INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9810-9820 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Indonesia
Yossri Mantaw Sihombing 1 ✉ , Ismaidar 2
Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: yossri.labanku@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi  sintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa, mengurangi  bahkan  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  yang  dapat  menimbulkan  ketergantungan. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar atau  bandar  narkotika  dengan  memberikan  hukuman  paling  berat  yaitu hukuman  mati.  Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada  dalam  masyarakat  serta  data-data  yang  diperoleh.  Tipe  penelitian yang  digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan masalah  politik  hukum  dalam  penegakan hukuman  mati  terhadap  pelaku  peredaran  narkotika  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman mati bagi para pelaku peredaran narkotika agar menjadi upaya  yang  diharapkan  dapat  memberantas  kejahatan narkotika  di  Indonesia  dan  bagaimana efektivitas  hukuman  mati  terhadap  terpidana  narkotika.  Sangat  diharapkan  kepada  para  penegak hukum supaya bersikap tegas dan adil di dalam membuat suatu keputusan.
Kata Kunci : Politik Hukum, Penegakan Hukuman, Pelaku, Peredaran Narkotika.

## Abstract
Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or even eliminate pain which can lead to dependence. With the existence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is possible to ensnare narcotics dealers or dealers by giving the most severe punishment, namely the death penalty. This research method is normative legal research, namely research that refers to legal norms  contained  in  statutory regulations, literature,  legal  norms  that  exist  in  society  and the  data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law as well as statutory regulations related to legal political issues in enforcing the death penalty against narcotics traffickers in Indonesia. The results of this research are to find out how the death penalty policy for narcotics traffickers is an effort that is expected to eradicate narcotics crimes in Indonesia and how effective the death penalty is for narcotics convicts. It is highly hoped that law enforcers will be firm and fair in making decisions.
Keywords: Legal Politics, Punishment Enforcement, Perpetrators, Narcotics Trafficking.

## PENDAHULUAN
Politik hukum adalah “ legal policy ” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan.  Baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian hukum  lama dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.”  Dengan  demikian,  politik  hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.
Padmo  Wahjono  mengatakan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain  Padmo  Wahjono  memperjelas  definisi  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa  politik hukum  adalah  kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan  sesuatu yang  di  dalamnya  mencakup  pembentukan,  penerapan,  dan penegakan hukum. Sedangkan menurut Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Soedarto,  politik  hukum  adalah  kebijakan  negara  melalui  badan- badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-  citakan.  Pada  tahun  1986,  Soedarto mengemukakan  kembali  bahwa  politik  hukum  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis  maupun  semi  sintesis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan
kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan.  Di satu  sisi,  narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan,  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan,  namun  disisi  lain  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.
Berbagai tanda  menunjukkan  bahwa kejahatan narkotika  adalah  kejahatan  yang  luar biasa  atau biasa  disebut  dengan extra  ordinary  crime.  Dikarenakan  kejahatan  narkotika memberikan  dampak yang  sangat  besar  dan  multi  dimensi  bagi  masyarakat,  budaya, ekonomi  dan  politik  serta  banyak  dampak  negatif.  Kejahatan  narkoba  itu  tidak  hanya membunuh  hidup  namun  membunuh  kehidupan  manusia  bahkan  masyarakat  luas. Kejahatan  narkoba  itu  bukan  hanya  menghilangkan  belasan  ribu  nyawa  manusia  setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Penegakan hukuman adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya apabila  terdapat  pelanggaran  hak-hak.  Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  narkotika banyak  diusulkan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  menerima  banyak  putusan  hakim. Penegakan hukum harus menjadi faktor pencegah perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika.  Akan  tetapi  perdagangan ilegal  dan  perdagangan  narkotika  terus  meningkat. Semakin intensif penegakannya, peredaran narkotika dan perdagangan ilegal juga semakin meningkat.
Ketentuan undang-undang untuk pengendalian narkotika telah ada. Namun kejahatan terkait  narkotika  tidak  dikendalikan.  Penerapan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia sebagaimana pemerintah  selaku  penyelenggara negara  wajib memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada  masyarakat  dengan membuat suatu  kebijakan yang terealisasi dalam program pembangunan nasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi satu dalam  kebijakan  sosial  ( social  policy).  Contoh  dari  kebijakan  sosial  ini  adalah  kebijakan penegakan  hukum  ( law  enforcement  policy),  yang  dalamnya  termasuk  dalam  kebijakan legislatif  ( legislative  policy).  Sedangkan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  yang  paling  berat  dijalankan  seorang  terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Hukuman  mati  dapat  diberikan  oleh  hakim  setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan
dan  alat  bukti  yang  cukup  sehingga  hakim dapat  memutuskan seseorang  mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.
Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa.  Salah satu  kejahatan tingkat  berat  adalah peredaran gelap  narkoba  yang dapat merusak cita- cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan  wilayah.  Kejahatan  narkoba  sudah  dianggap  sebagai  kejahatan  paling  mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya  sebatas  pada  menghasilkan  produk  hukumnya,  tetapi  juga  dalam  implementasi hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara atau pemerintah Indonesia.
Pidana  mati  sungguh  bertentangan  dengan  perkembangan  peradaban  bangsa- bangsa di dunia saat ini. Negara-negara yang demokratis menjadikan HAM sebagai indikator kemajuannya. Makin beradab  sebuah bangsa, makin menghargai hak asasi manusia. Bagi mereka pidana mati menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan psikologis  yang kejam dan tidak manusiawi. Namun hukuman mati dapat  saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan diterapkan kepada penjahat  tindak  pidana  yang  melampaui  batas kemanusiaan,  mengancam  hidup  banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindakan yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif.  Tindakan  preventif  merupakan  tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba  dan  promosi  sikap  antinarkoba  secara  nasional.  Adapun  tindakan  represif  yang ditempuh  oleh  pemerintah  adalah  berkaitan  dengan  pemberian  sanksi  hukum  terhadap para pelaku kejahatan narkoba.
Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan  penggunaan  narkotika  serta mencegah  dalam upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika,  dengan  membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini merupakan  upaya  pemerintah  dalam menyelenggarakan kerja sama antara negaranegara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunan narkotika yang memberikan  arahan  tentang  prinsip-prinsip  yuridis  kriminal  dan  aturan-aturan  tentang ekstradisi.
Pada dasarnya  peredaran narkotika  di Indonesia apabila  ditinjau  dari aspek  yuridis adalah  sah  peredarannya,  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang  terhadap penggunaan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang  dimaksud.  Keadaan  yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan akhirnya berkembang pesat. Dan dalam kasus- kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkotika  tertangkap  dan mendapat sanksi berat sampai dengan hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti itu mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

## METODE PENELITIAN
Metode adalah suatu cara atau langkah efektif yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar dapat memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan, pengolahan,  penganalisisan  dan  menyimpulkan  data  berupa  informasi tentang suatu permasalahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Yakni degan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal  ( doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku ( law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan ( law it is decided by the judge through judicial process). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Bahan hukum perimer  berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Peredaran Narkotika Di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu segala sesuatu baik  tindakan,  tuntutan,  pengambilan  keputusan  maupun  pelaksanaan  dari  pada putusan  dalam  suatu  proses  hukum  harus  sejalan  dgn  hukum  yang  ada  di  Indonesia. Pengadilan sendiri tidak dapat memvonis  bahwa  seseorang  itu  terbukti  bersalah  sebelum kesalahan  terpidana  memang  dapat  dibuktikan  kebenarannya.  Untuk  membuktikannya pengadilan  harus  memeriksa  tentang  tindak  kejahatan  yang  diperbuat  dengan  cara
mengumpulkan  banyak  sekali  bukti  sampai  diketahui  bahwa tersangka  tersebut  terbukti benar melakukan kejahatan atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman mati kerap menimbulkan pandangan yang berbeda dari berbagai  elemen  masyarakat  Indonesia.  Pandangan  yang  berbeda  ini  menimbulkan perdebatan pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia.
Pihak  yang  menentang  hukuman mati memandang  bahwa penjatuhan pidana  mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama ( the supreme rights) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non- derogable rights).
Sementara pihak yang mendukung  pidana mati berpandangan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan efek gentar terhadap orang yang akan melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya pidana mati ini.
Pelaksanaan hukuman mati kepada bandar narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan  di  dalam perjanjian  dan  konvensi  internasional  tentang  hak  sipil  dan  politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau  juga  bandar  narkoba  ini menghancurkan umat  manusia  yang  lebih  besar  sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak. Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia  di  dasarkan  pada  Konvensi  PBB  pada  Tahun  1988  tentang  Pemberantasan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika.  Pemerintah Republik  Indonesia  mengajak semua  elemen  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Diterapkannya pidana mati bagi para  pelaku tindak  pidana  berat  masih  pidana  berat  atau  tindak  pidana  luar  biasa.  Masyarakat memandang  pidana  mati sebagai pidana  yang  tepat  untuk tindak  pidana  tertentu  yang bertujuan memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  serta  untuk
menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.
Hukuman mati sampai saat ini tetap akan di ancamkan di UU Psikotropika. Hukuman mati dalam UU Psikotropika diantaranya ditulis dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116
ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan terakhir Pasal 133 ayat (1). Dilihat secara yuridis, pengenaan ancaman secara pidana mati tertulis dalam aturan KUHP  yang  mana  dalam  aturan  ini  terdapat  enam  tindak  pidana  yang  diberikan  ancam berupa eksekusi mati. Dapat dilihat pada Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat (4), Pasal 340 KUHP dan Pasal ayat (4) KUHP.
Hal  itu  tersirat  juga  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  mati  bahwa  pengadilan  tidak dapat langsung mengeksekusi terpidana mati karena terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui  sebelum  seorang  terpidana  dihukum  mati.  Terpidana  akan  tetap  diberikan  hak- haknya sebagai seorang narapidana yaitu hak untuk dapat mengajukan suatu upaya hukum seperti mengajukan “Peninjauan Kembali” (PK) dan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Permohonan Pengampunan  Kepada  Presiden  “(Grasi)”.  Jika  Presiden  menerima Permohonan Pengampunan yang  diajukan oleh terpidana mati maka eksekusi mati tidak akan dilakukan. Namun jika presiden menolak grasi yang diajukan oleh terpidana mati maka eksekusi mati akan tetap dilakukan. Selain pengajuan “PK” dan “Grasi”, hal lain yang harus diperhatikan ketika seseorang akan dieksekusi mati adalah apabila terpidana mati seorang wanita dan sedang mengandung maka pidana mati akan ditunda sampai 40 hari semenjak anaknya lahir. Hal itu sekiranya telah diatur dalam sebuah aturan yang termuat pada pasal 7 Undang-undang  No.  2  Pnps  Tahun  1964.  Disamping  itu,  putusan  mahkamah konstitusi nomor  21/PUU-VI/2008  mengatakan  untuk  cara  proses  hukuman  mati  yaitu menembak narapidana  sampai  mati  seperti  yang  telah  direalisasikan  dalam  sebuah  UU  No. 02/Pnps/1964 tersebut serta memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan itu bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan menembak narapidana sampai mati bukan merupakan pelanggar HAM khususnya hak untuk tidak mendapatkan suatu siksaan sebagaimana yang direalisasikan pada suatu Pasal yaitu Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.
Hak Asasi Manusia ialah suatu hak yang memang ada merekat pada diri dari manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan akal  serta budi memiliki hak untuk dihormati, dilindungi serta diberikan kebebasan oleh negara hukum yang berlaku. Dalam kasus ini yang notabene suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk makhluk hidup lainnya. Karena jika seseorang menyebarkan narkotika kepada orang lain maka
secara tidak langsung orang yang mengedarkan barang haram tersebut telah merebut hak hidup orang lain.

## Efektifitas Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkotika Di Indonesia
Indonesia  memang  merupakan  negara  yang  menjadi  sasaran  bagi  para  bandar narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya untuk mengedarkan beberapa jenis narkoba seperti: sabu-sabu, ekstasi, heroin, ganja, dan lain-lain. Pada faktanya memang para pelaku pengedar atau bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di Indonesia adalah mereka yang berkewarganegaraan asing dan kemudian penghubungnya adalah pengedar atau kurir dari  warga  negara  Indonesia.  Para  pelaku  pengedar  atau  bandar  narkoba  ini  juga  tidak kapok-kapoknya  melihat  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana  narkoba  yang  sanksi pidananya tidak main-main. Kita semua tahu bahwa salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Para penegak hukum kita dan pihak terkait lainnya juga tak henti-hentinya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mulai dari kurir, bandar, dan bahkan pecandunya.
Di  Undang – Undang  Nomor  35  Tahun  2009  secara  implisit  dan  sempit  dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan  penyerahan  narkotika.  Akan  tetapi,  secara  luas  pengertian  pengedar  tersebut  juga dapat  dilakukan  dan  berorientasi  kepada  dimensi  penjual,  pembeli  untuk  diedarkan, mengangkut,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan,  melakukan  perbuatan  mengekspor dan mengimpor narkotika. Dalam ketentuan undang - undang narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125.
Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan - tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara  dan menentukan pilihan dari  beberapa pilihan  lainnya.  Efektifitas  bisa  juga  diartikan  sebagai  pengukuran  keberhasilan  dalam pencapaian  tujuan  -  tujuan yang  telah  ditentukan.  Penjatuhan  pidana  atau  pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dimuka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban menjadi dapat diwujudkan. Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika yang merupakan extra ordinary crime.
Terkadang  kendala  pelaksanaan  hukuman  mati  juga  diulur-ulur  sendiri  oleh  Jaksa dengan berbagai alasan. Padahal beberapa perkara tersebut sebenarnya sudah diputus oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht). Sehingga banyak para pakar
hukum  pidana  kita  berpendapat  bahwa  seakan-akan  terpidana  mati  yang  putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi pelaksanaan eksekusi mati diulur-ulur oleh Jaksa sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan terpidana mati seolah-olah mendapatkan double punishment yaitu pidana mati  yang  dilaksanakan setelah  terpidana mati menjalani pidana penjara selama beberapa tahun. Hal ini harusnya juga menjadi koreksi untuk institusi Kejaksaan khususnya Jaksa.  Yang  mana  Jaksa  sebagai pengacara negara bertugas melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa harus bisa bersikap tegas terhadap para terpidana narkotika agar peredaran narkotika yang dapat merusak generasi bangsa ini berkurang.
Efektifitas sanksi pidana mati terhadap para Bandar di Indonesia sebenarnya sudah berjalan  tetapi  belum  efektif.  Sebab  dalam  penerapan  pelaksanaan  sanksi  pidana  mati tersebut sangat banyak mengalami permasalahan atau pun pro kontra dari berbagai pihak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  penulis  maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemberlakuan  hukum  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan  hukum.  Suatu pidana  mati tidak dikatakan hanya satu-satunya  hukuman  pidana  yang  dikatakan  berat  tetapi  ada  juga  hukuman yang  berat  lainnya  juga  sehingga  hukuman  mati  dapat  diterapkan  terakhir.  Yang mengartikan  bahwa  hukuman  lainnya  tidak  mempan  diberikan  sehingga  tidak melanggar apa yang ada dalam HAM yaitu hak yang dimiliki  semua orang yaitu hak untuk hidup. Suatu putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkotika sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945. Sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang  disebut  hak  dasar  yaitu  hak  hidup. Tujuan  adanya  hukuman  mati  untuk memberikan  efek  takut  atau  ketidakberanian  orang  lain  untuk  berurusan  dengan narkotika sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan  narkotika serta segala bentuk dampak negatifnya. Oleh  karena  itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. Dalam konteks demikian, ketika masyarakat Indonesia menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak narkoba maka kehendak mereka tidak bisa dilarang.
2. Penjatuhan  pidana  atau  pemidanaan  memang  mustahil  menghapuskan  kejahatan dimuka  bumi tetapi paling  tidak  pemidanaan  berakibat  pada  kesadaran  hukum dari korban-korban menjadi dapat diwujudkan. Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika yang merupakan extra ordinary  crime.  Efektifitas  pidana  mati  bagi  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika masih  menjadi pidana yang  diberlakukan  di  Indonesia.  Terbukti  para  pelaku  bandar narkoba  dan  pengedar  dijatuhi  pidana  mati.  Pidana  mati  saat  ini  memang  menjadi pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum kita mengingat pidana penjara belum bisa memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press. Jakarta.
2006. hal. 118.
Andi  Dasril  Dwi  Darmawan,  dkk, Politik  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Peredaran Narkotika  Berdasarkan Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum : Hermeneutika, Vol. 5 No. 2, 2021.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung. 2007. hal. 57. O.C.Kaligis & Associates, 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui Perundangan dan  Peradilan,  Bandung; Alumni, hal. 260.
Padmo Wahjono, “ Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan ”, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), Cet.II, hal. 160. Pendapat  Mahfud  MD pada harian Seputar  Indonesia  (SINDO), 19 Oktober  2012. https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman- mati-menurut-undang-undang/
Diakses  Tanggal  16  Desember  2023 . Samuel  Agustinus,  Eko  Soponyono,  Rahayu. Pelaksanaan  Pidana  Mati  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi  Dari Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Diponegoro Law JournalVolume 5, Nomor 4, Tahun 2016. hal. 2.
Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.
Sulkipani dan Emil El Faisal. Hukuman Mati Dan Jurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analasis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015). Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015. hal. 42.
Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia  (Analisa  Kasus  Hukuman  Mati  Terpidana  Kasus  Bandar  Narkoba;  Freddy Budiman)  (Death  Penalty  for  Drugs  Dealers  on  The  Aspect  of  Human  Rights  (Case Analyses  on  The  Death  Penalty  of  Drugs  Dealer;  Freddy  Budiman).  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 03 - September 2016: 241-242. hal. 241-242.
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika