## KEABSAHAN PEMBATALAN HIBAH AKIBAT PEMBERI HIBAH JATUH MISKIN

## Oktaviana Adhani
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Email: mynizly@yahoo.com

## Bagiyo Atmaja
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Abstract
A grant is a gift that starts in effect since it is implemented. not infrequently the grant as a voluntary gift raises problems that occur because there are other parties who raise  objections  to  the  grant.  This  study  analyzes  the  validity  of  grants  to  minors represented by their mothers and the legal position of cancellation of grants due to poor grants.  The  research  method  used  is  normative  juridical  by  using  the  statutory approach and conceptual approach. The results of the study showed that the grants for the inheritance of the giver of grants to minors and received by their mothers were legal. The provisions in the Civil Code govern that grants can be revoked and canceled The word "can be canceled", which means that the grant made is not null and void by law, but must be canceled by submitting a request for cancellation at the Court. Keywords: Grant, Agreement, Cancellation

## Abstrak
Hibah  merupakan  suatu  pemberian  yang  mulai  berlaku  sejak dilaksanakan.  tidak  jarang  hibah  sebagai  suatu  pemberian  secara  sukarela tersebut  menimbulkan  permasalahan  yang  terjadi  karena  terdapat  pihak  lain yang  mengajukan  keberatan  atas  hibah  tersebut.  Penelitian  ini  menganalisis keabsahan  hibah  kepada  anak  dibawah  umur  yang  diwakili  ibunya  dan kedudukan  hukum  pembatalan  hibah  akibat  pemberi  hibah  jatuh  miskin. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah atas harta bawaan pemberi hibah kepada  anak  yang  belum  dewasa  dan  diterima  oleh  ibunya  adalah  sah. Ketentuan  dalam  KUHPerdata  mengatur  bahwa  hibah  dapat  dicabut  dan dibatalkan  Kata  “dapat  dibatalkan”,  yang  berarti  bahwa  hibah  yang  dibuat tidak  batal  demi  hukum,  melainkan  harus  dibatalkan  dengan  mengajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan.
Kata Kunci: Hibah, Perjanjian, Pembatalan
Pendahuluan Hibah merupakan suatu pemberian yang mulai berlaku sejak saat itu atau sebagai suatu pemberian tentunya antara penghibah  dengan  penerima  hibah
saling  mengenal  dan  sebagai  wujud saling  mengenal  inilah  akhirnya pemberi  memberikan  hibah  kepada orang  lain.  Sebagai  pemberian kadangkala  si  penerima  langsung menerima  hak  milik  atas  barang
yang  diperoleh  berdasarkan  hibah dan  melakukan  suatu  perbuatan hukum  atas  obyek  hibah.  Namun tidak  jarang  hibah  sebagai  suatu pemberian  secara  sukarela  tersebut menimbulkan  permasalahan  yang terjadi  karena  terdapat  pihak  lain yang  mengajukan  keberatan  atas hibah tersebut.
Hibah  kepada  seseorang  yang karena  hubungan  darah,  terlarang untuk  kawin;  hibah  antara  suami isteri  dan  sebaliknya;  bilamana pemberi  hibah  atau  penerima  hibah telah  meninggal  dunia,  baik  salah satu  pihak  maupun  kedua-duanya; bila  barang  yang  dihibahkan  itu telah hilang atau hancur; bila barang yang  dihibahkan  itu  telah  dipindah- tangankan  oleh  si  pemberi  hibah, baik  dijual,  diberikan  kembali,  atau dengan  cara-cara  lain;  bila  barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya  karena  sesuatu  sebab  apa pun;  bila  pemberi  hibah  telah mendapatkan  suatu  penggantian untuk  hibah  tersebut.  Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi,  kecuali  bila  ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan  tidak  cukup  untuk menjamin legitieme portie . Bila hibah- hibah  semasa  hidup  pewaris  harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai  dan  hibah  yang  diberikan paling  akhir,  ke  hibah-hibah  yang dulu-dulu.  (Suparman, 2005) Hibah  orang  tua  dalam  hal  ini ayah kepada anaknya yang masih di bawah umur yang bertindak sebagai penerima  hibah  yang  mewakili anaknya  ternyata  dapat  menjadi masalah,  karena  setelah  hibah terlaksana, pihak istri yang mewakili anak  penerima  hibah  meminta  cerai dan  oleh  pengadilan  diberikan  hak
asuh terhadap anak, dan menguasasi harta  hibah  anak  yang  masih  di bawah  umur  sebagaimana  kasus suami  istri  mengikatkan  diri  dalam suatu perkawinan, dari hasil perkawinannya lahir dua orang anak yang  masih  dibawah  umur.  Ketika perkawinannya  masih  berlangsung, istrinya  menghendaki  seluruh  harta baik  harta  asal  maupun  harta bersama  dihibahkan  kepada  kedua anaknya.  Penghibah  adalah  ayah dari  anak  tersebut  sedangkan penerima  hibah  ibu  dari  anak  yang mewakili  anaknya  yang  belum dewasa.  Setelah  hibah  dibuat  dalam suatu  bentuk  akta  hibah,  istri mengajukan  gugat  cerai,  sehingga menguasai  seluruh  harta  benda dalam keluarga untuk dan atas nama kedua  anaknya  tersebut.  Pihak suami  merasa  keberatan,  karena seluruh  harta  tersebut  dikuasai  oleh istrinya,  dan  dihibahkan  seluruh harta tersebut,
menjadikan kehidupan  suami/ayah  penerima hibah  sejak  terjadinya  perceraian kondisinya menjadi miskin

## Rumusan Masalah
1) Apakah  Hibah  kepada  anak dibawah  umur  yang  diwakili ibunya adalah sah?
2) Apa kedudukan hukum pembatalan  hibah  akibat  pemberi hibah jatuh miskin?

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  yang menekankan  pada  norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait.  Dalam  Penelitian  ini  peneliti menggunakan dua metode
pendekatan masalah yaitu : 1) Statute Approach , pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang sedang  dihadapi.  2) Conseptual Approach, yaitu  pendekatan  yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## Keabsahan  Hibah  Kepada  Anak
Dibawah  Umur  Yang  Diwakili Ibunya
Hibah atau Pemberian dalam hal ini  sebenarnya  termasuk  dalam pengertian Hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum  sendiri.  Pada  umumnya proses tersebut terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang  bersamaan  melainkan  ada tenggang  waktu  tertentu  sesuai dengan  suasana  saat  itu,  jadi  sifat dari  pemberian  itu  adalah  umum, karena  baik  pemberi  maupun penerima  tidak  perlu  memenuhi kewajiban  tertentu  kecuali  ada kerelaan  para  pihak  dan  tidak melihat status individunya.
Untuk hibah dengan obyek tanah merupakan  pemberian  seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian  apapun  dan  dilakukan secara  suka  rela,  tanpa  ada kontraprestasi  dari  pihak  penerima pemberian,  dan  pemberian  itu dilangsungkan  pada  saat  si  pemberi hibah  masih  hidup.  (Utomo,  2019) Ini  berbeda  dengan  wasiat,  yang mana  wasiat  diberikan  sesudah  si pewasiat meninggal dunia. Menurut Pasal  1666  KUH  Perdata:  Hibah adalah  suatu  perjanjian  dengan
mana si penghibah, diwaktu hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan  sesuatu  barang  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu. (Prawirohamidjojo & Pohan, 2008) Berdasarkan  rumusan  di  atas,
dapat  diketahui  unsur-unsur    hibah sebagai berikut :
1. Pada  bagian  pertama  memuat ketentuan-ketentuan  umum  yang terdiri  dari  pengertian  hibah, hibah  oleh  orang  hidup,  barang yang  dihibahkan,  syahnya  hibah dan syarat-syarat hibah. 2. Pada  bagian  kedua  memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang  berisi  tentang  orang-orang yang  berhak  memberikan  dan menerima hibah dan hibah antara suami istri.
3. Bagian  ketiga  memuat  cara menghibahkan sesuatu yang berisi  tentang  pembuatan  akta hibah  pada,  hibah  kepada  wanita dan  kepada  anak-anak  di  bawah umur.
4. Bagian  keempat  memuat  tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang  berisi  tentang  syarat-syarat pencabutan dan pembatalan hibah.
Penghibahan  hanyalah  dapat mengenai barang-barang yang sudah ada.  Jika  ia  meliputi  barang-barang yang  baru  di  kemudian  hari,  maka sekedar  mengenai  itu  hibahnya adalah  batal  (Pasal  1667  KUH Perdata).  Berdasarkan  ketentuan  ini maka  jika  dihibahkan  suatu  barang yang  sudah  ada,  bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru di kemudian hari, penghibahan yang mengenai  barang  yang  pertama
adalah  sah,  tetapi  mengenai  barang yang  kedua  adalah  tidak  sah. Namun  demikian,  padi  yang  belum menguning  disawah  seluas  satu hektar  dapat  dihibahkan.  Karena padi itu merupakan barang yang ada dan  merupakan  sebagian  harta benda  milik  pemberi  hibah.  Setiap bagian  dari  harta  benda  milik pemberi  hibah  dapat  dihibahkan. Sebaliknya,  berbuat  sesuatu  dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah  dengan  disediakan  kertas dan  mesin  tik  oleh  penulis  naskah tanpa  diberi  hadiah  atau  imbalan, berbuat  dan  tidak  berbuat  itu  tidak merupakan  bagian  dari  harta  benda (Muhammad, 2000).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas bahwa berikut ini syarat- syarat pemberi  dan  penerima  hibah  dan tata  cara  hibah  berdasarkan  KUH Perdata :
a. Pemberi  hibah  harus  sudah dewasa,  yakni  cakap  menurut hukum,  kecuali  dalam  hak  yang ditetapkan  dalam  bab  ke  tujuh dari  buku  ke  satu  KUH  Perdata (Pasal 1677 KUH Perdata)
b. Suatu  hibah  harus  dilakukan dengan  suatu  akta  notaris  yang aslinya  disimpan  oleh  notaris (Pasal 1682 KUH Perdata)
c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan  dengan  kata-kata yang  tegas  yang  diterima  oleh  si penerima  hibah  (Pasal  1683  KUH Perdata)
d. Penghibahan  kepada  orang  yang belum  dewasa  yang  berada  di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang
melakukan  kekuasaan  orang  tua (Pasal 1685 KUH Perdata).
Subyek  Hibah  Dalam  Hukum Perdata  bisa  siapa  saja,  namun  ada beberapa  pengecualian  tertentu, misalnya  saja  anak-anak  di  bawah umur. (Utomo, 2017) Anak di bawah umur diangap tidak kuasa menerima maupun  memberi  hibah.  Meraka dilarang membuat persetujuan hibah atau  sesuatu  barang  apapun.  Hibah yang  mereka  perbuat  dapat  diminta pembatalanya ( vernietingbaar ) namun bukan  batal  dengan  sendirinya. (Manan, 2008) Hibah  kepada  anak-anak  di bawah  umur  yang  masih  di  bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh  orang  yang  menjalankan kekuasaan  orang  tua  itu,  sedangkan hibah  kepada  anak-anak  di  bawah umur  yang  masih  di  bawah perwalian  atau  kepada  orang  yang ada  di  bawah  pengampuan,  harus diterima oleh wali atau
pengampunya  yang  telah  diberi kuasa  oleh  pengadilan  negeri.  Jika pengadilan  itu  memberi  kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun
penghibah telah
meninggal  dunia  sebelum  terjadi pemberian  kuasa  itu.  Hibah  kepada anak  di  bawah  umur  yang  masih  di bawah perwalian atau kepada orang yang  ada  di  bawah  pengampuan, harus  diterima  oleh  wali  atau pengampunya  yang  telah  diberi kuasa  oleh  pengadilan  negeri. (Prawirohamidjojo & Pohan, 2008)
KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat  hibah.  Akan  tetapi,
dengan  melihat  Pasal  1666  KUH Perdata  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah Adanya Perjanjian,  Penghibah,  Penerima
Hibah, dan Barang Hibah. Pemberian  Hibah  tidak  boleh mengakibatkan  ahli  waris  menjadi tidak berhak atas harta peninggalan/warisan  si  penghibah. Pemberian hibah tidak boleh mengurangi atau meniadakan pembagian  waris  bahkan  legitimatie portie  masing-masing  ahli  waris. Apabila pembagian ataupun pemberian hibah dirasakan merugikan  kepentingan  ahli  waris yang  sah,  maka  ahli  waris  tersebut dapat menuntut untuk dibatalkannya hibah tersebut. Namun  dalam  hal  hibah  jika penerima hibah melakukan
perbuatan  tidak  patut  kepada pemberi  hibah  maka  pemberi  hibah dapat  menarik  kembali  hibah tersebut.
Para  praktisi  hukum  harus benar-benar mengerti dan memberikan edukasi agar pemberian hibah  yang  mereka  lakukan  tidak melanggar  ketentuan  hukum  dan merugikan  ahli  waris  dan  perlu adanya  ketentuan  hukum  yang mengatur hibah untuk setiap golongan  ras  dan  agama  agar diperoleh  suatu  kepastian  tentang pelaksanaan  hibah.  Ketentuan  yang sudah  ada  juga  juga  harus  di  buat secara  tertulis  dan  di  undangkan agar  setiap  orang  dan  prakrisi hukum memiliki kepahaman tentang hibah,  dan  penegasan  yang  di tuangkan  dalam  suatu  klausul sehingga  akan  terang  dan  jelas. Dalam pelaksanaan pemberian hibah, si pemberi hibah harus sudah dewasa,  sehat  pikiran  serta  bukan suami isteri. (Utomo, 2018)
Selain itu mulai hari penghibahan  itu  dengan  kata-kata yang  tegas  telah  diterima  oleh  si
penerima hibah sendiri atau dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah  diberikan  kepada  si  penerima hibah atau akan diberikan kepadanya  di  kemudian  hari. Apabila  pelaksanaan  pemberian hibah  tersebut  tidak  dilakukan  di dalam  surat  hibah  sendiri,  maka  hal itu  akan  dapat  dilakukan  di  dalam suatu  akta  otentik  kemudian,  yang aslinya  harus  disimpan,  asalkan  hal ini  dilakukan  diwaktu  si  pemberi hibah masih hidup. (H, 2008) Hibah  orang  tua  kepada  anak di  bawah  umur  yang  masih  berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan  kekuasaan  orangtua itu.  Hibah  kepada  anak-anak  di bawah  umur  yang  masih  di  bawah perwalian  atau  kepada  orang  yang ada  di  bawah  pengampuan,  harus diterima oleh wali atau
pengampunya  yang  telah  diberi kuasa  oleh  Pengadilan  Negeri.  Jika pengadilan  itu  memberi  kuasa termaksud  maka  hibah  itu  tetap  sah meskipun
penghibah telah
meninggal  dunia  sebelum  terjadi pemberian kuasa itu.
Hibah  kepada  anak  di  bawah umur  yang  masih  berada  di  bawah kekuasaan  orang  tua  menurut  Pasal 1685  KUH  Perdata,  harus  diterima oleh  orang  yang  menjalankan kekuasaan  orang  tua  itu.  Namun tidak memberikan penjelasan mengenai  orang  yang  menjalankan kekuasaan  orang  tua  itu,  apakah ayah dari anak tersebut atau ibu dari anak, yang berarti bahwa jika kedua orang  tua  menghibahkan  harta bendanya  kepada  anak-anaknya, maka kedua orang tua tersebut tidak dapat  bertindak  sebagai  kuasa  dari
anak untuk menerima hibah tersebut. Hibah kepada anak-anak di bawah  umur  yang  masih  di  bawah perwalian  atau  kepada  orang  yang ada  di  bawah  pengampuan,  harus diterima oleh wali atau pengampunya  yang  telah  diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.

## Kedudukan  Hukum  Pembatalan
Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin
Itikad    baik  adalah  versi “Nederland  yang  diambil  dari hukum  Romawi:  bona  fides.  Arti fides sesungguhnya  “kepercayaan” pada  kebajikan  seseorang,  artinya dapat  dipercaya,  cermat.  Orang  tua yang  diberi  kepercayaan  untuk mengurus  harta  kekayaan  anak haruslah  bijak  dan  pemanfaatan harta  kekayaan  anak  tersebut dengan  cermat.  Asas  itikad  baik ( good  faith )  merupakan  salah  satu sendi  terpenting  dalam  hukum perjanjian.  Perjanjian  dengan  itikad baik  adalah  melaksanakan  perjajian dengan mengandalkan norma- norma  kepatutan  dan  kesusilaan. (Subekti, 2008) Soetojo Prawirohamidjojo
mengemukakan  bahwa  orang  yang mendapat  kepercayaan  menyatakan secara  susila  adalah  baik,  artinya “tulus” dan baik. Salah satu konteks yang  menggunakan  pengertian bona fides , adalah hukum. Sasaran hukum,
adalah perbuatan-perbuatan
manusia.  Oleh  karena  itu,  kata bona fides dalam  arti  ilmu  hukum  juga terlibat  dalam  peruatan-peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar  dalam  peruatan  ini bona fides dalam  arti  ilmu  hukum  juga  terlibat dalam perbuatan-perbuatan
manusia; sehingga hukum menuntut
agar  dalam  peruatan  ini bona fides harus  ditepai.  Berbuat  menurut bona fides pada  hakekatnya,  adalah berbuat  baik,  jujur  dan  tulus ”.
(Prawirohamidjojo & Pohan, 2008) Pengertian  mengenai  itikad baik/ good faith dalam  kontrak  secara jelas  dipaparkan  dalam  Simposium Hukum  Perdata  Nasional  yang diselenggarakan  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  (BPHN)  yang dikutip  dari  Agus  Yudha  Hernoko (2008,  hlm.  141)  menentukan  bahwa itikad  baik  hendaknya  diartikan sebagai berikut:
1. Kejujuran dalam membuat
kontrak;
2. Pada      tahap      pembuatan ditekankan,    apabila    kontrak dibuat  di  hadapan  pejabat,  para pihak  dianggap  beritikad  baik (meskipun  ada  juga  pendapat yang menyatakan keberatannya);
3. Sebagai  kepatutan  dalam  tahap pelaksanaan,  yaitu  terkait  suatu penilaian  baik  terhadap  perilaku para  pihak  dalam  melaksanakan apa  yang  telah  disepakati  dalam kontrak,  semata-mata  bertujuan untuk  mencegah  perilaku  yang tidak  patut  dalam  pelaksanaan kontrak tersebut.
Seorang  wanita  mempunyai dua orang anak dari hasil perkawinan  sebelumnya  sebelum kawin  dengan  seorang  laki-laki menghendaki harta bendanya sebagai harta bawaan untuk menghibahkan  kepada  kedua  anak dari wanita tersebut sebagai persyaratan perkawinan. Hibah tersebut  telah  dilaksanakan  dan sebagai  penerima  hibah  adalah  ibu dari  kedua  anak  tersebut,  setelah perkawinan  dilangsungkan  dan hibah  dibuat,  wanita  tersebut
sebagai istri mengajukan gugat cerai. Hibah  sebagaimana  tersebut  di  atas dibuat  dibuat  oleh  suami  kepada kedua  anak  dan  diterima  oleh istrinya sebagai kuasa arau wali dari anak  yang  belum  dewasa  dari  hasil perkawinan dengan
suami sebelumnya.  Hibah  sebagai  syarat kesediaan  untuk  dikawin,  namun setelah perkawinan berlangsung dan hibah  telah  dibuat,  pihak  istri mengajukan gugat cerai, yang berarti bahwa  hibah  tersebut  dibuat  karena adanya  keinginan  istri  menguasai obyek  hibah,  maka  tindakan  istri sebagai  wali  penerima  hibah  atas asas itikad tidak baik atau tidak jujur atau tidak tulus yang dilakukan oleh istrinya.
Memperhatikan uraian sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan bahwa itikad baik dikatkian  dengan  kejujuran  dan ketulusan  dan  dalam  membuat perjanjian  mengandalkan  norma- norma  kepatutan  dan  kesusilaan. Oleh  karena  itikad  baik  mengarah pada  perjanjian  dibuat  secara  jujur dan  tidak  melanggar  kesusilaan, maka  jika  perjanjian  dibuat  tidak dengan  itikad  baik  atau  tidak  jujur, maka  perjanjian  tersebut  dibuat tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  syarat  suatu  sebab  yang halal  sebagaimana  Pasal  1320  ayat (4)  KUH  Perdata.  Sebagai  ilustrasi tersebut  menunjukkan  bahwa  para pihak  tidak  jujur  dalam  tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena  perjanjian  yang  dibuat  tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Perjanjian tersebut secara  hukum  telah  batal  dan dengan  batalnya  perjanjian  tersebut maka  tentunya  merugikan  para pihak dalam perjanjian tersebut.
Hibah  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1688  KUH  Perdata, yang menentukan bahwa:
Suatu  penghibahan  tidak  dapat dicabut  dan  karena  itu  tidak dapat  pula  dibatalkan,  kecuali dalam hal-hal berikut:
1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika  orang  yang  diberi  hibah bersalah  dengan  melakukan atau  ikut  melakukan  suatu usaha  pembunuhan  atau suatu  kejahatan  lain  atas  diri penghibah;
3. jika  penghibah  jatuh  miskin sedang  yang  diberi  hibah menolak  untuk  memberi nafkah kepadanya. Di antara diperkenankan mencabut hibah jika penghibah jatuh miskin  sedang  yang  diberi  hibah menolak  untuk  memberi  nafkah kepadanya.
Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH  Perdata,  yang  menentukan: “Perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik kembali  selain  dengan  kesepakatan kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang”.  Hibah  sebagai suatu  perjanjian  tidak  dapat  dicabut selain  sepakat  kedua  belah  pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan  oleh  undang-undang. Pencabutan  hibah  tersebut  tidak perlu  meminta  persetujuan  kepada penerima
hibah, melainkan pencabutan  diperkenankan  karena menurut  Pasal  1688  angka  3  KUH Perdata,
pencabutan tersebut diperkenankan oleh penghibah yang karena sesuatu sebab jatuh miskin.
Kejujuran  dalam  membuat suatu perjanjian (hibah) mempengaruhi  sahnya  perjanjian dalam  arti  bahwa  jika  hibah  dibuat atas  dasar  istri  sebagai  penerima hibah  untuk  anaknya  yang  belum dewasa  itikadnya  tidak  baik,  maka perjanjian atau hibah tersebut dibuat tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian yaitu syarat obyektif yaitu suatu  sebab  yang  halal.  Hibah sebagai  suatu  perjanjian  jika  dibuat tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  yaitu  syarat  suatu  sebab yang  halal,  maka  perjanjian  tersebut batal demi hukum.
Ketentuan  Pasal  1688  KUH Perdata  menentukan  bahwa  jika syarat  hibah  tidak  terpenuhi  maka pemberi  hibah  dapat  mencabut  dan atau  dapat  meminta  agar  hibah tersebut  dibatalkan.  Kata  “dapat”, bukan  berarti  bahwa  hibah  tersebut batal  demi  hukum,  melainkan batalnya  hibah  atas  dasar  putusan pengadilan  atas  permohonan  agar hibah  dibatalkan.  Namun  jika dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal 1686  angka  3  KUH  Perdata,  bahwa suatu  penghibahan  tidak  dapat dicabut  dan  karena  itu  tidak  dapat pula  dibatalkan,  kecuali  dalam  hal- hal  jika  penghibah  jatuh  miskin sedang  yang  diberi  hibah  menolak untuk  memberi  nafkah  kepadanya. Pengadilan  “dapat”  membatalkan hibah  dan  dapat  pula  Pengadilan menolak  permohonan  pembatalan hibah tersebut.

## Kesimpulan
Hibah  atas  harta  bawaan pemberi  hibah  kepada  anak  yang belum  dewasa  dan  diterima  oleh ibunya  adalah  sah.  Hibah  dilarang antara  suami  kepada  isteri  dan
sebaliknya selama perkawinan mereka  masih  berlangsung,  sesuai Pasal  1678  KUH  Perdata.  Hibah harta  asal  dan  harta  bersama  dalam perkawinan  seorang  bapak    kepada anak  yang  usianya  kurang  dari  18 tahun  dan  belum  pernah  kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47  UU  No.  1  Tahun  1974,  bahwa setiap  perbuatan  hukum  oleh  anak baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan berada di bawah kekuasaan  orang  tuanya  atau walinya,  hibah  suami  kepada  anak kandungnya  yang  belum  dewasa  di bawah  kekuasaan  ibu  kandungnya, maka selama hibah dibuat
memenuhi  syarat  sahnya  hibah, maka hibah tersebut sah.
Akibat  hukum  Istri  meminta suami  memberi  hibah  kepada  anak yang  belum  dewasa  dan  kemudian penghibah  jatuh  miskin,  bahwa merujuk  pada  Pasal  1686  angka  3 KUH  Perdata,  bahwa  hibah  dapat dicabut  dan  dibatalkan,  ketika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi  nafkah  kepadanya.  Kata “dapat  dibatalkan”,  yang  berarti bahwa hibah yang dibuat tidak batal demi  hukum,  melainkan  harus dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan pada
Pengadilan.  Pengadilan  “dapat” membatalkan  hibah  dan  dapat  pula Pengadilan  menolak  permohonan pembatalan hibah tersebut.

## Daftar Pustaka
H,  Zainuddin.  (2008). Pelaksanaan Hukum  Waris  Di  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Manan,  A.  (2008). Aneka  Masalah Hukum  Perdata  di  Indonesia.
Jakarta: Kencana Pranada Kartini.
Muhammad,  A.  (2000). Hukum Perdata  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2008). Hukum  Orang  dan Keluarga  (Personen  En  Familie- Reccht). Surabaya:  Airlangga University Press. Subekti,  R.  (2008). Aneka  Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika. Suparman,  E.  (2005). Hukum  Waris Indonesia. Bandung: Refika
Aditama.
Utomo,  H.  I.  (2019). Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan
Pejabata  Pembuat  Akta  Tanah. Yogyakarta: Phoenix Publisher. Utomo,  H.  I.  (2018).  Hukum  Tanah Nasional  :  Bahan  Diskusi Dalam  Persiapan  Menghadapi Ujian  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  2017. Belajar  Bareng Alumni (hal.  27).  Surabaya: Universitas Narotama. Utomo,  H.  I.  (2017). Pelaksanaan Tugas  Jabatan  Notaris  :  Bahan
Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi  Ujian  Kode  Etik Notaris. Surabaya: Belajar
Bareng  Alumni  Universitas Narotama.