## Legalitas

## Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

## *Indra Kristian Tamba, Ahmad Fauzi, dan Surya Perdana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: indrakristiantamba@gmail.com
Abstrak .  Mengantisipasi  dan  memberantas  tindakan  pelaku  yang  demikian,  maka  selain  sanksi  tindak  pidana  di  bidang perpajakan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.28  Tahun  2007,  juga  diatur  penegasan  sanksi  tersebut  dalam  UU  PPTPPU  dan menempatkan tindak pidana perpajakan dengan memasukkannya ke dalam kelompok kejahatan (predicate crime) 4 dalam Pasal 2 ayat  (1)  UU  PPTPPU.  Hal  ini  dimaksud  bahwa  apabila  hasil  dari  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  tersebut  kemudian  oleh pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  dapat  dijerat  berdasarkan  UU  PPTPPU.  Kualifikasi  tindak  pidana perpajakan meliputi penggelapan pajak melalui pemalsuan dibidang perpajakan terjadi baik dilakukan  oleh orang pribadi maupun orang-orang yang bekerja di badan hukum atas kerjasama antara wajib pajak dan petugas pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri.  Kebijakan  criminal  pencucian  uang  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perpajakan  terdapat  korelasi  yang  erat  antara kejahatan asal,  misalnya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai predicate crime  maka tindak pidana pencucian  uang adalah sebagai derivative atau turunannya. Hambatan dan kendala dalam rangka penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering yakni kelemahan pada sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan
Abstract . Anticipating and eradicating the actions of such perpetrators, in addition to sanctions for criminal acts in the field of taxation, as regulated in Law No. 28 of 2007, it also regulates the affirmation of these sanctions in the PPTPPU Law and places tax crimes by including them in a crime group (predicate crime). 4 in Article 2 paragraph (1) of the PPTPPU Law. This means that if the result of a criminal act in the taxation sector is later by the perpetrator committing a money laundering crime, then they can  be  charged  under  the  PPTPPU  Law.  Qualifications  for  tax  crimes  include  tax  evasion  through  falsification  in  the  field  of taxation,  whether  carried  out  by  individuals  or  people  who  work  in  legal  entities  in  cooperation  between  taxpayers  and  tax officers  with  the  aim  of  enriching  themselves.  Money  laundering  criminal  policies  in  the  prevention  of  tax  crimes  have  a  close correlation between predicate crimes, for example criminal acts in the field of taxation as a predicate crime, money laundering crimes are derivatives. Barriers and obstacles in the context of overcoming tax crimes through the anti-money laundering regime, namely weaknesses in the evidentiary system adopted in the Indonesian criminal law system..
Keywords : Criminal Policy, Money Laundering, Tax Crime

## PENDAHULUAN
Pengaturan  di  bidang  perpajakan  merupakan  salah  satu  peraturan  pelaksanaan  dari  norma  yang  ada  dalam Pasal 23A UUD 1945. Tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.28 Tahun 2007 bertujuan untuk  lebih  memberikan  keadilan,  meningkatkan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak,  meningkatkan  kepastian  dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang  perpajakan.  Selain  itu,  perubahan  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Fakta  menunjukkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  biasanya  melakukan  penyamaran  atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tanpa disadari atau tidak oleh pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang. 1
Mengantisipasi dan memberantas tindakan pelaku yang demikian, maka selain sanksi tindak pidana di bidang perpajakan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.28  Tahun  2007,  juga  diatur  penegasan  sanksi  tersebut  dalam  UU PPTPPU  dan  menempatkan  tindak  pidana  perpajakan  dengan  memasukkannya  ke  dalam  kelompok  kejahatan (predicate crime) 4 dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Hal ini dimaksud bahwa apabila hasil dari tindak pidana di bidang  perpajakan  tersebut  kemudian  oleh  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  dapat  dijerat berdasarkan UU PPTPPU. 2
1 Muhammad Djumhana. (2000). Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga , Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 15.
2 Bismar Nasution. (2008). Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia , Bandung: BooksTerrace & Library, p. 28.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 3 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 4 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 5 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik  Tindak  Pidana  Perpajakan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  diselenggarakan berdasarkan  asas  keadilan,  kesederhanaan,  efisiensi,  kepastian  hukum,  kemanfaatan;  dan  kepentingan  nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk dengan tujuan untuk:
1. meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  yang  berkelanjutan  dan  mendukung  percepatan  pemulihan perekonomian;
2. mengoptimalkan  penerimaan  negara  guna  membiayai  pembangunan  nasional  secara  mandiri  menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. melaksanakan  reformasi  administrasi,  kebijakan  perpajakan  yang  konsolidatif,  dan  perluasan  basis perpajakan; dan
5. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan  penduduk  Indonesia  menggunakan  nomor  induk  kependudukan.  Setiap  Wajib  Pajak  sebagai  Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Dalam  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan menyatakan  bahwa  Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  tidak  dapat  dilakukan  penuntutan  setelah  lampau  waktu  10 (sepuluh)  tahun  sejak  saat  terutangnya  pajak,  berakhirnya  Masa  Pajak,  berakhirnya  Bagian  Tahun  Pajak,  atau berakhirnya Tahun  Pajak  yang  bersangkutan.  Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  hanya  dapat dilakukan oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  pajak  yang  diberi  wewenang  khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
Wewenang penyidik tertera pada Pasal 44b ayat (2) sebagai berikut:
1. menerima,  mencari,  mengumpulkan,  dan  meneliti  keterangan  atau  laporan  berkenaan  dengan  tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak  pidana di bidang perpajakan;
4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,  serta  barang  bukti  lain  yang  diduga  terkait  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
3 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
4 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
5 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
6 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
Indra  Kristian  Tamba,  Ahmad  Fauzi, dan Surya Perdana. Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
6. meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan;
7. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang  meninggalkan  ruangan  atau  tempat  pada  saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. melakukan  pemblokiran  harta  kekayaan  milik  tersangka  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  danf  atau  penyitaan  harta  kekayaan  milik  tersangka  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  hukum  acara  pidana,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  dengan  adanya  izin  ketua pengadilan negeri setempat;
11. menghentikan penyidikan; dan/atau
12. melakukan  tindakan  lain  yang  perlu  untuk  kelancaran  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidikan dapat dihentikan jika:
1. kerugian  pada  pendapatan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ditambah  dengan  sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
2. kerugian  pada  pendapatan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  ditambah  dengan  sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
3. jumlah  pajak  dalam  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat)  kali  jumlah  pajak  dalam  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau bukti setoran pajak.
Kebijakan Kriminal Pencucian Uang ( Money Laudering ) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate  crime)  dimana  si  pelaku  memproses  sejumlah  besar  uang  ilegal  hasil  tindak  pidana  menjadi  dana  yang kelihatannya  bersih  atau  sah  menurut  hukum,  dengan  menggunakan  metode  yang  canggih,  kreatif  dan  kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan  asal-usul  tindak  pidana  melalui  kegiatan  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayar,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  keluar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang atau  surat  berharga  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  yang  kemudian  diubah  menjadi  harta  kekayaan  yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. 7
Aktivitas  pencucian  uang  berdampak  pada  sektor  perekonomian  maupun  bisnis  dengan  cara  merongrong sektor  bisnis  swasta  yang  sah,  merongrong  integritas  pasar-pasar  keuangan,  mengakibatkan  hilangnya  kendali pemerintah  terhadap  kebijakan  ekonomi  serta  menimbulkan  distorsi  dan  ketidakstabilan  ekonomi.  Kejahatan pencucian  uang  itu  sangat  potensial  dalam  mempengaruhi  atau  mengganggu  perekonomian  baik  nasional  maupun internasional  karena  membahayakan  efektifitas  operasi  sistem  perekonomian  dan  bisa  pula  menimbulkan  kebijakan ekonomi  yang  buruk,  terutama  pada  negara-negara  tertentu.  Praktik  pencucian  uang  juga  membuat  ketidakstabilan pada  ekonomi  nasional  karena  pencucian  uang  juga  dapat  menyebabkan  terjadinya  fluktuasi  yang  tajam  pada  nilai tukar dan suku bunga. 8
Penanganan  suatu  tindak  pidana  tidak  dengan  serta  merta  dapat  dilakukan  dengan  sendirinya  tanpa  bantuan pihak  lain.  Polisi,  Jaksa,  Bea  Cukai,  PPATK,  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  tidak  akan  mampu  bekerja  secara sendiri-sendiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang apalagi tindak pidana pencucian uang bukan masalah nasional melainkan sudah menjadi masalah internasional. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan pihak lain mutlak diperlukan sebab dalam struktur hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman akan mustahil dapat  dilakukan  jika  struktur  hukum,  budaya  hukum,  dan  substansi  hukum  tidak  berada  dalam  satu  sistem  yang bekerja dengan baik. 9
Upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  melalui  peran  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  atau  Mutual  Legal Assistance  (MLA)  yang  merupakan  salah  satu  perangkat  hukum  yang  mutlak  saat  ini  diperlukan  untuk  dapat dilakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  yang  melewati  batas  lintas  negara  misalnya pencucian  uang.  Dalam  hal  melakukan  tindakan  pencegahan  misalnya  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi
7 Yunus Husein dan Roberts K. (2018). Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang , Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 14
8 Bismar  Nasution.  (2005). Rejim  Anti  Pencucian  uang  di  Indonesia ,  Bandung:  Books  Terrace  &  Library  Pusat  Informasi  Hukum Indonesia, p.1.
9 Lawrence  M.  Friedman.  (2001). American  Law  an  Introduction,  dalam,  Wishnu  Basuki,  Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar,  Edisi Kedua , Jakarta: Tatanusa, p. 8-9.
Keuangan  (PPATK)  dapat  melacak  transaksi  keuangan  mencurigakan  sehingga  transaksi  tersebut  dapat  dihentikan atau diblokir lebih dini sehingga tidak sampai berlanjut. Tindakan dalam hal pemberantasan misalnya dapat dilakukan perampasan  aset  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  disimpan  di  luar  negeri.  MLA  merupakan  pelaksanaan prinsip  resiprositas,  yang  pengaturannya  terdapat  dalam  Pasal  89  ayat  (2)  UU  No.8  Tahun  2010  disebutkan,  ”Kerja sama  internasional  yang  dilakukan  PPATK  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  kerja  sama  formal  atau  berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas”. Demikian juga terdapat dalam UU No.1 Tahun 2006 memakai istilah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
Kerja  sama  dilakukan  dalam  hal-hal  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  tindak pidana  misalnya  penggelapan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  saling  berkoordinasi  antar  aparat  penegak  hukum mengenai  aliran  uang  atas  transaksi-transaksi  mencurigakan  yang  melampaui  batas-batas  negara.  Wujud  dari  kerja sama ini dalam bentuk kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA).
Hambatan  Dalam  Menerapkan  Kebijakan  Kriminal  Pencucian  Uang  ( Money  Laundering )  Dalam  Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
Adapun  hambatan  internal  terhadap  pembuktian  tindak  pidana  perpajakan  melalui  rezim  anti  money laundering, sebagai berikut:
1. hambatan beban pembuktian, pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan tindak  pidana  perpajakan  walaupun  secara  konseptual  diatur  dalam  undang-undang  menganut  sistem pembuktian terbalik, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasi setiap tindakan yang dilakukan antara lain:
a. dengan sengaja mengkonvensi atau pengalihan barang
b. menyembunyikan keadaan yang sebenarnya
c. perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang
d. segala  tindakan  partisipasi  dalam  kegiatan  untuk  melaksanakan  percobaan  untuk  melaksanakan, membantu, bersekongkol. Memfasilitasi dan memberikan nasihat terhadap tindakan tersebut diatas.
2. Hambatan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam kerangka pertanggungjawab pidana
3. Hambatan eksternal pembuktian tindak pidana perpajakan sebagai Predicate Crime Money Laundering

## SIMPULAN
Kualifikasi  tindak  pidana  perpajakan  meliputi  penggelapan  pajak  melalui  pemalsuan  dibidang  perpajakan terjadi  baik  dilakukan  oleh  orang  pribadi  maupun  orang-orang  yang  bekerja  di  badan  hukum  atas  kerjasama  antara wajib  pajak  dan  petugas  pajak  dengan  tujuan  untuk  memperkaya  diri.  Kebijakan  criminal  pencucian  uang  dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan terdapat korelasi yang erat antara kejahatan asal, misalnya tindak pidana di bidang  perpajakan  sebagai  predicate  crime  maka  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  sebagai  derivative  atau turunannya. Hambatan dan kendala dalam rangka penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering yakni kelemahan pada sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana, Muhammad. 2000. Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga , Bandung: Citra Aditya Bakti. Friedman,  Lawrence  M..  2001. American  Law  an  Introduction,  dalam,  Wishnu  Basuki,  Hukum  Amerika  Sebuah Pengantar, Edisi Kedua , Jakarta: Tatanusa. Husein,  Yunus  dan  Roberts  K.  2018. Tipologi  dan  Perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Nasution, Bismar. 2008. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia , Bandung: BooksTerrace & Library. Nasution, Bismar. 2005. Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia , Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).