Analisis Mekanisme Proses Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Oleh Wajib Pajak Badan Pada Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman & Rekan

## Hariko Wayra
Universitas Muhammadiyah Riau E-mail: harikowayra221@gmail.com
Article History: Received: 28 Juni 2024 Revised: 10 Juli 2024
Accepted: 12 Juli 2024
Abstract: Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 badan atau orang pribadi yang mengkonsumsi BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) baik di dalam ataupun luar daerah pabean akan dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme administrasi pengenaan PPN oleh wajib pajak badan pada jasa Kantor Jasa Akuntan Abdul Rahman dan Rekan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa proses administrasi mekanisme PPN pada PT. MPN yang dilakukan oleh KJA Abdul Rachman dan Rekan yang dimulai dari pemungutan & perhitungan PPN, pembuatan faktur pajak, penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PER- 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK. 03/2021tentang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. KJA Abdul Rachman dan Rekan diharapkan terus mempertahankan performa proses mekanisme admnistrasi PPN ini dengan konsisten dan terus up to date terhadap peraturan- peraturan perpajakan yang terbaru yang nantinya akan berdampak positif pada PT. MPN dan klien lainnya.
Keywords: PPN, E-Billing, E-Faktur, Mekanisme, Wajib Pajak Badan
PENDAHULUAN Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 badan atau orang pribadi yang mengkonsumsi BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) baik di dalam ataupun luar daerah pabean akan dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN adalah pajak yang dikenakan dan diterapkan di Indonesia dan bisa disebut sebagai pajak objektif yang maksudnya adalah PPN akan dikenakan berdasarkan apa yang diserahkan bukan kepada siapa diserahkan (Sofiana, 2022). PPN juga dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak dalam proses peredaran

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 996
distribusi dari produsen ke konsumen. Produsen dan konsumen yang dimaksud adalah wajib pajak. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang kegiatannya meliputi membayar, memungut dan melapor pajak yang dikenakan atas penghasilan yang mereka peroleh, akan tetapi yang bisa melakukan pemungutan pajak hanya wajib pajak badan saja.
Menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, firma, dana pensiun, koperasi, perkumpulan, persekutuan, organisasi masa, Yayasan dan organisasi sosial politik. Wajib pajak badan yang bisa melakukan pemungutan pajak adalah wajib pajak badan yang mempunyai peredaran bruto diatas 4,8 Milyar selama satu tahun dan telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan jenis pengutan pajak yang dipungut adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Proses pengenaan PPN yang dilakukan wajib pajak badan dimulai dari pemungutan & perhitungan PPN, pembuatan faktur pajak, penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN. Seluruh proses pengenaan PPN tersebut harus dilakukan wajib pajak badan sesuai PMK No. 18/PMK. 03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta KUP. Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman wajib pajak badan dalam melakukan proses pengenaan PPN. Setelah itu juga terdapat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membahas tentang tarif pajak PPN yaitu 11% dan UU ini berguna bagi wajib pajak badan ketika melakukan pemungutan dan perhitungan PPN agar dapat menggunakan tarif sesuai dengan aturan undang-undang, lalu ketika PPN telah dihitung maka selanjutnya wajib pajak badan akan melakukan pembuatan faktur pajak yang saat ini dapat dibuat menggunakan E-Faktur yang berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman dan Rekan juga melakukan proses pengenaan PPN untuk keperluan klien mereka. Diketahui bahwa seluruh kantor akuntan memiliki cara serta perencanaan perpajakan yang unik (Harefa & Tanjung, 2022). Dalam Proses pengenaan PPN oleh wajib pajak badan mengungkapkan apakah perusahaan telah mematuhi ketentuan perpajakan yang sesuai atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme administrasi pengenaan PPN oleh wajib pajak badan pada jasa Kantor Jasa Akuntan Abdul Rahman dan Rekan.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa, dan dipungut terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Romana et al., 2023). PPN juga terbagi menjadi 2 jenis yaitu PPN Masukan yang dikenakan kepada wajib pajak badan ketika melakukan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak dan PPN Keluaran yang dikenakan kepada wajib pajak badan ketika melakukan penjualan barang/jasa yang dikenakan pajak.

## 2. Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak badan merupakan sebuah organisasi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Penerimaan pajak penghasilan di
Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan, hal ini disebabkan karena sebagai entitas formal yang terdaftar, badan lebih mudah dikenali identitasnya, diawasi kehadirannya, terpantau aktivitasnya, dan objek pajaknya lebih transparan, oleh karena itu, pemungutan pajak atas badan lebih optimal dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. (Liviawati & Syofyan, 2023).

## 3. E – Faktur
E-Faktur adalah sebuah platform untuk membuat faktur pajak atau bukti pungutan atas PPN secara online yang telah disediakan DJP (Rakhmawati, 2024). Aplikasi ini dapat memudahkan wajib pajak badan dalam melakukan pembuatan dan penerbitan faktur pajak dari transaksi pembelian ataupun penjualan yang dikenakan pajak.

## 4. SPT Masa PPN
SPT Masa PPN menurut Peraturan DJP No. PER-03/PJ/2022 SPT Masa PPN adalah Surat yang dibuat wajib pajak badan dan digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di bidang perpajakan untuk suatu masa pajak. Jadi SPT Masa PPN ini merupakan suatu kewajiban wajib pajak badan untuk dapat melaporkan PPN Masukan ataupun PPN Keluaran yang telah dikutip dan direkap dalam satu bulan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang hasil temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan prosedur ini menghasilkan temuan melaui sarana antara lain seperti wawancara dan pengamatan, analisis dokumen berupa kebijakan, peraturan, buku, kaset dan video (Sulistyo, 2019). Tempat atau lokasi dilakukan nya penelitian berada di Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman dan Rekan yang berlokasi di Jl. Tiga Dara, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan suatu langkah dalam memperoleh informasi dengan melihat perilaku suatu item dengan observasi. Penulis akan menggunakan metode observasi untuk melihat secara lansung bagaimana perhitungan, pembuatan, penyetoran dan pemotongan PPN yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman dan Rekan. Wawancara merupakan salah satu perolehan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait informasi yang ingin diketahui si pewawancara kepada narasumber dan wawancara sering dilakukan melalui kontak spontan kepada narasumber. Pada pelaksanaan wawancara penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan terkait proses mekanisme administrasi PPN kepada narasumber. Metode dokumentasi datanya dapat diperoleh berdasarkan asas yang sudah tersedia, contohnya data, buku, arsip buku, dan lainnya (Harefa & Tanjung, 2022). Dalam penggunaan metode dokumentasi penulis memperoleh informasi berdasarkan data – data yang digunakan Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman dan Rekan ketika melakukan proses menghitung, membuat, menyetor dan melaporkan PPN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Analisis mekanisme administrasi Pemungutan & Perhitungan PPN, Penerbitan Faktur

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 998
PPN, Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT masa PPN PT. MPN yang dilakukan oleh KJA Abdul Rachman dan Rekan. PT MPN adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat medis yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT MPN ini merupakan salah satu klien yang memakai jasa perpajakan dari KJA Abdul Rachman dan Rekan untuk mengurus PPN dari Pemungutan & Perhitungan PPN, Penerbitan Faktur PPN, Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT masa PPN.

## Gambar 1. Invoice Penjualan BKP PT. MPN
Pada proses perhitungan dan pemungutan PPN, kegiatan ini dilakukan oleh staff accounting PT. MPN. Pemungutan dan perhitungan PPN yang dilakukan ketika terjadinya transaksi, akan dituangkan ke dalam bentuk bukti transaksi berupa invoice. Invoice akan lengkap terisi dengan data dan harga barang-barang yang dijual beserta perhitungan PPN dengan tarif 11% dari total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang yang dijual. Invoice sudah lengkap terisi selanjutnya akan diproses staff accounting PT. MPN untuk dikirim kepada KJA Abdul Rachman dan Rekan untuk diproses penerbitan fakturnya.

## Gambar 2. Faktur Pajak PT. MPN
KJA Abdul Rachman dan Rekan yang menerima invoice dari PT. MPN akan melakukan rekam data PPN ke dalam aplikasi E-Tax. E-tax adalah sistem administrasi perpajakan yang telah terkomputerisasi yang secara khusus dibuat untuk kegiatan administrasi pajak dari penilaian, registrasi, penerbitan, restitusi, pelaporan dan proses klaim (Santioso, 2022). Pada aplikasi ini KJA akan memasukkan dan merekam data seluruh invoice yang diterima dari PT. MPN sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk faktur pajak yang masih berupa draft yang belum di upload dan belum memiliki barcode resmi DJP pada faktur pajak tersebut. Faktur Pajak adalah bukti transaksi atas pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau memberikan jasa kena pajak kepada pelangganya (Rakhmawati, 2024). Sebelum faktur tersebut diupload, draft faktur akan dikirimkan kepada PT. MPN untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh staff accounting PT. MPN untuk menghindari terjadinya kesalahan penulisan dan penginputan ketika faktur pajak sudah diupload. Pada saat staff accounting PT. MPN sudah selesai melakukan pemeriksaan faktur, staff accounting PT. MPN akan mengabari pihak KJA agar dapat mengupload faktur pajak. Faktur pajak yang sudah diupload pihak KJA akan memiliki tanda barcode DJP yang berarti bahwa faktur pajak tersebut telah sepenuhnya selesai dan pihak PT. MPN dapat mengirimkan faktur pajak tersebut kepada pelanggan nya sebagai bukti transaksi mereka.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1000

## Gambar 3. Cetakkan Kode Billing PT. MPN
Pada saat waktu penyetoran PPN telah tiba, pihak KJA tidak lansung melakukan kegiatan penyetoran PPN tersebut, melainkan Pihak KJA akan melakukan perhitungan kembali PPN yang berada di data aplikasi E-Tax yang merupakan tempat dilakukan nya penginputan invoice yang menjadi faktur pajak dan data PPN yang berada di E- Faktur Web yang merupakan tempat faktur -faktur pajak yang sudah di upload dari aplikasi E-Tax dan tersimpan di E-Faktur Web. Hal ini dilakukan pihak KJA untuk menghindari terjadinya kesalahan jumlah PPN yang akan disetorkan. Pihak KJA melakukan perbandingan data antara E-Tax dan E-Faktur Web menggunakan Microsoft Exel dan menghitung sendiri pajak kurang/lebih bayar berdasarkan data tersebut yang akan dibandingkan dengan jumlah pajak kurang/lebih bayar yang berada di E-Faktur Web, karena di E-Faktur Web tersebutlah yang menjadi patokan jumlah pajak kurang/lebih bayar yang akan dibayarkan. Apabila PPN lebih bayar maka pihak KJA akan memilih opsi kompensasi, yang maksudnya jumlah kelebihan pembayaran PPN akan di kompensasi pada bulan berikutnya dan apabila PPN kurang bayar maka perusahaan wajib menyetorkan jumlah PPN kurang bayar tersebut.
Ketika hasil perbandingan data sudah benar dan sesuai serta PPN nya berada di status kurang bayar, maka selanjutnya pihak KJA membuat kode billing. Pembuatan kode billing dilakukan secara online di website DJP Online, untuk mendapatkan kode billing pihak KJA akan login menggunakan akun DJP PT. MPN dan membuatnya di menu E-Billing. Pada menu E- Billing pihak KJA akan melengkapi isian uraian kolom data yang harus di isi dari jenis pajak yang diisi dengan kode 411211 PPN dalam negeri, jenis setoran yang diisi dengan kode 100- Masa, serta memilih masa pajak PPN yang akan disetor dan memasukkan jumlah PPN yang akan disetor ke kas negara. Ketika semua data sudah terisi dengan lengkap pihak KJA akan melakukan pencetakan ID Billing tersebut sehingga terdapat sebuah surat yang berisi ID Billing yang
merupakan kode pembayaran pajak PPN yang harus dibayarkan ke kas negara. Pada saat pajak PPN sudah dibayarkan, pihak KJA akan mendapatkan bukti pembayaran pajak yang memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN adalah gabungan huruf dan nomor yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) (Lintang et al., 2024). NTPN inilah yang menjadi bukti kuat bahwa kita sudah melakukan penyetoran pajak PPN ke kas negara dan menjadi salah satu syarat yang harus di upload di E-faktur Web ketika melakukan pelaporan SPT Masa PPN.
Gambar 4 SPT Masa PPN PT. MPN

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1002
Pada saat sudah mendekati akhir bulan, pihak KJA akan melakukan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan E-Faktur Web. E-Faktur Web merupakan website yang pengoperasiannya dilakukan secara online yang bisa diakses melalui efaktur.pajak.go.id yang biasanya digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN (Prasetiawati & Hidayati, 2022). Pihak KJA akan melakukan login ke E-Faktur Web menggunakan akun PT MPN dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN pada menu posting SPT, lalu pihak KJA akan melihat menu lampiran induk untuk mengamati jumlah pajak lebih/kurang bayar dan kembali memastikan apakah jumlah pajak yang akan dilapor sudah sama dengan bukti pembayaran pajak PPN yang telah disetor ke kas negara. Selanjutnya pada aplikasi E-Faktur Web pihak KJA diminta agar dapat mengunggah NTPN yang diperoleh pada saat penyetoran PPN, setelah data NTPN telah diisi selanjutnya akan dilakukan proses submit dan akan muncul menu baru yang meminta pihak KJA agar dapat mengunggah Sertifikat Elektronik yang dimiliki PT MPN. Sertifikat Elektronik yang dimaksud adalah bagian otentifikasi identitas perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP serta pengguna layanan pepajakan secara elektronik yang memuat tanda tangan elektronik (Malihah et al., 2023). Ketika Sertifikat Elektronik sudah diunggah, pihak KJA akan memasukan kode Passpharase yang hanya dimiliki PT. MPN, lalu ketika kode tersebut sudah dimasukkan maka akan muncul notifikasi “Lapor SPT Berhasil” yang berarti SPT Masa PPN sudah berhasil dilaporkan dan dapat dicetak untuk keperluan PT. MPN.

## PEMBAHASAN
Pada proses perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan PT. MPN dalam pengawasan KJA Abdul Rachman dan Rekan, sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur tarif pajak pemotongan PPN yaitu 11%. KJA Abdul Rachman dan rekan selalu mengawasi dan memeriksa invoice yang PT. MPN kirim agar perhitungan dan pemotongan tidak terdapat kesalahan, karena pada saat penginputan penerbitan faktur pajak di aplikasi E-Tax akan terlihat perhitungan dan jumlah pajak benar. Apabila jumlah hasil perhitungan E-Tax sama dengan invoice yang dikirimkan PT. MPN, maka invoice tersebut sudah dinyatakan benar perhitungannya dan pihak KJA selalu memperhatikan hal tersebut. Pihak KJA Abdul Rachman dan rekan juga selalu memastikan draft faktur yang sudah dibuat dari invoice-invoice yang dikirimkan PT. MPN untuk selalu diperiksa kembali oleh pihak PT. MPN apakah faktur tersebut sudah sesuai dengan data mereka. pihak KJA juga selalu memastikan kembali sebelum tanggal 15 setiap bulan ke PT. MPN apakah seluruh invoice pada masa pajak tersebut sudah semua dikirimkan dan jika ada yang belum, maka pihak KJA akan melakukan penginputan pada hari tersebut, hal ini dilakukan pihak KJA agar semua invoice dapat terinput sebelum batas penginputan faktur pajak yaitu pada tanggal 15 setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman dan rekan melakukan penyetoran PPN menggunakan E-Billing. E-Billing merupakan sebuah Platform website DJP online yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembuatan kode billing atau kode pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Hal ini memudahkan KJA Abdul Rachman dan Rekan untuk melakukan pembayaran pajak PT. MPN tanpa harus datang ke KPP dan membuat SSP (Surat Setoran Pajak). Sudah banyak alternatif pengurusan administrasi perpajakan yang disediakan DJP secara online, termasuk pelaporan SPT Masa PPN. KJA Abdul Rachman dan rekan melakukan pelaporan SPT Masa PPN PT. MPN secara online melalui E- Faktur Web dan sudah sesuai dengan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK. 03/2021. Kendala yang dihadapi selama melakukan proses
mekanisme admninistrasi PPN yaitu Terkadang terdapat beberapa kasus pembatalan faktur oleh customer PT MPN yang mengakibatkan Nomor Seri Faktur Pajak jadi lebih cepat habis dan hal ini mengharuskan pihak KJA untuk meminta dan mengajukan Kembali Nomor Seri Faktur Pajak yang baru yang dimana pengurusannya cukup ribet dan memakan waktu, tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan besar KJA Abdul Rachman dan Rekan untuk meneruskan proses mekanisme administrasi PPN dengan lancar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses administrasi mekanisme PPN pada PT. MPN yang dilakukan oleh KJA Abdul Rachman dan Rekan yang dimulai dari pemungutan & perhitungan PPN, pembuatan faktur pajak, penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK. 03/2021tentang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagi KJA Abdul Rachman dan Rekan diharapkan terus mempertahankan performa proses mekanisme admnistrasi PPN ini dengan konsisten dan terus up to date terhadap peraturan- peraturan perpajakan yang terbaru yang nantinya akan berdampak positif pada PT. MPN dan klien lainnya. Bagi peneliti yang akan datang untuk dapat melakukan pembahasan proses mekanisme administrasi PPN ini tidak hanya di perusahaan dagang saja melainkan diharapkan untuk bisa dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa. (Kementerian Keuangan, 2021)(Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021)(Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

## DAFTAR REFERENSI
Direktorat Jenderal Pajak. (2022). PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK . Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora , 6 (2), 243–247. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580 Kementerian Keuangan. (2021). UU 7 TAHUN 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi , 2 (2), 33–41. https://doi.org/10.58784/rapi.95 Liviawati, L., & Syofyan, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Suatu Studi Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Kompetif , 6 (1), 29–34. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1257 Malihah, H., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (5), 5978–5991. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5539 Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpaja. In PMK No 18/PMK.03/2021 (Issue 8). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/39fdb2fc-1736-4ebb-80f5-
d257f75df0b5/18~PMK.03~2021Per.pdf
Prasetiawati, A., & Hidayati, M. (2022). Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1004
Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E- Faktur Web Based (Studi Kasus pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021). Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (2), 132–142.
Rakhmawati, N. (2024). Analisis faktor penyebab pembatalan faktur pajak. Jurnal Administrasi Bisnis , 16 (1), 8.
Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). 10. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Arkstarindo. Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta , 04 (02), 90–102.
Santioso, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi. Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi , 14 (1), 55–82.
https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2620 Sofiana, S. (2022). Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Cakrawala pada Masa Pandemi Covid-19 . 28–33. http://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/65/1/FULLTEXT_SOFIANA_1901030071.pdf Sulistyo, U. (2019). Buku Ajar METODE PENELITIAN KUALITATIF . Salim Media Indonesia.