ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SD NEGERI 028 PEMATANG REBA, RENGAT BARAT INDRAGIRI HULU (Studi tentang Kebijakan Kepmendikbudristek No.56/M/2022  tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka)
CITRA AYU 1
1 Program Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi kebijakan  yang  mendeskripsikan  tentang  implementasi  kebijakan  Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu berdasarkan  Kepmendikbudristek  No.56/M/2022.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  Penentuan  subyek  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  teknik purposive .  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  sumber  data primer dan  sumber data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi . Utuk menguji keabsahan hasil penelitian maka dilakukan teknik pemeriksaan  data  berdasarkan  empat  kriteria  yaitu  Derajat  Kepercayaan (Credibility), Transferabilitas (Transferability), Kebergantungan (Dependability), dan  Kepastian (Confirmability). Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan bahwa:  Proses Komunikasi Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu sudah  dilakukan  melalui  sosialisasi  dalam  bentuk  pelatihan,  diklat,  dan workshop.  Namun  volume  atau  porsi  pelatihan  harus  lebih  ditingkatkan. Kejelasan informasi tentang kebijakan Kurikulum Merdeka harus disampaikan ke sasaran.  Sosialisasi kurikulum Merdeka  harus secara rutin dilaksanakan karena  masih  rendahnya  pemahaman  guru  dan  warga  tentang  Kurikulum Merdeka;  Kesiapan  Sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu cukup  memadai;  pemahaman  mengenai  capaian  pembelajaran,  alur  tujuan pembelajaran,  modul  ajar  dan  proyek  penguatan  profil  pelajar  pancasila, perlu  ditingkatkan  lagi  melalui  pelatihan;  implementasi  kebijakan  kurikulum merdeka  di    SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu, sudah berjalan baik dalam hal koordinasi internal pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka
Abstract
This  study  aims  to  describe  the  implementation  of  policies  that describe  the  implementation  of  the  Independent  Curriculum  policy  at  SD Negeri  028  Pematang  Reba,  West  Rengat,  Indragiri  Hulu  based  on Kepmendikbudristek  No.56/M/2022.  This  type  of  research  is  qualitative research.  Determination  of  research  subjects  is  done  using  purposive techniques. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary  data  sources.  Data  collection  techniques  used  are  observation, interviews  and  documentation.  To  test  the  validity  of  the  research results,  a data  examination  technique  was  carried  out  based  on  four  criteria,  namely the Degree of Trust (Credibility), Transferability (Transferability), Dependence (Dependability),  and  Certainty  (Confirmability).  Based  on  the  results  of  the study,  it  shows  that:  The  Communication  Process  for  the  Implementation  of the Independent Curriculum Policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu has been carried out through socialization in the form of  training,  training,  and  workshops.  However,  the  volume  or  portion  of  the training  should  be  increased.  Clarity  of  information  about  the  Independent Curriculum  policy  must  be  conveyed  to  the  target.  Socialization  of  the Merdeka  curriculum  must  be  carried  out  routinely  because  of  the  low understanding of  teachers and residents about  the Independent  Curriculum; The  readiness  of  resources  in  implementing  the  Independent  Curriculum policy  at  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  West  Rengat,  Indragiri  Hulu  is quite  adequate;  understanding  of  learning  outcomes,  learning  objectives, teaching  modules  and  projects  to  strengthen  the  profile  of  Pancasila students,  need  to  be  further  improved  through  training  or  training  for teachers;  the  bureaucratic  structure  in  implementing  the  independent curriculum policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu, has gone well in terms of internal coordination of policy implementation. Keywords: Independent Curriculum Implementation Policy.

## I.  PENDAHULUAN
Dalam perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia, kurikulum nasional telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Perubahan  tersebut  merupakan konsekuensi  logis  dari  terjadinya  perubahan  sistem  politik,  sosial  budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.  Kurikulum sebagai  seperangkat  rencana  pendidikan  perlu  dikembangkan  secara dinamis  sesuai  dengan  tuntutan dan  perubahan  yang  terjadi  di masyarakat. Kurikulum  sangat  dibutuhkan  sebagai  pedoman  untuk  menyususn  target dalam  proses  belajar  mengajar.  Karena  dengan  adanya  kurikulum  maka akan memudahkan setiap pengajar dalam porses belajar mengajar.
Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi kapan  saja  sesuai  dengan  kebutuhan  pesatnya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan bermasyarakat  merupakan  hal-hal  yang  harus  segera  ditanggapi  dan dipertimbangkan  dalam  pengembangan  kurikulum  pada  setiap  jenjang pendidikan.  Kondisi  masa  sekarang  dan  kecenderungan  yang  akan  terjadi pada masa yang akan datang memerlukan  generasi muda dan peserta didik yang  memiliki  kompetensi,  pengembangan  kurikulum  harus  mampu mengantisipasi segala persoalan yang terjadi masa sekarang dan masa yang akan  datang.  Dalam membahas  perubahan  atau  pengembangan  kurikulum, tentu  semua  pihak  sepakat  bahwa  kebijakan  pengembangan    kurikulum merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesdia.  Dengan  meningkatnya  mutu  pendidikan,  maka akan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Pandemi  Covid-19  yang  dimulai  dari  awal  tahun  2020  dan puncaknya di tahun 2021 telah menyebabkan kemunduran mutu pendidikan di  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  dengan  mengambil  sampel  3.391  siswa SD  dari  7  Kabupaten/Kota  di  4  (empat)  provinsi,  pada  tahun  2021, menunjukkan  kemajuan  belajar  selama  periode  Januari  2020  sampai  April 2021  menurun  secara  signifikan.  Kemunduran  mutu  pendidikan  ini disebabkan oleh kehilangan pembelajaran (Learning Loss) di waktu pandemi covid-19  .  Sebelum  pandemi,  kemajuan  belajar  selama  satu  tahun  (kelas  1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk bidang literasi dan 78 poin untuk bidang numerasi.  Setelah  pandemi,  kemajuan  belajar  selama  kelas  1  berkurang secara signifikan dan menyebabkan Learning Loss. Untuk literasi, penurunan poin  sebesar  -52  poin  atau  setara  dengan  kehilangan  kesempatan  belajar selama  6  bulan.  Untuk  Numerasi,  penurununan  poin  sebesar  -44  poin  atau setara  dengan  kehilangan  kesempatan  belajar  selama  5  bulan.  (Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ r6q3xu483/pandemi-learning-loss-dan- kurikulum-prototipe)
Pemerintah,  melalui  Kepmendikbudristek  No.  56  Tahun  2022 melakukan  upaya  dalam  rangka  menurunkan Learning  Loss dengan menerapkan  Kurikulum  baru,  yang  bernama  Kurikulum  Merdeka.  Kebijakan Penerapan  Kurikulum  ini  adalah  sebagai  upaya  dalam  rangka  pemulihan pembelajaran  setelah  adanya  pandemi  Covid-19.  Sejak  Tahun  Ajaran 2021/2022,  Kurikulum  Merdeka  telah  diimplementasikan  di  hampir  2500 sekolah  yang  mengikuti  Program  Sekolah  Penggerak  (PSP)  dan  901  SMK Pusat  Keunggulan  (SMK  PK)  sebagai  bagian  dari  pembelajaran  dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I  dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X.   Dan
tahun  ajaran  selanjutnya,  mulai  tahun  2022/2023  satuan  pendidikan  dapat memilih  untuk  mengimplementasikan  kurikulum  berdasarkan  kesiapan masing-masing  mulai  TK-B  kelas  I,  IV,  VII,  dan  X.  Pemerintah  menyiapkan angket  untuk  membantu  satuan  pendidikan  menilai  tahap  kesiapan  dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka.  Tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan  pendidikan  tentang  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Tahun Ajaran  2022/2023  yaitu:  (1)  Menerapkan  beberapa  bagian  dan  prinsip Kurikulum  Merdeka  tanpa  mengganti  kurikulum  satuan  pendidikan  yang sedang  diterapkan;  (2)  Menerapkan  Kurikulum  Merdeka  menggunakan perangkat  ajar  yang  sudah  disediakan;  atau  (3)  Menerapkan  Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.
Usaha  apapun  melaui  kebijakan  yang  telah  dilakukan  pemerintah untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  bila  tidak  ditindaklanjuti  dengan pembinaan  terhadap  tenaga  pendidik,  maka  tidak  akan  berdampak  nyata pada  pada  peningkatan  mutu  pendidikan.    Dalam  hal  implementasi Kurikulum  Merdeka,  satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  kurikulum merdeka  secara mandiri, diminta untuk mempelajarinya secara mandiri baik melalui modul-modul yang disediakan pemerintah, mengundang narasumber, maupun belajar secara online melalui aplikasi platform merdeka Mengajar  (PMM).  Namun  demikian,  evaluasi  yang  disampaikan  oleh  Balai Guru  Penggerak  (BGP)  Provinsi  Riau  pada  akhir  Agutus  2022    terhadap keaktifan  guru  dalam  belajar  secara  mandiri  ,  khususnya  melalui  platform merdeka  mengajar  (pmm),  belum  maksimal.  Provinsi  Riau  dilaporkan sebagai  provinsi  yang  guru-gurunya  masih  sangat  sedikit  memanfaatkan platform merdeka mengajar (pmm) untuk mempelajari kurikulum merdeka.
Kebijakan  adalah  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara  bertindak  oleh  pemerintah,  organisasi,  dan  sebagainya  sebagai pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran (Rusdiana. 2015: 32).
Kebijakan  adalah  pesifikasi  implisit  atau  eksplisit  dari  serangkaian tujuan  tindakan  yang  diikuti  atau  harus  diikuti  terkait  dengan  pengenalan masalah  atau  masalah  penting  dan  petunjuk  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Kebijakan  juga  merupakan  suatu  keadaan  atau  pendirian  yang dikembangkan  untuk  merespons  masalah  atau  konflik  dan  diarahkan  untuk mencapai tujuan tertentu (Harman dalam Fattah (2012:135).
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan adalah  serangkaian konsep dan prinsip-prinsip baik secara implisit maupun  eksplisit  yang  menjadi  pedoman  oleh  pemerintah,  organisasi, bahkan  individu dalam  melaksanakan  suatu   dalam pencapaian tujuan atau sasaran tertentu.
Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  harapan  tidak  selalu  sesuai dengan kenyataan, termasuk pada kebijakan tentang implementasi kurikulum merdeka. Dari sisi tenaga pendidik, ditemukan fakta bahwa sebagaian besar guru  belum memahami  konsep  tentang  Capaian  pembelajaran  (CP),  Tujuan Pembelajaran  (TP),  Alur  Tujuan  Pembelajaran  (ATP),  dan  Profil  Pelajar Pancasila  yang  ada  pada  kurikulum  merdeka.  Agar  menjadi  profesional dalam  mengimplementasikan  kurikulum  merdeka,  tentunya  tenaga  pendidik atau  guru  harus  sering  dilatih  melalui  berbagai  pelatihan-pelatihan  baik secara  daraing  maupun  tatap  muka.  Tuntutan  agar  menjadi  seorang  yang profesional, bagi seorang guru memang tidak semudah  membalikkan telapak tangan. Hal ini hendaknya mampu dimengerti oleh semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga pemerintah selaku pemangku kebijakan.
Menurut Edwards dalam Anggara (2014:250-252) studi implementasi  kebijakan  adalah  krusial  bagi public administration dan public policy. Implementasi  kebijakan  adalah  tahap  pembuatan  kebijakan    antara pembentukan    kebijakan    dan    konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi masyarakat  yang  dipengaruhuinya.  Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau tidak  dapat  mempengaruhi  masalah  yang  merupakan  sasaran  dari kebijakan,  maka  kebijakan  itu  mungkin  akan  mengalami  kegagalan sekalipun  kebijakan  itu  diimplementasikan  dengan  sangat  baik.  Sementara itu,  suatu  kebijakan  yang  cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang  diimplementasikan  dengan  baik oleh para pelaksana kebijakan.
Dalam  kajian  implementasi  kebijakan,  Edwards  mulai  dengan mangajukan  dua  buah  pertanyaan,  yaitu:  prakondisi  apa  yang  diperlukan sehingga  suatu  implementasi  kebijakan  berhasil?  Kedua,  hambatan utama  apa  yang  mengakibatkan    suatu    implementasi    gagal?    Menurut Edwards,    terdapat    empat  faktor  atau  variable  krusial  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Faktor-faktor  atau  variabel  tersebut  adalah komunikasi , sumber  daya , disposisi atau  sikap  pelaksana  dan struktur  birokrasi . Keseluruhan variabel saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.
Problema  klasik  tentang  rendahnya  pemahaman  guru  dalam mengimplementasikan  kurikulum  merdeka  terlihat  juga  pada  studi pendahuluan  yang  dilakukan  penulis  melalui  wawancara  dengan  beberapa guru  dan Kepala  Sekolah  di  SD  Negeri  028 Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu.  Dari  hasil  wawancara  dengan  guru  dan  Kepala  Sekolah  SD Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu  yang  dilakukan pada  hari  Jumat,  12  Agustus  2022,  pukul  10.00  WIB,  di  dapat  beberapa kesimpulan.  Pertama,  guru belum mendapatkan pelatihan yang komprenesif
mengenai kurikulum merdeka. Pemahaman mereka tentang kurikulum hanya didapatkan dari bertanya kepada guru-guru yang lebih memahami kurikulum merdeka. Dari guru-guru yang lebih memahami juga kadang-kadang memiliki persepsi  pemahaman  yang  berbeda-beda  tentang  konsep  kurikulum merdeka.
Kedua,  pengawas  sekolah  yang  seharusnya  memberikan  bimbingan dan  arahan  dalam  implementasi  kurikulum merdeka  juga  kurang memahami hakekat  dan  substansi  kurikulum  merdeka.  Mereka  tidak  paham  tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka di sekolah.  Pengawas  tidak  memberikan  arahan,  contoh,  bimbingan  agar pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan berbasis Kurikulum Merdeka.
Ketiga,  penggunaan  aplikasi  platform  merdeka  mengajar  (pmm) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru. Dari 37 guru yang ada di  sekolah  SD  Negeri  28  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri,  hanya  5 (lima)  orang  yang  mau  mengakses  dan  belajar  kurikulum  merdeka  melalui aplikasi  platform  merdeka  mengajar.  Alasan  mereka  kurang  aktif  membuka aplikasi  diantraanya  adalah  kesibukan  mengajar  dan  mengurus  rumah tangga  sehingga  tidak  sempat  membuka  aplikasi.  Selain  itu,  mereka  juga beralasan belajar melalui aplikasi itu merepotkan bagi mereka.
Selanjutnya,  hasil  wawancara  awal  penulis  dengan  dengan  Kepala Sekolah  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu, penulis  mendapatkan  informasi  bahwa  kelemahan  guru-guru  di  sekolahnya adalah mereka kurang begitu mahir dalam menggunakan teknologi informasi khususnya  penggunaan  laptop  dan  smartphone  untuk  belajar  mandiri mengenai kurikulum merdeka.  Selain itu, infrastruktur jaringan internet di SD Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu  juga  masih  belum memadai untuk pembelajaran daring.
Berdasarkan paparan di atas, ditemukan adanya permasalahan yang terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, yaitu: (1) guru yang tidak kompeten atau masih rendahnya kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah;  (2)  pengawas  sekolah  yang  belum  memiliki  pemahaman  tentang kurukulum merdeka; dan (3) infrastruktur sekolah yang belum memadai untuk memberikan  fasilitas  belajar  mandiri  secara  online  kepada  guru-guru  di  SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu,.
Hasil  temuan  di  atas  bersifat  sementara,  namun  memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara apa yang tertuang  dalam  kebijakan  pemerintah  mengenai  Implementasi  Kurikulum Merdeka  (IKM)  dengan  kondisi  faktual  di  lapangan.  Fenomena  kesenjangan ini merupakan permasalahan yang mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji, dan dicari pemecahannya.
Ada beberapa faktor yang semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan,  khususnya kebijakan  Implementasi Kurikulum  Merdeka  (IKM).  Faktor-fakter  tersebut  seperti:  komunikasi, ketersediaan  sumber  daya,  sikap  pelaksana  atau  disposisi,  serta  faktor birokrasi  dan  koordinasi  antar  pihak  yang  terlibat.  Keempat  faktor  ini merupakan  komponen  utama  di  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan Implementasi  Kurikulum  Merdeka  (IKM)  di  Indonesia,  khususnya  di  kota Pekanbaru.  Dari  keempat  faktor  ini  kita  bisa  menilai  apakah  Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau tidak.
Fenomena  dan  gambaran  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas merupakan  potret  awal  dari  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  implementasi  Kebijakan Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri Hulu.  Untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya kebijakan yang telah  dirumuskan  dalam  Kepmendikbudristek  No.56/M/2022    tentang Pedoman  Penerapan  Kurikulum  Merdeka,  salah  satunya  dapat  dilakukan dengan  penelitian  kebijakan.  Penelitian  kebijakan  adalah  penelitian  dengan objek kebijakan tertentu.
Penelitian  kebijakan  menurut  Nugroho  (2013:  49)  dikelompokkan menjadi dua jenis penelitian kebijakan,  yaitu: (1) Penelitian untuk Kebijakan, dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagai suatu kebijakan  baru  ataupun  kebijakan  revisi;  dan (2)  Penelitian  tentang Kebijakan, yaitu  penelitian  tentang  suatu  kebijakan  tertentu  dengan  dimensi penelitian  berkenaan  dengan  rumusan  kebijakan,  termasuk  di  dalamnya tentang perumusan  dan dinamika di dalamnya dan bagaimana implementasi suatu kebijakan, juga termasuk bagaimana kebijakan dikendalikan, baik  dari sisi  monitoring,  maupun  pengganjarannya;  kinerja  kebijakan,  termasuk dinamika di dalamnya, dari sejak output (keluaran) atau hasil yang dirasakan atau  dinikmati  organisasi  publik,  hingga outcome  (impak) atau  hasil  yang dirasakan  oleh  publik  dan  umpan  balik  kepada  organisasi  publik,  serta lingkungan  kebijakan,  baik  pada  saat  perumusan, implementasi ,  maupun pada waktu kebijakan berkinerja.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  jenis  penelitian  kebijakan  yang dilakukan  penulis  adalah  jenis  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan yang  mendeskripsikan  tentang  implementasi  kebijakan  Implementasi Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri Hulu berdasarkan Kepmendikbudristek No.56/M/2022.
Berdasarkan  permasalahan  yang  penulis  uraikan  dalam  latar belakang masalah,  maka yang menjadi fokus penelitian adalah pemantauan keterlaksanaan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028
Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu.  Subjek  penelitian  dibatasi pada  pelaku-pelaku  baik  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028 Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu.  Orang-orang  tersebut diasumsikan sebagai sumber data atau sumber informasi di dalam penelitian ini.  Penelitian  ini  fokus  untuk  memantau  keterlaksanaan  Implementasi Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu  dengan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.
Rumusan  Permasalahan  penelitian  ini  secara  umum  adalah: Bagaimanakah  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028 Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu?  Berdasarkan  rumusan permasalahan  penelitian  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui proses  implementasi  kebijakan  kebijakan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara menyeluruh (holistik) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus (spesifik) yang alamiah  dan dengan memanfaatkan metode ilmiah  (Moleong,  2014:6).  Berdasarkan  penjelasan  ini  dapat  disimpulkan bahwa  metode  penelitian  kualitatif  sangatlah  tepat  digunakan  untuk  untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu ataupun  kelompok mengenai  kebijakan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu.  Tahapan- tahapan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  kebijakan  ini  menggunakan langkah-langkah  yang  diajukan  oleh  Danim  (2000:187),  yaitu:  merumuskan masalah  sebagai  fokus  penelitian  kebijakan,  mengumpulkan data  lapangan, menganalisis  data,  merumuskan  hasil  studi  serta  menyusun  rekomendasi untuk pembuat maupun pelaksana kebijakan.
Penentuan  subyek  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive .  Karena  penentuan  informan  dilakukan  secara purposive, maka  informan  yang  peneliti  pilih  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat  atau aparat  yang  memiliki  kewenangan  pada  kebijakan  pendidikan  dan  pelaku atau  implementor  kebijakan,  antara  lain:  Kepala  SD  Negeri  028  Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (kabid dikdas), Guru , dan Kepala Sekolah.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara  mendalam  dan  observasi  kepada  para  informan  terhadap implementasi  kebijakan  Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu.  Sementara  data  sekunder  peneliti dapatkan  melalui  studi  dokumentasi  yang  terkait  kebijakan  Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu, buku-buku, dan sumber internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian  ini adalah observasi,  wawancara  dan  dokumentasi . Teknik  analisis  data  terdiri  reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Sumber: Miles and Huberman (1992:20)
Utuk  menguji  keabsahan  hasil  penelitian  maka  dilakukan  teknik pemeriksaan  data  berdasarkan  empat  kriteria:  Derajat  Kepercayaan (Credibility), Transferabilitas (Transferability), Kebergantungan (Dependability), dan Kepastian (Confirmability).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  dan  deskripsi  penelitian,  hasil  penelitia menunjukkan bahwa:
1.  Proses  Komunikasi  Kebijakan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu sudah  dilakukan  melalui  sosialisasi  dalam  bentuk  pelatihan, diklat,  dan  workshop.  Namun  volume  atau  porsi  pelatihan  harus lebih  ditingkatkan.  Kejelasan  informasi  tentang  kebijakan Kurikulum  Merdeka  dalam  Kepmendikbudristek  No.56/M/2022 harus  disampaikan  ke  sasaran  yaitu  kepada  seluruh  warga Sekolah SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.    Sosialisasi  Kepmendikbudristek  No.56/M/2022    tentang
kurikulum Merdeka  harus secara rutin dilaksanakan karena fakta menunjukkan masih rendahnya pemahaman guru dan warga  SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu tentang Kurikulum Merdeka;
2.  Kesiapan Sumber daya dalam implementasi kebijakan  Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu  cukup  memadai,  baik  dari  segi  jumlah  staff adminstrasi maupun jumlah guru. Dari segi kualitas, profesionalisme  guru  perlu  lebih  ditingkatkan.  Hal  ini  didasarkan kepada  kenyataan  di  lapangan  bahwa  masih  rendahnya pemahaman  guru  dan  Kepala  sekolah  di  SD  Negeri  028 Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu  tentang Kurikulum Merdeka.  Ketersediaan  informasi  sebagai  bagian  dari  aspek sumberdaya  masih  dirasakan  kurang  memadai  sebagaimana diakui  oleh  Guru  dan  Kepala  Sekolah  SD  Negeri  028  Pematang Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu.  Aspek  lain  dari  sumberdaya adalah adanya kewenangan. Kewenangan pelaksanaan
Kurikulum  Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba  baru sebatas kewenangan memilih Kurikulum Merdeka secara Mandiri Berubah.  Selanjutnya  dari  aspek  fasilitas,  para  pelaksana kebijakan  belum  memiliki  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  minimnya  buku-buku tentang Kurikulum Merdeka di sekolah;
3.  Proses  disposisi  yang  bermakna  sikap,  pemahaman,  dan komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan Implementasi  Kurikulum  Merdeka  SD  Negeri  028  Pematang Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu,  khususnya  pemahaman mengenai  Capaian  pembelajaran,  Alur  Tujuan  Pembelajaran, Modul Ajar dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, perlu ditingkatkan  lagi  melalui  pelatihan  atau  diklat  bagi  guru.  Semua pihak  memiliki  respon  yang  positif  yaitu  memiliki  komitmen  dan mendukung  implementasi  kebijakan  Implementasi  Kurikulum Merdeka;
4.  Struktur  Birokrasi  dalam  Implementasi  kebijakan  Kurikulum Merdeka  di    SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu,  sudah  berjalan  baik  dalam  hal  koordinasi  internal pelaksanaan  kebijakan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya pembagian  tugas,  tanggung  jawab  dan  kerjasama    diantara sesama  guru  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat, Indragiri  Hulu.    Namun  untuk  aspek  Standar  Operasional
Prosedur  (SOP)  pelaksana  kebijakan,  belum  dibuat  dan disosilaisasikan.

## IV.  SIMPULAN
Dari  paparan  atau  penyajian  diatas    maka  dapat  disimpulkan  bahwa ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Kurikulum Merdeka  di  SD  Negeri  028  Pematang  Reba,  Rengat  Barat,  Indragiri  Hulu berdasarkan  Kepmendikbudristek  No.56/M/2022.  Keempat  faktor  yang didasarkan  Teori  Charles  Edwards  III  yaitu:  (1)  Komunikasi,  (2)  Sumber Daya;  (3)  Disposisi;  dan  (4)  Struktur  Birokrasi.  Keempat  faktor  ini  bisa menggambarkan sejauhmana keberhasilan implementasi Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

## V.  DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
Fattah,  Nanang.  2012. Analisis  Kebijakan  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Https://www.republika.co.id/berita/r6q3xu483/pandemi-learning-loss-dan- kurikulum-prototipe , diakses tanggal 6 September  2022, Pukul 21.30 WIB.
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, & Pendidikan Tinggi Nomor 56/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka.
Moleong,  Lexy.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Miles,  MB,  dan  Huberman  A,M.1992. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber Tentang  Metode-Metode  Baru. Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohidi. 2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
Nugroho,  Riant.  2013. Metode  Penelitian  Kebijakan. Yogyakarta:  Pustaka Belajar.
Rusdiana,  H.A.  2015. Kebijakan  Pendidikan;  Dari  Filosofi  ke  Implementasi.
Bandung: Pustaka Setia