## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791

## Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan
Hukum Di Indonesia
Nurhidayati 1 ,  Maharani 2 ,  Fauziah Lubis 3 1,2,3 FSH UIN Sumatera Utara nurhidayati0031@gmail.com 1

## ABSTRACT
Law exists in people's  lives with the aim of creating justice, order and peace in society where the law applies, the State clearly emphasizes through legislation that every citizen is seen as equal before the law and has the right to equality in legal protection. However, in reality, people with low economic status, or because of their ignorance, are unable to feel the protection and protection of the law in order to fight for justice, this is contrary to the principle of a rule of law, namely demanding guarantees of equality before the law . This research belongs to normative legal  research (normative juridical), research using primary legal materials accompanied by secondary  legal  materials.  A  statutory  approach  is  used  in  this  study  to  analyze  all  related arrangements.  In  this  study  will  discuss  issues  regarding  implementation  and  related  legal arrangements. The findings in this study indicate that there is an obligation for law enforcers to be able  to provide maximum and equitable legal services for all levels of society, be it free legal assistance, pro bono case handling, or pro deo proceedings. The next finding is that there are sanctions for law enforcers who refuse to carry out these obligations.
Keywords: Legal Aid, Pro Bono obligations, Pro Deo obligations.

## ABSTRAK
Hukum ada di kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban dan  ketentraman  dalam  masyarakat  dimana  hukum  itu berlaku, Negara menegaskan secara jelas  melalui  perundang-undangan  bahwa  setiap  warga  Negara  dipandang  sama  di hadapan hukum  dan  berhak  mendapatkan  kesetaraan  dalam  perlindungan  hukum.  Akan  tetapi, kenyataannya,  masyarakat  dengan  status  ekonomi  rendah,  atau  karena  ketidak  tahuannya kurang  dapat  merasakan  perlindungan  dan  pengayoman  hukum  demi  memperjuangkan keadilan, hal ini bertentangan dengan prinsip Negara hukum yaitu menuntut adanya jaminan kesetaraan drajat setiap orang di muka hukum (equality before the law). Penelitian ini tergolong ke  dalam  riset  hukum  yang  normatif  (yuridis  normatif),  riset  menggunakan  bahan  hukum primer  disertai  bahan  hukum  sekunder.  Suatu  pendekatan  perundang-undangan  digunakan pada penelitian ini guna menganalisis semua pengaturan-pengaturan terkait. Dalam penelitian ini akan membahas masalah mengenai implementasi serta pengaturan hukum terkait. Temuan dalam  penelitian  ini  menunjukkan adanya kewajiban bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan merata bagi setiap lapisan masyarakat, baik itu bantuan hukum cuma-cuma, penanganan kasus pro bono, maupun beracara secara pro deo, temuan  selanjutnya  adalah  adanya  sanksi  bagi  penegak  hukum  yang menolak menjalankan kewajiban tersebut.
Kata kunci: bantuan hukum, kewajiban pro bono, kewajiban pro deo.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menegaskan  bahwa Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  hukum  merupakan   acuan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu ditempatkan.
Dalam  bermasyarakat, sistem keadilan merupakan hal yang vital, yang dapat menentukan keberlangsungan suatu Negara. Selain itu, keadilan merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indone sia, sebagaimana tertuang dalam  Pancasila sila ke lima yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia”.  Dan  UUD  1945  Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan setiap warga Negara  bersama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.”
Selain  itu,  Pasal  28 D ayat (1) UUD 1945 Menegaskan secara jelas mengenai perlindungan terhadap warga Negara, bahwa Negara tidak membeda-bedakan antar warga  Negara  yang  satu  dengan  lainnya,  semua  warga  Negara  dipandang  sama dihadapan hukum dan berhak mendapat pelindungan hukum yang sama. Akan tetapi kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  status ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, belum bisa merasakan perlindungan hukum dan pengayoman demi memperoleh  keadilan,  padahal  prinsip  Negara  hukum  menuntut  adanya  jaminan kesamaan drajat setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Untuk itu, dalam konteks Negara hukum, Negara mengakui serta melindungi hak  asasi  bagi  setiap  individu,  termasuk  juga  hak  atas  bantuan  hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari Negara hukum yang mengakui serta melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuha n akses  terhadap    keadilan (acces  to  justice) serta  kesamaan  kedudukan  dihadapan hukum (equality  before  the  law), jaminan  atas  hak  konstitusional  tersebut  belum mendapat perhatian khusus, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (UU Bantuan Hukum) yang dijadikan dasar bagi Negara untuk menjamin keadilan bagi  wagra Negaranya, khususnya bagi orang atau kelompok orang  yang  berada  di  ekonomi  rendah  untuk  mendapatkan  akses  keadilan  serta kesamaan dihadapan hokum.
Bambang Sunggono dan Aris Harianto mengemukakan  selama ini si kaya sudah cukup  merasakan  keadilan  dan  si  miskin  sudah  cukup  jauh  dari  yang  namanya keadilan,  maka  sudah  saatnya  keadaan  yang  seperti  itu  tidak terjadi lagi, program bantuan  hukum  khususnya  bagi  masyarakat  ekonomi  rendah  pada  dasarnya merupakan  perwujudan  pemerataan  keadilan.  Frans  Hendra  Winarta mengatakan “sering kali orang yang tergolong miskin (the have not) diperlakukan secara tidak adil dan tidak bisa memperoleh jasa hukum dan pembelaan (access to legal councel) yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
memadai dari seorang advokat (penasehat hukum). 1
Tak bisa dipungkiri bahwa memang terlihat kesenjangan pengayoman hukum antara meraka yang berlimpah harta dengan mereka yang kekurangan, maka dari itu, terkadang  masyarakat  miskin  berfikir  untuk  tidak  ingin  menyerahkan  masalah- masalah hukum mereka untuk diselesaikan melalui lembaga hukum, karena takut akan akibat-akibat  ekonomi  yang  akan  mereka  tanggung.  Hal  ini  menunjukkan  kurang terwujudnya  prinsip-prinsip  Negara  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.
Jaminan atas bantuan hukum adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh  para  penegak  hukum,  baik  menyangkut  kasus-kasus  perdata  maupun pidana. Menurut pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP, tersirat makna bahwa adanya jaminan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang belum diatur secara lengkap. Namun demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu,  terdapat  dalam  pasal-pasal  berikutnya  yaitu  Pasal  54 sampai Pasal 65 KUHAP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang  penasehat  hukum  atau  lebih  selama  dan  pada  saat  tingkat  pemeriksaan. Konsep mengenai definisi bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  menyatakan bahwa Bantuan Hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh profesi Advokat secara cuma-cuma (pro bono) kepada klien yang  tidak  mampu.    Kemudian  konsep  dari  bantuan  hukum ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2
Pemberian bantuan secara Cuma-Cuma dapat berupa bantuan pro bono yang diberikan  oleh  Advokat,  Atau  pro  deo,  yaitu  membebaskan  biaya  beracara  di pengadilan.  Pengadilan  merupakan  badan (kekuasaan kehakiman) yang disediakan negara  guna  mengurusi  dan  mengadili  perselisihan-perselisihan  hukum.  Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, dengan tujuan untuk dapat  mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi hukum bagi mereka yang melanggar.
Salah  satu  tujuan  dari  disediakannya  lembaga  Peradilan  adalah  untuk penegakan keadilan di Indonesia. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui  penerapannya  yang  sesuai  dengan  jiwa  dari  tata  hukum  positif  tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang berpegangan kepada UUD 1945 yang mana keadilan merupakan salah satu dari tujuan dibentuknya hukum. Perubahan masyarakat
1 Yusuf Saefudin, ‘Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, Jurnal Idea Hukum , 1.1 (2015) <https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.1.7>.
2 Kurniawan Tri Wibowo and others, Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia , 2021.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
yang semakin kompleks dan cepat, maka setiap aturan atau hukum yang ada harusla h mampu mengimbangi perkembangan masyarakat, sebaliknya, masyarakat pun harus berusaha mengetahui mentaati, serta menerapkan apa yang dalam hokum.
Hukum  yang  dibuat  sekarang haruslah mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang walaupun mungkin tidak dapat terlalu akurat. Hal yang  sering  ditemui  disekitar  kita,  ataupun  yang  terlihat  di  sosial  media  ialah kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan  hukum,  baik  itu  secara  professional ataupun bantuan  hukum  secara  Pro  Deo  (cuma-cuma)  dan  Pro  Bono.  Namun,  seperti  yang dikatakan  di  atas,  permasalahan  yang  dihadapi  sekarang  adalah  masih  banyak masyarakat  dengan  ekonomi  bawah  yang  tidak  mendapatkan  perhatian  dan  tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah terkait kasus hukum yang dihadapi, padahal  masyarakat  miskin  adalah  tanggung  jawab  dari  pemerintah  untuk  dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya. 3 Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat membayar biaya perkara dapat mengajukan diri untuk mendapat bantuan hukum dari pemerintah berupa pro deo dengan mendapatkan izin berupa surat yang diketahui oleh Camat tempat tinggal. sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “ Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang  yang  mana  secara  ekonomis  tidak  mampu  atau  dengan  kriteria  miskin sebagaimana  ditetapkan  oleh  badan  pusat  statistik  atau  penetapan  minimum  regional atau  program  jejaring  pengaman  sosial  lainnya,  atau  yang  memenuhi  syarat sebagaimana  diatur  lebih  lanjut  dalam  pedoman  ini,  yang  memerlukan  bantuan  untuk menangani  dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan ”. 4
Harapan  kedepannya  adalah  terciptanya  kondisi  dan  dorongan  yang  kuat terhadap  peran  dan  tanggung  jawab  advokad  dan  para  penegak  hukum  dalam memenuhi  kewajiban  dalam  memberikan  bantuan  hukum  pro  deo serta pro bono. Sebenarnya tidak semua advokat dan para penegak hukum mengabaikan kewajiban tersebut.  Masih  banyak  terdapat  advokat  dan  para  penegak  hukum,  baik  secara individual maupun secara kolektif dengan satu lembaga hukum yang tetap gigih dalam menjalankan  fungsi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  ini,  namun  dalam  kondisi keterbatasan  pendanaan  atau  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  kurang memadai, advokat yang tidak tersebar merata diseluruh pelosok Indonesia, menjadi alasan  penerapan  dari  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  ini  menjadi  kurang maksimal. Peran Negara, Advokat dan para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mewujudkan bantuan hukum. Negara secara konstitusional menjamin hak pada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM,  sehingga  Negara  bertanggung  jawab  dalam  pemberian  bantuan hukum ba gi
3 Fabiana Meijon Fadul, ‘Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang’, Journal Al-Ahkam , XXI (2020), 150.
4 ‘SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum’.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
masyarakat ekonomi bawah sebagai perwujudan dari akses keadilan. 5 Kewajiban pro deo  dan  juga  pro  bono  bagi  para  penegak  hukum  adalah  satu  keniscayaan  dalam mewujudkan prinsip justice for all , sehingga dalam penelitian ini akan sangat menarik untuk mencari bagaimana implementasi serta bentuk ssuatu konsep yang ideal  dari bantuan hukum secara pro deo dan pro bono menurut undang undang yang berlaku, bagaimana  sinergiritas  arah bantuan hukum pro deo serta pro bono yang berpihak pada masyarakat miskin.
METODE PENELITIAN ( Times New Roman 12, bold, Kapital)
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif). Penelitian ini digunakan untuk menjawab secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum,  kekaburan,  hambatan,  dan  atau  perselisihan peraturan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normative empiris, data yang digunakan ialah data sumber primer yang berasal dari  segala jenis peraturan perundang-undangan  yang  didapat  melalui  kegiatan  studi  kepustakaan  melalui pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yang  membahas  mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, pro deo serta pro bono yang merupakan kewajiban bagi para penegak hukum.
Yakni yang memberikan penerangan pemahaman terhadap bahan primer  yang didapat  melalui  pengumpulan  data  yang  dilakukan    dengan  mengumpulkan    dan menganalisis  bahan-bahan    kepustakaan  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan kemudian  menyusun  dan  mengklarifikasi  mengenai  implementasi  bantuan hukum cuma-cuma, kewajiban pro deo serta Pro bono dalam diri para penegak hukum.
PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS ( Times New Roman 12, bold , Kapital)
1. Pengaturan  Terkait Bantuan  Hukum
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), menyebutkan bahwa bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh si Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada si Penerima Bantuan Hukum. 6 Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau (UU Kehakiman) menyebutkan Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak  untuk  memperoleh  bantuan hukum. Kemudian  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Negara  menanggung  biaya  perkara  bagi pencari  keadilan yang tidak mampu. 7 Penjelasandari Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah pemberian jasa hukum (secara cuma -
5 Ade Irawan Taufiq, ‘Jur Na l R Ec Hts BP Jur l R Ec Hts Ind’, Media Pembinaan Hukum Nasional , 1.10 (2012), 277–94 <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf>.
6 ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’.
7 ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 2009.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
cuma)  yang mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, memberikan pembelaan, serta melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). 8
Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat  miskin  saja,  tetapi  juga  merupakan  sebuah  gerakan  serta  rangkaian tindakan  guna  pembebasan  masyarakat  dalam  belenggu  struktural  politik,  sosial, ekonomi dan budaya yang rawan dengan penindasan. 9
Terkait  mengenai  konteks  penyediaan  pendanaan  untuk  Lembaga  Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk menyelenggarakan bantuan hukum ialah perwujudan dari kewajiban pemerintah  yang  disalurkan  melalui  anggaran  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  sebagai  penyelenggara  bantuan  hukum.  Pendanaan bantuan hukum ini selain dari APBN, juga dapat diperoleh melalui sumber lain . 10
a. Wewenang  bantuan  hukum
Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (UU Bantuan Hukum) telah  pada 4 Oktober 2011 dan baru efektif berlaku sejak juli 2013, kegiatan memberikan pelayanan bantuan hukum oleh penegak keadilan yang tertuang dalam UU Bantuan  Hukum  ini  tidak  dilakukan  langsung  oleh  pemerintah,  bantuan  hukum tersebut dilaksanakan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 2 UU Bantuan Hukum  mengatur  mengenai pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dilaksanakan oleh Mentri dan pemberi bantuan hukum berdasarkan undang- undang  ini.  Dana  bantuan  hukum  yang  semula  berada  pada  beberapa  lembaga pemerintahan kemudian disatukan pada satu pengelolaan dibawah Kemenkumham.
Peran Kementrian Hukum dan HAM di dalam program bantuan hukum cuma- cuma ini secara garis besarnya mencakup 3 (tiga) aspek, yakni:
a) Membuat aturan teknis program bantuan hukum.
b) Melakukan Pengelolaan penyaluran dana bantuan hukum, dan
c) Melakukan  pengawasan  serta  evaluasi  pada  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum.
b. Pengawasan  dan evaluasi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum
PP NO.42 Tahun 2013 tentang syarat serta tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum mengatur tentang ruang lingkup tanggung jawab
8 Wibowo and others.
9 Bq Ishariaty and Wika Utary, ‘Secara  Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is a Responsibility of an Advocate’, II (2014), 105–23.
10 Masayu Robianti and others, ‘Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono’, 07.01 (2022), 147–53.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
serta wewenang dari unit kerja pengawasan dan evaluasi. Secara umum tugasnya ialah sebagai berikut:
a) Melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum serta penyaluran pendanaan bantuan hukum;
b) Menerima  lapoan  masyarakat  terhadap  adanya  dugaan  penyimpangan pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum;
c) Melakukan  klarifikasi  terhadap  adanya  dugaan  pemyimpangan  dari pemberian bantuan hukum serta pemyaluran dana bantuan hukum;
d) Mengusulkan sanksi hukum kepada Mentri atas terjadinya pemyimpangan pemberian  bantuan  hukum  dan/  atau  penyaluran  pendanaan  bantuan hukum;
e) Membuat laporan dari pelaksanaan pengawasan. 11
c. Syarat dan tata cara pemberian  bantuan  hukum
Pasal  3  PP  No.  42  tahun  2013  mengenai  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan  Hukum,  mengatur  bahwa  untuk  dapat  memperoleh  Bantuan  Hukum, penerima atau pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat, yaitu:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang isinya  paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan untuk mendapat Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan Perkara;
3. Melampirkan  surat  keterangan  tidak  manpu  dari  Lurah,  Kepala  Desa,  atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
4. Surat-surat  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  lembaga  penyelenggara bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 12

## 2. Pro bono dan Pro deo
Istilah pro bono berasal dari frasa latin ‘pro bono publico’ yang memiliki arti ‘untuk kepentingan umum’. Hingga saat ini, belum terdapat pengertian yang universal mengenai pro bono. Namun, pada umumnya, istilah pro bono mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu
11 Saefudin.
12 Amad Sudiro Hery Firmansyah, Pendampingan Hukum Gratis Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Kelas Binaan Rumah Tahan Kelas 1 Salemba , 2020, VIII
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%
0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.19
7505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0A http:>.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
profesi tersebut ialah Advokat. 13
Pendefinisian pro bono yang disebutkan melalui peraturan peradi sama dengan yang diberikan oleh peraturan pemerintah. Bedanya, dalam peraturan peradi isinya sudah memberikan ruang lingkup bentuk pro bono secara lebih jelas dan detail. Pasal 6 Peraturan Peradi menyebutkan:
Yang dimaksud dengan:
1) Pemberian  bantuan  hukum  di  muka  pengadilan  ialah  bantuan  hukum  litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara pidana, perdata,  atau  tata  usaha  Negara,  termasuk  dalam  proses  pelaporan  serta pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan  di kejaksaan dalam perkara pidana.
2) Pemberian  bantuan  hukum  di  luar  pengadilan  meliputi  antara  lain  pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendokumentasian  hukum,  penelitian  hukum,  perancangan  hukum  (legal drafting)  pembuatan  pendapat  atau    legal  opinion,  pengorganisasian, pemberdayaan  masyarakat  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  serta seluruh  aktifitas  yang  sifatnya  memberi  kontribusi  terhadap  pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan  piket bantuan hukum . 14
Di Indonesia, pro bono dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat (Undang-Undang Advokat).
Sebelum adanya Undang-Undang Advokat, pemberian layanan pro bono sangat bergantung kepada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Advokat tidak memiliki kewajiban  dan  sepenuhnya  berasal  dari  panggilan hati dari officium nobile . Namun pasca  terbentuknya  Undang-Undang  Advokat,  semangat  tersebut  mengalami pergeseran. Pelembagaan pro bono telah menempatkan pro bono sebagai kewajiban profesi yang harus dilaksanakan oleh semua yang berprofesi sebagai advokat. Selanjutnya, mengenai Pro Deo pada dasarnya Pro Deo dalam konteks bantuan hukum ialah proses hukum atau perkara dari Pro bono. Pembiayaan dari perkara Pro Deo  akan  dibiayai  oleh  negara  melalui  Anggaran  Mahkamah  Agung  RI.  Dengan demikian pada segi pro bono ada sisi keinginan sendiri secara sukarela untuk member bantuan, sedangkan prodeo ialah ketika bantuan hukum itu sendiri telah diberikan dan pendanaan perkara tersebut dilakukan melalui negara baik berasal dari Mahkamah Agung,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  atau  dalam  level  Penyidikan  di  tingkat kepolisian. Seseorang yang mendapatkan bantuan hukum Pro Deo harus benar-benar orang  yang  tidak  mampu secara finansial. Untuk membuktikan bahwa benar benar merupakan  seorang  yang  tidak  mampu,  seseorang  tersebut  harus  melampirkan beberapa dokumen pendukung sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkam ah Agung
13 Wibowo and others.
14 Gita Nadia Pramesa Aradila Caesar Ifmaini Idris, Siska Trisia, Meyriza Violyta, Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia , ed. by Julius Ibrani, Cetakan pe (Depok: BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), 2019).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014.
Berdasarkan peraturan tersebut, penerima bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan melalui wilayah setempat, yang isinya menyatakan bahwa benar individu tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Selain itu juga dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin  yang  telah  disahkan  oleh  instansi  yang  berwenang  dalam  hal  memberikan keterangan tidak mampu. 15
a) Ketentuan  perundang-undangan  tentang  Bantuan  Hukum  secara  cuma- cuma (pro  bono)
Advokad  dalam  kedudukannya  sebagai  suatu  profesi  yang  mulia  atau  yang dikenal dengan istilah offisium nobile. 16 Maka advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor  18  Tahun 2003 tentang advokat berkewajiban dalam memberikan Bantuan Hukum.  Secara  ideal.  Dapat  dijelaskan bahwa Bantuan hukum merupakan tanggug jawab  sosial  seorang  Advokat. Maka  dari  itu,  maka  Advokat  dituntut  agar  dapat mengalokasikan  waktu  dan  juga  sumber  daya yang dimilikinya untuk memberikan bantuan  hukum,  pemberian  bantuan  hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban an sich , melainkan juga harus pula dipandang sebagai bagian dari  kontribusi  serta  tanggung  jawab  sosial (social  contribution  and  social  liability) dalam  kaitannya  dengan  peran  dan fungsi sosial dari profesi Advokat sebagaimana Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan secara tegas mengenai  kewajiban  seorang  Advokat  untuk  memberikan  bantuan  hukum sebagai bagian dari kewajiban profesinya. 17
Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat merupakan suatu hal  yang  penting.  Hal  ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara  khusus  di  dalam  bab  tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma -Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut telah  memberikan  tanggung jawab kepada Advokat untuk dapat melaksanakan pro bono. Pada Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan serta tata  cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Sejalan  melalui  UU  Advokat,  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  juga  mengatur mengenai pro bono. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur mengenai tata cara bertindak menangani perkara serta menegaskan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk
15 Wibowo and others.
16 Monika Suhayati, ‘Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang- Undang’, Journal Kajian , 20.4 (2015), 317–28.
17 P R O Bono Sebagai and Ahmad Sofian, ‘Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan’, Universitas Islam Riau Pekan Baru , 2019.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat mencakup  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili, mendampingi,  membela  serta  melakukan  tindakan  hukum  lain  demi  kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan profesi advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan bahwa pro bono mencakup setiap proses peradilan atau litigasi (Pasal 3 ayat (1) serta juga di luar pengadilan atau non litigasi. Bantuan hukum secara cuma-cuma didapatkan melalui permohonan kepada Advokat,  Organisasi  Advokat  serta  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH).  Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (5) UU Advokat ialah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat. 18 Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum ialah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menerima pembayaran honorarium.
Dikarenakan  sifatnya  yang  wajib,  maka  advokat  dilarang  untuk  menolak permohonan bantuan hukum pro bono. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat diberikan sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan ialah teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari  profesinya. Advokat hanya boleh menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dengan alasan serta pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan  permohonan  tersebut  apabila  diterimanya  akan  mengakibatkan  terjadinya benturan  kepentingan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang - undangan. 19
b) Ketentuan mengenai  Beracara  di pengadilan  secara cuma-cuma (pro deo) Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam perkara perdata harus dikenakan biaya sebagaimana dimuat dalam ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut tertuang dalam HIR pasal 182, pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 ayat, R.Bg. pasal 192 -194 serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2). 20
Pepatah / peribahasa yang sering kita dengar ialah tidak ada sengketa tidak ada perkara  dan  tidak  ada  perkara  tanpa  adanya  biaya.  Akan tetapi, fakta mengatakan bahwa tidak semua masyarakat memiliki mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena  itu,  untuk  melindungi  hak  masayrakat  tersebut  serta  demi  terwujudnya keadilan  bagi  setiap  pencari  keadilan,  maka  dari  itu  Pemerintah  dalam  hal  ini Mahkamah Agung  membuat kebijakan bahwa bagi masyarakat yang mencari keadilan tetapi  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara maka dapat mengajukan berperkara
18 Mahkamah Konstitusi, ‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad’.
19 Sebagai and Sofian.
20 PPDANPT PERADILAN and M A R INDONESIA, Layanan Hukum Beracara Prodeo , Academia.Edu , 2018 <https://www.academia.edu/download/61360257/PAPER_- _Perkara_Prodeo_-_Fariq_Al_Faruqie20191127-83418-1k3okia.pdf>.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
secara prodeo.
Perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa  pungut  biaya,  tanpa  imbalan,  dan  juga  salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Semua biaya perkara secara prodeo ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Bagi masyarakat  miskin  yang  tidak  sanggup  untuk  membayar  biaya  perkara  bisa mendapatkan  bantuan  hukum  dari  pemerintah  untuk  berperkara  secara  prodeo dengan mendapatkan izin dari Camat tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  237  HI  R  dan  Pasal  273  RBg.Pasal  237  HIR:  Barang  siapa  yang  hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
Pasal 273 RBg: Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Maka ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara pro deo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang b erwenang, yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  dan  diketahui  oleh  Camat.    Jika  pihak  yang mengajukan perkara dengan pro deo tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi  yang  berwenang,  maka  untuk  membuktikan  ketidakmampuannya  harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya. Dalam berperkara secara pro deo, maka pihak yang ingin berperkara secara pro deo harus membuktikan bahwa dirinya  benar-benar  tidak  mampu,  sehingga  pihak  Pengadilan  memberikan  surat penetapan berperkara secara prodeo. 21

## PENUTUP
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan Hukum secara  cuma-cuma  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menerangkan  bahwa  jasa  hukum  yang  diberikan  advokat  (Pro  Bono)  mencakup konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi, membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non litigasi.  Pro Deo dalam konteks bantuan hukum adalah proses hukum atau perkara dari Pro bono. Perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa pungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk
21 Fabiana Meijon Fadul.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
masyarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan  masyarakat  dalam  belenggu  struktural  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya yang syarat dengan penindasan, karena bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan  suatu  kewajiban  bagi  para  penegak  hukum  seperti  advokat.  Apabila menolak  untuk  memberikan  bantuan  secara  Cuma-Cuma  kepada  mereka  yang membutuhkan, maka advokat dapat dikenakan sanksi karena tindakannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Irawan Taufiq, ‘Jur Na l R Ec Hts BP Jur l R Ec Hts Ind’, Media Pembinaan Hukum Nasional , 1.10 (2012), 277–94 <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf>
Aradila  Caesar  Ifmaini  Idris,  Siska  Trisia,  Meyriza  Violyta,  Gita Nadia Pramesa, Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia , ed. by Julius Ibrani, Cetakan pe (Depok: BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), 2019)
Fabiana  Meijon  Fadul,  ‘Implementasi  Perkara  Prodeo  Bagi  Masyarakat  Miskin  Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang’, Journal Al-Ahkam , XXI (2020), 150
Hery  Firmansyah,  Amad  Sudiro, Pendampingan  Hukum  Gratis  Di  Persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Kelas Binaan Rumah Tahan Kelas 1 Salemba , 2020, viii
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sm r.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://d oi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/sci ence/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:>
Ishariaty, Bq, and Wika Utary, ‘Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Legal Assistance  Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is a Responsibility of an Advocate’, II (2014), 105–23
Konstitusi, Mahkamah, ‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad’
Monika Suhayati, ‘Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-
Undang’, Journal Kajian , 20.4 (2015), 317–28
PERADILAN,  PPDANPT,  and  M  A  R  INDONESIA, Layanan  Hukum  Beracara  Prodeo , Academia.Edu , 2018

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    569-581   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2791
<https://www.academia.edu/download/61360257/PAPER_-_Perkara_Prodeo_- _Fariq_Al_Faruqie20191127-83418-1k3okia.pdf>
Robianti, Masayu, Faukultas Hukum, Universitas Sang, Bumi Ruwa, Naskah Diterima,
Naskah Diterbitkan, and others, ‘Eksistensi Lembaga Bantuan  Hukum Dalam Menangani Perkara Probono’, 07.01 (2022), 147–53
Saefudin, Yusuf, ‘Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa
Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, Jurnal Idea Hukum , 1.1 (2015) <https://doi.org/10.20884/1.jih.2015.1.1.7>
Sebagai,  P  R  O  Bono,  and  Ahmad  Sofian,  ‘Pemberian  Bantuan  Hukum  Cuma -Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan’, Universitas Islam Riau Pekan Baru , 2019
‘SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum’
‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’ ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman’, 2009
Wibowo,  Kurniawan  Tri,  Elza  Syarief,  Sugeng,  and  Ade  Saptomo, Etika  Profesi  Dan Bantuan  Hukum Di Indonesia ,  2021