Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia
Sherli Malma Purnama lucifersilver9@gmail.com .
Marhaeningsih marharningsih27@gmail.com .
Ratih Agustin Wulandari wulandariagustin88@gmail.com .

## Universitas Dharmas Indonesia

## Abstract
In the Fiduciary Guarantee Law, there are provisions regarding the execution of fiduciary guarantee  objects  in  article  15.  Initially,  the  Fiduciary  Guarantee  Law  gave  executorial power to fiduciary guarantee certificates. This means that creditors can execute fiduciary collateral objects without going to court. However, this provision has been canceled by the Constitutional  Court  in  Decision  Number  18/PUU-XVII/2019.  The  Constitutional  Court's decision states that the provisions regarding the executorial power of fiduciary guarantee certificates  are  contrary  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  This  is because these provisions give too broad authority to creditors to execute fiduciary collateral objects  without  going  through  court.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  know  the  legal protection for debtors because in fiduciary guarantees, creditors are superior to debtors. This research method uses a normative method with a statutory approach.
Keywords: Legal Protection; Execution of Guarantees, Debtors.

## Abstrak
Dalam  UU  Jaminan  Fidusia,  terdapat  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  objek jaminan fidusia dalam pasal 15. Pada awalnya, UU Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia. Artinya, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap  objek  jaminan  fidusia  tanpa  melalui  pengadilan.  Namun,  ketentuan  ini  telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  karena  ketentuan  tersebut  memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Untuk itu perlu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur karena dalan Jaminan fidusia, kreditur lebih unggul dibandingkan debitur.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksekusi Jaminan, Debitur.
Volume  5 Nomor  1 Februari 2024
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. Pendahuluan
Undang-Undang    telah  memberikan    ketentuan  mengenai    jaminan  umum    atas utang,  di  mana        tanpa    dipersyaratkan,    seluruh  harta  kekayaan  debitur  merupakan jaminan  atas  pelunasan utangnya sebagaimana   ketentuan   Pasal   1131      KUHPerdata dan   1132  KUHPerdata. 1 Namun  jaminan    umum  tersebut    tidak  memberikan    hak pelunasan    utang bagi  kreditor  tertentu,  akan    tetapi  merupakan  jaminan    utang    bagi semua  kreditor  dan  menyangkut   seluruh  harta      kekayaan      debitur.   Untuk   itu diperlukan   jaminan      yang  memberikan  pelunasan  langsung    bagi    kreditor    tertentu dari  bendanya.  Oleh  karenanya jaminan  yang  diminta  oleh kreditor, umumnya jaminan kebendaan,  yaitu  jaminan    yang    memberikan  kepada  kreditor  suatu    kebendaan    milik debitur   sebagai  pelunasan utang jika  debitur wanprestasi. 2
Jaminan  kebendaan atas benda  bergerak  mulai  berkembang    saat    ini  terutama terkait    kredit/pembiayaan  konsumsi masyarakat.   Jaminan    kebendaan  atas  kebendaan bergerak yang  dikenal dalam   hukum  positif     adalah jaminan    Fidusia    yang  saat  ini didasarkan  pada    UU  No.  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan Fidusia  (UUJF).  Fidusia menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UUJF  adalah pengalihan    hak  kepemilikan suatu   benda   atas dasar   kepercayaan   dengan   ketentuan   bahwa   benda   yang   hak kepemilikannya  yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.
Jaminan  Fidusia  banyak  digunakan oleh  Perusahaan Pembiayaan  baik Leasing maupun  Pembiayaan Konsumen  untuk menjamin  pembiayaan yang  diberikan kepada kreditor. Jaminan  fidusia  adalah  suatu  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  yang  tidak berwujud  yang  dibebankan  dengan  hak  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur atas pelunasan hutangnya daripada kreditur lain atas benda yang sama. 3
Dalam perjanjian jaminan fidusia, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi fidusia  (debitur)  dan  penerima  fidusia  (kreditur).  Pemberi  fidusia  adalah  pihak  yang menyerahkan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  sebagai  jaminan  kepada  penerima
1 Rio  Christiawan, Hukum  Kepailitan  &  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 9 2 Siti  Malikhatun  Badriyah, Sistem  Penemuan  Hukum  Dalam  Masyarakat  Prismatik (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 169
3 Ronald  Saija  And  Roger  F.X.V.  Letsoin, Buku  Ajar  Hukum  Perdata (Yogyakarta:  Deepublish, 2016), hlm
fidusia. Penerima fidusia adalah pihak yang menerima benda bergerak yang tidak berwujud sebagai jaminan dari pemberi fidusia. 4
Jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan  yang  banyak  digunakan dalam praktik perkreditan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jaminan fidusia memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 5
1. Prosesnya yang cepat dan mudah
2. Biayanya yang relatif murah
3. Kedudukan kreditur yang diutamakan
Namun, di sisi lain, perjanjian jaminan fidusia juga mengandung risiko bagi debitur. Risiko tersebut adalah debitur dapat kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Selain itu masih ada kesempatan bagi kreditur untuk melakukan pengambilan barang debitur tanpa adanya kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur.
Dalam  UU  Jaminan  Fidusia,  terdapat  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  eksekusi objek  jaminan  fidusia  dalam  pasal  15.  Pada  awalnya,  UU  Jaminan  Fidusia  memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia. Artinya, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Namun, ketentuan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai kekuatan  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  karena  ketentuan  tersebut memberikan  kewenangan  yang  terlalu  luas  kepada  kreditor  untuk  melakukan  eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.
Dengan  dibatalkannya  ketentuan  mengenai  kekuatan  eksekutorial  sertifikat jaminan  fidusia,  maka  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  harus  melalui pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi debitur, karena debitur memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan.

## B. Pembahasan
4 Putri Ayi Winarsasi, Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik) (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 111 5 Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank,” Lex Privatum, Vol. 1, No. 3 (2013), hlm.

## 1. Eksekusi jaminan fidusia
Pelunasan    utang    jika    debitur  wanprestasi  dan  mengamankan pengembalian  dana/pinjaman. Menurut  Thomas  Suyatno 6 ,  jaminan    adalah penyerahan    kekayaan    atau    pernyataan    kesanggupan        seseorang        untuk menanggung    pembayaran  kembali  suatu    utang.  Undang-Undang    telah memberikan  ketentuan mengenai  jaminan umum  atas utang, dimana    tanpa dipersyaratkan,  seluruh  harta    kekayaan  debitur      merupakan  jaminan  atas pelunasan         utangnya      sebagaimana   ketentuan   Pasal   1131      KUHPerdata dan   1132  KUHPerdata.  Namun  jaminan    umum  tersebut    tidak  memberikan hak      pelunasan    utang bagi  kreditor  tertentu,  akan    tetapi  merupakan  jaminan utang    bagi    semua  kreditor  dan  menyangkut   seluruh  harta      kekayaan debitur.     Untuk     itu      diperlukan     jaminan           yang   memberikan   pelunasan langsung    bagi    kreditor    tertentu    dari  bendanya.  Oleh  karenanya jaminan yang  diminta  oleh kreditor, umumnya jaminan  kebendaan, yaitu jaminan  yang memberikan kepada kreditor suatu  kebendaan  milik  debitur   sebagai  pelunasan utang jika  debitur wanprestasi.
Di  dalam  Perjanjian  terdapat  aspek  kreditor  dan  aspek  debito.  Aspek kreditor yaitu : 7
1) Hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan;
2) Hak kreditur untuk menggugat pelaksanaan
3) Hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim
Aspek debitur yaitu :
a) Kewajiban debitur untuk membayar utang;
b) Kewajiban debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditor
c) Kewajiban  debitur  untuk  membiarkan  barang-barang  dikenakan  sitaan eksekusi
Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.
Pasal 29 UUJF:
6 Muhammad Maulana, Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 4 7 Dwi Tatak Subagiyo, “Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia,” Law Review, Volume XVIII, No. 2 (2018), hlm. 154
“(1)  Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
(2)  Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan  Penerima Fidusia  kepada pihak-pihak yang  berkepentingan  dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Pasal 34:
“(1)  Dalam hal  hasil  eksekusi melebihi  nilai  penjaminan,  Penerima Fidusia  wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.”
Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda fidusia, yaitu : 8
1) Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi);
2) Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima  fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3) Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  penerima  jaminan  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
8 Salim  HS,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo    Persada, 2017, hlm. 90.
2. Perl indungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi  menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) jo Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Suatu jaminan fidusia dapat memberikan keistimewaan khusus atau hak diutamakan  kepada  pemegangnya,  maka  jaminan  fidusia  tersebut  harus  dibuat dalam bentuk akta jaminan fidusia di hadapan notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  agar  apabila    debitur  ingkar  janji,  maka  kreditur sebagai  penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  mengeksekusi  obyek  jaminan fidusia sesuai kewenangannya untuk melunasi hutang debitur.. 9
Perjanjian  fidusia  merupakan  suatu  perjanjian  yang  bersifat  evaluatif (perjanjian  lanjutan),  artinya  perjanjian  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  ( self - sustaining ),  melainkan  mengikuti  perjanjian  pokoknya,  dalam  hal  ini  perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Demikian pula diatur dalam Pasal 4 UU No.  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia,  yang  menyatakan  bahwa  “jaminan fidusia  merupakan  suatu  perjanjian  tambahan  terhadap  suatu  perjanjian  pokok dan  bukan  merupakan suatu  kewajiban  bagi  para  pihak untuk  memenuhi suatu prestasi”.  Penerapan  pemberlakuan  Pasal  15  undang-undang  fidusia  mengatur bahwa debitur berhak mengajukan keberatan atas eksekusi objek jaminan fidusia. Keberatan  debitur  harus  diajukan  ke  pengadilan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari kalender sejak tanggal eksekusi. 10
Pada  tahun  2019,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  putusan  no. 18/PUU-XVII/2019  yang  menegaskan  ungkapan  “kekuasaan  eksekutif”  dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dalam hal kreditor melakukan penyitaan barang jaminan fidusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi barang  jaminan  fidusia  harus  dilakukan  dengan  tata  cara  yang  sama  dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019  mengadili: 11
9 Sudiarto, Pengantar Hukum Lelang (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 83
10 Husin, Aspek  Legal  Kredit  Dan  Jaminan  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Panduan  Praktis) (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 121
11 Putusan 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materil Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889. (N.D.).
a) Menyatakan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  sepanjang  frasa  “Kekuasaan  eksekutorial”  dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak  dimaknai  “untuk  jaminan  fidusia  apabila  tidak  ada  perjanjian wanprestasi  (wanprestasi)  dan  debitur  berkeberatan  atas  pengalihan sukarela  atas  benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia”.  ,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  pada  saat  melaksanakan  eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilaksanakan  dan  berlaku  sama  dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
b) Menyatakan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa “adanya  cidera  janji  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur melainkan atasdasar kesepakatan antara kreitur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
c) Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  sepanjang  frasa  “kekuatan  eksekutorial” bertentangan  dengan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan tentang  cidera  janji  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Pelaksanaan  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  dalam putusan  Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan dengan cara: 12
a. Pelaksanaan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
12 Brigita Cindy Meiliana And Arief Suryono, “Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.18/PUU-XVII/2019  Dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi,” Privat Law, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 307
b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan  Penerima  Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga tertinggi  yang  menguntungkan  para  pihak. Putusan  MK  tersebut  merupakan langkah positif dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jaminan fidusia.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan eksekusi jaminan  fidusia  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengadilan,  kecuali  debitur  tidak  keberatan menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  kepada  penerima  fidusia. Ketentuan  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  debitur,  karena  debitur  tidak dapat  dipaksa  untuk  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  kepada penerima fidusia, kecuali debitur tidak keberatan.
Secara  khusus,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  telah memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  bagi  debitur  dalam  pelaksanaan  eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut telah membatalkan ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan. Dengan demikian, debitur memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak debitur tetap dilindungi.
Artikel ini juga menjelaskan bahwa perlindunga hukum yang di dapatkan debitur dalam  pelaksanaan  eksekusi  diatur  dalam  bentuk  Eksekusi  hanya  dapat  dilakukan  jika debitur telah terbukti melakukan wanprestasi, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang telah ditentukan dalam perjanjian fidusia dan eksekusi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh merugikan debitur.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Ayi  Winarsasi,  Putri. Hukum  Jaminan  Di  Indonesia  (Perkembangan  Pendaftaran  Jaminan Secara Elektronik) . Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
Christiawan,  Rio. Hukum  Kepailitan  &  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang .  Depok: Rajawali Pers, 2020.
Cindy  Meiliana,  Brigita,  And  Arief  Suryono.  “Implikasi  Dan  Mekanisme  Eksekusi  Objek Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.18/Puu-Xvii/2019  Dalam Hal Debitur Wanprestasi,” Privat Law, Vol. 11, No. 2 (2023).
“Hak Dan Kewajiban Nasabah Dalam Fidusia,” N.D.
Hedistira,  Dija.  “Kepemilikan  Dan  Penguasaan  Objek  Jaminan  Fidusia  Apabila  Terjadi
Sengketa  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit,”  Jurnal  Privat  Law,  Vol.  Viii,  No.  1 (2020).
Husin. Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis) . Bandung: Pt. Alumni, 2017.
Malikhatun Badriyah, Siti. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
Maulana,  Muhammad. Sistem  Penjaminan  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha . Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020. Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum .  Nusa  Tenggara  Barat:  Mataram  University  Press, 2020.
Saija, Ronald, And Roger F.X.V. Letsoin. Buku Ajar Hukum Perdata . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Sudiarto. Pengantar Hukum Lelang . Jakarta: Kencana, 2021.
Tatak Subagiyo, Dwi. “Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia,” Law Review, Volume XVIII, No. 2 (2018).
Wawointana, Riedel. “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank,”
Lex Privatum, Vol. 1, No. 3 (2013).

## Peraturan dan Putusan Hukum
Putusan  18/PUU-XVII/2019  Tentang  Pengujian  Materil  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)
UndangUndang  Nomor 42 Tahun  1999 Tentang Jaminan  Fidusia.  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan  Lembar  Negara  Republik Indonesia Nomor 3889. (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta. (n.d.).