## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat
Hasbuddin Khalid 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
* Corresponding Author: hasbuddin.khalid@umi.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 28/08/2023 Perkawinan  endogami  merupakan  salah  satu  tradisi  perkawinan  yang  ada  di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri, Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya  sanksi  dari  masyarakat  jika  tidak  menjalankan  tradisi  yang  telah dipertahankan sejak lama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sanksi  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  sistem  perkawinan  endogami  dalam perspektif  hukum  adat.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif. Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima  oleh keluarga  sendiri  hal  tersebut disebabkan  karena  tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh.
Direvisi, 15/09/2023
Dipublikasi, 05/10/2023 Kata Kunci:
Perkawinan; Endogami: Adat;

## Abstract
Keywords: Marriage; Endogamy: Indigenous; Endogamous  marriage  is  one  of  the  existing  marriage  traditions  in  society, which  has  various  motives,  implications,  and  patterns  and  has  its  values  of interest. If someone violates the endogamous marriage system, especially when it applies to women, there will be sanctions from the community if they don't.
Carrying  out  traditions  that  have  been  maintained  for  a  long  time,  this  study aims  to  analyze  how  sanctions  are  imposed  in  the  event  of  a  violation  of  the endogamous marriage system from the perspective of customary law. The type of research used in this research is normative legal research. Sanctions if there is  a  violation  or  there  is  opposition  in  an  endogamous  marriage,  namely  the perpetrator is removed and not accepted by the family itself, this is due to not following the will of the parents in terms of choosing a mate.

## PENDAHULUAN
Menurut  hukum  adat,  perkawinan  merupakan  urusan  kerabat,  keluarga,  persekutuan, martabat  juga  bisa  merupakan  urusan  pribadi,  tergantung  kepada  tata  susunan  masyarakat yang  bersangkutan.  Bagi  kelompok-kelompok  yang  menyatakan  diri  sebagai  kesatuan- kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua- duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. 1 Di  Indonesia,  perkawinan  otentik  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  pada  Pasal  1  menyatakan  bahwa:  “Perkawinan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  dan  istri
1 Kurnia Rizkiati. (2012). “ Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al  Munawar  Kelurahan  13  Ulu  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota  Palembang)”. Skripsi .  Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2-3.
dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 2
Keterbukaan  diri  masyarakat  Bugis  ketika  akan  menikah  dengan  orang  yang  berbeda budaya sebenarnya menyentuh setiap aspek budaya pernikahan yang dulu sangat ketat dalam praktiknya.  Bahkan  hingga  saat  ini,  sebagian  orang  Bugis  masih  menganut  budaya pernikahan  endogami  ini.  Masyarakat  Bugis  merupakan  masyarakat  yang  mempertahankan budaya  tradisional  hubungan  kekeluargaan  melalui  perkawinan,  yang  merupakan  salah  satu cara masyarakat Bugis mempertahankan hubungan ikatan kekeluargaan/kekerabatan. 3
Perkawinan  endogami  adalah  suatu  perkawinan  antara  etnis,  klan,  suku,  atau kekerabatan  dalam  lingkungan  yang  sama,  yang  dilakukan  antar  keluarga  dekat  atau  terikat dalam kekerabatan yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal).  Perkawinan  endogami  dilakukan  memiliki  alasan  tersendiri  antara  lain  agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif. 4 Perkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi  dan juga pola yang beraneka ragam  dan  memiliki nilai-nilai ketertarikan  tersendiri.  Bagi  para  pengamat  hukum  perkawinan,  sosiologi  dan  antropologi mempunyai tujuan tersendiri. Perkawinan endogami ini tidak dapat dipelajari secara terpisah dimulai  dari  nilai  hingga  norma  budaya  yang  berlaku  pada  masyarakat  Indonesia.  Tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di kota-kota dengan sistem modernisasi yang sudah maju. 5
Praktik  perkawinan  endogami  ini  masih  dipertahankan  sampai  sekarang  oleh  banyak masyarakat di dunia. Seperti Kuwait, Jordan, Lebanon, Aljazair, Mesir dan masih banyak lagi negara-negara  yang  mempraktikkan  perkawinan  endogami  ini.  Ada  beberapa  alasan  masih mempertahankan  perkawinan  tersebut  yaitu  masih  bergantung  pada  hubungan  keluarga, isolasi  geografis  atau  stratifikasi  sosial,  budaya  dan  alasan  yang  paling  fundamental  dari beberapa alasan tersebut yaitu alasan ekonomi. 6
Etnis Arab menjadi salah satu etnis yang sampai saat ini melakukan pernikahan secara endogami. Garis yang digunakan dalam etnis Arab adalah garis keturunan ayah atau memakai aturan  patrilineal,  sehingga  dalam  hal  pernikahan  laki-laki  boleh  bebas  menikah  dengan perempuan  Arab  atau  perempuan  diluar  keturunan  Arab  karena  garis  keturunan  berada  di tangannya, sedangkan pada perempuan yang tidak memiliki hak memegang garis keturunan memiliki  tanggung  jawab  sejak  lahir  untuk  tetap  mempertahankan  garis  keturunan  dengan cara menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama. 7
2 Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
3 A. Dian Fitriana & Khaerun Nisa’. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting  Endogamy  Marriage  System  Of  Bugis  Ethnic  Society). Jurnal  Al-Qalam, Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 26 (1), hlm. 71-72.
4 Siti  Zumrotun.  (2014).  “Perkembangan  Pola  Perkawinan  Endogami:  Studi  Kasus  pada  Masyarakat  Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”. Laporan Penelitian . Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, hlm. 10.
5 Ibid ., hlm. 14.
6 Sri  Asmita.  (2015).  Perkawinan  Endogami  Dan  Eksogami  Pada  Komunitas  Arab  Al-Munawwar  Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam. Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon . hlm. 281.
7 Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang). Universitas Airlangga . hlm. 2-3.
Jika  ada  yang  melanggar  sistem  perkawinan  endogami  tersebut  khususnya  berlaku untuk  perempuan  maka  akan  adanya  sanksi  dari  masyarakat  jika  tidak  menjalankan  tradisi yang telah dipertahankan sejak lama. 8 Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat, anak sering kali tidak saling mengenal satu sama  lain  dalam  satu  persukuan.  Apalagi  keluarga  besar  makin  berkembang  sehingga hubungan semakin jauh dan banyak pula yang bermukim di tempat lain. 9
Perkawinan  endogami  dibagi  menjadi  3  (tiga)  antara  lain:  Endogami  Kerabat,  adalah hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  laki-laki  dan  perempuan  yang  masih mempunyai hubungan saudara atau perkawinan sepupu. Endogami Lokal, adalah perkawinan yang hanya dilakukan dalam satu wilayah tertentu karena adanya faktor geografis. Endogami Sosial,  adalah  perkawinan  yang  dilatarbelakangi  budaya  yang  menjadi  faktor  terjadinya perkawinan  endogami  seperti  larangan  untuk  kawin  dengan  orang  lain  yang  beda  agama, suku, ras maupun strata sosial yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan endogami. 10
Istilah  endogami  sebenarnya  memiliki  arti  yang  relatif,  sehingga  perlu  dijelaskan  apa saja  batas-batasnya.  Batasan  itu  antara  lain  endogami  agama,  endogami  desa,  endogami suku/keturunan,  endogami  ekonomi  ataupun  endogami  kasta.  Misalnya,  endogami  agama yang  merupakan  larangan  untuk  melakukan  perkawinan  dengan  seseorang  yang  memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Dan seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta. 11
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  dapat  dimunculkan  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  sanksi  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  sistem  perkawinan  endogami  dalam perspektif hukum adat.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena  dalam  penelitian  normatif  penulis  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  dan berbagai jurnal sebagai sumber data penelitian.Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif,  yang  bertujuan  untuk  pembuktian  suatu  teori  yang berkaitan  dengan  suatu  fenomena.  Dengan  pendekatan  ini,  penulis  akan  mendapatkan informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  opini  yang  sedang  dilakukan  untuk  dicari jawabannya terkait penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut hukum  adat,  perkawinan adalah suatu  perjanjian antara seorang  laki-laki dan seorang perempuan untuk mendirikan  rumah tangga atau keluarga baru yang pada akhirnya akan menghasilkan anak, dimana perkawinan ini berkaitan dengan masalah status, kekayaan dan  warisan.  Perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  adat  dengan  melibatkan  keluarga  besar kedua belah pihak.
8 Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. Jurnal Walisongo, Universitas Tanjungpura Pontianak, 22 (2), hlm. 448.
9 Iffah. (2015). Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan). Jurnal Muamalah , Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) , 1 (1), hlm. 108.
10 Diah  Ayu  Nur  Rochmawati.  (2016).    Hubungan  Perkawinan  Endogami  Dengan  Kelainan  Bawaan  Lahir. Jurnal AntroUnairdotNet, Universitas Airlangga, V (2), hlm. 247,254-255.
11 Kurnia Rizkiati. (2012). Op. Cit ., hlm. 4.
Dalam  hukum  adat,  perkawinan  tidak  hanya  mengacu  pada  hubungan-hubungan keperdatannya  saja.  Ter  Haar  menegaskan  bahwa  perkawinan  ini  adalah  tentang  persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi yang menyangkut urusan keagamaan.
Perkawinan  dalam  arti  adat  adalah  perkawinan  yang  mempunyai  akibat  hukum terhadap hukum  adat  yang berlaku dalam masyarakat  bersangkutan. Akibat  hukum  ini telah ada  sejak  sebelum  perkawinan  itu  terjadi,  yang  mana  yang  dimaksud  dengan  akibat  hukum ini  adalah  yang  akan  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  orangtua,  yaitu  dalam pelaksanaan upacara. 12
Perkawinan  dalam  hukum  adat  memiliki  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur tentang  bentuk-bentuk  perkawinan,  cara-cara  pelamaran,  upacara  perkawinan  dan  putusnya perkawinan  di  Indonesia.  Aturan-aturan  hukum  adat  perkawinan  di  berbagai  daerah  di Indonesia  berbeda-beda,  dikarenakan  sifat  kemasyarakatan,  adat  istiadat,  agama  dan kepercayaan  masyarakat  yang  berbeda-beda.  Di  samping  itu,  dikarenakan  kemajuan  zaman, selain  adat  perkawinan  itu  di  Indonesia  sudah  terjadi  pergeseran-pergeseran,  telah  banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. 13
Berlakunya  hukum  adat  perkawinan,  tergantung  pada  pola  susunan  masyarakat  adat. Oleh karenanya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak  mudah  dapat  diketahui  hukum  perkawinannya.  Di  dalam  masyarakat  adat  di  berbagai daerah,  berlaku  sistem  kekerabatan  yang  berbeda-beda,  sehingga  sistem  pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung antara satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.
Sistem  dan  pelaksanaan  perkawinan  adat  menurut  sistem  perkawinan  yang  berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu: 14
a. Sistem  Endogami,  yaitu  perkawinan  yang  diperbolehkan  hanya  dari  suku  sendiri  yang seagama, desa dan lapisan masyarakat;
b. Sistem  Eksogami,  yaitu  perkawinan  dengan  orang  di  luar  suku  keluarganya  atau  di  luar marganya (eksogami desa, klan/marga);
c. Sistem  Eleutrogami,  yaitu  sistem  perkawinan  yang  tidak  mengenal  larangan  atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogami.
Hukum  perkawinan  adat  mempunyai  asas-asas  yang  menjadi  parameter  masyarakat yang  masing-masing  daerah  mempunyai  aturan  sendiri  dan  berbeda-beda  sesuai  kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu: 15
a. Asas Keadataan dan Kekerabatan;
b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan;
c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat;
d. Asas Poligami;
e. Asas Selektivitas.
12 M.  Anwar  Rachman.,  Prawitra  Thalib.,  &  Saepudin  Muhtar.  (2020). Hukum  Perkawinan  Indonesia  dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi . Jakarta: Prenadamedia, hlm. 13-14.
13 Hilman  Hadikusuma.  (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia  Edisi  Revisi .  Bandung:  CV.  Mandar Maju, hlm. 176.
14 Ratna D.E. Sirait. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal  Hukum,  Universitas Katolik Santo Thomas , 2 (1), hlm. 34.
15 Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat . Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 52.
Tujuan  perkawinan  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat  kekerabatan  adalah untuk  mempertahankan  dan  meneruskan  keturunan  menurut  garis  kebapakan  atau  keibuan, untuk  kebahagiaan  rumah  keluarga/kerabat,  untuk  memperoleh  nilai-nilai  adat  budaya  dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.
Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam  hukum  adat  berbeda-beda.  Hal  ini sangat bergantung  pada  lingkungan  masyarakat  adat  yang  bersangkutan,  karena  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  dengan  agama,  adat  dan  budaya  yang  berbeda.  Semua  ini  tetap  diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal.
Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian golongan, suku,  atau  daerah.  Contoh  endogami  kerabat  misalnya  seperti  pernikahan  dengan  sepupu, atau pernikahan orang keturunan Arab dengan sesamanya. Contoh endogami lokal misalnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa, orang Bugis dengan orang Bugis. Contoh endogami sosial seperti misalnya anak pengusaha dengan anak pengusaha juga, anak Kiai dengan anak Kiai.
Kelompok  sosial  mencakup  tradisi  yang  menentukan  status  sosial  antara  laki-laki  dan perempuan. Semua tradisi sosial memiliki fungsi sosial yang menetapkan perilaku di generasi mendatang  terkait  sanksi  yang  berlaku  dan  pola  perilaku  yang  disepakati,  sehingga  dapat mencapai konsolidasi dan perkembangan budaya.
Pada  standar  perilaku  sering  disebut  norma  dan  aturan,  yang  terdiri  dari  kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang menjadi tolak ukur. Tindakan atau perilaku individu seseorang  tidak  semata-mata  diprioritaskan.  Akan  tetapi,  tindakannya  dapat  berdasarkan kejadian  faktual  lalu  digabungkan  dengan  komitmen  kolektif  terhadap  nilai  untuk menciptakan bentuk tindakan sosial.
Dalam  perkawinan  adat  di  Indonesia  telah  diakui  adanya  perkawinan  adat  tersebut melalui  Undang-Undang  Perkawinan  Nasional  yang  memuat  asas-asas  dan  dasar  hukum perkawinan  yang  menjadi  pedoman  hingga  saat  ini  dan  berlaku  di  berbagai  kalangan masyarakat,  yang  mana  setara  menurut  Pancasila  sebagai  falsafah  negara  dan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Di  satu  sisi,  undang-undang  tersebut  harus  memenuhi  prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun di sisi lain harus juga mampu menyesuaikan diri dengan segala realitas yang ada di masyarakat.
Pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan tidak  hanya  mengatur  terkait  aspek  keperdataan  saja,  tetapi  juga  mengatur  tentang  aspek agama.  Oleh  karena  itu,  dalam  Pasal  2  ayat  1  sahnya  suatu  perkawinan  tergantung sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia.
Hukum  adat  sudah  berkembang  sejak  dahulu  hingga  menyebar  dalam  lingkungan masyarakat.  Namun,  hukum  adat  memiliki  akibat  hukum  kepada  siapapun  yang melanggarnya.  Nilai  dan  budaya  hingga  norma  dalam  hukum  adat  sangat  dipatuhi  dan dipegang  teguh  oleh  masyarakat  adat.  Hukum  adat  juga  berfungsi  sebagai  pertimbangan antara  baik  dan  buruk,  salah  atau  benar,  patut  atau  tidak  patut,  pantas  atau  tidak  pantas terhadap  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  yang  ada  di  masyarakat.  Maka  dari  itu,  eksistensi hukum  adat  sangat  berpengaruh  untuk  menegakkan  dan  menjamin  terjaganya  etika,  tata tertib, moral dan nilai adat di kehidupan masyarakat.
Hukum  adat  perkawinan  merupakan  sebuah  aturan  yang  tidak  tertulis  dalam perundang-undangan. Meskipun tidak tertulis, namun wajib dipatuhi oleh masyarakat karena terdapat sanksi di dalamnya. Kesadaran hukum terhadap sanksi merupakan masalah penting dengan  tujuan  menciptakan  hukum  dalam  masyarakat.  Ini  tidak  hanya  mencakup  sanksi, tetapi  kepatuhan  terhadap  kesadaran  bahwa  hukum  akan  tetap  berlaku  sesuai  dengan  nilai, budaya dan norma yang berkembang.
Penulis  mengambil  contoh  Suku  Bugis.  Selain  terkenal  dengan Uang  Panai , masyarakat  Bugis  juga  menerapkan  sistem  perjodohan  dalam  melaksanakan  perkawinan endogami.  Sistem  perjodohan  tersebut  bertujuan  untuk  mempertahankan  dan  menyatukan hubungan  kekerabatan.  Penulis  menganggap  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Bugis ini merupakan perkawinan yang berbeda dari perkawinan lainnya. Karena sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Bugis ini adalah perkawinan endogami yakni perkawinan antar sesuku dan sesama sepupu antar sepupu pertama, sepupu kedua dan sepupu ketiga.  Pada  dasarnya,  perkawinan  endogami  terkait  perkawinan  sepupu  boleh-boleh  saja dilaksanakan akan tetapi terdapat batasan-batasan di dalamnya. Perkawinan antar sepupu ini lumrah  terjadi  dari  dulu  dan  terus  terjadi  sampai  sekarang.  Sebagian  besar  masyarakat melakukan  perkawinan  ini  biasanya  berhubungan  masalah  perjodohan  dari  kedua  orang tuanya.
Berdasarkan  hukum  adat,  terdapat  sanksi  jika  terjadi  pelanggaran  atau  adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Sanksi perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat harus dimaknai sebagai  respon  adat  terhadap  pelanggaran  yang  dianggap  mengganggu  keharmonisan keluarga dalam kehidupan masyarakat.
Selain  masyarakat  Bugis,  masyarakat  Bali  juga  menerapkan  sistem  perkawinan endogami. Bali dikenal karena adanya tradisi kehidupan sosialnya, hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk kelompok sosial tradisional yang tercakup dalam wujud awig-awig . Awig-Awig memiliki  kontribusi  penting  dalam  menata  perilaku  masyarakat  agar  kehidupannya  menjadi lebih  damai.  Adapun  sanksi  jika  perkawinan  endogami  dilanggar  dalam  perspektif  hukum adat, yaitu:
a. Kompensasi, misalnya kawin paksa;
b. Pembayaran uang adat (sanksi) kepada pihak yang dirugikan;
c. Melakukan penebusan (sedekah dan pengorbanan);
d. Hilangnya komunikasi dengan anggota keluarga;
e. Hilangnya keturunan (marga/kerabat);
f. Hukuman pemisahan atau pengusiran dari desa (jika ketahuan pacaran);
g. Diasingkan, dikucilkan, diremehkan, disingkirkan dan dibuang;
h. Kehilangan hak warisnya beserta hak-hak lainnya.
Dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat memiliki konsekuensi yang cukup besar dalam  pemilihan  jodoh.  Selama dalam  pemilihan jodoh,  perlu difokuskan pada jenis perkawinan yang akan dilakukan dan menghindari perkawinan yang dilaran.

## KESIMPULAN
Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni  pelaku  disingkirkan  dan  tidak  diterima  oleh  keluarga  sendiri  hal  tersebut  disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Perkawinan endogami telah  terjadi  pergeseran-pergeseran.  Sehingga  jumlah  masyarakat  semakin  meningkat  dan sulit  membedakan  antara  sesuku  dengan  tidak  sesuku.  Dalam  situasi  modern,  proses perjodohan telah mengalami perubahan namun  tidak menghilangkan budaya perkawinan itu sendiri.  Perkawinan  endogami  tercipta  dari  berbagai  unsur  yang  menjadikan  tolak  ukur masyarakat  untuk  bertindak.  Perkawinan  endogami  bertujuan  untuk  mendekatkan  keluarga yang  jauh,  sebagai  nilai  tradisional  dalam  melindungi  hubungan  kekeluargaaan.  Hal  ini berkaitan  pada  maksud  “menarik”  dan  “mengikat”  pada  anggota  keluarga  yang  telah menyebar dalam lingkup kekeluargaan/kekerabatan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Dian  Fitriana  &  Khaerun  Nisa’.  (2020).  Pergeseran  Sistem  Pernikahan  Endogami Masyarakat Etnis Bugis ( Shifting Endogamy Marriage System Of Bugis Ethnic Society ). Jurnal Al-Qalam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 26 (1),
Diah  Ayu  Nur  Rochmawati.  (2016).    Hubungan  Perkawinan  Endogami  Dengan  Kelainan Bawaan  Lahir. Jurnal  AntroUnairdotNet,  Universitas  Airlangga,  V (2),  hlm.  247,254- 255.
Hilman Hadikusuma. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi . Bandung: CV. Mandar Maju
Iffah. (2015). Hukum Islam dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat  tentang  Inses  Terhadap  Adat  Perkawinan). Jurnal  Muamalah , Sekolah  Tinggi Agama Islam (STAI) , 1 (1), hlm. 108.
Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan  Arab  (Studi  Pada  Perempuan  Keturunan  Arab  Di  Sepanjang). Universitas Airlangga . hlm. 2-3.
Kurnia Rizkiati. (2012). “ Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung  Arab  Al  Munawar  Kelurahan  13  Ulu  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota Palembang)”. Skripsi . Universitas Sriwijaya, Palembang,
Karianga,  H.,  &  Rahman,  A.  (2023).  The  Attorney's  Authority  In  Determining  State Financial Losses In Corruption Crimes. Russian Law Journal, 11(3).
M.  Anwar  Rachman.,  Prawitra  Thalib.,  &  Saepudin  Muhtar.  (2020). Hukum  Perkawinan Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  dan  Hukum  Administrasi . Jakarta: Prenadamedia
Ratna  D.E.  Sirait.  (2021).  Legalitas  Perkawinan  Adat  Menurut  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas , 2 (1)
Saputra,  I.  E.,  &  Hasbi,  H.  (2021).  Evektifitas  Pengawasan  Ombudsman  Kota  Makassar Terhadap  Penyelengaraan  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Makassar. Kalabbirang  Law Journal , 3 (2), 107-120.
Siti  Zumrotun.  (2014).  “Perkembangan  Pola  Perkawinan  Endogami:  Studi  Kasus  pada Masyarakat  Dusun  Jembangan  Desa  Sruwen  Kecamatan  Tengaran  Kabupaten Semarang”. Laporan  Penelitian .  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga,
Sri  Asmita.  (2015).  Perkawinan  Endogami  Dan  Eksogami  Pada  Komunitas  Arab  Al- Munawwar  Kota  Palembang:  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Studi  Islam, Pascasarjana IAIN Ambon .
Syarifah  Ema  Rahmaniah.  (2014).  Multikulturalisme  Dan  Hegemoni  Politik  Pernikahan Endogami:  Implikasi  dalam  Dakwah  Islam. Jurnal  Walisongo,  Universitas Tanjungpura Pontianak, 22 (2),
Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat . Lhokseumawe: Unimal Press