## KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
Awi Ramadani 1 , Otong Rosadi 2
1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: awiramadani2thy@gmail.com
2) Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Article 385 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government adheres to the norm that the Government's Internal Supervisory Apparatus is obliged to conduct an examination of  alleged  irregularities  that  are  reported  by  the  public.  This  research  is  a  legal  research with a descriptive analytical specification. The form of coordination between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in the Investigation of Corruption Crimes of Village Funds in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is in the form of horizontal coordination. Coordination was carried out in 2019 there were 2 (two) investigations,  in  2020  there  was  1  (one)  investigation  regarding  alleged  criminal  acts  of corruption  in  the  village  funds  of  the  South  Gurun  Panjang,  Kec.  Bayang.  Furthermore,  in 2021  there  will  be  1  (one)  investigation  regarding  the  alleged  criminal  act  of misappropriation  of  village  funds  in  Nagari  Nanggalo  Koto  XI  Tarusan.  Coordination  is carried  out  to  examine  documents  related  to  state  finances,  namely  village  funds  that  are suspected  of  being  misappropriated.  The  coordination  carried  out  by  the  Pesisir  Selatan Police with APIP has been carried out so far by telephone, Discussion, Exposure (Degree of Cases)  which  includes  APIP.  Obstacles  in  Coordination  Between  the  Indonesian  National Police  and  the  Government's  Internal  Supervisory  Apparatus  in  Investigating  the  Crime  of Village  Fund  Corruption  in  the  Legal  Territory  of  the  Pesisir  Selatan  Police  is  when  the APIP states that the act was only an administrative error and then he pays compensation for the amount of money that is claimed for the loss, then law enforcement will discontinued. The role of APIP is only “understood” through various Memorandums of Understanding. On the other hand, the independence and competence of APIP is also a separate obstacle.
Keywords: Corruption, village funds, coordination, investigation

## ABSTRAK
Pasal  385  Undang  undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menganut norma  bahwa  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  wajib  melakukan  pemeriksaan  atas dugaan penyimpangan  yang diadukan oleh masyarakat.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum  dengan  spesifikasi  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Bentuk  Koordinasi  Antara Kepolisian  Republik  Indonesia  Dengan  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  Dalam Penyelidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Desa  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Pesisir  Selatan adalah  berbentuk  koordinasi  horizontal.  Koordinasi  dilakukan  pada  tahun  2019  terdapat  2 (dua) penyelidikan, tahun 2020 terdapat 1 (satu) penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana
korupsi  dana desa  Gurun Panjang Selatan  Kec. Bayang. Selanjutnya tahun 2021  terdapat 1 (satu)  penyelidikan  mengenai  dugaan  tindak  pidana  korupsi  penyelewengan  dana  desa  di Nagari  Nanggalo  koto  XI  tarusan.  Koordinasi  dilakukan  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  dokumen  dokumen  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara  yaitu  dana  desa  yang diduga  diselewengkan.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  dengan  APIP dilakukan  selama ini adalah dengan melalui telepon, Diskusi, Ekspose (Gelar Perkara) yang mengikut  sertakan  pihak  APIP.  Kendala  Dalam  Koordinasi  Antara  Kepolisian  Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi  Dana  Desa  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Pesisir  Selatan  adalah  ketika  APIP menyatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  hanya  kesalahan  adminstrasi  kemudian  ia  membayar ganti  rugi  sejumlah  uang  yang  dituntut  kerugiannya,  maka  penegakan  hukumnya  akan dihentikan.  Peran  APIP  hanya  “dipahamkan”  melalui  berbagai  Nota  Kesepahaman.  Di  sisi lain independensi dan kompetensi APIP juga menjadi kendala tersendiri.
Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Koordinasi, Penyelidikan

## PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti  keluarga,  kroni  dan  para  pengusaha,  sehingga  merusak  sendi  sendi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 1
Barda  Nawawi  Arief  berpendapat  bahwa,  tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa bangsa di dunia. 2 Oleh  karena  itu  sudah  semestinya,  sebagai  bangsa  yang  memiliki  semangat  untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi indonesia.
Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjamin  agar  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  secara  tertib, efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan juga  dapat  mendorong  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa,  bebas dari  penyimpangan  dan  peyalahgunaan  kekuasaan  serta  praktik-praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  sehingga  konsep good  governance dan  clean  government  sinergi  dengan terwujudnya  cita-cita  otonomi  daerah  yakni  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat.
Peran  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  semakin  lama  semakin  strategis  dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan  nilai  tambah  ada  produk  atau  layanan  instansi  pemerintah.  APIP  sebagai pengawas  intern  pemerintah  merupakan  salah  satu  unsur  manajemen  pemerintah  yang penting  dalam  rangka  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) yang
1 Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia , Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 2
2 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992,  hlm.133.
mengarah  pada  pemerintahan/birokrasi  yang  bersih (clean  government) .  APIP  diharapkan mampu  menjadi  pintu  masuk  bagi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  penanganan  pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diindikasikan menyebabkan kerugian bagian negara.
Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  bagi  Aparat  Penegak  Hukum  bagaikan  jantung yang harus berdenyut terus selama praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan dan  pengelolaan  keuangan  negara,  baik  dalam  konteks  pencegahan  apalagi  dalam penindakan.  Tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  merupakan  pintu  gerbang  untuk  masuk dan membuka pengungkapan perkara korupsi. Penyelidikan dan penyidikan juga merupakan pintu  pertama  untuk  masuk  ke  pintu  selanjutnya  dalam  kerangka  sistem  peradilan  pidana. Artinya  untuk  bisa  melanjutkan  perjalanan  penanganan  perkara  ketahap  selanjutnya  yakni tahap penuntutan maka lembaga yang berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus  mampu  memenuhi  segala  persyaratan  untuk  dapat  dilanjutkannya  suatu  perkara korupsi.
Praktiknya  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  suatu  perkara  korupsi  memerlukan keterlibatan stakeholder lain  khususnya  dalam  rangka  memenuhi  salah  satu  unsur  tindak pidana  korupsi  yakni  menentukan ada  tidaknya  atau  berapa  nilai  kerugian  keuangan  negara yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  tersangka.  Meskipun  ada tidaknya suatu kerugian negara secara riil masih diperdebatkan mengingat delik korupsi bila dilihat  dari  rumusan  pidananya  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana    Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor). Merupakan delik formil, tetap saja unsur kerugian negara harus ditentukan secara riil terlebih dahulu  baik  ditentukan  oleh  lembaga  yang  berwenang  seperti  BPK  dan  BPKP  maupun perhitungan  auditor lainnya seperti APIP.
Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  adalah  Instansi  Pemerintah  yang  mempunyai tugas  pokok  dan  fungsi  melakukan  pengawasan,  dan  terdiri  atas  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  yang  bertanggungjawab  kepada  Presiden,  Inspektorat Jenderal  (Itjen)/Inspektorat  Utama  (Itama)/Inspektorat  yang  bertanggung  jawab  kepada Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non-Departemen  (LPND)/Menteri  Negara; Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
Salah  satu  titik  rawan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  adalah  dana  desa  yang digulirkan setiap tahun kepada satu desa dalam jumlah yang besar. Hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa selama ini banyak terjadi pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa  antara  lain  penggunaan  Dana  Desa  diluar  program  prioritas,  pekerjaan  konstruksi seluruhnya  dikerjakan  oleh  pihak  ketiga/penyedia  jasa,  pengeluaran  Dana  Desa  tidak didukung  dengan  bukti  yang  memadai,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  dibuat  Nota Kesepahaman/MoU  ( Memorandum  of  Understanding) Nomor  3  tahun  2017  antara kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Pencegahan,  Pengawasan  dan Penanganan  Permasalahan  Dana  Desa  pada  bulan  Oktober  tahun  2017.  Kerugian  Negara yang terjadi pada penggunaan dana desa memerlukan penyelidikan yang lebih intensif. Guna
dapat melakukan penyelidikan tersebut harus dilakukan koordinasi dengan APIP pada daerah setempat.
Di  Kabupaten  Pesisir  Selatan terdapat  182  Nagari  (Desa),  merupakan  kabupaten  yang mempunyai  jumlah  Nagari  terbanyak  di  provinsi  Sumatera  Barat,  kerja  ekstra  dari  aparat pengawas  internal  maupun  external  sangat  diburtuhkan  dalam  pengawasan  Dana  Desa  di daerah  ini,  berbagai  pengaduan  dari  masyarakat  tentang  penggunaan  Dana  Desa  harus diselesaikan  secara  professional,  proporsional  dan  procedural.  Seperti  adanya  pengaduan masyarakat  tentang  penggunaan  Dana  Desa  di  Nagari  Gurun  Panjang  Selatan  Kec.  Bayang tahun  2020,  penggunaan  Dana  Desa  di  Nagari  Painan  Selatan  Kec.  IV  Jurai tahun  2017  s/d 2019 dan beberapa kasus lainnya dimana penyelesaian penyelidikannya terkendala dalam hal permintaan dokumen oleh penyelidik ke pihak nagari atau pemerintah daerah dengan alasan dokumen  sedang  dilakukan  pemeriksaan  oleh  inspektorat  pemerintah  daerah  Kab.  Pesisir Selatan.
Permasalahan  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  bentuk  koordinasi  antara  Kepolisian Republik Indonesia dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan dan  kendalanya

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Bentuk  Koordinasi  Antara  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dengan  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  Dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan
Koordinasi  merupakan  suatu  proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan- kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah  (departemen-departemen  atau  bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 3 Suatu koordinasi  dapat  dilakukan  apabila  kedua  pihak  menciptakan  suatu  kegiatan  yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain.
Koordinasi  antara  Kepolisian,  APIP,  BPKP  dan  Kejaksaan  dilaksanakan  dengan prinsip  manajerial  yang  disebut Early  Stage .  Berdasarkan  prinsip early  stage ini,  proses koordinasi  harus  dilakukan  pada  tahap  awal  proses  manajerial  atau  dalam  istilah penegakan hukum adalah pada tahap penyelidikan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi  selalu  dilakukan  di  awal  maka  semua  fungsi  manajemen  yaitu planning, organizing,  actuating ,  dan controlling dapat  terlaksana  dengan  baik.  Selain  itu  dengan proses  koordinasi  yang  baik,  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  lebih  mudah  dan cepat. 4
Selanjutnya jika dianalisis dari peran instansi-instansi yang berkoordinasi dengan
3 Hani T. Handoko, Manajemen, Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 195.
4 Mary Parker Follet, Manajemen, Indeks, Jakarta, 2005, hal. 76
Polri  tersebut,  maka  berdasarkan  jenisnya  adalah  termasuk  dalam  koordinasi  eksternal yang  bersifat  horizontal  yaitu  koordinasi  dengan  dinas-dinas  atau  instansi  lain  yang dianggap  ada  kaitannya  atau  hubungannya  dengan  masalah-  masalah  penegakan  hukum yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya. 5
Setiap  kegiatan  koordinasi  antar  instansi  yang  dilakukan  harus  ada  yang memimpin  dan  menggerakkan  serta  memonitor  kerja  sama  tersebut,  serta  memimpin pemecahan  masalah  bersama.  Di  wilayah  Polres  Pesisir  Selatan,  koordinator  dipegang oleh  Kapolres  dengan  mendelegasikan  secara  struktural  ke  bawah  pada  Kasatreskrim untuk  mengkoordinasikan  keselarasan  koordinasi  dalam  internal  Polri.  Adanya  sikap saling  menghormati  terhadap  wewenang  fungsional  masing-masing  pihak  sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.
Dalam  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  dana  desa  di  wilayah  hukum  Polres Pesisir  Selatan,  telah  dilakukan  koordinasi  antara  Satreskrim  Polres  Pesisir  Selatan dengan  APIP.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori    Koordinasi  horizontal,  yaitu  koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai  kedudukan  setingkat  eselonnya.  Menurut  tugas  dan  fungsinya  keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dikoordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan  pada  tahun  2019  terdapat  2  (dua)  penyelidikan  yang  dilakukan  upaya Koordinasi dengan  APIP, diantaranya 1 (satu)  penyelidikan mengenai pengaduan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi  penyelewengan  dana  desa  dan  1  (satu)  penyelidikan  mengenai  penyalahgunaan wewenang  oleh  Wali  Nagari  Painan  Selatan.  Pada  tahun  2020  terdapat  1  (satu) penyelidikan  yang  dilakukan  upaya  Koordinasi  dengan  APIP,  yakni  penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi  dana desa Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang. Selanjutnya  pada  tahun  2021  terdapat  2  (dua)  penyelidikan  yang  dilakukan  upaya Koordinasi  dengan  APIP,  diantaranya  1  (satu)  penyelidikan  mengenai  dugaan  tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan pusat informasi wisata (tic) di Carocok Anau Mandeh  dan  1  (satu)  penyelidikan  mengenai  dugaan  tindak  pidana  korupsi penyelewengan  dana  desa  di  Nagari  Nanggalo  koto  XI  tarusan.  Koordinasi  dilakukan untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen  dokumen  yang  berkaitan  dengan keuangan negara yaitu dana desa yang diduga diselewengkan.
Dalam hukum pidana kita mengenal istilah “ultimum remedium ”. Artinya bahwa sanksi  pidana  dipergunakan  manakala  sanksi  sanksi  yang  lain  sudah  tidak  berdaya. Dengan  perkataan  lain  dalam  suatu  undang-undang  sanksi  pidana  dicantumkan  sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  dengan  APIP  dilakukan selama  ini  adalah  dengan  melalui  telepon,  Diskusi, Ekspose (Gelar  Perkara)  yang mengikut sertakan pihak APIP. Koordinasi yang dilakukan selama ini tidak selalu dengan APIP  yang  ada  di  Kabupaten,  yang  dalam  hal  ini  inspektorat,  karena  tidak  menutup kemungkinan  langsung  dilakukan  dengan  BPKP  misalnya  dalam  permohonan penghitungan  kerugian  negara.  Polres  Pesisir  Selatan  memperlihatkan  adanya  kesadaran
5 Soewarno  Handayaningrat, Pengantar  Ilmu  Administrasi  Dan  Manajemen ,  Haji  Masagung,  Jakarta, 2002, hal. 83
dalam  merangkul  APIP  sebagai  garda  depan  dalam  penindakan  tindak  pidana  korupsi khususnya yang menyangkut dana desa. 6
Bentuk  koordinasi  antara  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  Dan Penyidik  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  di  Pesisir  Selatan  dapat  dikategorikan sebagai  Koordinasi  horisontal (horizontal  coordination) yaitu  koordinasi  terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan  dalam  tingkat  organisasi  yang  setingkat.  Koordinasi  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  dan  Penyidik  dalam  menangani  tindak  pidana korupsi  di  Pesisir  Selatan  diwujudkan  dalam  komunikasi,  Diskusi,  Ekspose  (Gelar Perkara) yang mengikutsertakan pihak APIP.

## B. Kendala  Dalam  Koordinasi  Antara  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dengan  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  Dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan
Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan  yang  lebih  buruk  lagi,  pelaksanaan  pemerintahan  akan  bergerak  kaku  dan cenderung  represif.  Demikian  juga  dengan  penerapan  konsep  rule  of  law  secara  murni, pengendalian  negara  pada  masyarakat  akan  sangat  lemah,  sebab  masyarakat  Indonesia yang sangat plural dan tersebar.7
Koordinasi  antara  Kepolisian  dengan  APIP  adalah  pada  saat  muncul  aduan masyarakat  tentang  dugaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  subyek  tindak  pidana  korupsi yang terdapat pada perundang undangan tindak pidana korupsi. Satreskrim Polres Pesisir Selatan  akan  berkoordinasi  terlebih  dahulu  dengan  APIP  yang  dalam  hal  ini  adalah inspektorat Pesisir Selatan, untuk kemudian APIP melakukan investigasi terhadap dugaan tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Jika  setelah  diselidiki  ternyata  dugaan  tersebut  adalah pelanggaran  administrasi,  maka  akan  ditindak  lanjuti  secara  internal  kelembagaan. Namun,  bila  dugaan  tersebut  merupakan  tindak  pidana  maka  APIP  akan  menyerahkan kepada Kepolisian.
Peran  APIP  sebagai  pencegah  seharusnya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Ketika dugaan  pelanggaran  administratif  telah  terdeteksi  pada  penggunaan  dana  desa,  APIP dapat  segera  mengingatkan  Wali  Nagari  yang  bersangkutan.  Mekanisme  ini  diharapkan dapat  mengurangi  anggaran  penyidikan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Kepolisian.  Di  sisi lain, penguatan APIP melalui MoU atau Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri (APIP), Kejaksaan  dan  Kepolisian  ini  juga  dapat memberi  jaminan  keamanan  kepada  para  ASN maupun kepala daerah, untuk tidak takut dipidana ketika membuat kebijakan atau inovasi baru.  Dengan  berbagai  tujuan  positif  tersebut,  nyatanya  mekanisme  penindakan  aduan korupsi  yang  disepakati  dalam  MoU  antara  APIP,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  oleh beberapa  Ahli  hukum  masih  diragukan  efektifitas  implementasinya.  Tidak  terpenuhinya penegakan hukum yang adil bagi koruptor adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para ahli hukum tersebut.
6 Hasil wawancara dengan petugas APIP  Kabupaten  Pesisir Selatan pada tanggal 12 Maret 2022.
7 Hidayat,  Arif  dan  Arifin,  Zaenal, Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  di  Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4 , no. 2, 2019, hlm. 150.
Salah satu pasal yang dipermasalahkan dalam MoU tersebut yang disinyalir dapat menjadi  celah  lebar  untuk  lolosnya  para  koruptor  daerah  adalah  Pasal  7  point  b  (MoU) yang berbunyi “Terdapat kerugian negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP  atau  BPK  diterima  oleh  pejabat  atau  telah  ditindaklanjuti  dan  dinyatakan  selesai oleh  APIP  atau  BPK”.  Pasal  ini  mengatur  apabila  aparatur  atau  pejabat  daerah  sebagai ASN  benar  telah  melakukan  kerugian  keuangan  negera  yang  dengan  dalih  kesalahan adminstrasi kemudian ia membayar ganti rugi sejumlah uang yang dituntut kerugiannya, maka  hal  tersebut  akan  dinyatakan  selesai  atau  dengan  kata  lain  terbebas  dari  tuntutan pidana. Menurut ahli hukum Hal ini justru bertentangan dengan UU Tipikor Pasal 4 yang berbunyi  “Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 dan Pasal 3.8
Bila  dikaitkan  dengan  teori  system  hukum  maka  dapat  dianalisa  kendala  dalam koordinasi  APIP  dengan  Kepolisian  adalah  pada  segi  substansi  hokum,    APIP  dapat dianalogikan sebagai “polisi”nya pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam hal ini penggunaan dana desa. Meskipun tidak memiliki sejumlah kewenangan seperti Aparat Penegak  Hukum  dalam  domain  yudikatif,  setidak-tidaknya  peran  APIP  mirip  jika  tidak dapat dikatakan sama dengan aparat penegak hukum. APIP di domain pemerintahan atau eksekutif, sedangkan aparat penegak hukum di domain yudikatif atau penegakan hukum. Perpres  16  Tahun  2018  memuat  aturan  mengenai  pengawasan  pengadaan  barang/jasa pada  Pasal  76  yakni  kewajiban  oleh  menteri/pimpinan  lembaga/  kepala  daerah  melalui APIP  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  audit,  review,  pemantauan,  evaluasi,  dan/atau penyelenggaraan  whistle  blowing  system,  sejak  perencanaan,  persiapan,  pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Sebagai  sistem  yang  terintegrasi  dari  pusat  hingga  daerah,  dirasa  perlu  adanya “dirigen” yang sama yang mengoperasionalisasi fungsi pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa.  Aparat  penegak  hukum  tidak  diberi  kewenangan  menindak  lanjuti pengaduan  masyarakat  atas  pengadaan  barang/jasa  melainkan  harus  meneruskan pengaduan  tersebut  kepada  APIP  untuk  ditindaklanjuti.  Menindak  lanjuti  laporan  atau pengaduan  masyarakat  merupakan  kewenangan  sekaligus  kewajiban  aparat  penegak hokum  dalam melayani masyarakat.
Perspektif  legal  structure    menerangkan  bahwa  kedudukan  APIP  belum  cukup stabil  dalam  dua  hal.  Kedua    budaya  intervensi  pejabat  yang  lebih  tinggi  dalam  fungsi kerja APIP. Posisi struktural APIP yang berada dibawah kepala kementerian/lembaga/daerah,  berdampak  terhadap  budaya  kerja  dan  sistem  manajemen ketidakberpihakan  (imparsialitas)  fungsi  APIP  dalam  tubuh  pemerintahan  baik  pusat maupun daerah. Dalam prakteknya APIP sering dipertanyakan independensinya.
sLensa  budaya  hukum  dalam  menyoal  kedudukan  APIP  terkendala  oleh  praktek kerja  yang  penuh    dengan  ancaman  mutasi  jika  tidak  mematuhi  the  silent  culture pemerintahan. Selain itu posisi APIP seringkali diisi oleh staf “buangan” dari instansi lain
8 Tisa  Lestari, MoU  Aduan  Korupsi  Di  Daerah:  Penguatan  Apip  Vs  Potensi  Pembebasan  Koruptor , Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm. 3.
dan staf titipan yang diragukan kompetensinya.

## PENUTUP
Koordinasi  antara  Kepolisian  dan  APIP  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi tidak  hanya  dilandasi  oleh  nota  kesapahaman  saja  tapi  juga  oleh  ketentuan  perundang undangan yang lebih kuat kekuatan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Hidayat,  Arif  dan  Arifin,  Zaenal, Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4 , no. 2, 2019
Hani T. Handoko, Manajemen, Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2009
Mary Parker Follet, Manajemen, Indeks, Jakarta, 2005
Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Tindak  Pidana  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  Di  Indonesia , Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005
Soewarno  Handayaningrat, Pengantar  Ilmu  Administrasi  Dan  Manajemen ,  Haji  Masagung, Jakarta, 2002
Tisa  Lestari, MoU  Aduan  Korupsi  Di  Daerah:  Penguatan  Apip  Vs  Potensi  Pembebasan Koruptor , Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018