## PENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS BPHTB TERHADAP MASYARAKAT  BERDASARKAN PERDA 11 TAHUN 2010 KOTA SURABAYA
Oleh:
Putri Ratna Juwita Universitas Surabaya putriratna1410@gmail.com

## ABSTRAK
BPHTB    adalah  pajak  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan.  Yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan baik oleh orang pribadi atau badan hukum. Berdasarkan pada Perda 11 Tahun 2010 Kota Surabaya  sebagai  dasar  pengenaan  Pajak  dengan  dasar  pengenaan  BPHTB  (Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  apa  dasar  pegawai  pemerintah  kota  Surabaya dalam menentukan nilai  perolehan objek pajak atas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang bertentangan dengan PERDA 11 Tahun 2010.
Kata Kunci : Dasar Hukum, Peralihan Hak, BPHTB

## A. PENDAHULUAN
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dirunut dari alinea  ketiga  dan  ke  empat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  Pasal  1  Undang-undang  Dasar  1945  dinyatakan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik. 1
Pemerintah  harus  membentuk  pemerintahan  daerah  sebagaimana  dalam  pasal  18 ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang-undang  Dasar  1945  pemerintah  daerah  berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya.
Melalui undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan  undang-undang  nomor  25  tahun  1999  tentang  perimbangan  Keuangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dilakukan  reformasi  kebijakan otonomi  daerah  itu  dibentuk  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang menginginkan  diberikan  peran  dan  partisipasi  yang  lebih  luas  dalam  mengatur daerahnya. 2
Kedua  undang-undang  tersebut  kemudian  diubah  dan  dicabut  dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang- undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang undang nomor 32 tahun 2004 diatur pemberian otonomi luas kepada daerah, khususnya daerah kabupaten dan kota. 3
Perwujudan tugas dan fungsi dari pemerintahan daerah adalah dibagi atas daerah-daerah  otonom.  Daerah  otonom  adalah  daerah  dalam  suatu  Negara  yang memiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintah diluar daerah tersebut. Pada  umumnya  suatu  daerah  diberi  system  ini  karena  keadaan  geografinya  yang unik atau penduduknya merupakan minoritas Negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara
1 Mokhamad Khoirul Huda, SH.,M.H.,Hukum Pajak Kontemporer, Zifatama Jawara, 2018, hal 24
2 Suriansyah Murhaini, S.H.,M.H. Hukum Pemerintahan Daerah (Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan), LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2016, Hal 14
3 Ibid., hal. 15.
langsung  dapat  ditinjaukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.
Pemerintah  berhak  mengenakan  pungutan  pajak  kepada  masyarakat terutama Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  atau  sering  disebut  pajak peralihan atas suatu hak.
Setiap Setiap Peralihan Hak Karena jual beli akan menimbulkan kewajiban- kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan Suatu peralihan itu. Kewajiban Pihak pembeli adalah menerima barang atau sesuatu yang telah diperjual belikan, maka pembeli harus juga membayar pajak yaitu Pajak Peralihan  Hak  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan)  yang disetiap transaksi Peralihan hak harus dibayar sebagai pajak Penerima Pengalihan suatu objek tertentu, terutama tanah dan bangunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut Undang-Undang  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.  Hal  ini  digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat di  daerah , dimana  untuk  mengatur  tentang  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB).  Kebijakan  pengelahian  pajak  BPHTB  menjadi  pajak daerah yang mulai efektif mulai 1 Januari 2011 pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi  pajak  daerah  merupakan  langkah  strategis  dalam  pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satu tujuan desentralisasi yaitu local taxing
4 Op.Cit.Dr.Jazim Hamidi, hal. 143.
power maka pemerintah daerah juga dituntut untuk menggali sumber daa dari pajak daerah  salah  satunya  adalah  Pajak  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB). 5
Setiap  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  warga  negara  diwajibkan membayar  BPHTB.  Dalam  bahasa  sehari-hari  BPHTB  juga  dikenal  sebagai  bea pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam Undang-Undang Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  BPHTB  dikenakan  tidak  hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB.
Didalam  Pasal  1  Ayat  8  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2000 menyebutkan “Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar. 6 Maksudnya ialah apabila harga transaksi atau nilai jual objek pajak tidak melebihi jumlah NJOPTKP (nilai jual objek Pajak Tidak Kenapa  Pajak)  maka  tidak  dikenakan  pajak  atau  Nihil  untuk  Pajak  BPHTB  (bea perolehan hak atas tanah dan banguan). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) setiap daerah berbeda-beda tergantu keputusan daerah tersebut.
Peraturan Daerah Kota Surabaya (PERDA) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  Setiap  warga  Surabaya  yang perolehan hak atas tanah dan bangunan, 7 diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  atau  dikenal  sebagai  bea  pembeli  atau  sebagala penerimaan/Pemindahan hak atas  transaksi yang seperti disebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus membayar pajak BPHTB, baik untuk pengalihan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak Pakai, Hak milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak Pengelolaan. 8
Pada Bab III Peraturan Daerah Kota Surabaya (PERDA) Nomor 11 Tahun 2010  mengenai  dasar  Pengenaan  tarif  dan  cara  perhitungan  Pajak  Pada  pasal  6 sebagai berikut :
5 Ibid, hal 141.
6 Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
7 Pasal 2 Perda Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010
8 Pasal 3
Ayat  1  “  dasar  pengenaa  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak”. 9
Ayat 2 “ Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
a. Jual beli adalah harga transaksi ;
b. Tukar menukar adalah nilai Pasar;
c. Hibah adalah Nilai Pasar;
d. Hibah wasiat adalah Nilai Pasar;
e. Waris adalah nilai Pasar
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya dalah nilai pasar;
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan nilai pasar;
h. Peralihan  hak  karena  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. Pemberain hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. Hadiah adalah nilai pasar;dan/atau
o. Penunjukan  pembeli  dalam  lelang  adalah  harga  transaksi  yang  tercantum  dalam risalah lelang. 10
Bersarnya nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.  75.000.000  (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah), 11 atau  dalam  hal  perolehan  hak karena Waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang maih dalam garis keturunan  lurus  satu  derajat  keatas  atau  satu  derajat  kebawah  dengan  memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar  Rp.400.000.000.  (empat  ratus  juta  rupiah). 12 Namun  berbeda  untuk peralihan Hak karena  adanya Pemisahan Hak  yang mengakibatkan Peralihan ada acara  tersendiri  yaitu  dengan  perhitungan  satu  perbagian  berapa  ahli  waris  yang
9 Pasal 6 ayat 1
10 Pasal 6 ayat 2
11 Pasal 6 ayat 4
12 Pasal 6 ayat 5
tetera didalam sertipikat lalu di kurangi dengan Nilai perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Tarif beaerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima Persen). 13
Berkaitan  dengan  adanya  transaksi  Peralihan  Hak  atas  Tanah  tanah  dan bangunan harusnya Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Nilai perolehan objek pajak atau nilai pasar pada peralihan jual beli adalah berdasarkan Harga transaksi sesuai dengan PERDA No 11 Tahun 2010 pasal 6 ayat 2 (huruf a), namum pada nyatanya Pemerintah Kota Surabaya dalam pengenaan tarif dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan Perda  yang ada dan penetapan  harga  pasar  tidak  mempunyai  dasar  yang  jelas.  Dengan  adanya permasalah diatas maka saya membuat Rumusan masalah sebagai berikut.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  makas  rumusan  masalahnya adalah:  “apa  dasar  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  menentukan  nilai  dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama ini yang bertentangan dengan PERDA No.11 Tahun  2010 Pasal 6 Ayat 2 (huruf a)?

## C. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan  di  atas  tersebut,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  hukum yuridis  normatif  yang  dimaksud  adalah  suatu  penelitian  yang  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  literatur-literatur  lainnya  yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.
Pendekatan  Masalah  Sehubungan  dengan  tipe  penelitian  yang  digunakan yakni  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  maka  penulisan  jurnal  ini  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  secara  ( statute  approach) dan (conceptual approach).  Statute  approach yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan mengidentifikasi  serta  membahas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Di samping itu digunakan pula pendekatan conceptual  approach yaitu  suatu  pendekatan  yang  diperoleh  melalui  literatur- literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan jurnal.
13 Pasal 7

## D. LANDASAN PEMILIHAN JUDUL
Alasan  saya  memilih  judul  “apa  dasar  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam menentukan nilai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama ini yang bertentangan dengan PERDA No.11 Tahun  2010 Pasal 6 Ayat 2, yang berbunyi “Nilai Perolehan Objek Pajak sebagimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal Jual beli adalah harga transaksi”.  Namun selama ini di prakterknya di lapangan, Pemerintah Kota Surabaya tentunya di Dinas Pengelolaan keuangan dan  Pajak  Daerah  Pemerintah  Kota  surabaya,  dalam  menentukan  nilai  dasar pengenaan pajak Jual beli tentunya dalam pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan  (BPHTB)  bertentangan  dengan  PERDA  yang  ada,    Pemerintah  Kota Surabaya  tidak  mempunyai  dasar  dari  mana  mereka  menentukan  Harga  tersebut (Harga Wajar) dan Harga tersebut bisa di rubah-ubah dan tidak jelas patokan harga permeternya, dimana dalam pengajuannya telah di lapirkan bukti transaksi  untuk harga  transaksinya  yaitu  Kwitansi.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Kota  Surabaya harusnya bisa menentukan dasar Hukum apa yang dipakai untuk menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak yang saat ini mereka menyebutnya Harga Wajar.

## E. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  adalah  perbuatan  atau peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan.  Juga    termasuk  apa  yang  tertanam diatasnya.  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan mengatur  jenis  pemungutan  Pajak  atas  adanya  peralihan  suatu  objek.  namun didalam pelaksanaanya cara perhitungan atas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan  tidak  mempunyai  dasar    dan  tidak  ada  jaminan  hukum  dalam mengenai nilai berapa harga wajar yang sesungguhnya.
Menurut  asas    Asas  Yuridis  hukum  pajak  harus  dapat  member  jaminan hukum  yang  perlu  untuk  menyatakan  keadilan  yang  tegas,  baik  untuk  Negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, pajak di Negara hukum harus didasarkan pada  undang-undang,  karena  pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari  sector swasta ke sector publik.
Tercapainya  kedua  fungsi  pajak,  lima  syarat  tersebut  menurut  Munawir dijabarkan sebagai berikut.

## a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
Adanya  keadilan  dalam  hal  pemungutan  pajak,  baik  adil  dalam  hal  perundang  – undangan maupun dalam pelaksanaanya. Keadilan dalam pelaksanaanya antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Salah satu jalan  yang  harus  ditempuh  dalam  mencari  keadilan  adalah  mengusahakan  agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, arti umum dan merata adalah  pungutan  pajak  harus  diselenggarakan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat Yuridis)
Hukum  pajak  harus  memberikan  jaminan  hukum  yang  perlu  untuk  menyatakan jaminan  yang  tegas  bahwa  untuk  Negara  maupun  untuk  warganya.  Bagi  Negara hukum  bahwa  segala  sesuatu  harus  diatur  dan  ditetapkan  dalam  undang-undang termasuk  pungutan  pajak.  Pemungutan  pajak  di  Indonesia  diatur  dan  ditetapkan dalam  Pasal  23  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Jadi  pungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari DPR.
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Keseimbangan  dalam  kehidupan  ekonomi  tidak  boleh  terganggu  karena  adanya pungutan pajak bahkan harus tetap dikembangkan sesuai dengan fungsi keduanya yaitu mengatur.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat financial)
Hasil  pemungutan  pajak  sedapat  mungkin  cukup  untuk  menutup  sebagian  dari pengeluuaran  pengeluaran  Negara  sesuai  dengan  fungsi  budgetair  yaitu  pajak sebagai  sumber  keuangan  Negara.  Oleh  karena  itu  untuk  melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya yang besar.
e. Pemungutan pajak harus sederhana
Untuk  mencapai  efisiensi  pemungutan  pajak  serta  untuk  memudahkan  warga masyarakat  untuk  menghitung  dan  memperhitungkan  pajaknya  maka  harus diterapkan system pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga rakyat
tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit, system pemungutan pajak sederhana.
Peralihan hak atas tanah berarti memindahkan atau beralihnya penguasaan tanah  yang  semula  milik  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  kemasyarakat lainnya. Peralihan hak tanah dapat terjadi karena jual beli, Tukar menukar, hibah, waris,  pemasukan  dalam  perusahaan,  lelang  Pemberian  hak  Guna  bangunan/hak pakai  atas  tanah  hak  milik,  Pemberian  hak  tanggungan,  pemberian  kuasa pembebanan  hak  tanggungan  atau  perbuatan  lain  yang  bersifat  mengalihkan  hak atas tanah. 14 baik melalui Akta Jual beli maupun Perjanjian Pengikatan Jual beli, namum  dalam  suatu  terjadinya  peralihan  hak  (  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli/ Akta Jual Beli) atas suatu objek ada suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar peralihan hak atas tanah ataupun bangunan sah menurut hukum, yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pasal 1320 KUHPerdata.
Kebijakan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah harusnya mempunyai dasar yang jelas agar tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat.  Karena  menurut  Sidik  prinsip-prinsip  perpajakan  daerah  yang  baik pada umumnya harus memenuhi kreteria umum tentang perpajakan sebagai berikut:
1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis artinya dapat mudah naik turun mengikuti naiuk/turunya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan  horizontal  artinya  berlaku  sama  bagi  setiap  anggota  kelompok  masyarakat sehingga tidak ada yang kebal perpajakan.
3. Administrasi  yang  fleksibel  artinya  sederhana  mudah  dihitung,  pelayanan  yang memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara  politis  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sehingga  timbul  motivasi  dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak
5. Non distorsi terhadap perekonomian yang berimplikasi pajak atau pungutan yang hanya  menimbulkan  pengaruh  minimal  terhadap  perekonomian.  Pada  dasarnya setiap  pajak  atau  pungutan  akan  menimbulkan  suatu  beban  baik  bagi  konsumen maupun produsen . jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban
14 https; //www.google.co.id/amp/s/ramadhanmuawad.wordpress.com/2015/10/28/hak-atas- tanah-dan-peralihan-hak-atas-tanah-dalam-hukum-tanah-nasional-2/amp/
tambahan  ( extra  budget )  yang  berlebihan,  sehingga  akan  merugikan  masyarakat secara menyeluruh ( dead-weight loss ) 15

## F. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa: Pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau  bangunan.  Yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  karena  adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas  tanah  dan/atau  bangunan  baik  oleh  orang  pribadi  atau  badan  hukum. Dengan dasar Perda 11 Tahun 2010 Kota Surabaya merupakan pajak yang di pungut oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan adanya otonomi daerah. Dalam pemungutan pajak haruslah pemerintah Kota Surabaya mempunyai dasar atau pedoman untuk nilai harga pasar dengan dasar hukum yang jelas, pemungutan pajak harus tercapai keadilan, berdasarkan Undang-undang, tidak menggangu perekonomian, efisien, dan sederhana.
15 Sidik Machfud, Optimalisasi Pajak Daerah dan Restitusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah, 2002, Hal 2.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Mokhamad  Khoirul  Huda,  2018.  Hukum  Pajak  Kontemporer  Teori,  Praktik  dan Perkembangan, (Sidoarjo : Zifatama Jawara)
Suriansyah  Murhaini,  2016.  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, (Yogyakarta : Laks Bang Grafika)
Sidik,  Machfud.  2002.  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam Rangka  Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah, Orasi  Ilmiah dengan  judul  :  Strategi  Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan  daerah Melalui  Pengalian  Potensi  Daerah  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah , Wisuda XXI STIA LAN Bandung.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut Undang-Undang  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PERDA)  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.