## Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti
Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: sintiaferb@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme pengembalian  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana  korupsi  melalui  pembayaran  uang  pengganti.  Tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan:  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mengatur  secara tegas  mengenai  pembayaran  uang  pengganti.  Mekanisme pembayaran  uang  pengganti  tidak  diatur  secara  konkrit  dalam undang-undang  dan  tidak  ada  aturan  yang  lebih  jelas  mengenai pidana  penjara  pengganti  ketika  terpidana  tidak  membayar pidana  uang  pengganti.  Saran:  Harus  ada  pengaturan  mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti . Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian Kerugian, Uang
Pengganti.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 12 December 2020
Accepted: 03 February 2020
Publish: 07 February 2020 KEYWORDS: Corruption, Returns Losses, Replacement Money

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyze  the  mechanism  of  restoring state losses due to corruption through payment of financial compensation. This research is normative. The results show The  basic  ground  of  the  failure  of  the  mechanism  of payment  for  financial  compensation  is  not  regulated concretely  in  Indonesia  legal  system.  Law  Number  31  of 1999  concerning  Eradication  of  Corruption  Crimes  Jo.  Law Number 20 Year 2001 does not explicitly regulate payment of  financial  compensation.  Suggestion:  there  shall  be regulatioan  regarding  the  mechanism  for  payment  of financial compensation.

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  mengenai  pengembalian  kerugian  negara  melalui pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan ini dilakukan untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti dan bagaiamana tata cara pembayaran uang pengganti tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi  adalah  perbuatan  yang  membahayakan  terhadap  kelangsungan  hidup bernegara.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  lebih dahsyat  dari  bencana  alam  atau  perang  sekalipun.  Di  Indonesia,  perbuatan  ini telah bertumbuh bahkan berkembang seperti jamur saat musim hujan, dan akan sangat  sulit  untuk  diberantas  jika  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  tidak melakukan  tindakan  nyata.  Pemberantasan  yang  dilakukan  terhadap  tindak pidana korupsi belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sampai saat  ini.  Oleh  sebab  itu,  diperlukannya  peningkatan  yang  baik  tentunya  secara profesional,  intensif  dan  berkesinambungan  dalam  melakukan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  dimana  perbuatan  tersebut  telah  membuat  negara mengalami  kerugian  dalam  hal  keuangan,  perekonomian  negara,  dan menghambat pembangunan nasional. 1
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi  ekonomi  dan  segi  moral.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  korupsi selain  merugikan  perorangan,  namun  juga  merugikan  perekonomian  negara  yang berdampak  pada  terhambatnya  pembangunan  negara  ke  arah  yang  lebih  baik, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan rakyat.
Korupsi  menghambat  pengembangan  demokrasi,  menghambat  pelaksanaan tugas  lembaga-lembaga  publik  dan  penggunaan  sumber  daya  secara  optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya  korupsi  menutup  kemungkinan  bagi  warga  masyarakat  yang  paling lemah  untuk  turut  menikmati  pembangunan  dan  mutu  kehidupan  yang  lebih tinggi. 2
Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian  negara  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  korupsi.  Pengembalian  aset merupakan  salah  satu  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  tindak  pidana  korupsi  dan tindak pidana pencucian uang.
Matthew  H  Fleming  menjelaskan  bahwa  pengembalian  aset  adalah  proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana.  Pendapat  Fleming  tersebut  lebih  menekankan  pada  tiga  faktor,  yaitu: pertama ,  pengembalian  aset  sebagai  proses  pencabutan,  perampasan, penghilangan; kedua ,  yang  dicabut,  dirampas  dan  dihilangkan  adalah hasil/keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi;  dan ketiga ,  salah satu  tujuan  pencabutan,  perampasan,  penghilangan  adalah  agar  pelaku  tindak pidana  tidak  dapat  menggunakan  hasil/keuntungan-keuntungan  dari  tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. 3
Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau
1 Hafrida,  “Analisis  Penerapan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang- Undang  Nomor  20Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Perkara  No. 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi.”, Jurnal Ilmu Hukum , 6, 2, (2013), hlm. 32
2 Jeremy  Pope, Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integrtas  Nasional ,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 6.
3 Ade Muhammad, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara  Akibat Tindak  Pidana  Korupsi ,  http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/262, diakses 292019/ 3 /.
memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia  yaitu  kecurangan  dalam  melakukan  kewajiban  sebagai  pejabat. 4 Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan.
Selain dari sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda pelaku tindak pidana  korupsi  juga  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  penutupan  perusahaan, perampasan  barang,  pembayaran  uang  pengganti,  pencabutan  hak  dan  penghapusan keuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menentukan “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14,  terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”
Sedangkan ketentuan Pasal 18 menentukan:
Ayat  (1)  Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau tidak bergerak  yang  digunakan  atau  yang  usahaan  milik  terpidana  dimana  tindak pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  barang  yang  menggantikan  barang- barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun;
d. pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat  (3)  Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan.
4 Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hal. 211.
Salah  satu  pidana  tambahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  membayar  uang pengganti.  Denifisi  pembayaran  uang  pengganti  itu  sendiri  adalah  suatu  bentuk pengembalian  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  korupsi  yang dilakukan  terdakwa. 5 Namun  sampai  saat  ini  pembebanan  uang  pengganti  bagi terdakwa  sebagai  pidana  tambahan  selain  pidana  penjara  belum  sesuai  dengan  apa yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum  upaya  pengembalian  kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti telah ada. Kenyataan dalam praktik peradilan  menunjukkan  bahwa  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  pidana  uang pengganti  sesuai  dengan  kerugian  keuangan  negara  yang  ditimbulkan  akibat  tindak pidana  korupsi,  namun  saat  akan dieksekusi  jaksa,  terpidana  mengakui  dirinya  tidak memiliki  harta  yang  cukup  untuk  membayar  pidana  uang  pengganti  yang  lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan seperti ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  telah memberikan penekanan khusus mengenai berapa besarnya uang pengganti yang dapat dibebankan  kepada  terdakwa  yakni  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  adanya  aturan  ini,  negara  berarti menginginkan  adanya  pemulihan  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana korupsi.
Tetapi dalam Pasal 18 Ayat (3) menjelaskan:
Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan.
Aturan  ini  menimbulkan  problem  yuridis  karena  satu  sisi  memiliki  semangat pemulihan  aset  melalui  kebijakan  pembayaran  uang  pengganti,  tetapi  di  pihak  lain
5 Adly, “Pidana Denda dan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana  Korupsi (Studi  Komparatif  Hukum  Indonesia  dan  Malaysia)”  (disertasi,  Universitas  Jambi,  Jambi, 2017), hlm. 6.
memberikan  peluang  bagi  terpidana  untuk  memilih  membayar  uang  pengganti  atau menjalani  pidana subsider . 6 Problematika  yang  muncul  dalam  upaya  pemulihan  aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan  keadaan  ekonomi  terpidana  yang  tidak  mampu  untuk  membayar  lunas  uang pengganti.  Akibatnya  pidana  uang  pengganti  sebagai  upaya  pengembalian  kerugian negara  disubsiderkan  dengan  pidana  penjara,  sehingga  putusan  hakim  tidak  dapat mewujudkan  harapan  mencapai  keadilan  ekonomi.  Putusan  pengadilan  seperti  ini tidak mungkin mampu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tidak  akan  menimbulkan  efek  jera.  Dalam  prakteknya  pidana  penjara  pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) yang disebutkan dalam putusan hakim tidak  seimbang  karena  nilai  uang  pengganti  yang  jumlahnya  ratusan  juta  sampai miliaran rupiah disubsiderkan dengan pidana penjara yang relatif singkat.
Berikut  adalah  Putusan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan  Negeri Jambi Tahun 2018 yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti disertai pidana penjara pengganti (subsider):
No No. Perkara Nama Tersangka Pasal Yang Dilanggar Putusan Akhir 1 1/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb FARIDA HERYANI Binti ABDUL LANI Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (1 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 6 bulan) Uang Pengganti (Rp.50.000.000, subsider 1 Bulan) 2 7/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb ZAM ZAMI, SE Bin MUHAMMAD SALEH TUAH Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (1 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 1 bulan) Uang Pengganti (Rp.10.518.379, subsider 1 Bulan) 3 13/Pid.Sus- TPK/2018/PN MUHAMMAD JAMAAH Bin Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pidana Penjara (1 Tahun 4 Bulan)
6 Fontian  Munzil,  dkk,  “Kesebandingan  Pidana  Uang  Pengganti  dan  Pengganti  Pidana  Uang Pegganti  Dalam  Rangka  Melindungi  Hak  Ekonomi  Negara  dan  Kepastian  Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22, 1, (2015), hlm. 42.
Jmb PAJI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 1 Bulan) Uang Pengganti (Rp.487.500.000, subsider 6 Bulan) 4 16/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb AWALUDDIN Bin TULUS Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (2 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 1 Bulan) Uang Pengganti (Rp.342.231.499,10, subsider 1 Bulan) 5 21/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb SYAMLAWI Bin MARZUKI Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (4 Tahun) Pidana Denda (Rp. 200.000.000, subsider 1 Bulan) Uang Pengganti (Rp.106.399.627,5, subsider 1 Tahun) 6 22/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb MUHAMMAD YUSUF, Sp Bin H. A. RAHMAN Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (4 Tahun) Pidana Denda (Rp. 200.000.000, subsider 1 Bulan) Uang Pengganti (Rp.106.399.627,5, subsider 1 Tahun) 7 26/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb HAFIFULLAH SINWANI, S. T Bin H. MUHAMMAD ALI Pasal 10 Huruf a Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Pidana Penjara (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda (Rp. 100.000.000, subsider 6 Bulan) Uang Pengganti
UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Rp.84.294.072, subsider 6 Bulan 8 27/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb Ir. SARJONO Bin ZAMRI Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Pidana Penjara (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.80.000.000, subsider 1  Tahun 9 29/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb Ir. JONAITA NASIR Als JONET Bin AHMAD NASIR Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Pidana Penjara (2 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.335.388.415,41, subsider 1 Tahun) 10 30/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb FAISAL UTAMA, S.Kom Bin DAMAN HURI Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Pidana Penjara (2 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.335.388.415,41, subsider 1 Tahun) 11 34/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb ARY FEBRIYANSYAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU Pidana Penjara (5 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda (Rp. 200.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.1.266.830.000, subsider 1 Tahun)
No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55
Ayat (1)
KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP 12 35/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb ILHAM TAUFIQ Bin H. AHMADI TAMYIZ Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal  55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (6 Tahun) Pidana Denda (Rp. 200.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.1.236.830.000, subsider 6 Bulan) 13 38/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb TARMIZI Bin ISMAIL Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Pidana Penjara (2 Tahun) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 2 Bulan) Uang Pengganti (Rp.160.769.500, subsider 1 Tahun) 14 39/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb HERIYAH, S.Pd Binti H. ISMAIL HADI Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (3 Tahun) Pidana Denda (Rp. 150.000.000, subsider 2 Bulan) Uang Pengganti (Rp.1.068.481.100, subsider 4 Bulan)
15 43/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb WENDI LEO, ST Bin WANJANI HOLIDI Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Pidana Penjara (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda (Rp. 50.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.6.060.592.228,7 9, subsider 1 Tahun) 16 44/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jmb Drs. ELFIAN Bin ZAINAL ABIDIN Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana Penjara (2 Tahun 6 Bulan) Pidaa Denda (Rp. 100.000.000, subsider 3 Bulan) Uang Pengganti (Rp.220.795.965, subsider 6 Bulan)
Dari Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2018  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dalam  praktiknya  penjatuhan  pidana  tambahan uang  pengganti  yang  disertai  dengan  pidana  penjara  pengganti  menunjukkan ketidakseimbangan antara besarnya uang pengganti dengan pidana penjara pengganti yang dijatuhkan.
Negara  menyimpan  harapan  besar  bahwa  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh  tindak  pidana  korupsi  melalui  aturan  pidana  tambahan  tetapi  dalam kenyataan  aturan  normatif  justru  memberikan  kelonggaran  terhadap  pelaku untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti dan tetap bisa menikmati hasil tindak pidana korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  atau  dituju  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  terdiri  dari  bahan  primer  meliputi  peraturan  perundangan,  bahan  hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Pengembalian  Kerugian  Negara  Melalui  Pembayaran  Uang Pengganti  Berdasarkan  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jambi)
Pidana  pembayaran  uang  pengganti  pertama  kali  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-UndangNomor  24  Tahun  1960  tentang  Pengusutan, Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor).  Instrumen  ini kemudian  diteruskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  dan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan  dalam  perkara  korupsi  selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  aturan  mengenai  pembayaran  uang pengganti semakin  jelas  sebagaimana dijelaskan dalam  Pasal  17  dan  Pasal  18  bahwa perkara korupsi tersebut juga dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan, yaitu:
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud atau barang tidak bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1  (satu) tahun.
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh  Pemerintah kepada terpidana.
Uang  pengganti  bukan  baru  dirumuskan  pada  tahun  1999  melalui  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  namun  jenis  pidana  tambahan  ini  pertama  kali diperkenalkan  pada  tahun  1960  melalui  Perppu  Nomor  24  Tahun  1960  Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 16:
(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 1 sub  a  dan  b  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya dua  belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
(2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
(3) Si  Terhukum  dapat  juga  diwajibkan  membayar  uang  pengganti  yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
Selanjutnya  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juga  telah  mengatur  tentang  uang  pengganti, yaitu dirumuskan kedalam salah satu pasal yakni pasal 34 huruf c.
Pasal 34:
Selain ketentuan-ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam K.U.H.P. maka sebagai hukuman tambahan adalah:
a. Perampasan  barang-barang  tetap  maupun  tak  tetap  yang  berujud  dan  yang tak  berujud,  dengan  mana  atau  mengenai mana  tindak  pidana  itu  dilakukan atau  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diperolehnya  dengan  tindak  pidana korupsi  itu,  begitu  pula  harga  lawan  barang-barang  yang  menggantikan barang-barang  itu,  baik  apakah  barang-barang  atau  harga  lawan  itu kepunyaan siterhukum atau bukan;
b. Perampasan barang-barang tetap atau tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan begitu  pula  harga  lawan  barang-barang  yang  menggantikan  barang-barang itu,  baik  apakah  barang-barang  atau  harga  lawan  itu  kepunyaan  siterhukum atau  bukan,  akan  tetapi  tindak  pidananya  bersangkutan  dengan  barang- barang yang diampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
c. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
Selanjutnya  setelah  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  ini  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pidana  tambahan  uang  pengganti  juga  diatur dengan rumusan serupa, yaitu dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b.
Pasal 18:
(1) Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  atau sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan dilelang  untuk  menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar  uang  pengganti  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam putusan pengadilan.
Undang-Undang  memberikan  penekanan  khusus  mengenai  besaran  uang pengganti  tersebut  yakni  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Secara  yuridis  hal  ini  harus  diartikan  kerugian  yang  dapat  dibebankan  kepada terpidana  adalah  kerugian  negara  yang  besarnya  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Dengan  demikian  yang  memegang  peranan  penting untuk  hal  tersebut  adalah  teknis  penemuan  kerugian  keuangan  negara  yakni harus  ditemukan  berdasarkan  hasil  temuan  instansi  yang  berwenang  atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar. 7
Apabila  pengadilan  telah  menjatuhkan  putusan  mengenai  pembayaran  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  b,  maka  terpidana diberi  waktu  untuk  membayar  uang  pengganti  yakni  paling  lamat  1  (satu)  bulan sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bilamana  batas  waktu  yang  ditetapkan  sudah  terlewati  dan  ternyata  terpidana tidak  melaksanakan  pembayaran  uang  pengganti,  maka  harta  bendanya  dapat  disita oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti  tersebut.  Selanjutnya  dalam Pasal  18  Ayat  (3)  dijelaskan  apabila  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18 Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara  yang lamanya tidak melebihi ancaman  pidana  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan.
Kendala  dalam  penjatuhan  pembayaran  uang  pengganti  dalam    rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan adalah:
1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan  dalam  bentuk  lain  termasuk  mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya  pihak  ketiga  yang  menggugat  pemerintah  atas  barang  bukti  yang  disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti 8
Tujuan  adanya pidana uang pengganti adalah memidana seberat mungkin para koruptor  agar  mereka  jera  dan  untuk  menakuti  orang  lain  agar  tidak  melakukan korupsi.  Tujuan  lainnya  adalah  mengembalikan  uang  negara  yang  melayang  akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut  Undang-Undang,  salah  satu  unsur  tindak  pidana  korupsi  adanya  tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu perbuatan korupsi  pasti  akan  menimbulkan  kerugian  pada  keuangan  negara.  Merupakan  suatu hal  yang  wajar  apabila  kemudian  pemerintah  menetapkan  suatu  kebijakan  yang
7 Adly, “Pidana Denda dan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia)”, hlm. 161.
8 Adly, “Pidana Denda dan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia)”, hlm. 176
tertuang  dalam  Undang-Undang  untuk  mengupayakan  kembalinya  uang  negara  yang hilang akibat tindak pidana korupsi.
Pasal  34  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  dan  Pasal  18  Ayat  (1) huruf  b  hanya  menetapkan  rumusan  sederhana  mengenai  besarnya  uang  pengganti yaitu  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi.  Dapat  ditafsirkan  besarnya  uang pengganti  dapat  dihitung  berdasarkan  nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk  menentukan  besarnya  uang  pengganti,  pertama-tama  Hakim  harus  secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan  kepadanya  dan  mana  yang  bukan.  Setelah dilakukan  penilaian,  Hakim  kemudian  baru  dapat  melakukan  perhitungan  berapa besaran  uang  pengganti  yang  akan  dibebankan.  Dengan konsep  ini  Hakim pasti  akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti.
Pertama,  Hakim  akan  sulit  memilah-milah  mana  aset  yang  berasal  dari  tindak pidana  korupsi  dan  mana  yang  bukan,  karena  perkembangannya  kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu untuk melakukan hal ini  jelas  butuh  keahlian  khusus  serta  data  dan  informasi  yang  lengkap.  Apalagi jika  harta  yang  akan  dihitung  berada  diluar  negeri  sehingga  membutuhkan birokrasi  diplomatik  yang  pasti  sangat  rumit  dan  memakan  waktu.  Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang  akan  dinilai  ternyata  telah  dikonfersikan  dalam  bentuk  aset  yang bedasarkan sifatnya mempunyai nilai fluktuatif, yang nilainya terus berubah. 9
Dalam  praktiknya,  besaran  uang  pengganti  dalam  perkara  korupsi  yang dilakukan  secara  bersama-sama  (penyertaan)  ditetapkan  berdasarkan  dua  model pembebanan, yaitu:
1. Tanggung renteng
Dalam  model  pembebanan  secara  tanggung  renteng  setiap  terdakwa  wajib memenuhi  hukuman  tersebut,  dan  sesuai  konsep  keperdataan  apabila  salah  satu terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti  maka kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis
2. Proporsional
Beban  uang  pengganti  dibebankan  secara  definitif  oleh  majelis  Hakim  kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan kontribusinya.
Meskipun  demikian,  dalam  penuntutan,  Jaksa  Agung  telah  menginstruksikan kepada  penuntut  umum  untuk  hanya  menerapkan  model  pembebanan  secara proporsional  saja  agar  memberikan  kepastian  hukum  dan  menghindari  kesulitan dalam  eksekusi  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  (SEJA)  No.  B- 28/A/Ft.l/05/2009  trntang  Petunjuk  Kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Membuat Surat Tuntutan.
SEJA  tersebut  menyebutkan  bahwa  besaran  uang  pengganti  yang  dibebankan kepada masing-masing terdakwa harus disebutkan secara jelas dan pasti dalam amar tuntutan dan tidak boleh disebutkan dalam tanggung renteng. Jika harta hasil korupsi tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka besaran uang pengganti kepada masing-
9 Wawan, Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan , https://wawansimbeling.blogspot.com/2016/05/uang-pengganti-sebagai-pidana tambahan.html, diakses 122019 / 5 /.
masing  terdakwa  ditentukan  dengan  berpedoman  kepada  kualifikasi  tutut  serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18,  dan penjelasan umum merumuskan “Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dapat  membayar  pidana  tambahan  berupa uang  pengganti  kerugian  negara”.  Kenyataannya  pelaksanaan  suatu  putusan pengadilan  terhadap  uang  pengganti  nyatanya  tidak  sedikit  yang  mengalami permasalahan,  dikarenakan  para  terpidana  lebih  memilih  dipidana  penjara  daripada membayar uang pengganti dengan alasan harta bendanya tidak ada lagi
Dari  putusan  pengadilan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  selain  terdapat ketidakseimbangan antara besaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Dimana  besaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  mencapai  ratusan  juta  hingga miliaran  rupiah  hanya  diganti  dengan  pidana  penjara  subsider  yang  sangat  singkat. Selain  itu,  dari  putusan  pengadilan  di  atas  juga  terdapat  disparitas  yang  mencolok antara  pidana  penjara  subsider  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  hanya terdapat aturan yaitu pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokok. Jadi  tidak  ada  pola  atau  aturan  tersendiri  yang  dapat  dijadikan  patokan  dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti itu sendiri.
Ketiadaan  acuan dalam  merumuskan  pidana  penjara  pengganti  dalam  hal  uang pengganti  tidak  dibayar  dalam  jangka  waktu  tertentu  telah  menimbulkan  disparitas dalam  penjatuhan  lamanya  pidana  penjara  pengganti.  Disparitas  ini  memperlihatkan bahwa  penjatuhan  uang  pengganti  dalam  jumlah  besar  tidak  serta  merta  diikuti dengan pidana penjara  pengganti dalam waktu  yang  lama  atau  sepadan  dengan  nilai uang  pengganti,  begitu  pula  sebaliknya.  Merujuk  pada  uraian  diatas  dapat  dilihat bahwa  sebab  utama  kemandekan  eksekusi  pembayaran  uang  pengganti  pada kenyataannya disebabkan oleh faktor kebijakan, disamping komitmen penegak hukum. Untuk  mengoptimalkan  pembayaran  ang  pengganti  tersebut  diperlukan  perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan penanganan perkara korupsi.
Mengenai  pidana  penjara  pengganti,  Penulis  mengusulkan  agar  pidana  penjara pengganti  ditetapkan  sesuai  range  kelasnya,  dimana  semakin  besar  uang  pengganti, maka semakin lama pidana penjara penjara penggantinya.
No Range Kelas Uang Pengganti Usula Pidana Penjara Pengganti 1 <100 juta 2 Tahun 2 100 Juta - 500 Juta 3 Tahun - 5 Tahun 3 500 Juta - 1 Miliar 5 Tahun - 10 Tahun 4 1 Miliar - 5 Miliar 10 Tahun - 15 Tahun 5 > 5 Miliar >15  Tahun
2. Cara  Pengembalian  Kerugian  Negara  Melalui  Pembayaran  Uang  Pengganti Dengan Mengacu Pada Putusan Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi.
“Tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara sistematik dan meluas tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial
dan  ekonomi  masyarakat.” 10 Hal  ini  artinya  tindak  pidana  korupsi  sudah  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  sebab  praktik-praktik korupsi  tersebut sudah  sangat  jelas  merugikan  kepentingan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  baik  itu secara individu maupun secara kelompok.
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Korupsi,  pengembalian kerugian  negara melalui pembayaran uang pengganti harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu)  bulan  sejak  putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam praktiknya,  pengembalian  kerugian  negara  tersebut  secara  umum  dapat  dikatakan tidak  berhasil,  karena  dalam  perkara  korupsi  banyak  terdakwa  tidak  memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi yang demikian  menjadi  kewajiban  Jaksa  untuk  melakukan  eksekusi  uang  pengganti  dalam rangka  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi, menunjukkan  bahwa  peran  Jaksa  sebagai  ujung  tombak  dalam  upaya  pengembalian keuangan negara sangat besar. Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari  terpidana,  maka  Jaksa  dapat  melakukan  penyitaan  harta  terpidana  dan selanjutnya dilakukan pelelangan.
Dalam  perkara  korupsi  sebagai  mana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan.
UU PTPK kemungkinan dapat dilakukan perampasan terhadap aset hasil korupsi atau  sarana  korupsi  dengan  jalur  tuntutan  pidana  jika  jaksa  penuntut  umum dapat  membuktikan  kesalahan  terdakwa  yang  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa di  persidangan  sering  kali  penuntut  umum  mengalami  kesulitan  dikarenakan modus  kejahatan  korupsi  yang  ditanganinya  tersebut  menggunakan  cara-cara yang  canggih  ditambah  lagi  dengan  tingginya  standar  pembuktian  yang  harus dipenuhi ( beyond reasonable doubt ). 11
Apabila  dirincikan  perampasan  aset  yang  melalui  proses  tuntutan  pidana dilakukan dengan  proses persidangan  dimana  hakim  juga dapat  menjatuhkan  pidana tambahan. Pidana tambahan yang dijatuhkan hakim berkolerasi dengan pengembalian kerugian negara, dapat berupa:
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak  pidana  korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK)
10 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11 Muhammad  Yusuf, Merampas  Aset  Koruptor  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia , (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 162.
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Jika  terpidana  tidak  membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu  satu  bulan  sesudah  putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti  tersebut.  Dalam  hal  terpidana  tidak  mempuyai  harta  benda  yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  ini  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan  pengadilan. (Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU PTPK).
c. Masih  berkenaan dengan  perampasan  aset  melaui  jalur  tuntutan  pidana  UU  PTPK juga  memberikan  jalan  keluar  terhadap  perampasan  terhadap  harta  benda  hasil tindak  pidana  korupsi  yang  perkara  pidananya  tidak  dapat  dilanjutkan  proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari  pemeriksaan  alat  bukti dipersidangan  terdapat  bukti  yang  cukup  kuat  bahwa yang  bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka  hakim  atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan  penetapan  perampasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (5)  tidak  dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 Ayat (5) dan (6). 12
Pengaturan  mengenai  perampasan  aset  belum  diatur  secara  khusus  dalam peraturan  perudang-undangan  di  Indonesia,  dan  ketentuan  yang  sudah  ada,  yaitu Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juga  mempunyai  kelemahan, yakni  apabila  dengan  jalur  tuntutan  pidana  upaya  untuk  merampas  aset  hasil  tindak pidana  hanya  dapat  dilaksanakan  jika  pelaku  kejahatan  telah  dinyatakan  terbukti secara  sah  bersalah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  oleh hakim di pengadilan.
Mekanisme  yang  diterapkan  sering  kali  mengalami  kesulitan  akibat  adanya kendala  yang  mengakibatkan  pelaku  kejahatan  tidak  bisa  menjalani  proses pemeriksaan di sidang pengadilan, juga dapat terjadi kemungkinan bahwa tidak dapat diterapkan karena  tidak ditemukan  bukti yang  cukup  untuk  mengajukan  tuntutan  ke pengadilan  dan  sebagainya.  Aset  yang  dimaksudkan  juga  dapat  dengan  mudah dialihkan atau bahkan dibawa lari ke luar negeri.
Kemudian  pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut:
a. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perampasan  aset  hasil  tindak pidana  korupsi melalui  jalur  perdata  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  31  UU  PTPK  yang pada  pokoknya  menyebutkan  dalam  hal  penyidik  menemukan  dan berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih  unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk  dilakukan  gugatan  perdata atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  mengajukan  gugatan. Sedangkan  pada  Ayat  (2)  dari  pasal  yang  sama  memberikan  alasan  untuk diajukannya  gugatan  perdata  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang diputus bebas.
12 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ,, hlm. 163.
b. Selanjutnya  Pasal  33  UU  PTPK  juga  memberikan  dasar  hukum  tentang perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  melalui  jalur  gugatan  perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya  sedang disidik dan dari penyidikan  tersebut  telah  ditemukan  adanya  kerugian  keuangan  negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya,
c. Ketentuan  lain  yang  memungkinkan  dilakukannya  perampasan  aset  hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  sedangkan  secara  nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap ahli  warisnya.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  pada  pokoknya  mengatur  tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.
d. Ketentuan Pasal 38C UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan  terhadap  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  perkara  pidananya dapat  diproses  dan  diputus  oleh  pengadilan  dengan  kekuatan  hukum  tetap, namun  ternyata  masih  terdapat  aset  atau  harta  benda  milik  terpidana  yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C Ayat (2) UU PTPK, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. 13
Menurut  Fatwa  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  37/T4/88/66/Pid  tanggal  12 Januari 1988 penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti adalah:
1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita dan kemudian dijual dengan cara melelangnya bertujuan untuk memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan  hendaknya  dikecualikan  atas  barang-barang  yang  dipakai  sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya
3. Penyitaan  hendaknya  menghindari  kesalahan  penyitaan  terhadap  barang yang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. 14
Keprofesionalan  jaksa  merupakan  ujung  tombak  tegaknya  eksekusi pidana. Hal tersebut  membawa  dampak  terhadap  profesi  seorang  jaksa  eksekutor  yang menjalankan  tugas  dan  wewenang  selaku  pelaksana  putusan  pidana.  Berdasarkan peraturan  di  Kejaksaan  secara  internal  yaitu  dalam  Keputusan  Jaksa  Agung  (Kepja) Nomor  KEP-518/J.A/11/2011.  Dalam  Peraturan  itu  dirumuskan  bahwa  salah  satu tahapan  eksekusi  uang  pengganti  adalah  menanyakan  sanggup  tidaknya  membayar uang  pengganti.  Kalimat  “menanyakan  sanggup  tidaknya  terpidana  membayar  uang pengganti”  tersebut jelas menyatakan  bahwa  terpidana  diberi  pilihan  sehingga  dapat memilih  antara  menyatakan  sanggup  membayar  uang  pengganti  atau  tidak.  Keadaan ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana karena didukung dengan keadaan dan keterbatasan penanganan perkara korupsi yang dengan mudahnya mengaku tidak
13 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia , hlm. 166.
14 Fatwa  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  37/T4/88/66/Pid  Tanggal  12  Januari  1988  Fatwa Mengenai Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971)
lagi mempunyai harta untuk membayar dan melunasi uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti yang lebih menguntungkan baginya.
Guna membenahi persoalan itu, sebaiknya jaksa berperan aktif untuk menelusuri aset  terpidana  sehingga  harta  benda  yang  disita  cukup  untuk  membayar  uang pengganti.  Pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti  baru  bisa  dieksekusi  jaksa apabila  putusan  hakim  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Ada  baiknya perampasan/penyitaan barang-barang milik terdakwa dilakukan pada saat penyidikan, guna  untuk  menghindari  pengalihan  aset  terhadap  harta  benda  milik  terdakwa mengingat  proses  persidangan  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  ditakutkan terdakwa  tindak  pidana  korupsi  menghabiskam  hasil  korupsi  dengan  berbagai  cara maupun mengalihkannya pada pihak ketiga atau dalam bentuk lain.
Mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1)  huruf  b,  teknis  pembayaran  uang  pengganti  tidak  mempunyai  peraturan  yang konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai ( cash ) atau dibolehkan secara mencicil.
Mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  yang  demikian  dapat  dilihat  dari  dua sisi, yaitu dalam Pasal 18 Ayat (2) mengenai batasan waktu dalam pembayaran uang pengganti, dan yang kedua adanya Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2015 yang  membenarkan  pembayaran  yang  pengganti  yang  secara  diangsur  sampai lunas.  Namun  sejauh  mana  Surat  Edaran  itu  mengikat  sedangkan  konsep  dan semangat  didalamnya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  yang  memberi  batasan  penyelesaian  pembayaran  uang  pengganti  agar kerugian negara secepatnya terpulihkan. 15
Namun  faktanya  terpidana  pada  umumnya  tidak  sanggup  membayar  sampai melunasi uang pengganti, karena tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti tersebut, maka konsekuensi hukumnya melaksanakan serta menjalankan hukuman subsider yaitu pidana penjara dan telah disebutkan dalam amar putusan  pengadilan.  Namun  dampak  dari  dipraktikkannya  mekanisme  pembayaran secara mencicil tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi  subsider  dari  pidana  uang  pengganti  menjadi  tidak  pasti,  karena ketidakpastian lunas tidaknya uang pengganti tersebut, belum lagi dalam hal dilunasi dalam  persentase  tertentu  dari  jumlah  total  uang  pengganti,  maka  bagaimana konsekuensi  hukum  terhadap  terpidana  perkara  tindak  pidana  korupsi  tersebut, apakah  terpidana  tetap  menjalani  pidana  penjara  pengganti  sebagaimana  ditetapkan dalam  amar  putusan  ataukah  ada  pengurangan  masa  tahanan  dikarenakan  telah membayar  uang  pengganti  sebagian  dari  total  jumlah  uang  pengganti.  Disamping  itu mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  secara  mencicil  ternyata  tidak  mendorong terpidana kasus korupsi untuk melunasi uang pengganti tersebut.
Adapun  mekanisme  pembayaran  pidana  uang  pengganti  yang  seharusnya dilakukan,  berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan tahapan: 1. Dibuatkan  surat  penagihan  (D-1)  dengan  perihal  penagihan  uang  pengganti kepada  terpidana  untuk  menghadap  jaksa  eksekutor  di  kantor  kejaksaan setempat.  Kemudian  terpidana  dipanggil  dan  menghadap  jaksa  eksekutor
15 Intan  Munirah,  Mohd.  Din,  Efendi,  “Pembayaran  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara Korupsi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19, 2, (2017),  hlm. 12.
ditanya  tentang  kesanggupan  membayar  uang  pengganti  yang  telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pada  tahap  ini  dibuatkan  surat  pernyataan  (D-2)  yang  isinya  sanggup  atau tidak  sanggup  membayar  uang  pengganti.  Apabila  tidak  sanggup  membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/ kepala desa.
3. Lalu  pada  saat  membayar  uang  pengganti,  maka  dibuatkan  tanda  terima pembayaran  (D-3),  uang  yang  telah  diterima  dari  terpidana  dan ditandatangani oleh Kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Selanjutnya  setelah  diterima  uang  pengganti  dari  terpidana  maka  Kepala Kejaksaan  Negeri/Tinggi  setempat  membuat  surat  perintah  (D-4)  yang memerintahkan  jaksa  eksekutor/  Kasi  Pidsus/  Kasubsu  Penuntutan  Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat.
5. Bendahara Khusus/Penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima  Negara  Bukan  Pajak  dengan  Mata  Penerimaan  Anggaran  (MAP) 424573 melalui bank.
6. Berdasarkan  surat  JAM  BIN  Nomor:  423614  berlaku  sejak  Januari  2008. Apabila  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  maka  harus  ada  bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). 16
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, pidana tabahan pembayaran uang pengganti merupakan tujuan dalam rangka meyelamatkan  kekayaan  dan/atau  keuangan  negara  yang  telah  diambil  oleh  pelaku korupsi  juga  untuk  menghukum  seberat-beratnya pelaku  korupsi  sesuai  hukum  yang berlaku.  Kenyataannya  pelaksanaan  putusan  pengadilan  terhadap  uang  pengganti tidak  sedikit  mengalami  permasalahan  dikarenakan  terpidana  lebih  memilih  pidana penjara  daripada  memilih  membayar  uang  pengganti  dengan  alasan  kalau  harta bendanya sudah tidak ada lagi.
Hal  itu  lebih  dipilih  oleh  terpidana  dibandingkan  kehilangan  harta  bendanya yang mempunyai nilai ekonomi yang mempuyai ekspektasi untuk peningkatan nilainya atau untuk diinvestasikan. Dalam hal ini bisa kita lihat sejauh mana pidana penjara dan pidana  uang  pengganti  mencapai  tujuan  pidana  dalam  konteks  teori  tujuan pemidanaan relatif. Didominasinya pelaksanaan pidana subsider dibandingkan pidana uang  pengganti,  bila  kita  lihat  dari  sisi  yang  berbeda  seolah-olah  keberadaan  pidana subsider bagi terpidana korupsi yag tidak membayar atau tidak lunas membayar uang pengganti sebagai alternatif lain diberi hukuman pidana tambahannya berupa pidana pejara  akan  memperlemah  undang-undang  ini  mengenai  hal  mencapai  pengembalian keuangan  negara  dengan  waktu  yang  singkat,  atau  kadar  pidana  subsider  penjara harus  diperberat.  Perumusan  peraturan  perundang-undangan  yang  rumit  dan  tidak jelas  akan  memunculkan  ketidakpastian  hukum  dan  menghalangi  keberhasilan penanggulan suatu tindak pidana. 17 Gutav Radbruch dalam Usman, ada tiga nilai yang
16 Intan  Munirah,  Mohd.  Din,  Efendi,  “Pembayaran  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara Korupsi”, hlm 15.
17 Hafrida,  "Analisis  Yuridis  Terhadap  Gratifikasi  Dan  Suap  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi", Inovatif, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  6 Nomor 7, Tahun 2013, hlm. 8.
diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum, pertama, ialah keadilan dalam arti kesamaan  hak  untuk    setiap    orang    di    depan    pengadilan.    Kedua,    adalah    tujuan keadilan  atau  finalitas,  yaitu  sesuatu  yang  menimbulkan  kebaikan  atau  manfaat. Ketiga,  adalah  nilai  kepastian  hukum  atau  legalitas. 18 Perturan  perundang-undangan sebagai  jaminan  legalitas  seharusnya  dirumuskan  dengan  jelas  demi  menjaga kepastian hukumnya.

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan oleh Penulis maka dapat disimpulkan sebagai  berikut:  Membayar  uang  pengganti  adalah  cara  ganti  rugi  terhadap  negara yang  diakibatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Pengaturan  mengenai  uang pengganti  itu  sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, pengaturan tentang pembayaran uang pengganti itu sendiri masih kurang jelas. Berdasarkan kasus yang  Penulis  uraikan,  yakni  Putusan  Pengadilan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di Pengadilan  Negeri  Jambi  Tahun  2018  terdapat  ketidakseimbangan  antara  besaran uang  pengganti  dengan  pidana  penjara  penggantinya.  Selain  itu,  dapat  dilihat  juga adanya  disparitas  yang  cukup  mencolok  antara  pidana  penjara  pengganti  yang  satu dengan yang lainnya. Batas waktu membayar uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yakni selama 1 (satu) bulan. Mekanisme membayar uang pengganti diatur dalam  Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  Kep-518/J.A/11/2001  Tanggal  1  November 2001.  Mengenai  teknis  pembayaran  uang  pengganti  itu  sendiri  tidak  mempunyai aturan konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai atau  dibolehkan  secara  mencicil.  Dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Tahun  2015 dibenarkan  pembayaran  uang  pengganti  yang  dibayar  secara  diangsur  sampai  lunas. Namun  dampak  dari  dipraktikkannya  mekanisme  tersebut,  akan  membuat  sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas tidaknya uang penggati tersebut, dan bagaimana  konsekuensi  hukum  terhadap  terpidana  yang  membayar  uang  pengganti dalam persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.
18 Usman,  Andi  Najemi, Mediasi  Penal  di  Indonesia,  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian Hukumnya, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83. hlm. 70.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 137. TLNRI Nomor 4250.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 46 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 155. TLNRI 5074.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Againt Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,
2003). UU Nomor 7 Tahun 2006. LNRI Tahun 2006 Nomor 4620.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.Perma  Nomor  5  Tahun  2014.  LNRI Tahun 2014. TLNRI Nomor 8.

## Buku
Hamzah  Ahmad  dan  Anando  Santoso,  Kamus  Pintar  Bahasa  Indonesia,  Fajar  Mulia, Surabaya, 1996.
Jeremy  Pope.  Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Muhammad  Yusuf.  Merampas  Aset  Koruptor  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Media Nusantara, 2013.
Adly,  “Pidana  Denda  dan  Uang  Pengganti  Terhadap  Terpidana  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  (Studi  Komparatif  Hukum  Indonesia  dan  Malaysia)”  Disertasi,
Universitas Jambi, Jambi, 2017.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Hafrida,  “Analisis  Penerapan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara  No.  01/Pid.B/Tpk/2012/Pn.  Jbi.”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  6,  No.  2, (2013).
Hafrida,  "Analisis  Yuridis  Terhadap  Gratifikasi  Dan  Suap  Sebagai  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi", Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, Tahun 2013.
Usman, Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Undang:  Jurnal  Hukum, Vol.  1,  No.  1  (2018):  65-83,  DOI: 10.22437/ujh.
Fontian  Munzil  et  al.,  “Kesebandingan  Pidana  Uang  Pengganti  dan  Pengganti  Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 1, (2015).
Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.2, (2017).