## ANALISIS KEUANGAN DESA OEMATNUNU KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG

## Markus AKB Hallan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: markus.hallan@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
Oematnunu  Village  has  quite  promising  agricultural  land.  The  results  of  this  study  are  actually ironic because the PADes (village original income) obtained are very small. When compared with the results of research in two villages in East Flores Regency, where the potential for agricultural land  was  not  very  fertile,  the  contribution  of  PADes  to  the  APBDes  (village  income  and expenditure budget) was far higher than that of Oematnunu Village. This can be a bad assessment of  the  performance  of  the Oematnunu  Village  apparatus  where  it  cannot  capture  the  potential  of natural resources in the Village. Regular shopping in Oematnunu Village is still much smaller than development  spending.  This  means  that  the  village  government  of  Oematnunu  continues  to prioritize budget allocations for community economic empowerment in improving the welfare of its people, where there is an increase in the budget from year to year.

## Keyword: potential, routine expenditure, development expenditure

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014 pemerintah memberlakukan undang-undang desa. Kewenangan  begitu  luas  bagi  pemerintahan desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Tujuan  dari  adalah  untuk mensejahterakan  masyarakatnya.  Perubahan peraturan  ini  memang  sesuai  dengan  kajian antropologis  dan  sosiologis  desa  yang  ada  di Indonesia.  Pada  pasal  8  ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjelaskan bahwa  pembentukan  desa  seperti  Nusa Tenggara  Timur  harus  memenuhi  syarat seperti  jumlah  penduduk  paling  sedikit  1.000 (seribu)  jiwa  atau  200  (dua  ratus)  kepala keluarga.  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan untuk  perlakukan  khusus  ada  beberapa  desa yang  tidak  dimekarkan  atau  disatukan  karena dengan alasan khusus.
Semenjak diberlakukan program pemerintah  Nawa  Cita,  maka  sasaran  dari pembangunan dititikberatkan pada masyarakat paling  bawah  yaitu  di  desa.  Dengan  program
pemerintah ini dibuatlah undang-undang desa. Selajutnya  diikuti  dengan  kucuran  angggaran bersumber  APBN.  Diberlakukan  undang- undang  desa  ini  maka  diikuti  pula  perubahan struktur APBDes. Sumber pendanaan APBDes  saat  ini  bersumber  dari  beberapa sumber  yaitu:  dana  desa,  dana  dari  program provinsi, alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil  pajak,  bantuan  keuangan  dan  lain-lain. Dari  beberapa  sumber  pendapatan  APBDes ini  yang  paling  besar  adalah  dana  desa.  Pada tahun  2015  jumlah  dana  desa  untuk  setiap desa  di  Indonesia  rata-rata  mencapai  Rp250 juta.  Pada  tahun  2016  ini  meningkat  hampir tiga  kali  lipat  yaitu  berkisar  Rp600  juta sampai  dengan  Rp800  juta  untuk  setiap  desa. Untuk tahun-tahun yang akan datang kemungkinan  dana  desa  untuk  setiap  desa mencapai di atas Rp1 miliar.
Pada  PP  Nomor  43  Tahun  2014  dan diubah  dengan  PP  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Selanjutnya ada peraturan petunjuk pelaksana (juklak)  PP  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana Desa yang diubah dengan PP Nomor 22
Hallan : Analisis Keuangan Desa……….
Tahun  2015  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  APBN.  Adapun  peraturan sebagai petunjuk teknis (juknis) yaitu
Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Permendagri
Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa,  Permen  DPDTT  Nomor
4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  BUMDes.
Keseluruhan  peratuan  ini  sebagai  payung hukum  bagi  aparat  desa  dalam  mengelola keuangan desanya.
Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa. Gambar 1

## Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa
Penyusunan APBDes di seluruh Indonesia  memilik  format  yang  sama,  tetapi harus mengkaji dan merespon kebutuhan yang ada di desanya dengan melihat berbagai aspek dan persoalan desanya masing-masing, hal ini disebabkan  karena  setiap  desa  memiliki  latar belakang sosial budayanya berbeda-beda pula. Dalam  penyusunan  APBDes  di  desa  dalam wilayah  geografis  Kabupaten  Kupang  harus merujuk  dengan  program  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kupang  yang  dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kupang.
Proses  percepatan  pembangunan  harus berawal  dari  penyediaan  sarana-prasarana daerah  dan  infrastruktur  strategis,  yang menjadi pendukung utama. Dalam meningkatkan kualitas sarana-prasarana wilayah  dan  inftrastruktur  strategis  yang merupakan  prasyarat  utama  untuk  dapat melakukan percepatan pembangunan di bidang  ekonomi,  maka  perlu  diperhatikan adalah  SDM  Kabupaten  Kupang  yang berkualitas  dan  birokrasi  pemerintahan  yang akuntabel  merupakan  dua  komponen  lainnya
yang  akan  menjadi  subyek  dan  obyek  dari percepatan  tersebut. Dengan kata lain pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten  Kupang  bersinergi  melakukan percepatan  dan  menikmati  hasil  percepatan pembangunan tersebut.
Program-program  pembangunan  desa yang dijabarkan dalam APBDes, di mana dari tahun  ke  tahun  dibuat  mengikuti  arahan  dari pemerintah  di  atasnya,  dan  sedikit  terkesan mengabaikan hasil musrenbangdes  yang telah dilakukan sebelumnya. Jika prioritas APBDes setiap tahunnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat  khususnya  kaum  perempuan, niscaya  kebutuhan  pendidikan  anak  dan kesehatan  anggota  keluarga  akan  baik. Program pemberdayaan perempuan selama ini sudah  berjalan,  tetapi  masih  banyak  yang belum  berhasil.  Oleh  karena  itu,  menjadi prioritas  utama  dari  program  ini  adalah pendampingan  pengelolaan  keuangan  desa dalam pemberdayaan ekonomi dengan sasaran perempuan.
Tetapkan APBDes
Lengkapi Bukti Laksanakan APBDes Lapor Tepat Waktu
Sajikan Sesuai Catatan Catat Sesuai Bukti
Sumber :  Akuntan Indonesia, Edisi Januari-Februari 2015

## METODE PENELITIAN
Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan
berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.
Analisis rasio keuangan APBDes sama seperti pada  analisis  keuangan  untuk  APBD  dan APBN, di mana dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara membandingkan  dengan  rasio  keuangan  yang dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  atau  desa tertentu  dengan  rasio  keuangan  yang  dimiliki daerah  atau  desa  lain  yang  terdekat  ataupun yang potensi daerah atau desanya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah  daerah atau  desa  tersebut tersebut terhadap  pemerintah  daerah  lainnya.  Di  sini penulis menggantikan daerah dengan desa dan
APBD  menjadi  APBDes  (Halim  dan  Kusufi, 2012).

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa
Kemandirian  keuangan  desa  (otonomi fiskal)  menunjukkan  kemampuan  pemerintah desa
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa.
Kemandirian  keuangan  desa  ini  ditunjukkan oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  desa dibandingkan dengan pandapatan desa berasal dari  sumber  yang  lain  misalnya  bantuan pemerintah  pusat  atau  pemerintah  provinsi atau kabupaten ataupun dari pinjaman.
Berikut ini formulasi dari rasio kemandirian  keuangan  desa,  adalah  sebagai berikut: 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan  pendapatan  asli  desa  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Berikut ini formulasi dari rasio efektivitas  dan  efisiensi  pendapatan  asli  desa dan , adalah sebagai berikut:

## 3. Rasio Aktivitas
Di  sini  penulis  hanya  menggunakan rasio keserasian. Rasio keserasian ini menggambarkan  bagaimana  pemerintah  desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil.  Secara sederhana, rasio
keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut: PADes Penerimaan Realisasi PADes Memungut untuk n Dikeluarka yang Biaya efisiensi Rasio  Desa Riil Potensi n berdasarka Ditetapkan yang PADes Penerimaan Target PADes Penerimaan
Realisasi s efektivita Rasio  Pinjaman dan aten insi/Kabup Pusat/Prov Pemerintah Bantuan Desa Asli
Pendapatan n Kemandiria Rasio 
Hallan : Analisis Keuangan Desa……….
4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah,
selain  menggunakan  pendapatan  asli  desa, pemerintah desa dapat menggunakan alternatif sumber  dana  lain  yaitu  dengan  melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini adalah sebagai berikut: a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan 1) Jumlah kumulatif pinjaman desa yang wajib  dibayar  maksimal  75%  dari penerimaan APBDes tahun sebelumnya 2) DSCR minimal 2,5 Formulasi yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut:
b. Ketentuan  yang  menyangkut  penggunaan pinjaman
1) Pinjaman  jangka  panjang  digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat 2) Pinjaman  jangka  pendek  untuk pengaturan aliran kas c. Ketentuan yang menyangkut prosedur
1) Mendapat  persetujuan  DPRD  dan BPD
2) Dituangkan dalam kontrak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBDes ini  sama  dengan  analisis  keuangan  pada APBD  dan  APBN,  hanya  saja  harus  dipilah- pilah  sumber  pendapatan  dan  belanja  dalam logika  berpikir  penulis  harus  dibedakan. Dalam  APBDes  ini  pemerintah  membuat suatu format penyusunan yang cukup sederhana, hal ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah aparatur desa dalam menyusun pertanggungjawaban
APBDesnya.
Penyusunan  yang  dipermudah  ini  dengan pertimbangan  bahwa  sumberdaya  manusia yang ada di desa yang masih yang rendah atau belum  berpengalaman  atau  berpendidikan yang  jauh  dari  bidang  akuntansi,  sehingga penyusunannya pun harus dipermudah.

## Rasio Kemandirian Keuangan Desa
Rasio  kemandirian  keuangan  desa  ini sangat  berkaitan  sekali  dengan  kemampuan dalam  pengurusan  rumah  tangga  (desa) sendiri.  Hal  ini  berkaitan  kemandirian  dalam mencari  sumber  pandapatan  yang  bukan berasal  dari  bantuan  keuangan  pemerintah  di atasnya.  Jika  suatu  desa  sumber  pendapatan dari pendapatan asli desa dengan mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya yang  ada  di  desa,  ataupun  sumberdaya- sumberdaya  dari  desa  tapi  diperoleh  dari  luar desa seperti contohnya program pembangunan di  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  masa Gubernur Raja Inal Siregar dengan semboyang marsipature  huta  nabe dalam bahasa  Batak  atau  dalam  bahasa  orang  Jawa kelahiran Sumatera (pujakusuma) membangun desane  dewe-dewe ,  yang  artinya  membangun desanya  sendiri-sendiri.  Program  ini  cukup
pinjaman biaya bunga angsuran (Pokok
Total BW - hasil) bagi dan ADD desa, dana dari langsung tidak Belanja BD (PADes DSCR      APBDes Total langsung belanja Total APBDes terhadap langsung belanja Rasio  APBDes Total langsung tidak belanja Total APBDes terhadap langsung tidak belanja Rasio 
berhasil  dalam  PADesnya  untuk  desa  yang perantauannya  berhasil  di  tempat  perantauan, tetapi  PADesnya  kecil  bagi  desa  yang
perantauannya  tidak  berhasil  di  tempat perantauan.
Tabel 1 Rasio Kemandirian Keuangan Desa Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017 Akun Jumlah (Rp) PADes 3.000.000 Bantuan Pemerintah pusat 776.054.000 Bantuan Provinsi 0 Bagi hasil dari pajak daerah 3.238.000 Bantuan Kabupaten (ADD) 423.612.000 Pinjaman 0 Total bantuan 1.205.904.000 Rasio 0,00248776 Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017, dan diolah Jika  menggunakan  pembanding  dengan penelitian  di  dua  desa  Flores  Timur  pada tahun  2016  yaitu  Desa  Watotutu  dan  Desa Tiwatobi,  disajikan  dalam  tabel  sebagai berikut.
Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan Desa dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016 Akun Desa Watotutu (Rp) Tiwatobi (Rp) PADes 88.852.300 18.927.000 Bantuan Pemerintah pusat 604.927.000 613.714.000 Bantuan Provinsi 0 0 Bagi hasil dari pajak 8.317.000 7.609.000 Bantuan Kabupaten 344.518.000 303.600.000 Pinjaman 0 0 Total bantuan 957.762.000 924.923.000 Rasio 0,09277 0,02046 Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah Dari data pada Tabel 1 dan dibandingkan  dengan  data  pada  Tabel  2  di atas,  jelas  telas  terlihat  sangat  mencolok perbedaan  di  mana  sangat  rendahnya  PADes Desa  Oematnunu  pada  tahun  2017  sebesar Rp3.000.000 dengan rasio kemandirian sebesar  0,2  %.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa Desa Oematnunu belum mencapai 1% tingkat kemandiriannya,  di  mana  jika  di  bandingkan dengan  dua  desa  di  Kabupaten  Flores  Timur
dengan  tingkat  kemandirian  sudah  mencapai di  atas  1%.  Artinya  kedua desa  di  Kabupaten Flores TImur  tersebut  ada kemampuan  dalam menggali sumber pendapatan sebagai pendapatan asli desa.
Jika  melalui  hasil  pengamatan  di lapangan di mana Desa Oematnunu jauh lebih subur  dari  kedua  desa  di  Kabupaten  Flores Timur.  Hal  yang  menjadi  muncul  pertanyaan bagi  kita  di  mana  letak  kesalahan  yang
Hallan : Analisis Keuangan Desa……….
menyebabkan kurangnya pemberdayaan dalam  mendatangkan  sumber  pendatapan  asli desa.  Kalau  diperhatikan  dengan  jumlah bantuan  (bukan  PADes)  di  mana  Desa Oematnunu  lebih  besar  dari  kedua  desa  di Kabupaten Flores Timur tersebut.

## Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana kinerja dari aparat desa dalam mencari sumber pendapatan  asli  desa  sesuai  dengan  potensi yang ada di desa tersebut. Seharusnya potensi yang ada di desa tersebut harus digali kembali melalui  musrenbangdes,  di  mana  keterlibatan
tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  aparat  desa dan  kaum  perempuan  sangat  diharapkan dalam  kegiatan  musrenbangdes  ini,  sehingga dapat  digali  kembali  dan  digiatkan  kembali untuk mencari potensi yang ada di desa untuk mendapatkan  pendapatan  asli  desa  yang semaksimal  mungkin.  Dengan  membuat acuan  target  perolehan  PADes  pada  tahun yang  ditetapkan,  maka  menjadi  pijakan  bagi bagi  aparat  desa  dalam  menarik  pajak  dan retribusi  ataupun  memdorong  partisipasi masyarakat entah yang ada di  desa atau putra desa yang sukses di tempat perantauan.
Tabel 3 Rasio Efektivitas PADes Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017 Akun Jumlah (Rp) Realisasi PADes 3.000.000 Target PADes 25.000.000 Rasio 0,120000 Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah Pada  Tabel  3  di  atas,  di  mana berdasarkan  realisasi tahun  sebelumnya  maka pemerintah Desa Oematnunu membuat proyeksi target pencapaian PADes pada tahun 2017 sebesar Rp25 juta, dengan pertimbangan bahwa  Desa  Oematnunu  memiliki  lahan pertanian  yang  subur  maka  ada  kemungkinan target  PADes  pada  tahun  2017  bisa  tercapai. Proyeksi  PADes  tersebut  pada  tahun  2017
tidak bisa tercapai dan jauh dari harapan. Hal ini  bisa  dibuat  alat  pembanding  pada penelitian  kami  pada  tahun  2016  di  Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi.
Sebagai  alat  pembandingnya  disajikan Rasio Efektivitas PADes dengan Sampel Desa Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi  pada  APBDes Tahun 2016 sebagai berikut.
Tabel 4 Rasio Efektivitas PADes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016 Akun Desa Watotutu (Rp) Tiwatobi (Rp) Realisasi PADes 88.852.300 18.927.000 Target PADes 104.450.200 30.525.000 Rasio 0,85067 0,62005
Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah
Hasil  penelitian  di  tahun  2016  tersebut menunjukan  bahwa  De  Desa  Watotutu  dan Desa  Tiwatobi  membuat  proyeksi  yang  bisa dicapai dengan tingkat rasio efektifitas di atas 50%.  Jika dibandingkan dengan Desa Oematnunu  dengan  tingkat  efektifitas  hanya
sebesar  12%.  Seharusnya  menggunakan logika berpikir dengan melihat potensi sumber daya  alam  lahan  pertanian  yang  jauh  lebih subur  seharusnya  rasio  efektifitas  dapat dicapai di atas 50%.
Selanjutnya dengan menggunakan rasio efisiensi.  Rasio  efisiensi  ini  berkaitan  dengan berapa  besar  nilai  moneter  yang  dikeluarkan oleh  aparat  desa  dalam  memungut  pajak  dan retribusi  desa.  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh aparat  desa  jauh  lebih  kecil  apabila  ada kooperatif  dari  masyarakat  dalam  membayar
pajak  dan  retribusi.  Jika  budaya  dan  karakter masyarakat  di  desa  yang  apatis,  maka  biaya pemungutan pajak dan retribusi akan menjadi besar.  Topografi  dan  letak  geografis  suatu desa  pun  sangat  menentukan  besar  kecilnya biaya pemungutan pajak dan retribusi.
Tabel 5 Rasio Efisiensi PADes Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017 Akun Jumlah (Rp) Biaya pemungutan 5.500.000 Realisasi PADes 3.000.000 Rasio 1,833333 Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah Dari data pada Tabel 5 di  atas di  mana hasil  perhitungan  tersebut  memperlihatan bahwa rasio esisiensi PADes Desa Oematnunu  pada  tahun  2017  tidak  efisiensi yaitu  sebesar 1,83. Ini   artinya bahwa dengan biaya pemungutan sebesar Rp5,5 juta tersebut seharusnya  dapat  dicapai  target  PADes  yang telah ditetap yaitu sebesar Rp25 juta. Malahan
realisasi  PADes  pada  tahun  2017  hanya sebesar  Rp3 juta  di  bawah  biaya  pemungutan sebesar.
Sebagai  alat  pembandingnya  di  sini disajikan rasio efisiensi PADes Desa Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi  pada  APBDes Tahun 2016 sebagai berikut. Tabel 6 Rasio Efisiensi PADes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016 Akun Desa Watotutu Tiwatobi Biaya pemungutan 11.071.885 3.914.861 Realisasi PADes 88.852.300 18.927.000 Rasio 0,12461 0,20684 Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah
Pada  Tabel  6  di  atas  diperlihatkan bahwa  untuk  mencapai  target  PADes  yang telah  ditetapkan  maka  dibutuhkan  biaya pemungutan juga cukup besar. Rasio efisiensi PADes  di  kedua  desa  tidak  mencapai  50%. Artinya  dengan  biaya  serendah  mungkin untuk mencapai realisasi PADes yang setinggi mungkin.  Berbanding  terbalik  dengan  Desa Oemanunu pada tahun 2017, di mana rasionya bahkan melawati 100%.

## Rasio Aktivitas
Rasio  ini menggambarkan bahwa
bagaimana  kemampuan  pemerintah  desa
dalam  mengelola  keuangan  desa  yang  lebih berpihak dalam mensejahterakan
masyarakatnya.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di mana belanja  langsung  atau  belanja  pembangunan harus  jauh  lebih  besar  dari  belanja  tidak langsung atau belanja rutin. Kegiatan-kegiatan dan program-program pemerintah desa seharusnya lebih diarahkan kepada pembangunan  fisik.  Dalam  pembangunan fisik  ini  pun,  biaya-biaya  untuk  penyewaan alat-alat  berat  maupun  alat-alat  ringan  harus dihindarkan.
Hallan : Analisis Keuangan Desa……….
Tabel 7 Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017 Akun Jumlah (Rp) Belanja rutin atau tdk langsung 362.050.000 Total APBDes 1.205.904.000 Rasio 0,251288 Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah
Dari  Tabel  7  di  atas  disajikan  hasil perhitungan  rasio  belanja  rutin  terhadap ABDes  Desa  Oematnunu  pada  tahun  2017 sebesar  0,2512  atau  25,12%.  Artinya  cukup baik,  artinya  penggunaan  anggaran  untuk belanja  pembangunan  untuk  kesejahtaan
masyarakat  di  Desa  Oematnunu  lebih  besar dari 50% dan bukan untuk kegiatan rutin.
Sebagai  bahan  pembanding,  maka disajikan  alat  pembanding  yang  sama  yang telah  dilakukan  penelitian  lebih  dahulu  pada tahun 2016 sebagai berikut.

## Tabel 8
Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2018 Akun Desa Watotutu Tiwatobi Belanja rutin atau tdk langsung 303.030.062 331.994.000 Total APBDes 1.080.037.577 987.286.293 Rasio 0,28057 0,33627 Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah
Pada  Tabel  8  di  atas  menunjukkan bahwa  belanja  rutin  Desa  Watotutu  dan  Desa Tiwatobi  tetap  di  bawah  50%.  Artinya  sama dengan  alokasi  belanja  rutin  di  Desa Oematnunu pada tahun 2017, di mana belanja pembangunan tetap porsinya lebih di atas 50% dengan  program  tujuannya  mensejahterakan masyarakatnya. Selanjutnya  dikaji  lagi  untuk  melihat alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat  dengan  melihat  rasio  belanja pembangunan terhadap total APBDes. Tujuan rasio ini untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran  untuk  program  mensejahterakan masyarakatnya.
Tabel 9 Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017 Akun Jumlah (Rp) Belanja pembangunan 902.873.938 Total APBDes 1.205.904.000 Rasio 0,748711289 Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah
Dari  Tabel  9  di  atas  jelas  terlihat  rasio belanja  pembangunan  cukup  tinggi,  artinya tetap  di  atas  50%  dari  alokasi  anggaran. Alokasi anggaran yang diprioritaskan pemerintah Desa Oematnunu pada tahun 2017
tetap pada program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sebagai  bahan  pembandingnya,  disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 10
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016
Akun Desa Watotutu Tiwatobi Belanja pembangunan 719.443.850 655.292.293 Total APBDes 1.080.037.577 987.286.293 Rasio 0,66613 0,66373
Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah
Pada  Tabel  10  di  atas  menggambarkan rasio  belanja  pembangunan  pada  tahun  2016 untuk  Desa  Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi, tetap  di  atas  50%.  Artinya  alokasi  anggaran kedua  desa  tersebut  tetap  memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan  masyarakatnya.  Hal  yang sama  yang  terjadi  di  Desa  Oematnunu  pada tahun 2017, pemerintah desa Oematnunu tetap memprioritas
untuk kesejahteraan masyarakatnya.

## Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Tujuan  dari  perhitungan  dengan  rasio ini adalah untuk kemampuan pemerintah desa dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak ketiga.  Hal  ini  sama  dengan  tujuan  dari
perhitungan  rasio  pada  pemerintah  daerah. Hanya  saja  sejauh  ini  ada  ketentuan perundang-undangan  yang  membatasi  pihak pemerintah desa dalam  mengajukan pinjaman kepada  pihak  ketiga,  dengan  alasan  bahwa bahwa  dengan  alokasi  dari  dari  berbagai sumber  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Berbeda halnya dengan pemerintah  daerah,  di  mana  harus  ada persetujuan  DPRD  dan  dituangkan  dalam bentu  Perda.  Alasan  lain  karena  sumberdaya manusia  yang  terbatas  jika  ada  pengajuan pinjaman  kepada  pihak  ketiga.  Memang  ada beberapa desa di Indonesia karena manajemen begitu bagus bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Bantuan  keuangan  dari  pemerintah pusat  yaitu  dana  desa  di  mana  Desa Oematnunu jauh  pada tahun  2017 lebih  besar dari  pada  Desa  Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi. Bantuan  keuangan  dari  Pemda  Kabupaten Kupang  pun  lebih  besar  dari  pada  bantuan keuangan  dari  Pemda  Kabupaten  Flores Timur  untuk  Desa  Watotutu  dan  Desa Tiwatobi, sehingga ketergantungan atas bantuan  dari  pemerintah  di  atasnya  masih sangat  tinggi.  Selain  itu,  rasio  efektifitas PADes  Desa  Oematnunu  pada  tahun  2017 sangat  tidak  efektif  artinya  masih  jauh  dari target.  Jika  dibandingkan  dengan  Desa Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi  lebih  efektif karena  mendekati  target.  Hal  ini  dapat dibandingkan  dengan  rasio  efisiensi,  di  mana Desa  Oematnunu  tidak  efisiensi  karena anggaran belanja pemungutan lebih besar dari realisasi PAdesnya. Jika dibandingkan dengan
Desa  Watotutu  dan  Desa  Tiwatobi  di  mana rasio  efisiensi  cukup  baik  artinya  tidak berbanding  terbalik  dengan  rasio  efisiensi pada Desa Oematnunu.
Rasio  aktivitas  untuk  Desa  Oematnunu pada  tahun  2017  tetap  di  bawah  50%  dan sama  hal  yang  terjadi  di  Desa  Watotutu  dan Desa  Tiwatobi  pada  tahun  2016.  Hal  ini berarti  kemampuan  untuk  menekan  belanja rutin  atau  tidak  langsung.  Rasio  belanja pembangunan  untuk  Desa  Oematnunu  pada tahun  2017  dan  Desa  Watotutu  dan  Desa Tiwatobi  pada  tahun  2016  tetap  di  atas  50%, hal ini berarti pemerintah desa memprioritaskan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakatnya.  Pertumbuhan  anggaran  untuk di  Desa  Oematnunu  pada  tahun  2017  dan  di Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Hallan : Analisis Keuangan Desa……….
Sebagai  saran  bagi  pemerintah  Desa Oematnunu untuk peningkatan kinerja aparatur  pada  tahun-tahun  selanjutnya  yaitu harus  semakin  gencar  mensosialisasi  setiap program kerja. Dengan mensosialisasi program kerja ini diharapkan kenaikan PADes nya  semakin  baik.  Hal  ini  dengan  melihat
potensi  lahan  pertanian  yang  ada  di  Desa Oematnunu  yang  cukup  menjanjikan  dalam peningkatkan  PADes.  Seharusnya  dengan potensi  sumberdaya  alam yang  cukup menjanjikan  ini  harus  berbanding  lurus dengan PADes yang tinggi pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.
2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Majalah  Akuntan  Indonesia.  Edisi  Januari-
Februari 2015.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Flores  Timur Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menegah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Flores  Timur Tahun 2012-2016.
Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri  Nomor  114 Tahun  2014  tentang
Pedoman Pembangunan Desa. Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Indeks Desa Membangun.
Peratuan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber dari  APBN.Undang-undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa.