PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)
Oleh:
I Gusti Fajar Wisnu Sanjaya 1 , Ketut Wetan Sastrawan 2
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)
Abstrak: Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Selanjutnya  Disingkat  UU  SPPA)  yang merupakan  pergantian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  telah  mengatur  secara  tegas  mengenai  Keadilan Restoratif dan Diversi yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  Stigma  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dan  si  anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara wajar.  Penelitian  ini  menliti  pelaksanaan  diversi  terhadap  anak  yang  bermasalah hukum  dalam sistem peradilan pidana anak di  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala- kendala  dalam  pemberian  diversi  terhadap  anak  yang  bermasalah  hukum  dalam sistem  peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Pelaksanaan  Diversi  yang dilakukan  di  wilayah  hukum  Polres  Buleleng  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimana  pemenuhan  kebutuhan hukum  terhadap  anak  adalah  yang  paling  utama  dalam  proses  diversi.  Kendala dalam  pelaksanaan  diversi  adalah  kendala  eksternal.  Kendala  eksternal  yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  tidak  adanya  fasilitas  rumah  aman  bagi  pelaku anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  ketidak  mauan  korban  untuk melaksanakan  diversi  yang  dalan  Pasal  6  UU  SPPA  meyatakan  bahwa  dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.
Kata-kata kunci: Diversi, Anak yang Bermasalah Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena
1 Alumni Fakultas Huku m Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Huku m Universitas Panji Sakti.
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Setiap  anak  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Ferli Hidayat, 2015) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  kemudian  juga dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
Berdasarkan  gagasan  diatas,  dalam  mengakomodir  prinsip-prinsip perlindungan  anak  terutama  prinsip  non  diskriminasi  yang  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Selanjutnya  Disingkat  UU  SPPA)  yang merupakan  pergantian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  telah  mengatur  secara  tegas  mengenai  Keadilan Restoratif dan Diversi yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari  proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  Stigma  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  2015).  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  peran  serta semua  pihak  dalam  mewujudkan  hal  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  UU SPPA  disebutkan  bahwa  Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan. Selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Keadilan  restoratif
yang  dimaksud  dalam  UU  SPPA  (sistem  peradilan  pidana  anak)    adalah kewajiban melaksanakan Diversi.Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa: Ayat  (1) Pada tingkat  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara  Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
Ayat(2)  “Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Oleh  karena  penerapan  diversi  merupakan  suatu  kewajiban,  maka  menjadi penting  bagi  pejabat  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  untuk  benar-benar memahami  bagaimana  mekanisme  penerapan  diversi  tersebut.Dalam  penulisan skripsi  ini,  Peneliti  mencoba  mengkaji  bagaimana  penerapan  Diversi  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Yang  menjadi  kesenjangan  dalam penelitian ini adalah adanya kendala-kendala dan fasilitas terkait keberlangsungan dalam  pemberian  Diversi  yang  menurut  peneliti  penting  untuk  dikaji  yang nantinya  bisa  menjadi  masukan  terhadap  penegak  hukum  atau  kepolisian, sehingga  pelaksanaan  dalam  pemberian  Diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  oleh  instanti  terkait  sesuai  aturan  yang  berlaku  dan  mampu memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut tanpa diskriminasi.
1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  dalam  pemberian  diversi  terhadap  anak  yang  bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Hukum  empiris,  yang  dimana adanya  kesenjangan das  solen dengan das  sein atau  kesenjangan  antara  teori dengan  dunia  realita.  Dalam  hal  ini  kesenjangan  yang  dimaksud  adalah pelaksanaan  Pasal  28  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang
pelaksanaan  diversi  yang  dimana  dalam  kesepakatan  diversi  haruslah menghadirkan steak  holder yang  terkait,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  ada beberapa  pihak  yang  tidak  dihadirkan  dalam  proses  diversi  tersebut.  Sehingga dengan  demikian  aturan  dalam  Pasal  tersebut  sudah  diatur,  akan  tetapi  dalam pelaksanaanya tidak dilakukan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatugejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Polres  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di  antaranya  karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan dandata  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu Undang-Undang  35  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  KUHAP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana).
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004).  Wawancara  merupakan cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisa.  Metode  kualilatif  yang  dikamsud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasi  nyata/riil  ( natural  setting ).  Analisa kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan jumblah.Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong,  L.,  1999:  103).  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasi yang  nyata/alamiah/riil  ( natural  setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  jumlah  (Soejono  dan  Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  berbagai  isu  yang  ada  dalam  konvensi  hak  anak  salah  satunya  yang sangat  memprihatinkan  adalah  Anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus, secara spesifik lagi  adalah bagi anak  yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang  menghadapi  kelaparan  dan  kemiskinan,  menjadi  korban  kekerasan  dalam keluarga atau penyalahgunaan narkoba, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang  dihadapkan  pada  kekerasan,  alkohol,  mejadi  korban  penyalahgunaan  obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum.
Dengan  demikian,  Pembicaraan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum mengacu  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak pidana.  Anak  sebagai  pelaku  atau  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah anak  yang  disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan  terbukti  bersalah  melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  untuk  menciptakan  sebuah  dasar pemikiran pembentukan undang-undang harus disertakan dasar-dasar filosofisyuridis  dan  sosiologis. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  UU  SPPAdalam naskah akademik disubtkan dasar-dasar pemikiran tersebut, antara lain:
1. Dasar Filosofis
Dasar  Filosofis  adalah  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  dalam  berbangsa dan  bernegara,  yaitu  Pancasila.  Penjabaran  nilai-nilai  Pancasila  di  dalam mencerminkan  suatu  keadilan,  ketertiban,  dan  kesejahteraan  yang  diinginkan oleh  masyarakat  Indonesia.  Disebutkan  bahwa  anak  merupakan  amanah  dan karunia  Tuhan  Yang  maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai manusia,  sehingga  anak  berhak  mendapatkan  perlakuan  khusus,  terutama perlindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan  anak  dan  diberikan  prioritas terbaik bagi anak.
2. Dasar Sosiologis
Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental,  fisik  dan sosial  anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara  kuantitas  dan  kualitas  cenderung  meningkat  dibandingkan  dengan
tindak  pidana  lain,  nyaris  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  dewasa dilakukan  pula  oleh  anak-anak.  Bebagai  factor  penyebabnya  adalah  keadaan sosial  ekonomi  yang  kurang  kondusif,  pengaruh  globalisasi  dalam  bidang komunikasi  dan  informasi,  hiburan,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan perubahan  gaya  hidup.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  paradigma  dalam penanganan anak  yang berkonflik dengan hukum,  antara lain didasarkan  pada peran  dan  tugas  masyarakat,  pemerintah,  dan  lembaga  Negara  lainnya  yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  meningkatkan kesejahteraan anak serta  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.
3. Dasar Yuridis
Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya:  menjunjung  keluhuran  martabat  manusia,  bersifat  adil,  menjamin kesamaan  dan  kesabaran,  memajukan  kepentingan  dan  kesejahteraan  umum. Pasal  28  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  atas  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas perlindungan  dan  diskriminasi”.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  UU  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  sesuai dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child ) sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  UU  No.3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  banyak  mengandung  kelemahan  dan  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dalam  Konvensi  Hak  Anak  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia.
Keadilan Restoratif merupakan suatu  proses Diversi dimana semua pihak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk  memperbaiki, rekonsiliasi,  dan menentramkan hati  yang tidak berdasarkan
pembalasan. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan  pembinaan  wajib  dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  memahami  masalah Anak.  Namun  sebelum  masuk  proses  peradilan  para  penegak  hukum,  keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi.
Proses  diversi  ini  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  sebelum  anak masuk  dalam  peradilan  anak.  Undang-undang  No.11  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Tahun  2012,  Pasal  7.  Tidak  semua  kasus  anak  yang  diatur  dalam  UU  ini menggunakan  metode  diversi,  ada  syarat  yang  menghendaki  sebagai pertimbangan  apakah  masalah  anak  diselesaikan  dengan  metode  diversi  atau tidak,  syarat  yang  mengendaki  masalah  anak  harus  didiversi  yaitu:  Diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun,  Bukan  merupakan pengulangan tindak pidanasebagaimana yang diatur dalamPasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat  (1),(2),  Pasal  8  ayat  (3),  Pasal  7  ayat(1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Menurut  ketentuan  Pasal  7  UU  SPPA,  Diversi  hanya  dapat  dilaksanakan kepada anak  yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana  ( residive ).  Hal  ini  sangat  perlu diperhatikan  untuk  memperkecil  potensi  pemaksaan  dan  intimidasi  pada  semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui  program-program  diversi.Kesepakatan  Diversi  harus  mendapatkan persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak  Korban  serta  kesediaan  Anak  dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Terkait  penerapannya  dalam  pemeriksaan  dipersidangan  diatur  dalam Pasal  52  UU  SPPA  yang  menyatakan:  “Ketua  pengadilan  wajib  menetapkan Hakim  atau  majelis  hakim  untuk  menangani  perkara  Anak  paling  lama  3  (tiga) hari  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  Penuntut  Umum.  Hakim  wajib mengupayakan  Diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh  ketua
Pengadilan  Negeri  sebagai  Hakim.  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di  ruang mediasi  pengadilan negeri. Dalam hal  proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan,  Hakim  menyampaikan  berita  acara  Diversi  beserta  kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
Dalam  hal  Diversi  tidak  berhasil  dilaksanakan,  perkara  dilanjutkan  ke tahap  persidangan.  Mencermati  pengaturan  tentang  penerapan  diversi  diatas menarik untuk dibahas beberapa hal sebagai berikut :
1. Pemanggilan untuk pelaksanaan Diversi
Dalam  Pasal  52  UU  SPPA  ayat  (2)  ditentukan  bahwa  “Hakim  wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan  negeri  sebagai  Hakim”.  Dengan  demikian  maka  pada  saat  berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu  7 (tujuh) hari harus  segera  melaksanakan  Diversi.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa hakim  selekas  mungkin  menetapkan  hari  Diversi  dan  didalam  penetapan  hari diversi  agar  memerintahkan  Penuntut  Umum  untuk  menghadirkan  Anak, Orang  tua/wali,  Penasihat  Hukum,  Anak  Korban,  Orang  Tua/Wali  korban, Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial,  Tenaga  Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala
Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika  Diversi  gagal  dan  persidangan  dilanjutkan.  Kehadiran  korban  pada  saat sidang  pertama  adalah  untuk  kepentingan  pelaksanaan  Diversi,  bukan  untuk didengar  keterangannya  dipersidangan  sebagai  saksi  korban  sebagaimana pemeriksaan  perkara  pidana  umumnya  dalam  tahap  pembuktian.  Oleh  karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak  yang dipanggil diatas telah  hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  kedepan.  Pelaksanaan  diversi  dapat  dilaksanakan  di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.
2. Mengenai Penahanan
Selanjutnya terkait dengan penahanan,apakah dalam  proses diversi  penahanan terhadap  anak  tetap  diperhitungkan,  karena  jika  demikian  maka  masa penahanan  akan  habis  dan  Anak  dapat  dikeluarkan  demi  hukum.  Jawabannya tentu tidak karena berdasakan ketentuan pasal 7 UU SPPA secara limitatif telah ditentukan  bahwa  diversi  hanya  dapat  diterapkan  kepada  anak  yang  diancam dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana (residive). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan  bahwa :
a. Penahanan  terhadap  Anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  Anak memperoleh  jaminan  dari  orang  tua/Wali  dan/atau  lembaga  bahwa  Anak tidak  akan  melarikan  diri,  tidak  akan  menghilangkan  atau  merusak  barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
b. Penahanan  terhadap  Anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat  sebagai berikut:
1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
2. Diduga  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  7 (tujuh) tahun atau lebih.
Dengan  demikian  jika  kembali  pada  persoalan  terkait  proses  Diversi  dan penahanan,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  proses  Diversi  hanya  dapat  dilakukan terhadap  Anak  yang  tidak  ditahan,  karena  Anak  yang  dapat  ditahan  adalah  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Hal lainnya  yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  menyebutkan  bahwa  hakim  anak  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal anak  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula  dengan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan
subsidaritas,  alternatif,  kumulatif,  maupun  kombinasi  (gabungan).  Misalnya dakwaan  subsidaritas  Primair:  Pasal  354  ayat  (1)  KUHP  (ancaman  penjara  8 tahun),  Subsidair:  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP  (ancaman  penjara  5  tahun),  Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan).
Ketika  Pasal  yang  didakwakan  memenuhi  syarat  penahanan,  maka  disisi lain  diversi  wajib  dilaksanakan.  Diversi  dalam  hal  ini  tidak  diatur  lebih  lanjut didalam  PERMA,  namun  demikian  karena  diversi  wajib  dilaksanakan,  maka dalam  pemeriksaan  dipersidangan  hakim  dapat  menggunakan  kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.
Dalam  penelitian  ini  terkait  pelaksanaan  Diversi  di  Kabupaten  Buleleng, Kanit  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  Putu  Edy  Sukaryawan.  SH., Mengatakan  bahwa  pelaksanaan  Diversi  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  sesuai dengan  UU  SPPA  yang  berlaku.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  secara  keseluruhan  mengatur  tentang  pelaksanaan  Diversi. Ditegaskan  pula  oleh  ketua  P2TP2A  Riko  Wibawa  yang  sudah  2  (dua)  Tahun belakangan  ini  ikut  serta  mendapingi  pelaksanaan  dan  mengawal  pemberian Diversi terhadap anak yang bermasalah Hukum di Kabupaten buleleng.
Ketentuan  Diversi  secara  khusus  diatur  dalam  pasal  6  sampai  pasal  16, namun  peraturan  dalam  pengimplementasiannya  akan  diatur  dalam  peraturan pemerintah.  Bentuk  pelaksanaan  diversi  yang  diatur  dalam  ketentuan  ini  yaitu dilakukan  melalui  musyawarah  yang  melibatkan  Anak  dan  orang  tua/walinya, korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial  profesional,  dan  dapat  juga  melibatkan  Tenaga  Kerja  Sosial  dan/atau masyarakat.
Proses  pelaksanaan  diversi  memegang  prinsip  keadilan  restoratif  dengan memperhatikan:  kepentingan  korban,  kesejahteraan  dan  tanggungjawab  Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat  dan  kepatutan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Diversi  wajib
diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak di Pengadilan Negeri.
Wajib  diupayakanmengandung  makna  bahwa  penegak  hukum  anak  dari Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  juga  Hakim  diwajibkan  untuk  melakukan  upaya agar  proses  diversi  bisa  dilaksanakan.  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim ketika  mempertimbangkan  apakah  akan  dilaksanakan  diversi  atau  tidak,  harus memperhatikan:  kategori  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  umur  anak, hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas,  kerugian  yang  ditimbulkan  atas prilaku  anak,  bagaimana  tingkat  perhatian  dan  pendapat  masyarakat  atas  kasus tersebut  dan  dukungan  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Tidak  semua  kasus anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan  persetujuan  dari  korban  dan  keluarganya  serta  kesediaan  anak  dan keluarganya.
Beberapa  bentuk  hasil  kesepakatan  dalam  pelaksanaan  diversi  yaitu, perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugiaan,  penyerahan  kembali  kepada orangtua/wali,  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  ke  lembaga pendidikan,  lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  atau  lembaga kesejahteraan  sosial,  pelayanan  masyarakat.  Kemudian  hasil  kesepakatan  diversi dituangkan  dalam  suatu  keputusan,  dan  berlaku  pada  sejak  dicapai  kesepaktan tersebut.  Namun,  agar  keputusan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  maka Pembimbing  Kemasyarakatan  meminta  Penetapan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri dengan  cara  menyampaikan  berkas  kesepakatan  diversi  ke  Pengadilan  Negeri sesuai  dengan  daerah  hukumnya.  Setelah  penetapan  disahkan  oleh  Pengadilan, hasil  penetapan  tersebut  diberikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.
Proses  pemeriksaan  anak  hanya  dapat  dilanjutkan  ke  Proses  Peradilan Pidana  Anak  jika  proses  diversi  tidak  menghasilkan  kesepakatan  atau  jika kesepakatan  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  para  pihak.  Tanggugjawab pengawasan  atau  monitoring  hasil  dan  pelaksanaan  diversi  berada  pada  atasan langsung  pejabat  yang  sedang  memeriksa  perkara  anak,  dan  ini  diwajibkan  pada
setiap  tingkat  pemeriksaan.  Selain  itu,  peran  pembimbing  kemasyarakatan  juga sebagai  pengawas  dan  pembimbing  selama  proses  diversi  berlangsung,  jika diversi  tidak  dihasilkan  maka  pembimbing  kemasyarakatan  melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti. Proses pelaksanaan diversi pada tiap tahap pemeriksaan yaitu:
1. Tingkat Penyidikan
Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 hari setelah  ditemukannya  pelaku  anak.  Selama  masa  7  hari  ini    penyidik mempertimbangkan  apakah  kasus  anak  itu  didiversi  atau  tidak,  Sebelum  dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik  diwajibkan  meminta  pertimbangan  dari  pembimbing  kemasyrakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling lama selama 30 hari. Selama  masa  ini,  proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  yang melibatkan  Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional.  Jika  proses  ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.
2. Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikian
Pasal  29  UU  SPPA  menegaskan  bahwa  penangkapan  dilakukan  untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada  ruang  pelayanan  khusus  anak.  Penyidik  mengedepankan  penangkapan yang  berlandaskan  kemanusiaan  dan  mempertimbangkan  apakah  dengan  usia tertentu  si  anak  perlu  ditangkap  atau  tidak.  Bahkan  polisi  harus mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  pertimbangan penanganan  atau  tidak,  UU  ini  memberi  akses  kepada  penyidik  untuk  tidak menangkap anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Tingkat Penuntutan
Undang-Undang Sistem  Peradilan Pidana Anak  mengamanatkan  adanya  jaksa yang khusus menanganani perkara anak, tentunya jaksa tersebut telah melewati pelatihan penanganan perkara anak dan telah mendapatkan sertifikasi keahlian
khusus  anak.  Jaksa  diwajibkan  untuk  mendahulukan  penyelesaian  perkara pidana  anak  melalui  mekanisme  diversi,  ketika  jaksa  menerima  berkas  dari penyidik,  maka  selama  7  hari  jaksa  mengupayakan  adanya  diversi  dengan pendekatan  kepada  keluarga  korban,  pelaku  dan  mengagendakan  forum diversi,  pelaksanaan  diversi  berlangsung  paling  lama  30  hari.  Dalam  rangka melakukan  upaya  paksa  penahanan  oleh  jaksa,  ada  pengaturan  khusus  yang berlaku  bagi  anak  pelaku  pidana.  Penuntut  umum  hanya  dapat  melakukan penahanan  selama  2  hari,  kemudian  perpanjangan  paling  lama  ½  dari penahanan orang dewasa, namun  jika berkas perkara belum juga dilimpahkan ke  pengadilan  dan  telah  melawati  batas  waktu  2  hari  beserta  perpanjangan maka  si  anak  harus  dikeluarkan  dari  tahanan.  Penahanan  yang  dilakukan terhadap anak semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif  terakhir  ( last  resort ).  Penahanan  tidak  disamaratakan  kepada  semua anak pelaku tindak pidana, persyaratan yang wajib dipatuhi oleh jaksa, yaitu : anak  yang  ditahan  haruslah  telah  berusia  14  tahun  atau  lebih;  tindak  pidana yang diduga dilakukan anak merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana 7  tahun  atau  lebih.  Selain  itu,  tempat  tahanan  anak  harus  dipisahkan  dari tempat tahanan orang dewasa kemudian kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.
4. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak
Sama halnya dengan Polisi dan Jaksa, Hakim yang memeriksa perkara pidana anak  haruslah  merupakan  hakim  yang  memiliki  minat  dan  spesifikasi  dalam penanganan perkara pidana anak, tentunya melalui  sertifikasi  terhadap  Hakim Anak.  Setelah  Hakim  menerima  berkas  perkara  dari  Penuntut  Umum,  maka selama  paling  lama  7  hari,  Hakim  wajib  mengupayakan  mekanisme  diversi. Kemudian  selama  30  hari,  Hakim  memimpin  penyelesaian  perkara  melalui diversi.  Proses  diversi  mirip  dengan  mekanisme  mediasi  atau  arbitrase, pelaksanaan  diversi  diadakan  diruang  mediasi  pengadilan  yang  berwenang. Putusan  yang  dijatuhkan  kepada  anak  dapat  berupa  pidana  dan  tindakan. Bentuk  pidana  ada  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  yaitu:
pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat,pengawasan),  latihan  kerja,  pembinaan  dalam  lembaga,  penjara. Pidana  tambahan  terdiri  atas:  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana,  pemenuhan  kewajiban  adat.  Jika  pidana  penjara  kumulatif dengan  denda,  maka  pidana  denda  dapat  diganti  dengan  latihan  kerja.  Pidana penjara  yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari ancaman maksimum pelaku  dewasa.  Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  diancam  pidana mati  dan  seumur  hidup,  ancaman  yang  diberikan  kepada  anak  hanya maksimum  penjara  10  tahun.Putusan  hakim  berupa  tindakan  yaitu: pengembalian  kepada  orang  tua/wali,  penyerahan  kepada  pemerintah, penyerahan  kepada  seseorang,  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  perawatan  di lembaga,  kewajiban  mengikuti  suatu  pendidikan  formal  dan/atau  latihan  yang diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta,  pencabutan  surat  izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana, pemulihan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan.
Petugas  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  peranan  yang  sangat  besar dalam  upaya  pendiversian  kasus  anak.  Peranan  dan  tugas  Pembimbing kemasyarakatan  dimaksimalkan  sejak  dari  awal  penanganan  kasus,  bahkan masih  pada  tahap  pemeriksaan  di  kepolisian.  Tugas  dan  peranan  petugas pembimbing  kemasyarakatan  yang  diatur  dalam  UU  SPPA  yaitu  membuat laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan  Diversi,  melakukan pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  Anak  selama  proses  Diversi  dan pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk  melaporkan  kepada  pengadilan  apabila Diversi  tidak  dilaksanakan.  Laporan  petugas  pembimbing  kemasyarakatan menjadi pertimbangan penegak hukum dalam mengupayakan diversi, selain itu pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  perananan  untuk  memonitoring pelaksanaan  diversi,  dan  jikalau  diversi  tidak  dilaksanakan.  Sangat disayangkan,  dalam  aturan  ini  tidak  mencantumkan  sanksi  bagi  penegak hukum  yang  tidak  melaksanakan  diversi,  sehingga  dikhawatirkan  penegak
hukum  tidak diwajibkan  menerima rekomendasi  pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendiversian.
6. Kriteria dan Syarat-syarat Dilaksanakannya Diversi
Penerapan  diversi  dilakukan  secara  selektif  setelah  dengan  berbagai pertimbangan.  Dilihat  dari  kategori  kenakalan  atau  kejahatan  tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian ketegori yaitu tingkat ringan, sedang dan  berat.  Secara  umum  anak-anak  yang  melakukan  kenakalan  ringan  sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.
Beberapa  kejahatan  yang  tergolong  ringan  sebagai petty  crime, seperti pencurian  ringan,  penyerangan  ringan  tanpa  menimbulkan  luka,  atau  kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan  yang tergolong sedang  adalah tipe kejahatan yang  di  dalamnya  terdapat  kombinasi  antara  semua  kondisi.  Semua  kondisi menjadi  pertimbangan untuk  menentukan ketepatan untuk  dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi.Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak  pidana  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  beberapa  faktor-faktor  yang  dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:
1. Sifat  dan  kondisi  perbuatan.  Pertimbangan  pertama  diversi  adalah  seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran  yang  sebelumnya  dilakukan.  Jika  anak  pernah  melakukan pelanggaran  hukum,  diversi  harus  tetap  menjadi  pertimbangan.  Jika  anak sering  melakukan  pelanggaran  hukum  maka  sulit  dilakukan  diversi.  Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan  korban  tentang  metode  penanganan  yang  ditawarkan  agar  diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban. Adapun  syarat-syarat  dilaksanakannya  diversi  yang  mengacu  pada
Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya
diversi.  Dan  untuk  mengetahui  dan  memahaminya  melalui  berbagai  syarat  yang harus  dipenuhi  dalam  mengambil  langkah  diversi  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  anak.  Demi  tercapainya  tujuan  diversi,  maka  pemenuhan  atas  syarat- syarat  tersebut  merupakan  hal  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Syarat-syarat bagi  terlaksananya  diversi  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:
1. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.
Keabsahan pelaku berkategori sebagai  anak menjadi  sesuatu  hal  penting  yang harus  dipenuhi.  Hal  tersebut  mengingat  bahwa  berbagai  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  dan  terkait  dengan  penanganan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  telah  memberikan  batasan  tertentu  tentang  siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
2. Adanya  pengakuan  atau  pernyataan  bersalah  dari  pelaku  dan  kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi.
Adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal  penting dalam upaya diversi. bahwa upaya diversi  ini tidaklah hanya  sekedar  penyelesaian  di  luar  proses  hukum  formal  atas  tindak  pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada  itu,  upaya  diversi  tersebut  merupakan  upaya  untuk  pembelajaran  dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi  yang  lain,  kesediaan  pelaku  untuk  menyelesaikan  masalahnya  melalui upaya  diversi  memegang  peranan  penting.  Upaya  diversi  tidak  dapat dilaksanakan  tanpa  kesediaan  pihak  pelaku,  meskipun  pelaku  mengakui perbuatannya.
3. Adanya  persetujuan  dari  pihak  korban  untuk  melaksanakan  penyelesaian  di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2.
Korban  merupakan  pihak  yang  dirugikan  oleh  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku.  Sebagai  pihak  yang  dirugikan,  pada  umumnya  korban  akan  memiliki keinginan  agar  perilaku  merugikan  yang  diperbuat  anak  untuk  dipertanggung jawabkan  melalui  proses  hukum  secara  formal.  Keinginan  pihak  korban tersebut  merupakan  sesuatu  hal  yang  wajar  adanya  dan  secara  normatif keinginan  pihak  korban  tersebut  telah  diakomodir  dalam  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku.  Lebih  dari  pada  itu,  tidak  menutup  kemungkinan adanya  keinginan  korban  untuk  melakukan  pembalasan  dengan  cara  main hakim  sendiri.  Memperhatikan  hal-hal  tersebut  maka  adanya  persetujuan  dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi sesuatu  yang  sangat  penting.  Dengan  adanya  persetujuan  dari  pihak  korban maka  diharapkan  dapat  mengakomodir  keinginan  korban  dalam  bentuk  lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.
4. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d.
Penyelesaian  masalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  jangan  hanya menitikberatkan  pada  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  saja,  melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang  mungkin  saja  terkena  dampak  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  maupun  sebagai  pihak  yang  dapat  dilibatkan  dalam  upaya  memperbaiki perilaku  anak  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses diversi.  Memperhatikan  hal  tersebut  maka  keberhasilan  pencapaian  tujuan diversi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.
5. Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang mengendaki masalah anak harus di diversi yaitu: Diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun;  Bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana.
Kendala  adalah  halangan  atau  rintangan.  Kendala  memiliki  arti  yang sangat penting disetiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan  tidak  akan  terlaksana  apabila  ada  suatu  kandala  yang  mengganggu
pekerjaan  tersebut.  Kendala  merupakan  keadaan  yang  dapat  menyebabkan pelaksanaan  terganggu  dan  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Setiap  manusia  selalu mempunyai  kendala  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  dari  manusia  itu  sendiri ataupun dari luar manusia.
Dalam  penanganan  perkara  pidana  anak  di  Indonesia,  diperlukan  aturan yang jelas dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari  sistem  peradilan  pidana.  Oleh  karena  telah  di  buat  undang-undang  yang mengatur  dengan  detail  mengenai  upaya  untuk  mendiversi  perkara  anak  dari sistem  peradilan  anak.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  adanya  suatu  peraturan  yang mengatur  secara  jelas  mengenai  sistem  dan  metode  penanganan  perkara  pidana dengan mengedapankan kepentingan terbaik bagi anak.
Pengertian diversi telah dijelaskan dalam UU SPPA. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak  yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  yang  difasilitasi  oleh keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Anak,  Polisi,  Jaksa atau  Hakim.  Berkaitan  dengan  proses  diversi,  dapat  dijelaskan  mekanisme  yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaannya yaitu:
1. Tingkat Penyidikan
2. Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikian
3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak
Dengan  demikian  dalam  hal  proses  pelaksanaan  diversi,  harus memperhatikan  hal-hal  yang  sesuai  dengan  UU  SPPA,  sehingga  proses pelaksanaan  diversi  dilakukan  dengan  mengedepankan  hak-hak  yang  terbaik untuk pelaku tindak pidana dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum.
Kendala  adalah  halangan  atau  rintangan.  Kendala  memiliki  arti  yang sangat penting disetiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan  tidak  akan  terlaksana  apabila  ada  suatu  kendala  yang  mengganggu pekerjaan  tersebut.  Dalam  hal  pemberian  diversi  terhadap  anak  berhadapan
dengan  hukum  oleh  Polres  Buleleng  yang  ditemui  selama  ini  adalah  kendala eksternal.  adapun  Kendala  eksternal  yang  di  hadapi.  Kendala  eksternalnya  yaitu ketidakmauan korban untuk melaksanakan Diversi yang dalam Pasal 6 UU SPPA menyatakan  bahwa  dalam  pemberian  Diversi  harus  merujuk  pada  salah  satunya persetujuan  oleh  korban,  dan  juga  ketidak  tahuan  masyarakat  terhadap  UU tersebut.  Sehingga  dapat  memperhambat  proses  pemberian  diversi,  dan  juga terkait  masalah  fasilitas  untuk  membimbing  anak  yang  telah  mengakses  Diversi yang  selanjutnya  disebut  anak  negara  untuk  di  bimbing  di  rumah  aman  yang seharusnya  difasilitas  oleh  lembaga  sosial,  akan  tetapi  sampai  sekarang  rumah aman  tersebut  belum  berdiri  sehingga  Anak  yang  terlibat  dalam  masalah  hukum belum dibina di rumah aman seperti yang di atur dalam UU SPPA, sehingga Anak tersebut  harus  di  kembalikan  ke  orang  tua  atau  wali  untuk  membina  secara mandiri.

## PENUTUP
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Diversi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimana pemenuhan kebutuhan hukum  terhadap anak adalah  yang paling utama dalam proses diversi.
2. Kendala  dalam  pelaksanaan  diversi  adalah  kendala  eksternal.  Kendala eksternal  yaitu  ketidaktahuan  masyarakat  terkait  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  tidak  adanya  fasilitas rumah  aman  bagi  pelaku  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  ketidak mauan  korban  untuk  melaksanakan  diversi  yang  dalan  Pasal  6  UU  SPPA meyatakan bahwa dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.
Dari  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  dapat memberikan  saran  mengenai  Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  yang
Bermasalah  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  melalui  saran  sebagai berikut:
1. Kepada  kepolisian  diwilayah  hukum  Polres  Buleleng  hendaknya  pelaksanaan Diversi  lebih  dioptimalkan  dan  menjadi  kewajiban  untuk  menghadirkan  yang seharusnya  memiliki  peran  strategis  dalam  pengupayaan  Diversi  seperti yangsudah  diundangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kepada  masyarakata  seharusnya  mampu  memjaga  kerjasama  terhadap  pihak kepolisian  untuk  mengupayakan  pelaksanaan  proses  diversi  dalam mengupayakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sehingga  terwujudnya perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya.
Ferli hidayat,”diakses tanggal 25 juli 2015 diversi dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia,” ,melalui http://www.ferli1982.wordpress.com,
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  SH,  diakses  tanggal  2  desember  2015  “hal-hal  penting yang  diatur  dalam  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ”,  melalui http://www.m.hukumonline.com,