Iltizam Journal of Shariah Economics Research Vol. 5, No.1 (2021) June 2021, pp. 63-72 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli
Muhamad Izazi Nurjaman 1 , Januri 2 , dan Neni Nuraeni 3
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, muhamadizazinurjaman@gmail.com 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fhasyim1965@gmail.com
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nuraeniabdul@gmail.com ail

## ABSTRACT
This study describes a discussion about the existence of khiyar's position in the development of buying and selling transactions. By using a descriptive method that is literature in nature, this study found the fact  that  the  position  of  the  existence  of  the  khiyar  concept  was  inseparable  from  the  position  of  the existence  of  buying  and  selling  transactions  that  had  developed  as  the  main  contract.  Its  position  is relative. That is, it is still enforced by some economic actors and is also eliminated because it creates uncertainty. As for what needs to be considered is the concept of khiyar as a complementary requirement. So that without the concept of khiyar in a transaction it will not damage the validity of the transaction. However, its existence is the best way to make the contract more legitimate and ideal along with achieving a level of benefit for the parties who carry it out.

## Keyword: Existence, Khiyar, Buying and Selling.

## PENDAHULUAN
Sebuah  pemahaman  yang  berkembang  di  masyarakat  dalam  dunia  bisnis  adalah mencari  keuntungan  sebesar-besarnya  tanpa  memperhatikan  etika  nilai  moral  sosial  serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Pemahaman ini seakan-akan memisahkan antara  konsep  bisnis  dengan  etika,  karena  etika  moral  sosial  dianggap  sesuatu  yang menyebabkan terhambatnya proses meraih keuntungan tersebut (Hafizah, 2012).
Jual beli menjadi primadona utama dalam kegiatan bisnis. Hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya: transaksi jual beli banyak dilakukan oleh semua kalangan baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, baik skala kecil maupun besar serta jual beli sangat mudah untuk  dilakukan  (Nurjaman,  2020).  Namun  dalam  praktiknya,  banyak  hal-hal  yang  tidak diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kepuasan konsumen. Di mana pemahaman penjual adalah  yang  terpenting barangnya  terjual,  walaupun  setelah  di  telusuri  barangnya  terdapat kecacatan, baik hal itu diketahui penjual maupun tidak, sehingga langkah penjual mensiasati hal itu adalah dengan catatan bukti pembelian dengan perjanjian bahwa barang yang dibeli tidak  bisa  dikembalikan.  Sehingga  membuat  pembeli  tak  bisa  mengembalikan  dan  harus menerima apa adanya terhadap keadaan barang yang dibelinya.
Demi keuntungan sesaat, peristiwa tersebut banyak dilakukan di masyarakat. Padahal dalam transaksi jual beli, memberikan pelayanan terbaik bagi pembeli memberikan efek positif bagi  penjual,  bahwa  si  pembeli  merasa  pelayanan  dan  barang  yang  diperjualbelikan  sesuai dengan  kriteria  yang  dijelaskan,  sehingga  pembeli  menjadi  pelanggan  setia  ditokonya (Nurjaman,  2020).  Adapun  sebaiknya  berbuat  dzalim  dengan  menipu  pembeli  akan
menimbulkan perselisihan di antara keduanya bahkan si pembeli merasa terpaksa dan tidak ingin kembali berbelanja di toko penjual tersebut.
Permasalahan etika inilah yang sering bertabrakan di antara para pelaku bisnis (Djakfar, 2012). Sehingga di antara keduanya sering terjadi bentrokan bahkan berujung kepada tindakan kriminal  seperti  pembunuhan,  karena  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan.  Maka  atas  dasar itulah, ekonomi Islam hadir memberikan solusi terbaik dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan  moral  dalam  bisnis  yaitu  selalu  memperhatikan  tingkat  kepuasan  konsumen  dengan penerapan  sebuah  konsep  pilihan  yang  dapat  dipertimbangankan  oleh  konsumen,  antara meneruskan  atau  membatalkan  transaksi  akibat  kurangnya  kecocokan  terhadap  barang maupun adanya kecacatan terhadap barang yang dijual. Konsep itulah disebut dengan khiyar (Hasanah, 2019).
Namun  tidak  cukup  sampai  di  sana,  perkembangan  transaksi  jual  beli  semakin menunjukkan eksistensinya sebagai sarana masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kini jual beli tidak terikat waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sebagai contoh adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara online menjadikan hak khiyar hanya sebagai formalitas semata, ketidaksingkronan transaksi yang dilakukan terhadap barang yang dijual  menjadi  suatu penghambat hak khiyar bagi  konsumen akibat terikat oleh biaya pengembalian barang yang sangat memberatkan. Sehingga lagi-lagi konsumen selalu menjadi korban.  Maka  berdasarkan  permasalahan  itulah,  penulis  akan  memaparkan  eksistensi kedudukan khiyar dalam perkembangan transaksi jual beli demi mewujudkan transaksi yang berkeadilan, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

## TINJAUAN PUSTAKA

## Hukum Khiyar dalam Jual Beli
Khiyar  berdasarkan  bahasa  bermakna  pilihan.  Pemaparan  konsep  khiyar  banyak dikemukakan  oleh  para  ulama  dalam  sebuah  persoalan  yang  berkaitan  dengan  transaksi hukum perdata, khususnya bidang ekonomi. Konsep khiyar memberikan kedudukan hak bagi para pihak dalam menghadapi persoalan terhadap transaksi yang dilakukan (Ghazaly, 2018).
Adapun berdasarkan terminologi, banyak para ulama yang mencoba mendefinisikan khiyar,  diantaranya:  menurut  Sayyid  Sabiq,  khiyar  merupakan  sebuah  usaha  pencarian kebaikan dalam menghadapi dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan (jual beli) (Sabiq, 1983). Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, khiyar merupakan sebuah pilihan dari salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad  antara  melangsungkan  atau membatalkan  transaksi  yang  disepakati  berdasarkan  kondisi  masing-masing  pihak  yang melakukan  akad  (Al-Zuhaili,  2018).  Adapun  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).
Hukum Islam membolehkan hak khiyar dalam transaksi jual beli, sebagaimana Qs. Al- Nissa: 29 menyatakan bahwa dilarang bagi seorang muslim untuk memakan harta sesamanya dengan  cara  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  didalamnya  terdapat  sikap rida/suka sama suka diantara keduanya (Departemen Agama RI, 2010). Kemudian Al-Hadits mempertegas dalam riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual  beli, maka masing-masing orang memiliki  hak khiyar selama mereka belum berpisah dan masih bersama…”(HR Bukhari Nomor 2110) (Al -Bukhari, 2002). Selain itu juga, ada riwayat Hibban Ibnu Munqid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “jika kamu bertransaksi (jual beli), katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiyar selama tiga hari” (HR Muslim Nomor 849) (Al- Salam ‘Allusy, 2010).
Maka  kebolehan  melangsungkan  atau  membatalkan  hal  itu  bgantung  kepada keadaan/kondisi  barang  yang  akan  diperjualbelikan.  Akad  jual  beli  bersifat  mengikat  dan sempurna hukum asalnya. Ketika ada hak khiyar di dalamnya maka jual beli tersebut bersifat tidak mengikat selama jangka waktu khiyar, karena memungkinkan adanya pembatalan dari para pihak yang berakad sehingga menimbulkan ketidakpastian. Namun karena hukum Islam menganjurkan  hak  khiyar  maka  berdasarkan  tingkat  kepuasan  para  pihak  yang  melakukan transaksi, hal itu menjadi jalan terbaik (Ghazaly, 2018).
Adapun hikmah dari penetapan hak khiyar tersebut adalah memberikan kesempatan untuk  membuktikan  dan  memperhatikan  kemaslahatan  masing-masing  pihak  serta mempertegas adanya sikap rela dari para pihak yang bertransaksi dalam rangka menghindari perselisihan dan  persengketaan, bahkan penyesalan dikemudian hari  karena merasa tertipu atas transaksi yang dilakukan (S. Pradja, 2015). Selain itu juga, para pihak bisa terhindar dari kerugian  yang  berkaitan  dengan  harga,  kualitas  dan  kuantitas  objek  akad  dalam  hak penyerahan  kepemilikan  (Soemitra,  2019).  Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  syariat Islam memberikan hak khiyar, hanya menetapkannya dalam suatu akad ketika kondisi tertentu, atau para pihak atau salah satunya menegaskannya dalam sebuah persyaratan, sehingga setiap akad  tidak  perlu  adanya  hak  khiyar,  namun  apabila  ada  hak  khiyar  syariat  Islam menganjurkannya.

## Pembagian Khiyar
Berbicara masalah khiyar seperti berbicara jual beli yang menjadi akad pokoknya, yaitu tidak  ada  habisnya.  Sehingga  pemaparan  pembagian  khiyar,  para  ulama  berbeda  pendapat terkait jumlah khiyar itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyyah, jumlah khiyar ada 17. Ulama Malikiyyah membagi khiyar menjadi dua, yaitu khiyar al-taamul (melihat dan meneliti) dan khiyar naqish atau khiyar al- hukmy (kurang/aib/cacat) (Syafe’I, 2001).
Sedangkan  menurut  ulama  Syafiiyyah  khiyar  terbagi  dua,  yaitu  khiyar  al-tashahi (khiyar yang menyebabkan seorang pembeli memperlama melakukan transaksi berdasarkan dengan seleranya terhadap objek akad, baik disebabkan oleh tempat maupun oleh syarat) dan khiyar naqishah (adanya kecacatan atau adanya pergantian). Yang termasuk khiyar ini adalah khiyar ‘aib. Selain itu juga, ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa khiyar yang didasarkan pada syara’ berjumlah 16. Adapun menurut ulama Hanabilah khiyar berjumlah 8 macam.
Secara  garis  besar,  khiyar  terbagi  menjadi  dua,  antara  lain:  pertama,  khiyar  yang bersumber dari syara’ yaitu khiyar majlis, ‘aib dan ru’yah. Kedua, khiyar yang bersumber dari para piha k yang berakad, yaitu khiyar syart dan ta’yin (Abdurahman, 2018). Sedangkan dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  terdapat  beberapa  khiyar  yang  dijadikan  acuan,  yaitu khiyar majlis, khiyar syart, khiyar naqdi, khiyar ‘aib, khiyar ru’yah, khiyar ghabn dan k hiyar taghrib  (Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2008).  Adapun  yang  akan  dibahas  adalah khiyar yang paling masyhur, yaitu khiyar majlis, khiyar syart dan khiyar ‘aib.

## Khiyar Majlis
Khiyar majlis dimaknai sebagai hak pilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada di tempat dan dalam kondisi belum berpisah (Sahrani & Abdullah, 2011). Berpisah dimaknai sesuai dengan situasi dan  kondisinya,  atau  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Ketika ijab  qabul telah terjadi, maka sebelum berpisah keduanya boleh menentukan hak khiyar. Sehingga ketika para pihak telah berpisah atau memilih maka akad menjadi lazim. Menurut sebagian ulama, khiyar majlis hanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli atau ijarah,
tidak terdapat pada setiap akad (Syafe’I, 2001). Kebolehannya tersirat pada Al -Hadits di awal yang diriwayatkan Ibnu Umar.
Adapun  berkaitan  dengan  khiyar  majlis  para  ulama  terbagi  dalam  dua  kelompok pendapat, yaitu ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa akad menjadi lazim cukup dengan adanya ijab qabul, tidak dapat dilakukan dengan khiyar. Argumennya adalah firman  Allah  yang  menyuruh  menepati  janji  dan  akad  menjadi  sempurna  dengan  adanya keridaan,  sedangkan  khiyar  menghilangkan  keharusan.  Argumennya  itu  juga  disebabkan golongan  ini  tidak  mengambil  hadits-hadits  tentang  khiyar.  Bahkan  ulama  Hanafiyyah mentakwil hadits tersebut, dengan memaknai berpisah berdasarkan segi ucapan bukan badan. Sehingga yang menyatakan kata ijab (pembeli/penyewa), boleh menarik kembali ucapannya sebelum  pihak  lain  (penjual/pemberi  sewa)  menjawab  qabul.  Sedangkan  bagi penjual/pemberi sewa boleh menerimanya atau bahkan menolaknya.
Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa adanya khiyar majlis. Ketika ijab dan qabul dilakukan, kedudukan akad bersifat tidak lazim, ketika para pihak masih berada ditempat akad dan belum berpisah. Sehingga para pihak masih memiliki pilihan untuk  melangsungkan  atau  membatalkan.  Sedangkan  batasan  berpisah  diserahkan  kepada adat  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Argumennya  adalah  hukum  Islam  mensyariatkan melalui hadits shahih di atas.

## Khiyar Syart
Khiyar Syart dimaknai sebagai suatu kondisi yang membolehkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang ditentukan  (Sahrani  &  Abdullah,  2011).  Kebolehan  khiyar  ini  didasarkan  pada  hadits  yang diriwayatkan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “kamu boleh khiyar pada setiap yang dibe li selama tiga hari tiga malam”, selain itu, khiyar syart berpacu pada hadist riwayat Munqid dan Ibnu Umar.
Adapun perbedaan pendapat ulama terkait khiyar syart adalah terfokus pada jangka waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sahnya  terhadap  khiyar  yang  tidak  jelas  batasan  waktunya  (untuk  selamanya).  Kedudukan akadnya  menjadi  fasid  menurut  ulama  Hanafiyyah  dan  batal  menurut  keduanya.  Sehingga Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah menentukan khiyar ini selama tiga hari. Argumennya adalah berdasarkan hadits riwayat Munqid dan Ibnu Umar serta apabila waktunya tidak ditentukan akan mengandung ketidakpastian, sehingga para pihak tidak bisa untuk menggunakan objek akad. Maka apabila melewati jangka waktu lebih dari tiga hari, akad menjadi batal menurut keduanya.  Namun,  apabila  jangka  waktu  khiyar  diulang  dan  kurang  dari  tiga  hari  maka menurut Ulama Hanafiyyah, akad menjadi sah (Al-Zuhaili, 2018).
Adapun  kedudukan  akad  selama  jangka  waktu  khiyar,  menurut  ulama  Hanafiyyah menyatakan bahwa tidak terjadi akad terhadap akad yang mengandung khiyar, namun ketika khiyarnya gugur akad telah terjadi dan lazim. Sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia, akad menjadi gugur dan tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut ulama Syafiiyyah kedudukan  akad  tergantung.  Artinya,  ketika  khiyar  berasal  dari  pembeli  maka  objek  akad menjadi  milik  pembeli  dan  sebaliknya.  Namun,  apabila  khiyar  berasal  dari  keduanya, sebagaimana ulama Hanafiyyah yaitu menunggu gugurnya khiyar tersebut. Sehingga apabila objek akad mengalami kerusakan, ketika kedudukannya masih berada di tangan penjual maka batallah akad jual beli kemudian khiyarnya gugur. Sebaliknya, ketika objek akad sudah berada di tangan pembeli, tergantung. Artinya, ketika khiyar berasal dari penjual maka jual beli batal dan pembeli wajib menggantinya. Sedangkan apabila khiyar berasal dari pembeli maka jual
beli menjadi lazim. Namun, apabila barang rusak dengan sendirinya, ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah sepakat akadnya batal dan khiyarnya pun menjadi gugur. Kemudian apabila salah satu  pihak  meninggal  dunia,  maka  menurut  ulama  Syafiiyyah,  khiyar  menjadi  haknya  ahli waris, sehingga akadnya tidak gugur.
Menurut ulama Hanabilah khiyar syart diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berakad, baik jangka waktunya sebentar maupun lama. Argumennya berdasarkan pernyataan  Ibnu  Umar  bahwa  membolehkan  khiyar  lebih  dari  satu  bulan  (Syafe’I,  2001). Kedudukan  akad  dalam  jangka  waktu  khiyar,  menurut  ulama  Hanabilah  adalah  sah  sama seperti  jual  beli  tanpa khiyar.  Sehingga  barang menjadi  milik  pembeli, berdasarkan hakikat pemindahan  kepemilikan  walaupun  dari  siapa  khiyar  itu  berasal  tidak  mempengaruhinya. Maka  apabila  salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  khiyar  menjadi  batal,  kecuali  ada  amanat untuk melanjutkan atau membatalkan maka khiyar menjadi hak ahli waris.
Hal  itu  senada  dengan  ulama  Malikiyyah  bahwa  khiyar  syart  dibolehkan  jangka waktunya berdasarkan kebutuhan. Argumennya adalah kedudukan khiyar ini dimaksudkan untuk menguji objek yang di jual, sehingga antara objek satu dengan yang lainnya berbeda- beda. Selain itu juga, ulama Malikiyyah tidak menolak hadist yang menyatakan pembatasan. Melainkan  mereka  memaknai  hadits  tersebut  sebagai  peringatan  saja  (Al-Zuhaili,  2018). Kedudukan akad ketika jangka waktu khiyar, menurut ulama Malikiyyah menyatakan bahwa objek akad masih milik penjual sampai khiyarnya gugur. Sehingga pembeli belum memiliki hak secara sempurna terhadap objek akad. Adapun apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka ulama Malikiyyah sepakat dengan pendapat ulama Syafiiyyah.

## Khiyar ‘Aib
Khiyar  ‘Aib dimaknai  sebagai  suatu  kondisi  yang  membolehkan  kedua  belah  pihak memiliki  hak  untuk  melangsungkan  atau  membatalkan  akad  berdasarkan  ditemukannya aib/cacat terhadap salah satu objek yang dipertukarkan dan tidak diketahui pemiliknya ketika waktu akad berlangsung (Sahrani & Abdullah, 2011). Adanya cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik terhadap mutsman (barang yang dijual) maupun tsaman (harga), baik itu  karena  kurang  nilainya  atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan,  kualitas  dan kuantit asnya, menjadi penyebab adanya khiyar ‘aib yang membolehkan meminta ganti barang atau mengganti barang dan uang (Ghazaly, 2018).
Kebolehan khiyar ini adalah merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Seora ng Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya.  Tidaklah  halal  bagi  seorang  Muslim  untuk  menjual  barang  bagi  saudaranya  yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu” (HR. Ibnu Majah Nomor 2247) (Ibnu Majah, n.d.). Berkaitan den gan khiyar ‘aib para ulama terbagi dalam dua kelompok, yaitu  pertama,  ulama  Hanafiyyah  dan  Hanabilah  menyatakan  bahwa  ketika  adanya  cacat diketahui  maka  membatalkan  akad  menjadi  ditangguhkan.  Artinya,  tidak  dipersyaratkan secara langsung. Sehingga apabila barang diketahui cacat, dan pengembaliannya diakhirkan maka  hal  itu  tidak  menggugurkan  khiyar  bahkan  apabila  menunjukkan  keridaan  maka  itu disyariatkan karena hakikat dari khiyar adalah mencegah perselisihan. Namun, khiyar ‘aib bisa gugur ketika jangka waktu habis, walaupun sesungguhnya khiyar ini tidak di batasi jangka waktunya (Syafe’I, 2001).
Sedangkan  menurut  ulama  Syafiiyyah  dan  Malikiyyah  menyatakan  bahwa  batalnya akad dilakukan ketika cacat diketahui dan tidak boleh ditangguhkan. Alasannya adalah apabila ditangguhkan  para  pihak  yang  berakad  tidak  mendapatkan  madarat  karena  mengakhirkan yaitu hilangnya hak khiyar karena mengakhirkan dan membuat akad menjadi lazim.
Dengan demikian, jangka waktu khiyar dihitung ketika cacatnya objek walaupun telah berla ngsung lama. Sehingga khiyar ‘aib dapat diwariskan. Adapun dampak dari khiyar ‘aib menjadikan  akad  tidak  lazim  bagi  mereka  yang  memiliki  hak  khiyar,  baik  merelakan  dan menerima atas cacatnya barang maka khiyar menjadi gugur dan akad menjadi lazim ataupun mengembalikan barang kepala pemiliknya menyebabkan akad menjadi batal.
Namun,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  karena  setiap  akad  yang  dilakukan  pasti hakikatnya  mengahadirkan  khiyar  ‘aib,  walaupun  dipersyaratkkan  atau  tidak.  Sehingga seringkali  menimbulkan  perselisihan  bagi  pihak  pembeli  yang  mengembalikan  barang sedangkan  pihak  penjual  merasa  tidak  memberikan  syarat  walaupun  ketentuan  syara’ membolehkan  barang  dikembalikan.  Maka  para  ulama  Hanafiyyah  dan  Syafiiyyah membolehkan  penyerahan  barang  disertai  putusan  hakim,  untuk  menghindari  perselisihan tersebut.  Namun,  adat  kebiasaan  di  masyarakat  terkait  khiyar  ‘aib  ini  berlaku  apabila dipersyaratkan  ketika  akad  dan  bersifat  lazim  apabila  tidak  dipersyaratkan  dalam  akad, sehingga walaupun ada kecacatan pasti pihak pembeli menerima dengan alasan merasa malu dan segan apabila barang harus dikembalikan walaupun dibolehkan oleh syariat.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang ditulis oleh (Amiruddin, 2016) Penulis menemukan fakta bahwa khiyar ‘aib sudah  diaplikasikan  oleh  ketiga marketplace tersebut.  Sedangkan khiyar  ru’yah hanya diaplikasikan  oleh marketplace  Lazada. Sedangkan  penelitian  (Arwadi,  2017)  Penulis menemukan fakta bahwa pendapat Mazhab Syafi’I dan hukum perdata memiliki persamaan dalam  membolehkan  adanya khiyar  ‘aib, jangka  waktu  berlakunya khiyar  ‘aib serta  adanya temuan bahwa khiyar ‘aib berlaku terhadap adanya kecacatan barang namun para pihak yang melakukan  transaksi  tanpa  melakukan  perjanjian khiyar begitupula  dengan  sudah  lamanya transaksi  yang  dilakukan.  Sedangkan  perbedaannya  adalah  mengenai  berakhirnya  jangka waktu.
Penelitian  yang  dilakukan  Pambekti,  (2017)  menemukan  fakta  bahwa  praktik  prinsip khiyar  dalam  jual  beli on-line tidak  dilakukan  oleh  mayoritas  penjual  Marketplace.  Hal  itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu khiyar dapat menyebabkan terbengkalainya akad jual beli,  kurangnya  sosialisasi  pemahaman  fiqh  muamalah  bagi  para  pihak  dan  kurangnya kesadaran dan simpati di antara para pihak. El-Wardah, (2019) menemukan fakta bahwa hak khiyar seharusnya  diterapkan  oleh  para  pihak  dalam  melakukan  transaksi  di  bank  syariah. Sehingga  hal  itu  dapat  menumbuhkan  tingkat  kemaslahatan  yang  disertai  adanya  sikap kerelaan dan keridaan di antara para pihak. Ditambahkan oleh Dalimunte, (2019) menemukan fakta  bahwa  berdasarkan  kesepakatan  para  ulama  menyatakan  bahwa  pihak  penjual  yang harus bertanggungjawab atas kecacatan pada objek akad. Hal itu demi terjaganya kaidah dan syariat Islam yang dapat memberikan kepercayaan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli online.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kepustakaan.  Di  mana  metode  ini mencoba  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  terhadap  suatu  objek  yang  menjadi  fokus penelitian,  menjadi  satu  kesatuan  yang  terintegrasi  berupa  fakta  dan  penjelasan.  Dengan demikian, penulis mencoba memaparkan eksistensi kedudukan khiyar dalam perkembangan transaksi jual beli. Langkah pencarian data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mencari
dan  mengumpulkan  berbagai  referensi  dari  kitab  para  ulama  klasik,  buku,  jurnal,  tesis, disertasi, laporan, dan sumber yang lainnya, tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarakan tinjauan Pustaka, penulis menyimpulkan bahwa khiyar termasuk syarat pelengkap dari syarat akad pokoknya yaitu akad jual beli. Tanpa akad jual beli, khiyar pun dikatakan  tidak  akan  ada.  Maka  kedudukannya  bisa  ada  dan  tidak  ada  tergantung diperjanjikan atau dipersyaratkan dalam akad yang dilakukan. Sehingga kedudukannya tidak adapun,  tidak  akan  mempengaruhi  keabsahan  akad  yang  dilakukan.  Eksistensi  kedudukan khiyar  pada  zaman  modern,  dapat  ditentukan  berdasarkan  tempat  terjadinya  akad, perkembangan  praktik  jual  beli  yang  semakin  beragam  dan  berdasarkan  modifikasi  bahasa namun tujuannya memiliki hakikat yang sama.

## Berdasarkan Tempat Terjadinya Akad
Berdasarkan  tempat  yang  menyelenggarakan  akad.  Hal  ini  dapat  dikategorikan menjadi  tiga tempat,  yaitu  pasar  tradisional,  pasar  modern  dan  lembaga  keuangan syariah. Pada  pasar  tradisional,  termasuk  di  dalamnya  toko,  warung  dan  pelaku  usaha  kecil  dan menengah  (UKM).  Di  mana  kegiatan  jual  beli  masih  dilakukan  dengan  proses  bertemunya kedua belah pihak dalam satu tempat. Sehingga ditandai dengan proses tawar menawar yang menjadi ciri khasnya. Sehingga pada tempat ini memungkinkan masih eksisnya praktik khiyar di dalamnya. Baik itu khiyar majlis, khiyar syart maupun khiyar ‘aib.
Namun, catatan bagi khiyar ‘aib sebagaimana telah dijelaskan di awal, keberadaaanya tetap eksis apabila dipersyaratkan dalam akad disertai jangka waktu. Sehingga apabila tidak dipersyaratkan dalam akad, pembeli  merasa malu dan segan apabila harus mengembalikan barang.  Kebanyakan  pembeli  menerapkan  sifat  kehati-hatian,  apabila  hal  itu  dilakukan takutnya  menimbulkan  perselisihan,  walaupun  syariat  membolehkannya.  Sehingga  jalan keluarnya adalah pembeli menerima apa adanya kecacatan sehingga akad menjadi lazim.
Pasar modern, termasuk di dalamnya Alfamart, Indomart, Transmart, Borma dan pusat perbelanjaan  lainnya  (Mall),  yang  semakin  hari  semakin  memperlihatkan  eksistensinya.  Di mana dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan menggunakan akad jual beli mu’athah. Jual beli mu’athah adalah jual beli yang para pihaknya sepakat mengenai barang dan harganya atau jual  beli  tanpa  ijab  qabul  berupa  ucapan  maupun  isyarat  (Mubarok  &  Hasanudin,  2017). Pembeli sepakat terhadap barang yang sudah ditentukan harganya, tanpa ada proses tawar menawar. Kemudian struk pembelian menjadi salah satu bukti adanya ijab qabul.
Kedudukan khiyar dalam pasar modern ini bersifat relatif. Secara praktik di lapangan tidak ada karena dalam struk pembelian selalu ada kata “Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”. Sehingga menutup adanya konsep khiyar, baik itu khiyar majlis, khiyar syart dan juga khiyar ‘aib. Namun, tidak semua pasar modern memberlakuka n hal seperti itu, ada juga sebagian yang memberlakukan khiyar ‘aib bersyarat. Maksudnya adalah khiyar ‘aib yang ditentukan jangka waktunya.
Pada  lembaga  keuangan  syariah,  konsep  khiyar secara  regulasi  diamanahkan  dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena salah satu produk di LKS banyak menggunakan akad  murabahah,  istishna  dan  salam.  Namun  melihat  fatwa  DSN  MUI  keberadaan  khiyar tercetus  secara  implisit.  Artinya,  LKS  dapat  menerapkan  khiyar  apabila  hal  itu  tidak menimbulkan  kerugian  terhadapnya.  Karena  dalam  praktiknya,  nasabah  mengajuan
pembiayaan  kepada  LKS,  sehingga  untuk  mewujudkan  hal  itu,  LKS  terlebih  dahulu  harus membeli barang yang di inginkan nasabah. Baik membelinya sendiri atau diwakilkan kepada pihak  lain  ataupun  diwakilkan  kepada  nasabah  dengan  menggunakan  akad  wakalah  bi  al- ujrah. Dalam proses ini apabila pembelian sudah terjadi dan pihak nasabah membatalkan maka menimbulkan  kerugian  terhadap  LKS.  Sehingga  apabila  hal  itu  terjadi  maka  nasabah berkewajiban mengganti kerugiannya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Melihat hal itu, kedudukan  khiyar  secara  regulasi  diamanahkan.  Namun,  secara  praktik  dilapangan  jarang dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kemaslahatan kedua belah pihak. Selain itu juga, akad  wakalah  bi  al-ujrah  yang  diwakilkan  kepada  nasabah  sendiri  menutup  kemungkinan adanya  pembatalan  karena  nasabah  akan  membeli  barang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keinginannya.

## Berdasarkan Perkembangan Akad Jual Beli
Adapun  berdasarkan  perkembangan  akad  jual  beli,  dapat  dikategorikan  dalam  dua kondisi, yaitu pertama, jual beli pada umumnya dan kedua, jual beli secara online. Jual beli pada umumnya, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Memungkinkan adanya konsep khiyar, karena jual beli dilakukan dengan bertemunya para pihak yang memungkinkan adanya proses tawar menawar. Sehingga khiyar pun dapat dilakukan dalam praktik jual beli tersebut.
Sedangkan  pada  akad  jual  beli  online  kedudukan  khiyar  bersifat  relatif.  Artinya, kedudukan khiyar bisa diberlakukan dan juga tidak diberlakukan. Bagi yang memberlakukan konsep  khiyar,  yang  selalu  menjadi  persoalan  adalah  pihak  mana  yang  akan  menanggung ongkos kirim apabila ada pengembalian barang. Sehingga dalam hal ini, perlu adanya kejelasan. Kemudian  yang  menjadi  persoalan  lain  adalah  adanya  ketidaksingkronan  antara  pembeli dengan  jasa  pengantar  barang.  Ketika  pembeli  merasa  barang  yang  dipesan  tidak  sesuai dengan  kriteria  dan  pesanan  yang  diinginkan.  Kemudian  pembeli  ingin  mengembalikan barang kepada pihak penjual. Jasa pengantar barang merasa tidak tau menau akan proses hal itu. Karena tidak ada konfirmasi dari penjual terkait pengembalian barang. Sehingga enggan menerima kembali barangnya. Akhirnya yang menjadi korban adalah pembeli. Secara terpaksa pembeli  menerima  barang  yang  terdapat  kecacatan.  Sehingga  keterpaksaan  mempengaruhi keabsahan akad. Maka berdasarkan hal itu, kedudukan khiyar dalam jual beli online secara proses  akad  diberlakukan, namun  keberlakuannya  selalu  bermasalah  dengan  faktor  ongkos kirim yang memberatkan pembeli dan ketidaksingkronan para pihak yang terlibat.

## Berdasarkan Modifikasi Bahasa
Adapun  berdasarkan  modifikasi  bahasa,  konsep  khiyar  kedudukannya  ada  dan diberlakukan dengan menggunakan modifikasi bahasa. Artinya banyak istilah berupa slogan yang menggambarkan eksistensinya konsep khiyar. Namun, tentunya hal itu tidak merubah maksud dan tujuan dari konsep khiyar itu sendiri. Dalam proses ini dapat kita temukan konsep khiyar  yang  menggunakan  ungkapan  singkatan  yang  menarik.  Misalnya,  “Teliti  sebelum membeli”. Secara tidak langsung p embeli diberikan kesempatan hak khiyar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih barang yang akan dibeli, sehingga pembeli merasa puas terhadap barang yang benar-benar mereka harapkan (Ghazaly, 2018).
Selain itu juga dalam ekonomi modern, dikenal dengan adanya istilah garansi. Di mana garansi  diberlakukan  untuk  menarik  perhatian  para  konsumen,  karena  dalam pengaplikasiannya sangat memberikan keuntungan yang berlipat bagi para konsumen. Baik
diberlakukan dalam jual beli pada umumnya maupun di lakukan dalam jual beli online yang menggunakan web sebagai media informasi bahwa barang yang dijual mencantumkan adanya garansi dengan bukti surat elektronik berstempel.
Adapun  konsep  garansi  dalam  praktiknya  sama  dengan  konsep  khiyar  ‘aib.  Penjual menerapkan sistem garansi dalam jangka waktu tertentu (biasanya minimal satu tahun atau maksimal sampai empat tahun), berdasarkan adanya cacat/tidak berfungsinya suatu barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Sehingga kualitas suatu barang diuji seberapa lamanya barang  itu  berfungsi.  Apabila  dalam  masa  jangka  waktu  yang  ditentukan,  barang  tersebut mengalami kerusakan maka dengan bukti surat garansi konsumen dapat menukarkan kembali barang  yang  rusak  itu  ke  toko  di  mana  konsumen  itu  membeli.  Dalam  hal  ini,  garansi menggunakan  konsep  jangka  waktu  menurut  ulama  Malikiyyah  sebagaimana  dijelaskan  di atas. Secara tidak langsung, konsep khiyar ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan berkontrak yang menjunjung prinsip keadilan atas kesetaraan hak dalam melaksanakan sebuah transaksi (Hasan, 2018).
Dengan  demikian,  kedudukan  konsep  khiyar  memiliki  sifat  yang  relatif  dalam penerapannya. Eksistensinya dapat dirasakan dengan melihat perkembangan akad pokoknya yaitu  jual  beli  yang  dalam  perkembangannya  semakin  beragam.  Eksistensinya  masih diberlakukan oleh sebagian para pelaku ekonomi. Namun sebagian yang lain menutup konsep khiyar, dengan caranya masing-masing. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah adanya ketidakjelasan. Adapun yang menjadi  perhatian adalah konsep khiyar boleh diterapkan dengan catatan selama prosesnya tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak. Konsep ini dianjurkan oleh ketentuan syara’ dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang melaksanakannya

## SIMPULAN
Kedudukan konsep khiyar pada zaman modern bersifat relatif. Artinya, masih memiliki kedudukan  yang  penting  dalam  transaksi  jual  beli  atau  bahkan  ditinggalkan  karena menimbulkan  ketidakjelasan.  Namun,  eksistensinya  dapat  diketahui  dengan  melihat kedudukan akad jual beli yang menunjukkan perkembangannya yang signifikan. Karena tanpa akad  pokoknya  yaitu  akad  jual  beli,  konsep  khiyar  tidak  bisa  berdiri  menunjukkan eksistensinya.  Namun  sebagai  syarat  pelengkap,  kedudukannya  tidak  adapun  dalam  akad, tidak  akan  mempengaruhi  keabsahan  akad.  Adapun  sejatinya  konsep  khiyar  disyariatkan sebagai  jalan  terbaik  untuk  memberikan  kedudukan  akad  menjadi  semakin  sah  dan  ideal disertai pencapaian kemaslahatan diantara para pihak

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, R. (2018). Pengantar Fiqh Muamalah. Bandung: Insan Rabani. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail. (2002). Shahih Bukhari. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
Al- Salam ‘Allusy, Abu Abdullah bin Abd. (2010). Ibanah al -Ahkam Syarh Bulugh al-Maram. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
Al-Zuhaili, W. (2018). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani.
Amiruddin,  M.  M.  (2016).  Khiyar  (Hak  untuk  Memilik)  dalam  Transaksi  Online:  Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara dan Blibli. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (1), 47- 62.
Arwadi, A. (2017). Studi Komparasi tentang Batasan Khiyar Al- ’Aib dalam Jual Beli Menurut Mazhab Syafi’i dan H ukum Perdata. Asy- Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, 3 (1), 67 -85. Dalimunte, N. (2019). Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang  yang  Cacat.  Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu  Syariah,  Perundang-undangan  dan Ekonomi Islam, 11 (1), 74-98.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al- Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar Surabaya.
Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, 1 (2000). Djakfar, M. (2012). Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.
Jakarta: Penebar Plus.
El-Wardah, K. (2019). Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah di Bank Syariah. AL-Intaj: Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah, 5 (2), 300-314.
Ghazaly, Abdul Rahman. (2018). Fiqh Muamalah. Prenada Media Group.
Hafizah,  Y.  (2012).  Khiyar  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Keadilan  dalam  Bisnis  Islam.  At- Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 3(2), 163 – 169.
Hasan,  A.  F.  (2018).  Fiqh  Muamalah  dari  Klasik  Hingga  Kontemporer.  Malang:  UIN  Malik Ibrahim Malang Press.
Hasanah, D. (2019). Konsep Khiyar dalam Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Iqtishaduna, 8(2), 249 – 257. 312
Ibnu Majah, A. A. M. bin Y. A.-Q. (n.d.). Sunan Ibnu Majah, Kitab Al- Do’a dalam Masu’ah al Hadits  asy-Syarifah.  Jordan:  Wizarot  Al-  Auqof  Al-Majlis  Al- A’la  li  asy - Syu’un  al Islamiyah. www.awkaf.org
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pub. L. No. Pasal 20 (8).
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin.  (2017).  Fikih  Mu’amalah Maliyyah  Akad  Jual  Beli.  Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nurjaman, Muhamad Izazi. (2020). Praktik Pembayaran Jual Beli dengan Hafalan Al- Qur’an Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Thesis [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati].
Pambekti, G. T. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli On-Line Di Indonesia. Akses: Ekonomi dan Bisnis, 12 (24), 84-98. S. Pradja, Juhaya. (2015). Ekonomi Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Sabiq, S. (1983). Fiqh Sunnah. Beirut: Dar Al-Fikr. Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). Fikih Muamalah. Depok: Ghalia Indonesia. Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
Syafe’I, R. (2001). Fiqh Muamalah (10th ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.