Volume 2 Nomor 2, Juni 2019 e-ISSN : 2597-5234 https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.563

## PENILAIAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE MENGGUNAKAN MODEL PERATINGAN CGCG UGM

## ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION USING CGCG UGM RATING MODEL
Mentari Dwi Aristi 1 , Supriyadi 2
Universitas Muhammadiyah Riau 1,2
mentaridwi@umri.ac.id 1
Submit , 24-02-2019 Accepted , 02-04-2019 Publish , 03-04-2019

## ABSTRACT
The existence of regulations that require the application of GCG and the many benefits that the company has obtained has a good effect. This study aims to assess the quality of corporate governance implementation at PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) using CGCG UGM rating model. The CGCG UGM rating model consists of 497 questions which are based on four basic constructs, namely transparency, accountability, responsibility, and fairness. This research uses a research method with a case study approach. Data were collected  using  questionnaires  from  the  CGCG  UGM  rating  model,  interviews,  and documentation. The analytical technique used is the analysis technique of CGCG UGM rating  model  that  is  divided  into  3  stages,  namely  the  determination  of  scores, calculations of scores, and rating categories. The result of the assessment of corporate governance implementation at PT BSP using CGCG UGM rating model shows that PT BSP is ranked A ++ with a total score of 3748 from a maximum value of 4155, or 90%. The  A  ++  is  second  rank  in  the  16  ranks  provided  by  CGCG  UGM,  it  shows  that  PT BSP has not been optimal in implementing corporate governance in terms of adopting, implementing, and developing voluntary regulations.

## Keyword : Corporate Governance, Peratingan Model, CGCG UGM

## ABSTRAK
Adanya  peraturan  yang  mewajibkan  penerapan  GCG  dan  banyaknya  manfaat  yang diperoleh perusahaan ternyata berdampak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kualitas penerapan corporate governance pada PT  Bumi Siak Pusako (PT BSP)  dengan  menggunakan  model  peratingan  CGCG  UGM.  Model  peratingan  CGCG UGM terdiri dari 497 pertanyaan  yang disusun berdasarkan empat konstruk dasar, yaitu transparansi,  pertanggungjelasan,  pertanggung-jawaban,  dan  kewajaran.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  dikumpulkan dengan  menggunakan  kuesioner  dari  model  peratingan  CGCG  UGM,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  dari  model
peratingan  CGCG  UGM  yang  dibagi  ke  dalam  3  tahap,  yaitu  penetapan  skor, penghitungan  skor,  dan  kategori  pemeringkatan.  Hasil  penilaian  penerapan corporate governance pada  PT  BSP  dengan  menggunakan  model  peratingan  CGCG  UGM menunjukkan  PT  BSP  berada  pada  peringkat  A++  dengan  total  skor  3748  dari  nilai maksimal 4155 atau 90%. Peringkat  A++ berada pada peringkat kedua dari 16 rangking yang  disediakan  CGCG  UGM  sehingga  menunjukkan  PT  BSP  belum  optimal  dalam menerapkan corporate  governance dalam  hal  pengadopsian,  penerapan,  dan pengembangan secara sukarela regulasi dan aturan yang berlaku.
Kata Kunci: Corporate Governance , Model Peratingan , CGCG UGM

## PENDAHULUAN
Tata kelola perusahaan ( corporate governance )  mulai  mendapat  banyak perhatian  sejak  runtuhnya  perusahaan- perusahaan  besar  dunia,  seperti  Enron, WorldCom, Xerox, dan beberapa Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  ternama seperti  Arthur  Anderson,  Ernest  & Young,  dan  KPMG.  Sementara  di dalam  negeri, corporate  governance atau  selanjutnya  disingkat  CG  semakin dirasa  penting  sejak  krisis  ekonomi yang  melanda  negara-negara  di  Asia, termasuk  Indonesia  pada  pertengahan tahun  1997.  Menurut  Iskander  dan Chamlou (2000), penyebab krisis
ekonomi  bukan  hanya  karena  faktor makroekonomi tetapi juga karena lemahnya CG di negara-negara tersebut. Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Gusnardi  (2011)  bahwa  hasil  analisis yang  dilakukan  berbagai  organisasi internasional  dan  regulator  pemerintah di  banyak  negara  menemukan  sebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  di banyak  perusahaan  termasuk  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan swasta di Indonesia.
Menanggapi
kondisi perekonomian  negara  yang  memburuk akibat  kegagalan  perusahaan  dalam mengelola  bisnisnya,  maka  pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang  pedoman  pelaksanaan  tata
kelola  perusahaan,  yang  saat  ini  kita kenal  dengan  Pedoman  Umum Good Corporate  Governance Indonesia  tahun 2006.  Selain  mengeluarkan  pedoman untuk  menerapakan  CG,  pemerintah juga  mengeluarkan  kebijakan  yang mengharuskan  setiap  BUMN  untuk dapat menerapkan tata kelola perusahaan  yang baik  ( Good Corporate Governance atau disingkat GCG) sesuai pedoman  dan  dasar  hukum  yang berlaku.  Kebijakan  tersebut  tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Adanya peraturan yang mewajibkan penerapan GCG dan banyaknya  manfaat  yang  diperoleh perusahaan  ternyata  berdampak  baik. Banyak BUMN yang mulai menerapkan GCG  bahkan  tidak  sedikit yang mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan  yang  menerapkan  GCG terbaik.  Dikutip  dari SWA  Magazine yang  bekerjasama  dengan  IICG  tahun 2016, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagai Most Trusted Companies dengan skor tertinggi dan mendapat predikat “Sangat Terpercaya”  diraih  oleh  perusahaan BUMN,  diantaranya  PT  Bank  Mandiri (Persero)  Tbk,  PT  Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
Kesuksesan perusahaan- perusahaan  BUMN  yang  menerapkan GCG tersebut ternyata tidak diikuti oleh Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Kebanyakan BUMD yang sukses menerapkan  GCG  berasal  dari  Bank Pembangunan  Daerah  (BPD),  seperti BPD Jawa Barat dan Banten, BPD DKI, dan  BPD  Riau  Kepri  yang  tercatat sebagai Most  Trusted  Companies 2016 dengan  predikat  “Terpercaya”  pada program CGPI. Dari 30 partisipan yang mengikuti  program  tersebut,  tidak  satu pun  yang  berasal  dari  BUMD  selain BPD.  Hal  ini  tentu  menjadi  suatu kejanggalan dan menimbulkan
pertanyaan  mengenai  baik  buruknya penerapan  GCG  pada  perusahaan- perusahaan milik daerah selain BPD.
Kewajiban menerapkan GCG oleh BUMD  sebenarnya  telah  diatur  secara umum  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  yaitu  pada  Pasal  343  ayat  (1) yang  menyatakan  pengelolaan  BUMD paling  sedikit  harus  memenuhi  unsur, salah  satunya  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Salah  satu  BUMD  yang diketahui  telah  menerapkan  GCG  ialah PT  Bumi  Siak  Pusako  (selanjutnya disingkat  PT  BSP)  yang  terletak  di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. PT BSP berkomitmen menerapkan prinsip- prinsip  GCG  sejak  pertama  kali beroperasi  dan  semakin  menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang
Kebijakan  Penerapan  GCG  di  PT  BSP pada  tahun  2017.  Namun,  penerapan GCG  di  PT  BSP  ini  belum  pernah dilakukan  penilaian,  baik  secara self assessment maupun  oleh  lembaga penilai  independen  seperti  IICG  atau lembaga penilai lainnya.
Selain  itu,  PT  BSP  sebelumnya pernah mengalami kerugian yang cukup besar  akibat  kasus  kecurangan  yang terjadi  di  internal  perusahaan.  Dikutip
dari website resmi  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) (www.bpkp.go.id),  diketahui  bahwa terjadi kasus korupsi atas dana overhead sebesar  US$  194.319,03  pada  tahun 2002.    Kasus  kecurangan  pada  BUMD milik  Kabupaten  Siak  ini  juga  terjadi lagi  pada  tahun  2014.  Badan  Operasi Bersama PT BSP dengan PT Pertamina
(BOB PT
BSP-Pertamina) yang dibentuk untuk mengelola ladang migas
Coastal  Plains  Pekanbaru  Block (CPP Block)  mengalami  kerugian  sebesar US$1,9 juta serta terdapat potential loss sebesar US$1,7 juta akibat proyek fiktif yang melibatkan karyawan PT BSP dan PT  Pertamina  (Riyadi  2014).  Produksi minyak  BOB  PT  BSP-PT  Pertamina juga diketahui terus mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun  sejak tahun  2002,  meskipun  perusahaan mampu  mencapai  target lifting yang ditetapkan  SKK  Migas  (Wiratmo  2014; Nasser  2017).  Pada  akhir  tahun  2015 lalu,  PT  BSP  kembali  menjadi  sorotan media karena adanya rangkap jabatan di posisi  penting  perusahaan.  Dikutip  dari laman  media online segmennews.com, jabatan  komisaris  di  PT  BSP  diduduki oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Hal ini bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Publik  Pasal  17  (a),  yang menyatakan bahwa “ pelaksana dilarang:  merangkap  komisaris  atau organisasi  usaha  bagi  pelaksana  yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah,  badan  usaha  milik  negara, dan badan usaha milik daerah ”.
Salah satu lembaga penilai penerapan  GCG  di  Indonesia  ialah Center for Good Corporate Governance Universitas  Gadjah  Mada (CGCG UGM). CGCG UGM memiliki konstruk yang  berbeda  dengan  penilaian  GCG yang  dilakukan  oleh  IICG  maupun tamplate self assessment yang dikeluarkan oleh FCGI. Jika
dibandingkan  dengan  IICG  dan  FCGI, pertanyaan dalam kuesioner yang dikembangkan  CGCG  UGM  berjumlah lebih  banyak  dan  lebih  terperinci. Konstruk  GCG  dari  CGCG  UGM dibagi  ke dalam  tiga subkonstruk,  yaitu dimensi,  subdimensi,  dan  pertanyaan- pertanyaan. Pembentukan dimensi diperinci  dengan  pembentukan  sub- subdimensi  yang  dimaksud  untuk  lebih memperjelas  relevansi  masing-masing dimensi  sebagai  alat  ukur  tata  kelola perusahaan.  Langkah  pensubdimensian ini ditempuh juga dengan alasan bahwa pengujian  secara  lebih  detil  semestinya mampu  memberikan  hasil  pengukuran yang  lebih  teliti  dalam  bandingannya dengan  pengujian  secara  gabungan. Pengujian  yang lebih rinci  juga mampu menghasilkan tingkat validitas
ketampakan  dan  validitas  kandungan yang  lebih  komprehensif.  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  “Penilaian  Penerapan Corporate Governance Menggunakan Model Peratingan CGCG UGM (Studi Pada PT Bumi Siak Pusako)”. Lemahnya penerapan GCG merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, pada pertengahan tahun 1997
(Iskander  dan  Chamlou  2000;  Gusnardi 2011). Mengacu pada kondisi perekonomian tersebut maka Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa  kebijakan  terkait  penerapan GCG,  salah  satunya  mewajibkan  setiap BUMN  dan  BUMD  yang  ada  di Indonesia  untuk  menerapkan  GCG dalam  menjalankan  usahanya.  Adanya kebijakan tersebut memberikan dampak baik dalam hal penerapan GCG. Banyak BUMN  yang  sukses  menerapkan  GCG dan  menjadi  yang  terbaik  dalam  ajang penghargaan  terhadap  penerapan  GCG yang diselenggarakan oleh IICG.
Namun,  kesuksesan  BUMN  dalam penerapan  GCG  ini  tidak  diikuti  oleh
BUMD yang juga merupakan perusahaan  milik  pemerintah.  Adapun BUMD  yang  sukses  menerapkan  GCG kebanyakan berasal dari BPD. PT
BSP telah melakukan kewajibannya dalam menerapkan GCG.
Namun,  penerapan  GCG  oleh  PT  BSP belum  pernah  dinilai  baik  secara self assessment maupun  penilaian  oleh lembaga  independen  seperti  IICG  atau lembaga  penilai  lainnya.  Sementara  itu, penilaian  terhadap  penerapan  GCG penting  untuk  dilakukan  agar  dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk  penerapan  GCG  yang  lebih  baik lagi.  Menurut  Chin  (2000)  dan  Shaw (2003)  dalam  Kaihatu  (2006),  evaluasi penerapan GCG ialah salah satu tahapan yang  penting  dilakukan  secara  teratur dari  waktu  ke  waktu  untuk  mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah  dilakukan  dengan  meminta  pihak independen
melakukan audit implementasi  dan scoring atas  praktik GCG yang ada.
Kinerja  PT  BSP  juga  masih dipertanyakan  mengingat  kasus-kasus kecurangan  yang  pernah  terjadi  dan pelanggaran  terhadap  aturan  hukum yang  berlaku  serta  penurunan  produksi yang  terjadi  secara  terus  menerus  sejak tahun  2002.  Dengan  kekhawatiran  atas kinerja  PT  BSP  ini  maka  memperkuat keyakinan peneliti bahwa penting dilakukan  penilaian  terhadap  penerapan GCG oleh PT BSP agar dapat dijadikan acuan  untuk  mengevaluasi  penerapan GCG  sehingga  menjadi  lebih  baik  lagi dan dapat memberikan keyakinan kepada  para  pemangku  kepentingan mengenai  baik  buruknya  pengelolaan
PT BSP.
Teori  keagenan atau agency theory merupakan  teori  dasar  yang digunakan  dan  paling  dominan  dalam memahami  tata  kelola  perusahaan
selama  dekade  terakhir  (Clarke,  2004). Dalam  teori  ini  dijelaskan  bahwa hubungan  keagenan  adalah  sebuah kontrak  antara  manajer  ( agent )  dengan investor  ( principal )  (Hamdani,  2016).
Jensen dan Meckeling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan  suatu  kontrak  dimana  satu atau lebih orang ( principal ) memerintah orang  lain  ( agent )  untuk  melakukan suatu  jasa  atas  nama principal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi principal .  Permasalahan  yang  muncul sebagai  akibat  sistem  kepemilikan perusahaan  seperti  ini  adalah  bahwa agen  tidak  selalu  membuat  keputusan- keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal (Warsono,  Amalia,  dan  Rahajeng, 2009).
Menurut  Hamdani  (2016),  asumsi teori  ini  menyatakan  bahwa  pemisahan antara  kepemilikan  dan  pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yastuti (2012)
bahwa  teori  keagenan  mengasumsikan semua individu bertindak atas
kepentingan  mereka  sendiri  dan  agen (manajer perusahaan) diasumsikan menerima  kepuasan  bukan  saja  dari kompensasi  keuangan  tetapi  juga  dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan  keagenan,  seperti  jumlah waktu  luang,  kondisi  kerja  yang menarik,  keanggotaan  klub  dan  jam kerja yang fleksibel.
Definisi agency theory juga dijelaskan  oleh  Pearce  dan  Robinson (2008), yang menyatakan bahwa agency theory adalah  sekelompok  gagasan
mengenai pengendalian organisasi  yang didasarkan  pada  keyakinan  bahwa pemisahan kepemilikan
dengan manajemen menimbulkan potensi bahwa  keinginan  pemilik  diabaikan. Menurut  Eisenhardt  (1989), agency
theory berkaitan  dengan  menyelesaikan dua  masalah  yang  dapat  terjadi  dalam hubungan  keagenan,  yaitu agency problem yang  muncul  ketika  keinginan atau  tujuan principal berbeda  dengan agent dan agency  problem yang  terjadi karena  sulit  bagi principal untuk memastikan apa yang sebenarnya
dilakukan oleh agent . Pemangku kepentingan ( stakeholder )  menurut  Pedoman  Umum
Good  Corporate  Governance  Indonesia Tahun  2006  adalah  mereka  selain pemegang saham, yang memiliki kepentingan  terhadap  perusahaan  dan mereka yang terpengaruh secara langsung  oleh  keputusan  strategis  dan operasional  perusahaan,  yang  antara lain  terdiri  dari  karyawan,  mitra  bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha  perusahaan.  Menurut  Warsono, Amalia, dan Rahajeng (2009), kemampuan perusahaan untuk berinteraksi  dengan  para  pemangku kepentingan berkontribusi kuat terhadap keberhasilan maupun kegagalan perusahaan.  Artinya,  keberadaan  para pemangku  kepentingan  tidak  dapat diabaikan jika perusahaan ingin mempertahankan  keberhasilan  dalam jangka  panjang  ( going  concern ).  Hal yang  sama  juga  dikemukakan  oleh Nwanji  dan  Howell  (2005),  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  tidak boleh mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan stakeholders jika  ingin  memaksimalkan kekayaan  pemegang  saham  karena semua kelompok stakeholders memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Teori pemangku kepentingan
( stakeholders theory ) berpendapat bahwa  perusahaan  melayani  tujuan publik  yang  lebih  luas,  yaitu  untuk menciptakan  nilai  bagi  masyarakat (Warsono, Amalia, dan Rahajeng 2009). Begitu  pula  menurut  Freeman  dkk.
(2010) yang menjelaskan bahwa stakeholder theory adalah:
“…about value creation and trade and  how  to  manage  a  business effectively.  “Effective”  can  be seen as “create as much value as possible.” If stakeholder theory is to  solve  the  problem  of  value creation  and  trade,  it  must  show how  business  can  in  fact  be described  through  stakeholder relationships.” Donaldson dan Preston (1995) berpendapat bahwa: “ stakeholder  theories  could  be categorized from descriptive,
instrumental or normative point of view.  A  descriptive  theory  would simply  illustrate  that  firms  have stakeholders; an instrumental
theory would show that firms who consider their stakeholders devise successful  strategies; a  normative theory  would  describe  why  firms should give consideration to  their stakeholders.”
Menurut  Donaldson  dan  Preston (1995),  ketiga  sudut  pandang  dalam stakeholder  theory memiliki  nilai  yang berbeda-beda.  Aspek  deskriptif  pada stakeholder theory menggambarkan dan menjelaskan  keadaan  perusahaan  dan stakeholders pada  masa  lalu,  sekarang, dan masa yang akan datang.
Penggunaan aspek instrumental membuat suatu hubungan antara pendekatan  pemangku  kepentingan  dan tujuan yang diinginkan, seperti profitabilitas.  Sedangkan  penggunaan aspek normatif mencoba untuk
menafsirkan  fungsi  dan  menawarkan panduan tentang investor sebagai pemilik  perusahaan  atas  dasar  prinsip moral dan filosofis.
Menurut The  Indonesian  Institute for  Corporate  Governance (IICG), sebagai  lembaga  yang  berfokus  pada tata  kelola  perusahaan  di  Indonesia,
corporate  governance (CG)  merupakan serangkaian
mekanisme yang mengarahkan  dan  mengendalikan  suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan  sesuai  dengan  harapan  para pemangku  kepentingan  ( stakeholders ). Organization  of  Economic  Cooperation and  Development (OECD)  menjelaskan definisi CG sebagai berikut:
“Corporate  Governance  is  the
system by which business corporations  are  directed  and controlled. The Corporate Governance  structure  specifies the  distribution  of  the  right  and responsibilities  among  different participants  in  the  corporation, such  as  the  board,  managers, shareholders, and other
stakeholders,  and  spells  out  the rules  and  procedures  for  making decisions on corporate affairs. By doing  this,  it  also  provides  this structure through which the company  objectives  are  set,  and the  means  of  attaining  those objectives and monitoring performance.” Monks dan Minow (2011) menjelaskan bahwa CG bukanlah
tentang struktur  atau checklist atau best practices ,  tetapi  tentang  substansi  dan hasil,  dan  dapat  dikatakan  bahwa  CG merupakan  elemen  yang  menentukan dalam  mengelola  risiko.  Lebih  jelas lagi, Monks dan Minow (2011)
mengungkapkan  definisi  CG  sebagai berikut:
“Corporate  governance  is  the structure  that  is  intended  (1)  to make sure that the right questions get asked and (2) that checks and balances  are  in  place  to  make sure that the answers reﬂect what is  best  for  the  creation  of  long- term, sustainable, renewable value.”
Pengembangan model CG lazimnya  memiliki  kesamaan  tujuan dalam  penetapan  prinsip-prinsip  dasar (Warsono,  Amalia,  dan  Rahajeng,
2009).  Berikut  ini  akan  dijabarkan prinsip-prinsip  CG  menurut  beberapa lembaga  CG,  seperti  KNKG,  OECD, dan CGCG UGM.
1. Prinsip-Prinsip CG Menurut KNKG a. Transparansi ( Transparency ) Dalam  menjalankan  usahanya,
perusahaan  harus  menyediakan informasi  yang  material  dan relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan agar objektivitas  dalam  menjalankan bisnis tetap terjaga.
b. Akuntabilitas ( Accountability ) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya  secara  transparan  dan wajar,  sehingga  perusahaan  harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan lain.
c. Responsibilitas ( Responsibility ) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan sehingga dapat terpelihara  kesinambungan  usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi ( Independency ) Perusahaan  harus  dikelola  secara independen  agar  masing-masing organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan  lainnya  berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
2. Prinsip-Prinsip CG Menurut OECD
a. Memastikan  dasar  kerangka  tata kelola perusahaan yang efektif
b. Hak  dan  perlakuan  yang  adil untuk pemegang saham dan fungsi utama kepemilikan
c. Investor institusional, pasar modal dan perantara lainnya
d. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola
e. Transparansi  dan  Keterbukaan informasi
f. Tanggung  jawab  Direksi  dan Dewan Komisaris
3. Prinsip-Prinsip  CG  Menurut  CGCG UGM
a. Kewajaran ( Fairness )
Konstruk  ini  bermakna  sebagai proses  perujukan  hukum,  regulasi dan aturan-aturan yang digunakan untuk perlindungan hak pemegang saham. Fungsi perlindungan hak pemegang
saham  dapat  dicapai  dengan  tiga tindakan  yang  dalam  bentuk:  (a) pencegahan  terhadap  terjadinya penyimpangan  dan  penggelapan, (b)  pengendalian  terhadap  praktik kontrak  keagenan  yang  tidak menjadikan  adanya  konflik  yang berlebih,  dan  (c)  pencegahan terhadap  terjadinya  kebocoran informasi yang dimanfaatkan oleh investor tertentu saja.
b. Transparansi ( Tranparency )
Motivasi dari kewajaran ini adalah  menyajikan  apa  adanya segala  sesuatu  aktivitas  yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, penyajian  yang  dalam  kondisi berkewajaran ini berfungsi
sebagai  kekuatan  yang  mampu menggeneralisasi pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban. c. Pertanggungjelasan
( Accountability )
Konstruk  ini  bermakna  segala hukum,  regulasi  dan  aturan  yang mengisyaratkan untuk dilaksanakan  secara  nyata  oleh perusahaan melalui: (a) pembentukan  fungsi  organik  di dalam  perusahaan,  (b)  pemisahan fungsi, wewenang, tanggung jawab  dan  tugas  pokok,  (c) pembentukan kapabilitas dan kompetensi  sumberdaya  manusia yang  memadai,  dan  (d)  dalam pelaksanaannya, yang memerlukan  kode  etik  untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Apabila keempat komponen terbentuk dan terlaksanakan dengan baik, manajemen perusahaan mampu mempertangunggjelaskan  semua aktivitas  yang  dilakukan  karena ada unsur pengendalian manajemen  yang  melekat  dan terinstitusionalisasi.
d. Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Konstruk  ini  bermakna  sebagai perujukan, pengadopsian, pengimplementasian dan pengembangan  hukum,  regulasi dan aturan-aturan oleh perusahaan dalam  rangka  mendukung  tujuan pemerintah untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar.
Forum for Corporate Governance in  Indonesia (FCGI)  menjabarkan beberapa manfaat  dari penerapan GCG, yaitu: (1) lebih mudah untuk menambah modal,  (2)  menurunkan  biaya  modal, (3)  meningkatkan  kinerja  bisnis  dan meningkatkan  kinerja  ekonomi;  dan
berdampak  baik  pada  harga  saham.
Taufik (2015) juga menjelaskan beberapa  manfaat  menerapkan  GCG khusus  pada  BUMD,  yaitu  akan meningkatkan: (1) kepercayaan investor yang  akan  mempermudah  diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit , (2) nilai perusahaan ( value of the  firm ),  sehingga  BUMD  dapat membantu penerimaan pemerintah melalui  APBD,  dan  (3)  kinerja  dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses  pengambilan  keputusan  yang lebih  baik.  Direksi  dapat  mengelola perusahaan secara transparan, akuntabilitas,  di  bawah  pengawasan Dewan Pengawas yang andal ( empowered )dalam  kerangka  legal,  dan etika  profesi  yang  baik,  tanpa  benturan kepentingan  ( conflict  of  interest ), clean and  prudent serta  bertanggung  jawab kepada stakeholder dan lingkungan.
Center for Good Corporate Governance Universitas  Gadjah  Mada (CGCG  UGM)  merupakan  salah  satu lembaga  yang  berkomitmen  dalam menilai penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan  yang  ada  di
Indonesia. CGCG UGM membagi GCG ke  dalam  empat  konstruk  dasar,  yaitu kewajaran,  transparansi,  pertanggung- jelasan, dan pertanggungjawaban.
Keempat  konstruk  ini  kemudian  dibagi lagi  ke  dalam  dimensi-dimensi  yang selanjutnya  setiap  dimensi  dari  masing- masing  konstruk  dibagi  menjadi  sub- subdimensi  dengan  tujuan  untuk  lebih memperjelas  relevansi  masing-masing dimensi  sebagai  alat  ukur  tata  kelola perusahaan.  Langkah  pensub-dimensian ini ditempuh juga dengan alasan bahwa pengujian  secara  lebih  detil  semestinya mampu  memberikan  hasil  pengukuran yang  lebih  teliti  dalam  bandingannya dengan pengujian secara gabungan.
Demikian  juga,  pengujian  lebih rinci  mampu  menghasilkan  tingkat validitas  ketampakan  dan  validitas
kandungan  yang  lebih  komprehensif. Berdasarkan  sub-subdimensi  dibentuk pertanyaan-pertanyaan  dengan  jumlah keseluruhan  497  pertanyaan.  Setiap pertanyaan  di-klasifikasikan  ke  dalam tiga  kelompok  yang  masing-masing kelompok memiliki bobot yang berbeda. Bobot satu (1) untuk pertanyaan  yang  tergolong  ke  dalam pengujian  terhadap  keberadaan  regulasi di  internal  perusahaan,  bobot  dua  (2) untuk  pengujian  terhadap  penerapan regulasi,  dan  bobot  tiga  (3)  untuk pengujian terhadap
kesadaran pengembangan regulasi sukarela.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus karena berfokus pada objek  yang spesifik dan dimaksud untuk  mengetahui  secara  mendalam mengenai  kualitas  penerapan corporate governance (CG)  pada  PT  Bumi  Siak Pusako  (PT  BSP)  dengan  melakukan scoring atas  sejumlah  pertanyaan  yang diajukan menggunakan media kuesioner dan diperkuat dengan melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban responden.

## Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data yang  dikelompokan  ke  dalam  sumber data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber  data  primer  yang  digunakan pada penelitian ini berupa hasil pengisian  kuesioner  yang  diperoleh langsung dari responden, struktur organisasi  PT  BSP,  struktur  modal  PT BSP,  dan  hasil  wawancara  dengan beberapa  responden.  Data  sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah hasil  dokumentasi  yang  diperoleh  dari website perusahaan,  beberapa  dokumen dan  artikel  yang  diperoleh  dari  media online .
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  media  kuesioner,  wawancara, dan  dokumentasi.  Kuesioner  yang digunakan berupa daftar pertanyaan dari CGCG  UGM  yang  berjumlah  497 pertanyaan.  Kuesioner  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan  kepada  16  responden  yang terdiri  dari  Dewan  Komisaris,  Direktur Utama,  Direktur  Keuangan,  Direktur Riset  dan  Pengembangan,  Direktur Umum dan SDM, Sekretaris Perusahaan,  Auditor  Internal,  3  orang karyawan  dari  divisi  yang  berbeda,  dan para  pemangku  kepentingan  lainnya seperti  Pemda  Siak  sebagai  pemilik mayoritas,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Siak,  Dinas  Transmigrasi dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Siak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, dan 2 orang masyarakat  di  sekitar  wilayah  operasi perusahaan.
Setelah  kuesioner  diisi  secara lengkap  oleh  semua  responden,  peneliti kemudian melakukan konfirmasi
jawaban  dari  kuesioner  tersebut  dengan metode  wawancara.  Responden  yang diwawancarai ialah Ketua Komite Audit yang  juga  merupakan  anggota  Dewan Komisaris  PT  BSP,  Direktur  Keuangan PT  BSP,  dan  Auditor  Internal  PT  BSP. Pertanyaan  wawancara  diambil  dari beberapa  pertanyaan  dalam  kuesioner dan  peneliti  juga  mengembangkan beberapa  pertanyaan  selama  proses wawancara  berlangsung  berdasarkan jawaban dari responden.
Teknik Analisis Data Peneliti melakukan analisis terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan menggunakan  model  peratingan  CGCG UGM,  yang terdiri dari penetapan skor, penghitungan skor, dan kategori pemeringkatan  yang  diuraikan  sebagai berikut.
a. Penetapan  skor.  Penilaian  penerapan
Good Corporate Governance (GCG)
menggunakan model peratingan CGCG  UGM  dilakukan  dengan pengisian  kuesioner  yang  secara keseluruhan berjumlah 497 pertanyaan. Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert satu (sangat tidak setuju)  sampai  dengan  lima  (sangat setuju).  Angka  satu  atau  yang terendah  bermakna  tidak  ada,  belum mengadopsi, belum menerapkan, belum me-ngembangkan, buruk
pengadopsian, penerapan dan
pengembangan,  tidak  atau  belum mendorong,  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  angka  lima  atau  yang tertinggi  bermakna  sebaliknya  dari angka  satu.  Setiap  pertanyaan  juga ditentukan  dengan  pembobotan  yang terdiri  dari  tiga,  yaitu  satu  (1)  untuk keberadaan regulasi di internal perusahaan, dua (2) untuk penerapan regulasi, dan tiga (3) untuk kesadaran  pengembangan  beregulasi secara sukarela.
b. Penghitungan  skor.  Penghitungan skor  untuk  tiap-tiap  pertanyaan adalah dengan mengalikan nilai yang diperoleh  dari  kuesioner  dengan bobot  isu  yang  terkait.  Misalnya, untuk  pertanyaan  pertama  mendapat nilai 5 (sangat setuju) dan pertanyaan tersebut  tergolong  ke  dalam  isu penerapan  regulasi  yang  memiliki bobot dua (2), maka skor akhir untuk pertanyaan  tersebut  adalah  sepuluh (10) poin (5 x 2). Untuk menghitung jumlah  skor  secara  keseluruhan adalah  dengan  menjumlahkan  setiap skor akhir dari masing-masing pertanyaan.
c. Kategori  Pemeringkatan.  Penentuan peringkat  ini  dapat  dilihat  dari  tabel kategori pemeringkatan yang
ditetapkan  CGCG  UGM  seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Kategori Pemeringkatan

## CGCG UGM
No Rangking Nilai Minimal Nilai Maksimal 1 A+++ 3947 4155 2 A++ 3740 3946 3 A+ 3532 3739 4 A 3324 3531 5 A- 3116 3323 6 B++ 2909 3115 7 B+ 2701 2908 8 B 2493 2700 9 B- 2285 2492 10 C+ 2078 2284 11 C 1870 2077 12 C- 1662 1869 13 D 1454 1661 14 D- 1247 1453 15 E 1039 1246 16 - 831 1038 Sumber: Corporate Governance Rater UGM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian  penerapan corporate governance pada PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) menggunakan model peratingan Center  for  Good  Corporate Governance Universitas  Gadjah  Mada (CGCG  UGM)  dengan  alat  ukur kuesioner  yang  secara  keseluruhan berjumlah  497  pertanyaan.  Pertanyaan- pertanyaan  tersebut  dibagi  ke  dalam empat konstruk dasar corporate governance CGCG UGM, yaitu pertanggungjelasan (CA), pertanggungjawaban  (CR),  kewajaran (CF),  dan  transparansi  (CT)  yang disesuaikan menurut jabatan responden.
Responden corporate  governance yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu  pada  CGCG  UGM  tetapi disesuaikan  dengan  objek  penelitian. Adapun  responden  yang  terlibat  dalam pengisian  kuesioner  ini  berjumlah  16 orang  yang  terdiri  dari  Komisaris Utama,  Direktur  Utama,  Sekretaris
Perusahaan,  Direktur  Keuangan  dan Teknologi  Informasi,  Direktur  SDM dan  Umum,  Direktur  Teknik  dan Pengembangan Bisnis, Auditor internal, karyawan  dari  3  divisi  yang  berbeda, dan  beberapa stakeholders lainnya, yaitu  Pemda  Kabupaten  Siak  sebagai Pemilik  Mayoritas,  Dinas  Lingkungan
Hidup Kabupaten Siak, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Dinas Koperasi, Usaha
Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Siak,  dan  masyarakat  sekitar  wilayah operasi  perusahaan  yang  berjumlah  2 orang.
Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan  adanya  perbedaan  nilai yang diperoleh masing-masing
responden  untuk  setiap  konstruk  yang diukur.  Perbedaan  nilai  ini  disebabkan oleh  perbedaan  jumlah  pertanyaan  dan konstruk  yang  diukur  untuk  setiap responden.  Tetapi  hasil  temuan  dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya persamaan persentase dalam satu
konstruk  yang  sama  di  beberapa responden.  Tabel  2  di  bawah  ini  berisi nilai total, nilai maksimal, dan
persentase untuk
masing-masing responden pada konstruk Accountability (CA), Responsibility (CR), Fairness (CF), dan Transparency (CT). Tabel 2. Total Nilai Jawaban
Responden N o. Responden CA CR CF CT 1 Komisari s Utama Nilai Total 774 560 764 1694 Nilai Max. 890 575 955 1750 Perse ntase (%) 87%  97%  80%  97% 2 Direktur Utama Nilai Total 724 574 937 1602 Nilai Max. 770 575 955 1750 Perse ntase (%) 94%  100 % 98%  92% 3 Corporate Secretary Nilai Total 334 85 758 1750 Nilai Max. 405 85 870 1750 Perse ntase (%) 82%  100 % 87%  100 % 4 Direktur Keuangan Nilai Total 307 105 384 1745 Nilai Max. 310 105 420 1750 Perse ntase (%) 99%  100 % 91%  100 % 5 Dir. Umum dan SDM Nilai Total 195 374 383 0 Nilai Max. 210 420 450 0 Perse ntase (%) 93%  89%  85%  0% 6 Dir.  Riset dan Pengemb angan Nilai Total 0 214 36 68 Nilai Max. 0 270 45 85 Perse ntase (%) 0% 79%  80%  80% 7 Auditor Internal Nilai Total 128 0 28 56 Nilai Max. 155 0 40 70 Perse ntase (%) 83%  0% 70%  80% 8 Karyawa n1 Nilai Total 0 279 0 30 Nilai Max. 0 330 0 45 Perse ntase (%) 0% 85%  0% 67% 9 Karyawa n2 Nilai Total 0 258 0 28 Nilai Max. 0 330 0 45 Perse ntase (%) 0% 78%  0% 62%

## Tabel 3. Hasil Penilaian Penerapan
Konstruk Nilai Min Nilai Hasil Nilai Max Accountability 178 781 890
Responsibility 115 514 575 Fairness 191 837 955 Transparency 347 1616 1735 Total 831 3748 4155 Instansi : PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) Skor : 3748 Ket : A++
Tabel  3  di  atas  menunjukkan bahwa PT BSP mendapatkan nilai 3748 dari  total  nilai  minimal  831  dan  total nilai  maksimal  4155.  Nilai  yang diperoleh  PT  BSP  ini  berada  pada rangking  “A++”  yang  merupakan rangking  2  dari  16  rangking  yang ditetapkan oleh CGCG UGM. Rangking “A++” memiliki persentase 80% ke atas bahwa perusahaan dalam tingkat kemungkinan  besar  melakukan  segala aktivitas  dengan  regulasi  yang  telah dibakukan.
Skor ini memiliki konsekuensi  bahwa  pihak-pihak  utama, pemilik modal, pemerintah, dan masyarakat  tidak  ragu  lagi  terhadap penjelasan  dan  pertanggung-jawaban perusahaan dalam
mengelola sumberdaya.  Dalam  hal  penyajian informasi,  perusahaan  memiliki  tingkat kekomprehensifan  dan  keandalan  yang cukup  tinggi  tetapi  belum  sempurna. Skor  A++  juga  berarti  bahwa  PT  BSP belum  sepenuhnya  sempurna  dalam mengadopsi,
menerapkan, dan
mengembangkan secara sukarela regulasi dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun  rincian  hasil  penilaian  masing- masing  kontruk  dijelaskan  sebagai berikut.
Tabel 4. Pertanggungjelasan
( Accountability ) Daftar Pertanyaan Nilai Hasil Nilai Max Presentase (%) I. Standar Legal Tata Kelola Perusahaan CA.1. 108 115 94% CA.2. 17 20 84% II. Perlindungan Pemegang Saham CA.3. 72 75 96%
III. Dewan Komisaris Independen CA.4. 97 145 67% CA.5. 43 65 65% CA.6. 63 70 89% IV. Praktek Audit Yang Sehat CA.7. 232 245 95% CA.8. 150 155 97% TOTAL 781 890 88% Tabel  4  di  atas  menunjukkan bahwa penerapan konstruk Pertanggungjelasan di  PT  BSP  dapat dikatakan sangat baik dengan total nilai 781  dari  total  nilai  maksimal  890  atau sebesar  88%.  Namun,  terdapat  2 subdimensi  yang  mendapatkan  nilai  di bawah 70%, yaitu CA.4 dan CA.5 yang masing-masing  mendapatkan  nilai  67% dan  65%.  Subdimensi  CA.4  dan  CA.5 menilai  tingkat  independensi  dalam komposisi  dewan  komisaris  perusahaan dan  regulasi  terkait  jumlah  anggota dewan komisaris independen. Rendahnya nilai subdimensi ini dikarenakan  PT  BSP  belum  memiliki komisaris  independen  dalam  struktur keanggotaan Dewan Komisaris
perusahaan  sehingga  semua  regulasi yang terkait komisaris independen tidak terdapat di PT BSP.
Tabel 5. Pertanggungjawaban ( Responsibility ) Daftar Pertanyaan Nilai Hasil Nilai Max Presentase (%) I. Kepatuhan Perusahaan Pada Hukum CR.1. 132 140 94% II. Kesejahteraan Individu CR.2. 133 150 88% CR.3. 70 80 87% CR.4. 74 85 87% III. Divergensi Pendapatan Dan Kesempatan CR.5. 106 120 88% TOTAL 514 575 89% Pada  Tabel  5  tersebut  dapat dilihat  bahwa  konstruk responsibility memperoleh  nilai 514  dari  nilai maksimal  575  dengan  persentase  89%.
Pertanggungjawaban  PT  BSP  dapat dikatakan  sangat  baik  melihat  nilai untuk  dimensi  Kepatuhan  Perusahaan Pada  Hukum  sebesar  94%.  Hasil wawancara  juga  menunjukkan  PT  BSP menjalankan tanggungjawab perusahaan terhadap  lingkungan  dengan  secara konsisten  melaksanakan  CSR  dan menganggarkan  dana  CSR  setiap  tahun minimal 2,5% dari laba bersih perusahaan.  Salah  satu  program  CSR PT  BSP  ialah  membina  UKM  disekitar wilayah  operasi  PT  BSP.  Pembinaan UKM  tersebut  dilakukan  PT  BSP sebagai  bentuk  kepatuhan  perusahaan terhadap  regulasi  yang  ada  yang mengatur agar perusahaan tidak mematikan usaha-usaha kecil
masyarakat.  PT  BSP  juga  memiliki aturan  dan  regulasi  yang  jelas  yang mengatur tentang kewajiban perusahaan menjamin kesejahteraan karyawan yang bekerja di PT BSP.
Tabel 6. Kewajaran ( Fairness ) Daftar Pertanyaan Nilai Hasil Nilai Max Presentase (%) I. Kejelasan, Konsistensi, Dan Kepenekanan CF.1. 113 130 87% CF.2. 75 90 83% CF.3. 143 160 89% II. Kesalahgunaan Litigasi CF.4. 213 245 87% III. Kontrak Dasar, Hukum Konsumen Dan Komersial CF.5. 112 120 93% CF.6. 78 85 91% IV. Dampak Regulasi Terhadap Investor Aktif CF.7. 41 50 83% CF.8. 39 50 78% V. Korupsi Dan Penyuapan CF.9. 23 25 93% TOTAL 837 955 88% Pada  Tabel  6  di  atas  dapat  dilihat bahwa untuk  konstruk fairness PT BSP mendapatkan  nilai  837  dari  total  nilai maksimal  955  dengan  persentase  88%. Dapat dilihat bahwa terdapat
subdimensi  yang  memperoleh  nilai  di bawah  80%,  yaitu  subdimensi  CF.8 yang menilai  tentang regulasi sekuritas, pajak,  dan  regulasi  lainnya  yang berkaitan  dengan  investor  institusional dalam  berpartisipasi  sebagai  investor aktif.  Hasil  penilaian  menunjukkan bahwa  PT  BSP  mengetahui  adanya regulasi  atau  aturan  dari  regulator  yang mengatur  tentang  kesamaan  hak  dan kesempatan  bagi  investor/kelompok investor  dalam  transaksi  sekuritas. Perusahaan  juga  mengetahui  adanya regulasi  dari  para  regulator  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  investor institusional ketika melakukan investasi dalam  perusahaan.  Namun,  keberadaan regulasi  ini  sepertinya  tidak  diketahui oleh  pemegang  saham,  dalam  hal  ini Pemerintah  Kabupaten  Siak  sebagai pemilik  mayoritas  sehingga  nilai  pada subdimensi  ini  menjadi  yang  terendah dibandingkan nilai subdimensi lainnya. Tabel 7. Transparansi ( Transparency ) Daftar Pertanyaan Nilai Hasil Nilai Max Presentase (%) I. Pengungkapan Yang Akurat Dan Tepat Waktu CT.1. 359 370 97% CT.2. 130 140 93% II. Pengungkapan Yang Konsisten Dan Dapat Diperbandingkan CT.3. 217 230 94% III. Pengungkapan Kepemilikan CT.4. 76 80 95% CT.5. 55 60 92% CT.6. 163 190 86% IV. Peningkatan Pengungkapan CT.7. 244 255 96% CT.8. 77 85 90% CT.9. 295 340 87% TOTAL 1616 1750 92%
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk  konstruk tranparency PT  BSP mendapatkan  nilai  1616  dari  total  nilai maksimal 1735 dengan persentase 93%. Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  PT
BSP menerapkan tata kelola perusahaan dengan  transparansi  yang  sangat  baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa PT BSP  memiliki  regulasi  yang  mengatur sanksi atas ketidakmampuan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kinerja  keuangan  perusahaan  secara tepat  waktu.  Namun,  hasil  wawancara menunjukkan hasil yang berbeda. Responden  menyatakan  bahwa  tidak terdapat  regulasi  yang  mengatur  sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan  keuangan  berkala  perusahaan karena  PT  BSP  bukan  perusahaan publik yang diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kinerja keuangan  secara  berkala.  Responden juga  menjelaskan  bahwa  PT  BSP menyediakan informasi
kinerja keuangan perusahaan sebelum diadakan RUPS,  yaitu  sebelum  bulan  keenam periode berikutnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian yang menilai penerapan corporate governance (CG) di PT Bumi
Siak Pusako (PT BSP) dengan menggunakan  model  peratingan  CG Center for Good Corporate Governance Universitas  Gadjah  Mada  (CGCG UGM)  ini  memperoleh  hasil  skor sebesar  3748  dari  total  nilai  minimal 831 dan total nilai maksimal 4155. Skor yang diperoleh PT BSP ini berada pada rangking A++ yang merupakan
peringkat  kedua  dari  16  rangking  yang ditetapkan  CGCG  UGM.  Rangking A++  memiliki  arti  bahwa  PT  BSP masih belum optimal dilihat dari tingkat kesempurnaan pengadopsian, penerapan,  dan  pengembangan  secara sukarela  regulasi  dan  aturan  yang berlaku. Saran Berdasarkan hasil dan keterbatasan  penelitian  yang  menilai penerapan  CG  pada  PT  BSP  dengan
menggunakan  model  peratingan  CGCG
UGM ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.
1. Sebaiknya  PT  BSP  memperhatikan hasil  penilaian  penerapan  CG  dalam penelitian  ini  yang  belum  mencapai hasil  optimal,  yaitu  pada  konstruk pertanggungjelasan  ( accountability ) untuk  subdimensi  CA.4  dan  CA.5 terkait regulasi yang mengatur keberadaan  komisaris  independen. Sebaiknya PT BSP mempertimbangkan  untuk  membuat regulasi terkait keharusan keberadaan  komisaris  independen dalam  struktur  keanggotaan  dewan komisaris  dan  menerapkannya  agar tugas  dan  fungsi  dewan  komisaris berjalan lebih optimal.
1. Keberadaan  setiap  regulasi  yang berlaku  di  PT  BSP  sebaiknya diketahui  oleh  semua  pemegang saham.  Pemegang  saham  yang  aktif dan  mengetahui  aturan  dan  regulasi yang berlaku merupakan suatu bentuk  pengawasan  yang  baik  bagi perusahaan  untuk  tetap  mematuhi hukum  dan  regulasi  yang  ada  dalam mengelola perusahaan.
2. PT  BSP  perlu  melakukan  sosialisasi dan pengendalian yang berkesinambungan terhadap penerapan  CG  pada  semua  lini manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pem- bangunan
(BPKP). www.bpkp.go.id . Clarke,  Thomas.  (2004). Theories  of Corporate Governance: The Philosophical Foundation of Corporate  Governance .  United Kingdom: Routledge. Corporate Governance Rater Universitas Gadjah Mada. www.gamacgr.org.
Donaldson, Thomas dan Lee E. Preston. 1995. “The Stakeholder Theory of The Corporation: Concept, Evidence, and Implication” Academy  of  Management  Review. 20 (1), 65-91. Eisenhardt, Kathleen M. (1989). “Agency  Theory:  An  Assessment and  Review”  Dikutip  dalam Thomas Clarke, Theories  of Corporate Governance: The Philosophical Foundation of Corporate  Governance (United Kingdom: Routledge, 2004). Emzir. (2014). Metode Penelitian Kualitatif:  Analisis  Data. Jakarta:
Rajawali Pers. Gusnardi.  (2011).  “Pengaruh  Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan  Terhadap  Pencegahan Kecurangan”. Journal Ekuitas, 15.
(1), 130-146.
Forum  for  Corporate  Governance Indonesia (FCGI).  Diakses  pada 29 Agustus 2017. http://www.fcgi.or.id/corporate- governance/about-good- corporate-governance.html.
Freeman,  R.  Edward.,  Jeffrry  S. Harrison,  Andrew  C.  Wicks,
Bidhan L. Parmar, dan Simone De
Colle.  2010. Stakeholder  Theory:
The State of The Art. Cambridge: Cambridge University Press. Adobe PDF eBook Hamdani.  (2016). Good  Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam  Praktik  Bisnis. Jakarta:
Penerbit Mitra Wacana Media.
Iskander,  M.R.  dan  Chamlou,  N.
(2000). “Corporate Governance: a framework  for  implementation”.
The International Bank for Reconstruction  and  Development, The  World  Bank,  Washington,
DC.
Jensen,  Michael  C.  dan  Meckling. William H. (1976). “Thery of The Firm: Managerial Behavior, Agency  Cost,  and  Ownership Structure”, Jurnal  of  Financial Economics, 3 (4), 305-360.
Kaihatu,  Thomas  S.  (2006).  “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8 (1), 1-9.
Monks, Robert A. G. dan Minow, Nell. (2011). Corporate  Governance . Fifth  Edition.  United  Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.
Nasser  P.,  Gemal  A.  (2017).  “Bumi Siak-Pertamina Kejar Lifting 11.850  Barrel/Hari” Bisnis.com , 12  Januari.  Diakses  pada  17 Oktober 2017. http://industri.bisnis.com/read/201 70112/44/618878/bumi-siak- pertamina-kejar-lifting-11.850- barrelhari.
Nwanji, Tony Ike. dan Kerry E. Howell.
(2005).  “The  Stakeholder  Theory in  The  Modern  Global  Business Environment” International Journal  of  Applied  Institutional Governance Vol.  1  Issue  1. International Management Journals. www.managementjournals.com OECD.  (2015).  G20/OECD  Principles of Corporate Governance. www.oecd.org. Pearce,  John  A.  dan  R.B.  Robinson  Jr. (2008). Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Edisi 10. Yanivi B. dan  Christine,  Penerjemah;  Krista (Ed).  Jakarta:  Salemba  Empat. Terjemahan dari: Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control. Pedoman Umum Good Corporate Governance  Indonesia.  (2006).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor:
PER-01/MBU/2011.
Redaksi  SegmenNews.  (2016).  “Luar Biasa!  8  Pejabat  Pemkab  Siak Diduga Rangkap Jabatan di
BUMD” SegmenNews ,  17  Juni. Diakses  Pada  30  Oktober  2017. https://www.seg- mennews.com/2016/06/17/luar- biasa-8-pejabat-pemkab-siak- diduga-rangkap-jabatan-di-bumd/.
Riyadi, Muhammad A. (2014). “Kongkalikong Tender Minyak di BOB Siak-Pertamina Hulu, Rugikan  Negara  Rp23  Miliar Terungkap” Gresnews , 13 Desember. Diakses pada 17 Oktober 2017. http://www.gresnews.com/berita/h ukum/1601312-kongkalikong- tender-minyak-di-bob-siak- pertamina-hulu-rugikan-negara- rp23-miliar-terungkap/0/. SWA Magazine . 2016. “ Indonesia Most Trusted Companies ”.
Taufik,  T.  (2015).  “Eksistensi  Good
Corporate Governance Pada BUMD”. Diakses pada 25 Agustus  2017.  http://jurnal.stie- mandala.ac.id/index.php/relasi/art icle/download/81/68.
The  Indonesian  Institute  for  Corporate
Governance (IICG).
http://www.iicg.org/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Warsono,  S.,  Amalia,  F.,  dan  DK. Rahajeng. (2009). Corporate
Governance  Concept  and  Model . Yogyakarta: Center  for  Good Corporate  Governance .  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
Wiratmo,  Yuwono.  (2014).  Wawancara oleh  Fiki  Ariyanti. Liputan6 ,  11 Mei.  Diakses  pada  17  Oktober 2017. http://bisnis.liputan6.com/read/20 48249/blok-cpp-pernah-produksi- minyak-100-ribu-barel-per-hari. Yastuti,  Rina  W.  (2012).  Pengaruh
Kesempatan Pertumbuhan, Ukuran  Perusahaan  dan Leverage Terhadap  Kualitas  Implementasi Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode  2005-2011.  Diakses  pada 24 Agustus 2017. http://eprints.uny.ac.id/8989/