AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022

## ELITE POLITICAL MORALS IN JATIM PILGUB
CONTEST 2018
(Case Study of Elite Kiyai Communication through Hate Speech’s Message in Changing Voter’s Political Preferences)
Moh. Zuhdi 1 e-mail:mohzuhdi99@gmail.com

## Abstract
The development of democracy in Indonesia gives some opportunities for political  practitioners  to  do  campaign  openly.  In  some  cases  sometimes  elite politicians  ignore  the  ethical  aspect  of  the  process  of  political  communication, which tends to be excessive and without control. In 2017 the Police recorded there were  as  many  as  5,061  cases  of  cybercrime  or  cybercrimes  that  handled  by  the Police. That number rose 3% compare with 2016, which amounted to 4,931 cases. Polri has also handled 3,325 cases of hate speech crime or hate speech. The figure rose 44.99% from a year earlier, which totaled 1,829 cases (https://news.detik.com). The East Java Pilgub 2018 was related to the issue of a political-sounding  fatwa  by  a  group  of  scholars  aimed  at  bringing  mass  opinion into the governing of the 2018 election (https://pilkada.tempo.co).
This research method using descriptive qualitative, so it can reveal the real reality. This  research  reveals  the  unethical  behavior  of  politicians,  on  a  certain  side  and then  coupled  with  cooperation  with  the  elite  kiai.  In  a  sociological  context  it  is seen  as  an  elite  group  that  has  a  major  influence  on  the  formation  of  public opinion. Therefore, the presence of kyai elite in the political constellation of East Java pilgub can provide a broad public space of legimization through its cultural messages  and  lead  to  voters'  political  preferences  on  people  who  still  regard  the kyai elite as the dominant figure in decision making.
Keywords: Political  Morals,  Elite  Political  Communications,  Political Preferences
1 The Lecture of Ushuluddin and Da‟wah Faculty IAIN Madura
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Moral Politik Elit Dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018 (Studi Kasus Komunikasi Elit Kiyai Melalui Pesan Hate Speech Dalam Mengubah Preferensi Politik Pemilih)
By: Moh. Zuhdi* The Lecture of Ushuluddin and Da‟wah Faculty IAIN Madura e-mail:mohzuhdi99@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin membuka peluang praktisi politik  untuk  melakukan  kampanye  secara  terbuka.  Dalam  beberapa  kasus terkadang  para  elit  politisi  mengabaikan  aspek  etika  dalam  melakukan  proses komunikasi politik, sehingga cenderung kebablasan dan tanpa kontrol. Pada tahun 2017  Polri  mencatat  ada  sebanyak  5.061  kasus  cybercrime  atau  kejahatan  siber yang  ditangani  Polri.  Angka  itu  naik  3%  dibanding  pada  2016,  yang  berjumlah 4.931  kasus.  Polri  juga  telah  menangani  3.325  kasus  kejahatan hate  speech atau ujaran  kebencian.  Angka  tersebut  naik  44,99%  dari  tahun  sebelumnya,  yang berjumlah  1.829  kasus  (https://news.detik.com).  Pada  pilgub  Jawa  Timur  2018 terkait dengan dikeluarkannya fatwa berbau politik oleh sekelompok ulama yang bertujuan  untuk  menggiring  opini  massa  dalam  penyelenggaraan  pilgub  2018 (https://pilkada.tempo.co).
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  sehingga  dapat mengungkap  realitas  yang  sebenarnya.  Penelitian  ini  mengungkapkan  adanya perilaku  tidak  etis  yang  dilakukan  para  politisi,  pada  sisi  tertentu  kemudian ditambah  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  elit  kiyai.  Dalam  konteks sosiologis  dipandang  sebagai  kelompok  elit  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  pembentukan  opini  masyarakat.  Karena  itu  kehadiran  elit  kiyai  dalam konstelasi  politik  pilgub  Jawa  Timur  bisa  memberikan  ruang  legimitasi  public yang  luas  melalui  pesan-pesan  kulturalnya  dan  menggiring  preferensi  politik pemilih  pada  masyarakat  yang  masih  menganggap  elit  kiyai  sebagai  figur dominan dalam pengambilan keputusan.
Kata kunci : Moral Politik, Komunikasi Politik Elit kiyai, Preferensi Politik

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  adalah  cermin  perwujudan  prinsip-prinsip demokrasi  dalam  pemerintahan  negara  modern.  Menurut  J.  Kristiadi (dalam Koirudin, 2004: xii) makna pemilihan umum yang paling esensial
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
bagi suatu kehidupan demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan  kekuasaan  (pengaruh)  yang  dilakukan  secara  regulasi,  norma dan  etika  sehingga  sirkulasi  elit  politik  (pergantian  kekuasaan)  dapat dilaksankan  secara  damai  dan  beradab.  Institusi  pemilihan  umum  adalah produk  pengalaman  sejarah  manusia  dalam  mengelola  dan  mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat.
Sistem  politik  demokratis  dengan  pembentukan  kekuasaan pemerintahan  pemilihan  umum  ini  masih  dianggap  cara  yang  terbaik karena  dilengkapi  dengan  infrastruktur  yang  dapat  menjamin  peralihan kekuasaan  dengan  cara  kekerasan  dapat  ditekan  serendah  mungkin. Infrastruktur  dalam  sistem  demokrasi  yang  dimaksud  adalah  meliputi partai politik, parlemen, hukum yang adil, jaminan perlindungan hak sipil dan hak asasi manusia
Dalam  sebuah  negara  demokrasi  pemilihan  umum  berfungsi Pertama ,  sebagai  prosedur  pergantian  kekuasaan  atau  jabatan-jabatan politik  yang  bersifat  rutin; Kedua ,  sebagai  mekanisme  pemilihan pemimpin.  Pemilihan  umum  merupakan  cara  yang  paling  layak  untuk mengetahui  siapa  yang  paling  layak  untuk  menjadi  pemimpin  dan  siapa yang  dianggap  mampu  mewakili  kepentingan  mereka; Ketiga ,  sebagai resolusi  konflik  secara  damai  sehingga  pergantian  kepemimpinan  dan artikulasi  kepentingan  dapat  dihindarkan  dari  cara-cara  kekerasan,  dan; Keempat ,  sebagai  saluran  akses  ke  kekuasaan  dari  masyarakat  ke  dalam lingkaran kekuasaan (Mardimin, 2002: 36).
Oleh  karena  itu  guna  memenangkan  kompetisi  di  ajang  pemilu, para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan
menerapkan  berbagai  strategi  komunikasi  politik  yang  jitu.
Strategi  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan  suatu  strategi  komunikasi  politik  oleh  partai  politik  dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
suara partai politik dalam pemilu. Menurut Firmanzah (2008:244) strategi komunikasi  politik  sangat  penting  untuk  dianalisis.  Soalnya,  strategi tersebut tidak  hanya  menentukan  kemenangan  politik  pesaing,  tetapi  juga akan  berpengaruh  terhadap  perolehan  suara  partai.  Strategi  memberikan beberapa  manfaat  melalui  kegiatan  taktiknya  yang  mampu  membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah  strategi  yang  jelas  dan  disepakati  bersama  akan  menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat.
Strategi  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik harus  menyesuaikan  dengan  sistem  politik  yang  ada  di  Indonesia.  Oleh karena  itu,  sistem  politik  mau  tidak  mau  turut  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik.  Almond (1990:  34)  melihat  bahwa  komunikasi  politik  merupakan  salah  satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi  politik  sebagai  bagian  darisistem  politik  merupakan  satu konsepsi  yang  menyatakan  bahwa  semua  gejala  sosial,  termasuk  gejala komunikasi  dan  politik,  adalah  saling  berhubungan  dan  saling mempengaruhi.  Penggunaan  media  sangatlah  penting  dalam  proses kampanye  dan  sosialisasi  politik  pada  pemilu.  Dalam  konteks  politik modern,  media  massa  bukan  hanya  menjadi  bagian  yang  integral  dari politik,  tetapi  juga  memiliki  posisi  yang  sentral  dalam  politik.  Media massa  merupakan  saluran  komunikasi  politik  yang  banyak  digunakan untuk  kepentingan  menyebarluaskan  informasi,  menjadi  forum  diskusi publik  dan  mengartikulasikan  tuntutan  masyarakat  yang  beragam.  Semua itu  dikarenakan  sifat  media  massa  yang  dapat  mengangkut  informasi  dan citra  secara  massif  dan  menjangkau  khalayak  yang  begitu  jauh,  beragam, dan  luas  terpencar  (Pawito,  2009:  91).  Sebagaimana  diketahui  bahwa belanja  iklan  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  dan  pemerintah tahun 2009 naik 100 persen, yaitu sebesar Rp. 800 milyar dibanding pada pemilu 2004 sebanyak Rp. 400 milyar (www.okezone.com).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Data  di  atas  tersebut  menunjukkan  bagaimana  media  menjadi sarana yang sangat penting bagi sebuah partai politik dalam memenangkan pemilu  dengan  karakter  yang  dimilikinya,  media  menjadi  kekuatan  yang bisa  menyatukan  dan  menggiring  opini  masyarakat  kepada  salah  satu partai  politik  perserta  pemilu  dengan  memberikan  arah  ke  mana  mereka harus  berpihak  dan  prioritas-prioritas  apa  yang  harus  dilakukan.  Dengan kemampuannya,  media  dapat  memberi  semangat,  menggerakkan perubahan,  dan  memobilisasi  masyarakat  untuk  memilih  pada  pemilihan umum.
Perilaku  politik  massa  diatas  tentu  tidak  lepas  dari  pengaruh faktor budaya dan sistem politik yang berlaku saat itu. Pada era reformasi sistem  politik  demokrasi  mengalami  penguatan  dan  legitimate  sebagai harapan  akan  munculnya  ruang  partisipasi  politik  yang  semakin transparan.  Namun  ditengah  arus  keterbukaan  informasi  dan  ketersedian perangkat teknologi telah menggiring elit politik terperangkap dalam pola perilaku tidak etis.
Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia termasuk Jawa  Timur  pada  27  juni  kemarin  juga  tidak  luput  dari  berbagai  sorotan public.  Beberapa  tindakan  simpatisan  dari  paslon  nomer  urut  satu melakukan  pemasangan  spanduk  fatwa  agama  berbau  politik  yang berusaha  menggiring  masyarakat  pemilih  untuk  mendukung  dan memilihnya.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  munculnya  perilaku  elit  kiyai berupa hate speech atau ujaran kebencian yang dimunculkan melalui bener atau  spanduk  dengan  mengeluarkan  fatwa  agama  berbau  politik.  Dengan berbagai cara dilakukan demi menggiring opini public untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tindakan demikian tentu semakin memancing reaksi public yang luas bagi masyarakat.
Melalui  fenomena  diatas,  maka  arah  tulisan  ini  menjelaskan mengapa  muncul  kelompok  elit  kiyai  guna  mendukung  pasangan Khofifah-Emil  dalam  kontestasi  pilgub  jawa  timur.  Lalu  bagaimana  elit
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
kiyai mengemas pesan hate speech dalam mendukung pasangan  Khofiah- Emil guna mengubah preferensi politik pemilihJawa Timur.

## PEMBAHASAN
a. Teori perilaku
Berbicara  tentang  perilaku  manusia  itu  selalu  unik  atau  khusus. Artinya  tidak  sama  antar  dan  inter  manusianya,  baik  dalam  hal kepandaian,  bakat,  sikap,  minat  maupun  kepribadian.  Manusia berperilaku  atau  beraktifitas  karena  adanya  tujuan  untuk  mencapai suatu  tujuan  atau  global.  Dengan  adanya need atau  kebutuhan  diri seseorang  maka  akan  muncul  motivasi  /  penggerak  atau  pendorong, sehingga  manusia  atau  individu  itu  beraktifitas  /  berperilaku,  baru tujuan  tercapai  dan  individu  mengalami  kepuasan.  Siklus  melingkar kembali  memenuhi  kebutuhan  berikutnya  atau  kebutuhan  yang  lain dan  seterusnya  dalam  suatu  proses  terjadinya  perilaku  manusia (Widyatun, 1999).
SIKAP Aktivitas / Perilaku HAM Komunikasi Personality Motivasi/  dorongan
Goal  / tujuan Need / kebutuhan Kepuasan / satisfaction
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Gambar 2.1 Teori lingkungan
Sedangkan  menurut  Bandura  (1977)  mengemukakan  suatu formulasi  mengenai  perilaku,  dan  sekaligus  dapat  memberikan informasi  bagaimana  peran  perilaku  itu  terhadap  lingkungan  dan terhadap  individu  atau  organisme  yang  bersangkutan.  Formulasi Bandura  berwujud  B= Behavior, E= Environment, P= Person atau organisme.  Perilaku  lingkungan  dan  individu  itu  sendiri  saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ini berarti bahwa perilaku individu dapat  mempengaruhi  individu  itu  sendiri,  disamping  itu  perilaku juga berpengaruh  pada  lingkungan,  demikian  pula  lingkungan,  dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya (Walgito, 2003).
B ( behavior )
E P ( environment ) ( person ) Gambar 2.2 Formulasi Bandura
Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktifitas yang ada pada individu  atau  organisme  itu  tidak  timbul  dengan  sendirinya,  tetapi sebagai  akibat  dari  adanya  stimulus  atau  rangsangan  yang  mengenai individu  atau  organisme  itu.  perilaku  atau  aktifitas  itu  merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus
b. Teori propaganda
Propaganda  berasal  dari  bahasa  latin, Propagare, yang  artinya mengembangkan  dan  memekarkan.  Propaganda  bertujuan  untuk menanamkan  suatu  pengaruh  tertentu  dalam  pemikiran  seseorang  dan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
dengan  begitu  orang  tersebut  tergerak  perasaan  dan  pikirannya  untuk melakukan  apa  yang  diinginkan  oleh  orang  yang  melakukan propaganda  (propagandis).  Karena  itulah  propaganda  dilakukan  terus menerus dan berulang-ulang.
Harold  D.  Lasswel  (dalam  Kuswandi,  1996:76),  salah  seorang tokoh  ilmu  komunikasi  (1884),  mendefinisikan  propaganda  sebagai teknik  untuk  mempengaruhi  perilaku  manusia  dengan  memanipulasi representasi.  Representasi  tersebut  dapat  berbentuk  percakapan, tulisan, gambar, atau music.
R.A.  Santoso  Sastropoetro  mendefinisikan  propaganda  sebagai penyebaran  pesan  yang  terlebih  dahulu  telah  direncanakan  secara saksama  untuk  mengubah  sikap,  pandangan,  pendapat,  dan  tingkah laku  dari  penerima  (komunikan)  sesuai  dengan  pola  yang  telah ditetapkan oleh komunikator (Sastropoetro, 1983:34).
Dari  definisi  propaganda  tersebut  Sastropoetro  berpendapat setidaknya  ada  tujuh  elemen  –  elemen  tersebut,  yaitu  (1)  adanya komunikator yang menyampaikan informasi atau pesan dengan isi dan tujuan  tertentu;  (2)  adanya  komunikan  atau  orang  yang  menerima informasi  yang  diharapkan  menerima  pesan  dan  selanjutnya melakukan  sesuatu  sesuai  pola  yang  ditentukan  oleh  komunkator;  (3) adanya  kebijaksanaan  atau  politik  propaganda  yang  menentukan  isi dan  tujuan  yang  hendak  dicapai;  (4)  adanya  pesan  tertentu  yang  telah dirumuskan  untuk  mencapai  tujuan  secara  efektif;  (5)  adanya  sarana atau medium; (6) adanya teknik yang selektif; (7) adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan
dilakukannya propaganda (Sastropoetro:1983:36).
Dalam  hal  ini,  terdapat  tujuh  teknik  propaganda  yaitu name calling,  glittering  generalities,  testimonials,  transfer,  plain  folk,  card stacking, dan bandwagon  technique, (Sastropoetra,  1983:153).  Teknik propaganda name calling (sebagai teknik umpatan dengan memberikan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
sebuah  ide  atau  label  buruk),  teknik glittering  generalities (teknik propaganda  sebutan  yang  muluk-muluk  ini  adalah  suatu  teknik propaganda  dengan  mengasosiasikan  sesuatu  dengan  suatu  kata  bijak yang  membuat  kita  menerima  dan  menyetujui  hal  itu  tanpa memeriksanya  terlebih  dahulu  ),teknik  propaganda Testimonials merupakan  propaganda  yang  berisi  perkataan  orang  yang  dihormati atau  dibenci  bahwa  ide  atau  program  atau  suatu  produk  adalah  baik atau  buruk,teknik transfer (teknik  propaganda  yang  meminjam ketenaran meliputi kekuasaan, sanksi dan pengaruh sesuatu yang lebih dihormati dan dipuja) , teknik plain folk (teknik propaganda identifikasi terhadap  suatu  ide),  teknik card  stacking (teknik  propaganda  yang menonjolkan  hal-hal  yang  baik),  teknik bandwagon  technique (teknik ikut-ikutan  yang  dilakukan  dengan  menggembar-gemborkan  sukses yang dicapai oleh seseorang, suatu lembaga, atau organisasi).
Menurut  Duyker,  dalam  berpropaganda,  propagandis  kadang- kadang  akan  melakukan  tindakan beloven (memberikan  janji-janji),
voorspiegelen (menggambarkan  /  membayangkan), insinueren (menyindir-nyindir),  serta appeleren  aan  emoties  en  interessen (mengimbau  kepada  emosi  dan  perhatian).  Semua  tindakan  tersebut diulang-ulang  sehingga  orang  yang  dipropagandakan  akan  tergerak dengan  keinginannya  sendiri  untuk  melakukan  sesuatu  yang menyebabkannya bertingkah laku sesuai dengan pola  yang ditentukan oleh si propagandis (dalam Sastropoerti, 1983:17).
Suatu propaganda dapat saja menggunakan beberapa teknik di atas dalam  satu  kesatuan.  Demikian  pula  halnya  dengan  propaganda  yang terdapat di bener atau spanduk yang bertuliskan fatwa ulama dan fardu ain  dalam  mendukung  Khofifah-Emil  pada  pemilihan  gubernur  jawa timur.
c. Konsep Teori Referensial dalam Kajian Komunikasi Dakwah
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Komunikasi  adalah  proses  penyampaian  pesan  dalam  bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada pihak  yang lain dengan efek untuk  mengubah  sikap,  atau  tindakan.  Proses  tersebut  dilakukan  oleh seorang komunikator sebagai penyampai pesan dan komunikan sebagai penerima pesan, melalui media tertentu.
Menurut  Alston,  teori  acuan  atau  teori  referensial  ini  merupakan salah  satu  jenis  teori  makna  yang  mengenali  dan  mengidentifikasi makna  suatu  ungkapan  dengan  apa  yang  diacunya  atau  dengan hubungan  acuan  itu.  Acuan  atau  referensi  dalam  hal  ini  dapat berbentuk benda, peristiwa, proses atau kenyataan.
Bagi peneliti teori ini dianggap tepat untuk merangkai pemahaman akan makna pesan yang terkandung didalamnya terhadap paslon nomer urut satu yang memunculkan spanduk fatwa agama berbau politik yang berusaha  menggiring  masyarakat  pemilih  untuk  mendukung  dan memilihnya.  Mengingat  teori  ini  mampu  memberikan  suatu  jawaban atau pemecahan yang sederhana mudah diterima menurut cara berfikir alamiah  tentang  masalah  tersebut,  juga  berdasarkan  hubungan  antara istilah atau ungkapan itu dengan sesuatu yang diacunya.
Aktivitas  komunikasi,  pesan  yang  terkandung  di  dalamnya  belum atau  tidak  sampai  membatasi  pada  nilai  tertentu.  Ketika  seorang komunikator  menyampaikan  pesan  secara  meyakinkan  kepada komunikan  :  “Fatwa  Untuk  Rakyat  Jatim,  Memilih  Khofifah  Fardu „Ain Jangan Khianati Allah dan Rasul-Nya” dan juga muncul “Fatwa Untuk  Rakyat  Jatim,  Tidak  Memilih  Khofifah-Emil  Khianati  Allah SWT & Rasul-Nya”.
Yang  demikian  adalah  fenomena  komunikasi,  penyampaian  pesan dari  satu  pihak  kepada  pihak  yang  lain  untuk  mempengaruhi,  tetapi bukanlah aktivitas dakwah.
Dakwah  termasuk  dalam  tindakan  komunikasi,  walaupun  tidak setiap aktivitas komunikasi adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
ajakan  berbuat  kebajikan  untuk  menaati  perintah  dan  menjauhi larangan  Allah  SWT  dan  Muhammad  Rasulullah  SAW,  sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist.
Beberapa  sifat  atau  potensi  yang  melekat  pada  diri  manusia  yang memungkinkan  terjadinya  komunikasi  dan  dakwah  salah  satunya adalah  manusia  dibekali  oleh  Yang  Maha  Pencipta  kemampuan berbicara, sehingga masyarakat atau manusia dipenuhi dengan simbol- simbol dalam kehidupan berkomunikasi (Hamidi, 2015:hal. 6). Artinya berbicara  melalui  berbagai  media  termasuk  dalam  berdakwah  dapat dijadikan  sarana  informasi  bagi  masyarakat.  Hal  ini  yang  kemudian bisa  menyebabkan  seberapa  besar  pengaruh  pesan  dari  kedua  paslon tersebut  terhadap  masyarakat.  Sehingga  akibat  kemasan  berita  yang disajikan  dalam  pembuatan  spanduk  fatwa  agama  dan  simbol-simbol ketokohan  yang  berbau  politik  bisa  menciptakan  citra  ( image )  maka pesan-pesan  komunikasi  politik  tersebut  bisa  memperoleh  hasil  yang memuaskan.

## d. Kajian elit kiyai dan perubahan sosial
Berdasarkan struktur lapisan sosial, masyarakat terbagi menjadi dua  kelompok  sosial  yang  tersusun  secara  hirarkhis.  Menurut  Varma masyarakat  terbagi  dalam  dua  kategori  yaitu  1)  Sekelompok  kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut (a.) Elit yang berkuasa dan (b.) Elit  yang  tidak  berkuasa.  2).  Sejumlah  besar  massa  yang  ditakdirkan untuk  diperintah,(Varma,  2001:197).  Dalam  struktur  kekuasaan masyarakat  keberadaan  sekelompok  elit  jumlahnya  relatif  sedikit, namun  meski  demikian  mereka  memiliki  kemampuan  dan  kelebihan untuk  memanfaatkan  kekuasaan,  mereka  memegang  semua  fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya kesejahteraan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
masyarakat,  peningkatan  pendidikan,  perluasaan  kesempatan  kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi kekuasaanya itu  bisa  digunakan  untuk  tujuan-tujuan  yang  tidak  baik,  misalnya memperkaya  diri  sendiri,  memperkuat  posisi  oligarkhi,  memasukkan iklan  dan  keluarganya  dalam  pemerintahan,  menggalang  kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain.
Dalam  masyarakat  Islam,  termasuk  Jawa  Timur  dimana  basis kultural  masyarakatnya  dihuni  oleh  sebagai  besar  warga  Nahdlatul Ulama  (NU),  salah  satu  ormas  besar  di  Indonesia.  Kenyataan demikian  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  tokoh  tunggal  kiyai sebagai elit penentu bagi masyarakat. Kyai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada  perkembangan  masyarakat  tersebut.  Kedudukan  sosial  kyai dianggap  cukup  tinggi,  sehingga  kyai  termasuk  elit agama  dan  tokoh agama  yang  eksistensinya  selalu  diperhitungkan.  Sebagai  tokoh agama,  kyai  berada  dalam  posisi  yang  memiliki  kharisma  akibat hubungan  strata  sosial  yang  tetap  dipertahankan  dalam  komponen masyarakat.
Kyai  dengan  segala  eksistensinya  telah  terjadi  banyak pengembangan,  bahkan  pergeseran  peran,  baik  dalam  fungsi, tanggung  jawab,  kiprahnya,  juga  pada  mindsetnya.  Pada  dasarnya kiprah  kyai  tidak  hanya  dilihat  dari  kegairahannya  dalam mentransformasi  nilai-nilai  agama  pada  masyarakat,  juga  pada gigihnya  dalam  perjuangan  social  politiknya  saja.  Suzanne  Keller memposisikan  tokoh  semacam  ini  sebagai  elit  penentu  sekaligus sebagai  obyek  sosial,  sehingga  berada  dalam  kondisi  tiga  hal, pertama ,  mempunyai  wewenang  dan  pengambil  keputusan, kedua , sebagai  pendukung  kekuasaan  moral,  dan ketiga ,  sebagai  orang  yang terkenal, berhasil dan berderajat.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Sebagai  elit  penentu  di  tingkat  lokal,  karakteristik  sosial  dan pengelompokan  -  pengelompokan  sosial  sebagaimana  tergambar diatas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku  memilih  seseorang  termasuk  juga  pada  masyarakat  Jawa Timur.  Karakteristik  sosial  (seperti  pekerjaan,  pendidikan  dan sebagainya)  dan  karakteristik  atau  latar  belakang  sosiologis  (seperti agama,  wilayah,  jenis  kelamin,  umur,  dan  sebagainya)  merupakan faktor  penting  dalam  menentukan  pilihan  politik.  Pemahaman terhadap  pengelompokan  sosial  baik  secara  formal,  seperti  kelompok keagamaan,  organisasi  profesi,  maupun  pengelompokan  informal seperti  keluarga,  pertemanan,  ataupun  kelompok  kecil  lainnya memiliki  peranan  besar  dalam  membentuk  sikap,  persepsi,  dan orientasi  seseorang,  yang  nanti  sebagai  dasar  atau  preferensi  dalam menentukan pilihan politiknya (Anwar, 2004 : 23-24).
Gerald  Pomper  (dalam  Asfar,  2006)  memerinci  pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior ke dalam variabel, yaitu  variabel  predisposisi  sosial-ekonomi  keluarga  pemilih  dan predisposisi  sosial-ekonomi  pemilih.  Menurutnya,  predisposisi  sosial pemilih  dan  keluarga  pemilih  mempunyai  hubungan  yang  signifikan dengan  perilaku  memilih  seseorang.  Preferensi-preferensi  politik keluarga,  apakah  preferensi  politik  ayah  atau  preferensi  politik  ibu akan  berpengaruh  pada  preferensi  politik  anak  (Lipset,  1995:  1346- 1353).
Aspek  geografis  mempunyai  hubungan  dengan  perilaku memilih.  Adanya  rasa  kedaerahan memengaruhi  dukungan  seseorang terhadap  partai  politik.  Penelitian-penelitian  Rose  di  Norwegia menunjukkan  bahwa  ikatan-ikatan  kedaerahan,  seperti  desa-kota, merupakan  faktor-faktor  yang  cukup  signifikan  dalam  menjelaskan aktivitas  dan  pilihan  politik  seseorang.  Ikatan  kedaerahan  terutama sangat  kuat  dalam  memengaruhi  pilihan  seseorang  terhadap  kandidat
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6  No. 1. 2022
(Asfar,  2006:  140).  Dalam  berbagai  ragam  perbedaan  struktur  sosial, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik adalah faktor kelas (status ekonomi).
Pendekatan  psikologis  menjelaskan  bahwa  sikap  seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, merupakan variabel yang cukup  menentukan  dalam  memengaruhi  perilaku  politik  seseorang. Pendekatan  psikologis  menekankan  pada  tiga  aspek  psikologis,  yaitu ikatan  emosional  pada  suatu  partai  politik,  orientasi  terhadap  isu-isu dan  orientasi  terhadap  kandidat  (Niemi  and  Herbert  F.  Weisberg, 1984:  9-12).  Pendekatan  psikologis  menganggap  sikap  merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik seorang.
Disamping  faktor  psikologis  juga  ada  faktor  situasional  yang ikut  perperan  dalam  memengaruhi  pilihan  politik  seseorang.  Dengan begitu,  para  pemilih  tidak  hanya  pasif  tetapi  juga  aktif,  bukan  hanya terbelenggu  oleh  karakteristik  sosiologis  tetapi  juga  bebas  bertindak. Faktor-faktor  situasional  itu  bisa  berupa  isu-isu  politik  ataupun kandidat  yang  dicalonkan.  Dengan  demikian,  isu-isu  politik  menjadi pertimbangan  yang  penting.  Para  pemilih  akan  menentukan  pilihan berdasarkan  penilaiannya  terhadap  isu-isu  politik  dan  kandidat  yang diajukan. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Seseorang memilih kontestan atau kandidat tertentu dapat dilihat dari lima pendekatan yakni pendekatan struktural melihat  kegiatan  memilih  sebagai  produk  dari  konteks  struktur  yang luas,  seperti  struktur  sosial,  sistem  partai,  sistem  pemilihan  umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan.
Berbeda  dengan  pendekatan  diatas,  pendekatan  sosiologis cenderung  menempatkan  kegiatan  memilih  dalam  kaitan  dengan konteks  sosial,  pilihan  seseorang  dipengaruhi  latar  belakang demografi  dan  sosial  ekonomi,  seperti  jenis  kelamin,  tempat  tinggal (kota-desa),  pekerjaan,  pendidikan,  kelas,  pendapatan,  dan  agama.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Pendekatan  ekologis  cenderung  hanya  relevan  apabila  dalam  suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan  unit  teritorial  seperti  desa,  kelurahan,  kecamatan,  dan kabupaten.  Pendekatan  psikologi  sosial,  secara  emosional  dirasakan sangat  dekat  dengan  partai  politik  atau  kandidat.  Pendekatan  pilihan rasional  melihat  kegiatan  memilih  sebagai  produk  kalkulasi  untung dan rugi.

## 1. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  sehingga dapat mengungkap realitas yang sebenarnya. Penelitian ini mengungkapkan adanya perilaku tidak etis yang dilakukan para  elit kiyai, yang  pada  sisi  tertentu  kemudian  ditambah  dengan  melakukan  kerjasama dengan  pihak  elit  masyarakat  (kiyai).  Elit  kiyai  dalam  konteks  sosiologis dipandang  sebagai  kelompok  elit  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap pembentukan  opini  masyarakat,  tidak  hanya  sebagai  elit  kultural  semata tetapi  perannya  pun  sudah  merambah  pada  wilayah  structural.  Karena  itu kehadiran  elit  kiyai  dalam  konstelasi  politik  pilkada  disamping  bisa memberikan  ruang  legimitasi  public  yang  luas  melalui  pesan-pesan kulturalnya,  ia  juga  dapat  menggiring  preferensi  politik  pemilih  terutama pada masyarakat yang masih menganggap elit kiyai sebagai figur dominan dalam pengambilan keputusan.

## 2. HASIL ANALISIS
Pemilihan  umum  menjadi  hajatan  penting  dalam  proses  regenerasi kepemimpinan  nasional.  Melalui  mekanisme  electoral  yang  sifatnya terbuka,  semua  elemen  masyarakat  dapat  berpartisipasi  langsung  dalam proses politik ini. Namun di sadari atau tidak bahwa demokrasi disamping
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
memberikan  ruang  kebebasan  dan  persamaan  bagi  setiap  warga  Negara, sistem  demokrasi  juga  telah  menggiring  sikap  anomaly  masyarakat  ke dalam  ruang  ekspresi  tanpa  batas.  Ruang  kebebasan  dan  jaminan persamaan yang menjadi prinsip utama nilai-nilai demokrasi dapat dengan mudah  di  rusak  oleh  sikap  dan  perilaku  tidak  etis  kelompok  elit  tertentu melalui  propaganda-propaganda  buruk  dengan  tujuan  mengubah pandangan  atau  keyakinan  politik  masyarakat  terhadap  sistem  nilai-nilai yang diyakini bersama dalam masyarakat itu sendiri.
Pemilihan  Gubernur  Jawa  Timur  yang  saat  ini  telah  selesai  dan dimenangkan  oleh  pasangan  calon terpilih  Khofifah  Indar  Parawansa  dan Emil Dardakbukanlah merupakan fenomena baru terutama dalam konteks strategi komunikasi politik partai. Dalam kontestasi politik terutama ketika hendak menghadapi hajatan tahunan semacam ini, kelompok partai politik sudah  terlebih  dahulu  menyiapkan  diri  untuk  melakukan  komunikasi politik  kepada  masyarakat.  Dalam  ruang  dan  situasi  dimana  kebebasan berekspresi  dijamin  dan  dilindungi  oleh  Negara,  semua  kelompok organisasi politik jelas mempersiapkan diri dalam pertarungan politik.Oleh karena  itu  guna  mendorong  elektabilitas  politik  yang  tinggi  pada  calon yang  diusung,  masing-masing  partai  disamping  menggunakan  sarana- sarana  informasi  public  baik  itu  media  massa  maupun  media  cetak, masing-masing partai politik juga menggunakan kalangan tokoh elit lokal yang memiliki pengaruh sosial yang besar bagi masyarakat.
Hal  itu  dibuktikan  dengan  perilaku  elit  kiyai  yang  menggunakan simbol-simbol  agama  untuk  kepentingan  politik  melalui  fatwa  ulama. Dengan  demikian,  sikap  atau  perliku  tersebut  kurang  tepat  atau  tidak  etis digunakan apalagi pelakunya seorang kiyai. Seharusnya elit kiyaiitu tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama berupa fatwa, apalagi fatwanya berbentuk  “fardu  ain”.  Mestinya  kiyai  tidak  masuk  keranah  tersebut. Namun  penggunaan  fatwa  ternyata  mampu  mengubah  preferensi  politik
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
masyarakat  jawa  timur.  Terbukti  dengan  hasil  akhir  penghitungan  suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur 2018.
Pasangan nomor urut satu, Khofifah-Emil yang diusung oleh koalisi Partai  Demokrat,  Golkar,  Hanura,  PPP,  PAN  dan  Nasdem,  memperoleh 10.465.218  suara  atau  53,55  persen.  Sedangkan  pasangan  nomor  urut dua,Saifullah  Yusuf-Puti  GunturSoekarno,  yang  diusung  koalisi  PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen.
Kemenangan  paslon  Khofifah-Emil  tentu  bukanlah  kemenangan tanpa  strategi  yang  dilakukan  oleh  partai  pengusung.  Dalam  konteks kampanye politik terutama dalam kontestasi pemilu, masing-masing partai terus  melakukan  strategi  komunikasi  politik  kepada  masyarakat.  Paslon Khofifah-Emil  justru  menampilkan  fenomena  yang  sedikit  lebih  ekstrim dengan menebarkan seruan moral berbau politik penggiringan opini untuk mendukung  pasangan  Khofifah-Emil  dalam  kontestasi  pilgub  jatim  2018. Fatwa  ulama  No.1/SF-FA/VII/2018  tentang  seruan  fatwa  fardhu  a‟in tanggal 3 juni 2018 di Bendungan Jati, Pacet Mojokerto yang di gagas oleh tim  9  terdiri  dari  K.  Asep  Syaifuddin  Cholim,  K.  Faruq  Alawi,  K. Abdullah Saukat Siroj, K. Habib Jakfar, K. Suyuti, K. Bahar dan para kiai- kiai yang lainnyatentu sarat dengan nuansa politik yang dibungkus dengan dogma-dogma agama, (www.detik.com).
Dalam  kontestasi  politik  terutama  ketika  sedang  menghadapi kegiatan  penyelenggaraan  pemilu,  masing-masing  partai  politik  selalu mengusung  simbol  komunikasi  politik  yang  khas  sebagai  bagian  strategi kampanye  politik  partai.  Fenomena  semacama  ini  adalah  hal  yang  wajar dalam  arena  konstestasi  dimana  masing-masing  kontestan  turut  bermain menggunakan cara untuk mempengaruhi objek sasaran.
Penyelenggaraan pemilukada serentak di Indonesia terutama di jawa timur  tentu  memiliki  ciri  dan  karakteristik  tersendiri.  Perbedaan  tersebut tidak hanya bisa dipandang sebagai perbedaan geografis semata melainkan juga perbedaan demografis. Dua perbedaan ini dalam perspektif yang luas
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
tentu  akan  mempengaruhi  pertimbangan  para  kontestan  dalam merumuskan  arah  kebijakan  partai  dalam  memenangkan  pertarungan politik.
Menurut  peneliti  dalam  memahami  komunikasi  elit  kiyai  melalui pesan hate speech dalam mengubah preferensi politik pemilih ini terdapat pada  konteks  dalam  menyajikan  suatu  pesan  pada  fatwa  ulama  tentang Fardu  Ain.  Walaupun  isi  pesan  yang  disampaikan  itu  berlaku  secara keseluruhan bagi masyarakat pemilih jawa timur, namun dalam memahami isi  pesan  tersebut  pihak  komunikan  memiliki  cara  yang  berbeda,  yang dalam hal ini adalah perilaku elit kiyai yang menjadi seorang komunikator dalam menyampaikan pesan.
Hal  ini  bisa  kita  lihat  misalnya  adanya  baliho  yang  dimiliki  salah satu paslon nomor urut satu, Khofifah- Emil, di mana pada baliho tersebut diawali  dengan  kalimat  ”Fatwa  Untuk  Rakyat  Jatim.”  Kata  “Fatwa” sesungguhnya  adalah  milik  pemuka  agama,  yang  memiliki  otoritas keagamaan,  fatwanya  didengar  dan  ditaati.  Jadi  pada  kalimat  ini,  kenapa tidak  memakai  kata  lain?  misalnya  “Warning”  atau  “Woro-woro”,  atau apalah.  Karena  ini  bahasa  politik,  yang  juga  memiliki  unsur  propaganda, ajakan kepada Rakyat Jatim, maka diksi yang dipakai adalah “Fatwa”. Hal ini  seolah  olah  punya  pesan  bernilai  Agama  (Islam)  karena  kita  tahu, bahwa  selama  ini  yang  terbiasa  memakai  kata  “Fatwa”  adalah  MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Kemudian  pada  kalimat  selanjutnya:  “Memilih  Khofifah  Fardhu „Ain,”  kalimat  ini  merupakan  isi  Fatwa  diatas  bahwa  Memilih  Khofifah Fardu „Ain. Dengan kata “Fardu „Ain” berarti Setiap Umat Islam laki laki dan  perempuan  yang  sudah  dewasa,  berakal,  maka  hukumnya  wajib memilih  Khofifah,  karena  bersifat  “Fardu  „Ain”,  maka  ini  berarti  setiap Orang.  Kalau  memilih  Khofifah  dapat  pahala,  kalau  tidak  memilih Khofifah  berdosa.    Hukum  ini  sama  dengan  Hukum  Sholat  yang  Lima Waktu.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022
Menurut  peneliti,  hal  inilah  yang  kemudian  selaras  dengan  teori perilaku,  dimana  Manusia  berperilaku  atau  beraktifitas  karena  adanya tujuan untuk mencapai suatu tujuan atau global. Dengan adanya need atau kebutuhan  diri  seseorang  maka  akan  muncul  motivasi  /  penggerak  atau pendorong,  sehingga  manusia  atau  individu  itu  beraktifitas  /  berperilaku, baru tujuan tercapai dan individu mengalami kepuasan.
Peran  komunikator  dalam  menyampaikan  pesan  sangat  berpengaruh dalam  mengubah  preferensi  politik  pemilih.  Stimuli  komunikator  cukup mengena  pada  komunikan  ketika  pesan  yang  disampaikan  melalui  bener atau  baliho  dengan  memunculkan  fatwa  ulama  memilih  Khofifah-Emil adalah  Fardu  Ain.  Dengan  stimuli  yang  begitu  kuat  kepercayaan  diri (komunikan)  terhadap  komunikator  semakin  meningkat.  Peningkatan tersebut  dapat  dilihat  dari  rasa  antusias  komunikan  atau  masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan.
Fenomena diatas juga dapat dianalisa menggunakan teknik propaganda testimonials.  Teknik  propaganda Testimonials merupakan  propaganda yang  berisi  perkataan  orang  yang  dihormati  atau  dibenci  bahwa  ide  atau program  atau  suatu  produk  adalah  baik  atau  buruk.  Menurut  peneliti penggunaan  teknik  propaganda  testimonilas  sangat  relevan  karena munculnya  fatwa  ulama  berupa  tulisan  fardu  ain,  dikatakan  demikian, karena  hal  yang  nampak  pada  kalimat  tersebut  berbau  simbol-simbol agama  yang  dikomandoi  oleh  seorang  kiyai  dan  seolah-olah  itu  menjadi keharusan dan bahkan kewajiban bagi individu untuk  memilih pada salah satu  paslon  tertentu.  Sehingga  pesan  yang  disampaikan  mendapatkan reaksi negatif yang lumayan besar di masyarakat.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama, Dalam  arena  pertarungan  politik  praktis,  strategi  komunikasi memainkan  peran  penting  bagi  partai  dalam  menjalankan  mesin  politik partai.  Keberhasilan  partai  politik  dalam  memenangkan  kontestasi  salah satunya adalah di tentukan oleh strategi komunikasi politik. Namun meski demikian  arena  kontestasi  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan  moral politik.
Kedua, Perlunya  ada  pemahaman  dalam  etika  politik,  sebab  salah satu  sarana  yang  diharapkan  bisa  menghasilkan  suasana  harmonis  antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya  untuk  mencapai  kemajuan  bangsa  dan  negara  dengan mendahulukan  kepentingan  bersama  dari  pada  kepentingan  pribadi  dan golongan.
Ketiga, Pokok-pokok  etika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  harus  bisa  mengedepankan  kejujuran,  amanah,  keteladanan, sportifitas,  disiplin,  etos  kerja,  kemandirian,  sikap  toleransi,  rasa  malu, tanggung  jawab,  menjaga  kehormatan  serta  martabat  diri  sebagai  warga bangsa.
Keempat, Prinsip-prinsip  nilai  semacam  ini  sejalan  dengan  prinsip komunikasi  Islam  dimana  pesan  komunikasi  yang  disampaikan  harus mencerminkan prinsip-prinsip etik sebagai Islam yang diajarkan.

## Saran
1. Sebaiknya  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Panwaslu  dan pemerintah  daerah  bekerjasama  dan  bertindak  tegas  kepada  para kaum  elit,  seperti  kiai,  simpatisan,  relawan  dan  lebih-lebih  seorang politisi  yang  menggunakan  pesan-pesan  komunikasi  politik  yang ekstrim apalagi berbau simbol-simbol agama.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6  No. 1. 2022
2. KPU dan Panwaslu sebaiknya membuat regulasi atau peraturan yang konsisten,  agar  para  simpatisan,  relawan,  kiyai  maupun  politisi mematuhi  peraturan  yang  telah  dibuat  sehingga  tidak  menimbulkan kendala atau masalah.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 6  No. 1. 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah. (2008). Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta:
Obor Indonesia.
Gafar, A. (1999). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lipset, S. M. (1995). Political Man Basis Sosial Tentang Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mc. Quail, D. (1996). Teori Komunikasi Massa . Jakarta: Erlangga.
Mc. Quail, D., and Weindahl, S. (1995). Model-Model Komunikasi . Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Mubarok, M. M. (2005). Suksesi Pilkada. Surabaya : Java Pustaka.
Niemi, R. G., & Weisberg, H. F. (1984). Controversies in voting behavior 2nd .
Washington DC: CQ Press.
Pomper, G. (1987). Voter‟s Choice: Varieties of American Electoral Behavior. New York: Dod Mead Company.
Putra, F. (2003). Partai Politik dan Kebijakan Publik . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Rakhmat, J. (1998). Psikolgi Komunikasi . Bandung :
Remaja Rosdakarya.
Rosadi, U. (1999). Teori dan Model Penelitian Efek Agenda Setting Media Masa .
Jakarta
Berger. Peter, L & Luckman. Thomas. (1990). Konstruksi sosial atas realitas.
Jakarta : LP3ES.