## ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

## Oleh : Ratna Dina Marviana

## Abstrak
Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pegawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yag dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak restoran dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.  Analisis data dilakukan secara deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.
Kata kunci : pengawasan penerimaan, pajak hiburan dan pajak restoran

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Salah satu yang menjadi sumber pendapatan Negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut termasuk daerah Kota Medan. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya pajak restoran dan pajak hiburan.
Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya, dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.
Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan  dan restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.
Dilihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempelancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dan restoran, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan yang baik dan memadai. Pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu penerimaan pajak. Dengan adanya Pengawasan pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan restoran.
Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak hiburan dan restoran ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Didasarkan ketetapan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah.
Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan managerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan. Jadi perencannaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.
Tentu saja dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak tersebut, pihak-pihak yang membangun tempat hiburan, mendirikan restoran maupun mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya, namun tidak sesuai kenyataan usahanya.
Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran untuk
setiap tahun anggrannya dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya. Hasil penerimaan pajak hiburan dan restoran diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah dan untuk kepentingan masyarakat di Kota Medan.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran maka Dinas Pendapatan Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tiga bulan sekali terhadap wajib pajak. Menurut Simbolon (2004 : 62) menyatakan bahwa “Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengn rencana yang telah di tentukan sebelumnya”.
Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handayaningrat (2006 : 16) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh  bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.
Menurut Nurani dan Rahdhani (2010 : 1), pengawasan terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan latar belakang yang telah di tentukan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan penelitian dengan judul “ Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pegawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yag dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan.

## 1.3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain:
1.   Penerimaan pajak hiburan adalah penerimaan daerah yang diperoleh atas daerah atas penyelenggara hiburan di tempat tersedianya hiburan tersebut. Dalam hal ini hiburan yang dimaksud berupa berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permaianan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.
2.  Penerimaan pajak restoran adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran serta wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badana yang melakukan usaha dalam bidang restoran.
3.  Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini diukur dengan tingkat efektifitas yang dihitung dengan cara :
Efektifitas = % 100 pajak Target pajak Realisasi 
Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Pajak Daerah
Mardiasmo (2013 : 12) menyatakan bahwa : ”Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007 : 64) menyatakan bahwa ”Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan perlaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya”.
Sedangkan menurut Darwin (2010 : 68) bahwa ”Pajak Daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintahan daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut Josef Riwu Kaho (2007 : 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai Pajak Daerah dapat diiktisarkan seperti berikut :
a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
c. Pajak daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunaakan untuk membiayain penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik.

## 2.2. Pajak Hiburan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, pemain, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

## 2.3. Pajak Restoran
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin,warung,bar dan sejenisnya termaksuk jasa boga/katering.
Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu  kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang  Pajak Restoran
e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota.
Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengushakan restoran yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan sesuatu di bidang rumah makan.

## 2.4. Pengawasan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan selain memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari pada yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan di lakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat di hindari.
Pengawasan bisa didefenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih  dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tidakan yang di perlukan untuk mlihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan slektif dan efesien mungkin di dalam mencapi tujuan.
Menurut Handoko (2006 : 359) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-keiatan sesuai denga yang di rencanakan.
Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen Control Prosses” yang dikutip Joseph Riwukaho (2007 : 268).
Pengawasan dalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, mrancang system informasi umpan-balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan- tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efesien dalam mencapai tujuan- tujuan prusahaan .
Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 1 Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaran pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan utuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Fathoni (2006 : 30) mendefenisikan : “Pengawasan adalah salah satu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran pelaksanaan pekerjaan”.
Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003 : 112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.
Pengertian pengawasan menurut (Inu Kencana Syafiie., Djamaludin Tandjung., & Supardan Modeong, 2009 : 82) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.
Menurut T. Hani Handoko  (2008 : 25) “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.
Pengertian Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009 : 129) menyatakan bahwa : “pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.
Pengaruh pengawasan dari suatu kegiatan termasuk perpajakan daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal–hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono (2005 : 36) mempunyai definisi dibawah ini :  “Pengawasan/kontrol bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan performa segala aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penetuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, pembandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”
Dari definisi di atas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai standar pengawasannya sesuai dengan jenis aktivitasnya.sehingga hal-hal yang dituju atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak ( tax avoidance ), penyeludupan pajak ( tax evasion ) atau bahkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan penegakan hukum ( enforcement ) pajak agar dapat
meningkatkan kepatuhan pajak. Enforcement merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya Tindakan tersebut termasuk membuat undang-undang yang jelas termasuk pemberian sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil Penelitian
Perkembangan realisasi dan target pajak hiburan kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan  Tahun 2011 -
2015 No Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2011 25.308.417.400,00 15.612.200.659,93 2 2012 33.308.417.000,00 21.262.080.747,81 3 2013 35.308.417.000,00 26.404.053.135,43 4 2014 35.308.417.000,00 29.504.654.723,04 5 2015 35.308.417.000,00 31.162.476.865,14
Pada tahun 2011 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan tergolong sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan.  Realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun.  Akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan maka target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan mulai tahun 2013 – 2015 adalah sama.
Perkembangan realisasi dan target pajak restoran kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011 –
2015 No Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2011 96.209.441.389,00 70.485.458.322,22 2 2012 113.209.441.000,00 83.182.567.950,56 3 2013 113.209.441.000,00 91.590.223.058,75 4 2014 113.209.441.000,00 106.429.552.172,14 5 2015 123.215.837.083,00 124.409.617.130,10
Pada tahun 2011–2014 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan.
Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
No Jenis Pengawasan Jumlah 1 Penyelewengan Oleh Wajib Pajak 65 % 2 Penyewenagan Petugas Pajak 35 %
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan bahwa penyelewangan penerimaan pajak lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak sebesar 65 %, dimana Wajib Pajak melakukan pengisian data yang tidak benar oleh Wajib Pajak. Sebanyak 35 % penyelewangan dilakukan oleh petugas pajak dengan membantu Wajib Pajak melakukan pengisian data pajak yang tidak benar.  Disamping itu petugas tidak melakukan pungutan pajak secara benar.
Dalam menjalakan tugasnya melakukan pengawasan, Dinas Pendapatan Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.
Untuk mengetahui keberhasilan pengawasan pajak restoran dan hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan hiburan yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan pada Tahun 2011
– 2015 No Jenis Penerimaan Tahun Anggaran Efektivitas (%) Keterangan 1 Pajak Hiburan 2011 61,69 Tidak Efektif 2012 63,83 Tidak Efektif 2013 74,78 Tidak Efektif 2014 83,56 Kurang Efektif 2015 88,26 Kurang Efektif 2 Pajak Restoran 2011 73,26 Tidak Efektif 2012 73,48 Tidak Efektif 2013 80,90 Kurang Efektif 2014 94,01 Cukup Efektif 2015 100,97 Sangat Efektif
Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 – 2013 berkisar antara 61,39 – 74,78 % (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014 – 2015 berkisar antara 83,56–88,26 % (kurang efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif.
Penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 – 2012 berkisar antara 73,26 – 73,48 % (tidak efektif).  Pada tahun 2013 sebesar 80,90 % (kurang efektif), pada tahun 2014 sebesar 94,01 % (cukup efektif). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2011 – 2014 masih belum maksimal. Pada tahun 2015 pengawasan pajak restoran sudah maksimal yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas sebesar 100 % (sangat efektif).
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal terutama pada pengawasan penerimaan pajak hiburan, dimana setiap tahunnya tidak ada yang pernah mencapai target.  Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada penerimaan pajak restoran sudah lebih baik, dimana persentase realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hiburan.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.   Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %.
2.  Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

## 4.2. Saran
1.  Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang lebih akurat.
2.  Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk meng-hindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

## Daftar Pustaka
Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Distribusi Daerah .  Jakarta : Mitra Wacana Media. Fathoni Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia . Cetakan Pertama.  Jakarta Rineka Cipta.
Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan .  Edisi Revisi.  Yogyakarta : Andi. Nurani H dan H. Ramdhani, 2010.  Penerimaan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut. Jurnal Kartika Wijaya Kusuma Vol. 18, No. 1 Mei 2010 : 32–43.
T. Hani Handoko. 2012. Manajemen .  Edisi Kedua. Cetakan Keduapuluh.  Yogyakarta : BPFE.
Mardalis. 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal .  Jakarta : Bumi Aksara. Santosa. 2007. Desentralisasi Fiskal di Indonesia . Yogyakarta: Andi.
Simbolon Maringan Masry.  2004. Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen .  Jakarta : Ghalia Indonesia.
Zaki Baridwan. 2012. Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode ).  Edisi Kelima, cetakan Kedepalan.  Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
Zandjani Chairul Amachi. 2012. Perpajakan , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.