## Legalitas

## Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi
Imas Octaviana Dewi 1 , Lalu Parman 2 , Ufran 3
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram
3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram e-mail: imasoctavia00@gmail.com , laluparman@unram.ac.id , ufran@unram.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  modus  operandi  dari  perbuatan  cyberbullying  serta menganalisis  metode  penanggulangan  perbuatan  cyberbullying.  Metode  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, Undang-undang, pendekatan kasus. Hasil penelitian ini antara lain: Modus operandi  dari  kejahatan  cyberbullying  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu:  Exclusion  (pengecualian),  Flaming (pencemaran),  Impersonation  (akun  palsu),  Trickery  (menipu),  Fraping  (meretas),  Dissing  (penghinaan),  Cyberstalking (menyerang  mental).  Metode  penanggulangan  perbuatan  cyberbullying  dapat  dilakukan  secara  penal  dan  non  penal.  Metode penanggulangan  melalui  sarana  penal  secara  umum  dapat  diidentifikasikan  melalui  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Sedangkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  I1  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Pasal  27 (ayat  1),3),4),  Pasal  28  ayat  2),  dan  Pasal  29.  Adapun  ketentuan  pidana  dari  pasal-pasal  tersebut  diatur  dalam  BAB  XI  tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara non penal, penanggulangan  tindakan  cyberbullying  terdiri  dari  beberapa  bagian,  yaitu:  Pendekatan  budaya,  Pendekatan  moral,  Pendekatan ilmiah, dan Pendekatan teknologi.

## Kata Kunci: Modus Operandi , Penanggulangan, Cyberbullying.
Abstract.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  modus  operandi  of  cyberbullying  and  to  analyze  methods  of  overcoming cyberbullying. The method in this study is a normative research method using a conceptual approach, legislation, case approach. The  results  of  this  study  include:  The  modus  operandi  of  cyberbullying  can  be  divided  into  several  parts,  namely:  Exclusion, Flaming, Impersonation, Trickery, Fraping, Dissing, Cyberstalking (mental attack). Methods of overcoming cyberbullying can be done  penal  and  non-penal.  The  method  of  overcoming  through  penal  means  in  general  can  be  identified  through  the  Criminal Code (KUHP) in Articles 310, 311 and 315 of the Criminal Code. Meanwhile, it is specifically regulated in Law Number 19 of 2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  I1  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  in  Article  27 (paragraph  1),  3),  4),  Article  28  paragraph  2),  and  Article  29  The  criminal  provisions  of  these  articles  are  regulated  in CHAPTER  XI  concerning  criminal  provisions  in  Law  Number  I1  of  2008  concerning  Information  and Electronic  Transactions. Non-penally,  overcoming  cyberbullying  consists  of  several  parts,  namely:  a  cultural  approach,  a  moral  approach,  a  scientific approach, and a technology approach.
Keywords: Modus Operandi, Countermeasures, Cyberbullying.

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi mengubah struktur kehidupan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju masyarakat yang berstruktur  global.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh  hadirnya  teknologi  informasi.  Perkembangan  teknologi  informasi berpadu dengan media dan komputer, sehingga lahirlah sambungan jaringan yang dinamakan internet. 1 Seiring dengan manfaat  luar  biasa  yang  ditawarkan  oleh  internet,  ia  juga  menampung  bahaya  seperti cyberbullying ,  peretasan ( hacking ), voyeurisme , pencurian identitas, phishing (pengelabuan), dan banyak kejahatan online lainnya yang belum muncul, 2 mengingat teknologi yang akan terus berkembang lagi.
Perkembangan tren dalam teknologi di masa kini didampingi pula dengan suatu penyimpangan yang mengarah pada kekerasan verbal, atau yang dikenal sebagai bullying atau perundungan namun secara cyber . Bullying ini sendiri sudah lama  menjadi  suatu problem  yang  cukup  banyak  diperdebatkan,  dan  dampaknyapun  sangat menyakitkan  bagi korban, yakni diantaranya banyak yang mengalami depresi atau bahkan sampai melakukan bunuh diri.
1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103.
2 Zainal  Amin  Ayub,  Zuryati  Mohamed  Yusoff  et  al.,  “Legal  Framework  on  Protection  of  Children  against Cyberbully  in  Malaysia:  A  Cause  of  Great  Concern”, International  Journal  of  Advanced  Science  and  Technology , Vol. 29, No. 8, 2020, University Utara Malaysia: 144.
“Bullying secara etimologisnya diartikan menggertak dan secara terminologinya menurut Ken Rigby, bullying merupakan  hasrat  yang  dimaksudkan  untuk  menyebabkan  seseorang  menderita  yang  diperlihatkan  dalam  aksi yang  menyakiti  secara  langsung  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  lebih  kuat  berulang  kali  dengan perasaan senang melakukan hal tersebut”. 3
Sebelum munculnya internet, bullying cenderung dilakukan secara langsung dan terbatas pada pertemuan tatap muka  di  lokasi  tertentu.    Para  korban  dalam  situasi  seperti  itu  jelas  akan  merasa  takut  untuk  kembali  ke  tempat kejadian,  mereka  dapat  menemukan  jalan  keluar  untuk  kabur  dari bullying ketika  mereka  melarikan  diri.  Berbeda dengan cyberbullying, tidak hanya dapat dilakukan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa memandang waktu juga tanpa  tempat.  Selain  itu,  internet  memberi  pelaku  intimidasi  arena  yang  berpotensi  global,  yang  meningkatkan kemungkinan dampak pada korban. 4 Bullying yang dilakukan secara cyber dapat dibaca oleh siapapun di seluruh dunia dan  di  seluruh  web  dunia,  dan  pada  dasarnya,  korban  tidak  memiliki  tempat  untuk  bersembunyi.  Orang  dapat berpendapat  bahwa  korban  dapat  menghindari  konfrontasi  dengan  menjauhi  internet,  tetapi  internet  adalah  pilihan komunikasi  yang  diterima oleh  generasi muda.  Generasi  yang  dibesarkan  di internet  akan  merasa sangat  sulit  untuk melepaskan internet karena tidak menggunakannya berarti mengisolasi diri dari teman-teman mereka. 5 Istilah Cyberbullying pertama kali diciptakan pada tahun 2004 oleh Bill Belsey seorang pendidik Kanada, yang tertarik  dengan  masalah bullying secara  umum.  Dia  mendefinisikan cyberbullying sebagai  tindakan  menggunakan perangkat  komunikasi  elektronik  untuk  mencoba  mengintimidasi,  melecehkan  dan  mengancam  seseorang.  Ia menyadari  bahwa  bentuk  komunikasi  baru  ini  telah  melahirkan  bentuk  intimidasi  baru.  Salah  satu  contoh  kasus cyberbullying yang terkenal terjadi pada bulan Oktober 2012, yaitu seorang gadis yang bernama Amanda Todd yang berusia  lima  belas  tahun  menjadi  korban outing (tamasya)  dan trickery (tipu  daya)  di  internet.  Amanda  berteman dengan  seseorang  di  internet  yang  berkomentar  tentang  betapa  cantiknya  dia  dan  meyakinkannya  untuk memperlihatkan payudaranya. Dia kemudian mengancam akan menyebarkan foto itu ke teman-temannya jika dia tidak melakukan  apa  yang  diperintahkan.  Amanda  kemudian  mengetahui  bahwa  foto-foto  itu  memang  asli  dan  memang beredar  di  internet,  yang  kemudian  Amanda  merilis  video  YouTube  tentang  penderitaannya  sebelum  dia  bunuh  diri dengan melakukan gantung diri. 6
Sebanyak  44  negara  memasukkan  sanksi  pidana  dalam  undang-undang bullying mereka.  Para  penulis menunjukkan  bahwa  mayoritas  negara  bagian  Amerika  Serikat  memiliki  undang-undang  tertulis  untuk  mengatasi intimidasi  dan cyberbullying dan  banyak  undang-undang  negara  bagian  yang  melarang  intimidasi  elektronik  dan mengembangkan  konsekuensi  untuk  melakukannya. 7 Di  Amerika  Serikat,  ada  beberapa  negara  bagian  yang  secara tegas melarang cyberbullying . Misalnya, di Arkansas, cyberbullying dianggap sebagai pelanggaran menurut 5-71-217 Arkansas Code . Di Massachusetts, bagian 370 (a), BAB 92 dari Undang-Undang 2010, mendefinisikan cyberbullying . Masih  banyak  Negara  lainnya  yang  sudah  mengatur  mengenai  pengertian cyberbullying itu  sendiri  dalam pengaturannya.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia, menjadi suatu problematika untuk  diatur,  karena melihat  peraturan mengenai cyberbullying ini  tidak  diatur  secara  detail  dan  belum  dapat  dikatakan  efektif  dalam  menyelesaikan  suatu  kasusnya. Cyberbullying berbeda dari bullying biasanya karena memerlukan karakteristik unik yaitu anonimitas. Status anonim para  pengguna  internet  ini  tidak  hanya  akan  mengurangi  ketakutan  para  pengguna  internet  untuk  melakukan cyberbullying, tetapi  juga  akan  menyulitkan  aparat  penegak  hukum  untuk  menemukan  pelakunya.  Selain  itu, keterlibatan  khalayak yang besar dalam insiden cyberbullying akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi para korban. Cyberbullying harus dianggap sebagai masalah bullying yang serius. Efek dari cyberbullying dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah, mulai dari korban merasa depresi, tertekan, sampai melakukan bunuh diri, maka  berbagai  metode  penanggulangan cyberbulying dimulai  dari  penanggulangan  melalui  keluarga,  lingkungan sekitar hingga sistem hukum yang akan digunakan harus ditegakkan.
3 Ela  Zain  Zakiyah,  Sahadi  Humaedi  et  al.,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Remaja  Dalam  Melakukan Bullying”, Jurnal Penelitian dan PPM , Vol. 4, No.2, Juli 2017, Universitas Padjajaran, Sumedang: 326.
4 Ian  Fraser,  Shannon  Noonan,  et  al.,  Cyberbullying  And  The  Law:  Are  We  Doing  Enough, The  American Association of Behavioral and Social Sciences Journal , Vol. 17, 2013, USA: 27.
5 Ibid., 26.
6 Fitri  Noer  Janah  and  Fina  Idamatus  Silmi,  “Cyberbullying  and  Legal  Protection  Rights  in  Indonesia”, Proceeding  Book  7 th Asian  Academic  Society  International  Conference ,  2019,  Islamic  University  of  Indonesia, Yogyakarta: 472.
7 Siti  Khairunnissa,  Abdul  Rahman  et  al,.  “Law  on  Cyberbullying  in  Indonesia,  Malaysia,  and  Brunei Darusallam”, International Confrence of Asean Perspective and Policy , Vol.1, No.1, 2018, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan: 63.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, antara lain:
1. Bagaimanakah modus operandi dari perbuatan cyberbullying ?
2. Bagaimanakah metode penanggulangan perbuatan cyberbullying ?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  jenis  penelitian  hukum  ini sering  sebut  sebagai  penelitian  hukum doktriner atau  penelitian  kepustakaan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) , dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). dan pendekatan kasusus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini  dikumpulkan melalui studi  dokumen  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretation) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Modus Operandi dari Perbuatan Cyberbullying
Modus  operandi  merupakan  cara  operasi  orang  perorang  atau  kelompok  penjahat  dalam  menjalankan  rencana kejahatannya.  Kata tersebut  sering  digunakan pada  koran atau  televisi  dalam  berita-berita tentang  kejahatan. 8 Untuk mendapatkan  penjelasan  yang  lebih  memadai  tentang cyberbullying, berikut  akan  dijelaskan  modus  operandi  dari kejahatan cyberbullying.

## a) Flaming Harassment
Flaming dilakukan  pelaku  dengan  cara  memposting  penghinaan,  termasuk  kata-kata  kotor  atau  bahasa  kasar lainnya di internet. Flaming muncul dari anonimitas bahwa forum Internet menyediakan perlindungan bagi pengguna untuk bertindak lebih agresif.
“Anonymity  can  lead  to  disinhibition,  which  results  in  the  swearing,  offensive,  and  hostile  language characteristic  of  flaming.  Lack  of  social  cues,  less  accountability  of  face-to-face  communications,  textual mediation and deindividualization are also likely factors”. 9
Duglas coba menjelaskan bahwa anonimitas dapat menyebabkan rasa malu, yang menghasilkan karakteristik bahasa yang menyakitkan, menyinggung, dan bermusuhan. Kurangnya isyarat sosial, kurang akuntabilitas komunikasi tatap muka,  mediasi  tekstual  dan  deindividualisasi  juga  merupakan  faktor  kemungkinan. Pelaku  Flaming diistilahkan sebagai flamers, secara khusus bertujuan untuk memicu perselisihan. Pelaku berspesialisasi dalam memicu perpecahan dan  menargetkan  aspek-aspek  tertentu  dari  percakapan  yang  kontroversial.  Perilaku  tersebut  dapat  memiliki  efek buruk  yang  dramatis  pada  orang  lain.  Perselisihan  dapat  memiliki  dampak  yang  bertahan  lama  pada  beberapa komunitas internet, bahkan hingga terjadi pembubaran komunitas.
b) Trickery and outing
Sebelum istilah trickery digunakan dalam kejahatan cyberbullying , istilah trickery semula digunakan dalam aksi sulap  karena  sebelumnya  tindakan  ini  menggunakan  ilusi  untuk  menyesatkan  seseorang.  " Trickery  is  the  act  of misdirection  (leading  into  the  wrong  way  of  thinking)  or  an  illusion  (seeing  things  that  are  not  true). 10 " Artinya trickery merupakn tindakan penyesatan yang mengarah pada cara berpikir yang salah atau ilusi intun melihat hal-hal yang tidak benar.
Tindakan trickery biasanya  dilakukan  dengan  perkenalan  melalui  media  sosial  sehingga  menjalin  suatu persahabatan bahkan tidak jarang menjalin hubungan asmara meski tidak pernah bertemu. Hal demikian dimanfaatkan olek  pelaku trickery untuk  meminta  informasi  pribadi  dan  foto-foto  pribadi  korbannya  yang  kemudian  pelaku membagi atau mempublikasikan informasi pribadi tersbut kepada orang lain.
c) Exclusion (Pengecualian)
Seiring  perkembangan  zaman,  pengucilan  ( exclusion )  sering  terjadi  di  media  sosial  yang  memiliki  grup-grup tertentu.  pengecualian  ( exclusion )  yang  terjadi  di  media  sosial  dilakukan  dengan  cara  mengata-ngatai,  menjelek-
8 Douglas, J. E. and A. W. Burgess, A. G. Burgess, R. K. Ressler. Crime classification manual (John Wiley & Sons, 2006) ISBN 0-7879-8501-5, p. 19-2.
9 Daegon,  Kwon  Hazel,  "The  impacts  of  identity  verification  and  disclosure  of  social  cues  on  flaming  in online user comments". Computers in Human Behavior. Volume 51 October 2015 ,hlm. 363–372.
10 Trickery diakses dari https://simple.m.wikipedia.org/wiki/ Trickery pada tanggal 04 Desember 2021.
jelekkan dan bahkan adu argument yang membuat korban jadi terpojok dan bahkan dikeluarkan dari grup media social tersebut.
“Social  exclusion  is  “a  multidimensional  process  of  progressive  social  rupture,  detaching  groups  and individuals  from  social  relations  and  institutions  and  preventing  them  from  full  participation  in  the  normal, normatively prescribed activities of the society in which they live.” 11
Eksklusi sosial adalah “proses multidimensi dari perpecahan sosial yang progresif, memisahkan kelompok dan individu dari hubungan dan institusi sosial dan mencegah mereka dari partisipasi penuh dalam kegiatan normal yang ditentukan secara normatif dari masyarakat tempat mereka tinggal”
Dari  konsep exclution yang  dikemaukan  oleh  Silver  sebelumnya,  pelaku cyberbullying dalam  melakukan exclusion dengan  cara  melakukan  percakapan  online  dan  menandai  teman  lain  tetapi  tidak  menandai  korban  sehingga  merasa terkucilkan atau korban tidak memiliki ponsel cerdas (smartphone) sehingga sengaja dikeluarkan dari  grup percakapan oleh orang lain karena hal tersbut.
d) Impersonation and Denigration (Peniruan Identitas dan Pencemaran Nama Baik) impersonation selalu berimbas kepada pencemaran nama baik atau denigration . Impersonation merupkan tindak peniruan atau penyamaran dengan membuat akun palsu (fake profile) atas nama korbannya bertujuan untuk menjelek- jelekkannya. Sedangkan denigration dapat diartikan sebagai tindakan untuk:
This is when someone may send information about another person that is fake, damaging and untrue. Sharing photos  of  someone  for  the  purpose  to  ridicule,  spreading  fake  rumours  and  gossip.  The  photos  can  also  be altered for the purpose of bullying. 12
Dari pernyataan tersebut denigration merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan saat seseorang dapat  mengirim  informasi  tentang  orang  lain  yang  palsu,  merusak,  dan  tidak  benar.  Berbagi  foto  seseorang  dengan tujuan untuk mengejek, menyebarkan rumor dan gosip palsu. Foto-foto juga dapat diubah untuk tujuan bullying.
Jika dicermati berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku impersination membuat akun palsu (fake profile) kemudian  mengirim,  memposting  desas-desus  kejam,  gosip,  dan  pernyataan  palsu  atau  tidak  benar  tentang korban untuk dengan sengaja merusak reputasi atau persahabatan mereka.
e) Fraping Faraping merupakan  istilah  untuk  seseorang  yang  meretas  email  atau  akun  jejaring  sosial  orang  lain  dan menggunakan  identitas  online  orang  tersebut  untuk  mengirim  atau  memposting materi  yang  kejam  atau  memalukan tentang orang orang tersebut. Dikatakan oleh Belk bahwa:
In  the  limitedexisting  scholarly  literature  on  fraping,  Lumsden  and  Morgan,  associate  the  phenomenon  with antisocial  activities  of  cyberbullying.  Outside  of  academia,  politicians  and  thejudiciary  have  also  interpreted fraping as deeply antisocial. 13
Dalam literatur ilmiah terbatas yang ada tentang fraping, Lumsden dan Morgan, mengaitkan fenomena tersebut dengan  aktivitas  antisosial  ( cyberbullying ).  Di  luar  akademisi,  politisi  dan  peradilan  juga  menafsirkan  fraping sebagai tindakan yang sangat antisosial
Fraping kerap dilakukan oleh teman dekat untuk memposting konten yang tidak pantas dengan nama orang lain. Tindakan fraping sering dianggap sebagai lelucon terhadap teman dengan menulis postingan lucu di profil satu sama lain,  tetapi  hal  demikian  berpotensi  sangat  berbahaya.  Misalnya,  pelaku  intimidasi  memposting  hinaan rasial/homofobia melalui profil orang lain dengan tujuan untuk bercanda, namun hal demikian dapat merusak reputasi karena membuat orang tersebut dianggap benar-benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh peretas.

## f) Dissing
Dissing  adalah  tindakan  mengirim  atau  memposting  informasi  kejam  tentang  seseorang  secara  online,  untuk merusak reputasi atau persahabatan orang tersebut. Dissing hampir sama dengan impersonation, namun perbedaanya terletak pada tindakan Dissing tidak memakai akun palsu (fake profile) untuk  memposting informasi kejam tentang
11 Silver, H. “Social Exclusion: Comparative Analysis of Europe and Middle East Youth”, Middle East Youth Initiative Working paper , 2007.
12 Whats  is  bullying ,  diakses  dari https://www.bullying.co.uk/-cyberbullying/what-is-cyberbullying/ pada tanggal 02 Desember 2021.
13 Belk, R. W. “Extended self in a digital world”. Journal of Consumer Research , 40 (3), 2013, 113.
korbannya.  Selain  memposting  informasi  kejam,  dissing  dapat  mencakup  tindak    memposting  materi  online  seperti foto, tangkapan layar (screenshot), amupun video.

## g) Cyber Stalking
Cyberstalking adalah  penggunaan  Internet  atau  sarana  elektronik  lainnya  untuk  menguntit  atau  melecehkan individu  ataupun  kelompok.  Lebih  lengkapnya  Sptzberg  menyebutkan  beberapa  modus  yang  cukup  lengkap  untuk memahami cyberstalking sebagai berikut:
It include false accusations, defamation, slander and libel. It may also include monitoring, identity theft, threats, vandalism, solicitation for sex, doxing, or blackmail.
Ini (cyberstalking) termasuk  tuduhan  palsu  ,  pencemaran  nama  baik  ,  fitnah  dan  penghinaan.  Ini  juga  dapat mencakup  pemantauan,  pencurian  identitas  ,  ancaman,  vandalisme,  ajakan  untuk  berhubungan  seks,  doxing  , atau pemerasan . 14
Tindakan cyberstalking dimotivasi  oleh  keinginan  untuk  mengontrol,  mengintimidasi  atau  mempengaruhi korban.  Seorang  penguntit  mungkin  orang  asing  di  dunia  maya  atau  orang  yang  dikenal  oleh  target.  Dalam menjalankan aksi biasanya dalam bentuk anonim dan meminta keterlibatan orang lain secara online yang bahkan tidak mengetahui targetnya.

## 2. Metode Penanggulangan Perbuatan Cyberbullying
Metode  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  masalah  perbuatan cyberbullying dapat  dilakukan  secara  penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).
a) Upaya Penal
Upaya  Penal  merupakan  salah  satu  upaya  penegakan  hukum  atau  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh aparatur  penegak  hukum  yang  lebih  menitikberatkan  pada  pemberantasan  setelah  terjadinya  kejahatan  yang dilakukan  dengan  hukum  pidana  yaitu  sanksi  pidana  yang  merupakan  ancaman  bagi  pelakunya. 15 Kebijakan formulasi  hukum  pidana  yang  berkaitan  dengan  masalah  tindakan cyberbullying dapat  diidentifikasikan  sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindakan cyberbullying jika  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  indonesia terkait  dengan  KUHP  dapat  dilihat  dari  beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang  berhubungan  dengan  jenis-jenis cyberbullying adalah sebagai berikut:
Pasal 310
1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan.
2) Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum, maka  diancam  karena  pencemaran  tertulis  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 311 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu  benar,  tidak  membuktikannya,  dan  tuduhan  dilakukan bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam melakukan  fitnah  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun. Pasal 315 Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang,  baik  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan, maupun  di  muka  orang  itu  sendiri  dengan  lisan  atau perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirim  atau  diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.
14 Spitzberg, Brian H. Hoobler, Gregory "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". New Media & Society . 1 (4) February 2002, hlm. 71–92.
15 Prastya  Agung  Mahendra,  at.,  all,  “Kajian  Etiologi  Kriminal  Terhadap  Kasus  Cyber  Bullying Di Indonesia,” (Jurnal Recidive: Volume 9. No. 3, 2020). hlm. 256.
Tindakan cyberbullying jika di interpretasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk kedalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di aplikasikan khususnya di ranah dunia maya, dikarenakan KUHP yang dibuat jauh  sebelum  perkembangan  dunia  maya.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memang  mengatur mengenai  bentuk-bentuk  dari  perbuatan cyberbullying yaitu  seperti  pencemaran  nama  baik  untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain. Tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau  oleh  KUHP  untuk  menjerat cyberbullying karena  KUHP  merupakan  pengaturan  untuk  menjerat perbuatan  yang  dilakukan  di  dunia  nyata  sedangkan cyberbullying merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  di dunia maya.
2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  I1  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Perbuatan  yang  dilarang  mengenai  tindak  kejahatan  perundungan  dunia  maya  ( cyberbullying )  diatur dalam  BAB  VII  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo.  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:
Pasal 27 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.
4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman. Pasal 28 2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29 Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Mengenai ketentuan pidana untuk metode penanggulangan dari perbuatan cyberbullying terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  I1  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam BAB IX Pasal 45, antara lain:
Pasal 45 3) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 45 4) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan
dan/atau  pengancaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A 2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45B Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
b) Upaya Non Penal
Upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  penal  lebih  menitikberatkan  kepada  sifat  refresif  (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui non  penal  lebih  menitikberatkan  kepada  tindakan  preventif  (pencegahan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  itu terjadi. Namun dalam tindakan refresif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas. 16 Upaya Non Penal dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota  masyarakat  dalam  menyikapi  tindakan cyberbullying .  Penggunaan  sarana  non  penal  diberi  porsi  yang lebih  besar  daripada  penggunaan  sarana  penal.  Dalam  hal  ini  berarti  ada  kebutuhan  dalam  konteks penanggulangan tindakan cyberbullying . Terdapat beberapa upaya dalam penanggulangan tindakan cyberbullying melalui sarana non penal (non penal policy) yaitu sebagai berikut:
1) Pendekatan Budaya
Salah  satu  program  yang  dirancangkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  Indonesia (KEMKOMINFO)  yaitu Internet Sehat  dan  Aman  (INSAN)  dengan  tujuan  untuk  mensosialisasikan penggunaan internet melalui  pembelajaran  etika  berinternet  secara  sehat  dengan  melibatkan  seluruh komponen  masyarakat.  Sosialisasi  etika internet serta  akibat  negatif  dari  tindakan cyberbullying menjadi upaya penanggulangan non penal dalam srategi preventif . Sosialisasi etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan cyberbullying yang berakibat terhadap anak.
2) Pendekatan Pendidikan Moral
Metode  yang  paling  tepat  untuk  mencegah  kejahatan  adalah  dengan  menyempurnakan  sistem pendidikan. 17 Pendidikan  moral  diharapkan  menjadi  upaya  preventif  yang  strategis  dalam  menanggulangi tindakan cyberbullying .  Dalam  hal  ini,  orang  tua  yang  memahami  bentuk  pengawasan  terhadap  anak  akan menekan  tindakan cyberbullying yang  dilakukan  anak  terhadap  anak-anak  lainnya.  Tindakan  tersebut sangatlah  penting  mengingat  banyaknya  anak-anak  usia  dini  seringkali  melakukan  penghinaan  dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dunia maya.
Pendidikan  moral  dan  peranan  keluarga  menurut  Mahmud  Mulyadi  dalam  bukunya  yang  berjudul “Criminal  Policy:  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam  Penanggulangan Kejahatan  Kekerasan” ,  menjelaskna  bahwa  kehangatan  sebuah  keluarga  akan  melahirkan  motivasi  yang positif  para  anggotanya  dalam  menghadapi  kehidupan.  Sebaliknya,  kondisi  keluarga  yang  berantakan, menjadikan  anggota-anggotanya  (terutama  anak-anak)  cenderung  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan. 18

## 3) Pendekatan Ilmiah
16 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 118.
17 Wahmuji, Perihal Kejahatan dan Hukuman , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 149.
18 Mahmud  Mulyadi, Criminal  Policy  :  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 15.
Kebijakan  dalam  menanggulangi  tindakan cyberbullying tidak  terlepas  dari  pendekatan  ilmiah.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Marc  Acel bahwa di  perlukan  usaha  yang  rasional  dalam  menanggulangi kejahatan.  Usaha  yang  rasional  dapat  dalam  bentuk  pendekatan  ilmiah  dalam  mengkaji  suatu  tindakan cyberbullying . 19 Pendekatan  ilmiah  menuntut  perguruan  tinggi  dan  akademisi  melakukan  penelitian, sosialisasi  dan  seminar  terhadap  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  seperti cyberbullying ,  baik  melalui Basic  Research (penelitian  dasar  yang  mempunyai  alasan  intelektual,  dalam  rangka  pengembangan  ilmu pengetahuan) ataupun Applied Research (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan cyberbullying dan dampak negatifnya.
4) Pendekatan Teknologi
Pentingnya keamanan komputer sebagai penanggulangan tindakan cyberbullying, bahwa banyak aspek dari  kasus cybercrime yang  dalam  hal  ini cyberbullying merupakan  salah  satunya,  akibat  lemahnya perlindungan  informasi  daripada  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena  itu  perlu diberikan  lebih  banyak  informasi  mengenai  kelemahan  dari  sistem  komputer  dan  sarana  perlindungan  yang efektif. 20 Jika  sistem  keamanan  komputer  terjaga  dengan  baik,  maka  tindakan cyberbullying yang memanfaatkan data-data pribadi seperti teks, gambar video dan data lainnya yang ada di komputer milik orang lain dapat dihindari.
KOMINFO  juga  melakukan  tindakan  tegas  untuk  melakukan  pemblokiran  terhadap  konten-konten negatif  yang  dalam  hal  ini  termasuk  aksi cyberbullying.  Terdapat tahapan  penanganan  konten  negatif  yang dilakukan, yaitu: tahap pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat, organisasi, maupun temuan internal. Selanjutnya  ada  tahap  verifikasi,  baru  setelah  itu  masuk  tahap  persetujuan  untuk  pemblokiran.  KOMINFO juga bekerja sama dengan pihak platform digital agar senantiasa menjaga ruang digital dari konten negatif. 21 Jika perbuatan cyberbullying itu terjadi, langkah bagi korban adalah dengan cara “mereport” atau “laporkan”. Melaporkan  konten  ke  media  sosial  dapat  membantu  agar  korban  tetap  aman.  Tindakan cyberbullying pada dasarnya bersifat sangat pribadi, jadi dalam banyak kasus, dibutuhkan seseorang untuk melaporkan perilaku ini kepada pihak media. Melaporkan kasus cyberbullying selalu bersifat anonim (identitas  dirahasiakan) dan tidak  ada  yang  akan  tahu  bahwa  kitalah  pelapornya.  Seperti  contohnya  di  Facebook,  terdapat  standar komunitas  dan  di  Instagram,  terdapat  panduan  komunitas  yang  dapat  diikuti  oleh  penggunanya.  Jika ditemukan  konten/tindakan  yang  melanggar  kebijakan  ini,  seperti  kasus cyberbullying atau  pelecehan,  maka akan  dihapus.  Jika  menurut  pengguna  terdapat  kesalahan  dalam  penghapusan  konten,  pengguna  juga  bisa mengajukan  banding  atau  protes.  Di  Instagram,  pengajuan  protes  atas  penghapusan  konten  atau  akun  dapat dilakukan  melalui Pusat  Bantuan.  Di  Facebook,  pengguna  juga  bisa  mengajukan  proses  yang  sama melalui pusat bantuan.
Perbuatan Cyberbullying dilakukan  dengan  menggunakan  media  elektronik  di  dunia  maya.  Tindakan cyberbullying dapat  berupa  tindakan  menghina,  mengejek,  mengolo-olok,  mencela,  dan  dapat  juga  mengancam dengan menggunakan media elektronik.  Dampak dari cyberbullying itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental dari korban dalam problematika  kehidupan.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara  penulis  yang  berkaitan  dengan  perbuatan cyberbullying, diantaranya:
Nama : Imam Pekerjaan : Mahasiswa Usia : 26 Tahun Alamat : Kuripan Posisi : Korban Cyberbullying
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Imam  (selaku  korban cyberbullying ),  bahwa  perbuatan  tersebut dimulai dari Via Grup Medsos (Grup Alumni Kampus). Hubungan korban dengan pelaku merupakan temannya di kampus.  Terdapat  tiga  orang  lebih  yang  menjadi  provokator  dalam  tindakan cyberbullying ini.  Pelaku cyberbullying merasa  iri  terhadap  korban,  karena  atas  dasar  pencapaian  korban  dalam  pendidikan  maupun
19 Wenggedes  Frensh, “Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Cyber-Bullying  Terhadap  Anak  Sebagai Korban” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016). hlm. 75.
20 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), hlm. 240.
21 https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/ Diakses pada Hari Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 16.45 WITA.
pekerjaan.  Mereka  juga  menganggap  perbuatan cyberbullying ini  merupakan  sebuah  lelucon.  Awal  mula cyberbullying ini,  antara  korban  dan  pelaku  saling  singgung-menyinggung,  pelaku  merasa  minder,  tertekan  dan kecewa, sehingga ketika ada acara kumpul atau reonian, pelaku sering merasa canggung. Terdapat pernyataan dari pelaku  ke  korban,  dimana  fisik  korban  di  bully  oleh  pelaku.  Berikut  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  pelaku melalui via media sosial (medsos) kepada korban: 22
“Kamu hitem! Jangan sok tahu! Banyak omong, banyak bacot!”
Dari  pernyataan  di  atas,  korban  sempat  memberi  saran  supaya  tidak  mengatai  dirinya.  Akan  tetapi,  selalu saja  tidak  diindahkan.  Korban  selalu  berupaya  tetap  tenang  dan  sempat  melakukan  perdamaian.  Dalam  hal  ini korban  tidak  ada  keinginan  untuk  melaporkan,  karena  atas  dasar  belum  ada  yang  mengaturnya.  Berdasarkan pemaparan  hasil  wawancara  penulis  dengan  korban  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  I1  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang kaitannya dengan cyberbullying, maka perbuatan di atas melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU  ITE  terkait  dengan cyberbullying yang  berbentuk cyber-harrasment (tindakan  menyiksa  dengan  menyerang terus menerus dan  mengkritik).  Sedangkan  mengenai ketentuan  pidananya terdapat  dalam  Pasal  45 ayat  (3)  UU ITE.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan dalam artikel ini antara lain sebagai berikut: 1. Modus  operandi  dari  perbuatan cyberbullying dapat  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu: Exclusion (pengecualian), Flaming (pencemaran), Impersonation (akun  palsu), Trickery (menipu), Fraping (meretas), Dissing (penghinaan), dan Cyberstalking (menyerang mental). 2. Metode  penanggulangan  perbuatan cyberbullying dapat  dilakukan  secara  penal  dan  non  penal.  Metode penanggulangan melalui sarana penal secara umum dapat diidentifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  dalam  Pasal  310,  311  dan  315  KUHP.  Sedangkan  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 (ayat 1),3),4), Pasal 28 ayat 2), dan Pasal 29. Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatur dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Secara  non  penal,  penanggulangan  tindakan  cyberbullying  terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Pendekatan budaya, Pendekatan moral, Pendekatan ilmiah, dan Pendekatan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Mulyadi,  Mahmud, Criminal  Policy  :  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008). Nawawi Arief, Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta, Prenada Media Group, 2008).
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung; Alumni, 1986). Wahid , Abdul dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005). Wahmuji, Perihal Kejahatan dan Hukuman , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

## Jurnal:
Agung Mahendra, Prastya at., all, “Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia,” (Jurnal Recidive: Volume 9. No. 3, 2020).
Amin Ayub, Zainal, Zuryati Mohamed Yusoff et al., “Legal Framework on Protection of Children against Cyberbully in Malaysia: A Cause of Great Concern”, International  Journal  of  Advanced  Science  and  Technology ,  Vol. 29, No. 8, 2020, University Utara Malaysia.
Fraser, Ian, Shannon Noonan, et al., Cyberbullying And The Law: Are We Doing Enough, The American Association of Behavioral and Social Sciences Journal , Vol. 17, 2013, USA. Frensh,  Wenggedes “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber-Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016). J. E. Douglas, and A. W. Burgess, A. G. Burgess, R. K. Ressler. Crime classification manual (John Wiley & Sons, 2006).
22 Imam (korban cyberbullying), Wawancara , Kamis, 28 Oktober 2021. Pukul 17.15.
Imas Octaviana Dewi, Lalu Parman, dan Ufran. Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi
Khairunnissa,  Siti  Abdul  Rahman  et  al,.  “Law  on  Cyberbullying  in  Indonesia,  Malaysia,  and  Brunei  Darusallam”, International Confrence of Asean Perspective and Policy , Vol.1, No.1, 2018, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
Kwon  Hazel,  Daegon,  "The  impacts  of  identity  verification  and  disclosure  of  social  cues  on  flaming  in  online  user comments". Computers in Human Behavior. Volume 51 October 2015.
Noer  Janah,  Fitri  and  Fina  Idamatus  Silmi,  “Cyberbullying  and  Legal  Protection  Rights  in  Indonesia”, Proceeding Book  7 th Asian  Academic  Society  International  Conference ,  2019,  Islamic  University  of  Indonesia, Yogyakarta.
R. W. Belk “Extended self in a digital world”. Journal of Consumer Research , 40 (3), 2013.
Silver, H. “Social Exclusion: Comparative Analysis of Europe and Middle East Youth”, Middle East Youth Initiative Working paper , 2007.
Spitzberg, Brian H. Hoobler, Gregory "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". New Media & Society . 1 (4) February 2002.
Zain Zakiyah, Ela Sahadi Humaedi et al., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, Jurnal Penelitian dan PPM , Vol. 4, No.2, Juli 2017, Universitas Padjajaran, Sumedang.

## Naskah Internet
Whats  is  bullying ,  diakses  dari https://www.bullying.co.uk/-cyberbullying/what-is-cyberbullying/ pada  tanggal  02 Desember 2021.
Trickery diakses dari https://simple.m.wikipedia.org/wiki/ Trickery pada tanggal 04 Desember 2021. https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/ Diakses  pada Hari Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 16.45 WITA.
Imam (korban cyberbullying), Wawancara , Kamis, 28 Oktober 2021. Pukul 17.15.