## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Dampak Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Pernikahan Berbeda Setatus Kewarganegaraan

## Rohma Nafi Elisa
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rohmanafi28@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research study is to find out the psychological and social impact on marriage of different citizenship status, in terms of the individualism it feels. The method used to see the psychological and sociological impact on marriage with different citizenship status is by using a literature study research method. This literature study (library research) was taken from  several  journals,  books,  and  news  related  to  issues  of  marriage  between  different countries, from a legal, religious, social, psychological perspective and the relationship between the two. The results of this study can be concluded that, the psychological impact that occurs from both partners, namely: (1) Difficulty in achieving goals in marriage, goals in marriages of different nationalities are like clothes that are used during life. Spirits, beliefs and habits that become  rules  continue  to  be  added  to  each  person  who  obeys  both  in  his  beliefs  and  society, including in household life. (2) Maintaining two large families from different countries, all risks must  be  accepted  in  marriages  of  different  nationality  status  because  everything  is  a  choice made in finding a partner he chooses in marriage. (3) Fighting for influence in decision-making, both partners usually have a role and impact for their children to follow, especially habits in behavior and religion that they believe in. Then the sociological impacts can be concluded, (1) Communication that has not been fully maximized from the two partners, each individual with other individuals must communicate which is the main tool for fellow individuals to know each other  and  work  together  as  well  as  make  physical  and  non-physical  contact  directly  or indirectly direct. (2) The socio-cultural differences held between the two partners, family life in different countries are described as examples of the activities of individual persons as part of which will continue to change at any time.

## Keywords: Inter-Country Marriage, Psychological, Sociological

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  dalam  kajian  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dampak secara  psikologis  serta  sosial  terhadap  pernikahan  beda  status  kewarganegaraan, secara  individualisme  yang  dirasakanya.  Metode  yang  digunakan  untuk  melihat dampak  dari  psikologis  dan  sosiologis  terhadap  pernikahan  berbeda  status kewarganegaraan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  studi  literature.  Studi literature (library  research) ini  diambil  dari  beberapa  jurnal,  buku,  maupun  berita terkait  dengan  isu-isu  pernikahan  beda  negara,  dari  segi  hukum,  agama,  sosial, psikologis dan hubungan diantara keduanya. Hasil dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa,  Dampak  psikologis  yang  terjadi  dari  kedua  pasangan  yakni:  (1)  Sulitnya ketercapaian  tujuan  dalam  berumah  tangga,  Tujuan  dalam  pernikahan  berbeda kewarganegaraan itu seperti pakaian yang dimanfaatkan selama menjalani kehidupan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Roh,  keyakinan  dan  kebiasaan  yang  menjadi  aturan  terus  ditambahkan  ke  masing- masing orang-orang yang taat baik dalam keyakinanya maupun masyarakat, termasuk dalam  kehidupan  rumah  tangga.  (2)  Mempertahankan  dua  keluarga  besar  berbeda Negara,  Semua  resiko  harus  diterima  dalam  pernikahan  beda  status  kewarnegaraan sebab  semuanya  adalah  pilihan  yang  diambil  dalam  mencari  pasangan  yang  ia  pilih dalam pernikahan. (3) Saling berebut pengaruh dalam pengambilan keputusan, kedua pasangan  biasanya  mempunyai  peran  serta  dampak  bagi  anak-anak  mereka  untuk mengikutinya khususnya kebiasaan dalam berperilaku serta beragama yang dia yakini. Kemudian  dampak  sosiologia  dapat  disimpulkan,  (1)  Komunikasi  yang  belum sepenuhnya  maksimal  dari  kedua  pasangan,  setiap  individu  dengan  individu  lainnya harus  mengadakan  komunikasi  yang  merupakan  alat  utama  bagi  sesama  individu untuk  saling  kenal  dan  bekerja  sama  serta  mengadakan  kontak  fisik  dan  non  fisik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  (2)  Perbedaan  sosial  budaya  yang  dianut antar kedua pasangan, kehidupan keluarga yang berbeda negara digambarkan sebagai contoh aktivitas orang individu sebagai bagian akan terus berubah kapanpun.
Kata Kunci : Pernikahan Beda Negara, Psikologis, Sosiologis

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  yang  menunjukkan  hubungan  antara  satu individu  dengan  orang  lain.  Ikatan  perkawinan  terjadi  karena  adanya kesamaan  individu,  hubungan  psikis  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita. 1 Peraturan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan)  adalah  peraturan  yang  mengatur  secara  eksplisit  mengenai perkawinan  di  Indonesia  yang  kuat  dari  dulu  Oktober 1975,  tepatnya  sejak ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Penyelenggaraan  Peraturan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (PP 7/75). Arti dari pernikahan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan  dihubungkan  dengan  Komplikasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa pernikahan  adalah  hubungan  internal  dan  eksternal  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  pasangan  yang  sepenuhnya  berniat membentuk  keluarga  (keluarga)  yang  bahagia  dan  abadi  dalam  pandangan Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  dalam  aturan  Islam  adalah  kesepakatan  sangat mengesankan  atau  goliidhan  untuk  tunduk  pada  perintah  Allah  dan melakukannya adalah cinta. 2
Terdapat  rencana  pernikahan  secara  jelas,  pernikahan  bukan  hanya sekedar  ikatan  lahir  dan  batin  secara  adil,  namun  mempunyai  kewajiban keduanya.  Makna  pernikahan  menurut  undang-undang  Pernikahan  bukan sekedar demonstrasi yang sah, tapi juga demonstrasi yang halal demonstrasi
1 Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga . (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 71.
2 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, 14.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  ketat,  jadi  karena  itu  apakah  pernikahan  itu  sah  sepenuhnya  tunduk pada  hukum  setiap  agama  dan  keyakinan  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia. 3 Sesuai hukum Standar perkawinan yang dikandung adalah aturan monogami  yang  benar-benar  diatur  dalam  Pasal  3  bagian  (1).  Selanjutnya, sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  tentang pencatatan  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  angka  (2), sedangkan  rencana  pernikahan  yang  pasti  tercantum dalam Pasal  2  sampai dengan Pasal 9 PP 9/75. Sesuai Pasal 26 KUH Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa  undang-undang  melihat  perkawinan  hanya  sejauh: . Pasal  81  KUHP Hal  ini  juga  dinyatakan  dalam  Pasal  530  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang: 4 tidak  ada  upacara  keagamaan  yang  boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka,  bahwa  perkawinan  di  hadapan  pegawai  pencatatan  sipil  telah berlangsung , apabila sebelum dinyatakan kepadanya terhadap keberlangsungan  dalam  pernikahan  dihadapan  pejabat  itu  sudah  dilakukan dapat  dikenakan  dengan  denda  yang  paling  berat  banyak  Rp.  4.500,- (4.000.500 rupiah). Kalimat yang harus dilakoni sebelum petugas pencatatan sipil menunjukkan bahwa standar ini tidak membuat perbedaan bagi mereka regulasi  hukum  Islam,  regulasi  Buddha-Hindu,  dan  regulasi  standar, khususnya individu sebelumnya disebut Inlander dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) secara khusus di luar Cina.
Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan bahwa kerangka perkawinan adalah    bersama.  Mulai  dari  pencarian  pasangan,  menetapkan  persetujuan, komitmen,  fungsi  pernikahan,  sampai  dengan  akhir  pada  hasil  pernikahan. Sesuai dengan kesepakatan bersama terhadap karakter khas, maka keluarga (selain  pengaturan  yang  sangat  khusus)  berubah  menjadi  masalah  publik juga. 5 Pernikahan adalah salah satu cara untuk membuat keluarga (keluarga) ceria.  juga,  tak  lekang  oleh waktu  dalam  pandangan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  tersirat  dalam  pernikahan  Itu  harus  bertahan  selamanya  dan  tidak boleh berakhir seperti itu. Setiap manusia yang menikah untuk membangun keluarga,  pasti  semua  dengan  amanah  untuk  memiliki  pilihan  untuk
3 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum Perkawinan , Bandung: Alumni, 1978, 9.
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007, 7.
5 Yaswirman, Hukum  Keluaraga-Karakteristik  Dan  Prospek  Doktirn  Islam  Dan  Adat  Dalam  Masyarakat Matrilineal Minangkabau , Jakarta: Rajawali Press, 2011, 134. Menurut Yaswirman agaknya yang dimaksud oleh Soerojo adalah karena masingmasing daerah mempunyai adat yang “harus’ ditaati oleh warganya, maka perkawinan yang tidak memperhatikan cara-cara adat, secara tradisional tidak bias diterima oleh para pemuka adat, dan tergolong kepada pelanggaran adat. Tetapi Soerojo tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kalau salah  satu  pihak  dating  dari  luar  yang  tidak  seadat  dengan  pihak  mana  ia  akan  melansungkan  perkawinan, atau seadat tetapi dilakukan diluar wilayah adatnya”.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
memperoleh  kebahagiaan  baik  untuknya  maupun  untuk  orang-orang  di sekitarnya, terutama orang yang mereka cintai. Setiap pribadi manusia dalam memilih  pasangan  untuk  menikah  terus  membayangkan  bahwa  pernikahan masa  depan  adalah  untuk  membingkai  keluarga  yang  layak  bahagia, sejahtera dan abadi. 6
Untuk itu pasangan perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing  dapat  menumbuhkan  karakternya  membantu  dalam mencapai  berkembang  karakter  lain  dan  materi.  Pernikahan  dalam  ikatan adat  adalah  pernikahan  yang  memiliki  hasil  yang  sah  dari  peraturan  baku yang berlaku di daerah bersangkutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Individu asli  Bali,  wacana  pernikahan  memiliki  padanan  dengan  mesaapan,  dan mengandung  makna:  berasal  dari  kata  sakap  yang  berarti  bergabung bersama,  untuk  keadaan  ini  diartikan  sebagai  bergabung  bersama  lingga dengan  yoni,  dengan  sebutan ardhanareswari sebagai  kekuatan  penghapus dosa.  Fungsi  Pernikahan  juga  sering  dianggap  sebagai  penganten  yang berarti disiapkan sebagai pengganti kewajiban orang tua. 7
Di Indonesia ada beberapa contoh pernikahan berbagai etnis, di mana dua  seseorang  memiliki  berbagai  identitas  kewarganegaraan,  Pernikahan adalah berbagai penduduk negara ini seringkali menarik banyak orang untuk membahasnya.  Pertanyaan  yang  paling  banyak  dikenal  jelas  tentang  status identitas  kewarganegaraan  dua  individu  yang  menikah.  Pernikahan  seperti ini  jelas  akan  lebih  mempunyai  dampak  psikologis  dan  sosiologis  jika melibatkan  dua  orang  yang  sama-sama  populer,  pasangan  pernikahan  beda negara  misalnya.  Hubungan  antar  etnis  yang  terkenal  adalah  pernikahan warga  negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  baik  dari  Malaysia, Singapura,  Amerika  Serikat,  Perancis,  Jerman,  Inggris  dan  negara  yang berbeda. 8
Perkawinan  campur  ini  akan  membawa  dampak  hasil  tersendiri khususnya  sanksi  pedoman  dari  setiap  salah  satu  standar  hukum  yang berlaku untuk setiap pertemuan yang bersangkutan. Peraturan dan pedoman yang  mengawasi  Perkawinan  campuran  tertuang  dalam  UU  Perkawinan dalam  Pasal  57  yang  menyatakan:  bahwa  hubungan  campuran  dalam peraturan  ini  adalah  hubungan  antara  dua  individu  yang  di  Indonesia tergantung  pada  berbagai  peraturan,  karena  perbedaan  identitas  dan  salah
6 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005,  7.
7 Muhammad Makhfudz, Berbagai Permasalahan  Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa , 2012, 6.
8 Rumrin, Status Kewarganegraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, Jurnal Advokasi , Vol. 7, No. 1, 2015, 60.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   665-676   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2827
satu  yang  menjadi  adalah  warga  negara  Indonesia. 9 Motivasi  di  balik pernikahan  adalah  untuk  membingkai  keluarga  yang  bahagia  dan melanjutkan  keturunan  mereka.  Dalam  Pasal  59  angka  (1)  UU  Perkawinan menyatakan  bahwa  kewarganegaraan  diperoleh  karena  perkawinan  atau pembubaran perkawinan menentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  baik  yang  menyangkut  peraturan  umum  maupun  peraturan umum  Regulasi  umum,  dari  pengaturan  ini,  sangat  jelas  dalam  hubungan campuran  yang  menghasilkan  hasil  yuridis  mengenai  etnisitas  pertemuan beda negara.
Hubungan  pernikahan  berbeda  negara  seringkali  menimbulkan kesulitan,  terutama  lagi  selama  cara  yang  paling  umum  dari  mendaftar serikat  dengan  selesai,  apakah  di  negara  pesaing  awal?  pasangan  atau  di negara  asal  istri  yang  akan  datang.  Hubungan  campuran  adalah  hubungan antar  individu  yang  di  Indonesia  tergantung  pada  berbagai  peraturan. Kepentingan  sah  yang  berbeda  adalah  karena  perbedaan  identitas,  tempat kelas, dan agama. Secara tidak dampak pernikahan beda negara mempunyai kesulitan  dalam  segi  peraturan  undang-undang  dari  negara  masing-masing. Kemudia  juga  dampak  secara  psikologis  dan  sosiologis,  berdasarkan  artikel yang  di  tulis  oleh  Fransisca  Paramita  Fajar  Putri  dengan  judul  “Dampak Psikologisa dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus di Desa  Sinduadi,  Kabupaten  Jember)”,  dapat  disimpulkan  bahwa    Dampak psikologis  ditinjau  dari  aspek  afektif,  merasa  sedih  dan  kecewa  karena keadaan  rumah  tangga  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan,  malu  kepada masyarakat  dan  keluarga  besar.  (2)  Aspek  kognitif,  berfikir  positif  bahwa bisa  membentuk  keluarga  yang  bahagia  tanpa  memandang  perbedaan.  (3) Aspek psikomotor  yaitu  mampu  membicarakan  konflik yang  terjadi  dengan cara  musyawarah,  dan  pihak  isteri  yang  mengalah.  (1)  Dampak  sosiologis komunikasi dengan pasangan, masih dapat berjalan lancar, hanya subyek FM dan  subyek  TH  komunikasi  yang  tidak  berjalan  lancar,  (2)  Komunikasi dengan anggota keluarga yang lain tidak berjalan lancar yaitu pada anggota keluarga yang mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan dan masalah berganti  agama  (3)  Komunikasi  dengan  anggota  masyarakat  masih  dapat berjalan dengan lancar. 10
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan  dampak pernikahan  berbeda  kewarganegaraan  mempunyai  aturan  secara  yuridis
9 Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam , Bandung: Alumni, 1976, 198.
10 Fransisca Paramita Fajar Putri, “Dampak Psikologisa dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama  (Studi  Kasus  di  Desa  Sinduadi,  Kabupaten  Jember)”,  (Skripsi,  Universitas  Negeri Yogyakarta, 2013).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  dimiliki  setiap  negara,  sehingga  nantinya  juga  mempersulit  secara administrasi  dalam  pernikahan  tersebut.  Kemudian  berdasarkan  artikel terkait  juga  pernikahan  berbeda  juga  mempunyai  dampak  psikologis  dan sosiologis  yang  di  alami  masing-masing  individu  tersebut.  Tujuan  dalam dalam kajian penelitian adalah untuk mengetahui dampak secara psikologis serta  sosial  terhadap  pernikahan  beda  status  kewarganegaraan,  secara individualisme yang dirasakanya. Sehingga penulis tertarik melakukan kajian dengan  judul  “Dampak  Psikologis  dan  Sosiologis  Terhadap  Pernikahan Berbeda Status Kewarganegaraan”.

## METODE
Metode  yang  digunakan  untuk  melihat  dampak  dari  psikologis  dan sosiologis  terhadap  pernikahan  berbeda  status  kewarganegaraan  dengan menggunakan  metode  penelitian  studi  literature.  Studi  literature (library research) ini  diambil  dari  beberapa  jurnal,  buku,  maupun  berita  terkait dengan  isu-isu  pernikahan  beda  negara,  dari  segi  hukum,  agama,  sosial, psikologis  dan  hubungan  diantara  keduanya.  Pada  hakekatnya  data  yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan  alat  utama  bagi  pelaksanaan  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder. 11
Penelitian  kepustakaan  tidak  hanya  sekedar  urusan  membaca  dan mencatat  literatur  atau  buku-buku  sebagaimana  yang  sering  dipahami banyak  orang  selama  ini.  Apa  yang  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan atau  sering  juga  disebut  dengan  studi  pustaka,  ialah  serangkaian  kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

## PEMBAHASAN

## Hakikat Pernikahan
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mengartikan  kata  nikah  sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan perkawinan. Kata nikah al nikahu berarti al aqd ikatan/perjanjian dan al wath; persebadan.  Menurut  istilah an  nikah adalah  akad  perkawinan  yang dilaksanakan  berdasar  syarat  dan  rukun  tertentu  menurut  syariat  islam. 12 Pernikahan  menjadikan  manusia  itu  saling  berpasangan  untuk  dapat membentuk  keluarga.  Pernikahan  menjadikan  kehalalan  bagi  hubungan manusia agar tidak terjerumus ke dalam zina.
11 Burhan  Bugin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif    Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah  Ragan? Varian Kontemporer , (Jakarta: Raja Grafmdo, 2007), 266-267.
12 Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 41

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pengertian fiqh, nikah adalah akad yang menyambut baik kelonggaran memiliki  hubungan  pasangan  dengan  ungkapan  pernikahan  atau  dengan kata-kata  yang  mempunyai  kesamaan  dengan  makna  yang  mendalam. Sementara  menurut  agama,  pernikahan  adalah  perjanjianatau  di  sisi  lain persetujuan  untuk  mengikat  diri  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita untuk melegitimasi hubungan seksual antara dua pertemuan untuk membuat kebahagiaan  kehidupan  sehari-hari  yang  dipenuhi  dengan  pemujaan  dan cinta dan harmoni dengan cara yang menyenangkan Allah. 13
Motivasi  di  balik  pernikahan  adalah  sesuai  perintah  Tuhan  untuk memperoleh  Garis  keturunan  sejati  di  mata  publik,  dengan  membangun keluarga  yang bahagia juga terarah. Para ahli Islam Imam Ghazali membagi alasan dan keuntungan pernikahan menjadi lima hal, sebagai berikut: 14
1. Mendapatkan  keturunan  sejati  yang  akan  melakukan  pengembangan keturunan yang dimilikinya.
2. Memenuhi permintaan intuitif keberadaan manusia
3. Melindungi individu dari kejahatan dan kehinaan
4. Membingkai  dan  mengatur  dengan  keluarga  yang  merupakan  tujuan utama dari masyarakat yang tinggi berdasarkan permintaan dan simpati.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
Perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  persatuan  antara    dua individu  yang  saling  membutuhkan  dan  memiliki  tujuan  yang  sama,    yaitu hidup  bersama  dalam  rumah  tangga  yang  bahagia,  sejahtera,  damai    dan tenteram  baik  lahir  maupun  batin.  Perkawinan  yang  bahagia  adalah perkawinan  yang  tidak  menutup  mata  terhadap  kekurangan  maupun kelebihan  masing-masing  dengan  menyadari  bahwa  semua  tidak  ada  yang sempurna.  Jalan  emas  untuk  memupuk  pengertian  ialah  dengan mempraktekkan  kesabaran  dan  toleransi.  Ditegaskan  bahwa  seorang  suami harus memperlakukan isterinya dengan hormat, penuh pengertian, timbang rasa, sedangkan seorang isteri harus setia, ramah dan penuh tanggung  jawab terhadap suami.
Prosedural  Pernikahan  Berbeda  Status  Kewarganegaraan  Perpektif Hukum di Indonesia
13 Siti Maleha , “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010),  16.
14 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)  26-27.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kualitas penduduk kewarganegaraan digambarkan oleh para ahli dan itulah yang disarankan oleh para ahli dan  tidak bisa dilepaskan dari dampak sosial politik, latar belakang   dan tempat ia bertempat tinggal. Seperti yang ditunjukkan  oleh  Aristoteles,  kualitas  anggota  masyarakat  yang  produktif adalah:Sikap/etika  perkotaan  dalam  dirinya.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh Aristoteles, ada empat bagian komponen kebajikan kewarganegaraan adalah:
1)  Temperance,  termasuk  kebijaksanaan  dan  penghindaran  batas;  2) Keadilan  (kesusilaan);  3)  Keberanian  atau  kepastian  (fortitude)  termasuk semangat; 4) Kecerdasan atau keadilan (wawasan kewajaran) memasukkan batas  sehubungan  dengan  penilaian. 15 Namun,  dalam  kemajuan  dunia modern, para ahli berusaha untuk meningkatkan jumlah Kualitas penduduk yang  sesuai  dengan  dunia  yang  maju.  Ungkapan  "cita-cita  bersama" menandakan  sebagai  "kemampuan  warga  untuk  mengesampingkan keuntungan  mereka  sendiri  dan  kepentingan  individu  untuk  untuk keuntungan  jangka  panjang".  Keunggulan  kewarganegaraan  atau kewarganegaraan  adalah  keinginan  penduduk  untuk  keuntungan  mereka sendiri atau perhatian individu mengenai kepentingan umum.
Pasal  57  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa  hukum  perkawinan campuran  adalah  perkawinan  antara  dua  individu  dengan  identitas  yang berbeda.  Dari  pengertian  pasal  57  UU  Perkawinan,  sangat  mungkin komponen hubungan pernikahan campuran digambarkan sebagai berikut: a) pernikahan antara  seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada  berbagai  standar;  c) mengingat  perbedaan  kewarganegaraan; d) salah satu yang  berkumpul adalah warga  negara  Indonesia.  Komponen  utamanya jelas  menyinggung  standar  monogami  dalam  pernikahan.  Komponen berikutnya  menunjukkan  kontras  yang  sah  yang  berlaku  untuk  orang  yang menikah.  Bagaimanapun,  hal  yang  penting  bukanlah  karena  perbedaan agama,  kebangsaan,  golongan  di  Indonesia,  tetapi  karena  komponen  ketiga karena  perbedaan  etnis.  Kontras  identitas  ini  bukanlah  kewarganegaraan semua  asing,  namun  komponen  keempat  yang  salah  satu  kewarganegaraan adalah  kewarganegaraan  Indonesia.  Berbicara  secara  ketat  berdasarkan peraturan,  hubungan  pernikahan  campuran  sesuai  peraturan  ini  adalah hubungan  antara  penduduk  Indonesia  dan  warga  negara  yang  jauh/beda negara. Karena berbagai etnis, jelas Hanya saja peraturan yang berlaku untuk mereka juga berlainan.
15 Warga Negara yang memiliki klasifikasi demikian akan menjadi warga Negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat menyatakan warganegara ada yang termasuk good citizen dan bad citizen. Good citizen amat ditentukan dari konstitusi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hubungan  pernikahan  campuran  yang  dilakukan  di  Indonesia dilengkapi dengan Undang-undang Pernikahan dan harus memenuhi syarat- syarat  pernikahan.  Persyaratan  Pernikahan  menghitung:  ada  pengesahan dari  dua  wanita  yang  direncanakan,  persetujuan  dari  dua  wali/wakil  untuk orang-orang yang belum 21 tahun, dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6  UU  Perkawinan. 16 Kapan  semua  persyaratan  telah  dipenuhi,  seseorang dapat meminta agar pusat pendaftaran pernikahan memberikan Pengesahan dari  pencatat  nikah  masing-masing  pihak.  Surat  keterangan  ini  berisi penjelasan  bahwa  fakta  benar-benar  menegaskan  bahwa  keadaan  telah terpenuhi  dan  tidak  ada  halangan  untuk  menikahi.  Dalam  hal  pusat pendaftaran pernikahan tidak akan memberikan surat data, maka pada saat itu  Saudara  dapat  meminta  agar  Pengadilan  mengeluarkan  Surat  Putusan yang  berbunyi:  bahwa  penolakannya  sangat  aneh.  Surat  keterangan  atau Keputusan Pengganti Informasi ini sudah cukup lama. Dalam hal selama ini perkawinan  belum  dilakukan,  maka  pada  saat  itu  Surat  Keterangan  atau Surat Keputusan tidak lagi mempunyai kekuatan.
Ada  beberapa  surat  berbeda  yang  juga  harus  siap.  Untuk  pasangan yang  direncanakan,  mereka  harus  meminta  pelamar  pasangan,  untuk menyelesaikan surat-surat dari daerah atau negara asal. Untuk memiliki opsi untuk  menikah  Indonesia,  ia  juga  harus  menunjukkan  Sertifikat  yang menyatakan  bahwa  ia  dapat  menikah  Apalagi  akan  menikah  dengan  warga negara  Indonesia.  Sertifikat  ini  diberikan  oleh  yang  mampu  di  negaranya. Apalagi  yang  harus  dilampirkan  adalah:  1)  Fotokopi  Tanda  Penduduk (KTP/visa); 2) Fotokopi Akta Kelahiran; 3) Surat keterangan bahwa dia saat ini  tidak  menikah;  4)  Pisahkan  dari  Sertifikat  dengan  asumsi  bahwa  Anda telah  memasang  sebelumnya;  atau  Akta  Kematian  Istri  dalam  hal  pasangan meninggal dunia; 5) Surat kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah  tersumpah  dan  maka  harus  diotorisasi  oleh  Kedutaan  Besar
16 Pasal  6  UU  Perkawinan  menyatakan:  1)  Perkawinan  harus  didasarkan  atas  perjanjian  kedua calon mempelai; 2)Untuk melansungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; 4)  Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  selama  mereka  masih hidupdan  dalam  keadaan  dapat  menyatakan  kehendaknya;  5)  Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat antara  orang-orang  yang  disebut  dalam  ayat  (2),  (3),    dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau lebih  di  antara  mereka  tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum tempat  tinggal  orang  yang  akan  melansungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini; 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
negara  luar  di  Indonesia.  Untuk  calon  pasangan,  sebagai  calon  istri  harus melengkapi diri dengan: 1) Fotokopi KTP; 2) Fotokopi Otentikasi kelahiran; 3)  Data  wali  dari  wanita  yang  direncanakan  dan  pria  yang  beruntung;  4) Surat  pengantar  dari  RT/RW  yang  nyatakan  bahwa  Anda  tidak  memiliki penghalang bagi seseorang untuk menikah.
Pendaftaran nikah ini diharapkan mendapatkan surat nikah (kutipan buku  nikah)  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Untuk  individu  yang  beragama Islam,  wajib  militer  diselesaikan  oleh  perwakilan  dari  pusat  pendaftaran pernikahan atau rekan ke pencatat pernikahan, terpisah, terpisah, kompromi. Sedangkan  bagi  non  muslim,  pencatatan  dilakukan  oleh  Pegawai  Kantor Catatan  Sipil. 17 Akta  Nikah  yang  telah  Anda  peroleh,  bagaimanapun  juga, harus disahkan  di  Departemen  Hukum  Selanjutnya,  Hak Asasi  Manusia  dan Kementerian  Luar  Negeri,  serta  terdaftar  di  Kedutaan  Besar  negara  asal pasangan. Dengan legitimasi, maka, pada saat itu, pernikahan seseorang sah dan diakui secara global, untuk hukum Internasional di negara asal pasangan, serta menurut hukum di Indonesia.
Ada  beberapa  dampak  yang  perlu  seseorang  akui  apakah  Anda menikahi seseorang Yang berbeda kewarganegaraan. Salah satu yang paling signifikan  terkait  dengan  situasi  dengan  anak-anak.  Mengingat  regulasi Kewarganegaraan  terbaru,  anak  yang  dilahirkan  ke  dunia  dari  perkawinan seorang  penduduk  Indonesia  dengan  seorang  laki-laki  Orang  luar  negeri, serta anak-anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan seorang wanita asing dengan  seorang  pria  Indonesia,  saat  ini  keduanya  telah  dipersepsikan sebagai penduduk Indonesia. Anak itu akan menjadi penduduk dua kali lipat, dan  setelah  anak  itu  berusia  18  tahun  atau  menikah,  dia  harus  mengikuti keputusannya.
Pernyataan untuk memilih harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga)  tahun  setelah  anak  18  tahun  atau  setelah  menikah.  Jadi  bersiaplah untuk  menghadapi  teknik  pilihan  berikut  identitas  anak  tersebut.  Untuk hubungan  pernikahan  campuran  yang  diadakan  di  luar  Indonesia,  harus didaftarkan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  paling  lambat  1  (satu)  tahun  setelah bersangkutan  kembali  ke  Indonesia.  Jika  tidak,  maka  pernikahan  seseorang belum  dipersepsikan  oleh  peraturan  negara.  Surat  nikah  didaftarkan  di
17 Pasal  61  UU  Perkawinan  menyatakan:  1)  Perkawinan  campuran  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  yang berwenang; 2) Barangsiapa melansungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam 60  ayat  (4)  Undang-undang  ini  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  1  (satu)  bulan;  3) Pegawai  pencatat  perkawinan  yang  mencatat  perkawinan  sedangkan  ia  mengetahui  bahwa  keterangan  atau keputusan  pengganti  keterangan  tidak  ada,  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kantor  Pendaftaran  Nikah  tempat  Anda  tinggal  Anda  berada  di  Indonesia sesuai dengan pengaturan Pasal 56 UU Perkawinan. 18
Perkawinan  campuran  ini  akan  membawa  hasil  lebih  lanjut,  lebih tepatnya sanksi pedoman dari setiap kumpulan undang-undang umum yang berlaku  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat.  Peraturan  dan  pedoman  yang mengawasi  hubungan  pernikahan  campuran  termuat  dalam  Pasal  57  UU Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa:  Perkawinan  campuran  dalam peraturan ini adalah perkawinan yang diimplikasikan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan,  mengingat kontras dalam identitas  dan  salah  satu  yang  menikah  adalah  warga  negara  Indonesia. Sementara sekali lagi kita menyadari ada tempat rumah atau tempat rumah seseorang,  di  mana  pilihan  terakhir  adalah  kenyataan  yang  sama  sangat Tidak  terkena  dampak  oleh  peraturan.  Akan  namun  tempat  tetap  tinggal seseorang  itu  mengaitkan  menutup  dengan  tempat  tinggal  sejak  tempat seseorang  beberapa  waktu  yang  dilakukan  sebagai  basis  utama  Untuk memutuskan  tempat  tinggal  individu  yang  sah.  Dalam  HPI  yang  menjadi signifikan saat ini dapat diakses tempat tinggal seseorang di sesuatu negara, itu menyiratkan di negara seseorang memiliki tempat tinggal jadi peraturan terkait masih belum jelas, misalnya hukum dimana ia berdomisili.
Selanjutnya  diantara  prinsip-prinsip  yang  ada  dan  berlaku  tersebut maka  prinsip  yang  dianut  di  Indonesia  yang  mana  akan  dipakai.  Untuk mengetahui  hal  tersebut  maka  kita tidak  dapat terlepas  dari  Pasal  16  AB. Adapun  Pasal  16  AB  menentukan  bahwa:  bagi  Penduduk  Hindia  Belanda (sekarang  Warga  Negara  Indonesia),peraturan-peraturan  perundang- undangan  yang  mengenai status  dan  wewenang  seseorang  tetap  berlaku terhadap  mereka  apabila  mereka  berada  di  luar negeri.  Pasal  ini  berlaku sesuai  dengan  status  personil  yang  mencakup:    a)  Hukum  perseorangan termasuk  hukum  keluarga  dan  hukum  perkawinan  dan  b)  Peraturan- peraturan mengenai benda benda yang tidak tetap. 19
Dampak Psikologi dalam Pernikahan Beda Status Kewarganegaraan Dampak  psikologis  setiap  individu  sangatlah  beragam,  dilihat  dari perbedaannya  fase  transformatif,  landasan  sosial-sosial,  juga  mengingat berbagai  variabel  yang  dibawa  sejak  lahir.  Setiap  pasangan  pasangan  perlu melakukan  survei  mental  dan  pemikiran  jadi  pasangan  bisa  lebih  terlibat dalam  menyampaikan  diri  mereka  sendiri  untuk  mencapai  tujuan  dan mengatasi masalah pasangan di struktur sebuah keluarga.
18 Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Bandung: Alumni, 1976, 34.
19 Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional , Bandung: Alumni, 1976, 12.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Menurut  Nana  Saodih 20 ,  dampak  psikologis  merupakan  karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam  interaksi  dan  lingkungannya,.  perilaku-perilaku  tersebut  merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor. Kemudian Menurut Abdullah  Nashih  Ulwan, 21 bahwa  dampak  psikologis  adalah  menampakkan apa yang disimpan dalam hati yang berupa rasa cinta, kasih sayang, kecewa, sedih,  dan  malu.  Berikut  ini  dampak  psikologis  pernikahan  beda  status kewarganegaraan yakni:
a. Sulitnya ketercapaian tujuan dalam berumah tangga Tujuan  dalam  pernikahan  berbeda  kewarganegaraan  itu  seperti pakaian yang dimanfaatkan selama menjalani kehidupan. Roh, keyakinan dan  kebiasaan  yang  menjadi  aturan  terus  ditambahkan  ke  masing- masing  orang-orang  yang  taat  baik  dalam  keyakinanya  maupun masyarakat,  termasuk  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Sangat menyenangkan jika orang penting lainnya dan anak-anaknya bisa datang bersama-sama,  ketika  pasangan  (yang  beragama  Islam)  menjalankan ibadah  puasa  atau  pergi  umrah  atau  sebaliknya  haji.  Bagaimanapun, bertentangan  dengan  norma  salahsatunya  keyakinan  dalam  beragama, sayang  sekali  bila  pasangan  dan  anak-anak  lebih  banyak  memutuskan untuk  pergi  ke  gereja  dikarenakan  pasangan  mempunyai  perbedaan agama yang dianut dari status kewarganegaraanya sendiri.
Demikian  juga  ketika  Ramadhan  tiba,  suasana  ibadah  puasa  menjadi perekat  batin  kehidupan  keluarga.  Tetapi  keinginan  sulit      terpenuhi ketika    pasangannya      berbeda  agama  akibat  status  kewarganegaraan yang  berbeda      Di    sisi  suaminya,  yang  kebetulan  beragama  Kristen misalnya,  akan  merasakan  hal  yang  sama,  yakni  merasa  indah  apabila melakukan  kebaktikan  di  gereja  bersanding  dengan  istri.  Namun  itu hanya  keinginan  belaka.    Setiap  keyakinan  dalam  beragama  terdapat ritual-ritual  keagamaan  yang idealnya  dijaga  dan  dilaksanakan  secara kolektif  dalam kehidupan  rumah  tangga.  Contohnya  pelaksanaan  salat berjamaah    dalam  keluarga  muslim,  atau  ritual  berpuasa.    Semua  ini akan  terasa   indah  dan  nyaman   ketika   dilakukan   secara kompak oleh seluruh keluarga.  Setelah  salat  berjamaah,   seorang   ayah  yang bertindak  sebagai    imam    lalu    menyampaikan    kultum    dan    dialog,
20 Umi Hasanah. Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Keyakinan, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
21 Umi Hasanah. Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Keyakinan, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tukarmenukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah    dan  religius    itu  sulit  diwujudkan    ketika    pasangan  hidupnya berbeda  agama. Kenikmatan  berkeluarga  ada  yang hilang.  Jadi,  secara psikologis    perkawinan    beda  status  kewarganegaraan  khusus  dalam beragama menyimpan  masalah  yang  bisa  mempengaruhi kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.
b. Mempertahankan dua keluarga besar berbeda Negara Kepribadian  pasangan,  secara  individu  sangatlah  beragam.  Misalnya kontras  usia,  kontras  kelas  sosial,  kontras  instruktif,  semuanya  masuk akal  selama  keduanya  saling  mengakui  dan  menyelesaikan. Bagaimanapun, untuk kehidupan sehari-hari  di Indonesia, kontras  yang ketat menjadi penting karena fungsi pernikahan tidak hanya menyatukan pasangan, namun juga keluarganya yang lebih jauh. Masalahnya semakin terasa  terutama  ketikapasangan  beda  keyakinan  dalam  satu  keluarga besar dikarenakan agama yang dibawa dari negara asalnya.
Akibatnya keduanya ada segi saling menghargai meskipun dalam hati kecil  ingin  memberontak  dikarenakan  beda  keyakinan  dalam  berbeda negara  itu  sendiri.  sehingga  pada  dasarnya  saling  mempertahankan antara  keluarga  besar  pasangan  beda  negara  dan  istri  harus  saling mengerti  satu  sama  lain.  Sebab,  untuk  menjaga  nama  baik  dalam pernikahan  berbeda  negara  baik  dari  keyakinan  maupun  kepribadian masing-masing keluarga. Semua resiko harus diterima dalam pernikahan beda status kewarnegaraan sebab semuanya adalah pilihan yang diambil dalam mencari pasangan yang ia pilih dalam pernikahan. Pada dasarnya pernikahan  beda  negara  juga  sama-sama  ingin  menciptakan  keluarga yang  harmonis  serta  memiliki  tujuan  yang  sama  akan  tetapi  semua memiliki  konsekuensi  dalam  memilih  pernikahan  berbeda  status kewarganegaraan baik dari pasangan sang istri maupun suami.
c. Saling berebut pengaruh dalam pengambilan keputusan Dampak  psikologis  dari  pasangan  suami  istri  yang  berbeda  negara juga  akan  sangat  dirasakan  oleh  anak-anak  mereka.  Perbedaan  yang sangat  jelas  dalam  keluarga  berbeda  negara  pada  umumnya  dirasakan secara  serius.  Adanya  perbedaan  antara  ayah  dan  ibu  untuk mempengaruhi  anak-anaknya,  sehingga  anak  muda-anak  mudah bingung.  Tapi  di  sisi  lain  ada  yang  ternyata  jauh  lebih  dewasa  dan mendasar.  Kedua  pasangan  biasanya  mempunyai  peran  serta  dampak bagi anak-anak mereka untuk mengikutinya khususnya kebiasaan dalam berperilaku serta beragama yang dia yakini. Khususnya dalam beragama, jika  ayahnya  muslim,  dia  butuh  anaknya  menjadi  Muslim.  Jika  ibunya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kristen dia percaya anaknya harus merangkul keyakinan agama Kristen. Anak muda yang seharusnya tongkat pernikahan sebagai hasil pasangan, sesekali  sumber  pertanyaan.  Kedua  pasangan saling  bertukar pengaruh dalam  menerapkan dampak kepada anak asuhnya.
Pasangan  yang  berbeda  status  kewarganegaraan  setiap  orang  akan berharap  dan  yakin  suatu  hari  pasanganya  akan  mengikuti perilaku/kebiasaan  yang  terbawa  dalam  suatu  negara.  Namun, kepercayaan  tidak  dijamin  terwujud  terlebih  lagi,  bahkan  kesulitan untuk  ketidak  ada  sepakatan  yang  muncul.  Pada  akhirnya  pasangan, masing-masing  merasa  sepi  dalam  keluarga.  Mereka  bingung  tentang siapa yang harus mengikuti dirinya baik dari segi kepercayaan maupun adat  yang  dimiliki  dalam  suatu  negara.  Begitu  juga  anak  mereka  yang sedang memasuki masa pengaturan dan pembentukan karakter di mana kualitas  yang  mereka  miliki  terhadap  perkembangan  pengetahuan  dan psikomotornya  sangat  berpengaruh.  Terlepas  dari  apakah  ketidak sepakatan  dalam  tindakan  menjadi  sumber  pertengkaran,  tentu  saja tidak  baik  untuk  masa  depan  anak  yang  masih  dalam  masa pertumbuhan..
Dampak Sosiologis dalam Pernikahan Beda Status Kewarganegaraan Menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama  dan  kekompakkan  antar  anggota  keluarga.  Oleh karena  itu hubungan  keluarga  dan  anggota  masyarakat  yang  harmonis  sangat dibutuhkan agar tercipta keluarga yang bahagia. Perkawinan berbeda status kewarganegaraan  tersebut  juga  secara  langsung  akan berdampak  pada sosiologis pasangan berbeda negara tersebut. Penulis disini akan membahas dampak  sosiologis  pasangan  berbeda  negara  yang  dilihat  dari  sikap  dan komunikasi antar pasangan, dengan anggota keluarga yang lain.
a. Komunikasi yang belum sepenuhnya maksimal dari kedua pasangan Pada  dasarnya,  masalah  yang  paling  penting  selama  ini  dilihat  dari segi  sosial  adalah  komunikasi.  Dalam  berkomunikasi  antar  pasangan beda  negara  menjadi  tujuan  utama  dalam  menjalin  hubungan  keluarga, dampak  dalam  menjalin  komunikasi  dengan  baik  dan  lancar  serta  bisa mendapatkan reaksi atau respon sesuai keinginan dari semua pasangan yang  menikah  dalam  menjalin  kehidupan.  Akan  tetapi  komunikasi menjadi  halangan  antar  pasangan  dalam  menjalin  keluarga  yang harmonis. Komunikasi sebagai media dalam berinteraksi pasangan yang berbeda  negara,  sehingga  komunikasi  yang  baik  yang  dapa direspon/difahami  antar  pasangan  yang  berbeda  negara.  Sehingga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
komunikasi  sangatlah  berpengaruh  dalam  menjalin  hubungan  keluarga baik antar pasangan maupun keturunan yang dihasilkanya.
Dalam  kehidupan  bersama  setiap  individu  dengan  individu  lainnya harus mengadakan komunikasi yang  merupakan alat utama bagi sesama individu untuk saling kenal dan  bekerja sama serta mengadakan kontak fisik  dan  non  fisik  secara    langsung  maupun  tidak  langsung.  Sehingga menurut Sawono, interaksi Sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu  dengan  kelompok.  Dalam  kehidupan  bersama  setiap  individu dengan individu lainnya harus mengadakan komunikasi yang merupakan alat  utama  bagi  sesama  individu  untuk  saling  kenal  dan  bekerja  sama serta  mengadakan  kontak  fisik  dan  non  fisik  secara  langsung  maupun tidak langsung. 22
b. Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan Perubahan sosial budaya yang ada di mata publik tidak sesuai dengan perubahan  sosial  budaya  yang  dimanfaatkan  sebagai  informasi  dalam mencari tahu perubahan iklim budaya saat ini, dengan tujuan bahwa itu akan  berhasil  menangkap  pemahaman  perubahan  sosial.  Perubahan sosial  budaya  sehingga  dapat  mempengaruhi  perbedaan  sosial  budaya dalam kedua pasangan berbeda negara saat ini dan adanya penyesuaian dalam diri untuk memahami sosial budaya antar pasangan beda negara, sehingga  ini  menjadi  pengaruh  tekanan  dalam  diri  individu  untuk memhami budaya masing-masing pasangan beda negara tersebut. 23
Masalah sosial budaya di dalam keluarga adalah masalah sosial dalam ruang lingkup yang kecil. Namun, di dalam ruang lingkup masalah kecil ini  dapat  tercipta  berbagai  masalah  yang  terhubung  dengan  berbagai masalah  dalam  ruang  lingkup  yang  besar.  Memiliki  hubungan  baik dengan keluarga suami atau isteri sangat penting. Memiliki keterampilan bergaul  dengan  keluarga  juga  bisa  membuat  hubungan  keluarga  besar harmonis dengan memahami sosial budaya mereka. Namun, jika terjadi selisih  atau  masalah  dalam  keluarga  besar,  akan  merusak  hubungan silaturahmi  antar-keluarga.  Sehingga  perbedaan  sosial  budaya  menjadi pengaruh  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  menjaga  hubungan pernikahan berbeda status kewarganegaraan.
Permasalhan  sosial  budaya  akan  terus  muncul  dalam  kehidupan manusia sebagai warga negara dalam mengisi kehidupannya. Kehidupan
22 Sawono, S.W, Teori-teori Psikologi Sosial , (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2003), 45.
23 Winarmo, Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis , Bandung: Alfabeta, 2009, 50

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
keluarga  yang  berbeda  negara  digambarkan  sebagai  contoh  aktivitas orang  individu  sebagai  bagian  akan  terus  berubah  kapanpun  dan Perkembangan  ini  dapat  diatur  dan  juga  dapat  tidak  mencolok  orang- orang yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  persatuan  antara    dua individu  yang  saling  membutuhkan  dan  memiliki  tujuan  yang  sama,    yaitu hidup  bersama  dalam  rumah  tangga  yang  bahagia,  sejahtera,  damai    dan tenteram  baik  lahir  maupun  batin.  Perkawinan  yang  bahagia  adalah perkawinan  yang  tidak  menutup  mata  terhadap  kekurangan  maupun kelebihan  masing-masing  dengan  menyadari  bahwa  semua  tidak  ada  yang sempurna.  Jalan  emas  untuk  memupuk  pengertian  ialah  dengan mempraktekkan  kesabaran  dan  toleransi.  Ditegaskan  bahwa  seorang  suami harus memperlakukan isterinya dengan hormat, penuh pengertian, timbang rasa, sedangkan seorang isteri harus setia, ramah dan penuh tanggung  jawab terhadap  suami.  Hubungan  pernikahan  campuran  yang  dilakukan  di Indonesia  dilengkapi  dengan  Undang-undang  Pernikahan  dan  harus memenuhi  syarat-syarat  pernikahan.  Persyaratan  Pernikahan  menghitung: ada  pengesahan  dari  dua  wanita  yang  direncanakan,  persetujuan  dari  dua wali/wakil  untuk  orang-orang  yang  belum  21  tahun,  dan  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU Perkawinan.
Akibatnya  pernikahan  beda  setatus  kewarganegaraan  mempunyai konsekuensi dari masing-masing yang menjalankan dalam berkeluarga, salah satunya  dampak  psikologis  yankni  (1) Sulitnya  ketercapaian  tujuan  dalam berumah  tangga ,  (2)  Perbedaan  sosial  budaya  yang  dianut  antar  kedua pasangan,  (3) Saling  berebut  pengaruh  dalam  pengambilan  keputusan. Sedangkan  dampak  sosiologis  terhadap  pernikahan  beda  setatus kewarganegaraan  yakni: (1) Komunikasi  yang belum sepenuhnya maksimal dari kedua pasangan, (2) Perbedaan sosial budaya yang dianut antar kedua pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dan  Syahrani,  Riduan.  1978.  Hukum  Perkawinan.Bandung: Alumni.
Bugin,  Burhan.  2007.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif    Aktualisasi Metodologis  ke  Arah  Ragan?  Varian  Kontemporer.  Jakarta:  Raja Grafmdo.
Hadikusuma,  Hilman.  2007.  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hartono,  Sunaryati.  1976.  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Internasional. Bandung: Alumni,
Hasanah,  Umi.  2008.  Dinamika  Kehidupan  Pasangan  Yang  Berbeda Keyakinan, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
Idris Ramulyo, Moh. 1999. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang- Undang  No 1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Jakarta: Bumi Aksara.
Makhfudz,  Muhammad.  2012.  Berbagai  Permasalahan    Perkawinan  Dalam Masyarakat  Ditinjau  Dari  Ilmu  Sosial  Dan  Hukum.  Jurnal  Universitas Tama Jagakarsa..
Maleha, Siti. 2010. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif  Bimbingan  Konseling  Islam”.  Skripsi  Sarjana,  Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
Paramita  Fajar  Putri,  Fransisca.  2013.  “Dampak  Psikologisa  dan  Sosiologis Suami  Isteri  Yang  Berbeda  Agama  (Studi  Kasus  di  Desa  Sinduadi, Kabupaten Jember)”. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
S  Meliala,  Djaja.  2007.  Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan Hukum Keluarga.. Bandung: Nuansa Aulia.
Saleh,  K.Wantjik.  1980.  Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sawono,  S.W.  2003.  Teori-teori  Psikologi  Sosial.  Jakarta:  Raja  Grasindo Persada.
Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Syahar,  Saidus.  1976.  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Masalah Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Bandung: Alumni.
Syahraeni,  Andi.  2013.  Bimbingan  Keluarga  Sakinah.  Makassar:  Alauddin University Press.
Winarmo. 2009. Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta.
Yaswirman.  2011.  Hukum  Keluaraga-Karakteristik  Dan  Prospek  Doktirn Islam  Dan  Adat  Dalam  Masyarakat  Matrilineal  Minangkabau.  Jakarta: Rajawali Press.