## PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)
Yuliasih,

## Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP
yuliasih@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar  di  Indonesia    dan  Penerapan  Perlindungan  peraturan  Desain  Industri terdaftar Berdasarkan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang  berkaitan  dengan  Putusan  Nomor  35  PK/PDT.SUS-HKI/2014. Penelitian  ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian  bertitik  tolak  pada  peraturan  Desain  Industri  yang  digunakan  dalam Pelaksanaan  Desain  Industri  terdaftar  terhadap  prinsip  keadilan  dan  sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia.
Hasil  pembahasan  dan  analisis  bahwa  Perlindungan  Hukum  Desain  Industri memiliki  jangka  waktu  10  tahun  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang No.31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri  dan  Penerapan  Perlindungan  Desain Industri  terdaftar  berdasarkan  prinsip  keadilan  oleh  John  Raws,  berkaitan  dengan Putusan Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014,  putusan  pengadilan  belum  berdasarkan prinsip keadilan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Keadilan

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Secara  mendasar  diyakini  bahwa  semua  prestasi,  semua  harta kekayaan,  berawal  dari  sebuah  ide.  Kekayaan  Intelektual merupakan  kreasi manusia  sebagai  mahluk  yang  berbudaya.  Kreasi  manusia  dapat  berupa naskah ( literary ), hasil kerja yang memiliki seni ( artisjtics work ), dan teknologi. Semua  kreasi  manusia  yang  berasal  dari  sebuah  ide  tersebut  sesungguhnya sejalan  dengan  dasar  teori  dari  rezim  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  yaitu “ kreatifitas  akan  berkembang  jika  kepada  orang-orang  yang  kreatif  diberikan imbalan ekonomi ”. 1
Secara  garis  besar  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dibagi  dalam  dua bagian yaitu hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri (industrial property rights) yang mencakup paten (patent), desain industri (industrial design), merek
1 Napoleon  Hill,  Think  and  Grow  Rich  (Berpikir  dan  Menjadi  Kaya) Updated  For  The  Twenty- first Century by Arthur R. Pell. Ph. D., 2007, Penerjemah : Lulu Fitri Rahman dan Leinovar  Bahfein, Cetakan I (Jakarta: Ufuk Press, 2009), hlm. 5.
(trade  merk) ,  penanggulangan  praktik  persaingan  curang (repression  of  unfair competition) ,  desain  tata  letak  sirkuit terpadu (layout  design  of  integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret) . 2
Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan  Pasal  26  Persetujuan  TRIPs. 3 Pasca  kemerdekaan,  sistem  perlindungan hak  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  berkembang  dengan  pesat,  yakni ditandai  dengan  munculnya  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.
Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga  undang-undang  bidang  hak  kekayaan  intelektual  yang  berlaku  saat  itu, diikuti  perubahan  yang  menyusul  kemudian,  serta  pengundangan  beberapa bidang  hak  kekayaan  intelektual  yang  baru  bagi  Indonesia, 4 yakni:  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri; Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu; Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri mulai berlaku  sejak  tanggal  20  Desember  2000. 5 Proses  pengajuan  undang-undang ini dilaksanakan sejak tahun 1999, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1999, pemerintah  diwakili  oleh  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan  telah memberikan  Keterangan  Pemerintah  dihadapan  Rapat  Paripurna  Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  tiga  Rancangan  Undang-Undang  di  bidang  hak atas  kekayaan  intelektual  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Mereka merasakan  perlu  untuk  mengajukan  tiga  rancangan  undang-undang  yaitu Rancangan Undang-Undang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Rahasia Dagang,  sehubungan  dengan  keterkaitan  kita  pada  kewajiban  internasional dengan  telah  ditandatanganinya  berbagai  konvensi  yang  berpokok  pangkal
2 Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual, (Jakarta:  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan Japan International Cooperation Agency, 2006) , hlm. 3.
3 Ranti  Fauza  Mayana, Perlindungan  Desain  Industri  Di  Indonesia  Dalam  Era  Perdagangan Bebas , (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 20.
4 Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  Trips, (Bandung:  PT  Alumni, 2005), hlm. 7.
5 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op.Cit , hlm. 38.
pada  Konvensi WTO (Convention  Estabilishing  the World  Trade  Organization) yang telah ditandatangani dan diratifikasi pada tahun 1994. 6
Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk  barang  dan  jasa  yang  sejenis,  diancam  dengan hukuman  pidana  dan denda  pembayaran  sejumlah  uang  yang  telah  ditentukan.  UUDI  2000 menyebutkan  tidak  semua  desain  industri  dapat  dilindungi  secara  hukum. Desain  industri  yang  baru  saja  yang  oleh  negara  dapat  diberikan  kepada pendesain.  Desain  industri  yang mendapat  perlindungan  diberikan  untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan  desain  industri  tersebut  tidak  sama  dengan  pengungkapan  yang telah ada sebelumnya. 7
Sistem  perlindungan  hukum  bagi  Desain  Industri  dengan  mengajukan permohonan  pendaftaran.  Sistem  pendaftaran  yang  digunakan  adalah konstitutif  yang  dikenal  dengan: Sistem First  To  File yaitu  pendaftar  pertama (yang  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan)  yang  akan  mendapatkan Sertifikat  Desain Industri; Tidak dilakukan  pemeriksaan  substansif hanya  akan dilakukan  bila  ada  penyanggahan  dari  masyarakat  (penyanggah  harus membayar  biaya  sebesar  Rp.  150  ribu)  selama  periode  pengumuman  atau publikasi  (3  bulan).  Poin  yang  kedua  dapat  diartikan  bahwa  pihak-pihak  yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman  desain  industri  dikantor  desain  industri  di  tanggerang,  supaya bila  ada  desain-desain  milik  mereka  yang  didaftarkan  oleh  pihak-pihak  yang tidak  berhak,  bisa  segera  disanggah; Karena  hanya  desain  industri  yang  baru yang  dapat diberikan Sertifikat  Desain  Industri,  maka  produk  dari  desain  yang dimihonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di  Indonesia  maupun  di  luar  Negeri,  sebelum  permohonan  dikabulkan ( granted ). 8
Substansi  Hukum  (Legal  Sunstance) Desain  Indiustri  yang dipengaruhi  oleh  faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya
6 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Peraturan  Baru Desain Industri, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.
7 Ok saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Cetakan Revisi 6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 472.
8 Sudarmanto, KI  Dan  HKI  Serta  Implementasinya  Bagi  Indonesia  :  Pengantar Tentang HakKekayaan  Intelektual,  Tinjauan  Aspek  Edukatif  Dan  Marketing ,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 75
hukum.  UU  Desain  Industri  memiliki  konsep  dan  tujuan  yang  cukup baik,  namun  secara  faktual  berdasarkan  temuan  empiris  ditemukan sejumlah  persoalan  hambatan  yang  bersifat  sosio-yuridis  menyangkut aspek  substansi  dari  UU  Desain  Industri.  Secara  kategorial,  ada  tiga kelompok  masalah  yang  perlu  dibahas  disini,  baik  menyangkut rumusan  pasal,  prosedur  dan  biaya,  maupun  soal  tujuan  dan kepentingan yang dilindungi.
Pertama, Rumusan  Pasal,  Ide-ide  baru  yang  dirumuskan  dalam sejumlah  pasal  dari  UU  Desain  Industri  dirasakan  terlampau  abstrak sehingga memunculkan keraguan bagi pendesain. Mengenai konsep desain industri  misalnya,  pada  Pasal  1  dirumuskan  secara  sangat  umum  sebagai “suatu  kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi  atau  komposisi  garis  atau  warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang  memberikan  kesan  estetis  dan  dapat  diwujudkan  dalam pola  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menghasilkan  suatu produk,  barang  komoditas  industri  atau  kerajinan  tangan".  Secara  yuridis dan  empirik,  timbul  ketidakjelasan  mengenai  apa  yang  dimaksud  sebagai desain industri, apakah pola, gambar, ataukah barang jadinya. 9
Kedua, Prosedur  dan  Biaya,  Masalah  yang  berhubungan  dengan mekanisme  pengumuman  permohonan  dalam  proses  pendaftaran  hak desain industri. Persyaratan formal permohonan desain industri menentukan suatu  permohonan  dianggap  dapat di  terima  karena  telah  memenuhi persyaratan  administrasi  serta  tidak  ada  keberatan  dari  pihak  lain,  hak desain industri akan diberikan dalam waktu paling lama 7 bulan.
Ketiga, Tujuan dan Kepentingan yang dilindungi. Sebagaimana termuat dalam bagian Menimbang dan Penjelasan UU Desain Industri. Tujuan yang pertama  adalah  menghilangkan  hambatan  sosial  antar  para  pelaku.  Hal  ini berarti  penjiplakan,  peniruan,  dapat  menimbulkan  gangguan  dalam hubungan antar pendesain, dengan adanya UU Desain Industri, diharapkan gangguan-gangguan  tersebut  dapat  dihilangkan  sehingga  hubungan  dapat terjalin dengan baik. Tujuan kedua yang ingin dilindungi melalui UU Desain Industri  adalah  menciptakan  iklim  yang  menumbuh  kreatifitas  dalam
9 Yoan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri , (Surabaya: Srikandi, 2006), hlm. 160
menciptakan  desain  baru,  dengan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  UU Desain  Industri,  diharapkan  timbul  rasa  aman  dan  kepastian  hukum  dan mendapat  manfaat  ekonomi  bagi  pengrajin  setelah  memperoleh  desain terdaftar sehingga dapat memacu kreativitas pendesain.
Dasar  hukum  perlindungannya  diberikan  selama  10  (sepuluh)  tahun terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  dan  setelah  10  tahun  wajib  diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan dalam (Pasal 5 UUDI 2000).
Menurut Undang-Undang Nomor  31  tahun  2000  Tentang  Desain industri,  Bolpoin  termasuk  kedalam  kelompok  Desain    Industri,  sebagaimana dijelaskan  pada  pasal  1  UUDI  yaitu  :Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi  garis  atau  warna,  atau  garis  dan warna,  atau  gabungan  dari  padanya  yang  berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menghasilkan  suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Desain  Industri  juga  memiliki Ciri  khusus  dalam  sistem  perlindungan Desain  Industri  antara  lain  : Visible  (dapat  dilihat dengan  mata); Special Appereance (menunjukkan  penampilan  khusus  yang  memperlihatkan perbedaan dengan produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk); Non-technical Aspect  (hanya  melindungi  aspek  estetika  dari  produk tidak  melindungi  fungsi  teknisnya),dan; Embodiment  in  a  utilitarian  article (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan). 10
Pemegang  Hak  Desain  Industri  memiliki  hak  eksklusif  untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
Desain  Industri  timbul  ketika  Pemegang  Hak  Desain  Industri  yang memiliki  hak  eksekutif  untuk  melaksanakan  Hak  Desain  Industri  yang dimilikinya, akan tetapi dipergunakan atau ditiru oleh orang lain, sebagai contoh kasus yaitu perusahaan sepatu A dari Inggris yang sudah terkenal memperoleh perlindungan  desain  industri  untuk  40  negara,  sementara  di  Indonesia
10 Artikel, Widya Dheya, Hak Atas Kekayaan Intelektual Kasus Pelanggaran Desain Kanal Pintu Besi  Lipat  dan  daun  Pintu  Besi  Lipat http://widyadheya.blogspot.com ,  diakses  pada  tanggal  3  Mei 2015 Pukul 10:32 Wib.
permohonan  desain  industrinya  ditolak  karena  perusahaan  B  (lokal)  telah terlebih dahulu memperoleh sertifikat pendaftaran desain industri untuk desain yang sama atau identik dengan desain milik perusahaan A. Perusahaan A tidak akan  bisa  memperoleh  seritifikat  desain  industri  dari  Ditjen  HKI  karena  sudah ada  pengungkapan  sebelumnya  (tidak  baru)  jika  hendak  mengajukan permohonan pendaftaran desain sepatu tersebut.
Kasus  desain  industri  antara  permen  Lollipop  dengan  permen  Lollyball adanya  kemiripan  di  antara  kedua  produk  tersebut  dalam  hal  bentuk  dan konfigurasi. tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki  hak  eksklusif  atas  desain  permen  Lollyball.  Lollipop  dapat membuktikan  bahwa  produk  telah  mendapatkan  sertifikat  desain  industri. Pendaftaran  sertifikat  desain  industri  telah  melalui  tahap  pemeriksaan  baik administratif,  substantif  dan  telah  diumumkan.  Berdasarkan  kondisi  tersebut, gugatan  yang  diajukan  oleh  Lollyball  memang  tidak  cukup  kuat  untuk membuktikan  adanya  pelanggaran  desain  industri  yang  dilakukan  oleh  pihak Lollipop.
Desain  kanal  pintu  besi  lipat  dan  daun  pintu  besi  lipat  dikalangan distributor  besi  ataupun  pengusaha  bengkel  folding  gate.  Dimana  A mendaftarkan desain industri berupa kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat  sebagai  hasil  desainnya  dan  mendapatkan  hak  eksklusif  melalui permohonan  pendaftaran  hak  desain  industrinya, B  selaku  penggugat mendalilkan  bahwa  bahan  terpenting  untuk  pembuatan  folding  gate  adalah secara  umum  telah  dikenal  dan  menjadi  milik  umum  (Public  Domain)  dan memiliki  kesamaan  dengan  desain  industri  yang  diperdagangkan  oleh  nya maupun pihak lain baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya. Dalam hal ini B  berkeyakinan  bahwa  A  dengan  itikad  tidak  baik  (Bad  Faith)  sengaja mendaftarkan seluruh objek sengketa desain industri tersebut.
Pada Penelitian ini  penulis  mengambil  kasus  tentang  Desain  Industri Bolpoin,  ditelusuri  mengenai  putusan  Mahkamah  Agung  tingkat  kasasi  hingga pada  tingkat  Peninjauan  kembali,  yaitu  kasus  Firma  SALIM  TRADING  CO melawan  DONG  A  PENCIL  CO.,  LTD,  Tergugat  kesatu,  berkedudukan  di  4 th Floor,  Farkland  Building  237-11  Nonhyeong-dong  Gangnam-gu,  Seoul, Republik of Korea (KR), kemudian KIM JEWON, tergugat kedua, berkedudukan di  4 th Floor,  Farkland  Building  237-11  Nonhyeong-dong  Gangnam-gu,  Seoul,
Republik  of  Korea  (KR),  dan  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq.  Kementrian Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Republik  Indonesia  cq.  Direktorat  Hak Kekayaan  Intelektual  Republik  Indonesia  cq.  Direktoret  Hak  Cipta,  Desain Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dan  Rahasia  Dagang,  tergugat ketiga, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tanggerang 15119,
Permasalahannya  adalah  secara  Hukum  bagi  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  untuk  menyatakan  Pendaftaran  yang  dilakukan  Tergugat  I dengan  nama  Pendesain  Tergugat  II  pada  kantorTergugat  III  sebagaimana dalam Nomor  Pendaftaran  :  ID  O  O23  6O2 – D  bertanggal  28  Juli  2011, berjudul  PENA  BOLPOIN  telah  menggangu  kepentingan  Penggugat  sehingga Desain Industri tersebut harus dibatalkan secara Hukum.
Mengenai  tentang  kebaruan  (novelty)  ternyata  Tergugat  I  mengajukan Pendaftaran  Desain  Industri  berjudul  “PENA  BOLPOIN”  dengan  nomor pendaftaran  ID  O  O23  6O2 – D  bertanggal  28  Juli  2011  adalah  dengan  itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar  atas  nama  Penggugat  yaitu  “KENKO  EASY  GEL”,  sehingga  yang didaftarkan  Tergugat  I  adalah  hasil  tiruan  atau  Jiplakan  hasil  Desain  Industri orang lain.

## 2. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif,  yaitu pendekatan  secara  yuridis  karena  penelitian  bertitik  tolak  pada  data  sekunder sebagai  data  utama  dimana  peraturan  Desain  Industri  digunakan  dalam Pelaksanaan  Desain  Industri  terdaftar  terhadap  prinsip  keadilan  menurut  teori keadilan  John  Rawls  dan  sejauhmana  Perlindungan  Hukum  Desain  Industri terdaftar  di Indonesia.  Pendekatan  Yuridis  Normatif  adalah  Penelitian  Hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  hukum  yang terkait  dengan Prinsip  Keadilan  menurut  teori  keadilan  John  Rawls  terutama yang  berkaitan  dengan  Putusan  Nomor  35  PK/PDT.SUS-NKI/2014 yang diteliti. 11
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  sifatnya menggambarkan kesuluruhan keadaan objek penelitian, bersifat analitis artinya kegiatan  mengelompokan,  mengkatagorisasikan  sesuai  dengan  tujuan
11 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif ,  (Jakarta  :  Penerbit  Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.11.
penelitian  ini  untuk  menjawab  permasalahan  perlindungan    hukum  terhadap pemegang  Desain  Industri  terdaftar  di  indonesia  berdasarkan  prinsip  keadilan menurut  teori  keadilan  John  Rawls.  Hal  tersebut  kemudian  dibahas  atau dianalisis  menurut  ilmu  dan  teori-teori  atau pendapat  peneliti  sendiri,  dan terakhir menyimpulkannya. 12

## 3. Permasalahan
a. Bagaimana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia?
b. Bagaimana  Penerapan  Perlindungan  Desain  Industri  terdaftar  berdasarkan Prinsip  Keadilan  Menurut  Teori  Keadilan John  Rawls  berkaitan  dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-NKI/2014?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis.  Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 13

## a). Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli antara lain:
Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatai berbagai  kepentingan  di  lain  pihak. 14 Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. 15
12 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  Penerbit  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003), hlm 26-27.
13 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
14 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.
15 Ibid, hlm 69
Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk  mengatur  hubungan  prilaku  antara  angota-anggota  masyarakat  dan antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut  Satijipto  Raharjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 16
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 17
Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang melindungi  subyek-subyek  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 18

## b). Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  sutu  kewajiban. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati.
Mekanisme  Perlindungan  Hukum  Preventif  melalui  : Mekanisme Perlindungan Konstitutif yang memberikan perlindungan kepada mereka yang  telah mengunakan  Desain  Industri  terlebih  dahulu  dengan mendaftarkan  Kebaruan,  sehingga  ketika  ada  yang  mendaftarkan
16 Ibid, hlm 54.
17 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) . Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3
18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), halm. 14.
desain  yang  sama  maka  akan  ditolak  oleh  kantor Direktorat  Jenderal Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual; Mekanisme  Perlindungan  Konstitutif yaitu  bertujuan  menjamin  kepastian  hukum  disertai  pula  dengan ketentuan  yang  menjamin  keadilan  bagi  mereka  yang  telah mendaftarkan  Desain  Industri,  dimana  pemegang  hak  desain  industri mempunyai  hak-hak  hukum  antara  lain  hak  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Niaga.
c. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  terhadap  hak desain  industri  dari  tindak  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak-pihak yang  mengunakan  hak  desain  industri  pihak  lain  yang  tanpa  hak atau dengan melawan hukum.  Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran  terhadap  desain  industri  terdaftar. Penanganan Perlindungan Hukum Represif di lakukan oleh :
a) Badan  Peradilan  yaitu  : Pengadilan negeri  untuk  tuntutan  perkara pidana,  sanksinya  berupa  penjara  dan  denda;  dan Pengadilan  Niaga Untuk  Gugatan  Perdata,  sanksinya  berupa  ganti  rugi  materiil,  in materiil dan penghentian semua perbuatan melaksanakan Hak Desain Industri seperti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain Industri.
b) Penyelesaian  Sengketa  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa diluar  pengadilan  (ADR),  Bentuk-bentuk  ADR  meliputi  negosiasi, mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase.  Ketiga  bentuk  ADR  ini  juga  dapat diterapkan  dalam  kasus-kasus  sengketa  di  bidang  HaKI,  termasuk pula desain industri.
Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan pemegang hak atas desain tersebut. Adapun bagian dari bidang desain yang jelas-jelas telah mendapat keterangan hukum tersendiri, yaitu desain di bidang industri. Hal ini terlihat  dari  ketentuan  Konvensi  Paris,  desain  industri  merupakan  bagian  dari
hak  milik  perindustrian  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Konvensi Paris  revisi  Stockholm  1967  dan  perubahannya  tanggal  28  September  1979, yaitu: “The  protection  of  Industrial  has  a  its  object  patent,  utility  models, industrial  designs,  trademarks,  service  marks,  trade  names,  indication  of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”.
Pengertian ruang lingkup perlindungan hukum milik perindustrian di atas, selanjutnya  diterapkan  bahwa  milik  perindustrian  itu  juga  mempunyai  ruang lingkup  yang  tidak  terbatas  pada  bidang  perindustrian  dan  perdagangan semata,  melainkan  juga  menyangkut bidang-bidang  industri  pertanian  dan pertambangan  bahkan  semua  barang-barang  hasil  pabrik  atau  alamiah seperti  anggur,  gandum,  beras,  daun  tembakau,  buah-buahan,  ternak, macam-macam  mineral,  minuman  bir.  kembang,  tempung,  dan  lain-lain (Pasal  1  ayat  (3)  Konvensi  Paris  revisi  Stockholm  1967)  dan  perubahannya tanggal 28 September 1979. 19
Keberadaan  pendaftaran  ciptaan  untuk  karya-karya  yang  sebenarnya tergolong  karya  desain  industri  ini  menjadi  suatu  masalah  hukum  yang berpotensi  menimbulkan  konflik  hukum  setelah  berlakunya  Undang-Undang No.  31/2000  tentang  Desain  Industri  pada  tanggal  20  Desember  2000.  Dari berbagai pemberitahuan dan ulasan di media massa tentang undang-undang desain  industri  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  undang-undang tersebut  menimbulkan  peluang  pengembangan  usaha  dan  sekaligus  juga menjadi ancaman bagi industri kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. 20
2. Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan  menurut  teori  keadilan  John  Rawls  berkaitan  dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Dalam  uraian  kasus  posisi Putusan Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tersebut di atas dapat dianalisis antara lain :
a. Tentang  Kebaruan  (Novelty)
1) Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia, Proses  penciptaan Kreasi Desain Industri Baru antara lain:
a) Menciptakan Ide baru
19 Suyud Margono, Hak Milik Industri , (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm 184.
20 Ibid, hlm 185
b) Memecahkan masalah dengan mengasilkan produksi c) Mengembangkan bentuk (Styling)

## 2) Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan :
Members  shall  provide for  the  protection  of  independently created  industrial  design  that  are  new  or  original.  Members may  provide  that  design  are  not  new  original  if  they  do  not significantly differ from known design or combinations of known design  features.  Members  may  provide  that  such  protection shall  not  extend  to  design  dictated  essentially  by  technical  or functional considerations (Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru  atau tidak asli jika desain  tersebut  tidak  secara  signifikan  berbeda  desain  yang dikenal  atau  kombinasi  dari  fitur  desain  yang  sudah  dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku  untuk  desain  yang  pada  dasarnya  ditentukan  oleh pertimbangan teknis atau fungsional);
3) Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan  atas  suatu  Desain  Industri  hanya  diberikan  kepada Desain  Industri  yang  baru  (mempunyai  kebaruan/Novelty)  apabila Desain  Industri  tersebut  secara  Signifikan  berbeda  dari  Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya;
4) Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :
(a) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri  yang baru.
(b) Desain  Industri  dianggap  baru  apabila  pada  Tanggal Penerimaan,  Desain  Industri  tersebut  tidak  sama  dengan pengungkapan yang  telah ada sebelumnya.
(c) Pengungkapan  sebelumnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (2) Undang-Undang Desain Industri adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
i. tanggal penerimaan; atau
ii. tanggal  prioritas  apabila  Permohonan  diajukan  dengan  Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
5) Tanggal  03  Desember  2009  Tergugat  I  mengajukan  kepada Tergugat  III,    permohonan  pendaftaran  Desain  Industri  berjudul: PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri: AOO 2009  03912  dengan  tanggal  penerimaan  permohonan  Desain Industri tanggal  03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06.
6) Permohonan  pendaftaran  Desain  Industri  yang  diajukan  Tergugat  I pada  Tergugat  III  maka  ternyata  Penggugat  selaku  Distributor Tunggal  telah  berdagang  atau  telah  menyalurkan  Easy  Gel  Pen (Pulpen) dengan Desain Industri seperti dalam Gambar dibawah ini sejak  Desember  2008,  DESAIN  INDUSTRI  “GEL  PEN“  No. Pendaftaran : ZL 2007 3 01136067 Pemegang Desain : Wong Jinxi Nama Pendesain : Kim Jewon tanggal 20 Februari 2008;
7) Dilakukan  Perbandingan  antara  Desain  Industri yang  dimohonkan pendaftarannya  oleh  Tergugat  I  dengan  yang  diperdagangkan Penggugat  maka  secara  estetika  tidak  memiliki  perbedaan  yang signifikan  antara  Desain  Industri  yang  dimohonkan  Tergugat  I dengan  Easy  Gel  Pen  (Pulpen)  yang  diperdagangkan  Penggugat, oleh karena itu Desain Industri atas nama Pemegang Hak Tergugat I dengan  Pendesain  Tergugat  II  dengan  Nomor  permohonan  Desain Industri  :  AOO  2009  03912  dengan  tanggal  penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional  Desain  Industri  19-06  tidak  mempunyai Unsur Kebaruan  (Novelty)  karena  tidak  mempunyai  perbedaan  yang signifikan  dengan  Easy  Gel  Pen  (Bolpoin)  yang  diperdagangkan Penggugat sejak Tahun Desember 2008 yang telah terdaftar Desain Industrinya  di  Badan  Otoritas  Rancangan  Republik  Rakyat  China sejak  30  Maret  2007  dengan  nomor  Pendaftaran  ZL  2007  3 01136067  tanggal  permohonan  30  Maret  2007  dan  Desain  Industri tersebut  telah  di  umumkan  di  Negara  China  pada  tanggal    20 Februari 2008;
8) Pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri  tanggal  03  Desember  2009  kepada  kantor  Tergugat  III dengan  Judul  PENA  BOLPOIN,  maka  Desain  Industri  yang
dimohonkan oleh Tergugat I sudah tidak mempunyai unsur kebaruan (Novelty)  lagi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 3  Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena secara signifikan tidak  mempunyai  perbedaan  dengan  milik  Wang  Jin  Xi  yang terdaftar  terlebih  dahulu  di  Badan  Otoritas  Rancangan  Republik Rakyat  China  dengan  Nomor  Pendaftaran  ZL  2007  3  0113606  7 tanggal  permohonan  30  Maret  2007  dengan  tanggal  Pengumuman Desain Industri 20-2-2008;
Pasal  4  Undang-Undang  Desain  Industri,  menambahkan syarat  kebaruan  suatu  desain  industri,  desain  industri  harus  tidak dianggap  telah  diumumkan  jika  dalam  jangka waktu  dua  tahun sebelum  pengajuan  dan  permohonan  pendaftaran,  desain  tersebut: telah  dipertunjukkan  dalam  suatu  pameran  nasional  maupun internasional  di  Indonesia  atau  luar  negeri  yang  resmi  atau  diakui sebagai  resmi;  atau  telah  digunakan  di  Indonesia  oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan. 21
9) Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang  menghasilkan  Desain  Industri, artinya  Desain  Industri  bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain;
10) Berdasarkan  fakta-fakta  Hukum  tersebut  diatas  ternyata  Tergugat  I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan  nomor  pendaftaran  ID  O  O23  6O2 – D  bertanggal  28 Juli 2011  adalah  dengan  itikad  buruk  (Bad  faith) karena  yang  didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain  (Wan  Jin  XI)  dan  merupakan  Desain  Industri  orang  lain, sehingga  yang  didaftarkan  Tergugat  I  adalah  hasil  tiruan  atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain
Secara  khusus,  Pasal  5  UU  Desain  Industri  menentukan  bahwa permohonan untuk pendaftaran desain industri akan ditolak apabila: d) Penggunaan desain industri akan melanggar hukum lainnya, atau
21 Suyud Margono, Op.Cit, hlm 192
e) Desain tersebut semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan- pertirnbangan teknis dan fungsi.
b. Tentang  Hak  Kepemilikan Desain Industri
1) Penggugat  mengajukan  Gugatan  Pembatalan  Desain  Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D  bertanggal  28  Juli  2011  adalah  selaku  pihak  yang  sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah Pedagang  Bolpoin yang ditunjuk  oleh  Wang  Jin  Xi  selaku  Direktur  Cixi  Jinlum  Pen  Making Industry  Co.,  Ltd  selaku  pemilik  dan pemegang  Desain Industri  No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia ;
2) Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  diketahui yang  paling  berhak  atas  Desain  Industri  Easy  Gel  Pen  (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan  kepada  Pengugat  untuk  memperdagangkan  Easy Gelpen  (Pulpen)  untuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia, sehingga  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh    Tergugat  I  dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23  602 – D  bertanggal  28  Juli  2011  didaftarkan  adalah  dengan itikad buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal.
Menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Desain  Industri,  yang berhak memperoleh hak azas desain industri adalah:
a) Pendesain atau yang menerima hak tersebut clan pendesain;
b) beberapa  orang  pendesain  (diberikan  kepada  mereka  secara bersama, kecuali diperjanjikan lain).
Desain  industri  dibuat  dalam  hubungan  dinas,  pemegang  hak desain industri adalah pihak untuk dan dalam dinasnya desain industri dikerjakan (kecuali diperjanjikan lain), bahkan kalau desain dibuat atas dasar  pemesanan  oleh  pekerja  tepas  maka  si  pemberi  kerja  dalam dinasnya  sebagai  pemilik  desain  industri  tersebut  (Pasal  7  (1)  jo.  (2)). Dalam  hal  desain  industri  dihasilkan  oleh  karena  hubungan kerja/perburuhan  atau berdasarkan  pesanan  di  bidang  swasta, pemegang hak atas desain industri adalah pihak yang membuat desain industri  itu,  artinya  pihak  perseroan/badan  usaha  yang  memberikan pekerjaan  untuk  menghasilkan  desain  industri  untuk  itu,  kecuali
diperjanjikan  lain  (Pasal  7  (3)).  Secara  tegas  undang-undang  ini mengatur  mengenai  siapa  yang  dapat  menjadi  subjek  hak  desain industri. Pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain  atau  yang  menerima  hak  tersebut  dari  pendesain. Kedua, dalam  hal  pendesain  terdiri  atas  beberapa  orang,  maka  hak  desain industri  itu  diberikan  kepada  mereka  secara  bersama,  kecuali diperjanjikan lain oleh para pendesain tersebut. 22
c. Tentang Hak Prioritas
1) Undang-Undang  No.31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri terdapat  beberapa pasal  yang  mengatur  tentang  Hak  Prioritas antara  lain  Pasal  1  ayat  (12)  adalah  Hak  Prioritas  adalah  hak Pemohon  untuk  mengajukan  Permohonan  yang  berasal  dari negara  yang  tergabung  dalam  Konvensi  Paris  untuk  memperoleh pengakuan  bahwa  Tanggal  Penerimaan  yang  diajukannya  ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  memiliki  tanggal yang  sama  dengan  Tanggal  Penerimaan  yang  diajukan  di  negara asal  selama    kurun  waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan Konvensi Paris.
2) Pasal 16 :
a) Permohonan  dengan  menggunakan  Hak  Prioritas  harus diajukan  dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung sejak  tanggal  penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
b) Permohonan  dengan  Hak  Prioritas  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan  oleh  kantor  yang  menyelenggarakan  pendaftaran Desain Industri disertai  terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  setelah
22 Ibid, hlm 195
berakhirnya  jangka  waktu  pengajuan  Permohonan  dengan  Hak Prioritas.
c) Apabila  syarat  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dan ayat (2)  tidak  dipenuhi,  Permohonan  tersebut  dianggap  diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
3) Pasal 17 :
Selain  salinan  surat  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (2),  Direktorat  Jenderal  dapat  meminta  agar Permohonan  dengan  menggunakan  Hak  Prioritas  dilengkapi  pula dengan :
a) salinan  lengkap  Hak  Desain  Industri  yang  telah  diberikan sehubungan  dengan  pendaftaran  yang  pertama  kali  diajukan  di negara lain; dan
b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.
4) Seorang  Pendesain  warga  Negara  Asing  ingin  mendaftarkan Desain  Industrinya  di  Indonesia,  jika  ia  menggunakan  Hak Prioritas,  maka  apabila  ingin  mendaftarkan  Desain  Industrinya  di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak  tanggal pertama  kalinya  ia  mendaftarkan  Desain  Industri  di suatu negara anggota World Trade  Organization (WTO) ;
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 ditinjau berdasarkan prinsip Keadilan :
Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan  alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
1) Ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yaitu:
a) Bukti  surat  pemberian  kuasa  desain  industri  (design  industry authorization letter)
(1) Bukti tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga tidak ditemukan pada  hal  bukti  tersebut  sangat  menentukan,  sebab bukti    tersebut  adalah  Pemberian  Kuasa  Penuh  kepada Penerima  Kuasa  (dalam  hal  ini  Pemohon  Peninjauan  Kembali) telah diberikan Kuasa Penuh untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3
0113606.7  untuk  kepentingan  Distributor  dan  atau  Prinsipal  di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;
(2) Bukti  membuktikan  Tuan  WANG  JINXI  selaku  Direktur,  Pemilik dan Pemegang Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 pada tanggal  18  Desember  2008  memberikan  Kuasa  Penuh  kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memakai dan menggunakan serta  mempertahankan hak atas Design Industry No.  ZL  2007  3  0113606.7  untuk  kepentingan  Distributor  dan atau  Prinsipal  di  Intansi  Pemerintah,  Swasta  maupun  di Pengadilan  atau  di  luar  Pengadilan  di  seluruh  wilayah Indonesia;
Adanya  Pemberian  Surat  Kuasa  tersebut,  maka  secara  Hukum Pemohon  Peninjauan  Kembali  memiliki Persona  Standi  In  Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan  Pembatalan  Desain  Industri  milik  Termohon  Peninjauan Kembali-I nomor  Pendaftaran  ID  O  023  602 - D  tertanggal  28  Juli 2011,  berjudul  Pena  Bolpoin,  sebab  berdasarkan Desain  Industri milik  Termohon  Peninjauan  Kembali-I    tersebut  telah  membuat Pengaduan  di  Dirjen  HKI  dengan  dasar  Pemohon  Peninjauan Kembali  memperdagangkan  Pulpen  pada  hal  Pulpen  yang diperdagangkan  Pemohon  Peninjauan  Kembali  memiliki  dokumen Resmi  terdaftar  di  Badan  Otoritas  Design  Republik  Rakyat  China (RRC);
Berdasarkan bukti PK-1 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak  dan  mempunyai  kedudukan  Hukum  untuk  mengajukan gugatan  Pembatalan  Desain    Industry  milik  Termohon  Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28  Juli  2011,  berjudul  Pena  Bolpoin, sehingga  beralasan  untuk membatalkan  putusan  Judex  Juris  dan  Judex  Facti,  dan  dengan mengadili  sendiri  Mengabulkan Gugatan  Pemohon  Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;
(3) Bukti  Surat  Penyerahan  Hak  Desain  Industri  (Design  Industry Rights Assigment Letter).
(4) Bukti tersebut pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga tidak ditemukan. Padahal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti  tersebut  adalah  Penyerahan  Hak  Design  Industri  kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk dan atas kepentingan hukum Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi  produk  dan  juga  untuk  melakukan  upaya  hukum perdata (Gugatan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) serta untuk  mempertahankan  produk  Design  Industri  No.  ZL  2007  3 01136067  dari  gangguan  oleh  pihak  manapun  di  seluruh  wilayah Indonesia;
(5) Pemberian  Hak  tersebut  maka  Pemohon  Peninjauan  Kembali adalah  merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengajukan  Gugatan  Pembatalan  Desain  Industri  milik  Termohon Peninjauan  Kembali-I  dengan nomor  Pendaftaran  ID  O  023  602 – D tertanggal  28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin;
2) Dalam Putusan Judex Juris Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.
Judex  Juris dalam  pertimbangannya  pada  putusan  halaman  51 mengatakan  :  Pemohon  Kasasi/Penggugat bukan  pemegang  hak  desain industri atau penerima lisensi dari Cixi Jinlun Pen Making Industri Co. Ltd sebagaimana dimaksud Pasal  1 angka 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000  tentang  Desain  Industri,  sehingga  berdasarkan  alasan  tersebut Judex  Juris  mengatakan  Judex  Facti  tidak  salah  menerapkan  Hukum, maka  dalam  putusan  Judex  Facti  halaman  58  alinea  2,  3,  mengatakan, Majelis  berpendapat  bahwa  Penggugat  bukanlah  orang  yang  berhak untuk  mengajukan  Gugatan  Pembatalan  pendaftaran  Desain  Industri, yang  berhak  melakukan  pembatalan  terhadap  pendaftaran  Desain Industri  hanyalah  orang  yang  berkepentingan  langsung  dengan  Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain  Industri  atau penerima  Lisensi  bukan  kuasa  yang  berdiri  sendiri
sehingga  Gugatan  tidak  dapat  diterima/NO  (niet  ontvankelijk  verklaard), maka  dalam  putusan  tersebut  terdapat  kekhilafan  hakim  atau  kekeliruan yang nyata;
Memberikan  suatu  putusan  terhadap  suatu  perkara  seharusnya Judex  Facti  memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sebab  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat adalah  pembatalan  pendaftaran  Desain  Industri  "PENA  BOLPOIN"  atas nama  Tergugat-I  dengan  Pendesain  Tergugat-ll,  dimana Pendaftaran Desain  Industri  dengan  nomor  Pendaftaran  ID  O  023  602 - D  tertanggal 28  Juli  2011,  berjudul  PENA  BOLPOIN  tersebut  telah  jelas  dan  nyata mengganggu  kepentingan  Pemohon  Peninjauan  Kembali,  yang  diatur dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Undanq-Undang  No.  31 Tahun  2000  Tentang Desain  Industri,  yang  menyatakan -."Gugatan  pembatalan  pendaftaran Desain  Industri  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dengan alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  atau  Pasal  4  kepada Pengadilan Niaga".
Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000  tersebut,  maka ternyata  Pemohon  Peninjauan  Kembali  adalah  pihak  yang  berkepentingan untuk mengajukan  Gugatan  Pembatalan  Pendaftaran  Desain  Industri  karena kepentingannya telah terganggu, dengan alasan :
a) Pemohon  Peninjauan Kembali  sejak  12  Desember  2008  telah  ditunjuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia oleh pemilik dan pemegang Hak Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 yaitu Wang Jin  Xi    selaku  Direktur  Cixi  Jinlun  Pen  Making  Industry  Co.,  Ltd berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor);
b) Pemohon  Peninjauan  Kembali  mendapat  Hak  Penuh  dan  Kuasa  untuk mempertahankan  Desain  Industri  No.  ZL  2007  3  0113606.7  sesuai dengan Design  Industry  Right  And  Autority  Assignment  Letter (Surat Pernyataan  Penyerahan  Hak  dan  Kuasa  Desain  Industri.)  tanggal  18 Desember 2008;
c) Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pedagang Resmi (Legal)/ Distributor sejak 12 Desember 2008;
d) Selain  hal  tersebut  di  atas  kekhilafan  hakim  atau  kekeliruan  hakim  yang nyata  juga  terdapat  dalam  putusan Judex  Facti mengenai  keterangan
saksi ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II yaitu: Emawati, SH.,MM., bahkan Judex Facti juga dengan  sengaja  Mengabaikan  Bahkan  Tidak  Memuat  Sebahagian Keterangan  Saksi  Ahli  Emawati,  SH.,MH.  yang  dipertanyakan  Pemohon Peninjauan Kembali di Persidangan dengan Pertanyaan : apakah seorang Pedagang  Resmi  memiliki  Kepentingan  untuk  mengajukan  Gugatan Pembatalan Desain Industri, yang  dijawab Saksi Ahli sebagai berikut :
(1) Benar pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri  setelah  lewat  6  (enam)  bulan  kemudian  ada  orang  lain mendaftarkan  Desain  Industri  tersebut,  maka  Pendaftaran  tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;
(2) Keterangan  saksi  ahli  tersebut  nyata-nyata  Pemohon  Peninjauan Kembali  telah  berdagang  Pulpen  sejak  12  Desember  2008, sedangkan  Termohon  Peninjauan  Kembali-I  baru  mendaftarkan Desain  Industri  PENA  BOLPOIN  dengan  tanggal  penerimaan  03 Desember  2009,  yaitu  setelah  12  bulan  Pemohon  Peninjauan Kembali berdagang Pulpen;
(3) Keterangan saksi Ahli tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon  Kasasi/Penggugat memiliki  Persona Standi  In  Judicio atau berhak  dan  mempunyai  kedudukan  Hukum  untuk  mengajukan Gugatan,  sebab akibat  dari  Pendaftaran  Desain  Industri  yang dilakukan  Termohon  Peninjauan  Kembali-I  telah  mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Distributor Tunggal dan sekaligus sebagai Pedagang yang telah ditunjuk oleh Wang Jinxi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606.7 sebagai Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Indonesia  yang  telah  memperdagangkan Easy  Gel  Pen (Pulpen) dengan Merek  Kenko sejak 12 Desember 2008;
(4) Putusan Judex  Juris dan Judex  Facti maka ditemukan  adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan Judex Juris dan Judex  Facti sama  sekali  tidak  memperhatikan  kepentingan  kedua belah pihak sehingga telah melanggar azas Audio Et Alteram partem, sebab Judex  Facti dalam  mempertimbangkan  hanya  melihat kepentingan  Termohon  Peninjauan  Kembali-I  dan  Termohon
Peninjauan  Kembali-II,  sehingga  beralasan  untuk  membatalkan putusan tersebut;
(5) Tersebut  dalam  putusan Judex  Juris dan Judex  Facti juga  terdapat kekhilafan  atau  kekeliruan  yang  nyata,  sebab telah  mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  Gugatan  pembatalan  Desain Industri, yaitu:
(a) Pasal  2  Undang-Undang  No.31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri dikatakan:
i) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. ii) Desain  Industri  dianggap  baru  apabila  pada  tanggal Penerimaan,  Desain  Industri  tersebut  tidak  sama  dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
iii) Pengungkapan  sebelumnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
a) tanggal penerimaan:  atau
b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
(6) Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  ditunjuk  sebagai  Distributor tunggal  untuk  wilayah  Indonesia  pada  tanggal    12  Desember  2008 terhadap  produk  Pulpen  yang  Desain  Industrinya  terdaftar  di  Badan Otoritas  Rancangan  Republik  Rakyat  China  telah  memberikan  Hak Desain  Industri  kepada  Wan  Jin  Xi  sesuai  Sertifikat  750216  tanggal 20 Februari  2008  dengan  tanggal  Permohonan  30  Maret 2007  dan sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia,  sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan  Kembali-I  semula  Termohon  Kasasi-I/Tergugat-I  tidak mengandung  Kebaruan  (Novelty)  lagi  (Pasal  2  ayat  (1).  (  2  )  (  3  ) huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000);
(7) Pendaftaran Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN yang dilakukan oleh  Termohon  Peninjauan  Kembali-I  pada  tanggal  03  Desember 2009 sesuai dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal
28  Juli  2011,  berjudul  PENA  BOLPOIN,  tidak  memiliki  kebaruan (Novelty) oleh  karena  itu  Pendaftaran  tersebut  bertentangan  dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri:
(8) Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 12 Desember 2008 telah berdagang Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Negara China, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali-I,  telah mengadukan Pemohon    Peninjauan  Kembali  di  Dirjen  HaKI  dengan  dasar Termohon Peninjauan Kembali-I telah memiliki Desain Industri, maka Desain  Industri  milik  Termohon  Peninjauan  Kembali-I  tidak  memiliki kebaruan sebab sudah terungkap di wilayah Indonesia sejak tanggal 12  Desember  2008  (Pasal  2  ayat  (3)  huruf  (c)  UU  No.  31  Tahun 2000);
(9) Bertentangan  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  No.31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri,  maka  Pendaftaran  Desain  Industri  tersebut juga  bertentangan  dengan  pasal  25  ayat  (1)  Perjanjian  TRIPs,  yang pada pokoknya menyatakan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya  diberikan  kepada  Desain  Industri  yang  baru  (mempunyai kebaruan/Novelty), apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda  dari  Desain  Industri  yang  telah  dikenal  dan  telah  ada sebelumnya;
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  alasan-alasan  tersebut  tidak dapat  dibenarkan,  oleh  karena  setelah  meneliti  secara  saksama  alasan- alasan  peninjauan  kembali  tanggal  28  Agustus  2013  dan  jawaban  alasan peninjauan  kembali  tanggal  11  November  2013  dihubungkan  dengan pertimbangan  Judex  Juris,  ternyata  bukti-bukti  peninjauan  kembali  yang diajukan  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali  tidak  dapat  diterima  sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Bahwa  Putusan Judex  Juris untuk  menerima  eksepsi  dan  menyatakan gugatan  Penggugat/Pemohon  Peninjauan  Kembali,  dalam  hal  ini Penggugat/  Pemohon  Peninjauan  Kembali  tidak  memiliki  legal  standing sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri;
2) Tentang  Novum  yang diajukan  tidak  disertai  Berita  Acara    dari  materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti 1 dan 3 dan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah  Agung  berpendapat  permohonan  pemeriksaan  peninjauan kembali  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Peninjuan Kembali: Firma  SALIM TRADING  CO tidak  beralasan,  sehingga  harus  ditolak.  Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan  Kembali  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam pemeriksaan peninjauan kembali.
Analisa  Putusan  Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014  berdasarkan  Prinsip keadilan menurut Teori Keadilan John Rawls.
John  Rawls  menegaskan  pandangannya  terhadap  keadilan  bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan  dua  prinsip keadilan,  yaitu  : Pertama, Memberi  hak  dan kesempatan  yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas  seluas kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang. Kedua, Mampu  mengatur  kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntugan orang- orang  yang  paling  kurang  beruntung.  Ini  berarti  keadilan  sosial  harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : Pertama, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap  kondisi  ketimpangan  yang  dialami  kaum  yang  lemah  dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, Setiap  aturan  harus  memposisikan  diri  sebagai pemandu  untuk  mengembangkan  kebijakan-kebijakan  untuk  mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. 23 Memperhatikan dua Prinsip tersebut, dikaitkan  dengan  Putusan Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014,  kemudian  ditinjau dengan Prinsip Keadilan John Rawls, bahwa:
Pertama, Memberi  hak  dan  kesempatan  yang  sama  atas  kebebasan  dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
23 Marwan  Effendy, Teori  Hukum  dari  perspektif  kebijakan,  perbandingan,  dan  harmonisasi hukum pidana, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm 79
Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: Pemohon Peninjuan Kembali Firma SALIM TRADING CO, ditolak oleh Hakim Agung, dengan Pertimbangan Permohonan  gugatan  pemohon  tidak  beralasan,  walaupun  pihak  Pemohon sudah memberikan bukti-bukti otentik dari bukti otentik secara historis bermula pada  proses  Pendaftaran  Desain  Industri  telah  terjadi,  sampai  kepada sekarang bukti kuat Desain Industri terdaftar di Indonesia masih dipegang oleh Firma SALIM TRADING CO yang ada didalam putusan tersebut, masih ditolak oleh  Hakim,  sehingga  menurut  analisis  penulis,  hal  tersebut  bertentangan dengan  Prinsip  Keadilan  yang  kemukakan  oleh  John  Rawls  bahwa  bagi  para pihak  memiliki  kebebasan  yang  sama. Kedua, Mampu  mengatur  kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama  kesejahteraan,  pendapatan,  otoritas  diperuntukan  bagi  keuntugan orang-orang yang paling kurang beruntung.
Kasus  Putusan Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014:  bahwa  dengan  adanya putusan tersebut, bagi pihak pemohon selaku yang dirugikan, menjadi semakin dirugikan  lagi,  tidak  sesuai  dengan  Prinsip  Keadilan  yang  Kedua,  lembaga Peradilan  belum  bisa  mengatur  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi, sehingga tidak memberikan keuntungan dan juga tidak bersifat timbal balik.

## C. PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  dalam bagian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Perlindungan  Hukum  Desain  Industri  terdaftar  di  Indonesia  dapat dilakukan  dengan  syarat memenuhi  persyaratan  terdaftar  yaitu  memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri  tersebut  tidak  sama  dengan  tanggal  pengungkapan  yang  ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan  Hukum  Represif.  Perlindungan  Hukum  Preventif  diberikan oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  Hukum  Represif  adalah  perlindungan  terhadap  hak  desain industri  dari  tindak  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak-pihak  yang
mengunakan  hak desain  industri  pihak  lain yang  tanpa  hak  atau dengan melawan hukum.  Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran  terhadap desain industri terdaftar .
b. Penerapan  Perlindungan  Desain  Industri  terdaftar  berdasarkan  prinsip keadilan  menurut  teori  keadilan  John  Rawls  berkaitan  dengan  Putusan Nomor  35  PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Pertama,  Kasus  Putusan  Nomor  35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014:  Pemohon  Peninjuan  Kembali  Firma  SALIM TRADING  CO,  ditolak  oleh  Hakim  Agung,  dalam  hal  ini  penerapannya bertentangan dengan Prinsip Keadilan yang kemukakan oleh John Rawls bahwa  bagi  para  pihak  memiliki  kebebasan  yang  sama.  Kedua,      Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: bahwa dengan adanya putusan tersebut,  bagi  pihak  pemohon  selaku  yang  dirugikan,  menjadi  semakin dirugikan lagi, ada intervensi Negara dalam posisi yang lemah, sehingga tidak sesuai dengan Prinsip Keadilan yang Kedua menurut teori keadilan John Rawls, lembaga Peradilan belum bisa mengatur kesenjangan sosial ekonomi  yang  terjadi,  sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  dan  juga tidak bersifat timbal balik.

## 2. Saran
Bagi  Pemegang  Hak  Milik  Desain  Industri Dapat  segera mendaftarkan  ciptaannya  serta mempublikasikan  Desain  Industrinya secara  seluas-luasnya,  agar  dapat  diketahui  oleh  masyarakat  banyak, atau  pengguna  produk,  agar  kasus  pelanggaran  Desain  Industri  tidak dapat di klaim oleh pihak manapun, karena Perlindungan Desain Industri secara  publikasi,  bisa juga  memperkecil  terjadinya  pelanggaran  Desain Industri.
Bagi  Pelaku  Usaha Dengan  segera  mendaftaran  produk  Desain Industri  miliknya,    sebagaimana  Tata  Cara  Permohonan  Pendaftaran harus  sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-Undang  No.31  Tahun  2000 tentang Desain  Industri,  agar  para  pengusaha  dapat  mengatisipasi kecilnya pelanggaran terhadap Desain Industri yang sama.
Bagi  Pemerintah, Peran  pemerintah  sangat  penting  antara  lain dengan  memberikan  sosialisasi  mengenai  cara  pendaftaran  Desain
Industri,  tentang pentingnya  mendaftarkan  Desain  Industri  serta pemerintah  harus  meningkatkan  penegakan  supermasi  hukum  desain industri  secara  tegas  dan  adil  terutama  kepada  para  aparat  penegak hukum yang melakukan pembelaan terhadap pelanggar Desain Industri dan  melakukan penyempurnaan  undang-undang  sesuai  dengan kemajuan  jaman  dan  pemerintah  harus  selalu  mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan apapun.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sumarto,  Harsono,  2002, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  dan Merk:  Hak  Milik  Perindustrian  (Industrial  Property) ,  Akademika  Pressindo, Jakarta.
Budi  Maulana,  Insan,  2010, A-B-C  Desain  Industri  Teori  dan  Praktek  di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Citrawinda,  Cita,  2013, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang tentang  Desain  Industri, Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Djumhana, Muhammad, dkk, 2014, Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan praktinya di  Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Effendy,  Marwan,  2014, Teori  Hukum  dari  perspektif  kebijakan, perbandingan,  dan  harmonisasi  hukum  pidana, Gaung  Persada  Press  Group, Ciputat.
Fauza  Mayana,  Ranti,  2004, Perlindungan  Desain  Industri  Di  Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas , PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Fauzan, dkk 2006,  Teori  Keadilan  Sosial  ala  John  Rawls, A  Theory  of Justice ,  penerjemah:  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  cetakan  1,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Gautama, Sudargo, dkk, 2000, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Baru Desain Industri, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hill,  Napoleonl,  2007,  Think  and  Grow  Rich  (Berpikir  dan  Menjadi  Kaya) Updated  For  The  Twenty-first  Century  by  Arthur  R.  Pell.  Ph.  D., Penerjemah  : Lulu  Fitri  Rahman  dan  Leinovar    Bahfein, Cetakan  I  Februari,  Ramala  Books, Jakarta.
Joachim  Friedrich,  Carl,  2004, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Kartadjoemena, HS, 2002, GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan , UI Press, Jakarta.
Kelsen, Hans, 2011, General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
Lindsey, Tim, dkk, 2013, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty.Ltd bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, Bandung. Margono, Suyud, 2011, Hak Milik Industri , Ghalia Indonesia, Bogor. Nursari Simanjuntak, Yoan, 2006, Hak Desain Industri , Srikandi, Surabaya. Saidin, Ok, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
,  2013, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, dkk , 1995, Penelitian Hukum Normatif ,  Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono,  2005, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI-PRESS, Jakarta.
Subekti,  R. dkk ,  2001, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek)  dengan  tambahan  Undang-Undang  Pokok  Agraria dan Undang- Undang Perkawinan, PT Pradnya Paramita, Jakarta Sudarmanto,  2012, KI  Dan  HKI  Serta  Implementasinya  Bagi  Indonesia  : Pengantar  Tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Tinjauan  Aspek  Edukatif  Dan Marketing , Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Sunggono,  Bambang,  2003, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Penerbit  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sumardjono,  Maria  S.W.,  2001, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian  : Sebuah Panduan Dasar , Penerbit : Gramedia, Jakarta.
Usman,  Rachmadi,  2003,  Sebutan Intellectual  Property  Rights (IPR) di negeri  Belanda  diintrodusir  dengan  sebutan Intellectuale  Eigendomsrecht . Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan  Dimensi  Hukumnya  di Indonesia , Alumni, Bandung.
Zen  Umar  Purba,  Achmad,  2005, Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  Trips, PT Alumni, Bandung.
Konvensi WTO (Convention Estabilishing the World Trade Organization) Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights,

## Including In Counterfeit Goods/TRIPs
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  35  PK/Pdt.Sus- HKI/2014