## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

## CONSUMER PROTECTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
AND LAW NUMBER 8 OF  1999

## Nurhalis
Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur iaihnwlotim@gmail.com
Naskah diterima : 07/ 9/ 2015; direvisi : 08/ 24/ 2015; disetujui :11/ 09/ 2015

## a bstrak
In Islamic Law, principles of consumer protection has been done since Muhammad SAW was appointed as a Rasul. In Indonesia, there is special law that regulate about consumer protection called Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. The writer was interested to analyze about “Consumer Protection on the Perspective of Islamic Law and Indonesian Law (Law Number 8 Year 1999)” because of majority of Indonesia citizens are moslems. The problem on this thesis is how the protection to the consumer based on Islamic Law and Law Number 8 Year 1999. After conducting research which used conceptual approach, statute approach and comparative approach and six supporting theories are maqashid al syari’ah, mashlahah, legal protection, comparative law, utilitarianism and social responsibility. Writer can concluded that Islamic Law give protection to the consumer in order to create a prosperous society. In giving protection to consumer, Islamic Law and Law Number 8 Year 1999 have many similarities eventough in principle matters there is many differencess, because in giving consumer protection, Islamic Law more emphasis on religiosity value with not put aside of social value, while Law Number 8 Year 1999 more emphasis on social and humanity value.

## Keywords : Consumer Protection, Islamic Law, Law on Consumer Protection

## a bstrak
Di dalam hukum Islam prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. di Indonesia ada undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis tertarik mengkaji masalah “Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999” karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan konsumen menurut hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Setelah melakukan penelitian dengan menggunaka tiga pendekatan, yaitu 1) pendekatan konseptual, 2) Pendekatan perundang- undangan, dan 3) pendekatan perbandingan, dan enam kerangka teori, yaitu teori maqashid al- syari’ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, utilitarianisme, dan tanggung jawab sosial. Penulis menghasilkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan  sekalipun dalam masalah- masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
Kata kunci  : Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, UUPK
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 526~542

## PENDAHULUAN
s ecara historis , sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai se- jak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang da- gangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. 1 Sekali- pun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlind- ungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan ke- mampuannya dalam berbisnis. 2
Setelah Muhammad SAW diangkat men- jadi Rasul, konsumen mendapatkan perha- tian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Bis- nis yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah  ayat (279).
Maka jika kamu tidak mengerjakan (me- ninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mem- erangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan ti- dak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).
Sepintas ayat ini memang berbicara ten- tang riba, tetapi secara implisit mengand- ung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan ti- dak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut men- gandung perintah perlindungan konsumen,
1 Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Se- buah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Auten- tik, Jakarta, Qisthi Press, 2009, Hlm. 152
2 Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm. 49
bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau meru- gikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. 3
Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mek- kah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan di- hapuskan. Seperti penahanan stok, speku- lasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan den- gan sumpah palsu, atau informasi menye- satkan. 4 Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :
1. Talaqqi Rukban , adalah mencegat peda- gang yang membewa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. 5 Rasu- lullah SAW bersabda
“Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. 6
(Muttafakun alaih)
2.  Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. 7
3.  Bai’al-gharar, bisnis yang mengandung un- sur penipuan karena tidak adanya kepas- tian. 8
3 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, kencana, 2013, Hlm. 41
4 Ibid, Hlm. 42-43
5 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Is- lam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Ja- karta, Gema Insani Press, 1997, Hlm. 180
6 Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas
7 Ibid, Hlm. 181
8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Is- lam (Fiqh Muamalat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persa- da, Hlm. 147
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 .....
4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan men- campur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik. 9
5.   Bisnis Najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. 10
6.  Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan di- haramkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. 11
7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. 12
8. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. 13
Dari praktik-praktik bisnis yang dila- rang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal ter- minologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pon- dasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern menge- nal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prin- sip-prinsip perlindungan konsumen terse- but dalam tataran praktis.
Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 Apri 1999 Pemerintah Re- publik Indonesia memberlakukan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Per-
9 Zulham, Op Cit , Hlm. 43
10 Rasulullah bersabda “Jangan lah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli”.(HR. At-Tarmidzi)
11 QS Al-Baqarah (2) : 173, 219, QS Al-Maidah (5) : 3, QS Al-An’am (6) : 145, An-Nahal (16) : 115.
12 QS Al-Baqarah (2) : 275, 276, 278, 279, QS Al- Imran (3) : 145, QS Ar-Rum (30) : 39.
13 Al-Muthaffifin (84) : 1-6.
lindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tang- gal 20 April 2000, 14 yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tang- gung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk bermutu.
Undang-Undang Perlindungan Kon- sumen ini memuat aturan-aturan yang dija- dikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyang- kut konsumen, 15 dan sekaligus menginte- grasikannya sehingga dapat  memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa Un- dang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hu- kum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentu- an yang melindungi konsumen. 16
Penulis tertarik meneliti tentang “Per- lindungan Konsumen dalam Perspektif Hu- kum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “ karena mayoritas konsumen Indonesia beragama Islam, oleh karena itu penulis ingin mengkaji apakah UUPK ses- uai dengan hukum Islam atau tidak. Selain itu, penulis ingin membuktikan bahwa kon- sep-konsep perlindungan konsumen dalam fiqih memiliki tingkat otontisitas yang teru- ji secara akademis dan ilmiah.
Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana perlindungan konsumen menu-
14 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010, Hlm. 48
15 Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum UUPK , sampai pada terbentuknya UUPK telah ada 20 Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen sehingga UUPK dijadikan seb- agai payung hukum bagi perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan konsumen.
16 Janus Sidabalok, Op Cit, Hlm. 51
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 528~542
rut hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu ; pendekatan kon- septual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Untuk me- mecahkan masalah peneliti menggunakan enam kerangka teori, yaitu ; Teori maqa- shid al-syari’ah, mashlahah, perlindungan hukum, perbandingan hukum, utilitarian- isme, dan tanggung jawab sosial.

## PEMBAHASAN
1. Landasan Hukum Perlindungan Kon- sumen
a. Landasan Hukum Perlindungan Kon- sumen Dalam Hukum Islam
Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al- Qur’an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sun- nah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat di- jadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur’an.
Adapun ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara’ mengenai suatu kejadian maupun kasus. 17 Ijma’ han- ya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam  Al-Qur’an maupun sunnah menge-
17 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, Alma’arif, 1986, Hlm. 58-59
nai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadi- an yang tidak ada nash -nya kepada kejadian yang ada nash -nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash . 18 Qiyas ini merupak- an metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang ter- kandung di dalamnya.
b. Landasan Hukum Perlindungan Kon- sumen Di Indonesia
Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang se- lanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. 19 UUPK bukanlah satu-sa- tunya UU yang mengatur tentang perlind- ungan konsumen, tetapi sebagaimana dise- butkan dalam penjelasan umumnya  bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang- undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindun- gan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan pe- rundang-undangan lain yang  menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasi- kannya sehingga dapat  memperkuat pen- egakan hukum di bidang perlindungan kon- sumen. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka ke- mungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentu- an-ketentuan yang melindungi konsumen. 20

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Kon- sumen
a. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hu- kum Islam dan UUPK
Untuk melindungi kepentingan para pi- hak di dalam lalulintas perdagangan/ ber- bisnis, hukum Islam menetapkan beberapa
18 Ibid, Hlm. 66
19 Janus Sidabalok, Op Cit, Hlm. 48
20 Lihat penjelasan umum UUPK
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 ..... asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, is- tiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen dia- tur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan man- faat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.
Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di- tempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). 21 Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang me- nyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh ma- nusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. 22 Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan per- buatan baik yang dapat memberikan ke- manfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. 23
Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin . Menurut asas al-amanah se- tiap pelaku usaha adalah pengemban ama- nah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi) , oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertang- gung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT). 24 Ash- shiddiq adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.
Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan di- mensi horizontal dan berhubungan dengan
21 Yusuf Qardhawi, Op Cit , Hlm. 31 22 Ibid, Hlm. 40-41
23 Faisal Badroen et all, Etika bisnis Dalam Islam, Ja- karta, Kencana, 2007, Hlm. 102-103
24 Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung, Alfabeta, 2011, Hlm. 59
harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al  khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam mene- tapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta’awun adalah tolong me- nolong , ta’awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membu- tuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketak- waaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara kon- sumen dan produsen asas  ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak. 25
Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib di- jaga dan dipelihara (al-dharuriyyat al- khamsah), yaitu: (1) memeliharaan agama (hifdh al-din) , (2) memelihara jiwa (hifdh al-nafs) , (3) memelihara akal (hifdh al-aql) , (4) memelihara keturunan (hifdh nasl) , dan memelihara harta (hifdh al-maal) . 26 Asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menun- jukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Dari pembahasan di atas dapat diurai- kan bahwa asas-asas perlindungan kon- sumen dalam hukum Islam lebih luas dan konprehensif dari pada asas-asas perlindun- gan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya men- gatur hubungan horizontal yaitu hubun- gan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya
25 http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/ prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab- pelaku-usaha/ Diakses Tanggal 29 September 2014
26 http://www.academia.edu/7342171/Makalah_ Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewu- judkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses Tanggal 8 Sep- tember 2014
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 530~542
(hablum minannas), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (hablum minallah) yaitu hubun- gan antara manusia (pelaku usaha dan kon- sumen) dengan Allah SWT  selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja seb- agaimana diatur pada Pasal 2. 27
b. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK
Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat ma- nusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
1. Meningkatkan kesadaran, kemam- puan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindar- kannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan kon- sumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan in- formasi, serta akses untuk mendapat- kan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlind- ungan konsumen sehingga tumbuh si- kap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsun- gan usaha produk barang dan/atau
27 Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan man- faat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kesela- matan konsumen, serta kepastian hukum”.
jasa, kesehatan, kenyamanan, ke- amanan, dan keselamatan konsumen.
Jika memperhatikan tujuan perlindun- gan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hu- kum Islam dan maqashid al-syari’ah (tu- juan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

## 3. Hak dan Kewajiban Konsumen
a. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK
Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu; 28
1.  Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar  dari pe- malsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan  sehat
3. Hak untuk  mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5.  Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6.  Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar
Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena ca- cat produk atau penipuan adalah perbua- tan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibeda- kan menjadi lima, yaitu : 29
1.  Ganti Rugi Karena Perusakan (Dha-
28 Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Kon- sumen Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta,BPFE, 2004, Hlm. 195-234.
29 Ibid , Hlm. 235-239
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 .....
man Itlaf)
2.  Ganti Rugi Karena Transaksi (Dha- man ‘Aqdin)
3.  Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dha- man Wadh’u Yadin)
4.  Ganti Rugi Karena Penahanan
(Dhaman al-Hailulah)
5.  Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dha- man al-Maghrur)
Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf ti- dak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi wadh’u yadin adalah ganti rugi  akibat dari keru- sakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al- wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu dise- babkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala ben- tuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.
Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar . Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad/ transaksi bisnis atau tidak. Para ulama’ membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu : khiyar majlis, khiyar syarath, khiyar aibi, khiyar tadlis, khiyar ru’yah, khiyar al-
ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil), dan khiyar ta’yin
Khiyar majlis, adalah hak untuk memil- ih melanjutkan atau membatalkan trans- aksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis). 30 Khiyar syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan atau mem- batalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yeng telah ditetapkan bersama. Khiyar aibi adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabi- la obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan ba- rang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari. 31 Di dalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut khiyar jenis ini dengan istilah “khiyar al-taghriri al-fi’liyy ( khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual). 32
Khiyar ru’yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu ob- jek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. 33 Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan har- ganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan. 34 Khiyar al-ghabn al-fahisy ( khiyar al-mur- tarsil ) jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Khi- yar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada  saat yang lain bisa
30 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001, Hlm. 41
31 Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Bogor, Al-Azhar Press, 2009, Hlm.312
32 Abdurrahman Al-Jaziri, Loc Cit, Hlm. 87
33 M. Ali Hasan, Op Cit, Hlm. 139-141
34 Abdurrahman Al-Jaziri, Op Cit, Hlm. 106
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 532~542
juga menjadi hak pembeli. Khiyar Ta’yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat me- nentukan barang yang dia kehendaki. 35
Di dalam UUPK Pasal 4 diatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  ba- rang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan ba- rang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan kelu- hannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk mendapatkan  advokasi,  per- lindungan, dan upaya penyelesaian seng- keta perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pen- didikan konsumen;
g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani se- cara benar dan jujur serta tidak diskrimi- natif;
h. Hak untuk mendapatkan  kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa  yang diterima  tidak sesuai  dengan perjanjian  atau tidak  seb- agaimana mestinya;
i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan per- aturan perundang  undangan lainnya.
Di dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g dise- butkan bahwa “ Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.” Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan  kompensasi ganti rugi
35 Ibid , Hlm. 316
pada Pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada Pasal  19  yang menjelaskan “pelaku usa- ha bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Memperhatikan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memi- liki banyak kesamaan. Namun demikian ada juga perbedaannya, yaitu; hak untuk mendapatkan perlindungan dari peny- alahgunaan keadaan. Hak ini tidak diatur dalam UUPK. Selain itu, hak untuk diden- gar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak un- tuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini tidak diatur se- cara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari maqashid al-syari’ah (tu- juan disyariatkannya hukum), maka semua hak konsumen yang diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen.
b. Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Is- lam Dan UUPK
Dalam hukum Islam kewajiban-kew- ajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut; 36
1. Beritikad baik dalam melakukan tran- saksi barang dan/atau jasa;
2. Mencari informasi dalam berbagai as- pek dari suatu  barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
3. Membayar  sesuai  dengan  harga atau nilai  yang  telah  disepakati  dan  di- landasi  rasa saling rela merelakan
36 M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/ view/1302/1395 Diakses Tanggal 14 Oktober 2014
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 .....
(taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah) ;
4. Mengikuti prosedur penyelesaian seng- keta yang terkait dengan perlindungan konsumen.
UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal  5, yaitu :
a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau  pemeli- haraan  barang  dan/atau  jasa,  demi keamanan dan keselamatan,
b. Beritikad baik dalam melakukan tran- saksi pembelian barang dan/atau jasa,
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen se- cara patut.
Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari’ah , yaitu un- tuk  mewujudkan mashlahah (kebaikan).

## 4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam dan UUPK
Untuk menjaga keseimbangan dan mem- berikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi Islam melar- ang beberapa bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu :
a. Talaqqi rukban Talaqqi rukban , adalah mencegat peda- gang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. 37 Rasu- lullah SAW melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk meng- hindari ketidak tahuan penjual dari daerah
37 Yusuf Qardhawi, Op Cit, Hlm. 180
pedesaan mengenai harga barang yang ber- laku di kota. Rasulullah SAW memerintah- kan agar suplay barang dibawa langsung ke pasar, sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompotitif, 38 oleh sebab itu Rasulullah SAW melarangnya dengan sabdanya :
“Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. 39
(Muttafakun alaih)
Menurut  Imam Ghazali, larangan ini menunjukkan bahwa para pembeli dan pen- jual tidak boleh menyembunyikan harga pasar. Selanjutnya beliau mengatakan, tidak boleh mengambil kesempatan di kala pemi- lik barang lengah dan tidak mengetahui har- ga yang sebenarnya. Kalau kita melakukan hal itu, niscaya kita tergolong orang-orang yang zhalim, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin. 40
a. Melipat gandakan harga,
Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang ber- laku. Pada dasarnya melipat gandakan har- ga itu dibolehkan dengan syarat tidak me- nyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wa- jib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya me- mbatalkannya. 41
b.  Perdagangan yang menipu ( bai’al gharar )
Islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil,
38 Jusmaliani, Op Cit, Hlm. 58-59
39 Darai Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas
40 Yusuf Qardhawi, Op Cit, Hlm. 180-181
41 Ibid ,
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
534~542
dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, ”barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami” . (HR.At-Tarmidzi).Yang termasuk dalam katagori menipu dalam perdagangan/bisnis adalah :
a. Gisyah
Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.
b. Tathfif
Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan ta- karan.
d. Memperdagangkan barang haram
Produk haram, adalah memperdagang- kan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-quran dan Sunnah, 42 seperti jual beli babi, anjing, minuman yang memabukkan dan sesuatu yang memiliki unsur sama (memabukkan), darah, bang- kai, dan lain-lain yang dapat mambawa kemudaratan bagi manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan kon- sumen, baik keselamatan jasmaniah mau- pun keselamatan rohaniah.
e. Perdagangan secara riba
Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip mua- malah yang Islami. 43
f. Persekongkolan (bai’al najasy)
42 QS Al-Baqarah (2) : 173, 219, QS Al-Maidah (5) : 3, QS Al-An’am (6) : 145, An-Nahal (16) : 115.
43 QS Al-Baqarah (2) : 275, 276, 278, 279, QS Al- Imran (3) : 145, QS Ar-Rum (30) : 39.
Bai’al najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. 44
g. Penimbunan barang (ikhtikaar)
Ikhtikaar adalah upaya penimbunan ba- rang untuk menunggu naiknya atau melon- jaknya harga barang. Menurut Asy-Syau- kani, ”ikhtikaar“ adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari pereda- rannya. Menurut Al-Ghazali, ”ikhtikaar“ adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melon- jaknya harga dan penjualannya ketika harga sudah melonjak. 45 Islam sangat membenci dan melarang ikhtikar , karena khtikar dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat dan mengandung kemudaratan bagi manusia. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :
Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah. (HR. Ibnu Majah)
Para pedagang yang menimbun bahan makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepas (hubungan dengan) nya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
h. Monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat
Monopoli dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (liber- al economic) atau sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar. Oleh karena itu, Islam mengutuk
44 Rasulullah bersabda “Jangan lah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli”.(HR. At-Tarmidzi)
45 M. Ali Hasan, Op Cit, Hlm. 151
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 ..... praktik perdagangan/bisnis semacam ini. Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia bersalah (berdosa)”. (HR. Muslim dan Mu’ammar bin Abdillah). Dalam hadis yang lain Imam Muslim meriwayatkan: 46
Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah). (HR. Muslim)
Salah satu tujuan UUPK adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kon- sumen. Untuk merealisasikan tujuan ini, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa ha- rus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka UUPK mengatur berb- agai larangan bagi pelaku  usaha pada bab IV dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17,  yang substansinya itikad tidak baik dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.
Pengaturan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a  sampai  f  termasuk  dalam bai’al gharar dengan cara tathfif (mengurangi takaran). 47
46 Muhammad & Alimin,Op Cit, Hlm. 209-210
47 Pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a.  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c.  tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d.  tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
e.  tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f.  tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
h.  tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan
Pasal 8 ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, ca- cat atau bekas, dan tercemar tanpa mem- berikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Pasal 8 ayat (2) ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabraniy dari Uqbah   Rasulullah SWA bersabda :
Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak ha- lal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dia menjelaskanya. (HR. Ahmad dan Ta- brani)
Pasal 8 ayat (3) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar”. Pasal 8 ayat (3) ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurai- rah Rasulullah SAW bersabda :
Sesungguhnya Allah itu baik dan ti- dak menerima kecuali yang baik. (HR. Muslim). 48

## Di dalam Al-Quran surat Al-Baqa- rah ayat :168 Allah SWT berfirman
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguh- nya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah ayat : 168).
dalam label;
i.  tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j.  tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48 Yusuf Qardawi, Op Cit, Hlm. 38
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 536~542
al 15 UUPK terkait dengan syarat sahnya aqad . 50 Dalam hukum Islam salah satu syarat sahnya aqad adalah tidak ada pak- saan (ikrah) dan keadaan suka sama suka atau saling rela (taradhin) . Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu aqad , 51 Allah SWT secara tegas menjelaskannya  di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat : 29 :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan jan- ganlah kamu membunuh dirimu Sesung- guhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)
Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban Rasulullah SAW bersabda :
Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka. (HR. Ibnu Hiban)
Larangan yang terdapat pada Pasal 17 UUPK termasuk dalam bai’al najasy (persekongkolan), karena pelaku usaha
maksud tidak memberikannya atau memberikan ti- dak sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosi- kan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelay- anan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
Pasal 14 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang, ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;  b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;  c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;
Pasal 16 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak me- nepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu peny- elesaian sesuai dengan yang dijanjikan;  b. tidak me- nepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
50 Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
51 Muhammad & Alimin, Op Cit , Hlm. 172
Sedangkan Pasal 8 ayat (4) adalah taukid (penegasan) dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha, bila telah beredar di pasar palaku usaha harus menariknya dari peredaran. Kalau ti- dak ditarik dari peredaran, maka menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) “menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.”
Larangan-larangan yang terdapat pada Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 16 UUPK substansinya masih sama dengan Pasal 8 UUPK termasuk dalam bai’al gharar . 49 Se- dangkan larangan yang terdapat pada Pas-
49 Pasal 9
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosi- kan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa se- cara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki poton- gan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, seja- rah atau guna tertentu; dsb
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dila- rang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga  atau  tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu ba- rang dan/atau jasa; c.  kondisi,  tanggungan,  jami- nan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d.tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahwa penggunaan barang dan/ atau jasa.
Pasal 11 Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilaku- kan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengela- bui/menyesatkan konsumen dengan: a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak men- gandung cacat tersembunyi;  c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; dst..
Pasal 12 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosi- kan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Pasal 13 (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosi- kan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 ..... yang memproduksi suatu barang bekerja sama dengan pelaku usaha periklanan un- tuk mempromosikan produknya supaya laris terjual dipasar dengan cara memuji dan mengelabui konsumen mengenai kuali- tas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga, dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 52
5. Pencantuman Klausula Baku Menu- rut Pandangan Islam dan UUPK
Di dalam Islam terdapat dua pandan- gan tentang klausula baku. Pertama , tidak membolehkan klausula baku karena ada unsur keterpaksaan bagi konsumen untuk menerimanya. Salah satu dasar yang mut- lak untuk sahnya sebuah aqad , perjanjian atau transaksi dalam Islam adalah keadaan suka sama suka atau saling rela (taradhin) . Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu aqad , 53 Allah SWT secara tegas menjelaskannya  di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (29) dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban “Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”.
Sememtara prinsip klausula baku atau kontrak standar (standard contract) aqad atau perjanjian dibuat secara sepihak dan sudah dibakukan serta telah dituangkan dalam bentuk formulir atau draf.  Perjanji-
52 Pasal 17
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a.  mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/ atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak te- pat mengenai barang dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang ber- sangkutan;
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan pe- rundang-undangan mengenai periklanan.
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan pere- daran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.
53 Muhammad & Alimin, Op Cit, Hlm. 172
an ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat  (pelaku usaha) terhadap ekonomi le- mah (konsumen). Prinsip ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang di- junjung tinggi oleh ajaran Islam. Di mana Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi aqad atau per- janjian. Islam memberikan hak khiyar pada setiap transaksi jual beli/bisnis yang dilaku- kan, tetapi hak khiyar ini dalam konteks klausula baku tidak bisa berjalan secara efektif karena keadaan memaksa seseorang untuk menyetujui suatu aqad atau perjan- jian.
Kedua , membolehkan klausula baku dengan alasan “ mua’malah dilakukan atas dasar pertimbangan dapat mendatang- kan manfaat dan menghidarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat” Perjanjian baku atau klausula baku mendatangkan manfaat berupa efesiensi atau kemudahan, mempercepat proses transaksi, dan pen- giritan biaya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena itu sesuai dengan prinsip mua’malah di dalam Islam dan di- bolehkan menurut hukum Islam. 54 Selain itu di dalam kaidah ushul fiq disebutkan :
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 55
Berdasarkan kaidah fiqhiyyah di atas, perjanjian baku atau klausula baku adalah mubah dan dibolehkan dalam Islam, asal- kan dilakukan atas dasar suka sama suka atau suka rela kedua belah pihak. 56
Terlepas dari perbedaaan pendapat di atas, boleh atau tidaknya klausula baku dalam pandangan hukum Islam. Menurut
54 Muhammad Umar Kelibia, Klausul Baku Di Per- bankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Klausul Baku Dalam UUPK Dari Tanjauan Hukum Islam, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, Hlm. 164-166
55 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), Hlm. 3
56 Muhammad Umar Kelibia, Op Cit, Hlm. 166
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 538~542
ulama  Madzhan Az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan aqad apabila tidak sesuai den- gan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedangkan menurut jumhur (mayoritas) ulama fiqih, selain madzhan Az-Zahiri, pada dasarnya para pihak yang melakukan aqad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu aqad .
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam
Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua di- mensi ini dapat diidentifikasi sebagai beri- kut : 57
1. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT.
2. Adanya dimensi amanah sebagai khal- ifah di muka bumi bagi para pelaku bis- nis.
3. Sumber daya tersedia berlimpah kare- na karunia Allah SWT yang dilimpah- kan ke muka bumi ini, yang harus di- gunakan untuk mencapai kesejahtraan bersama antara sesama manusia
4. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (stakeholders).
5. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis
Menurut  Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang berhubun- gan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu unity (kestua/ tauhid), equilibrium (keseimbangan/kes- ejajaran), free will (kebebasan), dan respon-
57 Muslich,  Bisnis Syari’ah perspektif Mu’amalah dan Manajemen, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Hlm. 23
sibility (tanggung jawab). 58 Bentuk tang- gung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau stakeholders. adalah dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga ti- dak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau stakeholders nya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Al- lah SWT.
Menurut  Abu Ishaq al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat, tujuan pokok syari’at Islam terdiri atas lima komponen: (1) memeli- haraan agama (hifdh al-din) , (2) memeliha- ra jiwa (hifdh al-nafs) , (3) memelihara akal (hifdh al-aql) , (4) memelihara keturunan (hifdh nasl) , dan (5) memelihara harta (hifdh al-maal) . 59 Untuk mengimplementa- sikan tujuan pokok syari’at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh syara ’.
Di dalam UUPK pertanggung jawaban pelaku usaha diatur pada bab VI yang dim- ulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Hal-hal substansial yang diatur dalam bab VI ini adalah pertanggung jawaban pelaku usaha untuk :
1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian kon- sumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperda- gangkan,
2. Memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi,
58 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Eko- nomi Islam, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 37 59 http://www.academia.edu/7342171/Makalah_ Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewu- judkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses Tanggal 8 Sep- tember 2014
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 .....
3. Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dan gugatan ganti rugi,
4. Menyediakan suku cadang dan/atau fasili- tas purna jual,
5. Memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian, dan
6. Pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Memperhatikan substansi yang diatur pada bab VI UUPK dari sudut pandang maqasid al-syari’ah dan mashlahah memi- liki substansi yang sama dengan hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kemasla- hatan dan melindungi masyarakat dari prilaku pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat khususnya konsumen (stake- holders) . Namun demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam lebih luas dari pada tanggung jawab pelaku usaha di dalam UUPK, karena tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam tidak hanya tanggung jawab secara horizontal sebagaimana dia- tur dalam UUPK, tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab secara vertikal (Al- lah SWT). Pertanggung jawaban secara var- tikal inilah yang memiliki kekutan untuk merubah prilaku pelaku usaha baik dalam memproduksi barang dan/atau jasa maupun dalam menawarkannya kepada masyarakat (konsumen). Selain itu, pertanggung jawa- ban secara vartikal ini mendorong tercip- tanya pertanggung jawaban secara horizon- tal, artinya fundamen pertanggung jawaban dalam Islam adalah pertanggung jawaban secara vartikal.

## 7. Tanggung Jawab Perlindungan Kon- sumen Dalam Islam
Menurut Islam negara memiliki ke- wenangan untuk turut campur dalam keg- iatan ekonomi, baik untuk mengawasi ke- giatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-indi- vidu. Dasar hukum campur tangan negara
dalam ekonomi Islam adalah firman Allah SWT : 60
Hai orang-orang yang beriman, taati- lah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang ses- uatu, Maka kembalikanlah ia kepada Al- lah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 59)
Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi prekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama “al-his- bah” . Melalui lembaga al-hisbah ini negara melakukan kontrol terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara konperhensif atas keg- iatan perdagangan dan praktik-praktik eko- nomi. Selain itu lembaga al-hisbah ini me- miliki tugas dan kewenangan untuk menga- wasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, memeriksa adanya indikasi penim- bunan barang, praktik riba, dan perantara (calo-calo atau makelar). 61
Pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas lembaga al-hisbah ini disebut muhtasib . Oleh karena itu, ke- wenangan mengawasi pasar menjadi tang- gung jawab muhtasib . Selain mengawasi pasar, muhtasib juga mengawasi prilaku sosial masyarakat, bagaimana kegiatan mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan bekerja untuk pemerintah. Ada beberapa fungsi ekonomis yang menjadi ke- wenangan muhtasib , yaitu memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terha- dap industri dan produksi, pengawasan atas jasa, pengawasan atas perdagangan, menga- wasi jual beli terlarang, mengawasi standar
60 Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Ab- dul Karim, Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999, Hlm. 101-103
61 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Ter- jemahan H. Anshari Thayib, Surabaya Bina Ilmu, 1997, Hlm. 239
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 540~542
kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, pengaturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan memberikan huku- man terhadap pelaku pelanggaran. 62
Dalam kaitannya dengan tanggung jaw- ab perlindungan konsumen UUPK men- gaturnya pada bab VII yang dibagi menjadi 2 bagian, bagian pertama membahas ma- salah pembinaan yang diatur pada Pasal 29, dan bagian kedua membahas masalah pen- gawasan yang diatur pada Pasal 30, kedua bagian ini akan diuraikan sebagai berikut :
Pasal 29
(1)Pemerintah bertanggung jawab atas pem- binaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta di- laksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2)Pembinaan oleh pemerintah atas peny- elenggaraan perlindungan konsumen se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak- sanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyeleng- garaan perlindungan konsumen.
(4)Pembinaan penyelenggaraan perlindun- gan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pem- binaan penyelenggaraan perlindungan
62 Ibid, Hlm. 240-242
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30
(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undan- gannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(2)Pengawasan oleh pemerintah sebagaima- na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.
(3)Pengawasan oleh masyarakat dan lem- baga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(4)Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyim- pang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan kon- sumen, Menteri dan/atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan per- aturan perundang-undangan yang ber- laku.
(5)Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.
(6)Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Per- aturan Pemerintah.
Penjelasan

## Ayat (2)
“Yang dimaksud dengan Menteri teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya”.
Ayat (3)
Nurhalis  | Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 .....
“Pengawasan yang dilakukan oleh ma- syarakat dan lembaga perlindungan kon- sumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei.
Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan ba- rang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyarat- kan berdasarkan ketentuan peraturan pe- rundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha”.
Memperhatikan substansi Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK di atas dalam kaitannya dengan tanggung jawab perlindungan kon- sumen, memiliki kesamaan dengan tang- gung jawab perlindungan konsumen dalam Islam, di mana tanggung jawab tersebut menjadi tugas pemerintah (negara).
Dalam Islam tanggung jawab pemerin- tah (negara) untuk melindungi konsumen diberikan kepada lembaga al-hisbah dan dilaksanakan oleh muhtasib . Demikian juga halnya dengan UUPK, tanggung jawab perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab penuh pemerintah (negara) yang di- laksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis yang membidangi tugas tersebut. Se- lain pemerintah tugas ini juga dibebankan pada masyarakat, dan Lembaga Perlindun- gan Konsumen Swadaya Masyarakat.

## SIMPULAN
Hukum Islam dan UUPK sama-sama mengatur masalah perlindungan kon- sumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan,  keseimbangan, keamanan dan keselamtan serta menjamin kepastian hu- kum dalam lalu lintas perdagangan. Per- bedaannya, hukum Islam lebih menam- pakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan vertikal dan hori- zontal/ hablum minallah wa hablum minan-
nas ), sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubun- gan horizontal/ hablum minannas ).

## Daftar Pustaka
Buku-Buku
Aedi, Hasan, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung, Alfabeta, 2011
Al-Jaziri, Abdurrahman, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001
Al-Assal, Ahmad Muhammad, & Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999
Ahmad, Mahdi Rizqullah, Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik , Jakarta, Qisthi Press, 2009
As-Sabatin, Yusuf, Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Bogor, Al-Azhar Press, 2009
Badroen, Faisal, et all, Etika bisnis Dalam Islam, Jakarta, Kencana, 2007
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh)
Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Islahi, A. A., Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib, Surabaya Bina Ilmu, 1997
Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
Kelibia, Muhammad Umar, Klausul Baku Di Perbankan Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 542~542
Fiqh Islam, Bandung, Alma’arif, 1986
Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, kencana, 2013

## Internet
h t t p : / / j u r n a l n a j m u . w o r d p r e s s . com/2007/11/15/prinsip-prinsip- hukum-islam-dalam-tanggung- jawab-pelaku-usaha/ Diakses Tanggal 29 September 2014
http://www.academia.edu/7342171/ Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_ Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_ Kesejahteraan_Sosial Diakses Tanggal 8 September 2014
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/ article/view/1302/1395Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Studi Klausul Baku Dalam UUPK Dari Tanjauan Hukum Islam, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011
Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta,BPFE, 2004
Muslich, Bisnis Syari’ah perspektif Mu’amalah dan Manajemen, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
Naqvi, Syed Nawab Haider, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010
Qardhawi, Yusuf, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum