## ANALISIS  PENGESAHAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM
Iskandar, Risman Nuryadi Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: Iskandar200398@gmail.com, risman.raja@gmail.com

## ABSTRACT
The ratification of the Job Creation Law has brought controversy in the community, the ratification of the law has caused a lot of  harm to the community, especially the workers. The Job Creation Law is considered not in favor of the people and more pro to the interests of  an individual so that this rule is considered unfair. The main topic of  this research is what is the status of the ratification of the Job Creation Act in the perspective of the flow of natural law theory?. The method used in this research is normative juridical using the approach to legislation, case approach, and conceptual. According to the theory of the flow of natural law, a legal product that is contrary to the principles of natural law, namely the principle of justice, then the man-made rules must be set aside. In the ratification of the Job Creation Law, in the perspective of natural law theory, the law must be canceled or at least it must be revised because the people do not get a sense of justice from the law. This can be seen from the many rejections of the Job Creation Act.
Keywords: Natural Law, Justice, Job Creation Law.

## ABSTRAK
Pengesahan UU Cipta Kerja telah membawa kontroversial di masyarakat, pengesahan dari undang-undang tersebut telah banyak merugikan kalangan masyarakat khususnya kaum buruh.  UU  Cipta  Kerja  dinilai  tidak  berpihak  kepada  rakyat  dan  lebih  pro  kepada kepentingan suatu oknum sehingga aturan ini dianggap tidak adil. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan,  pendekatan kasus, dan  konseptual.  Menurut  teori  aliran  hukum  alam,  suatu  produk  hukum  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum  alam yaitu prinsip  keadilan, maka aturan buatan  manusia  tersebut harus  dikesampingkan. Dalam  pengesahan UU  Cipta  Kerja, dalam perspektif teori hukum alam, UU  tersebut harus dibatalkan atau setida -tidaknya harus direvisi karena rakyat tidak mendapatkan rasa keadilan dari UU  tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
Kata Kunci: Hukum Alam, Keadilan, UU Cipta Kerja,

## PENDAHULUAN
Hukum  pada  umumnya  adalah  sistem  norma.  karakter  esensial hukum bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memandu tindakan suatu masyarakat,  mengubah  mode  perilaku,  dan  membatasi  pertimbangan praktis  subjeknya  secara  umum.  Hukum  memberi  kita  alasan  untuk
bertindak sebagai mana semestinya. Tidak semua hukum mengatur tentang kewajiban.(Marmour, 2011) Banyak Undang-undang dalam sistem hukum yang  berkembang  memberikan  hak  dalam  berbagai  jenis  seperti memberikan kewenangan untuk mengubah hak dan kewajiban. Sebagian dari kita akrab dengan hukum tetapi hanya sedikit dari kita yang tahu apa yang  dimaksud  dengan  hukum  itu  sendiri.  Menurut  pemikir  modern, hukum  itu terdiri dari  perintah  dan  larangan,  serta  adanya  sanksi  bagi pelanggar.(Marmour, 2011)
Kasus  hukum sering kali  ditayangkan dalam sebuah acara  televisi, informasi  masalah  hukum  yang  diperbincangkan  sering  memicu kontroversi, salah satunya masalah pengesahan Undang-undang cipta kerja atau  disebut  omnibus  law.  Kontroversi  disahkanya  Undang-undang tersebut, memancing kondisi amarah sebagai bentuk ketidak setujuan akan Undang-undang  tersebut,  kontroversi  yang  terjadi  tidak  hanya  berada dikalangan buruh dan terpelajar tetapi  hampir disemua lini terjadi sikap pro dan kontra.
Dampak  dari disahkanya Undang-undang omnibus law oleh badan legislatif  akan  melahirkan  para  politis-politisi  yang  merayakan keutamaanya  sebagai  bentuk  negara  hukum,  para  reformis  meratapi kekuranganya dan kaum sinis mempertanyakan kesetaraan yang dianutnya dengan  prinsip  keadilan.  Namun disisi  lain  kita harus mengakui bahwa hukum adalah  kendaraan untuk perubahan sosial.  Dan  hanya segelintir yang  meragukan bahwa  hukum sebagai  peran  sentral dalam  kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
Menjawab permasalahan hukum ini maka perlu dikaji melalu kajian- kajian  ilmu  filsafat,  agar  Undang-undang  sebagai  kendaraan  untuk merubah tatanan masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kajian filsafat suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya  karena  ilmu  filsafat  akan  menjelaskan  masalah  hukum  yang konseptual dan interpretasi yang terdapat pada suatu peraturan.
Filsafat hukum salah satunya ilmu yang akan menjadi ajang  untuk
merangkum  fitur-fitur  hukum  secara  khusus,  para  filsuf  hukum  akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan canggung tentang tanggung jawab moral  dan  hukum dan  masih  banya k  lagi.  “itu  tidak  benar”,  “itu tidak wajar”, “itu tidak adil”, berapa  kali kita mendengar kata -kata itu sebagai bentuk penilaian yang dilontarkan terhadap praktik dan tindakan tertentu? Keadilan seperti apa  yang mereka maksud? Apakah Undang-undang cipta kerja memang belum tersentuh oleh keadilan? Dan  keadilan seperti  apa yang  mereka maksudkan  dalam  hal  ini?  Apa  yang  menjadi  tolak  ukur keadilan dalam Undang-undang tersebut?. Pertanyaan seperti ini yang akan di  lontarkan oleh para  filsuf hukum salah satunya filsuf penganut aliran teori  hukum  alam.  Pertanyaan  hal  yang  semacam  ini  adalah  bentuk pertanyaan moral yang dapat  dijelaskan dengan pendekatan teori hukum alam.
Ahli hukum romawi Cicero mengindentifikasikan ada tiga komponen utama dari filsafat hukum alam yaitu:
a. Hukum yang baik  adalah  alasan yang  baik,  sesuai dengan  hukum alam yang bersifat universal, tidak berubah dan abadi.
b. Tidak  dapat  dirubah,  dicabut  dan  dihapus  sepenuhnya. Mencoba melakukan ini adalah suatu tindakan yang sia-sia karena sifat dari hukum alam itu melekat pada kaidah-kaidah itu sendiri.
c. Tuhan adalah sebagai pencipta dari hukum ini dan sekaligus sebagai penegaknya.(Wacks, 2006)
Doktrin hukum kodrat klasik telah digunakan sebagai pembenaran revolusi dan reaksi. Selama abad ke 6 SM, orang yunani menggambarkan hukum  manusia  sebagai  suatu  kekuatan  takdir  yang  penting  untuk mengendalikan segalanya.  Akan  tetapi  pada  abad  ke-5  SM,  telah diakui bahwa  mungkin ada  konflik  antara  hukum alam  dan  hukum manusia. Aristoteles kurang  memperhatikan hukum kodrati  daripada  perbedaan antara  keadilan  alam  dan  konvensional.  Tapi  itu  adalah  stoies  yunani, seperti disebutkan diatas, yang secara khusus tertarik pada gagasan hukum kodrat, dimana alam itu berarti sesuai dengan akal. Pandangan stoa yang
diadopsi  oleh orang  romawi (diungkapkan oleh Cicero)  yang  mengakui, setidaknya dalam  teori, bahwa  hukum yang  tidak  sesuai  dengan  alasan dapat dianggap sebagai hukum yang tidak valid. Pada awal abad ke-5, santo agustinus menyatakan bahwa negara tanpa keadilan adalah perampokan. St Thomas Aquinas (1225- 74),  karyanya utamanya dengan judul “ Summa Theologiae” yang  berisi  tentang pernyataan  doktrin Kristen yang  paling komphrensif tentang subjek.
Thomas Aquinas membagi empat kategori hukum:
a. Hukum abadi (akal ilahi yang hanya diketahui oleh tuhan)
b. Hukum  alam  (partisipasi  hukum  abadi  dalam  makhluk rasional yang dapat ditemukan oleh akal)
c. Hukum ilahi (dingkapkan dalam kitab suci)
d. Dan  hukum  manusia  (didukung  oleh  akal  budi  dan diberlakukan untuk kebaikan bersama).
Salah  satu  aspek  teori  Thomas  Aquinas  yaitu  menarik  perhatian  dan kontroversi khusus. Dia menyatakan bahwa “law that fails to conform  to natural  or  divine  law  is  not  a  law  at  all”. Hukum  yang  gagal  untuk menyesuaikan diri dengan hukum kodrat atau ketuhanan bukan lah hukum sama sekali. Pernyataan biasanya diekspresikan dalam bentuk adagium “lex iniusta non est lex” hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Suatu hukum yang  bertentangan  dengan  persyaratan  hukum  kodrat  maka  hilanglah kekuatanya untuk mengikat secara moral.
Pemerintah  yang  menyalahgunakan  kewenanganya  dengan memberlakukan hukum yang tidak adil (tidak beralasan atau bertentangan dengan  kepentingan bersama) hilang haknya  untuk ditaati karena tidak memiliki kewenangan moral. Hukum semacam itu disebut Aquinas sebagai corruption  of  law (korupsi  hukum).  Tetapi  dia  tampaknya  tidak mendukung pandangan  bahwa  seseorang  selalu dibenarkan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil, karena meskipun dia menyatakan bahwa jika seorang penguasa memberlakukan hukum yang tidak adil, rakyatnya tidak  diwajibkan  untuk  mematuhinya  tambahan  dengan  kata  hati-
hati.(Wacks, 2006)
Berdasarkan  ringkasan  teori  singkat  diatas,  maka  perlu  kiranya dilakukan suatu pengkajian terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja dalam perspektif  aliran hukum alam, Untuk  menyelesaikan  segala  persoalan  kontroversi  dan  penolakan- penolakan yang dilakukan dari berbagai lini masyarakat, salah satu tujuan dari  filsafat  hukum adalah  untuk menyelesaikan persoalan  hukum dan membuat hukum itu sebagaimana mestinya dan  dapat  diterima disuatu masyarakat tanpa adanya kontroversi dan pro kontra dalam masyarakat.
Dari  hasil  penelusuran  ditemukan  beberapa  penelitian  yang mengkaji tentang UU Cipta Kerja, penelitian tersebut antara lain:
Tri  Nurhayati  (2021), Kajian  Yuridis  Sosiologis  Terhadap Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja Beserta Aturan Turunanya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak  dari  pemberlakuan UU  Cipta  Kerja bagi  pekerja  buruh. Penulis dalam  penelitian  ini  melihat pemberlakuan UU  Cipta  Kerja  dari  aspek sosiologis,  dimana  dengan  pemberlakuan  UU  tersebut  tidak  maksimal karena cacat secara prosedur. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang tujuan hukum dari pemberlakuan UU Cipta Kerja yang disesuaikan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dan  dampak  sosiologis  yang ditimbulkan dari pemberlakuan UU Cipta Kerja.(Nurhayati, 2021)
Fajar  Kurniawa  (2020), Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. Pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini  tentang  konsep omnibus  law dalam pembentukan RUU yang ada  di Indonesia serta problematika yang terjadi dalam pembentukan UU yang ada di Indonesia berdasarkan konsep Omnibus Law. Penelitian ini lebih fokus meneliti terhadap butir Pasal 89 angka 45 dalam UU Cipta Kerja dalam pemberian pesangon kepada buruh. Peneliti tidak mengkaji atau menganalisis pemberlakuan UU  Cipta  Kerja secara menyeluruh.(Kurniawan, 2020)
Ali Dahwir (2020), Undang-Undang  Cipta Kerja Dalam Persfektif Pemikiran  Philippe  Nonet  And  Philip  Selznick  Mengenai  Hukum Konservatif. Peneliti dalam artikel ini mengkaji pemberlakuan UU  Cipta Kerja dari Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick tentang hukum konservatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan  UU Cipta Kerja tidak transfaran dana akuntabel sehingga Undang-Undang yang telah disahkan cacat secara prosedural.(Dahwir, 2020)
Dari  hasil  penelusuran diatas,  hampir  tidak  ada  yang  menyamai dengan  penelitian  dalam  artikel  ini,  baik  dari  segi  obyek  atau  pokok pembahasan  maupun  judul  yang  diangkat.  Pada  penelitian  ini,  peneliti fokus  menganalisis  pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam perspektif  hukum alam. Adapun  Pokok pembahasan  dan novelty dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  status  pengesahan  Undang-Undang  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  hukum  terhadap  pengesahan  Undang- undang 11  Tahun 2020  tentang cipta  kerja, yang  menjadi kontroversi di berbagai  lini  masyarakat.  Penyelesaian persoalan  hukum ini  dilakukan dengan  kajian filsafat  aliran teori hukum alam,  dengan  kajian ini dapat kiranya diketahui bahwa bagaimana status undang-undang cipta kerja yang sudah  disahkan  menurut teori  hukum alam,  sehingga  dapat  diketahui apakah Undang-undang Cipta Kerja dapat diterima dan diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia atau harus direvisi kembali.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  adalah  yuridis  normatif. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustkaan yaitu suatu penelitiaan  dengan  menelaah  buku-buku,  artikel,  dan  peraturan perundang-undangan yang  berkaitan dengan  penelitian ini.  Pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.(Ali, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Pengesahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Aliran Teori Hukum Alam
Perenungan dan pemikiran-pemikiran terhadap hakikat dari hukum sudah lama terdapat dalam sejarah. Sejak munculnya pemikiran-pemikiran yang  mendalam  tentang hukum, yakni  sejak  zaman  yunani  (abad  ke-5 sebelum masehi), teori dan filsafat hukum selalu menjadi jawaban terakhir untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang sangat prinsipil yang dialami oleh masyarakat.
Menurut Roscoe  Pound,  sepanjang  sejarah hukum, filsafat  hukum mempunyai  peran  penting  dalam  menuntaskan  berbagai  persoalan- persoalan hukum. Ditambah lagi oleh Roscoe pound, bahwa filsafat hukum mempunyai peran penting dalam menata hidup masyarakat. Peran filsafat hukum antara lain, untuk membenahi pikiran masyarakat dari budaya dan tradisi  yang  kuno,  menafsirkan hukum  yang  ada,  yang  tidak  berubah terhadap masalah-masalah hukum yang menginginkan perubahan hukum, Membuat  trobosan  baru  masyarakat  dalam  hukum  tanpa  mengurangi hukum yang telah ada,  mengorganisasikan dan mensistemisasi substansi hukum  yang  ada,  memperkuat  kaidah-kaidah  hukum  yang  baru  dan menggantinkan kaidah-kaidah hukum yang  telah  using,  dan  meletakan dasar-dasar terhadap praktik moral, hukum dan politik.(Fuady, 2014)
Disiplin  filsafat  hukum  merupakan  merefleksi  secara  sistematis tentang  kenyataan  hukum,  dimana  kenyataan  hukum  itu  sendiri merupakan realisasi dari  ide-ide  hukum (cita  hukum). Ada  pun  hukum positif berisikan empat hal, yaitu:
a. Aturan hukum
b. Putusan hukum
c. Figure hukum (pranata hukum)
d. Lembaga  hukum,  dengan  negara  sebagai  lembaga  hukum terpenting.(Fuady, 2014)
Hukum  merupakan  sebuah  perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar manusia. Oleh karena itu hukum haruslah merupakan produk rasional dan obyektif yang intersubyektif (tidak menurut selera dan kepentingan orang- orang tertentu). Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat sebagai yang diperintah,  bukan  maunya  pemerintah yang  berkuasa.  Beberapa  tokoh utama era ini seperti john locke, montesquie, j.j rousseau dan imanuel kant, para  tokoh ini Nampak jelas membela kepentingan hak-hak warga negara yang  ditindas  oleh pemerintah yang  berkuasa. Von  savigny  menyatakan hukum  sejati  adalah  hukum  yang  lahir  dan  berkembang  dari  dalam masyarakat bukan hukum yang dibuat secara artificial oleh pemerintah dan ahli  hukum.(L.Tanya  et  al.,  2013)  Hukum  sejati  tidak  lah  dibuat  tapi ditemukan dalam masyarakat, legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati tersebut. Hukum sejati mempunyai hubungan organik dengan rakyat.
UUD  tahun  1945  menjadi  dasar  dibentuknya  negara  Indonesia, dalam  UUD  1945  tersebut  dituangkan tujuan  dari  dibentuknya negara Indonesia, salah satunya mensejahterakan rakyat, tujuan ini menjadi hal yang  terpenting dari  berdirinya negara  Indonesia. Kata  sejahtera dalam UUD  1945  tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial politik dan budaya. Oleh karena itu ketika ada suatu produk hukum tidak  obyekti demi  kepentingan beberapa  pihak  maka  hal ini  jelas telah bertentangan dengan UUD  1945  sebagai  fundamental norm dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan diatas kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh UUD 1945  yang pelaksanaanya  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  sebagai hukum tidak bergerak.(Rakhmat, 2015) Untuk Menentukan isi hukum tidak terlepas dari faktor politik, ekonomi, agama, dan sosial.
Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa filsafat hukum mampu menyelesaikan berbagai  persoalan-persoalan hukum  dan menjadi peran dalam  menentukan arah  dan  pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan. Dalam disiplin filsafat hukum ada berbagai macam aliran-aliran antara lain: aliran hukum alam, positivism hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological  jurisprudensi, realism hukum, dan freirechtslehre. Dari beberapa macam aliran ini kami meyakini aliran hukum alam sebagai salah  satu  aliran  filsafat  hukum,  dapat  menjawab  berbagai  persoalan- persoalan  hukum  seperti  kontroversi sekarang  ini  tentang  pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Aliran  hukum alam  telah  berkembang  sejak  kurun waktu  2.500 tahun lalu, dan  telah memunculkan  berbagai pemikiran tentang hukum. Dilihat dari  sejarahnya menurut friedmann bahwa  hukum alam  muncul karena  ketidak  mampuan  manusia  untuk menghadirkan keadilan  yang absolute.  Hukum alam  di  pandang  sebagai  suatu  hukum yang  berlaku secara universal dan abadi. Hukum alam dianggap  lebih tinggi hirarkinya dari hukum buatan manusia. Dalam hukum alam sendiri lahir dua aliran yaitu: aliran hukum alam irasional yang menganggap bahwa hukum alam bersifat universal dan kekal dan bersumber dari tuhan langsung, sehingga kedudukanya lebih tinggi dari hukum ciptaan manusia. Dan hukum alam rasional yang menggangap bahwa sumber hukum yang bersifat universal dan kekal berasal dari akal rasio manusia.(Rakhmat, 2015)
Setelah  zaman renesanse muncul pemikiran baru  bahwa  hukum alam lahir dari rasio manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk yang penilainya diserahkan kepada moral alam. Tokoh-tokoh yang mendukung aliran hukum alam irasional yaitu: Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Plere Dubois, Marsillus Padua dan  John Wycliffe. Dan  tokoh -tokoh yang mendukung  aliran  alam  rasional  yaitu:  Hugo  De  Groot,  Christian Thomasius, Imanuel Kant dan Samuel Von Pufendorf.
Filsafat  Thomas  Aquinas  (1225-1274)  erat  kaitanya  dengan theologia. Dia mengakui bahwa kebenaran bukan hanya berasal dari wahyu tapi juga berasal dari kebenaran akal. Menurutnya pengetahuan yang tidak bisa ditempuh akal dan  disaat itulah diperlukan iman. Berbicara tentang hukum  Aquinas  mendefinisikan  hukum  sebagai  ketentuan  akal  untuk
kebaikan manusia, yang  dibuat  oleh orang  yang  mempunyai kekuasaan untuk itu. Sejak dunia diciptakan oleh tuhan maka manusia juga diatur oleh akal  rasio  yang  diciptakan  tuhan.  Hukum  alam  sering  disebut  sebagai hukum tuhan yang kedudukanya diatas segala-galanya meskipun demikian tidak seluruh hukum tuhan dapat  di  proleh oleh manusia. Hukum alam adalah  bagian  dari  pada  hukum  tuhan.(Rakhmat,  2015)  Aquinas menambahkan bahwa  hukum  positif yang  bertentangan  dengan hukum alam, maka hukum alam yang diberlakukan dan hukum positif dihapuskan sehingga  dianggap  tidak  ada  karena  hilang  kekuatan dari  pada  hukum positif tersebut, hukum positif hanya berlaku jika berasal dari hukum alam.
Lebih jauh Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan sebagai berikut:
1. Lex aeterna merupakan rasio tuhan sendiriyang mengatur segala hal  dan  sebagai  sumber  hukum  sehinggga  rasio  tidak  dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
2. Lex  divina ,  bagian  rasio  tuhan  yang  ditangkap  oleh  manusia melalui wahyunya yang diterimanya.
3. Lex  naturalis ,  inilah  yang  disebut  sebagai  hukum  alam  yang menjelma dari rasio manusia.
4. Lex positivis, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum  alam  terhadap  apa  yang  dibutuhkan  oleh  keadaan manusia.(Farkhani, 2018)
Salisbury  (1115-1180)  adalah  rohaniawan  di  abad  pertengahan. Menurutnya gereja dan  negara  perlu bekerja sama ibarat roh dan  jasad. Menurut Salisbury  pemerintah  dalam  menjalankan  kekuasaanya  wajib memperhatikan hukum yang  tertulis dan  tidak  tertulis  (hukum alam). Salisbury  menjelaskan  bahwa  kehidupan  dalam  bernegara  itu  seperti sarang lebah yang perlunya kerja sama dari semua unsur untuk tercapainya suatu tujuan. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan hukum. Ketika hukum ciptaan manusia bertentangan dengan hukum tuhan maka hukum tersebut tidak perlu adanya.(Rakhmat, 2015)
Marilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317), kedua tokoh ini adalah orang yang berpengaruh di abad 14.  Padua berpendapat bahwa  negara  berada  diatas  kekuasaan Paus.  Bahwa kedaulatan berada pada tangan rakyat, pemikiran padua terhadap kenegaraan terinspirasi dari pemikiran  aristoteles. Tujuan dari  suatu  negara  menurut padua  adalah untuk  memakmurkan  rakyat  dengan  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya kepada  rakyat supaya  dapat  mengembangkan diri dengan bebas. Dengan  demikian hukum yang  dibuat oleh  pnguasa  haruslah mengabdi kepada  rakyat karena kedaulatan yang sesungguhnya berada pada  rakyat. Bahkan rakyat mempunyai hak mutlak untuk memilih penguasanya, rakyat juga  dapat  menghukum  dengan  memberhentikan  penguasa  apabila tindakan  penguasa  bertentangan  dengan  Undang-Undang.(Aburaera, 2017)
Setelah menyinggung dari dua tokoh hukum alam irasional, kiranya perlu  diuraikan  pendapat-pendapat  aliran  hukum  alam  yang  rasional antara lain:
Hugo  De  Groot  atau  Grotius  dikenal  sebagai  bapak  hukum internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam  hubungan  antar  negara.  Menurut  Grotius  hukum  adalah  rasio manusia. Hukum alam menurutnya adalah hukum yang lahir sesuai dengan kodratnya manusia. Hukum alam ini tidak dapat  diubah secara permanen bahkan oleh tuhan sekalipun. Hukum alam itu berasal dari manusia melalui akal rasio yang telah diciptakan oleh tuhan.(Rakhmat, 2015)
Samuel Von Puendorf (1638-1694) adalah pencetus hukum alam di jerman. Pufendorf berpendapat  hukum alam adalah  aturan yang  berasal dari  akal pikiran  murni manusia. Dalam hal ini unsur naluriah manusia sangat berperan. Dalam suatu hidup masyarakat, selalu timbul perselihan demi  mempertahankan  kepentingan  masing-masing,  karena  timbulnya kepentingan-kepentingan  dalam  masyarakat  dibuatlah  suatu  kontrak dimana kekuasaan di pegang oleh raja sebagai pemerintah, dengan adanya
kontrak  sukarela  yang  dibuat  oleh  masyarakat  maka  kekuasaan  yang absolute sudah tidak ada lagi karena semua kekuasaan dipegang oleh tuhan. Disisi  lain  pikiran  tentang  perundang-undangan lebih  maju  ke  depan. Adapun  Undang-Undang  yang  dimaksud  adalah  perintah  dari penguasa.(Rakhmat, 2015)
Para  pengikut  paham  Thomas Aquinas  atau  disebut  dengan Neo Thomis atau Neo scholastics yang berkembang di abad ke-20 bahwa hukum alam itu mempunyai makna antara lain:
1. Hukum alam merupakan hukum yang memberikan hak kepada setiap orang, apa yang adil harus dilaksanakan terhadap apa yang tidak adil harus ditinggalkan dan dihindari
2. Hukum alam memiliki tiga  prinsip  utama yaitu melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela, memperbaiki kerugian yang dianggap bertentangan dengan hukum serta menghormati suatu kekuasaan berdasarkan hukum.
3. Hukum alam merupakan hakikat dari  kebajikan manusia yang dapat  dicapai  serta  mengarahkan  manusia  agar  bertindak sebagaimana mestinya.(Fuady, 2020)
Banyak tujuan hukum alam yang tidak bisa terlepas dari hukum alam sendiri yaitu:
a. Mencapai keadilan
b. Mencapai kepastian hukum
c. Mencapai ketertiban dalam masyarakat
d. Melindungi hak,  kebebasan, dan  persamaan  dari  dan  diantara warga negara
e. Melindungi hak hak untuk hidup dan hak asasi manusia lainya.
f. Melindungi harkat martabat manusia
g. Melindungi pelaksanaan prestasi individual yang maksimum
h. Melindungi kepentingan moralitas pribadi dan moralitas umum. Sepanjang  sejarah hukum, hukum alam sering memainkan peran terhadap persoalan-persoalan hukum, fenomena peran yang dilakukan oleh
hukum alam yakni:
a. Hukum  alam  sebagai  kaidah  pedoman  dalam  pembuatan perundang-undangan yang berkeadilan
b. Hukum  alam  sebagai  kaidah  banding,  ketika  hukum  positif dirasakan tidak adil dan tidak rasional.
c. Hukum alam sebagai oposisi terhadap rezim yang berkuasa.
d. Hukum alam sebagai penjelmaan kaidah moral kedalam hukum positif.
e. Hukum alam sebagai kaidah pemcah kebekuan hukum positif.
f. Hukum alam sebagai kaidah pendamping hukum positif.(Fuady, 2020)
Dalam penegakan hukum alam tidak selalu bergandengan dengan hukum positif  buatan  manusia, sering  kali  hukum positif  tidak  sejalan dengan  hukum alam  ketika hukum positif  bertentangan dengan  hukum alam maka hukum buatan manusia haruslah dihilangkan dan tidak dapat diberlakukan salah  satu  praktek  yang  sering  terjadi  dalam  penyusunan pertauran perundang-undangan adalah pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat  pribadi  atau  melanggar hak  pribadi  sehingga tindakan manusia bertentangan  dengan  cita-cita  hukum  alam  seperti  cara  hidup  dalam berumah tangga, cara berpakaian, hubungan seksual, dan termasuk negara ikut  campur  dalam  pembuatan  kontrak-kontrak yang  dibuat  oleh  para swasta atau masyarakat sehingga yang  akan terjadi masyarakat tertindas hak-hak alamiah nya  dan  tidak  diberika  kompensasi yang  layak  karena dalam  pembuatan  peraturan  perundangan-undangan    sebagai  hukum positif pemerintah dan parlemen terkadang dalam membuat hukum tidak bersifat obyektif yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan para oknum, sehingga terjadilah kesenjangan dan kontroversi dalam masyarakat akibat tidak  terlaksananya hak-hak alamiah dari  setiap  manusia.(Fuady, 2020)  Hal  ini  persis  sebagaimana  yang  terjadi  terhadap  pengesahan Undang-Undang cipta  kerja, Undang-Undang yang tidak diinginkan oleh masyarakat  Indonesia  karena  diaggap  tidak  terpenuhi  unsur-unsur
keadilan dan dirampasnya hak-hak alamiah dari para  masyarakat. Aliran filsafat hukum alam melihat adanya kesalahan-kesalahan dan kediktatoran dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

## SIMPULAN
Hukum merupakan perisai  bagi  masyarakat  untuk melindungi hak-hak dasar  yang  melekat  pada  manusia.  Hukum  yang  diciptakan  haruslah produk  rasional,  hukum tidak  boleh diciptakan  atas  kepentingan  suatu oknum.  Karena  Tujuan  dibentuknya  hukum  adalah  untuk  mengatur kepentingan rakyat. Menurut aliran hukum alam, apabila terdapat produk hukum  yang  bertentangan  dengan  hukum  alam,  maka  hukum  buatan manusia  tersebut  harus  dikesampingkan.  Dalam  ajaran  hukum  alam, hukum harus memberikan hak kepada  setiap  orang, apa  yang  adil harus dilaksanakan,  dan  ketidak  adilan  harus  ditinggalkan. Salah  satu  tujuan hukum alam sendiri adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataan nya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta  Kerja  banyak  sekali penolakan  dari  berbagai kalangan  masyarakat,  hal  ini  menunjukan adanya  ketidak  adilan  yang dirasakan oleh masyarakat, ditambah lagi adanya ketidak transparansian dari Lembaga legislative dan pemerintah dalam perumusan UU Cipta Kerja yang telah menyalahi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.  Menurut  hukum  alam  Ketika  suatu  aturan  tidak  ada  rasa keadilan maka hukum tersebut harus ditolak, begitu juga UU Cipta  Kerja dalam perspektif  aliran hukum alam, UU  tersebut harus dibatalkan atau setidak-tidaknya harus direvisi Kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburaera, S. (2017). Filsafat Hukum dan Praktik . Kencana.
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Dahwir,  A.  (2020).  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam  Persfektif Pemikiran  Philippe  Nonet  And  Philip  Selznick  Mengenai  Hukum Konservatif. Sol Justicia , 3 (2), 165.
Farkhani.  (2018). Filsafat  Hukum  Merangkai  Berfikir  Hukum  Post Modernisasi . Kafilah Pubhlising.
Fuady,  M.  (2014). Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum . Prenadamedia Group.
Fuady, M. (2020). Teori-Teori Besar Dalam Hukum . KENCANA.
Kurniawan,  F.  (2020).  Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 65.
L.Tanya, B., N.Simanjuntak, Y., & Y.Hage, M. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi . GENTA Publising.
Marmour, A. (2011). Philosofy of Law . Princeton University Press.
Nurhayati, T.  (2021).  Kajian  Yuridis  Sosiologis Terhadap  Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja Beserta Aturan Turunanya. Jurna Kertha Semaya , 9 (6), 1032.
Rakhmat, M. (2015). Pengantar Filsafat Hukum . Cv Warta Bagja.
Wacks, R.  (2006). Philosophy of  Law A Very Short Introduction .  Oxford University Press.