Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.35009
Manifestasi konsep kosmologi Jawa dalam perkembangan pola ruang kawasan pusat pemerintahan Surakarta
The manifestation of Javanese cosmology concepts in the dynamic of spatial pattern of Surakarta’s administrative center
A A Urfan 1 , I Aliyah 1 , dan G Yudana 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : arnindyaurfan@outlook.com
Abstrak. Pusat pemerintahan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan politis dan administratif bagi suatu wilayah. Kota Surakarta yang sebelumnya merupakan ibukota Kerajaan  Mataram  Islam  telah  mengalami  banyak  perkembangan  termasuk  pada kawasan  pusat  pemerintahan.  Terbentuknya  Kota  Surakarta  pada  awalnya  didasari oleh konsep kosmologi Jawa, yaitu  kepercayaan dan cara pandang masyarakat Jawa terhadap  dunia,  serta  keterkaitan  manusia  dan  lingkungan  pada  penataan  ruang. Sebagai kota budaya pada masa kini, elemen kebudayaan tidak lagi menonjol dalam penataan  pusat  pemerintahan.  Hal  ini  melatarbelakangi  kajian  manifestasi  konsep kosmologi Jawa pada dinamika pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta. Pada penelitian  ini  digunakan  analisis  deskriptif  yang  mencakup  (1)  identifikasi  konsep kosmologi  Jawa, (2)  analisis pola ruang  pusat  pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa, dan (3) perkembangan pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta adalah satu- satunya  pusat  pemerintahan  yang  menggunakan  kosmologi  Jawa  dalam  penataan ruangnya.  Walaupun  demikian,  beberapa  konsep  dari  kosmologi  Jawa,  seperti mancalima dan mancapat, saat ini sudah hilang akibat peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Kota Surakarta.
Kata Kunci: Konsep Kosmologi Jawa; Pusat Pemerintahan; Pola Ruang
Abstract. Administrative center is a designated area where the governing process take place. The city of Surakarta, which was previously the capital of the Islamic Mataram
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Kingdom, has gone through three era, brought changes to the administrative center spatial pattern. The formation of Surakarta City was initially based on the concept of Javanese cosmology, i.e. the beliefs and perspectives of the Javanese people towards the world, as well as the relationship between humans and the environment in spatial planning. As a city of culture today, cultural elements are no longer prominent in the arrangement  of  the  administratative  center.  So,  this  study  is  needed  to  reveal  the manifestation of Javanese cosmology concepts in the dynamics of the spatial pattern of Surakarta administrative center. This paper employed descriptive analysis in three stages:  (1)  identification  of  Javanese  cosmological  concepts,  (2)  analysis  of administrative center spatial patterns based on Javanese cosmology concepts, and (3) dynamics of administrative center spatial pattern in three era. The results showed that the Surakarta Kasunanan Palace is the only administrative center applying Javanese cosmology concepts in its spatial pattern. However, some concepts, such as mancalima and mancapat, have been lost due to political and social events in Surakarta over time.
Keywords: Administrative Center; Javanese Cosmology Concept; Spatial Pattern

## 1. Pendahuluan
Selama  dua  abad  (1745-1945),  Kota  Surakarta  tumbuh  sebagai  ibukota  kerajaan  di  Jawa. Meskipun  peran  raja  sebagai  pemimpin  wilayah  banyak  mendapat  campur  tangan  dari pemerintah Hindia Belanda [1], tatanan Surakarta masih menerapkan prinsip kosmologi Jawa dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari tata letak bangunan hingga pembagian wilayah  berdasarkan  jabatan  dan  struktur  sosial  di  masyarakat.  Berdasarkan  fakta  sejarah, perkembangan Kota Surakarta pada jaman dahulu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan  Kasunanan  dan  Mangkunegaran,  Benteng  Vastenburg  (pusat  pengawasan Hindia Belanda terhadap Surakarta), serta Pasar Gedhe Hardjonagoro (pusat perekonomian kota).  Pasca  kemerdekaan,  pada  tanggal  16  Juni  1946  terbentuk  Pemerintah  Daerah  Kota Surakarta  yang  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran [2].
Adanya suatu konsepsi kosmologi yang diakui sebagai dasar untuk penataan wilayah, ruang, dan  bangunan  adalah  sebuah  kondisi  yang  memungkinkan  struktur  ruang  dan  kota  dapat berfungsi  sebagai  unsur  pembentukan  masyarakat.  Kota  Surakarta  yang  pernah  menjadi ibukota kerajaan di Jawa pun juga menerapkan konsepsi kosmologi dalam penataan ruangnya. Konsep  tata  ruang  dan  tata  bangunan  dalam  kosmologi  Jawa  berhubungan  erat  dengan prinsip  filsafat  yang  dipahami  oleh  masyarakat  Jawa  sebagai  kesatuan  kolektif  antara keyakinan  dan  kebudayaan.  Struktur  keruangan  kota  disusun  dari  sistem  klasifikasi  dalam kosmologi  yang  diaplikasikan  di  dalamnya.  Selain  itu,  kosmologi  Jawa  juga  mengatur hubungan manusia dengan lingkungan bangunan, sehingga struktur keruangan dan bangunan tidak semata-mata merupakan sebuah wadah, melainkan menjadi suatu keterpaduan dengan aktivitas di dalamnya yang menjadikan kedua hal tersebut memiliki makna dan mencerminkan sistem kemasyarakatan yang berlaku [3].
Gambar 1. Struktur klasifikasi sosial masyarakat Jawa [4].
Pada kosmologi Jawa penataan ruang dibagi berdasarkan beberapa konsep, di antaranya yaitu mancapat, mancalima, catur gatra tunggal, dan kiblat papat lima pancer. Konsep mancapat merupakan  pembagian  wilayah  berdasarkan  angka  empat  yang  memiliki  filosofi  bagi masyarakat Jawa. Angka empat ini digambarkan melalui empat penjuru mata angin di bagian barat,  timur,  utara,  dan  selatan,  serta  dalam  pembagian  tempat  tinggal  masyarakatnya. Lapisan  pertama  yaitu  kedhaton  diperuntukkan  bagi  raja,  permaisuri,  dan  putra-putrinya, kemudian di kuthagara terdapat para sentana dhalem, selanjutnya di paseban dihuni oleh abdi dalem, dan alun-alun yang merupakan tempat tinggal kawula dalem [5].
Selanjutnya terdapat konsep mancalima yang merupakan pembagian berdasarkan lingkaran hirarkis  dan  acuan  sistem  sosial  di  masyarakat  yang  membentuk  lingkaran-lingkaran administratif wilayah kerajaan menjadi beberapa bagian, yaitu negara, kuthanegara, negara agung,  mancanegara.  Negara  merupakan  wilayah  yang  menjadi  tempat  tinggal  petinggi kerajaan dan kaum bangsawan [6]. Berbagai fasilitas seperti alun-alun, gedung pemerintahan, dan  masjid  agung  berada  di  dalam  negara  [7].  Kuthanegara  adalah  bagian  wilayah  yang mengelilingi  keraton  secara  langsung.  Dalam  Bahasa  Jawa,  kutha  memiliki  arti  pertahanan. Oleh karena itu, Kuthanegara dianggap sebagai pertahanan ekonomi karena fungsinya sebagai perkotaan  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  fasilitas  pelayanan  publik.  Selanjutnya, terdapat Negara Agung yang merupakan daerah inti wilayah kerajaan. Hampir seluruh wilayah di Negara Agung dibagi menjadi sejumlah gaduhan yang merupakan tanah garapan atau tanah siap pakai. Bagian terluar dari konsep mancalima adalah Mancanegara yang memiliki fungsi sebagai siti pamaosan atau tanah pajak [8]. Transformasi konsep mancapat-mancalima dalam struktur  kota  kerajaan  Mataram  Islam,  disusun  dengan  pola  sumbu  “Utara - Selatan”  dan “timur - barat”,  yang  juga  dapat  digambarkan  dengan  lingkaran -lingkaran  imajiner.  Sumbu “utara - selatan” bersifat sakral, sedangkan sumbu “timur - barat” bersifat profan [9].
Konsep  yang  lain  adalah  Catur  Gatra  Tunggal  merupakan  penataan  kawasan  berdasarkan empat penjuru mata angin. Elemen dari catur gatra tunggal, yaitu keraton, Alun-alun, Masjid Agung,  dan  Pasar  [10].  Secara  makrokosmos,  lokasi  keraton  mempertimbangkan  orientasi pada empat penjuru mata angin dan pusat dari empat mata angin tersebut (papat kiblat lima
pancer). Sisi utara mengacu pada keberadaan Btari Durga yang diyakini sebagai dewi Hutan Krendawahono, sisi timur mengacu pada Sunan Lawu dan Gunung Lawu, sisi Selatan mengacu pada keberadaan Ratu Kidul, serta sisi Barat kepada Kyai Sapu Jagad Gunung Merapi [8].
Terkait dengan fokus penelitian, kawasan pusat pemerintahan mengalami banyak perubahan sebagai  akibat  dari  perubahan  sistem  pemerintahan.  Kawasan  pusat  pemerintahan  adalah kawasan  tempat  berlangsungnya  kegiatan  politik  dan  administrasi  kepemerintahan,  serta kegiatan lain yang terkait dalam pengelolaan suatu daerah [11]. Kawasan pemerintahan juga dapat  berfungsi  menjadi  kawasan  pusat  kota  yang  kuat  dan  konsisten  seperti  yang  biasa terjadi  pada  kebanyakan  kota-kota  lama  pusat  pemerintahan  [12].  Penetapan “ pusat pemerintahan ” tidak  lahir  seiring  dengan  lahirnya  daerah  secara  administratif,  dan  tidak dilegalkan  secara  perundangan  nasional.  Istilah  ini  lahir  seiring  dengan  lahirnya  Undang- undang  Otonomi  Daerah  dan  Undang-undang  Pemerintah  Daerah  sebagai  acuan  untuk memindahkan  fungsi  pemerintahan  pada  wilayah  lain  [13].  Saat  ini  pusat  pemerintahan memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  optimal  [14].  Untuk  itu,  penentuan  lokasi kawasan  pusat  pemerintahan  suatu  kota  akan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  antara  lain limitasi dan batasan dari kondisi fisik alamiah, serta kelayakan suatu lokasi dari perspektif non- fisik.
Berbagai  gejolak  politik  yang  dialami  Surakarta  sejak  dipindahkannya  Ibukota  Kerajaan Mataram  Islam  dari  Kartasura  hingga  masa  reformasi  telah  banyak  membawa  perubahan termasuk  dalam  sistem  pemerintahan  yang  diterapkan.  Peralihan  sistem  pemerintahan membawa berbagai fakta  terhadap  Kota  Surakarta dari  masa  ke  masa  yang  masing-masing memiliki kebijakan untuk mengelola wilayahnya. Kosmologi Jawa sebagai pakem atau konsep awal  dipilihnya  keraton  sebagai  pusat  pemerintahan  telah  kehilangan  banyak  makna  serta mengalami pergeseran fungsi. Hal ini menjadi isu ketika Kota Surakarta menetapkan branding sebagai  kota  budaya.  Unsur  kebudayaan  dalam  tata  ruangnya  sudah  sangat  samar  untuk dapat menjadi keuntungan komparatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep kosmologi yang  masih  dapat  diamati  di  Surakarta  serta  bagaimana  perkembangannya  berdasarkan periode  pemerintahan  yang  berlaku  melalui  pemetaan  cakupan  wilayah  pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa yang mengalami perkembangan seiring dengan peristiwa yang dialami.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan memperoleh  gambaran  seutuhnya  mengenai  suatu  hal  menurut  pandangan  manusia  yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide,  persepsi, pendapat atau kepercayaan orang  yang  diteliti  dan  kesemuanya  tidak  dapat  diukur  dengan  angka  [15].  Analisis  yang digunakan  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu  melakukan  pemilahan  data  yang  terkait dengan  penelitian  [16].  Data  yang  dibutuhkan  dikumpulkan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  primer  dengan  cara  observasi  lapangan,  yaitu  kegiatan  meninjau  dan mengamati secara langsung fenomena dan kondisi yang ada di lapangan. Observasi dilakukan
untuk  mendapatkan  data  lapangan,  sementara  wawancara  dilakukan  pada  informan  kunci yang dikelompokan berdasarkan keahlian dan pengalaman langsung, seperti pihak keraton, budayawan, serta sejarawan. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulkan  literatur/pustaka  mengenai  perkembangan  pusat  pemerintahan  Kota Surakarta  berdasarkan  kosmologi  Jawa  yang  diperoleh dari  buku,  laporan,  dokumen,  karya tulis  ilmiah,  dan  penelitian  lain  yang  berhubungan.  Pembahasan  terhadap  hasil  penelitian menggunakan  pendekatan  pembahasan  sejarah  tematik.  Pembahasan  sejarah  tematik membahas  gagasan  teoritik  ilmu  non-sejarah  dan  pemahaman  problematika  yang berkembang  di  perkotaan  dengan  model  struktural  dengan  tetap  memperhatikan  aspek kronologis [17]. Pada penelitian ini, pembahasan dilakukan dengan memaparkan pemahaman pusat  pemerintahan  berdasarkan  kosmologi  Jawa  sebagai  isu  disertai  dengan  penjelasan mengenai perkembangan Kota Surakarta dari periode ke periode.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Sejarah Kota Surakarta
Perpindahan Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta sendiri terjadi akibat peristiwa Geger Pecinan. Pakubuwana II yang pada saat itu menjabat sebagai raja  menandatangani  perjanjian  Liendmann  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  raja  yang menjabat harus berterimakasih kepada Raja atau Ratu Belanda atas peminjaman kekuasaan [18].  Wilayah  kekuasaan  Raja  Pakubuwana  II  saat  itu,  meliputi  Kota  Surakarta,  Kabupaten Boyolali,  Kabupaten  Sukoharjo,  Kabupaten  Sragen,  Kabupaten  Wonogiri,  Kabupaten Karanganyar, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian pesisir utara  Jawa (Karisidenan Pati) dan bagian barat Jawa Timur [19].
Pada  tahun  1755  terjadi  Perjanjian  Giyanti  yang  membagi  Kerajaan  Mataram  menjadi  dua bagian,  yaitu  Kasunanan  Surakarta  dan  Kasultanan  Yogyakarta  yang  kemudian  hal  ini menyebabkan  terbaginya  wilayah  kekuasaan  hingga  dinasti  Kerajaan  Mataram  berakhir. Wilayah  bekas  Kerajaan  Mataram  ini  selanjutnya  disebut  daerah  Vorstenlanden  (wilayah kerajaan  yang  terdiri  dari  Surakarta  dan  Yogyakarta).  Wilayah  barat  diserahkan  kepada Surakarta dan wilayah timur yang mencakup Kediri dan Madiun diserahkan kepada Yogyakarta [20].
Setelah terbagi menjadi dua bagian kerajaan, pada tahun 1757 terjadi Perjanjian Salatiga yang membagi wilayah Surakarta dengan satu pemerintahan baru, yaitu Kadipaten Mangkunegaran yang  mendapat  bagian  Surakarta  bagian  timur.  Pada  waktu  ini  Surakarta  memiliki  tiga pemerintahan,  yaitu  Kasunanan,  Mangkunegaran,  dan  Kolonial.  Pemerintahan  kolonial memunculkan  wilayah  karesidenan  yang  diatur  menurut  tata  cara  Eropa  pada  tahun  1873. Pada  masa  periode  pemerintahan  kolonial  Belanda,  Surakarta  merupakan  daerah  swapraja yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Swapraja Kasunanan (di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwana)  dan  Swapraja  Mangkunegaran  (di  bawah  kepemimpinan  Adipati Mangkunegaran). Kedua daerah swaparaja ini dikuasai oleh seorang Gubernur Hindia Belanda. Sementara  itu,  pada  masa  kedudukan  Inggris  di  Hindia  Belanda,  Pemerintah  Inggris menetapkan bahwa tanah milik Mangkunegaran memiliki status Erf-Ground /turun temurun,
berbeda dengan status kepemilikan tanah kerajaan pendahulunya Surakarta dan Yogyakarta yang berstatus Apanhage/ tanah lungguh.
Kemudian pada tahun 1873, residen membagi wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran yang dibagi dalam empat bagian (afdeelingen) yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen [21]. Kantor residen Surakarta berada di sebelah utara Keraton Kasunanan. Residen ini  memiliki  wewenang  atas  wilayah  Vorstenlanden  yang  mencakup  seluruh  wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran yang dibagi ke dalam empat afdeelings atau  pembagian  wilayah,  yaitu  Surakarta,  Klaten,  Boyolali,  dan  Sragen  [22]. Semenjak  dibentuknya  pemerintahan  karesidenan  dan  wilayah  pesisir  diambil  alih  oleh Belanda, dapat dikatakan bahwa konsep Mancalima sudah hilang dalam tata ruang wilayah keraton.
Selanjutnya pada tahun 1927, Kota Surakarta dibagi menjadi dua daerah kekuasaan berupa Kawedanan Distrik Surakarta dan Kawedanan Distrik Mangkunegaran. Setelah kemerdekaan Indonesia,  tanggal  19  Agustus  Presiden  Soekarno  memberikan  piagam  yang  menyebutkan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai Daerah Istimewa. Peristiwa ini memunculkan dualisme  pemerintahan  di  Surakarta,  yaitu  pemerintah  kerajaan  karena  pemberian  status istimewa,  serta  pemerintahan  demokratis  hasil  perjuangan  tokoh-tokoh  dalam  mengambil alih kekuasaan Jepang. Atas kejadian tersebut, dibentuklah Pemerintahan Direktorium dengan maksud  untuk  mengkoordinir  Pemerintah  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  agar  tergabung dalam satu pemerintahan. Rencana ini tidak berjalan mulus akibat kedua kerajaan ini tidak mengirim  wakil-wakilnya  sehingga  menjadi  penghalang  dalam  pembentukan  satu  sistem pemerintahan di Surakarta.
Kota Surakarta kembali menjadi karesidenan pada tahun 1946, dengan segala aset, instansi, dan  pegawai  milik  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  diambil  alih  oleh  pemerintah.  Setahun setelahnya  (1947),  Kota  Haminte  Surakarta  terbentuk.  Kota  Haminte  Surakarta  memiliki wilayah kerja yang meliputi sebagian dari kabupaten/kota Kasunanan dan Mangkunegaran, Kelurahan  Nusukan,  Kelurahan  Kerten,  Jajar,  Sumber,  Banyuanyar,  dan  Kabupaten Karanganyar, serta Kelurahan Kadipiro dan Mojosongo. Tahun 1948, akibat kemelut politik di Indonesia,  terjadi  perubahan  pada  sistem  pemerintahan,  yakni  membagi  Surakarta  dalam daerah  otonom  besar  dan  daerah  otonom  istimewa  dan  menempatkan  Surakarta  pada klasifikasi  kota  besar.  Selanjutnya,  agresi  militer  Belanda  yang  memberikan  perlindungan kepada  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  untuk  mewujudkan  kembali  pemerintah  kerajaan (swapraja) membuat pemerintah pusat mengambil tindakan dengan membentuk pemerintah ilegal.  Tindakan  kedua  belah  pihak  kerajaan  tersebut  tidak  mendapat  dukungan  dari masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana.
Akhirnya  pada  tahun  1950,  semua  instansi  swapraja  dibekukan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia.  Sejak  saat  itu  Mangkunegaran  dan  Susuhunan  berubah  menjadi  suatu  keluarga atau trah biasa dan keraton berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Peta kawasan pusat pemerintahan di Kota Surakarta pada beberapa masa.

## 3.2. Implementasi Kosmologi Jawa di Kota Surakarta
Keraton Surakarta sebagai pusat pemerintahan baru milik Kerajaan Mataram Islam memiliki banyak  spekulasi  pada  sejarah  pemilihan  lokasinya.  Satu  pendapat  yang  berkembang  di masyarakat  menyebutkan  bahwa  lokasi  baru  merupakan  pilihan  dari  Ronggowarsito  yang meramalkan bahwa tempat tersebut merupakan posisi terbaik. Pendapat lain dari sejarawan yang mengatakan bahwa pemilihan lokasi Keraton Surakarta banyak dipengaruhi oleh peranan Belanda karena kesepakatan antara Pakubuwana II dan Jenderal Van Hagendorp. Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, Surakarta banyak menerapkan pemahaman budaya dalam tata ruangnya. Budaya ini banyak dipengaruhi oleh klasifikasi sosial di masyarakat yang dibentuk berdasarkan kasta. Kasta atau klasifikasi masyarakat yang diterapkan berpengaruh terhadap tata ruang terutama dalam pembagian wilayah tinggalnya. Semakin tinggi status yang dimiliki oleh  seseorang,  maka  ia  akan  bertempat tinggal  di daerah perkotaan, dan  semakin  rendah statusnya, orang tersebut cenderung tinggal di kawasan perdesaan dan bekerja untuk para bangsawan.
Konsep kosmologi Jawa yang diterapkan di Kota Surakarta merupakan konsep yang sama pada tata  ruang  kerajaan  Mataram  Islam  pendahulunya,  seperti  Pajang,  Kota  Gede,  Plered,  dan Kartasura. Konsep kosmologi yang terdiri atas empat konsep seperti dipaparkan di atas adalah suatu kearifan lokal yang menjadi ciri dari Kota Surakarta. Konsep Mancapat di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 3, konsep Mancalima dapat dilihat pada Gambar 4, serta Gambar
5 menunjukkan konsep Catur Gatra Tunggal. Untuk elemen-elemen pada setiap konsep, dapat dilihat secara detail pada Tabel 1. Setelahnya, konsep kiblat papat lima pancer dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 3. Peta konsep Mancapat Kota Surakarta.
Gambar 4. Peta konsep Mancalima Kota Surakarta.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 5. Peta konsep Catur Gatra Tunggal Kota Surakarta
Tabel 1. Konsep dan komponen kosmologi Jawa di Kota Surakarta. Konsep
Komponen Uraian Mancapat Kedhaton Konsep mancapat menunjuk pada arah mata angin utara, selatan, timur,  dan  barat.  Selain  itu,  konsep  ini  juga  mengatur  wilayah tempat  tinggal  masyarakat.  Kedhaton  merupakan  tempat  tinggal raja  yang  berada  di  dalam negara. Selanjutnya  di kuthagara terdapat  pejabat  kerajaan  dan  berbagai  fasilitas  perkotaan. Kegiatan  pemerintahan  yang  bersifat  administratif  tidak berlangsung di keraton melainkan dilaksanakan di Kepatihan. Selain itu,  di  dalam kuthagara juga  terdapat  tempat  tinggal abdi  dalem yang  menempati  kampung-kampung  sesuai  dengan  profesi  yang ditekuni, serta berbagai sarana perkotaan yang dibangun Belanda, seperti Benteng Vastenburg, Kantor Pos, Stasiun, dan permukiman di  Loji  Wetan. Paseban dan  alun-alun  merupakan  bagian  dari kuthagara yang  di  kawasan  ini  banyak  dihuni  oleh  abdi  dalem keraton (Dradjat, 2008). Kuthagara Paseban Alun-alun Catur Gatra Tunggal
Keraton Catur Gatra Tunggal memiliki arti empat garis yang memusat pada satu  titik.  Empat  garis  ini  mengacu  pada  arah  mata  angin  utara, selatan,  timur,  dan  barat  (Kusumastuti,  2016).  Keraton  sebagai pusatnya  merupakan  kawasan  yang  dikelilingi  oleh  Banteng Baluwarti yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi bangunan. Di
Masjid Agung
Pasar
Konsep Komponen Uraian Alun-alun sebelah barat terdapat Masjid Agung, sebelah timur terdapat pasar, dan  di  sebelah  utara  dan  selatan  terdapat  alun-alun.  Keberadaan Masjid  Agung,  pasar,  dan  alun-alun  selain  sebagai  elemen  dari kosmologi  Jawa  juga  berfungsi  sebagai  fasilitas  perkotaan  yang sekaligus  menandakan  bahwa  kawasan  keraton  merupakan  pusat kota. Mancalima Negara Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kedudukan dan jabatan seseorang. Keraton sebagai pusat menduduki hirarki tertinggi dalam konsep mancalima. Selanjutnya di kuthanegara tinggal masyarakat kelas atas, abdi dalem keraton, penduduk pendatang dari Eropa dan Arab, serta terdapat berbagai fasilitas yang mendukung wilayah ini sebagai  pusat  kegiatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Di Negara Agung, tinggal  para  petani  dan  pekerja  perkebunan.  Wilayah memiliki  tanah  yang  subur  sehingga  dimanfaatkan  sebagai  tanah pertanian  dan tanah  lungguh .  Mancanegara  merupakan  wilayah terluar yang berfungsi sebagai siti pamaosan atau tanah pajak
Kuthanegara
Negara Agung
Mancanegara Kiblat Papat Lima
Pancer Utara – Alas Krendawahana
Diyakini  sebagai  keselarasan  antara  dunia  manusia  dan  alam semesta, struktur ruang yang ada dibangun  berdasarkan orientasi empat  penjuru  mata  angin  dengan  masing-masing  penjaga spiritualnya.  Struktur kiblat  papat  lima  pancer merupakan  sumbu imajiner  dari  arah  pembangunan  Kota  Surakarta  (Julianto,  2017). Sumbu mata angin  utara-selatan bersifat sakral,  serta timur-barat bersifat profan.
Timur – Gunung
Lawu Selatan – Laut Selatan Barat – Gunung Merapi dan Merbabu
Gambar 6. Peta konsep kiblat Papat Lima Pancer Kota Surakarta.

## 3.4. Perkembangan pusat pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan kosmologi Jawa
Berbagai  peristiwa  yang  terjadi  di  Kota  Surakarta  memberikan  banyak  pengaruh  terhadap keberadaan pusat pemerintahan. Faktor politis adalah hal utama yang memunculkan pusat pemerintahan baru maupun memunculkan kebijakan atas pemindahan wewenang akan Kota Surakarta.  Sejak  awal  berdirinya,  Keraton  adalah  pusat  pemerintahan  Kota  Surakarta. Kemudian terjadi peristiwa Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga yang membagi wilayah kekuasaan  keraton  kepada  Kasultanan  Yogyakarta  dan  Kadipaten  Mangkunegaran. Pemerintah  Hindia  Belanda  turut  memberikan  imbas  kepada  keraton  karena  mereka  juga memiliki  hak  atas  tanah  jajahan  yang  kemudian  diutus  residen  sebagai  pengawas. Kemerdekaan Indonesia memunculkan semangat kesatuan dan kesetaraan sehingga muncul perlawanan akan keberadaan swapraja yang pada akhirnya membentuk pemerintah kota yang berwenang atas segala aset milik swapraja.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pusat pemerintahan yang sesuai dengan konsep kosmologi Jawa  adalah  Keraton  Kasunanan  Surakarta  karena  pemilihan  konsep  tersebut  sudah direncanakan sejak masa awal pembangunannya.  Menurut Santoso [3], struktur keruangan kota disusun dari sistem klasifikasi dalam kosmologi yang diaplikasikan di dalamnya. Selain itu, kosmologi Jawa juga mengatur hubungan manusia dengan bangunan, sehingga struktur ruang dan bangunan tidak hanya menjadi sarana dan fasilitas, melainkan menjadi suatu keterpaduan dengan  aktivitas  di  dalamnya  yang  menjadikan  kedua  hal  tersebut  memiliki  makna  dan mencerminkan  sistem  kemasyarakatan  yang  berlaku.  Kadipaten  Mangkunegaran  tidak memiliki  wewenang  untuk  menggunakan  kosmologi  Jawa  karena  kedudukannya  berada  di bawah keraton. Sementara itu, Kantor Residen dibangun di pusat kota mengikuti konsep kota modern, begitu pula dengan pembangunan Balaikota yang dulunya merupakan rumah dinas residen  di  Surakarta.  Tabel  2  menunjukkan  keterkaitan  antara  pola  ruang  kawasan  pusat pemerintahan di Kota Surakarta dengan konsep kosmologi Jawa.
Tabel 2. Keterkaitan pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan kosmologi
Jawa. Konsep Kosmologi Jawa Periode Kerajaan Kolonial Republik Kasunanan Mangkunegaran Mancapat Ada  dan  sesuai dengan kosmologi Tidak  memiliki  alun- alun karena kedudukan Kadipaten Mangkunegaran berada  di  bawah Keraton Surakarta - Pusat pemerintahan berada di Kantor Residen dan
Gubernuran.
- Penduduk eropa banyak tinggal di kawasan Loji Wetan dan di dalam Benteng Vastenburg - Pusat pemerintahan berada di Balai Kota - Bagian diluar kedhaton tidak lagi ditinggali oleh abdi dalem.
Konsep Kosmologi Jawa Periode Kerajaan Kolonial Republik Kasunanan Mangkunegaran Mancalima Ada  dan  sesuai dengan  kosmologi sampai dengan tahun  1755,  yaitu ketika terjadi pembagian wilayah atas Keraton  Surakarta dan Keraton Yogyakarta Mendapat bagian dari negara  agung yang kemudian menjadi wilayah Vorstenlanden - Wilayah pesisir mancanegara diambil alih oleh
Belanda
- Dibentuk karesidenan yang mencakup wilayah kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran Luas wilayah Surakarta berkurang menjadi  luasan administratif seperti  saat  ini yang dulunya merupakan wilayah kuthanegara Catur Gatra Tunggal Ada  dan  sesuai dengan kosmologi, dan  masih  tampak hingga saat ini Hanya memenuhi dua komponen yaitu Istana dan Masjid yang berada di sisi barat Tidak ada Tidak ada Kiblat Papat Lima Pancer Ada  dan  sesuai dengan kosmologi Dilakukan usaha penyetaraan kedudukan sumbu imajiner dengan membangun pabrik gula di sebelah barat dan timur Tidak ada Tidak ada
Keraton  yang  dulunya  merupakan  pusat  pemerintahan  yang  menguasai  sebagian  besar wilayah Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah mancalima, kini hanya memiliki wewenang atas kawasannya sendiri. Selain itu, konsep mancapat yang membagi penduduk berdasarkan kasta dan mata pencaharian telah hilang akibat perubahan sosial di Surakarta. Konsep yang masih dapat diamati pada saat ini adalah Catur Gatra Tunggal dan kiblat Papat Lima Pancer. Pada kedua konsep ini juga masih sering dilakukan upacara pada hari-hari tertentu. Gambar 7 menunjukkan bagaiman konsep kosmologi berkembang seiring waktu.
Kedatangan bangsa Eropa pada awal tahun 1800 banyak memberi pengaruh terhadap pola ruang  Surakarta  yang  awalnya  kental  dengan  tatanan  tradisional  menjadi  kota  yang  lebih modern  seiring  dengan  dibangunnya  berbagai  fasilitas  milik  Eropa.  Sejak  awal  masuknya bangsa  Eropa  di  Surakarta,  pemerintah  kolonial  telah  memiliki  posisi  dalam  sistem pemerintahannya meskipun tidak secara langsung. Pada pola ruang, dapat dilihat bahwa lokasi Benteng Vastenburg yang merupakan bangunan pertahanan berlokasi dekat dengan keraton, yang mana hal tersebut merupakan suatu keterikatan dan pengawasan antara pihak VOC dan keraton. Selain bangunan Benteng, di Surakarta juga terdapat Kantor Residen dan Gubernur VOC yang memiliki wewenang terhadap wilayah kekuasaan keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran.  Lokasi  kedua  bangunan  tersebut  juga  berada  di  dekat  keraton.  Hal  ini
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
berpengaruh terhadap perkembangan  kawasan keraton dan  sekitarnya menjadi pusat  kota pada saat ini.
Gambar 7. Perkembangan wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta

## 4. Kesimpulan
Pusat  Pemerintahan  Surakarta  banyak  mengalami  perkembangan,  mulai  dari  waktu dipindahkannya  keraton  dari  Kartasura  ke  Surakarta,  masa  pemerintahan  kolonial,  hingga masa  pemerintahan  sipil  seperti  saat  ini.    Sistem  tata  ruang  di  Surakarta  pada  awalnya dibangun berdasarkan prinsip yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang setiap bangunan dan tata letaknya memiliki berbagai simbol yang berkaitan dengan perjalanan hidup manusia serta
gambaran alam semesta. Pergantian sistem pemerintahan yang dianut juga turut mengubah lokasi  pusat  pemerintahan  serta  sistem  tatanan  yang  awalnya  berupa  kosmologi  hingga berubah menjadi luasan administratif.  Perubahan ini berdampak besar terutama pada konsep kosmologi  mancalima  yang  merupakan  sistem  pembagian  wilayah  kekuasaan  keraton. Mulanya  konsep  mancalima  mencakup  sebagian  besar  wilayah  Jawa  Tengah,  kemudian berkurang lagi akibat pembagian wilayah pada saat peristiwa Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga, kemudian berkurang lagi ketika terbentuk pemerintahan residen dan pemerintahan kota, hingga pada saat ini keraton hanya memiliki wewenang terhadap kawasan keraton itu sendiri.

## Referensi
[1] Zaida  SNA,  Arifin  NHS.  Surakarta:  Perkembangan  Kota  Sebagai  Akibat  Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan Di Jawa. J Lanskap Indones 2010;2:83 – 92. https://doi.org/10.29244/jli.2010.2.2.%25p.
[2] Priandito
Y. Sejarah Kota Solo. Solo Vacat 2010.
http://solodolan.blogspot.com/2010/11/sejarah-kota-surakarta-bermula-ketika.html (accessed July 23, 2022).
[3] Santoso J. Arsitektur-kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa. Jakarta: Centropolis; 2008.
[4] Suryanto, Djunaedi A, Sudaryono. Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
J Perenc Wil Dan Kota 2015;26:230 – 52. https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.3.6.
[5] Drajat  SU.  The  Rationale  Behind  Urban  Form  of  the  Javanese  Inland  Cities:  Urban Morphology  of  Shifting  Capitals  of  Islamic  Mataram  Kingdom  and  Its  Successors. National Unversity of Singapore, 2008.
[6] Lombard  D.  Nusa  Jawa  III:  Warisan  Kerajaan  Konsentris.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama; 2018.
[7] Mulyanto DW. Eksistensi Tata Ruang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Tahun 2008. Universitas Sebelas Maret, 2009.
[8] Miksic JN, Florida N. Karaton Surakarta. Jakarta: Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta; 2004.
[9] Junianto.  Konsep  Mancapat-Mancalima  dalam  Struktur  Kota.  MINTAKAT  J  Arsit 2019;20:107 – 31. https://doi.org/10.26905/mj.v20i2.3987.
[10]  Kusumastuti.  Proses  Dan  Bentuk “ Mewujudnya ” Kota  Solo  Berdasarkan  Teori  City Shaped  Spiro  Kostof.  Reg  J  Pembang  Wil  Dan  Perenc  Partisipatif  2016;7:33 – 42. https://doi.org/10.20961/region.v7i1.5782.
[11]  Karaibrahimo ğ lu S, Demirkan Ö. A Review of Modernization: The Giresun Government House and Administrative Center. Int J Archit Plan 2020;8. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2020.121.
[12]  Gibberd F. Town Design. London: The Architectural Press; 1953.
[13]  Aurumbita YN. Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Universitas Gajah Mada, 2015.
[14]  Bundschuh-Rieseneder F. Good Governance: Characteristics, Methods and the Austrian Examples. Transylvanian Rev Adm Sci 2008;4:26 – 52.
[15]  Febriani  HP.  Pemberian  Motivasi  Kepala  Perpustakaan  dalam  Meningkatkan  Prestasi Kerja Pustakawan di UPT Perpustakaan IAIN Surakarta. J Ilmu Perpust 2012;1.
[16]  Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2017.
[17]  Basundoro P. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak; 2012.
[18]  Susanto. Komunikasi Personal 2019.
[19]  Topografische  dienst  in  Nederlandsch-Indie.  Digital  Collection:  Kaart  van  Java  en Madoera aangevende voor elke afdeeling (de residenti ë n Djokjakarta en Soerakarta en het regentschap Krawang in hun geheel), de dichtheid der inlandsche bevolking volgens de in 1895 gehouden telling, tevens taalkaart 1895.
[20]  Paulus J, Stibbe DG, de Graaff S. Encyclopaedie van Nederlansch Indie. Leiden: Martinus Nijhoff; 1905.
[21]  Mulyadi MH, Soedarmono. Runtuhnya kekuasaan “ Kraton Alit ” : studi radikalisasi sosial “ wong Sala ” dan kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Surakarta: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan; 1999.
[22]  Topografische Inrichting (Batavia). Digital Collection: Overzichtskaart van de residentie Soerakarta 1920.