## UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

## Anjarlea Mukti Sabrina
Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  masalah  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  belum terlihat  hasilnya  sampai  saat  ini.  Bahkan  semakin  berkembang  tidak  hanya  di  tingkat  pusat tetapi semakin menyebar ke tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ditinjau  dari  perspektif  kriminologi  dan upaya untuk mencegah atau mengatasi tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa: Pertama,  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  bersifat  multidimensi, Kedua, upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu: mendesain ulang pelayanan publik, transparansi, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat  pendukung  dalam  pencegahan  korupsi,  menyeimbangkan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  dan  Iman  dan  Taqwa,  melakukan  penyuluhan  hukum  yang berkaitan  dengan  masalah  korupsi,  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintah baik  secara  represif  maupun  reprentif,  meningkatkan  kualitas  keimanan  individu  masing- masing,  menumbuhkan  rasa  kesadaran  masyarakat  akan  bahayanya  korupsi,  menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, penyederhanaan sistem pemerintahan, menumbuhkan sikap  jujur  dalam  bermasyarakat,  menumbuhkan  sikap  tanggung  jawab  akan  tugas  dan kewajibannya.

## Kata Kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  problem  of  efforts  to  eradicate  corruption  that  has  not  seen  the results until now. Even more developed not only at the central level but increasingly spread to  the  regional  level.  This  study  aims  to  determine  the  factors  causing  the  occurrence  of criminal corruption from the perspective of criminology and efforts to prevent or overcome the  criminal  act  of  corruption.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  descriptive. From  this  research,  it  can  be  concluded  that:  First,  the  factors  causing  corruption  are multidimensional. Second, non-penal efforts that can be done to overcome these factors are: redesigning public services, transparency, increasing the empowerment of tools advocates in the  prevention  of  corruption,  balancing  Sciences  and  Technology  and  Faith  and  Taqwa,
conducting legal counseling related to corruption, overseeing the goverment’s repressive and repressive  way’s,  improving  the  quality  of  individual  faiths,  fostering  a  sense  of  public awareness  of  the  dangers  of  corruption,  impose  severe  sanctions  for  the  perpetrators  of corruption, simplification of government systems, fostering honest attitude in the community, cultivate and attitude of responsibility for duties and obligations.
Keywords: Eradicatoin, Corruption, Criminology

## A. Latar Belakang Masalah
Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut  Mochtar  Lubis,  korupsi  akan  selalu  ada  dalam  budaya  masyarakat  yang  tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa.  Para  penguasa  di  berbagai  belahan  dunia  oleh  adat  istiadat,  patut  untuk meminta  upeti,  sewa  dan  sebagainya  pada  masyarakat,  karena  secara  turun-temurun semua  tanah  dianggap  sebagai  milik  mereka.  Jadi,  korupsi  berakar  dari  masa  tersebut ketika  kekuasaan  bertumpu  pada  “ birokrasi  patrimonial ” yang  berkembang  dalam kerangka  kekuasaan  feodal.  Dalam  struktur  seperti  inilah  penyimpangan,  korupsi, pencurian mudah berkembang. 1
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  merupakan  sumber  malapetaka  suatu  rezim,  hal ini  diungkapkan  oleh  Mantan  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat  Al  Gore  sebagai  berikut: “ There  is  no  question  that  as  we  move  into  global  information  age,  foreign  corrupt practices threaten to undermind both the growth and the stability of our global trade and system.  Nowhere  are  the  consequences  more  evident  than  in  emerging  and  developing economies.  The  Financial  crisis  in  Russia  and  Asia  have  clearly  been  deepelned  as  a result of cronyism and corruption. ” 2
Upaya  pemberantasan  korupsi  hingga  saat  ini  belum  terlihat  hasilnya  secara memuaskan.  Bahkan,  kejahatan  korupsi  terlihat  semakin  menyebar  tidak  hanya  di kalangan pusat tetapi juga di tingkat daerah. Perkembangan tindak pidana korupsi makin
1 Mochtar Lubis dan James Scott, 1985, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, Hal. 16.
2 Romli  Atmasasmita,  2001,  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Penegakan  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, Hal. 77.
meningkat  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitas.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan  merupakan  kejahatan  biasa (ordinary  crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa ( extra - ordinary crimes ).
Ketika  korupsi  telah  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  -  ordinary crimes), maka  upaya  pemberantasannya  tidak  dapat dilakukan  secara  biasa,  tetapi  harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kenyataannya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam  menangani  korupsi  cenderung memposisikan  korupsi  sebagai  suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan  dan  berbagai  lembaga  dibentuk  oleh  Pemerintah  dalam  upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataannya justru tidak berubah.
Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  karena  dapat  dipastikan  adanya  berbagai  faktor  yang  mendukung kejahatan korupsi semakin meningkat. Berbagai teori tentang sebab-sebab kejahatan telah diajukan  oleh  para  ahli  dari  berbagai  bidang  ilmu  hingga  pada  akhirnya  berkembang aliran  atau  mazhab-mazhab  dalam  kriminologi.  Namun,  hingga  saat  ini  masih  belum ditemukan  jawaban  yang  memuaskan  mengenai  upaya  pemberantasan  korupsi  yang efektif dan dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi  sehingga  penulis  menyusun  jurnal    yang  berjudul  “Upaya  Menanggulangi  Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”.

## B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Ditinjau Dari Kriminologi
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus , yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau  memfitnah. 3 Faktor-faktor  penyebab korupsi  perlu  diketahui  masyarakat  untuk  lebih  mengefektifkan  upaya  penanggulangan korupsi.  Hal  tersebut  sebagaimana  dikemukakan  Bonger  bahwa  untuk  memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya. 4
Teori-teori  kriminologi  dapat  digunakan  untuk  mencari  sebab-sebab  terjadinya korupsi  sebagai  suatu  kejahatan  karena  menurut  E.H.  Sutherland,  kriminologi  adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk
3 Ilham  Gunawan,  1990,  Postur  Korupsi  di  Indonesia,  Tinjauan  Yuridis,  Sosiologis,  Budaya,  dan  Politis, Angkasa, Bandung, Hal. 8.
4 Andi Hamzah, 1991, Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 15
didalamnya  proses  pembuatan  undang-undang,  pelanggaran  undang-undang  dan  reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. 5
Faktor-faktor  penyebab  korupsi  perlu  diketahui  masyarakat  untuk  lebih mengefektifkan  upaya  penanggulangan  korupsi.  Hal  tersebut  sebagaimana  dikemukakan Bonger bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya. 6 Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk mencari sebab-sebab dari  korupsi  sebagai  suatu  kejahatan  karena  kriminologi  adalah  suatu  cabang  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  sebab-sebab  dan  akibat-akibat  serta  perwujudan  dari kejahatan, meliputi :

## 1. Differential Association Theory
Pengertian Differential  Association oleh  Sutherland  diartikan  sebagai  “ the contents of the patterns presented in association ”. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok  pergaulan  dengan  penjahat  akan  menyebabkan  perilaku  kriminal,  tetapi yang  terpenting  adalah  isi  dari  proses  komunikasi  dengan  orang  lain.  Sutherland menjelaskan  proses  terjadinya  perilaku  kejahatan  dengan  mengajukan  sembilan proposisi sebagai berikut:
a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
b. Tingkah  kriminal  dipelajari  dalam  hubungan  interaksi  dengan  orang  lain  melalui suatu proses komunikasi.
c. Bagian  penting  dari  mempelajari  tingkah  laku  kriminal  terjadi  dalam  kelompok yang intim.
d. Mempelajari  tingkah  laku  kriminal,  termasuk  di  dalamnya  teknik  melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
f. Seseorang  menjadi delinquent karena  penghayatannya  terhadap  peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.
5 Edwin  H.  Sutherland  and  Donald  R  Cressey,  “Criminolgy”  dalam  I.S.  Susanto,  2011, “Kriminologi”,  Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 1
6 Andi Hamzah, Op.Cit , Hal. 15.
h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme  yang berlaku dalam setiap proses belajar.
i. Sekalipun  tingkah  laku  kriminal  merupakan  pencerminan  dari  kebutuhan- kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan  melalui  kebutuhan  umum  dan  nilai-nilai  tadi  karena  tingkah  laku nonkriminal  pun  merupakan  pencerminan  dari  kebutuhan  umum  dan  nilai-nilai yang sama. 7

## 2. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan
Tokohnya  ialah  A.  Lacassagne  (1843-1924)  guru  besar  dalam  ilmu  kedokteran kehakiman.  Lacassagne  merumuskan  ajarannya  sebagai  berikut  ”Yang  terpenting adalah  keadaan  sosial  sekeliling  kita....  Keadaan  sosial  sekeliling  kita  adalah  suatu pembenihan  untuk  kejahatan;  kuman  adalah  si  penjahat,  suatu  unsur  yang  baru mempunyai  arti  apabila  menemukan  pembenihan  yang  membuatnya  berkembang. 8 Tokoh  penting  lainnya  dari  mazhab  Perancis  adalah  G.  Tarde  (1843-1904),  seorang ahli  hukum  dan  sosiologi.  Menurut  pendapatnya  kejahatan  bukan  suatu  gejala  yang antropologis  tapi  sosiologis,  seperti  kejadian-kejadian  masyarakat  lainnya  dikuasai oleh peniruan. 9
3. Crime Opportunity Theory
Felson  dan  Clarke  berpendapat  bahwa  “ no  crime  can  occur  without  the physical  opportunities to carry  it  out .” 10 Felson  dan  Clarke  juga  mengemukakan  10 prinsip crime opportunity theory sebagai berikut :
a. Opportunities play a role in causing all crime.
b. Crime opportunities are highly specific.
c. Crime opportunities are concentrated in time and space.
d. Crime opportunities depend on everyday movements of activity.
e. One crime produces opportunities for another.
f. Some products offer more tempting crime opportunities..
g. Social and technological changes produce new crime opportunities.
h. Crime can be prevented by reducing opportunities.
7 Romli Atmasasmita, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 24-25.
8 Bonger, 1962, Pengantar Kriminologi, PT Pembangunan Jakarta, Jakarta, Hal. 100.
9 Ibid , Hal. 101.
10 Felson, M. And Clarke, R.V., 1998, Opportunity Makes the Thief, Home Office, London, Hal. 9
i. Reducing opportunities does not usually displace crime.
j. Focused opportunity reduction can produce wider declines in crime. 11
Setelah  dijabarkan  teori  kriminologi  mengenai  sebab-sebab  kejahatan,  maka faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut : Faktor penyebab korupsi menurut Andi Hamzah adalah :
a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat.
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi. 12
Syed Hussein Alatas menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah :
a. Ketiadaan  atau  kelemahan  kepemimpinan  dalam  posisi-posisi  kunci  yang  mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
c. Kolonialisme,  dimana  suatu  pemerintah  asing  tidaklah  menggugah  kesetiaan  dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
d. Kurangnya pendidikan.
e. Kemiskinan.
f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
h. Struktur pemerintahan.
i. Perubahan  radikal,  dimana  tatkala  suatu  sistem  nilai  mengalami  perubahan  radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
j. Keadaan  masyarakat  dimana  korupsi  dalam  suatu  birokrasi  bisa  memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan. 13
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  korupsi  ditinjau  dari  sudut  pandang kriminologi adalah :
1. Kurang Keimanan
11 Ibid , Hal. 5-6.
12 Andi Hamzah, Op.Cit , Hal. 18.
13 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 19.
Semakin  tinggi  seseorang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK) yang semakin modern tanpa dibarengi dengan keimanannya tidak mustahil seseorang akan terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan korupsi, dikarenakan kekurangan iman  dan  siraman  kerohanian  kepada  orang  tersebut.  Oleh  karena itu,  harus  terdapat keseimbangan  antara  IPTEK  dan  IMTAQ  (iman  dan  taqwa),  sehingga  seseorang dapat membentengi diri agar tidak melakukan tindak kejahatan korupsi.
2. Faktor Ekonomi
Salah  satu  penyebab  seseorang  melakukan  kejahatan  korupsi  adalah  disebabkan oleh faktor ekonomi dimana dalam diri manusia ada rasa ketidakpuasan terhadap apa yang sudah ada dan ia miliki sehingga menimbulkan kecenderungan untuk melakukan suatu  kejahatan  korupsi.  Kondisi  ekonomi  yang  tidak  menentu  dalam  suatu  negara dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal.
3. Faktor Lingkungan
Penyebab  seseorang  dapat  melakukan  kejahatan  korupsi  dapat  timbul  dari  faktor lingkungan dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan. Faktor  lingkungan  merupakan  faktor  yang  dominan  untuk  menentukan  seseorang melakukan  suatu  kejahatan,  khususnya  kejahatan  korupsi  sehingga  tidak  menjadi jaminan  bahwa  seseorang  yang  hidup  dalam  lingkungan  yang  baik  untuk  tidak melakukan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan IPTEK dan IMTAQ sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan masyarakat tersebut.
4. Faktor Hukum
Dari  segi  kriminologi,  faktor  hukum  merupakan  salah  satu  penyebab  yang  dapat menimbulkan  kejahatan  korupsi  dimana  lemahnya  pengawasan  hukum  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  berwenang  dalam  hal  ini  sehingga  banyak  orang- orang  terus  melakukan  kejahatan  korupsi  disebabkan  oleh  lemahnya  pengawasan dalam  hal  ini.  Ketidaktakutan  seseorang  terhadap  hukum  yang  memicu  banyaknya terjadi  kejahatan  korupsi  dimana  sanksi  yang  terdapat  begitu  ringan  dan  tidak konsisten.
5. Kultur Kebudayaan
Kultur  budaya  yang  terdapat  dalam  masyarakat  maupun  instansi  pemerintahan dapat  memicu  terjadinya  kejahatan  korupsi.  Kebiasaan-kebiasaan  yang  ada  dalam masyarakat  maupun  instansi  pemerintahan  tersebut  antara  lain:  kerjasama  untuk melakukan kejahatan, takut untuk melaporkan  adanya suatu kejahatan sehingga sulit
untuk  memberantas  kejahatan  korupsi  yang  telah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan negara.
6. Faktor Sosial
Faktor  sosial  bisa  menjadi  alasan  mengapa  seseorang  bisa  melakukan  kejahatan korupsi yang disebabkan karena kebiasaan yang terdapat dalam diri individu masing- masing dan dapat pula disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan  tersebut.  Kebiasaan  dan  kesempatan  bisa  menjadi  momentum  seseorang untuk melakukan korupsi dimana kurangnya pengawasan dalam hal tersebut.
7. Faktor Perilaku Individu
Apabila dilihat dari segi perilaku korupsi, sebab-sebab ia melakukan korupsi dapat timbul dari dorongan dalam dirinya yang dapat dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadaran untuk melakukan.sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara  lain:  sifat  tamak  manusia,  moral  yang  kurang  kuat  menghadapi  godaan, penghasilan  yang  kurang  mencukupi,  kebutuhan  hidup  yang  mendesak,  gaya  hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, atau ajaran agama yang kurang diterapkan. 14
Berbagai  pendapat  mengenai  faktor-faktor  penyebab  korupsi  di  atas memperlihatkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah yang multidimensi sehingga tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengandalkan kemampuan hukum pidana.

## C. Upaya-upaya  yang  Bisa  dilakukan  untuk  Mencegah  atau  Mengatasi  Kejahatan Korupsi
Upaya  penanggulangan  korupsi  di  samping  melalui  sarana  hukum  pidana  maka kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  juga  harus  diusahakan  dan  diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana  di  luar  hukum  pidana  atau nonpenal  policy merupakan  kebijakan  yang  paling strategis.  Hal  ini  disebabkan  karena nonpenal  policy lebih  bersifat  sebagai  tindakan pencegahan  terhadap  terjadinya  kejahatan. 15 Upaya-upaya  nonpenal  untuk  mencegah korupsi diantaranya yaitu:
1. Bappenas  mengemukakan  bahwa  langkah-langkah  pencegahan  dalam  Rencana  Aksi Nasional Pemberantasan 2004-2009 diprioritaskan pada:
14 Mulyadi, 2011, Kejahatan
Korupsi Ditinjau
Dari Kriminologi, http://muliaditugas.blogspot.com/2011/01/kjhatan-korupsi-ditinjau-dari.html, diakses tanggal 24 Juni 2012
15 Indung Wijayanto, 2010, Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Pandecta, Vol. 4, No. 2, Hal. 6-7.
a. Mendesain  ulang  pelayanan  publik,  terutama  pada  bidang-bidang  yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada :
1) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
2) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
3) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
4) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
b. Memperkuat  transparansi,  pengawasan  dan  sanksi  pada  kegiatan-kegiatan pemerintah  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  dan  sumber  daya  manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada :
1) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
2) Penyempurnaan Sistem Procurement / Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
3) Penyempurnaan  Sistem  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Aparatur Negara.
c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. 16
2. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kejahatan korupsi ditinjau dari kriminologi antara lain:
a. Menyeimbangkan  antara  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  dan Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ).
b. Melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintah  baik  secara  represif maupun reprentif.
d. Meningkatkan kualitas keimanan individu masing-masing.
e. Menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi.
f. Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi.
g. Penyederhanaan sistem pemerintahan.
h. Menumbuhkan sikap jujur dalam bermasyarakat.
i. Menumbuhkan sikap tanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. 17
16 Anonim, 2011, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, http://bappenas.go.id/node/26/3221/strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/,  diakses  tanggal 27 Juni 2012.
17 Mulyadi, Loc.Cit .
Strategi  tersebut  bertujuan  untuk  melanjutkan  dan  menyempurnakan  berbagai upaya  dan  kebijakan  pemberantasan  korupsi  agar  menghasilkan  peningkatan kesejahteraan,  keberlangsungan  pembangunan  berkelanjutan  dan  konsolidasi  demokrasi. Strategi  tersebut  harus  dirumuskan  melalui  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  sipil  dan kalangan  dunia  usaha,  selain  peran  aktif  dari  pemerintahan  untuk  mendorong  dan meningkatkan  pemberantasan  korupsi  harus  senantiasa  dilakukan  oleh  pemerintah  dan para pemangku kepentingan lainnya.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  bersifat  multidimensi, diantaranya adalah kesempatan ( opportunities ), kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil, latar  belakang  kebudayaan  Indonesia,  manajemen  serta  kontrol  yang  kurang  efektif dan  efisien,    modernisasi,  ketiadaan  atau  kelemahan  kepemimpinan  yang  kontra terhadap  korupsi,  struktur  pemerintahan,  kelemahan  pengajaran  agama  dan  etika, kemiskinan, tiadanya hukuman yang keras, kemiskinan, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi, dan lain-lain.
2. Upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut  yaitu:  mendesain  ulang  pelayanan  publik,  transparansi,  meningkatkan pemberdayaan  perangkat-perangkat  pendukung  dalam  pencegahan  korupsi, menyeimbangkan  (Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi)  IPTEK  dan  (Iman  dan  Taqwa) IMTAQ,  melakukan  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  korupsi, melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintah  baik  secara  represif  maupun reprentif,  meningkatkan  kualitas  keimanan  individu  masing-masing,  menumbuhkan rasa  kesadaran  masyarakat  akan  bahayanya  korupsi,  menerapkan  sanksi  yang  berat bagi pelaku korupsi, penyederhanaan sistem pemerintahan, menumbuhkan sikap jujur dalam  bermasyarakat,  menumbuhkan  sikap  tanggung  jawab  akan  tugas  dan kewajibannya.

## Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas adalah:
1. Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  juga  harus  terfokus  pada  upaya  untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya.
2. Kebijakan  yang  integral  melalui  upaya  penal  dan  nonpenal  harus  dilakukan  untuk menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  karena  keduanya  saling  melengkapi  dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 1991. Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Anonim. 2011. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi . http://bappenas.go.id/node/26/3221/strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan- korupsi/> [diakses tanggal 27 Juni 2012] Bonger. 1962. Pengantar Kriminologi . Jakarta: PT Pembangunan Jakarta Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika
Ilham  Gunawan.  1990. Postur  Korupsi  di  Indonesia,  Tinjauan  Yuridis,  Sosiologis,  Budaya, dan Politis . Bandung: Angkasa, Bandung
Indung  Wijayanto.  2010.  “Kebijakan  Nonpenal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi”. Pandecta , Vol. 4, No. 2 I.S. Susanto. 2011. Kriminologi . Yogyakarta: Genta Publishing
M. Felson And R.V. Clarke. 1998. Opportunity Makes the Thief . London: Home Office Mochtar Lubis dan James Scott. 1985. Bunga Rampai Korupsi . Jakarta: LP3ES
Mulyadi.
2011. Kejahatan Korupsi
Ditinjau Dari Kriminologi . http://muliaditugas.blogspot.com/2011/01/kjhatan-korupsi-ditinjau-dari.html> [diakses tanggal 24 Juni 2012]
Romli  Atmasasmita.  2001. Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Penegakan  Hukum . Bandung: Mandar Maju
_________________.  1992. Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi .  Bandung:  PT  Refika Aditama