## STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA (Studi Kasus Irwan Hayat dari Partai PKB di DAPIL III Kabupaten Sumenep)
Oleh
Dwi Listia Rika Tini 1, ,Nur Inna Alfiyah 2 ** 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep
Email: rikatini@wiraraja.ac.id , nurinna@wiraraja.ac.id **

## Abstract
The 2019 general election with an open proportional system has caused intense competition between  candidates  in  one  of  their  electoral  districts.  To  win  the  election,  legislative candidates compete with each other in one party or with candidates from other parties. This competition  resulted  in  the  candidates  competing  with  each  other  in  terms  of  strategies, tactics  and  winning  methods.  So  this  makes  a  new  phenomenon  that  occurred  during  the 2019  legislative  elections  yesterday  where  competition  between  candidates  for  one  party  is interesting to study. As was the case with Irwan Hayat, a candidate from the PKB Dapil III party,  the  Sumenep  DPRD.  Therefore,  the  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the competition between candidates from the PKB Dapil III party in Sumenep Regency is. As well as  what  strategy  is  carried  out  by  Irwan  Hayat  in  an  effort  to  win  in  the  2019  legislative elections  and  what  is  the  role  and  position  of  the  party  in  this  competition.  This  research method  uses  qualitative  methods  with  a  case  study  approach.  The  data  source  in  this  study uses primary data obtained from direct interviews with Irwan Hayat, a member of the DPRD Kab. Sumenep and the  Chairperson  of  the Sumenep Regency PKB DPC  KH. Imam Hasyim and participatory observation. The results of the study show that the strategy carried out by Irwan  Hayat,  first,  is  a  social  capital  strategy,  namely  a  person  or  figure  known  to constituents. Second, prioritizing approaches to local community leaders  and party officials starting at the RT, RW, sub-district levels and other community leaders. Third, Utilizing the mass  support  base  of  PKB  in  the  electoral  area  III,  Irwan  Hayat  even  entered  the  ranks  of party officials at the Sumenep Regency DPC level. Fourth, the populist strategy, namely work programs that are more pro-people.
Keywords : Political Strategy, Open Proportional System, DPRD, PKB

## Abstrak
Pemilihan  umum  2019  dengan  sistem  proporsional  terbuka  menyebabkan  persaingan  ketat diantara  caleg  dalam  satu  dapil  mereka.  Untuk  memenangkan  pemilu,  para  caleg  saling bersaing  satu  sama  lain  dalam  satu  partai  atau  dengan  caleg  partai  lain.  Persaingan  ini mengakibatkan  para  caleg  saling  beradu  strategi,  taktik  dan  metode  pemenangan.  Sehingga hal ini menjadikan fenomena baru yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 kemarin dimana persaingan  antar  caleg  satu  partai  menarik  untuk  dikaji  Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh Irwan  Hayat  caleg  dari  partai  PKB  Dapil  III  DPRD  Sumenep.  Maka  dari  itu,  tujuan  dalam penelitian ini ingin  mengetahui  bagaimana persaingan antar caleg dari partai  PKB Dapil  III Kabupaten  sumenep.  Serta  Strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  Irwan  Hayat  dalam  upaya pemenangan  dalam  pemilu  legislatif  2019  serta  bagaimana  peran  dan  posisi  partai  dalam persaingan  tersebut.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  Studi  Kasus.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Irwan Hayat anggota DPRD Kab. Sumenep serta Ketua  DPC  PKB  Kabupaten  Sumenep  KH.  Imam  Hasyim  dan  observasi  partisipatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  yang  dilakukan  oleh  Irwan  Hayat, pertama, strategi
sosial  kapital  yaitu person atau  figur  dikenal  oleh  konstituen. Kedua, Mengedepankan pendekatan  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat  setempat  maupun  pengurus  partai  dari  mulai tingkat  RT,  RW,  Kecamatan  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  lainnya. Ketiga, Memanfaatkan basis dukungan massa PKB di wilayah dapil III bahkan Irwan hayat masuk jajaran pengurus partai tingkat DPC Kabupaten Sumenep. Keempat, strategi populis yaitu program kerja yang lebih pro rakyat.
Kata Kunci : Strategi Politik, Sistem Proporsional Terbuka, DPRD, PKB

## 1. PENDAHULUAN
Pemilu sangat penting untuk menentukan pilihan rakyat memilih pemimpinnya. Undang-undang telah menjelaskan  tentang  fungsi  pemilu  yakni pemilihan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi dan DPRD Kabputen/Kota. Dalam ketentuan hukum, pemilu harus dilaksanakan  dengan  sistem  proposional terbuka.  Pemilu  dilaksanakan  setiap  5 tahun  sekali  sesuai ketentuan  perundang- undangan di Indonesia. Pemilu diselenggarakan  dan  diikuti  oleh  partai- partai  politik  yang  telah  terverifikasi  oleh KPU.
Sistem  pemilu  merupakan  bentuk hasil  dari  sistem  demokrasi  di  Indonesia. Partai-partai  peserta  pemilu  merupakan tonggak  penting  dalam  sistem  demokrasi negara  ini.  Hasil  internalalisasi  partai menjadi cermin gambaran sistem ekonomi dan  politik  negara  ini.  Pemilu  pada  tahun 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 dengan bersamaan pemilihan presiden.
Penyelenggaraan pemilu 2019
kemarin  diikuti  14  partai  politik  termasuk partai lokal di Nanggro Aceh Darussalam. Pemilu  tahun  2019  tidak  jauh  berbeda dengan pemilu 2014, haya saja
menggunakan  sistem  pemilihan  metode sainte-lague .
Pemilihan  umum  2019  dengan sistem proporsional  terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu,  para  caleg  saling  bersaing  satu sama  lain  dalam  satu  partai  atau  dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan  para  caleg  saling  beradu strategi,  taktik  dan  metode  pemenangan. Strategi  dan  taktik  ini  juga  di  dukung dengan  ongkos  biaya  politik  yang  besar untuk  menunjangnya.  Strategi  politik adalah  strategi  yang  digunakan  untuk mewujudkan cita-cita politik.  Tanpa strategi,  kekuasan  yang  merupakan  tujuan utama  berpolitik  tidak  akan  pernah terwujud.  Selain  itu  untuk  memenangkan pertarungan  pemilu  khususnya  DPR  dan DPRD  perlu  adanya  konsolidasi  sebagai tahapan dari strategi.
Informasi mengenai persaingan antar  caleg  dalam  satu  partai  justru dituturkan  dari  caleg  itu  sendiri  dan  juga pengurus partai. Sehingga hal ini menjadikan  fenomena  baru  yang  terjadi selama  pemilu  legislatif  2019  kemarin
dimana  persaingan  antar  caleg  satu  partai menarik  untuk  dikaji.  Untuk  itu  dalam penelitian  ini,  kami  ingin  mengetahui bagaimana  persaingan  antar  caleg  dari partai  PKB  di  DPRD  Sumenep,  Dapil  III Kabupaten  sumenep.  Strategi  apa  yang dilakukan dalam upaya pemenangan caleg dalam  pemilu legislatif  2019  serta bagaimana  peran  dan  posisi  partai  dalam persaingan tersebut.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
2.1.1. Sistem Pemilu Proporsional

## Terbuka
Pada  tahun  2008,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  telah  dua  kali melontarkan gagasan segar dengan mengusulkan  penghapusan  sistem  nomor urut calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu  2009.  Gagasan  Presiden  SBY  ini menunjukkan sikap serius Presiden terhadap  soal  yang  sangat  memengaruhi wajah  parlemen  Indonesia  kedepannya. RUU  di  bidang  politik  diajukan  oleh pemerintah  dan  dibahas  di  DPR.  Benar saja,  sebagaimana  diketahui  sekarang, bahwa Indonesia akhirnya memilih mengunakan  sistem  Pemilu  proporsional. Dalam  dua  UU  Pemilu  terakhir  yaitu  UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008,  sepakat  dipilih  sistem  proporsional terbuka  yakni  sebuah  sistem  dimana penetapan calegnya berdasarkan mekanisme  suara  terbanyak.  Maknanya
adalah  bahwa  pemilih  diberikan  pilihan yang langsung kepada calon wakil mereka untuk  duduk  di  DPR  atau  DPRD.  Sistem ini  digunakan  sejak  Pemilu  2009,  setelah sebelumnya  pasal  yang  mengatur  sistem proporsional  tertutup  berdasarkan  nomor urut  dalam  Undang-undang  Nomor  10 Tahun
2008
melalui judicial review dinyatakan  tidak  berlaku  oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Khusus  terhadap  sistem  Pemilu untuk  memilih  anggota  DPR  dan  DPRD, maka upaya meningkatkan derajat keterwakilan semakin menemukan bentuknya.  Para  wakil  rakyat  semakin memiliki  hubungan  yang  erat  dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas para wakil semakin nyata. Akibat yang muncul, para  rakyat  yang  diwakili  dapat  menuntut kepada  para  wakilnya  untuk  melakukan yang  terbaik  untuk  rakyat.  Jika  hal  itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada Pemilu berikutnya  untuk  tidak  dipilih  kembali. Upaya  menciptakan  sistem  Pemilu  yang menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan  memiliki  derajat  keterwakilan  yang tinggi  adalah  sebuah  keniscayaan  bagi penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia sebagai sebuah negara demokratis.
Dari  sini  pula  muncul  kader-kader instan  berlimpah  uang  dan  popularitas yang  ikut  bertarung  mengharap  simpati rakyat. Potensi pelanggaran
beriklan, money  politic ,  dan  cara-cara berpolitik  dan  berkampanye  yang  kurang mendidik diprediksi akan banyak mewarnai  pesta  Pemilu.  Tampaknya berkah  demokrasi  sebagai  penerapan sistem  proporsional  terbuka  dengan  suara terbanyak  tidak  signifikan  berkontribusi menghasilkan anggota parlemen berkualitas.  Namun,  sistem  yang  sedang digagas  ini  bisa  disebut  sebagai  bentuk respons atas kekecewaan banyak kalangan,  yang  dalam  Pemilu  2004 mendapat  suara  terbanyak  ternyata  tidak bisa duduk di legislatif.
Dalam  sistem  proporsional  terbuka mendorong  para  kandidat  yang  maju menjadi  caleg  harus  bekerja  lebih  keras untuk memperebutkan kursi dewan. Dengan sistem ini caleg, yang populis dan banyak  uang  sekalipun  belum  tentu  bisa terpilih.  Sistem  proporsional  terbuka  juga dianggap  dapat  membuat  internal  partai tak solid karena para caleg intrapartai juga saling  berkompetisi  ketat  satu  sama  lain. Berbeda  dengan  sistem  proporsional tertutup  yang  mensyaratkan  akumulasi suara  partai  dalam  satu  daerah  pemilihan, lalu  dibagi  angka  minimal  untuk  satu kursi,  lalu  akumulai  kursi  yang  diperoleh lalu akan dibagi berdasar nomor urut caleg yang  ditentukan  parpol.  Sedangkan  dalam sistem  proporsional  terbuka,  setiap  caleg dengan  suara  terbanyak  dan  memenuhi syarat  mendapatkan  satu  kursi,  akan
otomatis  terpilih  walau  berada  di  nomor urut berapapun.
Ada  banyak  manfaat  yang  bisa diambil  dari  gagasan  menerapkan  sistem pemilu  legislatif  dengan  menggunakan model  proporsional  terbuka  (Jamaluddin, 2022). Pertama, mendekatkan  wakil rakyat  dengan  konstituen.  Dengan  sistem ini,  diharapkan  mendapatkan  wakil  rakyat yang sesuai pilihan hati nurani rakyat. Kita melihat komunikasi antara anggota legislatif  dan  rakyat  di  tingkat  bawah masih  sering  terjadi  kesenjangan  karena mereka tidak memiliki kedekatan hubungan personal.
Kedua ,  kader  akar  rumput  atau tokoh  populer  akan  memiliki  peluang terpilih.  Kader  akar  rumput  terbentuk karena  dia  banyak  turun  dan  dikenal konstituennya.  Karena  dia  banyak  turun, dia akan lebih optimal menjalankan fungsi agregasi  kepentingan  masyarakat  dan representasi politik masyarakat. Kebalikan dari  kader  akar  rumput  adalah  kader 'jenggot'.  Seperti  namanya,  kader  jenggot adalah  kader  yang  mengakar  ke  atas. Kader semacam ini mengandalkan eksistensinya  dari  kedekatan  dengan jajaran pimpinan partai semata.
Ketiga, model baru ini bisa menghindarkan  dari  praktik  KKN  di internal  partai,  di  mana  tradisi  yang  kita lihat,  hanya  orang  yang  ada  di  lingkaran kekuasaan  partai,  atau  yang  memiliki
hubungan  dekat  dengan  elite  partai  yang bisa  mendapatkan  nomor  urut  teratas dalam  pencalonan  legislatif.  Keempat, menghindari  terjadinya  oligarki  dalam partai politik.
Kelemahan sistem ini adalah timbulnya  citra  buruk  bagi  perkembangan partai,  karena  seperti  yang  terlihat sekarang,  banyak  anggota  legislatif  yang duduk  di  DPR/DPRD  atas  penunjukan elite partai, bukan atas kemauan konstituennya.  Faktor  ini  pula  yang menyebabkan  ketidakpuasan  kader  partai sehingga  memunculkan  resistensi  yang tinggi. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan  baru,  kader  yang  tidak  puas dengan partainya mendirikan partai baru.
Kelemahan  lain  adalah  orang-orang yang  populer  seperti  selebritis  memiliki peluang  besar  untuk  dipilih  rakyat  meski tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas.  Namun,  masalah  ini  bisa diatasi  selama  kader  populer  ini  diberi ruang  gerak  yang  lebih  luas  untuk meningkatkan intelektual dan wawasannya di  bidang  yang  digeluti.  Disamping  itu, untuk  memperkuat  kapabilitas  anggota parlemen, mereka bisa disediakan tim ahli untuk setiap anggota.
Tantangan-tantangan  dalam  Sistem Proporsional Terbuka yakni :
1. Kompetisi interparty dan
intraparty lebih tajam, biaya kampanye  tinggi,  ongkos  politik
mahal, money  politics ,  dan black campaign.
2. Kompetisi makin individual, liberalisasi persaingan, konflik horisontal.
3. Partai  politik  kurang  berperan, deparpolisasi, era konsultan politik.
4. Kurang bersahabat dengan perempuan,  kandidat  minoritas, kelompok  marginal,  dan  kandidat miskin political capital , aristokratisasi politik.
5. Mendorong  pragmatisme  politik, uang mengalahkan ideologi, materialisme politik.
Terlalu banyak pilihan, terlalu sedikit  informasi  dan  interaksi,  jalan pintas  tradisional,  transaksional,  atau abstain

## 2.2. Strategi Politik
Strategi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah merupakan perencanaan  yang  cermat  yang  disusun dan dilaksanakan oleh tim kampanye yang memiliki  tujuan  mencapai  kemenangan atas  sasaran  yang  ditentukan  dalam pilkada.  Sasaran  merupakan  apa  yang ingin  dicapai  oleh  kandidat  dan  tim kampanye  dalam  hal  ini  adalah  target dukungan  pemilihan  yang  diwujudkan dalam  pemberian  suara  kepada  kandidat tersebut.  Ruang  lingkup  pembahasan strategi  tak  sebatas  pada  tatanan  konsep atau  rencana,  namun  yang  terpenting
adalah  bagaimana  kandidat  dan  tim kampanye tersebut
mengimplementasikannya di lapangan. Kampanye berusaha untuk mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. Untuk meraih sebanyak mungkin pemilih, menurut Peter Schroder  kandidat  perlu  melakukan  smart campaign  atau  setidaknya  memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Schroder, 2010) : 1. Model  kampanye  terbaik  adalah sepanjang usia. Asumsinya adalah menjadi orang  baik,  sehingga  orang  tersebut  akan dipercaya ketika membutuhkan dukungan. 2. Kampanye terbaik adalah mengemukakan  citra  sosial  dan  figur  diri di  depan  publik.  Dengan  demikian  publik akan mengerti karakter orang tersebut dan jika perlu sampai sedetil-detilnya 3. Praktik  kampanye  terbaik  adalah jika  melalui  inducement  atau  bujukan yang dapat ditempuh dengan menyampaikan  gagasan  dari  orang  ke orang  atau  dari  rumah  ke  rumah.  Cara  ini harus diimbangi dengan penguatan strategi serta rasionalisasi.
Dalam  merumuskan  strategi,  Sun Tzu  menjelaskan  bahwa  dalam  pemilihan strategi  harus  ada  hal-hal  tertentu  yang diprioritaskan,  selanjutnya  ia  berpendapat bentuk yang lain dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, kemudian  yang  terbaik  berikutnya  adalah
menghancurkan  aliansi  lawan,  berikutnya adalah menyerang tentara lawan, sedangkan  yang  paling  buruk  adalah menduduki  kota-kota  yang  dibentengi lawan  (Schroder,  2010).  Untuk  dapat menyerang  lawan,  maka  strategi  lawan tersebut  harus  dapat  dikenali  terlebih dahulu.  Oleh  karena  itu  pengenalan  atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengenali lawan.
Penyerangan  strategi  lawan  berarti secara terus menerus mengganggu jalannya  pelaksanaan  strategi  lawan, sehingga  lawan  tidak  bisa  merealisasikan strateginya.  Dalam  sepak  bola  hal  ini dikenal dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan  pola  permainan  tidak  dapat dibangun. Yang  termasuk  strategi  ofensif adalah  strategi  memperluas  pasar  dan strategi  menembus  pasar.  Pada  dasarnya, semua strategi ofensif yang diteapkan saat kampanye  pemilu  harus  menampilkan perbedaan  yang  jelas  dan  menarik  antara kita  dan  partai-partai  pesaing  yang  ingin kita  ambil  alih  pemilihnya.  Di  dalam strategi  ofensif  yang  digunakan  untuk mengimplementasikan  politik  yang  harus dijual  atau  ditampilkan  adalah  perbedaan terhadap  keadaan  yang  berlaku  saat  itu serta  keuntungan-leuntungan  yang  dapat diharapkan daripadanya.
Strategi  defensif  menurut  Peter Schroder  akan  muncul  ke  permukaan, misalnya  apabila  partai  pemerintah  atau
koalisi  pemerintahan  yang  terdiri  atas beberapa  partai  ingin  mempertahankan mayoritasnya  atau  apabila  pangsa  pasar ingin  dipertahankan.  Selain  itu  strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak keuntungan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Moleong (Moleong, 2011) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-  kata  lisan  dari orang–orang  yang  perilakunya  dapat diamati  oleh  peneliti.  Sedangkan  Menurut Tohirin  penelitian  kualitatif  merupakan “penelitian  yang  berupaya  membangun pandangan orang  yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik  (menyeluruh  dan  mendalam)  dan rumit  (Tohirin,  2011).  Prof.  Dr.  Sugiyono menjelaskan  pengertian  metode  penelitian kualitatif  sebagai  berikut  (Sugiyono, 2017):
Metode  penelitian  kualitatif  adalah metode penelitian yang  berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi.
Selain itu, Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati  mengatakan,  metode  penelitian kualitatif  ditujukan  untuk penelitian  yang bersifat  mengamati  kasus  (R  Indrawan, 2016).  Dengan  demikian  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang bersifat  studi  kasus  karena  sesuai  dengan masalah  yang  dilihat,  dan  peneliti  akan mendeskriosikan  bagaimana  persaingan antar  caleg  dari  partai  PKB  di  DPRD Sumenep,  Dapil  III  Kabupaten  sumenep. Strategi  apa  yang  dilakukan  dalam  upaya pemenangan caleg dalam pemilu legislatif 2019  serta  bagaimana  peran  dan  posisi partai dalam persaingan tersebut

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan  Dapil  III  dan  Tingkat Persaingan Antar Caleg
Sistem  pemilu  di  Indonesia  yang menganut  sistem  pemilu  proporsional terbuka,  persaingan  antar  calon  legislatif anggota  DPRD  semakin  ketat.  Tidak hanya  terjadi  antar  individu  dalam  suatu partai  dengan  individu  dari  partai  lain, melainkan persingan antar individu sesama partai juga sangat ketat. Penentuan caleg  yang  lolos  dalam  satu  partai  bukan
lagi  ditentukan  oleh  nomor  urut  caleg, dimana sistem proporsional tertutup sebelumnya  ditentukan  oleh  norom  urut topi dan sepatu, semakin awal nomor urut maka semakin besar peluang lolos sebagai caleg.  Sedangkan  di  sistem  proporsiaonal terbuka  saat  ini,  yang  menentukan  adalah suara  terbanyak  yang  diraih  oleh  caleg tersebut.
Dalam  penelitian  yang  akan  kami lakukan,  kami  akan  meneliti  tentang
persaingan  antar  caleg  dari  partai  PKB  di DPRD  Sumenep,  Dapil  III  Kabupaten Sumenep
Pada  pemilihan  umum  legislative periode  2019-2024  Kabupaten  Sumenep, PKB menjadi pemenang dengan memperoleh  kursi  terbanyak  yakni  10 kursi, Salah satu caleg dari PKB yang kita wawancarai  adalah  Irwan  Hayat  (Madura, 2019). Berikut ini adalah hasil perhitungan suara pada Dapil III Rekapitulasi Suara pada Dapil III DPRD Kab. Sumenep Data Suara Sah dan Tidak Sah Guluk- Guluk Ganding  Pragaan 1.  Jumlah  sekuruh Suara Sah 34.904 23.808 46.967 2.  Jumlah Suara Tidak Sah 1.197 1.477 1.578 3.  Jumlah  Seluruh Suara  Sah  dan Tidak Sah 36.101 25.288 48.533
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Sumenep, data diolah
Perolehan Seluruh Partai pada Dapil III DPRD Kab. Sumenep
Nama Partai Guluk- Guluk Ganding  Pragaan 1. Partai Berkarya 62 73 247 2. Partau Keadilan Sejahtera 56 79 92 3. Partai Kebangkitan Bangsa 221 510 663 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 306 388 317 5. PDIP 21 335 778 6. Partai Golongan Karya 25 79 49 7. Partai Nasdem 82 113 36
8. Partai Gerakan perubahan Indonesia 2 25 12 9. PPI 5 7 9 10.  PPP 77 149 314 11.  PAN 419 233 123 12 Partai Hati Nurani Rakyat 35 53 367 13.  Partai Demokrat 102 543 365 14.  Partai Bulan Bintang 16 18 18 15 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 14 13 9
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep, data diolah
Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat dilihat  perolehan  suara  terbanyak  Partai pada  Dapil  III  adalah  Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB)  dengan  jumlah  sebanyak 1.334,  mengigat  3  daerah  tersebut  basis kuasa  pesantrean.  Maka  dari  itu  banyak
calon  anggota  DPRD  yang  berbondong- bondong  berangkat  dari  partai  PKB, sehingga  Dapil  III  memliki  7  calon anggota DPRD. Berikut nama-nama calon anggota  DPRD  Dapil  III  dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

## Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dari PKB
Nama Calon  Gul uk- Gul uk Gandin g Praga an Jumlah akhir 1  Muhammad Hasan  Abdul Hamid 228 248 319 795 2  h.
Abrori, S.Ag, MM 279 216 4.995 5.490 3  Fifi  Sofiyati Afifiah, S.Pdi 63 90 2.593 2.746 4  Ahmad Naufil MS 399 4.810 708 5.917 5  Tin Mayyah 84 239 60 383 6  Maimunah 14 19 4 37 7  Irwan  Hayat, S.HI 5.27 5 930 342 6.547
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep, data diolah
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa suara  terbanyak  jatuh  pada  nomer  urut  7 yaitu Irwan Hayat dengan perolehan suara 6.547  suara  se  Dapil  III.  Dari  hal  tersebut menandakan  bahwasanya  saat  ini  dengan sistem pemilu proporsional terbuka masyarakat  melihat  figur  yang  dipilih bukan berdasarkan nomer urut pada partai. Sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti ingin  melihat  bagaimana  strategi  irwan hayat  dalam  memperoleh  kemenangan dalam  satu  partai  dengan  sistem  pemilu proporsional terbuka.
Irwan  Hayat  mulai  aktif  menjadi anggota  parpol  PKB  sejak  mulai  tahun 2007, sekarang menjabat sebagai Sekretaris  Fraksi  PKB  DPRD  Sumenep. Sejak  muda  beliau  sudah  aktif  diberbagai organisasi,  sehingga  pada  tahun  2019 mencalonkan dirinya menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019- 2024  dan  akhirnya  terpilih  menjadi anggota  DPRD,  bahkan  saat  ini  beliau dipercaya  menakhodai  Dewan  Koordinasi Cabang  (DKC)  Garda  Bangsa  periode 2021-2026.
Strategi  Pemenangan  Caleg  dan  Posisi serta Peran Pengurus Partai
Irwan  Hayat  mulai  aktif  menjadi anggota  parpol  PKB  sejak  mulai  tahun 2007, sekarang menjabat sebagai Sekretaris  Fraksi  PKB  DPRD  Sumenep. Sejak  muda  beliau  sudah  aktif  diberbagai organisasi,  sehingga  pada  tahun  2019
mencalonkan dirinya menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019- 2024  dan  akhirnya  terpilih  menjadi anggota  DPRD,  bahkan  saat  ini  beliau dipercaya  menakhodai  Dewan  Koordinasi Cabang  (DKC)  Garda  Bangsa  periode 2021-2026 (Faishal, 2021).
Irwan Hayat bisa dibilang memiliki strategi  yang  bagus  dalam  mencalonkan diri  menjadi  anggota  DPRD.  Sebelum terpilih  menjadi  anggota  DPRD  periode 2019-2024, dia sudah pernah mencalonkan dirinya  pada  periode  2014-2019  namun tidak  terpilih  karena  menyadari  namanya belum  banyak  dikenal  orang.  Hal  itu bukanlah sebuah kegagalan namun merupakan  salah  satu  bentuk  dari  strategi irwan  untuk  menghadapi  pemilu  pada tahun  2019.  Pada  pemilu  tahun  2014  dia hanya ingin memunculkan namanya terlebih dahulu untuk mendongkrak popularitasnya  agar  pada  pemilu  2019 nama  dia  sudah  mulai  banyak  dikenal. Benar saja, strateginya  memang jitu.  Pada pemilu  tahun  2019,  dia  salah  satu  yang terpilih menjadi anggota DPRD dari partai PKB.
Dalam  upayanya mendongkrak suara  dalam  pemilu  tahun  2019,  Irwan Hayat tidak hanya mengandalkan posisinya  sebagai  Sekretaris  PKB.  Dia mempunyai  beberapa  strategi  politik  yang dicanangkan  pada  saat  kampanye,  antara lain :
1. Mengedepankan pendekatan kepada  tokoh-tokoh  masyarakat  setempat maupun pengurus partai dari mulai tingkat RT,  RW,  Kecamatan  dan  tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
2. Memanfaatkan basis dukungan massa PDIP di wilayah dapil khususnya di Ganding, guluk-guluk dan paragaan sebagai basis kuat tradisional PKB. 3. Memanfaatkan pemuda dan mahasiswa  sebagai  agen  marketingnya karena beliau aktif di organisasi PMII
4. Mengedepankan  prestasi  dirinya sebagai caleg incumbent serta bekerjasama dengan caleg di level kabupaten.
Dilihat dari strategi yang diterapkannya, caleg tersebut menunjukkan  dirinya  merupakan  seorang politisi  kawakan.  Ia  memahami  kondisi dapilnya  dan  bagaimana  pemetaan  untuk meraih suara di dapilnya sendiri.
Dalam hal mengedepankan pendekatan  tokoh,  masyarakat  di  dapil  III yang  merupakan  masyarakat  sub-urban dengan  mayoritas  masyarakat  tani  di pedesaan yang masih mengedepankan pola relasi  patronase,  masih  mempercayai pengaruh  dari  ketokohan  baik  itu  dari pemimpin  pemerintahan  maupun  pemuka masyarakat  dan  pemuka  agama.  Dengan melakukan  pendekatan  tokoh  ini,  caleg secara minimal telah menabung popularitas kepada masyarakat di dapilnya.  Pola  pendekatan  kepada  tokoh-
tokoh masyarakat ini tidak hanya digunakan oleh Irwan Hayat sebagai salah satu caleg, melainkan oleh caleg lainnya di wilayah yang berbeda.
Pola pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat ini menegaskan bahwa struktur  sosial  dan  sistem  elit  dalam masyarakat  masih  berlaku  khususnya  di wilayah  masyarakat  dengan  pola  sub- urban. Kemungkinan meraih suara dengan cara-cara  pendekatan  ketokohan  akan sangat  menguntungkan  dan  memudahkan caleg untuk berkampanye. Hal ini menunjukkan sekalipun masyarakat dianggap  sudah  menjadi  pemilih  rasional, pola-pola pemilih konvensional masih bisa ditemui  di  Indonesia  dengan  kategori wilayah pemilihan tertentu khususnya sub- urban.
Di  beberapa  wilayah  sub-urban  di Indonesia juga dikenal sebagai basis massa dari partai-partai tertentu khususnya partai yang  sudah  lama  berdiri,  yakni  PDI,  PPP, PKB  dan  Golkar.  Di  dapil  3  sendiri,  Kab. Sumenep  merupakan  basis  suara  kuat untuk PKB karena mayoritas dapil 3 basis agama. Kepiawaian membaca basis massa partai  bagi  caleg  merupakan  kemampuan pemetaan  yang  cukup  penting.  Hal  ini dibuktikan  oleh    dengan  hanya  memilih  3 wilayah  strategis  dalam  dapilnya  yang merupakan  basis  massa  kuat  dari  PKB, yakni  Ganding  dan  Guluk-guluk.  Diakui oleh Irwan Hayat, hanya dengan
menguasai 2 wilayah tersebut, kemungkinan suara cukup untuk meloloskannya  ke  DPRD  Kabupaten Sumenep.  Prestasi  yang  membanggakan bagi  Irwan  Hayat,  bahwa  ia  satu  dari beberapa  caleg  yang  langsung  dinyatakan lolos secara murni ke DPRD dengan suara spesifik  atas  namanya  alias  bukan  suara partai.
Menguasai wilayah tempat tinggalnya di Guluk-Guluk merupakan hal utama  yang ia kejar, meskipun persaingan dengan  PPP  cukup  sengit  namun  ia berhasil  memenangkan  perolahan  suara untuk  namanya  di  wilayah  Guluk-Guluk. Sementara untuk wilayah Ganding merupakan  basis  tradisional  PKB  karena basis  pesantren.  Di  wilayah  ini,  siapapun calegnya  masyarakat  dipastikan  akan memilih PKB
Kemampuan  pemetaan  suara  dan mengelola  basis  massa  menjadi  salah  satu strategi  yang  cukup  efektif  untuk  meraih suara,  ditambah  dengan  kondisi  bahwa basis  merespon  dengan  baik  kampanye dan sosialisasi  yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan  bahwa  caleg  tersbut  sudah melakukan tahap segmenting dengan baik, dengan  memahami  dan  mengidentifikasi kelompok masyarakat.
Kemampuan mengidentifikasi kelompok  masyarakat  ini  ia  terapkan  juga dalam  meraih  simpati  dan  dukungan  dari pemuda sebagai kelompok pemilih pemula
yang  jumlahnya  cukup  signifikan,  Irwan Hayat  melakukan  diskusi-diskusi  kritis seputar  kondisi  sosial  dan  politik.  Lain halnya  dengan  pemuda,  yang  irwan  hayat lakukan adalah pendekatan dengan aktivitas-aktivitas kepemudaan seperti seni dan olahraga dengan memanfaatkan pengurus  partai  di  tingkat  desa  sebagai agen  pelaksana.  Jadi  yang  ia  lakukan benar-benar memperhatikan detil konfigurasi masyarakat pemilih di dapilnya dengan membedakan pendekatan kepada mahasiswa dan pemuda. Organisasi  Alumni  pesantren    pun  ia tempatkan  juga  sebagai  Tim  Sukses internal dan eksternalnya beberapa pengurus  partai.  Proporsi  tim  sukses selama  kampanye  kisaran  70%  dengan loyalis  dan  30%  dengan  simpatisan lainnya.
Personal  branding yang  dilakukan oleh  irwan  hayat  cukup  efektif  dan memang  dilakukan  dalam  kurun  waktu yang cukup lama sejak pemilu 2004. Irwan Hayat  ternyata  sudah  menabung  suara sejak  menjadi  anggota  DPRD  periode sebelumnya  dengan  selalu  mendatangi konstituennya  saat  reses  anggota  dewan yang biasanya digelar selama 3 kali dalam setahun.  Melalui  reses,  ia  mendatangi konstituennya  langsung  dan  membagikan nomor telpon, sms dan bbm atau datang ke rumah.  Di  rumahnya  pun,  ia  menerima pengaduan  dan  aspirasi  masyarakat  2  kali
dalam sebulan untuk diminta memperjuangkan program kebijakan.
Dengan  cara  seperti  ini,  ia  dapat mengkalkulasi  secara  bersih  perolehan suara  yang  diterimanya  dengan  cara  tetap menjaga basis dukungan dan kesolidan tim yang  ia  miliki.  Meskipun  dalam  beberapa kesempatan,  ia  menuturkan  ada  juga  tim sukses yang membelot.
Dalam  kampanye  pemilu  legislatif lalu,  yang  paling  mudah  adalah  membuat paket  calon  dari  mulai  DPR  RI,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota. Dalam  hal  ini,  kerjasama  paket  calon  ia lakukan dengan caleg dari DPRD Kabupaten.  Sistem  kerjasama  paket  ini yang biasanya muncul praktik ‘selingkuh’ yang  dilakukan  oleh  tim  sukses.  Irwan Hayat  mengatakan  bahwa  ada  tim  sukses yang membelot ke caleg lain selain dirinya namun  masih  satu  paket  dengan  caleg kabupaten,  atau  tim  sukses  dari  caleg kabupaten  lainnya  mengajak  kerjasama dengan timnya yang bukan satu paket. Jadi tim  sukses  bisa  saja  membelot  tapi  bukan membelot ke partai  lain,  melainkan hanya berpindah ke caleg lainnya.
Menurut  penuturan  ketua  DPC  PKB KH.  Imam  Hasyim,  hal  ini  bisa  jadi disebabkan  oleh  jumlah  honor  yang berbeda,  sementara  tim  sukses  yang berasal  dari  struktur  partai  merasa  tidak masalah  karena  yang  penting  adalah membesarkan  partai  itu  sendiri,  sehingga
pengurus  partai  tidak  merasa  perlu  untuk menjadi  arbitur.  Selain  itu,  sulit  dirasa sulit bagi pengurus partai untuk menetapkan  sanksi  bagi  caleg  yang menyerobot wilayah  caleg lainnya dengan alasan sistem pemilu  proporsional  terbuka mau tidak mau memang tingkat kompetisinya tinggi.
Dalam kewajibannya sebagai pengurus,  partai  hanya  mempersiapan bantuan atribut kampanye seperti bendera, kaos  maupun  kalender  berlambang  partai bagi  para  caleg.  Selain  itu  mengatur jadwal  kampanye  partai  di  setiap  daerah, yang  artinya  partai  tidak  menjadwalkan kampanye  spesifik  untuk  caleg  tertentu melainkan  untuk  semua  caleg  di  PKB dalam  satu  wilayah  dapil  yang  sama dengan  alasan  efektivitas  waktu  dan efisiensi  dana.  Hal  lain  yang  disiapkan partai  adalah saksi  yang  merupakan ujung tombak  partai,  sekalipun  pendanaan  saksi ada juga yang ditanggung lebih besar oleh caleg.
Menurut  Imam  Hasyim,  pemilu tahun  2019  menjadi  lebih  sulit  karena persaingan sudah terjadi antar caleg dalam satu partai. Upaya merebut suara dari basis massa partai lain menjadi tidak fokus.
Beberapa  kesamaan  pandangan  baik dari  caleg  maupun  pengurus  partai, mengenai  persaingan  antar  caleg  dalam satu partai yakni penilaian terhadap sistem pemilu  proporsional  terbuka  yang  dirasa
kurang  baik  karena  usaha  meningkatkan suara  partai  menjadi  lebih  sulit  akibat adanya  persaingan  antar  caleg  yang  bisa berujung  konflik.  Keduanya  memberikan saran bahwa sistem pemilu diubah menjadi seperti  pada  pemilu  tahun  2009  dengan sistem proporsional tertutup.
Menarik  bahwa  di  satu  sisi,  caleg berkeberatan dengan sistem suara terbanyak  karena  akan  menghasilkan pertarungan  internal  partai.  Alasan  lain bahwa dengan sistem nomor urut, loyalitas kader  partai  lebih  teruji,  dimana  hanya kader-kader  yang  dianggap  loyal  dan berkualitas oleh partai yang akan ditempatkan  di  nomor  urut  paling  awal. Artinya ada ketidaksiapan dan keengganan caleg  untuk  bersaing  secara  terbuka dengan  caleg  lainnya  yang  bukan  berasal dari  kader  loyal  PKB  dan  mengganggap idealnya  pertandingan  atau  persaingan suara  adalah  persaingan  eksternal  dengan partai  yang  lain  bukan  dengan  sesama internal partai.
Disisi  lain,  baik  caleg  maupun pengurus  partai  mengungkapkan  bahwa meskipun  terjadi  persaingan  sesama  caleg satu partai yang penting adalah silaturahmi dengan  pengurus  partai  dan  kerjasama untuk  tidak  mengambil  wilayah  caleg lainnya.  Hal  ini  dikatakan  lebih  baik karena semua caleg bergerak untuk meraih suara masyarakat dan sama-sama membesarkan suara partai. Bahkan
menurut  penuturan  Imam  Hasyim,  yang terpenting  adalah  mengedepankan  poin- poin keunggulan PKB sebagai partai  yang pro  rakyat  dan  basis  agama.  Adanya perasaan  tanggungjawab  bersama  untuk membesarkan  suara  partai  menjadi  salah satu  alasan  penting,  utamanya  bagi  para pengurus  DPC  untuk  bisa  meraih  suara signifikan di level kabupaten/kota.
Jadi  dapat  dilihat  bahwa  ada perbedaan cara pandang dan cara menyikapi  persaingan  antar  caleg  dalam satu  partai  yang  sama.  Khususnya  dalam penelitian  ini,  PKB  memang  memiliki sistem  kepanutan  yang  khas  yang  sangat struktural untuk membesarkan suara partainya terlepas dari siapa calegnya yang akan  duduk  di  kursi  parlemen.  Hal  ini terlihat dari cara berpikir tentang kemenangan  partai  baik  yang  diungkap oleh  tim  sukses  maupun  yang  diungkap oleh  caleg.  Bagi  mereka,  doktrin  utama adalah memenangkan suara PKB sebanyak-banyaknya  dan  semua  elemen PKB turun tangan untuk meraih suara.
Sementara  dalam  cara  pandang individu,  hal  ini  justru  bertentangan.  Ada kecemburuan  yang  jelas  yang  dilontarkan oleh  narasumber  yang  merasa  sudah menjadi  kader  yang  loyal  terhadap  partai, terbukti  bahwa  keterlibatannya  dengan partai  sudah  aktif  sejak  tahun  2007. Sebagai  individu,  persaingan  sistem  suara terbanyak (proporsional terbuka)
Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Pengurus Partai Caleg satu partai Caleg Partai Lain
mengecilkan  peluang  kader  yang  loyal untuk  bisa  lolos  sebagai  anggota  dewan. Berbanding  lurus  dengan  kondisi  pemilih saat ini yang cenderung pragmatis dimana secara  kultur  masyarakat  mengharapkan pemberian  langsung  dari  caleg  dan tantangan  terberat  bahwa  caleg  pun  tidak bisa  menyalahkan  kondisi  masyarakat yang  sudah  terlanjur  pragmatis.  Sehingga caleg  dituntut  untuk  bekerja  ekstra  untuk
dapat  meraih  suara. Namun  dalam hal  ini, Irwan  Hayat  sebagai  caleg incumbent memang  memiliki  keunggulan  baik  dari segi personal  branding yang  sudah  ia ciptakan  sejak  lama  maupun  pengalaman yang mengajarinya kemampuan menganalisis  dan  mengolah  pemetaan basis suara sehingga masih bisa mengungguli
caleg lainnya.

## Gambar. Relasi Aktor Intermediary dalam Pemilu
Korelasi  Caleg  setelah  terpilihnya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah.  Setelah  proses  pemilihan  calon legislative  (caleg)  Kabupaten  Sumenep
periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan KPU Sumenep nomor 1468/HK.03.1-Kpt/3529/KPU- Kab/VII/2019, Anggota DPRD Sumenep 2019-2024 dari  masing-masing
daerah  pemilihan  (dapil)  adalah  sebagai berikut (Madura, 2019):
Dapil I
1. Herman Dali Kusuma (PKB)
2. Nurussalam (Gerindra)
3. Nia Kurnia (PDI-P)
4. Akis Jasuli (Nasdem)
5. Wiwid Harto Yudanto (PKS)
6. Mohammad Yusuf (PKS)
7. H. Latib (PPP)
8. Musahwi (PAN)
9. Nur Aini (Demokrat)
Dapil 2
1. Fadli Oktaviari (PKB)
2. Jubriyanto (Gerindra)
3. Holik (Gerindra)
4. Dekky Purwanto (PDI-P)
5. H. Subaidi (PPP)
6. Faisal Muhlis (PAN)
7. Arfian Mukhlas (Demokrat)

## Dapil 3
1. Irwan Hayat (PKB)
2. Ach. Naufil MS (PKB)
3. Ahmad Suwaifi Qayyum (Gerindra)
4. K. Ahmad Salim (PPP)
5. Siti Hosna (PAN)
6. M. Ramzi (Hanura)
7. Akhmas Jasuli (Demokrat)
Dapil 4
1. H. Abdul Hamid Alimunir (PKB)
2. Syaiful Hasan (Gerindra)
3. H. Zainal (PDI-P)
4. Rozah Ardhi Kautsar (Nasdem)
5. Kh. Syaiful Bahri (PPP)
6. Agus Rahman Budiharto (PAN)
7. Indra Wahyudi (Demokrat)
Dapil 5
1. M. Muhri (PKB)
2. Samioeddin (PKB)
3. Suroyo (Gerindra)
4. Umar (PDI-P)
5. Juhari (PPP)
6. Gunaifi Syarif Arrodhy (PAN)
7. Melly Sufianti (Hanura)
8. H. Masdawi (Demokrat)
Dapil 6
1. Abu Hasan (PKB)
2. H. Dulsiam (PKB)
3. Musta’em (Nasdem)
4. M. Syukri (PPP)
5. Suhariono (PAN)
6. Mohammad Hanafi (Demokrat)
7. Badrul Aini (PBB)
Dapil 7
1. H. Risnawi (PKB)
2. Darul Hasyim Fath (PDI-P)
3. H. Mas’ud Ali (PPP)
4. Saefudin (Hanura)
5. Ahmad Zainurrahman (Demokrat)
Dari data tersebut dapat digambarkan bahwasanya formasi kemenangan  calon  legislative  periode 2019-2024 di Kabupaten Sumenep banyak di  dominasi  oleh  Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB).  Hasilnya,  PKB  menjadi pemenang  dengan  memperoleh  kursi terbanyak  yakni  10  kursi,  disusul  PPP  7 kursi, Demokrat 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN  6  kursi,  dan  PDI-P  dengan  5  kursi. Kemudian  Partai  Hanura  mendapatkan  3 kursi,  Nasdem  3  kursi,  PKS  2  kursi,  dan PBB 1 kursi. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun calegnya akan dapat memenangkan  pemilihan  apabila  berasal dari  PKB  karena  PKB  menjadi  partai dominasi pilihan rakyat Kabupaten Sumenep
Partai politik merupakan sarana, alat atau  wadah  bagi  masyarakat  untuk menyampaikan  aspirasinya.  Dari  sini partai  politik  dapat  disebut  political linkage yakni penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Banyak partai
politik  yang  berlomba-lomba  mencari simpati masyarakat agar mendapat dukungan  dari  masyarakat,  terlebih  dalam proses  pemilihan  umum  baik  tingkat legislative maupun eksecutive. Kondisi ini menjadikan partai sebagai Electoral linkage yakni partai memberi syarat calon- calon kandidat untuk berjanji, orientasinya untuk memenangkan pemilu dan keputusan  berada  ditangan  elite  partai (Lawson, 1988).
Proses  demokrasi  melalui  pemilihan umum proporsional terbuka telah membuka  cakrawala  masyarakat  untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional lebih  cenderung  untuk  memilih  kandidat berdasarkan  visi,  misi,  maupun  ideologi partai  ketimbang  kedekatan  personal. Kampanye  kotor  seperti money  molitics tidak  lagi  menjamin  pemilih  memberikan dukungannya.
Pemilihan  umum  tingkat  legislative dengan  prosedur  pemilihan  proporsional terbuka  justru  menggambarkan  lahirnya kader-kader  instan yang  meningkatkan persaingan  antar  caleg  sesama  partai politik.  Pemilihan  rasional  terbuka  yang mengabaikan  no  urut  caleg  dalam  satu dapil  dan  berdasar  suara  terbanyak menjadikan  partai  politik  tidak  hanya sebagai  kendaraan  caleg  dalam  pesta pemilihan  umum  saja.  Namun  lebih sebagai  jembatan  antar  sesama  caleg dengan  membentuk  sebuah  system  yang
kuat  untuk  meminimalisir  kemungkinan persaingan  yang  kurang  sehat  antar calegnya.  Persaingan  tersebut  secara eksplisit  terlihat  massif  karena  strategi- strategi  pemenangan  antar  caleg  terutama caleg  kader  (pengurus)  partai  dengan kader instan dapat dirasakan kurang sehat.
Fenomena  munculnya  kader-kader instan  tidak  menjadi  problem  besar  bagi kader  lama  dalam  bersaing  meraih kepercayaan  masyarakatnya  dalam  hal  ini pemilih.  Kader-kader  instan  terkadang seperti  mem-by  pass  proses  intensitas terhadap pemilihnya dengan mengasumsikan  bahwa  kedekatan  dengan masyarakat  dapat  terjalin  melalui  partai yang memiliki basis massa kuat. Sayangnya pertimbangan ini tidak dipikirkan  secara  matang  bagaimana proses membentuk kepercayaan yang telah dilakukan  oleh  kader-kader  lama.  Hal inilah  yang  menjadikan  Irwan  Hayat terpilih dalam pemilihan umum legislative periode 2019-2024.
Intesitasisasi  yang  dilakukan  Irwan Hayat  telah  dibentuk  sejak  dia  aktif bergabung menjadi anggota PKB meskipun  tidak  menutup  kemungkinan politik  patronase  ikut  serta  memudahkan Irwan  Hayat  untuk  terjun  dalam  kegiatan politik.  Selama  menjadi  anggota  partai hingga  masuk  dalam  jajaran  pengurus partai  tingkat  DPC  Kabupaten  Sumenep telah  membuat  Irwan  Hayat  memiliki
segudang  pengalaman  dan  kedekatan emosional  terhadap  masyarakat.  Sebagai anggota dan pengurus partai,  Irwan Hayat sangat memahami perannya sebagai penghubung  (linkage)  antara  masyarakat dan  pemerintah.  Sehingga  Irwan  Hayat kerap menjadi mediator dalam memperjuangkan  kebutuhan  masyarakat. Namun  belum  bisa diketahui  keberhasilan
kongkrit seperti apa  yang telah dilakukan. Hingga  menjadi  anggota  Dewan  Irwan Hayat  masih  memperjuangkan  kebutuhan masyarakat,  seperti,  menaikkan  UMR, keadilan  dibidang  hukum  dll.  Sehingga bisa  digambarkan  proses  peran  linkage agar mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyaraka, yaitu ;

## 5. PENUTUP
Strategi  merupakan  senjata  yang sangat penting dalam memperoleh kekuasaan  politik.  Keberhasilan  Irwan Hayat  ditentukan  oleh  strategi  yang terencana  dengan  baik  dan  implementasi strategi tersebut secara konsekuen. Strategi politik  yang  dicanangkan  pada  saat kampanye oleh Irwan Hayat, antara lain : 1) Mengedepankan  pendekatan  kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat
maupun  pengurus  partai  dari  mulai tingkat  RT,  RW,  Kecamatan  dan
tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
2) Memanfaatkan  basis  dukungan  massa PKB  di  wilayah  dapil  khususnya  di Ganding,  guluk-guluk  dan  paragaan sebagai basis kuat tradisional PKB.
3) Memanfaatkan pemuda dan mahasiswa sebagai agen marketingnya karena beliau aktif di organisasi PMII
4) Mengedepankan prestasi dirinya sebagai caleg incumbent serta bekerjasama  dengan  caleg  di  level kabupaten.
Berbicara kampanye yang
terpenting  adalah  pertama,  bagaimana
menda patkan pendidi kan politik masuk menjad i aktivis dan simpati san partai menjadi anggota partai secara aktif menj adi peng urus part ai melaku kan penda mping an masyar
akat
person atau  figur  kita  dikenal  oleh konstituen,  ini  adalah  sosial  kapital  yang sangat  penting.  Kedua,  calon  yang  akan berkompetensi  punya  mesin  partai  yang baik, dan ketiga iklan atau kampanye yang dilakukan  dengan  baik door  to  door maupun  kampanye  masa  dan  keempat adalah  program  kerja  yang  lebih  pro rakyat..  Strategi  populis  biasanya  sangat menjanjikan segalanya, tanpa mempertimbangkan  apakah  janji-janji  itu dapat diterima dan berkemungkinan untuk
diwujudkan, karena sebagian besar pemilih  kurang  mengerti  politik  dan harapan akan masa depan yang lebih baik, senantiasa akan selalu memainkan peranan yang  besar  dalam  pemilu,  sang  populis berada  pada  posisi  yang  strategis  yang jelas sangat menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Faishal, N. (2021, November). Santri Milenial Pimpin Garda Bangsa Sumenep, Komitmen ke NU . https://jatim.nu.or.id/parlemen/sant ri-milenial-pimpin-garda-bangsa- sumenep--komitmen-ke-nu-qduEV Jamaluddin. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945 . Publica Indonesia Utama. Lawson. (1988). When Linkage Fails . Princeton University Press. Madura, M. (2019, July). Daftar Anggota DPRD Sumenep Periode 2019- 2024 . https://kumparan.com/mediamadur a/daftar-anggota-dprd-sumenep- periode-2019-2024- 1rWClkno9tc/full
Moleong, L. . (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . PT. Remaja Rosdakarya. R Indrawan, P. Y. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran . PT. Refika Aditama. Schroder, P. (2010). Strategi Politik . Friedrech-Naumman-Stiftung fur die Freiheit.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV Alfabeta. Tohirin. (2011). Metode Penelitian
Kualtatif dalam Bimbingan dan Konseling . Pt Raja Grafindo Persada.