## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia
Moh. Hudi 1 , Restu Syamsariatullah 2 , Nurul Hani 3 , Ririn Novia Hidayati 4
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul ‘Ulum
hudi@unisda.ac.id, restu.2021@mhs.unisda.ac.id, nurulhani.2021@mhs.unisda.ac.id, ririn.2021@mhs.unisda.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
The 1945 Constitution explains that sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. The embodiment of sovereignty in the hands of the people means that those who have the right to choose the leader or government are the people and as a logical consequence those who choose are the people, so the leader must be responsible to the people. In choosing leaders, the people need an institution, in this case the general election commission which is regulated in the 1945 Constitution. The task of the General Election Commission is to carry out or hold general elections to elect leaders. So that election results can be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly, supervision is needed, in this case the general election supervisory body. On this basis, the results of the general election produce leaders who can properly carry out their duties in accordance with the needs of the people they represent.
Keywords:  General  election commission, General  election supervisory body, General election.

## Pendahuluan
Sebelum reformasi, Indonesia masih menerapkan lembaga tertinggi negara, namun sejak pasca reformasi lembaga tertingga negara sudah tidak berlaku lagi, yang ada yakni lembaga tinggi negara. Dahulu lembaga tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun sejak lembaga tinggi negara berlaku semua lemabaga negara memiliki posisi yang setara. Adanya check and balances antara trias politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
Manifestasi dari lembaga tertinggi negara, maka presiden dapat diangkat dan diberhentikan oleh oleh MPR, namun dengan tidak berlakunya lembaga tertinggi negara, berubah menjadi lembaga tinggi negara maka hal tersebut menjadi berubah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa  kedaulatan  adalah  di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5
Setelah perubahan berubah menjadi Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

## Undang-Undang Dasar (UUD) tahun
1945. 6
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E
menyebutkan bahwa:
(1) Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan
(6) Ketentuan   lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.
Pasal dalam UUD 1945 tersebut di atas  mengamanahkan bahwa dalam memilih pemimpin diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. Dengan adanya peraturan tersebut sebagai pelaksananya maka terdapat Undang-Undang  tentang pemilihan umum Dengan harapan karena yang memegang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka yang berhak memilih pemimpin adalah rakyat, dan yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan adil, maka diperlukan lembaga pengawasan untuk dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu, dengan demikian pemimpin yang terpiih benar-benar sesuai dengan yang dipilih oleh rakyat tanpa adanya diskriminasi atau setting crime dalam pengambilan suara untuk memilih pemimpin.
Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Diperlukan cara
untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:
a. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan);
b. Sarana
pertanggungjawaban pejabat public; dan
c. Sarana pendidikan politik rakyat.
Pemilu dikatakan demokratis menurut Austin Ranney apabila memenuhi beberapa kriteria  yaitu: a. Penyelenggaraan secara periodik ( regular election ), b. Pilihan yang bermakna ( meaningful choices ), c. Kebebasan untuk mengusulkan calon ( freedom to put forth candidate ), d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa ( universal adult suffrage ), e. Kesetaraan bobot suara ( equal weighting votes ), f. Kebebasan untuk memilih ( free registration oh choice ), g. Kejujuran  dalam perhitungan suara  dan  pelaporan  hasil (accurate counting of choices and reporting of results ).
Dasar Hukum Pemilihan umum adalah UUD 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 7 Pasal 22E ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peserta pemilhan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Sehingga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa persyaratan sebagai penyelenggara pemilihan umum idealnya harus di atas yang dipilih, terutama meliputi pengalaman, integritas, dan tingkat kemampuan managerial. Hal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas kepemiluan dapat dipercaya karena dapat dan mampu berlaku jujur, adil, berintegritas, transparan dan efisien, 8 Selain hal tersebut juga sebagai perwujudan dari to implement democratic values . 9
7 Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8 Syamsul Bahri, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam  Sistem Presidensial Berdasarkan UUD 1945,  Jurnal Ketatanegaraan, Volume 005 Tahun 2017, Hlm. 132.
9 Moh Hudi, Freedom Of The Press As An Embodiment Of Democacies In Indonesia, Madani
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pengganti atas Undang-  Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pengganti atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedomaan Pelaksanaan Kampnye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Komisi Pemilihan Umum
Salah satu hasil perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 12 No. 1 2023, Hlm. 149.
kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur atau  reguler (setiap lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. 10 Komisi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB VIIB, dan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelengarakan pemilihan umum harus berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, dan tertib.
Dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum harus terbuka, profesional, efisien, dan efektif. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menjalankan suksesi atau program pemerintah secara demokratis. Makna dari kedaulatan rakyat tersebut adalah: 11 pertama rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban
10 Ni ‟Matul Huda, Hukum  Tata  Negara Indonesia  (Edisi  Revisi ),  (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2011), Hlm. 225. 11 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakiln Rakyat Daerah.
untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, kedua rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang- undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim menyatakan bahwa pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutkan sebagai negara yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. 12
Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung oleh suatu  lembaga yang kredibel. Untuk itu lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu
12 Moh.  Kusnardi  Dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  HTN  Indonesia ,  (Jakarta:  CV.  Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988), Hlm. 329.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang dibentuk  berdasarkan  undang- undang untuk menyelenggarakan pemilihan  umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 22E angka (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amanat yang diberikan oleh konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Hatta tentang demokrasi yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat.  Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya memilih
wakil terbaiknya di lemabaga legistalif dan Presiden dan Wakil Presiden. 13
Dalam menyelenggarakan pemilihan umum tentunya terdapat asas- asas yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilihan umum, agar pemilihan umum, khususnya pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  dapat berjalan dengan baik, maka penyelenggara pemilihan umum harus berpedoman pada asas: (a) mandiri, (b) jujur, (c) adil, (d) kepastian hukum, (e) tertib, (f) kepentingan umum, (g) keterbukaan, (h) proporsional, (i) profesional, (j) akuntabilitas, (k) efisien, dan (l) efektifitas.
Hubungan warga negara dan negara dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang lainnya. Masyarakat diberi ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi, meskipun dalam praktiknya masih
13 Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak  Yang Berintegrasi Sebagai Pembaharuan Demokrasi  Indonesia,  Jurnal Konstitusi,  Volume  17, Nomor 2 Tahun 2020, Hlm. 360.
banyak kekurangan karena secara substansi keikutsertaan mereka masih cenderung proseduran dan momentum. 14 Partisipasi politik di Indonesia merupakan indikator dilaksanakannya kekuasaan negara atau kedaulatan negara yang sah oleh rakyat yang diwujudkan dalam partisipasi dalam partai politik yaitu pemilihan umum. Partisipasi politik yang ebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan terlibat dalam kegiatan pemerintah. Sebaliknya rendahnya partisipasi politik biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai dan peduli terhadap urusan dan kegiatan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik warga negara tercermin dalam sikat mesyarakat yang tidak ikut serta dalam meilih calon pemimpin dalam pemilihan umum. 15
Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Mengingat tugas Komisi Pemilihan Umum adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
14 Farahdiba Rahma Bactiar,  Pemilu Indonesia: Koblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, Hlm. 2.
15 Denny Iswanto,  Dewi Bayu Pamungkas, Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam  Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholder Mapping Analysis, Jurnal Adyasta Pemilu, Volume 6 Nomor 1, Juni 2023, Hlm. 17.

## Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang harus diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Di samping tugas tersebut juga Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota  dan  Wakil  Walikota secara  langsung,  sehingga  untuk 50 Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Komisi Pemilihan umum dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas Komisi pemilihan umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum kabupaten/kota dibantu oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
Tugas dan wewenang di atas dimana Komisi Pemilihan Umum dalam
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
menyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:  (1). Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; (2). Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; (3). Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;  (4).  Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;  (5).  Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; (6). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; (7).  Menetapkan peserta pemilu; (8). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara; (9). Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;  (10).  Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; (11). Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; (12).  Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya; (13). Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;  (14).  Menindaklanjuti dengan  segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;  (15).  Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota  KPU Provinsi,  Anggota  PPLN,  Anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; (16).
Melaksanakan sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; (17). Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; (18). Melakukan evaluasi dan membuat  laporan  setiap  tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan (19). Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Menurut undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum Nomor 22 tahun 2007, panitia pengawas pemilihan umum sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilihan umum tingkat nasional bernama badan pengawas pemilu, sedang di Provinsi namanya badan pengawas pemilihan umum provinsi, di Kabupaten/kota namanya panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, di Kecamatan namanya panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Panitia pengawas pemilu telah diatur dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011. Panitia Pengawas Pemilihan umum melaksanakan tugasnya harus profesional. Panitia pengawas pemilihan umum merupakan lembaga yang selalu
berdampingan dengan komisi pemilihan umum dan berfungsi sebagai internal control terhadap penyelenggara pemilihan umum. Oleh karena itu kepanitiaannya juga tersebar sampai dengan kabupaten, sama halnya dengan komisi pemilihan umum. 16
Pengawas pemilihan umum tingkat Kabupaten/kota adalah lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilihan umum (pendaftaran pemilih) di mulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilihan umum dilantik. Pengawas pemilihan umum dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum, menerima pengaduan mengenai kasus- kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Secara historis, proses pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga panitia pengawas pemilihan umum, lembaga panitia pengawas pemilihan baru muncul pada pemilihan umum Tahun 1982. Pembentukan panitia pengawas pemilihan umum pada Tahun 1982 dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan
16 Suriansyah  Murhani, Aspek  Hukum Pengawas  Pemerintah  Daerah ,  (Malang,  Laksda Mediatama, 2008), Hlm. 62.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
suara yang dilakukan oleh para petugas pemilihan umum pada pemilihan umum 1977. 17 Karena pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum yang terjadi pada pemilihan umum tahun 1977 jauh lebih massif. Protes-protes ini lantas direspon dan ditindak lanjuti oleh pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang saat itu di dominasi oleh GOLKAR dan ABRI, akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-  undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum Tahun 1982. Demi memenuhi tuntutan partai PPP dan PDIP, pemerintah setuju untuk menempati wakil peserta pemilihan umum dalam kepanitiaan pemilihan umum. Selain itu pemerintah juga mengintroduksikan adanya badan baru ini bernama panita pengawas pelaksanaan pemilihan umum (PANWASLAK PEMILU) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.
Perubahan terhadap panitia pengawas pemilihan umum baru dimulai sejak terbentuknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilihan umum, dibentuk panitia pengawas pemilihan umum, panitia pengawas Provinsi, panitia
17 Http:  //Www.Bawaslu.Go.Id/Profil .  Akses Tanggal 23 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.
pengawas Kabupaten/Kota, dan panitia pengawas Kecamatan.  Panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota. Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kampanye Pengawasan  yang dilakukan oleh  Panitia  Pengawas  Pemilu kabupaten/kota atas pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/kota adalah: 18
a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Pegawai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melakukan tindak pidana pemilu atau tindakan administratif yang menyebabkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung;
b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum
18 H.  Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu Yang  Lebih  Berkualitas ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2009), Hlm. 211-212.
Kabupaten/Kota, tentang pelanggaran kampanye pemilu untuk ditindak lanjuti;
d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada instansi yang berwenang;
e. Menyampaikan laporan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris, dan pegawai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Bawaslu;
f. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
Penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu, dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan pelanggaran
tersebut. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran administrasi oleh pelaksana kampanye, petugas kampanye dan peserta kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan laporan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye pada hari diterimanya laporan yang dimaksud. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris, dan pegawai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu.
Komisi Pemilihan umum bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
tambahan terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan peserta kampanye, selain sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Sanksi terhadap Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretaris, dan Pegawai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selain sanksi yang diatur dalam Undang-undang juga ditetapkan dalam Kode Etik.  Tindakan yang dapat dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota apabila menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris, dan pegawai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah: a)  Pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana pemilu dimaksud kepada kepolisian; dan b)  Pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi bawaslu tentang sanksi. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pelaksanaan sanksi yang telah diberikan.
Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota,  Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di  Desa atau nama lain /kelurahan,  Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota: (1) Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; (2) Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; (3) Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; (4) Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. (5) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, ketua
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota, Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen), dan Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kabupate/Kota adalah: 19

## 1. mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi: (1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; (2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.(3) proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19 Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Kabupaten/Kota; (4) pelaksanaan kampanye; (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; (6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; (7) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; (8) pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; (9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan; (10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan (11) proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati/Walikota;
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas Pemilu berwenang: (a) memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menonaktifkan sementara dan/atau
mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan (b) memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: 20 1) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya; 3) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 4)  menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 5) menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; dan 6) melaksanakan kewajiban lain yang
20 Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2011.
diberikan oleh peraturan perundang- undangan.

## Partai Politik
Pengertian dari sisi etimologis, menurut Jimly Assdiddiqie. Partai berasal dari akar kata part yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk kata golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokannya itu bisa berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. 21
Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.  Menurut  Seiler partai politik adalah sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan. 22 Menurut Undang-
21 Muchamad  Ali Safa‟At, Pembubaran Partai  Politik ( Pengaturan  Dan  Praktik  Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik ), (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2011), Hlm. 30-31.
22 Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik ( Komunikasi  Dan  Positioning  Ideology  Politik Di  Era
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem kepartaian secara umum terdapat beberapa macam, diantaranya adalah: Pertama Sistem satu partai adalah sistem politik dalam suatu negara yang hanya dikuasai oleh satu partai dominan. Dalam sistem ini mungkin terdapat partai-partai lain, namun secara kekuatan tidak signifikan dan hanya ada satu partai yang menguasai pemerintahan. Kedua Sistem dua partai adalah sistem politik suatu Negara yang memiliki dua partai utama dengan kemungkinan adanya partai politik lainnya namun tidak signifikan. 23
Demokrasi ), (Jakarta: Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2011), Hlm. 69-70.
23 Muchamad  Ali Safa‟At ,  Pembubaran Partai  Politik  (Pengaturan  Dan  Praktik  Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik ), (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2011), Hlm. 59.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
Dalam suatu Negara hanya ada dua partai politik yang kekuatannya mungkin menguasai parlemen atau membentuk pemerintahan. Terbentuknya dua partai politik utama terkait dengan sistem dan latar belakang sosial tertentu suatu negara. Kelebihan sistem dua partai adalah memberikan pilihan yang jelas kepada pemilih berupa dua alternatif kebijakan politik yang dibawa oleh masing-masing partai dan sistem ini memodernisasi kebijakan masing-masing partai, namun jika kedua partai sangat mirip, tidak akan menawarkan pilihan yang bermakna pada para pemilih. Ketiga Sistem multi partai adalah suatu sistem politik dimana dalam suatu negara tidak terdapat satu partai politik tertentu yang mungkin menjadi mayoritas absolut untuk dapat menguasai  lembaga perwakilan, atau membentuk pemerintahan tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sistem multi partai memiliki kelebihan terutama bagi Negara yang memiliki struktur heterogen dalam masyarakatnya, namun sistem ini dipandang memiliki kelemahan dari sisi pemerintahan yang dihasilkan, yaitu cenderung tidak stabil karena tidak ada partai yang dominan, khususnya pada sistem pemerintahan parlementer. Sistem multi partai biasanya berkembang pada negara yang plural.
Fungsi partai politik, sesuai dengan landasan teori partai politik dan asal usul serta perkembangannya, terdapat beberapa fungsi partai politik yang dikemukakan oleh para ahli, fungsi- fungsi partai politik pada umumnya adalah: (1) fungsi komunikasi dan sosialisasi politik, partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dan menyampaikan program-program politik. Partai politik menerima aspirasi dan mengelola menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta diperjuangkan menjadi keputusan pemerintah. (2) fungsi rekrutmen politik, melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon- calon anggota lembaga perwakilan. Calon-  calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Selain itu, kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang berasal dari partai itu sendiri maupun dari pihak ketiga. (3) fungsi pengelola konflik politik, salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah  perluasan partisipasi  politik.  Partisipasi  tidak hanya  dalam  bentuk pemilihan dan aspirasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang terhadap semua warga negara untuk memerintah dalam jabatan publik.
Peluang itu membuka kemungkinan adanya konflik.
Konflik hanya dapat dikelola dengan baik apabila terdapat aturan main dan kelembagaan kelompok- kelompok sosial dalam organisasi partai politik, tanpa adanya pengorganisasian, partisipasi dapat berubah menjadi gerakan massa yang merusak, sehingga perubahan politik cenderung terjadi melalui revolusi atau kudeta. Oleh karena itu partai politik juga menjalankan fungsi sebagai sarana pengelola konflik. 24

## Rekomendasi
Pemilihan umum merupakan manifestasi dari kedaulatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk dapat diselenggarakannya suatu pemilihan umum dengan baik maka dibutuhkan lembaga dalam hal ini yakni komisi pemilihan umum yang ditugasi oleh konstitusi. Untuk dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka dibutuhkan lembaga pengawas dalam hal
24 Huntington, Samuel P, Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa , (Judul Asli: Political Order In Changing Societies. Penerjemah Sahat Simamora, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 477.
ini yaitu badang pengawas pemilihan umum.
Pemilihan umum merupakan momentum lima tahunan yang harus dilaksanakan sebagai wujud untuk menjalankan demokrasi. Kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi sehingga rakyatlah yang berhak untuk memilih dan menentukan pemimpinnya. Meskipun dalam berjalannya masih terdapat beberapa kekurangan, namun setidaknya pemilihan secara umum bisa dikatan lebih baik dari pada penunjukan secara langsung yang dilaksankan oleh lembaga lain, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat.  Persoalan pemilihan umum memang masih terdapat hal yang perlu diperbaiki, misal dalam pengambilan suara dapat dilakukan secara cepat efektif dan efisien.
Butuh kedewasan diantara semua pihak baik dari komisi pemilihan umum, badan pengwas pemilihan umum, dan partai politik. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil dari pemilihan umum dapat dirasakan kemanfaatannya secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang dapat menentukan siapa calon pemimpin yang akan memimpinnya untuk masa atau periode tertentu. Dengan demikian pemimpin yang baik dan profesional
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk mencalonkan lagi di periode berikutnya, sedang pemimpin yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik tidak akan terpilih lagi. Selain hal tersebut semua berhak untuk memilih dan dipilih termasuk rakyat yang menginginkan untuk mencalonkan dirinya menjadi presiden atau wakil presiden calon legislatif dan calon dewan perwakilan daerah.

## Referensi
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Perubahann. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Syamsul Bahri, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD 1945, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 005 Tahun 2017.
Ni‟Matul Huda, Hukum  Tata  Negara
Indonesia  (Edisi  Revisi ),  (Jakarta:
Raja Grafindo, 2011).
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakiln Rakyat Daerah.
Moh.  Kusnardi  Dan  Harmaily  Ibrahim,
Pengantar HTN Indonesia , (Jakarta:  CV.  Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988).
Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegrasi Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2020. Farahdiba Rahma Bactiar, Pemilu Indonesia: Koblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
Denny Iswanto, Dewi Bayu Pamungkas, Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholder Mapping Analysis, Jurnal Adyasta Pemilu, Volume 6 Nomor 1, Juni 2023.
Suriansyah  Murhani, Aspek  Hukum Pengawas  Pemerintah  Daerah , (Malang, Laksda Mediatama, 2008).
Http:  //Www.Bawaslu.Go.Id/Profil .  Akses Tanggal 23 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.
H.  Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu Yang  Lebih  Berkualitas ,  (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2009).
Muchamad  Ali Safa‟At, Pembubaran
Partai  Politik ( Pengaturan  Dan
Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik ),
(Jakarta: Raja Grafika Persada,
2011).
Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik
( Komunikasi  Dan  Positioning Ideology Politik Di Era Demokrasi ),
(Jakarta: Obor Indonesia Anggota
IKAPI, 2011).
Muchamad  Ali Safa‟At ,  Pembubaran
Partai  Politik  (Pengaturan  Dan
Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik ),
(Jakarta: Raja Grafika Persada,
2011).
Huntington, Samuel P, Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa , (Judul Asli: Political Order
In Changing Societies. Penerjemah Sahat Simamora, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).