## Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia
Herdian Putranto Adi, Desy Ramadhani Pratini dan Nalini Widyantoro herdian.putranto.adi-2021@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Marriage is a legal act which is binding on a husband and wife pair between a man and a woman. In addition, marriage has binding power in terms of private law and public law administratively. All Indonesian citizens have the right to have their marriage recognized, both privately and administratively, as well as followers of religious beliefs. This should actually be relevant to the mandate of the Marriage Law which is universally applicable to Indonesian citizens regardless of their religious status and beliefs. In this study, we will discuss the validity and legal remedies of marriage registration for adherents of religious beliefs in Indonesia, specifically discussing the phrase “trust” with a statutory and conceptual approach, as well as legal remedies for registrar based on positive law in force in Indonesia. This research is a theoretical research and doctrinal research. The results of this study state that the phrase “belief” can be applied to adherents of a belief, and Article 2 of the Marriage Law can also be used as a parameter analysis regarding the legality of marriages carried out by adherents of the same belief. Keywords: Marriage; Adherents of the Belief; the Phrase “belief”; Legal Efforts to Register Marriages for Adherents of the Belief.

## Abstrak
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana mengikat kepada pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Selain itu perkawinan memiliki kekuatan mengikat dalam hal hukum privat maupun hukum publik secara administratif. Semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk diakui perkawinannya baik secara privat terlebih secara administratif, begitu juga dengan para penghayat aliran kepercayaan. Hal ini sesungguhnya harus relevan dengan amanah undang-undang Perkawinan yang berlaku universal bagi warga negara Indonesia tanpa memandang status agama dan kepercayaan yang mereka anut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keabsahan dan upaya hukum pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia, secara khusus membahas mengenai frasa “kepercayaan” dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta upaya hukum pencatat sedasar dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian theoritical research dan doctrinal research. Hasil dalam penelitian ini, menyatakan bahwa frasa “kepercayaan” dapat diberlakukan kepada para penghayat aliran kepercayaan, dan pasal 2 UU Perkawinan dapat juga dijadikan parameter analisis mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat aliran kepercayaan.
Kata Kunci: Perkawinan; Penghayat Aliran Kepercayaan; Frasa “kepercayaan”; Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan.

## Notaire
Article history: Submitted 5 May 2022; Accepted 30 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.35694 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Herdian Putranto Adi, Desy Ramadhani Pratini dan Nalini Widyantoro. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
396
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...

## Pendahuluan
Semboyan Negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah  memiliki  makna  meskipun  berbeda-beda  tetapi  bangsa  Indonesia  tetap merupakan satu kesatuan. Berbeda-beda yang dimaksud disini adalah beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. 1 Salah satu keragamannya seperti halnya agama dan kepercayaan, Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang plural mengenai hal tersebut. Hal tersebut didukung dengan termuatnya cita Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berisikan kesepakatan leluhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam bangsa yang majemuk. 2 Dari segi aturan hukum hal tersebut telah termuat pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa kebebasan mengenai meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dengan adanya jaminan yang telah tercantum dalam konstitusi mengakibatkan konsekuensi yaitu memberikan hak konstitusional bagi setiap warga Negara untuk menjalankan keyakinan (tidak hanya agama). 3
Tradisi toleransi yang ada di Indonesia sudah ada sebelum hadirnya agama dan hal tersebut membuat tidak hanya pengakuan terhadap agama yang berbeda, tetapi juga terhadap aliran kepercayaan yang berbeda. 4 Terdapat suatu kepercayaan yang eksistensinya telah ada sebelum agama dunia (Hindu, Budha, Islam, Nasrani (Kisten-Katolik), Konghucu) masuk ke Nusantara, yaitu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sistem atau bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap sang penciptanya yaitu Tuhan yang bersumber dari ajaran leluhur bangsa Nusantara yang diwarisi secara
1 Saidurrahman  dan  Arifinsyah, Nalar Kerukunan Merawat Keberagaman Bangsa Mengawal NKRI (Kencana 2018).[20]. 2 Shandy Harsyahwardhana, ‘Judicial Review Uu Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan’ (2020) 13 Arena Hukum.[370].
3 Badan Penelitian and others, ‘PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA Abstrak’ (2016).
[36].
4 Megamendung Danang Pransefi, ‘Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan’ (2021) 4 Media Iuris.[20].
turun menurun. 5 Sedangkan orang yang meyakini sekaligus menjalankan laku spiritual Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6 Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hal tersebut didukung dengan hingga tahun 2020 termuat dalam data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 190 organisasi penghayat kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mendapat ruang di mata hukum. 7
Telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar sebagai bentuk perlindungan hak-hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah seperti halnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ditakdirkan sebagai insan manusia, yang akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. hal ini menurut pendapat Aristoteles manusia sebagai Zoon Poloticon , manusia sebagai makhluk sosial ( homo socius )  yang tidak bisa lepas dari kelompok masyarakat. 8 Berada dalam kehidupan berkelompok yang dimaksud  adalah terbentuknya keluarga melalui perkawinan. 9
Jika direlasikan, sama seperti halnya masyarakat yang menganut agamanya, Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga memiliki hak-hak seperti halnya hak-hak dalam hukum privat, dalam hal ini adalah perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
5 Marubat Sitorus, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Budi Pekerti (2021).[9].
6 ibid. [4]. 7 MC Kab Manggarai Barat, ‘190 Organisasi Penghayat Kepercayaan Terinvertarisir Di Ke- mendikbud’ ( InfoPublik , 2020) <https://infopublik.id/kategori/nusantara/442029/190-organisa- si-penghayat-kepercayaan-terinvertarisir-di-kemendikbud> accessed 28 March 2022.
8 Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, ‘Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein Sebuah Karya Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Ke-20 Tahun’ (2020).[251].
9 Moch Isnaeni, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum) .[1].

## 398
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut “UU Perkawinan”) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan dimana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.
Disini yang menjadi pembahasannya, mengenai keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan yang mana menyatakan perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Yang menjadi fokus yakni “kepercayaan”, apa makna frasa “kepercayaan” yang dimaksud menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Apakah frasa “kepercayaan” dapat diartikan dan dimaksudkan kepada para Penghayat Kepercayaan? Hal ini akan berakibat hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat aliran kepercayaan. Hal ini yang akan menjadi rumusan pembahasan pertama kami, mengenai makna frasa “kepercayaan” menurut Pasal 2 UU Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lain, serta hubungannya dengan keabsahan perkawinan bagi para penghayat aliran kepercayaan. Mengingat masih terjadinya kekaburan makna hukum tentang arti “kepercayaan” dalam Pasal 2 UU Perkawinan.
Selanjutnya, setiap aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki ketentuan yang berbeda mengenai halnya perkawinan dan prosesnya. Seperti halnya pada Penghayat Mardi Santosaning Budhi di Kabupaten Temanggung, keinginan untuk mewujudkan terbentuknya suatu keluarga merupakan hak yang dimiliki setiap pribadi manusia dengan melalui perkawinan. Dengan perkawinan ini juga merupakan salah satu bentuk proses hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam aliran kepercayaan ini juga harus dicatatkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi, dimana yang memiliki tugas untuk mencatatkan dan
mengesahkan perkawinan penghayat ini adalah pemuka penghayat kepercayaan. 10
Pencatatan perkawinan pada kepercayaan ini juga memiliki syarat administrasi seperti halnya harus memiliki Kartu Anggota Penghayat Kepercayaan Mardhi Santosaning Budhi, dan pada perkawinan ini masih sebatas pencatatan pada organisasi kepercayaan itu sendiri.
Jika perkawinan para Penghayat Kepercayaan hanya dicatatkan pada organisasinya saja tidak cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Perkawinan yang telah dicatatkan akan dianggap ada dan sah oleh Negara dan akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam pasal 2 UU Perkawinan ini menerangkan bahwa jika terdapat perkawinan yang hanya dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya saja perkawinan tersebut hanya sah secara agama atau kepercayaannya saja, tidak secara Negara. Hal tersebut dikarenakan tidak dicatatkan oleh instansi yang berwenang atau pegawai pencatat perkawinan. Hal ini yang menjadi dasar pembahasan kami yang kedua, mengenai upaya hukum apa yang dapat dilaksanakan oleh para penghayat aliran kepercayaan dalam mencatatkan perkawinan. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan kami mengingat belum adanya aturan yang jelas mengenai pencatatan perkawinan untuk penghayat aliran kepercayaan.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan ialah berupa Theoritical Research dan Doctrinal Research. Adapun yang dimaksud dengan Theoritical Research menurut Hutchinson ialah: “ Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and peocedures that touch on a particular area of activity “ (penelitian yang membantu menguraikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dasar konseptual dari sebuah prinsip hukum dan campuran dampak dari berbagai aturan dan prosedur yang terkait pada suatu kegiatan). 11
10 Muhammad Shohib, ‘Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)’, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga 2011).[61].
11 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).[8].
400
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
Sementara itu, Doctrinal Research didefinisikan  sebagai: “Research which provides a systematic eksposisition of the rules governing a particular legal category, analyses  the  relationship  between  rules,  eplain  areas  of  difficulty  and  perhaps,  predicts future development“ (penelitian yang menghasilkan pemaparan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur kategori atau aspel hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum, menjelaskan bidang , yang sulit , dan mungkin memprediksi perkembangan selanjutnya). 12
Pendekatan dilakukan secara normatif. Pendekatan terhadap masalah dilakukan melalui Statute Approach (pendekatan peraturan perundang-undangan),
serta Conceptual Approach (pendekatan secara konsep). Adapun yang dimaksud dengan Statute approach adalah dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. 13 Statute Approach dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan antara lain, Konstitusi dalam UUD NRI 1945, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pendekatan terakhir yang digunakan dlaam penelitian ini adalah Conceptual Approach atau pendekatan secara konseptual, yang digunakan untuk membangun konsep-konsep yang belum jelas atau tidak diterangkan di dalam Undang-undang.
12 ibid.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).[93].
Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan konsep “kepercayaan” yang mana apakah dapat dipersamakan dengan konsep “agama” dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta menyusun konsep mengenai bagaimana “penghayat kepercayaan” dapat mempertahankan hak privatnya dalam bentuk perkawinan dan menegakkan hak publiknya dalam pengakuan negara atas perkawinan yang mereka laksanakan.

## Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Mengenai keabsahan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, seperti istilahnya yaitu keabsahan, yang memiliki arti sifat sah. Dalam pasal 2 ayat (2) telah mengatur ketentuan mengenai syarat sah perkawinan yaitu dengan melakukan kewajiban mencatatakan setiap perkawinan. Syarat sah yang dimaksud disini adalah syarat sah menurut Negara.
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memiliki tujuan yaitu: 14
1.  Tertib administrasi perkawinan, yang didukung dengan laporan perkawinan dengan dokumen-dokumen penting lainnya;
2.  Tepenuhinya jaminan akan hak-hak tertentu (seperti memperoleh akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga);
3.  Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4.  Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri dan anak;
5.  memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan setiap anggota keluarga, seperti halnya akta kelahiran, hak waris, dsb.
Berbeda halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Perkawinan merupakan bentuk formal perkawinan yang berisikan norma yang mengandung legalistas. Dikarenakan dengan adanya akta perkawinan (akta otentik) menjadikan bukti demi dapat terjaminnya hak0hak
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU -VIII/2010.[27].

## 402
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
keperdataan setiap anggota keluarga. Jadi dapat dikatakan berdasarkan putusan tersebut menyatakan hanya sebagai kewajiban administrasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan telah dicatatkannya perkawinan tidak termasuk faktor yang menentukan sahnya perkawinan, melainkan yang menjadi faktor sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh masing- masing agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing calon pasangan.
Terdapat 2 (dua) sudut pandang berkenaan dengan pentingnya melaksanakan kewajiban administrasi terkait pencatatan perkawinan, yaitu pertama dari sudut pandang Negara. Kewajiban pencatatan perkawinan di antara dua lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mencatat perkawinan dan juga perceraian seperti Kantor Urusan Agama untuk bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat selain penganut agama Islam hal tersebut wajib dilakukan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan demi tersalurkannya suatu bentuk jaminan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak keperdataan yang diberikan oleh Negara kepada setiap masyarakat.
Kemudian sudut pandang yang kedua adalah pencatatan administratif yang dilakukan oleh lembaga Negara menunjukkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu bukti dari salah satu perbuatan hukum yang sakral dalam kehidupan setiap orang yang melakukannya. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum yang luas untuk segala keperluan kehidupan setelahnya bagi setiap anggota dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya buku pencatatan perkawinan yang merupakan alat bukti otentik menjadi bukti yang akan mempermudah segala keperluan administratif dalam hal hak-hak keperdataan yang akan diberikan oleh Negara. Contohnya dalam pembuatan kartu keluarga yang membutuhkan dokumen buku perkawinan (bagi yang sudah kawin), dan juga dalam hal pembuatan akta kelahiran untuk anak dari hasil perkawinan tersebut yang mana hal tersebut akan lebih memudahkan mengenai pembuktian asal-usul anak. 15
15 Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas and Setiawan Bin Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’ (2020) 3 Journal of Indonesian Comparative of Law.[226].
Bahwa sebenaranya, kembali pada penjelasan diawal mengenai pencatatan perkawinan, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan di lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tetap tidak akan diakui keabsahannya oleh Negara.

## Keabsahan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Perkawinan Penghayat
Aliran kepercayaan (kebatinan) adalah hasil pikir angan-angan manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan dalam dada penganutnya dengan membawakan ritus tertentu, bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang ghaib, bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa yang mereka anggap Tuhan secara perenungan batin, sehingga dengan demikian menurut pendapatnya mencapai budi luhur untuk kesempurnaan hidup kini dan mendatang sesuai konsepsi sendiri. 16 Aliran kepercayaan (kebatinan) berbeda dengan agama mengingat agama bukanlah hasil pikir dan perenungan manusia.
Berbicara  mengenai  definisi  aliran  kepercayaan  sudah  tertera  jelas  dalam uraian sebelumnya. Kemudian fokus dalam pembahasan perkawinan penghayat aliran kepercayaan, pada saat ini perkawinan para penghayat aliran perkawinan berlangsung secara variatif. Terdapat beberapa penghayat aliran kepercayaan melangsungkan perkawinan dengan menikah memilih agama tertentu. Penghayat yang beragama Islam, semisal walaupun dalam kehidupan sehari- hari tidak menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam , namun khusus untuk perkawinan, mereka mengadakan akad nikah dan ijab kabul secara Islam. Dengan demikian, penghayat aliran kepercayaan yang menikah sesuai syariat Islam maka secara otomatis perkawinan akan dianggap sah dan akan dicatatkan pada lembaga yang berwenang sedasar Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.
Hal ini  berbeda dengan masyarakat penghayat aliran kepercayaan yang tidak memegang agama yang diakui negara. Dengan memilih melangsungkan
16 Rahnip, Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Dalam Sorotan (Pustaka Progresif 1987).[11-12].

## 404
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
perkawinan menurut tata cara kepercayaannya, akan berdampak pada perkawinan mereka yang tidak akan dicatatkan pada lembaga yang berwenang, baik Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil. Terdapat contoh di Cigugur- Kuningan daerah tempat berkembangnya aliran kepercayaan Madraisme, terdapat 20 (dua puluh) pasangan penghayat yang telah “kawin” dan hingga sekarang status perkawinan mereka belum tercatat. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya apabila mereka memiliki anak otomatis anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat nikahnya. 17

## Status dan Kedudukan Penghayat Aliran Kepercayaan
Jika dilihat sejarah ke belakang, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keberadaan aliran kepercayaan diakui dalam article 18 Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948:
Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; the right includes freedom to change his religion or belief, and  freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
Sedikit menyimpulkan, bahwasanya dalam article 18 Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam “religion or belief” jika diartikan “agama atau kepercayaan”. Menanggapi hal ini article 18 Universal Declaration of Human Rights secara tidak langsung mengakui bahwa agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Frasa “ or” dalam article 18 tersebut mengandung makna bahwa agama dan kepercayaan merupakan entitas dan konsep yang berbeda. Karena berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa Universal Declaration of Human Rights juga mengakui keberadaan kepercayaan (dalam penelitian ini dimaksud aliran kepercayaan).
Selanjutnya berpindah pada sejarah di Indonesia yang mana terdapat sedikit perbedaan daripada konsep dalam Universal Declaration of Human Rights. Hal ini
17 Harian Kompas, ‘Penghayat Menanti Perlindungan’ Kompas (1997).[18].
berdasar TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dan sesuai instruksi dari Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama. Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Selanjutnya mengenai kedudukan aliran kepercayaan dipertegas oleh pidato Presiden Soeharto kala itu dalam sidang DPR tanggal 19 Agustus 1978, bahwasanya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan nasional. 18 Inti dalam pidato Presiden Soeharto menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukanlah suatu agama, melainkan bagian dari warisan budaya Indonesia. Ketentuan lain tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama No. B.VI/11215/78 menyatakan bahwa orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Maka dari itu tidak ada tata cara perkawinan menurut aliran kepercayaan.
Jadi, ringkasnya perkawinan  masyarakat penghayat aliran kepercayaan dapat disahkan dan dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dengan memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia pada saat itu. Apabila tidak mengambil salah satu agama yang diakui di Indonesia, dan hanya berteguh pada tata cara aliran kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dicatatkan.
Beralih pada masa sekarang, pada dasarnya pengakuan negara terhadap status hukum aliran kepercayaan dianggap sudah ada (exist) dan juga dianggap setara dengan status agama-agama yang diakui oleh Pemerintah. Pengakuan oleh negara melalui aturan hukum telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Jaminan negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi. Dengan demikian, tidak dibenarkan segala upaya untuk mengurangi hak-hak konstitusional warga negara serta untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan.
18 Soedjito Tjokrowisastro, Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil (Bina Aksara 1985).[316].

## 406
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
Jaminan terhadap pemeluk aliran kepercayaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pokok pengaturan dalam undang-undang ini ialah: Pertama, menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran kepercayaan; Kedua, negara menjamin hak-hak penganut kepercayaan dalam meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaannya. Selain kedua peraturan perundang- undangan di atas, jaminan juga ditemukan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang ICCPR). Undang-undang ini mengatur tiga model pengaturan, yaitu:
a) Memberikan jaminan terhadap penganut kepercayaan untuk bebas meyakini ajaran kepercayaannya.
b) Melarang setiap orang melakukan pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan para penganut aliran kepercayaan. Sebab segala bentuk pemaksaan sejatinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip asasi manusia.
c) Mengatur pembatasan hanya bisa dilakukan oleh peraturan  perundang- undangan dengan pertimbangan keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat.
Beberapa peraturan di atas memberi kesimpulan bahwa sebenarnya aliran kepercayaan telah memilih wadah dan jaminan hukum tersendiri pada masa sekarang, baik dalam konteks konstitusi ataupun dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Selanjutnya perkembangan pengakuan negara terhadap penyetaraan antara agama dan kepercayaan ini semakin dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada 7 November 2017 membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016 dengan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945.
Yang mana inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah penyetaraan dalam konteks pencatatan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan. Outputnya adalah terdapat pencantuman kepercayaan pada kolom Kartu Tanda Penduduk, dan dampaknya akan mempermudah penghayat aliran kepercayaan dalam mengurusi keperluan administratif.

## Penafsiran Frasa “Kepercayaan” Dalam Norma Hukum
Berbicara mengenai hubungan agama dan kepercayaan, kami cenderung memberikan penafsiran bahwa antara agama dan kepercayaan merupakan dua istilah yang berbeda dan masing-masing memiliki konsep tersendiri. Argumen yang kami gunakan berdasar dengan penafsiran pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (consept approach).
Pertama, ditinjau dalam konstitusi pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 melatakkan agama dan kepercayaan pada konsep yang berbeda. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan legitimasi konstitusi atas keberadaan agama yang dianut oleh warga negara, sementara ketentuan pada Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan legitimasi konstitusi atas keberadaan aliran kepercayaan yang hingga saat ini masih bisa dilihat eksistensinya.
Kedua, berdasarkan sudut pandang pengaturan HAM di mana terjadi pemisahan aturan antara urusan hak beragama dengan urusan hak berkepercayaan pada ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Prespektif HAM mengakui bahwa terpisahnya aturan mengenai hak beragama dengan hak berkepercayaan memiliki makna bahwa keberadaan kedua pasal tersebut merupakan pengakuan konstitusi terhadap eksistensi agama dan kepercayaan. Sedangkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan norma yang menjamin atas hadirnya peran negara agar setiap warganya dapat bebas memeluk agama serta bebas pula memeluk aliran kepercayaan.
Ketiga, pertimbangan hukum terhadap bahasa hukum (leksikal) yang menjadi rumusan norma dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang memisahkan klausula agama dan aliran kepercayaan dapat dimungkinkan

## 408
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
lahir tafsir yang memahami posisi keduanya setara dalam status hukumnya. Artinya antara agama dan kepercayaan bukanlah bagian utuh atas konsep agama itu sendiri. Keduanya berbeda, tapi sama-sama diakui eksistensinya. Di samping itu penggunaan kata kepercayaan dengan kata penghubung “dan” setelah kata “agama” dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan penegasan bahwa keduanya memang bersifat kumulatif dan dikelompokkan secara berbeda.
Adapula dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyebutkan beberapa poin megenai penulisan identitas keadagamaan dimana hal tersebut termasuk dalam hak konstitusional para penganut aliran kepercayaan, yaitu: 19
a.  penyertaan ‘kepercayaan’ sebagai bagian dari ‘agama’ akan menjadi kekuatan hukum bersyarat bagi makna kata ‘agama’.
b.  Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.
Dengan adanya putusan ini telah menjadi titik terang bagi aliran kepercayaan agar tidak lagi diberlakukan diskriminasi terhadap penganut agama. Pada konteks penafsiran ini, kami berpendapat bahwa terkait dengan konsep agama dan kepercayaan memanglah tidak bisa dipersamakan, tetapi keduanya merupakan hal yang setara untuk sama-sama bisa diimani oleh para penganutnya. Penafsiran ini menyatakan bahwa negara telah memberikan posisi yang setara kepada aliran kepercayaan. Jadi, agama dan kepercayaan merupakan suatu terminilogi yang berbeda, sehingga tidak bisa dipersamakan. Namun, dengan “agama” dan “kepercayaan” merupakan konsep yang berbeda, bukan berarti mereka bersifat hierarkis, melainkan posisi mereka setara.
Jika direlasikan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka frasa “agama” dan “kepercayaan” merupakan suatu konsepsi yang berbeda namun setara. Maka dengan demikian, harusnya pembentuk
19 Muwaffiq Jufri, ‘Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan’ (2020) 9 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.[471].
undang-undang untuk selanjutnya perlu membuat suatu kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan. Pengaturan ini harus segera dibentuk sebagai dasar keberlanjutan kebijakan negara yang telah mengakui keberadaan penghayat aliran kepercayaan secara hukum.
Pandangan yang demikian dapat ditelusuri dalam perspektif sejarah penyusunan norma serta dalam konteks konsepsi pengaturan HAM berkaitan dengan hak beragama dengan hak berkepercayaan. Di samping itu, adanya kata hubung “dan” yang mengapit kata “agama” dan “kepercayaan” menjadi penegas bahwa keduanya memanglah setara. Meski demikian, konsep agama dan aliran kepercayaan memanglah berbeda, tetapi perbedaan tersebut tetap dalam konteks kesetaraan untuk sama-sama bisa diyakini oleh para penganutnya, sebab dasar pijakan bernegara sebagaimana dicantumkan dalam sila pertama Pancasila menegaskan bahwa yang diakui bukanlah konsep agama melainkan konsep ketuhanan. Hal tersebut didukung dengan kandungan yang ada didalamnya yaitu bahwa Negara Indonesia berlandasan wawasan kebangsaan yang nilai-nilai Ketuhanannya tidak semata dalam konsep agama melainkan terdapat pula nilai- nilai dalam konsep aliran kepercayaan. 20
Selaras dengan hal tersebut, maka makna frasa “kepercayaan” dalam Pasal 2 UU Perkawinan memiliki posisi yang setara dengan frasa “agama”, dan frasa “kepercayaan” ditujukan kepada masyarakat yang menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat aliran kepercayaan menimbulkan akibat hukum yang sama seperti perkawinan yang dilaksanakan oleh umat beragama, serta Pasal 2 UU Perkawinan juga berlaku bagi para penghayat aliran kepercayaan. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan oleh para penghayat aliran kepercayaan adalah sah, apabila telah sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam aliran kepercayaan yang mereka anut.
20 I Gede Abdhi and others, ‘Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Bernegara Di Indonesia’ 10.[49].

## 410
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...

## Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan
Dalam hal ini sudah menjadi hak atau kewajiban bagi Negara untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyaratakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27-30 UUD NRI 1945. Selain itu, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap pendudukan berhak atas dokumen kependudukan yang dilindungi jaminan kepastian hukum terhadap penganut aliran kepercayaan. Dokumen yang nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 21 Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri adalah dengan disesuaikannya teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) demi mempermudah pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 22
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 39 hingga 40 bahwa perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimana Pemuka Penghayat kepercayaan tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemuka Penghayat Kepercayaan bertugas mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Organisasi dan Pemuka Penghayat Kepercayaan harus terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam hal pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dapat ilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukannya perkawinan di
21 A Penatas, S Supriyadi and F Anggriawan, ‘Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016’ (2020) 1 Bhirawa Law Journal 30 <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5280>.[35].
22 Riesky Milly Valdo and Afdil Azizi, ‘Konstitusionalitas Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Hukum Islam’ (2021) 1 JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. [59].
hadapan pemuka penghayat kepercayaan. pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan harus dilakukan dengan ketentuan:
1.  pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
2.  pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP- el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
a.  surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
b.  pas foto suami dan istri;
c.  akta kelahiran;
d.  dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
3. Pejabat  Pencatatan  Sipil  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan.
4. berdasarkan  kelengkapan  dan  kesesuaian  data  hasil  verifikasi  dan  validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
5.  kutipan akta perkawinan diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

## Kesimpulan
Konsep agama dan kepercayaan secara hukum tidak dapat dipersamakan, namun kedua konsep tersebut memiliki posisi yang sejajar/setara dan dapat diimani oleh para penganutnya. Hal ini juga didukung dengan penafsiran dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta konsepsi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa konsep agama dan kepercayaan merupakan hal yang berbeda namun setara. Dasar pijakan tersebut juga ditegaskan dalam sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa yang diakui bukanlah konsep agama melainkan konsep ketuhanan, yang mana konsep tentang Tuhan bukan saja di dominasi mengenai agama namun juga dimiliki oleh aliran kepercayaan. Sehingga, makna frasa “kepercayaan” dalam Pasal 2 UU Perkawinan memiliki implementasi yang sama dengan frasa “agama” dalam pasal tersebut. Dengan demikian frasa

## 412
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
“kepercayaan” dalam Pasal 2 UU Perkawinan ditujukan untuk para penghayat aliran kepercayaan, sehingga perkawinan penghayat aliran kepercayaan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yang mana juga dilakukan sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam aliran kepercayaan mereka.
Berbicara upaya hukum dalam hal pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia merujuk pada pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Negara memfasilitasi para penghayat kepercayaan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengimplementasikan pasal 39 hingga 40 tersebut. Menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak asasi setiap manusia. keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat menghilangkan sikap diskriminatif dan mencabut seluruh peraturan yang bersifat menunda pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Marubat Sitorus, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Budi Pekerti (2021).
Moch. Isnaeni , Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum) (2017).
Muhammad Shohib, ‘Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)’, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).
Rahnip, Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Dalam Sorotan, (Pustaka Progresif 1987).
Arifinsyah  dan  Saidurrahman, Nalar Kerukunan Merawat Keberagaman Bangsa Mengawal NKRI (Kencana 2018).
Tjokrowisastro Soedjito Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil (Bina Aksara 1985).
Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, ‘Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein Sebuah Karya Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Ke-20 Tahun’.
Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).

## Jurnal
I  Gede Abdi Satrya Mahardika dan I Gede Yusa,  ‘Eksistensi Aliran-Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Bernegara Di Indonesia’.
Fauzan Ghafur Kanggas FZH and Lahuri S Bin, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’ (2020) 3 Journal of Indonesian Comparative of Law.

## Megamendung  Danang  Pransefi,  ‘Aliran  Kepercayaan  Dalam  Administrasi
Kependudukan’ (2021) 4 Media Iuris 19.
Muwaffiq  Jufri,  ‘Persoalan  Hukum  Pengakuan  Hak-Hak  Penganut  Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan’ (2020) 9 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
Oki Wahyu Budijanto, ‘Penghormatan Hak Asasi Manusia Abstrak’ (2016) 7  Jurnal Hak Asasi Manusia.
Riesky Milly Valdo. MY dan Afdil Azizi,, ‘Konstitusionalitas Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Hukum Islam’ (2021) 1 JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah.
Shandy Harsyahwardhana, ‘Judicial Review Uu Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan’ (2020) 13 Arena Hukum.

## Makalah/Artikel
Kompas H, ‘Penghayat Menanti Perlindungan’ kompas (1997).

## Laman
MC Kab Manggarai Barat, ‘“190 Organisasi Penghayat Kepercayaan Terinvertarisir Di Kemendikbud”’ ( InfoPublik , 2020) <https://infopublik.id/kategori/ nusantara/442029/190-organisasi-penghayat-kepercayaan-terinvertarisir- di-kemendikbud> accessed 28 March 2022.

## 414
Herdian Putranto, et.al: Keabsahan dan Upaya Hukum...
How to cite: Herdian Putranto Adi, Desy Ramadhani Pratini dan Nalini Widyantoro , ‘Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.

## Perundang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahin 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Dan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. 43 Dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oi3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

## Putusan Hakim
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU –VIII/2010. Mahkamah Konsitusi, 9 Agustus 2010.