## Wajah Hukum

## Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Jumadi 1 , Indrajaya 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence email : Jumadiidarlina@gmail.com, indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak . Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal, yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Ketika putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat pada narkotika, sering mengundang perdebatan dan ketidakpuasan berbagai pihak. Permasalahan jurnal ini  yaitu apa dasar pertimbangan  hakim  menjatuhkan  hukuman pidana  bersyarat  dan apa  faktor penghambat penerapan putusan Hakim. Penelitian ini penelitian hukum empiris mengutamakan data lapangan dengan menggunakan metode spesifikasi diskriptif analitis.  Hasil  penelitian  bahwa  pertimbangan  Hakim  menjatuhkan  hukuman  bersyarat  dalam  perkara  pidana  narkotika  di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang adalah dengan pertimbangan yuridis (kepastian hukum), yaitu Pasal 14a  sampai Pasal 14f KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan sosiologis  serta pertimbangan  filosofis.  Faktor penghambat menerapkan hukuman pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yaitu faktor undang-undang, aparat penegak hukum, Sarana prasarana, dan faktor budaya masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Narkotika
Abstract. Abstract  One  of  the  goals  of  criminal  law  is  as  a  social  institution  that  includes  several  things,  namely  as  part  of  a social  reaction  when  there  is  a  violation  of  applicable  norms.  When  the  judge's  decision  by  imposing  a  conditional  criminal sentence on narcotics, it often invites debate and dissatisfaction from various parties. The problem of this journal is what is the basis  for  the  judge's  consideration  of  imposing  a  conditional  criminal  sentence  and  what  are  the  inhibiting  factors  for  the application  of  the  judge's  decision.  This  research  is  an  empirical  legal  research  that  prioritizes  field  data  using  the  analytical descriptive  specification  method. The results of  the study that the judge's consideration of imposing a conditional sentence  in  a narcotics  crime  case at  the  Palembang Class IA  District Court  was based on juridical  considerations (legal certainty), namely Article  14a  to  Article  14f  of  the  Criminal  Code,  Article  127  paragraph  (1)  letter  c  of  the  Narcotics  Law  and  sociological considerations and philosophical considerations. The inhibiting factors for applying conditional criminal penalties at the Class IA Palembang District Court  are the law factor, law enforcement  officers, infrastructure, and the cultural  factor of  the community itself.

## Keywords: Judge's Consideration, Conditional Crime, Narcotics

## PENDAHULUAN
Terciptanya  pelayanan  kesehatan  masyarakat  sebagai  komponen  penting  pembangunan  nasional  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kapasitas  setiap  orang  untuk  menjalani  kehidupan  yang  sehat 1 . Tersedianya  jenis  obat  tertentu  yang  diperlukan  sebagai  bahan  pengobatan  dalam  rangka  pelayanan  kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang ideal.  Selain  itu,  narkotika  digunakan  dalam  sains  untuk  penelitian,  pengembangan,  pendidikan,  dan  pengajaran, menjadikan ketersediaannya penting. Namun, narkotika dapat memiliki efek  negatif seperti sindrom ketergantungan, mempromosikan  penggunaan  narkotika  ilegal,  dan  juga  menyebabkan  peningkatan  penyalahgunaan  narkotika,  yang merupakan masalah serius.
Perbatasan  antar  negara  menjadi  semakin  kabur  di  era  perdagangan  bebas,  tetapi  mereka  masih  didefinisikan dengan  jelas  dari  sudut  pandang  yurisdiksi.  Penjahat  beroperasi  secara  bebas  dari  satu  wilayah  negara  bagian  ke wilayah  lain,  tidak  mengetahui  batas  geografis  atau  yurisdiksi.  Bahkan  di  negara-negara  yang  beragam  saat  ini  di seluruh  dunia, 2 hukum  dengan  segala  batasnya  berfungsi  sebagai  pembela  bagi  para  penjahat  yang  telah  lama menggunakan  gagasan  perdagangan  bebas  tanpa  tunduk  pada  tanda-tanda  hukum.  Secara  internasional,  konsep kejahatan  internasional  diakui  secara  luas.  Kejahatan  internasional  yang  sebenarnya  termasuk  yang  disetujui  oleh perjanjian internasional dan yang memiliki sudut pandang internasional. 3
Perdagangan  ilegal  narkoba  adalah  kejahatan  lingkup  internasional  yang  terorganisir  (dalam  bentuk  sindikat),
1 Romli  Atmasasmita, Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Bandung  :  PT Citra aditya Bakti, 2015), hlm. 45
2 R.  Makbul  Padmanagara, Kejahatan  Internasional,  Tantangan  dan  Upaya  Pemecahan ,  (Jakarta  :  PT.  Sinar  Grafika, 2017),  hlm. 58
3 Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian , (Jakarta : Penerbirt NCB Indonesia, 2016), hlm. 132.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika
memiliki  dukungan  keuangan  yang  substansial,  dan  memanfaatkan  teknologi  mutakhir  dalam  distribusinya. Perdagangan narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing, memiliki efek pada wilayah dua negara atau lebih, dan selalu didahului dengan perencanaan atau persiapan yang dilakukan di luar perbatasan satu negara. Negara keberangkatan,  negara  transit,  dan  negara  tujuan  pemasaran  adalah  tiga  zona  operasi  yang  membentuk  modus operandi  pelanggaran  narkoba  internasional.  Pelanggaran  narkotika,  pelanggaran  terkait  terorisme,  kejahatan  yang melibatkan  uang  palsu,  pelanggaran  terhadap  penerbangan  sipil,  dan  pelanggaran  lainnya  semuanya  dicakup  oleh konvensi internasional.
Distribusi  narkotika  ilegal  adalah  kejahatan  di  seluruh  dunia  dengan  organisasi  skala  besar  (dalam  bentuk sindikat),  dukungan  keuangan  yang  signifikan,  dan  teknologi  mutakhir.  Perdagangan  narkoba  internasional  selalu didahului dengan perencanaan atau persiapan yang dilakukan di luar batas-batas satu negara, selalu melibatkan warga negara  asing,  dan  selalu  mempengaruhi  wilayah  dua  negara  atau  lebih.  Tiga  zona  operasi  yang  membentuk  modus operandi  pelanggaran  narkoba  internasional  adalah  negara  asal,  negara  transit,  dan  negara  tujuan  pemasaran. Perjanjian  internasional  mencakup  berbagai  tindakan,  termasuk  kejahatan  narkoba,  pelanggaran  terkait  terorisme, kejahatan yang melibatkan mata uang palsu, pelanggaran terhadap penerbangan sipil, dan banyak lagi. 4
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  dapat  mengubah  kesadaran,  menghasilkan  kehilangan  rasa,  mengurangi hingga mengurangi rasa sakit, dan/atau menyebabkan ketergantungan. Mereka mungkin sintetis atau semi-sintetis, dan mereka  mungkin  berasal  dari  tanaman  atau  dari  sumber  lain.  Di  satu  sisi,  narkotika  adalah  zat  atau  bahan  yang membantu  dalam  domain  kedokteran,  perawatan  kesehatan,  dan  kemajuan  ilmiah,  tetapi  di  sisi  lain,  jika  digunakan tanpa  manajemen  dan  pemantauan  yang  ketat  dan  teliti,  mereka  dapat  menyebabkan  ketergantungan  yang  sangat berbahaya. Ketika dievaluasi dari perspektif hukum, keberadaan obat-obatan dalam situasi ini adalah  legal. Undang- Undang Narkotika semata-mata melarang penggunaan narkoba terhadap huruf dan semangat hukum.
Narkotika sering disalahgunakan sebagai akibat dari kondisi ini, yang memiliki dampak empiris pada kerusakan fisik  dan  emosional  yang  disebabkan  oleh  orang-orang  dari  semua  lapisan  masyarakat,  bukan  untuk  kemajuan kedokteran  dan  sains.  Narkotika  tidak  hanya  populer  di  kalangan  anak  muda;  kelompok  paruh  baya  dan  usia  yang lebih  tua  juga  menyukai  mereka.  Proliferasi  obat-obatan  tidak  lagi  terbatas  pada  kota-kota  besar;  sekarang  telah mencapai kota-kota kecil, kecamatan, dan bahkan desa-desa.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menjadi  landasan  strategi  Indonesia  dalam memerangi risiko dan penyalahgunaan narkotika dan zat -zat (UU Narkotika). Semua kegiatan dan/atau perilaku yang berhubungan  dengan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  tercakup  dalam  peraturan  narkotika  dalam  undang-undang (Pasal 5 UU Narkotika). Narkotika yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi tiga kelas: kelas I, kelas II, dan kelas III.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Pasal  14a  Narkotika,  ayat  (1)  dan  (2),  "Subjek  tindak pidana  (yang  dapat  dipidana)  dapat  berupa  orang  perseorangan  atau  perusahaan.  Namun  ada  juga  topik  yang  unik, seperti kepala rumah sakit, puskesmas, dan medis.
Pelanggar  narkoba  dapat  dikenakan  kejahatan  dasar  (denda,  penahanan,  penjara  untuk  jangka  waktu  atau seumur  hidup  tertentu,  serta  hukuman  mati),  hukuman  tambahan  (pencabutan  izin  usaha  atau  hilangnya  hak-hak tertentu),  dan  pengusiran  dari  masyarakat  (untuk  warga  negara  asing).  Pelanggaran  narkotika  memiliki  berbagai hukuman, antara lain denda mulai dari 1 juta hingga 10 miliar rupiah, hukuman mulai dari 2 hingga 20 tahun penjara, penjara seumur  hidup, dan  hukuman mati. Dalam  kebanyakan kasus,  hukuman pidana diancam.  kumulatif (terutama penjara, dan denda). Ada beberapa kejahatan ilegal yang membawa bahaya hukuman khusus minimum (penjara atau denda),

## METODE
Penelitian  yuridis  empiris,  sering  dikenal  sebagai  penelitian  non-doktrinal,  adalah  metodologi  penelitian  yang digunakan  untuk  menulis  publikasi  ini.  Strategi  ini  dilakukan  dengan  memeriksa  atau  meneliti  data  aktual  seputar pembenaran  atas  pertimbangan  hakim  pengadilan  negeri  kelas  1A  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  bersyarat terhadap pelaku dan hambatan narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan ringkasan realitas hukum sebagaimana  diamati  oleh  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Palembang  dan  Penelitian  ini  merupakan  analisis deskriptif  yang  menggambarkan  temuan  dengan  mendeskripsikan  secara  lengkap  fenomena  atau  gejala  mengenai pertimbangan  hakim  sekaligus  menjatuhkan  hukuman  pidana  bersyarat  terhadap  pelaku  narkoba  dan  pemeriksaan unsur-unsur  yang  menghambat  hukuman  tersebut.Mengenai  peraturan  pelaksanaan  pengawasan  hukuman  bersyarat dan  jenis  penelitian  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  bentuk  hukuman  pidana bersyarat bagi pelaku narkoba: data primer dan data sekunder.
4 M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional , (Jakarta : Penerbit PT. Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 12.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika

## HASIL

## Dasar pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  bersyarat  dalam  perkara  tindak  pidana narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Palembang  berdasarkan  pengalaman  selama  ini  adalah  didasarkan  pada pertimbangan  yuridis  (kepastian  hukum),  yaitu  Pasal  14a  sampai  Pasl  14f  KUHP,  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  c  UU Narkotika;  Pertimbangan  sosiologis  (kemanfaatan  hukum)  serta  pertimbangan  filosofis  (keadilan  hukum).  Dalam pertimbangan sosiologis yang beraneka ragam dan bersifat subyektif, misalnya pelaku bukan sebagai penjual ataupun pengedar, tetapi hanya sebagai pengguna atau pemakai yang lebih cenderung sebagai korban. Selain itu barang bukti relatif hanya sedikit, sehingga penjatuhan hukuman pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana narkotika ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak.
Dengan  perkataan  lain  yang  merupakan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana bersyarat, yaitu selain berdasarkan pertimbangan undang-undang yang berlaku (nilai kepastian hukum) dan keyakinan hakim  juga  atas  dasar  kebijakan  (nilai  keadilan  hukum).  Kemudian  pertimbangan  juga  diberikan  terutama  bila hukuman itu tidak begitu berat yang lamanya hanya beberapa bulan saja.
Bapak  Bongbongan  Silaban  diterangkan  pula,  Sebenarnya,  menurut  teori  yang  diterima  secara  luas, pertimbangan hakim harus didasarkan pada kesaksian para saksi, bukti, kesaksian terdakwa, bukti surat dan fakta yang ditemukan  selama  persidangan,  serta  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dituduhkan  terhadap  terdakwa,  karena  putusan terbukti  sejalan  dengan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  persidangan.  Selain  itu,  keputusan  hakim  untuk  menjatuhkan sanksi  kepada  terdakwa  harus  didukung  oleh  kesaksian  ahli  (visum  et  repertum),  bukti  yang  disajikan  selama persidangan,  perilaku  sopan  terdakwa  pada  saat  persidangan,  fakta  bahwa  terdakwa  tidak  memiliki  pengalaman hukum sebelumnya, dan fakta bahwa terdakwa mengakui semua tindakannya dan apa yang dikatakan.
Teori  dan  temuan  penelitian  terkait  harus  berfungsi  sebagai  dasar  hakim  ketika  memutuskan  apakah  akan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, memastikan bahwa serangkaian temuan studi yang paling komprehensif dan adil  dicapai  pada  tingkat  teoretis  dan  praktis.  Otoritas  peradilan,  dimana  hakim  adalah  aparat  penegak  hukum  yang dengan putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk memperoleh kepastian hukum, merupakan salah satu metode untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum yang ketat. UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sama-sama  menguasai  prinsip-prinsip  kekuasaan kehakiman. Peradilan bebas dijamin oleh UUD 1945. Hal ini secara khusus tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam Penjelasannya pasal 24 ayat 1 dan Penjelasannya mengenai Pasal 1 ayat 1, yang  keduanya  menyatakan  bahwa  "Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  atas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia."
"Itulah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukuman pidana bersyarat kepada pelaku narkoba, yaitu atas dasar pertimbangan dan kebijakan, karena secara umum, hukuman penjara dan hukuman dianggap sebagai tindak pidana yang sebenarnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan terpidana, apalagi jika hukumannya tidak begitu berat dan hanya berlangsung selama beberapa bulan. Putusan hakim didasarkan pada hukum yang relevan dan keyakinan  hakim.  Hakim  mendasarkan  keputusan  mereka  pada  pertimbangan  sosiologis  dan  non-hukum  ketika menjatuhkan  hukuman  pidana  bersyarat  dalam  kejahatan  terkait  narkoba,  sehingga  hukuman  ini  lebih  mungkin dijatuhkan berdasarkan keyakinan moral hakim.
Hakim menerapkan hukuman pidana bersyarat berdasarkan pertimbangan hukum, seperti Pasal 14a KUHP, dan yang  tidak  sah,  seperti  dengan  beberapa  unsur  subjektif,  seperti  apakah  pelakunya  adalah  pengguna  yang  lebih mungkin  menjadi  korban  daripada  penjual  atau  pengedar.  Selain  itu,  buktinya  tidak  terlalu  kuat.  Pengadilan  akan menjatuhkan  hukuman  minimal  jika  tindakan  terdakwa  konsisten  dengan  keadilan  dan  menjamin  hukuman  seperti itu. 5 Akibatnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah disalahartikan.
Meskipun  ketentuan  pidana  bersyarat  umumnya  dimaksudkan  dengan  baik,  masih  dianggap  bahwa  mereka tidak  memenuhi  standar  keadilan  dalam  beberapa  situasi,  seperti  ketika  pelanggar  narkoba  Kelas  I  dinyatakan bersalah. Dengan kata lain, penting untuk membedakan antara kriminalitas seorang pengedar, pemilik, dan pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang undang-undang Narkotika agar tidak menggeneralisasi semua persyaratan undang-undang tersebut. Peneliti juga berbicara dengan Bapak Agus, salah satu terpidana narkoba, yang dijatuhi hukuman bersyarat karena melanggar undang-undang yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Intinya,  Pak  Agus  berpendapat  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim dirasakan  tidak  adil  karena  terpidana  hanyalah  sebagai  pengguna  narkotika  yang  dalam  Undang-Undang  Narkotika
5 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Bongbongan  Silaban,  SH.  LLM  Ketua  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Palembang pada tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika
dapat dikategorikan sebagai korban. 6
Istilah "pertimbangan yuridis" mengacu pada kesimpulan hakim berdasarkan  informasi  hukum yang diperoleh selama  persidangan  dan  secara  hukum  diamanatkan  untuk  dimasukkan  dalam  putusan,  seperti  dakwaan  jaksa, kesaksian  terdakwa,  kesaksian  saksi,  bukti,  dan  ketentuan  peraturan  hukum  pidana.  Sebagai  akibat  dari  perilaku, kondisi  kesehatan,  dan  agama  terdakwa,  pertimbangan  non-hukum  dapat  dilihat  di  latar  belakang.  Hakim  harus mempertimbangkan pertimbangan sosiologis sebelum membuat keputusan dalam suatu kasus.Pertama Memperhatikan sumber  hukum  tak  tertulis  dan  nila-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  Kedua,  perhatikan  sifat-sifat  positif  dan negatif terdakwa, serta faktor-faktor yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, serta sumber-sumber hukum tidak tertulis dan norma-norma masyarakat. Ketiga komponen budaya tersebut didasarkan pada sifat manusia yang ada dan  produk-produk  produksi  dan  rasa.  Keempat,  jenis  kejahatan  yang  dilakukan,  seperti  pelanggaran  ringan  atau kejahatan  serius.  Kelima,  membuat  ancaman  hukuman  pidana.  kondisi  pada  saat  tindak  pidana  dilakukan  (yang memberatkan  dan  meringankan).  Keenam  terdakwa  termasuk  usia  terdakwa,  apakah  dia  seorang  residivis  (seorang penjahat yang telah dihukum lebih dari sekali) atau pelaku satu kali, dan apakah dia adalah orang muda atau orang tua.
Dasar  untuk  proses  pengambilan  keputusan  hakim,  khususnya:  Pertama,  beberapa  poin  hukum.  Pertimbangan hukum mensyaratkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada bahasa formal hukum ketika membuat putusannya. Menurut  hukum,  pengadilan  tidak  dapat  menyatakan  seseorang  bersalah  atas  suatu  kejahatan  sampai  setidaknya  dua bukti  yang  dapat  diandalkan  meyakinkannya  bahwa  terdakwa  melakukan  pelanggaran  yang  dimaksud  (Pasal  183 KUHAP). Berikut ini adalah bukti yang dapat diterima: (a) kesaksian saksi; (b) kesaksian ahli; (c) huruf; (d) instruksi; dan  (e)  keterangan  atau  hal-hal  terdakwa  yang  diketahui  secara  umum,  yang  tidak  memerlukan  pembuktian  (Pasal 184).  Selanjutnya,  juga  dianggap  bahwa  terdakwamelawan  hukum  formil  dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang  dilakukan. 7 Kedua  Menurut  pertimbangan  filosofis,  hakim  percaya  bahwa  hukuman  yang  telah  diberikannya kepada pelaku merupakan upaya untuk mengubah perilaku orang tersebut 8 . Ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman adalah  untuk  mengembangkan  pelaku  sehingga,  begitu  dia  dibebaskan  dari  penjara,  dia  akan  dapat  memperbaiki dirinya sendiri dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. faktor filosofis, khususnya faktor-faktor atau komponen-komponen yang menyoroti pentingnya keadilan bagi pelaku dan korban 9 . Sementara itu, Bagir Manan mengklaim  bahwa  ia  menunjukkan  nilai  cita-cita  filosofis  atau  cita-cita  yang  melekat  dalam  pikiran  hukum (rechtsidee).  Hal  ini  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  keadilan  dilayani. 10 Adil  tidak  bias,  tidak  memihak  pada hak, sedangkan keadilan sering dicirikan sebagai tindakan atau pelaku yang adil. Keadilan dalam filsafat, sebagaimana dinyatakan  dalam  prinsip-prinsip  dasar  negara,  dapat  ditunjukkan  ketika  dua  prinsip  ditegakkan:  pertama,  tidak melukai  siapa  pun;  dan  kedua,  memperlakukan  setiap  manusia  sesuai  dengan  hak-haknya.  Pertimbangan  sosiologis ketiga Menurut teori sosiologis, keputusan hakim untuk menghukum seorang penjahat tergantung pada latar belakang sosial  terdakwa  dan  apakah  masyarakat  akan  mendapat  manfaat  dari  hukuman  tersebut.  keputusan  yang  sejalan dengan masalah sosiologis, atau keputusan yang menjunjung tinggi hukum masyarakat (adat istiadat masyarakat). M. Solly  Lubis  mengklaim  bahwa  masalah  sosial  mewakili 11 .  Salah  satu  sub  sistem  pendukung  yang  berperan  sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum berwenang untuk  mengambil  dan  menjatuhkan  putusan  yang  mempunyai  akibat  hukum  bagi  pihak  lain  mempunyai  kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan kehendaknya. Namun di tengah gencarnya usaha dan  animo  masyarakat  untuk  memberantas  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak  sedikit  hakim  di  beberapa pengadilan memvonis para pelaku tindak pidana narkotika dengan pidana ringan seperti menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, bahkan adakalanya divonis bebas.
Tingkat  hukuman  pidana  yang  rendah,  bahkan  tingkat  hukuman  yang  rendah  atau  hukuman  pidana  bersyarat, juga  dapat  menjadi  faktor  bagi  seseorang  untuk  mengulangi  kejahatan  narkoba  karena  biaya  penangkapan  dan hukuman  lebih  rendah  daripada  keuntungan  yang  diperoleh.  Akibatnya,  penyalahguna  narkoba  tidak  terhalang  oleh tingkat  hukuman  yang  rendah  ini.  Salah  satu  faktor  terpenting  dalam  menentukan  apakah  putusan  hakim  akan dilaksanakan dan akan mengandung keadilan, kepastian hukum, dan menguntungkan pihak yang bersangkutan adalah musyawarah  hakim.  Menurut  prinsip  dasar  pertimbangan  hakim,  putusan  dapat  digambarkan  sebagai  baik  atau sempurna  jika  melewati  empat  persyaratan  penting  dalam  bentuk  pertanyaan:  Apakah  ini  benar  dari  putusan  saya?
6 Hasil  wawancara  pengan  dengan  Bapak  Doni,  SH  alias  Agus  alias s alah    seorang  terpidana  narkotika  pada  tanggal  26 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palaembang.
7 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap: Surat  Dakwaan,  Eksepsi,  Dan Putusan Peradilan , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 193 8 Ibid , hlm. 194 9 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan ,  (Jakarta  :  Sinar Grafika, 2012), hlm. 20
10 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia , (Jakarta : Penerbit Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 14-17
11 M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan , (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9
Jumadi  dan  Indrajaya,  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika
Apakah  proses  pengambilan  keputusan  saya  tulus?  Apakah  putusan  itu  adil  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat?  Apakah keputusan yang dibuat itu bermanfaat? 12
Faktor-Faktor  Penghambat  Dalam  Penerapan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  penulis  dalam  menjawab  permasalahan  kedua  dari penelitian  ini,  maka  diperoleh  jawaban  sesuai  dengan  keterangan  yang  diberikan  Bapak  Abu  Hanifah  sebagai responden  ketika diwawancarai penulis baru-baru ini, di mana menurut Bapak  Abu Hanifah dilihat dari pengalaman selama ini, bahwa
“Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  menerapkan  hukuman  pidana  bersyarat  dalam  penanganan kasus  pelanggaran  pidana  kejahatan  narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Palembang  terdapat  4  (empat)  macam faktor,  yaitu  faktor  undang-undang  atau  faktor  hukumnya,  faktor  aparat  penegak  hukum,  faktor  sarana  prasarana pendukung  penegakan  hukum  dan  faktor  budaya  masyarakat  itu  sendiri  yang  dapat  dijelaskan,  yakni  sebagai  akibat terlalu  tingginya  ancaman  hukuman  di  dalam  perundang-undangan  dan  besarnya  denda  yang  ditetapkan,  sedangkan wujud barang bukti narkotika tidak disebutkan berapa jumlah dan beratnya (faktor perundang-undangan). Lalu akibat dari sistem pengawasan terpidana yang hanya dilakukan dengan berdasarkan formulir (P-51) yang dikirimkan kepada Kepala  Desa/Kelurahan  untuk  mengawasinya  dan  pengawasan  secara  langsung  di  lapangan/di  tempat  si  terpidana tinggal tidak dilakukan sementara si terpidana sendiri hanya diwajibkan lapor ke pihak kejaksanaan (jaksa eksekutor) sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu, dengan cara laporan rutin ini si terpidana dinilai baik atau tidak.
Sistem pemgawasan seperti tersebut  akan kurang bermanfaat apabila dijatuhkan syarat khusus, di mana syarat khusus yang berarti berhubungan dengan kelakuan dari yang dihukum sendiri berarti gerak-gerik si terpidana di rumah dan  dalam  pergaulannya  dalam  masyarakat  dan  akibat  terlalu  tingginya  tuntutan  hukuman  yang  diajukan  oleh  pihak jaksa  penuntut  umum  serta  akibat  pelaksanaan  pengawasan  oleh  hakim  ini  kurang  berfungsi  atau  tidak  berjalan, sehingga  tugas pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada jaksa yang dalam perkembangannya si terpidana hukuman pidana  bersyarat  tidak  pernah  ada  laporan  khususnya  dalam  pemenuhan  syarat  umum,  dan  kadang  terjadi  apabila pihak  hakim  melakukan  pengawasan  ke  lapangan  si  terpidana  ternyata  tidak  ada  di  tempat,  sehingga  menimbulkan pertanyaan apakah putusan hakim telah dilaksanakan atau belum (faktor aparat penegak hukum). 13
Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti: 14 a. sebuah.  Pertimbangan  hukum  itu  sendiri,  seperti  prinsip-prinsip  yang  diikuti  dalam  memberlakukan  undang- undang,  kurangnya  aturan  pelaksanaan  yang  diperlukan  untuk  memberlakukan  hukum,  dan  makna  ambigu  dari frasa-frasa  tertentu  dalam  undang-undang  yang  membuatnya  sulit  untuk  menafsirkan  bagaimana  hal  itu  harus diterapkan;
b. Menurut  sosiologi,  setiap  lembaga  penegak  hukum  memiliki  kedudukan  (status)  dan  peran  (peran).  Kedudukan sosial  seseorang  mengacu  pada  tempat  mereka  dalam  hierarki  sosial  dan  bisa  tinggi,  sedang,  atau  rendah.  Pada kenyataannya,  posisi  adalah  wadah  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  khusus.  Kewajiban  ini  berperan.  Akibatnya, seseorang dalam posisi tertentu biasanya disebut sebagai
c. Unsur  prasarana  (sarana)  dan  sarana  yang  mendukung  penegakan  hukum.  Kelancaran  operasi  penegakan  hukum tidak  mungkin  dilakukan  tanpa  fasilitas  khusus.  Beberapa  dari  fasilitas  dan  sumber  daya  ini  adalah  pekerja  yang berpengetahuan  luas  dan  terampil,  operasi  yang  dijalankan  dengan  baik,  sumber  daya  yang  memadai,  dan sebagainya. Penegak hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika kondisi ini tidak terpenuhi.
d. Keadaan  masyarakat,  termasuk  pengaturan  di  mana  hukum  berlaku  atau  diterapkan.  Masyarakat  terlibat  dalam penegakan  hukum,  yang  bekerja  untuk  menjaga  perdamaian.  Akibatnya,  tergantung  pada  perspektifnya, masyarakat dapat berdampak pada bagaimana hukum diterapkan;
Pengaruh  budaya,  khususnya  yang  disebabkan  oleh  upaya,  penciptaan,  dan  rasa  berbasis  perasaan  manusia dalam struktur sosial keberadaan. Budaya hukum terutama terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap berbahaya sehingga dihindari yang mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12 Lilik  Mulyadi, Hukum Acara  Pidana:  Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung :  Alumni,   2007), hlm. 136
13 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Abu  Hanifah,  SH.  MH  Hakim  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Palembang  pada tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
14 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,  1983), hlm. 5
Jumadi  dan  Indrajaya,  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Hukuman  Pidana  Bersyarat  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika

## SIMPULAN
Pembahasan  di  atas  dapat  diringkas  sebagai  berikut:  Pertama,  dasar  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri Klas  IA  Palembang  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  bersyarat  dalam  perkara  tindak  pidana  narkoba  didasarkan pada  pertimbangan  yuridis  (kepastian  hukum),  khususnya  Pasal  14a  sampai  dengan  14f  KUHP,  Pasal  127  ayat  (1) huruf c UU Narkotika,  pertimbangan sosiologis (kemanfaatan hukum), dan pertimbangan filosofis (keadilan hukum). Pertimbangan  sosiologis  bersifat  kompleks  dan  sewenang-wenang;  misalnya,  pelaku  bukan  pembeli  atau  penjual; sebaliknya,  mereka  adalah  pengguna  atau  pengguna  yang  lebih  mungkin  menjadi  korban.  Selain  itu,  tidak  banyak bukti,  sehingga  hukuman  bersyarat  untuk  kejahatan  narkoba  sudah  tepat.  Dengan  kata  lain,  apa  dasar  pertimbangan hakim ketika menjatuhkan  hukuman pidana  bersyarat, yaitu selain didasarkan pada  keyakinan hakim juga  atas dasar kebijakan  dan  pemeriksaan  hakim  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (nilai  kepastian  hukum) (nilai  peradilan  hukum).  Kemudian  pertimbangan  juga  diberikan,  terutama  jika  hukumannya  tidak  berat  dan  hanya berlangsung  beberapa  bulan  sebagai  akibat  dari  tuntutan  hukuman  yang  terlalu  tinggi  dari  tuntutan  hukuman  jaksa penuntut  umum  yang  terlalu  tinggi.  Hukuman  yang  terlalu  berat  yang  dijatuhkan  adalah  penyebab  dari  kedua  faktor hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2005 Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Jakarta : Konstitusi Press, 2012 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung : Alumni, 2007 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014 M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan , Bandung : Penerbit  CV. Mandar Maju, 1989 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta : Sinar Grafika, 2012 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983