Ismiradi (2024) Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PERAN  HUKUM  KELUARGA  DALAM  MENCEGAH  KONFLIK  WARISAN DAN MEMPROMOSIKAN HARMONI KELUARGA

## Ismiradi
Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia Email:  ismiradi12@gmail.com
Abstrak
Konflik  warisan  dalam  keluarga  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  dan  dapat menyebabkan ketegangan antara anggota keluarga. Konflik semacam itu dapat muncul karena  perbedaan  persepsi,  harapan,  dan  penafsiran  terkait  dengan  pembagian  harta warisan.  Ketika konflik  ini  terjadi, selain mempengaruhi hubungan  antarindividu, juga dapat  merusak  harmoni  dan  keutuhan  keluarga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  peran  hukum  keluarga  dalam  mencegah  konflik  warisan  dan mempromosikan  harmoni  keluarga.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  literatur. Data yang telah terkumpul  kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni  reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  hukum keluarga memiliki peran penting dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni  keluarga.  Hukum  keluarga  mengatur  hak  dan  kewajiban  ahli  waris,  serta  tata cara  pembagian  warisan.  Dengan  memahami  dan  mematuhi  hukum  keluarga,  konflik warisan  dapat  dicegah.  Hukum  keluarga  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  untuk mencegah  konflik  warisan  dan  mempromosikan  harmoni  keluarga.  Penting  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  hukum  keluarga  dan  mendorong penyelesaian konflik warisan melalui jalur musyawarah dan mufakat.
.
Kata kunci : Hukum Keluarga, Konflik Warisan, Harmoni Keluarga

## Abstract
Inheritance  conflicts  in  the  family  are  a  problem  that  often  occurs  and  can  cause tension  between  family  members.  Such  conflicts  can  arise  due  to  differences  in perceptions,  expectations  and  interpretations  regarding  the  division  of  inheritance. When this conflict occurs, apart from affecting relationships between individuals, it can also  damage  family  harmony  and  integrity.  This  research  aims  to  identify  the  role  of family  law  in  preventing  inheritance  conflicts  and  promoting  family  harmony.  This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is  literature  study.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  in  three  stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Family law can be an  effective  instrument  for  preventing  inheritance  conflicts  and  promoting  family harmony. It is important to increase public awareness about family law and encourage the resolution of inheritance conflicts through deliberation and consensus.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024

## Keywords: Family Law, Inheritance Conflict, Family Harmony

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  serangkaian  aturan  yang  mengatur  penyaluran  harta benda  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  (pewaris)  kepada  penerima  yang  berhak (ahli  waris)  (RAHMIANA,  2020).  Sistem  hukum  waris  juga  menetapkan  mekanisme peralihan kepemilikan harta tersebut. Di Indonesia, pembagian warisan diatur oleh tiga sistem hukum, yakni hukum waris adat, hukum  waris Islam, dan hukum waris Perdata (Nasution,  2018).  Meskipun  telah  diatur  dengan  teliti  dan  telah  menjadi  bagian  dari hukum positif di Indonesia, penerapan aturan tersebut masih belum optimal.
Faktanya,  masih  sering  terjadi  konflik  terkait  pewarisan  di  tengah  masyarakat, yang  dipicu  oleh  berbagai  faktor  seperti  kondisi  ekonomi,  pertimbangan  keagamaan, kurangnya  kesadaran  di  kalangan  masyarakat,  dan  minimnya  peran  serta  pemerintah. Konflik  yang  muncul  dalam  proses  pembagian  harta  warisan  sering  kali  dipicu  oleh perbedaan  kepentingan  antara  ahli  waris  atau  campur  tangan  pihak  lain  yang  terlibat. Dampaknya  adalah  meningkatnya  kasus  sengketa  harta  warisan  di  antara  para  ahli waris,  yang  memerlukan  campur  tangan  pihak  berwenang  untuk  penyelesaiannya (Tarmizi, 2024).
Konflik  warisan  di  dalam  keluarga  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  dan dapat  menyebabkan  ketegangan  antara  anggota  keluarga.  Dampaknya  tidak  hanya mempengaruhi hubungan antarindividu, tetapi juga bisa merusak harmoni dan keutuhan keluarga  secara  keseluruhan  (Mu’minin,  2020).  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah konflik  tersebut,  diperlukan  upaya-upaya  pencegahan  yang  efektif.  Salah  satu  cara untuk  mencegahnya  adalah  melalui  penerapan  hukum  keluarga  yang  jelas  dan  tegas. Hukum keluarga dapat memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban ahli waris  serta  tata  cara  pembagian  warisan  (Maiyori,  Harianto,  &  Rizana,  2024). Sehinggaa  dengan  adanya  aturan  yang  jelas  dan  ditaati  oleh  seluruh  anggota  keluarga, potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalkan.
Hukum  keluarga  juga  dapat  berperan  sebagai  media  dalam  mempromosikan harmoni  keluarga. Hukum  keluarga dapat  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya  kedamaian  dan  harmoni  dalam  keluarga.  Sehingga  melalui  ketegasan  dan keadilan  hukum  keluarga,  anggota  keluarga  diarahkan  untuk  saling  menghormati  satu sama lain, menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, dan menjaga kesatuan serta keutuhan  keluarga.  Selain  itu,  hukum  keluarga  juga  memberikan  landasan  bagi penyelesaian  masalah-masalah  internal  keluarga  secara  terstruktur  dan  sesuai  dengan norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sehingga  dengan  demikian,  hukum keluarga  bukan  hanya  berperan  dalam  mengatur  aspek  legalitas  dalam  keluarga,  tetapi juga  sebagai  instrumen  yang  membantu  memperkuat  hubungan  dan  keharmonisan antaranggota keluarga.
Penelitian  terdahulu  oleh  Sholeh,  (2023)  meneliti  sinergi  hukum  keluarga  islam dan  manajemen  pendidikan  dalam  membangun  generasi  berkualitas  dan  harmoni keluarga  Islami,  penelitian  menemukan  bahwa  upaya  dilakukan  melalui  cara
penyusunan  kebijakan  yang  mendukung  sinergi,  kolaborasi  antara  kementerian pendidikan  dan  institusi  hukum  islam,  pembentukan  tim  kerja  bersama,  program pelatihan  dan  bimbingan,  konsultasi  dan  keterlibatan  orang  tua  dan  pembaruan kurikulum.  Langkah  yang  harus  diambil  untuk  mewujudkan  generasi  berkualitas  dan harmoni  keluarga  islami  melalui  sinergi  manajemen  pendidikan  dan  hukum  keluarga islam antara lain pembentukan nilai-nilai islami, integrasi kurikulum, pembelajaran aktif dan  praktis,  pembinaan  dan  bimbingan,  kolaborasi  dengan  orang  tua  dan  masyarakat dan  penguatan  peran  guru.  Penelitian  lain  oleh  Husni,  (2019)  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  wasiat  harus  mempertimbangan  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif. Pelaksanannya  harus  didasarkan  pada  prinsip  musyawarah  dan  kerelaan  para  pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga.
Kebaharuan  penelitian  ini  adalah  dari  obyek  penelitiannya  yakni  peran  hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga yang belum  pernah  diteliti  sebelumnya.  Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  penting terhadap pengembangan teori dan pemahaman kita tentang bagaimana hukum keluarga mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan  antaranggota keluarga dalam konteks warisan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami bagaimana implementasi hukum keluarga dapat  memengaruhi masyarakat  secara  lebih  luas,  termasuk  dalam  konteks  pembangunan  sosial  dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk  memahami fenomena sosial secara  mendalam.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  pemahaman  tentang  makna, persepsi,  dan  pengalaman  subjek  penelitian  dalam  konteks  yang  alamiah.  Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, atau objek, yang  kemudian  dianalisis  secara  induktif  untuk  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih dalam  tentang  fenomena  yang  diteliti  (Anggito  &  Setiawan,  2018).  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  literatur.  Setelah  data terkumpul,  proses  analisis  dimulai  dengan  tahapan  reduksi  data,  di  mana  data  mentah disederhanakan, diorganisir, dan dikodekan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema- tema  yang  muncul.  Setelah  itu,  data  disajikan  dalam  bentuk  yang  lebih  terstruktur melalui penyajian data, di mana informasi yang relevan dikelompokkan dan diorganisir agar mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan  menganalisis pola-pola atau temuan yang muncul dari data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian  warisan  yang  tidak  adil  bisa  menimbulkan  konflik  antara  anggota keluarga dan bahkan berkembang menjadi masalah hukum. Dampaknya dapat dirasakan secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat yang terlibat. Hukum adat mempromosikan
musyawarah  dan  perundingan  sebagai  metode  penyelesaian.  Meskipun  mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip AI atau perlu penyesuaian, tujuannya tetap sama dengan ajaran  Alquran:  menciptakan  kedamaian  (Permatasari,  Fabrianti,  Salsabila,  &  Abada, 2023). Prinsip-prinsip Islam yang menekankan kedamaian dan cinta damai, seperti yang diuraikan  dalam  ayat-ayat  Alquran,  memiliki  tujuan  yang  serupa.  Konsep  dasar pembagian  warisan  dan  cara  penyelesaiannya  diatur  oleh  norma  hukum  dan  prosedur administrasi yang mencakup hukum Islam, adat, dan perdata (Myn & Yani, 2023).
Konflik  pembagian  warisan  di  Indonesia  mencerminkan  ragam  sosial-ekonomi yang  ada  dalam  masyarakat.  Dinamika  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hak-hak hukum,  tetapi  juga  melibatkan  aspek  ekonomi  yang  penting  dalam  menentukan distribusi  warisan  dan  potensi  pertumbuhan  ketimpangan  ekonomi  sebagai  hasilnya (Asyathri,  Sukesi,  &  Yuliati,  2014).  Menurut  Pasal  1  ayat  10  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, alternatif  penyelesaian  konflik  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar proses pengadilan, yang dapat mencakup diskusi, mediasi, perundingan, konsiliasi, atau evaluasi  oleh  pakar.  Pasal  6(2)  dalam  Undang-Undang  yang  sama  menyatakan  bahwa perundingan  adalah  proses  penyelesaian  konflik  di  mana  pihak-pihak  yang  terlibat bertemu  langsung  dalam  waktu  14  hari  untuk  mencoba  mencapai  kesepakatan  tertulis melalui negosiasi (Kholifah & Marpaung, 2022).
Hukum  kewarisan  adalah  bagian  penting  dari  hukum  keluarga  yang  memiliki peran  sentral  dalam  regulasi  kehidupan  keluarga.  Hukum  waris  ini  sangat  penting karena berkaitan langsung dengan aspek-aspek fundamental kehidupan. Pada dasarnya, setiap  individu  akan  menghadapi  kematian  dan  meninggalkan  harta  benda  yang  perlu diwariskan  kepada  ahli  waris  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  yang  berlaku  (Tarmizi, 2024).  Ilmu  waris  adalah  studi  yang  mengenai  proses  dan  metode  transfer  harta  dari pewaris  (almarhum)  kepada  ahli  warisnya,  serta  penentuan  bagian  masing-masing  ahli waris.  Seperti  yang  diketahui,  harta  warisan  merupakan  harta  yang  dibagi  setelah kematian  pemiliknya.  Pembagian  harta  warisan  memerlukan  keberadaan  pewaris,  ahli waris,  dan  harta  warisan  itu  sendiri.  Pembagian  harta  warisan  bisa  dilakukan  melalui musyawarah  di  antara  ahli  waris,  di  mana  bagian  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya dapat diubah dengan persetujuan semua ahli waris, asalkan setiap ahli waris mengetahui bagian yang akan diterimanya .(Rizqy, 2022)
Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum  keluarga  secara  umum.  Ini  adalah  bagian  integral  dalam  kehidupan  manusia, karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian, yang  memunculkan  pertanyaan  tentang  penyelesaian  hak  dan  kewajiban.  Konsep  ini diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata  yang  berkaitan  dengan  hukum  benda,  serta  dalam hukum  waris  dalam  Islam  dan  adat.  Secara  esensial,  hukum  waris  adalah  rangkaian proses untuk meneruskan dan mengatur pengelolaan harta warisan, baik yang berwujud maupun  tidak,  dari  individu  yang  telah  meninggal  kepada  ahli  warisnya  (Prabowo, Sudirman, & Tondy, 2023).
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  konsep  hukum  waris  tidak  diatur dalam  pasal  yang  khusus,  tetapi  terdapat  dalam  pasal  830  yang  secara  substansial menetapkan  bahwa  pewarisan  hanya  berlaku  dan  terjadi  saat  kematian.  Dengan  kata lain,  pembagian  harta  warisan  hanya  dapat  dilakukan  kepada  ahli  waris  setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang  hanya  dianggap  mendapatkan  bagian  atau  hak  dari  harta  peninggalan  jika mereka masih  hidup  ketika pembagian warisan dilakukan, prinsip  ini dijelaskan dalam pasal  836  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Suhartono,  Azizah,  &  Wibisono, 2022).
Dalam  usaha  untuk  menyelesaikan  konflik  keluarga  yang  timbul  akibat pembagian  harta  warisan  menurut  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  211, diketahui  bahwa  dalam  pasal  tersebut  terdapat  kata  "dapat",  yang  tidak  bersifat imperatif  (wajib),  tetapi  merupakan  salah  satu  opsi  yang  bisa  diambil  untuk menyelesaikan sengketa waris. Menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dapat dianggap  sebagai  bagian  dari  warisan  hanya  jika  orang  tua  memberikan  hibah  kepada salah satu anaknya sedangkan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal,  anak  yang  belum  menerima  hibah  dapat  merasa  dirugikan  karena saudaranya  telah  menerima  hibah  dan  bagian  warisan,  sehingga  mereka  dapat mengajukan tuntutan atas ketidakadilan yang dirasakan. Oleh karena itu, KHI pasal 211 memperbolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dihitung sebagai bagian  dari  warisan,  sehingga  prinsip  keadilan  dapat  terwujud.  Pendapat  ini  didukung oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan sepertiga hartanya bahkan dalam kondisi sakit. Mereka menempatkan proses hibah sejajar dengan wasiat,  dengan  syarat-syarat  hibah  telah  dipenuhi.  Pandangan  ini  diperkuat  oleh  pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (Mu’minin, 2020).
Pembagian  warisan  menurut  Hukum  Waris  Perdata  Barat  diatur  dalam  Buku  II KUH  Perdata  (BW),  yang  terdiri  dari  300  pasal  mulai  dari  pasal  830  KUH  Perdata hingga  pasal  1130  KUH  Perdata,  yang  terdapat  dalam  Bab  12  hingga  Bab  18  KUH Perdata. Ada empat golongan ahli waris. Golongan pertama mencakup suami/istri yang hidup  terlama  dan  anak-anak  serta  keturunannya  (cucu-cucunya),  masing-masing mendapatkan ¼ bagian. Golongan kedua juga mendapatkan ¼ bagian. Pada prinsipnya, bagian  orangtua  tidak  boleh  kurang  dari  ¼  bagian.  Golongan  ketiga  mencakup  kakek atau  nenek  dari  kedua  garis  keturunan,  yang  pembagiannya  dibagi  menjadi  ½  bagian untuk  garis  ayah  dan  ½  bagian  untuk  garis  ibu.  Golongan  keempat  meliputi  keluarga dalam garis lurus kesamping dari pihak ayah hingga derajat keenam dan keluarga dalam garis lurus kesamping dari pihak ibu  hingga derajat keenam.  Sementara  itu, ahli waris dalam  garis  lain  dan  derajat  yang  lebih  dekat  dengan  pewaris  mendapatkan  ½  bagian sisanya.  Faktor-faktor  utama  yang  dapat  memicu  konflik  dalam  pembagian  warisan, menurut (Pratiwi, 2023), adalah sebagai berikut:
1. Pembagian  warisan  menurut  adat  bervariasi  antara  satu  budaya  dengan  budaya lainnya.  Hukum  waris  adat  tetap  dihormati  dan  diterapkan  dalam  masyarakat  adat,
terlepas  dari  apakah  hukum  waris  itu  tertulis  atau  tidak.  Terdapat  beragam  sistem pewarisan berdasarkan hukum waris adat, di antaranya adalah sebagai berikut:
2. Sistem keturunan: Ahli waris adalah keturunan dari ayah, ibu, atau keduanya.
3. Sistem individu: Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang terpisah.
4. Sistem  kolektif:  Ahli  waris  mewarisi  tanah  atau  harta,  tetapi  tidak  membagi kepemilikan. Setiap ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan properti atau mendapatkan pendapatan dari itu.
5. Sistem  mayor:  Warisan  diberikan  kepada  anak  sulung,  bukan  kepada  orang  tua mereka.
6. Secara hukum perdata, cara ini juga diakui di Indonesia. Pembagian warisan perdata ini terkait dengan hukum perdata dan mengadopsi cara yang umumnya dipraktikkan dalam  hukum  perdata  barat.  Biasanya,  ahli  waris  almarhum  dibagi  menjadi kelompok  inti  dan  mengikuti  garis  keturunan.  Menurut  sistem  hukum  perdata,  ahli waris yang memiliki hak waris mendapatkan prioritas. Menurut KUH Perdata, tidak ada perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.
7. Ketiga adalah secara Islami. Penerapannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan adil sesuai petunjuk Al-Qur'an surah An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176.
Untuk  mencegah  konflik,  ada  empat  metode  penyelesaiannya.  Pertama, menggunakan  Pembagian  Secara  Ab  Intestato,  yang  merupakan  pewarisan  dimana hubungan  darah  menjadi  faktor  utama  dalam  penentuan  pewarisan  antara  pewaris  dan ahli  waris.  Kedua,  menggunakan  Pembagian  Testamentair,  di  mana  ahli  waris  yang menerima  adalah  mereka  yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris,  bukan  ahli waris lainnya. Ketiga, menggunakan Hibah Wasiat, di mana hibah dibuat saat pemberi hibah  masih  hidup,  tetapi  diberlakukan  setelah  pemberi  hibah  meninggal  dunia. Terakhir,  menggunakan  Jalur  nonlitigasi,  di  mana  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  tanpa  melalui  proses  litigasi,  termasuk  melalui  lembaga  arbitrase  (Khadapi, Hamzani, & Wildan, 2023).
Hukum  keluarga  memiliki  peran  yang  krusial  dalam  mencegah  konflik  warisan dan  mempromosikan  harmoni  dalam  keluarga.  Pertama,  hukum  keluarga  memberikan kerangka  kerja  yang  jelas  dan  terstruktur  untuk  pembagian  warisan.  Dengan menetapkan peraturan yang adil dan transparan terkait pembagian harta warisan, hukum keluarga  membantu  mengurangi  potensi  konflik  antara  anggota  keluarga.  Selain  itu, proses  hukum  yang  teratur  dan  terdokumentasi  juga  meminimalkan  risiko  terjadinya ketidaksepakatan  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Kedua, melalui  mediasi  dan  penyelesaian  sengketa  keluarga,  hukum  keluarga  dapat  menjadi sarana  untuk  memfasilitasi  dialog  yang  konstruktif  antara  anggota  keluarga  yang berpotensi  terlibat  dalam  konflik  warisan.  Dengan  melibatkan  mediator  yang  terlatih dalam hukum keluarga, keluarga dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua  pihak,  yang  pada  gilirannya  mempromosikan  harmoni  dan  kebersamaan  dalam keluarga.
Dengan demikian, peran hukum keluarga tidak hanya tentang menegakkan aturan, tetapi  juga  tentang  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  komunikasi  yang  sehat
dan  penyelesaian  konflik  yang  damai  di  antara  anggota  keluarga.  Dengan  memiliki struktur  hukum  yang  jelas  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efektif,  hukum keluarga  dapat  menjadi  alat  yang  kuat  dalam  meminimalkan  ketegangan  dan meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  secara  keseluruhan.  Melalui  pendekatan  yang holistik, hukum keluarga dapat memainkan peran yang vital dalam memelihara harmoni dan  solidaritas  dalam  sebuah  keluarga,  sehingga  mendorong  pembangunan  hubungan yang berkelanjutan di antara anggota keluarga.

## KESIMPULAN
Hukum  keluarga  memegang  peran  penting  dalam  upaya  mencegah  konflik warisan serta mempromosikan harmoni di dalam keluarga. Melalui pengaturan hak dan kewajiban  ahli  waris,  serta  prosedur  pembagian  harta  warisan,  hukum  keluarga memberikan  landasan  yang  jelas  bagi  penyelesaian  konflik.  Sehingga  dengan memahami  dan  mematuhi  ketentuan  hukum  keluarga,  konflik  warisan  dapat diminimalkan.  Hukum  keluarga  diidentifikasi  sebagai  instrumen  yang  efektif  dalam menciptakan  lingkungan  keluarga  yang  harmonis.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hukum  keluarga  dan  untuk mendorong penyelesaian konflik warisan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, sehingga tercipta penyelesaian yang adil dan bersifat memperkuat ikatan keluarga.

## BIBLIOGRAFI
anggito,  Albi,  &  Setiawan,  Johan.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Cv  Jejak (Jejak Publisher).
Asyathri,  Helmia,  Sukesi,  Keppi,  &  Yuliati,  Yayuk.  (2014).  Diplomasi  Hibrida: Perempuan  Dalam  Resolusi  Konflik  Maluku.  Indonesian  Journal  Of  Women’s Studies, 2(1), 18–31.
Husni,  Muhammad.  (2019).  Mencegah  Potensi  Konflik  Dalam  Pelaksanaan  Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 11, 90–99. Khadapi, Moh Ali, Hamzani, Achmad Irwan, & Wildan, Muhammad. (2023). Tinjauan Hukum  Pencegahan  Konflik  Dalam  Pembagian  Waris  Menurut  Hukum  Perdata. Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii), 1(1), 33–50.
Kholifah,  Siti  Nur,  &  Marpaung,  Devi  Siti  Hamzah.  (2022).  Upaya  Secara  Mediasi Sebagai  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Waris.  Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(20), 115–122.
Maiyori,  Cislia,  Harianto,  Wismar,  &  Rizana,  Rizana.  (2024).  Tinjauan  Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata  Terhadap  Warisan  Dalam  Bentuk  Utang  Di  Indonesia.  Jurnal  Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim), 4(1), 47–53.
Mu’minin, Muhammad Shofwanul. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris”  Dengan  Hibah  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sakina:  Journal  Of Family Studies, 4(3).
Myn, Einsbie Grata, & Yani, Ahmad. (2023). Conflict Management Strategies: A Case Study Of Sharing Family Inheritance. Formosa Journal Of Applied Sciences, 2(8), 1927–1946.
Nasution,  Adelina.  (2018).  Pluralisme  Hukum  Waris  Di  Indonesia.  Al-Qadha:  Jurnal
Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 5(1), 20–30.
Permatasari,  Ella  Putri,  Fabrianti,  Nur  Fira  Amalia,  Salsabila,  Qutrotu,  &  Abada,
Muhammad  Zalfa  Roqiqo.  (2023).  Pentingnya  Penyelesaian  Konflik  Tanah Melalui  Pembagian  Warisan  Yang  Adil.  Concept:  Journal  Of  Social  Humanities And Education, 2(2), 124–134.
Prabowo, Setio, Sudirman, M., & Tondy, Cicilia Julyani. (2023). Perlindungan Hukum Bagi  Ahli  Waris  Terhadap  Harta  Warisan  Yang  Beralih  Tanpa  Persetujuan  Ahli Waris. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 1(3), 63–70.
Pratiwi,  Amanda  Nur.  (2023).  Mawaris  Dan  Pembagian  Harta  Bersama:  Solusi  Untuk Menghindari Konflik Keluarga. Equality Before The Law, 2(2), 117–125.
Rahmiana,  A.  (2020).  Kewajiban  Ahli  Waris  Menyangkut  Harta  Peninggalan  Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat). Iain Bone.
Rizqy,  Dinda  Farina.  (2022).  Dampak  Penundaan  Pembagian  Harta  Warisan  Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Uin Ar-Raniry.
Sholeh, Muh Ibnu. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam  Membangun  Generasi  Berkualitas  Dan  Harmoni  Keluarga  Islami.  Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 3(2), 23–46.
Suhartono,  Diana  Anisya  Fitri,  Azizah,  Naysha  Nur,  &  Wibisono,  Claressia  Sirikiet. (2022).  Sistem  Pewarisan  Menurut  Hukum  Perdata.  Jurnal  Hukum,  Politik  Dan Ilmu Sosial, 1(3), 204–214.
Tarmizi,  Tarmizi.  (2024).  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Pembagian  Harta  Warisan Masyarakat Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(1), 41–60.
Copyright holder:
Ismiradi (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: