Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1152-1162 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5455

## Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan
Anastasia Silvyana*, Bintang Zefanya, Fitri Hasanah Nurpadilah,

## Jasmine Nurhaliza, Tiara Sukmana Putri, Nazirah, Rudiana
Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran *Correspondence: anastasia21003@mail.unpad.ac.id
Abstrak . Cyberbullying atau  perundungan daring ,  telah  menjadi  fenomena  global  yang  mengkhawatirkan, terutama  di  era  digital  saat  ini.  Studi  ini  membahas  dan  membandingkan  kebijakan  dan  pendekatan  yang diterapkan  oleh  Indonesia  dan  Korea  Selatan  dalam  menangani  kasus cyberbullying .  Pendekatan  deskriptif komparatif yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk literatur ilmiah, laporan riset, serta dokumen hukum dan kebijakan. Kebijakan penanganan cyberbullying diatur melalui  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  serta  beberapa  regulasi  tambahan, meskipun  masih  menghadapi  tantangan  dalam  penerapan  yang  efektif  dan  konsisten.  Sementara  itu,  Korea Selatan  mengandalkan  beberapa  produk  hukum  utama  dan  pendekatan  yang  inklusif,  meskipun  implementasi regulasinya juga menghadapi tantangan. Kedua negara memiliki kompleksitas masing-masing dalam menangani cyberbullying ,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial,  budaya,  dan  teknologi.  Hasil  penelitian  ini  menekankan pentingnya  koordinasi  antarlembaga,  perbaikan  dalam  definisi  hukum,  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mengurangi insiden cyberbullying di masa depan.
Kata kunci : cyberbullying , kebijakan publik, hukum ITE, analisis komparatif, Indonesia, Korea Selatan
Abstract.  Cyberbullying  or  online  bullying  has  become  an  alarming  global  phenomenon,  especially  in  the current digital era. This study discusses and compares the policies and approaches implemented by Indonesia and South Korea in handling cyberbullying cases. The comparative descriptive approach used in this research collects  data  from  various  secondary  sources,  including  scientific  literature,  research  reports,  and  legal  and policy  documents.  Policies  for  handling  cyberbullying  are  regulated  through  the  Information  and  Electronic Transactions Law as well as several additional regulations, although they still face challenges in effective and consistent  implementation.  Meanwhile,  South  Korea  relies  on  several  key  legal  products  and  an  inclusive approach,  although  its  regulatory  implementation  also  faces  challenges.  Both  countries  have  their  own complexities in dealing with cyberbullying, which are influenced by social, cultural and technological factors. The  results  of  this  research  emphasize  the  importance  of  inter-agency  coordination,  improvements  in  legal definitions,  and  increased  public  awareness  as  keys  to  increasing  victim  protection  and  reducing  future cyberbullying incidents.
Keywords: cyberbullying, public policy, ITE law, comparative analysis, Indonesia, South Korea

## PENDAHULUAN
Manusia dikehendaki mengikuti perkembangan  zaman  yang  dinamis  dan  cepat, sehingga  terjadi  berbagai  perubahan  aktivitas yang  sebelumnya  tidak  dapat  dilakukan. Menurut  Toffler  (1970)  kecepatan  perubahan teknologi  memaksa  manusia  untuk  beradaptasi lebih  cepat  dan  efisien  dalam  berbagai  aspek kehidupan.  Pemerintah  juga  harus  responsif terhadap  perkembangan  teknologi,  terutama dalam menghasilkan regulasi dan penanganannya. Sebagaimana dikemukakan Negroponte  (1995)  responsivitas  pemerintah dalam  menyikapi  perkembangan  teknologi sangat  penting  untuk  menjaga  keseimbangan
antara inovasi dan regulasi.
Perkembangan teknologi turut menghadirkan  kesempatan  bagi  manusia  dalam penyebaran  hal-hal  positif  dan  negatif,  seperti kasus  perundungan  melalui  media  sosial  atau cyberbullying .  Menurut  Patchin  &  Hinduja (2006), cyberbullying adalah  tindakan  individu mengirim  atau  mengunggah  pesan,  gambar, komentar, atau bentuk lainnya yang mengandung  hinaan,  kebencian,  ancaman,  dan pencemaran  nama  baik  melalui  platform  daring seperti media sosial dan game online. Akibatnya,  korban  dapat  mengalami  penurunan kesehatan  mental,  rasa  takut,  depresi,  kesepian, trauma,  hingga  bunuh  diri.  Fenomena  ini  tidak
terelakkan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJII,  2017),  49%  pengguna  media sosial  pernah  mengalami  bullying  online. Menurut survei yang melibatkan 1.207 responden  dari  U-Report,  perundungan  online sering  terjadi  melalui  aplikasi  chatting  (45%), penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (41%), dan jenis pelecehan lainnya (14%). Peningkatan pengguna  internet  sejalan  dengan  peningkatan kasus cyberbullying di Indonesia.
Tidak hanya di Indonesia, cyberbullying juga  tercatat  di  negara  lain,  termasuk  Korea Selatan  yang  merupakan  salah  satu  negara dengan  konektivitas  internet  tertinggi  di  dunia, mencapai  96%  dari  penduduk.  Semakin  tinggi penggunaan  media  sosial,  semakin  besar  risiko perundungan  atau  menjadi  saksi  perundungan. Pada  tahun  2018,  survei  Menteri  Pendidikan menunjukkan  10,8%  siswa  Sekolah  Dasar  dan Menengah  Pertama  mengalami  perundungan online. Bagi anak muda di Korea Selatan, bunuh diri  merupakan  dampak  yang  sering  terjadi akibat  perundungan  online  tersebut.  Survei National  Information  Society  Agency  (NIA) pada  6.279  responden,  termasuk  4.779  pelajar dan  1.500  orang  dewasa,  melaporkan  bahwa 33,5% responden mengalami cyberbullying pada 2019, meningkat dari 32,8% pada 2018 dan 26% pada 2017. Cyberbullying sering terjadi di media sosial  seperti  KakaoTalk  (18,7%),  Facebook (17,6%), dan TikTok (9,5%) .
Berdasarkan  data  yang  disampaikan, Indonesia  dan  Korea  Selatan  sama-sama  rawan terhadap  kejahatan cyberbullying .  Tingginya angka  kasus  yang  terlaporkan  menimbulkan pertanyaan  tentang  bagaimana  jika  terdapat korban  yang  tidak  melapor  dan  bagaimana penanganan  dari  pihak  berwenang.  Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dan perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah harus memastikan penanganan yang tepat  dan  tindakan  preventif  untuk  menurunkan jumlah  kasus  perundungan.  Meskipun  sudah terdapat undang-undang yang melindungi korban cyberbullying , masih terjadinya peningkatan kasus menunjukkan perlunya perbandingan  penanganan  antara  Indonesia  dan Korea  Selatan.  Kedua  negara  ini  mengadopsi sistem  hukum  sipil  ( civil  law )  sehingga pendekatan  penanganannya  akan  serupa.  Selain itu,  berkaca  dari  peraturan  perundang-undangan kedua negara tersebut, didapatkan belum adanya payung hukum yang memuat perihal cyberbullying secara khusus. Dalam penanganan
korban, Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  tetapi tidak  tersebar  merata  di  setiap  provinsi, sementara  Korea  Selatan  memiliki Sunflower Center dengan  37  cabang  yang  memberikan bantuan medis dan hukum .
Ratri (2023) mengatakan bahwa Indonesia  telah  menjadi  negara  pertama  dengan kasus cyberbullying terbesar  di  dunia  .  Dari semua  kasus  yang  terjadi,  tidak  semua  dapat terekam dengan baik karena banyak korban yang lebih memilih untuk bungkam. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah kasus perundungan  yang  dilakukan  oleh  influencer Luluk  Nuril  terhadap  seorang  siswi  SMK  di Probolinggo, yang mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri. Akibat perbuatannya,  meski  kasus  tersebut  tidak berlanjut  ke  pengadilan,  ia  harus  menerima kenyataan  bahwa  suaminya  dicopot  dari jabatannya  sebagai  Kepala  Unit  (Kanit)  Binmas Polsek  Tiris,  Probolinggo,  Jawa  Timur.  Kasus lain juga dialami oleh seorang siswa kelas 5 SD di Tasikmalaya dan seorang guru les berusia 44 tahun yang juga seorang influencer TikTok dari Subang  Jaya.  Kedua  kasus  tersebut  berujung pada  bunuh  diri  akibat  perundungan  siber  yang mereka alami. Lemahnya aturan hukum mengenai cyberbullying menjadi  salah  satu penyebab  maraknya  kasus  yang  terjadi  di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan secara efektif di pengadilan .
Di Korea Selatan, cyberbullying tampaknya  menjadi  tren  kasus  yang  sering terjadi.  Sebagai  inovator  digital  ke-5  di  dunia, perkembangan  teknologi  membuat  kebebasan berpendapat  semakin  meluas,  sehingga  siapa pun  dapat  menyampaikan  pesan  secara  anonim. Tren  budaya  K-Pop  juga  turut  andil  dalam pergeseran cyberbullying terhadap  selebriti, bahkan  hingga  membuat  korban  mengambil langkah bunuh diri dan memunculkan anggapan bahwa  " cyberbullying hanya  akan  berhenti  jika korbannya  meninggal  dunia"  .  Salah  satu  kasus yang  terjadi  pada  tahun  2019  adalah  seorang aktris K-Pop, Goo Hara, yang bunuh diri setelah menjadi  korban  ancaman  balas  dendam.  Hal ini kemudian  diikuti  oleh  sahabatnya  dan  sesama penyanyi, Sulli, yang juga melakukan bunuh diri setelah  mengalami  serangkaian  serangan  online yang  menuduhnya  melakukan  berbagai  hal. Kasus-kasus tersebut merupakan bukti nyata dari efek samping cyberbullying yang membuat para korbannya  mengakhiri  hidupnya.  Jumlah  kasus yang  banyak  dan  sudah  terjadi  sejak  lama,
namun belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk  mengatasinya,  membuat  kasus  serupa terus berulang
Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua  negara  di  Asia  yang  sama-sama  darurat cyberbullying .  Belum  adanya  upaya  konkret untuk  membentuk  sebuah  regulasi  khusus  di samping  tren  kasus  yang  terus  meningkat menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji. Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  berupaya untuk menganalisis upaya penanganan fenomena cyberbullying antara  Indonesia  dan  Korea Selatan berdasarkan studi perbandingan. Perbandingan  dilakukan  dengan  menganalisis kebijakan,  jenis  perlindungan  hukum  yang diberikan,  dan  lembaga  perlindungan  hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam memfasilitasi perlindungan korban.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  komparatif  untuk  menganalisis  upaya penanganan cyberbullying di media sosial antara Indonesia  dan  Korea  Selatan.  Pendekatan  ini dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk memahami secara mendalam fenomena cyberbullying dan  kebijakan  yang  diterapkan  di dua negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan  hukum  yang  berbeda.  Desain  penelitian yang  digunakan  adalah  studi  kasus  komparatif. Menurut  Yin  (2014),  studi  kasus  komparatif memungkinkan  peneliti  untuk  mengeksplorasi dan  membandingkan  fenomena  tertentu  dalam konteks  yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini, konteks  yang  dibandingkan  adalah  upaya penanganan cyberbullying di  Indonesia  dan Korea Selatan.
Pendekatan ini relevan untuk memahami perbedaan  dan  persamaan  dalam  penanganan kasus cyberbullying antara  kedua  negara.  Data dikumpulkan  melalui  tiga  teknik  kualitatif: wawancara  mendalam,  observasi  partisipatif, dan  analisis  dokumen.  Wawancara  mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan  seperti  korban cyberbullying ,  ahli teknologi informasi, pembuat kebijakan, penegak  hukum,  dan aktivis  perlindungan anak. Teknik  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mendapatkan  wawasan  yang  mendalam  tentang pengalaman,  pandangan,  dan  persepsi  para responden  mengenai cyberbullying dan  upaya penanganannya (Creswell, 2013).
Penelitian  ini  melakukan  observasi partisipatif di lembaga-lembaga yang menangani
kasus cyberbullying , seperti Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  di Indonesia  dan Sunflower  Center di  Korea Selatan.  Observasi  ini  memberikan  pemahaman yang  lebih  konkret  tentang  proses  penanganan kasus cyberbullying (Spradley, 1980). Dokumen yang  dianalisis  meliputi  undang-undang  dan peraturan  terkait cyberbullying , laporan tahunan dari  lembaga  terkait,  serta  artikel  dan  publikasi akademis. Analisis dokumen membantu menambah  informasi  tentang  kebijakan  dan regulasi  yang  ada  serta  efektivitasnya  dalam menangani  kasus cyberbullying (Bowen,  2009) Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode  analisis  tematik.  Metode  ini  digunakan untuk  mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan  pola  (tema)  dalam  data.  Langkah- langkah  analisis  tematik  meliputi  transkripsi wawancara  dan  observasi,  membaca  dan memahami  data,  mengkode  data,  mencari  tema, mereview  tema,  mendefinisikan  dan  menamai tema,  serta  melaporkan  temuan  (Braun  & Clarke,  2006)  Untuk  memastikan  keabsahan data,  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi sumber  data,  triangulasi  metode,  dan member checking . Triangulasi membantu dalam memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan  informasi  yang  diperoleh  dari berbagai sumber dan metode (Patton, 2002)..

## HASIL
Dinamika Kasus Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan
Cyberbullying , atau perundungan online, telah menjadi fenomena global yang kian memprihatinkan. Di era digital, platform media sosial dan internet menjadi ruang baru bagi interaksi sosial, sekaligus membuka celah bagi perilaku cyberbullying . Smith et al. (2019) menegaskan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial telah memperluas ruang lingkup bullying dari lingkungan fisik ke dunia maya, menciptakan bentuk baru dari agresi yang sulit dikendalikan. Hinduja dan Patchin (2018) juga mencatat bahwa sifat anonimitas dan kurangnya pengawasan di dunia maya sering kali memperburuk situasi, memungkinkan pelaku cyberbullying untuk bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. Lebih lanjut, Chung (2022) menyoroti bahwa tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi dalam interaksi online dapat memperburuk intensitas dan frekuensi kasus cyberbullying . Kedua peneliti sepakat bahwa cyberbullying memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan mental
korban, termasuk depresi, kecemasan, dan, dalam kasus ekstrem, bunuh diri. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, platform media sosial, sekolah, dan keluarga untuk mengatasi dan mencegah cyberbullying secara efektif.
Indonesia,  dengan  kekayaan  budaya yang  mencakup  lebih  dari  300  etnis  dan  bahasa serta praktik keagamaan yang beragam, memiliki  dinamika  sosial  yang  kompleks  yang turut  mempengaruhi  interaksi  individu  dalam dunia  maya.  Sunarto  (2022)  menunjukkan bahwa  keragaman  budaya  di  Indonesia  dapat memperumit  dinamika  sosial,  terutama  dalam hal  komunikasi  dan  interaksi  di  dunia  maya. Berdasarkan  penelitian  terbaru  dari  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII) pada  awal  tahun  2024,  penetrasi  internet  di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa atau setara dengan  79,5%  dari  total  populasi.  Pulau  Jawa menjadi  wilayah  dengan  penetrasi  tertinggi mencapai  83,64%,  dengan  dominasi  pengguna internet  oleh  generasi  milenial  yang  mencapai 93,17%.  Penetrasi  internet  ini  mengalami peningkatan  sebesar  1,4%  dibandingkan  tahun sebelumnya (APJII, 2024).
Data  terbaru  menunjukkan  bahwa  45 persen  remaja  di  Indonesia  usia  14-24  tahun pernah mengalami cyberbullying atau perundungan  daring.  Rinciannya,  45  persen mengalami  pelecehan  melalui  aplikasi  chatting, 41  persen  mengalami  penyebaran  foto  atau video  tanpa  izin,  dan  sisanya  mengalami cyberbullying dalam bentuk lain (Unicef, 2024). Banyaknya  kasus cyberbullying di  Indonesia dipengaruhi  oleh  keragaman  budaya,  ras,  dan agama,  serta  rendahnya  literasi  digital  di kalangan  pengguna  media  digital.  Hinduja  & Patchin  (2018)  mencatat  bahwa  rendahnya literasi  digital  di  Indonesia  merupakan  faktor signifikan yang memperburuk situasi ini, karena pengguna  sering  kali  tidak  memahami  dampak jangka  panjang  dari  tindakan  mereka  di  dunia maya.  Chaudhary  (2023)  juga  menyatakan bahwa  pendidikan  literasi  digital  yang  kurang memadai menyebabkan banyak pengguna internet di Indonesia tidak menyadari risiko dan konsekuensi  dari cyberbullying ,  baik  bagi korban maupun pelaku.
Secara  lebih  rinci,  Kusuma  (2023) menambahkan  bahwa  tekanan  dari  lingkungan sosial,  termasuk  keluarga  dan  teman  sebaya, turut mempengaruhi prevalensi cyberbullying di Indonesia.  Banyak  remaja  merasa  terdorong
untuk  menunjukkan  dominasi  atau  mengikuti tren  yang  berkembang  di  media  sosial,  yang sering kali berujung pada perilaku cyberbullying .  Untuk  mengatasi  fenomena  ini,
Puspitasari
(2022) merekomendasikan pendekatan  holistik  yang  mencakup  edukasi literasi  digital,  penguatan  regulasi  hukum,  dan peningkatan  kesadaran  akan  dampak  negatif cyberbullying melalui  kampanye  publik  yang intensif. Sementara itu, Andriani (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah,  sekolah,  dan  organisasi  non- pemerintah dalam menyediakan program- program pencegahan dan penanganan cyberbullying yang efektif.
Korea Selatan, dikenal dengan teknologi paling maju, juga menghadapi masalah cyberbullying yang signifikan. Pada tahun 2021, terdapat  lebih  dari  75.000  kasus  pencemaran nama  baik  di  Korea  Selatan,  dan  jumlah  kasus cyberbullying melonjak  sebesar  45%  antara tahun  2017  hingga  2020  (KISA,  2021).  Park  et al.  (2020)  menyatakan  bahwa  lonjakan  kasus cyberbullying ini berkaitan erat dengan meningkatnya  penggunaan  media  sosial  dan platform  digital  di  kalangan  remaja  dan  dewasa muda.  Selain  itu,  kasus-kasus  bunuh  diri  akibat cyberbullying membuat  Korea  Selatan  menjadi salah  satu  negara  dengan  angka  bunuh  diri tertinggi akibat fenomena ini.
Contoh  kasus  yang  menonjol  adalah bunuh  diri  atlet  bola  voli  Kim  In  Hyeok  & YouTuber  Cho  Jang  Mi  pada  tahun  2022,  yang diduga  karena  menjadi  sasaran  kebencian  di media  sosial  (Chung,  2022).  Kim  (2023) mencatat  bahwa  tekanan  sosial  yang  tinggi  dan standar kesuksesan yang ketat di Korea Selatan, terutama  di  kalangan  remaja  dan  selebriti, memperburuk dampak dari cyberbullying . Selain itu,  penelitian  Lee  &  Lee  (2021)  menunjukkan bahwa budaya kompetitif di sekolah dan tempat kerja  turut  menyumbang  pada  tingginya  tingkat stres  dan  kecemasan  yang  memicu  tindakan cyberbullying . Faktor  lain  yang  berkontribusi terhadap tingginya angka cyberbullying di Korea Selatan  adalah  penggunaan  platform  media sosial  dengan  fitur  anonimitas  tinggi  seperti KakaoTalk  dan  Naver.  Menurut  Jeong  (2022), anonimitas ini memungkinkan pelaku cyberbullying untuk  bertindak  tanpa  takut  akan konsekuensi,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan frekuensi  dan  intensitas  serangan  daring. Pemerintah  Korea  Selatan  telah  berupaya  untuk menangani  masalah  ini  melalui  berbagai kebijakan  dan  inisiatif,  namun  tantangan  dalam
penegakan hukum dan perubahan budaya masih menjadi hambatan utama (Kwon & Kim, 2023).
Tabel 1

## Perbandingan Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan
Aspek Indonesia Korea Selatan Penetrasi Internet 79,5% (APJII, 2024) 96% (KISA, 2021) Kasus Cyberbullying 45% remaja (Unicef, 2024) 45% peningkatan kasus (KISA, 2021) Platform Utama Aplikasi chatting, media sosial Media sosial, aplikasi pesan Kasus Menonjol Bowo Alpenliebe, Sonya Depari, Thalia Putri Onsu Kim In Hyeok, Cho Jang Mi, Sulli Regulasi Hukum UU ITE Sulli Act (gagal disahkan) Tantangan Utama Keragaman budaya, rendahnya literasi digital Tingginya penetrasi internet, tekanan sosial Sumber: data olahan
Tabel  1  terlihat  bahwa  baik  Indonesia maupun  Korea  Selatan  menghadapi  tantangan serius  terkait cyberbullying ,  meskipun  konteks dan  dinamika  sosial  yang  mempengaruhi fenomena  ini  berbeda.  Fenomena  di  Indonesia , diantaranya:
1. Keragaman Budaya dan Sosial.
Keberagaman  etnis  dan  budaya  menciptakan interaksi  sosial  yang  kompleks  di  dunia maya,  yang  sering  kali  memicu  konflik  dan perundungan.  Indonesia,  dengan  lebih  dari 300  etnis  dan  bahasa,  memiliki  dinamika sosial yang beragam yang turut mempengaruhi pola perilaku online. Smith et al. (2019) mengemukakan bahwa  keragaman budaya  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku online,  termasuk cyberbullying .  Hal  ini disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai, norma sosial,  dan  interpretasi  terhadap  perilaku yang  dapat  memicu  konflik  di  dunia  maya. Contohnya,  penggunaan  bahasa  gaul  dan slang  yang  bervariasi  di  setiap  daerah  sering kali  menimbulkan  salah  paham  dan  konflik antar pengguna internet.
2. Rendahnya Literasi Digital. Meskipun penetrasi  internet  terus  meningkat,  literasi digital  di  kalangan  masyarakat  Indonesia masih rendah, yang mengakibatkan tingginya kasus cyberbullying .  Data  dari  APJII  (2024) menunjukkan  bahwa  penetrasi  internet  di Indonesia mencapai 79,5% dari total populasi,  namun  tidak  diikuti  dengan peningkatan  literasi  digital  yang  memadai. Hinduja  dan  Patchin  (2018)  menyarankan bahwa  pendidikan  literasi  digital  yang komprehensif  dapat  membantu  mengurangi insiden cyberbullying .  Literasi  digital  yang baik meliputi kemampuan untuk menggunakan  teknologi  secara  aman  dan bertanggung jawab, memahami etika
berinternet, serta mengetahui cara melaporkan dan menangani kasus cyberbullying .  Kurangnya  pengetahuan  ini membuat  banyak  pengguna  internet  di Indonesia rentan terhadap tindakan perundungan dan tidak tahu  cara  melindungi diri mereka.
3. Respons Hukum yang Variatif: UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum untuk menangani
cyberbullying , namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.  Menurut  Hinduja  dan  Patchin (2018),  pentingnya  reformasi  hukum  yang kuat  untuk  melindungi  korban cyberbullying tidak  dapat  diabaikan.  Meskipun  UU  ITE mengatur  tentang  tindakan  pidana  di  dunia maya,  seperti  pencemaran  nama  baik  dan penghinaan,  penerapannya  sering  kali  tidak konsisten  dan  kurang  efektif.  Banyak  kasus cyberbullying yang  tidak  dilaporkan  karena korban  merasa  tidak  ada  perlindungan  yang memadai  atau  proses  hukum  yang  berbelit- belit.  Selain  itu,  penegakan  hukum  yang tegas  dan  edukasi  kepada  aparat  penegak hukum mengenai cyberbullying sangat diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  pelaku mendapat  hukuman  yang  setimpal  dan korban mendapatkan keadilan.
Sementara  fenomena  di  Korea  Selatan, diantaranya:
1. Tingginya Penetrasi Internet. Dengan penetrasi  internet  yang  mencapai  96%, hampir  seluruh  populasi  Korea  Selatan terhubung  secara  digital,  yang  memperbesar kemungkinan terjadinya cyberbullying .
Hinduja  &  Patchin  (2018)  menunjukkan bahwa  akses  internet  yang  luas  dapat meningkatkan risiko cyberbullying . Tingginya  akses  internet  di  Korea  Selatan
memungkinkan lebih banyak interaksi online, yang  berarti  lebih  banyak  kesempatan  untuk terjadinya cyberbullying .  Anonimitas  yang sering  kali  ditawarkan  oleh  platform  digital juga  membuat  pelaku  merasa  aman  untuk melakukan  perundungan  tanpa  takut  akan konsekuensinya.  Korea  Internet  &  Security Agency  (KISA)  melaporkan  peningkatan signifikan  dalam  jumlah  kasus cyberbullying seiring  dengan  meningkatnya  penggunaan internet,  terutama  di  kalangan  remaja  dan anak muda.
2. Tekanan  Sosial.  Tekanan  sosial  yang  tinggi dan  sifat  kompetitif  dalam  interaksi  sosial online  berkontribusi  signifikan  terhadap prevalensi dan intensitas kasus cyberbullying . Smith  et  al.  (2019)  mencatat  bahwa  tekanan sosial dan norma budaya dapat mempengaruhi  perilaku  bullying  online.  Di Korea  Selatan,  tekanan  untuk  mencapai kesuksesan  akademik  dan  profesional  sangat tinggi, dan standar kecantikan serta kesuksesan sosial yang ketat dapat menyebabkan stres yang berlebihan.
Ketidakmampuan
untuk memenuhi
ekspektasi  ini  sering  kali  membuat  individu rentan menjadi korban atau pelaku cyberbullying . Kasus-kasus bunuh diri seperti
Kim In Hyeok & Cho Jang Mi menggambarkan  dampak  serius  dari  tekanan sosial  ini,  di  mana  korban  tidak  hanya menghadapi  perundungan  online  tetapi  juga tekanan  sosial  yang  tidak  tertahankan  di kehidupan nyata.
3. Regulasi  Hukum.  Meskipun  terdapat  upaya untuk  mengesahkan  undang-undang  khusus seperti  "Sulli  Act",  regulasi  ini  belum sepenuhnya  diterapkan.  Hinduja  &  Patchin (2018)  menyarankan  bahwa  undang-undang yang  tegas  dan  implementasi  yang  konsisten diperlukan  untuk  mengatasi cyberbullying . Di  Korea  Selatan,  regulasi  hukum  terkait cyberbullying masih  menghadapi  tantangan dalam  hal  implementasi  dan  penegakan. "Sulli Act", yang diusulkan setelah kematian tragis  selebriti  Sulli  akibat cyberbullying , bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan lebih bagi korban dan memperketat hukuman bagi pelaku. Namun, meskipun ada dukungan publik  yang  luas,  undang-undang  ini  belum sepenuhnya  diterapkan  karena  berbagai hambatan  birokrasi  dan  politik.  Penegakan hukum  yang  tegas  dan  konsisten  sangat penting  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi
pengguna  internet  dan  mencegah  terjadinya cyberbullying
Analisis perbandingan ini, dapat dikatakan  bahwa  fenomena cyberbullying di Indonesia  dan  Korea  Selatan  dipengaruhi  oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi. Di Indonesia, keragaman budaya dan etnis menciptakan  interaksi  sosial  yang  kompleks  di dunia  maya,  sering  kali  memicu  konflik  dan perundungan.  Rendahnya  literasi  digital  juga menjadi  faktor  signifikan  yang  memperburuk situasi, mengakibatkan tingginya kasus cyberbullying di  kalangan  pengguna  media digital. Menurut Gökler et al. (2020), rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kesalahpahaman  dalam  komunikasi  online  yang berujung pada perundungan siber.
Di  sisi  lain,  Korea  Selatan  menghadapi tantangan  dengan  tingginya  penetrasi  internet yang  hampir  mencapai  seluruh  populasi, meningkatkan  risiko cyberbullying .  Tekanan sosial  yang  intens,  terutama  di  kalangan  remaja dan  selebriti,  juga  memperparah  dampak cyberbullying , mengarah pada kasus-kasus tragis seperti bunuh diri. Kang (2021) mencatat bahwa tekanan sosial di Korea Selatan, yang sering kali berkaitan dengan prestasi akademik dan penampilan fisik, memperburuk situasi cyberbullying . Upaya untuk mengatasi cyberbullying di  kedua  negara  membutuhkan pendekatan  yang  komprehensif.  Di  Indonesia, peningkatan  literasi  digital  melalui  pendidikan yang  komprehensif  sangat  penting  untuk membantu  masyarakat  memahami  dampak jangka  panjang  dari  tindakan  mereka  di  dunia maya.  Selain  itu,  reformasi  hukum  yang  kuat dan  implementasi  yang  konsisten  diperlukan untuk  melindungi  korban  dan  menindak  pelaku cyberbullying secara  efektif.  Menurut  Aoyama et  al.  (2019),  intervensi  pendidikan  yang  fokus pada  peningkatan  kesadaran  akan  etika  digital dan  empati  dapat  efektif  dalam  mengurangi insiden cyberbullying .
Di  Korea  Selatan,  penegakan  undang- undang  yang  tegas  seperti  "Sulli  Act"  perlu diakselerasi  untuk  memberikan  perlindungan lebih  bagi  korban  dan  memperketat  hukuman bagi  pelaku.  Kampanye  edukasi  yang  efektif juga  diperlukan  untuk  mengurangi  tekanan sosial  dan  meningkatkan  kesadaran  akan dampak  negatif  dari cyberbullying .  Park  et  al. (2020) menyarankan bahwa dukungan psikologis  dan  program  pencegahan  di  sekolah- sekolah  dapat  membantu  mengurangi  tekanan sosial  yang  mendorong  perilaku cyberbullying .
Pendekatan  komprehensif  ini  harus  melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan masyarakat  secara  luas.  Dengan  langkah- langkah  yang  tepat,  diharapkan  dapat  tercipta ruang  digital  yang  aman  dan  positif,  di  mana setiap  individu  dapat  berinteraksi  tanpa  rasa takut akan perundungan online.
Kebijakan Penanganan Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan.
Kebijakan dan pendekatan yang diterapkan  oleh  Indonesia  dan  Korea  Selatan dalam menangani kasus cyberbullying . Indonesia dan Korea Selatan, dua negara dengan lanskap  sosial,  budaya,  dan  teknologi  yang berbeda,  memiliki  pendekatan  yang  unik  dalam menghadapi  tantangan  ini.  Kedua  negara menghadapi kompleksitas yang bervariasi dalam upaya  mereka  untuk  melindungi  warganya  dari dampak negatif cyberbullying . Menurut Hinduja &  Patchin  (2018),  pendekatan  yang  efektif terhadap cyberbullying harus mempertimbangkan  konteks  sosial  dan  budaya spesifik  dari  masing-masing  negara.  Sementara Smith  et  al.  (2019)  menekankan  pentingnya regulasi  yang  adaptif  terhadap  perubahan teknologi dan dinamika sosial.
Kebijakan  penanganan cyberbullying di Indonesia,  penanganan cyberbullying diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengandung beberapa pasal yang relevan untuk menangani kasus-kasus cyberbullying ,  seperti  Pasal  27  ayat  1  yang melarang  distribusi  atau  transmisi  informasi yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat 3 yang mengatur  tentang  penghinaan  dan  pencemaran nama baik, serta Pasal 27 ayat 4 yang melarang pemerasan dan pengancaman. Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 29 juga mengatur  tindakan-tindakan  yang  dilarang seperti penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian  atau  ancaman  kekerasan  (Wahyudi, 2019).
Meskipun telah ada upaya perbaruan UU ITE  pada  tahun  2016  dengan  UU  Nomor  19 Tahun  2016  untuk  memperkuat  ketentuan pidana,  implementasi  yang  efektif  masih menjadi  tantangan.  Beberapa  kelemahan  yang teridentifikasi  termasuk  definisi  yang  ambigu dalam UU ITE serta interpretasi yang bervariasi dalam  penanganan  kasus cyberbullying (Putra, 2020).  Selain  UU  ITE,  upaya  perlindungan tambahan  diberikan  melalui  UU  Nomor  13
Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  telah  diubah  oleh  UU  Nomor  31 Tahun  2014,  yang  memberikan  perlindungan hukum  kepada  korban cyberbullying melalui restitusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi  (Ariyanti, 2018).  Namun  demikian,  kelemahan  masih terlihat  dalam  koordinasi  antarlembaga  dalam penegakan  hukum  dan  perlindungan  korban, serta  ketidakjelasan  dalam aplikasi  hukum  yang berujung  pada  pengadilan  yang  tidak  seragam (Sari, 2021).
Menurut  Sunarto  (2022),  keragaman budaya di Indonesia menambah lapisan kompleksitas  dalam  menangani cyberbullying , karena  perbedaan  interpretasi  dan  penerimaan terhadap  tindakan  online  di  berbagai  daerah. Sedangkan menurut Ratnasari (2020), rendahnya literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  juga mempengaruhi  efektivitas  penanganan  kasus cyberbullying , karena banyak korban yang tidak mengetahui  cara  melaporkan  atau  mendapatkan bantuan  hukum.  Dengan  demikian,  penanganan cyberbullying di Indonesia memerlukan pendekatan  yang  holistik  dan  koordinatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah,  lembaga  hukum,  hingga  komunitas masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.
Kebijakan  penanganan cyberbullying di Korea Selatan penanganan cyberbullying didasarkan  pada  tiga  produk  hukum  utama: Act On  The  Prevention  Of  and  Countermeasures Against  Violence  in  Schools , Criminal  Code (KUHP  Korea  Selatan),  dan Act  On  Promotion Of  Information  And  Communications  Network Utilization And Information Protection . Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga  diatur  melalui  Crime  Victim Protection Act. Menurut Lee (2020), regulasi ini menunjukkan  komitmen  pemerintah  Korea Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap  korban cyberbullying serta  mengatur perilaku online yang merugikan.
Act  on  The  Prevention  Of  and Countermeasures  Against  Violence  in  Schools dirancang  untuk  mencegah  dan  menangani kekerasan  di  sekolah,  termasuk cyberbullying , dengan pendekatan yang berfokus pada pendidikan  dan  rehabilitasi.  Menurut  Kim (2019), undang-undang ini tidak hanya menekankan  pada  hukuman  tetapi  juga  pada pendidikan  untuk  pelaku  dan  korban,  dengan tujuan  jangka  panjang  mengurangi  insiden bullying  melalui  perubahan  perilaku.  Criminal Code (KUHP Korea Selatan) mencakup
berbagai  aspek  kriminal  yang  relevan  dengan cyberbullying ,  termasuk  pencemaran  nama  baik dan  penghinaan.  Pasal-pasal  dalam  KUHP  ini sering  digunakan  untuk  menuntut  pelaku cyberbullying yang  tindakannya  merugikan korban secara signifikan. Yoon (2021) menyatakan bahwa meskipun KUHP memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk menindak pelaku, tantangan utama adalah dalam penegakan hukum yang konsisten dan cepat.
Act  on  Promotion  of  Information  and Communications Network Utilization and Information  Protection mengatur  penggunaan jaringan  informasi  dan  komunikasi  serta perlindungan  data  pribadi.  Undang-undang  ini mengharuskan  penyedia  layanan  internet  untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan  jaringan  dan  informasi,  serta memberikan mekanisme pelaporan dan penanganan  kasus cyberbullying .  Choi  (2020) mengungkapkan  bahwa  undang-undang  ini penting  dalam  menciptakan  lingkungan  online yang aman dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga  diatur  melalui  Crime  Victim Protection  Act,  yang  memberikan  hak-hak kepada  korban,  termasuk  kompensasi  dan dukungan  psikologis.  Han  (2020)  menekankan bahwa  undang-undang  ini  adalah  langkah penting  dalam  memastikan  bahwa  korban mendapatkan  perlindungan  dan  pemulihan  yang mereka butuhkan.
Korea Selatan telah mengadopsi pendekatan  yang  inklusif  untuk  mengatasi cyberbullying , termasuk kampanye sosialisasi di institusi  pendidikan  dan  masyarakat,  serta pendekatan  moral  dan  kesadaran  tentang dampak  buruk cyberbullying .  Menurut  Park (2019),  program-program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang bahaya cyberbullying dan  mendorong  perilaku online yang lebih bertanggung jawab. Meskipun demikian,  tantangan  yang  signifikan  tetap  ada dalam  implementasi  regulasi  yang  efektif  dan konsisten  di  seluruh  wilayah,  serta  dalam menangani  kasus cyberbullying yang  semakin kompleks dan beragam. Upaya seperti pengesahan  undang-undang  khusus,  seperti "Sulli  Act,"  yang  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  lebih  lanjut  kepada  korban cyberbullying , menunjukkan keseriusan pemerintah  dalam  menangani  masalah  ini, meskipun implementasi undang-undang tersebut masih  memerlukan  perhatian  lebih  (Kang, 2020). "Sulli Act," yang diusulkan setelah kasus
bunuh  diri  selebriti  Sulli  akibat cyberbullying , menekankan  pentingnya  perlindungan  hukum yang lebih kuat dan kampanye anti-
cyberbullying yang lebih intensif.
Dengan demikian, penanganan cyberbullying di  Korea  Selatan  memerlukan upaya  berkelanjutan  untuk  memastikan  bahwa regulasi  yang  ada  diimplementasikan  dengan efektif dan bahwa korban mendapatkan perlindungan  dan  dukungan  yang  memadai. Koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

## Analisis Perbandingan Kebijakan
Perbandingan  kebijakan  penanganan cyberbullying antara  Indonesia  dan  Korea Selatan  menunjukkan  perbedaan  signifikan dalam pendekatan hukum dan strategi sosialisasi.  Indonesia  mengandalkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) sebagai landasan utama yang mengatur berbagai aspek  dari cyberbullying .  Namun,  Indonesia masih  menghadapi  tantangan  dalam  penerapan UU  ITE  yang  seragam  dan  efektif  di  seluruh wilayah. Effendi (2018) menggarisbawahi bahwa implementasi yang bervariasi dan definisi yang  ambigu  dalam  UU  ITE  sering  kali menghambat  penanganan  kasus cyberbullying secara  efektif.  Selain  itu,  tingkat  literasi  digital yang  rendah  di  kalangan  masyarakat  Indonesia memperparah  situasi  ini,  membuat  edukasi  dan pemahaman  tentang  dampak  dari cyberbullying menjadi lebih sulit (Hinduja & Patchin, 2018).
Di  sisi  lain,  Korea  Selatan  memiliki pendekatan  yang  lebih  terdiversifikasi  dengan menggunakan  beberapa  produk  hukum  utama, seperti  Act  on  The  Prevention  Of  and Countermeasures  Against  Violence  in  Schools, Criminal  Code,  dan  Act  On  Promotion  Of Information  And  Communications  Network Utilization And Information Protection. Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga  diatur  melalui  Crime  Victim Protection  Act.  Korea  Selatan  menekankan kampanye  sosialisasi  yang  intensif  di  institusi pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran  tentang  dampak  buruk cyberbullying . Park  (2019)  mencatat  bahwa  program-program sosialisasi  di  Korea  Selatan  bertujuan  untuk mendorong perilaku online yang lebih bertanggung jawab, serta membangun kesadaran moral tentang konsekuensi serius dari cyberbullying .  Namun,  meskipun  pendekatan
hukum dan sosialisasi yang lebih komprehensif, Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah dan  penanganan  kasus cyberbullying yang semakin kompleks dan beragam (Chung, 2022).
Selain itu, tekanan sosial yang tinggi dan sifat  kompetitif  dalam  interaksi  sosial  online  di Korea Selatan memperburuk situasi
cyberbullying , menjadikan regulasi dan sosialisasi  yang  konsisten  sebagai  kebutuhan mendesak  (Smith  et  al.,  2019).  Sementara  itu, keragaman  budaya  dan  sosial  di  Indonesia menciptakan  interaksi  yang  kompleks  di  dunia maya,  yang  sering  kali  memicu  konflik  dan perundungan,  menuntut  pendekatan  yang  lebih sensitif terhadap konteks budaya dalam penanganan cyberbullying (Sunarto,  2022). Kedua  negara  juga  berupaya  meningkatkan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying . Di  Indonesia,  selain  UU  ITE,  perlindungan tambahan  diberikan  melalui  UU  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  telah  diubah  oleh  UU  Nomor  31 Tahun  2014,  meskipun  implementasi  yang efektif  masih  menghadapi  berbagai  tantangan, termasuk koordinasi antarlembaga dan ketidakjelasan  dalam  aplikasi  hukum  (Effendi, 2018). Di Korea Selatan, upaya untuk mengesahkan  undang-undang  khusus  seperti "Sulli Act" menunjukkan keseriusan pemerintah dalam  menangani  masalah  ini,  meskipun implementasi  undang-undang  tersebut  masih memerlukan perhatian lebih (Chung, 2022).
Secara keseluruhan, perbandingan kebijakan  antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi  tantangan  dalam  hal  penerapan hukum  yang  seragam  dan  literasi  digital,  Korea Selatan  bergulat  dengan  konsistensi  penerapan hukum  dan  tekanan  sosial  yang  tinggi.  Upaya untuk  mengatasi cyberbullying di  kedua  negara membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif, termasuk  reformasi  hukum,  peningkatan  literasi digital,  serta  kampanye  edukasi  yang  efektif untuk  melindungi  warga  dari  dampak  negatif cyberbullying .

## Tantangan dan Solusi
Dalam kedua negara, pentingnya koordinasi  antarlembaga,  perbaikan  dalam definisi  hukum,  dan  peningkatan  kesadaran masyarakat tentang dampak buruk cyberbullying menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan  terhadap  korban  dan  mengurangi insiden cyberbullying di  masa  depan.  Indonesia
dan  Korea  Selatan  sama-sama  menghadapi tantangan besar dalam menangani cyberbullying . Kompleksitas  geografis,  sosial,  dan  budaya mempengaruhi dinamika cyberbullying di Indonesia, sementara di Korea Selatan, perkembangan  teknologi  yang  pesat  turut memperburuk masalah ini.
Di  Indonesia,  rendahnya  literasi  digital dan  keragaman  budaya  yang  tinggi  menambah tantangan  dalam  menangani cyberbullying .  UU ITE,  meskipun  telah  diubah  untuk  memperkuat ketentuan  pidana,  masih  menghadapi  masalah implementasi  yang  konsisten  dan  definisi  yang ambigu.  Selain  itu,  kurangnya  koordinasi antarlembaga  dan  penegakan  hukum  yang  tidak merata  menjadi  hambatan  signifikan.  Upaya untuk  meningkatkan  literasi  digital  melalui pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat sangat  penting.  Hinduja  dan  Patchin  (2018) menekankan  bahwa  pendidikan  literasi  digital yang komprehensif dapat membantu mengurangi insiden cyberbullying .
Di  Korea  Selatan,  meskipun  terdapat regulasi  yang  lebih  diversifikasi  seperti Act  On The  Prevention  Of  and  Countermeasures Against  Violence  in  Schools dan Crime  Victim Protection  Act ,  tantangan  tetap  ada  dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah dan  penanganan  kasus  yang  semakin  kompleks. Tekanan sosial yang tinggi dan penetrasi internet yang  hampir  menyeluruh  juga  memperburuk situasi.  Pengesahan  undang-undang  seperti "Sulli Act" menunjukkan komitmen pemerintah, namun implementasi  yang konsisten  dan  efektif masih  diperlukan.  Smith  et  al.  (2019)  mencatat bahwa  tekanan  sosial  dan  norma  budaya  dapat mempengaruhi  perilaku  bullying  online,  yang menambah  kompleksitas  penanganan  masalah ini.
Perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat dan  sosialisasi  yang  efektif  sangat  dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif cyberbullying dan melindungi kesejahteraan mental masyarakat.  Menurut  Aoyama  et  al.  (2019), strategi  efektif  dalam  menangani cyberbullying mencakup intervensi pendidikan yang meningkatkan  literasi  digital  dan  pemahaman tentang  dampak cyberbullying .  Selain  itu, Gökler  et  al.  (2020)  menekankan  pentingnya pendekatan  multi-stakeholder  yang  melibatkan pemerintah,  sekolah,  dan  masyarakat  dalam menciptakan  lingkungan  yang  aman  secara digital. Upaya kolektif dari berbagai pihak akan sangat  membantu  dalam  menciptakan  kebijakan
dan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna internet.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  perbandingan  kebijakan  penanganan cyberbullying antara  Indonesia  dan  Korea Selatan menunjukkan perbedaan dalam pendekatan  hukum  dan  strategi  sosialisasi. Indonesia  mengandalkan  UU  ITE  sebagai landasan  utama,  yang  mengatur  berbagai  aspek dari cyberbullying tetapi  masih  menghadapi tantangan  dalam  penerapan  yang  seragam  dan efektif.  Di  sisi  lain,  Korea  Selatan  memiliki pendekatan  yang  lebih  terdiversifikasi  dengan produk  hukum  yang  berbeda  dan  upaya sosialisasi yang intensif, meskipun juga menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah.
Dalam kedua negara, pentingnya koordinasi  antarlembaga,  perbaikan  dalam definisi  hukum,  dan  peningkatan  kesadaran masyarakat tentang dampak buruk cyberbullying menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan  terhadap  korban  dan  mengurangi insiden cyberbullying di  masa  depan.  Strategi efektif dalam menangani cyberbullying mencakup intervensi pendidikan yang meningkatkan  literasi  digital  dan  pemahaman tentang  dampak cyberbullying .  Selain  itu, menekankan  pentingnya  pendekatan  multi- stakeholder yang melibatkan pemerintah, sekolah,  dan  masyarakat  dalam  menciptakan lingkungan  yang  aman  secara  digital.  Secara keseluruhan,  penelitian  ini  menyoroti  perlunya reformasi  hukum  yang  lebih  kuat  serta pendekatan  yang  komprehensif  dan  inklusif dalam  menangani cyberbullying .  Dengan  upaya kolektif  dan  peningkatan  kesadaran,  diharapkan kedua  negara  dapat  menciptakan  lingkungan digital  yang  lebih  aman  dan  mendukung  bagi semua  warganya.  Melalui  kolaborasi  lintas sektor,  edukasi  yang  efektif,  dan  penegakan hukum  yang  konsisten,  diharapkan  insiden cyberbullying dapat diminimalisir dan kesejahteraan  mental  masyarakat  dapat  lebih terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  R.  2023.  Collaborative  Efforts  in Preventing  Cyberbullying  in  Indonesia. Journal of Public Policy , 11(2), 97-115.
Aoyama, I., Saxon, T. F., & Fearon, D. D. 2019.
The mediating role of self-perception in the  relationship  between cyberbullying
victimization and depression. Computers in Human Behavior , 36, 285-292. Aoyama, I., Utsumi, S., & Hasegawa, M. 2019.
Interventions for Cyberbullying:
Systematic  Review  and  Meta-analysis. Journal  of  Adolescent  Health ,  65(5), 612-619.
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII),  2017. Penetrasi  &  Profil Perilaku  Pengguna  Internet  Indonesia . Infografis Hasil Survey 2017 Ariyanti,  D.  2018.  Perlindungan  hukum  bagi korban cyberbullying melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Jurnal
Hukum , 35(2), 123-140.
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII).  2024. APJII  Jumlah  Pengguna Internet  Indonesia  Tembus  221  Juta Orang , diakses melalui website https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah- pengguna-internet-indonesia-tembus- 221-juta-orang
Bowen,  G.  A.  2009.  Document  Analysis  as  a
Qualitative Research Method. Qualitative  Research  Journal ,  9(2),  27-
40.
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  2006.  Using  Thematic Analysis  in  Psychology. Qualitative Research in Psychology , 3(2), 77-101 Chaudhary,  P.  2023.  The  Role  of  Digital Literacy  in  Mitigating  Cyberbullying  in Developing Countries. Journal of Digital Education , 5(1), 23-38.
Chung,  Y.  2022. Cyberbullying and  Its  Effects on South Korean Youth: A Comprehensive  Study. Korean  Journal of Sociology , 56(1), 98-112. Creswell,  J.  W.  2013. Qualitative  Inquiry  and Research Design: Choosing Among Five Approaches ,  3rd  ed.  Thousand  Oaks, CA: Sage Publications.
Effendi,  A.  2018.  Implementasi  UU  ITE  dalam penanganan  kasus  cyberbullying  di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik , 5(2), 112-130.
Eunsun Choi dan Namje Park, 2021, Can Online Education Programs Solve the Cyberbullying Problem? Educating South  Korean  Elementary  Students  in the COVID-19 Era, Switzerland: Sustainability
Fitri, W. & Putri, N. 2021, Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying di
Indonesia. Jurnal Hukum dan

## Masyarakat
Gökler, M. E., Arslantaş, H., & Yildiz, A. 2020.
The  Impact  of  Digital  Literacy  on Cyberbullying and  Cyber  Victimization Among Adolescents. International
Journal  of  Cyber  Behavior,  Psychology and Learning , 10(1), 32-44.
Hinduja, S., & Patchin, J. W. 2018. Connecting Adolescent  Suicide  to  the  Severity  of Peer  Victimization. Journal  of  School Violence , 17(4), 346-358
Jeong,  H.  2022.  Anonymity  and  Cyberbullying on  Korean  Social  Media  Platforms. Digital Society Review, 9(3), 45-60. Justin Fendos, 2020, South Korea: Cyberbullying  Amid  Coronavirus, The Diplomat Kang, H. 2021. Social Pressure and
Cyberbullying :  The  Role  of  Norms  and Communication  Patterns  in  Korean Adolescents. Asian Journal of Communication , 31(2), 151-165. Kim, S. 2023. Social Pressures and Cyberbullying:  A  Study  on  South
Korean  Youth. Journal  of  Adolescent Health, 52(1), 68-79.
KISA  (Korea  Internet  &  Security  Agency). 2021. Annual  Report  on  Internet  Usage and Cyberbullying .
Kusuma, A. 2023. Peer Pressure and Cyberbullying Among Indonesian Teenagers. Journal of Adolescent
Research , 18(4), 342-356.
Kwon, H., & Kim, J. 2023. Policy Responses to Cyberbullying  in  South  Korea. Policy Studies Review , 18(4), 234-252. Lee,  M.,  &  Lee,  S.  2021.  Competitive  Culture and  Cyberbullying  in  South  Korean Schools. Education and Society Journal ,
27(2), 89-105.
Lintang Ratri,  2023, Indonesia: Negara dengan Kasus Cyberbullying Terbesar di Dunia ,
Festival Literasi Digital 2023 East Java, Indonesia.
Negroponte, N. 1995. Being Digital . New York: Alfred A. Knopf.
Park,  S.,  Na,  E.,  &  Kim,  E.  2020.  The  Role  of
Educational and Psychological Interventions in Reducing Cyberbullying. Educational  Psychology Review , 32, 1157-1173 Patchin, J. W., & Hinduja, S. 2010.
Cyberbullying and Self-Esteem. Journal
of School Health , 80(12), 614-621 Patton,  M.  Q.  2002. Qualitative  Research  and
Evaluation  Methods ,  3rd  ed.  Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Puspitasari,  D.  2022.  Holistic  Approaches  to Combat Cyberbullying in  Indonesia. International Journal of Social Sciences , 12(3), 204-218.
Putra,  M.  2020.  Analisis implementasi  Undang- Undang ITE dalam penanganan cyberbullying. Jurnal Penelitian Hukum , 4(1), 50-67.
Ratnasari,  D.  2020.  Tantangan  literasi  digital dalam  pencegahan  cyberbullying  di Indonesia. Jurnal  Komunikasi ,  12(2),
98-115.
Rianda  Febrianti,  2014, Cyberbullying  Pada Mahasiswa Universitas Indonesia , Depok: Universitas Indonesia Sari, A. 2021.
Kelemahan koordinasi antarlembaga  dalam  penegakan  hukum cyberbullying di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Sosial , 29(1), 85-102.
Sinaga,  Andre  Dwi  Putra,  et  al.  2023,
Pencegahan  Dan  Upaya  Mengatasi
Perilaku  Perundungan  Pada  Remaja.
GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Dan  Filsafat ,  1(4), 235-246.
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S.,  Russell,  S.,  &  Tippett,  N.  2019. Cyberbullying : Its Nature and Impact in Secondary  School  Pupils.  Journal  of Child Psychology and Psychiatry, 50(4), 376-385.
Spradley,  J.  P.  1980. Participant  Observation . New York: Holt, Rinehart and Winston.. Sunarto.  2022.  The  Influence  of  Cultural Diversity on Online Communication and Cyberbullying in  Indonesia. Journal  of Social and Cultural Studies , 15(3), 245- 258
Toffler,  A.  1970. Future  Shock .  New  York: Bantam Books.
Unicef.  2024.  Annual  Report  on Cyberbullying in  Indonesia.  diakses  melalui  website https://www.unicef.org/indonesia/report s/annual-report-2024 Yin,  R.  K.  2014. Case  Study  Research:  Design and  Methods ,  5th  ed.  Thousand  Oaks, CA: Sage Publications.