## Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi
(Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)

## Arhjayati Rahim, Madinah Mokobombang

## IAIN Sultan Amai Gorontalo, PPs Universitas Hasanuddin Makassar
Email: arhjayatirahim23@gmail.com; mokobombangmadina@gmail.com
Abstract: Evidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is  different  from  the  criminal  case  of corruption,  in  addition  to  being  proven  by  the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal  act  of  corruption.  This  study  aims  to  determine  the  arrangement  of  the shifting  burden  of  proof  system  in  cases  of  corruption  and  the  application  of  the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Gto.  This  type  of  research  is  a  literature  analyzed  with  a  normative juridical  approach.  The  results  of  the  research  show  that  the  Decision  Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out  shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to prove this, so that the right to shifting burden of proof evidence was not fully utilized by the defendant.
Keywords: Crime, Corruption, Shifting Burden of Proof

## Analysis of the Application of Shifting Burden of Proof in Corruption Cases (Case Study Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)
Abstrak: Pembuktian pada kasus pidana umumnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum.  Hal  ini  berbeda  dengan  kasus  tindak  pidana  korupsi,  selain  dibuktikan  oleh jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  juga  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaturan  sistem  pembuktian  terbalik  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kepustakaan  yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, dilihat dari alat bukti bahwa dalam hal penerapan  pembuktian  terbalik,  terdakwa  menggunakan  haknya  untuk  melakukan pembuktian terbalik. Namun, terdakwa tidak membuktikan tentang harta benda  yang ia peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, padahal itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut, sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pembuktian Terbalik

## A. Pendahuluan
Korupsi di Indonesia kian merajalela, bahkan tergolong tindak pidana yang luar biasa  ( extra  ordinary  crime)  karena  telah  merusak,  tidak  saja  keuangan  negara  dan potensi  ekonomi  negara,  tetapi  juga  telah  memporak-porandakan  pilar-pilar  sosial budaya,  moral,  politik  tatanan  hukum  dan  keamanan  nasional,  dimana  kriteria  dari kejahatan  luar  biasa  meluas  dan  sukar  pemberantasannya.  Oleh  karena  itu  harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula.
Korupsi  merupakan  sesuatu  yang  busuk,  jahat,  dan  merusak.  Jika membicarakan  korupsi  memang  akan  menemukan  kenyataan  semacam  itu  karena korupsi  menyangkut  segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  busuk,  jabatan  dalam instansi  atau  aparatur  pemerintah,  penyelewengan  kekuasaan  dalam  jabatan  karena pemberian,  faktor  ekonomi  dan  politik,  serta  penempatan  keluarga  atau  golongan  ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. 1
Agama  Islam  sendiri  juga  membagi  istilah  korupsi  dalam  beberapa  dimensi, yaitu risywah  (suap),  saraqah  (pencurian),  al-gasysy  atau  penipuan  dan  juga  khianat atau  penghianatan.  Korupsi  dalam  dimensi  suap  atau risywah  di  dalam  pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah swt. sendiri juga melaknatnya. 2 Sebagaimana Allah swt. berfirman:
ِلاَوْمَأ ْنِم اًقيِرَف اوُلُكْأَتِل  ِماَّكُْلْا  َلَِإ اَِبِ اوُلْدُتَو  ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ لاَو
ِساَّنلا ِْثْلإِبِ ( َنوُمَلْعَ ت ْمُتْ نَأَو ٨١١ )
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu memyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar  kamu  dapat  memakan  sebagian  dari  harta  orang  lain  dengan  jalan  dosa, padahal kamu mengetahui (QS al-Baqarah/2: 188). 3
Shihab  menafsirkan  ayat  tersebut  bahwa  pengharaman  untuk  memakan  harta orang  lain  secara  tidak  benar.  Harta  orang  lain  itu  tidaklah  halal  bagi  kalian,  kecuali
1 Eva Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Siar Grafika, 2014), 9.
2 Redaksi Dalamislam, ‚Hukum Korupsi dalam Islam dan Dalilnya,‛ dalam https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam, diakses 30 Agustus 2020.
3 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 29.
jika  diperoleh  melalui  cara-cara  yang  ditentukan  Allah  seperti  pewarisan,  hibah  dan transaksi  yang  sah  dan  dibolehkan.  Terkadang  ada  orang  yang  menggugat  harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di  hadapan  hakim  dengan  memberi  saksi  dan  bukti  yang  tidak  benar,  atau  dengan memberi  sogokan  yang  keji.  Perlakuan  seperti  ini  merupakan  perlakuan  yang  sangat buruk  yang  akan  dibalas  dengan  balasan  yang  buruk  pula.  Ayat  ini  mengisyaratkan bahwa  praktek  sogok  atau  suap  merupakan  salah  satu  tindak  kriminal  yang  paling berbahaya  bagi  suatu  bangsa.  Pada  ayat  tersebut  dijelaskan  pihak-pihak  yang melakukan tindakan penyuapan, yaitu pihak penyuap, dan pihak yang menerima suap, yaitu  penguasa  yang  menyalahgunakan  wewenangnya  dengan  memberikan  kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya. 4
Selain  aturan  agama  Islam  tersebut,  tindak  pidana  korupsi  dijelaskan  pula dalam perundang-undangan nasional di Indonesia pada pasal 1 ayat (1) sub a Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  unsurnya  meliputi:  (a)  melawan  hukum; (b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan; (c) yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau tidak langsung merugikan atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. 5 Untuk  menyusun  dakwaan,  tidak  perlu dimulai  dengan  melawan  hukum.  Dalam  hukum  pidana  sering  delik  itu  dibagi  dua, yaitu  perbuatan  dan  pertanggungjawaban.  Pada  perumusan  delik  perbuatan  adalah ‚memperkaya diri sendiri dan seterusnya‛ dan akibatnya adalah ‚kerugian negara dan seterusnya‛,  disusul  dengan  ‚melawan  hukum‛  yang  dapat  diartikan  dalam  delik  ini sebagai ‚tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi‛ tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan ‚melawan hukum‛ itu ‚tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan‛ itu dalam delik penipuan (pasal 378 KUHP). 6
4 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 (Cet. V; Jakarta: Lentera, 2005), 400.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6 Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, 17.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal  menyalahgunakan  kepercayakan  publik  yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Munir  mengemukukakan  bahwa  terdapat  beberapa  unsur  yang  melekat  pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau  masyarakat. Kedua,  melawan  norma-norma  yang  sah  dan  berlaku.  Ketiga, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  wewenang  atau  amanah  yang  ada  pada  dirinya. Keempat,  demi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  kerabat,  korporasi  atau  lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. 7
Mencermati sistem peradilan di Indonesia, maka hukum acara yang digunakan dalam  pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi  di  sidang  pengadilan  pada  dasarnya  sama dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP),  namun  pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi  terdapat  penyimpangan  khusus dalam  hal  pembuktian,  karena  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  mengatur  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban  pembuktian)  yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) bahwa:
(1) Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindak pidana korupsi, dan
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melaakukan tindak pidana  korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. 8
Lebih lanjut pasal 37 A ayat (1) menyatakan bahwa:
Terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan harta benda istri atau  suami, anak, dan  harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. 9
7 Abdullah Munir, ‚Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases,‛ Al-Mizan, Vol. 13 No. 1, 2017; 105. 8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Pasal 37 Ayat (1) dan (2).
9 Ibid., Pasal 37A Ayat (1).
Sistem  pembuktian  terbalik  berimbang  bahwa  seorang  terdakwa  wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi dan apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan hasil korupsi,  dan hakim  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  membenarkannya,  maka  terdakwa  wajib dibebaskan  dari  segala  dakwaan.  Apabila  yang  terjadi  sebaliknya,  maka  terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
Penerapan  asas equality  before  the  law  adalah  suatu  kewajiban  bagi  aparat penegak  hukum  khususnya  terhadap  hakim  yang  memeriksa  perkara-perkara  tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa setiap terdakwa memiliki hak  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi melalui  pembuktian  terbalik  ketika  proses  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana  Korupsi/Hubungan  Industrial  Gorontalo Kelas  IB  pada  tahun  2018  jumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  adalah  40  kasus.  Di antara  40  kasus  tersebut  hanya  terdapat  2  kasus  yang  melakukan  sistem  pembuktian terbalik. 10 Padahal  dalam  aturan  salah  satu  langkah  yang  bisa  dilakukan  terdakwa adalah melakukan upaya pembuktian terbalik. Juga yang cukup menarik pada Putusan Nomor:  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dikaji  dalam putusan  tersebut  di  mana  terdakwa  mempergunakan  haknya  dalam  pembuktian terbalik, namun berdasarkan fakta persidangan tidak dapat membuktikannya.

## B. Tindak Pidana Korupsi: Definisi dan Unsur-Unsurnya
Korupsi  menurut  etimologi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu corruptio- corrumpere  dan  kemudian  diadopsi  dalam  bahasa  Inggris  menjadi  corruption  atau corrupt;  dalam  bahasa  Belanda  disalin  menjadi  coruptie  (korruptie),  sehingga  dari
10 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, Laporan Tahunan (Gorontalo: PN Tipikor/Hubungi Industrial Gorontalo, 2018)
bahasa  Belanda  inilah  turun  ke  bahasa  Indonesia,  yaitu  korupsi. 11 Arti  harfiah  dari kata  itu  ialah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau menfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia  itu,  disimpulkan  oleh  Poewadarminta  dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia: ‛Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya‛. 12 Echols dan Shaddily menyebutkan korupsi berarti jahat atau busuk, 13 sedangkan menurut Krammer mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. 14
Arti  korupsi  dalam  Islam  dapat  dicermati  dengan  meneliti  ayat-ayat  Alquran dengan  penggunaan  istilah-istilah  yang  mengandung  makna  perbuatan  korupsi, seperti: gulu>l,  suh\t,  h\arb,  fasd,gas}abdan  sariqa.  Disamping  itu  terdapat  beberapa istilah lain seperti: khasr, it|m, makar, khaba>it\, dakhal, dalwu, hadiah dan lain namun tidak  menunjukkan  secara  khusus  kepada  makna  korupsi,  tetapi  berdasarkan pertimbangan  ayat-ayat  lain  yang  memiliki  tema  yang  sama,  dapat  menguatkan makna dari salah satunya menuntun kepada salah satu bentuk korupsi. 15
Mulyono  mengemukakan  salah  satu  contoh  kasus  korupsi  atau  suap  dalam sejarah  Islam  adalah  kasus  pemberian  hadiah  kepada  Ibn  al-Lutbiyyah,  seorang pejabat  yang  diangkat  sebagai  penarik  zakat  distrik  Bani  Sulman,  dimana  setelah kembali dari tugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan penarikan zakat yang diperolehnya lalu  ia  mengambil  sedikit  harta  zakat  itu  sebagai  hadiah  untuknya.  Menanggapi  hal itu,  Nabi  Muhammad  saw.  memerintahkan  Ibn  al-Lutbiyyah  untuk  duduk  saja  di rumahnya dan menunggu apakah ia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi
11 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Nasional  dan  Internasional  (Cet.  II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.
12 W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 524.
13 John  M.  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Umum, 1977), 149.
14 A.I.N  Krammer, Kamus  Kantong  Inggris  Indonesia  (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1997), 62.
15 Abdullah Munir, ‚Analysis of Text and Context Approaches,‛ 105.
saw.  adalah  bahwa  Ibn  al-Lutbiyyah  hanya  akan  menerima  hadiah  karena  statusnya sebagai  pejabat.  Malam  harinya  dalam  suatu  pidato,  Nabi  Muhammad  saw. menjelaskan  kasus  tersebut  dengan  melarang  petugas  mengambil  sesuatu  dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi. 16 Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.: ْن َع ٍديِع َِ ِن ْب  ِ ِثاَو ْلا ِد ْبَع ْنَع ٍمِصاَع وُبَأ اَنَ ثَّدَح ٍبِلاَط وُبَأ َمَزْخَأ ُنْب ُدْيَز اَنَ ثَّدَح ِم ِّلَعُمْلا ٍْن َسُح ُ اَنْلَمْعَ ت  ِْا ْن  َم َلا  َْ َمَّل  ََِو ِب  ْيَلَع َُّبا سَّل  َص ِِّع  َّنلا ْن  َع ِب  يِبَأ ْن  َع َأَد  ْيَرُ ب ِن  ْب َِّبا ِد  ْبَع ْن  َع
ٍل  َمَع س  َلَع
لوُلُغ َوُهَ ف َكِلَذ َدْعَ ب َذَخَأ اَمَف اًْْزِث ُ اَنْ َْزَرَ ف .
17
Artinya:
Zaid  ibn  Akhzam  Abu  T|a>lib  menceritakan  kepada  kami,  Abu  ‘A<s}im menceritakan  kepada  kami,  dari  Abdul  Wa>ris,\  dari  Husain  al-Mu’allim,  dari Abdullah  ibn  Burdah,  dari  Ayahnya,  dari  Nabi  saw.  berkata:  barangsiapa  yang kita  pekerjakan  untuk  suatu  pekerjaan,  kita  beri  gaji  kepadanya,  maka  sesuatu yang dia ambil di luar gaji itu adalah korupsi.
Imam  al-Syafi’i  dalam  Kitab al-Umm,  menyatakan  bahwa  apabila  seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu  dimaksudkan  untuk  memperoleh  melalui  atau  dari  pejabat  itu  suatu  hak,  maka haram  atas  pejabat  bersangkutan  untuk  menerima  hadiah  tersebut. 18 La  Jamaa mengemukakan  korupsi  merupakan  tindakan  penyelewengan  kekuasaan  untuk memperoleh  keuntungan  pribadi  atau  kelompok.  Perwujudannya  berupa  manipulasi sumber  kekayaan  negara  dengan  menggunakan  wewenang  dan  jabatan  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  golongan  melalui  rekayasa  angka-angka  dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga terkadang sulit untuk dilacak, juga mencakup hadiah yang diterima seseorang pejabat negara yang erat kaitannya dengan jabatannya. Artinya, bahwa si pemberi hadiah memiliki kepentingan di balik pemberian hadiah itu,
16 Andi Mulyono, Tindak Pidana Gratifikasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 22-23.
17 Abi Dau>d Sulaema>n ibn al-Asy’asy al-Sijista>ni al-Azdi, Sunan Abu Daud, Juz VIII (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hadis nomor 2554, 169.
18 Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris  asy-Syafi'i  al-Muththalibi  al-Qurasyi, Al-Umm,  terj. Ismail Yaqub, Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 2  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
baik  langsung  maupun  tidak  langsung  berhubungan  dengan  wewenang  dan  jabatan  si penerima  hadiah.  Hadiah  kepada  pejabat  tersebut  saat  ini  lebih  dikenal  dengan gratifikasi. 19
Pengertian korupsi  juga diatur  dalam  hukum  positif di  Indonesia pada  pasal  1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 20
Pengertian  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah  semua  ketentuan  hukum  materil yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam pasal-pasalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah buku yang diterbitkannya menjelaskan ada 30 pasal yang mengandung unsur-unsur korupsi  yang dapat dikenakan pidana dengan pengelompokkan sebagai berikut:
1. Kerugian negara: pasal 2, pasal 3
2. Suap-menyuap: pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam masa jabatan: pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan: pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf g, pasal 12 huruf h.
19 La Jamaa, ‚Pemanfaatan Uang Korupsi untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh,‛ Jurnal Al- Mizan, Vol. 11 No. 1, Juni 2015; 4.
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 Angka 1.
5. Perbuatan curang: pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi: pasal 12B jo pasal 12C. 21
Selain  jenis  tindak  pidana  korupsi  di  atas  masih  ada  jenis  tindak  pidana  yang berkaitan dengan pidana lain yang tertuang dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: pasal 22 jo pasal 28.
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka: pasal 22 jo pasal 29.
4. Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi  keterangan  atau  memberi  keterangan  palsu: pasal 22 jo pasal 35.
5. Orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberikan  keterangan  atau memberi keterangan palsu: pasal 22 jo pasal 26.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: pasal 24 jo pasal 31. 22
Mengetahui  bentuk  atau  jenis  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  korupsi  menjadi  sebuah  upaya  dini  untuk  mencegah  agar  seseorang  tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam artian sebuah upaya preventif dengan memahami mana perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

## C. Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi
21 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  untuk  Membasmi:  Buku  Panduan  untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 16-17.
22 Ibid., 17.
Pengertian pembuktian secara yuridis menurut Mertokusumo ada dua hal yang perlu  diketahui,  yaitu: Pertama,  berdasarkan  sebuah  axioma,  yaitu  asas-asas  umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan; Kedua, dalam arti konvensionil, yang  memberikan  kepastian  tetapi  tidak  mutlak,  yaitu  kepastian  secara  nisbi  atau relatif,  yang  dikenal  dengan  dua  tingkatan,  yaitu conviction  intime  (kepastian didasarkan  atas  perasaan  belaka),  dan conviction  raisonne  (kepastian  didasarkan  atas pertimbangan  akal). 23 Pembuktian  secara  yuridis  itu  tidak  bersifat  mutlak,  karena kemungkinan  ada  bukti  surat,  pengakuan,  kesaksian  itu  tidak  benar  atau  palsu  atau sengaja  dipalsukan,  sehingga  membuka  kesempatan  kepada  pihak  lawan  untuk membuktikan sebaliknya.
Drion  menegaskan  bahwa  pembuktian  secara  yuridis  tidak  lain  merupakan sebuah pembuktian historis. 24 Senada dengan penjelasan dari Rachmi bahwa salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu peristiwa/hubungan hukum yang menjadi dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak.  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pembuktian secara yuridis mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara de facto dan konkreto. 25
Pembuktian  adalah  suatu  cara  untuk  meyakinkan  hakim  agar  ia  dapat menemukan  dan  menetapkan  terwujudnya  kebenaran  yang  sesungguhnya  dalam putusannya,  bila  hasil  pembuktian  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti  yang ditentukan  oleh  undang-undang  ternyata  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  maka  terdakwa  harus  dibebaskan  dari  segala dakwaan,  sebaliknya  kalau  kesalahan  dapat  dibuktikan  (dengan  alat-alat  bukti  yang
23 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Ed.  VIII  (Yogyakarta:  Liberty,
2009) 24 H. Drion, ‚Bewijzen in het recht, ‚dalam Themis Rechtsgeleerd Magazijn 5/6, 1966; 408,
25 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1997)
disebut  dalam  undang-undang,  yaitu  pasal  184  KUHAP),  maka  harus  dinyatakan bersalah dan dihukum.
Olehnya  itu  dalam  pembuktian  itu  perlu  adanya  sebuah  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Aturan  penyelidikan  ini  diatur  dalam  hukum acara pidana, antara lain:
Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini. 26
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. 27
Sebagaimana  yang  dipahami  selama  ini  bahwa  sistem  pembuktian  merupakan ketentuan tentang cara membuktikan dan sandaran guna menarik kesimpulan tentang terbukti apa (objek) yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian demikian, disebut dengan  teori  atau  ajaran  pembuktian.  Ada  beberapa  sistem  pembuktian  yang  telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu:
1. Teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif  ( positief  wettelijke bewijs  theorie).  Maksudnya  ialah  dalam  hal  membuktikan  kesalahan  terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara- cara  menggunakannya telah ditentukan lebih dulu dalam undang-undang. Apabila membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang, baik mengenai  alat  bukti-alat  buktinya  maupun  cara-cara  menggunakannya,  maka hakim  harus  menarik  kesimpulan  bahwa  kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak pidana  telah  terbukti.  Keyakinan  hakim  sama  sekali  tidak  penting  dan  bukan
26 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, Pasal 1 Angka 5.
27 Ibid., Pasal 1 Angka 2.
menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  belaka (conviction  in  time).  Menurut teori  ini,  hakim  dapat  menyatakan  telah  terbukti  kesalahan  terdakwa  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  didasarkan  pada  keyakinan  saja.  Tidak perlu  mempertimbangkan  darimana  alat  bukti  didapatkan,  alasan-alasan  yang digunakan dan bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya logis ataukah tidak.  Bekerjanya  sistem  ini  benar-benar  bergantung  pada  hati  nurani  hakim. Sistem pembuktian conviction in time banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan  sistem  peradilan  juri (jury  rechtspraak)  misalnya  di  Inggris  dan Amerika Serikat.
3. Teori  pebuktian  berdasarkan  dengan  alasan  yang  logis (laconfction  raisonnee). Menurut  teori  ini  hakim  dapat  memutuskan  seseorang  bersalah  atas  dasar keyakinannya  yang  mana  keyakinan  harus  berpijak  pada  dasar-dasar  pembuktian disertai  suatu  kesimpulan  yang  berlandaskan  kepada  peraturan-peraturan pembuktian  tertulis  tertentu  meskipun  undang-undang  menyebut  menyediakan alat bukti-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat bukti-alat  bukti  tersebut  terserah  pada  pertimbangan  hakim  dalam  rangka membentuk  keyakinannya,  asalkan  alasan-alasan  yang  digunakan  dalam pertimbangannya  logis.  Artinya,  alasan  yang  digunakan  dalam  membentuk keyakinan hakim masuk akal. Masuk akal artinya dapat diterima oleh akal orang pada  umumnya.  Teori  ini  kadang  disebut  dengan  teori  pembuktian  keyakinan bebas (vrije  bewijstheorie)  karena  dalam  membentuk  keyakinannya  hakim  bebas menggunakan alat bukti-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti tersebut.
4. Teori  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  terbatas (negatife  wettlijik bewijstheorie)  hal  membuktikan  kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana dakwaan,  hakim  tidak  sepenuhnya  mengandalkan  alat  bukti-alat  bukti  serta
dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, melainkan harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan dengaan fakta-fakta diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan pembuktian  didasarkan  pada  2  (dua)  hal  yang  terpisah.  Alat  bukti-alat  bukti  dan keyakinan,  tidak  berdiri  sendiri-sendiri.  Disebut  teori  undang-undang,  karena kegiatan membuktikan harus menurut ketentuan  undang undang, baik  alat bukti- alat bukti yang digunakan maupun cara menggunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.  Disebut  terbatas,  karena  kegiatan  membuktikan  untuk  menarik kesimpulan,  selain  dengan  menggunakan  alat  bukti-alat  bukti  yang  sah  menurut undang-undang, juga diperlukan keyakinan hakim. Bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan suatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti. Meskipun alat  bukti-alat  bukti  yang  digunakan  telah  memenuhi  syarat  minimal  bukti (standar bukti). 28
Pada  dasarnya  jenis  pembuktian  tindak  pidana  korupsi  berbeda  dengan pembuktian  yang  ada  pada  KUHAP.  Pada  kasus  pidana  biasa  umumnya  yang dibebankan  untuk  membuktikan    di  pengadilan  adalah  jaksa  penuntut  umum,  tapi berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  juga  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi. 29 Hal  ini  disebut dengan  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban  pembuktian    atau omkering  van  het bewijslast).
Sistem  pembebanan  pembuktian  mengacu  pada  pihak  mana  yang  dibebani kewajiban  membuktikan,  dan  hal  apa  yang  harus  dibuktikan,  juga  mengenai  standar pengukur  untuk  menentukan  terbukti-tidaknya  objek  yang  dibuktikan.  Berpijak  dari
28 Adami  Chazawi, Revisi  Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi  (Malang:  Media  Nusa Creative, 2018), 21-24.
29 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 Ayat (1).
pengertian sistem pembuktian dan pembebanan pembuktian tersebut, maka kekhususan dalam  hukum  acara  pidana  korupsi  lebih  mengacu  pada  sistem  pembebanan pembuktian (burden of proof). Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa  sistem  pembuktian  tindak  pidana  korupsi  telah  menganut  sistem  pembuktian terbalik.  Sesungguhnya  yang  dimaksud  adalah  sistem  pembebanan  pembuktian terbalik. Terbatas hanya dapat digunakan pada (objek) tindak pidana korupsi menerima (dalam  perkara  pokok)  yang  nilainya  Rp.  10.000.000  atau  lebih  (pasal  12B  ayat  (1) huruf  (a)),  dan  mengenai  (objek)  harta  benda  terdakwa  yang  belum  didakwakan, kemudian ditemukan pada saat sidang berlangsung, yang diduga juga merupakan hasil korupsi (pasal 38B).
Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik (omkering  van  bewijslast  =  shifting burden of proof = reversal of the burden proof) dalam hukum pidana korupsi Indonesia diadopsi  dari  hukum  pembuktian  perkara  korupsi  dari  negara-negara  anglo  saxon, seperti Inggris, Singapura, Malaysia. Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan  suap. 30 Sistem  ini  berpijak  pada  asas  ‚praduga  bersalah‛ (presumption  of guilty).  Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  dan  pasal  38B  merupakan  ketentuan  mengenai tindak  pidana  korupsi  yang  beban  pembuktian  (objeknya)  menggunakan  sistem terbalik.
Apabila  dilihat  dari  sudut  objek  apa  yang  harus  dibuktikan  terdakwa,  maka pembuktian  terbalik  hanya  berlaku  dan  diterapkan  pada  2  (dua)  objek  pembuktian, sebagai berikut:
1. Pada  korupsi  menerima  gratifikasi  yang  nilainya  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta rupiah)  atau  lebih. 31 Pembuktian  dibebani  kewajiban  (bukan  hak)  untuk
30 Indriyanto Seno Adji, ‚Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia,‛ Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 2 Juni 2002.
31 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat (1).
membuktikan  tidak  melakukan  korupsi  menerima  gratifikasi.  Dapat  disebut dengan  sistem  beban  pembuktian  terbalik  murni,  atau  disingkat  dengan  beban pembuktian  terbalik  saja  karena  objek  yang  wajib  dibuktikan  terdakwa  adalah langsung  pada  kebalikan  unsur-unsur  tindak  pidana  dakwaan  (dalam  perkara pokok).  Mengandung  akibat  hukum  langsung  pada  amar  pembebasan  atau sebaliknya  pemidanaan  terdakwa  atau  pelepasan  dari  tuntutan  hukum  dalam putusan akhir.
2. Pada  harta  benda  terdakwa  yang  belum  didakwakan. 32 Kewajiban  terdakwa membuktikan  terbalik  (sebaliknya),  yang  kedua  ini  (objeknya)  bukan  terhadap tindak pidana dakwaan dalam perkara pokok (unsur-unsurnya). Akibat hukum dari berhasil  atau  tidak  berhasil  terdakwa  membuktikan  harta  benda  terdakwa diperoleh  dari  korupsi  atau  secara  halal,  tidak  mutlak  menentukan  dipidana ataukah  dibebaskan  terdakwa  dari  dakwaan  melakukan  korupsi  dalam  perkara pokok.  Tujuan  pembuktian  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  perampasan  barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda tersebut sebagai harta benda yang halal. Sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam  hal  terdakwa  berhasil  membuktikan  harta  bendanya  sebagai  harta  benda yang halal.
Penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban  pembuktian)  secara terbatas  dan  seimbang  pada  kasus-kasus  tertentu  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan secara  murni  atau  mutlak  merupakan  upaya  meminimalisir  adanya  pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa terkait dengan adanya asas praduga tak bersalah.
Beban pembuktian di beberapa negara memiliki nama yang berbeda, misalnya asas  pembalikan  beban  pembuktian  atau  pembuktian  terbalik  (Indonesia), shifting  of burden of proof  atau reversal burden of proof  (Inggris), omkering van de bewijslast
(Belanda),  dan onus  of  proof  (Latin)  yang  diartikan  sebagai  beban  pembuktian  yang dibebankan  kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  dirinya  tidak  melakukan  tindak pidana.  Sedangkan  beban  pembuktian  seimbang  atau  beban  semi  terbalik  diartikan sebagai pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian berbeda secara berlawanan. Pembalikan beban  pembuktian  secara  seimbang  lebih  mengedepankan  keseimbangan  serta proporsional  antara  perlindungan  kemerdekaan  individu  di  satu  sisi,  dan  perampasan hak  individu  di  sisi  lainnya.  Teori  pembalikan  beban  pembuktian  keseimbangan  juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian ‚beyond reasonable doubt‛ yang diterapkan kepada  terdakwa  akan  tetapi  secara  bersamaan  sekaligus  menerapkan  prinsip pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa. 33 Adapun jenis jenis sistem pembuktian terbalik (pembebanan pembuktian) dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Jenis-Jenis Pembebanan Pembuktian 34 No. Sistem Pembebanan Keterangan 1 Pembebanan pembuktian biasa Beban  pembuktian  untuk  membuktikan  tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sepenuhnya ada pada penuntut umum. 2 Beban pembuktian semi terbalik (berimbang terbalik) Beban  pembuktian  diletakkan  baik  terhadap jaksa  penuntut  umum  maupun  terdakwa  secara berimbang  terhadap  objek  pembuktian  yang berbeda secara berlawanan. 3 Pembebanan pembuktian terbalik (murni) Pembalikan  beban  pembuktian  dibebankan kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  dirinya tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sistem ini  berlaku  pada  pembuktian  mengenai  tindak pidana  khususnya  dakwaan  tindak  pidana korupsi mengenai gratifikasi.
33 Ohan  Mulyana,  ‚Pembuktian  Terbalik  Berimbang  Dalam  Perkara  Pencucian  Uang  Dengan Terdakwa  Bahasyim  Assyifie  (Tinjauan  Yuridis  Tentang  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1454/K/PID.SUS/2011),‛ Skripsi (Universitas Jenderal Soedirman, 2014)
34 Chazawi, Revisi Hukum Pembuktian, 108.
Korupsi  adalah  produk  dari  sikap  hidup  satu  kelompok  masyarakat  yang memakai  uang  sebagai  standard  kebenaran  dan  kekuasaan  mutlak.  Korupsi  sudah berlangsung  lama,  sejak  zaman  Mesir  Kuno,  Babilonia,  Roma,  sampai  abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara  maju  sekalipun.  Korupsi  selalu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih dibandingkan  dengan  tindak  pidana.  Fenomena  ini  dapat  dimaklumi  mengingat dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini.  Dampak  yang  ditimbulkan dapat  menyentuh  berbagai  bidang  kehidupan.  Korupsi  merupakan  masalah  serius, tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat, membahayakan  pembangunan  sosial  ekonomi,  dan  juga  politik,  serta  dapat  merusak nilai-nilai  demokratis  dan  moralis  karena  lambat  laun  perbuatan  ini  seakan  menjadi sebuah  budaya.  Korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  cita-cita  menuju  masyarakat adil dan makmur. 35
Berdasarkan  uraian  data  perkara  di  Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana Korupsi/Hubungan  Industrial  Gorontalo  Kelas  IB  sejak  tahun  2014  sampai  dengan tahun 2019 telah menerima perkara tindak pidana korupsi sebanyak 170 perkara. 36
Tabel  2
Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial
Gorontalo Kelas IB  dengan Sistem Pembuktian Terbalik Tahun 2014-2019 Tahun Jenis Kasus Jumlah Kasus Sistem Pembuktian Terbalik 2015 Tindak Pidana Korupsi 34 Kasus - 2016 Tindak Pidana Korupsi 41 Kasus - 2017 Tindak Pidana Korupsi 20 Kasus - 2018 Tindak Pidana Korupsi 40 Kasus 2 Kasus 2019 Tindak Pidana Korupsi 10 Kasus -
35 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, 1-2. 36 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, Laporan Tahunan 2019.
Tabel 2 menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang telah diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Tindak  Pidana  Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo  Kelas  IB  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2017 kasus  tindak  pidana  korupsi  terlihat  menurun,  namun  pada  tahun  2018  kasus  tindak pidana  korupsi  mengalami  kenaikan  yang  sangat  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa keberadaan korupsi di tengah-tengah masyarakat sangat rentang dilakukan oleh siapa  pun,  terlebih  bagi  pihak-pihak  yang  memiliki  kedudukan  dalam  pemerintahan sangat rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.
Menurut  Penitera Muda Tindak  Pidana  Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB mengatakan bahwa kesulitan mendeteksi harta negara yang sudah ada dalam kepemilikan pribadi menjadi salah satu tujuan  diberlakukannya  pembuktian  terbalik.  Dalam  pembuktian  terbalik,  terdakwa wajib membuktikan tentang harta benda yang diperoleh terdakwa bukanlah hasil dari tindak  pidana  korupsi.  Aturan  tersebut  tertulis  dalam  Pasal  37A  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi kewajiban terdakwa  untuk  melakukan  pembuktian  tentang  harta  benda  yang  terdakwa  peroleh bukanlah  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Kesulitan  dalam  melakukan  pembuktian tentang  harta  benda  tersebut  menjadi  alasan  mengapa  pembuktian  terbalik  jarang digunakan  khususnya  di  Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana  Korupsi/Hubungan Industrial  Gorontalo  Kelas  IB,  padahal  pembuktian  terbalik  bisa  dikatakan  cukup efektif  untuk  mengatasi  masalah  korupsi  di  Indonesia.  Ketidakberhasilan  terdakwa untuk  melakukan  pembuktian  tentang  keberadaan  harta  benda  bukanlah  hasil  dari tindak  pidana  korupsi  dapat  menjadikan  ketidakberhasilan  tersebut  sebagai  hal-hal
yang  memberatkan  bahkan  dapat  menunjukkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan tindak pidana korupsi. 37
Tantangan  terbesar  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  adalah canggihnya modus operandi yang terbilang sistematis lagi teroganisir. Meski terbukti cukup efektif dalam pembuktian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirasa kurang mampu dalam menghadapi kecanggihan strategi koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  yang  menganut  sistem  pembuktian  yang  berdasar  undang-undang  secara negatif,  pemidanaan  didasarkan  kepada  pembuktian  yang  berganda  yaitu  pada peraturan  perundang  undangan  dan  pada  keyakinan  hakim  sesuai  dengan  Pasal  183 KUHAP yaitu 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri. 38
Perkara a  quo  dalam  hal  ini  adalah  Putusan  Nomor:  22/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Gto,  terdakwa  melalui  tim  penasehat  hukum  terdakwa  menggunakan haknya  untuk  melakukan  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban  pembuktian)  untuk membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Hak untuk melakukan pembuktian tersebut diatur  dalam  pasal  37  A  dan  38  B  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  perkara a  quo  terdakwa  melalui  tim penasehat hukumnya menjukkan alat bukti guna membuktikan bahwa terdakwa  tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh penuntut umum. 39
Tentang pengajuan alat bukti oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara a  quo,  keberadaan  alat  bukti  berupa  transaksi  sebagaimana  terungkap  di persidangan 40 yang  diajukan  sebagai  dasar  pembuktian  terbalik  terlihat  bahwa
37 Ir.  Endro  Heryanto,  S.H.,  M.H, Wawancara,  di  Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 01 Juli 2019.
38 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  (Jakarta:  CV.  Setiawan Indah  Abadi,  1996),
264.
39 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, 104-113
40 Ibid., 88-148
pembuktian tersebut tidak menunjukkan bahwa terdakwa membuktikan tentang harta benda  miliknya.    Berdasarkan    wawancara  dengan  Panitera  dalam  perkara  tersebut dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  Perkara  Nomor:  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, terdakwa memang menggunakan pembuktian terbalik, dalam hal ini bukan pembuktian terbalik  murni  melainkan  pembuktian  terbalik  berimbang.  Dalam  hal  ini  terdakwa  di dakwa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 jo Pasal 55 KUHP, terdakwa membuktikan sebaliknya namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang terdakwa peroleh bukanlah  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. 41
Hal  yang  senada  dikatakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  Tindak Pidana  Korupsi/Hubungan  Industrial  Gorontalo  Kelas  IB  bahwa  untuk  kasus  tindak pidana  korupsi  terbuka  peluang  kepada  keseluruhan  terdakwa  untuk  membuktikan terbalik,  tetapi  biasanya  pembuktian  terbalik  yang  dilakukan  tersebut  hanya menyangkut  dengan  harta  benda  yang  terdakwa  peroleh.  Namun,  ada  juga  yang membuktikan  bahwa  ia  (terdakwa)  tidak  bersalah,  itu  juga  bisa  dikatakan  dengan pembuktian terbalik, ujar beliau. Dalam Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto terdakwa melakukan pembuktian terbalik yaitu terdakwa membuktikan bahwa ia tidak bersalah  dan  tidak  melakukan  apa  yang  didakwakan  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada terdakwa.  Terdakwa  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah  dengan  bukti-bukti yang cukup yaitu menghadirkan saksi, menghadirkan ahli dan bukti surat. Dalam kasus yang  sama,  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  harta  bendanya  bukan  berasal  dari tindak pidana korupsi. 42
Mencermati  penjabaran  dan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  Putusan  Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/Gto  menggunakan  sistem  pembuktian  terbalik  dalam  hal  ini
41 Ir.  Endro  Heryanto,  S.H.,  M.H, Wawancara,  di  Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 27  Juni 2019.
42 Irianto  Tiranda,  S.H.,  M.H, Wawancara,  di  Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, tanggal 27  Juni 2019.
bukan murni melainkan sistem pembuktian berimbang terbalik yaitu beban pembuktian diletakkan,  baik  terhadap  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  terdakwa  secara  berimbang terhadap  objek  pembuktian  yang  berbeda  secara  berlawanan.  Keberadaan  alat  bukti yang  ditunjukkan  sebagai  dasar  pembuktian  terbalik,  terlihat  bahwa  terdakwa  tidak menunjukkan  tentang  keberadaan  harta  benda  milik  terdakwa.  Sebaiknya,  pada  saat diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban pembuktian),  maka  terdakwa  harus  membuktikan  tentang  harta  benda  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  37  A  dan  Pasal  38  B,  namun  hal  tersebut  tidak  dilakukan  oleh terdakwa.

## D. Kesimpulan
Pembuktian  tindak  pidana  korupsi  dengan  pembuktian  yang  ada  pada  Kitab Undang Undang  Hukum Acara  Pidana (KUHAP). Pada kasus pidana pada umumnya, yang dibebankan untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa penuntut umum, tapi berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  juga  mempunya  hak  untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disebut dengan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (omkering van het bewijslast).
Pembuktian  terbalik  dalam  tindak  pidana  korupsi  setidaknya  dapat  diketahui  dalam pengaturan  tentang  perundang  undangan  yang  berlaku  hingga  saat  ini  diantarannya Pasal  37  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  Pasal  38  B  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Apabila  dikaitkan  dengan  perkara a quo  terlihat  bahwa  pengaturan  pembuktian  terbalik  telah  muncul  dalam  Putusan Nomor:  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto  dengan  dibuktikan  dengan  adanya  proses pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa melalui penasehat hukumnya.
Pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  terdakwa  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini, terdakwa  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pembuktian  terbalik  pada  Putusan Nomor:  22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto,  terdakwa  melanggar  beberapa  ketentuan undang-undang diantaranya Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP. Berdasarkan  alat  bukti  yang  diperlihatkan  Putusan  Nomor  22/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Gto  dilihat  dari  alat-alat  bukti  bahwa  dalam  penerapan  pembuktian terbalik, memang benar terdakwa terdakwa melakukan pembuktian bahwwa terdakwa tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  namun  terdakwa  tidak  membuktikan  tentang harta  bendanya  sedangkan  itu  adalah  wajib  darinya  untuk  membuktikan  hal  tersebut sehingga  sejatinya  hak  untuk  melakukan  pembuktian  terbalik  (pembalikan  beban pembuktian) tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa.
Daftar Pustaka
Adji,  Indriyanto  Seno.  ‚Sistem  Pembuktian  Terbalik:  Meminimalisasi  Korupsi  di Indonesia,‛ Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 2 Juni 2002.
Chazawi,  Adami. Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.  Malang: Media Nusa Creative, 2018.
Drion, H. ‚Bewijzen in het recht,‚ dalam Themis Rechtsgeleerd Magazijn 5/6, 1966.
Echols  John  M.,  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Umum, 1977.
Hamzah,  Andi. Hukum Acara  Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Setiawan Indah Abadi, 1996.
_____. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Nasional  dan  Internasional.  Cet.  II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1997.
Hartanti, Eva. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Jamaa,  La.  ‚Pemanfaatan  Uang  Korupsi  untuk  Kepentingan  Umum:  Analisis  Fiqh,‛ Jurnal Al-Mizan, Vol. 11 No. 1, Juni 2015.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  untuk  Membasmi:  Buku  Panduan  untuk Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2006.
Krammer,  A.  I.  N. Kamus  Kantong  Inggris  Indonesia.  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1997.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Ed.  VIII.  Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mulyana,  Ohan.  ‚Pembuktian  Terbalik  Berimbang  Dalam  Perkara  Pencucian  Uang Dengan  Terdakwa  Bahasyim  Assyifie  (Tinjauan  Yuridis  Tentang  Putusan Mahkamah  Agung  No.  1454/K/PID.SUS/2011),‛ Skripsi.  Universitas  Jenderal Soedirman, 2014.
Mulyono, Andi. Tindak Pidana Gratifikasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
Munir,  Abdullah.  ‚Analysis  of  Text  and  Context  Approaches  in  Islamic  Law  about Corruption Cases,‛ Al-Mizan, Vol. 13 No. 1, 2017.
Pengadilan  Negeri  Tindak  Pidana  Korupsi/Hubungan  Industrial  Gorontalo  Kelas  IB,
Laporan Tahunan. Gorontalo: PN Tipikor/Hubungi Industrial Gorontalo, 2018.
Poerwadarminta,  W.  J.  S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1983.
Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto.
Al-Qurasyi,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Idris  asy-Syafi'i  al-Muththalibi. Al-Umm, terj.  Ismail  Yaqub, Al-Umm:  Kitab  Induk,  Jilid  2.  Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2013.
Redaksi  Dalamislam.  ‚Hukum  Korupsi  dalam  Islam  dan  Dalilnya,‛  dalam https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
______. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
______. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
______. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Misbah, Vol. 1. Cet. V; Jakarta: Lentera, 2005.
Al-Sijista>ni, Abi Dau>d Sulaema>n ibn al-Asy’asy. Sunan Abu Daud, Juz  VIII.  Bairut: Dar al-Fikr, t.th.