Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 58--67
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil
DOI: 10.22225/jn.2.1.154.58-67

## Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran
I Nyoman Sujana Universitas Warmadewa Nyomansujanaa2015@gmail.com

## Abstrak
Perceraian  di  dalam  sebuah  perkawinan  campuran  adalah  merupakan  sebuah  realitas,  meskipun tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  namun karena  pasangan  suami  istri  masing-masing  membawa  kebiasaan,  budaya  dan  hukum  yang berbeda,  sudah  tentu  sangat  rentan  akan  terjadi  persilisihan  dan  pertengkaran  diantara  mereka, sehingga dapat berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum dari perceraian ini bisa menyangkut tentang  masalah  perebutan  hak  pengasuhan  anak,  masalah  hak-hak  mantan  istri  atau  suami, bahkan juga sampai pada masalah perebutan harta bersama. Artikel ini merupakan sebuah kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dibahas   adalah mengenai : 1) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap anak  dalam perkawinan campuran, 2) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap bekas  suami/istri  dalam  perkawinan  campuran  ,  dan  3)  bagaimanakah  akibat  hukum  perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran.
Berdasarkan  kajian  dan  analisis  yang  penulis  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  akibat hukum perceraian di dalam perkawinan campuran terhadap hak pengasuhan anak-anak ada pada si Ibunya  /mantan  istri  dengan  membebankan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya pemeliharaan  terhadap  anak  tersebut  sampai  mampu  untuk  mandiri  atau  sampai  berumur  18 (delapan  belas)  tahun.  Disamping  itu  bekas  suami  juga  diwajibkan  untuk  memberikan  nafkah kepada bekas istri. Mengenai pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan , jika pasangan suami istri ini tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena  hukum dan tanahnya  kembali menjadi  tanah yang  dikuasai langsung  oleh Negara
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, perkawinan campuran .

## Abstract
Divorce in a mixed marriage is a reality, even though the purpose of marriage is to form a happy home  and  eternal,  but  because  married  couples  each  bring  the  habits,  culture  and  the  different laws, is certainly very vulnerable persilisihan will occur and bickering among themselves, so that it could  culminate  in  divorce.  The  legal  consequences  of  a  divorce  it  can  regarding  parenting  rights seizure issue, rights issue ex-wife or husband, even to the issue of seizure of property together. This article is a study of the normative laws by using the approach of legislation and approach the case. The problem being discussed is about: 1) how did the legal consequences of divorce in the marriage mix, 2) how does the legal consequences of divorce of the former spouses in mixed marriages, and 3) how is the legal consequences of divorce against treasures together in a mixed marriage. Based  on  studies  and  analysis  that  the  writer  has  done,  it  can  be  concluded  that  the  legal consequences  of  divorce  in  a  mixed  marriage  of  parenting  the  children  there  are  in  the  Mother/ mantan wife by charging to the former husband to provide maintenance costs against the child to be able to independently or until the age of 18 (eighteen) years of age. Besides former husband also are required to provide a living to  his former wife. About the Division of property jointly acquired during marriage, if the spouses are not eligible for this serves as the subject of the holder of the property rights on land in Indonesia, within one year must release or otherwise transfer ownership rights over the land to other parties that qualify. If this is not done, then the land was clear because of the law and their land back into a land ruled directly by State
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## 1. PENDAHULUAN
Pulau  Bali  adalah  merupakan  sebuah pulau  kecil  yang  merupakan  tujuan  dari pariwisata  dunia.  Pulau  Bali  sebagai miniaturnya Indonesia dari semenjak jaman penjajahan  Belanda  sudah  dikenal  sebagi pulau  sorga,  dan  sebutan  itu  hingga  kini masih melekat erat di hati para wisatawan dunia.  Para  wisatawan  menganggap hidupnya tidak akan terasa lengkap apabila belum  pernah  menikmati  keindahan  alam dari pulau kecil yang dikenal dengan pulau Dewata.  Sebagai  salah  satu  tujuan  wisata dunia,  Pulau  Dewata  telah  dikunjungi  oleh banyak warga Negara asing tidak terkecuali oleh warga Negara Jepang, sehingga akibat dari  adanya  kunjungan  liburan  tersebut tentu banyak pula diantara para wisatawan tidak saja jatuh cinta pada wisata alamnya, budayanya  tetapi  juga  jatuh  cinta  pada manusia-nya  yang  dikenal  ramah  dan bersahaja sehingga akhirnya terjadi jalinan kasih  yang  berujung  pada  ikatan perkawinan.
Perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh pasangan  suami  istri  yang  berbeda kewarganegaraan  dan  salah  satunya berkewarganegaraan  Indonesia  menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  disebut perkawinan campuran 1 .
Tujuan  ideal  dari  perkawinan  menurut hukum  perkawinan  adalah  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan  yang  memuat  pengertian yuridis perkawinan ialah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan
Yang  Maha  Esa.”  Jadi,  perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita  dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  yang suci  dan  mulia  yang  didasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  itu  mempunyai hubungan  erat  sekali  dengan  agama/ kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan saja  mempunyai  unsur  lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah.
P a s a n g a n   s u a m i   i s t r i   y a n g melangsungkan  perkawinan  campuran, sudah  tentu  pihak  calon  suami  /istri  akan membawa  hukum  ,  kebiasaan  dan budayanya  masing-masing,  sehingga sangat  sulit  untuk  menyatukan  budaya yang  berbeda  menjadi  searah  apalagi menjadi  se-iman,  untuk  itu  tidak  jarang tujuan ideal dari suatu perkawinan  sangat sulit  untuk  diwujudkan,  karena  banyak terjadi  kehidupan  rumah  tangga  yang berbeda  kewarganegaraan  ini  dalam membina  rumah  tangga  tidak  bahagia bahkan  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran,  sehingga  perceraian  adalah jalan  terbaik.  Hal  ini  sejalan  dengan pandangan  dari  Abdul  Ghofur  Anshori, dalam  kehidupan  rumah  tangga  sering dijumpai orang  (suami-istri) mengeluh  dan mengadu  kepada  orang  lain,  ataupun kepada  keluarganya,  akibat  tidak terpenuhinya  hak  yang  harus  diperoleh atau  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  dari salah  satu  pihak,  atau  karena  alasan  lain, yang  dapat  berakibat  timbulnya  suatu perselisihan diantara keduanya (suami-istri) tersebut.  Tidak  mustahil  dari  perselisihan itu  akan  berbuntut  pada  putusnya  ikatan perkawinan  (perceraian) 2 .  Keadaan perkawinan  campuran  yang  mendasari
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 59
1.  Untuk  selanjutnya  penyebutan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  akan  disingkat dengan UU Perkawinan.
2.  Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif),UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.233.

## Keywords: Due to legal, divorce, marriage mix.
hubungan  suami  istri  dalam  berumah tangga  (keluarga)  sedemikan  buruknya sehingga  dipandang  dari  segi  apapun  juga hubungan  perkawinan  campuran  tersebut lebih  baik  diputuskan  daripada  diteruskan. Ini  berarti  bahwa  meskipun  perkawinan adalah  perjanjian  yang  sangat  kuat  yang mengikat  baik  secara  lahir  maupun  secara batin,  apabila  suami  istri  tersebut menghendaki  untuk  diputuskan,  maka putuslah  perkawinan  tersebut  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Putusnya  perkawinan  bagi  pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas  membawa  akibat  yang  sangat kompleks,  tidak  saja  mempunyai  akibat hukum  terhadap  anak-anak  yang  terlahir dari  perkawinan  tersebut,  tetapi  juga berakibat  terhadap  mantan  suami/istri, bahkan  terhadap  harta  benda  milik bersama. Berdasarkan pada ketetuan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing -masing.”  Ini  berarti,  bahwa  akibat  dari perceraian  tersebut,  maka  terhadap  harta bersama  akan  diatur  bisa  menurut  hukum agamanya  masing-masing,  hukum  adatnya masing-masing, atau hukum yang lain. Jika dicermati  esensi  dari  akibat  hukum perceraian  dalam  perkawinan  campuran  , kalau  dilihat  di  dalam  UU  Perkawinan adalah  mengakui  dan  melindungi  hak-hak anak  dan  hak-hak  mantan  suami/istri sebagai  hak  asasi  manusia.  Dan  oleh karena  dalam  perkawinan  campuran  ini masing-masing  pihak  tunduk  pada  sistem hukum  yang  berbeda  ,  maka  dalam  hal terjadi  perceraian  maka  akibat-akibat  dari perceraian  tersebut  menciptakan  adanya masalah hukum yang cukup kompleks, baik menyangkut  hak  pengasuhan  terhadap anak, biaya hidup untuk bekas suami /istri dan juga mengenai hak-hak terhadap harta bersama.  Untuk  itu-lah  di  dalam  artikel  ini yang  akan  dibahas  secara  mendalam
adalah  seperti  yang  dirumuskan  sebagai berikut.
Rumusan permasalahan.
1) Bagaimanakah  akibat  hukum  perceraian terhadap  anak    dalam  perkawinan campuran ?
2) Bagaimanakah  akibat  hukum  perceraian terhadap  bekas  suami/istri  dalam perkawinan campuran ?
3) Bagaimanakah  akibat  hukum  perceraian terhadap  harta  bersama  dalam perkawinan campuran ?

## 2. PEMBAHASAN.
Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap Anak Dalam Perkawinan Campuran
Setiap  anak  mempunyai  harkat  dan martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi;  dan setiap  anak  yang  terlahir  harus  mendapat hak-haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta. Hak  tersebut  merupakan  hak  dasar  yang secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia, bersifat  universal  dan  langgeng.  Oleh karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati, dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini  dapat  dilihat  pada  UUD-NRI  1945  pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia, di dalam ketentuan Pasal 28 A ditentukan:
“ Setiap  orang berhak  untuk  hidup  serta m e m p e r t a h a n k a n   h i d u p   d a n kehidupannya”.
Mengenai  hak-hak  anak  ini,  sesuai dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak ( Convention  on  the  Rights  of  Child)  yang disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB    pada tanggal  20  November  1989  dan  berlaku sebagai  hukum  internasional  pada  tanggal 2  September  1990,  dan  telah  diratifikasi oleh  pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada  tanggal  25  Agustus  1990; dikemukakan  bahwa  di  dalam  Konvensi  ini telah melahirkan prinsip-prinsip/asas umum perlindungan  anak,  yaitu  (1)  perlindungan aktif  ( aktif  protection),  (2)  nondiskriminasi Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 60
( nondiscrimination),  (3)  sesuatu  yang terbaik  bagi  anak  ( the  best  interest  of  the child),  (4)  hak  hidup,  keberlangsungan hidup, dan perkembangan ( the right to life, survival,  and  development)  dan  (5) penghargaan  terhadap  pendapat  anak ( respect for the views of the child). Prinsip-prinsip/asas  tersebut  juga terdapat  didalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang- Undang  Nomor  35Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  yang  dibentuk  oleh pemerintah  agar  hak-hak  anak  dapat diimplementasikan  di  Indonesia.  Dari  sisi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil dan  kebebasan.  Kepedulian  pemerintah Indonesia  terhadap  harkat  dan  martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  anak  . Namun  hingga  keluarnya  UU  Perlindungan Anak  sampai  sekarang  kesejahteraan  anak dan  pemenuhan  hak-hak  anak  masih  jauh dari  yang  diharapkan  apalagi  terhadap anak-anak  sebagai  akibat  dari  perceraian yang  orang  tuanya  melakukan  perkawinan campuran,  anak-anak  ini  setelah  terjadi perceraian  sering  menjadi  Korban persengketaan  orang  tuanya,  sehingga kesejahteraan  anak-anak  ini  menjadi semakin  membuat  hati  kita  miris,  karena sering  anak  tersebut  hidup-nya  tidak mendapatkan  hak-haknya  sebagai  seorang anak.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  UU Kesejahteraan  Anak  ;  anak  sejak  dalam kandungan  hingga  berusia  18  (delapan belas)  tahun  berhak  mendapat perlindungan  dan  kesejahteraan.  Hal  ini berarti,  bahwa  sejak  dalam  kandungan,
kedua  orang  tuanya  wajib  memberi pemenuhan gizi yang cukup agar dia dapat lahir  sehat  dan  cukup  berat  badannya. Demikian  pula  halnya  dengan  anak  akibat dari perceraian orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan,  mereka  semua  berhak mendapatkan  hak-haknya  sebagai  anak bangsa. Akan tetapi kenyataannya, didalam pergaulan  sosial  masyarakat,  anak  akibat orang tuanya bercerai lebih lagi anak yang lahir  dari  perkawinan  campuran,  mereka justru  dipandang  sebagai  orang  asing padahal  sebelum  usianya  melebihi  18 tahun  ,  dia  berhak  mendapatkan  dwi kewarganegaraan  ,  akan  tetapi  justru diperlakukan  sebagai  anak  orang  asing yang  tidak  berhak  untuk  mendapatkan pengakuan  kedudukannya  sabagai  subyek hukum  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban    sama  kepada  bangsa  dan Negara  seperti  halnya  yang  dialami  oleh Gloria  Natapradja  Hamel  sebagai  pasukan pengibar  bendera  merah  putih  pada  saat ulang  tahun  ke  71  Kemerdekaan  Republik Indonesia.
H u k u m   k u r a n g   m e m b e r i k a n perlindungan  bagi  anak    tersebut  sebagai anak  bangsa  yang  hidup  dan  tumbuh  di negara  yang  berdasarkan  atas  hukum, padahal  didalam  konstitusi  Negara Indonesia  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pengertian  “setiap  anak” berarti  semua  anak  tidak  terkecuali  anak- anak  yang lahir perkawinan yang berlainan kewarganegaraan.  Hal  mana  secara  jelas dapat  dilihat  seperti  yang  telah  diatur dalam ketentuan UUD-NRI 1945 pada Pasal 28  B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  didalam Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28B
1) Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 61
hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28D 1) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.
Oleh  karena  dunia  internasional  telah mengakui  hak-hak  anak  melalui  Konvensi Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of Child)  yang    disahkan  oleh  Majelis  Umum PBB  pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku  sebagai  hukum  internasional  pada tanggal  2  September  1990,  dan  telah diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, maka  tidak  ada  alasan  hukum  untuk meniadakan  perlindungan  hukum  terhadap anak-anak  korban  perceraian  dari  orang tuanya.
Di  dalam  perkawinan  campuran,  akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan  hak-hak  anak  menurut hukum  Indonesia  dapat  dicermati ketentuan  Pasal  41  UU  No.1  Tahun  1974 yang menentukan bahwa :
a) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan  anak;  bilamana  ada perselisihan mengenai penguasaan anak -anak,  pengadilan  memberikan keputusannya.
b) Bapak  yang  bertanggungjawab  atas semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataannya tidak  dapat  memenuhi  kewajiban tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c)  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya
penghidupan  dan/atau  menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
d) Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut, dalam  hal  terjadi  perceraian  dalam perkawinan  campuran,  idealny a kepentingan  si  anak  harus  tetap dilaksanakan  sesuai  dengan  undang- undang.  Menurut  Soemiyati,  jika  terjadi perceraian  dimana  telah  diperoleh keturunan  dalam  perkawinan  itu,  maka yang  berhak  mengasuh  anak  hasil perkawinan  adalah  Ibu,  atau  nenek seterusnya  keatas.  Akan  tetapi,  mengenai pembiayaan  untuk  penghidupan  anak  itu, termasuk  biaya  pendidikannya  adalah menjadi  tanggungjawab  ayahnya. Berakhirnya  masa  asuhan  adalah  pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa  dia  akan  terus  ikut.  Kalau  anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak  mengasuh  anak  itu,  kalau  anak  itu memilih  ikut  bapaknya,  maka  hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya 3 . Mengingat  didalam  perceraian  dari perkawinan  campuran  ini  yang  menjadi gendala  cukup  kompleks  adalah  sistem hukum  yang  dianut  oleh  masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang  berbeda,    belum  lagi  jarak  antar Negara  memisahkan  mereka  juga  sangat menentukan,  sehingga  sangat  rentan bahwa  salah  satu  pihak  akan  mengingkari putusan  pengadilan.  Dalam  hal  terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak,  maka  sudah  pasti  anak-anaklah yang  akan  menjadi  korban,  sehingga kebutuhan  anak-anak  tersebut  tidak  bisa dipenuhi  sehingga  timbulah  akibat  anak tersebut  ditelantarkan,  karena  yang diberikan  hak  untuk  mengasuh  anak  tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak. Atas masalah ini dapat dikemukakan disini salah satu kasus di Pengadilan Negeri Denpasar-Bali,  kasus  perceraian  yang
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 62
3.  Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan),Liberty,Yogyakarta, 1982,hal.126.
berbeda  kewarganegaraan  dimana  antara gadis  Bali  yang  bernama  Nurjati  dengan mantan  suaminya  yang  bernama NONHAKA,  terbukti  segala  pembiayaan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut  dibebankan  kepada  Ibunya, sedangkan  sang  bekas suami  telah  berada entah  dimana.  Komunikasi  sangat  sulit, sehingga tinggal Nurjadi  si gadis  Bali  yang membanting  tulang  untuk  membesarkan anaknya agar mampu untuk mandiri kelak. Padahal  menurut  hukum  Indonesia, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Hilman  Hadikusuma,  bahwa  bapak  yang bertanggungjawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak  setelah  putusnya perkawinan  karena  perceraian.  Jika  bapak dalam  kenyataannya  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  membiayai pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  maka pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu ikut  memikul  tanggungjawab  membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu 4 . Penulis  sejalan  dengan  pandapat dari  R.Subekti,  yang  menyatakan  bahwa akibat  hukum  perceraian  terhadap  anak dalam  perkawinan  campuran  adalah kekuasaan  orang  tua  ( ouderlijke  macht) menjadi  berakhir  dan  berubah  menjadi perwalian  ( voogdij).  Karena  itu,  jika perkawinan  diputuskan    oleh  hakim,  harus pula  diatur  tentang  perwalian  itu  terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (anak usia  dibawah  18    (delapan  belas  ))  tahun. Penetapan  wali  oleh  Hakim  dilakukan setelah  mendengar  keluarga  dari  pihak ayah  maupun  dari  pihak  Ibu  yang  dekat hubugannya  dengan  anak-anak  tersebut. Hakim  merdeka  untuk  menetapkan  ayah atau  ibu  menjadi  wali,  tergantung  dari siapa  yang  dipandang  paling  cakap  atau baik  mengingat  kepentingan  anak-anak. Penetapan  wali  ini  juga  dapat  ditinjau
kembali  oleh  hakim  atas  permintaan  ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan 5 . Dalam  praktik  pengadilan,  yang diberikan  tanggungjawab  utama  untuk berkedudukan  sebagai wali dari anak-anak yang  masih  dibawah  umur,  umumnya adalah  si  Ibu  dengan  tetap  memberikan beban tanggungjawab untuk biaya pemeliharaan  anak-anak  dari  akibat perceraian  tersebut  kepada  bekas  suami/ ayahnya.
Akibat  hukum  perceraian  terhadap bekas  suami/istri  dalam  perkawinan campuran .
Suami dan istri dalam perkawinan biasa ataupun  dalam  perkawinan  campuran sesungguhnya  mempunyai  hak  dan kedudukan  yang  seimbang,  karena perkawinan  tersebut  adalah  merupakan suatu  perjanjian  yang  menimbulkan perikatan.  Suami-  istri  harus  setia  satu sama  lain,  bantu-membantu,  berdiam bersama-sama,  saling  memberikan  nafkah dan  bersama-sama  mendidik  anak-anak. Penting untuk diketahui bahwa perikatan di dalam  perkawinan  ini  adalah  perikatan yang  mengikat  baik  secara  lahir  maupun secara  batin  antara  seorang  laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri.  Dalam  hal  terjadi  perceraian,  maka akibat  hukumnya  kedudukan  hak  dan kewajiban  antara  suami  istri  tersebut  juga seimbang.
Negara  Indonesia  sebagai  Negara hukum  telah  menjamin  keadilan  kepada warganegaranya.  Dalam  perkawinan campuran,  mengingat  para  pihak  yang mengikatkan  diri  kedalam  suatu  ikatan perkawinan  campuran  tersebut  tunduk pada  sistem  hukum  yang  berbeda,  maka dalam  hal terjadi  perceraian,  sering  terjadi permasalahan  hukum  yang  berkaitan dengan  hak  dan  kewajiban  sebagai  bekas
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 63
4.  Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,Hukum  Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 176.
5.  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Bandung,1982,hal.44
suami  atau  bekas  istri  untuk  saling menuntut  hak-masing-masing.  Bagi  warga Negara Indonesia , tunduk pada ketentuan Pasal  41  huruf  c  UU  Perkawinan  ,  yang menentukan  bahwa    pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Menurut  Hilman  Hadikusuma,  di lingkungan  masyarakat  kekerabatan patrilineal  yang  mempertahankan  garis keturunan  lelaki,  yang  pada  umumnya melakukan  perkawinan  jujur,  di  mana  istri setelah  kawin  masuk    dalam  kekerabatan suami  ( pratirilokal),  maka  apabila  terjadi perceraian  (cerai  hidup)  dikarenakan perbuatan  zina,  akibatnya  istri dipersilahkan  menyingkir.  Hal  ini  berarti putus  ikatan  perkawinan  dan  putus  pula hubungan  kekerabatan  antara  kerabat besan, yang berarti hancurnya kehormatan kerabat  bersangkutan.  Demikian  pula sebaliknya,  dalam  masyarakat  yang matrilineal  yang  mempertahankan  garis keturunan  wanita  dan  pada  umumnya melaksanakan  bentuk  perkawinan semenda,  dimana  setelah  perkawinan suami  menjadi  urang  sumando  atau menetap  di  kediaman  istri  ( matrilokal). Akan  tetapi,  karena  kedudukan  suami  di pihak  istri  lemah,  maka  jika  terjadi  putus perkawinan  suami  tidak  mempunyai  hak apa-apa 6 .
Sedangkan  di  dalam  masyarakat parental  (keorangtuaan),  yang  dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan,  dan  pada  umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat putus perkawinan karena cerai adalah  istri  tidak  dapat  menuntut  nafkah dari bekas suaminya. 7
Mengingat  di  dalam  perkawinan campuran ini, masing-masing pihak tunduk
pada  sistem  hukum  yang  berbeda,  maka dalam  hal  tejadi  perceraian,  praktik pengadilan  memang  umumnya  telah memutuskan  bahwa  bekas  suami  wajib memberikan uang nafkah (uang alimentasi) kepada  bekas  istrinya,  namun  setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ternyata  tidak  dilaksanakan  secara  ikhlas oleh  bekas  suami  yang  notabena  adalah arang  asing,  karena  yang  bersangkutan telah  pulang  ke  negaranya,  sehingga  si bekas  istri  sangat  kesulitan  untuk mendapatkan  hak-haknya  sebagai  bekas istri,  sekalipun  telah  diputus  melalui putusan  pengadilan.  Dalam  posisi  seperti ini,  nampak  dengan  jelas  bahwa kedudukan  istri  setelah  terjadinya perceraian  dalam  pekawinan  campuran adalah sangat lemah.
Akibat  hukum  perceraian  terhadap harta  bersama  dalam  perkawinan campuran.
Harta  bersama  merefleksikan  adanya benda  yang  dimiliki  secara  bersama  atau dimiliki  oleh  lebih  dari  satu  orang 8 .  Yang dimaksud  dengan  harta  bersama  ialah harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan,  karena  pekerjaan  suami  atau istri.  Ini  berarti  bahwa  harta  bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka  waktu  antara  saat  perkawinan sampai  perkawinan  itu  putus,  baik  karena kematian  maupun  perceraian.  Sedangkan harta  bawaan  ialah  harta  benda    bawaan dari  masing-maing  suami  dan  istri  dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-maing sebagai  hadiah  atau  warisan  yang  berada di bawah penguasaan msing-masing suami istri  sepanjang  suami  dan  istri  tersebut tidak menentukan lain.
Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama  ini  sangat  rentan  dengan sengketa,  karena  sering  masing-masing
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 64
6.   Hilman Hadikusuma, OpCit. 2007,Hal.178
7.  Soerojo Wignjodipoero , Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta,1995, hal.148
8.  Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.408.
pihak  antara  suami  atau  istri  sama-sama merasa  harta  tersebut  adalah  jerih payahnya  sehingga  merasa  berhak mendapat  lebih  banyak.  Perebutan  harta bersama  setelah  perceraian  sangat  lumrah terjadi,  apalagi  dalam  perceraian  dari perkawinan  campuran,  karena  diantara bekas  suami  atau  istri  tunduk  pada  sistem hukum yang berbeda.
Secara  yuridis,  kepemilikan  atas  suatu harta  bersama  didalam  suatu  perkawinan diatur  dalam  ketentuan  Pasal  35  Ayat  (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yang memuat ketentuan  katagori  bahwa  harta  benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta  bersama;  harta  bawaan  masing- masing  suami  istri  dan  harta    yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasan masing-masing  sepanjang  para pihak  tidak menentukan  lain.  Jadi,  ketentuan  Pasal  35 UU  Perkawinan  menggolongkan  harta benda  dalam  perkawinan  menjadi  2  (dua) golongan,  yaitu  harta  bersama  dan  harta bawaan.
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 35 UU Perkawinan,  dalam  hal  perkawinan campuran  ini,  jika  para  pihak  suami    dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka segala  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama, sedangkan  harta  yang  diperoleh  sebelum perkawinan  dilangsungkan  atau  harta benda  yang  diperoleh  sebagai  hadiah  atau warisan menjadi hak masing-masing pihak, kecuali  ditentukan  lain.  Jika  pasangan suami  istri  ini  bercerai  ,  maka  akibat hukumnya  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  hingga  putusnya perkawinan akan menjadi hak  bekas suami dan  sebagian  lagi  untuk  bekas  istri, walaupun  pada  kenyataannya seorang  istri tidak  ikut  mencari  nafkah,  namun  istri mempunyai  hak  yang  sama  dengan  suami
atas harta bersama ini.
Ketentuan  pasal  37  UU  Perkawinan mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas  lagi, bahwa  akibat  hukum  perceraian  terhadap harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing,  yang  mencakup  hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini  berarti  bahwa  UU  Perkawinan menyerahkan  kepada  para  pihak  (mantan suami  dan  mantan  istri)  yang  bercerai untuk  memilih  hukum  mana  dan  hukum apa yang  akan berlaku, dan  jika tidak  ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, h a k i m   d i p e n g a d i l a n d a p a t mempertimbangkan  menurut  rasa  keadilan yang sewajarnya.
Dalam  hal  terjadi  perceraian  dari perkawinan  campuran,  untuk  menentukan hukum  yang  berlaku  atas  sengketa pembagian  harta  bersama  ini,  ada beberapa asas hukum perdata internasional yang  dapat  diterapkan,  yaitu  : Lex  Loci Contractus ; Lek Loci solutionis, Proper Law of  the  Contract,  dan  Most  Characteistic Connections 9 . Menurut  Hukum  Islam  sebagaimana dijelaskan oleh Moch.Idris Ramulyo, apabila terjadi  putus  hubungan  perkawinan,  baik karena  cerai  atau  talak  atas  permohonan suami, atau atas gugatan pihak istri, maka harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan  itu  harus  dibagi  antara  suami istri, menurut perimbangan yang sama 10 . Dalam  hukum  adat,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Hilman  Hadikusuma,  pada umumnya  didalam  masyarakat  patrilineal, andaikata  terjadi  percerian  yang  tidak  lagi dapat  diatasi  dengan  musyawarah  kerabat dan  istri  kembali  kekerabat  asalnya  itu ketempat  lain,  ia  tidak  berhak  membawa kembali  harta  bawaannya,  apalagi  jika percerian  itu  terjadi  dikrenakan  kesalahan istri  (berzina).  Jika  pihak  kerabat  istri menuntut  juga  agar  semua  harta  bawaan
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 65
9.  O.C.Kaligis, Kontrak Bisnis Teori dan Praktik ,Jilid 1, PT.Alumni, Bandung, 2013hal.20 10. Moch.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,  PT.Bumi Aksara, Jakarta ,hal.232
dikembalikan,  maka  kewajiban  pihak kerabat  istri    mengembalikan  uang  jujur dan  semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan pihak  suami  dalm  penyelenggaraan perkawinan  mereka.  Jika  penyelesaian secara  damai  tidak  tercapai,  maka  para pihak  dapat  mengajukan  tuntutannya kepada pengadilan 11 .
Pembagian  harta bersama  antara  bekas istri  dan  bekas  suami  sebagai  akibat  dari perceraian  dalam  perkawinan  campuran, sering  menghadapi  kendala,  terutama mengenai  pembagian  harta  bersama berupa  hak  milik  atas  tanah  dan bangunan  ,  karena  berdasarkan  pada ketentuan  pasal  21  ayat  (1)  UUPA  yang menentukan  bahwa:  “ hanya warga Negara Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hak Milik”    dan  bilamana  dihubungkan  dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 , yang  menentukan  bahwa  segala  harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama,sepanjang  para pihak tidak menentukan lain.
Oleh  karena  di  dalam  perkawinan campuran,  para  pihak  tunduk  pada  sistem hukum  yang  berbeda,  maka  bilamana terjadi  perceraian,  maka  harta  berupa  hak milik  tersebut  berdasarkan  hukum Indonesia  sebagian  menjadi  hak  bekas suami dan sebagian lagi menjadi hak bekas istri.  Khusus  untuk  bagian  suami  yang berkedudukan  sebagai  orang  asing,  jelas tidak  dibolehkan  mempunyai  hak  milik  di Indonesia,  sehingga  pembagian  ini  akan dirasa  kurang  memberikan  rasa  keadilan oleh pihak asing (mantan suami), lebih lagi uang  pembelian  harta  bersama  berupa tanah hak milik tersebut berasal dari pihak suami.
Akibat  hukum  perceraian  dalam perkawinan  campuran  ini,  bagi  pihak mantan suami yang tidak memenuhi syarat untuk  berkedudukan  sebagai  subyek pemegang  hak  milik  atas  tanah  di Indonesia,  maka  dalam  waktu  satu  tahun
harus  melepaskan  atau  mengalihkan  hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi  syarat.  Apabila  hal  ini  tidak dilakukan,  maka  tanahnya  hapus  karena hukum  dan  tanahnya  kembali  menjadi tanah  yang dikuasai langsung  oleh  Negara (pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA.))

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan  atas  uraian  pada pembahasan  terhadap  permasalahan tersebut,  diatas,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah hak pengasuhan  anak-anak  ada  pada  si m a n t a n   i s t r i / I b u n y a   d e n g a n membebankan kewajiban utama kepada b e k a s   s u a m i / a y a h n y a   u n t u k memberikan  biaya  pemeliharaan terhadap  anak  tersebut  sampai  mampu untuk  mandiri  atau  sampai  berumur  18 tahun,    jika  bapak  dalam  kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiay ai  pemeli haraan  dan pendidikan  anak,  maka  pengadilan dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul tanggungjawab tersebut.
2) Akibat  hukum  perceraian  terhadap bekas  suami/istri  dalam  perkawinan campuran  ,  antara  bekas  suami  dan bekas  istri  mempunyai  kedudukan  yang seimbang,  untuk  mengemban  hak  dan kewajiban  terhadap  anak-anak. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan/atau  menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
3.  Pihak  suami  dan  pihak  istri  yang bercerai  dalam  perkawinan  campuran tidak  membuat  perjanjian  kawin,  maka akibat  hukumnya  segala  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama.  Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan  dilangsungkan  atau  harta
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 66
11. Hilman Hadikusuma, Op.Cit. 2007, hal.115-117
benda  yang  diperoleh  sebagai  hadiah atau  warisan  menjadi  hak  masing- masing  pihak,  kecuali  ditentukan  lain. Jika  pasangan  suami  istri  ini  tidak memenuhi  syarat  untuk  berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah  di  Indonesia,  maka  dalam  waktu satu  tahun  harus  melepaskan  atau mengalihkan  hak  milik  atas  tanahnya kepada  pihak  lain  yang  memenuhi syarat.  Apabila  hal  ini  tidak  dilakukan, maka  tanahnya  hapus  karena  hukum dan  tanahnya  kembali  menjadi  tanah yang dikuasai langsung oleh Negara .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengupkan  terimakasih  kepada Mitra  Bestari  atas  masukan-masukan  yang telah  diberikan  untuk  perbaikan  substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif  Fikih  dan  Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta,2011. Hilman  Hadikusuma,
Hukum  Perkawinan
Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum  Agama ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2007. Moch.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : suatu  Analisis  Undang-Undang        Nomor 1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam, PT.Bumi Aksara, Jakarta. Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum  Perceraian ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
O.C.Kaligis, Kontrak  Bisnis  Teori  dan Praktik ,Jilid  1,  PT.Alumni,  Bandung,
2013.
Soerojo  Wignjodipoero ,  Pengantar  dan  Asas- Asas  Hukum  Adat ,  Gunung  Agung, Jakarta,1995.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-undang  Perkawinan  (Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan), Liberty,Yogyakarta, 1982. Subekti,R., Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , PT.Intermasa, Bandung,1982.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Lembaran  Negara  Republik
Indonesia tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria; Lembaran  Negara  Republik  Indonesia tahun 1960 Nomor 104.
Undang  Nomor  23  tahun  2002  sebagaimana telah  diubah  melalui  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1979  tentang Kesejahteraan anak
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 67