-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam ISSN : 2621-0312
Vol. I No. 2, 2018
Doi : 10.21043/politea.v1i2.4330 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## Strategic trade Policy CINA dI NEgArA-NEgArA

## Sub-SAhArA AfrIkA
umi Qodarsasi Institut Agama Islam Negeri Kudus umiqodarsasi@gmail.com

## Abstract
The  Strategic  Trade  Policy  of  China  in  Sub-Saharan  Africa  Countries .  In  the  past decade, Sub-Saharan Africa has been transformed into the ‘rising continent’. The growth of the Sub-Saharan economy averages 6%. Some countries in Sub-Saharan are included in the most developed countries in the world. Economic growth, abundant natural resources, and a large population become the potential of Sub-Sahara to become a main trading partner for China as a global economic power. To enhance trade cooperation, China formed a Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Through this forum, China offers a new development model, namely the Beijing consensus by prioritizing the principle of non-interference. This research aimes to find out the strategic trade policy of China to enhance economic benefits from multilateral cooperation. This research applies descriptive qualitative research method with the strategic trade policy as the research analytical framework. This research finds that China applies some of strategic trade policy in Sub Sahara Africa : sectoral targets, Special Economic Zones (SEZs), liberation of foreign investation, and export subsidies.
Keywords: FOCAC Strategic Trade Policy (STP), Sub-Sahara Afrika.

## Pendahuluan
Sub-Sahara sebelumya identik sebagai “the dark continent” disebabkan oleh berbagai problem yang terjadi di kawasan ini, seperti penjajahan, wabah penyakit, lingkaran konflik, perbudakan  dan  kemiskinan,  dan  pemerintahan  yang  diktator.  Berbagai  problem  ini menjadikan Sub-Sahara sebagai wilayah yang terisolasi dan termarginalkan dari hubungan internasional.  Namun,  pasca  kemerdekaan,  negara-negara  Sub-Sahara  mulai  membenahi kondisi ekonomi dan politik negaranya. Globalisasi memberikan peluang bagi negara-negara
Sub-Sahara  untuk  memperoleh  manfaat  dari  berbagai  program  organisasi  internasional untuk negara-negara miskin (Nanjira, 2010).
Selama satu dekade terakhir, negara-negara di kawasan Afrika, khususnya wilayah Sub Sahara telah mengalami transformasi. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Sub-Sahara antara  lain  didukung  dengan  adanya  program  Millenium  Development  Goals  (MDGs) serta kerja sama bilateral dan multilateral(Nanjira, 2010). Pada tahun 2011, The Economist menilai  Sub-Sahara  sebagai  “the  rising  continent,”  dan  dua  tahun  kemudian  majalah  ini memuat laporan khusus tentang Sub-Sahara sebagai “the hopeful continent.” Pada beberapa tahun terakhir ini Afrika sering diidentikkan dengan kata emerging, rising, dan hopeful – merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dengan sangat cepat khususnya di negara-negara Sub-Sahara (Ndhlovu & Spring, 2012).
Sub-Sahara  memiliki  kemajuan  di  berbagai  sektor  ekonomi,  khususnya  sektor jasa  yang  didukung  oleh  revolusi  teknologi  dan  informasi.  Hal  ini  menyebabkan  jumlah masyarakat kelas menengah di Sub-Sahara mengalami peningkatan secara cepat; kawasan ini  menjadi  salah  satu  pasar  utama  bagi  barang-barang  konsumsi(Banks  &  at  all,  2013). Sub-Sahara juga secara bertahap meningkatkan produksi pertanian, industri manufaktur berorientasi  ekspor,  jaringan  transportasi  yang  terintegrasi,  perluasan  akses  teknologi, dan  peningkatan  komoditas  pendapatan(“Africa  Rising:  A  Hopeful  Continent,”  2013). Perubahan-perubahan  inilah  yang  menjadikan  Sub-Sahara  sebagai  mitra  potensial  bagi negara-negara industri seperti Cina untuk menjalin kerja sama perdagangan.
Cina  sebagai  the  emerging  economy  merupakan  salah  satu  kekuatan  besar  yang bersaing dengan Negara-negara lainnya untuk meningkatkan pengaruh di Sub-Sahara.Cina sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama mineral dan minyak, dari Sub-Sahara. Dalam konteks perdagangan, Sub-Sahara merupakan wilayah yang potensial bagi ekspor produk Cina sehingga kedua negara ini membentuk wadah kerja sama perdagangan dengan negara-negara Afrika, yaitu melalui Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama Cina dan Afrika. Pada Pertemuan Tingkat Menteri FOCAC yang ketiga pada November 2006 di Beijing, Perdana Menteri  Wen  Jiabao  merancang  program  akselerasi  perdagangan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan two-way  trade Cina-Afrika.  FOCAC  merupakan  bentuk  diplomasi  untuk meningkatkan  dialog  antarnegara,  upaya  penyelesaian  masalah,  pertukaran  budaya  serta terwujudnya keuntungan bersama bagi Cina maupun negara-negara Sub-Sahara (Shelton & Paruk, 2008).
Sejak  FOCAC  diresmikan  pada  Oktober  2000,  Cina  terus  melakukan  ekspansi kerja  sama  bilateral  dengan  Sub-Sahara.  Di  samping  kerja  sama  perdagangan,  Cina  juga memberikan  bantuan,  antara  lain  berupa  penghapusan  utang,  bantuan  dana,  proyek pembangunan  infrastruktur,  serta  bantuan  kesehatan  dan  pendidikan.  Setiap  tahun, Foreign Direct Investment (FDI) Cina di Afrika meningkat hingga 53% sejak tahun 2001. FDI Cina di Afrika sebesar 3,4% dari total FDI Cina di seluruh dunia, Cina secara cepat berhasil menjadi mitra dagang utama bagi Sub-Sahara (Nisen, 2014). Pada tahun 2008, Cina berhasil mengungguli Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Sub- Sahara. Aktivitas Cina di Sub-Sahara merupakan kombinasi antara perdagangan, investasi, dan berbagai bantuan yang dikoordinasikan dalam kebijakan dan strategi yang tepat bagi
negara-negara Sub-Sahara. Amerika Serikat dan Cina mempunyai kebijakan dan strategi masing-masing untuk mencapai kepentingannya di kawasan ini (Dijk, 2009).

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong, 2007:6). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu permasalahan sosial dengan penyajian hasil akhir melalui pemaparan dan analisa fenomena dalam kerangka teoritis yang jelas (Silalahi, 2009).
Objek dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah kerja sama perdagangan global dengan fokus pada Kebijakan perdagangan strategis (strategic trade policy) Cina di Negara- Negara Sub Sahara Afrika. Level analisa dari penelitian ini adalah Negara di mana penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu Negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini adalah pembuatan kebijakan perdagangan strategis Cina terhadap Negara-negara Sub Sahara Afrika melalui kerangka kerja sama internasional, dengan unit analisis strategic trade policy Cina dan  unit  eksplanasi  kerja  sama  perdagangan  Cina-Sub  Sahara  melalui  Forum  on  China- Africa Cooperation (FOCAC).
Teknis analisa yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah dan berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

## kajian Teori Forum on china-africa cooperation (Focac)
Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) diresmikan pada pertemuan tingkat tinggi  yang  diselenggarakan  di  Beijing  pada  10-12  Oktober  2000,  yang  dihadiri  oleh  48 kepala negara Afrika. Pada pertemuan ini, Perdana Menteri Wen Jiabao merancang program akselerasi  perdagangan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  two-way  trade  Cina-Afrika. FOCAC merupakan bentuk kerja sama multilateral antara Cina-Afrika untuk meningkatkan dialog  antarnegara,  upaya  penyelesaian  masalah,  serta  terwujudnya  keuntungan  bersama bagi  Cina  maupun  Afrika.  FOCAC  juga  merupakan  sebuah  platform  multilateral  untuk konsultasi  bersama,  dialog  dan  kerja  sama  dalam  konteks  ‘interaksi  Selatan-Selatan,’ yaitu  kerja  sama  antarnegara  berkembang.  FOCAC  merupakan  periode  baru  kerja  sama Cina-Afrika  dengan  membangun  kerja  sama  strategis  yang  berdasarkan  pada  keadilan politik dan saling percaya, kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, dan  pertukaran  kebudayaan.  Ketulusan,  keadilan,  keuntungan  bersama,  solidaritas,  serta pembangunan bersama merupakan prinsip yang melandasi kerja sama ini. Melalui FOCAC, Cina memberikan pelatihan teknis, bantuan utang, pinjaman dana, beasiswa, hibah, investasi,
proyek infrastruktur, dan bantuan lainnya. Secara politik, forum ini mendorong Cina dan Afrika untuk satu suara dalam institusi internasional (Qiang Zeng, 2010).
Secara  garis  besar,  kerja  sama  Cina-Afrika  dilakukan  dalam  beberapa  area,  yaitu: (1)  politik,  yang  meliputi  kunjungan  tingkat  tinggi,  pertukaran  antar  badan  legislatif, pertukaran antar partai politik, kerjasama dalam hubungan internasional, dan pertukaran antar  pemerintah  lokal;  (2)  ekonomi,  yang  meliputi  perdagangan,  investasi,  kerja  sama finansial, pertanian, infrastruktur, eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, pariwisata, penghapusan  hutang,  bantuan  ekonomi,  serta  kerja  sama  multilateral;  (3)  pendidikan, yang meliputi kerja sama pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, sains dan teknologi, pertukaran budaya, kesehatan dan pengobatan, kerja sama media, lingkungan, penanggulangan  bencana,  kerja  sama  menegakkan  hak  asasi  manusia,  serta  pertukaran antar  individu;  dan  (4)  keamanan  dan  perdamaian,  yang  meliputi,  kerja  sama  militer, resolusi konflik, operasi perdamaian, kerja sama peradilan dan kepolisian, serta kerja sama keamanan non-tradisional.

## Strategic trade Policy
Strategic trade Policy (STP) merupakan teori perdagangan baru, di mana aktivitas pemerintah  dalam  mengelola  sektor  strategis  dibutuhkan  agar  negara  dapat  mengambil keuntungan yang maksimal dari perdagangan global. Konsep STP pertama kali dimunculkan oleh  James  Brander  dan  Barbara  Spencer  pada  tahun  1980-an.  Kata  “ strategic ”  dalam konteks ini muncul dari pertimbangan interaksi antara perusahaan-perusahaan. Interaksi ini mengharuskan agar perusahaan-perusahaan mengakui bahwa profit dan tujuan lainnya secara  langsung  dipengaruhi  oleh  kebijakan  dari  rival  bisnis  atau  rival  bisnis  potensial. “ Trade policy ” diartikan sebagai beberapa kebijakan yang diarahkan, terutama pada level dan pola perdagangan. Instrumen kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh satu negara kemudian  cenderung  mempengaruhi  pilihan  strategis  dari  perusahaan  yang  berlokasi  di negara itu, yang berbeda dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar negeri (Durlauf & Blume, 2008).
Besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi serta tingginya tingkat  kompetisi  mendorong  negara  untuk  melakukan  intervensi  terhadap  perusahaan- perusahaannya seperti melalui suplai sumber daya alam, subsidi ekspor, pembatasan impor, dukungan terhadap kegiatan research and development (R&D) untuk inovasi industri, serta investasi pada perusahaan untuk menghadapi kompetisi global(Brakman & at all, 2006). Misalnya,  Toyota  Motor  Company  merupakan  produser  automobil  terbesar  di  dunia sehingga perusahaan ini akan mendominasi pasar dan mempengaruhi perusahaan lainnya dalam harga dan kualitas produk. Untuk itulah penting bagi pemerintah untuk mendorong perusahaan otomotifnya agar dapat melakukan upgrading terhadap produk dan posisi tawar sehingga mampu bersaing dengan Toyota Motor melalui STP (Brakman & at all, 2006).
Saat  Kompetisi  internasional,  keuntungan  dari  perdagangan  internasional  secara krusial tergantung pada industri tertentu yang dikhususkan oleh negara. Dalam kaitannya dengan negara, STP adalah bentuk intervensi negara untuk membantu  perusahaan dalam memperluas akses pasar, baik pasar domestik maupun internasional. STP dilakukan suatu negara untuk dapat mendukung perusahannya agar dapat bersaing dalam kompetisi global. Kompetisi  global  mensyaratkan  keunggulan  kompetitif  suatu  perusahaan  agar  mampu
menjadi  pemenang  dalam  kompetisi  sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  bagi  negara.  Negara  membantu  perusahaan  untuk  berekspansi  dan  beroperasi lintas  batas  negara.  Melalui  STP  negara  meningkatkan  eskalasi  jumlah  perusahaan  baru yang  berada  dalam  tahap  ekspansi  internasional.  Dalam  lingkungan  domestik,  negara mendorong agar produk perusahaan-perusahaan ini mendominasi pasar domestik. Dalam lingkungan internasional, negara mendorong ekspansi perusahaan melalui kerangka kerja sama multilateral maupun bilateral. Melalui strategic trade policy , negara memberikan jalan bagi perusahaannya untuk beroperasi di suatu negara dan mengelola sumber daya yang ada di negara tersebut.

## Sub Sahara afrika
Sub-Sahara  merupakan  istilah  geografis  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan wilayah yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara di Afrika. Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone dan Togo. Bagian Timur terdiri dari 11 negara, yaitu: Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Seychelles, Somalia, Tanzania  dan  Uganda.  Bagian  Tengah  terdiri  dari  10  negara,  yaitu:  Burundi,  Cameroon, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Guinea Equatorial, Gabon, Rwanda, Sao Tome and Principe dan Republik Demokratik Kongo. Bagian Selatan terdiri dari 10 negara, yaitu: Afrika Selatan, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, Zambia dan Zimbabwe.
Sebelum  dekade  1990-an,  Sub-Sahara  merupakan  salah  satu  kawasan  termiskin di dunia. Afrika tertinggal jauh dalam berbagai indikator kesejahteraan di dunia, seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun pasca tahun 1990, negara-negara Sub Sahara telah mengalami transformasi. Pada tahun 2011, The Economist menilai  Sub-Sahara  sebagai  “the  rising  continent,”  dan  dua  tahun  kemudian  majalah  ini memuat laporan khusus tentang Sub-Sahara sebagai “the hopeful continent”(“Africa Rising: A Hopeful Continent,” 2013). Pada tahun tersebut tercatat 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi  tercepat  di  dunia  (2011-2015),  7  di  antaranya  negara  Afrika  Sub-Sahara  yaitu Ethiopia (8,1%), Mozambique (7,7%), Tanzania (7,2%), Kongo dan Ghana (7,0%), Zambia (6,9%) dan Nigeria (6,8%). Pada beberapa tahun terakhir Afrika sering diidentikkan dengan kata  emerging,  rising,  dan  hopeful  –  merepresentasikan  pertumbuhan  ekonomi  dengan sangat  cepat  khususnya  di  negara-negara  Sub-Sahara.Perubahan-perubahan  inilah  yang menjadikan  Sub-Sahara  sebagai  mitra  potensial  bagi  negara-negara  industri  besar  untuk menjalin kerja sama perdagangan.

## Pembahasan cina sebagai ‘The New emerging economy’
Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat dimulai dari kebijakan reformasi ekonomi yang  digagas  oleh  Deng  Xiaoping  pada  tahun  1978.  Standar  hidup  penduduk  Cina mengalami kenaikan. Pada tahun 1998, World Bank merubah status Cina dari low income menjadi lower middle income . Reformasi ekonomi Cina terdiri dari tiga pilar. Pilar pertama diimplementasikan  pada  akhir  tahun  1978  dengan  kebijakan  pemerintah  memberikan insentif  pasar  terhadap  produk  pertanian.  Pemerintah  memberikan  insentif  harga  dan
kepemilikan tanah bagi para petani, yang memungkinkan mereka untuk dapat menjual hasil panen di pasar bebas. Pilar kedua diimplementasikan pada tahun 1984 dengan kebijakan insentif  pada  sektor  manufaktur  melalui  program The  Enterprise  Responsibility  System . Program  ini  mendorong  perusahaan  untuk  mengatur  dan  memegang  kendali  seperti perusahaan berbasis profit lainnya(Yi Min, 2014).
Pilar ketiga adalah open door policy pada tahun 1979 yang menghubungkan Cina dengan perekonomian global melalui liberalisasi perdagangan dan investasi asing. Strategi ini merupakan sebuah upaya untuk mendorong bisnis dan investasi Cina agar berekspansi ke luar negeri dan masuknya investasi asing ke bisnis domestik Cina. Untuk menarik investor asing, mendorong ekspor, dan meningkatkan impor produk berteknologi tinggi, Pemerintah Cina mendirikan daerah ekonomi khusus atau Special Economic Zones (SEZs) di sepanjang pantai selatan Cina dan akan diperluas ke seluruh daerah pantai lainnya di Cina. Dalam SEZs, Pemerintah mengizinkan lebih banyak aktivitas berbasis pasar bebas dibandingkan dengan wilayah ekonomi lainnya. Pemerintah mengurangi bea cukai dan pajak, mendorong perusahaan-perusahaan  swasta  untuk  beroperasi,  dan  melonggarkan  pembatasan  buruh. Kontrol terhadap perusahaan diberikan kepada pemerintah lokal maupun provinsi dengan izin untuk beroperasi dan berkompetisi dalam prinsip pasar bebas (Oatley, 2012).
Pasca reformasi ekonomi, Cina menjelma menjadi kekuatan baru di perekonomian dunia atau biasa dikenal dengan “ the emerging economy ”. Pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat membuat para analis memprediksi Cina akan mengambil posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. IMF menyebutkan bahwa pada tahun 2013 GDP Cina sebesar $9,5 trilyun, atau sekitar 56% dari ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, GDP per kapita Cina sebesar kira-kira 13% dari GDP per kapita Amerika Serikat. IMF memprediksi bahwa pada tahun 2019 ekonomi Cina akan 21,3% lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Dari tahun 1990 hingga 2013, pertumbuhan rata-rata ekspor dan impor tiap tahun sebesar 18,5% dan 17,3%. Pada tahun 1978, Cina menduduki peringkat ke-32  volume  ekspor  dunia,  sepuluh  tahun  berikutnya  menduduki  peringkat  ke-13,  dan pada tahun 2009 berhasil menjadi eksportir terbesar di dunia. Ekspor Cina meningkat dari $14 milyar pada tahun 1979 menjadi $2,2 trilyun pada tahun 2013. Sementara itu, impor meningkat dari $18 milyar menjadi $1,9 trilyun. Bank Dunia memprediksikan ekspor dan impor Cina akan meningkat 20% pada tahun 2030.

## Nilai   Sub Sahara bagi cina
The Economist memprediksikan bahwa pada tahun 2025 perekonomian Cina akan lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Cina ini akan berdampak  pada  perekonomian  dunia.  Permintaan  akan  kebutuhan  pangan,  energi,  dan sumber daya alam lainnya semakin bertambah, begitu juga dengan permintaan akan barang- barang manufaktur, jasa, dan barang-barang lainnya sehingga negara-negara industri terus meningkatkan suplai barang-barang tersebut ke negara-negara berkembang. Tanpa adanya permintaan  konsumen  yang  tinggi  dan  pasar  yang  besar,  industri  ringan  dan  industri berat Cina akan mengalami kerugian dan menyebabkan pengangguran. Tingginya tingkat produksi di negara industri seperti Cina menyebabkan kebutuhan energi minyak dan batu bara menjadi semakin besar. Untuk memenuhi input dan output dari industrinya maka Cina menjalin kerja sama dengan negara-negara Sub Sahara yang kaya akan sumber daya alam.
Sub Sahara sesuai dengan strategic trade policy Cina dengan beberapa alasan : 1) Sub Sahara kaya akan ketersediaan energi, mineral dan bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan Cina akan sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya; 2) Amerika Serikat membatasi opsi geografis Cina di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan  Timur  Tengah  sehingga  Sub  Sahara  yang  pada  umumnya  terbuka  menjadi  pilihan utama bagi Cina dalam mengimplementasikan strategi going out; 3) Cina melihat bahwa Sub Sahara merupakan pasar yang potensial bagi industri manufakturnya Cina. Produk industri Cina,  seperti  tekstil,  barang-barang  elektronik,  dan  produk  lainnya  yang  relatif  murah sesuai  dengan  permintaan  pasar  Sub  Sahara  yang  notabene  merupakan  Negara-negara berkembang; 4)Sub Sahara juga menjadi lokasi yang ideal bagi perusahaan-perusahaan Cina untuk berinvestasi dan berproduksi karena banyak potensi buruh yang belum dipekerjakan sehingga menjadi wilayah yang ideal bagi industri padat karya Cina(Dijk, 2009).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  di  kawasan  Sub  Sahara  didukung  oleh  ekspor sumber daya mineral baru, misalnya bijih besi di Sierra Leone serta minyak dan uranium di  Nigeria.  Kondisi  sosial  politik  yang  damai  di  Pantai  Gading  menjadi  pendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor non mineral. Sektor ekstraktif berupa minyak, gas dan tambang  yang  merupakan  kekayaan  alam  negara-negara  di  Afrika  merupakan  sumber utama  pendapatan  di  negara-negara  ini.  Sektor  ini  juga  merupakan  pendukung  terbesar pertumbuhan ekonomi.Keuntungan ekonomi dari minyak, gas, dan tambang di Sub-Sahara Afrika mencapai $169 milyar pada tahun 2010. Mineral merupakan sumber pendapatan utama negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya alam. Keuntungan ekonomi dari minyak dan tambang rata-rata sekitar 28% dari GDP; sumber daya alam mencapai 77% dari total ekspor dan 42% dari pendapatan pemerintah(Chuhan-Pole & at all, n.d.). Penemuan sumber  daya  mineral  terbaru  mempunyai  prospek  besar  dalam  menambah  keuntungan ekonomi. Cina sebagai the emerging economy membutuhkan lebih banyak sumber daya alam, bahan mentah, dan energi untuk menjamin keberlanjutan industrialisasinya. Sektor ini mendominasi komoditi impor Cina dari Negara-negara Sub Sahara.
Foreign Direct Investment (FDI) terus meningkat dari $15 trilyun pada tahun 2002, $37 trilyun pada tahun 2006, dan $46 trilyun pada tahun 2012. Belanja konsumen akan meningkat dua kali lipat pada satu dekade yang akan datang. Sejumlah negara di Sub Sahara dengan rata-rata pendapatan di atas $1.000 per kapita akan meningkat hingga 3/4%, dan pada sepuluh tahun yang akan datang, rata-rata pertumbuhan GDP diperkirakan mencapai sekitar 6%. Foreign Direct Investment (FDI) terus meningkat dari $15 trilyun pada tahun 2002, $37 trilyun pada tahun 2006, dan $46 trilyun pada tahun 2012. Belanja konsumen akan meningkat dua kali lipat pada satu dekade yang akan datang. Sejumlah negara di Afrika dengan rata-rata pendapatan di atas $1.000 per kapita akan meningkat hingga 3/4%, dan pada sepuluh tahun yang akan datang, rata-rata pertumbuhan GDP diperkirakan mencapai sekitar 6%(András, n.d.). Meningkatnya rata-rata pendapatan penduduk dan tingkat belanja konsumen menjadi potensi besar bagi pasar Cina di Sub Sahara.

## aktor-aktor cina di Kawasan Sub Sahara
Untuk mewujudkan strategic trade policy , ada beberapa aktor utama yang ikut berperan. Masing-masing aktor mempunyai fungsi yang berbeda, namun saling berkoordinasi. Aktor- aktor tersebut adalah :
Tabel 1. Aktor-Aktor Cina di Sub Sahara(dijk, 2009) Aktor utama Tujuan utama Pemerintah Cina Mengimplementasikan  strategi  pemerintah  yang  terkait  dengan Afrika  dan  mengoordinasikan  aktivitas  di  Afrika  dengan  aktor lain. Perusahaan milik negara Memasuki  Afrika  sebagai  bagian  dari  kebijakan Going  Out pemerintah  Cina  untuk  memastikan  suplai  bahan  baku  dan sumber daya alam. Perusahaan swasta Cina Memasuki  Afrika  untuk  mengambil  peluang  pasar  dan  untuk menghindari persaingan di pasar Cina Kedutaan Cina di negara-negara Afrika Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan Cina yang berada di negara-negara Afrika serta berkoordinasi dengan aktor lain. Warga negara Cina Warga negara Cina yang melakukan imigrasi ke Cina mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, tapi umumnya faktor ekonomi  menjadi  faktor  utama.  Mereka  bekerja  di  perusahaan- perusahaan Cina di Afrika maupun menjadi pedagang eceran.
Kecuali warga negara Cina, setiap aktor di atas berperan dalam proses pengambilan keputusan  dan  implementasi  kebijakan.  Kekuatan  utama  aktor-aktor  terkonsentrasi  pada pemerintah  pusat,  yaitu  the Foreign  Affairs  Directorate  of  the  Communist  Party  of  China (CPC) Central Committee dan the Foreign Affairs Office of the State Council . Badan eksekutif tertinggi  dipegang  oleh State  Council yang  terdiri  dari  perdana  menteri,  wakil  perdana menteri, menteri-menteri dan lainnya.Kementerian luar negeri memberikan pertimbangan dan membantu mengimplementasikan kebijakan Cina di Afrika.Kementerian perdagangan memainkan peranan penting dalam perdagangan, bantuan, dan investasi.

## implementasi Strategic trade Policy cina di Sub Sahara
Forum  and  China-Africa  Cooperation (FOCAC)  membawa  perubahan  yang signifikan  bagi  hubungan  Cina  dengan  negara-negara  Sub-Sahara  Afrika.Cina  menjadi mitra pembangunan utama bagi Sub-Sahara.Baik perdagangan, investasi, maupun bantuan dan hibah mengalami peningkatan. Pertumbuhan GDP Cina yang meningkat rata-rata 10% pada periode 2003-2013 berdampak pada meningkatnya impor mineral, produk pertanian, kayu  dan  minyak  dari  negara-negara  Sub-Sahara  Afrika.  Minyak  merupakan  komoditas ekspor utama negara-negara Sub-Sahara ke Cina, dengan eksportir terbesar Afrika Selatan, Nigeria, Angola, Pantai Gading, Guinea Ekuator, dan Gabon. Volume perdagangan Cina dan Sub Sahara terus mengalami peningkatan melebihi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perbandingan volume perdagangan Negara-negara tersebut pada grafik di bawah ini. grafik 1. Pertumbuhan perdagangan Sub-Sahara berdasarkan mitra dagang (2000-2013) (“Linkages between China and Sub Saharan Africa,” 2015)
Pada tahun 2013, perdagangan dengan Cina terhitung 22% dari total perdagangan Sub-Sahara dengan mitra perdagangan di seluruh dunia. Ekspor Cina ke Sub-Sahara tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ekspor Sub- Sahara ke Cina didominasi oleh sumber daya alam, sementara ekspor Cina ke Sub-Sahara sebagian besar adalah produk-produk kapital seperti kendaraan, generator, perlengkapan telekomunikasi, dan mesin industri sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. grafik 2. komoditas Ekspor dan Impor Cina-Sub-Sahara (“Linkages between China and Sub Saharan Africa,” 2015)
Selain  perdagangan,  investasi  Cina  ke  negara-negara  Sub-Sahara  juga  meningkat. Hubungan investasi Cina-Sub-Sahara diawali pada tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya diplomatik  untuk  mendorong  kerja  sama  Cina  dengan  Sub-Sahara  Afrika.  Pada  awalnya investasi Cina kecil saja, yaitu sebesar $51,9 juta untuk 102 proyek (sekitar $500 ribu per proyek) antara tahun 1979 dan 1990. Investasi tersebut menjadi pendukung bagi pengusaha Cina untuk mendapatkan pasar-pasar lokal di Afrika. Sejak diresmikannya FOCAC pada tahun  2000,  investasi  Cina  ke  Sub-Sahara  semakin  meningkat  hingga  pada  tahun  2013 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat Cina sebagai investor asing terbesar di Afrika(“Linkages Between China and Sub Saharan Africa,” 2015). Investasi  Cina  meningkat  tajam  antara  tahun  2009-2012  sebagaimana  ditunjukkan  pada grafik berikut ini.
grafik 3. Investasi Cina ke negara-negara Sub-Sahara(“Linkages between China and Sub Saharan Africa,” 2015)
Pada tahun 2009-2012 investasi Cina meningkat dua kali lipat dengan jumlah $21 milyar pada tahun 2012. Investasi Cina sebagian besar mengalir pada sektor strategis seperti mineral, minyak, dan infrastruktur, di mana sebagian besar investasi tersebut berasal dari perusahaan milik negara Cina. Investasi perusahaan-perusahaan swasta Cina mengalir pada industri manufaktur dan telekomunikasi.Sementara itu, perusahaan kecil berinvestasi pada
industri ringan dan sektor ritel. Investor Cina terbesar di Sub-Sahara merupakan perusahaan minyak milik negara yaitu China Petrochemical Corp., China National Petroleum Corp., dan China National Offshore Oil Corp.  Pada tahun 2012, investasi pada sektor strategis sebesar 62% dari total investasi, pada sektor keuangan 18%, sektor manufaktur sebesar 16%, dan sektor pertanian sebesar 4%(“Linkages Between China and Sub Saharan Africa,” 2015). diagram 1.. Investasi Cina di negara-negara Sub-Sahara berdasarkan sektor (“Linkages between China and Sub Saharan Africa,” 2015)
Infrastruktur  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan  dan penunjang pertumbuhan ekonomi negara-negara Sub-Sahara. Lebih dari 30 negara-negara Afrika  bekerja  sama  dengan  Cina  dalam  kesepakatan  pendanaan  proyek  infrastruktur. Negara penerima investasi terbesar Cina adalah Nigeria, Mauritania, Gabon, dan Ethiopia. Selain infrastruktur fisik, sektor telekomunikasi dan informasi juga termasuk dalam proyek infrastruktur  tersebut.  Investasi  Cina  dalam  sektor  manufaktur  sebagian  besar  mengalir kepada Special Economic Zones (SEZs) yang didirikan di beberapa negara seperti Tanzania, Zambia,  Botswana,  Sierra  Leone,  Ethiopia,  dan  Mauritius.  SEZs  ini  dibentuk  untuk mendorong industrialisasi di Kawasan Sub-Sahara(Foster & All, 2009).
Ada beberapa langkah implementasi Strategic Trade Policy (STP) Cina di Sub Sahara. Pertama,  target  sektoral.  Pemerintah  Cina  mengatur  sektor-sektor  untuk  meningkatkan ekspor ke luar negeri. Target sektoral meliputi produk-produk industri ringan, tekstil, mesin, dan  alat  elektronik.  Pada  tahun  2011,  Cina  merupakan  eksportir  tekstil  terbesar  di  Sub- Sahara.Pada tahun 2000, ekspor tekstil Cina ke Sub-Sahara adalah $52 juta dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi $560 juta. Produk tekstil Cina ini menyumbang 61,8% dari total impor tekstil Sub-Sahara.Sektor yang menjadi target utama ekspor Cina dikembangkan dalam klaster industri yang terdapat di dalam Special Economic Zones (SEZs)(Kamau,  n.d.).  Untuk  produk  yang  berteknologi  tinggi,  Cina  mengekspor dengan jumlah yang lebih kecil. Produk yang menjadi target sektoral bagi pemerintah Cina ini  diproduksi  dalam  skala  besar  dalam  klaster  industri  yang  termasuk  dalam  SEZ  dan Economic-Technological Development Area (TEDA).
Kedua, Special Economic Zones (SEZs). SEZs merupakan wilayah dengan berbagai aktivitas  ekonomi  seperti  industri,  perbankan,  ekspor  dan  impor,  serta  investasi  asing. Aktivitas  ekonomi  di  wilayah  ini  lebih  liberal  dibandingkan  dengan  wilayah  lainnya  di Cina daratan. SEZs menjadi sumber investasi baik dari investor domestik maupun asing untuk membangun konektivitas Cina dengan pasar global. SEZs mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Cina. Pertama, SEZs mendapatkan otonomi khusus
dari Beijing untuk membuat regulasi perdagangan seperti investasi, penentuan harga, pajak, perumahan, tenaga kerja, dan kebijakan pengaturan tanah. Baik perusahaan asing maupun domestik dapat melakukan transaksi perdagangan dengan bebas.Sebagian besar investasi asing  dapat  disetujui  melalui  pemerintah  propinsi,  tanpa  harus  terlebih  dahulu  melalui pemerintah pusat. SEZs berkontribusi menghasilkan 22% dari GDP Cina, menarik 45% dari jumlah FDI nasional, dan 60% ekspor ke luar negeri. SEZs diperkirakan telah menciptakan lebih  dari  30  juta  lapangan  pekerjaan,  meningkatkan  pendapatan  petani  hingga  30%, akselerasi industrialisasi, modernisasi pertanian, dan urbanisasi(“Experience Gained in the Development of China’s Special Economic Zones,” n.d.).
Ketiga,  liberalisasi  investasi  asing.  Pemerintah  Cina  telah  merancang  kebijakan dan  prosedur  bagi  investor  asing.  Sebanyak  25%  investasi  asing  dapat  menjadikan sebuah  perusahaan  sebagai joint  venture dan  memenuhi  kualifikasi  untuk  mendapatkan insentif  pajak.  Preferensi  dan  hambatan  yang  dikurangi  oleh  pemerintah  mendorong joint  venture tersebar  di  berbagai  sektor,  tidak  hanya  memproduksi  barang  berteknologi tinggi,  namun  juga  tersebar  pada  sektor  industri  rumah  tangga,  jasa,  dan  bahan  baku. Cina  memberikan  fleksibilitas  dalam  kebijakan  terkait  lapangan  kerja,  upah,  dan  harga bagi joint  venture . Joint  venture bebas  menentukan  harga  produknya  di  pasar  domestik maupun internasional. Pemerintah Cina juga memberikan insentif ekstra bagi joint venture , di  antaranya  adalah  pembebasan  atas  pajak  keuntungan  yang  disetorkan  ke  luar  negeri; prioritas untuk mendapatkan kredit dari Bank of China ; pajak liburan yang lebih panjang; pengurangan biaya penggunaan lahan dan prioritas penggunaan fasilitas transportasi dan komunikasi(Panagariya,  n.d.).  Meningkatnya  investasi  asing  di  SEZs  akan  meningkatkan jumlah ekspor Cina ke negara-negara Sub-Sahara yang memiliki pasar yang besar.
Keempat, subsidi ekspor ke Negara-negara Sub Sahara. Pemerintah Cina memberikan akses bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan ekspor melalui kredit ekspor. Pemerintah Cina optimis kredit ekspor dapat berkontribusi meningkatkan kinerja ekspor.  Kredit  ekspor  ini  difasilitasi  oleh China  Exim  Bank ( China  Exim ).  Kredit  ekspor yang  diberikan  meliputi  kredit  ekspor  penjual  dan  kredit  ekspor  pembeli.China  Exim juga  menyediakan  kredit  bagi Small-Medium  Enterprises (SMEs)  di  Cina.Hal  ini  sebagai upaya  pemerintah  untuk  mendorong  ekspor  SMEs  dan  ekspansi  pasar  ke  luar  negeri Medium Enterprises (SMEs) di Cina. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong ekspor SMEs dan ekspansi pasar ke luar negeri(“Export Finance Activities by The Chinese Government,” 2011).
Di  kawasan  Sub-Sahara,  Cina  menggunakan  beberapa  jenis  subsidi  ekspor  untuk meningkatkan jumlah ekspor dan jaminan akses sumber daya alam, antara lain preferential export buyer’s credit , export sellers’ credit , mixed credit , natural resource-backed loans andlines of  credit dan concessional  loans . Preferential  export  buyers’  credit merupakan  kredit  yang diberikan pemerintah Cina kepada pembeli dari negara-negara Sub-Sahara untuk membiayai impor  produk-produk  dari  Cina.  Kredit  ini  dapat  meningkatkan  daya  beli  importir  di Sub-Sahara. Export sellers’ credit merupakan preferensi kredit yang diberikan pemerintah Cina  kepada  perusahaan  Cina  yang  beroperasi  di  negara-negara  Sub-Sahara.  Diberikan melalui China Exim , kredit ini bertujuan untuk mendukung ekspor dan distribusi produk perusahaan Cina, khususnya perusahaan kecil dengan modal yang kecil juga, di pasar Sub- Sahara(“Export Finance Activities by The Chinese Government,” 2011).
Mixed credit merupakan model paket pendanaan yang merupakan kombinasi antara export buyers’ credit dan export sellers’ credit (dalam jangka waktu pendek) yang disediakan bagi perusahaan-perusahaan Cina.  Pada tahun 2006, China Exim memberikan preferential buyers’  credit sebesar  $200  juta  untuk  pembangunan  satelit  komunikasi  dan  $2,3  milyar untuk pembangunan bendungan dan proyek hidroelektrik untuk Mozambik.  Sementara itu, pada tipe natural resource-backed loans and lines of credit , negara-negara Sub-Sahara menggunakan sumber daya alam mereka sebagai jaminan atas kredit yang disediakan oleh pemerintah  Cina.  Kredit  ini  pada  umumnya  digunakan  untuk  pendanaan  infrastruktur. Dalam sebagian besar kasus, kredit ini diberikan agar perusahaan Cina memperoleh akses khusus mengolah sumber daya alam negara-negara Sub-Sahara, terutama untuk komoditas utama yang dibutuhkan oleh Cina, yaitu minyak(Moss & Rose, 2006).
Consessional loans atau pinjaman lunak merupakan pinjaman yang ditawarkan kepada negara-negara berkembang dengan tingkat bunga bersubsidi. Pinjaman ini pada umumnya diberikan Cina kepada negara-negara Sub-Sahara. Besar atau kecilnya kredit ini tergantung pada persentase barang dan jasa yang dibeli dari Cina. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan, teknologi, bahan mentah dan jasa, namun 50% barang tersebut berasal dari Cina. pinjaman ini memiliki jatuh tempo maksimal 20 tahun. Pada tahun 2001- 2009,  sebagian  besar  pendanaan  Cina  di  Afrika  diberikan  dalam  bentuk  pinjaman.Pada tahun 2006, melalui FOCAC, Cina memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara Sub- Sahara Afrika sebesar $3 juta. Di tahun 2012, Cina meningkatkan pinjaman lunak tersebut menjadi $20 milyar. Pinjaman lunak merupakan bentuk pendanaan terbesar yang diberikan Cina kepada negara-negara Sub-Sahara, yaitu sebesar 54%, disusul oleh kredit ekspor sebesar 38%, dan FDI sebesar 4%(“Export Finance Activities by The Chinese Government,” 2011).

## Simpulan
Cina sebagai the emerging economy mewadahi kerja sama multilateral dengan negara- negara Sub-Sahara dalam Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Cina menawarkan alternatif  model  pembangunan  di  kawasan  ini,  yaitu  yang  dikenal  sebagai  “Konsensus Beijing.” Dalam menjalin kerja sama dengan Sub-Sahara, Cina menerapkan prinsip non- intervensi terhadap urusan domestik negara-negara Sub-Sahara, berbeda dengan Amerika Serikat yang mensyaratkan adanya demokratisasi. Model “konsensus Beijing” menjadi salah satu  faktor  pendorong  meningkatnya  posisi  Cina  di  Sub-Sahara.  Pada  tahun  2009,  Cina berhasil mengungguli posisi Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Sub-Sahara.
Sumber  daya  alam  merupakan  sektor  yang  menjadi  prioritas  bagi  Cina,  terutama minyak.Minyak mendominasi impor Cina di kawasan ini.Untuk komoditas ekspor, Sebagian besar ekspor Cina merupakan barang berteknologi rendah yang dihasilkan oleh industri padat karya.Cina melihat peluang bahwa sebagian besar masyarakat Sub-Sahara merupakan kalangan menengah ke bawah, meskipun dalam beberapa dekade terakhir masyarakat kelas menengah  Sub-Sahara  mengalami  peningkatan.Cina  mengekspor  tekstil  dan  alas  kaki, mesin dan alat transportasi, serta produk manufaktur lainnya.
Implementasi  Strategic  Trade  Policy  (STP)  Cina  di  Sub-Sahara  dilakukan  melalui beberapa instrumen, yaitu target sektoral, target, SEZ, liberalisasi investasi asing, dan subsidi ekspor. Dalam target sektoral, Cina mengkhususkan komoditas ekspor ke Sub-Sahara berupa
produk manufaktur yang dihasilkan dari industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan mesin. Terdapat pula sebagian kecil ekspor barang berteknologi tinggi seperti alat elektronik yang canggih. Untuk memenuhi target sektoral, pemerintah membentuk target geografis, yaitu Special Economic Zones (SEZ). SEZ memiliki klaster-klaster industri, seperti klaster tekstil  dan  klaster  alas  kaki.Sementara  itu,  untuk  produk  berteknologi  tinggi  diproduksi di  Economic-Technological  Development  Area  (TEDA).Di  dalam  SEZ,  pemerintah  Cina memberlakukan kebijakan ekonomi yang lebih liberal dibandingkan dengan wilayah lainnya di  Cina.  Pemerintah  Cina  menyediakan  insentif  pajak,  kemudahan  regulasi  investasi, mendorong  adanya  joint  venture,  serta  memberikan  preferensi  akses  keuangan  kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan joint venture .

## Daftar Pustaka
Africa  Rising:  A  Hopeful  Continent.  (2013).  Retrieved  from  http://www.economist.com/ news/special-report/21572377-african-lives-have-already-greatly-improved-over- past-decade-says-oliver-augus
András,  H.  (n.d.).  Africa  at  the  Beginning  of  the  21st  Century:  A  New  Dawn?  –  The Changing  Western  Perception,’  Budapest  Africa  Forum.  Retrieved  from  http:// budapestafricaforum.kormany.hu/download/a/05/ 70000/Hettyey András.pdf
Banks, J. P., & at all. (2013). Top Five Reasons Why Africa Should Be a Priority for the United States.  Retrieved  from  http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/ 2013/04/africa-priority-united-states/04_africa_priority_united_states.pdf?la=en Brakman, S., & at all. (2006). Nations and Firms in the Global Economy : An Introduction to International Economics and Business . New York: Cambridge University Press.
Chuhan-Pole, P., & at all. (n.d.). No Title. Retrieved from http://siteresources.worldbank. org/INTAFRICA/Resources/Africas-Pulse-brochure_Vol6.pdf
Dijk, V. M. P. (2009). The New Presence of China in Africa . Amsterdam: Amsterdam University Press.
Durlauf, S. N., & Blume, L. E. (2008). Strategic Trade Policy. Retrieved from http://strategy. sauder.ubc.ca/spencer/strategic trade -  Palgrave.pd
Experience Gained in the Development of China’s Special Economic Zones. (n.d.). Retrieved from  http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/  Event/Africa/  Investing in Africa Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf Export  Finance  Activities  by  The  Chinese  Government.  (2011).  Retrieved  from  http:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/433862/EXPO-INTA_ NT(2011)433862_EN.pdf
Foster, V., & All, A. (2009). Building Bridges : China;s Growing role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa . Washington DC: The World Bank.
Kamau,  P.  (n.d.).  Chinese  Ascendancy  in  the  Global  Clothing  Industry.  Retrieved  from http://china-africa.ssrc.org/wp-content/uploads/2014/10/ Kamau-Final.pdf
Linkages  Between  China  and  Sub  Saharan  Africa.  (2015).  Retrieved  from  https://www. worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic- Prospects-June-2015-China-and-Sub-Saharan-Africa.pdf
Moss, T., & Rose, S. (2006). China Exim Bank and Africa: New Lending, New Challenges,’ Center for Global Development. Retrieved from http://www.eldis.org/vfile/upload/1/ document/0708/ DOC22802.pdf
Nanjira,  D.  D.  (2010). African  Foreign  Policy  and  Diplomacy:  From  Antiquity  to  the  21st Century (1st ed.). Santa Barbara: Praeger Security Internasional.
Ndhlovu, T. P., & Spring, A. (2012). ‘“The Hopeful Continent”: Economic development and the performance of Sub-Saharan Africa.
Nisen,  M.  (2014).  The  US  can’t  beat  China’s  ambitions  in  Africa.  Retrieved  from  http:// qz.com/244912/the-us-cant-best-chinas-ambitions-in-africa/
Oatley, T. (2012). International Political Economy (5th ed.). New York: Pearson.
Panagariya. (n.d.). China’s Export Strategy: What We Can Learn From It? Retrieved from http://www.columbia.edu/~ap2231/Policy Papers/F&D-China-India-june95.pdf Qiang  Zeng.  (2010).  China’s  Strategic  Relations  with  Africa.  In  A.  Harneit-Siever  (Ed.), Chinese  and  African  Perspectives  on  China  in  Africa (p.  56).  Kampala:  Fountain Publisher.
Shelton,  G.,  &  Paruk,  F.  (2008).  The  Forum  on  China-Africa  Cooperation:  A Strategic  Opportunity.  Retrieved  from  http://dspace.africaportal.org/jspui/ bitstream/123456789/ 31232/1/ MONO156FULL.pdf?1
Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama. Yi Min, L. (2014). Between Politics and Market: Firms, Competition and Institutional Change in Post-Mao China . New York: Cambridge University Press.

## This page intentionally left blank