Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki

## PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS HUKUM ADAT LAOT

## MANAGEMENT OF REGIONAL MARINE CONSERVATION AREA (KKPD) IN ACEH PROVINCE BASED ON HUKUM ADAT LAOT
Teuku Muttaqin Mansur 1, Marzuki 2
1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia 2 Geuthee Institute, Banda Aceh, Indonesia E-mail: tmuttaqien@gmail.com
Diterima: 02/03/2018; Revisi: 22/03/2018; Disetujui: 26/03/2018

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan menawarkan konsep peng-integrasian pengelolaan KKPD berbasis wilayah  kelola  hukum  adat  laut  di  Aceh.  data  diperoleh  dengan  menggunakan  metode empiris.  Hasil  kajian  menunjukan  bahwa,  konsep  KKPD  hampir  mirip  dengan  konsep pengelolaan  berbasis  hukum  adat  laot  di  Aceh,  dimana  dalam  kearifan  lokal  adat  laut juga  memiliki  zonasi-zonasi  adat  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  yang  boleh  dan wilayah  larangan  penangkapan  ikan.  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Aceh  dan Kabupaten/Kota  untuk  mengadopsi  konsep  pengelolaan  wilayah  adat  laut  sebagai salahsatu konsep pengelolaan KKPD.
Kata Kunci: Pengelolaan, KKPD, Hukum Adat Laot

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  offer  the  concept  of  integration  of  KKPD  management  based  on  local wisdom  in  Aceh.  Data  were  obtained  by  using  empirical  method.The  result  of  the  study shows  that  KKPD  concept  is  almost  similar  to  the  concept  of  Management  based  on HukumAdatLaot in  Aceh,  where  in  indigenous  local  wisdom  also  has  customary  zoning which is designated as a permissible territory and a fishing ban area.It is expected that the Government  of  Aceh  and  the  Regency  /  City  to  adopt  the  concept  of  marine  customary territories Management as one of the concepts of KKPD Management.
Key words: Management, KKPD, Hukum Adat Laot

## PENDAHULUAN
Kawasan  Konservasi  Perairan,  Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil  (KKP3K)  adalah kawasan  perairan  yang  dilindungi,  dikelola dengan  sistem  zonasi,  untuk  mewujudkan pengelolaan  sumber  daya  ikan  dan
lingkungannya secara berkelanjutan (Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk,  2014:  1). Pembentukan  Kawasan  Konservasi  Perairan Daerah  (KKPD)  di  Propinsi  Aceh  mulai diinisiasi  dari  tahun  2007  Rehabilitasi  dan
Rekonstruksi  Aceh  pascar  tsunami  .  Namun Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Aceh hingga  tahun  2010  baru  mengukuhkan  8 (delapan) KKPD diKabupaten/Kota.
Selanjutnya,  selama  6  (enam)  tahun terakhir (2010  sampai  dengan  2016)  baru  1 (satu)  KKPD  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia, yakni  KKPD  Pesisir  Timur  Kota  Sabang. Sementara  3  (tiga)  kawasan  lainnya,  antara lain  KKPD  Aceh  Besar,  Aceh  Jaya  dan Simeulue  sudah  dicadangkan  oleh  Kepala Daerah  masing-masing  dengan  berbagai kekurangan dokumen persyaratan.
Selebihnya  4  (empat)  kawasan  yaitu  KKPD Aceh  Barat,  Aceh  Barat  Daya,  Aceh  Selatan dan Aceh Singkil masih dalam proses inisiasi.
Salah satu kelemahan proses
penginisiasian KKPD
adalah tidak sepenuhnya  melibatkan  Lembaga  Panglima Laot Lhok 1 sebagai  lembaga  adat  yang memiliki  k earifan  lokal  (Hukum  Adat  Laot).
Dalam  Hukum  Adat  Laot  yang  sudah  turun temurun,  terdapat  beberapa  konsep  yang mirip dengan konsep konservasi, seperti Adat
1 Lhok dalam artian kata dapat dipadankan sebagai teluk(an). Secara  terminologi  atau  istilah  merupakan  sebuah  wilayah yang  didiami  oleh  sekelompok  nelayan,  dipimpin  oleh seorang  yang dipilih  dan dituakan  untuk  memimpin  wadah masyarakat  nelayan  (disebut  Panglima  Laot Lhok ),  dan memiliki  wilayah  kelola  laut  penangkapan  dan  tempat pendaratan ikan (di wilayah pantai atau pesisir). Lhok secara historis  dapat  berupa  teluk(an),  muara,  tepian  pantai ataupun  terusan-yang  lebih  menjorok  ke  arah  darat. Dibeberapa  kawasan lhok di  Aceh  yang  nelayannya  relatif tersebar,    dijumpai  juga  terminologi  Panglima  Teupin  yang tunduk kepada Panglima Laot Lhok . Saat ini di Aceh terdapat ± 176 Lhok .
Uroe  Pantang  Meulaot (Hari  Pantang),  adat sosial,  adat  kenduri  laot  dan  adat pemeliharaan  lingkungan,  hak  menguasai dan  mengelola  wilayah  tertentu  diwilayah Lhok. Penguasaan  dan  pengelolaan  wilayah tersebut  biasanya  dibatasi  oleh  tanjung dengan tanjung, dan sejauh sumber daya laut yang  dapat  dikelola  secara  ekonomis  oleh Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA).  Dalam wilayah adat juga terdapat zonasi-zonasi adat yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  yang  boleh dan wilayah larangan penangkapan ikan.Kearifan  lokal  inilah  yang  selama  ini tidak  dimanfaatkan  secara  optimal  dalam penginisiasian KKPD.
Tujuan  makalah  ini  adalah  untuk menawarkan konsep peng-integrasian pengelolaan  KKPD  berbasis  kearifan  lokal wilayah  adat  laut  di  Aceh.  Harapannya  ke depan,  pengelolaan  KKPD  di  Aceh  lebih efektif dan efisien serta cepat tercapai status pengelolaan  mandiri  dari  masing-masing KKPD.

## METODE PENELITIAN
Bahan-bahan  dalam  makalah  ini didapatkan melalui penelusuran kepustakaan dan  wawancara.  Bahan  kepustakaan  yang diperoleh  berupa,  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  dan dokumen-dokumen  kesepakatan  masyarakat hukum  adat  laot.  Sedangkan  wawancara
Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki
kajian  empiris  ini  dilakukan  dengan mewancarai Panglima Laot Lhok (Ketua Adat Nelayan),  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten/Kota,  dan  NGO  yang  mendampingi pendampingan pembentukan
KKPD.
Selanjutanya,  data  kepustakaan  dan  wawancara diolah melalui metode kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1) Hasil dan Diskusi
Identifikasi, inventarisasi dan pencadangan  kawasan  konservasi  merupakan langkahawal dalam pembentukansebuah kawasan  konservasi (Syamsul  Bahri  Lubis, dkk,  2014  :  iii).  Inisiatif  pembentukan  KKPD di  Aceh  sudah  aktif  dilakukan  sebelum keluarnya Pedoman Teknis  E-KKP3K, melalui Keputusan Direktur Jendral KP3K Nomor Kep 44/KP3K/2012 Teknis  Evaluasi  Efektivitas Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan, Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (E-KKP3K). Mengacu  pada  pedoman  E-KKP3K,  maka proses pembentukan KKPD yang dilaksanakan sebelumnya ternyata tidak beraturan.
Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya lembaga  yang  terlibat  dalam  konsorsium MarineProtected  Area  Governance (CI,  CTC,
TNC,  WCS,  WWF)  yang  fokus  bekerja  di
Aceh  kecuali  WCS.(Anonim,  DKP  Sabang, 2010).  WCS  berhasil  mendampingi  KKPD Pesisir  Timur  Pulau  Weh  Sabang  dengan  tipe Suaka  Alam  Perairan  (SAP)  yang  kemudian ditetapkan  melalui  SK  Menteri  Kelautan  dan
Perikanan  Republik  Indonesia  No.  56  tahun 2013  tentang  Penetapan  Kawasan  Konservasi Pesisir Timur Pulau Weh Sabang.
Berdasarkan Evaluasi Efektivitas Pengelolaankawasan
Konservasi Perairan,
Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (E-KKP3K)  yang dilaksanakan  DKP  Aceh  yang  bekerjasama dengan KKP RI dan WCS Indonesia pada tahun 2014,  maka  diperoleh  hasil  masih  banyaknya proses  yang  belum  dilakukan  oleh  DKP Kab/Kota  untuk  dapat  ditetapkan  KKPD  oleh Menteri KP RI. (Anonim, DKP Aceh, 2014). Hal ini  menunjukkan  bahwa,  selama  kurun  waktu  7 (tujuh)  tahun  silam  pengelolaan  KKPD  di  Aceh tidak  efektif  berjalan,  bahkan  ada  yang  jalan  di tempat.
Inisiasi  pembentukan  KKPD  setelah keluarnya  rezim  Undang-Undang  Nomor23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah semakin  tidak  jelas,  mengingat  dileburkannya kewenangan  KKPD  yang  sebelumnya  berada  di Kabupaten/Kota  menjadi  kewenangan  Provinsi. KKPD  yang  sudah  diinisiasi  pembentukannya oleh Kabupaten/Kota tidak mengalami perkembangan yang  signifikan  disebabkan belum  siapnya  perangkat  dan  mekanisme penyerahan di level Provinsi.

## 22) Tahapan dan Proses Pembentukan KKPD
Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas, maka  perlu  dilakukan  upaya  pemberdayaan secara  komprehensif,  holistik,  terintegral,  dan melembaga (berkesinambungan).Salah satu
upaya  konkrit  permasalahan  tersebut  adalah melakukan peng-integrasian  KKPD  dengan konsep  kearifan  wilayah  adat  laut,  konsep tersebut antara lain sebagai berikut :

## Usulan Inisiatif
Usulan  inisiatif  calon  kawasan  konservasi perairan dapat diajukan oleh orang
perseorangan,
Kelompok Masyarakat, Lembaga  Penelitian,  Lembaga  Pendidikan, Lembaga  Pemerintah,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM). Usulan disampaikan kepada Menteri dengan tebusan Gubernur dan Bupati/Walikota,  atau  kepada  Gubernur  dengan tembusan Menteri dan Gubernur (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 7)
Usulan  inisiatif  calon  KKP3K  dilengkapi dengan  kajian  awal  yang  memuat  gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan  serta  urgensi  suatu  lokasi  yang diusulkan  menjadi  calon  KKP3K,  serta  peta lokasi  berupa  peta  sketsa  dan  perkiraan  luasan calon  KKP3K  yang  diusulkan.  Usulan  inisiatif calon  kawasan  konservasi  perairan  sebagaimana dimaksud  dapat  juga  diajukan  kepada  Menteri, Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan.  Persyaratan  sebagaimana  dimaksud apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan  tersebut  telah  termuat  pada;  (i). Dokumen  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan laut untuk wilayah administratif Kabupaten/Kota; (ii).Dokumen hasil kajian awal
dari instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang  berkompeten  merekomendasi  usulan  calon kawasan  konservasi  perairan;  dan/atau;  (iii). Rekomendasi  workshop/pertemuan  ilmiah  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah/Pemerintah daerah (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 8).

## Identifikasi dan Inventarisasi :
Identifikasi  dan  inventarisasi  meliputi kegiatan:  (i).  Survey  dan  penilaian  potensi;  (ii). Sosialisasi;  (iii).  Konsultasi  publik,  dan  (iv). Koordinasi  dengan  instansi  terkait.  Data  dan informasi  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan identifikasi  antara  lain  data  ekologi,  sosial budaya dan ekonomi, serta kebijakan Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  yang menunjang  penetapan  kawasan  konservasi perairan.
Data hasil identifikasi terdiri dari: (i). datafisik,  berupa  keadaan  umum    perairan dan potensi fisik lainnya; (ii). data bioekologis, meliputi  keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan  ekologis,  keterwakilan,  keunikan, produktifitas,  daerah  rawa,  habitat  ikan  langka, dan  daerah  pemijahan  ikan  serta  daerah pengasuhan;  dan  (iii).  data  sosial  budaya  dan ekonomi, meliputi tingkat dukungan masyarakat,  potensi  konflik kepentingan, potensi  ancaman,  kearifan  lokal,  dan  adat istiadat  serta  nilai  penting  perikanan,  peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika  dan  kemudahan  mencapai    kawasan serta kebijakan dan aturan
Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki
Pemerintah/Pemerintah  Daerah  yang  terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 8).

## Pencadangan Kawasan
Pencadangan  KKP/KKP3K  ditetapkan melalui  Keputusan  Menteri,  Gubernur  atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Keputusan penetapan cadangan  KKP/KKP3K  dimaksudkan  antara lain  memuat;  (i).  lokasi  dan  luas  kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat  yang  jelas  dan  peta  skala  minimal 1:250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);  (ii).  Jenis  kawasan  konnservasi  perairan; dan  (iii).  Penunjukan  satuan  unit  organisasi  di bawah  kewenangannya  untuk  melakukan tindak  lanjut  persiapan  pengelolaan  kawasan konservasi  perairan,  dengan  tugas  menyusun rencana  pengelolaan,  mengkaji  ulang  luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 29).
Batas  koordinat  yang  jelas  dan  peta  skala minimal  1:250.000  (satu  dibanding  dua  ratus lima  puluh  ribu);  (ii).  Jenis  kawasan  konservasi perairan;  dan  (iii).  penunjukan  satuan  unit organisasi  di  bawah  kewenangannya  untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan  konservasi  perairan,  dengan  tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan  dan  batas-batas  serta  melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan
(Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 29).

## Unit Organisasi Pengelola dan SDM
Unit  organisasi  pengelola  dan    sumber daya  manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu aspek  tata  kelola  penting  dalam  kegiatan pengelolaan  kawasan  yang  menentukan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan KKP3K.  Dalam PP 60 Tahun  2007, Pasal 15, menyebutkan  KKP  yang  telah  ditetapkan dikelola  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah  sesuai dengan kewenangannya, sedangkan  pengelolaannya  dilakukan  oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan  perundang  undangan.  Dengan demikian  maka  unit  organisasi  pengelola KKP3K merupakan perangkat dari Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah,  bukan pihak  lain  (Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk,  2014: 3).

## Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Salah  satu  komponen  mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah kwasan Konservasi  adalah  dokumen  rencana Pengelolaan  dan  Zonasi  (RPZ)  yang  akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi  (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan,  serta  zona  lainnya)  serta mengembangkan  strategi  dan  melaksanakan kegiatan  pengelolaan,  baik  dalam  jangka- panjang  (20  tahun),  jangka-menengah  (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana  tahunan.  Rencana  pengelolaan  yang
disusun  wajib  memuat  zonasi  kawasan.  RPZ disusun  secara  transparan,  partisipatif,  dan bertanggung  jawab  berdasarkan  kajian  aspek teknis,  ekologis,  ekonomis,  sosial  dan  budaya masyarakat,  kekhasan  dan  aspirasi  daerah termasuk  kearifan  lokal,  yang  dilakukan  secara terpadu  dengan  memperhatikan  kepentingan nasional,  daerah,  sektor  terkait,  masyarakat  , dan berwawasan   global (Syamsul  Bahri  Lubis, dkk, 2014:1).
Strategi  dan  Program  kegiatan  yang tercakup  dalam  ruang  lingkup  aspek-aspek  tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi- budaya  dalam  suatu  kawasan    konservasi merupakan  bagian  dari  rencana  pengelolaan yang  disusun  berdasarkan  zonasi.Strategi  dan program  dimaksud  antara  lain  dapat  dilihat  pada tabel  3  berikut  ini  (Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk, 2014 : 6).
Aspek Strategi dan Program Kegiatan Tata Kelola  Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 Penatakelolaan Kelembagaan;
 Peningkatan Kapasitas Insfrastruktur;
 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan;  Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat;
 Pengembangan Kemitraan;
 Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi:  Pengembangan Sistem Pendanaan
Berkelanjutan; dan  Monitoring dan Evaluasi. Sumberdaya
 Perlindungan  Habitat  dan  Populasi Ikan;
 Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan;
 Penelitian dan Pengembangan;
 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;
 Pengawasan dan Pengendalian; dan
 Monitoring dan Evaluasi. Sosial-Ekonomi- Budaya  Pengembangan Sosial Ekonomi
Masyarakat;
 Pemberdayaan Masyarakat;
 Pelestarian Adat dan Budaya; dan
 Monitoring dan Evaluasi.

## 3) Pengelolaan Wilayah Adat Laot Di Aceh
Masyarakat  di  Provinsi  Aceh  selain tunduk di bawah entitas pemerintahan desa, juga terdapat masyarakat adat tertentu yang bernaung dalam  Masyarakat  Hukum  Adat  Laot  (MHAL) tunduk pada Panglima Laot. 2
Saat  ini,  dari  23  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Aceh,  Masyarakat  Hukum  Adat  Laot berada  di  18  Kabupaten/Kota.Dari  jumlah tersebut,  Masyarakat  Hukum  Adat  Laot  juga  di bagi masing-masing ke dalam wilayah lhok. Pembagian  wilayah  hukum  adat  laot  dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:
No . Kab/Kota Jumla h Lhok No Kab/Kot a Jumla h Lhok 1. Aceh Tamiang 4 10 . Banda Aceh 3 2. Kota Langsa 4 11 . Sabang 10 3 Aceh Timur 14 12 . Aceh Jaya 11 4. Aceh Utara 8 13 . Aceh Barat 16 5. Lhok seumaw e 4 14 . Nagan Raya 7 6. Biruen 11 15 . Aceh Barat Daya 6 7. Pidie Jaya 9 16 Aceh Selatan 19 8. Pidie 9 17 Singkil 19 9. Aceh Besar 14 18 Simeulu 8 Jumlah Kab/Kota : 18 Jumlah Lhok : 17 6
2 Keberadaan  Panglima  Laot  di  akui  melalui  Qanun  Aceh (Perda)  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki
Total : 19 4
Sumber: Lembaga Panglima Laot Aceh, 2017
Menurut  Teuku  Muttaqin  Mansur  (2010: 28, 2014) MHAL memiliki hukum tidak tertulis untuk mengatur dua hal pokok:
1. Tata  cara  penangkapan  ikan  di  laut ( meupayang ), termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu ( Uroe Pantang Laot ).
2. Tata cara penyelesaian sengketa  yang terjadi antar nelayan.
Kedua  praktik  tersebut  telah  dijalankan secara turun temurun dan masih bertahan hingga saat  ini.Namun  sayangnya,  walaupun  mereka sangat menaati hukum adat laot dalam menjaga wilayah  laut  dan  pesisir  secara  lestari  dan berkelanjutan,  tetapi  Masyarakat  Hukum  Adat Laot  di  Aceh  rata-rata  masih  hidup  di  bawah garis  kemiskinan.  Bahkan,  keadaan  tersebut diekspresikan  oleh  sebagian  kalangan  dengan menanyakan,  “Apakah  karena  menjadi  nelayan mereka  miskin,  atau  karena  miskin  mereka menjadi  nelayan?  (Kamaruzzaman  Bustamam Ahmad, 2010: 39)
Dalam  hal  isu  konservasi,  Hukum  Adat Laot di Aceh berdasarkan kajian yang dilakukan Koalisi  untuk  Advokasi  Laut  Aceh  (KuALA) dan  Koalisi  Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan (KIARA)  pada  tahun  2011,  selain  adat pemeliharaan lingkungan yang jelas-jelas sudah mengimplementasikan  prinsip  tersebut,  adat kenduri  laot,  adat  sosial  dan  adat  pantang melaut juga memiliki prinsip-prinsip konservasi diantaranya,  pada  saat  kenduri  laot  dalam  1
(satu)  kawasan lhok tertutup  untuk  nelayan dalam  dan  nelayan  luar lhok untuk  melakukan aktifitas penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari. (Marzuki, dkk, 2011).
Dalam  hal  adat  sosial,  bila  ada  warga masyarakat  nelayan  di  sekitar lhok meninggal, maka  seluruh  nelayan  di  kawasan lhok tersebut dilarang keluar melakukan aktifitas penangkapan ikan sampai fardhu kifayah selesai dilaksanakan,  selain  itu  bila  ada  salah  satu nelayan atau warga masyarakat yang hilang atau tenggelam  di  laut  sekitar lhok ,  maka  nelayan setempat  dilarang  melaut  sampai  ketemu jenazah  tersebut  selama  3  hari  pencarian, apabila  selama  3  (tiga)  hari  pencarian  belum juga  ditemukan  maka  pada  hari  ke  4  (empat) baru  diperboleh  nelayan  di  sekitarnya  untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan.
Sedangkan  dalam  Adat  Pantang  Melaut, KuALA  dan  KIARA  memperoleh  hasil  kajian sebagaimana termuat pada tabel 2 berikut ini.
No Hari Pantang Melaut
Jumlah Hari Keterangan 1. Hari  Kemerdekaan  RI (17 Agustus) 1 Hari Berdasarkan jumlah total Hari Pantang  Melaut, maka nelayan
Aceh tidak
melakukan aktifitas penangkapan ikan  selama  2 bulan dalam
setahun 2. Hari Peringatan Tsunami (26 Desember) 1 Hari 3. Hari Kenduri Laut 3 Hari 4. Hari Raya Idul Fitri 3 Hari 5. Hari Raya Idul Adha 3 Hari 6. Hari Jum’at 52 Hari Total 63 Hari Namun sangat disayangkan kepemimpinan MHAL (Panglima Laot) sekarang, juga menjadi permasalahan tersendiri,
karena  didapatkan  sudah  ada  Panglima  Laot yang  tidak  lagi  di  isi  oleh  orang-orang  yang berintegritas dan memenuhi persyaratan sebagai Panglima  Laot.  Beberapa  wilayah,  Panglima Laot tidak lagi di jabat oleh Masyarakat Humum Adat  Laot  (Nelayan)  sebagai  representasi keterwakilan  mereka.  Kompleksitas  permasa- lahan  dapat  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam pembentukan KKPD.

## 4. Pengintegrasian KKPD dengan Konsep Hukum Adat Laot
Menurut M. Adli Abdullah, dkk, (2006: 6) konsep  wilayah  kelola  adat  laut  menititik beratkan pada konsep ketersediaan dan keberlanjutan. Sementara Sulaiman, dkk, (2016: 8)  menyebutkan  kearifan  lokal  dalam  wujud hukum  adat  laot  memiliki  seperangkat  aturan mengenai  penggunaan  alat  tangkap,  waktu,  dan proses penangkapan. Untuk pola ruang, wilayah ekologis  pesisir  di  bagi  kedalam  beberapa ruang,  wilayah  permukiman,  kawasan  lancang garam,  ada  kawasan  untuk  mendaratkan  kapal, tersedianya kuala yang tidak boleh dimanfaatkan sembarang, serta terdapat kawasan leuen  pukat sebagai  kawasan  ruang laut yang proses pengelolaannya sangat berbasis adat.
Dalam praktik, meskipun wilayah koservasi  tidak  ditetapkan,  namun  MHAL memiliki  wilayah-wilayah  tertentu  (wilayah kelola  adat  laut,  zonasi  adat)  yang  berfungsi
sebagai  wilayah  yang  boleh  dan  wilayah  yang dilarang melakukan penangkapan ikan.
Dalam  kaitannya  dengan  KKPD  dan pengintegrasian  konsep  kearifan  lokal  (hukum adat  laot)  sebagaimana  diuraikan  di  atas semestinya kawasan konservasi perairan di Aceh diusulkan oleh Kelompok MHAL, dalam hal ini adalah  Panglima  Laot Lhok .  Hal  ini  disebabkan kawasan  konservasi  perairan  berada  di  dalam wilayah adat  Panglima Laot. Apabila konsep ini diakomodir,  maka  pembentukan  KKPD  pertama sekali  diusulkan  oleh  176    panglima  laot  lhok. Lhok dapat  mengusulkan  setidaknya    seluas  2% dari  luas  perairan lhok yang  menjadi  wilayah konservasi.  Dengan  usulan  tersebut,  maka diyakini keberadaan kawasan konservasi perairan  jika  nantinya  ditetapkan  akan  terkawal serta  dapat  meminimalisir  pengrusakan  terhadap ekosistem  pesisir  yang  ada  di  sekitar lhok tersebut.
Dalam  proses  ini,  seharusnya  Pemerintah Aceh  dalam  hal  ini  DKP  Aceh    menjadi fasilitator Panglima Laot Lhok sebagai pemegang otoritas  wilayah  adat  lhok  untuk  menyusun dokumen  kajian  identifikasi  dan  inventarisasi potensi kawasan.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat Sulaiman,  dkk,  (2016:  49),  dalam  pengelolaan kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  bahwa MHAL  mempunyai  hak,  antara  lain:  (a)  akses terhadap  bagian  perairan  pesisir  yang  sudah diberi izin; (b) mengusulkan wilayah
Vol. 01, No. 01, (Maret, 2018), pp. 65-74.
Teuku Muttaqin Mansur, Marzuki
penangkapan  ikan  secara  tradisional;  (c) mengusulkan  wilayah  masyarakat  hukum  adat (MHA); dan (d) melalukan kegiatan pengelolaan  sumber  daya  pesisir  berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi, pada  tahun  2007  pernah  ditawarkan  konsep  ko- manajemen oleh United Nation and Agricultural Food Organization (UN-FAO) di 5 (lima)  kawasan.,  yaitu:  Kawasan  Bina  Bahari (Kabari)  Lampuuk,  Kabupaten  Aceh  Besar, Kawasan  Pudhiet  Laot  (KPL)  Jaya,  Kabupaten Aceh Jaya, Kawasan Ramah Lingkungan (KRL) Rigaih, Kabupaten Aceh Jaya, Kawasan Peujroh Laot  (KPL)  Meureubo,  Kabupaten  Aceh  Barat, dan  Kawasan  Beujroh  Laot  (KBL)  Tadu  dan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
Ko-manajemen  adalah  pembagian  atau pendistribusian  tanggunggjawab  dan  wewenang antara  pemerintah  dan  masyarakat  lokal  dalam mengelola  sumberdaya  perikanan.  (Victor  P.H, Nikijuluw,  2002:  111).Menurut  John  Kurien dalam  M.  Adli  Abdullah  dan  Teuku  Muttaqin Mansur  (2012:  118)  menyebutkan  bahwa, manajemen  bersama  (ko-manajemen)  adalah sistem yang akan menghasilkan kerjasama  yang utuh.  Karena  itu  harus  melibatkan  seluruh berbagai  pihak  dalam  mengelola  dan  menjaga laut dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.  Sementara,    M.  Adli  Abdullah dan  Teuku  Muttaqin  (2012:109)  manajemen bersama  akan  menghasilkan  kerjasama  yang
utuh  dikalangan  para  pemangku  kepentingan  di bidang perikanan. Inilah cara untuk membangun kepercayaan,  cara  membagi  peran.  Dari  saling percaya  akan  tumbuh  semangat  kolektif  untuk menjaga sumberdaya secara bersama-sama.
Namun  dalam  perjalanannya,  setelah Program UN-FAO tersebut berakhir, konsep ko- manajemen  tidak  lagi  berjalan  optimal.Salah satu  penyebabnya  adalah  panglima  laot  lhok yang  mempunyai  pengalaman  secara  bertahun- tahun  menjaga  kelestarian  dan  kesinambungan sumberdaya laut tidak ditunjuk secara ex-officio sebagai ketua lembaga tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pembentukan  KKPD  selama  ini  tidak mengintegarasikan  antara  konsep  KKPD dengan  kearifan  lokal  (Hukum  Adat  Laot) yang  sudah  dijalankan  secara  turun  temurun di Aceh.
2. Pembentukan KKPD di Aceh tidak melibatkan  MHAL  sepenuhnya  dari  proses inisiasi  sampai  penetapan,  padahal  peluang MHAL  mendukung  dan  menyukseskan KKPD  sangat  besar,  hal  ini  disebabkan potensi  MHAL  dan  cakupan  wilayah  kelola adat akanberjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
HT  Bustmam,  M.  Adli  Abdullah  dan  Teuku Muttaqin,  Panglima  Laot  Aceh.  2005. Rencana  Strategis  (Renstra)  Kelembagaan Adat  Panglima  Laot  Aceh  tahun  2005- 2015. Banda Aceh: panglima Laot Aceh.
Kamaruzzaman
Bustamam-Ahmad, 2010. “Panglima  Laot  di  Aceh  Masa  Kini: Sebuah Tinjauan  Sosial-Antoropologi”,  dalam  M. Adli  Abdullah,  dkk, Kearifan  Lokal  di  Laut Aceh , Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
M.  Adli  Abdullah,  Sulaiman,  dan  Teuku Muttaqin  Mansur,  2006.  Selama Kearifan adalah  Kekayaan,  Eksistensi  Panglima  Laot dan  Hukom  Adat  Laot  di  Aceh ,  Jakarta: Yayasan Kehati.
M.  Adli  Abdullah  dan  Teuku  Muttaqin, 2012. Pembagian  Kewenangan  Laut ,  Banda Aceh, Bandar Publishing.
Sulaiman,  Syamsul  Bahri,  dan  M.  Adli Abdullah,  2016. Sisi  Lain  Ulayat  Laut, Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis  Hukum  Adat  Laut, Banda  Aceh,
Bandar Publishing.
Sulaiman  Tripa,  Teuku  Muttaqin  Mansur, Zulfan,  Muhammad  Adli  Abdullah,  2014, “Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan  Tradisional  di  Aceh  dalam  Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan”,  Vol.  21,  Yogyakarta: Jurnal Media Hukum.
Sulaiman,  2009.“Perubahan  Peran  Panglima Laot  di  Aceh,”No.  47,  Tahun  IX.Banda Aceh: Jurnal  Kanun  Fakultas  Hukum

## Unsyiah.
Sulaiman,  2013,  “Prospek  Hukum  Adat  Laut dalam Pengelolaan Perikanan di Pidie Jaya”, Vol. 8, Surakarta: Jurnal Yustisia .
Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk.  2014. Suplemen  1 Panduan  Identifikasi,  Inventarisasi  dan Pencadangan Kawasan Konservasi
Perairan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil .
Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Konservasi Kawasan dan Jenis  Ikan, Direktorat  Jenderal Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia.
Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk.  2014. Suplemen  2 Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Konservasi Kawasan dan Jenis  Ikan, Direktorat  Jenderal Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Syamsul  Bahri  Lubis,  dkk.  2014. Suplemen  3
Panduan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan dan  Zonasi  Kawasan  Konservasi  Perairan, Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil .  Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Kawasan dan Jenis  Ikan,  Direktorat  Jenderal  Kelautan, Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2010.  “Kedudukan Putusan  Peradilan  Adat  Laot  di  Aceh  dalam Sistem  Hukum  Nasional”,  dalam  M.  Adli Abdullah, dkk, Kearifan Lokal di Laut Aceh , Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
Teuku Muttaqin  Mansur, 2014. ” Uroe Pantang Laot,  Konsep  Tradisional  Menjaga  Sumber Daya  Perikanan  Berkelanjutan,”  dalam  M. Adli  Abdullah,  dkk, Aceh  Kebudayaan  Tepi Laut , Banda Aceh, Bandar Publishing.
Victor P.H, Nikijuluw, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan , Jakarta :Pustaka Cidesindo.