Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal

## Idil Syawfi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, idil.syawfi@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  menelaah  implikasi  pandemi  COVID-19  terhadap  pola  hubungan internasional.  Hal  ini  tengah  menjadi  perdebatan  diantara  para  pengkaji  hubungan  internasional,  dimana  terdapat pandangan  yang  optimis  dan  pesimis.  Tulisan  ini  sendiri  berargumen  bahwa  terjadi  pergeseran  pola  hubungan internasional  dari  pola  hubungan  yang  bersifat positive  sum yang  didasarkan  kepada  interdependensi, institusionalisme, multilateralisme, dan sistem demokrasi menjadi pola hubungan yang lebih mengarah kepada zero sum game dimana negara semakin memperkuat dirinya dan saling berkompetisi dengan negara lain.
Kata  Kunci: Pandemi,  COVID-19,  Hubungan  Internasional,  Positif  Sum,  Zero  Sum,  interdependensi, multilateralisme, unilateralisme

## Pendahuluan
Dunia internasional pada tahun 2020 ini terguncang  keras  oleh  krisis  pandemi  global COVID-19.  Isu  kesehatan  yang  disinyalir terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada Desember  2019  diakibatkan  oleh  virus  yang diberi  nama  resmi  SARS-COV-2.  Berdasarkan data yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) per 23 April sudah tersebar hingga ke 179 negara  dan  33  teritorial  di  dunia.  WHO  sendiri telah  menetapkan  kondisi  saat  ini  sebagai pandemi  global  dengan  penilaian  resiko very high .  Terhitung  kasus  positif  yang  diakibatkan virus  Corona  ini  telah  mencapai  2.544.792 dengan jumlah kematian sejumlah 175.694 secara global. Kasus positif terbanyak mendera negara- negara  besar  diantaranya  Amerika  Serikat (800.926 kasus), Spanyol (208.389 kasus), Italia (187.327 kasus), Jerman (148.046 kasus), Inggris (133.499 kasus), dan Prancis (117.961 kasus). 1
1 World Health Organization, Coronavirus Deaseas 2019 (COVID-19) Situation Report-94, diakses pada 24 April 2020, https://www.who.int/docs/default-
Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan utama  negara-negara  di  dunia  adalah  dengan menerapkan physical  distancing sesuai  dengan protokol  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  WHO. Namun,  tingkatannya  berbeda-beda  antara  satu negara dengan negara lain, ada yang secara keras melakukan lockdown  total negaranya  dengan melarang lalu lintas masuk dan keluar dari negara tersebut,  pelarangan  masuk  bagi  orang  dari wilayah  tertentu,  karantina  wilayah  yang  dinilai menjadi episentrum penyebaran virus, penutupan fasilitas umum dan kegiatan sosial tertentu, atau hanya dengan sekedar himbauan untuk melakukan physical  distancing bagi  warga negaranya.
Selain menjadi permasalahan kesehatan, penerapan physical distancing dalam menghadapi  krisis  ini  juga  berimbas  ke  bidang- bidang  lain.  Dalam  bidang  ekonomi  dimana aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat  menjadi  terbatas,  OECD  dalam
source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94- COVID-19.pdf?sfvrsn=b8304bf0_4
laporannya  bulan  Maret  2020  memproyeksikan pertumbuhan  ekonomi  global  akan  turun  ke angka  2.4  %  pada  tahun  ini. 2 World  Trade Organization (WTO) pada sisi lain memprediksi bahwa  volume  perdagangan  dunia  akan  turun antara  13%  hingga  32%  pada  tahun  ini  sebagai imbas  dari  pandemi  COVID-19. 3 Selain  itu Chatham  House  juga  mencatat  hingga  Maret 2020 terjadi penurunan sebesar 10% dalam pasar saham global. 4
Permasalahan  ekonomi  tersebut  di beberapa  wilayah  di  dunia  meningkat  menjadi permasalahan di bidang sosial dengan meningkatnya  tingkat  kemiskinan,  World  Bank memproyeksikan  angka  kemiskinan  ekstrem akan  meningkat  dari  8.1%  pada  tahun  2019 menjadi  8.6%  pada  tahun  2020,  atau  terdapat tambahan sebesar 49 juta orang yang akan masuk kedalam tingkatan kemiskinan ekstrim. 5
Permasalahan  sosial  lainnya  yaitu  peningkatan tingkat  kriminalitas  seperti  yang  terjadi  di Meksiko, 6 Nigeria, 7 kekhawatiran  lanjutan adalah  berimbas  ke  bidang  politik  dimana kepercayaan  masyarakat  semakin  menurun terhadap pemerintahannya, khususnya dalam hal kemampuan  menghadapi  pandemi  ini,  atau bahkan menjalar ke masalah keamanan nasional.
Dengan imbas yang bersifat multidimensional serta menjadi ancaman bersama  yang  dihadapi  negara-negara  di  dunia. Pendekatan ideal yang seharusnya muncul adalah upaya  bersama  dengan  peningkatan  kerjasama antar negara dalam menangani permasalahan ini.
2 OECD (2020) , OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7969896b-en.
3 World Trade Organization, Press Release: Trade set to Plunge as COVID-19 Pandemic Upends Global Economy , diakses pada 24 April 2020. https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm 4 Chatham House, How to Fight the Economic Fallout From the Coronavirus , diakses pada 24 April 2020, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/how-fight- economic-fallout- coronavirus?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNW 5oL09ArST25i_y90TSIEGGv05ZSyEz_xbGUdgHVKwdl HmgLhi8txoCbKUQAvD_BwE
Dimana,  upaya-upaya  tersebut  telah  terpupuk dalam  hubungan  internasional  pasca  perang dingin dimana dunia semakin terkoneksi, dengan tingkat  interdependensi  yang  tinggi,  semakin banyaknya inisiatif multilateralisme, yang kemudian dipermudah dengan adanya globalisasi.  Namun  disisi  lain  pendekatan unilateral  menjadi  pilihan  utama  yang  diambil negara, physical  distancing membuat  negara memperketat sekat batas-batas wilayahnya, serta pola  hubungan  yang  bersifat zero  sum menjadi suatu  hal  yang  normal  pada saat  ini.  Pertanyaan yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana pandemi  COVID-19  merubah  pola  hubungan internasional?
Perdebatan  terkait  Imbas  Pandemi  COVID- 19 terhadap Hubungan Internasional.
Para ahli hubungan internasional berdebat  terkait  bagaimana  pengaruh  pandemi COVID-19 terhadap dinamika hubungan internasional.  Secara  garis  besar,  terdapat  pihak yang  mengambil  posisi  pesimistis  terkait pendekatan  yang  telah  diambil  oleh  negara- negara  di  dunia.  Di  sisi  lain  terdapat  juga pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pandemi COVID-19 ini hanyalah menjadi krisis sesaat dan kondisi  normal  sesuai  dengan  status  quo  akan tetap kembali setelah krisis ini berakhir. Terdapat juga pendapat yang memprediksikan akan terjadi pergesaeran  besar  sistem  dan  kekuatan  dalam sistem global.
5 Daniel Gerszon Mahler Et.al, The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit ,
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-COVID-19- coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might- be-region-hardest
6 The Guardian “Mexico murder rate reaches new high as violence rages amid COVID-19 spread”, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/mexico- murder-rate-homicide-coronavirus-COVID-19
7 Guardian, “Why crime rate may rise after COVID-19”, https://guardian.ng/news/why-crime-rate-may-rise-after- COVID-19/
Stephen  M.  Walt  termasuk  kepada  ahli yang  memandang  pesimis  kondisi  saat  ini. Dimana  akan  terjadi  perubahan  besar  dalam sistem  Internasional,  hal  yang  menurut  beliau tidak  pernah  berubah  adalah  sifat  dasar  politik internasional yang konfliktual. Beliau menggambarkan  bahwa  pandemi  COVID-19 memaksa  negara  untuk memperkuat  peranannya dan meneguhkan nasionalisme. Selain itu dengan melihat realitas respon yang diambil oleh negara- negara di dunia, Walt melihat Eropa dan Amerika telah  menunjukkan  kegagalannnya  sebagai kekuatan “barat” dalam merespon krisis ini, disisi lain  Singapura dan Korea Selatan menjadi negara yang  merespon  krisis  ini  dengan  sangat  baik, Cina  pada  awalnya  melakukan  kesalahan  pada saat ini menunjukkan respon yang baik. Realitas tersebut  menunjukkan  pergeseran  kekuatan global dari “barat” menuju “Timur”. Pergeseran berikutnya yaitu akan terjadi kemunduran besar- besaran dari hiperglobalisasi, dimana negara akan memastikan  perlindungan  bagi  masyarakatnya sehingga hasil akhir yang akan terjadi yaitu dunia yang tidak terlalu terbuka, tidak terlalu bebas, dan tidak terlalu makmur. 8
Sejalan  dengan  pendapat  Walt,  Robin Niblett  berpendapat  bahwa  kondisi  pandemi COVID-19  memaksa  negara  untuk  memperkuat kapasitas nya dalam menghadapi isolasi ekonomi.  Pemimpin-pemimpin  politik  di  dunia akan  mengambil  langkah  yang  lebih  isolasionis dan  lebih  disiplin  dalam  berhubungan  dengan negara  lain.  Sehingga  akan  sulit  untuk membayangkan  dunia  akan  kembali  kepada  ide integrase  ekonomi  global  yang  sebelumnya digagas oleh negara-negara di dunia. 9
8 Lihat, Stephen M. Walt, “A World Less Open,
Prosperous, and Free”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
9 Robin Niblett, “The End of Globalization as We Know it”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
Menambahkan  pendapat-pendapat  di atas, Richard N. Haass memandang bahwa krisis ini akan membawa negara-negara di dunia untuk lebih  fokus  ke  dalam  negara  mereka  masing- masing  dan tidak  akan terlalu  hirau  dengan  hal- hal  yang  terjadi  di  luar  sana.  Negara  akan mengupayakan  pemenuhan  kebutuhan  mereka sendiri  di  dalam  negeri  dibandingkan  mencoba mengatasi  permasalahan  regional  atau  pun global.  Dunia  juga  akan  mengalami  resesi demokrasi  di  banyak  negara,  dimana  peranan negara  akan  semakin  besar  termasuk  dalam  hal membatasi pergerakan dari populasinya. 10
Pada sisi lain. Joseph S. Nye Jr, melihat krisis  yang  muncul  karena  pandemi  COVID-19 ini  sama  dengan  krisis-krisis  yang  terjadi sebelumnya.  Dimana  hal  ini  tidak  akan mengubah  hal-hal  yang  bersifat  fundamental dalam  politik  global.  Nye  berpendapat  bahwa Globalisasi  yang  didasari  oleh  interdependensi antar  benua  merupakan  hal  fundamental  yang merupakan  hasil  dari  kemajuan  teknologi transportasi dan komunikasi, dan hal ini bukanlah sesuatu  yang  akan  mudah  berubah.  Selain  itu, hard  power dan soft  power yang  telah dikumpulkan  oleh  negara-negara  besar  yang didasarkan  kepada  reputasi  untuk  menjelaskan kekuatan  geografi,  demografi,  dan  kerjasama ekonomi  antar  negara  bukanlah  sesuatu  yang dapat  berubah  dalam  waktu  singkat.  Sehingga dapat dikatakan bahwa hal-hal fundamental tidak akan banyak berubah, sehingga secara sistematis tidak akan banyak merubah politik global. 11
Sejalan dengan hal tersebut, Shivshankar Menon  berargumen  bahwa  dengan  adanya pandemi  COVID-19  bukanlah  berarti  akhir  dari dunia  yang  saling  terkoneksi,  namun  ini
10 Richard N. Haass, “The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020- 04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it 11 Joseph S. Nye, Jr, “No, the Coronavirus will not Change the Global Order”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/04/16/coronavirus- pandemic-Cina-united-states-power-competition/
membuktikan  adanya  interdependensi.  Di  sisi lain,  beberapa  wilayah  di  dunia  membuktikan bahwa  masih  ada  harapan  untuk  adanya  respon bersama  untuk  menghadapi  permaslahan  ini, dimana  dibutuhkan  munculnya  kerjasama  yang bersifat  multilateral  dalam  menghadapi  krisis ini. 12
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Lionel Laurent yang secara khusus mengamati hal yang terjadi  di  Eropa.  Beliau  berpendapat  bahwa penutupan wilayah perbatasan bukanlah jawaban yang  tepat  dalam  menghadapi  krisis  ini.  Aksi kolektif  antar  negara  akan  lebih  menjadi pendekatan  yang  lebih  masuk  akal  untuk diterapkan. Saling berbagi informasi antar negara serta  pendekatan  multilateralisme  seharusnya akan lebih memudahkan koordinasi antar negara dalam menghadapi permasalahan ini. 13
Di  sisi  lain,  G.  John  Ikenberry menyatakan  bahwa  krisis  yang  melanda  dunia pada  saat  ini  merupakan  ujian  obagi  sistem demokrasi.  Mungkin  yang  akan  menjadi pendekatan  utama  adalah  melakukan  proteksi domestik  negara  masing-masing.  Namun,  bagi negara  seperti  Amerika  Serikat,  mereka  tidak akan dapat hanya bersembunyi di belakang batas wilayahnya,  mereka  akan  bergerak  untuk membangun  kerjasama  global.  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  setelah  berakhirnya  krisis  ini, demokrasi akan berevolusi untuk mencari bentuk baru yang lebih pragmatis. 14
Suara yang lebih optimis juga diungkapkan oleh Nicholas Burns, yang menyatakan bahwa semangat kekuatan kemanusiaan  sudah  muncul  secara  global  dalam menghadapi  krisis  COVID-19.  Hal  ini  tidak
12 Shivshankar Menon, “This Pandemic Can Serve a Useful Purpose”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
13 Lionel Laurent, “Defeating a Virus that Respects no Boundaries requires Collective Action”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03- 20/corinavirus-fight-stop-shutting-eu-borders-and-work- together?srnd=opinion-politics-and-policy
muncul dari negara, namun muncul dari lingkup domestik  seperti  dokter,  perawat,  pemimpin politik, dan masyarakat domestik yang menunjukkan  semanagt  yang  tinggi  terhadap kemanusiaai dalam menghadapi krisis ini. 15
Namun,  dengan  kondisi  krisis  saat  ini yang masih belum menunjukkan titik puncaknya, serta  kapan  akan  berakhir.  Serta  realitas  bahwa belum ada negara yang benar-benar terbebas dari permasalahan ini, bahkan tetap dihantam melalui beberapa  gelombang.  Dunia  menunjukkan  pola hubungan  yang  semakin  bersifat zero  sum dibandingkan dengan sebelum adanya krisis. Hal yang sangat kontras dengan masa-masa sebelumnya  khususnya  pada  masa  paska  perang dingin  yang  sangat  kuat  diwarnai  oleh  adanya globalisasi, interdependensi, semakin signifikannya  peranan  institusi  global,  serta hubungan-hubungan transnasionalisme yang menunjukkan  pola  hubungan  antar  negara  yang bersifat positive sum.

## Memasuki Dunia Paska-Liberal?
Dunia  paska  perang  dingin  ditandai dengan  kemenangan  ideologi  liberal  terhadap ideologi lainnya. hal ini dengan sangat gamblang dijelaskan  oleh  Francis  Fukuyama  dalam  karya monumentalnya  “The  End  of  History”,  dimana berakhirnya  Perang  Dingin  merupakan  pertanda kemenangan  “barat”  beserta  dengan  ide-idenya. Fukuyama mengklaim bahwa masa pasca Perang Dingin  adalah  masa  pasca  sejarah  dimana perdebatan  ideologis  telah  berakhir,  dan  sistem demokrasi  liberal  “barat”  merupakan  bentuk akhir dari perdebatan ideologis umat manusia. 16
14 G. John Ikenberry, “Democracies Will Come out of Their Shell”, Foreign Policy ,
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
15 Nicholas Burns, “In Every Country, We See the Power of the Human Spirit”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
16 Francis Fukuyama, “The End of History?”, dalam The National Interest, No.16, 1989, pp.3-18
Sistem  internasional  yang  kemudian bersifat  unipolar  dengan  menyisakan  Amerika Serikat  sebagai  satu-satunya  hegemon  dalam tingkat  global  pada  masa  ini  hidup  dan menghidupi  cara  berfikir  liberal  “barat  tersebut.
Democratic  peace  theory dipercaya  sebagai formula  dalam menjaga  stabilitas  global,  karena diyakini  sesema  negara  demokrasi  tidak  akan saling  berperang  satu  dengan  lainnya. 17 Dunia juga  mengalami  perkembangan  yang  cukup signifikan terkait pembangunan institusi internasional  –  dimana  banyak  sekali  institusi dibangun  berdasarkan  kerjasama  yang  saling menguntungkan  dari  mulai  bidang  keamanan hingga  kerjasama  moneter  bahkan  perdagangan. Kerjasama  dalam  hal  ini  didasarkan  kepada seperangkat  prinsip,  norma  dan  aturan  yang mengatur  hubungan  antar  aktor  dalam  sistem internasional. 18 Sehingga dapat dikatakan bahwa multilateralisme  menjadi  pilihan  utama  dalam menyelesaikan permasalahan, dikarenakan mekanisme  multilateral  dipercaya  didasarkan kepada prinsip demokrasi. 19
Selain  itu,  dipercaya  bahwa  sistem internasional  berada  dalam  kondisi complex interdependence dimana  setiap  negara  saling terikat  dengan  negara  lainnya  tidak  hanya terbatas  pada  hubungan  antar  pemerintahan namun  dalam  hal multiple  channels termasuk antara  masyarakat  di  satu  negara  dengan masyarakat  di  negara  lain.  Selain  itu  dipercaya pada masa ini tidak ada lagi hierarki diantara isu- isu yang ada, sehingga setiap isu sama pentingnya yang  membuat  hubungan  antar  negara  semakin kompleks,  sehingga  membuat  kekuatan  militer tidak  lagi  memainkan  peran  sentral  seperti  pada masa Perang Dingin. 20
17 Michael W. Doyle, “Three Pillars of the Liberal Peace” dalam The America Political Science Review, Vol. 99, No. 3, pp.463-466
18 Robert Keohane, “Twenty Years of Institutional Liberalism” dalam International Relations , Vol. 26, No. 2, 2012, pp. 125-138.
Kondisi tersebut didukung juga oleh perkembangan teknologi transportasi dan informasi  yang  mendukung  proses  globalisasi sehingga dapat dikatakan hubungan transnasional menjadi semakin meningkat secara cepat. Hal ini juga  menempatkan  negara  dalam  posisi  yang terbatas, dan hanya memainkan peranan sebagai regulator  dalam  kehidupan  sektor  privat.  Dunia seakan menikmati kondisi ini, dimana hubungan antar  negara  bersifat positive  sum ,  karena kerjasama  dan  mengintegrasikan  diri  dalam globalisasi  memberikan  keuntungan  ditandai dengan  pertumbuhan  ekonomi  global  semakin positif, setiap negara berlomba-lomba menginntegrasikan  diri  dalam global  supply chain agar mendapat bagian dari kue globalisasi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  menutup  diri  dari globalisasi  dapat  dikatakan  bukanlah  pilihan yang  bijak,  yang  akan  membuat  negara  tersebut tertinggal di belakang.
Kondisi ini berubah dengan drastis ketika negara-negara  di  dunia  dilanda  krisis  pandemi COVID-19  pada  akhir  yang  dinyatakan  secara resmi  oleh  WHO  pada  11  Maret  2020.  Negara merevisi perannya yang tadinya terbatas menjadi lebih  agresif.  Negara  memperkuat  dirinya,  dan menunjukkan  sikap  yang  koersif  terhadap masyarakatnya  dengan  tujuan  memutus  mata rantai penyebaran virus. Negara memberlakukan batasan  bagi  masyarakatnya  baik  dalam  hal himbauan malakukan physical distancing , menutup  kegiatan-kegiatan  yang  membuat masyarakat  berkumpul  seperti  kegiatan  belajar- mengajar di sekolah maupun universitas, bahkan hingga  menerapkan  karantina  wilayah  yang menjadi  episenter  penyebaran,  atau  bahkan melakukan total  lockdown terhadap  negaranya atau  melarang  masuk  pendatang  dari  wilayah
19 Robert O. Keohane, et,al, “Democracy-Enhancing Multilateralism” dalam International Organization, Vol. 63, No, 1, 2009, pp.1-31
20 Robert O. Keohane dan Joseph S.Nye, Jr, Power and Interdependence 4 th edition (2012, Boston: Longman) pp. 3-19
yang  memiliki  kasus  penyebaran  virus  yang tinggi.
Penerapan  hal  tersebut  sangat  sulit dilakukan  dalam  konteks  sistem  demokrasi,  di sisi  lain  akan  lebih  mudah  diberlakukan  dalam konteks  negara  yang  menggunakan  sistem otoritarianisme.  Hal  ini  membuat  negara  yang memiliki  sistem  otoritarianisme  lebih  cepat dalam  membuat  kurva  peneyebaran  virus  di negaranya  menjadi  lebih  rata  karena  memiliki keleluasaan  untuk  bertindak  lebih  agresif dibandingkan negara demokrasi.
Karena sifat virus yang bertansmisi antar manusia,  negara  dengan  tingkat  interdependensi yang  tinggi  terhadap  dunia  luar  memiliki tingkatan  kasus  yang  lebih  tinggi.  Sedangkan negara yang memiliki hubungan luar negeri yang terbatas  kemudian  memiliki  resiko  yang  lebih rendah.  Hal  ini  membuat  negara  mencoba menurunkan  level  interdependensinya  dengan melakukan dua hal. Pertama, melakukan restriksi di  batas-batas  wilayahnya  terhadap  dunia  luar. Bahkan  jika  kita  lihat  kasus  di  Eropa  Barat, dengan tingginya tingkat kasus di Italia, negara- negara  di  kawasan  tersebut  secara  berjamaah menutup  wilayah  perbatasannya  bagi  orang- orang  yang  berasal  dan  pernah  berkunjung  ke Italia. 21 Hal  yang  sama  juga  diberlakukan  oleh Amerika  Serikat  yang  kemudian  menutup perbatasannya  bagi  orang-orang  yang  berasal atau pernah berkunjung ke wilayah Eropa Barat, kawasan  yang  notabene  berisi  negara-negara aliansinya. 22
Kedua,  melakukan  swasembada  untuk komoditas-komoditas  yang  diperlukan  bagi masyarakat  domestiknya,  serta  menutup  pintu untuk ekspor kepada pihak lain. Hal ini dilakukan agar  tidak  muncul  ketergantungan  terhadap
21 The Guardian, “EU countries take first cautious steps out of coronavirus lockdown”,
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/eu- countries-coronavirus-lockdown-italy-spain
22 The Guardian, “Coronavirus: US travel ban on 26 European countries comes into force”,
komoditas  dari  luar  negaranya.  Selain  itu dikarenakan  terbatasnya  komoditas  tertentu seperti  peralatan  kesehatan,  peralatan  sanitasi, serta  bahan  pokok  makanan,  banyak  negara melakukan  penimbunan  terhadap  komoditas- komoditas tersebut dengan tujuan untuk mengamankan pasokan domestik.
Terkait  dengan  partisipasi  negara  dalam global  supply  chain yang  didasarkan  kepada asumsi comparative  advantage yang  dipercaya oleh  kaum  liberal  akan  menjadi  faktor  utama kerjasama antar negara. Sistem ini terbukti tidak bekerja dengan baik, khususnya ketika dihadapkan dengan krisi pandemi COVID-19 ini. Hal  ini  tampak  dari  ketergantungan  dunia terhadap Cina yang menguasai mayoritas global supply  chain sehingga  stagnasi  perekonomian Cina  membuat  stagnan  juga  perekonomian  di negara-negara lain. 23
Hal  lain  yang  dipercaya  kaum  liberal adalah multilateralisme melalui institusi internasional.  Hal  ini  terbukti  tidak  berjalan dengan  baik.  Salah  satu  institusi  yang  menjadi garda  terdepan  dalam  menghadapi  pandemi COVID-19 ini adalah WHO, namun jika kita lihat proses  politik  di  WHO  berjalan  sangat  lambat khususnya  jika  kita  berbicara  terkait  hal  yang berhubungan  dengan  negara  besar.  WHO  dalam kasus  ini  dianggap  gagal  melakukan  lokalisir kasus  sehingga  menjadi  pandemi  global,  selain itu  WHO  juga  dianggap  lamban  dalam menetapkan kondisi pandemi karena berhubungan  dengan  Cina  yang  memiliki kekuatan  politik  yang  cukup  besar  di  dalam organisasi  tersebut.  Selain  itu  WHO  juga  diliat gagal  menjalankan  tugasnya  dalam  memantau
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/eu- countries-coronavirus-lockdown-italy-spain 23 Alicia Garcia Herrero, “Companies must move supply chains further from Cina”, Bruegel, https://www.bruegel.org/2020/02/companies-must-move- supply-chains-further-from-Cina/
ketersediaan peralatan kesehatan secara global. 24 Kegagalan  ini  kemudian  dijadikan scapegoat bagi  Amerika  Serikat  yang  saat  menghadapi kasus  terkonfirmasi  tertinggi,  Presiden  Trump memutuskan untuk menghentikan pendanaan dari negaranya  kepada  WHO,  dan  memilih  untuk melakukan  pendekatan  unilateral  dibandingkan pendekatan multilateral.
Unilateralisme  sebenarnya  tidak  hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi kasus ini, beberapa negara juga telah lebih  fokus  mengurus  diri  sendiri  tanpa mengindahkan  norma  dan  aturan  internasional berdasarkan multilateralisme. Hal ini tampak dari beberapa  organisasi  regional  yang  gagal  dalam melakukan pendekatan terkoordinir bagi negara- negara anggota di wilayahnya, dan kecenderungan  negara-negara  tersebut  berjalan sendiri-sendiri.  Contohnya  seperti  yang  terjadi dengan  Uni  Eropa, 25 ASEAN, 26 dan  kawasan- kawasan lainnya di dunia.
Hal  lainnya  yang  kemudian  juga mengemuka  adalah  kenyataan  bahwa  setiap negara  saat  ini  sedang  berusaha  mencari pendanaan  untuk  dapat  membiayai  beban ekonomi  imbas  dari  pandemi  COVID-19  ini. Negara-negara di dunia saat ini saling berlomba- lomba  untuk  menawarkan  surat  hutangnya kepada  para  investor  maupun  lembaga  donor. Sehingga dapat dikatakan terjadi kompetisi antar negara  dalam  mendapatkan  pendanaan  secara internasional.

## Penutup
Pandemi  COVID-19  yang  mendera sistem  internasional  saat  ini  dapat  dipastikan mengubah pola hubungan internasional.
24 Shahar Hameiri, “COVID-19: Why did global health governance fail?”, Lowy Institute,
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/COVID-19- why-did-global-health-governance-fail
25 Time, “The Coronavirus Outbreak Is a Critical Test for the European Union. So Far, It's Failing”, https://time.com/5805783/coronavirus-european-union/
Perubahan  yang  nyata  adalah  bahwa  semakin tidak  efektifnya  pola  hubungan  yang  didasarkan kepada perspektif liberal yang didasarkan kepada demokrasi,  interdependensi,  multilateralisme, yang  diharapkan  dapat  menciptakan  kondisi hubungan yang bersifat positive sum .
Pergeseran  yang  saat  ini  nampak,  dunia semakin memasuki pola hubungan yang bersifat zero  sum,  dimana  negara  saling  berkompetisi untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan  dari  pihak  luar,  secara  agresif mengamankan  dirinya  dari  paparan  dunia  luar, meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan-tindakan  yang  lebih  mengarah  kepada unilateralisme, yang difokuskan kepada kepentingan pribadinya.
Lebarnya  pergeseran  ini  akan  sangat ditentukan  kepada  seberapa  dalam  dan  seberapa lama  dunia  akan  mengalami  krisis  ini,  semakin cepat  dan  semakin  dangkal  akibat  dari  krisis  ini pergeseran  yang  terjadi  akan  semakin  sedikit, namun  jika  akibatnya  lebih  dalam  dan  dalam jangka waktu yang lebih lama, sistem internasional  akan  semakin  menjadi  arena pertarungan  antar  negara  dalam  kondisi  yang bersifat zero sum .
26 Shafiah F. Muhibat, “COVID-19 in Southeast Asia: 10 Countries, 10 Responses”, dalam CSIS Commentaries DMRU-051-EN, 2020, https://www.csis.or.id/publications/COVID-19-in- southeast-asia-10-countries-10-responses