keadilan.  Peradilan  merupakan  harapan  terakkhir  bagi  pencarian keadilan, dengan adanya keadilan maka dapat memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada  pencari  keadilan,  memberikan  pertolongan  bagi  pihak  yang  dirugikan  khususnya pertolongan untuk debitur, dan dapat memberikan putusan yang tuntas dan final bagi debitur yang sedang mencari keadilan. (Rachmasariningrum, 2010)

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum yang diperlukan dalam kasus ini merupakan perlindungan dalam bentuk  represif,  yaitu  upaya  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari pelanggaran berupa pemberian sanksi. Kepentingan debitur dan kreditor harus dijaga selama proses kepailitan agar keadilan dapat ditegakkan. Untuk memastikan bahwa hak setiap orang dihormati,  hukum  harus  memberikan  keseimbangan  yang  adil  antara  kedua  belah  pihak.  PT Alam  Galaxy  selaku  debitur  diputus  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  Surabaya,  perusahaan  yang bergerak dalam bidang property tersebut tidak mampu membayar tagihan dari dua pemegang sahamnya. Dalam kasus ini adanya terjadi kesalahan penaksiraan utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Sehingga debitur menggugat kurator ke Pengadilan  Negeri  Surabaya  atas  laporan  penggelembungan  nilai  utang.Dalam  Putusan  PN Surabaya  1827/PID.B/2022/PN  SBY.  Debitur  menggugat  kurator  tersebut  karena mengakibatkan kerugian, dengan mengimbangi kasus tersebut memerlukan upaya hukum bagi pihak  debitur  yang  akan  ditempuh.  Upaya  pertama,  debitur  dapat  mengajukan  permohonan kasasi  atas  putusan  di  tingkat  pertama.  Upaya  kedua,  debitur  dapat  mengajukan  upaya perdamaian kepada semua pihak kreditur dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip keadilan dan  kelangsungan  usaha  bagi  debitur.  Upaya  ketiga,  debitur  berhak  untuk  memberikan keterangan  dan/atau  membantah  nilai  piutang  saat  penyocokan  piutang.  Keempat,  apabila debitur  tetap  tidak  puas,  ia  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Hakim  Pengawas  atau mengajukan  pengaduan  kepada  Dewan  Kehormatan  Profesi  AKPI.  Upaya  terakhir  yang  dapat dilakukan oleh debitur pailit yaitu mengajukan keadilan di meja hijau.

## REFERENSI
Andayani,  R.  B.  (2018,  Maret).  Mediasi  sebagai  Alternatif  dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. Halu Oleo Law Review, 2 , 298.
Avita Adriyanti, F. W. (2021, April). Akibat Hukum Kepailitan terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 k/Pdt.Sus.2011. Notarius, 14 , 168.
Carma,  G.  O.  (2018). Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Terorisme Di Bali. Yogyakarta: UAJY’s Library.
Dwinanto, R. (2023, Oktober 7). Sanksi Hukum Jika Kurator Berbuat Curang . From Hukumonline: https//www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-kurator-berbuat-curang- lt5dcbeb3841df3/.
Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. (2008). Jakarta: Kencana. Hukumonline, T. (2023, September 14). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya . Dari  Tim  Hukumonline:  https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan- hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3,
I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, A. A. (2023, Mei). Kewajiban Kreditur dalam Memberikan Hak  Debitur  untuk  Mengajukan  Penangguhan  Pembayaran  Hutang  Sebelum  Pailit. Yustitia, 17 , 80.
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I. G. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok. Sasana, 9 , 86.
Indonesia, P. P. (2004). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: JDIH BPK. Isfardiyana,  S.  H.  (2016).  Sita  Umum  Kepailitan  Mendahului  Sita  Pidana  dalam  Pemberesan Harta Pailit. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 3 , 629.
Kinanti, A. P. (n.d.). Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan. Privat Law, 10 , 172.
Makmur,  S.  (2018,  Juni).  Penerapan  Undang-Undang  Kepailitan  dalam  Menciptakan  Iklim Berusaha yang Sehat bagi Seluruh Pelaku Usaha. Ajudikasi, 2 , 104.
Mediaindonesia.  (2023,  September  14). PT  Alam  Galaxy  Minta  Pengadilan  Hukum  Kurator Penyebab Pailit . Dari Mediaindonesia: https://mediaindonesia.com/ekonomi/524518/pt-alam-galaxy-minta-pengadilan- hukum-kurator-penyebab-pailit
Mulyadi,  L.  (2010). Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Teori Dan Praktik. Bandung: PT Alumni. Muryati,  D.  T.  (2017).  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Kurator  Terhadap  Pengurusan  Dan Pemberesan  Harta  Pailit  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Kreditor  Separatis. Dinamika Sosial Budaya, 17 , 15. Natigor,  T.  (2008). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Dalam  Proses  Kepailitan  Dan Pemberesan Budel Pailit. Depok: FH UI.
Nola, L. F. (2018). Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit. Jurnal DPR RI, 23 , 218.
Pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (n.d.).
Purba,  R.  S.  (2020,  Agustus).  Peran  dan  Wewenang  Kurator  dalam  Kepailitan  Perseroan Terbatas. Jurnal Retenrum, 1 , 121.
Putusan PN Surabaya 1827/PID.B/2022/PN SBY, 1827 (Pengadilan Negeri Surabaya 2022). Qosim,  S.  A.  (2022).  Optimalisasi  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  Hakim  Pengawas  dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Ius Constituendum, 7 , 194.
Rachmasariningrum.  (2010,  Desember).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitor  Atas  Proses Kepaillitan. Kajian Hukum Islam, 5 , 165-166.
Rahayu, S. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Public. Kajian Akutansi, 4 , 148.
Raissa,  A.  (2020,  Agustus).  Kelemahan  Kurator  dalam  Pemberatasan  Harta  Pailit. Hukum Magnum Opas, 3 , 220. Retnaningsih,  S.  (2017,  Juni).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Debitor  Pailit  Individu  dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. Hukum Acara Perdata ADHAPER, 3 , 2. Rochmawanto, M. (2015, September). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. Independent, 3 ,
30.
Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Kencana. Sidabutar,  L. M.  (2019,  Desember).  Hukum  Kepailitan  dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Antikorupsi Integritas, 5 , 78. Sukoharjo,  J.  K.  (2023,  September  11). Pengertian  Perlindungan  Hukum  dan  Cara Memperolehnya . Dari JDIH Kabupaten Sukoharjo:
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan- cara- memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindun gi,Berikut%20penge
Sulisrudatin,  N.  A.  (2016,  September).  Hukum  Kepailitan  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. Ilmiah Hukum Dirgantara, 7 , 163-164. Sutedi, A. (2009). Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .
wijayanta,  T.  (2014).  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Dinamika Hukum, 14 , 219.
Yanuarsi, S. (2018, Mei). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. Unpal, 18 , 287. Yuhassarie, E. (2004). Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Yuliantari,  I  Gusti  Ayu  Eviani,  I  Gede  Agus  Kurniawan,  and  Ni  Putu  Dian  Puspita  Dewi. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok.” Jurnal Sasana 9, no. 1 (2023): 86.
Copyright Holder : © Alfi Taufiq Asyidqi, et al., (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: