## Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa
Burhanudin Mukhamad Faturahman 1
burhanmfatur@gmail.com

## Abstrak
Perekrutan  perangkat  desa  secara  selektif  dan  transparan  dinilai  penting  dalam  kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat . Oleh karena itu, penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  proses  penjaringan  dan  penyaringan  perangkat  desa Tiremenggal,  Kabupaten  Gresik  secara  langsung.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa  kemudian data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  memberikan  bukti  bahwa  proses perekrutan  perangkat  desa  secara  terbuka  dan  melibatkan  pengawasan  masyarakat  secara langsung  mengurangi  rasa  curiga  antar  masyarakat  di  Desa  Tiremenggal.  Kepuasan  oleh masyarakat Desa Tiremenggal ini disebabkan karena selama ini proses perekrutan perangkat desa  cenderung  tidak  terbuka.  Sehingga  perekrutan  perangkat  desa  secara  terbuka  dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Kata Kunci: Demokrasi, Desa, Nilai, Perangkat, Perekrutan

## Abstract
Recruitment of  Councilor  selectively  and  transparently  assessed  importance  in the life  of  a democracy to support better service to the community. Therefore, this research aims to know the process of Councilor recruitment Tiremenggal village Gresik Regency directly. Research done  by  the  participatory  method,  namely  the  involvement  of  directly  in  the  recruitment process of the Councilor then a data is analyzed the descriptive qualitative. Research results provide evidence that the recruitment process Councilor openly and involves surveillance of communities  directly  reducing  suspicion  between  society  in  the  village  of  Tiremenggal. Satisfaction by the villagers Tiremenggal this is because during the process of recruitment of Councilor  tend  not to open. So recruiting  Councilor  openly  and  engage  the community  in direct supervision is an important element in maintaining the life of democracy..
Keywords: Administration, Democracy, Village, Value, Recruitment

## Pendahuluan
Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal merupakan hal yang fundamental jika negara  ingin  menjalankan  demokrasi  menyeluruh  mulai  dari  tingkat  nasional  hingga lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka kesempatan  seluas-luasnya  kepada  pemerintah  desa  dibantu  perangkat  desa  sebagai
1 Korespondensi: Burhanudin Mukhamad Faturahman. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jalan M.T. Haryono No.163. Telp.(0341) 553737
unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari pasal 25 UU Desa tersebut. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diatur dalam pasal 26 (2) UU Desa bahwa untuk melaksanakan  tugas,  kepala  desa  berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.
Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya  pemerintahan  desa  yang  efektif,  maka  kepala  desa  perlu  mengangkat perangkat  desa  yang  berorientasi  pada  kinerja.  Secara  konsep,  kinerja  menurut Simanjuntak (2005:1) merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas- tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi  optimalisasi  bidang  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Utami  (2015) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dalam perekrutan perangkat desa terhadap kinerja  perangkat  pemerintah  daerah  di  Kecamatan  Randudongkal  Kabupaten Pemalang. Sementara itu, menurut Muhiubllah (2016), pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan implementasi perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006 namun setiap desa melakukan improvisasi yang beragam tetapi dipastikan tidak melanggar hukum, transparan,  profesional,  adil  dan  merasa  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Dengan demikian,  perundang-undangan  tentang  desa  telah  diimplementasikan  dalam  proses perekrutan perangkat desa sebagai wujud otonomi desa.
Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan salah satu  desa  yang  melakukan  proses  perekrutan  dan  penjaringan  perangkat  desa  pada bulan  Februari  tahun  2018  melalui  tes  ujian  tulis  sebagaimana  yang  diatur  dalam Perbup  Gresik  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengangkatan Perangkat  Desa.  Proses  seleksi  dilakukan  oleh  tim  Penjaringan  dan  Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan melibatkan sumber daya desa setempat. Penelitian ini dimaksudkan  untuk  mengungkap  sisi  keterbukaan  dalam  proses  ujian  tes  tulis  serta proses penilaian skor akhir peserta ujian hingga ditetapkan peserta yang lolos tes ujian di mana keterbukaan atau transparansi ini merupakan salah satu nilai dari demokrasi dalam  rangka  perekrutan  perangkat  Desa  Tiremenggal  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Teori Demokrasi
Berdemokrasi  bisa  kita  pahami  sebagai  konsep  yang  memiliki  ruang lingkup cukup luas. Jika dilihat dari keadaan faktualnya, demokrasi di Indonesia masih berjalan  sebagai  proses  di  mana  secara  substansial  keseimbangan  berbagai  unsur masyarakat baik partai, lembaga antar pemerintah, organisasi masyarakat menjadi tema yang  menarik  untuk  dikaji.  Sehingga  apapun  bentuknya,  fenomena  demokrasi  di Indonesia  baik  di  tingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah  sangat  menarik  untuk dibicarakan. Menurut Mas’oed (1999:6), demi kelestarian demokrasi diperlukan sebuah kesepakatan dari rakyat mengenai makna demokrasi itu sendiri dari segi mekanisme kerja demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan. Kekuatan demokrasi berasal dari  kehendak  rakyat  sendiri  bertujuan  untuk  mencapai  kebaikan  bersama  sehingga persoalan  demokrasi  berkaitan  dengan  persoalan  terakomodirnya  atau  keterwakilan kehendak rakyat itu sendiri.
Mengutip  teori  dari  Rousseau  (2007),  demokrasi  adalah  tahapan  yang harus dilewati bagi negara jika ingin sejahtera. Pernyataan ini merujuk bahwa demokrasi sebagai  acuan  bagi  semua  negara  jika  ketatanegaraan  suatu  negara  ingin  sempurna. Kemudian  Rousseau  menambahkan  bahwa  kesepurnaan  bukanlah  milik  manusia begitu pun demokrasi. Demokrasi dimaknai bukan sebagai tujuan akhir namun lebih melihat  kepada  fakta  tahapan  yang  ada  atau  sedang  berlangsung.  Demokrasi  akan berjalan  beriringan  dengan  berkembangnya  zaman  dan  dipengaruhi  oleh  budaya sebuah  negara.  Sehingga  jika  demokrasi  diterapkan  secara  kaku  dan  terlalu  ideal, demokrasi yang nyata tidak akan terwujud.
Selanjutnya,  esensi  dari  demokrasi  sendiri  berupa  kompromi  dalam penyelesaian  sebuah  masalah.  Kelsen  (2006)  menyatakan  esensi  demokrasi  terdapat pada  adanya  kompromi  dalam  menyatukan  pendapat  yang  berbeda.  Prinsipnya  ada pada  penyelesaian  konflik  melalui  norma  yang  tidak  seluruhnya  sesuai  dengan kepentingan  dari  salah  satu  pihak,  dan  juga  tidak  seluruhnya  bertentangan  dengan kepentingan  lainnya.  Kompromi  tersebut  cerminan  cita-cita  dalam  penentuan kehendak sendiri secara sempurna dan terus menjadi pembahasan antara kepentingan mayoritas dan kepentingan minoritas agar  terjadi kesepakatan bersama dan menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Arahan daripada sikap kompromi ini menunjukkan bahwa demokrasi juga dipengaruhi  oleh  budaya  suatu  masyarakat  yang  selalu  mengutamakan  kesepakatan bersama ketika terjadi permasalahan tidak saja diterapkan dalam kelembagaan formal dan  non  formal,  akan  tetapi  juga  sebagai  solusi  pemecahan  masalah  yang  sifatnya horizontal  di  antara  beragamnya  kepentingan  di  masyarakat.  Kompromi  tersebut merupakan  salah  satu  ciri  yang  dijadikan  pegangan  untuk  memahami  demokrasi. Kelsen dalam Thalhah (2009:418) memberikan prinsip dalam memahami demokrasi yakni: (1) adanya kehendak mayoritas dan minoritas, (2) kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut (mutlak), (3) kompromi dikedepankan di antara kehendak mayoritas  dengan  kehendak  minoritas  dalam  menyikapi  sebuah  permasalahan  serta solusi, (4) tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan, (5) terdapat kebebasan berbicara,  kebebasan  pers,  dan  pendapat  untuk  mengemukakan  pendapat  dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat, dan (6) tidak diketemukannya  benturan  kepentingan  antara  kehendak  mayoritas  dan  kehendak minoritas adalah ciri kompromi yang sehat.

## 2. Keterbukaan dan Inklusivitas
Pendefinisian konsep keterbukaan dan inklusivitas menurut Denhardt dan Denhardt (2007) merupakan dua nilai kunci dalam demokrasi yang dianut dari sebuah legitimasi pada pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan yang demokratis dapat dipahami sebagai akses terhadap informasi dan transparansi proses. Dengan demikian, kemudahan masyarakat ataupun pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai kegiatan pemerintahan  terkait  kebijakan  publik  tanpa  hambatan  adalah  elemen  penting demokrasi..  Akses  terhadap  informasi  menuju  keterbukaan  bermula  dari  sifat kerahasiaan  dan  yang  lebih  menarik  lagi  dikarenakan  saat  ini  penggunaan  teknologi membuat akses terhadap informasi lebih mudah dan harapan penyebarannya lebih luas kepada masyarakat.
Selanjutnya,  setelah  keterbukaan  terhadap  informasi,  aspek  penting keterbukaan  lainnya  adalah  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah yang sepenuhnya terbuka bagi pengawasan publik artinya pemerintah harus membuka ruang  seluas-luasnya  bagi  publik  untuk  bersama-sama  mengawasi  keputusan pemerintah.  Dengan  begitu,  masyarakat  menjadi  mengerti  dan  memahami  bagian
penting  dalam  proses  kebijakan  publik.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  keputusan  yang dibuat ditujukan untuk masyarakat  adalah  sebagai solusi dari berbagai masalah yang muncul di masyarakat itu sendiri. Istilah transparansi dalam administrasi publik sering dikaitkan dengan konsep akuntabilitas pemerintah yaitu legitimasi pemerintahan yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses transparansi dari keputusan yang dibuat (Florini, 2004).
Inklusivitas  merujuk  pada  representasi  dan  partisipasi  seperti  yang diungkapkan Rossmann dan Shahnan (2012). Representatif menerangkan kepentingan umum dicapai melalui sifat inklusif perwakilan dalam administrasi publik yang secara luas  mencerminkan  kepentingan,  pendapat,  kebutuhan,  keinginan  dan  nilai-nilai masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan definisi kedua dari inklusivitas di mana pemerintahan  demokratis  didasarkan  pada  efektivitas  partisipasi  warga  negara bertujuan meningkatkan peran partisipasi  masyarakat secara aktif di dalam program pemerintah.  Ukuran  dari  partisipasi  masyarakat  adalah  mekanisme  partisipasi  dan tingkat kualitas keterlibatan masyarakat dalam partisipasi publik.
Nilai demokrasi penting lainnya yaitu responsivitas. Responsivitas ini dapat ditingkatkan  (lebih  responsif)  dengan  memperhatikan  pluralisme,  kreativitas  dan keadilan  dalam  pelayanan  publik.  Pluralisme  identik  dengan  kemajemukan  apabila dihubungkan  dengan  pelayanan  oleh  pemerintah  maka  tuntutan  pelayanan  yang beragam harus dilakukan karena jika memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat  yang  majemuk  maka  pelayanan  oleh  pemerintah  cenderung  kurang responsif. Kreativitas membentuk cara terbaik dalam menyelesaikan masalah beserta proses pembelajarannya yaitu menggunakan rasionalitas dan hati nurani. (Dwiyanto, 2010).
Selain itu, nilai keadilan merupakan kewajaran dalam hal distribusi biaya dam manfaat. Artinya keadilan lebih menekankan proporsionalitas dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Nilai  keadilan  sekaligus  menjadi  tantangan  dalam pemerintahan  demokrasi  dengan  menyadari  bahwa  rasionalitas  dari  keberadaan pemerintah adalah mewujudkan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## 3. Lembaga Demokrasi di Desa
Menjadi  sebuah  keharusan  kelembagaan  desa  sebagai  lembaga  yang menjamin demokrasi seperti yang telah di atur UU Desa yakni yakni, (1) Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, dan (2) Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Selain itu  desa  sebagai  arena  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  juga  diwajibkan  dalam mengembangkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi desa.
Tabel 1. Pemangku Kewajiban Demokrasi Kepala desa Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah jabatan Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah jabatan Desa Mengembangkan kehidupan demokrasi Sumber: UU No.6 Tahun 2014

## 4. Rekrutmen Perangkat Desa
Proses rekrutmen merupakan cara memanajemen karyawan atau pegawai dalam  sebuah  organisasi  agar  dapat  menjalankan  sebuah  organisasi  secara  efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi man, money, methods, materials, machine, market.
Unsur manusia sebagai penggerak utama organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian. Dalam pembahasan ini,  penulis  lebih  menekankan  unsur  manusia  sebagai  faktor  penentu  dalam  sebuah proses seleksi berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Karyawan atau pegawai adalah aset utama atau pelaku utama yang menjadi perencana,  pembuat  keputusan  dan  pelaku  aktif  dari  organisasi.  Mereka  memiliki pikiran, keinginan, perasaan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen. Mereka bukanlah mesin, uang, dan material yang sifatnya pasif dan
dapat  diatur  sepenuhnya  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan.  Kemampuan  dan keterampilan pegawai belum menjamin produktivitas kerja yang baik jika moral kerja dan  kedisiplinannya  rendah.  Mereka  dapat  dikatakan  bermanfaat  mendukung terwujudnya tujuan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi.
Kualitas  dan  kuantitas  pegawai  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  agar menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Penempatan tenaga kerja juga harus  tepat  sesuai  dengan  kapasitasnya.  Dengan  demikian,  gairah  kerja  dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengadaan karyawan atau pegawai harus didasarkan pada prinsip apa baru siapa . Apa artinya  menetapkan  terlebih  dahulu  pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan ( job description ). Siapa artinya mencari pegawai yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan ( job specification ).
Pengadaan  pegawai  berdasarkan siapa kemudian apa, menimbulkan ketidakcocokan  atau  mismanajemen  dalam  penempatan.  Penempatan  pegawai  yang jauh  di  luar  kemampuannya    mengakibatkan  moral  kerja,  semangat  kerja  dan kedisiplinan menjadi rendah. Adapun proses rekrutmen pegawai (Utami, 2015:30-31), yaitu  (1)  Peramalan  kebutuhan  tenaga  kerja;  (2)  Penarikan  ( recruitment );  (3)  Seleksi ( selection ); dan (4) Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan atau pegawai.
Perekrutan pegawai hendaknya dilakukan dengan baik dan benar sehingga pegawai yang diterima sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam penelitian  ini, penulis  menjelaskan  tentang  proses  rekrutmen  perangkat  desa  bahwa keterlibatan  partisipasi  masyarakat  luas  sangatlah  penting  terhadap  dalam  proses rekrutmen perangkat desa sebagai wujud dari kehidupan demokrasi.
Rekrutmen menurut Sukamti  (1989:133)  adalah serentetan kegiatan oleh organisasi  untuk  menarik  calon  pegawai  yang  memiliki  kemampuan  dan  sikap  yang dibutuhkan  dalam  mencapai  tujuan.  Selanjutnya,  istilah  rekrut  berarti  serentetan kegiatan atau rangkaian kegiatan dan proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat  dalam  jumlah  yang  cukup.  Jadi  rekrutmen  adalah  sebuah  proses  dalam mendapatkan  sejumlah  orang  dengan  kriteria  tertentu  untuk  menghasilkan  kualitas tertentu pula di bidang kemampuannya untuk bekerja di organisasi atau lembaga yang menyediakan fasilitas perekrutan.
Proses rekrutmen perangkat Desa Tiremenggal  sendiri telah diatur dalam Peraturan  Bupati    Gresik  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang    Pedoman  Teknis Pengangkatan  Perangkat  Desa  pasal  9  ayat  1  yaitu  masyarakat  yang  dapat  diangkat menjadi  Perangkat  Desa  adalah  penduduk  desa  setempat  Warga  Negara  Republik Indonesia yang (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia kepada Pancasila sebagai  Dasar  Negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; (c) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akta kelahiran  atau  alat  keterangan  pembuktian  kelahiran  yang  lain,  terhitung  pada  saat penutupan  pendaftaran;  (d)  Berpendidikan  paling  rendah  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; (f) Bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat;  (g)  Bertempat  tinggal  di  wilayah  kerjanya,  bagi  Calon  Kepala  Dusun;  (h) Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas setempat; (i) Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau keterangan lain dari Kepolisian Sektor setempat; (j) Tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang  ancaman pidananya  minimal  5  tahun  penjara  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan;  (k) Terdaftar  sebagai  penduduk  desa  setempat  paling  sedikit  2  (dua)  tahun  terakhir berturut-turut, dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.
Dengan  dilaksanakannya  proses  rekrutmen  perangkat  Desa  Tiremenggal maka dibentuk tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan tugas sebagaimana pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 yakni menyusun jadwal kegiatan; mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; serta menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Kemudian,  melaksanakan  sosialisasi  lowongan  perangkat  desa  kepada masyarakat;  melaksanakan  penjaringan/pendaftaran  bakal  calon  perangkat  desa; melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon perangkat desa; dan menyiapkan tempat ujian  calon  perangkat  desa.  Selanjutnya,  melaksanakan  penilaian  hasil  ujian  calon
perangkat  desa;  melaksanakan  tertib  administrasi  pelaksanaan  penjaringan  dan penyaringan perangkat desa; menyampaikan laporan kepada kepala desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa disertai berita acara dan  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat;  memperlakukan  bakal  calon perangkat desa secara adil dan setara; melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan  penyaringan  perangkat  desa  tepat  waktu;  dan  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

## Metode Penelitian
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  metode  observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tim P3D dan posisi peneliti sebagai tim penguji dan  pengawas  ujian  tes  tertulis  (partisipatif)  Desa  Tiremenggal  selama  satu  hari. Observasi  adalah    metode  ilmiah  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan  dengan sistematika  fenomena-fenomena  yang  diamati.  Dalam  penelitian  ini  mengamati  tes tertulis  rekrutmen  perangkat  desa  terhadap  kinerja  perangkat  pemerintah  Desa Tiremenggal di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
Adapun  metode  dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  sesuatu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan  sebagainya  dilakukan  secara  sistematis  dan  digunakan  untuk  memperoleh  data yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Sementara  wawancara  adalah  teknik pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal- hal  dari  respondennya  sedikit/kecil.  Wawancara  dilakukan  dengan  teknik purposive interview dilakukan melalui tatap muka ( face to face ).
Selain itu, untuk data juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk mendukung data-data lapangan yang ada. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku rekrutmen, kinerja yang berhubungan dengan pokok bahasan dan permasalahan guna menganalisa dari objek penelitian.  Selain itu, metode penelitian  pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam  melihat  kompleksitas  fenomena, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang  dialami.  Hasil  analisis  secara  kualitatif  kemudian  diuraikan  secara  deskriptif
berupa  sajian  kata-kata  melalui  urutan  penyajian  kondisi  lapangan  yang  dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Nilai Demokrasi dalam Perekrutan Perangkat Desa
Demokrasi setidaknya bisa dipahami melalui dua cara yaitu normatif dan empiris.  Gaffar  (2004:3-10)  menyebutkan  demokrasi  secara  normatif  bersangkutan dengan sesuatu yang dianggap ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, semisal arti secara  harfiah  lewat  ungkapan  “pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat”.  Untuk  pemaknaan  secara  empiris,  demokrasi  terwujud  dalam  kehidupan praktis  dalam  menjalankan  nilai-nilai  ideal  demokrasi  itu  sendiri.  Penelitian  ini menempatkan  pemahaman  demokrasi  dari  sudut  pandang  kedua  sehingga  nilai  dan pengalaman  sosial  budaya  di  dalam  proses  Penjaringan  dan  Penyaringan  Perangkat Desa  (P3D) Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik membentuk pola ciri tingkah laku budaya demokrasi masyarakat dapat diungkapkan.
Nilai-nilai  demokrasi  dalam  kehidupan  budaya  tidak  terlepas  dari kedudukan yang dilematis antara otonomi di satu pihak dan kontrol di pihak yang lain (Pelly,  1993:209).  Pemerintah  Desa  Tiremenggal  memiliki  wewenang  dalam  proses perekrutan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengangkatan  Perangkat  Desa.  Namun,  di  sisi  lain masyarakat  berhak  mengetahui  proses  seleksi  secara  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan panitia P3D desa  setempat  bahwa  masyarakat  Desa  Tiremenggal  sangat  kritis  terhadap  proses perekrutan perangkat desa dikarenakan selalu terjadi konflik saat proses perekrutan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah desa yang tidak transparan. Sehingga dalam pelaksanaan tes P3D bulan Februari 2018 dilakukan secara terbuka  dengan  seluas-luasnya  melibatkan  pengawasan  dari  masyarakat  secara langsung.
Peserta ujian tes tulis P3D berjumlah 5 orang dengan rincian formasi yang dilamar yaitu sekretaris desa sebanyak 3 orang dan kasi pelayanan sebanyak 2 orang. Peserta  melakukan  seleksi  secara  tertulis  yang  berlokasi  di  Balai  Desa  Tiremenggal dengan jumlah soal sebanyak 100 butir soal dengan durasi waktu selama 120 menit.
Pembuatan  soal  ujian  tertulis  tersebut  dibuat  oleh  Perguruan  Tinggi  setempat  yang bekerja sama dengan panitia P3D Desa Tiremenggal. Pos keamanan juga dipercayakan pada  Polsek  Dukun  sehingga  dalam  proses  perekrutan  tersebut  pihak  yang  terlibat meliputi masyarakat Desa Tiremenggal, Tim P3D Desa Tiremenggal, Perguruan tinggi selaku  pengawas  dan  penguji  sekaligus  pembuat  soal  ujian,  dan  Kepolisian  untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya ujian tulis.
Setelah  ujian  tertulis  berjalan  dengan  kondusif  maka  dilakukan  evaluasi penilaian dengan atas penilaian skor minimal untuk lolos seleksi yaitu 60. Berdasarkan hasil  evaluasi  maka  peringkat  skor  tertinggi  dari  formasi  sekretaris  desa  yaitu  78 sedangkan untuk formasi kasi pelayanan skor tertinggi yaitu 85. Saat proses evaluasi nilai  dari  peserta  ujian,  nilai  demokrasi  secara  empiris  dapat  diungkap  berupa pengawasan secara seksama disertai kompromi dalam mengatasi permasalahan.
Gambar 1. Proses Penilaian Ujian Tertulis
Sumber: dokumentasi penulis
Adapun permasalahan terjadi dikarenakan kesalahan teknis pengetikan dan kunci  jawaban.  Kesalahan  teknis  soal  ujian  dan  kunci  jawaban  disepakati  secara bersama oleh masing-masing pihak sehingga tidak ada ketegangan atau konflik dalam evaluasi  ujian.  Terlebih  lagi  semua  merasakan  kepuasan  dikarenakan  merasakan pengawasan secara langsung baik saat ujian tertulis dan evaluasi penilaian sehingga rasa curiga  yang  selama  ini  berkembang  di  Desa  Tiremenggal  saat  proses  perekrutan berbalik menjadi rasa percaya terhadap pihak penyelenggara. Selanjutnya peserta yang
lolos ujian tulis diproses lebih lanjut sesuai Peraturan Bupati  Gresik Nomor 8 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Teknis Pengangkatan Perangkat Desa.

## 2. Manifestasi Nilai Demokrasi di Desa Tiremenggal
Nilai  dalam  demokrasi  memiliki  arti  penting  bagi berjalannya  kehidupan demokrasi dan desentralisasi yang sedang dikembangkan. Pola pergeseran sentralistik menjadi desentralistik merupakan wujud daripada kemauan menuju demokrasi yang lebih baik. Penelitian partisipatif yang dilakukan saat kegiatan P3D Desa Tiremenggal memberikan  gambaran  nyata  terhadap  nilai-nilai  demokrasi  yang  terus  berkembang dan mempengaruhi masyarakat Desa Tiremenggal sebagai kekuatan dan kemandirian demokrasi di desa di antaranya sebagai berikut:
Pertama, sistem perekrutan perangkat desa mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2014 dijalankan dengan prinsip keterbukaan secara penuh. Jika pelaksanaan  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  mengacu  pada  hukum normatif maka kehidupan demokrasi dari aspek hukum dijadikan sebuah solusi atas pertentangan  di  masyarakat  sehingga  masyarakat  memiliki  pedoman  yang  sistematis untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dengan  dirujuknya aturan  hukum  tertentu  dalam  menjalankan  kegiatan  maka  berbagai  pihak  menjadi mengerti dan paham tentang mekanisme kegiatan tertentu sehingga membentuk sikap tertentu pula jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
Pemahaman makna hukum dirasa penting bagi pemerintahan tingkat desa untuk  memberikan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  desa  pada  khususnya. Aristoteles  menyebutkan  esensi  hukum  dijadikan  standar  tunggal  dan  sama  bersifat umum yang dinamakan keadilan korektif. Esensi ini adalah bagian dari konsekuensi dari  tindakan  yang  dilakukan  orang  dalam  hubungannya  di  masyarakat.  Perbup merupakan  standar  hukum  tunggal  dalam  perekrutan  perangkat  desa  sehingga mekanisme  menjadi  dapat  dipahami  oleh  masyarakat  yang  terlibat  langsung  untuk mengawasi  proses  perekrutan  perangkat  desa.  Sedangkan  keadilan  distributif merupakan esensi hukum menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan pada  masing-masing  orang  sesuai  tempatnya.  Keadilan  yang  sifatnya  distributif  ini tercermin  pada  kedudukan  bagi  peserta  yang  mengikuti  selesai  berasal  dari  desa
setempat  dan  tidak  dibedakan  menurut  jenis  atau  golongan  tertentu  dan  mendapat kesempatan yang sama pula untuk mengikuti proses seleksi.
Kedua ,  masyarakat  merasa  perlu  dalam  mengawasi  perekrutan  perangkat desa  karena  stigma  yang  berkembang  selama  ini  bahwa  selalu  terdapat  rasa  curiga terhadap kegiatan yang sama. Jika dalam teori demokrasi, kompromi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan demokrasi juga memiliki sisi lainnya jika kompromi tersebut merupakan kompromi elit yang berkepentingan dalam menyusun  rencana.  Kompromi  yang  tertutup  menimbulkan  efek  saling  curiga  di masyarakat.  Higley  dan  Burton  (1989:20)  menambahkan  bahwa  perundingan (negosiasi) berkaitan tentang penciptaan rezim yang stabil karena adanya konsensus rezim tersebut. Untuk menghindari negosiasi yang sifatnya negatif maka pihak yang memiliki  wewenang  dalam  kegiatan  P3D  Desa  Tiremenggal  membatasi  sikap  dan perilaku  kepada  aktor  lain  yaitu  tim  penguji  dan  pengawas  ujian  (perguruan  tinggi sebagai pembuat naskah soal ujian) untuk meniadakan unsur kecurigaan di masyarakat saat  pelaksanaan  ujian.  Inilah  proses  transisi  dalam  membentuk  kepercayaan  dapat dibangun  dengan  menunjukkan  sikap  dan perilaku  yang  mendukung  proses  transisi tersebut.
Ketiga, kesepakatan terbuka dan dapat diterima oleh semua pihak menjadi solusi  ketika  terjadi  kesalahan  teknis  naskah  ujian.  Nilai-nilai  demokrasi  yang berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Desa  Tiremenggal  mewariskan  pikiran positif  di  mana  perlu  penguatan  dalam  kehidupan  demokrasi.  Kesalahan  tidak dimaknai  sebagai  kegagalan  akan  tetapi  dimaknai  sebagai  sikap  saling  memberi  dan menerima pendapat sebagai evaluasi yang lebih baik serta memandang setiap makhluk hakikatnya sama dan memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga terdapat kesetaraan dan penghargaan bagi hak setiap orang.
Masyarakat  Desa  Tiremenggal  menganggap  kegiatan  P3D  memiliki kedudukan penting sehingga diperlukan proses rekrutmen sebaik mungkin agar sistem pemerintahan di desa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kesaksian proses evaluasi nilai  hasil  ujian  oleh  masyarakat  sendiri  membentuk  akuntabilitas  tersendiri  yaitu pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa, tim P3D Desa Tiremenggal, mitra perguruan tinggi dan masyarakat Desa Tiremenggal. Hal tersebut dikarenakan
perangkat  desa  merupakan  “ujung  tombak”  dari  pemerintahan  daerah  memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.
Telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  kesepakatan  merupakan  wujud  dari demokrasi  desa  sehingga  menjadi  basis  sosio-budaya  yang  berarti  demokrasi  harus seiring  dengan  keterikatan  atau  loyalitas  pada  komunitas  masyarakat  desa  setempat. Meletakkan  kepentingan  masyarakat  sebagai  prinsip  demokrasi  desa  turut  menjaga prinsip keterwakilan aspirasi masyarakat melalui: Musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan atas permasalahan tertentu dengan mengutamakan tukar pendapat serta argumentasi  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat.  Musyawarah  berbeda  dengan pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara. Prinsip musyawarah mengedepankan  tukar  pendapat,  pandangan  dan  argumentasi  sampai  mencapai mufakat.
Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa adalah bagian dari rekognisi kearifan  lokal  yang  dimiliki  desa.  Panitia  Rekrutmen  Perangkat  Desa  Tiremenggal dalam menyelesaikan masalah berupa kesalahan teknis pengetikan soal mencerminkan sikap  sepakat  mufakat  yaitu  bersikap  saling  menerima  dan  memberikan  jalan  keluar atau  solusi  secara  damai  dan  santun,  di  mana  demokrasi  modern  sering  disebut demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengedepankan akal dan pikiran jernih. Kesalahan teknis soal bukan sebagai masalah serius namun dianggap sebagai kesalahan yang wajar sebagai manusia biasa. Kemampuan untuk mencapai mufakat ini diperoleh dari pengalaman yang pernah dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, antara panitia dan peserta ujian sama-sama menerima kesalahan yang bersifat manusiawi. Terciptanya saling  pengertian  dan  pemahaman  merupakan  syarat  tercapainya  mufakat  dalam sebuah musyawarah.
Pengambilan  keputusan  dengan  melibatkan  masyarakat  sangat  nampak pada seleksi Perangkat Desa Tiremenggal. Partisipasi dalam kegiatan tersebut berupa pengawasan secara langsung evaluasi nilai akhir tes tertulis. Dengan melibatkan secara langsung partisipasi masyarakat dapat menjamin hak demokratik warga desa sebagai pemegang kekuasaan, artinya dengan terlibat secara langsung dalam pengawasan warga desa telah memiliki posisi penting dalam setiap pengambilan keputusan tingkat desa.
Sukarela dalam  demokrasi  memiliki  keterkaitan  dengan  partisipasi dikarenakan kesadaran pribadi dari warga mampu mengoptimalkan pertimbangan akal
sehat dalam memutuskan atas sesuatu hal. Makna sukarela selanjutnya yakni bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sikap termasuk ancaman kekerasan dan politik uang. Sikap sukarela warga Desa Tiremenggal dapat dilihat dengan menghadiri setiap proses seleksi dari tahap awal hingga tahap akhir (evaluasi nilai). Kesukarelaan tersebut dipicu oleh isu kolusi yang sedang berkembang setiap kali kegiatan perekrutan perangkat  desa  dilaksanakan.  Sebenarnya,  sikap  sukarela  untuk  ikut  terlibat  dalam setiap  keputusan  dapat  dimunculkan  dengan  rasa  keingintahuan  secara  mendalam terhadap persoalan yang kerap terjadi.
Terakhir, tansparansi .  Proses  politik  Desa  Tiremenggal  dalam  konteks Perekrutan  Perangkat  Desa  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  demi  kepentingan masyarakat Desa Tiremenggal sendiri. Oleh sebab itu, warga desa harus mengetahui apa yang tengah terjadi/ berlangsung dalam proses politik. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa serta kemudahan akses terhadap informasi.  Sejauh  ini  proses  politik  dalam  Perekrutan  Perangkat  Desa  Tiremenggal berjalan  dengan  transparan  dengan  tidak  menyembunyikan  keputusan  serta kemudahan informasi terkait peserta yang lolos seleksi ujian tertulis. Oleh karena itu, transparansi  sangat  diperlukan  jika  demokrasi  di  Desa  Tiremenggal  terus  terjaga harmonis.

## Kesimpulan
Kegiatan P3D Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berjalan sesuai  Peraturan  Bupati    Gresik  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Teknis Pengangkatan  Perangkat  Desa.  Adapun  pelaksanaan  perekrutan  melalui  ujian  tes tertulis secara terbuka sehingga kegiatan perekrutan dari awal hingga evaluasi penilaian akhir  dapat  diketahui  oleh  masyarakat  Desa  Tiremenggal.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengurangi  unsur  kecurigaan  yang  selama  ini  dirasakan  oleh  masyarakat  Desa Tiremenggal saat perekrutan perangkat desa.
Perekrutan yang selektif dan terbuka merupakan syarat bahwa kehidupan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa  mutlak  diperlukan untuk menjaga keharmonisan sosial. Keharmonisan sosial merupakan cerminan dari nilai demokrasi yang berlandaskan kesesuaian hukum, kesadaran kolektif masyarakat serta menjunjung tinggi hak perseorangan maupun kelompok atas tugas dan tanggung
jawab. Perilaku demokratis berdasarkan kompromi Desa Tiremenggal dapat dijadikan contoh untuk perekrutan pegawai di berbagai sektor pemerintahan baik pusat, daerah dan desa maupun legislatif. Kondisi tersebut dikarenakan semangat pengawasan secara kolektif  dari  masyarakat  sangat  nyata  dan  saling  memiliki  rasa  toleransi  terhadap kesalahan  dalam  rangka  menjaga  kelancaran  proses  perekrutan  berdasarkan kesepakatan atau kompromi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Daftar Rujukan

## Buku
Denhardt, J., V.  & Denhardt, R., B. (2007). The New Publik Service: Serving, Not Steering.
Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Dwiyanto,  A.  (2010). Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gaffar,  A.  (2004). Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kelsen, H. (2006). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Bandung:
Nusamedia.
Pelly, U. (1996). Demokrasi Dalam Kehidupan Budaya dalam Membangun Martabat Manusia. Sofian Effendi. ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rousseau,  J.,J.  (2007). Du  Contract  Social  (Perjanjian  Sosial),  Cetakan  Pertama. Jakarta: Visimedia.
Simanjuntak, P,.  J. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja . Jakarta: FE UI.
Sukamti, U. (1989). Manajemen Personalia/Sumberdaya Manusia . Jakarta: P2IPTK, Dikti Depdikbud.
Jurnal
Higley, J., Burton, M.,G. (1989). The elite variable in demokratic transition and breakdown .
American Sociological Review, 4 (no.1): 17-32
Rosemann, D., & Shanahan, E., A. (2012). Defining and Archieving Normative Democratic Value in Parcipatory Budgeting Process . Public Administration Review. 72 (1) :
56-66 https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02480.x
Thalhah, HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana  Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen . Jurnal Hukum 16 (3), 413 – 422.

## Skripsi
Muhibullah, M. (2016). Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasa 6 Ayat 2  Perda  Klaten  No.10  Tahun  2006  Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa) .  Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Utami,  N.,  A.  (2015). Pengaruh  Rekruitmen  Perangkat  Desa  Terhadap  Kinerja  Perangkat Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Randudongkal  Kabupaten  Pemalang. Skripsi.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pancasakti Tegal.

## Artikel Daring
Florini,  A.  (2004). Behind  Closed  Doors:  Governmental  Transparency  Gives  Way  to  Secrecy.
Harvard International Review 26(1): 18–21. Diakses 18 Maret 2018 pada http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3580&context =soss_research

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Bupati    Gresik  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang    Pedoman  Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, 27 Januari 2014..
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 28 April 2016.