## PERSERAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Oleh: Ahmad Zainuri
(Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) E-mail: ahmadzainuri_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak: Adapun  tujuan  penelitian  1).
Keluasan  dan  kedalam  wawasan akan memberikan warna dan makna tersendiri, didalam melakukan langkah-langkah pembangunan “capacity building“ pendidikan dan memposisikan-  nya  menjadi  urgen. Misalnya  seperti  dalam  konteks mengangkat kompetensi guru. Kemiskinan wawasan melihat perubahan  paradigma  pendidikan, memperkuat  dugaan  bahwa  itu merupakan salah satu factor penyebab yang mengakibatkan melorotnya mutu pendidikan Indonesia  karena  karena  pelaku pendidikan tidak mampu membawa pendidikan  itu  kearah  yang  tepat yaitu  sesuai  dengan  perkembangan dan  tuntutan  zaman.  Wawasan paradigma  pendidikan  ini  menjadi sesuatu  yang urgen untuk dipahami oleh  para  pendidik  sebab  dapat memberikan pemikiran hingga mempengaruhi didalam menjlalankan  tugas  dan  fungsinya. Inovatif pemahaman tentang
perubahan  paradigma  pendidikan dan untuk dapat menentukan paradigma pendidikan yang lainnya sejalan  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan,  sebab  paradigma  itu muncul  Karena  akabat  kemajuan ilmu  pengetahuan,  baik  lantaran murni  atau  aplikasi.  Paradigma pendidikan Indonesia pertama-tama di  tanah  air  adalah  paradigma sekolah rakyat, bergeser ke paradigma sekolah Negara, bergeser  ke  paradigma  sekolah masyarakat. Paradigma sekolah masyarakat sebagai paradigma baru inilah  yang  akan  di  bahas  di  dalam makalah ini. Kata kunci: Pergeseran, Paradigma, Pendidikan Indonesia
Abstract :
Immensity  and  depth  insights will  give  the  color  and  meaning  of its  own,  in  doing  the  steps  the construction  of  "capacity  building" education  and  positioning  it  to  be urgent.  For  example,  like  in  the context  of  raising  the  teachers‟
competency  of.  Poverty  of  the insight  looked  at  a  change  of education paradigm; strengthen the notion  that  it  was  one  of  the causing  factors  that  was  resulting in  reduced  the  quality  of  education in  Indonesia  because  education agents  were  not  able  to  bring  it  to the  proper  education  that  was  in accordance  with  the  development and  the  demands  of  the  times.  The Insights of education paradigm was to  be  something  that  was  urgent  to be understood by educators because  it  can  give  a  thought  to affect  in  running  the  duties  and functions. Be Innovative of understanding  about  changes  of education paradigms and to be able to  determine  the  other  education paradigm  in  line  with  the  progress of  science,  because  the  paradigm that  appeared  because  of  the progress  of  knowledge,  either because  of  pure  or  applications. Education  paradigm  of  Indonesia first  in  the  homeland  was  a  public school  paradigm,  shift  to  the paradigm  of  the  state  schools,  shift to  the  paradigm  of  community schools. The paradigm of community  schools  as  a  new paradigm was what will be discussed in this paper. Keywords: Shift, Paradigm, Education of Indonesia Sistem  (baca:  kegiatan  yang berulang-ulang dan tersusun sedemikian  rupa)  pendidikan  yang selama  ini  dikelola  dalam  suatu keadaan  sesuatu  pada  area  tertentu tidak mudah berubah kecuali dalam waktu  yang  relatif  lama  dalam suasana  birokratik  dan  sentralistik dianggap sebagai salah satu penyebab terpuruknya kualitas pendidikan nasional. Sistem birokratis selalu menempatkan kekuasaan  sebagai  faktor  yang paling  menentukan  dalam  proses pengambilan keputusan.
Sekolah-sekolah  terkungkung oleh  kekuasaan  birokrasi  yang menggurita  sejak  tingkat  pusat hingga  tingkat daerah  bahkan terkesan  semakin  buruk  dalam  era desentralisasi  ini,  artinya  adalah menyatakan  desentralisasi  artinya kewenangan sementara masa transisi 5-10 tahun sambil menunggu kesiapan Kabupaten dan Kota  untuk  membiayai,  membuat kurikulum, memfasilitasi keberadaan  SMU/MA,  Museum
Negeri,  dll  (Sirozi,  2003:  21). Kepala  sekolah  dan  guru  sebagai pihak  yang  paling  memahami realitas  pendidikan  berada  pada tingkat yang dikendalikan. Padahal, merekalah  yang  seharusnya  paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menghadang  upaya  peningkatan mutu pendidikan.
Bagaimana  hasil  dari  sistem pendidikan birokratis dan sentralistik  itu?  Berbagai  laporan baik ditingkat internasional maupun regional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia selalu  menempati  posisi  nomor sepatu. Dalam laporan survei UNDP tahun 1991, Iluman Deplovement Index (HDI) Indonesia  menempati  peringkat  ke 76  dari  230  negara,  tahun  1997 peringkat  ke  96  dari  174  Negara, tahun 2000 peringkat ke 102, tahun 2002  peringkat  ke  109  dari  174 negara,  2003  peringkat  ke  112  dari 174  negara.  Studi  kemampuan tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  yang dilaksanakan  oleh  IEA  tahun  2000 melaporkan bahwa siswa SD Indonesia berada pada urutan ke 38 dari  39  negara.  Sementara  itu kemampuan matematika siswa Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama (SLTP)  Indonesia  berada  pada posisi ke 39 dari 42 Negara. Untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan  Alam  (IPA),  siswa SLTP  Indonesia  menempati  urutan ke  40  dari  42  negara  peserta. The Third  International  Mathematics and  Science  Compared  to  Other Countries (2002). Melaporkan bahwa  prestasi  siswa  Indonesia dalam  bidang  studi  matematika hanya  menempati  peringkat  ke  39 dari 42 negara peserta yang diteliti. Sedang  dibidang  Sains  (Fisika, Biologi,  Kimia  dan  Geografi),
siswa Indonesia
menempati
peringkat ke 40 dari 42 negara. Paradigma Pendidikan Nasional Sebagaimana pendapat Thomas Khun,  menguraikan  bahwa  suatu paradigma  (dipahami:  perubahan pemikiran,  pola  ke  arah  yang  lebih baik)  ilmu  pengetahuan  diawali oleh  aktifitas  yang  terpisah-pisah.
Aktifitas-aktifitas itu disusun sedemikian  rupa  sehingga  menjadi suatu paradigma tunnggal. Paradigma  itu  kemudian  pada perkembangannya  tidak  lagi  sesuai dengan  perkembangan  ilmu,  maka ia akan mengalami falsifikasi (dipahami:  bergeser  tertinggal  oleh kemajuan ilmu pengetahuan) sehingga  berada  pada  keadaan krisis.  Ketika  paradigma  itu  tidak mampu  mengatasi  krisis  yang berkembang, maka terjadilah
anomali (dipahami:  suatu  aliran  air yang semestinya tidak perlu terjadi, karena  tidak  bermakna  lagi)  yang berpuncak  pada  revolusi. Revolusi ini  melahirkan  paradigma  yang baru.
Dengan  memakai  pemikiran Khun dalam melihat perkembangan paradigma  pendidikan  nasional, dapat disebut paradigma pendidikan pertama di tanah air adalah sekolah rakyat.  Paradigma  ini  lahir  sejak berdirinya  Boedi  Oetomo  pada  20
Mei 1908 M yang dimotori oleh dr. Soetomo, dr. Wahidin Soedirokoesudo,  dkk.  Pada  masa
itu,  ideologi  pendidikan  diarahkan pada pengobaran semangat kebangsaan.  Sekolah  rakyat  ini diartikan oleh rakyat secara Swadaya. Substansinya adalah merupakan  sebuah  institusi  sosial. Walaupun  sangat  sederhana  dan berhadapan  dengan  tekanan  dan propaganda kolonial (dibaca: Penjajah) pendidikan saat itu membuahkan  hasil  yang  signifikan (dibaca:  sangat  positif  dan  berarti dan  berhasil),  dan  mengantarkan Indonesia  mencapai  kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, dengan berbagai modifikasi, sekolah rakyat menjadi paradigma pendidikan nasional  sampai  pada  masa  Orde Baru.  Pada  awal  pemerintah  Orde Baru,  paradigma  pendidikan  ini telah mengalami krisis.
Target  pemerintah  mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan  kualitas  pendidikan untuk memenuhi amanah pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan  kehidupan  bangsa ternyata  tidak  dapat  didukung  oleh sistem pendidikan yang ada. Paradigma sekolah rakyat dianggap terlalu  tradisional  dan  lamban bahkan  sulit  untuk  mengangkat kualitas pendidikan nasional sebagai salah satu indikator pertumbuhan  ekonomi.  Sekolah rakyat  juga  tidak  dapat  melahirkan pemerataan  perolehan  pendidikan bagi seluruh warga negara. Anomah-anomah paradigma sekolah rakyat ini kemudian melahirkan revolusi pendidikan yang  mencapai  puncaknya  pada tahun  1973.  Dengan  keluarnya Instruksi  Presiden  (Inpres)  SDN No.  10  tahun  1973,  paradigma sekolah  rakyat  digantikan  oleh paradigma sekolah negara.
Paradigma sekolah negara berpandangan  bahwa  sekolah  harus dikelola  sepenuhnya  oleh  negara agar  terjadi  pemerataan  pendidikan bagi seluruh warga negara. Didirikannya sekolah-sekolah Inpres  yang  diikuti  oleh  sentralitas kebijakan  pendidikan,  merupakan langkah  awal  penggerogotan  akses rakyat dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah sebagai institusi  budaya  berubah  menjadi institusi  negara.  Seluruh  kebijakan pendidikan  formal  (bahkan  juga pendidikan informal dan nonformal)  diatur  oleh  pemerintah pusat.  Sekolah  sebagai  pelaksana teknis  yang  paling  akhir  hanya menerima  petunjuk  yang  telah dibakukan secara nasional.
Perguruan  tinggi  juga  tidak luput  dari overregulasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat. Kebebasan mimbar akademik kemudian dianggap sebagai ancaman  kekuasaan  pemerintah. Pelaksanaan  penataran  Pedoman Penghayatan  Pengamalan  Pancasil (P4) bagi mahasiswa baru merupakan salah satu contoh kongkrit dari pelembagaan ideologi
kekuasaan  dalam  perguruan  tinggi. Fakta  lain  yang  sulit  hilang  dari ingatan  kita  adalah  banyaknya aktivitas  kampus  yang  dijebloskan ke dalam penjara tanpa atau dengan proses  hukum.  Bahkan,  banyak  di antara  anak  bangsa  itu  tewas  di ujung timah panas atau hilang tanpa jejak  ketika  mencoba  menyatakan keadilan.
Dalam  perjalanannya  selama tiga  dasawarsa,  paradigma  sekolah negara  ternyata  juga  melahirkan anomali-anomali antara lain melahirkan tirani, eksplorasi, ketidakadilanm ketidakberdayaan masyarakat,  kemerosotan  akhlak, penghilangan  budaya-budaya  lokal,
keterpurukan  kualitas  pendidikan, dan berbagai masalah sosial lainnya.  Ivan  Illich  mengatakan bahwa  keadaan  sistem  seperti  ini justru melakukan anti-edukasi. Sedangkan Paulo Fraire mengemukakan  istilah  pendidikan yang membelenggu atau menindas. Pada dekade pertengahan 1990-an  paradigma  sekolah  negara mendapat sorotan tajam dari berbagai  kalangan,  baik  dalam negeri atau masyarakat internasional yang menjadikan paradigma  ini  mengalami  puncak krisisnya  pada  tahun  1997,  yakni jatuhnya  rezim  otoriter  Orde  Baru. Seiring  dengan  ini,  paradigma sistem  sekolah  negara  berupa  ke sistem
pendidikan sekolah masyarakat  yang  dipaket  dalam
program manajemen Berbasis
Sekolah (MBS).

## Hakekat Paradigma Baru Pendidikan Nasional
Menurut  Hidayat,  setidaknya  ada tiga  alasan  utama  diterapkannya otonomi  daerah,  yaitu;  1) political equality , guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah dalam rangka meningkatkan demokratisasi dalam mengelola negara;  2) Local  accountability , guna  meningkatkan  kemampuan dan  tanggung  jawab  pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi  masyarakat  di  daerah;  dan
3) Local  Responsiveness ,  yaitu meningkatkan  respon  pemerintah daerah  terhadap  masalah-masalah social ekonomi yang terjadi didaerahnya. Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, dari sentralisasi kepada desentralisasi  pendidikan.  Dengan paradigma  baru  ini,  diharapkan pemerintah pusat tidak lagi melakukan higimoni terhadap kebijakan  pendidikan,  tetapi  lebih diserahkan  kepada  kepala  sekolah, yang  mengetahui  proses  kondisi  di lapangan/sekolah,  sudah  siapkah kader kepala sekolah untuk mampu mengimplementasikan hal itu.
Salah  satu  langkah  yang  telah ditempuh  ke  arah  desentralisasi pendidikan  itu  adalah  digesernya
paradigma manajemen berbasis pusat  kepada  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS).  MBS  merupakan model manajemen yang memberikan  otonomi, fleksibelitas kepada  sekolah,  dan  mendorong partisipasi  secara  langsung  warga sekolah  dan  masyarakat  untuk mengelola pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat  sebagai stakehol- der pendidikan berkepentingan akan keberhasilan pendidikan, karena  mereka  dalah  pembayar pendidikan  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  seperti melalui  pajak.  Sehingga  sekolah- sekolah  seharusnya  bertanggung jawab  pada  masyarakatnya. Entitas stkeholder yang  sangat  kompleks dan  tak  terbatas  itu  kemudian disederhanakan  agar  memudahkan sekolah  berinteraksi  dengannya.
Penyederhanaan  itu  dimaksudkan sebagai  perwakilan stakeholder.
Untuk maksud itu, Program Pendidikan  Nasional  (Propenas) tahun  2000-2004  mengamanatkan pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat  kabupaten/kota  dan  komite Sekolah  pada  setiap  atau  beberapa satuan sekolah, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam pendidikan,  tetapi  akhir  ini  dalam konteks  pendidikan  gratis  maka konsep  tersebut  terlihat  mengalami reduksi makna dan pembiasan.
Walaupun konsep komita sekolah  itu  ditindak  lanjuti  dengan adanya  suatu  Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/2002 tentang Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah, telah  berjalan  dalam  kurun  waktu empat tahun telah berjalan. Dengan demikian,  secara  idealitas  Komite Sekolah adalah pendorong terealisasi  MBS  di  setiap  satuan pendidikan, kendatipun secara
kelembagaan  MBS  belum  dapat dievaluasi  secara  efektivitasnya, sebab  terkadang  disinyalir  adanya lembaga itu menjadikan beban baru yang  merupakan  pekerjaan  rumah harus bagi sekolah-sekolah.
Dalam  konteks  era  pendidikan sekolah  masyarakat  sebagai  buah reformasi yang lalu dibidang pendidikan  pada  satu  sisi  patut disyukuri,  tetapi  pada  sisi  lainnya tampak  kasat  mata  masih  tetap harus  diperjuangkan  secara  terus menerus  dan  konsisten  dengan komitmen  dan  moralitas  tinnggi, hingga  perubahan-perubahan  yang terjadi  tetap  dipimpin  perubahan- nya,  bukan  perubahan-perubahan yang  terjadi  memimpin  perubahan- nya.  Oleh  karena  itu  untuk  dapat memimpin perubahan-perubahan yang terjadi, harus dapat memahami  situasi  dan  kondisi zamannya dengan berbagai perubahan  yang  terjadi  didalamnya dan  pergeseran  berbagai  paradigma pendidikan  dari  yang  lama  ke
paradigma pendidikan baru. Beberapa  catatan  penting  dalam memahami  paradigma  pendidikan baru  ini  dibandingkan  dengan paradigma  sebelumnya  ada  15 paradigma pendidikan baru.

## Dari Subordinasi Menuju Otonomi
Manajemen  yang  serba  sentralistis menjadikan  sekolah  sebagai  sub- ordinasi dari pemerintah/ pendidikan  tingkat  pusat.  Proses pendidikan  yang  dijalankan  dengan undermanaged dengan  pendekatan sarwanegara  ( state-driven )  telah menempatkan  sekolah  pada  posisi yang  marginal  tidak  berdaya,  tidak memiliki keberanian moral (prakarsa) untuk berinisiatif melakukan inovasi-inovasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah juga menjadi tidak mandiri,  terjadi  penyumbatan  dan bahkan  pemasungan  demokrasi. Sekolah  tidak  peka  dan  jeli  dalam menangkap permasalahan, kebutuhan,  dan  aspirasi  pendidikan dari masyarakat sebagai stakeholder. Pada  pendekatan  baru  dengan konsep  MBS  sekolah  diberikan suatu peluang dengan konsep otonom  pendidikan  pada  tingkat sekolah  untuk  berbuat  yang  terbaik bagi sekolah. Sekolah harus bersifat professional dengan suatu kemauan dan  keyakinan  bahwa  perubahan pendidikan  tidak  akan  terjadi  jika
sekolahnya  sendiri  tidak  berubah.
Jadi, otonom sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurua kepentingan sekolah menurut prakarsanya  sendiri  berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan koridor-koridor
pada berbagai  peraturan  dan  perundang- undangan pendidikan nasional yang berlaku.

## Dari Pengambilan Keputusan Terpusat ke Pengambilan
Keputusan Partisipasi Keputusan  yang  diambil  secara sentralistik cenderung menye-
ragamkan  kebijakan  untuk  semua sekolah,  pada  hal  situasi  dan kondisi  masing-masing  sekolah  itu berbeda  satu  dengan  yang  lainnya. Dengan  pendekatan  konsep  MBS dan implementasinya dimana keterlibatan  setiap  warga  sekolah dalam  pengambilan  keputusan  di tingkat sekolah, sehingga menghasilkan keputusan yang partisipatif. Essensi proses pengambilan  keputusan  partisipatif adalah  untuk  mencari  wilayah kesamaan antara kelompok- kelompok  kepentingan  yang  terkait dengan  sekolah Stakeholder, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orangtua siswa dan pemerintah atau yayasan. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara mengambil keputusan melalui
penciptaan lingkungan yang terbuka  dan  demokratis,  dimana setiap  warga  sekolah  misalnya guru,  siswa,  pegawai,  dan  orangtua siswa  dan  masyarakat  sekitarnya, didorong  untuk  terlibat  secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, untuk memberikan kontribusi untuk mewujudkan  visi  dan  misi  serta tujuan  sekolah  yang  sudah  barang tentu untuk mencapai tujuan
pendidikan  nasional,  sebab  tujuan pendidikan nasional itu tercapai bila sekolah-sekolah  telah  dapat  pula mencapai tujuannya.
Dari Ruang Gerak Kaku Menuju Ruang Gerak Luwes
Pendidikan yang dikelola secara sentralistik telah menjadikan ruang  gerak  sekolah  menjadi  kaku.
Kekakuan  itu  dapat  dilihat  dari orientasinya  yang  sangat  normatif karena  terlalu  banyak  lapis-lapis birokrasi.  Birokrasi  mengendalikan fungsi, bukan fungsi yang mengendalikan birokrasi, Uniformitas telah memasuk kreativitas, dan tradisi secara seremonial  yang  penuh  kepalsuan sudah menjadi kebiasaan. Pada  pendekatan  MBS  ruang sekolah sangat luwes karena sebagian besar pengambilan kebijakan diserahklan kepada sekolah. Hal ini memberikan
keleluasaan  kepada  sekolah  untuk mengelola seluruh potensi yang ada
di  sekolahnya  dengan  konteks sosial,  geografis,  dan  teknologi lokal  dan  ekonomi  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  nasional  yang memanusiakan manusia.

## Dari Pendekatan Birokrasi Menuju Pendekatan
Profesionalisme Pola  sentralistik  menjadikan eksistensi  birokrasi  lebih  dominan dari pada tanggung jawab professional,  sehingga  kreativitas sekolah  pada  umumnya  dan  guru pada  khususnya  terpasung  dan terbunuh.  Misalnya  seperti  pada proses belajar mengajar yang diselenggarakan  guru  di  kelas  atau di sekolah tidak lebih mementingkan  jawaban  soal  secara baku  yang  dianggap  benar  oleh guru,  karena  siswa  tidak  terbiasa dengan mengembangkan dan membandingkan dengan daya kreasi,  nalar,  dan  eksperimentasi peserta  didik  untuk  menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak ada toleransi terhadap kekeliruan akibat kreativitas berpikir,  karena  yang  benar  adalah apa yang dipresentasikan oleh guru, padahal,  proses  belajar  mengajar atau  pembelajaran  yang  semestinya lebih memungkinkan proses pencarian  jawaban  dibandingkan memiliki jawaban. Paradigma  pendidikan  baru adalah berupaya membalikkan sistem  itu  ke  arah  yang  sebaliknya
dengan  pendekatan  MBS.  Menurut Mastuhu, yang menyatakan pendidikan visioner terjadi perubahan ke depan dari paradigma SDM  professionalisme  menuju  ke paradigma personal  humility .  SDM personal  humility,  yaitu  SDM  yang tidak professional dibidangnya tetapi ia adalah SDM yang memiliki nilai-nilai abadi, keimanan dan ketakwaan,
sedangkan  SDM  professional  tidak memiliki nilai tersebut pada dirinya (Mastuhu, 2005).
Dari Manajemen Sentralistik Menuju Manajemen Desentralistik
Pendidikan  yang  diatur  secara sentralistik telah menimbulkan fenomena-fenomena  yang  disfung- sional  dimana  sekolah  menjadi tidak  berdaya  untuk  melaksanakan fungsinya yang sesungguhnya, tetapi di dalam manajemen desentralistik diharapkan lebih memiliki kecenderungan memberikan  keluwesan  kewenang- an kepada sekolah untuk mengelola sekolah. Dengan pendekatan desentralistik  ini,  dimungkinkan bahwa  sekolah  lebih  dapat  berdaya di  semua  sisi  diantaranya  sekolah dapat mengambil
keputusan- keputusan  yan  dibuat  dan  diambil diharapkan  menjadi  efektif  dan efisien.  Dalam  hal  ini,  Ivan  Illich menulis  bahwa  lembaga-lembaga pendidikan  yang  sentralistik  malah
menghancurkan  tujuan-tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  lembaga.  Dalam konteks  ini,  hancurnya  tujuan sekolah  yang  hendak  dicapai  justru bisa berakibat menghancurkan pendidikan umumnya, sebab sekolahlah  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  pendidikan  itu,  nah kalau  sekolah  hancur  tujuannya jelas berakibat pula pada hancurnya pendidikan. Menurut Murwani, kewenangan  pemberdayaan  daerah otonomi, kewenangan tersebut harus  mengacu  pada  tiga  kriteria (Murwani,  1999:6-8);  1)  kriteria identitas serta integritas bangsa dan negara,  bahwa  pengelolaan  urusan pemerintah bidang pendidikan harus diarahkan pada upaya mempertahankan  dan  memelihara identitas  dan  integritas  bangsa  dan negara, baik secara internal maupun eksternal;  2)  Kriteria  pelayanan, bahwa  aspek  pelayanan  pusat  pada bidang  pendidikan  yang  menjadi kewenangan pemerintah adalah yang menyangkut kepentingan nasional dan internasional berdasarkan  keputusan  politik;  dan 3)  Kriteria  teknologi  strategis, bahwa pengelolaan urusan pemerintah harus dapat memanfaatkan  teknologi  canggih dan memerlukan sumber pembiayaan  yang  tinggi,  serta membutuhkan  kualifikasi  sumber daya manusia yang tinggi pula.
Paradigma  dari  sentralisasi  ke desentralisasi  membuka  peluang baru bagi dunia pendidikan ( Sirozi, 2004:  27).  Diantara  peluang  itu adalah  kebebasan  untuk  melakukan inovasi dan mengembangkan program  pendidikan  yang  relevan dengan nilai masyarakatnya. Desentralisasi  akan  menghilangkan sistem  monopoli  dan  membuat suatu  sistem  lebih  siap  menerima inovasi (David, 1984: 153). Sebaliknya,  ”  Sistem  desentralisasi lebih  efektif  dalam  melahirkan  dan menyeleksi  jenis-jenis  peran  dan organisasi ketimbang sistem sentralisasi ( decentralized have
been types of roles and productions than  centralized  one )  ”  (David, 1984: 171).

## Dari Kebiasaan Diatur Menuju Kebiasaan Motivasi  Diri
Pola  perilaku  yang  cenderung menunggu  perintah  dan  kebiasaan diatur  akan  berubah  menjadi  pola perilaku  baru yang  bercirikan motivasi diri. Misalnya seperti pada pembuatan program pengajaran bukan mengacu pada program yang Bapak  senang,  tetapi  berorientasi visi dan misi yang dibuat.
Perubahan  perilaku  dari  tidak  ada rasa  memiliki  ( Sence  of  Belonging ) ke mempunyai rasa memiliki.
Jika semua warga sekolah telah ada  rasa  memiliki,  tidak  cukup dengan  rasa  memiliki  saja,  tetapi pada  gilirannya  memerlukan  rasa
bertanggungjawab ( Sence of Responsibility ).  Makin  besar  kedua rasa itu dapat meningkatkan partisipasi  tiap  warga  sekolah dalam pengambilan keputusan, maka memungkinkan akan memberikan  porsi  lebih  besar  pada komponen sekolah untuk melakukan yang terbaik bagi sekolah,  dan  memungkinkan  porsi lebih besar untuk memiliki tanggungjawabnya  pada  sekolah. Menurut  E.  Mulyasa,  keberhasilan lembaga pendidikan ditentukan oleh  bayak  faktor,  baik  faktor dalam  dan  faktor  luar.  Diantara faktor  itu  adalah  motivasi  yang cukup dominan dan dapat menggerakkan  faktor-faktor  lain kearah efektivitas kerja pelaksanaan pencapaian  tujuan  pendidikan  yang berkualitas (Mulyasa, 2004: 119).

## Dari Overregulasi Menuju
Deregulasi Overregulasi pendidikan oleh pemerintah  pusat  telah  membuat sekolah menjadi robot dan kehilangan eksistensinya. Paradigma  pendidikan  yang  baru berupaya  melakukan deregulasi pendidikan. Dalam paradigma baru, pusat  hanya  memberikan  rambu- rambu yang menjadi standar
nasional,  selebihnya diserahkan kepada  daerah  dan  sekolah  untuk menentukan  hal-hal  yang  bersifat teknis dalam pengelolaan
pendidikan.
Deregulasi pendidikan diyakini akan  mampu  menumbuhkan  daya kretifitas  dan  prakarsa  sekolah, memberikan kelenturan kepada sekolah dalam mengelola sekolahnya,  dan  membuat  sekolah sebagai  pusat  perubahan.  Menurut Ichlasul  Amal  dikutip  M.  Sirozi,
bahwa  institusi  pendidikan  harus berwenang  penuh  untuk  mengelola sendiri manajemen pendidikan (Sirozi, 2003: 26).

## Dari Mengontrol Menuju Mempengaruhi
Manajemen  sentralistik  cenderung menekankan  pada  mengkomandoi dan mengontrol secara ketat sehingga  pelaksana  selalu  diawasi dalam melaksanakan pekerjaan pendidikan,  sedangkan  pendekatan MBS  lebih  menekankan  pada mempengaruhi. Karena itulah pendekatan MBS dijalankan meskipun belum tersistem. Fungsi kontrol biasanya diberlakukan  secara  kaku  itu a- historis ,  karena  hanya  menekankan pada bagaimana output dapat dicapai,  dengan  melupakan input
dan procces yang  menjadi output ini  ada.  Paradigma  mempengaruhi lebih  cenderung  menekankan  pada bagaimana, berarti proses pendidikan  yang  menjadi  titik perhatian  dan  titik  peningkatan mutunya  untuk  mengangkat  mutu pendidikan, artinya ke depan
berorientasi kepada proses pencapaian output yang berkualitas, sebab  output  itu  adalah  akibat  dari suatu proses sebelumnya dan dilakukan  dengan  suatu  standar kualitas  tertentu  yang  bermutu. Karakteristik input dapat  direkrut berdasarkan aspirasi yang berkembang tanpa ada unsur rekayasa. Input itu kemudian diproses  dalam  formulasi  sistem yang relevan oleh sebuah teamwork yang  kompeten  dan  memahami karekteristik Input nya. Orang yang mampu mempengaruhi  orang  lain  itu, merupakan orang tersebut memiliki jiwa  kepemimpinan.  Kepemimpin- an menurut Sutisna sebagai mempengaruhi  kegiatan  seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian  tujuan  dalam  situasi tertentu. Sedangkan menurut Soepardi  yang dikutip oleh Nanang Fattah adalah bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untk menggerakkan, mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka  mencapai  tujuan.  Dengan demikian  ke  depan  visi  paradigma pendidikan memerlukan pemimpin- pemimpin yang mampu memberikan  suatu  contoh-contoh, bukan pemimpin yang hanya mampu  mengontrol  tetapi  tanpa
memberikan pengaruhnya.
Dari Mengarahkan Menuju

## Mengfasilitasi
Manajemen  berbasis  pusat  lebih menekankan pada pemberian pengarahan, yang sering diwujudkan  dengan  kata-kata  anda harus ke sana. Anda harus mengerjakan  itu,  dengan  maksud agar pekerjaan cepat selesai. Sedangkan MBS lebih menekankan pada  pimpinan  yang  memfasilitasi bawahannya  agar  bekerja  secara kreatif. Misalnya bagaimana menurut  pendapat  anda  untuk mengerjakan  ini,  bukan  kerjakan ini,  sesuai  dengan  petunjuk  ini sedikit banyaknya perubahan paradigma dari mengarahkan menuju  memfasilitasi,  tergantung dengan kepemimpinan. Artinya perubahan paradigma dari mengarahkan  menuju  menfasilitasi maka penetapan program ditetapkan  berdasarkan  dari botton up bukan top down.
Dari Menghindari Resiko Menuju Mengelola Resiko Jika pola lama manajemen tradisional  lebih  menekankan  pada menghindari  resiko,  maka  pada pola manajemen baru lebih menganjurkan  mengelola  resiko. Hal  ini  didasarkan  oleh  kenyataan bahwa  orang-orang  yang  berani mengambil  resiko  cenderung  lebih maju  dari  pada  orang-orang  yang suka menghindari resiko. Resiko berarti berhadapan dengan  masalah,  Menurut  James A.F  Stoner,  mengatakan  bahwa latar  belakang  dan  keahlian  para manajer  akan  mempengaruhi  apa yang mereka anggap sebagai resiko/masalah dan kesempatan (Stoner, 1993: 180). Menurut William  Pounds  ada  empat  situasi yang  merupakan  sumber  masalah, yaitu;  1)  bila  ada  penyimpangan dari  pengalaman  yang  lampau;  2) bila ada penyimpangan dari rencana yang  telah  ditetapkan;  3)  bila  ada orang-orang yang menyajikan masalah  kepada  manajer;  dan  4) bila  para  pesaing  lebih  berprestasi (Stoner, 1993: 181). Dengan demikian, masalah/resiko harus dicarikan  jalan  pemecahannya  dan dikelola  sebab  masalah  bukan  saja menimbulkan kerugian/resiko semata-mata,  tetapi  masalah  itu dapat  memberikan  peluang  untuk lebiih berkualitas.

## Dari Menggunakan Uang
Semuanya ke Menggunakan

## Uang Seefisien Mungkin
Kalau  dalam  pola  anggaran  lama lebih  ditekankan  pada  uang  harus dihabiskan  semua,  dalam  MBS lebih  ditekankan  pada  mengguna- kan  uang  secukupnya.  Hal  ini  akan meningkatkan  efisiensi  keuangan sekolah.  Tentu  saja,  ini  menuntut restrukurisasi  anggaran  pola  lama. Penggunaan  dana  dalam  paradigma MBS  tidak  harus  habis  pada  setiap
akhir periode anggaran, tetapi justru harus ada saving. Menurut  Sirozi  yang  mengutif pendapatnya Joner, tugas manajemen  keuangan  ada  tiga  fase yaitu;  1) financial  planning ,  yaitu merupakan kegiatan yang mengkoordinir  semua  sumber  daya yang  tersedia  untuk  mencapai sasaran  yang  diinginkan  secara sistematis  tanpa  menyebabkan  efek samping yang merugikan; 2) Implementation yaitu  pelaksanaan anggaran berdasarkan rencana yang telah  dibuat  dan  kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan; dan 3) Evaluating, yaitu merupakan proses  evaluasi  tercapai  sasaran anggaran.
Dari Individu yang Cerdas Menuju Teamwork yang Kompak dan Cerdas Kecerdasan individu menjadi potensi  sekolah  yang  perlu  terus diberdayakan.  Pada  masa  lalu, kecerdasan individu dianggap sebagai  potensi  individu  yang bersangkutan, dan ditonjolkan kediriannya.  Dalam  MBS  individu- individu  yang  cerdas  itu  harus diajak untuk memperhatikan kinerja sekolah secara keseluruhannya.
MBS  berasumsi  bahwa teamwork yang  kompak  dan  cerdaslah  yang akan  mampu  meningkatkan  mutu pendidikan/sekolah. Standar penilaian kinerja adalah hasil secara keseluruhan dan aktivitas
komponen-komponen yang ada dalam  sekolah.  Jadi  tidak  sekedar predikat kepala sekolah berprestasi, guru  berprestasi,  staf  terbaik,  dan sebagainya.  Tetapi  paradigma  baru memakai  standar  nilai  itu  adalah sekolah yang berprestasi.

## Dari Informasi Terpribadi Menuju Informasi Terbagi
Informasi  sering  hanya  dimiliki oleh  sejumlah  warga  sekolah, khususnya  kepala  sekolah  serta wakil-wakilnya,  dan  beberapa  guru tertentu. Pada MBS informasi harus tersebar  atau  terbagi  secara  merata pada  seluruh  warga  sekolah  dan stakeholder . Informasi itu kemudian  diterjemahkan  bersama oleh  warga  sekolah  dan  diolah menjadi  kebijakan  yang  efektif.
Tentu  saja,  yang  dimaksudkan  di sini  adalah  bukan  setiap  ada informasi  baru  harus  disampaikan pada  seluruh  warga  sekolah  dan stakeholder ,  tetapi  informasi  harus diberikan  kepada  yang  menang berhak untuk menerimanya.
Inti  dari  tulisan  Ari  Syari’ati itu, diantaranya adalah ia mengupas surat  Ar  Rum,  diantaranya  ayat  8, yang berupa informasi itu tidak saja bersifat  kepentingan  jangka  pendek (kehidupan manusia didunia), tetapi juga  kepentingan  jangka  panjang (kehidupan manusia setelah kehidupan  didunia)  sebab  menjadi bagian dari tujuan hidup kehidupan manusia  ini  (Syari’ati,  1986:..).
Inilah  seiring  dengan  kandungan Al-Qur’an khususnya pada surat Ar Rum  pada  ayat  8,  yaitu Apakah mereka  tidak  memikirkan  tentang wujud  dirinya  sendiri?  Tidaklah
Allah  menciptakan  langit  dan  bumi beserta  apa  yang  ada  diantara keduanya,  kecuali  dengan  tujuan yang sebenarnya, serta pada lingkaran masa yang telah ditentukan. Tetapi kebanyakan manusia  tidak  percaya  bahwa mereka  akan  menemui  Tuhannya (QS.30: 8).

## Dari Pendelegasian Menuju Pemberdayaan
Manajemen pendidikan kita sampai saat  ini  masih  diwarnai  oleh praktek-praktek pendelegasian tugas  dan  fungsi  serta  tanggung jawab semata, tanpa diikuti penyerahan  kewenangan,  sehingga sekolah tidak berdaya. Maka terjadilah  pemaksaan  pola  terhadap sistem  yang  tidak  sesuai.  Inilah yang dimuat pada majalah Gerbang majalah  pendidikan  mengutip  apa yang  dikatakan  oleh  Paulo  Fraire sebagai pendidikan yang membelenggu. Pada paradigma MBS,  sekolah  harus  diberdayakan melalui  penyerahan  tugas  dan fungsi,  tanggung  jawab,  hak  dan kewajiban,  disertai  kewenangan untuk mengambil keputusan.
Pemberdayaan  lawan  dari  tak berdaya,  agar  berdaya  dengan memberikan peluang untuk berkreasi  dan  inovasi  dalam  hal apapun intinya untuk mutu pendidikan, bukan hanya menerima/pendelegasian saja, tetapi adanya  peluang  yang  bebas  untuk melakukan kreatifitas tanpa batas.

## Dari Organisasi Hirarki Menuju
Organisasi Dasar Pola organisasi hirarkis menunjukkan  adanya  tirani  dalam pelaksanaan pendidikan. Organisasi sekolah  di  atur  dengan  berlapis- lapis manajemen yang rumit sehingga sekolah lambat beradaptasi, mengantisipasi perubahan-perubahan,  dan  kurang tanggap terhadap isu-isu kritis/strategis  yang  menyangkut kemajuan sekolah. Melalui paradigma MBS, organisasi sekolah harus  dibuat  lebih  dasar,  dimana seluruh  mitra  kerja  (bukan  atasan dan  bawahan)  agar  lebih  responsif dan  antisipatif,  tidak  saja  terhadap isu-isu strategis/kritis yang dihadapi oleh  sekolah,  tetapi  juga  terhadap perubahan-perubahan secara umum.
Menurut M. Sirozi , paradigma baru  itu  dari  struktur  organisasi yang berbentuk kerucut, tetapi yang menentukan hanya bagian kerucutnya, berubah yang menentukan  adalah  bagian  dasar dari  kerucut  itu,  maka  bagian kerucut  yang  kecil  tidak  lagi menentukan, melainkan bagian kerucut yang besarlah yang menentukan, artinya dalam
menentukan  mutu  itu  bukanlah dominan  struktur  yang  tertinggi saja, tetapi menentukan mutu ditentukan oleh struktur yang
paling  bawah,  jadi  fungsi  kerucut terbalik  jadinya.  Paradigma  ini  bila digambarkan sebagai berikut.
Paradigma  baru  berubah  dari kekuasaan  mengendalikan  fungsi menuju fungsi mengendalikan kekuasaan. Kesimpulan Guru yang baik, ia selalu mengembangkan wawasannya dalam  banyak  hal  yang  berkaitan pada dunia yang ditekuninya, sebab hanya dengan seperti itulah ia dapat menjalankan
tanggungjawabnya sebagi guru  yang benar-benar guru, selain  paradigma  yang  diatas  itu perlu  pula  guru  mengembangkan wawasannya dengan paradigma lain misalnya,  seperti  paradigma  PBM dengan melakukan inovasi metodologi yang diterapkan, diantaranya  paradigma  PBM  itu adalah berorientasi pada
pengalaman  siswa,  PBM  berawal
dari  kondisi  awal  siswanya  lalu dikembangkan  secara  maksimal dengan  merancang  skenario  PBM. Untuk menambah wawasan itu guru harus  mau  belajar  menulis,  sebab pendidikan  itu  adalah  dunia  ilmu, dimana semuanya dibuktikan melalui  karya-karya  ilmiah,  riskan kalau  sekolah  sebagai  dunia  ilmiah tetapi budaya ilmiah tidak
dikembangkan di sekolah.

## Referensi
Al-Qur’an dan Terjemahannya M. Sirozi, Agenda Strategi Pendidikan  Islam,  cet.1 ,  Ak. Group, Yogyakarta, 2004. James A.F. Stoner, Manajemen, Ed. 2. cet.4, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1993.
E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis
Sekolah : Konsep, Strategi dan
Implementasi ,  Rosda,  Jakarta, 2004. Nanang Fattah, Landasan Manajemen  Pendidikan,  cet.7. Remaja  Rasdakarya,  Bandung, 2004. Muhammad Thohah Hasan, Diskursus Islam dan Pendidikan ,  Bina  Wiraswasta Insan Indonesia, Jakarta, 2000.
Said  Aqil  Husin  Al  Munawar,
Aktualisasi  Nilai-Nilai  Qur‟ani
:  dalam  Sistem  Pendidikan
Islam,  cet.1, Ciputat  Press, Jakarta, 2003.
Ari Syari’ati, What  Is To Be Done: The  Enligtened  Thinkers  and Islamic Renaissance , Iris, Houston.  Terjemahan  Rahmani Astuti, 1998. Mulyadi Kartanegara, Integrasi
Ilmu  :  Sebuah  Rekontruksi Holistik ,  Mizan-Uin,  Jakarta Press, Jakarta, 2005. Mulyadi  Kartanegara, Menembus Batas  Waktu  :  Panorama Filsafat Islam , Mirzan, Bandung, 2002.
Mulyadi  Kartanegara ,  Jalal  Al-Din Rumi  :  Guru  Sufi  dan  Penyair Agung , Teraju, Jakarta, 2004.
Mulyadi  Kartanegara ,  Menyibak Tirai  Kejahilan  :  Pengantar Epistimologi Islam , Mizan,
Jakarta, 2003.
.