## TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 (Studi Terhadap Ratio Decidendi dan Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta)
-Imam Sumantri-

## Abstrak
Yogyakarta,  disematkan  kepadanya  Daerah  Istimewa  karena  memiliki  faktor  sejarah  tersendiri  dari daerah  lainnya,  sehingga  untuk  Yogyakarta  memiliki  kekhususan  yang  diberikan  hukum  melalui  Undang- Undang Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Yogyakarta.  Dalam  perjalanannya  rupanya terdapat masalah, dimana Sultan saat ini tidak memiliki anak laki-laki. Dalam penelitian ini dibahas mengenai: Pertama ,  Bagaimana ratio  decidendi (pertimbangan  hakim)  Putusan  MK  88/PUU-XIV/2016  dalam menafsirkan pasal 18B UUD 1945? Kedua , Bagaimana eksaminasi terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016, serta reformulasi pengaturan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan,  adalah  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  sejarah  dan  filosofi. Hasil penelitian menunjukan, pertama, tidak ada tolak ukur yang pasti oleh MK, dalam menafsirkan pasal 18B UU 1945 mengenai desentralisasi asimenteris. Sehingga, hal ini menjadikan Putusan MK 88/PUU-XIV/2016, dalam  pertimbangannya,  terjadi  inkonsistensi.  Kedua,  eksaminasi  terhadap  putusan,  lebih  spesifik  terhadap legal standing, dimana kerugian tidak dirasakan oleh pemohon. Reformulasi di masa mendatang, negara tidak perlu  intervensi  dalam  urusan  internal  keraton,  baik  melalui  putusan  pengadilan,  atau  regulasi  pembentuk undang-undang.
Kata kunci: Tinjauan Hukum, Putusan MK, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desentralisasi Asimeteris

## Abstract
Yogyakarta, pinned to the Special Region because it has its own historical factors from other regions, so that Yogyakarta has specificities that are given the law through Law No. 13 of 2012 concerning Yogyakarta Regional Privileges. On his journey there seemed to be a problem, with the Sultan currently not having a son. This  study  discusses:  First,  What  is  the  ratio  decidendi  (judge's  consideration)  of  the Constitutional  Court Decision  88  /  PUU-XIV  /  2016  in  interpreting  article  18B  of  the  1945  Constitution?  Second,  how  is  the examination of the Constitutional Court Decision 88 / PUU-XIV / 2016, and the reformulation of regulations. This  research  uses  normative  legal  research,  the  method  of  approach  used  is  the  statutory  regulation, conceptual approach, historical approach and philosophy. The results of the study show that, first, there is no definite  benchmark  by  the  Constitutional  Court  in  interpreting  Article  18B  of  the  1945  Law  concerning asymenteric decentralization. Thus, this makes the Constitutional Court Decision 88 / PUU-XIV / 2016, in its consideration, inconsistencies occur. Second, the examination of the verdict, more specifically on the legal standing, where the loss is not felt by the applicant. In the future reformulation, the state does not need to intervene in the internal affairs of the palace, either through court rulings or legislative regulations.
Key words: Legal Review, MK Decision, Special Region of Yogyakarta, Asimeteris Decentralization.

## PENDAHULUAN
Diskursus  tentang  desentralisasi, 1 yang terbagi  menjadi  dua  jenis,  yakni  desentralisasi simteris  dan  asimetris,  tidak  berkesudahan. Negara dengan sadar dan secara konstitusional, mengakui,  menghormati,  dan  memberikan perlakukan  berbeda-beda  pada  setiap  daerah, ada  yang  diberi  status  sebagai  daerah  biasa,
1 Desentralisasi  pada  dasarnya  adalah  pola  relasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Di  dalam  pola  relasi tersebut  mengatur  hubungan  yang  berkaitan  dengan kewenangan,  kelembagaan,  keuangan  dan  kontrol.
daerah  istimewa  (seperti Jogjakarta  dan  Aceh), daerah  khusus  (Jakarta)  dan  Otonomi  Khusus (Irian  Barat).  Perbedaan  sikap  negara  pada masing-masing  daerah  ini  tentu  bukan  sesuatu yang  tidak  adil,  melainkan  lebih  bersikap responsif  terhadap  realita  sejarah/empiris  dari masing-masing  daerah.  Itulah  skema  dari desentralisasi  asimetris,  yang  sudah  mulai
Ilmuwan  desentralisasi  Indonesia  senior  membagi desentralisasi menjadi tiga hal: kewenangan, keuangan dan control.
diperdebatkan  oleh  Charles  Tarlton  pada  tahun 1965.
Menurut Tillin, terdapat dua jenis asymmetric  federation ,  yakni de  facto dan de jure  asymmetry .  Jenis  pertama  merujuk  pada adanya  perbedaan  antar  daerah  dalam  hal  luas wilayah,  potensi  ekonomi,  budaya  dan  bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri  kedua  merupakan  produk  konstitusi yang  didesain  secara  sadar  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Hal  ini  berhubungan  dengan alokasi  kewenangan  dalam  besaran  yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan  tertentu,  kepada daerah tertentu saja. Desentralisasi  asimetris  dalam  bentuk  otonomi khusus  merupakan  perwujudan  desentralisasi yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  daerah sehingga  tidak  disamaratakan  secara  general penerapannya  pada  seluruh  daerah  di  dalam suatu negara. 2
Ketidakpastian hukum, yang belum diakomodir  oleh  hukum  positif,  menjadi  salah satu konflik dan berhujung pada gemuruh sosial di tengah masyrakat. Salah satunya adalah yang terjadi  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (D.I Yogyakarta).  Salah  satu  point  yang  menjadi permaslaahan  hingga  tahun  2016  lalu,  adalah mengenai syarat yang diatur, dalam pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan  Daerah  Yogyakarta  (UU  KDIY) yang  mengatur,  bahwa  “ Calon  Gubernur  dan calon  Wakil  Gubernur  adalah  warga  negara Republik  Indonesia  yang  harus  memenuhi syarat:  m.  Menyerahkan  daftar  riwayat  hidup yang  memuat,  antara  lain  riwayat  pendidikan, pekerjaan,  saudara  kandung,  istri,  dan  anak”. Pasal  ini  kemudian  memicu  konflik  baik  di internal kraton, dan masyrakat kraton Yogyakarta,  pasalnya  konsekuensi  dari  adanya pasal  tersebut,  seorang  Gubernur  (yang  berasal
2 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456 789/49328/Chapter%20II.pdf;jsessionid=A523355C731E 012E97B02967E6EFDEE2?sequence=4.  Diakses  pada  3 Januari 2019 pukul 18.30 wib
3 Pribadi  Wicaksono, Perempuan  Bisa  Jadi  Raja  di Yogya,  Adik  Sultan:  Akan  Picu  Konflik ,  diakses  melalui
dari  Sultan  Yogyakarta)  terlebih  dahulu harus/wajib  memiliki  seorang  istri,  selain  itu juga  jika  syarat  yang  dicantumkan  demikian, maka  tentunya  hal  tersebut  mendiskriminasi perempuan,  karena  peruntukan  pasal  tersebut hanya  ditujukan  pada  laki-laki.  Artinya, hadirnya  pasal  tersebut,  menutup  jalan  bagi perempuan  untuk  menjadi  pemimpin/gubernur di D.I Yogyakarta. 3
Permohonan ini, diajukan oleh 11 Pemohon,  yang  memiliki  latar  belakang  yang berbeda, pemohon ini memberikan kuasa kepada Dr. Irmanputra Sidin, S.H, M.H, Iqbal Tawakkal Pasaribu,  S.H,  Victor  Santoso  Tandiasa,  S.H, M.H,  Agustiar,  S.H,  dan  Alungsyah,  S.H. permohonan  pengujian  undang-undang  ini diajukan  pada  tanggal  5  September  2016,  dan terdaftar  dalam  buku  registrasi  perkara  dengan nomor  88/PUU-XIV/2016,  pada  tanggal  29 September  2016.  Hadirnya  permohonan  ini banyak  mendapat  respon  pro  dan  kontra  di tengah  masyarakat.  Permohonan  pemohon  ini, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,  dengan  5  alasan  pokok  sebagai berikut: 4
1. Alasan Normatif Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara menegaskan  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  yang  bersifat khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dengan Undang-Undang.
2. Alasan Sejarah Secara  garis  besarnya,  diberikannya status 'daerah istimewa' kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang dinamakan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, adalah  karena  peran  dan  sumbangsih Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat dalam  mempertahankan,  mengisi,  dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Yogyakarta Istimewa Pemberian  status  'Istimewa'  kepada Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat,
www.nasional.tempo.co,  pada  tanggal  3  Januari  2019 pukul 19.00 wib
4 Andi Saputra. Alasan MK Izinkan Perempuan Jadi Gubernur ,  diakses  melalui  www.news.detik.com  pada  3 Januari 2019 pukul 19.00 wib
pada  masa  awal  berdirinya  Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela  menyatakan  diri  bergabung  atau berintegrasi  dengan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Artinya,  Sultan  yang bertahta  di  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat bukan 'pemberian' atau dibentuk  oleh  Negara  ( in  casu Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebaliknya, justru  karena  tindakan  sukarela  yang bertahta pada saat itulah sehingga menyebabkan  daerah  yang  sekarang  kita kenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini  menjadi  bagian  integral  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. UU  Indonesia  Tidak  Bisa  Turut  Campur Kedaulatan Keraton Secara historis maupun yuridis Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat lebih  dahulu  ada  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu, hukum  yang  berlaku  dalam  menentukan siapa  yang  berhak  dinobatkan  sebagai Sultan  di  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat adalah hukum yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan di internal Kadipaten.
5. UU KDIY Bersifat Diskriminatif Sebagai  negara  pihak  ( state  party ) maka sudah tentu terdapat kewajiban yang didasarkan  pada  hukum  internasional ( international legal obligation ) bagi Indonesia  untuk  menaati  ketentuan  dalam hukum  internasional dimaksud,  khususnya dalam  hal  ini  pentaatan  terhadap  larangan diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya bahwa  diskriminasi  adalah  bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus bertentangan pula dengan hukum internasional  (vide  lebih  jauh,  antara  lain, pertimbangan  hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor
028-029/PUU-
IV/2006).
Bagi  para  pemohon,  tentunya  pengabulan MK terhadap ini direspon secara positif. Namun terdapat pula, pihak-pihak yang memberi atensi negatif terhadap putusan ini. Tentunya kehadiran putusan MK memberikan nuansa dan keadaan  baru  pada  hukum  positif  di  Indonesia. Terjadi  perubahan  antara  sebelum  dan  sesudah putusan  ini.  Maka  dari  itu,  tentu  kita  harus
melihat  sebesar  apa  implikasi  putusan  ini terhadap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
DPRD, serta masyarakat Yogyakarta?  Apakah  terjadi  perubahan  yang signifikan paska putusan MK ini atau tidak? Hal- hal inilah yang tentu harus dikembangkan dalam penelitian ilmiah. Yang juga menjadi pertanyaan serius,  nuansa  dalam  Putusan  MK  ini,  apakah bentuk intervensi negara melalu produk hukum, atau justru negara mengakui adanya keistimewaaan  yang  otonom  D.I.Yogyakarta? Beragam tafsir muncul paska putusan ini.
Jika  dicermati  kembali,  kedudukan  pasal 18b UUD 1945, merupakan landasan konstitusional  dari  hadirnya  desentralisasi asimetris di Indonesia. Namun apakah pembentuk  undang-undang  sudah  menentukan standar normatif terkait kriteria, dan kekhususan apa  secara  umum  mengenai  daerah-daerah tersebut untuk dikatakan istimewa/khusus/otonomi  khusus.  Jika  kita telusuri, tidak ada satupun norma yang menjadi tolak  ukur,  dalam  hal  ini  artinya  hakim konstitusi menafsirkan secara langsung terhadap pasal 18b UUD 1945, dengan beragam  metode penafsiran  yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini, tentunya kita harus melihat, apakah antara satu putusan,  dengan  putusan  yang  lain,  Mahkamah memiliki kesamaan pandangan dalam membaca serta  menafsrikan  daerah-daerah  tersebut? Bagaimana  MK  menafsirkan  pasal  18B  UUD 1945,  dalam  seluruh  putusan  tersebut,  apakah memiliki  kesesuaian,  atau  terdapat  kriteria  lain yang bergantung pada kondisi sosio-historis-dan sosio politik masing-masing daerah.
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka diperoleh  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  1) Bagaimana ratio  decidendi (pertimbangan hakim)  Putusan  MK  88/PUU-XIV/2016  dalam menafsirkan pasal 18B UUD 1945, ditinjau dari desentralisasi  asimetris  dan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan Daerah Yogyakarta?, 2) Bagaimana eksaminasi terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016, serta reformulasi pengaturan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang?.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  mengenai  “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  88/PUU-XIV/2016  (Studi Terhadap Ratio  Decidendi dan  Penafsiran Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Daerah  Yogyakarta)”  termasuk penelitian  hukum  normatif,  dengan  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Adapun metode  pendekatan  yang  digunakan,  adalah peraturan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan filosofi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis terhadap Ratio Decidendi
(Pertimbangan  Hakim)  Putusan  MK 88/PUU-XIV/2016  dalam  Menafsirkan Pasal  18B  UUD  1945  Ditinjau  dari Desentralisasi  Asimetris  dan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta Hotman Siahaan berpendapat: Keistimewaan
Yogyakarta tidak patut dipertanyakan lagi. Pemerintah pusat juga tidak sepatutnya  menyebut  Keraton  Yogyakarta sebagai  bagian  dari  monarki.  "Mereka  yang mempertanyakan  keistimewaan  Yogyakarta tidak mengerti sejarah dan sumbangsih Yogyakarta.  Sistem  pemerintahan  di  Provinsi DIY bersifat monarki jelas salah alamat. Istilah monarki dalam konteks DIY hanyalah simbolisasi  kultural  Jawa,  bukan  monarki politik.  Pemerintahan  DIY  menerapkan  semua prinsip  demokrasi  dan  administrasinya  seperti halnya provinsi lain. 5
Pada  tahun  2017  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 88/PUU- XIV/2016,  menguji  konstitusionalitas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (UU  DIY).  Singkatnya,  UU  KDIY  yang pengesahannya  dilakukan  oleh  DPR  dan kemudian  ditandatangani  oleh  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 September
5 Titik Triwulan Tutik, Analisis Hukum Tata Negara: Sistem  Penetapan  Gubernur  Kepala  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah
2012, mampu menjawab ketidakpastian mengenai kedudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  yang  selanjutnya  disebut  DIY sebagai  sebuah  daerah  otonom  yang  bersifat “istimewa” yang terkatung-katung pembahasannya  ditangan  Pemerintah  Pusat, selama  sekitar  satu  dekade  ke  belakang, mengingat  Provinsi  DIY  yang  paling  terlambat mendapatkan payung hukum kedudukan istimewanya  apabila  dibandingkan  dengan daerah khusus/istimewa lainnya, yang sudah ada dan diakui oleh Negara Republik Indonesia.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tentang  Persyaratan  Pencalonan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, yang  menyatakan  bahwa:  “ menyerahkan daftar  riwayat  hidup  yang  memuat,  antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri ,  dan  anak;” Dalam  Pasal tersebut mengandung frasa “saudara kandung”, ‘ istri ” dan “ anak ” yang dianggap mengakibatkan  kerugian  konstitusional  oleh Para  Pemohon  yakni  Prof.  Dr.  Saparinah  Sadli dan kawan-kawan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 88/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian terhadap  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  m  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Derah  Istimewa  Yogyakarta, dilatar  belakangi  adanya  permohonan  uji materiil  para  pemohon  yang  merasa  hak konstitusionalitas yang telah diatur, dijamin, dan dilindungi  oleh  UUD  1945  dilanggar  oleh keberadaan  Pasal  tersebut.  Selain  itu  Pasal tersebut  dianggap  tidak  mencerminkan  bahwa kedudukan  semua  warga  negara  sama  di pemerintahan.  Dengan  adanya  frasa  “saudara kandung”, “istri”, dan “anak” dalam persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyebabkan  polemik  diantara  para  pemohon terhadap  keberadaan  frasa  tersebut.    Para pemohon  dalam  hal  memohon  pengujian  ini tidak  dalam  konteks  untuk  menghilangkan
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.1 Januari-Maret 2011, hlm. 72
keistimewaan  DIY,  serta  tetap  menghargai bahwa  pemilihan  Sultan  Hamengku  Buwono dan  Adipati  Paku  Alam  Bertahta  merupakan urusan internal Keraton. Namun para pemohon tetap  memiliki  kedudukan  hukum  untuk mempersoalkan  Pasal  ini  yang  tentunya beralasan menurut hukum.
Adapun argumentasi para Pemohon mengajukan Permohonan atas Pengajuan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY adalah sebagai berikut:
a. Adanya  frase  “istri”  dalam  Pasal  18  Ayat (1)  huruf  m  UU  KDIY  menyebabkan anggapan  bahwa  syarat  untuk  menjadi seorang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur DIY hanyalah seorang laki-laki..
b. Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  m  UU  KDIY bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2)  UUD  1945.  Sebab  suatu  penyangga tegaknya  hukum  adalah  adanya  prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Yang dimana  hal  semacam  diskriminasi  itu dilarang, salah satunya diskriminasi berdasar jenis kelamin.
c. Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  m  UU  KDIY melanggar  Pasal  18C  Ayat  (1),  Pasal  27 Ayat  (2),  Pasal  28C  Ayat  (1),  Pasal  28D Ayat  (1),  Pasal  28H  Ayat  (1)  UUD  1945. Pasal  ini  tidak  memberikan  kepastian hukum serta rumusan dalam Pasal tersebut memberikan  argumen  bahwa  jabatan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dapat dianggap  tidak  memenuhi  syarat,  dengan demikian  akan  terjadi  kekosongan  jabatan nantinya. Sebab, apabila dalam Pasal yang diujikan  disebutkan  “saudara  kandung”, “istri”,  dan  “anak”,  maka  calon  Gubernur maupun calon Wakil Gubernur DIY yakni Sultan  bertahta  dan  Adipati  bertahta  yang merupakan  anak  tunggal,  tidak  memiliki istri,  dan  tidak  memiliki  anak  sementara
6 Herien  Puspitawati. Konsep,  Teori  dan  Analisis Gender , diakses melalui www.ikk.fema.ipb.ac.id, pada 15 Februari 2019 pukul 20.30 wib
Negara  tidak  boleh  mencampuri  urusan penggantian  Sultan  bertahta  dan  Adipati bertahta.  Negara  sendiri  juga  tidak  dapat memaksa  Sultan  bertahta  dan  Adipati bertakhta  untuk  segera  memiliki  istri, bahkan  dalam  Pasal  yang  diujikan  telah mengintervensi takdir Tuhan.
d. Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  m  UU  KDIY bertentangan  dengan  Pasal  18B  Ayat  (1) UUD  1945.  Di  sini  Para  pemohon berpendapat  bahwa  status  Keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta bukanlah pemberian  dari  Negara,  melainkan  bentuk penghormatan serta pengakuan oleh
Soekarno-hatta,  berdasar  asal-usul  dan kontribusinya terhadap merebut
kemerdekaan Indonesia pada zaman penjajahan.  Yang  dimana  UU  KDIY  telah mengatur  pengertian,  jenis  dan  ruang lingkup  keistimewaan  DIY  itu  sendiri. Frase  “saudara  kandung”,  “istri”,  dan “anak”  yang  telah  melampaui  takdir  yang pemenuhannya  tidak  bisa  ditunda.  Tidak seperti  pendidikan,  atau  pekerjaan  yang pemenuhan syaratnya dapat ditunda. Sedangkan  istri,  dan  anak,  pemenuhannya dilakukan  berdasar  kehendak  Tuhan, sebagai manusia belum tentu bisa menundanya.
Selanjutnya,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa nuansa  feminisme  sangat  mewarnai  alasan pemohon.  Diskriminasi  perempuan  sangat menjadi  argument  yang  signfikan.  Gender merupakan  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  peran,  fungsi,  hak,  tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial,  budaya  dan  adat  istiadat  dari  kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta  kondisi  setempat.  Tanggung  jawab  dan perilaku  yang  dibentuk  oleh  tata  nilai  sosial, budaya  dan  adat  istiadat  dari  kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta  kondisi  setempat. 6 Gender  refers  to  the economic,  social,  political,  and  cultural
attributes  and  opportunities  associated  with being female and male. The social definitions of what it means to be female or male vary among cultures and changes over time . (gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta  kesempatan  yang  dikaitkan  dengan menjadi  seorang  perempuan  dan  laki-laki. Definisi  sosial  tentang  bagaimana  artinya menjadi  perempuan  dan  laki-laki  beragam menurut budaya dan berubah sepanjang jaman). Berbicara  mengenai  fenisme  dan  gender, sejatinya  menuntut  adanya  kesetaraan,  yang bersumber  pada  hak  persamaan  di  hadapan hukum  dan  sosial.  Maka  dari  itu,  pembahasan seputar  itu,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek universalisme  HAM  dan  Relativisme  HAM, dimana  kedudukan  wanita  di  adat  jawa,  dan Kesultana  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek sejarah,  dan  budaya.  Sebagaimana  dijelaskan, diawal,  kesultanan  berbeda  dengan  kerajaan, sehingga  basis  kesultanan  adalah  gender  laki- laki  sebagai  figur  pemimpin.  Pemberlakukan pemikiran  HAM  tentu  terbatas,  dengan  norma- norma agama dan kebiasaan.
Polemik tentang kekhususan tentang syarat laki-laki,  berhujung  di  Mahkamah  Konstitusi, akhirnya  Mahkamah  Membatalkan  norma tersebut,  dengan ratio  decidendi, 7 yang  penulis rangkum dengan sebagai berikut:
a. Alasan Normatif Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara menegaskan  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  yang  bersifat khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dengan Undang-Undang.
b. Alasan Sejarah Secara  garis  besarnya,  diberikannya status 'daerah istimewa' kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang dinamakan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, adalah  karena  peran  dan  sumbangsih Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat dalam  mempertahankan,  mengisi,  dan
7 Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan  oleh  hakim  untuk  sampai  pada  putusannya. Menurut  Goodheart ratio  decidendi inilah  yang menunjukan  bahwa  ilmu  hukum  merupakan  ilmu  yang
menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Yogyakarta Istimewa
Pemberian  status  'Istimewa'  kepada
Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat, pada  masa  awal  berdirinya  Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela  menyatakan  diri  bergabung  atau berintegrasi  dengan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Artinya,  Sultan  yang bertahta  di  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat bukan 'pemberian' atau dibentuk  oleh  Negara  ( in  casu Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebaliknya, justru  karena  tindakan  sukarela  yang bertakhta  pada  saat  itulah  sehingga menyebabkan  daerah  yang  sekarang  kita kenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini  menjadi  bagian  integral  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. UU  Indonesia  Tidak  Bisa  Turut  Campur
Kedaulatan Keraton
Secara historis maupun yuridis Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat lebih  dahulu  ada  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu, hukum  yang  berlaku  dalam  menentukan siapa  yang  berhak  dinobatkan  sebagai Sultan  di  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat adalah hukum yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan di internal Kadipaten.
Dari  penjelasan  diatas,  maka  analisis penulis terhadap ratio decidendi (pertimbangan hakim) yakni pertama, mengenai dasar pertimbangan  seputar  diskriminasi.  Lagi-lagi, dalam  hal  ini  terjadi  pertentangan  antara universalisme dan realitivisme dalam  melihat perempuan dalam perkara ini. Apakah ia setara dengan laki-laki? Atau dalam hal tertentu seperti ini, kedudukan perempuan tidak berimbang.
Universal, secara etimologi artinya umum, yakni  berlalu  untuk  semua  orang  atau  untuk seluruh  dunia.  Universalisme  HAM,  adalah
bersifat  preskriptif,  bukan  deskriptif.  Sedangkan  putusan sesuatu yang bersifat deskriftif. Dalam http://repository.unair.ac.id/13750/13/13.%20Bab%203.pd f . Diakses pada 15 Februari 2019 pukul 21.00 wib
suatu  paham  yang  melihat  seluruh  manusia  di muka  bumi  ini  adalah  sama.  Indikator kesamaaan  tersebut  beranjak  dari  kodrat manusia  yang  diciptakan  tuhan.  Artinya  nilai- nilai  HAM,  berlaku  dalam  semua  spektrum, ruang  dan  waktu,  tanpa  adanya  pengaruh wilayah/teritorial,  suku,  ras,  dan  agama. Siapapun,  dan  apapun  manusia  itu,  ia  adalah manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi  “HAM”- nya.  Universalisme  HAM,  tidak  mengenal adanya  garis  demarkasi  yang  dibangun  oleh suku,  ras,  adat,  dan  agama,  dalam  melihat  dan memandang setiap manusia.
Relativisme, secara etimologi adalah lawan kata  dari  universalisme.  Jika  universalisme berlaku umum, di semua ruang dan waktu, tanpa mengenal adanya batas, maka relativisme adalah suatu  paham  yang  menganut  bahwa  suatu  hal tidak berlalu umum, melainkan terbatas dengan hal-hal  tertentu.  Relativisme  HAM,  adalah paham yang menyatakan bahwa tidak ada HAM yang  berlalu  universal.  Setiap  manusia,  beserta hak  yang  dimilikinya,  tidak  berlalu  sama  di seluruh  dunia.  Manusia  selalu  berbeda,  antara satu dengan tempat lainnya. Indikator perbedaan itu, dipengaruhi oleh suku, ras, adat, dan agama yang dianut oleh setiap manusia. Walau seluruh manusia  sama  secara  fisik,  namun  sejak  lahir, setiap  manusia  menganut  nilai  yang  berbeda- beda  sejak  kelahirannya,  ada  manusia  yang terbiasa  hidup  menjadi  pekerja  sejak  kecil ditengah hutan, hidup dengan perilaku keras dan tegas  dari  orang  tua,  lingkungan  yang  tidak mengenal  kebebasan  individu,  serta  lebih mengedepankan kaidah agama, sehingga manusia  itu  selalu  terbatas  untuk  bebas berkehendak  sesuai  hati  nuraninya,  manusia tersebut  lebih  dikendalikan  oleh  kaidah-kaidah agama.  Itu  merupakan  salah  satu  contoh, bagaimana relativisme HAM itu dimaknai.
Menurut  Fernando  R. Teson,  yang  dikutip oleh  Al.  Andang,  ada  tiga  bentuk  relativisme. Pertama, relativisme deskriptif, yang mengatakan  bahwa  prinsip  masyarakat  yang berbeda,  mempunyai  pandangan  yang  berbeda,
8 Al. Andang L. Binawan, Antropologi Bercakrawla Hak  Asasi  Manusia:  Catatan  Untuk  Para  Antropolog.
tentang baik dan buruk. Kedua , relativisme etis yang  mengatakan  bahwa  dalam  bidang  moral tidak  mungkinlah  bisa  menemukan  kebenaran yang mutlak. Ketiga , relativisme normatif yang mengatakan  bahwa  setiap  manusia  terkait  erat dengan  budayanya,  yang  akan  mengaturnya untuk  melakukan  kewajiban  dan  menentukan hak-haknya.
Dalam  model  relativisme  budaya,  suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan yang diakui adalah  bahwa  kepentingan  komunitas  menjadi prioritas  utama.  Doktrin  ini  telah  diterapkan diberbagai  negara  yang  menentang  setiap penerapan konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya.
Isu  relativisme  budaya,  baru  muncul menjelang  berakhirnya  perang  dingin  sebagai respon  terhadap  klaim  universal  dari  gagasan hak  asasi  manusia  internasional.  Gagasan tentang relativisme budaya, mendalilkan bahwa kebudayaan  merupakan  satu-satunya  sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap dianggap perlu dipahami  dari  konteks  kebudayaan  masing- masing negara. Semua budaya  mempunyai hak hidup  serta  martabat  yang  sama,  yang  harus dihormati.  Berdasarkan  dalil  ini  para  pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.
Penolakan  terhadap  klaim  universalisme, terjadi  sejak  awal  perumusan  DUHAM,  yang dilakukan  oleh  para  antropolog  Amerika,  yang tergabung dalam American antropolgical association (AAA) , pada  tahun  1947, 8 dengan mengirimkan  surat  keberatan  kepada  PBB  atas rencana perumusan deklarasi hak asasi manusia universal  (DUHAM).    Surat  itu  pada  intinya mengungkapkan kekhawatiran adanya kolonisasi  makna  nilai-nilai  budaya  barat  atas nilai budaya lokal, di dalamnya ada pertanyaan yang  sangat  mendasar, how  can  the  proposed declaration be  applicable to  all  human  beings,
Dalam Buku Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum (Jakarta, 2009), hlm. 168
and not be a statement of rights conceived only in terms of the values prevalent in countries of western  Eurpoe  and  America? Yang  menjadi pengandaian  dasar  adalah,  bahwa  manusia  itu tidak  mungkin  hidup  di  luar  budayanya  dan budaya  itu  unik.  Karena  itu,  surat  ini  bisa dipandang  menuntut  toleransi  yang  besar terhadap  keunikan  tiap-tiap  budaya,  di  lain pihak,  surat  ini  juga  menegaskan  adanya kesamaan  biologis  semua  orang  dengan mengatakan man  bilogically,  is  one.  Homo sapiens  is  a  single  species,  no  matter  how individuals  may  differ  in  their  aptituteds,  their abilities, their interest. Di kemudian hari surat ini menjadi bahan diskusi banyak kalangan dan banyak ditafsirkan, sebagai mewakili suara para antropolog dan juga relatif vis a vis universalis . Dalam  arti  luas  kebudayaan  ( relativisme ) menyangkut  keseluruhan  sistem  nilai  dan norma, sikap dan perilaku, karya rasa dan cipta manusia,  yang  terbentuk  bersama  dalam bermasyarakat, berupa: 9 a. Sistem kepercayaan,
b. Sistem pengetahuan
c. Sistem peralatan hidup dan teknologi
d. Sistem mata pencaharian atau
perekonomian e. Sistem organisasi sosial dan politik
f. Sistem bahasa lisan dan tulisan
g. Sistem kesenian Tujuh  unsur  kebudayaan  itulah,  yang disebut  oleh  C.  Kluchkohn  sebagai the  seven cultural universals. Ada pula pendapat lain yang menyatakan  bahwa  dalam  setiap  masyarakat, yang  terdiri  atas  3  orang  atau  lebih,  pasti terbentuk  benda  material  dan  sistem  perilaku yang  disebut  sebagai  kebudayaan  yang  terdiri atas 7 unsur, yaitu: 10
1) Institusi (seperti pemerintahan rumah sakit sekolah dan sebagainya)
2) Kesenian  (seperti  musik  lukisan  seni pertunjukan)
3) Bahasa (lisan dan tulisan)
4) Rekreasi (seperti liburan dan lain-lain)
5) Lingkungan  (seperti  pola  interaksi  dengan lingkungan dan sebagainya)
9 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Kebudayaan  dan Kebudayaan Konstitusi (Malang, 2017), hlm. 6
10 Ibid.
6) Sistem kepercayaan (seperti agama, politik, norma hukum, etika, nilai)
7) Perekonomian  (seperti  pekerjaan,  barang jasa dan pergerakan barang dan jasa) Danielle  Kelly  dalam  karyanya  “ law  and Culture:  Meaningful  Legal  Pluralism  in  the Pacific And  Beyond ”,  meneliti  berbagai  kasus pengujian konstitusionalitas atas undang- undang, yang melanggar hak-hak konstitusional warga,  yang  dikaitkan  dengan  hak-hak  budaya masyarakat Pasifik dan sekitarnya. Misalnya: di Samoa dan Tuvalu, hak warga untuk menjalankan  praktik  ajaran-ajaran  agama  yang berbeda,  demikian  pula  di  Tonga  timbul  kasus yang berkaitan dengan hak dan kebebasan warga masyarakat untuk mengkritik pemerintah, tetapi dilihat  dari  segi  budaya  politik  setempat. Meskipun  semua  konstitusi  negara-negara  di kawasan Pasifik dan sekitarnya sangat dipengaruhi  oleh  konstitusi  Amerika  serikat, sehingga semuanya memuat ketentuan mengenai bill of right yang memberikan jaminan konstitusional hak asasi manusia, tetapi budaya politik yang hidup dalam masyarakat Pasifik dan sekitarnya pada umumnya mempunyai kecenderungan  yang  berbeda  dari  apa  yang diidealkan  dalam  teks-teks  konstitusi  yang berlaku.  Dalam  pandangan  relativisme  HAM, maka dari itu muncul kebutuhan yang real bagi dunia kehakiman untuk mengembangkan prespektif kebudayaan, dalam menafsirkan hak- hak konstitusional yang tertulis dalam konstitusi. 11
Menurut Danielle Kelly, 12 meskipun konsepsi  hak  asasi  manusia  bersifat  universal, tetapi tidak dapat dipungkiri, batasan mengenai apa yang dinilai dapat diterima atau dibolehkan di suatu masyarakat, tidaklah pasti sama dengan batasan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang  lain.  Batas-batas  normatif  itu  terbentuk dengan  menyeimbangkan  nilai-nilai  yang dilindungi,  dengan  nilai-nilai  lain  dalam masyarakat.  Untuk  mencapai  keseimbangan tersebut  perspektif  kebudayaan  menjadi  suatu keniscayaan.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,
11 Ibid. hlm. 56
12 Ibid.
pendekatan ilmiah semacam itu gagal dilakukan, terutama  dilingkungan  ilmu  hukum  khususnya di  kalangan  para  ahli  hukum  tata  negara,  yang pada umumnya cenderung berpikir dengan cara yang  sangat  positivistik,  dapat  mendevaluasi nilai-nilai budaya dan mengabadikan kesalahpahaman,  tentang  kebudayaan  sebagai antitesis terhadap modernitas dan barat. Semua ini  dapat  terjadi  karena  prespektif  kita  meluas tentang  apa  itu  konstitusi,  yang  tidak  hanya terbatas pada apa yang tertulis secara tekstual di dalamnya,  tetapi  memuat  pula  kandungan- kandungan  makna  yang  secara  kontekstual hidup  dalam  kebudayaan  konstitusi  di  tengah- tengah masyarakat. Oleh karena itu jika Ronald Dworkin,  menggunakan  istilah moral  reading of constitution , dalam perspektif budaya konstitusi,  kita  dapat  pula  memperkenalkan istilah cultural reading of the constitution . Lantas  pertanyaannya,  apakah  hakim  MK melakukan  pembacaan  aspek  budaya  yang mempengaruhi  perlakuan  terhadap  perempuan. Menurut  hemat  penulis,  adalah  tidak.  Untuk putusan  tersebut,  penulis  memberikan  analisis sebagai berikut:
a. Perlakuan  terhadap  perempuan,  adalah wilayah  otonomi  dari  keraton.  Peniliaan apakah suatu aturan diskriminasi atau tidak, tentu  selalu  terbatas  dari  aspek  budaya, sebagai mana yang dianut dalam
relativisme  HAM.  Determinasi  budaya tentu  menentukan,  terlebih  apabil  budaya itu dipengaruhi oleh agama.
b. Mahkamah  konstitusi  tidak  konsisten,  di satu  sisi  MK  menilai  bahwa  pengaturan kesultanan  adalah  otonomi  dari  keraton, dan negara tidak boleh ikut campur, tetapi disisi  lain,  mahkamah  mengemukakan pertimbangan  bahwa  aturan  itu  adalah diskriminatif, menggunakan kacamata hukum  negara  dan  internasional.  Artinya, apakah MK tidak mengintervensi penilaian terhadap  perempuan?  Hemat  penulis,  MK tidak  melihat  pendekatan  budaya  dan sejarah  terhadap  penilaian  diskriminasi, seharusnya jika MK berargumen bahwa itu adalah  otonomi  keraton,  MK  tidak  perlu memberikan pertimbangan terhadap
diskriminasi  gender,  biarkan  keraton sendiri yang memberikan penilaian, apakah itu  diskriminasi  atau  tidak,  dengan menggunakan  kacamata  dan  prespektif budaya  dan  kebiasaan,  bukan  melalui hukum negara dan internasional.
Tentunya  dalam  hal  ini,  harus  diperlukan refleksi terhadap metode penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie.  Pendekatan  ilmiah  semacam  itu gagal  dilakukan,  terutama  dilingkungan  ilmu hukum khususnya di kalangan para ahli hukum tata  negara,  yang  pada  umumnya  cenderung berpikir  dengan  cara  yang  sangat  positivistik, dapat  mendevaluasi  nilai-nilai  budaya  dan mengabadikan kesalahpahaman, tentang kebudayaan sebagai antitesis terhadap modernitas  dan  barat.  Semua  ini  dapat  terjadi karena  prespektif  kita  meluas  tentang  apa  itu konstitusi,  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  apa yang tertulis secara tekstual di dalamnya, tetapi memuat  pula  kandungan-kandungan  makna yang secara kontekstual hidup dalam kebudayaan konstitusi di tengah-tengah masyarakat.  Oleh  karena  itu  jika  Ronald Dworkin,  menggunakan  istilah moral  reading of constitution , dalam perspektif budaya konstitusi,  kita  dapat  pula  memperkenalkan istilah cultural reading of the constitution .
2. Eksaminasi  terhadap  Putusan  MK 88/PUU-XIV/2016  serta  Reformulasi Pengaturan  tentang  Daerah  Istimewa Yogyakarta Dimasa Mendatang
Eksaminasi merupakan istilah yang digunakan untuk memantapkan serta meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan teknis  yuridis  dan  administrasi  hakim  dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh setiap hakim, melalui pembinaan,  pengamanan  teknis,  pengendalian
dan  penilaian  yang  berkelanjutan. 13 Dari sejarahnya  di  negeri  Belanda  dan  di  dalam praktek  peradilan  di  Indonesia  pada  masa  lalu, lembaga eksaminasi dilakukan oleh hakim pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi atau senior, terhadap  putusan-putusan  hakim  pada  tingkat pengadilan di bawahnya atau yang lebih yunior, untuk  menguji  apakah  ada  kesalahan  dalam keputusan  hakim  dan  dapat  berdampak  pada penilaian kecakapan seorang hakim. 14
Eksaminasi  sering  disebut  dengan  legal annotation  yaitu  pemberian  catatan-catatan hukum  terhadap  putusan  pengadilan  maupun dakwaan  jaksa.  Pada  dasarnya  proses  yang dilakukan  hampir  sama  dengan  eksaminasi. Namun  pada  perkembanganya  eksaminasi biasanya  merupakan  gabungan  lebih  dari  1 (satu) legal annotation . 15 Berdasarkan pengertian  diatas  maka  jika  dikaitkan  dengan produk  badan  peradilan,  maka  artinya  adalah ujian  atau  pemeriksaan  terhadap  putusan pengadilan/Hakim. 16 Berdasarkan SEMA No. 1 tahun  1967,  putusan-putusan  pengadilan  yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan  yang  sudah  memperoleh  kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  88/PUU-XIV/2016  sendiri, Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dengan Undang-Undang.  Lahir  dan  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (UU  KDIY),  adalah  guna  memenuhi  amanat Konstitusi tersebut. Diberikannya status “daerah istimewa”  kepada  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat  dan  Kadipaten  Pakualaman,  yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa
13 Andi Hamzah, et. al. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang  Eksaminasi  Putusan  Hakim  Mengenai  Tindak Pidana  Korupsi,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (Jakarta, 2009), hlm. 25
14 E.  Sundari, Menciptakan  Lembaga  Eksaminasi Sebagai Social Control , dalam Wasingatu Zakiyah, et. al . (editor), Eksaminasi  Publik:  Partisipasi  Masyarakyat Mengawasi Peradilan (Jakarta, 2013), hlm. 30
Yogyakarta, adalah karena peran dan sumbangsih Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat  dan  Kadipaten  Pakualaman  dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana  telah  menjadi  fakta  sejarah  yang tak terbantahkan, setelah Proklamasi Kemerdekaan  17  Agustus  1945  Kasultanan Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  Kadipaten Pakualaman secara sukarela menyatakan bergabung  dan  menjadi  bagian  integral  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  UU  KDIY  kemudian  ditegaskan, keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta adalah  keistimewaan  kedudukan  hukum  yang dimilikinya  berdasarkan  sejarah  dan  hak  asal- usul  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Sementara itu,  yang  dimaksud  kewenangan  istimewa adalah wewenang tambahan yang dimiliki oleh Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selain  wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Lingkup kewenangan  yang  termasuk  ke  dalam  urusan keistimewaan yaitu meliputi: 17 a. tata  cara  pengisian  jabatan,  kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang.
Dengan  demikian  telah  jelas  bahwa  tata cara  pengisian  jabatan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur DIY serta kelembagaan pemerintahan daerah  DIY  merupakan  bagian  dari  lingkup kewenangan  yang  termasuk  ke  dalam  urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu berarti memberikan proses pengisian jabatan gubernur  dan  wakil  gubernur  yang  berbeda
15 Wazingatu  Zakiyah, et.  al.  Panduan  Eksaminasi Publik (Jakarta, 2003), hlm. 19
16 Susanti  Adi  Nugroho, Sejarah  dan  Pelaksanaan Eksaminasi  di  Lingkungan  Peradilan ,  dalam  Wasingatu Zakiyah, et.  al. (editor), Eksaminasi  Publik:  Partisipasi Masyarakyat Mengawasi Peradilan (Jakarta, 2013), hlm. 1 17 Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta
dengan  daerah-  daerah  lain  di  Indonesia merupakan  wujud  dari  “bentuk  khas”  atau kekhususan dalam mewadahi praktik
desentralisasi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta.  Sehingga  secara  logis  maupun historis,  adalah  bertentangan  dengan  prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan asal-usul  satuan  pemerintahan  yang  bersifat khusus  atau  istimewa  sebagaimana  dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 jika negara turut campur  dalam  menentukan  persyaratan  siapa yang  berhak  menjadi  Sultan  di  Kasultanan Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  siapa  yang berhak menjadi Adipati di Kadipaten Pakualaman.
Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tentang  Persyaratan  Pencalonan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, yang  menyatakan  bahwa  menghapuskan  frasa “ istri ”  pada  “ menyerahkan  daftar  riwayat hidup  yang  memuat,  antara  lain  riwayat pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung, istri , dan anak;” dalam hal persyaratan menjadi Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  sehingga  tidak lagi  memeliki  kekuatan  hukum  mengikat. Menurut Mahkamah, penghapusan frasa tersebut bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai- nilai  agama,  keamanan,  maupun  ketertiban umum  dalam  masyarakat  Indonesia  yang demokratis, khususnya sebagai bentuk penolakan  atas  diskriminasi  gender.  Secara implisit, hal ini justru menimbulkan kontradiksi antara  realitas  hukum  positif  dan  hukum  adat yang berlaku khusus di Kraton DIY (paugeran). Dimana  dalam  putusan  tersebut  menyatakan, berdasarkan  ketentuan  UUK  DIY  perempuan ‘dapat’  menjadi  gubernur.  Namun  di  sisi  lain putusan MK ini juga menyatakan, bahwa negara
18 Agus  Riewanto , Masa  Depan  UU  Keistimewaan DIY , Pengajar  Fakultas  Hukum  dan  Pascasarjana  Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Artikel dalam Surat  Kabar  Harian  Kedaulatan  Rakyat,  September  2017, diakses  melalui www.krjogja.new s pada  10  Maret  2019 pukul 18.00 wib
tidak  ikut  campur  dalam  prosesi  pergantian Sultan  DIY  dan  menyerahkan  mekanisme melalui  hukum  adat  yang  berlaku  di  Kraton DIY.
Berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di Kraton DIY, tahta Sultan selama ini hanya dapat dipangku  laki-laki  bukan  perempuan.  Karena idiom ‘Sultan’ sendiri berasal dari idiom Bahasa Arab  yang  artinya  ‘Raja  laki-laki’.  Jika  ‘Raja perempuan’  maka  idiomnya  berubah  menjadi ‘Sultaniyah’. 18 Sedangkan  ketentuan  Pasal  18 ayat (1) huruf c UU KDIY menyatakan bahwa, untuk  menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur DIY haruslah bertakhta sebagai Sultan Hamengku  Buwono  untuk  calon  Gubernur  dan bertakhta  sebagai  Adipati  Paku  Alam  untuk calon  Wakil  Gubernur.  Logika  kontradiksi putusan  MK  terletak  pada  inkonsistensi  materi putusan,  di  satu  disisi  Gubernur  DIY  dapat dijabat  perempuan,  karena  Pasal  Pasal  18  ayat (1)  huruf  m  UU  No  13/2012  telah  dibatalkan. Namun  di  sisi  lain  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1) huruf c UU KDIY tidak dibatalkan MK. Artinya putusan  MK  tidak  dapat  dieksekusi  di lingkungan  kraton  DIY  karena  pasti  akan bertentangan dengan paugeran Kraton DIY.
Putusan  MK  justru  akan  dapat  memantik perpecahan  dan  konflik  antar-kerabat  Kraton Ngayogyakarta.  Karena  perbedaan  pandangan, sebagian kerabat Kraton tetap berpegangan pada paugeran di mana tahta Sultan haruslah laki-laki dan  sebagian  kerabat  ada  yang  berpendapat bahwa tahta bisa dijabat perempuan. Realitasnya Sultan  HB  X  tidak  memiliki  putra  mahkota karena  tidak  dikarunia  anak  laki-laki.  Dengan demikian  sebagian  kerabat  berpendapat  Sultan HB  XI  (mendatang)  pengganti  Sultan  HB  X haruslah berasal dari adik laki-laki Sultan HB X dari garis keturunan HB IX.
Kini, Sultan HB X memberi isyarat, bahwa kelak penggantinya adalah anak perempuannya:
GKR
Pambayun dibuktikan dengan dikeluarkannya  Sabda  di  Siti  Hinggil  Kraton pada  Kamis,  30  April  2015.  Sabda  Raja  yang dikeluarkan  Sultan  Hamengku  Buwono  X memuat  lima  poin  utama  yang  meliputi perubahan  gelar  khalifatullah,  gelar  Buwono menjadi  Bawono,  penyebutan  sedasa  menjadi sepuluh,  akan  mengubah  perjanjian  antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan  serta  menyempurnakan  dua pusaka utama  Keris  Kanjeng  Kiai  Ageng  Kopek  dan Kanjeng  Kiai  Ageng  Joko  Piturun.  Bahkan Dawuh  Sultan  HB  X  pada  5  Mei  2015 menetapkan  GKR  Pembayun  menjadi  GKR Mangkubumi  Hamemayu  Hayuning  Bawono Langgeng  ing  Mataram. 19 Sabda  dan  Dawuh Sultan  HB  X  ini  masih  menjadi  kontroversi  di lingkungan  kerabat  Kraton  DIY  dan  belum memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  Sultan HB X. Bahkan Pada 2 Agustus 2017 lalu, DPRD DIY melalui Rapat Paripurna Istimewa kembali menetapkan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat  Sultan  Hamengku  Buwono  X sebagai  Gubernur  DIY  periode  masa  jabatan 2017-2022. 20
Dengan  demikian  maka  putusan  MK  ini tidak  dapat  dieksekusi  (dilaksanakan)  dalam waktu  dekat.  Lebih  dari  itu,  proses  eksekusi putusan MK selain memerlukan pandangan yang sama  antar-kerabat  Kraton  dalam  soal  tahta Sultan  berganti  perempuan.  Namun  juga diperlukan  syarat  lain,  yaitu  diperlukan  revisi terbatas  terhadap  beberapa  ketentuan  dalam UUK.  Terutama  menghapus  Pasal  1  Angka  4 yang mengatur tentang Jabatan Raja Kasultanan Ngogyakarta Hadiningrat adalah jabatan warisan budaya bangsa yang berlangsung turun temurun dari garis laki-laki dan revisi terhadap Pasal  18  ayat  (1)  huruf  m  UUK  yang  telah dibatalkan  MK.  Selanjutnya  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  normatif  maupun progresif diharapkan dapat dijadikan acuan DPR
19 Unggul  Sudrajat,  Keris  dan  Legitimasi  Kuasa Keraton  Yogyakarta,  Peneliti  Sejarah  dan  Budaya  di Puslitbang  Kebudayaan,  Balitbang,  Kemendikbud,  2015, http://mediaindonesia.com/read/detail/3484-keris-dan- legitimasi-kuasa-keraton-yogyakarta. Diakses  pada  10 Maret 2019.
agar  dalam  membentuk  suatu  Undang-Undang bisa  lebih  baik  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat semua kalangan dan masyarakatpun timbul  suatu  kesadaran  dalam  mentaati  hukum karena  dirasa  mewakili  kepentingan  bersama tidak  lagi  kepentingan  politik  atau  suatu golongan  tertentu  sehingga  masyarakatpun mempunyai  inisiatif  untuk  memberikan  suatu solusi-solusi  akan  permasalahan  yang  timbul dengan begitu akan tercipta suatu pembaharuan masyarakat.  Sehingga  putusan  Mahkamah Konstitusi  dapat  dijadikan  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat. Akan tetapi semua itu harus  mempunyai  rambu-rambu  pembatas  agar tidak  terjadi  suatu  penyimpangan  dalam melaksanakan  wewenang.  Dikemukakan  oleh John  Henry  Merryman  bahwa  “terkadang hukum tertulis (Undang-Undang) itu mengacaukan  atau  membingungkan”  sehingga putusan  Hakim  dapat  berlaku  seperti  layaknya Undang-Undang  apabila  terjadi  kekosongan hukum dan terjadi kerancuan dalam masyarakat akan  tetapi  putusan  hakim  tersebut  ( positive legislator )  hanya  berlaku  1  kali  sampai  ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur. 21
Sehingga  Mahkamah  Konstitusi  dalam menjalankan  wewenangnya  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang  tidak  hanya  terpaku  secara formal prosedural saja tetapi boleh mempertimbangkan  hukum-hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  dan  keadaan  yang  memaksa Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengeluarkan putusan  yang  bersifat ultra  petita dengan  tidak mengenyampingkan  rambu-rambu  pembatas agar  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan wewenangnya  tidak  melampaui  batas  atau kekuasaan  lain.  Adapun  reformulasi  yang penulis  kemukakan  untuk  di  masa  mendatang yang  berkaitan  dengan  desentralisasi  asimetris (Yogyakarta),  adalah:  pertama,  negara  tidak
20 Teuku  Muhammad,  Sultan  HB  X  Ditetapkan Kembali sebagai Gubernur
DIY, 2017, https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/13444271/s ultan-hb-x-ditetapkan-kembali-sebagai-gubernur-diy.
Diakses pada 10 Maret 2019.
21 Ibid , hlm. 185
perlu  mengurusi  rumah  tangga  keraton,  dalam bentuk apapun, baik melalu produk hukum atau putusan pengadilan. Kedua, pengaturan seputar pengisia  kekuasaan  dalam  internal  keraton, negara tidak perlu turut campur dalam berbagai bentuk,  baik  produk  hukum  atau  putusan pengadilan. Ketiga, syarat-syarat dalam pengisian kekuasaan merupakan otonomi kekuasaan  daripada  keraton,  artinya  produk hukum  di  masa  mendatang,  hanya  menjadi legitimator daripada syarat yang sudah ditentukan oleh keraton.

## PENUTUP
Terdapat  perbedaan  penafsiran  secara mendalam  dalam  menafsirkan  pasal  18B  UUD 1945, perbedaan itu terjadi karena Indonesia saat ini, tidak memiliki standar baku, serta pedoman norma  dalam  menafsirkan  pasal  18B,  karena berbagai daerah desentralisasi asimetris, memiliki  latar  historis  yang  berbeda-beda,  ada yang  karena  faktor  politis,  faktor  sejarah,  dan keagamaan.  Keraton  Yogyakarta,  merupakan daerah  dengan  latar  belakang  historis.  Dalam pertimbangan  hakim  terdapat  intervensi  negara dalam menghasilkan putusan. Hal itu dibuktikan,  dengan  adanya  analisis  hakim terhadap  perempuan,  menggunakan  kacamata hukum nasional  dan  internasional yang berkaitan  dengan  gender.  Selain  intervensi, permasalahan  juga  terjadi  karena  ketidak konsistenan pertimbangan hakim, karena di awal MK menyatakan bahwa keraton adalah otonomi dan  menyangkut  keistimewaan,  tapi  disisi  lain MK menganalisis tentang gender menggunakan pendekatan  hukum  nasional  dan  hukum internasional.
Mengenai  legal  standing  pemohon. Dalam  hal  ini  terjadi  pelebaran  tanpa  batas terhadap  legal  standing,  dimana  pihak-pihak yang  tidak  berkepentingan  secara  langsung menjadi  legal  standing,  padahal  jika  kita berbicara  urusan  pengisian  kekuasaan  keraton, maka  D.  I  Yogyakarta,  merupakan  kekuasaan yang berdasar pada sistem monarki, yang tidak membuka  ruang  terhadap  masyarakat  di  luar keraton.  Akibat  daripada  putusan  ini  telah menisbikan  daripada  10  Sultan  yang  berkuasa
sebelumnya,  dimana  keseluruhannya  adalah laki-laki,  disisi  lain,  MK  sama  sekali  tidak membuka ruang terhadap pendekatan partikularistik  hak  asasi  manusia,  dimana pendekatan  ini  menutup  hukum  nasional  dan internasional, dalam membaca setiap permasalahan.
Adapaun reformulasi yang diajukan penulis, yakni sebagai berikut: pertama , negara tidak  perlu  mengurusi  rumah  tangga  keraton, dalam  bentuk  apapun,  baik  melalui  produk hukum  atau  putusan  pengadilan; kedua , pengaturan  seputar  pengisian  kekuasaan  dalam internal keraton, negara tidak perlu turut campur dalam berbagai bentuk, baik produk hukum atau putusan pengadilan; ketiga , Syarat-syarat dalam pengisian kekuasaan merupakan otonomi kekuasaan  daripada  keraton,  artinya  produk hukum  di  masa  mendatang,  hanya  menjadi legitimator daripada syarat yang sudah ditentukan oleh keraton.

## REFRENSI
Buku-buku :
Asahiddiqie, Jimly. 2017. Konstitusi
Kebudayaan  dan  Kebudayaan  Konstitusi . Malang: Intrans Publishing
Binawan,  Al.  Andang  L.  2009. Hukum  yang Bergerak,  Tinjauan  Antropologi  Hukum . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Hamzah,  Andi. et.  al. 2009. Analisis  dan Evaluasi  Hukum  tentang  Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI , Jakarta
Nugroho,  Susanti  Adi.  2013. Sejarah  dan Pelaksanaan  Eksaminasi  di  Lingkungan Peradilan ,  Jakarta:  Indonesia  Corruption Watch
Sundari,  E.  2013. Menciptakan  Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control, dalam Wasingatu  Zakiyah, et.  al. (editor),
Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakyat Mengawasi Peradilan , Jakarta: Indonesia Corruption Watch
Zakiyah,  Wazingatu. et.  al. 2003 Panduan Eksaminasi  Publik ,  Jakarta:  Indonesia Corruption Watch

## Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 507 UU  Nomor  10  Tahun  2004  sebagaimana  telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Putusan  MK  RI  Nomor  35PUU-VIII/2010 tentang  pengujian  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945

## Jurnal :
Jamaludin  Ghofur,  “ Membangun  Sinergitas Mahkamah  Konstitusi  dengan  Lembaga Legislatif dan Eksekutif (Upaya
Memaksimalkan  Implementasi  Putusan Mahkamah Konstitusi) ” Jurnal Konstitusi,
Volume II, November 2009
Mahfud MD, Rambu Pembatas dan Perluasan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi , dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009.  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam
Indonesia. Yogyakarta
Titik  Triwulan  Tutik, Analisis  Hukum  Tata Negara:  Sistem  Penetapan  Gubernur Kepala  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 41 No.1 Januari-Maret 2011
Browsing/Internet :
Agus Riewanto , Masa Depan UU Keistimewaan  DIY , Pengajar  Fakultas
Hukum  dan  Pascasarjana  Ilmu  Hukum Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,
Artikel dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan  Rakyat,  September  2017 , https://krjogja.com/web/news/read/44241/ Masa_Depan_UU_Keistimewaan_DIY
Andi Saputra. Alasan MK Izinkan Perempuan
Jadi Gubernur, diakses melalui
www.news.detik.com, pada 3 Januari 2019
Herien Puspitawati. Konsep, Teori dan Analisis
Gender , diakses melalui www.ikk.fema.ipb.ac.id  pada  15  Februari 2019.
Pribadi Wicaksono, Perempuan Bisa Jadi Raja di Yogya, Adik Sultan: Akan Picu Konflik , diakses  melalui  www.nasional.tempo.co, pada tanggal 3 Januari 2019
Teuku  Muhammad, Sultan  HB  X  Ditetapkan Kembali  sebagai  Gubernur  DIY ,  2017, https://regional.kompas.com/read/2017/08/ 03/13444271/sultan-hb-x-ditetapkan- kembali-sebagai-gubernur-diy. Diakses pada 10 Maret 2019.
Titik  Triwulan  Tutik, Analisis  Hukum  Tata Negara:  Sistem  Penetapan  Gubernur Kepala  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 , Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 41 No.1 Januari-Maret 2011
Unggul  Sudrajat, Keris  dan  Legitimasi  Kuasa Keraton  Yogyakarta, Peneliti  Sejarah  dan Budaya di Puslitbang Kebudayaan,
Balitbang,  Kemendikbud,  diakses  melaui www.mediaindonesia.com  pada  10  Maret 2019