## LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA
Muh. Zainul Arifin a , Muhammad Syahri Ramadhan a , Rizka Nurliyantika a , Yunial Laily Mutiari a
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: zainularifin@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima: 13 April 2021; revisi: 2 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1187

## Abstrak:
Dalam  situasi  tanggap  darurat  bencana,  banyak  sekali  permasalahan  yang  terjadi  meskipun  telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya.  Namun  dalam  pelaksanaannya  tetap  saja  terjadi  kealfaan  atau  kesalahan  seperti  terkait alokasi  dana  bantuan  kurang  akurat  atau  penumpukan  dana  bantuan  karena  simpang  siurnya  data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi  bencana  solidaritas  relawan  maupun  lembaga  pemerintah  dan  donor  secara  naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan  banyaknya  bantuan  dana  tak  lepas  dari  indikasi-indikasi  penyimpangan  dana,  yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak  ketiga,  refocusing  dan  realokasi,  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan  serta  pemulihan ekonomi  nasional  melalui  penyelenggaraan  bansos.  Celah  ini  sering  digunakan  oleh  pemangku kepentingan  untuk  curang  sebab  ada  kelemahan  dalam  kontrol  keuangan  negara  yang  lebih mengutamakan  keselamatan  jiwa.  Sehingga  markup  harga  barang  kebutuhan  dasar  pasca  bencana digunakan guna  mengakali dan  mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan  sisi normatifnya.
Kata kunci : Penanggulangan Keuangan Negara; Penyalahgunaan Dana Bencana Alam

## Abstract :
In a disaster emergency response situation, there are many problems that occur even though there are many formally regulated guidelines, but in its implementation there are still negligence or errors such as inaccurate allocation of aid funds or accumulation of aid funds due to confusing information data and lack of coordination or monitoring. With so much assistance, it is clear that in disaster situations the solidarity of volunteers as well as government agencies and donors instinctively trying to help. In a disaster situation, for example in an emergency response condition, the large amount of financial assistance cannot be separated from indications of fund irregularities, which are based on "fast" and most  importantly  "correct".  However,  there  are  many  gaps  in  the  risk  of  corruption  in  the management of natural disaster relief funds such as procurement of goods and services, third party contributions,  refocusing  and  reallocation,  financial  accountability  reports  and  national  economic recovery through  the  implementation  of  social  assistance.  This  gap is  often  used  by  stakeholders  to cheat because there  are  weaknesses  in state financial  controls  that prioritize life  safety.  So  that the markup for the price of basic necessities for natural disasters outsmarts and gets profits in the middle of a tightness. This study is a normative study that focuses on literature data.
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
Keywords : Countermeasures for State Finances; Misuse of Natural Disaster Funds

## LATAR BELAKANG
Beberapa  waktu  ini  Indonesia 1 berduka  dengan  bencana  banjir  di  kota  NTT  dan  NTB  yang mengakibatkan 127 orang meninggal dan 27 orang masih hilang. Bencana ini dikatakan oleh BMKG  sebagai  Siklon  Tropis  Seroja  yakni  naiknya  suhu  muka  air  laut  di  perairan  yang mencapai 30 derajat celcius mestinya rata-rata sekitar 26 derajat celcius. Siklon Tropis Seroja bisa  diantisipasi  karna  menjadi  rutinitas  tahunan  namun  tahun  ini  berbeda  dan  penyebab dasarnya adalah panasnya suhu muka air laut yang disebabkan oleh Global Warming . 2
Dalam  data,  warga  mengungsi  tersebar  di  lima  kabupaten  di  wilayah  Provinsi  NTT. Pengungsian  terbesar  berada  di  Kabupaten  Sumba  Timur  berjumlah  7.212  jiwa  atau  1.803 KK, Lembata 958 jiwa, Rote Ndao 672 jiwa atau 153 KK, Sumba Barat 284 jiwa atau 63 KK, dan Flores Timur 256 jiwa. 3
Secara  geografis  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terletak  pada pertemuan  empat  lempeng  tektonik  yaitu  lempeng  Benua  Asia,  Benua  Australia,  lempeng Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik.  Pada  bagian  selatan  dan  timur  Indonesia  terdapat sabuk vulkanik ( volcanic arc ) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Nusa  Tenggara,  yang  sisinya  berupa  pegunungan  vulkanik  tua  dan  dataran  rendah  yang sebagian  didominasi  oleh  rawa-rawa.  Kondisi  tersebut  sangat  berpotensi  sekaligus  rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  tingkat kegempaan  yang  tinggi  di  dunia,  lebih  dari  10  kali  lipat  tingkat  kegempaan  di  Amerika Serikat. 4
Dilihat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  bencana  alam  menjadi  rutinitas  di  Indonesia, baik  itu  gempa  bumi,  longsor,  banjir,  gunung  meletus,  kebakaran  hutan  dan  kekeringan. Meskipun  bencana  tidak  diinginkan  namun  terjadi  hampir  merata  diseluruh  wilayah indonesia.  Bahkan  Covid-19  ini  pun  menjadi  bencana  yang  mengakibatkan  terhentinya kegiatan  perekonomian,  belajar  mengajar  dan  terbatasnya  akses  masyarakat  dalam berinteraksi.  Dalam  berbagai  catatan  selama  10  tahun  terakhir  dana  penanganan  bencana seringkali  disalahgunakan  oleh  pemangku  kepentingan,  mulai  dari  oknum  pejabat pemerintah,  legislatif  hingga  pihak  swasta  yang  mendapatkan  tender  proyek  penanganan bencana. Seolah masih jelas dalam ingatan kita terkait operasi tangkap tangan Menteri Sosial yang  melakukan  korupsi  dana  Bansos  Covid  19  melalui  permainan  1,9  juta  paket  bansos sembako yang bernilai 35 Miliar. 5
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan  dengan  ciri-ciri  adanya  perubahan  cuaca,  suhu  dan  arah  angin  yang  cukup  ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam,  baik  secara fisik  maupun kimiawi,  menghasilkan kondisi  tanah  yang subur. Sebaliknya,  kondisi  itu  dapat  menimbulkan  beberapa  akibat  buruk  bagi  manusia  seperti terjadinya  bencana  hidrometeorologi  seperti  banjir,  tanah  longsor,  kebakaran  hutan  dan
1 Muhammad  Zainul  Arifin,  „Muh.  Zainul  Arifin.  2018.  “Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa  Di  Desa Bungin  Tinggi,  Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan.”‟,  126.1 (2019), 1–7.
2 Tim Detik, “Update Korban Bencana Alam NTT-NTB: 165 Meninggal, 45 Hilang,” Detik.com , 2021.
3 Rakhmatulloh,  “Update  Bencana  Di  NTT  Dan  NTB:  165  Meninggal  Dunia,  45  Hilang,” Regional.inews.id , n.d.
4 Potensi Ancaman Bencana (Jakarta, 2021).
5 Yonada Nancy, “Daftar Bencana Alam Januari 2021: Gempa, Banjir, Gunung Meletus,” Https://tirto.id , n.d.
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
kekeringan.  Seiring  dengan  berkembangnya  waktu  dan  meningkatnya  aktivitas  manusia, kerusakan  lingkungan  hidup  cenderung  semakin  parah  dan  memicu  meningkatnya  jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi  secara  silih  berganti  di  banyak  daerah  di  Indonesia.  Pada  tahun  2006  saja  terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian  rupa  dengan  dampak  lingkungan  yang  minimal,  proses  pembangunan  tetap menimbulkan  dampak  kerusakan  lingkungan  dan  ekosistem.  Pembangunan  yang  selama  ini bertumpu  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam  (terutama  dalam  skala  besar)  menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral  juga  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem  yang  secara  fisik  sering  menyebabkan peningkatan risiko bencana.
Dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu siklus yang diatur dalam Undang-Nomor 25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Pembahasan  mengenai keuangan  negara  lebih  difokuskan  pada  fungsi  pengorganisasian,  pengarahan,  dan pengendalian  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  di  bidang  keuangan  negara. 6 Manajemen  adalah  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian kegiatan-kegiatan  anggota-anggota  organisasi  dan  penggunaan  seluruh  sumber  organisasi untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  fungsi perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  di  bidang  keuangan  harus dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 7
Perkembangan  perekonomian  di  Indonesia  dewasa  ini  sudah  semakin  pesat  dan dinamis.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  meluasnya  kesempatan  bagi  pertumbuhan  usaha- usaha di  berbagai  bidang dan terbuka luasnya kesempatan kerja bagi  masyarakat  Indonesia. Perkembangan  ekonomi  yang  dinamis  juga  turut  memacu  semangat  seluruh  masyarakat Indonesia  untuk  berusaha  memperbaiki  taraf  hidup  kehidupan  mereka  yaitu  dengan  cara memanfaatkan  segala  peluang  pekerjaan  yang  ada  dengan  sebaik-baiknya.  Oleh  sebab  itu, tidak  heran  apabila  kita  sering  menjumpai  seorang  pengusaha  mempunyai  berbagai penghasilan dari bermacam-macam  jenis usaha. Perkembangan perekonomian  yang dinamis juga sangat menunjang penghasilan di Indonesia 8
Pada  sisi  lain  laju  pembangunan  mengakibatkan  peningkatan  akses  masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering  terjadi  kegagalan  teknologi  yang  berakibat  fatal  seperti  kecelakaan  transportasi, industri  dan  terjadinya  wabah  penyakit  akibat  mobilisasi  manusia  yang  semakin  tinggi. Potensi  bencana  lain  yang  tidak  kalah  seriusnya  adalah  faktor  keragaman  demografi  di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari  beragam  etnis,  kelompok,  agama  dan  adat-istiadat.  Keragaman  tersebut  merupakan kekayaan  bangsa  Indonesia  yang  tidak  dimiliki  bangsa  lain.  Namun  karena  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  tidak  diimbangi  dengan  kebijakan  dan  pembangunan  ekonomi,  sosial
6 Tabrani Diansyah, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS, “IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 16–35, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309.
7 M. Zainul Arifin, Hukum Keuangan Negara , 2019.
8 Ibid. Ibid
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
dan  infrastruktur  yang  merata  dan  memadai,  terjadi  kesenjangan  pada  beberapa  aspek  dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional. 9
Keuangan  negara,  jika  dilihat  dari  sisi  teori,  bisa  mengandung  beberapa  pengertian, tetapi pengertian yang diuraikan dalam modul ini dibatasi pada pengertian-pengertian seperti diatur  dalam  peraturan  perundangan  di  bidang  keuangan  negara.  Sesuai  dengan  yang diuraikan  dalam  Undang  Undang  Keuangan  Negara  (UU  No  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara),  yang  dimaksud  dengan  Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  -  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  -  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Banyak  celah  titik  rawan  dalam  korupsi  dana  bantuan  bencana  alam  seperti pengadaan  barang  dan  jasa,  sumbangan  pihak  ketiga,  refocusing  dan  realokasi,  laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan  ekonomi nasional melalui  penyelenggaraan bansos.  Celah  ini  sering  digunakan  oleh  pemangku  kepentingan  untuk  curang  sebab  ada kelemahan  dalam  kontrol  keuangan  negara  yang  lebih  mengutamakan  keselamatan  jiwa. Sehingga  markup  harga  barang  kebutuhan  dasar  pasca  bencana  digunakan  guna  mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan.
Melalui  uraian  diatas  maka  penulis  akan  merumuskan  masalah  yakni  bagaimana langkah  penanggulangan  keuangan  negara  dan  menghindari  penyalahgunaan  dana  bencana alam di indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Jenis  penelitian  ini  merupakan suatu  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum berdasarkan sisi normatifnya. 10 Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal.  Dalam penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  peneliti  tidak  perlu  mencari  data  ke  lapangan. Penelitian  cukup  dilakukan  di  perpustakaan,  sehingga  dalam  penelitian  normatif  ini  tidak memerlukan  populasi  ataupun  sampel.  Penelitian  hukum  normatif  tidak  memerlukan  data primer  melainkan  data  yang  diperlukan  adalah  data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  kepustakaan  yaitu  terhadap  data  sekunder. 11 Metode  penelitian  dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. 12

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Penerimaan Keuangan Negara Dan Pengeluaran Keuangan Negara
Keuangan  negara,  melalui  penerimaan/pendapatan  dan  pengeluaran/belanja  negara  dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga. Pungutan pajak kepada masyarakat di satu titik akan  meningkatkan  penerimaan  negara,  namun  dilain  pihak  akan  mengurangi  daya  beli masyarakat  sehingga  mengurangi  permintaan  masyarakat.  Sebaliknya,  belanja  pemerintah,
9 Potensi Ancaman Bencana .
10 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif , 2006.
11 Sri Mamudji Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 1985.
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Citra Aditya Bakti, 2004).
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
yang digunakan untuk  membeli barang dan jasa  dari masyarakat,  akan mendorong ekonomi masyarakat dan kemudian akan menambah daya beli masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan antara penerimaan negara dengan belanja negara seperti yang dikelola dalam APBN? Apabila penerimaan  negara  melebihi  pengeluaran  negara,  yang  berarti  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami surplus. 13
Surplus berarti penerimaan negara cukup untuk mendanai belanja pemerintah, namun dilain  pihak  akan  mengurangi  daya  beli  masyarakat  (karena  beban  pajak  yang  tinggi)  dan terjadi  ketidakseimbangan  antara  penawaran  dan  permintaan.  Sebaliknya,  apabila pengeluaran  lebih  besar  dari  penerimaannya,  yang  berarti  APBN  defisit,  defisit  akan menambah daya beli masyarakat lebih besar. Apabila permintaan masyarakat atas barang dan jasa  melebihi  penawarannya,  harga-harga  barang  dan  jasa  akan  naik  atau  terjadi  inflasi  dan jika penawaran lebih besar dari permintaannya maka harga-harga akan turun atau deflasi.
Aset  negara  yang  dikorupsi  tidak  saja  merugikan  negara  secara  sempit,  tetapi  juga merugikan  negara  beserta  rakyatnya. 14 Pendekatan  formal  prosedural  melalui  hukum  acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  korupsi  merupakan  aset  negara  yang  harus diselamatkan.  Oleh  karenanya,  diperlukan  cara  lain  untuk  menyelamatkan  aset  negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (Stolen Asset ). 15
Korupsi merupakan ancaman laten bagi bangsa ini, secara perlahan dan sangat nyata korupsi  telah  menggurita  menjadi  budaya  di  dalam  masyarakat.  Baik  pejabat  pemerintah maupun swasta banyak yang terjebak atau menjebakkan diri di dalam budaya korupsi . oleh karena  itu  bangsa  ini  diambang  kegagalan  dan  kehancuran  Korupsi  telah  menjadi  extra ordinary  crimes  yang  telah  nyata  menggerogoti  dan  membahayakan  keuangan  dan perekonomian  negara.  Durkheim  dalam  kumpulan  karangan  buku  ke-2  Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah,sampai  kapanpun  akan  sulit  bagi  Indonesia  untuk  bangkit  dari  keterpurukan, Mardjono  Reksodiputro  berpendapat  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  gejala  normal  di  dalam setiap  masyarakat  yang  bercirikan  heterogenitas  dan  perkembangan  sosial  dan  karena  itu tidak mungkin disambungkan habis.
Pemahaman  mengenai  pengertian  tindak  pidana  ini  penting,  bukan  saja  untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan strafbaarfeit ,  yang  secara  teoritis  merupakan  kreasi  daripada  ahli  hukum  Belanda  dan Indonesia  hingga  saat  ini.  Di  dalam  doktrin  sumber  hukum  pidana  istilah  strafbaarfeit  ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia.  Selain  istilah  strafbaarfeit  ada  juga  yang  memakai  istilah  lain  yaitu delict ,  yang berbeda dengan delict  yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “delik”. Oleh  karena  itu,  terjemahan  strafbaarfeit  itu  menimbulkan  beragam  pengertian  yang diberikan oleh para ahli hukum. 16
13 Arifin Soeriaatmadja, Keuangan Negara and Kata Pengantar , 2010.
14 Rizka Nurliyantika, Neisa Angrum Adisti, and Taslim, “Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention,” International Conference on Law and Justice (2019).
15 Nashriana, Negara,  Asset  Recovery  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi :  Upaya  Pengembalian  Kerugian Keuangan , 2010.
16 H.  M.  Rasyid  Ariman, Hukum  Pidana:  Tindak  Pidana,  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Pidana  Dan Pemidanaan , 2011.
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
Moeljatno  misalnya  memakai  istilah  tindak  pidana  itu  dengan  menyebutnya  sebagai perbuatan pidana, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan strafbaarfeit ini dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan  strafbaarfeit  ini  dengan  istilah  peristiwa  pidana.  Dari  sebagian  sarjana  yang memberikan  istilah strafbaarfeit ini,  nampaknya  pendapat  Satochid  yang  disetujui  oleh Engelbrecht untuk memakai istilah tindak pidana. Penyebutan beragam istilah strafbaarfeit ini oleh masing-masing sarjana tersebut tentu saja mempunyai alasan sendiri 17
Modus  operandi  korupsi  semakin  canggih,  yang  dikemas  sedemikian  rupa,  sehingga tidak  akan  diketahui  bukan  merupakan  korupsi.  Beberapa  modus  operandi  korupsi  secara umum yang dijumpai terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut : 18
a. Pemberian Suap atau Sogok ( Bribery ) 19
Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para  petugas,  sedangkan  definisi  suap  (bribe)  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Inggris (Webster)  halaman  120,  yang  digabungkan  dengan  Buku  Ensiklopedia  Dunia  halaman  487 adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada  seseorang  yang  mempunyai  otoritas  atau  yang  dipercaya.  Contohnya  adalah  para pejabat  dan  membujuknya  untuk  mengubah  otoritasnya  demi  keuntungan  orang  yang memberikan  uang  atau  barang  atau  perjanjian  lainnya  sebagai  kompensasi  suatu  yang  dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.
b. Pemalsuan (Fraud) 20
Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung” “merugikan pihak lain. Secara umum intensitas terjadinya  fraud  pada  aspek  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  kegiatan,  dan pengawasan  berada  dalam  kategori  pernah  terjadi  fraud.  Kegiatan  yang  signifikan  dalam intensitas  kemunculan  fraud-nya  adalah  meninggikan  anggaran  dalam  pengajuan  kegiatan serta  menggunakan  barang  milik  negara  untuk  kepentingan  pribadi.  Bidang  kegiatan  yang teridentifikasi dalam ketegori sering terjadi tindakan fraud, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang  dan  jasa,  pemilihan  kepala  daerah  kepegawaian,  pemeliharaan  fasilitas  umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah”. c. Pemerasan (Exortion) 21
Pemerasan  merupakan  perbuatan  memaksa  seseorang  untuk  membayar  atau memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  atau  bentuk  lain  sebagai  ganti  dari  seorang  pejabat publik  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Perbuatan  tersebut  dapat  diikuti  dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
d. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Discretio) 22
Penyalahgunaan  jabatan  atau  wewenang  merupakan  perbuatan  mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok  atau  perseorangan,  sementara  bersikap  diskrimatif  terhadap  kelompok  atau perseorangan lainnya
e. Nepotisme (Nepotism)
17 H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Ibid
18 Ibid. Ibid
19 Ibid. Ibid
20 Ibid. Ibid
21 Ibid. Ibid
22 Ibid. Ibid
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
Dalam  kamus  Purwadarminta  dituliskan  nepotisme  adalah  memberikan  jabatan kepada  saudara-saudara  atau  teman-temannya  saja,  sedangkan  Jhon  M.  Echols mengkategorikannya  sebagai  kata  benda  dengan  mendahulukan  saudara,  khususnya  dalam pemberian  jabatan.  Istilah  nepotisme  berasal  dari  kata  Latin  nepos,  yang  artinya  cucu. Nepotisme  dipakai  sebagai  istilah  untuk  menggambarkan  perbuatan  mengutamakan  sanak keluarga,  kawan  dekat,  serta  anggota  partai  politik  yang  sepaham,  tanpa  memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu.

## Langkah Penanggulangan Keuangan Negara  Dan  Menghindari  Penyalahgunaan Dana Bencana Alam Di Indonesia
Dalam  pasal  1  dan  2  UU  Tipikor  menyebutkan:  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain,  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  dua  ratus  juta  rupiah  dan  paling  banyak  satu  miliar rupiah. 23
Kemudian,  ayat  2  menyebutkan,  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  pidana  mati  dapat  dijatuhkan. Dalam  penjelasan  mengenai  Pasal  2  ayat  (2),  diterangkan  bahwa  “keadaan  tertentu”  dalam ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis  ekonomi dan moneter. 24
Makna  “keadaan  tertentu”  menjadi  garis  tebal  dan  memiliki  tafsiran  yang  berbeda. Namun  satu  hal  yang  pasti  bahwa  ini  menjadi  faktor  pemberat  hukuman  sebab  keadaan negara  sedang  tidak  baik.  Disatu  sisi  persoalan  transparansi  pengelolaan  dana  bencana cenderung minim. Disisi lain pelaksanaan transparansi tidak semudah yang diharapkan dalam aturan  yang  direncanakan.  Bisa  dikatakan  bahwa  bencana  alam  merupakan  kejadian extraordinary yang  sifatnya  tidak  dapat  diprediksi  kapan  dapat  terjadi.  Namun  disisi  lain kondisi tertentu ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk berbuat curang.
Pengelolaan  pendistribusian  bantuan  bagi  korban  bencana  kurang  optimal,  penuh kekeliruan  karena  kesalahan  administratif  dan  terkendala  keadaan  krisis  yang  menuntut kecepatan  dan  ketepatan.  Di  sisi  lain,  instansi  penyelenggara  pemerintah  maupun  lembaga bantuan  maupun  administrasi  berupa  bukti  penerimaan  bantuan  atau  sumbangan,  identitas korban  bencana  merupakan  hal  penting  dalam  hal  untuk  menentukan  bentuk  bantuan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  korban  bencana.  Pada  saat  terjadi  bencana,  korban  sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagai pihak, namun demikian kadang keterlibatan pihak luar pada  khususnya  didalam  memberikan  bantuan  kepada  korban  dapat  menimbulkan permasalahan  baru  berupa  ketidak  sesuaian  bantuan  yang  diberikan  dengan  kebutuhan masyarakat, dengan ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan permasalah sosial di tingkat
23 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian  Peran  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global (P.T. Alumni, 2003).
24 Ibid. Ibid
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
bawah.  Hal  tersebut  terjadi  karena  tidak  adanya  pola  koordinasi  yang  baik  sehingga menimbulkan kesimpang siuran pengalokasian maupun pendistribusian di tingkat lapangan.
Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi dan secara  umum  meskipun  telah  banyak  pedoman-pedoman  yang  diatur  secara  resmi,  namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang  akurat  atau  penumpukan  dana  bantuan  karena  simpang  siurnya  data  informasi  dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana  solidaritas  relawan  maupun  lembaga  pemerintah  dan  donor  secara  naluri kemanusiaanya  berusaha  untuk  membantu.  Hal  yang  terlihat  secara  kasat  mata  pada umumnya  bantuan  maupun  lembaga  yang  berusaha  untuk  menyelamatkan,  mengevakuasi, mendistribusikan  bantuan,  mengarahkan  pengungsian.  Namun  yang  tidak  nampak  adalah bagaimana  aliran  dana  tersebut  berputar  di  situasi  tersebut,  dengan  banyaknya  bantuan  dari berbagai  pihak  dan  modus  pendekatan  yang  berbeda-beda,  seperlunya  memerlukan pengelolaan informasi, komunikasi dan koordinasi yang tegas dan jelas.
Pada  umumnya,  korban  bencana  tidak  sadar  bahwa  bantuan-bantuan  bencana  yang diberikan  bersumber  darimana  saja,  berapa  banyak  dan  untuk  apa  terkadang  kurang dipahami,  yang  terpenting  bagi  mereka  menganggap  cukup  bersyukur  dengan  adanya bantuan,  sehingga  berpikir  tidak  perlu  tahu  dari  mana  asal-usul  bantuan  yang  diberikan. Dalam  situasi  bencana,  misalnya  kondisi  tanggap  darurat,  dengan  banyaknya  bantuan  dana tak  lepas  dari  indikasi-indikasi  penyimpangan  dana,  yang  berlandaskan  “cepat”  dan  yang terpenting adalah “tepat”.
Seharusnya  sudah  menjadi  kewajiban  moral  bagi  setiap  pejabat  yang  bertanggung jawab atas pengelolaan dana bencana alam untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan mengingat  dana  bencana  alam  pada  prinsipnya  diperuntukkan  untuk  tujuan  kemanusiaan. Namun  ternyata  hal  tersebut  memunculkan  celah  hukum  yang  pada  akhirnya  banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana bencana alam. Perbuatan-perbuatan seperti memanipulasi  pertanggungjawaban dengan dalih adanya  keadaan  darurat  bencana,  padahal  dananya  kemudian  dialihkan  untuk  kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Menarik  untuk  diamati  pada  tahun  2021  saja  KPK  sudah  menerima  laporan masyarakat  terkait  penyalahgunaan  dana  Covid  19  di  Sumatera  Barat  temuan  indikasi pemahalan harga pengadaan sanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang dan  jasa  yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Dalam  temuan  KPK  dan  BPK  di  Sumbar  tersebut indikasi  kerugian  negara  sebesar  Rp.  4,9  Miliar.  Kabupaten  lain  yang  tertangkap  oleh  KPK terhadap markup dana bantuan Covid 19 adalah kendari dan minahasa. Jika KPK dapat lebih teliti  mungkin  daerah-daerah  lain  akan  ikut  terkena  sebab  dana  bencana  alam  ini  paling mudah untuk di markup dan di korup.

## KESIMPULAN
Dalam  beberapa  gagasan  yang  disampaikan  oleh  Firli  Bahuri  sebagai  Ketua  KPK  yang menyatakan akan menuntut Pidana mati bagi pelaku koruptor dana bantuan sosial disatu sisi melegakan  rasa  keadilan.  Asas  yang  digunakan  oleh  firli  (Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto, keselamatan  masyarakat  merupakan  hukum  tertinggi)  dapat  diterima  sebagai  komitmen perang  terhadap  korupsi  dana  bencana.  Namun  realisasi  gagasan  tersebut  apakah  berjalan atau  hanya  lips  service  saja.  Sebab  sampai  hari  ini  benturan  antara  UU  31/1999  tentang Tipikor dan Perppu No 1/2020 terkait Penanganan Covid 19 seolah menjadi dualisme. Dalam
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
penjelasan  pasal  27  Perppu  No  1/2020  poin  pentingnya  menyatakan  bahwa  program pemulihan  ekonomi  nasional,  merupakan  bagian  dari  biaya  ekonomi  untuk  penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
Ini  menjadi  ganjalan  bagi  KPK  untuk  menuntut  terpidana  Korupsi  dana  bencana. Kehadirannya  membawa  polemik  terutama  adanya  dugaan  kekebalan  hukum  dari penyelenggara  negara.  Bahkan  seolah  dianggap  memberi  perlindungan  hukum  yang  tidak sesuai  UU.  Anggapan  seolah-olah  adanya  kekebalan  hukum  terkait  Pasal  27  Perppu  1/2020 Pasal 1, 2 dan 3. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk  menyelamatkan  perekonomian  dari  krisis  bukan  kerugian  negara,  pejabat  pemerintah terkait  pelaksanaan  Perppu  tidak  dapat  dituntut  perdata  ataupun  pidana  jika  melaksanakan tugas  berdasarkan  iktikad  baik,  dan  segala  keputusan  berdasarkan  Perppu  bukan  objek gugatan  ke  peradilan  tata  usaha  negara.  Saya  berusaha  memahami  dualisme  aturan  ini  dan percaya bahwa awalnya  tidak ada bayangan dari pemerintah akibat aturan  yang dikeluarkan akhirnya menjadi polemik.
Penulis  berusaha  memahami  pertimbangan  pemerintah  terhadap  gagasan  Perppu  ini terkait  dengan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi,  penurunan  penerimaan  negara  dan pengingkatan  belanja  serta  pembiayaan  negara.  Disisi  lain  keadaan  mendesak  berupa pemberian  kewenangan  bagi  pemerintah  untuk  dapat  melakukan  realokasi  dan  refocusing anggaran  dalam  APBN  untuk  pemulihan  ekonomi.  Disisi  lain  saya  berusaha  memahami bahwa  pemerintah  berusaha  melindungi  para  pemangku  kebijakan  untuk  dapat  bertindak taktis  dalam  mengatasi  sebaran  virus  Covid  19  dalam  mengatur  penganggaran  dan pembiayaan  keuangan  daerah.  Dengan  harapan  bahwa  perbuatan  untuk  melaksanakan perintah  jabatan  tidak  dipidana.  Namun  dari  setiap  iktikad  baik  belum  tentu  sejalan  dengan fakta  di  lapangan.  Indikasi  mencari  keuntungan  bagi  diri  sendiri,  keluarga,  kelompok  yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan hal yang harus diberantas.
Perilaku koruptif pejabat daerah yang bersembunyi dibalik aturan harus disikapi oleh Hakim  untuk  membuat  Vonis  yang  lebih  memberatkan  bagi  pelaku  korupsi  dana  bantuan bencana  alam.  Supaya  menjadi  contoh  bagi  pejabat  publik  untuk  lebih  berhati-hati  dalam bertindak dan membantu serta memfasilitasi masyarakat yang terkena bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M. Zainul. Hukum Keuangan Negara , 2019.
Arifin, Muhammad Zainul. “Muh. Zainul Arifin. 2018. „Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa  Di  Desa  Bungin  Tinggi,  Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan.‟” ペインクリニック学会治療指針２ 126,  no.  1 (2019): 1–7.
Ariman,  H.  M.  Rasyid. Hukum  Pidana:  Tindak  Pidana,  Pertanggung  Jawaban  Pidana, Pidana Dan Pemidanaan , 2011.
Detik,  Tim.  “Update  Korban  Bencana  Alam  NTT-NTB:  165  Meninggal,  45  Hilang.” Detik.com , 2021.
Diansyah,  Tabrani,  Mada  A  Zuhir,  and  Iza  Rumesten  RS.  “IMPLIKASI  HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  DISEKTOR  PERTAMBANGAN.” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 8,  no.  1  (2019):  16–35. doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309.
Ibrahim, Jhonny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif , 2006. Mauna,  Boer. Hukum  Internasional:  Pengertian  Peran  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika
MUH. ZAINUL ARIFIN, MUH. SYAHRI RAMADHAN, RIZKA NURLIYANTIKA,
Global . P.T. Alumni, 2003. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti, 2004.
Nancy,  Yonada.  “Daftar  Bencana  Alam  Januari  2021:  Gempa,  Banjir,  Gunung  Meletus.” Https://tirto.id , n.d. Nashriana. Negara,  Asset  Recovery  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi :  Upaya  Pengembalian Kerugian Keuangan , 2010.
Nurliyantika,  Rizka,  Neisa  Angrum  Adisti,  and  Taslim.  “Public  Transparency  of  Court  in Indonesia  as  a  Contempt  of  Court  Prevention.” International  Conference  on  Law  and Justice (2019).
Potensi Ancaman Bencana . Jakarta, 2021.
Rakhmatulloh.  “Update  Bencana  Di  NTT  Dan  NTB:  165  Meninggal  Dunia,  45  Hilang.” Regional.inews.id , n.d.
Soeriaatmadja, Arifin. Keuangan Negara and Kata Pengantar , 2010. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif , 1985.