## ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Pengadilan Nomor 399/Pid.Sus./2019/PN.Lbp)
Adelia Gunawan, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah
Adeliagunawan05@gmail.com

## Universitas Dharmawangsa
RINGKASAN - Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tujuan  yang  memiliki  kepentingan  dalam  pemberantasn  penyalahgunaan narkotika.  Hadirnya  pengaturan  tentang  narkotika  memberikan  suatu  kepastian dalam  masyarakat  agar  ikut  campur  dalam  pencegahan,  pemberantasan  dalam membantu  penegakan  hukum  dari  kejahatan  narkotika.  kejahatan  tersebut  telah tertuang  dalam  undang-undang  narkotika  baik  itu  secara  impor  maupun  ekspor, peredaran  gelap,  rehabilitasi,  dan  kepada  pencegahan  dan  pemberantasan  yang terdiri  dari  Pasal  116,  Pasal  121,    Pasal  126,  Pasal  127,  ayat  1,  dan  2,  Pasal  55, Pasal 134, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 113, Pasal 118.
Penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  telah  dirumuskan didalam  Undang-undang  Tentang  Narkotika,  baik  didalam  pasal  116,  Pasal  121, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 134.  Akan  tetapi,  penjatuhan  sanksi  menurut  berdasarkan  pasal  tersebut  hanya merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan narkotika berupa  pidana penjara. Pada hal pelaku penyalahgunaan yang sebagai pengguna (pecandu) lebih kepada tindakan perawatan (treatment) rehabilitasi.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada  pecandu penyalahgunaan  narkotika  adalah  hal  yang  tidak  tepat  dikarenakan  pengguna adalah suatu korban yang dimana pidananya haruslah kepada tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (treatment).
Kata Kunci: Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika, Penjatuhan Sanksi, Pertimbangan Hakim.

## PENDAHULUAN
Tidak  satu  pun  seorang  yang  berpikiran  bahwa  sakit  itu  enak  dalam hidupnya.  Alasannya  orang  sakit  sangatlah  tidak  ada  enaknya,  Orang  sakit  itu pasti  menderita.  Dan  orang  sakit  itu  butuh  bantuan  dari  orang  lain  untuk membantu  merawatnya  hingga  sembuh.  Pandangan  ini  tidak  berubah  sampai sekarang dan tetap dipegang teguh oleh siapa pun.
Oleh sebab itu semua orang pasti ingin hidup sehat, maka kesehatan selalu dipertahankan dengan berbagai cara supaya hidup sehat. Hal yang demikian dapat
kita lihat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai upaya agar seseorang  terhindar  dari  suatu  penyakit  dengan  berupa  menjaga  suatu  kesahatan. Dikarenakan  tubuh  yang  sehat  adalah  suatu  pemberian  dan  kenikmatan  yang diberikan tuhan yang maha esa secara cuma-Cuma. Dikarenakan, harga kesehatan sangatlah  mahal  dan  tak  terukur  oleh  bilangan  atau  pun  nomoinal  yang  banyak. Orang  yang  memiliki  suatu  penyakit  berat  pasti  dalam  pengotabannya membutuhkan  dana  yang  amat  banyak,  ini  semua  pasti  kita  tahu  dan  betul,  akan tetapi  setelah  banyaknya  kita  mengeluarkan  dana/biaya  untuk  berobat,  apakah menjadi  suatu  jaminan  penyakit  tersebut  bisa  disembuhkan,  pasti  belum  tentu. Akan  tetapi  pada  era  globalisasi  ini  seseorang  tdak  lagi  menghargai  kesehatan yang  telah diberikan  tuhan  yang  maha  esa  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya melakukanpenyalahgunaan narkotika.(Supramono, 2004)
Pada era globalisasi sekarang ini semakin banyak masyarakat mengetahui diberbagai  bidang  maupun  dalam  interaksi  kepada  sesama.  Naiknya  jumlah penduduk Indonesia  semakin  terus  meningkat  dan  berkembangnya  ilmu pengetahuan, teknologi memberikan suatu yang sangat berpotensi mempengaruhi kepada  masayarakat  yang  semakin  canggih  baik  dari  sisi  positifnya  maupun negatif,  namun  kalau  kita  amati  pada  sekarang  ini  begitu  cepatnya pergeseran/perubahan yang ada dilingkungan masyarakat sekarang ini. Hal inilah yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  suatu  kejahatan  pada  masyarakat  seperti banyaknya  pengangguran  yang  merajela  sehingga  berbagai  upaya  untuk mendapatkan  yang  ia  inginkan  secara  mudah tanpa  memikirkan  apakah  itu bertentangan  atau  tidak  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  salah satunya  mengenai  penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin  hari  semakin merajarela.  Kondisi  saat  ini  sangat  memprihatinkan  bagi  kita  semua  terkhusus dalam  penegakkan  hukumnya  yang  menangani  dan  menidaklanjuti  secara sungguh-sungguh.(Juliana Lisa, 2003)
Permasalahan  narkotika  adalah  suatu  bentuk  yang  klasik  akan  tetapi menjadi  suatu  beban  yang  sangat  besar  dalam  penegakan  hukum  dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkotika beredar bukan hanya dikalangan dewasa, remaja,  bahkan  sampai  anak-anak,  atau  tidak  memandang  status. Maraknya  perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  tidak  lagi  para  pengedar,
pengguna  melakukannya  dengan  secara  sembunyi-sembunyi tetapi  melakukanya dengan  secara  terang-terangan  tanpa  ada  rasa  takut  demi  menjalankan  operasi barang haram tersebut.
Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu masalah yang harus ditanggulangi atau  diberantas  dikarenakan  menjadi  suatu  permasalahan  bangsa  bagi generasi- genari  yang  akan  melanjutkan  kehidupan  bangsa  pada  masa  yang  akan  datang. (Muntaha, 2018)
Tindak pidana narkotika dalam undang-undang narkotika yang merupakan suatu  obat  atau  bahan  yang  mempunyai  manfaat  dalam  bidang  pengobatan  atau pun  bagi  layanan  kesehatan,  pengembangan  ,  dan  ilmu  pengetahuan,  namun banyak  masyarakat  indonesia  yang  salah  menggunakan  dari  tujuannya  untuk pengobatan, pelayan kesehatan akan tetapi menjadikan sebagai suatu ajang bisnis yang menjanjikan demi kepentingan sendiri. Kegiatan ini akan berimbas rusaknya suatu  mental  baik  secara  fisik  mapun  psiskis  yang  menyalahgunakan narktotika.(Renggong, 2017)
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  jl.sejati  desa  marindal  1  kec.patumbak kab.deli  serdang  ,  berdasarkan  data  di  Pengadilan  Negri  Lubuk  Pakam  dapat  di ketahui bahwa terjadi tindak pidana narkotika ,hal itu dapat di lihat dari putusan perkara  Pengadilan  Lubuk  Pakam  Nomor  399/Pid.Sus/2019/PN  Lbp  tentang khasus  narkotika  .  Dalam  khasus  tersebut,  terdakwa  Muhamad  yasir  berumur  36 tahun  melakukan  tindak  pidana “ Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narko tika golongan 1 bukan tanaman”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang berguna untuk penelitian penulis adalah penelitian hukum  normafit  yang  meletakkan  hukum  sebagai  bangunan  sistem  norma,  dan berlandasan  pada  suatu  prinsip,  norma,  yurisprudensi,  perjanjian  dan  lain sebagainya  yang  saling  berkaitan  pada  kepustakaan  dan  membutuhkan  bahan hukum sekunder.(Mukhti fajar, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu.
Pengaturan  Hukum  yang  mengatur  penyalahgunaan  narkotika    diatur dalam  suatu  aturan  yang  mempunyai  suatu  fungsi  dan  tugas  untuk  mengemban suatu  amanat  untuk  memberantas  dari  kejahatan  penyalagunaan  narkotika, peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
Berbagai  aturan  yang  mengatur  tentang  narkotika  dari  undang-undang nomor  7  tahun  1997,  undang-undang  nomor  22  tahun  1997,  undang-undang  35 tahun 2009, RKUHP 2015 dan  peraturan tentang wajib lapor pecandu narkotika. Hadirnya  undang-undang  tersebut  memberikan  suatu  kepastian  hukum  yang bertujuan  bagi  para  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  tindak  pidana  narkotika baik  kepada  bandar,pengedar  bahkan  kepada  pecandu  yang  sebagai  korban  dari kejahatan  para  bandar,  pengedar  sebagai  bentuk  pemberantasan  kejahatan tersebut.
B. Sanksi  yang  diberikan terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  jenis sabu-sabu.
Sanksi  adalah  suatu  akibat  yang  timbul  dari  suatu  perbuatan  yang bertentangan  terhadap  sesuatu  yang  dilarang.  Sedangkan  sanksi  hukum  adalah suatu penghukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang sebagai perwujudan dari kekuasaan  negara  dalam  pelaksanaan  kewajibanya  untuk  memaksakan  ditaatinya hukum.  Akan  tetapi  dalam  pidana  sanksi  berupa  penjatuhan  hukuman  kepada seseorang  yang telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam  pidana.  Hal  inilah sebagai  pencegahan  agar  seseorang  tidak  melakukan  suatu  perbuatan,  tindakan, aktivitas, yang bertentangan kepada ketentuan-ketentuan hukum pidana.
Penjatuhan  sanksi  pada  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  telah  diatur  dalam pasal 113,114,116,118,119,121,123,126,128,134. Penjatuhan sanksi yang tercatum  dalam  pasal  tersebut  adalah  suatu  sanksi  yang  sifatnya  kepada pembalasan  terhadap  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  narkotika  berupa  pidana penjara.
Pidana  penjara  pada  dasarnya  bertujuan  memberikan  suatu  pembalasan  yang timbul  dari  suatu  perbuatan  sehingga  dijatuhkan  suatu  sanksi  untuk  memberikan
suatu  ganjaran  yang  telah  diperbuat  dari  suatu  kejahatan,  melakukan  upaya penjeraan bagi pelaku, dan upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan.
Pemenjaraan merupakan  yang sifatnya untuk penderitaan pada sipelaku  yang telah  melakukan  kejahatan  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  penjatuhan  pidana penjara kepada sipelaku penyalahgunaan narkotika sebagai langkah terakhir.
Pemidanaan  pada  sipelaku  penyalahgunaan  narkotika  saling  berkaitan terhadap  sistem  pemidanaan  yang  ada  di  sistem  aturan  diindonesia.  Pada  intinya sebagai  operasionalisasi  dalam  bidang  penegakan  hukum  dari  sitem  peradilan berdasarkan suatu perangkat hukum yang mengatur .
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus./2019/PN Lbp.
1. Amar putusan
a. Menyatakan  terdakwa  Muhammad  yasir  telah  terbukti  secara  sahdan meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  memiliki Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk tanaman”  sebagaimana  dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum
b. Menjatuhkan  pidana  penjara  oleh  kareana  itu  kepada  terdakwa  dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 8.000.000  (Delapan  Ratus  Juta  Rupiah)  apabila  pidana  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
c. Menetapkan  masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
e. Menetapkan barang bukti berupa :
Perihal  Pertimbangan  Hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek penting  dan  diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Dengan  demikian dapat  dikonklusikan  lebih  jauh  bahwasanya  putusan  hakim  disatu  sisi  berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.
Hakim  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaaan  kehakiman  mempunyai kewenangan  dalam  peraturan  Perundangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  dilakukan oleh hakim  melalui  putusannya.  Fungsi  utama  dari  seorang  hakim  adalah memberikan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  dimana  dalam
perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem  pembuktian negatif,   yang pada prinsipnya  menentukan  bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap telah  terbukti,  disamping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang  juga  ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
Dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  yang  berdasarkan pertimbangan  adalah  hal  yang  tidak  tepat  kepada  pecandu  penyalahgunaan narkotika  dikarenakan  pengguna  adalah  suatu  korban  yang  dimana  pidananya haruslah kepada tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (treatment). Pecandu narkotika  adalah  yang  hanya  melibatkan  dirinya  sendiri  dan  merugikan  dirinya sendiri.  Sedangkan  pengedar  adalah  yang  sangat  banyak  melibatkan  orang  lain bahkan merugikan dan merusak orang lain.
Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak merujuk kepada pasal 127 ayat 2 sebagaimana ayat 2 dengan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Artinya hakim seharusnya lebih merujuk kepada tindakan rehabilitasi  terhadap  terdakwa,  yang  diamana  pada  instasi-instasi  pemerintah seperti  pihak  kejaksaan,  BNN,  kemenkumham,  Kemenkes,  kemensos  bersepakat bilamana seorang yang melakukan penyalahgunaan yang berdasrakan kriteria agar dapat  rehabilitasi,  baik  ia  sedang  menjalankan  proses  hukum  bahkan  ketika penjatuhan hukuman oleh hakim.
Berdasarkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  Bahwa  jelas  yang  dikatakan pecandu  adalah  yang  menggunakan  kurang  dari  1    gram  jenis  sabu,  sedangkan lebih dari 1gram adalah ia termasuk pengedar, walaupun pengertian tersebut bisa diartikan  sebagai  lainnya  seperti  orang  yang  dibawah  0,7  bisa  ia  melakukan sebagai  pengedar  namun  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dalam  persidangan bahwasanya terdakwa menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri.
Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa adalah salah satu tidak efisien, walaupun pengguna yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim  adalah  suatu  subjek  hukum  (pelaku)  berdasarkan  unsur-unsur  dalam putusan.  Akan  tetapi,  alangkah  baiknya  penjatuhan  hukuman  berupa  suatu rehabilitasi  yang  sesuai  amanat  Undang-undang  tentang  narkotika  Bahwasanya pelaku  pecandu  penyalahgunaan  narkotika  ialah  sebagai  korban  dari  kejatahan yang imparsial terhadap para bandar dan pengedar narkotika.
Menurut  analisa  hukum  pada  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  kepada terdakwa  hakim  seharusnya  lebih  paham  dalam  mengatasi  dan  memutuskan perkara  pelaku  sebagai  pecandu  yang  sebagaimana  merujuk  kepada  konsep peratawatan (rehabilitasi) perbaikan (treatment) bukan kepada penghukuman yang sama hal nya kepada pengedar dan bandar narkotika.
Maka  dari  itu  pasal  yang  mengenai  rehabilitasi  harus  ditegakkan  untuk pelaku  yang  hanya  sebagai  pecandu  narkotika  bukan  malah  dipidana  akan  tetapi lebih kepada rehabilitasi. Sehingga pecandu yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika bisa sembuh dengan adanya rehabilitisi.
Menurut  analisa  hukum  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa lebih  kepada  pembalasan  yang  sifatnya  balas  dendam  atas  pecandu  yang  ingin menjadikan pelaku sebagai warga negara  yang baik, taat pada hukum, menujung tinggi  nilai  moral,  sosial  dan  keagamaaan  sehingga  putusan  tersebut  kepada terdakwa  lebih  merujuk  pada  efek  jera  terhadap  pecandu  penyalahgunaan narkotika,  walaupun  putusan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  sah menurut hukum formil.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  Hukum Penyalahgunaan  Narkotika    merupakan  suatu  tujuan  yang memiliki  kepentingan  dalam  pemberantasn  penyalahgunaan  narkotika. Hadirnya  pengaturan  tentang  narkotika  memberikan  suatu  kepastian  dalam masyarakat  agar  ikut  campur  dalam  pencegahan,  pemberantasan  dalam membantu penegakan hukum dari kejahatan narkotika. kejahatan tersebut telah tertuang dalam undang-undang narkotika baik itu secara impor maupun ekspor, peredaran gelap, rehabilitasi, dan kepada pencegahan dan pemberantasan yang terdiri dari Pasal 116, Pasal 121,  Pasal 126, Pasal 127, ayat 1, dan 2, Pasal 55, Pasal 134, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 113, Pasal 118.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah dirumuskan didalam  Undang-undang  Tentang  Narkotika,  baik  didalam  pasal  116,  Pasal 121,  Pasal  114,  Pasal  119,  Pasal  113,  Pasal  118,  Pasal  123,  Pasal  126,  Pasal 128,  Pasal  134.  Akan  tetapi,  penjatuhan  sanksi  menurut  berdasarkan  pasal tersebut  hanya  merupakan  suatu  pembalasan  terhadap  pelaku  kejahatan
narkotika berupa pidana penjara. Pada hal pelaku penyalahgunaan yang sebagai pengguna (pecandu) lebih kepada tindakan perawatan (treatment) rehabilitasi.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pecandu penyalahgunaan  narkotika  adalah  hal  yang  tidak  tepat  dikarenakan  pengguna adalah  suatu  korban  yang  dimana  pidananya  haruslah  kepada  tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (treatment).

## DAFTAR PUSTAKA
Juliana Lisa, N. S. (2003). Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa . Nuha medika.
Mukhti fajar, D. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif . Pustaka Pelajar. Muntaha. (2018). Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di indonesia . Kencana. Renggong, R. (2017). Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP . Pranemadia Group. Supramono, G. (2004). Hukum Narkoba Indonesia . Djambatan.