Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 10, Oktober 2020

## PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA SUKABUMI
Adinda Restu Yuliani Efendi, Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, Eris Darsawati Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Email: Andindarestu1207@gmail.com, ismet.ismatullah@ummi.ac.id, dan erisdarsawati20@gmail.com

## Abstract
This research aims to test the effect of tax sanctions on taxpayer compliance in the 2014-2018 financial year. This research uses quantitative methods with associative, Population  in  this  study  is  data  of  taxpayers  of  entities  registered  in  the  Primary Tax  Office  (KPP)  Sukabumi  city  in  2018  which  is  as  many  as  6,777  corporate taxpayers. The sampling technique uses slovin with a sample count of 98. Analysis techniques used are Validity Test Results, Reliability Test, descriptive statistics, and Full  Model  Testing.  With  the  result  of  tax  penalties  on  taxpayer  compliance.  The results showed that tax penalties affect taxpayer compliance. This is derived from based on the results of hypothetical testing obtained partially there is a positive and significant relationship between taxation sanctions on taxpayer compliance with an efficient value of β = 0.362 and a significance value of 0.001. This proves that the significance  of  tax  sanctions  is  0.433  <  0.05  which  means  there  is  a  significant influence between tax sanctions on partial taxpayer compliance.

## Keywords: Tax Sanctions; Taxpayer Compliance;

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  tahun  anggaran  2014-2018.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendeketan  assosiatif,  Populasi  dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Sukabumi Tahun 2018 yaitu sebanyak 6.777 wajib pajak badan. Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  slovin  dengan  jumlah  sampel  98.  Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  Hasil  Uji  Validitas,  Uji  Reliabilitas,  statistik deskriptif  dan  Pengujian  Full  Model.  Dengan  hasil  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  diperoleh  dari  Berdasarkan hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  secara  parsial  terdapat  hubungan  yang  positif dan  signifikan  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan nilai koefiseien β = 0,362 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini membuktikan bahwa  signifikansi  Sanksi  Perpajakan  adalah  0,433  <  0,05  yang  berarti  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak secara parsial.
Kata Kunci: Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

## Pendahuluan
Di era globalisasi ini pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar karena  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  paling  besar, pengeluaran  pemerintah  dalam  pembiayaan  negara  semakin  besar,  maka  negara  akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan yang terus berkembang, untuk itu Negara akan mengupayakan peningkatan pendapatannya terutama melalui pajak sebagai sumber utama  dan  sumber terbesar.
Pajak berdasarkan  Undang-undang  KUP  Nomor  28 Tahun  2007  perubahan  ketiga atas  undang-undang  nomor  6  tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara  yang terutang  oleh orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  menyelesaikan  berbagai  projek pembangunan  yang  merata  disemua  wilayah  Negara  Indonesia  yang  sangat  luas  maka peranan Pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat  pada  umumnya,  walaupun  di  yakini  bahwa  pajak  merupakan  sandaran pembangunan masyarakat,  penerimaan  yang  berasal dari  pajak menjadi  salah  satu  kunci keberhasilan dimasa yang akan datang.
Upaya meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan  berbagai  cara  dalam  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  dalam  hal  membayar pajak,  Untuk  mewujudkan  kepatuhan  masyarakat  diperlukan  upaya-upaya  dari pemerintah  untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya  dapat  terealisasi  karena  dalam  pembangunan  nasional  maupun  pembangunan daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat aparat dan pemerintah, sehingga target yang  diharapkan  bisa  tercapai,  pada    dasarnya  kerjasama  tersebut  dapat  dilakukan  oleh masyarakat bersama pemerintah.
Lembaga  Pemerintah  yang  mengelola  pajak negara  di Indonesia adalah  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  merupakan  salah  satu  Direktorat  Jenderal  yang  ada  dibawah naungan Kementrian  Keuangan Republik  Indonesia yang menginterpretasikan  serta  ikut menjalankan  kebijakan  dalam  segi  perpajakan.  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  proses menghimpun  pajak,  menerapkan  beberapa  aturan  dalam  menentukan  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak,  beberapa  diantaranya  adalah  penerimaan  yang  bersumber dari pajak penghasilan (PPh), PPN dan sumber-sumber pajak lainnya.
Peran  pajak  dalam  penerimaan  negara,  seharusnya  pemerintah  dapat memaksimalkan  penerimaan  negara.  Salah  satu  cara  pemerintah  untuk  untuk  dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan diberlakukannya sistem self assessment system menggantikan official assesment system . Dengan diberlakukannya sistem self assessment system ini  maka  masyarakat  dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam  memenuhi  kewajiban dalam  membayar  pajak  dan  diperlukan  kepatuhan  dan  ketaatan  wajib  pajak  dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Rahayu, 2017) , Pengertian Kepatuhan wajib pajak adalah:
“Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh wadalah wajib pajak yang taat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”. Menurut (Rahayu, 2017) . Indikator tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi  :  1)  Wajib  pajak  paham  dan  berusaha  memahami  UU  perpajakan;  2) Penyampaian  SPT  secara  tepat  waktu;  3)  Pelaporan  yang  benar    misalnya membandingkan penerimaan Pph. 4) Pembayaran dibayar tepat waktu.

## Metode Penelitian
Penulis  mengambil  tempat  penelitian  pada  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Kota Sukabumi  yang  berlokasi  di  Jl.  R.E.  Martadinata  no  1.  Populasi  yang  digunakan  yaitu seluruh wajib pajak badan  yang terdaftar di KPP Kota Sukabumi tahun 2018 sebanyak 6.777  wajib  pajak  badan.  Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  badan  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Kota  Sukabumi  pada  tahun  2018.  Sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan slovin. Menurut  Sugiyono  2017  Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu:
Menurut (Sunyoto, 2013) Observasi adalah suatu metode yang digunakan peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegitan yang di laksanakan perusahaan.
Menurut  (Sunyoto,  2013)Wawancara  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  secara  bebas  baik  terstruktur  maupun  tidak terstruktur  dengan  tujuan  untuk  meperoleh  informasi  secara  luas  mengenai  objek penelitian.
Menurut (Sunyoto, 2013) kuesioner adalah metide pengumpulan data dengan cara menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  di  ajukan  kepada  responden  untuk  menjawab dengan menggunakan angket.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  kuantitaif dengan  pendekatan  assosiatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder.  a  Data  sekunder  bersumber  dari  data  yang  tidak  langsung  diberikan  kepada pengolah.
1. Konseptualisasi Model
Tahapan  pertama  dalam  PLS-SEM  adalah  mendefiniskan  secara  konseptual konstruk  yang  diteliti  dan  menentukan  dimensionalitasnya  untuk  masing-masing kontruks  tersebut  serta  indikator  pembentuk  konstruk  harus  ditentukan  apakah berbentuk formatif, refleksif atau kombinasi keduanya.
2. Menentukan Metoda Analisis Algorithm
Model  penelitian  yang  sudah  melewati  tahapan  konseptualisasi  model selajutnya  harus  ditentukan  metoda  analisis  algorithm  apa  yang  akan  digunakan
untuk  estimasi model.  Dalam  PLS-SEM dengan  menggunakan  program  WarpPLS
6.0 terdapat dua pengaturan algorithm yaitu outer model dan inner model.
3.    Mengambar Diagram Jalur
Dalam menggambarkan diagram jalur ( path diagram ), Falk dan Miller (1992) merekomendasikan  untuk  menggunakan  prosedur nomorgam  reticular  action modeling (RAM).
4. Evaluasi Model
Evaluasi  model  dalam  PLS-SEM  menggunakan  program  WarpPLS  6.0  dapat dilakukan dengan menilai outer dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif dapat dilakukan melalui indicator reliability, internal consistency reliability, convergent validity , dan discriminant validity .
5. Melaporkan Hasil Analisis WarpPLS 6.0
Langkah  terakhir  yang  harus  dilakukan  adalah  melaporkan  serta mengkomunikasikan  hasil  tersebut.  Dalam  melaporkan  hasil  analisis  PLS  dapat menggunakan  pendekatan  dua  langkah  atau  disebut  dengan two-step  approach yaitu  dimulai  dengan  melaporkan  semua  hasil  dari outer model  kemudian dilanjutkan dengan inner model
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Didekripsikan bahwa sanksi perpajakan dengan jumlah data ( N )  sebanyak 98 wajib pajak badan mempunyai dekripsi data sebagai berikut ( a ) nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 3.898 ( b ) median sebesar 0.124 ( c ) mode sebesar 1.411 ( d ) nilai – 2.442 ( e ) nilai maximum 1.411.
Hasil analisis dekriptif sanksi perpajakan yang diolah kuesioner 98 wajib pajak badan,  yang  berada  di  nilai  rata-rata  sebanyak  43%  sedangkan  yang  dibawah  rata- rata  55  wajib  pajak  atau  55%.  Artinya  wajib  badan  pajak  di  KPP  Pratama  Kota Sukabumi setuju dengan adanya sanksi perpajakan
Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi  sehingga  memberikan  gambaran  agar  suatu  data  dapat  menjadi  sebuah informasi  yang  lebih  jelas  dan  mudah  untuk  dipakai  dan  diinterpretasikan.  Statistik deskriptif  dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  nilai  maksimum, dan nilai minimum.
Tabel  deskriptif  menjelaskan  variabel-variabel  dalam  penelitian,  meliputi variabel independen yaitu Transparansi (X) dan variabel dependen yaitu Fraud (Y). Hasil perolehan deskriptif per variabel, maka dapat diperoleh gambaran tentang hasil olah  data  mengenai  variabel-variabel  penelitian  yang  menunjukan  angka  minimum (min), maksimum (max), rata-rata (mean), serta standar deviasi.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Jumlah sampel Min Max Median Mode Mean SP (X2 98 -2.442 1.411 0.124 1.411 3.898 KP(Y 98 -2.103 1.064 0.297 1.064 4.386
Sumber: Data diolah penulis,2019
Dari data diatas variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan mempunyai nilai minimum  sebesar  -2.442,nilai  maksimum  sebesar  1.411,nilai  median  sebesar 0.124,nilai mode sebesar 1.411,dan nilai mean sebesar 3.898.
Variabel  dependen  yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak  mempunyai  nilai  minimum sebesar  -2.103,  nilai  maksimum  sebesar  1.064,  nilai  median  sebesar  -0.297,  nilai mode sebesar 1.064, dan nilai mean sebesar 4.386.
SEM-PLS  ada  evaluasi  Measurement  Model  (Outer  Model)  dan  Structural Model  (Inner  Model),  Measurement  model  digunakan  untuk  mengetahui  validitas dan  reliabilitas  suatu  indikator  yang  diuji,  sedangkan  Structural  Model  digunakan untuk menguji signifikansi parameter yang dirumuskan dalam hipotesis.
Analisa  outher  model,  untuk  indikator  yang  formatif  nilai  weight  indikator formatif  dengan  konstruknya  harus  signifikan,  dalam  penelitian  ini  nilai  dari sympson’s paradox ratio (SPR) = 1.000. Idelanya adalah 1, namun lebih besar dari 0,7 masih bisa diterima, Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui hubungan antar  indikator.  Untuk  mengetahui  apakah  indikator  formatif  mengalami multicolliniearity  dengan  mengetahui  nilai  VIF.  Nilai  Full  collinearity  VIFs merupakan  hasil  pengujian  kolinearitas  penuh  yang  meliputi  multikolenearitas vertical  dan  lateral.  Kriteria  untuk  Full  collinearity  VIFs  tes  adalah  nilainya  harus lebih rendah dari 3.3. Berdasarkan nilai Full collinearity VIFs yang berada dibawah 3.3 menunjukan didalam model penelitian tidak terdapat mulitikolineritas.

## Tabel 2
Latent Variable Coefficients
Berikutnya dilanjutkan ke stuctural model (inner model) yang meliputi uji R2, Q2 dan GoF. Tabel 3 menyajikan koefisien R-squared.
Latent Variable Coefficients F Nilai Kontribusi R-Squared coefficients 0,433 Q-Squared coefficients 0,430 Full Colinearity VIFs 1,390 GoF 0,510
( R2),Q- squared (Q2) dan Full collinearity VIFs. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa  Nilai  R square pada  variebel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (F)  sebesar  43%  dan sisanya 55% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  hanya  dipengaruhi  oleh Sanksi  Perpajakan  sebesar 43%.

## B. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  secara  parsial  terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefiseien β = 0,362 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal  ini  membuktikan  bahwa  signifikansi  Sanksi  Perpajakan  adalah  0,433  <  0,05 yang  berarti  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat  diketahui  bahwa  Sanksi  Perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pengaruh  Sanksi  Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Sukabumi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Terdapat  pengaruh  dan  signifikan  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dibuktikan  dengan  konstruk  variabel  laten  SP  (Sansi  Perpajakan) berpengaruh  terhadap  konstruk  variabel  laten  KP  (Kepatuhan  Wajib  Pajak)  sebesar 0,261 yang berarti pengaruhnya sebesar 26.1%.

## BIBILIOGRAFI
Abuyamin, O. (2015). Perpajakan . Bandung: Mega Rancage press.
Aziza,  K.      2017. “  Pengaruh  Tax  Avoidance  Terhadap  Biaya  Hutang  Dengan Kepemilikan Instutional Sebagai Variabel Pemoderasi “ Universitas Airlangga
Ernawati,  N.  2018. “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi      Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Religiusitas  Sebagai  Variabel Pemoderasi “ Universitas Muria Kudus
Latan,  H.,  &  Ghozali,  I.  (2012). Partial  Least  Squares :  Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi SmartPLS  2.0  M3  Untuk  Penelitian  Empiris (Edisi  Ketiga).  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Priambodo, P.  2017. “ Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  “ Universitas Negeri Yogyakarta.
Pudjiwidodo.  2016.  “ Pengaruh  Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi “ BSI Jakarta
Panduan Penyusunan Skripsi. 2019, Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Rahayu,  siti kurnia. (2017). Perpajakan . Bandung: Rekayasa Sains.
Sunyoto, D. (2013). Metodologi penelitian akuntansi . Bandung: Refika Aditama.