## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab  Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q
=  ts
=  k = j =  l = h =  m =  kh =  n
= d =  w
=  dz =  h
= r =  ’
= z
=  y = s =  sy Untuk Madd dan Diftong =  sh =  dl =  â (a panjang) =  th =  î (i panjang) =  zh =  û (u panjang) = ‘
=  aw
=  gh
=  ay

## ISI

## T RANSLITERASI
A RTIKEL
 239-268 Mustain Pertautan Teologi dan Politik: Kajian terhadap Aliran Religio-Politik Syi’ah dan Khawarij  269-294 Makrum Teologi Rasional: Telaah atas Pemikiran Kalam Muhammad Abduh  295-314 Halid Al-Kaff Perspektif Epistemologis Teologi Islam Liberal  295-314 Aswadi Teologi Liberalisme: Antara Cita-Cita dan Realita  315-330 Nurul Anam Mengurai Benang Kusut Indikasi Kematian Massal Eksistensi Tuhan di Abad Globalisasi  295-314 Mukhlis Islam dan Pemberontakan terhadap Status Quo: Telaah atas Pemikiran Teologi Sosial Ali Syariati  331-356 Asnawi Paham Teologi dan Visi Kebangsaan Masyarakat Lombok  357-382 Fawaizul Umam Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok  363-416
I NDEKS

## TEOLOGI LIBERALISME: ANTARA CITA-CITA DAN REALITA

## Aswadi 
__________________________________________________

## Abstract
The  aim  of  liberal  theology  was,  basically,  to  promote  the  freedom  of thought.  However,  it  also  can  be  trapped  into  an  authoritarian  system leading  to  tyranny  when  the  aim  is  forced.  It  was  true  in  the  case  of Mu’tazilite,  a  sect  that  is  considered  the  symbol  of  liberalism  in  Islamic theology. The sect, in one side, campaigned freedom of thought, but in other side, it  also applied mihnah, a tool of measuring the state theology. Yet, when mihnah was applied, the people had no freedom, even the caliph also participated to impose the idea that the Qur'an was created. As a result of the implementation of mihnah , there was the emergence of a gap, prolonged anxiety  and  tension  among  the  Islamic  society.  Hence,  their  opponents increased which in turn encouraged the Caliph al-Mutawakkil to launch a new  policy  to  cancel  the mihnah ,  then  ordered  the  people  to  follow muhadditsīn ,  the  majority  people  believing  in  the Hadits ,  as  well  as  a forerunner to the birth of the term ahl al-Sunna wa al-Jama‟a .
Keywords : Liberalisme  Theology, Mu‟tazilah, Mihnah ,  Rasionalis,
Kemakhlukan al-Qur‟an.
______________
S EJARAH teologi  Islam  telah  memperkenalkan  dua  kubu pemikiran  yang  saling  bertentangan. Pertama ,  golongan  yang berpikir  secara  rasional  ( ahl  al-ra`yi )  dan kedua ,  golongan  yang berpikir  secara  tradisional  ( ahl  al-hadîts ).  Dua  kerangka  berpikir itu  dapat  dijumpai  dalam  berbagai  literatur  keislaman,  seperti kitab-kitab  fiqh,  ushul  fiqh  maupun  teologi  Islam.  Corak  dan aspek  pemikiran  rasionalis  yang  terbentang  dalam  kitab-kitab fiqh  diwakili  oleh  mazhab  Hanafi,  sedang  aspek  pemikiran tradisionalis  diwakili  oleh  mazhab  Maliki,  bahkan  diwakili  oleh
 Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Dakwah  IAIN  Sunan  Ampel Surabaya. email: aswadi@sunan-ampel.ac.id
jumhur  ulama,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pengikut  mazhab Imam al-Syafi`i dan Hanbali. Sementara itu, dalam aspek teologi, kaum  tradisional  diwakili  oleh  aliran-aliran  Asy‟ariyah  dan Maturidiyah,  sedang  kaum  rasionalis  diwakili  oleh  kaum Mu‟tazilah. 1
Berbagai aliran terkemuka di antara aliran-aliran teologi Islam yang  muncul  di  kota  Bashrah  pada  abad  II  Hijriah  adalah al- Mu‟tazilah. 2 Aliran itu dikenal juga sebagai kaum rasionalis Islam , sebab  dalam  membahas  persoalan-persoalan  teologi  banyak menggunakan  akal,  bahkan  menurutnya  segala  pengetahuan dapat  diperoleh  dengan  perantaraan  akal, 3 sehingga  ada  pula yang  menganggapnya  sebagai kaum  liberalis  Islam .  Meskipun penyebutan kedua itu kurang tepat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kelompok yang disebut kaum liberal ini terbukti telah memaksa  kehendak  masyarakat  untuk  mengikuti  ajarannya  dan oleh  karenanya  tidak  luput  dari  lembaran  sejarah  hitam  yang memalukan  pemikiran  bebas. 4 Penyebutan  lain  telah diungkapkan  oleh  Harifuddin  Cawidu  sebagai  aliran  yang memiliki  ciri rasional-liberalis dan antroposentris .  Menurutnya,  ciri- ciri Rasional-Liberal Mu‟tazilah  terlihat  dengan  jelas  pada kepercayaan  mereka  terhadap  otoritas  akal  dalam  penetapan akidah.  Akal  bagi kaum Mu‟tazilah  mendapat  wewenang  yang lebih  besar  dari  wahyu. 5 Sedangkan,  ciri-ciri  yang  bersifat antroposentris, pada kaum Mu‟tazilah  terlihat  pada  keberpihakan mereka  kepada  kepentingan-kepentingan  manusia  dan  upaya membela  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  memikul
1 Hamka  Haq,  “Mihnah,  Trauma  Bagi  Kebebasan,” dalam Harian  Pagi
Fajar Ujung Pandang , no.13, tahun ke-15, (13 Oktober, 1995), 6.
2 Zuhdî Jârullah, Al-Mu’tazilah : a l-Ahliyyat li al-Nasyr wa al-Tauzî’ (Beirut: 1974), 1.
3 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), 38 dan 80.
4 Nurcholish  Madjid  (ed.), Khazanah  Intelektual  Islam (Jakarta:  Bulan Bintang, 1985), 21.
5 Harifuddin  Cawidu,  “Pemikiran  Islam  Klasik  (Teologi,  Filsafat  dan Tasawuf)”,  dalam Uswah nomor  2  Tahun  1992,  BPP  IKA  IAIN  Alauddin Ujung Pandang, 1992, 58.
335
tanggung  jawab  ( al-amânah ),  dalam  hal  ini  diperlakukan  secara adil oleh Tuhan. 6
Berdasarkan  fakta  sejarah  teologi  Islam,  aliran  Mu‟tazilah sejak  zaman  Khalifah  Abbasiah  pernah  mencapai  kejayaan  dan kehancuran.  Puncak  kejayaanya  pada  masa  al-Ma‟mûn,  al- Mu‟tashim  dan  al-Watsiq  (198-232  H/813-846  M), 7 terutama setelah dijadikannya sebagai aliran resmi negara pada tahun 827 M., 8 sedang  masa  kehancurannya  sejak  jaman  al-Mutawakkil (232-247 H/846-861 M.). 9 Dalam ajaran Mu‟tazilah, zat dan sifat Allah  adalah  sesuatu  yang  menyatu.  Allah  hidup,  Alim,  Qadir dengan  Zat-Nya,  bukan  karena  Allah  hidup,  berilmu,  berkuasa yang  bertambah  pada  Zat-Nya.  Sebab  bila  demikian  ini  terjadi, berarti  ada  dua  wujud  yang  kedua-duanya qadîm dan  niscaya tidak  ada  bedanya  antara  Tuhan  dan  makhluk-Nya.  Oleh karenanya  golongan  ini  menafikan  sifat  Tuhan.  Ahmad  Amin dalam  karyanya Dhuhâ  al-Islâm menegaskan  bahwa  kaum Mu‟tazilah dalam menafikan sifat Tuhan tidak berarti menafikan sifat Tuhan secara keseluruhan, tetapi sifat qadîm itu satu-satunya sifat  yang  hanya  Allah  yang  memiliki-Nya. 10 Sementara Asy‟ariyah dan Maturidiyah tetap mengakui adanya sifat Tuhan, tetapi  sifat  itu  bukan  Tuhan  dan  bukan  selain-Nya.  Berpangkal dari  perbedaan  pemahaman  itulah  berkembang  terus  sampai akhirnya  memperdebatkan  apakah  al-Qur‟an  itu  makhluk  atau bukan.  Sementara  Mu‟tazilah  menyatakan  sebagai  makhluk  dan lainnya mengatakan bukan makhluk.
Ketika Mu‟tazilah menyusup ke dalam kekhalifahan dan telah menjadi  aliran  resmi  negara,  maka  pada  saat  itulah  masyarakat tidak mempunyai kebebasan berpikir, bahkan khalifah ikut serta memaksakan  paham  al-Qur‟an  diciptakan  (makhluk)  dengan menggunakan berbagai cara. Peristiwa inilah yang lazim disebut al-Mihnah atau mihnatu  khalq  al-Qur’an 11 atau  dengan  sebutan
6 Ibid. , 59.
7 Jârullah, Al-Mu’tazilah …, 162.
8 Nasution, Teologi... , 61.
9 Jârullah, Al-Mu’tazilah …, 180.
10 Ahmad  Amin, Dluhâ  al-Islâm ,  Juz  III  (Beirut:  Dâr  al-Kitâb  al-Arabî,
t.t.), 29; lihat juga Jârullah, Al-Mu’tazilah …, 64.
11 Ahmad Syalâbî, Mausu’ât al-Târikh al-Islâmî wa al-Hadlârâh al-Islâmî , Juz III (Mesir: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyat, 1978), 182.
inquisition ,  yang  dengan  itu,  orang-orang  yang  tidak  sepaham dengan  mereka  dikejar-kejar  dan  disiksa. 12 Sebagai  akibat  atas pelaksanaan al-Mihnah adalah  munculnya  berbagai  ketegangan dan  perdebatan  yang  berkepanjangan  di  antara  orang-orang Islam.  Lawan  mereka  menjadi  banyak,  terutama  di  kalangan masyarakat  yang  tidak  mampu  menyelami  ajaran  mereka  yang bersifat  rasional  dan  filosofis  tersebut,  yang  pada  gilirannya mendorong  kepada  Khalifah  al-Mutawakkil  untuk  menempuh kebijakan  baru  dengan  mengumumkan  tidak  berlakunya al- Mihnah dan selanjutnya ia memerintahkan kepada rakyat supaya mengikuti Muhadditsîn , yaitu golongan mayoritas yang berpegang teguh  pada  hadis  (Sunnah),  sekaligus  merupakan  cikal  bakal lahirnya term ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah . 13
Dengan  memperhatikan  kenyataan  tersebut,  maka  yang menjadi  pokok  permasalahan  adalah:  “bagaimana  pengaruh mihnah terhadap  perkembangan  teologi  Mu‟tazilah  yang  bebas dan  liberal.  Kajian  ini  akan  menggagas  seputar  nisbah  antara teologi  liberalisme  dan  Mu‟tazilah, mihnah sebagai  bukti penyimpangan  teologi  liberalisme,  realitas mihnah memasung teologi  liberalisme,  gerbong  dan  perkembangan  teologi liberalisme  dan  Mu‟tazilah  di  tengah  umat  Islam  maupun lainnya.

## Nisbah antara Teologi Liberalisme dan Mu’tazilah
Teologi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  kajian  yang  terkait dengan  ajaran-ajaran  dasar  dari  suatu  agama.  Karena  itu,  setiap orang  yang  ingin  menyelami  seluk  beluk  agamanya  secara mendalam, maka perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama  yang  dianutnya.  Sebab  dengan  mempelajari  teologi  akan dapat  memberikan  kontribusi  bagi  seseorang  akan  keyakinan- keyakinan  yang  berdasarkan  pada  landasan  yang  kuat,  sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh peredaran zaman. Apalagi seperti  kondisi  di  Indonesia  dewasa  ini  yang  muncul  dengan berbagai macam aliran,  paham, gerakan, corak dan karakternya, seperti: Muhammadiyah, Jamiyah NU, Jamaah Islamiyah, Hibut
12 Nasution, Teologi... ,  62.
13 Ibid . 63-4; W. Montgomery Watt, Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam, ter.
Umar Bar Basalim (Jakarta: P3M,  1987), 91-2.
337
Tahrir  Indonesia,  Front  Pembela  Islam,  Jaringan  Islam  Liberal dan sebagainya.
Dalam  Islam  sebenarnya  terdapat  lebih  dari  satu  aliran teologi.  Ada  aliran  yang  bersifat  liberal,  ada  yang  bersifat tradisional, dan ada pula yang mempunyai sifat antara liberal dan tradisional. Beberapa pilihan ini akan memberikan peluang besar bagi  orang-orang  yang  bersifat  tradisional,  mungkin  jiwanya memang  lebih  sesuai  dengan  teologi  tradisional,  sedangkan orang  yang  bersifat  liberal  dalam  pemikirannya  mungkin  lebih dapat  menerima  ajaran-ajaran  teologi  liberal.  Kedua  corak teologi  ini  pada  hakekatnya  adalah  tidak  bertentangan  dengan ajaran-ajaran  dasar  Islam.  Sebab  mereka  masih  berkutat  pada kisaran  ajaran  dasar,  mereka  hanya  berbeda  dalam  derajat kekuatan  yang  diberikan  kepada  akal.  Jika  Mu‟tazilah berpendapat  bahwa  akal  mempunyai  daya  yang  kuat,  maka Asy’ariyah sebaliknya  berpendapat  bahwa  akal  mempunyai  daya yang lemah. 14
Kajian ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan antara teologi  tradisional  dan  liberal.  Kajian  difokuskan  pada penajaman  nisbah  antara  teologi  Mu‟tazilah  dan  liberalisme. Sebab  dua  istilah  ini  memang  sering  digunakan  secara bergantian,  sungguh  pun  mempunyai  perbedaan  pada  akar masalah  dan  pengembangannya.  Jika  aliran  teologi  Mu‟tazilah menganut  paham  yang  bersumber  dan  berkembang  dari persoalan-persoalan keagamaan maupun politik dari dunia Islam, maka  teologi  liberalisme  dapat  dikatakan  sebagai  aliran  yang tumbuh dan berkembang dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik  yang  muncul  dari  dunia  Barat.  Namun,  literatur  dari berbagai  sumber  keagamaan  telah  menunjukkan  bahwa  kaum Mu‟tazilah  sangat  sarat  dan  kental  dengan  paham  dan  bahkan menghasilkan pandangan liberal tentang ajaran-ajaran Islam. 15
Makna  dan  akar  historis  liberalisme  menurut  Alonzo sebagaimana  dikutip  oleh  Ramadlan  adalah  sebuah  paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan ( freedom ), persamaan  ( equality ),  dan  kesempatan  ( opportunity ).  Kaum  liberal meyakini akar historis ide liberal berpangkal dari sejarah Yunani
14 Nasution, Teologi... , x 15 Ibid. , 150
Kuno yang telah menjalankan prinsip pemerintahan demokratik dengan menjunjung tinggi hak-hak sipil. Oleh karena itu, Athena dan  beberapa  negara  kota  sekitarnya  dianggap  sebagai  benih awal  masyarakat  demokratik  maupun  liberal.  Ketika  dunia memasuki  abad  pertengahan,  sistem  ekonomi  dan  politik didominasi sepenuhnya oleh sistem feodal. Di dalam sistem ini, raja  dan  bangsawan  memiliki  hak-hak  istimewa,  sedangkan rakyat  jelata  tidak  diberi  kesempatan  secara  leluasa  untuk mengakses hak-haknya, apalagi mengakses menuju kelas atas. 16
Sejalan  dengan  perkembangan  paham  liberalisme  di  atas, paham  kaum  Mu‟tazilah  yang  pada  awalnya  adalah mengedepankan  pada  kebebasan  berpikir,  mengedepankan paham  rasionalis  maupun  liberalis  dalam  Islam.  Namun  ketika aliran  Mu‟tazilah  telah  mendapatkan  kepercayaan  untuk dijadikan  sebagai  aliran  resmi  dalam  sebuah  negara  rezim Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada masa kekhalifahan al-Ma`mun pada  tahun  827  M.  mereka  justru  tersandung  dengan  lembaran sejarah  hitam  yang  memalukan  dunia  pemikiran  bebas.  Mereka justru  melancarkan  apa  yang  dimaksud  dengan mihnah ,  yakni pemeriksaan  paham  pribadi,  yang  dengan  itu  orang-orang  yang tidak  sepaham  dengan  mereka  dikejar-kejar,  disiksa,  dan dibunuh. Sungguh sangat eronis dan sangat tragis. Oleh karena itu,  pada  masa  al-Mutawwakkil  telah  membatalkan  aliran Mu‟tazilah  sebagai  mazhab  negara  pada  tahun  848  M.  Dengan demikian,  selesailah  riwayat mihnah yang  ditimbulkan  kaum Mu‟tazilah  dan  dari  ketika  itu  mulailah  menurun  pengaruh  dan arti kaum Mu‟tazilah. 17
Keadaan  di  atas  menurut  pandangan  Ali  Syari`ati  berarti terdapat kesenjangan antara dua kutub, yakni kutub rakyat jelata dan  kaum  intelektual,    maupun  terjadinya  kesenjangan  antara kutub teori dan kutub praktik. Menurutnya, kondisi demikian ini berarti  memerlukan  sebuah  jembatan  yang  dapat  diseberangi oleh  kaum  intelektual  maupun  rakyat  jelata,  sehingga  mereka
16 Syamsuddin  Ramdlan,  “Ironi  Liberalisme,”  dalam al-Wa`ie:  Media Politik dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat , no. 73 (September, 2006), 24.
17 Nasution, Teologi... , 63.
339

## dapat  saling  berhubungan,
18 saling  mengedepankan  prinsip interaksi  secara  simultan,  membangun  jaringan  interkoneksi secara sinergis dan berimbang antara cita-cita dan realita.
Apabila  upaya-upaya  tersebut  diabaikan,  maka  kesenjangan terus berkepanjangan. Untuk itu, ada baiknya jika kajian berikut ini  disajikan  bukti  penyimpangan  teologi  liberalime  yang berakibat pada terjadinya kesenjangan  tersebut, dengan maksud dan  tujuan  agar  peristiwa  tersebut  tidak  terulang  kembali  di berbagai belahan dunia yang cinta damai dan saling menghargai.
Mihnah Sebagai Bukti Penyimpangan Teologi Liberalisme
Secara etimologis, mihnah berasal dari kata “ m-h-n ” atau dari kata kerja “ mahana ” kemudian dijadikan bentuk intrinsik mihnah , yang berarti pengujian, penyelidikan, introgasi atau pemeriksaan atau  dikenal  juga  dengan  istilah imtihân (ujian).  Secara terminologis, mihnah berarti pengujian terhadap seseorang untuk mengetahui  paham  atau  keyakinan  yang  sesungguhnya  tentang sesuatu  yang  diujikan,  sekaligus  mengarahkan  pendiriannya. 19
Kata itu juga dipergunakan Allah untuk  mengetahui kedalaman ketakwaan seseorang dengan jalan menguji hatinya, sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-Hujurât (49): 3 sebagai berikut.
ََكِئَلوُأ
ََنيِذَّلا ََنَحَتْما ََُّاللّ َْمُهَبىُلُق يَىْقَّتلِل ) تارجحلا : ٣ )
Artinya:  “… . Mereka  itulah  orang-orang  yang  telah  diuji  hati  mereka  oleh Allah untuk bertakwa.” 20
Sejalan dengan pengertian di atas dapat dipahami bahwa apa saja  yang  diujikan  kepada  manusia  dapat  juga  dikategorikan sebagai mihnah . Secara  historis,  istilah mihnah lebih  populer  pemakaiannya ketika  diadakan  pengujian  kepada  para  ulama  mengenai pendirian mereka terhadap kemakhlukan al-Qur‟an  dan sangsi-
18 Ali  Syari`ti, Membangun  Masa  Depan  Islam:  Pesan  untuk  Para  intelektual
Muslim , ter. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1994), 26.
19 Ibnu  Manzhûr  Jamâl  al-Dîn  Muhammad  bin  Mukarram  al-Anshârî, Lisân  al-‘Arab ,  XVII  (Mesir:  Dâr  al-Mishriyyâh),  157.    Lihat  pula  Joesoef
Sou‟ayb, S ejarah Daulat Abbasiyah, I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 194.
20 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, 1989), 845.
sagsi  yang  diterimanya  karena  keteguhan  mereka  tentang  ke- qadîm -an al-Qur‟an, 21 dengan pelopor utamanya adalah Khalifah al-Ma‟mûn,  ia  telah  menampakkan  pendapatnya  tentang kemakhlukan  al-Qur‟an  pada  tahun  218  H.,  meskipun sebenarnya  ia  telah  mengakui  paham  tersebut  sejak  tahun  212 H., akan  tetapi paham ini masih dirahasiakan, karena pada saat itu belum berani  menanggung resiko yang diperkirakan muncul dari  masyarakat, 22 terutama  terhadap  para  tokoh  Sunni  yang masih konsisten terhadap pendirian Harun al-Rasyid.
Pandangan  tentang  kemakhlukan  al-Qur‟an,  sebenarnya sudah  muncul  sejak  akhir  masa  Khalifah  Bani  Umaiyyah. 23
Orang  pertama  yang  memperbincangkannya  adalah  Ja‟d  bin Dirham  yang  bertempat  tinggal  di  Damaskus.  Pandangan  itu diperolehnya  dari  seorang  Yahudi  yang  mengatakan  bahwa, “Taurat itu Makhluk”. 24 Karena pandangan itulah ia lalu dikejar- kejar  hingga  ia  lari  ke  Kufah  dan  di  sanalah  ia  dibunuh  oleh Khâlid  bin  „Abd  al-Lâh.  Selain  itu,  Jahm  bin  Shafwan  juga terlibat  dalam  pembicaraan  tetang  topik  itu  dan  akhirnya terbunuh juga oleh Sâlim bin Akhwas.
Pada  masa  khalifah  Harun  al-Rasyid  pembicaraan  tentang kemakhlukan  al-Qur`an  kembali  dimunculkan  oleh  Basyar Marisi.  Ketika  berita  itu  sampai  ke  telinga  Harun  ia  berkata: “ Aku  telah  mendengar  berita  bahwa  Basyar  mengatakan  bahwa  al- Qur’an itu makhluk, demi Allah, jika Allah memberikan keberuntungan kepadaku  niscaya  aku  akan  membunuhnya ”.  Mendengar  kabar  itu kemudian  ia  dicari.  Tetapi  Basyar  bersembunyi  selama pemerintahan  Harun  al-Rasyid, 25 sehingga  pemahaman  seperti itu  membeku.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya, masalah di atas menghangat kembali di masa al-Ma‟mun. Ketika al-Ma‟mun resmi dinobatkan sebagai khalifah )198-216 H./813- 833  M)  di  Baghdad,  ia  menyadari  kekurangan  akan  ilmu
21 Amîn, Dluhâ…, 166.
22 Jârullah, Al-Mu’tazilah …, 164; lihat juga Amîn, Dluhâ..., 166.
23 Amîn, Dluhâ..., 161-2.
24 Ahmad  Mahmûd  Subhi, Fî  Ilm  al-Kalâm (Beirut:  Dâr  al-Kitâb  al- Jami‟iyyah, 1969), 99; lihat juga Amin, Dluhâ..., 161-2; Jârullah, Al-Ahliyyat …, 75-6.
25 Amîn, Dluhâ..., 162.
pengetahuannya,  sehingga  masa  kekhalifahannya  selama  20 tahun  itu,  disisihkan  selama  enam  tahun  untuk  mempelajari kebudayaan, sastra dan membahas Filsafat di kota Merv, dan ia sangat  menyukai  dialog  dan  diskusi-diskusi  masalah  tersebut diberbagai majlis. 26 Sepulang dari pengembaraan menuntut ilmu tahun  819  M,  al-Ma‟mun  mengambil  alih  tanggungjawab  atas Imperium,  dan  ia  nampak  bersemangat  dalam  mengendalikan roda kekhalifahan. 27 Di samping itu, ia sangat antusias terhadap ilmu  pengetahuan  yang  membuatnya  tenar  sebagai  sosok cendikiawan  muslim  yang  cerdas  dan  dikagumi  kedalaman ilmunya, sehingga  wajar saja  bila ia sering tampil berdialog dan berdiskusi  di  seputar  masalah  sastra,  fiqh,  sejarah,  teologi  dan sebagainya.  Karena  ia  berpikiran  bebas,  maka  aliran  Mu‟tazilah yang dianggap cocok buat dirinya, karena Mu‟tazilah juga bebas dalam  berpikir  dan  sangat  menjunjung  tinggi  akal.  Melihat kesesuaian  itu,  al-Ma‟mun  banyak  bergaul  dengan  orang-orang Mu‟tazilah dan menjadikan mereka sebagai teman dan memberi penghormatan  yang  tinggi  kepadanya.  Secara  diam-diam, Mu‟tazilah  melangkah  dengan  penuh  strategi  mendekat  kepada al-Ma`mun,  dan  yang  paling  menguntungkan  adalah  di  antara mereka  sempat  menjadi  pejabat  istana,  yakni  Sumâmah  ibn Asyras dan Ahmad ibn Abû Du‟âd. 28
Berkat  pendekatan  tersebut,  telah  nyata  di  pelupuk  mata masyarakat bahwa khalifah sudah termakan bujuk rayuan paham Mu‟tazilah.  Al-Ma`mun  sudah  berani  menyatakan  pahamnya  di depan  peserta  diskusi  yang  mereka  laksanakan,  namun pahamnya  itu  rupanya  masih  mendapat  tantangan  dari  peserta dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat. Walaupun al-Ma`mun di  saat  itu  belum  memaksakan  kehendaknya.  Maka  sejak  itulah timbul kekhawatiran masyarakat, khususnya para pejabat istana, apakah  keteguhan  pendirian  al-Ma`mun  masih  memberikan kebebasan  berpikir  dan  kebebasan  memilih  pendapat  yang dipandang  benar  serta  tetap  memberikan  perlindungan  kepada mazhab-mazhab lainnya. Dan yang lebih parah lagi bila khalifah
26 Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya (Bandung: Rosyda: 1988), 269; lihat pula Jârullah, Al-Mu’tazilah …, 162.
27 Sou‟ayb, S ejarah..., 175.
28 Amin, Dluhâ..., 163.
menjadikan  Mu‟tazilah  sebagai  suatu  paham  yang  resmi  dalam kekhalifahan  sebagaimana  halnya  Islam  sebagai  agama  yang resmi.
Dalam  pemerintahan  al-Ma`mun  ada  dua  kubu  yang  saling bertentangan  yakni: kelompok  pertama memandang  serta menganjurkan kepada khalifah agar paham yang dianutnya tidak dipaksakan  kepada  orang  lain,  sebagaimana  adanya  kebiasaan berpikir,  dan  juga  hendaknya  tidak  menampakkan  diri  kepada pejabat  istana  dan  masyarakat  atas  kecenderungannya  kepada Mu‟tazilah,  kelompok  ini  diprakarsai  oleh  Yahyâ  ibn  Aksam (Hakim  Khalifah  al-Ma‟mun)  dan  Yazîd  ibn  Harûn  al-Yasîthî. Adapun kelompok  kedua sangat  mendukung  tindakan  khalifah agar  manusia  dapat  meyakini  apa  yang  dianggapnya  benar, kelompok ini dipelopori oleh Sumâmah ibn Abû Du‟âd.
Karena  kuatnya  pengaruh  Yahyâ  ibn  Aksam  dan  Yazîd  ibn Hârûn,  Khalifah  al-Ma`mun  masih  segan  memaksakan pendapatnya,  ia  khawatir  akan  ditantang  pendapatnya  oleh masyarakat  sehingga  menimbulkan  kegoncangan  dan  sungguh tidak  menginginkan  terjadinya  kegoncangan.  Pada  tahun  206, Yazîd  ibn  Hârûn  meninggal  dunia  dan  partnernya  dipecat  dari jabatan  sebagai  Qadli  pada  tahun  217  dan  kedudukannya digantikan oleh Ahmad ibn Abû Dulad. Ketiadaan kedua tokoh ini mengakibatkan golongan yang percaya semakin hari semakin melemah  eksistensinya.  Sementara  kelompok  kedua  semakin kuat  posisinya,  walaupun  Ma‟mun  pada  tahun  itu  belum  juga mamaksakan  pendapatnya  kepada  orang  lain,  namun pendapatnya tetap saja selalu diungkap. 29
Oleh karena kesamaan pandangan antara khalifah al-Ma`mun dengan  Mu‟tazilah  tetap  berlangsung,  sehingga  pada  tahun  218 H.  al-Ma`mun  secara  nyata  untuk  mengadopsi  pemahamannya kepada  masyarakat  sebagai  suatu  putusan  yang  mewujudkan ajaran  bahwa  penciptaan  al-Qur‟an  merupakan  satu-satunya kebenaran  yang  mengikat  semua  orang  Islam,  maka Mu`tazilaisme maupun teologi liberalisme yang mengedepankan pemikiran  rasional  dan  kebebasan  manusia  pada  masa  al- Ma`mun menjadi suatu agama negara. 30 Bahkan ia telah merintis
29 Ibid.
30 Mahmudunnasir, Islam..., 274.
343
dan  menerapkan mihnah sebagai  prinsip  teologi  resmi  dalam suatu negara yang dipimpinnya.
Mihnah dan Pemasungan Teologi Liberalisme
Al-Ma`mun  memulai  pelaksanaan mihnah dengan  cara mengirim  surat  kepada  Gubernur  Baghdad  Emir  Ishâq  bin Ibrâhîm  pada  bulan  Rabiul  awal  tahun  218  H./833M.  Surat perintahnya  yang  pertama  itu,  menjelaskan  sebab-sebab  yang mendorong  mengeluarkan  perintah  resmi,  yaitu  karena  sebagai Amir  al-Mu`minin  berkewajiban  untuk  memelihara  kemurnian agama  Islam  dan  menegakkan  keyakinan  yang  benar  dalam lingkungan  pemeluk  agama  Islam. 31 Lebih  rinci,  Ahmad  Amîn dalam  bukunya Dluha  al-Islâm menyimpulkan  tentang  hal-hal yang  mendorong  al-Ma`mun  mengeluarkan  surat  pertamanya, yaitu:
1. Khalifah  berkewajiban  untuk  meluruskan  akidah  umat  yang telah  menyimpang,  apalagi  kalau  yang  menyimpang  itu termasuk  bagian  pokok  agama,  seperti  mensyarikatkan Tuhan yang qadîm dengan sesuatu yang lain seperti al-Qur‟an.
2. Mayoritas  umat  memperbicangkan  mengenai  al-Qur‟an sebagai  ciptaan.  Mereka  berpendapat  bahwa  al-Qur‟an  itu qadîm , pemahaman ini mengikuti pendapat pemuka-pemuka agama  yang  menyebut  dirinya ahl  al-Sunnah  wa  al-Jama`ah , akan tetapi al-Ma‟mun menolak mereka dalam suratnya.
3. Sebagian  besar  para  hakim  yang  menduduki  jabatan-jabatan peradilan  menganut  keyakinan  akan  ke- qadîm- an  al-Qur‟an, mereka  menerima  kesaksian  setiap  saksi  yang  berkeyakinan akan  ke- qadîm- an  al-Qur‟an  dan  menolak  kesaksian  bagi orang yang mengatakan al-Qur‟an itu baru.
4. Bagi  al-Ma‟mun,  keputusan  seorang  hakim  dan  kesaksian seorang  saksi  dapat  diterima  jika  memiliki  keyakinan  yang benar. Mereka yang berkeyakinan akan ke- qadîm- an al-Qur‟an ketauhidannya  dianggap  rusak  dan  yang  paling  buruk, sebagai  konsekuensinya  segala  keputusan  dan  kesaksiannya tidak  dapat  dipercaya,  karena  disangsikan  kejujurannya  dan
31 Amîn, Dluhâ..., 166.
dikhwatirkan  berlaku  sewenang-wenang  dalam  mengambil keputusan.
5. Al-Ma‟mun bersedia memepercayakan jabatan-jabatan agung itu hanya kepada orang-orang yang iman dan ketauhidannya sudah sah dan benar. 32 Dengan
demikian, tampaknya al-Ma`mun tidak
menginginkan  ada  pejabat  pemerintah  yang  berbeda  paham dengan  paham  resmi  yang  diakui  negara.  Oleh  karena  itu, gerakan mihnah pertama  kali  ditujukan  kepada  pejabat pemerintahan,  terutama  para  hakim  yang  menduduki  jabatan peradilan, demikian pula yang menjadi saksi dalam perkara yang dimajukan di mahkamah harus menganut paham khalq al-Qur’an atau  paham  al-Qur‟an  sebagai  makhluk,  jika  tidak  demikian, maka  kesaksiannya  batal. 33 Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  instruksi  al-Ma‟mun  tentang mihnah (interogasi  teologis) pada  tahapan  pertama  masih  terbatas  pada  jajaran  pejabat kehakiman.  Setelah  dibacakan  di  depan  para  pejabat pemerintahan  dan  para  tokoh  masyarakat  dapat  disimpulkan dalam  surat  Ibrâhîm  ibn  Ishâq  kepada  al-Ma‟mun.  Isi  surat  itu menyatakan  bahwa  kebanyakan  mereka  diam  atau  menolak untuk berkomentar terhadap masalah tersebut.
Instruksi kedua, masih ditujukan kepada Ibrâhîm ibn Ishâq, agar  menguji  para  fuqaha‟,  muhaddisin,  mufti,  pendidik  dan pemuka  masyarakat. 34 Namun  dalam  instruksi  kedua  ini  sama halnya yang pertama, kurang berhasil, karena umumnya mereka tetap  bungkam  dan  tidak  mau  memberi  jawaban.  Sebagai contohnya adalah: pemeriksaan yang dilakukan oleh Ibrâhîm ibn Ishâq terhadap Ahmad ibn Hanbal, antara lain berbentuk dialog sebagai berikut.
Ishaq : Apa pendapatmu tentang al-Qur‟an? Ibn Hanbal : Sabda Tuhan Ishaq : Apakah ia diciptakan? Ibn Hanbal :  Sabda  Tuhan. Saya  tak  dapat  mengatakan  lebih  dari itu.
32 Ibid ., 168-9.
33 Nasution, Teologi..., 62.
34 Muhammad  Abû  Zahrah, Ibn  Hanbal  Hayatuh  wa  ‘Ashru  Ara’uh  wa Fiqhuh (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1367/1947), 54.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 2 Desember 2009 345 Ishaq
:  Apa  arti  ayat  “Maha  Mendengar  ) Sami’ )  dan  Maha
Melihat ( Bashīr )”?
Ibn Hanbal : Sebagaimana Dia menyifati diri-Nya sendiri. Ishaq : Apa artinya? Ibn Hanbal :  Saya  tidak  tahu.  Allah  lebih  Maha  Tahu  akan  sifat diri-Nya. 35
Mencermati  hasil  yang  kurang  memuaskan,  al-Ma‟mun mengirimkan  instruksi  ketiga  kepada  Ishaq  dengan  disertai ancaman.  Karena  khalifah  beranggapan  bahwa  mereka  yang membangkang  atau  mengakui  ke - qadîm -an  al-Qur‟an,  berarti menyekutukan  Tuhan,  sehingga  dalam  instruksi  tersebut,  Ishaq diperintahkan  untuk  menghadapkan  mereka  kepada Amīr  al- Mukminīn . 36 Untuk  melaksanakan  instruksi  tersebut,  Ishaq mengadakan pertemuan dengan para ahli fiqh, hadis, dan tokoh masyarakat,  sekaligus  membacakan  surat  khalifah  yang  berisi ancaman itu. Di antara mereka tersebutlah misalnya yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal. 37
Ketika berlangsung mihnah (interogasi teologis) terhadap para ulama  dan  tokoh  masyarakat,  pada  umumnya  mereka  mau mengakui tentang kemakhlukan al-Qur‟an, kecuali empat orang, yaitu  Ahmad  ibn  Hanbal,  Muhammad  bin  Nûh,  „Ubayd  al-Lâh al-Qawarîrî  dan  Sajadat.  Mereka  ini  disiksa,  dibelenggu, selanjutnya akan dihadapkan kepada khalifah di Tarsus. Namun baru saja mau dikirim, kedua yang terakhir mengakui al-Qur‟an itu makhluq. Jadi tinggal Ibn Nûh dan ibn Hanbal yang dikirim. Tetapi  dalam  perjalanan  dikabarkan  bahwa  al-Ma‟mun  telah meninggal.  Demikian  pula  Muhammad  bin  Nûh  dan  tetaplah Ahmad  ibn  Hanbal  dalam  pendiriannya. 38 Perjalanan pelaksanaan mihnah dilanjutkan oleh khalifah al-Mu‟tashim )833- 842 M). 39 ketika itu Ahmad ibn Hanbal tetap dalam pendiriannya dan  dipandang  sebagai  tokoh  penting  yang  anti  paham diciptakannya  al-Qur‟an,  maka  ia  tidak  dibolehkan,  bahkan didera kemudian dimasukkan ke dalam penjara. 40
35 Amîn, Dluhâ..., 174-5.
36 Zahrah, Ibn Hanbal..., 56-1. 37Jârullah, Al-Mu’tazilah ..., 169.
38 Ibid ., 170.
39 Nasution, Teologi..., 63.
40 Ibid .
Setelah  al-Mu‟tashim  mengadakan  pemeriksaan  berulangkali selama  tiga  hari  dan  tidak  melihat  adanya  tanda-tanda  bahwa Ahmad  ibn  Hanbal  akan  mengubah  pendiriannya,  maka menyebabkan  semua  pihak  putus  asa.  Akhirnya  khalifah menvonis  hukuman  cambuk  dengan  cemeti  sebanyak  38 (tigapuluh  delapan)  kali,  sehingga  berlumuran  darah  pada punggungnya. 41 Dengan ketangguhan, dan keberaniannya dalam mempertahankan keyakinannya, telah membuat banyak pengikut terhadapnya.  Melihat  gejala  tersebut,  maka  al-Mu‟tashim membebaskan ibn Hanbal dari penjara, kemudian bersikap agak lunak kepadanya.
Pada zaman khalifah al-Wasiq (223-228 H / 842-849 M.), 42 mihnah tetap  dijalankan  dengan  disertai  sanksi  kepada  mereka yang  membangkang, 43 kecuali  terhadap  Ahmad  ibn  Hanbal, khalifah bersikap lunak kepadanya. Namun  Ahmad  ibn Hanbal harus  dikucilkan  dari  keramaian  kota  dan  dilarang  ada seorangpun  yang  bertemu  dengannya.  Dengan  ancaman  itu, Ahmad  ibn  Hanbal  mengurung  diri  dan  hidup  sebatang  kara, sampai  al-Wasiq  meninggal. 44 Kekhalifahan  berikutnya digantikan oleh al-Mutawakkil (847-861 H.). 45 Tetapi tampaknya al-Mutawakkil  sangat  berbeda  dengan  pendahulunya.  Ia menempuh  kebijakan  baru  dengan  membatalkan  pemakaian Mu‟tazilah sebagai aliran resmi Negara di tahun 848 H., sekaligus mengumumkan  tidak  berlakunya mihnah .  Bahkan  untuk selanjutnya,  ia  memerintahkan  kepada  rakyat  untuk  berkiblat kepada para ahli hadis sebagai golongan mayoritas.
Tercatat  dalam  sejarah,  bahwa  pada  periode  al-Mutawakkil, Mu‟tazilah  tidak  lagi  mempunyai  daya  untuk  mendeklarasikan pahamnya. Keadaan pada saat itu justru terbalik, al-Mutawakkil malah menindas para cendekiawan Mu‟tazilah. Sedangkan Qâdli Abû  Du‟ad  dan  anaknya  yang  merupakan  orang-orang Mu‟tazilah  yang  menonjol,  dimasukkan  ke  dalam  penjara  dan
41 Zahrah, Ibn Hanbal... ,  56-7.
42 Mahmudunnasir, Islam..., 277.
43 “Abd al-Azîz al-Badrî, al-Islâm Bayn al-`Ulama’ wa al-Hukkam (Madinah: Mansyurât al-Maktabat al-ilmiyyah, 1986), 161-162.
44 Muhammadunnasir, Islam..., 278.
45 Zahrah, Ibn Hanbal... ,  120.
347

## harta mereka disita.
46 Dengan demikian, selesailah riwayat mihnah yang ditimbulkan kaum Mu‟tazilah, dan mulai dari praktik mihnah inilah  pengaruh  dan  arti  kaum  Mu‟tazilah  mulai  turun  dan bahkan  merugikan  aliran  Mu‟tazilah  maupun  lainnya.  Oleh karena itu, pemahaman yang dapat dipertegas adalah penerapan mihnah bagi  masyarakat  secara  luas  oleh  kaum  Mu‟tazilah maupun  libralisme yang dimotori oleh kaum Mu‟tazilah, benar- benar  telah  memasung  kebebasan  hingga  menegangkan  dan menghancurkan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

## Gerbong Teologi Liberalisme dan Mu’tazilah Saat Ini
Bukti-bukti  historis,  terutama  yang  terkait  dengan pemberlakukan mihnah maupun  interogasi  teologis  kaum Mu‟tazilah yang mengedepankan aspek-aspek pemikiran rasional dan  menyuarakan  kebebasan,  justru  mereka  menjadi  gerbong yang  menghancurkan  nilai-nilai  kebebasan.  Nilai-nilai  otoriter dan  kedigdayaannya  justru  dijadikan    sebagai  kendaraan  untuk menindas  dan  memaksa  kelompok-kelompok  kecil  lainnya. Hamka Haq 47 lebih lanjut menegaskan, jika ancaman dan sanksi- sanksi  terhadap  pemimpin,  tokoh  agama  dan  masyarakat  yang mengakuai  ke- qadîm -an  al-Qur'an  masih  belum  juga  mempan, maka  penguasa  yang  menerapkan  teologi  liberalisme  maupun Mu‟tazilah  melalui mihnah -nya  tersebut  tidak  segan-segan menghukum  mati  mereka  dengan  leher  terpancung.  Di  antara ulama  yang  terkena  tindak  kekerasan  ialah  Ahmad  ibn  Hanbal, pelopor  mazhab  Hanbali.  Inilah  bukti  sejarah  betapa  suatu paham  kebebasan  pendapat  jika  ditunggangi  kekuasaan  niscaya akan  terjebak  dalam  tindak  kekerasan  dan  intimidasi  yang bertolak  belakang  dengan  prinsip  semula.  Lembaran  sejarah hitam  ini  pada  perkembangan  selanjutnya  juga  merambah  dan menimpa di berbagai bangsa dan Negara, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia, maupun di Negara-negara lainnya.
Sejarah  di  Indonesia  telah  mencatat  bahwa  paham komunisme  yang  atas  nama  demokrasi,  atas  nama  kepentingan rakyat jelata, atas nama kebebasan, atas nama penderitaan rakyat,
46 Muhammadunnasir, Islam..., 278.
47 Hamka Haq, “Mihnah..., 6.
pendeknya  atas  nama  kaum  proletar  berjuang  menentang kekuasaan kaum borjuis, dengan janji-janji pemerataan ekonomi dan terpenuhinya hak-hak asasi. Akan tetapi setelah mereka yang mengatasnamakan  kaum  proletar  itu  berhasil  membangun kekuasaan  dalam  Negara-negara  Uni  Sovyet,  Jerman  Timur, Yugoslavia,  Rumania,  Polandia  dan  RRC,  Amerika,  Israel misalnya,  maka  ide  perjuangan  hak  asasi  yang  semula didengungkan menjadi terlupakan. Justru pemikirannya berbalik tegak  lurus  menjadi  otoriter,  menindas  dan  mencaplok  daerah kekuasaannya, bahkan menjadi momok yang paling mengerikan dan  mematikan  jaringan  kebebasan  dan  demokrasi.  Namun,  di balik  jargon  kebebasan  demokrasi,  semua  orang  tidak mempunyai  keberdayaan,  merasa  cemas  dan  penuh  ketakutan, sebab apabila mereka sampai berani bersuara maka dengan cepat akan  digilas  dengan  tuduhan  terorisme,  penjahat  gembong kapitalis, tuduhan subversif dan sejenisnya.
Fenomena  sejarah  teologi  Mu‟tazilah  maupun  liberalisme dalam  dunia  pemikiran  Islam  maupun  lainnya  telah  mengukir sisi-sisi  lembaran  hitam  yang  sarat  dengan  ketegangan, penindasan,  kekerasan,  siksaan,  keresahan,  kegelisahan, kehancuran  dan  pembunuhan.  Peristiwa  tersebut  lebih disebabkan oleh intervensi pemikiran yang berkedok pada nilai- nilai  kebebasan  maupun  demokrasi.  Namun  dibalik  itu,  justru tersimpan  berbagai  amunisi  pemaksaan,  kekerasan,  penindasan dan pembunuhan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap segala bentuk  gerbong  kebebasan  maupun  demokrasi,  apalagi  yang ditunggangi  oleh  berbagai  kekuasaan    harus  tetap  mendapat perhatian,  selalu  dikawal,  dicermati  dan  dikaji  secara berkelanjutan, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara cita- cita  dan  realitas  teologi  liberalisme-teologi  pembebasan  dalam Islam maupun lainnya.

## Catatan Akhir
Proses gerakan mihnah pada dasarnya adalah bersumber dari aspek politik kaum Mu‟tazilah dalam mengembangkan ajarannya kepada  masyarakat  secara  cepat  dan  menyeluruh  melalui kekhalifahan  dengan  tendensi  keimanan  akan  kemakhlukan  al- Qur‟an,  dan  mampu  membangkitkan  semangat  cita-cita  al-
Ma`mun  untuk  meluruskan  teologi  orang-orang  Islam  yang dipandang bertentangan dengan agama Islam. Harapan dan cita- cita  al-Ma`mun  yang  ditunggangi  oleh  politik  kekuasaan Mu‟tazilah dengan penerapan mihnah maupun interogasi teologis bagi  para  pemimpin  masyarakat,  justru  berseberangan  dan merugikan bangsa dan negara.
Pelaksanaan mihnah dengan  cara  dan  pola  pemaksaan,  telah merugikan  semua  pihak,  baik  terhadap  masyarakat, pemerintahan  maupun  terhadap  perkembangan    teologi Mu‟tazilah  sebagai  aliran.  Rasa  antipati  masyarakat  terhadap liberalisme,  pemerintah  maupun  kaum  Mu‟tazilah  semakin merosost secara drastis, bahkan sampai penghapusan Mu‟tazilah sebagai  aliran  resmi  suatu  negara  dan  kembali  mengikuti  para muhadditsin dan ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah . Dengan  demikian,  penerapan  teologi  liberalisme  yang ditunggangi oleh kepentingan politik dan kekuasaan telah benar- benar bertentangan dengan cita-cita yang didambakan, sehingga dapat merugikan berbagai pihak.  Teologi liberalisme akan tetap terjaga  bila  kembali  kepada  fitrahnya  melalui  upaya menempatkan  pemeliharaan  nilai-nilai  demokrasi  dengan  tanpa melupakan nilai-nilai keimanan. Perpaduan di antara liberalisme dan nilai-nilai teologis sesungguhnya adalah ibarat dua sisi mata uang.  Satu  sisi  memang  dapat  dibedakan  dengan  sisi  lainnya, tetapi  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Keduanya menyatu dan berfungsi secara integral, saling melengkapi, saling menempuh keserasian  dan  keseimbangan dalam tata kehidupan umat manusia.●

## Daftar Pustaka
Ahmad  Amin, Dluhâ  al  Islâm, Juz  III  (Beirut:  Dâr  al-Kitab  al- „Arabiy, t.t.).
„Abd  al-Azîz  al-Badrî, Al-Islâm  Bayn  al-Ulamâ`  wa  al-Hukkâm (Madinah: Mansyurât al Maktabah al-Ilmiyyah, 1986). Harifuddin  Cawidu, Pemikiran  Islam  Klasik:Teologi,  Filsafat  dan Tasawuf, dalam Uswah, nomor 2 tahun 1992, BPP IKA IAIN Alauddin Ujungpanadng, 1992.

## Departemen Agama R.I.,
Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: PT. Mahkota, 1989).
Hamka  Haq, Mihnah,  Trauma  Bagi  Kebebasan  dalam  Harian  Pagi Fajar Ujung Pandang , 13 Oktober 1995, no.13, Tahun ke-15. Jamâl  al-Dîn  Muhammad  bin  Mukarram  al-Anshârî  Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab , XVII (Mesir: Dâr al-Mishriyyat li al- Ta‟lîf wa al-Nasyr,  t.t).
Zuhdî  J â rullah, Al- Mu‟tazilah: al-Ahliyyat  li  al-Nasyr  wa  al-Tauzî (Beirut: t.p., 1974).
Syed  Mahmudunnasir, Islam  Konsepsi  dan  Sejarahnya, ter.  Adang Affandi (Bandung: Rosdakarya, 1994).
Nurcholish  Madjid  (ed.), Khazanah  Intelektual  Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).
Harun  Nasution, Teologi  Islam  Aliran-aliran  Sejarah,  Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press,  1986). Syamsuddin Ramdlan, "Ironi Liberalisme" dalam al-Wa`ie: Media Politik  dan  Dakwah  Membangun  Kesadaran  Umat ,  no.  73 (September 2006).
Joesoef  Sou‟ayb, S ejarah Daulat Abbasiyah, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
Ahmad Subhi, Fî Ilm al-Kalâm (Beirut: Dâr al-Kitab al-Jami‟iyyah,
1969).
Ahmad  Syalâbî, Mausû’ah  al-Târikh  al-Islâmî  wa  al-Hadlârah  al- Islâmiy ,  Juz  III  (Mesir:  Maktabah  al-Nahdlah  al-Mishriyyah,
1978).
Ali  Syari`ti, Membangun  Masa  Depan  Islam:  Pesan  untuk  Para Intelektual  Muslim ,  ter.  Rahmani  Astuti  (Bandung:  Mizan,
1994).
W.  Montgomery  Watt, Pemikiran  Teologi  dan  FIlsafat  Islam ,  pen .
Umar Bar Basalim (Jakarta: P3M, 1987).