Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) Dan Islamic Law (Saudi Arabia)

## Bitra Mouren Ashilah
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: mourenashilah@gmail.com

## Abstak
Hukuman mati merupakan jenis hukuman terberat dalam sanksi Pidana. Hukuman mati juga sudah ada sejak  zaman  dahulu  berawal  dari  kerjasaan  Babilonia  di  Mesopotamia.  Hingga  kini  hukuman  mati menjadi perbincangan di seluruh dunia, mengenai waktu, eksekusi dan juga jenis-jenis pidananya yang menjadi  pertentangan  di  kalangan  masyarakat.  Makin  kesini,  banyak  negara-negara  yang  sudah menghapuskan hukuman mati di peraturan negara mereka, namun masih ada juga yang mencantumkan sanksi hukuman mati untuk menjerakan pelaku kejahatan, namun sebagian berpendapat hukuman mati tidak  efektif  melihat  proses  sebelum  dan  saat  eksekusinya  yang  dinilai  tidak  manusiawi  dan  tidak memikirkan psikologis narapidananya.

## Kata kunci : Pemidanaan, Hukuman Mati, Perbandingan Hukum Acara Pidana

## Abstract
The death penalty is the toughest type of punishment in the criminal sanction. The death penalty has also existed  since  ancient  times  starting  from  the  Babylonian  work  of  Mesopotamia.  Until  now,  the  death penalty has become a topic of discussion all over the world, regarding the timing, execution and also the types  of  punishment  that  become  controversial  among  the  people.  Increasingly,  many  countries  have abolished  the  death  penalty  in  their  state  regulations,  but there  are  also  those that  include  the  death penalty to deter criminals, but some argue that the death penalty is ineffective considering the process before  and  when  the  execution  is  considered  inhuman  and  inhuman.  think  of  the  psychology  of  the prisoners.

## Keywords: Criminalization, Death Penalty, Comparison of Criminal Procedure

## PENDAHULUAN
Ide yang melatar belakangi penulisan artikle ini  adalah  untuk  menganalisis,  bagaimana perbandingan hukuman mati di Negara Common Law,  Civil  Law  dan  Islmaic  Law.  Pada kesempatan  ini,  penulis  akan  membandingkan Negara  Amerika  Serikat  sebagai  penganut sistem  Common  Law,  Indonesia  penganut sistem  Civil  Law  dan  Saudi  Arabia  yang menganut  sistem  Islamic  Law.  Kita  jelas mungkin  sudah  mengetahui  bahwa,  ketiga negara  tersebut  masih  menggunakan  hukuman mati  untuk  hukuman  terberat  yang  dapat dijatuhkan  kepada  seseorang  jika  terbukti melanggar  apa  yang  dilarang  dalam  peraturan
perundang-undangan Pidana. Ada tiga hal yang melatar belakangi persoalan dalam penulisan ini.
Pertama, tentang macam-macam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman mati di Negara yang menganut sistem Common Law, Civil Law dan  Islamic  Law.  Jika  kita  melihat  dari  sudut pandang sejarah, Pada sejarah Hukum di China hukuman  mati  diberlakukan  untuk  siapa  saja yang melakukan kejahatan pembunuhan. Hal ini sebenarnya  sudah  ada  sejak  abad  18  SM  di bagian  selatan  Mesopotamia  yang  sekarang dikenal  dengan  Irak,  terdapat  Negara  kuno bernama Babilonia yang beribukotakan Babilon. Pada  saat  masa  kerajaan  Hammurabbi  sudah menggunakan hukuman mati, dimana hukuman mati ini diberikan untuk 25 jenis kejahatan besar
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  berbeda-beda,  satu  diantaranya  adalah untuk kejahatan pembunuhan.
Sama halnya pada kerajaan Mesir, kerajaan ini juga memberlakukan hukuman mati. Namun, ada yang berbeda dengan kerjaan lain, hukuman mati  pada  kerajaan  ini  diberlakukan  untuk orang-orang yang mencuri barang-barang milik penguasa  dan  melanggar  aturan-aturan  yang diberlakukan  oleh  penguasa.  Pada  Abad  ke  7 SM,  di  kerajaan  Yunani  juga  memberlakukan Hukuman  mati,  namun  berbeda  dari  yang  lain, hukuman  mati  di  kerajaan  ini  diberlakukan untuk  semua jenis  kejahatan  Pidana.  Akhirnya, seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan bagi  orang-orang,  Pidana  mati  akhirnya diberlakukan  hanya  terbatas  untuk  jenis-jenis kejahatan tertentu saja.
Kedua, tentang  eksekusi  hukuman  mati  di ketiga  Negara  yang  menganut  sistem  Common Law , Civil Law dan Islamic Law tersebut. Kita akan  menarik  kembali  melihat  secara  Sejarah, sejak  Zaman  dahulu  banyak  sekali  metode Hukuman  mati  di  dunia  dan  tidak  tanggung- tanggung  kejamnya  jika  dibandingkan  dengan zaman  sekarang  yang  lebih  manusiawi.  Ada beberapa  macam  cara  eksekusi  Hukuman  mati untuk seseorang, diantaranya adalah digantung, Pancung  Guilotin,  tembak  pada  bagian  dada, kursi  listrik,  menghirup  nitrogen,  suntik  mati, dan lain sebagainya.
Selain  yang  disebutkan  diatas,  terdapat beberapa  jenis  eksekusi  hukuman  mati  yang dapat  dikatakan  cukup  sadis  sepanjang  sejarah, diantaranya  Roda  maut,  dimana  dalam  hal  ini terpidana  ditaruh  di  sebuah  roda  dan  akan  di pukuli  oleh  algojo  sehingga  tulang-tulang  nya patah  dan  akhirnya  mati.  Dikuliti,  yaitu terpidana  akan  dikuliti  didaerah  non  vitalnya sampai  ia  mati,  namun  sebelumnya  ia  akan dipotong  dahulu  tangan  dan  kakinya,  baru dikuliti  dari  organ  intim  keseluruh  tubuhnya. Dicekik dengan batang logam, dimana pertama terpidana  diikat  di  tiang  lalu  tali  mengikat dilehernya  dan  dikencangkan  hingga  tewas, selanjutnya terpidana di duduki di sebuah kursi dan lehernya dipasang sebuah logam dan logam tersebut  akan  direkatkan  satu  dengan  lainnya
hingga  terpidana  tewas.  Direbus,  dimana terpidana  ditaruh  di  air  mendidih  atau  air  yang sangat  dingin  hingga  mencapai  derajat  didih hingga  mereka  meninggal.  Di  jadikan  santapan hewan  buas,  terpidana  akan  ditaruh  disebuah kandang  dengan  hewan  buas  yang  sangat kelaparan dan ia akan menjadi santapan hewan tersebut.  Di  gergaji,  dimana  terpidana  diikat terbalik kebawah, lalu digergaji dari organ intim ke  bagian  kepalanya.  Dipenjara  hingga  mati, terpidana  akan  ditaruh  di  penjara  yang  sangat dingin dibiarkan sampai ia mati karena dehidrasi atau kelaparan. Digantung, ditikam , dicincang, eksekusi ini dilakukan untuk orang-orang zaman dulu  yang  memiliki  niat  penghianatan  yang tinggi.  Digantung,  namun  ekekusi  ini  berbeda, dimana  terpidana  akan  dibiarkan  digantung sampai  mati  kehausan,  yang  terakhir  adalah dimasukkan kedalam patung hewan dan dibakar hidup-hidup sampai mati.
Ketiga, waktu pelaksanaan hukuman mati di Negara-negara yang menganut Sistem Common Law, Civil Law dan Islamic Law. Masa tunggu hukuman  mati  menjadi  perdebatan  yang  cukup rumit untuk dibahas hingga kini. Tidak pastinya masa  tunggu  hukuman  mati  dipandang  tidak sesuai  dengan  kepastian  hukum.  Masa  tunggu terhadap terpidana mati tidak diatur secara tegas dalam  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang kerkeadilan.
Salah  satu  contoh  kasus  mengenai  masa tunggu  eksekusi  hukman  mati  adalah  Kasus  di Indonesia  yaitu  terpidana  Bahar,  dimana  ia sudah  menunggu  38  Tahun  untuk  dieksekusi Hukuman  mati  sejak  dijatuhi  hukuman  mati akibat  kejahatan  yang  dilakukannya  yaitu pembunuhan  berencana,  pemerkosaan  dan pencurian  dengan  kekerasan.  Ia  sudah  dua  kali mengajukan Grasi pada tahun 1973 dan ditolak oleh Keputusan Presiden tanggal 13 Juni 1973, lalu  ia  mengajukan  Grasi  yang  kedua  pada September  1995  dan  lagi-lagi  ditolak  oleh Presiden namun ia tak kunjung juga dieksekusi Mati,  sampai  akhirnya  ia  meninggal  dunia  di dalam  penjara  akibat  penyakit  TBC  yang  ia derita.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pada  kasus  Bahar  ini  menunjukkan  bahwa hukuman  mati  merupakan  ketimpangan  dalam sistem  peradilan  pidana.  Ini  terbukti,  karena pada  praktiknya  terpidana  hukuman mati  harus menjalankan  dua  hukuman  sekaligus  pada  satu kejahatan  sama  yang  telah  ia  lakukan.  Suatu ketidakpastian  hukum  pastinya  akan  sangat merugikan  bagi  pihak-pihak  yang  mencari  dan membutuhkan  keadilan.  Padahal,  kita  semua mengetahui, tujuan hukum adalah untuk sebuah keadilan dan kepastian.
Dari  ketiga  point  yang  telah  disebutkan diatas  yang  juga  mendasari  sebagai  persoalan- persoalan penulisan article ini, maka pada artikle ini akan menjawab beberapa rumusan masalah: Pertama, Jenis-jenis  kejahatan  apasaja  yang dapat  dikenakan  Hukuman  Mati  di  Negara Common  Law  (Amerika  Serikat),  Civil  Law (Indonesia) dan Islamic Law (Saudi Arabia) ? , Kedua, Bagaimanakah  pelaksanaan  eksekusi Hukuman  Mati  di  Negara  Common  Law (Amerika  Serikat),  Civil  Law  (Indonesia)  dan Islamic  Law  (Saudi  Arabia)  ?, Ketiga, Berapa lama  masa  tunggu  pelaksanaan  eksekusi Hukuman  Mati  di  negara  Common  Law (Amerika  Serikat),  Civil  Law  (Indonesia)  dan Islamic Law (Saudi Arabia) ?.
Artikle ini merupakan jenis karya ilmiah yang  bersifat  Normatif.  Jenis-jenis  data  yang akan digunakan ialah data Sekunder yang terdiri dari  bahan  hukum  sukender,  bahan  hukum primer  dan  yang  terakhir  bahan  hukum  tersier. Adapu metode pendekatan yang akan digunakan dalam  penulisan  artikle  ini  adalah  pendekatan Filosofis, Perundang-undangan dan juga Metode pendekatan Konspetual. Adapun metode pendekatan  Filosofis  digunakan  untuk  mencari daripada  nilai-nilai  filosofis,  mengenai  Jenis kejahatan yang dikenakan hukuman mati, Waktu tunggu eksekusi Hukuman Mati serta Cara-cara pelaksanaan  eksekusi  hukuman  mati,  agar mendapatkan relevansi antara ketiganya. Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan melalui  kajian  peraturan  perundang-  undangan yang berkaitan dengan peraturan Hukuman Mati di Negara yang menganut sistem Common Law, Civil  Law  dan  Islamic  Law  sehingga  dapat
menemukan  jenis-jenis  kejahatan  apasaja  yang dapat  dikenakan  Hukuman  Mati  pada  Negara- Negara tersebut. Pendekatan konseptual dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan mengenai Jenis kejahatan, Waktu dan Pelaksanaan  Eksekusi  Hukuman  Mati  pada Negara  Amerika  Serikat,  Indonesia  dan  Arab Saudi.      Teknik  pengumpulan  bahan  hukum melalui  studi  pustaka  yang  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.

## JENIS-JENIS KEJAHATAN YANG DAPAT DIJATUHI HUKUMAN MATI DI NEGARA COMMON  LAW  (AS)  ,  CIVIL  LAW (INDONESIA),  ISLAMIC  LAW  (SAUDI ARABIA)
a) Common Law (Amerika Serikat)
Setiap negara memiliki peraturannya masing-masing,  salah  satunya  di  Amerika Serikat  yang  memiliki  empat  buah  sumber hukum bagi negaranya, keemapt sumber hukum tersebut  adalah  Hukum  Konstitusi,  Hukum Administratif,  Statuta  (Hukum  Formal  yang tertulis di suaru negara) dan yang terakhir ialah Common  Law  ,  dimana  Common  Law  ini merupakan Hukum Kasus-kasus.
Sesuai  dengan  apa  yang  ingin  dibahas  dalam article  ini,  dimana  pada  sub-bab  ini  akan membahas  mengenai  delik  atau  perbuatan  apa saja  yang  dapat  dikenakan  hukuman  mati  di Negara  Amerika  Serikat.  Beberapa  jenis kejahatan  yang  paling  banyak  dikenakan hukuman  mati  di  Amerika  Serikat  yaitu Pembunuhan, Pemerkosaan, Narkoba.
Selain  ketiga  kejahatan  diatas,  berikut  adalah jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat  dikenakan hukuman mati di Amerika Serikat:
1. Menyebabkan kematian dengan
menggunakan  senjata  kimia  atau  senjata pembunuh masal.
2. Membunuh  anggota  kongres,  Kabinet  atau Mahkamah Agung Amerika Serikat.
3. Konspirasi untuk membunuh anggota kongres,  Kabinet  atau  Mahkamah  Agung yang mengakibatkan kematian. 4. Menyebabkan kematian dengan
menggunakan bahan peledak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
5. Menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata api ilegal.
6. Kejahatan  genosida  yang  menyebabkan kematian
7. Pembajakan mobil transportasi yang menyebabkan kematian 8. Penculikan atau penyanderaan yang menyebabkan kematian 9. Pembunuhan berencana
10. Membunuh presiden atau staf
11. Penculikan  presiden  atau  stafnya  yang menyebabkan kematian
12. Pelecehan  seksual  yang  menyebabkan kematian
13. Eksploitasi  seksual  terhadap  anak  yang mengakibatkan kematian
14. Penyiksaan menyebabkan kematian
15. Kejahatan perang menyebabkan kematian
16. Perdagangan narkoba sekala besar
17. Spionase
18. Penghianatan terhadap negara.
b) Civi Law (Indonesia)
Di  Negara  Indonesia,  sumber  hukum  yang mengatur  mengenai  kejahatan  dan  dapat dikenakan  sanksi  pidana  adalah  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana),  di  dalam KUHP  tersebutlah  kemudian  di  atur  mengenai beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi Hukuman  Mati,  namun  selain  diatur  di  dalam KUHP  sanksi  Hukuman  Mati  di  Negara Indonesia  juga  diatur  di  beberapa  Undang- Undang,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Militer,  .  UU  No.  12/Drt/1951  tentang Senjata Api, Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa  Tentara  Agung dalam  Hal  Memperberat  Ancaman  Hukuman terhadap  Tindak  Pidana  yang  Membahayakan Pelaksanaan  Perlengkapan  Sandang  Pangan  ,
Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang
Memperberat  Ancaman  Hukuman  terhadap Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 4  Tahun  1976  tentang  Perubahan  dan Penambahan  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana
Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, UU No. 5 Tahun 1997  tentang  Psikotropika,  UU  No.  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, . UU No. 26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  UU  No.  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , . UU No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  UndangUndang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang).
Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur  tentang  hukuman  mati,  diantaranya adalah:
Pasal 104 KUHP :
Makar  dengan  maksut  untuk  membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan  kemampuan  presiden  atau wakil  presiden  yang  memerintah,  diancam dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 124 ayat (3) KUHP:
Pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu  tertentu  paling lama  dua  puluh  tahun  dijatuhkan  apabila pelaku  memberitahukan  atau  menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak  suatu  tempat  yang  diperkuat  atau diduduki  suatu  alat  perhubungan,  gudang, perbekalan perang, atau kas perang ataupun angkatan  laut,  angkatan  darat  atau  bagian kepadanya, merintangi, menghalang- halangi  atau  mengagalakn  suatu  usaha untuk  menggenangi  air  atau  karya  tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan  untuk  mengikis  atau menyerang, atau menyebabkan atau memperlancar terjadinya hura-hura pemberontakan  atau  desersi  di  kalangan angkatan bersenjata.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pasal 340 KUHP:
Dengan  sengaja  dan  rencana  terlebih dahulu  merampas  nyawa  orang  lain, diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Selain  pasal-pasal  yang  disebutkan  diatas, terdapat  beberapa  Pasal  lain  yang  mengatur mengenai  sanksi  hukuman  mati,  diantaranya adalah  Pasal  111  ayat  (2)  KUHP,  Pasal  140 KUHP,  Pasal  365  Ayat  (4(  KUHP,  Pasal  444 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  diatur  juga  dalam beberapa  Undang-Undang  lain  yang  telah disebutkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Pidana Militer misalnya:
Pasal 64 KUHPM:
Pada  waktu  perang  dengan  sengaja memberi  bantuan  kepada  musuh  atau merugikan negara terhadap musuh, diancam  karena  penkhianatan  militer dengan pidana mati.
Pasal 65 ayat (2)    KUHPM:
Pemberontakan  militer,  yang  dilakukan dalam  waktu  perang,  diancam  dengan pidana mati.
Pasal 67 ayat (1) KUHPM :
Diancam  karena  permata-mataan  dengan pidana mati.
Selanjutnya,  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer  tersebut,  terdapat beberapa  Pasal  lain  yang  mengatur  sanksi tentang Hukuman mati, yaitu Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2),  Pasal  135  ayat  (1)  ke1  dan  ke-2,  ayat  (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2) KUHPM.
UU  No.  12/Drt/1951  tentang  Senjata  Api juga mengatur mengenai Pidana mati pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:
Tanpa  hak  memasukkan  ke  indonesia, membuat,  menerima,  mencoba,  memperoleh,
menyerahkan,  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan, senjata  api,  munisi  atau  suatu  bahan  peledak diancam dengan hukuman mati.
Adapun  beberapa  isi  Pasal  lain  dari beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai  sanksi  Pidana  Mati  adalah  sebagai berikut :
a. Penpres  No.  5  Tahun  1959  tentang Wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa  Tentara Agung  dalam  Hal  Memperberat  Ancaman Hukuman  terhadap  Tindak  Pidana  yang Membahayakan  Pelaksanaan  Perlengkapan Sandang Pangan : Pasal 2
b. Perppu  No.  21  Tahun  1959  tentang Memperberat  Ancaman  Hukuman  terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
c. UU  No.  31/PNPS/1964  tentang  Ketentuan Pokok Tenaga Atom:    Pasal 23
d. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP Bertalian  dengan  Perluasan  Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan  Penerbangan  dan  Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan: Pasal 479 huruf k ayat (2) dan huruf o ayat (2)
e. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :
Pasal 59 ayat (2) f. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi : Pasal 2 ayat (2)
g. UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia : Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
h. UU No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
i. UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  : Pasal  74,  Pasal  113 ayat  (2),  Pasal  114  ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat  (2),  121  ayat  (2),  Pasal  132  ayat  (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
j. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  (menjadi  UU  No.  17
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang : Pasal 81 Ayat (5).
c) Islamic Law (Saudi Arabia)
Dalam syariat Islam, konsep hukuman mati dikenal  dengan  istilah  qisas  dan  diyat.  Qisas berasal dari bahasa Arab dari kata    yang berarti mencari  jejak  seperti  al-Qasas.  Sedangkan dalam  istilah  hukum  Islam  berarti  pelaku kejahatan  dibalas  seperti  perbuatannya,  apabila membunuh  maka  dibalas  dengan  dibunuh  dan bila  memotong  anggota  tubuh  maka  dipotong juga  anggota  tubuhnya.  Sedang  diyat  artinya denda  adalah  sejumlah  uang  tebusan  yang diberikan  kepada  ahli  waris  korban  karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan qisas dan diyat  ini  dapat  ditemukan  dalam  al-Qur’an, antara lain : QS. al-Baqarah (1): 178-179, Surat al-Isra’  (17):  33,  Surat  al-Maidah  (5):  45.  dan beberapa hadist Rasululah SAW.
Ayat dan hadits tentang qisas menunjukkan wali  (keluarga)  korban  pembunuhan  dengan sengaja  memiliki  pilihan  untuk  membunuh pelaku tersebut qisas bila menghendakinya, bila tidak,  bisa  memilih  diyat  dan  pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak  mengantar  kepada  mafsadat  (kerusakan) atau  ada  kemashlahatan  lainnya.  Ada  dua macam perbuatan pelanggar hukum yang bakal dikenai qisas, yaitu: 1. Dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh  (pembunuhan  tanpa  hak),  yaitu pembunuhan  dengan  sengaja,  beberapa  orang membunuh  satu  orang  dan  orang  merdeka membunuh  budak  dan  ahli  kitab  membunuh wanita  muslimah.  2.  Pencederaan  terhadap anggota badan tanpa hak.
Secara  umum  wali  (keluarga)  korban berhak  menuntut  qisas  apabila telah  memenuhi syarat berikut:
a. kejahatannya termasuk yang disengaja
b. Korban  termasuk  orang  yang  dilindungi darahnya
c. Pembunuh  atau  pelaku  kejahatan  seorang yang mukallaf yaitu berakal dan baligh.
d. At-takafu’  (kesetaraan)  antara  korban  dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam  sisi  agama,  merdeka  dan  budak. Sehingga  tidak  diqisas  seorang  Muslim karena membunuh orang kafir; dengan dasar hadis Rasulullah SAW.
e. Tidak  ada  hubungan  keturunan  (melahirkan) dengan  ketentuan  korban  yang  dibunuh adalah  anak  pembunuh  atau  cucunya. Sedangkan  anak  bila  membunuh  orang tuanya  tetap  terkena  keumuman  kewajiban qisas.
Ancaman  pidana  mati  dalam  pidana Islam mencakup empat kejahatan:
1. Perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri dengan dirazam
2. Perampokan (hirabah), diatur dalam surat al- Maidah ayat 33:
3. Pembunuhan sengaja (menghilangkan nyawa orang  lain)  dalam  hal  tidak  mendapat kemaafan dari ahli waris.
4. Pengkhianatan terhadap agama (murtad) atau riddah.
Pemberian  hukuman  dalam  hukum  Islam bukan  semata-mata  untuk  balas  dendam  (bila ayat  ayat  dimaknai  secara  tektual  saja), melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan  pelanggaran  hukum  tersebut,  baik oleh  pelakunya  maupun  masyarakat  secara umum.  Asas-asas  yang  terkandung  dalam penetapan  hukumaan  adalah  konsekuensi, manfaat,  reformasi,  dan  pencegahan.  Jika  hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

## WAKTU TUNGGU
EKSEKUSI
HUKUMAN MATI DI NEGARA COMMON LAW  (AS),  CIVIL  LAW  (INDONESIA) DAN ISLAMIC LAW (SAUDI ARABIA
Di  negara  Amerika  Serikat,  Indonesia mapun  Saudi  Arabia  sendiri,  masa  tunggu hukuman mati tidak diatur secara harfiah dalam peraturan  perundang-undangan.  Bila  kita  tarik kearah garis sejarah, sejak tahun 1984 rata-rata waktu  tunggu  Hukuman  Mati  ialah  6  tahun  2
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
bulan, namun semakin kesini semakin berkembangnya  zaman  masa  waktu  tunggu untuk pelaksanaan hukuman mati semakin lama yakni  rata-rata  mencapai  15,5  tahun  lamanya. Dan  rekor  masa  tunggu  terlama  di  negara Common Law Amerika Serikat adalah 33 tahun, terjadi  oleh  narapidana  Jack  Alderman  yang pada akhirnya  di  hukum  di  Giorgia  pada  tahun 2008.
Sama hal nya di Negara Indonesiapun tidak memiliki  ketentuan  tentang  berapa  lama  waktu eksekusi  hukuman  mati.  Pengamat  Hukum Pidana  dari  Universitas  Islam  Indonesia, Muzakir  mengatakan  bahwa  masa  tunggu hukuman  mati  bagi  seorang  narapidana terlampau  cukup  lama,  mereka  banyak  yang harus menunggu belasan sampai puluhan tahun untuk  di  eksekusi  mati.  Hal  ini  sangat mengganggu psikologis narapidana yang mungkin merasa takut dan ada rasa cemas setiap hari sambil menunggu kapan waktu ajal mereka akan diambil oleh para eksekutor.
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia adalah yang terjadi pada narapidana Bahar Matar yang  sudah  44  tahun  menunggu  eksekusi hukuman  mati  di  Nusakembangan  sejak  tahun 1991. Kasus lainnya juga menimpa oleh Ruben Pata  Sambo  dan  putranya,  mereka  divonis hukuman  mati  karena  melakukan  pembunuhan berencana  kepada  Andrias  Pandin  dan  tiga anggota  keluarganya  di  tanah  toraja,  mereka berdua  sudah  menunggu  hingga  12  tahun lamanya tanpa tahu kapan pastinya mereka akan di eksekusi mati.
Namun,  berbeda  hal  nya  dengan  Negara Islamic  Law  (Saudi  Arabia).  Di  negara  ini, eksekusi hukuman mati cenderung lebih banyak dan sedikit lebih cepat dilakukan. Tercatat pada Amnesty  Internasional  Arab  Saudi  mengalami rekor  eksekusi  hukuman  mati  pada  tahun  2019 dengan  berbagai  macam tuduhan,  dan eksekusi hukuman  mati  ini  dilakukan  oleh  184  orang, dimana  178  adalah  pria  dan  6  orang  lainnya adalah  wanita.  Begitupula  pada  tahun  2017  di Arab  Saudi,  tercatat  Arab  saudi  telah mengeksekusi  146  Narapidana  dan  berhasil berada  diurutan  ketiga  eksekusi  terbanyak
setelah China dan Iran. Namun walaupun Saudi Arabia  berada  di  salah  satu  peringkat  teratas dunia dengan jumlah terpidana yang dieksekusi begitu banyak, terjadi satu kasus terhadap WNI yakni  Muhammad  Zaini  Misrin,  dimana  ia dihukum  pancung  di  Saudi  Arabia  karena terbukti  melakukan  pembunuhan  terhadap majikannya.  Muhammad  Zaini  Misrin  sebelum akhirnya  dieksekusi  hukuman  mati  harus menunggu sebelum di eksekusi selama 14 tahun lamanya.
Fakta - fakta ini menunjukkan, bahwa Arab Saudi  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat dan  Indonesia,  dalam  hal  eksekusi  hukuman mati lebih cepat dan lebih tidak memakan waktu lama. Meskipun di Arab Saudi terdapat beberapa kasus menunggu belasan tahun untuk dieksekusi,  namun  setiap  tahunnya  arab  saudi terdapat di peringkat atas untuk pengeksekusian narapidana terbanyak di dunia, dan hal ini tentu jauh  sekali angkanya  di  banding  Indonesia  dan juga Amerika Serikat.
EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI NEGARA  COMMON  LAW  (AMERIKA SERIKAT),  CIVIL  LAW  (INDONESIA) DAN ISLAMIC LAW (ARAB SAUDI).
a) Common Law (Amerika Serikat)
Cara  eksekusi  hukuman  mati  di  Amerika Serikat  cukup  beragam,  diantaranya  adalah Hukuman Gantung, Suntik Mati, Tembak Mati, Regu  Penembak,  Kamar  Gas,  Setrum/Listrik. Adapun  cara  pelaksanaanya  adalah  sebagai berikut :
1. Hukuman Gantung  :
Hukuman  seperti ini  terjadi  di  Inggris  untuk  seorang pengkhianat. Korban digantung dan dipotong-potong  sudah  biasa  terjadi  pada masa abad pertengahan.
Cara  mengeksekusi  seperti  ini  telah dihapus pada tahun 1814. Telah ada ratusan bahkan ribuan kematian terjadi.    Prosesnya eksekusinya adalah sebagai berikut: Pertama,  korban  diseret  pada  bingkai  kayu ke  tempat  eksekusi.  Kedua,  korban digantung  dengan  leher    sampai  hampir mati. Ketiga, dilakukan pengebirian, setelah itu    isi  perut  dan  alat  kelamin  dibakar.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Akhirnya,  tubuh  terbagi  menjadi  empat bagian  yang  terpisah,  baru  kemudian dipenggal kepalanya. 2. Suntik Mati  : Suntik mati telah diusulkan  sejak  abad  ke-19,  dan  secara resmi  diperkenalkan  di  Amerika  oleh  Jay Chapman, kepala pemeriksa medis Oklahoma. Dia menyebutkan bahwa cara ini merupakan  metode  hukuman  mati  yang lebih  manusiawi.  Chapman  menciptakan sebuah  metode  di  mana  “infus  saline intravena  harus  dipasangan  di  lengan  napi. Dimana  hal  itu  nantinya  akan  digunakan untuk memasukan cairan mematikan.
Pertama, terpidana mati dipersiapkan menjalani  prosedur,  termasuk  mendisinfeksi semua  alat  dan  bagian  tubuh.  Kemudian  tiga bahan  yang  mematikan  diberikan,  biasanya mengandung  natrium  thiopental,  pancuronium bromida, dan kalium klorida. Sodium thiopental adalah obat bius, diberikan untuk menenangkan subjek,  karena  prosesnya  tidak  menimbulkan rasa  sakit.  Ini  berfungsi  sebagai  penurun kesadaran,  mengganggu  komunikasi  antara pikiran  dan  tubuh.  Kemudian,  vecuronium bromide  diberikan,  yang  berfungsi  sebagai suplemen untuk anestesi, menyebabkan kelumpuhan.  Ini  memblokir  sinyal  antara  saraf dan  otot,  memastikan  terpidana  tenang  selama prosedur medis. Akhirnya, tim akan memberikan  kalium  klorida  yang  berfungsi untuk  menghentikan  detak  jantung.  Bahan  ini mengganggu impuls listrik dari otot, menyebabkan  henti  jantung.  Setelah  kalium klorida  diberikan,  terpidana  mati  biasanya memiliki  waktu  sekitar  sepuluh  menit  tersisa, sebelum  benar-benar meninggal.  Terutama  jika semua prosedur berjalan lancar. Meski dianggap lebih  manusiawi  lantaran  tak  menyakitkan, namun  bukan  berarti  cara  ini  tanpa  kritikan. Terutama  mengenai  faktor  X  yang  bisa mengakibatkan terpidana mati sangat menderita.
3. Tembak Mati : Meskipun kerap dikaitkan dengan kejahatan perang  dan  militer,
hukuman  mati  dengan  ditembak  masih dilaksanakan sebagai hukuman pengganti di Negara Bagian Utah, dan rutin dilakukan di
Korea  Utara.  Biasanya,  pelaku  kejahatan diikat  di  sebuah  kursi  dengan  kepalanya ditutup kain. Lalu lima penembak mengarahkan tembakan ke dada. Hanya satu penembak  yang  memiliki  peluru.  Pada tahun  1938,  seorang  lelaki  40  tahun,  John Deering,  yang  divonis  bersalah  melakukan pembunuhan  berencana,  merelakan  dirinya menjadi obyek penelitian. Dia duduk di alat pengukur detak jantung, elektrokardiogram, saat ditembak mati. Monitor yang mengamati detak jantung Deering menunjukkan  bahwa  jantung  laki-laki  itu berhenti  15  detik  setelah  ditembak.  Tidak tahu pasti berapa lama dia menderita. Dalam studi pada tahun 2015 pada tikus-tikus yang mengalami  gagal  jantung  memperlihatkan bahwa,  jelang  kematian,  aktivitas  otak mereka meningkat secara drastis selama 30 detik.  Inilah  yang  menjelaskan  mengapa orang  yang  pernah  nyaris  mati  merasa 'sangat hidup' jelang kematiannya.
4. Kamar Gas : Gas nitrogen sebenarnya tidak beracun,  namun  menghirupnya  dalam jangka  waktu  lama  dapat  membunuhmu. Hal  ini  dikarenakan  gas  tersebut  dapat dengan mudah menggantikan posisi oksigen di dalam paru-paru. Gas nitrogen menyebabkan terjadinya
Hypoxia,
kekurangan  oksigen,  yang  membunuh cukup cepat. Menurut US National Library of Medicine , sel otak akan mulai mati sekitar lima  menit  setelah  gejala  tersebut  terjadi. Dan  kematian  hanya  tinggal  menghitung waktu.  Biasanya  gas  ini  dapat  membuat orang  kehilangan  kesadaran  dalam  dua tarikan  napas.  Gas  juga  tidak  memberikan sensasi seperti tercekik. Alasan di balik hal itu  adalah  orang  yang  menghirup  gas nitrogen dapat terus mengembuskan karbondioksida  keluar  dari  tubuh.  Sensasi tercekik  terjadi  karena  meningkatnya tingkat karbondioksida di dalam darah. Dan karena  tingkat  karbondioksida  di  darah tidak  meningkat  saat  gas  nitrogen  terhirup oleh  tubuh,  simtom  menyakitkan  tersebut tidak terjadi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
5. Setrum / Listrik : Kursi listrik dulunya
dianggap  sebagai  salah  satu  cara  yang manusiawi  dalam  mengeksekusi  mati. Namun, cara ini mulai menjadi kontroversi setelah  munculnya  laporan  mengerikan terkait 34 eksekusi mati dengan kursi listrik di New York, pada 1887. Penggunaan cara ini  bermula  ketika  seorang  dokter  gigi, mendengar kisah tentang seorang anak buah kapal  yang  tanpa  sengaja  memegang generator, tesetrum dan lalu langsung mati. Dia  pun  menyarankan  agar  eksekusi dilakukan  dengan  setruman  karena  pelaku kejahatan  akan  langsung  mati.  Namun, jelas,  setelah  beberapa  kali  dilakukan, metode  ini  penuh  masalah.  Meskipun begitu, sembilan negara bagian di Amerika masih  menjadikan  metode  ini  sebagai metode cadangan.
b) Civil Law (Indonesia)
Di  Indonesia,  pelaksanaan  hukuman  mati diatur  dalam  Pasal  11  KUHP,  yang  berbunyi sebagai berikut :
Pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau  peradilan  militer,  dilakukan  dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.
Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang  No.  2  (Pnps)  Tahun  1964, pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat penggantungan,  dengan  menggunakan  sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada  tiang  gantungan  dan  menjatuhkan  papan tempat  orang  itu  berdiri.  Pelaksanaan  pidana mati  sebelum  adanya  Undang-Undang  No. 2/Pnps/1964  adalah  dengan  menggantung  si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali  yang  terikat  ditiang  gantungan  ke  leher terpidana kemudian menjatuhkan papan  tempat terpidana  berdiri  sehingga  menjadi  tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  sebelum  Undang- Undang  No.  2/Pnps/1964  menentukan  bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam
pelaksanannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.
Satochid  Kartanegara  dikatakan  sebagai berikut:  "Pada  zaman  Hindia  Belanda  dahulu ditetapkan  bahwa  apabila  hukuman  mati  itu tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  seorang  algojo tertentu,  hukuman  itu  harus  dilaksanakan dengan  tembak  di  depan  regu  penembak". Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Umum  dan Militer".
Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan  putusan  dalam  tingkat  pertama, terkecuali  ditentukan  lain  oleh  Menteri Kehakiman.  Dan  bilamana  terdapat  lebih  dari seorang  yang  dijatuhi  pidana  mati  dalam  satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara  serentak  pada  waktu  dan  tempat  yang sama,  kecuali  terdapat  hal-hal  yang  tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana  mati  dilaksanakan  di  suatu  tempat  di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado.
Di  sini  tidak  disebutkan  apakah  di  tempat tertutup  atau  terbuka,  yang  jelas  harus  dalam wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  yang memutus.  Yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  pidana  mati  adalah  Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan,  setelah mendengar  nasehat  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaannya,  baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya.  Bila  tempatnya  ada  pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu.  Kepala  Polisi  Komisariat  bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat  yang  diperlukan  untuk  itu.  Sekarang  ini Kepala  Polisi  Komisariat  Daerah  dapat disamakan dengan KAPOLRES/KAPOLRESTA.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dapat  terjadi  bahwa  wilayah  hukum pengadilan  negeri  tidak  sama  dengan  wilayah hukum  Komisariat  Daerah  Kepolisian,  maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah. Pelaksanaan pidana mati  dihadiri  oleh  Kepala  Polisi  Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang  bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang  Khusus  ditunjuk  oleh  Jaksa  Tinggi/Jaksa yang  bertanggung  jawab.  Jaksa  Tinggi/Jaksa yang  bertanggung  jawab  memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana  mati  dalam  waktu  tiga  kali  dua  puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu,  maka  keterangan  atau  pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.  Ini  adalah  alasan  kemanusiaan. Sebab,  bagaimanapun  anak  yang  masih  dalam kandungan  dan  dilahirkan  tidak  ikut  terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya  diberi  hak  untuk  hidup.  Dan bilamana  pembela  menghendaki,  atau  atas permintaan  si  terpidana,  ia  dapat  menghadiri pelaksanaan  eksekusi.  Kecuali  ditetapkan  lain oleh  Presiden,  maka  pidana  mati  dilaksanakan tidak  di  muka  umum  dan  dengan  cara sesederhana  mungkin.  Jadi  harus  di  tempat tertutup,  tidak  disaksikan  oleh  khalayak  ramai dan  tidak  perlu  dipublikasikan  secara  luas. Untuk  pelaksanaan  eksekusi,  dibentuk  regu tembak  yang  terdiri  dari  seorang  bintara  12 orang  tamtama,  di  bawah  pimpinan  seorang perwira  dari  BRIMOB.  Regu  tembak  ini  tidak menggunakan  senjata  organik.  Regu  embak  ini berada  di  bawah  perintah  Jaksa  Tinggi/Jaksa tersebut  samoai  selesai  pelaksanaan.  Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup.  Jika  diminta,  dapat  disertai  perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan  Pengawal  menutup  mata  terpidana dengan  sehelai  kain,  kecuali  terpidana  tidak
menghendaki. Terpidana dapat menjalani pidana secara  berdiri,  duduk  atau  berlutut.  Jika  perlu Jaksa  Tinggi/Jaksa  memerintahkan  terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak  dengan  senjata  yang  telah  terisi peluru  menuju  ke  tempat  yang  ditentukan  oleh Jaksa  Tinggi/Jaksa.  Jarak  antara  titik  terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera  para  pengiring  menjauhkan  diri  dari terpidana.
Dengan  menggunakan  pedang  sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya  ke  atas  ia  memerintahkan  regunya untuk  membidik  pada  jantung  terpidana  dan dengan  menyentakkan  pedangnya  ke  bawah,  ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan  tanda-tanda  bahwa  ia  belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk  melepaskan  tembakan  pengakhir  dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana  tepat  di  atas  telinga.  Dan  untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk  penguburannya  terpidana  diserahkan kepada  keluarganya  atau  sahabat  terpidana, kecuali  jika  berdasar  kepentingan  umum  Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan  ketentuan  yang  ditentukan  oleh agama/kepercayaan terpidana. Jaksa Tinggi/Jaksa  harus  membuat  berita  acara pelaksanaan  pidana  mati.  Isinya  disalinkan  ke dalam  surat  keputusan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
C. Islamic Law (Saudi Arabia)
Hukum  dalam  sistem  hukum  apa  pun, diarahkan  untuk  mewujudkan  keamanan  dan ketentraman  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Hukum  Islam juga, menurut kesepakatan para
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ulama pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi  manusia,  baik  individual  maupun  sosial. Selaras dengan asumsi tersebut, muncul kaedah hukum Islam, bahwa: Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami  dalil  taklif  (petunjuk  perintah hukum)  serta  dapat  menerima  (ahli)  atas  apa yang ditaklifkan/dibebankan terhadapnya, tidak pula agama itu membebani orang kecuali dengan  beban  yang  mungkin  dilakukan  serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya.  Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa hukum Islam – khususnya hukum pidananya – menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada
Manusia yang memang cakap secara hukum (mukallaf). Seseorang mungkin terbukti bersalah  telah  melakukan  suatu  perbuatan pidana  atau  jarimah,  namun  jika  ia  dianaggap tidak  cakap  dipertanggungjawabkan  secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum. Sebaliknya suatu tindakan tidak  bisa  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana atau  jarimah  kepada  orang  yang  melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama belum ada ketentuannya dalam nash yang jelas. Dengan  demikian  orang  yang  melakukan perbuatan  atau  meninggalkan  perbuatan  yang tidak mempunyai ketentuan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas yang dalam  hukum  pidana  Islam  menunjukkan bahwa tidak ada jarimah (hukuman) tanpa ada ketentuan  nash  yang  diatur  dalam  syari’at, sesuai petunjuk Q.S. Al-Isra/17: 15.
Terjemahnya:  ......  dan  seorang  yang  berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang  rasul.  Asas  legalitas  pada  syari’at Islam    seperti  tersebut  di  atas  memberi kesimpulan  bahwa  tidak  ada  jarimah  atau hukuman  tanpa  sesuatu  nash  (aturan-aturan) yang  disebutkan  dalam  Syara’,  bukan didasarkan atas nashnash syara’ umum semata yang  menyuruh  keadilan  dan  melarang
kezaliman,  melainkan  didasarkan  atas  nash- nash  yang  jelas  dan  khusus  mengenai  soal tersebut.  Berat  ringannya  ancaman  hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dilakukan. Hukuman  yang  ditetapkan  sebagai  sanksi pidana  Islam  adalah:  Qishas  (hukuman  yang setimpal), diyat (denda), Jilid (cambuk), Rajam (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki, serta  hukuman  ta’zir  (hukuman  yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).
Sanksi  pidana  yang  ditetapkan  atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:  1.  Memberi  perlindungan  dan  jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda  atau  kekayaan  dan  kehormatan,  2. Memberi  efek  jera  para  pelaku  kejahatan sehingga  tidak  akan  melakukan  pelanggaran atau  kejahatan  setelah  menjalani  hukuman,  3. Mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang  pelaku  atau  pelaku  yang  lain,  karena proses eksekusi  yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang  menyaksikan  berusaha  untuk  tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
Hukuman mati, qishah, atau diyat dijatuhkan  kepada  mereka  yang  melakukan pelanggaran  atau  kejahatan  yang  berkaitan dengan  jiwa,  kehormatan,  dan  perlindungan terhadap  agama,  hal  ini  diuraikan  atau dijelaskan  sebagai  berikut:  a.  Orang  yang menghilangkan  jiwa  seseorang  tanpa  alasan yang  benar  atau  dibenarkan  agama,  maka sanksi  hukum  yang  diancamkan  atau  patut dijatuhkan  kepadanya  adalah  hukuman  qishas (hukuman  mati).  Pandangan  Islam  bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya  dihilangkan  seperti  hilangnya  jiwa orang  yang  telah  dikorbankan,  qishas  artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan. b.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya  (sesama  muslim)  lalu  meninggal, maka  diancam  dengan  hukum  qishas,  yakni menjatuhkan hukuman sesuai dnegan perbuatannya.  c.  Orang  yang  melakukan penganiayaan  terhadap  saudaranya  (sesama muslim)  mengakibatkan  luka  atau  hilangnya anggota  tubuhnya,  maka  diancam  dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai  perbuatannya.  d.  Orang  yang  sudah menikah  atau  yang  terikat  dengan  sebuah pernikahan,  termasuk  janda  atau  duda  yang melakukan  perbuatan  zina  sekalipun  mereka sama-sama  senang  atau  rela  sama  rela,  maka diancam  dengan  sanksi  bagi  mereka  adalah hukuman rajam (hukuman mati).
Pada  sebuah  riwayat  dari  Imam  Bukhari dan  imam  Muslim  dari  Jabir  ra  bahwa  suatu ketika  datanglah  seorang  laki-laki  kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirinya  telah  berbuat  zina  dnegan  seorang perempuan  yang  diulang  sampai  4  kali  ,  lalu Rasulullah  SAW  mengatakan  apakah  engkau gila?  Laki-laki  itu  menjawab  tidak,  lalu  Nabi SAW  bertanya:  apakah  engkau  telah  beristri, dia  berkata:  benar  ya  Rasulullah,  maka Rasulullah  SAW  memerintahkan  kepada sahabat  merajmnya.  Laki-laki  itu  bernama Ma’iz  bin  Malik  yang  mengaku  di  hadapan Rasulullah  SAW  bahwa  dirinya  telah  berbuat zina. Menurut Jabir dia dirajam ditanah lapang tempat  Nabi  SAW  melakukan  shalat  Ied. Penjatuhan  hukuman  rajam  kepada  pezina muhsan  merupakan  sanksi  terberat,  sehingga tidak  perlu  lagi  dijatuhi  hukuman  cambuk  e. Orang  yang  meninggalkan  agama  Islam sesudah  beriman,  diancam  dengan  hukuman pancung  atau  hukuman  mati,  f.  Orang  yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan  ajaran  agama,  diancam  dengan  hukuman mati. Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan tobatnya  dari  dosa  membunuh  dapat  diterima. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, Zaid bin Tsabit, dan adh-Dhahak bahwa orang yang membunuh tidak  diterima  tobatnya.  Para  imam  mazhab
juga sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang  Islam  yang  sama-sama  merdeka,  dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara disengaja,  maka  ia  wajib  menerima  balasan bunuh (qishas) pula.
Pemberlakuan  hukuman  qishas  dalam perkembangannya memicu terjadinya kontroversi,  karena  hukuman  qishas  itu diidentikkan  dengan  hukuman  mati.  Hal tersebut  tidak  hanya  terjadi  dikalangan  umat Islam  sendiri,  tetapi  juga  di  kalangan  non muslim. Kontroversi ini terjadi pula disejumlah negara  Eropa  yang  telah  membatalkan hukuman  mati.  Hukuman  mati  memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah  mengambil  peran  sebagai  Tuhan dengan  menjadi  penentu  hidup  atau  mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan  hukuman  mati  banyak  yang menentang. Pada perkembangannya, hukuman mati  di  Indonesia  diwacanakan  tidak  hanya dijatuhkan pada pidana pembunuhan, terorisme,  serta  narkotika  saja,  tapi  juga mencakup pada tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan  pada  peningkatan  jumlah  tindak pidana  korupsi  yang  semakin  parah  dan meresahkan kehidupan bermasyarakat. Namun, bila  melihat  pada  KUHP,  korupsi  hanya dipandang  sebagai  tindak  pidana  khusus  dan bukan  sebagai  tindak  pidana  yang  luar  biasa. Perdebatan  panjang  mengenai  pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan  keadilan,  rasa  kemanusiaan  dan pencegahan  terhadap  kemungkinan  timbulnya kejahatan  lagi.  Alasan  pakar  yang  menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak  pidana  pembunuhan  adalah  karena alasan kemanusiaan. Dalil lain yang dikemukakan  dalam  menolak  hukuman  mati adalah  bahwa  pembunuhan  sebagai  manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab.
Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan    suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum qishas adalah menghilangkan satu
nyawa lainnya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Membunuh  si  pembunuh  akan  menyuburkan balaas  dendam,  padahal  balas  dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan.dalil di atas dijawab  oleh  al-Qur’an  dalam  QS.  Al- Maidah/5:  32  sebagai  berikut:  Terjemahnya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi  Bani  Israil,  bahwa:  barangsiapa  yang membunuh  seorang  manusia,  bukan  Karena orang  itu  (membunuh)  orang  lain,  atau  bukan Karena  membuat  kerusakan  dimuka  bumi, Maka  seakan-akan  dia  Telah  membunuh manusia  seluruhnya.........Maksud  ayat  ini adalah  ketika  manusia  merasakan  kehadiran manusia  lain  bersamanya,  maka  pada  saat  itu setiap individu yang menjadi anggota masyarakat  itu  memiliki  kedudukan  yang sama.  Semua  harus  dihargai,  sehingga  barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan  yang  sah,  maka  seakan-akan  ia membunuh  manusia  seluruhnya.  Dengan membunuh  orang  yang  membunuh  tanpa  hak, maka  terjamin  kehidupan  orang  lain,  bahkan kehidupan  banyak  orang.  Inilah  salah  satu maksud  dari  firman  Allah  dalam  QS.  Al- Baqarah/2:  179.  Terjemahnya:  Dan  dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Dengan  membunuh  si  pembunuh,  maka setiap  orang  yang  merencanakan  pembunuhan akan  berpikir  seribu  kali,  karena  yang  paling berharga  bagi  manusia  adalah  hidupnya  dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, jika  seseorang  mengetahui  bahwa  dengan membunuh  tanpa  hak  ia  tidak  akan  dibunuh, maka  tangannya  akan  semakin  ringan  untuk menganiaya  dan  membunuh.  Islam,  seperti halnya  sistem  lain  melindungi  hak-hak  dasar manusia,  termasuk  hak  untuk  hidup.  Hukum Islam  patut  dicontoh  dalam  mempertahankan bahwa  hak-hak  fundamental  tidak  dapat diciptakan  oleh  manusia  tetapi  hanya  dapat dibuat menjadi terang. Hukuman mati bukanlah semata  sebagai  pembalasan  bagi  pelaku  tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan  menegakkan  HAM.  Konsep  hifdzu  al-nafs
sebagaimana  dikenal  dalam  ushul  fiqh,  berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang.

## PENUTUP
a) Kesimpulan
Terdapat  banyak  jenis  hukuman  mati  di dunia,  tergantung  dengan  kejahatan  apa  yang mereka  telah  perbuat.  Sejak  zaman  dahulu, hukuman mati memang sudah menjadi suatu hal lumrah  di  berbagai  negara  dan  zaman.  Banyak hukuman mati yang dinilai menyiksa dan tidak lazim  agar  seseoarng  tersebut  dapat  merasakan penderitaan terlebih dahulu sebelum akhirnya ia mati. Mulai dari di cambuk, di bakar, di kuliti, di setrum,  tembak  ,  dll.  Banyak  ilmuwan  yang mencari tahu apakah ada cara yang lebih efektif agar  terpidana  hukuman  mati  tidak  merasakan sakit  atau  penderitaan  saat  eksekusi,  namun segala  upaya  dilakukan  ,  tapi  tetap  terpidana akan merasakan sadar walau hanya sepersekian detik saja.
b)  Saran
Hukuman  mati  tetap  perlu  dilakukan  atau diberlakukan  di  dunia,  pasalnya  banyak perbuatan  yang  memang  dinilai  tidak  adil apabila  tidak  dihukum  dengan  hukuman  mati. Negara  yang  sudah  menghapuskan  hukuman mati mungkin punya pandangan dan cara sendiri untuk  menghukum  seseorang  agar  dapat merasakan  apa  yang  memang  harusnya  ia rasakan  akibat  dari  perbuatannya.  Namun,  itu hanya  beberapa  negara  saja  dan  masih  banyak juga  Negara  yang  memberlakukan  hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU & ARTICLE
Afra  Augesti,  “ AS  Mulai  berlakukan  lagi hukuman  mati  Federal  5  orang didakwa”, Liputan  6,  26  Juli  2019,
06:38 WIB.
Ahmad Hanafi, M.A., Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Cet.  III;  Jakarta:  PT.  Bulan
Bintang, 1986), h. 60
Ali  Sodiqin,  Hukum  Qisas:  Dari  Hukum  Adat
Menuju Sistem Modern, Cet.I
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  2010),
hlm. 155
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 79 Ayu  Eza  Tiara,  Skripsi “Pengaturan  hukuman Mati di Beberapa Negara” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah 2016) Hal. 64 Bagus  Wijarnako, “Puluhan  Tahun  Menunggu Eksekusi Mati”, CNN, Sabtu, 10/10/2015 14:07 WIB.
Bayu  anggoro, “Langgar  HAM,  Masa  tunggu eksekusi  mati  harus  diatur”, Media
Indonesia,  29  September  2017,  13:54 WIB.
Erik  Purnama  Putra, “waktu  tunggu  eksekusi mati  bisa  belasan  tahun”, Republika, Selasa 10 Maret 2015, 06:11 Wib.
HR-Bukhari, kitab diyat, bab tebusan (diyat) No. 6394, lidwa hadist i-software
HR  Ibnu  Majah,  kitab  diyat,  Bab:  Bapak  tidak dibunuh  karena  membunuh  anak, hadist  No.  2651,  diambil  dari  lidwa hadist i-software
H.  Minhajuddin.  Sistematika  Filsafat  Hukum Islam (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 136.
Imam  Nasai,  sunan  nasa’i,  Jilid  14,  hadist  No.
4703, CD ROM al-Maktabah Syamilah,  Global  Islamic  Software, 1991-1997, hlm. 430
Imam  Ibnu  Qudamah,  ‘Abdullah  bin  ‘Abdil
Muhsin at-Turki, al-Mughni wa tahqiq, cetakan  ke-2  tahun  1413  H,  (Penerbit Hajar), 11/457
Imam  Yahya, “  Eksekusi  Hukuman  Mati Tinjauan  Maqasid  al-Shari’ah  dan keadilan”, IAIN Walisongo Semarang,
Volume 23 Nomor 1, April 2003, hal.
83.
Juli  Hantoro, “Menggugat  Arab  Saudi  atas eksekusi  mati  Zaini  Misrin”, Tempo,
Selasa 20 Maret 2018, 08:33 WIB. Karmin  Winata, “ 12  cara  eksekusi  mati  paling brutal
sepanjang sejarah”
Liputan6.com, 19 Januari 2015 diakses pada 16 Mei 2020 pukul 21.30 WIB Luthfia  Ayu  Azanella, “Sejak  2015,  4  WNI Dieksekusi  Mati  di  Arab  Saudi”, Kompas, 31/10/2018, 12:15 WIB Mona  Krisdienar  “ Begini  cara  Kerja  Suntik Mati  terhadap  para  terpidana  mati” TribunJogja.com Senin 16 April 2018, diakses pada 16 Mei 2020 Pukul 21.40 Mustafa A. Kara, The Philosophy Of Punisment In Islamic Law (Ann Arbor, Michigan: University  Microfilm  International, 1983), hlm.199.
Muhammad  bin  Shalih  Ibnu  Utsaimin,  Asy- Syarhul-Mumti’  ‘Ala  ZadilMustaqni’, cetakan  pertama  tahun  1428  H,  (Dar Ibnul-Jauzi) KSA 14/34 Muhammad Fikrie, “ Pertama di As gas Nitrogen akan  dipakai  untuk  hukuman  mati”,
Kumparan  ,  18  Maret  2018  diakses pada 16 Mei 2020 Pukul 23.00 Nashih  Nasrullah, “Kursi  Listrik  Akhiri  Hidup Terpidana Mati di AS”,
Republika.Co.id,  Jumat  21  Februari 2020, Pukul 19:52 WIB.
Nur Aini, “Eksekusi Mati di Arab Saudi Capai Rekor Teritnggi”, Republika, Selasa 21 April 2020 12:27 WIB Prof.  Dr.  H.  Ambo  Asse,  M.  Ag.,  Hak  Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 80-81.
Rachmawati, “Kisah  Ruben  dan  Markus, menunggu  12  tahun  hukuman  mati  di Penjara”, BBC  News  Indonesia, Kompas.Com, 12/10/2019, 06:16 Wib R. Sughandi, KUHP Dan Penjelasannya , Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 14.
Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana, Balai Lektur  Mahasiswa,  Tanpa  Tahun,  hal. 346.
Shahih al-Bukhari, kitab: Meminta taubat orang- orang  murtad  dan  para  pembangkan serta  memerangi  mereka,  Bab  :  Laki- laki  dan  wanita  murtad  serta  tawaran meminta  bertaubat,  Hadits  no,  6411, diambil dari lidwa hadist i- software.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Shinta  Agustina,  Asas  Lex  Specialis  Derogat Legi  Generali  Dalam  Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Themis Books, 2014, h. 12-13. Siti Khotimah, “Nestapa Narapidana, antre 33 Tahun untuk Dihukum Mati”,
Liputan6,  28  Agustus  2019  Pukul 08.03 WIB.
Soediro, “Perbandingan  Sistem  Peradilan Pidana  Amerika  Serikat  Dengan
Peradilan Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadyah Purwokerto,  Jurnal  Kosmik  Hukum, Vol 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 48 Sugiyarto, “Eksekusi  Hukuman  Mati  Paling Sadis  di  Dunia  yang  Pernah  Terjadi dalam Sejarah” Tribun.com , Kamis 1 Agustus 2019, diakses tanggal 16 Mei
2020 Pukul 23.29 WIB Syaikh al-‘Allamah Muhammad
bin ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi,  Rahmah al-Ummah  fi  Ikhtilaf  al-Aimmah,  terj. ‘Abdullah  Zaki  Alkaf,  Fiqh  Empat Mazhab  (Cet.  II;  Bandung:  Hasyimi, 2004), h. 419. Tim ICJR, “Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia  dari  Masa  Ke  Masa”,
Institute  for  Criminal  Justice  Reform, (Desember:2017), hal. 5 Umar Attamimi, Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam  (Cet.  I;  Yogyakarta:  Aynat Publishing, 2010), h. 89. Zaidan,  ‘Abdul-  Karim,  Prof.  Dr.,“al-Madkhal Li  Dirasat  as-Syari  ’at  alIslamiyah”, Terbitan  Dar  ‘Umar  Ibn  al-Khattab, Alexandria (Mesir, 1969), hlm. 404 Zaria  Gorvett, “ Dari  dipenggal,  digantung, sampai  disetrum  listrik,  adakah  cara eksekusi mati 'yang manusiawi'?” BBC Future, 5 Juli 2018.

## UNDANG–UNDANG
Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Hukum Pidana Militer. WEBSITE https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/0 9/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-
nusakambangan/  diakses  pada  13 Agustus 2015.
“Pusat  Informasi  Hukuman  Mati,  Metode Pelaksanaan”.  Diakses  pada  16  Mei 2020 Pukul 21.00 WIB http://www.deathpenaltyinfo.org/meth ods-execution
Tasrif  Tarmidzi  http://www.antaranews.com diakses pada 13 Agustus 2015.