## ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN

## DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANGKAPURA
Abdul Halim 1 , Zainul Zaki 2
1,2 STAI Hasan Jufri Bawean
1 tangguhpejuang479@gmail.com 2 zainulzaki18@gmail.com
Abstract : In the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379  of  2018  concerning  instructions  for  implementing  pre-marital  marriage guidance  for  prospective  brides  and  grooms,  it  is  emphasized  that  this guidance  is  a  real  seriousness  from  the  government  in  creating  a  strong  and harmonious family so as to produce happiness for the prospective bride and groom.  This decision is also implemented simultaneously in all provinces of Indonesia,  implemented  by  the  district  or  city  Ministry  of  Religion,  District Religious  Affairs  Office  (KUA)  or  other  institutions.    The  discussion  in  this research  is  pre-marital  guidance  at  the  Sangkapura  District  Religious  Affairs Office,  broken  down  into  2  research  focuses,  namely:  (1)  How  is  the implementation of pre-marital guidance for prospective brides and grooms at the Sangkapura District KUA?  2) What are the obstacles in implementing the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 in the KUA of Sangkapura District?  The research objectives are (1) to determine the implementation of pre-marital guidance for prospective brides and  grooms  in  the  KUA  of  Sangkapura  District.    (2)  mention  what  are  the obstacles  in  implementing  the  Decree  of  the  Director  General  of  Islamic Community  Guidance  Number  379  of  2018  in  the  KUA  of  Sangkapura District.  The research method uses an empirically based qualitative approach. Data  collection  uses  interview,  observation  and  documentation  methods. Data  is  analyzed  by  organizing  the  data,  arranging  it  into  patterns,  choosing what is important to examine, and making conclusions.  Data validation uses observation extension, increased persistence, and triangulation.  The results of this  research  show  that:  (1)  Premarital  guidance  at  the  KUA  Sangkapura District consists of two guidance models, namely (a) face-to-face guidance by bringing in speakers from the Gresik Ministry of Religion and (b) independent guidance carried out by the KUA.   (2) Obstacles in implementing premarital guidance according to the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number  379  of  2018  consist  of  two  obstacle  factors,  namely:  the  organizer factor and the bride and groom factor.
Keywords : Implementation, Premarital Guidance, KUA Sangkapura District
Abstrak: Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  Bagi  Calon Pengantin menegaskan bahwa program bimbingan pranikah merupakan wujud kesungguhan  yang  nyata  dari  pemerintah  untuk  mewujudkan  keluarga  yang kokoh  dan  harmonis  sehingga  menghasilkan  kebahagiaan  bagi  para  calon pengantin.  Keputusan  ini  diberlakukan  secara  serentak  di  seluruh  provinsi Indonesia.  Diselenggarakan  oleh  Kementrian  Agama  kabupaten  atau  kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) atau lembaga lainnya. Pembahasan dalam  penelitian  ini  adalah  bimbingan  pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Sangkapura.  Diuraikan  menjadi  2  fokus  penelitian  yaitu:  (1) Bagaimana  implementasi  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  bagi  calon pengantin  di  KUA  Kecamatan  Sangkapura?.  (2)  Apa  hambatan  dalam penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di  KUA  Kecamatan  Sangkapura  tersebut?.  Tujuan  penelitian  untuk  (1) mengetahui  implementasi  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  bagi  calon pengantin di KUA Kecamatan Sangkapura. (2)  menginventarisi apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Sangkapura . Metode penelitian menggunakan  jenis  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Data  dianalisis    dengan  mengorganisasikan  data,  menyusun  ke dalam bentuk pola, memilih mana yang penting dengan ditelaah, dan membuat kesimpulan.  Validasi  data  menggunakan  perpanjangan  pengamatan, peningkatan  ketekunan,  dan  tringulasi. Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan bahwa:  (1)  Bimbingan  pranikah  di  KUA  Kecamatan  Sangkapura  terdiri  dari dua model bimbingan yaitu (a) bimbingan tatap muka dengan mendatangkan pemateri dari Kemenag Gresik dan (b) bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh  KUA  Sangkapura.  (2)  Hambatan  dalam  terlaksananya  bimbingan pranikah  terdiri  dari  dua  faktor  yaitu:  faktor  penyelenggara  dan  faktor  calon pengantin. Kata  Kunci :  Implementasi,  Bimbingan  Pranikah,  KUA  Kecamatan Sangkapura

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  sangat  komprehensif  dan  ideal  dalam mengatur  segala  urusan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  secara  individu maupun  sosial.  Islam  juga  mengatur  dari  perkara  yang  kecil  sampai  kepada perkara yang besar agar kehidupan manusia bisa dijalani dengan tentram dan damai.  Allah  SWT  memberi  wahyu  pada  Nabi  Muhammad  SAW  sehingga wahyu  tersebut  menjadi  sandaran  dan  aturan  hidup  ( rule  of  life )  bagi  manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam
hubungan sosial antar sesama manusia dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.
Dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara pria dan  wanita,  Islam  mengatur  aturan  khusus  yang  mengikat  dalam  pernikahan. Nikah  secara  bahasa  berarti  kumpul  sedangkan  secara  istilah  adalah  sebuah akad  yang  membolehkan  keduanya  baik  pria  dan  wanita  mengambil kenikmatan  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan  yang  akan  menimbulkan sebuah kebahagian bagi keduanya 1 .
Kebahagiaan merupakan suatu harapan  setiap manusia terlebih dalam urusan  rumah  tangga.  Bahagia  yang  dibingkai  dalam  suasana  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah ,  harmonis,  dan  penuh  kasih  antara  keduanya. Pernikahan  bukan  suatu  perkara  yang  mudah  untuk  dijalani,  karena  dalam pernikahan ada proses dalam menyatukan antara dua karakter dan kepribadian yang berbeda. Selain itu, kedua belah pihak juga harus sama-sama memahami kewajiban serta hak yang harus mereka laksanakan dengan baik, oleh karena itu dalam  rumah  tangga  sering  terjadi  permasalahan  dan  konflik,  dari  hal  yang sepele sampai kepada perkara besar dimana hal itu menjadi faktor perpecahan antara suami istri yang berujung kepada kasus penceraian.
Penceraian dalam Islam merupakan perkara yang walaupun dibolehkan tapi tidak disukai. Islam memberi solusi bagi pasangan yang sedang bermasalah untuk  melakukan  mediasi  dengan  cara  menunjuk  penengah  dari  pihak  yang disepakati, untuk memperbaiki hubungan dan mencegah perceraian.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa  Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara  pria  dan  wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. 2 Selain  itu, Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memaparkan  bahwa  pernikahan  berarti  akad yang  kuat  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  berbuah ibadah. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di  pasal 7 ayat 1 berbunyi: Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  berusia  19 (sembilan belas) tahun. 3
Progresi di atas yang semula diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, berubah menjadi 19 tahun baik untuk  laki-laki  ataupun  perempuan.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh
1 Busthomy, Kamus Fiqh (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), 383.
2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1
3 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7
pertimbangan maraknya kasus pernikahan di usia dini berdampak buruk pada kemampuan  mereka  dalam  mengarungi  rumah  tangga  yang  tidak  mudah, memberi  hak  pendidikan  pada  usia  belajar,  dan  banyak  hal  lain  termasuk  di antaranya  pertimbangan  medis  terkait  risiko  kehamilan  di  usia  dini  bagi perempuan.
Kematangan usia dalam pernikahan diharapkan bisa menjadi solusi bagi setiap  pasangan  dalam  menyelesaikan  setiap  problematika  rumah  tangga, memberi  kesempatan  mereka  untuk    siap  menjadi  calon  orang  tua,  sehingga kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup lebih nyata didapatkan. Rumah tangga yang harmonis dan Bahagia akan melahirkan keturunan yang sehat, cerdas dan terdidik,  sehingga  berkontribusi  dalam  mempersiapkan  sumber  daya  manusia yang diharapkan oleh keluarga besar, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, harus  ada  lembaga  yang  memberi  penyuluhan  serta  pembinaan  terkait pernikahan  dengan  harapan  dapat  menjadi  bekal  bagi  calon  mempelai  untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depannya.
Arahan  dan  bimbingan  pranikah  bagi  calon  pengantin  ini  merupakan layanan  sosial  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  yang  ingin  melangsungkan pernikahan,  pemyuluhan  ini  dilaksanakan  tanpa  adanya  pemungutan  dana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang  prakteknya  berpartner  dengan  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian Pernikahan 4 .
Pada  tahun  2013  terbit  Peraturan  dari  Direktur  Jendral  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.  II/542  tahun  2013  tentang  pedoman penyelenggaraan  kursus  pranikah  yang  kemudian  mengalami  pembaharuan dengan  Keputusan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  881  Tahun 2017,  kemudian  mengalami  revisi  kembali  menjadi  Keputusan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  yang  berisi petunjuk  pelaksanaan  bimbingan  pernikahan  pranikah  bagi  calon  pengantin. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam tindakan administrasi yang  mempunyai  sasaran  yang  ditentukan    berupa  program  yang  teratur. Adapun  pembiayaan  dalam  kegiatan  sudah  disiapkan  untuk  keberhasilan terhadap sasaran 5 .
Dalam  Keputusan  tersebut  ditegaskan  bahwa  dalam  bimbingan  itu terdapat  keseriusan  yang  nyata  dari  pemerintah  dalam  mewujudkan  keluarga
4 Ega  Listiani, Implementasi  Kepdirjen  Bimas  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA  Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 9.
5 Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, d an Bagaimana,” Administrasi Publik 1, no. 1 (2010).
yang kokoh dan harmonis sehingga menghasilkan kebahagian bagi para calon pengantin.  Keputusan  ini  juga  di  berlakukan  secara  serentak  di  seluruh provinsi  di  Indonesia.  Dalam  keputusan  itu  juga  dinyatakan  bahwa  lembaga penyelenggara  dapat  melaksanakan  pelaporan  dan  tanggung  jawab  atas penerapan  bimbingan  pranikah  bagi  calon  pasangan  pengantin  yang  sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. 6
Pulau  Bawean  merupakan  bagian  teritorial  dari  Kabupaten  Gresik, terdiri dari dua kecamatan, memiliki  dua Kantor Urusan agama (KUA) yaitu KUA Kecamatan Sangkapura dan KUA Kecamatan Tambak. Kantor Urusan Agama  memiliki  peranan  penting  dalam  mengimplementasikan  keputusan program bimbingan pranikah dengan harapan mewujudkan rumah tangga yang bahagia  dan  mengurangi  kasus  penceraian.  Kalangan  masyarakan  Bawean kebanyakan  tidak  mengetahui  serta  tidak  begitu  sadar  dan  melek  terhadap hukum  di  Indonesia.  Kesadaran  mereka  terhadap  hukum  sangat  minim sehingga mereka menganggap hukum hanyalah suatu perkara normative yang tidak  begitu  aplikatif.  Sebagian  masyarakat  tidak  menyadari  atas  manfaat  dari suatu aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah.
Maraknya pernikahan usia dini masih terus terjadi di tengah masyarakat yang  disebabkan  bebetapa  faktor  baik  dari  faktor  pendidikan,  ekonomi,  dan pergaulan  bebas.  Sementara  itu,  Pemerintah  mengkhawatirkan  kelangsungan kehidupan  bagi  pengantin  yang  menikah  di  usia  dini.  Pernikahan  usia  dini sudah merupakan suatu diskursus bagi sebagian masyarakat bawean terutama masyarakat pegunungan. Pernikahan biasanya dilangsungkan setelah anak lulus sekolah SMA yang rata-rata masih berusia 17-18 tahun.
Selain  itu,  kasus  penceraian  di  Bawean  cukup  tinggi,  terjadinya penceraian  dikarenakan  kurang  siapnya  pasangan  dalam  menjalani  rumah tangga,  banyaknya  terjadi  problematika  keluarga  yang  tidak  terselesaikan, faktor  ekonomi,  dan  kurangnya  pengetahuan  dalam  menghadapi  kehidupan berumah  tangga.  Informasi  ini  sesuai  dengan  data  penceraian  yang  penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Bawean dari tahun 2019 sampai 2022. Setiap tahunnya masih terdapat penceraian yang cukup tinggi seperti tabel berikut:
Tabel 1.1
Data Penceraian PA Bawean Tahun 2019-2022
6 Lihat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pranikah bagi Calon Pengantin.
Sumber: Dokumen tahunan perkara penceraian di Pengadilan Agama Bawean. 7
Grafik  di  atas  menunjukkan  tingginya  perkara  penceraian  di  Bawean, yang  menggambarkan  kurangnya  kualitas  pemahaman  makna  pernikahan. Calon pengantin yang akan menikah seharusnya sudah menyiapkan segala hal- hal  yang  berkaitan  dengan  pernikahan  terutama  pengetahuan  maupun pemahaman  pasangan  tentang  pernikahan.  Seharusnya  mereka  memiliki beberapa rencana sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan agar tercipta rumah  tangga  yang  harmonis.  Keadaan  yang  seperti  ini  sangat  dikhawatirkan terutama oleh Kementrian Agama, karena rumah tangga termasuk unsur dan piranti yang utama dalam membangun sumber daya manusia.
Dengan  demikian,  calon  pengantin  yang  berencana  menikah  harus mendapatkan  bimbingan  pranikah  dari  lembaga  yang  ditentukan  oleh Kementrian  Agama  seperti  Kantor  Urusan  Agama.  KUA  Kecamatan Sangkapura  merupakan  instansi  yang  sudah  melaksanakan  kebijakan  terkait bimbingan  pranikah  bagi  calon  pengantin,  dengan  harapan  para  calon pengantin  dapat  menghadapi  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis selamanya.  Meskipun,  permasalahan  dalam  rumah  tangga  sering  ada,  mereka bisa menyelesaikan dengan damai bukan dengan jenjang perceraian. Bimbingan pranikah ini juga sangat penting bagi calon mempelai usia yang belum matang dengan  bimbingan  tersebut  tentu  mereka  bisa  membangun  ikatan  yang  baik dan kekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

## Kajian Teori
1. Pengertian Implementasi
7 Surat Balasan Permohonan Data Penelitian, Pengadilan Agama, Nomor W13-A35/211/HM.00/ 01/ 2023, Tanggal 25 Januari 2023.
2019 2020 2021 2022 Cerai Gugat 138 82 131 126 Cerai Talak 34 23 33 18 Jumlah Cerai 161 105 164 144 138 82 131 126 34 23 33 18 161 105 164 144 0 50 100 150 200 DATA  P E N C E R A IA N  PA  B AW EA N Cerai Gugat Cerai Talak
Jumlah Cerai
Implementasi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  berarti pelaksanaan  atau  penerapan. 8 Sedangkan  secara  etimologis  implementasi ialah  suatu  aktivitas  yang  terikat  dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan melalui  sarana  untuk  mendapatkan  hasil.  Selain  itu,  implementasi merupakan  suatu  tindakan  pelaksanaan  dalam  sebuah  kebijakan  baik  dari individu, kelompok, dan pemerintah. Implementasi dapat di pahami jika di hubungkan dengan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan. Implementasi merupakan  suatu  prosedur  sebuah  proses  kebijakan  yang  telah  ditetapkan undang-undang.  Implementasi  berarti  suatu  aksi  penerapan  pada  undang- undang yang terdiri dari prosedur, aktor dan organisasi untuk menjalankan keputusan  yang  berupaya  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  kebijakan tersebut 9 .
Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier,  memaparkan  bahwa implementasi  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  timbul  setelah  sahnya peraturan  maupun  kebijakan  pemerintah,  dengan  upaya  administrasi  yang akan mewujudkan akibat yang nyata pada masyarakat 10 . Dengan demikian, sebuah  peraturan,  keputusan  dan  kebijakan  yang  sudah  disahkan  oleh pejabat  pemerintah  harus  di  terapkan  guna  untuk  memberikan  dampak positif pada masyarakat yang sesuai dengan harapan pemerintah. Pernyataan mereka  dapat  diartikan  bahwa  implementasi  adalah  suatu  penerapan program  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  tujuan  peraturan maupun  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  yang  menghasilkan  dampak positif bagi masyarakat.
Selain  itu,  Grindle  juga  menyumbangkan  penjelasan  secara  umum, Implementasi  ialah  terbentuknya  sebuah  hubungan  ( linkage )  yang  dapat meringankan  tujuan  dari  suatu  kebijakan  bisa  direalisasikan  berupa  hasil suatu  program  pemerintah.  Tugas  implementasi  melepaskan  terbentuknya
“ a  policy  delivery  system ”  dimana  sarana  yang  di bentuk  serta  dilaksanakan dengan  keinginan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan 11 .  Dengan  demikian, Implementasi  merupakan  bentuk  sebuah  kaitan  yang  mempermudah mencapai tujuan peraturan.
Van Meter dan Van Hom menjamin bahwa pelaksanaan pendekatan menjadi  gerakan  yang  dibuat  oleh  orang-orang  dan  pemerintah  yang diperintahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan strategi.
8 https://kbbi.web.id/implementasi, diakses tanggal 23 Januari 2023 jam 23.25.
9 Rulinawaty Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik (Makasar : Kendai Aksara, 2018), 4.
10 Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 3.
11 Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik , 7.
Arti penting aktivitas di sini adalah upaya untuk mengubah pilihan menjadi aktivitas  fungsional  dengan  waktu  tertentu  atau  melanjutkan  upaya  untuk mencapai segala bentuk dan tetap mengudara dengan pilihan strategi. Perlu ditekankan  di  sini  bahwa  tahap  eksekusi  strategi  belum  selesai  sebelum tujuan  dan  ide  ditetapkan  atau  ditentukan  oleh  pilihan  strategi 12 .  Dengan demikian,  tahap  eksekusi  setelah  undang-undang  ditetapkan  tersebut. Implementasi  kebijakan  merupakan  kriteria  yang  berpengaruh  pada pencapaian suatu peraturan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.
Implementasi dapat dipahami dengan menggunakan suatu teori atau model pemikiran para ahli. Teori menjelaskan dengan gambaran yang penuh mengenai suatu objek, situasi, dan proses. Terdapat beberapa unsur terkait objek,  situasi  atau  proses  yang  saling  berkaitan.  Unsur  kerangka  sistem implementasi  kebijakan  diantaranya:  kebijakan  yang  dilaksanakan,  adanya target  grups artinya  sekelompok  masyarakat  yang  menjadi  objek  sasaran, dengan  harapan  mendapatkan  manfaat  dari  kebijakan  dengan  perubahan yang  meningkat.  Adanya  unsur  pelaku  dari  perorangan  atau  organisasi dalam  penerapan,  pengelolaan,  serta  mengawasi  berjalannya  implementasi tersebut, dan adanya faktor sosial, fisik, budaya, dan politik (lingkungan). 13
Edward III berteori suatau sistem yang mempengaruhi implementasi kebijakan  yaitu  komunikasi,  sumber-sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi 14 .  Teori  Edward  III  berfokus  pada  kesuksesan  maupun kekandasan pada implementasi kebijakan bersangkutan terhadap kelompok yang mengimplementasikan kebijakan.
2. Bimbingan Pranikah
a. Pengertian Bimbingan Pranikah Bimbingan dalam  KBBI  berarti  “petunjuk  (penjelasan)  cara mengerjakan  sesuatu” 15 .  Bimbingan  merupakan  suatu  kegiatan  dengan memberikan penjelasan atau petunjuk tatacara untuk mengerjakan suatu pekerjaan  atau  perbuatan  kepada  perorangan  atau  kelompok.  Dengan demikian, bimbingan merupakan proses layanan yang disalurkan kepada individu-individu  agar  dapat  membantu  mereka  mendapatkan  wawasan lebih luas baik dalam pengetahuan maupun keterampilan.
Bimbingan  pranikah  merupakan  program  pengarahan  yang berencana  untuk  memberikan  arahan,  memahami,  menyikapi  konsep
12 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 37.
13 Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik . 14 Ibid., 71.
15 Alifah  Nurfauziyah,  “Bimbingan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  Dalam  Mewujudkan  Keluarga Sakinah,” Irsyad 5, no. 4 (2017).
pernikahan  dan  kehidupan  sehari-hari  yang  ketat  sebagai  sumber perspektif  untuk  mempersiapkan  pernikahan  yang  mereka  butuhkan. Bimbingan  adalah  mempersiapkan  bekal  informasi  dan  kemampuan dengan  memberikan  data  tentang  perkawinan  yang  dapat  menjaga  dan memelihara hubungan pasangan yang melakukan perkawinan dan dapat hidup  berkeluarga  mengingat  pekerjaan  dan  pekerjaannya  dalam keluarga. 16
Bimbingan  pranikah  bagian  yang  sangat  penting  bagi  calon pengantin.  Dengan  mengikuti  bimbingan,  calon  pengantin  dapat mengetahui hal yang datang dalam rumah tangga serta bisa  mengetahui solusi  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  terjadi.  Selain  itu, dengan  mengikuti  bimbingan  pranikah  calon  pengantin  dapat berkembang dan mandiri watak kedewasaannya dengan perihal tersebut bisa  calon  pengantin  dapat  berdamai  dengan  saling  mengerti  dengan komunikasi yang pengertian dan saling menghargai. Calon pengantin juga mengetahui tatacara dalam mempertahankan pernikahan selama-lamanya serta  dapat  mewujudkan  keluarga  yang sakinah,  mawaddah, dan rahmah dengan  ridha  Allah  SWT. 17 Maka  dari  itu,  bimbingan  pranikah  ini seharusnya  diwajibkan  bagi  calon  pengantin  agar  dapat  meminimalisir angka  penceraian  serta  agar  dapat  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab terhadap keluarga baik suami kepada istri, istri kepada suami, dan suami- istri kepada anak-anaknya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  empiris,  dimana  Penulis  mengumpulkan  data  tentang  keputusan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terkait  bimbingan  pranikah  yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Sangkapura.
Data  selanjutnya  yang  Penulis  kumpulkan  adalah  implementasi keputusan  tersebut  di  kecamatan  Sangkapura  dan  hambatan-hambatan  yang dialami  dalam  proses  tersebut.  Data-data  tersebut  penulis  analisis    dengan mengorganisasikan data, menentukan data yang dianggap relevan dengan cara ditelaah  dan  dibuat  kesimpulan.  Validasi  data  menggunakan  observasi, wawancara dan triangulasi data.
16 Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik .
17 Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.”

## Hasil dan Diskusi
Implementasi  Bimbingan  Pranikah  di  KUA  Kecamatan  Sangkapura Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  nomor  379  tahun  2018 memaparkan peraturan dalam penerapan bimbingan pranikah untuk ketahanan serta membangun keluarga dengan mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia bagi keluarga muslim di Indonesia. 18 Keluarga merupakan sebuah fondasi yang sangat  penting  dalam  membangun  sumber  daya  manusia.  Dengan  demikian, keluarga  yang  tangguh  atau  kokoh  merupakan  suatu  hal  yang  dibutuhkan mendasar dalam Negara.
Program  bimbingan  pranikah  merupakan  suatu  wujud  kesungguhan Kementrian  Agama  dalam  mewujudkan  keluarga  yang  harmonis,  kesadaran bersama,  sehat,  berkualitas,  mampu  mengatasi  konflik,  dan  terampil  dalam menghadapi kehidupan global yang semakin berat  bagi para calon pengantin atau  bagi  para  remaja  yang  usianya  sudah  masuk  usia  nikah.  Bimbingan Pranikah  merupakan  program  yang  wajib  di  ikuti  oleh  calon  pengantin  yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama. Calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Sangkapura wajib mengikuti bimbingan pranikah sebagai persyaratan untuk mengambil buku nikah yang disediakan oleh KUA. Ditinjau dari  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  nomor  379  tahun  2018  pada BAB  II  Penyelengg araan  poin  A  angka  8  memaparkan  bahwa  “dalam pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  bagi  calon  pengantin  berupa: Bimbingan  secara  tatap  muka  dan  bimbingan  secara  mandiri”. 19 Dari  hasil wawancara,  KUA  Sangkapura  juga  telah  menerapkan  dua  model  bimbingan tersebut yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan secara mandiri.

## 1. Bimbingan
a. Bimbingan Tatap Muka
Bimbingan  dengan  sistem  Tatap  Muka  merupakan  model bimbingan yang tertera dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun  2018,  tertuang  dalam  Bab  II  penyelenggaraan  poin  B.  Sistem Bimbingan ini  merupakan bimbingan yang berbentuk kelas, terdiri dari pemateri  dan  peserta  bimbingan.  Pemateri  dalam  bimbingan  ini difasilitasi  oleh  Bimas  Islam  Kabupaten  Gresik,  kemudian  pesertanya ialah  para  calon  pengantin  yang  sudah  mendaftar  di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Sangkapura.
18 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyharakat Islam Nomor 379 tahun 2018.
19 Ibid
Ditinjau  dari  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  nomor 379 tahun 2018 BAB II Penyelenggaraan Poin B Bimbingan tatap muka ada beberapa angka diantaranya:
1) “ Bimbingan  tatap  muka  seharusnya  dilaksanakan  selama  16  jam pelajaran  (JPL)  dengan  merujuk  pada  modul  yang  telah  diterbitkan oleh  Kementrian Agama”.  Kepala  KUA  Kecamatan  Sangkapura mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  bimbingan  dengan  sistem  ini dibutuhkan waktu 2 hari berturut-turut. 20
2) “ Narasumber  bimbingan  pranikah  bagi  calon  pengantin  minimal  2
(dua)  orang  yaitu  narasumber  yang  telah  mendapatkan  sertifikat bimbingan  teknis  fasilitator  bimbingan  bagi  calon  pengantin  yang  di selenggarakan  oleh  Kemenag  atau  lembaga  yang  telah  mendapatkan izin dari Kemenag”. Hal ini sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di KUA Sangkapura . Dari hasil wawancara, “pemateri dalam bimbingan tatap muka berasal dari fasilitator penyuluh atau fasilitator dari Bimas Islam Kemenag Gresik”. 21 Maka dari itu, penyampaian materi terkait perkawinan  narasumbernya  berasal  dari  Kementrian  Agama  Gresik dan dalam materi yang menyampaikan terkait kesehatan itu sudah dari Puskemas Sangkapura.
3) “Bimbingan tatap muka dilak sanakan selama dua hari secara berturut dengan memanfaatkan hari libur KUA yaitu hari sabtu dan hari ahad”.
KUA Sangkapura sudah melaksanakan bimbingan tatap muka yang di tempuh  selama  dua  hari  tutur  kepala  KUA  Sangkapura. 22 Maka dengan  demikian,  bagi  para  calon  pengantin  yang  mengikuti bimbingan tatap muka harus menjalani pelajaran selama 16 jam yang di tempuh selama dua hari secara berturut-turut.
4) Bimbingan perkawinan yang bermodel tatap muka dilaksanakan sesuai waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  pihak  penyelenggara  tepatnya sebelum  akad  pernikahan.  Dari  hasil  wawancara,  bimbingan  tatap muka yang dilaksanakan di KUA Sangkapura sebanyak dua kali dalam setahun namun disebabkan oleh jarak yang jauh antara penyelenggara yaitu  fasilitator  dari  Bimas  Islam  Kabupaten  Gresik  dengan  KUA Sangkapura  serta  keadaan  alam  laut  yang  tidak  tentu,  maka  dalam bimbingan pranikah tatap muka hanya terlaksana sekali dalam setahun.
20 Moh. Ali Masyhar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Wawancara , 29 Mei 2023.
21 Ibid..
5) “Tempat  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan atau di Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  penyelenggara.  Secara  teknis pelaksanaan bimbingan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah”.  Kepala  KUA  Kecamatan  Sangkapura  menyatakan  bahwa bimbingan  ini  dilaksanakan  di  dalam  kelas  dengan  meminjam  ruang kelas  atau  aula  lembaga  pendidikan,  karena  KUA  tidak  memiliki tempat  yang  standar  memenuhi  30  orang. 23 Dengan  demikian  KUA Kecamatan  Sangkapura  menempatkan  pelaksanaan  bimbingan  tatap muka  dalam  kelas  yang  meminjam  ke  lembaga  pendidikan  yang standar memenuhi 30 orang setiap kelas.
6) “Peserta dalam bimbingan tatap muka maksimal 25 pasang/50 orang calon  pengantin,  dalam  pelaksanaannya  dapat  disatukan  dengan beberapa  kecamatan  serta  dikoordinasikan  oleh  Kepala  Seksi  Bimas Islam  Kabupaten/Kota  Gresik”.  Dalam  hal  ini,  peserta  yang mengikuti  bimbingan  tatap  muka  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Sangkapura ialah 4 (empat) angkatan calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran di KUA Sangkapura. 1 angkatan terdiri dari 30 orang atau 15 Pasangan. Jadi dalam 4 angkatan terdiri dari 120 orang  atau  60  pasangan  calon  pengantin.  Dengan  demikian,  dalam pelaksanaan  bimbingan  tatap  muka  yang  diselenggarakan  oleh  KUA Kecamatan Sangkapura setiap tahunnya terdiri dari 120 orang atau 60 pasangan calon pengantin.
Metode  yang  digunakan  dalam  bimbingan  adalah  metode monolog  atau  ceramah,  kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi.  Metode monolog  merupakan  suatu  metode  dengan  cara  penyampaian  materi- materi  dari  pemateri  kepada  peserta  secara  lisan  sesuai  dengan  modul yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Agama.  Metode  ceramah  dilakukan oleh pembimbing untuk mempermudah para peserta memahami materi yang  disampaikan.  Setelah  itu,  Pemateri  atau  pembimbing  melanjutkan dengan metode diskusi dengan sesi tanya jawab.
Diskusi  merupakan  suatu  perihal  yang  harus  terlaksana  dalam penyampaian  materi  apapun,  agar  tidak  ada  kemiringan  pemahaman terkait  materi  yang  telah  disampaikan.  Berdiskusi  dilakukan  setelah pemateri  memaparkan  materi  dengan  metode  ceramah.  Tanya  jawab dilakukan  apabila  ada  peserta  bimbingan  yang  bertanya  terkait  materi
23 Ibid., 06 Juli 2023.
yang  sudah  disampaikan.  Kemudian  dengan  pertanyaan  tersebut  nanti bakal  ada  jawaban  dari  pemateri  dan  sanggahan  dari  peserta  yang bertanya sehingga menciptakan diskusi yang bakal memperluas wawasan dan menimbulkan keakraban antara peserta bimbingan dengan pemateri bimbingan.
Para  calon  pengantin  yang  mengikuti  bimbingan  tatap  muka memperoleh buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang di terbitkan oleh  Kementrian  Agama  serta mendapatkan Sertifikat yang  ditandatangani  oleh  penyelenggara.  Dengan  demikian,  para  calon pengantin  yang  mengikuti  bimbingan  tatap  muka  mendaptakna  buku bacaan mandiri tentang pernikahan dan mendapat kenang-kenangan hasil bimbingan yang berupa sertifikat dari penyelenggara.
b. Bimbingan Mandiri
Bimbingan  Mandiri  merupakan  bimbingan  yang  dilakukan  oleh pihak  KUA  sebagai  pengganti  dari  bimbingan  tatap  muka,  bagi  para calon  pengantin  yang  tidak  mengikuti  bimbingan  tatap  muka.  Kepala KUA  Sangkapura  mengatakan  bahwa  bimbingan  mandiri  dilaksanakan ketika  calon  pengantin  melakukan  validasi  data  atau  dalam  masa melengkapi  data  yang  diperlukan  serta  yang  harus  dicantumkan  sebagai persyaratan yang telah ditentukan. 24
Ditinjau  dari  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  nomor 379  tahun  2018  BAB  II  Penyelenggaraan  Poin  C  Bimbingan  Mandiri terdiri dari beberapa angka di antaranya:
1) “ Calon  pengantin  yang  tidak  bisa  mengikuti  bimbingan  tatap  muka, maka diberi kesempatan untuk mengikuti bimbingan secara mandiri”.
Hal ini sudah dilaksanakan oleh KUA Sangkapura terutama bagi calon yang  tidak  mengikuti  bimbingan  tatap  muka.  Penghulu  memberikan penasihatan kepada calon pengantin pada saat melakukan pendaftaran nikah.
2) “Bimbingan mandiri hanya bisa dilaksan akan di KUA tipologi D1 dan D2”.  KUA  Kecamatan  Sangkapura  sudah  masuk  kategori  KUA tipologi  D1  dan  D2  di  wilayah  Kabupaten  Gresik  Provinsi  Jawa Timur.
3) “Dalam  pelaksanaan  bimbingan  mandiri  peserta  bimbingan mendapatkan Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Pada waktu calon pengantin mendaftar nikah di KUA, calon
24 Ibid., 29 Mei 2023
pengantin  memperoleh  bimbingan  perkawinan  pranikah  terkait dengan  dasar-dasar  perkawinan,  peraturan  undang-undang  yang berhubungan  dengan  kekeluargaan  dan  membangun  keluarga sakinah”.  Kepala  KUA  Sangkapura  menyatakan  bahwa  bimbingan mandiri  itu  bersifat  mandiri  serta  tidak  mendapat  anggaran  seperti bimbingan  tatap  muka.  Maka  dari  itu,  calon  pengantin  yang melaksanakan  bimbingan  mandiri  tidak  memperoleh  buku  bacaan mandiri  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Agama. 25 Kepala  KUA Sangkapura  mengataka n  bahwa  “Bimbingan  pranikah  mandiri  yang dilaksanakan  oleh  KUA  diberlakukan  kepada  setiap  calon  pengantin yang  mendaftar  ke  KUA.  Di  samping  melakukan  validasi  data  yang harus  dilengkapi  oleh  keduanya  di  sela-sela  tersebut  penghulu memberikan  bimbingan  pranikah  seputar  pembinaan  rumah  tangga, kewajiban  rumah  tangga,  problematika  yang  sering  terjadi  di  rumah tangga dan hak dan kewajiban suami istri. Dengan tujuan menyiapkan calon  pengantin  untuk  menghadapi  problematika  yang  ada  dalam rumah tangga sehingga mengambil solusi agar tetap utuh”. 26
Kepala KUA Sangkapura mengatakan bahwa “bimbingan mandiri dilaksanakan  dengan  menggunakan  dua  metode  yaitu  penasihatan  dan tanya  jawab  dengan  durasi  minimal  30  menit”. 27 Dengan  demikian, pelaksanaan  bimbingan  pranikah  mandiri  di  KUA  Sangkapura  tidak sampai  memakan  waktu  5  jam  sesuai  standar  yang  telah  ditentukan  di Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  nomor  379  tahun  2018.  Dalam  hal  ini KUA  Sangkapura  hanya  menyampaikan  hal  yang  dianggap  penting  lalu dilanjutkan  dengan  sistem  tanya  jawab  antara  calon  pengantin  dan penasehat  dengan  durasi  waktu  kurang  lebih  30  menit.  Bimbingan mandiri  merupakan  bimbingan  yang  menjadi  pilihan  para  calon pengantin, karena pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun.

## 2. Faktor Penghambat
Terdapat dua faktor penghambat terlaksananya bimbingan pranikah di  KUA  Kecamatan  Sangkapura.  Menurut  hasil  wawancara  yang  sudah peneliti  deskripsikan,  dua  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Faktor dari Penyelenggara
25 Ibid., 06 Juli 2023
26 Ibid., 29 Mei 2023.
27 Ibid.
1) Jarak Fasilitator Bimas Islam dengan KUA Kecamatan Sangkapura.
Kepala  KUA  Kecamatan  Sangkapura  menyampaikan  bahwa “Bimbingan tatap muka mestinya  dilaksanakan  2 kali  dalam setahun, namun  hanya  terlaksana  satu  kali  dalam  setahun  dikarenakan  jarak yang  terlalu  jauh  antara  Fasilitator  Bimas  Islam  Kabupaten  Gresik dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura”. 28 Letak KUA Kecamatan  Sangkapura  berada  di  kepulauan  bagian  dari  Kabupaten Gresik.  Dengan  demikian,  fasilitator  yang  berasal  dari  Kabupaten Gresik harus menyeberang melewati transportasi laut. Keadaan cuaca yang sering berubah atau ekstrim untuk dilewati menjadikan fasilitator tertunda  dan  menghambat  dalam  pelaksanaan  bimbingan  pranikah tatap muka di KUA Kecamatan Sangkapura.
2) Fasilitas yang belum memadai
Fasilitas  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangkapura Masih belum memadai khususnya ruangan untuk tempat pelaksanaan bimbingan  pranikah.  Namun  pelaksanaannya  bimbingan  tatap  muka dilakukan  dengan  meminjam  ruangan  kelas  atau  aula  lembaga pendidikan.  Dengan  kurangnya  fasilitas  dapat  menghambat  program bimbingan pranikah.

## 3) Kurangnya sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  suatu  cara  dalam  meningkatkan pengetahuan  dan  minat  masyarakat  untuk  mengikuti  bimbingan pranikah.  Di  Bawean  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum mengetahui adanya bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan  setempat.  Selain  itu,  ada  beberapa  masyarakat  yang menganggap bahwa bimbingan pernikahan ini tidak mereka butuhkan. Hal ini menjadi sebab kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti program bimbingan pernikahan.
b. Faktor calon pengantin
Rendahnya  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  para  calon  pengantin untuk  mengikuti  sesi  bimbingan  pranikah  yang  telah  dijadwalkan terutama dalam bimbingan tatap muka. KUA sebagai penyelenggara telah mengirimkan  undangan  kepada  para  calon  pengantin  untuk  mengikuti sesi  bimbingan  pranikah,  namun  banyak  calon  pengantin  enggan  untuk menghadiri undangan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak relevan
28 Ibid., 29 Mei 2023.
dan mendesak, seperti redaksi “ ada halangan ” , atau salah satu pasangan masih berada di luar pulau, dan sebagainya.

## Kesimpulan
Bimbingan  pranikah  di  KUA  Kecamatan  Sangkapura  terdiri  dari  dua model  bimbingan  yaitu  (a)  bimbingan  tatap  muka  dengan  mendatangkan pemateri dari Kemenag Gresik, dan (b) bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh  KUA.  Sedangkan  hambatan  dalam  terlaksananya  Keputusan  Direktur Jenderal  Bimas  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang  bimbingan  pranikah terdiri  dari  dua  faktor  yaitu:  (a)  faktor  penyelenggara,  berupa  jarak  fasilitator Bimas  Islam  dengan  KUA  Kecamatan  Sangkapura,  fasilitas  yang  belum memadai,  dan  kurangnya  sosialisasi,  dan  (b)  faktor  calon  pengantin,  berupa rendahnya  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  para  calon  pengantin  terhadap undangan  KUA  Sangkapura  sebagai  penyelenggara  guna  mengikuti  sesi bimbingan pranikah terjadwal, terutama pada sesi tatap muka, dengan berbagai alasan yang tidak relevan dan mendesak, seperti redaksi “ ada halangan ” , atau salah satu pasangan masih berada di luar pulau, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Akib, Haedar.  “Implementasi  Kebijakan:  Apa.  Mengapa.  dan  Bagaimana.” Administrasi Publik 1. no. 1. 2010. Busthomy. Kamus Fiqh . Lirboyo: Lirboyo Press. 2014.
Kasmad,  Rulinawaty. Studi  Implementasi  Kebijakan  Publik .  Makasar  :  Kendai Aksara. 2018. Listiani, Ega. Implementasi  Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cikedal. Jiput. Menes . Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2021. Nurfauziyah, Alifah.  “Bimbingan  Pranikah  Bagi  Calon  Pengantin  Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Irsyad 5. no. 4. 2017.
Pramono, Joko. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik . Surakarta: UNISRI Press. 2020.
Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung. 2006. https://kbbi.web.id/implementasi Masyhar,  Moh.  Ali.  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangkapura.
Wawancara . UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Pernikahan  Pranikah  bagi  Calon Pengantin
Surat Balasan Permohonan Data Penelitian. Pengadilan Agama. Nomor W13- A35/211/HM.00/ 01/ 2023. Tanggal 25 Januari 2023.