Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
303

## DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang e-mail: thohiryuli@walisongo.ac.id

## Abstrak
Gender equality has not been realized in practical terms in public life.  Factors  that  influence  it;  socio-cultural,  political,  economic, religious,  and  others.  State  policy  to  overcome  them  on  gender mainstreaming in the form of Presidential Decree 9 of 2000. Praxis has  lasted  14  years,  socialization  and  implementation  is  mostly done, but it needs evaluation. The reality of interesting research in higher education institutions of Islam, because the discourse and praxis which is still being debated, as well as the strategic position for the development and application of knowledge about gender relations.  Interesting  problem  include;  outlook  leaders  Islamic State  University  Walisongo  on  gender  mainstreaming,  the  imple- mentation  of  gender  mainstreaming  and  its  implications  in  the campus environment. This research is a qualitative descriptive case study with a gender perspective, which identifies the gender gap in multi aspect. The study's findings indicate that the views of leaders there  Walisongo  UIN  integral  and  partially  on  gender  main- streaming, Implementation PUG; there is a policy that opens the academic community to gain an important position in the hierarchy structure  at  UIN  Walisongo.  Research  take  gender  issues  openly and  freely.  Many  women  researchers  examined  a  variety  of themes,  education  and  training  to  strengthen  the  capacity  of women, and quantitative mapping of gender. PUG strengthen the struggle gender equality, achieving gender equality and equity at a certain level, Islamic lectures Gender Equality and the proportion of women increased structural served. _________________________________________________________
Keadilan gender secara praksis belum terwujud dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya; sosial budaya, politik, ekonomi, agama, dan lain-lainnya. Kebijakan negara untuk meng- atasinya  diantaranya  tentang gender  mainstreaming (peng- arusutamaan gender), berupa Inpres No.9 Tahun 2000. Praksisnya telah  berlangsung  14  tahun,  sosialisasi  dan  implementasi  banyak dilakukan,  tetapi  perlu  evaluasi.  Realitas  tersebut  menarik  pe- nelitian pada lembaga pendidikan tinggi Islam, karena wacana dan praksis  yang  masih  menjadi  perdebatan,  serta  posisinya  strategis
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
304
bagi  pengembangan  dan  penerapan  ilmu  pengetahuan  tentang relasi berkeadilan gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan pimpinan UIN Walisongo ada yang integral dan parsial tentang pengarusutamaan gender, Implementasi PUG; ada kebijak- an  yang  terbuka  civitas  akademika  untuk  meraih  posisi  penting dalam  struktur  hierarkhi  di  UIN  Walisongo.  Penelitian  mengambil isu gender terbuka dan bebas. Banyak peneliti perempuan meneliti beragam tema, pendidikan dan pelatihan penguatan kapasitas per- empuan,  dan  pemetaan  kuantitatif  tentang  gender.  PUG  mem- perkuat perjuangaan kesetaraan dan keadilan gender, tercapainya kesetaraan  dan  keadilan  gender  pada  tingkatan  tertentu,  per- kuliahan  Islam  Kesetaraan  Gender  dan  proporsi  perempuan menjabat struktural meningkat.
Kata Kunci:   pengarusutamaan gender; gender; UIN Walisongo
A. A. A. A.     Pendahuluan
Pendahuluan

## Pendahuluan Pendahuluan
Ketidakadilan gender hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan  dan  dikaji  secara  akademik.  Wacana  tersebut  masih  relevan karena  secara  praksis  belum  sepenuhnya  keadilan  gender  terwujud  dalam  ke- hidupan masyarakat. Problem-problem sosial masih sangat banyak terjadi karena relasi  gender  yang  timpang  dalam  masyarakat.  Masalah  tersebut  berlangsung pada aras domestik hingga publik.
Ketimpangan  terjadi  sebagai  akibat  dari  eksistensi  perempuan  tersub- ordinasi  dalam  ruang  publik  maupun  domestik.  Persepsi-persepsi  dasar  nilai budaya yang menstereotypekan perempuan pada status dan peran yang terbatas masih  sangat  banyak.  Potensi  yang  dimiliki  perempuan  terminimalisir  karena terbatasi  kesempatan  untuk  mengaktualisasikan  dirinya.  Mereka  hanya  diberi ruang yang sempit yaitu domestik. Domestifikasi melemahkan posisi tawarnya dalam relasi dengan laki-laki terkait dengan banyak aspek dalam kehidupan. Hal ini  memperkuat  ketertindasan  perempuan  di  masyarakat.  Konteks  kekinian memang  telah  berubah.  Perempuan  mulai  mendapatkan  tempat  yang  setara dengan laki-laki, semuanya diperoleh melalui perjuangan yang cukup panjang. Namun  demikian  dalam  kenyataannya  belum  maksimal  karena  perubahan sistem  masih  setengah-setengah,  terbukti  masih  banyak  korban  perempuan dalam relasinya dengan laki-laki dalam berbagai bentuk.
Masalah ketimpangan gender merupakan sesuatu yang kompleks, karena ia melibatkan  emosional  setiap  anggota masyarakat.  Upaya untuk  memperjuang-
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
305
kan keadilan gender di masyarakat, tidak sedikit memunculkan kontra atau per- lawanan.  Terutama  datang  dari  kelompok  masyarakat  yang  selama  ini  men- dapatkan  keuntungan  atau  keistimewaan  dari  struktur  sosial  yang  timpang tersebut.  Apalagi  persoalan  gender  memiliki  spektrum  atau  dimensi  yang  luas. Persoalan  gender  bergerak  dari  diri  individu  sebagai  pola  pikir  dan  keyakinan, hingga  pada  wilayah  negara . 1 Persoalan  gender  terkait  dengan  masalah  psiko- logis,  biologis,  sosiologis,  teologis,  politis  dan  ekonomi.  Oleh  karenanya  per- juangan  untuk  keadilan  gender  secara  makro,  harus  memperhatikan  dimensi- dimensi  tersebut.  Pengarusutamaan  gender  penting  dilakukan  untuk  mengurai benang kusut ketimpangan gender dari dimensi pembangunan. Dimensi ini me- miliki  makna  strategis,  karena  proses-proses  sosial  yang  berlangsung  dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh pembangunan.
Kebijakan negara dan implementasinya terkait dengan program kesetaraan gender sangat banyak, berlangsung pada berbagai level kelembagaan. Pada masa reformasi  pandangan  negara  tentang  masalah  ketidakadilan  dan  kesetaraan gender berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Ada perubahan men- dasar  dalam  kebijakan  negara,  karena  melihat  kurang  maksimalnya  program pemberdayaan wanita sebelumnya. Untuk maka diterbitkanlah pada Inpres No. 9  Tahun  2000,  tentang gender  mainstreaming (pengarusutamaan  gender)  dalam rangka  pemberdayaan  perempuan  menuju  keadilan  dan  kesetaraan  gender dalam  berbagai  elemen  masyarakat.  Inpres  tersebut  menjadi  arah  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  pemberdayaan  perempuan  menuju  keadilan  dan kesetaraan gender.
Berdasarkan  pada  Inpres  No.  9  Tahun  2000,  semua goverment  agency di- instruksikan  untuk  memainstreamkan  gender  perspektif  dalam  semua  program mereka. Sedang dalam bidang kekerasan terhadap perempuan, program tersebut diikuti  dengan  kebijakan Zero  Tolerance  Policy (kebijakan  yang  tidak  mentolelir segala  bentuk  dan  sekecil  apapun  kekerasan  terhadap  perempuan),  yang  di- deklarasikan  di  Jakarta  pada  tanggal  24  November  2000,  bertepatan  dengan peringatan Hari Internasional untuk Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang
____________
1 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik: Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998 – 2002 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
ditandatangani  oleh  departemen/instansi  terkait  yakni  Menteri  Kesehatan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat,  Menteri  Sosial  dan  Kementerian  Pember- dayaan Perempuan. 2
Kebijakan negara dalam bentuk gender mainstreaming telah 14 tahun lebih berlangsung. Sosialisasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah dilakukan. Berbagai pihak dilibatkan, baik lembaga pemerintah, swasta  maupun  organisasi  kemasyarakatan.  Namun  demikian  evaluasi  atas keberhasilan  sosialisasi  dan  implementasi  atas  pengarusutamaan  gender  sangat penting  untuk  dilakukan.  Terutama  untuk  melihat  tingkat  keseriusan  semua pihak  dalam  program,  implementasi  program  yang  dilaksanakan  dan  tingkat keberhasilannya  dalam  mewujudkan  keadilan  gender  di  kelembagaan  pe- merintah dan masyarakat.
Untuk menelisik dinamika yang ada, maka penulisan artikel ini memfokus- kan  pada  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  pimpinan  pengelola  pendidikan tinggi  agama  Islam,  telah  responsif  gender  atau  belum.  Bagian  dari  upaya  me- mahami persoalan tersebut maka akan melihat produk-produk kebijakan, imple- mentasi  dan  respon  publik  kampus  atas  kebijakan  tersebut,  pola  pembagian tanggungjawab dan wewenang serta pembagian kerja berdasar data pilah gender.
Tema penelitian pada wacana dan praksis kesetaraan gender masih hangat berlangsung di lembaga pendidikan tinggi Islam. Apalagi faktor-faktor keagama- an merupakan variabel yang sangat penting bagi upaya perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang berkeadilan gender. Resistensi dan dukungan saling bertautan,  sehingga  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  pengarusutamaan gender.  Dimensi-dimensi  kebijakan  dan  realisasinya  yang  berkeadilan  gender, mengalir  pada  ranah  peran  dan  fungsi  pendidikan  tinggi  Islam  di  masyarakat. Kemudian terintegrasi dalam struktur kelembagaan, yang terpolarisasi ke dalam spesialisasi keilmuan. Dinamika keilmuan yang menjadi fokus kajian dan aktor penggeraknya  akan  mempengaruhi  warna  dari  wacana  dan  praksis  tentang keadilan gender. Akibatnya tingkat penerapan dan pencapaian dari upaya meng- integrasikan isu gender dalam segala proses pendidikan akan berbeda-beda.
____________
2 ILO, Strategi  Pengarusutamaan  Gender-ILO  Jakarta  2003-2005 (Jakarta,  Kantor Perburuhan Internasional, 2003), h. 7.
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
Perempuan  secara  fisiologis  memang  mempunyai  karakteristik  yang  ber- beda  dengan  laki-laki  yang  merupakan  fitrahnya  sebagai  makhluk  Tuhan. Namun cara pandang tersebut berkembang menjadi dasar pembedaan status dan perannya  di  masyarakat.  Pembedaan  tersebut  mendapatkan  legitimasi  dalam nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan sistem sosial budaya. Perempuan diposisikan sebagai  orang  nomor  dua.  Akibat  cara  pandang  tersebut  berkembang  persepsi bahwa  perempuan  kedudukannya  lebih  rendah.  Akibatnya  mereka  mendapat- kan perlakuan tidak adil, timpang, dan tersubordinasi. Realitas ini mengalir terus menerus dalam ruang dan waktu yang lebih luas dan lama, sebagai konsekuensi dari rekonstruksi yang mengembang dalam berbagai varians.
B. B. B. B.     Keadilan dan Keadilan dan Keadilan dan Keadilan dan Ketidakadilan Gender Gender
Gender Gender
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Impres, 2000). 3 Keadilan gender bisa tercipta secara luas dalam kehidupan masyarakat. Proses sosialisasi yang kuat dan massif tentang penting- nya  keseteraan  gender  harus  selalu  dilakukan.  Untuk  mendukung  keduanya maka perlu beberapa cara yaitu: 4 1) Pembakuan istilah gender dengan mendasar- kan  pada  kondisi  masyarakat  sebagai  suatu  tradisi,  yang  memuat  aspek  sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam mengakses berbagai elemen pembangunan. 2)  Pemahaman  pendekatan  analisis  gender,  yang  tidak  hanya  sebagai  pem- bedaan secara biologis atau seks (laki-laki atau perempuan) atau sifat perseorang- an  (maskulin  atau  feminin).  Tetapi  berdasarkan  atas  perspektif  dalam  dimensi sosial  budaya.  3)  Pendekatan  pembangunan  dilakukan  dengan  pertimbangan bahwa  perbedaan  peran  gender  dan  ketergantungan  antara  laki-laki  dan  per- empuan  sebagai  sesuatu  yang  bisa  diubah  dan  mengalami  perubahan  sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
Keadilan gender dalam masyarakat bisa tercapai, jika ada perjuangan untuk merubah kondisi dan perbaikan posisi kaum perempuan. Perjuangan ini bukan- lah  sebagai upaya  kaum perempuan melawan  laki-laki.  Namun  sebagai upaya membongkar  akar  persoalan  ketimpangan  gender  yang  diperkuat  oleh  sistem
____________
3 Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4 Dadang S. Anshori, Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita Bandung (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 66-67.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
dan struktur  sosial masyarakatnya.  Ada  dua bentuk perjuangan  yang memiliki implikasi strategis dan luas yaitu: 1) Mendekonstruksi ideologi yang hegemonik yang merendahkan dan menindas perempuan. Perjuangan untuk mempertanya- kan kembali kondisi yang mempengaruhi nasib perempuan. Akhirnya terbangun kesadaran  kritis  atas  gender;  2)  Melawan  paradigma  developmentalisme,  yang menganggap  keterbelakangan  kaum  perempuan  karena  tidak  berpartisipasinya perempuan  dalam  pembangunan. 5 Perempuan  cenderung  diposisikan  sebagai objek  pembangunan.  Untuk  itu  maka  perempuan  diidentifikasi,  diukur,  dan diprogram dalam rangka pembangunan.
Ketidakadilan  gender  dalam  masyarakat  bisa  dijelaskan  dalam  kerangka struktur  dan  kultur  masyarakat.  Keduanya  saling  terkait  dalam  memperkuat kehidupan masyarakat yang tidak adil. Oleh karenanya ada tiga faktor penyebab; Pertama )  adanya  ketimpangan  gender  di  masyarakat.  Konstruksi  sosial  ( kultur ) menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan gender. Faktor ini mencirikan (memberi sifat) tertentu kepada laki-laki dan wanita secara berbeda. Pencirian ter- sebut meliputi; sifat wanita lemah lembut, bertanggung jawab terhadap keluarga sebagai  pelayan  suami  dan  sebagainya,  yang  menjadikannya  sebagai  anggota masyarakat  kelas  kedua. Kedua )  kebudayaan  (warisan)  feodal  yang  masih mencengkeram  wanita.  Pada  budaya  feodal  wanita  hanya  sebagai  pembantu suami,  sebagai  simbol  kekuasan  aristokrat,  wanita  sebagai  pendukung  aktifitas suami  dalam  menjalankan  peran  sosialnya. Ketiga )  akibat  adanya  tekanan ekonomi, berupa distribusi akses-akses ekonomi (produksi) yang meminggirkan perempuan. Wanita sulit untuk mengakses berbagai sumber ekonomi. Meskipun industrialisasi telah membuka berbagai sumber ekonomi yang lebih banyak dan luas.  Industrialisasi  telah  merubah  sistem  ekonomi  masyarakat  yang  semula agraris  menuju  industri,  sehingga  mengubah  cara  produksi  dalam  masyarakat. Peran wanita terpinggirkan dalam sistem ekonomi industri bahkan hilang sama sekali, karena mereka tidak mampu ikut serta dalam proses industrialisasi yang menuntut ketrampilan dan pendidikan yang lebih. 6
____________
5 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik ..., h. 151-152. 6 Budi  Wahyuni, Terpuruk  Ketimpangan  Gender (Yogyakarta:  LAPERA  Indonesia  dan PKBI DIY, 1997), h. 2.-4.
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato

## C. C. C. C.     Pengarusutamaan
Pengarusutamaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gen Gen Gen Gender der der der
Pengarusutamaan  gender  merupakan  suatu  strategi  dalam  rangka  me- ningkatkan  kedudukan, peran, dan kualitas perempuan,  serta upaya mewujud- kan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga,  ber- masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Pengarusutamaan  gender  dilaksanakan dalam seluruh proses pembangunan nasional. Sebagai proses yang berlangsung dalam seluruh proses pembangunan, maka pengarusutamaan gender merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kegiatan  fungsional  semua  instansi  dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. 7
Pengarusutamaan gender ( gender mainstreaming ) merupakan konsep global, tetapi  merupakan  bagian  dari  wacana  dan  aksi  global.  Perkembangannya  di Indonesia merupakan bagian dari wacana dan aksi global. Pertama kali sebagai konsep, gender mainstreaming muncul dalam Konferensi Perempuan Dunia yang ketiga di Nairobi Kenya tahun 1985. Penyelenggara konferensi tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai sebuah konsep gender mainstreaming , merupakan produk dari perdebatan panjang dari partisipan konferensi terutama Commission  on  the  Status  of  Women (CSW).  Pengarusutamaan  gender  muncul sebagai  upaya  mengintegrasikan  perempuan  dalam  pembangunan.  Nilai-nilai yang terkait dengan perempuan harus diperkuat sebagai bentuk dukungan dan upaya mengintegrasikannya dalam pembangunan. 8
Wacana gender  mainstreaming memperoleh  penguatan  dalam  Konferensi Perempuan  Dunia  keempat  yang  berlangsung  di  Beijing  China  tahun  1995. Dalam konferensi ini partisipan menegaskan kembali tentang pentingnya gender mainstreaming.  Partisipan  konferensi  menuntut  pemerintah  selaku  pemegang kebijakan, agar dalam menyusun rencana kebijakan dan implementasi program pembangunan  agar  secara  aktif  memasukkan  perspektif  gender  di  dalamnya. Sebagai tahap awal, perlu adanya ‘ gender wacth ’ yang berperan untuk memeriksa, dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program dan implikasi pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. 9
____________
7 Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
8 Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik ..., h. 141. 9 Ibid ., h. 141-142.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
Pengarusutamaan  gender  dalam  seluruh  proses  pembangunan  akan  ber- hasil,  jika  mendasarkan  analisis  gender  yang  mendalam.  Analisa  gender  me- rupakan suatu upaya memetakan/mengidentifikasi dan mememahami ada atau tidak  adanya  dan  sebab-sebab  terjadinya  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan gender,  termasuk  pemecahan  permasalahannya.  Analisa  gender  merupakan proses  yang  meliputi: 1) Mengidentifikasi  kesenjangan antara  laki-laki  dan per- empuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam  berbagai  aspek  kehidupan;  2)  Mengidentifikasi  dan  memahami  sebab- sebab  terjadinya  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender  dan  menghimpun faktor-faktor  penyebabnya;  3)  Menyusun  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender;  4)  Menetapkan  indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 10

## D. D. D. D.     Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi
Pendidikan  merupakan  proses  sosial  yang  bersifat  multidimensi.  Berbagai aspek  terlibat  di  dalamnya.  Apalagi  orientasinya  yang  sangat  besar  dalam  me- ngembangkan potensi sumber daya diri bagi peserta didiknya. Penyelengaraannya menjadi  tanggung  jawab  semua  elemen masyrakat.  Negara  merupakan  elemen penting  dalam  proses  ini.  Untuk  menegaskan  peran  negara  dalam  pendidikan, maka  negara  merumuskan  konsepsi  pendidikan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Menurut negara, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  ke- agamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ke- terampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 11
Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah  yang  mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister, spesialis,  dan  doktor  yang  diselenggarakan  oleh  pendidikan  tinggi.  Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. 12
____________
10 Ibid ., h. 141. 11 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
12 Ibid .
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Keberadaan Pendidikan Tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat  strategis.  Berawal  dari  peran  pengembangan  pribadi  anak  didiknya (mahasiswa),  hingga  kontribusinya  bagi  kehidupan  praktis  masyarakat  yang tidak lepas dari budaya akademik. Lebih rinci berikut tujuan pendidikan tinggi di Indonesia: 13 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan  bangsa;  2)  Dihasilkannya  lulusan  yang  menguasai  cabang  ilmu pengetahuan  dan/atau  teknologi  untuk  memenuhi  kepentingan  nasional  dan peningkatan daya saing bangsa; 3) Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan tekno- logi  melalui  penelitian  yang  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora agar  bermanfaat  bagi  kemajuan  bangsa,  serta  kemajuan  peradaban  dan  ke- sejahteraan  umat  manusia;  dan  terwujudnya  pengabdian  kepada  masyarakat berbasis  penalaran  dan  karya  penelitian  yang  bermanfaat  dalam  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan  tinggi  secara  kelembagaan  memiliki  otoritas  akademik  dan administratif. Keduanya memungkinkan lembaga pendidikan tinggi tumbuh dan berkembang  secara  bebas,  tetapi  harus  ada  akuntabilitas  publik.  Upaya-upaya pengembangan  keilmuan  dan  pengaplikasiannya  dalam  praktik,  memiliki  pe- luang  yang  luas  dilakukan  pendidikan  tinggi.  Posisi  pendidikan  tinggi  tersebut bisa  dilihat  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  pendidikan  tinggi sebagai  berikut: 14 1)  Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan,  pada  perguruan  tinggi  berlaku  kebebasan  akademik  dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. 2) Perguruan tinggi me- miliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri  lembaganya  sebagai  pusat  pe- nyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah,  dan  pengabdian  kepada
____________
13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi.
14 Ibid .
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
masyarakat;  3)  Perguruan  tinggi  dapat  memperoleh  sumber  dana  dari  masya- rakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
Pengarusutamaan  gender  akan  efektif,  jika  terintegrasi  dalam  proses  tri- dharma  perguruan  tinggi.  Sebagai  bagian  dari  kewajiban  yang  harus  di- laksanakan  oleh  perguruan  tinggi.  Dalam  undang-undang  tentang  pendidikan tinggi  disebutkan  bahwa  tridharma  merupakan  kewajiban  Perguruan  Tinggi untuk  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat. 15 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa, dan negara. 16 Penelitian merupa- kan  kegiatan  yang  dilakukan  menurut  kaidah  dan  metode  ilmiah  secara  siste- matis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman  dan/atau  pengujian  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  dan  tekno- logi. 17 Pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  ilmu pengetahuan dan  teknologi  untuk  memajukan kesejahteraan  masyarakat  dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 18
E. E. E. E.     Analisa
Analisa Analisa Analisa Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender  d d d di Lingku i Lingku i Lingku i Lingkungan Kampus ngan Kampus ngan Kampus ngan Kampus
1. 1. 1. 1.     Pandangan Pimpinan UIN Walisongo Pandangan Pimpinan UIN Walisongo Pandangan Pimpinan UIN Walisongo Pandangan Pimpinan UIN Walisongo ttttentang entang entang entang    Pengarusutamaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender
Gender
Gender

## Gender
Temuan penelitian menunjukkan adanya  keragaman  pandangan  diantara pimpinan  UIN  Walisongo.  Pandangan  tersebut  terelaborasi  secara  hirarkhi dalam hubungan vertikal dan horisontal. Hubungan vertikal memberi gambaran posisi  atasan  dan  bawahan,  pimpinan  tertinggi  hingga  terendah.  Hubungan horisontal  menunjuk  pada  pola  yang  setara  antar  posisi  dalam  struktur  sosial. Pimpinan  tertinggi  dalam  hal  ini  adalah  rektor,  kemudian  wakil-wakilnya, pimpinan kelembagaan, biro, dekan, wakil-wakil dekan, dan jurusan. Pimpinan
____________
15 Ibid . 16 Ibid. 17 Ibid 18 Ibid .
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
313
yang  menjadi  sumber  utama  dalam  penelitian  dan  bisa  digali  informasinya adalah Dekanat, kepala bagian, ketua lembaga, dan ketua pusat studi gender.
Keragaman  pandangan  mereka  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan pemahamannya  terkonstruk  dalam  diri  yang  berbeda.  Hal  tersebut  sangat dipengaruhi;  sejarah  masa  lalu  kelembagaan  dan  personal,  latar  belakang  pen- didikan, ruang lingkup relasi kelembagaan, bacaan tekstual dan kontekstual, dan pengalaman  karier  akademik  dan  struktural.  Sejarah  masa  lalu  yang  mem- pengaruhi  pimpinan  UIN  tentang  pengarusutamaan  gender  terbentuk  secara kolektif-kelembagaan  dan  individual-personal.  Pembentukan  secara  kolektif  – kelembagaan  bisa  dilihat  dari  pengaruh  dari  sejarah  pertumbuhan  dan  per- kembangan UIN Walisongo, dari sejak awal pendirian hingga terkini. Merujuk pada data sejarah awal pendirian UIN Walisongo, yang pada awalnya IAIN bisa ditarik  benang  merah  bahwa  sejarah  kelembagaannya  menunjuk  pada  mas- kulinitas. Sifat maskulinitas kelembagaan UIN bisa ditemukan dan dibaca dalam proses  pembentukannya.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembentukan  IAIN yang akhirnya menjadi UIN semua laki-laki, baik mereka yang berlatar bekalang elit politik, elit keislaman, dan elit pendidikan.
Pemahaman  tentang  konsep  atau  istilah  pengarusutamaan  gender,  tidak sepenuhnya  bisa  mendarah  daging  dalam  pimpinan  di  kelembagaan  UIN Walisongo.  Mereka  memandang  bahwa  pengarusutamaan  gender  merupakan kebijakan-kebijakan  terkait  gender.  Dalam  pemahaman  ini  kebijakan  tersebut merupakan  kebijakan  yang  datang  dari  pemerintah  pusat  atau  menteri.  Secara hirarkhi  kelembagaan,  mereka  hanyalah  sebagai  pelaksana  atas  kebijakan tersebut pada aras kelembagaan yang dipimpinnya. Pimpinan UIN Walisongo memposisikan  diri  sebagai  bawahan  yang  hanya  melaksanakan  kebijakan tersebut. Segala proses yang terkait dengan pembelajaran dan praktiknya menjadi wilayah tanggung jawab pusat. Pimpinan UIN Walisongo Semarang mengakui bahwa  pengarusutamaan  gender  (PUG)  mengalir  dalam  lingkungan  UIN Walisongo Semarang. Namun ada juga yang memiliki pandangan yang berbeda, informan  memahami  bahwa  PUG  merupakan  kebijakan  pada  tingkat  UIN Walisongo yang diterapkan di berbagai bagian struktural kelembagaannya.
Ada pimpinan yang memahami PUG sebagai persoalan tentang kesetaraan posisi  atau  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  dimanapun.  Pandangan  ini memposisikan  PUG  sebagai  proses  untuk  mencapai  kesetaraan  yang  ber-
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
langsung di berbagai tempat. Sebagai bentuk nyata menurut informan di fakultas- nya ada upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut.

## 2. 2.
2. 2.     Implementasi Pengarusutamaan Gender di Implementasi Pengarusutamaan Gender di Implementasi Pengarusutamaan Gender di
Implementasi Pengarusutamaan Gender di    Universitas Islam Negeri
Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri
Walisongo Walisongo

## Walisongo Walisongo
Implementasi pengarusutamaan gender menurut informan dalam beberapa bentuk;  pemberian kesempatan yang luas bagi anggota civitas akademika untuk bersaing  meraih  posisi  penting  di  lingkungan  kelembagaan  yang  dipimpinnya. Banyak  perempuan  yang  mampu  menduduki  posisi  penting,  yang  selama  ini cenderung lebih banyak laki-laki yang mendudukinya. Kedudukan strategis yang bisa  diraih  perempuan  misalnya;  wakil  dekan,  ketua  atau  sekretaris  jurusan, kepala  bagian  tata  usaha  dan  lain-lainnya.  Pandangan  tersebut  dikemukakan oleh beberapa informan terutama yang menjadi dekan pada lima fakultas di UIN Walisongo. Mereka menegaskan bahwa munculnya realitas tersebut merupakan bagian  kebijakan  atau  upaya-upaya  yang  dilakukannya.  Namun  demikian  ada dekanat  yang  merasa  bahwa  untuk  mewujudkan  kondisi  tersebut  tidaklah mudah. Ada beberapa kendala struktural yang dihadapinya, untuk mendorong perempuan  agar  bisa  menduduki  posisi  yang  lebih  strategis  dari  yang  sudah diraih dalam struktur hirarkhi kelembagaan yang dipimpinnya.
Kendala  struktural  tersebut  yaitu  masih  rendahnya  kepangkatan  dari perempuan  yang  potensial  untuk  maju  di  lingkungan  kelembagaannya.  Oleh karena  dalam  sistem  struktur  kelembagaan  di  UIN  Walisongo  ada  prasyarat formal,  agar  seseorang  bisa  menduduki  posisi  penting  dalam  struktur  ke- lembagaan yaitu kepangkatan seseorang.
Implementasi  pengarusutamaan  gender  berupa  pemberian  kesempatan yang  sama  dan  seluas-luasnya  bagi  laki-laki  dan  perempuan  di  kelembagaan yang dipimpinnya. Perempuan sedikit yang mendapatkan posisi dalam struktur hierarkhi organisasi dekanat pada lima fakultas di UIN Walisongo. Kebanyakan perempuan  memperoleh  posisi  pada  tingkat  jurusan  dan  bagian  administrasi fakultas. Persyaratan formal yang belum terpenuhi oleh perempuan di beberapa fakultas  menjadi  penentu.  Persyaratan  tersebut  adalah  kepangkatan  (golongan) dari  personal  perempuan.  Meskipun  secara  kelembagaan  pihak  dekanat memberikan kesempatan dan mendorong mereka untuk masuk dalam struktur yang tinggi (tingkat dekanat). Hanya di Fakultas Ushuludin yang memiliki wakil dekan perempuan, empat fakultas yang lainnya tidak ada.
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
Implementasi  dari pengarusutamaan gender  bisa dilihat  dalam penerapan tri  dharma  perguruan  tinggi.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada kesempatan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  aktifitas pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  Pengintegrasian  tersebut dilihat sebagai proses untuk pengembangan intelektualitas sumber daya manusia perempuan. 19 Menurut  salah  satu  informan,  tahap  yang  paling  awal  dengan menyusun  rencana  program  yang  tidak  membeda-bedakan  jenis  kelamin. Tahapan ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian atas kesetaraan gender di UIN  Walisongo.  Bagian  perencanaan  berkompeten  tentunya.  Namun  temuan penelitian  menyebutkan  bahwa  peran  perencaan  hanya  mengintegrasikan  dan menyelaraskan  rencana  unit-unit  dan  lembaga  tanpa  menyinggung  gender sedikitpun. Fungsinya agar bisa meningkatkan kompetensi dan skill para civitas akademik UIN Walisongo. 20
Pentingnya pengintegrasian PUG dalam kewajiban tri dharma (pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  masyarakat)  dikemukakan  informan  yang  lain. Dekan  Fakultas  Ushuludin  menyatakan  bahwa  kami  memasukkan  beberapa penelitian tentang gender yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan ada pula dalam  perkuliahan  mahasiswa.  Upaya  tersebut  merupakan  bukti  antusiasme secara  kelembagaan  di  Fakultas  Ushuludin  terhadap  persoalan  gender  di  UIN Walisongo. 21
Penelitian-penelitian yang diadakan UIN Walisongo telah mengakomodasi gender sebagai isu utama atau gender dalam konteks pelaku. Meskipun temuan menunjukkan  penelitian  dengan  mengangkat  persoalan  gender  sangat  sedikit, dibandingkan penelitian non gender. Kemungkinannya ada beberapa penyebab; penguasaan  atas  isu-isu  gender  masih  terbatas  pada  sebagian  dosen  dan mahasiswa.  Baik  bersifat  umum  maupun  yang  berkaitan  dengan  bidang keilmuan  yang  ditekuninya.  Dalam  rentang  tiga  tahun  (2012-2014)  jumlah penelitian yang mengusung isu gender hanya 11 judul penelitian atau 5,73 % dari
____________
19 Data berdasarkan hasil wawancara dengan  ketua LP2M pada hari Senin, 29 Juni 2015 jam 08:46 di Kantor LP2M UIN Walisongo.
20 Data  berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala  bagian  perencanaan,  pada  hari Senin, 8 Juni 2015 jam 09:49 di Kantor Kabag. Perencanaan UIN Walisongo.
21 Data  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Ushuludin  pada  hari Kamis, tanggal  25 Juni 2015, jam 13:04 di Kantor Dekanat.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 316
total  penelitian  192  judul  penelitian.  Penelitian  non  gender  ada  181  judul penelitian atau 94,27%. 22 Jumlah tersebut untuk kepentingan pengarusutamaan gender  merupakan  jumlah  yang  sedikit.  Peningkatkan  jumlah  penelitian  yang mengusung  tema  gender  dengan  mengupayakan  penguatan  kapasitas  civitas akademika.
Dalam rentang waktu tiga tahun (2012 – 2014) jumlah peneliti laki-laki 163 orang  atau  72,76%,  jumlah  peneliti  perempuan  61  orang  atau  27,24%. Perbandingan  jumlah  tersebut  tentu  masih  rendah  jika  mengacu  pada  konsep partisipasi  politik  perempuan  dalam  kegiatan  politik  yaitu  kuota  30%  atau proporsi jumlah PNS di UIN yang sudah di atas 30% . Kondisi tersebut tentu menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  civitas  akademika  UIN  Walisongo  Semarang. Perlu upaya mendorong dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam aktifitas penelitian.
Penguatan  kapasitas  melalui  pelatihan  dan  workshop  menjadi  sarana implementasi  pengarusutamaan  gender.  Keduanya  dilakukan  dalam  rangka memperkuat  keterampilan  dan  pengetahuan  isu-isu  terkait  dengan  gender ataupun isu-isu yang tidak terkait dengan gender. Untuk kegiatan pelatihan dan workshop  yang  tidak  bersinggungan  langsung  dengan  isu  gender,  perlu memperhatikan  komposisi  peserta  yang  proporsional  berdasarkan  gender. Kegiatan  ini  diantaranya;  workshop  metodologi  penelitian,  workshop pengembangan kurikulum  jurusan, workshop metode pembelajaran,  workshop penulisan karya ilmiah untuk jurnal internasional, dan lain-lain.

## 3. 3. 3.
3.     Implikasi dari Pengarusutamaan Gender Implikasi dari Pengarusutamaan Gender Implikasi dari Pengarusutamaan Gender Implikasi dari Pengarusutamaan Gender p pp pada Keadilan Gender ada Keadilan Gender ada Keadilan Gender ada Keadilan Gender
Implikasi dari pengarusutamaan gender sangat beragam menurut pimpinan UIN  Walisongo  Semarang.  Berdasarkan  pengalaman  yang  mereka  hadapi, temukan  dan  pengalaman  yang  dirasakan.  Beberapa  informan  merasa  bahwa mereka  berkontribusi  dalam  pengarusutamaan  gender  sehingga  bisa mewujudkan keadilan gender. Namun ada juga yang merasa bahwa terciptanya kondisi kelembagaan yang dipimpinnya bisa proporsional atau berimbang dalam jumlah personalnya, bukan karena kontribusinya atau kebijakan-kebijakan yang
____________
22 Data  berdasarkan  dokumen  tentang  penerima  dana  penelitian  DIPA  IAIN Walisongo tahun 2012-2014.
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
dibuatnya. Ada pihak lain yaitu rektorat yang menciptakan kondisi tersebut. oleh karena  penempatan  pegawai  atau  personal  ditentukan  sepenuhnya  oleh  pihak rektorat.
Pengarusutamaan gender telah mendorong informan dan kelembagaannya untuk senantiasa memperjuangkan kesetaraan gender, karena harus diakui masih ada beberapa kendala; masih adanya pandangan bias gender di kalangan civitas akademika  dan  masih  lemahnya  beberapa  perempuan  untuk  berkompetisi dengan  laki-laki. 23 Personalitas  perempuan  menjadi penentu mereka  lebih eksis dan  mampu  meraih  posisi  strategis  dalam  struktural  kelembagaan  UIN Walisongo. Ketika personalitas menjadi faktor penentu, maka akan sangat berat bagi  perempuan  dalam  sistem  sosial  (kehidupan  kampus)  yang  memiliki  akar sejarah  struktural  yang  maskulin.  Perempuan  mengalami  kesulitan,  jika  ingin maju dan berkembang. Berbeda jika secara histories struktural dan fakta kekinian sistem  sosial  budaya  kampus  mendukung  sepenuhnya  pengembangan  diri perempuan untuk lebih maju dan berkembang.
Implikasi  PUG  dalam  proses  pendidikan  bisa  berlangsung  dalam  per- kuliahan.  Ada  beberapa  mata  kuliah  yang  menjadikannya  sebagai  salah  satu bagian  dari  bahan  perkuliahan.  Bahkan  ada  kebijakan  akademik  pada  tingkat perguruan  tinggi  yang  menetapkan  bahwa  semua  fakultas  wajib  menyeleng- garakan  perkuliahan  Islam Kesetaraan Gender (IKG). Upaya  tersebut  strategis untuk  menginternalisasi  nilai  kesetaraan  gender  pada  mahasiswa  khususnya melalui perkuliahan. Apalagi ada informan yang menegaskan bahwa isu gender berkaitan  erat  dengan islamic  studies , 24 yang  merupakan  inti  dari  materi  pem- belajaran di UIN Walisongo Semarang.
Implikasi  bisa  ditemukan  juga  dalam  bentuk  banyak  dari  anggota  civitas akademika di lingkungan informan yang menjadi aktivis gender. 25 Mereka aktif di  kampus  maupun  di  luar  kampus.  Menurut  dekan  Fakultas  Dakwah  dan
____________
23 Data  merupakan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Pusat  Studi  Gender    dan  Anak (PSGA), pada hari Senin, 6 Juli 2015, 11:29.
24 Wawancara dengan Dekan Fakultas Ushuludin pada Kamis, 25 Juni 2015, 13:04 di Kantor Dekan Ushuluddin UIN Walisongo.
25 Data  hasil  wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi UIN  Walisongo  Semarang,  pada  hari  Rabu,  tanggal  17  Juni  2015,  jam  09:21  di Kantor Dekan FDK UIN Walisongo.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
Komunikasi berdasarkan fakta bahwa banyak dosen di fakultasnya yang menjadi aktivis  dan  bergerak  dalam  berbagai  lembaga  yang  mengkampanyekan  ke- setaraan  dan  keadilan  gender.  Sebagai  bukti  dua  periode  berturut-turut  ketua Pusat Studi Gender merupakan dosen FDK. Banyak dosen yang lainnya yang aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
Secara  kuantitatif  jumlah  perempuan  yang  mampu  menduduki  posisi strategis terus bertambah. Ada informan yang menjelaskan bahwa di kelembaga- annya (fakultas) jumlah telah mencapai 40%. 26 Ada informan yang menyatakan proporsi  jumlah  perempuan  di  UIN  telah  mencapai  angka  35%.  Peningkatan jumlah  tersebut  memberi  sinyal  bahwa  ada  kecenderungan  positif  bagi  upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. 27
F. F. F. F.     Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Pengarusutamaan gender telah berlangsung di UIN Walisongo, di tengah- tengah pemahaman konsep dan kerangka pikir tentang PUG yang terbatas dan parsial.  Pimpinan  UIN  Walisongo  memahami  PUG  sebagai  sesuatu  yang datang  dari  luar  kelembagaannya.  Mereka  memandang  PUG  merupakan kebijakan dari pusat atau menteri. Akibatnya mereka mempersepsikan diri hanya sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Namun demikian ada kesempatan untuk mengembangkan  proses  ini  secara  kreatif  dan  inovatif  sesuai  dengan  konteks kelembagaan  tempat  mereka  berada.  Dalam  struktur  kelembagaan  ada  Pusat Studi  Gender  di  UIN  Walisongo  Semarang.  Sebagian  pimpinan  memahami bahwa  persoalan  PUG  menjadi  tanggung  jawab  lembaga  ini  dalam  peng- intergrasian dan implementasinya.
Implementasi  PUG  mewujud  dalam  beragam  bentuk;  pemberian  ke- sempatan dan kepercayaan luas bagi perempuan mengembangkan potensi dan menduduki  posisi  struktural,  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  tidak membedakan  jenis  kelamin  tetapi  atas  pertimbangan  kualitas,  kompetensi  dan
____________
26 Data disampaikan Dekan Fakultas Ushuludin dalam wawancara pada Kamis, 25 Juni 2015, 13:04 di Kantor Dekan Ushuluddin UIN Walisongo.
27 Data hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada hari Senin, 8 Juni 2015, 13:12 di Kantor Kabag. Kepegawaian UIN Walisongo.
Dinamika Pengarusutamaan Gender ….                                                   Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato Thohir Yuli Kusmato
skill, penyusunan rencana strategis yang tidak bias gender, penguatan akademik dan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatiahan pada aras pendidikan, pe- nelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  PUG  telah  meningkatkan  kuantitas perempuan  dengan  posisi  penting  di  struktur  kelembagaan  UIN  Walisongo, integrasi  isu  gender  dalam  proses  belajar  mengajar,  dan  penguatan  perjuangan kesetaraan  gender  ditengah-tengah  masih  adanya  civitas  akademika  yang  bias gender.[]
Daf Daf Daf Daftar Pustaka tar Pustaka tar Pustaka tar Pustaka
Anshori, Dadang S., Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita Bandung , Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
Data Master PNS UIN Walisongo Semarang tahun 2015.
ILO, Strategi  Pengarusutamaan  Gender  -  ILO  Jakarta  2003-2005 ,  Jakarta,  Kantor
Perburuhan Internasional, 2003.
Nugroho,  Riant, Gender  dan  Administrasi  Publik:  Studi  tentang  Kualitas  Kesetaraan Gender  dalam  Administrasi  Publik  Indonesia  Pasca  Reformasi  1998  –  2002 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
________, Gender  dan  Strategi  Pengarus-Utamaannya  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Pusat  Kajian  Gender  UI, Hak  Azasi  Perempuan:  Instrumen  Hukum  untuk
Mewujudkan Keadilan Gender , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Silabi mata kuliah Islam dan Kesetaraan Gender di Fakultas Dakwah dan Ko- munikasi IAIN Walisongo semarang tahun akademik 2015 dengan dosen pengampu Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
Wahyuni, Budi, Terpuruk Ketimpangan Gender , Yogyakarta: LAPERA Indonesia dan PKBI DIY, 1997.
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto
Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto
320