## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: April 28, 2021; Reviewed: April 30, 2021; Accepted: May 19, 2021.
To cite this article: Hakim, A.C.L & Pradhani, S.I. (2021). Penerapan Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7 (1), 96-111.
DOI: 10.31292/bhumi.v7i1.482
Copyright: ©2021 Achmad Caesar Luthful Hakim, Sartika Intaning Pradhani. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Regular Research Article
PENERAPAN PENDEKATAN FORMALISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KET - ERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH
Achmad Caesar Luthful Hakim 1 & Sartika Intaning Pradhani 2*
1, 2 Departemen Hukum Adat dan Pusat Kajian Hukum Adat “Djojodigoeno”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta 55281 *Koresponden E-mail: achmadcaesar96@mail.ugm.ac.id, sartika@mail.ugm.ac.id
Abstract : This  paper  identifies  legal  formalism  approach  application  in  customary  law  findings  by  a  judge  by analyzing formal law to validate the Declaration of Customary Land Tenure (SKTA). Research questions are (1) how do judges make consideration in deciding on a case of land dispute based on adat law in Central Kalimantan which brought SKTA as evidence? (2) how do judges apply legal formalism to SKTA law findings as evidence of customary land tenure? This study is normative legal research for it analyzes legal norms used as references by the judges to validate SKTA. Secondary data are Central Kalimantan District Court decisions from 2015-2020 collected from website  putusan3.mahkamahagung.go.id.  Judge  considerations  in  deciding  SKTA  disputes  are  legal  relationship between a plaintiff and the disputed land, a defendant, basic law and procedure to issue SKTA, land acquisition of the disputed land, and whether the defendant has properly cited. The judges apply a formalistic approach in SKTA law findings by referring to Central Kalimantan Local Regulation 16/2008, Central Kalimantan Governor Regulation 13/2009,  Civil  Code, Agrarian  Law,  Government  Regulation  14/1999,  and  Civil  Procedure  Law. According  to  this research, customary law study cannot be separated from state law because judges find customary law in laws and legislations in the courtroom.
Keywords : Customary Law, Formalistic Approach, SKTA
Intisari : Tulisan  ini  mengidentifikasi  penerapan  pendekatan  formalisme  hukum  dalam  penemuan  hukum adat oleh hakim dengan cara melihat penggunaan hukum formal oleh hakim untuk menentukan keabsahan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Rumusan yang diangkat adalah (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah yang menggunakan SKTA sebagai alat bukti di pengadilan?; dan (2) bagaimana hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena meneliti norma hukum yang menjadi rujukan hakim dalam menentukan keabsahan SKTA. Data sekunder adalah putusan- putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah dengan objek sengketa SKTA sejak tahun 2015-2020 yang didapatkan melalui website putusan3.mahkamahagung.go.id. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa SKTA adalah hubungan hukum antara penggugat dan tanah objek sengketa, pihak yang seharusnya digugat, dasar hukum dan prosedur penerbitan SKTA, transaksi tanah yang telah dilakukan dengan tanah objek sengketa, dan Tergugat secara patut telah dipanggil. Majelis Hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat dengan merujuk pada Perda Kalteng 16/2008, Pergub Kalteng 13/2009, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, dan HIR. Tulisan ini menemukan bahwa studi hukum adat tidak
dapat lagi dipisahkan dari ketertiban hukum negara karena hakim menemukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dalam ruang pengadilan.
Kata Kunci : Pendekatan Formalistik, Hukum Adat, SKTA

## A. Pendahuluan
Para ahli hukum adat telah menyampaikan bahwa hukum adat dapat ditemukan dalam putusan- putusan hakim dan fungsionaris adat (Ter Haar, 1979; Soepomo, 200; Sulastriyono & Pradhani, 2018; Koesno, 1979). Hakim dan fungsionaris adat memutuskan sengketa dengan cara menerapkan asas-asas hukum adat yang bersifat umum ke dalam peristiwa-peristiwa konkrit (Simarmata, 2018; Sulastriyono & Pradhani, 2018). Pasca dihapuskannya pengadilan adat, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Utama (2020) dan Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada & Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living Law dalam RKUHP (2020) mengatakan bahwa hukum yang hidup merupakan sinonim dari hukum adat.
Irianto (2012) menyampaikan bahwa saat ini tidak dapat lagi membedakan antara hukum adat dan hukum negara secara tegas karena sudah terlalu banyak ketidakjelasan dan tumpang tindih diantara keduanya. Sebagai contoh upaya melembagakan hukum adat dengan format hukum negara melalui peraturan daerah/peraturan desa dengan logika dan struktur hukum negara (Irianto, 2012). Benda- Beckmann & Benda-Beckmann (2011) mengatakan bahwa pengakuan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan menghasilkan dualisme antara lawyer’s adat law dan people’s adat law yang saling mempengaruhi satu sama lain.
Pasca reformasi, konstitusi, peraturan perundang-undangan baik di level nasional dan lokal, serta putusan pengadilan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat (Pradhani 2018, 2019; Thontowi 2015, 2013). Salah satunya adalah pengakuan kewenangan Damang Kepala Adat menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Perda Kalteng 16/2008). SKTA adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut dan jika dikehendaki oleh pemegang haknya, SKTA dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria (UUPA).
SKTA dapat dibuat atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama, atas tanah nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan; atau atas nama ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah. Pasal 9 dan 10 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Pergub Kalteng 13/2009) mengatur tentang tata cara memperoleh SKTA. Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan SKTA kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Merespon permohonan tersebut, fungsionaris lembaga Kedamangan akan melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan terhadap tanah adat dan hak-hak di atas tanah. Damang Kepala Adat menerbitkan SKTA dengan mempertimbangkan bukti tertulis terdahulu (kalau ada), bukti penguasaan fisik, bukti saksi, bukti pengakuan yang bersangkutan, atau Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Jika kesepakatan Mantir Perdamaian adat memutuskan bahwa pertimbangan telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari. Apabila tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain setelah selesai masa pengumuman selesai, Damang Kepala Adat dapat menetapkan SKTA.
Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan baik di level nasional maupun lokal merupakan implementasi dari pendekatan formalisme hukum terhadap

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
hukum adat. Simarmata (2018) mengatakan bahwa formalisme hukum adat merupakan sinonim dari studi hukum adat positivistik, perspektif hukum adat sebagai jurisprudence, dan pendekatan hukum doktrinal. Formalisasi hak atas tanah adat dengan cara mengakui kewenangan Damang untuk menerbitkan SKTA melalui Peraturan Daerah merupakan suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah (Simarmata 2019). Simarmata (2019) mengatakan bahwa penerimaan dan keberlakuan SKTA adalah berdasarkan pada sejauh mana peraturan tentang formalisasi hak atas tanah adat konsisten dengan peraturan lain dan resistensi para birokrat dan pihak lain terhadap pengakuan hak atas tanah adat. Simarmata (2015) juga menyampaikan bahwa praktek pemberian SKTA tidak semata untuk menjaga tanah adat, tetapi juga untuk memfasilitasi pemindahtanganan tanah adat dengan motif memperoleh ganti rugi. Setiawan (2017) berpendapat bahwa SKTA tidak memberikan kepastian hukum karena tidak diakui sebagai alat bukti hak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Menurut Yurista (2019), SKTA tidak dapat langsung menjadi pengganti dari sertifikat yang menjamin hak-hak keperdataan karena tidak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Kayun (2019) mengatakan bahwa kepastian hukum penguasaan tanah adat berdasarkan SKTA dijamin dalam Pergub Kalteng 13/2009 yang diperkuat oleh PP 24/1997 dan UUPA.
Hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan. Telah ada beberapa kajian terhadap putusan pengadilan tentang sengketa yang diputuskan berdasarkan hukum adat atau hak-hak masyarakat hukum adat. Pradhani (2020) mengatakan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika memutuskan sengketa tentang tanah adat menerapkan pendekatan hukum adat positivistik dengan merujuk pada konsep-konsep tentang hukum tanah adat dan masyarakat hukum adat yang disampaikan oleh para ahli. Utama & Aristya (2015) mengemukakan bahwa praktek peradilan perdata mengakomodir asas hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa, seperti asas terang untuk memutus perkara pergantian jenis kelamin. Selain asas terang, Sulastriyono & Aristya (2012) menyebutkan bahwa hakim pengadilan negara juga menerapkan asas tunai, konkrit, dan kekeluargaan. Sari, et. al . (2021) mengemukakan bahwa putusan pengadilan memvalidasi pengalihan hak adat atas tanah baik melalui transaksi tanah maupun program pemerintah.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kekuatan hukum berlakunya SKTA dengan melihat fakta empiris maupun melalui kajian terhadap peraturan perundang- undangan. Penelitian ini mengkaji SKTA sebagai objek sengketa dalam putusan pengadilan. Berdasarkan pemaparan di atas, SKTA sebagai alat bukti hak atas tanah adat baik secara normatif maupun empiris terus dipertanyakan keabsahannya oleh berbagai pihak. Secara normatif, terdapat inkonsistensi dalam legislasi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah. Secara empiris para birokrat, fungsionaris adat, anggota masyarakat hukum adat, perusahaan, maupun pihak lain juga mempunyai dalil masing-masing tentang keabsahan SKTA sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan jika banyak muncul sengketa SKTA di pengadilan negara untuk mencari kepastian hukum tentang penguasaan tanah adat berdasarkan SKTA.
Tulisan ini tidak hanya akan mendeskripkan pertimbangan hakim dalam memutuskan keabsahan SKTA sebagai alas hak penguasaan atas tanah adat, tetapi juga mengonstruksi pertimbangan hakim dengan pendekatan formalisme hukum. Pendekatan formalism hukum dalam penemuan hukum adat  oleh  hakim  diidentifikasi  dengan  cara  melihat  penggunaan  hukum  formal  oleh  hakim  untuk menentukan keabsahan SKTA. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah yang menggunakan SKTA sebagai alat bukti di pengadilan?; dan (2) bagaimana hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat?

## B. Metode
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Marzuki (2010) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian untuk menemukan asas, doktrin, atau norma hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini berusaha untuk menemukan norma-norma hukum formal yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa keabsahan SKTA. Bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah dengan objek sengketa SKTA sejak tahun 2015-2020 yang didapatkan melalui website putusan3. mahkamahagung.go.id.
Putusan-putusan perdata Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah dengan objek sengketa berupa tanah yang penguasaannya dibuktikan melalui SKTA diidentifikasi berdasarkan pertimbangan hakim yang menggunakan hukum formal untuk menentukan keabsahan SKTA. Dalam putusan-putusan tersebut, Penggugat maupun Tergugat secara perseorangan menggunakan SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah objek sengketa. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa SKTA digunakan sebagai alat bukti penguasaan tanah objek sengketa baik dalam sengketa antarorang perseorangan maupun untuk melawan penguasaan korporasi berdasarkan izin usaha perkebunan. Putusan-putusan tersebut diseleksi berdasarkan variasi hukum formal yang digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim untuk memutuskan sengketa penguasaan tanah adat berdasarkan SKTA.
Peneliti  mengidentifikasi  ada  4  variasi  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  keabsahan penguasaan tanah objek sengketa berdasarkan SKTA yang ditunjukkan dalam 9 kasus yang telah diseleksi. Pertama, Hakim meminta para pihak untuk menunjukkan hubungan hukum dengan tanah objek sengketa sebagaimana ditunjukkan dalam Kasus 1 (sebagai pemegang kuasa) dan 2 (sebagai ahli waris). Kedua, Hakim menyatakan bahwa gugatan dianggap kurang pihak sebagaimana ditunjukkan dalam Kasus 3. Ketiga, Hakim berpendapat bahwa SKTA bukan merupakan alat bukti yang sah penguasaan seseorang atas tanah adat objek sengketa dalam Kasus 4 (tidak ada dasar hukum penerbitan SKTA), Kasus 5 (tidak memenuhi persyaratan formil), Kasus 6 (cacat hukum), dan Kasus 7 (telah terjadi transaksi tanah). Keeempat, Hakim memutuskan bahwa SKTA merupakan alat bukti penguasaan yang sah dalam Kasus 8 ( verstek ) dan Kasus 9 (asas kepatutan, PP 22/1997, dan UUPA). Dalam putusan-putusan tersebut,hakim menggunakan UUPA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), PP 24/1997, Perda Kalteng 16/2008, Pergub Kalteng 13/2009, dan Pergub Kalteng 4/2012 sebagai dasar pertimbangan hukum.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021

## Tabel 1. Profil 9 Putusan Pengadilan Terakit Sengketa Penguasaan Tanah Adat
Penggugat Tergugat Pokok Permasalahan Dasar Hukum Kasus 1 (Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Klk) Pendeta Zakaria Agan Direktur PT. Wana Catur Jaya Utama Sah/tidaknya penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa berdasarkan SKTA atas nama Bendi A Reduk yang ia kuasai melalui Surat Kuasa. KUHPerdata Kasus 2 (Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pps) Elbar Dimang Walter Sandi; Yan Tandu Sah/tidaknya penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa yang didapatkan sebagai ahli waris dari tanah yang sebelumnya dimiliki oleh almarhumah istrinya yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan SKTA UU Perkawinan; KUHPerdata

## Kasus 3 (Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Klk)
Kelompok Tani “Pahari” Desa Tangkahen Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Beni Setiawan ; Jhonjo Bilo (Kepala Desa Tangkahen); dan Suarjana Sah/tidaknya penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA karena tanah tersebut dianggap bukan merupakan tanah adat Perda Kalteng 16/2008 Kasus 4 (Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Spt) Krisna Pramono, Direktur PT. Uni Primacom Marlin Dewel Sah/tidaknya penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan izin usaha perkebunan melawan sah/tidaknya penguasaan Terrgugat berdasarkan SKTA Perda Kalteng 16/2008 dan Pergub Kalteng 4/2012 Kasus 5 (Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Klk) Dawon Engkang Timbang; Yonither Diris PT. Susantri Permai Sah/tidaknya penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA Pergub Kalteng 13/2009 dan KUHPerdata Kasus 6 (Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk) PT. Globalindo Agung Lestari Ukun Dese; Darmawan Sah/tidaknya penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA KUHPerdata dan Pergub Kalteng 13/2009 Kasus 7 (Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Klk) M. Atailah Rajun PT. Globalindo Agung Lestari; Ida Sarminati; Iman Bin H. Tedie; Peronisa Binti H. Tedie Sah/tidaknya penguasaan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan SKTA KUHPerdata

## Kasus 8 (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk)
Depik Raksapati; Kenedy Exmonson Siman Limin Sah/tidaknya penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat berdasarkan SKTA HIR ( verstek) Kasus 9 (Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Ksn) Mirhanudin PT. Bisma Dharma Kencana Sah/tidaknya penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa berdasarkan SKTA Asas Kepatutan, PP 24/1997, UUPA,
Sumber: Diolah oleh Penulis

## C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Tanah Adat di Kalimantan Tengah yang Menggunakan SKTA sebagai Alat Bukti di Pengadilan
Berikut adalah putusan-putusan di berbagai Pengadilan Negeri dengan SKTA sebagai objek sengketa. Masing-masing kasus mewakili variasi pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa SKTA. Ada putusan yang tidak sampai memutusan sah/tidaknya penguasaan seseorang berdasarkan SKTA karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang membawa alat bukti SKTA tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. Majelis Hakim menolak gugatan dalam Kasus 1 karena Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang kedudukan berkuasa. Sedangkan di Kasus 2, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karen ahli waris
tidak dapat menunjukan bukti hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan objek sengketa, secara tertulis maupun lisan yang menunjukkan bahwa ia adalah ahli waris. Majelis Hakim dalam Kasus 3 tidak dapat menerima gugatan karena Penggugat tidak menggugat Damang Kepala Adat selaku pihak yang menerbitkan SKTA; sehingga gugatan dianggap kurang pihak.
Di beberapa kasus lain, Majelis Hakim memutuskan bahwa SKTA bukan merupakan alat bukti yang sah penguasaan seseorang atas tanah adat objek sengketa. Majelis Hakim dalam Kasus 4 menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum penerbitan SKTA. Kasus 5 mengungkapkan bahwa SKTA diterbitkan dengan tidak memenuhi persyaratan formil. Dalam Kasus 6, Majelis Hakim mengatakan bahwa SKTA cacat hukum karena banyak informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Di Kasus 7, SKTA berubah menjadi Surat Pelepasan Tanah (SPT) karena telah terjadi transaksi tanah.
Ada juga kasus dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa SKTA merupakan alat bukti penguasaan yang sah atas tanah objek sengketa. Majelis Hakim dalam Kasus 8 memutuskan SKTA sebagai alat bukti penguasaan yang sah atas tanah objek sengketa secara verstek. Sedangkan dalam Kasus 9 Majelis Hakim menyatakan SKTA sebagai alat bukti penguasaan tanah adat yang sah berdasarkan asas kepatutan dan PP 22/1997.
Kasus 1 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Klk. Penggugat adalah pemegang kedudukan berkuasa sementara terhadap tanah adat obyek sengketa. Tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Bendi A. Reduk berdasarkan SKTA Nomor: 01/DKA-PRT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014. Dalam memutuskan kasus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai orang yang berkuasa atas tanah obyek sengketa berdasarkan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/ Sip/1973. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat memegang surat kuasa umum.
Fakta persidangan menunjukkan bahwa Akta Perdamaian Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN Klk antara Alexander Fernandes Benyamin sebagai Pihak Pertama dan Bendi A. Reduk sebagai Pihak Kedua, yang intinya Pihak Kedua berjanji dan menjamin tidak akan mengganggu kegiatan operasional dan/atau tindakan-tindakan lain yang merugikan Pihak Pertama. Pihak Pertama juga bersedia untuk memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua. Dengan adanya Akta Perdamaian tersebut, Surat Kuasa Penggugat dari Bendi A. Reduk telah dicabut, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Bendi A. Reduk telah berakhir dan Penggugat tidak dapat lagi mewakili Bendi A. Reduk. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang kedudukan berkuasa sementara dan gugatan Penggugat ditolak.
Kasus 2 adalah Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pps. Penggugat adalah ahli waris dari tanah yang sebelumnya dimiliki oleh almarhumah istrinya yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan SKTA. Semasa hidup, Penggugat bersama sang istri sudah mengelola tanah tersebut secara berkelanjutan sejak tahun 1980. Pada 20 November 1995, tanah tersebut sudah diperbaharui legalitasnya, dengan dibuatkan Surat Pernyataan yang dilakukan secara sah dan terang dihadapan pejabat terkait yaitu ketua RT X Desa Buntoi yang ditandatangani oleh Tumiran Jali, Kepala Desa Buntoi Frantika P. Dewel dan Camat Kahayan Hilir Drs. Rangga W. Binti.
Pada 20 Juli 2011, pihak Kedamangan mengadakan Sidang Adat Dayak untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah antara Kamila. A. Nusan dan Walter Sandy yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat. Hasil Sidang Adat Damang Kahayan Hilir mengeluarkan putusan yang berbunyi: “Keputusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor: 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan perkara dimenangkan oleh pihak Walter Sandy”. Kemudian sejak 2017, Tergugat
1 mulai merusak dan menggusur tanaman yang berada di atas tanah Penggugat yang saat itu ditanami oleh saudara Sariman.
Majelis Hakim menemukan bahwa tanah adat obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum istri Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menekankan Penggugat untuk dapat membuktikan adanya hubungan hukumnya dengan obyek sengketa. Pertimbangan Majelis Hakim merujuk pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Pasal 830 KUHPerdata. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika ia benar adalah ahli waris yang sah dari tanah objek sengketa tersebut, baik secara tulisan ataupun pernyataan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo karena syarat formalitas gugatan tidak terpenuhi.
Kasus 3 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Klk. Penggugat adalah para anggota Kelompok Tani “Pahari” dan Tergugat adalah Beni Setiawan, seorang wiraswasta, yang menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SKTA. Penggugat berpendapat bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan SKTA bukan merupakan tanah adat karena kepemilikannya perorangan, bukan masyarakat adat, dan di lokasi tersebut tidak ada peninggalan situs purbakala.
Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SKTA Nomor: 82/DKA-KBT/V/2014 atas nama Beni Setiawan. SKTA tersebut dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Banama Tingang yang bernama Mika Jamal. Para Penggugat pun mengakui bahwa memang benar tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat berdasarkan SKTA yang dikeluarkan oleh Mika Jamal. Kepemilikan SKTA oleh Tergugat 1 juga dikuatkan juga dengan kesaksian dari Saksi Duwun dan Saksi Yadinum (Saksi dari pihak Penggugat).
Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat menyadari keberadaan Mika Jamal selaku Damang Kepala Adat Banama Tingang sebagai pihak yang mengeluarkan SKTA sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Huruf (d) Perda Kalteng 16/2008, tetapi tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan jika gugatan yang dilayangkan oleh para Penggugat mengandung cacat error in persona dan memutuskan gugatan Penggugat tidak diterima.
Kasus 4 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Spt . Penggugat merupakan pemegang izin usaha perkebunan Nomor: 525.26/708/X/EKBANG dan menyatakan telah melakukan kegiatan pembebasan lahan/ ganti rugi pada tahun 2009-2010 terhadap tanah masyarakat yang termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Tergugat mengaku menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SKTA yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT, dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
Dalam pemeriksaan saksi, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah objek sengketa telah dimiliki sejak turun-temurun oleh orangtua dan kakek dari saksi-saksi Penggugat. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim Tergugat mengenai Tergugat yang lebih dulu membuka lahan tersebut pada tahun 2010, dan berhak atas tanah objek berdasarkan SKTA tidak dapat dibenarkan.
Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA tidak berdasar hukum karena tanah objek sengketa telah terlebih dahulu dimiliki oleh saksi-saksi Penggugat. Berdasarkan Perda Kalteng 16/2008 dan Pergub Kalteng 4/2012, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar hukumnya penerbitan SKTA atas tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Majelis Hakim memutuskan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA di atas tanah milik orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
Achmad Caesar Luthful Hakim, Sartika Intaning Pradhani, Penerapan Pendekatan Formalistik ... 96-111 103
Kasus 5 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Klk. Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat objek sengketa berdasarkan SKTA Nomor: 183/ DK-A/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada Pasal 9 Ayat (1)-(3) serta Pasal 10 Ayat (1)-(6) Pergub Kalteng 13/2009 sebagai dasar hukum tata cara memperoleh SKTA dan hak-hak adat di atas tanah.
Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA yang diterbitkan dengan dasar
1.  Surat Pernyataan Memiliki Tanah adat (SKTA) Nomor 038/SP-TA/DM/XI/2012 tanggal 30 November 2012;
2.  Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor 037/BA/DM-KH/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
3.  Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Nomor 038/KD-TP/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
4.  Berita Acara Pemeriksaan Komisi Lapangan Nomor 038/KD-TAPI/XI/2012 tanggal 29 November 2012, yaitu Gambar/Peta Kasar Tanah a.n. Dawon E. Taimbang
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat belum cukup untuk memenuhi syarat terbitnya SKTA sebagaimana diatur dalam Pergub Kalteng 13/2009. Berdasarkan Pergub Kalteng 13/2009, perlu ada permohonan penerbitan SKTA dan hak-hak adat di atas tanah kepada Mantir Perdamaian Adat. Pasca permohonan tersebut, Mantir Perdamaian Adat akan melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Hasil dari proses tersebut adalah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Damang Kepala Adat. Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis kesepakatan selama 21 (dua puluh satu) hari dan jika tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat baru dapat menetapkan SKTA dan hak-hak adat di atas tanah.
Fakta persidangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengajuan permohonan untuk memperoleh SKTA dan hak-hak adat di atas tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang digunakan oleh fungsionaris Lembaga Kedamangan untuk melakukan inventaris, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat dan Hak-hak Adat di atas tanah adat sebagai dasar prosedur penerbitan SKTA. Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor: 037/KD-A/ XII/2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Nomor: 038/KD-TP/XII/2012, dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Lapangan Nomor: 038/KD-TP/XI/2012 tercatat pada tanggal 29 November 2012 dan kemudian SKTA terbit tanggal 3 Desember 2012. Berdasarkan hal tersebut, penerbitan SKTA tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pergub Kalteng 13/2009 dimana perlu ada permohonan dan pengumuman selama 21 hari oleh Damang Kepala Adat.
Majelis Hakim kemudian memeriksa alat bukti surat keterangan atas nama Cumbie H. Uan selaku Damang Kapuas Hulu, Sei Hanyo, yang isinya adalah penyataan tentang tanah adat milik para Penggugat. Dalam bukti tersebut ditemukan fakta jika Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Diris Rahu Nomor Reg.06/AGR-CKH/IV/1977 tanggal 10 april 1977 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 28/KD/TB/1985 Tanggal 26 april 1985 baru ditandatangani pada tanggal 7 April 2010. Hal tersebut diakui oleh Cumbie H. Uan dalam surat pernyataan, yang mengatakan: “Baru saya tandatangani pada tanggal 7-04-2010”.
Menanggapi temuan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29, yang mengatakan kekuatan tulisan sebagai akta di bawah tangan harus ditandatangani para pihak dan mengatur jika syarat yang dianggap penting tulisan adalah segera ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatan. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan dari Majelis Hakim, bagaimana bisa sebuah surat berharga yang sudah keluar dari tahun

## 104 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
1977, baru ditandatangani pada tahun 2010. Oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti Surat Keterangan Nomor 0141/KT/DMG-KH/IV/2010, tertanggal 7 April 2010 yang ditanda tangani oleh Damang Kepada Adat untuk membenarkan bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Diris Rahu Nomor Reg.06/AGR-CKH/IV/1977, tertanggal 10 April 1977.
Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat yang menerangkan jika dirinya adalah pemilik yang sah atas tanah menurut SKTA karena tidak memenuhi persyaratan dan pembuatan SKTA sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pergub Kalteng 13/2009 dan KUHperdata. Majelis Hakim memutuskan jika Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan menolak gugatan para Penggugat.
Kasus 6 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk. Perkara ini bermula dari penelusuran Penggugat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Penggugat menemukan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 26/ Pdt.G/2017/PN Klk. Putusan Pengadilan tersebut memutuskan para Tergugat untuk berdamai dan menjalankan eksekusi atas putusan yang berakibat pematokan di area tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo .
Penggugat mengklaim dirinya merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa karena telah melakukan pembebasan lahan dan ganti kerugian atas tanah-tanah yang akan digarap oleh Penggugat. Penggantian tersebut dilakukan ke beberapa pihak termasuk Tergugat 1 jauh sebelum perjanjian jual beli yang terjadi antara Tergugat 1 dan 2. Tergugat 1 berpendapat bahwa ia adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA Nomor: 04/SKTA/DKA/Kps.Mrg/II/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, tertanggal 14 Februari 2010, yang kemudian dibeli oleh Tergugat 2.
Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang dibawa oleh para pihak dan menemukan fakta bahwa SKTA Nomor: 04/SKTA/DKA/Kps.Mrg/II/2010 tidak memiliki batas-batas tanah yang jelas dan hanya menerangkan lokasi/letak tanah. Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan bahwa bentuk tanah yang ada di lokasi yang menjadi objek sengketa berbeda dengan bentuk tanah dalam SKTA. Selain itu, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Bendi, selaku Kepala Desa Dadahup sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menerangkan bahwa Ukun Dese (Tergugat 1) tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh SKTA dan Saksi Bendi juga tidak pernah menandatangani SKTA atas nama Tergugat 1.
Majelis Hakim juga menemukan kejanggalan lain dalam proses penerbitan SKTA yang diklaim berasal dari tanah adat warisan dengan luasan yang tertera pada SKTA sebesar 6.170.500 m2 (617 Ha). Sedangkan dalam bukti Surat Keterangan yang dibuat Tergugat 1 tertanggal 7 Juli 1997, menerangkan bahwa dirinya mempunyai sebidang tanah kebun dari penyerahan orang tua almarhum Dingkus Daju, yang terletak di Sungai Paramat, Desa Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 2.000 meter lebar 700 meter, dan luas 1.400.000 m 2 (140 Ha).
Apabila mengikuti dalil dalam jawabannya yang menyatakan kepemilikan tanah Tergugat 1 di Sei Paramat diperoleh dari pembeliannya sendiri dari Lehek Dahoep, maka tidak ada satu bukti pun yang menyatakan/menuliskan luasan pasti atas tanah yang dibelinya. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa SKTA atas nama Ukun Dese tersebut patut diragukan kebenarannya, atau dengan kata lain SKTA tersebut mengandung cacat hukum, karena banyak ketidaksesuaian informasi di dalam SKTA tersebut, sehingga dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim.
Achmad Caesar Luthful Hakim, Sartika Intaning Pradhani, Penerapan Pendekatan Formalistik ... 96-111 105
Kasus 7 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Klk. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris yang sah dari tanah objek sengketa yang tercatat dalam SKTA Nomor: 123/SKTA/DKA/KpsMmrg/IX/2010. Dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat 1 dan Penggugat sudah pernah melakukan perjanjian pelepasan tanah dengan membuat surat pernyataan/ kesepakatan pada tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat, Robby Aten sebagai pihak pertama, dan Suryanto dari PT.GAL (Tergugat 1). Akibat dari ditandatanganinya surat pernyataan pelepasan tanah tersebut oleh Penggugat, Robby Aten sebagai pihak pertama, dan Suryanto dari PT.GAL (Tergugat 1), membuat status tanah objek sengketa yang sebelumnya merupakan SKTA berubah menjadi SPT. Tergugat 1 menjadi pemilik sah dari tanah obyek sengketa dan kepemilikan tanah tersebut berpindah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
Majelis Hakim mengatakan bahwa pelepasan dan pemindahan hak atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1 telah sah berdasarkan Pasal 1320 KuhPerdata dan doktrin dari Subekti. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Sedangkan doktrin Subekti mengatakan bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3. Mengenai suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pelepasan tanah antara Penggugat dan Tergugat 1 harus dilandasi kata sepakat yang mengikat, dan itu sudah tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat 1 sebelumnya. Perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dan Tergugat 1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat 1 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena SKTA Penggugat telah berubah menjadi SPT dengan adanya perjanjian jual beli atas tanah objek sengketa yang sah antara Tergugat 1 dan Penggugat.
Kasus 8 adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk. Para Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik tanah objek sengketa yang didapat dari Tergugat berdasarkan surat kuasa penyerahan tanah pada tanggal 4 Oktober 2010 dan SKTA. Selama masa kepemilikan tanah tersebut, Penggugat telah memelihara dan membangun ruko di tanah objek sengketa.
Selama kurang lebih 5 tahun penguasaan tanah oleh para Penggugat, para Penggugat merasa mendapatkan banyak gangguan dan ketidak nyamanan, serta ada indikasi pembiaran tanpa memperoleh perlindungan dari Tergugat. Para Penggugat juga merasakan adanya indikasi Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa secara diam-diam kepada orang lain. Hal tersebut dibuktikan dari tanda batas tanah yang dibuang dan dihilangkan sehingga Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Para Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan pihak Tergugat tidak hadir dan gugatan dikabulkan secara verstek sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA.
Kasus 9 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Ksn. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat Dayak seluas kurang lebih 22,75 Ha. Sejak tahun 1993, Penggugat telah menguasai sendiri tanah objek sengketa dengan cara membuka tanah/
106 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
hutan. Penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa diperkuat dengan terbitnya SKTA Nomor: 98/ DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tertanggal 31 Agustus 2011. SKTA tersebut menyatakan bahwa Penggugat mengusahakan kebun sawit, durian dan karet di atas tanah tersebut.
Berdasarkan Pasal 180 R. Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa untuk membuktikan ada/tidaknya Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan temuan dari pemeriksaan setempat, perlu dijelaskan dahulu tentang alas hak penguasaan tanah dari para pihak. Penggugat menyatakan tanah yang dimiliki dan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah hasil dari pembukaan lahan dengan cara menggarap sejak tahun 1993 yang telah dibuatkan SKTA dengan Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 atas nama Penggugat. Sedangkan Tergugat  menyatakan  menguasai  tanah  objek  sengketa  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Usaha No.9/1999 (HGU 19/1999) atas nama Tergugat.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat membantah penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA, karena SKTA tersebut sudah dicabut baik oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing maupun Kepala Desa Bangkuang yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini, atas nama Cewie D. Hadzim. Dalam kesaksiannya Cewie D. Hadzim mengakui bahwa penerbitan SKTA dilakukan tanpa melakukan pengecekan lokasi dan hanya berdasarkan data/keterangan dari pihak Penggugat saja. Selain itu, pencabutan SKTA tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun musyawarah kepada pihak Penggugat dan hanya berdasarkan pada laporan dari pihak Tergugat saja. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Cewie D. Hadzim sangat tidak berdasarkan nilai kepatutan dan tidak bertanggung jawab, serta menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Majelis Hakim berusaha menemukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa dengan merujuk pada Pasal 24 PP 24/1997 dan Pasal 19 Ayat (2) Huruf (c) UUPA. Pasal 24 PP 24/1997 mengatur tentang dua cara untuk membuktikan kebenaran data yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak. Pasal 19 Ayat (2) Huruf (c) UUPA mengatur bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian Surat Tanda Bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Urip Santoso menjelaskan tentang sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dalam Pasal 32 PP 24/1997.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah suatu Akta Otentik hak atas tanah berupa Sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam hal ini adalah Sertifikat resmi (lihat Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 1 angka 20 PP 24/1997), melainkan SKTA. SKTA atas nama Penggugat tersebut belum pernah didaftarkan, mengakibatkan kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan. Meskipun demikian, Majelis Hakim menemukan bahwa SKTA menjelaskan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993. Hal tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti lain berupa surat pernyataan dari Nisur Malu, Ardianyah, Kurdiansyah, dan Ngeneng yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1993. Pihak pembuat penyataan mengetahui hal tersebut karena ikut serta membantu Penggugat dalam menggarap tanah objek sengketa pada waktu itu. Keterangan bahwa pada waktu tanah objek sengketa dikerjakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat belum ada di wilayah tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ardiansyah yang hadir di persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah.
Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menerima gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa SKTA yang dimiliki oleh Penggugat harus mendapatkan perlindungan hukum. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjalankan prosedur pelepasan lahan secara benar, dan tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang akan digarap.

## D.  Penerapan Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum SKTA sebagai Alat Bukti Penguasaan atas Tanah Adat oleh Hakim
Pengakuan hukum adat melalui peraturan perundang-undangan baik di level nasional maupun lokal merupakan suatu upaya untuk memformalisasi hukum adat. Perda Kalteng 16/2008 merupakan salah satu contoh formalisasi terhadap kelembagaan Adat Dayak. Perda Kalteng 16/2008 mengakui kewenangan Damang Kepala Adat untuk membuat SKTA dan hak-hak adat di atas tanah. Pergub Kalteng 13/2009 mengatur lebih lanjut tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Berdasarkan Pergub Kalteng 13/2009, SKTA merupakan alat bukti yang menunjukkan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Pergub Kalteng 13/2009 secara rinci mengatur tentang ketentuan kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, serta pemanfaatan hak-hak di atas tanah adat dan tata cara memperoleh SKTA dan hak-hak adat di atas tanah. Pergub Kalteng 13/2009 juga menetapkan format SKTA dan hak-hak adat di atas tanah.
Majelis Hakim menerapkan pendekatan formalistik untuk membuktikan keabsahan SKTA sebagai alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah adat dengan menerapkan Perda Kalteng 16/2008 dan Pergub Kalteng 13/2009 dalam Kasus 3, 4, 5, dan 6. Majelis Hakim menerapkan hukum formal yang ditemukan dalam KUHPerdata dalam Kasus 1, 2, 5, dan 7. Dalam Kasus 9, Majelis Hakim menerapkan UUPA dan PP 24/1997. Sedangkan dalam Kasus 8, Majelis Hakim merujuk pada HIR.
Dalam Kasus 3 , Majelis Hakim merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) Perda Kalteng 16/2008 sebagai dasar hukum untuk menentukan status Mika Jamal sebagai Damang yang bertanggung jawab atas penerbitan SKTA yang digunakan sebagai alat bukti tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat. Oleh karena Damang selaku pihak yang berwenang menerbitkan SKTA tidak digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam kasus a quo error in persona karena kurang pihak dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Majelis Hakim dalam Kasus 4 memutuskan bahwa tidak ada dasar hukumnya menerbitkan SKTA di atas tanah milik orang lain. Dasar hukum yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Pasal 8 ayat (1) Pergub Kalteng 13/2009 yang mengatur bahwa SKTA dapat diterbitkan atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama, atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan, dan atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan SKTA di atas tanah milik orang lain merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
Dalam Kasus 5 , Majelis Hakim memutuskan bahwa SKTA dalam perkara a quo tidak sah sebagai alat bukti penguasaan tanah objek sengketa karena alat bukti yang disampaikan belum memenuhi syarat pembuatan SKTA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Pergub Kalteng 13/2009. SKTA dalam Kasus 5 diterbitkan tanpa ada pengajuan permohonan untuk memperoleh SKTA dan tanpa melalui proses pengumuman yang seyogyanya dilakukan selama 21 hari oleh Damang Kepala Adat.
Di Kasus 5 , Majelis Hakim menggunakan tidak hanya Pergub Kalteng 13/2009 KUHPerdata tetapi juga Pasal 1869 dan 1874 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk mengukur keabsahan SKTA. Pasal 1869 dan 1874 KUHPerdata mengatur bahwa kekuatan tulisan sebagai akta dibawah tangan harus ditandatangani para pihak dan mengatur jika syarat yang dianggap penting tulisan adalah segera ditandatangi pihak yang terlibat dalam pembuatan. Majelis Hakim menemukan fakta jika Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Diris Rahu Nomor Reg.06/AGR-CKH/IV/1977, tertanggal 10 April 1977 baru ditandatangani pada tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan surat keterangan pengakuan hak atas tanah adat tersebut.

## 108 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Majelis Hakim berpendapat bahwa SKTA sebagai alat bukti penguasaan tanah objek sengketa dalam Kasus 6 mengandung cacat hukum. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa SKTA tidak memiliki batas-batas tanah yang jelas dan hanya menerangkan lokasi/letak tanah. Bentuk tanah yang ada di lokasi yang menjadi objek sengketa berbeda dengan bentuk tanah dalam SKTA. Selain itu, Tergugat 1 tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh SKTA dan Kepala Desa Dadahup juga tidak pernah menandatangani SKTA atas nama Tergugat 1.
Majelis Hakim menemukan kejanggalan lain dalam proses penerbitan SKTA yang diklaim berasal dari Tanah Adat warisan dengan luas 6.170.500 m2 (617 Ha). Sedangkan dalam bukti Surat Keterangan yang dibuat Tergugat 1 tertanggal 7 Juli 1997, menerangkan bahwa dirinya mempunyai sebidang tanah kebun dari penyerahan orang tua almarhum Dingkus Daju dengan dan luas 1.400.000 m2 (140 Ha). Berdasarkan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa SKTA dalam Kasus 6 patut diragukan kebenarannya karena banyak ketidaksesuaian informasi di dalam SKTA tersebut, sehingga dinyatakan tidak sah.
Dalam Kasus 7 , Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian untuk memutuskan bahwa SKTA tidak lagi dapat menjadi dasar penguasan Tergugat 1 atas tanah objek sengketa. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pelepasan tanah dengan tanah objek sengketa sebagai objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 telah sesuai dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat 1 telah melakukan pelepasan tanah kepada Penggugat, dan mengubah status SKTA yang dijadikan alat bukti menjadi SPT, adalah sah. Dengan demikian, Tergugat 1 tidak lagi berhak menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SKTA.
KUHPerdata juga menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan SKTA sebagai alat bukti penguasaan terhadap tanah objek sengketa dalam Kasus 1 . Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1795 dan 1792 KUHPerdata yang mengatur tentang pemberian kuasa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemegang kedudukan berkuasa sementara terhadap tanah adat obyek sengketa yang dikuasai oleh Bendi A. Reduk berdasarkan SKTA Nomor: 01/DKA-PRT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 telah terputus hubungan hukumnya dengan Bendi A. Reduk sejak Bendi A Reduk membuat Akta Perdamaian dengan Alexander Fernandes Benyamin. Sejak adanya Akta Perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat dari Bendi A. Reduk telah dicabut, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Bendi A. Reduk sudah berakhir dan Penggugat tidak dapat lagi mewakili Bendi A. Reduk.
Majelis Hakim dalam Kasus 2 menerapkan pendekatan formalistik dengan merujuk pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Pasal 830 KUHPerdata. Oleh karena tanah adat obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan SKTA merupakan harta warisan dari almarhum istri Penggugat, Majelis Hakim meminta Penggugat untuk dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ahli waris tidak dapat menunjukan bukti hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan objek sengketa, secara tertulis maupun lisan yang menunjukkan bahwa ia adalah ahli waris. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo karena syarat formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi.
Dalam Kasus 9 Majelis Hakim merujuk pada Pasal 24 PP 24/1997 dan Pasal 19 Ayat (2) Huruf (c) UUPA untuk menjelaskan tentang keabsahan SKTA sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah adat. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun SKTA yang digunakan di persidangan bukan merupakan alat pembuktian yang kuat karena bukan berupa Sertifikat Resmi; SKTA tetap dianggap sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah karena menjelaskan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993. Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti lain berupa surat pernyataan dari Nisur Malu, Ardianyah, Kurdiansyah, dan Ngeneng yang menyatakan bahwa benar
Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1993 serta keterangan Saksi Ardiansyah yang hadir di persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah.
Majelis Hakim dalam Kasus 8 memutuskan SKTA sebagai alat bukti sah penguasaan tanah adat objek sengketa secara verstek berdasarkan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) dan Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg). Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Majelis Hakim memutus secara verstek karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya setelah dipanggil berkali-kali ke persidangan.

## E.  Signifikansi Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim
Sengketa adat di ruang pengadilan negara yang diputus oleh hakim negara menunjukkan sebagaimana yang disampaikan oleh Irianto (2012) bahwa saat ini hukum adat dan hukum negara tidak dapat dibedakan secara tegas. SKTA sebagai alat bukti penguasaan tanah adat yang dikeluarkan oleh fungsionaris adat telah dilembagakan dengan logika hukum negara melalui Perda Kalteng 16/2008 dan Pergub Kalteng 13/2009. Perda Kalteng 16/2008 mengatur siapa yang berwenang menerbitkan SKTA. Pergub Kalteng 13/2009 secara rinci mengatur atas nama siapa SKTA dapat diterbitkan, fungsi SKTA sebagai syarat dalam proses sertifikasi dan perjanjian pola  kemitraan dengan pihak  lain, formatnya, serta tata cara untuk memperolehnya.
Pengaturan SKTA dalam peraturan daerah memudahkan hakim untuk menemukan dasar hukum dalam memutuskan keabsahan SKTA. Hakim merujuk pada ketentuan dalam Perda Kalteng 16/2008 untuk menemukan siapa saja pihak yang seharusnya digugat ketika ada yang mempermasalahkan tentang penerbitan SKTA. Hakim menggunakan Pergub Kalteng 13/2009 untuk menemukan dasar hukum tata cara bagaimana SKTA seharusnya diterbitkan.
Rujukan hakim pada Perda Kalteng 16/2008 dan Pergub Kalteng 13/2009 menunjukkan sebagaimana disampaikan oleh Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2011) dualisme antara lawyer’s adat law dan people’s adat law yang saling memengaruhi satu sama lain. Anggota masyarakat hukum adat dan fungsionaris adat menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki untuk membuktikan bahwa penguasaan mereka atas tanah objek sengketa sah berdasarkan SKTA. Hakim menilai kesaksian dari para pihak dan fungsionaris adat tentang terbitnya SKTA dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menjadi ukuran/dasar hukum bagi hakim untuk menentukan sah/tidaknya penguasaan seseorang atas tanah adat objek sengketa berdasarkan SKTA.
Berdasarkan hal tersebut, kajian hukum adat saat ini tidak dapat lagi dipisahkan dari ketertiban hukum lain, utamanya sengketa hukum adat yang diputuskan dalam ruang pengadilan. Pertimbangan hakim mempunyai peran yang sangat penting sebagai bahan kajian hukum adat. Dalam pertimbangan hakim tersebut, hukum adat dapat ditemukan. Kasus-kasus dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hukum adat ditemukan oleh hakim dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum formal.

## F. Kesimpulan
Dalam memutus sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah yang menggunakan SKTA sebagai alat bukti di pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tanah objek sengketa sebagaimana ditunjukkan dalam Kasus 1 dan 2. Dalam Kasus 3, Majelis Hakim mempertimbangkan siapa saja pihak yang seharusnya digugat. Dasar hukum penerbitan SKTA dan prosedur penerbitan SKTA menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam Kasus 4, 5, 6, dan 9. Dalam Kasus 7, Majelis Hakim melakukan penelusuran terhadap transaksi tanah yang telah dilakukan dengan tanah objek sengketa. Majelis Hakim menimbang telah memanggil Tergugat secara patut dan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk memutuskan Kasus 8.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Majelis Hakim menerapkan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum SKTA sebagai alat bukti penguasaan atas tanah adat dengan merujuk pada Perda Kalteng 16/2008, Pergub Kalteng 13/2009, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, dan HIR. Majelis Hakim menggunakan Perda Kalteng 16/2008 untuk menemukan siapa pihak yang berwenang menerbitkan SKTA dan seharusnya ikut digugat. Majelis Hakim merujuk pada Pergub Kalteng 13/2009 untuk menemukan dasar hukum penerbitan SKTA, prosedur penerbitannya, dan informasi yang seharusnya termuat dalam SKTA. KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan syarat sah perjanjian, pemberian kuasa, dan waris. UU Perkawinan menjadi rujukan Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan hukum antara Penggugat dan tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan. Majelis Hakim menggunakan HIR untuk menjadi dasar hukum memutuskan perkara secara verstek.
Penerapan pendekatan formalistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim menunjukkan bahwa kajian terhadap hukum adat tidak dapat dapat dipisahkan dengan ketertiban hukum negara. Hakim dalam pengadilan hukum negara menemukan hukum adat dengan merujuk pada peraturan daerah yang telah mengatur format dan prosedur terbitnya SKTA berdasarkan logika hukum negara. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim merupakan bahan hukum yang penting dalam penemuan dasar hukum berlakunya hukum adat di ruang pengadilan.

## Daftar Pustaka
Benda-Beckmann, F.v & Benda-Beckmann, K.v. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles ober adat law in Indonesia. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-  En  Volkenkunde, 167(2/3), 167–195. doi:https://www.jstor.org/ stable/41288760.
Irianto, S. (2012). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global. Dalam Adriaan W. Bedner, et. al. (Ed.), Kajian Soio-Legal, Denpasar, Pustaka Larasan.
Kayun, S. (2019). Kekuatan hukum surat keterangan tanah adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh damang. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 7(2), 1-10. doi:https://doi.org/10.33363/bb.v7i2.240. Koesno, M. (1979). Catatan-catatan  terhadap  hukum  adat  dewasa  ini. Airlangga University Press, Surabaya.
Marzuki. P. M. (2010). Penelitian hukum. cetakan ke-III. Prenada Media Group, Jakarta. Pradhani, S .I. (2018). Traditional rights of indigenous people in Indonesia: legal recognition and court interpretation. Jambe Law Journal, 1(2), 177-205. doi: 10.22437/jlj.1.2.177-205 Pradhani, S. I. (2019). Dynamics of adat law community recognition: struggle to strengthen legal capacity. Mimbar Hukum, 31(2), 279-296. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.34032 Pradhani, S. I. (2020). Perspektif pemikiran hukum barat dalam penemuan hukum adat oleh hakim:
Studi kasus putusan sengekta tanah adat di pengadilan negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan. Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, 6 (1), 1-14. doi: 10.31292/jb.v6i1.420 Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada & Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living  Law dalam RKUHP. (2020). ‘Hukum  yang  hidup’  dalam  rancangan  undang- undang kitab undang-undang hukum pidana . (Brief Paper). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta & Yogyakarta.
Sari, A.C.F., Pradhani S.I, Utama, T.S. (2021). Pelepasan hak adat atas tanah oleh masyarakat hukum adat Papua: Studi Putusan Pengadilan. Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, 14, 51-71. https:// leip.or.id/dictum-vol-14-kontestasi-dan-dinamika-keberlakuan-hukum-adat-dalam-ruang- persidangan/
Setiawan, F. (2017). Surat keterangan tanah adat (SKT-A) oleh damang kepala adat terkait pembuatan sertipikat tanah di provinsi Kalimantan Tengah: pendekatan konsep al-adah al-muhakkamah.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 8(1), 71-90. doi:https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4331. Simarmata, R. (2015). Kedudukan hukum dan peluang pengakuan surat keterangan tanah adat. (Paper).
The Partnership for Governance Reform, Jakarta.
Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalized customary land rights in Indonesia. Australian Journal of Asial Law, 19(2), 1-15, doi:SSRN: https://ssrn.com/abstract=3396381
Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. Mimbar Hukum, 30 (3), 465- 489. doi: https://doi.org/10.22146/jmh.37512.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. cetakan ke-XV. Pradnya Paramita, Jakarta. Sulastriyono & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan norma dan asas-asas hukum adat dalam praktik peradilan perdata. Mimbar Hukum, 24(1), 25-40, doi:https://doi.org/10.22146/jmh.16147. Sulastriyono & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran hukum adat Djojodigoeno dan relevansinya kini.
Mimbar Hukum, 30(3), 449-464. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.36956. Ter Haar. (1979). Asas-asas dan susunan hukum adat. penerjemah K. Ng. Soebaktipoesponoto. cetakan ke-IV. Pradya Paramita, Jakarta Pusat.
Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(1), 21-36. doi:https://doi.org/10.20885/iustum. vol20.iss1.art2.
Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. Pandecta, 10(1), 1-13. doi:http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190. Utama, T. S. J. & Aristya, S. D. F. (2015). Kajian tentang relevansi peradilan adat terhadap sistem peradilan perdata Indonesia. Mimbar Hukum, 27(1), 57-67. doi:https://doi.org/10.22146/jmh.15910. Utama, T. S. J. (2020). ‘Hukum yang hidup’ dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp): antara akomodasi dan negasi. Masalah-Masalah  Hukum, 49(1), 14-25. doi: 10.14710/ mmh.49.1.2020.14-25.
Yurista, A. P. (2019). Pengakuan surat keterangan tanah adat sebagai syarat penerbitan arsip pertanahan dalam  penyelesaian  konflik  pertanahan  (studi  kasus  di  provinsi  Kalimantan  Tengah), Jurnal Kearsipan, 11(1), 116-130. doi: http://jurnalkearsipan.anri.go.id/index.php/ojs/article/view/66.