Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (2), 2020: 160-174
ISSN:  2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.3441
email koresproden: umamzeventz@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright (c) 2019  by al -huquq. All Right Reserved
Perbandingan   Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah Pada Masa Nabi Muhammad  SAW. dan di Era Reformasi
Nurul  Umam,  Erie Hariyanto ( Pasca  Sarjana IAIN  Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 )
Abstrak: Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang  yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam,  wakaf,  shadaqah dan  ekonomi  syariah.  Allah  memerintahkan  terhadap  hamba- nya  untuk  memutuskan  suatu  hukum  atau  menghukumi manusia  seperti  apa  yang  diturunkannya.  Rasulullah  SAW. langsung  mengadili  dan  menghukumi  semua  perkara  yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  hukum  yang diturunkan  oleh  Allah  SWT.  yang  berkenaan  dengan  harta benda.  Ketika  terjadi  persengketaan  ekonomi  syari’ah,  maka diperlukan  instrument  penting  sebagai  sebuah  solusi  yang adil bagi  para  pihak-pihak  yang  bersengketa, dengan menggunakan model  perdamaian,  arbitrase,  dan  kekuasaan  kehakiman. Penyelesaian  sengketa  yang  di  aplikasikan  saat  ini  tidak berbeda  jauh  dari  masa  Nabi,  perbedaannya  hanya  terletak pada  sistem  dan  perkembangan  zaman  yang  semakin  modern, yaitu  semuanya  penyelesaian  sengketa  baik  itu  sengketa ekonomi,  keluarga,  maupun  sosial  sudah  tertuang  dalam peraturan-peraturan  yang  telah  dikodifikasi  dalam  kitab undang-undang,  hanya  saja  pengadilan  atau  tahkim  saat  ini menyampaikan  dari  catatan  kecil  tersebut.  (Religious  Courts have  absolute  authority  to  resolve  first-level  cases  between Muslims  in  the  fields  of  marriage,  inheritance,  wills,  and  gifts based  on  Islamic  law,  waqf,  shadaqah  and  Islamic  economic. Allah  orders  His  servants  to decide a law or punish humans as He  sent  them.  Rasulullah  SAW.  directly  judge  and  punish  all cases  that  arise  in  the  midst  of  society  with  the  laws  sent  by Allah SWT. property related. When there is an economic dispute of  Islamic  law,  an  important  instrument  is  needed  as  a  fair solution  for  the  disputing  parties,  using  the  model  of  peace, arbitration  and  the  judiciary.  The  dispute  resolution  that  is currently  applied  is  not  very  different  from  the  time  of  the
Prophet,  the  only  difference  lies  in  the  increasingly  modern system  and  the  development  of  the  time,  that  is,  all  dispute resolution,  whether  economic,  family  disputes  or  social,  has been  contained  in  the  rules  codified  in  the  book.  the  law,  it  is just  that  the  current court or tahkim is delivered from these little notes.)
Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa,  Ekonomi  syariah

## Pendahuluan
Kehancuran dan berkembangnya suatu beradaban tergantung komitmen  manusianya  sendiri  karena  yang  menjadi  pilar  utama manusia ialah dalam bidang hukum. 1 Noel J. Coulsum berpendapat dinamika hukum Islam menunjukkan sifat tarik ulur dan beperinsif konstan  dan  perubahan. 2 Maka  dengan  demikian  sangat  sesuai dengan visi hukum islam, bahwa hukum islam harus mengikuti alur perubahan zaman dan keadaan sosial
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada era roformasi 4.0, berdampak pula terhadap meningkatnya perkara di bidang  ekonomi  syariah.  Dengan demikian aparat penegak hukum akan  dituntut  lebih  untuk  memiliki  wawasan  yang  cukup komprehensif  terkait  permasalahan  tersebut.  Madsudnya  berkas perkara  yang  timbul  karena  ekonomi  syariah  menjadi  salah  satu kompetensi  absolut  peradilan  agama  tentunya  menjadi  tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga, yang mana pengadilan agama belum  memiliki  pengalaman  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara ekonomi syariah tersebut. Fakta ini cukup beralasan mengingat luas dan  beragamnya  jenis-jenis  transaksi  ekonomi  syariah  yang terjadi pada masa saat sekarang ini.
Dengan  demikian  lembaga  peradilan  Agama  harsus  lebih menyiapkan  para hakim agar  dalam  meberika  putusan  yang berkenaan  dengan  ekonomi  syariah  tetap  dapat  memeriksa  dan mengadili segala dan bentuk sengketa yang diajukan oleh para yang
1 Muhammad Abi Al-Jabiri,. Taqwin al-aql al’rab (Bairud: Markas alwahdah al-arabiyah ,.1989) hlm. 96.
2 Noul J. Coulsum,. Comflic and tersion in islamic Yurisprudence (Chicago and London:
The Uneversiy of Chicago and London press,.tth,), hlm. 50.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
162
melakukan  pengajuan  persengketaan.  Perluasan  kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan  kebutuhan  masyarakat  perluasan  tersebut  meliputi  bidang ekonomi syariah, undang-undang mnyatakan pada Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbangkan sebagaimana hal ini telah diubah dengan undang-undang  nomor  10  tahun  1998  hal  ini  mengatur  tentang biayaan  berdasarkan  perinsip syariah .  Prinsip  syariah  dimaksud aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam baik antara pihak bank dan pihak penyimpanan dana dan pembiyaan kegiatan usaha kegiatan lain mudharabah, musyarakah dan murabahah. 3
Dalam  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  yang  diakui eksitensinya ialah Peradilan Agama didalam kekuasaan kehakimana, yang  merupakan  lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk memeriksa, mengadili, memetus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu  antara  orang  yang  beraga  Islam.  Adapun  kewenangan absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam undang-undang 4 yaitu pengadilan  agama  bertugas  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
Wakaf dan shadaqah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian pada gilirannya menuntut perubahan dalam berbagai bidang  yang  berkaitan,  termasuk  berkenaan  dengan  peraturan perundang-undangan.  Lebih  dari  itu,  penerapan sistem perbankan syariah juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait institusi lain, salah satunya adalah lembaga peradilan.

## Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  pada  Masa  Nabi  dan Sahabat
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  kita  lihat  dari kejadian sehari-hari pada masyarakat arab pada masa kemimpinan Rosulullah SAW. Pelajaran ini di ambil dari kasus-kasus yang terjadi dan  dapat  di  ikuti  hingga  saat  ini,  ada  tiga  model  penyelesaian sengketa yang dapat kita jadikan acuan yaitu: Pertama Penyelesaian
3 Eri Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal Iqtishadia Vol. 1 No.
1 Juni 2014, hlm. 43.
4 Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman.
dengan cara al-Shulh (Perdamaian). Kedua melalui Tahkim (arbitrase), dan ketiga melalui wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman). Dalam  menyelesaikan  sebuah  sengketa  islam  sangat menganjurkan  yang  pertama  dengan  cara al-Shulh atau perdamaian antar pihak-pihak yang mempunyai kesengketaan, dalam firmannya menyatakan  sangat  mencintai  dan  menyayangi  kedamaian,  maka dengan  usaha  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  melakukan perdamaian, perdamaian merupakan sebuah tuntutan yang di ajarkan oleh Islam, dengan demikian sanat selaran dengan Firman Allah Swt. Dalam al-qur’an Surat Al-hujurat Ayat 10.
وُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلٱ اَمنَِّإ َنوَُحَْرُ ت ْمُكملَعَل َمللَّٱ ۟اوُقم تٱَو ۚ ْمُكْيَوَخَأ َْيَْ ب ۟ا Artinya:  sesungguhnya  orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah  anatara  kedua  saudaramu  (yang  berselisish)  dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat . 5
Dalam  sebuah  bahasa  al-Shulh  diartikan memutuskan pertengkaran dan meredang pertikaian. Sedangkan dalam istilah Al-
Shulh di  artikan  suatu  jenis  akad  atau  suatu  perjanjian  untuk mengakhiri  sebuah  perselisihan  (pertengkaran)  antara  dua  belah pihak  yang  bersengketa  secara  damai. 6 Perdamaian bisa dilakukan dengan  proses  apabila parak pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian, kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung  dengan  dasar  keihklasan,  bukan  karena  dasar keterpaksaan, al-Shulh jugak mempunyai rukun dan syarat sah yang menjadi  suatu  keharusan  yang  harus  terpenuhi  agar  proses  dapat direalisasikan.  Rukun  dan    Syarat  dapat  di  lihat  dalam  beberapa aspek di antaranya:
1. Para pihak yang melakukan perdamaian ( Mushalih)
Parak  pihak  yang  melakukan  perdamaian  hendaknya cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang bersangkut paud dengan perdamaian, karenanya orang yang cakap bertindak belum tentu mempunyai kekuasaan  dan  wewenang.  Ada  beberapa  orang  yang  cakap dalam  bertindak  menurut  hukum  Islam,  akan  tetapi  tidak
5 Tubagus  Najib  al-Bantani  , Al-Qur’an  Mushaf  Al-Bantani (Bantani:  MUI  Provinsi Banten ,2012), hlm. 516.
6 Kamus Al-Munawir , Pondok Pesantren Al-Munawir , Yogyakarta, 1984, hlm. 843.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
164
memiliki wewenang adalah Wali atas harta benda atau orang orang  yang ada dibawah pewaliannya, Pengampu atas suatu harta benda yang ada di bawah pengampuannya dan Pengawas (nazir) wakaf  atas  hak  milik  wakaf  yang  ada  dibawah pengawasannya.
2. Objek yang dipersengkatakan (Mushalih bih)
Persengketaan ekonomi pada dasarnya yang menjadi objek adalah yang menyangkut dengan harta benda setiap harta  dikatakan  benda  ialah  dengan  emiliki  unsur-unsur seperti  berikut :  pertama Bersifat  terwujud  dan  berbentuk materil, kedua Sesutu yang bernilai tradisi yang dipandang oleh  masyarakat  sebagaia  harta  dan ketiga Sesutu  yang bersifat halal, ketiga Bisa di ambil mamfaatnya 7
3. Persoalan yang dapat diselesaikan ( Mushahihbih)
Yaitu  yang  menyangkut  dengan  bidang  ekonomi harta benda antar sesame manusia dan dapat didamaikan. Ijab  dan  qabul (sigat) sebagai  suatu  Keberhasilan  suatu persengketaan  dapat  dibuktikan  dengan  ijab  dan  qabul antara  pihak  yang  terlibat  dalam  persengketaan,  dan dalam  proses  perdamaian  tidak  boleh  atas  dasar keterpaksaan  ataupun  ada  paksaan  dari  pihak  manapun, atinya proses perdamaian ini benar-benar terjadi tanpa ada unsur-unsur  rekayasa  dari  pihak-pihak  yang  melakukan persengketaan.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di  atas  dengan  cara Shulh bisa dilakukan melalui media prantara atau menujuk wali yang  di  sepakati  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa, selanjutnya  dilakukan musyawarah untuk membahas masalah- masalah dan mencarikan solusinya. Dengan begitu Shulh lebih menekankan kepada system kekeluargaan, dengan cara melalui jalan  musyawarah  dengan  tujuan  mencari  kebenaran  dan kesepakatan  bersama,  apabila  proses  sengketa  melaui Shulh tidak  menemukan  titik  temu,  maka  para  pihak  bersengketa
7 Ghufran  A.  Mas’adi, Fiqh  muamalah  Kontekstual (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002), hlm. 12.
melakukan  tahapan  pada  berikutnya  yaitu  melalui  Peradilan, dengan  melakukan  tersebut  dengan  maksud  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang bersengketa.
1. Tahkim (Arbitrase) Cara  selain  cara  di  atas  dapat  kita  tempuh  dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda yang di ajarkan oleh Islam ialah Tahkim model penyelesaian sengketa seperti ini sudah lama diterapkan sejak zaman Rosulullah SAW. Yang dalam behasa Arab Tahkim yang berasal dari kata Hakkama yuhakkimu,  takhiman, yang  di  artikan  menjadikan  seseorang untuk menjadi penegak dalam sebuah sengketa. 8
Sedangkan  dalam  terminologis, Tahkim diartikan pengangkatan  seseorang  atau  sebagai  juru  damai  oleh  dua orang  bagi  orang  yang  melakukan  sengketa, dengan madsud untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  mereka  sengketakan. 9
Dalam  arti  lain Tahkim adalah  untuk  mendapatkan perlindungan antara dua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju (sebagai penengah) serta menerima keputusannya dalam menyelesaikan persengketaan di antara mereka, dengan demikian sebagai seorang juru damai dilakukan secara suka rela atau tampa ada paksaan dari kedua belah pihak yang sedang melakukan persengketaan. 10 Yang  menjadikan  dasar  dalam  menyelesaian  sengketa dengan metode Tahkim terdapat dalam Al-Qur’an surat Annisa’ ayat 35:
ٓاَديِرُي نِإ ٓاَهِلْهَأ  ْنِ م اًمَكَحَو ۦِهِلْهَأ  ْنِ م اًمَكَح ۟اوُثَعْ بٱَف اَمِهِنْيَ ب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو اًيرِبَخ اًميِلَع َناَك َمللَّٱ منِإ ۗ ٓاَمُهَ نْ يَ ب ُمللَّٱ  ِقِ فَوُ ي اًحََٰلْصِإ Artinya:  Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu
8 Satria Efendi M. Zein, Arbitrase Dalam Syariah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia,
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Jakarta: BAMUI,1994), hlm. 7.
9 M. Zein, Arbitrase dalam syariah Islam, hlm. 31.
10 Enksiklopediam Hukum Islam ,. Jilid V Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoove,.1997, hlm. 157.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Ayat  di  atas  memperjelas  bahwa  jika  terjadi persengketaan di antara dua belah pihak atau lebih, hendaknya ada  orang  yang  menjadi  penengah  untuk  menyelesaikan persengketaannya, orang menyelesaikan persengketaan di kenal dengan  sebutan hakam. Seorang hakam hendaknya  memiliki kemampuan berdiplomasi untuk menyelesaikan persengketaan sehingga para pihak dapat menerimanya.
2. Kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qadha)
Dalam hukum Islam terdapat tiga model kekuasaan yang disebut  sebagai  penegak  hukum, pertama,  al-qhada (lembaga peradilan)  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  menyelesaikan masalah-masalah perdata, pidana, dan hukum keluarga. Kedua al-hisbah merupakan  lembaga  resmi  Negara  yang  diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan  tidak  perlu  diselesaikan  dilembaga  peradilan,  seperti halnya  dalam  kecurangan  takaran,pemalsuan  dan penipuan. Ketiga,  la-madzalim yang  merupakan  lembaga  yang berkedudukan untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat  penyelewengan  kekuasaan  Negara,  atau  kebijakan Negara yang tidak memihak, seperti narapidana koruptor dan suap menyuap. 11 Kata al-Qadha dalam istilah tradisi di artikan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Al-Qadha merupakan  perkara  yang  di  syariatkan  oleh  al-Qur;an  dan Hadist. Allah SWT. Memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. 12 Dengan  demikian  Rosulullah  SAW.  Mengadili    dan menghukumi  perkara  yang  muncul  di  tengah-tengah masyarakat  dengan  hukum  Allah  SWT.  Selain  itu Rosulullah juga memberikan putusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah  harta,  muamalah,  dan uqubat umumnya;  dan  juga
11 Juhaya S. Praja, Ekonomi  Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 64. 12 Praja, Ekonomi Syariah,.
seperti  masalah  hisbah  seperti  ketika  beliau  mendapati pedagang di pasar yang dicampuri gandung basah dan gandum kering,  dan  dalam  masalah mazhalim mengenai  penetapan harga; dan dalam perselisihan anatara zubair bin awwam dan seorang  Anshar  dalam  masalah  perairan  dan  sebagainya. 13 Ketika  kekuasaan  Negara    Islam  semakin  meluas,  Rasulullah SAW  mengangkat  sahabat  sebagai hakim yang  beliau tempatkan di berbagai daerah, seperti halnya muadz bin jabal di daerah  janad,  Ali  bin  abi  thalib  di  daerah  yaman  dan masih banyak  hakim  lainnya seperti; Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thallib, Ibn Mas’ud, Ubay bin kaab, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa al-Asy’ari.
Rasulullah  setiap  akli  mengutus  sahabatnya  keberbagai daerah  selalu  memberikan  bimbingan  dan  pesan-pesan  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa,  para  sahabat  juga melakukan hal sama, yang terkenal adalah surah Khalifah Umar ibn Khattab kepada abu Musa al-Asy’ari yang isinya berkenaan dengan  pokok-pokok  penyelesaian  sengketa  di  Peradilan. 14 Yang menjadi alat bukti pada masa itu ialah saksi dan sumpah. Sedangkan  hasil putusan setiap persengketaan pada masa itu belum dibukukan.
Pada masa Umayyah, Hakim-hakim yang berada di pusat pemerintahan diangkat oleh Khalifah, sedangkan yang berada di  daerah-daerah  diangkat  oleh  penguasa  daerah  dengan kewenangan dan perkara-perkara khusus hakim. Hakim yang ada  pada  saat  ini  juga  dikatan  seorang mujtahid dan bersifat sangat independen. 15 Putusan  hukum  pada  masa  khulafa’  al-rasyidin didasarkan pada al-Qur’an,Assunah,ijma’ sahabat pada masa Umar  bin khattab, mengingat semakin luasnya wilayah Islam dan menjadi keharusan untuk mememerhatikan urusan-urusan pemerintahan  diberbagai daerah maka dimulailah pemisahan antara  eksekutif  dan  yudikatif,  dan  hakim-hakim  mulai  di
13 Dedi Supriyadi, Sejarah beradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 64. 14 Surat  ‘Umar  ibn  Khattab  kepada  Gubenur  Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  dikenal dengan Arrisalah al-Qada.
15 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Bandung: PT.Al-Ma’arif,tt.), hlm. 20.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
angkat melalui kewenangan yang berdasarkan wilayah-wilayah dan materi perkara, seperti halnya abu darda (Madina) Syurayh (Basrah),  Abu  Musa  al-asy’ari  (kufah)  dll.  Untuk  public dipegang oleh penguasa daerah sedang dengan urusan perdata dipegang oleh hakim-hakim yang di angkat oleh Khalifah. Pada masa utsman bin affan pengadilan tinggi mulai di adakan yang semulanya  lembaga  pengadilan  dilakukan  di  masjid-masjid, pendelegasian  dilakukan  oleh  khalifah  Ali  Bin  Abi  Thalib dengan mengutus al-Nakha’I ke Mesir untuk menjadi gubenur sekaligus sebagai hakim.

## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Pengembangan  Bank  syariah  merupakan  suatu  alternatif sistem pelayanan jasa bank yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan Syariah sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya  kegagalan  usaha 16 .  dengan  kelebihan  tersebut, menarik  masyarakat  baik  muslim  ataupun  non  muslim  untuk menjadi  nasabah  pada  lembaga  perbankan  syariah.  Namun timbul  Persoalan  jika  dikemudian  hari  terjadi  perselisihan, apakah  peradilan  agama  masih  tetap  berwenang  untuk mengadili  sengketa  tersebut  karena  sebagaimana  diketahui bahwa  Peradilan  agama  merupakan  peradilan  khusus  yang menyelesaikan  sengketa  perdata  bagi  pemeluk  agama Islam. 17 Dalam  Pasal  2  UU  No.  50  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa peradilan  agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara perdata tertentu.
16 Asas-asas  Umum  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan agama yaitu: (1). Asas Personalitas KeIslaman, (2). Asas Kebebasan, (3). Asas  Wajib  Mendamaikan;  (4).  Asas  persidangan  terbuka untuk umum; (5). Asas legalitas; (6). Asas Cepat, sederhana dan biaya ringan; (7). Asas Equality; (8). Asas Aktif memberikan bantuan.
17 Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum  dan  peradilan  khusus,  yang  terdiri  dari  lingkungan  peradilan agama,  militer  serta  tata  usaha  negara  dan  spesialisasi  dalam  masing-masing lingkungan peradilan.
Penulis  berpendapat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Peradilan Agama itu dikatakan Peradilan Agama melekat pada asas  personalitas  ke  Islaman  yang  bermakna  bahwa Pertama : pihak  yang  berperkara  harus  sama-sama  memeluk  agama Islam, Kedua :  perkara  yang  disengketakan  perkara  dibidang perkawinan,  waris,  hibah,  zakat,  wakaf,  dan  ekonomi  syariah, Ketiga :  hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan berdasarkan  Islam  dan  diselesaikan  pula  berdasarkan  hukum Islam.  Dalam  aturan tersebut dijelaskan bahwa Penerapan asas personalitas  keIslaman  didasarkan  pada  saat  terjadinya hubungan  hukum.  Seseorang  yang  mengaku  Islam,  maka dirinya melekat asas personalitas keislaman.
Berbeda  dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah 18 bahwa  asas  personalitas  ke  Islaman  lebih menekankan  pada  agama  pihak  pengaju  perkara,  tanpa mempedulikan  agama  pihak  lawan.  Jadi,  apabila  terjadi sengketa  ekonomi  syariah  dengan  nasabah  non  muslim,  maka hukum yang berlaku dalam menentukan kompetensi peradilan bukanlah  hukum  yang  melahirkan  hubungan  hukum,  tetapi berdasarkan agama dari pihak pengaju perkara. Sehingga tidak menutup  kemungkinan  perkara  ekonomi  syariah  diselesaikan pada  Pengadilan  Negeri,  karena  Penentuan  kewenangan pengadilan  tersebut  berdasarkan  Asas  tigalistis  yaitu:  asas hukum terapan, asas hukum agama pengajuan perkara dan asas pilihan hukum.
Undang-Undang  Peradilan  Agama  telah  mengatur mengenai  tugas  dan  kewenangan  peradilan  agama  sehingga, penentuan  kompetensi  absolut  PA  seharusnya  mengacu  pada asas personalitas keislaman. Dengan demikian peradilan agama berkompetensi  dalam  menangani  perkara  ekonomi  syariah walaupun  pihak  nasabah  non  muslim,  karena  seseorang  yang beragama  non  muslim  menjadi  nasabah  pada  lembaga
18 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 50-52.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
170
perbankan,  tentunya  akan  melakukan  hubungan  hukum, sehingga  melekatlah  personalitas  keIslaman  karena  dengan sendirinya  menundukkan  diri  dan  suka  rela  pada  ketentuan ekonomi  syari’ah,  baik  dalam  hal  pelaksanaan  akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.
Dalam menyelesaikan persengketaan kehakiman diharuskan harus merujuk pada ketentuan UU No. 3 tahun 2006 atas  pergantian  atas  UU  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.  Dan  juga  Peradilan  Agama  telah  diatur  pada  pasal 49 sampai  pasal  53  dan  pasal  66  serta  pasal  73,  serta  ketentuan tersebut  diatur  mengenai  kewenangan  kehakiman  di lingkungan Kementrian Agmama.
Penegakan hukum pada prinsipnya hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman ( judicial Power ) yang secara
konstitusional  lazim  disebut  badan  yudikatif  (Pasal  24  UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaungan di bawah  kekuasaan  kehakiman  yang  berpuncak  di  Mahkamah Agung. 19 Pasal  2  UU  No.  14  Tahun  1970  secara  tegas menyatakan  bahwa  yang  berwenang  dan  berfungsi melaksanakan  peradilan  hanya  badan-badan  peradilan  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang.  Di  luar  itu  tidak dibenarkan  karena  tidak  memenuhi  syarat  formal  dan official serta  bertentangan  dengan  prinsip under  the authority  of  law . Namun  berdasarkan  Pasal  1851,1855,1858  KUHP,  Penjelasan Pasal  3  UU  No.  14  Tahun  1970  serta  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  maka terbuka  kemungkinan  para  pihak  menyelesaikan  sengketa dengan  menggunakan  lembaga  selain  pengadilan  ( non  litigasi ), seperti arbitrase atau perdamaian ( islah ). 20
19 Eri  hariyanto,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia” , Jurnal Iqtishadia Vol.1. No.1 Juni 2014, hlm. 50.
20 Karnaen Perwataatmaja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288.

## Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Syariah  Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
Dengan munculnya PERMA No. 14 Tahun 2016 memang sangat dinanti-nantikan,  terutama  oleh  para  hakim  di  bawah  lingkungan peradilan agama, dengan madsud sebagai pedoman dalam tata cara penyelesaian  perkara  ekonomi  syari’ah. 21 Hal ini sangat membantu peran  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  yang masuk.  Di  dalam  PERMA  tersebut  dijelaskan  berbagai  macam peraturan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Dimulai  dari  menjelaskan  mengenai  penjelasan  singkat lingkup  sengketa  ekonomi  syariah  serta  pengertian  masing- masing point, kemudian tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, dengan nominal yang diperkarakan maksimal Rp  200.000.000,-  dengan  alur  pendaftaran  gugatan  hingga putusan dikeluarkan oleh hakim tunggal.
Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana kecuali  hal-hal  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Mahkamah Agung ini.
Dengan  kata  lain, PERMA ini juga mengatur pelaksanaan putusan  arbitrase  syariah  dan  pembatalannya  yang mempertegas  kewenangan  pengadilan  agama  sehingga  sudah tidak  terjadi  lagi  dualisme  pelaksanaan  putusan  dan pembatalan  arbitrase  syariah  antara  pengadilan  agama  dan pengadilan  negeri.  Hal  ini  termuat  dalam  Pasal  13  ayat  (2) PERMA  Sengketa  Ekonomi  Syariah  yang  menyebutkan  bahwa “ pelaksanaan  putusan  arbitrase  syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama .”  Namun,  tata cara  pelaksanaan  putusan  putusan  arbitrase  syariah  tetap mengacu  pada  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Tidak  hanya    begitu,  PERMA  juga  mengatur  tentang kewenangan  Pengadilan  Agama  yang  menangani  urusan
21 Mahkamah Agung, PERMA NO. 14 tahun 2016.

## Nurul Umam, Erie Hariyanto
172
eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah.  Hal  ini  ini  dapat  diperjelas  dalam  Pasal  13  ayat  (1) PERMA  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  yaitu  “ pelaksanaan  putusan perkara  ekonomi  syariah,  hak  tanggungan  dan  fidusia  yang berdasarkan  akad  syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama .”
PERMA  juga  mengakomodir  layanan teknologi informasi seperti  pendaftaran  gugatan  dan  pembuktian  terutama  dalam pemeriksaan ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan 11 PERMA Sengketa  Ekonomi  Syariah. Pasal 4 diatas menyebutkan bahwa “ penggugat  mengajukan  gugatannya  di  kepaniteraan  pengadilan atau melalui  pendaftaran  elektronik  atau  dapat  mendaftarkan  gugatannya dengan  mengisi  blanko  yang  disediakan  di  kepaniteraan .”  Dan  Pasal 11  menyatakan  bahwa  “ Pemeriksaan  ahli  dapat  dilakukan  dengan menggunakan bantuan teknologi  informasi .”
Lebih  jauh,  PERMA  ini  juga  menverifikasi  hakim  yang dapat  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  ekonomi  syariah, misalnya  harus  bersertifikasi  hakim  ekonomi  syariah,  atau seminimal  mungkin  hakim  agama  yang  pernah  mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.
Blanko  gugatan  berisi  keterangan  mengenai:  1).  identitas penggugat  dan  tergugat;  2).  penjelasan  ringkas  duduk perkara; 3). tuntutan  penggugat;  dan  4).  wajib  melampirkan  bukti  surat  yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.
Perbandingan  yang  penulis  dapat  simpulkan  pada  artikel  ini ialah model penyelesaian sengketa pada masa Nabi  dengan 3 model Pertama Penyelesaian  dengan  cara al-Shulh (Perdamaian). Kedua melalui Tahkim (arbitrase),  dan ketiga melalui wilayat  al-qadha (kekuasaan  kehakiman).  Sedangkan  dalam  penyelesaian  sengketa pada masa saat ini tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa pada  masa  Nabi  hanya  saja  dalam  tarap  pengaplikasiannya  yang berbeda,  ada  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  letigasi  dan  non litigasi, dan harus mengikuti prosedur yang berlaku saat ini.

## Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  sudah  berjalan  begitu  lama  sudah menjadi  tradisi  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Kapasitas  beliau juga  mencakup  sebagai  hakim,  penyelesaian  sengketa  di selesaikan  dengan  Pengadilan  Agma  yang  dikenal  dengan istilah  sekarang litigasi dan  melalui shulh, dan  tahkim  yang dikenal sekarang sengan nonlitigasi.
PERMA  No.  14  Tahun  2016  memang  sangat  dinanti- nantikan,  terutama  oleh  para  hakim  di  bawah  lingkungan peradilan agama, dengan madsud sebagai pedoman dalam tata cara  penyelesaian  perkara  ekonomi  syari’ah.    Hal  ini  sangat membantu peran hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah  yang  masuk.  Di  dalam  PERMA  tersebut  dijelaskan berbagai  macam  peraturan  proses  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press, 1994
Al-Bantani Tubagus Najib, Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani, Bantani: MUI Provinsi Banten ,2012,.
Ash-Shiddieqy  Hasbi, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam, Bandung: PT.Al-Ma’arif, tt.
M. Zein Satria Efendi, Arbitrase Dalam Syariah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta: BAMUI, 1994.
Mas’adi Ghufran A., Fiqh muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Perwataatmaja,  Karnaen  dkk, Bank  dan  Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Nurul Umam, Erie Hariyanto
Praja Juhaya S., Ekonomi Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Supriyadi, Dedi, Sejarah beradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Eri  Hariyanto,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia” , Jurnal Iqtishadia Vol.1. No.1 Juni 2014.
Surat ‘Umar ibn Khattab kepada Gubenur Abu Musa al-Asy’ari yang dikenal dengan Arrisalah al-Qada.
Enksiklopediam  Hukum  Islam ,.  Jilid  V  Jakarta:  PT  Ictiar  Baru  Van Hoove,.1997,.
Kamus Al-Munawir  ,  Pondok  Pesantren  Al-Munawir , Yogyakarta, 1984,.843.
Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 tahun 2016.