## EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN PENGATURAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Muhammad Nur Ansari a , Syamsul Bachri a , Kahar Lahae a , a Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, muhansari30@gmail.com,  bachrie.syamsul@yahoo.com,  klahaefhuh84@yahoo.co.id
Naskah diterima: 14 Oktober 2020; revisi: 20 November 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.863

## Abstrak:
Penulisan  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  permasalahan  tentang  lahan  pertanian  pangan  memiliki fungsi  strategis  secara  sosial,  ekonomi  dan  religius  bagi  masyarakat  Indonesia yang  agraris.  Namun karena  kebutuhan  terhadap  lahan-lahan  baru  serta  luas  lahan  yang  terbatas  serta  laju  pertumbuhan penduduk  yang memerlukan  lahan,  alih  fungsi  lahan tidak  dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak    diantisipasi    akan  mengancam  ketahanan,  kemandirian  dan  kedaulatan  pangan  petani  dan masyarakat. Karena itu,  akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi lahan pertanian  pangan  yang  ada  menjadi  lahan  pertanian  abadi  dalam  kebijakan  negara  mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melalui penelitian normative dengan pendekatan dan  pendekatan    peraturan    perundang-undangan,    hasil  penelitian  menunjukan    bahwa  Bagi masyarakat  sebagai  tambahan  pengetahuan      bahwa  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan nasional,lahan  pertaniannya  harus  dipertahankan.Bagi  pemerintah  untuk  menyusun  program  dan kebijakan    terkait    dengan      perlindungan      lahan      pertanian  berkelanjutan  di  Kabupaten  Sinjai. Pemerintah Daerah perlu  menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.
Kata kunci : Efektivitas; Lahan Pertanian ;Pelaksanaan Pengaturann

## Abstract :
This journal writing is motivated by problems in food agriculture land which has a strategic function socially, economically and religiously for the agrarian Indonesian people. However, due to the need for  new  lands,  the  limited  amount  of  land,  and  the  rate  of  population  growth  requiring  land,  land conversion  cannot  be  avoided.  If  land  use  change  is  not  anticipated,  it  will  threaten  the  resilience, independence and food sovereignty of farmers and communities. Therefore, it is necessary to further investigate  the  need  to  provide  legal  protection  for  existing  food  agricultural  land  and  make  this agricultural  land  long-lasting  by  issuing  a state  policy  regarding  the  protection  of  sustainable food agricultural land. This normative type research used a statutory approach. The results show that to achieve national food security, agricultural land must be defended by the community. Meanwhile from the government  side,  it is necessary  to  formulate  programs  and  policies related  to the  protection of sustainable agricultural land in Sinjai Regency. The local government needs to establish a policy to protect  sustainable  agricultural  food  land  in  a  Regional  Regulation  on  Spatial  Planning  which  is further derived into  a  Regional  Regulation  on  Protection  of  Sustainable  Food  Agricultural  Land so that land conversion can be prevented and food agricultural land can be developed into sustainable agricultural land for the sake of realizing food independence and security.
Keywords : effectiveness ; agricultural land ;management implementation

## LATAR BELAKANG
Membangun  ketahanan  dan  kemandirian  pangan  menjadi  sangat  penting  dan  strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai  tujuan  negara  mensejahterakan  rakyat  serta  dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas pangan  sebagai  hak  asasi  manusia  (HAM).  Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  sangat  melimpah.  Sumber  daya  alam  yang dikelola  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya.  Hal  ini tertuang   dalam   Pasal   33   ayat   (3)   Undang-Undang   Dasar Republik  Indonesia Tahun 1945  “Bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Salah  satunya  adalah  dalam  bidang  pertanahan.  Tanah  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  yang  penting  untuk  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Kehidupan  manusia hampir  sebagian  besar  tergantung  pada  tanah,  baik  untuk  mata  pencaharian,  kebutuhan sandang,  papan/tempat  tinggal,  pangan  dan  kebutuhan  lain  yang  bersifat  religius. Kenyataan        di        masyarakat,        orang        akan        senantiasa        berusaha        untuk mempertahankan sejengkal tanahnya. 1 Sementara itu lahan pertanian pangan di di Indonesia semakin  berkurang  dikarenakan  beralihnya  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian. keadaan  alih  fungsi  lahan  ini  mengkhawatirkan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  karena akan  kesulitan  dalam  hal  ini  akan  di  upayakan  terwujudnya  kemandirian  danketahanan,dan kedaulatan  pangan.Karena  itu,  terpenuhinya  kebutuhan  pangan  di  dalamsuatu  negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi.
Terlebih  lagi  pangan  juga  memegang  kebijakan  penting  dan  strategis  di  Indonesia berdasar  pada  pengaruh  yang  dimilikinya  secara  sosial,  ekonomi,  dan  politik.Namun ketahanan,  kemandirian  dan  kedaulatan  pangan  menghadapi  persoalan  serius  karena ketersediaan  lahan  pertanian  pangan  yang  dialihfungsikan  ke  lahan  non  pertanian  terus meningkat.  Permasalahan  ini  menuntut  Negara  yaitu  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah mengambil  kebijakan  untuk  melindungi  lahan  pertanian  pangan  agar  ketersediaan      lahan pertanian      pangan      dapat      terus      dipertahankan      guna      memenuhi  kebutuhan  hak  atas pangan 2 Ancaman  terhadap  terganggunya  ketahanan  pangan  akibat  dari  maraknya  konversi sangat  signifikan.Banyak  daerah  yang  sebelumnya  merupakan  wilayah  swasembada  beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  dapat  memberikan  dampak  berupa  berkurangnya  lahan pertanian,  menurunnya  produksi  pangan  nasional,  mengancam  keseimbangan  ekosistem, sarana  prasarana  pertanian  menjadi  tidak  terpakai,  buruh  tani  kehilangan  pekerjaan,  harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi. Dampak peralihan fungsi lahan pertanian  tersebut  tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor  yaitu  pertumbuhan  penduduk  yang pesat,  kenaikan  kebutuhan  masyarakat  untuk  pemukiman,  tingginya  biaya  penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan lemahnya  regulasi  pengendalian  alih  fungsi  lahan.Alih  fungsi  lahan  dapat  mempersulit Pemerintah,  baik  Pusat  maupun  Daerah  untuk  mewujudkan  kemandirian,  ketahanan,  dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi. Pangan termasuk  dalam sektor strategis  yang mampu mempengaruhi sosial,
1 Anita Widhy Handari, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Di Kabupaten Magelang” (Universitas Diponegoro, 2012).
2 Handari.
ekonomi,  dan  politik  suatu  negara.  Namun,  akibat  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  non  pertanian  menyebabkan  Negara  harus  memberikan  kebijakan  agar  mampu melindungi  lahan  pertanian  pangan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  ketersediaan  lahan  pertanian pangan  dapat  terus  dipertahankan  agar  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  terkait  hak  atas pangan dapat terpenuhi. 3
Sebagai negara agraris, pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi) banyak dilakukan. Akibat  dari  konversi  lahan  pertanian  ini,  maka  akan  berdampak  pada  ketahan  pangan nasional.    Dimana,    negara    Indonesia    harus    melakukan  impor  bahan  pangan  untuk  tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hal yang paling disesalkan adalah konversi pada lahan pertanian  produktif  menjadi  lahan  pemukiman  akibat  banyaknya  permintaan      kebutuhan akan tempat tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, bahwa:“pertumbuhan  dan  pertambahan  penduduk  akan  mendorong  pertumbuhan  akan kebutuhannya,     kebutuhan     tersebut     antara     lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan  ekonomi  seperti  pabrik,  pertokoan,    pasar  dan    lain-lain  dengan    cara  menggeser lahan  pertanian, terutama dari lahan pertanian ke non pertanian.” 4
Ketentuan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  ini  akan  ada dimaksudkan  agar  bidang-bidang  lahan  tertentu  hanya  boleh  digunakan  untuk  aktivitas pertanian  pangan  yang  sesuai. 5 Belum  lagi  potensi  alih  fungsi  lahan  sawah  akibat  dari penerapan rencana tata ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang  kurang  berpihak  kepada  pertanian.  Cepatnya  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  non- pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:
a.menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, b.hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran,  dan c.hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi. .
Kita  mengharapkan  dengan  adanya  perangkat  peraturan  yang  komprehensif  terkait perlindungan  lahan  dan  upaya  pemberian  insentif  kepada  petani    maka  diharapkan  tanah tersedia  bagi  petani  bukan  hanya  untuk  menjamin  ketersediaan  produksi  pangan,  namun lebih  jauh  menjamin  akses  petani  atas  lahan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani. Upaya  revitalisasi  dan  perlindungan  lahan  dilakukan  dengan  melindungi  dan  menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti  Undang undang  Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Selanjutnya  disebut  UU  PLP2B    dan Peraturan  Pemerintah  pendukungnya.  Sekarang  sudah  terbit  PP  Nomor.1  Tahun  2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  PP Nomor. 25 tahun  2012    tentang    Sistem    Informasi    Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan  PP Nomor.  30  tahun  2012  tentang  Pembiayaan  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  07  Tahun2012  tentang  Pedoman Teknis  Kriteria  dan  persyaratan  Kawasan,  Lahan  dan  Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan berkelanjutan, dan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah.  Pengaturan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan,  selanjutnya  direspon  olehPemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan
3 Oloan Sitorus and Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004).
4 Nursid Sumaatmadja, Manusia Dalam Konteks Sosial,Budaya Dan Lingkungan Hidup , 2003.
5 Tati Nurmala, Pengantar Ilmu Pertanian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Sinjai  dengan  menerbitkan  Peraturan Daerah  Nomor  13  tahun  2017  tentang  Perlindungan  lahan  Pertanian  Berkelanjutan.  Peran strategis  Kementerian  ATR/BPN  melalui  Direktorat  Jenderal  PPRPT  dalam  upaya Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  akan  melakukan  pemantauan  dan  penertiban terhadap alih fungsi lahan yang telah ditetapkan pada Peta Lahan Sawah Dilindungi. Dengan adanya Peta Lahan Sawah Dilindungi ini diharapkan Pemerintah Daerah segera menetapkan LP2B di Kabupaten/Kota masing-masing dengan disertai data spasialnya, sehingga Undang- Undang  No.  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya dapat dilaksanakan secara optimal. 6
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diperoleh informasi bahwa Regulasi dalam rangka perlindungan lahan pertanian telah banyak mengatur tentang upaya-upaya mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan. Dimulai dari UU 41 tahun 2009 sampai dengan Peraturan Presiden  nomor  59  tahun  2019  tentang  pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Namun  dalam pelaksanaannya regulasi-regulasi tersebut belum mampu mengurangi bahkan mencegah alih fungsi  lahan.  Beberapa  kendala  seperti    penguasaan    lahan    yang    menjadi    milik    petani perorangan,    harga    lahan    yang  semakin  tinggi  sampai  dengan  kurang  mendukungnya insentif  yang  diberikan  kepada  petani,  menyebabkan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sulit dilaksanakan  di  lapangan.untuk  mengatasi  terjadinya  alih  fungsi  tanah  pertanian,  untuk mengatasi hal tersebut, Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah penetapan kawasan peta hijau yang diperuntukkan bagi area persawahan produktif. Dengan ketentuan ini, maka lahan  sawah  produktif  yang  ada  di  Sinjai  tidak  diperbolehkan  dikonversi  menjadi kepentingan lain.

## Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuruidis sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  Mengidentifikasi  dan  mengkosepsikan hokum  sebagai  institusi  sosial  yang  ril  dan  fungsional  dalam  system  kehidupan  yang  nyata. Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan  hokum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke  objeknya  yaitu mengetahui bagaimana perlindungan hokum terhadapa lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan  cara  mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung serta memberikan kuisioner kepada responden, yaitu pihak-pihak  yang berkaitan langsung dengan permasalahan  yang diteliti, Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.
Penelitin hukum  empiris  berorientasi  pada data  primer dilengkapi dengan pendekatan undang-undang.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  yang  memberikan  berupa gambaran  secara  jelas  dan  konkrit  mengenai  masalah  penelitian  yang  dibahas  secara kualitatif.  Selanjutnya  data  tersebut  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  dengan  menjelaskan, menguraikan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian ini.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pelaksanaan  Pengaturan  Pemanfaatan  Lahan  Petanian  Pangan  Berkelanjutan  Di
6 Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah , 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

## Kabupaten Sinjai
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  terdiri  atas  mekanisme  perizinan  dan  penertiban terhadap   pelaksanaan   pembangunan tetap  sesuai dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  yang  telah  direncanakan.  RTRW  Kabupaten  Sinjai  diatur  dalamPeraturan  Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2012 . Penataan ruang  dan  penatagunaan tanah    perlu    dilakukan    untuk  melindungi    lahan    pertanianpangan    berkelanjutan.    Oleh karena    itu,  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  melakukan  penataan  ruang untuk  mengatur  dan  menata  dengan  baik  ruang-ruang  yang  ada.  Kebutuhan  tanah  akan meningkat  setiap  tahunnya  sehingga  mengakibatkan  sulitnya    mendapatkan    tanah.    Untuk mendukung    proses    tersebut,    maka    dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pada   pasal   3   Peraturan   Pemerintah   Nomor   16 Tahun 2004 menyebutkan secara tegas 4 tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu :
1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai  kebutuhan  kegiatan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
3.  Mewujudkan  tertib  pertanahan  yang  meliputi  penguasaan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
4. Menjamin  kepastian  hukum untuk  menguasai,   menggunakan  dan memanfaatkan tanah  bagi  masyarakat  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
Sementara    itu,    untuk    penataan    ruang    di    Indonesia    telah    ditetapkan    melalui Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Pada        pasal        3 Undang  -Undang      tentang      Penataan      Ruang      (UUPR),  membahas  tentang  tujuan  dari penataanruang, yang menyebutkan bahwa :
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan Ketahanan Nasional dengan :
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
b. Terwujudnya    keterpaduan    dalam    penggunaan    sumber    daya    alam    dan    sumber daya
c. buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
d. Terwujudnya    perlindungan    fungsi    ruang    dan    pencegahan    dampak  negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 7
Jadi    dengan    demikian    dapat    dipahami    bahwa    tujuan    dari    adanya    Undang-Undang Penataan   Ruang   adalah   untuk   mengendalikan   kegiatan   pembangunan   yang   akan dilakukan  ke  depannya  dengan  terus  memperhatikan  pengaturan  yang  ada  di  dalam Undang-Undang      Penataan      Ruang      ini      agar      tidak      terjadi      kesemrawutan      dalam pelaksanaannya.  Didalam  Pasal  10  Perda  No  13  Tahun  2017  Kabupaten  Sinjai  sudah dijelaskan bahwa :
1.  Penetapan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagiamana dimaksud dalam
7 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian (Malang: Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989).
pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.  Penetapan  Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  sebagaiama  dimaksud  pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
3.  Luas  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan  adalah  batas  miimal  13.593  (  tiga  belas  ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang tersebar diseluruh Kecamatan.
4.  Ketentuan  lebih  lanjut  me  ngenai  sebaran  luas  LP2B  sebagiamana  dimaksud pada ayat(3) diatur dalam perturan Bupati.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan  ruang  wilayah  kabupaten,  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup wilayah  kabupaten,  kebutuhan  ruangan  untuk  pengembangan  kegiatan  sosial ekonomi dan lingkungan dan yang terakhir adalah ketentuan undang-undang yang terkait.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 3, yaitu : Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37  terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya. 8
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 38 yaitu :
(1)  Kawasan  peruntukan  hutan  produksi  sebagaimana    dimaksud  dalam Pasal  37 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas.
(2) Kawasan  hutan produksi terbatas  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),  dengan luasan 7.193 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah    Kecamatan    Sinjai    Barat,    sebagian    wilayah    Kecamatan    Sinjai Selatan, sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Tengah,  dan  sebagian  wilayah Kecamatan Bulupoddo.
(3)  Rincian  Kawasan  peruntukan  hutan  produksi  tercantum  pada  Lampiran  XII  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 39 terdiri atas :
(1) Kawasan   peruntukan   pertanian   di   Kabupaten   Sinjai   sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 13.593 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 690
8 “Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lahan Pertanina Pangan Berkelanjutan” (n.d.).
(enam  ratus  sembilan  puluh)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan    Sinjai  Timur dengan luasan  2.355  (dua  ribu  tiga  ratus  lima  puluh  lima)  hektar,  sebagian wilayah Kecamatan Sinjai  Selatan dengan luasan 3.353 (tiga ribu tiga  ratus lima puluh  tiga)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Tengah  dengan  luasan 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai  Barat  dengan  luasan  1.688  (seribu  enam  ratus  delapan  puluh  delapan) hektar,  sebagian  wilayah Kecamatan  Sinjai  Borong  dengan luasan 733 (tujuh ratus  tiga  puluh  tiga)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bulupoddo  dengan luasan  949  (sembilan  ratus  empat  puluh    sembilan)    hektar,    dan    sebagian wilayah  Kecamatan  Tellulimpoe  dengan luasan 2.257 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar.
(3)  Kawasan    peruntukan    pertanian    tanaman    pangan    di    Kabupaten    Sinjai sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)    direncanakan    akan    dikembangkan dengan penambahan  kawasan  pencadangan  potensi  pertanian  tanaman  pangan dengan  luasan    9.000    (sembilan    ribu)    hektar    ditetapkan    di  sebagian  wilayah Kecamatan  Sinjai  Timur,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai              Selatan, sebagian          wilayah  Kecamatan      Sinjai      Barat,      sebagian  wilayah  Kecamatan Sinjai  Tengah,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Borong,  sebagian  wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.
(4)    Kawasan  peruntukan  pertanian  hortikultura  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)huruf  b,  dengan  luasan  8.501  (delapan  ribu  lima  ratus  satu)  hektar  ditetapkan disebagian wilayah Kecamamatan Sinjai  Barat  dengan luasan    252  (dua  ratus limapuluh   dua)   hektar,   sebagian   wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan5.887  (lima  ribu  delapan  ratus  delapan  puluh  tujuh)  hektar,  sebagian wilayah Kecamatan  Sinjai  Timur  dengan    luasan    119  (seratus    sembilan belas)    hektar,  sebagain  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Tengah  dengan  luasan  155 (seratus  lima  puluh  lima)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Utara dengan  luasan  111  (seratus  sebelas)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 223 (dua   ratus   dua   puluh   tiga)   hektar,   sebagian wilayah  Kecamatan  Tellulimpoe  dengan  luasan  868  (delapan  ratus  enam  puluh delapan)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Selatan  dengan  luasan  886 (delapan  ratus  delapan  puluh  enam)  hektar,  dan  sebagian  wilayah  Kecamatan Pulau IX dengan luasan 5 (lima) hektar.
(5)  Kawasan  peruntukan  perkebunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  merupakan    kawasan    perkebunan    komoditas    kopi,    cengkeh,    pala,    jambu mente,  kemiri,  vanili,  kapuk,  tembakau,  kelapa,  kakao,  lada,  dan  kelapa  hibrida dengan  luasan    42.369    (empat    puluh    dua    ribu    tiga    ratus    enam    puluh sembilan)  hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan  2.006  (dua  ribu  enam)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Timur dengan luasan 4.441 (empat ribu empat ratus empat puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 4.555 (empat ribu lima ratus  lima puluh  lima)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Selatan  dengan  luasan 5.106  (lima  ribu  seratus  enam)    hektar,    sebagian    wilayah    Kecamatan    Sinjai Tengah    dengan    luasan    7.378  (tujuh    ribu    tiga    ratus    tujuh    puluh    delapan) hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan Tellulimpoe  dengan  luasan  7.977  (tujuh ribu    sembilan    ratus    tujuh    puluh    tujuh)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan
Sinjai   Borong  dengan   luasan  4.684   (empat ribu   enam   ratus   delapan puluh empat)  hektar,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Sinjai  Barat  dengan  luasan      6.155 (enam   ribu   seratus   lima   puluh   lima)   hektar, sebagian wilayah  Kecamatan Pulau  IX  dengan  luasan  67  (enam  puluh  tujuh) hektar.
(6)  Kawasan    peruntukan    pertanian    tanaman    pangan    di    Kabupaten    Sinjai sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  sebagai  kawasan  pertanian tanaman  pangan  berkelanjutan,  dengan  luasan  13.593  (tiga  belas  ribu  lima  ratus Sembilan puluh tiga) hektar.
(7) Rincian   kawasan   peruntukan   pertanian   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1)  tercantum    pada    Lampiran    XIII        yang    merupakan    bagian    tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini. 9
Sebagaimana  diketahui  bahwa  bagi  pemilik  tanah  pertanian      yang  akan  melakukan alih  penggunaan  tanahnya  haruslah      meminta  izin  perubahan  status  tanah  pertanian    yang diberikan  oleh  BPN.  Setelah  izin  tersebut  didapatkan,  barulah        pemilik  yang bersangkutan     melaksanakan     perubahan     status     tanah pertanian dengan petunjuk seperlunya  setelah  itu  pemohon  tinggal  menunggu  persetujuan  dari  dinas-dinas  terkait apakah  tanah  tersebut  boleh  dilakukan    perubahan    status    tanah    pertanian menjadi non  pertanian.  Berdasarkan    pengamatan        peneliti        di        lapangan        dan  wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekertaris dari dinas pertanian, Dinas Pertanian  mempunyai fungsi  yang sangat penting dalam hal alih fungsi tanah pertanian menjadi   non   pertanian sebab   jika   lokasi   yang   akan   mengalami perubahan status penggunaan tanah tersebut masuk dalam zona hijau atau kawasan  LP2B maka pemohon perubahan status penggunaan tanah tidak bisa memroses lebih lanjut .Contohnya yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai timur sudah banyak lahan yang dialihfungsikan ke  perumahan  ,menurutnya  kawasan di  dua  Kecamatan  tersebut  tidak  melanggar ketentuan dari LP2B, jadi boleh boleh saja dialihfungsikan selagi tidak masuk dalam RTRW,karena di wilayah Sinjai Utara tepatnya di Kelurahan Lamattirilau daerah tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan tidak boleh dialih  fungsikan  begitu  pula  di  Kecamatan  Sinjai  Timur  di  Kelurahan  Samataring  desa Saukang,Patalassang,Tongke  tongke  dan  Lasiai  ,di  daerah  tersebut  lahan  pertanian  masuk dalam zona hijau atau tidak boleh dialihfungsikan, jadi perumahan yang  ada di sekitar Kota yang  dulunya  lahan  pertanian  sama  sekali  tidak  melanggar  dari  ketentuan  LP2B  karena sudah masuk dalam RTRW Kabupaten Sinjai  ,maka dari itu izin   perubahan  status   tanah pertanian,  karena  wilayah  yang  sudah  berada  dalam  kawasan  zona  hijau  tidak  boleh dialihfungsikan dalam bentuk apapun,karena mengikut dari RTRW Kabupaten Sinjai. 10
Penetapan Rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam Tata Ruang Daerah,Perlindunghan
LP2B dilakukan dengan penetapan a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
b. LP2B di dalam dan di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
c. Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  dalam  dan  di  luar  Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pemerintah  Daerah  mengembangkan  Cadangan  LP2B  terhadap  Lahan  Marginal, Lahan  dibawah      tegakan      tanaman      tahunan,pengembangan      LP2B      terhadap      Lahan
9 “Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” (n.d.).
10 Sudirman, “Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai” (Sinjai, 2020).
Marginal sebagaimana dimaksud,
a. Lahan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata b.Lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat
Pengembangan  LP2B  Terhadap  Lahan  Terlantar  sebagaimana  dimkasud,  Tanah  tersebut telah  diberikan  ha  katas  tanahnya,tetapi  sebagian  atau  seluruhnya  tidak  diusahakan,  tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, Tanah tersebut selama 3  ( tiga)  tahun atau lebih tidak dimanfaatkan  sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. 11
Menurut abdul Hamid Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan dan  Holtikultura  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sinjai,  menyatakan  bahwa  upaya  untuk mewujudkan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  harus  terus  dilakukan. Upaya  sosialisasi  UU  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan      Lahan      Pertanian Pangan  Berkelanjutan  perlu  secara terus  menerus  dilakukan.  Lebih  lanjut  dinyatakan bahwa  terkait    dengan    tugas    pokok    dan    fungsi    Dinas    Pertanian,    Perkebunan    dan Peternakan    maka    akan    dilakukan    pengembangan    kawasan  sentra    agroindustry berdasarkan    potensi    komoditi    unggulan    dan    karakteristik    wilayah.    Pengembangan kawasan      ini  tentunya  tetap  mengacu  pada  RTRW  yang  ada,alih  fungsi  LP2B untukKepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  juga  dapat  dilakukan  untuk  pengadaan tanahguna  kepentingan  umum  lainnya  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. 12
Demikian    pula    bahwa    dalam    suatu    tata    ruang    (RTRW)    selalu    ada    kawasan hutang lindung, cagar alam, kawasan pertanian, perdesaan, kawasan industry , perkotaan dan pusat    pelayanan    sebagai    suatu    system,    yang    selalu    melibatkan    empat    unsur,    yaitu manusia,  sumber  daya  alam,  ilmu  pengetahuan,dan  teknologi,demikian  pula  aspek  spasial sebagai wadah yang meberikan ciri khas wilayahnya dalam proses pemanfaatn sumber daya alam oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. 13
Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai Ir. Hj.  Marwatiah  menyatakan  tumbuh  pesatnya  daerah  menyebabkan  kebutuhan  lahan  untuk perumahan  di  Sinjai    semakin  meningkat  pesat.  “Saat  ini  kita  kerjasama  dengan  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  (LAPAN) Pare-Pare dalam  menetapkan  peta  hijau untuk  melindungi  13.500  hektar  sawah  produktif, sedangkan sisanya sebagai cadangan, namun  diupayakan tidak beralih fungsi  kecuali  ada hal-hal  tertentu  untuk kebutuhan sosial dan kebutuhan prioritas lainnya.Dengan ketentuan ini,  maka  lahan  sawah  produktif  yang ada    di    Sinjai    tidak    diperbolehkan    dikonversi  menjadi  kepentingan  lain,jika  ada  pihak- pihak  yang  ingin  melakukan  alih  fungsi  lahan,kami  sangat  menyeleksi  agar  lahan  pangan produktif tetap tejaga,demikian juga penerbitan surat tanah dari BPN harus ada rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perekbunan Kabupaten Sinjai terkait jika ada alih fungsi lahan. 14
Menurut      penulis,      tindakan      pengendalian      alihfungsi      lahan      yang      dilakukan oleh  pemerintah  sudah  dijalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing  dengan  baik.
11 Sudirman.
12 Abdul Hamid, “Perkebunan Di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai” (Sinjai, 2020).
13 Yunus AM Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).
14 Marwati, “Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai” (Sinjai, 2020).
Tindakan  pengendalian  khusus  untuk  mengontrol  alihfungsi  lahan  pertanian  ke  non pertanian  dari  aparat  pemerintah  udah  ada  ,meliputi  kebijakan,  strategi,    program,rencana pembiayaan  dan  evaluasi.  Pengendalian  hingga  saat  ini  masih  berpedoman  pada  sebatas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang ada.
Terjadinya  alihfungsi  lahan  pertanian  yang  produktif  ke  lahan  non  pertanian  merupakan ancaman        yang    serius    terhadap    ketahanan    pangan        karena        dampaknya  bersifat permanen    dan    lahan    pertanian  yang  telah  dialihfungsikan  ke  lahan  non pertanian sangat    sulit    untuk    kembali    berubah    menjadi    lahan    pertanian.    Pengaturan  terhadap penggunaan lahan pertanian yang produktif merupakan suatu hal  yang sangat urgen. Untuk itu  diperlukan  suatu  mekanisme  yang  didasari  kaidah-kaidah  ilmiah  dan  tidak  melanggar ketentuan  yang ada.Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang   Penataan  Ruang (Lembaran    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,      Tambahan  Lembaran Negara  RI  Nomor  4725)  memerintahkan  perlunya  perlindungan  terhadap  kawasan  lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang.
Selain  Undang-Undang  tersebut,  perlindungan    terhadap    lahan    abadi    pertanian pangan    memiliki    keterkaitan    dengan  peraturan  perundang-  undangan  lainnya  yaitu Undang-Undang  Nomor  5    Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-  Pokok  Agraria. Berdasarkan  UU  No.      41  tahun  2009,  untuk    keperluan    Kemandirian,    Keamanan    dan Ketahanan  Pangan  maka  diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan.Penyelamatan harus  segera  dilakukan  karena  laju  konversi  lahan  sawah  atau  pertanian  pangan  lainnya sangat  cepat.penyelamatan  lahan  pertanian  pangan  dari  lahan  pangan  yang  sudah  ada  atau cadangannya  yang  disusun  berdasarkan      kriteria      yang      mencakup      kesesuaian      lahan, ketersediaan   infrastruktur,penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan    (Pasal    9).  Amanat  undang-undang      tersebut  perlu      ditindaklanjuti      dengan mengidentifikasi  lahanpertanian  yang  ada    saat  ini  baik  yang  beririgasi  dan  tidak beririgasi.Untuk  menghambat  laju  konversi  maka  UU  ini  memerlukan  penetapan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),    Lahan    Cadangan    Pertanian    Pangan Berkelanjutan    (LCP2B)    dan    Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (KP2B). 15 Bapak Sudirman selaku Sekertaris dari dinas pertanian  ,  Dinas  Pertanian  terkait  dengan  Lahan Cadangan  ada  sekitar  2000  lahan cadangan yang sudah disiapkan baik itu Lahan terlantar atau  Lahan  dibawah  tegakantanaman  tahunan  .Tindakan      pencegahan      alihfungsi      tanah pertanian      ke      non  pertanian  harustetap  dilakukan.  Aparat  pemerintah  juga  diharapkan untuk  terus  melakukan  pembenahanatau  sosialisasi  agar  tanah  pertanian  tidak dialihfungsikan keperuntukan lainnya. Jika tanah pertanian sudah terlanjur dialihfungsikan, maka  harus  ada  penggantian  untuk  tanah  pertanian    yang    dialihfungsikan    tersebut. Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019tentang  intensif  pengendalian  Alif  Fungsi Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutandilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui  pemberian  Insentif.Insentifmerupakan  bentuk  perhatian  dan  penghargaan Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerahterhadap    Petani    yang    lahannya    bersedia ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan. 16
Pada PasaI 23 dalam Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2017 ,insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa :
a.  keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian,
15 Marwati.
16 Marwati.
b.  Pengembangan infrastruktur pertanian
c.  Pemanfaatan hasil pertanian dan pengembangan benih dan bibit unggul,
d.  kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
e.  penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
f.    jaminan      penerbitan      sertipikat      hak      atas      tanah      pada      Lahan      Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik,
g. dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk Pemberian
Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia  pertanian.Sumber  daya  manusia  pertanian  sangat  diperlukan  guna  meningkatkan hasil  dan  mutu  produksi  pertanian.  Dengan  adanya  sumber  daya  manusia  pertanian  maka Petani  mampu  berinovasi  menciptakan  teknologi  pertanian  yang  mampu  menghasilkan produk  pertanian  yang  berkualitas  juga  dalam  kuantitas  yang  tinggi  sehingga  mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional. Ketentuan Pasal 2 UUPA  yang  merupakan  aturan  pelaksanaan  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  memaknai pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut:
(1)  Atas  dasar  ketentuan  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  dan  hal-hal          sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan alamyang  terkandung  didalamnya    itu    pada    tingkatan    tertinggi    dikuasai    oleh Negara,  sebagai organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat.  Hak  menguasai  Negara tersebut  dalam  ayat  1  pasal  ini memberikan wewenang untuk:
a. Mengatur    dan    menyelenggarakan    peruntukan,    penggunaan,    persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b.  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-  orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-  orang danperbuatan-perbuatan hokum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
(2) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal   33, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalamarti kebangsaan  kesejahteraan,      kemerdekaan      dalammasyarakat      dan      Negara hukumIndonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
(3)  Hak  menguasai  dari  Negara  tersebut  diatas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah,  swasta  dan  masyarakat-masyarakat  hukumadat,  sekedar diperlukan dan tidak   bertentangan   dengan   kepentingan   nasional,   menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.
Informasi Lahan PertanianPangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud,wajib disampaikan setiap  tahun  oleh  Bupati  kepada  DPRD.  Pada  Pasal  68  Perda  RTRW  Kabupaten  Sinjai dijelaskan :
(1) Ketentuan  umum  peraturan  zonasi  untuk  kawasan  peruntukan  pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi
a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
(2)  Ketentuan  umum  peraturan  zonasi  untuk  kawasan  peruntukan  pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  kegiatan  yang  diperbolehkan  meliputi  kegiatan  pemanfaatan    ruang  berupa kegiatan  pertanian  pangan  ber  irigasi  teknis  dan  kegiatan  pertanian  tanaman pangan  lainnya,  pembangunan  prasarana  dan  sarana      penunjang      pertanian, kegiatan   pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
b.  kegiatan  yang  diperbolehkan  dengan  syarat  meliputi  kegiatan  selain sebagaimana  dimaksud  pada  angka  (1)  yang  tidak    mengubah  fungsi  lahan pertanian tanaman pangan beririgasi   teknis   dan   tidak mengganggu fungsi kawasan;
c.  kegiatan        yang        tidak        diperbolehkan        meliputi        kegiatan        yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
d.  penerapan  intensitas  pemanfaatan  ruang  meliputi:penetapan  luas  dan  sebaran lahan  pertanian  pangan  beririgasi  teknis  paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh persen)  dari  luas  lahan  kawasan  pertanian  dan  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam rencana  rinci  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Sinjai;  pengembangan      agro wisata      dan      pengintegrasian  kegiatan  pariwisata      yang      mendukung pelestarian      lahan  pertanian  beririgasi  teknis;  dan  pemeliharaan      jaringan irigasi      kawasan      pertanian  pangan  produktif  yang  telah  ditetapkan  sebagai kawasan  terbangun  sampai  dengan      pemanfaatan      sebagai    kawasan terbangun dimulai;
e. penyediaan   prasarana   dan   sarana   minimum   berupa   penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan    pertanian   serta   lokasi   dan   jalur evakuasi bencana.
Pada Pasal 10 Perda No 13 Tahun 2017 djelaskan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah batas minimal 13.593 ( tiga belas ribu lima ratus dembilan puluh tiga ) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
Wawancara  Andi  Amir,  Staf  Pengaturan  dan  Penataan  Kantor  Pertanahan,terkait dengan  Alif  Fungsi  Lahan  Pertanian  BPN  tidak  berani  mengmbil  resiko  apalagi  sudah masuk dal RTRW kabupaten Sinjai,Menurutnya segala yang berkaitan dengan Alih Fungsi  Lahan,  harus  ada  rekomendasi  dari  Dinas  Pertanian  apalagi  yang  berkaitan  dengan Lahan    Sawah. 17 Pemerintah      daerah      Kabupaten      Sinjai  perlu      mengambil      kebijakan pengendalian   lahan   pertanian   pangan   berkelanjutan   dengan   merujuk   pada Perda Kabupaten  Sinjai  Nomor  13  Tahun  2017  ,Pasal    22  LP2B    yang    menentukan    bahwa Pengendalian  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah      Daerah      melalui      pemberian,  insentif,  disinsentif,      mekanisme  perizinan, proteksi,  dan  penyuluhan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten    Sinjai    sangat  selektif  dalam pemberian  ijin  alih  fungsi  lahan  pertanian  dengan  berpedoman  pada  rencana  tata  ruang wilayah Kabupaten Sinjai.

## Penetapan  Sanksi  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Pengaturan  Pemanfaatan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai
Di  dalam  membicarakan  masalah  alih  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian  ini,  maka  erat  kaitannya  dengan  ketentuan  pasal  103  Perda  No  28  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  2012  –  2032  di  Kabupaten  Sinjai  yang  berbunyi “Izin  pemanfaatan  ruang  diatur  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menurut
17 Andi Amir, “Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan,Kabupaten Sinjai” (Sinjai, 2020).
kewenangan    masing-masing    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang  undangan. Dan Pasal 44 ayat 1 PP Nomor 77 tahun 2001 tentang irigas yang berbunyi :
“Perubahan    penggunaan    tanah    beririgasi    untuk    kepentingan    selain    pertanian    dengan tujuan  komersial  dalam  suatu  daerah  irigasi  yang  telah  ditetapkan,  harus  memperoleh  izin terlebih  dahulu  dari  Pemerintah  Daerah  dengan  mengacu  pada  tata  ruang  yang  telah ditetapkan,      serta      memberikan      kompensasi      yang      nilainya      setara      dengan      biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan tanah beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. 18
Dan     Pasal     44     ayat     1     Undang-Undang     No.     41     Tahun     2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbunyi :
“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”.
Adapun yang perlu dikemukakan disini adalah bagaimana pelaksanaan pasal   44   ayat 1 Undang-Undang No.  41 tahun  2009  dalam     praktek pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai Khususnya  tidak  bisa  terlaksana  sebagaimana  mestinya,  dalam  arti pelaksanaannya  tidak seperti   yang  maksud,  masyarakat   masih  sering  mengabaikan  peraturan  yang ditetapkan dan  prosedur  yang    ada,  di  lapangan  terkadang  masyarakat  masih  menyepelehkan dikarenakan tanah yang dirubah itu tanah mereka jadi mengapa harus dengan prosedur yang berbelit-belit untuk merubah penggunaan tanah nya. Adapun  penyebab  dari  tidak  berlaku sebagaimana  mestinya  apa  yang dimaksud pasal   44   ayat   1   Undang-Undang   No.   41 tahun   2009   tentang Perlindungan P2LB tersebut disebabkan oleh karena :
a. Masyarakat  yang  kurang  mengetahui  akan  proses  yang  sesungguhnya  tentang alih penggunaan  tanah pertanian menjadi non pertanian;
b. Masyarakat yang kurang tanggap apabila diberitahu tentang proses yang sesungguhnya, dalam  artian  proses  yang      sesungguhnya      yang      sesuai      dengan  ketentuan  atau prosedur yang benar;
c. Adanya  pendapat  umum  yang  mendasar  dari  masyarakat,  bahwa    segala    sesuatuyang berkaitan  dengan  tanah  haruslah  diselesaikan   melaluiKantor  Pertanahan,termasuk dalam hal alih guna tanah pertanian menjadi non pertanian.
Akibat  hukum  yang  timbul  jika  alih  fungsi  penggunaan  tanah  yang  masuk  dalam kawasan  LP2B  (  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  )  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat yang ditetapkan  berdasarkan  undang-undang  tersebut  bisa  berupa  peraturan   yaitu  jika ada  pemohon  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  pemerintah  sebagaimana yang   ditetapkan   pada   Perda   Kabupaten   Sinjai   Nomor   13   Tahun   2017   tentang Perlindungan  P2LB  Pasal  40  yang  berbunyi  ,  Setiap  kegiatan  pengalih  fungsian  LP2B dikenakan sanksi admnistratif berupa :
1) Teguran tertulis
2) Paksaan Pemerintah Daerah
3) Pembekuan izin; dan
4) Pencabutan izin 19
Sanksi adminstratif  sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak membebaskan pelanggar dari tanggung  jawab  pemulihan  dan  ketentuan  pidana.  Pengenaan  sanksi  adminstratif  berupa pembekuan    atau    pancabutan    izin    ,dilakuakan    apabila    pelanggar    tidak    melaksanakan
18 “Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi” (n.d.).
19 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.
sanksi  admnistratif  berupa  paksaan  pemerintah,paksaan  Pemrintah  Daerah  sebagiamana dimkasud berupa
a). penghentan sementara kegiatan
b). pemindahan sarana kegiatan
c). pembongkaran
d). penyitaan terhadap barang ata alat yang berptensi menimbulkan pelanggaran; dan e). penghentian sementara seluruh kegatan
Pengenaan  paksaan  Pemerintah  Daerah  dapat  diatuhkan  tanpa  teguran  apabila pelanggaran  yang  dilakukan  menimbulkan  ancaman  yang  sangat  serius  bagi  manusiadan lingkungan  hidup  dan  dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera  dihentikan perusakannya sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
Terkait dengan alih fungsi lahan baik itu aparat,pejabat yang melakukan alih fungsi dan melanggar ketentuan LP2B, Pada Pasal 28 Perda No 13 Tahun 2013 sudah diejlaskan bahwa :
1)  Penyediaan  Lahan  pengganti  terhadap  LP2B  yang  dialihfungsikn  sebagiamana dimaksud  dalam  Pasal  27  uruf  b  dilakukan  atas  dasar  kesesuaian  lahan,dengan  ketentuan sebagai berikut :
a. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi
b. paling  sedikit  dua  kali  luas  lahan  dalam  hal  yang  dialihfungsikanlahan  reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut ( lebak)
c. paling  sedikit  satu  kali  luas  Lahan  dalam  hal  yang  dialihfungsikan  lahan        tidak beririgasi
2)  Penyediaan  Lahan  Pertanian  Pangan  sebagai  pengganti  LP2B      sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ( satu ) sudah dimasukkan dalam penyusunan   Rencana
Program Tahunan maupun Perangkat   Daerah terkait.
3) Penyediaan lahan pertanian  pangan  sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. pengalihfungsian  lahan  dari  nonpertanian  ke  pertanian sebagai Lahan
c. Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  terutama  dari  tanah  telantar  dan  tanah  bekas kawasan hutan
d. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4)  Penyediaan    lahan    pengganti    terhadap    Lahan    PertanianPangan    Berkelanjutan yang  dialihfungsikan      dilakukan      dengan      jaminan      bahwa      lahan      pengganti      akan dimanfaatkan  oleh   petani     transmigrasi     maupun     nontransmigrasi     dengan prioritas bagi        petani        yang        lahannya    dialihfungsikan    sesuai    dengan    ketentuan  peraturan perundang-undangan.
5)  Untuk  keperluan    penyediaan    lahan    pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada    ayat (1),    Pemerintah    melakukan    inventarisasi      lahan            yang            sesuai          dan  memelihara daftar    lahan    tersebut  dalam  suatu  Pusat  Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. menurut      penulis      pihak      dari      Dinas      Pertanaian  memberikan  dampak  positif  dalam pelaksanaannya karena Dinas Pertanian sangat mendukung penuh   atas   perlindungan lahan pertanian    dari    alih    fungsi    melalui    program-program    dan  sosialisasi  rutin  kepada masyarakat, petani dan kelompok tani.
Menurut   Firdaus   selaku   pemilik   lahan   yang  mengalihfungsi   lahan pertaniannya menurutnya tidak   masalah   karena   menurut   pengalamannya  ada kemajuan   dalam   hal ekonomi   keluargannya   sehingga   dia   memutuskan   menjual sawahnya  kepada  orang lain    dan    uangnya  untuk  mendirikan  sebuah  warung  setelah  mendirikan    warung penghasilannya  meningkat  dan  ekonomi keluarganya    terjamin.  Dari   penghasilan   dia sekarang      mampu      menyisihkan      uang      untuk  membeli  motor  baru  untuk  berbelanja kebutuhan warung di  pasar. 20 Melihat   pendapat   di   atas  penulis mempunyai    sanggahan bahwa   alih   fungsi   lahan pertanian   yang   dilakukan   oleh Firdaus mengakibatkan   tidak lancarnya saluran irigasi di sawah sekitar karena warung dan jasa cuci mobil itu di bangun di atas  saluran  irigasi  sehingga  membuat  saluran irigasi  tersebut  tersumbat.  Sawah  yang berada  di    sekitar    bangunan    tersebut    menjadi  kesulitan        mendapatkan        asupan        air irigasi        akibatnya    setiap    tanah    sawah    mulai  mengering  pemilik  sawah  lainnya  harus menggunakan  mesin  diesel  untuk  menyedot  air  dari  dalam  tanah  guna  mengairi  sawahnya. Namun      ada      juga      masyarakat      yang  mempunyai    pendapat    berbeda    mengenai    alih fungsi  lahan    pertanian.    Menurut    Adi  alih    fungsi    lahan    pertanian    seharusnya mendapatkan    sanksi  karena  dengan  banyaknya  alih  fungsi  lahan  pertanian  di  daerahnya mengakibatkan orang yang sebelumnya   bekerja sebagai    buruh    tani    sekarang    banyak yang        menganggur.        Karena  kebanyakan  petani        sudah        menjual        sawahnya        dan pemilik    sawah    baru    lebih    memilih mengalihkan  fungsi  menjadi  tempat  tinggal  dan ruko.  Namun  Adi  lebih  memilih untuk mempertahankan   lahan   pertanian   miliknya   dari alih   fungsi   lahan   karena dari    sektor pertanianlah  dia  mendapatkan  penghasilan  dan juga    dia    berpendapat  kalau    sektor    pertanian  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi orang lain. 21
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dampak    dari  alih  fungsi  lahan  pertanian terhadap  perekonomian    masyarakat    Kabupaten    Sinjai    sangatlah    besar.    Seperti    yang terjadi  di daerah kecamatan  Sinjai Utara dan Sinjai Timur.Disisi lain,pembangunan wilayah kota  secara  berencna  dalam  suatu  pola  tata  ruang,  pada  umumnya  selalu  menyebabkan pembebasan lahan dari para petani kecil pinggiran kota dan / atau ekonomi lemah dikawasan pemukiman  kumuh.  Dengan  kata  lain,  penata  ruang  selalu  disertai  atau  menimbulkan penggusuran  kelompok  penduduk  teretntu.  Pembebasan  lahan        berdampak    pada    sosial ekonomi  dan  ketertiba  negative,  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  sebagai wujud    pergolakan    kelompok    yang    tergusur.artinya  penata      ruang      dengan      fenomena tersebut      belum      mampu      menyelesaiakn      masalah,  melainkan  hanya  memindahkan  atau menggantikan  masalah  dengan  masalah  lain.  Disinilah      perlunya      sosialisasi      kepada masyarakat   mengenai   pentingnya   lahan pertanian  dan  juga  dampak  dari  alih  fungsi lahan  pertanian    untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengingat    potensi    lahan pertanian    yang    dimiliki    oleh Kabupaten    Sinjai  sangat    disayangkan  apabila  alih fungsi    lahan    pertanian    terus  dilakukan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Sinjai.  Sebab  hal tersebut   akan   membuat ketimpangan   bagi   perekonomian   Kabupaten   Sinjai   dimasa yang  akan     datang. Pentingnya    kerja    sama    antara    masyarakat,     petani,     dan juga    Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kaitannya mencegah alih fungsi lahan pertanian. Karena akan sia-sia Pemerintah   Kabupaten   Sinjai   memberikan   fasilitas   dalam   dunia pertanian apabila  tidak didukung oleh masyarakat dan juga pemilik lahan/petani.
Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  dan
20 Firdaus, “Lahan Pertanian,” 2020.
21 Adi, “Pertanian Di Kabupaten Sinjai” (Sinjai, 2020).
kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang  lebih  baik;  melindungi  Petani  dari  kegagalan  panen  dan  risiko  harga;  menyediakan prasarana  dan  sarana  Pertanian  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  Usaha  Tani; menumbuh  kembangkan  kelembagaan  pembiayaan  Pertanian  yang  melayani  kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan  Usaha  Tani  yang  produktif,  maju,  modern,  bernilai  tambah,  berdaya  saing, mempunyai  pangsa  pasar  dan  berkelanjutan;  serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi terselenggaranya Usaha Tani. Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama  kepada  Petani  penggarap  paling  luas  2  (dua)    hektare    (tidak    mempunyai    lahan yang  mata  pencaharian  pokoknya  adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan  dan  melakukan  usaha  budi  daya  tanaman  pangan  pada  luas  lahan  paling  luas  2  (dua) hektare;  Petani  hortikultura,  pekebun,  atau  peternak  skala  usaha  kecil  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. menyatakan .Menurut  penulis,  bahwa      upaya      yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan  terkait  UU Nomor  41  Tahun  2009    tentang    Perlindungan    Lahan    Pertanian    Pangan  Berkelanjutan adalah  harus  melalui  Izin  dari  dalam  mendirikan  bangunan,Upaya    lain    yang    dilakukan adalah    menghimbau    kepada  masyarakatnya  yang  memiliki  lahan  pertanian  berupa  sawah irigasi teknis  agar tidak mengalihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Melalui sosialisasi langsung ke masyarakat. 22
Menurut penulis,  tindakan pengendalian alihfungsi  lahan  yang dilakukan oleha parat pemerintah sudah menjalankan pokok dan fungsinya masing-masing. Tindakan pengendalian khusus untuk mengontrol alihfungsi lahan pertanian ke non pertanian dari aparat pemerintah terkait dengan LP2B sudah melalui prosedur sesuai  yang ditetapkan dari RTRW Kabupaten Sinjai,  baik  dalam  bentuk  program  maupun  kebijakan,jadi  terkait  dengan  alih  fungsi  yang menyangkut  Lahan  Pertanian  di  Kecamatan  Sinjai  Utara  dan  Sinjai  Timur  masih  dalam kategori  aman,  artinya  smpai  saat  ini  dua  kecamatan  tersebut  belum    ada    yang    melanggar ketentuan  sejak  dibuat  nya  RTRW  Kabupaten  Sinjai. Tindakan    pencegahan    alihfungsi tanah    pertanian    ke    non pertanian harus tetap dilakukan. Sampai sejauh ini pelaksanaan pengaturan yang dilakukan aparat Pemerintah
juga  diharapkan  untuk  terus  melakukan  pembenahan  atau  sosialisasi  agar  tanah pertanian  yang  sudah  masuk  dalam  kawasan  LP2B  tidak  dialihfungsikan  keperuntukan lainnya.  Jika  tanah  pertanian  sudah  terlanjur  dialihfungsikan,  maka  harus  ada  penggantian untuk tanah pertanian yang dialihfungsikan tersebut.

## Kesimpulan
Akibatnya  apabila  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  non  pertanian  yang  tidak  memenuhi syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Sinjai  yaitu  nantinya  akan berdampak  pada  iklim  di  Kabupaten  Sinjai  menjadi  tidak  bagus,  tanah  pertanian  semakin lama  akan  berkurang. Perlindungan terhadap lahan Pertanian Pangan di Daerah terutamanya di  Kecamatan  Sinjai  Utara  dan  Sinjai  Timur  mengingat  bahwa  kondisi  masyarakat  yang sebagian  besar  bidang  usahanya  msih  berhgantung  pada  pola  pertanian  tanaman  pangan berbasis  Lahan.  Pentingnnya  pelakasanaan  pengaturan  Lahan  yang  dilakukan  oleh
22 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (2013).
pemerintah daerah   yang disusun   yang  lebih  teknis dalam  suatu peraturan Daerah sangat penting karena diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan yang subur dan system irigasi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi. “Pertanian Di Kabupaten Sinjai.” Sinjai, 2020.
Amir, Andi. “Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan,Kabupaten Sinjai.” Sinjai, 2020. Firdaus. “Lahan Pertanian,” 2020.
Hamid, Abdul. “Perkebunan Di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.” Sinjai, 2020.
Handari, Anita Widhy. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Di Kabupaten Magelang.” Universitas Diponegoro, 2012.
Hasni. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah . 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Marwati. “Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai.” Sinjai, 2020.
Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian . Malang: Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
Nurmala, Tati. Pengantar Ilmu Pertanian . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (n.d.).
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lahan Pertanina Pangan Berkelanjutan (n.d.).
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (n.d.).
Sitorus, Oloan, and Dayat Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .
Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004.
Sudirman. “Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai.” Sinjai, 2020.
Sumaatmadja, Nursid. Manusia Dalam Konteks Sosial,Budaya Dan Lingkungan Hidup , 2003.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (2013).
Wahid, Yunus AM. Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.