Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila 23
Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila

## Ubbadul Adzkiya’
Universitas Wahid Hasyim adzkiya@unwahas.ac.id

## Abstrak
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan siginifikan. Ekonomi Islam mempunyai spirit menyatukan antara ekonomi dengan teologi agama. Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 45. Di antara ekonom muslim mempunyai berbagai pendapat atas hubungan Negara dengan agama, yang kemudian berkaitan dengan posisi ekonomi Islam dalam sebuah dasar Negara Indonesia.
Artikel ini bertujuan untuk menguatkan sistem ekonomi Islam yang berada di Indonesia, menguatkan pancasila sesuai dengan maqashid al-syariah dalam bidang ekonomi, dan sebuah alternatif hubungan yang relevan antara ekonomi Islam dengan Pancasila. Hasil dari penelitian ini bahwa; sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah sejalan dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini berdasar atas pemikiran bahwa pancasila sudah mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah ( maqashid al-syariah ).
Keyword: Sistem Ekonomi Islam, Pancasila, maqashid al-syariah .

## Abstract
The development of the Islamic economy in Indonesia has made the significant progress. Islamic economics has the spirit to integrate between the economy with religious theology. Indonesia has claimed itself as a country based on Pancasila and Constitution of 1945. Among Muslim economists, there are various opinions on the relationship between the state and religion that related to the position of the Islamic economy in a framework of the Indonesian State.
This paper aims to strengthen the Islamic economic system in Indonesia, to strengthen Pancasila is according to maqashid al-sharia in economic terms, and a relevant alternative relationship between Islamic economy and Pancasila.
The results of this study are The Islamic economy system in Indonesia is done in line with Pancasila as the basis of the State. This is based on the idea that Pancasila has included the interests of Muslims that are relevant with the objectives of sharia (maqashid al-syariah) .
Keyword: Islamic Economic System, Pancasila, maqashid al-syariah.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2020/1441 H
Volume X, No. 1 : 23-35
PENDAHULUAN Indonesia ibarat ladang, akan menjadi ladang yang subur untuk perkembangan ekonomi Islam. Karena hampir mayoritas penduduknya muslim. Hal ini bisa dilihat dari bermunculannya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan sistem syariah, hampir semua bank-bank besar di Indonesia mempunyai unit syariah. Secara definisi, kalau ditelisik lebih dalam banyak perdebatan dan perbedaan pendapat oleh ekonom muslim dalam mendefenisikan
ekonomi  Islam.  Sebagai  contoh  semisal Hazanuzzaman dan Metwally (P3EI, 2008) memahami ekonomi Islam cenderung pada ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran al Quran dan Sunnah, semuanya bersumber dari keduanya. Selain itu adalah bukan bagian dari ekonomi Islam.
Pemahaman dan pendekatan berbeda dipakai oleh Mannan, Ahmad, dan Kham. Ketiga ekonom ini menggambarkan ekonomi Islam sebagai implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk

## 24 Ubbadul Adzkiya’
pengembangan moral masyarakat. Sehingga ekonomi  Islam  tidak  hanya  memberikan justifikasi namun menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam aktifitas ekonomi. Dua contoh pendekatan di atas hemat penulis  sudah  menggambarkan  sebagian pemikiran ekonom muslim akan ekonomi Islam.  Dalam  konteks  Negara  kesatuan republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan Negara Islam yang sudah otomatis bisa menerapkan sistem Islam secara kaffah, Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda. Sehingga definisi yang mendekati dengan konteks kebangsaan Indonesia adalah spirit Islam yang melandasi setiap aktifitas ekonomi.
Penerimaan akan pemikiran ekonomi Islam  di  Indonesia  sangat  beragam, berdasarkan pada latar belakang pemahaman keagamaan. Ada banyak organisasi keagamaan yang  berkembang  di  Negara  Indonesia, dan semuanya mempunyai cara pandang berbeda terkait masalah-masalah keagaman. Contohnya  Nahdhatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar sering berbeda pendapat dalam penentuan awal ramadhan dan syawal. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) juga pasti punya pemahaman yang berbeda dalam urusan keagamaan. Sehingga sebagai Negara besar Indonesia mempunyai perekat yang bisa menyatukan meski dalam perbedaan. Selama ini Pancasila diyakini sebagai  falsafah  bangsa  Indonesia  yang menyatukan dalam keanekaragaman agama, suku, ras, dan budaya yang hidup di Indonesia. Indonesia adalah bangsa multikultural yang tersusun dari berbagai etnis, dialek bahasa, dan budaya, serta multiagama. Agama-agama besar dunia tumbuh dan berkembang di Nusantara ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Oleh karenanya kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama sangat diharapkan menjadi pemandangan dan praktek yang elok di negara kita.
Terkait dengan ekonomi Islam masyarakat muslim  Indonesia  merespon  positif  dan antusias sehingga produk-produk dari ekonomi Islam terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Semangat gerakan ekonomi Islam harus diakui lahir atas paham fundamentalisme Islam. Bahwa gerakan ini muncul dan berpengaruh di pertengahan abad 20, untuk melawan dominasi
ekonomi  politik  barat  dan  membongkar kebrobokan sistem ekonominya yang timpang. Mereka menawarkan al Quran dan Sunnah sebagai solusi atas ketimpangan yang terjadi selama ini dan menolak ide-ide dan nilai nilai barat. (Muhammad, 2009) Al  Quran  dan  Sunnah  dipakai  oleh fundamentalisme Islam sebagai kontribusi untuk ekonomi Islam terkhusus ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, juga digunakan sebagai counter atas ekonomi barat (Muhammad, 2009). Fundamentalisme Islam dalam kacamata politik adalah suatu gerakan yang meggunakan agama sebagai media politik untuk merebut suara public dalam mencapai kekuasaan. Selain itu mereka meyakini bahwa penerapan syariat Islam atau hukum Islam adalah kunci untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat, baik moral, hokum, social dan ekonomi (Hasan & Tigor Naipospos 2012). Dalam hal ini, yang menjadi panutan dalam fundamentalisme Islam adalah Al Mawdudi. Al Maududi mencotohkan bahwa Negara yang ideal ialah negara Islam yang terjadi pada masa Nabi dan Khulafa al rasyidin. Dengan  menggunakan  cara  pandang  ini pemikiran fundamentalisme tidak sesuai dengan semangat kebangsaan yang telah ada sejak Indonesia lahir. Sehingga meski dengan spirit Islam perlu modifikasi dan disesuaikan dengan tradisi atau konstitusi, serta ideologi di mana paham tersebut ada.
Sebagai  sebuah  Negara,  Indonesia disepakati bukan berdasarkan agama. Para pendiri bangsa ini telah memisahkan antara konsep agama dengan Negara, namun tidak berarti sekuler. Adalah pancasila yang menjadi dasar Negara sebagai wadah bagi keragaman bangsa ini. Dawam Raharjo (1985) menjelaskan bahwa  para  cendekiawan  ahli  ekonomi muslim seperti Mohamad Uzair, Monzer Kahf dan Mohammed Yeganeh telah melakukan pemetaan atas apa yang disebut Negara-negara Islam ( Islamic Countries ) atau Negeri-negeri Muslim ( Muslim Countries ). Mereka yang secara terang-terangan dan resmi menyebut Negara Islam di antaranya Saudi Arabia, Yordania, Sudan, Maroko, Brunei Darussalam, Pakistan, dan Iran, serta Malaysia yang mengakui Islam sebagai agama negara. Negara yang lain seperti Indonesia tidak menyatakan sebagai Negara
Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila 25 Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim, pada saat yang sama juga tidak menolak jika dikelompokkan dalam Negeri Muslim.
Indonesia menjadi unik jika dipadukan dengan semangat ekonomi Islam yang dibawa gerakan fundamentalisme, karena sejatinya ada pancasila sebagai ideologi Negara yang bisa menetralisir gerakan tersebut untuk berbuat lebih dari sekedar gerakan ekonomi Islam. Karena Indonesia punya sejarah pahit, yaitu upaya sekelompok organisasi untuk mengganti Negara Islam.
Pancasila  sebagai  ideologi  negera mengalami proses panjang. Penerimaan atas Pancasial tidak terjadi secara cepat dan mudah, terutama bagi umat Islam. Faisal Ismail (1999) mengungkapkan ada tiga respon utama umat Islam atas pancasila. Pertama, terjadi ketika menjelang kemerdekaan (1945) hingga sidang- sidang Majelis Konstituante (1956-1959). Pada periode ini kaum Nasionalis-Sekuler mengajukan pancasila sebagai dasar Negara. Kedua, terjadi pada tahun 1978 ketika pemerintah Orde Baru mengajukan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk disahkan. Ketiga, ketika pemerintah pada tahun 1982 mengajukan pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
Pada akhirnya semua umat Islam sepakat dan menerima Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Umat Islam mempunyai dalil-dalil dan argumentasi masing-masing terkait pemahaman pancasila sesuai dengan penafsirannya. Nahdhatul Ulama tercatat dalam sejarah sebagai organisasi keagamaan yang menerima pancasila sebaga dasar Negara, tahun 1984. Kemudian diikuti Muhammadiyah melakukan hal yang sama pada tahun 1985. (Sitompul, 1996) Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sifat Pancasila adalah masih terbuka dengan berbagai macam tafsir, namun di sisi lain menumbuhkan dinamisme baru dalam diri umat Islam Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga melahirkan masyarakat yang kuat, toleran, terbukanya wacana pribumisasi, inklusivisme, HAM, perlindungan minoritas, dan lain-lain. (Zuhri Humaidi, 2010) Terlepas dari ketegangan atas penerimaan pancasila masyarakat Indonesia telah mempunyai
pemahaman yang satu bahwa ia adalah dasar dan falsafah Negara. Perbincangan akan kembali menarik ketika muncul pertanyaan: sebenarnya sistem ekonomi apa yang sekarang berlangsung di Indonesia? Masuk dalam golongan yang mana, apakah kapitalisme atau sosialisme? Di sinilah penulis kira umat Islam terkhusus aktivis ekonomi Islam bisa membuka celah memberikan wacana, atau alternatif sistem ekonomi Islam. Jika berbicara sistem ekonomi Indonesia sejatinya tidak dapat diidentifikasi secara jelas jenisnya. Mudarajad Kuncoro (2009) menggambarkan beberapa pandangan tentang sistem ekonomi yang berlangsung di Indonesia. Pertama, argumen yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme maupun sosialisme. Emil Salim (1979 dalam Kuncoro 2009) menyebut sistem ekonomi pancasila berada seimbang di antara dua sistem tersebut. Yakni sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Hal ini senada dengan Mubyarto yang berpendapat bahwa sistem ekonomi pancasila mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya.
Argumen  yang  kedua  memandang sistem  ekonomi  indonesa  dalam  dataran normative maupun dataran positif. Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, seharusnya sistem di Indonesia cenderung pada sosialisme. Namun pada akhir ini melihat kecenderungan konglomerasi dan konsentrasi kekuatan ekonomi membuat sistem ekonomi di Indonesia telah subur dengan kapitalisme. (Kuncoro, 2009) Pada perkembangannya, sesuai dengan ungkapan penulis di awal tulisan, sekarang masyarakat Islam telah memberikan alternatif lain yang bisa dipakai di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Islam. Chapra (2000) mengungkapkan Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental  berbeda  dari  sistem-sistem yang  telah  berlangsung.  Sistem  tersebut memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan  dunia  sekaligus  sasaran  dan strategi yang berbeda dengan sistem sekuler yang berkembang sekarang ini. Mannan (1997) memberikan pendapat kalau ekonomi Islam kemudian dimaknai sebagai sebuah sistem maka ekonomi Islam adalah bagian dari tatanan kehidupan yang lengkap,  yang  berdasarkan  pada  empat

## 26 Ubbadul Adzkiya’
sumber, yakni Al Quran, Sunnah/hadits, jjma’, ijtihad. Secara  mendalam  yang  ingin  dituju dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya mashlahah atau falah (kesejahteraan) bagi umat manusia. Untuk mencapai itu perlu menggunakan konsep maqasid al-syariah yang merupakan tujuan dari syariat Islam untuk melindungi umat manusia. (P3EI UII) M a q a s i d   a l - s y a r i a h m e m p u n y a r i peran  penting  untuk  merumuskan  dan menafsirkan sesuatu yang mashlahah bagi umat manusia tanpa meninggalkan inti dari ajaran Islam, karena maqasid syariah hendak menghubungkan  antara  kehendak  Allah dengan aspirasi atau keinginan manusia. Dari berbagai uraian di atas, dengan tidak mengurangi semangat ekonomi Islam di Indonesia, dan agar tetap berkembang dalam kerangka yang sesuai dengan falsafah Negara kita, pancasila. Maqasid al-syariah bisa menjadi titik temu antara tujuan besar pancasila dan cita-cita mulia sistem ekonomi Islam.
Dalam tulisan ini, tidak akan menjelaskan secara detail tetang sistem ekonomi Islam ataupun sistem ekonomi Indonesia. Tapi lebih melihat bahwa apa yang ada dalam kandungan serta prinsip-prinsip yang ditawarkan ekonomi Islam tidak bertentangan dengan pancasila sebagai idelogi Negara. Karena secara lebih dalam pancasila bisa dikaji dari perspektif Islam dan tidak Maqashid al-syariah menjadi penghubung untuk menerjemahkan gagasan ekonomi  Islam  dan  pancasila,  karena  di dalamnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai mashlahah bagi masyarakat atau umat Islam.
Tulisan ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang maqashid syariah dan prinsip- prisnsip sistem ekonomi Islam, kemudian dilanjut dengan pencasila perpektif Islam dengan kerangka maqasid al-syariah.

## MAQASHID AL-SYARIAH DAN SISTEM
EKONOMI ISLAM Maqashid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah (al-syari’) dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya (‘Ala al-Fasi, n.d.). Ada banyak istilah yang dipakai untuk menyebut maqashid al-syariah seperti maqashid al-syar’i
atau maqashid al-syaari’, dan lafadz lain seperti ‘al-‘illah, al-hikmah, al-mashlahah, al-ma’na, al-maghza, murad al-syar’i, asrar al-syaria’ah, dan lain-lain, istilah ini digunakan untuk menyebut tujuan syariat. Beberapa sarjana muslim yang lekat dengan kajian maqashid al-syariah dan dinilai memberi besar dalam kontribusinya antara lain Imam al-Haramain (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), Muhammad Thahir bin Asyur (w. 1379 H) (al-Raisuni).
Pendefenisian maqashid  al-syariah hanya dapat dijumpai dalam karya sarjana kontemporer, karena ulama-ulama klasik seperti al-Syathibi menganggap bahwa secara literal maqashid  al-syariah sudah  mudah dipahami. Selain itu juga ada kemungkinan bahwa al-Muwafaqat diperuntukkan untuk pembaca yang sudah menguasai ilmu-ilmu keislaman (al-Raisuni).
Secara  definisi  maqashid  al-syariah menurut al-Fasi (1993) adalah:
اهعضو تىلا رارسلأااو اهنم ةياغلا ةيملاسلإا ةعيرشلا دصاقبم دارلما .اهماكحا نم مكح لك دنع عراشلا “Yang dikehendaki dengan maqashid al- syariah islam adalah tujuan syariat dan rahasia- rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya”
Definisi lain dengan makna yang sama disampaikan oleh al-Raisuni:
لجلأ  ةعيرشلا  تعضو  تىلا  تاياغلا  يه  ةعيرشلا  دصاقم  نإ دابعلا ةحلصلم اهقيقتح “Sesungguhnya maqashid al-syariah adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia” (al-

## Raisuni)
Definisi lainnya dari Muhammad bin Sa’d al-Yubi (1998) yaitu:
فى عراشلا اهاعار تىلا اهونحو مكلحاو نىاعلما يه دصاقلما دابعلا لحاصم قيقتح لجا نم اصوصخو امومع عيرشتلا “Maqashid al-syariah adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik yang umum maupun yang khusus untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia”
Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari maqashid al-syariah adalah untuk kemashlahatan umat manusia, bukan Allah yang menciptakan syariat. Imam  al-Haramaian  diakui  sebagai sarjana muslim yang menjadikan maqashid al-syariah dalam tiga bagian, yaitu dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dia juga diyakini sebagai orang yang membagi dharuriyat ke dalam lima bentuk atau al-dharuriyat al-khams , yaitu; al-din , al-nafs , al-‘aql , al-nasl , al-mal . Sedangkan al-Ghazali (1971) yang juga sebagai murid Haramain pada mulanya membagi al-dharuriyat al-khams menjadi empat, yaitu; hifdzu al-nafs , hifdzu al-
‘aql , hifdzu al-budh’i , dan hifdzu al-mal . Dalam pembagian ini hifdzu al-din tidak muncul, namun kemudian al-Ghazali menambahkan dalam karya berikutnya dalam al-Mustashfa (al-Ghazali, 1993).
Cendekiawan muslim yang kemudian menyusun rapi maqashid al-syariah adalah al-Syathibi. Kontribusinya dalam maqashid al-syariah disejajarkan dengan Imam Syafi’i dalam kajian ilmu ushul fiqh (al-Raisuni, 2005). Bahkan sebagian ulama memposisikan al-Syatibi sebagai peletak dasar-dasar kajian maqashid  al-syariah ,  karena  di  tangannya kajian maqshid al-syariah mudah dipahami dan tersusun secara rapi.
Dalam kitabnya al-Muwafaqat, al-Syatibi menghabiskan setengah dari bukunya untuk membahas maqashid al-syariah . Al-Syatibi juga memetakan menjadi maqashid al-syari dan maqashid al-mukallaf (al-Syathibi, n.d).
Kemudian al-Syathibi merinci qashd al-syari’/ maqashid al-syari’ menjadi empat bagian:
a. Qashd al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat), bagi al- Syatibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil  kemaslahatan dan menghindari kemadaratan ( ءردو لحاصلما بلج دسافلما ).  Sehingga dapat dipahami bahwa apa yang ditetapkah oleh allah hanyalah untuk untuk kemaslahatan manusia itu sendiri (al-Syathibi).
b. Qashd  al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami). Dua hal yang perlu dipahami dalam hal ini, pertama, bahwa allah menurunkan
syariah dalam bahasa Arab. Oleh karenya, untuk memahaminya harus memahami terlebih dahulu seluk beluk beluk dan ushlub bahasa arab. Kedua, bahwa syariah adalah ummiyah, yang berarti untuk dapat memahaminya tidak dibutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia atau fisika. (al-Syathibi)
c. Qashd  al-Syari’  fi  Wadh’i  al-Syari’ah  li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut- Nya) (al-Syathibi).
d. Qashd    al-Syari’  fi  Dukhul  al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah), namun melaksanakan syariah manusia diberikan daya pilih, bukan atas keterpaksaan (al-Syathibi).
Mashlahah adalah tujuan utama dari maqashid syariah, yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentua-ketentuan syariah. Mashlahah menurut al-Ghazali ialah memelihara tujuan al-syari’, lebih lanjut ia mengatakan:
‘setiap mashlahat yang tidak kembali kepada  pemeliharaan  tujuan  agama yang diambil dari al Quran, Hadits, Ijma, dan tidak sejalan dengan agama maka tidak dapat diterima ( bathilah ). Sedangkan mashlahah yang  kembali pada pemeliharaan maqashid al-syariah yang digali dari al Quran, Hadits, dan Ijma; maka dapat menjadi dasar hukum islam. Mashlahat yang demikian bukan qiyas, melainkan mashlahah mursalah’ (al-Ghazali, n.d.)
Para  sarjana  kontemporer  membagi kriteria  mashlahah  menjadi  dua  bagian, pertama , mashlahah itu  bersifat mutlak artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuat tunduk pada hawa nafsu. Kedua, mashlahah bersifat universal (kulliyah) dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagian (juziyyat) nya (Mas’ud, 1995). Al-Ghazali dalam kitab al-Mushtahfa menguatkan atas universalitas maqashid al-syariah bahwa prinsip tersebut tidak hanya diakui umat Islam saja, tapi hampir semua agama mengakuinya.

## 28 Ubbadul Adzkiya’
Al-Syathibi  sebagai  penyelaras  dari ulama-ulama sebelumnya kemudian memilah tingkatan maqashid al-syariah berdasarkan pada  mashlahah  yang  bertumpu  pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi tiga bagian:
Mashlahah al-Dharuriyyat Mashlahah al-dharuriyyah adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh oleh mukallaf/manusia untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya (al-Syathibi). Dalam hal muamalat al-Syathibi  mencotohkan  harus  adanya iwadh tertentu dalam transaksi pemindahan kepemilikan. Ada lima hal yang masuk dalam kategori al-dharuriyyat , dan harus selalu dijaga dan dipelihara (al-Haramain, 1400):
a. Hifdzu  al-din,  memelihara/menjaga agama. Berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dalam seruan menjaga agama al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah QS. Al-‘Ankabut 45 yang artinya: ‘sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar’. Menurutnya segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan  keji  maka  masuk  dalam kepentingan agama (al-Ghazali, 1971).
b. Hifdzu al-nafs, menjaga jiwa. Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah berfirman QS. Al-Isra ayat 33:
‘Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
c. Hifdzu  al-‘aql,  menjaga  akal.  Akal adalah  anugerah  yang  membedakan manusia dengan hewa, sehinggal akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak
mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah  sudah jelas dalam firman mengharamkan sesuatu yang memabukkan.
d. Hifdzu  al-nasl/al-‘ird,  menjaga  atau memelihara  garis  keturunan  dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara  agama  dan  negara,  serta  tidak melakukan perzinahan.
e. Hifdzu  al-mal,  menjaga  harta  dalam kepemelikan  dan  pencarian.  Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan  dengan  cara  yang  illegal  yang melanggar undang-undang suatu negara. QS. Al-Baqarah; 188 berbunyi:
‘Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui’
Mashlahah al-Hajiyyat Adalah sekunder, yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada juga tidak menimbulkan kerusakan  atau  kemadharatan,  tapi  bisa berefek  pada  adanya  kesulitan.  Sebagai contoh al-Syathibi menggambarkan dalam hubungan antar manusia adanya transaksi fiqih muamalah, qiradh, musaqah, dan salam. Secara prinsipil maksud dari term ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan taklif , dan memudahkan urusan (al-Syathibi).
Mashlahah al-Tahsiniyyat Istilah kontemporernya yaitu tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Al- tahsiniyyat adalah sebagai penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya yang diberikan oleh al-Syathibi dilarangnya jual beli barang yang najis, dan efesiensi dalam penggunaan air dan rumput.
Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila 29 Pemaparan di atas tentang maqashid al-syariah baik dari al-Ghazali, al-Syathibi, dan kemudian diikuti sarjana-sarjana muslim kontemporer mempunyai tujuan yang sama mensejahterakan  seluruh  umat  manusia. Dengan beberapa fokus yang dikategorikan di atas adalah dengan tujuan muslim untuk mendekati kondisi ideal dan mampu membantu manusia meningkatkan kesejahteraan secara terus menerus.
Konsep  maqashid  al-Syariah  dalam islam  khususnya  jika  diterapkan  dalam ekonomi memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang selama ini ada. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan.
SISTEM EKONOMI ISLAM Ekonomi islam merupakan salah bentuk ekpresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap tuhan, Allah swt. Karena dalam Islam dikenal istilah Islam adalah sistem kehidupan ( way of life ), dengan demikian secara otomatis aktifitas perekonomian pemeluknya juga berdasarkan payung tersebut. Islam telah menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, ada yang bersifat permanen dan ada yang kontekstual disesuaikan  dengan  lokasi,  kondisi  dan kebutuhan manusia (P3E UII, 2011).
Secara definisi ada berbabagai macam pemikiran  untuk  medefenisikan  sistem ekonomi, diantaranya, menurut Dumairy (1996) adalah suatu sistem yang mengatur serta  menjalin  hubungan  ekonomi  antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya  pula  bahwa  suatu  sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat.  Sistem  ekonomi  merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.
Namun pada dasarnya sistem ekonomi dimunculkan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara tersebut seperti halnya yang dijelaskan Mubyarto (2000)
bahwa sistem ekonomi ialah sistem sosial yang terbentuk dalam rangka usaha sosial dalam mencapai kemakmuran. Dari pemaparan para ahli di atas dapat penulis simpulkan, bahwa sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat.
Definisi Dumairy di atas menarik jika dikaitkan dengan indonesia yang berideologi pancasila, dan di sisi lain mayoritas masyrakat muslim yang memakai pola ekonomi islam. Secara umum sistem ekonomi berdasarkan pada  pemikiran,  konsep,  atau  teori-teori ekonomi yang diyakini kebenarannya. Sekarang bagaimana dengan sistem ekonomi Islam, sedikit disinggung di atas bahwa Islam sebagai agama dan landasan hidup manusia sudah mencakup dalam aktifitas ekonomi, sehingga pendefenisian yang berkaitan dengan sistem, ilmu ekonomi islam pasti akan berdasarkan pada pedoman ajarannya yaitu al Quran dan Hadits. Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam suatu sistem ekonomi ialah i) hak kepemilikan, bisa berupa hak milik individu, sosial  dan  bahkan  hak  milik  negara.  ii) Mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau juga tradisi. iii) Metode pengambilan keputusan, semisal menggunakan metode sentralistik, desentralistik, atau kombinasi keduanya. Dan terakhir iv) sistem insentif bagi perilaku ekonomi,  secara  umum  dapat  berupa materialistik atau non materialistik (Gregory dan Stuart dalam P3E UII).
Keempat elemen kunci dalam sebuh sistem  ekonomi  tersebut,  para  ekonom muslim mencoba menggali dan menawarkan kepada umat Islam yang disarikan sumber al  Quran.  Salah  satunya  Taqyuddin  an- Nabhani menyebutkan asas yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi Islam adalah; Kepemilikan, pengelolaan kepemilikan (tasharuf  al-milkiyyah),  serta  distribusi kekayaan (An-Nabhani, 1995).
Kepemilikan yang dimaksud oleh An- Nabhani (1995) bahwa semua yang ada di dunia milik Allah secara mutlak dan manusia hanyalah  sebagai  pengelola.  Sedangkan

## 30 Ubbadul Adzkiya’
pengelolaan kepemilikan ialah bagaiman proses mendapatkannya, membelanjakannya, dan mendistribusikan ke masyarakat. Distribusi menurutnya sebuah proses perpindahan suatu barang atau jasa yang di atur oleh syariat. Chapra (2000) menerangkan bahwa untuk merealisasikan sistem ekonomi islam harus berdasar pada nilai fundamental islam yang merupakan keimanan yang universal. Ada tiga prindip fundamental dalam islam, yaitu; tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan
‘ adalah (keadilan). Tauhid, merupakan syarat mutlak yang menjadi dasar aktifitas ekonomi islam, tauhid mengandung arti bahwa semesta ini diciptakan dan didesain oleh yang maha kuasa, yang esa dan tidak bersifat kebetulan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Ali Imron; 191, Shaad; 27, al-mu’minun; 15. Salah satunya berbunyi: ‘(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka’.
Khilafah (perwakilan) adala semua umat manusia khalifah di muka bumi ini, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual untuk mengemban misi secara efektif. Manusia sebagai khalifah diberi kebebasan untuk berfikir dan memilih mana yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, namun secara fitrah manusia ia baik dan mulia dan mampu menjaganya. Firman Allah berbunyi:
‘Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku  hendak  menjadikan  seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat  kerusakan  padanya  dan menumpahkan darah. Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau  dan  mensucikan  Engkau?”
Tuhan  berfirman:  “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’ (QS. Al-Baqarah; 30)
‘Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui’ (QS. Ar-Rum; 30)
Fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya ciptaan  Allah.  manusia  diciptakan  Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan.
‘Adalah  (keadilan),  menjadi  prinsip fudamental dalam ekonomi islam menurut an-Nabhani. Tiga prinsip ini saling berkaitan, tauhid dan khilafah menjadi integral namun akan tidak ada artinya atau konsep kosong tidak memiliki substansi jika tidak diimbangi dengan anpa adanya keadilan sosio-ekonomi. Memang keadilan telah dipandang oleh fuqaha menjadi isi pokok dalam maqashid al-syariah, karena Islam sudah secara tegas menentang dan  menghapuskan  kedhaliman  (dhulm) yang dialami manusia di muka bumi ini. Allah menegaskan bagi pejuang keadilan dalam firman-Nya;
‘Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu  Jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan’. (QS. Al-Maidah; 8)
Begitu berharganya sebuah keadilan sampai  ulama  ternama  Ibn  Taimiyah mengatakan;
‘Allah menyukai negara adil meskipun kafir,  tetapi  tidak  menyukai  negara tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun islam’ (Chapra)
Ekonom muslim lainnya juga menawarkan rumusan tentang prinsip dasar sistem ekonomi islam. Bagi Afzalurrahman (1995) prinsip dasar itu ialah; Kebebasan individu, Hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat.
Tujuan utama dari ekonomi islam adalah maqashid al-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturuan, dan harta.
Syarif  Chaudry  (2012)  memberikan gambaran lain tentang tujuan utama sistem ekonomi islam yang ia gali dari ayat-ayat Al Quran; pertama , pencapaian Falah, ialah kebahagian umat manusia di dunia dan akhirat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosio ekonomi. Berdasar pada QS. Al- Baqarah; 201 yang artinya; ‘Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka’ Kedua , distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi,  kekayaan  dan  pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Karena Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang saja, sehingga dalam sistem  ekonomi  Islam  ada  pelembagaan lembaga zakat, sedekah, infaq. Ketiga, tersedianya kebutuhan dasar, sistem ekonomi islam bertujuan bahwa setiap kebutuhan dasar umat manusia terpenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan  berdasarkan  pada  jaminan  yang diberikan Allah dalam firman-Nya: ‘Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) (QS. Al-Huud; 6).
Keempat, tegaknya keadilan sosial, yaitu dengan menegakkan keadilan sosial-ekonomi
bagi seluruh anggota masyarakat. Dalil dalam Al Quran QS. Fussshilat; 10 yang artinya: ‘dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan- makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang- orang yang bertanya’.
Kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Keenam, pengembangan moral dan materiil, hal ini bisa terwujud dengan sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakat. Ketujuh, sirkulasi harta, dengan mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus menerus. Allah telah melarang penimbunan harta; ‘...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa  yang  pedih,  Pada  hari  dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah; 34-35).
Kedelapan, terhapusnya eksploitasi, tujuan ini sistem ekonomi islam tidak ingin adanya ekslpoitasi atas orang lain. Realisasinya adalah dengan mengharamkan bunga yang di dalamnya mengandung eksploitasi yang luar biasa atas manusia.
Dari beberapa uraian tentang prinsip, tujuan dari ekonomi islam di atas, hemat penulis memang belum memberikan sebuah rancangan yang riil, karena seolah hanya teks- teks normatif yang berkaitan dengan ekonomi islam. Menjawab itu Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) (2011) menjelaskan rancang bangun sistem ekonomi islam berdasarkan atas elemen kunci yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi, yaitu sesuai apa yang disampaikan Gregory dan Stuart (1985). Penjelasan itu antara lain:
Kepemlikan dalam Islam Kepemilikan dalam pandangan islam semuanya yang ada di alam semesta adalah milik Allah, manusia hanya diberikan kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan dengan

## 32 Ubbadul Adzkiya’
cara yang halal lagi baik. Ada tiga kategori dalam kepemilikan; hak milik individual ( milkiyah fardhiyah/private ownership ), hak milik umum atau publik ( milkiyah ‘ammah/public ownership ), hak milik negara ( milkiyah daulah/ state ownership ). Hak  individu  pada  dasarnya  fitrah manusia itu sendiri untuk bebas memiliki dan memanfaatkan kekayaan alam semesta, dengan tidak melanggar syariat islam dan tidak merugikan orang lain. Hak milik umum berdasarkan pada semua yang ada adalah diperuntukkan untuk masyarakat umum. Sedang hak milik negara berasal dari individu dan umum dimana negara mempunya hak untuk mengelola karena sifatnya sebagai wakil rakyat dan khalifah di muka bumi.
Mashlahah sebagai Insentif Ekonomi Insentif dalam kegiatan ekonomi yang islam berikan bisa berupa insentif di dunia yaitu  yang  diterima  dari  hasil  produksi, konsumsi atau distribusi. Sedangkan insentif di akhirat merupakan ganjaran/imbalan atas perilaku manusia di dunia. Karena dalam islam mempercayai kehidupan pasca di dunia, maka jika manusia mengkonsumsi barang yang halal dan baik selain mendapat kepuasan ketika itu juga dengan diniatkan ibadah akan mendapat pahala di akhirat.

## Musyawarah sebagai Prinsip Pengambilan
Keputusan
Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi islam berdasarkan pada mekanisme pasar, namun tetap memandang nilai kebenaran di dalamnya. Musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan  atas  dasar  kemashlahatan merupakan pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran islam. Ini merupakan kombinasi dari proses sentralisasi dan desentralisasi.
Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi D a l a m   p a n d a n g a n   k a p i t a l i s m e mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan setiap individu, sehingga akan melahirkan pola pikir individualistik. Islam memandang insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan  dengan  kepentingan  sosial dan kepentingan ibadah. Mekanisme pasar
diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namuan masyarakat dan negara tetap berperan dalam mengontrol jalannya pasar sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmoni, sehingga mashlahah pun terwujud.

## PANCASILA SUDUT PANDANG ISLAM
Pancasila adalah final dan sah sebagai ideologi bangsa Indonesia, perdebatan panjang para founding father memiliki cita-cita mulia dalam  mencari  landasan  bangsa  ini  agar tetap utuh dan bersatu. Indonesia dengan keragaman di dalamnya potensial menjadi konflik besar kalau tidak ada kesadaran dan pemahaman bersama setiap kelompoknya untuk sebuah kesatuan, dalam catatan Geertz ada lebih dari 300 kelompok etnis, 250 bahasa, dan agama asli/lokal di negara kita (Ismail, 1999). Nampaknya para pendiri bangsa ini telah  menciptakan  landasan  yang  mulia dengan melepas ego masing-masing kelompok.
Seperti  telah  dijelaskan  di  bagian awal  bahwa  ada  sejarah  panjang  atas penerimaan pancasila sebagai ideologi negara bagi  kelompok-kelompok  yang  mengisi kemerdekaan pada saat itu. Mereka memiliki imajinasi  yang  beragama  tentang  corak kebangsaan yang akan hendak diwujudkan, namun menjelang kemerdekan masing-masing pihak  bisa  duduk  bersama  menemukan titik temu untuk kesatuan bangsa ini, yaitu pancasila (Latif, 2008).
Sebuah  bangsa  harus  mempunyai ideologi, karena ideologi memberikan kejelasan identitas nasioal, kebanggan dan kekuatan yang mengilhami untuk mencapai cita-cita sosial, politik dan ekonomi. Secara teoritis ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau kelompok tertentu (Hornby dalam Ismail, 1999).
Pengertian  Pancasila  secara  harfiah berasal dari bahasa Sanskerta, Panca artinya lima dan Sila artinya prinsip, jadi Pancasila adalah lima prinsip. Jauh sebelum Indonesia lahir  sebetulnya  istilah  pancasila  sudah digunakan oleh Empu Prapanca dalam buku Negarakertagama dan Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Pancasila dahulu lahir sebagai prinsip bimbingan etika agar penguasa dan rakyat tidak melakukan kekerasan, mencuri,
Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila 33 dendam, bohong dan minum-minuman keras (Ismail, Karim, 2004). Namun setelah Indonesia lahir Pancasila menjadi  beda  di  tangan  Sukarno,  yang merupakan galian yang mendalam dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (Yamin dalam Karim, 2004). Pancasila yang resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sekarang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha ESA, 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan  Perwakilan,  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka (Soeprapto, 1996) yang membuka banyak penafsiran bagi para pemikir, begitu pula sebagai sebuah dasar negara telah terjadi banyak respon terutama di kalangan umat Islam Indonesia. Bung Hatta sebagai seorang ekonom, muslim dan menjadi salah satu pendiri bangsa ini misalnya memberikan penjabaran yang luas tentang sila- sila yang terkandung dalam pancasila. Bagi Hatta rumusan pancasila sudah cukup untuk menampung  dan  mengakomodir  paham- paham keagamaan yang hidup di indonesia, dan sudah mampu mencerminkan falsafah bangsa Indonesia seuruhnya. Termasuk dalam konteks ekonomi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus dijadikan dasar kebijakan perilaku ekonomi masyarakat dang bangsa Indonesia (Abbas, 2008) Organisasi keagamaan Islam melalui p e r w a k i l a n n y a   d i   b a d a n   p e r s i a p a n kemerdekaan sangat menentang keras dengan adanya  pancasila  sebagai  dasar  negara, namun kemudian dengan jiwa besar dan pemahaman  menyeluruh  mereka  dapat menerima dengan penafsiran masing-masing. Inilah sebagai konsekuensi dari pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Nahdhatul Ulama (NU) adalah salah satu Ormas Islam pertama yang menerima pancasila sebagai dasar negara dan organisasinya. Mereka mendeklarasikannya pada tahun 1984 dalam Muktamar di Situbondo, deklarasi tentang hubungan pancasila dengan Islam yang  isinya  sebagai  berikut  (Muktamar Situbondo dalam Sitompul, 1889):
1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan
tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai  konsekuensi  dari  sikap  di atas,  Nahdlatul  Ulama  berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengemalannya yang murni dankonsekuensi oleh semua pihak.
Pancasila sejatinya adalah sangat islami, Karim (2004) menunjukkan bahwa pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 begitu kental dengan menyebut takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati agama lain dan bertuhan sendiri menurut kepercayaannya, hal ini menurutnya sama persis dengan Piagama Madinah yang disampaikan Nabi Muhammad ketika mengadakan pertahanan bersama untuk Madinah dari musuh.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,  mempunyai  prinsip  bahwa  bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, homo- religiosi . Di dalamnya tercantum monoteisme, keyakinan pada adanya satu tuhan, yang dalam Islam dikenal dengan konsep tauhid (QS.  Al-Ikhlas).  Nilai  yang  disampaikan dalam sila ini mengandung pengertian bahwa setiap manusia Indonesia mengakui dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta taat menjalan ajaran-Nya dan menjauhi larangan- Nya, berdasarkan pada keyakinan agama masing-masing.
Dalam  konteks  kehidupan  sosial kandungan dalam sila ini adalah bagaimana kita menghormati perbedaan keyakinan, agama di masyarakat Indonesia yang plural. Jelaslah bahwa secara subtstantif perlindungan atas

## 34 Ubbadul Adzkiya’
keimanan umat Islam terjamin di dalamnya, hidz al-din dalam maqashid al-syariahnya sudah inheren.
Sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab.  Bermakna  bahwa  manusia diperlakukan dan diakui sama dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama hak dan keajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,  jenis  kelamin,  kedudukan sosial  dan  sebagainya  (Soeprapto,  1996). Kandungan menyeluruh dalam sila ini berarti bahwa hak-hak asasinya harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan semestinya. Hak  hidup  (keselamatan  jiwa),  hak  atas keselamatan badan, hak atas kebebasan diri, hak kepemilikan, dan hak atas kehormatan adalah hak-hak asasi manusia yang harus memperoleh perlindungan (Hatta, 1977). Prinsip ini juga tidak terlepas dari Islam bahwa semua manusia sama di muka bumi, yang membedakan dihadapan Tuhan adalah ketakwaanya, sesuai dengan kandungan dalam ayat-ayat Al Quran, diantaranya QS. Al-Isra; 70, al-Hujarat; 13, an-Nahl; 80. Salah satunya sebagai berikut:
‘Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal’.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan keragaman dan potensi kepentingan yang berujung pada perbedaan pendapat yang ada di Indonesia, dengan sila ini pancasila berusaha untuk mendudukkan semua unsur yang ada pada peran dan fungsinya secara selaras dan harmonis. Yang hendak dicapai bukan kepentingan masing-masing unsur namun terpenuhinya kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kandungan tersebut dalam islam banyak sekali dibahas dalam ayat al-Quran yang mengajak  pada  persatuan  dan  kesatuan
umat, untuk tidak saling berprasangka buruk, bertengkar dan sebagainya (Q.S. al-Baqarah: 213, al-Nisa; 1, al- Ḥ ujurat; 13, Ali Imron; 103, dan al-Anfal: 46).
Sila  keempat,  Kerakyatan  yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan  Perwakilan.  Dalam hubungannya dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan berarti  demokrasi yang memerhatikan nilai agama dan ketuhanan; bukan demokrasi liberal. Kerakyatan berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa harus dilakukan dengan musyawarah yang mengacu pada aturan-aturan yang digariskan oleh al-Quran. Tujuan akhir dari musyawarah ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai-nilai agama.
Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam mendirikan negara ini yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada maknanya kesejahteran jika untuk sebagian kecil rakyat indonesia. Pada prinsipnya di dalam sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat,  dan  itu  bisa  dicapai  dengan sifat keadilan. Al Quran sudah sudah jelas menyerukan kepada umat Islam untuk berbuat adil, ihsan, memberikan hak sanak kerabat, tidak keji dan mungkar, serta permusuhan (al-Nahl; 90) Terlihat dari uraian tentang Pancasila di atas bahwa pancasila adalah final, dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga bisa dimengerti bahwa sila per sila dalam pancasila sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah, semua elemen yang wajib dipenuhi oleh al- Syathibi dari agama, akal, jiwa, keturunan dan harta termuat di dalamnya.

## KESIMPULAN
Ekonomi islam sebagai sebuah sistem hierarki dan integratif dengan ajaran islam secara umum menawarkan alternatif yang berbeda dari ilmu atau sistem ekonomi yang sudah berlaku di dunia. Perekonomian islam bukan hanya sekadar perekonomian yang adil dan harmonis, namun di dalamnya ada spirit falah (kebahagiaan/kesejahteraan) yang kemudian dirumuskan oleh ulama’ masuk dalam maqashid al-syariah. Nilai-nilai dan
Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila 35 prinsip dalam ekonomi islam harus sejalan untuk menuju sebuah kebahagiaan, paradigma masyarakat madani yang sejahtera, harmoni dikatakan terwujud kalau semua elemen terpenuhi; tujuan, nilai dan prinsip. D a l a m   k o n t e k s   b e r b a n g s a   d a n bernegara  di  Indonesia,  ekonomi  islam sebagai  satu  kesatuan  antara  agama  dan ekonomi serta bangkit bersamaa dengan spirit fundamentalisme islam menjadikan ekonomi islam patut dilihat secara seksama. Karena fundamentalisme mempunyai paham kesatuan antara agama dan negara. Padahal Indonesia telah mendeklarasikan bukan sebagai negara islam dan bukan negara sekuler, dasar dan falsafah negara ini adalah Pancasila. Sehingga maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara pancasila dengan ekonomi islam, prinsip dasar dalam ekonomi islam sejalan dengan pancasila sebaga dasar negara. Titik temu di antara keduanya sudah jelas, sehingga kekhawatiran akan semangat fundamentalisme islam tidak perlu ada, karena sejatinya visi keduanya sama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Allah a’lam
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Anwar. (2008), Bung Hatta & Ekonomi Islam , Multi Pressindo, Jakarta Afzalurrahman. (1995), Doktrin Ekonomi Islam I , PT. Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta Al-fasi, alal. (1993), maqashid al-syariah al- islamiyah wa makarimuha , Dar al-Gharbi al-Islami.
Al-Ghazali, Abu Hamid. (1971), Syifa’u al- Ghalil , Mathba’ah al-Irsyad, Baghdad __________tt, al-Mushtashfa , Dar al-Fikr, Beirut Al-Haramain, Imam. (1400 H), al-burhan fi ushul al-fiqh , Dar al-Anshar, Kairo Al-Raisuni, Ahmad tt, nadzariyatul al-maqashid ‘inda al-imam al-syathibi , herndon-virginia; al-ma’had al-‘alami li al-fikr al-islami
Al-Raisuni, Ahmad, al-Bahts fi maqashid al syariah, nasy’atuhu wa tathawwuru wa mustaqbaluhu , makalah dalam simposium maqashid al-syariah di London tgl 1-5 maret 2005
An-Nabhani, Taqyuddin. (1996), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam , Risalah Gusti, Surabaya Chapra, Umer. (2000), Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012), Sistem Ekonomi Islam , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Dumairy.  (1996), Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta Hatta,  Muhammad.  (1977),  Pengertian Pancasila, Idayu Press, Jakarta Ismail, Faisal. (1999), Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama ,  Tiara  Waca  Yogya, Yogyakarta Karim, M Abdul. (2004), Menggali Pancasila Perspektif Islam , Surya Raya, Yogyakarta Kuncoro, Mudrajat. (2009), Ekonomika Indonesia dinamika Lingkungan Bisnis ditengah krisis global , UPP STIM YKPN, Yogyakarta Latif, Yudi. (2008), ‘Agama dan Kebangsaan, Mewujudkan  Misi  Profetik  dalam Kehidupan Publik’, Titik Temu , vol. 1, no. 1, hh. 152-164 Mannan, M Abdul. (1993), Teori dan Praktek Ekonomi Islam , PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta Mubyarto. (2000), Membangun Sistem Ekonomi . BPFE. Yogyakarta Muhammad, 2009, Ekonomi Islam; Kontribusi Fundamentalisme Islam , Empatdua, Malang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. (2009), Ekonomi Islam ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta Rahardjo,  M  Dawam.  (1985),  ‘Orientasi Pembangunan di Dunia Islam’, dalam Islamisasi Ekonomi , eds AE Priyono dkk, PLP2M, Yogyakarta Sitompul, Einar Martahan. (1989), Nahdlatul Ulama dan Pancasila ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta
Soeprapto.  (1996),  ‘Hubungan  Falsafah Pancasila Dengan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka’, Jurnal Filsafat , h. 1-8 Soeprapto n.d, Implementasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara