## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai

## KONFLIK AGRARIA YANG TAK KUNJUNG USAI
Poerwanti Hadi Pratiwi 1

## Abstraksi
Konflik  agraria  yang  terjadi  di  Tawangmangu  antara  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  penduduk  Tawangmangu  pemilik  tanah  persil belum  juga  menemui  jalan  keluar  meskipun  sudah  berlangsung  sejak  tahun 1986. Resolusi konflik yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum  mencerminkan  rasa  keadilan.  Hukum  agraria  yang  ada  dan  menjadi dasar  pemerintah  menyelesaikan  konflik  tersebut  merupakan  keputusan sepihak  Pemerintah  yang  jauh  dari  rasa  keadilan,  karena  tidak mempertimbangkan partisipasi penduduk Tawangmangu pemilik tanah persil dalam  proses  resolusi  konflik.  Dengan  demikian,  konflik  belum  selesai  dan tidak  menutup  kemungkinan  di  kemudian  hari  penduduk  Tawangmangu pemilik  tanah  persil  kembali  melakukan  berbagai  protes-protes  agraria  guna menuntut resolusi konflik yang berbasis pada rasa keadilan.
Kata Kunci: Konflik Agraria, Tanah Persil, Resolusi Konflik
1 Dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi FISE UNY.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  hasil  penelitian
Poerwanti  Hadi  Pratiwi  (2007), tanah  persil  di  Tawangmangu menjadi masalah pelik bagi penduduk  Tawangmangu  karena hingga sekarang belum memperoleh kepastian  hukum.  Ada  beberapa kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari studi  ini,  yaitu:  1)  sengketa  agraria bersumber pada penyebab struktural, yaitu kebijakan
pertanahan  warisan  Orde  Baru, yang pada masa reformasi sekarang masih  tetap  dijalankan  oleh  aparat Pemerintah;  2)  isu  utama  yang dikembangkan dalam sengketa agraria  di  Tawangmangu  adalah perebutan  sumber  daya  agraria berupa tanah persil antara masyarakat  Tawangmangu  pemilik tanah  persil  dengan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  melalui Perusahaan Pariwisata Tawangmangu (PPT) dan isu sekunder yang
berhubungan
dengan aspek ekonomi, yaitu penjualan tanah persil untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  Pemerintah  Provinsi
Jawa  Tengah;  3)  pihak  yang  terlibat langsung  dalam  sengketa  agraria adalah  masyarakat  Tawangmangu pemilik tanah persil dengan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah melalui Perusahaan Pariwisata Tawangmangu  (PPT),  sedangkan pihak  yang  terlibat  tidak  langsung adalah LSM dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam  penelitian  tersebut juga  dipaparkan  bahwa  setelah berlarut-larutnya penyelesaian konflik tanah persil di Tawangmangu, akhirnya pada
tanggal  27  Februari  2007  DPRD Jawa  Tengah  mengadakan  Rapat Paripurna  yang  membahas  tentang pelepasan/  penjualan  tanah  persil Tawangmangu  dengan  kompensasi harga.  Tentu  saja  “pelepasan/ penjualan tanah persil” ini dianggap sebagai resolusi konflik terbaik yang dipilih  oleh  DPRD  dan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena hal ini justru dapat menguntungkan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah. Sebenarnya  resolusi  konflik  yang dihasilkan  merupakan  keputusan sepihak  dan  sangat  merugikan penduduk  Tawangmangu  pemilik tanah persil.
Surat  Keputusan  DPRD Jawa Tengah  Nomor:  12  Tahun  2007 tentang Penjualan/ Pelepasan Tanah Persil Tawangmangu dengan Kompensasi  merupakan  keputusan yang tidak berpihak kepada penduduk  Tawangmangu  pemilik tanah persil karena penduduk harus membayarkan sejumlah uang kepada  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah melalui Perusahaan
Pariwisata  Tawangmangu  (PPT) untuk  memperoleh  sertifikat  hak milik  atas  tanah  persil  tersebut. Berdasarkan  hasil  Rapat  Paripurna DPRD  Jawa  Tengah,  maka  uang yang  harus  dibayarkan  adalah sebesar  Rp  369.078.841.000,-  untuk membebaskan  tanah  seluas  682.220 m 2 .  Setelah  dilakukan  perhitungan lebih  lanjut,  maka  setiap  Kepala Keluarga pemilik tanah persil harus membayar uang sejumlah Rp 192.984.620,-.  Uang  senilai  itu  telah mengalami penurunan harga sebesar  70  %.  Berikut  ini  akan disajikan  hasil  Rapat  Paripurna DPRD Jawa Tengah tentang
Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
pelepasan tanah persil di Tawangmangu. Tabel 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah Tentang Pelepasan Tanah Persil Tawangmangu No. Kategori Jumlah Luas Tanah Kompensasi Harga Penurunan Harga 1. Hotel/ pondok 12 6.169 m 2 Rp     4,30 miliar 10 % 2. Villa 268  455.914 m 2 Rp 267,26 miliar 10 % 3. Rekreasi 3 71.077 m 2 Rp   35,53 miliar 10 % 4. Rumah makan/toko 24 11.568 m 2 Rp     6,82 miliar 10 % 5. Instansi 9 25.703 m 2 Rp     7,64 miliar 10 % 6. Rumah tangga 65 50.146 m 2 Rp   17,92 miliar 70 % 7. Pertanian 3 14.926 m 2 Rp     2,55 miliar 10 % 8. Sosial 2 8.281 m 2 Rp     4,69 miliar 30 % 9. Wisma 1 8.436 m 2 Rp     2,04 miliar 10 %
Sumber: Solo Pos (28 Februari 2007).
Tidak dilibatkannya penduduk  Tawangmangu  pemilik tanah  persil  dalam  proses  resolusi konflik  menyebabkan  mereka  tidak dapat  menerima  keputusan  yang dikeluarkan oleh DPRD Jawa Tengah  dengan  konsekuensi  yang tidak  dapat  mereka  tanggung. Mereka akan menghindari keputusan yang akan  menimbulkan kesulitan bila mereka menerimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Tawangmangu  pemilik  tanah  persil tidak  puas  dengan  resolusi  konflik yang  ditawarkan  oleh  DPRD  dan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah. Berdasarkan  tuntutan  penduduk Tawangmangu pemilik tanah persil, maka  resolusi  konflik  yang  sangat mereka  harapkan  adalah  pelepasan tanah  dari  Pemerintah  Provinsi
Jawa  Tengah  tanpa  kompensasi apapun (hibah tanah).
Tulisan  ini  selanjutnya  akan mendeskripsikan perkembangan yang terjadi saat ini di
Tawangmangu terkait sengketa tanah  persil.  Mengapa  penduduk Tawangmangu tetap berkonflik dengan  Pemprov  Jawa  Tengah  dan tidak  mau  menjalankan  keputusan yang  telah  ditetapkan  DPRD  Jawa Tengah?  Alternatif  solusi  apa  yang kemudian berusaha dijalankan
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah menghadapi penduduk pemilik tanah persil? Bagaimanakah seharusnya  resolusi  konflik  yang memiliki  keadilan  bagi  semua pihak?

## B. Pembahasan
1. Konflik Atas Tanah
Isu sentral dari konflik pertanahan yang terjadi di Tawangmangu adalah tuntutan penduduk lokal Tawangmangu atas status tanah persil yang telah dihuni dan  digarap  selama  hampir  50 tahun menjadi hak milik penduduk. Pada  tahap  awal  terjadinya  konflik pertanahan di Tawangmangu (sekitar  pasca  kemerdekaan  hingga masa Orde Baru), faktor penyebabnya adalah tuntutan warga Tawangmangu terhadap status  kepemilikan  tanah  persil menjadi hak milik individu/ perorangan.  Pada  masa  ini  jelas bahwa  yang  menjadi  lawan  warga Tawangmangu adalah Negara (Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah melalui Perusahaan Pariwisata Tawangmangu/PPT), karena tanah- tanah  mereka  diambil  alih  secara paksa oleh Negara melalui seritifikat  HPL  (Hak  Pengelolaan Lahan)  yang  dikeluarkan  BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai  legalitas/  dasar  hukumnya. Untuk itulah, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Tawangmangu  guna  memperoleh status kepemilikan tanah-tanah mereka, salah satunya adalah dengan mendirikan organisasi pemilik  tanah  persil  Tawangmangu yang diberi nama HPTPT (Himpunan  Pemilik  Tanah  Persil
Tawangmangu).
Menghadapi  tuntutan  dari masyarakat Tawangmangu, rupanya  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  tidak  tinggal  diam  dan mengambil beberapa kebijakan guna meredakan protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat Tawangmangu. Namun, masyarakat  menganggap  bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi  Jawa  Tengah  tidak  populis namun  cenderung  elitis  sehingga merugikan masyarakat dan semakin menguntungkan Pemerintah. Dalam implementasinya, kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tersebut justru menimbulkan konflik  intern  organisasi  dalam HPTPT,  sehingga  dalam  tubuh HPTPT  terbagi  dalam  2  fraksi (kelompok). Warga asli Tawangmangu yang merasa dirugikan  akhirnya  memisahkan diri  untuk  kemudian  membentuk organisasi  sendiri  dengan  nama PWTPTP (Paguyuban Warga Tawangmangu Pemilik Tanah Persil). Tidak  sampai  disitu  saja,  isu konflik pun
mengalami perkembangan  sesuai  dengan  visi dan misi yang dimiliki oleh masing- masing  organisasi  tersebut.  Untuk lebih  ringkasnya,  dinamika  konflik agraria    di  Tawangmangu  dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Tabel 2.

## Dinamika Konflik Tanah Persil di Tawangmangu
Faktor Pendorong Akar Masalah
Identifikasi Faktor
Internal Faktor kekecewaan historis Upaya-upaya yang dilakukan penduduk sejak tahun 1960-an untuk memperoleh sertifikat tanah selalu gagal karena tindakan represif dari Pemerintah Orde Baru Masalah utama: status kepemilikan tanah persil 1. Pemprov Jawa Tengah dengan dasar HPL mengambil alih tanah-tanah persil yang sejak lama dihuni penduduk 2. Penduduk  melakukan  berbagai  protes untuk  menuntut  kembali  tanah-tanah yang  dikuasai  Pemprov  menjadi  hak milik penduduk Tawangmangu 3. Penduduk menginginkan hibah tanah atau penurunan harga yang harus dibayar kepada Pemprov Jawa Tengah untuk memperoleh sertifikat hak milik Kebijakan-kebijakan Pemprov Jawa Tengah Kurang memperhatikan aspirasi penduduk sehingga menimbulkan berbagai gejolak di masyarakat dan bersifat elitis Cara-cara yang digunakan oleh aparatur Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang ada 1. Melakukan intimidasi kepada penduduk yang tidak membayar uang sewa 2. Tidak mengindahkan prinsip-prinsip partisipasi dan prinsip persetujuan dari penduduk yang telah lama menempati tanah, dengan membentuk Panitia Penjualan dan Pembantu Panitia Penjualan Tanah Persil Faktor Eksternal Perselisihan antara penduduk asli Tawangmangu dengan penduduk pendatang 1. Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang 2. Besarnya  uang  yang  harus  dibayar untuk memperoleh sertifikat hak milik Dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 1. Otonomi daerah 2. Letak administratif  Tawangmangu
3. Konflik tidak langsung antara Pemkab
Karanganyar dengan Pemrov Jawa
Tengah dalam hal PAD
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Berbagai upaya telah dilakukan  penduduk  pemilik  tanah persil Tawangmangu dalam menyelesaikan konflik dengan
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tentang  masalah  status  kepemilikan tanah  persil.  Tidak  jarang  mereka melakukan  negosiasi  sebagai  cara yang  dianggap  paling  diplomatis untuk  menyelesaikan  konflik  ini, namun  hasilnya  sia-sia.  Upaya warga  Tawangmangu  ini  sempat terhenti  untuk  beberapa  waktu terkait  dengan  perubahan  situasi politik  dalam  negeri  pada  sekitar tahun  1998  –  1999  karena  terjadi peristiwa reformasi. Ketika reformasi  dianggap  sebagai  salah satu  celah  yang  potensial  untuk memuluskan/ melancarkan tuntutan, maka warga
Tawangmangu  pun  kembali  aktif melanjutnya  usahanya  yang  sempat terhenti.
Akhirnya,  upaya  yang  telah dilakukan  selama  bertahun-tahun menuai hasil yang cukup menggembirakan. Pemerintah bersedia untuk menanggapi tuntutan masyarakat Tawangmangu tersebut dengan mengeluarkan berbagai  kebijakan  dan  peraturan. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  tetap  saja  bernilai  politis dan  elitis  serta  merugikan  warga Tawangmangu pemilik tanah persil. Bukannya  meredakan  konflik  yang telah  terjadi  sejak  lama,  namun kebijakan pemerintah tersebut justru  menimbulkan  konflik  baru dalam masyarakat. Puncaknya,
warga  Tawangmangu  melancarkan berbagai aksi protes terhadap Pemerintah dan DPRD Jawa Tengah
terkait kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Aksi protes ini dilakukan  bukan  tanpa  alasan  yang jelas,  mereka  menganggap  bahwa inilah jalan terakhir untuk memperjuangkan  hak-hak  mereka dalam  meperoleh  kembali  tanah yang  saat  ini  dikuasai  oleh  PPT setelah  usaha  diplomasi  melalui negosiasi  dan  lobi  gagal  dilakukan selama bertahun-tahun.
Berbagai  aksi  protes  yang dilakukan
penduduk
Tawangmangu  pemilik  tanah  persil secara  teoritis  dapat  dianalisis menggunakan  Teori  POST.  Dalam political  opportunity  structure  theory (POST) atau teori struktur kesempatan  politik  menjelaskan bahwa  adanya  kesempatan  politik yang terbuka mendorong kelompok-kelompok  gerakan  sosial mempergunakannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan penekanan  untuk  mencapai  agenda gerakan  sosialnya  (Sidney  Tarrow, 1998:  71  –  90).  Teori  POST menekankan  bahwa  gerakan  sosial membesar disebabkan beberapa variabel dalam struktur kesempatan politik  mengalami  perubahan,  yang mencakupi bentuk lembaga- lembaga politik di dalam masyarakat,  perilaku  para  elite politik  yang  sedang  menjabat, tingkat kontrol sosial dan penindasan terhadap gerakan-
gerakan kemasyarakatan, serta adanya reduksi yang disengaja atau tidak  sengaja  terhadap  tingkat kontrol  sosial  yang  diterapkan untuk  melawan  sebuah  gerakan (Robert  Mirsel,  2004:  67).  Misalnya, masyarakat memiliki kebebasan untuk  berorganisasi,  berkumpul,

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
dan  mengeluarkan  pendapat  di mana variabel-variabel ini tidak bisa dinikmati ketika rezim yang berkuasa menutup struktur kesempatan  politik  yang  ada.  Di samping  itu,  kelompok-kelompok gerakan  sosial  juga  bisa  mengakses pers dengan relatif mudah dan pers sendiri cukup berani dalam menyampaikan fakta-fakta dari lapangan. Penduduk  atau  komunitas
lokal  Tawangmangu  pemilik  tanah persil melakukan protes-protes agraria  ditujukan  untuk  beberapa hal.  Pertama,  mereka  melawan untuk  mempertahankan  lahan  yang mereka kuasai  semenjak lama sebagai  tempat  pemukiman  atau sebagai  tempat  melakukan  aktivitas perekonomian  yang  diambil  alih secara  paksa  oleh  Negara.  Hal  ini terjadi  karena  pemerintah  setempat (Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah) melakukan  cara-cara  penekanan untuk  memaksakan  kehendaknya, dan  ini  menyebabkan  masyarakat
Tawangmangu melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya. Kedua, penduduk
Tawangmangu  memprotes  Negara untuk  menuntut  apa  yang  mereka sebut  sebagai  haknya  terhadap lahan  dan  tanah  yang  sedang dikontrol  atau  diolah  oleh  Negara atau bisnis. Penduduk
Tawangmangu  melawan  aparatur
Negara  (Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah)  karena  tanah  dan  lahan yang  dipersoalkan  diyakini  sebagai masih milik mereka dengan
berbagai alasan, seperti tanah tersebut  sejak  dulu  adalah  lahan garapan  mereka  dan  tanah  tersebut merupakan  tanah  ulayat  yang  hak kepemilikannya  masih  ditangan mereka.
Ketiga, perlawanan penduduk  Tawangmangu  kepada aparatur  Negara  karena  persoalan kompensasi harga pembebasan tanah yang ditetapkan oleh
Pemerintah  Provinsi.  Alasan  ketiga inilah  yang  belakangan  menjadi faktor  pendorong  utama  penduduk dalam  melancarkan  aksi  protes kepada  Pemerintah Provinsi. Ketika penduduk  merasa  bahwa  usaha mereka selama ini dalam membebaskan  tanah  akan  segera terwujud, Pemerintah Provinsi justru mengeluarkan berbagai kebijakan  dan  peraturan  untuk mengulur proses pembebasan tanah.  Hal  inilah  yang  membuat konflik  antara  Pemerintah  Provinsi dengan  penduduk  Tawangmangu semakin berkepanjangan, dan terlihat bahwa masing-masing pihak tetap berusaha mempertahankan tanah persil sebagai asetnya yang berharga. Alasan-alasan yang
dikemukakan  di  atas,  merupakan faktor  pendorong  bagi  penduduk Tawangmangu  dalam  melancarkan aksi  protes  kepada  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah.  Berbagai protes  agraria  yang  dilakukan  oleh penduduk  Tawangmangu  tersebut terjadi pada masa pasca kemerdekaan,  masa  Orde  Baru, hingga masa reformasi.
Tabel 3.
Aktor-aktor Lokal Protes Agraria Pasca Kemerdekaan – Masa Orde Baru di Tawangmangu Pelaku Protes Bentuk Protes Tujuan Tuntutan Keterangan Organisasi masyarakat Demonstrasi massa Kantor Gubenur dan DPRD Status kepemilikan tanah persil menjadi hak milik penduduk Anggota masyarakat yang tergabung dalam HPTPT Individu tertentu  Teguran langsung  Publikasi melalui media cetak Perusahaan Pariwisata Tawangmangu Menolak pembayaran uang sewa atas tanah Ketua HPTPT

## Sumber: diolah dari berbagai sumber
Tabel 4. Aktor-aktor Protes Agraria Pasca Reformasi di Tawangmangu Pelaku Protes Bentuk Protes Tuntutan Tujuan Internal Eksternal PWTPTP LSM Demonstrasi massa dan dialog interaktif melalui RRI  Hibah atas tanah persil  Menolak untuk membayar uang sewa  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 Perusahaan Pariwisata Tawangmang u HPTPT - Publikasi melalui media cetak (Koran)  Hibah atas tanah persil atau penurunan harga kompensasi  Menolak untuk membayar uang sewa  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 Perusahaan Pariwisata Tawangmang u HPTPT - Strategi Lobi dengan berkirim surat  Penegakan supremasi hukum bagi pemilik tanah  Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Pusat
Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
pengaduan masyarakat persil  Menolak membayar uang kompensasi
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Dalam  Teori  POST  juga dikemukakan  bahwa  ada  beberapa pilihan-pilihan  strategis  yang  dapat dikembangkan, yaitu dengan membentuk  sebuah  organisasi  baik terlembaga  atau  tidak  terlembaga yang memiliki struktur yang mudah untuk dimobilisasi (Yudhie Haryono  Muhammad,  2005:  107  – 113). Berdasarkan pemahaman mereka terhadap situasi yang
terjadi, maka aksi-aksi yang
dilakukan  oleh  komunitas  lokal untuk menuntut hak-hak atas tanah miliknya  yang  diambil  alih  oleh Negara  merupakan  suatu  respon yang  kreatif,  dan  bukan  sekedar respon-respon  tanpa  refleksi  nyata. Strategi-strategi  yang  diterapkan oleh komunitas lokal di Tawangmangu dalam memperjuangkan pembebasan tanah  persil  dapat  dibagi  menjadi empat,  yaitu:  strategi  organisasi, strategi lobi, strategi kekerasan, dan strategi demonstrasi. Pada prakteknya, mereka mengkombinasikan  strategi-strategi tersebut dalam beberapa tahapan. Saat ini penduduk Tawangmangu  pemilik  tanah  persil terus  diintimidasi  pihak  PPT  untuk melakukan pembayaran kompensasi,  baik secara  tunai
maupun  angsuran.  Namun,  mereka tetap  menolaknya  bahkan  terus
berupaya  memperjuangkan  tanah persil dengan mengirimkan surat ke Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Pusat untuk memperoleh dukungan yang  lebih  besar.  Dasar  penolakan mereka  ini  dapat  ditelusuri  melalui bukti  kepemilikan  atau  hak  atas tanah yang dimiliki dengan dua hal. Pertama, hukum  positif  berdasarkan bukti-bukti  tertulis.  Kedua,  klaim masyarakat  yang  bersifat  sosiologis
– antropologis berdasarkan pengetahuan masyarakat yang tidak tertulis.  Setelah  ditelusuri  lebih lanjut, ternyata
masyarakat Tawangmangu  pemilik  tanah  persil memiliki kedua syarat tersebut yang dapat  dijadikan  bukti  kepemilikan tanah.  Untuk  bukti-bukti  tertulis, mereka  memiliki  bukti  Pethuk  Letter C dan  surat-surat  keterangan  lain yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Tawangmangu. Sedangkan untuk syarat yang kedua,  sejarah  tentang  kepemilikan tanah  persil  sudah  lama  hidup  dan berkembang dalam masyarakat Tawangmangu.  Meskipun  mereka memiliki  kedua  bukti  yang  dapat dijadikan  dasar  untuk  menjadikan tanah  tersebut  menjadi  hak  milik, namun  mereka  tetap  saja  kalah ketika  berhadapan  dengan  Negara sebagai penguasa tunggal atas tanah yang ada di wilayahnya.
Selain itu, masyarakat Tawangmangu  juga  memperoleh banyak  dukungan  dari  berbagai pihak  seperti:  Bupati  Karanganyar,
DPRD  Karanganyar,  LSM,  dan Keraton Mangkunegaran. Pemerintah Kabupaten Karanganyar turut memberikan dukungan dengan menjadi mediator  dalam  pertemuan  antara masyarakat  Tawangmangu  pemilik tanah  persil  dengan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membahas  penyelesaian  konflik tanah persil. Dukungan ini sebenarnya  merupakan  hal  yang wajar,  bahkan  menjadi  tanggung jawab Pemerintah Karanganyar untuk  membantu  warganya  yang sedang  menghadapi  permasalahan. Alasan lain yang dapat dikemukakan bahwa Tawangmangu  merupakan  zona (kawasan)  wisata  andalan  bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar,  jadi  apabila  dalam masyarakat  terjadi  permasalahan yang  dianggap  krusial  maka  hal  ini dapat
mengganggu aktivitas pariwisata  sehingga  mempengaruhi pendapatan daerah. 2. Resolusi Konflik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Resolusi  konflik  diartikan sebagai  suatu  upaya  menangani sebab-sebab  konflik  dan  berusaha membangun  hubungan  baru  dan yang  bisa  bertahan  lama  di  antara kelompok-kelompok yang
bermusuhan.  Resolusi  konflik  ini mengacu pada strategi-strategi
untuk  menangani  konflik  terbuka dengan harapan tidak hanya
mencapai  suatu  kesepakatan  untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi  dari  beberapa  perbedaan sasaran  yang  menjadi  penyebabnya (Simon Fisher, dkk. 2000: 7).
Berbagai  aksi  protes  dan usaha-usaha  lain  yang  dilakukan masyarakat  pemilik  tanah  persil  di Tawangmangu  selama  bertahun- tahun  untuk  memperoleh  status kepemilikan  hak  tanah  memang membuahkan hasil, walaupun tidak terlalu memuaskan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan untuk melepaskan  tanah  tersebut  dengan kompensasi, sehingga tuntutan yang dilakukan masyarakat pemilik tanah persil Tawangmangu mengalami  perubahan.  Tuntutan mereka  kemudian  setelah  adanya kebijakan yang
dikeluarkan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tersebut  adalah  menuntut  agar pelepasan  tanah  tersebut  dilakukan tanpa  adanya  kompensasi  apa  pun. Selain karena tidak mampu membayar uang kompensasi, mereka  juga  merasa  tidak  perlu membayar  sejumlah  uang  kepada Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dengan  alasan  bahwa  sejak  dulu tanah tersebut adalah milik penduduk  Tawangmangu.  Iuran yang  harus  dibayarkan  kepada Negara hanyalah berupa PBB (Pajak Bumi  dan  Bangunan)  dan  bukan uang  sewa  atau  uang  kompensasi untuk pembebasan tanah.
Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah
memang berencana menutup  Perusahaan  Pariwisata Tawangmangu (PPT) yang mengurusi permasalahan tanah

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
persil  di  Tawangmangu.  Karena selain  maraknya  aksi-aksi  protes yang dilancarkan masyarakat Tawangmangu untuk
membebaskan  tanah  persil  yang berada  di  bawah  kontrol  PPT, dalam  realisasinya  Perusda  ini (PPT)  tidak  mampu  memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah.  Rencana  penutupan PPT ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam Laporan Pertanggungjawaban/ Nota
Keuangan  Akhir  Tahun  Anggaran (TA)  2002.  Dalam  banyak  artikel yang  dibuat  beberapa  harian  surat kabar  lokal  (Harian  Joglosemar), diungkapkan bahwa Gubernur Jawa
Tengah tidak ingin selalu
dipusingkan  oleh  aksi-aksi  protes yang  dilakukan  oleh  masyarakat tanah persil Tawangmangu, maka ia pun  mengambil  langkah  untuk mendiskusikan negosiasi harga yang  sebelumnya  telah  ditetapkan oleh DPRD Jawa Tengah (Jum’at, 27 Agustus 2010). Usaha yang dilakukan Pemprov  merupakan  jawaban  atas berbagai  kritik  yang  disampaikan DPRD Jawa Tengah tentang lambannya pemenuhan
target pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari hasil penjualan tanah persil. Dengan demikian  Pemprov  menawarkan diskusi  kepada  para  pemilik  tanah persil untuk negosiasi ulang.
Namun mereka tidak mau,
meskipun  sudah  beberapa  kali diundang pihak PPT dan Pemprov.
Ketika  struktur  politis  tidak memberikan  kesempatan/  peluang
kepada  komunitas  pemilik  tanah persil Tawangmangu untuk mempertahankan  haknya,  konflik agraria ini dimenangkan oleh Negara.  Namun,  ketika  struktur politik makro berubah (era reformasi),  maka  peluang  politik bagi  masyarakat  sipil  akan  terbuka sehingga masyarakat dapat menuntut  haknya.      Sama  halnya dengan  apa  yang  terjadi  pada perjuangan yang
dilakukan komunitas  pemilik  tanah  persil Tawangmangu  selama  bertahun- tahun,  dimana  terus  mengalami pasang  surut  sesuai  dengan  situasi sosial  politik  yang  terjadi  pada masanya.
Pihak yang pro berpendapat  bahwa mengapa  tanah tersebut  tidak  diberikan  saja  secara cuma-cuma  kepada  rakyat,  karena mereka  memang  tidak  memiliki kemampuan untuk membayar kompensasi  tersebut.  Sedangkan pihak  yang  kontra  berpendapat bahwa  tanah  tersebut  adalah  asset Negara,  jadi  tidak  dapat  begitu  saja diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dan harus ada kompensasi jika ingin memilikinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  dilihat  bahwa  proses  yang dilakukan  sebagai  langkah  resolusi konflik  lebih  banyak  bersifat  top down, di mana penduduk Tawangmangu selaku pemilik tanah persil tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang  berhubungan  dengan  status kepemilikan tanah persil. Kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah untuk  diselanjutkan  diberitahukan
kepada  penduduk  Tawangmangu pemilik tanah persil melalui sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pihak Perusahaan Pariwisata Tawangmangu (PPT). Hasilnya tentu  saja  dapat  dilihat,  penduduk seringkali  merasa  tidak  puas  dan dengan  kebijakan  yang  ada  karena tidak mencerminkan prinsip-prinsip
keadilan  dan  keberpihakan  pada masyarakat kecil.
Perbedaan  pandangan  antara Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dengan  masyarakat  pemilik  tanah persil Tawangmangu dalam memperoleh status  kepemilikan tanah setidaknya dapat digambarkan  dalam  bagan  berikut ini: Tabel 5. Perbedaan Perspektif Tentang Tanah Persil Antara Penduduk Tawangmangu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. Aspek Perpektif Penduduk Tawangmangu Perspektif Pemprov. Jawa Tengah 1. Cerita bahwa tanah persil merupakan tanah yang dibagikan Keraton Mangkunegaran kepada penduduk Tawangmangu Bukti bahwa penduduk bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah bekas Swapraja tersebut Cerita itu diragukan dan tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi penduduk untuk dapat memilikinya 2. Letak atau posisi tanah di dalam HPL HPL cacat, tidak sesuai dengan realita di lapangan HPL benar dan sah, sudah sesuai dengan prosedur atau aturan 3. Anggapan bahwa penduduk tinggal di tanah HPL Tidak benar, tanah itu adalah tanah leluhur mereka sejak dahulu Alasan agar dapat menarik uang sewa 4. Penduduk wajib membayar uang sewa Menolak karena aturan itu dibuat untuk kepentingan penguasa Untuk meningkatkan pendapatan Pemprov. 5.   Keberadaan organisasi masyarakat Wadah perjuangan untuk menyampaikan tuntutan dan memperoleh hak milik atas tanah persil Tidak mengakui, karena merupakan provokator untuk menentang berbagai kebijakan
Pemerintah

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
3. Alternatif  Resolusi  Konflik Berbasis Rasa Keadilan Bercermin pada Teori Keadilan  yang  dikemukakan  oleh John  Rawls,  resolusi  konflik  atas sengketa tanah persil Tawangmangu belumlah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan  karena  elemen  masyarakat sipil (baik yang terorganisir maupun  tidak)  tidak  dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan.  Prinsip  keadilan  yang menyatakan  bahwa  “setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang” (John  Rawls,  2006:  72)  tidak berlaku
bagi penduduk
Tawangmangu pemilik tanah persil, meskipun  hal  tersebut  berkaitan erat  dengan  institusi  sosial  utama yaitu  kepemilikan  privat  atas  alat- alat produksi (berupa tanah).
Keadilan  dalam  skema  sosial secara  mendasar  bergantung  pada bagaimana  hak-hak  dan  kewajiban fundamental diterapkan pada peluang  ekonomi  serta  kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.  Resolusi  konflik  yang ditawarkan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  persil  ini  rupanya belum mengedepankan prinsip keadilan bagi penduduk Tawangmangu pemilik tanah persil. Berdasarkan skema sosial yang ada, seharusnya penduduk
Tawangmangu  pemilik  tanah  persil dapat  ikut  menentukan  resolusi konflik  karena  hal  itu  merupakan haknya.  Hal  itu  karena  institusi
sosial  utama  tersebut  (kepemilikan privat atas alat-alat produksi, berupa tanah) dapat mempengaruhi prospek  kehidupan mereka,  seperti: apa yang bisa mereka harapkan dan seberapa bisa
mereka mengharapkannya.  Bila  penduduk gagal  mempertahankan  tanah  yang sejak  lama  digarap  dan  dihuni, maka  hal  itu  dapat  berpengaruh pada  aktivitas  ekonomi  mereka.
Tanah merupakan sumber kehidupan mereka, karena di sanalah mereka mengusahakan berbagai  jenis  pertanian  mulai  dari menanam  sayuran,  buahan,  hingga bunga  yang  hasilnya  dijual  untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jadi dapat diprediksi, apabila mereka tidak mampu membayar kompensasi yang ditetapkan  oleh  Pemerintah,  maka mereka  akan  kehilangan  tanah tersebut dan kehilangan mata pencaharian.  Untuk  itulah  mereka menolak  kompensasi  yang  telah diputuskan  DPRD  Jawa  Tengah dalam  Rapat  Paripurna  sebagai resolusi  konflik  atas  sengketa  tanah persil Tawangmangu.
Dalam institusi terdapat sistem aturan publik yang menentukan  jabatan  serta  posisi dengan hak dan kewajiban tertentu, kekuatan  dan  kekebalan,  dan  lain- lain.
Aturan-aturan ini
menggolongkan
bentuk-bentuk tindakan  yang  diperbolehkan  dan yang  dilarang;  dan  memberikan hukuman  serta  pembelaan  tertentu ketika  pelanggaran  terjadi  (John Rawls,  2006:  66).  Sama  halnya dengan  apa  yang  terjadi  dalam
sengketa tanah persil Tawangmangu. Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai penguasa  atas  tanah-tanah  yang berada di wilayahnya merasa memiliki kekuatan untuk menentukan  solusi  atas  berbagai masalah  yang  terjadi.  Berbagai keputusan  pun  dikeluarkan  sebagai solusi, meskipun dalam pelaksanaannya terjadi banyak pelanggaran. Ketika penduduk lokal mempermasalahkan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh aparat  pemerintah  maka  dengan kekuatan dan  kekebalan  yang dimiliki, pelanggaran itu pun dianggap  legal.  Respon  penduduk lokal  tidak  berhenti  disitu  saja. Mereka  melakukan  berbagai  protes dan boikot sebagai bentuk hukuman yang patut diterima oleh Pemerintah. Dengan  demikian,  resolusi ala Pemerintah itu seringkali terkesan jauh dari rasa keadilan dan terkesan mengedepankan kepentingan  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah (eksekutif dan legislatif).  Telah  ditunjukkan  dalam uraian  di  atas  bahwa  ada  persoalan ketidakadilan dalam proses
pengontrolan  tanah  persil  oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah. Di samping itu,
pengontrolan
Pemprov atas tanah yang dipersoalkan secara hukum
bermasalah.  Untuk  memecahkan permasalahan  ini,  Undang-undang memerintahkan  kepada  Pemerintah untuk  mengkonversi  tanah-tanah tersebut menjadi hak milik penduduk/ komunitas lokal. Ironisnya, Pemerintah setempat justru
menguasai tanah-tanah
tersebut dengan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN).  Semestinya  tanah- tanah  tersebut  menjadi  hak  milik penduduk  sejak  lama,  apabila Pemerintah  memang  benar-benar berpihak kepada penduduk/ komunitas  lokal.  Jadi,  tidaklah mengherankan bila berbagai resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan  DPRD  Jawa  Tengah  tidak mampu untuk
menyelesaikan konflik agraria di Tawangmangu.
Dalam  prinsip  keadilan  butir kedua yang dikemukakan oleh John Rawls  (2006:  72)  disebutkan  bahwa “ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur  sedemikian  rupa  sehingga  (1) dapat  diharapkan  memberi  keuntungan semua  orang, dan (2) semua  posisi  dan jabatan  terbuka  bagi  semua  orang”. Bila diterapkan pada resolusi konflik  atas  sengketa  tanah  persil Tawangmangu, maka dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk diperlukan resolusi
konflik  yang  berbasis  pada  rasa keadilan.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  melepas  tanah-tanah  persil yang  berada  di  bawah  kontrol Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tanpa  kompensasi  apapun  bagi penduduk  lokal  Tawangmangu. Dengan  demikian,  penduduk  dapat mengusahakan/ menggarap tanahnya  tanpa  beban  apapun sehingga  memperoleh  hasil  yang lebih  maksimal  dan  kesejahteraan pun  meningkat. Di sisi  lain, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dapat  kerjasama  dengan  penduduk lokal  untuk  melakukan  berbagai

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
upaya  renovasi  dan  menambah fasilitas  penunjang  objek  wisata agar  jumlah  kunjungan  wisata meningkat, sehingga dapat meningkatkan  PAD  (Pendapatan Asli Daerah). Pada intinya,  resolusi konflik berbasis pada rasa keadilan mengedepankan partisipasi penduduk lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan dan memperkecil  ketimpangan  sosial ekonomi  dalam  masyarakat.  Bila
prinsip ini diterapkan dalam resolusi konflik tanah persil Tawangmangu, dengan mengikutsertakan penduduk Tawangmangu  pemilik  tanah  persil dalam  setiap  proses  pengambilan keputusan, maka hasil yang diperoleh  setidak-tidaknya  seperti apa  yang  digambarkan  oleh  Diana
Francis  dan  Guus  Meyer  (dalam Simon  Fisher,  dkk.,  2000:  121) berikut ini:

## KEKUASAAN YANG TIDAK SEIMBANG
Penindasan, Ketidakadilan, Kesadaran Mobilisasi, Konflik Laten Pemberdayaan Perubahan Negosiasi, Konfrontasi, sikap Mediasi Konflik Perubahan hubungan,
HUBUNGAN YANG
keseimbangan DISETUJUI kekuasaan baru

## KEKUASAAN YANG SEIMBANG
Bagan 1. Menyeimbangkan Kekuasaan Untuk  lebih  memperkuat resolusi konflik yang telah diuraikan di atas, secara hukum ada beberapa faktor yang dapat
mendukung kebenaran resolusi yang  diajukan.  Menurut  Jeferson Kameo,  SH,  LLM,  PhD  (dalam http://m.suaramerdeka.com ),
apabila kasus tanah persil Tawangmangu dibedah dengan kaidah pendaftaran tanah,
ditemukan  prinsip  hukum  dalam hukum tanah di Republik Indonesia. Intinya menegaskan dalam  hal  tidak  atau  tidak  ada  lagi tersedia  secara  lengkap  alat-alat pembuktian (surat-surat), maka pembuktian  hak  dapat  dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan fisik  tanah  yang  bersangkutan selama lima tahun atau lebih secara berturut-turut  dengan  itikad  baik
secara  terbuka.  Artinya,  dalam kasus  tanah  persil  Tawangmangu, ketentuan  ini  menegaskan  dengan jelas  bahwa  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah tidak perlu lagi merasa berhak  atas  tanah  tersebut.  Ia  telah kehilangan  HPL-nya  tanpa  hibah atau bentuk peralihan
hak konvensional lainnya.
Apabila kesempatan ini tidak diambil lebih dari lima tahun (dalam hal ini oleh pihak Pemprov yang merasa dapat  membuktikan  sesungguhnya  ia pemilik dari tanah yang bersangkutan), maka Pemprov dianggap telah lalai; suatu  perbuatan  melawan  hukum.
Pemprov melakukan suatu pembiaran atas penguasaan terhadap properti miliknya. Apabila jangka  waktu  lewat  (mora),  maka berlakulah rei interventus . Maksudnya, kekuasaan
untuk berubah pendirian (resling) menurut hukum  sesudah  terhalangi  dengan tindakan-tindakan pembiaran. Untuk penyelesaiannya (secara hukum), kemudian membebani  pihak  Pemprov  yang telah  membiarkan  rakyat  secara beritikad baik dan terbuka
menguasai  hak  tanah  rakyat  dalam preskripsi lima tahun dengan kewajiban  untuk  memberikan  ganti kerugian,  bukan  justru  sebaliknya, memaksakan ganti  rugi  dari  rakyat. Pemahaman  hukum  seperti  yang baru  saja  dikemukakan  harus  ada dalam  rangka  meniadakan  atau setidak-tidaknya mengurangi problematika  konflik  pertanahan  di Tanah Air.
C. Catatan Penutup Berbicara  mengenai  konflik agraria  dan  protes  komunitas  lokal,
maka  kita  pelu  melihatnya  dari aspek  historis  bagaimana  proses perubahan hak atas tanah penduduk  itu  terjadi  dan  dimensi apa  saja  yang  mempengaruhinya, baik  itu  dimensi  ideologi,  politik, ekonomi, maupun dimensi kepentingan lainnya yang mempengaruhi  proses  transformasi tanah-tanah penduduk lokal. Logika pembangunan ekonomi  dan  sistem  yang  terpusat telah  membuat  negara  membentuk alat-alat kekuasaannya, seperti hukum dan aparat keamanan untuk memaksa penduduk supaya tunduk dan  patuh  tanpa  diberikan  pilihan sama  sekali.  Penduduk  lokal  harus menerima  keputusan  sepihak  para penguasa apabila ingin memperoleh hak  milik  atas  tanah  yang  telah dihuni dan digarap dengan membayar  uang  (dalam  jumlah yang  besar)  kepada  Pemerintah sebagai  kompensasinya.  Ketentuan Undang-undang atau hukum, kebanyakan  tidak  memihak  kepada kepentingan penduduk
lokal bahkan sering memojokkannya, misalnya  karena  tidak  ada  bukti- bukti  positif  seperti  sertifikat,  bukti ahli  waris,  atau  lainnya.  Meskipun penduduk  lokal  memiliki  Pethuk Letter  C  yang  sejak  dulu  dijadikan bukti  kepemilikan  tanah,  namun dasar  itu  dianggap  tidak  sah  dan tidak  mememuhi  kriteria/  syarat yang  diatur  dalam  Undang-undang atau  Ketetapan  Pemerintah  lainnya. Selain hal-hal tersebut, logika untuk kepentingan  negara  juga  sering dijadikan  alasan  untuk  mengambil tanah  penduduk,  baik  itu  secara paksa  melalui  militer  atau  melalui manipulasi kebijakan negara.

## Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Paradigma  negara  dengan menguasai  semua  aspek  yang  ada dan  untuk  kesejahteraan  rakyat ternyata  pada  realitanya  justru terbalik,  penduduk  malah  menjadi sengsara,  menderita,  dan  miskin karena  telah  kehilangan  tanahnya yang  merupakan  sumber  untuk kehidupan  mereka.  Keadaan  yang seperti ini telah membuat masyarakat sadar dan bersatu untuk kemudian  melakukan  perlawanan demi kembalinya
tanah-tanah mereka yang dulu mereka miliki.
Sama  halnya  dengan  apa yang terjadi di Tawangmangu. Yang dapat  kita  pelajari  adalah  konflik agraria  di  Tawangmangu  tersebut merupakan  perlawanan  komunitas lokal  terhadap  ketidakadilan  yang mereka rasakan, dan oleh sebab itu, mereka menuntut penyelesaian yang  adil pula. Konflik  yang  terjadi memperlihatkan problema pluralisme hukum agraria di Indonesia. Tanah-tanah yang disengketakan adalah bekas Swapraja Mangkunagaran yang menurut  UUPA  1960  diambil  alih oleh negara sehingga menjadi tanah negara dan selanjutnya dapat dikonversi menjadi hak milik individu penduduk lokal yang telah lama menghuni dan menggarapnya. Namun yang terjadi tidaklah demikian.  Negara  (dalam  hal  ini Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah) justru membuat berbagai kebijakan/  ketetapan  baru  untuk menyelesaikan  konflik  agraria  yang terjadi di Tawangmangu.
Kebijakan/  ketetapan  yang  ada justru  menguntungkan  Pemerintah
dan  jelas  merugikan  penduduk lokal  sehingga  menimbulkan  reaksi negatif dari masyarakat yaitu dengan  menolak  keputusan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan  resolusi  konflik atas sengketa tanah persil tawangmangu yang telah didiskusikan memperlihatkan bahwa  resolusi  yang  ditawarkan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  tidak  adil.  Hukum  agraria yang  ada  yang  menjadi  dasar pemerintah  menyelesaikan  konflik tersebut merupakan keputusan sepihak  Pemerintah  yang  jauh  dari rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan partisipasi penduduk  Tawangmangu  pemilik tanah  persil  dalam  proses  resolusi konflik.  Dengan  demikian,  konflik belum  selesai  dan  tidak  menutup kemungkinan  di  kemudian  hari penduduk  Tawangmangu  pemilik tanah  persil  kembali  melakukan berbagai  protes-protes  agraria  guna menuntut  resolusi  konflik  yang berbasis pada rasa keadilan.
Untuk itulah, diperlukan resolusi konflik yang mengikutsertakan partisipasi penduduk lokal guna mengakomodasi kepentingan
mereka  agar  konflik  tersebut  dapat diselesaikan  dan  keadilan  sosial dapat  berpihak  pada  penduduk/ komunitas  lokal  yang  telah  lama menghuni  dan  menggarap  tanah persil  tersebut.  Berikut  ini  akan dikemukakan  beberapa  hal  yang mungkin  dapat  dijadikan  bahan
masukan  bagi  penyelesaian  konflik agraria di Tawangmangu:
1. Besarnya  kompensasi  yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah  hendaknya  ditinjau kembali.  Hal  ini  didasarkan pada  penolakan  penduduk lokal  atas  keputusan  yang dikeluarkan oleh DPRD Jawa Tengah tersebut. Bila keputusan  ini  dijalankan, maka  penduduk  lokal  yang umumnya  bekerja  di  sektor pertanian berskala kecil harus membayar uang sekitar Rp  200  juta  rupiah  kepada Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  untuk  memperoleh sertifikat hak milik tanah.
2. Jika Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah  ingin  berpihak pada masyarakat kecil, sebenarnya dapat saja melepaskan tanah-tanah persil kepada penduduk lokal tanpa harus ada
kompensasi  apa  pun  karena hal  ini  ditujukan  untuk kesejahteraan penduduk. Dengan
demikian, diharapkan  konflik  agraria  yang telah  berjalan  selama  bertahun- tahun  dapat  selesai  dengan  resolusi konflik  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  keadilan  sosial  bagi penduduk lokal.
Daftar Pustaka
Joglosemar.  Kasus  Tanah  Persil Gubernur  Masih  Buka  Negosiasi Harga. 27 Agustus 2010.
Jeferson  Kameo.  31  Mei  2010.  Hak
Tanah Rakyat . Tersedia di:
http://m.suaramerdeka.com
John  Rawls.  2006.  Teori  Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poerwanti  Hadi  Pratiwi.  2007. Sengketa  Agraria  Di  Era  Reformasi (Studi tentang Kasus Tanah Persil di Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten  Karanganyar,  Provinsi
Jawa  Tengah).  Tesis.  Yogyakarta: Sekolah  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada.
Rbert  Mirsel.  2004.  Teori  Pergerakan Sosial:  Kilasan  Sejarah  dan  Catatan Bibliografis. Yogyakarta: Resist Book.
Sidney  Tarrow.  1998.  Power  in Movement:  Social  Movement  and Contentious  Politics. 2 nd ed.  United Kingdom:  Cambridge  University Press.
Simon  Fisher,  dkk.  2000.  Mengelola Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi untuk  Bertindak. United  Kingdom: Zed Books.

## Yudhie Haryono Muhammad. 2005.
Hijrah  Politik,  Kitab  Panduan  Untuk Perubahan Fundamental: Dari Gerakan
Mahasiswa, Gerakan Keagamaan,
Gerakan  Lingkungan,  dan  Gerakan Adat ke Gerakan Politik. Jakarta: PTIK Press – Restu Agung.