Vol. 5 No. 1, Maret 2023

## Alokasi Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Data Panel Sumatera Barat

## Lili Ramahdani
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

## Correspondence Email: liliramahdani@uinmybatusangkar.ac.id
Info Artikel

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Pertumbuhan Ekonomi; Alokasi Dana Desa; Pengeluaran Pemerintah;
Covid- 19; Data Panel
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  tujuan  dari  pemerintah  disetiap  negara. Penelitian ini dilakukan guna melihat sejauh mana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD)  dan  Pengeluaran  Pemerintah  serta  Covid-19  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Sumatera  Barat.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni analisis  Kuantitatif  dengan  mengggunakan  regresi  linier  data  panel.  Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  pertumbuhan  ekonomi  sebagai variabel dependen dan Alokasi Dana Desa (ADD), pengeluaran pemerintah dan dampak pandemi covid merupakan variabel independen. Hasil dari penelitian ini yakni  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  Covid  19  juga  berdampak negatif  signifikan  memperlambat  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat.  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, tidak  efektif  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan komponen kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Covid_19 juga berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

## ABSTRACT
Keywords:
Economic growth; Village Fund Allocation; Government Expenditure; Covid-19; panel data Economic growth is the goal of the government in every country. This research was  conducted  to  see  the  extent  of  the  influence  of  Village  Fund  Allocation (ADD) and Government Expenditure and Covid-19 on economic growth in West Sumatra. This research was conducted to see the extent of the influence of Village
Fund Allocation (ADD) and Government Expenditure and Covid-19 on economic growth in West Sumatra. The analysis used in this research is quantitative analysis using  panel  data  linear  regression.  The  variables  used  in  this  study,  economic growth  as  the  dependent  variable  and  Village  Fund  Allocation  (ADD), government  spending  and  the  impact  of  the  covid  pandemic  are  independent variables. The results of this study are that the Village Fund Allocation (ADD) has a negative and significant effect on economic growth, government spending has  a  significant  positive  effect  on  economic  growth,  Covid  19  also  had  a significant negative impact on slowing West Sumatra's economic growth. From this study it can be concluded that the Village Fund Allocation (ADD) received is  not  effective  in  increasing  economic  growth  in  West  Sumatra.  Meanwhile, government  spending  is  a  component  of  the  right  fiscal  policy  to  encourage economic growth in West Sumatra. Covid_19 also had a negative impact on West Sumatra's economic growth.

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu variabel  ekonomi  yang  digunakan  sebagai indikator  untuk  melihat  sejauh  mana pembangunan telah dilaksanakan oleh negara atau daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga  dijadikan  sebagai  petunjuk  bagi  target pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi  positif  dijadikan  target  pemerintah disetiap  negara  tanpa  terkecuali.  Hal  ini dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi  dengan laju  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  adanya  perbaikan  dalam perekonomian negara tersebut.
Pertumbuhan ekonomi
pada hakekatnya  ialah  proses  pertumbuhan  output perkapita.  Menurut  (Sukirno,  2016),  Pada dasarnya  pertumbuhan  ekonomi  adalah perkembangan  dalam  kegiatan  memproduksi barang  dan  jasa  oleh  masyarakat.  PDRB dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator  dalam mengukur  pertumbuhan  ekonomi.  PDRB digunakan  sebagai  indikator,  dikarenakan PDRB  adalah  jumlah  nilai  tambah  yang dihasilkan  oleh  seluruh  aktivitas  produksi dalam perekonomian.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan tujuan  dari  pemerintah  disetiap  negara. Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara,  maka  kesejahteraan  masyarakat  dari negara  tersebut  juga  akan  meningkat.  Guna mencapai  tujuan  tersebut,  Indonesia  telah melaksanakan Desentralisasi fiskal hingga ke tingkat  desa.  Desentralisasi  fiskal  adalah pelimpahan wewenang dalam hal pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  UU  tentang  desa  No  6  tahun  2014 mengamanatkan kemandirian untuk desa agar dapat  mengelola  anggarannya.  Dengan kemandirian  dalam  mengelola  anggaran, diharapkan desa dapat meningkatkan pembangunan desa dimana akhirnya berpotensi meningkatkan
pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Seperti  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Tangkumahat,  Panelewen  and  Mirah,  2017),
Dana  desa  berdampak  positif  di  Kecamatan Pineleng  Kabupaten  Minahasa  terhadap pengembangan  ekonomi  kecamatan  tersebut. Hal ini dikarenakan Dana desa dapat menyerap penggunaan tenaga kerja yang lebih sehingga tingkat pendapatan masyarakat daerah tersebut dapat  meningkat.  Dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan  jika  dana  desa  memberikan manfaat baggi peningkatan perekonomian dan pembangunan desa. Sejalan dengan penelitian Tangkumahat, penelitian (Prasetyo and agung dinarjito,  2021),  membuktikan  bahwa  Dana Desa  berdampak  positif  dan  signifikan terhadap PDRB Kabupaten di Indonesia tahun 2015-2018.
Mekanisme dana Desa yang disalurkan ke  Pemerintah  Daerah  melalui  dua  tahapan, yaitu tahap pertama dana desa ditransfer dari RKUN  (Rekening  Kas  Umum  Negara)  ke RKUD  (Rekening  Umum  Kas  Daerah), selanjutnya  tahap  kedua  transfer  APBD  dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke kas Desa. Dalam buku saku desa yang di terbitkan Kementerian  Keuangan  dipaparkan  bahwa Pemerintah  Indonesia  mengklaim  telah menyelesaikan  sepanjang  95,2  ribu  Km pembangunan  jalan  desa,  pembangunan sepanjang  914  ribu  meter  jembatan, menyelesaikan sejumlah 22.616 unit sambungan  air,  embung  desa  telah  dibangun sebanyak 1.338 unit, polindes sejumlah 4.004 unit,  pasar  desa  sejumlah  3.106  unit,  PAUD desa  sejumlah  14.957  unit,  sumur  sejumlah 19.485 unit, serta drainase dan irigasi sejumlah 103.405  unit.  Indikator  kemiskinan  di pedesaan  dari  tahun  2015  hingga  2017 menurun  dari  14,09%  menjadi  13,83% penduduk miskin. (Kemenkeu, 2017).
Merujuk  Pasal  72  ayat  1  UU  No  6 Tahun  2014,  Alokasi  dana  desa  atau  biasa disebut  dengan  ADD  ialah  bagian  dari  dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat  dan  diterima  oleh  pemrintah  kab/kota dimana  besarnya  yakni  minimal  10%  dari Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum (DPR,  2014).  Berdasarkan  pasal  tersebut,
Alokasi  Dana  Desa  ialah  dana  yang  cukup signifikan  sebagai  sumber  pendapatan  untuk Desa  guna  membiayai  kebutuhan  desa  guna memajukan  perekonomian  desa  sehingga pertumbuhan ekonomi desa menjadi lebih baik. Penelitian  oleh  (Rimawan  and  Aryani,  2019) membuktikan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  diterima  dapat  meningkatkan pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten  Bima. Selanjutnya  penelitian  (P  and  Susilowati,
2020),  membuktikan  bahwa  Alokasi  Dana Desa  yang  diterima  dan  dikelola  oleh kabupaten  Lamongan  memberikan  pengaruh positif  secara  tidak  signifikan  dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi kabupaten tersebut.  Begitu pula Pertumbuhan ekonomi  serta  kesejahteraan  masyarakat Yogyakarta  tidak  dipengaruhi  secara  positif dan  signifikan  oleh    dana  perimbangan  yang diterima  (Badrudin and Kuncorojati, 2017).
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Dana Desa Sumatera Barat tahun 2017-2021
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) Alokasi Dana Desa (Ribu Rp) Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah) 2017 5,30 765.559.665 5.759.818.392,40 2018 5,14 790.083.876 6.267.376.231,09 2019 5,01 932.325.519 6.551.278.880,64 2020 -1,62 961.135.402 6.444.523.252,07 2021 3,29 992.597.548 6.438.281.598,45 Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah Pengeluaran  pemerintah  adalah  salah  satu komponen kebijakan Fiskal dimana merupakan  bagian  intervensi  dari  pemerintah dan  bagian  penting  bagi  pembangunan ekonomi.  Saat  peran  swasta  mengalami penurunan  dalam  memacu  pembangunan ekonomi  disuatu  wilayah,  pemerintah  dapat Meningkatkan  Pengeluarannya  sebagai  salah satu cara untuk merangsang sektor -sektor lain berkembang (Bawinti,
Kawung and Luntungan,  2018).  Menurut  teori  yang dikemukan  oleh  Keynes  dalam  (Sukirno,
2016), meningkatkan Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan Nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Beberapa  penelitian  membuktikan  bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi.  (MS,  2017)  hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di
Provinsi Jambi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sodik, 2007) membuktikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah baik pengeluaran rutin ataupun pembangunan berpengaruh positif di 26 Provinsi di Indonesia. (Haryanto,  2013),  juga  membuktikan  bahwa
pengeluaran pemerintah baik langsung dan tak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  Jawa  Tengah  secara  positif  dan signifikan.  Pengeluaran  pemerintah  untuk sektor publik bersifat elastis bagi pertumbuhan ekonomi,  artinya  semakin  tinggi  pengeluaran pemrintah  digunakan  untuk  sektor  publik, maka  semakin  banyak  barang  publik digunakan oleh masyarakat guna  mendorong pertumbuhan ekonomi (Bayu Saputra, Wahyunadi and Agustiani, 2020)
Pengalokasian  ADD  telah  dimulai sejak  tahun  2015.  Sumatera  Barat  sebagai bagian  dari  provinsi  di  Indonesia  yang menerima  ADD  dari  Pemerintah  Pusat. Penerimaan ADD Sumatera Barat dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami peningkatan.  Namun,  laju  pertumbuhan ekonomi  Sumatera  Barat  dalam  kurun  waktu yang  sama  cenderung  turun.  Ditahun  2019 pertumbuhan ekonomi sumatera Barat sebesar 5,01%  atau  turun  sebesar  0,13%  dari  tahun sebelumnya,  namun  disisi  lain  Alokasi  Dana Desa  yang  diterima  Sumatera  Barat  dengan tahun yang sama (2019) meningkat dari tahun sebelumnya  sebesar  15,25%  (Badan  Pusat Statistik,  2022).  Sejalan  dengan  ADD,  Total pengeluaran  pemerintah  Sumatera  Barat  dari
tahun  2017-2019  mengalami  trend  yang meningkat,  namun  pertumbuhan  ekonomi Sumatera barat tidak mengalami hal yang sama.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa pada setiap sektor, terutama sektor perekonomian. Setiap daerah terdampak mengalami  gangguan  dalam  pertumbuhan ekonomi. Selama pendemi, rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap daerah terdampak mengalami penurunan.
Pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat  saat tahun  2020  juga  mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2019.
Total  Alokasi  Dana  Desa  yang meningkat setiap tahun, serta total pengeluaran pemerintah  yang  juga  meningkat,  ternyata tidak seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  dilakukan  guna  melihat  sejauh mana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pengeluaran  Pemerintah  serta  Covid-19 terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pertumbuhan Ekonomi
Dalam  jangka  panjang  Pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai masalah makroekonomi. Merujuk
teori klasik, pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh faktor-faktor,  yakni  jumlah  penduduk,  luas tanah  dan  kekayaan  alam,  total  stok  barang- barang  modal  serta  teknologi.  Namun,  dari  4 faktor, Ekonom klasik menitik beratkan faktor yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi adalah  peningkatan  jumlah  penduduk.  Dalam teori  ini,  faktor  lain  selain  jumlah  penduduk diasumsikan tetap.
Teori  Schumpeter,  menitik  beratkan peran  pengusaha  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  teori  ini, pengusaha  adalah  golongan  yang  akan  selalu melakukan  inovasi.  Inovasi  yang  dilakukan oleh  pengusaha  didorong  oleh  keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya mereka akan
meminjam  modal  untuk  investasi.  Dengan meningkatnya  investasi  akan  meningkatkan output  nasional  dan  pertumbuhan  ekonomi akan meningkat pula.
Selanjutnya teori pertumbuhan Ekonomi  Harold  Domar.  Analisis  Harold- domar  menjadi  pelengkap  dari  teori  analisis Keynes.  Menurut  analisis  Keynes,  yang diperhatikan  ialah  masalah  ekonomi  jangka pendek, sedangkan dalam teori ini pembahasan analisis  dalam  jangka  panjang.  menurut  teori Harold  –  Domar,  pertambahan  pengeluaran Agregate  dalam  jangka  panjang  perlu diperoleh  agar  terwujudnya  pertumbuhan ekonomi,  selanjutnya  pertumbuhan  ekonomi yang  kuat  akan  terwujud  apabila  investasi, pengeluaran  pemerintah  dan  net  ekspor mengalami peningkatan secara terus menerus.

## Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  UU  tentang  desa  yakni UU NO 6 tahun 2014, ADD adalah salah satu bagian  dana  perimbangan  yang  peroleh kabupaten/kota  minimal  10%    dalam  APBD setelah dikurangi dengan DAK. Alokasi dana desa ialah dana yang dialokasikan untuk desa guna membangun desa. Semakin besar Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa maka akan semakin  besar  pembangunan  yang  dapat dilaksanakan sehingga pertumbuhan ekonomi desa pun dapat ditingkatkan.

## Pengeluaran Pemerintah
Teori  Keynes,  berpendapat  bahwa dalam  suatu  perekonomian  akan  selalu mengalami  permasalahan  makroekonomi. Teori  ini  berpendapat  bahwa  guna  mengatasi permasalahan  tersebut  dibutuhkan  campur tangan  pemerintah  dalam  bentuk  kebijakan fiskal.  Adapun  bentuk  dari  kebijakan  fiskal tersebut ialah mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak. Menurut Keynes, Suatu perekonomian  akan  mengalami  pertumbuhan jika pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan. Sejalan  dengan  teori  Keynes,  teori  Harold- domar  juga  berpendapat  bahwa  teguhnya pertumbuhan  ekonomi  hanya  dapat  dicapai saat investasi, pengeluaran pemerintah dan net
ekspor  mengalami  peningkatan  secara  terus menerus.

## Pandemi Covid_19
Pandemi  Covid_19  berawal  dari Negara Cina, tepatnya dikota Wuhan. Pandemi ini  tidak  hanya  berdampak  terhadap  krisis ekonomi  tetapi  juga  kepada  depresi  ekonomi bagi negara negara terdampak. Junaedi (2020), Selama pendemi pertumbuhan ekonomi negara maju rata-rata minus 5,5% - 15,4%, sedangkan negara  menengah  rata  -rata  mengalami kontraksi  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  -9,1% dan  untuk  negara  dengan  pendapatan  rendah ( Low Income
Developing Country ), pertumbuhan  ekonomi  berkontraksi  sebesar  -
5,7%.  Sepintas  dapat  disimpulkan  pandemi Covid-19 memberi dampak kontraksi pertumbuhan  ekonomi  yang  dialami  negara- negara  maju  dan  menengah  lebih  besar  dari negara-negara  miskin  (Junaedi  and  Salistia, 2020).

## 3. METODE PENELITIAN
Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni analisis Kuantitatif dengan mengggunakan regresi linier data panel. Data panel  ialah  data  gabungan  antara  data crosssection  dengan  times  series.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  data  crossesction ialah  14  kabupaten  dan  2  Kotamadya  di Provinsi  Sumatera  Barat  yang  menerima Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sedangkan  tahun 2017-2021 merupakan data time series dalam penelitian  ini.  Data  dalam  penelitian  ini didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam penelitian ini variabel
Pertumbuhan  ekonomi  14  kabupaten  dan  2 Kotamadya  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang dinyatakan  dalam  persen  merupakan  variabel independen.  Sedangkan  variabel  dependen yang  digunakan  ialah  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  dinyatakan  dalam  ribu  rupiah, Pengeluaran Pemerintah dalam ribu rupiah dan Dampak  Covid_19  dalam  dummy  (0  untuk tahun sebelum adanya Covid_19 dan 1 untuk tahun saat adanya covid_19). Sedangkan untuk
pengolahan  data  regresi  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews 12.
Untuk  menjawab  tujuan  dari  penelitian  ini, model yang digunakan yakni
𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑙𝑛𝐴𝐷𝐷 + 𝛽 𝑙𝑛𝐺𝛽 + 𝛽 𝑑𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑 + 𝑒
Dimana:
𝑌 ∶ Pertumbuhan ekonomi Kabupaten /kota i tahun t
𝐴𝐷𝐷   ∶ Alokasi Dana Desa Kabupaten /kota i tahun t
𝐺𝛽 ∶ Pengeluaran Pemerintah Kabupaten /kota i tahun t
𝑑𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑 ∶ Dampak Covid  Kabupaten /kota i tahun t
𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 ∶ Koefisien 𝑒                    ∶ error
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  tiga  model  regresi  pada  data panel. Model yang digunakan yakni Common Effect  Model  (CEM),  Fixed  Effect  Model (FEM)  dan  Random  Effect  Model  (REM). Guna memilih model yang terbaik dari ketiga model dilakukan beberapa uji, yakni  uji Chow, Uji  Hausman  dan  Uji  Lagrange  Multiplier (LM).
Selanjutnya,  setelah  terpilih  model terbaik dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan guna memperoleh persamaan regresi  yang  tepat,  tidak  bias  dan  Konsisten (Gujarati and Porter, 2012). adapun uji asumsi klasik  yang  digunakan  yakni  Uji  normalitas, uji  Multikolinearitas,  uji  Heterokedastisitas dan  uji  autokorelasi.  Setelah  dilakukan  uji Asumsi klasik, terakhir dilakukan uji koefisien determinasi  (R 2 dan  Adjusted  R 2 ),  uji signifikasi  simultan  dilakukan  dengan  uji statistik  F  dan  uji  signifikansi  individual dengan uji statistik t.

## 4. HASIL PENELITIAN
Estimasi  pertama  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  guna  melihat  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  dengan  menggunakan  Common
Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).  Selanjutnya  setelah  didapatkan  hasil dari  pengolahan  CEM  dan  FEM  maka dilakukan Uji Chow guna menentukan model mana  yang  terbaik  antara  CEM  dan  FEM.
Adapun hasil dari Uji Chow sebagai berikut Tabel 2. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic df Prob. Cross-section F 3.099795 (13,53) 0.0018 Cross-section Chi-square 39.584970 13 0.0002 Dari  hasil  Uji  Chow  diperoleh  Prob 0.0018, yang mana nilai tersebut < α 5% (0,05). Karena  nilai  prob  <  α,  maka  model  Fixed Effect  Model  (FEM)  terpilih  menjadi  model paling tepat.
Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan  REM.  Kemudian  dilanjutkan  dengan Uji  Hausman  guna  memilih  model  yang terbaik  antara  FEM  dengan  REM.  Adapun hasil Uji Hausman sebagai berikut Tabel 3. Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 31.162669 3 0.0000
Dari hasil uji hausman diperoleh nilai Prob  0.0000  yang  artinya  nilai  tersebut  <  α sebesar 0,05. Maka berdasarkan uji Hausman model terbaik antara FEM (Fixed Effect Model) dengan  REM  (Random  Effect  Model)  dalam penelitian  ini  adalah  Fixed  Effect  Model (FEM).  Setelah  dilakukan  dua  kali  pengujian
yakni  UJI  Chow  dan  Uji  Hausman  untuk memilih model terbaik, dimana dari pengujian tersebut  Fixed  Effect  Model  (FEM)  terpilih menjadi  model  terbaik  dari  masing-masing pengujian. Maka Uji Lagrange Multiplier tidak perlu lagi dilakukan.
Tabel 4. Hasil Regresi Dengan Fixed Effect Model (FEM) Variabel Koefisien Standar error t_statistik Prob C -398.66 82.86 -4.81 0.0000 ADD -7.03 2.31 -3.04 0.0036 G 25.45 4.51 5.64 0.0000 D_covid19 -3.37 0.57 -5.83 0.0000 R-squared 0.746024 F-statistic 9.730086 Adjusted R-squared 0.669352 Prob(F-statistic) 0.00000 Setelah  Fixed  Effect  Model  (FEM) terpilih dilakukan uji Asumsi Klasik. Adapun uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  pertama
yakni uji Multikolinearitas. Adapun hasil dari uji  Multikolineritas  yang  dilakukan  adalah sebagai berikut
Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas ADD G DCOVID_19 ADD 1.000000 0.807570 0.205213 G 0.807570 1.000000 0.013321 DCOVID_19 0.205213 0.013321 1.000000
Sarwono (2016), Multikolineritas tidak terjadi jika nilai korelasi antar semua variabel dependen yang diuji < 0,9. Berdasarkan hasil nilai  korelasi  antar  variabel  dependen  diatas, sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  antar variabel dependen tidak
terjadi multikolinieritas
Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi klasik yang kedua, yakni uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil dari Heteroskedasticity Test diperoleh    nilai  Prob  Obs*R-aquared  yakni sebesar 0,28. Dimana nilai tersebut lebih besar dari  α  (0,28  >  0,05),  kesimpulannya  dalam model penelitian yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.
Kemudian  dilakukan  kembali  uji asumsi  klasik  yang  ketiga,  yakni  uji autokorelasi. Guna mengetahui ada atau tidak korelasi antara periode t dengan periode tahun sebelumnya  t-1  dilakukan  Uji  autokorelasi. Berdasarkan uji autokorelasi diatas didapatkan nilai prob dari Obs*R-squared sebesar 0,1985 dimana  nilai  prob  dari  Obs*R-squared tersebut  >  α  (0,1985  >  0,05)  yang  artinya dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
Uji  asumsi  klasik  yang  terakhir  yakni uji normalitas. Menurut (Basuki and Prawoto, 2015), Uji normalitas bukan syarat wajib agar estimasi BLUE (Best Linier Unbias Estimator) sebagian  pendapat  mengemukakan  Uji normalitas bukan menjadi syarat wajib dalam regresi  data  panel.  Uji  yang  wajib  dilakukan pada  metode  OLS  dalam  data  panel  ialah hanya uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Model  FEM  dan  CEM dugunakan pada pendekatan OLS untuk itu uji Normalitas tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu uji  asumsi  klasik  normalitas  dalam penelitian ini tidak dilakukan.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  seluruh variabel  dengan  model  FEM  sebagai  model terpilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini tahap selanjutnta dilakukan uji signifikansi. Uji  signifikansi  yangpertama  yakni  uji  uji koefisien  determinasi  (R 2 dan  Adjusted  R 2 ). Berdasarkan  tabel  4  diperoleh  nilai  Adjusted R-squared  sebesar  0.669352.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  kemampuan  variabel indipenden  dalam  mempengaruhi  variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 66,9% dan  sisanya  sebesar  33,1%  dipengaruhi  oleh variabel independen lain diluar penelitian ini.
Selanjutnya berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4, diperoleh koefisien β 1 sebesar - 7,03.  Nilai  koefisien  ini menunjukkan  bahwa Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan signifikan  dengan  prob  <  α  (0,0036  <  0,05), artinya  jika  ADD  ditingkatkan  sebesar  Rp  1 maka pertumbuhan ekonomi akan memperlambat  sebesar  7,03%.  Keadaan  ini diartikan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  tidak berdampak  sesuai  dengan  yang  diharapkan dalam  meningkatkan  laju  pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan jika  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Sumatera  Barat  kurang  produktif  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian merujuk dari hasil estimasi pada  tabel  4,  pengeluaran  pemerintah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  ditunjukkan  dengan koefesien regresi sebesar 25,45 dan t hit < t tabel (5,64  <  1,66).  Artinya  jika  pengeluaran pemerintah ditingkatkan sebesar 1 rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 25,45%. Hal ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah  berpengaruh  sesuai  dengan  teori dan  memberikan  dampak  dengan  yang
diharapkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Terakhir  untuk  dampak  covid  19 berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap perumbuhan ekonomi sumatera barat. Hal ini ditunjukkan  dengan  koefisien  sebesar  minus 3,37,  artinya  dampak  Covid  19  dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,37%.
Uji signifikansi yang terakhir yakni uji signifikasi simultan yang dilakukan dengan uji statistik F. Dalam pengujian ini diperoleh nilai f-stat  sebesar  9,73.  Sedangkan  nilai  Ftabel dengan  signifikansi  0,05  diperoleh  2,74.  Jika Fhit  >  ftabel,  maka  berpengaruh  signifikan. Karena  Fhit  >  ftabel  (  9,73  >  2,74)  hal  ini menunjukkan  secara  bersama-sama  variabel dependent  dalam  penelitian  ini  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## 5. KESIMPULAN
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD)
yang diterima, tidak efektif dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera  Barat.  Sedangkan  pengeluaran pemerintah adalah komponen kebijakan fiskal yang  tepat  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Covid_19  juga berdampak  buruk  terhadap  pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dibutuhkan  kebijakan  pengalokasian  dana yang  lebih  tepat  agar  ADD  yang  diterima setiap  desa  dapat  mewujudkan  tujuan membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dapat tercapai.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan,  antara  lain,  periode  tahun  yang digunakan relatif singkat (5 tahun) dan lokasi penelitian  hanya    satu  provinsi.  Untuk  itu direkomendasikan kepada penelitian selanjutnya menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan lokasi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  (2022) Provinsi Sumatera  Barat  Dalam  Angka  2022 .
Padang.
Badrudin,  R.  and  Kuncorojati,  I.  (2017)  ‘the Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare By Capital  Expenditure  and  Economic Growth  As  an  Intervening  Variable  in Special  District  of  Yogyakarta’, Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan , 19(1), pp. 54–59. Available at: https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59. Basuki, A.T. and Prawoto, N. (2015) ‘Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung  Good  Governance  dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di  Indonesia  Tahun  2010-2014)’,
Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) , 2(c), pp. 1–19. Available at: http://repository.umy.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/2058/1. Agus Tri Basuki%2C  Nano  Prawoto  %28hal  1-
19%29_0.pdf?sequence=1&isAllowed=
y.
Bawinti, I., Kawung, G.M. V and Luntungan, A.Y.  (2018)  ‘Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Dan  Investasi  Swasta Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Kabupaten  Kepulauan  Talaud’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18(4), p. 24.
Bayu  Saputra,  I.D.M.,  Wahyunadi,  W.  and Agustiani,  E.  (2020)  ‘ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2014:Tw1-2018:Tw1’, Elastisitas  - Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2(1), pp. 77–99. Available at: https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i1.23. DPR (2014) UU RI No 6 tahun 2014 . jakarta. Available at: https://doi.org/10.1145/2904081.290408
8.
Gujarati ,    damodar  N.  and  Porter,    dawn  C.
(2012) dasar  dasar  ekonometrika .  5th edn. jakarta: salemba empat.
Haryanto , T. (2013) ‘Pengaruh Pembangunan Infrastruktur  Publik  Dan  Pariwisata Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kota Manado’, Jurnal  Administrasi  Publik ,
2(1), pp. 1–12. Junaedi,  D.  and  Salistia,  F.  (2020)  ‘Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Negara-Negara Terdampak’, Simposium Nasional Keuangan Negara , pp. 995–1115. Kemenkeu  (2017)  ‘Buku  saku  dana  desa’, Kementerian Keuangan Republik Indonesia , p. 7. MS,  M.Z.  (2017)  ‘Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi’, EKONOMIS : Journal of Economics and Business ,  1,  pp.  180–196.  Available at: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.
18.
P, D.A.N. and Susilowati, D. (2020) ‘analisis pengaruh ADD, IPM dan jumlah tenaga kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten  lamongan’, Jurnal  Ilmua Ekonomi (JIE) , 4(2), pp. 339–353.
Prasetyo,  T.A.  and  agung  dinarjito  (2021)
‘Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota  terhadap  pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia’, Indonesian  Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan  Publik ,  6(4),  pp.  375–391. Available at: https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336.
Rimawan, M. and Aryani, F. (2019) ‘Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta  kemiskinan  di  Kabupaten  Bima’, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 9(3),  pp.  287–295.  Available  at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.ph p/JJA/article/view/22539.
Sodik, J. (2007) ‘pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan  ekonomi  regional:  studi kasus data panel di indonesia’, Ekonomi Pembangunan , 4, pp. 27–36.
Sukirno,  S.  (2016) Makroekonomi  teori pengantar . tiga. jakarta: PT Rajagrafindo persada. Tangkumahat,  F.V.,  Panelewen,  V.V.J.  and Mirah, A.D.P. (2017) ‘dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di kecamatan pineleng kabupaten
minahasa’, Suparyanto dan Rosad (2015 , 13, pp. 335–342.