LANGKAH PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENCAPAI REFORMASI REGULASI DI INDONESIA MELALUI PEMBUBARAN LEMBAGA NONSTRUKTURAL
Ahmad Ahsin Thohari
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan E-mail: ahmadahsint@upnvj.ac.id

## Abstrak
Presiden  mengambil  kebijakan  untuk  membubarkan  lembaga  negara,  terakhir  melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terdapat 10 Lembaga negara non struktural yang  dibubarkan.  Hal  tersebut  disinyalir  sebagai  langkah  tegas  untuk  menciptakan efektivitas  sistem  hukum  dalam  kelembagaan  negara.  Secara  faktual,  saat  ini  memang terlalu  banyak  peraturan  yang  dibuat  oleh  lembaga  negara.  Hal  tersebut  menyebabkan adanya  tumpang  tindih  tugas  dan  wewenang,  serta  tidak  efektif  akibat  menjerat  diri sendiri yang menjadikan masing-masing lembaga negara sulit bergerak. Oleh sebab itu diperlukan  adanya  suatu  pemangkasan  lembaga  negara  demi  tercapainya  reformasi regulasi  yang  berorientasi  pada  hasil,  bukan  hanya  prosedur  semata.  Hal  tersebut dilandasi  atas  tujuan  pembangunan  hukum  yang  tidak  hanya  melekat  pada  substansial melainkan  juga  pada  struktur  dan  kultur  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui,  mengkaji  dan  menganalisis  pertimbangan  presiden  atas  pembubaran lembaga  negara  nonstruktural  serta  menganalisis  implikasi  atas  pembubaran  lembaga negara  nonstruktural  terhadap  pembentukan  regulasi  dan  tatanan  hukum  di  Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  mengacu  pada  studi literatur.  Kesimpulan  dari  pembubaran  lembaga  negara  nonstruktural  dilakukan  untuk peningkatan  kinerja  birokrasi  dengan  meminimalisir  tumpang  tindih  tugas  dan  fungsi yang  mengakibatkan  pemborosan  kewenangan  dan  inefisiensi  anggaran.  Selain  itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut pada taraf undang-undang mengenai lembaga non struktural  dengan  tujuan  untuk  menetapkan  prosedur  yang  tetap  dalam  pembentukan hingga  pembubaran  lembaga  non  struktural  sebagaimana  konsep  pengaturan kementerian  negara  yang  diatur  dalam  UU  No.  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara.
Kata kunci: Lembaga Negara Nonstruktural, Efektifitas, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN
Hukum dan Politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 1 Di mana hukum bekerja  dalam  kondisi  politik  tertentu  dan  mempertimbangkan  sebuah  kepentingan
1 Erlina Sinaga, “Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 1–17.
untuk  mewujudkan  keadilan. 2 Hukum  merupakan  produk  politik,  baik  dari  proses terbentuk  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  dan  proses  pelaksanaannya.  Keadilan akan  dapat  terwujud  apabila  aktivitas  politik  yang  melahirkan  produk-produk  hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. 3
Setelah era reformasi tahun 1998, salah satu aspek yang perlu diperbaiki secara mendasar  adalah  idealisasi  sistem  hukum  nasional  yang  tidak  hanya  memperhatikan peraturan  hukum,  melainkan  juga  memperhatikan  esensi  dari  pemerintahan  yang demokratis.  Pembentukan  sistem  hukum  tidak  hanya  melibatkan  pembuatan  peraturan perundang-undangan  semata.  Sebuah  sistem  hukum  yang  efektif  tidak  hanya  terikat pada  norma-norma  hukum  atau  aspek  normatif,  melainkan  juga  memiliki  keterkaitan erat  dengan  struktur  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  dalam mencapai reformasi regulasi di Indonesia tidak hanya melalui pembuatan kebijakan atau peraturan,  karena  secara  normatif,  perkembangan  hukum  bukan  hanya  tentang substansi, melainkan juga terkait dengan budaya dan struktur hukum.
Berkaca  pada  banyaknya  regulasi  yang  saling  timpang  tindih  dan  bertentangan satu sama lain menunjukan adanya ketidakharmonisan produk hukum dan lembaga yang berwenang  dalam  membuatnya. 4 Baik  itu  peraturan  perundangan  tingkat  pusat  hingga daerah.  Presiden  Joko  Widodo,  pada  Maret  2016  menyatakan  komitmennya  untuk menyederhanakan  regulasi.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  banyaknya  regulasi  yang eksis  dan  berlaku,  berujung  pada  pemerintah  yang  tidak  leluasa  bergerak  dalam menjalankan pemerintahan. 5
Isu  mengenai  kualitas  dan  jumlah  peraturan  di  Indonesia  seringkali  menjadi perhatian  berbagai  pihak,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. 6 Pada  tahun  2012, Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Developmnet  (OECD)  merilis  Laporan Penelitian  tentang  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia.  Beberapa  tanda  masalah  regulasi tersebut  sejalan  dengan  isu-isu  yang  diungkapkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dan Menteri Hukum dan HAM. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini dalam  menangani  masalah  tersebut.  Salah  satu  pencapaian  yang  dicapai  adalah mencakup  dampak  Paket  Kebijakan  Ekonomi  I-XV  terhadap  berbagai  regulasi  dalam Laporan  3  Tahun  Pemerintahan  Joko  Widodo  yang  dirilis  pada  Oktober  2017.  Dalam laporan tersebut,  disebutkan bahwa terdapat 9 regulasi yang dihapus, 31  regulasi yang mengalami  revisi,  pembentukan  49  regulasi  baru,  penggabungan  35  regulasi,  dan pencabutan 89 regulasi sebelumnya. 7
Pada  bulan  Oktober  2016,  pemerintahan  Joko  Widodo  mengambil  langkah tambahan  dengan  merilis  paket  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memberikan penyegaran  dan  memperkuat  sektor  hukum. 8 Paket  kebijakan  tersebut  mencakup
2 Merdi  Hajiji,  “Relasi  Hukum  Dan  Politik  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 3 (2013): 361–73.
3 Abdus Salam, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Mazahib , 2015, 119–31.

## 4 Oksep  Adhayanto,  Pery  Rehendra  Sucipta,  and  others,  “LEMBAGA  TUNGGAL  PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA
DALAM
KETATANEGARAN INDONESIA,” Veritas et Justitia 7, no. 2 (2021): 431–58.
5 PSHK,  “Penataan  Kelembagaan  Untuk  Mendorong  Reformasi  Regulasi  Di  Indonesia,”  n.d., https://pshk.or.id/aktivitas/penataan-kelembagaan-untuk-mendorong-reformasi-regulasi-di-indonesia/.
6 Dian  Rizki,  Elidar  Sari,  and  Yusrizal  Yusrizal,  “Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan Undang-Undang  Di  Indonesia,” Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh 10,  no.  1 (2022): 31–45.
7 M  Nur  Sholikin,  “Penataan  Kelembagaan  Untuk  Menjalankan  Reformasi  Regulasi  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum \& Pasar Modal 8, no. 15 (2018): 79–95.
8 Sholikin.
berbagai  inisiatif  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  keberlanjutan  dalam sistem  hukum,  serta  untuk  merespons  tuntutan  perubahan  yang  dinamis  dalam masyarakat dan ekonomi. Terdapat tiga program yang telah dirancang dalam kebijakan pemulihan  hukum  tersebut,  meliputi  (i)  penyusunan  kembali  regulasi,  (ii)  perbaikan lembaga,  dan  (iii)  pengembangan  budaya  hukum. 9 Dalam  rangka  program  penataan regulasi, terdapat tiga program yang akan dilaksanakan, melibatkan peningkatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, revitalisasi evaluasi peraturan perundang- undangan,  dan  peningkatan  struktur  database  peraturan  perundang-undangan. 10 Sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan  adanya  penyederhanaan  tananan  hukum  melalui pembenahan  sistem  hukum  di  Indonesia,  salah  satunya  melalui  perampingan  lembaga negara.  Saat  ini,  Presiden  Joko  Widodo  telah  menghentikan  beberapa  lembaga  negara nonstruktural dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 11
Selain  itu  seperti  yang  diketahui,  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  dan Lembaga  Non  Struktural  adalah  bentuk  wewenang  Presiden  dalam  mengelola pemerintahan,  meskipun  tidak  sepenuhnya  mutlak.  Menurut  data  terbaru  yang diperbaharui pada tahun 2021, terdapat 30 Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 77  Lembaga  Non  Struktural  di  Indonesia.  Kehadiran  lembaga-lembaga  ini  kadang menimbulkan  ketegangan  terkait  kewenangan  mereka.  Selain  itu,  Indonesia  memiliki empat  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  hak  asasi  manusia,  yaitu  Kementerian Hukum  dan  HAM  melalui  Direktorat  Jenderal  HAM,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM),  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  dan  Komisi Nasional  Perempuan  (Komnas  Perempuan).  Ini  menunjukkan  adanya  gesekan  dalam pembagian  kewenangan  di  tingkat  legislatif  yang  mengakibatkan  perselisihan  terkait wewenang  lembaga-lembaga  tersebut. Dengan  demikian,  penghapusan  dan perampingan  dari  lembaga  non  struktural  dapat  menjadi  jalan  keluar  untuk meminimalisir terjadinya pergesekan kewenangan antar lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sama.
Dari latar belakang yang telah disusun, maka dirumuskan dua rumusan masalah, yakni  1)  bagaimana  urgensi  Presiden  melakukan  penghapusan  lembaga  negara nonstruktural;  dan  2)  bagaimana  implikasi  pembubaran  lembaga  negara  nonstruktural terhadap pembentukan regulasi dan tatanan hukum di Indonesia.
Sebelumnya  telah  dilakukan  penelitian  yang  serupa. Pertama ,  penelitian  yang dilakukan  oleh  M.  Nur  Sholikin  dengan  judul  “Penataan  Kelembagaan  Untuk Menjalankan  Reformasi  Regulasi  Di  Indonesia”.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  salah  satu  tantangan  dalam  reformasi  regulasi  di  Indonesia  adalah  absennya lembaga  yang  secara  khusus  mengelola  upaya  reformasi  regulasi.  Hal  ini  berkaitan dengan  kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  tersebar  di berbagai  instansi  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Untuk meningkatkan  perbaikan  regulasi,  langkah-langkah  pemerintah  seharusnya  difokuskan pada pembangunan sistem reformasi regulasi yang terstruktur dan menyeluruh, dengan mencari  solusi  melalui  pendirian  lembaga  khusus  yang  bertanggung  jawab  atas
9 Sholikin.
10 Budi  Santho  Parulian  Nababan  et  al.,  “Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Melalui  Menteri  Hukum  Dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan,” USU LAW JOURNAL 7, no. 6 (n.d.): 200– 205.
11 Putri  Alvanita,  “PEMBUBARAN  LEMBAGA  NEGARA  NON  STRUKTURAL  DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 112 TAHUN 2020 PERSPEKTIF RESTRUKTURISASI BIROKRASI,” JIL: Journal of Indonesian Law 3, no. 1 (2022): 38–62.
reformasi  regulasi. 12 Kedua ,  penelitin  yang  dilakukan  oleh  Restiandi  Sutami  Tampu Bolon dengan judul “Analisis Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 116 Tahun 2016”. Dalam penelitiannya, Restiandi  menjelaskan  bahwa  pembubaran  lembaga  nonstruktural  oleh  pemerintah, sesuai  dengan  Perpres  No.  116  Tahun  2016,  disebabkan  oleh  adanya  tumpang  tindih dalam tugas dan fungsi lembaga nonstruktural dengan badan terkait, di mana keduanya juga  memanfaatkan  anggaran  dari  APBN,  sehingga  menyebabkan  adanya  pemborosan biaya untuk suatu fungsi dan tugas yang sama antar dua lembaga atau badan. 13 Ketiga , penelitian  yang  ditulis  oleh  Nurmala  Arifah  Oktofiah  dan  Wicipto  Setiadi  dalam penelitiannya  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Pembubaran  Lembaga  Non  Struktural Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2020”.  Pada  penelitian  tersebut menjelaskan  bahwa  pembubaran  lembaga  non  struktural  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  termasuk  kekosongan  dasar  hukum  setelah  pencabutan  regulasi  pembentukan lembaga,  pembentukan  lembaga  tanpa  mandat  tegas  dari  undang-undang,  habisnya mandat  pembentukan  lembaga  non  struktural,  serta  tugas  dan  fungsi  yang  seharusnya diintegrasikan  ke  dalam  kementerian/lembaga  pemerintah  non  kementerian.  Proses pembubaran  dilakukan  melalui  koordinasi  beberapa  kementerian  dan  lembaga  terkait, seperti  Kementerian  PANRB,  Lembaga  Administrasi  Negara,  Kementerian  Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 14
Pada  penelitian  terdahulu  di  atas,  semua  penelitian  yang  disebutkan  belum membahas  mengenai  implikasi  dari  pembubaran  lembaga  non  struktural  terhadap reformasi regulasi pada sistem hukum di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan pertimbangan pembubaran lembaga non struktural dan  implikasinya  terhadap  reformasi  regulasi  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini  akan membahas  lebih  lanjut  mengenai  alasan  pertimbangan  utama  presiden  melakukan penghapusan  lembaga  negara  non  struktural  dan  bagaimana  dampak  implikasi pembubaran lembaga negara nonstruktural tersebut terhadap pembentukan regulasi dan tatanan hukum di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan pustaka atau menggunakan  studi  literatur  sebagai  data  dasar.  Penelitian  akan  menggunakan pendekatan peraturan perundangan, prinsip, aturan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti demi menghasilkan suatu argumen yang padu. 15 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum dari sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 16 Kemudian akan dianalisis  secara  kualitatif.  Dalam  hal  ini  adalah  analisis  untuk  memberikan  gambaran
12 Sholikin, “Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia.”
13 Restiandi  Sutami  Tampu  Bolon,  “ANALISIS  PEMBUBARAN  LEMBAGA  NEGARA NONSTRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016” (IAIN BENGKULU, 2019).
14 Nurmala Arifah  Oktofiah  and Wicipto  Setiadi,  “ANALISIS YURIDIS  PEMBUBARAN  LEMBAGA NON STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023): 181–96.
15 Muhammad Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum (Prenada Media, 2021).
16 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum,” Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 8,  no.  8  (2021): 2463–78.
atas tercapainya suatu konsep yang dihasilkan melalui jawaban atas permasalahan. Hal tersebut  yakni  peningkatan  tatanan  hukum  dan  skema  pembentukan  regulasi  setelah dibubarkannya lembaga negara nonstruktural yang tidak efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Dilakukannya Penghapusan Lembaga Non Struktural
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2016  Tentang  Pemberian  Penghasilan  Ketiga  Belas  Kepada  Pimpinan  dan Pegawai  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Lembaga  Non  Struktural,  Lembaga  Non Struktural  (LNS)  adalah  sebuah  lembaga  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah,  atau  Peraturan  Presiden  selain  Kementerian  atau  Lembaga Pemerintah  nonkementerian  yang  pembiayaannya  dibebankan  kepada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 17 Kepemimpinan dalam suatu Lembaga Non Struktural terdiri  dari  Ketua,  Wakil  Ketua,  Anggota,  atau  Sekretaris  Lembaga  Non  Struktural sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Walaupun Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  tidak  secara spesifik  mengatur  mengenai  Lembaga  Non  Struktural,  dalam  pelaksanaan  negara  dan pemerintahan, terdapat tanggung jawab dan peran tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan  secara  independen,  sehingga  perlu  adanya  pembentukan  lembaga independen. 18
Pembubaran lembaga negara non struktural oleh Presiden didasari dengan alasan guna  menaikkan  efektivitas  serta  efisiensi  pemerintahan  negara.  Alasan  lain  pula disebutkan  bahwa  kesembilan  lembaga  non  struktural  yg  dibubarkan  tadi  ialah  sebab fungsi  dan  tugasnya  telah  diberikan  atau  diserahkan  kepada  lembaga  negara kementerian terkait dan dikembalikan pada lembaga tersebut. 19
Seiring dengan perencanaan pemerintah kedepannya, pembubaran lembaga non struktural ini bertujuan guna penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang  lebih  bergerak  maju.  Mewujudkan  profesionalitas  serta  akselerasi  sistem  kerja guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  keberhasilan  pembangunan  nasional  dan mewujudkan pemerintahan yang baik juga bersih. 20
Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam setiap aspek kebijakan pemerintah baik pada lingkup pengaturan maupun pelayanan wajib didasari pada ketentuan hukum positif  atau  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  seluruh tindakan  pemerintah  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sehingga ketika terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah, maka demi hukum  tindakan  tersebut  dapat  batal  dengan  sendirinya.  Namun  apabila  tindakan pemerintah tersebut berbentuk beschikking atau keputusan, maka tindakan kesewenang- wenangan  tersebut  harus  dimintakan  pembatalan  kepada  PTUN  sebagai  lembaga  yang
17 Teguh  Partono  and  Rohmad  Adi  Yulianto,  “Analisis  Yuridis  Implementasi  Peran  Badan  Wakaf Indonesia  Dalam  Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Wakaf  Perspektif  Kemanusiaan,” VERITAS 9,  no.  1 (2023): 111–27.
18 The Julak, “Apa Itu Lembaga Non Struktural,”
Kerjapns.com, 2018,
https://www.kerjapns.com/2018/05/apa-itu-lembaga-nonstruktural.html.
19 Sutami  Tampu  Bolon,  “ANALISIS  PEMBUBARAN  LEMBAGA  NEGARA  NONSTRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016.”
20 C.  G. Asmara,  “Bubarkan  Banyak  Lembaga  Negara, Apa Tujuan  Jokowi?,”  CNBC  Indonesia,  2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916135959-4-187266/bubarkan-banyak-lembaga-negara- apa-tujuan-jokowi.
berwenang untuk hal tersebut. Selain itu, tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  juga  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  atau  peraturan  yang  memberikan  kewenangan  tersebut  kepada  lembaga  yang bersangkutan. 21 Sebagaimana  pada  pembubaran  lembaga  non  struktural  di  Indonesia adalah  kebijakan  yang  dilakukan  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan  yg bertujuan  untuk  efisiensi  jalannya  pemerintahan  tak  boleh  bertentangan  menggunakan peraturan  perundang-undangan,  walau  terdapat  mekanisme  tersendiri  mengenai pembubaran sesuai dengan aturan yang membentuknya.
Lembaga  non  struktural  dirancang  untuk  menjadi  lembaga  yang  menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah melalui perundang-undangan yang dibentuk. Kemudian,  lembaga  tersebut  didanai  oleh  anggaran  negara  dan  dapat  melibatkan beberapa  unsur  seperti  unsur  pemerintah,  swasta  maupun  rakyat  sipil  dalam menjalankan  kewenangannya. 22 Ketika  dilihat  dari  dinamika  penyelenggaraan  negara serta  pemerintahan,  Lembaga  Non  Struktural  memiliki  tugas  yang  dinilai  sebagai kewajiban untuk diselenggarakan. Namun, lembaga yang telah disebutkan di atas tidak dijelaskan  serta  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian  Negara,  sehingga  perlu  dibuat  lembaga  independen.  Dinamika  yang dimaksud  melahirkan  berbagai  macam  variasi  LNS  dengan  tugas  dan  fungsi  yang berbeda-beda,  seperti  meningkatkan  kecepatan  proses  terwujudnya  penegakan  dan kepastian  hukum,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  juga  pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia. 23
Terdapat  tiga  klaster  contoh  pendirian  sekaligus  pembubaran  lembaga  Non Struktural  secara  praktis-prosedural. Pertama ,  lembaga  Non  Struktural  yang  berdiri melalui  Peraturan  Presiden,  asal  usul  pengaturan  atas  pendirian  serta  pembubarannya hanya melalui satu pintu yakni melalui Presiden, karena lembaga tersebut pendiriannya hanya  melalui  Peraturan  Presiden.  Hal  ini  disebabkan  karena  proses  pendiriannya melalui  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  pembentukannya  sepenuhnya melekat  pada  Presiden  sebagai  akibatnya  pembubaran  lembaga  ini  hanya  melalui persetujuan  Presiden  saja  selaku  pemegang  kekuasaan  eksekutif.  Mekanisme pembentukan  dan  pembubaran  Lembaga  Non  Struktural  menggunakan  instrumen hukum  Peraturan  Presiden  dapat  dikatakan  lebih  praktis,  sebab  Presiden  bisa membubarkan  lembaga  yang  hendak  dibubarkannya  dengan  kewenangannya  sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Kedua , Lembaga Non Struktural yang berdiri berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan  Pemerintah.  Sebagaimana  penyusunan  Undang-Undang,  lembaga  ini  harus mendapat  persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  sebagai konsekuensi konsensus persetujuan undang-undang yang diatur lewat Pasal 20 ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa  “ Setiap  rancangan  undang-undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan bersama ”.  Maka  dari  itu,  sama  halnya  dengan  pembubaran  lembaga  tersebut,  payung hukumnya yang berupa undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang dalam hal instrumen hukum pembubarannya.
21 Ir  H  Juniarso  Ridwan,  M  H Achmad  Sodik  Sudrajat,  and  others, Hukum  Administrasi  Negara  Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Nuansa Cendekia, 2020).
22 Gunoto  Saparie,  “Urgensi  Pembubaran  Lembaga  Nonstruktural,”  Jateng  Daily,  2020, https://jatengdaily.com/2020/urgensi-pembubaran-lembaga-nonstruktural/.
23 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (n.d.).
Ketiga ,  lembaga  Negara  Non  Struktural  yang  disebut  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Mekanisme  ketiga  ini  dalam pembubaran  lembaga  negara  nonstruktural  memang  lebih  rumit  dibandingkan  dua klaster  sebelumnya.  Hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  membubarkan  lembaga  negara yang  eksistensinya  berada  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  adalah  lewat  mekanisme amandemen  konstitusi.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  lewat  lembaga  negara  utama,  baik Presiden maupun DPR tidak dapat dengan mudah membubarkan lembaga negara yang masuk  dalam  klister  ketiga  ini  kecuali  lewat  instrumen  amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945. 24
Di  Tahun  2020  dan  2021,  Presiden  Joko  Widodo  telah  berhasil  membubarkan banyak  Lembaga  Negara. 25 Hal  itu  dilakukan  karena  Presiden  menganggap  bahwa Lembaga  Negara  tersebut  tidak  maksimal  dalam  bekerja  dan  melaksanakan kewenangannya.  Alasan  lain  mengapa  Lembaga  Negara  dibubarkan  Presiden  adalah untuk  mengurangi  biaya  anggaran. 26 Menurut  Moeldoko,  Kepala  Staf  Kepresidenan, menyatakan  bahwa  lembaga  yang  akan  dibubarkan  selanjutnya  adalah  yang  dibentuk sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Di sisi lain, penghapusan lembaga non struktural yang tunduk pada Undang-undang  harus  memperoleh  persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR). 27
Sejak  masa  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi),  beberapa  puluh lembaga negara telah dihapus, termasuk di dalamnya Lembaga Non Struktural. Hingga menjelang akhir periode keduanya sebagai presiden, sebanyak 33 lembaga negara telah menjadi  bagian  dari  upaya  pembaharuan  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  Jokowi. Pemerintah menyampaikan bahwa langkah pembubaran beberapa lembaga ini bertujuan untuk  melakukan  reformasi  birokrasi.  Pada  awal  periode  keduanya,  Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 26 November 2020, untuk membubarkan sepuluh lembaga negara. Dengan penghapusan  ini,  semua  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kesepuluh  lembaga  tersebut dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi sekaligus menghapus eksistensi dari kesepuluh lembaga tersebut.
Seluruh  tanggung  jawab,  fungsi,  sumber  pendanaan,  dan  manajemen kepegawaian  diurus  oleh  kementerian  yang  bersangkutan.  Koordinasi  pengalihan  ini dilakukan  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (MenPAN-RB) dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  Arsip  Nasional  Republik Indonesia, dan/atau instansi pemerintah lain yang terkait.

## Implikasi  Pembubaran  Lembaga  Negara  Nonstruktural  terhadap  Pembentukan Regulasi dan Tatanan Hukum di Indonesia
Ketika  membahas  mengenai  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  para  ahli  hukum tata negara mengelompokkannya ke dalam dua perspektif utama: pertama , berdasarkan
24 S.  M.  Fahmi  Yoesmar Ar-Rasyidi,  “Penataan  Lembaga  Non  Struktural  Suatu  Tinjauan  Hukum  Tata Negara,” Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2010.
25 Alvanita,  “PEMBUBARAN  LEMBAGA  NEGARA  NON  STRUKTURAL  DALAM  PERATURAN PRESIDEN NO. 112 TAHUN 2020 PERSPEKTIF RESTRUKTURISASI BIROKRASI.”
26 Rolib Sitorus and Shelley Budiman, “PENGUATAN KELEMBAGAAN NEGARA YANG TANGGUH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,” Law Pro Justitia 6, no. 2 (2021): 78–100.
27 Lisza Egeham, “Ini Daftar 23 Lembaga Negara Yang Sudah Dibubarkan Jokowi,” Merdeka.Com , 2020, https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-daftar-23-lembaga-negara-yang-dibubarkan-jokowi.html.
sifatnya,  dan  kedua,  berdasarkan  pembagian  kekuasaan. 28 Secara  umum,  suatu  sistem ketatanegaraan  yang  didasarkan  pada  pembagian  kekuasaan  menggunakan  konsep "trichotomy  system,"  yang  mengatur  pembagian  kekuasaan  pemerintahan  menjadi  tiga bagian,  yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan  yudisial,  yang  sering  disebut  sebagai  trias politica. 29 Pembagian  ini  sering  didapati,  meskipun  batas  pembagian  tersebut  tidak selalu terlalu jelas.
Lembaga  Non  Struktural  (LNS)  merupakan  institusi  yang  dibentuk  dengan mengikuti  ketentuan  hukum  tertentu  untuk  mendukung  pelaksanaan  fungsi  negara  dan pemerintahan.  Lembaga  ini  dapat  melibatkan  elemen-elemen  dari  pemerintah,  sektor swasta,  dan  masyarakat  sipil,  serta  mendapatkan  pendanaan  dari  anggaran  negara. Meskipun  tidak  diatur  secara  langsung  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara,  tetapi  dalam  dinamika  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan,  terdapat  tanggung  jawab  dan  fungsi  tertentu  yang  dianggap  perlu dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  diciptakan  lembaga  independen  sebagai  respons terhadap dinamika tersebut. Beragam varian LNS muncul dengan tugas dan fungsi yang berbeda,  seperti  mempercepat  penegakan  hukum  dan  peraturan,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan kehidupan sosial, hukum, dan budaya di Indonesia.
Dalam  praktiknya  Lembaga  Non  Struktural  dibentuk  atas  beberapa  latar belakang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  pembentukan  misalnya  perkembangan dan kompleksitas urusan pemerintahan, fungsi koordinasi instansi belum optimal, akses dan  akomodasi  partisipatif  masyarakat.  Selain  itu  pembentukan  Lembaga  Non Struktural  juga  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  melalui  proses  demokratisasi ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan.
Pada  dasarnya  Lembaga  Non  Struktural  memiliki  sifat,  tugas,  dan  fungsi  yaitu semi  legislatif  dan  regulatif,  semi  administratif  dan  semi  yudikatif. 30 Dalam  tataran praktik,  Lembaga  Non  Struktural  diberikan  fungsi  tunggal  dan  campuran.  Lembaga yang  diberikan  fungsi  tunggal  hanya  memiliki  satu  tugas  sedangkan  Lembaga  Non Struktural  yang  mempunyai  fungsi  campuran  artinya  disatu  pihak  sebagai  pengatur, administratif, dan di lain sisi juga menghukum. 31 Dalam hal tugas fungsi semi legislatif dan regulatif, Lembaga Non Struktural memiliki peran yaitu: 32
1. Hubungan  antarpribadi  antar  individu,  baik  secara  internal  maupun  eksternal, terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki peran dan pengaruh masing-masing di bidangnya, dikenal sebagai People to People Relationship .
28 Titik  Triwulan  Tutik, Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945 (Prenadamedia Group, 2017).
29 Muhamad Arya  Wijaya  Wijaya,  “Disertasi-KONSTRUKSI  HALUAN  NEGARA  DALAM  SISTEM KETATANEGARAAN  INDONESIA  UNTUK  MEWUJUDKAN  PEMBANGUNAN  YANG BERKELANJUTAN” (Universitas Jayabaya, 2022).
30 S  H  Saifuddin  and  others,  “Analisis  Kedudukan  KPK  Sebagai  Lembaga  Independen Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” 2012.
31 Wiwin Sri Rahyani, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The,” DAFTAR ISI , 2012, 361.
32 Dimas  Adi  Saputra  and  others,  “PERAN  KELEMBAGAAN  NON  STRUKTURAL  DALAM PRAKTIK  DESENTRALISASI:  STUDI  KASUS  PADA  BPK2L,  BPPB  SIMA  DAN  DP2K  KOTA SEMARANG,” Journal of Politic and Government Studies 7, no. 2 (2018): 301–10.
2. Komunikasi  informal  yang  bersifat  efektif,  yakni  penyampaian  informasi  terkait sosialisasi  dan  advokasi  yang  berbasis  budaya  serta  mempertimbangkan  konteks sektoral  masyarakat,  dan  menghindari  formalitas,  disebut  sebagai Informal Communication for Effectiveness .
3. Peningkatan partisipasi publik, yang mencerminkan dorongan sukarelawan untuk lebih  berkontribusi  dalam  pembangunan  perkotaan,  disebut Accelerating  Public Participation .
4. Pembaruan  terhadap  permasalahan  kebijakan,  yang  mencakup  sikap  asertif anggota  dalam  memberikan  informasi  konstruktif  mengenai  kelemahan  dan masalah kebijakan yang mendasarinya, disebut Updating Policy Problem .
5. Keahlian  khusus,  merupakan  kontribusi  aktif  dari  para  ahli  terhadap  masalah- masalah tertentu dan spesifik, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan, dikenal sebagai Specific Expertise .
Peranan  Lembaga  Non  Struktural  dalam  pembentukan  regulasi  sangatlah diperlukan,  hal  ini  bertujuan  untuk  mengakomodasi  partisipasi  dari  rakyat  dalam merumuskan  kebijakan.  Selain  itu  peranan  Lembaga  Non  Struktural  diperlukan eksistensinya,  hal  tersebut  dikarenakan  belum  optimalnya  lembaga  negara  yang  ada dalam memberikan pelayanan kepada warga negara.
Evaluasi  atau  pembubaran  Lembaga  Non  Struktural  (LNS)  memerlukan persiapan  yang  mendalam.  Contohnya,  analisis  dapat  dilakukan  dengan  memeriksa apakah  tugas,  pokok,  dan  fungsi  (tupoksi)  dari  LNS  tersebut  saling  tumpang  tindih dengan  lembaga  lain.  Selanjutnya,  penting  untuk  melihat  apakah  dasar  pembentukan LNS  tersebut  merujuk  pada  undang-undang  (UU)  atau  peraturan  presiden  (perpres). Setelah  itu,  perlu  dieksplorasi  dampak  dari  keberadaan  LNS  tersebut  selama  periode tertentu.  Lembaga  Non  Struktural  yang  didirikan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibubarkan, berbeda dengan LNS yang  diatur  dalam  UUD  1945  atau  undang-undang  (UU).  Secara  umum,  tidak  ada jumlah  LNS  yang  dianggap  ideal,  dan  jumlahnya  dapat  disesuaikan  dengan  visi  dan misi pemerintah. 33 Dengan demikian, ketika berbicara mengenai pembubaran LNS juga dapat ditarik dengan kewenangan kementerian yangmemang mirip dengan kewenangan LNS  yang  dibubarkan  sehingga  pasca  pembubaran  tidak  memunculkan  permasalahan hukum  yang  baru,  seperti  kekosongan  hukum  atas  lembaga  yag  berwenang  dan  lain sebagainya.
Dampak dari pembubaran lembaga non struktural  dapat  dikatakan seperti pisau bermata  dua.  Pembubaran  LNS  memiliki  dampak  positif  maupun  negatif.  Dampak positif dari pembubaran lembaga non struktural adalah efisiensi dan efektivitas daripada birokrasi, karena dengan pembubaran akan menanggulangi tugas dan fungsi yang saling tumpang  tindih  antara  lembaga  yang  terkait  dan  juga  untuk  melakukan  penghematan dalam  anggaran  belanja  negara.  Dampak  negatif  dari  pembubaran  lembaga  non struktural  adalah  belum  diaturnya  mengenai  pengalihan  fungsi  lembaga  yang dibubarkan  pada  kementerian  tertentu.  Dengan  belum  diaturnya  mengenai  hal  tersebut tentu akan menimbulkan masalah untuk kedepannya, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga  terkait  dan  akan  mengurangi  akses  serta  akomodasi  partisipatif  masyarakat.

## KESIMPULAN
33 Carlos  K.  Y.  Path,  “Pembubaran  Lembaga  Non-Struktural  Dapat  Hemat  Anggaran  Negara,” Berita Satu , 2020, https://www.beritasatu.com/nasional/653689/pembubaran-lembaga-nonstruktural-dapat- hemat-anggaran-negara.
Dalam pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural,
presiden mempertimbangkan  adanya  asas  fungsi  dan  pemanfaatan  di  mana  di  rasa  apa  yang dikerjakan  atau  menjadi  tugas  pokok  LNS  tersebut  dapat  dialokasikan  kepada kementerian  terkait  tanpa  harus  dibuat  suatu  lembaga  negara  khusus.  Selain  itu, ditujukan untuk adanya penghematan biaya negara serta meminimalisir adanya obesitas regulasi  akibat  terlalu  banyaknya  lembaga  negara  serupa  yang  menghasilkan  suatu produk  hukum  yang  saling  tumpang  tindih  dan  membuat  kinerja  pemerintah  semakin sulit  bergerak  karena  terlalu  dibatasi  oleh  peraturan  yang  sangat  banyak  juga  tidak harmonis. Dengan dilakukannya pemangkasan Lembaga Negara Nonstruktural tersebut, tentunya memberikan efek samping di luar esensi efektifitas dan efisiensi birokrasi serta output,  yakni  dengan  belum  jelasnya  regulasi  yang  mengatur  atas  pemindahan  tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap lembaga serta menimbulkan suatu  polemik  baru, yakni terkait  nasib  para  ASN  yang  kehilangan  pekerjaannya  dan  menunggu  kepastian  atas tugas barunya.
Sebagai  saran  atas  perampingan  lembaga  negara  untuk  reformasi  regulasi  di Indonesia, khususnya terhadap pemerintah untuk turut memperhatikan tugas selanjutnya bagi  para  ASN  yang  terkena  imbas  perampingan  serta  penghapusan  lembaga  negara tersebut.  Pun  terhadap  kementerian  yang  menerima  alokasi  tugas  dari  lembaga  yang dihapuskan  untuk  melanjutkan  dan  tidak  memulai  dari  awal  lagi  supaya  fungsi efektifitas tersebut dapat berjalan dan tidak perlu terjadinya adaptasi dahulu. Kemudian, regulasi yang dibuat harus didasari atas tujuan perampingan untuk menghindari obesitas regulasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Selain  itu,  perlu  adanya pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  lembaga  negara  nonstruktural  sebagaimana kementerian  negara  yang  diatur  dalam  UU  No.  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara  sehingga  pengaturan  mengenai  pembentukan  sekaligus  pembubaran  lembaga non struktural memiliki dasar hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Adhayanto,  Oksep,  Pery  Rehendra  Sucipta,  and  others.  “LEMBAGA  TUNGGAL PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN
IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA.” Veritas et Justitia 7, no. 2 (2021): 431–58.
Alvanita,  Putri.  “PEMBUBARAN  LEMBAGA  NEGARA  NON  STRUKTURAL DALAM  PERATURAN  PRESIDEN  NO.  112  TAHUN  2020  PERSPEKTIF RESTRUKTURISASI  BIROKRASI.” JIL:  Journal  of  Indonesian  Law 3,  no.  1 (2022): 38–62.
Ar-Rasyidi, S. M. Fahmi Yoesmar. “Penataan Lembaga Non Struktural Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara.” Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2010. Asmara,  C.  G.  “Bubarkan  Banyak  Lembaga  Negara,  Apa  Tujuan  Jokowi?”  CNBC Indonesia, 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916135959-4- 187266/bubarkan-banyak-lembaga-negara-apa-tujuan-jokowi.
Egeham,  Lisza.  “Ini  Daftar  23  Lembaga  Negara  Yang  Sudah  Dibubarkan  Jokowi.” Merdeka.Com ,  2020.  https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-daftar-23-lembaga- negara-yang-dibubarkan-jokowi.html.
Hajiji,  Merdi.  “Relasi  Hukum  Dan  Politik  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 3 (2013): 361–73. Julak,  The.  “Apa  Itu  Lembaga  Non  Struktural.”  Kerjapns.com,  2018.
https://www.kerjapns.com/2018/05/apa-itu-lembaga-nonstruktural.html. Nababan,  Budi  Santho  Parulian,  Faisal  Akbar,  Afnila  Afnila,  and  Mirza  Nasution. “Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Melalui  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Dalam Mengevaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan.” USU  LAW  JOURNAL 7,  no.  6 (n.d.): 200–205.
Oktofiah,  Nurmala  Arifah,  and  Wicipto  Setiadi.  “ANALISIS  YURIDIS
PEMBUBARAN LEMBAGA

## NON STRUKTURAL BERDASARKAN
PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  112  TAHUN  2020.” Lex  Librum:  Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2023): 181–96.
Partono,  Teguh,  and  Rohmad  Adi  Yulianto.  “Analisis  Yuridis  Implementasi  Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan.” VERITAS 9, no. 1 (2023): 111–27. Path,  Carlos  K.  Y.  “Pembubaran  Lembaga  Non-Struktural  Dapat  Hemat  Anggaran Negara.” Berita Satu , 2020. https://www.beritasatu.com/nasional/653689/pembubaran-lembaga-nonstruktural- dapat-hemat-anggaran-negara.
PSHK. “Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi Di Indonesia,”
n.d. https://pshk.or.id/aktivitas/penataan-kelembagaan-untuk-mendorong- reformasi-regulasi-di-indonesia/.
Rahyani, Wiwin Sri. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (The Independence  Of  The  Financial  Services  Authority  Perspectives  In  Law  Number 21 Year 2011 Concerning The.” DAFTAR ISI , 2012, 361.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara (n.d.).
Ridwan, Ir H Juniarso, M  H Achmad Sodik  Sudrajat, and others. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa Cendekia, 2020. Rizki,  Dian,  Elidar  Sari,  and  Yusrizal  Yusrizal.  “Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam Pembentukan  Undang-Undang  Di  Indonesia.” Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh 10, no. 1 (2022): 31–45.
Saifuddin,  S  H,  and  others.  “Analisis  Kedudukan  KPK  Sebagai  Lembaga  Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” 2012.
Salam, Abdus. “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” Mazahib , 2015, 119–31.
Saparie,  Gunoto.  “Urgensi  Pembubaran  Lembaga  Nonstruktural.”  Jateng  Daily,  2020. https://jatengdaily.com/2020/urgensi-pembubaran-lembaga-nonstruktural/.
Saputra,  Dimas  Adi,  and  others.  “PERAN  KELEMBAGAAN  NON  STRUKTURAL DALAM PRAKTIK DESENTRALISASI: STUDI KASUS PADA BPK2L, BPPB SIMA  DAN  DP2K  KOTA  SEMARANG.” Journal  of  Politic  and  Government Studies 7, no. 2 (2018): 301–10.
Sholikin, M Nur. “Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia.” Jurnal Hukum \& Pasar Modal 8, no. 15 (2018): 79–95. Sinaga, Erlina.  “Politik Legislasi  Hukum Tidak  Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 8,  no.  1 (2019): 1–17.
Sitorus,  Rolib,  and  Shelley  Budiman.  “PENGUATAN  KELEMBAGAAN  NEGARA YANG TANGGUH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.” Law Pro Justitia 6, no. 2 (2021): 78–100.

## Sutami Tampu Bolon, Restiandi. “ANALISIS PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL  BERDASARKAN  PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016.” IAIN BENGKULU, 2019.
Syamsudin, Muhammad. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum . Prenada Media, 2021. Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.” Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–78.
Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 . Prenadamedia Group, 2017.
Wijaya,  Muhamad  Arya  Wijaya.  “Disertasi-KONSTRUKSI  HALUAN  NEGARA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA UNTUK
MEWUJUDKAN  PEMBANGUNAN  YANG  BERKELANJUTAN.”  Universitas Jayabaya, 2022.