Muhammadiyah Law Review  5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PARTISIPASI DARI MASYARKAT PEMBENTUKAN PERATURAN

## HERI KURNIADI Advokat PPKHI

## ABSTRAK
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  merupakan  suatu  kajian  yang  di  lakukan  oleh pemerintah  dengan  berlandaskan  prinsip  Negara  hukum.  Pembentukan  suatu  peraturan, melibatkan semua kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa hingga di kalangan pemerintahan seperti  DPR.  Agar  hubungan  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  bagi  penciptaan  undang- undang,  maka  partisipasi  masyarakat  yang  responsive  harus  ada  disetiap  pembuatan  undang- undang.  Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  mengapa  partisipasi  masyarakat  begiu  penting dalam  pembentukan  undang-undang,  serta  bagaimana  proses  pembuatan  undang-undang berdasarkan  UU  nomor  12  tahun  2011  dan  responsive  dari  masyarakat.  Dengan  menggunakan metode juridis normative akan terlihat nantinya partisipasi masyarakat merupakan wujud dari asas keterbukaan yang merupakan asas dalam pembentukan peratran perundang-undangan yang akan memberikan manfaat enting dalam efektivitas pemberlakuan undang-undang tersebut. Untuk itu, perlu  adanya  kesadaran  masyarakat  dan  dari  pembentuk  undang-undang  mengenai  relasi  yang terjadi antara kedua belah pihak dalam pembentukan undang-undang.
Kata kunci: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Partisipasi Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN
Segala  aspek  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sebagaimana prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia adalah prinsip Negara hukum modern, yaitu Negara hukum pancasila  yang berfungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan juga bukan hanya sekedar  Negara  dibidang  pengaturan,  namun  peraturan  perundang-undangan  adalah  salah  satu metoda  dan  instrument  ampuh  yang  tersedia  untuk  mengatur  dan  mengarahkan  kehidupan masyarakat menuju cita-cita bangsa.
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Salah  satu  elemen  penting  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  adalah responsif  dari  masyarakat.  Sangat  pentingnya  peran  masyarakat  itu  harus  terlihat  pada  proses pembuatannya  yang  partisipatif  dengan  mengundang  sebanyak  mungkin  partisipan  di  semua kalangan masyarakat, baik  individu maupun kelompok maysarakat. Selain itu juga masyarakat harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan. Maksudnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaanya, tetapi mementingkan juga keinginan rakyat. Lothar  gundling 1 mengemukakan  beberapa  alasan  mengenai  perlunya  peran  ikut  serta masyarakat dalam pembuatan undang-undang, antara lain :
1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan:
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan.
Undang-undang  nomor  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  telah  memberi  hak  secara  lisan  dan/atau  tertulis  kepada  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  pembentukan  pertauran  perundang-undangan.  Hanya  saja  dalam pelaksanaannya,  hak  ini  belum  sepenuhnya  dijalankan  karena  keterbatasan  akses  masyarakat untuk masuk.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun permasalahan dalam Mengapa Partisipasi  Masyarakat  Begitu  Penting  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang.  Dan  Bagaimana Proses Pembuatan Undang-Undang Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Responsif  Dari Masyarakat.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  masalah  secara  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  pokok  bahasan  yang  jelas  mengenai  gejala  dan  objek  yang  sedang  diteliti yang  bersifat  teoritis  berdasarkan  atas  kepustakaan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang
Menurut Nonet dan Selznic, karakter  hukum  dalam  sebuah  Negara  dapat  dibedakan menjadi  tiga  tipe,  yaitu  hukum  represif,  otonom  dan  responsif. 2 Hukum  represif  adalah  hukum yang  mengabdi  pada  kekuasaan  dan  tertib  social  yang  represif,  banyak  menggunakan  paksaan
1 Yuliandri, 2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang- undangberkelanjutan. Rajawali Press, Jakarta, hal 188
2 A. Ahsin Thohari, Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 4, (Jakarta:Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011) hal 569
tanpa  memikirkan  rakyatnya.  Tujuan  utama  hukum  ini  adalah  dengan  dipeliharanya  tata  tertib, ketenangan  umum,  pertahanan,  otoritas,  dan  penyelesaian  sengketa.  Hukum  otonom  adalah hukum  yang berorientasi pada pengawasan hukum represif. Artinya hukum otonom merupakan antitesa dari hukum represif. Sedangkan hukum responif  berorientasikan pada hasil tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsive, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan dengan cara sub ordinasi. Hukum responsive memberi tawaran lebih bukan sekedar procedural  justice namun  lebih  berorientasi  pada  keadilan  dengan  memperhatikan  kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan bahwa pada substantial justice. Permasalahan keadilan lebih dipahami sebagai quid ius , bukan quid iuris. 3
Menurut  Mahfud  MD,  indicator  produk  hukum  responsive  adalah  a.  pembuatannya partisipatif;  b.  muatannya  aspiratif.  Pembuatannya  partisipatif  bermakna  bahwa  alam  proses pembentukan  undang-undang  sejak  perencanaan,  pembahasan,  penetapan  hingga  evalasi pelaksanaannya  memerlukan  keterlibatan  aktif  masyarakat.  Muatannya  aspiratif  mengandung maksud bahwa materi atau substansi norma dalam undang-undang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. 4 Dengan mendasari pada hubungan antara partisipsi masyarakat dan produk hukum yang responsive, maka untuk syarat utama untuk mendapatkan produk hukum yang responsive, adalah  membuka  ruang untuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
b) Proses  Pembuatan  Undang-Undang  Berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Dan Responsif  Dari Masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.Pengertian  peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  keputusan  tertulis  negara  atau  pemerintah  yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan  mengikat secara umum. 5 Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut  Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat  atribusi  maupun  bersifat  delegasi. 6 Menurut  Maria  Farida  Indrati,  istilah  perundang-
3 Rizal Mustansyir , Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu, http://Progresif-Ishp.blogspot.com/
4 Hendrik Hattu, Tahapan Undang-undang Responsif . Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011
5 Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , Ind-Hill-Co, Jakarta, hal 18
6 Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, hlm.19.
undangan  ( legislation, wetgeving, atau gesetzgebung ) mempunyai dua pengertian  yang berbeda, yaitu: 7
a. undang-undangan  merupakan  proses  pembentukan/proses  membentuk  peraturan- peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;
Didalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terdapat  beberapa  asas  umum, diantaranya: 8
1. Pertama , Undang-undang tidak berlaku surut.  Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.”  Artinya  dari  asas  ini  adalah,  bahwa  undang-undang  hanya  boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
2. Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna  asas ini adalah sebagai berikut,  Hakim  atau  siapapun  juga  tidak  mempunyai  hak  uji  materiil  terhadap  undang- undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.
3. Ketiga, Undang-undang  sebagai  sarana  untuk  memaksimal  mungkin  untuk  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  materil  bagi  masyarakat  maupun  individu  melalui pembaharuan.
4. Pembuatan peraturan perundang-undangan  yang baik harus dilakukan berdasarkan asas- asas  yang  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yaitu:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
Materi  muatan  yang  terkandung  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  juga  harus mencerminkan asas-asas meliputi:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c.  bhinneka tunggal ika;
d. keadilan;
e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
7 Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3

## 4. PENUTUP
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah perwujudan dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembuatan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  suatu  negara  yang  sudah  menganut  sistem  perwakilan partisipasi masyarakat tetap diperlukan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis maka perlu partisipasi masyarakat yang demokratis.
Perlu  ditingkatkan  lagi  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri  dan  pembuatan  undang- undang  mengenai  relasi  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dalam  pembentukan  undang- undang. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek undang-undang, melainkan dijadikan sebagai  aktor  yang  terlibat  dalam  pembuatan  undang-undang  tersebut.  Akan  tetapi  masyarakat tidak  boleh  menjerumuskan  undang-undang  itu  kearah  aspirasi  yang  dibawa  atau  kehendak kelompoknya  karena  pada  akhirnya  undang-undang  akan  berlaku  untuk  semua  kalangan masyarakat.

## Daftar Pusataka
Ahsin Thohari, Reorientasi Fungsi Legislasi  Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif , Jurnal Legislasi  Indonesia,  Vol.  8,  No.  4,  (Jakarta:Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang- Undangan, 2011;
Amiroeddin  Sjarif, 1987, Perundang-Undangan     Dasar,  Jenis,  dan Teknik Membuatnya ,  Bina Aksara, Jakarta;
Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , Ind-Hill-Co, Jakarta;
Hendrik Hattu, Tahapan Undang-undang
Responsif .  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  23,  No.  2,  Juni  2011;  i‟matul  Huda,  2011, Teori  & Pengujian
PeraturanPerundangUndangan ,Nusamedia,Bandung,
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2006, Ilmu  Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta;
Rizal  Mustansyir ,  Landasan  Filosofis  Mazhab    Hukum  Progresif  :  Tinjauan  Filsafat Ilmu, http://Progresif-Ishp.blogspot.com/
Rosjidi  Ranggawidjaja,  1998,  Pengantar  Ilmu    Perundang-Undangan  Indonesia,  Mandar  Maju, Bandung;
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, CV. Rajawali, Jakarta; Umar Said Sugiarto,
2013, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta;Yuliandri,  2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang- undangberkelanjutan. Rajawali Press, Jakarta;