## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## KONSEP PENANGGULANGAN TINGGINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA

## Yasniwati
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
*Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 26/03/2023 Direvisi, 20/04/2023 Dipublikasi, 13/05/2023 Penanggulanga  tingginya  kasus  perceraian  dapat  dilakukan  dengan Pembekalan  pranikah  oleh  kantor  urusan  agama  menjadi  salah  satu  proses sebelum  pasangan  di  Indonesia  ingin  menikah.  Pembekalan  pranikah  ini bertujuan  untuk  memberi  gambaran  serta  persiapan  tentang  berumah  tangga bagi  calon  pengantin.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menanggulangi  angka perceraian yang tinggi. Kemudian Kemudian dalam mencegah kasus percerai dapat  juga  dilakukan  dengan  Penghayatan  bahwa  perkawinan  merupakan suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  suami  istri  dengan  Tuhan. Perkawinan  merupakan  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  tidak  hanya melibatkan  suami  istri  itu  sendiri.  Komunikasi  bisa  menjadi  jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan  pikiran  atau  perasaan  kepada  orang  yang  dituju.  Komunikasi berlaku  apabila  komunikator  bermaksud  memberitahukan  sesuatu  kepada orang  lain.  Upaya  penanggulangan  cerai  gugat  juga  dapat  dilakukan  di pengadilan  melalui  proses  mediasi,  Proses  mediasi  adalah  usaha  mediator untuk  mencari  jalan  keluar  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan  damai. Mediasi  adalah  perintah  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2016, dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini,  maka  Peraturan  Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kata Kunci:
Penanggulangan;
Perceraian; Cerai Gugat
Abstract
Keywords: Countermeasures; Divorce; Sue For Divorce Countermeasures for the high number of divorce cases can be carried out by premarital training by the religious affairs office which is one of the processes before  couples  in  Indonesia  want  to  get  married.  This  pre-marital  briefing aims to provide an overview and preparation for marriage for the bride and groom.  This  is  done  to  overcome  the  high  divorce  rate.  Then  later  in preventing divorce cases can also be done with the appreciation that marriage is an agreement or agreement between husband and wife with God. Marriage is an agreement or agreement that does not only involve the husband and wife themselves.  Communication  can  be  a  bridge  to  reduce  disputes  that  occur. Through communication, thoughts or feelings can be conveyed to the intended person.  Communication  applies  when  the  communicator  intends  to  tell something to someone else. Efforts to deal with divorce lawsuits can also be carried out in court through a mediation process. The mediation process is a mediator's attempt to find a way out in resolving cases peacefully. Mediation is an order of Supreme Court Regulation number 1 of 2016, with the existence of this Supreme Court Regulation, the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 is declared no longer valid.

## PENDAHULUAN
Setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal  dan hanya  maut  yang  memisahkan.  Perceraian  merupakan  sebuah  gejala  umum  yang  terjadi
dalam  masyarakat.  Menurut  Mel  Krantzler  perceraian  adalah  berakhirnya  hubungan  antara dua  orang  yang  pernah  hidup  bersama  sebagai  pasangan  suami  istri.  Sementara  menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.
Perceraian  terjadi  karena  akibat  dari  konflik  perkawinan  yang  belum  terselesaikan. Konflik  dalam  perkawinan  adalah  hal  yang  wajar  dalam  kehidupan  manusia  dan  seringkali tidak  dapat  dihindari.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  perkawinan  ada  penyatuan  dua  pribadi yang  masing-masing  mempunyai  karakter,  keyakinan,  dan  latar  belakang  budaya  yang berbeda. Oleh karena itu, suami istri perlu menyesuaikan terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk  suatu  keluarga  yang  sakinah  yang  didapatkan  melalui  mawaddah  wa  rahmah. Proses  penyesuaian  ini  yang  terkadang  menimbulkan  benturan,  perselisihan,  ketegangan, yang jika tidak terselesaikan akan mengarah pada perceraian. 1
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang mempunyai tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci  yang berkaitan dengan  keyakinan  dan  keimanan  kepada  Allah,  tidak  hanya  berdasarkan  keinginan  naluriah seseorang  saja,  namun  ada  suatu  nilai  ibadah  dalam  perkawinan.  Agama  harus  dijadikan sebagai  acuan  bagi  sahnya  suatu  perkawinan  sehingga  perkawinan  tersebut  terakomodasi dengan  baik.  Dengan  demikian  perkawinan  harus  terbentuk  dalam  keterpaduan  antara ketentraman  (sakῑnah),  penuh  rasa  cinta  (mawaddah)  dan  kasih  sayang  (raḥmah)  sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  literatur  fiqh  berbahasa  arab  disebut  dengan  dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang arab  dan  banyak  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi.  Hukum  Islam  mengatur  agar perkawinan  itu  dilakukan  dengan  akad  atau  perikatan  hukum  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan  dengan  disaksikan  dua  orang  laki-laki.  Perkawinan  menurut  Islam  ialah  suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan  seorang  perempuan  membemtuk  keluarga  yang  kekal,  santun  menyantuni,  kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.
Dengan  demikian  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  pengertian perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melakukannya  merupakan  ibadah. Apabila  pengertian  tersebut  dibandingkan  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  (UU  Perkawinan)  dan  KHI  maka  pada  dasarnya antara  pengertian  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  menurut  UU  Perkawinan  tidak terdapat  perbedaan  prinsipil,  sebab  pengertian  perkawinan  menurut  UU  Perkawinan  ialah: “ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.Salah  satu  prinsip  perkawinan  dalam  Islam  adalah  menguatkan  ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua  harapan  dan  kasih  sayang  telah  musnah  dan  perkawinan  menjadi  sesuatu  yang
1 Mazro'atus Sa'adah. 2022. Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban. Jawa Timur: Academia Publication. Hal 7
membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. 2
Didalam  Hukum  Islam,  dibenarkan  dan  mengizinkan  perceraian  jika  perceraian  itu lebih  membawa  kepada  kondisi  yang  baik  daripada  tetap  berada  dalam  ikatan  perkawinan yang  di  dalamnya  terdapat  siksaan  batin.  Walaupun  maksud  dari  perkawinan  adalah  untuk mencapai  kebahagiaan  dan  kerukunan  hati  masing-masing,  tentulah  kebahagiaan  itu  tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri,  sehingga  akan  menjadi  beban  tersendiri  yang  mengakibatkan  penderitaan.  Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian. 3
Pada  dasarnya  terjadinya  suatu  perceraian  tidak  lepas  dari  berbagai  macam  faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai  faktor menjadi  alasan bagi  istri,  sehingga  mengajukan  cerai  gugat  terhadap  suaminya,  baik  itu  faktor  ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyebutkan,   “Putusnya Perkawinan yang  disebabkan karena perceraian dapat  terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian.”
Fenomena  cerai  gugat  yang  cenderung  meningkat  mengindikasikan  terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya.  Menurut  Widyastuti,  perempuan  sebagai  istri  tidak  tinggal  diam,  dan  tidak mau  diperlakukan  sewenang-wenang  oleh  laki-laki,  maka  pihak  perempuan  akan menggunakan  hak-haknya  dengan  mengajukan  gugatan  cerai  ke  pengadilan.  Hal  ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan, terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perempuan  dalam  mempertahankan  hak-haknya  yang  diatur  secara  normatif  juga  disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini. 4
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dalam  Statistik  Indonesia  2022, sebanyak  447.743  kasus  perceraian  terjadi  pada  tahun  2021.  Angka  tersebut  mengalami kenaikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  mencapai  291.677  perkara. 5 Laporan  ini menunjukkan  kalangan  istri  lebih  banyak  menggugat  cerai  ketimbang  suami.  Sebanyak 337.343  kasus  atau  75,34%  perceraian  terjadi  karena  cerai  gugat,  yakni  perkara  yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. 6
2 Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press. Hal 18
3 Ihdal  Umam  Al-Azka.  2017.  Fenomena  Cerai  Gugat:  Kajian  Terhadap  Alasan  Pengajuan  Dan  Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tesis. Uin Sunan Kalijaga. Hal 4
4 Taufik  Hidayat  Harahap.  2015.  Fenomena  Kasus  Cerai  Gugat  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2. Hal 40
5 Ika  Defianti.  2022.  Angka  Perceraian  di  Indonesia  Terus  Naik,  Lembaga  Perkawinan  Tidak  Lagi Sakral?.  Diakses  pada  tanggal  17  Oktober  2022  dari https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka- perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral .
6 Cindy Mutia Annur. 2022. Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian- meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran .
*Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)
Berangkat dari latar belakang problematika sosial tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan  kajian  lebih  mendalam  mengenai  fenomena  cerai  gugat.  Oleh  karena  itu,  penulis menuliskannya  dalam  bentuk  artikel  yang  berjudul  “Konsep  Penanggulangan  Tingginya Cerai Gugat dan upaya penanggulangan di Indonesia”. Adapun beberapa hal yang akan dikaji dalam artikel ini diantaranya adalah:
1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tingginya cerai gugat di Indonesia?

## PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Indonesia
Faktor penyebab istri yang menggugat suami ke Pengadilan Agama, tiga faktor yakni: suami  yang  tidak  bertanggung  jawab;  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  dan  gangguan  pihak ketiga  merupakan  faktor  utama  cerai  gugat  lebih  banyak  jumlahnya  dibanding  cerai  talak. Keberanian  perempuan  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  merupakan  jalan  yang  telah mengalami  banyak rintangan. Tidak  ada satupun  istri yang ingin mengakhiri pernikahannya dan  meruntuhkan  kebahagiaannya  dan  kebahagiaan  anak-anaknya.  Pertikaian  yang  terjadi dalam rumah tangga bukanlah rintangan yang sepele dan pasti telah melalui banyak mediasi dan perdamaian namun gagal dan istri memilih kebijakan berpisah sebagai jalan terbaik bagi rumah tangganya. Akumulasi emosi yang bercampuraduk dalam jiwa perempuan sebagai istri menjadikan  ia  berani  mengambil  sikap  dan  memperjuangkan  hak-haknya  sebagai perempuan. 7

## a. Faktor Ekonomi
Pandemi  Covid-19  memiliki  dampak  yang  besar  dalam  kehidupan  keluarga.  Untuk memutus  penyebaran  virus  Covid-19  pemerintah  menetapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar.  Kebijakan  ini  menuntut  keluarga  untuk  melakukan  aktivitas  dari  rumah, mulai  dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan ini membuat  masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih  banyak  waktunya di  rumah. Kondisi ini disikapi  berbeda oleh tiap- tiap keluarga.
7 Dwi Arini Zubaidah. 2020. Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia. Jurnal Legitima, Vol, 2, No, 2.Hal 142
Ada yang menyikapinya dengan positif seperti membangun kembali  kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung  pada  konflik.  Adapun  aspek  yang  paling  banyak  menjadi  bahan  perdebatan  antar pasangan suami istri sekaligus menjadi sumber konflik yaitu dari sisi ekonomi.
Hasil  penelitian  BKKBN  dan  IPB  pada  tahun  2020  mengungkapkan,  pada  masa pandemi  Covid-19  pola  hidup  keluarga  dalam  bidang  ekonomi,  pekerjaan,  hingga ketercukupan  kebutuhan  primer  semakin  memburuk.  Penelitian  di  Cina  juga  menunjukkan hasil  yang  sama  bahwa  pada  fase  awal  pandemi  Covid-19  lebih  dari  separuh  masyarakat mengalami  dampak  psikologis  berupa  stres,  kecemasan,  dan  depresi  dari  tingkat  sedang hingga berat. Begitu pula penelitian Luo et al, salah satu penyebab kecemasan yang dialami para  keluarga  yaitu  karena  tidak  stabilnya  pendapatan.  Banyak  pasangan  yang  mengalami masa-masa sulit. Mereka tidak mampu mengelola stres dan menghadapi ketidakpastian serta kecemasan.  Hal  ini  memicu  pada  kekerasan  instrumental  yang  diperparah  dengan peningkatan penggunaan obat-obatan dan alkohol sebagai strategi untuk menghadapi tingkat stres yang luar biasa. 8
Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua  keluarga.  Ada  keluarga  yang  tidak  memiliki  cukup  tabungan  untuk  menghadapi kondisi  darurat.  Akhirnya  konflik  kerap  terjadi,  masing-masing  memiliki  keinginan  serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda.  Ego  dan  pengakuan  tinggi  kadang  sulit  dibendung  di  antara  pasangan  suami  dan istri.  Ada  yang  mampu  mengatasi  konflik  tersebut  dengan  baik,  namun  ada  juga  yang membuat  permasalahan  tersebut  semakin  berlarut-larut.  Hal  menyebabkan  ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

## b. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dengan  merujuk  kepada  pengertian kekerasan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (UUPKDRT) No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, maka faktor inilah yang dominan  yang  menjadi  faktor  penyebab  perceraian,  diantaranya  karena  istri/penggugat menjadi  korban  kekerasan  secara  fisik,  mental,  dan  ditelantarkan  secara  fisik,  mental  dan ekonomi oleh suami atau bahasa lainnya yang ada di dalam putusan adalah ditinggalkan oleh suami tanpa izin  dan sepengetahuan istri dan tidak diketahui  keberadaannya sampai dengan sekarang. 9
Kaum  perempuan  sudah  berani  untuk  mengambil  keputusan  disebabkan  karena kesadaran  dan  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Hal  ini  menandakan  mulai  meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum kaum perempuan. Ini tidak terlepas dari peranan gerakan
8 Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim. 2021. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Jurnal Tripantang.  Hal 15
9 Taufik Hidayat Harahap. 2015. Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2. Hal 42
kaum  perempuan  yang  selama  ini  melakukan  sosialisasi  UUPKDRT  dan  berbagai  kegiatan peningkatan  kapasitas  building  terhadap  kaum  perempuan.  Dahulu  perempuan  itu  takut karena  ketidaktahuan  tentang  hak-hak  dan  layanan  hukum  yang  dapat  mereka  akses. Takutnya  perempuan  itu  juga  disebabkan  karena  adanya  stigma  atau  pandangan  negatif bahwa  perempuan  yang  bercerai  itu  adalah  orang  yang  bermasalah  sehingga  mendapatkan sanksi  sosial  baru  berupa  pengucilan  dalam  pergaulan  masyarakat  kepada  perempuan  yang bercerai.
Namun  sekarang  stigma  dan  pandangan  negatif  tersebut  mulai  berubah  disebabkan karena  akses  informasi  melalui  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  terkait  dengan  film, sinetron, berita dan informasi di media sosial yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Secara langsung  ataupun  tidak  turut  mempengaruhi  paradigma  berpikir  masyarakat  menyikapi persoalan  perceraian.  Kalau  sekarang  ada  perempuan  yang  bercerai  masyarakat  cenderung bersimpati dan memberikan toleransi tidak antipati seperti dahulu.

## c. Faktor Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Menurut Hukum Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  dan  harus  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  telah  dijabarkan  dalam  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  KHI menyebutkan  bahwa  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  untuk  dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain: 10
a) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-  turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami;
d) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak lain;
e) Antara  suami  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  dan  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
f) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; dan
g) Suami  melanggar  taklik  talak  dan  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## d. Faktor Gangguan Pihak Ketiga
Gangguan  pihak  ketiga  yang  dimaksudkan  adalah  salah  satu  pihak  baik  istri  maupun suami  tidak  ada  jaminan  untuk  tidak  tergoda  dengan  orang  lain,  padahal  sesungguhnya  jika telah berumah tangga maka tertutup pintu untuk tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki lain.  Problema  gangguan  pihak  ketiga  ini  bisa  menjadi  fatal  dalam  rumah  tangga  yang akhirnya  rumah  tangga  terjadi  perceraian.  Pihak  suami  yang  telah  berhubungan  dengan
10 Intan Saziqil Fitri. 2022. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol, 3 No, 1. Hal 36
perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya  dalam  membagi  perhatian  kepada  keluarganya,  apalagi  jika  memang  keadaan rumah tangga telah bermasalah, maka hubungan dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya. 11

## 2. Upaya Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Di Indonesia
Perceraian  bukanlah  suatu  hal  yang  dapat  dianggap  enteng  semata,  terdapat  berbagai masalah  yang  dapat  timbul  sebagai  akibat  dari  perceraian,  salah  satunya  kepada  psikologi anak  yang  menjadi  korban  perceraian.  Upaya  pencegahan  adanya  perceraian  harus  benar- benar  kembali  pada  nilai-nilai  luhur  pancasila  sesuai  dengan  inti  dari  teori  keadilan bermartabat, serta tujuan utama perkawinan. Pendalaman pancasila sebagai dasar negara serta sumber segala sumber hukum di Indonesia harus lebih ditekankan lagi. Langkah-langah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian.
Pembekalan  pranikah  oleh  kantor  urusan  agama  menjadi  salah  satu  proses  sebelum pasangan  di  Indonesia  ingin  menikah.  Pembekalan  pranikah  ini  bertujuan  untuk  memberi gambaran  serta  persiapan  tentang  berumah  tangga  bagi  calon  pengantin.  Hal  ini  dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Pendidikan pranikah bukan semata-mata upaya  prevensi  terhadap  kemungkinan  gangguan  dalam  pernikahan  yang  akan  berlangsung, namun juga untuk meningkatkan kualitas hubungan suami-istri yang baik  serta memberikan kesejahteraan, rasa aman, rasa kebahagiaan dalam perkawinan. 12
Konsep  pernikahan  dibutuhkan  untuk  membangun  pemahaman  awal  masyarakat terhadap  pernikahan.  Dalam  rangka  mewujudkan  rumah  tangga  sejahtera  bahagia memerlukan  pendidikan,  bimbingan  dan  nasihat,  baik  sebelum  melangsungkan  pernikahan maupun setelah berumah tangga. Apabila hal tersebut diajarkan kepada remaja yang sedang menjalani  proses  pendekatan  dengan  pasangannya,  diharapkan  memperoleh  pelajaran berharga ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. 13
Kemudian  dalam  mencegah  kasus  percerai  dapat  juga  dilakukan  dengan  Penghayatan bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  suami  istri  dengan Tuhan.  Perkawinan  merupakan  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  tidak  hanya melibatkan  suami  istri  itu  sendiri,  melainkan  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum  agama  atau  kepercayaannya  masing-masing  (Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan).  Oleh karena  itu,  perlunya  pendalaman  pemahaman  dan  penghayatan  bahwa  kesepakatan  atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri, bukanlah sebagai kesepakatan  biasa  yang  dapat  dengan  mudahnya  diputuskan,  akan  tetapi  perkawinan  adalah kesepakatan  yang  melibatkan  Tuhan.  Hal  ini  menjadi  awal  benteng  pencegah  suatu perceraian.  Hal  ini  pun  sesuai  dengan  dengan  nilai  dari  butir  pertama  pancasila,  Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan dijadikan sebagai dasar sebuah hubungan yang dibentuk dan dibina,
11 Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2. Hal 98
12 Sheila Fakhria. 2018. Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. Jurnal Legitima, Vol, 1, No. 1. Hal 19
13 Harjianto, Roudhotul Jannah. 2019. Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 19, No, 1. Hal 40
sehingga  ketika  timbul  permasalahan  yang  memicu  keretakan  dalam  hubungan  perkawinan yang dibentuk, maka jalan keluarnya adalah berdoa dan mencari Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. 14
Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Pasal 33 UU  Perkawinan  telah  mengatur  bahwa:  “Suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada  yang  lain.”  Negara dalam hal ini telah turut andil dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengatur tidak hanya  hal-hal  yang  bersifat  lahiriah  tetapi  juga  batiniah.  Apabila  saling  mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin merupakan suatu kewajiban maka harus diwujudnyatakan oleh suami/istri.
Komunikasi  bisa  menjadi  jembatan  mengurangi  perselisihan  yang  terjadi.  Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku  apabila  komunikator  bermaksud  memberitahukan  sesuatu  kepada  orang  lain.  Cara terbaik  saat  akan melakukan proses komunikasi  yaitu dengan memahami  sumber pesan, isi, dan media/saluran. Terkadang komunikasi tidak berjalan baik dan mengalami kendala karena tidak  memiliki  saluran  untuk  menyampaikanya.  Begitu  pula  dalam  keluarga,  ketika  saling bersilang  pendapat  dan  tidak  ada  jalan  keluar,  perlu  mediator  untuk  menyampaikan  pesan dari  kedua  pihak.  Cepat  atau  lambatnya  penyelesaian  suatu  masalah  tergantung  pada kemampuan  mediator  merespons  dan  menemukan  titik  penyelesaian  sehingga  terjadi interaksi. 15
Kompilasi  Hukum  Islam  khususnya  terkait  dengan  hukum  keluarga  mengatur  pada Pasal  115:  "Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  agama  setelah pengadilan  agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak", pasal  143  ayat  (1):  "Dalam  pemeriksaan  gugatan  perceraian  hakim  berusaha  mendamaikan kedua  belah  pihak."  (2):  "Selama  perkara  belum  diputuskan  usaha  mendamaikan  dapat dilakukan  pada  setiap  sidang  pemeriksaan",  dan  pasal  144:  "Apabila  terjadi  perdamaian, maka  tidak  dapat  diajukan  gugatan  perceraian  baru  berdasarkan  alasan  atau  alasan-alasan yang  ada  sebelum  perdamaian  dan  telah  diketahui  oleh  penggugat  pada  waktu  dicapainya perdamaian."
Dan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 65 "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak."  Pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama berbunyi:
a) Pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  perceraian,  hakim  berusaha  mendamaikan kedua pihak.
b) Dalam  sidang  perdamaian  tersebut,  suami  isteri  harus  datang  secara  pribadi,  kecuali apabila  salah  satu  pihak  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  dan  tidak  dapat  datang menghadap  secara  pribadi  dapat  diwakili  oleh  kuasanya  yang  secara  khusus  dikuasakan untuk itu.
14 Vincensia Esti, Serlly Waileruny, dan Rizky. 2021. Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Jurnal Kajian Lmebaga Ketahanan Nasioanal Republik Indonesia, Vol, 9, No, 1. Hal 618
15 Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim. 2021. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Jurnal Tripantang.  Hal 24
c) Apabila  kedua  pihak  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  maka  penggugat  pada  sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Penjelasan  ayat  (1)  Pasal  82  di  atas  bahwa  selama  perkara  belum  diputus,  usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
Peraturan  Pemerintah  RI.  Nomor  9  Tahun  1975 Pasal  31.  (1)  Hakim  yang  memeriksa gugatan  perceraian  berusaha  mendamaikan  kedua  pihak.  (2)  Selama  perkara  belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Penjelasan Pasal 31 ayat (2) dikatakan bahwa usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan  perkara  gugatan  untuk  mengadakan  perceraian  tidak  terbatas  pada  sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat "epanjang perkara  itu  belum  diputus  oleh  hakim.  Dalam  mendamaikan  kedua  belah  pihak  pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.
Kemudian  ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  Peraturan  Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan  adalah  kenyataan  bahwa  perdamaian,  jika  mediasi  berhasil  memiliki  akibat hukum  dan efek psikologis  yang sangat  baik  bagi  pihak-pihak berperkara karena dihasilkan dari  kesepakatan  pihak-pihak  sendiri,  sehingga  daya  ikatnya  terhadap  penyelesaian  perkara menjadi lebih kuat. Dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara. 16
Upaya penanggulangan  cerai  gugat  juga dapat  dilakukan di  pengadilan melalui proses mediasi,  Proses  mediasi  adalah  usaha  mediator  untuk  mencari  jalan  keluar  dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor  1  Tahun  2016,  dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini,  maka  Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  proses  mediasi  di  Pengadilan,  lebih  mengutamakan harapan  agar  mediator  benar-benar  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  para  pihak  bisa damai, sehingga tidak dilanjutkan pada proses litigasi. Adapun tekhnik penerapan Peraturan Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2016  adalah  setiap  sidang  pertama  apabila  dihadiri  oleh kedua  belah  pihak,  maka  setelah  majelis  hakim  mendamaikannya  tidak  berhasil,  maka perkara  tersebut  dilanjutkan  pada  tahapan  mediasi,  dengan  demikian  perkara  ditunda  untuk mediasi,  tundaan  dimaksud  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  dan  bisa  diperpanjang  10 (sepuluh) hari. Apabila mediator berhasil mendamaikannya, maka mediator membuat laporan yang  ditujukan  kepada  majelis  hakim  memuat  bahwa  proses  mediasi  telah  berhasil, sebaliknya  apabila  mediasi  tidak  berhasil,  maka  laporan  mediator  memuat  bahwa  proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. 17
Kesuksesan  penerapan  mediasi  sangat  dipengaruhi  oleh  niat  para  pihak  yang bersengketa.  Pihak  mediator  hanya  memfasilitasi  kepentingan-kepentingan  dari  para  pihak yang  bersengketa  untuk  menemukan  kesepakatan  bersama  demi  keutuhan  rumah  tangga
16 Sudirman L. 2020. Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al- Syari’a. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. Hal 145
17 Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2. Hal 101
mereka.  Kesuksesan  mediasi  ini  tentunya  juga  dipengaruhi  oleh  kurang  rumitnya  masalah yang mereka hadapi, sehingga jalan damai masih bisa diterima oleh pihak yang bersengketa. Berbeda  halnya  dengan  perkara-perkara  cerai  gugat  yang  mempunyai  kesulitan-kesulitan yang sulit diperbaiki. 18
Selain  itu,  Peranan  pengadilan  agama  dalam  perkara  perceraian  bukan  semata-mata mengadministrasi  atau  mencatatkan  telah  terjadinya  perceraian  antara  dua  orang  yang  telah terikat  dalam  perkawinan  ditandai  dengan  keluarnya  surat  cerai.  Namun  jika  memang perceraian  itu  tidak  dapat  dihindari  pengadilan  agama  harus  memberikan  putusan  yang seadil-adilnya  tanpa  merugikan  salah  satu  pihak.  Termasuk  pula  di  dalamnya  beberapa  hak yang  pantas  untuk  diterima  istri  sebagai  salah  satu  pihak  yang  brsagkutan  dalam  kasus peceraian sperti mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan madhiah, nafkah anak dan pembagian harta bersama.
Selain  itu  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  hakim  adalah  memberikan  nasehat  dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif,  karena  ruang  lingkup  atau  luas  pokok  sengketa  telah  ditentukan  para  pihak.  Hakim hanya  mengawasi  supaya  peraturan-  peraturan  yang  ditetapkan  undang-undang  dijalankan oleh para pihak.32 Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara serta menunjukkan uapaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR/156  RBg). Diharapkan dari hakim sebagai orang yang  bijaksana  aktif  dalam  memecahkan  masalah.  Karena  yang  dituju  dengan  kekuasaan kehakiman  dalam  Pasal  24  UUD  1945  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang diperoleh yakni pertama, faktor utama  penyebab  perceraian  di  masa  pandemi  covid-19  adalah  faktor  ekonomi.  Ketahanan ekonomi, gatra ekonomi berhubungan erat dengan penggangguran di masa pandemi covid-19. Suami yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu menafkahi istri, anak akan membuka potensi pertengkaran  antara  suami  istri,  dan  menimbulkan  efek  lainnya,  pertengkaran  berpotensi KDRT  dan  berujung  pada  potensi  perceraian.  kemudian  faktor  penyebab  tinggi  ceri  gugat juga  ditaur  didalam  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah dijabarkan  dalam  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  KHI  menyebutkan  bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Selain itu, adanya Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya.
Penanggulanga  tingginya  kasus  perceraian  dapat  dilakukan  dengan  Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan
18 Bahrul ‘Ulum, Hermanto Harun dan Nural Faizah. 2016. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat. Jurnal Al-'Adalah Vol, XIII, No, 1. Hal. 19
tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian  yang  tinggi.  Kemudian  Kemudian  dalam  mencegah  kasus  percerai  dapat  juga dilakukan  dengan  Penghayatan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  kesepakatan  atau perjanjian  antara  suami  istri  dengan  Tuhan.  Perkawinan  merupakan  suatu  kesepakatan  atau perjanjian  yang  tidak  hanya  melibatkan  suami  istri  itu  sendiri.  Komunikasi  bisa  menjadi jembatan  mengurangi  perselisihan  yang  terjadi.  Melalui  komunikasi,  dapat  tersampaikan pikiran  atau  perasaan  kepada  orang  yang  dituju.  Komunikasi  berlaku  apabila  komunikator bermaksud  memberitahukan  sesuatu  kepada  orang  lain.  Upaya  penanggulangan  cerai  gugat juga  dapat  dilakukan  di  pengadilan  melalui  proses  mediasi,  Proses  mediasi  adalah  usaha mediator  untuk  mencari  jalan  keluar  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan  damai.  Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah  Agung  ini,  maka  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2008  dinyatakan tidak berlaku lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mazro'atus  Sa'adah.  2022.  Pergeseran  Penyebab  Perceraian  dalam  Masyarakat  Urban.  Jawa Timur: Academia Publication.
Sudirman L. 2020. Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari’a. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
Jamaluddin  dan  Nanda  Amalia.  2016.  Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan.  Sulawesi:  Unimal Press.
Ihdal Umam Al-Azka. 2017. Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama  Yogyakarta. Tesis. Uin Sunan Kalijaga.
Taufik  Hidayat  Harahap.  2015.  Fenomena  Kasus  Cerai  Gugat  (Studi  Kasus  di  Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan). Jurnal Al-Mursalah. Vol. 1, No. 2.
Derry  Angling  Kesuma  dan  Rohman  Hasyim.  2021.  Analisis  Faktor  Penyebab  Tingginya Angka  Cerai  Gugat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Palembang.  Jurnal Tripantang.
Intan  Saziqil  Fitri.  2022.  Faktor  Penyebab  Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  Di  Pengadilan Agama  Bandung.  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Peradilan Islam, Vol, 3 No, 1.
Wira Purwadi. 2021. Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo. Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2.
Sheila  Fakhria.  2018.  Cerai  Gugat  Dan  Implikasinya  Terhadap  Hak-Hak  Finansial Perempuan. Jurnal Legitima, Vol, 1, No. 1.
Harjianto,  Roudhotul  Jannah.  2019.  Identifikasi  Faktor  Penyebab  Perceraian  Sebagai  Dasar Konsep  Pendidikan  Pranikah  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi, Vol 19, No, 1.
Vincensia  Esti,  Serlly  Waileruny,  dan  Rizky.  2021.  Upaya  Pencegahan  Perceraian  Di  Masa Pandemi  Covid-19  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat.  Jurnal  Kajian  Lmebaga Ketahanan Nasioanal Republik Indonesia, Vol, 9, No, 1.
Bahrul  ‘Ulum,  Hermanto  Harun  dan  Nural  Faizah.  2016.  Implementasi  Perma  Nomor  1 Tahun  2008  Tentang  Mediasi  Di  Pengadilan  Agama  Jambi  Dan  Implikasinya  Pada Perkara Cerai Gugat. Jurnal Al-'Adalah Vol, XIII, No, 1.
Dwi  Arini  Zubaidah.  2020.  Disharmoni  Keluarga:  Tren  Cerai  Gugat  di  Indonesia.  Jurnal Legitima, Vol, 2, No, 2.
Ika Defianti. 2022. Angka Perceraian di  Indonesia Terus Naik,  Lembaga Perkawinan  Tidak Lagi Sakral?.
Diakses pada tanggal 17 Oktober
2022 dari https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus- naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral .
Cindy  Mutia  Annur.  2022.  Kasus  Perceraian  Meningkat  53%,  Mayoritas  karena Pertengkaran. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53- mayoritas-karena-pertengkaran .