Knowledge Management: Peran Transfer Knowledge Terhadap Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa - Siti Zuhroh, Arif Widyatama
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 07, No.02 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

## KNOWLEDGE MANAGEMENT : PERAN TRANSFER KNOWLEDGE TERHADAP AKUNTABILITAS DAN KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DESA
Siti Zuhroh Arif Widyatama arifu_tama@yahoo.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  process  of  knowledge  transfer  in  village  government officials in Central Sulawesi, identify obstacles that occur during the process of applying knowledge transfer to village government officials in Central Sulawesi, identify the relationship between the performance  of  village  government  officials  and  the  transfer  of  knowledge  that  occurs  in  village government officials in Central Sulawesi and Identify the relationship between the accountability of village government officials and the transfer of knowledge to village government officials in Central Sulawesi. This  study uses explanatory research, a place of research in Sigi Regency with a total sample  of  61  samples  using  random  sampling.  The  analysis  technique  used  is  Multiple  Linear Regression, hypothesis testing uses a significance level of α = 0.05. Test the validity of the corrected item-total  correlation  technique  (r  =  0.3).  Reliability  test  uses  the  Cronbach  Alpha  coefficient (coefficient α> 0.6). The results of the hypothesis testing of the Competency Apparatus variable do not significantly influence Accountability in ADD Management, while the Internal Control System variable has a positive influence on Accountability in ADD Management.
Keywords:  Budget  participation,  Cost  Management  Knowledge,  Decentralization,  Apparatus Performance

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini mengidentifikasi  proses transfer  knowledge pada  aparat  pemerintah  desa di  Sulawesi  Tengah,  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  yang  terjadi  selama  proses  penerapan transfer knowledge pada  aparat  pemerintah desa  di Sulawesi  Tengah, mengidentifikasi hubungan antara  kinerja  aparat  pemerintah  desa  dengan transfer  knowledge yang  terjadi  pada  aparat pemerintah desa  di  Sulawesi  Tengah dan Mengidentifikasi  hubungan  antara  akuntabilitas  aparat pemerintah  desa  dengan transfer  knowledge pada  aparat  pemerintah  desa  di  Sulawesi  Tengah. Penelitian  ini  menggunakan explanatory  research, tempat  penelitian  di  Kabupaten  Sigi  dengan jumlah  sampel  sebanyak  61  sampel  menggunakan random  sampling .  Teknik  analisis  yang digunakan  Regresi  Linear  Berganda,  uji  hipotesis  menggunakan  taraf  signifikansi  α  =  0,05.  Uji validitas  dengan  tehnik  corrected  item-total  correlation  (r  =  0,3).  Uji  reliabilitas  menggunakan koefisien  Cronbach  Alpha  (koefisien  α  >  0,6).  Hasil  analisis  pengujian  hipotesis  variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  memberikan  pengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. Kata kunci : Partisipasi anggaran, Cost Management Knowledge , Desentralisasi, Kinerja Aparatur

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  memiliki  peran signifikan  dalam  pengelolaan  proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang  harus  diemban  pemerintah  adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang  baik  sehingga  dapat  membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa  tenteram  dan  berkeadilan.  Guna mewujudkan  tugas  tersebut,  pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja  birokrasi yang  berorientasi  pada  pelayanan  yang berkualitas  dan  bermakna,  sehingga kinerja  pemerintah  benar-benar  makin mengarah  pada  praktek good  local governance , bukannya bad governance.
Pelaksanaan otonomi daerah, secara empiris juga membawa perubahan dan  inovasi  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak  pemerintahan  yang  berfungsi sebagai  pengayom,  pembina,  pelayan, penggerak partisipasi masyarakat dan sub sistem  dalam  system  penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga kelurahan  memiliki  kewenangan  untuk mengatur      dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya  berdasarkan  adat  istiadat setempat.  Hal  itu  merupakan  hak  dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki  dan  merupakan  kewajiban yang  harus  dilakukan  Pemerintah  desa agar  bisa  memperjuangkan  kepentingan umum  dengan  efektif,  efisien  dan transparan (Sekeretariat Jendral Depnagri, 2001).
Kinerja aparat pemerintah terutama didesa  masih  relatif  rendah  dan  belum sepenuhnya  bisa  memenuhi  harapan  dan pilihan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  masyarakat  (Widodo,  2001). Kinerja  dalam  organisasi  merupakan jawaban    dari    berhasil    atau  tidaknya tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan. Pembangunan  didalam  masyarakat  desa dapat  dilaksanakan  dibawah  pimpinan
Aparatur  Pemerintah  Desa.  Aparatur Pemerintah  Desa  merupakan  unsur  yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berdasarkan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan Daerah yang merupakan  Aparatur  Pemerintah  Desa adalah Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa. Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan  salah  satu  isu  penting  dalam reformasi  pelayanan  publik  di  berbagai negara,  termasuk  Indonesia.  Tuntutan perbaikan  kinerja  aparat  publik  semakin besar  jika  dikaitkan  dengan  upaya Pemerintah  untuk  meningkatkan  daya saing  negara  dalam  persaingan  global. Salah satu factor    yang dapat menyebabkan  rendahnya  kinerja  aparat pemerintah desa adalah rendahnya instansi pemerintah  dalam  mendukung  proses transfer knowledge, karena  instansi  tidak menganggap bahwa pengetahuan
merupakan  asset  penting  dan  sangat berharga  bagi  suatu  organisasi  (Wang &
Wang,    2016).  Transfer Knowledge merupakan  suatu  proses  pengubahan tacit knowledge menjadi explicit knowledge agar  dapat  diterima  dengan lebih  mudah  oleh  pihak  lain.  Transfer pengetahuan  tersebut  dapat  dilakukan dengan cara melakukan percakapan secara tatap muka, ikut dalam forum pengetahuan,  dan  lainnya. Transfer pengetahuan  dalam  suatu  organisasi memberikan pengaruh terhadap
kesuksesan  dan  kompetitivenes  sebuah organisasi  (Syed-  Ikhsan  dan  Rowland,
2004).
Akuntabilitas  menjadi  salah  satu unsur  pokok  dalam  mewujudkan good governance yang  sedang  dilakukan  oleh bangsa  Indonesia  pada  saat  ini. Good governance adalah mekanisme pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan sosial  yang  substansial  penerapannya untuk  menunjang  pembangunan  yang stabil  dengan  syarat  utama  efisien  dan merata (Bappenas, 2003).  Menurut Sedarmayanti,  perlu  diperhatikan  adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi
pemerintah  dan  memperkuat  peran  dan
kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang  sama  pada  informasi  masyarakat luas. Menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas  Kantor  Menteri  Negera Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum menunjukan kemampuan pertanggung  jawabannya,  padahal  salah satu  ciri  pemerintahan  yang  akuntabel adalah  memiliki  pengukuran,  tujuan  dan sasaran  program  yang  diusulkan.  Oleh karena  itu  pula  pemerintah  akan  lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan  dalam  reformasi  birokrasi pemerintahan. Rendahnya kemampuan aparat pemerintah dalam menyajikan akuntabilitas dikarenakan karena rendahnya pengetahuan aparat pemerintah tersebut.  Pengetahuan  adalah  proses manusia yang secara dinamis menjustifikasikan  keyakinan  individual menuju kebenaran (Nonaka, Toyama, dan Konno  2001).  Pengetahuan  bersifat dinamis  dan  kontekstual,  hal  ini  perlu ditegaskan untuk membedakan pengetahuan  dengan  informasi  (Von Hayek  1945).  Salah  satu  faktor  penting dalam  knowledge  manajemen  adalah transfer pengetahuan dalam suatu organisasi. Aktivitas transfer pengetahuan terkait  waktu  dan tempat  adalah dua  dari serangkaian proses manajemen pengetahuan  yang  perlu  diseimbangkan (Dixon, 2000). Untuk mencapai manajemen pengetahuan yang terbaik dan terefektif  maka  sebuah  organisasi  harus mengerahkan  seluruh  elemen  organisasi untuk  menjadikan  pengetahuan  tersedia di  da lam bisnis tertentu seperti teknologi, personalia  struktur,  dan  kultur  organisasi (Donoghue  et  al,1999).

## TINJAUAN TEORITIS

## Knowledge-Based Theory of the Firm
Salah  satu  dari  permasalahan  yang sering dihadapi oleh suatu organisasi adalah sumber  daya  yang  dimilikinya  sebagian besar hanya mengetahui pengetahuan yang sesuai  tugas  dari  pekerjaannya  saja  dan ketergantungan  dari  sebagian  besar  tugas dan inovasi organisasi hanya dari salah satu
bentuk pengetahuan khusus saja (Spender, 1996).  Sebagaimana  yang  kita  ketahui bahwa  Pengetahuan  dapat  meningkatkan efektivitas  kegiatan  suatu  organisasi  dan pengelolaan  informasi  (Jaroslaw  PL. 2015). Knowledge-based theory of the firm merupakan sebuah teori yang menganggap pengetahuan sebagai sumber daya strategis yang penting (De Carolis, 2002).
Knowledge-based theory of the firm menganggap  pengetahuan sebagai sumber daya  strategis  yang  sangat  khusus  yang tidak  terdepresiasi  dalam  faktor  ekonomi tradisional  yang  dilakukan,  dan  dapat menghasilkan hasil yang meningkat. Teori ini merupakan perpanjangan dari
Resource-based view theory, dan kemampuan  membuat  ekstensi  yang memungkinkan  (Malerba  dan  Orsenigo,
2000). Kogut dan Zander (1992) mengemukakan bahwa Knowledge- based theory of the firm menganggap pengetahuan  itu  merupakan  sumber  daya khas  perusahaan  yang  unik.  Sumber pengetahuan  sangatlah  penting  untuk memastikan bahwa keunggulan kompetitif dari perushaan yang berkelanjutan (Wiklund dan Shepherd, 2003). Knowledge-based  theory  of  the  firm menyatakan  bahwa  organisasi  itu  ada untuk membuat, mentransfer dan mengubah pengetahuan menjadi kompetitif yang menguntungkan (Kogut  dan  Zander, 1992).  Sehingga  perusahaan  dapat  terus berkembang  dan  mampu  menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.
Aspek  fokus  dalam Knowledge- based  theory  of  the  firm adalah  integrasi pengetahuan.  Grant  (1996)  menyatakan bahwa jantung dari teori knowledge-based theory  of  the  firm adalah  integrasi pengetahuan  yang  merupakan  gagasan peran  utama  dari  perusahaan  dan  esensi kemampuan  organisasi.  Literatur  tentang integrasi pengetahuan membedakan antara "proses integrasi pengetahuan" dan "integrasi  pengetahuan."  Proses  integrasi pengetahuan teknologi informasi melibatkan  tindakan  anggota  kelompok, dimana  mereka  berbagi  pengetahuan individu dalam
kelompok dan menggabungkannya  untuk  menciptakan
pengetahuan  baru.  Sebaliknya,    integrasi pengetahuan  adalah  hasil  dari  proses  ini, yan g    terdiri    dari    kedua  pengetahuan bersama  antar    individu  dan  gabungan pengetahuan  yang  muncul  dari  interaksi mereka (Okhuysen dan Eisenhardt, 2002).
Integrasi pengetahuan yang sukses mensyaratkan bahwa individu yang bersangkutan memiliki basis yang mendasari  domain  pengetahuan  bersama (Nelson dkk, 1996; Reich dkk, 1996; Reich dkk,  2000)  atau  pengetahuan  umum (Grant,1996). Knowledge-based  theory  of the firm menunjukkan bahwa alasan utama untuk  keberadaan  perusahaan  adalah kemampuan yang unggul untuk mengintegrasikan pengetahuan, untuk penerapan  pengetahuan  yang  ada  pada tugas-tugas serta untuk penciptaan pengetahuan baru (Grant,1996). Knowledge-based theory of the firm dikatakan  sebagai  evolusi  logis  dari
Resource- based view theory dari perusahaan,  mengingat  bahwa  itu  adalah cara untuk menggabungkan evolusi temporal  sumber  daya  dan  kemampuan untuk  mempertahankan  keunggulan  yang kompetitif  (Helfat  dan  Peteraf,  2003). Kemampuan  manajemen  dan  kompetensi, pengetahuan teknis atau rutinitas organisasi, menjadi penentu utama kinerja perusahaan (Dess et al., 1995). Kemampuan dan kapasitas dapat menyebabkan  kinerja  organisasi  unggul, karena  secara  spesifik  untuk  setiap organisasi  dapat  mampu  menghasilkan keunikan dari organisasinya, sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaingnya (Rugman dan Verbeke,  2002).  Davindson  dan  Voss (2002) mendefinisikan Knowledge Management sebagai system yang memungkinkan suatu organisasi menyerap pengetahuan,  pengalaman,  dan  kreativitas para  stafnya  untuk  perbaikan  kinerja organisasi.
Terdapat dua jenis dalam knowledge management, yaitu:
1. Tacit Knowledge (Pengetahuan Implisit),  merupakan  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  seseorang  dan sangat  sulit  untuk  diformalisasikan, sulit  dikomunikasikan  atau  dibagi
dengan orang lain. Pemehaman yang melekat didalam pengetahuan individu  tersebut  masih  bersifat subjektif. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang sangat  bersifat  pribadi  dan  sangat susah  dibentuk. Tacit  knowledge memiliki dua dimensi, yaitu pertama, dimensi teknis yang mencakup berbagai macam keterampilan  atau  keahlian  yang sulit  diformalkan.  Dimensi  ini sangat  subjektif  dan  pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tersebut  sangat  bersifat  pribadi, intuitif,  dugaan  dan  inspirasi  yang muncul  dari  pengalaman.  Kedua, dimensi  kognitif,  yitu  yang  terdiri dari kepecayaan,
persepsi, idealusme,  nilai-nilai  dan  emosi, sehingga  dimensi  ini  tidak  mudah diartikulasikan.  Dimensi  dari  tacit ini  membentuk  cara  kita  menerima dunia di sekeliling kita.
2. Explicit  Knowledge (Pengtahuan Eksplisit),  merupakan  pengetahuan yang  dimiliki seseorang  yang  dapat diekspresikan  dalam  bentuk  kata- kata.  Pengetahuan  ini  senantiasa siap  untuk  ditransfer  kepada  orang lain secara formal dan sistematik. Kedua  jenis  pengetahuan  tersebut bila dikonversikan akan menghasilkan atau melahirkan  empat macam  mode  konversi, yaitu:
1. Konversi dari tacit knowledge ke tacit knowledge melalui proses sosialisasi. 2. Konversi dari tacit knowledge ke explisit knowledge melalui proses eksternalisasi 3. Konversi explisit knowledge ke explisit knowledge melalui proses kombinasi 4. Konversi explisit knowledge ke tacit knowledge melalui proses internalisasi

## Transfer Pengetahuan
Transfer  pengetahuan  baik  yang bersifat  spontan,  terstruktur maupun tidak tersetruktur  merupakan  hal  yang  sangat
vital bagi kesuksesan organisasi. Berbagai macam  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mentransfer  pengetahuan  di  antaranya dengan  memberikan  tuga-tugas  baru kepada anggota organisasi sehingga diharapkan dapat membantu menyerap dan melahirkan  pengetahuan  baru.  Strategi yang  dapat  ditempuh  oleh  organisasi sehingga  proses  transfer  pengetahuan dapat  berlangsung  dengan  efektif  antara lain dapat dilakukan dengan cara mendesain ruang percakapan dan melakukan pecan pengetahuan atau forum terbuka (Sangkala, 2007). Transfer pengetahuan melalui pembicaraan antarindividu dapat berlangsug  tidak  hanya  melalui  cara-cara manajemen  tradisional,  tetapi  juga  dapat dilakukan dengan mengikuti kecenderungan kantor yang sudah bersifat virtual. Bagi knowledge worker, percakapan merupakan cara mengungkapkan apa yang mereka ketahui, berbagi dengan para koleganya dan  dalam proses  tersebut  sering  kali  tercipta pengetahuan  baru  bagi  suatu  organisasi. Transfer pengetahuan yang berlangsung di dalam organisasi seharusnya terjadi karena kedua  belah  pihak  didasari  oleh  perasaan yang tulus dan sukarela. Disinilah tantang bagi  suatu  organisasi  untuk  menciptakan kultur  di  mana  anggota  organisasi  mau berbagi  pengetahuan  yamg  dimilikinya. Cara yang paling mudah untuk mendorong karyawan  serius  berbagi  pengetahuan adalah  dengan  menghilangkan  rintangan mengalirnya  pengetahuan  kesemua  level dalam suatu organisasi. Transfer pengetahuan  jug  adapt  dilakukan  dengan menggunakan  metode  piknik  dan  metode workshop  atau  kegiatan  lainnya  yang semuanya terjadwal dengan ketat sehingga tidak  ada  waktu  bagi  peserta  untuk berbicara mengenai apa yang mereka ingin bicarakan dan dengarkan.
Transfer  pengetahuan  merupakan proses yang relative sangat sulit dilakukan karena tergantung kepada jenis pengetahuan yang ingin ditransfer
(Sangkala,  2007).  Pengetahuan  yang bersifat  exsplisit  mungkin  agak  mudah ditransfer  melalui  prosedur  tertentu,  atau
melalui  dokumen  dan  database.  Akan tetapi  bila  pengetahuan  tersebut  berupa tacit  knowledge  akan  memerlukan  kontak yang  lebih  luas.  Transfer  pengetahuan misalnya dapat dilakukan melalui kerjasama,  mentoring  atau  pemagangan. Organisasi  yang  berkomitmen  melakukan pentransferan  tacit  knowledge  sering  kali harus  menyusun  program  mentoring  di mana para pegawai senior diharapkan mau mentransfer  pengetahuannya  kepada  yang lebih yunior.

## Akuntabilitas Publik
Konsep  akuntabilitas  mulai  dikaji secara  intensif  pada  sektor  publik  seiring dengan berkembangnya  konsep  mengenai reinventing  government  (Osborne  dan Gaebler,  1993).  Penulis  yang  berbeda, yaitu  Osborne  (2010)  dan  Christensen, et.al.  (2007)  menjelaskan  bahwa  sejalan dengan  penekanan  akuntabilitas  pada reinventing  government,  ternyata  konsep akuntabilitas  juga  masuk  sebagai  fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah New
Public Management (NPM). Oleh karenanya,  akuntabilitas  dapat  dikatakan sebagai  faktor  pembeda  utama  antara kajian  Administrasi  Publik  Klasik  ( old Public Administration ) dengan New Public Management .  Hal  ini  bermakna  bahwa akuntabilitas  harus  dilaksanakan  oleh organisasi  sektor  publik  moderen  sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Akuntabilitas  publik  adalah  sesuatu yang menunjukkan seberapa  besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan  penyusunan  kebijakan publik  dengan  peraturan  hukum  dan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya,  setiap  pengambilan  kebijakan publik  akan  berdampak  pada  sekelompok orang  atau  seluruh  masyarakat,  baik dampak yang menguntungkan atau merugikan,  maupun  langsung  atau  tidak langsung.  Oleh  karena  itu,  penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya.
Akuntabilitas  sangat terkait dengan transparansi,  dapat  dikatakan  tidak  ada akuntabilitas  tanpa  adanya transparansi. Pada  dasarnya,  akuntabilitas  publik adalah pemberian informasi dan
pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak- pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.  Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi  dalam  rangka  pemenuhan  hak- hak  publik,  yaitu  hak  untuk  diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan (Mardiasmo, 2004).Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah,  instansi  pemrintah  wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok  dan  fungsi  serta  kewenangan pengelolaan    sumber    dayanya    dengan menyusun    laporan    akuntabilitas  kinerja pemerintah (LAKIP).
Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed  (2013)  menjelaskan  bahwa akuntabilitas  memiliki  sejumlah  dimensi yang  membantu  mengukur  sejauh  mana sebuah  organisasi  pada  sektor  publik mampu  menjalankan  akuntabilitasnya,  di antaranya: 1. Transparansi,  yaitu  merujuk  pada kemudahan  akses  untuk  mendapat informasi  terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. 2. Pertanggungjawaban, yaitu merujuk pada praktik untuk memastikan  individu  dan  atau organisasi  bertanggung  jawab  atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. 3. Pengendalian,  yaitu  merujuk  pada situasi bahwa organisasi melakukan secara  tepat  apa  yang  menjadi perintah utamanya.
4. Tanggung  jawab,  yaitu  merujuk pada  organisasi  hendaknya  dibatasi oleh  aturan  hukum yang berlaku.
5. Responsivitas,  yaitu  merujuk  pada organisasi    menaruh    minat    dan berupaya   untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

## Kinerja Aparat Pemerintah Desa
Menurut  Widodo  (2005)  kinerja adalah  merupakan  suatu  kegiatan  dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung  jawabnya  dengan  hasil  seperti yang diharapkan. Salah satu kinerja aparat dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk ukuran  efisiensi  dan  efektivitas  tidaknya suatu  organisasi  dijalankan.  Aparat  atau Aparatur adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur pemerintah  dapat  digambarkan  ibarat sebuah  kapal  maka  aparatur  adalah nahkoda  kapal  tersebut  yang  mesti  harus tahu  untuk  apa  kapal  tersebut,  bagaimana menjalankannya  dan  kemana tujuan kapal tersebut, maksudnya disini adalah aparatur pemerintah  merupakan  faktor  yang  amat sangat  penting  terhadap  berjalannya  roda pemerintahan.  Menurut  A.W.  Widjaja (2006)  pegawai  adalah  merupakan  tenaga kerja jasmaniyah maupun rohaniah (mental dan  pikiran)  yang  senantiasa  dibutuhkan dan  oleh  karena  itu  menjadi  salah  satu modal  pokok  dalam  usaha  kerja  sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).  Berdasarkan  definisi  diatas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok  dalam  suatu  organisasi  baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Berhasil tidaknya  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuannya tergantung pada pegawai  yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikategorikan sebagai explanatory  research  yang  menjelaskan hubungan  kausal  antar  variabel-variabel melalui  pengujian  hipotesis  (Cooper  & Schindler  dalam  Hartono  (2010:12). Penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan  dan  penjelasan  secara ilmiah  mengenai  ada  tidaknya  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Pada  penelitian  ini  juga  akan
melakukan pemetaan serta menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi oleh  Pemerintah  Desa  .  Penelitian  akan difokuskan  untuk  menguji  secara  empiris sekaligus  memetakan  faktor-faktor  yang memengaruhi individu yang bekerja dalam Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).
Penelitian  akan  dilakukan  dalam beberapa  tahap.  Tahap  pertama,  peneliti melakukan observasi di lapangan dan studi literatur  terkait  permasalahan/fenomena yang  akan  diteliti.  Tahap  kedua,  peneliti merumuskan  masalah  penelitian.Tahap ketiga, pengumpulan data untuk menjawab permasalahan  penelitian.  Tahap  keempat, peneliti akan melakukan analisis dan olah data  terhadap  data  yang  telah  terkumpul. Tahap  terakhir,  interpretasi  data  dan pengambilan keputusan oleh peneliti. Populasi  penelitian  ini  adalah  aparatur pemerintah  Desa    Kabupaten  Sigi  yang berjumlah sekitar 170 orang yang mewakili masing-masing  desa  di  Kabupaten  Sigi. Sampling  Method  menggunakan  random sampling.  Penelitian  ini  menggunakan seluruh  dari populasi sebagai sampel.
Berdasarkan  rumus  diatas  maka diperoleh  sampel  sejumlah  61  Desa, dimana masing-masing Desa akan diwakilkan  oleh  seorang  aparatur  desa.
Sehingga  jumlah  kuesioner  yang  akan disebar  sejumlah 61 Aparatur Pemerintah
Desa.

## 4.3 Analisis Data
Pengujian  ini  akan    dilakukan dengan  menggunakan regression (regresi berganda). Kuncoro (2009 :236) mengatakan bahwa analisis regresi berganda  digunakan  untuk  menganalisis seberapa  jauh  variasi  perubahan  variabel independen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel  independen  yang  dimasukkan dalam model. Kaidah pengujian signifikansi  0,05  lebih  kecil  atau  sama dengan  probabilitas  sig  0,05  ,maka  Ha diterima dan Ho ditolak artinya signifikan. Pola hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut

## Gambar 4.1 Model Regresi Sederhana Model Pertama
Berdasarkan model penelitian diatas, maka persamaannya adalah sebagai berikut : Y 1 = α + β 1 X + ε Dimana : X = Transfer Knowledge Y 1 = Akuntabilitas

## Gambar 4.2 Model Regresi Sederhana Model kedua
Berdasarkan model penelitian diatas, maka persamaannya adalah sebagai berikut : Y 2 = α + β 2 X + ε Dimana : X = Transfer Knowledge Y 2 = Kinerja Aparatur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Regresi
Regresi  linier  adalah  merupakan salah  satu  alat  analisis  statistic  non parametric  yang  berfungsi  menganalisis keterkaitan  dan  keterhubungan  diantara variable  penelitian  yang  berbeda,  yaitu variabel dependent dan variabel independent  dengan  membutuhkan  data terdiri  dari  beberapa  kelompok  hasil observasi atau pengukuran. Uji regresi menggambarkan
hubungan  antara Transfer  Knowledge terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  desa yang  searah.  Nilai  konstanta  (a)  adalah 2.091,  menunjukan  bahwa  jika Transfer Knowledge di  abaiakan  atau  bernilai  0, maka  Akuntabilitas  akan  bernilai  2.091. Nilai koefisien regresi 0.299, menerangkan bahwa  variabel Transfer  Knowledge mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas  sebesar  29.9%.  Hubungan antara  Transfer  Knowledge  terhadap Akuntabilitas  ditunjukkan  pada  Nilai
Transfer Knowledge (X) Akuntanbilitas (Y) Transfer Knowledge (X) Kinerja Aparatur (Y)
koefisien  korelasi  (Multi  R)  sebesar  30.3 %.  Nilai  Adjusted  R  Square  diperoleh sebesar  0.086.  Nilai  tersebut  menunjukan besarnya  pengaruh  variabel  independent terhadap  variabel  dependent.  Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penilitian ini. Hasil penguian regresi menggambarkan hubungan antara Transfer Knowledge  terhadap  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Desa  yang  searah.  Nilai konstanta  (a)  adalah  -0.227,  menunjukan bahwa jika Transfer Knowledge di abaikan atau  bernilai  0,  maka  Akuntabilitas  akan bernilai  -0.227.  Transfer  Knowledge mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Kinerja Aparatur sebesar 1.221. Hubungan antara  Transfer  Knowledge  terhadap Kinerja  Aparatur  ditunjukkan  pada  Nilai koefisien  korelasi  (Multi  R)  sebesar  33.6 %.  Nilai  Adjusted  R  Square  diperoleh sebesar  0.107.  nilai  tersebut  menunjukan besarnya  pengaruh Transfer  Knowledge
terhadap  Kinerja  aparatur  Pemerintah Desa. A. Hubungan  antara  Akuntabilitas dengan Transfer  Knowledge yang terjadi  pada  aparat  pemerintah desa di Sulawesi Tengah.
Akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena memberikan  citra  transparansi  dan kepercayaan bagi yang menjalankannya dengan tujuan agar setiap keputusan maupun sumberdaya yang digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya.  Akuntabilitas  publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu: a. Untuk  menyediakan  kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan  users  yang  lebih  luas (termasuk  masyarakat,  pihak
swasta,  legislatif,  yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu  sendiri  baik  di  tingkat kementrian, lembaga maupun daerah)
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Para perangkat desa merupakan  pamong  desa  yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat.  Namun  masih  ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparasi
pemerintah desa. Akuntabilitas yang ada  di  desa  SIGI  masih  jauh  dari kesempurnaan,  karena  pemerintah desa yang ada di SIGI secara umum tidak dapat menggunakan dana desa secara  akuntabel.  Ini  disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengurus administrasi pemerintahan. Lemahnya kemampuan SDM disebabkan karena lemahnya transfer knowledge yang ada di desa.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  uji regresi  yang  menunjukkan  bahwa hanya  29.9% Transfer  Knowledge mempunyai peran dalam mewujudkan  akuntabilitas  public desa. Menurut Aparat Desa lemahnya transfer  knowledge di antara  aparat  desa  dikarenakan karena  diantara  pegawai  masih enggan  dalam  berbagi  pengetahuan yang  dimilikinya  dan  juga  fasilitas yang  ada  di  desa  masih  sangat kurang,  misalnya  seperti  fasilitas internet  yang  dapat  digunakan pegawai untuk memperoleh informasi-informasi  baru  terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
B. Hubungan antara Kinerja Aparat
Pemerintah Desa dengan Transfer
Knowledge yang  terjadi  pada aparat pemerintah desa di Sulawesi Tengah. Kegiatan Knowledge Management biasanya dikaitkan dengan  tujuan  organisasi  untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan  bersama,  peningkatan kinerja,  keunggulan  kompetitif,  atau tingkat  inovasi  yang  lebih  tinggi. (Irene, 2017). Kinerja aparat pemerintah  dapat  diartikan  sebagai suatu  bentuk  ukuran  efesiensi  dan efek tifitas tidaknya suatu organisasi.
Sebagaimana  Handoko  (1986,  7) mengatakan  bahwa  untuk mengukur kinerja  seseorang  ada  dua  konsep utama, yaitu efesiensi dan efektifitas. Efesiensi adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu  pekerjaan  dengan  benar,  dan efektivitas adalah kemampuan seseorang untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai  tujuan  yang  telah  di tetapkan.  Seorang  pegawai  yang efektif  adalah  seorang  yang  dapat memilih pekerjaan yang dapat ilakukan  atau  metode  (cara)  yang tepat untuk mencapai tujuan. Selama ini kinerja pemerintah
sector desa di wilayah SIGI Provinsi Sulawesi  Tengah  dalam  melayani pelayanan  public  belum  terbilang maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pernyataan responden, dimana pegawai desa kurang perberan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan  seperti  penjadwalan  kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan  program  serta  kurang berperan dalam mengelola, mengatur, dan memilih pegawai pada unit/sub  unit.  Hal  ini  disebabkan rendahnya  komunikasi  yang  terjalin di  antara  para  pegawai  pemerintah desa guna menciptakan pengetahuan- pengetahuan  baru.  Di  pemerintahan desa  yang  ada  SIGI Transfer knowledge memiliki  pengaruh  yang positif terhadap kinerja aparat
pemerintah  desa,  meskipun  belum
maksimal, hal ini dikarekan pemerintah  desa  yang  ada  di  SIGI masih  sangat  kurang  menyadari bahwa  pengetahuan  itu  penting  dan merupakan asset bagi suatu organisais  serta  pengetahuan  itu ada pada  orang  dan  bukan  pada  sistem, meskipun  sistem  punya  data  dan informasi  yang  dapat  membantu proses pengetahuan. Sehingga pemerintah desa masih sangat lemah dalam  menciptakan  pengetahuan baik  melalui  proses  social  maupun melalui  interaksi  antara  individu- individu dalam kehidupan sehari-hari mereka.
C. Proses Transfer  Knowledge yang ada pada aparat pemerintah desa di Sulawesi Tengah. Knowledge Management bertujuan untuk menciptakan pengetahuan  baru  melalui  proses inovasi serta mewujudkannya dalam bentuk produk atau jasa. Berdasarkan pemikiran ini, organisasi perlu mengelola intellectual capital -nya dan menyediakan  sarana,  serta  enabler untuk  pengembangannya  sehingga dapat  menghasilkan  tindakan  nyata yang mendorong peningkatan kinerja  organisasi  (Mirawati  P  dan Andreas  B,  2009).  Nonaka  (1994) menunjukkan  bahwa    salah  satu aspek  yang  paling  penting  dari manajemen  pengetahuan  adalah transfer  pengetahuan  dari  satu individu  ke  individu  yang  lain. Transfer  pengetahuan  dalam  suatu organisasi bermanfaat memberi pengaruh  terhadap  kesuksesan  dan kompetitivenes  sebuah  organisasi (Syed-Ikhsan  dan  Rowland,  2004). Bupati  Bintan  H  Apri  Sujadi  S.Sos dalam pidatonya mengatakan bahwa Pengelolaan dan perencanaan penggunan  keuangan  desa  yang tidak  disiapkan  secara  matang, ditambah dengan pengetahuan aparat  desa  yang  minim  dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan keuangan  desa  acapkali  menjadi problematika  tersendiri  di  setiap desa.  Menurut  Beliau Transfer knowledge diharapkan  dapat  atau mampu  mengurangi  problematika system  keuangan  daerah  dan  Desa, sehingga desa dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pada pemerintahan Desa yang ada  di  Kabupaten  SIGI  provinsi Sulawesi  Tengah  proses transfer knowledge masih  sangat  rendah. Dimana  pelayanan  pemerintahan desa  yang  belum  produktivitas dikarenakan masih rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  atau aparat  pemerintaha  desa.  Hal  ini digambarkan oleh lambatnya pelayanan ke masyarakat desa dalam melakukan pengurusan administrasi. Serta proses dalam mempertanggung-jawabkan  laporan keuangan desa selalu lambat. D. Factor-faktor  yang  menghambat proses penerapan transer knowledge pada aparat pemerintah  desa  di  Sulawesi tengah. Minimnya  akses  informasi yang ada di desa Sigi dan minimnya pengetahuan masyarakat desa menjadi salah satu penyebab lemahnya kapasitas desa, baik pada masyarakatnya  maupun  perangkat desa.  Kesemuanya  ini  bersumber karena  tidak  adanya  kebijakan pembangunan yang adil bagi masyarakat  desa  pada  umumnya. Desa-desa  yang  ada  dikabupaten SIGI hampir tidak pernah mengalokasikan dana bagi peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia baik bagi warganya maupun perangkat desa, terlihat dari kurangnya fasilitas (missal: computer, internet dan lain sebagainya) dan pengetahuan aparat desa  dalam  menyelesaikan  suatu tugas,  terutama  yang  berkaitan dengan pembukuan. Hal ini membuat lemahnya motivasi sumber daya  manusianya  untuk  saling mentransfer  knowledge.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Szulanski (1996),  yang  menyatakan  bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi proses transfer knowledge adalah: a. Pengetahuan  yang  ditransfer: pengetahuan  tersebut  ambigu atau pengetahuan yang ditransfer tidak dapat dipercaya. b. Sumber pengetahuan: keinginan untuk berbagi rendah,  pengetahuan  yang dihasilkannya tidak dipercaya oleh pihak penerima. c. Penerima pengetahuan: keinginan  untuk  menerima pengetahuan dari luar, kemampuan menyerap pengetahuan dan kemampuan menyimpan pengetahuan rendah. d. Hubungan  antara  penerima dan sumber pengetahuan yang kurang baik Analisis Deskripsi Variabel
Deskripsi  Variabel Transfer  Knowledge (X) Pada  variabel  transfer  knowledge menggunakan  model  distribusi  frekuensi kategori dalam skala likert yang diurutkan berdasarkan  bobot  sangat  tidak  setuju/ sangat tidak puas, sampai sangat setuju/sangat puas (dari skor 1 sampai skor 5). Distribusi frekuensi tanggapan responden  terhadap  variabel  transfer knowledge menunjukkan bahwa sebanyak 79 responden atau sebesar 46.3% menyatakan  setuju,  dalam  artian  bahwa transfer knowledge diperlukan para pegawai  desa  untuk  mengembangkan  dan menciptakan kinerja yang bagus bagi desa.
Pada distribusi frekuensi variabel ini nilai mean terbesar terdapat pada item pertanyaan ke-5 (4,64) dan pertanyaan ke-
10  (4.62)  yang  berarti  bahwa  responden sangat  setuju  bahwa  pengetahuan  tentang
internet sangatlah penting bagi seluruh staf dan  pimpinan  aparat  desa,  hal  ini dikarenakan  internet  merupakan  media atau sarana yang sesuai untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Dengan  adanya  internet  akan  membuat kerja  pegawai  pemerintahan  desa  lebih efektif dan efesien.
Nilai terendah  pada item pertanyaan ke-7  dan  13  (3,81),  yang  berarti  bahwa proses  mentransfer  pengetahuan  yang  ada dalam  pemerintah  desa  masih  sangatlah rendah. Pemerintah desa belum menemukan  metode  yang  pas  untuk  para pegawai desa saling mentransfer pengetahuannya.

## Deskripsi Variabel Akuntabilitas (Y1)
Pada  variabel  Akutabilitas  Publik menggunakan  model  distribusi  frekuensi kategori dalam skala likert yang diurutkan berdasarkan  bobot  tidak  setuju  sampai sangat setuju (dari skor 1 sampai skor 4).
Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Akuntabilitas publik  menunjukkan  bahwa  sebanyak  84 responden atau sebesar 49.3% menyatakan setuju,  dalam  artian  bahwa  Akuntabilitas publik diperlukan di desa untuk mewujudkan desa yang good governance , sehingga  dapat  menunjang  pembangunan desa yang stabil. Pada distribusi frekuensi variabel  ini  nilai mean  terbesar  terdapat pada  item  pertanyaan  ke-5  yaitu  sebesar 3.68 yang berarti bahwa responden sangat setuju  bahwa  Aparat  desa  harus  taat  dan patuh  terhadap  peraturan  perundang- undangan  atau  peraturan  pemeritah  desa untuk  menciptakan  akuntabilitas  desa.
Dengan  terjadinya  akuntabilitas,  desa dapat menunjukkan pelaporan keuangannya yang terbuka atau transparansi,  akuntabel  dan  bertanggung jawab.  sehingga  menjauhkan  kesan  buruk terhadap desa, misalnya kesan korupsi dan lain sebagainya.
Nilai terendah  pada item pertanyaan ke-2  yaitu  3.04,  yang  berarti  bahwa  para aparat desa yang ada di SIGI masih sangat lambat  dalam  menyelesaikan  tugasnya (Penyelesaian tugas tidak tepat waktu).
Deskripsi  Variabel  Kinerja  Aparat Pemerintah (Y2) Pada variabel Kinerja Aparat Pemerintah menggunakan model distribusi frekuensi kategori dalam skala likert yang diurutkan  berdasarkan  bobot  1-9  yang dikelompokkan sebagai berikut:
a. Skala 1-3 : Kinerja di bawah rata-rata
b. Skala 4-6 : Kinerja rata-rata
c. Skala 7-9 : Kinerja di atas rata-rata Hasil  tabulasi  data  ordinal  yang diperoleh  dari  masing-masing  responden dengan  pernyataan  tentang  kinerja  aparat pemerintah  yang  terdiri  dari  9  item pernyataan. Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel kinerja aparat desa menunjukkan kinerja aparat rata-rata bagus.  Pada  distribusi  frekuensi  variabel ini  nilai mean terbesar terdapat pada item pertanyaan  ke-4  yaitu  sebesar  5.23  yang berarti  bahwa  responden  yang  ada  dalam penelitian ini ikut andil dalam mengevaluasi dan    menilai    rencana    kerja,    laporan kinerja maupun    kerja    yang    diamati pada unit/sub unit yang ada di pemerintahan desa. Nilai terendah  pada item pertanyaan ke-6 yaitu 4.71,  pertanyaan  yang  berarti  bahwa  para aparat desa yang ada di SIGI masih sangat lambat  dalam  menyelesaikan  tugasnya (Penyelesaian tugas tidak tepat waktu).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
S etelah  penulis  melakukan  analisa mengenai transfer knowledge, akuntabilitas  dan  kinerja  aparatur  dari Pemerintah Desa yaitu: 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data telah diperoleh dari hasil kusioner  dengan  responden  bahwa Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel transfer knowledge  menunjukkan  bahwa sebanyak 79 responden atau sebesar 46.3%  menyatakan  setuju,  dalam artian  bahwa transfer  knowledge diperlukan para pegawai desa untuk mengembangkan  dan  menciptakan kinerja yang bagus bagi desa.
2. Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Akuntabilitas  publik  menunjukkan bahwa  sebanyak  84  responden  atau sebesar  49.3%  menyatakan  setuju, dalam  artian  bahwa  Akuntabilitas publik  diperlukan  di  desa  untuk mewujudkan desa yang good governance , sehingga dapat menunjang pembangunan desa yang stabil. 3. Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel kinerja aparat  desa  menunjukkan  kinerja aparat rata-rata bagus. Pada distribusi frekuensi variabel ini nilai mean  terbesar  terdapat  pada  item pertanyaan  ke–4  yaitu  sebesar  5.23
yang berarti bahwa responden yang ada  dalam  penelitian  ini  ikut  andil dalam  mengevaluasi  dan        menilai rencana        kerja,        laporan  kinerja maupun    kerja    yang    diamati pada unit/sub unit yang ada di pemerintahan desa. Saran 1. Para pejabat kepala dinas pemerintah provinsi sulawesi tengah hendaknya melibatkan seluruh Kabag/kasubag  dari  tingkat  dalam penyusunan anggaran. 2. Penempatan  kualifikasi  pendidikan
( backround lulusan  ekonomi)  dapat dijadikan pertimbangan dalam penempatan aparatur (pejabat).
3. Konflik-konflik internal yang disebabkan tumpang tindihnya tugas dan  wewenang, dapat  diminimalisir dengan peraturan yang tegas mengenai  pemishan  tugas  dan wewenang Pengguna Anggaran (PA),  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  Pejabat  Pengadaan  dan Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa. 4. Pentingnya bentuk pelatihan-
pelatihan  yang  dilakukan  agar meningkatkan  pengetahuan  yang
dimiliki  oleh  aparatur  desa  dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman,  A.,  T.  A.  Al-Shbail,  dan  Z. Mohammed.  (2013).  Enhancing
Public Organization Accountability through  E-Government  System. International Journal of Conceptions  on  Management  and Social Science, 1(1): 15-21 Bappenas.  (2003).  Indikator  dan  Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Christensen,  T.,  P.  Laegreid,  P.  G. Roness,  dan  K.A.  Rovik.  (2007).
Organization  Theory  and  The Public  Sector:  Instrumen,  Culture and  Myth.  Routledge.  New  York,
NY.
Davidson,  Carl,  Philip  Voss.,  (2002), “Knowledge Management An Introduction To Creating Competitive Advantage From Intellectual Capital”, New Zealand: Tandem Press De  Carolis,  D.  (2002).  The  Role  of SocialCapital  and  Organizational Knowledge in Enhacing Entrepreneurial  Opportunities  in High-Technology Environments. In  Choo  and  Bontis  (Eds.)  The Strategic    Management of Intellectual Capital and Organizational    Knowledge,    New York:  Oxford  University  Press, 699-709. Departemen  Dalam  Negeri.  (2001). Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan Bidang Otonomi Daerah. Jakarta: Sekretariat Jendral Depnagri. Dess,  G.  G.,  Gupta,  A.,  Hennart  ,  J.,  & Hill,  C.  W.  L.  (1995).  Conducting and integrating strategy research  at the  international,  corporate,  and business levels: Issues and directions.Journa l  of Management,
21,357–393. Dixon, N. M. (2000), Common Knowledge: How Companies Thrive  by  Sharing  What  They
Know,  Harvard  Business  School Press, Boston, MA Donoghue, L.P., Harris, J.G., & Weitzman, B.A. (1999). Knowledge Management Strategies that  Create  Value,  Outlook,  Vol  I, pp. 48-53. Eisenhardt,  Kathleen  M.  (1989).  Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review. 14(1):57-74 Grant,  R.M.  (1996).  Prospering  in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization  Science,
7, 4 (July–August), 375–387. Helfat,  C.  and  Peteraf,  M.,  (2003),  “ The dynamic resource-based view: Accounting and Business Research ,Vol. 21, p. 239-251. Jaroslaw  Piort  Lendzion.  (2015).  Human resources  management  in  the system of organizational knowledge  management.  Procedia Manufacturing  3  674  –  680. Published by Elsevier B.V. Kogut,  B.,  and  Zander,  U.  (1992). Knowledge of the firm, combinative  capabilities  and  the replication of technology. Organization  Science,  3, 3,  383–
397.
Mack, Janet., and Ryan, Christine. (2006).
Reflection  on  the  Theoretical Underpinnings  of  The  General- Purpose  Financial  Reports  of Australian Government Departments. Accounting, Auditing and Accountability Journal. 19(4): 592-61 Malerba    dan    Orsenigo.    (2000). Knowledge,   innovative   activities and industrial evolution.
Industrial  and  corporate  change  9 (2), 289-314. Mardiasmo. (2004). Otonomi & Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Nelson,  K.M.,  and  Cooprider, J.G. (1996). The  contribution of shared knowledge to IT group
performance. MIS Quarterly, 20, 4,
409–432. Nonaka,  I.,  &  Toyama,  R.,  &  Konno,  N. (2001) SECI, Ba, and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge  Creation,  dalam  I. Nonaka  dan  D.  Teece,  Managing Industrial  Knowledge.  London:
Sage, pp. 14-29 Okhuysen,  G.A.,  and  Eisenhardt,  K.M. (2002).  Integrating  knowledge  in groups:  How  formal  interventions enable  flexibility. Organization Science, 13, 4, 370–386.
Osborne,  D.  dan  T.  Gaebler.  (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming  the  Public  Sector. Plume Book. New York, NY. Osborne,  S.  P.  (ed.).  (2010).  The  New
Public  Governance?:  Emerging Perspective  on  the  Theory  and Practice  of  Public  Governance.
Routledge. New York, NY. Reich,  B.H.,  and  Benbasat,  I.  (1996). Measuring  the  linkage  between business and information technology objectives. MIS Quarterly, 20, 1, 55–81.
Reich,  B  H.,  and  Benbasat,  I.  (2000). Factors  that  influence  the  social dimension  of  alignment  between business  and  IT  objectives. MIS Quarterly, 24, 1, 81–113.
Rugman,  A.  M.  and  Verbeke,  A. (2002). ‘Edith  Penrose’s  contribution  to the resource-based view of strategic management’.Strategic Management Journal,23,8,769–80. Sangkala. (2007). Knowledge Management : suatu pengantar memahami  bagaimana  organisasi mengelola  pengetahuan  sehingga menjadi  organisasi  yang  unggul. Jakarta: PT. Rajgrafindo Persada Spender, J.C., (1996). Making knowledge  the  basis  of  a  dynamic theory of the firm. Strateg. Manag.
J. 17, 45–62.
Syed-Ikhsan,  SOS  &  Rowland,  Fytton (2004).  Knowledge  Management in Public Organization: A Study on
the Relationship Between Organization Elements & Performance of knowledge
Transfer.    Journal  of  Knowledge
Management, Vol 8 No. 2, 2004, pp 95-111 Undang-Undang Republik  Indonesia  No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Von  Hayek,  F.A.  (1945).  The  Use  of Knowledge in Society. The American  Economic  Review. Vol. 35, pp. 519-29 Wang,  Y.,  &  Wang,  Y.  (2016). Determinants  of  firms'  knowledge management system implementation: An empirical study, Computers in Human Behavior,  Volume  64,  November
2016, Pages 829-84
Widjaya, AW. (1992). Pemerintahan Desa dan  Administrasi  Desa.  Rajawali Press. Jakarta
Widodo,    Joko.    (2001).    Good Governance,  Telaah  dari  Dimensi Akuntabilitas    dan    Kontrol Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah.  Surabaya: Insan Cendekia Widodo,  Joko.  (2005).  Membangun
Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang Bayumedia publishing Wiklund,  J.  dan  Shepherd  D.  (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance  of  small  and medium sized business. Strategic Management  Journal. Vol. 24 page 1307-1314.