## PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS SILVOFISHERY DI KECAMATAN CIBUAYA, KABUPATEN KARAWANG

## Mangrove Ecosystem Managemet Based on Silvofishery
in Cibuaya District, Karawang
* Yudhi Amrial 1 , Hefni Effendi 2 , dan Ario Damar 2
1 Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana, IPB
2 Dosen pada Departemen MSP, FPIK, IPB
* email: yudhi.amrial@gmail.com Diterima 20 Maret 2015 - Disetujui 6 Juni 2015

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola pengelolaan silvofishery melalui pengoptimalan skenario kelas tambak silvofishery terpilih. Analisis penelitian menggunakan analisis trade off dengan tiga alternatif skenario yaitu (1) tambak silvofishery kelas II (persentase tegakan mangrove dalam tambak (61%-80%), (2) tambak silvofishery kelas III (40%-60%), dan (3) tambak silvofishery kelas IV (<40%) serta lima kriteria yaitu ekologi, bioteknik budidaya, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Hasil analisis trade off memperlihatkan urutan skor dari tiga skenario tambak silvofishery yaitu (1) skenario kelas III merupakan skenario dengan skor rataan tertinggi sebesar 56,88 disusul (2) skenario kelas II dengan skor rataan 45,03 dan (3) skenario kelas IV dengan skor rataan 31,51 sedangkan bobot kriteria tertinggi didapatkan pada (1) kriteria ekonomi dengan bobot 0,40 (2) kriteria ekologi dengan bobot 0,23 (3) kriteria bioteknik budidaya dengan bobot 0,16 (4) kriteria kelembagaan dengan bobot 0,13 dan (5) kriteria sosial dengan bobot 0,08. Hasil perkalian skor dengan bobot didapatkan prioritas alternatif kebijakan dalam pengembangan silvofishey yaitu alternatif pertama skenario kelas III dengan total nilai (66,68), alternatif kedua skenario kelas IV (40,73) dan alternatif ketiga skenario kelas II (36,99). Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah mendorong tambak silvofishery kelas IV menjadi tambak silvofishery kelas III. Dengan demikian, penggarap tambak diwajibkan menanam kembali mangrove hingga mencapai 60% mangrove dan 40% tambak. Adapun tambak s ilvofishery kelas II (persentase 61-80%) dapat dijadikan Pusat Percontohan Silvofishery bagi masyarakat sekitar atau wisata berbasis pendidikan bagi masyarakat umum.
Kata Kunci: silvofishery , analisis trade off, ekosistem mangrove, Cibuaya

## ABSTRACT
The purpose of this study is arrange silvofishery management system with optimizing the choosen pond class scenario. Analysis that use in this study is trade off analysis with three alternative, they are (1) Class I (the percentage of mangrove stands in a fishpond more than (> 80%), (2) Class II (61 – 80%), (3) Class III (40% - 60%), dan Class IV (< 40%).  The result from trade off analysis showed rangking of score for each class based on 5 criteria, they are (1) class III scenario, in this class  the highest average of score is 56,88; (2) class II scenario, in this class average of score is 45,03; (3) class IV scenario, in  this  class  the  highest  average  score  is  31,51.  Trade  off  also  showed  rangking  of  weight  for  each class, the rangking are (1) weight of economy criteria is 0,40; (2) weight of ecology criteria is 0,23; (3) weight of bioengineering cultivation criteria is 0,16; (4) weight of institutional criteria is 0,13; (5) weight of  social  criteria  is  0,08.  The  result  from  multiplication  process  be  obtained  that  the  first  alternative scenario is Class II (with total value 66,68), the second alternative scenario iss Class IV (40,73), and the third alternative scenario is Class II (36,99). Therefore, Perhutani should encourage tenants Silvofishery fourth grade (Class IV) (percentage mangrove <40%) to Class III (mangrove percentage 60%. Thus, tenants are required to replant mangrove farms in fishponds that have been deforested up to 60% and 40% of mangrove fishponds. The ponds class II (percentage 61-80%) can be used as the Pilot Center Silvofishery or education tourism for society.

## Keywords: silvofishery, trade off analysis, mangrove ecosystem, Cibuaya

## PENDAHULUAN
Luas kawasan mangrove di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuaya, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Cikiong, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Purwakarta pada Tahun 2011 sebesar 1.707,35 ha dengan kondisi 80,76% rusak, 18,66% sedang, dan hanya 0,59% yang kondisinya masih bagus. Pengelolaan kawasan hutan mangrove dilakukan oleh Perum Perhutani di bawah RPH Cibuaya, BKPH Cikiong, KPH Purwakarta yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003 tentang perubahan hutan mangrove di Jawa Barat dari hutan produksi menjadi hutan lindung.
Kerusakan hutan lindung mangrove RPH Cibuaya pada umumnya disebabkan oleh masyarakat sekitar yang mengkonversi hutan mangrove menjadi lahan pemukiman dan lahan pertambakan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi dalam rangka mengembalikan fungsi kawasan sebagai hutan lindung telah dilakukan Perhutani diantaranya dengan penanaman mangrove dan penerapan sistem tambak tumpang sari ( silvofishery ) dengan pola empang parit.
Tambak silvofishery dikelola oleh penggarap tambak yang diikat oleh suatu kontrak perjanjian dengan Perum Perhutani. Durasi kontrak sewa lahan adalah satu tahun sesuai dengan kelas tambak yang ditentukan berdasarkan persentase tegakan mangrove dalam tambak yaitu (1) tambak silvofishery kelas I (persentase tegakan mangrove dalam tambak >80%), (2) tambak silvofishery kelas II (61%-80%), (3) tambak silvofishery kelas III (40%-60%), dan (4) tambak silvofishery kelas IV (<40%). Selanjutnya uang sewa yang diterima Perhutani digunakan kembali untuk merehabilitasi mangrove baik menyulam kembali tegakan mangrove yang mati dalam tambak maupun melakukan penanaman mangrove di jalur hijau.
Namun demikian, pengelolaan yang sudah berjalan sejak tahun 2003 tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam mengembalikan luasan tutupan mangrove yang ada. Kecenderungan masyarakat yang lebih mementingkan hasil tambak (ekonomi) tanpa memelihara tegakan mangrove dalam tambak (ekologi) menyebabkan tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak berjalan baik.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademis pengelolaan silvofishery di RPH Cibuaya yang bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi ekologi, bioteknik budidaya, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sistem silvofishery , dan (2) merumuskan pola pengelolaan kawasan silvofishery melalui pengoptimalan skenario kelas tambak silvofishery terpilih sesuai dengan hasil analisis trade  off sehingga pemanfaatan dan pelestarian ekosistem mangrove dapat berkelanjutan.

## METODOLOGI

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian difokuskan pada kawasan silvofishery di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena dominansi areal pengelolaan silvofishery lebih tinggi dibandingkan lokasi lain. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang (2014) sebesar 97,96% luas wilayah Desa Sedari atau seluas 3.820 ha merupakan areal pertambakan, dimana 2.840,95 ha merupakan tanah pemerintah yang dahulu adalah wilayah hutan lindung mangrove dan sekarang difungsikan sebagai tambak silvofishery yang dikelola Perum Perhutani. Namun demikian, pengelolaan silvofishery tidak berjalan baik bahkan tegakan mangrove yang ada di dalam tambak silvofishery cenderung rusak.
Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah sembilan bulan (Maret – November 2014).

## Metode Penelitian
Sampel ditentukan sebanyak masing-masing responden per kelas tambak. Penentuan jumlah sampel ini telah memenuhi ukuran keterwakilan, dikarenakan mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90%.
Namun  demikian,  pengelolaan  yang  sudah  berjalan  sejak  tahun  2003  tidak memberikan  pengaruh  yang  nyata  dalam  mengembalikan  luasan  tutupan  mangrove yang  ada.  Kecenderungan  masyarakat  yang  lebih  mementingkan  hasil  tambak (ekonomi) tanpa memelihara tegakan mangrove dalam tambak (ekologi) menyebabkan tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak berjalan baik.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademis pengelolaan silvofishery di RPH
Cibuaya  yang  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  kondisi  ekologi,  bioteknik  budidaya, sosial,  ekonomi,  dan  kelembagaan  sistem silvofishery ,  dan  (2)  merumuskan  pola pengelolaan  kawasan silvofishery melalui  pengoptimalan  skenario  kelas  tambak silvofishery terpilih  sesuai  dengan  hasil  analisis trade  off sehingga  pemanfaatan  dan pelestarian ekosistem mangrove dapat berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  difokuskan  pada  kawasan silvofishery di  Desa  Sedari,
Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena dominansi  areal  pengelolaan silvofishery lebih  tinggi  dibandingkan  lokasi  lain.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang (2014) sebesar 97,96% luas wilayah Desa Sedari  atau  seluas  3.820  ha  merupakan  areal  pertambakan,  dimana  2.840,95  ha merupakan  tanah  pemerintah  yang  dahulu  adalah  wilayah  hutan  lindung  mangrove dan sekarang difungsikan sebagai tambak silvofishery yang dikelola Perum Perhutani.
Namun  demikian,  pengelolaan silvofishery tidak  berjalan  baik  bahkan  tegakan mangrove yang ada di dalam tambak silvofishery cenderung rusak.
Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  kegiatan  penelitian  ini  adalah sembilan bulan (Maret – November 2014).

## Metode Penelitian
Sampel  ditentukan  sebanyak  masing-masing  responden  per  kelas  tambak.
Penentuan  jumlah  sampel  ini  telah  memenuhi  ukuran  keterwakilan,  dikarenakan mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90%.
� = � 1 + (�� � ) Keterangan:
n   =  jumlah sampel yang dicari N  =  jumlah populasi
Keterangan: n   =  jumlah sampel yang dicari N  =  jumlah populasi e    =   tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (= 0,1)
Dari hasil perhitungan dengan rumus Slovin dapat diperoleh responden per kelas tambak yang diambil sebagai sampel sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Sampel Responden Tiap Kelas Tambak Silvofishery. Table 1. Sample of Respondents For Each Class of Pond Silvofishery. Kelas Tambak/ Pond Class Jumlah Petambak/ Number of Farmer Jumlah responden/ Number of Respondent I 0 0 II 10 9 III 99 50 IV 112 53 Jumlah/ Total 221 112 Sumber: Data sekunder, diolah (2014)/ Source: Secondary data, processed (2014)
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui wawancara langsung dengan responden yang telah dipilih secara sengaja ( purposive  sampling) , berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pada kuisioner. Data primer yang dikumpulkan dibagi atas lima bagian berdasarkan kriteria yang telah dibangun, yaitu (i) kriteria ekologi dengan subkriteria hubungan udang dan mangrove; (ii) kriteria bioteknis budidaya dengan subkriteria sistem budidaya, komoditas budidaya, dan pengelolaan tambak; (iii) kriteria ekonomi dengan subkriteria produksi perikanan dan analisis usaha dan kelayakan usaha; (iv) kriteria sosial terkait keadaan sosial masyarakat dalam kawasan silvofishery; (v) kriteria kelembagaan dengan subkriteria partisipasi petambak dalam pengelolaan silvofishery , kebijakan pengelolaan silvofishery , dan aktivitas kelembagaan/kelompok. Data sekunder dikumpulkan melalui desk study ke instansi terkait, antara lain: RPH Cibuaya, BKPH Cikiong, Perhutani, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang dan Kantor Kecamatan Cibuaya. Jenis data sekunder yang dikumpulkan terkait kondisi umum lokasi penelitian kawasan silvofishery di Kecamatan Cibuaya.

## Metode Analisis Data
Analisis trade off menurut Brown et al. (2001) merupakan sebuah proses penyusunan kebijakan secara partisipatif yang melibatkan banyak ragam stakeholder dengan banyak kepentingan sehingga dihasilkan kebijakan yang memuaskan semua pihak. Langkah-langkah dalam analisis trade  off yaitu:
1.  Melakukan pemetaan stakeholders dalam kawasan silvofishery di RPH Cibuaya dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap kriteria.
2.  Menentukan kriteria yang akan digunakan yaitu kriteria ekologi, bioteknik budidaya,
sosial, ekonomi, dan kelembagaan dengan skenario pengelolaan tambak silvofishery berdasarkan kelas tambak yaitu skenario tambak silvofishery kelas II (persentase tegakan mangrove dalam tambak 61%-80%), skenario tambak silvofishery kelas III (40%- 60%), dan skenario tambak silvofishery kelas IV (<40%).
3.  Melakukan perhitungan dan analisis masing- masing kriteria sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, sebagaimana Tabel 2.
4.  Melakukan penentuan skor dari setiap kriteria dan sub kriteria dengan mengkonversi nilai- nilai yang diperoleh dengan rumus:
(1) Kategori skor semakin besar semakin baik:
Kategori skor semakin kecil semakin baik: Keterangan X : Nilai yang akan ditransformasi kedalam skor Xmaks  : Nilai maksimum
Xmin   : Nilai minimum
5.   Melakukan penentuan bobot dari setiap kriteria sesuai dengan hasil analisis stakeholder .
6. Menentukan rangking kriteria sehingga diperoleh nilai akhir berupa total nilai dari setiap skenario. Total nilai tertinggi menunjukan rangking prioritas kebijakan yang terpilih. Formula yang digunakan adalah:
II ij = Skor a ij x bobot i Keterangan II ij :  total nilai skenario j Skor a ij : skor rata-rata kriteria i untuk skenario j bobot i :  bobot kriteria ke-i
6
Kriteria/ Criteria Subkriteria/ Subcriteria Indikator/ Indicator Milkfish production  Survival rate (%)
 nilai (Rp)/ Price(Rp) Analisis usaha/ Effort analysis  Keuntungan (Rp/ha/musim)/ Profit (Rp/hectare/period)  R/C
 Break Event Point (Rp/ha/musim) Kelembagaan/ Institutional Partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery/ Participation of farmer in silvofishery management  Pengetahuan tentang mangrove/ Knowledge about mangrove
 Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat mangrove/ Knowledge about mangrove fungtion and benefit
 Pengetahuan tentang silvofishery/ Knowledge about silvofishery
 Peran petambak dalam rehabilitasi tegakan mangrove di lahan silvofishery/ Farmer participation in mangrove rehablitation Kebijakan pengelolaan silvofishery/ Policy of silvofishery management  Pengetahuan tentang PHBM/ Knowledge about PHBM
 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan aturan main/ Participation of Society
 Akses petambak terhadap lahan / Land access for farmer  Akses perpanjangan sewa lahan silvofshery/ Extension Access of land rent
 Penerapan sanksi/ Fine aplication
 Frekuensi monitoring penegakan aturan/ Frequency of regulation monitoring Aktivitas kelembagaan atau kelompok/ Intitutional activity  Pengetahuan tentang LMDH/ Knowledge about LMDH  kontribusi LMDH terkait aturan main/ LMDH Contribution
 pelibatan masyarakat dalam pembentukan LMDH/ Society participation
 partisipasi petambak dalam LMDH/ Farmer participation
4. Melakukan  penentuan  skor  dari  setiap  kriteria  dan  sub  kriteria  dengan
mengkonversi nilai-nilai yang diperoleh dengan rumus:
(1) Kategori skor semakin besar semakin baik: Xs = ������ ��������� × 100
Kategori skor semakin kecil semakin baik: Xs = ������ ��������� × 100 Keterangan X : Nilai yang akan ditransformasi kedalam skor Xmaks  : Nilai maksimum Xmin   : Nilai minimum
5. Melakukan  penentuan  bobot  dari  setiap  kriteria  sesuai  dengan  hasil  analisis stakeholder .
6. Menentukan rangking kriteria sehingga diperoleh nilai akhir berupa total nilai dari setiap skenario. Total nilai tertinggi menunjukan rangking prioritas kebijakan yang
terpilih. Formula yang digunakan adalah : 6 Kriteria/ Criteria Subkriteria/ Subcriteria Indikator/ Indicator Milkfish production  Survival rate (%)  nilai (Rp)/ Price(Rp)
Analisis usaha/ Effort analysis  Keuntungan (Rp/ha/musim)/
Profit (Rp/hectare/period)
 R/C  Break Event Point (Rp/ha/musim) Kelembagaan/ Institutional Partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery/ Participation of farmer in silvofishery management  Pengetahuan tentang mangrove/ Knowledge about mangrove
 Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat mangrove/ Knowledge about mangrove fungtion and benefit
 Pengetahuan tentang silvofishery/ Knowledge about silvofishery
 Peran petambak dalam rehabilitasi tegakan mangrove di lahan silvofishery/ Farmer participation in mangrove rehablitation Kebijakan pengelolaan silvofishery/ Policy of silvofishery management  Pengetahuan tentang PHBM/ Knowledge about PHBM
 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan aturan main/ Participation of Society
 Akses petambak terhadap lahan / Land access for farmer  Akses perpanjangan sewa lahan silvofshery/ Extension Access of land rent
 Penerapan sanksi/ Fine aplication  Frekuensi monitoring penegakan aturan/ Frequency of regulation monitoring Aktivitas kelembagaan atau kelompok/ Intitutional activity  Pengetahuan tentang LMDH/ Knowledge about LMDH  kontribusi LMDH terkait aturan main/ LMDH Contribution
 pelibatan masyarakat dalam pembentukan LMDH/ Society participation
 partisipasi petambak dalam LMDH/ Farmer participation
4. Melakukan  penentuan  skor  dari  setiap  kriteria  dan  sub  kriteria  dengan
mengkonversi nilai-nilai yang diperoleh dengan rumus:
(1) Kategori skor semakin besar semakin baik: Xs = ������ ��������� × 100
Kategori skor semakin kecil semakin baik:
Xs = ������
��������� × 100
Keterangan X : Nilai yang akan ditransformasi kedalam skor Xmaks  : Nilai maksimum Xmin   : Nilai minimum
5. Melakukan  penentuan  bobot  dari  setiap  kriteria  sesuai  dengan  hasil  analisis stakeholder .
6. Menentukan rangking kriteria sehingga diperoleh nilai akhir berupa total nilai dari
setiap skenario. Total nilai tertinggi menunjukan rangking prioritas kebijakan yang terpilih. Formula yang digunakan adalah :
Tabel 2. Indikator yang Digunakan Dalam Perhitungan Analisis Per Kriteria. Table 2. Indicators That Used in Calculation of Criteria Analysis.
Kriteria/ Criteria Subkriteria/ Subcriteria Indikator/ Indicator Ekologi Ecology Hasil tangkapan udang harian/ Shrimp daily catches • Tangkapan udang harian (kg/hari)/ Daily catches (kg/day) • Jumlah (kg)/ Quantity(kg)
• Nilai (Rp)/ Price(Rp) Bioteknik Budidaya/ bioengineering cultivation Sistem budidaya/ Cultivation system • Sirkulasi/ Circulation
• Pengisian air/ Filling of water
• Ketersediaan pengolahan air/ Availability of water manufacture
• Ketersediaan kincir air/ Availability of waterwheel
• Sistem tandon/ Water stock system Komoditas/ Comodity • Polikultur atau monokultur/ Polyculture or monoculture
• Perwilayahan komoditas/ Region comodity
Pengelolaan tambak/ Pond management • Pemilihan lokasi/ Site selection • Konstruksi tambak/ Pond construction
• Persiapan lahan dan air/ Water and land preparations
• Pemilihan dan penebaran benih/ Selection and spreading of seed
• Pengelolaan kualitas air dan pakan/ Management of feed and water quality
• Pengelolaan kesehatan/ Sanitary management
• Panen dan paska panen/ Before and after harvest
• Laporan harian/ Daily report Sosial/ Social • Partisipasi keluarga dalam usaha/ Family participation
•  Frekuensi konflik dengan Perhutani/ Frequency of conflict with Perhutani
•  Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik/ Stakeholder participation
• Alokasi waktu untuk usaha/ Time alocation for effort Ekonomi/ Economy Produksi udang windu/ Tiger shrimp production • Produksi (kg/ha)/ Production (kg/hectare )
• Jumlah (ekor)/ Quantity
•  Survival Rate (%)
• nilai (Rp)/ Price(%) Produksi ikan bandeng/ Milkfish production • Produksi (kg/ha)/ Production per hectare
• Jumlah (ekor)/ Quantity
•  Survival rate (%)
• nilai (Rp)/ Price(Rp) Analisis usaha/ Effort analysis • Keuntungan (Rp/ha/musim)/ Profit (Rp/hectare/period) • R/C
•  Break Event Point (Rp/ha/musim) Kelembagaan/ Institutional Partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery/ Participation of farmer in silvofishery management • Pengetahuan tentang mangrove/ Knowledge about mangrove
• Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat mangrove/ Knowledge about mangrove fungtion and benefit
•  Pengetahuan tentang silvofishery/ Knowledge about silvofishery
• Peran petambak dalam rehabilitasi tegakan mangrove di lahan silvofishery/ Farmer participation in mangrove rehablitation
Kebijakan pengelolaan silvofishery/ Policy of silvofishery management • Pengetahuan tentang PHBM/ Knowledge about PHBM
• Pelibatan masyarakat dalam penyusunan aturan main/ Participation of Society
• Akses petambak terhadap lahan / Land access for farmer
• Akses perpanjangan sewa lahan silvofshery/ Extension Access of land rent
• Penerapan sanksi/ Fine aplication
• Frekuensi monitoring penegakan aturan/ Frequency of regulation monitoring Aktivitas kelembagaan atau kelompok/
Intitutional activity • Pengetahuan tentang LMDH/ Knowledge about LMDH
• kontribusi LMDH terkait aturan main/ LMDH Contribution
• pelibatan masyarakat dalam pembentukan LMDH/ Society participation
• partisipasi petambak dalam LMDH/ Farmer participation

## KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
Kawasan silvofishery di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya berdasarkan pembagian wilayah pengelolaan hutan termasuk dalam wilayah RPH Cibuaya dan RPH Ciwaru, BKPH Cikiong, KPH Purwakarta, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 599/ KPTS-II/1997 tanggal 17 September 1997, luas kawasan hutan BKPH Cikiong adalah 8.749,25 hektar. RPH Cibuaya sendiri mengelola 1.707,35 ha dari 2.840,95 ha areal tambak silvofishery di Desa Sedari melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melibatkan berbagai stakeholders .
Pelaksanaan PHBM tertuang dalam perjanjian kontrak antara Asisten Perhutani RPH Cibuaya (pihak pemerintah) dan petambak silvofishery (pihak penyewa yang mengatur tentang hak dan kewajiban penggarap, persyaratan pengelolaan tambak, dan sanksi terhadap pelanggaran kontrak Lama kontrak sewa lahan adalah satu tahun dengan harga sewa bergantung pada kelas tambak, sebagaimana Tabel 3.
Dalam pengelolaan silvofishery di Desa Sedari, Perum Perhutani menjalin kerja sama
dengan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mina Wana Lestari. Anggota LMDH Mina Wana Lestari adalah 221 masyarakat yang memiliki hak garapan silvofishery . Namun dalam perjalanannya, LMDH tidak lebih sebagai perpanjangan tangan dari Perhutani, terutama pada saat pengambilan uang sewa dari penggarap tambak. Pembentukan pengurus yang topdown ditunjuk oleh pihak Perhutani membuat partisipasi LMDH sangat kurang.

## ANALISIS EKOLOGI
Analisis ekologi yang dilakukan adalah melihat hubungan luas tutupan mangrove terhadap keberadaan udang harian. Hasil analisis dengan Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap pada hasil tangkapan harian udang api dan udang peci menunjukan bahwa penutupan mangrove memberikan kontribusi yang nyata terhadap tangkapan udang harian pada selang kepercayaan 95%. Setelah dilakukan uji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil menunjukkan ada perbedaan yang nyata antara penutupan mangrove di tambak silvofishery kelas II dan III, II dan IV, serta II dan III pada selang kepercayaan 95%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

## Tabel 3. Besaran Sewa Berdasarkan Kelas Tambak.
Table 3. Nominal of Pond Rent Based on Pond Class.
Kelas Tambak/ Pond Class Persentase Tegakan Mangrove/ Percentage of Mangrove Harga Sewa (ha/tahun)/ Rent cost (ha/year) I >80% Rp 118,700 II 61%-80% Rp 140,000 III 40%-60% Rp 161,400 IV <40% Rp 225,400 Sumber: BKPH Cikiong, 2013/ Source: BKPH Cikiong, processed (2014)
Tabel 4. Hasil Tangkapan Udang Harian di Sekitar Tambak Silvofishery. Table 4. Daily Catches of Shrimp Ponds Around Silvofishery.
Kelas tambak/
Pond class Hasil tangkapan harian (kg/ha/hari)/ Daily catches per day Minimal/ Minimum Maksimal/ Maximum Rata-rata/ Average II 1.25 2.10 1.82 a III 1.00 1.75 1.30 b IV 0.50 1.20 0.72 c Keterangan/ Notes : huruf a.b.c menunjukkan ada perbedaan nyata/ letter a.b.c show exist significance difference Sumber: Data Primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
Hal yang sama diperoleh Sudipto et al. (2012) bahwa rasio mangrove dalam tambak silvofishery berkorelasi positif dengan kandungan unsur hara yang terdapat dalam serasah mangrove. semakin besar rasio mangrove semakin tinggi pula unsur hara sehingga pertumbuhan populasi plankton sebagai makanan alami ikan/udang semakin meningkat. Rasio 30% mangrove dalam tambak silvofishery merupakan batas rasio maksimal dan tidak dapat diperkecil lagi. karena akan mengganggu fungsi ekologis ekosistem mangrove sebagai penyedia unsur hara (Sambu. 2013).

## ANALISIS BIOTEKNIK BUDIDAYA
Pada umumnya tahapan budidaya udang dan bandeng yang dilakukan pada setiap kelas tambak silvofishery masih sederhana dengan input teknologi yang sangat rendah. Kondisi eksisting sistem budidaya. komoditas. dan pengelolaan tambak masih jauh dari sempurna jika dibandingkan dengan panduan pengelolaan tambak ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh Wetlands International Indonesia Programme .
Saat ini umumnya budidaya yang dilakukan adalah polikultur antara udang windu dengan bandeng (2 komoditas) dan bandeng (1 komoditas). Komoditas budidaya tersebut menyebar diseluruh kawasan tanpa ada perwilayahan komoditas budidaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ada pada panduan budidaya.

## ANALISIS SOSIAL
Kondisi sosial dalam pengelolaan silvofishery merupakan kondisi yang menggambarkan interaksi antara individu satu dengan individu lain. Rataan nilai tertinggi didapatkan masing-masing pada kelas III dengan nilai 3.66 dan kelas IV dengan nilai 3.49 (tergolong dalam kategori baik). Pada kelas II tergolong dalam kategori cukup dengan nilai 3.25 karena sebagian besar petambak silvofishery kelas II mempunyai pekerjaan lain sehingga alokasi waktu dan pelibatan keluarga dalam usaha rendah dibandingkan kelas III dan IV. sebagaimana Gambar 1.

## ANALISIS EKONOMI
Hasil produksi udang windu pada tambak silvofishery bervariasi pada setiap tingkat salinitas dan setiap tutupan mangrove yang berbeda. Hasil produksi udang windu menunjukkan bahwa hasil panen pada tambak kelas IV lebih tinggi (87.50 kg/ha/musim panen) dibanding dengan tambak kelas III (84.69 kg/ha/musim panen) dan tanbak kelas II (70.83 kg/ha/musim panen). sebagaimana Tabel 5.
Hasil produksi ikan bandeng pada tambak silvofishery menunjukkan bahwa hasil panen pada tambak kelas III lebih tinggi (570 kg/ha/musim panen) dibanding dengan tambak kelas IV (550.94 kg/ha/musim panen) dan tambak kelas II (400 kg/ ha/musim panen). sebagaimana Tabel 6.
0,00 1,00 2,00 3,00
4,00 5,00
Kelas II/Class  II Kelas III/Class  III Kelas IV/Class  IV
Alokasi waktu untuk usaha/ Time alocation for effort Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik/
Society Participation in Conflict Arrangement
Frekuensi konflik  dengan Perhutani/ Conflict frequency with Perhutani
Partisipasi keluarga dalam usaha/ Family participation in effort
jauh  dari  sempurna  jika  dibandingkan  dengan  panduan  pengelolaan  tambak  ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh Wetlands International Indonesia Programme .
Saat ini umumnya budidaya yang dilakukan adalah polikultur antara udang windu dengan  bandeng  (2  komoditas)  dan  bandeng  (1  komoditas).  Komoditas  budidaya tersebut  menyebar  diseluruh  kawasan  tanpa  ada  perwilayahan  komoditas  budidaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ada pada panduan budidaya.

## Analisis Sosial
Kondisi  sosial  dalam  pengelolaan silvofishery merupakan  kondisi  yang menggambarkan  interaksi  antara  individu  satu  dengan  individu  lain.  Rataan  nilai tertinggi  didapatkan  masing-masing  pada  kelas  III  dengan  nilai  3.66  dan  kelas  IV dengan nilai 3.49 (tergolong dalam kategori baik). Sedangkan pada kelas II tergolong dalam kategori cukup dengan nilai 3.25 karena sebagian besar petambak silvofishery kelas  II  mempunyai  pekerjaan  lain  sehingga  alokasi  waktu  dan  pelibatan  keluarga dalam usaha rendah dibandingkan kelas III dan IV. sebagaimana Gambar 1. berikut ini.
Gambar 1. Kondisi sosial pengelolaan silvofishery Figure 1. Social conditions of management silvofishery

## Analisis Ekonomi
Hasil  produksi  udang  windu  pada  tambak silvofishery bervariasi  pada  setiap tingkat  salinitas  dan  setiap  tutupan  mangrove  yang  berbeda.  Hasil  produksi  udang windu  menunjukkan  bahwa  hasil  panen  pada  tambak  kelas  IV  lebih  tinggi  (87.50 kg/ha/musim  panen)  dibanding  dengan  tambak  kelas  III  (84.69  kg/ha/musim  panen) dan tanbak kelas II (70.83 kg/ha/musim panen). sebagaimana Tabel 5. berikut ini.
Gambar 1. Kondisi Sosial Pengelolaan Silvofishery Figure 1. Social Conditions of Management Silvofishery
Tabel 5. Rata-Rata Hasil Panen Udang Windu di Lokasi Penelitian. Table 5. The Average Crop of Windu Shrimp at Study Site.
Komponen/ Component Satuan/ Unit Kelas II/ Class II Kelas III/ Class III Kelas IV/ Class IV Produksi/ Production kg/ha 70.83 84.69 87.50 Size panen/ Size ekor/kg 30.00 30.00 30.00 Jumlah/ Quantity Ekor 2,125.00 2,540.82 2,625.00 Survival rate % 21.25 25.41 26.25 Harga/ Price Rp/kg 65,000.00 65,000.00 65,000.00 Nilai jual/ Value Rp/ha/panen 4,604,166.67 5,505.102.04 5,687.500.00
Sumber: Data Primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
Tabel 6. Rata-Rata Hasil Panen Ikan Bandeng di Lokasi Penelitian. Table 6. The Average Crop of Milkfish at Study Site.
Komponen/ Component Satuan/ Unit Kelas II/ Class II Kelas III/ Class III Kelas IV/ Class IV Produksi/ Production kg/ha 400.00 570.00 550.94 Size panen/ Size ekor/kg 5.00 5.00 5.00 Jumlah/ Quantity Ekor 2,000.00 2.850.00 2,754.72 Survival rate % 40.00 57.00 55.09 Harga/ Price Rp/kg 15,000.00 15.000.00 15,000.00 Nilai jual/ Value Rp/ha/panen 6,000,000.00 8.550.000.00 8,264.150.94 Sumber: Data Primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
Hasil produksi ikan bandeng tertinggi senilai 570 kg/ha/musim terdapat pada tambak kelas III yaitu tambak dengan luas tutupan mangrove 40 – 60%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nur (2002) Halidah et  al. (2007) dan Hastuti (2010) bahwa kondisi optimum bagi produksi ikan bandeng dengan sistem silvofishery yang paling cocok adalah luas tutupan mangrove 40 – 60 % dari luas tambak.
Hasil analisis usaha pada kegiatan tambak di kawasan silvofishery menunjukkan bahwa usaha tambak di kawasan tersebut layak diusahakan. Akan tetapi dilihat dari hasil R/C didapatkan bahwa kegiatan budidaya pada tambak silvofishery kelas III merupakan usaha yang paling layak karena R/C
lebih dari 1.50. Hasil analisis usaha pada tambak silvofishery dapat dilihat pada Tabel 7.

## ANALISIS KELEMBAGAAN
Analisis kelembagaan menggambarkan sistem organisasi dan aturan main yang berlaku serta interaksi antar stakeholder dalam pengelolaan silvofishery. Kriteria kelembagaan dibagi melalui subkriteria (1) partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery . (2) kebijakan pengelolaan silvofishery . dan (3) aktivitas kelembagaan/ kelompok. Rataan nilai pada masing-masing kelas tambak tergolong dalam kategori cukup. dengan rataan nilai berurutan kelas II (3.39). kelas III (2.96). dan kelas IV (2.88). sebagaimana Gambar 2.
Tabel 7. Analisis Usaha Tambak Silvofishery. Table 7. Effort Analysis of Silvofishery Pond.
Komponen/ Component Satuan/ Unit Kelas II/ Class II Kelas III/ Class III Kelas IV/ Class IV Keuntungan/ Profit Rp/ha/musim 4,021,936.48 6,341,768.04 4,855,036.47 R/C 1.53 1.80 1.63 Break Event Point Rp/ha/musim 1,600,440.64 1,344.222.68 1,633,391.24
Sumber: Data Primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
11
merupakan  usaha  yang  paling  layak  karena  R/C  lebih  dari  1.50.  Hasil  analisis  usaha pada tambak silvofishery dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini.
Tabel 7. Analisis Usaha Tambak Silvofishery Table 7. Effort analysis of Silvofishery pond Komponen/
Component Satuan/ Unit Kelas II/ Class II Kelas III/
Class III
Kelas IV/ Class IV Keuntungan/ Profit Rp/ha/musim 4,021,936.48 6,341,768.04
R/C 1.53 1.80 1.63 Break Event Point Rp/ha/musim 1,600,440.64 1,344.222.68 1,633,391.24
Sumber: Data Primer. diolah (2014)/ Source: Primary data. processed (2014)

## Analisis Kelembagaan
Analisis kelembagaan menggambarkan  sistem organisasi dan aturan main yang berlaku  serta  interaksi  antar  stakeholder  dalam  pengelolaan silvofishery. Kriteria kelembagaan dibagi melalui subkriteria (1) partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery .  (2)  kebijakan  pengelolaan silvofishery .  dan  (3)  aktivitas kelembagaan/kelompok.  Rataan  nilai  pada  masing-masing  kelas  tambak  tergolong dalam kategori cukup. dengan rataan nilai berurutan kelas II (3.39). kelas III (2.96). dan
kelas IV (2.88). sebagaimana Gambar 2. berikut ini.
Gambar 2. Kondisi kelembagaan pengelolaan silvofishery Figure 2. Institutions conditions of management silvofishery
Rataan  nilai  kriteria  kelembagaan  yang  hanya  masuk  dalam  kategori  cukup diantaranya karena mekanisme pengambilan keputusan yang top down dan partisipasi petambak yang pasif dalam pengelolaan silvofishery . Shilman (2012) menyatakan
- 1,00 2,00 3,00
4,00 5,00
Kelas II/Class  II
Kelas III/Class  III Kelas IV/Class  IV Aktivitas kelembagaan/ Institutional activity Kebijakan pengelolaan silvofishery / Policy of silvofishery management
Partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery /
Farmer participation to silvofishery management
Gambar 2. Kondisi Kelembagaan Pengelolaan Silvofishery Figure 2. Institutions Conditions of Management Silvofishery
Rataan nilai kriteria kelembagaan yang hanya masuk dalam kategori cukup diantaranya karena mekanisme pengambilan keputusan yang top  down dan partisipasi petambak yang pasif dalam pengelolaan silvofishery . Shilman (2012) menyatakan bahwa  pemberian akses secara terbatas kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hutan mangrove melalui pengelolaan tambak silvofishery dapat meredam potensi  konflik.  namun  demikian  diperlukan pendekatan partisipatif agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga ekosistem mangrove yang merupakan sumber penghidupannya. Pendidikan informal melalui penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan baik untuk memperluas wawasan
tentang ekosistem mangrove maupun peningkatan keterampilan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan mangrove (Handayani. 2015).

## ANALISIS STAKEHOLDER PENGELOLAAN KAWASAN SILVOFISHERY
Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan kawasan silvofishery di RPH Cibuaya dilakukan yang  dipetakan  ke  dalam  grafik stakeholder . Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa peran partisipasi stakeholder diatas 1.0. Sehingga dimungkinkan ada peluang yang luas bagi stakeholder untuk ikut serta menentukan kebijakan pengelolaan kawasan silvofishery . seperti yang disajikan pada Gambar 3.
bahwa    pemberian  akses  secara  terbatas  kepada  masyarakat  sekitar  untuk memanfaatkan  hutan  mangrove  melalui  pengelolaan  tambak silvofishery dapat meredam  potensi  konflik.  namun  demikian  diperlukan  pendekatan  partisipatif  agar masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  menjaga  ekosistem  mangrove  yang  merupakan sumber  penghidupannya.  Pendidikan  informal  melalui  penyuluhan  atau  pelatihan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan baik untuk memperluas wawasan tentang ekosistem mangrove maupun peningkatan keterampilan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan mangrove (Handayani. 2015).
Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Silvofishery
Pemetaan stakeholder dalam  pengelolaan  kawasan silvofishery di  RPH  Cibuaya dilakukan  yang  dipetakan  ke  dalam  grafik stakeholder .  Hasil  analisis stakeholder
menunjukkan bahwa peran partisipasi stakeholder diatas 1.0. Sehingga dimungkinkan
ada  peluang  yang  luas  bagi stakeholder untuk  ikut  serta  menentukan  kebijakan pengelolaan kawasan silvofishery . seperti yang disajikan pada Gambar 3. berikut ini.
Gambar 3. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Figure 3. Level of stakeholder importance & influece
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Perum Perhutani (RPH Cibuaya) DKP Kab Karawang KUD LMDH Minawana  Lestari Pemerintah Desa/Government Penggarap Tambak/ Pond's Farmer Buruh Tambak/ Pond's Worker Penangkap Ikan dan Biota Lainnya Kepentingan Pengaruh LMDH Mina Wana Lestari Penggarap Tambak/ Pond’s Farmer Buruh Tambak/ Pond’s Worker Penangkap Ikan dan Biota lainnya/ Fish and another organism catcher Perum Perhutani (RPH Cibuaya) DKP Kab Karawang KUD Pemerintah Desa/ Village Government Gambar 3. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Figure 3. Level of Stakeholder Importance & Influece
Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder tersebut maka dapat dilakukan pembagian stakeholder yang berperan dalam pengelolaan silvofishery . yaitu :
1.  Subyek. ditempati oleh penggarap tambak. buruh tambak. dan KUD. Kelompok ini menunjukkan kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan tetapi rendah pengaruhnya dalam perumusan kebijakan.
2.  Pemain. ditempati oleh Perhutani. yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan. Perhutani berhak menentukan kebijakan pemanfaatan silvofishery melalui pengaturan rasio tambak.
3.  Penonton. ditempati oleh aparat desa. yang keberadaannya tidak telalu tergantung dan tidak terlalu berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan.
4.  Aktor. ditempati oleh LMDH Mina Wana Lestari dan DKP Kab Karawang. yang berpengaruh tetapi rendah kepentingannya dalam pencapaian hasil kebijakan.

## ANALISIS MULTIKRITERIA
Skenario pengelolaan tambak silvofishery ditetapkan berdasarkan kelas tambak yaitu skenario tambak silvofishery kelas II (persentase tegakan mangrove dalam tambak 61%-80%). skenario tambak silvofishery kelas III (40%-60%). dan skenario tambak silvofishery kelas IV (<40%) dengan lima kriteria yaitu ekologi. bioteknik budidaya. sosial. ekonomi. dan kelembagaan. Dampak dari setiap skenario saling terkait. peningkatan atau penurunan satu kriteria akan berdampak terhadap beberapa kriteria lainnya dan selanjutnya berdampak terhadap dinamika kondisi kawasan. Matriks dampak skenario dan kriteria disajikan pada Tabel 8.
Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa  pengelolaan  kawasan  silvofishery  untuk kriteria ekologi yang paling ideal adalah skenario kelas II dengan rataan nilai subkriteria hasil tangkapan udang harian (100.00). Sedangkan untuk kriteria lainnya skenario kelas III lebih unggul dengan rataan nilai bioteknik budidaya (16.67). sosial (78.86). ekonomi (94.39). dan kelembagaan
Tabel 8. Matriks Dampak Untuk Masing-Masing Skenario. Table 8. Matrix of Impact for Each Scenario.
Kriteria/ Criteria Subkriteria/ Subcriteria Skenario/ Scenario Kelas II Kelas III Kelas IV Ekologi/ Ecology Hasil tangkapan udang harian/ Daily catches 100.00 61.77 0.00 Rataan/ Average 100.00 61.77 0.00 Bioteknik Budidaya/ Bioengineering cultivation Sistem budidaya/ Cultivation system 0.00 0.00 0.00 Komoditas/ Comodity 0.00 0.00 0.00 Pengelolaan tambak/ Pond management 12.50 50.00 37.50 Rataan/ Average 4.17 16.67 12.50 Sosial/Social kondisi sosial/ Social condition 44.72 78.86 49.03 Rataan/ Average 44.72 78.86 49.03 Ekonomi/ Economy Produksi udang windu/ Tiger shrimp production 0.00 83.17 100 Produksi ikan bandeng/ Milkfish production 0.00 100.00 88.78 Analisis usaha/ Effort analysis 3.80 100.00 24.32 Rataan/ Average 1.27 94.39 71.03 Kelembagaan/ Institutional Partisipasi petambak terhadap pengelolaan silvofishery/ Farmer participation 75.00 31.21 25.00 Kebijakan pengelolaan silvofishery/ Management policy 50.00 59.53 50.00 Aktivitas kelembagaan atau kelompok/ Institutional activity 100.00 7.44 0.00 Rataan/ Average 75.00 32.72 25.00 Rataan total/ Total of average 45.03 56.88 31.51
Sumber: Data primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
(56.88). Urutan rangking skor dari rataan total yang dihasilkan berdasarkan lima kriteria yaitu peringkat (1) skenario kelas III merupakan skenario dengan skor rataan tertinggi sebesar (56.88) disusul (2) skenario kelas II dengan skor rataan (45.03) dan (3) skenario kelas IV dengan skor rataan (31.51).
Penentuan bobot lima kriteria pengembangan kawasan silvofishery di RPH Cibuaya dilakukan dengan meminta pertimbangan dari stakeholder . Analisis pembobotan kriteria disajikan seperti pada Tabel 9.
Hasil pembobotan kriteria menunjukkan kriteria ekonomi merupakan prioritas tertinggi dalam penentuan kebijakan pengelolaan silvofishery
Tabel 9. Pembobotan Kriteria. Table 9. Weighting Criteria.
Stakeholder
Bobot kriteria/ Weight of criteria Ekologi Ecology Bioteknik Budidaya/ Bioengineering Cultivation Sosial/ Social Ekonomi/ Economy Kelembagaan/ Institutional Perhutani 0.78 0.00 0.07 0.07 0.08 DKP Kab Karawang 0.13 0.68 0.07 0.05 0.07 KUD 0.07 0.05 0.12 0.62 0.15 LMDH Mina Wana Lestari 0.42 0.00 0.00 0.10 0.48 Pemerintah Desa/ Village Institution 0.23 0.00 0.27 0.30 0.20 Penggarap Tambak/ Farmer 0.08 0.23 0.02 0.62 0.05 Buruh Tambak/ Worker 0.02 0.33 0.00 0.62 0.00 Penangkap Ikan dan Biota Lain/ Fisherman 0.10 0.00 0.07 0.83 0.00 Rataan bobot/ Average 0.23 0.16 0.08 0.40 0.13
Sumber: Data primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
dengan bobot 40% disusul kriteria ekologi dengan bobot 23%. kriteria bioteknik budidaya dengan bobot 16%. kriteria kelembagaan dengan bobot 13%. dan kriteria sosial dengan bobot 8%.
Penentuan alternatif kebijakan prioritas utama dalam pengembangan kawasan silvofishey di RPH Cibuaya didapatkan melalui perkalian rataan nilai skor dan rataan nilai bobot yang telah didapatkan. sebagaimana Tabel 10.
Penentuan rangking kriteria dilakukan melalui perkalian rataan nilai skor dan rataan nilai bobot sehingga diperoleh nilai akhir berupa total nilai dari setiap skenario. dimana total nilai tertinggi menunjukan rangking prioritas kebijakan yang terpilih.  sebagaimana disajikan pada Gambar 4
Tabel 10. Matriks Rataan Skor dan Bobot Pada Setiap Skenario dan Kriteria. Table 10. Matrix of Weight and Score For Each Scenario and Criteria.
Kriteria/ Criteria Rataan Bobot/ Average of weight Rataan Skor/ Average of Score Kelas II/ Class II Kelas III/ Class III Kelas IV/ Class IV Ekologi/ Ecology 0.23 100.00 61.77 0.00 Bioteknik Budidaya/ Bioengineering Cultivation 0.16 6.67 26.67 20.00 Sosial/ Social 0.08 44.72 78.86 49.03 Ekonomi/ Economy 0.40 1.04 93.88 75.28 Kelembagaan/ Institutional 0.13 71.43 36.55 28.57
Sumber: Data primer diolah (2014)/ Source: Primary data processed (2014)
16 9,23 4,72 3,69 0,41 37,55 30,11 3,35 5,91 3,68 1,08 4,33 3,25 22,92 14,16 0,00 0,00 50,00 100,00 Kelas II Kelas III Kelas IV Ranking Kriteria/ Rank of Criteria Kelembagaan/Intitutional Ekonomi/Economy Sosial/Social Bioteknik budidaya/Bioengineering cultivation Ekologi/Ecology Alternatif 1/ 1 st Alternative
(66,68)
Alternatif 2/
2 nd Alternative (40,73) Alternatif 3/ 3 rd Alternative
(36,99)
Kriteria/ Criteria Rataan bobot/
Average of weight
Rataan skor/ Average of score
Kelas II/
Class II
Class III
Kelas IV/ Class IV Sosial/ Social 0.08 44.72 78.86 49.03 Ekonomi/ Economy 0.40 1.04 93.88 75.28 Kelembagaan/ Institutional 0.13
36.55
Penentuan  rangking  kriteria  dilakukan  melalui  perkalian  rataan  nilai  skor  dan rataan nilai bobot sehingga diperoleh nilai akhir berupa total nilai dari setiap skenario. dimana  total  nilai  tertinggi  menunjukan  rangking  prioritas  kebijakan  yang  terpilih.
sebagaimana disajikan pada Gambar 4. berikut ini.

## Gambar 4. Rangking kriteria Figure 4. Rank of criteria
Berdasarkan  hasil  Gambar  4.  diatas  menunjukkan  bahwa  skenario  Kelas  III merupakan pilihan alternatif pertama (66.68). disusul alternatif kedua skenario kelas IV
(40.73) dan alternatif ketiga skenario kelas II (36.99).
Skenario  Kelas  III  yaitu  tambak silvofishery dengan  proporsi  40-60%  tegakan mangrove  dan  60%-40%  tambak.  Berdasarkan  hasil  analisis trade  off yang  sudah dilakukan. ditetapkan proporsi tambak dan mangrove adalah 60% mangrove dan 40%

## Gambar 4. Rangking Kriteria
Figure 4. Rank of Criteria
Berdasarkan hasil Gambar 4, menunjukkan bahwa skenario Kelas III merupakan pilihan alternatif pertama (66.68). disusul alternatif kedua skenario kelas IV (40.73) dan alternatif ketiga skenario kelas II (36.99).
Skenario Kelas III yaitu tambak silvofishery dengan proporsi 40-60% tegakan mangrove dan 60%-40% tambak. Berdasarkan hasil analisis trade off yang sudah dilakukan. ditetapkan proporsi tambak dan mangrove adalah 60% mangrove dan 40% tambak. Proporsi ini sesuai dengan hasil penelitian Nur (2002) dan Sambu (2013) bahwa pada skala prioritas  pengelolaan  tambak  silvofishery  dengan rasio 60% mangrove dan 40% tambak tercapai titik keseimbangan antara kondisi ekonomi dan ekologi. sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekosistem mangrove tetap terjaga. Halidah et al. (2007) dan Hastuti (2010) juga memperoleh perbandingan 60% mangrove dan 40% tambak didapatkan pertumbuhan yang optimal bagi ikan bandeng.

## PENUTUP
Pola pengelolaan silvofishery ditentukan berdasarkan hasil analisis trade  off dengan tiga alternatif skenario yaitu (1) tambak silvofishery
kelas II (persentase tegakan mangrove dalam tambak (61%-80%). (3) tambak silvofishery kelas III (40%-60%). dan (4) tambak silvofishery kelas IV (<40%) serta lima kriteria yaitu ekologi. bioteknik budidaya. sosial. ekonomi dan kelembagaan. Hasil perhitungan dan analisis masing-masing kriteria didapatkan:
1.  Analisis ekologi. menunjukkan bahwa penutupan mangrove memberikan kontribusi yang nyata terhadap hasil tangkapan udang harian pada selang kepercayaan 95%.
2.  Analisis bioteknik budidaya. menunjukkan bahwa penggarap tambak di kawasan silvofishery melakukan budidaya polikultur antara udang windu dengan bandeng (2 komoditas) dan bandeng (1 komoditas) secara tradisonal tanpa ada perwilayahan komoditas sesuai dengan persyaratan teknis yang ada pada panduan budidaya.
3.  Analisis sosial. menunjukkan pada tambak silvofishery kelas II sebagian besar petambaknya mempunyai pekerjaan lain sehingga alokasi waktu dan pelibatan keluarga dalam usaha lebih rendah dibandingkan kelas III dan IV.
4.  Analisis ekonomi. menunjukkan produksi
udang windu tertinggi pada tambak kelas IV sebesar 87.50 kg/ha/musim panen. produksi ikan bandeng tertinggi pada tambak kelas III sebesar 570 kg/ha/musim panen serta hasil analisis usaha keduanya menunjukkan kegiatan budidaya pada tambak silvofishery kelas III merupakan usaha yang paling layak karena R/C lebih dari 1.50.
5.  Analisis kelembagaan. masuk dalam kategori cukup karena mekanisme pengambilan keputusan yang top  down dan partisipasi petambak yang pasif dalam pengelolaan silvofishery .
Dari hasil analisis trade  off didapatkan prioritas alternatif kebijakan dalam pengembangan silvofishey yaitu alternatif pertama skenario kelas III dengan total nilai (66.68). alternatif kedua skenario kelas IV (40.73) dan alternatif ketiga skenario kelas II (36.99).
1.  Pengoptimalan skenario kelas tambak silvofishery terpilih (kelas III) sesuai dengan prioritas alternatif kebijakan tertinggi dari hasil analisis trade  off menjadi langkah pertama dalam perbaikan pengelolaan silvofishery yang berkelanjutan.
2.  Perhutani sebaiknya mendorong penggarap tambak silvofishery kelas IV (persentase mangrove <40%) menjadi kelas III (persentase mangrove 60%). Dengan demikian. penggarap tambak diwajibkan menanam kembali mangrove di tambak yang sudah gundul hingga mencapai 60% mangrove dan 40% tambak. Adapun tambak kelas II (persentase >80%) dapat dijadikan Pusat Percontohan Silvofishery bagi masyarakat sekitar atau wisata berbasis pendidikan bagi masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Bagian Kesatuan Pemangku Hutan [BKPH]
Cikiong. 2013.  Laporan Tahunan BKPH Cikiong. Tidak diterbitkan.
Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Karawang. 2014.  Kecamatan Cibuaya dalam Angka 2014. BPS Kabupaten Karawang. 62 hal.
Brown, K., W. N. Adger, E. Tompkins, P. Bacon, D. Shim and K. Young. 2001.  Trade-Off Analysis for Marine Protected Area Management. JElsevier. Ecological Economic 37. 417-434.
Halidah, M. Q. dan C. Anwar. 2007.  Produktivitas Tambak Pada Berbagai Penutupan Mangrove. Info Hutan: Vol. IV (4) : 409-417.
Handayani. E. 2015.  Evaluasi Keberlanjutan Pengelolaan Mangrove dengan Sistem Wanamina di Pesisir Blanakan Subang Jawa Barat. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor.
Hastuti,  R.  B.  2010.    Penerapan  Silvofishery Berwawasan Lingkungan di Pantai Utara Semarang. Jurnal Lingkungan Tropis. Vol.5 (1).
Nur, S. H. 2002.  Pemanfaatan Ekosistem Hutan Mangrove Secara Lestari untuk tambak Tumpangsari di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor.
Sambu, A. H. 2013.  Optimasi Pengelolaan Tambak Wanamina (Silvofishery) di Kawasan Pesisir Kabupaten Sinjai. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
Shilman, M. I. 2015.  Kajian Penerapan Silvofishery untuk Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Desa Dabong Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Thesis. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
Sudipto, M., R. Santanu and  B. G. Phani. 2012. Impact of mangrove litterfall on nitrogen dinamics of virgin and reclained islands of Sundarban mangrove ecosystem. India. Ecological Modelling 06.038.