Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
Ni Putu Ari Swandewi, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {pariswandewi23@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  ImplementasiPasal  5  Undang- UndangPemasyarakatanterkait  optimalisasi  pembinaan  narapidana  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  residivis  tindak  pidana  pencurian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi  residivis  tindak  pidana  pencurian.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data  digunakan  adalah    dengan  studi dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sempel  yang  digunakan  adalah  teknik nonprobability sampling  dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik purposive sampling. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singarajasudah berjalan namun belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan program pembinaan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktorkeluarga., danfaktor pendidikan.
Kata-kata kunci: Pasal 5, Pembinaan, Residivis, Pencurian.

## ABSTRACT
This research aims to (1) identify and analyze the implementation of Article 5 of the Correctional Law  related  to  the  optimization  of  the  development  of  prisoners  as  an  effort  to  prevent  theft recidivists in Singaraja Class IIB Penitentiary, as well as to (2) know and analyze the factors that cause  a  prisoner  to  become  a  recidivist  of  the  crime  of  theft.  This  type  of  research  is  empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out  in  the  Class  IIB  Singaraja  Penitentiary.  The  data  collection  techniques  used  were  document study, observation and interviews. determination techniques used is the technique non probability sampling  and  determining  the  subject  using  technique  purposive sampling.  Qualitative  data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of Article 5 of the  Correctional  Law  related  to  the  optimization  of  development  of  prisoners  as  an  effort  to prevent  recidivists  of  theft  in  Singaraja  Class  IIB  Prison  has  been  running  but  has  not  been maximized due to the lack of human resources of Singaraja Class IIB Prison officers in carrying out  the  implementation.  guidance  program,  (2)  the  factors  that  cause  a  prisoner  to  become  a recidivist  for  the  crime  of  theft  are  economic  factors,  environmental  factors,  family  factors,  and educational factors.
Key words : Article 5, Coaching, Recidivists, Theft.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Buleleng  dengan demografi  wilayah  yang  meliputi perbukitan  dan  pegunungan,  dataran rendah, hingga pesisir, ( https://buleleng.go.id ,  diakses  pada tanggal  20  September  2020)  yang mengakibatkan rentan dengan pelanggaran  hukum  yang  berkaitan dengan  kehidupan  sosial.  Beberapa tindak  pidana  yang  sering  terjadi  di wilayah  Kabupaten  Buleleng  adalah tindak  pidana  pencurian,  tindak  pidana narkotika,  tindak  pidana  perjudian, tindak pidana penipuan dan kasus-kasus lainnya.
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  di  dalamnya mengatur  mengenai  ketentuan  umum, kejahatan,  dan  pelanggaran.  Ketentuan umum  membahas  apa  yang  boleh dilakukan  dan  dilarang  sesuai  dengan norma  hukum.  Sementara  kejahatan yang berupa tindakan yang dilarang oleh Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan hukum positif  di  Indonesia  dan  bersinggungan dengan  kehidupan  masyarakat.  Suatu tindak  kejahatan  muncul  akibat  dari berbagai  latar  belakang  seperti  sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya pelaku tindak pidana kejahatan harus bertanggungjawab  atas  perbuatannya  di depan hukum sesuai dengan sanksi yang berlaku di Indonesia. Namun  faktanya  masyarakat belum bisa dikatakan mematuhi peraturan-peraturan  hukum  yang  telah berlaku,  karena  masih  ada  berbagai permasalahan hukum yang salah satunya adalah  pencurian  yang  khususnya pengulangan  tindak  pidana  ( residivis ). Hal  ini  terbukti  dari  adanya  indikasi angka-angka  tindak  pidana  pencurian dan pengulangan suatu perbuatan pidana ( residivis )  yang  selalu  meningkat  dan banyaknya  penduduk  di  Kabupaten Buleleng yang tidak menutup
kemungkinan  seorang  akan  melakukan suatu  tindak  pidana  pencurian  yang
khususnya akan mengulanginya kembali suatu  tindak  pidana  pencurian  itu sendiri.
Pencurian  merupakan  tindakan atau  suatu  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  norma-norma  yang  telah berlaku atau telah disahkan oleh hukum yang  tertulis.  Pencurian  memiliki  sifat yang  merugikan  bagi  masyarakat  dan dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  itu sendiri,  pemerintah  melalui  aparat penegak hukum berusaha
menanggulangi  dari  suatu  tindak  pidana pencurian  (Prasetyo,  2016:18).    Salah satu  bentuk  kejahatan  yang  tercantum dalam  Buku  ke  II  (dua)  KUHP  adalah tindak  pidana  pencurian  yang  secara khusus  diatur  dalam  Bab  XXII  yaitu pada Pasal 362-367 KUHP.
Mengenai tindak pidana pencurian, terdapat beberapa
pengkualifikasian  sesuai  dengan  Pasal yang  mengaturnya  yaitu:  pencurian biasa  diatur  dalam  Pasal  362,  pencurian dengan  pemberatan  yang  khususnya diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur  dalam  Pasal  364,  pencurian dengan  kekerasan  diatur  dalam  Pasal 365,  dan  pencurian  dalam  keluarga diatur pada Pasal 367 KUHP. Pencurian secara  umum  yang  dirumuskan  dalam Pasal  362  KUHP  yang  berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum, diancam  karena  pencurian,  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun atau  denda  paling  banyak  enam  puluh rupiah”.
Dalam  kehidupan  sehari-hari kita  sering  melihat  dan  mendengar  dari berbagai media masa mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana  ( residivis )  yang  masih  dianggap sebagai  dasar  untuk  memberatkan hukuman.
Pengulangan perbuatan pidana  ( residivis )  adalah  pengulangan suatu  tindak  pidana  oleh  pelaku  yang sama,  dimana  tindak  pidana  yang
dilakukan  sebelumnya  telah  dijatuhi pidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht )  dan  pengulangan  itu  terjadi dalam  jangka  waktu  tertentu  (Prasetyo,
2017:191). Seseorang yang telah berulangkali melakukan perbuatan pidana  ( residivis ),  hakim  memandang
hal  tersebut  sebagai  alasan  yang  kuat untuk  menjatuhkan  pidana  lebih  berat. Pandangan  hakim  tersebut  tentu  tidak akan  membawa  hasil  yang  berguna, apabila  seseorang  yang  melakukan pengulangan  pidana  ( residivis) tersebut dibiarkan  berdiri  sendiri  tanpa  dibantu oleh  upaya-upaya  lain  yang  mampu menyadarkan perbuatan residivistersebut untuk kembali kejalan yang benar.
Seiring  dengan  perkembangan zaman,  seringkali  ditemui  kasus-kasus pencurian, khususnya pengulangan ( residivis )  tindak  pidana  pencurian. Kasus  pencurian  yang  terus  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  menjadi  perhatian besar,  karena  tindakan  tersebut  menjadi penyakit sosial bagi masyarakat tersendiri. Pengulangan ( residivis )
tindak  pidana  pencurian  dikatakan menjadi  penyakit  sosial  karena  sulit untuk diberantas, dengan motif ekonomi menjadi  alasannya  yang  kemudian menjadikan  pengulangan  ( residivis ) tindak pidana pencurian tumbuh subur di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat,
akibatnya masyarakat menganggap dengan usaha minimal akan
menghasilkan  keuntungan  yang  besar. Faktor  tersebut  mengakibatkan  pelaku tidak  jera  untuk  mengulanginya  suatu perbuatan  pidana,  sehingga  terjadilah pengulangan  tindak  pidana  ( residivis) pencurian. Hal inilah yang menyebabkan penulis  melakukan  penelitian  skripsi  di Kabupaten  Buleleng  khususnya  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja.
Kasus  tindak  pidana  pencurian biasa  dengan  residivis  tindak  pidana pencurian di Kabupaten Buleleng sangat marak  terjadi.  Berdasarkan  observasi terakhir  jumlah  narapidana  pencurian dan  narapidana  residivis  tindak  pidana pencurian di Lembaga Pemasyaraktanan kelas  IIB  selama  kurun  waktu  6  (enam) tahun terakhir ini yaitu tahun 2016-2021 yang rincianya sebagai berikut: Tabel  1.1Data  Jumlah  Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja: Sumber:  Buku  Register  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Tabel  di  atas  menjelaskan bahwa  jumlah  narapidana  tindak  pidana pencurian  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  selalu  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  yaitu  pada tahun  2016    terdapat  47  orang,  ditahun 2017  terdapat  50  orang,  ditahun  2018 terdapat 55 orang, ditahun 2019 terdapat 61  orang,  ditahun  2020  terdapat  66 orang,  dan  ditahun  2021  terdapat  15 orang  per-Maret  sehingga  total  jumlah narapidana  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  dalam  kurun  waktu  6 (enam)  tahun  yaitu  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2021  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja berjumlah 294 orang.
Tabel  1.2Data  Jumlah  Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja:
No.  Tahun Jumlah Kasus 1 2016 6 2 2017 4 3 2018 7 4 2019 8 5 2020 12 6 2021 6 per-Maret Sumber:  Buku  Register  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. No. Tahun Jumlah Kasus 1 2016 47 2 2017 50 3 2018 55 4 2019 61 5 2020 66 6 2021 15 per-Maret
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Tabel  di  atas  menjelaskan bahwa  jumlah  narapidana  residivis tindak  pidana  pencurian  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja selalu  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 6  orang,  ditahun  2017  terdapat  4  orang, ditahun  2018  terdapat  7  orang,  ditahun 2019  terdapat  8  orang,  ditahun  2020 terdapat 12 dan ditahun 2021 terdapat 6 orang  per-Maret  sehingga  total  jumlah narapidana  pencurian  yang  melakukan pengulangan  kejahatan  dalam  kurun waktu  6  (enam)  tahun  yaitu  dari  tahun 2016-2021  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berjumlah 46 orang.
Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas)  adalah  tempat  untuk  membina dan mendidik narapidana, supaya setelah seorang  narapidana  selesai  menjalankan hukumannya atau pidananya, agar dapat diterima  kembali  di  tengah-tengah masyarakat.  Pada  awalnya  Lembaga
Pemasyarakatan diartikan sebagai Rumah  Penjara,  namun  pada  masa jabatan  Dr.  Sahardjo,  S.H  tahun  1964 yang  sempat  menjabat  sebagai  Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara yang kemudian menjadi
Lembaga  Pemasyarakatan  (Renggong, 2016:228).  Perubahan  tersebut  karena pada  dasarnya  adanya  perubahan terhadap  tujuan  tempat  pembinaan  yang penuh  dengan  siksaan  menjadi  lebih manusiawi,  dimana  untuk  memperbaiki pribadi  diri  penjahat  itu  sendiri  agar tidak  berbuat  jahat,  membuat  orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan,  supaya  orang  yang pernah  dipidana  tidak  mengulangi kejahatannya maupun melakukan kejahatan  yang  baru.  Menganai  hal tersebut fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan  sendiri  tidak  hanya menjadi  tempat  untuk  seorang  yang telah  dinyatakan  bersalah  berdasarkan putusan  pengadilan,  melaikan  berfungsi untuk mendidik, membina, serta menjamin terselenggaraan hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana pemasyarakatan  secara  keseluruhan
yang  tercantum  dalam  Pasal  14  UU pemasyarakatan  sudah  terlaksanakan kecuali  dalam  hal  pembinaan  terhadap narapidana  yang  tertuang  pada  Pasal  5 UU  No.  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan.  Hal  ini  dikarenakan pelaku  residivis  yang  masih  memiliki hak  untuk  berperan  kembali  sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab meskipun  pelaku  residivis  merupakan seorang yang telah melakukan pengulangan  tindak  pidana  ( residivis )
dan berada di Lembaga Pemasyarakatan.
Pelaksanaan pembinaan
terhadap narapidana  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  residivis  tindak  pidana pencurian  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum dilaksanakan secara  maksimal.  Hal  ini  berdasarkan dengan  penjelasan  dari  Kasi  Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binapigiatja) yaitu dikarenakan Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB
Singaraja mengalami overload mencapai 100%  yang  mengakibatkan  optimalisasi pembinaan  terhadap  narapidana  sebagai upaya  mencegah  terjadinya  residivis tindak pidana pencurian belum dijalankan  secara  maksimal,  sehingga masih  adanya  kesenjangan  antara das solen dengan das sein dimanaImplementasi  Pasal  5  Undang- Undang Pemasyarakatan Terkait
Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana Sebagai  Upaya  Mencegah  Terjadinya Residivis  Tindak  Pidana  Pencurian akhir-akhir  ini  penerapannya  belum maksimal dalam pengupaya optimalisasi pembinaan terhadap narapidana residivis tindak  pidana  pencurian  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan
pemasyarakatan  sebagai  warga  yang baik,  juga  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga binaan Pemasyarakatan, serta merupakan  penerapan  dan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  (Sujatno,
2004: 21). Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan  perlu  dipertahankan eksistensinya,  dimana  tujuan  utamanya adalah  untuk  mendidik,  membina  serta meberikan pengayoman terhadap narapidana  supaya  setelah  mereka selesai  menjalani  hukumannya,  mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat  dan  menjadi  warga  yang baik  dan  berguna  bagi  pembangunan bangsa  dan  negara,  maka  pelaku residivis  perlu  pembinaan  dan  perhatian dari  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  dan  sebagai  upaya mencegah terjadinya narapidana melakukan  residivis  tindak  pidana pencurian. Hal  ini  berarti  pembinaan terhadap narapidana juga harus
bermanfaat  baik  selama  narapidana masih  menjalani  pidana  atau  hukuman maupun sudah selesai menjalani pidana, sehingga  mereka  memiliki  kesempatan yang  sama  dengan  anggota  masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota
masyarakat  yang  aktif  dan  produktif dalam pembangunan bangsa.
Berdasarkan  dari  latar  belakang yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut  untuk  menulis  dalam  bentuk skripsi  dengan  judul  “ Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Singaraja”.

## METODE PENELITIAN
penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalag  penelitian  yang  mengacu  pada kenyataan  hukum  yang  mencakup kenyataan-kenyataan  sosial  maupun budaya  atau  bisa  disebut  dengan penelitian  lapangan,  penelitian  terkadap efektivitas  hukum  tertulis  maupun hukum  kebiasaan  (Waluyo,  2008:16). Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  dan  menggunakan  data  dan sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara,  dana  teknik  observasi  atau pengamatan.  Teknik  penentuan  sampel penelitian  ini  menggunakan  teknik nonprobability  sampling dan  bentuknya adalaha Purposive Sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pasal 5 Undang-
Undang  Pemasyarakatan  Terkait Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana Sebagai  Upaya  Mencegah  Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja
Salah  satu  aspek  yang  perlu mendapatkan  perhatian  dalam  upaya mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat yaitu penanggulangan masalah kejahatan dan  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan,  supaya  setalah  mereka selesai  menjalani  masa  hukumannya mereka  dapat  diterima  kembali  di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat dan menjadi warganegara yang baik dan berguna  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara.
Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  berpedoman  pada  Pasal  5 Undang-Undang Pemsayarakatan dimana  yang  menyebutkan  sistem pembinaan pemasyarakatan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) Pengayoman Perlakuan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan  diulanginya  tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang  berguna  di  dalam  masyarakat yang  dimana  dalam  hal  ini  warga binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja telah  dipersiapkan  untuk  menjadi orang  yang  berguna  di  masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan Warga binaan pemasyarakatan mendapat  perlakukan  dan  pelayanan yang  sama  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  tanpa  membeda- bedakan,  hal  ini  terlihat  jelas  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  tidak  memandang  agama dan  lain-lain.  Mayoritas  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja adalah  Agama  Hindu  termasuk  staf- staf  yang  ada  di  sana  namun  mereka tetap  saling  menghormati  agama lainnya.  Contohnya  memberikan Pendidikan  agama  sesuai  dengan kepercayaannya masing-masing.
3) Pendidikan Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan pemasyarakatan  berupa  Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang diterapkan  yaitu  diantaranya  dengan menanamkan  jiwa  kekeluargaan, keterampilan,  pendidikan  kerohanian dan  kesempatan  untuk  menunaikan ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya masing-masing.
4) Pembimbingan
Warga  binaan  pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan  yang  diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan  jiwa  kekeluargaan,
keterampilan,  Pendidikan  rohani  dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
5) Penghormatan  harkat  dan  martabat manusia Warga  binaan  pemasyarakatan  tetap diperlakukan  sebagaimana  manusia dengan  menghormati  harkat  dan martabatnya.
6) Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-stunya penderiataan Penetapan bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  upaya oleh  negara  guna  untuk  memberikan kesempatan  kepada  pelaku  tindak pidana atau narapidana untuk memperbaiki  perilakunya  melalui pembinaan  dan  Pendidikan  yang diberikan  selama  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan  tetap  memperoleh hak-haknya  yang  lain  sebagaimana layaknya  manusia.  Hak-haknya  tetap dilindungi  seperti  hak  memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan,  dan  olahraga.  Warga binaan  pemasyarakatan  tidak  boleh diperlakukan  di  luar  ketentuan undang-undang seperti halnya dianiaya,  serta  disiksa.  Penderitaan yang satu-satunya dikenakan kepadanya adalah kehilangan kemerdekaan. 7) Terjaminnya hak untuk tetap
berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu Warga  binaan  pemasyrakatan  harus tetap  didekatkan  dengan  masyarakat, dan  juga  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat.  Oleh  karena  itu,  warga binaan harus tetap dapat berhubungan  dengan  masyarakat yang bebas dan mempunyai kesempatan berkumpul bersama sahabat  dan  keluarga,  seperti  adanya program cuti bersama untuk mengunjungi keluarga.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut dalam  implementasi  Pasal  5  Undang- Undang pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana
sebagai  upaya  mencegah  terjadinya residivis  tindak  pidana  pencurian  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  telah  berjalan,  hanya  saja masih  kurang  efektif  karena  kurangnya tingkat  sumber  daya  manusia  petugas dari  pihak  Lemabaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  dalam  pelaksanaan pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan sehingga tidak idealnya rasio  antara  petugas  dan  narapidana. Selain  disebabkan  karena  minimnya sumber  daya  manusia  dari  petugas LAPAS yaitu karena pembinaan narapidana  yang  berdasarkan  sistem pemasyarakatan terhambat karena fasilitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang pelaksanaan pembinaan.  Sehingga  sistem  pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja belum berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor  yang  Menyebabkan Seorang Narapidana Menjadi Residivis Tindak Pidana Pencurian
Residivis  merupakan  seseorang yang  melakukan  suatu  tindak  kejahatan tertentu  kemudian  mejalani  hukuman kemudian orang tersebut melakukan lagi tindakan  kejahatan  tersebut.  Menurut sifatnya perbuatan pengulangan (residivis)  dapat  dibagi  menjadi  dua jenis yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum ketika seseorang  telah  melakukan  kejahatan kemudian ia kembali melakukan kejahatan  dengan  jenis  kejahatan  yang berbeda  dari  sebelumnya.  Kemudian residivis  khusus  yaitu  ketika  seseorang telah  melakukan  kejahatan  kemudian kembali  melakukan  kejahatan  yang sejenis dengan kejahatan yang sebelumnya (Prasetyo, 2017:191). Berdasarkan dengan aliran kriminologi  yang  dapat  dibagi  menjadi dua aliran yaitu determinasi kultural dan determinasi  biologis  dimana  yang  biasa disebut dengan aliran pemikiran kriminologi  mazhab  positif  yang  telah menyatakan  bahwa  determinasi  kultural adalah  aliran  yang  berdasarkan  pada
pemikiran  mereka  terhadap  pengaruh sosial,  budaya,  dan  lingkungan  di  mana seseorang itu hidup. Sedangkan determinasi  biologis  adalah  aliran  yang berdasarkan pada setiap perilaku manusia  sepenuhnya  tergantung  dari pengaruh  biologis  yang  ada  dalam dirinya  (Muljono,  2012:40).  Sehingga dapat  diartikan  dalam  segala  aspeknya akan  selalu  berkaitan  dan  juga mencerminkan  ciri-ciri  dari  dunia sosiologis  yang  melingkupinya,  karena setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh manusia akan memiliki sebuah keterkaitan atau dapat diartikan merupakan  sebuah  sebab-akibat  dari perilaku kejahatan atau sering dikatakan sebagai  faktor  penyebab  dari  suatu tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh manusia.
Jika  dihubungkan  antara  teori kriminologi  tersebut  dengan  kasus penyebab  residivis  tindaka  pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, maka faktor-faktor yang menyebabkan
seorang  narapidana  menjadi  residivis tindak pencurian adalah:
1. Faktor Internal a. Krisis Identitas Residivis tindak pidana pencurian  tentunya  mengacu pada  perbuatan-perbuatan  yang menyimpang sosial seperti mengulangi  suatu  tindak  pidana yaitu  tindak  pidana  pencurian, hal  itu  terjadi  karena  seorang mantan
narapidana gagal mencapai  yang  integrasi  kedua yaitu  identitas  peran  yang mengakibatkan  terjadinya  krisis identitas  yang  merupakan  suatu kondisi  ketika  seseorang  mantan narapidana  merasa  tidak  yakin mengenai siapa dan apa dirinya.
b. Kontrol diri yang lemah
Kontrol diri yang lemah diakibatkan dengan adanya ketidaktahuan  seseorang  mantan narapidana  dalam  membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
Biasanya  hal  ini  disebabkan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dengan adanya keterbatasan informasi  yang  diketahui  oleh seorang mantan narapidana sehingga  tindak  mampu  untuk membedakan tingkah laku, sehingga  mantan  narapidana cenderung  tindak  mampu  utuk meningkatkan sebuah kontrol diri yang  akhirnya  menyebabkan adanyasautu  sifat  yang  mudah terpengaruh dengan adanya ajakan-ajakan yang bersifat negatif  untuk  mengekspresikan dirinya seperti melakukan pencurian. 2. Faktor Eksternal a. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi memiliki hubungan  yang  sangat  erat  akan terjadinya  pengulangan  kejahatan (residivis) tindak pidana pencurian.  Hal  ini  berkaitan dengan teori dari Karl Marx yaitu kejahatan  ditentukan  oleh  sistem ekonomi  yang  menciptakan  suatu ketimpangan  yang  menghasilkan kejahatan (Hagan, 2013:157). Hal tersebut dapat diperkuat berdasarkan  hasil  wawancara  dari responden yaitu keadaan ekonomi sering  dijadikan  alasan  oleh  para pelaku  kejahatan  atau  pelaku residivis  tindak  pidana  pencurian untuk  lagi  melakukan  pencurian, karena  masalah  ekonomi  maka mereka terpaksa untuk melakukan kejahatan  bahkan  mengulangi melakukan perbuatan pidana pencurian  guna  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Faktor Lingkungan Faktor  lingkungan  merupakan salah  satu  faktor  yang  sangat berpengaruh  terhadap  timbulnya suatu kejahatan, dimana lingkungan  yang  buruk  rawan akan  terjadinya  suatu  tindak pidana  atau  kejahatan.  Pada umumnya pelaku kejahatan bergaul  dalam  lingkungan  atau dengan  orang-orang  yang  sering
melakukan  perbuatan-perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum sehingga mereka menjadi terpengaruh,  hal  ini  merupakan dampak  dari  rasa  kemanusiaan, solidaritas  antar  teman,  dan  juga pergaulan secara kelompok. Sehingga  hal  ini  sangat  berkaitan dengan  teori  aliran  pemikiran kriminologi  mazhab  positif  yang telah menyatakan bahwa determinasi  kultural  adalah  aliran yang  berdasarkan  pada  pemikiran mereka  terhadap  pengaruh  sosial, budaya,  dan  lingkungan  di  mana seseorang  itu  hidup  (Muljono, 2012:40).  Jadi,  seseorang  yang melakukan kejahatan tidak terlepas  dari  rasa  gengsi  dan  juga harga  diri  yang  dimana  ingin menunjukkan kepada kelompoknya  bahwa  ia  juga  bisa berbuat sesuatu. Dengan demikian, ini merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan  yang  buruk  terhadap lahirnya seseorang yang berperilaku jahat. Sehingga, faktor  lingkungan  pergaulan  ini sangat  besar  pengaruhnya  dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana  salah  satunya  seperti melakukan tindakan pencurian.
c. Faktor Pendidikan
Faktor  pendidikan  adalah  salah satu faktor yang sangat berpengaruh akan terjadinya pengulangan  suatu  tindak  pidana pencurian, dengan riwayat pendidikan  yang  rendah  maka mereka  beranggapan  sulitnya mencari  pekerjaan  dengan  tingkat pendidikan yang rendah. Kematangan  berfikir  seseorang tentunya  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan  seseorang,  semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang  maka  wawasan  yang didapatkan  juga  semakin  luas. Dalam  hal  ini  sangat  berkaitan dengan  teori  kriminologi  menurut
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Laurid  yang  menyatakan  bahwa teori pendidikan terhadap kejahatanada  hubungan  negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa  individu  yang  tidak berpendidikan  memiliki  potensi signifikan untuk melakukan tindakan kriminalitas dan semakin rendahnya  tingkat  pendidikan maka  semakin  rendahnya  budi pekerti  sehingga  seseorang  akan mempengaruhi angka kriminalitas (Prakoso, 2013:98).
d. Faktor Keluarga
Pada  dasarnya  kelurga  memiliki peran  penting  dalam  upaya pembinaan narapidana untuk mencegah  terjadinya  residivis tindak pidana pencurian. Keluarga merupakan  lingkungan  primer bagi  mantan  narpidana,  dimana hubungan  yang  harmonis  dengan keluarga  dapat  mengurangi  niat akan  melakukan  kejahatan.  Hal ini  berkaitan  dengan  teori  kontrol sosial  ( Social  Control )  yaitu menurut  E.A.  Ros  berpendapat bahwa  sistem  keyakinan  yang membimbing  apa  yang  dilakukan oleh  orang-orang  dan  secara universal  mengontrol  tingkah laku,  tidak  peduli  apapun  bentuk keyakinan yang dipilih. Sehingga, peran  keluarga  mempunyai  peran penting  dalam  proses  perubahan pola  pikir  mantan  narapidana (Muljono,  2012:59).    Selain  itu hubungan harmonis keluarga dengan  mantan  narapidana  sangat penting  guna  dalam  rangka meningkatkan  kesiapan  mental mantan narapidana untuk kembali ke  tengah-tengah  masyarakat  atas dasar  asuhan  dari  keluarga sebagai lingkungan primer.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dipaparkan  dalam  penelitian dan  pembahsana  maka  didapatkan simpulan bahwa:
1. Dalam  proses  pembinaan  terhadap narapidana  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  residivis  tindak  pidana pencurian di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja sudah  sesuai  dengan  Pasal  5  UU Pemasyarakatan, namun belum dapat dilaksanakan  secara  efektif  karena kurangnya  tingkat  SDM  petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Selain itu, dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan  pada  Pasal  3  PP  No.  31 Tahun  1999  tentang  pembinaan  dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
2. Adapun  faktor-faktor  yang  penyebab seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian yaitu karena faktor  internal  dan  faktir  eksternal. Faktor internal yang terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Kemudian  faktor  eksternal  yaitu terdiri  dari  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan,  faktor  pendidikan  dan faktor keluarga.

## SARAN
1. Diharapkan  kepada  keluarga  dapat menerima  kembali  anggota  dari keluarga mereka sendiri, dan menciptakan  kelurga  yang  harmonis, karena  hal  tersebut  merupakan  salah satu  upaya  yang  dapat  ditempuh dalam pelaksanaan pembinaan dengan cara membangun komunikasi yang  intens,  baik  dengan  cara mendengarkan  permasalahan  yang telah dihadapi.
2. Bagi  masyarakat  sebaiknya  dapat menerima kembali mantan narapidana  dan  saling  mendukung untuk  menciptakan  lingkungan  yang baik.  Salah  satu  upaya  yang  dapat ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan  positif  khususnya  bagi remaja  agar  waktu  luang  yang dimiliki remaja lebih bermanfaat.
3. Supaya  pembinaan  yang  diberikan kepada  narapidana  lebih  optimal, maka  perlu  adanya  peningkatan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sarana  dan  sumber  daya  manusia petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan,
mengingat Lembaga Pemasyarakatan memiliki  dua  fungsi  sekaligus  yaitu pembinaan terhadap tahanan dan juga terhadap narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hagan,  Frank  E.  2013. Pengantar Kriminologi,  Teori,  Metode  dan Perilaku  Kriminal  Edisi  Ketujuh.
Jakarta: Prenadamedia.
Muljono, Wahju. 2012. Pengantar Teori
Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Prakoso,  Abintoro.  2013. Kriminologi dan Hukum Pidana . Yogyakarta:Laksbang Grafika. Prasetyo,  Teguh.  2017. Hukum  Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di luar KUHP, Jakarta: Prenadamedia Group. Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun  Manusia  Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Waluyo,  Bambang.  2008 .  Penelitian
Hukum  Dalam  Praktek .  Jakarta: Sinar Grafika.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun 1999  Tentang  Pembinaan  Warga Binaan Pemasyarakatan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

## ARTIKEL/JURNAL
Adyani  Pratiwi,  Sri  dan  Lemes,  I Nyoman. “Pelaksanaan Pembinaan  Narapidana  Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”. Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 1 Aluddin.  2019 .“Pelaku  residivis  tindak pidana pencurian dengan kekerasan”. Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1. Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80. Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap  Narapidana  Kurungan Di  Lembaga  Pemasyarakatan
Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47. Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang
Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran  Proses  Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P. R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam  Perkara  NO.  124/PID.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58. Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87. Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun
2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky  Utama). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1). Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Laily,  Lolita  Sari.  2017. “Pengaruh harapan  terhadap  kecenderungan residivis pada narapidana”.
Jurnal Psikologi Volume 1 Nomor 1.
Lindasari,  L.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina  1961  (Studi  Kasus:  Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika
Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41 Lindasari,  L.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Gedung  Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif  Konvensi  Wina 1961  (Studi  Kasus:  Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan  Dekat  Kedutaan Besar Amerika Serikat). Jurnal Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).  Diseminasi  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan  Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum  Masyarakat  Di  Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan  Perkawinan  Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal
Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Salimin  Afamery,  Sakticakra  2016.
“Residivis Dalam Perspektif Sosiologis Hukum” . Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1. Suwarto.  2007. “Pelaksanaan  Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan” .  Jurnal  Hukum
Volume 25 Nomor 2.

## INTERNET
Pemkab  Buleleng, Dermografi  wilayah Kabupaten Buleleng. Diakses dari https://Buleleng.go.id pada tanggal 20 Sepetember 2020.
Fitur KBBI Daring, Pengertian Narapidana, Diakses dari
https://kbbi.web.id . Pada tanggal 20 Sepetember 2020.