Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan
Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata Dosen Politeknik Negeri Malang Shohibm27@gmail.com , Nien07@gmail.com
Abstract
The  goals  to  be  achieved  the  authors  of  this  study  is  to  know, understand and analyze the legal protection of prenuptial agreement on the parties to the marriage, linked to haziness rule on the validity of the marriage. Result  of research indicates that prenuptial agreement may  provide  legal  protection  to  the  registered  marriage  because marriage  certificate  is  the  authentic  evidence  that  warrants  legal certainty  to  marriage  couple.  Objectively,  prenuptial  agreement protects  the  wealthier  parties.  The  low  economic  parties  may  utilize prenuptial  agreement  as  legal  protection  device  by  extending  the coverage of prenuptial agreement content by enclosing items that may occur in marriage. Marriage is a legal action due to law cause, which also  means  the  unification  of  wealth  obtained  during  marriage. However,  the  stipulation  of  wealth  unification  is  deviated  by  the making  of  prenuptial  agreement  pursuant  to  Section  29  Law No.1/1974.
Key words: prenuptial agreement, legal protection, marriage

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan menganalisis  perlindungan  hukum  dari  perjanjian  perkawinan terhadap  para  pihak  dalam  perkawinan,  terkait  dengan  kekaburan peraturan  mengenai  keabsahan  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan secara  objektif  memberikan  perlindungan  bagi  pihak  yang  memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan  sarana  perlindungan  hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan  hal-hal  yang  dimungkinkan  terjadi  dalam perkawinan.  Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan  persatuan  harta  dapat  disimpangi  dengan  membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Kata  kunci: Perjanjian  perkawinan,  perlindungan  hukum, perkawinan

## Pendahuluan
Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  manusia  selalu  hidup  dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat,  yang  diharapkan  dapat  menjaga  kesinambungan kehidupan  manusia  di  dunia.  Bahkan  telah  tercantum  dalam  Al- Quran  bahwa  Allah  telah  menjadikan  manusia  berpasang-pasangan dan  diantara  manusia  terdapat  keinginan  untuk  hidup  bersama. Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Surat  Ar-Rum  ayat  21,  yang berbunyi:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia menciptakan  untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir”.  Keinginan  untuk  hidup  bersama  ini  dapat  disalurkan secara benar dengan ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan  keagamaan,  karena  merupakan  sunatullah,  juga merupakan  perbuatan  hukum.Perkawinan  termasuk  dalam  bidang hukum  keluarga.  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  pasal  28B  ayat  (1)  mengakui  bahwa  perkawinan merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilindungi  oleh  undang-undang sebagai  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  tidak  memberikan  definisi  perkawinan. Akan  tetapi  para  sarjana  hukum  seperti  Asser,  Paul  Scholten,  dan Wiarda  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  suatu  persekutuan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  diakui  oleh  Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. 1 Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  mengesampingkan  unsur agama  dalam  perkawinan,  maka  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  memandang  agama  mempunyai  peran  penting  dalam perkawinan  yang  merupakan  perbuatan  suci.  Perkawinan  sebagai
1 Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia , (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang) Hal. 34
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
perbuatan  hukum  yang  mana  merupakan  suatu  perbuatan  yang mengandung  hak  dan  kewajiban  bagi  individu-individu  yang melakukannya.
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat  ini,  manusia  lebih  kritis  dalam  persoalan  harta  kekayaan. Manusia  sekarang  sudah  mempunyai  banyak  pertimbangan  dalam hal  melakukan  penghitungan  terkait  keuntungan  dan  kerugian materi  yang  akan  diperolehnya  akibat  dilakukannya  perkawinan. Perkembangan  gerakan  emansipasi  wanita  juga  berperan  dalam mempengaruhi  pola  pikir  manusia  terhadap  harta  kekayaan.Pada saat  ini  banyak  calon  suami  istri  yang  menginginkan  perkawinan mereka  mempunyai  perjanjian  perkawinan.  Sebagian  pihak menganggap  perjanjian  perkawinan  tidak  cocok  digunakan  di Indonesia yang memiliki budaya  ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma ( vague  of  norm )  dalam  beberapa  sisi  hukum  perkawinan,  misalnya Kekaburan peraturan ( vague of norm ) mengenai sahnya perkawinan dan  mengenai  waktu  dibuatnya  perjanjian  perrkawinan  dalam Undang-Undang  Perkawinan,  membuat  beberapa  pihak  yang  tidak beriktikad  baik  untuk  menyalahi  aturan-aturan  dalam  hukum perkawinan.  Atas  dasar  alasan  tersebut  maka  penulis  tertarik membahas Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanijian Perkawinan.

## Pembahasan
Pembahasan  Hukum  perkawinan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  diatur  dalam  pasal  26  sampai  dengan  pasal  102 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tidak  memberikan  pengertian  mengenai  perkawinan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  memandang  perkawinan  hanya  sebatas  hubungan keperdataan  saja.  Hal  ini  berarti  bahwa  hukum  perdata  barat memaknai  perkawinan  dari  segi  yuridis  saja.  Artinya  perkawinan sudah  dianggap  sah  apabila  syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana telah  ditentukan  oleh  undang-undang  terpenuhi.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  tidak  memandang  penting  adanya  unsur keagamaan  dalam  perkawinan.  Konsep  perkawinan  menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  ini  berbeda  dengan  konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974.Berdasarkan  pengertian  perkawinan  dalam  pasal  1  Undang- undang  Perkawinan,  perkawinan  tidak  hanya  dimaknai  dari  unsur
yuridis  saja  melainkan  juga  dari  unsur  biologis,  sosiologis,  dan religius.  Unsur  perkawinan  berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang Perkawinan yaitu: 2
1) Ikatan lahir batin (unsur yuridis)
2)  Antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai suami istri (unsur biologis)
3)  Bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal (unsur sosiologis)
4) Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (unsur Religius)
Undang-undang  Perkawinan  mengatur  mengenai  sebab-sebab putusnya  perkawinan  dalam  Pasal  38  yaitu  sebagai  berikut: “Perkawinan  dapat  putus  karena:  a.  Kematian,  b.  Perceraian,  dan  c. Atas keputusan pengadilan.”
Perceraian  ( echtscheiding )  merupakan  salah  satu  cara pembubaran  perkawinan,  jadi  bukan  satu-satunya  penyebab putusnya ikatan perkawinan.
Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah: 3
1) Salah satu pihak berbuat zina ( overspel )
2) Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah 3) Salah  satu  pihak  dikenakan  pidana  penjara  lima  tahun  atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan 4) Percekcokan terus menerus yang tidak mungkin didamaikan ( onheelbaar twespaald )
Terjadinya  perceraian  membawa  akibat  hukum  terhadap suami  istri  yang  bercerai,  terhadap  anak,  maupun  terhadap  harta kekayaan.  Terhadap  suami  istri,  adanya  perceraian  berakibat hapusnya segala akibat perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Istri mendapatkan  kembali  kedudukannya sebagai wanita yang tidak kawin.Kekuasaan orang tua juga terhenti dengan  adanya  perceraian,  karena  berganti  dengan  perwalian. Perwalian  terhadap  anak-anak  yang  belum  dewasa  ini  ditentukan oleh Pengadilan. Kebersamaan harta dalam perkawinan juga terhenti dengan  adanya  perceraian.  Harta  bersama  yang  ada  dalam perkawinan  dibagi  sebagai  harta  gono  gini  antara  suami  dan  istri. Meskipun  Undang-undang  Perkawinan  memberikan  pengertian perkawinan merupakan suatu ikatan, akan tetapi perkawinan bukan termasuk dalam bidang hukum perikatan yang diatur dalam buku III
2 Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia . Hal..83
3 Endang Sumiarni, 2004, K edudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta. Hal. 115
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tersebut. 4 Ada  dua  hal  yang penting  mengenai  perjanjian  perkawinan  ini.  Kesatu,  perjanjian  ini bukan  merupakan  sebuah  keharusan.  Tanpa  ada  perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain,  perjanjian  perkawinan  hanya  sebuah  lembaga  yang dipersiapkan  apabila  ada  pihak-pihak  yang  merasa  perlu  untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang  hari,  misalnya  mengenai  pemisahan  antara  harta  pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati  pada  dasarnya  dibebaskan  tetapi  tidak  boleh  bertentangan dengan  aturanaturan  syari’at. 5 Pasal  119  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  “mulai  saat  perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan  suami  dan  istri,  sekedar  mengenai  ini  dengan  perjanjian perkawinan  tidak  diadakan  ketentuan  lain”.  Perjanjian  perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa:
1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2)  Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan.
3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan 4)  Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak dapat  dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak ketiga.”
Pengertian  perjanjian  perkawinan  menurut  KUHPerdata  dan Undang-Undang  Perkawinan  telah  dijelaskan  dimuka.  Selain pengertian-pengertian tersebut, ada pengertian lain yang ditemukan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal  45  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan  bahwa  “kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: a. Ta’lik talak b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” Isi pasal 45 Kompilasi
4 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan, 2004, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia , (Kencana Prenada Media Group, Jakarta). Hal. 74
5 Neng  Djubaidah,  2012, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak Dicatat:  menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam ,  (Sinar  Grafika, Jakarta). Hal. 23
Hukum Islam ini bertentangan dengan penjelasan pasal 29 Undang- undang  Perkawinan.  Penjelasan  pasal  29  Undang-undang perkawinan  menegaskan  bahwa  “yang  dimaksud  perjanjian  dalam pasal  ini  tidak  termasuk  taklik  talak”.  Pasal  47  Kompilasi  Hukum Islam  juga  mengatur  mengenai  perjanjian  perkawinan,  yang berbunyi:  Ayat  (1)  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  kedua  calon  mempelai  dapat  membuat  perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan Ayat (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat  meliputi  percampuran  harta  pribadi  dan  pemisahan  harta pencaharian  masing-masing  sepanjang  hal  itu  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Ayat (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
Dari pasal tersebut diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang  perjanjian  perkawinan  bukan  hanya  harta  bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan  hanya  untuk  melakukan  pemisahan  harta,  tetapi  dapat  juga menyatukan  harta,  tergantung  dari  apa  yang  disepakati  oleh  para pihak.  Adanya  perjanjian  perkawinan  ini  tidak  menghilangkan kewajiban  suami  untuk  tetap  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga. Dalam  perkawinan  akan  ada  permasalahan  mengenai  harta kekayaan.  Harta  kekayaan  yang  dimaksud  yaitu  berupa  harta bersama  suami  istri  maupun  harta  pribadi  masing-masing  pihak, termasuk  juga  harta  bawaan.  Harta  benda  perkawinan  inilah  yang merupakan akibat hukum dari perkawinan. Harta benda perkawinan diatur  dalam  Buku  I  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  karena harta  benda  perkawinan  sebagai  akibat  dari  perkawinan  termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  keluarga.  Hukum  harta  benda perkawinan  tidak  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak- hak  kebendaan,  oleh  karena  itu  tidak  diatur  dalam  Buku  III  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar  mengatakan  bahwa “pengaturan  harta  perkawinan  tidak  dimasukkan  dalam  ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan  bukanlah  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  atau memperoleh  harta  atau  kekayaan,  meskipun  diakui  bahwa perkawinan  akan  berakibat  pada  kedudukan  seseorang  terhadap
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
harta  kekayaan”. 6 Konsep  harta  benda  perkawinan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  berbeda  dengan  konsep  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata.  Konsep  harta  benda  perkawinan  menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah  persatuan  harta, sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  119  yang  berbunyi  “mulai  saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Dari pasal tersebut dapat  dipahami  bahwa  mulai  saat  terjadinya  perkawinan  berlaku persatuan  bulat  harta  benda,  kecuali  apabila  dilakukan  pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan. Konsep harta benda perkawinan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  harta terpisah,  sebagaimana  dalam  Pasal  35  ayat  (2)    yang  menyatakan bahwa  “harta  bawaan  dari  masing-masing  sumi  dan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  dan  warisan, adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak tidak  menentukan  lain”.  Apabila  berdasarkan  pengertian  ini,  dapat saja terjadi dengan adanya perjanjian perkawinan justru menambah harta  kekayaan,  sebab  harta  bawaan  yang  terpisah  dapat diperjanjikan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Perbedaan  konsep harta perkawinan dari kedua undang-undang ini juga menyebabkan konsep  perjanjian  perkawinan  berbeda  dari  kedua  undang-undang tersebut.
Perjanjian perkawinan antara suami dan istri terlihat sangat ideal  bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak  berjanji  untuk  sehidup semati. Karena itulah secara sosiologis perjanjian perkawinan dirasa kurang  pas  untuk  digunakan  di  Indonesia  yang  memiliki  budaya ketimuran  dan  sangat  menjunjung  tinggi  sifat  kekeluargaan. Perjanjian  perkawinan  dianggap  mencederai  nilai  kesucian  dari ikatan  perkawinan,  karena  dianggap  sangat  matrealistis.  Perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja.  Apabila  dipelajari  lebih  lanjut,  pada  dasarnya  banyak  manfaat yang  didapat  dari  perjanjian  perkawinan.  Hal  ini  karena  dalam perjanjian  perkawinan,  tidak  hanya  harta  benda  yang  dapat  diatur, melainkan juga hal-hal lain yang terkait dengan pasangan suami istri dalam  perkawinan.  Perbedaan  konsep  mengenai  harta  kekayaan dalam  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dan  Undang-Undang  Perkawinan,  membuat  konsep  perjanjian perkawinan  berdasarkan  kedua  undang-undang  tersebut  juga
6 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  2012, Hukum  Harta  Kekayaan:  Menurut Sistematika  KUH  Perdata  dan  Perkembanganny a,  (Refika  Aditama,  Bandung).  Hal.
berbeda.  Pasal  119  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan  bahwa  “mulai  saat  perkawinan  dilangsungkan,  demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri,  sekedar  mengenai  ini  dengan  perjanjian  perkawinan  tidak diadakan  ketentuan  lain”.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  dapat dipahami bahwa Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perjanjian  perkawinan  pada  umumnya  dibuat  untuk  menyimpangi sistem  pengaturan  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat  dalam  perkawinan,  baik  didapat  oleh  suami  maupun  oleh istri,  dengan  sendirinya  menurut  hukum  menjadi  harta  kekayaan milik bersama. Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud antara lain  sebagai  pengecualian  dari  percampuran  harta  kekayaan tersebut.  Pasal  119  telah  jelas  menyebutkan  bahwa  menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkawinan secara otomatis terjadi persatuan bulat harta kekayaan seketika setelah perkawinan dilangsungkan  apabila  tidak  ditentukan  lain,  yang  kemudian  dalam pasal  139  ditentukan  bahwa  apabila  ada  penyimpangan  maka dibuatlah  penyimpangan-penyimpangan  itu  dalam  perjanjian perkawinan.
Dengan  demikian  secara  teoritis  konsep  perjanjian perkawinan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah memisahkan harta. Secara lebih rinci bunyi pasal 139 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa:  “dengan  mengadakan perjanjian  perkawinan,  kedua  calon  suami  istri  adalah  berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undangundang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala  ketentuan  selanjutnya  dalam  undang-undang  ini”  Undang- Undang  Perkawinan  mempunyai  pandangan  tersendiri  mengenai konsep perjanjian perkawinan. Apabila  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persatuan harta terjadi secara serta merta manakala perkawinan  telah  dilangsungkan,  namun  tidak  demikian  dengan Undang-Undang  Perkawinan,  karena  dalam  Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh  selama  perkawinan  saja.  Sedangkan  harta  bawaan  yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak  dan  tidak  masuk  menjadi  harta  bersama.  Konsep  perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami dari konsep  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  yang  dijelaskan  pada pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2)  yang menyatakan bahwa “harta bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  dan  warisan,  adalah dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain”.
Konsep  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dijabarkan sebelumnya  tersebut  adalah  konsep  dasar  perjanjian  perkawinan yang  menyangkut  hal-hal  tentang  harta  kekayaan.  Terkait  dengan perluasan  terhadap  isi  perjanjian  perkawinan,  Undang-Undang perkawinan  pada  dasarnya  tidak  mengatur  tentang  isi  perjanjian perkawinan.Berbeda  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  isi  perjanjian  perkawinan  sudah  ditentukan,  misalnya  tentang persatuan untung dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan, 7 atau  tentang  hak  istri  untuk  mengambil  sejumlah  uang  dari  harta kekayaan  untuk  keperluan  rumah  tangga.  Pola  pikir  masyarakat yang  semakin  kritis  membuat  isi  perjanjian  perkawinan  menjadi berkembang.
Pemisahan  harta  kekayaan  bukan  satu-satunya  alasan perjanjian  perkawinan  dibuat.  Isi  perjanjian  perkawinan  tidak sebatas  masalah  ekonomi  saja.  Namun  demikian,  secara  umum perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur  akibat  hukum  dalam  perkawinan  mereka.  Menurut Mulyadi, “perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu: a. Timbulnya hubungan antara suami dan istri b. Timbulnya  harta  benda  dalam  perkawinan  c.  Timbulnya  hubungan antara orang tua dan anak” 8 Selain mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan  akan  menimbulkan  masalah  selama  perkawinan, maupun  apabila  suatu  saat  terjadi  putusnya  perkawinan.  Misalnya tentang  monogani,  tentang  hak  pribadi  untuk  memilih  nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang  pekerjaan  masing-masing  suami  istri,  tentang  para  pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, tentang  tanggung  jawab  masing-masing  terhadap  Pasal  164  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu:  “perjanjian,  bahwa  antara suami  istri  hanya  akan  berlaku  persatuan  hasil  dan  pendapatan, berarti  secara  diam-diman  suatu  ketiadaan  persatuan  harta kekayaan  seluruhnya  menurut  undang-undang,  dan  ketiadaan
7 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Martalena  Pohan,  2000, Hukum  Orang dan Keluarga , (Airlangga University Press, Surabaya). Hal 23
8 Sayyid  Sabiq,  tanpa  tahun ,  Fiqh  as-Sunnah  jilid  III ,  (Thaha  Putra, Semarang). Hal 56
persatuan  untung  rugi” 9 Pasal  145  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  menyebutkan  bahwa  “dalam  hal  tidak  adanya  atau  telah dibatasinya  kesatuan harta kekayaan,  boleh juga ditentukan jumlah uang  yang  oleh  si  istri  tiap-tiap  tahun  harus  diambil  dari  harta kekayaan  untuk  disumbangkan  guna  membiayai  rumah  tangga  dan pendidikan anak-anak”.
Suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan. Bahkan dalam perjanjian  perkawinan  dapat  diperjanjikan  bagi  pihak  yang melakukan  poligami  diperjanjikan  mengenai  tempat  kediaman, waktu  giliran  dan  biaya  rumah  tangga  bagi  istri  yang  akan dinikahinya, sebagaimana terdapat dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri  kedua,  ketiga,  atau  keempat,  boleh  diperjanjikan  mengenai tempat  kediaman,  waktu  giliran  dan  biaya  rumah  tangga  bagi  istri yang  akan  dinikahinya  itu”.  Tanggung  jawab  masing-masing  suami istri  terhadap  anak-anak  dalam  perkawinan  juga  dapat  dijelaskan lebih  rinci  dalam  perjanjian  perkawinan,  misalnya  tentang pendidikan  ataupun  biaya  yang  dikeluarkan  sehari-hari  dalam  hal pemeliharaan  anak-anak  mereka.  Undang-undang  telah  mengatur tentang  perjanjian  perkawinan  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan perjanjian  perkawinan.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya perjanjian  perkawinan  banyak  disimpangi  oleh  para  pihak. Kekaburan  butir-butir  hukum  perkawinan  seringkali  membuat manfaat  perjanjian  perkawinan  tidak  maksimal.  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  menentukan  kapan  waktu  dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 147 ayat (1) yang berbunyi: “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan  akta  notaris  sebelum  perkawinan  berlangsung.”  Pasal  147 KUH  perdata  ini  menentukan  bahwa  perjanjian  perkawinan  harus dibuat  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan.  Pasal  147  KUH Perdata  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ketentuan  pasal  149  KUH perdata yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah  dengan  cara  apapun  setelah  perkawinan  berlangsung. Namun  demikian  Pasal  186  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menentukan bahwa: “sepanjang perkawinan berlangsung setiap istri berhak  mengajukan  tuntutan  kepada  Hakim  akan  pemisahan  harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:
9 Soetojo  Prawirohamidjojo,  1994, Pluralisme  dalam  Perundang-undangan Perkawinan  di  Indonesia ,  (Airlangga  Press,  Surabaya)  Hal  89  dan  Soekarno Aburaera, 2013. Filsafat Hukum , (Kencana Prenada Media, Jakarta). Hal 13
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
a. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan  harta  kekayaan  persatuan  dan  karena  itu menghadapkan  segenap  keluarga  rumah  kepada  bahaya keruntuhan; b.  Jika  karena  tidak  adanya  ketertiban  dan  cara  yang  baik dalam  mengurus  harta  kekayaan  si  suami  sendiri,  jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum  menjadi  hak  istri,  akan  menjadi  kabur  atau  jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.” 10
Sebagai  gambaran  dari  pasal  186  KUH  Perdata  tersebut misalnya  seorang  calon  suami  dan  calon  istri  yang  melakukan perkawinan  tanpa  membuat  perjanjian  perkawinan,  akan  tetapi dalam perjalanan rumah tangganya diketahui bahwa perilaku suami sering membuat kerugian atau akan membuat kerugian bagi istri dan harta kekayaan milik bersama. Contohnya suami suka bermain judi dan  menghambur-hamburkan  uang  harta  harta  bersama,  hal  ini apabila  dibiarkan  maka  akan  merugikan  pihak  istri  dan menghabiskan  harta  bersama.    Dengan  alasan  tersebut  salah  satu pihak  membuat  perjanjian  perkawinan  dan  dimasukkan  ke Pengadilan  untuk  dimintakan  Penetapannya.  Atas  pertimbangan nilai  kemanfaatan  yang  diamanatkan  Teori  tujuan  hukum  juga menjadi  pertimbangan  tersendiri.  Undang-undang  Perkawinan hanya  mengatur  bahwa  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dibuat sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan,  sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini  berbeda  dengan  ketentuan  waktu  pembuatan  perjanjian perkawinan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa “waktu pembuatan perjanjian perkawinan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  ditentukan  lebih luas  dengan  memberikan  dua  macam  waktu  untuk  membuat perjanjian  perkawinan,  yaitu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan dan  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan”. 11 Undang-Undang Perkawinan  tidak  memperbolehkan  untuk  membuat  perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung,  apabila  sebelum  atau pada saat perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan. Setelah perkawinan  berlangsung,  Undang-undang  Perkawinan  hanya memberikan  kesempatan  untuk  merubah  perjanjian  perkawinan
10 Wahyono Darmabrata, 2009, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan,  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri,  Harta  Benda  Perkawinan),  Rizkita, Jakarta.  Hal 78
11 Wahyono Darmabrata, 2009, Hukum Perkawinan Perdata.., Hal 79
dengan  syarat  tertentu,  sebagaimana  dalam  pasal  29  ayat  (4) Undang-undang  Perkawinan.  Ketentuan  waktu  pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Undangundang Perkawinan ini, menurut  hemat  penulis  sedikit  kabur.  Ketentuan  dibuatnya perjanjian  perkawinan  “pada  saat”  perkawinan  berlangsung  sangat tidak  jelas.  Baik  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  berserta  penjelasannya  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditemukan penjelasan mengenai apakah perjanjian perkawinan dilakukan pada hari yang sama dengan  perkawinan ataukah  perjanjian perkawinan dilakukan  pada  waktu  yang  bersamaan  dengan  perkawinan Ketentuan  “pada  saat”  tersebut,  menurut  hemat  penulis  dirasa sangat  tidak  pas.  Hal  ini  karena  ketentuan  “pada  saat”,  dapat dipahami berarti dua hal yang berbeda dilakukan secara bersamaan pada  waktu  yang  tepat  sama  persis.  Sebagai  contoh  “pada  saat” misalnya  perkawinan  dilakukan  pukul  10.00  WIB  dan  perjanjian perkawinan juga dibuat pada  pukul 10.00 WIB,  hal ini sangat tidak mungkin  dapat  dilakukan.    Dalam  Agama  Islam,  misalnya,  tidak mungkin  calon  pengantin  mengucapkan  ijab  qobul  sambil menandatangani  perjanjian  perkawinan.  Sedangkan  apabila perjanjian perkawinan dibuat pukul 9.50 WIB, kemudian dilakukan perkawinan pukul 10.00 WIB, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap dikatakan dibuat sebelum perkawinan, hal ini karena ada jeda waktu  antara  pembuatan  perjanjian  perkawinan  dan  perlaksanaan perkawinan itu sendiri.
Apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh  perjanjian  pranikah. 12 Pendapat  M.  Rezfah  Omar  ini  sangat relevan  apabila  dikaitkan  dengan  pasal  1338  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Bahkan Sayeed  Sabiq  berpendapat  bahwa  “penghormatan  terhadap  suatu perjanjian  hukumnya  wajib,  jika  perjanjian  tersebut  pengaruhnya positif,  peranannya  sangat  besar  dalam  memelihara  perdamainan, dan  sangat  urgen  dalam  mengatasi  kemusykilan,  menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan”. 13 Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad
12 Wahyono Darmabrata, 2009, Hukum Perkawinan Perdat..., Hal. 137 13 A.  Damanhuri  H.  R.,  2012, Segi-segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta Bersama , (Bandung: Mandar Maju) Hal 122
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
baik.  Apabila  di  lain  waktu  timbul  permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masingmasing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan  memberikan  batasbatas  hak  dan  kewajiban  diantara  mereka. Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan  harus  mempunyai  nilai  kemanfataan  bagi  para  pihak dalam  perkawinan.  Selain  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  para pihak,  perjanjian  perkawinan  juga  memberikan  manfaat  dalam  hal terjadi  konflik  di  lembaga  pengadilan  manakala  terjadi  perceraian. Sebagaimana  telah  menjadi  rahasia  umum  bahwa,  penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama  dan  juga  dibutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Setidaknya  ada dua manfaat yang didapat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:  1.  Menghemat  waktu  Proses  perceraian  biasanya  juga  di dalamnya terdapat sengketa pembagian  harta perkawinan.
Dalam kasus perceraian yang demikian akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasanalasan perceraian dan pemeriksaan  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  harta  benda perkawinan.  Pemeriksaan  terkait  harta  benda  perkawinan  inilah yang  pada  umumnya  sangat  kompleks,  karena  tidak  hanya  tahap pembuktian  dipersidangan  saja,  tetapi  juga  terkadang  memerlukan tahap  pemeriksaan  setempat.  Namun  apabila  perkawinan  tersebut telah  terikat  perjanjian  perkawinan,  walaupun  dalam  proses perceraian  timbul  sengketa  harta  benda  perkawinan,  maka  hakim cukup  merujuk  pada  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat. Putusan  khusus  terkait  dengan  harta  benda  perkawinan  ini  dalam bentuk damai.Putusan damai ini adalah putusan akhir yang langsung menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde) sejak dibacakan putusan  itu sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. 14
Menurut  A.  Damanhuri  H.  R.  “sengketa  Perjanjian Perkawinan  lebih  terarah  kepada  adanya  pengingkaran  perjanjian dan  atau  penyalahgunaan  harta  benda  yang  telah  diperjanjikan. Dalam  hal  ini,  bisa  jadi  pihak  yang  merasa  tidak  puas  mengajukan upaya  hukum  banding  atau  kasasi,  akan  tetapi  pemeriksaan  tetap lebih  menghemat  waktu  apabila  dibandingkan  dengan  perkawinan tanpa  perjanjian  perkawinan,  karena  pokok-pokok  permasalahan yang  diperiksa  dalam  hal  adanya  perjanjian  perkawinan  lebih sederhana dibandingkan  apabila dalam sengketa tersebut tidak ada perjanjian perkawinan”. Seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 1598/K/Pdt/2012  dimana  pihak  istri  mengingkari  keabsahan
14 . Damanhuri H. R., 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian..., Hal 122
perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  dengan  dasar  kekaburan hukum dalam hukum perkawinan, terutama Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  2.  Menghemat  biaya Pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  memiliki  banyak  tahapan, sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak biaya transportasi dari  rumah  ke  Pengadilan.  Belum  lagi  biaya-biaya  lain  yang ditimbulkan, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan  Sita  Jaminan,  dan  upaya  hukum  banding  atau  kasasi. Dampak  negatif  berperkara  di  pengadilan  akan  lebih  banyak  lagi apabila  menyangkut  harta  benda.  Dalam  perkawinan  yang  di dalamnya  telah  dibuat  perjanjian  perkawinan,  dapat  terjadi kemungkinan  permasalahan  harta  benda  tidak  sampai  diproses  di pengadilan. Jika memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan  hukum,  karena  majelis  hakim  akan  merujuk  pada perjanjian perkawinan.

## Kesimpulan
Perjanjian  perkawinan  dapat  mulai  berlaku  pada  saat  perkawinan berlangsung, ketentuan waktu mengenai hal ini harus diartikan pada saat  perkawinan  sudah  dilakukan  pencatatan.  Sebab  dengan dilakukan  pencatatan  maka  perkawinan  akan  mempunyai  bukti otentik  yang  menjamin  kepastian  hukum  yaitu  akta  perkawinan. Dengan  demikian  maka  perjanjian  perkawinan  secara  objektif memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  memiliki  harta kekayaan  lebih  banyak  dalam  perkawinan.  Bagi  pihak  yang  lemah secara  ekonomi,  perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan  sarana perlindungan  hukum  dengan  cara  melakukan  perluasan  isi perjanjian  perkawinan  dengan  mencantumkan  hal-hal  yang dimungkinkan  terjadi  dalam  perkawinan.  Dengan  dibuatnya perjanjian  perkawinan,  maka  dapat  meminimalkan  terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus.

## Daftar Pustaka
A.  Damanhuri  H.  R.,  2012. Segi-segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan Harta Bersama . Bandung: Mandar Maju.
Aburaera, Soekarno. 2013. Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Shohib Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan..............
Amiur,  Nuruddin  &  Azhari,  Akmal  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Darmabrata,  Wahyono.  2009, Hukum  Perkawinan  Perdata  (Syarat Sahnya  Perkawinan,  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri,  Harta Benda Perkawinan) . Jakarta : Rizkita.
Djamali,  R.  Abdoel.  2008. Pengantar  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Press.
Djubaidah,  Neng.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan Tidak  Dicatat:  menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan Hukum Islam .  Jakarta: Sinar Grafika.
Elisabeth,  Nurhaini  Butarbutar.  2012. Hukum  Harta  Kekayaan: Menurut  Sistematika  KUH  Perdata  dan  Perkembangannya , Bandung: Refika Aditama.
Endang,  Sumiarni,  2004, Kedudukan  Suami  Istri  Dalam  Hukum
Perkawinan . Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
Marzuki, Peter Mahmud.  2011. Penelitian Hukum . Jakarta  : Kencana Prenada Media Group.
Mulyadi.  2008. Hukum  Perkawinan  Indonesia. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Peraturan  Perundang-undangan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Pohan,  Martalena.  2000. Hukum Orang dan Keluarga . Surabaya: Airlangga University Press.
Prawirohamidjojo,  Soetojo.  1994. Pluralisme  dalam  Perundang- undangan  Perkawinan  di  Indonesia .  Surabaya:  Airlangga
Press.
Sabiq, Sayyid. tanpa tahun, Fiqh as-Sunnah jilid III . Semarang: Thaha Putra,.
Subekti, R. 2002. Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta : Intermasa.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata. Kompilasi  Hukum  Islam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan . Kompilasi Hukum Islam.