## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 11 – 21

## Implementasi permendikbud no.44 tahun 2019 tentang sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020
Amelia Haryanti a, 1* , Dindin b, 2 a Universitas Pamulang, Indonesia b Universitas Pamulang Indonesia 1 dosen00811@unpam.ac.id*; 2 dosen02573@unpam.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel

## ABSTRAK
Diterima: 9 Agustus 2020 Disetujui: 1 Oktober 2020
Kata kunci:
Permendikbud Sistem zonasi PPDB Peserta Didik Tujuan  dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota  Tangerang  Selatan  dalam  upaya  melaksanakan  pemerataan  kualitas  dan  mutu Pendidikan.  Penelitian  ini  dilakukan  selama  pelaksanaan  PPDB  tahun  2020  antara bulan  Mei  2020  sampai  dengan  Juli  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Subjek  penelitian  yakni,  kepala  SMPN,  Kasi Kurikulum  SMP  dan  orang  tua  calon  peserta  didik.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:  Pelaksanaan  PPDB  tahun  2020  untuk  jenjang  tingkat  SMP  Negeri  di  kota Tangerang Selatan sudah mengacu pada peraturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, sedangkan  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  Permendikbud  ini  adalah  daya tampung sekolah negeri yang belum dapat memenuhi kebutuhan lulusan, serta masih banyaknya calon wali murid yang belum memahami diberlakukannya sistem zonasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan  setempat  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  sekolah  negeri  dan melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB

## ABSTRACT
Received:
9 Aug 2020
Accepted:
1 Oct 2020 Keywords: Permendikbud Zoning system PPDB Student Permendikbud No. 44 2019 i mplementation concerning the zoning system for the  2020  student  admission. The  purpose  of  carrying  out  this  research  is  to determine  the  implementation  of  Permendikbud  No.  44  of  2019  concerning  the Zoning  System  in  PPDB  for  the  First  Middle  School  level  in  the  City  of  South Tangerang in an effort to distribute the quality and quality of education. This research was conducted during the implementation of PPDB 2020 between May 2020 and July 2020. This research used a qualitative approach with a case study method. The research subjects were the head of the Junior High School, the Head of Junior High School Curriculum and the parents of prospective students. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: Implementation of PPDB in 2020 for the level of SMP Negeri in  South Tangerang city has referred to Regulation of Permendikbud No. 44 of 2019, while the inhibiting factors in implementing this Permendikbud are the capacity of state schools that have not been able to meet the needs  of  graduates, and  there  are  still  many  prospective student  guardians  who  do  not  understand  the implementation of the zoning system. To overcome this problem, the local government collaborates with the local education office to improve public school facilities and infrastructure and conduct socialization about the zoning system to the community long before PPDB implementation.
Copyright © 2020 (Amelia Haryanti & Dindin). All Right Reserved
How to Cite: Haryanti, A. & Dindin. (2020). Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 20(1), 11- 21. DOI: 10.21009/jimd.v20i01.16512
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Kualitas  dan  mutu  Pendidikan  yang  baik merupakan  dambaan  bagi  seluruh  masyarakat dunia,  begitu  pula  dengan  kita  masyarakat Indonesia.  Meningkatnya  kualitas  Pendidikan akan membentuk masyarakat Indonesia menjadi sumber  daya  yang  mampu  bersaing  dengan masyarakat  dunia.  Hal  inilah  yang  menjadikan masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa melanjutkan  Pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi merupakan suatu keharusan. Dengan melanjutkan  Pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi akan  semakin  mengasah  kemampuan  dan mengembangkan  minat  peserta  didik  untuk mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya. Pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah berkewajiban  untuk  melakukan  perbaikan- perbaikan pada setiap sektor pendidikan.
Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  Pendidikan  yang bermutu dan berkualitas, menjadikan pemerintah untuk berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi  Pendidikan  yang  berkualitas  dan bermutu  bagi  masyarakat.  Hal  ini  tercantum dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  pasal  11  butir  (1)  yang  berbunyi: “Pemerintah  dan  Pemerintah  daerah  wajib memberikan  Pendidikan  yang  layak  dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaranya  tanpa  diskriminasi.”  Selain tercantum  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional,  hak  untuk  mendapatkan Pendidikan bagi seluruh warganegara juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1) “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat Pendidikan,  (2)  Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur  dengan  undang-undang.  (4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya  dua  puluh  persen  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari
anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta kesejahteraan umat manusia’’. (Nurjamila siregar, 2019).
‘’Dalam sistem zonasi pendidikan maka fungsi  dan  tujuan  pengelolaannya  adalah percepatan  pemerataan  mutu  pendidikan  pada satuan-satuan  pendidikan  di  Indonesia.  Zonasi Pendidikan  diawali  dengan  terbitnya  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun  2017  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya’’(Purwanti et al., 2019) . Pada pelaksanaan PPDB  tahun  2020,  peraturan  PPDB  Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  44  Tahun 2019, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada lagi dikotomi mengenai sekolah unggulan dan bukan  unggulan.  Pelaksanaan  PPDB  dengan sistem  zonasi  saat  ini  sudah  dilaksanakan  di seluruh  sekolah  negeri  di  Indonesia,  tidak terkecuali  di  Kota  Tangerang  Selatan,  hal  ini penting dilakukan mengingat di Kota Tangerang Selatan ini masih banyak persepsi dari wali calon siswa  mengenai dikotomi  sekolah  unggulan  dan bukan  unggulan,  walaupun  antara  domisili  dan sekolahnya  berjauhan,  selain  itu  dengan diberlakukannya Permendikbud ini akan meningkatkan  kualitas  dan  mutu  pendidikan  di Kota  Tangerang  Selatan.  Penelitian  yang  terkait dengan judul ini pernah dilakukan oleh Novrian Satria Perdana dengan judul Implementasi PPDB Zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, yang dimuat pada jurnal Pendidikan Glasser No 1 Volume 3 April Tahun 2019. Yang dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  difokuskan pada  pemerataan  akses domisili  dengan  sekolah untuk  meningkatkan  pemerataan  kualitas  dan mutu pendidikan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, berkaitan dengan peningkatan kualitas dan mutu
pendidikan dengan menggunakan sistem zonasi dalam  PPDB,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengambil  judul  ‘’Implemetasi  Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah  Pertama’’,  fokus  penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  PPDB  di Kota  Tangerang  Selatan  dengan  diterapkannya sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, 2) Kendala apa saja yang terjadi pada  PPDB  dengan  sistem  zonasi  tahun  ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang Selatan, 3) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dan dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi kendala dalam implementasi Permendikbud tersebut.

## Metode
Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah negeri  di  Kota  Tangerang  Selatan  antara  bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  penelitian  studi kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kondensasi, penyajian data dan verifikasi  data.  Pengecekan  keabsahan  data dengan menggunakan uji kredibilitas (triangulasi teknik,  triangulasi  sumber  serta  memberchek). Tahapan  penelitian  yakni  pra  penelitian,  pra lapangan,  kegiatan  di  lapangan,  selanjutnya menganalisis data yang diperoleh.

## Hasil dan pembahasan
Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019  tentang  sistem  zonasi  pada  PPDB  di Kota Tangerang Selatan
Sistem zonasi merupakan kebijakan publik yang  diterapkan  pemerintah  melalui  peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayan,  namun dalam pelaksanaan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari geografis, ekonomi, dan sosial  masing-masing  daerah,  sehingga  dalam pelaksanaanya  pemerintah  daerah  menerbitkan kembali  peraturan  sistem  zonasi  ini.    Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  ( public  policy  is whatever governments choose to do or not to do ). Konsep tersebut  sangat  luas kebijakan  publik  mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di
samping  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ketika pemerintah  menghadapi  suatu  masalah  publik. Definisi  kebijakan  publik  dari  Thomas  Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik  tersebut  dibuat  oleh  badan  pemerintah, bukan  organisasi  swasta,  (2)  kebijakan  publik menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan  atau tidak  dilakukan  oleh  badan  pemerintah. (Hasanuddin  &  Sopiatno,  2015).  Hal  ini menunjukan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan  tindakan  dan  bukan  merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat publik  semata.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  merupakan  pilihan  karena  pada hakikatnya  kebijakan  tersebut  mempunyai pengaruh yang berdampak pada masyarakat.
Kebijakan  publik  menurut  Thomas  Dye (2010:14),  studi  kebijakan  publik  mencakup menggambarkan  upaya  kebijakan  publik, penilaian  mengenai  dampak  kekuatan-kekuatan yang  berasal  dari  lingkungan  terhadap  isi kebijakan  publik,  analisis  mengenai  akibat berbagai  pernyataan  kelembagaan  dan  proses- proses  politik  terhadap  kebijakan  publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa  dampak  yang  diharapkan  (direncanakan) maupun  dampak  yang  tidak  diharapkan (Hasanuddin & Sopiatno, 2015)
Di Kota Tangerang Selatan sendiri, untuk tingkat  sekolah  menegah  atas  negeri,  sekolah menengah  kejuruan  negeri  dan  sekolah  khusus negeri diatur dalam Peraturan Gubernur Banten No.  22  tahun  2020,  sedangkan  untuk  jenjang sekolah  menengah  pertama  dan  jenjang  sekolah dasar  diatur  mengacu  pada  peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2019 tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  pada taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar,  seolah menegah  pertama,  sekolah  menengah  atas,  dan sekolah menengah kejuruan.
Sejak  tahun  2017  di  Kota  Tangerang Selatan  diberlakukannya  kebijakan  pemerintah mengenai  sistem  zonasi  pada  PPDB,  pelaksana pendidikan terus berupaya untuk menyelenggarakan PPDB sebaik mungkin sesuai dengan  kebijakan  yang  berlaku.  Di  tengah berbagai macam problematika yang terjadi, dinas Pendidikan  dan  pelaksana  pendidikan  Kota Tangerang  Selatan  terus  berupaya  memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  khususnya calon  peserta  didik  baru  dalam  mengikuti
serangkaian  proses  PPDB  sistem  zonasi. Pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi yang diselenggarakan pada tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan dijalankan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan.
Ketika  penelitian  ini  dilaksanakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran ‘’Mendikbud No mor 4  Tahun  2020  tertanggal  20  Maret  2020,’’ berkaitan  dengan  pelaksanaan  PPDB  karena sedang  terjadi  wabah  pandemi  covid  19,  yang isinya sebagai berikut: Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  dilaksanakan  dengan  ketentuan sebagai berikut:
a.  Dinas  Pendidikan  dan  sekolah  diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah  penyebaran  Covid-19,  termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah;
b.  PPDB  pada  Jalur  Prestasi  dilaksanakan berdasarkan:  1)  akumulasi  nilai  rapor ditentukan  berdasarkan  nilai  lima  semester terakhir;  dan/  atau 2)  prestasi  akademik  dan non-akademik di luar rapor sekolah;
c) Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin) Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan  mekanisme  PPDB  daring.”
(Nasional, 2020).
“Pada dasarnya sistem zonasi diselenggarakan atas  dasar  pembagian  wilayah  yang  disepakati antara pihak sekolah negeri, dinas pendidikan dan pemerintah  daerah  untuk  pengelolaannya. Penerapan  sistem  zonasi  pada  PPDB  akan berimplikasi  pada  pudarnya  status  sekolah unggulan atau sekolah favorit yang menyebabkan adanya  kasta  dalam  sistem  persekolahan  di Indonesia.  Hal ini memberi konsekuensi  bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan  dan  penyelenggaraan  layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar  mutu  yang  ditetapkan  dalam  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP).  Dengan  demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem  Zonasi  Mutu  Pendidikan  sebagai pasangannya.’’  (PDSPK  Kemendikbud,  2018). Hal ini bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di kota Tangerang Selatan lebih cepat.
Sistem  zonasi  PPDB  dan  Zonasi  Mutu Pendidikan bertujuan untuk:
1) Menjamin  penerimaan  peserta  didik  baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan  dalam  rangka  mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2) Menjamin  ketersediaan  dan  kesiapan satuan  pendidikan  (sekolah  negeri, khususnya)  untuk  dapat  memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap  zona/wilayah  yang  ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik  dan  kependidikan  yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana  yang  memadai  yang  dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap  satuan  pendidikan  yang  ada  di wilayan/zona yang telah ditetapkan.
5) Mengendalikan  dan  menjamin  mutu lulusan  serta  melakukan  pengawasan proses  dan  hasil  pembelajaran  secara komparatif  dan  kompetitif  pada wailayah/zona layanan pendidikan secara  terukur  dan  berkesinambungan (PDSPK Kemendikbud, 2018).
Untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat,  maka  pemerintah daerah  sudah mengintegrasikan  peraturan  terkait  PPDB dengan  sistem  zonasi  secara  umum  yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  di  wilayah kota  Tangerang  Selatan.  Dengan  dibentuknya wilayah zonasi ini, maka diharapkan peningkatan intervensi  mutu  dan  kualitas  pendidikan  akan tercapai.  Secara  keseluruhan,  petunjuk  teknis pelaksanaan  PPDB  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai, karena  mengacu  pada  Permendikbud  No.  44 tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, karena masih ada beberapa wali murid yang bersikukuh dengan nilai akhir untuk dapat masuk sekolah negeri yang diinginkannya, tanpa  melihat  jarak  antara  sekolah  dengan domisilinya,  karena  stigma  sekolah  favorit  dan tidak  favorit  yang  terlanjur  melekat.  Padahal dalam  Permendikbud  No.  44  ini  sudah  jelas diatur, bawa PPDB sistem zonasi memprioritaskan  jarak  domisili  yang  terdekat dengan sekolah, kemudian usia, nilai, atau kalau ada prestasinya, perpindahan orang tua, dan surat
keterangan tidak mampu (PDSPK
Kemendikbud, 2018).
Diketahui  bahwa  PPDB  tahun  ajaran 2020-2021  tingkat  SMP  negeri  terdapat  dua tahapan. Tahap pertama jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua calon murid yang dibuka sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020, dengan pengumuman penerimaan tanggal  26  Juni  2020,  sedangkan  tahap  kedua PPDB  tahun  ajaran  2020-2021  dibuka  dengan jalur prestasi akademik maupun prestasi olahraga sejak  30  Juni  2020  hingga  2  Juli  2020  dengan pengumuman siswa  yang diterima tanggal 6 Juli 2020.
Hal  ini  dilakukan  agar  tujuan  dari dilaksanakannya permendikbud ini adalah untuk pemerataan  akses  dan  pendidikan  yang berkeadilan  pada  setiap  zona/wilayah  yang ditetapkan  mendekati  tempat  tinggal  peserta didik. Penerapan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk  menghilangkan  persepsi  dan  anggapan sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga kualitas dan  mutu  pendidikan  akan  merata  di  setiap daerah.
Untuk pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan  di  Kota  Tangerang  Selatan  pada tahun  ajaran  2020-2021  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  mengacu pada keputusan Gubernur Banten No. 22 tahun 2020 tentang PPDB dan Permendikbud No. 44 Tahun  2019.  Hal  ini  terlihat  dari  jalur-jalur pendaftaran  yang  dilakukan  secara  terbuka, objektif dan transparan, serta tidak adanya unsur diskriminatif.  Adapun  yang  menjadi  ukuran pelaksanaan  PPDB  Zonasi  adalah  capaian  jarak dan  mutu  input  siswa  yang  diterima  di  sekolah yang  bersangkutan.  Dalam  pasal  11  (1) Pendaftaran  PPDB  dilaksanakan  melalui  jalur sebagai  berikut:  a.  zonasi;  b.  afirmasi;  c. perpindahan  tugas  orang  tua/wali;  dan/atau  d. prestasi.  Dalam  Pasal  11  ayat  (2),  (3),  dan  (4) Jumlah  siswa  yang  diterima  sebanyak  50% berdasarkan  jarak  terdekat  dengan  domisili, sedangkan  15%  diperuntukan  untuk  calon peserta didik dengan menggunakan jalur afirmasi, baik itu secara akademik maupun non akademik, sedangkan sisanya untuk jalur yang berkebutuhan khusus,  siswa  yang  terdampak  bencana, perpindahan  orang  tua,  dan  lain  sebagainya (Mendikbud, 2019).
Domisili  calon  peserta  didik  didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran PPDB. Untuk kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau
rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau  pejabat  setempat  lain  yang  berwenang menerangkan  bahwa  peserta  didik  yang bersangkutan  telah  berdomisili  paling  singkat  1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.  Sekolah  memprioritaskan  peserta  didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama  dengan  Sekolah  asal.  Selain  melakukan pendaftaran  PPDB  melalui  jalur  zonasi  sesuai dengan  domisili  dalam  wilayah  zonasi  yang  telah ditetapkan,  calon  peserta  didik  dapat  melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang  memenuhi  persyaratan  (Mendikbud, 2019).
Untuk  calon  peserta  didik  yang menggunakan  jalur  afirmasi  hanya  diperuntukkan bagi  Peserta  Didik  yang  berasal  dari  keluarga ekonomi  tidak  mampu.  Peserta  didik  baru  yang berasal  dari  keluarga  ekonomi  tidak  mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua/ Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak  mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Daerah.  Peserta  didik  yang  masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta didik yang berdomisili  di  dalam  dan  di  luar  wilayah  zonasi Sekolah  yang  bersangkutan.  Bukti  keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah wajib  dilengkapi  dengan  surat  pemyataan  dari orang  tua/wali  Peserta  didik  yang  menyatakan bersedia  diproses  secara  hukum  apabila  terbukti memalsukan  bukti  keikutsertaan  dalam  program penanganan  keluarga  tidak  mampu  dari Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah. Apabila  ditemukan  data  pemalsuan  bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak  mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Daerah  Sekolah  wajib  melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (Negeri et al., 2020).
Secara langsung maupun tidak langsung, dampak dari adanya zonasi ini akan memotivasi guru  untuk  mengajar  lebih  ekstra  dalam menyampaikan  ilmunya  kepada  siswa,  karena ketika  masuk  sekolah  nilai  skor  tidak diperhitungkan,  untuk  menghadapi  berbagai macam  kemampuan  siswa  tersebut  solusinya adalah, guru memberikan jam tambahan khusus bagi siswa  yang  memiliki kemampuan  di bawah rata-rata agar mereka dapat mengejar ketertinggalan  dari  teman-temannya.  Untuk  itu kepala sekolah akan memberikan penilaian  yang
baik  atas  kinerja  yang  dilakukan  oleh  para  guru ini.  ‘’Kepala  sekolah  memperhatikan  iklim  yang ada  pada  organisasi  sekolah  merupakan  suatu gambaran  bahwa  pencapaian  tujuan  organisasi sekolah  juga  akan  banyak  ditentukan  oleh bagaimana  pengelolaan  lingkungan  sekolah sebagai  pembentuk  iklim  organisasi  sekolah, mendorong pada situasi yang kondusif bagi guru dan  staf  lainnya  untuk  melaksanakan  tugasnya secara optimal.’’ (Manullang & Sibuea, 2017) . Kegiatan  pelaksanaan  PPDB  di  Kota Tangerang  Selatan  melibatkan  perwakilan  dari dinas  pendidikan,  kepala  sekolah,  guru,  komite sekolah  yang  bertugas  sesuai  dengan  perannya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pegawasan kegiatan pendaftaran PPDB, baik itu secara online maupun secara offline .  Selain  itu  juga  kegiatan  ini melibatkan  masyarakat  yang  diwakili oleh  orang tua  murid/wali  murid,  serta  calon  peserta  didik sebagai  sasaran  dari  penerapan  kebijakan pelaksanaan  PPDB  di  lapangan.  Selain  sumber daya  manusia  yang  sudah  disebutkan  tadi, pelaksanaan  PPDB  di  Kota  Tangerang  Selatan juga melibatkan sumber daya non manusia, yakni didukung  oleh  peralatan  memadai  yang disediakan  oleh  pihak  sekolah.  Dari  segi pelaksanaan  pun  PPDB  telah  sesuai  dengan jadwal yang ditetapkan.
Dari pemantauan penulis, dalam menjalankan tugasnya, pihak penyelenggara, baik itu di  sekolah  maupun  dari  dinas  pendidikan  Kota Tangerang  Selatan  sudah  membentuk  tim  khusus sesuai  dengan  keahliannya,  baik  itu  ketika pendaftaran online maupun ketika pendaftaran offline . Secara  umum,  pelaksanaan  PPDB  di  Kota Tangerang  Selatan  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan aturan dan ketentuan juknis PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK tahun ajara 2020-2021 yang diatur  dalam  Permendikbud  Nomor  44  Tahun 2019, dimana pelaksanaan nya didasarkan pada asas keadilan,  non  diskriminatif,  kecuali  di  sekolah khusus  yang  hanya  melayani  peserta  didik  dari kelompok gender atau agama tertentu, transparan, akuntabel dan objektif.
Secara umum, pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang  Selatan  tidak  mengalami  kendala  yang berarti, hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin dengan  baik  antara  pihak  penyelenggara  dengan dinas  pendidikan  serta  dengan  wali  murid.  Dari wawancara  penulis  dengan  beberapa  wali  calon murid,  kendala  teknis  yang  biasanya  dialami  oleh mereka adalah hanya ada pada penggunaan jaringan internet  dan  domisili  siswa  yang  letaknya  di  luar kelurahan yang berbeda, namun lebih dekat dengan
letak  sekolahan  yang  berbeda  dengan  kelurahan tempat domisili calon siswa tersebut berada. Dalam hal ini, kebijakan yang diberikan adalah memberikan ijin masuk pada sekolah yang lebih dekat.
Dari segi ekonomi, PPDB dianggap menguntungkan,  karena  dalam  pelaksanaannya tidak  dipungut  biaya  pendaftaran,  ini  akan menguntungkan bagi calon siswa yang tergolong kurang  mampu,  selain  itu,  dengan  PPDB  akan menghemat  pengeluaran  wali  siswa  dalam pengeluaran  sehari-hari,  karena  tidak  perlu mengeluarkan  biaya  untuk  transportasi  untuk akomodasi  ke  sekolah.  Hal  ini  tentu  saja berdampak  positif  bagi  perekonomian  wali murid.  Dari  segi  sosial,  tangggapan  masyarakat, dalam  hal  ini  wali  murid  tampak  beragam,  ada yang  merasa  sangat  diuntungkan,  ada  juga  yang merasa  dirugikan.  Banyak  wali  murid  yang memberikan respon negatif dengan diberlakukannya  sistem  zonasi  ini  karena dianggap  membingungkan.  Dengan  adanya respon  seperti  ini,  mengindikasikan  bahwa banyak  wali  murid  yang  belum  siap  dengan kebijakan ini.
Hambatan-hambatan pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan
Walaupun pihak  penyelenggara  dan petugas  sudah  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  ketentuan,  tidak  semua  pihak  merespon positif  dengan  adanya  ketentuan  zonasi  dalam PPDB  ini.  Hal  ini  ditunjukan  oleh  sikap  wali murid  yang  tidak  sepenuhnya  mendukung diberlakukannya kebijakan ini, mereka menganggap hak mereka dalam memilih sekolah yang  diinginkan  dibatasi  oleh  kebijakan permendikbud.  Banyak  wali  murid  yang beranggapan  bahwa  prestasi  bagus  yang  diraih oleh  anak-anaknya  dianggap  tidak  berharga, sehingga  mereka  melakukan  protes  dengan kebijakan ini, karena kalah bersaing untuk masuk sekolah yang diinginkan dengan calon siswa lain yang  memiliki  prestasi  biasa-biasa  saja  hanya karena jarak domisilinya di luar jalur 1 yang sudah ditetapkan.
Pelaksanaan  kebijakan  PPDB  di  kota Tangerang  Selatan  pada  umumnya  sudah  berjalan dengan  efektif,  walaupun  kendala-kendala  kecil memang  tidak  bisa  dihindari.  Hal  ini  dikarenakan masih  ada  beberapa  calon  wali  peserta  didik  yang belum  memahami  diberlakukannya  kebijakan Permendikbud  No 44  Tahun 2019  tentang  sistem zonasi  dalam  PPDB.  ‘’Proses  kebijakan  publik berlangsung  dalam  suatu  sistem  politik  yang dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Input  kebijakan berasal  dari  lingkungan  dalam  bentuk  tuntutan
politis,  yang  berkembang  menjadi  isu  kebijakan yang  diproses  sampai  akhirnya  menjadi  keputusan kebijakan.  Demikian  pula  proses  kebijakan pendidikan,  sebagai  bagian  dari  kehidupan kenegaraan, maka juga tidak dapat dilepaskan dari sistem politik dan lingkungannya. Proses kebijakan pendidikan ini berjalan secara bertahap, dan sirkuler (siklikal)  sehingga  suatu  kebijakan  tidak  dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain yang sudah ada  atau  kebijakan  yang  sedang  berjalan  (Hough, 1984:  17;  Dunn,  2004:  46;  Fowler,  2009:  14-18, Wibowo, 2013).
Kendala yang dihadapi pada implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  adalah kekurang  pahaman  wali  murid  terhadap sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk oleh dinas pendidikan setempat.
Kekurang  pahaman  wali  murid  ini  bisa  jadi dikarenakan  latar  belakang  pendidikan  dan  sosial ekonomi  yang  berbeda.  ‘’Kebijakan  merupakan hasil dari politik, atau hasil dari alokasi nilai, yakni apa  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dikerjakan, termasuk  untuk  tidak  dikerjakan.  Sehubungan dengan  itu  kebijakan  (termasuk  kebijakan pendidikan) merupakan perangkat operasional, atau pedoman-pedoman  bagi  pemerintah  untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan  oleh  lembaga  politik.  Dengan  merujuk pendapat  pakar  (Kerr,  1976;  Wildavsky,  1979; MacRae dan Wilde, 1985) dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah serangkatan keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang memiliki tujuan khusus  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau urusan di bidang pendidikan dan hasilnya memiliki dampak  terhadap  orang  banyak.  Sehubungan dengan  itu  kebijakan  pendidikan  perlu  disusun secara  cermat,  jelas  dan  tegas  guna  mengatur penyelenggaraan  pendidikan  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  pendidikan  nasional.’’ (Wibowo, 2013).
Richard E. Matland (1995)
mengembangkan  Model  Matriks  Ambiguitas- Konflik untuk menjelaskan bahwa implementasi secara admiministratif adalah implementasi yang dilakukan  dalam  keseharian  operasi  birokrasi pemerintahan.  Kebijakan  di  sini  memiliki ambiguitas  atau  kemenduaan  yang  rendah  dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah  implementasi  yang  perlu  dipaksakan secara  politik,  karena  walaupun  ambiguitasnya rendah,  tingkat  konfliknya  tinggi.  Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua,  namun  tingkat  konfilknya  rendah. Implementasi  secara  simbolik  dilakukan  pada
kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik  yang  tinggi.  Menurut  Matland:  Pada prinsipnya  matriks  memiliki  empat  tepat  yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: Pertama: Ketepatan Kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai dari tiga hal, yaitu:
1) Sejauh  mana  kebijakan  yang  ada  telah bermuatan  hal-hal  yang  memang memecahkan  masalah  yang  hendak dipecahkan.  Pertanyaannya  adalah how excelent is the policy.
2) Apakah  kebijakan  tersebut  sudah dirumuskan  sesuai  dengan  karakter masalah yang hendak dipecahkan.
3) Apakah  kebijakan  dibuat  oleh  lembaga yang  mempunyai  kewenangan  (misi kelembagaan)  yang  sesuai  dengan karakter kebijakan.
Kedua: Ketepatan Pelaksana.
Aktor  implementasi  kebijakan  tidaklah  hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu:
1) Pemerintah.
Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli,  seperti  kartu  identitas penduduk,  atau  mempunyai  derajat politik  keamanan  yang  tinggi,  seperti pertahanan  dan  keamanan,  sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah.
2) Kerjasama antara pemerintah-masya- rakat/swasta.
Kebijakan  yang  bersifat  memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,  sebaiknya  diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat/swasta.
3) Implementasi kebijakan yang diswastakan  ( privatization  atau  contracting out).
Kebijakan  yang  bertujuan  mengarahkan kegiatan-kegiatan  masyarakat,  seperti bagaimana  perusahaan  harus  dikelola, atau  dimana  pemerintah  tidak  efektif menyelenggarakannya  sendiri,  seperti pembangunan  industri-industri  berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. Ketiga: Ketepatan Sasaran.
Ketepatan sasaran (target) berkenaan dengan tiga hal, yaitu:
1) Apakah  target  yang  diintervensi  sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada  tumpang  tindih  dengan  intervensi
lain,  atau  tidak  bertentangan  dengan intervensi kebijakan lain.
2) Apakah  targetnya  dalam  kondisi  siap untuk  diintervensi  ataukah  tidak. Kesiapan  bukan  saja  dalam  arti  secara alami, namun juga apakah kondisi target ada  dalam  konflik  atau  harmoni,  dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
3) Apakah  intervensi  implementasi  kebi- jakan  bersifat  baru  atau  memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.
Keempat: Ketepatan Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:
1) Lingkungan Kebijakan. Lingkungan kebijakan menyangkut interaksi antara lembaga perumus kebijakan  dengan  pelaksana  pelaksana kebijakan  dan  dengan  lembaga  yang terkait.  Donald  J.  Calista  menyebut-  nya sebagai variabel endogen, yaitu authoritative arrangement yang  berkenaan  dengan kekuatan  sumber  otoritas  dari  kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang  terlibat  kebijakan,  baik  dari pemerintah maupun masyarakat, implementation  setting yang  berkenaan dengan  posisi  tawar-menawar  antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
2) Lingkungan Eksternal Kebijakan. Lingkungan  ini  oleh  Calista  disebut sebagai  variabel  eksogen,  yang  terdiri dari public  opinion ,  yaitu  persepsi  publik akan  kebijakan  dan  implementasi kebijakan, interpretive  institutions yang berkenaan  dengan  interprestasi  lemba- ga-lembaga  strategis  dalam  masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan  kelompok  kepentingan,  dalam menginterpretasikan  kebijakan  dan implementasi  kebijakan,  dan individuals , yakni  individu-individu  tertentu  yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan  kebijakan  dan
implementasi kebijakan (Purwanti et al., 2019). Banyaknya  wali  murid  yang  memaksa pihak  penyelenggara  PPDB  agar  menerima anaknya  masuk  ke  sekolah  yang  diinginkan menjadi  kendala  tersendiri  bagi pihak penyelenggara,  selain  itu  juga  biasanya  pihak sekolah  mendapatkan  berbagai  macam  titipan dari  pejabat-pejabat,  dari  kenalan  dekat, wartawan,  LSM,  atau  dari  pihak  lainnya  agar anaknya bisa masuk sekolah yang bersangkutan.
Hal  ini  telah  diungkapkan  oleh  Fawler (2004:273),  bahwa:  “ implementer  frequently  do  not understand what they are supposed to d o, yang artinya bahwa  implementor  seringkali  tidak  tahu  apa yang  seharusnya  dilakukan.  Hal  ini  bisa disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi, pengarahan serta bimbingan mengenai implementasi  kebijakan  zonasi  kepada  wali murid. Selain itu kendala secara teknis yaitu daya tampung  server  yang  masih  agak  kurang  untuk bisa diakses secara bersamaan di seluruh wilayah, sehingga mempengaruhi kecepatan saat mengakses  halaman  website” (Purwanti  et  al., 2019). Hambatan  yang  berikutnya  adalah  daya tampung  sekolah  negeri  yang  masih  kurang memenuhi  kebutuhan  jumlah  lulusan,  sehingga banyak  masyarakat  yang  merasa  nilainya  bagus diperlakukan tidak adil dengan adanya sistem zonasi ini.  Wali  murid  dan  calon  siswa  merasa  sia-sia berupaya meraih nilai bagus, tetapi tidak bisa masuk sekolah  negeri  yang  diinginkannya,  hingga  hal  ini menjadi  pergunjingan  di  antara  para  wali  murid, daripada membayar uang untuk les tambahan, lebih baik  uangnya  dipakai  ngontrak  rumah  sekitar sekolah  yang  diinginkan  selama  1  tahun  sebelum PPDB  dibuka  agar  mendapatkan  prioritas  masuk sekolah  yang  diinginkan.  Selain  hambatan  tadi, banyaknya  wali  murid  yang  menggunakan  surat keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  sebagai  senjata untuk masuk sekolah yang diinginkan. Hal ini sangat merugikan  calon  peserta  didik  lain  yang  memang benar-benar  membutuhkan,  dan  benar-benar berada di dalam jalur 1 yang diprioritaskan masuk sekolah  negeri.  Sabatier  dan  Mazmanian menegaskan bahwa “implementasi kebijakan berarti mewujudkan  suatu  keputusan  kebijakan  yang memiliki  legalitas hukum  dapat  berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain- lain dalam bentuk program-program  kerja  yang  merujuk  pada masalah  yang  akan  ditangani  oleh  kebijakan.’’ (Purwanti et al., 2019).
Berbagai  macam  cara  yang  dilakukan oleh wali murid agar anaknya bisa masuk sekolah favorit  yang  diinginkan,  persepsi  ini  harus dihilangkan  karena  dengan  diberlakukannya permendikbud  tentang  sistem  zonasi  dalam PPDB akan merubah persepsi sekolah favorit dan tidak  favorit  sehingga  kualitas  dan  mutu pendidikan baik di kota besar maupun di daerah akan sama.
Upaya mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan PPDB
Timbulnya  permasalahan-permasalahan yang  muncul  dalam  pelaksanaan  PPDB  ini menjadikan  pemerintah  dan  pihak  penyelenggara melakukan berbagai macam  cara untuk meminimalisisr hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proses pendidikan di lapangan. Salah satu cara yang diupayakan oleh pemerintah dalam pemerataan  kualitas  pendidikan  adalah  dengan memberlakukan sistem zonasi ini. Dengan sistem zonasi, diharapkan tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit  dan  tidak  favorit.  Dengan  adanya  sistem zonasi  akan  membantu  pemerintah  dalam melakukan  pemetaan  anggaran  pendidikan, populasi siswa, dan tenaga pendidik.
Selain  itu,  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  permasalahan  secra  teknis  yakni dengan  meningkatkan  daya  tampung  server dengan  cara  meng update atau  memperkuat servernya.  Dalam  mengatasi  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  ini,  harus  sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Terkait dengan adanya respon positif dan negatif  dari  masyarakat  berkenaan  dengan pemberlakuan  permendikbud  ini,  maka  ada baiknya pemerintah melakukan solusi perbaikan, di  antaranya,  pertama  sebelum  kebijakan  ini diimplementasikan  di  masyarakat,  pemerintah terutama  daerah  harus  melakukan  sosialisasi secara  masif  kepada  masyarakat,  jauh  sebelum pelaksanaan  PPDB  ini  dilaksanakan  agar masyarakat  mampu  memahami  kebijakan  ini secara  kompherensif,  karena  pada  dasarnya kebijakan  itu  dibuat  demi  untuk  kepentingan masyarakat luas, dan demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia (Purwanti et al., 2019).
Yang  kedua  adalah,  pemerintah  harus memperhitungkan daya tampung sekolah setiap zonasi  dengan  jumlah  lulusan  yang  dihasilkan, pemerintah  juga  harus  mempertimbangkan kebutuhan ini, karena bisa dimungkinkan terjadi, satu zona banyak jumlah sekolah negerinya, tapi lulusannya  tidak  banyak,  tapi  di  zona  lainnya kekurangan  sekolah  negeri,  tetapi  lulusannya
melebihi  kapasitas  atau  daya  tampung  sekolah yang  ada.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah harus  mengevaluasi  kembali  proyeksi  lulusan sekolah, sehingga dapat membandingkan antara sekolah  yang  tersedia  dengan  daya  tampung lulusan  untuk  menentukan  zonasi,  agar masyarakat  mendapat  kelonggaran  untuk mendaftarkan ke sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didiknya.
Yang  ketiga  adalah  perlu  adanya  kebijakan dari  lembaga-lembaga  terkait  berkenaan  dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dapat dijadikan  rujukan  agar  diterima  dalam PPDB. Banyaknya  kasus  menggunakan  SKTM  palsu seringkali  dijadikan  alat  untuk  rekomendasi masuk  ke  sekolah  negeri  yang  diinginkan. Namun SKTM pada tahun ajaran ini dinyatakan tidak  berlaku  lagi,  karena  untuk  jalur  afirmasi, peserta  didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan  orang  tua/Peserta  didik  dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bukti keikutsertaan  dalam  program  penanganan keluarga  tidak  mampu  dari  Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat  pemyataan  dari  orang  tua/wali  Peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum  apabila  terbukti  memalsukan  bukti keikutsertaan  dalam  program  penanganan keluarga  tidak  mampu  dari  Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah.
Keempat,  pemerintah  harus  mampu mengubah  persepsi  dari  para  wali  murid  tentang persepsi sekolah favorit dan sekolah bukan favorit, karena  ke  depannya,  dengan  diberlakukan  sistem zonasi  dalam  PPDB  maka  predikat  tersebut  akan hilang.  Menurut  Leavit  dalam  Sobur  (2003:  445), ‘’persepsi  dalam  arti  sempit  adalah  penglihatan, bagaimana  cara  seseorang  melihat  sesuatu, sedangkan  dalam  arti  luas  persepsi  adalah pandangan  atau  pengertian  yaitu  sebagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.” Sementara  M  Husaini  dan  M.  Noor  (1981:103) menyatakan bahwa “persepsi merupakan obyek di sekitar  yang  ditangkap  dan  proyeksi  pada  bagian tertutup dalam otak sehingga kita dapat mengamati obyek  tersebut.  Persepsi  adalah  tanggapan  yang didapat  dari  pengamatan  oleh  panca  indera manusia, yang juga berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran  yang  dianut  oleh  seseorang  serta berpengaruh pada sikap yang nantinya akan diambil olehnya. Persepsi ini juga biasanya didapatkan dari pengalaman  orang  lain  yang  menilai  akan  suatu kualitas dan kuantitas dari pelayanan dan hasil yang
diberikan oleh suatu lembaga tertentu, begitu juga dengan  penilaian  seorang  wali  murid  yang  pernah mendaftarkan  anaknya  ke  sekolah  yang  dianggap favorit.’’  (Anggraini  &  Oliver,  2019).  Dari  sini mereka akan saling berbagi pengalaman kepada wali murid  lainnya,  dan  ini  akan  mempengaruhi  pola pikir orang tua dalam memilih sekolah favorit untuk anak-anaknya,  karena  pada  hakikatnya  orang  tua menginginkan  anaknya  mendapatkan  pendidikan yang terbaik.

## Simpulan
Fokus  utama  dari  pemerintah  Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan  bagi  warganya  adalah  membangun pendidikan  yang  berkualitas  untuk  jangka panjang  yang  mengacu  kepada  standar pendidikan  nasional,  yakni  standar  kompetensi lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standar pendidikan  dan  tenaga  kependidikan,  standar sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  dan standar  pembiayaan  pendidikan . Implementasi kebijakan PPDB di Kota Tangerang Selatan pada umumnya  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini dibuktikan bahwa penyelenggaraan PPDB, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang mengacu pada Permendikbud  No.  44  tahun  2020  dan  Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang PPDB  pada  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten. ” Kendala kecil terjadi hanya pada wali  murid  yang  masih  kurang  memahami  akan kebijakan  yang  diberlakukan  dalam  PPDB  dan kendala server yang masih lambat karena digunakan secara  bersamaan.  Pada  umumnya  ukuran  tujuan dari kebijakan ini sudah memberikan dampak yang positif, baik bagi siswa maupun bagi pihak sekolah. Sumber  daya  pelaksana  PPDB  juga  sudah  cukup memadai dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh  dinas  pendidikan  setempat.  Anggaran  yang digunakan  dalam  PPDB  ini  berasal  dari  dana bantuan  operasional  sekolah  dan  rancangan anggaran  kegiatan  sekolah.  Partisipasi  dari pelaksana  dan  komunikasi  juga  sudah  berjalan dengan  cukup  baik,  selain  itu  dilihat  dari  segi ekonomi,  sosial  dan  politik,  kebijakan  PPDB  ini memberikan  pengaruh  yang  cukup  baik,  antara sekolah dengan masyarakat. Sedangkan hambatan- hambatan yang terjadi sudah teratasi dengan baik. Saran  yang  disampaikan  oleh  penulis  dari  adanya penelitian  ini  adalah:  pertama  perlu  adanya sosialisasi tentang kebijakan Permendikbud No. 44 tahun  2019  tentang  sistem  zonasi  dalam  PPDB sedini  mungkin  sebelum  pelaksanaan  PPDB dilaksanakan,  kedua  pemerintah  daerah,  dinas pendidikan dan pihak sekolah seyogyanya mampu meningkatkan  kekuatan  server  agar  tidak  terjadi
kekecewaan  pada  pengguna  ketika  harus  bersama sama menggunakan server. Selain itu juga wali atau orang  tua  murid  juga  harus  menyadari  bahwa dengan  diberlakukannya  sistem  zonasi  ini  akan meningkatkan  pemerataan  kualitas  dan  mutu pendidikan di Indonesia.

## Ucapan Terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan  tinggi  (Kemenristekdikti)  yang  telah mendanai  penelitian  tahun  2020  dalam  skema penelitian  dosen  pemula  (PDP),  juga  kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## Referensi
Anggraini, A. R., & Oliver, J. (2019). Effects of Motivational  Beliefs  and  Instructional Practice  on  Students’  Intention  to Pursue  Majors  and  Careers  in Engineering. J.  Chem.  Inf.  Model ,  53(9),
1689-1699.
Dunn,  W.  (2004). Public  Policy  Analysis:  An Introduction  ( Third  Ed.).  New  Jersey: Pearson - Prentice Hall Inc.
Dye, Thomas R. (2005). Understanding Public Policy. (Thirteen  Ed.).  New  Jersey:  Pearson Prentice Hall.
Fowler,  F.C.  (2009). Policy  Studies  for  Educational Leaders:  An  Introduction (Third  Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
Hasanuddin, H.,
& Sopiatno,
B. (2015). Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (Ppdb)  Online  Tingkat Sekolah  Menengah  Atas  di Kota  Pekanbaru Tahun 2011-2013 (Doctoral dissertation, Riau University).
Hough,  J.R.  (1984). Educational  Policy:  An Internasional Survey. London-Sydney-New York:  Croom  Helm  Ltd.  And  St. Martin's Press.
Manullang,  Z.  B.,  & Sibuea,  A.  M.  (2017). Kata Kunci : 9 (2), 74 – 89.
Mendikbud. (2019). Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK . 25. Nasional, U. (2020). C. d. 0.0075 300 . 300.
Negeri, K., Provinsi, D. I., Rahmat, D., Yang, T.,
& Esa, M. (2020). Gubernur banten . 6 , 1 – 21.
Nurjamila siregar, H. N. (2019). Uud 1945 . 2 , 1 – 19. https://doi.org/10.31227/osf.io/s4vuy PDSPK  Kemendikbud.  (2018).  Profil  Sistem
Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan.
Kemendikbud RI , 24.
Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H.  (2019).  Implementasi  Kebijakan
Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan  Sistem  Zonasi  Di  Kota Bandung. Jurnal  Governansi , 5 (1),  12. https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699 Sobur, Alex. (2003). Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.
Wibowo,  U.  B.  (2013).  Intensitas  Peran  Aktor
Kebijakan Dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , 6 (1).