Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 202-206| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3068.202-206
PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PADA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi hukum internasional yang merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari jalur penal (peradilan) ke jalur non-penal (diluar peradilan).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaturan  diversi  terhadap  anak  berdasarkan  Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjelaskan penerapan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif  pada  tindak  pidana  anak  pelaku  penyalahgunaan  narkotika.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika serta bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  ilmiah  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dengan cara mencatat, mengutip berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini, selanjutnya dianalisis secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai diversi diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, yang pada prinsipnya diversi itu merupakan upaya penyelesaian  perkara  atau  tindak  pidana  anak  melalui  upaya  penyelesaian  di  tingkat penyidikan  tanpa  melalui proses peradilan, selanjutnya Penerapan diversi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak dilakukan dengan prosedur musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pihak pelaku, orang tua, penyidik, hakim anak, lembaga masyarakat professional dan dari lembaga sosial dalam musyawarah atau pelaksanaan diversi tersebut sepakat bahwa proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi anak  tersebut  tidak  dilanjutkan  melalui  proses  peradilan  tetapi  dikembalikan  pendidikan  serta  pengawasannya kepada orang tua.
Kata kunci: Pidana Anak; Diversi; Narkotika

## Abstract
Diversion  is  an alternative  that  is  in  accordance  with  international  legal  conventions,  which  is  the  process  of solving cases of children in conflict with the law from the penal (judiciary) to the non-penal (outside the court). This study aims to explain the diversion arrangements against children based on the Law on the Criminal Justice System  for  Children  and  to  explain  the  application  of  diversion  through  a  restorative  justice  approach  to  the criminal offenses of children who abuse narcotics. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The source of legal materials used is the source of primary legal materials, namely the laws and regulations governing narcotics as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, scientific reports and other scientific works  related to the problem being researched. Data obtained by taking notes, quoting based on the laws related to the problems studied in this paper, then analyzed descriptively. The results show that the regulation regarding diversion is regulated in the law on the juvenile criminal justice system Article  6  to  Article  15,  which  in  principle,  diversion  is  an  attempt  to  resolve  cases  or  child  crimes  through resolutions at the level of investigation without going through a judicial process, then The abuse of narcotics for children is carried out by deliberation procedures in accordance with the provisions of Article 8 of the Law on the Criminal Justice System for Children, where the perpetrator, parents, investigators, child judges, professional community institutions and from social institutions in the deliberation or implementation of the diversion agree that the legal process against the perpetrator of narcotics abuse for the child is not continued through the judicial process but his education and supervision are returned to the parents.
Keywords: Child Criminal; Diversion; Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan  khusus  untuk  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  dari  fisik,  mental maupun sosial anak secara utuh. Ruang lingkup perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan, hak-hak anak hingga kepentingan dan kesejahteraan anak (Fitriani, 2016). Sesuai amanat
yang tercemin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi (Sahetapy, 2016); (Sosiawan, 2016).
Indonesia telah mengatur beberapa  Undang-undang  yang  ditunjukkan khusus  untuk melindungi hak-hak anak, seperti Undang-Undang tentang Pengadilan anak. Namun jika dibandingkan dengan The Beijing Rules, Undang-Undang Pengadilan Anak memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat aturan yang membahas mengenai diversi, sehingga sebagai gantinya  dibentuklah Undang-Undang tentang sistem peradila pidana anak, dimana terdapat pengaturan mengenai diversi.
Diversi merupakan  salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi hukum internasional yang merupakan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  jalur  penal (peradilan) ke jalur non-penal (diluar peradilan) (Hambali, 2019). Selain itu dalam diatur juga dalam perma ,Point penting dari PERMA tersebut menyatakan bahwa hakim wajib menyelesaiakn persoalan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  diversi  yang  merupakan  prosedur  hukum  yang  masih anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Seiring perkembangan zaman banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan  anak.  Banyak  faktor-faktor  yang  dapat  menjerumuskan  anak  ke  dalam  hal-hal  yang berbau negatif, baik itu faktor dari dalam yang merupakan diri sendiri maupun faktor dari luar yaitu dari lingkungan sekitar seperti kekerasan, seks bebas hingga narkotika (Wiharsa, 2017).
Penyalahgunaan narkotika tidak luput dari gaya pergaulan yang bebas dan juga pengaruh keluarga yang memiliki andil yang besar. Penggunaan narkortika yang mana biasanya sering terjadi dikalangan orang dewasa, justru kini banyak disalahgunakan oleh anak yang masih dibawah umur. Hal ini tentunya dapat  memperburuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  narkotika  yang  banyak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat,  bangsa  dan Negara,  maka  pada  sidang  umum  MPR  Tahun  2002  telah  merekomendasikan  kepada  DPR  RI  dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Terkait  penelitian  ini,  ada  beberapa  peneliti  sebelumnya  mengkaji  masalah  yang  relevan  dengan penelitian ini, yaitu Nugraha & Handoyo, (2019) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  diantaranya  adalah  penghindaran  dari  penangkapan, penahanan atau penjara; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan  orang  tua/wali dan  orang yang  dipercayai  oleh anak;  dan pemberian  advokasi sosial, penelitian lain mengkaji tentang penerapan sanksi dalam meminimalisir kejahatan anak ditinjau dari undang  undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  (Pancasilawati,  2018). Penelitian lain mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  (Kobandaha,  2017).  Sampai  saat  ini  diketahui  bahwa perlindugan anak terhadap penyalahgunaan narkotika masih belum efektif, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk untuk menjelaskan pengaturan diversi terhadap anak berdasarkan Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjelaskan penerapan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pelenitian hukum normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pasal-pasal serta doktrin atau pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi terpaut dengan diversi dan narkotika pada anak. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang dan narkotika serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencatat, mengutip berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah semuanya data terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskritif (Sugiyono, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Diversi terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris diversion , menjadi istilah diversi. Penyesuaian akhiran- sion, - tion menjadi  - si .  Oleh  karena  itu, diversion di  Indonesia  menjadi  diversi.  secara  konseptual, diversi  adalah  suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  anak  dialihkan  dari  proses  peradilan  menuju proses pelayanan sosial.
Pengertian  diversi  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menjelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.  Adapun jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu peringatan,  diversi  informal  dan  diversi  formal.  Substansi  yang  paling  mendasar  ini  ialah  pengatura secara  tegas  mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi.  Tujuannya  disini  ialah  untuk  mencapai perdamaian  antara  anak  dan  korban,  menyelesaikan  perkara  anak  dari  proses  peradilan  dan menanamkan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  anak.  Selain  itu  aparat  penegak  hukum  juga  dalam menjalankan tugas harus mempunyai tujuan yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Adapun  pelaksanaan  diversi  dalam  perkara  anak  ini  juga  memiiki  ketentuan  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  pasal  7,  dimana  ketentuan  diversi  disini dimaksudkan  dapat dilakukan  apabila  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  ini  ancaman  hukumannya  dibawah  7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan pidana baik tindak pidana yang sama maupun berbeda, karena mengingat apabila ancaman hukuman pidana diatas 7 (tujuh) tahun merupakan tergolong tindak pidana berat dan melakukan pengungalangan tindak pidana tersebut membuktikan bahwa tujuan dari diversi yang dilakukan itu tidak tercapai.
Pelaksanaan  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  yang  juga  dihadiri  oleh  anak,  korban, orangtua,  pembimbing  kemasyarakatan  serta  pihak  lainnya  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana yang mana proses diversi dilakukan untuk  mebahas  mengenai  penyelesaian  perkara  anak agar mencapai  kesepakata bersama  antara  para pihak  yang  juga  dengan  memperhatikan  kepentingan  anak  dan  korban,  yang  selanjutnya  hasil  dari kesepakatan tersebut dapat di laksanakan oleh anak. Adapaun hasil dari kesepakatan diversi  tersebut jika dilhat berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Pasal 11, dapat berbentuk:
a. Perdamaian yang dengan atau tanpa ganti rugi;
b. Penyerahan kembali terhadap orangtua atau wali;
c. Ikutserta dalam pendidikan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau;
d. Pelayanan masyarakat.
Pelaksanaan dari hasil kesepakatan diversi tersebut tentunya juga harus diawasi baik itu dari orang tua, masyarakat setempat hingga penjabat yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan hingga ketua pengadilan sesuai dengan dimana proses diversi tersebut dilakukan agar dapat diketahui apakah hasil dari kesepakatan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. Penerapan Diversi Pada Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
Secara  umum,  narkotika  merupakan  sejenis  zat  baik  itu  sintesis  maupun  semi  sintesis  yang mengakibatkan  pengaruh-pengaruh  tertentu  terhadap  tubuh  orang  yang  menggunakannya,  seperti hilangnya  kesadaran,  sebagai  perangsang  namun  bukan  merupakan  rangsangan  sex,  dan  juga  dapat menimbulkan halusinasi (Soedjono.D, 1976).
Narkotika  diatur  dalam  Undang-undang  Narkotika  Nomor  35  Tahun  2009,  dimana  dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:
1. Narkotika  golongan  I,  yaitu  narotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan,  narkotika  golongan  I  ini  dilarang  untuk  diproduksi  atau digunakan hanya terbatas untuk kepentingan tertentu saja karena narkotika golongan I ini memiliki potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang juga berkhasiat untuk pengobatan dan terapi, selain itu juga hanya digunakan untuk kepentingan pengemangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini juga mengakibatkan ketergantungan pada tubuh si pemakai.
3. Narkotika golongan III, kegunaan narkotika golongan III ini hamper sama halnya dengan narkotika golongan II, namun mempunyai potensi yang ringan yang menyebabkan ketergantungan pada si pemakai.
Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Faktor Internal Pelaku
Faktor internal pelaku tersebut meliputi berbagai macam penyebab kejiwaan dari diri pelaku yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika, antara lain:
a. Perasaan egois
b. Kehendak ingin bebas
c. Kegoncangan jiwa
d. Rasa keingin tahuan.
2. Faktor Eksternal Pelaku
Faktor eksternal dari pelau disini biasanya datang dari luar, meliputi:
a. Keadaan ekonomi
b. Pergaulan atau lingkungan
c. Kemudahan
d. Kurangnya pengawasan
e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial
Anak yang terlbat dalam penyalahgunaan narkotika tidak lahir dengan tiba-tiba, tentunya ada pengaruh dari  sindikat  peredaran  narkotika,  dimana  kejahatan  tersebut  tentunya  juga  menjanjikan  keuntungan yang  cukup  menggiurkan.  (Ronny  &  Nitibaskara,  2001).  Dalam  Undang-undangNarkotika,  tidak mengatur  secara  khusus  tentang  ketentuan  sanksi  pidana  pada  anak,  karena  pada  umumnya  seorang anak  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  akan  secara  khusus  diatur  melalui  Undang-undang SistemPeradilan Pidana Anak.
Seperti halnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan, dimana anak tersebut ditangkap oleh polisi dengan kedapatan membawa narkotika  golongan  I  yang  berjenis tembakau  gorilla dengan  berat  2,20 (dua  koma  dua  puluh)  gram bruto  atau  2,0  (dua  koma  nol)  gram  netto,  yang  kemudian  dari  hasil  pemeriksaan  oleh  polisi  yang selanjutnya  berkas  perkara  tersebut  kemudian  dilimpahkan  kepada  penuntut  umum,  dimana  dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melimpahkan dakwaan terhadap perbuatan anak tersebut didakwa dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
Namun karena dalam perkara ini yang melakukan suatu perbuatan pidana ialah seorang anak yang masih  dibawah  umur  maka  proses  penyelesaian  perkara  tersbut  tidak  bisa  disamakan  dengan  proses yang dilakukan terhadap orang dewasa, melainkan melalui diversi sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu terdapat pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan dari hakim anak beserta fasilitator diversi dalam mencapai kesepakatan diversi tersebut.
Berdasarkan pertimbangan fasilitator diversi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Tabanan, telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mengembalikan si anak untuk dibina oleh bapak dan ibu kandungnya;
2. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga  puluh) hari oleh si anak dan pihak-pihak terkait maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam proses persidangan;
3. Anak tersebut berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
4. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  datas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pengaturan mengenai diversi diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, yang pada prinsipnya diversi itu merupakan upaya penyelesaian perkara atau tindak pidana  anak  melalui  upaya  penyelesaian  di  tingkat  penyidikan  tanpa  melalui  proses  peradilan, selanjutnya Penerapan diversi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak dilakukan dengan prosedur musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pihak pelaku, orang  tua,  penyidik,  hakim  anak,  lembaga  masyarakat  professional  dan  dari  lembaga  sosial  dalam musyawarah  atau  pelaksanaan  diversi  tersebut  sepakat  bahwa  proses  hukum  terhadap  pelaku penyalahgunaan  narkotika  bagi  anak  tersebut  tidak  dilanjutkan  melalui  proses  peradilan  tetapi dikembalikan pendidikan serta pengawasannya kepada orang tua.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan,  maka  adapun  yang  menjadi  saran  yaitu  Terhadap pengaturan  mengenai  diversi  baik  dalam  tingkat  penyidikan  penuntutan  maupun  pemeriksaan  di persidangan harus mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversi, selanjutnya penerapan proses diversi terhadap anak yang dimana hasil dari kesepakatan diversi tersebut selain adanya pengawasan dari orangtua, pemerintah setempat dan juga pembimbing kemasyarakatan, harus adanya pelaporan dari pelaksaan hasil kesepakatan itu yang dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi  Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250–358.
Hambali,  A.  R.  (2019).  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penerapan Diversi Terhadap Anak , 13 (1), 15–30.
Kobandaha,  M.  (2017).  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan  Indonesia  Manado  dan  Pengacara Praktek di Kota Kotamobagu 1 82. Jurnal Hukum Unsrat , 23 (8), 82–91.
Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. Journal de Facto , 6 (1), 1–20.
Pancasilawati, A. (2018). Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Penelitian Fenomena , 10 (2), 171– 194.
Ronny, T., & Nitibaskara, R. (2001). Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, . Peradaban.
Sahetapy, E. L. (2016). Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Penelitian Hukum , 49 (3), 324–332. Soedjono.D. (1976). Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia . Jakarta: PT. Karya Nusantara. Sosiawan,  U.  M.  (2016).  Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 425–438. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Jakarta: Alfabeta.
Wiharsa, I. M. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 6 (1), 37–51.