SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 187-197 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.45127 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Penerapan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  terhadap Tindak  Pidana  Narkotika  Jenis  Sabu;  Studi  Putusan  Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.
Application of the Gedong District Court Decision on Methamphetamine Crimes; Study
of Verdict Number 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.
Juan Fernando 1* , Zainab Ompu Jainah 2
12 Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
E-mail: 1 juanferrnandoo@gmail.com, 2 zainab@ubl.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 22 Januari 2024] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 30 Januari 2024]

## How to Cite
Fernando, Juan, and Zainab Ompu Jainah. 2024. “Application of the Gedong District Court Decision on Methamphetamine Crimes: Study  of  Verdict  Number  52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (1),  187-97. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.45127.

## Abstrak
Kejahatan  kriminal  dan  narkoba  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  tanpa  korban. Kejahatan  tanpa  korban  ini  cenderung  meningkat  skalanya  ketika  lembaga  atau  kelompok tertentu  terlibat,  seperti  polisi,  kantor  kejaksaan,  pengadilan,  bea  cukai,  imigrasi,  dan  badan khusus.  Penyalahgunaan  narkoba  dan  zat-zat  terlarang  sedang  meningkat  dan  merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama. Ini akan menyebabkan kerusakan besar pada generasi warga negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif  dan  pendekatan  empiris.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  ( Library  research) seperti literatur dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, Bahan Hukum Primer, Sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  Faktor  penyebab  kasus  penyalahgunaan narkotika  yang terjadi di gedong tataan kebanyakan karena  faktor pekerjaan seperti supir yang mengharuskan  mereka  tidak  tertidur  untuk  mengejar  target  waktu  pengantaran  maka  dari  itu narkotika  banyak  disalahgunakan  seperti  jenis  sabu-sabu  dan  penyalahgunaan  banyak  terjadi dikarenakan  oleh  faktor  lingkungan,  Kemudian  penerapan  serta  akibat  penerapan  putusan pengadilan berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt dan Undang Undang nomor 35 Tahun  2009  tentang  narkotika  sebagaimana  penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan Negri  Gedong  Tataan  terhadap  terdakwa  Menyatakan  terdakwa  I  Ridho  Priyanto  bin  Atip Sumantri  dan  Terdakwa  Dedi  Firmansyah  bin  Muhaimin,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindakan  pidana  “Menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  1  Bagi  Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama- sama” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto Pasal 55 Kitab
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Juan Fernando, et. al.
Undang-Undang  Hukum  Pidana,  serta  jumlah  narkotika  mempengaruhi  putusan  hakim  dalam penerapan hukum dalam memutuskan dakwaan terhadap terdakwa.
Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri; Tindak Pidana; Narkotika.

## Abstract
Crime and drug crimes are a form of victimless crime. These victimless crimes tend to increase in scale when specific agencies or groups are involved, such as the police, prosecutor's office, courts, customs, immigration, and special agencies. Abuse of drugs and illegal substances is on the rise and is a long-standing phenomenon. This will cause enormous damage to generations of citizens. The  research  method  used  in  this  research  is  a  normative  legal  approach  and  an  empirical approach.  Secondary  data  is  data  obtained  through  library  research,  such  as  literature  and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. The research results obtained by the factors that cause cases of narcotics abuse that occur in Gedong Tataan are mostly due to work factors such as drivers which require them not to fall asleep to meet the target delivery time, therefore many narcotics  are  abused,  such  as  crystal  methamphetamine,  and  abuse  often  occurs  due  to environmental  factors.  Then  the  application  and  consequences  of  the  application  of  the  court decision  based  on  decision  number:  52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt  and  Law  number  35  of  2009 concerning narcotics as the application of the law carried out by the Gedong Tataan District Court against  the  defendant.  Declare  the  defendant  I  Ridho  Priyanto  bin  Atip  Sumantri  and  the Defendant,  Dedi  Firmansyah  bin  Muhaimin,  have  been  legally  and  convincingly  proven  to  have committed the criminal act of "Misusing Class 1 Narcotics for Yourself, Done Together" as in the indictment for violating Article 127 paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law Number 35  In  2009  regarding  narcotics  junto  Article  55  of  the  Criminal  Code,  as  well  as  the  amount  of narcotics influenced the judge's decision in applying the law in deciding the charges against the defendant.
Keyword: District Court Verdict; Criminal Acts; Narcotics.

## Pendahuluan
Istilah kejahatan berasal dari hukum pidana Belanda dan disebut dapat dihukum. Istilah ini terdapat dalam KUHP Wetbook Belanda (WvS) dan didasarkan pada asas kondrodaksi. Hal ini juga berlaku pada WvS (hukum pidana) Hindia Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum  adalah  peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  dikukuhkan  oleh penguasa  atau  pemerintah. 1 Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  seseorang,  baik  direncanakan  maupun  tidak  direncanakan,  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum menurut Undang-Undang. 2
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Republik Indonesia  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Persyaratan  tertentu  harus
1 R Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety 1, no. 3 (2021): 252 – 62, https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109.
2 Bambang Hartono and Aprinisa Aprinisa, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa  Orang  Lain  Yang  Direncanakan  (Pembunuhan  Berencana),” Jurnal  Penelitian  &  Pengkajian  Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) 2, no. 4 (2021): 31 – 44, http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56.
dipenuhi  untuk  mengambil  tindakan  hukum.  Sehingga  berkembang  pemahaman  yang mendefinisikan  hukum,  bahwa:  “hukum  adalah  suatu  keharusan  atau  sistem  kewajiban  yang jika  dilanggar  akan  ada  sanksinya”. 3 Oleh  karena  itu,  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk pencegahan terhadap masyarakat dan dapat diancam dengan pidana menurut ketentuan Undang-Undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tentunya  tidak  terlepas  dari  perkembangan zaman  saat  ini  di  era  globalisasi  dan  perkembangan  era  saat  ini. 4 Karena  tindak  pidana  tidak dapat  dihindari  dalam  kehidupan  manusia,  maka  kejahatan  narkoba  dan  psikotropika merupakan kejahatan khusus dan kelainan yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya  para  remaja  yang  akan  melanjutkan  kehidupannya,  merusak  moral  dan kesehatannya.
Hal  ini  juga  mempunyai  arti  penting  sebagai  sebuah  kesalahan  yang  mempunyai konsekuensi  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  yang  signifikan  dan  oleh  karena  itu konsekuensi  negatif  yang  serius  yang  disebabkan  oleh  narkoba.  kejahatan  tanpa  korban  ini adalah  kejahatan  yang  grafiknya  cenderung  terus  meningkat,  karena  terlibatnya  lembaga  dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga profesional, dan  lain  sebagainya. 5 Narkoba  atau  narkotika  adalah obat  yang  dapat  menenangkan  syaraf, menghilangkan  rasa  sakit,  menimbulkan  rasa  ngantuk  atau  merangsang. 6 Pada  tahun  2022, Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Polri  menangkap  43.099  tindak  pidana  penyalahgunaan narkoba.  Dari  jumlah  tersebut,  tersangka  laki-laki  sebanyak  50.721  orang  dan  tersangka perempuan sebanyak 4.731 orang. 7 Oleh sebab itu Tentu saja peranan pemerintah dalam hal ini
3 M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
4 Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31 – 52, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31- 52.
5 Uyat  Suyatna,  “Evaluasi  Kebijakan  Narkotika  Pada  34  Provinsi  Di  Indonesia,” Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 20, no. 2 (2018): 168 – 76, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054.
6 Ahmad  Saefulloh,  “Rehabilitasi  Eks - Pecandu  Narkoba  Melalui  Pendekatan  Agama  Islam,” Islamic  Counseling:
Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 1 (2018): 43 – 60, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377.
7 Reine Rofiana and Nomensen Freddy Siahaan, “Peranan Pemerintah Dalam Memberantas Penyalahgunaan Dan Perdagangan  Obat- Obatan  Terlarang,” LEGALITAS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 6,  no.  2  (2022):  16 – 27, https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5885.
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Juan Fernando, et. al.
diwakili  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  mengambil peranan penting  dalam Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika memberantas bidang lain tidak memadai.
Lembaga  penegak  hukum  di  Indonesia  mempunyai  peran  dan  fungsi  masing-masing untuk  mencapai  keadilan.  Keadilan  dan  kepastian  hukum  merupakan  dua  konsep  yang  saling berkaitan.  Secara  terminologi  keadilan  dipahami  sebagai  memberi  kepada  setiap  orang  apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak  setiap  orang. 8 Kurangnya  kedudukan  yang  tetap  dalam  kepribadian  menyebabkan seseorang  mudah  terpengaruh  oleh  hal-hal  negatif,  terutama  penyalahgunaan  Narkotika  dan psikotropika. Sebab, orang dengan tipe seperti ini biasanya tidak bisa membedakan hal positif dan negatif. Krisis psikologis juga memegang peranan penting dan biasanya terjadi pada orang yang  kurang  kreatif,  malas,  lebih  suka  mengikuti  lingkungan  dan  bersenang-senang.  Keadaan seperti  ini  akan  menimbulkan  perbuatan  yang  negatif,  sebab orang-orang  semacam  ini  tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif. 9
Tindak  Pidana  Narkotika  sering  kali  melibatkan  sebuah  grup  atau  perkumpulan  di dalamnya.  Seperti  yang  sudah  penulis  jelaskan  diatas  tingkat  penyalahgunaan  tindak  pidana Narkotika  pada  tahun  2022  penyalahgunaan  Narkotika  ini  sangat  tinggi,  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  Penyalahgunaan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  menyalahgunakan; penyelewengan. 10 Jika pelakunya adalah penyelundup, maka ada entitas dari negara lain yang membantu mengimpor barang ilegal ke suatu negara. Seperti halnya terdapat kesengajaan dari negara lain (setidaknya ada enam sindikat besar pengedar  Narkotika diantaranya adalah West African syndicate, Chinese syndicate, Taiwan Syndicate, Iran Syndicate, Nigerian Syndicate dan sindikat  lokal)  untuk  membuat  suatu  bangsa  terjerumus  ke  dalam  Narkotika  ataupun kepentingan menghancurkan generasi muda bangsa dan menguasai kekayaan negara. 11
8 M. Ilham and Abdul Syatar, “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (2023): 1 – 14, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168.
9 Muhammad  Arif  Rinaldi  Basri,  Zainab  Ompu  Jainah,  and  Indah  Satria,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk),” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 219 – 30, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2206.
10 Muklas  Adi  Putra,  “Perbandingan  Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Tindak Pidana Narkotika Anak Di Indonesia Dan Malaysia” (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).
11 Makhbubah  Makhbubah,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Permufakatan  Jahat  Dalam Penyalahgunaan  Narkotika  Menurut  Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  4786  K/Pid. Sus/2020)” (Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023).
Wujud  keseriusan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  menyelesaikan  permasalahan penyalahgunaan  narkoba  dan  prevalensinya  adalah  dengan  diratifikasinya  Konvensi  PBB tentang  Penghapusan  Peredaran  Hitam  Narkotika  dan  Psikotropika  (Konvensi  Menentang Penyalahgunaan  Narkoba)  tahun  1988.  Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1997  yang  mengesahkan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  ( Illegal  Trafficking  in Narcotic Drugs , 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Farmasi). 12
Obat-obatan terlarang jenis sabu seringkali disalahgunakan dan dijual oleh individu atau kelompok  tertentu  karena  sabu  merupakan  obat  yang  sangat  berbahaya  dan  membuat ketagihan serta efek sampingnya dapat membahayakan kesehatan dan kesehatan jiwa. Bahkan bisa  berbahaya  dan  menyebabkan  kematian.  Penyalahgunaan  narkoba  adalah  penggunaan narkoba  bukan  untuk  pengobatan  melainkan  hanya  ingin  menikmati  pengaruh  atau dampaknya.  Penyalahgunaan  narkoba  pada  umumnya  disebabkan  karena  zat-zat  tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan,  walaupun  hal  itu  sebenarnya  hanya  dirasakan  secara  semu  (bukan  yang sesungguhnya).

## Literatur Review
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pidana  memiliki  pengertian perbuatan  yang  dilakukan  setiap  orang/subjek  hukum  yang  berupa  kesalahan  dan  bersifat melanggar  hukum  ataupun  tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Menurut  Simons “Hukum  pidana  dibagi  mejadi  hukum  pidana  objektif  ( strafreht  in  subjectieve  zin )”. 13 Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku ,atau juga disebut hukum positif atau ius poenale . Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :
1.  Keseluruhan  larangan  dan  perintah  yang  oleh  negara  diancam  dengan  nestapa  yaitu  suatu tindak pidana apabila tidak ditaati;
12 Mesias J P Sagala, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN),” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 88 – 100.
13 Zainudin  Hasan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” PRANATA HUKUM 13, no. 2 (2018): 126 – 32.
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Juan Fernando, et. al.
2.  Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
3.  Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana. 14
Sifat  melawan  hukum  adalah  salah  satu  unsur  utama  tindak  pidana  yang  bersifat objektif. Dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan Undang- Undang. Hukum pidana dalam arti subjektif atau Ius Puniendi bisa di artikan luas dan sempit. 15 Dalam  arti  luas  hukum  pidana  adalah  hak  negara  atau  alat-alat  perlengkapan  negara  untuk mengenakan  atau  mengancam  pidana  terhadap  perbuatan  tertentu.  Sedangkan  dalam  arti sempit  hukum  pidana  adalah  hak  untuk  menuntut  perkara-perkara  pidana,  menjatuhkan  dan melaksanakan  pidana  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang.  Hak  ini dilakukan  oleh  badan  peradilan,  jadi Ius  Puniendi adalah  hak  mengenakan  pidana. 16 Tindak pidana  dianalogikan  sebagai  “peristiwa  pidana”,  yaitu  sesuatu  perbuatan  atau  rangkaian perbuatan  manusia,  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 17
Menurut Wirjono Prodjodikuro mengartikan bahwa tindak pidana ialah Perbuatan atau serangkaian  dari  perbuatan  yang  padanya  diletakkan  sanksi  pidana.  Dengan  demikian  dilihat dari  istilahnya,  maka  hanya  sifat-sifat  dari  perbuatan  saja  yang  meliputi  suatu  tindak  pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu  pertanggungjawaban  pidana.  Terdapat  pemisahan  antara  pertanggungjawaban  pidana dengan  tindak  pidana,  yang  dikenal  dengan  istilah  yaitu  paham  dualisme,  yaitu  yang memisahkan  antara  unsur  yang  mengenai  perbuatan  dengan  unsur  yang  melekat  pada  diri orangnya  tentang  tindak  pidana.  Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  suatu  upaya  untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu  karena  tujuannya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya  maka
14 John  Kenedi,  “Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya  Mensejahterakan Masyarakat  (Social  Welfare),” AL  IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam 2,  no.  1  (2017):  15 – 26, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.
15 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2021): 53 – 70, https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.
16 Muhammad  Rezky  Rinaldy,  “Merintangi  Penguburan  Jenazah  Covid -19  Ditinjau  Berdasarkan  Pasal  178  Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,” LEGALITAS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 5,  no.  2  (2021):  104 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5115.
17 Parulian  Sihotang,  “Kajian  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Membujuk  Anak  Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid. Sus. Anak/2018/PN. JKT. UTR),” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 2 (2021): 519 – 31, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.2129.
kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah  pengendalian  dan  atau  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the problem of policy).

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data  dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan putusan PNGT terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt
Penerapan  putusan  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  bahwa  hasil  penelitian  dengan kepolisian  di  polsek  gedong  tataan  terdakwa  ditangkap  hari  jumat  tanggal  20  Januari  2023 pukul  11.30  WIB  di  desa  gunung  sugih  baru  kecamatan  tegineneng  kabupaten  pesawaran termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri gedong tataan, perbuatan pemufakatan jahat terdakwa dengan cara yang telah dijelaskan oleh narasumber penelitian sebagai berikut:
“ Bahwa  saat  terdakwa  Ridho  berada  di  tempat  kerja  di  kelurahan  kedamaian kecamatan  tanjung  karang  timur  bersama  Anggi(DPO)  kemudian  anggi  memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa Ridho dan terdakwa Ridho menambahkan uang Rp. 50,000,- untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Kiki(DPO), Kemudian terdakwa  Dedi  dijemput  oleh  saudara  ridho  untuk  menemani  membeli  narkotika  di tempat  Kiki(DPO)  setelah  berhasil  membeli  narkotika  jenis  sabu-sabu  pada  saat perjalanan  pulang  di  Jl  Lintas  Sumatera  Desa  Bumi  Agung  Kec.  Teginineng  Kab. Pesawaran  ditangkap  oleh  saksi  Erdian  dan  saksi  Yoga  yang  merupakan  anggota kepolisian Resor Pesawaran dan dilakukan penggeledahan kemduian ditemukan barang bukti  dalam  1  bungkus  plastik  klip  berisikan  kristal  putih  narkotika  jenis  sabu-sabu seberat  0,2502  gram,  1  unit  handphone  merk  nokia  warna  hitam  1  unit  sepeda  motor merk honda beat warna abu-abu dengan No pol BE 2107 RT, kemudian para tersangka dibawa ke polres pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut . ”
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Juan Fernando, et. al.
Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa di Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa penerapan putusan tindak pidana narkotika berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan pasal yang  berlaku  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menggunakan  narkotika jenis sabu-sabu secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  junto  Pasal  55  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  kemudian  jaksa  penuntut  umum  ,  serta  jumlah  narkotika mempengaruhi  putusan  hakim  dalam  penerapan  hukum  dalam  memutuskan  dakwaan terhadap  terdakwa.  Kemudian  berdasakan  hasil  penelitian  dengan  hakim  pengadilan  negeri gedong tataan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a  Undang-undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Juncto  Pasal  55  Kitab  Undang- undang hukum pidana berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.
2. Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt
Akibat  hukum  tindak  pidana  narkotika  berdasakan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  penyalahgunaan  narkotika  jenis  sabu  di  kalangan  masyarakat  khususnya  di  daerah Gedong  Tataan  yang  sebagian  di  lakukan  oleh  para  pekerja  dengan  alasan  untuk  menambah stamina,  menghilangkan  rasa  kantuk  dll,  merupakan  tindak  pidana  dan  akibat  hukum  yang  di timbulkan beupa kurungan penjara atau rehabilitasi. Ancaman hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat keras dan tegas berupa pidana kurungan penjara hingga hukuman mati, dan juga dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap kesehatan sangat lah negatif bahkan banyak kasus akibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu hingga kehilangan nyawa akibat overdosis sabu.
Maka  dari  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  Aipda  Hartoko  selaku  penyidik  kepolisian gedong tataan bahwa  akibat  hukum  terhadap pelaku,  pelaku ditangkap dan di  bawa  untuk  di periksa di kepolisian gedong tataan itu adalah dampak yang dilakukan pelaku karena melanggar Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Kepolisian  menjalankan  tugas  untuk  membantu memberantas  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  masyarakat  dan memberikan  sosialisasi  khususnya  daerah  Gedong  Tataan  untuk  mengurangi  hingga memberantas  agar  masyarakat  yang  belum  menyentuh  atau  menyalahgunakan  narkotika terhindar  dari  barang  haram  tersebut  dikarenakan  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  seperti
kecanduan  hingga  kematian  dan  akibat  hukum  yang  terjadi  sepeti  dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dengan bapak Rio Fabry, S.H., M.H bahwa akibat hukum  terhadap  pelaku  berdasarkan  Studi  Putusan  Nomor  52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt  pelaku yang sudah ditangkap oleh kepolisian dan diadili di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dituntut 2 Tahun 4 Bulan sebagaiman diatur dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat 1 huruf  a  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  juncto  Pasal  55  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  oleh terdakwa  dikurangi  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan,  kemudian  berdasarkan  hasil penelitian  dengan  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  bahwa  akibat  hukum  terhadap terdakwa  dijatuhkan  pidana  penjara  2  tahun  6  bulan  akibat  hukum  ini  merenggut  kebebasan dikarenakan  pelaku  ditahan  dan  dipenjara,  maka  dari  itu  tidak  ada  dampak  positif  dari penyalahgunaan narkotika akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan hingga akibat hukum dijatuhkan kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  narkotika putusan pengadilan nomor: 52/Pid.Sus./2023PN/Gdt. Bahwa penerapan hukum sesuai dengan prosedur  hukum  dan  pasal  yang  berlaku,  menimbang  bahwa  yang  dimaksud  ‘penyalah  guna’ sebagaiman  ketentuan  Pasal  1  butir  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum,  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menggunakan  narkotika  jenis sabu secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  junto  Pasal  55  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah.  Selanjutnya, Akibat  dari  penerapan  hukum  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika  junto  Pasal  55  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  diadili  di  pengadilan  negeri gedong tataan bahwa Menyatakan Terdakwa I Ridho Priyanto bin Atip Sumantri dan Terdakwa II Dedi Firmansyah bin Muhaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Juan Fernando, et. al.
melakukan  tindak  pidana  “Menyalahgunkan  Narkotika  Golongan  1  Bagi  Diri  Sendiri  Yang Dilakukan  Secara bersama- sama” Menjatuhkan  pidana  kepada  para  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan.

## Daftar Pustaka
Basri,  Muhammad  Arif  Rinaldi,  Zainab  Ompu  Jainah,  and  Indah  Satria.  “Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Atau  Melawan  Hukum  Melakukan Pemufakatan  Jahat  Untuk  Menguasai  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman  (Studi Putusan  Nomor:  705/Pid.  Sus/2020/Pn.  Tjk).” Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum 4,  no.  1 (2021): 219 – 30. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2206.
Hartono,  Bambang,  and  Aprinisa  Aprinisa.  “Implementasi  Sanksi  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).” Jurnal  Penelitian  &  Pengkajian  Ilmiah  Mahasiswa  (JPPIM) 2,  no.  4  (2021):  31 – 44. http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56.
Hasan,  Zainudin.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung.”
PRANATA HUKUM 13, no. 2 (2018): 126 – 32.
Kenedi,  John.  “Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  (Social  Welfare).” AL  IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  Dan
Politik Islam 2, no. 1 (2017): 15 – 26. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.
M. Ilham, and Abdul Syatar. “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana:  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi  Dan  Hukum  Nasional.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
4, no. 1 (2023): 1 – 14. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168.
Makhbubah,  Makhbubah.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Permufakatan  Jahat Dalam  Penyalahgunaan  Narkotika  Menurut  Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid. Sus/2020).” Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
Moertiono,  R  Juli.  “Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  Dalam  Perspektif  Teori  Perlindungan Hukum.” All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety 1, no. 3 (2021): 252 – 62. https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109.
Putra,  Muklas  Adi.  “Perbandingan  Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Tindak  Pidana  Narkotika  Anak  Di  Indonesia  Dan  Malaysia.”  Malang: Universitas Islam Malang, 2022.
Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  1  (2019):  31 – 52. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52.
Rinaldy,  Muhammad  Rezky.  “Merintangi  Penguburan  Jenazah  Covid -19  Ditinjau  Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): 104 – 16. https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5115.
Rofiana,  Reine,  and  Nomensen  Freddy  Siahaan.  “Peranan  Pemerintah  Dalam  Memberantas Penyalahgunaan  Dan  Perdagangan  Obat- Obatan  Terlarang.” LEGALITAS:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 16 – 27. https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5885.
Saefulloh,  Ahmad.  “Rehabilitasi  Eks - Pecandu  Narkoba  Melalui  Pendekatan  Agama  Islam.” Islamic  Counseling:  Jurnal  Bimbingan  Dan  Konseling  Islam 2,  no.  1  (2018):  43 – 60. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377.
Sagala,  Mesias  J  P.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Permainan  Judi  Jackpot  (Studi Kasus  Putusan  Nomor  45/Pid.  B/2017/PN.  MDN).” Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 88 – 100.
Sari,  Indah.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata.”
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2021): 53 – 70. https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.
Sihotang, Parulian. “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan  Perbuatan  Cabul  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  No.  23/Pid.  Sus. Anak/2018/PN.  JKT.  UTR).” JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak
Pidana 3, no. 2 (2021): 519 – 31.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.2129.
Suyatna,  Uyat.  “Evaluasi  Kebijakan  Narkotika  Pada 34  Provinsi Di  Indonesia.” Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 20, no. 2 (2018): 168 – 76. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054.
Zaidan, M Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.