## STATUS HAK WARIS ANAK ANGKAT (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)
Mahyudin Munthe STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
mahyudin@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris anak angkat dari perspektif hukum Islam  dan  Hukum  Positif.  Jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  pustaka  atau  library research  dengan  teknik  analisa  dengan  menggunakan  metode  induktif  dan  metode deduktif. Adapun hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam anak angkat tidak mendapat bagian harta warisan, baik dalil Qur’an maupun sunnah. Anak angkat bisa mendapat  harta  peninggalan  dengan  jalur  wasiat  yang  tidak  melebih  1/3  harta pewaris.  Jika  lebih  maka  wasiat  tersebut  menjadi  batal.  Sedangkan  menurut  hukum Perdata,  anak  angkat  tersebut  mendapat  bagian  harta  warisan  sama  halnya  seperti bagian  anak  kandung  dengan  syarat  pengangkatan  anaknya  tersebut  dilakukan  di depan notaris.
Kata Kunci: hak waris, harta waris, anak angkat.

## A. Pendahuluan
Di Indonesia kita perhatikan ada beberapa motif untuk seseorang mengangkat anak. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak (dijadikan  anak  kandung)  untuk  meneruskan  garis  keturunanya.  Yang  seperti  ini yang  diharamkan  oleh  islam.  Ada  juga  yang  bermotif  untuk  dijadikan  sebagai pancingan  oleh  orang  tua  angkat  yang  tidak  mempunyai  anak  kandung.  Demikian juga  bermotif  mendapat  tenaga  kerja  atau  merasa  kasian  terhadap  nasib  si  anak. Kedua motif terakhir tersebut dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak menjadikan sebagai anak kandung. 1
Di sekeliling kita banyak anak yatim, anak anak yang orang tuanya fakir dan miskin,  anak  jalanan  dan  sebagainya.  Mereka  butuh  bantuan  orang-orang  yang mampu  untuk  menolong  kehidupan  mereka  dengan  member  nafkah,  kasih  sayang, member perhatian serta mendidik mereka. Dan untuk memberikan mereka jaminan setelah  orang  tua  angkatnya  meninggal  karena  mereka  tidak  berhak  mendapatkan warisan,  maka  orang  tua  angkat  dapat  memberikan  wasiat  hibah  untuk  kelanjutan hidup  mereka.  Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  sarat  dan  ajaranya  yang menganjurkan  terciptanya  kepedulian  sosial.  Islam  tidak  membenarkan  uamatnya hidup rakus, egois, dan tidak peduli terhadap lingkungannya.
1 Ajib Muhammad, Fiqih Hibah & Waris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 87.
Hal yang perlu diluruskan adalah status hukum antara anak angkat dan bapak angkat.  Sebab  jika  melihat  budaya  jahiliyah  status  anak  angkat  disamakan  haknya dengan  anak kandung.  Dan  ada  banyak  kasus  di  masyarakat,  seorang  bapak angkat (yang tidak punya anak) yang sudah telanjur sayang kepada anak angkatnya, si bapak tidak  mau  menjelaskan  kepada  anak  angkatnya  bahwa  ia  bukan  anak  kandungnya. Padahal  anak  tersebut  telah  dewasa.Usaha  untuk  menutup-nutupi  yang  dilakukan oleh  orang  tua  angkat  tentang  status  anak  angkatnya  ditegaskan  oleh  Syekh  Yusuf Qardhawi  merupakan  hal  yang  sia-sia.  Artinya  hal  itu  pasti  akan  terbongkar  juga. Sebab kebohongan perkataan manusia tidak dapat menutupi kebenaran.
Motifasi  dan  tujuan  mengangkat  anak tidak  lain  kecuali  dalam  dalam  rangka menolong,  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  serta  mendidik  agama  anak.  Maka dengan  demikian  setatus  anak  angkat  jika  dihubungkan  dengan  orang  tua  angkat adalah orang lain.
Pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias hadhanah . 2
Berdasarkan  konsep  Islam,  anak  angkat  tidak  sama  sekali  mendapat  bagian harta  warisan.  Berbeda  halnya  jika  melihat  dari  aturan  hukum  perdata  yang menjelaskan adanya bagian anak angkat ketika bapak angkatnya telah tiada.
Berdasarkan fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang status hak waris anak angkat studi komparasi hukum Islam dan hukum positif.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  adalah  penelititan  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 3 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian
2 Eman suparman, hukum waris Indonesia, cet. Ke-3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 15.
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 98.
ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu pertama, dengan  mencatat  semua  temuan  mengenai  harta  warisan  secara  hukum  Islam  dan KUH  Perdata  pada  setiap  pembahasan  penelitian  yang  didapatkan  dalam  literatur- literatur  dan  sumber-sumber  dan  atau  penemuan  terbaru.  Setelah  mencatat,  kedua yaitu  memadukan  segala  temuan,  baik  teori  atau  temuan  baru  mengenai  harta warisan  secara  hukum  Islam  dan  KUH  Perdata  dan  mengenai  warisan  anak  angkat. Ketiga,  menganalisis  segala  temuan  dari  berbagai  bacaan.  Keempat  membuat kesimpulan  dari  hasil  penelitian  dan  membuat  temuan  baru  dari  teori  sebelumnya. Waktu penelitian di laksanakan dari bulan Agustus sampai dengan September 2019.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. H ak  Waris  Anak  Angkat  danDasar  hukumnya  dalam  Perspektif  Hukum Islam
Menurut  Hukum  Islam  bahwa,  penamaan  anak  angkat  tidak  menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar  dan  sebab  mewaris,  karena  prinsip  dasar  sebab  mewaris  dan  prinsip  pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam. 4
Hubungan  anak  angkat  dengan  orang  yang  mengangkatnya  bukanlah hubungan  anak  sulbi  (anak  kandung).  Anak  sulbi  asalnya  anak  sulbi,  artinya  anak kandung  yang  berasal  dari  sumsum  tulang  sulbi  dan  tulang  punggung  kamu. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah. Kernudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Muhammad. Dihadapan kaum quraisy Nabi Muhammad  pernah  mengatakan  "saksikanlah  oleh  kamu,  bahwa  Zaid  aku  angkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya ".
Kemudian  bertolak  dari  sebab-sebab  inilah  sehingga  Allah  melarang  anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi, Anak angkat  dalam  masalah  warisan,  karena  tidak  ada  hubungan  darah,  perkawinan  dan
4 A.  Sukris  Sarmadi, Hukum  Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dengan Fiqh Sunni), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Bahkan Alquran menyatakan:
                                                                                                                                                                          
Artinya: “Dan  orang-orang  yang  beriman  sesudah  itu  kemudian  berhijrah  serta berjihad  bersamamu  Maka  orang-orang  itu  Termasuk  golonganmu  (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap  sesamanya  (daripada  yang  bukan  kerabat)  di  dalam  kitab  Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Anfal: 75). 5
Ibnu Katsir mengatakan ayat ini berkenaan  dasar waris mewarisi dalam Islam ialah  hubungan  kerabat,  bukan  hubungan  persaudaraan  keagamaan  sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. 6
Dengan demikian yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah mengangkat anak  (adopsi)  dengan  memberikan  status  yang  sama  dengan  anak  kandung  sendiri termasuk  dalam  hal  waris-mewaris.  Sebaliknya  pengangkatan  anak  dalam  arti terbatas,  diperbolehkan  bahkan  dianjurkan.  Di  sini  ditekankan  sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. 7
Dalam  suatu  riwayat  disebutkan  bahwa,  Nabi  Muhammad  saw.  sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan  dari  status  perbudakannya.  Karena  status  anak  angkat  pada  masa  itu sarna dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah,  tetapi  Zaid  bin  Muhammad.  Salim  bin'  Atabah  setelah  diangkat  menjadi anak  angkat  oleh  sahabat  Abu  Hudzaifah,  panggilannya  pun  berubah  menjadi  salim bin  Hudzaifah.  Akan  tetapi  lembaga  adopsi  beserta  akibat  hukumnya  ini  tidak bertahan  lama  pada  awal-awal  perkembangan  Islam.  Lembaga  ini  berakhir  setelah turunnya Surat Al-Ahzab, ayat 4, 5 dan 40 yang berbunyi :
5 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putera, 2006), hlm. 201 .
6 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al’Ilmiyyah, 2008),hlm.  226.
7 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010).
                                                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                        
                            
                                                         
Artinya: “Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya;  dan  Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulutmu saja.  dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan (yang  benar).  Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai) nama  bapak-bapak  mereka;  Itulah  yang  lebih  adil  pada  sisi  Allah,  dan  jika kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka,  Maka  (panggilah  mereka sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula-maulamu.  dan  tidak  ada dosa  atasmu  terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya,  tetapi  (yang  ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab: 4-5). 8
Al-Ahzab, ayat 40 :
                                          
                                                                 
Artinya: “Muhammad  itu  sekali-kali  bukanlah  bapak  dari  seorang  laki-laki  di  antara kamu,  tetapi  Dia adalah  Rasulullah  dan penutup nabi-nabi.  dan  adalah  Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Ahzab: 40). 9
Ayat ini juga sekaligus membatalkan adanya pusaka. Dengan demikian bahwa hukum pengangkatan anak menurut syari'at Islam adalah dilarang, apabila mendapat warisan.  Hukum  pengangkatan  anak  bisa  diterima  dalam  syari'at  Islam  sepanjang pengangkatan  anak  (adopsi)  tersebut  hanya  dalam  batas  untuk  menyantuni  anak angkat tersebut, bukan dijadikan sebagai anak kandung, sebab adopsi anak tidak akan menjadikan anak angkat tersebut mewarisi seperti anak kandung.
Anak  Angkat  Menurut  Syari'  at  Islam  bahwa  sumber  sumber  hukum  Islam dalam hal waris mewarisi yakni:
8 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya ., hlm. 418
9 Ibid., hlm. 423
Pertama:  dalil  Al-Qur’an.  Al-Qur’an  yang  menjelaskan  ketentuan-ketentuan waris  mewarisi  yang  tercantum  dalam  surat  An-Nisa  ayat:  7,11,12,176  dan  surat- surat lainnya.
Surat An-Nisa ayat 7 :
                                                                                                                          
                                   
Artinya: “Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa’: 7). 10
Surat An-Nisa’ ayat 11 :
                                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                        
                                                                           
                                                 
       
      
                                                
Artinya: “Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja), Maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)
10 Ibid., hlm. 78
manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa’: 11) . 11
Surat An-Nisa ayat 12 :
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                                                    
                                                                                                                       
       Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  jika  isteri-isterimu  itu mempunyai  anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar  hutangnya.  Para  isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara  laki-laki  (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu dalam  yang sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang dibuat  olehnya  atau sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli waris).  (Allah  menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar- benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An- Nisa’: 12). 12
Surat An-Nisa’ ayat 176
                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                   
                                           
Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan, Maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan  oleh  yang  meninggal.  dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak  sesat.  dan  Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 176). 13
Kedua: dalil hadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.: "Nabi  Muhammad  Saw.  bersabda;  berikanlah  harta  pusaka  kepada  orangorang  yang berhak.  Sesudah  itu,  sisanya,  untuk  orang-orang  laki-laki  yang  berhubungan  Nasab dengan si mayit)" (HR. Bukhari-Muslim). 14
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dipahami  seharusnya  bagi  ummat  Islam melaksanakan  peraturan-peraturan  syari'at  yang  ditunjuk  oleh  nash-nash  yang shahih,  bahkan  dalam  soal  pembagian  harta  pusaka  sekalipun,  adalah  suatu kewajiban,  selama  peraturan  tersebut  tidak  ditunjuk  1  dalil  nash  yang  lain  yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang  mentaati ketentuan (pembagian  warisan)  dan  memasukkan  mereka  ke  dalam  neraka  untuk  selama- lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya.
14 Ibnu Hajar Al-’Asqolani, Bulughul Maram , Jilid 1 (Mesir: Darul ’Aqidah, 2003).
2. Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Positif
Dalam  KUH  Perdata  (BW)  pengangkatan  anak  (adopsi)  ini  tidak  termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatblad 1917 No. 129 yang pada  pokoknya  didalam  peraturan  tersebut  ditetapkan,  pengangkatan  anak  adalah pengangkatan  seorang  anak  laki-laki  sebagai  anak  oleh  seorang  laki-laki  yang  telah beristri  atau  pemah  beristri,  yang  tidak  mempunyai  keturunan  laki-laki.  Jadi  hanya anak  laki-laki  saja  yang  boleh  diangkat.  Akan  tetapi  sekarang  ini,  menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang  ibu  yang  tidak  mempunyai  anak.  "Tentang  hubungan  hukum  antara  orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak terse but mewaris kepada bapak yang mengangkatnya". 15
Syarat  tentang  pengangkatan  anak  dalam  Staatblad  1917  Nomor  129  pada pasal 8 di sebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:
a. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
b. Apabila  anak  yang  diangkat  itu  adalah  anak  sah  dari  orang  tuanya,  maka  di perlukan  izin  dari  orang  tua  itu,  apabila  bapak  sudah  wafat  dan  ibu  telah kawin  lagi,  maka  harus  ada  persetujuan  dari  walinya  dan,  Balai  Harta Peninggalan  (Weeskamer)  selaku  pengawas  wali;  b.  Apabila  anak  yang diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui  sebagai  anak,  maka  harus ada  persetujuan  dari  walinya  serta  dari  Balai Harta peninggalan;
c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
d. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan  dari  saudara  laki-laki  dan  ayah  dari  almarhum  suaminya,  atau atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki
15 Rahmi  Ria  Wati  and  Zulfikar  Muhammad, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandar Lampung, 2018).
dari  keluarga  almarhum  suaminya  dalam  garis  laki-laki  sampai  derajat keempat.
Persetujuan  yang  dimaksud  pada  sub  4  ini  dapat  diganti  dengsn  izin Pengadilan  Negeri  dari  wilayah  kediaman  janda  yang  ingin  mengangkat  anak  ini. PasaI  10  StbI  1917  Nornor.  129  menyebutkan,  pengangkatan  anak  ini  harus dilakukan dengan Akta Notaris.
Pasal  11,  mengenai  nama  keluarga (geslachtsnaam) orang  yang  mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.
Pasal 12, rnenyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang rnengangkat.
Pasal  13,  rnewajibkan  balai  Harta  Peninggalan  untuk,  apabila  ada  seorang Janda  ingin  rnengangkat  anak,  mengarnbil  tindakantindakan  yang  perlu  pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat.
Pasal  14  menyebutkan,  suatu  pengangkatan  anak  berakibat  terputusnya hubungan hukurn antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, kecuali:
1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya  perkara  di  muka  hakim  dan  biaya  dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubung dengan adanya utang uang).
4. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.
Dalam  pasal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  BW  /Stbl  1917  No  129 memberikan  status  terhadap  anak  angkat  sederajat  dengan  anak  kandung,  dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

## D. Kesimpulan
Anak angkat menurut hukum Islam adalah anak yang diambil dari seseorang baik  keluarga  maupun  orang  lain.  Anak  angkat  tersebut  tidak  sama  kedudukannya dengan  anak  kandung.  Dalam  mawaris  anak  angkat  tidak  memiliki  kedudukan sebagai  pewaris  dari  orang  tua  angkat  artinya  tidak  mendapat  bagian  ketiga  orang tua angkatnya telah meninggal dunia, anak angkat dapat warisan dan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Anak angkat menurut KUHPerdata berkedudukan sama dengan anak kandung/ sah. Pengangkata anak tersebut harus dilakukan dengan akta notaris.  Selanjutnya  setelah disahkan  menjadi  anak maka    berhak  mendapat  bagian
atas  sepeninggalan  orang  tua  angkatnya  apabila  ia  mendapatkan testament (Hibah Wasiat) yang telah memiliki kekuatan hukum.

## E. Daftar Pustaka
Al-’Asqolani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram . Jilid 1. Mesir: Darul ’Aqidah, 2003.
Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
Departemen Agama RI,. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Semarang: Toha Putera, 2006.
Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 . Beirut: Dar Al-Kutub Al’Ilmiyyah , 2008.
Muhammad, Ajib. Fiqih Hibah & Waris . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
Sarmadi, A. Sukris. Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dengan Fiqh Sunni), . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
Wati, Rahmi Ria, and Zulfikar Muhammad. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam . Bandar Lampung, 2018.