Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
1 Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, yoyorohaya42@gmail.com
2 Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, dede04338@gmail.com
3 Guru SMPN 1 Sindang Majalengka, Indonesia, cicikkomalasari01@gmail.com
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.650

## PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
Yoyo Rohaya 1 Dede Sumiati 2 Cicik Komalasari 3

## ABSTRACT
The Education Unit Operational Assistance Fund (BOSP) is a special non-physical allocation fund to support non-personnel operational costs for the Education Unit, but even though there is a BOSP. Implementation of the implementation of education that produces outputs that are virtuous and in practice children are not free from extortion behavior. The research method used in this research is descriptive analysis and this research approach uses an empirical juridical system or also called sociological legal research, which examines the legal provisions that apply and what happens in reality in society. Sociological legal research is research on legal identification and legal effectiveness in social dynamics. For this reason, law is often associated with social dynamics that are and will occur. After the secondary and primary data were collected, qualitative analysis was then carried out. According to the results of the research and analytical data, it was concluded that the school or school committee packaged the illegal fees as if they were based on an agreement between the parties at the school, the school committee, and the parents or guardians of students, but the illegal fees that occurred in essential education providers were based on the perspective Legal culture conflicts with decency, decency, public interest, and positive legal substance and extortion from a legal culture perspective, can be prevented or lost depending on the legal culture of the education provider.
Keywords: Illegal Fees; Education; Legal Culture

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## Abstrak
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)  merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP . Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang melahirkan luaran yang berbudipekerti dan yang dalam pelaksanaannya tidak anak lepas dari perilaku pungutan liar.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dikaitkan  dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, selanjutnuya dilakukan analisis secara kualitatif. Menurut dari hasil penelitian serta data analytic , disimpulkan bahwa sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada perjanjian kesepakatan antar pihak di sekolah, komite sekolah, dan orangtua atau wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan subtansi hukum positif dan pungutan liar dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.
Kata Kunci: Pungutan Liar ; Pendidikan; Budaya Hukum

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
A. Latar Belakang Pendidikan  yaitu merupakan suatu  usaha yang dilaksanakan dan direncanakan secara sadar untuk menggapai lingkungan dan proses belajar agar peserta didik mencapai kemampuan diri dalam kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. dan negara. Pelatihan diselenggarakan dalam sistem terbuka, secara langsung dan/atau jarak jauh. 1 “ Setiap insan yang bernyawa di Indonesia wajib dan berhak belajar, bahkan warga negara dengan berusia 7 (tujuh) sampai dengan 5 (lima) belas tahun wajib mengemban pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta keikutsertaan para orangtua anak usia wajib belajar diwajibkan untuk memberi pendidikan dasar kepada si anak. 2 “ Hubungan dengan itu maka pembiyaan  pendidikan menjadi konsekuensi serta  pertanggungjawaban  bersama antara  instansi  Pemerintahan;  Pemerintah Daerah; dan masyarakat; namun khusus untuk pendidikan dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya 3 . Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia.  Guna mendorong mutu pembelajaran dan pemetaan akses layanan pendidikan, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.  Dana bantuan operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP yang merupakan dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi Satuan Pendidikan, namun meskipun adanya BOSP . Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan sekolah untuk mendidik para generasi penerus bangsa dalam kerangka lembaga kependidikan tidak lepas dari perlakuan tindakan pungutan liar. “ “ Sebutan untuk pemungutan liar dalam kehidupan dewasa ini menjadi suatu perhatian di kehidupan warga sekolah, salah contohnya adanya pungutan uang infak .  Perilaku  pungutan liar  ini  merupakan  suatu  pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh norma hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana  yaitu  korupsi. Coruption itu  yakni  suatu penyakit yang harus mendapatkan perlawanan secara masif atau bersama-sama. Kejahatan korupsi yang dikenal dengan kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) tersebut telah banyak merusak sistem tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik. Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ini atau berbarengan  ini
1 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003
2 Pasal  31 Ayat (2), UUD 1945  dan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 34 UU Sisdiknas).
3 Pasal 11 Ayat (2) dan dan Pasal 46 Ayat (1), UU Sistem Pendidikan Nasional

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
terungkap tidak hanya dilakukan di lingkungan politik semata, akan tetapi telah merasuki sistem pendidikan di negeri ini. 4 “ Kenyataan ini terjadi pastinya sangat tidak sesuai menurut  jalan tujuan hukum itu sendiri, yang  merupakan  tujuan utama hukum yaitu  keadilan; kemanfaatan;  dan kepastian hukum. Pengacara dan filsuf seperti Aristoteles mengatakan “tujuan hukum adalah untuk mengisi keadilan rakyat (manusia)” 5 . Melihat tujuan hukum yang pada hakikatnya adalah sesuatu hal yang sangat mulia,  jika hal tersebut diamalkan  dalam kehidupan dewasa ini, tentu akan menjadi suatu hal yang sangat baik, sebab hal tersebut berkorelasi dengan impian serta cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.
Pada dasarnya rumusan hukum bukan hanya hitam putih yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan  yang tertulis,  namun  hukum dapat dilihat sebagai tanda-tanda  yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warga negaranya. Artinya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstra hukum seperti nilai-nilai kehidupan, sikap antar manusia dan pandangan masyarakat yang sering disebut dengan budaya atau culture hukum. Culture hukum adalah faktor total sebagai penentu bagaimana suatu sistem hukum dapat memperoleh tempat logisnya dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum bukanlah apa yang oleh para antropolog secara kasar disebut opini publik. Budaya bukan hanya kumpulan fragmen perilaku (pemikiran) yang saling eksklusif. Konsep kebudayaan itu sendiri diartikan dalam konteks hukum sebagai nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah pendapat masyarakat tentang bagaimana norma hukum dapat  diamalkan dalam menjunjung tinggi kepentingan bersama di dalam masyarakat.
Belakangan ini, pemungutan liar di zona pendidik dengan modus model yang berbeda-beda menjadi rahasia umum masyarakat dan sulit dicegah karena melibatkan para pemangku kepentingan lembaga tersebut. Salah satu contohnya pungutan uang infak, uang seragam sekolah. Padahal sudah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar, yang menyatakan bahwa biaya tidak boleh: 6
1. Dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
4 Dedi Mulyadi, Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar , Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020, hlm 112
5 Waluyadi, Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum P ositif, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 44 6 Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2. Dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
3. Digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Sebab  yang  dominan  dijadikan  penghalang  dalam melancarkan tujuan penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarana prasarana) sekolah, dan sebagainya” dan hal itu pastinya  melibatkan komite sekolah sebagai jurus  untuk memuluskan aksi tersebut. Padahal dalam  Pasal 10 ayat (1) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan pengumpulan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan tupoksinya dalam hal memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah disebutkan pula juga bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang disebutkan dalam ayat 1 adalah hibah dan/atau sumbangan dan bukan pembayaran. Bantuan pendidikan yakni suatu sumbangan berupa uang/barang/jasa yang diberikan oleh peserta pada satuan pendidikan selain peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat-syarat yang disepakati para pihak. Hibah pendidikan adalah sumbangan sukarela berupa uang/barang/jasa/oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, oleh masyarakat atau lembaga pendidikan dan tidak terikat satuan pendidikan.
Permasalahan pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar ini jika dibiarkan  begitu saja akan menjadi isu social di  masyarakat umum  terhadap penyelenggaraan pendidikan  dasar.  Jawabannya adalah kesatuan pandangan tentang nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum dengan demikian menunjukkan pola tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, yang menggambarkan reaksi (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan, 7 oleh karena itu masalah ini harus menjadi kepedulian bagi kalangan ahli hukum pada khususnya dan hal ini pula yang melatarbelakangi  penulis   dalam  mengangkat permasalahan tersebut, menjadi  sesuatu  penelitian jurnal yang    berjudul  “ Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan kepada ketentuan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum?
7 Hilman Hadikusuma, Antropologi hukum Indonesia . 1986 Alumni Bandung, hlm 55

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2. Upaya apa yang  bisa  dilakukan untuk mengatasi pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan kepada ketentuan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk memahami dan menganalisis pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum
2. Untuk  memahami dan menganalisis upaya yang dapat  dilakukan untuk mengatasi pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar
D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki yang kemudian dianalisis. 8 Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data setepat mungkin tentang orang, kondisi atau fenomena lainnya 9 dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. 10 Penelitian hukum sosiologi merupakan penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam kerangka dinamika sosial. Dengan demikian, hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika masyarakat saat ini dan masa depan 11 . Mengenai keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, selanjutnya mengarah pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.
E . Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pungutan liar yang terjadi pada penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum
Pemungutan liar ini dari segi bahasa, dibedakan menjadi 2 (dua) kata, yaitu pungutan dan liar. Berdasarkan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut 12 , dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa. 13 Demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar adalah barang yang diambil secara tidak benar dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pemungutan liar secara ilegal biasanya merupakan perolehan sejumlah uang
8 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta. 2005.hlm 21
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Pers, 2014, hlm 11
10 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum , PT RajaGrafindo Persada Depok, 2017, hlm 13
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian….Loc.Cit
12 Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Modern English Press. Jakarta, 1991, hlm. 1206
13 Ibid hlm. 869

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
atau barang tanpa izin resmi dan secara diam-diam  dari lembaga penegak hukum. Lebih khusus lagi, pungutan liar adalah semua jenis pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum. 14
Istilah pungutan liar sangat akrab di tengah-tengah  masyarakat Indonesia. Pungutan liar pun juga dapat terjadi di mana saja, baik di jalan, di tempat usaha, maupun di instansi pemerintah dan birokrat bahkan lembaga pendidikan. Tindakan ini juga tercela. Pemerasan atau pemaksaan, yaitu perbuatan menuntut sesuatu berupa uang dan lain-lain dari seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang lazim. Ini biasanya disamakan dengan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pemerasan atau pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah yang menuntut pembayaran sejumlah tertentu uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. 15
Pungli (pungutan liar) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 16 Berdasarkan ketentuan Peraturan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar, ditetapkan bahwa biaya:
”Pembayaran  merupakan  biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa yang dilakukan oleh peserta didik atau orang tua/wali langsung dari satuan pendidikan dasar yang bersifat wajib dan wajib yang besar dan waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.” Sedangkan sumbangan didefinisikan secara jelas di dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012, yang berbunyi: ” Sumbangan adalah biaya pendidikan yang ditawarkan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga pendidikan lainnya kepada satuan pendidikan dasar dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, pilihan, tidak mengikat dan tidak ditargetkan oleh sekolah dasar. . Unit pelatihan atau kuantitas dan waktu pengiriman.”
14 Wahyu Ramadhani, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik , Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 272, https://media.neliti.com/media/publications/240418-penegakan-hukum-dalam-menanggu langi -pung-53206d26.pdf, diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
15 M. Hardi, Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/  diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
16 Bierhoff Nehemia Kembuan, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa) , Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XI/No.04/Jun/2023, diakses pada tanggal 27/09/2023. Pukul 17.04 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Pembayaran untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah daerah dilarang, tetapi sumbangan pendidikan diperbolehkan. Pembayaran dari satuan pendidikan dasar (swasta) yang didirikan oleh pemerintah kota dan sumbangan dari satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian dan daerah harus dilaporkan secara transparan dan satuan ditagih. Apabila sumbangan yang diterima oleh satuan pendidikan dalam satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) akan dilakukan audit oleh auditor dan hasil audit tersebut akan diumumkan secara terbuka di media cetak nasional. Menteri, gubernur, gubernur/walikota atau pejabat yang ditunjuk di bawah kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemungutan, penyimpanan dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17
Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar  secara tegas mengatur tentang larangan sekolah dasar melakukan pungutan liar. Satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintahan daerah tidak diperbolehkan memungut biaya satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 12 Huruf b mengatur bahwa Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya Artinya, dua permendikbud di atas mengatur dengan jelas bahwa sekolah hanya boleh menarik sumbangan, bukanlah pungutan sehingga jika pungutan masih ada, perbuatan tersebut jelas merupakan praktik yang melawan hukum. Namun dalam kenyataanya pungutan liar di lembaga pendidikan masih saja terus bergulir. Bahkan terkadang  pungi tersebut di jembatani oleh komite sekolah dengan tujuan untuk keperluan siswa.
Budaya  pungli  dengan modus menggunakan jasa komite sekolah , menjamur serta menjadi sulit untuk dihilangkan  seolah-olah  adanya yang dengan sengaja melakukan  perbincangan  secara  terencana;  sistemik dan masif sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bernegara; berbangsa dan bermasyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam praktek pungutan liar, legal standing tersebut diatas dinggap sebatas peraturan yang dogmatis paragmatis yang tidak berdaya, karena buktinya praktek pungli modus komite sekolah tetap berkembang dan menjamur di setiap intansi pemerintah 18 tidak terkecuali di penyelenggara pendidikan dasar.  Dalam pelayanan publik ada dua pihak yang terlibat dan berperan sebagai  pelaksana layanan dan penerima layanan. Dalam kaitannya  dalam pelayanan publik di sekolah, pelaksana layanan manajemen sekolah meliputi
17 Jaka Andhika, Paradigma Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan , kabar Perwakilan Ombudsm Republik Indonesia, https://ombudsman.go.id/  perwakilan/news/r/ pwkinternal-- paradigma-pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan , diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
18 Arif Rahman, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar ( Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar), Tesis, Program Studilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022, hlm 3

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tata usaha) sedangkan yang menerima pelayanan yakni peserta didik (siswa).
Sekolah memiliki dua jenis layanan siswa, yaitu layanan akademik dan layanan non-akademik. Layanan akademik adalah layanan yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran dan konseling sekolah, yang dapat digambarkan sebagai layanan dasar, sedangkan layanan non-akademik adalah layanan yang mendukung proses akademik sekolah, seperti layanan perpustakaan dan layanan laboratorium, yang dapat digambarkan . sebagai layanan sekunder Layanan selama kantin. Jasa, jasa kesehatan (UKS), jasa angkutan sekolah, jasa rawat inap dan jasa koperasi dapat disebut sebagai jasa tersier. 19
Misi sekolah adalah untuk mengembangkan kepribadian siswa secara keseluruhan. 20 Tugas sekolah yang lebih utama sebenarnya adalah menanamkan ilmu pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Menurut Suwarno, peran sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan peran keluarga dalam pendidikan moral. Fungsi sekolah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara sosiologis, peran sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan guru sebagai pendidik dan menggantikan peran orang tua sebagai pendidik yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena orang tua sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing. Sebagai guru sekolah dasar, guru harus melaksanakan tugas pokoknya secara profesional, yaitu H. Pelatihan, pengajaran dan pendampingan siswa. Dari perspektif psikologis, peran sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mengajarkan, membimbing dan membina siswa agar berkepribadian dan berperilaku baik, dengan bimbingan untuk menjadi makhluk sosial dan memecahkan masalah sosial masa depan. Lembaga pendidik  formal dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang  menunjang proses pendidikan, seperti ruang belajar, perpustakaan, sarana olah raga, perkantoran dan laboratorium. Dari perspektif layanan publik, misi sekolah adalah memberikan layanan akademik kepada siswa. Layanan tersebut berupa pelatihan, pengajaran dan pendampingan. Manfaat pendidikan terkait dengan karakter dan perilaku yang baik sebagai siswa, manfaat mengajar terkait dengan menghasilkan pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang sesuai, dan manfaat pendampingan terkait dengan keterampilan teknis dan psikologis tertentu . 21
Menurut Muhammad Ali 22 ,  Sekolah memiliki empat misi, yakni: Pertama, memberikan layanan kepada siswa agar mereka memperoleh
19 Muslimin B. Putra, Pemberantasan Pungli Di Sekolah , https://  ombudsman.  go.id /artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB 20 Murdiono; Marzuki; Muhamad Samsuri, “Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama,” Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran 41, no. 1 (2011): 45–53, https://doi.org/10.21831/jk.v41i1.1919.
21 Rachmalia Fitriani Saleh, Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan: Sebuah Telaah Kritis Filosifis-Pedagogis , Journal of Elementary Education Volume 03 Number 02, Maret 2020,hlm 61
22 Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi , Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 355

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
pengetahuan atau keterampilan akademik yang mereka butuhkan dalam kehidupan;  Kedua, Anda memberikan layanan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan kecakapan hidup; Ketiga, menyediakan fasilitas bagi siswa untuk hidup bersama atau bekerja dengan orang lain. Keempat, memberikan layanan kepada siswa agar dapat mewujudkan cita-citanya atau mewujudkan dirinya.
Pasang surut kualitas law culture dalam suatu masyarakat terletak pada pendidikan, yang merupakan basis pembangunan manusia hukum. Hal ini dapat diterima dan dipahami karena masyarakat memahami bahwa pendidikan adalah upaya mewariskan, melengkapi dan mengembangkan pengetahuan, pengalaman dan jalan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang tentunya sesuai dengan norma dan nilai. hukum dan kebudayaan masyarakat tertentu 23 namun dalam perspektif budaya hukum,  masyarakat menilai bahwa pada penyelenggara pendidikan dasar telah terjadi praktik pungli yang dilakukan dengan cara yang lebih lembut dan rapi. Sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid. 24 Kata kesepakatan itu dikenal di dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata mengenal asas konsensualitas, asas yang mengatur bahwa pada dasarnya suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan. Dasar asas konsensualitas inilah yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar bahwa pungutan tersebut tidak bertentangan atau tidak melawan hukum jika dilakukan dengan dasar kesepakatan. Akan tetapi dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat secara sukarela dari para pihak untuk sahnya perjanjian. Perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa Belanda overeenkomst yang berasal dari kata kerja overeenkomen , artinya setuju atau sepakat.  Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan dan atau janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian. Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan ( consensus ); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab ( causa ) yang halal.  Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian.Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan ( vernietigbaar ) sedangkan tidak
23 Syah Awaluddin, Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum , Tahkim Vol. XV, No. 2, Desember 2019,hlm 141, https://jurnal. iainambon. ac.id/ index.php/THK/article/download/877/pdf, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 09.30 WIB
24 Ibnu Syamsu Hidayat , Kamuflase Pungutan Liar Dalam Dunia Pendidikan https:// www. kompas.id/baca/opini/2022/06/28/kamuflase-pungutan-liar-dunia-pendidikan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ( nietig ).  Pada  Pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas consensus , yakni dibutuhkannya kata  sepakat ( toestemming )  demi lahirnya suatu perjanjian yang sah. Dengan  menyebutkan kata  sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdata tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu 25 .  Sepakat merupakan suatu pertemuan  antar  dua kehendak  atau orang atau lebih, dimana kehendak orang atau kelompok yang satu saling berkontribusi yang bersama-sama dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain 26 . Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (aanbod ) yang diterima oleh lawan janjinya. Pasal  1321  KUHperdata  menegaskan bahwa kontrak tidak sah jika kontrak dibuat dengan lalai atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Menurut  pasal  1320 BGB, pelanggaran ketentuan subyektif kontrak, yang berakibat pada kontrak, masing-masing pihak dapat meminta hakim untuk membubarkan kontrak.
Buku III KUHPerdata . menganut asas kebebasan berkontrak  dalam membuat perjanjian ( beginsel der contractsvrijheid ).  Setiap kata sepakat ( consensu s) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian ( pacta sunt servanda ).  Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan ( dwaling ), paksaan ( dwang ) dan penipuan ( bedrog )  sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.  Oleh karena itu pungli yang terjadi di penyelenggara pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan subtansi hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.
2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar
Menyikapi perbedaan tersebut di atas, pemerintah bermaksud mencegah pungli di sekolah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Membayar Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah. Namun dengan pelarangan ini tidak memberikan solusi atas kekurangan dana yang dibutuhkan lembaga pendidikan, sebagai konsekuensi dari tercapainya standar mutu pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kenyataannya, biaya pendidikan yang disediakan oleh negara melalui BOSP tidak cukup
25 Subekti, Aneka Perjanjian ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1995. hlm 4 26 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat. Apalagi jika beasiswa dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang bertanggung jawab memproses pembayaran sebelum dana masuk ke sekolah.
27
Mempertimbangkan permasalahan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2012 tentang Biaya Pendidikan dan Biaya Satuan Pendidikan Dasar. Peraturan menteri memberikan kemungkinan kepada lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan pasal 5-9 Permendiikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemungutan Dan Pembayaran Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun peluang untuk mengumpulkan dana (sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersebut di atas) dimanfaatkan kembali oleh oknum-oknum pengampu pendidikan digunakan untuk praktik pembayaran di luar regulasi yang direncanakan, yakni praktik Pungli (pungutan liar) masih terjadi. Keberadaan hukum merupakan unsur penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan dewasa ini. Orang memerlukan kehadiran hukum untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek  fisik, eksistensial dan psikologis mereka. Keinginan hukum diwujudkan untuk melindungi hak-haknya sebagai makhluk muhtaram dengan tetap menghormati statusnya sebagai makhluk hidup. Masyarakat memahami bahwa muatan hukum yang diciptakan tidak dapat berdiri sendiri dan kuat, tetapi didukung oleh struktur atau wali hukum dan budaya hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh para ahli yang pada umumnya berpendapat bahwa sistem hukum mempunyai tiga bagian atau unsur penting yang saling melengkapi dan saling bergantung. Aspek-aspek  tersebut merupakan subsistem yang terdiri dari: 1) Aspek struktural, 2) Aspek substantif, dan 3) Aspek kultural atau kebudayaan. 28
Sadar akan  hukum sebagaimana merupakan  bagian dari subsistem hukum, lebih lanjut Friedman mengemukakan bahwasanya tingkat kesadaran hukum erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat dalam arti tingkat kesadaran hukum penyelenggara pendidikan dapat dikatakan budaya hukum ketika budaya hukum cenderung positif, proaktif terhadap cita-cita hukum, maka segala sesuatu menyimpang dari kesadaran hukum penyelenggara 29 . Itulah sebabnya budaya hukum atau kesadaran hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan impian negara hukum. Kebijakan
27 Wahardi, Cegah Praktek Pungli Di Sekolah Dengan Mengembangkan  Budaya Kerja Organisasi, https://www.academia.edu/5368590/Cegah_Praktek_Pungli_Di_Sekolah_Dengan _Mengembangkan_Budaya_Kerja_Organisasi, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 21.13 WIB
28 Krisnajadi, Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum , STHB, Bandung, 1988, hlm. 23.
29 Iffan Falah Malchudhi, Pengaruh Budaya Hukum Mendirikan Rumah Tanpa Imb Terhadap Status Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak) Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo SemaranG 2020, hlm 23 https://eprints.walisongo.ac.id/id/ eprint/ 14315/ 1/1702056036_ iffan%20falah%20  malc hudhi_ Full%20Skripsi%20-%20Iffan%20 Falah%20 Malchudhi.pdf, diakses pada tanggal 27/09/2023. Pukul 17.04 WIB

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
budaya hukum harus bertujuan membangun integritas moral penyelenggara pendidikan untuk taat dan patuh pada hukum. Menurut Sudikno, 30 Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan. Budaya adalah “rencana perilaku” yang memberi sesuatu tentang apa yang dilarang. Jadi budaya mencakup sistem tujuan dan nilai. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Memasuki kesadaran hukum berarti untuk menumbuhkembangkan local value dan cultures valeu dapat dicapai dengan pendidikan. . 31
Kasus  pemungutan  ini sungguh ironis karena sebagai  mengemban pendidikan,  hendaknya sekolah  dapat  menjalankan  dan  menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesuai dengan tujuan kependidikan yaitu supaya para peserta didik lebih aktif dapat menumbuhkembangkan potensi dari kekuatan mental;  pengendalian diri;  kepribadian;  kecerdasan;  akhlak mulia.   dan kemampuan dalam diri, itu  yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara    (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Namun dalam kenyataannya melakukan hal-hal yang tidak selaras dan tidak searah dengan tujuan pendidikan ini. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, maka perilaku dan praktik pungutan liar harus segera dihentikan, 32 hal ini dikarenakan, kebiasaan melakukan pungutan liar di sekolah sangat memengaruhi mental pegawai, emosi dan perilaku anak didik di sekolah. Tentu saja kita tidak ingin sekolah sebagai tempat mengemban ilmu pengetahuan menjadi tempat calon-calon pungutan liar baru. Untuk itu perlu beberapa strategi yang segera diimplementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di sekolah, antara lain: 33
a. Sekolah kreatif mencari sumber keuangan selain orang tua siswa untuk membiayai sekolah, misalnya bekerjasama dengan industri dengan menggunakan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai sumber;
b. Dewan sekolah dirancang sebagai  pengontrol operasi dan penggunaan anggaran, yang diminta oleh siswa sekolah dari orang tua mereka sebagai bentuk  transparansi. Selain itu, anggota komite sekolah terdiri dari berbagai kalangan, seperti akademisi, profesional, aktivis sosial, polisi, serta lainnya dan tidak hanya orang tua yang berasal dari kelas menengah ke atas;
c. Pelaksanaan materi terkait antikorupsi di sekolah. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah supaya  siswa  dapat  memahami, memahami dan merasakan sisi tajam dan buruk dari korupsi, sehingga secara tidak
30 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty,Yogyakarta. 2003,hlm 35
31 Nabila Zoraya Rahmatullah , Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar , Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 , hlm 76, https://core.ac.uk/download/pdf/25496278.pdf diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul  10. 46 WIB
32 Muttaqin Khabibulloh, Strategi Berantas Pungutan Liar di Sekolah, https://www.kompasiana.com/khabibulloh/54f90bb9a33311b80b8b4c48/strategi-berantas- pungutan-liar-di-sekolah, diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul  10. 46 WIB
33 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
langsung siswa dapat memantau dan mengontrol perilaku penyelenggara pendidikan di sekolahnya untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau korupsi, bahkan tidak menjadi budaya;
d. Mendorong budaya kerja bagi seluruh karyawan khususnya penyelenggara pelatihan dengan mengutamakan standar dalam memahami arti pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan atau tindakan, sikap terhadap lingkungan kerja, sikap terhadap waktu, sikap terhadap alat yang digunakan dalam bekerja, etika dan perilaku kerja di tempat kerja atau saat membuat keputusan;
e. Orang tua wajib menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kritis pada anak-anak mereka sehingga jika ada pungutan liar atau korupsi di sekolah mereka, anak-anak tidak berani ikut mendukung kegiatan tersebut dan memenuhi tugas mereka sesuai aturan suap untuk anak mereka. guru;
f. Mendorong sekolah untuk memiliki Perjanjian Integritas yang ditandatangani bersama oleh guru, pegawai, kepala sekolah, kepala sekolah, orang tua, masyarakat dan Dewan Pendidikan yang berkomitmen untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pendidikan;
g. Mari kita dorong pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja memberantas pungutan liar. Salah satunya pemerataan fasilitas sekolah, remunerasi guru atau pembina yang memadai, sistem pembelajaran yang baik harus bisa memberantas pungutan liar dari sekolah.
Ketidakpatuhan penyelengara pendidikan terhadap Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang kemudian secara langsung atau tidak langsung mengakar dan sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini ternyata melanggar semangat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Menurut pandangan penulis, perilaku masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam satu diantaranya adalah norma itu tidak sejalan dengan budaya hukum di masyarakat.Pungli dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang baik dan bagus , namun apabila budaya hukum nya cenderung tidak mendukung maka pungli di lembaga pendidikan akan tetap terjadi.  Hal ini dikarenakan  pungutan liar merupakan kejahatan menjadi  kebiasaan masyarakat untuk menghalalkan ataupun melegalisasikan pungutan-pungutan di luar aturan yang telah ditetapkan.

## F. Kesimpulan
1. Sekolah atau komite sekolah mengemas pungutan liar tersebut seakan-akan berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua/wali murid, namun pungutan liar yang terjadi di penyelenggara

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
pendidikan dasar berdasarkan perspektif budaya hukum bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kepentingan umum dan subtansi hukum yaitu Pasal 1321 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah
2. Upaya yang dilakukan, salah satunya dengan memperbaiki budaya hukum penyelenggara pendidikan yang melakukan pungutan liar. Pungli dalam perspektif budaya hukum, akan dapat dicegah atau hilang tergantung pada budaya hukum penyelenggara pendidikan tersebut.

## G. Saran
1. Kepada  komite sekolah diharapkan  mampu  untuk melakukan aksi pengawasan langsung terhadap kinerja dan penggunaan anggaran BOS yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua anak didik, sebagai bentuk transparansi
2. Kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan penyuluhan hukum secara kontinu tentang  peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pendanaan pendidikan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Dedi Mulyadi, Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar , Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020.
Hilman Hadikusuma, Antropologi hukum Indonesia . 1986 Alumni Bandung. J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Krisnajadi, Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum , STHB, Bandung, 1988. Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi , Grasindo, Jakarta, 2009
Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Modern English Press. Jakarta, 1991. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Pers, 2014.
---------------------- , Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pers: Jakarta, 2013. Subekti, Aneka Perjanjian ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1995. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty,
Yogyakarta. 2003.
Waluyadi, Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum P ositif, Djambatan, Jakarta,  2001.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

## C. Sumber Lain
Arif Rahman, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo  Tentang Pungutan Liar ( Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar), Tesis, Program Studilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022 Ibnu Syamsu Hidayat , Kamuflase Pungutan Liar Dalam Dunia Pendidikan https:// www. kompas.id/baca/opini/2022/06/28/kamuflase-pungutan-liar- dunia-pendidikan
Jaka Andhika, Paradigma Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan , kabar Perwakilan Ombudsm Republik Indonesia, https://ombudsman.go.id/ perwakilan/news/r/ pwkinternal--paradigma-pungutan-dan-sumbangan- biaya-pendidikan , diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
M.  Hardi, Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/ literasi/pengertian-pungli/ diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB Muslimin B. Putra, Pemberantasan Pungli Di Sekolah , https:// ombudsman.
go.id /artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah diakses pada tanggal 27/03/2023. Pukul 17.04 WIB
Muttaqin Khabibulloh, Strategi Berantas Pungutan Liar di Sekolah, https://www.kompasiana.com/khabibulloh/54f90bb9a33311b80b8b4c48/ strategi-berantas-pungutan-liar-di-sekolah, diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul  10. 46 WIB
Nabila Zoraya Rahmatullah , Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar , Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 , hlm 76, https://core.ac.uk/download/pdf/25496278.pdf diakses pada tanggal 30/03/2023 .Pukul  10. 46 WIB Rachmalia Fitriani Saleh, Reinterpretasi Tri Pusat Pendidikan: Sebuah Telaah Kritis Filosifis-Pedagogis , Journal of Elementary Education Volume 03 Number 02, Maret 2020. Syah Awaluddin, Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum , Tahkim Vol. XV, No. 2, Desember 2019,hlm 141, https://jurnal. iainambon. ac.id/ index.php/THK/article/download/877/pdf, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 09.30 WIB
Wahardi, Cegah Praktek Pungli Di Sekolah Dengan Mengembangkan  Budaya Kerja Organisasi, https://www.academia.edu/5368590/  Cegah_Praktek_ Pungli_Di_ Sekolah_ Dengan _Mengembangkan_Budaya_Kerja_ Organisasi, diakses pada tanggal 30/03/2023. Pukul 21.13 WIB