## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I Wayan Sutrisna, Ni Putu Ari Setiawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mahendradatta e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id, ariesetiawati@universitasmahendradatta.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  desentralisasi  melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah  telah  mendekatkan pelayanan  dan  pembangunan  nasional  kepada  masyarakat  di  daerah.  Pemerintah daerah  dianggap  lebih  mengetahui pos-pos belanja  yang akan dialokasikan untuk menunjang  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  sehingga  proses  pembanguanan yang  dilaksanakan  dapat  menyentuh  sendi  kehidupan  masyarakat.  Pembangunan daerah  yang  dilaksanakan  menggunakan  pendekatan  partisipatif  mulai  proses perencanaan hingga evaluasi akan mampu mewujudkan tujuan secara optimal.
Pelaksanaan good  governance dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan dengan  melibatkan  masyarakat  sebagai  komponen  utama  dalam  pembangunan. Proses  penganggaran  pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat  dimulai  dengan tahapan berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terbuka. Usai Musrenbang  pada  tingkat  desa/keluarahan  dilanjutkan  dengan  Musrenbang  pada tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota serta provinsi.
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance dalam  pengelolaan  pemerintahan daerah  diharapkan  dapat  mengarahkan  pelaksanaan  pembangunan  menuju peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara  menyeluruh.  Tulisan  ini  mengkaji tentang  implementasi prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  dalam pendekatan tulisan ini adalah studi literasi.
Kata kunci: desentralisasi, good governace, pembangunan, kesejahteraan

## Abstract
The decentralization policy through the  implementation of regional autonomy has brought national services and development closer to the people in the regions. The local  government  is  considered  to  know  more  about  the  expenditure  items  that will  be  allocated  to  support  community  needs  so  that  the  development  process carried  out  can  touch  the  joints  of  people's  lives.  Regional  development  carried out using a participatory approach from the planning process to evaluation will be able to realize the goals optimally.
The  implementation  of  good  governance  in  regional  financial  management  is carried  out  by  involving  the  community  as  the  main  component  in  development. The development budgeting process that involves the community begins with the stages  in  the  form  of  implementing  the  Development  Planning  Consultation (Musrenbang)  at  the  village/kelurahan  level  which  is  held  openly.  After  the Musrenbang  at  the  village/kelurahan  level,  it  is  followed  by  Musrenbang  at  the sub-district level to the district/city and provincial levels.
The  application  of  the  principles  of  good  governance  in  the  management  of regional  government  is  expected  to  be  able  to  direct  the  implementation  of development  towards  increasing  the  welfare  of  society  as  a  whole.  This  paper examines  the  implementation  of  the  principles  of  good  governance  in  local government in realizing social welfare. The method used in this writing approach is literacy studies.
Keywords: decentralization, good governance, development, welfare
Pendahuluan Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan  berbagai  kebijakan untuk  mewujudkan  tujuan  nasional bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan  yang  dikeluarkan  pada awal  era  reformasi  adalah  kebijakan desentralisasi secara progresif dengan  memberikan  otonomi  luas kepada  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia.  Dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa  Otonomi    Daerah    adalah hak,    wewenang,    dan    kewajiban daerah    otonom    untuk    mengatur dan    mengurus    sendiri  urusan Pemerintahan        dan        kepentingan masyarakat    setempat        dalam sistem        Negara        Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan melalui pemberian otonomi  daerah  kepada  pemerintah kabupaten/kota merupakan pelimpahan kewenangan kepada daerah  untuk  memperpendek  jalur birokrasi dalam proses pembangunan. Pengelolaan keuangan  daerah  akan  lebih  optimal karena langsung melibatkan masyarakat daerah yang akan menjadi obyek pembangunan. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Suhandak  dan  Nugroho  (2007), bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan  daerah  perlu  ditunjang dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan dibangunnya sistem keuangan daerah akan tercipta penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih (clean  government) dan  tata
kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Santosa  (2017),  menyatakan bahwa good governance mengandung  arti  hubungan  yang sinergis  dan  konstruktif  diantar negara  (pemerintah),  sektor  swasta dan  masyarakat (society ).  Dalam  hal ini  adalah  kepemerintahan  yang mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,  supremasi  hukum  dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.  Asumsi  dasar good governance adalah terciptanya kerjasama  atau  sinergitas  antara pemerintah yang menyediakan aturan serta  kebijakan,  sektor  swasta  yang menggerakkan  perekonomian  dan masyarakat (society) yang melakukan kegiatan  ekonomi  secara  efektif  dan efisien.
Implemetasi good  governace pada negara-negara berkembang mengalami  tantangan  yang  cukup besar dikarenakan oleh sistem pemerintahan  di  negara  berkembang belum  begitu  stabil  serta  pengambil kebijakan  hanya  ditentukan  oleh sekelompok elite yang  berkuasa. Masyarakat belum mampu melaksanakan  hak  dan  fungsinya sebagai  amanat  dari  konstitusi  yakni kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat.
Prinsip-prinsip good governace belum  secara  penuh  dilaksanakan akibat  kepentingan  politik  penguasa masih mendominasi proses pemerintahan dan pembangunan. Usaha kearah mewujudkan pemerintahan  baik  dan  pemerintahan yang bersih sudah mulai dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan  daerah  yang  ada  di
Indonesia.  Usaha  ini  dilakukan  agar seluruh  proses  pembangunan  yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan manfaat utamanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintahan  yang  bersih ditandai  dengan  keterkaitan  tiga elemen  dasar  dari good  governance yakni  partisipasi,  transparansi  dan akuntabilitas.  Pemerintahan yang baik  harus  membuka  pintu  yang seluas-luasnya  agar  semua  pihak yang  terkait  dalam  pemerintahan tersebut  dapat  berpartsipasi  secara aktif,  jalannya  pemerintahan  harus diselenggarakan  secara  transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut  memegang  peran yang penting  agar  dapat  memenuhi  tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  dalam  suatu  kehidupan berbangsa  yang  demokratis  (Halim dan Iqbal, 2012).
Implementasi  prinsip-prinsip
good  governance terus  dilakukan oleh seluruh pemerintahan baik pusat maupun daerah di Indonesia, mengarahkan  kepada  pengelolaan keuangan  daerah  yang  efektif  dan efisien. Prinsip-prinsip good governance diimplementasikan
dalam  proses  pemerintahan,  baik dalam  pelayanan  kepada  masyarakat maupun  dalam  proses  perumusan kebijakan  publik  termasuk  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang diarahkan demi kepentingan masyarakat.    Penerapan  prinsip- prinsip good  governance dalam
pengelolaan  pemerintahan  daerah diharapkan dapat mengarahkan pelaksanaan  pembangunan  menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi  prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Metode yang  digunakan  dalam  pendekatan tulisan ini adalah studi literasi. Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Otonomi daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi mulai dilaksanakan  secara  luas  di  era reformasi,  telah  mengubah  tatanan pemerintahan yang sebelumnya bersifat  sentralistik  mengarah  ke tatanan pemerintahan yang desentralisasi  dengan  memberikan kewenangan  yang  lebih  luas  kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota. Pemberian  hak  otonomi  kepada daerah  bermakna  bahwa  Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang seluas luasnya  kepada  Pemerintah  Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya di luar enam urusan yang  masih  diatur  oleh  pemerintah pusat  yakni  :  Politik  luar  negeri,
Pertahanan, Keamanan, Yustisi,
Moneter  serta  Fiskal  Nasional,  dan
Agama. Pemberian  otonomi  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengurus rumah tangganya termasuk
memanfaatkan  segala  potensi  yang ada demi tujuan dari visi misi kepala pemerintahan  daerah  yang  berkuasa. Hak  otonomi  ini  dapat  dijadikan peluang bagi daerah dalam
memberdayakan  segala  sumber  daya
yang  ada  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah masing-masing. Pemberian hak pengelolaan  secara  lebih  luas  ini diharapkan memberikan dampak terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan kewenangn  atau  diskresi  yang  luas, nyata  dan  bertanggungjawab  kepada pemerintah daerah secara proporsional.  Pelimpahan  tanggung jawab  akan  diikuti  oleh  pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya  nasional  yang  berkeadilan  serta perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah. Kebijakan desentralisasi akan menghasilkan wadah bagi masyarakat  setempat  untuk  berperan serta dalam menentukan cara-caranya sendiri  untuk  meningkatkan  taraf hidup  sesuai  dengan  peluang  dan tantangan yang  dihadapi  dalam ikatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018). Wekan, et.al , 2019 menyebutkan bahwa, otonomi daerah yang  dijalankan  oleh  pemerintah memberikan  peluang  yang  tidak terhalang  bagi  daerah  otonom  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi  daerah  ini diharapkan  dapat  berdampak  positif bagi  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  melalui  desentralisasi  fiskal.
Pengaruh  derajat desentralisasi  fiskal dan  dana  alokasi  khusus  terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif  dan  signifikan.  Secara  tidak langsung pengaruh derajat desentralisasi  fiskal dan dana alokasi khusus dapat dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi dan
berpengaruh  positif  dan  signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat atau tingkat  perkembangan  pembangunan manusia  suatu  daerah  digunakan indikator  komposit  yaitu  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang berdasarkan
perhitungan
menggunakan  metode  baru  tersusun dari  tiga  indikator  tunggal.  Indikator tersebut adalah indeks harapan hidup, indeks  pendidikan  (harapan  lama sekolah  dan  rata-rata  lama  sekolah) dan  indeks standar hidup  layak. IPM digunakan  untuk  membandingkan perkembangan  antar  waktu  sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan  yang  dilakukan  pada periode sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan  dimensi  utama pembangunan  manusia  yaitu:  umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan,  dan  memiliki  standar hidup yang layak, (BPS, 2018).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yandri (2012) menjelaskan  bahwa,  Otonomi  dan kebijakan desentralisasi harus dirumuskan  secara  efektif  untuk mendorong peningkatan Indek Pembangunan  Manusia  (IPM)  di daerah. Belanja publik yang dialokasikan  untuk  pembangunan pada  sektor-sektor  yang  menyentuh kebutuhan masyarakat memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan IPM di daerah. Peningkatan  IPM  lebih  besar  terjadi pasca penerapan kebijakan desentralisasi yakni setelah pemberian  hak  otonomi  kepada daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah dengan memberikan pemerintah
daerah  kewenangan  yang  luas  untuk pengelolaan  keuangan  daerah  telah mampu  diimplementasikan  dengan baik  guna  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Pemberian  wewenang  yang lebih  luas  kepada  daerah  sesuai amanat kebijakan desentralisasi bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional secara merata.  Kebijakan  otonomi  ini  telah mendekatkan pelayanan dan pembangunan nasional kepada masyarakat  di  daerah.  Pemerintah daerah  lebih  mengetahui  pos-pos belanja yang akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga proses pembanguanan yang dilaksankan dapat  menyentuh  sendi  kehidupan masyarakat.  Pembangunan  daerah yang dilaksanakan menggunakan pendekatan  partisipatif  mulai  proses perencanaan  hingga  evaluasi  akan mampu  mewujudkan  tujuan  dari pembangunan itu sendiri yakni menuju masyarakat yang sejahtera. Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pembangunan yang dilaksanakan  di  era  otonomi  daerah diarahkan menuju pembangunan yang  berbasis  partisipasi  masyarakat secara  luas.  pembangunan  yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatuf  sejalan  dengan  konsep pembangunan  yang  dikampanyekan oleh  UNDP  yakni  konsep good governance. Konsepsi kepemerintahan  yang  baik  atau good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantar negara (pemerintah),  sektor  swasta  dan masyarakat (society ).  Dalam  hal  ini adalah kepemerintahan yang
mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,  supremasi  hukum  dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.  Dalam  menuju good governance , etika politik dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih,  efisien  dan  efektif  serta menumbuhkan  suasana  politik  yang demokratis  bercirikan  keterbukaan, rasa  tanggungjawab,  tanggap  pada aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan,  jujur  dalam  persaingan, kesediaan  menerima  pendapat,  serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa (Santosa, 2017). Halim  dan  Iqbal  (2012) menyatakan  bahwa  arti good dalam good  governance mengandung  dua pengertian. Pertama, adalah menjunjung  tinggi  keinginan  atau kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai  yang mampu  meningkatkan  kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional  dari  pemerintahan  yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan tersebut. Dengan terselenggaranya  pemerintahan  yang berasaskan good  governance maka akan  membuat  setiap  aktivitas  pada setiap organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara
finansial. Hal  ini akan  meningkatkan akuntabilitas  publik  pada  akhirnya. Dengan  meningkatnya  akuntabilitas publik  maka  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap
sistem  pemerintahan  yang  ada  dan dapat  dilakukan  suatu  kontrol  jika terjadi penyimpangan. Keuangan daerah yang dikelola  dengan  penerapan  prinsip- prinsip good  governance dilakukan dengan  pengalokasian  belanja  untuk kepentingan masyarakat akan memberikan  efek multiplier pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  alokasi belanja  secara  optimal  akan  mampu mewujudkan  tujuan  makro  ekonomi daerah, khususnya yang terkait dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat.  Korelasi ini  ditunjukkan  oleh  Keynes  dalam
Mankiw  (2018)  bahwa  investasi sektor publik akan mendorong pertumbuhan  ekonomi,  kesempatan kerja serta menekan angka
kemiskinan  melalui multiplier  effect . Pelaksanaan  prinsip-prinsip  g ood governance harus  menjadi  acuan
dalam pengelolaan pemerintahan daerah agar terwujud tujuan pembangunan yakni masyarakat yang sejahtera. Tata kelola pemerintahan yang  baik  menurut  Caleb  dan Godwins (2012) merupakan pemerintahan yang mampu mewujudkan  sistem  penganggaran keuangan yang baik pula. Komponen utama  dari  penganggaran  yang  baik adalah efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas
dan disiplin.  Penganggaran  yang  efektif bisa diwujudkan dengan pengawasan yang optimal dari seluruh unsur yang ada termasuk  dari  masyarakat  selaku obyek bagi alokasi anggaran. Alokasi anggaran  harus  memasukkan  sektor- sektor utama yang akan
meningkatkan  kesejahteraan  warga masyarakat.
Kesejahteraan  sebagai  tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengharuskan pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  dapat  dijalankan dengan  penerapan  prinsip-prinsip atau karakteristik dari good governance. UNDP dalam Mardismo (2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance meliputi; participation, rule of law, transparency, responsiveness, consencus orientation ,  e quity,  efficiency  and effectiveness, accountability dan s trategic  vision. Dari  kesembilan karakteristik  tersebut,  paling  tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan  oleh  akuntansi  sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas  publik  dan value  for money (economy, efficincy dan effectiveness). Pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan  daerah  harus  dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai  komponen  utama  dalam pembangunan.  Proses  penganggaran pembangunan  sudah  dimulai  dengan tahapan berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  pada tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan  secara  terbuka  dengan melibatkan masyarakat desa. Sebelum  MusrenbangDes  biasanya diawali dengan pelaksanaan penyerapan  aspirasi  pembangunan pada  tingkat  banjar/dusun.  Usai Musrenbang pada tingkat desa/keluarahan  dilanjutkan  dengan Musrenbang  pada  tingkat  kecamatan hingga  tingkat  kabupaten/kota  serta
provinsi. Dalam Musrenbang disusun perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk pembiayaannya pada tahun berikutnya. Menurut Sjafrisal (2017), perencanaan pembangunan merupakan  cara  atau  teknik  untuk mencapai tujuan pembangunan secara  tetap,  terarah,  dan  efisien sesuai  dengan  kondisi  negara  atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan  pembangunan  pada  umumnya adalah  untuk  mendorong  proses pembangunan  secara  lebih  cepat guna  mewujudkan  masyarakat  yang maju, makmur dan sejahtera.
Hubungan Kesejahteraan Masyarakat dengan Good Governance Pembangunan yang terdesentralisasi mengantarkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan menekan  jumlah  pengangguran  serta mampu  menghasilkan pendapatan  yang merata  bagi  masyarakat.  Khusaini (2006) menyatakan bahwa secara teoritis  pendekatan  desentralisasi  fiskal dan  dampaknya  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah  saat  ini  sedang berkembang  pesat  melalui  sejumlah riset  yang  dilakukan  pada  sejumlah negara,  termasuk  Indonesia.  Dalam perspektif teoritis, terdapat keseragaman argumentasi
yang menyatakan bahwa implementasi desentralisasi  fiskal  yang  tepat  akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi  sektor  publik  sehingga  dapat berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemampuan desentralisasi fiskal  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  secara  langsung,  dimana pengeluaran  pemerintah  dalam  bentuk alokasi  belanja  infrastruktur  diyakini akan efektif secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah  dan  pemerataan  pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi, informasi tersebut dapat dioptimalkan dalam program pembangunan  dan  pelayanan  publik yang  tepat,  sesuai  kebutuhan  riil masyarakat.  Berdasarkan  perspektif tersebut,  pemerintah  diyakini  mampu mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor  ekonomi  yang  strategis secara efisien dibandingkan oleh pemerintah pusat.
Pengelolaan  keuangan  daerah seperti  amanat  Undang-Undang  Nomor 33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  Pusat  dan  Pemerintah daerah,  disebutkan  bahwa  belanja daerah  diprioritaskan  untuk  melindungi dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  dalam  upaya  memenuhi kewajiban  daerah.  Belanja  daerah terdiri  dari  Belanja  Langsung  dan Belanja Tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja atau
pengeluaran
pemerintah yang dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan  pelaksanaan  program  atau kegiatan. Pelaksanaan program- program  dan  kegiatan  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  sejahtera  yang  berarti  pula menurunkan  jumlah  penduduk  miskin. Sementara  Belanja  Tidak  Langsung merupakan  belanja  yang  dianggarkan tidak  terkait  secara  langsung  dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan. Belanja  tidak  langsung  sebagain  besar
diserap  untuk  gaji  dan  tunjangan  para pegawai.
Menurut  Mardiasmo  (2018), pengelolaan  keuangan  daerah  harus bertumpu  kepada  kepentingan  publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi  pengalokasian  anggaran  untuk kepentingan  publik,  tetapi  juga  terlihat pada  besarnya  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan desentralisasi akan
menghasilkan  wadah  bagi  masyarakat setempat  untuk  berperan  serta  dalam menentukan  cara-caranya  sendiri  untuk meningkatkan  taraf  hidupnya  dalam batas-batas kepentingan nasional.
Suhendar  (2016)  menjelaskan bahwa, pentingnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang  baik (good  governance), yang tujuan  utamanya  diantaranya  adalah terwujudnya akuntabilitas pemerintahan,  peningkatan  pelayanan publik dan  meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan  berbagai  regulasi  yang mencoba  memberikan  bukti  dalam upaya  perwujudan  akuntabilitas  yang salah  satunya  melalui  pembenahan manajemen keuangan, yang diimplementasikan  melalui  perubahan sistem  penganggaran  dari traditional budgeting  system ke performance
budgeting system .
Terselenggaranya kepemerintahan  yang  baik  menurut Halim  dan  Iqbal  (2012),  merupakan prasyarat  bagi  setiap  pemerintahan untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat dalam  mencapai  tujuan  serta  cita  cita berbangsa dan bernegara. Good governance adalah tata kelola organisasi  secara  baik  dengan  prinsip- prinsip  keterbukaan,  keadilan,  dan dapat  dipertanggungjawabkan  dalam
rangka  mencapai  tujuan  organisasi. Dalam rangka mewujudkannya
diperlukan pengembangan dan
penerapan  sistem  pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi
sehingga kinerja pemerintahan  dan  pembangunan  dapat berlangsung  secara  berdaya  guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab Sinergitas  antara  pemerintah
dan  prinsip good  governance mutlak diperlukan  dalam  pelaksanaan  setiap kebijakan yang telah dihasilkan, pelaksanaan good  governance tersebut berpengaruh  terhadap  pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan dimana pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan
masyarakat (Sebudubudu, 2010).
Sementara  Caleb  dan  Godwins  (2012), mengemukakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan pengalokasian anggaran yang mendukung pelaksanaan good governance merupakan  faktor  penentu dalam melaksanakan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Good Governance pada
Pemerintahan Daerah Otonomi daerah yang diberlakukan  saat  ini  di  Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah  daerah  dan  masyarakat dalam  memaksimalkan  pelaksanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  di daerah.  Hal  yang  paling  utama  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  adalah  mengadopsi  prinsip- prinsip good  governanve dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  yang  dilaksanakan.
Pelaksanaan  prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah  akan  menjadikan  proses kepemerintahan  dan  pembangunan
yang  dilaksanakan  dapat  berjalan sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Word Bank dalam Mardiasmo  (2018)  mendifinisikan good  governance sebagai  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi dana investasi dan pencegahan  korupsi  baik  secara politik  maupun  secara  administratif, menjalankan  disiplin  anggaran  serta menciptakan legal  and  political framework bagi  tumbuhnya  aktivitas usaha. Good governance menekankan  pada  cara  pemerintah mengelola  sumber  daya  sosial  dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Kebijakan ekonomi pada skala  daerah  yang  diikuti  dengan kebijakan keuangan daerah merupakan implementasi desentralisasi  fiskal  sebagai  wujud desentralisasi pembangunan di Indonesia.  Pendekatan  desentralisasi pada  bidang  fiskal  dianggap  sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara  langsung  maupun  melalui indikator-indikator makroekonomi seperti;  pertumbuhan  ekonomi  serta terbukanya  kesempatan  kerja  dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di setiap daerah. Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan keuangan  daerah  melalui  APBD merupakan kesempatan bagi pemerintah  daerah  untuk  semakin nyata memanfaatkan kewenangannya dalam  mengembangkan  kapasitas
pembangunan dan perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penerapan prinsip-prinsip good  governance seperti  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan pemerintahan ternyata memberikan nilai-nilai positif terhadap pelaksanaan penganggaran APBD berbasis kinerja,  ini  dimungkinkan  sebab nilai-nilai  tersebut  sangat  menunjang implementasi  penganggaran  berbasis kinerja, dimana dalam pelaksanaannya, penganggaran APBD berbasis kinerja perlu dukungan  transparansi,  partisipasi serta  akuntabilitas  yang  kuat  dari berbagai stakeholder (Suhendar, 2016).
Pelaksanaan prinsip-prinsip good  governance dalam  proses pemerintahan  di  daerah  khusunya pada  sektor  keuangan  akan  selalu diawasi oleh lembaga yang diberikan tugas    oleh  negara  dalam  memantau dan  memastikan proses  agar  berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan  bahwa  tanggung  jawab Keuangan  Negara  adalah  kewajiban Pemerintah  dan  lembaga  negara lainnya untuk melaksanakan
pengelolaan  keuangan  negara  secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,
dan transparan dengan
memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan.  P emeriksaan  atas  laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran  informasi  keuangan  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan. Opini  atau  Pendapat  yang  diberikan
oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah  terdiri  dari  empat  jenis opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP),  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).  Opini ini diberikan berdasarkan beberapa kreteria seperti: (a) kesesuaian dengan standar  akuntansi  pemerintahan;  (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang-undangan;  dan (d)  efektivitas  Sistem  Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah  daerah  akan  terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance kedalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan daerah sehingga kinerja  pemerintahan  daerah  dapat meningkat. Kepatuhan terhadap aturan dapat menghindari para pemimpin  daerah  berurusan  dengan penegak hukum dan membuat penilian kinerja pemerintahan daerah menjadi  lebih  baik.  Menurut  Kurdi
(2016),  kepatuhan  lembaga  terhadap mekanisme aturan tata kelola pemerintahan akan  mengarah kepada mengurangi  korupsi  keuangan  dan administrasi yang akan meningkatkan efisiensi kinerja. Penutup Implementasi  prinsip-prinsip good  governance dalam  pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai  komponen  utama  dalam pembangunan.  Proses  pengalokasian anggaran pembangunan diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan. Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang
Desa  diperoleh  dari  penyerapan aspirasi  pembangunan  pada  tingkat banjar/dusun. Musrenbang dilanjutkan  pada  tingkat  kecamatan hingga  tingkat  kabupaten/kota  serta provinsi. Meskipun pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, namun pelibatan  masyarakat  selama  ini masih  belum  maksimal.  Musrenbang lebih  banyak  dikendalikan  oleh  elit- elit  yang  ada  dalam  masyarakat setempat.
Partisipasi  masyarakat  dalam proses  pembangunan  baik  itu  dari proses  perencanaan  hingga  evaluasi perlu  ditingkatkan.  Pembangunan dengan  pendekatan  partisipatif  akan memberikan dampak maksimal terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan dalam
proses yang dilaksanakan akan membuat  masyarakat  semakin  terasa diberdayakan  dalam  proses  yang dilaksanakan.  Kegiatan  Musrenbang dapat  dilakukan  secara  lebih  terbuka sehingga usulan-usulan dalam
Musrenbang  tidak  didominasi  oleh kalangan tertentu saja. Dengan semakin berdayanya masyarakat dalam  proses  pemerintahan  dan pembangunan  akan  mengakibatkan hasil  dari  proses  yang  dilaksanakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraannya.

## Daftar Pustaka
BPS.  2018. Provinsi  Bali  Dalam Angka 2018 . BPS.
Caleb, Ben dan Godwins, Ade. 2012. Good  Budgeting  And  Good Governance:  A  Comparative
Discourse. Departemen  of Accounting, School of
Business . IV Year. No. 2  (9).
Hal. 49-59 Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. Seri Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan Daerah ; Pengelolaan Keuangan Daerah .  Yogyakarta.  UPP STIM YKPN. Khusaini, Muhammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang. BPFE UNIBRAW. Kurdi, Fuad. 2016. Good governance and  its  impact  in  improving administrative  and  financial performance:  a  case  study  of Nablus Municipality. International Humanities Studies Vol. 3 No.4 Mankiw, N Gregory. 2018.
Pengantar  Ekonomi  Makro edisi  7 .  Jakarta.  Selemba Empat Mardiasmo.  2018. Otonomi  dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta. ANDI
Santosa,  Pandji.2017. Administrasi Publik;  Teori  dan  Aplikasi Good  Governance. Bandung. Refika Aditama.
Sebudubudu,  David.  2010.  The Impact  Of  Good  Governance on  Development  and  Poverty in Africa: Bostwana-A Relatively  Succesful  African Initiative. African  Journal  of Political Science and International  Relations ,  Vol. 4 (7). Hal. 249-262 Sjafrizal. 2017. Perencanaan Pembangunan  Daerah  dalam era Otonomi. Depok. Rajawali Pers. Suhandak  dan  Nugroho,Trilaksono. 2007. Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah  dalam  penyusunan APBD di era Otonomi .
Malang. FIA Unibraw.
Suhendar,  Dadang.  2016.    Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Governance  Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota  Se-Wilayah III  Cirebon. Jurnal  Riset Keuangan dan Akuntansi Volume 2 Isue 2. Hal. 21-43. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Wekan,  Rein  Joseph;  Madris  dan Harryanto.  2019.  The  Impacts of  Fiscal  Decentralization  on Economic  Growth  and  Social Welfare  in  Maluku  Province. JBMI Vol.  15  No.  3  Februari 2019. Hal. 291-304
Yandri, Pitri. 2012. Autonomy Policy  and  Social  Welfare  in Tangerang  City. Economic Journal of Emerging Markets .  April  2012,  4  (1). Hal. 52-56