## PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH Nurul Ichsan
1
Abstract. Islamic Banking Liquidity Management .  this  article  is about management of liquidity which discuss about the position of cash money in the company and its ability to fulfill the obligation (pay the debt) on time. Management of liquidity is one of the essential function which is done by banking institution and inside its efficient management, is needed instrument and finance market which is taking not only short term but also long term, and not only conventional banking but also syariat. Through that natural necessity (placement and fulfillment of short term need), for Islamic banking in Indonesia has been availabled some instruments such as (IMA) certificate of Mudhorobah Investment between bank, (PUAS) market banking regulations between syariat bank, (SWBI) Bank of Indonesia Wadiah certificate, (FPJPS) provision about short term cost facility for Islamic banks Keywords : liquidity, Islamic banking, instruments
Abstrak. Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. Tulisan ini berkenaan dengan manajemen likuiditas yang membahas mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang)  tepat waktu. Manajemen  likuiditas merupakan salah satu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan, dan  di dalam pengelolaannya  yang  secara efisien ini diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu untuk perbankan konvensional maupun syariah. Untuk keperluan  yang bersifat mendasar  itu,  (yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek)  bagi  perbankan syariah di Indonesia telah tersedia beberapa instrumen seperti  (IMA)  sertifikat investasi mudharabah antar bank, (PUAS) aturan-aturan tentang pasar keuangan antar bank dengan prinsip syariah, (SWBI) sertifikat wadiah bank Indonesia, serta (FPJPS) ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi bank syariah.
Kata Kunci : Likuiditas, bank syariah, instrumen
1 Naskah diterima: 12 Oktober 2013, direvisi: 12 Nopember 2013, disetujui: 20 Nopember 2013 Fakultas Agama Islam Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Jl. Limau  II, Kebayoran Baru, Jakarta E-mail:nurulichsanaan@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Kesadaran umat Islam akhir-akhir ini terhadap sektor ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam mulai tumbuh dan berkembang. Ajaran syari'at Islam bidang muamalah atau bidang hukum ekonomi yang biasanya disebut dengan Fiqh muamalah pada awalnya hanya dikenal dan diajarkan pada sekolah/madrasah/perguruan tinggi pada fakultas agama Islam dan tidak menyentuh sektor perbankan, aplikasinya pun masih terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana yang dilakukan pada masyarakat kelas bawah. Begitu pula para ahli atau para ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para bankir dan ahli praktisi lembaga keuangan belumlah banyak yang bisa dijadikan sumber rujukan dalam membahas perbankan syariah.
Kini tahun 2014 M telah muncul tanda tanda awal  kebangkitan sistem ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya  perbankan syari'ah di hampir semua negara berpenduduk Muslim. Tak luput Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia telah pula berusaha untuk menjalankan sistem ekonomi Islam yang ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 M dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994 M. Sejak saat itulah perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi bangsa dan negara yang berfalsafahkan Pancasila, disamping tetap  menjaga eksistensi ekonomi konvensional yang telah berjalan pada bank konvensional yang ada selama ini.
Kebangkitan ekonomi syariah ini tentu saja tidak hanya berkaitan dengan sektor-sektor perekonomian yang semakin meluas melebar ke berbagai ranah kehidupan. Tetapi yang lebih penting juga terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berekonomi dan berbisnis dari yang ribawi  beralih menuju kebisnis yang berbasis Islami  (syariah). Dalam berjalannya waktu banyak sekali terjadinya atau munculnya persoalan baru, dalam prakteknya sering terjadi sengketa ekonomi para pihak dalam transaksi yang menimbulkan masalah hukum yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Lembaga Keuangan Perbankan itu sendiri melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa, dan juga sebagai alat kesejahteraan masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsi bank tersebut, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyaraskat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga". Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Sejak itulah sistem perbankan syariah mulai banyak dibicarakan karena dianggap lebih tahan menghadapi krisis.
Sejalan dengan perkembangan sektor perekonomian syariah tersebut, banyaknya jumlah bank konvensional yang dilikuidasi menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sangat berperan penting bagi bank. Walaupun dalam hal ini belum ada kasus mengelola likuiditasnya dengan sebaik mungkin. Risiko yang mungkin dihadapi suatu bank terhadap kondisi likuiditasnya bisa disebut dengan resiko likuiditas. Kondisi Perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas mendorong dunia perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi guna menarik dana dari masyarakat seperti kasus moneter 1997 lalu, bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%. Hal ini mengakibatkan bagi pelaku usaha yang ingin meminjam dana sehingga banyak bank yang mudah diguncang isu yang menyebabkan rush dan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap bank. Guna menjamin dan memulihkan kepercayaan tersebut banyak bank yang ditutup atau diambilalih oleh pemerintah. Karenanya dibutuhkan biaya yang besar melalui program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan seperti (BLBI) Bantual Likuiditas Bank Indonesia.
Keberadaan sistem perbankan syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berlakulah dua sistim dalam perbankan yang dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah ( dual banking syistem ), dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah. Bahkan ditambah lagi dengan adanya undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah maka arah menuju perbankan bebas riba diharapkan lebih cepat tercapai di bumi nusantara.

## KONSEP LIKUIDITAS
Dalam pengembangan sektor  ekonomi  pembangunan  sekarang ditemui banyak metode dalam manajemen dana khususnya  pengelolaan  likuiditas  pada lembaga  lembaga  keuangan,  baik itu bank maupun non bank, baik itu syariah maupun konvensional.  Pengelolaan  likuiditas  ini  sangatlah  berpengaruh pada perkembangan lembaga itu sendiri dan perekonomian negara secara luas. Seperti krisis  sektor keuangan di tahun 1997  (krismon),  yang terjadi pada  waktu itu
merupakan  salah satu dampak dari masalah likuiditas suatu  lembaga  keuangan dalam  menangani aliran sumber dana  dan pengarunya secara luas  terlihat pada perkembangan pasar surat-surat berharga, sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor riil,  dan berdampak krisis ekonomi global.
Masalah pengelolan likuiditas  adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar.
Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi  (Riyanto, 2001).  Dengan demikian, maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayarnya di  satu pihak dengan kewajiban- kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak.
Secara umum, pengertian likuditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuditas secara umum untuk  (Riyanto, 2001):  pertama,    enjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Kedua, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. Ketiga,  memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibiltas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.
Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu umtuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan.
Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan memasukan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern perusahaan. Kemudahan mendapatkan likuiditas adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan, semua jenis kegiatan bisnis, namun pada lembaga keuangan bank penyedian llikuiditas merupakan hal yang lebih penting karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu para nasabah. Selain menjaga ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang diterapkan oleh BI yakni Giro Wajib Minimum (GWM).
Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban kewajibannya terutama memenuhi  ketentuan bank sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro maupun debitur dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo (Leon dan Ericson, 2007).
Manajemen  likuiditas  bank  dapat  diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.   Pengendalian likuiditas bank setiap hari berupa penjagaan agar semua alat alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (uang tunai kas, saldo bank pada bank sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan  dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu waktu (Sinungan, 1993).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas bank adalah  kemampuan dari suatu bank untuk membiayai peningkatan aset yang sesuai dengan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu di perlu manajemen dan   pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dikemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan.  Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank dimana dana yang dikelola sebagian besar adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola bank.

## MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK
Kesulitan likuiditas seringkali menjadi tanda-tanda awal bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini biasanya diawali dengan turunnya simpanan (depposite) masyarakat yang menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar bank dan menjual aktiva cadangannya. Kesulitan itu akan bertambah parah jika bank- bank lain mulai menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Kemampuan ini berarti bank mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya kewajiban secara tertib sehingga bank itu akan terhindar dari resiko biaya pinjaman yang tinggi.
Adapun tujuan manajemen likuiditas  adalah untuk (Leon dan Ericson, 2007): pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang
ditentukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Kedua, mengelola alat alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan arus kas termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Ketiga, meminimalkan idle fund (dana yang menganggur). Keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman terutama dalam tingkat bunga berfluktuatif.
Selain tujuan di atas, menurut Sinkey  ada lima fungsi utama  manajemen likuiditas bank, yaitu (Latumaerisa: 1999):
1. Menunjukan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Mampu memberikan rasa aman kepada para nasabah deposan, penabung, maupun kreditor lainnya. Fungsi utama likuiditas adalah jaminan bahwa uang yang disimpan/dipinjamkan kepada bank dapat dibayar kembali oleh bank tersebut pada saat jatuh tempo.
2. Memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya. Menjamin tersedianya dana bagi setiap pemohon kredit yang telah disetujui. Jika bank menolak untuk menyediakan dana atas permohonan kredit yang telah disetujui, mungkin debitor akan lari ke bank lain. Sebaiknya bank mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan  para debitor di masa mendatang.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan Mencegah penjualan asset secara terpaksa. Apabila bank tidak dapat memperpanjang pinjaman yang diterima dari bank lain, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan terpaksa menjual surat berharga yang umumnya dengan harga rendah. Hal itu jelas akan memperburuk tingkat modal bank tersebut.
4. Untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan “negative” dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
Menghindari diri dari kewajiban membayar suku bunga yang tinggi atas dana yang diperoleh di pasar uang. Pemilik dana  menganggap bahwa menempatkan/meminjamkan dana pada bank beresiko tinggi. Oleh karena itu, pemilik dana akan selektif dan mungkin akan menempatkan dananya dengan suku bunga yang tinggi.
5. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dana.
Menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas discount window  secara terpaksa. Semakin sering suatu bank menggunakan fasilitas  discount window, semakin tidak bebas manajemen bank tersebut menentukan dan melaksanakan kebijakan usahanya. Hal itu karena bank sentral akan mendikte manajemen bank tersebut untuk memperbaiki tingkat kesehatan banknya.
Dengan demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas, yaitu:
a) Posisi likuiditas harian/mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral.
b) Memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
c) Mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
d) Menentukan besarnya reserve  yang diperlukan dalam primary reserve dan secondary reserve.
Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional  bank sehari-sehari. Beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal dalam dunia perbankan antara lain dibawah ini (Sinungan, 1993):
1. Commercial loan theory.
Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (self  liquidating).
Teori ini dikenal juga dengan istilah productive theory of credit, atau sering disebut real bills doctrine yang diperkenalkan sejak abad 18. Teori ini cukup dominan sampai tahun 1920-an. Pada prinsipnya teori ini menitikberatkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Likuiditas bank menurut teori ini akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Dan apabila bank yang bersangkutan akan memberikan kredit yang lebih panjang, hendaknya sumber data diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang. Secara khusus teori menyatakan bahwa bank harus memberikan kredit jangka pendek atau self-  liquidating loans, seperti kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha untuk memproses suatu produksi secara musiman atau yang bersifat sementara, misalnya pertanian. Sebelum tahun  1920an bank-bank menitikberatkan portofolio kreditnya sebagai sumber tambahan likuiditas karena saat itu tidak banyak alternative lain sebagai sumber- sumber likuiditas. Surat-surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali bila bank membutuhkan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dapat dijadikan sebagai cadangan likuiditas  (Siamat, 2005). Kelemahan  commercial loan theory  ini sebagai sumber likuiditas bank adalah:
a) Banyak kredit bukan jangka pendek dan tidak self liquidating
b) Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kredit modal kerja,yang pelunasannya berasal dari arus kas nasabah debitur, akan menjadi tidak lancar.
c) Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka panjang melalui perpanjangan waktu secara terus menerus
d) Dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menengah/panjang akan menjadi semakin penting dan dibutuhkan
e) Teori ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam keadaan normal atau stabil, sumber-sumber dana bank, misalnya : giro, deposito, tabungan dan sebagainya, memungkinkan untuk disalurkan sebagai kredit yang jangka waktunya lebih panjang.
Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengandalakan sumber dari pelunasan dan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan simpanan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari pelunasan kredit.
2. Shiftability theory.
Teori ini beranggapan bahwa likuiditas  sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan.
Pada tahun 1920-an, bank mengembangkan teori likuiditas sebagai reaksi dari banyaknya kelemahan pada teori commercial  loan,  yaitu  doctrine of asset shiftability. Menurut teori ini, bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan shiftable loan atau  call loan, yaitu pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat surat berharga.  Oleh karena itu, apabila bank membutuhkan likuiditas pada suatu waktu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan penagihan kepada peminjam atau debitur. Peminjam kemudian dapat melunasi pinjaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengalihkan (shifting) pinjamannya tersebut kepada bank lain. Apabila karena satu dan lain alasan pinjaman tersebut tidak dapat dibayar kembali, maka bank dapat menjual barang jaminan berupa surat-surat berharga untuk pelunasannya. Doktrin ini akan dapat berfungsi apabila pasar keuangan sudah berkembang dan cukup aktif (likuid), dengan pengertian bahwa berapapun jumlah permintaan dan penawaran dapat diserap oleh pasar.
Kelemahan teori ini adalah apabila dalam waktu yang bersamaan bank- bank membutuhkan likuiditas dan menjual jaminan surat-surat berharga tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam situasi seperti ini, bukan saja akan menyebabkan kredit tersebut tidak dapat dialihkan,
tapi juga akan menyebabkan turunya harga surat berharga karena bank- bank menjual jaminannya (surat berharga) dalam waktu yang bersamaan.
3. Anticipated income theory.
Disebut juga teori pendapatan yang diharapkan. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman- pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman bukan untuk dagang. Pada decade 1930 an dan 1940 an bank-bank mengembangkan teori baru yang disebut dengan  anticipated income theory. Teori ini menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang dimana pelunasannya, yaitu cicilan pokok pinjaman ditambah bunga, dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah berupa angsuran pokok dan bunga akan memberikan cash flow  secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.  Timbulnya teori ini diawali oleh  rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank , khususnya pada saat terjadi depresi ekonomi. Dengan diperkenalkannya anticipated theory, bank-bank terdorong untuk lebih agresif dengan berani memberikan kredit yang berjangka panjang, misalnya: kredit real etate, kredit investasi dan kredit konsumsi.
Kelemahan  anticipated income theory  yaitu, teori ini menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai dengan waktu yang dijadwalkan tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat factor ekstrern dan atau intern. Factor – factor ekstern terjadi diluar kendali nasabah, misalnya terjadi resesi ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Factor intern antara lain terjadinya mismanagement atau karena kurangnya tenaga yang berpengalaman dan terampil dalam perusahaan. Teori likuiditas ini sulit diharapkan sebagai sumber likuiditas minimum dan memenuhi kebutuhan permintaan kredit yang segera harus dipenuhi.
4. Liabilty management theory. Teori ini melihat struktur aktiva  bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas  untuk bank. Teori ini juga terus melampaui cara pendekatan dengan satu dimensi dan menyatakan bahwa bank juga dapat menggunakan aktivanya untuk tujuan-tujuan likuiditas.

## RASIO LIKUIDITAS BANK
Kasmir (2003) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat  membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih beserta dapat mencukupi permintaan kredit yang
telah diajukan. Semakin besar rasio inis semakin likuid. Untuk melakukan pengukuran rasio ini memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas antara lain Quick Ratio,  Investing Policy Ratio,  Banking Ratio,  Assets To Loan Ratio,  Invesment Portofolio Ratio, Cash Ratio, Loan to deposit ratio (LDR)
Adapun Judiseno (2005) menulis rasio likuiditas hampr sama dengan diatas yaitu meliputi beberapa alat pengukuran seperti:
1. Pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar (kas asset) yang dimilikinya, disebut dengan istilah quick ratio.
2. Pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga, disebut dengan istilah investing policy ratio.
3. Pengukuran kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang pernah dicairkan oleh bank, disebut dengan istilah banking ratio.
4. Pengukuran kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan harta bank yang tersedia, disebut dengan istilah loan to asset ratio.
5. Pengukuran tingkat likuiditas penanaman dana dalam surat-surat berharga, disebut dengan istilah investment portfolio ratio.
6. Pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya yang sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya disebut dengan istilah cash ratio.
Besar kecilnya masing-masing rasio menentukan likuid dan tidak likuidnya suatu bank. Namun, bukan berarti semakin besar rasio likuiditas otomatis menunjukan hasil yang baik, melainkan tergantung kepada masing- masing pengukuran dan kepentingan rasio itu sendiri  pada pengukuran loan to asset ratio, hasil yang semakin rendah menunjukkan tingkat yang lebih baik. Secara umum penetapan rasio likuiditas yang baik adalah lebih dari 100%, dengan kata lain harta lancar adalah sama dengan atau lebih besar dari hutang lancarnya.
Sedangkan menurut Dahlan Siamat  (2005), rasio-rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas bank antara lain sebagai berikut:
1. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga.  Rasio ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank tersedia atas: uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank-bank koresponden. Semakin besar rasio ini semakin baik pula posisi likuiditas bank yang bersangkutan.
2. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga.  Rasio likuiditas ini juga sering disebut dengan loan to deposit ratio  atau LDR. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank. Namun berdasarkan ketentuan bank Indonesia, rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valas. Dana yang diterima bank meliputi: kredit likuiditas BI; giro, deposit, dan tabungan masyarakat; pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi; deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih 3 bulan; surat berharga yang diterbitkan bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan; modal lain; dan modal pinjaman. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kondisi likuiditas bank. bank Indonesia memberi nilai kredit (0) bagi bank yang memiliki rasio sebesar 115% atau lebih berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor likuiditas.
3. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, dalam rupiah. Rasio ini menunjukkan besarnya call money  bank terhadap total aktiva lancar yang meliputi: kas, giro pada Bank Indonesia, SBI dan SPBU yang telah di-endos  bank lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia maksimum rasio adalah 100%.
4. Rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portfolio surat- surat berharga.  Rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar porsi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun terhadap total portfolio surat-surat berharga semakin baik pula posisi likuiditas bank.
5. Total kredit terhadap total asset.  Rasio ini mengukur kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan asset bank. kenaikan rasio ini menunjukan rendahnya likuiditas bank.

## MANAJEMEN LIKUDITAS BANK SYARIAH
Manajemen  Likuiditas  bank adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan asset liability yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).  Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (liability management). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Suatu bank syari’ah dikatakan likuid apabila  (Muhammad, 2004):
a. Dapat memelihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
c. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.
Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal di bawah ini :
1. Posisi seimbang (squere) dimana persedian dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia
2. Posisi lebih (long) dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia.
3. Posisi kurang (short) dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut (Widyaningsih, 2005).
a. Mekanisme Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah
Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia (BI). Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum (GWM), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Untuk ketentuan mengenai besarnya mata uang dan mekanisme GWM bagi bank umum syariah, kini telah ada pengaturan tersendiri yaitu PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha bagi  yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi bank syariah maupun bank konvensional. Berdasarkan ketentuan pasal 3 PBI No.2/8/PBI/2000, sertifikat IMA adalah satu-satunya piranti yang digunakan dalam operational pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
Dalam aktivitas PUAS, transaksi pembayaran juga dilakukan melalui mekanisme kliring  dengan membebankan rekening giro bank syariah yang bersangkutan di BI. Ketentuan mengenai kliring ini diatur dalam PBI No 2/4/PBI/2000 tanggal 11 februari 2000 bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bank umum konvensional.
Kliring bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional (UUS BUK) dan WGM intinya mengatur teknik pendukung mekanisme PUAS, mialnya mengenai jumlah rekening yang harus ada di BI bagi masing-masing BUS maupun UUS BUK dan penanganan saldo giro negatif untuk kegiatan usaha konvensional dan usaha syariah. Sedangkan untuk menjaga kestabilan moneter bank syariah peserta PUAS, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan sertifikat wadiah (titipan). Untuk mengatasi mismatch (kekurangan  arus dana masuk dari arus dana keluar)  pada aktivitas bank syariah kesehariannya dapat diatasi dengan melalui fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah (FPJPS).
Karim (2010) menjelaskan mekanisme manajemen likuiditas bank syariah dengan mengklasifikasikannya dengan tiga macam yaitu manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana, manajemen likuiditas sisi penyaluran dana dan manajemen gap likuiditas.
1. Manajemen Likuiditas Sisi Penghimpunan Dana
Sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito, Penjelasannya sebagai berikut (Karim, 2010):
a. Produk Giro, misalnya, dengan media penarikan berupa cek atau bilyet giro, memang dimaksudkan untuk kegunaan nasabah melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar uang kepada kepada mitranya. Sehingga periode waktu pengendapan dana-dana di bank bersifat sangat jangka pendek. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa banyak dana-dana giro yang benar-benar mengendap di bank adalah floating rate (FR).
FR = (rata-rata jumlah dana yang mutasi atau rata-rata dana) x 100% Bila rasio FR untuk dana giro berkisar 70-80%, berarti hanya 20-30 persen dari dana giro yang benar benar menghadap di bank.
b. Produk tabungan relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan bilyet giro. Di masa lalu, nasabah harus datang ke kantor bank untuk menarik atau menyetor uangnya ke rekening tabungan. Namun, dengan semakin luasnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/ Automatic Teller Machine), maka nasabah menjadi semakin mudah menarik dana tabungannya. Semakin luasnya akses ATM yang dilengkapi pula dengan Electronic Debit Card (EDC), yaitu alat pembayaran elektronik kartu tabungan, membuat FR produk tabungan,  membuat FR produk tabungan meningkat signifikan.
Biasanya ada dua cara yang dilakukan bank untuk menurunkan FR tabungan, yaitu dengan :
1) Mendorong nasabah melakukan transaksi non tunai, misalnya transfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga dananya tetap mengendap di bank.
2) Menyediakan ATM yang dapat menerima setoran sehingga dana yang di tarik tergantikan oleh dana yang di setor.
c. Produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya. Saat ini tenor deposito di Indonesia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk mengurangi dorongan nasabah mencairkan depositonya sebelum waktu yang diperjanjikan, biasanya bank mengenakan “denda pencairan sebelum jatuh tempo”. Secara statistik, FR untuk produk deposito mendekati nihil.
2. Manajemen Sisi Penyaluran Dana
Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang.
a. Pembiayaan konsumer biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad murabahah atau akad ijarah.
b. Pembiayaan modal kerja biasanya ditawsrkan dengan akad murabahah untuk pengadaan barang, ijarah untuk pengadaan jaa, mudharabah untuk membiayai bisnis
c. Pembiayan investasi biasanya ditawarkan dengan menggunakan akad murabahah, IMBT, musyarokah mutanaqisah.
Dari uraian ini tampak sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang.
3.  Manajemen Gap Likuiditas
Penghimpunan dana merupakan sisi liabilities, sedangkan penyaluran dana merupakan sisi aset dari suatu bank. Gap likuiditas adalah selisih antara outstanding  east  dengan liabilities, atau secara dinami, selisih antara perubahan aset dan liabilities. Gap positif terjadi ketika aset lebih besar daripada liabilities, sedangkan gap negatif adalah kebalikannya  (Karim, 2010). Secara umum manajemen likuiditas dilakukan dengan :
1. Bila terjadi kekurangan likuiditas, bank syariah mencari dana antara lain dengan :
a. Menjual aset likuidnya agar mendapat likuiditas dalam hal bank syariah memiliki aset likuid.
b. Menerima penempatan dana atau likuiditas dari bank syariah lain atau institusi/ individu lain secara syariah dalam hal :
1) Bank syariah tidak memilik aset likuid yang dapat dijual.
2) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan (b) daripada (a)
3) Secara ekonomis lebih menguntunkan melakukan kombinasi (a) dan (b)
2. Bila terjadi kelebihan likuiditas, bank syariah menempatkan dana antara lain dengan :
a. Membeli aset likuid agar likuiditasnya produktif
b. Menempatkan dana ke Bank Syariah lain atau institusi lain secara syariah dalam hal :
1) Tidak tersedia aset likuid syariah di pasar, atau
2) Secara ekonomis lebih menguntungkan melakukan (b) daripada (a), atau,
3) Secara ekonimis lebih menguntungkan melakukan kombinasi (a) dan (b). b.  Ciri-ciri Bank Syariah Yang Memiliki Likuiditas Sehat
Dengan melakukan manajemen likuiditas maka Bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Memiliki sejumlah  alat likuid,  cash asset  (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas  yang diperkirakan,
2) Memiliki  likuiditas  kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo,
3) Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas  dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement.
4) Memenuhi ratio pengukuran likuiditas yang sehat yaitu :
a. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga:
1) Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia,
2) Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden
3) Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasikan semakin besarnya idle money.
b. Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR)
1) Finance to deposit ratio (FDR), yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan,
2) Ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuididitas, dan jika ratio diatas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid,
3) Menurut kriteria Bank Indonesia, ratio sebesar 115% keatas nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol
c. Instrumen Manajemen Likuiditas Bank Syari’ah
Ada instrumen-instrumen  likuiditas  yang dapat dijalankan bank syari’ah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditas, yaitu : Giro Wajib Minimum (GWM),
Kliring  dan  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penjelasan  ketiga hal ini sebagai berikut:
1) Giro Wajib Minimum (GWM)
Giro Wajib Minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan olah BI berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).  Perhitungan ini berlaku baik untuk GWM dalam rupiah maupun valuta asing.

## 2) Kliring
Kliring adalah sarana perhitungan utang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit.  Ketentuan mengenai kliring yang berlaku bagi bank umum konvensional berlaku pula bagi bank umum yng berdasarkan prinsip syariah, dengan beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan yang berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi pelanggaran saldo giro negatif dan tatacara pengenaan sanksi untuk bank-bank bersaldo negatif.

## 3) BLBI
BLBI  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia  (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
Selain instrumen diatas  juga  ada Instrumen yang saat ini tersedia untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antarbank syariah, antara lain (Karim, 2010), yaitu:

## 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah : menggunakan  akad  Jua’alah,  satuan unit sebesar Rp.1.000.000,-,  berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan,  diterbitkan tanpa warkat (scripless),  dapat digunakan kepada Bank Indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder Akad Jua’alah adalah janji atau komitmen (iltijam) untuk memberikan imbalan tertentu (iwadh/ ju’l) atas pencapaian hasil (Natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini Bank Indonesia menegaskan pada bank- bank Syariah “carikan dana sejumlah sekian untuk jangka waktu sekian lama bila berhasil maka akan aku beri imbalan atas keberhasilan itu”.

## 2) Deposito Antar Bank Syariah
Sebagai sarana pengelolaan likuiditas, Bank Syariah dapat menggunakan sarana Deposito Antarbank, bail dalam penempatan dananya maupun dalam memenuhi kebutuhan dananya. Deposito Antarbank ini menggunakan prinsip Mudharabah.  Mudharabah  adalah perjanjian antara penanam dana dan penge-lola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbahyang telah disepakati sebelumnya.
3) Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)
Sertifikat investasi mudharabah antar Bank yang selanjutnya disebut SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di puas dengan akad mudharabah. SIMA diterbitkan oleh Bank pengelola dana (Bank Syariah atau unit usaha syariah) dengan jangka waktu paling lama 365 hari dan dapat diperjualbelikan (treadable), sepanjang sebelum jatuh tempo.
4) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Jangka waktu FASBIS maksimum 7 hari dengan sistem imbalan berupa fee, dan diterbitkan tanpa bukti kepemilikan (warkat) melainkan bukti pendebatan atau pengkreditan rekening giro bank brupa confirmation advice pada sistem BI-RTGS. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat digunakan, dam tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
5) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS)
Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syraiah atau sering disebut dengan FPJPS merupakan instrumen dari Bank Indonesia sebagai The Lender Of Last Resort bagi  Bank-bank  Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan oleh tergantungnya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dan keluar (mismatch). Tujuan dari diberlakukan FPJPS ini adalah umtuk mebantu bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan (illiquid but solvent).
6) Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) Untuk mengatasi kemacetan dalam sistem pembayaran dalam implementasi BI-RTGS  maka Bani Indonesia memandang perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan dalam jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk FLIS-RTGS yang wajib dilunasi oleh bank pada akhir hari yang sama. Selain itu untuk mengatasi mangantisipasi kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia
juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional berupa FLIS kliring yang wajib dilunasi pada waktu akhir yang sama.

## MASALAH MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH
Kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien,  hal itu terlihat pada beberapa gejala, antara lain (Arifin, 2009):
1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana dana yang diterimanya. Dana dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata rata pendapatan mereka
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata rata perbankan konvensional.
Pada umumnya bank syariah mengalami  dua macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu:  kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, khususnya dari BI sebagai bank sentral, dan  kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah  hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.
Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang kebanyakan dilakuan oleh pengelola bank-bank  syariah  yang bersifat darurat yaitu: menolak mengambil bunga, mengambil uang dan menggunakannnya untuk tujuan sosial yang berdasarkan fatwa, menginvestasikan dalam bentuk emas dan atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka, dan membiarkan diri kehilangan kesempatan di pasar uang dan menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbangan dari servis yang diperolehnya.
Melakukan analisis perencanaan likuiditas bank  syari’ah adalah mengidentifikasi kebutuhan utama terhadap likuiditas kemudian membandingkan kebutuhan tersebut dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada saat itu. Analisis ini dilakukan dengan 3 tahap sebagai berikut:

## 1) Tahap pertama :
Klasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya. Kelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi. Estimasikan persentase pada masing-masing kelompok pada dana tersebut dilihat dari waktu penarikannya, maka terdapat dua jenis dana yaitu dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank
syariah harus menganalisis dari pengalaman penarikan dana harian pada masa- masa sebelumnya (historical data),

## 2)
Tahap kedua : Kelompokkan jenis aktiva yang likuid maupun yang tidak likuid. Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang dimilikinya.

## 3) Tahap ketiga :
Bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah (volatile). Apabila perbandingan tersebut hasilnya sama dengan satu berarti posisi kebutuhan  likuiditas persis sama dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu (Balance liquidity position).

## 4) Tahap ke empat:
Kebutuhan likuiditas bank yang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: Pertama, kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu merupakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban cadangan (reserve requirement) yang ditetapkan oleh oleh Bank Indonesia sebesar prosentase dari dana pihak ketiga  (DPK). Dana Pihak ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. Kedua,  kebutuhan dana operasional.  Ketiga,  rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitment bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karenanya pemenuhan komitmen harus menjadi fokus Bank syariah. Keempat, estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun irreguler. Kelima, saldo minimum pada bank koresponden Harus disadari bahwa perbankan syariah adalah industri yang masih dalam tahap permulaan sehingga belum mampu menjadi pemimpin dalam industri perbankan khususnya di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka di dalam issue likuiditas ini, disamping bersaing dengan sesama bank syariah, persaingan juga terjadi  dengan bank konvensional yang sudah mapan. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas dikaitkan dengan upaya pengembangan bank syariah, tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas dan kepatuhan terhadap sistem syariah, bank syariah harus melakukan strategi antara lain berikut ini:
1. Menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman kepada masyarakat. Diharapkan dengan cara ini akan memberikan dampak positif berikut :
a) Deposan/investor baru akan datang mendeposit dananya ke bank Islam,
b) Peningkatan dana baru yang masuk akan meningkatkan kemampuan ekspansi bisnis Bank Islam dan suatu saat diharapkan mampu mewarnai industri perbankan.
c) Deposan tidak terpengaruh dengan Return tinggi yang tidak halal yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan konvensional.
2. Terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank Islam. Mengintensifkan dan fokus pada  equity based financing daripada debt based financing akan menyebabkan meningkatnya profit jangka pendek dan panjang. Saat ini terbuka kesempatan untuk menyalurkan equity based financing seperti joint financing untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan swasta, membeli sukuk pemerintah atau perusahaan,  dll. Menawarkan return tinggi dan kompetitif adalah salah satu cara memelihara loyalitas segmen deposan rasional juga untuk menarik deposan baru.
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan pengertian dengan deposan/investor dan patner bisnis. Terkait dengan pendekatan syariah terhadap risiko likuiditas, proses mobilisasi dana dan proses penyaluran dana menyangkut tiga komponen penting yaitu :
a) Tingkah laku masyarakat karena operasional bank syariah didasarkan pada amanah dan berbagi risiko dengan patner bisnis
b) Harmonisasi asset dan liability
c) Pengukuran dan monitoring dana
4. Mengidentifikasi berapa banyak deposan rational yang dimiliki bank. Salah satu cara untuk mengidentifikasi rational deposan adalah dengan mengamati berapa banyak dari mereka yang menarik dananya dan memindahkan ke Bank Konvensional ketika tingkat suku bunga dari bank konvensional lebih tinggi dari return yang dihasilkan oleh bank Islam.
5. Membentuk satuan tugas atau team khusus untuk memonitor, mengevaluasi dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meneliti aliran dana untuk mengantisipasi mismatch asset –  likuiditas, menetapkan kebijakan internal mengenai ukuran default dari partner bisnis, mendesain strategi menghadapi masalah likuiditas sekaligus struktur birokrasi pengambilan keputusan di dalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang mendesak.
6. Menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Bank membutuhkan likuiditas untuk transaksi reguler maupun irreguler. Transaksi reguler adalah operasional sehari-hari, sementara transaksi irreguler terdiri dari 2 hal ;
a) Irreguler tetapi dapat diprediksi
b) Irreguler dan tidak dapat diprediksi,
Kebutuhan likuiditas irreguler yang dapat diprediksi diantaranya adalah kewajiban menyediakan dana untuk kebutuhan keuangan untuk operasional pemerintah yang biasanya sangat besar. Tetapi kebutuhan likuiditas irreguler adalah penarikan yang tiba-tiba oleh deposan dalam jumlah besar yang disebabkan keadaan tertentu.
7. Mendisain portofolio bank termasuk instrumen yang likuid. Likuid instrumen tersebut siap setiap saat untuk dicairkan kapanpun dibutuhkan. Alternatif lain adalah dengan mencari likuiditas dari pasar uang syariah atau didalam keadaan yang sangat mendesak bank dapat memohon bantuan likuiditas dari bank sentral.

## SIMPULAN
Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profiitabililitas serta business sustainibility dan continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai  (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana  melalui peningkatan portofolio liabilitas.
Pengelolaan likuiditas dilakukan tidak saja untuk mengukur posisi likuiditas pada bank sedang berjalan, tetapi juga dipergunakan untuk memeriksa kebutuhan dana pada berbagai skenario jika terjadi kondisi yang berbeda. Pemberian pinjaman kepada nasabah, dalam hal jangka watu pinjaman, juga tidak mutlak dalam kendali bank. Pinjaman juga dapat menentukan apakah akan meminjam untuk jangka pendek atau panjang. Pinjaman mempunyai strategi sendiri untuk mengelola dananya. Sebagian besar dana pada bank diperoleh dengan membuat perjanjian dengan para nasabah, yakni dana tersebut dapat segera ditarik saat dibutuhkan oleh nasabah giro, tabungan, atau saat jatuh tempo deposito. Dengan demikian hubungan antara dana yang dihimpun dan dala bentuk apa dana tersebut akan diinvestasikan sebaiknya saling terkait. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (deposit inflow) dan untuk penyaluran dana (fund out flow) dan berbagai komitmen pembiayaan (finance commitments).
Secara garis besar kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh bank, sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter, Karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan, dll. Sedangkan faktor internal sangat tergantung kepada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen likuiditas bank. Contohnya adalah pemilihan strategi penerapan asset-liabities manajemen. Kondisi perekonomian, dinamika perbankan konvensional dan keberpihakan
masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat mempengaruhi strategi pengelolaan likuiditas bank syariah.
Manajemen likuiditas di bank syariah atau Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari asset dan liability management yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu Bank Syariah atau unit Usaha Syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga.
Ruang lingkup  dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalisasi penggunaan dana agar tidak terjadi idle fund yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Untuk itu estimasi kebutuhan dana likuiditas yang diperoleh melalui proyeksi arus kas menjadi sangat penting.

## PUSTAKA ACUAN
Al Arif, M. N. R. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Teoritis Praktis. Bandung: Alfabeta
Arifin, Zainul. 2000. Memahami Bank Syariah. Jakarta :Pustaka Alfabet -----------------. 2009.  Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah.  Jakarta:  Azkia Publisher
Bidabad, Bijan and Mahmoud Allahyarifard. 2008. Asset and liability Management in Islamic Banking. Paper prepared to be presented  3rd International Conference on Islamic  banking and finance, Karachi, Pakistan, 24-25 March, 2008.
Hadisoewito, Selamat. 1987.  Dasar-Dasar Perbankan Indonesia.  Jakarta: UPN veteran
Hadori,  HLB,  dkk.  2002.  Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia
Judiseno, Rimsky K. 2005.  Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
Karim,  Adiwarman. A.  2010.  Bank Islam Analisi fiqih dan Keuangan.  Jakarta:
PT.Grafindo Persada
Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta:  Rajawali Pers Latumaerissa, Julius R. 1999. Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syari’ah. Yogyakarta: Jalasutra Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
Siamat, Dahlan. 2005.  Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sinungan, Muchdarsyah. 1997. Manajemen Dana Bank. Jakarta:Bumi Aksara.