## TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ATAS TANAH PERUSAHAAN DI KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA
Ilhamdi
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Riau Email: ilham_di92@rocketmail.com

## Abstract
Management of  industrial  areas often face obstacles, such as: setting  the industrial  area  and  the  implementation  of  the  transfer  of  land  in  an  industrial area,  so  that  in  the  process  of  implementation  of  the  transfer  of  land  in  the industrial park needs to be disseminated land use plan with the community or the land owner, the measurement of land area to be released, a detailed mapping of parcels  of  land  to  be  entered  into  the  industrial  area  plan,  land  selling  price agreements with landowners, paying the price of land, the people affected by land acquisition  or  affected  have  priority  to  go  to  work  or  effort.  Moreover,  to overcome obstacles in managing the industry, is the need for state intervention as the  manifestation  of  the  sovereignty  of  the  state  in  the  economy.  Intervention  is meant by the author not only through the release of products of the general law, but a special legal product which thoroughly so there is legal certainty and legal synchronization  in  economic  management  in  industrial  areas,  like  made  law  on industrial estates .
Kata Kunci:  Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Industri dan Hak Atas Tanah

## A. Latar Belakang
Kawasan  Industri  adalah  kawasan  tempat  pemusatan  kegiatan  industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola  oleh  Perusahaan  Kawasan  Industri  yang  telah  memiliki  Izin  Usaha Kawasan  Industri.  Dengan  demikian  investor  dapat  segera  membangun  dan mengoperasionalkan  pabriknya.  Selain  itu  untuk  mendukung  kelancaran operasional  pabrik  tersebut,  diperlukan  adanya  suasana  yang  kondusif  sehingga faktor  keamanan,  kenyamanan  dan  ketentraman  bagi  investor  mutlak  diperlukan (Pratiknya, 2007: 16).
Berkembangnya  suatu  Kawasan  Industri  tidak  terlepas  dari  pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh
beberapa  faktor  di  wilayah  lokasi  kawasan.  Pola  Penggunaan  Lahan  untuk pengembangan  kawasan  industri  adalah  Luas  areal  kapling  industri  maksimum 70%, Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10%, Jalan dan saluran antara 8- 12% dan Fasilitas penunjang antara 6-12% dari total luas areal (Pratiknya, 2014: 27).
Berdasarkan  data  Kementerian  Perindustrian  pada  2013  di  Indonesia terdapat  sebanyak  74  kawasan  industri  dengan  sebaran  sebanyak  55  kawasan industri berada di Pulau Jawa dengan total luas 22.796 ha, 16 kawasan industri di Pulau  Sumatera  dengan  luas  4.493  ha,  1  kawasan  industri  di  Pulau  Kalimantan seluas 546 ha, dan 2 kawasan industri di Pulau Sulawesi dengan total luas 2.203 ha.  Jumlah  tersebut  akan  segera  bertambah  dengan  hadirnya  Kawasan  Industri baru di 15 lokasi seluas 29.439 ha yang akan dikembangkan (Pratiknya, 2014: 27).
Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Perwilayahan  Industri,  Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan lahan kawasan industri antara 2013 hingga 2015 seluas 16.228 ha. Dengan patokan untuk setiap investasi sebesar Rp 1 triliun dibutuhkan  lahan  kawasan  industri  seluas  12,5  ha.  Angka  tersebut  mengacu  da nilai  investasi  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  asing  tercatat  Rp  99,64 triliun (Pratiknya, 2014: 28).
Dengan asumsi investasi sektor industri kurun 2013-2020 tumbuh 20% per tahun,  kebutuhan  lahan  kawasan  industri  di  diproyeksikan  tahun  2013  seluas 2.373  ha,  2014  seluas  5.220  ha  dan  2015  seluas  8.636  ha.  Sedangkan  sisa  lahan kawasan  industri  sekarang  hanya  tinggal  7.912  ha.  Tanpa  penambahan  kawasan baru  industri  atau  perluasan  kawasan  industri  yang  sudah  ada,  persediaan  lahan kawasan industri di Indonesia habis sejalan peningkatan investasi sektor industry (Pratiknya, 2014: 28).
Perkembangan pembangunan kawasan industri di atas tentunya juga tidak akan  lepas  dari  berbagai  macam  persoalan.  Penyediaan  lahan  sampai  proses pemindahan hak atas tanah di lokasi kawasan industri menjadi permasalahan yang cukup berarti. “Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah 1 Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan bahwa masalah utama yang
kerap  dihadapi  dalam  pengembangan  kawasan  industri  adalah  lahan  (Tanah)” (http://www.antaranews.com).
Tanah  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu sumber  daya  alam  utama,  yang  selain  mempunyai  nilai  batiniah  yang  mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun  dalam  hubungannya  dengan  dunia  internasional.  Pernyataan  senada terdapat dalam TAP MPR IX/MPR/2001 (Boedi Harsono 2002: 3).
Tanah dalam Pasal di atas ialah permukaan bumi (Sudarto Gautama 1997: 94).Tanah  sebagai  benda  yang  bersifat  “permanent”  (tidak  dapat  bertambah) banyak  menimbulkan  masalah  jika  dihubungkan  dengan  pertumbuhan  penduduk yang  terus  meningkat.  Perusahaan  pada  umumnya  dianggap  berekonomi  kuat, sehingga para spekulan dengan uangnya membeli tanah yang luas sekehendaknya untuk  mendapat  keuntungan  yang  besar.  Sedangkan  para  pemilik  tanah  yang kebanyakan  rakyat  berekonomi  lemah,  seringkali  dipaksa  secara  langsung  atau tidak  langsung  untuk  melepaskan  hak  atas  tanahnya,  untuk  kemudian  suatu perusahaan  tertentu  menguasai  tanah  mereka.  Spekulasi  tanah  tersebut  banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat (Effendi Perangin 1991: 55).
Untuk menghindari keresahan atau kesulitan di atas, maka peraturan yang pertama  kali  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  masalah penyediaan  tanah  dan  pemberian  tanah  untuk  keperluan  perusahaan  adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 1974. Dikeluarkan- nya  peraturan  ini  adalah  dalam  rangka  mempermudah  perusahaan  untuk mendapatkan tanah guna menjalankan usahanya, baik dengan fasilitas penanaman modal  dalam  negeri,    modal  asing  ataupun  yang  tidak  menggunakan  kedua fasilitas tersebut. Sebagai pengganti dari Permendagri No. 5 Tahun 1974 tersebut, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Permenagria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi  dan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Perusahaan  Dalam  Rangka  Penanaman  Modal (Maya Shofa 2002: 5).
Begitu banyak arti penting dari keberadaan tanah bagi kehidupan manusia, terutama dalam  pembangunan sebuah kawasan industri. Permasalahan status  dan proses  peralihan  hak  atas  tidak  bisa  dilakukan  semudah  membalikkan  telapak tangan. Banyak kendalan dan hambatan dalam proses penyediaan lahan tersebut. Mulai dari mencari areal tanah untuk kawasan, proses pemindahan hak milik dari masyarakat,  sampai status  hak  yang dimiliki oleh pengelola perusahaan kawasan industri  dan  status  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  perusahaan  industri  dikawasan industri.
Lahan  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan  kawasan  industri  berdasarkan Pasal  10  PP  24  Tahun  2009  Tentang  Kawasan  Industri  berjumlah  minimal  50 hektar dalam satu hamparan, hal ini tentunya sangat sulit dalam penyediaan lahan. Ditambah lagi hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan kawasan industri  dan  perusahaan  industri  berupa  Hak  Guna  Bangunan,  yang  dalam pelaksanaannya  mempunyai  sejumlah  persyaratan  dan  batas  waktu.  Hal  ini tentunya  telah  mengalami  penurunan  hak,  yang  dalam  prakteknya  akan  menjadi permasalahan  tersendiri.  Sehubungan  dengan  pokok  permasalahan  yang  telah dijelaskan  di  atas,  guna  mengetahui  apa  saja  hak-hak  keperdataan  perusahaan- perusahaan  di  kawasan  industri  serta  kendala  yang  dihadapi  perusahaan  di kawasan  industri  maka  penulis  tertarik  meneliti  tentang tentang hak  atas  tanah perusahaan di kawasan industri.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  maka  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan  hak  atas tanah  di  kawasan  industri.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data
dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan  meng- gunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Pendekatan teori hukum
a. Teori tentang kedaulatan
Kedaulatan  merupakan  kekuasaan  tertingi  dalam  suatu  negara.  Ada berbagai  macam  jenis  kedaulatan  dalam  kajian  negara.  Istilah-istilah  bahasa  di atas  menunjukan  pengertian  bahwa  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara (Concise Routledge 2003: 853), (David Crystal 1990: 1132), (M. Hasbi Amirudin 2000:  101).  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  kedaulatan  bermakna kekuasaan  yang  tertinggi  atau  hak  dipertuan  (atas  pemerinthan  negara)  (W.J.S. Poerwadarminta 2005: 169-270).
Adapun macam-macam kedaulatan terdiri atas (https://www.academia.edu/ 10105544/Teori_Kedaulatan_Negara):  Kedaulatan  Negara  di  Tangan  Rakyat, Kedaulatan  Berada  di  Tangan  Hukum,  Kedaulatan  Berada  di  Tangan  Tuhan, Kedaulatan Berada di Tangan Raja dan Kedaulatan Berada di Tangan Negara.
Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, pada baris yang dicetak tebal secara tersurat menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan  rakyat.  Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang  Dasar.  Berdasarkan  uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi  pelaksanaanya diatur  oleh undang-undang dasar.  Selain dari penganut jenis  kedaulatan rakyat,  ternyata  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  juga  menganut  jenis  kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, isinya adalah negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Artinya  negara  kita  bukan  negara  kekuasaan (https://www.academia.edu/8864127/Teori_Kedaulatan_Rakyat).

## b. Teori intervensi negara
Ahli  yang  mengemukakan  mengenai  pentingnya  intervensi  pemerintah dalam perekonomian adalah Keynes. Aliran Keynesian yang dipelopori oleh John
Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930- an pasca perang Dunia I. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah  wajib  melakukan  kebijakan-kebijakan  untuk  mempengaruhi perekonomian (https://www.academia.edu/8864127/Teori_Kedaulatan_Rakyat).
Lahirnya  kebijakan  pemerintah  tentang  kawasan  industri,  merupakan wujud  intervensi  negara  dalam  bidang  ekonomi.  Dengan  lahirnya  kebijakan  ini industri  di  wajibkan  berada  dalam  satu  kawasan  yang  terintegritas  yang  disebut dengan kawasan industri.
c. Teori kepastian hukum
Undang-undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungannya  dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian  hukum  (Peter  Mahmud  Marzuki  2008: 158).
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai identitas, yaitu sebagai berikut (Dwika http://hukum.kompasiana.com):
1) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid) . Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2) Asas  keadilan  hukum (gerectigheit) .  Asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility .
Tujuan  hukum  yang  mendekati  realistis  adalah  kepastian  hukum  dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat  dikemukakan  bahwa  “ summum  ius,  summa  injuria,  summa  lex,  summa crux” yang  artinya  adalah  hukum  yang  keras  dapat  melukai,  kecuali  keadilan yang  dapat  menolongnya,  dengan  demikian  kendatipun  keadilan  bukan
merupakan  tujuan  hukum  satu-satunya  akan  tetapi  tujuan  hukum  yang  paling substantif adalah  keadilan  (Dominikus  Rato  2010:  59).  Menurut  Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh Negara terhadap individu (Riduan Syahrani 1999: 23).
Ajaran  kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis-Dogmatik  yang didasarkan  pada  aliran  pemikiran  positivistis  di  dunia  hukum,  yang  cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran  ini,  hukum  tak  lain  hanya  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini, tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh  hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan atau  kemanfaatan,  melainkan  semata-mata  untuk  kepastian  (Achmad  Ali  2002: 82-83).
Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi  dikuasai  oleh  Negara”.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat.  Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud  dalam  UUPA  (Pasal  1  ayat  2) memberi wewenang kepada negara untuk:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut
tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, Pasal 4  ayat  1).  Pasal  ini  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang bersangkutan  demikian  pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya, sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

## 2. Pengaturan tentang hak atas tanah di kawasan industri
Tanah  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  merupakan sumber  daya  alam  utama,  selain  mempunyai  nilai  batiniah  yang  mendalam  bagi rakyat  indonesia,  juga  berfungsi  sangat  strategis  dalam  memenuhi  kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam meningkat, baik pada tingkatan Nasional maupun dalam hubungan Internasional (Boedi Harsono 2002: 3).
Tanah  merupakan  unsur  penting  dalam  kehidupan  karena  setiap  manusia membutuhkan  tanah  sebagai  tempat  tinggal  maupun  sebagai  tempat  usaha.  Hak milik  atas  tanah  merupakan  hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dimiliki  orang  luas  dengan  mengingat  fungsi  sosial,  dan  turun-temurun menunjukan  bahwa  hak  tersebut  dapat  berlangsung  terus  selama  pemilik  masih hidup, dan jika ia meninggal dunia maka hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya (Baiq Lisa Mayasari Pratiwi, 2013: 16).
Sebagian  pakar  menempatkan  hukum  tanah  sebagai  bagian  dari  hukum administrasi  Negara  dalam  sistem  hukum  nasional.  Boedi  Harsono  menyatakan bahwa  di  lingkungan  administrasi  pemerintahan  di  Indonesia,  istilah  agararia dipakai  dalam  arti  tanah,  baik  tanah  pertanian  maupun  nonpertanian.  Maka, menurut Boedi Harsono (2003: 5), hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi Negara.
Hak  Negara  menguasai  bumi  berada  di  sepanjang  wilayah  kedaulatannya terdiri  atas  lapisan  permukaan  bumi  dan  di  bawah  permukaan  perut  bumi. Berdasarkan  hak  menguasai  tersebut  dikenal  adanya  bermacam-macam  hak  atas permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai
oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain serta badan-badan hukum (Gatot Supramono 2012: 174).
Hak-hak  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  54  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA),  yaitu  hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap,  dan  hak  atas tanah  yang  bersifat  sementara.  Hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap  meliputi  hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka tanah,hak  memungut  hasil  hutan  dan  hak-hak  lainnya,  sedangkan  hak  atas  tanah yang  bersifat  sementara  adalah  hak  atas  tanah  yang  sifatnya  untuk  jangka  waktu tertentu  dan  terbatas  dan/atau  untuk  selama-lamanya,  yang  meliputi,  hak  gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian (Salim 2013: 89). UUPA  juga  mengakui  hak  atas  tanah  terhadap  masyarakat  adat  yang  disebut dengan hak ulayat.
Pengaturan  Kawasan  Industri  di  Indonesia  secara  singkat  dapat digambarkan  bahwasanya  pengaturan  mengenai  Kawasan  Industri  yang  mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan  mengenai  Penyediaan  Tanah  untuk  Keperluan  Perusahaan. Keppres  Nomor  53  Tahun  1989,  tentang  Kawasan  Industri.  Keppres  Nomor  33 Tahun  1990,  tentang  Penggunaan  Tanah  bagi  Pembangunan  Kawasan  Industri. Keppres  Nomor  53  tahun  1993,  tentang  Kawasan  Industri.  Surat  Keputuan Menteri  Perindustrian  Nomor:  230/M/SK/10/  1993  Tentang,  Perubahan  SK- Menteri  Perindustrian  Nomor:  291/M/SK/10/  1989  Tentang  Tata  Cara  Perizinan Dan  Standar  Teknis  Kawasan  Industri,  Tanggal  23  Oktober  1993.  PP  Nomor  13 Tahun  1995  tentang  Izin  Usaha  Industri.  Keppres  Nomor  41  tahun  1996  tentang Kawasan  Industri.  Serta  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang Perindustrian dan  Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri. Namun dalam berkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 diganti  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian. Dan diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.
Kalau kita lihat dari perkembangan pengaturan hukum dibidang Kawasan Industri. Maka retang waktu keluarnya PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Industri  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang Perindustrian  adalah  +  25  tahun,  Sungguh  rentan  waktu  yang  sangat  lama. Keluarnya  PP  tersebut,  juga  kurang  lengkap  menjelaskan  apa  yang  diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang  Perindustrian juga  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Perindustrian.  Sudah  berjalan  sekitar  2  tahun  lebih  Peraturan  Pemerintah  yang mengacu  terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  ini  juga  belum dikeluarkan pemerintah.
Permasalahan  di  atas  tentunya  sangat  berpengaruh  kepada  kepastian hukum  dalam  hal  pengaturan  tentang  Kawasan  Industri.  Padahal  dalam  suatu bisnis  kepastian  hukum  tentunya  faktor  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri tentunya masih ragu dalam  menjalankan  aktivitasnya  akibat  pengaturan  hukum  tentang  Kawasan Industri  yang cenderung tidak konsisten. Pemerintah juga dinilai kurang  tanggap dengan  perkembangan  Kawasan  Industri  ini,  hal  ini  dibuktikan  dengan  fase-fase keluarnya  pengaturan  tentang  Kawasan  Industri  yang  menggambarkan ketidakpastian.
Kebijakan  publik  merupakan  kewenangan  pemerintah  menjalankan  tugas dan  fungsinya  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Pada dasarnya  kebijakan  pemerintah  dalam  mengembangkan  kawasan  industri merupakan  kebijakan  negara  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik (masyarakat).  Pengertian  kebijakan  (policy)  adalah  prinsip  atau  cara  bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Suharto 2005: 7).
M.  Irfan  Islamy  (1997:  20)  menguraikan  beberapa  elemen  penting  dalam kebijakan publik, yaitu:
a. Bahwa  kebijakan  publik  itu  dalam  bentuk  peraturannya  berupa  tindakan- tindakan pemerintah.
b. Bahwa  kebijakan  publik  itu  tidak  cukup  hanya  dinyatakan  sebagai  wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa  kebijakan  publik  baik  untuk  melakukan  sesuatu  ataupun  tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
3. Pelaksanaan pemindahan hak atas tanah di kawasan industri
Kepemilikan  tanah  sebagai  hak-hak  individual  yang  bersifat  pribadi kemudian  telah  disatukan  dalam  hak  bangsa  selanjutnya  negara  dimungkinkan memberikan kembali kepada individu yang ikut mempunyai hak bersama tersebut untuk menguasai dan mempergunakan sebagai hak pribadi. Kemudian hak pribadi tersebut  menunjukkan  kepada  pemegang  hak  untuk  menggunakan  tanah  yang bersangkutan bagi dirinya dan keluarganya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UUPA. Penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari  haknya.  Dengan  demikian  pula  penggunaan  tanah  untuk  kawasan  industri juga  betul-betul  sesuai  dengan  keadaan  dan  sifat  dari  haknya,  sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dalam usaha pemenuhan kebutuhan tempat  tinggal  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya,  maupun  bermanfaat  pula bagi masyarakat dan negara.
Namun,  demikian  terdapat  permasalah  ketika  pemerintah  menetapkan suatu kawasan menjadi suatu kawasan industri. Sementara letak kawasan tersebut merupakan tanah hak milik masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat yang mempunyai  tanah  tersebut  terpaksa  melepaskan  haknya  tersebut,  dari  status  hak milik menjadi hak guna bangunan  yg dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Penetapan kawasan industri tersebut merupakan sebagai bentuk intervensi negara sebagai pemegang kedaulatan.
Sedangkan  kedaulatan  ekonomi  negara  adalah  kekuatan  tertinggi  suatu negara  untuk  mengatur  di  dalam  wilayahnya  kebijakan  ekonomi  internasional, sedangkan  pengertian  kedaulatan  ekonomi  negara  menurut  Kuresi  adalah keseluruhan  kekuasaan  ekonomi  negara,  termasuk  persamaan  status  dalam hubungan-hubungan  ekonomi  internasional.  Kekuasaan  ekonomi  negara  lebih banyak  berkenaan  dengan  kekuasaan  negara  terhadap  kepercayaan  alamnya, sistem  ekonominya  dan  aturan-aturan  perjanjian  dalam  hubungan-hubungan ekonomi  internasional,  sedangkan  persamaan  status  disini  berkaitan  erat  dengan persamaan dengan kemerdekaan negara termasuk dalam hak dan kewajiban.
Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Industri,  bertujuan  untuk mengendalikan  pemanfaatan  ruang,  meningkatkan  upaya  pembangunan  industri yang  berwawasan  lingkungan,  mempercepat  mempercepat  pertumbuhan  industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, memberikan  jaminan  kepastian  lokasi  dalam  perencanaan  dan  pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.
Dari  beberapa  point  di  atas,  maka  point  (f)  sangat  berkaitan  erat  dengan kepastian  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  oleh  Perusahaan  Kawasan  Industri. Sebelum  Perusahaan  Kawasan  Industri  memilih  lokasi  kawasan  Industri  maka Perusahaan Kawasan Industri harus mempertimbangkan kriteria pemilihan lokasi sesuai  yang  diamanatkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor:  35/M- IND/PER/3/2010  Tentang  Pedoman  Teknis  Kawasan  Industri  menentukan Pembangunan  Kawasan  Industri  dapat  dilakukan  apabila  sebelumnya  telah dilakukan studi pra kelayakan, studi AMDAL, dan penyusunan Master Plan. Yang dimaksud  dengan  pembangunan  kawasan  industri  adalah  pelaksanaan  konstruksi atau membangun kawasan industri secara fisik.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor:  35/M- IND/PER/3/2010  Tentang  Pedoman  Teknis  Kawasan  Industri  juga  menegaskan untuk  proses  pembebasan  lahan  maka  Perusahaan  Kawasan  Industri  perlu dipertimbangkan adalah:
a. Melakukan  sosialisasi  rencana  peruntukan  lahan  dengan  masyarakat  atau pemilik lahan;
b. melakukan  pengukuran  luas  lahan  yang  akan  dibebaskan,  melakukan pemetaan  secara  detail  persil  luas  lahan  yang  akan  masuk  ke  dalam  rencana kawasan industry;
c. membuat kesepakatan harga jual lahan dengan pemilik lahan;
d. membayar harga lahan, masyarakat yang terkena pembebasan lahan atau yang terkena dampak mendapat prioritas untuk ikut bekerja atau berusaha.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat  gambarkan bahwa Perusahaan Kawasan  Industri  awalnya  harus  melakukan  sosialisasi  kepada  pemilik  lahan. Pemilik lahan dalam hal ini bisa saja tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun tanah  yang  dimiliki  oleh  negara.  Setalah  dilakukan  pembebasan  tersebut,  maka diberikanlah  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  tersebut  oleh  pemerintah  kepada Perusahaan  Kawasan  Industri  di  luar  BUMN  dan  BUMD.  Jika  Perusahaan Kawasan  Industri tersebut BUMN dan BUMD maka diberikan Hak Pengelolaan, di  atas  Hak  Pengelolaan  tersebut  dapat  diberikan  Hak  Guna  Bangunan berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.
Setelah  itu  Perusahaan  Kawasan  Industri  mengkaveling-kaveling  tanah sesuai  kebutuhan  untuk  di  jual  atau  disewa  oleh  Perusahaan  Industri.  Jadi, permohonan  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dilakukan  dalam  2  (dua)  tahap.  Tahap pertama dilakukan permohonan HGB Induk untuk keseluruhan Kawasan Industri. Tahap  berikutnya  diajukan  permohonan  HGB  untuk  masing-masing  kaveling industri.
Status  tanah  yang  diberikan  pemerintah  kepada  Perusahaan  Kawasan Industri berupa HGB sebenarnya telah menurunkan status hak atas tanah dari Hak Milik  ke  Hak  Guna  Bangunan.  Jika  kita  kaitkan  dengan  Pasal  37  UUPA menegaskan  bahwa  Hak  Guna  Bangunan  terjadi  pada  tanah  yang  dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Sedangkan Pasal 21 PP No. 40 Tahun  1996  menegaskan  bahwa  tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  Hak  Guna Bangunan  adalah  tanah  negara,  tanah  Hak  Pengelolaan,  atau  tanah  Hak  Milik. Maka  menurut  penulis  pemecahan  HGB  yang  diberikan  kepada  perusahaan industri  juga  akan  multitafsir,  apakah  nanti  perusahaan  industri  dapat menggabungkan  sertifikat  HGB  yang  mereka  miliki.  Karena  bagaimanapun  bisa saja  perusahaan  industri  dengan  berbagai  faktor  ingin  menggabungkan  lokasi industri  untuk  kemajuan  bisnis  mereka  sehingga  memperoleh  keuntungan  yang besar.
4. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan kawasan industri
Jika  dilihat  bagaimana  pengaturan  dan  proses  pemindahan  hak  atas  tanah yang digunaan dalam peruntukan Kawasan Industri pada rumusan masalah A dan
B,  maka  terdapat  berbagai  macam  hambatan  dalam  pengembangan  Kawasan Industri,  seperti:  Jarak  keluarnya  PP  No.  24  Tahun  2009  Tentang  Kawasan Industri  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang Perindustrian  adalah  +  25  tahun,  Sungguh  rentan  waktu  yang  sangat  lama. Keluarnya  PP  tersebut,  juga  kurang  lengkap  menjelaskan  apa  yang  diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang  Perindustrian  juga  telah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Perindustrian.  Sudah  berjalan  sekitar  2  tahun  lebih  Peraturan  Pemerintah  yang mengacu  terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  ini  juga  belum dikeluarkan  pemerintah.  Sehingga  berdampak  pada  kurangnya  kepastian  hukum dari pengaturan tentang Kawasan Industri.
HGB  hanya  bisa  diperoleh  dari  tanah  negara,  tanah  hak  pengelolaan  atau tanah  hak  milik  bukannya  tanah  atas  HGB  induk,  hal  ini  akan  menimbulkan multitafsir,  sehingga  bisa  saja  perusahaan  industri  melakukan  pemecahan sertifikat HGB atau penggabungan HGB secara sendiri-sendiri.
Sulitnya  melaksanakan  pembebasan  lahan  antara  masyarakat  dan Perusahaan  Kawasan  Industri  ataupun  antara  Pemerintah  dengan  Perusahaan Kawasan Industri, dikarena terkadang ada masyarakat yang sama sekali tidak mau menjual  tanahnya  atau  nilai  ganti  rugi  atas  tanah  tersebut  tidak  sesuai  dengan kehendak  masyarakat  atau  karena  pemerintah  tidak  memberi  izin  atas  tanah tersebut menyangkut kepentingan dari berbagai instansi pemerintah tersebut.
Terjadinya  lempar  tanggung  jawab  antara  Pemerintah  dengan  Perusahaan Kawasan  Industri  atau  Perusahaan  Kawasan  Industri  dengan  Perusahaan  Industri (investor)  mengenai  sarana  dan  prasarana  serta  hak  dan  kewajiban  dari  masing- masing  pihak.  Mengingat  hal  ini  tidak  diatur  secara  lengkap  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1984  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009  Tentang  Kawasan  Industri  dan Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor:  35/M-IND/PER/3/2010  Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
Untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  di  atas,  maka  perlu  adanya intervensi  negara  sebagai  wujud  kedaulatan  negara  dalam  bidang  ekonomi. Intervensi  yang  dimaksud  oleh  penulis  bukan  hanya  melalui  keluarnya  produk- produk  hukum  yang  bersifat  umum,  melainkan  suatu  produk  hukum  khusus  dan menyeluruh  sehingga  ada  kepastian  hukum  dan  sinkronisasi  hukum  dalam pengelolaan  ekonomi  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945.  Negara  jangan berpedoman  pada  kebijakan-kebijakan  ekonomi  di  negara  lain,  sehingga  produk hukumnyapun meniru produk hukum negara lain.
Negara  harus  menjamin  atas  pelaksanaan  dari  keluarnya  produk  hukum yang  keluar  dengan  membentuk  Panitia  atau  team  pengawas  independen membidangi  Pengelolaan  Kawasan  Industri,  negara  juga  harus  konsisten  antara tujuan  dengan  produk  hukum  yang  keluar,  negara  juga  harus  mengatur  secara lengkap  tentang  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  kawasan  industri sehingga  tidak  ada  lagi  peraturan  yang  keluar  dengan  beberapa  pasal  saja,  yang tidak  mengatur  secara  menyeluruh,  negara  juga  harus  memberikan  kepastian hukum para investor dalam berbisnis di kawasan industri serta banyak lagi bentuk intervensi  negara  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pemangku kepentingan di kawasan industri.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  diperoleh  simpulan adalah perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri tentunya masih ragu dalam  menjalankan  aktivitasnya  akibat  pengaturan  hukum  tentang  Kawasan Industri  yang cenderung tidak konsisten. Pemerintah juga dinilai kurang  tanggap dengan  perkembangan  Kawasan  Industri  ini,  hal  ini  dibuktikan  dengan  fase-fase keluarnya  pengaturan  tentang  Kawasan  Industri  yang  menggambarkan ketidakpastian serta isi dari setiap pengaturan yang dinilai masih kurang lengkap.
Proses  Pelaksanaan  pemindahan  hak  atas  tanah  di  Kawasan  Industri melakukan sosialisasi  rencana peruntukan lahan  dengan masyarakat  atau  pemilik lahan,  melakukan  pengukuran  luas  lahan  yang  akan  dibebaskan,  melakukan
pemetaan  secara  detail  persil  luas  lahan  yang  akan  masuk  ke  dalam  rencana kawasan  industri,  membuat  kesepakatan  harga  jual  lahan  dengan  pemilik  lahan, membayar  harga  lahan,  masyarakat  yang  terkena  pembebasan  lahan  atau  yang terkena dampak mendapat prioritas untuk ikut bekerja atau berusaha.
Proses  pelaksanaan  pemindahan  hak  atas  tanah  ini  sangat  sulit dilaksanakan  karena  pemilik  lahan  yang  tidak  mau  melepaskan  hak  miliknya, kriteria  lokasi  yang  tidak  sesuai  serta  pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban sebagai  pemangku  kepentingan  yang  tidak  diatur  secara  jelas.  Dengan  berbagai kendala  di  atas  maka  investor  kurang  tertarik  untuk  berinvestasi  di  Kawasan Industri.
Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Kawasan Industri. Maka  perlu  adanya  intervensi  negara  sebagai  wujud  kedaulatan  negara  dalam bidang  ekonomi.  Intervensi  yang  dimaksud  oleh  penulis  bukan  hanya  melalui keluarnya  produk-produk  hukum  umum,  melainkan  suatu  produk  hukum  khusus yang  menyeluruh  sehingga  ada  kepastian  hukum  dan  sinkronisasi  hukum  dalam pengelolaan ekonomi dalam kawasan industri.

## 2. Saran
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pengaturan  mengenai  Kawasan  Industri harus  dibuat  lebih  lengkap  dan  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  multi  tafsir. Peraturan satu dan yang lainnya haruslah sinkron sehingga dapat memberikan rasa kepastian  hukum.  Jadi,  produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  bisa mencakup semua aspek mengenai Kawasan Industri.
Pelaksanaan  pemindahan  hak  atas  tanah  di  Kawasan  Industri  jangan diserahkan  sepenuhnya  pada  Perusahaan  Kawasan  Industri.  Pemerintah  juga mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pemindahan hak atas tanah tersebut, seperti penetapan harga, memberikan kemudahan memperoleh status hak atas  tanah,  meyakinkan  pemilik  lahan,  dan  memberikan  kepastian  kepada masyarakat tempatan akan manfaat dari berdirinya kawasan industri.
Pemerintah  tidak  boleh  merasa  aman  dengan  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  di  Kawasan  Industri.  Pemerintah  bisa  saja  mengintervensi  Perusahaan Kawasan  Industri  dan  Perusahaan  Industri  apabila  sudah  merugikan  negara  atau
masyarakat.  Apalagi  konsep  bisnis  hanya  mencari  keuntungan  saja,  tanpa memikirkan  dampak  lingkungan  maupun  sosial  kemasyarakatan.  Untuk  itu  perlu peran  pemerintah  dalam  memberikan  kebijakan  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  kawasan  industri  yang  khusus  dan  menyeluruh,  seperti:  dibuatnya Undang-Undang tentang kawasan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis) , Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
Amirudin  Hasbi,  M.  2000. Konsep  Negara  Islam  menurut  Fazlur  Rahman , Yogyakarta: UII Press.
Boedi  Harsono.  2002. Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional  dalam hubungannya  dengan  TAP  MPR  RI  IX/MPR/2001 ,  Jakarta:  Universitas Trisakti.
----------. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,  Jilid  I,  Hukum  Tanah  Nasional , Jakarta: Djambatan.
Crystal  David  (ed).  1990. The  Cambridge  Encylopedia ,  Australia:  Cambridge University Press.
Edi  Suharto.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik,  Panduan  Praktis  mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial , Bandung: Alfabeta.
Gatot  Supramono.  2012. Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di Indonesia , Jakarta: PT Rineka Cipta.
Irfan  Islamy,  M.  1997. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Perangin, Effendi. 1991. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah , Jakarta: Rajawali Press.
Poerwadarminta,  S.J.W.  2005. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Pratiknya.  2003. Concise  Routledge  Encylopedia  of  Philosopy  Routledge :  New York.
----------. 2014. Penawaran Daftar Peraturan Kawasan Di Indonesia , Jakarta: PT. Media Data Riset.
Rato  Dominikus.  2010. Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami Hukum , Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim  H.S.  2013. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  di  Indonesia , Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Sudarto  Gautama.  1997. Tafsiran  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  (1960) dan  Peraturan-peraturan  Pelaksanaannya  (1996 ),  Cetakan  Kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Tesis dan Jurnal:
Baiq  Lisa  Mayasari  Pratiwi.  2013.  “Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  yang  Belum Dibagi  Waris  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Agraria  Nasional”, Jurnal Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Pratiknya.  2007.  “Pengembangan  Kawasan  Industri  Dalam  Meningkatkan Investasi”, Tesis , Bandung: UNDIP
Satrowardoyo  Sanyoto.  1989.  “Pengembangan  Kawasan  Industri  Dalam  Rangka Menarik  Penanam  Modal”, Makalah ,  disampaikan  pada  rapat  kerja Himpunan Kawasan Industri, Surabaya.
Shofa Maya. 2002. “Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah bagi Perusahaan di Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang”, Tesis , Semarang

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009,  tentang Kawasan Industri.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor:  35/M-IND/PER/3/ 2010, tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
Imternet:
https://www.academia.edu/10105544/Teori_Kedaulatan_Negara,  diakses  pada  29 Maret 2016.
http://hukum.kompasiana.com. diakses pada Tanggal 29 Maret 2016. https://www.academia.edu/8864127/Teori_Kedaulatan_Rakyat, diakses pada tanggal 15 Mei 2016.
http://www.antaranews.com/berita/489834/lahan-jadi-masalah-pengembangan- kawasan-industri, diakses pada Tanggal 19 Desember 2015.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Ilhamdi Pekerjaan :  Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Riau Jabatan :  - Nomor HP :  0823 8160 7393 E-mail :  ilham_di92@rocketmail.com
Alamat Kantor  :  Kampus  Bina  Widya  Km  12.5,  Simpang  Baru  Pekanbaru-
28293