Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111

## PERGESERAN HAK PREROGATIF PRESIDEN
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## Budi Aspani
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: budiaspani@yahoo.com

## Abstract
The President as the Head of State has prerogative rights besides having authority in outgoing relations  contained  in  the  1945  Constitution.  In  the  case  of  the  formation,  amendment  and dissolution of state ministries after the 1945 Constitution Amendments do not become the full authority  of  the  President,  but  are  based  on  the  law  (Article  17  paragraph  (4)  of  the  1945 Constitution),  so  that  there  will  be  no  more  unilateral  dissolution  of  a  state  ministry  by  the President.  The  issues  to  be  discussed  are  as  follows:  What  has  been  changed  in  the amendment  to  the  1945  Constitution  regarding  the  President's  Prerogative  Rights,  and  how the  amendments  to  the  1945  Constitution  on  the  President's  Prerogative  Rights  on  the government system  in  Indonesia.  With the amendment of the  1945 Constitution  four times,  it has  an  influence  on  the  position  of  the  President  in  exercising  his  prerogative  rights.  The President's prerogative right before the amendment is not fully implemented to carry out the President's Constitutional obligations, but is related to political content. After the amendment to  the  1945  Constitution  there  was  a  shift  in  the  application  of  the  President's  prerogative rights, namely by  including  other  state  institutions in  the  implementation of the prerogative. Amendments to the 1945 Constitution on the President's Prerogative Rights did not result in a change in the Indonesian government system.
Keywords: President's prerogative

## Abstrak
Presiden  sebagai  Kepala  Negara  mempunyai  hak  prerogatif  selain  mempunyai  kewenangan dalam  hubungan  keluar  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  hal pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementerian  negara  setelah  dilakukan Amandemen  UUD  1945  tidak  menjadi  kewenangan  penuh  Presiden,  akan  tetapi  didasarkan pada  undang-undang  (Pasal  17 ayat  (4)  UUD  1945),  sehingga  tidak  terjadi  lagi pembubaran suatu  kementerian  negara  secara  sepihak  oleh  Presiden.  Permasalahan  yang  akan  dibahas adalah  sebagai  berikut:  Apa  saja  yang  diubah  dalam  amandemen  UUD  1945  mengenai  Hak Prerogatif  Presiden,  serta  bagaimana  pengaruh  amandemen  UUD  1945  pada  Hak  Prerogatif Presiden terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945  sebanyak  empat  kali,  mempunyai  pengaruh  terhadap  kedudukan  Presiden  dalam melaksanakan  hak  prerogatifnya.  Hak  prerogatif  Presiden  yang  sebelum  amandemen dilaksanakan  tidak  seutuhnya  untuk  melaksanakan  kewajiban  Konstitusional  Presiden,  akan tetapi  terkait  muatan  politik.  Setelah  amandemen  UUD  1945  terjadi  pergeseran  dalam penerapan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan diikutsertakan lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan  hak  prerogatif.  Amandemen  UUD  1945  pada  hak  Prerogatif    Presiden  tidak mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan Indonesia.
Kata Kunci: hak prerogatif Presiden

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan
dilaksanakan  menurut  UUD.  Dalam pelaksanaan
kedaulatan ini
didistribusikan kepada lembaga- lembaga negara, yaitu: Majelis
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
Permusyawaratan  Rakyat    (MPR), Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),  Mahkamah  Agung  (MA),
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,  Komisi  Pemilihan  Umum, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Tentara Nasional Indonesia (TNI dan Kepolisian Negara RI (POLRI). 1 Dalam kedudukan sebagai Kepala
Negara,  Presiden  mempunyai  hak-hak prerogatif selain mempunai
kewenangan ke dalam juga
kewenangan  dalam  hubungan  keluar yang  terdapat  dalam  UUD  1945.
berdasarkan kedudukan dan
kewenangan  Presiden  sebagai  Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan menurut UUD 1945.
Perisriwa.peristiwa pemberhentian  maupun  penggantian menteri  yang  telah  terjadi  selama  ini merupakan  salah  satu  contoh  yang menyebabkan  timbulnya  permasalahan mengenai hak prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian itu  merupakan  kewenangan  Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Peristiwa ini kemudian
1 H. Marshaal, Amandemen UUD 1945 Dalam
Sorotan (Palembang: UMP, 2003).
memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan  untuk  memenuhi  tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi  sering  dipergunakan  sebagai imbal  jasa  politik,  artinya  diberikan sebagai  hadiah  kepada  mereka  yang secara politik berjasa kepada Presiden.
Dalam hal pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu setelah dilakukan  amandemen  UUD  1945 tidak  menjadi  kewenangan  penuh Presiden, semuanya itu harus didasarkan  pada undang-undang (Pasal 17 ayat (4) UUD 1945). Sehingga tidak terjadi lagi pembubaran suatu kementerian negara secara sepihak oleh Presiden.
Timbullah pemikiran bahwa dengan  adanya  amandemen  terhadap beberapa  Pasal  dalam  UUD  1945, khususnya yang mengenai hak prerogatif perlu dibatasi dan dipertegas dalam  hal-hal  tertentu  saja.  Sedangkan dalam hal-hal tertentu lainnya sebaiknya  dimintakan  konfirmasi  dulu kepada DPR atau lembaga tertentu.
Permasalahan dalam penulisan ini adalah  apa  saja  yang  diubah  dalam amandemen  UUD 1945 mengenai Hak Prerogatif  Presiden,  serta  bagaimana
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
pengaruh  amandemen  UUD  1945 mengenai  Hak  Prerogatif  Presiden terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.  Lingkup  pembahasan  yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UUD 1945, dan  implikasinya  terhadap  pergeseran hak  prerogatif  setelah  amandemen
UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Hak Prerogatif Menuurut Konstitusi Yang Berlaku di

## Indonesia
Sejak  Indonesia  merdeka  pada tanggal  17  Agustus  1945  sampai sekarang, di Indonesia telah mengalami pergantian UUDnya sebanyak tiga kali, yaitu  UUD  1945  digantikan  dengan KRIS  1949,  KRIS  1949  digantikan dengan  UUDS  1950  dan  UUDS  1950 digantikan kembali dengan UUD 1945. setelah mengalami pergantian- pergantian  UUD,  akhirnya  UUD  1945 yang  sejak  dikeluarkannya  Dekrit Presiden  5  Juli  1959  berlaku  kembali dan  pada  era  Reformasi  ini  telah  di amandemen oleh MPR.
1. Menurut  Undang-Undang  Dasar
1945
Dalam  batang  tubuh  UUD  1945
terdapat Pasal-Pasal tentang hak
prerogatif Presiden, yaitu:
(1) Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945: Presiden  menetapkan  Peraturan Pemerintah  untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Fungsi  Peraturan  Pemerintah  (PP) yang  dimaksud  ini  adalah  untuk mengatur  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  lebih  dahulu tercantum  dalam  undang-undang. Tegasnya  PP ini  dibuat  oleh  pihak eksekutif  yaitu  Presiden.  Bisa  saja dalam  suatu  undang-undang  yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah sesuatu hal tidak secara terperinci  diatur,  sehingga  untuk pelaksanaannya  harus  diatur  dan diperinci lagi di dalam PP tersebut. Dalam  hal  ini,  instansi  pembuat undang-undang menyerahkan kekuasaan perundang-undangan kepada  instansi  eksekutif  untuk mengatur  selanjutnya  hal  yang dimaksud.
(2) Pasal  10  UUD  1945:  Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi  atas  Angkatan  Darat, Angkatan  Laut  dan  Angkatan Udara.
Menurut  penjelasan  UUD  1945, kekuasaan  yang  tersebut  dalam
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
Pasal  10  UUD  1945  tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kedudukan
Presiden  di  dalam  Pasal  ini  bukan sebagai  Commander  in  Chief melainkan  sebagai  konsekuensi dari  kedudukan  Presiden  sebagai Kepala Negara dan yang dimaksud dengan  kekuasaan  tersebut  di  atas adalah bahwa Presiden tidak mempunyai  wewenang  komando atas  angkatan  perang  Indonesia, melainkan  wewenang  menentukan hal-hal yang strategis saja.
(3) Pasal  11  UUD  1945:  Presiden dengan persetujuan
Dewan
Perwakilan  Rakyat  menyatakan perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain. Dari  ketentuan  Pasal  11  UUD 1945 di atas diketahui apakah akan perang  ataupun  damai  dengan negara lain, rakyat turut menentukannya
lewat perwakilannya  di  DPR.  Perang, damai  dan  membuat  perjanjian adalah  tindakan  yang  menyangkut pergaulan  dan  politik  nasional. Maka  ketiga  macam  tindakan  ini selain  berpedoman  kepada  hukum dan politik nasional juga
berpedoman kepada hukum internasional  dan  dilakukan  oleh Presiden  dengan  bantuan  organ politik luar negeri.
Mengenai perjanjian dengan negara  lain,  persetujuan  dari  DPR biasanya  harus  diperoleh  pada waktu  akan  diadakan  pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional,  yang  sebelumnya sudah ditandatangani  oleh Menteri Luar  Negeri  atau  seorang  Duta Besar  dari  masing-masing  pihak dan  suatu  negara  baru  terikat  oleh suatu  perjanjian  setelah  perjanjian itu diratifikasi.
(4) Pasal  12  UUD  1945:  Presiden menyatakan keadaan bahaya.
Syarat-syarat  dan  akibat  keadaan bahaya  ditetapkan  dalam  undang- undang.
Yang di atur dalam Pasal 12 UUD 1945 di atas pada pokoknya adalah bahwa yang berwenang
menyatakan keadaan bahaya adalah  Presiden,  berarti  melalui suatu  keputusan  Presiden.  akibat dari keadaan bahaya yang diumumkan  itu  diatur  dalam  suatu undang-undang, demikian  juga perihal syarat-syarat untuk
menyatakan bahaya sebelum
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
Presiden menyatakan keadaan
bahaya,  lebih  dulu  memperhatikan situasi  dan  memperhatikan  kepada pedoman yang mengatur persyaratan keadaan bahaya ataupun Peraturan Pengganti
Undang-Undang  (Perpu).  Dalam ketentuan  Perpu  yang  pernah  ada yaitu Perpu Nomor 23 Tahun 1959 maka  dikeluarkan  Keppres  Nomor 315 Tahun 1959 yang  menyatakan seluruh  wilayah  Indonesia  dalam keadaan  perang  dan  berlaku  mulai tanggal 16 Desember 1959. Dalam Perpu  ini  ditentukan  tiga  macam tingkatan  keadaan  bahaya  dengan syarat sebagai berikut:
1. Keadaan  darurat  sipil;  apabila keamanan atau ketertiban
hukum  diseluruh  wilayah  atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-
kerusuhan  atau  akibat  bencana alam,  sehingga  dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara secara biasa.
2. Keadaan darurat militer; apabila
timbul perang atau dikhawatirkan perampasan
wilayah RI dengan cara apapun.
3. Keadaan  perang;  apabila  hidup negara  berada  dalam  keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada dikhawatirkan ada  gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan negara.
(5) Pasal  13  UUD  1945:  (1)  Presiden mengangkat  duta  dan  konsul;  (2) Presiden  menerima  duta  negara lain.
Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti bahwa duta dan konsul  merupakan  pegawai  negeri istimewa,  yang  pengangkatannya tidak  diserahkan  kepada  seorang menteri.  Pengangkatan  ini  dapat dimengerti  oleh  karena  mereka mewakili  resmi  negara  dalam hubungan internasional dengan pemerintah  negara  asing  dimana mereka ditempatkan.
Seluruh tindakan dan kebijaksanaan tentang
pengangkatan dan penerimaan wakil-wakil  negara  lain  adalah termasuk  kebijaksanaan  mengatur relasi  internasional.  Selain  terikat oleh norma-norma  hukum  nasional juga  terikat  oleh  norma-norma hukum internasional.
Setiap  negara  berhak  mengirimkan
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
wakilnya, tidak berarti wajib mengirimnya.  Jadi  boleh  tidak mempergunakan  hak itu, jika dipandang  tidak  perlu.  Tetapi setiap negara dalam keadaan normal  berkewajiban  menerima wakil  diplomatik  dari  negara  lain dan seharusnya mengirim wakilnya pula ke negara yang bersangkutan. (6) Pasal  14  UUD  1945:  Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Grasi  adalah  hak  Kepala  Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya  ataupun  sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan  yang  tidak dapat diubah lagi  kepada  seseorang  ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut  dalam  Pasal  10  KUHP. Grasi  diberikan  kepada  seseorang atas  permohonan  kepada  Kepala Negara.  Grasi  diberikan  dalam  hal kejahatan  biasa  dan  diberikan setelah  selesainya  penuntutan  dan telah  dijatuhkan  hukuman.  Jika kepada  seseorang  telah  berikan grasi, kejahatan yang telah dilakukannya  dan  telah  dijatuhkan hukuman itu dipandang  masih ada, sehingga kalau ia mengulang
berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini  dipandang ada  pengulangan recidive sehingga berakibat memberatkan hukuman.
Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk  meniadakan  akibat  hukum yang  mengancam  terhadap  suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok
kejahatan.  Dalam  hal  ini  kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, sehingga  tidak  berakibat  hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala  Negara  sendiri,  bukan dimohon.  Dalam  hal  amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat  jahat  lagi  setelah  adanya amnesti,  disini  kejahatan  yang pertama yang diberi amnesti dipandang  tidak  ada  lagi,  sehingga kejahatan  yang  berikutnya  tidak dipandang  sebagai  pengulangan dan  tidak  berakibat  memberatkan hukuman.
Abolisi  adalah  hak  Kepala  Negara untuk menggugurkan hak penuntutan  umum  buat  menuntut seseorang.  Abolisi  berlaku  dalam hak kejahatan politik seperti
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
amnesti  dan  abolisi  diberikan secara  massal  ataupun  satu  orang pada saat sebelum adanya penuntutan.
Rehabilitasi  adalah  hak  Kepala
Negara untuk mengembalikan
seseorang  kepada  kedudukan  dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.
(7) Pasal  15  UUD  1945:  Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain- lain tanda kehormatan.
Pemberian  gelar  dan  tanda  jasa  ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia,  melainkan juga  kepada  pejabat-pejabat  dari negara  asing  yang  dianggap  oleh Indonesia  telah  berjasa.  Pemberian tanda-tanda ini kepada warga negara  Indonesia  ada  yang  disertai peraturan bahwa si penerima tanda- tanda  itu mendapat perlakuan istimewa.
(8) Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945:
Menteri-menteri  itu  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden.
Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab  kepada  Presiden bukan  kepada  DPR  atau  MPR. Presidenlah
yang
mempertanggungjawabkan  segala tindakan  pemerintah  kepada  MPR. Menurut  sistem  Presidensiil  ini, dengan  adanya  Presiden  saja  telah ada pemerintahan.
Kedudukan  menteri  itu  tergantung pada  Presiden.  Presiden  berhak penuh mengangkat, memberhentikan, menggantikan menteri  dan  tidak  lagi  diperlukan adanya  badan  sebagai  formatur yang  berhak  menyusun  komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja.
Menteri-menteri negara adalah pemimpin departemen. Dalam praktek menteri-menteri inilah yang terutama  menjalankan  kekuasaan eksekutif.  Merekalah  yang  lebih mengerti tentang seluk beluk departemennya dan pada hakikatnya  mereka  berpengaruh pada  Presiden  dalam  menentukan kebijaksanaan  pemerintah  dalam lingkungan  departemen  masing- masing.
(9) Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945: Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dalam  Pasal  ini  memberikan  hak
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
kepada  pemerintah  Presiden) untuk
membuat peraturan
darurat.
Peraturan  darurat  yang  dimaksud adalah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Hak membuat  peraturan darurat  ini hanya boleh digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa.
Di negara yang aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum yakni di negara hukum yang modern,  pemerintah  sebagai  organ eksekutif diikursertakan aktif
bahkan untuk menetapkan
kebijaksanaan dan langkah-langkah tertentu  secara  tegas  dan  cepat, apalagi  dalam  keadaan  mendesak buat menyelenggarakan kesejahteraan  rakyat.  Jadi  sebagian dari  pada  kekuasaan  legislatif  dari DPR  dialihkan  kepada  pemerintah sepihak. Untuk pelaksanaannya pemerintah dalam Pasal ini
diberikan  fungsi  legislatif  yaitu suatu kekuasaan perundang- undangan dalam membuat Perpu. Kekuasaan  undang-undang  atas inisiatif sendiri itu, hanya diberikan kepada pemerintah dalam hal adanya  keadaan  yang  memaksa atau  mendesak,  yaitu  pemerintah harus  bertindak  cepat  dan  tegas
yang penyelenggaraannya  tidak dapat  ditunda  lagi  dan  tidak  dapat ditunggu  lagi  tersusunnya  suatu undang-undang sebagai hasil kompromi antara DPR dan pemerintah. Dalam pembuatan Perpu, memang hak inisiatif diberikan  sepenuhnya  di  tangan pemerintah  yang  diberikan  oleh UUD. 2

## 2. Menurut  Konstitusi  Republik
Indonesia Serikat (KRIS) 1949
Dalam  batang  tubuh  Konstitusi RIS  1949  itu  terdapat  Pasal-Pasal tentang  hak  prerogatif  Presiden,  antara lain:
(1) Pasal  141  ayat  (1)  KRIS  1949: Peraturan-peraturan menjalankan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah. Namanya ialah
Peraturan Pemerintah.
Dalam  Pasal  ini  dimaksud  dengan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan
yang
menjalankan  undang-undang  yang selanjutnya disebut Peraturan
Pemerintah  adalah  Presiden  dan menteri-menteri bersama.
(2) Pasal  182  ayat  (1)  KRIS  1949: Presiden adalah Panglima Tertinggi
2 M.  Solly  Lubis, Ketatanegaraan  RI (Bandung: Mandar Maju, 1993).
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
Tentara Republik Indonesia Serikat. Kedudukan Presiden sebagai panglima tertinggi disini dimaksudkan bahwa Presiden memiliki kedudukan sebagai
commander in chief. Setiap angkatan mempunyai panglima dan pemerintah  jika  perlu  menetapkan tentara-tentara  dari  tiap  angkatan dibawah  seorang  panglima  umum dan  Menteri  Pertahanan  dapat ditunjuk  untuk  merangkap  jabatan itu. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat  dan  diberhentikan  oleh atau  atas  nama  Presiden  menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.
(3) Pasal 175 KRIS 1949:
1. Presiden mengadakan dan mengesahkan  segala  perjanjian
(traktat)  dan  persetujuan  lain dengan negara-negara lain. Kecuali ditentukan lain dengan UU  federal,  perjanjian  atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan  jika  sudah  disetujui dengan UU.
2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, hanya  dilakukan  oleh  Presiden dengan kuasa UU federal.
(4) Pasal  177  KRIS  1949:  Pemerintah berusaha memecahkan
perselisihan-perselisihan dengan negara lain dengan jalan damai dan dalam  hal  itu  memutuskan  pula tentang  meminta  ataupun  tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara.
(5) Pasal  184  ayat  (1)  KRIS  1949:
Dengan  cara  dan  dalam  hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang  federal, pemerintah dapat  menyatakan  daerah  RIS  atau bagian-bagian  daripadanya  dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang,  sekadar dan  selama ia  menganggap  hal  itu  perlu  untuk kepentingan keamanan dalam negeri  dan  keamanan  terhadap  luar negeri.
Di dalam UU federal yang mengatur akibat-akibat dari
pernyataan  demikian  itu  dan  dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan-kekuasaan terhadap alat- alat  perlengkapan  kuasa  sipil  yang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya  atau  sebagian  beralih kepada  alat-alat  perlengkapan  sipil yang  lain  ataupun  kepada  kuasa ketentaraan. Bahwa penguasa-
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketentaraan.
(6) Pasal 178 KRIS 1949:
Presiden  mengangkat  wakil-wakil RIS  pada  negara-negara  lain  dan diterima  wakil-wakil  negara  lain pada Republik Indonesia Serikat.
(7) Pasal 160 KRIS 1949:
1. Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman- hukuman yang  dijatuhkan oleh keputusan hakim. Hal  itu dilakukannya sesudah menerima nasehat dari
Mahkamah  Agung,  sekedar dengan undang-undang federal, tidak ditunjuk pengadilan  yang lain untuk memberi nasehat.
2. Jika  hukuman  mati  dijatuhkan maka  keputusan  hakim  itu tidak dapat dijalankan, melainkan  sesudah  Presiden menurut  aturan-aturan  yang ditetapkan dengan undang-
undang federal, diberikan kesempatan  untuk  memberi ampun.
3. Amnesti hanya dapat diberikan dengan  undang-undang  federal ataupun,  atas  kuasa  undang- undang  federal,  oleh  Presiden
sesudah  meminta  nasehat  dari Mahkamah Agung.
(8) Pasal  126  KRIS  1949  :  Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan  yang  diadakan  dengan undang-undang federal.
3. Menurut  Undang-Undang  Dasar
Sementara (UUDS) 1950
Di  dalam  batang  tubuh  UUDS 1950  itu  terdapat  Pasal-Pasal  tentang hak prerogatif Presiden, antara lain:
(1) Pasal  98  ayat  (1)  UUDS  1950: peraturan-peraturan penyelenggaraan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah.
Namanya ialah peraturan
pemerintah.
Di dalam ketentuan-ketentuan peraturan  pemerintah  ini  dapat mengancam hukuman atas pelanggaran terhadap aturan-
aturannya dan batas-batas
mengenai  hukuman  yang  akan ditetapkan itu diatur dengan undang-undang.
(2) Pasal  127  ayat  (1)  UUDS  1950: Presiden memegang kekuasaan tertinggi  dalam  angkatan  perang Republik Indonesia.
Di dalam keadaan perang pemerintah  menempatkan angkatan perangnya dibawah pimpinan
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
seorang  panglima  besar  dan  opsir- opsir  diangkat,  dinaikkan  pangkat dan  diberhentikan  oleh  atau  atas nama Presiden menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(3) Pasal 120 UUDS 1950:
1. Presiden mengadakan dan mengesahkan  perjanjian  dan persetujuan lain dengan negara- negara lain.
Kecuali  jika  ditentukan  lain oleh  undang-undang,  perjanjian atau  persetujuan  lain  disahkan, melainkan  sesudah  disetujui dengan undang-undang.
2. Masuk  dalam  dan  memutuskan perjanjian  dan  persetujuan  lain, dilakukan  oleh  Presiden  hanya dengan kuasa undang-undang.
(4) Pasal 122 UUDS 1950: Pemerintah
berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan
negara-negara  lain  dengan  jalan damai dan dalam hal itu memutuskan  pula  tentang  meminta
ataupun tentang menerima
pengadilan  atau  perwasitan  antar negara
(5) Pasal 129 UUDS 1950: dengan cara dan  dalam  hal-hal  yang  akan ditentukan  dengan  undang-undang, Presiden  dapat  menyatakan  daerah
RI  atau  bagian-bagian  daripadanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap  hal  itu  perlu  untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan terhadap luar negeri.
(6) Pasal  123  UUDS  1950:  Presiden mengangkat  wakil-wakil  RI  pada negara-negara  lain  dan  menerima wakil-wakil negara lain pada RI.
(7) Pasal 107 UUDS 1950:
1. Presiden  memberi  grasi  dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan.
Hal  itu  dilakukan  sesudah meminta nasehat dari
Mahkamah Agung sekedar dengan  undang-undang  tidak ditunjuk  pengadilan  yang  lain yang memberi nasehat.
4. Jika  hukuman  mati  dijatuhkan, maka  keputusan  hakim  itu tidak dapat dijalankan, melainkan  sesudah  Presiden menurut  aturan-aturan  yang ditetapkan
diberikan kesempatan  untuk  memberi grasi.
5. Amnesti  dan  abolisi  hanya dapat diberikan dengan undang-undang  ataupun  kuasa undang-undang,  oleh  Presiden
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
sesudah  meminta  nasehat  dari Mahkamah Agung.
(8)  Pasal  87  UUDS  1950:  Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan  yang  diadakan  dengan undang-undang.
(9)  Pasal  96  ayat  (1)  UUDS  1950: Presiden  berhak  atas  kuasa  dan tanggungjawab  sendiri  menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur  hal-hal  penyelenggaraan pemerintah  yang  karena  keadaan- keadaan  mendesak  perlu  diatur dengan segera.

## 4. Menurut Amandemen UUD 1945
MPR RI telah menetapkan perubahan  pertama  UUD  1945  dalam sidang  umum  MPR  RI  tanggal  14 sampai  21  Oktober  1999.  perubahan kedua,  dalam  Sidang  Tahunan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  (MPR  RI)  dari  tanggal  7 sampai  dengan  tanggal  18  Agustus 2000.  perubahan  ketiga,  dalam  Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR  RI) tahun  2001.  Dan  perubahan  keempat, dalam Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  (MPR  RI)  dari  tanggal  1 sampai  dengan  tanggal  11  Agustus
2002.
Dalam  amandemen  UUD  1945 tersebut  terdapat  Pasal-Pasal  tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:
1. Pasal  11  ayat  (2)  UUD  1945:
Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuat  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945:
(1) Dalam  hal  mengangkat  duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
(2) Presiden  menerima  duta  negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14 UUD 1945:
(1) Presiden  memberi  grasi  dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden  memberi  amnesti  dan abolisi  dengan  memperhatikan pertimbangan DPR.
4. Pasal  15  UUD  1945:  Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
lain  tanda  kehormatan  yang  diatur dengan undang-undang.
5. Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945: Menteri-menteri  itu  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden.
6. Pasal  23F  ayat  (1)  UUD  1945: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih  oleh DPR  dengan memperhatikan  pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
7. Pasal  24A  ayat  (3)  UUD  1945:
Calon  Hakim  Agung  diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan  sebagai  Hakim  Agung oleh Presiden.
8. Pasal  24B  ayat  (3)  UUD  1945: Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Presiden dengan persetujuan DPR.
9. Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  1945: mahkamah  konstitusi  mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang  ditetapkan  oleh  Presiden, yang  diajukan  masing-masing  tiga orang  Mahkamah  Agung,  tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.
B. Pergeseran
Hak Prerogatif

## Presiden
Dari  ketiga  UUD  yang  pernah berlaku  di  Indonesia  itu,  pada  batang tubuhnya  terdapat  ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak Prerogatif Presiden.  Untuk  melihat  pengaturan mengenai  Hak  Prerogatif  Presiden dalam  ketiga  UUD  yang  pernah berlaku  di  Indonesia  tersebut,  berikut ini dijelaskan mengenai sejarah singkat ketiga UUD tersebut beserta ketentuan- ketentuan  Pasalnya  yang  mengatur mengenai  Hak  Prerogatif  Presiden. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai  Hak  Prerogatif  Presiden tersebut  diatur  dalam  beberapa  Pasal, dari    ketentuan-ketentuan  Pasal-Pasal itu  kedudukan  sebagai  pemegang  hak prerogatif  sangat  besar  dalam  artian tanpa campur tangan pihak lain.
Dalam KRIS 1949 juga terdapat pengaturan  mengenai  hak  prerogatif Presiden, namun dalam  KRIS 1949 ini ada pembatasan
dalam melaksanakannya seperti harus diisyaratkan  terlebih  dahulu  dengan berdasarkan  undang-undang  federal.
Sedangkan dalam
UUDS 1950
pelaksanaan  hak  prerogatif  Presiden sangat besar berada dalam kewenangan Presiden, namun mulai adanya
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
keikutsertaan  lembaga  lain,  misalnya MA dalam pelaksanaan proses pemberian  grasi.  Walaupun  demikian tetap  saja  hak  prerogatif  itu  mutlak  di tangan Presiden.
1. Pergeseran Hak Prerogatif Presiden  Setelah  Amandemen UUD 1945 Setelah dilakukannya amandemen
UUD 1945 sebanyak tiga kali. Ternyata  banyak  terdapat  beberapa Pasal saja di dalam batang tubuh UUD 1945 mengenai hak prerogatif Presiden yang  berubah  dan  ditambah  serta  satu pasal yang tidak diubah tapi berdasarkan undang-undang penerapannya berubah. Pasal terkait hal itu  terdapat  pada  Pasal  mengenai prosedur  pengangkatan  Kapolri  diatur dalam  Pasal  11  UU  Nomor  2  Tahun 2002: Kapolri diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR. Usulan dalam
pengangkatan dan pemberhentian
Kapolri  diajukan  oleh  Presiden  kepada
DPR, disertai alasan-alasannya.
Persetujuan atau penolakan DPR terhadap  usul  Presiden  tersebut  harus diberikan  dalam  jangka  waktu  paling lama  20  hari  terhitung  sejak  tanggal surat  Presiden  diterima  oleh  DPR. Apabila DPR tidak memberikan
jawaban  dalam  waktu  yang  ditentukan pada calon yang diajukan oleh Presiden maka  dianggap  disetujui  oleh  DPR. Pada  saat  keadaan  yang  mendesak, maka  Presiden  dapat  memberhentikan sementara  Kapolri  dan  mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.  Calon  Kapolri  adalah  perwira tinggi  Kepolisian  Negara  RI  yang masih  aktif  dengan  memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
Pengangkatan  Panglima  tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  dimintakan persetujuannya  oleh  DPR.  Pemerintah mengusulkan  calon  panglima  TNI kepada  DPR,  kemudian  melakukan  tes terhadap  calon  panglima  TNI  untuk melihat  visi  dan  misi  calon  tersebut. Setelah  calon  panglima  TNI  tersebut memperoleh  persetujuan  dari  DPR, maka  calon  panglima  TNI  tersebut akan  diangkat  oleh  Presiden  sebagai panglima TNI.
Mengenai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, mengenai kalimatnya ada perubahan,  tetapi  dari  substansi  yang diaturnya  masih  sama  dengan  Pasal 11 UD  1945  (sebelum  amandemen).  Di dalam pembuatan perjanjian internasional itu terkandung tiga tahapan,  yaitu:  tahapan  perundingan,
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
tahapan  penandatanganan  dan  tahapan pengesahan.    Presiden  dalam  membuat perjanjian internasional itu harus dengan  persetujuan  DPR,  ini  berarti terjadinya  perjanjian  yang  mengikat adalah  apabila  perjanjian  itu  dilakukan dengan  disertai  persetujuan  dari  DPR. Sehingga persetujuan dari DPR tersebut  tidak  perlu  lagi  adanya  pada tahap perundingan
ataupun penandatanganan,  akan  tetapi  cukup pada  tahap  pengesahan.  Tidak  ada gunanya  tahap-tahap  perundingan  dan penandatanganan itu bagi suatu perjanjian yang mensyaratkan pengesahan  apabila  pengesahan  itu ternyata tidak dapat dilakukan.
Pada  Pasal  13  ayat  (2)  dan  ayat (3)  UUD  1945  terkait  keikutsertaan
DPR dengan memberikan pertimbangannya terhadap pengangkatan  duta  dan  penerimaan penempatan duta negara lain. Terdapat
peran DPR untuk memberikan
pertimbangan berupa  pendapat tertentu baik  atau  buruk,  meskipun  keputusan itu disampaikan sebagai nasehat kepada  Presiden.  Walaupun  demikian keputusan  akhir  tahap  pengangkatan duta  dan  penerimaan  penempatan  duta negara  lain  tetap  berada  di  pihak Presiden.  Jika  dukungan  dari  DPR
terhadap pengangkatan duta dan penerimaan,  penempatan  duta  negara lain  tidak  ada,  dan  Presiden  tetap dengan  keputusannya.  Maka  Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya  sebagai  Presiden.  Presiden dapat  diberhentikan  dari jabatannya itu atas  usul  DPR  kepada  MPR  hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  pada ketentuan Pasal 7 A UUD 1945.
Pada  Pasal  14  UUD  1945,  tidak ada  pemisahan  kewenangan  sebelum dilakukannya  amandemen  terhadap UUD 1945. Presiden memiliki kewenangan  dalam  hal  memberikan grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi. Tetapi  setelah  dilakukan  amandemen, kewenangan  tersebut  tetap  menjadi kewenangan  Presiden,  tetapi  terdapat pemisahan  kewenangan  memberi  grasi dan rehabilitasi yakni dengan memperhatikan pertimbangan MA, serta  dalam  hal  kewenangan  memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Grasi  berasal  dari  kata Gratie yang  berarti  wewenang  dari  Kepala Negara untuk memberikan pengampunan  terhadap  hukuman  yang telah  dijatuhkan  oleh  hakim,  untuk menghapuskan  seluruhnya,  sebagian atau  merobah  sifat/bentuk  hukuman
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
itu. 3 Grasi  merupakan  upaya  hukum istimewa,  yang  dapat  dilakukan  atas sesuatu  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, termasuk putusan MA.
Pengaturan  masalah  grasi  ini adalah dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor  3  Tahun  1950  menyatakan  : atas  hukuman-hukuman  yang  telah dijatuhkan  oleh  keputusan  hakim,  baik sipil  maupun  militer  yang  tidak  dapat diubah lagi,  orang  yang  dihukum  atau pihak lain dapat memajukan permohonan  grasi  kepada  Presiden. Dari  ketentuan  ini  diketahui  bahwa yang  berhak  memajukan  permohonan grasi  adalah  terpidana  itu  sendiri  atau pihak lainnya atas persetujuan terpidana. Pihak lain yang
dimaksudkan adalah keluarga terpidana atau  penasehat  hukum  yang  mendapat kuasa dari terpidana.
Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk  mendapatkan  pemulihan  hanya dalam  kemampuan,  kedudukan  dan harkat serta martabatnya yang diberikan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  atau  peradilan  karena ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun
3 JCT.  Simorangkir, Hukum  dan  Konstitusi Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  atau  kerena  kekeliruan mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 23 KUHAP).
Dasar  hukum  rehabilitasi  adalah Pasal  77  b  KUHAP  yang  menetapkan bahwa  pengadilan  negeri  berwenang untuk  memeriksa  dan  memutuskan perkara  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini tentang  rehabilitasi  bagi  seorang  yang perkara pidananya pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Alasan untuk mengajukan permintaan  rehabilitasi  adalah  sebagai berikut:
a. Akibat  tidak  sahnya  penangkapan atas diri seseorang.
b. Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang.
c. Akibat sahnya penghentian
penyidikan.
d. Akibat sahnya penghentian penuntutan.
Sedangkan permintaan
rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka  dan  pihak  ketiga  yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang
berkepentingan adalah:
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
a. Keluarga dari tersangka.
b. Kuasa dari tersangka.
c. Pengadu atau pelapor.
Berdasarkan  keterangan  di  atas, pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan  MA,  dimaksudkan  agar pemberian  itu  tidak  menimbulkan gangguan  terhadap  tertib  hukum  yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan  dan  itu  menjadi tugas  MA  dalam  menegakkan  hukum, mengawasi  peradilan  di  bawahnya  dan sebagai  peradilan  kasasi.  Dengan demikian pemberian grasi dan rehabilitasi ini menjadi
pertimbangannya  adalah  dari  segi hukumnya.
Sedangkan  pemberian  amnesti dan  abolisi  oleh  Presiden  dengan memperhatikan  pertimbangan  DPR, dimaksudkan karena pemberian amnesti  dan  abolisi  itu  yang  menjadi pertimbangannya  adalah  dari  segi kebijaksanaan politiknya. Hal ini berkaitan  dengan  tugas  dari  DPR sebagai lembaga negara yang
mempunyai tugas
mengawasi kebijaksanaan  pemerintah  yang  sesuai dengan jiwa UUD 1945.
Sebelum  diamandemen,  UUD 1945, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun
1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Anggota  BPK  itu diangkat  oleh  Presiden  atas  usul  DPR, untuk  setiap  lowongan  keanggotaan BPK,  oleh  DPR  diusulkan  3  orang calon.
Mengenai  BPK  pada  Pasal  23  F UUD 1945 menyatakan:
1. Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan  pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh Presiden
2. Pimpinan Badan Pemeriksa
Keuangan  dipilih  dari  dan  oleh anggota.
Pemilihan  anggota  BPK  oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan  DPD  tidak  dimaksudkan bahwa  BPK  itu  kedudukannya  berada di bawah DPR maupun DPD. DPD dan BPK  mempunyai  kedudukan  yang sama  sebagai Lembaga Tinggi Negara, hanya  proses  pemilihannya  saja  yang berbeda.  Anggota  DPD  dipilih  dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat, sedangkan  anggota  BPK  dipilih  oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan  DPD  dan  diresmikan oleh  Presiden.  Pertimbangan  DPD dalam  pemilihan  BPK,  dimaksudkan karena  DPD  yang  dipilih  dari  setiap provinsi  melalui  pemilihan  umum
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
mempunyai tugas
diantaranya berkaitan  dengan  pengajuan  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.
Pasal  24  A  ayat  (3)  UUD  1945 menyatakan:  Calon  Hakim  Agung diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada DPR  untuk  mendapatkan  persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan  sebagai  Hakim  Agung  oleh Presiden.  Dari  ketentuan  di  atas diketahui  bahwa  muncul  lembaga  baru yang mengusulkan calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial.
Berdasarkan  Pasal  8  UU  Nomor 14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung, menyatakan :
1. Hakim Agung diangkat oleh
Presiden selaku Kepala Negara dari daftar  nama  calon  yang  diusulkan oleh DPR.
2. Daftar  nama  calon  sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
diajukan oleh DPR kepada Presiden selaku  Kepala  Negara  setelah  DPR mendengar  pendapat  MA  dan
Pemerintah.
3. Ketua dan wakil ketua MA diangkat  oleh  Presiden  selaku Kepala  Negara  diantara  Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR.
4. Ketua  Muda  MA  diangkat  oleh Presiden  selaku  Kepala  Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua MA.
5. Untuk  mengisi  lowongan  jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim  anggota  MA,  diusulkan masing-masing 2 orang calon.
Pada dasarnya pengangkatan Hakim  Agung  berdasarkan  sistem karier  dan  tertutup.  Namun  demikian hal-hal  tertentu  dapat  pula  dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim  Agung  yang  tidak  berdasarkan atas sistem karier.
Daftar  nama calon Hakim  Agung yang  berasal baik dari kalangan  hakim karier  maupun  dari  luar  kalangan hakim  karier  disusun  berdasarkan konsultasi antar DPR,  Pemerintah,  dan MA  yang  pelaksanaannya  disesuaikan dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada lembaga  masing-masing.  Persetujuan dari  lembaga  DPR  terhadap  calon Hakim  Agung  yang  diusulkan  oleh Komisi  Yudisial  ini  sangat  diperlukan. DPR sebagai lembaga perwakilan rayat yang dihasilkan dalam proses pemilihan umum ini mempunyai kedaulatan  yang  dilimpahkan  dari rakyat kepadanya.
Dengan adanya pelimpahan kedaulatan  rakyat  kepada  DPR,  maka diharapkan  segala  kebijaksanaan  yang menyangkut  kepentingan  rakyat  harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan  dari  rakyat  melalui  wakil-
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
wakilnya  di  DPR.  Berdasarkan  Pasal 24  B  ayat  (3)  UUD  1945  yang menyatakan:  Anggota  Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  dengan  persetujuan  DPR. Berdasarkan ketentuan di atas persetujuan DPR tersebut sangat diperlukan. Prsiden tidak dapat
mengangkat dan memberhentikan
Komisi Yudisial tanpa adanya persetujuan dari DPR. Adanya
persetujuan  dari  DPR  dimaksudkan sebagai  dukungan  dari  DPR  dalam memberikan dukungan terhadap kebijaksanaan  yang  diputuskan  oleh Presiden.
Komisi  Yudisial  ini  bersifat mandiri  dan  berwenang  mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai  kewenangan  lain  dalam rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluruhan  martabat  serta perilaku  hukum.    Berdasarkan  Pasal 24C  ayat  (3)  UUD  1945:  Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan  masing-masing  tiga  orang Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh DPR  dan  tiga  orang  oleh  Presiden. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,
negarawan  yang  menguasai  konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Dengan  adanya  kekuatan  yang seimbang  dalam  Mahkamah  Konstitusi dilihat  dari  komposisi  anggotanya, dengan  adanya  perwakilan  dari  MA sebagai lembaga yudisial, DPR sebagai lembaga  legislatif  dan  pemerintah sebagai  lembaga  eksekutif  diharapkan keputusan  yang  diambil  menceminkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan  kepada  kepentingan  ketiga lembaga  yang  diwakilinya  yang  pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum  acara  serta  ketentuan  lainnya tentang  Mahmakah  Konstitusi  diatur oleh undang-undang.
2.  Pengaruh Pergeseran Hak Prerogatif  Presiden  Terhadap

## Sistem Pemerintahan
Di dalam amandemen UUD 1945 terdapat  beberapa Pasal yang berkaitan dengan  hak  prerogatif  Presiden  yang mengalami perubahan dan penambahan,  yaitu  Pasal  10,  Pasal  11 ayat  (2),  Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15, Pasal 23 F, Pasal 24 A, Pasal 24 B ayat (3) dan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945.
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
Mengenai  sistem  pemerintahan
Indonesia, kita dapat melihat
karakteristiknya  pada  Pasal  4  ayat  (1)
UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pasal  17  ayat  (2)  juga dinyatakan: Menteri-Menteri
itu
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  Menteri-menteri  ini  sebagai pembantu Presiden bertugas memimpin departemen-departemen pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Badan perwakilan tidak dapat memberhentikan
seseorang atau beberapa  orang  menteri  yang  turut bekerja  di  dalam  eksekutif,  meskipun badan perwakilan rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan para  menteri tersebut. Para menteri itu tidak mempunyai  hubungan  keluar,  dalam arti hubungan pertanggungjawaban dengan badan perwakilan rakyat. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanan tugas  yang  diberikan  kepada  mereka oleh Kepala Negara sendiri. Sedangkan Kepala Negara inipun tidak
bertanggungjawab kepada badan perwakilan  rakyat  atas  kebijaksanaan penyelesaian tugas-tugasnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  A UUD 1945 yang menyatakan : Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1),  Pasal  17  ayat  (2)  dan  Pasal  6  A UUD  1945,  Indonesia  mempunyai karakteristik sistem pemerintahan Presidensill. Jika dilihat dari ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada  DPR.  Dihubungkan  dengan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan: Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Maka dapat dinyatakan bahwa  UUD 1945 ini tidak menganut sistem Presidensill sepenuhnya,  karena  menurut  Pasal- Pasal  di  atas  Presiden  dan  DPR bersama-sama membuat undang- undang.
Dilihat  dari  ketentuan  Pasal  7  A UUD 1945 yang menyatakan: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya oleh MPR atas usul DPR,  baik apabila terbukti  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak
Budi  Aspani,  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, Halaman 91-111
lagi  memenuhi  syarat-syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari ketentuan  di  atas,  MPR  sebagai Lembaga  Tinggi  Negara  berdasarkan usul  dari  DPR  dapat  memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
Dari  ketentuan-ketentuan  Pasal 13  ayat  (2)  dan  (3),  Pasal  14  ayat  (2), Pasal 23 F ayat (1), Pasal 24 A ayat (3), Pasal  24  B  ayat  (3)  UUD  1945,  dapat diketahui adanya kedudukan DPR yang lebih  besar  dari  Presiden  dan  juga dalam  hal  pengangkatan  Kapolri  dan Panglima  TNI  serta  Dewan  Gubernur Bank  Indonesia.  Maka  berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menunjukkan bahwa di dalam Amandemen UUD 1945 juga
mempunyai  karakteristik  dari  sistem pemerintahan parlementer.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Amandemen  UUD  1945  yang
dilakukan sebanyak empat kali, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan  hak  prerogatifnya.  Hak prerogatif  Presiden  yang  sebelum
amandemen  dilaksanakan  bukan  murni untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional  Presiden,  tetapi  sering
dipergunakan  sebagai  imbalan  jasa politik. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran dalam penerapan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan diikutsertakan  lembaga  negara  lainnya dalam pelaksanaan hak prerogatif.
Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang sebelum dilakukannya
amandemen menggunakan sistem pemerintahan quasi  Presidensiil,  ternyata  setelah dilakukannya  amandemen  UUD  1945 masih dipertahankan. Dalam
amandemen  UUD  1945  mengenai  hak prerogatif Presiden
tidak mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat 1949.
Lubis,  M.  Solly. Ketatanegaraan  RI .
Bandung: Mandar Maju, 1993.
Marshaal,  H. Amandemen  UUD  1945
Dalam Sorotan . Palembang: UMP, 2003. Simorangkir, JCT. Hukum dan
Konstitusi Indonesia . Jakarta: Gunung Agung, 1983. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.