Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar

## Muhammad Arif
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar,
Makassar,Indonesia Email: arif.unismuh@live.com

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  know  audit  auditor's  performance  in  Governmental  tasks, functions,  authority,  roles  and  responsibilities  in  Takalar  District  and  to  know  the  supporting  and inhibiting  factors  of  implementing  integrity  auditor  integrity  pact  in  improving  supervision performance  of  Takalar  Regency  Government.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative by using flow, interview, and documentation. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and deduction of conclusions. The results of research that states that the implementation of the functions, tasks, roles, and responsibilities of operational controls become more controlled  morally  and  ethically,  is  found  with  the  commitment  of  the  leadership  to  follow  up  the personnel problem in order to improve the performance of employees, this commitment is also built at the level of aparaturur both the level of leadership and subordinates to support the integrity exercise pact at the Takalar District inspectorate. While the inhibiting factors are less assertive punishment or loss  when dilaktusitas are included other than other inhibiting factors ie there are  some items in the statement of integrity pact that is difficult to mention as appropriate and appropriate to the law.
Keywords : Implementation; Integrity Pac; Inspectorate

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  pakta  integritas  auditor  inspektorat  dalam tugas, fungsi, wewenang, peran dan tanggung jawab pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Takalar dan  mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pakta integritas auditor inspektorat dalam  meningkatkan  kinerja  pengawasan  Pemerintahan  Kabupaten  Takalar.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Kemudian  teknik  analisa  data  melalui  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  pakta  integritas  dari  aspek  fungsi, tugas,  peran,  dan  tanggungjawab  menunjukkan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi lebih terkontrol secara moril dan etika, ditemukan adanya komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti masalah  kepegawaian  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  pegawai,  komitmen  ini  juga  terbangun ditingkatan aparaturur baik tingkat pimpinan maupun bawahan untuk mendukung pakta implementasi integritas  pada  instansi  inspektorat  Kabupaten  Takalar.  Sementara  faktor  penghambat  yakni  kurang tegasnya  sanksi  atau  hukuman  bila  pakta  integritas  dilanggar  selain  itu  faktor  penghambat  lainnya yaitu  terdapat  beberapa  item  dalam  pernyataan  pakta  integritas  yang  sulit  diidentifikasi  pelanggaran seperti bersikap jujur dan kepatuhan terhadap undang-undang.
Kata Kunci : Implementasi; Pakta Integritas; Inspektorat
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.1.1-10.2018

## PENDAHULUAN
Tantangan profesionalisme aparatur Negara saat ini antara lain, adanya peluang penyalah  gunaan  wewenang/kekuasaan oleh  birokrat  yang  akan  merugikan  negara dan masyarakat, mafia hukum, menghadapi persaingan global yang semakin  kompleks,  dan  berbagai  masalah krusial lain. Pada saat ini untuk mewujudkan  aparatur  negara  yang  bisa dipertanggung jawabkan, reformasi aparatur  perlu  dilaksanakan  secara  terus- menerus  dengan  ditopang  oleh  motivasi untuk  mencari  cara  yang  lebih  efektif  dan efisien  (Effendi,2008).    Meskipun  sudah menjadi gejala yang sangat umum, ternyata pada setiap konteks sistem budaya masyarakat,  secara  empirik  birokrasi  dan birokratisasi  terlihat  dalam  pola  perilaku yang beragam. Gejala demikian menunjukkan bahwa birokrasi dan birokratisasi  tidak  pernah  tampil  dalam bentuk idealnya (Usman, 2011).
Salah  satu  indikasi  rendahnya kualitas  PNS  Daerah  tersebut  adalah adanya  pelanggaran  disiplin  yang  banyak dilakukan  oleh  PNS  Daerah.  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  memperkirakan  40% dari 4,7 juta pegawai negeri sipil (PNS) di
Indonesia memiliki kinerja buruk dan akan diminta
menjalani pensiun dini Pengembangan  kompetensi  sebagaimana yang tertera pada pasal 21 Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi  merupakan  hak  bagi  PNS, dengan  demikian  pemerintah  daerah  wajib untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana untuk  pengembangan  kompetensi  tersebut (Rau, 2016).
Selain  pengembangan  kompetensi juga  dibutuhkan  sebuah  komitmen  melalui
kebijakan  yang  tertuang  dalam  pakta integritas.  Pakta  integritas  yang  ada  di
Inspektorat Kabupaten Takalar mengharuskan  pada  setiap  pagawai  untuk bertanggung  jawab  secara  moril  pada  apa yang  telah  mereka  setujui.  Impelementasi kebijakan  inilah  yang  peneliti  telusuri secara aktual dilapangan melalui serangkaian penelitian dengan menggunakan  teori  implementasi  Winter (1990),  dengan  mengacu  pada  aspek perilaku hubungan antar organisasi, Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat  bawah,  dan  perilaku  kelompok sasaran  yang  diarahkan  pada  peningkatan kinerja  pengawasan  pemerintah.  Selain  itu penelitian  juga  membahas  faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  pakta integiritas  tersebut  dalam  meningkatkan kinerja  pengawasan  pemerintah  daerah Kabupaten Takalar.
Untuk  ukuran  kinerja  dinilai  dari semakin  baik  proses  audit  dan  tindak lanjutnya  maka  kinerja  inspektorat  dapat dinilai  mengalami  peningkatan.  Pasolong (2010),  melihat  kinerja  merupakan  hasil kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai oleh seseorang dalam
melaksanakan  fungsinya  sesuai  dengan tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya. Kinerja  inspektorat  yang  baik  akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya  pemerintahan  daerah  yang bersih (clean  governance) dan  sejalan dengan  itu  juga  akan  membuka  jalan  bagi terwujud  pemerintahan  yang  baik (good governance) .  Meskipun  diakui  memang, bahwa telah terjadi banyak perubahan yang cukup banyak termasuk lompatan-
lompatan pembentukan dan kerja kelembagaan negara yang kian melengkapi percaturan  politik  kenegaraan  Indonesia
(Prianto, 2011).
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Sejumlah  hasil  penelitian  terkait dengan implementasi pakta integritas telah dilakukan  diantaranya  penelitian  Ansari (2016),  menunjukkan  bahwa  penerapan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa  pemerintah  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan bersih (good  governance  and  clean government).
Hasil  penelitian  Basuki  (2010), menunjukkan  penguatan  integritas  pejabat publik  yang  diinstruksikan  oleh  Presiden melalui pakta integritas Peraturan Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanaan terhadap  pejabat  belum  dapat  maksimal, karena monitoring dan evaluasinya ditugaskan kepada Kementrian (negara)
Pendayagunaan  Aparatur  Negara yang  secara  administratif  ketatanegaraan tidak mempunyai kompetensi yang sempurna.  Hasil  penelitian  Zaini  (2014),
menunjukkan pakta integritas yang ditandatangani bahkan disumpah tinggallah pakta integritas, ketika berhadapan dengan kepentingan  yang  dianggap  lebih  besar oleh  para  oknum  misalnya  pertaruhan jabatan  disebuah  instansi.  Dari  sejumlah hasil  penelitian  yang  terkait  implementasi pakta  integritas  masih  belum  ditemukan sejumlah  penjelasan  yang  menjelaskan secara  mendalam  mengenai  implementasi pakta  integritas  dalam  meningkatkan kinerja  pengawasan  yang  dilakukan  oleh inspektorat Kabupaten.
Berbeda dari penelitian sebelumnya
penelitian ini akan menganalisa implementasi  pakta  integritas  melalui tugas,  fungsi,  peran  dan  tanggungjawab inspektorat  Kabupaten  Takalar,  yang  akan peneliti  telusuri  dari  kacamata  teori implementasi  Winter  (1990),  yang  dapat membantu menguraikan implementasi pakta integritas dari aspek prilaku birokrasi guna  meningkatkan  kinerja  pengawasan
yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Takalar,
Di  samping  itu  penelitian  ini  juga mencermati    dari     aspek    teoritis   etika birokrasi  (Widodo,  2001;  Holilah,  2013), sehingga nilai-nilai seperti efesiensi, Impersonal,  merytal  system  dan  nilai responsible  menjadi  acuan  indikator  pada penelitian  ini  sehingga  diperoleh  faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi  pakta  integritas  auditor inspektorat.  Berdasarkan  sudut  pandang dan  uraian  yang  dikemukakan  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  pakta  integritas  auditor inspektorat dalam tugas, fungsi, wewenang,  peran  dan  tanggungjawab pengawasan  Pemerintahan  di  Kabupaten Takalar  serta  mengetahui  mengetahui faktor  pendukung  dan  penghambat  yang berpegaruh dalam implementasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan lainnya.  Pendekatan  kualiitatif  dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap  dan  memahami  sesuatu  di balik  fenomena  yang  belum  diketahui. Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam  ( indepth  intervew ),  observasi, dan dokumentasi.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Takalar sebagai  implementor  pakta  integritas  dan SKPD  terkait  seperti  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar sebagai kelompok sasaran dari kinerja pengawasan Inspektorat.  Informan  kunci  berasal  dari Inspektorat Kabupaten Takalar.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Teknik analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  model  Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara   interaktif    dan berlangsung  secara  terus  menerus  dan sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah jenuh.  Aktifitas  dalam  analisis  data,  yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification
(Sugiyono, 2011). HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi  Pakta  Integritas  Auditor Inspektorat dalam meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementasi pakta integritas terkait  fungsi  auditor inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  menjadi  lebih  terkontrol secara  moril  dan  etika.    Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pakta  integiritas dapat  menjaga  fungsi  pengawasan  yang dilakukan inspektorat tanpa adanya pengawasan  melekat  dalam  artian  sebagai langkah pencegahan agar fungsi inspektorat  tidak  meleceng  dari  fungsi yang semestinya yaitu melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta
Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah di Kabupaten Takalar.
Apalagi  saat  ini  publik  selalu menuntut  kualitas  pelayanan  publik  dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan  harapan  karena  pelayanan  publik secara  empiris  yang  terjadi  selama  ini masih  ditandai  dengan  hal-hal  seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan. Dalam keadaan seperti  itu  terjadi  karena  orang  masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" malah tidak dilayani (Mahsyar, 2011).
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  untuk  kelancaran  dan efektifnya  pengawasan  yang  dilakukan Auditor  Inspektorat  Kabupaten  Takalar keberadaan pakta integritas sangat membantu  karena  akan  berpengaruh  pada pekerjaan  yang  dilakukan  mengingat pengawasan yang dilakukan mengedepankan integritas dan profesionalisme. Berdasarkan hasil wawancara dapat
diketahui  bahwa  pakta  integritas  telah disosialisasikan  kepada  ASN  yang  ada  di Inspektorat  Kabupaten  Takalar.  Dalam pelaksanaan  tugas  ditemukan  pelanggaran pakta integritas maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas bila  terdapat  indikasi  pelanggaran  maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami  bahwa  tidak  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  pelanggaran  pakta  integritas di  lingkungan  inspektorat  Kabupaten Takalar  hal  ini  dikarenakan  perjanjian tersebut  berdasarkan  kesadaran  aparatur yang telah menyetujui untuk menandatangani pakta integritas dan secara aktual memang tidak ada temuan pelanggaran  pakta  integritas  di  lingkugan inspektorat Kabupaten Takalar.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  terdapat  tanggungjawab auditor  terkait  program  pengawasan  yaitu pada  pemeriksaan  tahunan,  pemeriksaan pengaduan  masyarakat  dan  bertanggung jawab  pada  pengembangan  rencana  kerja dan  program  audit  jangka  panjang  dan tahunan  untuk  mengevaluasi  pengendalian manajemen di setiap kegiatan dan program pemerintah daerah.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa
tanggungjawab
pengawasan yang dilakukan auditor diimpelementasikan  secara  berjenjang  dari level bawahan sampai pada level pimpinan kemudian untuk pengukuran kinerja pengawasan  dapat  dilihat  dari  tindaklanjut OPD  serta  tingkatan  yang  lebih  tinggi seperti APIP, BPK dan LKPD.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  pakta  integritas  menjadi sebuah kredit point atau pendukung kinerja pengawasan  yang  dilakukan  oleh  auditor inspektorat tanpa danya statuta atau sanksi dan  impact  yang  muncul  adalah  adanya sedikit perubahan pada tingkat kedisiplinan aparatur.
Berdasarkan hasil wawancara dapat
diketahui  bahwa  inspektorat  memiliki kewenangan
dalam melakukan
pemeriksaan  terhadap  proses  pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tugas  dan  fungsinya  serta  kewenangan lainya  yaitu melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan dan BPKP.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  bila  terjadi  pelanggaran yang membuat aparatur inspektorat menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan maka akan diberikan peringatan mengenai perbaikan kinerja dan situasi  ini  dapat  ditindaklanjuti  oleh  APIP sebagai pengawasan ditingkatan yang lebih tinggi yaitu inspektorat provinsi.
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami  bahwa  kewenangan  inspektorat Kabupaten
Takalar terbatas pada pengawasan lingkup internal dalam hal ini OPD  yang  diawasi  kinerjanya  kemudian laporan  pengawasan  tersebut  disampaikan kepada  bupati  sebagai  pejabat  pembina kepegawaian  yang  dapat  menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  peran  auditor  lebih kepada temuan-temuan mengenai pencatatan  barang  yang  terdapat  dalam Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar lebih lanjut ditekankan juga adalah ketidak disiplinan pegawai   yang   menjadi
catatan dalam laporan hasil pemeriksaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  dapat  dipahami  bahwa pakta  integritas  sangat  mendukung  peran auditor inspektorat dalam proses terciptanya  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan  keuangan  di  daerah  hal  ini dapat menjadi kontrol untuk meminimalisir terjadinya  pelanggaran  dalam  pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
Secara  keseluruhan  implementasi pakta  integritas  dari  aspek  fungsi,  tugas, peran,  dan  tanggungjawab  menunjukkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  menjadi  lebih  terkontrol secara  moril  dan  etika.    Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pakta  integiritas dapat  menjaga  fungsi  pengawasan  yang dilakukan inspektorat tanpa adanya pengawasan  melekat  dalam  artian  sebagai langkah pencegahan agar fungsi inspektorat  tidak  meleceng  dari  fungsi yang semestinya yaitu melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta
Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah di Kabupaten Takalar.
Pada aspek pelaksanaan tugas pakta integritas  sangat  membantu  karena  akan berpengaruh pada pekerjaan yang dilakukan  mengingat  pengawasan  yang dilakukan  mengedepankan  integritas  dan profesionalisme. pakta integritas juga telah disosialisasikan  kepada  ASN  yang  ada  di Inspektorat  Kabupaten  Takalar.  Dalam pelaksanaan tugas jika ditemukan pelanggaran  pakta  integritas  maka  akan
diproses  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dari hasil penelitian juga diperoleh penjelasan bahwa belum ditemukan indikasi pelanggaran pakta integritas dalam pelaksanaan  tugas  aparatur  di  lingkungan inspektorat  Kabupaten  Takalar.  Hal  ini terkonfirmasi  dari  Badan  Kepegawaian Daerah     Kabupaten    Takalar.  Perjanjian pada pakta integritas dilakukan berdasarkan  kesadaran  aparatur  yang  telah menyetujui  untuk  menandatangani  pakta integritas  dan  secara  aktual  dilapangan tidak  ada  temuan  pelanggaran  pakta integritas di lingkugan inspektorat Kabupaten Takalar.
Pada aspek tanggung jawab ditemukan bahwa terdapat tanggung jawab auditor  terkait  program  pengawasan  yaitu pada  pemeriksaan  tahunan,  pemeriksaan pengaduan  masyarakat  dan  bertanggung jawab  pada  pengembangan  rencana  kerja dan  program  audit  jangka  panjang  dan tahunan  untuk  mengevaluasi  pengendalian manajemen di setiap kegiatan dan program pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian  menunjukkan  tanggungjawab pengawasan yang dilakukan auditor diimpelementasikan  secara  berjenjang  dari level bawahan sampai pada level pimpinan kemudian untuk pengukuran kinerja pengawasan  dapat  dilihat  dari  tindaklanjut OPD  serta  tingkatan  yang  lebih  tinggi seperti APIP, BPK dan LKPD. Selanjutnya terdapat  indikator  kinerja  pengawasan yang  dilakukan  oleh  auditor  inspektorat mulai  dari  persentasi  kelulusan  sertifikasi aparat  pengawas,  Level  Kapabilitas  APIP, Opini Laporan Keuangan, persentasi
Penyelesaian  Tindak  lanjut  Rekomendasi
BPK pada setiap tahun berkenaan, persentasi Kasus/ Pengaduan di lingkungan Pemda yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi Implementasi  SAKIP  Kabupaten  Takalar, dan    Skor  penilaian  (Nasional)  LPPD Kabupaten  Takalar.  Semua  indikator
memiliki  target  dan  realisasi  yang  dapat berupa  persentasi  dan  capaian  status tertentu  seperti  WTP  untuk  opini  laporan keuangan.  Pakta  integritas  menjadi  sebuah kredit  point  atau  pendukung  kinerja pengawasan  yang  dilakukan  oleh  auditor inspektorat tanpa danya statuta atau sanksi dan  impact  yang  muncul  adalah  adanya sedikit perubahan pada tingkat kedisiplinan aparatur.
Pada  aspek  wewenang  inspektorat memiliki  kewenangan  dalam  melakukan pemeriksaan  terhadap  proses  pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tugas  dan  fungsinya  serta  kewenangan lainya  yaitu melaporkan hasil pemeriksaan kepada  pimpinan  dan  BPKP.  Kemudian bila  terjadi  pelanggaran  yang  membuat aparatur inspektorat menyalahgunakan wewenang  yang  diamanatkan  maka  akan diberikan  peringatan  mengenai  perbaikan kinerja dan situasi ini dapat ditindaklanjuti oleh APIP sebagai pengawasan ditingkatan yang lebih tinggi yaitu inspektorat provinsi. Kewenangan inspektorat Kabupaten Takalar terbatas pada pengawasan lingkup internal dalam hal ini
OPD  yang  diawasi  kinerjanya  kemudian laporan  pengawasan  tersebut  disampaikan kepada  bupati  sebagai  pejabat  pembina kepegawaian  yang  dapat  menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat.
Pada  aspek  peran  diperoleh  hasil penelitian yang  menujukkan peran auditor lebih  kepada  temuan-temuan  mengenai pencatatan  barang  yang  terdapat  dalam Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar lebih lanjut ditekankan juga adalah ketidakdisiplinan  pegawai  yang  menjadi catatan  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan dalam ini pakta integritas sangat mendukung  peran  auditor  inspektorat dalam  proses  terciptanya  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan  di
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
daerah hal ini dapat menjadi kontrol untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang milik daerah.
Pada  tinjauan  teoritis  implementasi merupakan  suatu  aktivitas  yang  bertalian dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan dengan  penggunaan  sarana  (alat)  untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan  dengan  kebijakan  publik, maka  kata  implementasi  kebijakan  publik dapat diartikan sebagai
aktivitas
penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui  dengan  penggunaan sarana  (alat)  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  (Tahjan,  2008).  Dari  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  terdapat kontrol  organisasi,  etos  kerja  dan  norma- norma  profesional  yang  merupakan  salah satu  dimensi  implementasi  (Winter,  1990) hal  ini  terlihat  dari  implementasi  pakta integritas  yang  membuat  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi lebih terkontrol secara moril dan etika. Faktor  pendukung  dan  Penghambat Implementasi Pakta Integritas
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami  bahwa  pakta  integritas  dapat mendukung tugas pengawasan yang dilakukan auditor inspektorat. Hal ini tidak terlepas  dari  komitmen  pimpinan  dan aparatur  untuk  menyetujui  perjanjian  yang tertuang dalam pakta integritas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat dipahami bahwa terdapat komitmen pimpinan  untuk  menindaklanjuti  masalah kepegawaian  untuk  meningkatkan  kinerja pegawai,  selanjutnya  dari  hasil  disposisi Bupati  ke  BKPSDM  untuk  memberikan tindakan berupa terguran atau SK pelanggaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  terdapat  komitmen  yang terbangun  oleh  para  aparatur  baik  tingkat
pimpinan maupun bawahan untuk mendukung  pakta  implementasi  integritas pada instansi inspektorat Kabupaten Takalar.
Selain  komitmen  aparatur  yang menjadi  faktor  pendukung  Implementasi Pakta    Integritas    Auditor       Inspektorat dalam meningkatkan Kinerja   Pengawasan Pemerintahan  Kabupaten  Takalar  juga terdapat  faktor  SDM  yang  menjadi keunggulan aparatur inspektorat Kabupaten Takalar.
Berdasarkan  data  yang  sajikan  dapat diketahui bahwa terdapat 31 orang dengan jenjang  pendidikan  S1  dan  4  Orang  S2, satu  orang  S3  dan  hanya  ada  2  orang SLTA dari 39 orang jumlah pegawai  yang ada  di  Inspektorat  Kabupaten  Takalar,  hal ini mengartikan bahwa keadaan SDM yang ada  di  Inspektorat  Kabupaten  Takalar memiliki tingkat pendidikan yang menunjang  kinerja  aparatur  inspektorat Kabupaten Takalar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui  bahwa  SDM  yang  ada  di Inspektorat Kabupaten Takalar telah melalui sejumlah pelatihan dan pendidikan yang  menunjang  kinerja  pengawasan  dan meningkatkan  integritas  aparatur  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  hal  ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi  pakta  integritas  karena  telah ditunjang oleh kapasitas SDM yang baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  dapat  dipahami  bahwa hal  yang  menghambat  implementasi  pakta integritas  adalah  tidak  adanya  sanksi  atau hukuman  bila  pakta  integritas  dilanggar, sulit  menelusuri  mengenai  pelanggaran  itu betul-betul dilakukan atau tidak.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  item dalam  pernyataan  pakta  integritas  yang sulit  diidentifikasi  pelanggaran  seperti bersikap  jujur  dan  kepatuhan  terhadap
undang-undang  hal  ini  sulit  diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran butuh pendekatan  khusus  untuk  mengidentifikasi hal tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui bahwa pakta integritas dikhususkan  pada  komitmen  personal aparatur  yang  berfungsi  sebagai  langkah proaktif  dalam  pemberantasan  korupsi  di lingkungan inspektorat Kabupaten Takalar.
Dari  penjelasan  mengenai  faktor penghambat  Implementasi  Pakta  Integritas ini  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa kurang  tegasnya  sanksi  atau  hukuman  bila pakta integritas dilanggar,  sulit menelusuri mengenai  pelanggaran  itu  betul-betul dilakukan  atau  tidak.    terdapat  beberapa item  dalam  pernyataan  pakta  integritas yang sulit diidentifikasi pelanggaran seperti  bersikap  jujur  dan  kepatuhan terhadap  undang-undang  hal  ini  sulit diidentifikasi  sebagai  sebuah  pelanggaran butuh pendekatan khusus untuk
memberikan sanksi. Secara  keseluruhan  terkait  hasil penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat dalam meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar ditemukan bahwa faktor pendukung terdiri dari komitmen pimpinan dan aparatur serta kapasitas SDM. Komitmen pimpinan untuk
menindaklanjuti masalah kepegawaian dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dapat dicermati dari hasil disposisi  Bupati  ke  BKPSDM  untuk memberikan tindakan berupa terguran atau
SK pelanggaran. Kemudian terdapat komitmen  yang  terbangun  oleh  para aparatur  baik  tingkat  pimpinan  maupun bawahan untuk mendukung pakta implementasi  integritas  pada  instansi inspektorat Kabupaten Takalar.
Selain  itu  juga  terdapat  faktor kapasitas  SDM  yang  menjadi  keunggulan aparatur  inspektorat  Kabupaten  Takalar yang  dapat  dilihat  dari  latar  belakang pendidikan  sejumlah  pelatihan  yang  telah dilalui  aparatur  inspektorat  yang  dapat menunjang kinerja pengawasan dan meningkatkan  integritas  aparatur  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  hal  ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi  pakta  integritas  karena  telah ditunjang  oleh  kapasitas  SDM  yang  baik. Penguatan  organisasi,  dengan  fokus  tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan  peran  dan  fungsi  organisasi seperti pada penguatan SDM dan kepemimpinan  merupakan  bentuk  dimensi pengembangan kapasitas (Grindle, 1997).
Sementara  faktor  penghambat  yang ditemukan  dalam  penelitian  ini  yakni kurang  tegasnya  sanksi  atau  hukuman  bila pakta integritas dilanggar,  sulit menelusuri mengenai  pelanggaran  itu  betul-betul dilakukan  atau  tidak.  Selain  itu  terdapat beberapa  item  dalam  pernyataan  pakta integritas yang sulit diidentifikasi pelanggaran  seperti  bersikap  jujur  dan kepatuhan  terhadap  undang-undang  hal  ini sulit diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran  butuh  pendekatan  khusus untuk memberikan sanksi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Implementasi  pakta  integritas  dari aspek fungsi, tugas, peran, dan tanggungjawab  menunjukkan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi lebih  terkontrol  secara  moril  dan  etika  hal ini  terlihat  dari  aspek  pelaksanaan  tugas pakta  integritas  sangat  membantu  karena berpengaruh pada pekerjaan yang dilakukan  mengingat  pengawasan  yang dilakukan  mengedepankan  integritas  dan profesionalisme  dan  secara  aktual  di
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
lapangan  tidak  ditemukan  pelanggaran pakta  integritas.  Faktor  pendukung  yang ditemukan dalam penelitiam ini terdiri dari komitmen  pimpinan  dan  aparatur  serta kapasitas SDM Sementara faktor penghambat  yakni  kurang  tegasnya  sanksi atau hukuman bila pakta integritas
dilanggar,  sulit  menelusuri  mengenai pelanggaran  itu  betul-betul  dilakukan  atau tidak.    Selain  itu  terdapat  beberapa  item dalam  pernyataan  pakta  integritas  yang sulit  diidentifikasi  pelanggaran  seperti bersikap  jujur  dan  kepatuhan  terhadap undang-undang.
Saran
Diperlukan  aturan  yang  secara khusus mengenai sanksi tegas pelanggaran pakat  integritas  hal  ini  bertujuan  agar impelementasi  pakta  integritas  menjadi lebih  kuat  dari  posisi  legitimasinya. Kewenangan  inspektorat  daerah  masih terbatas  dibawah  pimpinan  kepala  daerah sehingga kewenangan pengawasan
berfokus pada internal organisasi perangkat  daerah  namun  tidak  berlaku pada  pejabat  pembina  kepegawaian  oleh karena  itu  diperlukan  kebijakan  perluasan kewenangan  inspektorat  oleh  pemerintah pusat. Implementasi pakta integritas memerlukan  pimbinaan  moral  dan  etika birokrasi sebelum dokumen pakta integritas  yang  ditandatangani  disetujui oleh  aparatur  hal  ini  bertujuan  agar  pakta integritas  dapat  dipahami  betul  oleh aparatur  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas dilingkungan kerjanya.
DAFTAR PUSTAKA .
Ansari, Muhammad Insa. (2016). Penerapan  Pakta  Integritas  Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah  Yang  Bersih  Integrity Pact Implementation Of
Procurement Of Goods/Services To Realize  That  Clean  Government. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 18, No. 3. Basuki, Ahmad. (2010). Pakta Integritas Di
Tengah  Suramnya  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Perspektif Volume XV No. 1, 37-49. Effendi, Taufiq. (2008). Menteri Pendayagunaan    Aparatur  Negara pada Seminar Pembangunan Sumber  Daya  Manusia  Aparatur Negara.  Semarang  :  Universitas Diponegoro. Gaffar,  Afan,  (2009). Politik  Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Grindle, M. (1997). Getting good government:    capacity  building  the public sector of developing countries . Boston: Harvard Institute for International Development.
Holilah. (2013). Etika Administrasi Publik. Jurnal  Review  Politik Volume  03,
Nomor 02.
Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  Pelayanan
Publik di Indonesia dalam
Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan . 1(2). Marzali,    Amri.  (2012). Antropologi  dan Kebijakan Publik . Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Pasolong, Harbani. (2010 ). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Prianto,  A.  L.  (2011).  Good  Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo- Liberal. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Rau,  Muh.  Jusman.  (2016).    Hubungan
Motivasi Dan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Pegawai Di
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Puskesmas  Sangurara  Kecamatan Palu Barat Kota Palu. jurnal.untad.ac.id. diakses 25 Oktober 2016.
Sugiyono.  (2011). Memahami  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&  D . Bandung: Alfabeta. Tahjan, H. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : RTH Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan
Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah Dengan Semangat Euforia
Demokrasi  Lokal. Otoritas:  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).