## EVALUASI  PENULISAN LABEL  PANGAN  YANG  TIDAK  LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA  PANGAN DI  KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN  2013
Muhammad Chotim

## Alumnus Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
Muhammad Subhan STIE Widya Wiwaha, e-mail: msubkhan@yahoo.com

## Abstrak
Pangan  yang  dikonsumsi  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar  adalah  hasil  produksi  industri kecil  rumah  tangga,  sehingga  diperlukan  adanya  upaya  untuk  menjaga  mutu  dan  keamanan produk pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi objektif mengenai pangan yang dituangkan dalam label  dan  iklan  pangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  penulisan label,  pangan  yang  tidak  lengkap  dan  iklan  pangan  menyesatkan  pada  industri  rumah  tangga pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2013. Metoda penelitian ini adalah dengan pendekatan diskriptif. Jenis  data  yang  diambil  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  dokumen-dokumen label  pangan  dan  iklan  pangan  menyesatkan  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung. Metoda  pengumpulan  data  di  tempuh  dengan  melakukan  inventarisasi  dokumen-dokumen label  yang  ada  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung,  menginventarisir  dan  menilai peraturan perundang-undangan  yang terkait,  menginventarisir dan menilai serta memilih  secara selektif  bahan–bahan  bacaan  lain. Metoda  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  kualitatif. Data yang  telah  terkumpul diolah  dengan  mengimplementasikan  data menurut  jenisnya  berdasarkan masalah  pokok  dan  teori-teori  yang  mendukung  dalam  pembahasan  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada  hal  yang  bersifat  umum.  Dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  hasil  55  (100%)  industri rumah  tangga  pangan  tidak  menuliskan  label  pangan  secara  lengkap  dan  23  (41,82%) menuliskan  iklan  pangan  menyesatkan  dengan  alasan  untuk  menghabiskan  label  yang  masih banyak  serta  untuk  menarik  keuntungan  semata.    hal  ini  tidak  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  Dinas  Kesehatan  belum  memberikan  pengawasan  ke  industri rumah  tangan  pangan    secara  optimal  dimana  dalam  setahun  hanya  70  P-IRT  yang  diawasi sedangkan  jumlah  P-IRT  yang  ada  sebanyak  1157,  tenaga  DFI  kurang  4  orang. Kesimpulan adalah  sebanyak  55  (100%)  P-IRT  tidak  menuliskan  label  pangan  secara  lengkap  dan  23 (41,82%)  P-IRT  menulis  iklan  pangan  menyesatkan,  pelaku  usaha  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan    labelisasi  sesuai  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan. Dinas  Kesehatan  belum  memberikan  pengawasan  secara  optimal  dan  perlu  dipertimbangkan kembali pencabutan/pembatalan SPP-IRT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata  kunci: Penulisan  Kelengkapan  Label  Pangan  dan  Iklan  Pangan  Menyesatkan.

## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 1, No. 1, Mei 2014, 78 - 92

## PENDAHULUAN
Pem bangunan  Nasional  m erupakan pencerminan  kehendak  untuk  meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indone- sia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan baik materiil maupun spirituil yaitu
dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian),  pangan  (makanan),  dan  papan (perumahan)  yang  layak  sebagai  wujud  dari pembangunan berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan memperoleh  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan, ini diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkwalitas. Makanan adalah salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia,  oleh karena itu makanan yang beredar di masyarakat harus aman dan memenuhi standar mutu dan persyaratan  kesehatan  (Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994).
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan  hak  asasi  setiap  manusia,  tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang- undang  tersebut  mengamanahkan  bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/ atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk  dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  rangka  produksi  dan  peredaran pangan  oleh  IRTP,  Pasal  43  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanat- kan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala  Badan  POM  menetapkan  pedoman pemberian SPP-IRT.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  Prov insi,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan Sub Bidang  Obat  dan  Perbekalan  Kesehatan, mengamanatkan  bahwa  pengawasan  dan
registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Disisi  lain,  Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan  industri  rum ah  tangga  m elalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya  pengolahan pangan  yang higienis.
Saat  ini  Industri  Rumah  Tangga  Pangan (IRTP)  sem akin  berkem bang.  Dengan berkembangnya  produk  pangan  olahan  yang diproduksi  rumah  tangga,  maka  diperlukan adanya  upaya  untuk  menjaga  mutu,  dan keamanan pangan. Upaya yang dilakukan agar pangan  yang  diproduksi  memenuhi  syarat tersebut diatas adalah dengan adanya bimbingan kepada produsen pangan.
Sebagaimana  diketahui  Industri  Rumah Tangga yang memproduksi pangan di Kabupaten Temanggung  jumlahnya  sangat  besar  dan memiliki potensi untuk berkembang yaitu melalui proses  alih  teknologi  tradisional  ke  teknologi modern serta tersedianya dukungan bahan baku yang  cukup  banyak.  Namun  demikian  masih banyak  ditemui  produk  pangan  yang  tidak memenuhi  persyaratan  mutu  dan  keamanan pangan  (Bahan Tambahan  Pangan,  cemaran mikroba,  tanggal  kadaluarsa),  masih  banyak kasus  keracunan,  m asih  rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri.
Sesuai Undang-Undang  RI Nomor 7 Tahun 1996  tentang  Pangan  Pasal  3  menyebutkan bahwa  tujuan  pengaturan,  pembinaan  dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu  dan  gizi  bagi  kepentingan  kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut di atas maka SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas  industri  rum ah  tangga  pangan, meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.
Meningkatnya kesadaran konsumen tentang kebutuhan  produk pangan  yang bermutu  dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi  yang  obyektif  mengenai  pangan. Kebutuhan Informasi tersebut tertuang dalam bentuk label pangan. Salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan adalah memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, informasi ini diperlukan untuk membantu konsumen memutuskan produk yang akan  dikonsumsinya.  Iklan  dan  label  produk makanan,  seharusnya  merupakan  sumber informasi bagi konsumen namun kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan  ketentuan  dan  justru  menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.
Label  pangan  m erupakan  sarana penyampaian  informasi  dari  produsen  bagi konsumen tentang suatu produk pangan, karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsen.  Label  juga  m erupakan  sarana komunikasi  antara  produsen  dan  konsumen dalam  menjaga  hak  dan  kewajiban  masing- masing untuk memberi dan menerima produk terbaik.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten Temanggung jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah mendapatkan SPP-IRT sampai bulan September tahun 2013 sebanyak  1157  IRTP.  Dari  hasil  pengawasan sarana  produksi  pada  IRTP  sebagian  besar ditemukan kurang memenuhi syarat dalam hy- giene dan sanitasi serta belum memiliki label pangan  yang  lengkap  dan  masih  ada  IRTP mengunakan iklan pangan menyesatkan.
Laporan  hasil  pengawasan  makanan  dan minuman oleh Tim Terpadu  Dinas Kesehatan Kabupaten  Temanggung  tahun  2013  di  10 Kecamatan  pada  76  kios,  toko,  warung  dan swalayan.  Dari  hasil  pengawasan  tersebut diketemukan sejumlah 264 pangan kadaluwarsa, 160  pangan  yang  rusak,  1587  pangan  tidak berijin,  dan  m asih  adanya  IRTP  yang mencantumkan iklan pangan menyesatkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pangan
Menurut Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1996  tentang  Pangan  pada  Pasal  1  ayat  (1) menyatakan    bahwa    Pangan  adalah  segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah,  yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi  konsumen  manusia,  termasuk  bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena  itu,  dibutuhkan  makanan  yang  aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia cukup.

## Pengertian Label Pangan
Ketentuan mengenai label pangan tertuang pada Peraturan Undang-Undang Republik Indo- nesia  Nomor  7  tahun  1996  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  69 Tahun 1999.  Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa : label adalah setiap keterangan  mengenai pangan  yang  berbentuk    gambar,  tulisan, kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain  yang disertakan  pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan  pada  atau  merupakan  bagian kemasan pangan. Konsumen  ketika membeli produk pangan  kemasan yang  dilihat terlebih dahulu  adalah labelnya. Oleh sebab itu label pangan diharapkan  dapat memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar.

## Pengertian Iklan Pangan
Pengertian Iklan Pangan menurut Peraturan Kepala Badan POM  RI No HK.05.52.0685 tahun 2005 adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

## Pengertian Iklan Pangan Menyesatkan
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengenai ketentuan pelabelan yang  benar  dan  tidak  menyesatkan  sebagai berikut :
Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1996 menyatakankan  bahwa  keterangan  yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi,  manfaat,  atau  keamanan  pangan yang  meskipun  benar  dapat  menimbulkan gambaran  yang  menyesatkan  pemahaman m engenai  pangan  yang  bersangkutan. Penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69 Tahun1999 menyatakan bahwa keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang  menyesatkan  pemahaman  mengenai pangan yang bersangkutan.

## Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Pengertian IRTP menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 menyatakan bahwa : Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha  di  tempat  tinggal  dengan  peralatan pengolahan  pangan  manual  hingga  semi otomatis.

## Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT)
Pengertian  SPP-IRT  menurut  Keputusan Kepala Badan POM RI
Nom or
HK.03.1.23.04.12.2206  Tahun  2012  adalah jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh  Bupati/ Walikota  terhadap  pangan  produksi  IRTP  di wilayah  kerjanya  yang  telah  m em enuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

## METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu  dengan  mengambil  data  dari  Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah mendapat sampai  bulan  September  2013  dan  hasil pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan  Kabupaten  Temanggung  sampai bulan September 2013 kemudian dianalisis dan dilakukan upaya pemecahan.
Teknik analisis data  dilaksanakan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer yang diperoleh dilapangan dan sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, setelah melakukan  analisis  dan  interpretasi  data, selanjutnya  akan  dilakukan  penyajian  hasil penelitian.

## Variabel Penelitian

## Penulisan label pangan
Setiap keterangan mengenai pangan dalam bentuk  tulisan  yang  disertakan  pada  pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan  bagian  kemasan  pangan  dengan mencantumkan : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alam at  IRTP,  tanggal,  bulan  dan  tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Hasil ukur dikatakan Lengkap : apabila penulisan keterangan mencantumkan sekurang kurangnya mengenai  :  nama  produk,  daftar  bahan  atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alam at  IRTP,  tanggal,  bulan  dan  tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Dan dikatakan tidak lengkap : apabila penulisan keterangan tidak mencantumkan satu atau lebih mengenai  :  nama  produk,  daftar  bahan  atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alam at  IRTP,  tanggal,  bulan  dan  tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT.

## Penulisan Iklan Pangan
Setiap  keterangan  atau  pernyataan mengenai pangan  dalam bentuk  tulisan yang dilakukan  IRTP  untuk  pemasaran  dan  atau perdagangan  pangan  yang  mencantumkan mengenai  : sifat, harga, bahan, mutu, komposisi,
manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar  tapi  menimbulkan  gambaran  yang menyesatkan pemahaman  mengenai  pangan yang bersangkutan.
Hasil ukur dikatakan menyesatkan : apabila penulisan  keterangan  atau  pernyataan mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan  dan  diakatakan  tidak  menyesatkan: apabila penulisan keterangan atau pernyataan tidak mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan

## Upaya pengawasan SPP-IRT
Upaya pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Temanggung ke sarana IRTP terkait kelengkapan penulisan label pangan dan keterangan atau pernyataan menyesatkan.
Hasil  ukur  :  Lengkap  :  apabila  penulisan keterangan mencantumkan sekurang kurangnya mengenai  :  nama  produk,  daftar  bahan  atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alam at  IRTP,  tanggal,  bulan  dan  tahun kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT.
Tidak lengkap : apabila penulisan keterangan tidak mencantumkan satu atau lebih mengenai : nama produk, daftar bahan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal,  bulan  dan  tahun  kedaluwarsa,  kode produksi dan nomor P-IRT.
Menyesatkan: apabila penulisan keterangan atau  pernyataan  mencantumkan  salah  satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan
Tidak  menyesatkan:  apabila  penulisan keterangan atau pernyataan tidak mencantumkan salah satu mengenai sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan

## PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Pengawasan Kelengkapan Penulisan  Label  Pangan  IRTP  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
Dari  55  produk  makanan  industri  rumah tangga (P-IRT) yang sudah mendapatkan SPP IRT  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Temanggung  ada  55  (100%  )  P-IRT  belum mempunyai kelengkapan penulisan label pangan, dapat dianalisa dari aspek labeling sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 .
Masalah label pangan yang tidak lengkap karena  alasan  sudah  terlanjur  m emesan kemasan  dalam  jumlah  banyak,  sebenarnya dapat diatasi dengan mencantumkan keterangan pada sisi yang lain, selain pada bagian utama, pencantuman label harus dilakukan sedemikian rupa  sehingga  tidak  m udah  lepas  dari kemasannya,  tidak  mudah  luntur  atau  rusak, serta dapat dengan mudah dilihat dan dibaca. Tanggal, bulan dan kadaluwarsa pada produk pangan harus dicantumkan karena kadaluwarsa merupakan batas waktu terakhir produk pangan tersebut  dapat  di  konsumsi  oleh  manusia. Walaupun  produsen  selalu  menarik  produk pangan  sebelum   tanggal  kadaluwarsa, keterangan tersebut tetap harus dicantumkan. Hal ini disebabkan karena fungsi label sebagai sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan, karena konsumen tidak dapat bertem u  langsung  dengan  produsennya. Kadaluwarsa adalah salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan, tetapi perhatian terhadap perubahan  karakteristik  rasa,  bau  dan penampakan janganlah terlupakan.
Sebenarnya dengan dicantumkannya kode produksi,  dapat  mempermudah  responden memantau produk pangan yang beredar. Kode produksi merupakan kode yang menunjukkan riwayat produksi pangan, yaitu tanggal bulan dan tahun pangan diproduksi. Kode produksi berupa angka dan atau huruf yang menunjukkan riwayat produksi  pangan.  Tujuan  dicantumkan  kode produksi adalah agar apabila terjadi sesuatu pada produk tersebut, maka yang ditarik dari peredaran cukup produk dengan kode tertentu saja.
Penulisan alamat produsen sangat penting hal ini sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya dalam pembelian produk  secara langsung, namun Pelaku usaha

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013
Tabel 1. Analisis Penulisan Label Pangan
NO KETENTUAN PELABELAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN .1. Nama produk ( merk )
Dari 55 PIRT  yang diteliti 55 PIRT sudah  mencantumkan merk . Ini berarti bahwa semua pelaku usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa “label memuat sekurang- kurangnya  keterangan  mengenai  nama  produk”  dan  pelaku usaha  juga  sudah  menyadari  arti  penting  pencantuman merk merupakan  daya  tarik  bagi  konsumen.  sehingga  produk  akan mudah  dikenal  serta  mempermudah  pemasaran.  Dengan adanya  kesadaran  pelaku  usaha  memasang merk ,  ini  berarti memberikan  keleluasaan  kepada  konsumen  dalam  memilih barang  sesuai  dengan  nilai  tukar.  Pasal  4  huruf  b  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “ Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang  dan/jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan.” .2. Alamat pelaku usaha Dari  55  PIRT  yang  diteliti,  48  PIRT  sudah  mencantumkan alamat  pelaku  usaha.  Dengan  demikian  bahwa  belum  semua pelaku usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2)  huruf  d,  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1999  tentang
Pangan bahwa “label memuat  sekurang-kurangnya keterangan mengenai  nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau memasukkan  pangan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  “  Alamat merupakan  salah  satu  informasi  yang  sangat  penting  bagi konsumen.  Pencantuman  alamat  merupakan  tindakan  yang sportif bagi pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah siap untuk  menerima  kritik  maupun  keluhan  dari  konsumen  jika pelaku  usaha  dalam  menjual  barang  atau  jasanya  tidak  sesuai dengan janji. Pasal 4 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen    menyatakan  bahwa “Konsumen  mempunyai  hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”. .3. Komposisi Dari  55  PIRT  yang  ada,  terdapat  23  PIRT  yang  tidak mencantumkan  komposisinya.  Ini  berarti  tidak  memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan bahwa “label memuat sekurang- kurangnya keterangan mengenai daftar bahan yang digunakan” Berdasarkan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  kepada para  pelaku  usaha  sebagai  narasumber  tersebut  mereka mengatakan kesulitan untuk melakukan pencantuman komposisi  dalam  label,  hal  ini  dimungkinkan  karena  belum adanya analisa  kearah  produk akhir, dan mereka menganggap pencantuman  komposisi  tidaklah  begitu  penting  karena  bahan yang digunakan sudah jelas bila dilihat dari jenis produknya dan beranggapan  bahwa  pencantuman  komposisi  akan  memakan tempat dikarenakan makanan yang dikemas dalam
tempat/wadah/plastik kecil-kecil sehingga mereka tidak mencantumkan  komposisi  sebagaimana  dimaksud.  Namun demikian  pencantuman  komposisi  ini  sangatlah  penting  untuk memberikan  informasi  yang  jelas  dan  nyata  tentang  keadaan yang  sebenarnya  bagi  konsumen.  Dengan  adanya  pelaku usaha  mencantumkan  komposisi  secara  lengkap  ini  berarti
pelaku  usaha  sudah  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  7  huruf  a,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku  usaha  beriktikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya” dan pelaku usaha ini telah memenuhi hak konsumen sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  bahwa “ konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. .4. Berat bersih Dari  55  PIRT  yang  ada,  terdapat  27  PIRT  yang  tidak mencantumkan  berat  bersih.  Ini  berarti  bahwa  masih  ada 49,09%  PIRT  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan Pasal 30 ayat (2) huruf c  bahwa  “label  memuat  sekurang-kurangnya  keterangan mengenai berat bersih  atau isi bersih”  Berdasarkan wawancara mendalam  yang  dilakukan  kepada  para  pelaku  usaha  sebagai narasumber  tersebut  mereka  mengatakan  kesulitan  untuk melakukan pencantuman berat  bersih  dalam  label,  dikarenakan dalam  pengemasan  tidak  dilakukan  penimbangan  satu  persatu akan  tetapi  hanya  dengan  perkiraan,  sehingga  pelaku  usaha belum siap dikomplain oleh konsumen apabila berat bersih tidak sesuai  dengan  label.  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  b, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  “  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau netto, dan  jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan  jumlah  dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. .5. Nomor pendaftaran P-IRT Nomor  Pendaftaran  P-IRT  adalah  nomor  yang  diberikan  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  kepada  pelaku  usaha  yang  telah mengikuti penyuluhan. Untuk kemudahan Pelayanan Publik dan memperkecil  resiko  timbulnya  aktivitas  sosial  maupun  ekonomi dari  54  PIRT  semuanya  sudah  mendapatkan  SPP-IRT  dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung.  Sehingga  pelaku usaha  sudah  dapat  menggunakan  atau  mencantumkan  nomor pendaftaran  P-IRT dalam  kemasan  pangan. Dari 55 PIRT  yang diteliti  98,18%  pelaku  usaha  sudah  mencantumkan  nomor pendaftaran  hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua  pelaku  usaha tersebut  sudah  memenuhi  ketentuan  PP  RI  Nomor  69  tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 30 sebagai berikut: ”Dalam  rangka  peredaran  pangan,  bagi  pangan  olahan  yang wajib  didaftarkan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  baik  produksi  dalam  negeri  maupun yang  dimasukkan  kedalam  wilayah  Indonesia,  pada  label pangan  olahan  yang  bersangkutan  harus  dicantumkan  Nomor Pendaftaran Pangan” Permenkes Nomor 79 Tahun 1978 tentang Label dan Periklanan Pasal 1 ayat (2) huruf e  bahwa label harus memuat keterangan antara  lain  “Nomor  Pendaftaran”.  Nomor  pendaftaran  ini membedakan  jika  Pangan  di  produksi  dalam  negeri  dengan kode  MD,  tanda  daftar  untuk  impor  dari  luar        negeri  dengan tanda  ML  sedangkan  PIRT  dengan  kode  SP  (sertifikat penyuluhan).  Dengan  adanya  pelaku  usaha  menyadari  arti pentingnya  pencantuman  nomor  pendaftaran  ini  berarti  pelaku usaha  telah  memenuhi  hak  konsumen  sebagaimana  diatur

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013
dalam  Pasal  4  huruf  a,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  “ konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. .6. Kode produksi Dari  55  PIRT  yang  ada  54  IRT  pelaku  usaha  tidak mencantumkan  kode  produksi  dan  dapat  dikatakan  bahwa pelaku  usaha  tersebut  kurang  peduli  akan  arti  kode  produksi sehingga tidak mengindahkan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 31 sebagai berikut:
(a)  Kode  produksi  pangan  olahan  wajib  dicantumkan  pada label,  wadah  atau  kemasan  pangan,dan  terletak  pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
(b)  Kode  produksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan
mengenai  riwayat  produksi  pangan  yang  bersangkutan
Permenkes  Nomor  79  Tahun  1978  tentang  Label  dan Periklanan Pasal  1 ayat (2) huruf f   bahwa  label  harus memuat keterangan  antara  lain  “kode  produksi”,  padahal  dengan mencantumkan kode produksi akan mempermudah
penanggulangan komplain yang suatu saat terjadi. Berdasarkan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  pada pelaku  usaha  sebagai  narasumber  mereka  mengatakan    kode produksi  tidak  dicantumkan  oleh  pelaku  usaha  karena  belum siap menanggung kemungkinan kerugian yang setiap saat akan terjadi.  Adanya kode produksi sebenarnya akan memungkinkan pelaku  usaha  lebih  mudah  dalam  mengontrol  produknya, terlebih bila ada komplain adanya produk yang cacat dan harus ditarik  dari  pasar.  Dengan  adanya  kode  produksi  maka  tidak semua produk harus ditarik dari pasar tetapi hanya produk yang sub  standard  saja.  Selain  itu  pelaku  telah  pula  menjamin  hak konsumen  untuk  mendapatkan produknya  dengan  aman. Pasal 7  huruf  d,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  konsumen  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha,” bahwa  pelaku    usaha  berkewajiban  menjamin  mutu  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  standart  mutu  barang  dan/  atau  jasa yang berlaku”. .7. Tanggal kadaluwarsa Dari 55 PIRT yang ada 2 IRT tidak mencantumkan tanggal dan bulan  produk  tersebut  kadaluwarsa,  dengan  demikian  pelaku usaha  tidak  memenuhi  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  7 Tahun  1999  tentang  Pangan  Pasal  30  ayat  (2)  huruf  f  bahwa  “ label  memuat    sekurang-kurangnya  keterangan  mengenai tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa”, Berdasarkan wawancara mendalam  dengan  pelaku  usaha  sebagai  narasumber  tidak dicantumkannya  tanggal,  bulan  ,  dan  tahun  kadaluarsa  pada produk makanan yang diproduksinya dikarenakan pelaku usaha tersebut  belum  mengetahui  metoda  untuk  menentukan  bahwa suatu produk sudah tidak layak dijual atau dikonsumsi sehingga pelaku  usaha  tidak  berani  mencantumkan  batas  waktu kadaluwarsa Dalam praktek penentuan waktu kadaluwarsa
tidak mencatumkan alamat produksi karena ada tekanan dari sales marketing dengan tujuan agar konsumen  tidak  membeli  langsung  di  lokasi produksi, hal ini justru akan merugikan produsen. karena dengan menuliskan alamat produsen pada label pangan sangat membantu sebagai media komunikasi  antara  pelaku  usaha  dengan konsumennya dalam pembelian produk  secara langsung.
Label  pangan  penting  diketahui  sebagai inform asi  yang  sesungguhnya,  terutama mengenai  substansi  dan  standart  pemakaian yang  dilabelkan.  Label  ini  merupakan  media komunikasi  antara  pelaku  usaha  dengan konsumennya.  Komunikasi  harus  dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen di tutup- tutupi. Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  standar pelabelan  seringkali  dilanggar  pelaku  usaha. Akibatnya, banyak anggota publik yang menjadi korban.
Hasil Wawancara mendalam tentang kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan menyesatkan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
Hasil wawancara mendalam dengan petugas Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung tanggal 12 Oktober 2013 kaitannya dengan hasil pengawasan  kelengkapan  penulisan  label pangan dan iklan pangan menyesatkan di lokasi industri rumah tangga pangan setelah pemberian ijin  SPP-IRT,  petugas  dari  Dinas  Kesehatan mengatakan bahwa bimbingan lebih diarahkan
pada  kunjungan  langsung  ketempat  sarana produksi industri rumah tangga pangan, sehingga kalau  ada  permasalahan  dapat  langsung diarahkan. Selain bimbingan ke tempat sarana produksi juga bimbingan ke sejumlah penjual (kios, toko, warung, pasar dan swalayan) dengan harapan bahwa mereka dalam menjual makanan juga harus sesuai dengan ketentuan penulisan pelabelan yang lengkap dan iklan pangan.
Dari hasil observasi terhadap industri rumah tangga yang sudah mengantongi SPP-IRT dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung menunjukkan  bahwa  sebanyak  55  (100%) industri rumah tangga pangan belum mempunyai kelengkapan  penulisan  label  pangan  dalam kem asan  secara  lengkap  dengan  jum lah terbanyak dari jenis kategori tepung dan hasil olahannya,  sebanyak  23  (41,82%)  masih menuliskan  iklan pangan menyesatkan seperti halal,  gambar  ikan,  tanpa  bahan  pengawet, diperkaya vitamin B, berserta tinggi dan kadar gula rendah, serta masih ada yang menuliskan sehat dan berkhasiat serta murni asli dijumpai pada  jenis  produk  m adu.  Peranan  Dinas Kesehatan hanya memberikan pembinaan agar tidak  menjual  makanan  minuman  yang  tidak sesuai dengan perundang-undangan.
Analisi s  Ikl an  Pangan  Meny esat kan disajikan pada tabel 2.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan, tanggungjawab pemilik/penangung- jawab P-IRT  terhadap peredaran pangan  akibat iklan pangan menyesatkan  hampir tidak ada tanggungjawabnya sama sekali. Ini di buktikan dengan  hasil  wawancara  mendalam  yang
membutuhkan data dan waktu pengamatan yang cukup panjang karena  produk  harus  mengalami  penyimpanan  dan  selama penyimpanan  perlu  diamati  perubahan–perubahan  yang  terjadi pada  produk  meliputi  pengujian  sifat  fisik,  kimia,  dan  sifat sensoris.  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  g,  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

## Tabel 2  Analisis Iklan Pangan Menyesatkan
No. Jenis Produk Iklan pangan Menyesatkan Analisis Pembahasan 1 Madu sehat dan berkhasiat Pasal  6 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 Menyatakan bahwa : “Pencantuman  pernyataan  tentang  manfaat pangan  bagi  kesehatan  dalam  Label  hanya dapat  dilakukan  apabila  didukung  oleh  fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.” Pasal  9  ayat  (1)  huruf  k,  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan  suatu  barang  dan/jasa  secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu  yang  mengandung  janji  yang  belum pasti” 2. Jamur sehat dan bergizi Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor  69 tahun  1999 Pasal  6  ayat (1) yang  menyatakan  bahwa  “Pencantuman pernyataan  tentang  manfaat  pangan  bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila  didukung oleh fakta ilmiah  yang dapat dipertanggungjawabkan.”
Pasal  8  ayat  (1)  huruf  f,  Undang-Undang  Ri Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut “. 3. Minuman carica khalal, 100% gula asli tanpa bahan pengawet. PP RI Nomor 69 tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) dalam  penjelasan  menyatakan  bahwa  : “Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku,  bahan  tambahan  pangan,  atau  bahan bantu  yang  digunakan  dalam  memproduksi pangan,  tetapi  harus  pula  dapat  dibuktikan dalam proses produksinya” Untuk  penggunaan  istilah  100%  daging  sapi pilihan  tidak  di  larang  selagi  bahan  yang digunakan memang benar dan tidak menyesatkan dan sudah dilakukan uji laboratoris sebelum peredarannya. Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/jasa  yang tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara halal,  sebagaimana  pernyataan  “  halal”  yang dicantumkan dalam label”. .
4. Minuman sari jagung, dan minuman  buah mengklaim minuman segar menyehatkan, halal, tanpa pemanis buatan dan pengawet. Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP  RI  Nomor 69  tahun  1999  Pasal  6 ayat  (1) yang  menyatakan  bahwa  “Pencantuman pernyataan  tentang  manfaat  pangan  bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila  didukung oleh fakta ilmiah  yang dapat dipertanggungjawabkan.” Pasal 10 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  menyatakan bahwa “ setiap orang  yang memproduksi atau memasukkan pangan  yang dikemas ke dalam wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pasal  9  ayat  (1)  huruf  j,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang menggunakan  kata-kata  berlebihan,  seperti halnya  penggunaan  istilah  tanpa  bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan  setelah  dilakukan  pengujian secara laboratoris 5. Bumbu rempah- rempah mengklaim halal, tanpa bahan pengawet Kalim tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP RI Nomor 69 tahun 1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  menyatakan bahwa “ setiap orang  yang memproduksi atau memasukkan pangan  yang dikemas ke dalam wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pasal  9  ayat  (1)  huruf  j,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  “  pelaku usaha dilarang menggunakan kata-kata berlebihan,  seperti  halnya  penggunaan  istilah tanpa  bahan  pengawet.  Penggunaan  istilah tersebut  diperbolehkan  setelah  dilakukan pengujian secara laboratoris”. 6. Kopi Bubuk mengklaim kopi asli, mutu sangat terjaga dan murni tanpa campuran Pasal  9  ayat  (1)  huruf  k,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “ pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan  suatu  barang  dan/atau  jasa secara  tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah menawarkan  sesuatu  yang  mengandung  janji yang belum pasti”.

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013
7 Kue Kering, Ceriping Pisang, Pangsit, Keripik tahu, Jahe instant, Slondok ketela, Ceriping ketela,
mengklaim halal Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara halal,sebagaimana  pernyataan  “halal”  yang dicantumkan dalam label”. 8. Kopi bubuk special tidak menggunakan bahan kimia dan pengawet Klaim  tersebut  harus  sesuai  dengan  Pasal  9 ayat  (1)  huruf  j.  Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha dilarang  menggunakan  kata-kata  berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan  setelah  dilakukan  pengujian secara laboratoris”. 9. Permen coklat menggunakan bahasa asing secara keseluruhan baik merk dan informasi lainnya Klaim  tersebut  harus  sesuai  ketentuan    Pasal 15 PP RI Nomor 69 tahun  1999 tentang Label dan  Iklan  Pangan  menyebutkan  bahwa keterangan  pada  label,  ditulis  atau  dicetak dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia, angka  Arab dan  huruf Latin.  Pasal  16  ayat  (1) PP RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa penggunaan  bahasa,  angka  dan  huruf  selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada
padanannya  atau  tidak  dapat  diciptakan padanannya,  atau  dalam  rangka  perdagangan pangan keluar negeri.
Pasal  8  ayat  (1)  huruf  j,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 10. Pangsit membubuhkan gambar ikan utuh seolah-olah memberikan kesan bahwa sumber seluruhnya memakai bahan ikan. Permenkes  RI  Nomor  79  Tahun  1978  huruf  h menyebutkan  bahwa  gambar  tidak  boleh menyesatkan  dalam  hal  asal,  sifat,    isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan.
Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi,proses  pengolahan,  gaya,  mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. 11. Minuman buah mengunakan merk dengan bahasa asing Klaim  tersebut  harus  sesuai  ketentuan    Pasal 8 ayat (1) huruf j, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “  pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
JURNAL RISET MANAJEMEN, Vol. 1 No. 1 (Mei 2014) 90
dilakukan terhadap sejumlah 55 P-IRT yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung di mana 23 (41,82%)  P-IRT masih menulis iklan pangan m enyesatkan.  Kebanyakan  pengusaha mengabaikan  tentang  produk  makanan  yang aman,  bermutu,  dan  bergizi    mereka  hanya memikirkan bagaimana mereka bisa untung dari produk yang mereka jual.
Masih  banyak  pelaku  usaha  yang memberikan bahan tambahan pangan seperti penambah  rasa  makanan,  yang  sebenarnya bahan tambahan pangan ini sangat merugikan konsumen  apabila  pemakaiannya  di  atas am bang  batas.  sehingga  konsum en kemungkinan mengalami kerugian secara fisik sangatlah besar.
12 Kue kering dengan klaim tanpa bahan pengawet Klaim  tersebut  harus  sesuai  dengan  Pasal  9 ayat  (1)  huruf  j.  Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha dilarang  menggunakan  kata-kata  berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut diperbolehkan  setelah  dilakukan  pengujian secara laboratoris”. 13. Nasi jagung instan dengan klaim diperkaya dengan Vit B, berserat tinggi, dan kadar gula yang rendah Klaim tersebut harus sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor 69 tahun 1999. Pasal 21 sebagai berikut : “pencantuman  pernyataan  pada  Label  bahwa pangan  telah  di    tambah,  diperkaya  atau difortifikasi  dengan  vitamin,  mineral,  atau  zat penambah  gizi  lain  tidak  dilarang,  sepanjang hal  tersebut  benar  dilakukan  pada  saat pengolahan  pangan  tersebut,  dan  tidak menyesatkan” Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e,  Undang-Undang  RI Nomor  8  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “ pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,
komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. 14. Madu dengan klaim kami menjamin kemurnian madu ini Klaim  tersebut  harus  sesuai  dengan  Pasal  9 ayat  (1)  huruf  j.  Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha dilarang  menggunakan  kata-kata  berlebihan, seperti halnya penggunaan istilah tanpa bahan pengawet. Penggunaan istilah tersebut
diperbolehkan  setelah  dilakukan  pengujian secara  laboratoris”.  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  k, Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan bahwa  “  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang dan/atau  jasa  secara  tidak  benar,  dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013
Peranan  Dinas  Kesehatan  dalam Pengawasan  Kelengkapan  Penulisan    Label Pangan dan Iklan Pangan Menyesatkan.
Berdasarkan analisis peranan pemerintah dalam  melindungi  konsumen  di  Kabupaten Temanggung sudah cukup memadai, dengan di keluarkannnya peraturan bupati tentang perizinan, maka  seluruh  pelaku usaha  diwajibkan  untuk mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sudah memberikan kemudahan dan keringanan bahwa perizinan  P-IRT  tidak  dikenakan  biaya  sama sekali  dengan  harapan  pelaku  usaha  tidak terbebani dengan biaya pendaftaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran makanan juga  rutin  dilaksanakan  baik  di  lokasi  P-IRT maupun penjual makanan minuman, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Dinas Kesehatan belum  bisa  melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan kesemua industri rumah tangga yang sudah  mendapatkan  SPP-IRT,  dikarenakan terbatasnya  anggaran  yang  disediakan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Temanggung untuk  m elaksanakan  pengawasan  dan pembinaan. Pada tahun 2013 hanya 70 P-IRT yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan, sedangkan jumlah P-IRT yang sudah mendapatkan SPP-IRT sebanyak 1157  P-RT. Peranan  Dinas Kesehatan  sesuai peraturan yang ada juga belum berfungsi karena berdasarkan hasil pengawasan di 55 (100%) P- IRT yang tidak menuliskan label pangan dengan lengkap serta 23 (42,81%) P-IRT menuliskan iklan  pangan  menyesatkan,  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  Dinas Kesehatan diberi kewenangan mencabut SPP- IRT, tetapi tidak ada satupun P-IRT yang dicabut SPP-IRT.   Jumlah tenaga District Food Inspec- tor (DFI)  masih kurang di  mana hanya  ada 4 petugas  sedangkan  standar  jumlah  petugas yang ada dibanding dengan jumlah penduduk adalah  18  petugas  (1  petugas  DFI    :  40.000 penduduk)  sehingga  perlu  penambahan  14 petugas DFI.
Peranan  pemerintah  sebagai  pemegang regulasi  dan  kebijakan  sangat  penting. Tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsum en  agar  m endapat  hak-haknya, sementara itu tanggungjawab pemerintah dalam melakukan  pengawasan  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  juga  menjadi  bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak- hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh pelaku usaha.
Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat  1  dinyatakan  bahwa  “Pem erintah bertanggungjawab atas pem binaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan pelaku  usaha  serta  dilaksanakan  kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

## SIMPULAN
1. Hasil penelitian kelengkapan penulisan label pangan di loksai industri rumah tangga pangan didapatkan 55 (100%) industri rumah tangga  pangan  belum  menuliskan  label pangan  secara  lengkap  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik/penanggungjawab  industri  rumah tangga pangan sebagai narasumber bahwa mereka sebenarnya mengetahui fungsi dari label pangan dan kelengkapan penulisannya, ketidakpatuhan  ini  dikarenakan  pemilik/ penanggungjawab  P-IRT  sudah  terlanjur memesan  label  pangan  tersebut  dalam jumlah  yang  cukup  banyak  dan  adanya tekanan  dari  sales  marketing  agar  tidak mencantumkan alamat produksi.
2. Hasil  penelitian  penulisan  iklan  pangan menyesatkan dilokasi industri rumah tangga pangan  didapatkan  23  (41,82%)  industri rumah  tangga  pangan  belum  mematuhi ketentuan  penulisan  iklan  pangan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.  Berdasarkan  wawancara mendalam kepada pemilik/penanggungjawab
P-IRT  sebenarnya  m engetahui  kalau penulisan  iklan  pangan  tidak  boleh menyesatkan, juga mengetahui fungsi dari penulisan iklan pangan. Ketidakpatuhan ini m enurut pem ilik/penanggungjawab dikarenakan untuk menarik konsumen agar membeli produknya dengan harapan akan menaikkan penjualan.
3. Hasil pengawasan kelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan menyesatkan oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Temanggung didapatkan 55 (100%) industri rumah  tangga pangan  belum  mempunyai kelengkapan penulisan label pangan dan 23
(41,82%)  industri  rumah  tangga  pangan m asih m enuliskan iklan pangan menyesatkan.  Berdasarkan  wawancara m endalam     dengan    petugas    Dinas Kesehatan  Temanggung mengatakan bahwa Dinas  Kesehatan    hanya    melaksanakan pengawasan    saja      terkaitkelengkapan penulisan label pangan dan iklan pangan, kurangnya petugas District Food Inspector (DFI)  sebanyak  14  petugas.  Pada  tahun 2013 hanya 70 industri rumah tangga pangan yang  m endapatkan  anggaran  untuk pengawasan padahal jumlah SPP-IRT yang telah diterbitkan sebanyak 1157 P-IRT.

## EVALUASI PENULISAN LABEL PANGAN YANG TIDAK LENGKAP DAN IKLAN PANGAN MENYESATKAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

## DAFTAR PUSTAKA
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia (2011). Pedoman  Pembinaan  Industri Rumah  Tangga  Pangan  bagi  Petugas . Jakarta: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia (2011). Modul  Pelatihan  Penyuluh
Keamanan  Pangan  Kabupaten  Kota . Jakarta: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Sulistyaningsih  (2011). Metodologi  Penelitian Kebidanan Kuantitatif-Kualitaif, Graha Ilmu ,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  386/ Men,Kes/SK/IV/1994  tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat  Kesehatan,  Kosmetika,  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman.
Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan  Gizi Pangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
69  Tahun  1999  tentang Label  dan  Iklan Pangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Kepala  Badan  POM  RI  Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Peraturan  Kepala  Badan  POM  RI  Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara  Produksi  Pangan  yang  Baik  untuk Industri Rumah Tangga .
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2
Kamus Besar Indonesia Cetakan 4 Tahun 1993.
Peraturan  Kepala  Badan  POM  RI  No HK.05.52.0685  Tahun  2005  tentang Ketentuan  Pokok  Pengawasan  Pangan Fungsional .
Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  79/
Men.Kes/Per/II/78  tentang Label  dan Periklanan Makanan.