Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No 1 – Juli 2020 hal. 243-248| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI
I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Narkotika  terus  diproduksi  pada  saat  ini  di  samping  untuk  pengobatan  juga  untuk  pengembangan  studi  ilmiah. Narkotika, disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang berguna di bidang kedokteran atau layanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilain pihak, bias mengakibatkan ketergantungan dan menyebabkan kerugian jika tidak di pergunakan dengan benar serta tanpa control dan pengawasan yang ketat dan berhati-hati. Ketika digunakan secara  tidak  teratur  sesuai  dosis,  dapat  merusak  fisik  dan  mental  bagi  mereka  yang  menggunakannya  menjadi ketergantungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban penyalahgunaan  narkotika  dan  kendala-kendala  yang  di  hadapi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bali  dalam merehabilitasi  penyalahgunaan  narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bali.  Penelitian  ini  menggunakan metode  normative  di  karenakan  masih  terdapat  norma  yang  kabur,  dengan  bersumber  pada  pendapat  parasarjana hokum dan Undang-Undang.
Kata Kunci : Narkotika Penyalahgunaan; Rehabilitasi

## Abstract
Narcotics continues to be produced at this time in addition to medicine as well as for the development of scientific studies. Narcotics, on the one hand, is a drug or substance that is useful in the field of medicine or health services and scientific development, on the other hand, it can lead to dependence and cause harm if it is not used properly and without strict and careful control and supervision. When used irregularly according to dosages, it can be physically and mentally damaging for those who use it to become dependent. This study aims to determine the procedures for implementing rehabilitation of victims of narcotics abuse and the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Bali Province in rehabilitating narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Bali Province. This research uses the normative method because there are still vague norms, based on the opinion of the undergraduate law and law.

## Keywords: Narcotics Abuse; Rehabilitation

## I. PENDAHULUAN
Negara  hokum  pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hokum bagi rakyat (Harap,2002). Perlindungan hokum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian Tindakan pemerintah yang berlandaskan  pada  2(dua)  prinsip,  yaitu  prinsip  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  negara  hukum.  Dapat dikatakan  bahwa  hokum  tidak  boleh  statis,  melainkan  harus  dinamis,  serta  selalu  diadakan  perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan social dalam masyarakat (Suyanto,2013).
Saat  ini,  narkotika  dibutuhkan  guna  perawatan,  sehingga  dibutuhkan  obat-obat  anguna  penelitia nilmiah,  pasien-pasien  ini  memerlukan  produksi  narkotika  secara  terus  menerus.  Mengingat  undang- undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang berguna di  bidang kedokteran atau layanan  kesehatan dan pengembangan ilmiah, di satu sisi, dan bahwa itu juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat  berbahaya  dalam kasus penyalah gunaan  atau digunakan tanpa control dan  pengawasan  yang ketat dan hati-hati (Iskandar, 2019). Ini berarti ada keinginan psikologi yang sangat kuat untuk menggunakan obat secara terus menerus karena penyebab emosional. Usaha untuk
mengembalikan  kondisi  atau  posisi  dari  masalah  yang  berhubungan  dengan  orang  kecanduan  terhadap sesuatu yang dapat merusak saraf dan darah manusia itu sendiri tidaklah pekerjaan mudah.
Namun  melihat  kondisi  masalah  narkoba  di  Provinsi  Bali  semakin  memprihatinkan  oleh  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terus berupaya membersihkan bahkan membebaskan Bali khususnya dan  Indonesia  pada  umumnya  bebas  dari  narkoba.  Untuk  mewujudkan  Indonesia  yang  bebas  narkoba, BNNP  telah  menyatakan  tahun  2014  sebagai  tahun  untuk  menyelamatkan  penyalahgunaan  narkoba.  Ini dilakukan sebagai Langkah antisipatif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba. Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba karena penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahun. Saat ini, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meningkat menjadi 2.3 juta. Untuk ini kita perlu langkah konkret untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba.
Jadi masyarakat dan apparat penegak hokum sendiri, penggunaan narkoba dianggap sebagai tindak akan  pidana  yang  harus  dijatuhi  hukuman  penjara.  Selain  itu,  salah  satu  bentuk  sanksi  tindakan  adalah rehabilitasi  (Krisnawati  &  Utami,  2015).  Akan  tetapi  hingga  saat  ini,  rehabilitasi  mengalami  banyak kendala, penelitian terdahulu tentang rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak di bawah umur di yayasan kelompok peduli penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang Makassar mengungkapkan jika kendala yang dihadapi YKP2N dalam melaksanakan rehabilitasi sosial antara lain kurangnya dukungan dari  orangtua  klien,  belum  adanya  penerimaan  diri  yang  dimiliki  klien  dan  terbatasnya  sumber  daya manusia  yang  ada  (Ernawati  &  Tahir,  2017).  Penelitian  terdahulu  lainnya  tentang  implementasi  proses rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotika  di  panti  rehabilitasi    Yayasan  Anargya  Bali  menyatakan bahwa  hambatan  dalam  proses  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotrika  di  Yayasan  Anargya  Bali terdiri dari factor intern dan factor ekstern (Hariwangi, Nahak, & Sukadana, 2019). Banyak studi mengkaji tentang tidak hanya kendala ataupun hambatan yang ditemui, tetapi juga acuan pelaksanaanya. Salah satu studi yang dimaksud adalah penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika, dijelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pusat rehabilitasi Narkotika Baddoka Kota Makassar sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun juga kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau penguna narkotika yaitu kurangny apengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkotika (Pananjung & Akbar, 2014). Penelitian tentang efektifitas rehabilitasi pecandu narkotika melalui  terapi  islamidi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Banda  Aceh  menunjukkan  bahwa  efektifitas rehabilitasi Narkoba di BNNP Aceh yang harus dilalui oleh korban penyalahguna narkoba adalah Screening dan  Intake,  Detoksifikasi,  EntryUnit,  Primary  Program,  Re-Entrydam  Pasca  Rehabilitasi  (Bakri  & Barmawi, 2017).
Tidak  hanya  sampai  disitu,  situasi  ini  mengarah  kemasalah  lain,  seperti  beban  lembaga pemasyarakatan, yang kemudian disingkat menjadi kelebihan kapasitas, sementara penjara menjadi tempat Yang  aman  untuk  penggunaan narkoba  dan munculnya  tindakan  criminal  lainnya  yang  disebabkan oleh pengunaan narkoba di penjara, selain perdagan narkoba bahkan dipenjara. Menemukan produksi narkoba dipenjara. Narkotika memengaruhi fisik dan mental ketika digunakan pada dosis yang benar dan dibawah pengawasan ahli enestesi atau dokter, narkotika dapat digunakan untuk tujuan pengobatan atau penelitian sehingga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan metal manusia. Sedangkan untuk kelompok narkotika, opium dan komponen aktifnya, yaitu morfin, heroin, kodein, ganja dan kokain, adalah hash, metam fetamin, koplo dan sejenisnya.
Masalah narkotika menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan pada beberapa tahun terakhir ini. Korba  penyalahgunaan  menjadi  semakin  banyak  sampai  pada  batas-batas  sosial  dan  jenis  kelamin. Penyebarannya sampai kependesaan tidak lagi di perkotaan saja, hal semakin menyababkan negara menjadi rugi dan nilai budaya rusak dan pada akhirnya ketahanan negara menjadi lemah. Oleh karena itu, penelitia ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hokum  empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative  di karenakan  masih  terdapat  norma  yang  kabur,  dengan  bersumber  pada  pendapat  parasarjana  hokum  dan undang-undang.  Sumber  data  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  Klinik  Pratama  Badan  Narkotika Nasional  Propinsi  Bali  yang  menganangi  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan narkotika. Data terkumpul lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  semakin  menyadari  mengenai  besarnya  ancaman  yang  dihadapi  pada  saat  ini  dan  waktu kedepannya, yaitu semakin meningkatnya penyalahgunaan dan Perdagangan gelap narkoba di Indonesia telah meningkat, menargetkan  generasi  muda  dan  bahkan memasuki akademisi,  yaitu  pelajar  (Nasional, n.d.).
Rehabilitasi  adalah  suatu  bentuk  hukuman  yang  ditujukan  untuk  pemulihan  atau  perawatan.  Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka harus  menjalani  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial  (Purwani,  Darmadi,  &  Putra,  2016). Rehabilitasi adalah  fasilita setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang dapat memasuki area ini (Soeparman,2000). Rehabilitasi narapidana adalah tempat dimana pelatihan keterampilan dan pengetahuan disediakan untuk menghindari narkotika.
Rehabilitasi,  oleh  pemerintah  dalam  Undang-Undang  Narkotika  juga  telah  memasukkan  ketentuan rehabilitasi  yang  dapat  dilihat  pada  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika (Putra, 2016). Pada pasal 54 diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (Franti, 2016). Melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika menjadi penting mengingat peningkatan jumlah korbannya, sehingga diperlukan terobosan supaya langkah tersebut menjadi efektif. Sistem penjara yang menekankan unsur-unsur pencegahan dan penggunaan tempat tahanan sebagai individu hanya dilihat sebagai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sujatno,2008).
Berbagai  bentuk  atau  metode  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  pengguna  narkoba,  dalam  hal  ini narapidana pengguna narkoba, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan metode medis digabungkan menjadi satu, sehingga pada tahap ini proses pemulihan empat tahap bagi pengguna narkoba, yaitu tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat  penting  dalam  pemeriksaan  awal  apakah  pasien/napi  dalam  keadaan  sehat  atau  tidak,  riwayat penyakit yang telah diderita dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatan nya dicatat dalam rekam medis.  Tahap  detoksifikasi,  terapi  bebas  obat  dan  terapifisik  bertujuan  untukmengurangi  dan menghilangkan  racun  dari  tubuh,  mengurangi  efek  Penarikan  obat  dan  mengobati  komplikasi  mental pasien.  Ada  beberapa  cara  seperti  coldturkey  (berbicara  terus  terang  tentang  hal-hal  yang  tidak menyenangkan), konvensional (gejala), penggantian (penggantian sumber daya). Tahap stabilitas mental dan  emosional  pasien,  sehingga  gangguan  mental  yang  menyebabkan  penyalahgunaan  narkoba  dapat diatasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan melibatkan sejumlah keahlian, seperti pengawas dan pengawas dan psikolog, yaitu melalui metode kerja sosial, konseling sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana. Sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternative untuk masalah yang dihadapi oleh pasien/tahanan sedang dicari. Metode ini dilakukan secara tatap muka antara petugas utama dan tahanan.
Sementara  prosedur  untuk  mengajukan  permintaan  rehabilitasi  narkoba  untuk  pecandu,  dalam  kasus pecandu  yang  dibawah  umur,  orangtuanya  yang  belum  tua  harus  melaporkan  kepetugas  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah untuk  menerima  perawatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Jika pecandu  narkoba  sudah  cukup  umur,  pecandu  narkoba  harus  melaporkan  atau  dilaporkan  oleh  keluarga mereka kepusat-pusat komunitas, rumah sakitdan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Prosedur untuk permintaan rehabilitasi dalam konteks pertanyaan tentang permintaan rehabilitasi
dengan  pengadilan,  permintaan  untuk  diajukan  kepada  Jaksa  Penuntut  (tingkat  penuntutan)  atau  Hakim (tingkat ujian). Jaksa penuntut umum menuntut dan hakim bertugas memeriksa dipersidangan kemudian bias  minta  dukungan  dari  tim  penilai  terintegrasilokal  untuk  menilai  terhadap  terdakwa.  Dukungan penilaian ini dilaksanakan menurut peraturan BNN 11 tahun 2014 dan hasilnya diperlihatkan kepada jaksa atau hakim melalui laporan resmi tentang penyerahan hasil penilaian.
Petugas  sudah  menegakkan  hokum  pada  pemakai  narkotika  Dan  tidak  sedikit  yang  telah  menerima putusan.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hokum  diharapkan  dapat  menjadi  penawar  terhadap  penyebaran perdagangan  gelap  dan  distribusi  narkotika.  Namun  pada  kenyataannya,  penegakan  hokum  yang  lebih intensif sedang dilakukan, meningkatnya perdagangan narkotika dan narkotika. Ketentuan hokum tentang narkotika telah disiapkan dan ditegakkan, tetapi kejahatan terkait narkoba tidak dapat diberantas. Dalam banyak kasus baru-baru ini, banyak bandar udara dan dealer ditangkap dan diberi sanksi berat, tetapi factor lain, seperti mengabaikan mereka, bahkan lebih mungkin untuk memperluas cakupan mereka (Kaligis & Associates, 2002).
Hambatan  yang  dihadapi  BNN  dalam  mencegah  penyalahgunaan  narkoba  termasuk  hambatan  untuk harmonisasi berbagai lembaga yang bekerja secara sinergis dengan BNN/Kota. Dana terbatas, partisipasi masyarakat  rendah,  dan  pembatasan  dalam  sarana  dan  prasarana.  Pembatasan  yang  ditujukan  dalam pengobatan  narkotika,  termasuk  alokasi  sumber  daya  untuk  pelaksanaan  tindakan  pencegahan  minimal, fasilitas  laboratorium  yang  tidak  memadai,  kesadaran  public  yang  tidak  memadai  untuk  memberikan informasi tentang distribusi obat-obatan narkotika dan penyalahgunaan yang mereka ketahui, kurangnya fasilitas dan Infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba.
Selain  itu,  karena  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  masyarakat  tidak  memiliki  pemahaman  tentang tugas Badan Narkotika Nasional, karena orang akan dianggap tahu jika memakai narkoba karena orang- orang  malu  bahwa  keluarga  mereka  terkait  dengan  narkoba  disamping  masalah-masalah  ini.  Badan Narkotika Nasional telah dipaksa untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya rehabilitasi, ketakukan dari  pihak  keluarga  anaknya  ditangkap,  pada  hal  sebenarnya  ditangkap  tidak  berarti  mereka  berada dipenjara, namun untuk direhabilitasi dan rawat jalan, inilah sebabnya BNN terbatas mengambil tindakan keras terhadap penggunanya, karena ketidak mauan pihak keluarga membantu petugas. Masyarakat masih asing  dengan  undang-undang  untuk  pengguna  narkoba,  dan  beberapa  orang  masih  bingung  dengan peraturan perundangan terkait narkoba. Terdapat pembatasan mengkonsumsi narkoba sebanyak 3,5 gram, jika  kurang  dari  itu  perlu  dipulihkan.  Kekurangan  aparat,  kurangnya  hibah  pemerintah,  maka  program rehabilitasi menjadi tidak maksimal, karena program rehabilitasi tidak disusun setiap tahun, jika program rehabilitasi tidak selesai, pengguna narkoba yang direhabilitasi tidak memiliki tempat, dan jika ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi  tahu kemana harus pergi, harus ada proses hokum yang terintegrasi, dari pihak  medis  dan  pihak  hokum  bersama-sama  untuk  menyimpulkan  apa  yang  perlu  dilakukan,  karena pengguna akan direhabilitasi sementara untuk distribusi diberikan criminal dan direhabilitasi, rehabilitasi terganggu  pada  periode  penahanan.  Pengguna  narkoba  tidak  mau  mengaku,  meskipun  bukti  sudah ditemukan, kurangnya bimbingan, sosialisasi, dan lembaga pemulihan masih sedikit.
Kontribusi masyarakat untuk mengatasi narkotika, karena masih ada orang yang tidak mau repot atau malu melaporkan keluarga mereka yang menggunakan narkoba ke BNN. Lalu ada orang yang mengatakan itu  cukup  baik,  tetapi  masih  ada  orang  yang  tidak  menyadari  tugas  utama  dan  fungsi  Badan  Narkotika Nasional itu sendiri, umumnya orang-orang kurang berpengetahuan disbanding program pemerintah lain semacam  keluarga  berencana.  Ada,  tetapi  masih  ada,  baik  dalam  hal  pelaporan  dan  dalam  fase penyembuhan  keluarganya  dirawat,  adaorang-orang  yang  berpikir  bahwa  jika  mereka  dirawat  dirumah sakit/direhabilitasi, itu seperti membuang keluarga mereka. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur dalam mengatasi  penyalah  gunaan  narkoba,  staf  ditempat  yang  tidak  memadai,  alokasi  sumber  daya  untuk melaksanakan  tindakan  pencegahan  sangat  minim, terutama dalam  konseling,  penjangkauan  dan  upaya- upaya lainnya mendukung implementasi penanggulangan ini.
Hambatan  lainnya  ditemui  antara  lain  tenaga  kesehatan  masih  kurang,  alat  tes  urin  minim  (kurang memadainya perlengkapan laboratorium) masyarakat kurang sadar untuk bekerjasama dengan BNN jika menemukan transkasi narkotika. Sehingga langkah yang diambil supaya biar teratasinya kendala tersebut dengan  selalu  mempererat  komunikasi  dan  menyiagakan  satuan  keamanan  yang  terkoordinasi  untuk
melaksanakan penelitian, mengusahakan dukungan dana dari pihak lain baik di desa maupun kecamatan sehingga masalah peredaran narkotika bias diatasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  memberikan    rehabilitasi  bagi penyalahgunaan tindakpidana narkotika antara lain dengan cara melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika, melatih kemampuan dan kreatifitas pecandu  yang  dimiliki  guna  mengalihkan  perhatian  dari  obat-obatan  terlarang  dengan  adanya  pengisian waktu  luang  yang  memiliki  dampak  positif  dengan  mengikuti  siraman  rohani  dan  pendekatan  kembali terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penerapan hidup sehat dengan berolahraga. Pelaksanaan rehabilitasi dalam  tahap  pemeriksaan  dikepolisian  ataupun  pada  proses  peradilan  bagi  korban  penyalahgunaan narkotika  memiliki  mekanis  meter  sendiri.  Tujuan  rehabilitasi  sebagai  tahap  pemulihan  bagi penyalahgunaan  narkoba  dilaksanakan  dengan  pembinaan.  Kemudian,  peran  Badan  Narkotika  Nasional, ketika  menyangkut,  antara  lain,  pencegahan  narkotika,  adalah  untuk  menetapkan  dan  menerapkan kebijakan  nasional  tentang  pencampuran  dan  pencegahan  dan  penghapusan  penyalahgunaan  dan penyebaran obat-obatan narkotika dan precursor  narkotika sumber daya. Hambatan yang dihadapi BNN dalam mencegah penyalah gunaan narkoba termasuk hambatan untuk harmonisasi berbagai lembaga yang bekerja secara sinergis dengan BNN/Kota. Dana terbatas, partisipasi masyarakat rendah, dan pembatasan dalam  sarana  dan  prasarana.  Pembatasan  yang  diatasi  dalam  penanganan  narkotika,  termasuk  alokasi sumber daya untuk menerapkan tindakan pencegahan minimal, fasilitas laboratorium yang tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sirkulasi diluar penyalahgunaan narkotika yang mereka tahu, kurangnya fasilitas diluar infrastruktur untuk meningkatkan sirkulasi Penyakit Gela patas penyalahgunaan zat.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  bagi  pemerintah  sebagai  pejabat  berwenang  wajib  mengkaji  ulang ketentuan  dari  KUHP  terkait  sanksi  pidana  yang  mengatur  khususnya  mengenai  narkotika,  agar  segala sesuatu bentuk tindakan yang menyimpang tidak terjadi lagi. Kemudian, bagi BNN sebagai Badan yang menangani suatu kasus narkotika untuk menyelidiki lebih dalam lagi mengenai suatu penyeludupan yang dilakukan  antara  apparat  penegak  hokum  yang  berada  di  LAPAS  dengan  paratahanan.  Terakhir  bagi masyarakat  hendaknya  menerima  para  residivis  penyalahgunaan  narkotika  secara  lapang  dada  untuk kembali pada lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakri, N., & Barmawi. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika melalui Terapi Islami di Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Banda  Aceh. Psikoislamedia:  Jurnal  Psikologi , 2 (1).  Retrieved  from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1827/1365
Ernawati,  &  Tahir,  H.  (2017).  Rehabilitasi  Sosial  terhadap  Pecandu  Narkoba  Anak  Dibawah  Umur  di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Makassar. Jurnal Tomalebbi:  Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Hukum,  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , IV (2). Retrieved from https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3732
Franti,  W.  E.  (2016). Tinjauan  Yuridis  tentang  Rehabilitasi  Sebagai  Sanksi  Tindakan  terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Mataram) .  Universitas  Mataram. Retrieved from http://eprints.unram.ac.id/4099/
Harap, Z. (2002). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revi). Jakarta: Rajawali Pers.
Hariwangi, A. P. K. A., Nahak, S., & Sukadana, I. K. (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. Jurnal Analogi Hukum , 1 (3). Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1766 Iskandar, D. (2019). Penegakan Hukum Narkotika . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kaligis, O. C., & Associates. (2002). Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana
Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni.
Krisnawati,  D.,  &  Utami,  N.  S.  B.  (2015).  Pelaksanaan  Rehabilitasi  bagi  Pecandu  Narkotika  Pasca Berlakunya  Peraturan  Bersama  7  (Tujuh)  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia. Mimbar  Hukum , 27 (2). Retrieved from https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15894/10503 Nasional, B. N. (n.d.). Mahasiswa dan Bahaya Narkotika . Jakarta.
Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika untuk  Dirinya  Sendiri (Pecandu)  di  Indonesia. Recidive , 3 (3). Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40528/26703
Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., & Putra, I. M. W. (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah  Guna  Narkotika  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Denpasar. Kertha  Patrika , 38 (1). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/21535
Putra,  R.  A.  (2016). Penerapan  Sanksi  Rehabilitasi  terhadap  Pengguna  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  (Studi  Kasus  Balai  Rehabilitasi  BNN  Baddoka  Makassar) .  Universitas  Hasanuddin Makassar. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/77629827.pdf
Soeparman,  H.  (2000). Narkotika  Telah  Merubah  Rumah  Kami  Menjadi  Neraka .  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
Sujatno, A. (2008). Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Mandiri . Jakarta.
Suyanto,  S.  (2013).  Dampak  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  terhadap Perubahan  Hukum  dan  Sosial  di  dalam  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  Widya , 1 (1).  Retrieved  from https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99/88