Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 5 Mei 2018

## TANGGUNG JAWAB KESEHATAN TERHADAP PENGOBATAN TRADISIONAL  DALAM  UPAYA  PENINGKATAN  KESEHATAN  BAGI MASYARAKAT STUDI KASUS DI KOTA CIREBON
Yani Kam a sturyani

## STIKES Mahardika Cirebon
Email : mom_yani@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  oleh  fenomena  yang  berkembang  sekarang  ini dimana  pengobatan  tradisionalsudah  sangat  marak    dimana-mana,  sistem  ini tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan terpelihara dimasayarakat baik daerah  perkotaan  maupun  di  pedesan.Oleh  karena  itu  sudah  menjadi  tanggung jawab  Dinas  Kesehatan  untuk  bisa  melindungi  dan  memberikan  keamanan    bagi masyarakat  pengguna  jasa  pengobatan  tradisional  sebagai  sistem  kontrol, pengawasan  dan  pembinaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggali  dari  peraturan perundangan yang berasal dari hukum primer dan sekunder juga melakukan studi kepustakaan,  Analisis  data  yang  di  gunakan  dalam  penlitian  ini  adalah dengankualitatif  normatif.  Hasil  penelitiannya  adalah  sebagai  berikut:  1) Tanggung jawab Dinas Kesehatan kota Cirebon, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  peraturan, masih  terjadi  pembiaran  terhadap  pengobatan  tradisional  yang  belum  terdaftar dan belum memiliki izin; 2) Praktek pengobtan masih belum sesuai dengan standar yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  diantarnya  mengenai  sarana  dan  prasaran juga  masih  banyak  pengobat  tradisional  melakukan  promosi  yang  berlebihan;  3) Dampak  pengobatan  tradisional  masih  belum  teruji    secara  ilmiah,  pengetahuan tantang  pengobatan  lebih  banyak  didasarkan  pada  pengalaman  secara  empiris yang  diperoleh  secara  turun  menurun.  Beralihnya  pengobatan  medis  ke pengobatan  tradsional  dikarenakan  mahalnya  biaya  pengbatan  medis  dan  tidak sembuh  dengan    pengobatan  medis.  Meskipun  demikian,  pengobatan tradisionalpun tidak dapat meningkatkan kesehatan.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu  penyelenggaraan  pengobatan  tradisional  belum  sesuai  dengan  peraturan yang telah ditetapkan.
Kata kunci : Pengobatan Tradisional, Tanggung Jawab, Dampak.

## Pendahuluan
Salah  satu  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada undang-udang  No.36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  pasal  48  adalah  pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan satu bentuk  pelayanan kesehatan alternatif yang dalam  pelayanannya  diawasi  dan  di  bina  oleh  pemerintah  agar  dapat  dpertanggung jawabkan manfaat dan keamananya. Di Indonesia  merupakan salah satu unsur budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang serta terpelihara dan turun temurun di semua kalangan  masyarakat  sebagai  warisan  pusaka  Nusantara.  Menurut  profile  kesehatan Indonesia pada Tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara secara Nasional sebesar 33,24%,  dari  jumlah  tersebut  65,5%  memilih  berobat  sendiri  dengan  menggunakan obat-obatan  modern  dan  tradsional.  Sisanya  sebesar  34,41%  memilih  berobat  jalan  ke puskesmas, praktek dokter dan fasilitas kesehatan lainnya.  Hal ini menunjukkan minat masyarakat  terhadap  pengobatan  tradisional  cukup  tinggi  (  Departemen  Kesehatan Republik Indonesia, 2009 ).
Secara umum pelayanan keshatan tradisonal terbagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan tradisonal yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan dengan menggunakan    ramuan  (UU  RI  no  36  Tahun  2009).  Pada  dasarnya  semakin berkembangnya  dan  bertambahnya  jumlah  pengobatan    secara  tradisonal  disingkat Battantra  serta  menyebarnya  cara-cara  pengobatan  tradisonal  spesifik  dikalangan masyarakat,  memberikan  keuntungan  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  mencari pengobatan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu teknologi kedokteran belum  sepenuhnya  mampu  mengatasi  semua  penayakit  dan  masalah  kesehatan. Biasanya  masyarakat  akan  mencari  pengobatan  alternatif  apabila  penyakit  yang dideritanya  akan  tidak  dapat  disembuhkan  oleh  teknologi  kedokteran  atau  dengan alasan pelayanannya cepat dan ramah.
Dari  pengamatan  dilapangan    didapaat  bahwa  para  pengobat  tradisional  ( BATTARA)  rata  –  rata  belum  memiliki  sertifikat  komoetensi  yang  di  sahkan  oleh Dinas  Kesehatan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  no. 1076/Menkes/SKNII/2003  tentang  penyelenggaraan    pengobatan  tradisional  pasal  11 bahwa  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  Surat  Ijin  Pengobatan  Tradisional  (SIPT) yang  disahkan  oleh  dinas  terkait.  Selain  itu  promosi  berlebihan  yang  dilakukan  oleh pengobat  tradisional  di  media  cetak  dan  elektronik  membuat  masyarakat  menjadi
tergiur  untuk  memilih  pengobatan  tradisonal  dalam  mengobati  penyakit  yang  di deritanya tanpa  berfikir panjang apakah akan bisa menyembuhkan atau tidak, sehingga Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  perlu  menghentikan  salah  satu  tayangan  iklan  di media eletronik yang dianggap berlebihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk  melakukan    penelitian  dengan  judul  “ Tanggung  Jawab  Dinas  Kesehatan Terhadap  Pengobatan  Tradsional  Dalam  Upaya    Peningkatan  Kesehatan  Bagi Masyarakat “.

## Metode Penelitan
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif,  dan  pendekatan    yuridis  empiris.    Pendekatan  yuridis normatif  yaitu  pendekatan  terhadap  fakta  –  fakta  atau  kejadian  yang  relevan  dengan norma  hukum  atau    perundang-udangan  beranjak  dan  berfokus  kepada  semua  hukum yang  secara  teoritik  dianggap  relevan  dengan  kebijakan  pemerintah  terhadap pengobatan  tradisonal  di  kota  Cirebon.  Penelitian  hukum  normatif  (yurdis  normatif) adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan    meneliti  bahan  putaka  atau data sekunder belaka. Sedang pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  dan  untuk  menemukan  kebenaran  dengan metode  berpikir  induktif  dengan  kriterium  kebenaran  koresponden  serta  fakta  –  fakta yang  digunakan  untuk  melakukan  proses  induksi  dan  pengujian  kebenaran  secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.
1. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilaukan dalam penelitian  ini adalah dengan cara menggali dari peraturan perundang – undangan yang berasal dari hukum primer dan sekunder  dan  melakukan  studi  kepustakaan  ( library  research). Studi  Kepustakaan adalah  suatu  kegiatan  praktis/teoritis  untuk  mengumpulkan  ( inventarisasi ),  dan mempelajari  ( learning )  serta  memahami  data  yang  berup  hasil  pengolahan  lain, dalam  bentuk  teks  otoritatif  (peratura  peruandanagan),  literatur  (buku teks),  jurnal artikel, arsip, dokument kamus dan lainnya baik data primer dan data  sekunder.
2. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif dengan jalan  menafsirkan  dan  mengkonstrukiskan  pernyataan  yang  terdapat  dalam dokumen dan perudang – undangan normatif karena penilitian ini bertitik tolak dari peraturan – peraturan yanga ada sebagai norma hukum positif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Tanggung Jawab Dinas Kesehatan
Di  bidang  kesehatan  pemerintah  kota  cirebon  menekankan  kepada  pembangunan kesehatan yang meruapakan bagian integrl dari pembangunan sumber daya manusia untuk  mencapai  tujua  pembangunan  yaitu  mewujudkan  bangsa  yang  maju  dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin dimana salah satu bangsa  yang maju adalah bangsa  yang  memmpunyai  derajat  kesehatan  yang  tinggi  dan  tercermin  dari tingginya harapan hidup serta rendahnya kematian bayi.

## Tabel 1.

## Data Layanan Kesehatan di Kota Cirebon
Layanan Kesehatan Jumlah Keterangan Rumah Sakit Umum 6 Pemerintah: 1 Swasta: 4 TNI: 1 Puskesmas 21 Kec.Harjamukti : 5 Kec.Kejaksan : 4 Kec. Pekalipan : 3 Kec. Kesambi : 5 Kec. Lemahwungkuk : 4 Rumah Bersalin 6 Milik swasta RS Bersalin 2 Milik swasta RS Khusus 2 Milik swasta Praktik Doker 505 Milik swasta Praktik Bidan 128 Milik swasta Pengobatan Tradisional 19 Terdiri dari beragam cara pengobatan Jumlah 689 Sumber : Dinas kesehatan kota cirebon
Berdasarkan  penelitian  dan  hasil  observasi  di  wilayah  kota  cirebon  terdapat kuranag lebih 42 praktek  pengobatan tradisional yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. Dari  42  praktek  pengobatan  tradisional,  ternyata  hanya  19  yang  memiliki  izin  praktek
yang  terdaftar  di  Dinas  Kesehatan  kota  Cirebon,  dan  terdiri    dari  beragam  cara pengobatan  yaitu  6  klinik  pijat  reflksi,  6  akuounturis,  2  tabib,    2  Battara  ramuan  ,  1 Energi Reiki tummo, 2 Batra Supranatural. ( Dinas Kesehatan Kota Cirebon)
Menurut undang – undang No.36 tentang kesehatan pasal 1 point 16, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau dengan cara dan obat yang mengacu pada  pengalaman  dan  keterampilan  turun  temurun  secara  empiris  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  di  terapkan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku dimasyarakat.  Kemudian  pada  pasal  59  ayat  (1),  disebutkan  bahwa  berdasrakan  cara pengobatannya, pelayanan kesehatan  tradisional terbagi menjadi:
a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
b. Pelayanaan kesehatan tradisional dengan menggunakan ramuan.
Berdasarkan  peraturan  setiap  praktik  pengobatan  tradisional  harus  memiliki  izin terdaftar  di  Dinas  kesehatan.  Akan  tetapi  sesuai  dengan  hasil    penelitian  bahwa  masih banyaknya praktek pengobatan tradisional  yang tidak memiliki izin terdaftar  di Dinas kesehatan  kota  Cirebon,  Hal  ini  tercantum  dalam  Kepmenkes  No.1076  Tahun  2003 tentang  penyelenggaraan  pengobatan tradisional  pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi  semua pengobat tradisional yang menjalankan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kesehatan Kabupatem/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ( STPT ).

## 2. Praktek pengobatan Tradisional
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti,  dilihat  dari  cara  berpraktik,  layanan  yang diberikan  pada  pasien  yang  datang  pada  pengobat  tradisional  biasanyaa  melakukan registerasi  pendaftaran terlebih  dahulu,  kemudian  pengobat  menanyakan  keluhan yang diderita,  lalu  selanjutnya  pengobat  memeriksa  daerah  yang  sakit  dengan  melakukan pijatan atau pengamatan, sambil menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sakit  yang  di  derita,  setelah  itu  pengobat  memberikan  ramuan  yang  harus  dimimum sesuai  dengan  kebutuhan.    Obat  –  obatan  yang    diminum  ada  yang  berbentuk  sebuk jamu atau yang sudah berbentuk kapsul. Dari hasil pengamatan dilapangan juga bahwa temapt  praktik  pengobat tradisional  masih  berada  dirumah  tinggal,  ruang  kerja bersatu dengan  rumah  tinggal,  tidak  ada  papan  nama  keterangan  ataupu  surat  izin  pengobat tradisional  dari  pemerintah  Dinas  Kesehatan.  Di  tinjau  dari  tempat  lokasi  beberapa
tempat pengobat tradisional memilki tempat yang jauh dan agak susah untuk di jangkau, tetapi  pasien  terus  berdatangan  dari  berbagai  daerah  yang  jauh.  Selain  itu  pasien  tidak hanya  cukup  sekali  untuk  bisa  sembuh  harus  datang  beberap  kali  teragntung  berat ringannya penyakit yang di derita.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  juga  terdapat  beberap  hal  dari  sarana  yang  tidak memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oelh  pemerintah  Kepmenkes yaitu  pencantuman  surat  terdaftar  atau  surat  izin.  Hal  ini  di  karenakan  pengobat tradisional masih belum tercantum ( terdaftar ) di Dinas  Kesehatan  Cirebon. Beberapa hal lain juga di temukan pengobat tradisional ini melakukan promosi di berbagai media mulai dari media elektronik, media cetak atau brosur-brosur secara berlebihan  dengan menjanjikan kesembuhan. Sejatinya tidak  ada larang untuk melakukan promosi, namun pemerintah  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  No.1076  tahun  2003  pasal  23  ayat (1)  berbunyi  “  pengobat  tradisional  dialarang  mempromosikan  diri  secara    berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan”.
Berdasarkan  permenkes  tersbut  sudah  seharusnya    pemerintah  dalam  hal  ini Dinas  Kesehatan  juga  melakukan  teguran  kepada  media  cetak  dan  elektronik  yang memuat  iklan  dan/atau  promosi  yang  berlebihan  tentang  infirmasi  layanan  kesehatan tradisional  yang  katanya  dapat  menyembuhkan  berbagai  penyakit.  Sedangkan  dalam realitanya  peran  Dinas  Kesehatan  untuk  melakukan    teguran  dan  pembinaan  tidak berjaln  dengan  optimal.  Sejatinya  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  tidak diperbolehkan  menjanjikan  kesembuhan,  esennsi  dalam  pelayanan    kesehatan  adalah melakukan  upaya  yang  maksimal.  Bentuk  prestasi  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah upaya memberikan pelayanan kesehatan semata-mata untuk kepentingan  (kesembuhan) pasien (inspanningverbintenis) .

## 3. Dampak Pengobatan Tradisonal
Sebagian informan menyatakan bahwa alasan berobat ke pengobatan tradisional antara  lain  putus  asa  dengan  pengobatan  medis,  biaya  lebih  murah  dan  takut  dengan tindakan  medis.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  didapatkan  sebagian  informan menyatakan tidak ada perubahan sama sekali, juga sebagian lainya menyatakan sembuh total setelah berobat di pengobatan tradisional.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  memilih  pengobatan  tradisional daripada pengobatan  medis, antara lain:
1. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  dianggap  menjadi  salah  satu  solusi  bagi  sebagian  masyarakat untuk  mencari    pemyembuhan  atas  sakitnya  yang  dideritanya  karena pengobatan  alternatif  dianggaap  lebih  murah  dari  pengobatan  medis  ( Judarwanto, w. 2006).
2. Pelayanan kesehatan yang buruk
Masih  buruknya    pelayanan  kesehatan  di  berbagai  aspek,  mulai  dari  antrian panjang  yang  kurang  kondusif,  kerumitan    dalam  mengurus  syarat  –  syarat administrasi,  samapai  dengan    adanya  celo  dalam  pengurusan  pelayanan kesehatan  gratis  bagi  warga  miskin  yang  kerap  dijadikan  lahan  bisnis  untuk beberapa oknum.
3. Media masa
Media masa berperan besar dalam menentukkan maraknya pengobtan alternatif. Media  masa    sering  menampilkan  iklan  layanan  dengan  gaya  bahasa  yang  luar biasa  beberapa  pasien  yang  sudah  sembuh  serta  pasien  di  iming  –  iming kesembuhan 100%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Tanggungjawab  Dinas  Kesehatan  Kota  Cirebon  dalam  hal  pembinaan  dan pengawasan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  oleh  peraturan,  masih  terjadi “pembiaran” atau praktek  pengobatan yang yang tidak terdaftar dan tidak memilki izin.  Dlam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  melanggar  pasal  tentang  peyelenggaraan pengobatan tradisional “ dalam melaksanakan pembinaan dan penagwasan “, diman Dinas  Kesehatan  mempunyai  tanggung  jawab  seperti  berikut:  a)  menginventarisasi pengobat  tradisional  di  wilayah  kerjanya,  b)  membina  pengobatan  tradisional  di wilayah  kerja  melalui  antara  lain  forum  seresehan,  KIE  Kultural,  pelatihan, pertemuan  c)  membina  dan  mengembangkan  “ self  care ”  (pengobatan  mandiri) dengan  cara  tradisional  d)  pemantauan  pekerjaan  pengobatan  tradisional  e)
pencatatan  pelaporan”,  dalam  hal  perizinan,  Dinas  Kesehatan  hanya  memberikan izin  terdaftar,  padahal  segala  macam  bentuk  penelitian,  pengujian,  terbukti keamanannya  dilakukan  ketika  pengobat  tradisional  mengurus  SIPT,  sedangkan pada STPT tidak dilakukan.
2. Praktik  pengobatan  tradisional  banyak  yang  masih  belum  sesuai  dengan  standar yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  diantaranya  tidak  memiliki  ijin  praktik,  tidak memiliki  sertifikat  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  para  pengobat,  sarana prasarana  yang  tidak  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  serta  masih  banyak para  pengobat  tradisional  yang  melakukan  promosi  secara  berlebihan,  hal  tersebut bertentangan  dengan  pasal  4,  14,  23,  30,  Kepmenkes  1076  tahun  2003  tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.
3. Dampak  pengobatan  tradisional  masih  belum  teruji  secara  ilmiah,  pengetahuan tentang penngobatan lebih banyak didasarkan pada pengalaman secara empiris yang diperoleh secara turun menurun sehingga untuk menentukan efektifitas pengobatan tradisionalmasih  menjadi  tenda  tanya  besar.  Dalam  penggunaan  pengobatan tradisional  ini  seringkali  pula  yang  dilaporkan  hanya  keberhasilannya  saja  efek samping dan ketidakberhasilan enggan untuk disampaikan disamping itu beralihnya pengobatan  medis  ke  pengobatan  tradisional  dikarenakan  mahalnya  biaya pengobatan medis atau tidak sembuh dengan pengobatan medis, serta takut denngan tindakan medis.

## BIBLIOGRAFI
Departemen Kesehatan RI. 2003. Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional.
Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 2011. Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon .
Moleong  J  Lexy.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Tribowo, C. 2012. Perijinan dan Akreditasi Rumah Sakit. Yogyakarta: Nuha Medika.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  1076/  MENKES/SKNII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Lembar  Lampiran  Kepmenkes  No.  1076  tahun  2003  tentang  Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

## Sumber Internet
Judarwanto,  W.  2006.  Kasus  Ponari,  Cerminan  Gangguan  Rasionalitas  Masyarakat. Http://wikimu.com