## REFORMASI KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG
Muhammad Fadil 1 , Busyra Nur 1 , M Ikhsanul Jihad 1 ,
Zaenal Abidin M 1

## Abstract
Public services become one of the obligations that must be done by the government, public services  in  the  administrative  field  often  have  some  problems  such  as  delays  in administrative management until the failure to run the bureaucracy there in, Therefore good governance is present in answering the problem by noble bureaucratic reform of the  government.  Often  administrative  problems  arise  due  to  problems  of  productivity, discipline,  and  effectiveness.  Some  administrative  problems  arise  in  some  areas  in Indonesia as well as in the city of Malang on the Civil Registration service of the city of Malang.  The  reform  of  the  Government's  Civil  service  is  in  institutional  aspects  by streamlined the organizational structure and changes in service procedures to maximize the provision of services to the community. In the workmanship that is still experiencing obstacles  such  as  inadequate  human  resources  therefore  the  reform  is  a  fundamental effort  to  make  changes  in  the  direction  of  the  better  in  terms  of  input  and  output bureaucracy related. In the process, the civil registration service of the city of Malang applies several things to bring bureaucracy reform.
Keywords : Public Services, Bureaucracy, Government, Administrative, Civil Services

## PENDAHULUAN
Banyaknya  tanggapan  negatif  dari  masyarakat  terkait  tentang  pelayanan  publik yang  sangat  kompleks  dengan  permasalahan  mampu  menjadikan itu  sebuah  kegagalan pemberi  layanan  kepada  penerima  layanan  (Mubin  &  Roziqin  dalam  Krishno  Hadi, Listiana  Asworo,  2020).  Di  Indonesia,  masalah  keterlambatan  serta  kelalaian  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh ASN sudah menjadi hal lumrah sehingga imbasnya  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dalam  urusan  administratif.  Fenomena tersebut juga terdapat disalah satu dinas di Kota Malang, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Akibat dari permasalahan tersebut, masyarakat Kota Malang merasakan  dampaknya  secara  tidak  langsung  seperti  keterlambatan  pelayanan  dalam bidang administratif kependudukan dan catatan sipil. Munculnya permasalahan tersebut
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek  seperti  ASN  yang  tidak  produktif  terkait  kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aspek kedisiplinan yang tidak optimal karena hanya terbatas terhadap kedisiplinan administratif, dan banyaknya pelanggaran- pelanggaran  yang  tidak  ditindak  secara  langsung  sehingga  dapat  mengganggu keoptimalan  kinerja  dari  birokrasi.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka diperlukan adanya suatu pembaharuan sistem pada birokrasi baik dari segi pengelolaan sumber daya manusia struktur-struktur kerja yang masih banyak kejanggalan.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  reformasi  birokrasi  dari  perspektif kelembagaan dan prosedur pelayanan publik secara administratif  Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  dalam  memberikan  pelayanan  publik  terkait  dengan kependudukan  dan  catatan  sipil  masyarakat  Kota  Malang.  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Malang  sebelum  melakukan  reformasi  birokrasi  masih  mengalami permasalahan diatas, dimana para ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang  selalu  mendapatkan feedback yang  buruk  dari  masyarakat  terkait  pemberian pelayanan publik kepada masyarakat yang sangat tidak optimal. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang harus melakukan suatu reformasi birokrasi baik dari segi struktur, prosedur atau sistem pelayanan, sebagai bentuk upaya perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi sebelumnya.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  melakukan  reformasi birokrasi  pada  aspek  kelembagaannya  dengan  merampingkan  struktur  organisasi  serta perubahan  prosedur  pelayanan  untuk  memaksimalkan  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat. Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota  Malang  dalam  melakukan  reformasi  birokrasi  seperti  sumber  daya  manusia yang  kurang  memadai  atau  kurang  produktif,  kurangnya  dukungan  maupun  partisipasi masyarakat  dalam  membantu  suksesnya  reformasi  birokrasi.  Reformasi  birokrasi merupakan upaya mendasar untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari segi input maupun output birokrasi yang terkait.
Penelitian tentang Reformasi Birokrasi telah banyak dilakukan sebelumnya dengan pelbagai  permasalahan  yang  berbeda,  antara  lain  penelitian  oleh  Purwaningsih  dkk. (2019)  yang  berjudul  reformasi  birokrasi  pelayanan  publik  meningkatkan  kualitas pelayanan publik studi kasus pada pelayanan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Malang  dengan  temuan  bahwa  adanya  keinginan  untuk
mengembangkan pelayanan kartu keluarga. Keinginan tersebut berasal dari dinas terkait dan pendapat-pendapat masyarakat sebagai salah satu alasan untuk melakukan reformasi birokrasi dan bisa diterima oleh masyarakat. Penelitian oleh Puspitasari dkk. (2014) yang berjudul  reformasi  administrasi  pelayanan  publik  pada  Kantor  Pelayanan  Terpadu  di Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang dengan temuan bahwa strategi reformasi yang  digunakan  adalah  strategi  inti  dan  pelanggan,  serta  teori  yang  digunakan  dalam penelitiannya  adalah  teori  reformasi  birokrasi  dan  kinerja  birokrasi.  Dalam  kinerja birokrasi terdapat faktor pengukuran tingkat kinerja birokrasi seperti kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dan ketanggapan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa masih mendapatkan hambatan dalam internal dinasnya, hambatan tersebut di antaranya adalah kurangnya kualitas dan kuantitas para birokrat serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Penelitian  oleh  Pebriani  dan  Rohman  (2019)  yang  berjudul  analisis  inovasi pelayanan publik Gesit Aktif Merakyatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang  dengan  temuan  bahwa  pelaksanaan  program  inovasi  Gesit  Aktif  Merakyatnya Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  atau  GAMPIL  sudah  baik  karena  sudah memangkaskan  birokrasi  dengan  penyederhanaan  persyaratan  dan  prosedur  melalui penetapan Standar Pelayanan (SP). Akan tetapi, waktu penyelesaian perlu diperhatikan karena masih belum sesuai dengan standar pelayanan (SP) yang sudah dicantumkan ke dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.
Penelitian oleh Arifin dkk, (2019) yang berjudul kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat pembuat akta kelahiran  dengan  temuan  bahwa  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Sidoarjo  mencerminkan  seorang  pelayan  terhadap  seluruh  masyarakat  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  serta  tidak  lepas  dari  yang  namanya  norma  kesopanan, kesusilaan. Mengenai kualitas pelayanan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Sidoarjo  kepada  masyarakat  Sidoarjo  juga  cukup  memuaskan  sebab masyarakat  Sidoarjo  sudah  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Selanjutnya,  ada  penelitian  Srihardjono  dan  Restyaningrum  yang  berjudul reformasi birokrasi yang terintegrasi dalam New Public Service (NPS) guna mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih (studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu Jawa Timur) dengan hasil penelitian, yaitu bahwa orientasi reformasi birokrasi
dalam meningkatkan pelayanan publik meliputi mengarahkan sumber daya manusia yang berperilaku  sopan,  beretika,  dan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap efektivitas  pelayanan  terkait  prosedur  dalam  melakukan  surat-menyurat  atau  terkait dokumen kependudukan dan catatan sipil. Faktor pendukung orientasi reformasi birokrasi dalam  meningkatkan  pelayanan  publik,  ketersediaan  fasilitas  kerja  yang  baik  dengan ditandai  adanya  kecukupan  alat  elektronik  yang  digunakan  pegawai  saat  melakukan pekerjaannya.  Dari  berbagai  sudut  pandang  penelitian  sebelumnya,  penelitian ini  lebih memfokuskan  pada  reformasi  kelembagaan  dan  pelayanan  sektor  publik.  Dua  hal  ini dianggap paling krusial dan mempunyai outcome secara susbtansial terutama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  (Moelong,  2017). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, sedangkan cara analisis data menggunakan Miles dan Huberman (2009), yakni reduksi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  lapangan  sehingga  data  itu memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  hasil  wawancara,  dan  observasi. Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun dalam memberikan gambaran untuk pengambilan  tindakan  atau  penarikan  kesimpulan,  dan  disajikan  dalam  bentuk  uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Simpulan dan verifikasi peneliti berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan penyajian data.
Peneliti tertarik untuk meniliti  dengan fokus kelembagaan dan pelayanan publik karena  peneliti  ingin  menganalisis  reformasi  birokrasi  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Malang  dalam  meningkatkan  kinerja  birokrasi  terkait  dalam pemberian  pelayanaan  publik  administratif  berbasis online .  Reformasi  birokrasi mempunyai  urgensi  sebagai  langkah  awal  bagi  pemerintahan  Kota  Malang  dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, dan efisien pada ranah sistem pelayanan yang diberikan oleh birokrasi Kota Malang dengan metode penelitian yang telah disebutkan di atas sehingga dapat memberikan hasil yang valid terkait fenomena yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  salah  satu  penyelenggara  pelayanan  publik,  Dinas  Kependudukan  dan
Catatan Sipil Kota Malang mempunyai tugas untuk membuat serta menerbitkan dokumen kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dituntut dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan terus meningkatkan  kualitas,  serta  memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat terkait  lambat  dan  kelalaian  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang administrasi. Hal tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang harus  melakukan  reformasi  birokrasi  dengan  pemangkasan  birokrasi  melalui penyederhanaan  persyaratan,  dan  pemangkasan  prosedur  pengurusan  dokumen administrasi  kependudukan,  serta  membuat  berbagai  inovasi  baru  terkait  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  administrasi  kependudukan.  Inovasi  terkait pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  administrasi  kependudukan mempunyai  tujuan  untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  berusaha selalu hadir di tengah masyarakat Kota Malang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa bukan lagi masyarakat yang aktif melakukan pelaporan kependudukan tetapi pemerintah turut wajib hadir di tengah masyarakat melalui stelsel aktif.
Program inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam melakukan reformasi birokrasi, yakni sebagai berikut :
1. Tim Reaksi Cepat
Tim  Reaksi  Cepat  atau  TRC  adalah  sebuah  program  yang  termasuk  ke  dalam program berbasis aplikasi GAMPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.  Mengacu  pada  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2013,  yang mana TRC ini berfungsi untuk melakukan penjemputan, dan pengantaran kembali dokumen  terkait  kependudukan  dalam  konteks  pelayanan  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Gesit Aktif Merakyatnya Dispendukcapil
Gesit  Aktif  Merakyatnya  Dispendukcapil  atau  GAMPIL  merupakan  program inovasi  yang  dibuat  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Caatatan  Sipil  Kota  Malang dalam melakukan reformasi birokrasi. Program ini dibuat untuk melayani di bidang pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil  yang  berkoordinasi  dengan  pelbagai bidang yang terkait dalam pembuatan aplikasi yang akan diterapkan. Tujuan dari program  ini  untuk  mempermudah  serta  mempercepat  proses  masyarakat  Kota
Malang  dalam  mengurus  KTP,  KK,  Akta  Kelahiran  dan  Kematian.  GAMPIL  ini merupakan  program  layanan  yang  berbasis online dan  telah  dilaksanakan  di  57 Kelurahan.
Beberapa  program  reformasi  diatas  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Malang  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  guna mempermudah serta mempercepat masyarakat Kota Malang dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil maupun kepengurusan penduduk secara administratif.
Dalam memberikan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang hadir disetiap Kelurahan yang ada di Kota Malang, hal tersebut tentunya dibantu oleh adanya sistem yang berbasis internet maupun berbasis aplikasi. Dimulai pada bulan November  Tahun  2014  dengan  membuka  pelayanan  di  10  Kelurahan  sebagai pilot project, dilanjutkan  di  57  Kelurahan  pada  tanggal  03  Maret  Tahun  2015  mencakup pelayanan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Mengacu pada Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2013,  bagi  penduduk  yang  tidak  mampu melakukan  pelaporan  sendiri  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  memiliki  Tim Reaksi  Cepat (TRC)  yang  siap  melakukan  penjemputan  pengambilan  dokumen  dan mengantarkannya kembali ke rumah penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri tersebut.
Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dilatarbelakangi karena banyaknya keluhan dari  masyarakat  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  catatan  sipil  yang terkesan  lama  dan  berbelit  –  belit,  selain  itu  letak  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil yang jauh dari pusat Kota membuat pelayanan administrasi kependudukan semakin lama. Oleh karena itu,  dibuat inovasi pemberian pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yakni Gesit Aktif Merakyat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dengan membuat salah satu programnya, yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siap setiap saat hadir dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan pengurusan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan terbentuknya  Tim Reaksi  Cepat (TRC)  tersebut,  dianggap  mampu  mengatasi  permasalahan  administrasi kependudukan melalui petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang  tersebar  di  Kelurahan  yang  dipilih  sebagai  tempat  berjalannya  inovasi  terkait pelayanan publik.
Rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen  kependudukan
menyebabkan  tidak  akuratnya database yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Malang  karena  Kota  Malang  sendiri  memiliki  jumlah  penduduk sebesar  881.123  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  409.810  jiwa  yang  telah  memliki dokumen kependudukan dan ada 471.313 jiwa belum memiliki dokumen kependudukan. Adapun  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil    Kota Malang antara lain :
1. Pola  pikir  masyarakat  terhadap  pentingnya  memperbaharui  data  terkait  peristiwa penting  kependudukan  masih  rendah.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya memperbaharui peristiwa penting terkait dokumen kependudukan dan catatan sipil, seperti penambahan dan pengurangan anggota keluarga, pindah datang dan  pindah  keluar,  pelaporan  peristiwa  kelahiran  dan  kematian.  Padahal  apabila pembaharuan  data  tersebut  tidak  dilakukan  maka  penduduk  yang  bersangkutan tidak  mendapatkan  kepastian  hukum,  utamanya  urusan  yang  berbasis  pada dokumen kependudukan.
2. Letak  geografis  gedung  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang  kurang strategis. Secara geografis Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terletak di perkantoran terpadu yang berada di sisi timur selatan Kota Malang, berbatasan dengan  wilayah  Kabupaten  Malang  di  mana  berjarak  7  km  dari  pusat  Kota  dan hanya terdapat satu jalur angkutan umum sehingga menjadi masalah bagi penduduk Kota  Malang  untuk  mengaksesnya.  Hal  tersebut  juga  menjadi  masalah    dalam pengurusan dokumen kependudukan karena perlu biaya tinggi serta efisiensi waktu dan tenaga kerja.
3. Hambatan  komunikasi,  jarak,  waktu,  dan  tenaga  dalam  pelayanan  urusan kependudukan antara petugas di lapangan dan petugas di Dinas penyelenggaraan pelayanan kependudukan oleh petugas operator di Kelurahan mengalami hambatan terkait komunikasi, jauhnya jarak dengan petugas di Dinas dan minimnya tenaga untuk  pelayanan.  Hal  ini  mengakibatkan  penyelesaian  dokumen  kependudukan membutuhkan waktu yang lama.
4. Birokrasi pengurusan dokumen kependudukan yang berbelit dan tidak transparan sehingga  menyebabkan  maraknya  percaloan.  Keengganan  masyarakat  mengurus dokumen  kependudukan  dan  melaporkan  peristiwa  penting  disebabkan  adanya anggapan  rumitnya  birokrasi  dengan  persyaratan  dan  prosedur  yang  berbelit,
dengan waktu penyelesaian yang lama dan biaya tinggi.
5. Tingkat kesalahan pada berkas pengajuan dokumen tinggi sehingga menghambat proses  penerbitan  dokumen  kependudukan.  Kurangnya  informasi  dan  verifikasi identifikasi  masalah  terhadap  kelengkapan  berkas  pengajuan  dokumen kependudukan diawal yang berakibatkan tidak terprosesnya berkas pengajuan.
6. Belum  maksimalnya  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  termarjinalkan ( Untouchtable  society ),  masih  terdapatnya  segmen  masyarakat  yang  belum terlayani secara maksimal seperti anak jalanan, lansia, fakir miskin dan penyandang disabilitas sebanyak 31.601 jiwa (3.58%).
Adapun  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Malang  melakukan beberapa  penerapan  inisiatif,    kreatif,  dan  inovatf  seperti:  memadukan  dan mensinkronisasikan  berbagai  program  kegiatan  menjadi  satu  inovasi  “GAMPIL” sehingga  penyelesaian  dapat  terlaksana  secara  mudah,  efisien,  efektif,  sistematis  dan komprehensif, hingga menerapkan hal yang menjadi pioneer, inovatif, serta original yang belum diterapkan di daerah manapun di Indonesia dalam penggunaan metode pelayanan PaHe (Paket Hemat) dan beberapa aplikasi pendukung pelayanan publik tersebut. PaHe (Paket  Hemat)  merupakan  program  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota Malang dalam memberikan pelayanan terkait administrasi meliputi pengurusan akta kelahiran  anak,  akta  kematian,  kartu  identitas  anak  dengan  catatan  usia  17  tahun,  dan apabila anak tersebut belum dicantumkan kedalam KK maka KK yang bersangkutan akan dirubah datanya. Adapun inovasi berbentuk  aplikasi JITSI, Only Office, WhatsAct, Dear Diary yang berfungsi untuk mendukung pelayanan secara real time serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan.
1. Aplikasi  JITSI  adalah  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  media  telekomunikasis berbasis video  conference .    Aplikasi  ini  telah  digunakan  di  57  Kelurahan  yang berfungsi  untuk  petugas  verifikasi  dokumen  yang  bekerja  di  Kantor  Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dapat terhubung dengan masyarakat yang berada di 57 Kelurahan tersebut untuk memberikan solusi dengan cepat, real time terkait permasalahan administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil
2. Lalu aplikasi Only Office adalah aplikasi untuk memonitor atau melihat berkas telah sampai  pada  tahap  apa  dalam  pengurusannya.  Seperti  halnya tracking jasa pengiriman  dengan  memasukkan  nomor  resi,  penduduk  dalam  menggunakan
aplikasi only  office dapat  memasukkan  nama  dokumen  yang  berkaitan  untuk melacak  berkas  sampai  dimana  diproses.  Tujuan  aplikasi  ini  agar  pelayanan dokumen sesuai dengan yang ditentukan dalam SOP pelayanan publik.
3. WhatsAct merupakan  aplikasi  untuk  memantau  langsung  kinerja  pegawai  yang berada di 57 Kelurahan  yang ada dengan memanfaatkan webcam pada perangkat komputer  yang  digunakan  oleh  pegawai  tersebut  sehingga  SOP  pemberian pelayanan  publik  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  tidak melanggara aturan yang sudah ditetapkan di SOP tersebut.
4. Aplikasi Dear  Diary adalah  aplikasi  laporan  kinerja  harian  pegawai  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, dimana para pegawai tersebut wajib melaporkan  kinerja  hariannya  ke  dalam  aplikasi  ini  sehingga  dapat  dipantau langsung oleh Kantor pusat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Kota Malang mendapat apresiasi positif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat peninjauan lapangan kegiatan atau monitoring dan evaluasi pelayanan publik pada awal Tahun 2016. Hasil tinjauan lapangan, belum ada Kabupaten/Kota  yang  memiliki  design  sejenis  dalam  penyelesaian  masalah kependudukan  dengan  cara  menyingkat  system  pelayanan  paralel,  cukup  dengan  satu permohonan  administrasi  pemohon  mendapatkan  layanan  lainnya  tanpa  harus menyertakan  ulang  persyaratan,  ini  merupakan  reformasi  birokrasi  melalui penyederhanaan sistem dan prosedur.
Beberapa  inisiatif  tersebut  dihadirkan  dengan  melakukan  beberapa  pendekatan seperti:
1. Komitmen  kuat  dari  tingkatan  pimpinan  dan  staf  dalam  pelaksanaan  inovasi GAMPIL.
2. Push  on Program,  melalui  berbagai  inovasi  yang  berorientasi  pendekatan  dan eksekusi  secara  langsung  program  kependudukan  kepada  masyarakat  sehingga tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Continuous Program, melalui pendekatan persuasif berkelanjutan terkait kesadaran dalam memiliki dokumen kependudukan yang sah.
4. Apresiasi  dari  Men  PAN  tanggal  2  Maret  2017  mendapat  penghargaan  5  besar pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Nasional.
Reformasi birokrasi itu sendiri merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process ), dan  sumber  daya  manusia  aparatur.  Hal  ini  merupakan  langkah  strategis  untuk membangun  aparatur  Negara  agar  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Perihal  reformasi  birokrasi  pada  penyederhanaan  kelembagaan,  penyederhanaan kelembagaan  ini  berfungsi  untuk  pengambilan  keputusan,  memangkas  waktu  proses pengajuan, maupun proses pengerjaan dokumen kependudukan sehingga hasil dari target tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Penyederhanaan kelembagaan ini turut serta  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  agar  lebih  efisien,  efektif  sehingga  tidak merugikan pihak yang terlibat di dalamnya serta untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya  saing  global  dalam  menghadapi  pemerintahan  4.0  berbasis  teknologi  dan informasi.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  dilihat  dari  perspektif  kelembagaan, artinya penyederhanaan perihal pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas terkait dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu  pihak  masyarakat  maupun  pihak  pemerintahan  itu  sendiri.  Pada  akhirnya  muncul inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Malang.
Efek  dari  penyederhanaan  kelembagaan  ini  selain  memunculkan  inovasi  dalam pemberian pelayanan publik, yakni kedisplinan pegawai dalam bekerja yang berdampak pada hasil pekerjaannya,  di mana pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang  dapat  memberikan  pelayanan  secara  efektif  dan  efisien  dalam  mengurus dokumen  kependudukan  dan  catatan  sipil  masyarakat  Kota  Malang.  Penyederhanaan secara kelembagaan ini di samping memangkas persyaratan serta prosedural pengajuan dokumen kepada dinas terkait, juga membuat lingkungan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sumber daya manusia atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, merupakan garda terdepan bagi kesuksesan reformasi birokrasi kelembagaan ini karena jika pegawai tidak memiliki ataupun memenuhi syarat yang wajib dimiliki maka
reformasi  birokrasi  ini  akan  sia–sia  (Fadhillah  dkk.,  2020)  meskipun  dilakukan pemangkasan  struktur  kelembagaan  (Roziqin,  2020).  Ini  berdampingan  dengan ketersediaan  peralataan  yang  memadai  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat,  dalam  hal  ini  memberikan  pelayanan  administrasi  terkait  dokumen kependudukan dan catatan sipil di Kota Malang, tetapi jika sumber daya manusianya tidak memadai maka hasil yang diharapkan tidak akan terwujud sepenuhnya.
Penyederhanaan  struktur  kelembagaan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kota  Malang  ditandai  dengan  penempatan  para  pegawai  di  57  Kelurahan  yang berfungsi  untuk  membantu  masyarakat  yang  tidak  bisa  melakukan  penyerahan  dan mengurus  dokumen  kependudukan  sehingga  para  pegawai  yang  menjemput  serta mengembalikan  dokumen  terkait  ke  rumah  masyarakat  yang  sedang  mengurus dokumennya.  Pada  akhirnya  masyarakat  dimudahkan  dengan  adanya  inovasi  tersebut, tugas pemerintah juga dapat diselesaikan tanpa memakan waktu yang banyak dan kinerja pemerintah juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kota Malang,

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  peneliti  dapat disimpulkan  bahwa  Reformasi  Birokrasi telah menjadi  suatu  sistem  yang  paling  baik,  artinya  bahwa  reformasi  birokrasi  sangat bisa merubah keteraturan dalam sistem suatu birokrasi dan juga bisa mengubah struktur yang  ada  di  setiap  birokrasi.  Reformasi  birokrasi  merupakan  suatu  upaya  untuk memperbaiki  maupun  tata  cara  kerja  di  dalam  suatu  organisasi  yang  bertujuan  agar birokrasi  dalam  segala  bidang  dapat  sesuai  dengan  ekspetasi  masayarakat  dan  juga menjadi lebih baik.
Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang telah melaksanakan dengan baik, efesien, dan efektif, di mana itu bisa dilihat mulai dari aspek kelembagaannya  dengan  cara  merampingkan  sturktur  organisasi  serta  melakukan pengadaan perubahan dalam pelayanan publik. Artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota  Malang  sudah  meningkatkan  pelayanan  publiknya  yang  bertujuan  untuk memperbaiki  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan mempercepat  serta  memaksimalkan  pelayanan  publik  di  bidang  administrasi kependudukan di Kota Malang.
Adanya perampingan struktur kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil  Kota  Malang  memunculkan  lingkungan  pemerintahan  yang  bebas  dari  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  yang  dapat  berakibat  pada  ketidakefisien  dan  efektif  pelayanan publik yang diberikan. Hal tersebut menjadi sisi positif bagi kehadiran reformasi birokrasi yang dilakukan di mana pemberian pelayanan publik tidak rumit seperti dulu lagi karena telah  dibantu  oleh  pelayanan  publik  berbasis  aplikasi online yang  memudahkan masyarakat.  Pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  dapat menjalankan tugasnya dengan cepat dan akurat, serta dari segi birokrasi pemerintahannya dapat  secara  langsung  berinteraksi  dengan  masyarakat  tanpa  adanya  pembatas  dalam memberikan pelayanan publik tersebut.

## Saran
Dalam  sebuah  birokrasi  memang  ada  beberapa  kendala  serta  ketidakstabilan  di suatu bidang contohnya, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang juga kami bahas memang sudah efektif dan efesien dalam melayani masyarakatnya. Akan tetapi  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  juga  membuat  sebuah kebijakan  yang  baru  seperti  mengatasi  kendala-kendala  yang  menjadi  keresahan masyarakat agar bisa memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal sumber daya manusia masih kurang memadai atau kurang produktif sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Malang harus memperbaiki kendala-kendala tersebut  dengan  cara membuat  kebijakan  baru,  yakni  dengan  salah  satunya  melakukan reformasi birokrasi.
Setelah  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  telah  melakukan  reformasi birokrasi,  pelayanan  publik  terkait  administrasi  kependudukan  mulai  mengalami peningkatan dalam hal efisiensi waktu pengajuan dokumen kependudukan maupun dalam hal  kepengurusan  kependuduk  di  Kota  Malang.  Lantas  setelah  melakukan  reformasi birokrasi  tersebut,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  tidak  boleh  berpuas  diri meskipun Dinas terkait telah memenangkan penghargaan inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di  tingkat  Nasional,  alangkah  baiknya  tetap  bisa menjaga kestabilan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa lebih  meningkatkan  kembali  inovasi  terkait  pelayanan  publik  di  bidang  administrasi kependudukan  di  Kota  Malang.  Sumber  daya  manusia  atau  pegawai  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang harus terus diasah kemampuannya dalam berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian terus menjalankan aplikasi berbasis online
agar kedepannya pelayanan publik secara administrasi terkait kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Malang tidak ada hambatan dan mendapatkan feedback atau respon yang baik dari masyarakat Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  H.,  Cikusin  Y.,  Abidin,  A.  Z.  2019. Kualitas  Pelayanan  Publik  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  Terhadap  Masyarakat Pembuat Akta Kelahiran . Jurnal Respon Publik, Vol. 13 No. 3 Tahun 2019.
Desi,  S.  &  Rumiwari,  S.  2016. Orientasi  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Meningkatkan Pelayanan Publik . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.
F  Fadillah,  LA  Rahmah,  A  Roziqin.  2020.  STRATEGI  MENUJU  WORLD  CLASS BUREAUCRACY:  INVESTIGASI  APARATUR  DI  KOTA  BATU. Prosiding Simposium Nasional ''Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Indusri 4.O". Malang, 9-10 Desember 2019.
Hadi,  K.,  Asworo,  L.,  &  Taqwa,  I.  S.  2020. Inovasi  Dialogis:  MenujuTransformasi Pelayanan  Publik  Yang  Partisipatif  (Kajian  Sistem  Pelayanan  Malang  Online) . Journal of Government and Civil Society, 4 (1), 115-129.
Miles,  Matthew  B.  &  Huberman,  A.  Michael  2009. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:
UI-Press
Mubin, F., & Roziqin, A. 2018. Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia . International
Journal of Social Science and Humanity, 8(8), 241–246. https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v8.968.
Moleong,  L.  J.  2017. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) .  In  PT.  Remaja Rosda Karya.
Srihardjono  N.,  B.,  &  Restyaningrum  R.,  P.  2017. Reformasi  Birokrasi  Yang Terintegrasi Dalam New Public Service (NPS) Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang kuat dan Bersih . Reformasi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malang, Vol. 7 No. 2 Tahun 2017.
Puspitasari, D., Sumartono, & Mindarti, L. I. 2014. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik  Pada  Kantor  Pelayanan  Terpadu  (Studi  pada  Disperindag  dan Dispendukcapil Kota Malang) . Jurnal Administrasi Publik (JAP).
Purwaningsih, A., S., Afifuddin, Abidin, A., Z. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  Pada  Pelayanan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) , Jurnal Respon Publik Vol. 13 No. 4 Tahun 2019.
Roziqin,  A.  2020. Jalan  Terjal  Pemangkasan  Birokrasi .  Retrieved  from https://news.detik.com/kolom/d-4899409/jalan-terjal-pemangkasan-birokrasi
diakses tanggal 25 Mei 2020.
Pebriani,  V.,  &  Rohman,  A.  2019. Analisis  Inovasi  Pelayanan  Publik  Gesit  Aktif Merakyatnya  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (GAMPIL)  Kota  Malang .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 Tahun 2019.