Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse

## Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna
Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency
*Radityo Pramoda 1 , Tenny Apriliani 1 , Armen Zulham 2 , Riesti Triyanti 1 dan Nurlaili 3
1 Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia
2 Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan - Badan Riset Inovasi Nasional Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia
3 Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - Badan Riset Inovasi Nasional Gedung Widya Graha Lantai VI dan IX Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Membangun  keadilan  biru  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  laut  yang  berkelanjutan,  merupakan  salah  satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber  daya  ikan.  Kajian  ini  memiliki  kebaruan  pada  materi  pembahasan  yang  mengambil  tema  keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4). melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender . Kata Kunci: kebijakan; pengelolaan perikanan; nelayan skala kecil; Kabupaten Natuna; keadilan biru

## ABSTRACT
Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group;
4). approach and socialize in order to improve women’s formal education as an effort to create gender equality.
Keywords: policy, fisheries management, small scale fishers, Natuna Regency, blue justice
Diterima tanggal : 8 Agustus 2022
Perbaikan naskah: 30 November 2022
Disetujui terbit   : 27 Desember 2022
Korespodensi penulis: Email: radityopramoda@yahoo.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jksekp.v12i2. 11468
Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  mengatur seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  termasuk kepemilikan sumber daya alam. Keputusan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  (KP)  Republik  Indonesia Nomor  116  Tahun  2021,  tentang  Rencana  Kerja Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) Tahun  2022,  menyatakan  bahwa  arah  kebijakan

## PENDAHULUAN
pembangunan  KP  tahun  2020-2024,  diantaranya penangkapan  ikan  terukur  untuk  meningkatkan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) dari  sumber  daya  perikanan  tangkap  dan menyejahterakan  nelayan.  Arah  kebijakan ini  memiliki  arti  penting,  ketika  dihadapkan pada  keinginan  pemerintah  mengelola  wilayah perikanan  nusantara  secara  berkeadilan  (Pramoda &Apriliani, 2019).
Kepemilikan  sumber  daya  perikanan merupakan  peluang  ekonomi  untuk  mendukung ketahanan  pangan,  serta  mengembangkan  industri perikanan yang sehat atas dasar prinsip keadilan dan berkelanjutan  (Bluejustice,  2022).  Pembangunan ekonomi  sektor  KP  dirasakan  belum  memberikan manfaat  yang  merata  bagi  semua  wilayah Indonesia  (Suhana,  2021).  Wacana  dalam  bingkai pengelolaan perikanan melalui program yang tidak matang sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi  sektor  KP,  akan  melahirkan  potensi ketidakadilan  bagi  nelayan  skala  kecil.  Kondisi tersebut  membutuhkan  komitmen  kebijakan pemerintah  menciptakan  keadilan  dan  distribusi wilayah  pembangunan  ekonomi  sektor  KP  secara merata di masa depan.
Wilayah  perairan  yang  memiliki  potensi sumber  daya  perikanan  yang  besar  salah  satunya adalah  Laut  Natuna  Utara  (sebelumnya  dikenal Laut  China  Selatan),  Kabupaten  Natuna, Provinsi  Kepulauan  Riau.  Penggantian  nama menjadi  Laut  Natuna  Utara,  dilakukan  setelah pemerintah  meresmikan  peta  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  versi  baru  pada  tahun  2017 (telah  didaftarkan  ke International  Hydrographic Organization )  (Parameswaran,  2017).  Nama perairan  yang  diubah  hanyalah  wilayah  laut dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (sesuai konvensi United  Nations  Convention  on  the  Law of the Sea 1982). Kabupaten Natuna memiliki luas laut  mencapai  90  persen  dari  total  keseluruhan wilayahnya  (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Natuna,  2021),  produksi  perikanan tangkap  sebesar  4.005.577  kilogram,  serta  jumlah armada kapal 2.376 (Pusdatin-KKP, 2022).
Peningkatan  kegiatan  yang  berkenaan dengan  laut  selama  beberapa  dekade,  menjadi bagian  dari  wacana  global  pertumbuhan  ekonomi dan  menghasilkan  ketidakadilan  lingkungan maupun  sosial  (Bennet, et.  al. ,  2021).  Keadilan ialah  keseimbangan  elemen-elemen  yang  saling terkait  dari  distribusi,  pengakuan,  serta  prosedur, dimana  tidak  ada  dimensi  yang  direduksi (Schlosberg,  2007).  Keadilan  biru  diperlukan dalam  membangun  kapasitas  untuk:  a)  menjaga hak serta akses masyarakat nelayan skala kecil terhadap sumber daya perikanan; b) kesetaraan  gender dan ketahanan  pangan;  c)  melindungi  lingkungan perairan tetap sehat; d) menjaga agar pemanfaatan sumber daya laut dikelola secara bertanggung jawab dan  berkelanjutan;  e)  meningkatkan  pendapatan masyarakat  perikanan,  ekonomi  daerah,  serta devisa  negara;  f )  memberikan  dampak  positif aspek sosial dan budaya; g) mengelola pemerintahan yang inklusif.
Aksi  mencegah  tindakan  ketidakadilan dalam program pembangunan ekonomi sektor KP telah  melahirkan  pendekatan blue  justice/ keadilan biru.  Merubah  paradigma  ini  membutuhkan transformasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi seluruh  wilayah  perairan  nusantara  yang  optimal, terutama  untuk  nelayan  skala  kecil  sebagai  pelaku perikanan. Merujuk hal tersebut, tujuan penelitian ini  adalah  mengkaji  kebijakan  pemanfaatan potensi  perikanan  oleh  nelayan  skala  kecil  pada wilayah  perairan  Laut  Natuna  Utara  melalui pendekatan keadilan biru. Indikator yang dijadikan pedoman  pembahasan  mengacu  hasil  penelitian Bennet et      al. (2021),  yaitu:  1) dispossession , displacement , and  ocean  grabbing (perampasan, pemindahan, dan perebutan laut); 2) environmental justice  concerns  from  pollution  and  waste (keadilan lingkungan  terkait  polusi  dan  limbah);  3) environmental  degradation  and  reduction  of availability of ecosystem services /degradasi lingkungan  dan  pengurangan  ketersediaan  jasa ekosistem; 4) livelihood impacts for small-scale fishers (dampak  mata  pencaharian  nelayan  skala  kecil); 5) lost  access  to  marine  resources  needed  for  food security and well-being (hilangnya akses ke sumber daya  laut  yang  dibutuhkan  untuk  ketahanan  dan kesejahteraan  pangan);  6) inequitable  distribution of  economic  benefits (distribusi  manfaat  ekonomi yang  tidak  merata);  7) social  and  cultural  impacts of  ocean  development (dampak  sosial  dan  budaya pembangunan  laut);  8) marginalization  of  women (marginalisasi perempuan); 9) human and Indigenous rights  abuses (pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan masyarakat  adat);  10) exclusion  from  decision- making and governance (pengecualian pengambilan keputusan dan tata kelola).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2020- 2021.  Kabupaten  Natuna  dipilih  karena  memiliki potensi  perikanan  yang  masih  dapat  dioptimalkan dan mayoritas karakteristik nelayannya adalah skala kecil.  Data  primer  difokuskan  untuk  menggali keterangan  berbagai  pihak  yang  mengetahui tentang  kebijakan  pengembangan  sektor  KP  dan pengelolaannya  di  wilayah  perairan  Laut  Natuna Utara (menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD)  serta  wawancara  mendalam).  Wawancara dilakukan  kepada:  1)  pejabat  Direktorat  Jenderal/ Ditjen  Perikanan  Tangkap  Perikanan  Tangkap (KKP-Jakarta);  2)  Pejabat  Pengawasan  Sumber Daya KP/PSDKP (KKP-Provinsi Kepulauan Riau/ Prov. Kepri); 3) Wakil Bupati/Wabup, pejabat Dinas KP,  pelaku  usaha,  nelayan  Kabupaten  Natuna;  4) Kepala  Cabang/Kacab  Dinas  KP  Natuna  (Prov. Kepri).  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
informasi tertulis (berita online ), penelitian ilmiah, serta peraturan nasional.
Metode analisis yang dipilih dalam penelitian kualitatif  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan pendekatan  studi  kasus  dan  dijabarkan  secara deskriptif.  Analisis  tersebut  diperlukan  untuk mengkaji  regulasi  nasional  maupun  praktiknya, yang  dikaitkan  pengelolaan  perikanan  di  wilayah perairan Laut Natuna Utara. Interpretasi ketentuan hukum tertulis, juga dibutuhkan dalam mendistilasi makna  kebijakan  sesuai  kondisi  lokasi  penelitian. Data  ataupun  informasi  yang  diperoleh  dipilah sesuai  keperluan  penelitian  guna  mempertajam pembahasan  supaya  lebih  terarah.  Ikhtisar  hasil analisis,  selanjutnya  dijabarkan  secara  sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif dalam menjawab tujuan penelitian.

## NELAYAN SKALA KECIL SEBAGAI SUBJEK PELAKU PERIKANAN
Aplikasi  kontinum  kebijakan  tergantung interaksi diantara pelaku di lingkungan lokal untuk menjabarkan  arah  tujuan  yang  dibuat  (Brynard, 2007).  Pendapat  tersebut  memberikan  makna bahwa kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial  maupun  kearifan  lokal  suatu  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  proses  pembangunan  erat kaitannya dengan siklus kehidupan masyarakat yang terekspresikan dalam budaya, sosial, serta ekonomi mereka. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berskala komersial, sering disebut mata pencaharian ( livelihood ).  Salah  satu  mata  pencaharian  yang populer  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil adalah nelayan.
Penggolongan  nelayan  berdasarkan  segi sosialnya  meliputi:  a)  penguasaan  alat  produksi atau  peralatan  tangkap:  strukturnya  dikategorikan pemilik  dan  buruh  (tidak  memiliki  alat  produksi, kegiatan  produksi  pada  sebuah  unit  perahu,  serta hanya  menyumbangkan  tenaganya);  b)  skala investasi  modal  usaha:  strukturnya  yaitu  nelayan besar  dan  nelayan  kecil;  c)  tingkat  teknologi peralatan  tangkap  ikan:  strukturnya  terbagi menjadi  nelayan  modern  dan  nelayan  tradisional (Suyanto,  2013).  Skala  usaha  nelayan  kecil  masih belum  efisien  serta  memiliki  produktivitas  usaha yang  rendah  (BAPPENAS,  2017).  Pengertian nelayan skala kecil dibutuhkan untuk memperjelas indentitas yang dijadikan pokok bahasan kajian ini.
Terminologi  nelayan  skala  kecil  yang digunakan  mengacu  ketentuan  UU  RI  Nomor 7  Tahun  2016,  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan,  dan Petambak  Garam  (UU  RI  No.  7/2016).  Definisi
nelayan  skala  kecil  yang  dinyatakan  UU  RI  No. 7/2016, yaitu:
“ Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari,  baik  yang  tidak  menggunakan  kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal  penangkap  ikan  berukuran  paling besar 10 (sepuluh) GT ”.
Definisi  tersebut,  menyiratkan  makna yang  lebih  luas  (tidak  hanya  orang  yang  mata pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal).
Perluasan  makna  nelayan  skala  kecil  yang dimaksud  oleh  UU  RI  No.  7/2016  (Tabel  1), pengaturannya  untuk  setiap  orang  yang  mencari ikan  guna  kebutuhan  sehari-hari  tanpa  atau  tidak memiliki  kapal.  Perluasaan  makna  ini  dilakukan, karena negara ingin juga melindungi anak buah kapal (ABK) dan nelayan buruh yang mata pencahariannya sebagai penangkap ikan (menggunakan sistem gaji atau upah).
Tabel 1.   Definisi Nelayan Skala Kecil Menurut UU RI No. 7/2016.
Table 1.   The Definition of Small-Scale Fishers According to the RI Law No. 7/2016 . Materi/ Material Definisi/ Definition Pengaturan/ Arrangement Perlindungan dan pemberdayaan / Protection and empowerment Subjek/ Subject Nelayan, ABK, dan buruh/ Fishers, ABK, labor Tujuan/ Goal Pemenuhan kebutuhan sehari- hari/ Fulfillment of daily needs Aktivitas penangkapan/ Fishing activity Menggunakan/tidak menggunakan kapal/ Using/not using the boat
Sumber: UU RI No. 7/2016/ Source: Law of the Republic of Indonesia 7/2016
Tabel  1,  menjelaskan  bahwa  UU  RI  No. 7/2016  selaku  alat  politis  mengelola  potensi KP  merupakan  instrumen  operasional  fungsi kepemerintahan  yang  elementer.  Kebijakan  yang tidak tepat menangani kompleksitas pembangunan (khususnya sektor KP), konsekuensinya pemerintah gagal  melaksanakan  fungsi  implementatifnya. Peraturan itu biasa dirumuskan umum, sedangkan ketika  penerapannya  sifat  keumumannya  tersebut harus  berhadapan  dengan  kekhususan  setiap kejadian  (Rahardjo,  2010).  Kehadiran  UU  No. 7/2016, dirasakan mampu melegitimasi kepentingan nelayan  skala  kecil  (termasuk  ABK  serta  buruh) sebagai upaya melindungi hak mereka.

## TRANSFORMASI  KEADILAN  BIRU  DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN
Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki harus  dapat  dikelola  secara  efektif,  sehingga bermanfaat  juga  untuk  perekonomian  nelayan skala kecil (Hanich, 2012). Hal ini merupakan isu semua  negara  yang  memiliki  hak  pengelolaan  laut atas  potensi  sumber  daya  perikanan  yang  berada dalam  wilayah  perairannya  (McCreath,  2021). Konsep  keadilan  biru  muncul  sebagai  tanggapan atas  kekhawatiran  tentang  diskriminasi  terhadap perikanan skala kecil (Jentoft, 2019), serta dianggap mampu  memfasilitasi  pembangunan  industri perikanan  global  ( Bluejustice ,  2022).  Menciptakan pengelolaan  laut  yang  berkeadilan  biru  mungkin bukan  tugas  yang  sederhana  (Blythe et  al. ,  2018), tetapi pasti bisa dilaksanakan. Konkretisasi keadilan biru  di  Kabupaten  Natuna  ditransformasikan terhadap indikator:

## Perampasan, Pemindahan, dan Perebutan Laut
Perampasan,  pemindahan,  dan  perebutan laut,  yang  akan  dibahas  menitikberatkan  pada kepemilikan  serta  hak  akses  atas  wilayah  laut. Akses dan kontrol nelayan skala kecil atas wilayah perairan laut serta sumber daya perikanan saat ini semakin dibatasi. Sektor perikanan menjadi tempat berbagai  ketidakadilan,  dimana  kapal  perikanan skala industri melakukan penangkapan ikan sebesar 65% dari semua tangkapan ikan global (Ertor et al ., 2020).  Persaingan  perebutan  wilayah  penangkapan di  wilayah  perairan  Laut  Natuna  Utara,  terjadi antara  nelayan  lokal  dengan  nelayan  dari  luar daerah  Kabupaten  Natuna  (Jawa  dan  Kalimantan) yang menggunakan kapal berukuran di atas 10 GT. Ertor et al . (2020), mengungkapkan:
“Praktik  kapal  penangkap  ikan  skala  besar menyebabkan  terjadinya  penangkapan  ikan berlebihan dan menipisnya ketersediaan stok ikan  karena  menggunakan  alat  tangkap modern dengan kapasitas yang besar”.
Menurut  keterangan  nelayan,  pemicu terjadinya  perselisihan  adalah  pencurian  ikan  di rumpon  yang  ditempatkan  mereka  pada  wilayah perairan >12 mil laut (wawancara: 22/10/2020).
Pelaku  usaha  perikanan,  memberikan informasi  bahwa  lokasi  penangkapan  nelayan skala  kecil  biasanya  di  sekitar  perairan  4  mil  laut, tetapi ada juga yang mencari ikan sampai ke Zona Ekonomi  Eksklusif  (wawancara:  21/10/2020). Kewenangan operasi penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil, diatur dalam Pasal 61 ayat (1), UU RI Nomor  31  Tahun  2004,  tentang  Perikanan.  Pasal
tersebut  menegaskan,  jika  nelayan  skala  kecil diperbolehkan  menangkap  ikan  di  seluruh  zona pengelolaan  perikanan  RI.  Nelayan  menjelaskan, komoditas  yang  ditangkap  oleh  mereka  meliputi: Kerapu, Tongkol Krai, Teri, Tenggiri, Ekor Kuning (Pisang-Pisang),  Selar,  Kembung,  Udang  Putih (Jerbung),  Udang,  Kepiting,  Rajungan,  Cumi- Cumi,  dan  Sotong  (wawancara:  22/10/2020).  Alat tangkap yang sering digunakan adalah pancing ulur, pancing  tonda,  rawai,  serta  bagan.  Musim  puncak ikan  terjadi  pada  bulan  Juni-bulan  September, sedangkan  musim  paceklik  bulan  Oktober-bulan Desember (wawancara: 19/10/2020).
Pengelolaan hak wilayah operasi penangkapan ikan  harus  dilakukan  menggunakan  asas pemerataan  (Siombo,  2010).  Sistem  pengawasan dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)  yang  belum  tertata  dengan baik,  menyebabkan  masih  terjadinya  friksi  antara nelayan lokal dan nelayan dari Pulau Jawa ataupun Pulau Kalimantan di perairan Laut Natuna Utara. Kacab Dinas KP Natuna-Prov. Kepri, memberikan informasi  bahwa  secara  umum  POKMASWAS sudah tidak aktif lagi, karena terputusnya koordinasi dengan  dinas  kabupaten/kota.  Kewenangan pembinaan  POKMASWAS  pada  tahun  2019, diambil  alih  oleh  dinas  provinsi.  Pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk menata manajemennya serta  mengidentifikasi  permasalahan  dan  kendala POKMASWAS  selama  ini,  agar  dapat  diaktifkan kembali  (wawancara:  23/09/2021).  Menurut  hasil kajian  diketahui  bahwa  indikator  “perampasan, pemindahan,  dan  perebutan  laut”  di  Kabupaten Natuna,  dalam  praktiknya  belum  bisa  dikatakan memenuhi unsur yang berkeadian biru.

## Keadilan Lingkungan terkait Polusi dan Limbah
Keadilan lingkungan merupakan aksi untuk tetap melestarikan keberlangsungan habitat hidup, agar mampu menjaga keseimbangan ekosistem (PP PMKRI,  2021).  Isu  tentang  keadilan  lingkungan telah  diatur  UU  RI  Nomor  32  Tahun  2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (UU  RI  No.  32/2009).  Lingkungan  hidup yang baik/sehat merupakan hak asasi setiap warga negara,  yang  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan (UU RI No. 32/2009). Pembangunan  dapat  menyebabkan  kerentanan lingkungan dan sosial hidup masyarakat (Passeto & Malini, 2022).
Pejabat  Dinas  KP  Kabupaten  Natuna, menegaskan  bahwa  wilayah  perairan  Laut  Natuna Utara  belum  terindikasi  adanya  kerusakan lingkungan  akibat  pencemaran  ataupun  limbah,
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
sehingga ikan aman untuk dikonsumsi (wawancara: 21/09/2021). (Ambari, 2022):
“Prinsip  keadilan  biru  terhadap  keadilan lingkungan  laut  tidak  hanya  dilihat  dari sudut pandang economic potential saja, tetapi yang lebih penting adalah nilai keberlanjutan bagi  fungsi  ekosistem  dan  kesejahteraan masyarakat nelayan” .
Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  dijelaskan, bahwa kondisi perairan di Kabupaten Natuna masih terjaga  dengan  baik  dan  akses  penangkapan  ikan bagi nelayan skala kecil yang tidak dibatasi. Hal ini menjelaskan bahwa indikator “keadilan lingkungan terkait  polusi  dan  limbah”  di  Kabupaten  Natuna, aktualisasinya sudah dikemas dalam keadilan biru.

## Degradasi Lingkungan dan Pengurangan Ketersediaan Jasa Ekosistem
Pengertian jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh  manusia  dari  berbagai  sumber  daya  dan proses  alam,  yang  secara  bersama-sama  diberikan oleh suatu ekosistem. Kategori jasa ekosistem yaitu: 1) jasa penyediaan; 2) jasa pengaturan; 3) jasa budaya; 4) jasa pendukung ( Millennium Ecosystem Assessment , 2005). Keempat kategori ini dipilih untuk dijadikan pedoman  mengkaji  materi  degradasi  lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem, pada wilayah perairan Laut Natuna Utara.
• Jasa penyediaan Materi yang dibahas dalam jasa ini yaitu indikator pangan,  air  bersih,  bahan  bakar,  dan  bahan dasar lainnya ( Millennium Ecosystem Assessment , 2005).  Pejabat  Dinas  KP  Kabupaten  Natuna, menerangkan bahwa semua indikator terkait jasa penyediaan sudah menuju ke arah yang lebih baik (wawancara:  21/09/2021).  Kendala  yang  masih dialami nelayan skala kecil adalah ketersediaan bahan  bakar  minyak/BBM  yang  bersubdi. Nelayan mengungkapkan, jika BBM bersubsidi digunakan juga untuk armada kapal Angkatan Laut-Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan kapal  cantrang  yang  skala  usahanya  menengah ke  atas  (wawancara:  22/09/2021).  Temuan lapang  menunjukkan  adanya  penyalahgunaan oleh  perusahaan,  dengan  memanfaatkan nelayan  yang  menjadi  karyawannya  untuk mendapatkan  BBM  bersubsidi  (menghemat biaya operasional bisnis mereka). Pembentukan tim khusus yang dibentuk pemerintah daerah, bisa  dijadikan  solusi  untuk  memperbaiki menajamennya.  Tugas  tim  ini  nantinya  yaitu a)  melakukan  pendataan  seluruh  nelayan  skala kecil;  b)  mengawasi  kelancaran  pasokan;  c)
menjaga  keadilan  pendistribusian  BBM  secara merata.
• Jasa pengaturan Indikator  terpilihnya  meliputi:  pengaturan kualitas  udara,  pengaturan  air,  pengolahan limbah, serta perlindungan tanah (Millennium Ecosystem  Assessment,  2005).  Program  yang telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Natuna  terkait  pengaturan  kualitas udara  yaitu  penataan  kawasan  Pantai  Kencana Ranai, yang dilengkapi berbagai macam sarana dan  prasarana  umum  (Kementerian  PUPR, 2022). Program lainnya yang sudah dilaksanakan adalah  PAMSIMAS  (Penyediaan  Air  Minum dan  Sanitasi  berbasis  Masyarakat)  dan  Sistem Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  (SPALD). Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan tanah  dan  telah  diterbitkan  yaitu  Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pengelolaaan  Bea  Prolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan (Perbub Natuna No. 33/2017). Perbub Natuna No. 33/2017, dibentuk dengan  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  pembuatan  sertifikat serta  kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan tanah. Pejabat Ditjen Perikanan Tangkap-KKP, menjelaskan  bahwa  alasan  Kabupaten  Natuna dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis perikanan,  dikarenakan  kepemilikan  potensi sumber daya KP yang masih bisa dioptimalkan, kualitas  iklim  yang  baik,  air  bersih  yang mencukupi,  dan  ketersediaan  lahan  produktif/ subur  yang  masih  luas,  serta  laut  yang  belum tercemar (wawancara: 04/04/2020).
• Jasa budaya Indikator  yang  dijadikan  dasar  pembahasan yaitu:  rekreasi,  warisan/indentitas  budaya, serta  pendidikan  (Millennium  Ecosystem Assessment,  2005).  Kacab  Dinas  KP  Natuna- Prov. Kepri, menyatakan bahwa semua indikator ini  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah (wawancara: 21/10/2020). Menurut keterangan Wabup  Kabupaten  Natuna,  wilayahnya  baru akan  ditetapkan  sebagai  kawasan  wisata  bahari dan  memiliki  rencana  akan  membangun Politeknik  Perikanan.  Keseriusan  pemerintah daerah membangun potensi wilayah bertujuan:
a)  mencerdaskan  serta  menyejahterakan masyarakat perikanan; b) menambah pendapatan daerah;  c)  menyumbang  devisa  negara  melalui sektor pariwisata dan identitas budaya setempat (wawancara: 20/09/2021).
• Jasa pendukung Indikator  yang  digunakan  sebagai  dasar kajian  adalah  habitat  berkembang  biak  dan perlindungan sumber daya perairan ( Millennium Ecosystem  Assessment ,  2005).  Penetapan  jasa pendukung  yang  digunakan  untuk  tujuan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan,  harus  bertumpu  keberlanjutan (Winarsih,  2009).  Rekam  jejak  kebijakan kawasan konservasi di Kabupaten Natuna, dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan  tabel  2,  diketahui  bahwa kawasan  yang  saat  ini  dijadikan  konservasi  di Kabuoaten  Natuna  memiliki  potensi  sumber  daya seperti  Terumbu  Karang,  ikan  Napoleon,  Penyu, Ikan Karang, dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
Kajian  mengenai  lingkungan  yang  strategis menurut  UU  RI  No.  32/2009,  wajib  mempunyai telaah  jasa  ekosistem  terlebih  dahulu  sebagai dasar  pembentukan  kebijakan/program.  Setiap kebijakan/program  yang  dibentuk  harus  memiliki orientasi mencegah terjadinya degradasi lingkungan
ataupun  mengurangi  ketersediaan  jasa  ekosistem. Hasil  kajian  menunjukkan  indikator  “degradasi lingkungan  dan  pengurangan  ketersediaan  jasa ekosistem”  di  Kabupaten  Natuna,  penerapannya masih  membutuhkan  perbaikan  ke  arah  keadilan biru.

## Dampak Mata Pencaharian Nelayan Skala Kecil
Karakteristik  nelayan  di  Kabupaten  Natuna didominasi  oleh  skala  kecil  yang  menggunakan kapal  berukuran  1-3  GT  (sifatnya one  day  fishing / satu  hari  penangkapan).  Keseluruhan  jumlah nelayan adalah 4.458 orang, yang terdiri: 1) nelayan tangkap  sebagai  nelayan  utama  2.805  orang;  2) nelayan  tangkap  sebagai  nelayan  buruh  1.098 orang; 3) nelayan tangkap sebagai nelayan sambilan 555  orang.  Total  armada  penangkapan  ikan sebanyak 3.265 unit (perahu tanpa motor 406 unit; perahu  motor  tempel  109  unit;  kapal  motor  1-5 GT  2.594  unit;  kapal  motor  6-10  GT  140  unit; kapal  motor  11-30  GT  12  unit;  kapal  motor  >30 GT 4 unit) (Cabang Dinas KP Kabupaten Natuna, 2021).
Tabel 2. Rekam Jejak Kebijakan Kawasan Konsevasi Kabupaten Natuna. Table 2. Track Record of the Natuna Regency Conservation Area Policy.
2008 2011 2016 2017 2018 Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 378 Tahun 2008, tentang Kawasan Konservasi Laut
Kabupaten Natuna/ Decree of the Natuna Regency Number 378 of 2008, on the Natuna Regency Marine Conservation Area
Area/ Areas : Wilayah Laut Bunguran Utara, Pulau Tiga- Sedanau, dan Pesisir Timur Bunguran/ North Bunguran Sea Area, Tiga-Sedanau Island, and Bunguran East Cost
Luas/ Large : 142.977 Hektar/ 142.977 Hectares Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 304 Tahun 2011, tentang Kawasan Konservasi
Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna/
Decree of the Natuna
Regency Number Number 304 of 2011, on Marine, Coastal and Small Islands Conservation Areas of Natuna Regency
Area/ Areas : Wilayah Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur/ Serasan District and East Serasan District
Luas/ Large : 9.229, 97 Hektar/9.229,
97 Hectares Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 523/DKP/268/2016, tentang Usulan Kawasan Konservasi Perairan Daerah menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional/ Decree of the Natuna Regency Number 523/ DKP/268/2016, on the Proposal for a Regional Water Conservation Area to become a National Water Conservation Area
Ditetapkan tanggal/ Set date : 14 Oktober 2016/ October 14 th , 2016 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Natuna oleh Direktorat
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut/ Preparation of the Management and Zoning Plan of the Natuna Waters Conservation Area by the Directorate of Marine Biodiversity and Conservation
Area/ Areas : Wilayah Pulau Laut, Bunguran, dan Serasan/ The Territory of Laut Island, Bunguran, and Serasan
Luas/ Large :
297.414,55 Hektar/297.414,55 Hectares Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 523/SET/ XI/410/2018, tentang Revisi Usulan Kawasan Konservasi Perairan Nasional/ Decree of Natuna Regency Number 523/SET/ XI/410/2018, on the Revision of the
Proposed National Water Conservation Area
Ditetapkan tanggal/ Set date : 27 November 2018/ November 27 th , 2018
Sumber: Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (2020)/ Source: Directorate General of Marine Spatial Management (2020)
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Nelayan menjelaskan, modal yang digunakan untuk  melaut  biasanya  meminjam  terlebih  dahulu kepada  pemilik  kapal/pemodal.  Persentase  bagi hasil yang sering dilakukan dengan pemilik kapal/ pemodal  yaitu:  1)  40%  pemilik  kapal/pemodal, 40%  pengemudi  kapal,  20%  anak  buah  kapal;  2) 20% pemilik kapal/pemodal, 5% pengemudi kapal, 75% dibagi antara pengemudi kapal dan anak buah kapal  (wawancara:  22/10/2020).  Kacab  Dinas  KP Natuna-Prov.  Kepri,  mengatakan  apabila  hasil tangkapan ikan yang diperoleh ternyata tidak sesuai harapan,  maka  pemilik  kapal/pemodal  yang  akan menanggung resikonya (wawancara: 23/09/2021).
Data  ekonomi  lokal  mempunyai  peran penting guna memahami pembangunan sektor KP (Katila, et.  al. ,  2019).  Potensi  perikanan  tangkap Provinsi  Kepulauan  Riau  terbesar  adalah  wilayah perairan Laut Natuna Utara (tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total  potensi  Provinsi  Kepulauan  Riau).  Potensi sumber daya ikan laut di Laut Natuna Utara tahun 2017,  diperkirakan  sebesar  767.126  ton/tahun (Cabang  Dinas  KP  Kabupaten  Natuna,  2021). Produksi  perikanan  tangkap  Kabupaten  Natuna tahun 2019.
Tabel  3,  menunjukkan  bahwa  kecamatan yang memiliki produksi perikanan tangkap terbesar adalah Bunguran Barat (26.019,51 ton atau sekitar 24,80%  dari  total  produksi  Kabupaten  Natuna). Pelaku  usaha  perikanan,  menyebutkan  kelompok armada penangkapan perikanan skala kecil meliputi: 1) armada perahu tanpa motor; 2) kapal motor; 3) motor  tempel  (wawancara:  20/09/2021).  Pejabat Dinas  KP  Kabupaten  Natuna,  mengatakan  bahwa potensi  perikanan  yang  terdapat  di  perairan  Laut Natuna Utara tidak jarang menyebabkan terjadinya penangkapan  ilegal  (wawancara:  21/09/2021). Nelayan menuturkan, bahwa masih ada  pelanggaran wilayah  oleh  kapal  asing  yang  menggunakan  alat tangkap merusak (pukat harimau /trawl ) di wilayah mereka (wawancara: 21/10/2020). Alat tangkap trawl ini dikategorikan merusak karena beroperasi secara aktif  dan  memiliki  tingkat  selektif  sangat  rendah, sehingga  semua  ikan  bisa  tertangkap  baik  besar maupun kecil (Ditjen PSDKP-KKP, 2021). Menurut keterangan  nelayan  diketahui,  bahwa  tidak  semua laporan  yang  mereka  sampaikan  kepada  pengawas PSDKP berkaitan dengan pelanggaran wilayah atau penggunaan alat tangkap merusak oleh kapal asing ditindaklanjuti (wawancara: 22/10/2020).
Pejabat  PSDKP  Prov.  Kepri,  menjelaskan setiap  laporan  yang  masuk  akan  dilihat  skala prioritasnya  dengan  mempertimbangkan  besar
kecilnya  potensi  dampak  pelanggaran  yang ditimbulkan.  Hal  ini  dikarenakan  luasnya  wilayah perairan  Laut  Natuna  Utara  yang  harus  diawasi, tidak  sebanding  dengan  jumlah  tenaga  pengawas serta armada kapal yang dimiliki (tidak bisa hanya menjaga  satu  daerah  perairan  saja)  (wawancara: 23/10/2020). Peraturan Menteri KP RI Nomor 57/ Permen-KP/2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana  Strategis  Kementerian  KP  Tahun  2020- 2024  (Permen  KP  RI  No.  57/Permen-KP/2020), menegaskan  bahwa  arah  kebijakan  penguatan pengawasan  sumber  daya  KP  dilaksanakan melalui  strategi  peningkatan  kapasitas  teknologi pemantauan,  sarana,  prasarana,  kelembagaan pengawasan, serta penambahan operasional armada pengawasan. Mengacu hal itu, pelaksanaan indikator “dampak  mata  pencaharian  nelayan  skala  kecil”  di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil kajian, masih belum sesuai keadilan biru.

## Hilangnya Akses ke Sumber Daya Laut yang Dibutuhkan untuk Ketahanan dan Kesejahteraan Pangan
Pembahasan pada bagian ini menitikberatkan untuk mengkaji ketahanan pangan, yang difokuskan pada  substansi  sumber  daya  laut  sebagai  produk konsumsi. FAO (2020), menyebutkan:
“Komunitas  nelayan  skala  kecil  memainkan peran penting menyediakan sekitar dua pertiga tangkapan ikan bagi konsumsi manusia secara langsung.  Lebih  dari  90%  nelayan  maupun pekerja  perikanan  bekerja  dalam  kategori perikanan skala kecil” .
Perikanan  skala  kecil  juga  menyumbang sekitar  separuh  ikan  pasar  global  (FAO,  2015). Kementerian Perindustrian (2016), menyatakan:
“Industri pangan berbasis perikanan termasuk dalam industri prioritas pada Rencana Induk Pembangunan  Industri  Nasional.  Kondisi ini  dikarenakan  Indonesia  merupakan  salah satu  negara  maritim  dengan  garis  pantai terpanjang  (99.093  km)  dan  luas  lautan mencapai 80 persen dari luas wilayah”.
Persoalan pangan tidak bisa hanya dilihat sisi ketersediaannya atau keterjangkauan saja. Menurut Walhi, (2017):
“Ketahanan  pangan  sebagai  sebuah  konsep menekankan  pada  pilar:  1)  ketersediaan (availability);  2)  pemanfaatan  (utility) yang  harus  memenuhi  unsur  keamanan dan  kemampuan  konsumsi  manusia;  3)
Tabel 3. P roduksi P erikanan (T on) berdasarkan Alat T angkap.
Table 3. Fishery Produ
ction (Tons) by Fishing Gears. Ke camatan/ District
Pancing Ulur/ Hand Lines Pancing  T onda/ Troll Line Bagan/ Lift Net Jaring  Pantai/ Beach Net Sero/ Guiding  Barriers Ra wai/ Longline Bubu Ikan/ Fishing Trap Bubu Kepiting/ Crap Trap Kelong/ Guiding  Barriers Tangk ul/ Fishing  Tackle Lainnya/ Others Mi dai 1.284,78 966,24 - 15,44 - 556,80 1.318,68 - - - - Suak Mi dai 1.101,24 403,92 - 19,47 - - 216,00 292,50 - - - Bung uran Barat 7.389,90 1.037,52 7.627,50 65,13 - 576,00 5.699,16 3.327,30 297,00 - - Bung uran Utara 1.110,90 348,48 1.080,00 71,84 - 307,20 250,56 198,90 167,40 - - Pula u La ut 1.226,82 467,28 - 71,84 - 307,20 250,56 198,90 167,40 - - Pula u Tiga 2.057,58 760,32 1.215,00 20,81 - 595,20 19,44 - 32,40 - - Bung uran Batubi 540,96 237,60 67,50 18,80 - - 23,76 - - - - Pula u Tiga Barat 2.173,50 586,08 270,00 19,47 - 729,60 496,80 560,70 27,00 - - Bung uran Tim ur 2.453,64 2.914,56 - 20,81 - - 136,08 1.080,00 43,20 - - Bung uran Tim ur La ut 2.173,50 1.853,28 1.552,50 44,31 93,60 422,40 140,40 2.124,00 43,20 28,80 108,00 Bung uran T engah
714,84 - - - - - -
- - - - Bung uran Selatan 1.584,24 1.552,32 - 20,14 84,24 1.115,50 2.160,00 478,80 - 183,60 178,85 Serasan 3.564,54 4.284,72 337,50 20,81 - 691,20 1.459,08 270,00 86,40 - - Subi 2.849,70 2.455,20 - 114,14 - 9.830,40 8,64 - - - - Serasan Tim ur 2.154,18 3.183,84 202,50 8,06 - 460,80 351,00 188,10 91,80 - 90,00 Total 3. 380,32 21.051,36
12.352,50
531,07 177,84 15.592,30 12.530,16 8.719,20 955,80 212,40 376,85 Sumber: BPS Ka bupat en Natuna (2020)/
Sour ce:Statistic Central Bur eau of Natuna Regency (2020)
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi; 4) stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat”.
Lingkungan  dan  produsen  dalam  konsepsi ketahanan  pangan,  tidak  menjadi  bagian  pilar utama. Terminologi ketahanan pangan menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (UU RI No. 18/2012) adalah:
“Kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari  tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik jumlah  maupun  mutunya,  aman,  beragam, bergizi,  merata,  dan  terjangkau  serta  tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.
Program  pembangunan  ekonomi  laut pemerintah  pusat/daerah  diharapkan  tidak memberikan  implikasi  yang  merugikan  sumber mata pencaharian nelayan skala kecil. Walhi, (2017), menyebutkan:
“Presiden  Jokowi  menyatakan  Indonesia  bisa menjadi  Poros  Maritim  Dunia  berdasarkan 5  pilar.  Pilar  kedua  menyatakan:  menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan  laut  dengan  menempatkan  nelayan pada  pilar  utama.  Hal  ini  didasarkan  pada data  10  tahun  terakhir,  kontribusi  subsektor perikanan tangkap terhadap kebutuhan pangan perikanan minimal 4,2 juta ton, dimana 75 persennya adalah tangkapan nelayan kecil”.
Wabup  Kabupaten  Natuna,  mengatakan pengembangan  sektor  KP  di  Kabupaten  Natuna saat ini telah menjadi program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi perairan Laut Natuna Utara  sebagai  pendukung  industri  perikanan  yang cukup  tinggi  nantinya,  bisa  memberikan  manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan pangan (wawancara: 20/09/2021).
Pengelolaan bisnis sektor KP yang didukung kebijakan  yang  aplikatif,  dapat  meningkatkan ketahanan  pangan,  devisa  negara,  dan  pendapatan masyarakat  lokal  (Burgess et  al. ,  2018).  Bentuk kehadiran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Natuna dalam  menyikapi  ketahanan  pangan,  telah ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna  Nomor  10  Tahun  2017,  tentang  Dewan Ketahahan  Pangan  Kabupaten  Natuna  (Perbub Natuna  No,  10/2017).  Tujuan  diterbitkannya Perbub  Natuna  No,  10/2017,  adalah  mendorong keikutsertaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan serta mewujudkan ketahanan pangan.
Gambaran  ketahanan  pangan  di  Kabupaten Natuna menurut ANTARAKEPRI (2019):
“Laporan  Dinas  Ketahanan  Pangan Kabupaten Natuna, menyatakan bahwa desa yang  diidentifikasi  menjadi  perhatian  rentan rawan  pangan  adalah  Binjai,  Serantas, Pengadah,  Subi  Besar  Timur,  dan  Meliah Selatan. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Kabupaten Natuna mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena dengan banyaknya kapal-kapal  besar  yang  biasa  mengangkut kebutuhan  pokok,  maka  kelangkaan  pangan dapat diatasi” . Berdasarkan hal tersebut, upaya merealisasikannya harus memperhatikan: 1)  ketersediaan  pangan  yang  berbasis  pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; 2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh  seluruh  masyarakat;  3)  pemanfaatan  pangan atau  konsumsi  pangan  serta  gizi  untuk  hidup sehat, aktif, dan produktif (UU RI No. 18/2012). Merujuk hal itu, hasil kajian menunjukkan bahwa indikator “hilangnya akses ke sumber daya laut yang dibutuhkan  untuk  ketahanan  dan  kesejahteraan pangan”  di  Kabupaten  Natuna,  aplikasinya  telah berdasarkan skema keadilan biru.

## Distribusi Manfaat Ekonomi yang Tidak Merata
Kabupaten Natuna sebagai wilayah terluar  memiliki  peran  sebagai  pintu  gerbang aktivitas  ekonomi,  perdagangan,  serta  berfungsi meningkatkan daya saing Indonesia. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Natuna diperlukan sebagai pendukung kawasan pertumbuhan baru yang menjadi pengungkit  bisnis  bagi  pengembangan  daerah sekitarnya  (Kementerian  PUPR,  2017).  Tujuan membangun bisnis KP pada wilayah terluar berbasis masyarakat  adalah  mengoptimalkan    pemanfaatan sumber  daya  perairan  (Ditjen  Pengelolaan  Ruang Laut-KKP, 2020).
Penataan  ruang  pertumbuhan  ekonomi suatu  wilayah  dimaksudkan  guna  mewujudkan: 1)  keharmonisan  antara  lingkungan  alam  dan lingkungan  buatan;  2)  keterpaduan  dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan  dengan  memperhatikan  sumber  daya manusia (SDM); 3) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan akibat  pemanfaatan  ruang  (UU  RI  Nomor  26 Tahun  2007,  tentang  Penataan  Ruang).  Rencana pembangunan  sektor  KP  Kabupaten  Natuna  telah diatur  melalui  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  41 Tahun  2022,  tentang  Rencana  Zonasi  Kawasan
Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara (Perpres RI No. 41/2022). Kedua kebijakan ini pada prinsipnya memberikan  batasan  bahwa  pengembangan  suatu wilayah  ekonomi,  selayaknya  mengakomodir kepentingan  masyarakat  nelayan  kecil,  kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya.
Merealisasikan  pusat  pertumbuhan  KP guna  menggerakkan  ekonomi  kawasan  dilakukan dengan:  a)  menata  peran  pelabuhan  perikanan sebagai  pendorong  pemerataan  pertumbuhan, pengembangan  ekonomi  wilayah,  dan  perwujudan poros  maritim;  b)  meningkatkan  peran  pelabuhan perikanan  untuk  optimalisasi  usaha  perikanan tangkap;  c)  mengembangkan  sentra  kegiatan perikanan tangkap/budidaya berbasis ekonomi biru; d)  mengembangkan  sentra  industri  bioteknologi kelautan  dan  sentra  industri  maritim  berbasis potensi  kawasan  (Perpres  RI  No.  41/2022). Proses  perwujudan  kebijakan  yang  membuat produk  hukum  sangat  kompleks,  interaktif,  serta memerlukan konsensus, hasilnya bisa berhasil atau gagal (Brinkerhoff & Crosby, 2001).
Kebijakan  terbaikpun  bisa  menghadapi tantangan  dalam  aktualisasinya  (Mthethwa, 2012).  Kegagalan  dalam  mengelola  manajemen pembangunan  ekonomi  kelautan  di  Kabupaten Natuna  dapat  mengakibatkan  produktivitas  usaha nelayan  skala  kecil  tidak  berkembang  (pendapatan menjadi  berkurang  atau  tidak  mengalami peningkatan).  Kondisi  ini  dapat  disebabkan  oleh kebijakan  yang  tidak  berpihak  karena  adanya ego struktural dan terbatasnya peran kelembagaan usaha yang dikelola oleh masyarakat nelayan skala kecil.  Reformasi  tata  kelola  terhadap  pengelolaan sumber  daya  perikanan  untuk  pembangunan ekonomi  dalam  jangka  panjang,  perlu  dilakukan demi  menjaga  kepentingan  nelayan  skala  kecil (Pomeroy,  2016).  Berdasarkan  hal  tersebut, indikator  “distribusi  manfaat  ekonomi  yang  tidak merata”  di  Kabupaten  Natuna  dalam  kajian  ini, implementasinya telah memenuhi kepentingan yang berkeadilan biru.

## Dampak Sosial dan Budaya Pembangunan Laut
Pembangunan  wilayah  merupakan  upaya merumuskan  kebijakan  ekonomi  melalui  program dengan  mempertimbangkan  aspek  wilayah,  serta mengintegrasikan  aspek  sosial  dan  budaya  menuju tercapainya  kemakmuran  (Nugroho  &  Dahuri, 2004). Wahyudin (2003), mengatakan:
“Pembangunan  ekonomi  suatu  wilayah memberikan tekanan dieksploitasinya sumber  daya  pesisir  dan  laut,  menggunakan
teknologi  yang  paling  sederhana  sampai modern.  Penggunaan  teknologi  tersebut  bisa sangat  ekstraktif  dan  cenderung  destruktif, sehingga  dapat  mengancam  keberlangsungan sumber  daya  pesisir  dan  laut  Indonesia. Menjaga  keberlangsungan  itu,  membutuhkan rancangan  dan  implementasi  rambu-rambu atau  batasan-batasan  eksploitasi  yang disesuaikan dengan keberadaan, zonasi, serta karakteristik sumber daya maupun daerahnya sebagai kesatuan wilayah”.
Pembangunan  akan  berjalan  dengan  baik apabila  disertai  kesiapan  sikap  mental  masyarakat untuk membangun (Lumintang, 2015), yang  dibarengi  ketahanan  sosial  dan  budaya masyarakat.
Pembangunan ekonomi sektor KP Kabupaten Natuna  diharapkan  memberikan  kontribusi terhadap  kualitas  kesejahteraan  masyarakat, memperkuat  struktur  ekonomi  yang  maju,  serta turut  menciptakan  keanekaragaman  hayati  yang terjaga (Permen KP RI No. 57/Permen-KP/2020). Dinamika perubahan sosial dan budaya yang terjadi biasanya  dipengaruhi  faktor  penyebab,  faktor pendorong,  serta  faktor  penghambat,  yang  pada gilirannya  akan  menghasilkan  dampak  perubahan kepada  masyarakat  (Kanto,  2006).  Budaya  yang mengakar  kuat  di  lingkungan  masyarakat  akan menghasilkan berbagai bentuk tradisi dan membawa pengaruh,  serta  memiliki  fungsi  penting  bagi pembangunan  (Putri,  2021).  Kelompok  nelayan skala  kecil  di  Kabupaten  Natuna  merupakan bagian  masyarakat  yang  pluralistik  (memiliki  jiwa kebersamaan). Menurut Wahyudin (2003):
“Struktur  kelompok  nelayan  skala  kecil merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga mampu  membentuk  sistem  dan  nilai  sosial budaya  yang  menjadi  komponen  struktur komunitasnya”.
Wabup  Kabupaten  Natuna,  menyampaikan konsep  pembangunan  ekonomi  sektor  KP  bisa memberikan  dampak  positif  maupun  negatif terhadap  perubahan  sosial  dan  budaya  masyarakat nelayan  kecil.  Dampak  positifnya  adalah: 1)  kelancaran  usaha;  2)  penyediaan  sarana penangkapan  yang  sesuai  karakteristik  perairan Laut Natuna Utara bisa dipercepat; 3) kesempatan kerja maupun peluang usaha yang semakin terbuka; 4) meningkatnya pendapatan. Dampak negatif yang bisa  terjadi  seperti:  1)  terganggunya  ekosistem lingkungan;  2)  konflik  yang  mengakibatkan keresahan  nelayan  skala  kecil  terkait  kepentingan
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
yang  tidak  terpenuhi;  3)  berubahnya  sikap/ persepsi kepada pemerintah pusat/daerah apabila  aktualisasinya  tidak  sesuai  tujuannya;  4) terganggunya  hubungan  sosial  diantara  sesama nelayan  (wawancara:  20/09/2021).  Hasil  kajian menjelaskan,  bahwa  indikator  “dampak  sosial  dan budaya  pembangunan  laut”  di  Kabupaten  Natuna, realisasinya sudah berlandaskan keadilan biru.

## Marginalisasi Perempuan
Marginalisasi perempuan yang akan dibahas menitikberatkan pada kesetaraan gender. Pemaknaan gender mengacu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, atribut, sifat, sikap, ataupun perilaku, yang  berkembang  dalam  masyarakat  serta perilaku  yang  tertanam  melalui  proses  sosialisasi (berhubungan  dengan  jenis  kelamin).  Gender adalah  sebuah  kategori  sosial  yang  sangat menentukan  jalan  hidup  atau  partisipsi  seseorang dalam  masyarakat  ataupun  ekonomi.  Kesetaraan gender  merupakan  persoalan  pokok  tujuan pembangunan  yang  memiliki  nilai  tersendiri (Kementerian  PPPA,  2017),  yang  merujuk  suatu keadaan  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  pemenuhan  hak  maupun  kewajiban (BAPPENAS, 2022).
Perbedaan  gender  dapat  dilihat  berdasarkan peran  publik  dan  domestik.  Peran  publik  adalah aktivitas  yang  dilakukan  di  luar  rumah  yang bertujuan  mendapatkan  penghasilan,  sedangkan peran  domestik  yaitu  aktivitas  yang  dilakukan  di dalam  rumah  (berkaitan  dengan  kerumahtanggaan serta  tidak  dimaksudkan  untuk  mendapat penghasilan).  Kedua  peran  ini  dijadikan  acuan membahas  keterlibatan  masing-masing  gender pada  masyarakat  nelayan  skala  kecil  di  Kabupaten Natuna.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa perempuan  lebih  mendominasi  urusan  rumah tangga  (peran  domestik)  dan  laki-laki  berperan dalam  aspek  produktif  atau  mencari  uang  (peran publik).  Nelayan  memberikan  pendapatnya  jika mereka sebenarnya tidak keberatan apabila istrinya ikut  melaut,  tetapi  pada  umumnya  istri  mereka enggan  atau  tidak  mau  melakukannya  dan  lebih memilih  untuk  mengurus  rumah  tangga  (berbagi peran) (wawancara: 20/10/2020).
Pemberian kesempatan kepada para istri ini, merupakan bentuk penghargaan bagi kaum wanita (menempatkan  posisinya  setara  dengan  kaum laki-laki).  Kacab  Dinas  KP  Natuna-Prov.  Kepri, menjelaskan kaum perempuan yang menjadi bagian masyarakat  nelayan  skala  kecil  sering  dilibatkan dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkenaan dengan  pekerjaan  suami  (menangkap  ikan).  Peran
publik  perempuan  membantu  memasarkan  ikan hasil  tangkapan  untuk  diperjualbelikan  di  pasar lokal  dan  membuka  usaha  (jasa  cuci  baju,  toko keperluan  rumah  tangga,  serta  rumah  makan) (wawancara:  20/10/2020).  Nelayan  mengatakan, mereka  selalu  melibatkan  istri  pada  saat pengambilan  keputusan  pembelian  alat  tangkap baru,  investasi  sarana  produksi  yang  terkait penangkapan,  dan  usaha  pengolahan  ikan (wawancara: 21/10/2020).
Perempuan  dalam  kegiatan  nelayan  skala kecil di Kabupaten Natuna, memiliki kecenderungan  berperan  domestik  dibandingkan publik.  Perempuan  yang  berperan  ganda  juga tidak sedikit, yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus  pencari  nafkah.  Indeks  Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna berdasarkan data statistik  tahun  2021  sebesar  91.95  (meningkat 0,28)  dari  tahun  2020  (91,67)  (BPS  Kabupaten Natuna,  2022).  IPG  merupakan  indikator  yang menggambarkan  perbandingan  (rasio)  capaian antara  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) perempuan  dengan  IPM  laki-laki.  Peningkatan nilai  indikator  tersebut  menunjukkan  keseriusan pemerintah daerah setempat membangun kesetaraan gender.
Kebijakan mengekspresikan adanya keputusan  kolektif,  bahwa  masyarakat  atau unsur  yang  berkuasa  menghendaki  agar  perilaku mengarah  pada  tujuan  tertentu  (Friedman,  2009). Kebijakan  adalah  seperangkat  aksi  atau  rencana yang  mengandung  tujuan  politik  (Parsons,  2008). Aturan  tertulis  yang  sudah  dibentuk  dalam mendukung  kesetaraan  gender  adalah  Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2019, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Kabupaten  Natuna (Perbup  Kab.  Natuna  No.  47/2019).  Perbup Kab.  Natuna  No.  47/2019,  merupakan  pedoman pembentukan  strategi  pengarustamaan  gender terhadap  seluruh  proses  pembangunan  daerah dan  mempunyai  nilai  untuk  mengatasi  kendala struktural  maupun  kultural  yang  terjadi  pada masyarakat  nelayan  skala  kecil.  Kesetaraan  gender pada  kehidupan  bermasyarakat  nelayan  skala kecil,  masih  perlu  dijabarkan  secara  bertahap  dan berkesinambungan.
Penjabaran kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah terlibat langsung, apabila ingin menghasilkan kesetaraan gender (Wondimu, 2022). Kebijakan  pengarusutamaan  gender  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Natuna,  pengejawantahannya masih perlu memperhatikan pendidikan perempuan masyarakat nelayan skala kecil (tabel 4).
Tabel  4,  menjelaskan  bahwa  rata-rata pendidikan perempuan di Kabupaten Natuna lebih rendah  dibandingkan  laki-laki.  Stigma  tersebut bisa  dirubah  melalui  sosialisasi  yang  bekerja  sama dengan tokoh nelayan maupun figur yang dihormati. Kesetaraan  gender  dan  keadilan  biru  memiliki keterkaitan  (saling  melengkapi)  dalam  tata  kelola perikanan  (Gustavsson et al .,  2021).  Perwujudan indikator  “marginalisasi  perempuan”  di  Kabupaten Natuna,  berdasarkan  hasil  kajian  dapat  dikatakan masih belum ideal menurut keadilan biru.

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Adat
Masyarakat  adat  mempunyai  hak  atas pemanfaatan  tanah  dan  air,  penyelenggaraan kehidupan  adat,  hak  milik,  serta  pengelolaan wilayah pesisir. Aktualisasi masyarakat adat sebagai perspektif keadilan terhadap status kepemilikan hak konstitusional  maupun  hak  tradisionalnya,  perlu dipahami  oleh  otoritas  pusat/daerah.  Menurut Thontowi et al . (2012):
“Hak  konstitusional  adalah  hak  dasar  dan hak  kebebasan  setiap  warga  negara  terkait pendidikan,  pekerjaan,  kesetaraan  di  depan hukum,  hak  sosial  ekonomi,  kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang Dasar. Hak tradisional yaitu hak khusus/atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, serta obyek-obyek  adat  lainnya,  hak  atas  tanah ulayat, dalam masyarakatnya”.
Perlindungan  hak  tradisional  masyarakat adat  sudah  cukup  jelas  terlindungi  melalui berbagai kebijakan, tetapi aplikasinya tidak mudah diterapkan dan cenderung menegasikan hak mereka (Thontowi et al .,  2012).  Parameter  hak  yang dimiliki  masyarakat  adat  yang  kurang  dipahami, bisa menyebabkan status keadilan sosialnya menjadi tidak  jelas.  Pembangunan  Kabupaten  Natuna sebagai  kawasan  industri  perikanan,  harus  tetap
Tabel 4. Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin. Table 4. Average Length of School by Gender.
Kabupaten/ Regency Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin/ Average Length of School by Gender Laki-laki/ Man Perempuan/ Women 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Natuna 9,03 9,13 9,14 8,62 8,63 8,83
Sumber: BPS Kabupaten Natuna (2022)/ Source: Statistic Central Bureau of Natuna Regency (2022)
menjaga  marwah  terhadap  hak  konstitusional  dan hak  tradisional  masyarakat  adat.  Widianto  (2019), menjelaskan:
“Masyarakat  adat  harus  mendapatkan pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak mereka, dari hak wilayah, sumber alam, sosial, dan  politik.  Masyarakat  adat,  bukan  anti pembangunan  atau  investasi,  tetapi  investasi harus memperhitungkan kelangsungan dan  kehidupan  jangka  panjang,  terutama melindungi  secara  ekologi  (mencegah  terjadi becana alam dan kerusakan lingkungan makin meluas)” .
Wabup  Kabupaten  Natuna,  menyatakan kepentingan  adat  masyarakat  nelayan  skala  kecil merupakan  aset  penting  yang  dijadikan  prioritas utama  membangun  ekonomi  Kabupaten  Natuna (wawancara:  20/09/2021).  Nelayan  mengatakan, sampai saat ini tidak ada perselisihan yang terkait hak  masyarakat  adat  (wawancara:  22/09/2021). Memaknakan  masyarakat  nelayan  skala  kecil sebagai human capital (modal manusia) dengan hak konstitusional  serta  hak  tradisional  yang  melekat, dapat  menciptakan  Kabupaten  Natuna  sebagai kawasan  industri  perikanan  yang  maju.  Kajian terhadap indikator “pelanggaran hak asasi manusia dan  masyarakat  adat”  di  Kabupaten  Natuna, manifestasinya  menunjukkan  hasil  yang  sudah sesuai dengan konstruksi yang berkeadilan biru.

## Pengecualian Pengambilan Keputusan dan Tata Kelola
Pembahasan  bagian  ini  menitikberatkan pada  pada  pengelolaan  pemerintahan  yang inklusif.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  inklusif merupakan  manajemen  yang  mendukung kesetaraan,  partisipasi,  dan  toleransi,  dengan mengikutsertakan keterlibatan lingkungan, rasa  hormat,  serta  koneksi  berbagai  kelompok. Pengelolaan  pemerintah  yang  inklusif  memegang peranan sentral dalam memperbaiki kinerja ekonomi, menjelaskan kemajuannya, dan meningkatkan daya saing  (Sambodo,  2019).  Tata  kelola  merupakan
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
suatu  proses  yang  tidak  hanya  terikat  dimensi kelembagaan formal maupun informal, namun juga perilaku para aktor (Kim, 2010).
Wabup  Kabupaten  Natuna,  menjelaskan bahwa  membangun  sektor  KP  di  wilayahnya membutuhkan  keterlibatan  masyarakat  nelayan skala kecil sebagai penggerak ekonomi (wawancara: 20/09/2021). Pejabat Dinas KP Kabupaten Natuna, mengatakan  bahwa  setiap  kebijakan  yang  akan dikeluarkan  terkait  dengan  pengelolaan  sumber daya  KP  selalu  melibatkan  masyarakat  nelayan skala kecil, pelaku usaha perikanan, dan stakeholder terkait.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menampung semua  aspirasi  dan  menghindari  adanya  benturan kepentingan  yang  mungkin  timbul  di  masa  yang akan  datang  (wawancara:  21/09/2021).  Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat nelayan skala kecil,  karena  selama  ini  mereka  selalu  dilibatkan oleh  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan kebijakan untuk pengelolaan perikanan Kabupaten Natuna menuju ke arah yang lebih baik (wawancara: 22/09/2021).
Menurut keterangan pelaku usaha perikanan, mereka  juga  diberikan  ruang  untuk  memberikan pendapat, apabila terdapat isu penting atau rencana program  yang  akan  dilakukan  pemerintah  daerah (wawancara: 21/09/2021). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan daya saing yang inklusif (Rodrik et al ., 1995). Esensi tata kelola pemerintahan  yang  inklusif  dalam  pengembangan ekonomi Kabupaten Natuna, mengharuskan adanya perubahan  perilaku  yang  dilakukan  semua  sektor (negara, pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait,  dan  pasar).  Elemen  terpenting  yang  harus digarisbawahi, yaitu bagaimana mengkapitalisasi tata kelola  pemerintahan  inklusif  dengan  karakteristik unggul  para  aktor  ekonomi  (pemerintah,  pelaku usaha,  dan  masyarakat  dalam  skala  global,  pusat, serta daerah) (Traxler & Unger, 1994). Penerapan indikator  “pengecualian  pengambilan  keputusan dan tata kelola” di Kabupaten Natuna, berdasarkan hasil  kajian  sudah  sesuai  dengan  penerapan keadilan biru.

## KEADILAN BIRU BAGI NELAYAN SKALA KECIL NELAYAN
Agenda  pertumbuhan  biru  ( blue  growth ) atau  ekonomi  biru  ( blue  economy ),  cenderung memarginalkan kelompok nelayan skala kecil pada situasi  yang  kurang  menguntungkan.  Kondisi ini  harus  segera  dibenahi  untuk  menciptakan tujuan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  yang selaras  dengan  karakteristik  nelayan  skala  kecil (Chuenpagdee,  2020).  Keadilan  biru  hadir  sebagai
kontra narasi pertumbuhan biru serta ekonomi biru, untuk  memposisikan  nelayan  skala  kecil  memiliki peran  sentral  dalam  pembangunan  kelautan yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan  (Schreiber et al .,  2022).  Inti  keadilan  biru  adalah  mengakui kebutuhan nelayan skala kecil memiliki kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak (Isaacs, 2019).
Pejabat  Ditjen  Perikanan  Tangkap-KKP, mengatakan  bahwa  potensi  perikanan  wilayah perairan  Laut  Natuna  Utara  merupakan  salah satu  kegiatan  ekonomi  yang  memiliki  komponen: 1)  habitat  dan  ekosistem  perairan;  2)  sumber daya  perikanan;  3)  dinamika  pelaku  perikanan maupun  pihak  pemerintah  pusat  dan  daerah sebagai  regulator  (sekaligus  pengambil  kebijakan) (wawancara: 04/04/2020). Potensi tersebut dikelola melalui  serangkaian  peraturan  nasional  yang dirancang  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (Wang et al .,  2020).  Wakil  Bupati Kabupaten  Natuna,  menyatakan  bahwa  nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna memberikan andil yang  signifikan  terhadap  ketahanan  pangan  lokal/ nasional,  serta  menjadi  bagian  integral  tatanan sosial,  identitas  budaya,  dan  warisan  komunitas pesisir (wawancara: 20/09/2021).
Kontribusi nelayan skala kecil yang memilki kearifan  lokal  dalam  memajukan  sektor  KP, merupakan  nilai  strategis  mengelola  perikanan yang berkelanjutan dan mengembangkan pariwisata bahari  berbasis  budaya.  Partisipasi  nelayan  skala kecil  tidak  hanya  terlalu  besar  untuk  diabaikan, tetapi juga terlalu penting untuk gagal/tidak berhasil (United  Nations,  2022).  Menurut  pejabat  Dinas KP  Kabupaten  Natuna,  pengelolaan  perikanan yang  berkelanjutan  pada  wilayah  perairan  Laut Natuna Utara sangat dibutuhkan guna memberikan kemakmuran  nelayan  skala  kecil  (wawancara: 21/09/2021). Pelaku usaha perikanan, berpendapat bahwa  ditetapkannya  Kabupaten  Natuna  sebagai kawasan  industri  perikanan  dapat  menimbulkan resiko  potensial  terkait  hak  nelayan  skala  kecil atas mata pencaharian mereka (mencakup akses ke sumber  daya  perikanan;  ruang  pesisir-laut;  serta pasar lokal, nasional, dan internasional) (wawancara: 20/09/2021).
Ringkasan  hasil  kajian  dan  rencana  aksi terhadap  kebijakan  pengelolaan  perikanan nelayan  skala  kecil  di  Kabupaten  Natuna  berbasis pendekatan  keadilan  biru  tercantum  dalam  tabel 5.  Kriteria  penilaian  yang  digunakan  dalam melihat implementasi pendekatan keadilan biru ini menggunakan  kategori  rendah,  sedang,  dan  baik. Makna kategori tersebut adalah:
•  Rendah:  implementasi  indikator  pendekatan keadilan  biru  tidak  diterapkan  (tidak  sesuai) dengan kondisi pada lokasi penelitian;
•  Sedang:  implementasi  indikator  pendekatan keadilan  biru  belum  sepenuhnya  diterapkan
(belum  sesuai)  dengan  kondisi  pada  lokasi penelitian;
•  Baik:  implementasi  indikator  pendekatan keadilan  biru  sudah  diterapkan  (sudah  sesuai) dengan kondisi pada lokasi penelitian.
Tabel 5. Ringkasan Hasil Kajian dan Rencana Aksi. Table 5. Summary of Study Results and Action Plan.
No. Indikator Keadilan Biru/ Blue Justice Indicator Implementasi/ Implementation Rencana Aksi/ Action Plan 1. Perampasan,  pemindahan,  dan perebutan laut/ Dispossession , displacement, and ocean grabbing Sedang/ Moderate Mengaktifkan  kembali  kelompok  masyarakat  pengawas  dan memperbaiki manajemen pengawasan (penambahan jumlah armada kapal pengawasan dan personelnya)/ Reactivate supervising community group and improve supervisory management (increasing the number of surveillance vessels and personnel) 2. Keadilan lingkungan terkait  polusi  dan  limbah/ Environmental  justice  concerns from pollution and waste Baik/ Good Pembentukan  program  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan  agar tetap terjaga perlu dilakukan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, elemen masyarakat, instansi daerah terkait, dan lembaga swadaya masyarakat/ The  establishment  of  programs  to maintain  environmental  conditions  in  order  to  be  maintained  needs to be carried out by local governments in collaboration with the central government, community elements, relevant regional agencies, and non- governmental organizations 3. Degradasi  lingkungan  dan pengurangan ketersediaan jasa  ekosistem/ Environmental degradation  and  reduction  of availability of ecosystem services
Sedang/ Moderate Pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk menjaga pasokan dan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan skala kecil/ The  local  government  formed  a  special  team  to  maintain  the supply and availability of subsidized fuel oil for small-scale fisher
4. Dampak  mata  pencaharian nelayan  skala  kecil/ Livelihood impacts for small-scale fishers
Sedang/ Moderate Mengaktifkan  kembali  kelompok  masyarakat  pengawas  dan memperbaiki manajemen pengawasan (penambahan jumlah armada kapal pengawasan dan personelnya)/ Reactivate supervising community group and improve supervisory management (increasing the number of surveillance vessels and personnel) 5. Hilangnya akses ke sumber daya laut  yang  dibutuhkan  untuk ketahanan  dan  kesejahteraan pangan/ Lost  access  to  marine resources needed for food security and well-being Baik/ Good Kebijakan  maupun  program  yang  tepat  harus  terus  dilakukan dalam  rangka  menjaga  ketahanan  pangan  sebagai  upaya  menuju kesejahteraan/ Appropriate policies and programs must continue to be carried  out  in  order  to  maintain  food  security  as  an  effort  towards prosperity
6. Distribusi  manfaat  ekonomi yang  tidak  merata/ Inequitable distribution of economic benefits Baik/ Good
Pengawalan setiap kebijakan sampai dengan pelaksanaannya sangat diperlukan  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan/ Escort  of each  policy  until  its  implementation  is  very  necessary  so  that  it  is  in accordance with the expected goals 7. Dampak  sosial  dan  budaya pembangunan laut/ Social and  cultural  impacts  of  ocean development Baik/ Good Pemerintah  daerah  harus  dapat  mengembangkan  program  yang memberikan  dampak  positif  terhadap  aspek  sosial  dan  budaya/ Local governments must be able to develop programs that have a positive impact on social and cultural aspects 8. Marginalisasi perempuan/ Marginalization of women Sedang/ Moderate Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh nelayan,  dan  figur  yang  dihormati,  untuk  melakukan  sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan/ The central government  works  closely  with  local  governments,  fishers  leaders,  and community leaders, to disseminate information about the importance of education for women 9. Pelanggaran  hak  asasi  manusia dan  masyarakat  adat/ Human and Indigenous rights abuses Baik/ Good Pemerintah daerah harus terus bekerja sama dengan instansi terkait, serta  tokoh  masyarakat,  untuk  tetap  menjaga  kerukunan  dalam masyarakat/ Local governments must continue to cooperate with relevant agencies, as well as community leaders, to maintain harmony in society 10. Pengecualian
pengambilan keputusan  dan  tata  kelola/ Exclusion  from  decision-making and governance Baik/ Good Masyarakat nelayan skala kecil dan pelaku usaha perikanan harus tetap  dilibatkan  dalam  mengambil  sebuah  kebijakan  yang  terkait dengan  pengelolaan  perikanan/ Small-scale  fisher  communities  and fishery business actors must still be involved in making policies related to fisheries management
Sumber: Data Primer-Diolah (2020 & 2021)/ Source: Primary Data-Processed (2020 & 2021)
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Berdasarkan  tabel  5,  dapat  diketahui  bahwa komitmen  semua  pihak  sangat  diperlukan  untuk memperbaiki  inkonsistensi  agenda  pengembangan sektor  KP  Kabupaten  Natuna,  dalam  rangka membangun  kapasitas  nelayan  skala  kecil  melalui program  keadilan  biru.  Pembangunan  kapasitas membantu dalam: 1) meningkatkan pendapatan dan kelangsungan  hidup;  2)  mengurangi  kerentanan; 3)  mengatasi  masalah  keberlanjutan  perikanan; 4)  menciptakan  kebijakan  dan  tata  kelola  yang memihak perikanan skala kecil.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Prinsip  menciptakan  keuntungan  ekonomi terhadap  pengelolaan  sumber  daya  nelayan  skala kecil  di  wilayah  perairan  Laut  Natuna  Utara, harus  ditopang  keadilan  biru  yang  sesuai  dengan: 1) karakteristik wilayah; 2) potensi; 3) regulasi; 4) SDM yang kompeten; 5) sarana dan prasana yang baik. Pendekatan keadilan biru saat ini sudah menjadi isu  dunia  internasional  dalam  mengembangkan ekonomi sektor KP di negara mereka, tetapi sangat disayangkan  pada  tataran  nasional  belum  menjadi prioritas  utama  dalam  sebuah  kebijakan  maupun program.  Hal  itu  perlu  mendapatkan  perhatian pemerintah,  karena  semua  indikator  pendekatan keadilan  biru  sangat  penting  dan  dibutuhkan untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  laut nasional  secara  merata.  Hasil  kajian  menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu mendapat perhatian  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yaitu: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan skala kecil; 4) marginalisasi perempuan.
Mengacu  hal  tersebut,  pemerintah  pusat dan/atau  daerah  harus  mencari  solusi  atas  temuan permasalahan  terhadap  indikator  keadilan  biru yang telah dikaji dalam karya tulis ini. Pencegahan konflik terkait wilayah penangkapan dapat dilakukan melalui penambahan tenaga pengawas serta armada kapalnya.  Pengawasan  ketat  (terpadu)  aparat PSDKP-KKP serta memfungsikan POKMASWAS, harus  dijadikan  prioritas  dalam  melindungi  mata pencaharian nelayan skala kecil untuk memperoleh manfaat  ekonomi  yang  optimal.  Memperbaiki pengelolaan BBM subsidi, memerlukan pembentukan  tim  yang  secara  khusus  menangani pasokan maupun penyaluran kebutuhan operasional nelayan skala kecil secara merata. Pendekatan serta sosialisasi  berkala  oleh  aparat  pemerintah  daerah yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, juga harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  pendidikan formal kaum perempuan dalam komunitas nelayan
skala kecil. Menghormati kehidupan nelayan skala kecil  dan  melibatkan  mereka  dalam  kebijakan pembangunan,  dapat  menjadikan  Kabupaten Natuna  sebagai  kawasan  industri  sektor  KP  yang unggul berbasis keadilan biru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Balai  Besar  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan),  atas dukungan dan dana penelitian yang diberikan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan  ini  kami  menyatakan  bahwa kontribusi  masing-masing  penulis  terhadap pembuatan  karya  tulis  adalah  Radityo  Pramoda sebagai  kontributor  utama    sebagai  kontributor utama dan Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesty Triyanti dan Nurlaili sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambari, M. (2022). Mengawal Hukum dan Lingkungan Laut  Tetap  Adil  dan  Berkelanjutan .  https:// www.mongabay.co.id/2022/10/21/mengawal- hukum-dan-lingkungan-laut-tetap-adil-dan- berkelanjutan/. Tanggal diunduh: 01 November 2022.
ANTARAKEPRI. (2019). Lima Desa di Natuna Rentan\ Kelangkaan  Bahan  Pangan .  https://kepri. antaranews.com/berita/60700/lima-desa-di- natuna-rentan-kelangkaan-bahan-pangan. Tanggal diunduh: 01 November 2022.
BAPPENAS.  (2017). Narasi  Tunggal:  Bantuan  Premi Asuransi  Nelayan .  https://www.  bappenas. go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal- bantuan-premi-asuransi-nelayan/.Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.
BAPPENAS. (2022). Perempuan. https://sdgs.bappenas. go.id/tujuan-5/. Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.
Bennett,  N.J.,  J.  Blythe,  C.S.  White,  C.  Campero. (2020). Blue Growth and Blue Justice . (Working Paper Series). Canada: the University of British Columbia.
Bennett,  N.J.,  J.  Blythe,  C.S.  White,  C.  Campero. (2021). Blue Growth and Blue Justice: Ten Risk and  Solutions  for  the  Ocean  Economy. Jurnal Marine Policy, Volume 125. 104387.
Blythe, J., J. Silver, L. Evans, D. Armitage, N.J. Bennett; M.L. Moore, T.H. Morrison, K. Brown. (2018). The Dark Side of Transformation: Latent Risks in  Contemporary  Sustainability  Discourse. Jurnal Antipode, Volume 50, Nomor 50. (1206- 1223).
Bluejustice.  (2022). Blue  Justice  Initiative .  https:// bluejustice.org/blue-justice-initiative/.  Tanggal
diunduh: 24 Februari 2022.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Natuna. (2022). Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG) 2019-2021 .  https://  natunakab.bps.go.id/ indicator/40/173/1/-ipg-indeks-pembangunan- gender-ipg-.html.  Tanggal  diunduh:  19  Juli 2022.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna. (2022). [IPG] Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis  Kelamin  2019-2021.  https://natunakab. bps.go.id/indicator/40/176/1/-ipg-rata-rata- lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html. Tanggal diunduh: 01 November 2022.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Natuna.
(2020). Produksi  Perikanan  Tangkap  2019 . indicator/56/148/1/produksi-perikanan- tangkap.html. Tanggal diunduh: 07 Juli 2022.
Brinkerhoff,  D.W.  and  L.B.  Crosby.  (2001). Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision- Makers  in  Developing  and  Transitioning Countries . Bloomfield, CT: Kumarian Press
Brynard,  P.A.  (2007).  Multiplicity  in  Public  Policy Implementation. African Journal of Public Affairs, Volume 1. (34-40)
Burgess  M.G,  M.  Clemence,  G.R.  Mc  Dermott,  C.
Costello,  dan  S.D.  Gaines.  (2018).  Five  Rules for  Pragmatic  Blue  Growth. Jurnal  Marine Policy, Volume 87. (331-339).
Cabang  Dinas  KP  Natuna-Kepri.  (2021). Laporan Tahunan Tahun 2020 . Provinsi Kepulauan Riau: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna.
Chuenpagdee,  R.  (2020). Blue  Justice  For  Small-Scale Fisheries: What, Why and How . Canada: TBTI Global Publication Series, St. John’s, NL.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
(2021). Potensi  Laut  Natuna  dan  Penangkapan Ikan  Ilegal .  https://diskominfo.natunakab. go.id/  potensi-laut-natuna-dan-ilegal-fishing/. Tanggal diunduh: 04 juli 2022.
Ditjen  Pengelolaan  Ruang  Laut-KKP.  (2020). BPSPL Padang Terlibat FGD Status Kawasan Konservasi Natuna .  https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/ artikel/23768-bpspl-padang-terlibat-fgd- status-kawasan-konservasi-natuna.Tanggal diunduh: 02 November  2022.
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut-KKP. (2020). Pengelolaan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  sebagai  Sistem Pertahanan  Negara .  https://kkp.go.id/djprl/ p4k/artikel/22501-pengelolaan-pulau-pulau- kecil-terluar-sebagai-sistem-pertahanan-negara. Tanggal diunduh: 20 Juli 2022.
Ditjen  PSDKP-KKP.  (2021). KKP  Tangkap  Dua  Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara . https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498- kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal- fishing-di-laut-natuna-utara. Tanggal diunduh: 03 November 2022.
Ertor, I., Z.W. Brent, D. Galler, T. Josse. (2020). Situating Small-Scale  Fisheries  in  the  Global  Struggle  for
Agroecology  and  Food  Sovereignty .  Amsterdam: Transnational Institute. FAO.  (2015). Small  Scale  Fisheries. http://www.fao. org/3/a-au832e.pdf.  Tanggal  diunduh:  25 Februari 2022.
FAO. (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture: Sustainability  in  Action .  http://www.fao.org/3/ ca9229en/ca9229en.pdf.  Tanggal  diunduh:  11 Juli 2022.
Friedman, L.M. (2009). Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial) . Bandung: Nusa Media.
Gustavsson,  M.,  K.  Frangoudes,  L.  Lindstrom,  C.A. Burgos,  Mdl.  Torre-Castro.  (2021).  Gender and  Blue  Justice  in  Small-Scale  Fisheries Governance. Jurnal Marine Policy, Volume 133. 104743.
Hanich, Q. (2012). Distributing the Bigeye Conservation Burden  in  the  Western  and  Central  Pacific Fisheries. Jurnal Marine Policy, Volume 36, Isu 2. (327-332).
Isaacs, M. (2019). Blue Justice for Small-Scale Fisheries . https://www.plaas.org.za/blue-justice-for- small-scale-fisheries/.  Tanggal  diunduh:  25 Februari 2022.
Jentoft, S. (2019). Live Above Water (Essays on Human Experiences  of  Small-Scale  Fisheries) .  India: TBTI Global.
Kanto,  S.  (2006). Modernisasi  dan  Perubahan  Sosial . Malang: Universitas Brawijaya.
Katila  J;  K.  Ala-Rami;  S.E.  Repka,  E.  Rendon, J. Torronen. (2019). Defining and Quantifying the  Sea-Based  Economy  to  Support Regional  Blue  Growth  Strategies-Case  Gulf of Bothnia. Jurnal Marine Policy, Volume 100. (215-225).
Kementerian  Perindustrian.  (2016). Industri  Berbasis Perikanan jadi Prioritas . artikel/14823/Industri- Berbasis-Perikanan-Jadi-Prioritas.Tanggal diunduh: 25 April 2022.
Kementerian  PPPA.  (2017). Mencapai  Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan . https://www.kemenpppa.go.id/index.php/ page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan- gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan. Tanggal diunduh: 12 Juli 2022.
Kementerian  PUPR.  (2022). Menata  Kawasan  Pantai Piwang di Kabupaten Natuna . https://ciptakarya. pu.go.id/balai/kepulauan-riau/berita/detail/ PSP-POP/10275/MENATA-KAWASAN- PANTAI-PIWANG -DI-KABUPATEN- NATUNA.  Tanggal  diunduh:  01  November 2022.
Kementerian PUPR. (2017). Infrastruktur PUPR Terpadu untuk  Negeri .  Jakarta:  Badan  Pengembangan Infrastruktur  Wilayah  (BPIW)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  116  Tahun  2021,  tentang
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Rencana  Kerja  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Tahun  2022.  Ditetapkan  di  Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021.
Kim,  P.S.  (2010).  Building  Trust  by  Improving Governance:  Searching  for  a  Feasible  Way for  Developing  Countries. Jurnal  Public Administration Quarterly, Volume 4. (271-299).
Lumintang,  J.  (2015).  Pengaruh  Perubahan  Sosial terhadap  Kemajuan  Pembangunan  Masyarakat di Desa Tara-Tara I. Jurnal Acta Diurna, Volume 4, Nomor 2. (1-9).
McCreath,  M.  (2021).  Community  Interests  and  the Protection  of  the  Marine  Environment  within National  Jurisdiction. Jurnal  International  & Comparative  Law  Quarterly,  Volume  70.  (569- 603).
Millennium  Ecosystem  Assessment.  (2005). Ecosystems and Human Well-Being . USA: Synthesis-Island Press.
Mthethwa, R.M. (2012). Critical Dimensions for Policy Implementation. African Journal of Public Affairs. Volume 5. (36-47).
Nugroho,  I.  dan  R.  Dahuri.    (2004). Pembangunan Wilayah:  Perspektif  Ekonomi,  Sosial  dan Lingkungan .  Jakarta: Pustaka LP3ES.
Parameswaran P. (2017). Why Did Indonesia Just Rename its  Part  of  the  South  China  Sea?  Jakarta  is Willing to Take New Moves to Signal Even More Clearly  its  Long-Held  Legal  Positions .  https:// thediplomat.com/2017/07/why-did-indonesia- just-rename-its-part-of-the-  south-china-sea/. Tanggal diunduh: 15 Juli 2022.
Parsons,  W.  (2008). Public  Policy  (Pengantar  Teori  dan Praktik  Analisa  Kebijakan) .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Passeto  R,  dan  G.I.  Malini.  (2022).  Promoting Environmental  Justice  in  Contaminated  Areas by  Combining  Environmental  Public  Health and  Community  Theatre  Practices. Jurnal Futures, Volume 142. 103011.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Natuna  Nomor  47 Tahun  2019,  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna. Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 6. Nomor Register Peraturan  Daerah  Kabupaten  Natuna  Provinsi Kepulauan Riau: 3.16/2021.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaaan Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 33.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2017, tentang Dewan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Natuna. Berita  Daerah  Kabupaten  Natuna  Tahun  2017 Nomor 10.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2020, tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri KP RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Tahun 2020-2024.  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun 2022, tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah  Laut  Natuna-Natuna  Utara. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor 73.
Pomeroy,  R.  (2016).  A  Research  Framework  for Traditional  Fisheries:  Revisited, Jurnal  Marine Policy, Volume 70. (153-163).
PP PMKRI. (2021). Keadilan Ekologis dan Pembangunan Berkelanjutan.  https://  kumparan.com/pp- pmkri/keadilan-ekologis-dan-pembangunan- berkelanjutan-1vITx2lejz0 . Tanggal  diunduh: 18 Juli 2022.
Pramoda,  R.  dan  T.  Apriliani.  (2019).  Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal dalam Definisi Nelayan Kecil. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan  dan  Perikanan,  Volume  9,  Nomor  2. (143-156).
Pusdatin-KKP.  (2022). Data  Produksi  Perikanan Kabupaten  Natuna  Tahun  2022  (Basis  Data Statistik/Satu  Data) .  Jakarta:  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan-Pusat  Data,  Statistik, dan Informasi.
Putri,  V.K.M.  (2021).  Fungsi  Budaya  bagi  Masyarakat. https://w w w.kompas.com/skola/read/ 2021/07/28/142020869/fungsi-budaya-bagi- masyarakat. Tanggal diunduh: 27 Juli 2022.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Rodrik, D., G. Grossman, V. Norman. (1995). Getting Interventions  Right:  How  South  Korea  and Taiwan  Grew  Rich. Jurnal  Economic  Policy, Volume 10. (53-107).
Sambodo,  M.T.  (2017).  Tata  Kelola  Peningkatan  Daya Saing  Ekonomi:  Suatu  Penulusuran  Konsep. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Volume 25 , Nomor 2 . (33-46). Schlosberg  D.  (2007). Defining  Environmental  Justice: Theories,  Movements,  and  Nature .  New  York: Oxford University Press.
Schreiber, M.A., R. Chuenpagdee, S. Jentoft. (2022). Blue Justice and the Co-production of Hermeneutical Resources  for  Small-Scale  Fisheries. Jurnal Marine Policy, Volume 137. 104959. (1-9).
Siombo,  M.R.  (2010). Hukum  Perikanan  Nasional  dan Internasional .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. Suhana.  (2021). Menyoroti  10  Potensi  Ketidakadilan Pertumbuhan  Ekonomi  Berbasis  Laut .  https:// suhana.web.id/2021/01/09/menyoroti-10- potensi-ketidakadilan-pertumbuhan-ekonomi- berbasis-laut/.  Tanggal  diunduh:  26  Februari 2022.
Suyanto,  B.  (2013). Anatomi  Kemiskinan  dan  Strategi Penanganannya . Surabaya: In-Trans Publishing. Thontowi,  J.,  I.N.  Rachman,  N.Q.  Mardiya,  T. Anindyajati.  (2012). Aktualisasi  Masyarakat Hukum  Adat  (MHA)-Perspektif  Hukum  dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak- Hak  Konstitusionalnya .  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Traxler,  F.  dan  B.  Unger.  (1994).  Governance, Economic  Restructuring,  and  International Competitiveness. Jurnal  Economic,  Volume  28.
(1-23).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,  Pembudidaya  Ikan,  dan  Petambak Garam.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  68.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2012,  tentang  Pangan.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009,  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140.  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5059.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun 2007,  tentang  Penataan  Ruang.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4725.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2004,  tentang  Perikanan.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
United  Nations,  (2022). Blue  Justice  for  Small-Scale Fisheries .  https://sdgs.un.org/  partnerships/ blue-justice-small-scale-fisheries. Tanggal diunduh: 04 Agustus 2022.
Wahyudin,  Y.  (2003). Sistem  Sosial  Ekonomi  dan
Budaya  Masyarakat .  (Makalah  Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan
Konservasi  Perairan  Departemen  Kehutanan, pada  tanggal  5  Desember  2003  di  Aula Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kehutanan Bogor). https://www.researchgate.net/ publication/282662169_Sistem_ Sosial_ E k o n o m i _ d a n _ B u d a y a _ M a s y a r a k a t _ Pesisir?channel=doi&linkId=5616cd5d08 ae90469c611602&showFulltext=true.  Tanggal diunduh: 29 Juni 2022.
Walhi. (2017). Food Sovereignty . (Position Paper-Friends of  the  Earth  Indonesia).  Jakarta:  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Wang, Y.,  J. Hu, H. Pan, P. Failler. (2020). Ecosystem- Based  Fisheries  Management  in  the  Pearl River  Delta:  Applying  a  Computable  General Equilibrium  Model. Jurnal  Marine  Policy, Volume 112. 103784. Widianto,  E.  (2019). Cerita  Upaya  Melindungi  Hak- hak Masyarakat Adat . https://www. mongabay. co.id/2019/12/02/cerita-upaya-melindungi- hak-hak-masyarakat-adat/. Tanggal diunduh: 31 Juli 2022.
Winarsih,  W.H.  (2009).  Pengelolaan  Plasma  Nutfah Perikanan  di  Jawa  Timur. Jurnal  Litbang Perikanan Cakrawala. Volume 4, Nomor 1. (92- 105).
Wondimu,  H.  (2022).  Gender-Based  Violence  and  its Socio-Cultural  Implications  in  South  West Ethiopia  Secondary  Schools. Jurnal  Heliyon, Volume 8. e10006.