## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Dilema  Penegakan  Hukum  Kegiatan  Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin

## Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.
* E-mail: donna_setiabudhi@yahoo.com

## Abstract:
This study analyzes the law enforcement of mineral and coal mining activities carried out without a permit. This  research  is  normative  legal  research  using  a  statutory  approach,  a  case  approach,  and  a  conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the local governments only have the function of supervising, fostering, and controlling negative post-mining impacts such as damage to the mining area's ecosystem. The authority in mineral and coal management is now entirely  the  duty  and  responsibility  of  the  Central  Government,  including  the  authority  to  handle  mineral mining activities without a permit. The local government itself has the authority if there is a delegation from the Central Government. Normatively, local governments have a role in regulating policies that apply in social life.  In  addition,  providing  services  to  the  community.  However,  this  function  has  not  run  optimally  at  a practical level because public complaints about the negative impacts caused by illegal mining have not received a severe response from the government.
Keywords: Coal; Mineral; Mining; Illegal Miner

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan analisis  preskriptif  dengan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pasca tambang seperti kerusakan  ekosistem  daerah  tambang.  Kewenangan  dalam  pengelolaan  mineral  dan  batubara,  saat  ini sepenuhnya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Pusat,  termasuk  kewenangan  dalam menangani  kegiatan  pertambangan  mineral  tanpa  izin.  Pemerintah  daerah  sendiri  memiliki  kewenangan, apabila  terdapat  pendelegasian  dari  Pemerintah  Pusat.  Secara  normatif,  pemerintah  daerah  memiliki  peran untuk mengatur kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  Namun  pada  tataran  praktis,  fungsi  ini  belum  berjalan  optimal,  sebab  pengaduan masyarakat  mengenai  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pertambangan  ilegal  ini  belum  mendapatkan respon yang serius dari pemerintah.
Kata Kunci: Batubara; Mineral; Pertambangan; Penambang Ilegal

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  kekayaan  akan  sumber  daya  alam  yang melimpah.  Sumber  daya  alam  di  Indonesia  tidak  terbatas  pada  kekayaan  hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang. 1 Tidak dapat dinafikan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan
1 Ahmad  Redi.  (2016).  Dilema  Penegakan  Hukum  Penambangan  Mineral  Dan  Batubara  Tanpa  Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (3), 399-420.
galian  pertambangan  tersebut  sebagai  modal  pembangunan.  Pemanfaatannya  diatur oleh  Pemerintah  melalui  suatu  peraturan  perundang-undangan. 2 Apabila  dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia, maka pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu  proses  perubahan  yang  terus  menerus  dengan  melakukan  perbaikan  dan peningkatan  menuju  ke  arah  cita-cita  dan  tujuan  pembangunan  nasional.  Untuk  itu, segala aktivitas pertambangan terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah. 3
Pengelolaan  pertambangan  di  Indonesia  saat  ini  kewenangannya  diserahkan  pada masing-masing  daerah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam. 4 Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi karena kecenderungan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Secara konkret, hal ini dapat dilihat dalam Naskah Akademik Rancangan Pembahasan yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  tidak  memuat  pembahasan  mengenai  pertambangan, namun  dalam  Risalah  Sidang  Panitia  Khusus  membahas  mengenai  kewenangan penerbitan izin pertambangan. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penerbitan izin  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  era  berlakunya  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak demokratis.
Kewenangan  Pemerintah  Pusat  untuk  menetapkan  Wilayah  Pengelolaan Pertambangan  harus  jelas  dan  diluruskan  agar  tidak  terjadi publieke  overlapping antarlembaga. 5 Hal  mengenai  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  seyogyanya merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pertambangan dibawah  naungan  dari  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Kewenangan pemerintah  dalam  perizinan  sesungguhnya  menimbulkan  disparitas  kewenangan secara  yuridis  karena  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  mengenai  Cipta Kerja dikatakan bahwasanya seluruh proses penerbitan izin ada di tangan Pemerintah Pusat sementara pemerintah daerah mengantungi peran koordinasi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, tugas dan peran yang lebih besar berada di tangan Pemerintah Daerah yakni berkaitan  dengan  penentuan  wilayah  penambangan  bahkan  sebelum  izin  tersebut dikeluarkan. Maka dalam tataran Undang-Undang ini menimbulkan persoalan hukum yang  mencakup  penafsiran  kewenangan  perizinan  dalam  bidang  penambangan Mineral  dan  Batubara  serta  efek  sosiologis  yang  ditimbulkan  sebagai  konsekuensi penerapan  peran  terkait.  Hal  yang  menarik  adalah  wilayah  ditempatkannya  usaha pertambangan  merupakan  wilayah  otoritas  pemerintahan  kabupaten/kota  dengan adanya otonomi di dalamnya.
2 Nandang  Sudrajat . 2013. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia . Jakarta: Pustaka Yustisia. 34-35.
3 Gatot Supramono. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
248.
4 Azmi  Fendri.  2016. Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara . Jakarta: Rajawali Pers. 62.
5 Van  Ooijen,  I.,  &  Raaijmakers,  I.  (2012).  Competitive  or  multidirectional  memory?  The  interaction between  postwar  and  postcolonial  memory  in  the  Netherlands. Journal  of  Genocide  Research , 14 (3-4),  463- 483.
Di  Indonesia,  kegiatan  pertambangan  tradisional  yang  dilakukan  rakyat  dengan peralatan  sederhana  tidak  terikat  dengan  perizinan  formal  dan  seringkali  dilakukan secara  “liar”. 6 Tidak  asing  lagi  mendengar  aktivitas  penambang  liar  di  Indonesia. Namun akankah penambang liar itu dapat ditanggulangi? Pertambangan merupakan salah  satu  andalan    dari    negara    Indonesia  setelah  pertanian.  Namun  sayangnya ,banyak  yang  menyalahgunakan  penambangan  agar  mendapat  lebih  banyak keuntungan  dan  kemudahan,  sehingga  memilih  untuk  melakukan  penambangan tanpa izin.
Penambang  mineral  dan  batubara  tanpa  izin  semakin  merajalela  di  wilayah-wilayah yang  memiliki  pasokan  sumber  daya  energi  mineral  dan  batubara  yang  melimpah. Bukan    rahasia  umum    lagi    bahwa    banyak    penambang  liar    yang    bekerja    tanpa memperdulikan    izin    yang    seharusnya  mereka    miliki    sebelumnya.    Mengingat begitu kompleks permasalahan pertambangan tanpa izin ini, maka diperlukan kajian komprehensif  terkait  langkah-langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  pengampu kebijakan.  Tulisan  ini  akan  menganalisis  kedudukan  dan  kewenangan  pemerintah daerah dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research )  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 7 Analisis  bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Seluruh data yang diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif, 8 dengan  menjelaskan  dan  menggambarkan permasalahan dalam isu utama penelitian.

## 3. Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin: Tantangan dan Praktik Empirik
Pada  tataran  praktis,  di  balik  reputasi  sebagai  negara  produsen  dan  pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Namun tindakan  “penegakan  hukum”  terhadap  para  penambang  PETI  tersebut  juga  kadang dilakukan  dengan  setengah  hati  terutama  karena  besarnya  jumlah  penambang  yang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun-temurun. 9
Secara  normatif,  kewajiban  Pemerintah  Daerah  di  bidang  pertambangan,  yaitu melakukan  pembinaan  d  ibidang  pengusahaan,  teknologi  pertambangan,  serta
6 Kanal  Komunikasi  Direktorat  Kemitraan  Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  (2017).  “Deklarasi  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  Akibat Pertambangan”.  Dikutip  pada  laman: http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian- pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/ Diakses 16 Juni 2021.
7 Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm. 17
8 Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm. 164
9 Hanan Nugroho. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa  Izin)  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development Planning , 4 (2), 117-125.
permodalan  dan  pemasaran.  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  memiliki  tanggung jawab  dalam  pengawasan  dibidang  pertambangan  untuk  menjamin  terlaksananya usaha  pertambangan  sesuai  dengan  kaidah  pertambangan  yang  baik  dan  selaras dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  Daerah  juga bertanggung  jawab  terhadap  pengamanan  teknis  pada  usaha  pertambangan  rakyat yang meliputi:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Pengelolaan lingkungan hidup.
c. Pasca tambang.
Pemerintah  daerah  juga  bertanggung  jawab  di  bidang  pengamanan  teknis  dengan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang. Inspektur tambang atau dapat juga disebut Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) memiliki tugas dalam melakukan inspeksi, pengujian,  penelahaan  proses  dan  gejala  berbagai  aspek  tambang,  mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
Lemahnya  pengawasan  proses  pengelolaan  sumber  daya  minerba  di  Indonesia  ini sesungguhnya  juga  menegaskan  bahwa  setidaknya  terdapat  juga  peraturan perundang-undangan  yang  kurang  mampu  menjadi  landasan  yang  pas  bagi  praktik pelaksanaan  pengelolaan  sumber  daya  pertambangan.  Menurut  Abrar  Saleng, 10 pengaturan  atas  pembinaan  dan  pengawasan  kegiatan  usaha  yang  selama  ini  terjadi dalam  sektor  pertambangan  telah  terjadi  carut  marut  ditandai  dengan  adanya perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi 1998, dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 9tentang  Pemerintah  Daerah,  perubahan  sistem  pemerintahan  itu,  berimplikasi  pada perubahan  pengaturan  pengelolaan  pertambangan,  yang  memuat  norma  dasar bernuansa sentralistik.
Sebagai otoritas pemberi izin, pemerintah sering kali mengedepankan aspek ekonomi dibanding  aspek  sosial  kemasyarakatan,  terlebih  disektor  pertambangan.  Akibat adanya  otonomi  daerah,  control  pusat  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  di daerah menjadi mengendur sehingga mendorong munculnya ribuan konsesi tambang. Hal  ini  mengakibatkan  banyak  izin  pertambangan  di  kabupaten/kota,  propinsi  dan pemerintah  pusat,  tidak  ada  koordinasi  antara  pusat  dan  daerah  beberapa  izin pertambangan yang sudah dikeluarkan dan wilayah usaha pertambangan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah  Tahun  2014,  maka  paradigma  pengaturan  dan  pengelolaan  pertambangan didaerah  mengalami  penggeseran  paradigma  kembali  dengan  menerapkan  asas pemerintah  dekonsentrasi  yang  menarik  kewenangan  dari  kabupaten/kota  dan memberikan kewenangan kepada Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
Pengawasan selama ini sering menjadi wacana publik karena konstribsi pengawasan yang  kurang  baik,  mengakibatkan  banyak  kerugian  terhadap  kepentingan  umum. Untuk meminimalisir kerugian yang hadapi publik terhadap segala aspek, khususnya dibidang  pertambangan  mineral  dan  batubara,  masalah  harus  lebih  spesifik  dan diperjelas. Pengawas dalam sektor pertambangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas  bahwa  ada  dua  yaitu  pengawas  Teknis  dan  Pejabat  pengawas.  Pengawas  teknis yang disebut Inspektur Tambang (IT) sampai saat ini masih sangat sedikit jumlahnya, tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah  perusahaan  tambang.  Dalam  menjalankan
10 Abrar Saleng. (2004). Hukum Pertambangan . Universitas Islam Indonesia Press, Yogjakarta, hlm 24-26.
tugas dan fungsinya bisa tidak optimal sebab saat menjalankan tugas di lapangan, di perusahaan  yang  lain  juga  mengalami  permasalahan  dan  segera  IT  turun  untuk meninjau permasalahan yang terjadi.
Fungsi  pengurusan  ( bestuursdaod )  oleh  negara  dilakukan  oleh  Pemerintah  dengan kewenangannya  untuk  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perizinan (vergunning ), lisensi  ( licentie ),  dan  konsesi  ( consessie ).  Fungsi  pengaturan  oleh  negara  ( regelendaod ) dilakukan  melalui  kewenangan  legislasi  oleh  DPR  bersama  Pemerintah,  dan  regulasi oleh  Pemerintah.  Fungsi  pengelolaan  ( beheersdoad )  dilakukan  melalui  mekanisme pemilikan  saham  ( share-holding )  dan/atau  melalui  keterlibatan  langsung  dalam manajemen  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Hukum  Milik  Negara  sebagai instrumen  kelembagaan,  yang  melaluinya  Negara.  Pemerintah,  mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Demikian  pula  fungsi  pengawasan  oleh  negara  ( toezichthou- densdaad )  dilakukan  oleh  Negara. 11 Pemerintah,  dalam  rangka  mengawasi  dan mengendalikan  agar  pelaksanaan  penguasaan  oleh  negara  atas  sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.
Kebijakan  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  Indonesia  telah  mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2020 dibentuk dan disahkan dengan problem yang cukup serius baik dari segi proses pembentukan maupun  substansi  materi  muatannya.  Persoalan  tersebut  diantaranya  secara  formil dan  materiil,  yang  semestinya  masih  perlu  ada  pembahasan  atas  beberapa  materi muatan  dari  perizinan,  konstruksi  hukum  pusat-daerah  dalam  pengusahaan pertambangan, penyelesaian hak atas tanah, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan  pasca  tambang,  hingga  persoalan  pengawasan.  Sebelum  perubahan,  sejumlah ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  tidak  bisa  dioperasionalkan,  sehingga  mengandung  problem yuridis  dan  problem  implementasi,  termasuk  sistem  perizinan  dan  pengawasan, penyelesaian hak atas tanah, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam reklamasi dan pasca tambang.
Pada tataran normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara memberikan kepastian hukum bagi Perpanjangan/konversi Kontrak Karya/ Perjanjian Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan Khusus  (IUPK)  Operasi  Produksi.  Kewenangan  pengelolaan  Mineral  dan  Batubara (MINERBA)  yang  sebelumnya  didelegasikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah,  namun  di  dalam  Undang-Undang  Minerba  yang  baru kewenangan  tersebut  sepenuhnya  menjadi  hak  dan  kewenangan  dari  Pemerintah Pusat.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  173  C  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  maka  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  oleh  Pemerintah  Provinsi  yang  telah  dilaksanakan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan
11 Putra Harleando dan Sapto Hermawan. (2021). "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo." Jurnal Discretie, Vol. 1 No. 2: 78-86.
Undang-Undang  lainnya  yang  mengatur  tentang  kewenangan  Pemeritah  Daerah  di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau  6  (enam)  bulan  sejak  Undang-Undang  Minerba  yang  baru  mulai  berlaku  pada tanggal 10 Juni 2020.
Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat, yang meliputi:
a) Pelayanan  pemberian izin di bidang pertambangan  mineral dan batubara.
b) Pelaksanaan    pembinaan  dan    pengawasan  terhadap  pemegang  perizinan  di bidang  pertambangan  mineral dan batubara.
c) Pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan  WIUP  Batubara.
d) Pemberian  WIUP  mineral  bukan  logam,  WIUP  mineral  bukan  logam  jenis tertentu dan WIUP Batuan.
e) Pemberian Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan.
f) Pemberian  persetujuan  pengalihan  saham  Pemegang  Izin  Usaha Pertambangan (IUP).
g) Kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  peraturan pelaksanaannya  serta  Undang-Undang  lain  yang  mengatur  tentang kewenangan  Pemerintah  Provinsi  di  bidang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Penguasaan  Mineral  dan  Batubara  oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  4 ayat  (1)  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  lebih  terkait  dengan  Kewenangan  Atributif, dalam hal ini ialah sentralisasi. Akan tetapi, dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2020,  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dapat  mendelegasikan kewenangan  pemberian  Perizinan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan yang mencakup:
a. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
b. Pemberian Surat Izin Pertambangan Batuan  (SIPB).
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  menyerukan  kepada  para Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan  izin baru Pertambangan Mineral dan Batubara. Penghentian penerbitan izin baru tersebut dituangkan  dalam surat  edaran  dari  Direktorat  JENDERAL  Mineral  dan  Batubara  Nomor 742/30.01/DJB/2020  tentang  Penundaan  Penerbitan  Izin  Baru  di  Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
Mengenai  perizinan,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengisyaratkan  bahwa  di  tangan pemerintah  pusatlah  mekanisme  perizinan  diterbitkan  sementara  pemerintah  daerah (pemda) diberi peran koordinasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Minerba No. 3 tahun 2020  pada  akhirnya  justru  menambah  peran  Pemda  khususnya  dalam  menentukan area pertambangan pra perizinan. Munculnya tata aturan yang saling silang ini tentu menyebabkan  kebingungan  bagi  pemilik  usaha  dalam  mengajukan  perizinan.
Bukannya  memberikan  kemudahan,  justru  semakin  memperumit  proses  yang  ada. Padahal  izin  merupakan  wujud  dispensasi  atas  suatu  larangan,  sehingga  tentunya sangat dibutuhkan  oleh  setiap pelaku  usaha. 12
Keberadaan  kewenangan  Pemerintah  dalam  perizinan  sesungguhnya  menimbulkan disparitas kewenangan secara yuridis karena pada Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dikatakan bahwasanya seluruh proses penerbitan izin ada di  tangan  Pemerintah  Pusat  sementara  pemerintah  daerah  mengantungi  peran koordinasi.  Di  sisi  lain,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2020  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  tugas  dan  peran  yang  lebih  besar  berada  di tangan Pemerintah Daerah yakni berkaitan dengan penentuan wilayah penambangan bahkan  sebelum  izin  tersebut  dikeluarkan.  Maka  dalam  tataran  Undang-Undang  ini menimbulkan  persoalan  hukum  yang  mencakup  penafsiran  kewenangan  perizinan dalam  bidang  penambangan  Mineral  dan  Batubara  serta  efek  sosiologis  yang ditimbulkan  sebagai  konsekuensi  penerapan  peran  terkait.  Hal  yang  menarik  adalah wilayah  ditempatkannya  usaha  pertambangan  merupakan  wilayah  otoritas pemerintahan kabupaten/kota dengan adanya otonomi di dalamnya.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020,  kewenangan  di  bidang Minerba  tidak  lagi  berada  di  tangan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  diperkuat  melalui Pasal  173  B  UU  No  3  Tahun  2020.  Namun  demikian,  masih  ada  sedikit  kewenangan bagi daerah antara lain: Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 A ayat (3) dan 31A  ayat  (3).  Jika  dikomparasikan  antara  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 mengenai  Cipta  Kerja  yang  memberikan  kewenangan  proses  perizinan  kepada pemerintah  pusat  sedangkan  Pemerintah  Daerah  (pemda)  hanya  memegang  peran koordinasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2020  tentang  Mineral  dan Batubara  yang  justru  memberikan  peran  yang  lebih  pada  Pemerintah  Daerah  dalam hal  penentuan  area  pertambangan  pra  perizinan  maka  hal  tersebut  menunjukkan perbedaan dalam kedua undang-undang ini.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  diperlukan  lantaran  peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, masih diperlukan  disinkronkan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait agar  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  efektif,  efisien  dan  komprehensif  dalam penyelenggaraan pertambangan.
Kewenangan  pengelolaan  dan  perizinan  terkait  penguasaan  mineral  dan  batubara, Pemerintah  dan  DPR  menyepakati  bahwa  penguasaan  mineral  dan  batubara diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  fungsi  kebijakan,  pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat  mempunyai kewenangan  untuk  menetapkan  jumlah  produksi,  penjualan  dan    harga  mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.
Menurut  hemat  peneliti,  Pemerintah  sebaiknya  melakukan  proses  verifikasi, pembinaan  dan  pengawasan.  Dengan  ditariknya  kewenangan  tersebut  ke  pusat, nantinya dapat terjadi banyaknya antrian bagi para pihak yang melakukan pengajuan permohonan izin. Dengan demikan pemerintah juga harus menyediakan fasilitas serta
12 Palilingan, T.N., Setiabudhi, D.O., dan Palilingan, T.K.R. (2019). Environmental Policy, Public Health and  Human  Rights:  Assessing  the  Regional  Regulation  on  Waste. Hasanuddin  Law  Review,  4 (3),  339-347. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1413
sumber  daya  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  baik  secara  kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga menjerat oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan  sanksi  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  menghindari adanya pola fikir untuk mempersulit serta adanya nepotisme dalam memberikan izin. Hal  ini  dikhatirkan,  jika  nantinya  yang  akan  mendapatkan  izin  tambang  hanyalah pihak yang memiliki kedekatan pusat secara politik maupun finansial.

## 4. Penutup
Pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari  dampak-dampak  negatif  pasca  tambang  seperti  pengrusakan  ekosistem  daerah tambang. Kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, saat ini sepenuhnya menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Pusat,  termasuk  kewenangan dalam  menangani  kegiatan  pertambangan  mineral  tanpa  izin  yang  masih  terus berlangsung sampai saat ini. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan, apabila terdapat  pendelegasian  dari  Pemerintah  Pusat.  Secara  normatif,  pemerintah  daerah memiliki  peran  untuk  mengatur  kebijakan  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat,  tak  terkecuali  di  bidang  pertambangan  sebagai  salah  satu  sumber penghidupan  masyarakat.  Selain  itu,  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Namun  pada  tataran  praktis,  fungsi  ini  belum  berjalan  optimal,  sebab  pengaduan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki  peran  untuk  menyusun  perencanaan  yang  baik  untuk  melakukan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  kegiatan  pertambangan  mineral  dan  batubara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

## Referensi
Abrar  Saleng.  (2004). Hukum  Pertambangan . Universitas  Islam  Indonesia  Press,
Yogjakarta.
Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa  Izin  Pada  Pertambangan  Skala  Kecil. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (3), 399-420.
Azmi  Fendri.  2016. Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara . Jakarta: Rajawali Pers.
Gatot  Supramono.  (2014). Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di  Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Hanan  Nugroho.  (2020).  Pandemi  Covid-19:  Tinjau  ulang  kebijakan  mengenai  PETI (Pertambangan  Tanpa  Izin)  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 117-125.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.
Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kanal  Komunikasi  Direktorat  Kemitraan  Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  (2017).  “Deklarasi  Pengendalian  Pencemaran  dan Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Pertambangan”.  Dikutip  pada  laman:
http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian- pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/  Diakses  16  Juni 2021.
Nandang    Sudrajat.  (2013). Teori  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Yustisia.
Palilingan, T.N., Setiabudhi, D.O., dan Palilingan, T.K.R. (2019). Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste. Hasanuddin  Law  Review, Vol.  4  No.  (3):  339-347.  doi: http://dx.doi.org/10.20956/ halrev.v4i3.1413
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Putra  Harleando  dan  Sapto  Hermawan.  (2021).  "Pelaksanaan  Izin  Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo." Jurnal Discretie, Vol. 1 No. 2: 78-86.
Van Ooijen, I., & Raaijmakers, I. (2012). Competitive or multidirectional memory? The interaction between postwar and postcolonial memory in the
Netherlands. Journal of Genocide Research , 14 (3-4), 463-483.