Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 13, Nomor 1, April 2021, 1-188
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Rekonstruksi Kepastian Hukum Terhadap Mahar Tanah Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar

## Sudirman
Institut Agama Islam Negeri Sorong sudirmaniainsorong@gmail.com
Abstract: The focus of this research is the reconstruction legal certainty of land dowries in Makassar Bugis community marriages. The research method in this study uses descriptive qualitative. The findings in this study show that the existence of dowry land has been carried out by the Bugis Makassar people from the past to the present, so that it has become a habit. Although it is not practiced by all Bugis Makassar people. The status of giving dowries for land is often a problem due to the lack of legal certainty when the contract takes place. Authentic evidence such as certificates are still controlled by men, so that the handover is only symbolic. Moreover, the land used as a dowry is still under the control of the male family, and is still actively used by the male party, resulting in uncertainty of ownership. the land is for a wife on the transfer of rights due to dowry land. Until now, there has been no legal certainty that regulates the contracting of the dowry even though the initial evidence has been included in the marriage certificate. So it is very important for legal practitioners to formulate a legal basis for land dowries which are used as land dowries.
Keywords : legal certainty, dowry of land, marriage, Bugis Makassar.
Abstrak Fokus penelitian ini adalah rekonstruksi kepastian hukum terhadap mahar tanah dalam pernikahan masyarak Bugis Makassar. Metode penelitian pada penelitian ini  menggunakan  deskriktif  kualitatif. Adapun  hasil  temuan  pada  penelitian  ini bahwa eksistensi pemberian tanah mahar terus dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar dari dulu hingga saat ini, sehingga menjadi kebiasaan. Meskipun tidak dipraktikkan oleh semua masyarakat Bugis Makassar. Status pemberian mahar tanah sering menjadi permasalahan disebabkan tidak adanya kepastian hukum saat akad berlangsung. Bukti otentik seperti sertifikat masih dikuasai oleh pihak laki-laki, sehingga penyerahannya hanya secara simbolik. terlebih lagi, tanah yang dijadikan
mahar masih dalam penguasaan pihak keluarga laki-laki, dan masih digunakan aktif oleh pihak laki-laki, sehingga berdampak pada ketidak pastian kepemilikan tanah tersebut bagi seorang istri atas pengalihan hak kerena tanah mahar. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang mengatur terkait dengan tanah mahar meskipun pada bukti awalnya telah tercantum dalam surat nikah. Sehingga sagat penting unuk para praktisi hukum merumuskan landasan hukum bagi tanah mahar yag dijadikan sebagai mahar tanah.
Kata kunci: Kepastian hukum, mahar tanah, pernikahan, Bugis Makassar.

## Pedahuluan
Pemberian mahar berupa tanah pada masyarakat Bugis Makassar bukan menjadi penentu mutlak sebagai hak milik bagi seorang istri. Pemberian mahar berupa tanah sering berujung pada sengketa antara istri dengan keluarga suami. 1 Tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap pengalihan mahar tanah saat akad nikah berlangsung menjadikan peluang permasalahan sengketa mahar tanah. Mahar tanah seharusnya menjadi hak mutlak bagi seorang istri justru berpeluang menjadi permasalahan sengketa hukum tanah karena tidak adanya kepastian hukum peralihan hak saat acara akad berlangsung.
Kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang menjadikan tanah sebagai objek mahar tidak diikuti dengan kepastian hukum berupa paralihan hak milik 23 . Tanah mahar yang dijadikan objek mahar masih dalam penguasaan keluarga suami, baik orang tua ataupun saudara suami. Tanah yang sudah menjadi hak milik seseorang istri sebatas the jure namun dari the facto masih pada penguasaan orang lain. Kepastian hukum hanya tercatat dalam berita peristiwa nikah yang juga tertuang dalam buku nikah satu-satunya bukti yang autentik terhadap kepemilikan sebidang tanah mahar.
1 S Rahman Subha, “ Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia ,” Jurnal Al-Qadau 6, no. 2 (2019): 167.
2 Hasdianto Djanggih Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, “ The Wife’s Rights Over Mahar Sompa Of Traditional Marriage In Bugis Makassa R (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk),” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 203–18.
3 Hasyim Aidid Sudirman, Sabri Samin, “ Maslahah Perspective Towards Uang Panaik ( Bride Price ) In Bugis Makassar Communit Y,” Al- Syir’ah 17, no. 2 (2019): 164–79.
Dilematisasi bagi seoarang istri yang seharusnya menjadi pemilik hak atas tanah dilatarbelakangi beberapa aspek 4 . Pertama: seoarang istri malu meminta langsung untuk menguasai hak milik atas tanah maharnya  karena  takut  dianggap  sebagai  wanita  yang  matre  (gila harta), kedua: kepemilikan mahar tanah masih dalam sertifikat induk yang dipegang oleh mertua, sehingga merasa segan untuk membalik namakan tanah mahar yang diperuntukkan untuknya, ketiga: tanah yang di jadikan mahar masih menjadi pencarian utama bagi keluarga suami. Hal menjadikan hak milik atas mahar tanah menjadi tertunda bahkan bersengketa.
Namun ironisnya jika terjadi perselisishan yang menyebabkan kedua pasangan suami istri berpisah 5 . Perpisahan yang diakibatkan baik cerai mati maupun cerai talak menjadikan kepemilikan atas mahar berujung pada sengketa tanah. Terkadang pihak suami merebut secara paksa mahar tanah yang seharusnya telah menjadi hak istri, namun lemahnya kekuatan hukum berupa bukti autentik menjadikan mahar tanah di kuasai pihak suami. Permasalahan lainnya jika suami meninggal dunia dan istri bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah mahar, sehingga tanah mahar lebih sering dikuasai oleh keluarga suaminya.
Jika  fenomena  ini  terus  dibiarkan  tanpa  adanya  kepastian hukum terhadap tanah mahar maka berdampak pada sengketa yang berkepanjangan.  Tampa  adanya  kepastian  hukum  memicu  pada ketidakterpenuhinya hak istri mendapatkan mahar sebagai rukun nikah dan terjadinya pembiaran ketimpangan hukum dalam pengambilan atau  penguasaan  hak  milik  tanah  mahar  yang  berkepanjangan dalam masyarakat Bugis Makassar 6 . Sehingga sangat penting untuk memberikan solusi sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan terhadap kepastian hukum tanah mahar bagi seoarang istri.
4 Nurasiah  Nurlia ,  “Sunrang  Tanah  Sebagai  Mahar  Untuk  Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar ,” n.d., 1–16.
5 Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, “The Wife’s Rights Over Mahar Sompa Of Traditional Marriage In Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk).”
6 Maiti and Bidinger, Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah , Pustaka Prima , vol., 2018.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  terkait  mahar  menjadi  tanah  telah  dikaji  berbagai peneliti dan ditelaah beberapa akademisi. Kecenderungan penelitian terdahulu cenderung melihat beberapa aspek di antaranya:  penelitian yang dilakukan oleh Mashuri 7 pada Jurnal Al-Hikam pada tahun 2017 yang berjudul Efektifitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, penelitian ini memaparkan efektifitas penggunaan tanah yang dijadikan mahar yang ditinjau baik dari segi regulasi UU No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor Tahun 1997 maupun menganalisis faktor-faktor tanah dijadikan sebagai mahar. Sekaligus penelitian ini juga memberika penjelasan bahwa tanah mahar ada yang efektif dan tidak efektif.
Penelitian selanjutnya oleh Hasma 8 pada Jurnal Al-Syakhsiyyah: Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Kemanusiaan  pada  tahun  2019  yang berjudul “Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan”. Penelitian ini memaparkan bahwa  pemberian  tanah  yang  dijadikan  mahar  adalah  hal  yang menjadi kebiasaan masuyarakat Bugis Bone. Lebih jauh penelitian ini menganalisis terkait adanya kelemahan dalam pembuktian akta autentik untuk mahar tanah yang dipraktikkan masyarakat Bugis Bone karena hanya berupa keterangan dari pihak kelurahan. Sehingga penelitian tersebut menegaskan bahwa bukti keterangan bukanlah bukti yang menjamin hak kepemilikan tanah yang dijadikan mahar.
Sedangkan penelitian oleh Rahman Subha, S dalam jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019 yang berjudul “Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Pada penelitian ini memberikan pemaparan bahwa dari tanah mahar justru menimbulkan konflik yang berujung pada kasus pidana. Adanya pihak ketiga yang menjual tanah mahar yang beda
7 Mashuri, “ Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ,” Al-Hikam 1, no. 1 (2017): 14–25.
8 Hasma, “ Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan ,” Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 1, No. 1 (2019).
pada kekuasaannya karena telah lama menguasai tanah mahar tersebut. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa perlunya ada bukti autentik untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak istri atas tanah mahar.
Dari ketiga penelitian di atas mewakili dari penelitian-penelitian sebelumnya.  Penelitian-penelitian  tersebut  memeberikan  gambaran bahwa  telah  ada  penelitian  terhadap  mahar  tanah.  Dari  berbagai penelitian  sebelumnya,  secara  umum  perbedaan  dengan  penelitian ini terletak pada adanya penguatan untuk kepastian hukum terhadap tanah mahar kepada istri, dengan memberikan konstruksi pemahaman hukum dengan lahirnya sebuah draff (dokumen) yang di dalamnya menegaskan bahwa suatu objek tanah telah menjadi hak istri karena tanah tersebut telah dijadikan sebagai mahar. Darf tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti yang lahir karena dua alasan hak, pertama sebagai mahar yang diaatur dalam undang-undang perkawinan dan lahir pada perjanjian. Kedua hak ini memudahkan dalam mempertahankan hak jika bersengketa dan memudahkan untuk pengalihan hak saat balik nama sertifikat. Sedangkan draf yang dimaksud dalam penelitian ini akan melibatkan pihak kecamatan yang juga sebagai pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat yang mengatahui adanya perubahan hak atas tanah mahar.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriktif  kualitatif, sehingga  akan  mendeskripsikan  fenomena  kepastian  hukum terhadap mahar tanah. Dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan  tiga  unsur  penting,  yaitu:  tempat,  pelaku,  dan kegiatan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gowa. Secara sosiologis masyarakat Kabupaten Gowa memiliki keunikan tersendiri dengan masyarakat umumnya khususnya dalam mempraktikkan tanah yang dijadikan mahar. Kedua, secara teologis sangat berbeda dengan literatur fikhi yang dijalankan oleh masyarakat umum serta pemerintah.
Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus ( case studi). Peneliti mengamati  secara  mendalam  terhadap  program,  kejadian,  proses, aktivitas dan terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh
waktu dan aktivitas, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.
Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah  penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif,  terperinci  dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu  dengan  daerah  atau  subjek  yang  sempit.  Penelitian  studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel- variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

## Pembahasan

## Eksistensi Mahar pada Massyarakat Bugis Makassar
Tanah  yang  dijadikan  sebagai  mahar  pada  masyarakat  Bugis Makassar telah berlangsung sejak lama dan tetap dipraktekkan hingga saat  ini.  Sebagaimana  yang  di  jelaskan  oleh  Zakaria  (54  Tahun) bahwa pemberian tanah yang dijadikan sebagai sompa/sunrang telah berlangsung  sejak  lama.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  penghormatan kepada pihak istri.
Pemberian tanah ini mengidentikkan bahwa keluarga laki-laki merupakan keluarga yang mampu. Permintaan tanah yang dijadikan sebagai  mahar,  biasanya  dilakukan  saat  acara  lamaran.  Keluarga perempuan meminta bahwa sebidang tanah akan dijadikan sebagai mahar dan saat itu juga keluarga laki-laki menyetujuinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridwan (56 Tahun) bahwa pemberian mahar atas tanah adalah hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan saat lamaran berlangsung.
Jika keluarga pihak laki-laki menyetujuinya maka pihak laki- laki menunjuk satu bidang tanah yang menjadi objek mahar tersebut. Sehingga tanah tersebut biasanya masih dalam satu sertifikat induk yang dikuasai oleh pihak laki-laki. Namun saat pendaftaran pencatatan nikah di KUA, maka posisi dan letak tanah biasanya tidak detail. Hanya menyebutkan letak dan luasnya saja, tidak secara mengkhusus terdapat
dokumen yang mendukung posisi tanah dan luas tanah yang dimaksud. Sehingga  hal  ini  masih  menjadi  dugaan  sementara  akan  letak  dan posisi serta bagian yang menjadi objek mahar tanah. Praktik ini terus dilakukan sehingga tak jarang menimbulkan kasus sengketa atas tanah yang dijadikan sebagai objek tanah mahar.
Praktik yang dapat menimbulkan sengketa mahar tanah selama ini karena tidak adanya respon cepat untuk mengalihkan hak tanah tersebut oleh pihak istri. Pembiaran ini dilakukan karena tidak enak hati dengan keluarga laki-laki untuk segera menuntut haknya meskipun pada faktanya itu adalah haknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Jannah (29 Tahun) bahwa saya mendapat mahar tanah namun belum membalikkan nama sertifikat tersebut karena masih merasa malu kepada keluarga laki-laki, takut dikira matre atau tujuan menikah hanya untuk tanah itu. Hal inilah menjadi pokok masalah sampai saat ini.

## Harus Ada Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  atas  tanah  mahar  masah  menjadi  dianggap lemah diakibatkan masih kosongnya landasan hukum yang mengatur, sehingga  dapat  menimbulkan  sengketa  atas  tanah.  Sengketa  ini datangnya muncul karena adanya pembiaran sejak awal atau setelah akad nikah yang membiarkan tanah tersebut pada penguasaan keluarga suami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marawiah (51 tahun) bahwa sampai sekarang ini tanah yang dijadikan mahar untuknya seluas 14 Ha. belum ada sertifikatnya.
Kepastian hukum dalam sebuah negara hukum merupakan harga mati yang harus ditegakkan. Jika negara hukum tidak memberikan kepastian hukum terhadap warganya maka pasti ada kerancuan dalam negara  tersebut.  L.  Friedman  menegaskan  bahwa  dalam  menjamin kepastian hukum diperlukan sistem hukum yang mendukungnya di antaranya ada subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hokum. 9 Konsep negara hukum dalam menjamin kepastian hukum juga dapat terlihat pada teori Alber Van Dicey bahwa terdapat tiga elemen dalam menjamin kepastian hukum demi kemakmuran rakyat yaitu supremasi
9 Lawriece M. Friedman, A History Of American Law , 3rd ed. (Simon & Chuster, 2005).
of law, (kedaulatan rakyat), equality before the law (persamaan di depan Hukum), constitution based individual right. 10
Selain  itu,  negara  dalam  menjamin  kepastian  hukum  atas masyarakatnya  tidak  boleh  terjadi  kekosongan  hukum  yang  justru mengakibatkan  ruang  dalam  permalahan. 11 seperti  halnya  dalam permasalahan tanah yang dijadikan mahar seharusnya telah ada hukum yang mengatur lebih rinci, agar permasalahan yang akan ditimbulkan lebih  terakomodir  dalam  regulasi.  Kekosongan  hukum  ini  akan memberikan peluang bagi oknum untuk merampas hak seoarang istri dalam mempertahankan haknya karena lemahnya aturan hukum yang mengaturnya.
Jika melihat Shidarta dalam mendefinisikan penalaran hukum maka lebih konkrit menegaskan suatu kegiatan pemikiran dalam rana praktis  hukum. 12 Hal  ini  memungkinkan  adanya  penalaran  hukum terhadap tanah mahar yang masih berpolemik di tengah masyarakat. Sehingga perlu pengkongkritan dalam menjamin subtansi hukum yang mengatur masyarakat terkat tanah yang dijadikan mahar.
Singkatnya hukum yang akan menjamin dalam setiap problematika masyarakat. Sehingga dengan adanya kepastian hukum seperti yang dijelaskan oleh Gustav R. untuk menjamin kepastian hukum tanah atas mahar dapat di konstruk dengan melihat dari pendekatan moralitas, pendekatan yusrisprudensi dan pendekanatan sosiologis. 13 Pendekatan moralitas yang dimaksud adalah bagaimana moral etnis budaya sebagai
10 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-Asas Hukum Tata Negara (Jakarta: Ghalia Jakarta, 1991).
11 Hario Mahar Mitendra , “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,” Journal Rechtssvinding,  no. April  (2018),  https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ Fenomena Dalam Kekosongan Hukum .pdf.
12 Aditya  Yuli  Sulistyawan  Mario  Julyano,  “ Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, ” Jurnal Crepido
01, no. 1 (2019): 13–22, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/.according to Gustav Radbruch, is included in the basic legal value. This principle basically expects and requires the law to be made definitively in written form. The existence of this principle is important because it will guarantee the clarity of a positive legal product that exists. The important meaning of this principle also has a similarity (similarity
13 Mohammad Muslih , “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch ,” Legalitas 4, no. 1 (2013): 130–52.
moral eksternal dalam membangun upaya hukum. Pada masyarakat Bugis Makassar mengenal siri napacce dalam artian pendekatan dalam moral yang dibangun dari budaya atau etnis ini akan menjadi pondasinya. Pemberian mahar tanah jika seseorang dilandasi moral yang kuat maka telah rela menyerahkan seutuhnya wujud terhadap pemberiannya.
Selanjutnya, pendekatan yurisprudensi, merupakan pendekatan yang melihat hukum dari segi nornamtif. Tanah mahar yang seharusnya telah diserahkan secara utuh dan telah dijadikan sebagai pemberian merupakan  pengalihan  hak. 14 Dengan  demikian  pengalihan  hak ini  seutuhya  harus  diikuti  dengan  kepastian  hukum  yang  melekat terhadapnya berupa bukti yang autentik.
Sedangkan dalam pendekatan sosiologinya, mahar yang telah diprakktikkan masyarakat Bugis Makassar merupakan pengakua secara menyeluruh, bahwa apa yang telah dipraktikkan dalam pemberian tanah yang dijadikan mahar akan lebih terjamin haknya. Dengan demikian dukungan sosiologis dalam pengalihan hak tanah yang di bangunn atas kesadaran masyarakat menjadi pemicu untuk kepastian hukum.

## Rekonstruksi Hukum Atas Tanah Mahar
Para sarjana hukum seharusnya memberikan perhatian khusus pembuatan payung hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang dijadikan sebagai mahar. Jika selama ini mahar tanah selalu menjadi permasalahan  yang  berujung  pada  perselesihan  keluarga  bahkan retaknya hubungan keluarga yang berujung pada perceraian. Maka untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  harus  lahir  sebuah  hukum  yang mengatur secara detail.
Adapun alur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masih bersifat sederhana yang memungkinkan akan menjamin hak seoarang istri atas tanah yang dijadikan sebagai mahar. Pertama: pembuatan draft khusus untuk dijadikan sebagai perjanjian pengalihan hak atas tanah mahar. Pada draft ini akan menjelaskan semua pihak yang bertanda tangan dan menyebutkan objek tanah yang dijadikan sebagai mahar. Begitu juga dalam draf ini terdapat kalusal yang yang menegaskan
14 Hasma, “Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan .”
bahwa pihak tesebut telah menjadikan tanah yang dimaksud sebagai mahar dan sesuai hukum yang berlaku maka tanah tersebut mutlak menjadi hak istri yang tidak dapt diganggu gugat baik suami maupun keluarga suami.
Adapun  jika  tanah  tersebut  masih  dikuasai  oleh  keluarga pihak  suami,  maka  keluarga  pihak  suami  tersebut  harus  meminta kerelaan  seorang  istri  yang  menjadi  pemegang  hak  tersebut  untuk digunakannya. Jika istri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut ingin menggunakannya maka pengalihannya bisa kapanpun. Termasuk menjual tanah yang menjadi tanah mahar untuknya.
Kedua: karena draf ini masih pada internal keluarga, sehingga pihak pemerintah terkait juga ikut menjadi saksi atau membubuhi tanda tangannya terhadap darf ini yang terdiri dari camat, kelurahan, kepala desa, rt/rw setempat serta saksi dari pihak suami dan istri. Sehingga menjadi suatu draf yang lebih legal.
Ketiga: dalam draf juga terdapat klausul bahwa pemberian hak tanah mahar ini setelah adanya akad, sebagai penanda adanya ikatan status sah suami dan istri untuk mencegah batalnya atau tidak sahnya pernikahan yang dilakukan. Keempat: juga terdapat kalusul dalam draf tersebut yang memerintahkan bahwa pengurusan pengalihan dan balik nama kepada istri paling lambat sebulan setelah akad nikah. Hal ini dilakukan agar menjadi perhatian bagi pemberi dan penerima hak tanah mahar untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-haknya agar kelak tidak menimbulkan permasalahan.
Dengan draft ini akan meminimalisir terjadinya pembiaran bagi kedua belah pihak sehingga justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguasai tanah tersebut. Meskipun disadari bahwa bukti otentik atas tanah adalah sertifikat asli yang atas nama istri. Namun dengan draf ini setidaknya memberikan kekuatan hukum terhadap tanah mahar yang menjadi hak istri.
Penelitian  ini  bermaksud  memberikan  hasanah  baru  dalam menjamin keastian hukum atas mahar tanah pada masyarakat Bugis Makassar.    Kepastian  hukum  atas  tanah  mahar  harusnya  telah  ada
sejak dilangsungkannya akad nikah. 15 Kepastian tersebut selain yang tercantum dalam pencatatan nikah juga diikuti berupa risalah atau surat keterangan pengalihan hak milik atas tanah karena mahar yang ditanda tangani oleh pihak pemberi mahar dan pemerintah seperti camat. Surat keterangan pengalihan hak ini menjadi pegangan autentik bagi seorang istri atas tanah mahar meskipun tanah tersebut masih dikelola pihak keluarga suami sebagai sumber mata penceharian bersama. Keberadaan surat keterangan pengalihan hak atas mahar tanah merupakan wujud kepastian hukum dalam menjamin pengalihak dari suami ke istri. Hal ini juga sebagai langkah prefentif dalam mencegah terjadinya sengketa kepemilikan hak atas mahar tanah.
Penelitian ini memberikan konsep sekaligus menjamin kepastian hukum  terhadap  mahar  tanah  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat Bugis  Makassar  khususnya  Masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten Gowa. Mengingat tingginya pemberian mahar tanah yang dilakukan oleh  masyarakat  Bugis  Makassar  yang  ada  di  Kabupaten  Gowa, sehingga sangat penting untuk secepatnya mengkontruksikan konsep peralihan hak tanah mahar sejak akad nikah dilangsungkan. Sehingga pada penelitian ini selain hasil gambaran fenomena mahar tanah bagi masyarakat Kabupaten Gowa juga membuat draf (contoh dokumen) pengalihan hak mahar tanah sebagai acuan bagi setiap masyarakat yang menjadikan tanah sebagai mahar. Draf ini menjadi bukti autentik seorang istri sebagai pemilik (hak milik) atas mahar tanah.
Implikasi penelitian ini secara khusus bagi masyarakat Bugis Makassar yang berada di Kabupaten Gowa. Sedangkan secara umumnya bagi seluruh masyarakat yang menggunakan tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Sehingga dengan penelitian ini mewujudkan dan menjamin kepastian hukum bagi istri untuk kepemilikan tanah yang telah menjadi mahar saat akad nikah.
15 Noryamin Aini, “ Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia, ” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2014): 13–30, https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239.

## Daftar Pustaka
Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. Asas-Asas Hukum Tata
Negara . Jakarta: Ghalia Jakarta, 1991. Aini, Noryamin. “T radisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam:
Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. ”
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2014): 13–30. https:// doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239.
Friedman, Lawriece M. A History Of American Law . 3rd ed. Simon & Chuster, 2005.
Hasma. “ hukum mahar berupa tanah dalam kebiasaan masyarakat bugis bone menurut perundang-undangan.” Al-syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 1, no. 1 (2019). Ilham  Abbas,  Marten,  Salmawati,  Nurson  Petta  Puji,  Hasdianto Djanggih. “ The Wife’s Rights Over Mahar Sompa Of Traditional Marriage  In  Bugis  Makassar  (The Analysis  Of  Pa  Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/Pablk) .” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 203–18.
Maiti,  and  Bidinger. Beda  Nama  Dan  Jaminan  Kepastian  Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah . Pustaka Prima . Vol., 2018.
Mario  Julyano,  Aditya  Yuli  Sulistyawan. “Pemahaman  terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum.” Jurnal Crepido 01, no. 1 (2019): 13–22. https://ejournal2. undip.ac.id/index.php/crepido/.
Mashuri.  “ Efektivitas  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Mahar  Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa .” Al-Hikam 1, no. 1 (2017): 14–25.
Mitendra,  Hario  Mahar. “Fenomena  Dalam  Kekosongan  Hukum .”
Journal Rechtssvinding , no. April (2018). https://rechtsvinding. bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. pdf.
Muslih, Mohammad. “ Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch .” Legalitas 4, no. 1 (2013): 130–52.
Nurlia, Nurasiah. “ Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar, ” 1–16, n.d.
Rahman Subha, S. “ Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia. ” Jurnal Al-Qadau 6, no. 2 (2019): 167.
Sudirman, Sabri Samin, Hasyim Aidid. “ Maslahah Perspective Towards Uang Panaik ( Bride Price ) In Bugis Makassar Community .” Al- Syir’ah 17, no. 2 (2019): 164–79.