## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Rini Apriani 1 , Erlina 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## RiniApriani@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap informasi bisnis  pada  Bunda  Bordir  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  serta  bentuk  penyelesaian  sengketa  terhadap pelanggaran  informasi  bisnis  dalam  perjanjian  kerja  pada  Bunda  Bordir  di  Kabupaten  Polewali  Mandar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian tersebut tersebut menggunakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  dan  sosiologis.  Adapun  sumber penelitian  ini  adalah  pemilik  Bunda  Bordir  itu  sendiri  kemudian  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara,  dokumentasi  serta  riset  pustaka.  Sedangkan  tehnik  pengelolaan  data  berupa  editing  dan verifikasi serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penalaran kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  terjadinya  pembocoran  informasi  bisnis  terhadap  Bunda  Bordir  di  Kabupaten  polewali mandar  dalam  hal  ini  terjadinya  pelanggaran  perjanjian  kerja  yang  menyalahi  aturan  Pasal  1320  KUHPerdata kemudian  bentuk  penyelesaian  sengketa  terhadap  pelanggaran  informasi  bisnis  dilakukan  di  luar  pengadilan disebut  juga  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR)  dalam  perjanjian  kerja  pada  Bunda  Bordir  di  Kabupaten Polewali  Mandar  yakni  melalui  mediasi.  Implikasi  dalam  peneltian  ini  adalah  sebelum  mempekerjakan karyawan  atau  pihak  lain  usahakan  memberikan  pemahaman  yang  baik,  menjelaskan  secara  detail  bentuk perjanjian kerjanya terhadap pekerja yang akan diterima serta adanya inisiatif dari pemilik usaha untuk bekerja sama  dengan  aparat  setempat  terkait  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait  langkah  pekerja  agar  tidak terjadi permasalahan atau konflik dalam bekerja.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Alternative Dispute Resulution.

## Abstract
The main problem of this research is how the form of legal protection for business information on the Mother of Embroidery  in  Polewali  Mandar  Regency  as  well  the  form  of  dispute  resolution  for  the  violation  of  business information in the work agreement for Mother Embroidery in Polewali Mandar Regency.
This  research  uses  a  type  of  field  research,  this  type  of  research  uses  qualitative  research  with  the  research approach  used  is  normative  and  sociological.  As  for  the  source  of  this  research  is  the  owner  of  Mother Embroidery herself. Then the data collection mothods used are interviews, documentation and library research. While data management techniques are in the form of editing and verification as well as data analysis with data reduction,  data  presentation,  and  conclusion  reasoning.  The  result  of  this  study  indicate  that  the  leakage  of business  information  regarding  Mother Embroidery  in  polewali  Mandar  Regency,  in  this  case  there  is  a  work agreement violation that violates the rules of Article 1320 of the Civil Code then the form of dispute resolution against  business  information  violations  carried  out  outside  the  court  is  also  called  Alternative  Dispute Resolution  (ADR) in the work agreement for the Mother of Embroidery in Polewali Mandar Regency through mediation. The implication in this research is that before hiring employees or other parties, try to provide a good understanding,  explain  in  detail  the  form  of  work  agreement  for  workers  that  will  be  accepted  as  well  as  the initiative  from  the  business  owner  to  cooperate  with  local  officials  regarding  socializing  to  the  community regarding the steps of workers so that this does not occur problem or conflict.
Keywords:legalprotection, work agreements, alternatf dispute resolution.

## PENDAHULUAN
Dalam  hubungan  sesama  manusia  ada  yang  dikatakan  hubungan  kerja  khususnya untuk pengusaha dan pekerja perlunya di tanamkan nilai kejujuran, karena sering kali terjadi kecurangan  di  dalam  persaingan  usaha  dan  banyak  menimbulkan  konflik  antara  pengusaha yang  satu  dengan  pengusaha  yang  lainnya  ataupun  antar  pengusaha  dengan  pekerja.  Yang dimana  konflik  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang  berkonflik sehingga  di  perlukan  hukum  untuk  mengaturnya  dalam  setiap  perbuatan  yang  di  lakukan pesaing usaha.
Pelanggaran  informasi  bisnis  terjadi  apabila  seseorang  dengan  sengaja  mengingkari kesepakatan  atau  mengingkari  kewajiban  tertulis  (wawancara)  atau  tidak  tertulis.  Perbuatan untuk  mendapatkan  informasi  dengan  cara  tersebut  di  gologkan  kedalam  praktek  spionase ekonomi,  seperti  praktik  intelijen  marketing  dari  perusahaan  pesaing  untuk  mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan berbagai macam cara.
Informasi  bisnis  secara  aktual  mengandung  nila  ekonomis  karena  dapat  digunakan sebagai  alat  bersaing  dengan  para  competitor,  karena  dengan  informasi  tersebut  seseorang dapat  memperoleh  keunggulan  kompetitif.  Dalam  hal  ini  terjadi  perselisihan  antara pengusaha, pekerja atauburuh tidak dapat di hindari.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  literature  review  dimana  mengambil  dan memeriksa  semua  literatur,  speerti  jurnal,  buku,  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Informasi  Bisnis  Pada  Bunda  Bordir  Di

## Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam  sistem  hukum  perdata  di  Indonesia  di  katakana  haki  sebagai  hak  kebendaan yang  merupakan  hak  suatu  benda  yang  bersumber  dari  hasil  karya  yang  berbentuk immaterialatau benda tidak berwujud terdapat dalam pas al 499 KUHPerdata tentang benda, o leh sebabnya itu haki patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Adapun perlindungan hukum yang di tempuh oleh pemilik usaha Bunda Bordir yaitu
bentuk perlindungan hukum secara mediasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses mediasi adalah proses  yang  di  pilih  oleh  pemilik  usaha  Bunda  Bordir  untuk  menyelesaiakan  perkara  atau masalah  yang  terjadi  yang  melibatkan  bantuan  pihak  ketiga  untuk  memberikan  solusi  yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan titik terang dari masalah yang  di  hadapi  tanpa  adanya  persengketaan  melalui  jalur  pengadilan.  Seperti  yang  di  alami oleh bapak Nur Zuhri S.E selaku pemilik usaha Bunda Bordir.
Pemilik  informasi  bisnis  wajib  menjaga  informasi  bisnis  yang  dimilikinya.  Hal  ini dapat dilkukan melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihk lain untuk tidak membocorkan informasi yang di miliki sebuah perusahaan secara tertulis maupun tidak tertulis.
Dalam pasal 1348 KUHPerdata yang berbunyi: “suatu perjanjian yang di buat dalam persetujuan  harus  di  artikan  dalam  hubungan  satu  sama  lain,  tiap  janji  harus  di  tafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya ，， . 1
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  pemilik  bunda  bordir  bahwa  di  dalam perjanjian  informasi  bisnis  di  perusahaannya,  tidak  bo leh  membocorkan  apa  yang  telah  di perjanjikan  antara  kedua  bela  pihak  dalam  hal  ini  pemilik  Bunda  Bordir  dengan  karyawan karena bersifat rahasia , sehingga perjnjian tersebut memiliki landasan yang kuat.
Menurut  Nur  Zuhri,  S.E  (30  Tahun)  pemilik  bunda  bordir  yang  bertindak  sebagai pelaku  usaha  mengatakan  dalam  suatu  perjanjian  informasi  isni s  tidak  boleh  memberitahukan atau membocorkan informasi bisnis yang telah di sepakati oleh kedua bela pihak untuk tidak memberitahukan  kepada  siapapun  baik  itu  dari  pihak  teman,  kerabat  dekat  bahkan  keluarga sekalipun karena menyangkut informasi dari suatu perusahaan. 2
Dalam  pasal  1320  KUHPerdata  yakni  adanya  kesepakatan,  kecakapan  bertindak, sesuatu  yang  halal,  dan  causa  sebab  (causa)  yan  halal.  Prof  subekti  mengatakan  perjanjian adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  lebih,berdasarkan  pihak  yang  satu hendak  menuntut  sesuatu  dari  pihak  lain,  dari  pihk  lain  tersebut  berkewajiban  untuk memenuhi tuntutan itu.
1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Paramitha, 1960), h.343
2 Nur Zuhri, S.E umur 30 Tahun
Dalam  suatu  perjanjian  kita  harus  merujuk  kepada  pasal  1320  KUHPerdata  seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Nur Zuhri, S.E selaku pemilik Bunda Bordir bahwa dalam melakukan  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  suatu  perjanjian  dalam  arti  tidak  cakap  dalam membuat  perjanjian  karena  telah  melanggar  ketentuan  dari  Pasal  1320  KUHPerdata “kesepakatan”  salah  satu  dari  pihak  melanggar  ketentuan  tersebut  sehingga  menimbulkan kerugian bagi pihak usaha “Bunda Bordir”.

## B.  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi  Antara  Pemilik  Bunda  Bordir  Dan Karyawan Di Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam proses penyeleaian sengketa yang di jalani oleh para pihak membutuhkn pihk lain  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  di  hadapinya  yakni  secara  kekeluargaan  yang damai. Dalam pasal 1 angka (10) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu  “alternative  penyeleaian  sengketa  adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang harus melalui prosedur yang telah disepekati oleh  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”.
Penyelesaian sengketa umumnya di gunakan oleh para pihak yang bersengketa salah satunya yaitu  melalui  mediasi  yang  merupakan  cara  pemecahan  masalah  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakatan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  sesuai  dengan  apa  yang  di  harapkan  tanpa  adanya pihak  yang  di  rugikan  melalui  pihak  penengah  yang  juga  merupakan  penasehat  bagi  para  pihak tersebut yang lazimnya disebut mediator dan di lakukan di luar pengdilan(non litigasi).
Seperti  yang  dialami  oleh  bapak  Nur  Zuhri  selaku  pemilik  Bunda  Bordir  yang  tidak terlepas dari masalah yang di alami oleh bapak Nur Zuhri, S.E terkait dengan perjanjian kerja di mana salah satu karyawan telah melanggar perjanjian yaitu membocorkan informasi bisnis dalam hal ini mantan karyawan yang membocorkan informasi bisnis. Sengketa yang terjadi antara karyawan dan pemilik Bunda Bordir di Kabupaten Polewali Mandar di lakukan dengan upaya mediasi dengan bantuan mediator bapak Abd Azis Bande yang merupakan Lurah Kecamatan Wonomulyo.
Bentuk  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yang  di  paparkan  oleh  penulis  adalah bentuk yang di tempuh oleh pemilik usaha Bunda  Bordir bapak Nur Zuhri, S.E yakni dalam bentuk  mediasi  karena  dianggap  mudah,  cepat  dan  bersifat  kekeluargaan.  Menurut  penulis terhadap  kasus  di  atas  proses  litigasi  sangatlah  bagus  di  banding  proses  litigasi  yang prosesnya sangatlah lama serta biayanya pun cukup mahal di banding proses non litigasi.
Proses dalam penyelesaian masalah lebih baik karena mudah, cepat dan biaya ringan. Kita  dapat  melakukan  musyawarah  kepada  satu  sama  lain  tanpa  sungkan  untuk
mengatakannya.  Di  dalam  prossnon  litigasi  kita  juga  hatus  merujuk  kepada  aturan  atau undang-undang  sehingga  tidak  cacat  atau  kabur  dalam  melakukan  proses  penyelesaian sengketa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian  terkait  dengan  judul  penelitian  yang  telah  di uraikan  sebelumnya,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kewajiban  dalam  melindungi informasi  bisnis  dilakukan  dengan  berbagai  langkah  yang  ditempuh  melalui  kontrak  yang bersifat implisif dan perjanjian kerja yang terjadi di Bunda Bordir tidak sesuai dengan pasal 1320  KUHPerdata.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  perjanjian  kerja  yang  di  lakukan  oleh pemilik  usaha  Bunda  Bordir  dengan  salah  satu  karyawannya  yang  tidak  mematuhi  isi  dari perjanjian  yang  mereka  telah  sepakati  sehingga  telah  meyalahi  aturan  yang  ada.  Kemudian upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  pemilik  usaha  Bunda  Bordir  dengan mantan karyawan dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan  dengan  para  pihak  yang  bersengketa.  Proses  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan oleh pemilki usaha Bunda Bordir adalah proses non litigasi dalam bentuk mediasi dimana  di  dalam  proses  tersebut  musyawarah  yang  dilakukan  hanya  secara  lisan  dan menurutnya lebih mudah dilaksanakan dan tidak berbelat belit.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The
Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright
Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Subekti. R dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Paramitha, 1960.