## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 4 No. 1 (Januari-Juni 2022)

## Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah

## Arditya Prayogi

## Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda Melalui Kearifan Lokal Budaya Melayu Riau
Asril
Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
Marshanda Fitria Intan
Model Pembelajaran Problem Based Learning sebagai Implementasi Aliran Konstruktivisme Pada Pembelajaran Sejarah
Abdilah Farid Rifki, Yulianti
Konflik Abad 11-12 M: Pertikaian Dinasti Mongol dengan Dinasti Khawarizm di Asia Selatan
Suci Indah Susanti, Yulianti
Peranan Abdur Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan Jepang di Kabupaten Bengkulu Selatan (1943-1945)
Juliana, Bedriati Ibrahim, Bunari
Pengaruh Covid-19 terhadap Pengunjung Objek Pariwisata Sejarah Lobang Jepang di Bukittinggi
Mellyana Alfia Ningsih, Isjoni, Bedriati Ibrahim

## Sejarah Kesultanan Pajang Masa Pemerintahan Sultan Hadiwijaya (1549-1582)
Chinanti Safa Camila, Hudaidah

## Peranan K.H. Anwar Bin H. Kumpul dalam Pendirian dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung

## Arenda Rosyada, Hudaidah
Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Sejarah pada Masa Covid-19 pada Siswa Kelas XII IIS SMA Negeri Mukomuko Kabupaten Mukomuko
Suci Anggela, Jaenam, Felia Siska

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2022)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii

## 1. Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah
Arditya Prayogi ........................................................................................................... 1 2. Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda Melalui Kearifan Lokal Budaya Melayu Riau Asril ............................................................................................................................. 11
3. Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear Marshanda Fitria Intan ............................................................................................. 18
4. Model Pembelajaran Problem Based Learning sebagai Implementasi Aliran Konstruktivisme pada Pembelajaran Sejarah Abdilah Farid Rifki, Yulianti ..................................................................................... 27 5. Konflik Abad 11-12 M: Pertikaian Dinasti Mongol dengan Dinasti Khawarizm Di Asia tengah Suci Indah Susanti, Yulianti ...................................................................................... 33
6. Peranan Abdur Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan Jepang di Kabupaten
Bengkulu Selatan (1943-1945)
Juliana , Bedriati Ibrahim , Bunari ............................................................................ 41
7. Pengaruh Covid-19 terhadap Pengujung Objek Pariwisata Sejarah Lobang Jepang di Bukittinggi
Mellyana Alfia Ningsih , Isjoni , Bedriati Ibrahim .................................................... 51
8. Sejarah Kesultanan Pajang Masa Pemerintahan Sultan Hadiwijaya (1549-1582)
Chinanti Safa Camila , Hudaidah .............................................................................. 58
9. Peranan K.H. Anwar Bin H. Kumpul dalam Pendirian dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung Arenda Rosyada, Hudaidah ...................................................................................... 66
10. Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Sejarah pada Masa Covid-19 pada Siswa
Kelas XI IIS SMA Negeri Mukomuko Kabupaten Mukomuko
Suci Anggela , Jaenam , Felia Siska ........................................................................... 74
ISSN-P: 2684-8872
ISSN-E: 2623-2065
Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2022): 18-26
URGENSI KERJA SAMA SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN HUBUNGAN THAILAND-KAMBOJA PASCA SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR
Marshanda Fitria Intan Universitas Negeri Malang Alamat korespondensi: marshandafitriaintan@gmail.com
Diterima: 12 Maret 2021; Direvisi: 30 November 2021; Disetujui: 30 Desember 2021

## Abstract
This study aims to determine the urgency of cooperation in the tourism sector to improve relations between  Thailand  and  Cambodia  after  the  conflict  dispute.  Tracing  data  was  carried  out  using literature study. The results show that the disputed conflict between Thailand and Cambodia which has  made  relations  between  the  two  countries  worse  has  been  resolved  through  the  ASEAN mechanism  in  a  peaceful  manner.  After  the  dispute  was  resolved,  the  two  parties  sought cooperation in the tourism sector to improve relations between the two, such as the implementation of a single visa and D3 tourism student exchange. So that cooperation in the tourism sector has an important role in restoring the relationship between the two.
Keywords : Tourism, dispute, Thailand, Cambodia.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  urgensi  kerja  sama  sektor  pariwisata  untuk meningkatkan  hubungan  Thailand  dan  Kamboja  pasca  konflik  sengketa.  Penelusuran data  dilakukan  menggunakan  studi  pustaka.  Hasilnya  menunjukan  bahwa  konflik sengketa antara Thailand dan Kamboja yang membuat hubungan kedua negara menjadi buruk  berhasil  diselesaikan  melalui  mekanisme  ASEAN  dengan  cara  damai.  Setelah sengketa  selesai  kedia  pihak  mengupayakan  kerja  sama  di  bidang  pariwisata  untuk meningkatkan  hubungan  keduanya  seperti  pemberlakuakn  single  visa  dan  pertukaran pelajar  D3  pariwisata.  Sehingga  kerja  sama  dibidang  pariwisata  memiliki  peran  yang penting terhadap pemulihan hubungan keduanya.
Kata Kunci : Pariwisata, sengketa, Thailand, Kamboja.

## A. Pendahuluan
Konflik  dan  masalah  merupakan suatu hal yang lumrah dalam hubungan internasional,  konflik  terjadi  karena perbedaan  pendapat  serta  kepentingan antara  satu  negara  dengan  lainnya. Konflik  juga  pernah  terjadi  di  antara Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut mengenai  sengketa  kuil  Preah  Vihear yang  berada  diperbatas  kedua  negara. Sebelum terlalu memanas di tahun 2008- 2011,  sengketa  tersebut  juga  pernah terjadi, pada tahun 1953. Pada waktu itu Thailand  mengirim  tentaranya  ke  kuil Preah  Vihear,  hingga  menyebabkan terjadi ketegangan antara kedua negara, kejadian tersebut terjadi setelah Kamboja  merdeka  dari  jajahan  Perancis pada  tahun  1953.  Tentara  militer Thailand  yang  berada  di  kuil  Preah Vihear  ditugaskan  untuk  menjaga  kuil
tersebut,  karena  Thailand  merasa  kuil dan  wilayah  sekitarnya  merupakan kedaulatannya.  Merasa  kedaulatannya diganggu  oleh  Thailand,  Kamboja menyerahkan  permasalahan  sengketa tersebut  ke  Mahkamah  Internasional. Berdasarkan  peta  yang  dibuat  oleh kolonial  Perancis  saat  menduduki Kamboja  dengan  Siam  tahun  1907, Mahkamah  Internasional  menetapkan keputusan  akhir  yaitu  kepemilikan  kuil berada  di  wilayah  kedaulatan  dari Kamboja.  Sehingga  pasukan  militer Thailand  harus  meninggalkan  wilayah kedaulatan Kamboja
dan
mengembalikan  benda-benda  di  kuil yang  telah  diambil  oleh  Thailand (Mangku, 2011:107).
Setelah  beberapa  dekade  keadaan kedua  negara  relatif  aman  damai,  tapi pada  tahun  2008  memanas  kembali.
Diawali  ketika  kuil  Preah  Vihear  yang berusia  lebih  dari  900  tahun  ditetapkan sebagai  warisan  dunia  oleh  UNESCO. Langkah  Kamboja  untuk  mendaftarkan kuil  Preah  Vihear  ke  UNESCO  menjadi pemicu  memanas  kembali  hubungan antara  kedua  negara  (Widia,2018:20). Penetapan  tersebut  membuat  Thailand merasa  dirugikan,  karena  beranggapan bahwa  kuil  Preah  Vihear  berada  di kedaulatannya. Terlebih wilayah disekitar  kuil  yang  berukuran  4,6  km² belum  ditetapkan  oleh  International Court  of  Justice  (ICJ)  sehingga  wilayah tersebut  masih  menjadi  sengketa  antara Thailand  dan  Kamboja.  Ketegangan antar  kedua  negara,  menimbulkan kontak  senjata  tentara  militer  Thailand dan  Kamboja  yang  diawali  dengan penangkapan tiga demonstran Thailand yang  masuk  ke  Kuil  Preah  Vihear  yang merupakan wilayah kedaulatan Kamboja.  Kontak  senjata  juga  dimulai saat  tentara  militer  Thailand  menginjak ranjau di perbatasan yang menyebabkan tentara  tersebut  harus  kehilangan kakinya. Kontak senjata tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari tentara  militer  kedua  negara  yang bersengketa.  Konflik  Thailand  dan Kamboja yang terjadi selama tiga tahun, tepatnya  tahun  2008-2011.  Sengketa tersebut  sudah  diupayakan  untuk berdamai,  baik  penyelesaian  secara bilateral, melalui ASEAN, dan PBB serta Mahkamah Internasional. Pada awalnya kedua  negara  menggunakan  upaya bilateral  untuk  mencari  jalan  keluar mengenai  sengketa  tetapi  tak  kunjung mendapatkan titik terang.
Sehingga  Kamboja  meminta  bantuan pada  pihak  ketiga  yaitu  PBB  atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi  penengah  konflik  antara Thailand  dan  Kamboja.  Tetapi  Dewan Keamanan PBB
menolak dan
menyarankan  kedua  negara  untuk menyelesaikan  secara  damai  dengan bantuan  ASEAN.  Berkat  peran  ASEAN sebagai pihak ketiga perlahan hubungan kedua  negara  menjadi  lebik  baik.  Pasca sengketa tersebut, Thailand dan Kamboja berusaha untuk meningkatkan hubungannya  yang  sempat  memanas
dengan mengadakan hubungan- hubungan  kerja  sama,  salah  satunya adalah  sektor  pariwisata.  Salah  satu bentuk kerja samanya adalah pengembangan  pendidikan  dibidang pariwisata  bagi  3  negara  Kamboja, Thailand  dan  Indonesia,  dalam  kerja sama ini ketiga negara mengembangkan program kerja sama pendidikan Diploma 3 (D3) dalam sektor pariwisata yang memungkinkan terjadi pertukaran pelajar  (Nurfadhilah,2017:10).  Sehingga perlahan  hubungan  kedua  negara membaik  dengan  kerja  sama  di  sektor pariwisata.  Pariwisata  menjadi  salah satu  pemasukan  negara  yang  terbesar, oleh  karenanya  kerja  sama  Thailand- Kamboja  di  sektor  pariwisata  memiliki tujuan  yang  sama  yaitu  untuk memperbanyak pemasuka negara. Kerja sama  tersebut  juga  meningkatkan wisatawan  Kamboja  yang  berkunjung ke  Thailand  dan  demikian  juga sebaliknya  (Raharjo,2013:114).  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwasanya  kerja sama  sektor  pariwisata  Thailand  dan Kamboja  membawa  hubungan  kedua negara  menjadi  lebih  baik  pasca sengketa.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  metode  kualitatif.  Penelitian dengan  metode  kualitatif  dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis (jurnal ilmiah, buku, surat kabar) yang  hendak  diteliti,  lalu  data  tersebut dianalisa sehingga menghasilkan jawaban  mengenai  penelitian  yang dilakukan
(Chandara,2016:36).
Penelusuran  data  menggunakan  analisa studi  pustaka  dan  pengolahan  data dilakukan  secara  deskriptif-kualitatif tanpa adanya angka angka perhitungan.

## C. Pembahasan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial yang  tidak  bisa  hidup  sendiri  sehingga membutuhkan  pihak  lain.  Oleh  karena itu  memiliki  hubungan  dengan  pihak lain  diperlukan  untuk  menunjang kehidupan.  Begitupula  bagi  negara, untuk dapat berjalan dengan baik suatu negara  membutuhkan  kerja  sama
Marshanda Fitria Intan . Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
dengan  negara  lain  yang  akhirnya menghasilakn suatu hubungan
internasional  antara  negara  tersebut dengan
lainnya. Hubungan internasional  menghasilkan  kerja  sama yang  menghasilkan  keuntungan  bagi pihak  yang  turut  serta,  oleh  karena  itu negara perlu melakukan suatu hubungan  dengan  negara  lain  untuk mencapai  kepentingan  masing-masing. Walaupun  menghasilkan  keuntungan, hubungan  internasional  juga  terkadang memunculkan  suatu  permasalahan. Permasalahan  terjadi  jika  ada  pihak yang  melakukan  pelanggaran  yang menyalahi aturan
sehingga mengakibatkan timbulnya konflik (Artega dkk, 2019:160).
Konflik terjadi karena adanya perbedaan  kepentingan  antara  pihak satu  dan  pihak  lainnya,  ada  berbagai kasus  konflik yang terjadi antar negara. Salah satunya adalah sengketa. Sengketa atau  persengketaan  merupakan  suatu perbedaan pendapat mengenai keadaan obyek  yang  disertai  pengklaiman  oleh satu  pihak  serta  penolakan  oleh  pihak lain (Merrills
,1991 dalam Mangku,2012:151).  Konflik  sengketa yang pernah terjadi salah  satunya yaitu sengketa  kuil  Preah  Vihear  antara Thailand dan Kamboja pada 2008- 2011. Preah  Vihear  merupakan  kuil  yang berada  di  bukit,  di  pegunungan Dangrek  yang  terletak  di  perbatasan Kamboja  dan  Thailand.  Kuil  tersebut terletak  di  perbatasan  Provinsi  Preah Vihear  dan  di  kawasan  taman  nasional dengan  Provinsi  Sisaket  di  Thailand (Chandara,2016:36). Preah Vihear merupakan  kuil  untuk  agama  Hindu yang  didirikan  oleh  raja  Kamboja  pada abad  ke-11  untuk  tempat  beribadah. Thailand  dan  Kamboja  merupakan negara  yang  bertetangga,  sebelumnya Kamboja  adalah  negara  yang  dijajah Perancis  dan  Thailand  adalah  kerajaan yang  bernama  Siam.  Setelah  Kamboja merdeka dari Perancis pada tahun 1953, satu tahun kemudian Thailand menduduki  wilayah  kuil  Preah  Vihear karena  menurut  Thailand  wilayah tersebut  merupakan  kedaulatannya. Pada  13  Februari  1904  antara  Perancis
(yang  menjajah  Kamboja)  dan  Kerajaan Siam  atau  Thailand,  sebenarnya  telah menetapkan  garis  batas  kedua  negara dalam perjanjian FrancoSiamese (Mangku,2011:2).
Tetapi dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan  dengan  jelas  di  mana kedaulatan  kuil  Preah  Vihear  berada. Kamboja  dan  Thailand  mengklaim bahwa  keduanya  memiliki  data  yang dijadikan  bukti  atas  kepemilikan  kuil Preah  Vihear.  Bukti  yang  memperkuat pernyataan  bahwa  kuil  berada  di kedaulatan  Kamboja  yaitu  pendiri  kuil Preah  Vihear  adalah  raja  Kamboja, sehingga  kuil  dan  wilayah  sekitarnya juga  menjadi  bagian  dari  negara Kamboja.  Selain  itu  berdasarkan  peta yang  dibuat  kolonial  Perancis  semasa menduduki  Kamboja  dengan  Kerajaan Siam  (Thailand)  pada  tahun  1907. Sedangkan Thailand juga memiliki bukti yang  didasari  peta  tahun  1904  yang menyatakan  letak  kuil  berada  di kedaulatannya,  selain  itu  tradisi  berdoa di  kuil  Preah  Vihear  bagi  masyarakat Thailand yang tinggal diperbatasan juga menjadi  bukti  bahwa  kuil  tersebut merupakan wilayah
Thailand (Chandara,2016:42).  Upaya  diplomatik yang  dilakukan  kedua  pihak  untuk menyelesaikan
masalah tidak membuahkan  hasil,  sehingga  pada tahun  1959  pemerintahan  Kamboja mengajukan  masalah  tersebut  ke Mahkamah  Internasional.  Pada  15  Juni 1962,  (International  Court  of  Justice) atau ICJ memutuskan kuil Preah Vihear adalah  bagian  dari  wilayah  Kamboja, berdasarkan  peta  yang  dibuat  tahun 1907  sehingga  Thailand  harus  menarik pasukannya  yang berada di sekitar kuil (Mangku, 2011:107).
Meskipun  kuil  sudah  ditetapkan sebagai  kedaulatan  Kamboja,  tetapi wilayah sekitar kuil yang berukuran 4,6 km²  masih  menjadi  sengketa  karena tidak  ditetapkan  oleh  ICJ.  Walaupun dalam  beberapa  dekade  kedua  negara terkesan damai, tetapi Thailand sebenarnya  masih  menolak  keras keputusan  MI  mengenai  kedulatan  kuil Preah Vihear dan tetap berpegang teguh jika kuil dan wilayah sekitar merupakan
kedaulatan  negaranya.  Pada  2008,  kuil Preah  Vihear  ditetapkan  UNESCO menjadi  warisan  dunia  atas  permintaan Kamboja,  tapi  disisi  lain  Thailand merasa dirugikan karena wilayah seluas 4,6  KM²  masih  menjadi  sengketa, Thailand  melakukan  proses  keras terhadap  penetapan  tersebut.  Sehingga sengeketa  antar  kedua  negara  kembali meletus  dan  menghasilkan  konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.  Konflik  senjata  dimulai  saat tiga orang demonstran Thailand ditangkap  oleh  tentara  Kamboja  karena berusaha  untuk  masuk  ke  wilayah  kuil Preah
Vihear yang merupakan kedaulatan  Kamboja,  setelah  kejadian itu kedua negara memperketat penjagaan perbatasan
dengan manambah  personil  tentara  militer. Setelah  kejadian  itu,  untuk  pertama kalinya  pada  tanggal  3  Agustus  2008 tentara  militer  Thailand  dan  Kamboja terlibat  pertikaian  senjata  selama sepuluh  menit  sehingga  melukai  satu tentara  Kamboja  (Chandara,2016:40). Dalam aksi baku tembak tersebut sering terjadi  ledakan  ranjau  di  perbatasan kedua  negara  sehingga  menyebabkan banyak  tantara  militer  Thiland  yang luka-luka  dan  bahkan  ada  yang  sampai kehilangan  kakinya  karena  terkena ranjau. Dikarenakannya sering meledaknya ranjau, Thailand pun curiga dan  menuduh  tentara  Kamboja  sengaja menanam  ranjau  di  wilayah  sengketa tersebut  sehingga  menyebabkan  konflik sengketa  antar  kedua  negara  semakin memanas. Pada 15 Oktober 2008 kontak senjata terjadi lagi antara tentara militer kedua  negara  yang  menyebabkan jatuhnya  korban,  tiga  tentara  Kamboja dan  seorang  tentara  Thailand  yang berada di perbatasan (Chandara,2016:40).
Beberapa bulan setelahnya yaitu pada
3  April  2009  tentara  militer  dari  kedua negara terlibat kontak senjata lagi, yang bermula ketika tentara Thailand mencoba mempersulit wisatawan
masuk ke kuil Preah Vihear dengan cara menutup  akses  ke  Taman  Nasional Khao Phra Wihan dan Karang Bukit Pha Mo E-Daeng dan (Wiguna dkk, 2015:10).
Peristiwa  tersebut  membuat  terjadi kembali  aksi  senjata  di  perbatasan anatar  Thailand  dengan  Kamboja, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa  dan  banyak  yang  luka-luka.  Pasca aksi  bersenjata,  Kamboja  meminta Thailand  untuk  ganti  rugi  atas tindakannya  yang  telah  menyebabkan kerusakan  dan  terbakarnya  komplek pasar yang mengakibatkan 319 keluarga kehilangan  pekerjaan,  Thailand  harus membayar sekitar 2,1  juta dolar kepada Kamboja  (Wiguna  dkk,  2015:10).  Tetapi Thailand  menolak  sehingga  membuat hubungan  diplomatik  kedua  negara semakin  memburuk  selama  lebih  dari tiga  tahun.  Sengketa  kuil  Preah  Vihear antara  Kamboja  dan  Thailand  terjadi karena  beberapa  faktor  salah  satunya adalah perbedaan pendapat, persamaan kepentingan dan rasa iri. Faktor pertama yaitu  karena  perbedaan  pendapat mengenai  keadaan  obyek  kuil  Preah Vihear.  Kamboja  beranggapan  jika  kuil tersebut  dibangun  oleh  raja  Kamboja maka  kuil  beserta  wilayah  sekitarnya merupakan  kedaulatan  Kamboja.  Peta yang  dibuat  oleh  Kolonial  Perancis  di Kamboja  dengan  Siam  (Thailand)  pada tahun  1907  juga  merupakan  bukti  yang memperkuat pendapat
Kamboja mengenai letak kuil Preah Vihear. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa, sesuai dengan peta yang  dibuat  Siam  dengan  kolonial Perancis tahun 1904 selain itu berdasarkan  tradisi  ibadah  masyarakat Thailand  yang  tinggal  di  dekat  wilayah kuil,  maka  Thailand  berasumsi  bahwa letak  kuil  Preah  Vihear  berada  di kedaulatannya.  Perbedaan  pendapat mengenai  suatu  objek  inilah  yang menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  sengketa  antara  kedua negara.  Kedua,  faktor  persamaan kepentingan,  Kamboja  dan  Thailand adalah negara yang sama-sama mengandalkan  periwisata  sebagai  salah satu  sumber  penghasilan  negara.  Ada berbagai  obyek  wisata  yang  terkenal  di kedua  negara.  Di  Kamboja  obyek  yang terkenal  adalah  Ankor  Wat,  Koh  Ker, Istana  Kerajaan,  Silver  Pagoda  dan lainnya.  Sedangkan  Thailand  yaitu
Marshanda Fitria Intan . Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
Pattaya, Phuket, The Grand Palace, Wat Arun,  Istana  Raja,  Wat  Phra  Kaew  dan lainnya.  Dikarenakan  sudah  dikenal sebagai  negara  dengan  obyek  wisata yang  indah,  oleh  karena  itu  Thailand dan  Kamboja  saling  berlomba  untuk mendapatkan  kedaulatan  atas  kuil Preah Vihear yang berusia lebih dari 900 tahun itu, karena dengan masuknya kuil tersebut ke kedaulatannya akan menambah pemasukan negara dari setor pariwisata.  Ketiga,  yaitu  adanya  sikap iri  Thailand  terhadap  Kamboja.  Setelah penetapan  sebagai  warisan  dunia  oleh UNESCO pada tahun 2008, hal tersebut membawa  keuntungan  bagi  Kamboja selaku  negara  yang  memiliki  obyek bersejarah tersebut.
Penetapan  itu  membuat  Thailand merasa  dirugikan  karena  penetapan tersebut  dilakukan  tanpa  melibatkan Thailand,  terlebih  Thailand  merasa berhak  atas  kuil  Preah  Vihear  dan wilayah  sekitarnya  yang  berukuran  4,6 km²  (Chandara,2016:43).  Penetapan  kuil Preah  Vihear  oleh  UNESCO  menjadi warisan  dunia  pada  tahun  2008 membuat Kamboja
mengalami peningkatan  wisatawan  baik  lokal maupun mancanegara. Thailand merasa dirugikan
karena wisatawan mancanegara yang datang ke kuil Preah Vihear  lebih  banyak  yang  melewati wilayahnya  dari  pada  Kamboja,  karena akses menuju kuil lebih mudah dilewati melalui  wilayah  Thailand.  Wilayah sekitar kuil yang berukiran 4.6 km² yang masih  menjadi  sengketa  membuat Thailand  merasa  geram  karena  semua hasil  pemasukan  yang  didapat  dari kunjungan wisatawan ke kuil sepenuhnya  dimiliki  Kamboja  padahal wilayah tersebut masih berupa sengketa yang  belum  terselesaikan.  Berbagai faktor  dan  argumen  antara  Thailand dengan  Kamboja  menyebabkan  konflik sengketa terjadi, meskipun telah ditetapkan ke dalam kedaulatan Kamboja  oleh  International  Court  of Justice tetapi Thailand masih belum bisa menerima putusan tersebut. Terlebih ICJ belum menetapkan kepemilikan wilayah sekitar kuil yang berukuran 4,6 km²  tersebut  sehingga  masih  menjadi
sengketa di antara kedua negara (Farida, 2014:58).
Sehingga konflik tidak dapat tehindar antar  kedua  negara.  Upaya  bilateral sudah  dilakukan  kedua  pihak  tetapi belum menemukan titik terang mengenai  sengketa  tersebut.  Kamboja yang  dulu  pernah  meminta  pihak  lain untuk menyelesaikan konflik, di konflik sengketa  yang  kedua,  Kamboja  juga meminta  bantuan  pihak  luar  (PBB) untuk  menyelesaikan  sengeketa  kedua negara.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konflik ini menyarankan  Kamboja  dan  Thailand untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui Association  of  Southeast  Asian Nations (ASEAN),  Dewan  Keamanan PBB  memberikan  hak  kepada  ASEAN selaku  perhimpunan  negara  Asia Tenggara  untuk  menyelesaikan  konflik antara Thailand dengan Kamboja secara damai  (Farida,2014:58). Association  of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah suatu  organisasi  regional  di  Asia Tenggara  yang  lahir  karena  adanya kesepakatan mengenai kerja sama untuk memajukan kesejahteraan sosial, ekonomi serta budaya dengan mengedepankan  persahabatan  dan  non intervensi  (Chandara,2016:47).  ASEAN selaku organisasi regional telah memiliki  instrumen  konstitusi  yang berupa  penetapan  Piagam  ASEAN  atau ASEAN  Charter.  Piagam  ASEAN  atau ASEAN  Charter  merupakan  suatu dokumen  konstitusional  yang  berisi mengenai  norma,  penegasan  tentang wilayah  kedaulatan,  hak-hak  serta kewajiban-kewajiban dan sejumlah kekuasaan  dalam  proses  legislatif, eksekutif,  dan  yudisial  (Farida,  2009:7). Prinsip  yang  terdapat  pada  ASEAN Charter  antara  lain  adalah  prinsip netralitas, prinsip menghormati kedaulatan  negara  anggota  ASEAN, mengutamakan  rencana  yang  tidak mengikat  dan  penyelesaian  sengketa dengan  cara  damai.  Prinsip  netralitas mengenai  tindakan  ASEAN  yang  harus bersikap netral, adil, dan tidak memihak salah  satu  pihak  di  dalam  konflik  dan sebisa  mungkin  menghindari  adanya konflik sesama anggota ASEAN. Prinsip
kedua  adalah  menghormati  kedaulatan negara  anggota,  jika  ada  suatu  konflik mengenai  kedaulatan  maka  ASEAN menggunakan prinsip ini untuk mengambil
keputusan
melalui pelaksanaan  konsensus,  konsultasi  dan persetujuan  bersama  (Farida,  2014:61). Ketiga adalah prinsip lebih mengutamakan  konsensus  dan  rencana yang  tidak  mengikat  dibandingkan peraturan hukum, ASEAN lebih memiliki  kepercayaan  sosial  dari  pada hukum untuk bernegosiasi dan konslutasi (Farida,2014:61). Prinsip keempat  adalah  penyelesaian  sengketa secara  damai  karena  ASEAN  sangat menjunjung  tinggi  perdamaian  dunia, sehingga  segala  permasalahan  atau konflik  diselesaikan  dengan  damai. Pada  saat  Dewan  Keamanan  PBB memberikan  tugas  pada  ASEAN  untuk membantu menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja, Indonesia merupakan ketua ASEAN pada saat itu (2011).
Upaya
Indonesia membantu penyelesaian  konflik  Thailand  dan Kamboja  diawali  dengan  kunjungan Marty  Natalegawa  selaku  Menteri  Luar Negeri  Indonesia  melakukan Shuttle Diplomacy atau  diplomasi  ulang  alik. Shuttle  Diplomacy adalah  upaya  dari pihak  yang  menegahi  suatu  pertikaian yang  terjadi  antara  satu  pihak  dengan lainnya yang dilakukan dengan melakukan  perjalanan  ke  wilayah  satu pihak  yang  berkonflik  dan  dilanjutkan pergi  ke  wilayah  pihak  lainnya. Diplomasi  ini  pertama  diperkenalkan oleh  Henry  Kissinger  selaku  mantan Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat setelah terjadinya perang antara negara- negara  arab  dengan  Israel  yang dilakukan untuk meredam tensi konflik negara  yang  bersangkutan,  sehubung dengan berkembangnya teknologi maka diplomasi ini menjadi sering digunakan oleh  pihak  ketiga  selaku  penengah konflik
(Aziz, 2019:47). Marty
Natalegawa  melakukan  kunjungan  ke Phnom  Penh  Kamboja  dan  menemui Menteri Luar Negeri Kamboja. Hor Nam Hong  dan  juga  pergi  ke  Bangkok Thailand  untuk  menemui  Menteri  Luar
Negeri Kasit Piromya untuk mendapatkan  informasi  dari  pihak pertama  selaku  pihak  yang  berkonflik (Nurfadhilah,  2017:7). Shuttle  Diplomacy cukup  efektif  karena  membuat  kondisi keduan  negara  cukup  stabil.  Dalam perannya  sebagai ketua  ASEAN, Indonesia  berupaya  sebaik  mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik diantara Thailand dan Kamboja. Indonesia  selaku  pihak  ketiga  yang bertugas sebagai mediator dan fasilitator berusaha  untuk  bersikap  inisiatif  dan proaktif  sehingga  penyelesaian  konflik sengketa  kedua  negara  bisa  berjalan dengan  damai.  Meskipun  berperan sebagai  pihak  ketiga  yang  membantu penyelesaian masalah, namun Indonesia berperan sebagai mediator yang bertugas untuk mendengarkan
pendapat  pihak  yang  berkonflik  serta fasilitator sebagai pihak yang mempertemukan  pihak-pihak  yang berkonflik  dan  diberikan  saran  atau masukan mengenai penyelesaian konflik yang  terjadi.  Indonesia  tidak  selaku ketua ASEAN tidak pernah ikut campur secara  langsung  atau  memihak  salah satu  dalam  perundingan  antar  negara yang berkonflik (Nurfadhilah, 2017:8).
Saran atau rekomendasi dari ASEAN tidak  selalu  harus  dilaksanakan,  dan tidak  bersifat  mengikat.  Jadi  apabila ASEAN selaku pihak ketiga memberikan masukan atau rekomendasi upaya yang dilakukan untuk menyeleaikan  konflik,  boleh  saja  pihak yang  terlibat  tidak  memakai  atau menuruti  saran-saran  tersebut  karena ASEAN  hanya  pihak  penengah  yang tidak  boleh  mencampuri  urusan  kedua negara.  Rekomendasi  dan  saran  yang diajukan Indonesia selaku ketua ASEAN adalah  mengupayakan  genjatan  senjata antara  Thailand  dengan  Kamboja, menawarkan bantuan dari tim observasi ASEAN,  dan  mengubah  perundingan Joint  Border  Committee (JBC)  menjadi GBC  atau General  Border  Committee (Nurfadhilah,  2017:8).  Setelah  upaya mediasi dan rundingan yang dilakukan, pada 18 Juli 2012 kedua negara menarik pasukan  militernya  yang  berada  di perbatasan dekat kuil Preah Vihear yang
Marshanda Fitria Intan . Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
disengketakan.  Pemerintah  Kamboja diperkirakaan  menarik  500  tentara militernya  yang  berada  di  perbatasan dan  mengantinya  dengan  250  polisi serta  100  petugas  keamanan,  Thailand juga  dipastikan  akan  melakukan  hal serupa (Farida,2014:65). Kemudian berangsur-angsur  hubungan  kedua negara  menjadi  lebih  damai  dan  relatif stabil.  Terpilihnya  Yingluck  Shinawatra sebagai  Perdana  Menteri  Thailand  juga membawa  perubahan  positif  bagi hubungan  bilateral  kedua  negara, karena  Perdana  Menteri  Yingluck membuat kebijkan-kebijakan kerja sama antara  Thailand  diberbagai  sektor sehingga  perlahan  membuat  hubungan bilateral  kedua  negara  dapat  kembali baik. Pariwisata adalah salah satu sektor terbesar dalam penyumbang pendapatan  suatu  negara.  Sektor pariwisata  merangsang  permintaan domestik  serta  ekonomi  nasional  yang berasal dari investasi pihak asing untuk memperluas infrastruktur dan hubungan  sektor  pariwisata  dengan sektor  ekonomi  lainnya  misalnya  ritel, transportasi,  grosir,  jasa,  manufaktur serta  lainnya  (Proenca  dan  Soukiaziz, 2008 dalam Rahmah,2018:1).
Bagi negara-negara di ASEAN, sektor pariwisata menjadi suatu yang menguntungkan karena
dapat meningkatkan  perekonomian  negara dan  menggurangi  penganguran  serta meningkatkan kegiatan produksi, begitu juga  dengan  Thailand  dan  Kamboja. Thailand  dan  Kamboja  adalah  negara yang  turut  menjadikan  pariwisata sebagai  salah  satu  sektor  utama pemasukan negara. Sebagai negara yang mengandalkan sektor pariwisata Thailand  dan  kamboja  samasama memiliki  fokus  pada  dua  jenis  sektor pariwisata  yaitu  pariwisata  alam  dan sejarah  budaya  (Musyaffa,  2017:100). Ada  berbagai  obyek  wisata  yang terkenal  di  kedua  negara,  di  Kamboja obyek yang terkenal adalah Ankor Wat, Koh Ker, Istana Kerajaan, Silver Pagoda dan  lainnya.  Sedangkan  Thailand  yaitu Pattaya, Phuket, The Grand Palace, Wat Arun,  Istana  Raja,  Wat  Phra  Kaew  dan lainnya.  Tetapi  selama  terjadi  konflik
antara  Thailand  dan  Kamboja,  angka wisatawan yang datang turun semenjak tahun  2008-2011,  bahkan  jarang  sekali wisata  Thailand  yang  datang  ke Kamboja  dan  juga  sebaliknya.  Setelah sengketa  kuil  Preah  Pihear  antara Thailand  dengan  Kamboja  pada  2008- 2011, kedua negara berupaya meningkatkan  hubungan  bilateralnya dengan  kerja  sama  diberbagai  sektor, seperti  ekonomi,  pendidikan,  dan pariwisata. Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand telah membuat berbagai kebijakan kerja sama diplomatik  bagi  kedua  negara  salah satunya  adalah  mengenai  promosi sektor pariwisata, terlebih kedua negara memiliki  fokus  di  jenis  wisata  yang sama  yaitu  alam  dan  sejarah  budaya. Diawal  awal  tahun  2012  jumlah wisatawan dari Kamboja yang berkunjung ke Thailand juga sebaliknya mengalami  peningkatan  sebesar  90% dari tahun sebelumnya (Oktria,2013:12).
Kerja  sama  sektor  pariwisata  diawali Thailand  dengan  merencanakan  single visa dengan Kamboja dengan mentadatangani Memorandum
of Understanding (MoU)  kerja  sama  ini sebagai  tanda  ulang  tahun  ke-60 hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja (Fajryani,2016:7). Lalu Thailand dan Kamboja memperkenalkannya  pada  sub-region ASEAN yaitu ACMECS atau (Ayeyawaday-Chao
PhrayaMekong Economic  Cooperation  Strategy)  yang terdiri  dari  lima  negara,  Thailand, Kamboja  Laos,  Myanmar  dan  Viatnam (Fajryani,2016:6).  Visa  tunggal  atau single  visa  merupakan  visa  yang  dapat digunakan untuk wisatawan berkunjung  ke  berbagai  negara  dalam satu  paket.  Dengan  single  visa  yang diberlakukan  ACMECS  maka  wistawan yang  hendak  mengunjungi  Thailand juga  dapat  mengunjungi  Kamboja, Myanmar  dan  sebaliknya.  Sebagai bentuk  dukungan  terhadap  program single  visa,  Thailand  menganggarkan dana  2.2  Triliun  Bath  yang  digunakan untuk  membangun  dan  memperbaiki infrastruktur, seperti membangun proyek  kereta  api  berkecepatan  tinggi
yang  menjadi  penghubung  antara Distrik  Aranyaprathet  di  Provinsi  Sa Kaeo  di  Thailand  dengan  Poipet  di Kamboja  (Oktria,2013:13).  Penerapan visa  tunggal  di  antara  kedua  negara memiliki  urgensi  yang  cukup  besar terhadap  hubungan  bilateral  kedua negara.  Walaupun  pernah  berkonflik dan  bersitegang  namun  dengan  adanya promosi  pariwisata  tersebut  membuat hubungan  Thailand  dan  Kamboja perlahan  membaik,  karena  selain  untuk memperbaiki  hubungan  diadakannya kerja  sama  di  sektor  pariwisata  juga dapat  menambah  pemasukan  kedua negara. Ada bebrapa negara yang dapat menikmati fasilitas visa tunggal tersebut,  sekitar  35  negara  dapat berwisata  ke  Thailand  dan  Kamboja dalam sekali perjalanan. Wisatawan dari 35  negara  yang  telah  ditentukan  dapat berlibur  ke  Thailand  dapat  menetap selama  60  hari  dan  60  hari  juga  di Kamboja (Fajryani, 2016:7).
Pada  21  April  2014  antara  Kamboja dengan Thailand menandatangani suatu kerja  sama  pendidikan  di  sektor pariwisata  bagi  3  negara,  Thailand, Kamboja dan Indonesia yang bersepakat untuk  mengembangkan  program  kerja sama  pendidikan  Diploma  (D3)  dalam sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi  dan  pertukaran  pelajar (Nurfadhilah,2017:10).  Dengan  adanya kerja sama pendidikan sektor pariwisata maka  dapat  meningkatkan  hubungan antara Thailand dan Kamboja, ditambah dengan pertukaran pelajar antara pelajar Thailand  dan  Kamboja  sehingga  dapat bertukar  wawasan  dan  pengalaman serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan  di  antara  kedua  negara. Semenjak kedua negara gencar- gencarnya  melakukan  kerja  sama promosi  pariwisata  jumlah  pengunjung di  Thailand  dan  Kamboja  meningkat setiap  tahun,  bahkan  di  tahun  2015 jumlah wisatawan Kamboja di Thailand meningkat  30%  sedangkan  jumlah wisatawan Thailand di Kamboja meningkat  37%  (Nurfadhilah,2017:11). Data  tersebut  memperlihatkan  bahwa kerja  sama  pariwisata  diantara  kedua negara mengakibatkan terjadi
peningkatan  jumlah  wisatawan  yang datang  sehinga  dapat  disimpulkan bahwa  warga  Thailand  dan  Kamboja sudah  berdamai  dan  tidak  memikirkan sengketa  kuil  Preah  Vihear  yang memakan korban jiwa tersebut. Dengan begitu  maka  hubungan  antara  dua negara  tersebut  menjadi  lebih  baik  dan menjadi  meningkat  setelah  terjadinya sengketa  di  antara  keduanya.  Sektor pariwisata  di  Thailand  dan  Kamboja yang  menjadi  pemasok  pendapatan terbesar  negara  memiliki  peran  yang penting untuk meningkatkan hubungan antara  Thailand  dan  Kamboja  karena kedua  negara  tersebut  memiliki  misi yang sama yaitu menambah pendapatan negara,  dikarenakan  misi  yang  sama maka  Thailand  dan  Kamboja  berkerja sama  untuk  mendapatkan  apa  yang diinginkan  dan  perlahan  melalui  kerja sama pariwisata tersebut dapat memperbaiki hubungan keduannya.

## D. Kesimpulan
Konflik dan permasalahan merupakan  suatu  hal  yang  lumrah dalam  hubungan  internasional.  Seperti konflik  sengeketa  kuil  Preah  Vihear antara  Thailand  dan  Kamboja  tahun 2008-2011.  Sengketa  yang  dulu  pernah terjadi kembali terulang karena penetapan  kuil  Preah  Vihear  sebagai warisan  dunia  oleh  UNESCO  yang membuat  Thailand  merasa  dirugikan atas  ketetapan  tersebut.  Konflik  senjata yang dilakukan kedua negara menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan  serta  kerugian  yang  besar. Upaya  perdamaian  bilateral  sudah dilakukan  oleh  kedua  negara,  tetapi tidak  membuahkan  hasil  bagi  sengketa tersebut.  Sehingga  Kamboja  meminta bantuan  pada  Dewan  Keamanan  PBB untuk  membantu  kedua  negara.  Tetapi PBB  menyarankan  untuk  membawa masalah  sengketa  tersebut  ke  ASEAN dengan  cara  damai.  Indonesia  yang pada  saat  itu  menjabat  sebagai  ketua ASEAN  berusaha  untuk  menemukan titik  terang,  mulai  dari  menjadi fasilitator  dan  mediator,  namun  tetap mengutamakan  asas  tidak  ikut  campur secara  langsung  mengenai  penyelesaian
Marshanda Fitria Intan . Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
antara  dua  negara  tersebut.  Konflik perlahan dapat meredam, upaya memperbaiki  hubungan  ditingkatkan antara  Thailand  dan  Kamboja.  Berbagai bentuk  kerja  sama  diupayakan,  salah satunya  adalah  pada  sektor  pariwisata. Thailand  dan  Kamboja  adalah  negara yang  turut  menjadikan  pariwisata sebagai  salah  satu  sektor  utama pemasukan negara. Berbagai kerja sama pariwisata dibentuk untuk
meningkatkan  hubungan  kedua  negara seperti penerapan single
visa,
pertukaran bagi pelajar
yang menempuh  pendidikan  D3  pariwisata, memperbaiki
dan membangun infrastruktur
untuk menunjang
penerapan  single  visa  dan  lainnya.
Walaupun
sebelumnya pernah berkonflik  dan  bersitegang  namun dengan adanya promosi pariwisata dan kerja  sama  pariwisata  dapat  membuat hubungan  Thailand  dan  Kamboja perlahan  membaik.  Sehingga  dengan kerja  sama  pariwisata  memiliki  peran penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara tersebut.

## Daftar Referensi
Artega, dkk. 2019. Konflik antar Negara Berdasarkan Hukum Internasiona l. Jurnal Ilmu Hukum: Kanun, 21(1), 159-172. Aziz, M. N. 2019. Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan . Frequency of International Relations: FETRIAN, 1(1), 37-78.
Chandara, M. 2016. Upaya dan Hambatan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Meredakan Ketegangan antara Kamboja dengan Thailand dalam Konflik Perebuta Kuil Preah Vihar. Skripsi tidak diterbitkan. Jember: FISIP Universitas Jember.
Fajryani, D. P. 2016. Kebijakan Pemerintah Thailand Berpartisipasi di ASEAN Tourism Forum (ATF) dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015. Jurnal Online Mahasiswa,
3(1), 1-10.
Farida, E. 2014. Penyelesaian Sengketa
Perbatasan antara Thailand dan
Kamboja Melalui Mekanisme ASEAN.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(1),
57-66.
Farida, E. 2009. Efektivitas Piagam ASEAN
(ASEAN Charter) Bagi ASEAN sebagai Organisasi Internasional . Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: QISTIE, 3(3), 1-14. Musyaffa, F. H. 2017. Kontribusi Asian Development Bank terhadap Peningkatan Sektor Pariwisata Kamboja Tahun 1993- 2015 . Skripsi tidak diterbitkan. Bandung:
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan. Mangku, D. G. S. 2011 . Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand . Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta, 6(2), 106-116.
Mangku, D. G. S. 2012. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN . Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif, 17(3), 150-161.
Nurfadhilah, T. 2017. Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja Pasca Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear, (Online) , ( https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/j bptunikompp-gdl-tianurfadh-37031-1- unokom_4-l.pdf ), diakses pada 17
Oktober. Oktria, O. A. 2013. Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara
Thailand dan Kamboja. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 2(2), 241-262. Raharjo, S.N. I. 2013 . Tantangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja bagi Stabilitas ASEAN . Jurnal Kajian Wilayah, 4(1), 106-121.
Rahmah. 2018. Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2004-
2016 . Skripsi tidak diterbitkan.
Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.
Wiguna, dkk. 2015. Implikasi Gerakan People’s Alliance for Democrary (PAD) Terhadap Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Hubungan Bilateral Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011. Jurnal Hubungan Internasional, 1(3), 1- 14.
Widia, T. 2018 . Analisis Kebijakan Thailand dalam Sengketa Perbatasan dengan
Kamboja Studi Kasus: Konflik Wilayah sekitar Kuil Preah Vihear 2008 . Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia.