Volume 2 Issue 2 (2021) 145-154
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

## Oktiya Hayyu Liyandani
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: oktiyahayyu96@gmail.com

## Nur Kolis
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: choliswarok@gmail.com
Abstract: Islamic  Religious  Education  in  Indonesia  has  developed  since  the  Dutch  colonial era. At that time Islamic education was carried out halaqah between “kyai” and “santri”. In the land of Islamic education institutions are called “pawiyatan”, which contains ki ajar and cantrik. All religious lessons are derived from the study of the yellow book. In the current era of Islamic Religious Education has been recognized as a sub-part of national education, but in public schools Islamic religious education every week is only given 2 hours of lessons, so religious  education  especially  about  ethics  and  morals  does  not  have  much  effect  on  the formation  of  the  religious  character  of  students.  This  research  uses  a  library  research approach  with  data  retrieval  through  investigation  of  books,  literature,  notes,  and  reports related  to  research  problems  to  be  solved.  Therefore,  this  research  is  only  limited  to  the discussion of Islamic Education Policy in Indonesia.
Abstrak:  Pendidikan  Keagamaan  Islam  di  Indonesia  telah  berkembang  sejak  masa  kolonial Belanda. Pada masa tersebut pendidikan islam dilaksanakan secara halaqoh antara kyai dan santri. Ditanah jawa lembaga pendidikan islam disebut dengan pawiyatan, yang didalamnya terdapat  ki  ajar  dan  cantrik.  Semua  pelajaran  agama  bersumber  dari  kajian  kitab  kuning. Pada  era  sekarang  Pendidikan  Keagamaan  Islam  telah  diakui  menjadi  sub  bagian  dari pendidikan  nasional,  namun  di  sekolah  negeri  pendidikan  agama  Islam  setiap  minggunya hanya  diberikan  2  jam  pelajaran,  sehingga  pendidikan  agama  terutama  tentang  etika  dan akhlak  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  pembentukan  karakter  religius  siswa.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  library  research  dengan  pengambilan  data  melalui penyelidikan  terhadap  buku,  literatur,  catatan  maupun  laporan  yang  berhubungan  dengan masalah  penelitian  yang  akan  dipecahkan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hanya  dibatasi pada pembahasan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

## Keywords : Kebijakan, pendidikan, keagamaan.
Copyright (c) 2021 Oktiya Hayyu Liyandani
Received 15 Mei 2021,  Accepted 28 Juni 2021, Published 1 Agustus 2021

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dibicarakan  sebab  biasanya kecerdasan  manusia  dilihat  dari  seberapa  tinggi  seseorang  tersebut  mengenyam  pendidikan. Dengan  adanya  pendidikan,  manusia  juga  dapat  mencapai  kebutuhan  hidupnya  dengan berbagai  cara.  Dalam  hal  ini  pemerintah  mengatur  pendidikan  yang  tertuang  dalam  UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2 an 3. 1
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  Pasal  3  tentang  Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga  Negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  Jawab.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, maka  salah  satu  bidang  studi  yang  harus  dipelajari  oleh  peserta  didik  di  sekolah  adalah Pendidikan  Agama  Islam  (PAI). 2 Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  peserta  didik  bisa  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  Swt  serta  berakhlak  mulia.  Namun implementasi pendidikan agama sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sampai saat ini masih memunculkan situasi problematik di masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  sistem  pendidikan  nasional  menyebutkan  pendidikan  Islam merupakan sub-sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi  deretan  kedua  atau  posisi  marginal  dalam  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia. 3
Pendidikan  Islam  menjadi  satu  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  tetapi  predikat keterbelakangan  dan  kemunduran  tetap  melekat  padanya,  bahkan  pendidikan  Islam  sering “dinobatkan”  hanya  untuk  kepentingan  orang-orang  yang  tidak  mampu  atau  miskin, menciptakan  generasi  orang  yang  eksklusif,  fanatik,  dan  bahkan  pada  tingkah  yang  sangat menyedihkan yaitu “terorisme-pun” dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, Karena pada  kenyataannya  beberapa  lembaga  pendidikan  Islam  “dianggap”  sebagai  tempat berasalnya  kelompok  tersebut.  Realitas  di  masyakarat  banyak  perilaku  kekerasan  yang mengatasnamakan Islam. Apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem, proses, dan orientasi
1 Rifka Anna Miratul Faidah, Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah , (Yogyakarta: K-Media, 2018), 209
2 Devi  Pramitha, Analisis  Kebijakan  Pp  No.  55/  2007  Dalam  Pengelolaan  Pendidikan  Agama ,  Jurnal UIN Maliki Malang, 2014
3 Mohammad  Emnis  Anwar,  “Menelusuri  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia”, Edukasi  Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 03, (Januari 2014), 484
pendidikan Islam. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Oleh karena itu, muncul tuntutan masyarakat sebagai pengguna pendidikan Islam agar ada  upaya  penataan  dan  modernisasi  sistem  dan  proses  pendidikan  Islam  agar  menjadi pendidikan  yang  bermutu,  relevan,  dan  mampu  menjawab  perubahan  untuk  meningkatkan kualitas  manusia  di  Indonesia.  Menjawab  hal  tersebut,  maka  perlu  adanya  kebijakan  yang memihak  terhadap  pendidikan  Islam,  pemerintah  diharapkan  memperlakukan  dengan perlakuan  yang  sama  antara  pendidikan  islam  dengan  pendidikan  umum.  Sehingga  dengan kebijakan pendidikan Islam yang baik dapat membantu pendidikan Islam di Indonesia dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, bangsa dan negara.
Meskipun  secara  substansial  pendidikan  keagamaan  masuk  dalam  bagian  sistem pendidikan  nasional,  tetapi  dalam  pengelolaannya  tetap  ditangani  oleh  Kementrian  Agama. Hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  yang  mengamanatkan  bahwa  pendidikan  agama merupakan  tanggungjawab  Kementerian Agama  sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  Pasal  3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama,  dan  ayat  (2)  bahwa  pengelolaan  pendidikan  agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Padahal sejatinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bisa  menjadi  angin  segar  bagi  pendidikan  keagamaan, karena  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  4  ayat  (1)  bahwa  pendidikan  diselenggarakan secara  demokratis  dan  tidak  diskriminatif.  Memperhatikan  realitas  yang  dihadapi  satuan pendidikan keagamaan hari ini dapat dikatakan bahwa masih tetap terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan  pendidikan  antara  pendidikan  umum  dengan  pendidikan  agama.  Sehingga terkadang bisa saja terdapat kesenjangan kebijakan antara Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementrian Agama.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  dalam  makalah  ini  dapat dirumuskan  yaitu  bagaimana  kebijakan  pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan  yang ada  di  Indonesia  kajian  tentang  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  menggunakan  metode  penelitian library  research dengan  mengadakan pengkajian  berdasarkan  analisis  dokumen.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis  kualitatif  dengan  metode  analisis  isi.  Metode  analisis  isi  digunakan  untuk  mengkaji perilaku  manusia  secara  tidak  langsung  melalui  analisis  komunikasi  mereka.  Seperti:  buku, teks,  koran,  novel,  lagu,  gambar,  iklan,  dan  semua  jenis  komunikasi  yang  dapat  dianalisis. 4
Karena  penelitian  ini  merupakan  penelitian  library  research,  maka  teknik  pengumpulan  data menggunakan  pengumpulan  data  literer  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  yang  sesuai  dengan  objek  pembahasan yang  diteliti, 5 Kemudian  penulis  mengkaji  dan  mengidentifikasi  fokus  pembahasan  dari koleksi data-data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel maupun data-data sekunder termasuk opini penulis sendiri.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan Pendidikan
Secara  etimologi  kebijakan  berasal dari bahasa Inggris dengan kata policy yang artinya Aturan. Adapun kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari educational policy yang merupakan penggabungan antara Education dan Policy . Kebijakan berarti aturan-aturan yang  semestinya  dan  harus  diikuti  tanpa  pandang  bulu,  mengikat  kepada  siapapun  yang dimaksud  untuk  diikat  oleh  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  ( policy )  seringkali  disamakan dengan  istilah  seperti  politik,  program,  keputusan,  undang-undang,  aturan,  ketentuan- ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. 6
Istilah Kebijakan ( Policy ) dikemukakan oleh Fred M. Frohock dalam bukunya Public Policy (1979), “policy  is  in  its  most  general  sense,  the  pattern  of  action  that  resolves conflicting claims or provide incentive for cooperation” yang artinya adalah kebijakan dalam
4 Milya Sari, “ Penelitian Kepustakaan: Library Research Dalam Penelitian Pendidikan IPA ” , Penelitian Dan Pendidikan Bidang IPA , Vol. 6 No.1 (2020), 47.
5 Achmad  Dahlan  Muchtar  &  Aisyah  Suryani, “ Pendidikan  Karakter  Menurut  Kemendikbud:  Telaah Pemikiran atas Kemendikbud ” , Kependidikan , Vol. 3 No. 2 (2019), 52.
6 Mohammad Emnis Anwar, Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia , 485
arti yang umum adalah pola kerja menyelesaikan tuntutan-tuntutan konflik atau benturan atau mempersiapkan insentif (tunjangan-tunjangan) untuk bekerjasama. 7
Kebijakan  adalah  pedoman  untuk  bertindak.  Pedoman  itu  bisa  saja  amat  sederhana atau  kompleks,  bersifat  umum  atau  khusus,  luas  atau  sempit,  kabur  atau  jelas,  longgar  atau terperinci,  bersifat  kualitatif  atau  kuantitatif,  publik  atau  privat.  Kebijakan  dalam  maknanya seperti  ini  mungkin  berupa  suatu  deklarasi  mengenai  suatu  dasar  pedoman  bertindak,  suatu arah  tindakan  tertentu,  suatu  program  mengenai  aktivitas-aktivitas  tertentu,  atau  suatu rencana. 8
Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah  suatu aturan yang  dibuat  untuk  dipatuhi  dan  bersifat  mengikat.  Sedangkan  kebijakan  pendidikan  adalah kebijakan  publik  bidang  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  berkaitan  dengan  kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

## Kebijakan Pendidikan Islam
Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan  dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang, dan jenis pendidikan. 9
Pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  dan  mengamalkan  ajarannya. 10 Dari  pengertian  di  atas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan agama dan keagamaan adalah  usaha sadar untuk mencetak  generasi  religius  sesuai  dengan  agamanya  dengan  harapan  peserta  didik  dapat mengamalkan pengetahuan yang didapatkannya.
Pendidikan keagamaan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami
7 M.  Dachnel  Kamars,  “Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan”, Al-Fikra:  Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2005), 62
8 Solichin  Abdul  Wahab, Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),.9
9 Ahmad  Darlis,  “Analisis  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam” , Jurnal Tarbiyah , Vol.25, no.2, (Juli-Desember 2018),.23
10 Regulasi  Pasal  1  ayat  2  PP  RI  No.55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan Keagamaan,2
dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  yang  beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak  mulia.  Disamping  itu  secara  umum    dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan  keagamaan  tertuang  dalam  bentuk  peraturan-peraturan,  salah  satunya  yaitu  Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007.
Pendidikan  Keagamaan  Islam  merupakan  bagian  dari  pendidikan  Islam.  Pendidikan Islam  dalam  sistem  pendidikan  Nasional  keberadaannya  terbagi  atas  tiga  hal.  Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. 11
Apabila  dilihat  dari  mata  pelajaran,  maka  Pendidikan  Islam  hanya  sekedar  mata pelajaran  agama  Islam  yang  diajarkan  pada  tingkat  dasar  hingga  perguruan  tinggi  dengan frekuensi  satu  kali  dalam  seminggu.  Sehingga  hal  tersebut  sangat  tidak  mungkin  mencetak siswa  atau  mahasiswa  menjadi  ahli  dalam  agamanya.  Adanya  lembaga-lembaga  pendidikan islam merupakan satu terobosan untuk memaksimalkan pendidikan keagamaan islam, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari masalah sosial yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  di  Indonesia  Analisis  PP No.55 Tahun 2007
UU  SISDIKNAS  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dikatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Artinya undang-undang  ini  seharusnya  bisa  menghapus  diskriminasi  antara  pengelolaan  pendidikan negeri  dan  pendidikan  swasta  begitu  pula  pendidikan  umum  dan  pendidikan  keagamaan. Namun, dirasa undang-undang tersebut masih kurang maksimal dalam mengelola pendidikan swasta  sehingga  lahirlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang  pendidikan agama dan keagamaan dimana pendidikan agama pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh Menteri agama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  5
11 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 108
oktober  tahun  2007  yang  ditandatangani  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Dr.  H.  Susilo Bambang  Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia, Andi Mattalatta dengan muatan berjumlah 6 BAB, 51 Pasal, dan 169 Ayat. 12
Lahirnya  PP  No.55  tahun  2007  secara  yuridis  merupakan  realisasi  dari  amanat  UU SISDIKNAS  No.20  Tahun  2003  pasal  20  ayat  4,  pasal  30  ayat  5  dan  pasal  37  ayat  3. Berhubung  peraturan  ini  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan,  maka  tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghuchu.  Jika  dilihat  secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat islam, yaitu pada bab III bagian I tertulis mulai dari pasal 14 hingga pasal 25 dan pasal 26 tentang pesantren dengan total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.
Porsi untuk agama Kristen tertuang dalam bab III bagian II dari pasal 27 sampai pasal 30  dengan  16  ayat.  Porsi  untuk  katolik  tertuang  dalam  bab  III  bagian  III  mulai  pasal  31 sampai  pasal  37  dengan  16  ayat.  Porsi  untuk  Hindu  bab  III  bagian  IV  dari  pasal  38  hingga pasal 41 dengan 20 ayat. Porsi untuk agama Budha terletak pada bab III bagian V mulai dari pasal 42 sampai pasal  44 dengan 14 ayat dan Porsi agama Konghuchu berada dalam bab III bagian VI mulai dari pasal 45 hingga pasal 47 dengan total 8 ayat.
Dalam  UU  SISDIKNAS  No.20  tahun  2003  pasal  12  ayat  1a  menyebutkan  bahwa “setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama”. PP Nomor 55 tahun  2007  pasal  12  ayat  1  menyebutkan  “pemerintah  dan  atau  pemerintah  daerah memberikan  bantuan  sumber  daya  pendidikan  kepada  pendidikan  keagamaan”. 13 Pasal tersebut  menjadi  kontroversi  dikalangan  umat  Kristen  dan  katolik,  karena  adanya  pasal tersebut  tidak  sesuai  realita  yang  ada  dilapangan.  Sekolah-sekolah  swasta  yang  berlabel Kristen atau katolik belum sepenuhnya menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut lebih  difokuskan  pada  sekolah-sekolah  Islam  yakni  diniyah  formal,  diniyah  nonformal,  dan juga  pesantren.  Dimana  sekarang  ini  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  telah
12 Ahmad  Darlis, Analisis  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Keagamaan ( Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam ), .24
13 PP No.55 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 9
berkembang dalam berabagai bentuk dan model termasuk dalam pendidikan Islam virtual. 14
Menurut  pihak  Kristen  bahwa  lahirnya  PP  No.  55  tahun  2007  tentang  pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan  adalah  perkawinan  kepentingan  politik  negara  dan  islam untuk  menekan,  membatasi,  dan  mematikan  kehidupan  dan  perkembangan  umat  non-Islam dan  lembaga-lembaga  kependidikannya  melalui  senjata  halus  sehingga  prosesnya  berjalan lamban namun pasti dan tanpa disadari. 15
Pada sisi lain, ada sebagian umat Islam yang beranggapan bahwa lahirnya PP Nomor 55  tahun  2007  ini  memberikan  dampak  negatif  pula  pada  pendidikan  Islam,  khususnya pondok  pesantren  dan  madrasah  diniyah. Pertama ,  pondok  pesantren  tidak  lagi  memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum bagi peserta didiknya.
Dalam hal ini penulis kurang setuju, karena pada kenyataan di lapangan justru dengan adanya  peraturan  ini  tidak  ada  pondok  pesantren  yang  mengalami  kemunduran  bahkan kematian  lembaga,  malah  justru  pondok  pesantren  semakin  maju  dan  dapat  memberikan kurikulum sesuai dengan aturan lembaga yang mendirikannya.
Hal  ini  tertulis  dalam  PP  Nomor  55  tahun  2007  pasal  26  ayat  1  yang  berbunyi “Pesantren  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  tujuan  menanamkan  keimanan  dan ketakwaan  kepada  Allah  SWT,  akhlak  mulia,  serta  tradisi  pesantren  untuk  mengembangkan kemampuan,  pengetahuan,  dan  keterampilan  peserta  didik  untuk  menjadi  ahli  ilmu  agama Islam  ( mutafaqqih  fiddin )  dan/atau  menjadi  muslim  yang  memiliki  keterampilan/keahlian untuk  membangun  kehidupan  yang  Islami  di  masyarakat”. 16 Begitu  pula  dalam  ayat selanjutnya  2  dan  3  juga  tidak  menyebutkan  pembatasan-pembatasan    seperti  yang diungkapkan  diatas.  Namun  dalam  sekolah  umum  memang  terdapat  peraturan  pemerintah yang  tertulis  dalam  bab  II  pasal  3  ayat  2  yang  mengatakan  bahwa  pengelolaan  pendidikan agama  dilaksanakan  oleh  pemerintah  agama.  Dengan  konsekuensi  peserta  didik  hanya mendapatkan  porsi  pendidikan  agama  disekolah  umum  dua  jam  dalam  satu  minggu. Kedua, adanya peraturan ini, secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alat politik kepala daerah untuk meraup suara terbanyak di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam dan condong pada tradisionalisme.
14 M  Mukhibat,  M  Ghafar,  “Virtual Pesantren:  New Trend of Islamic Education Model  in Indonesia”, International Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 5, Issue 2, (2019).
15 Ahmad  Darlis, Analisis  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam) , 27
Alasan  kedua  ini  tidak  dapat  dipungkiri  karena  seperti  kita  mengetahui  selama  ini banyak  oknum-oknum  yang  melakukan  kecurangan  atau  bahkan  diskriminasi  dengan mengatasnamakan agama Islam. Seperti pelaksanaan umroh dan haji gratis, pemberian zakat, infaq  dan  sedekah,  penyantunan  anak  yatim,  fakir  dan  miskin,  dan  lain  sebagaianya  dapat dijadikan sebagai alat politik.
Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak  UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali persoalan hak  bergama  bagi  anak  berbenturan  dengan  persoalan  sarak.  Seperti  diungkap  diatas walaupun pendidikan agama telah diatur dalam berbagai bentuk regulasi termasuk dalam UU No.  20  Tahun  2003  dan  PP  No.  55  Tahun  2007,  tapi  dalam  prakteknya  masih  sering  terjadi pelanggaran.
Kehadiran  PP  No.  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan  diarahkan  untuk  memperkuat  pelaksanaan  pendidikan  agama  dan  keagamaan  di lembaga  pendidikan  manapun.  Regulasi  ini  menegaskan  perlunya  pendidikan  yang memberikan  pengetahuan  dan  pembentukan  sikap,  kepribadian,  keterampilan  peserta  didik dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya  dan  pentingnya  pendidikan  keagamaan  dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwasnnya  Pendidikan merupakan  barang  atau  jasa  milik  publik  dan  merupakan  hak  asasi  masyarakat  untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan Islam dengan  lahirnya  PP  No.  55  tahun  2007  tidak  menjadikan  suatu  lembaga  pendidikan  Islam mengalami masalah atau kemerosotan, tetapi justru  pendidikan agama dan keagamaan Islam di  Indonesia  lebih  termenejemen  dengan  baik.  Baik  dari  segi  pengelolaannya  dan penyelenggaraanya maupun dari segi pendanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Mohammad Emnis,  “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia”, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 03, (Januari 2014).
16 PP No.55 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 16
Darlis  Ahmad,  “Analisis  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Keagamaan  (Melacak  Dampaknya  Terhadap  Pendidikan  Islam)” , Jurnal  Tarbiyah , Vol.25, no.2, Juli-Desember (2018).
Daulay  Haidar  Putra, Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Kamars  M.  Dachnel,  “Kebijakan  Pendidikan  dan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.
Miratul  Faidah  Rifka  Anna, Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Lingkungan Madrasah .Yogyakarta: K-Media, 2018.
Muchtar  Achmad  Dahlan  &  Suryani  Aisyah, “ Pendidikan  Karakter  Menurut  Kemendikbud: Telaah Pemikiran atas Kemendikbud ” , Kependidikan , Vol. 3 No. 2 (2019).
Mukhibat,  M,  Ghafar,  M,  “Virtual  Pesantren:  New  Trend  of  Islamic  Education  Model  in Indonesia”,  International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change  Volume  5, Issue 2, (2019).
Pramitha Devi, Analisis Kebijakan Pp No. 55/ 2007 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama , Jurnal UIN Maliki Malang, (2014)
Regulasi PP RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Sari Milya, “Penelitian Kepustakaan: Library Research Dalam Penelitian Pendidikan IPA” , Penelitian Dan Pendidikan Bidang IPA, Vol. 6 No.1 (2020).
Wahab  Solichin  Abdul, Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.