## PENYELESAIAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

## Asuan
Fakutas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuan.okay@gmail.com

## Abstract
The problem of this research is how the default in the pawn agreement and settlement of the debtor default in the pawn agreement according to the Civil Code. One type of guarantee for movable objects is a pawn given to guarantee a bill or credit that is regulated in article 1150 of the Civil Code (Civil Code). Default is not fulfilling something that is required as specified in the agreement. Debtor defaults in a pawn agreement according to Article 1234 of the Civil Code, that one of the defaults is caused  by not doing what he is promised to do. Article 1238 of  the  Civil  Code  states  that  the  debtor  is  considered  negligent  with  the  passing  of  the  time limit  specified  as  stated  in  the  Credit  Proof  (SBK)  approved  by the  debtor  and  creditor,  in  a pawn agreement there is a need for a warning or reprimand / summons. Settlement of default debtors  in  the  pawn  agreement  according  to  the  Civil  Code  is  contained  in  article  1156 paragraph  1  and  2,  namely  through  auctions  of  pawning  goods  generally  called  direct execution  (parate  execution)  and  submit  a  claim  through  the  local  District  Court  in accordance with where the debtor entered into a pawn agreement.
Keywords: pawn agreement; default

## Abstrak
Permasalahan  penulisan  ini  yaitu    bagaimana  wanprestasi  dalam  perjanjian  gadai  serta penyelesaian  terhadap  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  gadai  menurut  KUHPerdata. Salah  satu  macam  jaminan  terhadap  benda  bergerak  yaitu    gadai  yang  diberikan  untuk menjamin  suatu  tagihan  atau  kredit  yang  di  atur  pasal  1150  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  Wanprestasi  merupakan  tidak  memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  perikatan.  Debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  gadai menurut  Pasal  1234    KUHPerdata,  bahwa  wanprestasi  salah  satunya  dikarenakan  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukannya.  Pasal  1238  KUHPerdata  menyebutkan bahwa  debitur  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  batas  waktu  yang  ditentukan  sebagaimana tercantum  dalam  Surat  Bukti  Kredit  (SBK)  yang  disetujui  oleh  debitur  dan  kreditur,  dalam perjanjian  gadai  perlu  adanya  peringatan  atau  teguran  /somasi.  Penyelesaian  debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerdata, yaitu  pasal 1156  ayat 1 dan 2 yaitu melalui  lelang  terhadap  barang  gadai  secara  umum  disebut  eksekusi  langsung (parate eksekusi) dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan dimana debitur  melakukan perjanjian gadai.
Kata Kunci :  perjanjian gadai; wanprestasi

## PENDAHULUAN
Hak  kebendaan  yang  bersifat memberikan  jaminan  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda  tersebut  adalah  gadai  dan bergerak  maka  hak  kebendaan  tersebut adalah hak tanggungan. Gadai
merupakan  jaminan  dengan  menguasai bendanya,    Fidusia  adalah  jaminan dimana  terhadap  benda  jaminan  hanya terjadi  penyerahan  hak  kepemilikan tetapisecara  fisik  benda  tersebut  masih dalam debitur, Sedangkan hak tanggungan  merupakan  jaminan  tanpa
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
menguasai  bendanya,  jaminan  dengan menguasai  bendanya  bagi  debitur  akan lebih  aman,  karena  mengingat  pada benda  bergerak  mudah  untuk  dipindah tangankan  dalam  arti  dijual  lelang  jika debitur  wanprestasi  walaupun  mudah untuk berubah nilainya.
Pegadaian  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  103  tahun  2000 tentang  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum  Pegadaian  berbentuk  Perum yang merupakan BUMN yang mengemban  misi  untuk  menyediakan pelayanan  bagi  kemanfaatan  umum dana  sekaligus  memupuk  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan,  penyaluran  uang  pinjaman kepada  masyarakat  yang  didasarkan pada  hukum  gadai,  Hukum  gadai  yang dijadikan  dasar  dari  Perum  Pegadain adalah  berasal  dari  tahun  1928,    yaitu aturan  dasar  pegadaian  ( Pandhuis Reglement ).    Gadai  diatur  dalam  Buku II  Titel  20  pasal  1150  sampai  dengan 1161 KUH Perdata. 1
Mengenai  gadai  dalam  Pasal 1150  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata masih digunakan karena belum adanya  undang-undang  nasional  yang
1 Witanto.  DY, Hukum Jaminan  Fidusia  dalam Perjanjijan  Pembiayaan  Konsumen (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015).
mengatur  tentang  gadai.  Pasal  1150 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata tersebut  masih  berlaku  di  Indonesia hingga sekarang di dasarkan pada Pasal 1  aturan  peralihan  Undang-undang Dasar 1945, “segala peraturan perundang-undangan  yang  ada  masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan  yang  baru  menurut undang-undang dasar ini”.
Pasal  1150  KUH    Perdata  bahw pengertian  gadai      adalah  :  “Gadai adalah  sesuatu  hak  yang  diperoleh seorang  yang  berpiutang  atas  suatu barang  bergerak,  yang  diserahkan kepadanya  oleh  seorang  berutang  atau oleh  seorang  lain  atas  namanya  dan yang  memberikan kekuasaan kepada  si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan  dari  pada  orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya  untuk  melelang  barang  tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang  itu  digadaikan,  biaya-biaya mana harus didahulukan”.
Gadai  diberikan  untuk  menjamin suatu  tagihan  atau  kredit.  Kredit diberikan  yang  terutama  atas  dasar integritas  atau  kepribadian  debitur, kepribadian      yang  menimbulkan  rasa
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
percaya  pada  diri  kreditur  bahwa debitur  akan  memenuhi  kewajiban pelunasannya  dengan  baik.  Bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian  pokok.  Perjanjian  pokok yang  menjadi  dasar  pemberian  gadai harus  mengikuti  suatu  perjanjian  yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas  bagi  sahnya  perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat  diberikan  dengan  cara  yang sama,  yaitu  menurut  ketentuan  yang berlaku  bagi  sahnya  perjanjian  pokok tersebut. 2
Setelah  perjanjian  gadai  dibuat, kemudian  benda  bergerak  dijadikan jaminan  diserahkan  kepada  kreditur selaku penerima gadai. perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan.  Apabila  benda  jaminan tidak  diserahkan  kepada  kreditur, perjanjian  gadai  itu  tidak  sah  (Pasal 1152  ayat  2  KUH  Perdata).  Perjanjian gadai  dibuktikan  dengan  segala  alat yang  diperbolehkan  bagi  pembuktian pokok dalam Pasal 1151 KUH Perdata. 3
2 Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Harta  Kekayaan  Hak  Istimewa,  Gadai,  dan Hipotek (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007).
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000).
Berdasarkan  rumusan  tersebut dapat  diketahui  bahwa  untuk  dapat disebut  gadai  dan    unsur-unsur  berikut harus  dipenuhi,  yaitu  gadai  diberikan hanya  atas  barang  bergerak,  gadai harus  dikeluarkan  dari  penguasaan pemberi  gadai,  gadai  memberikan  hak kepada  kreditur  untuk  memperoleh pelunasan  terlebihdahulu  atas  piutang kreditur droit  de  preference, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur  untuk  mengambil  sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. 4
Secara  umum  ketentuan  tentang jaminan  diatur  dalam  Pasal  1131  dan Pasal  1132  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  Pasal  1131  Kitab Undang-undang Hukum
Perdata
Berbunyi: “segala kebendaan si berutang,  baik  yang  bergerak  maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun  yang  baru  aka  nada  di kemudian  hari,  menjadi  tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi  sebagai  berikut  :“Kebendaan tersebut  menjadi  jaminan  bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan  padanya,  pendapatan penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut
4 Abdulkadir Muhammad
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang sah untuk didahulukan.
Hubungan  hutang-piutang  antara debitur  dan  kreditur  sering  disertai dengan  jaminan.  Jaminan  tersebut dapat  berupa  benda  dan  dapat  pula berupa  orang.  Penelitian  ini  akan dibatasi hubungan hutang-piutang dengan  jaminan  benda.  Adanya  benda jaminan,  kreditur  mempunyai  hak  atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar  hutangnya.    Benda  jaminan dapat berupa benda bergerak dan dapat pula  benda  jaminan  tidak  bergerak. Apabila benda jaminan tersebut berupa benda  bergerak,  maka  hak  atas  benda jaminan  itu  disebut  “gadai” pand.
Apabila  benda  jaminan  berupa  benda tidak  bergerak,  maka  hak  atas  benda jaminan itu disebut “hipotik”. 5
Keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan dibidang ekonomi,  kredit  dengan  jaminan  gadai sangat  dibutuhkan  masyarakat  dan menjadi  pilihan  yang  tepat  oleh masyarakat dalam memenuhi
5 Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, Seri Harta  Kekayaan  Hak  Istimewa,  Gadai,  dan Hipotek (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007).
kebutuhan  sebagai  penambahan  modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan  sehari-hari.  Kredit  dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau  oleh  masyarakat.  Baik karena bunganya, maupun kemudahan- kemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai.
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh kreditur  dengan  debitur  atas  piutang debitur,  kreditur  berhak  menerima barang  jaminan  atas  gadai  yang diberikan  kepada  debitur.  Dan  debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai  kepada  kreditur  atas  piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa  debitur  dapat  mengembalikan piutangnya  kepada  kreditur  sesuai dengan  perjanjian  antara  kreditur  dan debitur.
Apabila debitur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditur  sesuai  dengan  perjanjian  yang dibuat  antara  kreditur  dan  debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya  maka  disebut  dengan prestasi.  Didalam  lembaga  gadai  yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui didalam  ketentuan  yang  termuat  dalam
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
folmulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.
Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya  tersebut,  maka  kreditur berhak  untuk  mengambil  pelunasan dari  piutang  yang  diberikan  kepada debitur  dengan  melakukan  haknya, yaitu  melakukan  lelang  atas  benda gadai  yang  diberikan  oleh  debitur kepada kreditur.
Hubungan  hukum  dimulai  pada sangat    seorang  debitur  atau  nasabah yang  membutuhkan  suatu  kepentingan usaha  atau  kepentingan  pribadi  lainya yangkarena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada perum pegadaian sebagai kreditur  atau perum pegadaian  menerima  barang  bergerak milik  debitur  atau  nasabah,  benda bergerak tersebut menjadi jaminan atas pinjaman  yang  dimohon  oleh  debitur, ditaksir  dan  diberi  taksiran  yang selanjutnya diberi nilai kelayakan  pinjaman.    Prosedur diatas  dilanjutkan  dengan  pernyataan lisan  dari  debitur  tentang  beberapa besar  nilai  hutang  yang  dikehendaki dari  jumlah  besar  nilai  kelayakan pinjaman  yang  didasarkan  pada nilai
jual  dari  obyek  jaminan  dengan  harga sekarang.
Besaran jumlah pinjaman diberikan  setelah  dikurangi biaya asuransi terhadap obyek jaminan, biaya asuransi  yang  dikenakan  juga  variatif berdasarkan
golongan dari benda/obyek yang dijaminkan, kepentingan  dari  pembebanan  biaya asuransi adalah sebagai proteksi terhadap  keamanan  dan  jaminan  ganti rugi atau ganti kembali dari benda/obyek jaminan apabila musnahatau rusak. Kebijakan penggantian  dari  asuransi  merupakan kebijakanyang  dibentuk  antara  perum pegadaian  dengan  pihak  asuransi  yang selanjutnya  diajuakan  kepada  nasabah dalam  bentuk  format  baku  pada  suatu klausula dari  “perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak” yang tercantum  pada  halaman  belakang  dari surat  bukti  kredit  yang  akan  dipegang oleh  nasabah  /  debitur.    Nasabah  dari Perum  Pegadaian  secara  umum  adalah masyarakat  yang  selama  ini  tidak pernah  mengetahui  bagaimana  aspek hukum  perlindungan  terhadap  obyek jaminanya  dari  kemungkinan  rusak atau  hilang,  kerusakan  terhadap  obyek secara standart sangat sulit  dibuktikan karena  kondisi  fisik  obyek  jaminan,
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
selain  model  benda  jaminan  tidak dibuatkan  catatan  dalam  suatu  surat bukti  kredit  atau  tanda    terima  lainya, hal  ini  sangat  tidak  mendukung komplain terhadap  kerusakan  fisik yang  kemungkinan  dapat  saja  terjadi pada  saat  benda  berpindah  dari  tangan debitur ketangan kreditur.
Perlindungan terhadap  debitur   dalam suatu  perjnjian  kredit  dengan  jaminan barang bergerak, selamaini tidak banyak di mengerti masyarakat, tanggung  jawab  yang  diberikan  perum pegadaian  selalu  didasarkan  pada  isi perjanjian kredit dengan jaminan barangbergerak, padahal   banyak   hak- hak    debitur  yang  belum  dilaksanakan dalam  perjanjian  tersebut,  misalkan pemberitahuan  secara  person  sebelum terjadinya lelang.
Dari  uraian    di  atas  dapat  ditarik sebagai permasalahan yaitu  bagaimana yang disebut wanprestasi dalam perjanjian  gadai  dan    penyelesaian terhadap  debitur  wanprestasi  dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata.

## PEMBAHASAN
A. Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Menurut Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata
(KUH Perdata)
Ketentuan debitur dinyatakan
wanprestasi  dalam  perjanjian  gadai
terjadi dengan memperjanjikannya, lain halnya dengan hak istimewa (privilege) yang  adanya  otomatis,  ditentukan  oleh undang-undang. Hal itu  berarti, bahwa persetujuan  pemberian  gadai  agar  sah harus  memenuhi  syarat-  syarat  sahnya suatu  perjanjian    sebagai  mana  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata).  Pasal 1151  KUHPerdata  disebutkan    bahwa perjanjian  gadai  dapat  dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Karena persetujuan pokoknya  biasa  berupa  perjanjian obligatoir  yang  mana  pun  tetapi umumnya  berupa  perjanjian  hutang piutang  dan  prinsipnya  perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas, bias lisan,  baik  otentik  maupun  di  bawah tangan  maka  perjanjian  gadai  juga tidak  terikat  kepada  suatu  bentuk tertentu. 6
Sejak  terjadinya perjanjian gadai antara  pemberi  gadai  dan  penerima gadai,  maka  sejak  saat  itulah  timbul hak  dan  kewajiban  para  pihak  (Pasal 1155 KUHPerdata). Kewajiban pemberi  gadai    adalah    membayar pokok  pinjaman  dan      bunga      sesuai dengan      yang      ditentukan      oleh
6 Satrio.  J, Hukum  Jamian,  Hak  Jaminan Kebendaan (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2002).
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
penerima  gadai.  Perjanjian  kredit dengan  jaminan  barang  bergerak, Dalam  Surat  Bukti  Kredit  (SBK) disebutkan  dan  ditentukan  tanggal mulainya  kredit  dan  tanggal  jatuh temponya  atau  tanggal  pengembalian kredit.  Disebut  pula  bahwa  apabila sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya. 7
Penentuan  jangka  waktu  gadai diatur dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian  dan  dijabarkan  lebih  lanjut dengan  Surat  Edaran  Direksi  Perum Pegadaian.  Di  dalam  Surat  Edaran Nomor:  16/0P.1.00211/2001  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  SK  Direksi Nomor:  020/OP.1.00211/2001  tentang Perubahan  Tarif  Sewa  Modal,  telah diatur  tentang  jangka  waktu  gadai. Sebenarnya    dalam    Surat  Edaran tersebut   diatas    tidak  hanya  mengatur tentang  tarif  sewa,  modal,  tetapi  juga mengatur  tentang  jangka  waktu  kredit dan maksimum sewa modal.
Disebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang debitur antara lain sebagai berikut : 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa
yang
7 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem  Hukum    Nasional (Jakarta:  Prenada Media Group, 2008).
dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan  apa  yang  dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 8
Wanprestasi artinya tidak memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua  kemungkinan  alasan,  yaitu  karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak  dipenuhi  kewajiban  maupun karena  lalai  dan  karena  keadaan memaksa  ( overmacht ), force  majeur dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi  karena  keadaan  alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah  ditentukan  atau  sampai  tanggal jatuh tempo yang ditentukan sebagaimana  tercantum  dalam  SBK debitur  tidak  menebus  barang  yang digadaikan  atau  melakukan  pelunasan uang  pinjaman  dan  sewa  modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai maka debitur dinyatakan sesuai dengan Pasal  1238  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  yang  menyebutkan bahwa  debitur  dianggap  lalai  dengan lewatnya  batas  waktu  yang  ditentukan
8 Komariah, Edisi  Revisi  Hukum  Perdata (Malang: UMM Pres, 2004).
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
sebagaimana tercantum dalam SBK. 9
Perjanjian  kredit  dengan  jaminan barang  bergerak,  seperti  hal  ini  di Indonesia  lembaga keuangan  non bank adalah Perum Pegadaian yang melayani  kredit  dengan  jaminan  gadai. yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pastinya  ada Surat Bukti  Kredit (SBK) yang  harus  disetujui  dan  di  tanda tangani oleh pihak-pihak yang melakukan  perjanjian  tersebut.  Dalam Surat  Bukti  Kredit  tersebut  berisi mengenai  kesepakatan  yang  harus  di penuhi  ( prestasi )  baik  hak  yang diterima maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
Perjanjian    kredit  dengan  jaminan barang  bergerak,  dalam  Surat  Bukti Kredit  berisikan  beberapa  kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian  tersebut  yaitu  atas  nama pegadaian  dengan  nasabah  memuat perjanjian antara lain sebagai berikut :
1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan;
2. Nasabah  dan  atau  yang  dikuasakan menjamin  bahwa  barang  yang dijaminkan  merupakan  milik  yang
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000).
sah  dari  nasabah  yang  dikuasai secara  sah  menurut  hukum.  Oleh nasabah  dan  karenanya,  nasabah mempunyai  wewenang  yang  sah untuk menjadikannya utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa  tidak  ada  orang  dan  atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut,  baik  hak  memiliki  atau hak menguasai;
3. Nasabah  menjamin  bahwa  barang digadaikan  pada  pegadaian  tidak sedang  menjadi  jaminan  sesuatu hutang,  tidak  dalam  sitaan,  tidak dalam  sengketa  dengan  pihak  lain atau tidak  berasal dari  barang  yang diperoleh secara tidak sah melawan hukum;
4. Barang  jaminan  hilang  atau  rusak akan  diganti  sebesar  125%  dari nilai  taksiran,  setelah  dikurangi uang  pinjaman  dan  sewa  modal. Pegadaian tidak bertanggunmg jawab  atas  kerugian  apabila  terjadi force  majeur ,  antara  lain  bencana alam, huru hara, dan perang;
5. Apabila  terjadi  perbedaan  dalam taksiran  dan  menyebabkan  nilai barang jaminan tidak dapat menutup  uang  pinjaman  dan  sewa modal,  paling  lama  14  hari  sejak pemberitahuan.  Nasabah  atau  yang diikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan  yang  nilainya  minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum;
6. Nasabah  atau  yang  dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang  pinjaman  ditambah  sewa modal, dengan  jangka waktu kredit
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
120 hari;
7. Nasabah  atau  yang  dikuasakan dapat  mengalihkan  haknya  untuk menebus, menerima, atau mengulang  gadai  barang  jaminan kepada  orang  lain  dengan  mengisi dan  membubuhkan  tanda  tangan pada kolom yang tersedia;
8. Pelunasan  dapat  dilakukan  dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur,    dan    atau  mengulang gadai, mulai   sejak   tanggal   kredit sampai  dengan  1  hari  sebelum tanggal  lelang.  Apabila  sampai dengan  tanggal  jatuh  tempo  tidak dilunasi  (diangsur)  atau  diulang gadai,  maka  barang  jaminan  akan dilelang  pada  tanggal  yang  di tetapkan;
9. Hasil  penjualan  barang  jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah  dengan  jangka  waktu pengambilan  selama  1  tahun,  uang kelebihan  tidak  diambil  dalam jangka  12  bulan,  sejak  tanggal lelang  selebihnya  menjadi  hak pegadaian;
10.Apabila  penjualan  lelang  lebih rendah  dari  uang  pinjaman  tambah sewa  modal ditambah biaya  lelang, selisihnya  tetap  merupakan  utang nasabah  yang  akan  ditagih  oleh pegadain  dan  harus  dilunasi  paling lambat  14  hari  sejak  tanggal pemberitahuan diterima.
11.Apabila  terjadi  permasalahan  di kemudian  hari  akan  diselesaikan secara  musyawarah  untuk  mufakat. Jika  ternyata  perselisihan  tersebut
tidak  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  untuk  mufakat,  maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat. 10
Dari  uraian  diatas  baik  debitur maupun  kreditur  tidak  melaksanakan prestasinya  maka  debitur  atau  kreditur tersebut  dapat  disebut  wanprestasi. Wanprestasi  tersebut  dapat  dilakukan oleh  debitur  karena  tidak  melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,  Melaksanakan  apa  yang dijanjikannya  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikannya,  Melakukan  apa  yang dijanjikannya tetapi terlambat,
Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian  tidak  boleh  dilakukan.    Dari wanprestasi tersebut dapat diselesaiakan dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui Pengadilan  Negeri  Setempat  atau menuntut  hak-hak  kreditur  apabila debitur  ingkar  janji.    Jelas  adanya  dari uraian  dan  penjelasan  diatas,  bahwa untuk  menentukan  debitur  wanprestasi dalam  perjanjian  gadai  tidak  perlu adanya  peringatan  atau  teguran  atau sering  disebut  dengan  somasi  karena jangka  waktu  pemenuhan  prestasi sudah  ditentukan  dalam  Surat  Bukti Kredit  (SBK)  dan  apabila  sampai tanggal jatuh tempo pemenuhan
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
prestasi  debitur  tidak  juga  menebus barang yang digadaikan atau dijaminkan  atau  tidak  melakukan pelunasan  uang  pinjaman  atau  tidak memperpanjang  waktu  gadainya  maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi.
Dari  uraian  diatas  disebutkan debitur  dinyatakan  wanprestasi  dalam perjanjian  gadai  menurut  KUHPerdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran).
Dengan
lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban  belum  dilaksanakan,  maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi. 11
Waktu  terjadinya  wanprestasi dapat ditentukan ketika didalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak  dan  kewajiban  harus  sudah dilaksanakan.  Bentuk  prestasi  yang berupa  “tidak  berbuat  sesuatu”  mudah sekali  ditentukan  waktu  terjadinya wanprestasi,  yaitu  pada  saat  debitur melaksanakan  suatu  perbuatan  yang tidak  diperbolehkan  itu.  Jika  dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu
11 Kartini  Muljadi,  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Perikatan  Perikatan  Pada  Umumnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka  kesulitan  menentukan  waktu terjadinya  wanprestasi  akan  ditemukan dalam  bentuk  prestasi  “menyerahkan barang”  atau  “melaksanan  suatu perbuatan”.  Di  sini  tidak  jelas  kapan suatu perbuatan itu harus dilaksanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan. Untuk  keadaan  semacam  ini,  menurut hukum  perdata,  penentuan  wanprestasi didasarkan  pada  surat  peringatan  dari debitur  kepada  kreditur  yang  biasanya dalam  bentuk teguran  ( somasi ).  Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya.
Dengan  lewatnya  jangka  waktu seperti  yang  dimaksud  dalam  surat peringatan,  sementara  debitur  belum melaksanakan  kewajibannya, maka pada  saat  itulah  dapat  dikatakan  telah terjadi  wanprestasi.  Debitur  yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar    kerugian  yang  dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan    membayar biaya perkara  bila  sampai  diperkarakan secara hukum di pengadilan.
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
Mengenai    kapan debitur wanprestasi, bergantung  dari  perikatannya,  jika perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir ( vervaltermijn ), maka sejak saat lewatnya  waktu  yang  dicantumkan debitur  wanprestasi.  Dalam  hal  ini tidak  ditetapkan  suatu  tenggang  waktu tertentu,  maka  tagihan  pada  asasnya bisa  dibuat  matang  untuk  ditagih dengan sommer debitur yang bersangkutan. Dalam praktiknya, sekalipun  didalam  perjanjian  hutang- piutangnya  disebutkan  suatu  waktu tertentu,  masih  juga  ditambahkan klausula  yang  mengatakan,  bahwa dengan  lewatnya  jangka  waktu  yang sudah  ditetapkan,  maka  debitur  sudah dianggap wanprestasi, tanpa diperlukan  lagi    adanya  surat  teguran atau  peringatan  atau  sering  disebut dengan  somasi  melalui  eksploit  juru- sita atau surat lain semacam itu. Hal itu berkaitan dengan asas hukum perikatan,  yang  mengatakan,  bahwa suatu  ketentuan  waktu  dalam  suatu perikatan  selalu  ditafsirkan  untuk keuntungan  debitur,  kecuali  ditentukan secara tegas yang sebaliknya ditegaskan  dalam  Pasal  1270  KUH Perdata.
Menurut Pasal 1234 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, wujud  prestasi  antara  lain  adalah memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur dalam perjanjian gadai tersebut tidak melaksanakan  prestasi  menurut  Pasal 1234  Kitab  Undang-undang  tersebut, maka  dapat  dikatakan  wanprestasi. Wanprestasi  dalam  perjanjian  gadai dapat  dilihat  dari  wujud  wanprestasi, antara  lain  debitur  sama  sekali  tidak berprestasi,  yaitu  debitur  sama  sekali tidak  melakukan  kewajiban  sebagai debitur.  yang  kedua  adalah  debitur keliru berprestasi yaitu debitur memenuhi  prestasinya  namun  tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan  dengan  kreditur,  Dan  yang terakhir adalah debitur salah berprestasi,  yaitu  debitur  benar  dalam berprestasi  namun  prestasinya  tersebut terlambat  dari  waktu  yang  sudah diperjanjikan dengan kreditur.

## B. Penyelesaian
Debitur Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Gadai  Menurut  Kitab  Udang- Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
Gadai  sebagai  lembaga  jaminan kebendaan  yang  memberikan  kepada pemegangnya kedudukan yang didahulukan  daripada  kreditur-kreditur
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
lainnya.  Memiliki  salah  satu  ciri  yang juga  merupakan  hak  yang  utama  bagi pemegang    gadai    (kreditur),    yaitu kreditur  dapat  melakukan parate  executie tanpa ijin hakim atau title eksekutorial . Penjualan  dimuka  umum  ini  tidak boleh  mengakibatkan  kerugian  bagi pihak pemberi gadai, dimana penjualan tersebut  harus  dilakukan  menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku. 12
Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  diatur  bahwa  apabila tidak  diperjanjikan  lain  oleh  para pihak,  maka  si  berpiutang  adalah berhak  menjual  barang  yang  menjadi objek  gadai  dimuka  umum,  dalam  hal si  berhutang atau pemberi gadai  cidera janji  setelah  tenggang  waktu  yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan ( somasi ) mengenai  hal  itu.    Penjualan  barang gadai  dilakukan  dimuka  umum  dan dilakukan  menurut  kebiasaan  setempat serta  berdasarkan  syarat-syarat  yang berlaku  dimaksudkan  agar  didapat harga  pasar  dan  sehingga  kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan  penjualan  barang  gadai tersebut.  Dalam  Pasal  1155  Kitab
12 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum  Nasional
Undang-undang
Hukum Perdata tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa hak parate executie ini merupakan  hak  yang  diberikan  demi undang-undang namun bersyarat, adapun  syarat  tersebut  dalah  sebagai berikut :
1. Pasal  1155  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  tersebut  merupakan ketentuan yang bersifat menambahkan ( aanvullendrecht ), karena  apabila  para  pihak  tidak menentukan lain maka barulah Pasal 1155  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata Berlaku;
2. Hak parate executie otomatis timbul saat  pemberi  gadai melakukan wanprestasi.  Dengan  kata  lain  hak untuk mengeksekusi otomatis menjadi  terpenuhi  saat  debitur melakukan  wanprestasi.  Mengenai wanprestasi  yang  disyaratkan  dalam Pasal  1155  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  ini  dirumuskan sebagai berikut :
a.  Setelah  tenggang  waktu  yang ditentukan lampau ;
b . Setelah  dilakukan  peringatan ( somasi ) untuk  membeyar, dalam hal  tidak  ditentukan  mengenai tenggang waktu ;
c. Hak parate executie ini diberikanoleh undang-undang atau demi hukum atau tidak perlu
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
diperjanjikan terlebih dahulu
kepada kreditur pemegang gadai;
d.  Untuk  penjualan  tersebut  tidak
disyaratkan adanya title eksekutorial. Pemegang  gadai dapat  melakukan  penjualan  tanpa perantara  pengadilan,  tanpa  perlu minta  bantuan  juru  sita,  tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu  sitaan.  Pemegang  gadai disini  menjual  atas  kekuasaan sendiri. 13 Pasal 1155 dan Pasal 1156 ayat 1 KUH  Perdata  mengatur  mengenai eksekusi  gadai.  diantaranya  memiliki perbedaan,  didalam  Pasal  1155  KUH Perdata  mengatur  mengenai  eksekusi gadai,  dan  dalam  Pasal  1156  ayat  1 mengenai penjualan dengan cara selain yang  diatur  dalam  Pasal  1155  KUH Perdata.    Untuk  menentukan  penjualan objek  gadai  atau  menentukan  agar objek  gadai  tersebut  dimiliki  oleh kreditur pemegang gadai sebagai pelunasan,  kreditur  dapat  meminta kepada pengadilan. 14
Kamus  umum  Bahasa  Indonesia “lelang” diartikan sebagai menjual atau penjualan  dihadapan  orang  banyak (dengan tawaran beratas-atasan).
Sedangkan dalam kamus hukum,
13 Satrio.  J, Parate  Eksekusi  Sebagai  Sarana
Menghadapi  Kredit  Macet (Bandung:  Citra Aditya, 1993).
14 Gatot  Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis ,    (Jakarta: Djambatan, 1997).
lelang  diartikan  sebagai  penjualan barang-  barang  dimuka  umum  dan diberikan pada penawar yang tertinggi. Dalam  Pasal  1155  KUH  Perdata, bahwa  apabila  oleh  para  pihak  tidak telah  diperjanjikan  lain  maka  si berpiutang  adalah  berhak,  jika  si pemberi  gadai  ingkar  janji,  setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu  penjualan  benda  gadai    ( parate eksekusi ) yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil  pelunasan  piutang  dari kekayaan  debitur,  tanpa  memiliki eksekutorial titel .
Melakukan  lelang  ini  pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan ( somasi ) kepada pemberi gadai ( debitur ). Untuk menentukan  saat  terjadinya  ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan  lalai”  ( ingebrekestelling ).
Penetapan  lalai  adalah  pesan  dari kreditur  kepada  debitur,  dengan  mana kreditur  memberitahukan  pada  saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan  pemenuhan  prestasi. Apabila    debitur  tidak  melakukan prestasinya secara sukarela yaitu membayar  hutangnya,  maka  kreditur
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
dapat melakukan  lelang atau penjualan terhadap  benda  jaminan.  Penjualan harus  dilakukan  di  depan  umum, menurut  kebiasaan  setempat  serta  atas syarat  yang  lazim  berlaku  (Pasal  1155 Kitab Undang- undang Hukum Perdata ayat  1).  Setelah  penjualan  dilakukan maka  pemegang  gadai  memberikan pertanggung  jawaban  tentang  hasil penjualan  itu  kepada  pemberi  gadai HR.  17  Januari  1929,  W  1951  ;  Nj 1929-622. 15
Seperti  sudah  dikatakan  didepan, Pasal  1155  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  merupakan  pasal  yang berisifat  mengatur  ( aanvullend )  dan para  pihak  diberikan  kebebasan  untuk memperjanjikan  lain.  Akan  tetapi, memperjanjikan  cara  penjualan  yang lain dari pada penjualan dimuka umum tidak diperkenankan. Pembuat undang- undang mempunyai kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu  besar  bagi  debitur  melalui persengkongkolan antara penjual dengan  calon  pembelinya.  Namun,
sebagaimana setelah debitur wanprestasi,  maka  para  pihak  dapat mengadakan persetujuan untuk
15 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum  Benda  Nasional (Bandung:  Alumni, 1997).
menjual benda jaminan dibawah tangan.
Didalam  praktik  kita  sering  kali melihat perjanjian gadai yang mengandung  klausul  penjualan,  baik dimuka umum maupun dibawah tangan.  Adanya  perjanjian  seperti  itu sebenarnya  tidak  dimaksudkan  untuk digunakan  oleh  kreditur  secara  secara semena-mena, tetapi mengingat, bahwa sering  kali  penjualan  dibawah  tangan memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dan ini  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Biasanya  dalam  penjualan  dibawah tangan,  kreditir  pemegang  gadai  minta persetujuan dari pemberi gadai. Disamping  itu,  untuk  benda-benda gadai yang mempunyai nilai yang kecil saja,  sungguh  tidak  praktis  dan  efisien untuk  melaksanakan  penjualan  melalui juru lelang. Tidak tertutup kemungkinan,  bahwa  hasil  penjualan bisa  lebih  kecil  dari  biaya  lelang (dengan semua persiapan pendahuluannya).
Adanya  janji  untuk  menjual dibwah  tangan  tidak  perlu  harus menjadikan  klausula  demikian  batal demi  hukum,  tetapi  paling-  paling dapat  dibatalkan,  kita  lihat  dahulu, apakah  ada  dasar  yang  patut  untuk mencantumkan  klausul  seperti  itu.
Kalau  tidak  ada  tuntutan  dari  pemberi gadai, maka boleh dianggap perlindungan  juga  dibutuhkan.  Dalam hal  para  pihak    menyungkirkan  hak kreditur  berdasarakan  Pasal  1155 KUHPerdata,  maka  dalam  hal  debitur wanprestasi  pelaksanaan  hak-  hak kreditur  pemegang  gadai  dilakukan dengan  melalui  gugat  perdata  biasa, kecuali kreditur memegang akta notariil pengakuan hutang yang berbentuk  grosse,  artinya  mengandung title eksekutoral (Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa),  yang  pelaksanaannya  cukup dimintakan fiat eksekusi saja dari ketua Pengadilan. 16
Pengaturan  mengenai  gadai  yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kelebihan bagi seorang pemegang gadai.
Kelebihan  yang  pertama  adalah  bahwa gadai  memberikan  hak pelunasan  yang didahulukan  ( hak  preferensi )  bagi penerima  gadai,  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1313  KUH Perdata  bahwa,  hak  ini  memberikan kedudukan  yang  lebih  tinggi  kepada kreditur  atau  penerima  gadai  daripada
16 Satrio.  J ,  Hukum  Jamian,  Hak  Jaminan Kebendaan (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2002).
kreditur konkuren yang dijamin dengan jaminan umum.
Didalam Pasal 1150 KUH Perdata  ditegaskan  bahwa  pemegang gadai adalah kreditur preferen. Dengan adanya  lembega  preferensi  ini,  maka kreditur  pemegang  gadai  mempunyai kedudukan  yang  lebih  baik  untuk mendapatkan pemenuhan hak tagihannya.  Konsekuensi  dari  hak preferen  memberikan  kemudahan  bagi kreditur  atau  pemegang  gadai  dalam pemenuhan  haknya,  karena  kreditur tidak  perlu  menunggu  perhitungan pembagian  secara pond’s terhadap harta  kekayaan  debitur,  seperti  para kreditur  konkuren  yang  diatur  dalam Pasal  1132  KUH    Perdata.  Kelebihan lain  bagi  seorang  pemegang  gadai sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalah diberikan hak parate executie . 17
Sebagaimana  telah  dijelasakan pada  bagian  sebelumnya  mengenai eksekusi gadai, maka dapat disimpulkan  bahwa  eksekusi  gadai dapat dilakukan dengan cara:
1. Parate executie
Berdasarkan  Pasal  1155  Kitab
Undang-undang Hukum
Perdata, kemudahan  bagi  kreditur  pemegang
17 Gatot    Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
gadai  yang  terdapat  dalam  lembaga
parate executie
ini, dalam pelaksanaannya  terdapat  syarat  yang harus dilakukan, yaitu penjualan  benda gadai  tersebut  harus  dilakukan  dimuka umum/lelang, menurut kebiasaan setempat,    dan    dengan    syarat-syarat yang lazim berlaku. Sedangkan menurut  Pasal  1155  ayat  2,  terhadap benda  gadai  yang  terdiri  dari  barang dagangan  atau  dari  efek-efek  yang dapat  diperdagangkan  dalam  bursa, maka  penjualannya  dapat  dilakukan ditempat  itu  juga,  asalkan  dengan perantara  dua  orang  makelar  yang  ahli dalam bidang itu.
Mengenai  kewajiban  melakukan parate executie dimuka umum (melalui lelang),  ditujukan  agar  benda  gadai bias  mendapatkan  harga  pasar,  yaitu harga  yang  pantas  sebagaimana  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Dengan dasar  pemikiran  demikian  seperti  ini maka  sangatlah  logis  ketentuan  Pasal 1155  ayat  2  yang  mengatur  bahwa terhadap barang-barang yang mempunyai  nilai  pasar  dan  efek-efek yang  dapat  diperdagangkan  di  bursa dapat  dijual  ditempat  itu  juga  (secara tertutup  atau private  selling )  asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dibidang tersebut.
2. Ditentukan  hakim  atau  perantara pengadilan.
Pelaksanaan eksekusi benda gadai  terkadang  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan  oleh para  pihak  dalam  perjanjian  gadai. Adapun permasalahannya terletak pada, bahwa benda gadai tersebut tidak memiliki harga  pasar  dan  tidak mendapatkan pembeli, atau tidak dapat diharapkan  adanya  pembeli  yang  akan membeli  dengan  harga  yang  pantas dalam  lelang.  Untuk  peristiwa  tersebut pembuat undang-undang sudah menyediakan  jalan  keluarnya,  yaitu pengaturan  dalam  Pasal  1156  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Didalam  Pasal  1156  ayai  1  Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan  2  sarana  yang  berbeda  dan harus dibedakan, yaitu :
1. Kreditur  bisa  menuntut  dimuka hakim  supaya  barang  gadainya dijual menurut cara yang ditentukan  oleh  hakim  (untuk melunasi  hutang  beserta bunga dan biaya).  Dengan  perkataan  lain, kreditur  meminta  agar  pengadilan menetapkan  suatu  cara  penjualan benda gadai yang bersangkutan;
2. Hakim  atas  tuntutan  si  berpiutang, dapat  mengabulkan  agar  barang-
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang ditetapkan  dalam  suatu  putusan hingga  sebesar  hutangnya  beserta bunga  dan  biaya  atau  dengan perkataan  lain,  memohon  agar kreditur, dengan perhitungan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan,
boleh  memiliki benda  gadai.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1156  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  tersebut  berarti  membuka kemungkinan  bagi  kreditur  melalui pengadilan  atau  izin  hakim,  memiliki benda  gadai  yang  telah  dikuasainya dengan  harga  yang  ditentukan  oleh hakim  atau  melalui  penjualan  dibawah tangan  atau private  selling (sebagai lawan  dari  penjualan  dimuka  umum). Pelaksanaan  lelang  benda  jaminan yang  disebabkan  karena  debitur  atau nasabah  ingkar  janji  ( wanprestasi ).
Sebelum  lelang  dilaksanakan,  oleh kreditur memberikan adanya peringatan ( somasi ). Ingkar janji didahului  oleh  suatu  penetapan  lalai ( ingebrekestelling ). Lelang dilaksanakan  terbuka  untuk  umum, Dalam  hal  adanya  uang  kelebihan lelang maka harus dikembalikan
kepada  debitur  setelah  dikurangi  uang
pinjaman  dan  sewa  modal.  debitur sebagai  orang  yang  menguasai  benda pada  waktu  melakukan  perjanjian gadai,  maka  kreditur  menganggap bahwa  debiturlah  orang  yang  berhak atas benda itu. Sehingga uang kelebihan  lelang  harus  dikembalikan pada debitur. 18

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Debitur wanprestasi dalam perjanjian  gadai  menurut  Pasal  1234 KUH Perdata, bahwa wanprestasi salah satunya  dikarenakan  tidak  melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pasal 1238  KUHPerdata yang  menyebutkan  bahwa  debitur dianggap  lalai  dengan  lewatnya  batas waktu  yang  ditentukan  sebagaimana tercantum  dalam  Surat  bukti  kredit (SBK)  yang  disetujui  oleh  debitur  dan kreditur,  dalam  perjanjian  gadai  perlu adanya peringatan atau teguran /somasi.
Penyelesaian  debitur  wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerdata,  yaitu  pasal 1156  ayat 1 dan    2  yaitu  melalui  lelang  terhadap barang  gadai  secara  umum  disebut
18 Salim HS, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan  Kontrak) (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008).
Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138
eksekusi  langsung (parate  eksekusi) dan mengajukan  gugatan melalui Pengadilan  Negeri  setempat  sesuai dengan  dimana  debitur    melakukan perjanjian gadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Mencari Sistem  Hukum  Benda  Nasional.
Bandung: Alumni, 1997.
Kartini  Muljadi,  Gunawan  Widjaja.
Seri  Hukum  Perikatan  Perikatan
Pada  Umumnya .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2003.
Komariah. Edisi Revisi Hukum
Perdata . Malang: UMM Pres,
2004.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata  Indonesia .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri  Harta  Kekayaan
Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek . Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007.
Salim  HS, Hukum  Kontrak  (Teori  dan
Teknik  Penyusunan  Kontrak).
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Satrio.  J, Parate  Eksekusi  Sebagai
Sarana Menghadapi Kredit
Macet .  Bandung:  Citra  Aditya,
1993.
Satrio. J. Hukum Jamian, Hak Jaminan Kebendaan .  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 2002. Supramono,  Gatot. Perbankan  dan Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan Yuridis . Jakarta: Djambatan,
1997.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata Dalam  Sistem  Hukum    Nasional. Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2008.
Witanto,  DY. Hukum  Jaminan  Fidusia dalam  Perjanjijan  Pembiayaan Konsumen. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.