## CONTENT ANALYSIS MEDIA KEBIJAKAN DAN CITRA PEMERINTAH DALAM SURAT KABAR TAHUN 2017

## CONTENT ANALYSIS MEDIA POLICY AND GOVERNMENT IMAGE IN THE NEWSPAPERS
Syarif Budhirianto 1 , Noneng Sumiaty 2
1,2 Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Bandung
1 syarifbudhi@gmail.com, 2 nsumiaty62@gmail.com

## ABSTRAK
Media surat kabar sebagai penyampai berita kepada masyarakat mempunyai agenda media dan  agenda kebijakan  sesuai  kepentingan  publik.  Permasalahannya  adalah bagaimana media  surat  kabar menyajikan  agenda setting terhadap  pemberitaan  program  kebijakan  pemerintah  saat  ini,  serta bagaimana  pencitraan  dan  sikap  keberpihakan  media. Studi  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif dengan  pendekatan agenda setting . Hasil analisis  menunjukkan bahwa  agenda pemberitaan program dan  kebijakan  pemerintah  lebih  bersinggungan  dengan   rubrik  pembangunan  masyarakat  (dimensi pembangunan manusia) sesuai dengan prinsip nawacita yang dicanangkan pemerintah, dimana unsur proksimitas  kedaerah  lebih  dominan  dibanding  berita  nasional.  M edia frame berita  telah  membentuk pencitraan  yang  mampu  merintis  perubahan  opini  publik  dan  mampu  melakukan  pembentukan  citra terhadap  seseorang  tokoh,  institusi  pemerintahan.  Sedangkan   sikap  keberpihakan  media   pada n ewstone atau nada pemberitaan bersifat mendukung terhadap kebijakan pemerintah.
Kata kunci : agenda setting , program kebijakan pemerintah, citra dan sikap

## ABSTRACT
Media newspapers as a messenger to the public has a media agenda and policy agenda in the public interest.  The  problem  is  how  the  newspaper  media  presents  the  agenda  setting  against  the  current government policy reporting program, as well as how the image and attitude of media alignments. This study uses quantitative analysis with the agenda setting approach. The result of the analysis shows that the agenda of government program and government policy is more related to the rubric of development of  society  (human  development  dimension)  in  accordance  with  the  principle  of  “  nawacita”  which proclaimed by the government, where the element of proximate of the territory is more dominant than the national news. Media news frames have shaped the imagery that can pioneer the change of public opinion and able to make the image formation of a person figure, governmental institution. While the attitude of media alignments on newstone or tone of news is supportive of government policy.
Keywords : agenda setting, government policy program, image and attitude

## PENDAHULUAN
Di  tengah  kemajuan  media  baru  yang berbasis online ,  keberadaan  media  surat  kabar masih  diperlukan  khalayak  sebagai  media informasi  dan  komunikasi.  Meskipun  dari  sisi aktualitas  yang  disampaikan  masih  kalah bersaing,  namun  kelebihan  media  ini  terletak pada  agenda  dan  seleksi  berita  yang  diramu sedemikian  rupa  dalam  format  berita  yang menarik,  mulai  dari  halaman  pertama  sampai terakhir  akan  mencerminkan  dinamika  sosial yang terangkum secara teragenda.
Media  selain  sebagai  suatu  alat  untuk menyampaikan berita, penilaian atau pembentukan  citra  tentang  banyak  hal,  juga mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi  yang  dapat  membentuk  opini  publik. Mediapun  dapat  menghadirkan  citra  atas representasi  dari  pemberitaan  yang  diterbitkan. Realitas  yang  didapatkan  melalui  media adalah second hand reality , realitas yang sudah diseleksi melalui proses yang disebut gatekeeping .
Citra  ataupun  sikap  yang  terbentuk adalah  berdasarkan  realitas  yang  ditampilkan oleh  media,  dengan  demikian  seluruh  isi  nya merupakan  realitas  yang  telah  dikonstruksikan dalam  bentuk  wacana  yang  bermakna.  Media tersebut  akan  mampu  membuat  beberapa  isu menjadi  lebih  penting  dari  yang  lainnya,  yang mampu  memengaruhi  tentang  yang  dipikirkan oleh pembaca. Lebih dari itu, media surat kabar dipercayta  dapat memengaruhi bagaimana cara kita  berpikir,  para  ilmuwan  menyebutnya sebagai framing .
Sebagai  salah  satu  kekuatan  yang mampu  merintis  perubahan  opini  publik, m edia massa mampu  melakukan  pembentukan citra dan sikap terhadap seseorang tokoh, institusi  pemerintahan  bahkan  Indonesia.  Citra seorang  tokoh,  lembaga/  institusi  bahkan suatu negara  bisa  terangkat  atau  jatuh  karena pemberitaan media. Huddleston (Buchari Alma, 2008)  memberikan  pengertian  tentang citra dengan  mengatakan  sebagai  ” Image  is  a  set beliefs the personal associate with an Image as acquired  trough  experience” .  Artinya:  citra adalah serangkaian kepercayaan yang dihubungkan  dengan  sebuah  gambaran  yang dimiliki
atau didapat
dari pengalaman. Demikian  juga  dengan  kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK diharap membawa  harapan baru di masyarakat. Kinerja ekonominya di satu sisi mendapat apresiasi dari berbagai  kalangan,  namun  langkah-langkah politiknya  di  sisi  lain  mendapatkan  kritisi  dari berbagai pihak termasuk media.
Meskipun  ekspos  media  belum  tentu mewakili  kinerja  pemerintahan,  tetapi  media dapat membentuk persepsi masyarakat, sehingga terciptalah citra kinerja pemerintahan, terutama di setiap kementerian dan lembaga non kementerian. Media  selain  sebagai  suatu  alat untuk menyampaikan berita tentang banyak hal, juga  berperan  sebagai  institusi  yang untuk memengaruhi khalayak pembaca. Berdasar paparan media sebagai pertimbangan  dalam  melihat  konten  kebijakan, maka studi  ini  menyoroti bagaimana  agenda media  surat  kabar   tentang  program  kebijakan kinerja kementerian/lembaga pemerintahan
Presiden  Jokowi-JK  melalui  Kabinet  Kerja Tahun  2017  dan  kebijakan  pemerintah  daerah dalam membentuk citra dan sikap pemerintahan di media surat kabar.
Tujuan  analisis  media  ini  untuk mengetahui
kecenderungan pencitraan masyarakat  sesuai  agenda setting pada  setiap konten  berita  yang  disajikan,  sehingga   realitas opini  publik  yang  terbentuk  dapat  dijadikan referensi  konstruktif  bagi  aparat  pemerintah dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  yang lebih  baik.  Sedangkan  kegunaannya  bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  dalam pembuatan  kebijakan  di  bidang  perencanaan program  dan  strategi  komunikasi  Government Public  Relations  (GPR),  serta  sebagai  evaluasi kinerja  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah.

## LANDASAN  KONSEP Dimensi
Agenda Setting Teori agenda setting yang dikemukakan  oleh  Maxwell  McCombs  dan Donald Shaw dalam Public Opinion Quarterly , adalah  salah  satu  teori  tentang  proses  dampak media  atau  efek  komunikasi  massa  terhadap masyarakat
dan
budaya. Agenda setting menggambarkan kekuatan pengaruh media  yang  sangat  kuat  terhadap  pembentukan opini  masyarakat,  karena  media  memberi tekanan  pada  suatu  peristiwa  maka  media  itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting (Rakhmat,2007). Stephen W. Little John (1992)
mengatakan, agenda  setting beroperasi  dalam tiga bagian sebagai berikut. 1. Agenda media itu sendiri  harus  diformat.  Proses  ini  akan memunculkan  masalah  bagaimana  agenda media  itu  terjadi  pada  waktu  pertama  kali;  2.
Agenda media dalam banyak  hal memengaruhi atau  berinteraksi  dengan  agenda  publik  atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini  memunculkan  pertanyaan,  seberapa  besar kekuatan  media  mampu  memengaruhi  agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya;
3. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda
kebijakan  adalah  pembuatan  kebijakan  publik yang dianggap penting bagi individu.
Menarik,   untuk  melihat  bagaimana peran  media  massa  dapat  memiliki  andil  besar dalam pembentukan citra positif seseorang atau lembaga pemerintahan. Dalam realitanya, kuasa media tidak saja  dapat  melakukan  hal  tersebut, namun  ia  juga  bisa  melakukan  hal  yang sebaliknya tergantung pada konten dan pembingkaian informasi yang dilakukan media. Terlebih,  jika  konten  yang  diberitakan  terkait dengan  permasalahan  politik  yang  konkret seperti isu-isu kebijakan-kebijakan pemerintah.

## Proses Agenda Surat Kabar
Dalam Agenda Setting dikenal tiga agenda.  Yaitu  1)  Agenda  Media;  2)  Agenda Publik;  3)  Agenda  Kebijakan.  Masing-masing agenda  saling  memengaruhi,  khususnya  antara agenda kebijakan dan agenda media. Pemerintah berupaya  mengedepankan  agenda  kebijakan melalui media agar sampai ke publik. Sementara media melalui pemberitaannya berupaya mendesakkan  agendanya  kepada  pemerintah guna  memengaruhi  dan  atau  mengubah kebijakannya yang sesuai dengan aspirasi publik (agenda publik).
Sementara  untuk  konsep  Pencitraan dalam  studi  ini,  berangkat  dari  apa  yang disampaikan  Villanova,  Zinkhan  dan  Hyman tentang Corporate Image , sebagai
berikut (Villanova,  Zinkhan  dan  Hyman,  2001 dalam  Zinkhan,  et.  All) [1] :  Citra  perusahaan merupakan persepsi keseluruhan dari perusahaan yang dimiliki oleh berbagai segmen masyarakat.  Dua  kata  kunci  dalam  definisi "keseluruhan  persepsi"  dan  "segmen  yang berbeda," menunjukkan bahwa citra perusahaan adalah  lebih  dari  sekedar  jumlah  tayangan atribut individu dan bahwa itu mencakup semua fungsi  perusahaan  dan  peran.  Bayton,  1959  ( Putranto dan Hermawan, 2016) citra perusahaan juga  dapat  mencakup  karakteristik  yang  sering dikaitkan dengan kemanusiaan seperti "peduli", "ramah", dan "kejam" dan seterusnya.
Langkah
pertama dalam mengelola image atau   citra  perusahaan  dari suatu lembaga adalah dengan memahami proses
yang mana image perusahaan terbentuk. Sebuah framework yang secara konseptual dapat  menggambarkan  proses  pembentukan image,  diharapkan  memiliki  banyak  sumber atau sources sehingga berpengaruh terhadap image lembaga. Sources tersebut secara  garis  besar  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  dua  kelompok  besar  lingkaran  yang saling  memengaruhi:  a)  Internal  yang  dapat mengontrol lingkup pengaruh; dan b) Eksternal dan nonkontrol lingkup pengaruh.

## METODE PENELITIAN
Sifat penelitian deskriptif suatu
metode untuk menggambarkan hasil penelusuran  informasi  ke  fakta  yang  diolah menjadi  data  (Kriyantono,  2007).  Studi  ini dilakukan  dengan  analisis  isi  kuantitatif,  yakni menggunakan pendekatan agenda setting ,
dimana
pemrosesan informasi yang   menyangkut  isi-isi  komunikasi  dalam berita  dibuat  kategorisasi,  dimasukan  ke  dalam tabel  frekuensi  tunggal  dan  silang  atau  gambar grafik.
Sampel  media surat  kabar adalah Surat Kabar  Pikiran  Rakyat dari  Jawa  Barat,  Surat Kabar  Radar  Banten,  Surat  Kabar  Sumatera Ekspres dari Sumatera Selatan, dan Surat Kabar Tribun  Lampung, untuk periode1 Januari  -  30 September 2017. Surat kabar tersebut dinilai powerfull sebagai media lokal di daerahnya,  baik  dari  aspek  jumlah  khalayak pembaca ataupun kuantitas cetaknya.
Unit  analisis  yang  diungkap  adalah lingkup  pemberitaan  yang  bersinggungan dengan program kebijakan kinerja kementerian/lembaga  pemerintahan  Jokowi-JK melalui  Kabinet  Kerja  Tahun  2017,  serta kebijakan pemerintah daerah dalam membentuk citra pemerintahan di media surat kabar. Aspek pemberitaan informasi dasar ( basic needs )   meliputi  penjabaran  3  (tiga)  dimensi pembangunan  yang  mencakup:  1).  Dimensi Pembangunan Manusia, yaitu terdiri dari bidang pendidikan; kesehatan; perumahan dan mental/karakter;   2).   Dimensi  Pembangunan Sektor  Unggulan,  yaitu  meliputi  kedaulatan pangan; kedaulatan energy dan
ketenagalistrikan;  kemaritiman  dan  kelautan; dan  pariwisata  dan  industry;  dan  3).  Dimensi Pemerataan  dan  Kewilayahan,  yaitu  meliputi antarkelompok pendapatan; antarwilayah: desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.
Pengambilan  edisi  surat  kabar  sebagai sampel penelitian adalah membagi 5 (lima) edisi perbulan,  masing-masing  edisi  diambil  satu sampel  penelitian  untuk  memilih  satu  edisi
dalam setiap minggunya dari setiap media cetak. Unit  analisis  dalam  kajian  ini  adalah  seluruh rubrikasi  yang  berkaitan  dengan  pemberitaan terkait kebijakan pemerintahan (kementerian/lembaga  baik  pusat  dan  daerah dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  budaya,  politik dan pertahanan keamanan ). Edisi yang diambil tergambar pada tabel di bawah ini,

## Tabel 1

## Jumlah Sampel Analisis Media Pada Masing-Masing Surat Kabar
Untuk menentukan kategorisasi berita yang memenuhi unsur kebijakan pemerintah  pusat  ataupun  daerah  ,  maka  para peneliti  dibantu  para  litkayasa  setiap  bulan melakukan focus group discussion dalam rangka  menyatukan  pendapat  tentang   berita- berita mana saja yang memenuhi syarat  kualifikasi sebagai sampel penelitian.
Uji reliabilitas sangat penting dilakukan untuk  melihat  sejauh  mana  tingkat  konsistensi pengukuran  data  dari  berita-berita  surat  kabar yang  muncul,  yakni  untuk  memenuhi  syarat objektivitas hasil
koding
antar
pengkoder. Adapun  rumus  yang  dipakai  dalam menghitung tingkat kepercayaan antar pengkoder menggunakan intercorder reliability dari  Holsti yaitu:  CR=2M/(N1+N2 )(Bulaeng, 2004). Hasil  pemberian  angka  reliabilitas  yang menunjukkan kesamaan antara pelaksana koding sebaiknya berkisar antara 70-80 persen, dengan  demikian  proses  koding  dapat  diterima sebagai kepercayaan.

## HASIL PENELITIAN
Berdasar  sampel  terpilih  ,  menetapkan 812 sampel berita terkait  kebijakan pemerintah, yaitu   Surat  Kabar  Pikiran  Rakyat  224  sampel atau  24,  88%  sampel  perbulan;  Radar  Banten 206  sampel  atau  22,88  %  sampel  perbulan; Sumatera  Ekspres  180  sampel  atau  20,00  % sampel  perbulan;  dan  Tribun  Lampung  202 sampel  atau  22,44  %  sampel  perbulan. Agenda  keempat surat kabar secara redaksional mempunyai kepentingan yang sama untuk  memengaruhi  dan  berinteraksi  tentang berita kebijakan pemerintah dengan
khalayaknya.
Frekuensi  berita   banyak  dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di daerahnya sendiri, terlebih  peristiwa  tersebut bila dihadiri oleh  pejabat  eksekutif  atau  non  eksekutif sebagai  tokoh  berita  dari  pusat   dan   menarik untuk diliput media. Atau juga dipengaruhi oleh dinamika kejadian yang sedang menjadi trending issue oleh masyarakat, sehingga  dijadikan  sebagai  agenda  berita  surat kabar. Adapun  hasil  uji  reliabilitas  antar  dua koder, terpapar pada tabel di bawah ini,
BULAN MINGGU I II III IV V JANUARI 1-8 9-15 16-22 23-29 30-31 FEBRUARI 1-5 6-12 13-19 20-26 27-28 MARET 1-5 6-12 13-19 20-26 27-31 APRIL 1-2 3-9 10-16 17-23 24-30 MEI 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31 JUNI 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 JULI 1-2 3-9 10-16 17-23 24-31 AGUSTUS 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 SEPTEMBER 1-3 4-10 11-17 18-24 25-30

## Tabel 2 Uji Reliabilitas Antar Koder
Kategori Dimensi Pembangunan Unit Analisis Uji Reliabilitas CR= 2M/(N1 +N2) Persentase Persetujuan Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia dan Masyarakat 2 (691,5)/812+812 0,80 Revolusi Mental 2 (730,1)/812+812 0,85 Pembangunan Sektor Unggulan Kedaulatan Pangan 2 (797,0)/812+812 0,93 Kedaulatan Energi 2 (691,5)/812+812 0,80 Pembangunan Kemaritiman 2 (797,2)/812+812 0,93 Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata 2 (844,2)/812+812 0,98 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan Kawasan Perbatasan 2 (789,3)/812+812 0,92 Pembangunan  Desa  dan  Kawasan Perdesaan 2 (704,5)/812+812 0,82 Pengembangan  Tata  Kelola  Pemda dan Otonomi Daerah 2 (834,2)/812+812 0,97
Dari hasil uji realibilitas di atas, tergambar bahwa  seluruh  topik  berita  yang  dijadikan sampel  di empat surat kabar memiliki nilai 0,85 ke  atas   dari  nilai  minimum  yang  ditoleransi antara  0,70  atau  70  %  dan  dipandang  reliabel karena memiliki tingkat kepercayaan di atas 80 %. Dengan demikian kategori unit analisis yang diambil pada pemberitaan tentang kebijakan dan program pemerintah pusat ataupun daerah dalam
membentuk  citra  masyarakat  oleh  kedua  koder adalah valid.

## Media Agenda Setting
Rubrikasi  Penempatan  sebagai  bagian dari agenda surat kabar memuat berita dan opini , atau ruangan khusus yang dapat dimuat dengan periode yang tetap dengan hari-hari tertentu atau beberapa minggu sekali sesuai  bidang masalah masing-masing tergambar pada table berikut,

## Tabel 3

## Rubrikasi Penempatan Berita
Rubrikasi  penempatan  berita  terbanyak adalah  pada  rubrik  sosial  pendidikan,  disusul kemudian oleh rubrik ekonomi.
Ini menunjukkan program kebijakan pemerintah  sesuai  prinsip  nawacita  yang dicanangkan  oleh  Presiden  Jokowi,  melalui pendidikan dan sosial sebagai basis pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM) dalam   menghadapi  tantangan  pembangunan bangsa  ke  depan.  Dengan  demikian  diharap
mampu menghadapi persaingan global ekonomi dengan negara lain.
Ruang  lingkup  berita  yang  tersaji sebagian besar terkait berita yang ada di daerah 658  (81,09%),  selanjutnya  berita  nasional  149 (18,3%),  dan  sebagian  kecil  lainnya  terkait berita  internasional  5  (0,6%).  Hal  tersebut menggambarkan  bahwa  agenda setting media lebih mementingkan sifat proksimitas kedaerahan sebagai trending topic sehingga Rubrikasi Penempatan Nama Surat Kabar
Total
Pikiran Rakyat Radar Banten Sumatera Ekspres Tribun Lampung Jumlah 1) Headline 22/9,8% 15/7,3% 25/13,9% 4/2,0% 66/8,1% 2) Kolom Opini 5/2,2% 0/0% 8/4,4% 4/2,0% 17/2,1% 3) Rubrik politik 5/2,2% 62,9% 38/21,1% 7/3,5% 56/6,9% 4) Rubrik ekonomi 53/23,7% 35/17,0% 55/30,6% 31/15,3% 174/21,4% 5) Rubrik Sosial Pendidikan 131/58,5% 46/22,3% 26/14,4% 8/4,0% 211/26,6% 6) Rubrik Budaya 5/2,2% 1/0,5% 6/3,3% 0/0% 12/1,5% 7) Rubrik Hiburan 0/0% 1/0,5% 0/0% 0/0% 1/0,1% 8) Lainnya 3/1,3% 102/49,5% 22/12,2% 148/73,3% 275/33,9% Total 224/100% 206/100% 180/100% 202/100% 812/100%
akan mengetahui dinamika kejadian sosial yang terjadi disekitarnya.
Hal ini seperti tergambar dari 57 pejabat negara yang sering muncul di media surat kabar dalam  rangka  melaksanakan  program-progran atau  kebijakan  yang  diambil,  ada  6  (enam) pejabat yang dinilai dominan, yaitu berasal dari pemerintah  kabupaten/  bupati  51  berita  7,2%, selanjutnya  dari  pemerintah  kota/  walikota  20 berita  2,8%,  pemerintah  provinsi/  gubernur  29 berita  4,1%,  Kementerian  Kebudayaan  dan Dikdasmen 26 berita 3,7%, Kementerian Dalam Negeri  19  berita  2,7%  dan  Presiden  16  berita 2,3%,  sedangkan  dari  kementerian  lainnya beritanya berkisar 1-2%. Hal tersebut memperlihatkan  bahwa  keempat  media  surat kabar  lebih  banyak  menampilkan  pejabat daerahnya dibanding pemerintah pusat, karena agenda setting yang dimiliki media lebih memprioritaskan pejabat daerah sebagai tombak pemerintahan terdepan, sekaligus yang mengeksekusi  kebijakan-kebijakannya,  baik dari pusat atau daerah.
Pejabat pemerintah pusat yang mempunyai  program  dan  kebijakan  nasional,
mempunyai  otoritas  berita  nasional  pula  bagi seluruh daerah di Indonesia, sehingga frekuensi pemberitaannya  di  media  lokal  relatif  kurang dibanding  pejabat  daerah.  Unsur  proksimitas pemerintahan  akah  lebih  baik,  karena  posisi bupati, walikota, dan gubernur lebih mengetahui situasi  dan  kondisi  masyarakat,  serta  infra struktur dalam menunjang perekonomiannya.
Dari  rincian  tentang  topik  berita berdasarkan kategori, yang mempunyai proporsi berita  terbanyak  adalah  dari  pemerintah kabupaten/kota,  kemudian  dari  pemerintah provinsi,  dan  sebagian  kecil  lainnya  dari pemerintah  pusat  dan  daerah.  Ini  menunjukkan bahwa agenda setting mereka lebih memprioritaskan  informasi-informasi  yang  ada di  daerahnya  dibanding  nasional.  Dinamika daerah  lebih  urgen  diinformasikan  kepada masyarakat untuk disikapi lebih baik lagi. Berita kedaerahan juga akan memberikan transparansi kepada  masyarakatnya  tentang  bagaimana  tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,,  dan mengajarkan  demokratisasi  dalam  memulihkan kepercayaan publiknya.

## Tabel 4 Fokus Berita Program dan Kebijakan
Fokus   pemberitaan  lebih  menonjolkan pembangunan masyarakat, selanjutnya infrastruktur  dan  konektifitas,  dan  pemberitaan
lainnya.  Pemberitaan  tentang  pembangunan masyarakat  (  dimensi  pembangunan  manusia) merupakan  hal  yang  urgen sebagai  agenda dari
Fokus Pemberitaan Dalam Frame Media Nama Surat Kabar
Total Pikiran Rakyat Radar Banten Sumatera Ekspres Tribun Lampung Pembangunan Kesehatan/Pengendalian Penyakit 4/1,8% 10/4,8% 8/4,2% 18/8,8% 40/4,9% Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak 1/0,4% 0/0,0% 2/1,1% 1/0,5% 4/0,5% Pembangunan Masyarakat 57/25,4% 64/30,9% 11/5,8% 18/8,8% 150/18,5% Kedaulatan Pangan 22/9,8% 7/3,4% 2//1,1% 14/6,8% 45/5,5% Kedaulatan Energi 10/4,5% 4/1,9% 6/3,2% 0/0,0% 20/2,5% Maritim dan Kelautan 2/0,9% 3/1,4% 2/1,1% 4/2,0% 11/1,4% Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 17/7,6% 22/10,6% 26/13,8% 48/23,4% 113/13,9% Lingkungan 47/21,0% 4/1,9% 6/3,2% 3/1,5% 60/7,4% Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi 20/8,9% 5/2,4% 15/7,9% 4/2,4% 44/5,4% Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja/Program Ketenagakerjaan 3/1,3% 1/0,5% 16/8,5% 3/0,5%^ 23/2,8% Peningkatan Kualitas dan Keterampilan 22/9,8% 2/1,0% 3/1,6% 5/0,5% 32/3,9% Pembangunan Perdesaan 0/0,0% 3/1,4% 15//7,9% 1/0,5% 19/2,3% Pengembangan Kawasan Perbatasan 1/0,4% 0/0,0% 2/1,1% 1/0,5% 4/0,5% Pengembangan Daerah Tertinggal 2/0,9% 1/0,5% 6/3,2% 2/1,0% 11/1,4% Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1/0,4% 0/0,0% 13/6,9% 15/7,3% 29/3,6% Pembangunan Kawasan Perkotaan. 13/5,8% 6/2,9% 3/1,6% 13/6,3% 35/4,3% Lainnya....... 2/0,8% 75/36,2% 53/28,0% 55/26,8 185/22,8% Total 224/100% 207/100,0% 189/100,0% 205/100.0% 825/100,0%
redaksi oeh keempat surat kabar, sehingga akan memperkuat  kesehatan  jasmani  dan  rohani. Liputan berita tersebut sebagian besar simpatik pada  peningkatan  kesehatan  masyarakat  serta kemudahan  akses   ke  pelayanannya,  seperti penyakit langka dan obat bebas adalah masalah yang  paling  umum  diangkat.  Hal  ini  mengarah kepada  akses  etos   kesehatan  masyarakat  yang akan  berkontribusi  untuk  pembuatan  kebijakan yang tepat.
Adapun yang terkait dengan infrastruktur  dan  konektifitas  (  dimensi pemerataan dan kewilayahan), yang bersinggungan  dengan  menumbuhkan  aktifitas ekonomi  masyarakat  sebagai  basis  kekuatan yang pokok, serta dalam meningkatkan cakupan pelayanan  dasar  dan  akses  terhadap  ekonomi produktif  masyarakat  kurang  mampu.  Di dalamnya  juga  terpapar  akan  pentingnya peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan  program  ketenagakerjaan,  dan peningkatan kualitas  dan keterampilan pekerja. Sedang dari sisi infrastruktur, meliputi
pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan  perbatasan,  pengembangan  kawasan perbatasan,   pengembangan  daerah  tertinggal, pembangunan pusat pusat pertumbuhan ekonomi  di  luar  jawa,  dan  pembangunan kawasan perkotaan.
Media  Frame  dan  P engaruh  Pemberitaan Media  Tentang  Kebijakan  Pemerintah terhadap Citra Pemerintah
Media  surat  kabar  sudah  menjadi  alat penyampai  berita,  penilaian  dan  pembentukan citra tentang banyak  hal  yang berperan sebagai institusi  membentuk  opini  publik.  Adapun pencitraan  masyarakat  dalam  beritanya  sudah berdasar pada realitas media yang dikonstruksikan  dalam  bentuk  wacana  yang bermakna
Untuk  mengetahui  beritanya  sesuai dengan program kebijakan pemerintah di media surat kabar terpapar dalam sebuah tabel berikut ini,

## Tabel 5

## Citra Program Pemerintah dalam Frame Media Surat Kabar
Citra Program Pemerintah Dalam Frame Media Pikiran Rakyat Radar Banten Sumatera Ekspres Tribun Lampung Total 1) Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebgai negara maritim. 3 12 16 3 34 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam memulihkan kepercayaan publik. 61 17 63 14 155 3) Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 37 4 13 12 66 4) Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 15 4 8 2 29
5) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “ Indonesia Pintar “, serta peningkatan kesejahteraan dengan program “ Indonesia Kerja “dan “Indonesia Sejahtera”, dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial di tahun 2019.
4 21 22 8 55 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional, sehingga bisa maju dan bangkit bersama bangsa lainnya. 25 10 4 4 43 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 32 25 27 29 113
8) Melakukan revolusi karakter bangsa dengan menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek  kewarganegaraan. 21 5 1 27
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga. 3 2 6 11 Total 201 93 160 79 533
Citra  program  pemerintah   adalah terkait  membangun  tata  kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam memulihkan kepercayaan publik. Program  ini  merupakan  syarat  utama  untuk menegakkan   pemerintah  yang  bersih  ( good government ) dan diharap dapat menjawab segala tantangan  yang  diperlukan  masyarakat  secara bertanggungjawab.  Berita  tentang  mewujudkan kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan sektor-sektor  strategis  ekonomi  domestik, merupakan  skala  prioritas  program  yang  harus diimplementasikan,  apa  yang  menjadi  tuntutan dan kebutuhan masyarakat di daerah agar  dapat merealisasikan. Titik berat pembangunan umumnya  di  Indonesia  adalah  agar  masyarakat bisa  mandiri  secara  ekonomi,  yakni  dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik terutama yang berada pada masyarakat pinggiran, terluar, dan perbatasan.
Dari  pencitraan  lembaga  pemerintah tersebut  menunjukkan  bahwa  masing-masing informasi  memberikan  citra  dalam  informasi tertentu  terkait  dengan  program  dan  kebijakan yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah terutama  lembaga/kementerian  yang  secara langsung diangkat oleh Presiden, dimana secara politis tentunya memberi dampak positif kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apalagi  sementara  pengamat  politik  sering
dihubung-hubungkan  dengan  konstelasi  politik tahun 2019 yang akan datang.
Dalam katagori pencitraan para pejabat pemerintah,  frame  media  menyatakan  sebagian besar dalam katagori sedang,  dan sebagian kecil saja  yang  berkatagori  rendah.  Dari   segi persentase di tiap-tiap surat kabar adalah sebagai berikut: (1). Katagori sedang sebagian besar dari Surat Kabar Sumatera Ekspres; Pikiran Rakyat; Tribun  Lampung;  dan  Radar  Banten;  (2) Katagori tinggi sebagian besar dari Surat Kabar Tribun  Lampung;  Radar  Banten;  Pikiran Rakyat;  dan  Sumatera  Ekspres;  (3).  Katagori rendah  adalah  Pikiran  Rakyat;  Radar  Banten; Sumatera  Ekspres;  dan  Tribun  Lampung. Tingginya  apresiasi  yang  terdapat  pada  setiap pemberitaan keempat surat  kabar menunjukkan bahwa  khalayak  pembaca  respek  terhadap pejabat  pemerintah  dengan  berbagai  program dan kebijakan yang dilakukan, apalagi perencanaannya  dilakukan  sesuai  harapan masyarakat,  dan  tentunya  akan  mendapat dukungan yang baik pula.
Sikap Keberpihakan Media Untuk mengetahui sikap keberpihakan keempat media surat kabar, akan diukur dengar indikator pemberitaan tentang sumber informasi utama/yang  dominan,  atribut  pejabat,  sumber informasi  lainnya,  tokoh  utama  dalam  berita, tone berita secara keseluruhan, serta keberimbangan berita.
Tabel 6 Sumber Informasi Utama Berita Berdasarkan Surat Kabar
Sumber informasi utama yang diberitakan  pada  empat  surat  kabar  tentang
program  kebijakan  pemerintah  sebagian  besar berada di tangan eksekutif pusat dan daerah, hal
Sumber Informasi Utama Berita Pikiran Rakyat Radar Banten Sumatera Ekspres Tribun Lampung Total Eksekutif: Pusat dan Daerah dst. 120 158 63 165 506 Yudikatif: Pejabat Peradilan, Jaksa Agung 8 5 34 1 48 Legislatif 40 15 23 11 89 Media: Wartawan itu sendiri 31 4 29 1 65 Masyarakat: Anggota Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat dst. 17 24 31 23 95 Tidak Ada Kutipan. 8 0 0 1 9 Total 224 206 180 202 812
ini   karena  lembaga  tersebut  setiap  tahun mempunyai  rencana  pembangunan  nasional dalam bentuk RPJM yang  disinergikan dengan anggaran yang tersedia, sedangkan pada institusi lainnya  seperti  lembaga   legislatif,  yudikatif, media, dan kelompok masyarakat lainnya tidak mempunyai regulasi sebagai penentu anggaran. Persentase  sumber  informasi  utama  dari lembaga  eksekutif  terbesar  dari  Surat  Kabar Tribun  Lampung  dan  sebagian  kecil  dari  Surat Kabar Sumatera Ekspres. Perbedaan persentase dalam  pemberitan  sumber  informasi  pada keempat  surat  kabar  karena  setiap  daerah  di
Indonesia  mempunyai  prioritas  pemberitaan utama.
Umumnya pemberitaan program kebijakan  pemerintah  di  media  surat  kabar sumbernya  bukan  tunggal  tetapi  lebih  dari  satu orang,  karena   hakekat  sesuatu  kebijakan pemerintah  dilakukan  secara  sinergi  dengan lembaga  lainnya  dalam  memperkaya  tingkat kepercayaan  khalayak  pembaca.  Dilihat  dari konten  berita,  kecenderungan  mendukung  atau tidak  terhadap  berita  tersebut  tergambar  pada tabel berikut,
Tabel Newstone Berita
N ewstone atau  nada  pemberitaan  yang menunjukkan  penilaian  berita  terhadap  sebuah peristiwa  atau  realitas  tertentu,   sebagian  besar beritanya mendukung (positif). Ini menunjukkan bahwa isi berita kebijakan pemerintah mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Sedangkan isi  berita yang mengandung ketidak berpihakan (netral) biasanya  berita yang diungkap di media surat  kabar  kurang  mendapat  antusias  dari berbagai  pihak,  disatu  sisi  mendapat  manfaat bagi daerah yang terdampak program kebijakan pemerintah,  disatu  sisi  bagi  daerah  lain  yang tidak  tersentuh  menyikapi  secara  stagnan. Menurut  penilaian  beberapa  pakar  komunikasi, sikap  netral  merupakan  sikap  tengah  yang dimaknai cenderung lebih mengarah pada sikap negatif.

## PENUTUP Simpulan
Konstruksi  agenda  setting  media  surat kabar pada pemberitaan program dan kebijakan pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagian  besar penempatan  berita  terkait  rubrik  pemberitaan pembangunan masyarakat (dimensi pembangunan  manusia),  dan  ekonomi  sesuai dengan  prinsip  nawacita  yang  dicanangkan pemerintah Presiden Jokowi. Ruang
lingkup/topik  berita  daerah  lebih  banyak dibanding  berita  nasional  dan  internasional, dimana  unsur  proksimitas  kedaerahan  lebih utama diketahui masyarakat.
Media  frame  berita  program  dan kebijakan  pemerintah  di  empat  surat  kabar sudah menjadi alat penyampai berita, penilaian dan  pembentukan   pencitraan  yang  signifikan sebagai   institusi  pembentuk  opini  publik, seperti  ditunjukan  dengan  frame  berita  yang lebih  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat dan  sebagian  kecil  lainnya  pro  pemerintah, netral,  industri  dan  pro  parpol.  Program  yang diutamakan  dalam  konteks  tersebut  adalah sistem  pelayanan  publik  yang  baik,  yakni dengan  membangun  tata  kelola  pemerintahan yang  bersih,  efektif,  demokratis  dan  terpercaya dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sikap  keberpihakan  media  surat  kabar sebagai sumber informasi utama tergambar pada n ewstone atau nada pemberitaan yang menunjukkan  penilaian  berita  terhadap  sebuah peristiwa atau realitas tertentu, dimana sebagian besar  konten  beritanya  mendukung  (positif), selanjutnya ada yang tidak berpihak (netral), dan sebagian  kecil  yang  tidak  berpihak,  Sedangkan persentase  terbesar  yang  mendukung  program dan  kebijakan  pemerintah  adalah  dari  Surat
Tone Berita Pikiran Rakyat Radar Banten Sumatera Ekspres Tribun Lampung Total Mendukung (positif) 121 172 122 197 612/75,4% Tidak Mendukung (negatif) 42 11 27 1 81/10,0% Tidak Berpihak (netral) 61 23 31 4 119/14,7% Total 224 206 180 202 812/100,0%
Kabar  Tribun  dan  sebagian  kecil  lainnya  dari Surat Kabar Pikiran Rakyat.
Saran Agar mengacu pada agenda setting yang  menawarkan  agenda  publik  dari jutaan  masyarakat  pembaca,  hendaknya  media surat  kabar  bisa  melihat  realitas  kebutuhan informasi  bagi  publik,  serta  bentuk  penyajian yang  objektif  dan  independen  menuju  tingkat valensi (valence ) yang menyenangkan.
Dalam menyampaikan program kebijakan pemerintah hendaknya disosilisasikan oleh  pemilik  media  sampai  ke  masyarakat dengan tidak mengurangi kepentingan media itu sendiri. Dalam perspektif agenda setting , didukung pula dengan kepemilikan media yang memiliki  peranan  penting  dalam  membentuk pandangan positif, hendaknya media surat kabar bisa  melihat  realitas  kebutuhan  informasi  bagi publik,  serta  dalam  bentuk  penyajian  yang objektif dan independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buchari  Alma.  (2009). Manajemen  Pemasaran dan Pemasaran Jasa . CV Alvabeta: Bandung. Bulaeng,  Andi.  (2004). Metode  Penelitian Komunikasi Kontemporer . Yogyakarta : Andi. Erasputranto, Rachman dan Hermawan.
(2016). The  Effect  of  Corporate  Image on Company’s Stock Return. Universitas Indonesia.
Dalam http://lib.ibs.ac.id/materi/ Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/ 016.pdf.
George  Zinkhan,  Jaishankar  Ganesh  &  Linda Hayes  (2001). Corporate  Imagea;  A Conceptual  Framework  for  Strategic Planning. Proceedings of AMA (Writer) Marketing Educators Conference.
Kriyantono,  Rachmat.  (2007). Teknik  Praktis riset Komunikasi . Jakarta: Kakilangit Kencana. Little  John,  Stephen  W.  (2005). Theories  of Human Communication . Seventh edition, California: Wadsworth Publishing. Rakhmat, Jalaludin. (2007). Psikologi Komunikasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.