Problem Aplikasi Paham Gender dalam  Keluarga

## Saiful Anwar
Email:saf.aljosari@gmail.com Mahasiswa  Pascasarjana  UNIDA  Gontor*

## Abstract
In the Western world Gender accused as family destroyer movement. This Feminists ideology encourages  the women to  leave the  family,  in fact looking at the family  as an institution  of  oppression  against  women.  However  in  Indonesia,  Gender  serve  family empowerment program that Gender Perspective Family Education. Gender Perspective Family  Education  is  a  government  program  that  is  based  on  Presidential  Instruction Number. 9 of 2000 on gender mainstreaming. As awareness effort of understanding the rights and obligations of male roles and women. The program is integrated through life skills education for  justice and  gender equality  in the  family. Yet the program adopted from foreign concept turned out to have some confusion. First, the using of word gender plagiarized  from  some  Western  leaders  was  necessary  to  attempt  to  equalize  men  and women in all fields. Second, the gender equality as a goal of Gender Perspective Family Education is contrary to the reality of human life, biologically and religion. Third, the concept of natural and unnatural taught by this program seeks to abolish the nature of women as mothers. Fourth, the program negates religious element in the learning process, whereas  the families in Indonesia can  not be  separated  from  religious element. Thus it was very clear that Gender Perspective Family Education is not a step empowering the families but the step endanger the family.
Keywords: Gender, Feminism, West, Family Education.

## Abstrak
Di  Barat  Gender  dituding  sebagai  gerakan  penghancur  keluarga.  Paham  kaum feminis  ini  mendorong  perempuan  Barat  untuk  meninggalkan  keluarga,  bahkan memandang  keluarga  sebagai  institusi  penindasan  terhadap  perempuan.  Namun  di
* Jl. Raya Siman 06, Ponorogo Jawa Timur 63471. Phone: +62 352483764, Fax: +62  352488182.
Indonesia, Gender dijadikan program pemberdayaan keluarga yaitu Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). PKBG merupakan program pemerintah yang dilandasi oleh instruksi  Presiden  no  9  tahun  2000  tentang  pengarusutamaan  gender.  Sebagai  upaya penyadaran pemahaman hak dan kewajiban peran laki-laki dan perempuan. Program ini diintegrasikan  melalui  pendidikan  kecakapan  hidup  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan gender dalam keluarga. Namun program yang diadopsi dari paham asing ini ternyata memiliki beberapa kerancuan. Pertama, pemakaian kata gender yang definisinya menjiplak  dari  beberapa  tokoh  Barat  meniscayakan  adanya  upaya  menyetarakan  pria dan wanita dalam segala bidang. Kedua, kesetaraan gender sebagai tujuan PKBG sangat bertentangan  dengan  realitas  kehidupan  manusia,  baik  secara  biologis  maupun  ajaran agama.  Ketiga,  konsep  kodrati  dan  bukan  kodrati  yang  diajarkan  dalam  program  ini berupaya menghapuskan kodrat wanita sebagai ibu. Keempat, program ini meniadakan unsur  agama  dalam  proses  pembelajarannya,  padahal  keluarga  di  Indonesia  tidak  bisa lepas  dari  unsur  agama.  Sehingga  sangat  jelas  bahwa  program  PKBG  ini  bukanlah langkah  memberdayakan  keluarga  namun  langkah  membahayakan  keluarga.
Kata Kunci: Gender, Feminisme, Barat, Pendidikan Keluarga.

## Pendahuluan
B agi para  feminis, penerapan paham kesetaraan  gender di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mereka menganggap paham  ini  solusi  untuk  mengatasi  kekerasan  dan  dis- kriminasi atas perempuan. 1 Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender  &  Transformasi  Sosial  menyatakan,  “persoalan  penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melain- kan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, dan ketidakadilan gender adalah salah satunya.” Untuk mengatasi hal itu,  perlu  adanya  dekonstruksi  ideologi  yaitu,  mempertanyakan kembali  segala  sesuatu  yang  menyangkut  nasib  perempuan  di mana saja, bahkan sampai kasus pembagian peran gender di rumah tangga. 2 Sehingga para feminis memandang pemberdayaan gender merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan pemberdayaan  keluarga.  Mereka  pun  berharap  akan  adanya
1 Di antaranya Siti Musdah Mulia, Sulistyowati Irianto, Elfi Muawanah. Lihat Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, (Bandung: Marja, 2011), 114. Lihat juga Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), 520. Lihat juga Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 60.
2 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cet. XI, 2007), 151-152.
“Engendering  Families”  yaitu  memberikan  wawasan  gender  pada kehidupan keluarga sehari-hari. 3
Harapan itu mendapat angin segar dengan dikeluarkannya Inpres  No.  9/2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan  Nasional.  Kebijakan  ini  meletakkan  kesetaraan gender dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), program yang responsif gender pun termuat dalam beberapa sektor pem- bangunan, di antaranya sektor pendidikan. 4 Departemen Pendidik- an  Nasional  menyambut  kebijakan  itu  dengan  mengadakan program yang berperspektif gender, baik dalam pendidikan formal maupun non formal, di antaranya Pendidikan Keluarga Berwawas- an Gender (PKBG).
Padahal paham kesetaraan gender sendiri merupakan paham yang kurang ramah terhadap institusi keluarga. Munculnya paham ini tidak lepas dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560- 1648  M  yang  memprotes  segala  penindasan  yang  mereka  alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan denga kaum laki-laki. 5

## Protes ini kemudian terkonsep dalam sebuah gerakan yang disebut
Feminism. Permasalahan pun muncul ketika konsep ini melahirkan berbagai  macam  aliran  dan  tuntutan.  Feminis  liberal  menuntut kebebasan  perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah.  Sedang feminis marxis sosialis, memprotes institusi keluarga yang dianggap sebagai  formalisasi  penindasan  suami  atas  istri.  Bahkan,  feminis radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya hidup tanpa laki-laki atau lesbianisme. Oleh sebab itu di Barat paham ini sering dituduh sebagai gerakan penghancur institusi keluarga.
Maka, adanya Program Pendidikan Berwawasan Gender ini menimbulkan  pertanyaan.  Apakah  program  ini  akan  membawa keluarga menjadi lebih baik, padahal konsep kesetaraan gender di Barat  sendiri  tidak  ramah  terhadap  keluarga?  Dalam  menyikapi persoalan ini, sangat perlu untuk menelaah lebih dalam lagi tentang paham  kesetaraan  gender  serta  dampaknya  terhadap  institusi keluarga. Berangkat akan hal itu, makalah ini membahas problem penerapan paham gender dalam keluarga.
3 Herien Puspitawati, Modul Penerapan Konsep Gender dalam Kehidupan Keluarga,
(Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009), 12.
4 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender  dalam  Administrasi  Publik  Indonesia  Pasca  Reformasi  1998-2002,  (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 212.

## Wacana Kesetaran Gender
Memahami istilah gender bukanlah hal yang sederhana. Kata gender  sendiri  termasuk  kosa  kata  baru  sehingga  pengertiannya tidak  ditemukan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 6 Istilah gender  yang  pertama  kali  dipahami  sebagai  perbedaan  kelamin berasal dari bahasa latin genus yang berarti kelahiran, keluarga, atau bangsa. 7 Sedang kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari  bahasa  inggris,  yaitu  gender.  Dalam  Kamus  Inggris  Indonesia yang  ditulis  John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily  tertulis  gender berarti  “jenis  kelamin.” 8 Namun  pengertian  secara  bahasa  ini mendapat penolakan dari kalangan feminis.
Bagi para feminis kata gender harus dipisahkan dari kata sex (jenis  kelamin)  yang  menyifati  manusia  secara  biologis.  Istilah gender  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Robert  J  Stoller  untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisi- an yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian dari ciri-ciri biologis. Dalam  bukunya Sex and  Gender  (1964) ia  menyatakan,
Gender is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for sex are “male” and “female”, the corresponding terms for gender are “masculine” and “feminine”; these letter may be quite independent of (biological) sex. Gender is the amount of masculinity or femininity found in a person, and obviously, while there  are  mixtures  aboth  in  many  humans,  the  normal  female  a preponderance of femininity. 9
Gagasan  ini  merupakan  bagian  dari  rangkaian  gagasan Simone de Beauvoir pada tahun 1949, dalam bukunya Le Deuxieme sexe,  ia  mengemukakan  bahwa,  dalam  masyarakat,  perempuan sama dengan warga negara kelas dua, seperti seorang Yahudi atau Negro. 10 Namun,  wacana  gender  ini  mulai  ramai  di  awal  tahun
5 Dinar Dewi Kania. “Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya.” Islamia; Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Volume III, (Tahun 2010 No. 5), 28.
6 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2001), 33.
7 Little, William, The Shorter Oxford English Dictionery, (Oxford University Press,
1980).
8 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1983),  265.
9 Robert J. Stoller, Sex And Gender, (London: Karnac, 1984), 9.
10 Rian Nugroho, Gender dan…, 31.
1977,  yaitu  ketika  sekelompok  feminis  di  London  tidak  lagi memakai  isu-isu  lama  seperti  patriarchal  atau  sexist,  tetapi menggantinya dengan wacana gender atau gender discourse. 11
Ann  Oakley  termasuk  orang  yang  berjasa  dalam  meng- embangkan  istilah  dan  pengertian  gender  dalam  ilmu  sosial.  Ia mengartikan gender sebagai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, tetapi konstruksi sosial atau atribut yang di- kenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. 12 Sedangkan  H.T  Wilson  mengartikan  gender  sebagai  suatu  dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempu- an  pada  kebudayaan  dan  kehidupan  kolektif  yang  sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. 13
Tidak  mau  ketinggalan,  beberapa  tokoh  gender  Indonesia pun  memberikan  definisi  tentang  gender.  Mansour  Fakih, mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial maupun  kultural. 14 Lebih  sederhana,  Nasaruddin  Umar  men- definisikan  gender  sebagai  suatu  konsep  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. 15 Dari berbagai definisi yang ada setidaknya mereka sepakat bahwa gender adalah sifat manusia yang bisa dibentuk dan berubah-ubah  sesuai  tempat  dan  waktu.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa,  paham  kesetaraan  gender  memandang  peran dan perilaku laki-laki dan perempuan bersifat relatif.
Pendefinisian  ini  meniscayakan  adanya  upaya  pergeseran paradigma berpikir masyarakat terhadap sifat dan fungsi laki-laki dan  perempuan.  Berdasarkan  paradigma  ini  muncul  penolakan konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan perbedaan biologis. Misalnya, karena perempuan secara biologis mempunyai rahim  dan  payudara,  maka  fungsinya  menjadi  seorang  ibu  dan mengasuh anak di rumah. Sedangkan laki-laki secara biologis tidak bisa  menyusui,  tetapi  memiliki  otot  dan  badan  yang  lebih  kuat sehingga ia cocok sebagai pencari nafkah di luar rumah. Bagi para
11 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan,…  36.
12 Riant Nugroho, Gender dan…, 32.
13 H.T. Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization, (Netherlands: E.J. Brill, 1989), 2.
14 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial,… 8.
15 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan,… 35.
feminis, pembagian peran berdasarkan biologis ini dianggap tidak adil  dan  melanggengkan  dominasi  laki-laki.  Atas  dasar  inilah, wacana  gender  kemudian  mengadakan  usaha-usaha  untuk  me- nelusuri  geneologi  pembentukan  tradisi  yang  dianggap  patriakal dan  mengubahnya  menjadi  tradisi  yang  berkesetaraan  gender. Gender  pun berubah  menjadi sebuah  pergerakan. 16
Oleh sebab itu, dalam menelaah wacana gender sangat perlu untuk  mengetahui  beberapa  kerangka  yang  telah  membangun serta mewarnai wacana ini. Pertama, gender sebagai gerakan, yaitu gerakan-gerakan  keperempuanan  (feminisme)  yang  berkembang sesuai ideologi yang dianut, seperti feminis liberal, feminis radikal, feminis sosialis marxis, dan lain-lain. Tahap inilah yang oleh kaum feminis disebut dengan gelombang pertama feminisme.
Kedua, gender sebagai diskursus kefilsafatan. Sasaran kajian filsafat  adalah  pola  pikir  manusia,  sehingga  objek  kajian  gender kali ini adalah pola pikir manusia tentang perempuan, bukan para perempuan itu sendiri. Diskursus kefilsafatan ini tidak bisa lepas dari semangat pemikiran postmodern yang membawa tema besar semangat relativitas, dekonstruksi, rekonstruksi, dan pluralitas. Bagi para feminis masuknya persoalan gender ke dalam dikursus filsafat, menjadi tanda gerakan feminisme gelombang kedua.
Ketiga, gender dari isu sosial ke isu agama. Awalnya tuntutan kesetaraan  gender  yang  disuarakan  para  feminis  dibangun  atas keprihatinan  terhadap  masalah  sosial.  Namun  belakangan  para feminis  khususnya  feminis  liberal  menuntut  pembebasan  kaum perempuan  dari  agama  dan  moralitasnya  yang  mereka  anggap buah  dari  agama  patriaki  atau  agama  kaum  laki-laki.  Sehingga tradisi dan khazanah keagamaan pun dipertanyakan ulang. Gender pun  memasuki  babak  baru,  yang  para  feminis  menyebutnya dengan gelombang ketiga feminisme.
Keempat,  gender  sebagai  pendekatan  dalam  studi  agama. Masuknya  isu  gender  dalam  persoalan  global,  membuat  para pengkaji  agama  membuktikan  seberapa  besar  perhatian  agama terhadap  persoalan  gender  serta  solusi  atas  problem  tersebut. Namun secara lebih jauh, isu gender ini merupakan upaya untuk mempertemukan  agama-agama. 17
16 Mohammad Muslih. Bangunan Wacana Gender. (Ponorogo: CIOS. 2007). 4.
17 Ibid., 5-17.
Dari  keterangan  di  atas  secara  sederhana  bisa  disimpulkan bahwa, kata gender bukanlah sekedar istilah tetapi sebuah konsep dengan  kepentingan  tertentu.  Gender  bukan  hanya  usaha  untuk membedakan  manusia  secara  biologis  dan  non-biologis,  tetapi  ia merupakan upaya untuk menggeser paradigma berpikir masyarakat terhadap sifat  dan  fungsi laki-laki  dan perempuan,  serta menolak pembagian peran berdasarkan biologis. Gender bukanlah kata tanpa makna, tetapi ia adalah sebuah gerakan lokal yang menjadi isu global dan  dikaji  menjadi  suatu  wacana  kefilsafatan  bahkan  wacana keagamaan.  Sehingga  mengkritisi  dalam  setiap  pemakaian  istilah atau  kata  gender  sangatlah  diperlukan,  terlebih  lagi  dalam mengadopsi pemahamannya. Gender bukanlah kata kosong, karena setiap  kata  berisi  makna  dan  setiap  makna  mengandung  konsep dan setiap konsep dihasilkan oleh worldview atau ideologi. 18

## Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
Menurut  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) adalah upaya penyadaran  pemahaman  hak  dan  kewajiban  peran  laki-laki  dan perempuan  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender dalam  keluarga.  Sedangkan  tujuannya  untuk  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  wawasan,  kesadaran  dan  kecakapan hidup, dalam berbagai hal, antara lain:
1. Perilaku  adil  dan  setara  gender  terhadap  laki-laki  dan perempuan dalam keluarga.
2. Saling  menghormati  perbedaaan  dalam  keberagaman  dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog.
3. Kesadaran terhadap hal-hak dasar anak (perempuan dan laki- laki) khususnya di bidang pendidikan.
4. Melindungi  kesehatan  ibu  dan anak,  mencegah kematian  ibu melahirkan  dan  bayi,  mencegah  penelantaran  dan  kekerasan terhadap anak dan memberikan  perlindungan  terhadap anak (marginal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum).
5. Mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.
18 Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam, (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012), xxvii.
6. Penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga. 19
Dalam  pelaksanaannya  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat  memberikan  wewenang  kepada  beberapa  lembaga untuk menyelenggarakan PKBG. Seperti PKBM, LKP, yayasan atau organisasi masyarakat, UPTD SKB, PSW/G, organisasi perempuan, serta satuan pendidikan non-formal sejenisnya. Lembaga-lembaga ini  dipilih  dengan  syarat-syarat  tertentu. 20 Diterbitkannya  buku “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan  Gender  (PKBG)  dan  Tatacara  Memperoleh  Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat” oleh Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  merupakan  acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini. 21
Lahirnya program PKBG ini didasari kecenderungan partisi- pasi  perempuan  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini disebabkan stereotip yang  menganggap  ruang  gerak  perempuan  lebih  terbatas  di- bandingkan laki-laki. Inilah yang disebut sebagai bias gender. Hal ini diawali dengan perilaku ketimpangan dalam keluarga seperti pengambilan  keputusan,  pembagian  peran,  prioritas  dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi serta pada berbagai interaksi lainnya. 22 Bisa dikatakan, lahirnya program ini merupakan semangat untuk memperjuang- kan  nasib  perempuan.
Namun,  niat  suci  ini  terkotori  dengan  masuknya  paham kesetaraan  gender  di  dalamnya.  Ia  membawa  nilai-nilai  budaya asing  sehingga  tidak  sedikit  yang  menolak  kehadirannya  di Indonesia. Di antaranya, Hamid Fahmy Zarkasyi yang menyatakan:
19 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)  dan  Tatacara  Memperoleh  Dana  Bantuan  Dari  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. 2014), 3.
20 Ibid, 4-5.
21 Ibid, Vi.
22 Ibid, 3.
Feminisme  adalah  gerakan  nafsu  amarah.  Pemicunya  adalah penindasan  dan  ketidakadilan.  Objeknya  adalah  laki-laki, konstruksi  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Ketika  diimpor  ke negeri  ini,  ia  berwajah  gerakan  pemberdayaan  wanita.  Bagus. Tapi nilai,  prinsip, ide, dan  konsep  gerakannya  masih  orisinal Barat.  Buktinya  nafsu  amarah  lesbianisme  ikut  diimpor  dan dijual  bagai  keniscayaan,  dibela  dengan  penuh  kepercayaan dan  dijustifikasi  dengan  ayat-ayat  keagamaan,  bangunan konseptualnya  berwajah  liberal,  radikal,  marxis,  dan  ter- kadang  postmo. 23
Pernyataan  ini  menunjukkan  masuknya  paham  kesetaraan gender membawa nilai-nilai feminisme yang sarat akan worldview Barat.  Sehingga,  program  PKBG  yang  mengandung  paham kesetaraan gender ini pun tidak lepas dari beberapa problem.

## Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
Jika diteliti lebih lanjut, dengan menelaah paham kesetaran gender lebih dalam, akan didapati beberapa problem dari Pendidik- an Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini. Di antaranya adalah sebagai  berikut:

## 1. Penggunaan Kata Gender dalam PKBG
Masuknya  kata  gender  pada  program  PKBG,  mendasari permasalahan  yang  ada  pada  program  ini.  Pengarusutamaan gender  bidang  pendidikan  mendefinisikan  gender  sebagai pembedaan sifat, peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dibentuk  oleh  masyarakat dan oleh karenanya bersifat relatif, dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, serta dapat dipertukarkan. 24 Pendefinisian seperti ini merupakan pendefinisian para feminis Barat, seperti Robert Stoler, Ann Oakley dan beberapa tokoh  feminis  lainnya  yang  telah  dipaparkan  keterangannya  di depan.  Maka  sebenarnya,  kata  gender  dan  pendefinisiannya  ini merupakan copy paste dari pemikiran feminis Barat.
23 Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam…,  240.
24 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Panduan Strategi..., Viii.
Pendefinisian gender ini bermasalah. Selain bersumber pada ideologi feminis yang tidak lepas dari worldview barat. Definisi ini terlalu  memisahkan  aspek  biologis  dan  sosial,  padahal  konstruk sosial  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  biologis,  definisi  ini  pun memperbolehkan perempuan mengambil  seluruh peran  laki-laki dan  laki-laki  bisa  mengambil  seluruh  peran  perempuan.  Hal  ini sangat bertentangan dengan realitas sosial dan ajaran-ajaran agama serta budaya yang ada. Definisi seperti ini merupakan definisi baru yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  para  feminis,  sehingga definisi ini meniscayakan adanya upaya menggeser paradigma dan cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta peran laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian nampak jelas bahwa kata gender bukan sekedar istilah sederhana tetapi sebuah doktrin yang diusung oleh para feminis.
Masuknya  doktrin  feminis  dalam  program  pendidikan keluarga bukanlah tanpa resiko. Diawali dengan memisahkan sex (jenis kelamin) dengan gender, kemudian mempertanyakan peran laki-laki  dan  perempuan  di  masyarakat.  Akan  berlanjut  pada keyakinan  bahwa  menjadi  laki-laki  dengan  sifat-sifatnya  serta menjadi  perempuan  dengan  sifat-sifatnya  adalah  konstruk  dari sebuah  budaya.  Sehingga  muncul  anggapan  bahwa,  perempuan menjadi ibu rumah tangga adalah marginalisasi dan subordinasi, laki-laki sebagai pencari nafkah adalah stereotip dan violence dan jika perempuan yang bekerja  maka itu adalah burden atau  beban ganda. 25
Doktrin feminis ini memandang segala perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanyalah konstruk sosial. Sehingga sifat perempuan yang lemah lembut dan sifat laki-laki yang  tegas adalah konstruk sosial. Bahkan bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian hanyalah konstruk sosial. Hal ini bukan sekedar omong kosong.  Koran  Merdeka  terbitan  15  Mei  2012  memberitakan, feminis  radikal  Ukraina  memperjuangkan  hak  perempuan  sambil bertelanjang dada. 26 Tidak berhenti sampai di situ, doktrin feminis ternyata berdampak pada anggapan bahwa ketetapan hukum agama yang  menentukan  cara  berpakaian  adalah  sebuah  penindasan. Sementara Republika 30 juni 2013 memberitakan tiga aktivis feminis
25 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial…, 72-75.
26 http://www.merdeka.com/dunia/feminis-radikal-ukraina-perjuangkan-hak-sambil- buka-aurat.html diambil 21 januari 2015 jam 12.02.
radikal,  melakukan  demonstrasi  telanjang  dada  di  dalam  masjid Stockholm,  Swedia,  pada  Sabtu  29  juni  2013.  Mereka  berteriak “Bebaskan  wanita!”  “Tidak  ada  syariah!”  dan  “Tidak  ada penindasan!” 27 Meski aliran feminis radikal ini mendapat kecaman dari  aliran  feminis  lainnya,  namun  hal  ini  menunjukkan  bahwa doktrin  feminis  mampu  menggeser  paradigma  seseorang  bahkan memandang hukum agama sebagai bentuk penindasan.
Maka ada benarnya apa yang dikatakan Mohammad Muslih dalam  bukunya  Bangunan  Wacana  Gender.  Dengan  tegas  ia menyatakan;
Gender  memang  bukan  hanya  sekedar  kata  atau  istilah, tetapi  merupakan  konsep  yang  mengandung  misi,  filosofi, dan  ideologi.  Gender  ternyata  bukan  merupakan  bahasa awam  yang  sederhana,  tetapi  merupakan  ‘eksperimen’  pe- mikiran  karena  posisinya  sebagai  diskursus  kefilsafatan. Gender  bukan  hanya  suatu  pemikiran  yang  menjadi konsumsi  para  akademis,  tetapi  ia  juga  merupakan  gerakan. Gender  bukan  sekedar  isu  sosial,  tetapi  ia  sudah  mengambil wilayah  keagamaan  secara  signifikan. 28
Beberapa keterangan di atas menjelaskan, gender yang tidak lepas  dari  ideologi  feminisme  Barat  ini,  akan  berdampak  negatif jika  dimasukkan  dalam  institusi  keluarga.  Doktrin  ini  akan menganggap  peran–peran  anggota  keluarga  hanyalah  konstruk sosial saja. Misalnya kewajiban ayah menafkahi keluarga, kewajiban ibu  mengasuh  anak,  seorang  laki-laki  boleh  poligami  dan diwajibkannya wali bagi perempuan dalam pernikahan dianggap hanyalah  sebuah  konstruk  sosial  yang  dapat  diubah  bahkan dipertukarkan.  Bahkan  yang  lebih  berbahaya  jika  menganggap hubungan heteroseksual atau hubungan dua jenis kelamin dalam keluarga hanyalah konstruk sosial sehingga menganggap keluarga lesbian adalah hal yang sah dan biasa. Maka tidak seharusnya kata gender dimasukkan ke dalam pendidikan keluarga. Karena gender bukan  sekedar  istilah  tetapi  sebuah  doktrin  pergerakan  yang membahayakan  keluarga.
27 http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/30/mp6nwj- aktivis-feminis-telanjang-dada-protes-masjid-stockholm diambil 21 januari 2015 jam 12:00.
28 Mohammad Muslih, Bangunan Wacana Gender…, 28.

## 2. Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan PKBG
Kesetaraan  gender  yang  menjadi  tujuan  Program  PKBG  ini merupakan kelanjutan dari problem gender. Gender dan kesetaraan gender  merupakan  satu  kesatuan  paham  atau  ide  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Pemisahan  gender  dengan  sex  (jenis  kelamin)  sebagai sesuatu yang relatif meniscayakan adanya usaha terhadap kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan mengartikan kesetaraan  gender  sebagai  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keaman- an  nasional.  Sekilas  pendefinisian  ini  terlihat  bagus  dan  tanpa masalah. Namun, jika ditelusuri kesetaraan gender ini merupakan ide  feminis  yang  bersumber  pada  pandangan  hidup  Barat,  yaitu ide “gender equality.” Ratna  Megawangi menerangkan  bahwa ide kesetaraan gender (gender equality) merupakan ide yang bersumber pada  ideologi  Marxis  yang  menempatkan  wanita  sebagai  kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai musuh yang pertama-tama harus dihilangkan  atau  diperkecil  perannya  apabila  masyarakat  tanpa kelas  ditegakkan,  yaitu  masyarakat  yang  tidak  ada  kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan. Ini dikarenakan  keluarga  dianggap  sebagai  cikal-bakal  segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang  antara  suami  dan  istri.  Sehingga  bahasa  yang  dipakai dalam  gerakan  ide  ini  adalah  bahasa  baku  yang  mirip  dengan gerakan  kekiri-kirian  lainnya,  seperti  bagaimana  mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi kaum tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, perubahan struktural atau revolusi, dan penyebaran anti kaum patriak atau kaum borjuis. 29
Kesetaraan  gender  merupakan  agenda  feminis  meinstream. Tujuannya mewujudkan kesetaran gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan, baik di luar maupun di dalam rumah. Meski beberapa penemuan ilmiah dan pendapat terbaru yang menguatkan teori bahwa pria dan wanita memang secara alamiah, biologis, dan genetis berbeda namun para
29 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1999), 11.
feminis masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah  karena  produk  budaya,  bukan  karena  adanya  perbedaan biologis  atau  perbedaan  nature. 30 Sehingga  nampak  jelas  bahwa, kesetaraan  gender  merupakan  paham  yang  menyampingkan perbedaan  manusia  secara  biologis.  Hal  ini  berbenturan  dengan pemahaman  agama  yang  dalam  menetapkan  peran  laki-laki  dan perempuan  tidak  menyampingkan unsur  biologis.
Oleh  sebab  itu  definisi  kesetaraan  gender  ini  mendapat kritikan dari beberapa tokoh-tokoh agama. Di antaranya apa yang dikatakan  Henri  Shalahuddin  “kondisi  dan  posisi  laki-laki  dan perempuan  yang  dipengaruhi  oleh  aspek  biologis  tidak  dapat disetarakan.  Kesetaraaan  berbeda  dengan  kesamaan.  Kesetaraan 50-50  tidak  bisa  dicapai  oleh  negara  manapun.  Semua  agama membeda-bedakan posisi perempuan dan laki-laki, baik dari aspek biologis, maupun sosial.” 31 Tokoh lainnya adalah Adian Husaini, ia menerangkan bahwa paham kesetaraan gender adalah paham yang bernuansa  kecurigaan  dan  kebencian. 32 Senada  dengan  yang dikatakan Ratna, kesetaraan gender adalah istilah “suci” yang dalam tataran praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidak- setaraan” yang dialami oleh para wanita. 33
Hal ini karena cara pandang gender equality tidak lepas dari latar  belakang sejarah peradaban Barat di  masa lalu yang  sangat kejam terhadap wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, dalam  bukunya  World  Civilizations  menggambarkan  bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Bahkan sampai pada abad ke 17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai  jelmaan  setan  atau  alat  bagi  setan  untuk  menggoda manusia. 34 Masyarakat  Barat  memperlakukan  mereka  dengan sangat kejam dan sadis. Dalam buku Inquisition Robert Held mem- berikan  gambaran  yang  sangat  mengerikan  tentang  kejahatan Inquisisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja ketika itu. Sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah perempu-
30 Ibid., 9-10.
31 Henri Shalahuddin, Indahnya Keserasian Gender dalam Islam, (Jakarta: KMKI, 2012),  9.
32 Adian Husaini, “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.” ISLAMIA Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Volume III, (Tahun 2010 No. 5), 13.
33 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?…, 19.
34 Philip J. Adler, World Civilization, (Belmont: Wasworth, 2000), 289.
an. 35 Meletusnya  revolusi  Prancis  pada  1789  merupakan  simbol bagi  perlawanan  berbagai  golongan  dalam  masyarakat  yang menghendaki  perubahan  dengan  semboyan  liberte,  egalite, fraternite (kebebasan, persamaan hak dan persaudaraan). 36 Namun sebaliknya,  jika  dulu  Barat  menindas  wanita  sehebat-hebatnya, kemudian Barat memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bahkan pada taraf penghujatan atas agama dan kitab suci mereka.
Anehnya,  paham  kesetaraan  gender  ini  kemudian  dibawa oleh  beberapa  cendekiawan  Muslim  dan  dijadikan  alat  untuk membongkar  ajaran-ajaran  Islam.  Hasilnya  pada  hari  Jum’at,  18 maret  2005,  umat  Islam  dipertontonkan  tayangan  ganjil,  ketika Amina Wadud, seorang feminis liberal memimpin salat Jum’at di Gereja Katedral Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York.  Profesor  Islamic  Studies  di  Virginia  Commonwealth University ini menjadi imam sekaligus khatib dalam salat Jum’at yang  diikuti  sekitar  100  jama’ah,  dengan  shaf  laki-laki  dan perempuan bercampur. 37 Hal ini menampakkan lebih jelas bahwa paham  kesetaraan  gender  (gender  equality)  berlawanan  dengan ajaran Islam.
Demikian halnya jika paham kesetaraan gender dipaksakan ke dalam  institusi  keluarga. Ia akan menuntut  persamaan  secara total bahkan mencoba menghapuskan aturan-aturan keluarga yang disandarkan  kepada  ajaran  agama.  Seperti  apa  yang  pernah dituntut oleh beberapa kalangan feminis dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya mengharamkan poligami, menghalalkan  perkawinan  beda  agama,  pernikahan  dapat dilakukan tanpa wali, talak tidak hanya dijatuhkan oleh pihak laki- laki, dan lain sebagainya. Masa ‘iddah bukan hanya  dimiliki oleh wanita  tetapi  juga  untuk  laki-laki  selama  130  hari.  Hal  ini  tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Padahal ketentuan agama ini sangat adil dan melihat permasalahan secara menyeluruh baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis.
Paham  kesetaraan  gender  merupakan  konsep  yang  ber- masalah. Ia bukan saja konsep yang berangkat dari ideologi Marxis
35 Adian Husaini, “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.”
ISLAMIA Volume III …, 15.
36 Riant Nugroho, Gender dan…, 83.
37 Adian Husaini, “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.”
ISLAMIA Volume III …, 12.
yang tidak menerima perbedaaan fitri dan jasadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga agenda feminis yang ingin mengubah wajah dunia, budaya bahkan agama. Dengan demikian menjadikan kesetaraan  gender  sebagai  tujuan  dari  PKBG  merupakan  usaha mewujudkan suatu khayalan dan kemustahilan.

## 3. Menolak Kepengasuhan Anak
Program  PKBG  ini  mengajarkan  perbedaan  antara  kodrati dan bukan kodrati. Sebenarnya problem ini merupakan kelanjutan dari  problem  paham  gender  yang  membedakan  antara  jenis kelamin dengan gender. Dari evaluasi dan uji pemahaman tertulis bahwa yang termasuk kodrati hanyalah mengandung, melahirkan, dan  membuahi.  Sedang  yang  lainnya  adalah  bukan  kodrati termasuk  di  antaranya  mengasuh  anak  dan  memandikan  anak. 38 Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kepengasuhan  anak  bukanlah  suatu  yang  melekat  pada  diri perempuan melainkan suatu tradisi yang dibentuk oleh budaya.
Konsep  yang  membedakan  kodrati  dan  bukan  kodrati sebenarnya bukanlah konsep baru bagi kalangan feminis, bahkan konsep ini lebih dulu dibahas para feminis dibandingkan konsep gender. Konsep kodrati dan bukan kodrati merupakan suatu tiruan dari  konsep  nature  dan  nurture  yang  diperdebatkan  oleh  banyak kalangan  perempuan Barat. Simone de Beauvoir dalam bukunya The  Second  Sex  mengatakan;  one  is  not  born,  but  rather  become,  a women. 39 Ia berpendapat bahwa eksistensi diri manusia bukanlah bawaan sejak lahir melainkan merupakan pilihan, karena itu hak setiap  individulah  untuk  menetapkan  identitas  dirinya.  Dari pernyataan  ini  tampak  jelas  bahwa  Beauvoir  menolak  konsep nature (kodrati) dan menerima konsep nurture (bukan kodrati) hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran aktivis feminisme yang  percaya  bahwa  identitas  gender  harus  dikonstrusi  oleh individu yang bersangkutan.
Lebih  lanjut  Beauvoir  menjelaskan,  perempuan  selalu  di- identikkan dengan nature. Identifikasi atau penyatuan perempuan dengan  alam  adalah  merugikan  perempuan,  karena  dapat
38 Herien Puspitawati, Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga
…, 14.
39 Simone de Beauvoir, The Second Sex, (New York: Vintage Press, 1973), 301.
menghambat  kemerdekaan  perempuan  untuk  menentukan eksistensi dirinya. Maka sifat-sifat seperti pengasuh, penerima, dan pemelihara  bukanlah  sifat  alami  perempuan,  melainkan  akibat proses kulturisasi agar perempuan dapat berperan sebagai ibu dan berperan di dalam rumah. Simone de Beauvoir pun mengajak para perempuan untuk memperkuat rasionalnya agar mencapai subjek yang berkuasa. Pencapaian dengan melakukan tekanan terhadap aspek  fitrah  yang  dianggap  melekat  pada  perempuan  melalui proses nurture (sosialisasi), agar mencapai aspek fitrah yang seperti halnya  pada  laki-laki. 40 Pernyataan  ini  mengartikan  bahwa penolakan para feminis terhadap konsep nature merupakan sebuah upaya untuk menyetarakan peran perempuan atas laki-laki dengan menolak serta mengikis sifat-sifat fitrah kewanitaannya, sehingga meniscayakan perempuan untuk berperan di luar rumah.
Pendapat  ini  sebenarnya  sama  dengan  salah  satu  pemikir teoritis  awal,  John  Stuart  Mill.  Dalam  bukunya  The  Subjection  of Women  (1896),  Mill  mengkritik  pekerjaan  perempuan  di  sektor domestik  sebagai  pekerjaan  irrasional,  emosional,  dan  tiranis. Melalui doktrin utilitarianismenya “the greatest good for the greatest number.”  Mill  juga  menyuruh  perempuan  untuk  menekan  dan menghilangkan  aspek  yang  ada  kaitannya  dengan  pekerjaan domestik agar kebahagiaan tertinggi dapat dicapai. 41 Pendapat yang sama juga diungkapkan Julia Cleves  Mosse  seorang feminis dari Inggris.  Dalam  bukunya  Half  the  World,  Half  a  Chance  an Introduction  to  Gender  and  Development,  tertulis,  “mengatakan bahwa “wajar” bagi perempuan menjadi seorang ibu berarti gagal melihat  kompleksitas  ketika  kita  membangun  peran  sosial  kita.” Ia  pun  berpendapat  bahwa  menjadi  ibu  dan  ibu  rumah  tangga bukanlah hal yang alami tetapi ditentukan secara sosial, dan bagian dari peran gendernya. 42
Namun,  penolakan  terhadap  konsep  nature  ini  mendapat bantahan dari kalangan feminis sendiri. Seperti Alice  Rossi yang sebelumnya  berpendapat  bahwa  peran  stereotip  gender  wanita bukan  karena  nature,  melainkan  karena  adanya  sosialisasi.  Tapi pada tahun 1978 ia menyatakan “perbedaaan peran gender bukan
40 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?…, 114.
41 Ibid.,  119.
42 Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan, Terj Hartiani Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 38-43.
karena  faktor  sosialisasi,  melainkan  bersumber  dari  keragaman antar  seks,  yang  mempunyai  tujuan  fundamental  untuk  ke- langsungan  hidup  spesies  manusia.”  Menurutnya,  adanya  peran feminim  timbul  karena  pengalaman  dari  proses  kehamilan  yang memunculkan  sifat  insting  keibuan.  Dengan  tegas  ia  pun  ber- pendapat tidak ada satu masyarakat pun yang dapat menggantikan figur ibu sebagai figur pengasuh, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang  terjadi  di  mana  ada  wanita  tertentu  yang  terdeviasi  dari kecenderungan  sifat  normalnya.” 43 Dari  pendapat  ini  tampak bahwa, sikap penolakan para feminis atas peran seorang ibu sebagai konsep  nature  merupakan  sebuah  sikap  yang  tidak  alami,  di- rekayasa, bahkan dipaksa-paksakan. Karena secara fitrah dan alami- nya seorang perempuan adalah seorang ibu.
Dalam hal ini Ratna Megawangi memberikan pernyataan:
Penghapusan  nature  wanita  agar  kesetaraan  gender  tercipta, memang  cocok  kalau  dimasukkan  dalam  paradigma  sosial- konflik.  Berhubung  orientasinya  adalah  materialistis,  sifat- sifat  feminim  yang  identik  dengan  pengorbanan  dan  berbuat sesuatu  dengan  orang  lain,  adalah  tidak  cocok  untuk “merebut”  materi  atau  power  yang  selama  ini  lebih  banyak didominasi  oleh  kaum  pria.  Sifat  afektif  dan  pengorbanan memang  tidak  dapat  diukur  secara  materi,  karena  memang konsepnya  berbeda. 44
Ratna  juga  memandang  bahwa  paradigma  sosial-konflik adalah anti keluarga, karena institusi keluarga sarat dengan nilai- nilai norma, baik agama maupun budaya, yang selalu menempat- kan pria sebagai kepala keluarga. 45
Dari  pernyataan  ini,  menjadi  semakin  jelas  bahwa,  pem- bedaan konsep nature dan nurture atau kodrati dan bukan kondrati yang digagas oleh para feminis, pada hakikatnya adalah keinginan perempuan  untuk  bisa  bekerja  di  luar  rumah,  dan  mencapai kesuksesan yang setara dengan laki-laki dalam hal materi. Sehingga bisa dikatakan, hanya untuk masalah materi para perempuan di- dorong agar menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya bahkan sifat- sifat keibuannya sekalipun.
43 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda?…, 98.
44 Ibid.,  108.
45 Ibid.,  108.
Peran seorang ibu dalam Islam merupakan peran yang sangat mulia. Beberapa hadis mengungkapkan tentang kemuliaan seorang ibu. Antara lain hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad menerang- kan  bahwa  surga  itu  di  bawah  telapak  kaki  ibu.  Hadis  lainnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa kebaktian seorang anak  kepada  ibu  adalah  tiga  kali  lipat  besarnya  dibandingkan kepada  ayahnya,  meskipun  peran  ayah  sebagai  kepala  keluarga. Tiga kali kebaktian ini sebanding dengan tiga kali kepayahan yang dialami  seorang  ibu  yaitu,  kepayahan  saat  hamil,  kemudian melahirkan, menyusui, dan menyapihnya selama dua tahu. Seperti yang tertera dalam QS. Luqman: 14 dan QS. al-Ahqaf: 15. Di sini- lah  letaknya  sebuah  keadilan  peran,  hak dan  kewajiban  laki-laki dan perempuan dalam Islam.
Keadilan  dalam  Islam  tidaklah  selalu  diartikan  dengan kesetaraan atau penyamarataan. Bersikap adil adalah memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak. Atau meletakkan sesuatu pada  tempatnya  dengan  mempertimbangkan  kesesuaian, kelayakan,  kesediaan,  dan  fitrah  dalam  menempatkan  seseorang yang terbaik untuk tugas tertentu. 46 Atas dasar inilah Islam mem- berikan  tugas  tertentu  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Seperti mencari nafkah, berjihad, atau berperang dan memimpin keluarga adalah  peran  laki-laki.  Sedangkan  mengandung,  melahirkan, menyusui anak, dan menyapihnya setelah dua tahun adalah peran perempuan. Ini dikarenakan kualitas dan sifat yang ada pada wanita seperti penyayang dan penyabar sangat penting dalam membesar- kan  anak.  Dalam  Islam  pembedaan  peran  ini  bukanlah  suatu diskriminasi,  tetapi  hal  ini  akan  tampak  diskriminasi  jika  dilihat dari worldview Barat yang membawa paham kesetaraan gender.
Keterangan di atas menggambarkan bagaimana sikap seorang feminis  terhadap  peran  seorang  ibu.  Mereka  tidak  lagi  bangga dengan  perannya  sebagai  seorang  ibu.  Dalam  mengurusi  anak, tidak lagi didasarkan kepada kecintaan dan kesyukuran atas karunia Allah, tetapi cenderung kepada tuntutan kesetaraan gender dengan membagi  peran  yang  kodrati  dan  yang  bukan  kodrati.  Bahkan dengan dalih kesetaraan gender para feminis menolak kewajiban seorang ibu untuk menyusui dan mengasuh anaknya selama dua
46 Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah fi > al-Isla > m, (Kaherah: Da > r al-Syuruq, 1997),  162.
tahun. 47 Bisa dikatakan bahwa, penolakan atas kepengasuhan anak sebagai sesuatu yang kodrati ini hanyalah sebuah tiruan dari paham dan ideologi Barat, yang belum tentu sesuai dengan kondisi masya- rakat Indonesia. Bahkan, pernyataan ini sebenarnya menjatuhkan martabat dan kehormatan seorang perempuan, karena secara logika hanya perempuanlah yang bisa menjadi seorang ibu. Maka tidak seharusnya konsep ini dimasukkan dalam program PKBG karena ia  menyalahi  sifat  kewanitaan  secara  fitrah  bahkan  ia  juga bertentangan dengan ajaran agama.

## 4. Ketimpangan Materi Pembelajaran PKBG
Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) juga  terlihat  dari  materi  pembelajarannya.  Materi  ini  terlampir dalam buku petunjuk teknis penyelenggaraan program PKBG yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai berikut: 48
47 Kewajiban seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun atau tigapuluh bulan ditambah dengan masa kehamilan yang didasarkan pada ayat al-Qur’an, QS. Luqman: 14, dan QS. al-Ahqaf: 15.
48 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Panduan Strategi..., 6.
Pada kolom konsep dasar terdapat ketimpangan dalam porsi materinya.  Kesetaraan  dan  keadilan  gender  mendapatkan  porsi yang  lebih  besar,  yaitu  50%  dibandingkan  dengan  konsep  dasar demokarasi dan hak asasi yang hanya 20%, dan kecakapan hidup lifeskills  30%.  Ini  menunjukkan  separuh  perjalanan  dari  program pendidikan  ini  digunakan  untuk  memahami  paham  kesetaraan dan keadilan gender yang materinya meliputi konsep gender, bias gender, serta keadilan dan kesetaraan gender. Sedang konsep dasar demokrasi  dan  hak  asasi  serta  kecakapan  hidup/lifeskills,  yang memeliki materi utama dan topik yang lebih banyak mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Sehingga pembagian materi pembelajaran PKBG ini megandung unsur ketidakadilan. Lebih dari itu, dengan porsi  materi  paham  keadilan  dan  kesetaraan  gender  yang  lebih dominan, ini berarti ada upaya dalam memasukkan paham gender dalam lingkungan keluarga.
Anehnya  lagi,  dari  seluruh  materi  pembelajaran  PKBG  ini, tidak  satupun tercantum  pembahasan  tentang keluarga  menurut agama.  Padahal  pembentukan  dan  aturan-aturan  keluarga  di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama. Bagi masyarakat Indonesia meniadakan  unsur  agama  dari  keluarga  adalah  tidak  mungkin karena mayoritas warganya adalah warga yang beragama. Dalam urusan dan peran anggota keluarga pun didasarkan pada aturan agama,  misalnya  aturan  sebagai  kepala  keluarga  adalah  seorang laki-laki  dan  wanita  sebagai  ibu  rumah  tangga,  seorang  laki-laki boleh  berpoligami  atau  beristri  lebih  dari  satu  sedangkan
perempuan  tidak  boleh,  seorang  laki-laki  berkewajiban  mencari nafkah, dan menafkahi keluarga sedang perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini maka program pendidikan keluarga yang tidak ada di dalamnya unsur agama tidak cocok bagi masyarakat Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  bisa  dipertimbangkan  bahwa,  pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berwawasan agama dan lifeskills. Materinya pun sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya dalam  Islam,  materinya  menjadi  komunikasi  dalam  Islam (muamalah),  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga  dalam  Islam, pendidikan anak dalam Islam dan seterusnya. Dengan menghapus “demokrasi dan hak asasi” serta “kesetaraan dan keadilan gender” dari  kolom  konsep  dasar.  Dengan  demikian  bisa  diharapkan terwujudnya tujuan keluarga yang bahagia berlandaskan agama, sebagaimana  dalam  Undang-Undang  RI  nomor  1  tahun  1974 tentang perkawinan pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dari  beberapa  keterangan  di  atas  terlihat  bahwa  problem Program  Pendidikan  Berwawasan  Gender  (PKBG)  bukanlah problem yang sederhana. Masuknya paham gender dan kesetaraan gender  sebagai  tujuannya  serta  dominannya  materi  kesetaraan gender tanpa adanya materi agama dalam program ini, menjadikan PKBG sarat dengan kepentingan Barat dan budayanya yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan pemahaman peran suami-istri yang disandarkan pada paham kesetaraan gender sering berbenturan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak sedikit para pejuang kesetaraan gender ini mendekonstruksi ajaran agama demi kepentingan kesetaran gender. Dengan demikian, dapat disimpul- kan bahwa, Program PKBG ini bukan maslahat bagi keluarga, tetapi masalah, bahkan bisa jadi masalah bagi negara.
Dalam  pandangan  Islam,  keluarga  bukan  sekedar  tempat berkumpulnya  orang  yang  terikat  karena  pernikahan  maupun keturunan, tetapi ia mendapat perhatian yang istimewa. Al-Qur’an menerangkan, membentuk sebuah keluarga atau menikah adalah fitrah manusia. Rasulullah SAW pun menyatakan menikah adalah bagian  dari  sunahnya.  Ia  merupakan  institusi  yang  pertama  kali dirasakan manusia ketika mereka hidup di dunia. Oleh sebab itu
49 Sayyid Qutb, Fi > ’ila > l al-Qur’an…, 649.
50 Didin Hafidhuddin, “Keunggulan Keluarga Islami,” Al-Insan: Jurnal Kajian Islam,
Vol.2, (Tahun 2006 No.3), 46.
51 Sayyid Qutb, Fi > ’ila > l al-Qur’an…, 648.
banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang institusi keluarga. Hal ini untuk menghindari sentuhan-sentuhan pengaruh manusia  terhadapnya,  dengan  mengembalikan  semua  urusan keluarga kepada hukum Allah, bukan kepada hukum hawa nafsu atau keinginan individu. 49
Keistimewaan keluarga tidak lepas dari fungsinya yang besar dalam  kehidupan  manusia.  Di  antaranya  fungsi  afektif  dan reproduksi,  keluarga  memberikan  kasih  sayang  dan  melahirkan keturunan.  Fungsi  religious,  keluarga  memberikan  pengalaman dan  pendidikan  keagaman  kepada  anggota-anggotanya.  Fungsi rekreatif,  keluarga  merupakan  pusat  rekreasi  bagi  anggotanya. Fungsi  protektif,  keluarga  melindungi  anggota-anggotanya  dari rasa  takut,  khawatir,  ancaman  fisik,  ekonomi,  dan  psikosional. Artinya keluarga merupakan tempat pemecahan masalah-masalah tersebut.  Fungsi  edukatif,  keluarga  memberikan  nilai-nilai pendidikan kepada anggotanya, terutama anak-anak. Fungsi sosial, keluarga merupakan tempat latihan proses sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada anggotanya. 50
Dalam  hal  ini,  Sayyid  Qutb  juga  memberikan  gambaran tentang  fungsi  keluarga.  Menurutnya  keluarga  sebagai  tempat tinggal  seseorang,  yang  memberikan  ketenangan  pada  jiwa, menjadi tempat beristirahatnya badan yang menyegarkan sekaligus memeliharanya.  Ia  juga  tempat  tumbuhnya  keturunan,  serta melestarikan  kehidupan  manusia  dan  memajukan  generasi selanjutnya dengan pengasuhan yang hangat, tenang, aman, dan terjaga. 51

## Penutup
Meski  sebuah  kebijakan  pemerintah,  ternyata  Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini tidak luput dari beberapa permasalahan. Secara garis besar, permasalahan ini muncul  karena  masuknya  paham  kesetaraan  gender,  yang  me- nempati  porsi  yang  dominan  dalam  program  ini.  Gender  bukan sekedar istilah, tetapi sebuah konsep yang membawa misi, filosofi
dan  ideologi  feminisme  Barat  yang  sarat  dengan  nilai-nilai kebebasan (liberty), persamaan (equality), relativisme, dan kebenci- an  terhadap  budaya  patriaki.  Ia  bukan  sekedar  paham  yang membedakan  peran  laki-laki  dan  perempuan  secara  biologis maupun  non-biologis,  melainkan  sebuah  upaya  memarjinalkan nilai-nilai  agama,  dengan  memisahkan  aspek  biologis  dan  peran sosial.  Gender  bukanlah  gerakan  yang  memperjuangkan  nasib perempuan, sebaliknya, ia merupakan gerakan yang  menghapus naluri keibuan dari perempuan dengan memisahkan peran yang kodrati dan yang bukan kodrati.
Memasukkan  paham  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan keluarga berarti memaksakan tradisi dan budaya asing ke dalam tradisi  dan  budaya  Indonesia.  Meskipun  Indonesia  merupakan negara yang kaya dengan beragam suku, ras, dan budaya, namun agama tetap melandasi setiap urusan keluarga. Tatanan sosial yang diatur oleh ajaran agama, melahirkan lingkungan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Kondisi seperti ini telah berjalan berabad- abad lamanya. Kalimat “Bapak membajak di sawah, Ibu memasak di rumah” pada pelajaran sekolah dasar dulu, bukanlah gambaran penindasan dan ketidakadilan. Tetapi justru sebuah keharmonisan dan keserasian. Namun, dengan paham kesetaraan gender, hal ini bisa berubah. Semua  yang tidak sama dan tidak setara dianggap ketidakadilan dan penindasan. Bahkan paham ini pun akan selalu menuntut  kesamaan  dan  kesetaraan,  tanpa  memahami  bahwa, untuk menjadi adil tidaklah selalu setara dan untuk menjadi serasi tidaklah selalu sama.
Sehingga, gender bukan sekedar istilah tetapi sebuah doktrin feminis  yang  menghapuskan  fitrah  manusia.  Kesetaran  gender adalah ungkapan manis yang penuh harapan dan impian namun ia  hanyalah  kezaliman  dan  kemustahilan  PKBG  sebagai  sarana penerapan gender dalam keluarga “Engendering Families” bukanlah langkah  pemberdayaan  keluarga  tetapi  sebagai  “Endangering Families” yang membahayakan institusi keluarga.[ ]

## Daftar Pustaka
Adler,  Philip  J.  2000.  World  Civilization.  Belmont:  Wasworth.
Beauvoir, Simone de. 1973. The Second Sex. New York: Vintage Press.
Cleves Mosse, Julia. 1996. Gender & Pembangunan. Terjemahan oleh Hartiani Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat.  2014.  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program  Pendidikan  Keluarga  Berwawasan  Gender  (PKBG) Dan  Tatacara  Memperoleh  Dana  Bantuan  Dari  Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Jakarta:  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat.  2013.  Panduan Strategi  Pengembangan  Pusat  Kegiatan  Masyarakat  (PKBM) Responsif  Gender  Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang  Relasi  Gender.  Bandung:  Mizan.
Muawanah.  Elfi.  2009.  Pendidikan  Gender  dan  Hak  Asasi  Manusia.
Yogyakarta: Teras.
Mulia.  Siti  Musdah.  2011.  Muslimah  Sejati  Menempuh  Jalan  Islami
Meraih  Ridha  Ilahi.  Bandung:  Marja.
Muslih.  Mohammad.  2007.  Bangunan  Wacana  Gender.  Ponorogo:
CIOS.
Puspitawati,  Herien.  2009.  Modul  Penerapan  Konsep  Gender  Dalam Kehidupan  Keluarga.  Bogor:  Institut  Pertanian  Bogor.
Al-Qaradawi,  Yusuf.  1997.  Min  Fiqh  al-Dawlah  fi > al-Isla > m.  Kairo: Da > r  al-Syuru > q.
Qutb,  Sayyid.1997.  Fi > ’ila > l  al-Qur’an.  Kairo:  Da > r  al-Syuru > q.
Shalahuddin, Henri. 2012. Indahnya Keserasian Gender dalam Islam.
Jakarta:  KMKI.
Stoller.  Robert J.  1984.  Sex And  Gender. London:  Karnac.
William, Little. 1980. The Shorter Oxford English Dictionery. Oxford
University Press.
Wilson,  H.T.  1989.  Sex  and  Gender,  Making  Cultural  Sense  of Civilization. Netherlands: E.J. Brill.
Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2012. Misykat. Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi,  dan  Islam.Jakarta:  INSIST-MIUMI.