## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Saqinaya Ananda Email : saqinayaananda@gmail.com Universitas Sumatera
Utara
Dina Lestari
Email : dina84866@gmail.com Universitas Sumatera Utara
Cheryl Patriana Yuswar S.H., LL.M Email : cherylyuswar@gmail.com Universitas Sumatera Utara

## Abstract
Disputes  arise  due  to  various  reasons  and  underlying  problems.  These  consumer disputes  occur  due  to  violations  of  consumer  rights.  Judicially,  consumer  dispute resolution  can  be  carried  out  through  court  or  outside  court,  with  the  provisions regulated  in  the  Consumer  Protection  Law  Number  8  of  1999  and  Based  on  the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350/MPP/Kep/12/2001  concerning  Implementation  Duties  and  Authorities  of  the Consumer Dispute Resolution Agency of the Minister of Industry and Trade. BPSK as  an  out-of-court  consumer  dispute  resolution  body  that  carries  out  arbitration functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decision  made  by  BPSK  is  final  and  binding,  so  the  BPSK  decision  cannot  be submitted for legal action again, according to the settlement  method chosen by the consumer,  whether mediation, conciliation  or arbitration. BPSK as an out-of-court consumer  dispute resolution body that carries out  arbitration  functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decisions taken by the BPSK panel are final and binding, in accordance with the settlement method chosen by the consumer, whether mediation, conciliation or arbitration. The method used in this  research  is  the  normative  legal  method  or  also  known  as  doctrinal  legal research with a descriptive approach. The purpose of this research is to  determine the  process  and  effectiveness  of  resolving  consumer  disputes  through  arbitration through BPSK.
Key words: dis settlement; consumer disputes; BPSK

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Sengketa  muncul  dikarenakan  berbagai  alasan  dan  masalah  yang  melatar belakanginya,  sengketa  konsumen  ini  terjadi  karena  adanya  pelanggaran  hak konsumen.  Secara  yuridis  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan,  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur dalam  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  dan Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan.  BPSK  sebagai  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  yang  menjalankan  fungsi  arbitrase  diharapkan  dapat  memberikan kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Putusan  yang dihasilkan  BPSK  bersifat  final  dan  binding,  maka  putusan  BPSK  tidak  dapat diajukan upaya hukum kembali, sesuai dengan metode penyelesaian yang dipilih oleh  konsumen,  apakah  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase.  BPSK  sebagai  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  yang  menjalankan  fungsi arbitrase diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Adapun keputusan yang diambil oleh majelis BPSK bersifat final dan mengikat,  sesuai  dengan  metode  penyelesaian  yang  dipilih  oleh  konsumen, apakah  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan pendektan deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase melalui BPSK.

## Kata kunci: penyelesaian; sengketa konsumen; BPSK

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  terus  berusaha  meningkatkan pembangunan  di  segala  sektor  yang  tentunya  harus  dapat  dinikmati  oleh  seluruh bangsa  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Salah  satu  sektor  yang  menjadi  perhatian  bagi pemerintah  maupun  masyarakat  adalah  pembangunan  sektor  ekonomi.  Tolak  ukur adanya  peningkatan  ekonomi  salah  satunya  ditandai  dengan  pesatnya  pergerakan pelaku  ekonomi,  baik  perorangan  maupun  institusi  yang  mempunyai  tujuan  untuk mencari  keuntungan.  Dengan  semakin  pesatnya  perekonomian,  maka  semakin meningkat  kemudahan  dalam  bertransaksi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen. Transaksi tersebut pula mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.
Dari  kemudahan  transaksi    yang  ada,  tak  jarang  para  pelaku  usaha  berlaku curang  dan  tidak  memenuhi  kewajiban  mereka  kepada  konsumen  sehingga

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
konsumen  megalami  kerugian.  Kerugian  konsumen  secara  garis  besar  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu:  pertama,  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perilaku  penjual yang  memang  secara  tidak  bertanggung  jawab  merugikan  konsumen;  ke-dua, kerugian  konsumen  yang  terjadi  karena  tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan pihak  ketiga  sehingga  konsumen  disesatkan  yang  pada  akhirnya  dirugikan. Terabaikannya  hak-hak  konsumen  berpotensi  menimbulkan  kerugian  konsumen yang  berujung  pada  sengketa  konsumen.  Sengketa  konsumen  ini  terjadi  karena adanya  pelanggaran  hak  konsumen,  salah  satu  contohnya  adalah  wanprestasi sebagaimana  tertulis  didalam  pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (yang  selanjutnya  disingkat  KUHPerdata)  yang  artinya  adalah  tidak  terpenuhinya kewajiban  oleh  salah  satu  pihak.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  harus menanggung  segala  macam  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  dalam  berbagai bidang,  termasuk  dalam  hak-hak  yang  timbul  dari  perjanjian  jual-beli  atau perdagangan  ini.  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  dijelaskan  bahwa  tiap  warga negaranya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. 1
Kedudukan  konsumen  pada  umumnya  lebih  lemah  jika  dibandingkan  dengan kedudukan  produsen,  oleh  karena  itu  dengan  terbitnya  UU  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  diharapkan  perlindungan  terhadap  konsumen lebih terjamin. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka  dibentuklah  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  ditiap kabupaten.  Pembentukan  BPSK  merupakan  usulan  dan/atau  permohonan  Kepala Daerah  Tingkat  II  dengan  menyiapkan  sarana,  prasarana,  dana  operasional  yang dibebankan melalui APBD setempat.
Keberadaan  BPSK  diharapkan  akan  menjadi  bagian  dari  pemerataan  keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya keuntungan yang didapatkan
1 Fajrin,  A.  E.,  &  Sjaifurrachman,  S.  (2022).  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui Arbitrase. Jurnal Analisis Hukum , 5 (2), 136-146.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## B. METODE
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yang dilaksanakan  untuk  mengumpulkan  sejumlah  data  meliputi  bahan  pustaka  yang  bersumber dari undang-undang, keputusan menteri, buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    (BPSK)  yang  berkaitan  dengan proses  dan  efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 8
tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan akhirnya menuju pada penyelesaian

## C. PEMBAHASAN
1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen secara Arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  melalui  cara arbitrase,  pelaksanaannya  berbeda  dengan  cara  konsiliasi  atau  mediasi,  melalui cara ini Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bilamana  tidak  tercapai  kesepakatan. 2 Pada  dasarnya,  arbitrase  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan,  berdasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang  dibuat  oleh  para  pihak,  dan  dilakukan  oleh  arbiter  yang  dipilih  dan  diberi kewenangan  mengambil  keputusan.  Arbitrase  merupakan  pilihan  yang  paling menarik,  khususnya  bagi  kalangan  pengusaha.  Bahkan,  arbitrase  dinilai  sebagai suatu  "pengadilan  pengusaha"  yang  independen  guna  menyelesaikan  sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. 3 BPSK sendiri merupakan lembaga  yang  bersifat  non-struktural  yang  berada  di  seluruh  wilayah  kota
2 Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
3 Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6),

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
maupun  kabupaten,  dengan  tujuan  utama  menyelesaikan  segala  permasalahan yang  terjadi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  tanpa  melibatkan  pengadilan. Prinsip  dasar  penyelesaian  yang  dilakukan  di  BPSK  sesuai  dengan  Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga termasuk menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  mediasi,  arbitrase,  atau  konsoliasi. 4 Alur  penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) adalah sebagai berikut:

## a. Tahap Pertama: Pengajuan Gugatan
Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen  kepada  BPSK,  baik  secara  tertulis  maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen me- ninggal dunia, sakit atau telah berusia  lanjut,  belum  dewasa,  atau  orang  asing  (warga  negara  asing). Permohonan  yang  diajukan  secara  tertulis  yang  diterima  oleh  BPSK dikeluarkan bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK kepada pemohon.
Setiap  sengketa  yang  masuk  pada  lembaga  ini  akan  diutamakan  untuk diselesaikan  melalui  jalur  musyawarah  secara  kekeluargaan.  Adanya  lembaga ini diharapkan dapat membantu para konsumen mendapatkan keadilan dan hak mereka sepenuhnya dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya yang sangat murah. Seperti halnya jika mengajukan gugatan atau permohonan persidangan pada lembaga Pengadilan Negeri, pengajuan gugatan penyelesaian sengketa di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  pun  memiliki  sejumlah  persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratannya antara lain:
1. Mengajukan permohonan sengketa di kantor BPSK setempat. Permohonan ini  bisa  dituliskan  atau  disampaikan  secara  langsung.  Jika  kasus disampaikan  langsung,  petugas  BPSK  akan  melakukan  pencatatan  pada formulir khusus  yang telah dibubuhi dengan  cap. Pun dalam penyampaian permohonan,  konsumen  bisa  menyampaikannya  sendiri,  melalui  wali  atau
4 Bagas Kara (2019). Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK. Artikel Nasional. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan- penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk diakses pada 15 Oktober 2023.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ahli  waris,  atau  memberikan  tugas  kepada  pihak  yang  dipercaya  dengan disertai surat kuasa.
2. Melampirkan  berkas-berkas  berupa  dokumen  yang  dibutuhkan  sebagai persyaratan  administrasi,  berikut  sejumlah  uang  untuk  membayar  biaya yang  dibutuhkan.  Siapkan  kartu  pengenal  (KTP  atau  paspor),  dan  bukti- bukti  yang  bisa  mendukung  posisi  Anda  sebagai  konsumen  ketika  proses persidangan sedang berlangsung.
3. Sesampainya  di  kantor  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) setempat, konsumen kemudian mengisi formulir pengaduan yang berisikan informasi  seperti  nama  dan  alamat  penggugat  juga  pihak  yang  digugat, keterangan  lengkap  mengenai  waktu  atau  tempat  terjadinya  sengketa  atau permasalahan  oleh  kedua  belah  pihak,  juga  informasi  lengkap  mengenai kronologi kejadian.
Selanjutnya,  menyerahkan  kembali  formulir  pengaduan  tersebut  berikut bukti-bukti  yang  dibutuhkan.  Pihak  BPSK  akan  meneliti  semua  bukti  dan menilai  apakah  sengketa  yang  diajukan  masih  menjadi  wewenang  lembaga tersebut.  Jika  tidak,  maka  pihak  BPSK  berhak  untuk  melakukan  penolakan terhadap sengketa tadi. Penolakan ini juga berlaku jika pengajuan permohonan ternyata kurang lengkap
Dalam  hal  permohonan  diterima,  maka  dilanjutkan  dengan  persidangan. Ketua  BPSK  memanggil  pelaku  usaha  secara  tertulis  disertai  dengan copy permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  selambat-lambatnya  dalam waktu  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  permohonan  penyelesaian  sengketa  diterima secara benar dan lengkap. (Bustamar, 2016) 5
b.  Tahap Kedua: Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen
Setelah  tergugat  memenuhi  panggilan  kedua  belah  pihak  menentukan metode  penyelesaian  perkara.  Metode  tersebut  harus  disepakati  keduanya.
5 Bustamar, B. (2016). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 14(1), 35-46.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berikut ini metode yang bisa dipilih.
1) Mediasi.  Proses  ini  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen di  pengadilan melalui BPSK.  Fungsi  BPSK  hanya  sebagai  penasihat. Sementara  penyelesaian  masalah  diserahkan  kepada  pihak  yang bersengketa.
2) Konsiliasi.  Metode  konsiliasi  digunakan  dalam  penuntasan  masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang  bersengketa.  Namun,  majelis  hanya  sebagai  konsiliator  (pasif). Sementara  itu,  hasil  putusan  diserahkan  kepada  pihak  penggugat  dan tergugat.
3) Arbitrase.  Pada  metode  arbitrase,  para  majelis  berlaku  aktif  dalam menyelesaikan  perkara  pihak  yang  bersengketa.  Khusus  arbitrase, penyelesaian  masalah  dilakukan  melalui  pengadilan  negeri  dan  kasasi Mahkamah  Agung.  Karena  itu,  putusan  akhir  berada  di  tangan  MA pengaduan dianggap selesai di tahap ini.(Maryanto, 2019) 6
c. Tahap ketiga: Putusan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha
Putusan yang ditetapkan oleh majelis BPSK terdiri dari dua jenis berikut ini:
1. Putusan BPSK untuk metode penyelesaian dengan konsoliasi dan mediasi. Putusan  ini  berisi  perjanjian  damai  tanpa  disertai  sanksi  administratif. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani pihak yang bersengketa.
2. Putusan  BPSK  untuk  metode  arbitrase.  Berbeda  dengan  konsiliasi  dan mediasi,  arbitrase memuat  putusan  perkara  perdata.  Setiap  putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum
Dalam memberikan putusan akhir sekaligus sanksi pada sengketa konsumen, beberapa ketentuan ini harus dipatuhi, yaitu:
1) Keputusan wajib dikeluarkan oleh majelis paling lambat 21 hari kerja sejak
6 Maryanto. (2019). Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK. In Unissula Press.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
gugatan masuk dan diterima oleh BPSK.
2) Usai  pemberitahuan  putusan  BPSK,  paling  lama  7  hari  terhitung  sejak pembacaan, pihak  yang bersengketa wajib memberikan pernyataan menerima atau menolak. Jika salah satu  menolak, maka pengajuan banding paling lama 14 hari; dimulai dari pengumuman putusan.
3) Putusan  yang  ditolak  atau  tidak  dilaksanakan  dapat  dianggap  sebagai kriminalisasi.  Dalam  masalah  ini,  BPSK  berhak  meminta  bantuan  penyidik untuk  membawa  perkara ke  Pengadilan  Negeri.  Artinya,  pengadilan memutuskan  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  Pasal  58 Ayat (2).
4) Jika putusan diterima oleh kedua belah pihak, pelaku usaha diberikan waktu 7  hari  untuk  menjalankan  putusan.  Pengaduan  dianggap  selesai  saat  pelaku usaha berhasil melakukan tugasnya dengan baik.
5) Untuk putusan BPSK  yang tidak dipermasalahkan oleh pelaku usaha, harus segera dimintakan fiat.
6) Paling  lambat  5  hari  usai  pengajuan  keberatan,  pelaku  usaha  tidak  kunjung melaksanakan putusan, BPSK menyerahkan berkas perkara kepada penyidik. 7
Adapun  keputusan  yang  diambil  oleh  majelis  BPSK  bersifat  final  dan mengikat,  sesuai  dengan  metode  penyelesaian  yang  dipilih  oleh  konsumen, apakah  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase.  Artinya,  setiap  pihak  yang  terlibat dalam  persidangan  atau  kasus  sengketa  yang  diajukan  berhak  untuk melaksanakan  putusan  tanpa  terkecuali.  Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  memang  belum  dikenal  secara  menyeluruh  oleh lapisan  masyarakat,  sehingga  diharapkan  adanya  sosialiasi  lanjutan  terkait peranan  dan  tugas  BPSK  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sesuai dengan peraturan perundangan Perlindungan Konsumen.
7 Ibid

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
2. Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  untuk  Melindungi  Konsumen  ditinjau  dari  UU Perlindungan Konsumen
Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Bab  XI  Pasal  49-58. Pada  Pasal  49  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  pemerintah  membentuk  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Badan  ini  merupakan  peradilan  kecil ( Small  Claim  Court )  yang  melakukan  persidangan  dengan  menghasilkan keputusan  secara  cepat,sederhana  dan  dengan  biaya  murah  sesuai  dengan  asas peradilan.  Disebut  cepat  karena  harus  memberikan  keputusan  dalam  waktu maksimal  21  hari  kerja  (  Pasal  55),  dan  tanpa  ada  penawaran  banding  yang dapat  memperlama  proses  pelaksanaan  keputusan  (Pasal  56  dan  Pasal  58). Sederhana  karena  proses  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  pihak yang  bersengketa,  dan  murah  karena  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menjalani proses persidangan sangat ringan.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  :  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Ssengketa  Konsumen  Menteri  Perindustrian dan    Perdagangan    Republik Indonesia  pasal  3  dalam  melaksanakan  fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang :
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen;
e. menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap
h. perlindungan konsumen;
i. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap  mengetahui  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
j. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf  g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
k. mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
l. memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen;
m. memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
n. menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Jika mengacu pada UUPK Pasal 56 ayat (2) seolah-olah menempatkan BPSK sebagai  lembaga  pemutus  tingkat  pertama,  sedangkan  Pengadilan  Negeri  (PN) sebagai  pengadilan  tingkat  banding.  Hal  tersebut  semakin  ditegaskan  ketika regulasi juga menyatakan pihak diberikan kesempatan yang lebih luas luas untuk mengajukan  banding  tanpa  harus  dilihat  apakah  dia  pelaku  usaha  atau  sebagai konsumen.  Keberatan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  lain  adalah  upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata  yang berlaku di

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Peradilan  Umum. 8 Suatu  hukum  atau  peraturan  akan  efektif  jika  masyarakat berperilaku  seperti  yang  diharapkan  atau  diharuskan  oleh  undang-undang  untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektifitas hukum atau peraturan tersebut haruslah dicapai.  Dari  uraian  tersebut,  maka  jika  dikaitkan  dengan  efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, maka lembaga tersebut dapat dikatakan efektif, apabila:
a. Memiliki  perangkat  hukum  yang  baik,  lengkap,  sistematis,  tidak berlawanan dalam satu tatanan sistem;
b. Memiliki  insfrastuktur  yang  memadai  dan  terpelihara  dengan  baik, termasuk juga memiliki sumber daya manusia yang mumpuni;
c. Putusan BPSK dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik;
d. Didukung  dengan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajibannya sebagai konsumen. 9
Namun melihat beberapa putusan BPSK, terlihat adanya indikasi kelemahan kekuatan  yuridis  tersebut  terbukti  dengan  beberapa  contoh  kasus  BPSK sebelumnya  yang  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Temuan  lain  terhadap pembatalan  putusan  BPSK  adalah  bahwa  BPSk  sebagai  lembaga  yang  mirip dengan quasi peradilan karena memiliki fungsi yang sama seperti menyelesaikan sengketa, yakni memiliki fungsi ajudikasi. Dengan demikian, ada batas kekuatan eksteritorial  putusan  dan  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana dijelaskan  dalam  UUPK.  Pada  dasarnya  BPSK  hanya  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  namun  apa  yang  dimaksud sengketa  konsumen,  apa  batasannya  tidak  diatur  dalam  ketentuan  UUPK. Disamping itu, terhadap bentuk wewenang BPSK sendiri, menurut peneliti masih terdapat konsep atau pemahaman yang tidak jelas. BPSK yang berwenang untuk mengadili  sengketa  konsumen  menurut  UUPK  sama  sekali  tidak  memiliki
8 Rida Ista Sitepu & Hana Muhammad (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechen: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 3(2). 12
9 Hanum Rahmaniar Helmi, Eksistensi BPSK dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. JURNALADHAPER Volume 1, No. 1 Tahun 2015.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kemampuan  yang  efektif  untuk  melakukan  pekerjaan  tersebut.  Salah  satu contohnya  yakni  kekuatan  eksteritorial  dari  putusan  BPSK  yang  harus  dimintai persetujuan  terlebih  dahulu  ke  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  tentunya  membuka peluang untuk sangat mungkin terjadi pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri  (PN)  yang  mengakibatkan  penegakan  hukum  y  ang  tidak  efektif  oleh BPSK. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan untuk  menghapus atau mengganti peran BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen dengan kembali ke ranah  yang  sebelumnya  dipegang  oleh  Pengadilan  Negeri  sebagai  “Lembaga Negara  Utama”  di  Indonesia.  Mengingat  tugas  dan  wewenang  yang  tidak sistematis  dan  lemah,  dan  terdapat  peraturan  yang  tumpang  tindih  yang dijalankan oleh lembaga ini. 10

## D.   PENUTUP
Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk  konsumen  (barang  dan/atau  jasa  konsumen)  yang  lazim  disebut  dengan pelaku usaha dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.  Sengketa  konsumen  terjadi  karena  adanya  pelanggaran  hak  konsumen, salah satu contohnya adalah wanprestasi. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan  secara  litigasi  atau  pun  non  litigasi.  Apabila  penyelesaian  sengketa konsumen  dilakukan  di  luar  peradilan  menurut  Pasal  52  UUPK  adalah  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  dengan  cara  melalui  mediasi, arbitrase  dan  konsiliasi.Gugatan  yang  sudah  diajukan  ke  BPSK  harus ditindaklanjuti  oleh  BPSK,  dan  BPSK  wajib  memberikan  putusan. 11 Adapun keputusan  yang  diambil  oleh  majelis  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat,  sesuai dengan  metode  penyelesaian  yang  dipilih  oleh  konsumen,  apakah  mediasi, konsiliasi,  atau  arbitrase.  Artinya,  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan atau  kasus  sengketa  yang  diajukan  berhak  untuk  melaksanakan  putusan  tanpa terkecuali.
10 Opcit. Rida Ista Sitepu & Hana Muhammad. Hal.12-13
11 Muskibah, M. (2010). Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 2(4).

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Alur  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebagai berikut:1. Tahap Pertama: Pengajuan Gugatan ;  2.  Tahap  Kedua:  Pemilihan  Metode  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ;  3. Tahap ketiga: Putusan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha. Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilihat beberapa putusan BPSK, terlihat  adanya  indikasi  kelemahan  kekuatan  yuridis  tersebut  terbukti  dengan beberapa  contoh  kasus  BPSK  sebelumnya  yang  dibatalkan  oleh  Mahkamah Agung.  Dengan  demikian,  ada  batas  kekuatan  eksteritorial  putusan  dan  ruang lingkup  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UUPK.  Pada dasarnya  BPSK  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelesaian sengketa  konsumen,  namun  apa  yang  dimaksud  sengketa  konsumen,  apa batasannya tidak diatur dalam ketentuan UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA
A. E.Fajrin, , & Sjaifurrachman, S. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase. Jurnal Analisis Hukum, 5(2).
Bustamar, B. (2016). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 14 (1). https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.
Fadillah Firda Ainun & Putri Saskia Amalia (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan,
2(6),Maryanto. (2019). Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK. In Unissula Press .
Helmi Hanum Rahmaniar (2015), Eksistensi BPSK dalam Memutus Sengketa
Konsumen di Indonesia. JURNALADHAPER. 1(1).
Kara Bagas (2019). Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK. Artikel Nasional. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan- sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk.
Muskibah. (2020). Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jurnal Inovatif Ilmu Hukum , 2 (4). RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kumpulan Penelitian Dan … , 4 (1).
http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi- ilmiah/article/view/117%0Ahttp://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi- ilmiah/article/viewFile/117/83
Sitepu Rida Ista & Muhammad Hana (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechen: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 3(2).

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu