## KEADILAN DAN KESADARAN “AKU” DAN “LIYAN”

## DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(Tinjauan Relasionalitas - F.X. Armada Riyanto)
Andreas Marison Sinaga 1 , F.X. Armada Riyanto 2 , Yohanes I Wayan Marianta 3 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 1,2,3 msinaga@gmail.com 1 , fxarmadacm@gmail.com 2 , jo_wayansvd@yahoo.com 3

## ABSTRACT
Keywords:
Aku;  Liyan;  Law; Corruption; Relations. This  paper  talks  about  the  awareness  of  "I"  and  "Other"  in  law enforcement  cases  of  corruption  in  Indonesia.  This  paper  aims  to analyze how awareness of "I" and "Other" in cases of law enforcement on corruption in Indonesia is considered to be fading which has an impact  on  attitudes  of  justice  for  both  subjects.  Corruption  is  a criminal act carried out by a handful or a group of people to enrich themselves  by  utilizing  the  means  they  have,  such  as  position  and power.  The  method  used  in  this  paper  is  qualitative  research  by means  of  a  literature  study  sourced  from  the  Relationality  book coupled with the literature that supports the discussion of this paper.
The  results  found  in  this  paper  are  that  law  enforcement  on corruption  in  Indonesia  is  considered  weak  and  powerless.  This  is because  human  resources  are  not  aware  of the  true  meaning  of  "I- ness"  so  it  makes  other  people  or  "Others"  suffer.  Lack  of understanding about awareness of "I", in cases of law enforcement on corruption  in  Indonesia  is  the  main  reason  why  "Others"  get discriminated against and injustice in their lives.
Accepted : 25-07-2023
Revised : 15-09-2023
Approved : 30-09-2023
ABSTRAK
Kata Kunci:
Aku; Liyan; Hukum;  Korupsi; Relasi Tulisan  ini  berbicara  tentang  kesadaran  “Aku”  dan  “Liyan”  dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Tulisan ini  bertujuan  untuk menganalisis  bagaimana  kesadaran  akan  “Aku” dan “Liyan” dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia  dianggap  mulai  memudar  yang  berdampak  pada  sikap keadilan  bagi  kedua  subjek.  Korupsi  merupakan  sebuah  tindakan kriminal  yang  dilakukan  segelintir  atau  sekelompok  orang  untuk memperkaya dirinya dengan cara memanfaatkan sarana-sarana yang dimilikinya,  seperti  jabatan  dan  kekuasaan. Metode  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  cara  studi kepustakaan  yang  bersumber  dari  buku Relasionalitas ditambah dengan  literatur-literatur  yang  mendukung  pembahasan  tulisan  ini. Hasil  yang  ditemukan  dalam  tulisan  ini  adalah  penegakan  hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap lemah dan tak berdaya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang menyadari
diterima: 25-07-2023 direvisi: 15-09-2023 disetujui: 30-09-2023
makna  “ke -Aku- an”  yang  sebenarnya  sehingga  membuat  orang  lain atau  “Liyan”  menderita.  Kurangnya  pemahaman  tentang  kesadaran akan “Aku”, dalam kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia  menjadi  alasan  utama  mengapa  “Liyan”  menda patkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan di dalam hidupnya.

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  setiap  orang  senantiasa  terarah  kepada  kebenaran.  Hal  ini terlihat  dalam  kerinduan  mereka  akan  keadilan  yang  mestinya  menjadi  milik setiap orang. Namun, hal ini menjadi sebuah persoalan yang sering terjadi dalam setiap negara. Ketidakadilan menjadi fenomena yang sering dijumpai di berbagai negara  termasuk  di  Indonesia  (Damanik,  2016).  Keadilan  berarti  setiap  orang memiliki  haknya masing-masing  sebagai  individu  yang  berinteraksi  dan  hidup dalam  sebuah  negara.  Ia  memiliki  hak  untuk  menunjukkan  keberadaannya dirinya  dalam  sebuah  masyarakat  tanpa  memandang  status  sosial  maupun ekonomi. Keadilan juga sudah diatur dalam setiap undang-undang maupun hukum yang  berlaku  di  sebuah  negara.  Hukum  merupakan  bagian  yang  senantiasa berkaitan  dengan  keadilan.  Hukum  membuat  setiap  orang  mampu  berjalan dalam tata hidup bermasyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut (Sari, 2012). Namun, kenyataan yang terjadi saat ini adalah hukum tidak selalu mampu menata setiap kehidupan masyarakat dalam suatu negara sebab hukum bisa  “dibeli”  dengan  kekuasaan (Aleksander,  2005).  Tidak  menutup kemungkinan  bahwa  beberapa  orang  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  sebuah negara mampu bertindak seturut kehendaknya. Kekuasaan yang dimilikinya juga mampu  mengatur  hukum  yang  ada  di  negara  tersebut.  Hukum  “kehilangan” kekuasaannya  oleh  karena  sebagian  orang  yang  memiliki  kekuasaan  di  dalam sebuah negara. Fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia  sehubungan  dengan  ketidakadilan dalam hukum adalah korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi kasus yang luar biasa sebab hal ini sudah sering terjadi dan sangat lumrah bagi masyarakat  Indonesia  sendiri  (Argiya,  2013).  Dibandingkan  dengan  banyak kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia (Bidari, 2014), kasus korupsi menjadi kasus yang membuat kebanyakan orang menggelengkan kepala karena hukum pidana  korupsi  dianggap  fleksibel  dan  terkesan  bisa  diotak-atik  semau  dan sesuka  orang-orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kekuatan  di  pemerintahan (Joniarta,  2018).  Hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  korupsi  juga  mudah dipermainkan yaitu dengan cara menganggarkan kekuasaan dan kekuatan para koruptor yang memiliki jabatan di pemerintahan (Djatah & Eucharisthy, 2021). Kekuasaan dan kekuatan ini menjadi tembok atau benteng pertahanan bagi para koruptor ketika sedang berhadapan dengan hukum (Sanusi, 2009).
Hukum  seharusnya  menjadi  sarana  keadilan  bagi  setiap  orang  yang melanggar  aturan  (Sari,  2012).  Artinya  hukum  berperan  sebagai  penegak keadilan. Namun, dalam kasus korupsi hukum yang didapatkan tidak sebanding dengan  hukuman  atas  tindak  kejahatan  lain  seperti  mencuri  ketela  pohon, mencuri  jagung  miliki  tetangga  dan  masih  banyak  lagi.  Tidak  hanya  durasi hukuman  saja  yang  tidak  sebanding  tetapi  bagaimana  para  koruptor diperlakukan  oleh  pihak  yang  berwajib  atau  pihak  pemberantas  korupsi; diberikan  fasilitas  yang  mewah,  lebih  mewah  daripada  perumahan  warga  di
samping kali yang ada di kota-kota besar. Hal ini tentu menjadi luka sayatan yang perih  bagi  sebagian  orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  tidak  sebanding dengan  kejahatan  korupsi.  Para  koruptor  hanya  mementingkan  apa  yang menjadi kesenangan di dalam hidupnya (Alwino, 2018).
Jabatan dan kekuasaan merupakan “transportasi” bagi setiap orang yang ingin  melarikan  diri  atau  mengatur  hukumannya  sendiri  dari  hukum  tindak pidana  korupsi.  Semakin  tinggi  jabatan,  semakin  besar  pula  kekuasaan  yang dipegangnya. Hal ini menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia dimana sebagian pejabat yang melakukan korupsi mampu mengatur hukuman atas dirinya sesuai dengan  kemauannya;  mereka  dengan  suka  hati  mengubah  penjara  menjadi seperti hotel atau rumah singgah yang nyaman dan aman (Rachmawati, 2021).
Keadilan harusnya menjadi hak bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, sekalipun dari mereka ada yang miskin dan berkekurangan. Perbedaan status sosial dan ekonomi dalam sebuah masyarakat tidak menjadi batas yang mampu menghalangi mereka untuk hidup lebih baik. Keberadaan  dan  kedudukan  setiap  orang  dalam  sebuah  masyarakat  pada dasarnya adalah sama; sama-sama subjek. Artinya keduanya memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Mereka juga memiliki kebebasan yang sama. Untuk mencapai ini semua perlu ada kesadaran yang mendalam akan kehadiran diri sendiri dalam dunia ini serta kesadaran dirinya (Aku) terhadap sesamanya (Liyan). Demikian halnya dalam keadilan yang diperoleh dalam proses penegakan hukum. Setiap orang  berhak  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  sekalipun  itu  proses penegakan hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  cara  studi  kepustakaan  yang  bersumber  pada  tulisan  F.X.  Armada Riyanto dalam bukunya yang berjudul Relasionalitas. Buku ini menjadi sumber utama  dalam  menjelaskan  siapa  itu  Aku  dan  Liyan.  Dari  penjelasan  tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana relasi di antara keduanya jika dihadapkan pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Penulis  juga  menambahkan sumber literatur lain guna mempertajam penelitian kualitatif ini.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Kesadaran “Aku”
Nama merupakan bagian dalam identitas seseorang. Nama menunjukkan bahwa  ia  adalah  keturunan  dari  suatu  keluarga.  Nama  menjadi  salah  satu  hal penting yang ada dalam diri seseorang. Berbicara tentang nama, berarti berbicara tentang  siapa  “aku”.  Kata  “aku”  mengandaikan  bahwa  ada  pengenalan  akan dirinya. Pengenalan akan dirinya berarti ada kesadaran yang membawa dirinya lebih  jauh  untuk  mengenal  dan  memahami  siapa  dirinya. “ Kesadaran ‘ aku ’ adalah kesadaran akan ‘ Esse ’ -ku, realitas ‘ mengada ’ -ku. Kesadaran ‘ aku ’ adalah kesadaran  tentang  keseluruhan  eksistensi  dan  keberadaanku.  Hidup-ku  itulah ‘ aku ’ . Perbuatan-ku itulah ‘ aku ’ . Relasi-relasi-ku itulah ‘ aku ’ . Cinta-ku dan segala konsekuensi  pengorbanan  yang  menyertainya,  itulah ‘ aku ’ .  Cita-cita, pengharapan dan kecemasan-ku itulah ‘ aku ’ . Pengalaman keseharian-ku itulah ‘ aku ’ .  Jatuh-bangun  perjuangan-ku  itulah ‘ aku ’ .  Hampir  tidak  mungkin menerjemahkan ‘ esse ’ (mengada) dalam beberapa frase kalimat. Tidak ada satu pun  bahasa  yang  mampu  memberikan  luapan  makna ‘ Esse ’ (Latin  untuk
‘ Mengada ’ atau ‘ Being ’ dalam  bahasa  Inggris)  sekaligus  memuaskan  akal  budi kita ” (A. Riyanto, 2018). Pengertian di atas mau mengatakan bahwa “aku” tidak bisa diartikan hanya sebatas  fisik  atau  yang  bisa  diinderai.  “Aku”  adalah  keseluruhan  diriku  yang dimiliki oleh setiap orang. Jika memahami “aku” hanya lewat fisiknya, itu malah akan menyempitkan makna kehadirannya dalam dunia dan sesamanya. Namun hal yang tidak bisa disangkal adalah kebenaran bahwa sebutan “Aku” hanya bisa dipahami  ketika  ia  memiliki  tubuh  (Malla  et  al.,  2023).  Tubuh  manusia mengekspresikan  siapa  dirinya.  Melalui  tubuh  ia  mampu  berada.  Kehadiran manusia  dalam  keseluruhan  dirinya  hendak  mengatakan  sebuah  aktivitas  (A. Riyanto,  2011).  Aktivitas  ini  bisa  berupa  mendengarkan  lagu,  mengetik  paper, bercocok tanam, dan sebagainya. Segala aktivitas yang dilakukannya di dunia ini merupakan  bagian  dari  pengalaman  hidup  sehari-hari.  Ia  bekerja  tidak  hanya mencari  uang  dan  menafkahi  dan  menghidupi  dirinya  dan  keluarganya, tetapi bekerja  menjadi  pengalaman  berarti  bagi  seluruh  hidupnya.  Bekerja  hanyalah sebagian dari aktivitas dari keseluruhan dirinya. Masih banyak lagi aktivitas yang bisa dilakukannya sebagai wujud keberadaannya dan ke-aku-annya di dunia ini. Keseluruhan  hidupnya  juga  tidak  melulu  berasal  dari  luar  dirinya  tetapi  juga dalam  dirinya;  bagaimana  perasaannya  ketika  menghadapi  dan  mengalami sebuah  peristiwa  yang  menyenangkan,  menyedihkan,  mengecewakan,  dan sebagainya.  Setiap  perasaan  yang  dialaminya  juga  merupakan  bagian  dalam pengalaman ke-aku-annya.
Pengalaman setiap manusia sebagai bagian dari keseluruhan “aku” di dunia ini  menunjukkan  bahwa  dirinya  juga  adalah  pribadi  yang  berelasi.  Ia  berelasi dengan  apapun  dan  siapapun  yang  ada  di  sekitarnya.  Keseluruhan  aku menunjukkan bahwa “aku” merupakan pribadi berelasi. Kesadaran “aku” yang berelasi  berarti  ia  mampu  berinteraksi,  berbagi  pengalaman,  dan  memahami sesamanya.  Ketika  “aku”  berelasi,  maka  ia  tidak  bisa  hanya  berelasi  dengan dirinya  dan  dunianya  sendiri,  melainkan  ia  berelasi  dengan  orang  lain  atau sesamanya.  Kesadaran  “aku”  tentang  relasi  ini  menunjukkan  bahwa  di  dalam dirinya  juga  terdapat  kebutuhan  akan  sesamanya;  kebutuhan  bukan  pertama- tama  soal  untung-rugi  melainkan  kehadiran  orang  lain  juga  menguatkan keberadaan “aku” -nya di dalam dunia ini. Manusia dengan pengalaman sehari- hari  yang  dialaminya  menampilkan  sebuah  bingkai  sosial  di  mana  ia  menjadi sahabat bagi sesamanya (A. Riyanto, 2018). Setiap manusia menjadi sahabat bagi sesamanya  karena  secara  natura  kesadaran  “Aku”  adalah  “bersama - dengan” orang lain, bukan dalam arti fisik melainkan eksistensial.
Manusia merupakan mahluk yang membutuhkan sesama untuk hidup dan berelasi.  Manusia  adalah  dia  yang  mencari,  mengejar,  menyerahkan  diri, bermimpi,  dan  menciptakan  sejarah  hidupnya  sendiri  (A.  Riyanto,  2013). “Karena  “tubuh”  atau  “badan - nya”,  manusia menjadi  subjek  yang berkomunikasi.  Komunikasi  diri  manusia bukan sekadar  disimak  dalam kaitannya  dengan  opini  atau  apa  yang  dikomunikasikannya.  Manusia  dengan badannya adalah manusia yang berkomunikasi. Kedipan mata atau gerakan bibir yang sebentar atau lambaian tangan adalah contoh-contohnya bahwa itu bukan sekadar  bagian  tubuh  yang  bergerak,  melainkan  itu  adalah  bentuk-bentuk komunikasi diri ” (A. Riyanto, 2013).
“Aku”  yang  adalah  komunikatif  memberi  informasi  bahwa komunikasi tidak hanya berupa kata-kata yang keluar dari mulut melainkan seluruh gerak tubuh manusia memberikan arti (A. Riyanto, 2018). Komunikasi yang dilakukan
bukanlah  sebuah  kebetulan,  tetapi  kodrat  di  mana  tubuh  dari  sendirinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, terutama ketika ia berkomunikasi dengan  sesamanya.  Komunikasi  merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  setiap orang yang ia digunakan untuk membangun relasi dengan sesamanya. Kehadiran “aku”  dalam  dunia  ini  tidak  hanya  dilihat  dari  wujud  dan  bentuk  fisiknya melainkan juga komunikasi dengan sesamanya.

## 3.2 Kesa daran “Liyan”
Awal  dari  pemahaman  seseorang  akan  dirinya  membuktikan  bahwa  ada kesadaran di dalam dirinya. Kesadaran ini bertujuan untuk mencari tahu siapa dirinya. Kesadaran yang ia miliki juga membuka dirinya untuk melakukan relasi dengan  orang-orang  di  sekitarnya.  Orang- orang  yang berada  di  luar  diri  “aku” itulah yang disebut dengan “ liyan ” . Namun, perlu disadari bahwa kata “Liyan” baru  mulai  muncul  dalam  diskursus  politik  yang  berisikan  keutamaan- keutamaan dan prisip hidup tata bersama dalam masyarakat. Konsekuensi dari politik ini adalah manusia menjadi terbagi-bagi, berbeda satu dengan yang lain dan  pada  akhirnya  berpengaruh  dengan  makna  kehadiran  sesamanya. “ Liyan ” merupakan sesuatu yang berdiri di luar diri dan berbeda dari diri (A. Riyanto, 2011).  Hal  ini  mau  mengatakan  bahwa  liyan  memiliki  keunikannya  sendiri. Meskipun “ liyan ” itu unik ia tetap bisa berelasi dengan “aku”, manusia. Namun, relasi  yang  terjalin  antara  “aku”  dan  “ liyan ” adalah  relasi  subjek-objek  (A. Riyanto,  2011).  Kelihatannya  relasi  ini  terasa  tidak  seimbang.  Dalam  hal  ini, “aku”  menjadi  tokoh  yang  egois.  Dapat  dikatakan  demikian  karena  “aku” memandang “ liyan ” hanya  sebatas  obyek.  Artinya  obyek  adalah  ada  suatu kebutuhan dalam diri “aku” yang harus dipenuhi oleh yang lain. Kebutuhan itu ia dapatkan dalam diri “liyan”.
“ Liyan ” dianggap hanya sebagai pelengkap dalam diri “aku”. Ia kehilangan esensi partisipasinya di mana ia terpinggirkan dari peran pengelolaan tata hidup bersama,  ia  terbelenggu  oleh  kehadiran  kategorialnya  sebagai  bagian  yang dilindungi, bahkan dirinya sendiri bukanlah miliknya, tubuhnya, hidupnya, dan kepunyaannya  juga  bukan  berada  dalam  kekuasaannya  (A.  Riyanto,  2018). Keterpinggiran  dan  keterbelengguan  ya ng  dialami  “liyan”  juga  terjadi  ketika “liyan”  tidak  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman  di  mana  ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang utama dalam zamannya. Selain itu, ia juga terpinggirkan karena adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat (miskin dan kaya). Ia juga menjadi korban ketidakadilan oleh seseorang atau sekelompok orang yang iri dengan kemajuan hidupnya.
“ Liyan  menurut  Sartre  ialah  neraka.  Disebut  neraka  karena  liyan  telah menghancurkan  kebebasanku  melalui  tatapan  mereka.  Tatapan  mereka  itulah yang  membuat  kebebasanku  terampas.  Aku  menjadi  obyek  tatapan  mereka sehingga aku tidak bebas untuk bergerak karena sudah diposisikan sebagai obyek tatapan  mereka ” (A.  Riyanto,  2018).  Pendapat  Sartre  tentang  kebebasan  ini memiliki  konsekuensi  yaitu  tanggung  jawab.  Setiap  orang  memiliki  tanggung jawab  terhadap  sesamanya  karena  setiap  orang  memiliki  kebebasan  di  dalam dirinya. Dengan  pernyataan  ini  “liyan”  bukanlah  neraka  bagi  sesamanya melainkan ia mendukung kebebasan sesamanya. Dalam hal ini, Levinas setuju kalau keduanya merupakan subjek, “ ...Liyan bukanlah  negasi  dari  Diri  seperti  yang  dikehendaki  Hegel. Pondasi  pemisahan ontologis  dalam  diri  dan  dalam  Liyan,  bukanlah  perkara  relasi  Diri  dan  Liyan yang  saling  menghindar...Kesatuan  dari  pluralitas,  inilah  damai  dan  bukan
tahapan koherensi dari elemen yang membangun pluralitas. Maka damai tidak bisa  diidentifikasikan  dengan  tujuan  dari  pertempuran  yang  berakhir  pada kekalahan  pihak  yang  satu  dengan  kemenangan  pihak  yang  lain.  Maksudnya, Damai di sini bukanlah Damai seperti di kuburan... Damai haruslah merupakan sebuah  Damai  dimana  relasiku  dengan  Liyan,  dimana  kehendak  dan  kebaikan atas  diriku  senantiasa  dijaga  dan  dilestarikan  tanpa  egoisme ” (E.  A.  Riyanto, 2017).  Levinas  menunjukkan  bahwa  liyan  bukanlah  sekadar  pelengkap  dari subjek  “aku”.  Liyan  merupakan  Damai  dalam  relasinya  dengan  subjek  “aku”. Damai bukan berarti tidak ada pertikaian atau pergulatan dalam relasi liyan dan “aku”. Justru kalau tidak ada pertikaia n dalam relasi mereka, maka damai yang dimaksud Levinas menjadi kurang berarti.

## 3.3 Relasi Aku dan Liyan dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi
Hukum adalah sebuah peraturan yang berfungsi untuk menata, mengatur setiap  warga  negara.  Bahkan,  hukum  juga  diartikan  sebagai  pengendali masyarakat ketika masyarakat memberontak terhadap pemerintah oleh karena keputusan maupun kebijakan yang diterapkan. Hukum bagi setiap warga negara merupakan  patokan  untuk  bertindak  dan  berperilaku  dalam  hidup bermasyarakat. Dalam bahasa Latin, “ lex ” atau hukum berasal dari kata ligare yang  berarti  menghimpun,  membaca,  meningkatkan.  Hukum  menjadi  daya untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  bermasyarakat.  Membaca  hukum  secara teliti  akan  memberikan  pemahaman  yang  baik  dan  benar  bagi  setiap  warga negara,  sehingga  mereka  tidak  akan  tertipu  oleh  pihak-pihak  yang  mampu memanipulasi hukum.
Hukum dalam sebuah negara juga bersifat mengikat. Artinya hukum yang dibuat  oleh  negara  harus  ditaati.  Hukum  yang  sifatnya  mengikat  juga  berarti bahwa setiap orang diminta untuk menaati hukum yang sudah dibuat. Tujuannya adalah supaya sistem hidup bermasyarakat menjadi teratur dan tertata dengan baik. Setiap orang yang menaati hukum tentu akan memperoleh keadilan. Sebab, kehadiran  hukum  adalah  untuk  memberikan  keadilan  bagi  setiap  orang  yang diperlakukan tidak adil (Ramadhanidan & Rasji, 2022). Hukum juga merupakan sebuah  kesepakatan  yang  sudah  disepakati  bersama-sama  oleh  setiap  orang dalam sebuah negara. Jika negara ada maka hukum juga ada. Setiap negara tidak bisa  lepas  dari  keberadaan  hukum  karena  keduanya  saling  terikat  dan  terkait (Murtianto, 2022).
Hukum  hadir  sebagai  sarana bagi  setiap  orang untuk memperoleh  hak- haknya (Pekuwali, 2008). Meskipun hukum merupakan sebuah sarana, tetapi ia memiliki  daya  yang  kuat  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  masyarakat. Kekuatan  sebuah  hukum  tidak  diartikan  dalam  bentuk  fisik  melainkan  dalam bentuk larangan dan perintah agar tercipta ketentraman dan kesejahteraan bagi setiap  warga  negara.  Hukum  sebagai  sebuah  sarana  juga  harus  dimengerti dengan baik, karena hukum sebagai sarana bisa diperlakukan sewenang-wenang bagi sebagian orang yang memiliki kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum yang kehilangan daya. Tetapi pada dasarnya  tujuan  diadakannya  hukum  adalah  untuk  mensejahterahkan  warga negara dan membawa keadilan bagi setiap orang (Supena, 2021).
Kesejahteraan  masyarakat  bisa  diperoleh  ketika  hukum  ditaati  dengan baik  dan  penegakan  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Namun,  dalam  kasus  korupsi  penegakan  hukum  belum  berjalan  dengan semestinya. Artinya masih banyak orang yang mengalami ketidakadilan dalam
proses penegakan hukumnya. Ketidakadilan ini sungguh dirasakan oleh mereka yang kurang atau tidak memiliki kekuasaan, baik itu dalam jabatan dan status sosial serta aspek finanisalnya. Mereka yang lemah dan tak berdaya ini akan terus tertindas  oleh  mereka  yang  berkuasa.  Kekuasaan  menjadi  senjata  yang menakutkan bagi orang-orang kecil dan lemah. Orang-orang yang lemah dan tak berdaya inilah yang me njadi “liyan” di dalam sebuah masyarakat. Mereka yang kuat  karena  memiliki  kekuatan  adalah  “aku”  yang  kurang  menyadar i  dan memaknai  nilai  ke-aku-annya  dalam  sebuah  masyarakat.  Ia  hanya mementingkan dirinya dan kebebasannya. Ia memiliki kekuasaan dan ia berhak dan bebas melakukan apapun yang diinginkannya.
Realita seperti inilah yang marak terjadi di Indonesia. Realita ini seolah- olah menjadi tontonan dan konsumsi bagi khalayak ramai (Joniarta, 2018). Para pejabat pemerintahan yang tertangkap basah melakukan korupsi hanya dihukum beberapa tahun penjara. Meskipun di penjara, mereka mendapat perlakuan yang berbeda dengan tahanan pada umumnya; salah satunya adalah penjara bercita rasa  hotel.  Berbeda  halnya  dengan  mereka  yang  bukan  siapa-siapa  dan  tidak memiliki apa-apa. Ketika melakukan sebuah tindak kriminal oleh karena alasan kelangsungan  hidup,  mereka  malah  dihukum  seberat-beratnya  tanpa memikirkan  kembali  untuk  apa  hukum  itu  dibuat.  Mereka  yang  mendapat perlakukan tidak adil dalam proses penegakan hukum ini adalah “liyan”. Mereka tidak  bisa  berbuat  banyak  karena  mereka  kurang  atau  bahkan  tidak  memiliki kekuasaan apapun untuk membela dirinya dan hidupnya.
“Aku”  yang  memiliki kekuasaan  menjadi  subjek  yang  egois. “Aku”  yang berkuasa bebas dan berhak menyingkirkan mereka yang lemah dan tak berdaya yaitu “liyan” . Relasi di antara keduanya digambarkan sebagai tuan dan hamba. Tuan  berkuasa  atas  hambanya.  Tentu  hal  ini  menjadi  cacat  cela  dalam pemaknaan  subjek  “aku”  dan  “liyan” dalam  konteks  hidup  bermasyarakat. Kurangnya  kesadaran  akan  nilai  luhur  dalam  diri  “aku”  membuat keberadaan subjek “liyan” menjadi terasing. Bukan hanya karena kurangnya kesadaran akan nilai luhur tersebut, melainkan kebebasan yang dimiliki subjek “aku” membuat subjek “liyan” semakin tersingkirkan dan terpinggirkan. Penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kurangnya  kesadaran  subjek  “aku” dengan  sendiriny a  berdampak  pada  subjek  “liyan”  yang  kurang  atau  tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Dampak yang sungguh dirasakan adalah ketidakadilan yang terjadi kepada “liyan” yang lemah dan tak berdaya. “Liyan” mau  tidak  mau  akan  tetap  menerima  kenyataan  bahwa  dirinya  diperlakukan dengan tidak adil; dalam hal proses penegakan hukum. Dengan demikian, relasi subjek  “aku”  dan  “liyan”  akan  tetap  jauh  karena  kurangnya  kesadaran  subjek “aku” akan nilai luhur di dalam ke -aku-annya.

## IV. SIMPULAN
“Liyan”  sebagai  subjek  yang  tertindas  dalam  kasus  penegakan  hukum korupsi di Indonesia akan terus terpinggirkan. Hal ini dikarenakan subjek “aku” kurang menyadari dan memahami serta menyalahgunakan kebebasannya hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya  sendiri  tanpa  memikirkan  dampak  buruk terhadap sesamanya atau “liyan”. Subjek “aku” hanya menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan melalui itu ia bebas melakukan apapun. Ditambah lagi ketika  ia  memiliki  kekuasaan,  ia  akan  semakin  menjadi-jadi.  Ia  tidak  lagi memedulikan  “liyan”  yang  adalah  sesama  subjek  yang  mestinya  mendapatkan
perlakuan  yang  sama  dengan  dirinya.  Ia  lupa  bahwa  mereka  berdua  adalah subjek yang sama.
“Liyan” yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, dari sendirinya ia akan terus terpinggirkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia akan tetap  mendapatkan  ketidakadilan  di  dalam  hidupnya.  Maka  dari  itu,  kedua subjek  ini  diharapkan  mampu  mengerti  dengan  baik  tujuan  kehadirannya  di dunia ini, baik itu dengan lingkungannya maupun dengan sesamanya. Keduanya saling  membutuhkan.  Ketika  kesadaran  akan  saling  “ketergantungan”  ini disadari  maka  relasi  di  antara  keduanya  bisa  berjalan  dengan  baik  tanpa memandang  apakah  subjek “aku”  dan  liyan  itu kaya  atau  miskin,  pejabat atau orang  biasa.  Dengan  begitu  tidak  ada  lagi  batas  yang  menghalangi  mereka sebagai subjek yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aleksander, J. (2005). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State) dalam”Bingkai Negara Hukum (Rechtsaat). HALREV: , 1 (1), 75 – 86.
Alwino, A. (2018). MEMAHAMI KONSEP KEPENTINGAN DIRI MENURUT AGUSTINUS DAN HOBBES. MELINTAS , 34 (3), 233 – 247.
Argiya, V. S. P. M. (2013). MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENGAKAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH. RECIDIVE , 2 (2), 162 – 170.
Bidari, A. S. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit .
Damanik, G. (2016). ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Masalah-Masalah Hukum , 45 (1), 1 – 10.
Djatah, S., & Eucharisthy, C. (2021). DARI ANARKI KE HIRARKI: EKSPOSISI GAGASAN THOMAS HOBBES SEBAGAI RUJUKAN TEORI REALISME. DINAMIKA GLOBAL , 6 (2), 170 – 193.
Joniarta, I. W. (2018). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 2 (1), 149 – 156.
Malla, C. D., Manik, R. P., & Adon, M. J. (2023). KAJIAN FILSAFAT RELASIONALITAS ARMADA RIYANTO ATAS KONSEP TONGKONAN MASYARAKAT TORAJA. SANJIWANI , 14 (1), 26 – 38.
Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM , 1 (1), 97 – 107.
Pekuwali, U. L. (2008). MEMPOSISIKAN HUKUM SEBAGAI PENYEIMBANG KEPENTINGAN MASYARAKAT. Jurnal Hukum Pro Justitia , 26 (4), 359 – 370.
Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1 (1), 12 – 19. Ramadhanidan, P. A., & Rasji. (2022). KONSEP KEADILAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. SUPREMASI HUKUM , 18 (1),
92 – 97.
Riyanto, A. (2011). Filsafat Aku dan Liyan. In A. Riyanto, M. A. Christy, & P. P.
Widodo (Ed.), Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap (hal. 3 – 73). STFT Widya Sasana.
Riyanto, A. (2013). Menjadi - Mencintai . Kanisius.
Riyanto, A. (2018). Relasionalitas . Kanisius.
Riyanto, E. A. (2017). Asal Usul Liyan. In A. T. Raharso, P. Y. Olla, & Yustinus (Ed.), Mengabdi Tuhan dan Mencintai Liyan - Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural (hal. 71 – 89). STFT Widya Sasana Malang.
Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. Jurnal Konstitusi , 6 (2), 83 – 104.
Sari, L. (2012). HAKEKAT KEADILAN DALAM HUKUM. Legal Pluralism , 2 (2), 246 – 264.
Supena, C. C. (2021). SUATU TINJAUAN TENTANG ALASAN MANUSIA MENTAATI HUKUM. Jurnal MODERAT , 7 (4), 856 – 863.