## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  377-384  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7853.377-384

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR DALAM PELANGGARAN WEWENANG JABATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
M. Aldila Siregar 1 , Khalid 2
1,2 Hukum Pidana Islam, Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia
1 aldilarageris91@gmail.com, 2 khalid.mhum@gmail.com

## Abstrak
Seiring  perkembangan  dari  kemajuan  dunia  transportasi  terkhusus  di  Indonesia  hampir  setiap  tahunnya  kita mendengar berita tentang terjadinya kecelakaan kapal yang faktor utamanya di karenakan kelebihan pada muatan atau overload  yang  melebihi kapasitas dalam  muatan dari  media transportasi kapal  tersebut yang  mana sampai detik ini peristiwa-peristiwa seperti kelebihan muatan masi sangat di hiraukan oleh masyarakat kita. Terlepas dari apa  yang  terjadi  di  dalam  kecelakaan  tersebut  tidak  lepas  dari  tanggung  jawab  dan  wewenang  syahbandar  di dalamnya.  Di  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran  sudah  di  atur  jelas  fungsi keselamatan  dan  keamanan  tetapi  pada  kenyataanya  teori  berbeda  dengan  praktik.  Penelitian  ini  bertujuan:  1. Untuk mengetahui pertanggung  jawaban pidana seorang syahbandar dalam pengawasan alih  muat yang terjadi ketika  berlebihan  muatan.  2.  Untuk  mengetahui  tindakan  hukum  pidana  dan  hukum  pidana  islam.  3.  Untuk mengetahui apa yang membuat Syahbandar sulit dalam mengawasi kegiatan alih muat. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian kualitatif berupa gambar, dokumentasi,  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  peneliti.  Temuan  utama  dalam  penelitian  ini  kurangnya personil atau SDM dari pengawasan syahbandar yang terbilang cukup sedikit di daerah hanya 2 orang personil yang mengawasi 3 sampai 4 kapal dalam pengawasan muatan.
Kata Kunci: Kecelakaan Kapal, Kelebihan Muatan, Syahbandar

## Abstract
Along with the development of the progress of the world of transportation, especially in Indonesia, almost every year we hear news about the occurrence of ship accidents whose main factor is due to overload or overload that exceeds the capacity in the cargo of the ship transportation media which until now events such as overload are still very ignored by our society. Regardless of  what happened in the accident, it cannot be separated from the responsibility and authority of the syahbandar in it. In Law Number 17 of 2008 concerning shipping, it has clearly regulated the function of safety and security, but in reality theory is different from practice. This study aims to: 1. To determine the criminal responsibility of a syahbandar in the supervision of loading and loading that occurs when  overloading.  2.  To  know  the  acts  of  criminal  law  and  Islamic  criminal  law.  3.  To  find  out  what  makes Syahbandar difficult in supervising  loading activities. The research method  used is Empirical Juridical  with a qualitative  approach  where  qualitative  research  in  the  form  of  images,  documentation,  interview  results  and researcher  observations.  The  main finding  in  this  study  is  the  lack  of  personnel  or  human  resources  from  the supervision of syahbandar which is quite small in the area of only 2 personnel who supervise 3 to 4 ships in cargo supervision.
Keywords: Ship Accident, Overloaded, Syahbandar

## I. PENDAHULUAN
Dua pertiga dari total luas daratan Indonesia atau 3.257.483 km2 ditutupi oleh perairan. Di era globalisasi  saat  ini,  transportasi  laut  telah  menjadi  moda  transportasi  utama  karena  wilayahnya  yang luas. Bagi Indonesia, negara yang terkenal dengan kepulauannya, transportasi laut memegang peranan penting yang strategis. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang  Pelayaran, angkutan  laut  dibedakan  menjadi  beberapa  macam,  yaitu  angkutan  laut,  angkutan  sungai  dan  danau, dan angkutan penyebrangan.
Tanggung jawab dan kegiatan syahbandar pelabuhan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Pasal 207 Ayat 1, pelabuhan mempunyai tugas menjamin keselamatan dan keamanan maritim, yang juga mencakup penegakan hukum yang berkaitan dengan  pelabuhan,  transportasi  air,  dan  pelestarian  lingkungan  laut.  Setiap  kapal  yang  akan  berlayar harus memenuhi kriteria kelaikan laut dan kewajiban lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hal ini agar setiap kendaraan laut (kapal) baru dapat berlayar setelah mendapat SPB atau yang disebut dengan Sailing. Surat Persetujuan, dari Syahbandar. Jika kapal memenuhi  sejumlah  standar  krusial,  Syahbandar  dapat  memberikan  izin  berlayar  tersebut  kepada pemilik atau operator sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
Meskipun  telah  terdapat  peraturan  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab  Syahbandar  dalam menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar,  namun  tidak  jarang  terjadi  banyak  kecelakaan  angkutan  laut yang diakibatkan oleh kelalaian Syahbandar dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan  pelayaran.  penerbitan  izin  berlayar.  izin  pelayaran  dan  menyerahkan  sertifikat  kelaikan  laut kepada kapal yang tidak lulus uji kelaikan laut dan kapal yang lulus. Menurut dokumen KNKT (Komite Nasional Keselamatan Kapal), kelebihan beban menjadi salah satu penyebab terjadinya malapetaka di kapal.  Peristiwa  yang  dimaksud  antara  lain  tenggelamnya  kapal  Yunicee  pada  29  Juni  2021  di  Selat Bali yang menyebabkan 11 orang tewas dan 13 orang hilang.
Permasalahan lama yang sering berulang di Indonesia adalah kasus kapal yang tidak benar-benar laik laut namun memiliki Surat Izin Berlayar. Fenomena ini diterima seperti biasa. Sebaliknya, Danau Toba di Sumatera Utara mengalami hal tersebut. KM (Kapal Motor) Sinar Bangun diketahui mengalami kecelakaan  setelah meninggalkan pelabuhan  Simanindo di Pulau Samosir menuju  Tigaras. 21 Orang berhasil  di  evakuasi,  3  orang  di  antaranya  tewas  dan  sebanyak  164  orang  dinyatakan  hilang  dengan mengangkut  penumpang  lebih  dari  150  orang  dan  sepeda  motor  sebanyak  70  unit.  Dari  kasus-kasus tersebut di karenakan tugas dari syahbandar yang lalai dalam pengawasan kegiatan alih muat sehingga dapat  terjadinya  kecelakaan  kapal  yang  faktornya  dimana  di  sebabkan  oleh  kelebihan  muatan  kapal Sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur peran Syahbandar dalam memberikan SPB, tetapi sering di temui oknum Syahbandar dalam menertibkan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang pelayaran.
Fuqaha telah mengembangkan gagasan konseptual mengenai sad al-dzari’ah, yaitu upaya untuk mencegah berkembangnya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dan bencana. Pengertian ini  terdapat  dalam  literatur  ushul  fiqh.  Gunakan  pegangan  klerikal  standar.  Ketika  maslahat  dan mafsadat bertentangan, maka kehati-hatian dalam bersedekah dikenal dengan istilah sadd aldzari’ah.
Sepanjang perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka Islam mengajarkan pemeluknya untuk taat dan mentaati segala sesuatu yang telah diarahkan oleh kepala negara (pemerintahan). Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah an-Nisā’ ayat 59:
أمُت أع َزََٰنَت نِإَف  ۡۖأمُكنِم  ِر أمَ ألۡٱ يِل ْوُأ َو َلوُس َّرلٱ ْاوُعيِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي أمُتنُك نِإ ِلوُس َّرلٱ َو ِ َّللَّٱ ىَلِإ ُهوُّد ُرَف  ٖء أيَش يِف ِ َّللَّٱِب َنوُنِم أؤُت
ًليِوأأَت ُنَس أحَأ َو  ٞرأيَخ  َكِلََٰذ  ِِۚر ِخَٰٓ ألۡٱ  ِم أوَيألٱ َو Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah,  Rasul  (Muhammad),  dan  orang-orang  yang mempunyai  kekuasaan  di  antara  kamu.  Jika  kamu  bertawakal  kepada  Allah  sejak  hari  akhir,  maka kembalikan  segala  perbedaan  pendapat  kepada  Allah  (Al-Quran)  dan  Rasul  (Sunnah).  Itu  memiliki dampak yang lebih besar pada Anda dan memberikan hasil yang lebih baik. (Ayat 59 QS.an-Nisa).
Ayat  tersebut  terkandung  maksud  bahwa  perintah  kewajiban  taat  kepada  Allah  SWT,  taat kepadaa  Rasul-Nya,  dan  taat  kepada  ‘Ulil  amri  yaitu  kewajiban  untuk  menaati  semua  peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sesuai nash dari Al-Quran dan Hadis.
Pada  penelitian  terdahulu,  penulis  mencantumkan  temuan-temuan  penelitian  terdahulu  yang relevan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  kemudian  menulis  ringkasan,  baik  yang  sudah dipublikasikan  maupun  belum;  Oleh  karena  itu,  judul  skripsi  dikaitkan  dengan  topik  penelitian  dan memuat:
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yenni Yusnita yang berjudul “Tindakan Overload penumpang pada transportasi umum bireuin express” Tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  darusslam  –  Banda  Aceh,  dalam  skripsi  ini  membahas tentang  tindakan  Overload  penumpang  pada  tranportasi  umum.  Penelitian  ini  memiliki  beberapa kesamaan  dengan  penelitian  sebelumnya  dalam  aspek-aspek  seperti  barang-barang  yang  diperiksa mengalami  kelebihan  muatan  atau  muatan  berlebihan  selama  pengangkutan  dan  penelitian  ini
menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  sebelumnya  adalah objek dalam penelitian sebelumnya adalah transportasi umum bireuin express sedangkan objek dalam penelitian  ini  adalah  pelanggaran  wewenang  syahbandar  dalam  alih  muat  dan  lokasi  sebelumnya  di transportasi umum bereuin express di Banda Aceh sedangkan penelitain ini sendiri berlokasi di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan penyebrangan Danau Toba
Tesis berjudul “Peran Syahbandar Dalam Menjamin Keamanan Sarana Transportasi Laut: Studi Kasus Kantor Pelabuhan Daerah dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan” ditulis oleh Namira Suhada. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal objeknya yang sama-sama syahbandar dan penelitian ini mencakup metodologi penelitian kualitatif dalam kedua kasus tersebut.
Penelitian  ini  membedakan  dirinya  dari  penelitian  sebelumnya  dalam  hal  objek  penelitian sebelumnya studi kasus kantor wilayah kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjungbalai Asahan sedangkan  dalam  penelitain  ini  adalah  pertanggungjawaban  pidana  syahbandar  dalam  pelanggaran wewenang  jabatan  dan  lokasi  penelitian  sebelumnya  di  Kantor  Syahbandar  pelabuhan  Tanjungbalai Asahan  sedangkan  penelitian  ini  berlokasi  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  otoritas  pelabuhan penyebrangan Danau Toba.
Jurnal  bertajuk  “Tanggung  Jawab  Pidana  Oknum  Syahbandar  dalam  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Wewenang  di  Bidang  Pelayaran”  ditulis  oleh  Aldin,  Oheo,  dan  Sabrina  Hidayat. Penelitian  yang  dimaksud  adalah  sebanding  atau  analog  dengan  objek  sama-sama  mengkaji  tentang penyalahgunaan  wewenang  Syahbandar.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  sebelumnya  adalah  dalam metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normative,  sedangkan  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tugas dan tanggung jawab Syahbandar dalam kasus  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  pengalihan  pembebanan  berlebihan,  dengan  fokus  khusus pada sejauh mana kewenangannya dan penerapan hukuman pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  Islam  terkait  dengan  pelanggaran  tersebut. Penelitian ini berupaya untuk menjadi referensi ilmiah, menawarkan perspektif baru dan memperluas informasi yang ada berkaitan dengan bidang Hukum Pidana Islam.

## II. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris,  yaitu  melalui pemanfaatan berbagai metode untuk mencari, menggali, dan mengolah data. Pendekatan penelitian ini bergantung pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya yang dianggap sebagai sumber primer dan sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif,  yaitu  suatu  pendekatan  penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen  utama  penyelidikannya.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  representasi  visual,  catatan tertulis, hasil wawancara, dan temuan observasi penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pertanggungjawaban  Pidana  Syahbandar  dalam  Penyalahgunaan  Wewenang  Kegiatan Alihmuat
Konsep akuntabilitas di bidang  hukum pidana biasa disebut dengan  “toerekenbaarheid” dalam bahasa  Belanda.  Istilah  ini  sesuai  dengan  istilah  bahasa  Inggris  “tanggung  jawab  pidana”  atau “tanggung jawab pidana”. Roeslan Saleh secara khusus menggunakan istilah “tanggung jawab pidana”, sedangkan  Moeljatno  menyebutnya  sebagai  “tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana”.  Pakar  hukum lainnya  menggunakan  istilah  “tanggung  jawab”  untuk  menggambarkan  konsep  ini.  Dalam  bidang hukum pidana, terdapat perselisihan di antara para ahli yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Menurut  Simons,  kapasitas  tanggung  jawab  dapat  diberikan  pada  keadaan  psikologis  yang membuat  penjatuhan  pidana  baik  secara  umum  maupun  dari  sudut  pandang  individu  dapat dibenarkan.  Kemudian  kata  dia,  seorang  pelaku  pidana  bisa  dimintai  pertanggungjawaban apabila: pertama, ia mampu memahami bahwa perbuatannya itu melanggar hukum. Kedua, ia mampu merumuskan kehendaknya berdasarkan kesadarannya sebelumnya.
2. Van Hmel menawarkan perspektif yang berbeda dari Simons, dengan alasan bahwa tanggung jawab pidana adalah keadaan psikologis yang umum dan kompetensi memerlukan tiga jenis keterampilan yang berbeda. Keterampilan pertama adalah kemampuan untuk memahami arti
penting  dan  akibat  nyata  dari  perilaku  seseorang.  Menyadari  bahwa  kegiatan  tersebut bertentangan  dengan  ketertiban  sosial  merupakan  syarat  kedua.  Memahami  niat  seseorang adalah keterampilan ketiga.
3. Pompei  membebankan  tanggung  jawab  pidana  kepada  pelaku  dalam  parameter  unsur- unsurnya, yaitu kemampuan berpikir, yang memungkinkan pelaku mengendalikan pikiran dan menentukan  kehendaknya,  memahami  makna  dan  akibat  perbuatannya,  serta  menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
Menurut  pengertian  sebelumnya  tentang  kesalahan  pidana,  yang  dimaksud  adalah  orang  yang melakukan  kejahatan.  Mengenai  kesalahan  pidana,  ada  dua  sudut  pandang.  Pendekatan  Monistik berpendapat  bahwa  komponen  strafbar  feit  terdiri  dari  komponen  tindakan  yang  disebut  juga  aspek obyektif,  dan  komponen  penciptaan  yang  sering  disebut  unsur  subyektif.  Dapat  disimpulkan  bahwa suatu  strafbaar feit memenuhi kriteria  yang sama dengan syarat menjatuhkan pidana,  karena bagian- bagian  perbuatan  dan  unsur-unsur  pelakunya  bercampur.  Akibatnya,  tampaknya  pelaku  pasti  akan dihukum jika terjadi strafbaar feit.
Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:
a. Perbuatan manusia
b. Diancam dengan pidana
c. Melawan hukum
d. Dilakukan dengan kesalahan
e. Orang yang mampu bertanggungjawab.
Macam-macam perbuatan pidana (delik) yaitu:
a. Delik formil perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan melanggar ketentuan
b. Delik Dolus perbuatan yang disengaja
c. Delik Culpa perbuatan yang tidak sengaja
d. Delik Moor perbuatan yang direncanakan
e. Delik Aduan perbuatan yang dituntut apabila ada pengaduan dari orang lain
f. Delik Biasa perbuatan yang dituntut tanpa adanya aduan dari orang lain.
Tidak  semua  perbuatan  tersebut  memerlukan  hukuman,  meskipun  memenuhi  kriteria pelanggaran.  Sebab  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  mengharuskan  pelakunya  melakukan kesalahan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tujuan  utama  pidana  adalah  untuk  menjaga  masyarakat,  menakut-nakuti  calon  penjahat,  dan menanamkan nilai-nilai moral pada warga masyarakat. Perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum adalah melanggar hukum menurut hukum pidana. Hukuman terhadap individu yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan merupakan tujuan akhir dari acara pidana.
Syahbandar,  sebagai  orang  penting  di  kalangan  petugas  pelabuhan  dan  tunduk  pada  ketentuan yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  mempunyai  beban kewajiban yang cukup besar. Individu tersebut bertanggung jawab untuk menjaga kelaikan laut kapal, memastikan  langkah-langkah  keamanan  diterapkan,  menjaga  protokol  keselamatan,  dan  memastikan ketertiban di pelabuhan. Pelabuhan ini mempunyai peran penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan,  serta  mengawasi  semua  operasi  pelayaran  maritim.  Tanggung  jawab  ini  mencakup kompetensi  dan  kemahiran  individu  dalam  melaksanakan  tugas  pelabuhan,  termasuk  penyelesaian berbagai tugas dan penerbitan dokumen terkait atau diperlukan untuk keperluan transportasi laut.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Angkutan Laut, Pasal 219 ayat (1) mengatur bahwa semua kapal layar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Syahbandar untuk melakukan pelayaran. Berdasarkan Pasal 219 ayat (2), Persetujuan Berlayar dicabut apabila  kapal  tidak  berangkat  dari  pelabuhan  dalam  jangka  waktu  24  (dua  puluh  empat)  jam  setelah diterimanya  persetujuan  tersebut.  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  memuat  sanksi  pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau menimbulkan kerugian, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pelayaran sebagaimana diatur dalam UU 17  Tahun  2008  diatur  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  284  sampai  dengan  336  Pejabat pelabuhan  syahbandar.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  dapat  dikategorikan  sebagai  hukum administrasi.
Andi  Hamzah  memberikan  komentar  mengenai  peraturan  perundang-undangan  administratif yang mempunyai ancaman pidana sebagai berikut:
Di  Indonesia,  semakin  banyak  undang-undang  dan  peraturan  administratif  yang  mencakup hukuman  pidana  berat  seperti  hukuman  sepuluh,  lima  belas,  hukuman  seumur  hidup,  dan  bahkan hukuman  mati,  serta  undang-undang  administratif  yang  berkaitan  dengan  narkoba,  zat  psikoaktif, perbankan,  lingkungan  hidup,  dan  yang  lain.  mengandung  hukuman  pidana  yang  sangat  berat,  yang sebaiknya  dibuat  menjadi  undang-undang  pidana  daripada  peraturan  administratif  untuk mendefinisikan pelanggaran. Pemenjaraan berat harus diatur dalam undang-undang pidana di Belanda, bukan peraturan administratif. Sanksi menurut hukum administrasi harus mencakup hukuman penjara dan denda.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peran  syahbandar  membidangi  sebagai  penanggung  jawab keselamatan pada saat kegiatan alih muat di kapal setelah pemuatan proses itu akan di lanjutkan sampai akhirnya ke syahbandar sebagai penanggung jawab yang akan bertanda tanga di dalam SPB.Kendala- kendala syahbandar sulit dalam mengawasi kegiatan alihmuat terkendala di personil rata-rata di daerah dengan mengawasi 3 bahkan 4 kapal hanya 2 orang yang bertugas dalam mengawasi kegiatan alih muat maupun menertibkan Surat Persetujuan Berlayar sehingga dapat terjadila kelebihan pada muatan tidak sesuai  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  mengakibatkan  Syahbandaar  dapat  dikatakan  lalai  dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan alih muat tersebut. Kelebihan muatan suatu kondisi dimana transportasi tersebut membawa muatan lebih dari batas muatan yang ditentukan dari transportasi tersebut,  kelebihan  muatan  ini  sering  sekali  tidak  di  hiraukan  demi  meraup  keuntungan  besar.  Dan kurangnya kesadaran, pemahaman akibat dari kelalain akan berakibat fatal bagi banyak nya orang.
Pada dasarnya syahbandar tidak ada payung hukum pada saat mereka melakukan tugas kemudian terjadi temuan bisa di pastikan bersalah dan bakal terpidana.Dalam penerapan hukum Syahbandar yang lalai akan tugas nya dapat di mintai pertanggung jawaban pidana, karena mampu bertanggung jawab merupakan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan KUHP Pasal 359 yang mengatakan barang  siapa  yang  karena  kelalaiannya  menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam  dengan  hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau sekurangnya 1 tahun penjara. Sebagaimana bisa juga di kenakan di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008  Termuat di Pasal 336  ayat (1) menggunakan  istilah setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus.
Dalam  KUHP  (Pidana  Wetboek)  Tahun  1809  disebutkan:  Disengaja  adalah  kemauan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan  oleh  undang-undang. Adapun pembagian jenis-jenis kesengajaan yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogemark )
b. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  ( opzet  met  bewustheid  van ze kerheid      of noodzakelijkheid )
c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( opzet met waarschlijkheidbewustzijn )
Kelalaian  atau  kelalaian  adalah  jenis  kesalahan  lain  selain  kesalahan  yang  disengaja.  Hanya memori penjelas (M.v.T.) yang menyatakan bahwa kecerobohan atau kelalaian (culpa) berada di antara kesengajaan dan kebetulan; namun, kesalahan yang dilakukan dianggap tidak seserius yang disengaja. Undang-undang tidak mendefinisikan kelalaian atau kelalaian.
Berdasarkan Analisis peneliti jika seorang syahbandar terdapat melakukan tindakan yang tidak sesuai  dengan  tugasnya  dalam  pengawasan  keaamanan  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  bisa  di katakan  sudah  melanggar  kewenangan  yang  ada  pada  jabatan  nya.  Di  dalam  Pasal  359  KUHP  Juga dapat  menjerat  seorang  syahbandar.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran menetapkan hukuman penjara maksimal bagi pejabat yang tidak memenuhi tanggung jawab khusus  jabatannya  atau  melakukan  tindak  pidana  saat  menggunakan  wewenang,  kesempatan,  atau sumber daya yang diberikan kepadanya karena jabatannya. denda paling besar seratus juta rupiah atau satu tahun penjara. (2) Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan selain pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
Berdasarkan uraian di atas, undang-undang tersebut terlihat cukup ketat, namun hukuman pidana bagi  pelanggar  sebenarnya  sangat  berat  karena  dapat  juga  dikenakan  sanksi  denda  selain  hukuman penjara.  Selain  itu,  tampaknya  Syahbandar,  serta  organisasi  Syahbandar,  semuanya  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersebut selain kapten kapal.

## 3.2 Pelanggaran Wewenang Jabatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Para  ahli  hukum  telah  mengembangkan  teori  mengenai  sad  al-dzariah,  yaitu  upaya  untuk menghindari suatu kejadian yang dapat mengakibatkan musibah dan kerugian, secara konseptual dalam
literatur  ushul  fiqh.  Tujuan  sadd-aldzariah  adalah  mengakhiri  mafsadat  dan  mewujudkan  maslahat. Meskipun terdapat pertentangan antara maslahat dan mafsadat, namun kaidah utama para ulama dalam menggunakan sad aldzariah adalah berhati-hati dalam beramal. Bila keutamaannya melebihi mafsada, maka  dapat  dilaksanakan;  jika  mafsadanya  melebihi  manfaatnya,  maka  harus  ditinggalkan.  Apabila keduanya  sama-sama  berkuasa,  maka  perlu  mengikuti  prinsip-prinsip  yang  berlaku  sebagaimana tertuang dalam peraturan guna menjaga diskresi.
Pengamatan  dari  observasi  dilapangan  sebagai  contoh  ketika  banyak  nya  antrian  pada penumpang yang memuat suatu media transportasi,ada peristiwa mobil ambulan membawa orang yang sakit parah dan kemudian syahbandar mengatur pengawasan dengan melebihkan muatan di karenakan jika  harus  menunggu  trip  selanjutnya  akan  di  lanjutkan  besok  pagi  sesuai  dengan  penjelasan  di  atas dapat di terapkan bahwa Syahbandar telah menetapkan konsep saad-adzariah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan  bencana  dan  kemudharatan.  Akan  tetapi  di  dalam  kaidah  Hukum  Pidana  positif Syahbandar telah melanggar kewenangan sesuai yang tertera pada Pasal 336 Undang-Undang 17 tahun 2008.
Didalam  temuan  tidak  jarang  terjadi  praktik  kecurangan  yang  di  buat  oleh  oknum  syahbandar melebihkan  muatan,  oknum  syahbandar  yang  menandatangini  Surat  Perizinan  Berlayar  yang  tidak sesuai dengan data asli demi meraup keuntungan pribadi maupun banyak orang sebagai mana di dalam Al-Quran ini di atur sama hal nya praktik kecurangan ini dapat membahayakan banyak pihak hingga tidak  jarang  juga  kejadian  seperti  ini  mengakibatkan  banyak  korban  jiwa  dikarenakan  kecelakaan  di akibatkan kelebihan pada muatan yang di izinkan oknum syahbandar.
Terkait  dengan  perbuatan  yang  meresahkan  masyarakat  dan  membahayakan  keselamatan masyarakat.  Seseorang  yang  melakukan  tindakan  kriminal  terhadap  orang  lain  dapat  dianggap melakukan pelanggaran terhadap kolektif, seperti oknum syahbandar yang melakukan praktik curang saat mengadakan Perjanjian Berlayar. Dengan cara ini, individu tidak lagi merasakan jaminan hak hidup mereka karena adanya rasa takut. Dalam surat Al-Maidah (5): 32, Allah SWT telah menyatakan.
َ ألۡٱ يِف  ٖداَسَف  أوَأ  ٍس أفَن  ِرأيَغِب ا ََۢسأفَن َلَتَق نَم ۥُهَّنَأ َليِء َََٰٰٓر أسِإ َٰٓيِنَب  َٰىَلَع اَنأبَتَك َكِلََٰذ ِل أجَأ  أنِم اَهاَي أحَأ  أنَم َو اٗعيِمَج  َساَّنلٱ َلَتَق اَمَّنَأَكَف  ِض أر اَي أحَأ َٰٓاَمَّنَأَكَف
ِض أرَ ألۡٱ يِف  َكِلََٰذ َدأعَب مُهأنِ م ا ٗريِثَك َّنِإ َّمُث ِتََٰنِ يَبألٱِب اَنُلُس ُر  أمُهأتَءَٰٓاَج أدَقَل َو ِۚاٗعيِمَج  َساَّنلٱ َنوُف ِر أسُمَل Terjemahnya:
“Oleh  karena  itu,  kami  tetapkan  (hukum)  bagi  Bani  Israel,  bahwa  barang  siapa  yang  membunuh seseorang,  maka  seolah-olah  dia  telah  membunuh  seluruh  umat  manusia,  bukan  karena  orang  itu membunuh orang lain, bukan karena dia telah merusak bumi. satu nyawa manusia dianggap melindungi seluruh  nyawa  manusia.  Tidak  diragukan  lagi,  Rasulullah  datang  kepada  mereka  dengan  membawa pernyataan-pernyataan  yang  gamblang.  Namun  beberapa  di  antaranya  kemudian  melampaui  batas dunia.
Bagian ini mendorong rasa hormat terhadap kehidupan dan kehati-hatian terhadap penggunaan kekerasan. Ayat di atas juga menekankan pembatasan yang diberlakukan oleh sistem hukum. contoh kejahatan  termasuk  penyalahgunaan  kekuasaan.  Prinsip  ini  menguntungkan  kelompok  tertentu  dan mengabaikan  kebutuhan  masyarakat  luas.  Al-Qur’an  menganut  gagasan  keadilan  yang  berasal  dari konsep  “kesucian”,  yang  melarang  perolehan  harta  benda  yang  dianggap  zatiniyah  (haram),  serta metode  dan  proses  yang  terlibat  dalam  memperolehnya.  Lebih  lanjut,  Al-Qur’an  juga  melarang penatausahaan  harta  benda  tersebut  jika  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Partai  politik.  Al- Qur’an memuat seperangkat prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, mencapai  keseimbangan  yang  harmonis  antara  urusan  dunia  dan  akhirat,  serta  antara  kebutuhan individu dan masyarakat.
Islam memerintahkan umatnya untuk tunduk dan patuh pada segala arahan yang dikeluarkan oleh kepala  negara  (pemerintahan),  dengan  ketentuan  bahwa  arahan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan prinsip dan peraturan Islam. Menurut teks kitab suci surat an-Nisa’ ayat 59 dinyatakan sesuai dengan wahyu ilahi Allah SWT.
أمُت أع َزََٰنَت نِإَف  ۡۖأمُكنِم  ِر أمَ ألۡٱ يِل ْوُأ َو َلوُس َّرلٱ ْاوُعيِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي َنوُن ِم أؤُت  أمُتنُك نِإ ِلوُس َّرلٱ َو ِ َّللَّٱ ىَلِإ ُهوُّد ُرَف  ٖء أيَش يِف
ِ َّللَّٱِب
ًليِوأأَت ُنَس أحَأ َو  ٞرأيَخ  َكِلََٰذ  ِِۚر ِخَٰٓ ألۡٱ  ِم أوَيألٱ َو Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sangat  penting  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  Rasul (Muhammad),  serta  orang-orang  yang  mempunyai  otoritas  di  antara  kamu.  Jika  terjadi  perbedaan pendapat,  disarankan  untuk  kembali  mengacu  pada  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul, dengan syarat tetap beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini memiliki
arti yang lebih besar dan memberikan hasil yang lebih baik. Ayat yang dimaksud adalah ayat 59 surat an-Nisa’ dalam Al-Qur’an.
Oleh karena itu, jelas bahwa dalam kerangka yurisprudensi Islam, tindakan membumbui konten yang  menyimpang  dari  fakta  resmi  yang  ditetapkan  undang-undang  dianggap  tidak  tepat.  Hal  ini disebabkan  karena  mereka  yang  melakukan  perilaku  tersebut  menunjukkan  ketidaktaatan  terhadap pemerintah dan mengabaikan norma hukum  yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan alasan di atas, tindakan memanipulasi makalah tersebut secara berlebihan dianggap tidak diperbolehkan  karena tidak adanya justifikasi dalam kerangka hukum Islam sehingga melanggar hukum.
Di  dalam  kelalaian  syahbandar  ketika  menjalankan  tugas  sehingga  menyebabkan  hilangnya nyawa  seseorang  yang  di  akibatkan  kecelakaan  secara  tidak  lansung  hal  ini  di  atur  di  dalam  hukum pidana  islam  (jinayat)  berdasarkan  pada  Al-quran  Surat  An-nia  ayat  92.  Pelaku  di  kenakan  sanksi hukuman  diyat  atau  denda  dan  kafarat,  bisa  juga  alternatif  nya  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut. Sedangkan yang melakukannya dengan sengaja dikenakan sanksi dengan hukuman qisas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
1. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dipelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar peran penting dalam pengawasan kegiatan alihmuat di pelabuhan. Keselamatan dan keamanan suatu pelayaran salahsatunya di pengaruhi oleh adanya peran syahbandar ketika menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tugas syahbandar dalam kewenangan menertibkan pengawasan kegiatan alih muat mendorong keselamatan yang baik pada pelayaran.
2. Terlepas syahbandar pejabat  tertinggi dalam  pelabuhan  tentunya memiliki kewenangan yang cukup besar yang memiliki ketentuan dan sanksi pidana jika syahbandar lalai dalam bertugas berdasarkan  Pasal  359  KUHP dan  Undang-udang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran. Tujuannya  adalah  melindungi  masyarakat  dan  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kapal  atas kelebihan muatan.
3. Sanksi pidana bagi syahbandar yang lalai ketika bertugas dalam pengawasan sehingga dokumen Surat Persetujuan Berlayar Tidak sesuai dengan muatan secara sah bersalah melakukan tindak pidana  dalam  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  jabatan  telah  di  atur  dalam  Pasal  336 Undang-udang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pejabat publik yang melanggar tugas khusus yang berkaitan dengan jabatannya atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta  rupiah).  Menurut  Pasal  359  KUHP,  barangsiapa  karena  kelalaiannya  menyebabkan meninggalnya orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  atau satu tahun kurungan. Di dalam hukum pidana islam pelaku di kenakan sanksi hukuman diyat atau denda dan kafarat, bisa juga alternatif nya berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan yang melakukannya dengan sengaja dikenakan sanksi dengan hukuman qisas.

## 4.2 Saran
1. Hendaknya  syahbandar  dalam  menjalankan  tugas  harus  ekstra  hati-hati  dan  lebih  ketatkan pengawasan  sehingga  tidak  terjadi  kelebihan  muatan  baik  di  sengaja  maupun  tidak  sengaja, akibat dari kelebihan muatan ini syahbandar dapat terjerat hukum mestinya syahbandar paham akan sanksi pidana di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut
2. Hendaknya  pemerintah  pusat  menambah  SDM  dari pengawasan  personil  yang  ada  di  daerah berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam menertibkan kapal kurangnya personil yang ada di  lapangan  sehingga  sulit  dalam  menertibkan  apa  yang  sudah  di  atur  dalam  peraturan perundang-udangan.
3. Hendaknya  pemerintah  membuat  sanksi  yang  sangat  berat,  karena  sampai  pada  saat  ini kelebihan  muatan  masih  sering  terjadi  dan  terdengar  di  masyarakat  agar  menimalisir  praktik kecurangan yang di buat oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.  (2017).  Tanggung  jawab  pelayanan  jasa  transportasi  laut  oleh  PT.  Pelni  terhadap  penumpang. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Aldin,  Haris,  O.  K.,  Hidayat,  S.  (2019).  Pertanggung  Jawaban  Oknum  Syahbandar  dalam  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Pelayaran. Halu Oleo Legal Research. 1(2). Amir, S. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Kementrian Agama RI (2019). Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan. Jakarta: Pentashinan Mushaf Al-quran.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (2018). Tenggelamnya Km Sinar Bangun 4 Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Simons, D. (1986). Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Bandung: Pioner Jaya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) Knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/Laut/2018/Final Km Sinar Bangun