## Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah

## The importance of the first land registration in the context of legal protection
of land ownership
Lisnadia Nur Avivah 1 , Sutaryono 1 , Dwi Wulan Titik Andari 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta Koresponden e-mail: dwiwulan.ta@stpn.ac.id
Submitted: August 17, 2022 Accepted September 3, 2022  Publish: September 5, 2022
Abstract: To ensure legal certainty of land rights, land registration activities are carried out which are a series of land administration activities in collecting and processing physical and juridical  data.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  importance  of  the  first  land registration. The research method uses a normative juridical with a statutory approach. The results  of  this  study  indicate  that  to  increase  public  interest  in  registering  their  land  is  to socialize about the benefits of the importance of land registration held by the government and non-government institutions. The reluctance of the community to register their land is caused by  their  assumptions  about  several  things,  namely  the  difficult  procedure,  the  high  costs associated  with  the  taxes  paid,  the  registration process  is  long  and  tends  to  be  considered convoluted.  It  is  necessary  to  disseminate  more  complete,  clear  and  massive  information about the importance of guaranteeing legal certainty over land right.
Keywords: legal certainty, land registration, land certificate
Abstrak: Untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  maka  dilakukan  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  merupakan  rangkaian  kegiatan  administrasi  pertanahan  dalam mengumpulkan  serta  mengolah  data  fisik  dan  yuridis.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat mendaftarkan  tanah  miliknya  yaitu  dengan  sosialisasi  tentang  manfaat  pentingnya pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya disebabkan oleh anggapan mereka tentang beberapa hal yaitu tata caranya yang sulit, biaya yang besar terkait dengan pajak- pajak  yang  di  bayarkan,  proses  pendaftaran  lama  dan  cenderung  dianggap  berbelit-belit. Penyebaran  informasi  yang  lebih  lengkap,  jelas  dan  masif  tentang  pentingnya  jaminan kepastian  hukum  hak  atas  tanah  perlu  dilakukan  agar  antusiasme  masyarakat  untuk mendaftarkan tanahnya dapat meningkat.
Kata kunci: kepastian hukum, pendaftaran tanah, sertifikat tanah

## Pendahuluan
Tanah merupakan satu di antara yang ada dalam sumber daya agraria yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan masyarakat adanya tanah penting karena kegunaan tanah untuk media pengikat atau pemersatu masyarakat dan sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Menurut fungsinya, tanah adalah alat pemersatu karena  kegunaannya  sebagai  tempat  tinggal  untuk  bersama  sehingga  dapat  dilihat  bahwa masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tanah yang didiaminya. Selain itu, fungsi  tanah  juga  sebagai  sarana  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  ditunjukkan  dengan keberadaan  tanah  masyarakat  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup,  kebutuhan  pangan  dan kebutuhan lainnya yang bergantung pada tanah. Tidak hanya itu saja, bahkan saat meninggal dunia  mereka  juga  memerlukan  tanah.  Oleh  karena  itu,  tanah  harus  dimanfaatkan  dan dikelola  dengan tepat  supaya  manfaat  yang diperoleh melimpah untuk kemakmuran  serta ketenteraman masyarakat.
Mengingat bidang tanah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka dibutuhkan adanya aturan yang sempurna dalam berbagai hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan pembuatan  undang-undang  mengenai  tanah  yang  memiliki  tujuan  untuk  menghindari terjadinya sengketa tanah. Untuk memperoleh hak atas tanah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menjelaskan bahwa adanya keharusan pemerintah dalam menyelenggarakan  kegiatan  pelaksanaan  pendaftaran  bidang  tanah  di  wilayah  Indonesia. Salah  satu  tujuannya  yaitu  supaya  dapat  memperoleh  kepastian  hukum  terkait  hak  atas bidang  tanah  rakyat  dengan  cara  menyeluruh  dan  merata,  terlebih  hak  atas  tanah berdasarkan  hukum  adat.  Hakikat  hukum  kegiatan  pendaftaran  bidang  tanah  di  Indonesia termuat pada Pasal 19 ayat UUPA.
Jaminan dari kepastian adanya hukum tersebut antara lain jaminan kepastian hukum terkait warga negara atau badan hukum yang memiliki peranan pemegang hak atau disebut dengan subyek hak atas tanah, jaminan kepastian hukum tentang letak, batas, dan luas suatu bidang tanah atau disebut dengan obyek hak atas tanah, serta atas jaminan dari kepastian hukum  terkait  hak  atas  bidang  tanah  miliknya  (Alimuddin,  2021).  Pendaftaran  tanah merupakan  kewajiban  pemerintah  dan  pemegang  hak,  sebagai  wujud  jaminan  kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah (wulansari at al , 2021). Jaminan kepastian hukum  ini  dilakukan  melalui  pendaftaran  tanah  seluruh  bidang-bidang  tanah  di  seluruh kawasan Indonesia, melalui pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas  bidang  tanah  dan  peralihan  dari  hak-hak  tersebut.  Pemberian  surat  tanda  atas kepemilikan bukti hak atas tanah, dapat dijadikan untuk barang pembuktian yang sangat kuat. dari. Jaminan dari kepastiannya hukum ini antara lain yaitu luas, letak, status tanah, batas tanah dan orang yang memiliki hak atas tanah (Ramadhani, 2021).
Program agraria untuk kegiatan pendaftaran tanah belum sepenuhnya selesai. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa untuk memperoleh sertifikat tanah harus dengan serangkaian kegiatan yang tidak mudah dan sangat susah, beban yang dikenakan sangat tinggi dan  memakan  jangka  yang  lama  (Sibuea,  2016).  Akibat  anggapan  tersebut,  masyarakat
enggan  mensertifikati  tanahnya.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  yaitu  keharusan  yang dilaksanakan  dengan  cara  berulang-ulang  dan  terstruktur  dalam  menginventarisasi  data tentang  bidang  tanah  berdasarkan  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Hal  demikian  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  kepemilikan  yang  paling  kuat. Meskipun pemerintah sudah berupaya menjalankan arahan dari isi undang-undang tersebut, tetapi nyatanya sampai sekarang ini masih berlimpah masyarakat yang belum mendaftarkan bidang tanah miliknya, yaitu karena masyarakat tidak berminat untuk mendaftarkan bidang tanah miliknya yang disebabkan oleh tidak berlakunya sanksi sedikit pun yang dikenakan dan diberikan  kepada  orang  yang  bidang  tanah  miliknya  tidak  terdaftar  dan  kurangnya pemahaman  terkait  pentingnya  barang  bukti hak  atas bidang  tanah  yang  disebut  sertifikat tanah.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  yang  sering  dilaksanakan  pertama  kalinya, yaitu pendaftaran tanah secara sporadis. Sedangkan pendaftaran tanah yang jarang dilakukan adalah  pendaftaran  secara  sistematis  karena  memerlukan  rencana  jangka  panjang  dan tahunan.  Padahal,  cara  pendaftaran  yang  sistematis  adalah  cara  yang  tepat  untuk meningkatkan  jumlah  tanah  bersertifikat.  Oleh  karena  itu,  dengan  kepemilikan  sertifikat tanah  akan  diperoleh  kepastian  hukum  karena  sertifikat  dapat  dijamin,  tanah  bersertifikat mudah dijual, sertifikat terjamin, dan harga tanah juga akan meningkat (Silviana, 2012).
Menurut Harsono (1980), tujuan yang dilakukan atas pendaftaran bidang tanah supaya pelaksanaan kegiatan pendaftaran bisa tercipta dalam keadaan dimana: a) orang dan badan hukum yang memiliki tanah dapat secara lancar memastikan bila mereka berkuasa atas tanah tersebut,  hak  apa  yang  mereka  miliki  serta  bidang  tanah  di  atasnya  yang  menjadi  haknya. Tujuan ini dapat tercapai melalui sertifikat dari hak atas tanah yang memberikan bukti hak yang relevan;  b) setiap orang yang perlu dengan sangat mudah mendapatkan informasi yang bertanggung  jawab  terkait  bidang  tanah  yang  berada  di  daerah  pendaftaran  yang berhubungan  (baik bagi calon  pembeli  maupun calon  kreditur)  yang hendak  mendapatkan keputusan  kebenaran  informasi  yang  dibagikan  oleh  calon  penjual  atau  debitur.  Tujuan tersebut  dapat  tercapai  bila  melalui  pemberian  yang  sifatnya  terbuka  terhadap  data  yang disimpan.
Kajian mengenai pendaftaran pertama kali sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemegang  hak,  telah  di  kaji  oleh  beberapa  penelitian  sebelumnya.  Kajian  arti  penting pendaftaran tanah untuk pertama kali memiliki kepastian hukum, sebagai pendukung untuk memperoleh jaminan memperoleh kredit di lembaga perbankan (Sibuea, 2016). Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak (Muljono, 2016; Hermawan at al., 2016), bahkan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali bisa menggunakan aplikasi quick response  code (QR  Code)  (Usman at  al., 2019).  Kajian  ini  untuk  melengkapi  penelitian terdahulu  dan  perbedaannya  pada update permasalahan  pendaftaran  pertama  kali  untuk mewujudkan jaminan hukum hak atas tanah.

## Metode penelitian
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  arti  penting  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali serta permasalahan apa yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama  kali.  Permasalahan  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan yuridis  normatif  dan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan, studi  dokumen  serta  referensi  yang  telah  dipublikasikan  oleh  penulisnya.  Data  sekunder disusun secara sistematik dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendaftaran  tanah  sistematik  yang  memberikan  kepastian  hukum  sangat  diharapkan  bagi pemilik  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  terutama  bagi  masyarakat  berpenghasilan menengah ke bawah.
Sumber  datanya  yang  dipakai  untuk  pelaksanaan  penelitian  yaitu  memerlukan  data sekunder  yang  berasal  mengenai  beberapa  bahan  hukum  yang  relevan,  diantaranya  yaitu bahan  hukum  primer  yakni  UUPA,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997;  Bahan hukum sekunder meliputi hasil dari penelitian ilmiah, hasil pertemuan ilmiah, dan karya ahli hukum; dan Bahan hukum tersier meliputi bahan tentang pemberian arahan dan penjelasan perpaduan  antara  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  salah  satunya  yaitu  menggunakan kamus hukum sebagai bahan tersebut.

## Hasil dan pembahasan

## Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali
Pendaftaran  tanah  merupakan  rangkaian  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  secara  berkepanjangan,  berlanjut  serta  teratur  diantaranya  yaitu  dengan mengumpulkan, mengolah, membukukan, serta menyajikan data fisik dan data yuridis, yang disajikan  dengan  peta  dan  daftar,  terkait  bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun, termuat juga penyerahan atas surat tanda bukti hak-hak miliknya untuk bidang tanah yang telah memiliki haknya dan hak kepemilikan dalam satuan rumah susun dan juga hak khusus yang menyulitkannya (Anjany at al., 2019).
Pelaksanaan  mendaftarkan  tanah  terbagi  menjadi  dua  macam  antara  lain  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  bidang  tanah. Kegiatan  mendaftarkan  tanahnya  untuk  pertama  kali  merupakan  rangkaian  praktik mendaftarkan tanah dalam rangka pertama kali yang melibatkan bidang tanah dari semulanya belum  terdaftar  menurut  PP  No.  10  Tahun  1961  dan  PP  No.  24  Tahun  1997.  Sedangkan pemeliharaan  data  pendaftaran  dari  bidang  tanah  adalah  rangkaian  pelaksanaan  dari mendaftarkan  tanah  supaya  dapat  menyelaraskan  antara  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat peta dari pendaftaran, daftar tanah, surat ukur tanah, daftar nama, buku tanah serta sertifikat melalui perbedaan yang akan  datang.
Pendaftaran tanah terbagi menjadi dua macam dari pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah rangkaian pelaksanaan dari mendaftarkan tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan dengan Bersama-sama dan mencakup seluruh obyek
dari  bidang  tanah  yang  sebelumnya  belum  didaftarkan  pada  wilayah  desa/kelurahan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah pekerjaan  mendaftarkan  tanah  untuk  pertama  kali  terkait  dari  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dari  keinginan  orang  yang  bersangkutan  yakni  orang  yang  berhak mendapatkan obyek pendaftaran dari bidang tanah yang berkaitan.
Kegiatan  dari  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  diperjelas  pada  hal pengumpulan  data  dan  pengolahan  data  fisik,  Pembuktian  hak  dan  pembukuannya; Penerbitan  sertifikat;  Penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis,  dan  Penyimpanan  data  umum dokumen  (Hanifah,  2012).  Sertifikat  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  32  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  adalah  sertifikat  pembuktian  atas  hak  yang benar sebagaimana barang bukti yang berkuasa atas data fisik dan data hukum menurut yang tercantum pada surat ukur dan dalam buku hak atas tanah (Sutedi, 1996).
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat yang kini bertambah kompleks. Kebutuhan tanah semakin besar  salah  satunya  disebabkan  karena  masyarakat  berkembang,  total  populasi  yang meningkat terus-menerus, sementara kualitas tanah tidak bertambah. Kondisi tersebut dapat memunculkan  beragam  sengketa  serta  konflik  dalam  pertanahan  ketika  tanah  dijadikan tujuan  perampasan,  persengketaan  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan mendaftarkan tanahnya adalah solusi yang tepat agar dapat dijadikan pembuktian yang kuat melalui wujud sertifikat untuk pemilik hak atas bidang tanahnya maka orang tersebut yang berkuasa serta berwenang secara sah pada bidang-bidang tanah yang sudah terdaftarkan.
Penerbitan  sertifikat  untuk  terselesaikannya  dalam  urusan  pendaftaran  bidang  tanah untuk  pertama  kali  dimaksudkan  supaya  pihak  yang  berwenang  hak  atas  tanah  dapat memudahkan  atas  pembuktian  orang  tersebut  agar  memiliki  hak  yang  sah  (Apriani,  2017). Oleh karena itu, sertifikat diterbitkan agar bertujuan untuk kepentingan pemilik hak tersebut. Menurut  Lubis,  sertifikat  hak  atas  bidang  tanah  bermanfaat  untuk  media  pembuktian  dan jaminan adanya hak tersebut (Lubis, 2008). Selanjutnya kedua ahli tersebut menegaskan bila sertifikat  tersebut  bermanfaat  untuk    menciptakan  ketertiban  hukum  pertanahan  dan pendampingan meningkatkan  kegiatan ekonomi rakyat.
Pada dasarnya, sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berupa salinan buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  telah  disatukan.  Sertipikat  merupakan  produk  akhir  dari semua  proses  pendaftaran  tanah  (Mujiburohman,  2021;  Suhattanto  at  al.,  2021).  Menurut Sutedi  (1996)  menegaskan  dengan  sertifikat  tersebut  menjadikan  hasil  terakhir  dari Pendaftaran bidang tanah memiliki banyak fungsi antara lain:
a. Sertifikat hak atas bidang tanah bisa digunakan untuk media pembuktian yang sah dan  kuat.  Fungsi  terpentingnya ditegaskan  pada Pasal  19  ayat  (2) huruf c  UUPA. Seseorang  atau  badan  hukum  dapat  dengan  simpel  untuk  memastikan  bahwa dirinya adalah pemilik hak atas tanah. Akan dapat terlihat nyata jika nama tersebut termuat pada sertifikat itu.
b. Sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  memberi  rasa  percaya  kepada  para  pihak
bank/kreditur  untuk  meminjamkan  uang  kepada  pemilik.  Oleh  karena  itu, pemegang  hak  atas  bidang  tanah  tersebut  menjadi  lebih  mudah  untuk meningkatkan usaha bisnis karena dengan mudahnya modal yang diperoleh saat dibutuhkan untuk usaha bisnis.
c. Untuk pemerintah, keberadaan sertifikat hak atas bidang tanah menjadikan sangat penting  dan  bermanfaat  positif  meskipun  sebagian  besar  penggunaannya  tidak secara langsung digunakan.
Kewenangan  Pemerintah  secara  formal  yaitu  agar  bisa  mengatur  di  bidang pertanahan/agraria  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Selanjutnya  dijabarkan  pada  UU No.  5  Tahun  1960  (UUPA).  Selanjutnya  meluas  ke  berbagai  peraturan  antara  lain  yaitu Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden  dan  Peraturan  yang  dibuat dari pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.
Berdasarkan substansialnya, wewenang Pemerintah supaya dapat menata dengan baik bidang  pertanahan/agraria  berdasarkan  dalam  aturan  dari  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yaitu menjelaskan  bahwa  hal  kewenangan  dalam  menata  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  tanah  dan  juga  menentukan  serta  mengatur hubungan  hukum  dari  orang  dengan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tanah (Kusuma,  2018).  Oleh  karena  itu,  ketentuan  tersebut Pemerintah  telah  diberi  kewenangan yuridis  agar  dapat  menjadikan    aturan  di  lingkup  agraria  yang  berbentuk  tanah,  serta menerapkan  mengenai  peraturan  tersebut  yang  didalamnya  terdapat  subyek,  obyek  dan hubungan hukum perpaduan dari subyek dan obyek yang terkait sumber daya agraria.
Pendaftaran  tanah  untuk  masyarakat  sangat  penting  alasannya  karena  agar mendapatkan kepastian dari hukum ( Saputri , 2019). Kepastian hukum adalah perlindungan hukum atas perilaku semanya artinya seseorang bakal mendapatkan hal yang diinginkan dari suatu  kondisi tertentu. Masyarakat  sangat  membutuhkan  kepastian  hukum  karena  adanya hukum ini masyarakat menjadi tertib. Hukum mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang memiliki tujuan agar dapat menertibkan masyarakat. Jaminan kepastian hukum mempunyai banyak manfaat, antara lain:
a. Meningkatkan  perekonomian  nasional,  karena dengan  adanya  sertifikat hak  atas bidang tanah menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan yang bertujuan agar mendapatkan pinjaman kredit perbankan.
b. Melestarikan  lingkungan,  karena  hubungan  yang  jelas  dari  pemilik  hak  dengan obyek  hak  dapat  memberikan  motivasi  pemilik  hak  agar  melaksanakan  sesuatu yang berhubungan pada pelestarian lingkungan.
c. Meningkatkan  penerimaan  negara,  karena  pelaksanaan  kegiatan  mendaftarkan tanahnya menjadikan adanya penertiban terkait dengan administrasi peralihan hak serta pemasukan dari bea balik nama.
d. Membantu urusan masyarakat khususnya yang perekonomiannya rendah, karena
bila tanah pemilik hak diberi kebebasan dalam urusan tertentu maka orang yang berhak akan mendapatkan keringanan yang selaras.
e. Mengurangi serta mencegah adanya sengketa/konflik di bidang pertanahan.
f. Mendapatkan dukungan untuk perencanaan tata ruang dalam pembangunan.
Dengan  demikian  pentingnya  dari  pendaftaran  bidang  tanah  bagi  Pemerintah  adalah sebagai media informasi kepada pemerintah supaya mudah mendapatkan data terkait atas bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah  didaftarkan (Esdarwati, 2021). Informasi ini berkaitan pada besaran pajak setiap bidang tanah. Berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 yang  berkaitan  dengan  Pendaftaran  Tanah,  sangat  diharapkan  supaya  dapat  memberi manfaat,  baik  bagi  masyarakat  atau  pemerintah.  Kegunaan  yang  didapatkan  dari  sistem pendaftaran atas bidang tanah dengan PP No. 24 Tahun 1997 antara lain:
1) Manfaat Bagi Masyarakat
a. Melalui sistem tersebut dapat mewujudkan kenyamanan untuk pemegang tanah sebab dapat hilang dari rasa cemas saat digugat. Bagi orang yang berhak memegang hak milik atas bidang tanah itu menjadi berharga untuk masyarakat serta bagian dari  keinginan  yang  penting.  Dengan  perasaan  yang  aman  dari  pemilik  hak  atas bidang tanah ini menjadikan mereka dapat memakai bidang tanah tersebut dengan kesungguhan.  Oleh  karena  itu  akan  memberikan  dampak  manfaat  dari produktivitas  tanah  yaitu  meningkatnya  produksi  tanah  dan  juga  tingkat kesejahteraan pemilik tanah.
b. Masyarakat  dengan  mudah  mendapatkan  hak  milik  atas  bidang  tanah  karena dengan  serangkaian  kegiatan  tersebut  bisa  mendapatkan  hak  milik  atas  tanah dalam bentuk tersedianya alat bukti. Dengan mudahnya ini memungkinkan adanya peraturan  terkait  dalam  memudahkan  dalam  pembuktian  hak  milik  atas kepemilikan  tanah  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  7,  Pasal  24.  Pasal  7  ini menjelaskan mengenai kepala desa yang memungkinkan menjadi PPAT di wilayah pelosok.  Sedangkan  Pasal  24  menjelaskan  tentang  memungkinkannya  seseorang yang tidak mempunyai alat bukti terkait tanah miliknya (Esdarwati, 2021).
c. Dalam kehidupan masyarakat keadaan ekonomi akan semakin meningkat karena nyatanya  bukti  sertifikat  bisa  dijadikan  untuk  jaminan  pinjaman uang.  Dalam hal tersebut,  bagi  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  modal  untuk  usaha  dapat memudahkan dengan dijadikan sertifikat tersebut untuk agunan bank. Oleh karena itu banyak dari masyarakat sebagai pelaku  ekonomi yang menjaminkan sertifikat untuk pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat.
d. Memudahkan  masyarakat  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  kepemilikan sertifikat.  Peralihan  hak  atas  bidang  tanah  sangat  mudah  dan  tidak  ribet prosedurnya  apabila  tanah  tersebut  sudah  bersertifikat  sebab  dengan memperlihatkan  sertifikat  ke  BPN  dengan  disertakan  juga  syarat  lain  yang dibutuhkan. Dengan demikian, BPN dengan mudah bisa menyelesaikan secepatnya dalam mencatat dan membukukan terkait peralihan hak.
2) Manfaat Bagi Pemerintah
a. Masyarakat  akan  lebih  mudah  mendaftarkan  bidang  tanah  miliknya  dapat mengakibatkan  semakin  meningkatnya  permohonan  dari  masyarakat  untuk mendaftarkan  hak  atas  tanahnya.  Dengan  begitu  usaha  pemerintah  agar  dapat melaksanakan  pendaftaran  dari  semua  tanahnya.  Oleh  karena  itu,  tujuan  UUPA yang  ingin  melaksanakan  kepastian  hukum  serta  hak  atas  tanah  akan  terlaksana dengan baik.
b. Dapat  menurunkan  keributan  dampak  dari  permasalahan  tanah.  Tanah  yang sampai saat ini yang dijadikan target oleh masyarakat sering menjadikan pertikaian. Pertikaian atas bidang tanah ini umumnya muncul karena tidak pastinya pemegang hak  atas  tanah  yang  sebenarnya.  Terkait  dengan  keringanan  agar  mendapatkan bukti hak milik atas bidang tanah, lalu masyarakat akan makin terpengaruh agar melakukan pendaftaran bidang tanah miliknya.
c. Dapat  bermanfaat  bagi  Lembaga  perbankan  karena  Lembaga  ini  sering menurunkan  kredit  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  uang menggunakan  sertifikat  tanah  miliknya  menjadi  jaminan.  Supaya  meningkatkan kepercayaan dan keamanan uang yang dipinjamkan untuk masyarakat maka orang tersebut menyerahkan jaminan yang berupa sertifikat.
d. Pemerintah dengan mudah memastikan strategi di bidang yang lain di antaranya yaitu  perpajakan,  karena  akan  sangat  ringan  untuk  melaksanakan  pencatatan pajak.
Terdapat 8 (delapan) macam sistem pendaftaran tanah, antara lain:
1. Sistem  pendaftaran  akta  ( registration  of  deeds )  adalah  surat  yang  didaftarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau dikenal dengan sebutan PPAT yang berisi perihal pencatatan akta PPAT yang memiliki sifat pasif serta tak menguji keabsahan data secara akta terdaftar.
2. Sistem  pendaftaran  hak  menghadirkan  hak  baru  dan  penciptaan  serta pembebanannya  atas  hak  ditunjukkan    menggunakan  akta,  akta  tersebut  secara otomatis  memuat  data  yuridis  tanah  tersebut  yang  sudah  menjadi  tanggungan, lemahnya  hukum  dalam  suatu  akta  dapat  menyebabkan  akta  menjadi  tidak  sah karena Tindakan dari aturan tersebut.
3. Sistem torrens ( torren act ): Sebuah sistem yang sangat simpel dalam membolehkan orang  untuk  mendapatkan title  search dengan  cara  mudah  tanpa  akta  yang  ada, kemudian  dibuat  dengan  sistem  Robert  Richard  torrens  pendaftaran  hak, berdasarkan  sistem  torrens  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  barang  bukti  yang sempurna dan sangat kuat hak pemilik di dalamnya serta tidak bisa dituntut karena tidak  mungkin  mengubah  buku  tanah,  terkecuali  mendapatkan  sertifikat  yang dipalsukan melalui cara pembohongan.
4. Sistem Publikasi: Dalam menyelenggarakan kadaster hukum oleh pemilik hak tanah yang  diberi  alat  pembuktian  hak,  dengan  pembuktian  hak  pemilik  hak  dapat
memudahkan dalam menunjukkan jika orang tersebut yang mempunyai hak atas tanah itu.  Data  yang  ada  terbuka  untuk  umum yang  membutuhkannya, sehingga calon  pembeli  dapat  dengan  simpel  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan supaya dapat melaksanakan undang-undang,
5. Sistem spesialis: Dalam sistem spesialitas dijelaskan mengenai pihak yang terdaftar adalah  nama  pada  sertifikat  harus  disebutkan  secara  spesifik,  di  mana  tempat bidang tanahnya membuktikan apabila pihak tersebut memiliki hak atas tanah di desanya,  ia  wajib  menjelaskan  dimana  letak  tanah,  provinsi,  kabupaten/kota, kecamatan  dan  Desa  atau  Kelurahan.  Selanjutnya,  akan  lebih  bagus  jika  terdapat gambar yang jelas untuk melengkapi syarat-syarat dari geodesi.
6. Sistem rechts kadaster (kadaster hak): Sistem ini merupakan bentuk kadaster yang dibentuk  agar  bertujuan  supaya  dapat  menanggung  kepastian  dan  perlindungan hukum  tanah.  Berdasarkan  undang-undang  lalu  lintas  hukum  (Rechts  Verkeer) menjelaskan tentang hak di atas tanah, pemerintah membuat badan hukum yang disebut rechts  kadaster atau  kadaster  hak.  Kegiatan  yang  dilaksanakan mengumpulkan  atau  menginventarisasi  sebuah  hak  atas  tanah;  Subyek  hak;  Hak lain, beban lain atas tanah, dengan kegiatan ini datanya akan didapat; Aktivitas di bidang geodesi berbentuk kegiatan mengukur dan memetakan tanah, dengan hasil peta  kepemilikan  tanah  dan  dokumen  pengukuran  dan  kegiatannya  menemukan letak,  batas  dan  luas  tanah  yang  menjadi  obyek  haknya  di  atas  tanah;  Aktivitas bagian  administrasi,  berupa  kegiatan  membukukan  di  register  umum  secara berkesinambungan; Penyediaan dokumen bukti dan pemberian hadiah dan layanan bagi mereka yang tertarik dengan suatu yang berkaitan dengan hak.
7. Sistem  pembukuan  hak: Setiap  mendaftarkan  tanahnya  untuk  pertama  kalinya sebagaimana yang dijelaskan hal-hal di atas dicatat dalam buku tanah dan prosedur membukukan  itu  dibuat  dalam  pendaftaran  tanah  desa  demi  desa,  termasuk kegiatan mengukur dan memetakan tiap-tiap hak menjadi cuplikan dari pengukuran dari register surat ukur. Seperti yang sudah dipaparkan tiap permasalahan dalam kegiatan  membukukan  untuk  pertama  kalinya,  berdasarkan  sistem  sebelum berlangsungnya PP No 24 Tahun 1997 dengan “ Uitsijzings Procedure ” mempunyai arti  bahwa  orang  yang  menempati  bagian  tanahnya  dengan  teratur  dan  tidak terputus  baik  bisa  mendapatkan  hak  dengan  surat  yang  telah  diputuskan  oleh pengadilan negeri agar memiliki hak apa pun atas tanah tersebut.
8. Pendaftaran  hak  dan  sistem  pembebanan:  Ketika  tanah  diperbarui  wajib  untuk mendaftarkan dalam catatan yang sesungguhnya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  karena  pihak  tersebut  wajib  memberikan  dan  mengajukan  ke  Kantah. Selama pemesanan hanya PPAT yang membuat akta bidang tanah yang berada di wilayah kerja. Apabila mengalami perpindahan hak yang dikarenakan lelang, lalu kantor  lelang  dengan  kurun  waktu  3  hari  sebelum  lelang  terlebih  dahulu  wajib mensyaratkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) di Kantor Pertanahan.

## Permasalahan pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali
Menurut  hasil  penelitian  jumlah  tanah  yang  telah  bersertifikat  sampai  saat  ini  tidak meningkat. Hal ini dapat dilihat sejak PP No. 10 Tahun 1961 sebagai aturan pelaksana pertama dari pasal 19 ayat (1) UUPA bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yang diganti sampai sekarang dengan dasar hukumnya PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah yang masih banyak bidang tanah yang belum didaftarkan. Dengan demikian, menunjukkan bahwa semakin meningkat bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau belum didaftarkan  di  Badan  Pertanahan  Nasional  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan pertanahan atau terjadinya sengketa di kemudian hari.
Terdapat  ilustrasi  contoh  permasalahan  pertanahan  yaitu  suatu  saat  terdapat seseorang  (Misalnya  A)  terlibat  sengketa  pertanahan  dengan  orang  lain  (Misalnya  B)  dan berakhir dalam pengecekan oleh Hakim di pengadilan. Jika A sudah memiliki sertifikat tanah maka A aman karena sudah mempunyai bukti hak atas tanah yang berkaitan. Yaitu A cukup memperlihatkan sertifikat tersebut ke Hakim untuk dijadikan untuk barang bukti. Keterangan dalam sertifikat tersebut wajib diterima dan dianggap oleh Hakim sebagai suatu bukti yang benar.  Tatapi  terdapat  pengecualian,  jika  kenyataannya  B  bisa  menunjukkan  apabila  data yang  tercatat  di  sertifikat  tersebut  kenyataannya  palsu.  Contohnya,  kenyataannya  B kemudian dapat menunjukkan apabila data di sertifikat kenyataannya palsu, maka sertifikat tanah  tersebut  wajib  digagalkan.  Berbeda  permasalahan  lagi  jika  perkara  A  sekadar melihatkan akta jual beli tanah, di sini Hakim tidak seperti itu langsung  menyetujui bukti yang diajukan  A,  tetapi  Hakim  akan  mensyaratkan  sebagian  untuk  bukti,  seperti  saksi-saksi, keterangan  pejabat dan kuitansi,  alat bukti  yang  bisa  menguatkan  keadaan  A  selaku  pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
Permasalahannya berlimpah masyarakat yang berpendapat tanda pajak seperti petuk pajak bumi, girik, ketitir dan Ipeda yaitu bukti hak atas tanah tetapi menurut ketetapan surat- surat tanda pajak tersebut tidak termasuk bukti hak atas tanah  atau sertifikat tanah. Surat tanda  pajak  adalah  bukti  pembayaran  pajak  yang  menginformasi  jika  yang  melunasi pembayaran  pajak  yakni  pihak  yang  namanya  tercatat  pada  surat  pajak  tersebut.  Namun, kenyataannya surat tanda pajak tersebut bisa digunakan untuk bukti hak atas tanah tetapi wajib disertakan juga bukti surat-surat lain seperti keterangan dari lurah yang dikuatkan oleh Camat dan pengumuman untuk masyarakat luas.
Beberapa  permasalahan  pada  kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematik  yang  baru pertama kali dilakukan di antaranya yaitu apabila yang memilik hak atas tanah tetapi orang tersebut  sudah  lanjut  usia  menyebabkan  rasa  enggan  untuk  menyertifikasi  tanah  miliknya karena  orang  tersebut  merasa  khawatir  dan  cemas  serta  mengalami  kesulitan  ketika membagikan warisan untuk anak-anaknya, masyarakat tidak mampu membayar BPHTB (Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  sesudah  prosedur  pendaftaran  tanah  dilakukan dengan sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional. Faktor-faktor tersebut akan mengakibat masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah miliknya. Pemerintah atau Badan Pertanahan
Nasional  seharusnya  lebih  giat  melaksanakan  rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Kesadaran  hukum  adalah  faktor  terpenting  untuk  menilai  tingkat  efektivitas  hukum dalam  bermasyarakat  Fahrurrahman  (2020)  terdapat  4  indikator  kesadaran  hukum sebagaimana dijelaskan dalam definisi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekamto, yaitu:
1. Pengetahuan  tentang  peraturan  hukum  (kesadaran  hukum)  menggambarkan pengetahuan seseorang tentang tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan terkait informasi,  penjelasan  dan  manfaat  pendaftaran  tanah.  Namun  faktanya  sampai sekarang masih berlimpah lahan yang belum bersertifikat.
2. Pengetahuan  tentang  isi  peraturan  perundang-undangan  (law  acquaintance) merupakan beberapa penjelasan yang ada dalam pihak terkait aturan dalam hukum tertentu  yang  mengacu  pada  pengetahuan  tentang  isi  dan  tujuan  dari  aturan hukum tertentu, selain itu manfaat untuk pihak lain yang aktivitasnya disusun oleh aturan  tersebut.  Masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  PP  No.  24  Tahun  1997 terdapat  peraturan  pertanahan  yang  belum  tercatat  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  dengan  tujuan  supaya  dapat  memperoleh  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum, menjalankan fungsi penjelasan untuk orang yang berurusan termasuk  pemerintah  sehingga  mereka  bisa  dengan  hendaknya  mendapatkan kepastian data terkait bidang dan satuan tanah. rumah susun yang telah terdaftar, tertib administrasi.
3. Sikap  terhadap  peraturan  hukum  (legal  attitude)  merupakan  keinginan  supaya dapat menyepakati  hukum sebab penghayatan hukum yang dijadikan materi yang menguntungkan  apabila  aturan  ditaati.  Masyarakat  belum  memiliki  undang- undang dimana jika mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat akan diberikan sertifikat  hak  atas  tanah.  Hak  atas  tanah  tersebut  meliputi  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
4. Pola  perilaku  hukum  (legal  behavior)  merupakan  hal  utama  dalam  kesadaran hukum.  Mungkin  jauh dari  kesadaran hukum bermasyarakat,  hal  ini  bisa  terlihat dari pola perilaku hukum bermasyarakat. Pendaftaran tanah secara sporadis dan pendaftaran tanah saat ini masih belum tercatat, sehingga model perbuatan hukum masyarakat tidak dapat digolongkan ke dalam kesadaran hukum.
Kesadaran  manusia  akan  hukum  bisa  diperoleh  dengan  indikator-indikator  tersebut. Setiap  indikator  mempunyai  tingkatan  yang  menjadikan  setiap  orang  bisa  mengalami peningkatan  kesadaran  hukum  dari  masing-masing  orang  yang  memiliki  beragam  sifat. Kemudian  ini juga  terkait  dalam proses  pembelajaran dan  pengalaman hukum  yang  sudah dialaminya. Indikator kesadaran hukum merupakan alat ukur awal untuk mengetahui sejauh mana  kesadaran  hukum  individu  mengenai  pelaksanaan  aturan  hukum.  Oleh  karena  itu,
pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar persentase tanah yang telah bersertifikat meningkat.
Solusi  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  bisa  dilaksanakan  yaitu  melalui perbaikan  prosedur  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  yang  mana  perbaikannya bermula  dari:  1) Merencanakan  pendaftaran  bidang  tanah  yang  tidak  mahal,  cepat,  dan mudah;  2)  Melakukan  pendaftaran  yang  harus  dilaksanakan  di  wilayah  yang  sangat memerlukan 3) Pemerintah menyiapkan karyawan dan perlengkapan yang memuaskan serta menyediakan pendaftaran tanah untuk masyarakat; 4) Adanya keyakinan yang bagus dalam menangani pihak-pihak di Badan Pertanahan Nasional yang berupaya mengetahui kegunaan dalam jasa sertifikasi tanah, mengingat aduan masalah pertanahan yang menyangkut mafia tanah  dan  pihak-pihak  dari  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  belakangan  ini  belum  bisa diselesaikan;  5)  Membenahi  tata  cara  dalam  melayani  sertifikasi  tanah  dengan  benar;  6) Mensosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yakni  Badan  Pertanahan  Nasional  atau bekerja  sama  dengan  LSM  mengenai  cara  bertingkat  untuk  masyarakat  khususnya masyarakat pedesaan yang masih buta dalam prosedur kegiatan pendaftaran tanah.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan antara lain yaitu: Pertama, arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah dapat memberikan kepastian  hukum  atas  kepemilikan  bidang  tanah  masyarakat.  Sertifikat  tanah  adalah  bukti terkuat.  Pendaftaran  tanah  untuk  masyarakat  sangat  penting  alasannya  karena  agar mendapatkan  kepastian  dari  hukum.  Kepastian  hukum  adalah  perlindungan  hukum  atas perilaku  semanya  artinya  seseorang  akan  mendapatkan  hal  yang  diinginkan  dari  suatu kondisi.  Dengan  berlakunya  kepastian  hukum  masyarakat  menjadi  teratur  sehingga masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum. Sedangkan pentingnya dari pendaftaran bidang  tanah  bagi  Pemerintah  adalah  sebagai  media  informasi  kepada  pemerintah  supaya mudah  mendapatkan data  terkait  atas bidang  tanah.  Informasi  ini  berkaitan pada besaran pajak setiap tanah serta tertib administrasi pertanahan.
Kedua, faktor penyebab kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar tanahnya yaitu karena  masyarakat  tidak  memahami  arti  pentingnya  pendaftaran  tanah,  ketakutan masyarakat,  jika  kesulitan  dalam  tata  cara  mendaftarkan  tanahnya  terutama  tanah  yang dimiliki, serta ketakutan masyarakat akan biaya dalam pendaftaran tanah. Permasalahannya seluruh  warga  beranggapan  tanda  pajak  seperti  petuk  pajak  bumi,  girik,  ketitir  dan  Ipeda merupakan bukti hak atas tanah tetapi menurut hukum surat tanda pajak tersebut tidaklah bukti  hak  atas  tanah    atau  sertifikat  tanah.  Padahal  surat  tersebut  merupakan  bukti pembayaran pajak yang menginformasikan jika yang melunasi pajak yakni pihak yang nama tercatat dalam surat pajak tersebut. Beberapa permasalahan saat kegiatan pendaftaran tanah sistematik  yang  baru  pertama  kali  dilakukan  di  antaranya  yaitu  proses  dalam  pendaftaran tanah  lama,  berbelit-belit,  belum  lagi    pajak-pajak  yang  harus  di  bayarkan  oleh  pemohon, sehingga masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya.

## Daftar pustaka
Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. SASI , 27(3), 335-345.
Apriani, D. (2017). Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hubungannya dengan sistem publikasi pendaftaran tanah. UIR Law Review , 1(2), 127-136.
Saputri,  M.  A.  (2019).  Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  rangka  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  (Studi  kasus  di  desa  Kucur  kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang). ( Skripsi ) Universitas  Muhammadiyah Malang.
Anjany, D. T., Silviana, A., & Triyono, T. (2019). Arti penting pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum (Studi di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang Kota Semarang). Diponegoro Law Journal , 8(1), 173-183.
Esdarwati,  S.  (2021).  Pentingnya  kepastian  hukum  dalam  pendaftaran  tanah  sistematik lengkap (PTSL) untuk masyarakat. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia , 2(01), 41- 50.
Fahrurrahman,  A.  I.  (2020).  Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pendaftaran  tanah-tanah. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6(2), 221-229.
Hanifah,  M.  (2012).  Manfaat  pentingnya  pendaftaran  tanah  bagi  masyarakat. http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3063
Harsono, B. (1980). Beberapa analisa tentang hukum agraria. Jakarta: Esa Study Club.
Hermawan,  W.,  Hakim,  D.  B.,  &  Hutagaol,  M.  P.  (2016).  Analisis  kepuasan  masyarakat terhadap  kualitas  pelayanan  dalam  pendaftaran  tanah  pertama  kali  pada  kantor pertanahan kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen , 9(1), 65-75.
Kusuma, J. A. (2018). Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah (Studi kasus  di  kampung  Pulo,  Bekasi  Selatan).  ( Skripsi). Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia
Lubis, M. Y. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Bandung: Mandar Maju.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat tanah elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7(1), 57-67.
Muljono,  B.  E.  (2016).  Pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  melalui  pengakuan hak. Jurnal Independent , 4(1), 20-27.
Ramadhani,  R.  (2021).  Pendaftaran  tanah  sebagai  langkah  untuk  mendapatkan  kepastian hukum terhadap hak atas tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi , 2(1), 31-40.
Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti  penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 2(2), 287-306.
Silviana.  (2012).  Kajian  tentang  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  melaksanakan pendaftaran tanah. 115-120.
Silviana,  A.  (2012).  Kajian  tentang  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  melaksanakan pendaftaran tanah. Pandecta Research Law Journal, 7(1), 115-120.
Suhattanto,  M.  A.,  Sarjita,  S.,  Sukayadi,  S.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Kualitas  data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. Widya Bhumi, 1(2), 100–114.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11 Sutedi, A. (1996). Sertifikat hak atas tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Usman, M. A., Syaifullah, A., & Suharno, S. (2019).  aplikasi quick response code  (QR Code) untuk  pelayanan  pendaftaran  tanah  pertama  kali. Tunas  Agraria, 2(3),  124 – 138. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.42
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2018). Mewujudkan  sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Riau Law Journal , 5(1), 61-74.