Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
10. Kajian  Implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang Pendaftaran dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian  Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Intan) ………………………………………... Hal 122 - 136

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1 Agustus 2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
(STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RULES REGARDING REGISTRATION AND GIVING IMMIGRATION FACILITIES FOR DOUBLE CITIZENS)
Intan Nurkumalawati, MPA
Dosen Program Studi Administrasi Kemigrasian, Politeknik Imigrasi, Jakarta
Intan Nurkumalawati@gmail.com

## ABSTRAK:
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang pendaftaran  dan  pemberian  fasilitas  keimigrasian  bagi  anak  berkewarganegaraan  ganda.  Terdapat permasalahan  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda  dan Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian  yang  ada  relevansinya  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Permohonan  Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012  masih  terdapat  kekurangan  kriteria  atau  kategori  subjek anak  berkewarganegaraan  ganda  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  belum  ada  implikasi  hukum  bagi  mereka  yang  tidak melakukan  pendaftaran  dalam  peraturan  tersebut,  padahal  adanya  kewajiban  pendaftaran  anak berkewarganegaraan  ganda,  belum  menjelaskan  ketentuan  masa  berlaku  pendaftaran  meski  sudah tertera dalam sertifikat, serta tidak ada sinkronisasi istilah yang digunakan untuk mengatur ketentuan pelaporan dan proses permohonan fasilitas keimigrasian dengan terdapat perbedaan istilah “affidavit” dan  “fasilitas  keimigrasian”  yang  menimbulkan  dampak  pada  saat  proses  pemilihan kewarganegaraan ketika seorang anak telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun.
Kata  kunci:  status  kewarganegaraan,  kewarganegaraan  ganda,  bukti  pendaftaran,  affidavit, fasilitas keimigrasian

## ABSTRACT:
This  study  is  to  analyse  and  review  the  implementation  of  the  Law  and  Human  Rights  Minister’s Regulation about a registration and immigration facility for children with dual citizens’ status. Some problems arise as to provisions on the Law and Human Rights Minister’s Regulation Number 22 of 2012  on  Procedures  of  a  Registration  for  Children  with  Dual  Citizens’  Status  and  Immigration Facility Application in accordance with  the Law and Human  Rights Minister’s  Regulation Number
47 of 2016 on Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System. This study  shows  that  the  Law  and  Human  Rights  Minister’s  Regulation  needs  areas  of  improvement pertaining  to  some  categories  of  children  with  dual  citizens’  status  subject  to  the  Indonesian Citizenship Law Number 12 of 2006, a compulsory registration for children with dual citizens’ status has  yet  no  legal  force and  effect  for  those  who  violate  it,  no  provisions  regulate  the  validity  of  the certificate of registration but it is printed in the certificate and the card, and two terms “affidavit” and “immigration facility” may lead to ambiguity and have an effect on the process of citizenship status determination by someone who is at 18 or not exceeding 21 years old.
Keyword: Citizen status, dual citizens, certificate of registration, affidavit, immigration facility

## PENDAHULUAN
Kewarganegaraan  ganda  di  Indonesia telah  menjadi  fenomena  menarik  untuk  dikaji. Perkawinan  campur  antara  Warga  Negara Indonesia  dengan  Orang  Asing  yang  kemudian melahirkan  anak-anak  dengan  orang  tua  yang memiliki  kewarganegaraan  berbeda  merupakan salah satu faktor pendorong diakuinya kewarganegaraan  ganda  terbatas  di  Indonesia. Hal  ini  memiliki  legitimasi  dan  legalitas  sejak diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,  namun  status  kewarganegaraan ganda yang diakui di Indonesia tersebut sifatnya terbatas, hanya dapat dimiliki oleh seorang anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah.
Setidaknya  ada  44  negara  yang  sudah menerapkan kewarganegaraan ganda ini 1 , antara lain  Amerika  Serikat,  Filipina,  Korea  Selatan, Swiss,  Hungaria,  Jerman,  Perancis,  Mesir,  dan Turki 2 .  Kewarganegaraan  ganda  yang  telah diterapkan  di  negera-negara  tersebut  tidak dibatasi  hanya  untuk  anak-anak  saja  seperti halnya  di  Indonesia,  namun  masing-masing negara  tersebut  memiliki  ketentuan  tersendiri yang  mengatur  perihal  kewarganegaraan  ganda di negaranya.
1 https://news.detik.com/berita/2921957/jalan- panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan- indonesia
2 https://beritagar.id/artikel/berita/mengintip- model-kewarganegaraan-ganda-di-tanah-seberang
Meskipun perkawinan campuran merupakan  faktor  utama  yang  mengakibatkan anak  berkewarganegaraan  ganda  namun  status kewarganegaraan  ganda  tidak  hanya  diberikan kepada  anak  dari  hasil  perkawinan  campuran saja.  Anak  yang  diadopsi  oleh  orang  asing maupun  anak  asing  yang  diadopsi  oleh  Warga Negara  Indonesia  juga  dapat  memiliki  status kewarganegaraan  ganda,  selain  itu  peristiwa hukum  yang  terjadi  kepada  orang  tua  seperti kehilangan kewarganegaraan atau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia juga dapat menyebabkan anak memiliki status kewarganegaraan  ganda.  Selain  itu,  anak-anak yang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan  Indonesia  di  negara  yang memberikan  status  kewarganegaraan  bagi  anak yang  lahir  di  negara  tersebut  juga  dapat memiliki status kewarganegaraan ganda.
Sejak  disahkannya  ketentuan  mengenai anak  berkewarganegaraan  ganda  ini  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  telah  terbit  beberapa peraturan  turunan  yang  mengatur  mengenai anak  berkewarganegaraan  ganda  antara  lain; Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.80-HL.04.01  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Pencatatatan,  dan  Pemberian Fasilitas  Keimigrasian  Sebagai  Warga  Negara Indonesia  yang  Berkewarganegaraan  Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan  ditetapkannya    Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian.  Selain  itu  bagi  anak berkewarganegaraan  ganda  yang  telah  berumur 18 tahun atau sudah menikah dan akan memilih kewarganegaraannya  diatur  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-
19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan  Ganda  yang  telah  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian  Permohonan  Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.
Meskipun
keberadaan anak berkewarganegaraan  ganda  di  Indonesia  telah diakui secara sah sejak 1 Agustus 2006, namun sampai dengan saat ini masih terdapat ketentuan yang  belum  diatur  dalam  peraturan  menteri tentang anak berkewarganegaraan ganda. Misalnya dalam hal subjek anak berkewarganegaraan  ganda  yang  disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012,  ketentuan  tersebut hanya  terbatas  pada  Pasal  4  huruf  c,  huruf  d, huruf  h,  huruf  l,  dan  pasal  5  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Padahal, masih terdapat beberapa  pasal  lain  dalam  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dapat menyebabkan  seorang  anak  dapat  memiliki kewarganegaraan  ganda.  Selain  itu,  terdapat perbedaan  istilah  antara  peraturan  tentang  tata cara  pendaftaran  anak  berkewarganegaraan ganda  dan  permohonan  fasilitas  keimigrasian, dan  tata  cara  penyampaian  permohonan kewarganegaraan  Republik  Indonesia  secara elektronik.
Dari  hal  tersebut,  rumusan  masalah penelitian  ini  adalah  bagaimana  ketentuan- ketentuan  terkait  fasilitas  keimigrasian  bagi anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian? Selain
itu,  bagaimanakah  sinkronisasi  istilah  hukum mengenai fasilitas keimigrasian antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian  dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47
Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif.
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.  Sumber  data  primer  dari  penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  22  tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  kentuan-ketentuan  terkait  fasilitas keimigrasian  bagi  anak  berkewarganegaraan ganda  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan  Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian.  Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  sinkronisasi  istilah  affidavit dan  fasilitas  keimigrasian  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  47  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik
Indonesia  Secara  Elektronik  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian.    Adapun  manfaat  dari penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan  referensi dalam  suatu  tinjauan  yuridis  normatif.  Di samping  itu,  penelitian  ini  sebagai  rujukan
untuk  pembuatan  ketentuan  mengenai  fasilitas keimigrasian  bagi  anak  berkewarganegaraan ganda  dalam  penyusunan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM berikutnya.

## PEMBAHASAN
A. Peraturan Kewarganegaraan
di

## Indonesia
Kewarganegaraan merupakan faktor yang penting  bagi  seseorang  karena  berhubungan dengan  identitasnya,  sebagai  dasar  untuk mendapatkan  perlindungan  negaranya,  dan sebagai  dasar  memperoleh  hak-hak  sipilnya. Adapun yang dimaksud dengan kewarganegaraan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  adalah  segala  hal  ihwal  yang berhubungan  dengan  warga  negara.  Pengertian pokok  mengenai  kewarganegaraan  adalah ikatan  hak  dan  kewajiban  antara  individu dengan  negara,  yaitu  individu  berkewajiban mentaati  peraturan  dan  setia  kepada  negara, sebaliknya  negara  berkewajiban  melindungi individu tersebut dimanapun ia berada. 3
Kewarganegaraan  dapat  diartikan  pula sebagai  suatu  status  menurut  hukum  dari  suatu negara  yang  memberi  suatu  keuntungan- keuntungan  hukum  tertentu  dan  membebankan kewajiban-kewajiban  tertentu  kepada  individu. 4 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan  hak  dan  kewajiban  antara warga  negara  dengan  orang  asing.  Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  Orang  Asing  adalah  orang  yang bukan  Warga  Negara  Indonesia.  Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai  kewajiban  Orang  Asing  yang  berada dan  menetap  di  Indonesia  salah  satunya  adalah
3 Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing , Alumni, Bandung, 1997, hlm 21
4 B.P.  Paulus, Kewarganegaraan  RI  ditinjau  dari Udang-Undang  Dasar  1945, Pradnya  Paramita, Jakarta, 1983, hlm 41
kewajiban untuk memiliki Izin Tinggal Keimigrasian. Hal ini berdasarkan dengan Pasal 48  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap Orang Asing yang  berada  di  Wilayah  Indonesia  wajib memiliki  Izin  Tinggal.  Orang  Asing  yang mendapat  Izin  Tinggal  tersebut  harus  sesuai dengan  visa  yang  telah  mereka  dapatkan sebelum  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Orang Asing memperoleh visa di perwakilan Republik Indonesia  di  luar  negeri.  Ketentuan  ini  sesuai dengan  Pasal  48  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Kemigrasian bahwa  Izin  Tinggal  diberikan  kepada  Orang Asing  sesuai  dengan  Visa  yang  dimilikinya. Izin  tinggal  merupakan  izin  yang  diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat  dinas  luar  negeri  untuk  berada  di Wilayah Indonesia.
Setiap  negara  memiliki  kebebasan  untuk menentukan  asas  kewarganegaraan  terkait dengan  penentuan  persoalan  kewarganegaraan seseorang sebagai dasar bagi suatu negara untuk menentukan  siapa  saja  yang  menjadi  warga negaranya. 5 Asas  kewarganegaraan  Indonesia adalah sebagai berikut 6 :
1. Asas Ius  Sanguinis ( Law  of  the  Blood ) adalah asas yang menentukan kewarganegaaran seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas Ius  Soli ( Law  of  the  soil )  secara terbatas  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara  tempat  kelahiran,  yang  diberlakukan terbatas  bagi  anak-anak  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
5 Koerniatmanto Soetoprawiro,
Hukum
Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 9.
6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
3. Asas  kewarganegaraan  tunggal  adalah  asas yang  menentukan  satu  kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas  yang  menentukan  kewarganegaraan ganda  bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan  asas-asas  kewarganegaraan tersebut,  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  memberikan  ketentuan  mengenai siapa saja Warga Negara Indonesia, yaitu:
a. Setiap  orang  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dan/atau  berdasarkan perjanjian  pemerintah  Republik  Indonesia dengan  negara  lain  sebelum  undang- undang  ini  berlaku  sudah  menjadi  warga negara Indonesia;
b. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah dari  seorang  ayah  dan  ibu  warga  negara Indonesia;
c. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah dari  seorang  ayah  warga  negara  Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah dari  seorang  ayah  warga  negara  asing  dan ibu warga negara Indonesia;
e. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah dari  seorang  ibu  warga  negara  Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan  atau  hukum  negara  asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia  dari  perkawinan  yang  sah  dan ayahnya warga negara Indonesia;
g. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ibu  warga  negara Indonesia;
h. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ibu  warga  negara  asing yang  diakui  oleh  seorang  ayah  warga
negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak tersebut  berusia  18  (delapan  belas)  tahun atau belum kawin;
i. Anak  yang  lahir  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  yang  pada  waktu  lahir tidak  jelas  status  kewarganegaraan  ayah dan ibunya;
j. Anak  yang  baru  lahir  yang  ditemukan  di wilayah negara  Republik  Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. Anak  yang  lahir  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  apabila  ayah  dan ibunya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. Anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah negara  Republik  Indonesia  dari  seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena  ketentuan  dari  negara  tempat  anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan
kewarganegaraannya,  kemudian  ayah  atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan janji setia.
Mengenai  kedudukan  anak  yang  menjadi Warga  Negara  Indonesia,  ditentukan  dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia, yakni :
(1) Anak  warga  negara  Indonesia  yang  lahir di  luar  perkawinan  yang  sah,  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum  kawin  diakui  secara  sah  oleh ayahnya  yang  berkewarganegaraan  asing tetap  diakui  sebagai  warga  negara Indonesia.
(2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai  anak  oleh  warga  negara  asing
berdasarkan  penetapan  pengadilan  tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
Selanjutnya  dalam  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia ditegaskan bahwa : (1) Dalam hal status Kewarganegaraan
Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  huruf  l,  dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. (2) Pernyataan untuk
memilih kewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dibuat  secara  tertulis  dan disampaikan  kepada  Pejabat  dengan melampirkan dokumen sebagaimana
ditentukan di dalam peraturan perundang- undangan.
(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  disampaikan  dalam  waktu paling  lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  anak berusia18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah kawin.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  tersebut  telah  mengatur  ketentuan tentang subjek anak berkewarganegaraan ganda di  Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa  apabila status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia terhadap  anak  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  huruf  l,  Pasal  5 menyebabkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan  ganda,  anak  tersebut  harus memilih  kewarganegaraannya  setelah  berusia 18  tahun  atau  sudah  kawin,  serta  diberikan waktu  untuk  memilih  paling  lambat  sampai dengan  usia  21  tahun  (3  tahun  setelah  berusia 18 tahun).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  anak yang  dapat  berkewarganegaraan  ganda  ialah anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia  dan  ibu warga  negara  asing;  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  warga negara  asing  dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia; anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan sebelum  anak  tersebut  berusia  18  (delapan belas)  tahun  atau  belum  kawin;  anak  yang dilahirkan  di  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia  dari  seorang  ayah  dan  ibu  Warga Negara  Indonesia  yang  karena  ketentuan  dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak yang  bersangkutan, apabila  anak  tersebut telah memiliki kewarganegaraan lain .
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  juga  dijelaskan  bahwa Anak  Warga  Negara  Indonesia  yang  lahir  di luar  perkawinan  yang  sah,  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  kawin  diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan  asing  tetap  diakui  sebagai Warga  Negara  Indonesia.  Dalam  Pasal  5  ayat (2)  dinyatakan  bahwa  anak  Warga  Negara Indonesia  yang  belum  berusia  5  (lima)  tahun diangkat  secara  sah  sebagai  anak  oleh  warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap  diakui  sebagai  Warga  Negara  Indonesia. Sehingga,  apabila  anak  tersebut  mendapatkan kewarganegaraan asing karena peristiwa pengakuan  atau  pengangkatan  tersebut,  berlaku ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  No.12 Tahun 2006.
Selain  itu,  masih  ada  pasal  lain  dalam Undang-undang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia yang merujuk pada pasal 6 mengenai subjek  anak  berkewarganegaraan  ganda  yaitu Pasal  21  dan  Pasal  25.  Kewarganegaraan Indonesia  juga  dapat  diperoleh  seorang  anak karena pewarganegaraan orang tuanya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  yang menentukan bahwa :
(1) Anak  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun  atau  belum  kawin,  berada dan  bertempat  tinggal  di  wilayah  negara Republik  Indonesia,  dari  ayah  atau  ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik  Indonesia  dengan  sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Anak  warga  negara  asing  yang  belum berusia  5  (lima)  tahun  yang  diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia  memperoleh  kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memperoleh kewarganegaraan  ganda,  anak  tersebut harus  menyatakan  memilih  salah  satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Di  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  menjelaskan bahwa  anak  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun  atau  belum  kawin,  berada  dan bertempat  tinggal  di  wilayah  negara  Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.  Sementara  itu,  Pasal  21  ayat  (2) menyatakan  bahwa  anak  warga  negara  asing yang  belum  berusia  5  (lima)  tahun  yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan  sebagai  anak  oleh  Warga  Negara
Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Namun, perolehan
Kewarganegaraan  Indonesia  karena  proses adopsi  oleh  Warga  Negara  Indonesia  ini  tidak otomatis, melainkan harus diajukan permohonannya kepada Menteri melalui Pejabat yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal
anak  tersebut 7 .  Setelah  anak  asing  yang  belum berusia  5  (lima)  tahun  yang  diangkat  atau diadopsi  secara  sah  oleh  Warga  Negara Indonesia tersebut memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai perolehan Kewarganegaraan  Indonesia  dan  anak  tersebut masih  diakui  kewarganegaraan  asingnya,  maka berlaku  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Berikut  dalam  Pasal  25  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  yang  menjelaskan tentang peristiwa hukum yang dapat menyebabkan seorang anak
berkewarganegaraan ganda:
(1) Kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  bagi  seorang  ayah  tidak  dengan sendirinya  berlaku  terhadap  anaknya  yang mempunyai  hubungan  hukum  dengan ayahnya  sampai  dengan  anak  tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(2) Kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  bagi  seorang  ibu  tidak  dengan sendirinya  berlaku  terhadap  anaknya  yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya  sampai  dengan  anak  tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(3) Kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia karena memperoleh
kewarganegaraan  lain  bagi  seorang  ibu yang  putus  perkawinannya,  tidak  dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai  dengan  anak  tersebut  berusia  18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tersebut  menyebutkan  bahwa kehilangan Kewarganegaraan
Republik
Indonesia  bagi  orang  tua  tidak  dengan
7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan dan  Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan Republik Indonesia
sendirinya
mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan  Indonesia  bagi  anaknya. Sehingga  apabila  orang  tuanya  kehilangan Kewarganegaraan  Indonesia  dan  mendapatkan kewarganegaraan  lain,  kemudian  anaknya  juga mendapatkan  kewarganegaraan  lain  mengikuti orang  tuanya,  anak  tersebut  menjadi  anak berkewarganegaaraan  ganda  dan  kepadanya berlaku  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Berdasarkan  pasal  41  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan ganda  bagi  anak  yang  lahir  sebelum  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  diundangkan dapat  diperoleh  setelah  mendapatkan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI dengan  cara  mendaftarkan  paling  lambat  4 (empat)  tahun  sejak  undang-undang  tersebut diundangkan (1 Agustus 2010), sedangkan bagi anak yang lahir setelahnya status kewarganegaraan ganda diberikan secara langsung, namun anak tersebut harus didaftarkan  ke  Kantor  Imigrasi  sesuai  dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan  Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian.  Orang tua dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk mendaftarkan  anaknya  ke  Kantor  Imigrasi sesuai  dengan  tempat  tinggalnya,  apabila  dia berada  di  Indonesia  dan  ke  Kantor  Perwakilan RI  jika  berada  di  luar  negeri.    Ketentuan  ini telah  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Namun demikian, mereka yang mendaftarkan dirinya berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran itu dapat  ditolak  oleh  Kepala  Kantor  Imigrasi, Kepala  Perwakilan  RI,  atau  Pejabat  Imigrasi. Hal  ini  dapat  terjadi  jika  kebenaran  dan keabsahan hasil verifikasi dokumen pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda tersebut diragukan.
Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang memiliki  Paspor  Kebangsaan  asing  dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian  bahwa Fasilitas  Keimigrasian  adalah  kartu  yang diberikan kepada
anak subjek berkewarganegaraaan  ganda  pemegang  paspor kebangsaan  asing  yang  diberikan  secara affidavit.  Fasilitas  Keimigrasian  tersebut  yakni anak  berkewarganegaraan  ganda  mendapatkan pembebasan  dari  kewajiban  memiliki  visa, pembebasan  dari  kewajiaban  memiliki  izin keimigrasian  dan  izin  masuk  kembali,  serta pemberian  tanda  masuk  atau  tanda  keluar  yang diperlakukan  sebagaimana  layaknya  Warga Negara Indonesia. Berikut BAB III tentang Tata Cara  Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian  pada Pasal  10  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian:
(1) Setiap  anak  berkewarganegaraan  ganda yang memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian;
(2) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pembebasan dari kewajiban
memiliki visa;
b. pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin
masuk kembali; dan
c. pemberian  tanda  masuk  atau  tanda keluar yang diperlakukan sebagaiamana layaknya warga
negara Indonesia.
(3) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(4) Pemohonan Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
a. di wilayah Indonesia, atau
b. di luar wilayah Indonesia
Dalam BAB IV Ketentuan Lain 8 , dijelaskan  bahwa  Anak  Berkewarganegaraan Ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan  dan  belum  berusia  21  (dua puluh satu) tahun dapat  diberikan paspor biasa. Selain itu, Paspor biasa tersebut berlaku sampai Anak  Berkewarganegaraan  Ganda  berusia  21 (dua puluh satu) tahun selama ia belum memilih kewarganegaraannya dan belum kawin.
Dalam  waktu  paling  lambat  setelah berumur  18  tahun  atau  sudah  kawin,  anak berkewarganegaraan ganda harus memilih salah satu  kewarganegaraannya  apakah  anak  tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Proses memilih kewarganegaraan bagi anak
berkewarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM  47 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Pernyataan memilih  kewarganegaraan  adalah  pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak  berkewarganegaraan  ganda  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyampaian
pernyataan memilih kewarganegaraan  dapat  dilakukan  di  wilayah Indonesia yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  dan  Kantor  Imigrasi, maupun di luar negeri pada Perwakilan RI atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  47  Tahun  2016  tersebut disebutkan mengenai Affidavit kewarganegaraan ganda terbatas yang selanjutnya  disebut affidavit ,  yaitu  surat keimigrasian  yang  dilekatkan  atau  disatukan pada  paspor  asing  yang  memuat  keterangan sebagai  anak  berkewarganegaraan  ganda  dan
8 Permenkumham No.22 Tahun 2012 tentang Tata Cara  Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada pemegangnya. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang harus memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun atau sudah  kawin  dan  paling  lambat  pada  usia  21 tahun adalah anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus  2006  yang  memiliki  Surat  Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  tentang Kewarganegaraan  RI  atau  anak  yang  lahir setelah  tanggal  1  Agustus  2006  yang  memiliki “Affidavit”.
B. Analisis  Peraturan  Menteri  mengenai Pendaftaran  dan  Fasilitas  Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Subjek yang termasuk anak berkewarganegaraan  ganda  telah  diatur  dalam BAB  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Ayat  (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bahwa anak berkewarganegaraan  ganda  merujuk  pada  Pasal 4  huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  dan  huruf  l  serta dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Berikut  kutipan  Pasal  1  ayat  1 tersebut 9 :
“Anak  Berkewarganegaraan  Ganda  adalah anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  dan  huruf  l  serta dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia.”
Melihat  dari  bunyi  pasal  tersebut, pengertian  anak  berkewarganegaraan  ganda menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang  sah  dari  seorang  ayah  Warga  Negara Indonesia  dan  ibu  warga  negara  asing;  anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga
Negara  Indonesia;  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah Warga  Negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum kawin;  anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah negara  Republik  Indonesia  dari  seorang  ayah dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia  yang  karena ketentuan  dari  negara  tempat  anak  tersebut dilahirkan  memberikan  kewarganegaraan,  serta anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan  yang  sah,  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  kawin  diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan  asing  dan  anak  Warga Negara  Indonesia  yang  belum  berusia  5  (lima) tahun  diangkat  secara  sah  sebagai  anak  oleh warga  negara  asing  berdasarkan  penetapan pengadilan. Pengertian anak berkewarganegaraan  ganda  yang  disebutkan dalam  peraturan  menteri  tersebut  tidak  melihat apakah
anak tersebut memiliki kewarganegaraan  lain  berdasarkan  peraturan kewarganegaraan  negara  pihak  terkait  karena belum  tentu  peraturan  kearganegaraan  negara ayah  atau  ibunya  yang  berkewarganegaraan asing,  atau  negara  tempat  lahirnya  mengakui kewarganegaraan  ganda.  Sehingga  apabila  ada anak  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  tetapi tidak  memiliki  kewarganegaraan  lain  karena negara ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan  asing  tidak  memberikan status  kewarganegaraan  karena  tidak  menganut asas  kewarganegaraan  ganda,  berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun  2012,  anak  tersebut  tetaplah  anak berkewarganegaraan ganda.
Pengertian  tersebut  jauh  berbeda  dengan ketentuan  mengenai  anak  berkewarganegaraan ganda  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Dalam
Undang-undang  kewarganegaraan  Republik
Indonesia disebutkan subjek anak berkewarganegaraan  ganda  adalah  Warga Negara Republik Indonesia yang apabila karena ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 menyebabkan anak menjadi memiliki kewarganegaraan ganda karena memiliki kewarganegaraan  lain.  Jadi,  subjek  anak berkewarganegaraan  ganda  sesuai  ketentuan pasal-pasal tersebut harus memiliki kewarganegaraan  lain  barulah  dia  disebut  anak berkewarganegaraan ganda.
Tidak  hanya  itu,  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
menjelaskan  bahwa  ada  subjek  pasal  lain  yang dapat  menjadi  anak  berkewarganegaraan  ganda yaitu  yang  diatur  dalam  Pasal  21  dan  Pasal  25 Undang-Undang  tersebut.  Pasal  21  ayat  (1) menyatakan bahwa mendapatkan kewarganegaran  RI  bagi  orang  tua  yang berkewarganegaraan  asing,  anak  dari  orang  tua tersebut  juga  mendapat  kewarganegaraan  RI. Sedangkan  pada  Pasal  21  ayat  (2)  menjelaskan bahwa  anak  asing  yang  diadopsi  oleh  Warga Negara Indonesia sebelum berusia 5 tahun, anak tersebut mendapatkan Kewarganegaraan
Indonesia.  Sehingga,  ketentuan  Pasal  ini  dapat berakibat anak tersebut
mendapat kewarganegaraan  ganda.  Selain  itu,  Pasal  25 telah mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan  Indonesia  bagi  orang  tua  tapi tidak  serta  merta  menyebabkan  kehilangan kewarganegaraan  Indonesia  bagi  anak  dari orang  tersebut.  Kehilangan  kewarganegaraan tersebut  dapat  disebabkan  karena  seseorang telah  mendapatkan  kewarganegaraan  lain  atau telah beralih kewarganegaraan. Sehingga apabila anaknya mendapatkan kewarganegaraan asing mengikuti orang tuanya yang mendapatkan kewarganegaraan lain, menyebabkan anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan ganda
karena kewarganegaraan  Indonesia  anak  tersebut  tidak hilang seperti orang tuanya.
Dalam Pasal 2 ayat (1) BAB II Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan  Ganda  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tentang Tata
Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian  menerangkan  bahwa pendaftaran  anak  berkewarganegaraan  ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Memperoleh, Kehilangan,  Pembatalan  dan  Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kata  “wajib”  dalam  Pasal  ini  dapat  ditafsirkan bahwa  setiap  orang  tua  atau  wali  dari  anak berkewarganegaraan  ganda  memiliki  keharusan mutlak dengan implikasi hukum tertentu apabila tidak mendaftarkan anaknya. Pada kenyataannya,  bagi  orang  tua  atau  wali  dari anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  tidak mendaftarkan  anaknya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, belum terdapat implikasi hukum atau akibat hukum yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM tersebut, ataupun peraturan lainnya.
Dalam hal pendaftaran anak berkewarganegaraan  ganda,  bukti  pendaftaran tersebut  telah  dijelaskan  pada  Pasal  6  ayat  (3) BAB  II  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendaftaran Anak  Berkewarganegaraan  Ganda  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian.  Dinyatakan  bahwa Kepala  Kantor  Imigrasi,  Kepala  Perwakilan  RI atau  Pejabat  Imigrasi  pada  tempat  lain  yang ditentukan  oleh  Menteri  menerbitkan  bukti pendaftaran  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga) hari  kerja  sejak  diberikannya  tanda  penerimaan berkas. Selain itu, ketentuan masa berlaku bukti pendaftaran  tidak  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012 tersebut. Namun, masa berlaku pendaftaran  tertera  dalam  sertifikat  bukti pendaftaran  bahwa  bukti  pendaftaran  berlaku sesuai  masa  berlaku  paspor  asing  yang dimilikinya  sebagaimana  tercantum  dalam
lampiran  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut. Padahal, untuk melakukan
pendaftaran anak berkewarganegaraan  ganda,  dapat  dilakukan tanpa  memiliki  paspor  asing  sesuai  dengan persyaratan  dokumen  asli  dan  fotokopi  dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012, yakni “paspor  kebangsaan  asing  bagi  anak  yang memiliki”.  Dapat  dianalisis  bahwa  jika  anak tersebut  tidak  memiliki  paspor  asing,  maka masa  berlaku  bukti  pendaftaran  tersebut  tidak dapat  ditentukan  sebagaimana  diatur  dalam Lampiran  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut.
Begitu  pula  dengan  masa  berlaku  kartu fasilitas keimigrasian, bahwa tidak ada ketentuan  yang  mengatur  masa  berlaku  kartu tersebut. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai masa  berlaku  tercantum  di  halaman  belakang kartu  yang  menyebutkan  bahwa  kartu  tersebut berlaku  sesuai  dengan  masa  berlaku  paspor asing.  Tulisan  tersebut  sering  luput  dari perhatian orang tua/ wali anak berkewarganegaraan  asing  karena  tercetak menggunakan font yang  kecil  di  bagian belakang kartu.
Hal  ini  berdampak  pada  ketidakpastian hukum  dalam  hal  pelayanan  publik.  Sebab, orang  tua/  wali  dari  anak  tersebut  berasumsi bahwa  pendaftaran  hanya  dilakukan  satu  kali dan  setelah  mereka  melakukan  pendaftaran, maka  masa  berlaku  sertifikat  bukti  pendaftaran dan  kartu  fasilitas  keimigrasian  tersebut berakhir  hingga  anak  tersebut  berusia  18  atau maksimal 21 tahun.
C. Istilah Hukum mengenai Fasilitas Keimigrasian
Di  Indonesia  terdapat  dua  peraturan
Menteri yang mengatur tentang anak berkewarganegaraan  ganda.  Peraturan  tersebut adalah  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda
dan  Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian,  dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia  Secara  Elektronik.  Dua  peraturan  ini masih berlaku dan menjadi pedoman bagi orang tua/  wali  dari  anak  berkewarganegaraan  ganda untuk  melakukan  pelaporan  dan  permohonan fasilitas  keimgirasian  serta  untuk  memilih kewarganegaraan apabila telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun.
Dua peraturan tersebut merupakan peraturan  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara, Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan  dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  yang  mengatur  lebih spesifik  mengenai  anak  berkewarganegaran ganda.
Dapat  dianalisis  bahwa  dalam  Peraturan Menteri  tersebut,  terdapat  istilah  yang  beda yakni istilah “ affidavit ” dan “fasilitas keimigrasian”. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  47  Tahun
2016
disebutkan bahwa
Affidavit kewarganegaraan ganda terbatas yang selanjutnya  disebut affidavit ,  yaitu  surat keimigrasian  yang  dilekatkan  atau  disatukan pada  paspor  asing  yang  memuat  keterangan sebagai  anak  berkewarganegaraan  ganda  dan memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada pemegangnya  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pengertian  ini  sama dengan  ketentuan  umum  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH- 19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan  Ganda  yang  telah  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian  Permohonan  Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.
Bila  ditinjau  dari  segi  historis,  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-
19.AH.10.01-2011
tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda menggunakan istilah  “ affidavit ”  karena  melihat  kepada peraturan  menteri  yang  pertama  kali  mengatur tentang  fasilitas  keimigrasian  bagi  anak berkewarganegaraan  ganda  di  Indonesia  yaitu Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.80-HL.04.01  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Pencatatatan,  dan  Pemberian Fasilitas  Keimigrasian  Sebagai  Warga  Negara Indonesia  yang  Berkewarganegaraan  Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan  ditetapkannya    Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian.  Apabila  melihat  kepada peraturan  terdahulu  memang  menyebutkan istilah affidavit yaitu  dalam  Pasal  6  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.80- HL.04.01 Tahun 2007 yang berbunyi:
(2) Pejabat  Penerima  Pendaftaran  memberikan keterangan  untuk  mendapatkan  fasilitas keimigrasian  dalam  hal  anak  tersebut memiliki paspor asing.
(3) Keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) diberikan secara affidavit.
Dalam lampiran peraturan menteri tersebut juga diberikan format bentuk keterangan  yang  diberikan  secara affidavit dimaksud,  yaitu  berupa  lembaran  kertas  yang ditempelkan ke paspor asing anak berkewarganegaraan ganda. Dalam Lampiran V Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.80-HL.04.01  Tahun  2007  disebutkan:  “1. Bentuk affidavit yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Imigrasi”  dan  “2.  Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia”,  sehingga  dalam  penggunaannya istilah  yang  lebih  sering  dipakai  sejak  awal dikenalnya  anak  berkewarganegaraan  ganda  di Indonesia  adalah affidavit. Akan  tetapi,  kata affidavit belum  terekam  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  Edisi  V  Tahun  2018,
melainkan  kata  “afidavit”.  Berdasarkan  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  V  Tahun  2018, kata  “afidavit”  adalah  pemberian  keterangan tertulis  di  bawah  sumpah 10 .    Secara  harfiah, lema  “affidavit”,  yang  berasal  dari  istilah hukum  internasional,  memiliki  pengertian “ Pernyataan  tertulis  di  atas  sumpah  oleh pembuatnya,  di  hadapan  penguasa  yang berwewenang” 11 .
Pada  tahun  2012  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian  telah  ditetapkan  sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  M.80-HL.04.01  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pendaftaran,  Pencatatatan,  dan Pemberian  Fasilitas  Keimigrasian  Sebagai
Warga
Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan  Ganda.  Perubahan  yang mendasar pada kedua peraturan menteri tersebut adalah  bahwa  dalam  peraturan  menteri  yang lama  proses  pendaftaran  dapat  dilakukan apabila  anak  berkewarganegaraan  ganda  telah memiliki  paspor  asing  dan  dilaksanakan  dalam 1 (satu) tahap yang kemudian bukti pendaftarannya  adalah  cap  pada  halaman pengesahan/ endorsement paspor  Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki paspor Republik Indonesia, dan  keterangan  untuk  mendapatkan  fasilitas keimigrasian  berbentuk  lembaran  kertas  yang ditempelkan pada paspor asing anak berkewarganegaraan  ganda.  Sedangkan  pada peraturan menteri mengenai anak berkewarganegaraan  ganda  yang  berlaku  saat ini,  terdapat  2  (dua)  tahapan  yaitu  proses pendaftaran  dan  proses  permohonan  Fasilitas Keimigrasian. Proses pendaftaran wajib dilakukan  oleh  orang  tua/wali  dari  setiap  anak berkewarganegaraan ganda dan tidak mengharuskan anak berkewarganegaraan ganda
10 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afidavit
11 Ranuhandoko, I.P.M, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1996
memiliki  paspor  asing  terlebih  dahulu.  Namun, untuk proses permohonan Fasilitas
Keimigrasian  anak  berkewarganegaraan  ganda wajib
melampirkan paspor asingnya.
Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian  ini  tidak wajib  diajukan  oleh  orang  tua/  wali  dari  anak berkewarganegaraan  ganda.  Bukti  pendaftaran diberikan  dalam  bentuk  lembaran  Sertifikat Bukti  Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan Ganda dan teraan cap pada halaman pengesahan atau  endorsement  paspor  Republik  Indonesia bagi  yang  memiliki.  Untuk  bentuk  Fasilitas Keimigrasian  yang  baru  adalah  berupa  kartu yang  dicetak  secara  elektronik  melalui  Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012  yang  berbunyi  Fasilitas  Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraaan  ganda  pemegang  paspor kebangsaan  asing  yang  diberikan  secara affidavit.  Ketentuan  “secara  affidavit”  tersebut juga  menimbulkan  kerancuan  penggunaan istilah.
Perbedaan  istilah  tersebut  berdampak pada  proses  pemilihan  kewarganegaraan  saat seorang  anak  telah  berusia  18  tahun  atau maksimal  21  tahun.  Hal  ini  terkait  persyaratan dalam memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  47  Tahun  2016. Persyaratan  wajib  yang  harus  dilampirkan dalam  memilih  kewarganegaraan  bagi  anak berkewarganegaraan  ganda  sesuai  Pasal  7 dalam  peraturan  menteri  tersebut  berupa fotokopi  kutipan  akta  kelahiran  anak,  kutipan akta  perkawinan  orang  tua,  Paspor  Republik Indonesia dan/atau paspor asing, surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing, pasfoto  berwarna  dan  Keputusan  Menteri tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia atau affidavit. Akan tetapi, persyaratan melampirkan  affidavit  tidak  dapat  dipenuhi karena  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut, tidak ada istilah  “affidavit”  melainkan  pelaporan  dan fasilitas  keimigrasian.  Jadi  secara  yuridis
normatif,  proses  pemilihan  kewarganegaraan pada  anak  tersebut  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  karena  anak  tersebut harus  melampirkan  “affidavit”,  padahal  yang dimiliki  anak  tersebut  adalah  Sertifikat  Bukti Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan kartu Fasilitas Keimigrasian.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  ketentuan-ketentuan pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  22  Tahun  2012  Tata  Cara  Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan  Fasilitas  Keimigrasian,  masih terdapat  kekurangan  kriteria  atau  kategori subjek  anak  berkewarganegaraan  ganda  yang hanya  terbatas  pada  Pasal  4  huruf  c,  huruf  d, huruf  h,  huruf  l  dan  Pasal  5,  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.
Selain  itu,  peraturan  tersebut  juga  belum mengatur tentang implikasi hukum bagi mereka yang  tidak  melakukan  pendaftaran  anak berkewarganegaraan  ganda.  Sebab,  ketentuan tersebut  hanya  menyatakan  adanya  kewajiban pendaftaran  anak  berkewarganegaraan  ganda sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  BAB  II  Tata  Cara
Pendaftaran Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan  Ganda,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tentang Tata
Cara Pendaftaran
Anak
Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian,  tetapi  belum  mengatur implikasi  hukum  bagi  mereka  yang  tidak melakukan
pendaftaran anak berkewarganegaraan  ganda.  Di  samping  itu, terkait masa berlaku bukti pendaftaran,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun  2012  tersebut  belum  menjelaskan ketentuan  masa  berlaku  Sertifikat  Bukti Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan  Ganda dan kartu Fasilitas Keimigrasian. Namun, dalam Sertifikat
Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaran  Ganda  dan  pada  halaman
belakang  kartu  Fasilitas  Keimigrasian,  telah tertera  masa  berlakunya  sesuai  masa  berlaku paspor  asing  yang  dimilikinya  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2012 tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian Permohonan
Kewarganegaraan Republik Indonesia  Secara  Elektronik  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Anak Berkewarganegaraan  Ganda  dan  Permohonan Fasilitas  Keimigrasian  tidak  ada  sinkronisasi istilah yang digunakan untuk mengatur ketentuan  pelaporan  dan  proses  permohonan fasilitas keimigrasian. Perbedaan istilah tersebut ialah  “affidavit”  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  47  Tahun  2016  dan “fasilitas  keimigrasian”  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  22  Tahun 2012  yang  menimbulkan  dampak  negatif  pada saat  proses  pemilihan  kewarganegaraan  ketika seorang  anak  telah  berusia  18  tahun  atau maksimal  21  karena  terdapat  perbedaan persyaratan di antara kedua peraturan tersebut.

## SARAN
Dari kesimpulan tersebut, dapat disarankan  bahwa  perlu  ada  penggantian Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang ketentuan  pelaporan  dan  permohonan  fasilitas keimigrasian bagi anak kewarganegaraan ganda dan penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM  terkait  ketentuan  dalam  pernyataan memilih  kewarganegaraan.  Dalam  ketentuan pelaporan dan permohonan fasilitas keimigrasian tersebut perlu mempertimbangkan subjek-subjek  anak  kewarganegaraan  ganda yang  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam penggantian Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM,  juga  patut menjelaskan implikasi hukum bagi mereka yang
tidak
mendaftarkan anak
subjek berkewarganegaraan  ganda  jika  pendaftaran  ini bersifat  wajib.  Penggatian  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  perlu  menegaskan  masa berlaku  sertifikat  bukti  pendaftaran  yang  tidak lagi  semestinya  disesuaikan  dengan  masa berlaku  paspor  asing,  serta  masa  berlaku  kartu fasilitas  keimigrasian  yang  perlu  disesuaikan dengan masa berlaku paspor asingnya.
Selain  itu,  dari  kesimpulan  tersebut, dalam  penggantian  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  nantinya,  perlu  ada  sinkronisasi dalam penggunaan istilah antara kata “affidavit” dengan frasa “fasilitas keimigrasian”.
Sebaiknya,  kata  “affidavit”  dapat  dihapus  dan diganti  dengan  “fasilitas  keimigrasian”  agar tidak  terjadi  kesalahan  persepsi  kedua  definisi tersebut.  Sebab  kata  “affidavit”  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  V  Tahun  2018 dan  istilah  hukum  yang  berlaku  secara internasional  memiliki  arti  yang  kurang  sesuai untuk  menggambarkan  fasilitas  keimigrasian yang diberikan
kepada
anak
berkewarganegaraan ganda.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku
Gautama, Sudargo, Warga Negara dan Orang Asing , Alumni, Bandung, 1997.
Paulus, B.P., Kewarganegaraan RI ditinjau dari
Udang-Undang  Dasar  1945, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1983.
Ranuhandoko,  I.P.M, Terminologi  Hukum
Inggris-Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,
1996 Soetoprawiro, Koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
Indonesia ,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 1996.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor  63,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4634)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2007
tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 22
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran  Anak  Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan  Republik  Indonesia Secara Elektronik
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Pendaftaran,  Pencatatatan,  dan
Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.HH-19.AH.10.01-2011  tentang  Tata Cara  Penyampaian  Pernyataan  Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Sumber Lain
https://beritagar.id/artikel/berita/mengintip- model-kewarganegaraan-ganda-di-tanah- seberang
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afidavit https://news.detik.com/berita/2921957/jalan- panjang-mengupayakan-dwi- kewarganegaraan-indonesia

## BIODATA PENULIS

## INTAN NURKUMALAWATI, MPA.
Penulis  meraih  gelar  Diploma  III  dari Akademi  Imigrasi  tahun 2006,  kemudian  mendapatkan  gelar Sarjana Ilmu Sosial Politik di Universitas Jakarta dan lulus tahun 2009. Dia lulus program beasiswa Master of Public Administration (Management) dari Flinders University Australia di tahun 2011. Sekarang  penulis  menjadi  seorang  Dosen  Tetap  di  Politeknik  Imigrasi  BPSDM  Hukum  dan  HAM. Penulis pernah berdinas di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, dan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian.
Penulis  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  Keimigrasian  dengan  mengikuti  program  DIACTSS Internship on Immigration Policy, Information Technology and Citizenship di Canberra tahun 2011, DIACTSS  Internship  on  Immigration  Check  Point,  Refugee  Management  and  Detention  Center  di Adelaide tahun 2011, pelatihan Document Examination Principles and Application Course, Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Australia Department of Immigration and Citizenship di Jakarta tahun 2008, serta Training for International Law Enforcement Officials, Yancheng International Law Enforcement Center, di Jiangsu, China tahun 2017.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com