## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.368

## Analisis Implementasi Pembuatan Akta Tanah/Sertipikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

## (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Lintje Anna Marpaung 1 , Anggalana 2 , Eky Sepriza 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung Correspondence email: Eky.Sepriza.17211033@student.ubl.ac.id
Abstrak. Sertipikat  Tanah  merupakan  hal  yang  penting  dalam  Negara  Hukum  dikerenakan  sebagai  bukti  kepemilikan  yang terkuat yang dimiliki oleh seseorang jika status tanahnya ingin diakui oleh Hukum, tanpa adanya sertifikat dapat dipastikan orang yang  mengaku  atas  tanah  tersebut  dapat  dibatalkan  kepemilikan  tanahnya.  selain  itu  sertipikat  tanah  juga  dapat  dijual  atau dialihkan  kepada  orang  lain  atau  diwariskan  kepada  anak-anaknya,  dalam  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  di  Desa  Kuta  Besi Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung  Barat  saat  ini  banyak  masyarakat  belum  memiliki  sertifikat  tanah  resmi  dari  BPN, oleh  sebab  itu  masyarakat  yang  sadar  akan  hukum  mendirikan  organisasi  Pokmas  yang  berkerjasama  langsung  dengan  BPN Lampung Barat sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam pembuatan sertipikat tanah yang lebih effisien dan efektif, dan juga tujuan didirikan organisasi pokmas untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai hak masyarakat atas kepemilikan  tanah,  metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  dengan  menggunakan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pendaftaran  Tanah  dan  Pendekatan  empiris  yaitu  dilakukan  dengan  melihat  secara langsug terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.
Kata kunci: Pendaftaran tanah; Pokmas; Implementasi
Abstract, A land certificate is important in a rule of law because it is the strongest proof of ownership owned by a person if the status of the land is to be recognized by the law, without a certificate it can be ascertained that the person  who claims the land can be canceled. In addition, land certificates can also be sold or transferred to other people or inherited to their children. In the Making of Land Deeds / Certificates in Kuta Besi Village, Batu Brak District, West Lampung Regency, currently many people do not  have  official  land  certificates from  BPN,  therefore  People  who  are  aware  of  the  law  establish  a  Pokmas  organization  that collaborates directly with the West Lampung BPN as an effort to assist the community in making  land certificates that are more efficient and effective, and also the purpose of establishing a community group organization is to provide direct socialization to the community regarding community rights to land ownership, methods This research uses a normative juridical approach using legislation  related  to  Land  Registration  and  an  empirical  approach,  which  is  carried  out  by  looking  directly  at  the  object  of research by means of observation and interviews.

## Keywords: Land registration; Pokmasp; Implementation

## PENDAHULUAN
Indonesia ialah Negara hukum hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1)  jo  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  menyatakan  bahwa  dalam Pasal 1 ayat (3),” Negara  Indonesia adalah Negara Hukum, dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1),” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya".  Wajib  ikut  serta  dalam  upaya  pembelaan  Negara,  dan  Pasal  28D  ayat  (1),  “Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum.
Konsekuensi  dalam  negara  hukum  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  objek  sangatlah  penting karena  dapat  menghindari  bilamana  terjadi  nya  sengketa  di  kemudian  hari,  begitu  juga  hal  nya  dengan  hak kepemilikan atas  tanah. Di  Indonesia Tanah  mempunyai makna dan posisi yang sangat  strategis dalam kehidupan di masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  sifat  agraris.  karena  sedemikian  istimewanya  arti  tanah  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  ini  bisa  telihat  dan  tercermin  dalam  sikap  bangsa  Indonesia  atas  tanah  yang  memberikan penghormatan  kepada  kata  tanah.  Tanah  air,  Tanah  tumpah  darah,  Tanah  pusaka  dan  sebagainya,  menyadari  betapa pentingnya nilai yang terkandung di dalam arti kata tanah tersebut. Pemerintah dengan segera merumuskan arti makna tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial, 1
1 Steven  Octovia  Kennedy  Wowor.  2016. Responsivitas  Dalam  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas,  Tanah  Jual  Beli  Di Kantor Pertanahan Dikabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah . E Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1, hlm. 147.
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  tanah  ialah  :  permukaan  bumi  yang  terbatas  yang  ditempati  suatu bangsa  yang  diperintah  suatu  negara  atau  menjadi  daerah  Negara. 2 sedangkan  menurut  E.  Saifudin  Sarief  :  tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan  dan  bahan  organik  “pelapukan  sisa  tumbuhan  dan  hewan”  yang  merupakan  medium  pertumbuhan  tanaan dengan  sifat-sifat  tertentu  yang  terjadi  akibat  gabungan  dari  faktor-faktor  alami,  iklim,  bahan  induk,  jasad  hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan. 3
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: ”Bumi dan air dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bunyi apa yang dimaksud oleh ketentuan pasal 33 ayat (3) tersebut memiliki makna yaitu: 1. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat 2. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya di kelola oleh Negara
3. Tujuan  dari  pengelolaan  bumi,air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  nya  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia 1945 merupakan dasar  hukum dalam  pembentukan  hukum agraria  Nasional  serta  sebagai  dasar  hukum  pertama  dalam  pembentukan  mengenai  peraturan  perundang-undangan yang mengatur persoalan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Manusia  dan  tanah  memiliki  kedekatan  yang  erat  seperti  halnya  melakukan  aktivitas  pekerjaan  dan  kegiatan sehari-hari  dan  juga  manusia  mendirikan  rumah  di  atas  tanah  untuk  digunakan  sebagai  tempat  tinggal  atau  bekerja, kebutuhan  tanahpun  sangat  meningkat  tajam  dengan  banyak  nya  penduduk  Indonesia  sekarang  ini  sehingga membutuhkan tanah/lahan untuk membangun tempat tinggal. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah : serangkaian kegiatan Yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,  Mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas satuan rumah  susun serta hak-hak tertentu  yang membebaninya. pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar  demikian  pula  dapat  kita  ketahui  bahwa  salah  satu  rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang juga dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data Yuridis dari bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. 4
Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya di singkat UUPA) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang meliputi,  jaminan kepastian  hukum mengenai individu dan badan  hukum  yang menjadi pemilik  yang berhahak terhadap  hak  atas  tanah  tersebut  dan  jaminan  kepastian  Hukum  mengenai  letak,  batas,  dan  luas  suatu  bidang  tanah serta jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. 5
Pendaftaran tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dilakukan secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  melalui  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  pembukuan,  dan penyajian  serta  pemeliharaan  yang  meliputi  data  fisik  dan  data  Yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  termasuk  pemberian  sertifikat  dan  juga  sebagai  tanda  bukti sahnya kepemilikan hal ini di pertegas sesuai yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yaitu ,” Untuk  menjamin kepastian  hukum oleh Pemerintah  diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hak  tersebut  berarti  bahwa  selama  belum  dibuktikan  sebaliknya  maka  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar oleh karena itu sertipikat merupakan suatu tanda bukti kepemilikan yang  sah  dan  jaminan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  oleh  hukum  dari  Pemerintah  kepada  rakyat  dalam mempertahankan  kepemilikanya  atas  tanah  yang  mereka  miliki.  Jaminan  kepastian  hukum  meliputi  bagi  bidang- bidang tanah yang sudah ada akta nya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun hak-hak membebaninya. 6 Data  yuridis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 mengenai  status  hukum  dalam  sebidang  tanah  yang  didaftarkan  oleh  pemegang  atas  tanah  dan  hak  pihak  lain  serta beban-beban  lain  yang  membebaninya,  dalam  kasus  ini  tepat  nya  di  Desa  Kuta  Besi  Kec/Batu  Brak  Kab.Lampung
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 22 Oktober 2020
3 https://www.seputarpengetahuan.co.id.Pengertian-Tanah-Menurut-Para-Ahli.html. Diakses Pada Tanggal 22/10/2020 Jam 10:15 WIB
4 Arba. 2017. Hukum Agrarian Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.
5 A. P. Parlindungan. 1993. Komentar Undang-Undang Pokok Agraria . Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.
6 Arie Sukanti Hutagalung. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.8.
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Barat  enggan  nya  masyarakat  setempat  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  secara  sah  di  kantor  Badan  Pertanahan Nasional (BPN), sebagian masyarakat mengangap bahwa tanah tersebut milik masyarakat setempat. Karena beralasan tanah  tersebut  sudah  puluhan  tahun  digunakan  oleh  masyarakat  sekitar  dan  mengklaim  tanah  tersebut  ialah  milik masyarakat  setempat  tanpa  harus  di  daftarkan  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  secara  sah,  dan  juga  adanya sebagian masyarakat yang masih buta terhadap hukum tersebut yang menjadikan salah satu masyarakat  sekitar tidak mau  mengurusnya.  Oleh  karena  itu  muncul  organisasi  yang  disebut  Kelompok  Masyarakat  atau  yang  disingkat (POKMAS)  untuk  dapat  memberikan  arahan  atau  nasihat  kepada  masyarakat  setempat  bahwa  pentingnya  sertipikat kepemilikan atas tanah tersebut sebagai akta autentik dan menghindari adanya kerugian di kemudian hari, fakta yang ada dilapangan belum mengerti tentang pentingnya sertipikat tanah karena banyak masyarakat yang kurang mengerti hukum,  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  diperoleh  dua  rumusan  masalah  yaitu:  pertama,  bagaimana  implementasi Pembuatan  Sertipikat  Tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  di Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung  Barat.    Kedua,  Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat implementasi  pembuatan  sertipikat  tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  melalui  Kelompok  Masyarakat (POKMAS) di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

## METODE

## Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris
1. Pendekatan  yuridis  normatif  ialah  dengan  menggunakan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pendaftaran Tanah
2. Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan  melihat secara langsug terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara
3. Sumber Data terdiri dari bahan
a. Bahan Hukum Primier
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil  Amandemen
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah\
4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
6) Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  25/SKB/V/2017,  Nomor 590-3167A  Tahun  2017,  Nomor  34  Tahun  2017  Tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah Sistematis.
b. bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  bahan  hukum  yang  dapat  membatu menganalisis permasalahan dari berbagai buku hukum, arsip, jurnal dan dokumen.
c. bahan hukum tertier
Bahan  hukum  teriser  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus Bahasa Inggris, dan sumber internet.

## Prosedur Pengumpulan dan Pengelolan Data
1. Data Sekunder
Pengumpulan  data  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  dan  menguntip  dari  bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-udangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Data Primer
a. Pengamatan  ( Observation )  yaitu  melakukan  pengamatan  dan  pencataan  terhadap  data    dan  fakta  yang  ada  di lokasi penilitian di kantor Badan pertanahan Nasional Lampung Barat dan Pokmas Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
b. Wawancara  ( Interview ),  yaitu  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  di  persiapkan  sebelumnya. wawancara  dilakukan terhadap narasumber yakni:
1) Ketua BPN Lampung Barat : 1 Orang 2) Ketua Pokmas Desa Kuta Besi Lampung Barat : 1 Orang
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  ialah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan  pengertian  terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pembuatan  Sertipikat  Tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Melalui  Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
Kelompok  Masyarakat  atau  yang  disingkat  Pokmas  merupakan  sekelompok  masyarakat  yang  tergerak  untuk membantu  masyarakat  lain  dalam  melaksanakan  Pendaftaran  tanah    di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak Kabupaten Lampung Barat, awal mula berdirinya Pokmas yaitu terdiri dari sekelompok tani yang peduli akan terkait Hak  Kepemilikan  atas  Tanah  yang  kemudian  dibentuklah  masyarakat  tani  tersebut  menjadi  suatu  organisasi  yang disebut Pokmas, pendirian Pokmas sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Tujuan  utama  Pokmas  sendiri  ialah sebagai  upaya  untuk  membantu  masyarakat  yang  Tanahnya    belum  didaftarkan  Hak  Kepemilikannya  dapat  dibantu oleh  kelompok  Pokmas  tersebut  untuk  bersedia  membantu  mendaftarkan  Tanah  hingga  proses  penerbitan  sertipikat Tanah.  Sedangkan  dalam  Peraturan  tersebut  bertujuan  sebagai  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  serta perlindungan  hukum  terkait  Hak  Kepemilikan  atas  Tanah  masyarakat  yang  berdasarkan  pada  asas  sederhana,  cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
Salah  satu  terdapatnya  Pokmas  ialah  di  Kabupaten  Lampung  Barat  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang berada di Provinsi Lampung Indonesia yang tepatnya berada di bawah kaki gunung pesagi dan memiliki nama dengan Ibu Kota Kabupaten Liwa, jika dilihat Kabupaten tersebut didirikan berdasarkan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1991  tentang  Kabupaten  Lampung  Barat  yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  dari  pemekaran  Kabupaten Lampung  Utara,  Kabupaten  Lampung  Barat  sendiri  kebanyakan  didominasi  dengan  perbukitan  dengan  pantai  di sepanjang Kabupaten pesisir barat Lampung, Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh  vulkanik  quarter  dari  beberapa  formasi.  Daerah  ini  berada  pada  ketinggian  50  sampai  1000  mdpl.  Daerah  ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar 20 Km.   Dengan  luas  wilayah  lebih  kurang  3.368,14  km² Setelah  pemekaran  Kabupaten  Pesisir  Barat  atau  10,6  %  dari  luas  wilayah  Provinsi  Lampung  dan  mempunyai  garis pantai  sepanjang  260  km.  Lampung  Barat  terletak  pada  koordinat  4o,47',16"  -  5o,56',42"  lintang  selatan  dan 103o,35',08"  -  104o,33',51"  Bujur  Timur,  selain  itu  Lampung  Barat  berbatasan  dengan  Sebelah  Utara:  Kabupaten Ogan  Komering  Ulu  Selatan  (Provinsi  Sumatra  Selatan),  Sebelah  Selatan:  Kabupaten  Pesisir  Barat  dan  Kabupaten Tanggamus,  Sebelah  Barat:  Kabupaten    Pesisir  Barat,  Sebelah  Timur:  Kabupaten  Lampung  Utara,  Kabupaten  Way Kanan, dan Kabupaten  Tanggamus. Saat  ini  Kabupaten  Lampung Barat  sendiri  terdiri dari 15 kecamatan salah satu yang  menjadi  objek  penelitian  penulis  yaitu  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung  Barat terkait implementasi pendaftaran tanah yang dilakukan melalui kelompok masyarakat atau Pokmas.
Pokmas sendiri atau yang disingkat Kelompok Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan atau mensosialisasikan hak kepemilikan tentang Tanah kepada Masyarakat karena masih banyak tanah  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung  Barat  yang  belum  didaftarkan  atau  memiliki sertipikat  langsung  dari  negara  oleh  masyarakatnya  maka  dari  itu  lahirlah  organisasi  kemasyarakatan  yang  benaung langsung kepada Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat sebagai bentuk implementasi pemberian bantuan kepada masyarakat  sekitar  bahwa  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk  melindunggi  hak  nya  dikemudian  hari  atau  sebagai bukti waris terhadap anak-anaknya nanti. 7
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengak  Bapak  Yusrin  sebagai  Ketua  Pokmas  Kelompok  Masyarakat  di  Desa Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung  Barat  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sendiri  melalui  Pokmas atau  kelompok  masyarakat  sudah  berjalan  sejak  Tahun  2019  berdirinya  Pokmas  itu  sendiri  merupakan  salah  satu inisiatif  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  terhadap  daerah  nya  terkait  tentang  pertanahan  yang  diketahui  masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak mengerti bagaimana cara  untuk mendaftarakan nya ke Badan Pertanahan Nasional  maka  hadirlah  Pokmas  untuk  membantu  memberikan  arahan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  sekitar, pokmas sendiri bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki peranan dan fungsi  salah  satunya  terkaiti  menyampaikan  informasi  langsung    ke  pada    masyarakat  yang  belum  memahami    arti penting terhadap sertipikat hak milik dan juga membantu tugas dari Badan Pertanahan Nasional. 8
7 Yusrin, Ketua Pokmas wawancara dengan penulis, Di Desa Kuta Besi pada Tanggal 1 Februari 2020.
8 Yusrin, Ketua Pokmas wawancara dengan penulis, Di Desa Kuta Besi pada Tanggal 1 Februari 2020
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Jika ada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dapat melalui Pokmas untuk prosesnya yang kemudian oleh  Kelompok  Masyarakat  atau  Pokmas  akan  mengarahkan  masyarakat  tersebut    ke  Badan  Pertanahan  Nasional contohnya ialah masyarakat ke pokmas dari pokmas kemudian ke Badan Pertanahan Nasional. 9
Setelah  diarahkan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  kemudian  masyarakat  tersebut  akan  dilakukan  penyuluhan oleh  petugas  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menjadi  anggota  Pokmas  Kelompok  Masyarakat  yang  terkait tentang  pengumpulan  syarat-syarat  ataupun  berkas-berkas  penting  permohonan  yang  harus  segera  dilengkapi  semua persyaratan tersebut  kemudian dokumen  yang sudah dilengkapi oleh pemohon akan dibawa oleh Pokmas Kelompok Masyarakat yang akan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional yang akan segera diproses di Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat. Setelah semua dokumen diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional maka selanjutnya anggota dari Badan Pertanahan Nasional akan diberikan tugas untuk turun langsung dan melakukan pengukuran  Tanah  yang  akan  didaftarkan  sebagai  hak  milik  dengan  diikuti  oleh  kehadiran  dari  beberapa  anggota Pokmas atau Kelompok Masyarakat untuk membantu atau melihat langsung penggukuran di lapangan.
Kehadiran Pokmas atau Kelompok Masyarakat itu sendiri merupakan salah satu juga yang akan  menjadi saksi dilapanggan  menjadi saksi terkait dalam proses pelaksanaan pembuatan sertipikat Tanah itu sendiri. 10
Selain itu adapun keterikatan tentang ketua kampung atau kepala desa sebagai saksi untuk masyarakat maupun Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  memastikan  bahwa  Tanah  yang  sedang  didaftarkan  dan  dilakukan  pengukuran tesebut memang benar tanah tersebut milik masyarakat namun belum dilakukan sertipikasi Tanah, jadi peran  Kepala Desa  dan  Pokmas  atau  Kelompok  Masyarakat  itu  sendiri  merupakan  bentuk  dari    perpanjangan  tangan  dari  Badan pertanahan Nasional yang memiliki legal standing yang  sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui terbitnya surat keputusan atau (SK) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional secara langsung.
Sampai  akhir  Tahun  2020  Tahun  lalu  Pokmas  atau  Kelompok  Masyarakat  dan  Badan  Pertanahan  Nasional diperkirakan  sudah  menerbitkan  sebanyak  4000  sertipikat  yang  sudah  diberikan  hak  milik  kepada  masyarakat  oleh karena  keberhasilan  tersebut menjadikan Pokmas dan Badan Pertanahan Nasional diberikan target pada  Tahun 2021 dari pusat untuk bisa menerbitkan sebanyak sepuluh ribu sertipikat kepada masyarakat. 11
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  Pendaftaran  tanah  di    Desa  Kuta  Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat meskipun sudah berjalan sesuai yang direncanakan untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki sertipikat Hak Kepemilikan atas Tanah melalui Kelompok Masyarakat, namun pada pelaksanaannya  masih  belum  maksimal  dikarenakan  masih  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dirasakan  oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Pertanahan Nasioanal, hambatan-hambatan tersebut yang menjadikan  pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah terkadang sedikit memiliki kendala baik itu hambatan secara internal maupun eksternal.
Faktor-faktor  penghambat  implementasi  pembuatan  sertipikat  tanah  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  di  Desa  Kuta  Besi  Kecamatan  Batu  Brak  Kabupaten  Lampung Barat.
Pembuatan  sertipikat  tanah  merupakan  suatu  hal  yang  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  yang mempunyai hak milik atas tanah namun pada pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah melalui pokmas atau kelompok masyarakat  di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat terjadi beberapa faktor penghambat yang  di  alami  oleh  BPN  melalui  pokmas  sendiri  terjadinya  beberapa  faktor  penghambat  tersebut  bisa  berasal  dari faktor internal maupun eksternal faktor internal sendiri adalah  dorongan yang muncul pada dirinya sendiri, sedangkan faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  timbul  dari  luar  dirinya,  factor-faktor  tersebutlah  salah  satu  penyebab terjadinya  hambatan dalam melaksanakan sertipikat tanah  yang dilakukan oleh BPN melalui Pokmas  atau  kelompok masyarakat.

## Faktor internal Faktor Pendidikan
Bahwa  faktor  pendidikan  sebagai  salah  satu  penyebab  masyarakat  tidak  mau  nendaftarakan  tanahnya dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  mengerti  pentingnya  mempunyai  sertifikat  hak milik  atas  tanah  sebagai  pembuktian  hak  milik  seseorang  atas  tanah  pengetahuan  masyarakat  yang  kurang  terhadap aturan  yang  ada  dalam  pertanahan,  karena  faktor  kurangnya  pendidikan  juga  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak peduli  untuk  mendaftarkan  tanahnya  mereka  beranggapan  bahwa  tanah  tersebut  ialah  tanah  mereka  bukan  tanah negara  mereka  beranggapan  tanah  tersebut  sudah  dimiliki  oleh  mereka  dari  kakek  buyut  mereka  yang  kemudian
9 Yusrin, Ketua Pokmas wawancara dengan penulis, Di Desa Kuta Besi pada Tanggal 1 Februari 2020
10 Yusrin, Ketua Pokmas wawancara dengan penulis, Di Desa Kuta Besi pada Tanggal 1 Februari 2020
11 Yusrin, Ketua Pokmas wawancara dengan penulis, Di Desa Kuta Besi pada Tanggal 1 Februari 2020
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
diturunkan  kepada  anak-cucu  nya  dan  tidak  perlu  lagi  untuk  didaftarkan,  ini  lah  pentingnya  pendidikan  terhadap masyarakat sebagai usaha untuk bisa mencerdaskan masyarakat salah satunya pada bidang pertanahan. 12

## Faktor individu
Faktor  individu  sendiri  ialah  dimaksud  dengan  rasa  keingginan  yang  timbul  dari  diri  masyarakat  yang  rendah ada sebagian dari masyarakat yang memang belum menggurus terhadap hak kepeimilikan Tanah di Badan Pertanahan Nasional  melalui  Kelompok  Masyarakat  biasanya  masyarakat  yang  malas  menggurus  sertipikat  Hak  Milik dikerenakan  kurangnya  pengetahuan  atau  informasi,  mereka  enggan  untuk  mencari  informasi  tentang  hak  milik  atas pertanahan, sebagian dari masyarakat tersebut masih menganggap Tanah yang sudah mereka kelola dari kakek mereka tidak  perlu  didaftarkan  kembali  karena  dengan  sendirinya  Tanah  tersebut  sudah  jatuh  ke  tangan  mereka  tanpa didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional,  padahal  dalam  undang-undang  menggatakan  untuk  menjamin  kepastian hukum oleh Pemerintah dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu Tanah aupun bangunan.

## Faktor Biaya
Faktor Biaya pengurusan merupakan salah  satu penghambat yang dialami oleh Pokmas dan Badan Pertanahan Nasional,  oleh  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mau  mengurus  dengan  alasan  tidak  memiliki  biaya pengurusan,  padahal  sertipikat  hak  milik  sangatlah  penting  untuk  membuktikan  bahwa  memang  benar  dialah  yang memiliki Tanah tersebut. Pengurusan biaya sendiri mecapai enam ratus ribu untuk satu sertipikat yang sudah diterima jadi, padahal sesungguh nya biaya pengurusan Tanah lebih mahal bila diurus oleh institusi lain seperti notaris, 13

## Faktor Eksternal

## Faktor tanah yang masuk kawasan hutan lindung atau TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)
Faktor penghambat lain ialah adanya sebagian masuknya tanah masyarakat ketika dilakukan penggukuran oleh Pokmas  atau  Kelompok  Masyarakat  ternyata  Tanah  tersebut  masuk  kedalam  kawasan  hutan  lindung,  banyak  tanah yang ketika sudah dilakukan pengukuran oleh Kelompok Masyarakat dilapanggan ternyata ada sebagian bidang Tanah dari masyarakat sebagai kawasan atau tanah lindung ini juga salah satu hambatan yang dirasakan oleh pokmas karena masyarakat  tersebut  tidak  dapat  mendaftarkan  tanahnya  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  menjadi  hak  miliknya karena  Hutan  lindung  merupakan  sebagai  wilayah  kawasan hutan yang  memiliki fungsi untuk  perlindungan  terhadap sistem penyangga kehidupan  yang mengatur  tata  air, mencegah banjir, dan memelihara  kesuburan tanah oleh  karena hal tersebutlah kawasan hutan lindung tidak dapat didaftarkan oleh pokmas. 14

## Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melengkapi Dokumen Yang Diperlukan
Penghambat lainnya ialah masih didapati adanya masyarakat yang kurang mengerti sehingga ketika melakukan pendaftaran  sertipikat  hak  milik  masih  terdapat  beberapa  masyarakat  kurangnya  melengkapi  dokumen  persyaratan pendaftaran  tanah  di  Kelompok  Masyarakat  atau  Pokmas  sehingga  ini  menjadi  penghambat  yang  lain  karena  akan memakan  waktu  untuk  menunggu  kembali  masyarakat  untuk  melengkapi  prosedur  persyaratan  terkait  dokumen kepemilikan. 15
Berdasarkan  hal  di  atas  menurut  penulis  bahwa  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  melalui  kelompok  masyarakat atau Pokmas Di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan  di  lapangan  meskipun  terjadi  beberapa  hambatan  seperti  halnya  kurangnya  persyaratan  dokumen  yang harus dilengkapi masyarakat atau ketika dilakukan pengukuran terhadap tanah yang didaftarkan tanah tersebut masuk kedalam  tanah  kawasan  atau  hutan  lindung,  dalam  hal  seperti  ini  kelompok  masyarakat  atau  Pokmas  dan  Badan Pertanahan  Nasional  tidak  dapat  menolong  masyarakat  yang  Tanah  nya  termasuk  Tanah  kawasan  Hutan  Lindung namun jika tidak maka Pokmas dan Badan Pertanahan Nasioanl akan membantu para masyarakat yang mendaftarkan Tanahnya sampai dengan penerbitan sertipikat hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan hanya satu kali dalam satu setahun,  diantara  beberapa  hambatan  yang  paling  sering  terjadi  pada  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ialah  masuknya Tanah  masyarakat  kedalam  kawasan  Hutan  Lindung  dalam  kasus  seperti  ini  baik  Kelompok  Masyarakat  ataupun Badan  Pertanahan  Nasional  tidak  dapat  berbuat  banyak  selain  harus  memberhentikan  pengukuran  dilapangan masyarakat  yang terdampak harus melepaskan tanah tersebut, karena tanah tersebut tidak  dapat diterbitkan sertipikat
12 Sahrial, pegawai BPN Lampung, wawancara dengan penulis, di BPN pada Tanggal 3 Februari 2021
13 Sahrial, pegawai BPN Lampung, wawancara dengan penulis, di BPN pada Tanggal 3 Februari 2021
14 Sahrial, pegawai BPN Lampung, wawancara dengan penulis, di BPN pada Tanggal 3 Februari 2021
15 Sahrial, pegawai BPN Lampung, wawancara dengan penulis, di BPN pada Tanggal 3 Februari 2021
Lintje  Anna  Marpaung,  Anggalana  dan  Eky  Sepriza,  Analisis  Implementasi  Pembuatan  Akta  Tanah/Sertipikat  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Melalui  Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  karena  kawasan  hutan  lindung  sendiri  sebagai  kawasan  yang  tidak  boleh  dimiliki oleh siapapun karena kegunaan sendiri dimiliki oleh seluruh masyarakat.

## SIMPULAN
1. Implementasi  Pembuatan  Sertipikat  Tanah  masyarakat  dapat  meminta  bantuan      kepada  Pokmas  dengan  cara membawa  seluruh  persyaratan  yang  dibutuhkan,  kemudian  Pokmas  akan  membawa  persyaratan  tersebut  ke  BPN dan kemudian anggota BPN akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut, jika lengkap maka ketua BPN akan menyuruh anggota nya dibantu POKMAS untuk segera mengukur dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah,
2. Faktor  penghambat  terdiri  dari  faktor  internal  dan  eksternal  yaitu,    faktor  internal  terdiri  dari,  Faktor  Pendidikan yang  paling  utama  yang  mempengaruhi  masyarakat  sendiri,  tidak  mengertinya  masyarakat  akan  pentingnya  hak milik  atas  tanah  menjadi  faktor  penghambat,  Faktor  individu  sendiri  merupakan  masih  didapati  masyarakat  yang malas  untuk  mendaftarkan  anah  mereka  meskipun  mereka  mengetahui  pentingnya  hak  milik  atas  tanah  namun mereka  enggan  untuk  segera  mendaftarkan  tanah  tersebut.  Faktor  Biaya  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat berikutnya  kerena  masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  mampu  membayar  terhadap  proses  pendaftaran  tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arie Sukanti Hutagalung. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Raih Asa Sukses, Jakarta. Arba. 2017. Hukum Agrarian Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. A. P. Parlindungan. 1993. Komentar Undang-Undang Pokok Agraria . Mandar Maju, Bandung.

## Jurnal
Steven  Octovia  Kennedy  Wowor.  2016. Responsivitas  Dalam  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas,  Tanah  Jual  Beli  Di Kantor Pertanahan Dikabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah . E Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1.

## Internet
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 22 Oktober 2020 https://www.seputarpengetahuan.co.id.Pengertian-Tanah-Menurut-Para-Ahli.html.  Diakses  Pada  Tanggal  22/10/2020 Jam 10:15 WIB

## Wawancara
Sahrial, pegawai Badan Pertanahan Nasional Lampung, wawancara dengan penulis, di BPN pada Tanggal 3 Februari 2021
Yusrin,  Ketua  Kelompok  Masyarakat  (Pokmas)  wawancara  dengan  penulis,  Di  Desa  Kuta  Besi  pada  Tanggal  1 Februari 2020