## INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM/MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

## Mastang Ambo Baba

## A. Latar Belakang Masalah
Sejak  diberlakukan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor 20  Tahun  2003, Pendidikan  Islam  mendapatkan  pengakuan  sama  dengan pendidikan  umum.  Lulusan  Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsanawiyah, Madrasah  Aliyah,  dianggap  sama  dengan  lulusan  SD,  SMP  dan  SMA.  Maka, setiap   disebut  SD  disebut  pula  MI,  menyebut  SMP  maka  disebut  M.Ts  dan demikain  pula  tatkala  menyebut  SMA  juga  disebut  MA.  Justru  pada  tingkat perguruan  tinggi,  semisal  STAIN  dan  IAIN, belum   sepenuhnya  mendapatkan posisi  seluas itu.
Pendidikan Islam seharusnya berbeda dengan sekolah lain pada umumnya.
Perbedaan  itu  menyangkut  banyak  hal,  mulai  dari  orientasi  atau  tujuan, kurikulum,  tenaga  pengajar,  maupun  kultur  yang  seharusnya  dikembangkan. Tatkala  pendidikan  Islam  disamakan  dengan  sekolah  umum,  bukan  berarti persamaan  itu   dalam  segala  halnya.  Persamaan  itu  adalah  terkait  dengan pengakuan  oleh  pemerintah,  yaitu  bahwa  siapapun  yang  belajar  di  lembaga pendidikan Islam dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
Hal  yang  kadang  disalahpahami,   adalah  bahwa   sekolah  Islam  dianggap lebih rendah, hingga perlu disamakan kualitasnya. Padahal maknanya tidak seperti itu.  Sebab  tidak  sedikit  sekolah  Islam  yang  sebenarnya  lebih  unggul  kualitasnya
dari sekolah pada umumnya. Madrasah Insan Cendekia di Serpong dan Gorontalo, dan  juga  berbagai  madrasah  negeri  atau  madrasah  swasta  yang  dikelola  secara baik di berbagai tempat,  diakui telah memiliki keunggulan. Begitu pula beberapa pesantren, Gontor misalnya, lulusannya mampu berbahasa Inggris dan Arab, yang hal itu tidak semua sekolah umum bisa mewujudkannya.
Persamaan  yang  dituntut  dan  akhirnya  diakomodasi  oleh  Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu terkait dengan pengakuan oleh  pemerintah.  Namun  seringkali,   sementara  tokoh  dan  bahkan   pejabat Kementerian  Agama  sekalipun,  seringkali   membuat  statemen  yang  kurang produktif, dengan  mengatakan bahwa madrasah atau pendidikan Islam selama ini tertinggal dari sekolah umum. Padahal kalaupun  statemen itu nyata,   sebenarnya perbedaan itu tidak selalu signifikan, dan  bahkan masih  terdapat madrasah,  yang berprestasi  di atas sekolah umum.
Selama  ini  tidak  banyak  orang  yang  mengungkapkan  bahwa  pendidikan Islam  sebenarnya  justru   memiliki  kelebihan,  utamanya  terkait  dengan  wawasan keagamaannya,  yaitu  pemahamannya  terhadap   al-Qurán  dan  Hadits  Nabi. Pengetahuan  dan  pengamalan  agama  yang  dinilai  sangat  fundamental  bagi kehidupan,  bagi  peserta  didik  madrasah  selama  ini  lebih  baik.    Perbedaan lainnya,  tampak dari  perilaku atau karakter secara umum. Kasus-kasus narkoba, perilaku  seks  bebas,  dan  lain-lain   tidak  ditemukan  di  lembaga  pendidikan madrasah. Demikian pula, secara sederhana, pada setiap pengumuman ujian akhir, peserta didik madrasah tidak sampai merepotkan aparat keamanan,  hingga harus berjaga-jaga mengantisipasi akibat buruk dari pesta kelulusan mereka.
Kelebihan  seperti  itu   tidak  pernah  dilihat,  padahal  sangat  prinsip  atau fundamental.  Sebagai  seorang  muslim  ukuran  keberhasilan  pendidikan  bukan sebatas  lulus  ujian  nasional  dan  mendapatkan  ijazah.  Sekalipun   itu  perlu,  tetapi yang  lebih  penting  lagi  adalah  ketaqwaan,  ketinggian  akhlak  maupun  kesediaan beramal  shaleh.  Sepintar  apapun,  jika  seseorang  tidak  mengenal   dan  mencintai Tuhannya,  maka  ilmu  yang  disandang  tidak  akan  memberi  manfaat  bagi  dirinya dan bahkan juga bagi orang lain.

## B. Rumusan Masalah
Dari pemaparan di atas yang menjadi masalah pokoknya adalah bagaimana integrasi  Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  sehingga  dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan, antara lain:
1. Bagaimana  pola  dan  kebijakan  Pendidikan  Islam/Madrasah  di  Indonesia pada masa Orde Baru ?
2. Bagaimana  Kedudukan  dan  Peran  Pendidikan  Islam  (Madrasah)  dalam Sistem Pendidikan Nasional ?
3. Bagaimana Keunikan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
A. Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru
Kebijakan-kebijakan  pemerintah,  mulai  dari  pemerintahan  kolonial,  awal, dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng”anaktirikan”, mengisolasi  bahkan  hampir  saja  menghapuskan  sistem  pendidikan  Islam  hanya
karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang  tinggi  dari  tokoh-tokoh  pendidikan  Islam,  akhirnya  berbagai  kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
Diakui  bahwa  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  mengenai  pendidikan Islam dalam konteks madrasah  bersifat positif dan konstruktif , khususnya dalam 2  dekade  terakhir  (1980-1990).  Pada  masa  pemerintah  Orde  Baru,  lembaga pendidikan (madrasah) dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.
Pada  awal-awal  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  kebijakan  tentang madrasah  bersifat  melanjutkan  dan  meningkatkan  kebijakan  Orde  Lama. Madrasah  belum  dipandang  sebagai  bagian  dari  Sistem  Pendidikan  Nasional, tetapi  baru  bersifat  lembaga  pendidikan  otonom  di  bawah  pengawasan  Menteri Agama.  Hal  ini  disebabkan  karena  pendidikan  madrasah  belum  didominasi  oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah.
Menghadapi  kenyataan  tersebut,  langkah  pertama  dalam  melakukan pembaruan  ini  adalah  dikeluarkannya  Kebijakan  Menteri  Agama  Tahun  1967 terhadap  respon  TAP  MPRS  No.  XXVII  Tahun  1966 1 ,  dengan  melakukan
1 TAP MPRS No. XXVII Tahun 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri  dari  3  bab  dan  7  pasal.  Lebih  lengkapnya  lihat  Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di Indonesia  :  Lintasan  Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan (Cet.  III;  Jakarta  :  RajaGrafindo Persada, 1999), 243-251.
formulasi  dengan  menegerikan  sejumlah  madrasah  dengan  kriteria  tertentu  yang diatur oleh pemerintah di samping mendirikan madrasah-madrasah yang baru. 2
Sedangkan  strukrurisasi  dilakukan  dengan  mengatur  perjenjangan  dan perumusan  kurikulum  sekolah-sekolah  yang  berada  di  bawah  Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan. 3 Salah satunya seperti  yang tercantun pada  Pasal  1 TAP  MPRS  No.  XXVII  Tahun  1966  “menetapkan  pendidikan  agama  menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke Universitas negeri. 4
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya melakukan formulasi dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah (Menteri Agama) pada masa  Orde  Baru.  Proses  penegerian  sejumlah  madrasah  swasta  tampaknya didorong  oleh  animo  masyarakat  yang  cukup  tinggi,  yang  pada  satu  sisi  lain berkeinginan  untuk  sejajar  dengan  sekolah-sekolah  umum  yang  sudah  berstatus negeri.  Sehingga,  output  lembaga  madrasah  juga  dapat  memiliki  peluang  dan kesempatan  untuk  duduk  dan  memegang  jabatan  di  pada  instansi-instansi  yang ada.
2 Pada tahun 1967 mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua  tingkatan  (MI,  MTs,  dan  MA).  Melalui  kebijakan  ini  sebanyak  123  MI  telah  dinegerikan sehingga  menambah  jumlah  total  MIN  menjadi  358  buah,  182  MTs,  dan  42  Madrasah  Aliyah Agama  Islam  (MAAIN).  Lihat  Mawardi  Sutejo  dkk, Kapita  Selekta  Pendidikan  Agama  Islam (Jakarta  :  Dirjen  Binbaga  Islam  Depag  dan  UT,  1996),  h.  16.  Lihat  juga  Maksum, Madrasah  : Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 61.
3 Maksum, Ibid ., h. 132.
4 Haidar Putra Daulau, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), h. 150.
Sementara  upaya  strukturisasi  kurikulum  dengan  memasukkan  mata pelajaran  pendidikan  agama  ke  sekolah-sekolah  mulai  dari  jenjang  pendidikan dasar  hingga  perguruan  tinggi  tampaknya  didorong  oleh  keinginan  melahirkan output yang tidak hampa dari nilai-nilai religius.

## B. Kedudukan  dan  Peran  Pendidikan  Islam  (Madrasah)  dalam  Sistem Pendidikan Nasional
Secara  yuridis,  posisi  pendidikan  agama  (lslam)  berada  poda  posisi  yang sangat strategis, baik pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 maupum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20  Tahun  2003. 5 Pada  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Tahun  1989 dinyatakan,  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan  "mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 6
5 Undang-undang Sistem Pendidikan Nsional 2003 disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juni 2003. Ketika keputusan ini diambil secara demokrasi, FPDIP sebagai fraksi- salah  satu  kelompok  di  samping  FKKI-yang  meminta  penundaan  disahkannya  Undang-undang Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  tidak  hadir  dan  dinyatakan  abstain. Pengesahan tersebut diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengembangan pendidikan nasional minimal 20 % dari total APBN dan APBD yang ditetapkan.
6 Departemen  P  &  K, Undang-undang  RI  No.  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Jakarta  :  Kloang  Klede  Jaya,  1989),  h.  7.  Meskipun  ia  tidak  merupakan  tujuan pendidikan  Islam  secara  an  sich,  namun  secara  implisit  cerminan  tujuan  tersebut  identik  dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam.
Sementara  dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun 2003 dinyatakan pada pasal 2 dan pasal 3, bahwa : “ Pendidikan nasional adalah  pendidikan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  yang bertujuan  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  beriman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  berbudi  mulia, sehat,  berilmu,  terampil,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab”. 7
Mencermati  hal  tersebut  di  atas,  terlihat  bagaimana  pendidikan  agama (Islam)  berada  pada  posisi  strategis,  dibanding  materi  pendidikan  lainnya. Orientasi pelaksanaannya, bukan hanya pada pengembangan IQ tetapi EQ dan SQ secara harmonis.

## l. Kedudukan Pendidikan Islam
Pendidikan  Islam  dalam  uraian  ini  dapat  dikemukakan  pengertiannya dalam  tiga  hal.  Pertama,  sebagai  lembaga,  kedua,  sebagai  mata  pelajaran,  dan ketiga,  sebagai  value.  Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga,  sejak  Indonesia merdeka ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal, yaitu pesantren, sekolah dan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Di Pesantren dengan berbagai polanya dilaksanakan  pentransferan  ilmu-ilmu  dan  nilai-nilai  (value)  keislaman.  Di sekolah sejak Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama, sedangkan di madrasah sejak Indonesia merdeka telah diprogramkan mata peiajaran agama dan umum yang seimbang.
7 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Departemen  Agama  RI, Undang-undang  dan Peraturan RI tentang Pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendis, 2006), h. 8-9.
Dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  ditindaklanjuti  dengan  berbagai  Peraturan  pemerintah  (PP)  yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l990 tentang prasekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1990  tentang  pendidikan Menengah.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  l990  tentang  pendidikan  Tinggi. peraturan ini sekarang telah berubah menjadi PP 60 Tahun 1999.
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  l99l  tentang  pendidikan  Luar Biasa.
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  l991  tentang  pendidikan  Luar Sekolah.
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1992  tentang  Tenaga Kependidikan.
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  l992  tentang  peran  serta masyarakat dalam pendidikan nasional. 8
Selanjutnya,  kedudukan  pendidikan  Islam  semakin  diperkokoh  dengan keluarnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
8 H.  Haidar  Putra  Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di Indonesia , Ed. I (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2009), h. 161.
a. Sebagai Mata Pelajaran
Istilah "Pendidikan Agama Islam" di  Indonesia dipergunakan untuk nama suatu  mata  pelajaran  di  lingkungan  sekolah-sekolah  yang  berada  di  bawah pembinaan  Departemen  Pendidikan  Nasional  Pendidikan  Agama  dalam  hal  ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Ia termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib dalam setiap jalur jenis dan jenjang pendidikan, berpadanan dengan  mata  pelajaran  lain  seperti  pendidikan  kewarganegaraan,  bahasa, matematika,  sosial  dan  budaya  (Pasal  37  ayat  l).  Memang  semenjak  Proklamasi Kemerdekaan  Republik  lndonesia  sampai  terwujudnya  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  disempurnakan  dengan Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. 9
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan agama. Pasal 12, peserta didik (1). Setiap peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 10
Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan:
a. Peningkatan iman dan takwa
b. Peningkatan akhlak mulia
9 H.  Ramayulis, Ilmu  Pendidikan  IslamI, Edisi  Revisi  (Cet.  VII;  Jakarta  :  Kalam  Mulia, 2008), h. 41-42.
10 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Op.cit ., h. 12.
c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
f. Tuntutan dunia kerja
g. Perkembangan iimu pengetahuan, teknologi dan seni
h. Agama
i. Dinamika perkembangan global
j. Persatuan nasional dan nilai-niiai kebangsaan. 11
Selanjutnya kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
a. Pendidikan agama
b. Pendidikan kewarganegaraan
c. Bahasa
d. Matematika
e. Ilmu pengetahuan alam
f. Ilmu pengetahuan sosial
g. Seni dan Budaya
h. Pendidikan jasmani dan olahraga
i. Keterampilan/kejuruan
j. Muatan lokal.
Sedangkan kurikulum pada pendidikan tinggi wajib memuat :
a. Pendidikan agama
b. Pendidikan kewarganegaraan
11 Ibid ., h. 25.

## c. Bahasa. 12
Dalam  Undang-undang  ini  juga  disebutkan  bahwa  pendidikan  agama adalah  hak  peserta  didik,  disebutkan;  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Dalam  bagian  penjelasan diterangkan  pula  bahwa  pendidik  dan  atau  guru  agama  yang  seagama  dengan peserta  didik  difasilitasi  dan  atau  disediakan  oleh  pemerintah  atau  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan  pendidikan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 41 ayat (3). 13

## b. Sebagai Lembaga
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 , disebutkan bahwa madrasah sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  dicantumkan  dengan  jelas  dan  tegas  dalam batang tubuh Undang-undang tersebut,  yakni dicantumkan pada Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 tentang  Pendidikan  Menengah.  Berbentuk  Sekoiah  Menengah  Atas  (SMA), Madrasah  Aliyah  (MA)  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  dan  Madrasah Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau  berbentuk  lain  yang  sederajat. 14 Pasal  26  ayat  4, menjelaskan  tentang  pendidikan  nonformal.  Satuan  pendidikan  nonformal  terdiri
12 Ibid ., 26.
13 Lihat Ibid., h. 28 dan 68. Lihat juga  H. Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia , Ed. I (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), 16.
14 Lihat Ibid ., 14-15.
atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. 15
Pasal  27  mengenai  pendidikan  informal.  Kegiatan  pendidikan  informal yang  dilakukan  keluarga  dan  lingkungan  berbentuk  kegiatan  belajar  secara mandiri. 16
Pasal  28,  tentang  pendidikan  usia  dini.  Pendidikan  usia  dini  pada  jalur pendidikan  formal  berbentuk  Taman  Kanak_kanak  (TK)  Raudhatul  Athfal  (RA) atau bentuk lain yang sederajat. 17
Pasal  30  tentang  pendidikan  keagamaan:  pendidikan  keagamaan diselenggarakan  oleh  pemerintah  d.an/ataukelompok  masyarakat  dari  pemeluk agama, sesuai peraturan perundang-undangan. 18
Dari beberapa aturan perundangan-undangan yang telah disebutkan di atas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kalau  dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun  1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan yang diakui eksistensinya hanya yang berada pada jalur formal (sekolah) saja. Namun, dalam Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, lembaga  pendidikan  keagamaan  ini  diakui  dan  dapat  dilaksanakan  pada  jalur pendidikan non formal (pesantren, madrasah diniyah) dan dalam jalur pendidikan informal (keluarga).
15 Ibid ., 19.
16 Ibid .
17 Ibid ., h. 20.
18 Ibid ., h. 21.
Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada  di  bawah  naungan  Deparlemen  Pendidikan  Nasional  terwujud  sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan  yang  berjenjang  naik  mulai  dari  Taman  Kanak-Kanak  ( Raudhah  al- Athfal ),  sampai  ke  Perguruan  tinggi  ( al-Jami’ah ).  Pengertian  Pendidikan Keagamaan  Islam  di  sini  mengacu  kepada  satuan  pendidikan  keagamaan  atau lembaga pendidikan keagamaan Islam.
Jadi,  kesimpulannya  adalah  integritas  madrasah  ke  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  bukan  merupakan  integritas  dalam  artian  penyelenggaraan dan pengelolaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah  bagian  dari  Sistem  Pendidikan  Nasional  walaupun  pengelolaannya diserahkan  kepada  Departemen  Agama. 19 Posisi  tersebut  telah  diperkuat  dengan lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kini  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  telah  memperoleh  perlakuan  dan pengakuan  sama  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  pada  umumnya  di Indonesia.

## c. Nilai-nilai  Islami  dalam  Undang-undang  Sistem  pendidikan Nasional
Pada  pembahasan  ini,  akan  dibahas  secara  implisit  nilai-nilai  islami  yang terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor.  20  Tahun  2003.  Secara  global,  ada beberapa pokok pikiran nilai-nilai islami yang terkandung di dalamnya 20 , yaitu:
19 Ibid.
20 H. Haidar Putra Daulay, Sejarah ............., Op.cit ., h. 170-171.
1) Pendidikan  nasional  adalah  pelaksanaan  pembangunan  nasional  di bidang pendidikan.
2) Asas  dan  dasar  pendidikan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945.
3) Tujuan  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4) Pendidikan  nasional  bersifat  domakratis  dan  humanis,  yakni memberikan  kesempatan  kepada  setiap  warga  negara  untuk memperoleh  pendidikan.  Dalam  rangka  penerimaan  peserta  didik dalam  satuan  pendidikan  tidak  dibedakan  jenis  kelamin,  agama, suku,  ras,  kedudukan  sosial  dan  tingkat  kemampuan  ekonomi, dengan  tetap  mengindahkan  kekhususan  satuan  pendidikan  yang bersangkutan.
5) Memberikan  kesempatan  didik  bagi  peserta  didik  yang  memiliki kelainan  fisik  dan  atau  mental,  serta  memberi  perhatian  terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
6) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur
hidup
7) Pendidikan  keagamaan  merupakan  satu  jenis  pendidikan  yang khusus mengajarkan agama tertentu
Inti  dari  hari  hakekat  nilai-nilai  islami  ini  adalah  nilai  yang  membawa kemaslahatan  dan  sejahteraan  bagi  seluruh  makhluk  sesuai  konsep rahmat  li  al- “Alamin, demokratis, egalitarian dan humanis.

## 2. Peran Pendidikan Islam
a. Sebagai Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah di Indonesia berperan :
l) Mempercepat proses pencapaian tujuan Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang berirnan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Secara  sederhana  dapat  dirinci  point-point  yang  terdapat  dalam  tujuan Nasional tersebut :
(1) Berkembangnya potensi peserta didik
(2) Beriman dan Berlakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
(3) Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.
(4) Menjadi warga negara yang demokratis.
(5) Bertanggung jawab
Di  dalam  rumusan  tujuan  tersebut  terdapat  istilah  "iman"  dan “taqwa”. Kedua istilah tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan ajaran Islam. Memahami tujuan pendidikan nasional tersebut, hendaklah sebagai satu  kesatuan  yang  utuh,  terpadu,  saling  mengisi  dan  mengokohkan  dan jangan  dipreteli  dan  dipahami  secara  terpisah.  Seperti  dikatakan sebelumnya,  pendidikan  nasional  selama  ini  banyak  berpedoman  kepada sistem  pendidikan  Barat,  para  ilmuan  kita  masih  ada  yang  dipengaruhi oleh  sistem  berpikir  ilmiah  Barat  yang  rasionalistik  dan  sekularistik. Mereka  menafsirkan  "iman"  dan  "taqwa"  dengan  pola  berpikir  Barat  itu. Di  samping  itu,  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk yang  terdiri  atas  berbagai  ragam  budaya,  nilai  dan  kepercayaan  yang dianut  oleh  masyarakat;  tidak  mustahil  pula  ada  di  antara  ilmuan  yang masih  taqlid  dengan  budaya,  nilai  dan  kepercayaan  yang  dianutnya sehingga mereka menafsirkan konsep "iman dan taqwa" dalam pengertian tidak  tepat.  Selain  itu  sampai  sekarang  belum  ada  konsensus  nasional mengenai  pengertian  "iman"  dan  "taqwa"  walaupun  mayoritas  penduduk Indonesia  memeluk  agama  Islam.Oleh  karena  itu,  "iman"  dan  "taqwa" sangatlah bijaksana kalau ditafsirkan dengan pendekatan Islami.
Muhammad  Raji  al-Faruqi 21 ,  dan  memberikan  penafsiran  “iman” dan  “taqwa”  dan  “tauhid”  inti  dan  esensi  dari  ajaran  lslam,  merupakan pandangan  umum  dari  realitas  kebenaran  dan  waktu,  sejarah  dan  nasib
21 Ismail  Raji  al-Faruqi, Tawhid  :  Its  Implication  for  Thought  and  Life (Brentwood  AS  : The International Institute of Islami Thought, 1982), h. 10-17.
manusia  sebagai  pandangan  umum  ia  tegakkan  atas  dasar  prinsip idealitionility,  teologi,  capacity  of  man,  melleability  of  nature  dan responsibility  and judgment,  dan  sebagai    falsafah  dan  pandangan  hidup memiliki implikasi dalam segala aspek kehidupan dan pemikiran manusia. Sardar 22 , menjelaskan pengertian “taqwa” bukan merupakan suatu konsep teori; dia memerlukan kenyataan dalam karya, gerak dan interaksi. Untuk memperoleh taqwa tidak hanya cukup berupa pernyataan percaya dan cinta kepada Allah melalui peribadatan saja, tetapi juga pelayanan dan perhatian kepada orang lain melalui kebenaran, kejujuran dan keikhlasan.
Seperti dijelaskan sebelumnya "iman" dan "taqwa" istilah yang erat hubungannya  dengan  agama  khususnya  Islam,  maka  untuk  menumbuh kembangkan  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  haruslah  melalui pendekatan dan bimbingan agama, khususnya agama Islam;  baik melalui mata  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  sebagai  mata  pelajaran  wajib maupun melalui lembaga pendidikan keagamaan Islam.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mata  pelajararan  Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

## 2) Memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum
22 Ziaudin  Sardar, The  Future  of  Moslem  Civilization (London  :  Croom  Helm,  1989),  h. 30.
Seperti  diketahui  bahwa  mata  pelajaran  umum  yang  diajarkan  di  sekolah adalah  ilmu  pengetahuan  produk  Barat  yang  bebas  dari  nilai  (valuesfree). Agar rnata pelajaran urnum yang diajarkan di sekolah/madrasah mempunyai nilai,  maka  Pendidikan  Aagama  Islam  dapat  diintegrasikan  dalam  setiap mata  pelajaran  tersebut  -  apalagi  dalam  kurikulum  sekolah  mata  pelajaran pendidikan  agama  terletak  pada  urutan  pertama.  Nilai-nilai  yang  terdapat dalam  ajaran  Islam  inilah  yang  diinternalisasikan  dalam  proses pembelajaran kepada peserta didik.
b. Sebagai Lembaga (institusi)
l)  Lembaga  pendidikan  lslam  (pondok  pesantren)  berperan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Jauh  sebelum  adanya  sekolah,  pesantren  sudah  lebih kurang  tiga  abad  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tercatat  dalam Sejarah  Pendidikan  Nasional,  pesantren  sudah  ada  semenjak  masuknya Islam  ke  Indonesia  mulai  dari  masa  kolonial  Belanda  sampai  sekarang. Apalagi  pesantren  yang  bersifat  populis  banyak  sekali  diminati  oleh masyarakat.
2)  Lembaga  pendidikan  Islam  (madrasah  dan  pesantren)  bersama  dengan satuan  pendidikan  lainnya  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  bersama- sama menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
3) Lembaga Pendidikan lslam (Madrasah Diniyah) berperan mendidik anak- anak  yang drop-out ,  anak-anak  yang  tidak  berkesempatan  memasuki lembaga  pendidikan  formal,  dan  sekaligus  juga  menambah  dan
memperkuat  pelaksanaan  Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  karena keterbatasan  jam  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah,  maka peserta didik dapat memperluas dan memperdalam mata pelajaran ini di Madrasah Diniyah (MDA, MDW dan MDU). 23

## C. Unifikasi Sistem Pendidikan
Memasuki  dekade  90-an,  kebijakan  pemerintah  orde  Baru  mengenai madrasah  ditujukan  secara  penuh  untuk  membangun  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  utuh.  Maksudnya  adalah  sistem  pendidikan  nasional  tidak  hanya bergantung kepada pendidikan jalur sekolah, tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan terobosan. Satu  di  antaranya  melalui  penyusunan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut memuat 20 bab,59 pasal yang secara umum terdiri dari  kelembagaan,  peserta  didik,  tenaga  kependidikan,  sumber  daya  pendidikan, kurikulum,  pembelajaran,  evaluasi,  dan  supervisi. 24 Berdasarkan  Undang-undang tersebut,  pendidikan  di  Indonesia  dilaksanakan  secara  semesta,  menyeluruh, terpadu.  Semesta  dalam  arti  terbuka  bagi  seluruh  rakyat  dan  berlaku  di  seluruh wilayah  negara.  Menyeluruh  dalam  arti  rnencakup  jalur,  jenjang  dan  jenis
23 Ramayuluis, Op.cit ., h. 45.
24 Isi  Lengkap  UU  No.  2  Tahun  1989,  lihat  Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-undang tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan  Pelaksanaannya (jakarta  :  Sinar  Grafika, 1995),  lihat  juga  Depag  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Pendidikan Nasional (Jakarta : Depag, 1999/2000).
pendidikan.  Sedangkan  terpadu  berarti  keterkaitan  antara  pendidikan  nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. 25
Diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, memberikan efek positif  terhadap  pendidikan  agama  secara  umum  dan  lembaga  pendidikan madrasah khususnya. Indikasi ini terlihat dalam Pasal 4, kemudian dipertegas lagi dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun  2003.    Dalam  persoalan  ini,  tujuan  pendidikan  nasional  secara  umum adalah  mengembangkan  intelektual,  moral  dan  spiritual.  Tentu  dalam  hal  moral dan spiritual pendidikan agama mempunyai peran strategis.
Pola  integrasi  madrasah  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional  tampaknya dalam  batas  tertentu  mengikuti  pola  sekolah-sekolah  swasta  Islam,  seperti Muhammadiyah,  al-Azhar,  dan  lain-lain.  Lembaga  ini  mengembangkan kurikulum yang diatur oleh pemerintah secara nasional, di samping menambahkan muatan dari kegiatan keagamaan yang cukup banyak. Penambahan ini dibenarkan menurut Undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 Ayat 2 26 , sebagai ciri khas pendidikan yang dikelola oleh orang/yayasan Islam.

## Analisis Pengembangan (Menyelesaikan Sisa-Sisa Diskriminatif)
Selama ini   rupanya peningkatan kualitas madrasah  yang  agak mendesak, tetapi   agaknya  rumit  adalah  terkait   dengan  statusnya  yang  kebanyakan  swasta. Sebagai  lembaga  pendidikan  swasta,  maka  pemerintah  tidak  secara  leluasa
25 Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional, Ibid ., h. 24.
26 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Op.cit ., h. 31.
memasuki wilayah itu secara mendalam. Hal yang terkait dengan kepemimpinan, manajemen,  alokasi  pendanaan,  ketenagaan   dan  lain-lain,  pemerintah  tidak mungkin  secara  leluasa  memasukinya.   Sesuatu  yang   bisa  dilakukan   adalah pemberian subsidi,  yang jumlahnya terbatas. Berbeda jika madrasah itu berstatus negeri, maka seluruhnya akan menjadi wewenang pemerintah.
Sehubungan  dengan  status  madrasah,  yang  kebanyakan  swasta,   maka keadaannya  sangat  variatif,  tergantung  kekuatan  masyarakat  setempat pendukungnya.  Madrasah  yang  berada  di  perkotaan,  atau  di  masyarakat  yang sosial  ekonominya  cukup,  maka   berjalan  dengan  baik.  Namun  sebaliknya, madrasah-madrasah  di  pedesaan  atau  di  tengah-tengah  masyarakat  miskin,  maka keadaannya  sangat  memprihatinkan.  Pendidikan  dan  pengajaran  hanya  berjalan seadanya, guru tidak mendapatkan imbalan yang sewajarnya, fasilitas pendidikan tidak  tersedia  dan   seterusnya.   Tetapi  dengan  semangat  itu,  madrasah  tetap berjalan dan tidak pernah berhenti.
Persoalan  inilah  yang  kiranya  ke  depan  perlu  diselesaikan  dengan mengambil langkah-langkah strategis, misalnya membuka peluang bagi  madrasah untuk  diubah  statusnya  menjadi  negeri.  Atau,  jika  pendekatan  itu  tidak memungkinkan, pemerintah memberikan  subsidi   kepada madrasah sepenuhnya, atau setidak-tidaknya ada jaminan lembaga pendidikan dimaksud berjalan normal. Jika   kebijakan  itu   harus  dilakukan  secara  selektif,  maka  sifatnya  adalah pembinaan, misalnya agar mereka bersedia  melakukan marger di antara madrasah yang  berdekatan.  Kebijakan  tersebut  sangat  mendesak  dilakukan  untuk mengurangi, dan syukur menghilangkan pemandangan buruk adanya diskriminasi
terhadap  pelayanan   pendidikan  dasar,  yang  hal  itu  sebenarnya  adalah  tugas  dan wewenang pemerintah.
Persoalan  lainnya  yang  selalu  muncul  selama  ini  adalah  terkait  dengan pondok  pesantren  salaf.  Selama  ini  keberadaannya  belum  mendapatkan pengakuan dari pemerintah.  Pondok pesantren salaf, yang jumlahnya juga cukup besar,  belum  mendapatkan  pengakuan  dari  pemerintah,  kecuali  beberapa  di antaranya  yang  telah   diberikan  status  sebagai  pesantren  muádallah.  Dalam berbagai  kesempatan,  mereka  mengeluhkan  atas  posisinya  itu.   Belum   adanya pengakuan  dari  pemerintah,  maka  lulusan  pesantren  salaf,  sebatas  mendaftar untuk  menjadi  pamong  desa  dan  apalagi  anggota  DPRD,  atau  DPR  tidak  akan diterima,  sekalipun  pada  kenyataannya  mereka  telah  melakukan  peran-peran kepemimpinan non formal di tengah-tengah masyarakat.
Kiranya semangat melakukan perubahan itu perlu mendapat respon positif dari pemerintah. Sebab ajaran Islam yang bersifat universal, maka harus diberikan wadah  yang  mampu  menampung  universalitas  ajaran  Islam  itu.   Namun  untuk menjaga  kualitas,  lembaga  itu  harus  diformat  sedemikian  rupa,  agar   berhasil melahirkan  lulusan  yang  dicita-citakan,  yaitu  melahirkan  ulama  yang  intelek professional dan atau intelek professional yang ulama.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pola  dan  kebijakan  pendidikan  Islam  pada  masa  Orde  Baru  terkesan dianaktirikan  dapat  dipahami  bahwa  upaya  melakukan  formulasi  dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah (Menteri Agama) pada  masa  Orde  Baru.  Proses  penegerian  sejumlah  madrasah  swasta tampaknya  didorong  oleh  animo  masyarakat  yang  cukup  tinggi,  yang  pada satu sisi lain berkeinginan untuk sejajar dengan sekolah-sekolah umum yang sudah  berstatus  negeri.  Selain  itu,  upaya  strukturisasi  kurikulum  dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan agama ke sekolah-sekolah mulai dari jenjang  pendidikan  dasar  hingga  perguruan  tinggi  tampaknya  didorong  oleh keinginan melahirkan output yang tidak kosong dari nilai-nilai agamis.
2. Kedudukan  dan  peran  pendidikan  Islam/madrasah  dalam  sistem  pendidikan nasional terdapat tiga hal,  yakni kedudukan serta perannya sebagai lembaga, sebagai  mata  pelajaran,  dan  sebagai  nilai-nilai  (value).  Dari  ketiga  unsur tersebut,  terlihat  bahwa  integritas  madrasah  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional  telah  memperoleh  perlakuan  dan  pengakuan  yang  sama  dengan lembaga pendidikan pada umumnya di Indonesia.
3. Kebijakan  pemerintah  dari  dekade  90-an  sampai  sekarang  selalu  melakukan terobosan dan berbagai  langkah dalam  usaha menyatukan sistem pendidikan terkait  dengan  madrasah,  dalam  artian  bahwa  sistem  pendidikan  nasional tidak  hanya  bergantung  kepada  pendidikan  jalur  sekolah  tetapi  juga
memanfaatkan  jalur  luar  sekolah.  Sehingga,  pelaksanaan  pendidikan  di Indonesia terlaksana secara menyeluruh dan terpadu.

## B. Implikasi
Untuk  lebih  menyempurnakan  sebuah  sistem  pendidikan  nasional  yang utuh,  maka  kebijakan-kebijakan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003,  diharapkan  semua  oknum  yang terkait  dalam  sistem  pendidikan  khususnya  pendidikan  Islam  harus  memerankan peranannya  secara  maksimal  sehingga  apa  yang  diharapkan  yakni  menjadikan madrasah  (pendidikan  Islam)  benar-benar  terintegrasi  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional bisa terwujud dan pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan , Cet. III; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999.
Sutejo, Mawardi, dkk., Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam , Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag dan UT, 1996.
Maksum, Madrasah  :  Sejarah  dan  Perkembangannya ,  Jakarta  :  Logos  Wacana Ilmu, 1999.
Daulay,  Haidar  Putra., Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2006.
Departemen  P  &  K, Undang-undang  RI  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Kloang Klede Jaya, 1989.
Daulay,  H.  Haidar  Putra., Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan  Pendidikan Islam di Indonesia , Ed. I, Cet. II; Jakarta : Kencana, 2009.
H.  Ramayulis, Ilmu  Pendidikan  Islam, Edisi  Revisi,  Cet.  VII;  Jakarta  :  Kalam Mulia, 2008.
Al-Faruqy, Ismail Raji., Tawhid : Its Implication for Thought and Life , Brentwood AS : The International Institute of Islami Thought, 1982.
Sardar, Ziaudin, The Future of Moslem Civilization, London : Croom Helm, 1989. Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya (jakarta : Sinar Grafika, 1995.
Depag  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Pendidikan Nasional , Jakarta : Depag, 1999/2000.
Shaleh,  Abdul  Rahman., Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan :  Visi,  Misi,  dan Aksi , Jakarta : Rajawali Press, 2000.