Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
Qiaro Tamyiz 1 , Taun 2
1,2 Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia qiarotamyiz8@gmail.com, taun@fh.unsika.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
The  concept  of  criminal  liability  against  corporations  as  a  new  concept  criminal  law.  The difficulty of imposing responsibility on the corporation n committing the crime of laundering creates problems, namely when the corporation s deemed to have committed a crime of money laundering  and  how  s  the  responsibility  imposed.  To  find  out  this,  the  researcher  used  the juridical-normative method, with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results of  the  study  show  that  Law  No.  8  of  2010  PPTPUU  does  not  directly  regulate  when  a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs to nterpret and link the articles of money laundering with corporations as the subject of a crime. The actor acts as the  directing  mind  by  mposing  on  the  corporation  and/or  corporate  controlling  personnel. There is no explanation for the mposition of corporate responsibility so that in order to transfer the  burden  of  responsibility  to  the  corporation  and/or  corporate  control  personnel,  t  s necessary  to  use  the  doctrine  of  vacarious  liability  theory  with  the  theory  of  responsibility approach:  Delegation  (doctrine  of  delegation),  dentification  (doctrine  of  dentification)  and Aggregation  (doctrine  of  aggregation),  so  that  corporations  can  be  punished  /  held accountable.
Keywords: corporate responsibility, corporate responsibility doctrine, punishing
* Alamat korespondensi: Universitas Singaperbangsa E-mail: qiarotamyiz8@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Detik  ini,  siapa  yang  tidak  mengenal  korupsi?  Korupsi.  Satu  kata  ni  telah  menjadi  konsumsi sehari-hari oleh masyarakat ndonesia. Hal ni dikarenakan sejak beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi  su  utama  di  negeri  ni.  Hampir  setiap  hari  media  massa,  baik  lokal  maupun  nasional memberitakan  masalah  korupsi.  Namun  sayangnya,  hal  ini  belum  bisa  menghilangkan  kebiasaan korupsi di ndonesia. Bahkan pada tahun 2012, ndonesia menduduki peringkat ke-118 sebagai negara paling korup dari 176 negara dengan ndeks Persepsi Korupsi (IPK) 32(Chazawi, 2021). Di level Asia Tenggara, ndonesia kalah dari Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), dan Thailand (37)(Alfitra, 2014). Semakin kecil angka ndeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar,  begitu  pula  sebaliknya.  Sebagaimana  dijelaskan  diatas,  Etika  Pancasila  adalah  etika  yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai – nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Wuarlela, 2021).
Jika  ditilik  sejarahnya  korupsi  memang  sudah  berlangsung  lama,  sejak  zaman  Mesir  Kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan sampai abad sekarang. Saat ni modus operandi korupsi pun semakin beragam. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan semakin sulit dibongkar. Bahkan korupsi di ndonesia saat ni menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum (Jufri, 2023). Permasalahan korupsi di ndonesia  sudah  sangatlah  dahsyat  sehingga  dibutuhkan  usaha  yang  sangat  revolusioner  untuk memberantas  korupsi  di  ndonesia.  Sejalan  dengan  hal  tu,  Adami  Chazawi  mengemukakan  bahwa sebagai  kejahatan  yang  tergolong  extraordinary  crime,  tindak  pidana  korupsi  jelas  memerlukan extraordinary measure / extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa).
Sehingga sikap anti korupsi telah mencerminkan notion etika Pancasila dimana sikap anti korupsi adalah sikap yang menganggap bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana akibat dari perbuatan korupsi sangatlah  merugikan  banyak  pihak  sehingga  korupsi  adalah  suatu  hal  yang  harus  diperangi  dan diberantas. Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan notion etika Pancasila karena pada dasarnya sikap anti korupsi tu sendiri bersumber pada etika pancasila dan memiliki tujuan yang  sama  dengan  notion  etika  pancasila  baik  dalam  hal  pemikiran  maupun  diwujudkan  dalam perbuatan sikap.
Indonesia adalah negara hukum yang dimana hal tersebut termaksud dalam konstitusi Republik ndonesia  yaitu  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  ndonesia  tahun  1945  sehingga  memiliki konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu nstrumen yang hidup di masyarakat ubi societas bi us yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Zuber, 2018). Sehingga hukum saat ni seolah – olah merupakan suatu kebutuhan primer yang dicari oleh masyarakat yang mana hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain.  Manusia sebagai mahluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan  masyarakat  tu  tidaklah  mudah.  Hal  ni  disebabkan  karena  setiap  manusia  mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan tu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakeserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum tu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat (Rosikin, 2021). sebuah masyarakat  yang  nyaman  dan  berkeadilan,  terkadang  oleh  segelintir  orang  tidak  diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum tu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum  yang  ada  di  masyarakat.  Orang-orang  tersebut  merupakan  orang-orang  yang  tidak  sadar  dan tidak  patuh  terhadap  hukum.  Peranan  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagaimana  tujuan  hukum  tu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat  perbedaan  antara  pola-pola  perilaku  atau  tata  kelakuan  yang  berlaku  di  masyarakat  dengan pola-pola  perilaku  yang  dikehendaki  oleh  normanorma  (kaidah)  hukum.  Hal  ni  dapat  menyebabkan timbulnya  suatu  masalah  berupa  kesenjangan  sosial  sehingga  pada  waktu  tertentu  cenderung  terjadi konflik  dan  ketegangan-ketegangan  sosial  yang  tentunya  dapat  mengganggu  jalannya  perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Sutardjo, 2014).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan  manusia  hukum  mempunyai  tujuan.  Tujuan  hukum  merupakan  arah  atau  sasaran  yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur  tatanan  dan  prilaku  masyarakat.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mencari  keadilan, kebermanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  mana  kesemuanya  tu  tidak  akan  tercapai  bila  dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu:
Peraturan Hukum yang ada tidak deal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman;
Para  penegak  hukum  yang  tidak  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan hukum.  Praktik  korupsi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  para  penegak  hukum  tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;
Budaya  hukum  saat  ni  yang  tidak  baik,  artinya  masyarakat  sendiri  pun  juga  turut  mengamini adanya praktik-praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.
Hal tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum di ndonesia masih jauh dari deal khususnya dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Korupsi.  Satu  kata  ni  telah  menjadi konsumsi  sehari-hari  oleh  masyarakat  ndonesia.  Hukum  haruslah  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan)(Amrullah, 2018). Maksudnya sama, hanya jika  kesadaran  hukum  dikaitkan  dengan  masyarakat,  sementara  perasaan  hukum  dikaitkan  dengan manusia  perorangan,  sehingga  dapatlah  disebutkan  bahwa  kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan generalisasi dari perasaan hukum
Akhir-akhir ni banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum menganai gerakan anti  korupsi.  Pandangan  tentang  merosotnya  kesadaran  hukum  terhadap  gerakan  anti  korupsi disebabkan  karena  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  hukum  dan  ketidakpatuhan  hukum  yang terkesan  dibiarkan  dan  tidak  dilakukan  penegakan  hukum  secara  tergas.  Bahkan  yang  lebih menyedihkan alah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru a yang  melanggar  hukum.  Bahkan  meningkatnya  kriminalitas  bukan  hanya  dalam  kuantitas  dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau ntensitas serta jenisnya. Untuk mengetahui kenapa orang mematuhi hukum maka menurut penulis harus dlihat kesadaran hukum yang ada dimasyarakat yang mana kesadaran hukum merupakan faktor paling penting agar masyarakat mematuhi hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum  tu  sendiri  (Pitts,  2014).  Korupsi  bukanlah  budaya  dari  Negara  dan  Bangsa  ndonesia  karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya ndonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  tidak  hanya  melalui sistem  keuangan,  nvestasi  langsung,  tetapi  juga  disembunyikan  dalam  bentuk  harta  benda  seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya (Prasetyo, 2016). Untuk tulah kemudian pandangan atas  penegakan  hukum  sedikit  demi  sedikit  berubah,  diawali  dengan  penegakan  hukum  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan  ataupun  pemanfaatan  dana  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak pidana (Priyatno,  2013).  Pada  dasarnya,  tidak  ada  di  antara  kita  semua  yang  berkenan  melihat  seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara legal. Oleh karena tu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda (Priyatno, 2013).

## II. METODE PENELITIAN
Melihat pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ni, yaitu menganalisis tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  Yang  Dilakukan  Oleh  Korporasi  (Perkara  Jiwasraya  dalam  Putusan  Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst) (Desturi, 2021) Penelitian ni menggunakan metode penelitian yuridis normatif    yaitu  penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka  atau  disebut  dengan  penelitian  Hukum  Kepustakaan.  Jenis  penelitan  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, 2020).  yaitu  penelitian  Hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  disebut  dengan penelitian  Hukum  Kepustakaan.  Pertimbangan  penulis  dalam  mempergunakan  jenis  penelitian  ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Perkara Jiwasraya dalam Putusan  Nomor  30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN  Jkt.  Pst).  Dalam  penelitian  hukum  yuridis  normative  ni, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ni menggunakan jenis  pendekatan  perundang-undangan  karena  yang  menjadi  bahan  kajian  utama  adalah  peraturan perundang-undangan tentang Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Perkara Jiwasraya dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. RINGKASAN KASUS
Bahwa dalam hal ini Heru Hidayat sebagai bagian dari korporasi PT JIWASRAYA sebagaimana surat dakwaan ni menyebutkan, bahwa terdakwa Heru Hidayat dengan sengaja membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya dari hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terdakwa menggunakan nama pihak lain melakukan pembayaran berupa tanah dan bangunan

## 2. ISI DAKWAAN
Heru Hidayat dengan sengaja membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya dari hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Terdakwa menggunakan nama pihak lain melakukan pembayaran berupa tanah dan bangunan yaitu membeli aset berupa tanah tambak kan atas nama PT inti Kapuas nternasional. Pada  sekitar  bulan  Agustus  2008  Terdakwa  Heru  Hidayat  melalui  anak  perusahaan  PT  inti  Agri Resources Tbk dengan Kode Emiten (IIKP), yaitu PT inti Kapuas nternasional telah membeli 5 bidang tanah sebagai berikut:
a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan HGB Nomor 2039 luas 23.270 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Pontianak  (sekarang  Kabupaten  Kubu  Raya) diatasnamakan PT nti Kapuas nternasional;
b) 1 (satu) bidang tanah/ dan bangunan HGB Nomor 2040 luas 9.378 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Pontianak  (sekarang  Kabupaten  Kubu  Raya) diatasnamakan PT Inti Kapuas Internasional;
c) 1(satu) bidang tanah/ dan bangunan HGB Nomor 2041 luas 1.632 m2 terletak di Desa Sungai Ambangah  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya  diatasnamakan  PT  Inti  Kapuas Internasional;
d) 1  (satu)bidang  tanah/tanah  dan  bangunan  HGB  Nomor  2042  luas  5.151  m2  terletak  di  Desa Sungai  Ambangah  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya  diatasnamakan  PT  Inti Kapuas Internasional;
e) 1(satu) bidang tanah/tanah dan bangunan HGB Nomor 2043 luas 10.669 m2 terletak di Desa Sungai  Ambangah  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya  diatasnamakan  PT  Inti Kapuas Internasional;
Uang yang digunakan oleh Terdakwa Heru Hidayat untuk melakukan sejumlah pembayaran tanah dan  bangunan  serta  pembelian  kendaraan  bermotor  dengan  menggunakan  nama  pihak  lain  adalah bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Heru Hidayat selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan nstrumen pengelolaan nvestasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. ISI TUNTUTAN
1) Menyatakan Terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Primair  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18 UndangUndang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Ketiga Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Hidayat berupa pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidi air 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan
3) Membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000.,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa Heru Hidayat tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4) Menetapkan  agar  Terdakwa  Heru  Hidayat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM Dasar Hukum :
Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pertimbangan Hakim:
1) Bahwa  karena  adanya  perubahan  regulasi  pengelolaan  Reksa  Dana  Penyertaan  Terbatas (RDPT) yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal  8  Desember  2014  tentang  Reksa  Dana  Berbentuk  Kontrak  Investasi  Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan  portofolionya  merupakan  efek  yang  ditawarkan  melalui  penawaran  umum  wajib menyesuaikan  dengan  peraturan  OJK  paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak  peraturan diundangkan;
2) Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  Terdakwa  Benny Tjokrosaputro  sebagai  pemilik  saham  tidak  mengetahui  dari  siapa  Terdakwa  Benny Tjokrosaputro menerima uang pembelian saham MYRX dan BTEK, karena tidak ada dibuat perjanjian Transaksi Repurchase Agreement (Repo) antara Terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
3) Bahwa  jika  dikaitkan  antara  adanya  suatu  perbuatan  secara  melawan  hukum  dan  adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan  perbuatan  secara  melawan  hukum  tersebut  mengakibatkan  menambah kekayaan, si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya;
4) Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporas
5. PUTUSAN
1) Menyatakan Terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Primair  dan  dakwaan  Kedua  serta  dakwaan  Ketiga Primair;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara  sejumlah  Rp10.728.783.375.000.,00  (sepuluh  triliun  tujuh  ratus  dua  puluh  delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak  membayar  uang  pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp10.000,00  (sepuluh  ribu rupiah);
6. ANALISA HUKUM
Pertanggungjawaban  mutlak  atau  bisa  diartikan  sebagai  istilah  tanggung  jawab  seketika  atau langsung, hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem atau usur-unsur tanggung jawab pidana yang sifatnya kumulatif dengan salah satu unsurnya adalah harus adanya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan  atau  kealpaan  sebagai  mana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  mengenai  pertanggung jawaban pidana, dengan merujuk asas yang di dalam pertanggung jawaban pidana yaitu tiada pidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea (tentunya juga pada hakikatnya dalam penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan seseorang telah melakukan tidak pidana(Barda, N. A., & Rampai, 2014). Pertanggungjawaban mutlak atau bisa dikatakan tanggung jawab seketika atau langsung dalam hukum pidana, dimana hal ini dapat dikaitkan dengan konsep asas strict liability yang definisi dari asas tersebut adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan  hukum  dari  perbuatan,  dan  harus  dipenuhi  agar  suatu  subjek  hukum  dapat  dijatuhi pidana(Nugroho,  N.,  Sunarmi,  S.,  Siregar,  M.,  &  Munthe,  2020).  Menurut  Sudarto,  dipidananya seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Jadi  meskipun  pembuatnya  memenuhi  rumusan  delik  dalam undang– undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision)(Wiyono, 2022).
Kesalahan/schuld  merupakan  dasar  dalam  pertanggungjawaban  pidana.  Kesalahan  merupakan keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya.  Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf(Desturi, 2021).
Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam UU TPPU. Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan bahwa  “setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  “korporasi”.  Selanjutnya  Pasal  1  angka  10 menyebutkan  bahwa  korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut UU TPPU subjek hukum pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  bunyi  rumusan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
” Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut, maka unsur-unsur delik nya adalah sebagai berikut:
1) Setiap orang;
Menimbang,  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2) Menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas Harta Kekayaan;
Bahwa  perbuatan  (actus  reus)  pada  unsur  ini  yaitu:  “menempatkan”,  “mentransfer”, “mengalihkan”,  “membelanjakan”,  “membayarkan”,  “menghibahkan”,  “menitipkan”,  “membawa keluar  negeri”,  “mengubah  bentuk”,  “menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga”  atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan- perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti. Bahwa  frase kata “Harta Kekayaan” dalam unsur pasal tersebut dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 13, yakni: “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”.
Berpedoman  pada  pengertian  tersebut,  unsur  “menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dalam  perkara  a  quo.  Terdakwa  Heru  Hidayat  selaku  pihak  yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Terdakwa Heru Hidayat adalah selaku pemilik, dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Maxima Group.
Bahwa selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Heru Hidyat sebagai hasil tindak pidana korupsi melakukan pengaturan dan pengendalian instrumen  pengelolaan  investasi  saham  dan  Reksa  Dana  PT.  Asuransi  Jiwasraya,  Terdakwa  Heru Hidayat  dengan  tujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan baik  atas  nama  Terdakwa  Heru  Hidayat  maupun  pada  rekening  pihak  lain  dengan  tujuan  untuk menyamarkan asal usul harta kekayan melalui nominee-nominee yakni melalui rekening Joko Hartono Tirto,  Piter  Rasiman,  Tommy  Iskandar  Widjaja,  Utomo  Pusposuharto,  Suprihatin  Njoman,  Freddy Budiman, Ratnawati Wihardjo, Joanne Christy Hidayat, Alfian Pramana, Michael Danujaya, Nie Swe Hoa, Denny Suriadinata dan menggunakan beberapa rekening Bank atas nama perusahaan antara lain: PT. Permai Alam Sentosa, PT Maxima Integra Investama, PT Maxima Agro Industri, PT Dexa Indo Pratama, PT Dexindo Jasa Multi Artha, PT Dexindo Multiartha Mulia, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Dexa Anugrah Investama, PT Bumi Harapan Lestari, PT Baramega Persada Investama, PT. Topaz Investment,  PT.  Topas  International,  PT  Tandikek  Asri  Lestari,  PT  Trisurya  Lintas  Investama,  PT Sriwijaya Abadi Sentosa, PT Sriwijaya Megah Makmur, PT. Anugrah Semesta Investama, PT Dexa Medica, PT Millenium Capital Management, PT Kariangau Industri Sejahtera
3) Yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “merupakan  hasil  tindak  pidana”  sudah  dijelaskan  dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur “diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak- tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan memberitahukannya kepada PPATK”. Terdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto,  Hendrisman  Rahim,  Hary  Prasetyo,  Syahmirwan,  mengatur  dan  mengendalikan  13  Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT. Asuransi Jiwasraya, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh  Terdakwa  Heru  Hidayat  dan  Benny  Tjokrosaputro  melalui  Joko  Hartono  Tirto  dan  Moudy Mangkey
4) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menimbang,  bahwa  kaidah  pemaknaan  terhadap  rumusan  unsur  dalam  frase  “dengan  tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  tersebut  memang  menjadi  tujuan  terdakwa.  Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi; Menimbang, bahwa Perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya  agar  orang  lain  tidak  dapat  mengetahui  mengenai  asal-usul  Harta  Kekayaan  dari  hasil  tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan.
Upaya  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  ini  sudah  terlihat  dari adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Heru Hidayat selaku Direktur Utama PT. Maxima Integra dan selaku pemilik dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Maxima Group selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Heru Hidyat sebagai hasil tindak pidana korupsi melakukan pengaturan dan pengendalian instrumen pengelolaan investasi saham  dan  Reksa  Dana  PT.  Asuransi  Jiwasraya,  Terdakwa  Heru  Hidayat  dengan  tujuan  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  menggunakan  uang  hasil  kejahatan tersebut  dengan  cara  menempatkan  ke  dalam  rekening  perbankan  baik  atas  nama  Terdakwa  Heru Hidayat sendiri maupun pada rekening pihak lain dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayan melalui nominee-nominee yakni melalui rekening Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman, Tommy Iskandar  Widjaja,  Utomo  Pusposuharto,  Suprihatin  Njoman,  Freddy  Budiman,  Ratnawati  Wihardjo, Joanne  Christy  Hidayat,  Alfian  Pramana,  Michael  Danujaya,  Nie  Swe  Hoa,  Denny  Suriadinata  dan menggunakan beberapa rekening Bank atas nama perusahaan antara lain: PT. Permai Alam Sentosa, PT Maxima Integra Investama, PT Maxima Agro Industri, PT Dexa Indo Pratama, PT Dexindo Jasa Multi Artha, PT Dexindo Multiartha Mulia, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Dexa Anugrah Investama, PT Bumi  Harapan  Lestari,  PT  Baramega  Persada  Investama,  PT.  Topaz  Investment,  PT.  Topas International, PT Tandikek Asri Lestari, PT Trisurya Lintas Investama, PT Sriwijaya Abadi Sentosa, PT  Sriwijaya  Megah  Makmur,  PT.  Anugrah  Semesta  Investama,  PT  Dexa  Medica,  PT  Millenium Capital Management, PT Kariangau Industri Sejahtera
Apabila  dikaitkan  dengan  beberapa  teori  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  seperti “identification  theory”  maka  tetap  disyaratkan  kedudukan  dan  kewenangan  dari  orang  yang bersangkutan dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Doktrin ini berasal dari negeri Anglo Saxon. Muladi berpendapat bahwa doktrin identifikasi sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik  secara  langsung  melalui  orang-orang  yang  sangat  berhubungan  erat  dengan  perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, memang korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Untuk pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterbitkan dan diberlakukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus dan dapat  dijadikan  pedoman  bagi  penegak  hukum  dalam  penanganan  perkara  pidana  dengan  pelaku Korporasi  dan/atau  Pengurus  sehingga  terwujudlah  efektivitas  dan  optimalisasi  penanganan  perkara pidana  dengan  pelaku  Korporasi  dan/atau  Pengurus.  Untuk  adanya  kesatuan  pemahaman  tentang pengertian  maka  Peraturan  Mahkamah  Agung  mendefinisikan  tindak  pidana  Korporasi  yaitu  tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: Pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  korporasi;  Kedua,  korporasi  membiarkan  terjadinya  tindak pidana;  atau  Ketiga,  korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Korporasi  merupakan  subjek  hukum  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  tindak  pidana pencucian  uang  sebagaimana  yang  diatur  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Pemidanaan  yang dapat dilakukan terhadap korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh Personil  Pengendali  Korporasi;  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan  Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kemungkinan juga  adanya  penjatuhan  pidana  kurungan  pengganti  denda  dijatuhkan  terhadap  Personil  Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

## REFERENSI
Alfitra. (2014). Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP . Penerbit Raih Asa Sukses. Amrullah, A. (2018). Perkembangan Kejahatan Korporasi . Prenada Media.
Barda, N. A., & Rampai, B. (2014). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. In Prenada Media Group.
Chazawi, A. (2021). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi. In Media Nusa Creative (MNC Publishing . Desturi, D. (2021). TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PESERO)(Analisa Putusan Nomor 30/Pid. Sus/Tpk/2020/PN. Jkt. Pst) . Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jufri,  M.  (2023).  KONSTITUSIONALITAS  CALON  LEGISLATIF  MANTAN  NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Bawaslu DKI , 8 ((1)), 47– 68.
Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 2 ((1)), 100–110. Pitts, C. (2014). Corporate criminal liability, The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice . Prasetyo,  D.  R.  (2016).  Penyitaan  dan  Perampasan  Aset  Hasil  Korupsi  sebagai  Upaya  Pemiskinan Koruptor. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12 ((4)), 149–163. Priyatno, M. dan D. (2013). Pertanggung Jawaban Korporasi . Kencana Prenada Media Group. Rosikin,  H.  (2021). OPERASI  TANGKAP  TANGAN  PADA  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt. Sel) . Universitas 17 agustus 1945 Surabaya. Sutardjo, S. A. (2014). KEADILAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan , 1 ((1)), 40–47.
Wiyono,  R.  (2022).  Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. In Sinar Grafika .
Wuarlela, B. S. (2021). Kepastian Hukum dan Budaya Korupsi di Indonesia .
Zuber,  A.  (2018).  Strategi  Anti  Korupsi  Melalui  Pendekatan  Pendidikan  Formal  Dan  Kpk  (Komisi Pemberantasan Korupsi). Journal of Development and Social Change , 178–190