## KOMUNIKASI DALAM NEGOSIASI POLITIK BREXIT
M. Elfan Kaukab 1 , Wiji Yuwono 2

## ABSTRAK
Hasil  referendum  Brexit,  terkait  tetap  bergabung  atau  berpisahnya  Inggris  dari  Uni  Eropa, telah  menimbulkan  turbulensi  politik  maupun  ekonomi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menganalisis  bagaimana  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  proses  negosiasi  antar  aktor politik dalam menyelesaikan masalh Brexit.  Hasil dari referendum Brexit diumumkan 51,9% suara  menginginkan  Britania  Raya  untuk  keluar  dari  Uni  Eropa  dan  48,1%  mendukung Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Konsekuensi dai komunikasi negosiasi politik  yang  terjadi  yaitu  Inggris  akan  kehilangan  semua  hak  suara  dan  pengaruhnya  Uni Eropa selama waktu itu, tetapi hak lainnya akan tetap sama, termasuk hak warga negara Eropa untuk  tinggal  dan  bekerja  di  Inggris,  pengawasan  pengadilan  Uni  Eropa,  dan  pembayaran anggaran.  Hubungan  di  masa  yang  akan  datang  masih  harus  dinegosiasikan  secara  penuh, tetapi  Inggris  dan  UE  bertujuan  untuk  menetapkan  “kawasan  perdagangan  bebas"  sebagai hubungan masa depan yang akan datang.
Kata kunci: Komunikasi, Negosiasi, Politik, Brexit

## ABSTRACT
The results of the Brexit referendum, related to remaining joining or separating Britain from the  European  Union,  have  created  political  and  economic  turbulence.  The  purpose  of  this study was to analyze how communication was carried out in the negotiation process between political  actors  in  resolving  the  Brexit  issue.  The  result  of  the  Brexit  referendum  was announced  that  51.9%  of  the  vote  wanted  Great  Britain  to  leave  the  European  Union  and 48.1% supported the UK to remain in the European Union. The consequence of the political negotiation communication that occurs is that the UK will lose all voting rights and influence to the European Union during that time, but other rights will remain the same, including the right of European citizens to live and work in the UK, supervision of EU courts, and budget payments.  Future  relations  still  need  to  be  fully  negotiated,  but  the  UK  and  EU  aim  to establish a “free trade area” as a future relationship.
Keywords: Communication, Negotiation, Politics, Brexit
1 Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Sains  Al-Qur’an,  Wonosobo,  Indonesia.  Email: elfan@unsiq.ac.id
2 Fakultas  Pascasarjana,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Indonesia.  Email: wiji.yuwono.psc20@mail.umy.ac.id

## PENDAHULUAN
Keluarnya  Britania  Raya  dari  Uni
Eropa (UE), biasa disingkat Brexit
(singkatan  dari  " Britain "  dan  " exit ")  (Hunt,
2008)  adalah  kemungkinan  (proses  dan rencana)  penarikan  diri  Britania  Raya  dari Uni  Eropa  sebagai  hasil  dari  referendum Brexit  yang  diadakan  pada  Kamis  23  Juni 2016, referendum Brexit  ini diadakan untuk memutuskan  apakah  Britania  Raya  harus meninggalkan  keanggotaannya  atau  tetap tergabung dalam Uni Eropa. Referendum ini diikuti  oleh  30  juta  pemilih,  yang  berarti partisipasi total didalamnya mencapai 71,8%  dari  penduduk  yang  memiliki  hak pilih  di  Britania  Raya,  hasilnya  sendiri adalah 51,9% memilih untuk keluar dari Uni Eropa  dan  48,1%  memilih  untuk  tetap tergabung dengan Uni Eropa (Hunt, 2008).
Sebagai  salah  satu  tahapan  untuk secara  resmi  meninggalkan  Uni  Eropa, Britania  Raya  diharuskan  untuk  meminta digunakannya  Artikel  50  dari  Perjanjian tentang  Uni  Eropa  kepada  Dewan  Eropa, dan  pada  29  Maret  2017,  pemerintah Britania  Raya  resmi  menggunakan  Artikel 50  dan  mengajukan  penarikan  diri  kepada Dewan Uni Eropa (Wilkinson, 2017). Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Artikel 50 mengenai  waktu  tenggang  yang  diberikan untuk  negara  yang  berencana  keluar  dari Uni  Eropa,  Britania  Raya  diberikan  waktu hingga  tepat  pada tengah  malam  tanggal  30
Maret  2019,  Waktu  Eropa  Tengah,  untuk secara  resmi  meninggalkan  Uni  Eropa (Wilkinson, 2017).
Pada  17  Januari  2017,  Perdana Menteri  Theresa  May  mengumumkan  12 pokok  rencananya  untuk  meninggalkan  Uni Eropa,  May  juga  sekaligus  memastikan bahwa  nantinya  Britania  Raya  tidak  akan lagi  tergabung  dalam  Pasar  Tunggal  dan Serikat Pabean Uni Eropa (Wilkinson, 2017; Mctagu, 2017). Bersamaan dengan itu, May juga  berjanji  untuk  mencabut  Undang- Undang  Masyarakat  Eropa  tahun  1972,  dan menggabungkan  semua  hukum  dan  aturan Uni  Eropa  yang  masih  berlaku  kedalam hukum  dan  aturan  Britania  Raya  (BBC, 2016). May membentuk kementerian sendiri untuk  mengatur  mundurnya  Britania  Raya dari Uni Eropa, kementerian ini diberi nama Departemen  untuk  Keluar  dari  Uni  Eropa ( Department  for  Exiting  European  Union  - DExEU )  dan  diresmikan  pada  Juli  2016, May  juga  menunjuk  David  Davis  sebagai Sekretaris  Negara  memimpin  departemen tersebut (Civil Service World,2018). Perundingan  antara  pemerintah  Britania Raya  dan  Uni  Eropa  pada  akhirnya  resmi dimulai pada 19 Juni 2017 (Hunt, 2008).
Menilik dari sejarahnya, Britania Raya sendiri  mulai  bergabung  dalam  Komunitas Eropa  pada  tahun  1973,  meski  begitu terdapat dorongan untuk melakukan referendum  dari  banyak  pihak  yang  tidak
setuju  apabila  Britania  Raya  bergabung dalam  Komunitas  Eropa,  sehingga  pada tahun  1975  diadakan  referendum  1975, tetapi  hasil  dari  referendum  tersebut  justru memenangkan  pihak  yang  setuju  untuk bergabung  sehingga  semakin  melegitimasi kebijakan Britania Raya untuk  tetap tergabung dalam Komunitas Eropa (Williamson,  2016).  Di  era  1970-an  dan 1980-an,  wacana  untuk  mengundurkan  diri dari  Komunitas  Eropa  utamanya  banyak digalang  oleh  anggota  dan  tokoh-tokoh  dari Partai  Buruh  dan  Serikat  Buruh.  Mulai  era 1990-an,  pendukung  kuat  dari  wacana  ini adalah  Partai  Kemerdekaan  Britania  Raya (UKIP)  dan  anggota-anggota  dari  Partai Konservatif  yang  memiliki  pandangan " Eurosceptic " (Crowson, 2007).
Untuk  efek  Brexit  ini  sendiri  dalam jangka  pendek,  terdapat  penelitian  yang berfokus  pada  pengaruh  kebijakan  Brexit sejak  diadakannya  referendum  hingga  Juli 2017,  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa Britania  Raya  mengalami  kerugian  tahunan sebesar  £404  untuk  tiap  rumah  tangga  rata- rata, kemudian menurunnya nilai mata uang pound  sterling  dimana  nilai  pound  sterling masih 10% dibawah nilai sebelum referendum, lalu meningkatnya inflasi
hingga  1,7%  (Sampson,  2017),  Banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa keluarnya Britania Raya dari  Uni  Eropa  ini  akan  memiliki  efek
terhadap  perekonomian  Britania  Raya, mereka memprediksi bahwa langkah Britania Raya ini akan mengurangi pendapatan  riil  per-kapita  Britania  Raya dalam  jangka  menengah  dan  panjang (Goodman,  2016).  Keluarnya  Britania  Raya dari  Uni  Eropa  juga  diprediksi  akan menurunkan  jumlah  pendatang  dari  negara- negara  Area  Ekonomi  Eropa  ke  Britania Raya  (Portes,  2016),  dan  hal  ini  dapat berimplikasi  kepada  pendidikan  tinggi  dan riset  akademis  di  Britania  Raya  (Mayhew, 2017).  Dampak  persis  keluarnya  Britania Raya  dari  Uni  Eropa  sendiri  masih  harus melihat  apakah  keluaran  ini  terjadi  dengan cara  keras  ( Hard Brexit)  yang  berarti  tidak terjadi  kesepakatan  sama  sekali  antara Britania  Raya  dan  Uni  Eropa,  atau  cara lunak  ( Soft Brexit)  dimana  masih  terdapat hak-hak  yang  dapat  dinikmati  oleh  Britania Raya  meskipun  telah  keluar  dari  Uni  Eropa (BBC,  2017).  Dengan  latar  belakang tersebut penelitian  ini  merumuskan  masalah yang akan dianalisis  bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam proses negosiasi antar actor  politik  dalam  menyelesaikan  masalh Brexit.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pola  eksplanatif.  Penulis melakukan  analisis  dengan  data  sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  buku-
buku mengenai ilmu hubungan internasional yang  akan  mendukung  analisis  konseptual, serta  artikel,  laporan,  sumber  daring,  dan liputan  dari  majalah  ataupun  koran  terkait posisi  perempuan  dalam  hukum  humaniter internasional,  disertai  dengan  materi-materi pendukung lainnya. Sumber-sumber tersebut diolah  dan  dipilih  secara  selektif  sehingga kredibilitas datanya dapat dipercaya.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Proses Negosiasi Brexit
Pada  Januari  2013,  Perdana  Menteri David  Cameron  memberikan  pernyataan bahwa apabila Partai Konservatif memenangi  mayoritas  suara  parlemen  pada pemilihan  umum  2015,  Pemerintah  akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan  bagi  Britania  Raya  untuk melanjutkan  keanggotaannya  di  Uni  Eropa, termasuk  didalamnya  referendum  untuk tetap  tergabung  atau  keluar  dari  Uni  Eropa (BBC, 2013).
Pada  pemilihan  umum  2015,  Partai Konservatif menang dengan suara mayoritas (The  Guardian,  2015),  dan  tak  lama kemudian  Akta  Referendum  Uni  Eropa 2015,  yang  telah  dirancang  dan  dibahas selama  dua  tahun  (UK  Parliement,  2018), diajukan  ke  Parlemen  untuk  mendapatkan persetujuan.  Cameron  sendiri  lebih  memilih untuk  tetap  tergabung  di  Uni  Eropa,  dan dalam  suratnya  yang  ditujukan  kepada Donald  Tusk,  Presiden  Dewan  Eropa,
tertanggal  10  November  2015,  menegaskan empat  kepentingan  Britania  Raya  dalam menegosiasikan  kembali  keanggotaannya  di Uni  Eropa,  empat  kepentingan  tersebut adalah:  perlindungan  pasar  tunggal  untuk negara-negara diluar Eurozone , pengurangan  "pita  merah",  membebaskan Britania  Raya  dari  " ever-closer  union "  dan memperkuat parlemen nasional, dan terakhir membatasi  akses  imigran  dari  Uni  Eropa (BBC,  2018).  Jajak  pendapat  pada  tahun 2015  menunjukkan  mayoritas  masyarakat mendukung agar  Britania Raya tetap di Uni Eropa,  tetapi  dukungan  tersebut  dapat menghilang  apabila  David  Cameron  tidak berhasil  menegosiasikan  kembali  kebijakan perlindungan  pasar  tunggal  untuk  negara- negara diluar Eurozone dan juga pembatasan/pengurangan 'manfaat' dan 'tunjangan'  bagi  warga  negara  Uni  Eropa (imigran)  di  Britania  Raya  (Swidlicki, 2015).
Pada  Februari  2016,  hasil  negosiasi ulang  antara  Britania  Raya  dan  Uni  Eropa diumumkan, beberapa pembatasan tunjangan kerja untuk imigran baru dan juga status  istimewa  bagi  Britania  Raya  dalam Uni  Eropa  telah  disepakati.  Tetapi  sebelum aturan-aturan  baru  ini  dapat  diterapkan, Britania Raya harus mendapatkan persetujuan  dahulu  dari  Komisi  Eropa  dan kemudian  dari  Dewan  Eropa  (Spaventa, 2016). Pada dasarnya kesepakatan baru baru
bagi  Britania  Raya  ini  adalah  untuk membuat  sebuah  mekanisme  di  dalam  Uni Eropa  untuk  mengurangi  laju  pendatang  ke suatu  negara  apabila  negara  tersebut mengalami kenaikan jumlah pendatang yang sangat  masif,  mekanisme  ini  disebut mekanisme "Rem Darurat"  (Spaventa, 2016). Kemudian, mekanisme "kartu merah",  dimana  negara  anggota  Uni  Eropa dapat mengembalikan aturan yang diberikan oleh  Uni  Eropa  kepada  Parlemen  Eropa untuk  dilakukan  perubahan,  mekanisme  ini tidak  sama  dengan  mekanisme  veto,  disini aturan  tetap  harus  dijalankan  apabila Parlemen  Eropa  telah  merasa  mengatasi permasalahan  yang  ada  dalam  aturan tersebut  (Wyatt  QC,  2016).  Dalam  sidang Parlemen  Britania  Raya  pada  22  Februari 2016,  yang  bertujuan  untuk  membahas kesepakatan  baru  ini,  Cameron  mengatakan dalam pidatonya "negosiasi ulang telah usai dan Britania Raya telah berhasil memperjuangkan  kepentingan  mereka,  dan Pemerintah  akan  melaksanakan  komitmen mereka untuk mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016, untuk mengembalikan keputusan akhir kepada rakyat"(UK Parliament, 2016).
Organisasi  kampanye  resmi  untuk para  pendukung  keluarnya  Britania  Raya dari  Uni  Eropa  adalah Vote  Leave (Pilih Keluar)  (Stone,  2016). Vote  Leave bersaing dengan  organisasi  kampanye  lain,  yaitu
Leave.EU , dalam menggalang suara meskipun mereka satu  tujuan dalam kampanyenya  (BBC,  2016). Vote  Leave ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  sebagai organisasi kampanye resmi untuk referendum keanggotaan Uni Eropa. pada 13 April  2016  (Stone,  2016).  Poster  kampanye "Vote  Leave"  di  Omagh,  Irlandia  Utara, bertuliskan  "We  send  the  EU  £50 million every  day.  Let's  spend  it  on  our  NHS instead."  ("Kita  mengirimkan  £50  juta  ke Uni Eropa tiap harinya. Mari kita pakai dana tersebut  untuk  NHS  saja").  Sedangkan organisasi  resmi  untuk  pendukung  Britania Raya  tetap  dalam  Uni  Eropa  adalah Britain Stronger  in  Europe (Britania  Lebih  Kuat  di Eropa),  biasa  disebut  sebagai Remain (Tinggal)  (BBC,  2015).  Organisasi  ini digalang  oleh  Stuart  Rose  (The  Electoral Commission, 2018).
Pada  tanggal  24  Juni  2016,  hasil  dari referendum  Brexit  diumumkan,  hasilnya 51,9%  suara  menginginkan  Britania  Raya untuk  keluar  dari  Uni  Eropa,  dan  48,1% mendukung  Britania  Raya  untuk  tetap tergabung  dalam  Uni  Eropa  (The  Electoral Commission,  2018).  Petisi  yang  menuntut pemerintah  untuk  mengadakan  referendum kedua pun menjadi populer paska referendum,  dan  petisi  ini  berhasil  menarik dukungan  hingga  empat  juta  tanda  tangan (Hooton,  2016).  Sejatinya  petisi  ini  telah diunggah  oleh  William  Oliver  Healey
sebelum  referendum  dimulai,  dan  hanya mendapatkan  dukungan  22  tanda  tangan hingga sampai  hasil referndum diumumkan, petisi  ini  juga  menuntut  agar  setidaknya diadakan  debat  parlemen,  karena  Parlemen Britania  Raya  selalu  mengadakan  debat
apabila terdapat petisi yang dapat mengumpulkan  lebih  dari  100.000  suara, tetapi  petisi  ini  ditolak  oleh  pemerintah secara resmi pada 9 Juli 2016 (BBC, 2016). Berikut hasil dari Referendum Brexit dalam tabel:
Tabel 1 Referendum Keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Pilihan Suara Persentase Meninggalkan Uni Eropa 17,410,742 51.89% Tetap menjadi anggota Uni Eropa 16,141,241 48.11% Suara sah 33,551,983 99.92% Suara tidak sah 25,359 0.08% Jumlah suara 33,577,342 100.00% Kehadiran pemilih terdaftar 46,500,001 72.21% Kehadiran pemilih berdasarkan kecukupan umur 51,356,768 65.38%
Sumber: The Electoral Commission

## Aktor Negosiasi Brexit
Bagian  ini  hendak  menjelaskan  posisi aktor-aktor  kelas  menengah  dengan  sumber daya  ekonomi  dan  akses  politik  besar  di Inggris  juga  menjelaskan  bagaimana  negara bagian  di  Inggris  menentukan  posisinya. Perlu  diketahui  bahwa  referendum  23  Juni menghasilkan suara akhir yang dimenangkan  dengan  pilihan  suara  ‘pergi’ sebanyak 51.9% berbanding 48.1% memilih ‘tinggal’.  Dengan  jumlah  referendum sebesar 71.8% dengan pemilih  lebih dari 30 juta  orang.  Rincian  dalam  wilayah  Inggris sendiri yaitu, Inggris memilih Brexit sebesar 53.4%  dan  pergi  46.6%,  Wales  memilih Brexit sebesar  52.5%  dan  tinggal  47.5%,
Skotlandia  dan  Irlandia  Utara  keduanya memilih  tinggal  di  Uni  Eropa,  dengan perolehan  suara  tinggal  dari  Skotlandia sebesar  62%  dan  pergi  38%  ,  sementara Irlandia  Utara  sebesar  55.8%  dan  pergi 44.2%.  Wales memilih  untuk  keluar didasarkan  karena  adanya  sentimen voters, Wales  yang  merupakan  daerah  termiskin  di wilayah  tersebut  dan  ‘ditinggalkan’  oleh kegiatan  politik.  Wales  cenderung  tidak stabil,  tidak  terdapat  ‘ladang’  pekerjaan yang layak, dan wilayah ini didominasi oleh Partai  Buruh.  Jika  dengan vote ini  akan menyebabkan perbaikan kondisi dan mendapat  perhatian  politikus  maka  Wales akan  tetap  pada  pilihan vote (O’Hagan,
2017).  Dan voters  leave akibat  kegagalan Uni  Eropa  untuk  mengatasi  masalah ekonomi  sejak  2008  dimana  masih  banyak terdapat  pengganguran  di  Eropa  Selatan sebesar  20%.  Perbedaan  antara  kehidupan orang  Eropa  selatan  dan  Jerman-yang menikmati 4,2% pengangguran-sangat dalam  (Kaukab  dan  Sahide,  2020).  Eropa secara keseluruhan telah mengalami stagnasi secara ekonomi. Kemudian masalah kedaulatan  dan  timbulnya  nasionalisme. Ada  ketidakpercayaan  yang  tumbuh  pada organisasi  keuangan,  perdagangan,  dan pertahanan  multinasional  yang  diciptakan setelah  Perang  Dunia  II.  Uni  Eropa,  IMF,
dan NATO adalah contoh bagus dari hal ini. Institusi  Uni  Eropa  dipercaya  tidak  lagi melayani  suatu  tujuan.  Tidak  hanya  itu, organisasi-organisasi  ini  mengambil  alih kendali dari masing-masing negara. Ketidakpercayaan dan ketakutan kehilangan kendali membuat Brexit menjadi solusi yang masuk akal bagi mereka. Dan faktor terakhir adalah  krisis  imigrasi  di  Eropa  merupakan pemicunya.  Beberapa  pemimpin  Uni  Eropa berpendapat bahwa membantu para pengungsi  adalah  kewajiban  moral.  Tapi Inggris  memandang  imigrasi  sebagai  isu nasional,  karena  mempengaruhi  kehidupan internal negara.
Table 2 Aktor dalam Negosiasi Brexit Aktor Domestik David  Davis  (Sekretaris  DExEU),  Boris  Johnson  (Menteri  Luar Negeri) Theresa  May  (Perdana  Menteri),    Liam  Fox  (Departemen Perdagangan Internasional (DIT)), Internasional Angela  Merkel(kanselir  Jerman),  Francois  Hollande  (Presiden Francis),  Jean-Claude  Juncker  (presiden  komisi  Eropa  dan  mantan perdana menteri Luxemburg)
Dalam  negosiasi  mengenai  Brexit dengan  Uni  Eropa  sendiri  memiliki  tiga wakil  dari  Inggris  untuk  bernegosiasi. Pertama  dipimpin  oleh  anggota  veteran parlemen konservatif dan juru kampanyeuntuk  meninggalkan  Uni  Eropa , David  Davis.  Kedua,  mantan  sekretaris pertahanan,  Liam  Fox  yang  sekarang bekerja  sebagai  sekretaris  perdagangan
internasional.  Ketiga,  Boris  Johnson  yang merupakan  pemimpin  kampanye  resmi untuk  meninggalkan  Uni  Eropa  yang  juga menjabat  sebagai  sekretaris  luar  negeri. Mereka  bertiga  masing-masing  diatur  untuk berperan dalam negosiasi dengan Uni Eropa dan mencari kesepakatan internasional baru. Meskipun  Theresa  May,  selaku  perdana menteri,  yang  akan  memiliki  keputusan
akhir (Hunt & Wheeler, 2017). Theresa May merupakan salah satu aktor politik yang kuat karena  memiliki  kontrol  terhadap  Brexit dalam  pemerintahan  Inggris.  Dia  memiliki kesempatan kapan akan mengambil keputusan  untuk  memicu  Pasal  50,  seperti apa  sikap  Inggris  dalam  perundingan  dan kesimpulan seperti apa yang dapat diterima. May  dikabarkan  mengumumkan  tenggat waktu yaitu akhir Maret 2017 untuk memicu Pasal 50 tanpa pemberitahuan atau setidaknya berkonsultasi dengan kabinet.
Ketiga wakil yang dipilih May sendiri merupakan  aktor  penting  di  Inggris.  David Davis,  sekretaris  untuk  departemen  yang baru  dibentuk Department  for  Exiting  the European  Union (DExEU).  DExEU  adalah departemen  yang  bertanggung  jawab  untuk mengawasi  perundingan  yang  mengarah  ke pilihan  ‘pergi’  Inggris  dari  Uni  Eropa  dan membangun  hubungan  post-Brexit  EU-UK baru.  Tahap  awal  persiapan  Brexit  telah ditandai  dengan  liputan  media  tentang peperangan  antara  Davis,  Liam  Fox,  yang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Perdagangan  Internasional  baru,  menuju Departemen Perdagangan Internasional (DIT),  dan  Menteri  Luar  Negeri  Boris Johnson.  Kepentingan  datang  dari  pihak ketiga di tiga departemen. Brief Departemen
Perdagangan  Internasional  sangat  dipersulit oleh ketidakpastian mengenai ekonomi masa depan  yang  diinginkan  dan  hubungan dagang dengan Uni Eropa, dan sejauh mana Inggris  memiliki  satu  jembatan  untuk mengejar semua aspek kebijakan perdagangan,  termasuk  kebebasan  untuk membuat  perjanjian  perdagangan  dengan negara-negara  ketiga.  Oleh  karena  itu  jelas bahwa berurusan dengan Brexit kemungkinan  akan  menyebabkan  banyak masalah  pada  tingkat  menteri  dan  birokrasi tumpang tindih (PSA, 2016). Beberapa aktor politik  diluar  Inggris  adalah  Angela  Merkel selaku  kanselir  Jerman,  Presiden  Francis- Francois  Hollande,  Jean-Claude  Juncker- presiden  komisi  Eropa  dan  mantan  perdana menteri  Luxemburg,  ketiganya  menolak keputusan  Brexit  dan  menggangap  bahwa Inggri dan Uni Eropa merupakan bagian tak terpisahkan  dan  bila  sampai  terjadi  akan menjadi berita buruk dalam politik, ekonomi,  dan  sosial  di  Inggris  maupun Eropa (Bloomberg, 2016).
Selain  itu  terdapat  pula  pengaruh  dari partai-partai  di  dalam  parlemen  Inggris. Partai-partai  ini  yang  akan  mempengaruhi kecenderungan pilihan masyarakat di dalamnya dalam vote.

## Tabel 3 Aktor Partai politik dalam Negosiasi Brexit
Partai Politik Domestik Voter Partai Aktor Alasan Remain Buruh Jeremy Corbyn Ketenagakerjaan  pembayaran  tunai  44 triliun Partai Nasionalis Skotlandia Mendapat keuntungan dari FTA di Uni Eropa Nicola Sturgeon Independen Skotlandia, negara independen  di  dalam  Uni  Eropa. Bebas dari Inggris Leave Konservatif David  Cameron, George Osborne, Theresa May Boris Johnson Kedaulatan The United Kingdom Independence Party (UKIP) Nigel Farage Anti  imigran,  Supremasi  hukum  Uni Eropa Keuntungan FTA The Democratic Unionists Arlene Foster
Aktor  partai  politik  yang  paling mendominasi  datang  dari  dua  partai; Konservatif  dan  buruh.  Partai  konservatif salah satu yang terkuat namun suara mereka terbelah  dua.  David  Cameron  dan  George Osborne  merupakan  tokoh  politik  di dalamnya  yang  ingin  Inggris  tinggal  di  Uni Eropa.Namun,  yang  berseberangan  melihat referendum sebagai kesempatan memenangkan  kembali  kedaulatan  Inggris yang  hilang.  Salah  satu  tokoh  yang mengkampanyekan  untuk  Brexit  adalah Boris Johnson.Sedangkan, dari partai tandingan  konservatif  yaitu  Partai  Buruh, lebih  memilih  tetap  untuk  berada  di  Uni Eropa  dan  mendukung  proyek  di  Eropa
dimana  Inggris  terlibat  didalamnya.  Hal  ini bisa  dipahami  karena  keuntungan  yang didapat  bila  Inggris  masih  berada  di  Uni Eropa  yaitu  dalam  hal  ketenagakerjaan sendiri  buruh  akan  menerima  pembayaran langsung  dari  EU  senilai  44  triliun. Sebagian  besar  anggota  mengkampanyekan untuk  tetap  tinggal karena negosiasi dianggap  kurang  memusatkan  pada  hak buruh.Jeremy  Corbyn  merupakan  ketua Partai  Buruh  yang  turut  berada  di  parlemen menunjukkan tanda yang sebaliknya. Corbyn sendiri tidak terlalu gencar berkampanye seperti keinginan partainya.
Dari  Partai  Nasionalis  Skotlandia sendiri  merupakan  partai  pro-Uni  Eropa,
namun  terdapat  dugaan  bahwa  beberapa nasionalis-salah  satunya  adalah  menteri Skotlandia  pertama,  Nicola  Sturgeon-  dapat memilih Brexit untuk mempercepat keinginan kemerdekaan yang sempat dikalahkan/ditolak  pada  referendum  2014. Orang-orang Skotlandia sendiri lebih Europhile daripada Eurosceptic. Ideologi mereka  lebih  pada  kesejahteraan  dan ekonomi,  dimana  mereka  menginginkan kemerdekaan  dari  Inggris  sehingga  dapat menjadi  negara  independen  di  dalam  Uni Eropa.  Dengan  adanya  Brexit  ini  akan berpengaruh  pada  perekonomian  Inggris yang akan mempengaruhi ideologi kesejahteraan  dan  perekonomian  negara yang  mereka  inginkan  dimana  mereka berusaha  melindungi  kepentingan  ekonomi. Sepert  Partai  Nasionalis  Skontlandia  yang ingin  memiliki  kemerdekaannya  sendiri, terdapat  pula  partai  lainnya  yang  memiliki tujuan  serupa  yaitu The  United  Kingdom Independence  Party (UKIP)dengan  ambisi meninggalkan  Uni  Eropa.Nigel  Farage sebagai  ketua  partai  yang  berada  pada  anti- imigrasi  dalam  UKIP  turut  sepakat  bahwa Inggris  harus  meninggalkan  Uni  Eropa- masalah imigran yang saat ini dihadapi oleh Uni Eropa. Meskipun begitu, UKIP
mengalami dilemma karena partai ini sendiri turut  mendapat  manfaat  dari  perdagangan bebas dengan Eropa dan meski Brexit terjadi isu imigran dan supremasi hukum Uni Eropa
akan  masih  terus  berlanjut.  Partai-partai Irlandia Utara sebagian memilih untuk tetap berada  di  Uni  Eropa. The  Democratic Unionists, dimana  Arlene  Foster  yang merupakan  menteri  untuk  pertama  kali gencar melakukan kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa (Edward, 2017).
Klaim-klaim yang  diajukan  oleh mereka  menunjukkan  alasan-alasan  penting konstituen, namun isu-isu tersebut sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor penting kelas menengah ini mempersepsikan integrasi Uni Eropa. Integrasi dan disintegrasi ini berujung pada pengorganisasian kepentingan  ekonomi,  bahkan  dalam  isu identitas  sekalipun.  Di  satu  sisi,  kelompok Leave menginginkan sebuah tatanan ekonomi  yang  lebih  eksklusif  bagi  orang- orang  Inggris,  dan  di  kelompok Remain menginginkan  tatanan  ekonomi  yang  lebih inklusif,  tidak  hanya  untuk  orang-orang Inggris  saja.  Dua  klaim  tersebut tetap  dapat dibaca  sebagai cara kelas  menengah Inggris mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan.  Baik  dengan  jalur  yang  lebih eksklusif maupun inklusif.

## Tuntutan Brexit
Perjanjian perpisahan Inggris dari Uni Eropa setebal sekitar 500 halaman menetapkan seluruh cara Inggris melepaskan diri dari zona euro setelah lebih dari  empat  dekade  keanggotaan.  Perjanjian
perpisahan  Inggris  dari  Uni  Eropa  setebal sekitar  500  halaman  menetapkan  seluruh cara  Inggris  melepaskan  diri  dari  zona  euro setelah lebih dari empat dekade keanggotaan.  Di  dalam  perjanjian  tersebut juga  terdapat  garis  besar  mengenai  bentuk hubungan  di  masa  depan  antara  keduanya, yang  sepertinya  mengarah  ke  membidik ikatan  yang  cukup  erat.  Berikut  ini ringkasan dari beberapa poin utama perjanjian  tersebut,  seperti  dikutip  dari Bloomberg:

## Transisi
Inggris  akan  tetap  berada  dalam  masa transisi  dari  saat  meninggalkan  Uni  Eropa pada Maret 2019 hingga akhir 2020. Inggris akan  kehilangan  semua  hak  suara  dan pengaruhnya  Uni  Eropa  selama  waktu  itu, tetapi hak lainnya akan tetap sama, termasuk hak  warga  negara  Eropa  untuk  tinggal  dan bekerja  di  Inggris,  pengawasan  pengadilan Uni  Eropa,  dan  pembayaran  anggaran. Terdapat  tambahan  dalam  perjanjian,  yaitu Inggris  dapat  memperpanjang  transisi. Tanggal  akhir  final  belum  ditetapkan,  dan Inggris  akan  perlu  memutuskan  apakah ingin diperpanjang hingga Juni 2020. Pihak- pihak pro-Brexit tidak senang akan poin ini.

## Hubungan Masa Depan
Hubungan  di  masa  yang  akan  datang masih  harus  dinegosiasikan  secara  penuh, tetapi  Inggris  dan  UE  bertujuan  untuk
menetapkan  “kawasan  perdagangan  bebas" sebagai  hubungan  masa  depan  yang  akan datang.  Hal  ini  akan  menggabungkan  kerja sama  pengaturan  dan  bea  cukai  yang mendalam.  Ini  berarti  Perdana  Menteri Inggris  Theresa  May  dapat  mengatakan bahwa  dia  telah  memenangkan  hak  atas kesepakatan  perdagangan  yang  selalu  dia inginkan.  Namun,  Inggris  akan  terikat dengan  aturan  UE,  dan  sulit  untuk  melihat bagaimana  hal  ini  akan  memudahkan Inggris  melakukan  transaksi  perdagangan dengan  negara  lain.  Dampak  lain  dari  poin ini  adalah  Inggris  akan  berpegang  teguh pada  standar  UE  untuk  memastikan  bahwa mereka menikmati persaingan yang sehat.

## Keuangan
Kota London akan menurunkan peringkat  dari status  quo ,  tetapi  ini  selalu akan  menjadi  masalah.  Hubungan  masa depan  akan  didasarkan  pada  apa  yang disebut  kesetaraan,  yang  menjadi  alat  yang digunakan  UE  untuk  semua  bank  negara non-UE  lainnya.  Kesepakatan  ini  sudah lama  diharapkan  oleh  bank  dan  itulah sebabnya  mereka  dengan  cepat  mendirikan kantor  di  Eropa.  Inggris  berharap  untuk mengunci  keputusan  kesetaraan  sebelum akhir  periode  transisi sehingga  bank memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

## Perlindungan data
Inggris  juga  akan  tetap  menggunakan aturan  data  UE.  Inggris  juga  menginginkan untuk  mendapatkan  izin  UE  yang  dikenal sebagai  keputusan  kecukupan  agar  diadopsi sebelum akhir masa transisi.

## Uang
Inggris  setuju  untuk  membayar  Uni
Eropa sejumlah uang berdasarkan komitmen sebelumnya  untuk  anggaran  Uni  Eropa, yang  mencakup  bagian  dari  uang  pensiun bagi  staf  Uni  Eropa  dan  proyek-proyek Eropa  yang  ingin  terus  berlanjut.  Inggris juga  akan  membayar  biaya  tahunan  untuk menutupi periode transisi. Inggris memperkirakan  bahwa  ini  akan  menelan biaya  sekitar  39  miliar  poundsterling.  Uni Eropa tidak pernah memberikan angka pasti. Jumlah  ini  akan  dibayar  selama  bertahun- tahun dan UE akan mengirim faktur tahunan ke Inggris.

## Hak
Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk melindungi hak-hak warga negara mereka di wilayah  masing-masing  sebelum  akhir periode  transisi.  Warga  negara  kedua  belah pihak  akan  dilindungi  “seumur  hidup mereka”  selama  mereka  mendaftar  setelah lima tahun tinggal di wilayah berseberangan.  Hakim  AS  akan  dapat meminta  Pengadilan  Eropa  untuk  meminta nasihat tentang melindungi hak-hak ini.

## Sengketa
Kedua belah pihak merancang struktur yang  rumit  untuk  menyelesaikan  sengketa yang timbul dari perjanjian. Komite gabungan akan dibentuk dengan perwakilan dari Uni Eropa dan Inggris. Para pro-Brexit mengkhawatirkan  adanya ikut  campur Pengadilan Eropa dalam masalah sengketa.

## SIMPULAN
Hasil  referendum  Brexit,  terkait  tetap bergabung atau berpisahnya Inggris dari Uni Eropa, telah menimbulkan turbulensi politik maupun  ekonomi.  Hanya  dalam  hitungan jam,  Perdana  Menteri  David  Cameron mengumumkan  pengunduran  diri  sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil referendum,  yang  semula  ditujukan  untuk meredam konflik internal Partai Konservatif yang saat ini  sedang  berkuasa. Kuat dugaan Boris Johnson akan menggantikan Cameron, mengingat posisi Johnson sebagai pendukung  terkuat  kubu  Konservatif  atas berpisahnya  Inggris  dari  Uni  Eropa.  Hal yang  unik,  Johnson  hingga  Februari  lalu masih  berada  dalam  kubu  mendukung Inggris tetap sebagai anggota Uni Eropa.
Partai Buruh sebagai oposisi pun tidak kurang terguncang. Tujuh menteri bayangan mengundurkan  diri  yang  diduga  kuat menunjukkan  perpecahan  di  dalam  Partai Buruh,  dan  tekanan  kuat  bagi  Jeremy Corbyn untuk mengundurkan diri dari posisi pimpinan  partai,  mengingat  Partai  Buruh
Inggris  adalah  pendukung  terkuat  tetap tergabungnya  Inggris  dalam  Uni  Eropa. Guncangan  di  sisi  politik  Inggris  ini sebanding  dengan  guncangan  ekonomi  dan keuangan yang terjadi. Nilai tukar Poundsterling  pada  Jumat  lalu  sempat terpangkas  10  persen,  dan  menjungkirkan posisi  nilai  tukar  Poundsterling  ke  keadaan 30  tahun  lalu.  Bersama  dengan  itu,  bursa saham  London  pun  mengalami  guncangan, melalui  penurunan  harga  besar-besaran sebagaimana  ditunjukkan  oleh  pelemahan FTSE  100  yang  sempat  mencapai  9  persen, sebelum  ditutup  melemah  3,2  persen.  Aksi jual  meluas  ke  bursa  Amerika  Serikat, setelah  sebelumnya  ikut  membuat  pasar Asia  jeblok.  Nilai  kapitalisasi  pasar  global yang  hilang  pada  24  Juni  lalu  diperkirakan mencapai $2,1 triliun.
Kepanikan yang terjadi mengindikasikan derajat ketidakpastian yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari. Berdasarkan Pasal 50 Konstitusi Uni Eropa, proses  keluarnya  sebuah  negara  anggota akan memakan waktu setidaknya dua tahun, sebelum  dapat  berlaku  efektif.  Selama rentang  waktu  tersebut,  Inggris  dan  Eropa diperkirakan akan didera kelesuan ekonomi, sebelum  titik  keseimbangan  baru  dapat tercapai.  Hal  ini  terjadi  mengingat  dalam proses  keluarnya  Inggris  dari  keanggotaan Uni  Eropa,  terdapat  banyak  rangkaian negosiasi baru perlu dilakukan oleh
Pemerintah  Inggris  dengan  Uni  Eropa, sebagai persyaratan administratif. Guncangan  politik  Inggris  yang  terjadi mengisyaratkan akan munculnya pemerintahan  koalisi  baru,  yang  terpaksa mengakomodasi  berbagai  kepentingan  yang dapat  bertolak  belakang  dalam  proses negosiasi dengan Uni Eropa. Dan sebagaimana  sering  terjadi,  koalisi  yang lemah  cenderung  menimbulkan  instabilitas baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex  Hunt  &  Brian  Wheeler,  ‘Brexit:  All You  Need  To  Know  About  The  UK Leaving The Eu,’ BBC News (daring), 30 March 2017, http://www.bbc.com/news/uk-politics- 32810887 , diakses 1 Nopember 2019 BBC,  "Brexit:  Petition  for  second  EU referendum  rejected".  BBC  News.  9 Juli 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
BBC, "Brexit:  Theresa  May  to  trigger Article  50  by  end  of  March". BBC News.  2  Oktober  2016.  Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
BBC,  "Brexit:  What  are  the  options? Alternative  Brexit  models".  BBC News.  15  Januari  2017.  Diakses tanggal 1 Nopember 2019
BBC,  "David  Cameron  promises  in/out referendum  on  EU".  BBC  News.  23 Januari  2013.  Diakses  1  Nopember 2019.
BBC,  "David  Cameron  sets  out  EU  reform goals".  BBC  News.  11  November 2015. Diakses 1 Nopember 2019.
BBC,  EU  referendum:  Lord  Rose  says  it  is 'patriotic'  to  remain  in  the  EU".  BBC
News.  12  Oktober  2015.  Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
BBC,  EU  referendum:  Who's  who  guide  to the  UK  exit  campaigns".  BBC  News.
14  Maret  2016.  Diakses  1  Nopember
2019. Bloomberg News, Britain’s Brexit Referendum: Key Players (daring), 23 June 2016, https://www.bloomberg.com/news/arti cles/2016-06-23/eu-referendum-the-
key-brexit-players-from-cameron-to- carney , diakses 1 Nopember 2019
Civil  Service  World, "Theresa  May  signals
Whitehall  rejig  with  two  new  Cabinet posts". 13 Juli 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
Crowson, Nicholas J. (2007). The
Conservative  Party  and  European integration since 1945 : at the heart of Europe?. London:
Routledge. ISBN 9780415400220 .
Edward,  Aldred,  ‘Brexit:  Where  Do  The Parties  Stand?’ OpenEuropeBerlin (daring),
http://www.openeuropeberlin.de/brexi t-where-do-the-parties-stand-by- edward-aldred/  ,  diakses  1  Nopember 2019
Ellie  Mae  O’Hagan,  ‘Wales  Voted  For Brexit  Because  It  Has  Been  Ignored By  Westminster  For  Too  Long,’ Independent (daring),  25  June2016, http://www.independent.co.uk/voices/ brexit-wales-eu-referendum-vote- leave-uk-ignored-by-westminster- a7102551.html  ,  diakses  1  Nopember 2019
European Commission . "Brexit
preparedness". Diakses  tanggal  1
Nopember 2019.
Goodman,  Peter  S. "'Brexit,'  a  Feel-Good Vote  That  Could  Sink  Britain's Economy". The  New  York  Times.  20 Mei 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019
Hooton,  Christopher.  " Brexit:  Petition  for second EU referendum so popular the government  site's  crashing ". The Independent .  24  Juni  2016.  Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
Hunt,  Alex, Wheeler,  Brian "The  UK's  EU referendum:  All  you  need  to  know".
BBC  News.  24  Mei  2018. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
Kaukab ,  M.  E.,  &  Sahide,  A.  (2020).
Perjanjian Perdagangan Asimetri Indonesia-Eropa-Inggris Pasca Brexit. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , 19 (1), 11-18.
Mayhew, Ken. (2017). "UK higher education  and  Brexit". Oxford Review of  Economic  Policy .  33  (suppl_1): S155–S161. doi:10.1093/oxrep/grx012. ISSN
0266-903X.
Mctagu,  Tom, "UK  confirms  it  will  leave customs  union". Politico. 2  Februari 2017.  Diakses  tanggal  1  Nopember 2019.
Political  Studies Association ,  ‘The  UK  In  A Changing Europe For Political Studies Association  Of  The  UK, Brexit  And Beyond:  How  The  United  Kingdom Might  Leave  The  European  Union’,
London, 2016, hlm. 16-17
Portes,  Jonathan  (2016).  "Immigration  after Brexit". National  Institute  Economic
Review . 238 (1): R13–R21.
doi:10.1177/002795011623800111. ISSN 0027-9501. Sampson,  Thomas.  (2017).  "Brexit:  The Economics of International Disintegration". Journal  of  Economic Perspectives . 31 (4): 163–184.
doi:10.1257/jep.31.4.163.  ISSN  0895-
3309.
Sampson, Thomas; Novy, Dennis; Leromain,  Elsa;  Breinlich,  Holger .
"The  consequences  of  the  Brexit  vote for UK inflation and living standards:
First evidence". VoxEU.org. 20
November  2017.  Diakses  tanggal  1
Nopember 2019
Spaventa,  Eleanore.  "Explaining  the  EU deal: the "emergency brake"".
Fullfact.org. 22 februari 2016. Diakses
tanggal 1 Nopember 2019.
Stone,  Jon, "Vote  Leave  designated  as official
EU referendum Out
campaign". The Independent. 13 April 2016 . Diakses  tanggal  1  Nopember
2019. Swidlicki, Pawel "New Open Europe/ComRes  poll:  Failure  to  win key  reforms  could  swing  UK's  EU referendum  vote".  Open  Europe. 16 Desember  2015. Diakses  tanggal  1
Nopember 2019.
The Electoral Commission,
"EU
Referendum  results". Diakses  tanggal
1 Nopember 2019.
The Guardian, "Live election results".7 May
2015. Diakses 1 Nopember 2019.
UK Parliament, " European Union (Referendum)  Bill  (HC  Bill  11) ".
Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
UK  Parliement,  " Prime  Minister  sets  out legal  framework  for  EU  withdrawal ". 22  Februari  2016.  Diakses  tanggal  1 Nopember 2019.
Wilkinson, Michael, "Theresa May confirms Britain will leave Single Market as she sets  out  12-point  Brexit  plan". The
Telegraph.  17  Januari  2017.  Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
Williamson,  Adrian, "The  case  for  Brexit: lessons  from  the  1960s  and  1970s". History & Policy. History & Policy. 5
Mei 2015. Diakses
tanggal1
Nopember 2019.
Wyatt  QC,  Derrick, "Explaining  the  EU deal:  the  'red  card'".  fullfact.org. 22 Februari  2016.  Diakses  tanggal  1 Nopember 2019.