Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
159
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Copyright Ⓒ FKIP Universitas Palangka Raya.
Program  Pendidikan Masyarakat Dan Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi  Menuju Sistem Peternakan Masa Depan

## Wahidin
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya, Indonesia Email :wahidin.dikdas67@gmail.com
Diterima: 25-09-2021; Diperbaiki:01-10-2021; Disetujui:02-10-2021

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  diramalkan  akan  terus  meningkat  pada  tahun-  tahun mendatang, dan pertumbuhan ini akan memacu peningkatan konsumsi, antara lain konsumsi hasil- hasil peternakan. Pada sisi lain, suplai hasil peternakan dalam negeri seperti daging dan susu masih sangat rendah, sehingga pemerintah terpaksa mengizinkan impor daging dan susu. Sektor produksi peternakan  harus  melakukan  antisipasi peningkatan konsumsi tersebut, terutama untuk  menjamin ketahanan  pangan  dan  menghindarkan  pengurasan  cadangan  devisa  negara  untuk  impor  daging dan susu yang sebenarnya tidak perlu. Sistem peternakan domestik yang ada sekarang dinilai akan sulit melakukan antisipasi terhadap keadaan dan perubahan yang akan terjadi, sehinga diperlukan suatu  tindakan  restrukturisasi  industri  peternakan  ke  arah  suatu  sistem  yang  diharapkan.  Sampai saat  ini  belum  ada  rumusan  arah  pembangunan  peternakan  dan  efektivitas  program-program pembangunan peternakan tidak atau belum jelas ke mana arahnya. Dalam kaitan itu, khusus untuk subsektor  peternakan,  perlu  dirancang  suatu  gagasan  tentang  bagaimana  bentuk  peternakan harapan di masa depan dan langkah- langkah apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tulisan ini bertujuan menyampaikan gagasan tersebut dengan melakukan analisis review dan sintesis hasil- hasil penelitian sosial ekonomi peternakan yang pernah dilakukan.
Kata kunci : struktur peternakan, produksi, konsumsi, daging, susu

## PENDAHULUAN
Program Pendidikan  Masyarakat dan Pembangunan pertanian mempunyai beberapa  sasaran  utama  yakni  meningkatkan  ketahanan  pangan,  mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Program-program  ini  sangat jelas  sejalan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  negeri,  antara  lain kejadian  rawan  pangan  yang  semakin  meluas,  sekitar  40  juta  orang  hidup  dalam kemiskinan  dan  kehidupan  sosial  ekonomi  petani  yang  masih  belum  menjamin mereka  untuk  dapat  membangun  daya  saing  produksi  yang  tinggi  dan memanfaatkan  keunggulan  komparatif  yang  dimiliki.  Perkembangan  produksi pertanian  khususnya  tanaman  pangan  masih  belum  stabil,  laju  pertumbuhan produksi bergerak mengalami stagnasi, seakan-akan tidak lagi mampu meningkat. Pada  sisi  lain,  laju  konsumsi  pangan  sebagian  masyarakat  yang  berpendapatan menengah  dan  tinggi  bergerak  lebih  cepat,  sehingga  menciptakan  gap  konsumsi. Indonesia mengimpor  komoditas pangan dalam jumlah relatif besar seperti beras, jagung,  kedelai,  daging  dan  susu  untuk  mengisi  gap  permintaan  konsumsi tersebut.
Khusus subsektor peternakan  yang selama ini kurang mendapat  perhatian karena  pemerintah  lebih  fokus  pada  usaha  peningkatan  beras  mulai  menggigit perekonomian  nasional.  Populasi  ternak  utama  seperti  sapi,  kerbau  dan  kambing mengalami pengurasan yang terus meningkat setiap tahun. Pengurasan yang terus berlangsung  ini  mengancam  keberlanjutan  produksi  hasil  ternak  dalam  negeri, sehingga  dikuatirkan  jumlah  impor  terus  meningkat.  Statistik  Peternakan  (1995
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
dan 2006) memperlihatkan bahwa 25 persen produksi daging dalam negeri berasal dari  impor  sedangkan  Direktorat  Peternakan  tahun  2007  melaporkan  bahwa Indonesia  terpaksa  impor  daging  37,2  persen  (Direktorat  Jenderal  Peternakan, 2007). Hal ini diperlihatkan oleh peningkatan impor ayam broiler dan jumlah sapi bakalan  yang  akan  digemukkan  dalam  negeri  telah  mencapai  angka  fantastis yakni
450  ribu  ekor.  Perkembangan  impor  berbagai  jenis  ternak  untuk  tujuan meningkatkan  produksi  disertai  dengan  peningkatan  impor  bahan  baku  pakan sehingga  Indonesia  sebenarnya  hanya  mendapat  nilai  tambah  dari  tenaga  kerja. Pada  sisi  lain  kita  akan  selalu  menghadapi  ancaman  wabah  Avian  Influenza, Antrax, Mulut dan Kuku, dan Sapi Gila.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  diramalkan  akan  terus  meningkat  pada tahun-tahun  mendatang,  dan  pertumbuhan  ini  akan  memacu  peningkatan konsumsi.  Sektor  produksi  subsektor  peternakan  harus  melakukan  antisipasi peningkatan  konsumsi  tersebut,  terutama  untuk  menjamin  ketahanan  pangan  dan menghindarkan pengurasan cadangan devisa negara untuk impor daging dan susu yang  sebenarnya  tidak  perlu.  Sistem  peternakan  domestik  yang  ada  sekarang dinilai akan sulit melakukan antisipasi terhadap keadaan dan perubahan yang akan terjadi,  sehinga  diperlukan  suatu  tindakan  restrukturisasi  industri  peternakan  ke arah suatu sistem yang diharapkan.
Kita  sampai  saat  ini  belum  merumuskan  arah  pembangunan  peternakan dan efektivitas program-program pembangunan peternakan tidak atau belum jelas kemana  arahnya.  Dalam  kaitan  itu,  khusus  untuk  subsektor  peternakan,  perlu dirancang suatu  gagasan  tentang bagaimana bentuk peternakan masa depan  yang diharapkan  dan  langkah-langkah  apa  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkannya. Tulisan ini bertujuan menyampaikan gagasan tersebut dengan melakukan analisis review dan sintesis hasil-hasil penelitian sosial  ekonomi peternakan  yang pernah dilakukan.

## PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
Tulisan  berikut  ini  merupakan review permasalahan  dan  tantangan pembangunan  peternakan  dari  hasil-hasil  penelitian  Adnyana et  al. (2019),
Pembudi (1995), Yusdja dan Pasandaran (1994), Yusdja et al . (2002) dan Yusdja et al . (2020). Penulisan review ini dalam konteks membangun gagasan peternakan masa depan.

## Globalisasi Ekonomi
Dua lingkungan strategis,  yang patut mendapat perhatian dalam kerangka perkembangan  industri  agribisnis  ternak  dalam  negeri  adalah  perubahan globalisasi  dan  permintaan  pangan  hasil  ternak  dalam  negeri.  Perubahan- perubahan  tersebut  dapat  memberikan  keuntungan  atau  sebaliknya,  akan  sangat tergantung pada bagaimana sikap kita dalam mengelola pembangunan. Misalnya, mempertahamkam  kebijakan  pengembangan  industri  agribisnis  yang  sangat tergantung pada impor, maka kita membangun suatu industri yang rawan terhadap perubahan  ekonomi  global  yang  secara  keseluruhan  diluar  kemampuan  kita mempengaruhi  perubahan  tersebut.  Dampak  globalisasi  dapat  dikurangi  dengan menegakan  azas  kemandirian  dalam  usaha  dan  memanfaatkan  keunggulan komparatif sehingga memungkinkan Indonesia berperan dalam pasar dunia.
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
Perlu  dipahami  bahwa  sebagian  besar  negara-negara  mempunyai  peluang besar  untuk  memproduksi  hasil-hasil  ternak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa produksi  ternak  merupakan  komoditas  dunia,  baik  di  negara  maju  maupun  di negara  berkembang.  Artinya,  pasar  dunia  untuk  ternak  dan  hasil  ternak kemungkinan dapat  diisi  oleh banyak negara.  Indonesia adalah  salah satu  negara pertanian yang mempunyai peluang besar mengisi pasar dunia dengan hasil-hasil peternakan.  Namun  demikian,  Indonesia  belum  dapat  memanfaatkan  peluang tersebut,  bahkan  dalam  percaturan  dunia  masih  merupakan  negara  konsumen hasil-hasil ternak. Sementara dari sisi pembangunan peternakan, Indonesia adalah negara  yang  sangat  tergantung  terhadap  impor  input  teknologi  peternakan  untuk menggerakkan  proses  produksi  dalam  negeri  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
Industri  peternakan  yang  mempunyai  ketergantungan  tinggi  pada  bahan baku  dan  teknologi  impor  membawa  berbagai  ancaman  dalam  negeri.  Seperti yang  dialami  dalam  masa  krisis  moneter,  yang  telah  memporak  porandakan industri ayam ras dan sapi potong. Ancaman lain bisa datang dari negara eksportir teknologi  tersebut  khususnya jika mereka mendapat  gangguan dalam negeri atau hubungan bilateral. Dalam hal ini, setiap saat negara tersebut dapat menghentikan ekspor  teknologi.  Seperti  kasus  wabah  flu  burung,  setiap  negara  yang  terkena epidemi  akan  menghentikan  ekspor  bibit Grand  Parent  Stock (GPS)  unggas  ke Indonesa,  maka  dalam  masa  satu  tahun  industri  ayam  ras  dalam  negeri  akan bangkrut. Atau, jika Australia mendapat masalah cuaca, sehingga mereka terpaksa menghentikan ekspor sapi bakalan ke Indonesia maka dalam 3 tahun, akan terjadi kepunahan  ternak  sapi  lokal.  Demikian  juga  dengan  ancaman  kesulitan  impor susu,  dapat  memberikan  dampak  kelaparan  pada  jutaan  bayi.    Ketergantungan pada impor jika tidak ditunjang oleh usaha-usaha membangun kemandirian akan mendorong ketergantungan semakin mendalam dan sulit dipecahkan.
Pada  sisi  ekspor,  Indonesia  mempunyai  peluang  besar  mengisi  pasar ternak hidup, daging, telur dan susu. Indonesia dianggap sebagai negara produsen yang  aman  karena  produk  ternak  yang  masih  murni  alami,  dan  bebas  penyakit mulut  dan  kuku.  Sampai  saat  ini  ekspor  hasil  perternakan  Indonesia  relatif  kecil dibandingkan  nilai  impor,  tetapi  tetap  menggembirakan  karena  ekspor  terus mengalami  pertumbuhan  17  persen  per  tahun.  Posisi  Indonesia  sebagai  eksportir ternak  sebenarnya  sangat  diharapkan  oleh  negara-negara  Islam  dunia.  Mereka membutuhkan  5  juta  ekor  kambing  setiap  tahun  dan  berharap  Indonesia  dapat mengisi  sebagian  kebutuhan  tersebut.  Jika  Indonesia  mampu  mengisi  5  persen saja dari kebutuhan tersebut atau sekitar 250 ribu ekor merupakan permulaan yang baik.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  negara-negara  Islam  perlu  dikembangkan terutama  dalam  hal  pengadaan  dan  pemotongan  ternak  untuk  kebutuhan  ibadah haji.  Pengadaan  dan  pemotongan  ternak  dapat  dilakukan  di  Indonesia,  sehingga mengurangi  beban  negara  Arab  Saudi  dalam  membagikan  daging  korban  yang melimpah (Yusdja et al. , 2004).
Peluang  ekspor  daging  ke  Malaysia,  Brunei  Darussalam  sangat  besar, karena  masyarakat  negeri  ini  sangat  menggemari  daging  sapi  bali  dibandingkan daging  sapi  hibrid.  Betapapun  kecilnya  permintaan  kedua  negara  tersebut, Indonesia  harus  berusaha  memenuhinya,  sebagai  satu  langkah  menuju  langkah besar  dalam  meningkatkan  daya  saing  agribisnis  ternak.  Sementara  itu,  ekspor ayam  ras  terlihat  terus  berkembang  sehingga  memperlihatkan  peluang  lain  yang
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
harus di raih. Peluang ekspor lain, adalah pakan HMT (Hijauan Makanan Ternak) yang  berlimpah  dalam  negeri  untuk  tujuan  Australia.  Australia  pernah  menjajaki kemungkinan impor HMT dari Indonesia terutama pada musim kemarau panjang yang melanda negara itu, namun Indonesia belum bisa merespon peluang tersebut. Padahal, Indonesia adalah negara pengimpor sapi bakalan terbesar dari Australia, sehingga  mempunyai  insentif  besar  untuk  mendapatkan  peluang  kerjasama dengan Australia.

## Masalah  Umum    Program  pendidikan    Masyarakat  dan  Pembangunan Peternakan Masa depan
Struktur  industri  peternakan  untuk  semua  komoditas  ternak  domestik sebagian  besar  (60-80  persen)  tetap  bertahan  dalam  bentuk  usaha  rakyat.  Usaha rakyat  mempunyai  ciri-ciri  antara  lain  tingkat  pendidikan  peternak  rendah, pendapatan  rendah,  penerapan  manajemen  dan  teknologi  konventional,  lokasi ternak menyebar luas, skala usaha relatif kecil serta pengadaan input utama yakni HMT  yang  masih  tergantung  pada  musim,  tenaga  kerja  keluarga,  penguasaaan lahan HMT yang terbatas, produksi butir-butiran terbatas dan sebagian tergantung pada impor.
Faktor  penghambat  utama  bagi  perkembangan  peternakan  rakyat  adalah ketersediaan  HMT  dan  butir-butiran.  Indonesia  memproduksi  HMT  untuk ruminansia  secara  berlimpah,  tersebar  diseluruh  wilayah,  namun  sebagian  besar terbuang. Pada sisi lain peternak membutuhkan tenaga kerja untuk mencari HMT. Pengadaan input yang tidak efektif seperti itu dilakukan oleh jutaan peternak. Jika tidak ada lembaga jasa penyedia HMT, maka kesulitan tenaga kerja akan menjadi pembatas  pengembangan  ternak  dan  skala  usaha  untuk  ternak  sapi  potong,  sapi perah,  kerbau,  kambing  di  tingkat  peternak.  Mereka  tidak  mempunyai  modal untuk  membayar  tenaga  upahan.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa peningkatan  skala  usaha  melebihi  kemampuan  ketersediaan  tenaga  kerja  justru membuat usaha menjadi tidak efisien.
Atas  dasar  itu,  ketersediaan  lembaga  pelayanan  pengadaan  HMT  oleh pihak  ketiga  akan  mendorong  peningkatan  skala  usaha  dari  minimal  3  ekor menjadi  maksimal  30  ekor  dan  peningkatan  ini  pada  akhirnya  meningkatkan produksi peternakan dan akan terjadi peningkatan produksi lebih dari 200 persen. Pelayanan pengadaan pakan dapat disamakan dengan pengadaan air irigasi untuk tanaman  pangan.  Selama  ini,  ketiadaan  pelayanan  HMT  oleh  pihak  ketiga khususnya oleh pemerintah telah terbukti tidak mendorong perkembangan industri peternakan.  Usaha  tradisional  tetap  tradisional  dan  tidak  ada  kemajuan  dalam usaha  pembibitan.  Jika  pelayanan  itu  tersedia  maka  diharapkan  dari  2    juta peternak  rakyat,  10  persen  dapat  bangkit  menjadi  pengusaha-pengusaha  skala menengah  dan  2  persen  menjadi  usaha  skala  besar,  dan  sisanya  adalah  usaha rakyat  dengan skala usaha lebih dari 10 ekor per RT. Pengembangan peternakan yang berdayasaing haruslah dimulai dari sini.
Faktor  penghambat  kedua  adalah  teknologi  bibit.  Hampir  semua  jenis ternak  domestik  tidak  mendapat  sentuhan  teknologi  pembibitan  yang  intensif. Mutu  ternak  semakin  buruk  karena  ternak  yang  baik  selalu  terpilih  untuk dipotong.  Penelitian-penelitian  skala  kecil  tentang  pembibitan  telah  banyak dilakukan  tetapi  belum  dapat  disosialisasikan  dalam  skala  besar.  Dalam  hal  ini komunikasi  antara  Badan  Litbang  Pertanian  maupun  Perguruan  Tinggi  dengan
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
para  perumus  kebijakan  di  Direktorat  Jenderal  Peternakan  belum  terjalin  dengan baik.  Hambatan  lain,  adalah  bahwa  peternak  rakyat  tidak  mempunyai  insentif nyata  dalam  mengadopsi  teknologi  baru,  apalagi  pemanfaatan  teknologi  baru selalu disertai dengan peningkatan biaya dan perbaikan manajemen. Pada sisi lain, peternak melakukan budidaya dengan untung-untungan dan biaya mendekati nol.
Untuk  merespon  permasalahan  bagaimana  kebijakan  yang  diperlukan untuk  meningkatkan  manfaat  dan  nilai  tambah  sumberdaya  ternak  domestik. Banyak  gagasan  berkembang,  antara  lain  mendorong  investor  skala  besar  untuk mengambil  alih  usaha  rakyat  itu.  Namun,  pengusaha  besar  lebih  menyukai menggunakan  manajemen  dan  teknologi  impor  seperti  apa  yang  dilakukan perusahaan feedlot sapi potong, perusahaan peternakan ayam modern, perusahaan sapi  perah  dan  babi.  Namun  demikian,  pemerintah  tidak  dapat  berpaling  dari sumberdaya  ternak  domestik  yang  bernilai  trilyunan  rupiah  tersebut  dan  yang sudah  terbukti  berperan  besar  dalam  perekonomian  perdesaan.  Untuk  jangka menengah  pemerintah  diharapkan  menjadi  satu-satunya  investor  bagi menciptakan pelayanan bagi pengembangan usaha rakyat. Pemerintah merupakan lembaga  yang saat  ini layak mengantarkan industri peternakan rakyat  pada pintu gerbang siap landas.
Masalah  ketiga  berkaitan  dengan  agroindustri  peternakan.  Kebijakan pembangunan  agroindustri  peternakan  selama  ini  secara  umum  tidak  terkait  ke belakang yakni pada budidaya peternakan dalam negeri. Sebagai contoh, industri pengolahan  susu,  sebagian  besar  menggunakan  input  dari  negara  asal,  industri peralatan rumah tangga dan aksesories mengimpor kulit dari berbagai negara dan industri  perhotelan  membutuhkan  daging  asal  impor.  Dengan  demikian pertumbuhan  agroindustri  selama  ini  tidak  turut  mendorong  pertumbuhan subsektor peternakan.

## PERAN  PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PETERNAKAN MASA DEPAN
Berdasarkan gambaran budidaya, perkembangan produksi dan konsumsi di atas,  maka  timbul  pertanyaan  sebaiknya  seperti  apa  peternakan  Indonesia  masa depan?.  Terlepas  dari  persoalan  apapun  gagasan  yang  berkembang  tentu  bentuk peternakan  masa  depan  tersebut  harus  dapat  menjawab  beberapa  tantangan  yang dihadapi saat ini dan ke depan. Tantangan itu antara lain kemampuan memberikan dukungan  pada  persediaan  pangan  dalam  negeri,  memberikan  dukungan    besar bagi  perkembangan  industri  dan  memanfaatkan  keunggulan  komparatif  sebesar- besarnya  sehingga  industri  mempunyai  daya  saing  dalam  pasar  global.  Industri peternakan  masa  depan  harus  juga  mempunyai  kekuatan  yang  tinggi  terhadap perubahan  cuaca  global,  peningkatan  keuntungan  dan  manfaat  bagi  pengusaha ternak  dan  jaminan  produksi  makanan  yang  aman  dan  sehat  melalui  sistem peternakan yang tepat (Anonimous. 2001). Secara praktis peternakan masa depan harus mempunyai ketangguhan berlandaskan iptek dan padat modal.
Peternakan yang kita harapkan adalah peternakan yang dapat memberikan peran paling tidak dalam beberapa hal berikut:
a. Menyediakan pangan asal ternak berdasarkan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau oleh banyak masyarakat.
b. Menyediakan  bahan  baku  industri  seperti  industri  makanan,  industri kerajinan, industri pakan ternak.
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
c. Mengembangkan industri  hiburan antara lain pariwisata seperti:  pacuan,  adu ketangkasan, karapan sapi dan sebagainya.
d. Menjadi salah satu media atau agen yang aktip atau diaktipkan oleh manusia dalam kerangka menjaga ekosistem.
Paradigma  pembangunan  peternakan  yang  kita  lakukan  selama  ini berdasarkan  pada  tujuan  meningkatkan  kesempatan  kerja  berdasarkan  UU Peternakan  1967.  Undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  peternakan  merupakan usaha  rakyat.  Melihat  fungsi  peternakan  yang  dibahas  di  atas,  maka  kerangka berpikir  seperti  itu  tidak  lagi  sesuai.  Kita  justru  membutuhkan  pembangunan peternakan dengan teknologi tinggi dan padat modal, sehingga produk peternakan dapat  dihasilkan  dengan  biaya  jauh  lebih  rendah.  Jika  biaya  produksi  jauh  lebih rendah  maka  akan  mendorong  permintaan  hasil  ternak  yang  tinggi  khususnya subsektor  industri  kecil  dan  skala  menengah  seperti  industri  makanan  dan kerajinan  rakyat.  Peningkatan  permintaan  ini  akan  mendorong  kesempatan  kerja dan  permintaan  tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  peternakan  yang  kita  harapkan bukanlah  peternakan  yang  berperan  langsung  sebagai  penampung  kesempatan kerja tetapi mempunyai  dampak tidak langsung melalui perkembangan subsektor industri.
Dari  sisi  teori  ekonomi,  khusus  bagi  yang  percaya  bahwa  alokasi sumberdaya lebih efisien jika diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan pemerintah hanya melakukan pengawasan maka sebenarnya pemerintah tidak perlu membuat disain bagaimana bentuk peternakan masa depan. Jika disain dibuat dan kemudian diimplementasikan,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  pemerintah  akan  melakukan intervensi langsung secara intensif sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kita  menyadari  bahwa  intervensi  pemerintah  secara  langsung  tidak  lagi  sesuai dengan  konsep  pembangunan.  Indonesia  telah  mempunyai  pengalaman  yang sangat  mahal  ketika  melakukan  intervensi  langsung  dalam  mengarahkan pembangunan  dan  perkembangan  usaha  ayam  ras  dan  usaha  sapi  perah  ke  arah bentuk  usaha  rakyat.  Hasilnya,  pemerintah  tidak  bisa  melawan  arus  mekanisme pasar.

## ARAH  PROGRAM  PENDIDIKAN  MASYARAKAT  DAN    KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MENUJU SISTEM SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN YANG DIHARAPKAN
Program  pendidikan  dan  Peternakan  komersil  di  Indonesia  pada umumnya  terbatas  pada  usaha  peternakan  dengan  bibit  impor  seperti  ayam  ras, feedlot sapi  potong, sapi  perah dan babi.  Kehadiran ternak unggas impor hampir mencapai  70  persen  dari  ternak  unggas  domestik,  untuk  sapi  potong  sekitar  15 persen, sapi perah 60 persen dan babi sekitar 20 persen. Dengan kata lain, hampir sebagian  besar  peternakan  komersil  di  Indonesia  semuanya  menggunakan  bibit impor.  Pengembangan  peternakan  ayam  ras  sebagai  contoh,  merupakan  industri peternakan  yang  relatif  sangat  maju  dengan  fasilitas  dan  infrastruktur  yang lengkap. Hanya disayangkan bahwa komponen utama budidaya ayam ras terutama bibit  dan  pakan  sangat  tergantung  pada  impor.  Pada  sisi  lain,  pengembangan peternakan  komersil  dengan  menggunakan  ternak  domestik  sangat  terbatas, karena alasan teknologi dan produktivitas bibit masih sangat rendah, produktivitas tidak berimbang dengan jumlah pakan yang dikonsumsi.
Program  Industri  peternakan  menurut  struktur  pengusahaan,  besaran
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
modal  yang  digunakan  dan  manajemen  yang  diterapkan  pada  umumnya  dapat dikelompokan dalam 5 sektor sebagai berikut:
Sektor 1: Sistem Industri Terintegrasi ( Industrial Integrated System )
Perusahaan  peternakan  yang  masuk  dalam  kelompok  ini  melaksanakan manajemen intensif, modal relatif tinggi, input bibit dan pakan dihasilkan sendiri sedangkan produk pada umum untuk dikonsumsi oleh peternakan sektor 2. Sektor 2: Sistem Perusahaan Komersial Perusahaan peternakan yang masuk dalam kelompok ini melakanakan manajemen intensif,  modal  relatif  tinggi,  manajemen  biosekuriti  relatif  Moderat  Sampai Tinggi  sedangkan  produksi  langsung  merupakan  pangan,  sedangkan  input tergantung pada Sektor 1 atau impor.
Sektor 3: Sistem Peternakan Skala Kecil (Rakyat) Perusahaan  peternakan  yang  masuk  dalam  kelompok  ini  melaksanakan manaejemen intensif rendah, modal sangat rendah, produksi adalah pangan. Usaha pada  sektor  ini  mempunyai  ketergantungan  pasar  output  dan  input  pada  jasa pelayanan.
Sektor 4: Sistem Peternakan Tradisional (Perdesaan) Pengelolaan  ternak  pada  umumnya  ekstensif  dan  kadang-kadang  liar.  Usaha ternak  yang  masuk  dalam  kelompok  ini  terdapat  di  perdesaaan  dalam  bentuk usaha sambilan ( backyard farming ). Sektor 5: Sistem Peternakan Liar. Merupakan hewan-hewan liar yang pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal, hidup  dalam  alam  secara  bebas,  pakan  sangat  tergantung  pada  alam.  Hewan- hewan  liar  dapat  hidup  subur  pada  habitatnya,  tetapi  hewan-hewan  liar  yang dipelihara  oleh  manusia  diluar  habitatnya  pada  umum  berada  pada  wilayah pemukiman.
Tabel 1 memperlihatkan keragaan industri peternakan menurut sektor dan komoditas  unggulan  Departemen  Pertanian  yakni  unggas(ayam  ras,  ayam  buras dan  itik),  Sapi  (Sapi  potong,  sapi  perah  dan  kerbau)  dan  Kado  (Kambing  dan Domba).  Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  hanya  ayam  ras  yang  telah  mengisi sektor  1,  sementara  sektor  2  sebagian  besar  diisi  oleh  ternak  bibit  impor,  dan peternakan domestik mengisi sektor 3 dan 4.
Tabel 1. Keragaan Industri Peternakan Menurut Sektor, 2020
Sektor 1 2 3 4 5 Ayam Ras (impor) √√ √√ √√√ √ - Ayam Buras - - √ √√√ √ Unggas Itik - - √ √√√ √ Sapi Potong/Kerbau - √ √ √√√ - Feedlot Sapi Impor - √√ √ - - Sapi Perah (impor) - √ √√ - - Kado (Kambing Domba) - - √√√ √√√ -
Sumber: Dari berbagai Laporan Hasil Penelitian PSE-KP (2020-2021) Catatan: √√√ = Banyak, √√ Sedang √ = terbatas O terbatas bersyarat
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
Keragaan  pada  Tabel  1  tentulah  bukan  peternakan  yang  kita  harapkan karena  sudah  terbukti  tidak  mempunyai  kemampuan  memainkan  perannya sebagaimana  dibahas  di  atas.  Kemana  arah  perubahannya?  Tabel  2 memperlihatkan  keragaan  industri  peternakan  yang  kita  harapkan,  dengan  arah kebijakan seperti berikut:
a. Industri  Peternakan  terutama  dalam  kerangka  pemanfaatan  ternak  domestik harus didorong berkembang mencapai sektor 1 dan 2.
b. Pengembangan ternak kecil seperti ayam buras dapat dilakukan oleh sektor 3, karena sektor 2 akan diisi oleh ayam ras.
c. Industri ayam ras diarahkan berkembang ke sektor 1 dan 2. Secara alami hal ini  sudah  terjadi.  Diprediksi  dalam  masa  5  tahun  ke  depan  sektor  3  dan  4 hampir tidak ada lagi.
d. Pemanfaatan ternak besar seperti sapi dan kerbau didorong berkembang pada sektor 2 dan 3, sedangkan pemanfaatan sapi impor ditiadakan (dalam jangka panjang).
e. Peternakan kambing dan domba diarahkan pada  sektor 2 dan secara terbatas pada  sektor  3.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan,  kado  adalah  ternak berukuran  kecil,  sangat  mudah  berkembang  dan  tahan  terhadap  manajemen yang buruk.
Tabel 2. Keragaan Industri Peternakan yang Diharapkan Menurut Sektor , 2020
Sektor 1 2 3 4 5 Ayam Ras √  √√√ - - - Ayam Buras √√ - √√√  √ O Itik Sapi Potong/Kerbau √√ √ - √√√ √√ √√ - O O Feedlot Sapi Import - - - - - Sapi Perah √  √√√ √ - - Kambing √√  √√√ √ √ O Domba √√  √√√ √ √ O
Catatan: √√√ = Banyak, √√ Sedang √ = terbatas O terbatas bersyarat

## PROGRAM PENDIDIKAN  MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN MEWUJUDKAN PETERNAKAN YANG DIHARAPKAN
Utuk  mencapai  keragaan  pada  Tabel  2  tentu  tidak  bisa  dengan  campur tangan  langsung  pemerintah,  karena  justru  akan  menyebabkan  alokasi  modal, waktu dan sumberdaya menjadi tidak efisien. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dapat  disimpulkan  bahwa  seharusnya  peran  pemerintah  hanyalah  terbatas  pada pelayanan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  mekanisme  pasar  dapat  bekerja. Mekanisme  pasar  khususnya  dalam  pembangunan  peternakan  domestik  belum bergerak hingga saat ini karena berbagai simpul yang dibutuhkan belum tersedia. Pada kenyataannya, Indonesia telah membangun peternakan dalam masa 30 tahun terakhir  namun  belum  mampu  mendorong  mekanisme  pasar  bekerja,  sehingga peternakan  bergeming  sebagai  peternakan  tradisional.  Pertanyaan  penting mengenai hal ini adalah pelayanan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?. Ada  tiga  langkah  strategis  pelayanan,  sebagai  syarat  keharusan,  yang  harus
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
dilakukan pemerintah sebagai berikut:
1. Memperlakukan Ternak Sebagai Sumberdaya
a. Memperlakukan ternak sebagai  sumberdaya, dalam  pengertian bahwa ternak dapat  punah  dan  tidak  bisa  dipulihkan  jika  ternak  habis  terpakai.  Karena  itu pemerintah  harus  berupaya  keras  mempertahankan  dan  mengembangkan sumberdaya sebagai sumber pertumbuhan produksi daging, susu dan telur.
b. Pengertian  sumberdaya  adalah  bahwa  ternak  itu  merupakan  sumber  genetis yang dapat diturunkan dan dikembangkan untuk kepentingan manusia. Dalam hal  ini  ternak  sumberdaya  berfungsi  menghasilkan  ternak  komoditas  dan ternak produk.
2. Menyediakan Infrasruktur Industri Peternakan
a. Menyediakan  infrastruktur  khususnya  bagi  penyediaan  lahan  dan  pengairan bagi kemudahan memproduksi HMT (Hijauan Makanan Ternak). Penyediaan infrastruktur  ini  harus  dalam  bentuk  investasi  publik  sebagaimana pembangunan irigasi untuk tanaman pangan.
b. Infrastruktur  untuk  pemanfaatan  lahan  dan  air  merupakan  kontrain  yang utama  dalam  pengembangan  ternak  karena  sifat  biologis  yang  terkandung. Tanpa pelayanan ini, maka investasi peternakan sulit berkembang dan karena industri peternakan akan tetap berbentuk tradisionil.
3. Melakukan Usaha Pengendalian Penyakit Ternak
a. Pengendalian  penyakit  ternak,  antara  lain  menjaga  kesehatan  ternak  dan mencegah  penularan  penyakit  di  antara  ternak  dan  manusia  termasuk  di dalamnya produksi pangan asal ternak yang sehat dan aman (ASUH).
b. Pengendalian  penyakit  ternak  pada  masa  mendatang  merupakan  isue  yang sangat penting dalam perdagangan hasil peternakan dunia.
Jika pemerintah memberikan pelayanan dasar ketiga hal di atas, maka hal itu  sudah  merupakan  langkah  awal  bagi  menggerakkan  pasar  sehingga  pelaku ekonomi  bersedia  mengalokasikan  sumber  daya  alam  dan  kapital  bagi pembangunan  peternakan.  Pada  langkah  selanjutnya,  melalui  mekanisme  pasar dan pengawasan pemerintah dapat diciptakan peternakan masa depan  yang dapat memainkan  perannya  seperti  yang  telah  dibahas  di  atas.  Pada  akhirnya  arah kebijakan pembangunan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  yang  sangat  jelas.  Kita  menyarankan  bahwa  pemerintah  tidak  perlu berpikir panjang untuk mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk menegakkan ketiga pelayanan di atas, karena mempunyai dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
Setelah syarat keharusan dipenuhi, maka untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan peternakan perlu dipenuhi syarat kecukupan mencakup:
1. Undang Undang Peternakan yang Akomodatif Undang-undang  Peternakan  1967  tidak  lagi  sesuai  dengan  perubahan- perubahan besar yang terjadi dalam dunia peternakan. Kita membutuhkan undang- undang  yang  dapat  menggerakkan  dan  melindungi  baik  terhadap  kebijakan- kebijakan  pemerintah,  aktivitas  investor  dan  masyarakat.  Undang-Undang  yang sesuai  memberikan  kekuatan  pada  pemerintah  secara  politis  dalam  memperoleh prioritas  pembangunan  peternakan.  Pada  sisi  lain,  undang-undang  peternakan yang  sesuai  memberikan  dampak  positip  kepada  investor  dalam  subsektor peternakan,  terutama  dalam  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  usaha dan investasi.
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130
2. Program Pengembangan Iptek
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindarkan dan  ini  sangat  terkait  dengan  pembangunan  sumberdaya  manusia.  Penelitian peternakan  harus  mempunyai  kerangka  yang  jelas  dalam  mewujudkan  sistem peternakan  yang  diharapkan.  Dalam  hal  ini  penelitian  peternakan  mempunyai fungsi  strategis  karena  berfungsi  memenuhi  syarat  keharusan  dalam pengembangan  sumberdaya  ternak.  Sasaran  penelitian  peternakan  jelas  kepada perbaikan  mutu  genetis  ternak,  pemanfaatan  bahan  baku  pakan  dalam  negeri seluas-luasnya dan sistem manajemen budidaya yang efisien. Pengembangan ilmu pengetahuan  untuk  mendukung  pembangunan  dan  pengembangan  peternakan harus  juga  mempertimbangkan  keserasian  dengan  konsep  alam  yakni  ekosistem. Peternakan  berdasarkan  ekosystem  menjamin  keberlanjutan  pertumbuhan produksi.  Suatu  bentuk  pengembangan  sistem  peternakan  yang  ekologis  adalah integrasi  wilayah-wilayah  perkebunan  dengan  usaha  penggemukan  ternak ruminansia seperti  sapi,  kambing dan domba. Contoh  lain adalah pengembangan peternakan  berazaskan zero  waste di  mana  ternak  berfungsi  sebagai  media bioindustri  bagi  merubah  hijauan  sisa  tanaman  menjadi  produk  berguna.  Pada tahapan  lanjut,  ternak  dapat  menghasilkan  pupuk  anorganik  untuk  kebutuhan tanah  dan  tanaman.  Sistem zero  waste ini  dapat  diterapkan  dalam  skala  kecil (kawasan)  maupun  skala  regional  atau  nasional  dan  tentu  dibutuhkan pembangunan kelembagaan  atau organisasi  komersil  bagi  memungkinkan hal  itu terjadi.
3. Program Penyediaan Kawasan
Suatu  kawasan  peternakan  mencakup  sebuah  wilayah  yang  mempunyai kerapatan  penduduk  jarang,  wilayah  kurang  subur,  wilayah  yang  kemungkinan besar tidak akan dijadikan wilayah pemukiman, merupakan wilayah lahan kering, dekat  dengan  sumber  air  atau  air  dapat  dialirkan  ke  kawasan  itu.  Pengadaan  air dikawasan-  kawasan  tersebut  merupakan  investasi  publik.  Pada  langkah selanjutnya,  Pemerintah  sebaiknya  memetakan  seluruh  kawasan  yang  memenuhi syarat  yang  terdapat  di  seluruh  Indonesia  dan  memberikan  arahan  kawasan- kawasan mana yang dicadangkan bagi peternakan.
Pada  wilayah  yang  dicadangkan  itu,  pemerintah  menyediakan  pelayanan infrasruktur  seperti  jalan  raya  (jika  belum  ada),  saluran  air  irigasi  bagi penggunaan  pengairan  HMT  dan  pemeliharan  ternak.  Usaha  pemetaan  ini  akan sangat  membantu  investor  sehingga  mereka  merasa  mendapat  perlindungan  dan keyakinan  akan  keberhasilan  usaha.  Selain  itu,  diperlukan  pula  pelayanan  dalam bentuk  investasi  publik  yang  lain  yakni  pembangunan  pusat-pusat  pengendalian penyakit.  Pada  sisi  lain,  berdasarkan  kriteria  kawasan  tersebut  di  atas,  hanya sebagian  kecil  pulau  Jawa  dapat  menyediakan  kawasan  semacam  itu,  antara  lain pulau  Jawa  bagian  selatan.  Namun,  di  luar  Jawa  dapat  ditemukan  lebih  banyak kawasan.
4. Program Pelayanan Kredit dan  Pembiayaan Untuk  mempercepat  perkembangan  sektor  2  dan  3  maka  pemerintah  dapat memberikan  palayanan  kredit  dengan  fasilitas  khusus  serta  pembiayaan  untuk meningkatkan kemampuan modal peternakan sektor 3.
Vol.12 No.2 Juli-Desember 2021
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v12i2.130

## PENUTUP
Sistem  Program  pendidikan  peternakan  yang  kita  harapkan  pada  masa depan  tentu  belum  tentu  jelas  ujutnya  seperti  apa  dan  kalaupun  jelas  tidak  bisa dipaksakan melalui tindakan tangan besi. Apa yang dapat kita rencanakan adalah bagaimana fungsi peternakan masa depan yang kita harapkan dan bagaimana arah kebijakan  yang  diperlukan  untuk  mewujudkannya.  Jika  itu  jelas,  maka  akan konkrit  pula  peran  berbagai  pihak  seperti  pemerintah,  investor  dan  masyarakat. Pembangunan  akan  berlangsung  cepat  jika  semua  pihak  berpartisipasi  secara bebas  menurut  perannya  masing-  masing  di  atas roadmap pembangunan peternakan  yang  telah  disepakati.  Dalam  kerangka  ini,  kita  jelas  membutuhkan Undang Undang Peternakan yang mendukung apa yang telah dibahas di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana  MO.,  Gunawan  M.,  Ilham  N.,  Saktyanu  KD.,  Kariyasa  K.,  Sadikin  I., dan  Djulin  AM.  1996.  Prospek  dan  Kendala  Agribisnis  Peternakan  Dalam Era Perdagangan Pasar Bebas ; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian ; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian .
Direktorat  Jenderal  Peternakan.  2007.  Program  Percepatan  Pencapaian Swasembada  Daging  Tahun  2010.  Direktorat  Jenderal  Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
Pambudi.  R.  1995.  Industrialisasi  Peternakan  dan  Peranan  Undang- Undang/Peraturan  Sebagai  Instrumen  Kebijakan.  Fakultas  Peternakan  IPB. Bogor.
Statistik  Peternakan.  1995.  Statistik  Peternakan.  Buku  Data  Statistik  Peternakan. Direktorat Peternakan Departemen Pertanian. Jakarta.
Statistik  Peternakan.  2006.  Statistik  Peternakan  2006.  Direktorat  Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian Jakarta.
Yusdja. Y., R. Sayuti., B. Winarso., I. Sodikin dan C. Muslim. 2004. Pemantapan Program  Dan  Strategi  Kebijakan  Peningkatan  Produksi  Daging  Sapi. Laporan  Hasil  Penelitian.  Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian. Bogor.
Yusdja. Y, N. Ilham dan S. Wahyuning. 2002. Outlook Peternakan 2002. Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Yusdja  Y.,  Malian  H.,  Winarso  B.,  Sayuti  R.  dan  Bagyo  AS.  2001.    Analisis Kebijaksanaan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Peternakan; Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sosial  Ekonomi  Pertanian;  Badan Litbang Pertanian.
Yusdja,  Y  dan  E.  Pasandaran.  1994.  Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai Kebijaksanaan  Pengembangan  Agribisnis  Peternakan.  Prosiding  Sains  dan Teknologi Peternakan. Balitnak Ciawi Bogor.