NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN HUKUM TEORITIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM INDONESIA
Aidil Alfin Busyro
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi email: aidil.alfin@gmail.com email:busyro.pro18@gmail.com

## Abstrak
Adanya  dualisme  aturan  dalam  melaksanakan  perkawinan  umat  Islam  di Indonesia  menimbulkan  polemik  di  kalangan  ulama  yang  pro  dan  anti  terhadap pembaruan  hukum  Islam.  Walaupun  aturan  pencatatan  perkawinan  itu  sudah termaktub  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  tetapi sebagian  masyarakat  masih  melaksanakan  perkawinannya  dengan  cara sirri atau di  bawah  tangan.  Keyakinan  mereka  terhadap  sahnya  nikah  siri  berdasarkan pendapat  dan  praktek  yang  dilakukan  oleh  ulama-ulama  di  tanah  air.  Dalam tinjauan sosiologis hukum Islam, keberpihakan sebagian besar ulama kepada fikih mazhab al-Sya>fi’i> dan  dianutnya  mazhab al-Sya>fi’i> oleh  sebagian  besar masyarakat Islam Indonesia dimungkinkan mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap  terkendalanya  pembaruan  hukum  Islam  terkait  dengan  pencatatan perkawinan secara khusus dan umumnya hukum-hukum perkawinan lainnya yang terdapat dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Kata kunci: nikah siri, mazhab Syafi’i , sosiologi, hukum Islam

## Abstract
The  differences  of  laws  in  marriage  registration  have  generated  argumentative conflicts  among  the  ulama.  Some  of  them  agree  and  the  others  disagree.  Ulama who agree  say that proscribing  secretly  marriage  ( nikah siri )  is  in accordance to Islamic  law.  Even  though  the  regulation  about  marriage  registration  has  been written in The Indonesian Act No. 1 of 1974 on Marriage and in the Compilation of Islamic Law in Indonesian, the practice of secret marriage is still existed among Indonesian  Muslim  society.  They  base  their  practices  on  what  some  of  local ShafiiyahUlema  say  all  the  time  that  this  kind  of  marriage  is  in  accordance  to shari’ah.  It  is  common  to  say  that  Shafi’ischool  of  law  is  the  largest shari’ahschool  of  law  in  Indonesia.  In  the  sociology  of  Islamic  law,  most  of  the scholars  in  Indonesia  who  adhere  to  the  Shafi'i  school  and  also  most  of  the Indonesian Muslim community adhere to the same school, may have a significant influence on the constraints of reform of Islamic law related to the registration of marriages  in  particular  and  other  matters  about marriage  in  general  contained  in the Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Indonesia.
Keywords: family law, Islamic law, theoritical law, Islamic law reform

## A. Pendahuluan
Menikah  merupakan  kebutuhan dasar  manusia  yang  bertujuan  untuk melanjutkan  generasi  dan  memperoleh ketenteraman hidup di dunia. Setidaknya hal  ini  digambarkan  oleh  al-Qur’an surah al-Ru>m ayat  21.  Eksistensinya yang  amat  penting  ini  menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasul  SAW  yang  berhubungan  dengan itu.  Hal  disebabkan  oleh  pentingnya pernikahan, dan bahkan menikah merupakan  salah  satu  jalan  yang menyampaikan seseorang
untuk memelihara salah satu dari lima d}aru>riyya>t (hal  yang  teramat  penting) dalam  kajian maqa>s}i>d  al-syari>’ah ,  yaitu memelihara keturunan.
Para ulama fiqh sudah membahas bagaimana  tatacara  pelaksanaan  nikah, mulai dari  syarat dan rukun  nikah, serta proses  awal  yang  berupa  peminangan (khitbah),  akad  nikah,  dan  diakhiri dengan wali>mah al-‘ursy (pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir  ini  untuk  menunjukkan  dan memberitahukan  kepada  orang  lain bahwa telah terjadi pernikahan.
Setidaknya  prosedur  inilah  yang  sering dibicarakan  dalam  berbagai  kitab  fikih, dan  jika  dilalui  dengan  sepenuhnya, maka  pernikahan  sah  berikut  akibat hukum lain yang ditimbulkannya.
Dalam hukum positif yang berlaku  di  Indonesia,  persyaratan  yang sudah  dikemukakan  oleh  ulama-ulama fikihitu  belum  mempunyai  kekuatan hukum  sebelum  adanya  pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang
menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan  untuk  menguatkannya,  di antaranya  untuk  mengurus  administrasi kependudukan,  akte  kelahiran  anak, pendidikan,  memasuki  dunia  kerja  yang
semuanya  harus  memakai  akte  nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.Aturan-aturan  ini  dibuat  agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan  oleh  setiap  orang  yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya,  bagi  negara  adalah dalam  rangka  membuat  administrasi negara  dalam  bidang  keluarga  yang teratur, sedangkan  bagi  masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan adminsitrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah.  Di  samping  itu,  pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan  yang  dilahirkan  oleh  ulama- ulama  yang  pro-pembaruan  hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan  yang  lebih banyak.  Kehadiran  UU  No.  1  Tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Tahun  1991,  merupakan  buah kerja  keras  ulama  yang  pro-pembaruan hukum  Islam  dan  tokoh-tokoh  bangsa untuk  memberikan  aturan  yang  terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.
Sehubungan
dengan itu, permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia  adalah  adanya  2  (dua)  aturan yang harus dijalankan bersamaan (dualisme  aturan),  yaitu diya>ni> (aturan agama dalam mazhab tertentu khususnya mazhab  Syafii  )  dan qad}a>’i> (aturan negara). Aturan diya>ni> merupakan aturan  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an dan  Sunah  atau  dari  kitab-kitab  fiqh, sedangkan  aturan qad}a>’i> adalah  aturan yang dibuat oleh negara yang bersumber dari  pemikiran-pemikiran  positif  dan berhubungan  dengan  administrasi  yang harus  diikuti  oleh  setiap  warga  negara. Dua  aturan  ini  menurut  Zulkarnain, membuat masyarakat gelisah dan bingung dalam menerapkannya. 1
Salah  satu  persoalan  yang  diatur secara diya>ni> dan qad}a>’i> adalah perkawinan  umat  Islam.  Dalam  hal  ini
pelaksanaan hukum diya>ni> adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dan tidak ada yang menghalangi terjadinya perkawinan tersebut. Sedangkan secara qad}a>’i> perkawinan  yang  dilakukan  juga  harus diadmistrasikan oleh negara, yang dalam hal  ini  diwakili  oleh  Petugas  Pencatat Nikah  (PPN)  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA).  Ketika  kedua  ketentuan  ini dilaksanakan oleh pasangan yang menikah, maka secara hukum diya>ni> dan qad}a>’i> perkawinan  mereka  telah  diakui sah  oleh  agama  dan  negara,  tetapi apabila  mereka  hanya  mengikuti  salah satunya,  maka  perkawinan  mereka belum dianggap  sempurna sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia. 2
Fenomena  yang  sering  menjadi perbincangan  para  akademisi  dan  ulama di  Indonesia  adalah  nikah  siri , yang dapat  diartikan  sebagai  nikah  yang dirahasiakan  menurut  tinjauan diya>ni> dan dapat juga diartikan dengan pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  ke KUA  secara qad}a>’i> .  Dalam  pandangan diya>ni> , nikah  sirisepertinya  tidak  dapat dipandang sebagai nikah yang tidak sah, karena  mendapat  legitimasi  syarak [baca;  kitab-kitab  fikih],  yaitu  bahwa perkawinan  tersebut  sahmenurut  hukum agama.  Amir  Syarifuddin  mengemu- kakan bahwa salah satu unsur perkawinan yang mengakibatkan sahnya perkawinan  adalah  harus  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebuah perkawinan  bagi  umat  Islam  adalah peristiwa  agama  dan  dilakukan  untuk memenuhi  perintah  agama. 3 Adapun aturan  tentang  pencatatan  perkawinan yang  bersifat qad}a>’i> dianggap  aturan baru  yang  tidak  pernah  diatur  oleh ketentuan-ketentuan  syarak  sebelumnya, baik  dalam  Al-Qur’an  ,  Sunah,  maupun kitab-kitab fikih. Aturan tentang pencatatan  itu  hanyalah  merupakan tambahan syarat administratif, tanpa ada
pengaruhnya  terhadap  sah  dan  batalnya perkawinan. Keabsahan perkawinan tidak  tergantung  dengan  pencatatan perkawinan,  tetapi  ditentukan  dengan terpenuhinya  semua  rukun  dan  syarat perkawinan.  Apabila semua unsur-unsur pembentukansuatu akad sudah terpenuhi secara  sempurna  seperti  yang  diatur secara diya>ni> , maka akad nikah itu telah dianggap  sah  sehingga  halal  bergaul sebagaimana  layaknya  suami  isteri  yang sah,  dan  anak  yang  lahir  dari  hubungan tersebut  sudah  dianggap  sebagai  anak yang  sah.  Begitulah  pada  umumnya masyarakat  Islam  Indonesia  memaknai aturan-aturan  tentang  perkawinan  ini. Dalam  kenyataannya  nikah  siri  dengan segala konsekwensi hukum akibat pernikahan tersebut sudah pernah diakui oleh negara dengan keluarnya keputusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 46/PUU-VIII/2010  terkait  perkawinan antara  Moerdiono  dengan  Machica Mochtar. 4
Di sisi lain, secara qad}a>’i> sebuah perkawinan  di  Indonesia  baru  dianggap sah  apabila  dicatatkan  ke  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  di  KUA.  Adanya dua  ketentuan  hukum  ini  (hukum fikih/ diya>ni> dan  hukum  negara/ qad}a>’i> ) tentu  saja  menimbulkan  perdebatan sejak  munculnya  UU  No.  1  tahun  1974 dan  PP  No.  9  tahun  1975dan  terakhir dikukuhkan  lagi  dengan  Inpres  No.  1 tahun 1991 berkenaan dengan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Perdebatan  itu semakin  memuncak  ketika  diwacanakan dalam  RUU  Peradilan  Agama  Tahun 2010 di Indonesia untuk  mempidanakan pelaku  yang  tidak  taat  kepada  hukum negara  dan  semua  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  nikah  siri  dengan  pidana denda  sebanyak  Rp.  6.000.000,-  atau kurungan  selama  6  bulan.  Munculnya ide  untuk  memperbarui  UU  Peradilan Agama di Indonesia salah satunya dipicu oleh  banyaknya  kasus-kasus  nikah  siri yang terjadi, seolah-olah tidak
menghormati  aturan-aturan  yang  dibuat oleh  negara.  Di  samping  itu,  menurut Mas’udi,  kehadiran  RUU  Peradilan Agama merupakan suatu langkah positif untuk  menegakkan  kesetaraan  laki-laki dan perempuan yang memiliki hak yang sama  dan  sederajat  dalam  menjalankan semua  struktur  kehidupan. 5 RUU  ini menimbulkan  perdebatan  yang  tidak berhenti.  Akibat  perdebatan  tentang persoalan  ini  semakin  meluas,  maka badan  legislasi  di  DPR  menghentikan untuk  sementara  pembahasan  tentang draft RUU tersebut.
Walaupun  sudah  ada  aturan tentang  pencatatan  perkawinan,  praktek nikah  siri  tetap  saja  terjadi,  yang  salah satunya  akibat  darikefanatikan  dalam bermazhab, sehingga pelaksanaan aturan tentang  itu  tidak  mendapat  dukungan dari  semua  tokoh-tokoh  umat  Islam  di Indonesia.  Apalagi  jika  pelaksanaan nikah  siri  tersebut  disebut-sebut  akan dipidanakan  dengan  rancangan  undang- undang  yang  akan  dibuat  kemudian. Tulisan  ini  secara  sederhana  akan melihat  dan mencoba menganalisa kemungkinan-kemungkinan di atas dengan  melihat  aspek  materi-materi hukum  yang  secara  teoritis  mengatur persoalan itu dan juga dari sisi sosiologi hukum Islam.Perdebatan-perdebatan seputar  nikah  siri  dan  keberpihakan sebagian  ulama  kepada  teori  mazhab tertentu  (dalam  hal  ini  Nahdhatul Ulama) dimungkinkan mempunyai pengaruh  yang  siginifikan  terhadap terkendalanya  pembaruan  hukum  Islam terkait  dengan  pencatatan  perkawinan secara  khusus  dan  umumnya  hukum- hukum perkawinan lainnya yang terdapat  dalam  UU  No.1/1974  dan Kompilasi Hukum Islam.

## B. Deskripsi  Singkat  tentang  Nikah Siri
Secara  definitif  tidak  ditemukan penggertian  nikah  siri  dalam  literatur-
literatur  fikih,  tetapi  dapat  dipahami bahwa  pernikahan  yang  terjadi  akan dirahasiakan  setelah  terjadinya  akad, artinya  pernikahan  yang  dihadiri  oleh dua  orang  saksi  lalu  mereka  diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dengan  demikian  nikah  siri  terkait dengan  eksistensi  saksi  nikah  yang diharapkan tidak memberitahukan kepada  siapapun  berkenaan  dengan perkawinan  yang  sudah  terjadi. Imam Ma>lik melarang  perbuatan  seperti  ini, sedang Imam Abu> H{ani>fah dan Imam al- Sya>fi’i> mentoleransi  hal  tersebut. 6 Dalam aturannya, para saksi pernikahan dilarang merahasiakan perkawinan karena terkait dengan kehalalan hubungan  suami  isteri,  sekaligus  untuk membedakannya  dari  perzinaan  yang biasanya memang dirahasiakan.
Imam Abu> H{ani>fah dan Imam al- Sya>fi’i> mentoleransi  nikah  siri,  karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan  tidak  dikaitkan  dengan disembunyikan  atau  disebarluaskannya pernikahan,  tetapi  dikaitkan  dengan kehadiran  para  saksi  ketika  akad berlangsung.  Tujuan  sebenarnya  dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi. Berbeda
dengan Ma>likiyyah , kehadiran saksi ketika akad hanya  dianjurkan  tidak  diwajibkan. Keberadaannya  (para  saksi)  diwajibkan sebelum  terjadinya  hubungan  suami istri.  Sementara  sebagian  besar  ulama mewajibkan kehadiran saksi ketika akad. Dengan  demikian  terlihat  bahwa  para fukaha , walau  mereka  berbeda pendapat tentang  hukum  kehadiran  saksi  ketika akad,  tetapi  mereka  sepakat  bahwa memberitahukan perkawinan  itu penting dilakukan  agar  tidak  ada  dugaan hubungan  perzinaan,  walaupun  dalam hal ini sebagian mereka tidak
menetapkan hukum wajib untuk itu. Oleh  karena  itu,  pelarangan nikah siri(dalam pengertian yang
dinyatakan  oleh  Imam Ma>lik )  diduga karena  para  pihak  yang  terlibat  dalam akad  nikah  tidak  ingin  memberitahukan perkawinan tersebut kepada orang lain.Sebab,  perkawinan  tidak  hanya menyangkut kehalalan melakukan hubungan  suami  isteri,  tetapi  juga berhubungan  dan  hak-hak  hukum  isteri dan  anak.  Aspek  pelarangan  nikah  siri tidak  berkaitan  secara  langsung  dengan rukun  dan  syarat  perkawinan.  Karena alasan  inilah  Imam al-Sya>fi’i> dan  Imam Aba>  H{ani>fah mentoleransinya,  sedang kelompok ulama H{ana>bilah memakruhkannya.  Dengan  demikian nikah  siri  adalah  perkawinan  yang memenuhi  persyaratan  formal  secara diya>ni> (rukun  dan  syarat)  kemudian dengan alasan-alasan tertentu para pihak tidak  ingin  memberitahukannya  kepada orang banyak.
Pada dasarnya perkawinan seperti  initidak  dianjurkan  karena  akan membawa  efek  yang  tidak  baik  di kemudian hari, apalagi jika dihubungkan dengan  adanya  perintah  Nabi  SAW untuk memberitahukannya melalui wali>mah  al-’ursy (pesta  pernikahan) walaupun  dengan  cara  yang  sederhana dan tidak suka apabila sebuah perkawinan  dirahasiakan. 7 Dalil  yang populer  digunakan  untuk  menunjuk keabsahan  perkawinan  yang  dikaitkan dengan saksi adalah 8
: : !" # $#%& ) #( ) (
“ Dari  Aisyah  r.a.  ia  berkata:
Rasul  saw.  telah  bersabda:  Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (H.R. Ahmad) Mayoritas fukahaberpendapat bahwa  hadis ‘Aisyah di  atas  menjadi dalil keabsahan pernikahan itu ditentukan  dengan  saksi.  Walaupun  ada di  antara  fukaha  yang  berpendapat
sebaliknya,  yakni sah  nikah tanpa saksi. Keberadaan  saksi  dalam  perkawinan  di samping  untuk  menentukan  keabsahan suatu  perkawinan,  juga  karena  saksi mengemban  fungsi  informan,  yakni menyebarluaskannya  kepada  khalayak ramai  bahwa  telah  terjadi  pernikahan. Tujuannya  untuk  menampik  isu  negatif yang  mungkin  saja  muncul  setelah pernikahan karena adanya dugaan hubungan  seks  di  luar  nikah.  Sekaligus untuk  mengukuhkan  hak-hak  yang timbul  akibat  akad  perkawinan  tersebut, seperti  pengakuan  nasab,  hubungan mus}a>harah (persemendaan), mendapatkan  nafkah,  pengukuhan  hak waris  dan  lain  sebagainya.  Keterkaitan saksi dalam aspek publisitas  inilah  yang menjadi
alasan sebagian fukahamenempatkannya  sebagai  syarat sah perkawinan. Implikasinya
perkawinan tanpa saksi menurut mayoritas  ulama  tidak  sah.  Berbeda dengan itu, Imam Ma>lik tidak menjadikan  keberadaan  saksi  sebagai syarat  sah  akad  perkawinan,  tetapi menjadi  syarat  untuk  menghalalkan hubungan  suami  istri.  Di  sini  Imam Ma>lik membedakan antara syarat terbentuknya akad, dengan syarat menghalalkan  hubungan  suami  istri.
Terlepas dari perbedaan tersebut, keberadaan saksi dalam sebuah perkawinan  tetap  merupakan  elemen penting ketika terjadi sebuah pekawinan. Berkaitan  dengan  peran  saksi dalam  pernikahan  itulah,  maka  saksi dalam pernikahan itu menentukan keabsahan  dan  tidaknya  dalam  suatu perkawinan dan melaksanakan fungsinya sebagai informan. Oleh karena  itu  fukaha  menetapkan  sejumlah persyaratan menyangkut saksi,yaitu beragama Islam, ahliyyah (cakap hukum),  adil  (punya  integritas  moral), terdiri  dari  dua  orang  laki-laki,  dan merdeka,  bahkan  ulama Sya>fi’iyyah mensyaratkan  saksi  itu  dapat  melihat
(tidak  buta)  karena  ucapan  ijab  qabul tidak  dapat  dipastikan  kecuali  dengan melihat  langsung  dari  orang  yang mengucapkannya. H{anafi> berpendapat sebaliknya.  Seseorang  yang  tidak  bisa melihat  (buta)  juga  diterima  sebagai saksi, dengan syarat ia dapat memahami dengan jelas ucapan lafal ijab qabul dari pelaku-pelaku akad perkawinan. 9
Menurut al-Sayyid  Sa>biq ,  Perkawinan kehilangan eksistensinya dan nilai kesakralannya jika para saksi terdiri dari orang-orang
yang tidak cakap
hukum. 10 Sedangkan keadilan adalah keistiqamahannya  dalam  menjalankan kewajiban  agama secara lahiriyah.
Keberadaan  saksi  yang  adil  itu  untuk menunjuk  keagungan  perkawinan.  Jika saksi seorang yang fasik, maka perkawinan kehilangan nilai kesakralannya. Sedang dalam pandangan
H{anafi> seorang  yang  fasik  diterima sebagai saksi. Menurut H{anafiyyah , jika seorang  bapak  mempunyai  wewenang melangsungkan  perkawinan  anaknya, maka  ia  juga  dipandang  cakap  untuk menjadi saksi. 11
Adapun tentang persyaratan  laki-laki,  merdeka,  dan dapat melihat diperselisihkan oleh ulama. 12 Namun  sejumlah  persyaratan itu  ditetapkan  dengan  tujuan  yang  sama supaya  peran  saksi  sebagai  orang  yang bertanggungjawab memberitahukan terhadap  terlaksananya  sebuah  perka- winan  dapat  secara  optimal  dilaksa- nakan.
Selain  saksi,  penyelenggaraan wali>mah  al-’ursy juga  berperan  untuk memberitahukan telah terjadinya sebuah perkawinan.  Penyelengaraan wali>mah al-‘ursy bukan  sekedar  jamuan  makan untuk para undangan, tetapi penyebarluasan kepada
masyarakat tentang perkawinan dan membe- dakannya dari perzinaan yang umumnya dirahasiakan. Karena alasan inilah menurut  Shafra,  Rasul  SAWmenyuruh publikasi perkawinan dengan cara
menyelenggarakannya  di  mesjid  dan memakai musik. 13
Sedemikian  pentingnya  penye- barluasan  terjadinya  perkawinan,  maka menurut Shafra, wali>mah  al-‘ursy sebaiknya  tetap  dilaksanakan  walaupun dengan  pesta  sederhana  dan  hanya mengundang  beberapa  orang.  Dengan alasan  publikasi  inilah  Rasul  SAW menyuruh ‘Abd  al-Rahma>n  ibn  ‘Auf supaya  menyelenggarakan wali>mah  al- ‘ursy walau pun hanya dengan menyembelih  seekor  kambing. 14 Karena itulah  yang  diundang  agar  datang menghadirinya meskipun ia  dalam keadaan berpuasa. 15 Oleh karena wali>mah  al-‘ursy menyangkut  aspek publisitas  maka  sebaiknya  dilakukan ketika  akad  atau  sesaat  setelah  akad. Walaupun sebenarnya dapat juga diadakan  setelah  beberapa  lama  akad dilangsungkan.
Penyelenggaraannya tergantung  kebiasaan  yang  berlaku dalam masyarakat.

## C. Fenomena Nikah Siri di Indonesia
Nikah siri adalah  isu  yang  sudah cukup  lama  dibicarakan  dalam  pentas hukum  Islam  di  Indonesia.  Dalam realitas masyarakat Indonesia, pengertian  nikah siri itu  berbeda  dengan pengertian  nikah siri dalam  konsepsional fikih.  Kalau  di  dalam  fikih,  nikah  siri berarti  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalam akad
melarang saksi mempublikasikan  perkawinan  tersebut kepada masyarakat.  Sedang  dalam tatanan  masyarakat  Indonesia  nikah  siri lebih mengacu kepada situasi dan bentuk perkawinan  di  bawah  tangan  atau pernikahan  yang  tidak  tercatat  menurut peraturan  perundang-undangan  perka- winan  yang  berlaku. 16 Istilah  populer yang  cukup  unik  digunakan  oleh masyarakat    Desa  Sinarrancang  Cirebon dengan  istilah  “kawin  kyai”, 17 atau “kawin setor” 18 dalam istilah masyarakat Madura,  yaitu  suatu  perkawinan  yang
prosesnya dilakukan di hadapan seorang kyai  atau  meniru  cara  kyai  tanpa memerlukan  pencatatan  perkawinan. Dengan  demikian  secara  jelas  seorang kyai  yang  notabene  mengetahui  aturan syariat  mempunyai peran penting dalam pelaksanaan nikah siri ini.
Persamaannya, kedua bentuk nikah  siri  itu  (nikah  siri  ala  fikih  dan Indonesia)  sama-sama  tidak  berkaitan dengan  rukun  dan  syarat  perkawinan. Kekhasannya  nikah  siri  ala  Indonesia dikaitkan dengan tidak adanya pencatatan  perkawinan,  dan  pencatatan itu ditentukan sebagai
syarat administratif oleh negara. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak dicatatkan  tidak  mendapat  dukungan normatif negara berupa akta nikah.
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2006 tentang administrasi kependudukan, salah  satu  persitiwa  yang  penting  yang harus didaftarkan/dilaporkan adalah adanya  perkawinan  yang  dialami  oleh seseorang  selain  peristiwa  kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama, dan  perubahan  status  kewarganegaraan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak sesuai  dengan  hukum  dan  tidak  akan mendapatkan
pengakuan
dan perlidungan hukum di negara
Indonesia. 19 Dalam  penelitiannya  Siti Ummu Adillah menemukan bahwamotivasinikah
siridisebabkan olehbeberapa faktor, yaitu faktor ekonomi,  belum  cukup  umur, 20 ikatan dinas  atau  sekolah,  ada  anggapan  nikah siri sah  menurut  agama,  hamil  di  luar nikah,  kurangnya  kesadaran  masyarakat tentang  pencatatan  perkawinan,  adanya stigma  negatif  bagi  pelaku  poligami, sulitnya  aturan  dalam  berpoligami,  dan tidak  adanya  aturan  dan  tindakan  yang tegas  bagi  pelaku nikah siri . 21 Di samping  alasan-alasan  di  atas  nikah
siri juga  dimotivasi  oleh  karena  sudah bertunangan  dan  khawatir  berbuat  zina, menghemat biaya, menghindari konsekwensi  hukum  di  belakang  hari, dan takut diketahui oleh istri pertama. 22
Perkawinan  ini  tidak  hanya dilakukan  oleh  kalangan  bawah,  tetapi juga  oleh  kelompok  menengah  ke  atas dan  berpendidikan,  misalnya  Aceng Fikri,  mantan  Bupati  Garut.  Terlepas dari  apapun  motivasi  dilakukannya nikah siri oleh  masyarakat  Indonesia, yang jelas nikah siri itu dalam terminologi Indonesia adalah nikah yang tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan Agama  atau  biasa  disebut  nikah  bawah tangan. Dalam hal ini  masalah publikasi tidak  terlalu  ditonjolkan.  Pernyataan  ini didukung  oleh  kenyataan  bahwa  setiap pernikahan siri itu  biasanya  diketahui oleh  masyarakat  apalagi  di  daerah pedesaan.
Menurut
Atho Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Dahlia Haliah Ma`u, meskipun ulama Indonesia umumnya  setuju  atas  pasal  2  ayat  (2) UUP  dan  tidak  ada  reaksi  terbuka atasnya, tetapi karena pencatatan perkawinan  itu  tidak  disebut  dalam kitab-kitab fikih, maka dalam pelaksanaanya  masyarakat  Indonesia masih  mendua,  bahkan  lebih  cenderung menyatakan  sah  kalau  semua  rukun  dan syarat  perkawinan  dalam  fikih  sudah terpenuhi. 23 Hal senada juga disampaikan  oleh  KH  Ma’ruf  Amin (Ketua  MUI)  yang  mengistilahkannya dengan  nikah  bawah  tangan  dan  sah hukumnya apabila  memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam syariat. 24
Agaknya pemahaman “sah menurut  hukum  agama”  inilah  yang menyebabkan  banyak  orang  melakukan nikah siri .  Di  samping  adanya  sikap yang meragukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengatur tentang isbat nikah . Seperti  tercantum  dalam  pasal  7
ayat  2  KHI  yang  menyebutkan  bahwa “dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat diajukan  isbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama”. Selanjutnya ayat 3 menyatakan bahwa“isbat  nikah  yang  dapat  diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian,
b. hilangnya akta nikah,
c. adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan,
d. adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya UU NO.I  Tahun 1974,
e. perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka yang tidak mempunyai halangan  perkawinan  menurut  UU NO. I Tahun 1974.
Kemudian  pada  ayat  4  lebih  lanjut dinyatakan bahwa “yang berhak mengajukan  isbat  nikah  ialah  suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan”.
Ketentuan  isbat  nikah  seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI tersebut, secara eksplisit
mengindikasikan pengakuan
terhadap keabsahan
pernikahan  yang  tidak  tercatat  agar kemudian  dicatatkan,  dan  tentu  saja peluang  isbat  nikah  ini  agar  dicatatkan menguntungkan kepada pihak-pihak yang  melakukan  nikah  siri  tersebut.  Hal ini  banyak  dilakukan  oleh  Pengadilan- pengadilan  Agama  di  Indonesia  sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan oleh KHI. Apabila semua alasan  yang  terdapat  dalam  KHI  sudah ditindaklanjuti  oleh  Pengadilan  Agama, maka  artinya  semua  perkawinan  siri dapat diisbatkan pernikahannya.
Adanya pengakuan eksplisit terhadap  nikah siri melalui  isbat  nikah dan  ungkapan  “sah  menurut  hukum agama”  ini  pada  dasarnya  tidak  selalu
berhubungan  dengan  publikasi  dalam perkawinan, walaupun dalam hadis Nabi SAWsebuah perkawinan hendaklah dipublikasikan.  Hal  ini  sesuai  dengan hadis  yang diriwayatkan oleh al-Tirmi>z}i> dari ‘A<isyah ra,  bahwa  Nabi  SAW memerintahkan pengumuman pernikahan melalui wali>mah al- ‘ursy walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. 25 Bagi umumnya masyarakat Indonesia,  terutama  umat  Islam  yang berada  di  pulau  Jawa,  persoalan  nikah siri tidak identik dengan menyembunyikan perkawinan. Bagi mereka  pernikahan  yang  dilakukan secara  normal  dan  secara siri hampir tidak  ada  bedanya  karena  pada  setiap pernikahan  itu  pada  umumnya  diiringi dengan wali>mah al-‘ursy . Yang  menjadi patokan bagi mereka hanya keabsahannya  dari  sisi  agama.  Oleh karena itu wali>mah  al-‘ursy tidak menjadi pembicaraan yang serius, apalagi  dihubungkan  dengan  keabsahan sebuah  pernikahan.  Siapa  saja  yang menikah  di  desa  tertentu  dari  suatu wilayah  tertentu  sudah  pasti  diketahui oleh  semua  warga.  Dengan  demikian tidak  terlihat  kaitan  yang  siginifikan antara  kebasahan  pernikahan  siri  yang mereka lakukan  dengan  keharusan melakukan wali>mah al-‘ursy .

## D. Tinjauan  Sosilogi  Hukum  Islam tentang Nikah Siri di Indonesia
Apabila  diperhatikan  ketentuan yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  di  atas  yang  mengatur tentang  isbat  nikah  (penetapan  nikah) bagi  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa melalui  pencatatan  resmi  kenegaraan dengan  alasan-alasan  tertentu,  pada dasarnya  KHI  tidak  tegas  menolak eksistensi nikah siri di Indonesia. Hal ini terbukti  dengan  banyaknya  kasus-kasus perceraian  di  Pengadilan  Agama  yang didahului  dengan  sidang  isbat  nikah
sebelum  perceraian  mereka  diproses, bahkan  isbat  nikah  sudah  dilakukan untuk  kasus-kasus  lainnya  yang  secara umum  hanya  untuk  alasan  memperoleh pengakuan nikah yang dilakukan sebelumnya  secara siri .  Sepertinya Pengadilan  Agama  juga  memberikan peluang  yang  besar  bagi  pelaku  nikah siri untuk meisbat-kan pernikahan mereka  dengan  syarat  pernikahan  itu sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat sebagaimana  diatur  dalam  kitab  fikih (agama).
Kondisi ini tentu saja menimbulkan  pertanyaan,  kenapa  KHI membuka  peluang  yang  cukup  besar untuk  mengisbatkan  pernikahan  yang secara  tidak  langsung  mengizinkan nikah tanpa melalui pencatatan perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)?  Jawaban  untuk  masalah  ini tentunya akansangat berhubungan dengan  pendapat  hukum  dari  ulama- ulama Indonesia sendiri. Di sinilah akan dilihat  pengaruhdari  istibath  hukum sebagian  besar  ulama,  khususnyaulama dari  kalangan  Nahdlatul  Ulama  (NU) yang  merupakan  salah  satu  organisasi Islam terbesar di tanah air.
Sebagaimana  diketahui,  ulama adalah pewaris Nabi dalam hubungannya dengan persoalan keagamaan  umat,  sedangkan  negara merupakan  pemberi  naungan  untuk terlaksananya  agama bagi masing- masing  pemeluk  agama.  Di  sini  terjadi pemisahan antara agama dan negara. Hal ini  sesuai  dengan  pasal  29  UUD  1945 yang  memberikan  kebebasan  kepada umat  beragama  untuk  menjalankan agama  mereka  sesuai  dengan  keyakinan dan  kepercayaannya  itu.  Di  samping  itu pada  pasal  1  UU  No.  1  tahun  1974 secara  tegas  juga  dikatakan  bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam  agama.  Artinya  ketika  syarat  dan rukun  perkawinan  sudah  terpenuhi,
maka perkawinan sudah sah, dan  hal  ini tidak  ada  kaitannya  dengan  peraturan negara  yang  mengharuskan  adanya pencatatan  perkawinan.  Apabila  secara administrasi  seseorang  membutuhkan pernikahannya  dicatatkan,  maka  ketika itu  ia  akan  mengurusnya  sesuai  dengan prosedur  yang  diatur  oleh  negara. Setidaknya  begitulah  jalan  pemikiran yang dikedepankan oleh sebagian ulama di  Indonesia,  khususnya  sebagian  besar pendapat  hukum  ulama  dari  kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Salah satu prinsip yang dipegang oleh  ulama  NU  dalam  bidang  fikih adalah mengambil sikap dasar bermazhab yang diimplementasikan dengan  merujuk  kepada,  khususnya, kitab-kitab  fikih  dalam  lingkungan mazhab
Syafii . 26 NU bahkan mewajibkan  umat  Islam  bermazhab kepada  salah  satu  dari  mazhab  yang empat,  yaitu  mazhab  Hanafi,  Maliki, Syafii, dan Hanbali,  (dan  sebenarnya yang ditekankan sekali adalah bermazhab  Syafii),  dan  ini  sekaligus menunjukkan  pertentangan  yang  jelas dengan kelompok modernis Muhammadiyah  yang  tidak  mewajibkan bermazhab, tetapi  mesti kembali kepada Al-Qur’an    dan  Sunah  dan  metode- metode  yang  dapat  dipakai  untuk memahami  kedua  sumber  tersebut. Mazhab-mazhab  fikih  hanya  sebagai pertimbangan  jika  sesuai  dengan  jiwa yang  dikandung  oleh  kedua  sumber  di atas. 27 Dengan  demikian  terlihat  jelas manhaj  istinbaṭ  yang  dipakai  kedua organisasi  itu  berbeda  satu  sama  lain, dan  tidak  heran  kalau  ulama-ulama  NU bereaksi terhadap reformasi  ijtihad  yang digariskan
oleh kalangan Muhammadiyah karena akan
melunturkan  kukuhnya  tradisi  pesantren yang telah dibina selama ini. Sebagaimana diketahui,
mengistinbatkan hukum di kalangan NU bukan selalu berarti mengambil
langsung  dari  sumber  aslinya,  yaitu  al- Qur’an  dan al-Sunah, tetapi men- tat}bi>q - kan  (menerapkan)  secara  dinamis nas}s} - nas}s} fukaha dalam konteks permasalahan yang  dicari  hukumnya.  Itulah  sebabnya dipakai  istilah  bahtsul  masail  yang berarti membahas masalah-masalah yang  terjadi  melalui  referensi  ( mara>ji’ ) kitab-kitab karya fukaha. Menurut Sahal Mahfudz, metode istinbath LBM NU itu dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kerja  bahtsul  masail  NU  mengambil hukum yang mans}u>s} maupun mukharraj dari kitab-kitab
fikih mazhab,  bukan  langsung dari sumber al-Qur’an    dan  Sunah.  Ini  sesuai dengan  sikap  yang  dipilih  yaitu bermazhab, yang berarti bertaqlid dan tidak  berijtihad  muthlaq,  ijtihad mazhab maupun ijtihad fatwa.
2. Metodologi ushu>l al-fiqh dan qawa>’id al-fiqhiyyah dalam bahtsul masail digunakan  sebagai  penguat  atas keputusan  yang  diambil,  apalagi  bila diperlukan
tanz}i>r dan untuk
mengembangkan wawasan fikih.
3. Ijtihad,  taqlid,  dan  talfiq  dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan dan pengertian ulama Sya>fi’iyyah . 4. Referensi  para  ulama  NU  sebagian besar adalah kitab-kitab Sya>fi’iyyah .
5. Keputusan  bahtsul  masail  Syuriah
NU tidak mengikat secara organisatoris bagi warganya. 28
Di  kalangan  NU  dikenal  adanya al-kutu>b al-mu’tabarah , yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah Waljama’ah. Kitab- kitab  yang  sering  dirujuk  antara  lain: Minha>j  al-T{a>liba>n karya al-Nawawi> (w. 676  H/1277  M), al-Muh>arrar  karya  al- Dimasyqi>, Fath  al-Mu’i>n  karya  al- Mali>ba>ri, I’a>nah al-T{a>libi>n karya Sayyid Bakri  al-Dimya>t{i, Kanz  al-Ra>gibi>n karya al-Mah}alli>, Syarh Kanz al-Ra>gibi>n karya  al-Qulyu>bi>  (w.  691  H/1291  M), Tuhfah  al-Muh}ta>j  karya  ibn  Hajar, Mugni  al-Muh}ta>j  karya  Syarbi>ni>,  dan
Niha>yah  al-Muh}ta>j  karya  al-Ramli  (w.
1004 H/1586 M), 29 yang keseluruhannya bermazhab Sya>fi’i> .
Dalam  penggalian  hukum  dalam kitab-kitab  kuning  yang  mu’tabarah  itu, standar istinbath yang dipergunakan oleh NU adalah; pertama , metode qauli> , yaitu penggalian hukum berdasarkan pendapat ulama  fikih  yang  sudah  tertera  dalam kitab-kitab mu’tabarah. Dengan demikian  hukum  sudah  bisa  diketahui tanpa  harus  melihat  kepada nas}s}-nas}s} al- Qur’an    dan  Sunah.  Kedua,  metode ilh}aqi> ,  yaitu  sebuah  metode  yang  mirip dengan qiyas, tetapi sandaran hukumnya bukan  langsung  kepada  al-Qur’an    dan Sunah,  tapi  adalah  teks-teks  yang terdapat  dalam  kitab-kitab  mu’tabarah. Ketiga  metode manhâji ,  yaitu  metode yang dilakukan ketika persoalan- persoalan yang dicarikan jawaban hukumnya tidak ditemukan dalam kitab- kitab  mu’tabarah dan tidak pula  bisa di- ilh}a>q -kan dengan pendapat ulama manapun,  maka  yang  dilakukan  adalah dengan  mengikuti  manhaj  (metodologi) imam mazhab tersebut dalam mengistinbatkan hukum. 30
Ringkasnya  proses  mengetahui dan  menemukan  hukum  dalam prosedur ijtihad  di  Lajnah  Bahtsul  Masail  NU menurut  KH  Ma’ruf  Amin  dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Dalam  kasus  ketika  jawaban  cukup dengan iba>rah kitab  (tekstual)  dan  di sana  terdapat  hanya  satu qaul saja, maka dipakailah qaul itu.
2. Dalam  kasus  jawaban  cukup  dengan ibarat kitab (teks yang terdapat dalam kitab)  dan  di  sana  terdapat  lebih  dari satu qaul ,  maka  dilakukan taqri>r jama>’i> untuk memilih satu qaul .
3. Dalam kasus tidak ada satu qaul sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilh}a>q  al-masa>il  bi  naz}a>iriha> secara jama>’i> (kolektif)  oleh  para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu qaul sama sekali  dan  tidak  mungkin  dilakukan ilh}a>q ,  maka  bisa  dilakukan istinba>t} jama>’i> dengan  prosedur  bermazhab secara  manhaji  (metodologi)  oleh para ahlinya. 31
NU  mengambil  mazhab Syafi’i sebagai  dasar  paham keagamaannya terutama dalam bidang fikih bukan berarti mazhab  yang  selainnya  berkualitas  lebih rendah  dan  tidak  benar,  akan  tetapi  lebih karena  faktor  sejarah,  demikian  yang dikatakan Hasyim Muzadi.Sedangkan Azyumardi  Azra  mengatakan  bahwa tradisi  bermazhab Syafii di  kalangan  NU dikarenakan  para  penyebar  Islam  di Nusantara  pada  masa  dahulu  sebagian besar  bermazhab Syafii .  Lagi  pula  secara geografis  dan  sosiologis  masyarakat Indonesia  merasa  lebih  sesuai  dengan paham ini. 32
Berkenaan  dengan  nikah  siri, pendapat  ulama  mazhab  Syafiiyang dijadikan  panutan  oleh  NU  adalah membolehkan terjadinya hal yang demikian. Karena begitulah yang terdapat  secara qauli dalam  kitab-kitab mu’tabarah dalam mazhab Syafii, bahkan  juga  dalam  mazhab-mazhab sunni  lainnya.  Artinya  tidak  ada  aturan bahwa  nikah  dalam  kitab-kitab  fikih Syafi’iyah harus dicatatkan secara resmi. Pendapat  ini  begitu  didukung  dengan keyakinan  bahwa  apa  yang  sudah  ada dalam  kitab-kitab  fikih al-Sya>fi’iyyah tidak bisa diganggu-gugat, apalagi untuk ditambah  dan  diubah.  Hal  ini  terbukti ketika  salah  seorang  ulama  NU,  Syekh Puji menikahi Ulfa yang masih di bawah umur,  kasusnya  dibela  habis-habisan oleh  ulama-ulama  NU  lainnya.  Di  sana ada  dua  hal  yang  dijadikan  kasus  oleh negara;  pertama,  menikahi  anak  di bawah  umur;  kedua,  melakukan  nikah siri  (tidak  dicatatkan).  Memperkarakan apa  yang  dilakukannya,  Syekh  Puji meminta  dukungan  dari  seluruh  ulama NU,  dan  terbukti  dukungan  itu  datang
dari  kalangan  ulama  NU,  karena  bagi mereka  tidak  boleh  (tabu)  menambah- nambah ketentuan yang sudah ada dalam mazhabSyafii,  apalagi  ketentuan  itu sudah termaktub secara qauli .
Hal  ini  juga  bisa  dihubungkan dengan  ketentuan  lain  yang  ada  dalam UU  NO  1/1974  dan  KHI  yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika  dilakukan  di  hadapan  sidang Pengadilan  Agama.  Reaksi  Ulama  NU melalui Lajnah  Bahtsul  Masail -nya (LBM)  memfatwakan  bahwa  perceraian di luar sidang Pengadilan Agama itu sah hukumnya. 33 Artinya fatwa ini juga tidak mendukung  ketentuan  aturan yang terdapat dalam UU dan KHI.
Penyebabnya  tentu  sama,  yaitu  aturan secara qauli dalam  mazhab  Syafiisudah jelas membolehkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.
Dengan demikian, secara sosiologis  keagamaan  peran  ulama  NU cukup berpengaruh dalam mensukseskan terlaksananya peraturan-peraturan
keagamaan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal ini  terkait  juga  dengan  keinginan  dan manhaj ulama NU untuk mempertahankan dan meninggikan mazhab  Syafiidi  tanah  air  ini.  Oleh karena  itu  ketika  muncul  wacana  untuk membuat  RUU  Peradilan  Agama  yang salah  satunya  mengatur  tentang  nikah siri,  di mana isinya memberikan ketentuan pidana bagi yang melakukannya  atau  bagi  orang  yang membantu  terlaksananya  nikah  siri, maka  hal  ini  sama  artinya  dengan “mengobrak-abrik”  mazhab  Syafiiyang sudah  dianggap  final  oleh  mereka. Dalam  tradisi  keagamaan  NU,  apabila sudah  ada  pendapat  dalam  mazhab Syafi’i  tentang  sesuatu,  maka  pendapat itulah  yang  mesti  diikuti.  Sedangkan negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri  urusan  keagamaan,  karena agama  diurus  oleh  ulama,  bukan  oleh pemerintah.
Berbeda dengan itu, Muhammadiyah  yang  juga  merupakan organisasi  keagamaan  terbesar  juga  di Indonesia, dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-35 memutuskan bahwa  di  antara  sifat  Muhammadiyah adalah  mengindahkan  segala  hukum, undang-undang,  peraturan,  serta  dasar dan  falsafah  negara  yang  sah.  Oleh karena  itu  wajib  hukumnya  bagi  warga
Muhammadiyah mencatatkan perkawinannya. Alasan yang dikemukakan  di  antaranya  adalah  untuk menghasilkan  kemaslahatan  keluarga,
melindungi  anak,  dan  memudahkan urusan administrasi sebagai warga
negara. Dengan demikian alasan penolakan  hukum  untuk  menjadikan nikah  siri  sebagai  norma  hukum  di
Indonesia, terutama norma untuk melegalkannya  dilandasi  kepada  alasan- alasan  yang  dapat  dianalisa  sebagai berikut:
Pertama ; alasan  kultur  sosial keagamaan.  Yang  dimaksud  dengan  hal ini  adalah  praktek  keagamaan  yang selama  ini  sudah  mengakar  dan  berlaku secara  terus  menerus  di  tengah-tengah masyarakat  Islam  Indonesia,  khususnya di  kalangan  Nahdhatul  Ulama.  Bagi mereka  nikah  siri  bukan  hal  yang  tabu untuk  dilakukan,  tetapi  sesuatu  yang sudah  mentradisi.  Penolakan  ulama  NU dalam  masalah  ini  karena  realitas  sosial tidak  merespon  hukum  baru  yang  akan diterapkan  karena  bertentangan  dengan tradisi  keagamaan  mereka.  Kesulitan mengubah  tradisi  masyarakat  ini  juga pernah  dialami  oleh  Rasulullah  SAW ketika  mengubah  tradisi  masyarakat Arab yang  suka minum  khamar, bertransaksi  secara  riba,  pembagian warisan  yang  hanya  untuk  kaum  laki- laki,  poligami,  dan  sebagainya.  Secara bertahap Rasul SAW mencoba memasuki  wilayah  itu  yang  pada
akhirnya mampu mengalihkannya kepada ketentuan Islam.
Setidaknya  metode  menormakan suatu  hukum  di  Indonesia,  apalagi hukum  Islam,  mengikuti  langkah  Rasul SAW yang memakai metode tadarruj (berangsur-angsur). Pada dasarnya,  setiap  hukum  yang  akan mengubah tradisi masyarakat Arab tidak terlepas dari proses sosialisasi sebelumnya.  Agaknya  hal  ini  yang belum dilakukan oleh pemerintah sehingga  wacana  mempidanakan  pelaku nikah  siri  mendapat  hambatan  yang cukup  keras  dari  kelompok  ulama konservatif, Nahdhatul Ulama. Kedua; alasan keyakinan keagamaan.  Yang  dimaksud  dengan  hal ini adalah keyakinan keagamaan umumnya  umat  Islam  Indonesia  yang meyakini  nikah  siri  sebagai  suatu prosedur pernikahan yang sah.
Keyakinan  itu  bertambah  kuat  dalam kalangan  ulama  Nahdhatul  Ulama  yang bermazhab  Syafii.  Hal  ini  karena  NU mempunyai  manhaj/pedoman  beramal yang  harus  diambil  dari  mazhab  Syafii, sementara  mazhab  Syafiitidak  melarang terjadinya nikah siri dan tidak menyinggung-nyinggung
tentang pencatatan  perkawinan.  Untuk  urusan- urusan  keagamaan,  terutama fikih, kalangan  ulama  NU  tidak  akan  keluar dari  ketentuan  yang  ada  dalam  mazhab Syafiiselama  ketentuan  itu  ada, 34 dan apabila  ketentuannya  tidak  ada,  maka dihubungkan (di - ilh}a>q -kan) kepada ketentuan  yang  sudah  ada  dalam mazhab. Setidaknya hal ini cukup untuk menggambarkan  betapa  kuatnya  mereka berpegang  kepada  mazhab  Syafii.  Oleh karena  itu  sesuatu  yang  logis  terjadi penolakan terhadap wacana mempidanakan  pelaku  nikah siri karena bertenangan  secara  eksplisit  dengan mazhab Syafii.
Walaupun  ulama  dari  kalangan
NU  menganggap  sahnya  perkawinan
tanpa  melalui  pencatatan  perkawinan sesuai  aturan  negara,  tapi  mereka menganjurkan  agar  sebuah  perkawinan tetap  dicatatkan  untuk  memudahkan urusan  adminsitrasi  kependudukan  yang pada  akhirnya  berhubungan  dengan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
Ketiga; alasan  Undang-undang dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Yang dimaksud  dengan  hal  ini  adalah  tidak adanya  penegasan  dari  UU  No.  1/1974 dan  KHI  untuk  melarang  nikah  siri. Bahkan, seperti pasal-pasal yang dikemukakan  sebelumnya, UU dan  KHI justru membuka peluang untuk terjadinya  nikah  siri.  Artinya,  sejak lahirnya UU No. 1/1974, nikah siri sepertinya  diakui  oleh  UU,  dan terakhir  dikuatkan  oleh  KHI  yang  tidak menyiratkan  adanya  larangan  nikah siri . Praktek isbat nikah (pengakuan) terhadap  nikah siri di  lembaga  peradilan agama  di  Indonesia  ketika  me-isbat-kan nikah siri sebelum  proses  perceraian, juga menjadi bukti bahwa nikah siri sebenarnya  tidak  dilarang  dalam hukum  Islam.  Hal  ini  juga  didukung oleh  program  beberapa  Pengadilan Agama  untuk  meisbatkan  pernikahan seseorang  yang  ketika  menikah  sudah memenuhi rukun dan  syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan fikih.
Pengadilan Agama hanya perlu membuktikan  siapa  yang  menjadi  wali nikah,  saksi  nikah,  dan  juga  mahar. Ketika semua itu dapat dibuktikan dalam persidangan  dan  memenuhi  ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  agama,  maka perkawinan  mereka  akan  diisbatkan. Oleh  karena  ituketika  tiba-tiba  muncul wacana  untuk  mempidanakan  pelaku nikah siri ,  tentu  saja  bertentangan dengan teori dan praktek yang dilakukan oleh  negara,  dalam  hal  ini  Pengadilan Agama.
Walaupun secara sosiologis keberagamaan  umat  Islam  di  Indonesia
pada  umumnya  masih  fikih  sentris, dalam  hal  ini  adalah  fikih  yang dikembangkan  dalam  mazhab Sya>fi’i> , namun hal itu bukan satu-satunya alasan masih  terjadinya  nikah siri .  Kuatnya para  ulama  berpegang  kepada  fikih dalam  mazhab  tertentu  bukan  pula sesuatu yang menyalahi aturan beragama,  bahkan terkadang  merupakan sebuah  keharusan  untuk  menjalankan agama dengan  benar. Hanya saja negara perlu  merespon  dengan  baik  sesuai dengan  tuntutan  sosiologis  keagamaan yang  membuat  umat  Islam  merasa nyaman  dengan  aturan  agama  yang dianutnya.  Oleh  karena  itu  penyelesaian kasus-kasus  nikah siri ibarat  mencabut rambut  dalam  tepung,  di  mana  rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Artinya  ketika  hal  itu  tidak  bisa dihentikan,  maka  sudah  sepatutnya dibuatkan  aturan  dan  prosedur  khusus yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  nikah siri  setelah  mereka  melangsungkan pernikahannya  yang  tidak  menyalahi aturan  dalam  mazhab  terbesar  yang dianut di Indonesia, yaitu mazhab Syafii.

## E. Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan, bahwa dalam kajian sosiologi hukum di Indonesia, khususnya  hukum  Islam,  penolakan terhadap  wacana  mempidanakan  pelaku nikah siri memang  didominasi  oleh kalangan  ulama  yang  berafiliasi  secara kuat  kepada  mazhab  Syafii.  Setidaknya ada  tiga  alasan  untuk  itu; pertama, kultur  sosial  umat  Islam  yang  tidak merespon  perubahan  terhadap  tradisi keagamaan  mereka; kedua, keyakinan keagamaan umat Islam Indonesia umumnya  dan  NU  khususnya  yang sangat  berpegang  teguh  kepada  mazhab Syafii; ketiga, UU dan KHI serta praktek yang ada di Pengadilan Agama sepertinya melegalkannya  terjadinya nikah  siri.  Oleh  karena  itu  salah  satu
solusi yang dapat diambil untuk meminimalisir  nikah  siri  di  Indonesia adalah  dengan  membuat  aturan  yang tegas dan tidak multitafsir. Kalaupun hal itu  tidak  bisa  dilakukan,  maka  untuk menyelamatkan dan memberikan
kepastian  hukum  bagi  generasi-generasi hasil  pernikahan  siri  itu  adalah  dengan membuat  regulasi  yang  jelas  untuk melanjutkan  program-program  itsbat nikah di Pengadilan Agama secara lebih agresif dan berkesinambungan.

## Catatan Akhir:
1 Zulkarnain,  “Dinamika  Mazhab  Shafi’i dengan  Cara  Aceh:  Studi  Tentang  Praktek Mazhab  di  Kalangan  Tokoh  Ulama”, Itihad Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan 15, 2 (2015), hlm. 163.
2 Persoalan  ini  juga  terjadi  di  berbagai negara  Muslim  lainnya,  seperti  di  Mesir.  Syekh al-Azhar mengemukakan bahwa ketika perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukunnya,  maka  perkawinan  itu  sah  dengan segala  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh sebuah  perkawinan  yang  sah.  Tapi  untuk berurusan  dengan  negara,  maka  dibutuhkan pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah. Oleh  karena  itu  ia  menganjurkan  untuk melakukan pernikahan dengan mengikuti prosedur  yang  berlaku  dalam  perundang- undangan negara Mesir. Lihat Pranoto, “Legitimasi  Nikah  Siri  Menurut  Sistem  Hukum Perkawinan  di  Indonesia”, Yustisia, edisi  81, September-Desember 2010, hlm. 25.
3 Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar Fiqh, cet. 1,(Bogor: Kencana, 2003), hlm. 75-76.
4 Permohonan ini bermula ketika Machica Mochtar dan  anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan mengajukan uji materil UU No.1/1974  tentang  anak  sah  kepada  Mahkamah Konstitusi  terkait  status  anak  hasil  perkawinan sirrinya  dengan  Moerdiono.  Lihat  Siti  Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap  Perempuan  dan  Anak”, Jurnal Palastren 7, 1 (2014), hlm. 196.
5 Mas’udi,  “RUU  Peradilan  Agama  Pada Legislasi  Nasional  2010  dalam Telaah  Gender”, Jurnal Palastren 7, 1 (2014), hlm. 136-137.
6 Shafra, “Nikah Sirri Menentang Publikasi  Perkawinan”, Jurnal  al-Hurriyah, (Bukittingi:  P3M  Stain  Bukittinggi,  2009),  vol. No.  hlm.  ;  kutipan  aslinya  dapat  dilihat  pada Quraish  Shihab, Perempuan ,  cet.  2,  (Jakarta: Lentera  Hati,  2005),  hlm.  215.  Wahbah  al- Zuhaili, al-Fiqh  al-Islâmi  wa  Adillatuhu (Beirut
: Dâr al-Fikr, 1989),  VII: 71.
7 Masnun  Tahir,  “Meredam  Kemelut Kontroversi  Nikah  Sirri  (Perspektif  Maslahah)”,
Al-Mawarid XI, 2 (2011), hlm. 256-257.
8 Muhammad ibn Ali al-Syaukâni, Nail al- Auṭâr, Jilid V, ([t.t]:[t.p], [t.th]), hlm. 143. 9 Wahbah al-Zuhaili. al-Fiqh... , hlm. 76. 10 Sayyid  Sâbiq, Fiqhal-Sunnah, (Beirut  : Dar  al-Kutub  al-Arabi,  1977),  II:  58.;    M. Muhyiddîn  ‘Abd  al-Hamîd, al-Aḥwâl  al- Syaksiyah, (Mesir : al-Sa’adah, 1958), hlm. 22. 11 Wahbah al-Zuhaili. al-Fiqh, hlm. 76.
12 Ibid, hlm. 74-76.
13 Shafra, “Nikah Sirri..., hlm. Dikutip dari al-Shan’ani, Subul al-Salam (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), III: 116.
14 Shafra, “Nikah Sirri, hlm.
15 M.  Quraish  Shihab, Perempuan, hlm. 214. 16 Pasal  2  ayat  1  UU  No.1/1974 menyebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17 Al Farabi, “Budaya “Kawin Kyai” Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa
Sinarrancang  Kecamatan  Mundu  Kabupaten Cirebon”, Al-Ahwal 4, 1 (2011), hlm. 24-25.
18 Siti Musawwamah, “Akseptabilitas Regulasi  Kriminalisasi  Pelaku  Kawin  Sirri Menurut  Pemuka  Masyarakat  Madura”, al- Ihkam 8, 2 (2013), hlm. 251-255.
19 Thriwaty  Arsal,  “Nikah  Siri  Dalam Tinjauan  Demografi”, Sodality  Jurnal  Sosiologi Pedesaan 06, 02 (2012), hlm. 161-162.
20 Dalam  penelitiannya  Ahmad  Badrut Tamam  mengemukakan  bahwa  faktor  usia  di bawah  umur  justru  merupakan  solusi  yang ditempuh  oleh  masyarakat  Petung  Panceng Gresik  untuk  melakukan  nikah  sirri  bagi  anak- anak  mereka  yang  belum  cukup  umur.  Hal  ini untuk  mengindari  terjadinya  perbuatan  zina  dan menghindarkan  urusan  permohonan  dispensasi kawin  ke  Pengadilan  yang  cukup  ribet  dan memerlukan biaya  yang banyak. Pada waktunya nanti  mereka  akan  mengajukan  itsbat  nikah  ke Pengadilan  Agama  apabila  usia  anak-anak mereka  telah  mencukupi.  Lihat  Ahmad  Badrut Tamam, “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di
Bawah  Umur  di  Desa  Petung  Panceng  Gresik”, Al-Ahwal 3, 1 (2010), hlm. 45 dan 49.
21 Siti  Ummu  Adillah,  “Analisis  Hukum Terhadap  Faktor-faktor  Yang  Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap  Perempuan  (Istri)  dan  Anak-anak”, Jurnal  Dinamika  Hukum  11, (2011),  hlm.  106- 107.
22 U.Syafrudin, “Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Sirri, Mahkamah 9, 1 (2015),  hlm.  21-22.;  lihat  juga  Muhammadong, “Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota  Makassar  (Telaah  Undang-undang  NO.  1 Tahun  1974)”, Jurnal  al-Hikmah  XV, 1  (2014), hlm.  73.;  bandingkan  dengan  Ahmad  Muhasim, “Problematika  Nikah  Sirri  di  Kalangan  Tenaga Kerja  Kasus  di  Batukliang  Lombok  Tengah”, Jurnal  Penelitian  Keislaman  10, 1  (2014),  hlm. 142-147.; bandingkan dengan Ali Akbar, “Nikah Sirri  Menurut  Perspektif  Al-Qur`an”, Jurnal Ushuluddin XXII, 2, (2014), hlm. 214. 23 Dahlia  Haliah  Ma`u,  “Nikah  Sirri  dan Perlindungan  Hak-hak  Wanita  dan  Anak (Analisis  dan  Solusi  Dalam  Bingkai  Syari’ah)”, al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 1, 1 (2016),  hlm.  43-44;  lihat  juga  U.Syafrudin, “Islam  dan  Budaya  Tentang  Fenomena  Nikah Sirri, Makamah 9, 1(2015), hlm. 19.
24 M. Misbahul Mujib, “Bisakah Lembaga Hukum  Adat  Meminimalisir  Pernikahan  Sirri?”,
al-Ahwal 7, 1 (2014), hlm. 101.
25 Al-Shan’ani, Subul..., hlm. 116.
26 Menurut  Faizah  Bafadhal,  sebagian besar  masyarakat  Islam  Indonesia  masih  ada yang  memahami  ketentuan  perkawinan  yang lebih  menekankan  kepada  fiqh  sentris.  Oleh karena  itu  mereka  tidak  mempedulikan  adanya keharusan dalam Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada petugas yang  sudah  ditunjuk  oleh  negara,  yaitu  KUA. Lihat  Faizah  Bafadhal,  “Nikah  Siri  Dalam Perspektif  Undang-undang  Perkawinan”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 26 27 Lebih lengkap baca Asymuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah,Metodologi  dan  Aplikasi, cet.
2,(Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2003), hlm.  12- 14 . 28 M.A.  Sahal  Mahfudh, Nuansa  Fiqih Sosial, cet.1, (Yokyakarta: LKiS, 1994), hlm. 39.
29 M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia,
Fatwa-fatwa  dan  Perubahan  Sosial, terj.  Iding Rosidin  Hasan,  cet.  3,(Jakarta:  Teraju,  2003), hlm. 88.
30 Vivin  Baharu  Sururi,  “Metode  Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU”, Jurnal Bimas Islam 6, 3 (2013), hlm. 434-436.
31 Vivin  Baharu  Sururi, ibid., hlm.  439- 440.
32 Sam’ani  Sya’roni,  “Corak  Pemikiran Hukum  Islam  Nahdhatul  Ulama  (NU)”, Jurnal Hukum Islam 8, 1 (2010), hlm. 83.
33 Djamaluddin  Miri  (penerj.), Ahkamul Fuqaha`,  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan Konbes  Nahdhatul  Ulama  (1926-1999  M), cet. 2,(Surabaya:  LTN  NU  Jawa  Timur  dan Diantana, 2005), hlm. 439.
34 Lihat penelitian Siti Musawwamah yang dilakukan  di  Madura,  salah  satu  basis  NU. Musawwamah,  Siti,  “Akseptabilitas  Regulasi Kriminalisasi  Pelaku  Kawin  Sirri  Menurut Pemuka  Masyarakat  Madura”, al-Ihkam  8, 2 (2013), hal. 245-278.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd  al-H}ami>d,  Muhy  al-Di>n. al-Ahwa>l al-Syaks}iyyah. Mesir : al-Sa’a>dah, 1958.
Abdurrahman,  Asymuni. Manhaj  Tarjih Muhammadiyah,  Metodologi  dan Aplikasi. Cet.  2 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Adillah,  Siti  Ummu.  “Analisis  Hukum
Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap  Perempuan  (Istri)  dan Anak-anak”.Dalam Jurnal Dinamika Hukum 11, 11 (2011). _________.  “Implikasi  Hukum  Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak”.
Dalam Jurnal Palastren 7 1 (2014).
Al Farabi. “Budaya “Kawin Kyai” Studi Terhadap  Praktek  Nikah  Siri  di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”.
Dalam Al-Ahwal 4, 1 (2011).
Akbar,  Ali.  “Nikah  Siri  Menurut Perspektif Al-Qur`an”.Dalam Jurnal Ushuluddin XXII, 2 (2014).
Arsal,  Thriwaty.  “Nikah  Siri  Dalam
Tinjauan Demografi”.
Dalam Sodality  Jurnal  Sosiologi Pedesaan 06, 02 (2012).
Bafadhal,  Faizah.  “Nikah  Siri  Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan”.  Dalam Jurnal  Ilmu Hukum, (2012).
Hooker,  MB. Islam  Mazhab  Indonesia,
Fatwa-fatwa dan Perubahan
Sosial, terj.  Iding  Rosidin  Hasan,
Cet. 3. Jakarta: Teraju, 2003.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ma`u,  Dahlia  Haliah.  “Nikah  Siri  dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak  (Analisis  dan  Solusi  Dalam Bingkai Syari’ah)”.Dalam al- Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum 1, 1 (2016).
Mahfudh,  MA  Sahal, Nuansa  Fiqih
Sosial. cet.  1.  Yokyakarta:  LKiS,
1994 Mas’udi.  “RUU  Peradilan  Agama  Pada Legislasi  Nasional  2010  dalam
Telaah Gender”. Dalam Jurnal
Palastren 7, 1 (2014).
Miri,  Djamaluddin  (penerj.). Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika
Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan
Muktamar,  Munas,  dan  Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M),
cet.  2.  Surabaya:  LTN  NU  Jawa Timur dan Diantama, 2005.
Muhammad Dong. “Implementasi Pencatatan  Pekawinan  Pada  KUA Kota  Makassar  (Telaah  Undang- undang  NO.  1  Tahun  1974)”.
Dalam Jurnal  al-Hikmah  XV, 1 (2014).
Muhasim,  Ahmad.  “Problematika Nikah
Siri  di  Kalangan  Tenaga  Kerja Kasus  di  Batukliang  Lombok
Tengah”.Dalam Jurnal  Penelitian Keislaman 10, 1 (2014).
Mujib, M. Misbahul. “Bisakah Lembaga Hukum Adat Meminimalisir Pernikahan  Siri?”.  Dalam al- Ahwal 7, 1 (2014).
Musawwamah, Siti. “Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin  Siri  Menurut  Pemuka Masyarakat  Madura”.Dalam al- Ihkam 8, 2(2013).
Pranoto. “Legitimasi Nikah Siri Menurut
Sistem  Hukum  Perkawinan  di Indonesia”.Dalam Yustisia, Edisi
81 (2010).
al-Sa>biq ,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah, Cet.  3. Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Arabi, 1977.
Shafra.“Nikah Siri menentang Publisitas Perkawinan”.  Dalam Jurnal  al- Hurriyyah 10, 2(2009). al-S}an’a>ni>. Subul  al-Sala>m . Bandung  : Maktabah Dahlan, t.t.
Shihab,  Quraish. Perempuan ,  Cet.  2.
Jakarta: Lentera Hati, 2005. Sururi,  Vivin  Baharu.  “Metode  Istibat
Hukum  di Lembaga  Bahtsul Masail  NU”, Jurnal  Bimas  Islam
6, 3(2013).
Sya’roni,Sam’ani.  “Corak  Pemikiran
Hukum  Islam  Nahdhatul  Ulama (NU)”, dalam Jurnal Hukum Islam
8, 1 (2010).
Syafrudin,  U..  “Islam  dan  Budaya Tentang  Fenomena  Nikah  Siri.
Dalam Makamah 9, 1 (2015). Syarifuddin,  Amir. Garis-garis  Besar Fiqh, Cet. 1.Bogor: Kencana, 2003. al-Syauka>ni>,  Muhammad  ibn  ‘Ali,  Nail al-Aut}a>r . Jilid V. ([t.t]:[t.p], [t.th]). Tahir,  Masnun.  “Meredam  Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif
Maslahah)”.Dalam Al-Mawarid
XI, 2 (2011).
Tamam,  Ahmad  Badrut.  “Nikah  Siri Solusi Pernikahan  Anak di  Bawah Umur  di  Desa  Petung  Panceng Gresik”.Dalam Al-Ahwal 3, 1
(2010).
Undang-undang NO. 1 Tahun 1974
al-Zuh}aili>, Wahbah. al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu.  Juz  VII.  Beirut  :  Da>r al-Fikr, 1989.
Zulkarnain.  “  Dinamika  Mazhab  Shafi’i dengan Cara  Aceh: Studi Tentang Praktek    Mazhab   di     Kalangan Tokoh  Ulama”.  Dalam Itihad  Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan 15, 2(2015).