Willyam  Markus  Steaven  Nababan,  Pan  Lindawaty  S.  Sewu / Tinjauan  Hukum  Tenaga  Kerja Kesehatan  Asing  dihubungkan  dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  dalam  Sistem  Kesehatan Nasional/Vol 5 No 1 (2024)
DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.350 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 1, Maret 2024
Tinjauan  Hukum  Tenaga  Kerja  Kesehatan  Asing  dihubungkan  dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional
Willyam Markus Steaven Nababan, Pan Lindawaty S. Sewu Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia Email: willyamnababan12345@gmail.com , lindawatysewu02@gmail.com
Article Information Submitted: 19  Maret
2024
Accepted: 20  Maret
2024 Online  Publish: 04 April 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Nakes  Asing  Dihubungkan Dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional analisis  ini  mengidentifikasi  pentingnya  peran  nakes  asing  dalam  memberikan perawatan medis di negara-negara yang memiliki sistem kesehatan nasional. Di era globalisasi,  mobilitas  tenaga  medis  asing  semakin  meningkat,  sehingga memunculkan  berbagai  isu  hukum  yang  perlu  diperhatikan.  Perkembangan  ini menciptakan  tantangan  hukum  dalam  hal  sertifikasi,  izin  praktik,  dan  tanggung jawab  nakes  asing  di  negara  tujuan.  Namun,  fokus  utama  dari  refleksi  hukum  ini adalah  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum  pasien  dalam  sistem  kesehatan nasional dipengaruhi oleh kehadiran nakes asing. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang  hak-hak  pasien,  standar  keamanan,  dan  tanggung  jawab  hukum  apabila terjadi  kesalahan  medis  atau  masalah  lain  dalam  perawatan  yang  diberikan  oleh nakes  asing.  Melalui  pemahaman  mendalam  tentang  kerangka  hukum  yang mengatur  masalah  kesehatan  asing  dalam  sistem  kesehatan  nasional,  kita  dapat mengidentifikasi  tantangan,  potensi  risiko,  dan  peluang  untuk  meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan
Kata  Kunci : Tenaga  Kerja  Kesehatan  Asing,  Perlindungan  Hukum Bagi Pasien, Sistem Kesehatan Nasional,

## Abstract
This  Reseacrh  discusses  the  legal  review  of  foreign  health  workers  in  relation  to legal protection for patients in the national health  system identified the important role  of  foreign  health  workers  in  providing  medical  care  in  countries  that  have national health systems. In the era of globalization, the mobility of foreign medical personnel  is  increasing,  giving  rise  to  various  legal  issues  that  need  to  be  taken into  account.  This  development  creates  legal  challenges  in  terms  of  certification, practice  permits  and  the  responsibilities  of  foreign  health  workers  in  the destination country. However, the main focus of this legal reflection is on how the legal protection of patients in the national health system is affected by the presence of  foreign  health  workers.  This  involves  consideration  of  patient  rights,  safety standards, and legal responsibilities if medical errors or other problems occur in the  care  provided  by  foreign  health  workers.  Through  an  in-depth  understanding of the legal framework governing foreign health issues in national health systems, we  can  identify  challenges,  potential  risks,  and  opportunities  to  improve  legal protection for patients in healthcare
Keywords:  Foreign  Health  Workers,  Legal  Protection  for  Patients, National Health System

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  esensial  bagi  manusia,  yang  harus  terus-menerus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas  hidup dan menjamin kesejahteraannya. Tenaga medis bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya kesehatan, yang meliputi pemeliharaan kesehatan baik  secara  individu  maupun  masyarakat  (Media.neliti.com,  2022).    Kesehatan  juga merupakan  bagian  dari  Kesejahteraan  Sosial,  karena  Kesehatan  adalah  bagian  penting  bagi setiap warga Negara, Upaya ini untuk membangun kesejatraan bagi Masyarakat dan di dalam Konstitusi  Indonesia  yang  disahkan  pada  tahun  1945  menegaskan  bahwa  setiap  individu memiliki hak fundamental terhadap kesehatan. Hak ini mencakup hak untuk hidup sejahtera secara  fisik  dan  mental,  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak,  lingkungan  yang  sehat,  dan akses kepada layanan kesehatan yang memadai (Karwur, 2024).
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari yang harus dijaga dengan baik. Manusia berupaya secara aktif untuk memastikan kehidupan yang sehat dan  bugar  ( Upaya  Peningkatan  Mutu  Kesehatan  Masyarakat  Guna  Mewujudkan  Indonesia Sehat , 2022).  Pasal 47 dalam UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa sistem perawatan kesehatan  diperlakukan  melalui  serangkaian  aktivitas  yang  mencakup  pendekatan  yang mendorong,  pencegahan,  penyembuhan,  dan  pemulihan,  yang  diintegrasikan  secara menyeluruh dan berkelanjutan (Indonesia, 2009).
Pertimbangan  dan  penanganan  kesehatan  dilaksanakan  melalui  proses  pengobatan  dan perawatan.  Pentingnya  kualitas  layanan  kesehatan  yang  optimal  sangatlah  nyata,  yang  pada akhirnya  memberikan  manfaat  yang  nyata  bagi  penerima  layanan  kesehatan,  yakni  pasien. Dalam proses ini, terdapat keterkaitan yang penting antara pasien dengan para tenaga medis atau  dokter  yang  merawatnya.  Keterkaitan  tersebut  menjadi  dasar  bagi  pembentukan peraturan-peraturan  terkait  kesehatan  guna  menjaga  keamanan  pasien  (Www.bphn.go.id, 2022).
Individu  dalam  eksistensinya  memiliki  hak-hak  mendasar  yang  dikenal  sebagai  hak asasi  manusia  yang  wajib  diakui  dan  dijunjung  tinggi  oleh  semua  pihak.  Ketika  kesehatan seseorang  mengalami  dampak  negatif  akibat  kelalaian  dalam  proses  pelayanan  medis, tuntutan ganti rugi menjadi hak yang dapat diperoleh oleh pasien. Hal ini merupakan bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  pasien  yang  merasa dirugikan  karena  hak-hak  mereka  sebagai  pasien  di  rumah  sakit  tidak  terpenuhi.  Pasien memiliki  sejumlah  hak  yang  dijamin  oleh  hukum  kesehatan,  yang  mencakup  hak  untuk keberlangsungan  hidup,  hak  untuk  memilih  untuk  Meninggal/mati  dengan  cara  yang manusiawi,  hak  untuk  dihormati  dalam  integritas  fisik  dan  psikologisnya,  serta  hak  atas kendali terhadap tubuhnya sendiri (Soekanto, 1987).
ada juga Perlindungan pasien yang mencakup aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan menghormati hak-hak individu. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan pasien yang umum:
1. Informed Consent (Persetujuan yang Diberikan Informasi): Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas mengenai diagnosis, prosedur medis, risiko, dan alternatif perawatan sebelum memberikan persetujuan untuk pengobatan.
2. Kerahasiaan  Informasi  Medis:  Informasi  medis  pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya. Tenaga  kesehatan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  tidak  mengungkapkan  informasi pribadi pasien tanpa izin, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh hukum.
3. Standar  Pelayanan  Kesehatan  yang  Aman  dan  Bermutu:  Pasien  berhak  menerima pelayanan  kesehatan  yang  aman  dan  bermutu.  Ini  melibatkan  kepatuhan  terhadap protokol medis, standar sterilisasi, dan pencegahan infeksi, serta pemantauan kualitas pelayanan
4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Pasien berhak terlibat dalam pengambilan
keputusan  mengenai  perawatan  mereka. Proses  ini  mencakup  memberikan  informasi yang memadai dan melibatkan pasien dalam rencana perawatan dan keputusan terkait
5. Perlindungan  dari  Diskriminasi:  Pasien  memiliki  hak  untuk  tidak  didiskriminasi dalam  penerimaan  perawatan  kesehatan  berdasarkan  ras,  agama,  jenis  kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya.
6. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Pasien memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka  merasa  hak-hak  mereka  dilanggar  atau  merasa  tidak  puas  dengan  pelayanan yang diberikan (Kemenkes, 2015).
Kehadiran  tenaga  kesehatan  asing  di  Indonesia  menimbulkan  kebutuhan  untuk melindungi hak-hak pasien, terutama dalam konteks perawatan yang diberikan oleh mereka. Perlu diwaspadai bahwa pasien rentan menjadi korban praktik ilegal dari dokter-dokter asing, sehingga  perlindungan  terhadap  hak-hak  pasien  harus  ditingkatkan  dalam  menyikapi  situasi ini.  Sehingga,  penting  bagi  pasien  untuk  diberikan  perlindungan  hukum  guna  memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga dan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan.
Kepastian  hukum  dianggap  sebagai  tujuan  utama  dalam  sistem  hukum,  bersanding dengan nilai-nilai seperti keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Konsep ini terdiri dari dua aspek  pokok.  Pertama,  ketegasan  hukum  itu  sendiri  yang  harus  jelas  dan  tidak  dapat ditafsirkan  secara  beragam.  Kedua,  kekuasaan  yang  mengimplementasikan  hukum  harus bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  legalitas,  menghindari  penegakan  hukum  yang bersifat retroaktif atau sewenang-wenang. Lebih lanjut, struktur kekuasaan yang berdasarkan prinsip  trias  politica  diharapkan  dapat  menjamin  kepastian  dalam  penerapan  hukum (Manullang, 2017).
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum,  baik  individu  maupun  badan  hukum,  dalam  berbagai  bentuk  yang  bisa  bersifat mencegah maupun menindak, dan dapat disampaikan secara verbal maupun tertulis (Wahyu Sasongko, 2007).
Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sangatlah  penting,  dimana  hal  ini  mencakup rangkaian perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk peraturan hukum, baik yang bersifat mencegah maupun menindak, yang dapat berupa dokumen tertulis ataupun kebiasaan yang diakui. Perlindungan hukum ini mencerminkan fungsi hukum yang meliputi prinsip  pemberian  keadilan,  menjaga  ketertiban,  memberikan  kepastian,  memberikan manfaat,  dan  mendukung  kedamaian.  Dalam  konteks  pasien,  perlindungan  hukum  meliputi berbagai  aspek,  termasuk  relasi  hukum  antara  pasien  dan  tenaga  kesehatan,  hak  serta kewajiban  yang  dimiliki  oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  serta  pertanggungjawaban  dan pelaksanaan penegakan hukum yang relevan (Tutik & Febriana, 2010).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  direncanakan  menggunakan  metode  analisis  yuridis-normatif  dengan mengacu  pada  bahan-bahan  hukum  yang  terdapat  dalam  literatur,  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  menafsirkan  norma  hukum  yang  relevan.  Metode  deskriptif  analisis diterapkan  dalam  penelitian  ini  untuk  menggambarkan  permasalahan  hukum  yang dijadikan fokus, diikuti dengan analisis terhadap temuan yang diperoleh guna menarik kesimpulan dan memberikan  rekomendasi.  Dalam  melakukan  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  studi peraturan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini membutuhkan  rujukan  pada  aspek  hukum.  Sebagai  acuan  utama,  digunakan  UU  Kesehatan nomor  17  tahun  2023  pasal  248  ayat  1.  Di  dalamnya  diatur  mengenai  kelayakan  Tenaga Medis  dan Tenaga  Kesehatan  warga  negara asing  yang  lulus  dari  institusi  luar  negeri  untuk dapat  menjalankan  praktik  di  Indonesia.  Namun,  kelayakan  tersebut  hanya  berlaku  bagi Tenaga  Medis  yang  telah  mengambil  spesialisasi  atau  subspesialisasi  tertentu,  serta  Tenaga
Kesehatan  dengan  tingkat  kompetensi  khusus  yang  telah  melewati  proses  evaluasi  yang ditetapkan.
Menurut  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  248  ayat  8  Undang-Undang  Kesehatan nomor  17  tahun  2023,  jika  seseorang  dinyatakan  kompeten  dalam  uji  kompetensi sebagaimana dijelaskan pada ayat (7) huruf a, maka Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta  Tenaga  Kesehatan  dengan  tingkat  kompetensi  tertentu  yang  merupakan  warga  negara asing  dan  lulusan  perguruan  tinggi  luar  negeri  diharuskan  untuk  menjalani  adaptasi  di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 248 ayat 9 dalam UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menegaskan  bahwa  jika  hasil  uji  kompetensi  menunjukkan  ketidakmampuan,  maka paraTenaga  Medis  spesialis  dan  subspesialis  serta  Tenaga  Kesehatan  tingkat  kompetensi khusus yang merupakan warga negara asing dan lulusan institusi luar negeri harus kembali ke negara asal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 255 ayat 1, 2, dan  3  dari  UU  Kesehatan  nomor  17  tahun  2023  menguatkan  ketentuan  tersebut.  Dukungan atas peraturan ini juga didukung oleh literatur hukum seperti penelitian, jurnal, dan buku yang mengkaji topik hukum dalam konteks kesehatan.

## Hasil dan Pembahasan
Sistem  Kesehatan  Nasional  merupakan  suatu  struktur  yang  mengintegrasikan  beragam usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia  secara  terkoordinasi  dan  saling  bersinergi, dengan  tujuan  untuk  memastikan  tingkat  kesehatan  yang  optimal  sebagai  manifestasi  dari upaya  mencapai  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  merupakan  koordinasi  penuh  dari  seluruh  unsur masyarakat  Indonesia  dalam  pengelolaan  kesehatan,  dengan  tujuan  untuk  memastikan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat yang optimal (Adisasmito, 2007).
Misi Sistem Kesehatan Nasional adalah memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk  masyarakat,  sektor  swasta,  dan  pemerintah,  guna  menciptakan  pembangunan kesehatan  yang  efektif  dan  efisien.  Kolaborasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia, sehingga mencapai taraf kesehatan yang optimal bagi seluruh warga negara.
Sistem  Kesehatan  Nasional  akan  berhasil  mencapai  tujuannya  dengan  optimal  jika terjadi  koordinasi  yang  efektif,  integrasi  yang  menyeluruh,  sinkronisasi  yang  baik,  serta sinergi  antar  berbagai  pihak  terlibat,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  SKN.  Dengan  adanya kerangka kerja ini, kolaborasi antara sektor-sektor terkait seperti pembangunan infrastruktur, keuangan,  dan  pendidikan  dengan  sektor  kesehatan  menjadi  penting  untuk  mencapai  tujuan nasional yang diinginkan(Adisasmito, 2007).
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, telah disepakati bahwa Sistem Kesehatan Nasional  adalah  pengaturan  layanan  kesehatan  yang  dilakukan  secara  terkoordinasi  oleh semua elemen masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk memastikan pencapaian kesehatan masyarakat  yang  optimal.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Sistem  Kesehatan  Nasional khususnya mencakup:
1. Kualitas,  distribusi,  dan  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  masih  belum  mencapai tingkat yang optimal;
2. Tingkat  kekuatan  dalam  manajemen,  pengelolaan  informasi,  dan  pengaturan  terhadap kesehatan masih mengalami kekurangan yang perlu diperkuat;
3. Upaya  untuk  memastikan  kesetaraan  distribusi  dan  peningkatan  kualitas  tenaga kesehatan masih belum mencapai tingkat yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan;
4. Pencarian  dana  masih  terbatas  dan  alokasi  serta  pengeluaran  dana  untuk  sektor
kesehatan masih belum mencukupi; dan
5. Pengembangan implementasi pembangunan kesehatan masih terlihat belum optimal. Dalam  menghadapi  tantangan  dan  evaluasi  pelaksanaan  Standar  Kompetensi  Nasional (SKN)  hingga  saat  ini,  serta  mengantisipasi  dinamika  yang  mungkin  terjadi  di  masa  yang akan  datang,  perlu  dilakukan  peningkatan  dalam  SKN  melalui  serangkaian  langkah-langkah tertentu.
Langkah-langkah menyeluruh:
a) Meningkatkan  pemahaman  tentang  pembangunan  kesehatan  dan  Sistem  Kesehatan Nasional (SKN), serta memperkuat SKN dan sinergi di antara subsistemnya; serta
b) Meningkatkan  peranan  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  sebagai  pedoman  dalam penyusunan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  kesehatan,  yang  meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi  (R Hapsara Habib Rachmat, 2018).
Dengan adanya UU Kesehatan yang terbaru yaitu UU Kesehatan 2017 tahun 2023 pada pasal  248  di  mungkinkan  nakes  asing  berperaktik  di  indonesia  dan  Pada  tanggal  8  Agustus 2023,  Kepala  Negara  Republik  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2023  tentang  Kesehatan  setelah  melalui  proses  persetujuan  dalam  Rapat  Paripurna  Dewan Perwakilan  Rakyat  pada  tanggal  11  Juli  2023.  Penerapan  regulasi  terbaru  dalam  bidang kesehatan yang diberlakukan pada tahun ini telah menjadi perbincangan intensif di kalangan para  praktisi  dan  akademisi  kesehatan,di  dalam  UU  terbaru  itu  kita  harus  mengetahui peraturan  nakes  asing  itu  bagaiman  di  dalam  uu  Kesehatan  no  17  tahun  2023  itu,  Para profesional  medis  dan  tenaga  kesehatan  dari  luar  negeri  yang  memenuhi  syarat  dapat menjalankan  praktik  di  Indonesia,  terutama  bagi  mereka  yang  memiliki  keahlian  khusus dalam bidang kedokteran dan kesehatan tertentu. Hal ini diatur melalui evaluasi kompetensi yang  ketat  untuk  memastikan  tingkat  keterampilan  yang  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan (Kesuma, 2023).
Dalam  konteks  di  mana  hasil  evaluasi  kompetensi  menunjukkan  kecakapan  sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan pasal (7) sub-poin a, Tenaga Kesehatan khusus dan sub-spesialis, serta mereka dengan tingkat ketrampilan tertentu, yang merupakan lulusan luar negeri  dan  bukan  warga  negara,  diwajibkan  untuk  mengikuti  proses  adaptasi  di  dalam Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Jika  dalam  evaluasi  kompetensi,  hasilnya  menunjukkan bahwa seseorang belum mencapai standar yang ditetapkan, maka Tenaga Medis spesialis dan subspesialis,  serta  Tenaga  Kesehatan  dengan  tingkat  kompetensi  tertentu  yang  merupakan lulusan  dari  luar  negeri  dan  bukan  warga  negara  Indonesia,  diwajibkan  untuk  kembali  ke negara  asal  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Namun setelah itu kita juga harus membahas tentang hak apa saja yang harus di miliki pasien dalam layanan Kesehatan karena Hak pasien dalam layanan kesehatan sangat penting dan  perlu  dipahami  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  Kesehatan  (Bahar, 2002).
Kepentingan pasien untuk mendapatkan perawatan yang aman, berkualitas, dan optimal adalah  hak  yang  mendasar  dan  dilindungi  secara  hukum.  Meskipun  telah  ada  regulasi  yang mengatur hak-hak pasien, masih terdapat banyak insiden di mana hak-hak tersebut diabaikan atau  tidak  diberikan  dengan  sepenuhnya.  Maka,  penting  bagi  semua  pelaku  pelayanan kesehatan  untuk  memahami  serta  melaksanakan  hak-hak  pasien  secara  efektif.  Dengan pemahaman dan perlindungan yang memadai, pasien dapat merasa lebih terlindungi, tenang, dan yakin dalam menerima perawatan yang dibutuhkan (Komalawati, 1989).
Prestasi  dan  pencapaian  dalam  sektor  layanan  kesehatan  pada  masa  kini  sangat bergantung pada tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh para praktisi kesehatan, termasuk dokter,  perawat,  bidan,  dan  anggota  tim  kesehatan  lainnya.  Penyedia  pelayanan  kesehatan
memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada pasien, sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Pasal  tersebut  menegaskan  hak  pasien  untuk  menerima penjelasan komprehensif mengenai prosedur medis yang akan dilakukan (Indonesia, 2004).
Dalam Kesehatan juga pasien memilik perlindungan hukum yang akan melindungi hak nya perlindungan hukum bagi pasien ini sangat penting di karenakan pasien akan mendapat keadilan  jika  terjadi  kelalaian  yang  di  lakukan  oleh  dokter  kepadanya,  Tenaga  Kesehatan memang  akan  melakukan  apa  saya  dalam  membantu  namun  walaupun  sedemikian  rupa pasien masih banyak mendapat ketidak adilan dalam perawatan yang di lakukan dokter Pada pelayanan Kesehatan (Hanafiah, 2014).
Hubungan pasien dan dokter manjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai Kesehatan  untuk  melindungi  pasien  berupa  hukum  kesehatan  dan  norma-norma  lain  seperti moral,  etik,  kesulilaan,  kesopanan  dan  ketertiban.  Untuk  melindungi  pasien  dari  kesalahan dan kelalaian pelayanan Kesehatan (Chrisdiono, 1996).

## Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Di  Indonesia  Dapat  Melindungi  Pasien  Dalam Rangka Mendapatkan Perawatan Dari Tenaga Kesehatan Asing Di Hubungakn Dengan Sistem Kesehatan Nasional
Di  Indonesia,  perlindungan  hukum  bagi  pasien  yang  menerima  perawatan  dari  tenaga kesehatan  asing  diatur  oleh  beberapa  undang-undang  dan  peraturan.  Beberapa  aspek perlindungan  hukum  yang  penting  antara  lain  seperti  Undang-Undang  Kesehatan  yaitu Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  mengatur  berbagai  aspek kesehatan  di  Indonesia  (UU  No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan).  Dalam  Kesehatan  juga pasien  memilik  perlindungan  hukum  yang  akan  melindungi  hak  nya  perlindungan  hukum bagi  pasien  ini  sangat  penting  di  karenakan  pasien  akan  mendapat  keadilan  jika  terjadi kelalaian yang di lakukan oleh dokter kepadanya (Supriadi, 2001).
Sistem kesehatan nasional di Indonesia juga memiliki peran penting dalam melindungi pasien  dari  nakes  asing.  Undang-Undang  Kesehatan  menetapkan  kerangka  hukum  yang mengatur pelayanan kesehatan, termasuk penggunaan nakes asing. Pasien dilindungi melalui pemastian  bahwa  nakes  asing  yang  memberikan  perawatan  di  Indonesia  harus  memenuhi standar kualifikasi dan etika yang ditetapkan.
Tenaga medis dan tenaga kesehatan dari luar negeri yang ingin berpraktik di Indonesia hanya diperbolehkan jika mereka adalah spesialis atau subspesialis dalam bidang medis, atau memiliki  tingkat  kompetensi  tertentu  dalam  bidang  kesehatan,  setelah  melewati  proses evaluasi yang sesuai.
Apabila  hasil  evaluasi  kemampuan  menunjukkan  bahwa  Tenaga  Medis  spesialis  dan subspesialis,  serta  Tenaga  Kesehatan  dengan  tingkat  kompetensi  tertentu  yang  merupakan lulusan dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia, dianggap kompeten sesuai dengan ketentuan pada pasal (7) subpasal a, maka mereka harus menjalani proses adaptasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.12 Jika seseorang yang berprofesi dalam bidang medis sebagai spesialis atau  subspesialis,  atau  memiliki  tingkat  keahlian  kesehatan  tertentu,  dan  bila  hasil  uji kompetensi  menunjukkan  bahwa  mereka  belum  memenuhi  standar  yang  ditetapkan,  maka wajib bagi mereka yang merupakan lulusan luar negeri dan warga negara asing untuk kembali ke  negara  asalnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  yang berlaku.
Para  tenaga  medis  yang  memiliki  spesialisasi  atau  subspesialisasi,  serta  tenaga kesehatan  dengan  tingkat  kompetensi  tertentu,  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan  mengikuti proses adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan, diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Namun, ada pengecualian bagi mereka yang merupakan
lulusan  dari  institusi  pendidikan  di  luar  negeri  yang  sudah  diakui  dan  telah  memiliki pengalaman  praktik  sebagai  tenaga  medis  spesialis  atau  subspesialis,  atau  tenaga  kesehatan dengan  tingkat  kompetensi  tertentu  selama  minimal  5  tahun  di  luar  negeri.  Pengalaman  ini harus dapat dibuktikan melalui surat keterangan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga  yang  berwenang  di  negara  terkait.  Selain  itu,  pengecualian  juga  diberikan  kepada individu  yang  diakui  sebagai  ahli  dalam  bidang  kesehatan  tertentu,  dengan  sertifikasi kompetensi  dan  pengalaman  praktik  minimal  5  tahun  di  luar  negeri.  ini  adalah  yang  harus dipatuhi  oleh  nakes  asing  agar  dapat  berpraktek  di  inonesia,  namun  bagaimana  sitem Kesehatan  nasional  melindungi  pasien  jika  terjadi  kelalaian  setelah  operasi,  tetapi  masa praktek nakes asing tersebut telah selesai dan dia sudah Kembali kenegaranya dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien tersebut?
Jika seorang pasien memiliki keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh nakes  asing,  perlindungan  pasien  setelah  terjadinya  kelalaian  atau  komplikasi  pasca  operasi yang  melibatkan  nakes  asing  yang  telah  kembali  ke  negaranya  melibatkan  beberapa mekanisme.
1) pasien  dapat  melaporkan  kasusnya  kepada  otoritas  kesehatan  setempat  atau  lembaga yang  bersangkutan.  Fasilitas  kesehatan  memiliki  kewajiban  untuk  merespons  keluhan pasien  dan  melakukan  investigasi  mendalam  untuk  menentukan  apakah  terdapat kelalaian dalam pelayanan medis.
2) Ombudsman  Kesehatan  dapat  menjadi  saluran  untuk  penyelesaian  keluhan. Ombudsman  Kesehatan  berperan  sebagai  lembaga  independen  yang  menerima  dan menilai pengaduan terkait pelayanan kesehatan, termasuk kelalaian pasca operasi.
3) Pengaduan juga dapat diajukan kepada lembaga profesi yang mengawasi praktik nakes, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lembaga ini memiliki mekanisme untuk menilai dan menindaklanjuti keluhan terkait etika dan praktik medis.
4) Pentingnya  kerjasama  internasional  dalam  kasus-kasus  seperti  ini  juga  dapat  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian.  Komunikasi  dengan  otoritas  kesehatan  di negara nakes asing mungkin diperlukan untuk koordinasi yang efektif dalam menangani sengketa lintas negara (Kahpi, 2021).
Dengan  adanya  laporan  diatas  diharapkan  pasien  dapat  memperoleh  keadilan  dan perlindungan setelah mengalami komplikasi pasca operasi yang melibatkan nakes asing yang masa  prakteknya  telah  berakhir.  karena  Perlindungan  pasien  merupakan  pilar  utama  dalam sistem kesehatan nasional. Untuk memastikan keamanan, kualitas, dan etika dalam pelayanan kesehatan, sistem ini menerapkan serangkaian langkah perlindungan (Panggabean, 2019).
Regulasi  dan  standar  kesehatan  yang  ketat  ditetapkan  untuk  memastikan  bahwa  setiap penyedia  layanan,  termasuk  nakes,  memenuhi  norma-norma  etika  profesi  dan  memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas. Proses lisensi dan akreditasi diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  kesehatan.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang berkelanjutan  diselenggarakan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  pengetahuan  nakes sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan.
Pengawasan  dan  supervisi  rutin  diimplementasikan  untuk  memastikan  kinerja  dan kepatuhan terhadap prosedur medis yang berlaku. Sistem pengaduan dan penanganan keluhan pasien diterapkan sebagai mekanisme responsif terhadap masukan dan kekhawatiran pasien. Transparansi informasi, hak pasien yang dihormati, dan komitmen terhadap kepatuhan etika adalah komponen kunci dalam memberikan perlindungan pasien.
sistem kesehatan nasional juga dapat menempuh langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara nakes asing dengan pasien setempat. Penggunaan bahasa yang  jelas  dan  pemahaman  budaya  lokal  menjadi  fokus  untuk  mengurangi  risiko ketidakpahaman  atau  kesalahpahaman  selama  interaksi  dengan  pasien.  Peningkatan
pendidikan  kultural  dan  pelatihan  interkultural  juga  menjadi  bagian  integral  dari  upaya tersebut.
Perlindungan  pasien  juga  mencakup  penerapan  kebijakan  keamanan  dan  manajemen risiko  yang  ketat.  Sistem  pengaduan  pasien  diaktifkan  untuk  memberikan  jalur  pengaduan yang  efektif  jika  terjadi  keluhan  terkait  pelayanan  nakes  asing.  Kolaborasi  dengan  otoritas kesehatan  di  negara  asal  nakes  juga  diperkuat  untuk  meningkatkan  koordinasi  dan pertanggungjawaban lintas batas.
Pentingnya  hak  pasien  diakui  melalui  transparansi  informasi  dan  memberikan  pasien hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan. Sistem kesehatan nasional aktif dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang hak-hak mereka, prosedur medis, dan cara melaporkan  ketidakpuasan  atau  insiden  terkait  pelayanan  kesehatan.  Dengan  demikian, sistem  kesehatan  nasional  tidak  hanya  menghadirkan  kehadiran  nakes  asing,  tetapi  juga memastikan  bahwa  interaksi  mereka  dengan  pasien  lokal  sesuai  dengan  standar  etika, kualitas,  dan  keamanan  yang  tinggi  untuk  memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi pasien.

## Kesimpulan
sistem kesehatan nasional di Indonesia memiliki regulasi dan mekanisme  perlindungan yang  ketat  bagi  pasien  yang  menerima  perawatan  dari  nakes  asing.  Undang-undang Kesehatan  menetapkan  persyaratan  kualifikasi  dan  etika,  serta  mekanisme  evaluasi kompetensi bagi nakes asing.
Perlindungan pasien tidak hanya berlaku selama masa praktik nakes asing di Indonesia, tetapi juga setelah mereka kembali ke negara asal. Pasien dapat melaporkan keluhan kepada otoritas  kesehatan  setempat,  Ombudsman  Kesehatan,  atau  lembaga  profesi  seperti  Ikatan Dokter  Indonesia.  Kerjasama  internasional  juga  penting  untuk  menangani  sengketa  lintas negara.
Sistem kesehatan nasional menerapkan regulasi, standar, lisensi, akreditasi, pendidikan, dan  pelatihan  untuk  memastikan  kualitas,  etika,  dan  keamanan  pelayanan  kesehatan. Pengawasan  rutin,  pengaduan  pasien,  komunikasi  yang  baik,  dan  pemahaman  budaya  lokal juga menjadi bagian integral dari upaya perlindungan pasien. Dengan demikian, keseluruhan sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi pasien dalam penerimaan perawatan kesehatan, tidak hanya selama proses pengobatan tetapi juga setelahnya.

## BIBLIOGRAFI
Adisasmito, W. (2007). Sistem kesehatan nasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada . Bahar, A. (2002). Buku Pintar Pasien Sang Dokter. J akmia: Ksain Blanc . Chrisdiono, A. M. (1996). Pernik-Pernik Hukum kedokteran. Jakarta, Widya medika . Hanafiah, M. J. (2014). Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 .
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.
Jakarta: Republik Indonesia .
Indonesia,  R.  (2009).  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones .
Kahpi,  A.  (2021).  Tinjauan  Terhadap  Hak  dan  Kewajiban  Pasien  dalam  Pelayanan Kesehatan. Alauddin Law Development Journal , 3 (3), 572–580.
Karwur, C. E. T. (2024). PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KESEHATAN DITINJAU DARI  PASAL  28  H  AYAT  1  UNDANG–UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. LEX PRIVATUM , 13 (2). Kemenkes, R. I. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus . Kesuma,  S.  I.  (2023).  Sosialisasi  Tentang  Ulasan  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2023 Tentang Kesehatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara , 1 (4), 143–156. Komalawati, V. (1989). Hukum dan etika dalam praktek dokter . Pustaka Sinar Harapan.
Manullang, E. F. M. (2017). Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum . Prenada Media. Media.neliti.com.  (2022). Sahnya  Perjanjian  Terapeutik  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasien . media.neliti.com. Panggabean,  N.  S.  (2019). Prinsip  Etika  Keperawatan  Dalam  Pelaksanaan  Asuhan Keperawatan .
R  Hapsara  Habib  Rachmat,  D.  P.  H.  (2018). Penguatan  upaya  kesehatan  masyarakat  dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia . UGM PRESS. Soekanto, S. (1987). Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya CV . Bandung. Supriadi, W. C. (2001). Hukum kedokteran . Mandar Maju. Tutik,  T.  T.,  &  Febriana,  S.  (2010). Perlindungan  hukum  bagi  pasien .  Prestasi  Pustaka Publisher.
Upaya  Peningkatan  Mutu  Kesehatan  Masyarakat  Guna  Mewujudkan  Indonesia  Sehat . (2022). www.uny.ac.id.
Wahyu  Sasongko,  W.  (2007). Ketentuan-ketentuan  pokok  hukum  perlindungan  konsumen . Universitas Lampung.
Www.bphn.go.id. (2022). hubungan tenaga medik, rumah sakit dan pasien . www.bphn.go.id.

## Copyright holder:
Willyam Markus Steaven Nababan, Pan Lindawaty S. Sewu (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)