QUO VADIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANIAN: TERCAPAINYA KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI NEGARA AGRARIS

## Demson Tiopan, Kevin Alim Rabbani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia
e-mail: { demson.tiopan@maranatha.edu , banikevin26@gmail.com }

## Abstrak
Kedaulatan  pangan  merupakan  bagian  dari  manifestasi  kedaulatan  negara. Tercapainya  kedaulatan  pangan  akan  menjadikan  suatu  negara  memiliki kesejahteraan  yang  baik.  Tujuan  kedaulatan  pangan  harus  didukung  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang koheren. Kehadiran Undang-Undang CIpta Kerja dinilai telah menjauhkan Indonesia dari tujuan kedaulatan pangan. Tulisan ini  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertanian  dikaitkan  dengan pencapaian  kedaulatan  pangan  di  Indonesia.  Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  serta  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  inkoherensi  antara  kedaulatan  pangan yang  digagas  oleh  pemerintah  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanian.  Inkoherensi  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  sejumlah  perubahan  pada Undang-Undang di bidang pertanian melalui kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan  ini  pun  berpotensi  untuk  menimbulkan  dampak  terhadap  kesejahteraan para  petani.  Oleh  karena itu, perlu  dilakukan  kajian  ulang  oleh  pemerintah  terhadap Undang-Undang  Cipta  Kerja  khususnya  berkenaan  dengan  peraturan  di  bidang pertanian sehingga tujuan kedaulatan pangan akan tetap dapat dicapai.
Kata kunci: Kedaulatan pangan, Undang-Undang Cipta Kerja, Petani, Kesejahteraan

## Abstract
Food sovereignity is a part of state sovereiginty’s manifestation. The achievement of food  sovereignity  will  be  make  a  country  have  good  welfare.  Job  Creation  Law  was considered  to  made  distances  Indonesia  with  food  sovereignity’purpose.  This  paper used normative legal research, by taking a statute approach. The legal materials used are  primary  and  sedondary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the  research,  it shows  that  there  has  been  incoherence  between  food  sovereignity  initiated  by  the government and the agricultural sector rules. This incoherence caused by a number of changes  to  agricultural  sector  rules  through  Job  Creation  Law.  These  change  has several  potential  for  making  impact  to  farmers  welfare.  Therefore,  it  necessary  to conduct a review to Job Creation Law especially several rules related to the agricultural sector by the government so that food sovereignity’s purpose can still be achieved.
Keywords : Food Sovereiginty, Job Creation Law, Farmer, Welfare

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris yang  ditandai  dengan  banyaknya  lahan
subur  yang  dapat  ditanami  oleh  berbagai jenis  tanaman  pangan.  Tentu  saja  hal tersebut  menjadikan  suatu  keberkahan
tersendiri  bagi  sebuah  negara  agraris karena sedapat mungkin dapat melakukan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Misalnya saja tanaman padi sebagai penghasil beras merupakan  salah  satu  jenis  tanaman pangan yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan  data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi beras pada  rumah  tangga  di  tahun  2019  adalah sebesar  20.685.619  ton  atau  sekitar  77,5 kg per kapita per tahun. 1 Dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  beras  masih menjadi  makanan  pokok  utama  bagi masyarakat Indonesia, Kondisi ini tentunya menjadi  suatu  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah  untuk  terus  berupaya  agar tercukupinya  kebutuhan  pangan  nasional. Tercukupinya  kebutuhan  pangan  nasional dapat  dianggap  sebagai  suatu  kondisi ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui pemanfaatan  yang  baik  terhadap  sarana dan prasarana yang ada.
Pemerintah  nyatanya  memiliki  target yang  lebih  daripada  hanya  sekadar  untuk mencapai ketahanan pangan saja. Melalui Nawacita atau 9 Program Perubahan yang ditawarkan  pertama  kali  oleh  Presiden Joko  Widodo  di  masa  pemerintahan periode  pertamanya  disebutkan  bahwa salah  satu  program  tersebut  adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 2 Salah satu poin dalam program  tersebut  adalah  tercapainya kedaulatan pangan. Sebagai negara hukum,  pelaksanaan  suatu  kebijakan tentunya harus didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Dengan demikian pelaksanaan  program  tersebut  harus berlandaskan  pada  aturan-aturan  yang dapat mengarahkan pada capaian kedaulatan pangan.
Namun,  cita-cita  akan  kedaulatan pangan  menjadi  tergoyahkan  melalui
1 Badan Pusat Statistik, Konsumsi Bahan Pokok 2019, sebagaimana dimuat dalam
( https://www.bps.go.id/publication/2021/11/25/68b 1b04ce68c7d6a1c564165/konsumsi-bahan-pokok- 2019.html ), diakses pada tanggal 23 Mei 2022.
2 Kominfo, Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat, sebagaimana
kehadiran  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).  Pada  dasarnya  UU  Cipta  Kerja mengatur berbagai jenis muatan peraturan yang  mana  salah  satunya  berkenaan dengan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi  sektor  yang  cukup  penting  untuk diperhatikan mengingat berkenaan dengan kebutuhan pangan. Muatan peraturan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja memiliki potensi pelemahan terhadap upaya produksi pertanian. Satu poin penting yang dapat  diperoleh  dari  UU  Cipta  Kerja tersebut  adalah  mengenai  ketentuan kebijakan  impor  pangan  yang  dinilai  lebih dilonggarkan  daripada  ketentuan  aturan sebelumnya. Kemudian, aturan-aturan dalam  UU  Cipta  Kerja  beserta  aturan turunnya pun memiliki potensi akan adanya pengurangan lahan pertanian.
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  akan didasarkan kepada teori kedaulatan negara,  teori  negara  kesejahteraan,  dan teori  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial. Menurut Jellinek dalam bukunya “ Algemiene Staatshlere”, kedaulatan negara  merupakan  inti  kekuasaan  yang tidak  dapat  diperoleh  siapapun  (Marpaun, 2018).  Hal  ini  menimbulkan  konsekuensi yakni kekuasaan yang ada dalam pemerintahan yang tidak dibantah keberadaannya dan melekat pada pemerintahan.  Artinya  alat  negara  dalam hal  ini  adalah  pemerintahan  itu  sendiri. Lebih  lanjut,  Paul  Laband  menyatakn bahwa  negara  memiliki  kekuasaan  yang tidak  terbatas  (Marpaung,  2018).  Hukum dan  segala  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah adalah kehendak negara yang harus ditaati oleh masyarakat.
Pada pokoknya, negara kesejahteraan merupakan sebuah peran yang dijalankan oleh suatu negara dalam rangka penyediaan  layanan  dan  manfaat  bagi warga  negaranya  seperti  pemeliharaan pendapatan ekonomi, kesehatan,
dimuat dalam ( https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5 629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+%20% 20%20Untuk+Indonesia/0/infografis ), diakses pada tanggal 22 Mei 2022.
perumahan,  pendidikan,  dan  kegiatan sosial. 3 Spicker menuturkan mengenai teori negara kesejahteraan yang intinya menyatakan  bahwa  negara  kesejahteraan adalah  suatu  sistem  kesejahteraan  sosial yang  memberikan  mandat  kepada  negara (pemerintah)  guna  mengalokasikan  dana publik dalam rangka terjaminnya kebutuhan  dasar  warganya. 4 Pemaknaan dari negara kesejahteraan bersumber dari istilah  sejahtera  yang  menunjuk  kepada suatu  kondisi  manusia  yang  baik  yakni dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Dari  sisi  ekonomi,  makna  sejahtera  selalu dkaitkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan  sebagai  fungsi  kesejahteraan sosial. 5
Pada  dasarnya  negara  ksejahteraan ( welfare  state )  adalah  suatu  konsep dimana  negara  memiliki  kewajiban  untuk berperan aktif dalam hal upaya melindungi rakyatnya  dari  ancaman  kemisikinan, keterbelakangan,  kebodohan,  dan  hidup sehat  (Sukmana,  2015).  Sebagai  suatu negara  yang  berdaulat,  negara  memiliki kewenangan yang tidak terbatas sehingga tentunya negara harus memiliki
kemampuan
untuk mengelola, mendistribusikan  sumber  pendapatan  dan sumber daya alam dalam rangka mencapai kesejahteraan  rakyat  (Sukmana,  2015). Dengan  demikian  tentunya  hal  ini  harus menjadi  perhatian  bagi  pemerintah selaku penggerak  negara.  Dari  konsep  negara kesejahteraan  tersebut  timbul  adanya fungsi-fungsi  yang  harus  dijalankan  oleh negara. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Kebutuhan dasar harus dapat terpenuhi  sehingga  negara  harus dapat menjamin individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum;
2.  Krisis sosial yang dipicu oleh kondisi social  contingencies (seperti  usia lanjut,  pengangguran)  harus  dapat
3 Darmini  Roza  dan  Gokma  Toni  Parlindungan, “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan Perundang-Undangan untuk
Mewujudkan
Indonesia  Sejahtera  dalam  Padangan  Teori  Negara Kesejahteraan”, Jurnal  Cendekia  Hukum ,  5:  Edisi September, 2019, hal. 135.
dijamin  oleh  negara  agar  tidak sampai dialami oleh rakyatnya; dan 3.  Akses pelayanan sosial seperti pendidikan,  pemenuhan  gizi,  dan sanitasi harus dapat dijamin terpenuhi oleh negara.
Menurut  Kranburg,  konsep  negara kesejahteraan bukan hanya sekadar ketertiban  hukum,  melainkan  turut  aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. 6 Teori  negara  di  dalam  negara kesejahteraan  menunjuk  kepada  konsep pembangunan  kesejahteraan  sosial  yaitu serangkaian  aktivitas  yang  terencana  dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. 7 Aktivitas terencana di dalamnya termuat pula kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung ke arah tujuan yang telah ditetapkan.
Kedaulatan  pangan  menjadi  suatu bentuk  tujuan  yang  mulia.  Tercapainya kedaulatan  pangan  maka  akan  dapat menyejahterakan  masyarakat  terutama para  petani  yang  dapat  memperoleh pendapatan  dari  penjualan  hasil  taninya. Perubahan-perubahan  yang  terdapat  di dalam  UU  Cipta  Kerja  telah  menggeser arah  dari  tujuan  kedaulatan  pangan dengan  pelonggaran  kebijakan  impor pangan  dan  alihfungsi  lahan  pertanian.  Di dalam penelitian ini akan mengkaji dampak dari  perubahan  UU  Cipta  Kerja  terhadap pencapaian  kedaulatan  pangan  yang memiliki  implikasi  terhadap  kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. Selain itu,  penelitian  ini  akan  menguraikan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku stakeholders berkenaan  dengan masalah tersebut.
Roscoe  Pound  menuturkan  bahwa hukum  pada  dasarnya  dapat  dimaknai sebagai alat rekayasa sosial atau masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social engineering )  (Fuadi,  2013).  Teori  ini  lahir dari  pemikiran  yang  berpatokan  pada
4 Ibid, hal. 136.
5 Ibid, hlm. 136.
6 Winda Rosalina Effendi, Konsep Wellfare State di Indonesia , Jurnal Trias Politika , 1:April, 2017, hal. 173.
7 Ibid, hal. 176.
kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, beliau menuturkan pula bahwa sistem  hukum  itu  ada  dalam  rangka mencapai ketertiban hukum dengan mengakui  kepentingan-kepentingan  yang ada.  Kepentingan  yang  dimaksud  adalah kepentingan  umum,  kepentingan  sosial, maupun  kepentingan  pribadi. 8 Sehingga dapat dikatakan bahwa kepentingan menjadi  perhatian  utama  dalam  teori hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  yang daripadanya  harus  dapat  terpenuhi  guna mencapai  ketertiban  umum  sebagaimana yang menjadi tujuan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan kajian yang akan menjawab suatu pertanyaan  “bagaimana  koherensi  antara tujuan  kedaulatan  pangan  yang  digagas oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan  di  bidang  pertanian ?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin  mengetahui  dan  mengkaji  terkait dengan koherensi antara tujuan kedaulatan pangan  yang  digagas  oleh  pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

## METODE
Adapun  metode  peneliitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
perundang-undangan  dilakukan  dengan melakukan telaah terhadap undang- undang  yang  relevan  dengan  topik  yang sedang  diteliti.  Sifat  penelitian  yang digunakan  adalah  deskiptif  analitis  yakni penelitian yang mendeskripsikan peristiwa yang sedang diteliti dan melakukan analisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik
8 Arif  Noor  &  Dwi  Wulandari,  “Landasan Konstitusional  Perlindungan  Data  Pribadi  Pada Transaksi Fintech Lendig di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 5: April, 2021, hal. 106.
pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan  studi  literatur  yang  berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Analisis data  yang  digunakan  bersifat  deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan  pangan  merupakan  salah satu kebutuhan dasar yang harus senantiasa terpenuhi.
Tepenuhinya kebutuhan  pangan  maka  dapat  terjamin pula  ketahanan  hidup  seseorang  sebagai makhluk hidup. Pemerintah selaku pemegang  kedaulatan  yang  daripadanya memiliki  kewenangan  untuk  menentukan segala  kebijakan  harus  senantiasa  dapat memastikan  bahwa  kebutuhan  pangan masyarakat  dapat  tercapai.  Hal  ini  pun merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan negara yang tertuang di dalam konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum. 9 Adanya  tujuan  tersebut  di  dalam konstitusi  negara  menyiratkan  bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan. Implikasinya dari hal tersebut  ialah  bahwa  Indonesia  melalui pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan harus  senantiasa  dapat  melaksanakan fungsi-fungsi negara kesejahteraan. Salah satu  fungsi  tersebut  adalah  berkenaan dengan  terjaminnya  kebutuhan  dasar warga negaranya dengan cara setidaknya dapat  memperoleh  pendapatan  minimum. Secara makro, kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar berkaitan erat dengan  ketahanan  pangan  suatu  negara. Ketahahan pangan adalah kondisi terpenuhinya  Pangan  bagi  negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya  Pangan  yang  cukup,  baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan  dengan  agama,  keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 10 Pada pokoknya ketahanan negara  berbicara  mengenai  bagaimana cara agar terpenuhinya kebutuhan pangan
9 Lihat Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945
10 Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 4
dalam negeri. Lebih daripada itu, kedaulatan  pangan  berbicara  mengenai hak  negara  yang  secara  mandiri  dapat menentukan kebijakan pangan yang dapat menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan  hak  bagi  masyarakat  untuk menentukan  sistem  pangan  yang  sesuai dengan  potensi  sumber  daya  lokal. 11
Artinya  negara  memiliki  kedaulatan  untuk menentukan arah kebijakan pangan nasional. Dilansir dari situs Serikat Pertanian  Indonesia,  disebutkan  bahwa kedaulatan pangan berarti konsep pemenuhan  pangan  melalui  produksi lokal. 12 Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  produksi  lokal  menjadi  punggung utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan  melalui  produksi  dalam  negeri secara  langsung  dapat  menyejahterakan para petani dalam memperoleh pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan.
Kebijakan  pangan  yang  dikeluarkan tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Adapun  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  saat  ini berkenaan  dengan  pangan  terdapat  di dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012;  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Petani;  dan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertaninan  Pangan Berkelanjutan.  Pada  pokoknya  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut mengatur mengenai mekanisme pemberakuan  kebijakan  seputar  pangan termasuk  di  dalamnya  mengatur  pula mengenai lahan pertanian.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2020  (UU  Cipta  Kerja)  telah mengubah peraturan perundang- undangan  di  atas.  Perubahan  tersebut telah  mengubah  arah  dari  kebijakan pangan di Indonesia. Adapaun perubahan- perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
11 Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 2
12 Serikat Petani Indonesia, Konsepsi Serikat Petani Indonesia  (SPI)  tentang  Kedaulatan  Pangan ,
a. Ketentuan Pasal 64 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah ketentuan Pasal  1  Angka  7  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

## Sebelum diubah:
Ketersediaan  Pangan  adalah  kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam  negeri  dan  Cadangan  Pangan Nasional  serta  impor  apabila  kedua sumber  utama  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan.

## Setelah diubah:
Ketersediaan  Pangan  adalah  kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam  negeri,  Cadangan  Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
Perubahan  yang  terdapat  di  ketentuan Pasal  tersebut  terletak  pada  ketentuan impor  yang  sudah  tidak  lagi  berposisi sebagai  alternatif  terakhir.  Perubahan tersebut  tentunya  akan  memungkinkan dapat dilakukannya impor kapan saja tanpa harus  memerhatikan  terlebih  dahulu  hasil produksi  dalam  negeri  dan  cadangan pangan nasional. Keadaan seperti ini tentu saja  memiliki  potensi  bagi  negara  untuk senantiasa  melakukan  impor  pangan sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan pangan  nasional.  Di  sisi  yang  lain,  hal  ini pun memungkinkan
terjadinya
kemerosotan dalam upaya produksi dalam negeri.
b. Ketentuan Pasal 64 Angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 14 UU Pangan
Sebelum diubah:
(1) Sumber penyediaan Pangan berasal  dari  Produksi  Pangan dalam  negeri  dan  Cadangan Pangan Nasional.
(2) Dalam  hal  sumber  penyediaan Pangan  sebagaimana  dimaksud
sebagaimana  dimuat  dalam  ( https://spi.or.id/isu- utama/kedaulatan-pangan/ ), diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
pada  ayat  (1)  belum  mencukupi, Pangan  dapat  dipenuhi  dengan Impor  Pangan  sesuai  dengan kebutuhan.
Setelah diubah:
(1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:
a. Produksi Pangan dalam negeri;
b. Cadangan  Pangan  Nasional; dan/atau
c. Impor.
(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani,  Nelayan,  Pembudi  Daya
Ikan,  dan  Pelaku  Usaha  Pangan mikro  dan  kecil  melalui  kebijakan tarif dan non tarif.
Perubahan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan Pasal tersebut terletak pada posisi  dari  impor  sebagai  salah  satu sumber  penyediaan  pangan  yang diprioritaskan.  Hal  ini  dipandang berbeda dengan ketentuan sebelumnya  yang  mana  sumber penyediaan pangan diprioritaskan terlebih  dahulu  dari  produksi  pangan dalam  negeri  dan  cadangan  pangan nasional.  Ketentuan  seperti  ini  dapat berpotensi  untuk tergesernya produksi pangan  dalam  negeri  dan  cadangan pangan  nasional  sebagai  sumber penyediaan yang utama.
c. Ketentuan  Pasal  64  Angka  3  UU Cipta  Kerja  yang  mengubah ketentuan Pasal 15 UU Pangan
Sebelum diubah:
(1) Pemerintah
mengutamakan Produksi  Pangan  dalam  negeri untuk  pemenuhan  kebutuhan konsumsi Pangan.
(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi,  kelebihan  Produksi Pangan  dalam  negeri  dapat digunakan untuk keperluan lain.
Setelah diubah:
(1) Produksi  Pangan  dalam  negeri digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.
(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi,  kelebihan  Produksi Pangan  dalam  negeri  dapat digunakan untuk keperluan lain.
Perubahan yang terdapat  di dalam Ketentuan  Pasal  tersebut  adalah terletak  posisi  produksi  pangan dalam negeri yang sudah tidak lagi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan  konsumsi  pangan,  Hal ini  tentu  saja  membuat  semakin dilonggarkannya  kebijakan  impor pangan.
d. Ketentuan Pasal 64 Angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 36 UU Pangan
Sebelum diubah:
(1) Impor  Pangan  hanya  dapat dilakukan apabila Produksi
Pangan dalam negeri tidak mencukupi  dan/atau  tidak  dapat diproduksi di dalam negeri.
(2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi
Pangan dalam negeri dan Cadangan  Pangan  Nasional  tidak mencukupi.
(3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan  Pangan  Pemerintah ditetapkan  oleh  menteri  atau lembaga pemerintah yang mempunyai  tugas  melaksanakan tugas  pemerintahan  di  bidang Pangan.
Setelah diubah:
(1) Impor  Pangan  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
(2) Impor  Pangan  Pokok  dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi  dan  cadangan  pangan nasional.
(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  serta  Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.
Perubahan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan  Pasal  tersebut  adalah terletak  pada  penghilangan  syarat untuk  dapat  dilakukannya  impor pangan  yakni  ketika  hasil  produksi dalam  negeri  dan  cadangan  pangan nasional tidak mencukupi. Ketentuan ini tentu  saja  membuka  peluang  yang cukup  lebar  bagi  pemerintah  untuk senantiasa  melakukan  impor  pangan kapan saja tanpa harus
mempertimbangkan ketersediaan hasil produksi  dalam  negeri  dan  cadangan pangan nasional.
e. Ketentuan  Pasal  64  Angka  5  UU Cipta  Kerja  yang  mengubah ketentuan Pasal 39 UU Pangan

## Sebelum diubah:
Pemerintah  menetapkan  kebijakan dan  peraturan  Impor  Pangan  yang tidak  berdampak  negatif  terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi,
kesejahteraan  Petani,  Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.
Setelah diubah: Pemerintah  Pusat  menetapkan kebijakan  dan  peraturan  Impor
Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani,
peningkatan  kesejahteraan  petani,
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku  Usaha  Pangan  mikro  dan kecil.
Perubahan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan  Pasal  tersebut  adalah penghilangan  syarat  “yang  tidak berdampak  negatif”  pada  penetapan kebijakan dan peraturan impor pangan terhadap  keberlanjutan  usaha  tani. Dengan  demikian  secara  a  contrario
keadaan  seperti  ini  dapat  berpotensi untuk  ditafsirkan  dalam  arti  bahwa dapat  ditetapkannya  kebijakan  dan peraturan impor pangan yang
berdampak negatif. Selain itu perubahan  lainnya  terletak  pada kewenangan dalam melakukan penetapan  kebijakan  dan  peraturan impor pangan yang mana sebelumnya dipegang  oleh  “pemerintah”  yang berarti dapat dilakukan oleh pemerintah pusat  dan/atau  pemerintah  daerah. Akan tetapi pada ketentuan perubahan pasal  tersebut  kewenangan  hanya dilakukan  oleh  pemerintah  pusat. Artinya, pemerintah daerah sudah tidak lagi  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penetapan  kebijakan  dan peraturan  impor  pangan.  Hal  ini tentunya  dapat  dimaknai  bahwa  telah terjadi pergeseran mengenai kebijakan penetapan  dan  peraturan  impor pangan  yang  desentralistik  menjadi sentralistik.
Padahal pemerintah daerah masih harus diberikan kewenangan  mengingat  pemerintah daerah akan jauh lebih paham terhadap kebutuhan  daerahnya  dibandingkan dengan pemerintah pusat.
f. Ketentuan Pasal 32 Angka 1 UU Cipta Kerja  yang  mengubah  ketentuan Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani) Sebelum diubah: (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi
Pertanian  dalam  negeri  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan nasional.
(2) Kewajiban mengutamakan produksi  Pertanian  dalam  negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  melalui  pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan  musim  panen  dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
(3) Dalam  hal  impor  Komoditas
Pertanian,  menteri  terkait  harus melakukan koordinasi dengan Menteri. Setelah diubah: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian. (2) Kewajiban  peningkatan  produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dilakukan  melalui  strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

## g.  Ketentuan  Pasal  32  Angka  2  UU
Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 30 UU Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani Sebelum diubah: (1)  Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian  dalam  negeri  sudah mencukupi kebutuhan konsumsi  dan/atau  cadangan pangan Pemerintah. (2)  Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Setelah diubah: (1) Kecukupan kebutuhan
konsumsi  dan/atau  cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi  dalam  negeri  dan impor  dengan tetap melindungi kepentingan Petani.
(2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi  dan/atau  cadangan pangan Pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Perubahan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan  Pasal  tersebut  adalah terletak pada dihilangkannya larangan impor komoditas pertanian pada  saat  kebutuhan  konsumsi dan/atau cadangan pangan nasional  telah  terpenuhi.  Pada ketentuan yang baru justru semakin menguatkan kedudukan impor pangan  sebagai  sumber  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi dan/atau cadangan pangan nasional.
h.  Ketentuan Pasal 124 Angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

## Sebelum diubah:
Dalam  hal  untuk  kepentingan  umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Setelah diubah:
Dalam  hal  untuk  kepentingan  umum dan  atau  Proyek  Strategis  Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Perubahan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan Pasal tersebut adalah penambahan syarat untuk dapat dilakukannya  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan  yakni  dalam  rangka  pelaksanaan proyek  strategi  nasional  yang  mana sebelumnya hanya didasarkan pada syarat demi  kepentingan  umum  saja.  Merujuk kepada  ketentuan  Pasal  1  Angka  1
Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional, proyek strategi nasional adalah    proyek  dan/atau  program  yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,  dan/atau  badan  usaha  yang memiliki  sifat  strategis  untuk  peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian hal ini berbeda dengan kepentingan  umum.  Keberadaan  syarat proyek  strategi  nasional  ini  berpotensi untuk  dapat  dilaksanakannya  alihfungsi lahan  pertanian  yang tidak  sesuai  dengan praktik  secara  riil  di  lapangan  yakni  tidak dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian perubahan- perubahan tersebut dapat dikatakan bahwa pada pokoknya arah dari tujuan kedaulatan pangan  menjadi  tergoyahkan.  Esensi  dari kedaulatan  pangan  itu  sendiri  adalah adanya hak bagi negara dalam menentukan  kebijakan  pangan  dengan cara  memberikan  hak  bagi  masyarakat dalam  menentukan  sistem  pangan  yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Artinya  dalam  hal  ini  sumber  daya  lokal yang  dikelola  oleh  masyarakat  menjadi tolak  ukur  yang  harus  diperhatikan. Kemudian  kedaulatan  pangan  itu  sendiri bukan  berarti  hanya  sekadar  tercapainya ketahanan  pangan    lagi,  melainkan kemandirian pangan dengan mengandalkan  sumber  daya  lokal  yang dimiliki.
Berdasarkan  data  yang  ada,  diketahui bahwa  pada  tahun  2021  jumlah  petani  di Indonesia  mencapai  angka  sebesar  33,4 juta  penduduk.    Lebih  lanjut,  Data  dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sektor  pertanian  tergolong  sebagai  sektor yang dapat menyerap tenaga kerja tertinggi pada  tahun  2022  dengan  mencatatkan angka  sebesar  29,96%  atau  sekitar  1,86 juta  orang  per  tahun.    Dikaitkan  dengan konsep  negara  kesejahteraan  itu  sendiri
maka  suatu  negara  sudah  selayaknya memenuhi  kewajibannya  untuk  dapat melindungi  rakyatnya  dari  kemiskinan. Pertanian  sebagai  ladang  untuk  mencari mata  pencaharian  bagi  para  petani  harus tetap  dapat  dijaga  eksistensinya.  Lebih lanjut,  tindakan  pemerintah  pun  bukan hanya sekadar memastikan bahwa tersedianya  lahan  bagi  para  petani  untuk menanami tanaman tani, melainkan harus diimbangi  dengan  adanya  akses  dari  sisi penjualan.
Perubahan  yang  termuat  di  dalam  UU Cipta  Kerja  yang  pada  pokoknya  telah melonggarkan  kebijakan  impor  pangan justru akan semakin mempersempit akses penjualan para petani alih-alih memperluas akses penjualan. Padahal ketentuan sebelum  perubahan  yang  menjadikan impor  pangan  sebagai  alternanif  terakhir dinilai  memiliki  arah  yang  mendukung terhadap upaya para petani dalam penjualan hasil tani atau tanaman pangan. Dampak  dari  adanya  perubahan  tersebut bagi para petani tentunya akan mengurangi tingkat  pendapatan  daripada  sebelumnya. Bahkan ketika impor pangan terus dilakukan  tanpa  lagi  memerhatikan  sedikit pun  terhadap  produk  lokal  maka  akan semakin  mengancam  kesejahteraan  para petani.
Kemudian  selanjutnya  terkait  dengan ancaman  lahan  pertanian  yang  tergerus oleh  kebijakan  alihfungsi  lahan  akan semakin  mengancam  kesejahteraan  para petani.  Implikasi  dari  adanya  UU  Cipta Kerja  pada  prinsipnya  ingin  membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan  mengundang  investor  baik  dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketersediaan  lahan  menjadi  hal  yang cukup  diperhatikan  sebagai  salah  satu kunci dalam rangka melaksanakan investasi  yang  hendak  dilakukan.  Akan tetapi,  situasi  seperti  ini  membuat  kondisi yang saling tarik-menarik antara kepentingan investasi dengan kepentingan lahan pertanian sebagai ladang pencaharian para petani. Perubahan yang terdapat  di  dalam  UU  Cipta  Kerja berkenaan  dengan  lahan  pertanian  yang mana semakin diperlonggar dengan penyematan alasan proyek startegis nasional  berpotensi  untuk  dapat  secara
masif  menggerus  lahan  pertanian.  Hal  ini tentunya akan dapat mengancam kesejahteraan para petani. Nampaknya perubahan-perubahan terhadap  arah  dari  pengaturan  pangan sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya
disinyalir bertendensi dimaknai  sebagai  rekayasa  sosial  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Pembentukan UU  Cipta  Kerja  (khususnya  pengaturan  di bidang  pertanian)  nyatanya  dilakukan secara  penuh  dengan  menggunakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara tanpa sedikit  pun  memerhatikan  rakyat  selaku pemilik kedaulatan yang sejati sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pola  pikir  masyarakat  terhadap  impor pangan itu sendiri hendak digeser ke arah suatu  konsep  pemikiran  bahwa  impor pangan  merupakan  suatu  hal  yang  wajar mengingat ketersediaan lahan yang semakin  menipis  sedangkan  kebutuhan akan  pembangunan  bagi  kepentingan umum  dan  proyek  strategis  nasional semakin  banyak.  Akibatnya  cita-cita  akan kedaulatan  pangan  itu  sendiri  menjadi semakin  menjauh  dari  kita  selaku  negara agraris.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
telah
terjadi inkoherensi  antara  tujuan  kedaulatan negara  yang  digagas  oleh  pemerintah dengan peraturan perundang-undangan di bidang  pertanian.  Hal  ini  ditandai  dengan perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanian  pasca  UU  Cipta  Kerja  yang menjadikan kebijakan impor pangan semakin  dilonggarkan  dan  pelonggaran alihfungsi lahan pertanian dengan penambahan  alasan  demi  kepentingan proyek  strategis  nasional.  Akibat  dari perubahan  tersebut  akan  berdampak kepada kesejahteraan para petani. Penulis menyarankan  agar  pemerintah  mengkaji ulang terkait dengan perubahan- perubahan pada UU Cipta Kerja di bidang pertanian.  Selain  itu  perlu  dimasukkan pengaturan yang “memaksa” untuk memaksimalkan  hasil  produksi  dalam
negeri  yang  diimbangi  oleh  pemberlaku kembali rumusan pasal mengenai pengaturan yang ketat terhadap kebijakan impor pangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2019). Konsumsi Bahan Pokok 2019. https://www.bps.go.id/publication/2 021/11/25/68b1b04ce68c7d6a1c56 4165/konsumsi-bahan-pokok- 2019.html
Effendi, W.R. 2017. Konsep Wellfare State di  Indonesia ,  Jurnal  Trias  Politika , 1(1).
Fuadi,  M.  2013. Teori-Teori  Besar  (Grand Theory)  Dalam  Hukum ,  Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
Kominfo, Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat,
(2019). https://kominfo.go.id/index.php/con tent/detail/5629/NAWACITA%3A+9 +Program+Perubahan+%20%20% 20Untuk+Indonesia/0/infografis
Marpaun,  L.A.  Ilmu  Negara.  2018. Yogyakarta: ANDI.
Noor,  A.  & Wulandari,  D.  2021.  Landasan Konstitusional  Perlindungan  Data Pribadi  Pada  Transaksi  FIntech Lending di Indonesia, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 20 April.
Oman, et.al . Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial . 2015. Malang:
Intrans Publishing.
Roza,  D.  &  Parlindungan  G.T.  2019.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Padangan Teori Negara Kesejahteraan, Jurnal  Cendekia
Hukum , 5(1), 13-144.
Serikat Petani Indonesia. (2021). Konsepsi Serikat  Petani  Indonesia  (SPI)
tentang Kedaulatan Pangan . https://spi.or.id/isu- utama/kedaulatan-pangan/
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang Perlindungan
Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta
Kerja.