eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 1 (2021) pp. 68-80
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/9016 DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9016

## Konstruksi  Realitas  Integritas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam Pemberitaan Media Online
Rezzi Nanda Barizki 1 *, Mayang Riyantie 2 1 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia, email:  rezzinandabz@yahoo.com
2 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia, email: namanya.mayang@gmail.com *Koresponden Penulis
Info Artikel Abstract Submit: 17 Okt 2020
Accepted: 14 Mar 2021 Publish: 26 Mar 2021
Keywords: News construction; KPK Integrity; Kompas.Com; Detik.Com
Kata Kunci: Konstruksi Berita; Integritas KPK; Kompas.Com; Detik.Com
Lisensi: cc-by-sa
The  aim  of  this  research  is  to  know  the  construction  of  the  reality  of  the reporting  on  the  integrity  of  the  KPK  from  the  framing  of  online  media Kompas.com and Detik.com. The paradigm used is constructivist, with the Entman’s framing analysis method, which means that it is preceded by the assumption  that  reality  tends  to  have  multiple  faces  (multiple  reality). Therefore, this research will have a theoretical contribution to the public's understanding  about  the  construction  of  mass  media  reality,  and  public awareness that the aspects of corruption prevention must be started by the actors of KPK itself (the issue of integrity), as well as for strengthening the anti-graft  institution.  The  results  showed  that  the  reality  construction formed by excellent reputation media such as Kompas.com and Detik.com will  gain  high  public  trust,  especially  in  disclosing  information  on important  state  institutions,  such  as  KPK.  The  similarity  construction  is related  to  the  public  criticism  and  demand  about  the  existence  of  KPK  as Supervisory  Board;  on  the  contrary,  it  oftentimes  still  stained  by  the violation allegation of the ethical code of its leaders. Moreover, there was internal  conflict,  decreased performance  and  public  pessimism.  As for  the difference,  Kompas.com  built  a  positive  image  by  the  KPK's  actions  in overseeing  state  institutions  and  investigating  several  cases,  while Detik.com  delivered  content  on  sympathetic  social  action,  coordination with  regional  leaders,  appreciation  for  the  existence  of  KPK  by  a  popular state figure.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ingin  mengetahui  konstruksi  realitas  pemberitaan integritas  KPK  hasil  pembingkaian  media  online  Kompas.com  dan Detik.com.  Paradigma  yang  digunakan  konstruktivis,  dengan  metode analisis framing model  Robert  N.  Entman,  yang berarti  didahului  dengan asumsi bahwa realitas cenderung berwajah ganda (multiple reality). Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  memiliki  kontribusi  teoritis  terhadap pemahaman  publik  mengenai  konstruksi  realitas  media  massa,  dan penyadaran  pada  publik  bahwa  aspek  pencegahan  korupsi  harus diawali dari  para  aktor  yang ada  di  dalam  KPK  sendiri  (isu  integritas),  sekaligus penguatan  lembaga  antirasuah  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa hasil kontruksi realitas bentukan media sekaliber Kompas.com dan Detik.com  akan  memperoleh  kepercayaan  publik  yang  tinggi,  terutama dalam  mengungkap  informasi  lembaga-lembaga  penting  negara,  seperti KPK.  Kesamaan  konstruksi  berkaitan  dengan  adanya  kritik  dan  tuntutan publik  terhadap  Dewan  Pengawas  KPK  mengenai  dugaan  pelanggaran kode etik salah satu pimpinan. Selain itu adanya konflik internal, turunnya
kinerja  dan  pesimisme  publik.  Adapun  perbedaannya,  Kompas.com membangun citra positif dari aksi KPK dalam mengawasi institusi negara dan  pengusutan  beberapa  kasus,  sedangkan  Detik.com  menyampaikan konten  aksi  sosial  simpatik,  koordinasi  dengan  pemimpin  daerah, ungkapan apresiatif terhadap aksi KPK dari tokoh negara populer.

## PENDAHULUAN
Persoalan  integritas  muncul  bersamaan  dengan  perkembangan  politik  dunia  yang ditandai adanya gelombang demokrasi sejak era 1980an. Indonesia sejak 1998 dan negara- negara Arab sejak awal 2011, mengalami gelombang reformasi, yang kini justru sebagian publik mempertanyakan tingkat keberhasilannya. Sejalan dengan hal itu, tuntutan publik di masing-masing negara mengenai terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang  baik)  terus  meningkat,  bahkan  terus  berkembang  pada  isu  tiga  karakter:  integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam  konteks  Indonesia,  telah  lama  publik  dan  aktivis  antikorupsi  berbicara tentang  urgensi  penguatan  integritas  pejabat  publik  dalam  berbagai  tingkatan pencegahannya.  Tampaknya,  penguatan  integritas  itu  tidak  terjadi.  Meski  tidak  jarang mereka  dilantik  dengan  menandatangani  ‘Pakta  Integritas’  namun  masih  saja  tertangkap tangan atau masih melakukan praktik-praktik korupsi (Azra, 2017; Sumaryati, 2020).
Terkait  aktualitas  dan  kebaruan  berita  penguatan  integritas  KPK  dalam  framing pencegahan  korupsi,  meskipun  masih  dianggap  masih  sangat  subyektif,  mengingat  akar pemilihan  berita  bergantung  pada  ideologi,  misi  dan  visi  bahkan  nilai  yang  ingin disampaikan  oleh  media  pemilik  kuasa  pemberitaan,  keberadaan  media  online  sebagai bagian  dari  penyedia  informasi  masih  memiliki  trust  tinggi  dalam  memenuhi  ekspektasi publik,  terutama  dalam  menjalankan  fungsi  “pengawasan”.  Hal  ini  tercermin  dari  tingkat popularitas Kompas.Com dan Detik.Com.
Berdasarkan  laman  beberapa  media online yang  peneliti  himpun,  mengenai  daftar situs  berita  online  terpopuler  sampai  dengan  akhir  Juni  2020,  didapatkan  urutan  yang memosisikan Kompas.Com dan Detik.Com selalu  pada urutan  2 (dua) teratas. Setidaknya sohibsanam.com, centerklik.com dan www.it-jurnal.com menyajikan data yang sama. Agak berbeda  dengan  ketiga  laman  tersebut,    berdasarkan  olah  data  romeltea.com  tanggal  23 Juni 2020, menempatkan Kompas.Com dan Detik.Com pada urutan 4 (empat) dan 3 (tiga), bukan  pada  2  (dua)  teratas,  tetapi  tidak  menggeser  reputasi  keduanya  sebagai  yang teratas. Juditha (2013) bahkan menyatakan bahwa pelopor media online pertama yang ada di  Indonesia  adalah  situs  berita  Detiknews.com.  Dalam  Alexa.com,  dinyatakan  bahwa  di antara  10  situs  berita  paling  populer  di  Indonesia,  Detiknews.com  menduduki  urutan pertama sebagai situs paling populer dan paling banyak dikunjungi. Inilah alasan pemilihan dua media online tersebut sebagai objek kajian dalam penelitian ini.
Di sisi lain, dalam dunia media massa, realitas harus diakui sebagai hasil konstruksi (Astuti,  2016).  Oleh  karena  itu,  menjadi  sulit  mencari  realitas  yang  sebenar-benarnya. Media massa sangat berkuasa memproduksi pembingkaian realitas dalam  konten-konten pemberitaannya.  Adapun  reputasi  media  pengonstruksi  sangat  berpengaruh  terhadap pengakuan publik atau khalayak pembacanya (Adnjani, 2009). Maksudnya, hasil kontruksi realitas dalam bentuk kemasan pemberitaan media sekaliber Kompas.com dan Detik.com akan  memperoleh trust publik  yang  tinggi,  terutama  dalam  mengungkap  informasi lembaga-lembaga penting negara, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Secara umum, komisi yang kehadirannya dianggap hero itu seringkali  ditunjukkan prestasi-prestasinya,  seperti  pengungkapan  kasus  penyimpangan,  persekongkolan pengadaan  barang  dan  jasa,  persekongkolan  berjamaah  serta  isu-isu  praktik  suap  dan
gratifikasi  dalam  penggelembungan  anggaran,  diikuti  penindakan  tegas  dalam  OTT (Operasi Tangkap Tangan) di berbagai daerah.
Kompas.com  dan  Detik.com  tidak  hanya  menyajikan  pemberitaan-pemberitaan sejenis, tetapi juga diferensiasi perspektif, yakni aspek kritis mengenai integritas anggota KPK,  sebagai  antitesis  dari  permasalahan  korupsi  yang  tidak  banyak  disampaikan  pada publik.  Aspek  diferensiasi  dan  reputasi  tersebut  yang  menarik  perhatian  peneliti  untuk memilih topik konstruksi realitas media online Kompas.com dan Detik.com pada penelitian ini.
Lingkup  penelitian  terbatas  pada  pemilihan  konten  berita  secara  subjektif  oleh peneliti, sehingga ada kemungkinan terdapat konten berita sejenis tidak terseleksi sebagai objek analisis. Periode pemberitaan yang dipilih adalah Januari sampai dengan Juni 2020, yang  dimungkinkan  terdapat  pemberitaan  minor  tentang  integritas  KPK,  dibandingkan berita  prestasi  KPK  dalam  penangkapan,  sehingga  kesimpulan-kesimpulan  yang  didapat, hanya berdasarkan pemahaman peneliti pada periode yang dimaksud.
Adapun  urgensi  penelitian  antara  lain  adalah  pemahaman  mengenai  konstruksi sosial  media  massa  atau  konstruksi  realitas  media  massa  sebagai  konsekuensi  ideologi, visi, misi dan  kuasa media yang bersangkutan. Selanjutnya sebagai penyadaran  terhadap antisipasi pencegahan pemberantasan korupsi, yang harus diawali dengan integritas tinggi para  anggota  KPK  sebagai  representasi  lembaga.  Selain  itu,  dapat  pula  sebagai pengembangan  teori  konstruksi  sosial  atas  realitas  menjadi  konstruksi  realitas  media massa. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui konstruksi realitas integritas KPK dalam pemberitaan media online Kompas.com dan Detik.com pada periode pemberitaan Januari sampai dengan Juni 2020 berdasarkan hasil framing model Entman.
Berger & Luckmann (1990) berpandangan bahwa kenyataan dibangun secara sosial. Individu-individu  membangun  masyarakat,  maka  pengalaman  individu  tidak  terpisahkan dengan  masyarakatnya.  Sedangkan  Waters  dalam  Sukidin,  (2002)  mengatakan  bahwa “they  start  from  the  premise  that  human  beings  construct  sosial  reality  in  which subjectives  process  can  become  objectivied”.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa manusia memulai pemahaman dunia sosial dengan mengonstruksi realitas melalui proses subjektivitas menjadi objektivitas. Dasar pemikiran inilah yang mendasari lahirnya teori sosiologi kontemporer “konstruksi sosial”.
Dalam konstruksi sosial, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif  melalui  proses  eksternalisasi,  sebagaimana  kenyataan  objektif  mempengaruhi manusia  melalui  proses  internalisasi.  Dalam  konsep  berpikir  dialektis  (tesis-antitesis- sintesis), Berger & Luckmann (1990) memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, yaitu:  eksternalisasi  (penyesuaian  diri  dengan  dunia  sosio  kultural  sebagai  produk  yang dilembagakan  atau  mengalami  institusionalisasi),  internalisasi  (individu  mengidentifikasi diri  dengan  lembaga-lembaga  sosial  atau  organisasi  sosial  tempat  individu  menjadi anggotanya).  Selanjutnya  tercipta  objektivasi,  sebuah  kenyataan  yang  berada  di  luar  diri manusia, yang keberadaannya dalam keterpisahan (Bungin, 2006).
Dengan  demikian,  hubungan  antara  individu  dengan  institusinya  adalah  sebuah dialektika  (intersubjektif)  yang  diekspre-sikan  dengan  tiga  momentum:  society  is  human product.  Society  is  an  objective  reality. Human  is  social  product (Berger  &  Luckmann, 1990). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Bungin (2006) sebagai “konstruksi realitas media massa” sebagai berikut:
Gambar 1 . Konstruksi Sosial Media Massa (Sumber: disederhanakan peneliti dari Bungin, 2006)
Dalam  menyiapkan  materi  konstruksi,  terdapat  tiga  jenis  keberpihakan  media massa,  yakni  keberpihakan  kepada  kapitalisme,  keberpihakan  semu  kepada  masyarakat dan  keberpihakan  kepada  kepentingan  umum.  Adapun  tahapan  konstruksi  secara  umum terdiri  dari:  1)  tahapan  sebaran  konstruksi,  meskipun  konsep  konkret  strategi  sebaran media massa masing-masing berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time; 2) tahap pembentukan  konstruksi.  Tahapan  ini  memiliki  efek:  pertama,  konstruksi  realitas pembenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu menjadi pembaca dan pemirsa  karena  pilihannya,  kemudian  “bersedia”  pikirannya  dikonstruksi  media;  ketiga, menjadikan  konsumsi media untuk pilihan konsumtif. 3) Tahap  pembentukan konstruksi citra,  dan  4)  tahap  konfirmasi.  Konfirmasi  adalah  tahapan  ketika  media  massa  maupun pembaca  dan  pemirsa  memberi  argumentasi  dan  akunbilitas  terhadap  pilihannya  untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi.

## METODE
Sesuai  dengan  kaidah  analisis  isi  kualitatif,  langkah  awal  penelitian  dilakukan dengan memilih model analisis, yang kemudian digunakan framing (Entman, 1993). Model ini  peneliti  anggap  paling  sesuai  untuk  memperdalam  pemahaman  mengenai  isi  produk media, karena secara sederhana dapat mengidentifikasi konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu konten dan pesan dibuat.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  proses  seleksi  purposive  berita Kompas.Com  dan  Detik.Com.  Seleksi  data  didasarkan  atas  pertimbangan  konten menyinggung integritas anggota KPK, atau representasi lembaga KPK dalam kurun waktu pemberitaan bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Inilah yang peneliti jadikan sebagai data primer.
Setelah  melalui  proses  reduksi  dan  klasifikasi  data,  maka  penyajian  data berdasarkan  framing  Entman  diinterpretasikan  melalui  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan, mengacu pada teori-teori yang relevan mengenai proses konstruksi realitas ataupun  hasil  penelitian  terdahulu,  yang  isinya  terdapat  relevansi  dengan  penguatan integritas KPK. Teknik pengumpulan data semacam ini didasarkan atas kaidah penggunaan literatur-literatur  ilmiah  seperti  dinyatakan  oleh  Sugiyono  (2012).  Sebagai  pengayaan, digunakan pula studi dokumentasi, yakni berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya  (Arikunto,  2010).  Dalam  hal  ini,  studi  dokumentasi  primer  diutamakan  pada konten pemberitaan media online.
Pada  tahapan  interpretasi  data,  sampai  pada  pencapaian  kesimpulan,  model  yang digunakan  adalah  elaborasi  dari  model  framing  Entman  (1993)  dan  konstruksi  realitas media online berdasarkan  konsep  konstruksi  realitas  Berger  &  Luckmann  (1990) Ilustrasinya sebagai berikut:
Gambar 2 . Model Analisis Entman
(sumber: Mulyana & Eriyanto, 2002)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Framing Kompas.Com
Secara umum pemberitaan KPK di media ini secara urut dari yang terbaru, yakni sekitar  Juni  2020  mundur  sampai  Januari  2020  terdapat  konten  yang  berkisar  pada persoalan: 1) fasilitas negara (gaji dan tunjangan) anggota KPK, yang tentunya cukup besar dengan harapan bahwa pemberantasan korupsi dapat diselesaikan  lebih efektif.
2)  Konflik  internal  (mundurnya  sejumlah  anggota),  adanya  fenomena  ketidakpuasan antarunit  kerja  serta  penerapan  kebijakan-kebijakan  yang  dianggap  oleh  sebagian anggota  berdampak  pada  pelemahan  lembaga.  3)  Produktivitas  penanganan  perkara atau tangkap tangan menurun, diikuti oleh kapasitas pengawasan yang belum optimal (peran  KPK  dalam  menindaklanjuti  indikasi  korupsi  di  sejumlah  institusi  serta pengusutan  perkaranya.  4)  Pelanggaran  kode  etik.  Salah  satu  pimpinan  KPK mengundang  kontroversial  karena  berlebihan  menggunakan  fasilitas  pihak  swasta dalam  melakukan  tugas.  Dikhawatirkan  hal  semacam  ini  dapat  menghambat objektivitas dan netralitas. 5) Pemberhentian sejumlah kasus. Publik menyoroti adanya indikasi pengabaian sejumlah kasus, sehingga meningkatkan eskalasi isu tebang pilih . 6) Konstruksi UU yang mengundang banyak kekawatiran publik mengenai pelemahan peran KPK, diikuti oleh beberapa momentum ketika KPK melakukan pelimpahan kasus kepada  lembaga  hukum  lain.  7)  Minimnya  penangkapan  (OTT).  Pemberitaan  ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada upaya sistematis dari para pemangku kepentingan, dala melemahkan peran KPK.
Dilihat  secara  umum,  mayoritas  berita  memang  terkesan  tidak  memperkuat lembaga  KPK,  apalagi  dalam  persoalan  integritas.  Secara  konten, Kompas.Com lebih banyak  menunjukkan  adanya  pelanggaran  kode  etik  dan  konflik  internal  yang
berakibat pada pesimisme pengusutan kasus-kasus korupsi di masa yang akan datang. Baik  dari  internal  dan  eksternal  organisasi,  KPK  seperti  dirundung  banyak  masalah. Secara  tersirat seakan ada banyak aktor misterius di luar KPK yang memang sengaja membuat  kondisi  ini  berlangsung  dan  misi  tersebut  sepertinya  sudah  menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Keberhasilannya adalah lemahnya KPK dan tidak ada lagi hiruk pikuk tertangkapnya pejabat publik yang selalu menjadi sensasi berita.
Di  lain  pihak,  terdapat  pemberitaan  yang  berefek  destruktif  bagi  KPK,  yakni persoalan  perilaku  salah  satu  pimpinan  yang  dianggap  melanggar  kode  etik  dengan menggunakan fasilitas transportasi mewah untuk sebuah urusan. Inilah berita sentral yang  demikian  banyak  dibahas  dan  tokoh  ini  pula  yang  menjadi  indikator  tentang kinerja KPK. Seakan tokoh ini yang merepresentasikan keseluruhan perilaku KPK.
Dari  tokoh  ini,  melahirkan  berbagai  tudingan  negatif  bahwa track  record KPK sama  dengan track  record tokoh  pimpinan  ini.  Yang  terjadi  kemudian.  Publik  hanya melihat KPK dari segala aktivitas tokoh ini. Dengan demikian, penguatan KPK seakan tidak sinkron dengan konstruksi pemberitaan.
Melalui  komentar-komentar  tokoh  ini  pula,  banyak  respon  dari  berbagai kalangan, bahwa  KPK memang sudah tidak menjadi hero lagi. Kepercayaan diri tokoh ini dalam menanggapi secara  cepat kritikan publik  mengindikasikan bahwa  tokoh ini bukan  tokoh  yang  berusaha  menaikkan  simpatik  publik.  Ada  kesan  bahwa  tokoh  ini adalah sosok yang tidak peduli dengan opini publik.
Di  balik  semua  pemberitaan  yang  menegasikan  penguatan  integritas,  terdapat upaya-upaya  konstruktif  pemberitaan  yang  menjadi  penyeimbang  kritik  publik  yang terus  berkembang.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  KPK  dalam  melakukan  pengawasan  atau semacam warning adanya indikasi korupsi yang sedang dipelajari dan ditelusuri secara seksama. Sayangnya pemberitaan ini tidak sensasional. Apa yang menjadi tugas formal memang selalu tidak sensasional. Mungkin ada niat positif dari pemberitaan ini untuk menunjukkan  eksistensi  KPK,  tetapi  tanpa  disadari  bahwa  berita-berita  formal  ini semacam ini justru menambah pesimisme publik. Sebuah konsekuensi wajar tentunya jika  mengingat  wacana  budaya  korupsi  pejabat  dan  pimpinan  daerah  yang  terus mengkawatirkan tetapi jumlah tangkap tangan justru menurun.
Kompas.com seakan ingin melengkapi analisis publik terhadap kinerja KPK dan masa  depan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  dengan  beberapa  tanda  awal  atau benih-benih awal yang tidak lagi mengagetkan. Kondisi ini merupakan efek kausalitas dari  konstruksi  UU  tentang  KPK  yang  kontroversial.  Yang  kemudian  berkembang adalah  tidak  adanya  efek  keterwakilan  rakyat  pada  DPR.  Artinya,  suara  rakyat  yang tidak menyetujui  konstruksi UU yang  baru,  tetapi DPR menyetujuinya.  Akibatnya  apa yang  terjadi  pada  KPK  saat  ini  menjadi  hal  yang  sudah  diprediksi  oleh  publik.  Jadi, penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh Kompas.com melalui framing pemberitaan  dari Januari  sampai  Juni  2020  merupakan  upaya  penyadaran  publik  bahwa  KPK  memang sedang  mengalami  pelemahan  yang  ditandai  dengan  turunnya  kinerja  dan  integritas para pemimpinnya.
Sepintas,  hal  ini  negatif,  tetapi  fungsi  media  yang  harus  menyampaikan  fakta, terdapat unsur edukasi dan literasi juga. Publik harus melihat KPK dulu dan sekarang dalam bingkai realita bukan citra. Dengan demikian, bingkai berita Kompas.com justru menjadi  hal  yang  meningkatkan  kontrol  publik  terhadap  peran  KPK:  “ Bukan  saat  ini saja KPK menghadapi pelemahan. Beberapa tahun lalu, KPK juga pernah mengalami hal sama  setelah  penangkapan  pejabat  mulai  dari  DPR  hingga  pemerintah.  Dengan penguatan jejaring, KPK akhirnya dipercaya lagi ” (Sulistio, 2020).
Jika  disimak  lebih  dalam, positioning Kompas.com yang  selalu  berada  pada peringkat atas paling diminati, tidak luput dari sisi ini. Rakyat ingin mengetahui realita yang  sebenarnya  apalagi  menyangkut  lembaga  yang  sangat  favorit  seperti  KPK. Bagaimanapun,  kemasan  berita Kompas.com juga  menawarkan  solusi,  bahwa  peran publik tetap signifikan dalam melakukan pengawasan. Hal ini ditunjukkan oleh Kompas dengan  data-data  personal  mengenai  gaji  yang  sesungguhnya  tidak  populer.  Dari  sisi sensasi  hal  ini  tidak  positif,  justru  kisaran  jumlah  uang  yang  ditunjukkan  akan menambah pesimisme publik yang dalam kondisi terakhir banyak menemui kesulitan perkembangan:  Di sisi lain, Kompas ingin mengajak publik untuk berperan lebih dalam penguatan KPK. Bagaimanapun, KPK dibiayai oleh anggaran  negara yang berasal dari rakyat,  sehingga  rakyat  juga  berhak  mengetahui  berapa  besar  perhatian  negara  atau pemerintah  terhadap KPK. Di satu sisi, akan berdampak pada profesionalitas KPK, di sisi lain akan berdampak pada legitimasi KPK. Inilah konstruksi berita tentang kisaran gaji para pimpinan KPK.
Pada  sisi  lain,  menghubungkan  konstruksi  realitas  dengan  realitas sesungguhnya  tetap  menyisakan  tanda  tanya  dengan  sebuah  jawaban  bahwa konstruksi  adalah  konstruksi.  Artinya  konstruksi  hanyalah  merupakan setting media dalam  membangun  bahasa-bahasa  kebenaran  konstruktif,  bukan  kebenaran an  sich . (Sitompul,  2014)  dalam  “Konstruksi  Realitas  Peran  KPK  dalam  Pemberitaan Online Terkait Kasus Korupsi (Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah”, dapat dilihat dua konstruksi utama dalam tiga berita online . Pertama , konstruksi militansi KPK, peran KPK sebagai oposisi terhadap kekuatan penguasa atau pemerintah yang bergerak tidak hanya pada nilai proses hukum tetapi juga pada nilai-nilai universal demokrasi. Kedua , konstruksi KPK sebagai organisasi anti elitis. Ini merupakan konstruksi peran KPK sebagai bentuk perlawanan  terhadap  korupsi,  yang  memang  merupakan  perilaku  elit. Ketiga ,  secara praktis  bahwa  media  sebaiknya  memberikan  pemberitaan  yang  mendukung kebenaran.  Jadi,  kecenderungan  pemberitaan  tentang  eksistensi  KPK  sebagai  “musuh penguasa” menjadi senjata pembangun simpati publik, namun pada akhirnya terdapat semacam  keresahan  bahwa  media  massa  memiliki  potensi  tidak  mendukung kebenaran, tetapi hanya mengonstruksi kebenaran.

## 2. Framing Detik.Com
Jika dibandingkan dengan Kompas.com , media ini cenderung lebih lunak bahkan dukungan  terhadap  integritas  KPK  lebih  baik,  dilihat  dari  sisi  kuantitatif  maupun kualitatif.  Adapun  konten  pemberitaan  KPK  secara  umum  antara  lain:  1)  kritik terhadap  salah  satu  pimpinan  KPK  (dugaan  penyalahgunaan  kode  etik)  yang  diikuti oleh  pemberitaan  klarifikasi  dari  yang  bersangkutan,  sehingga  antipati  publik  dapat berkurang. 2) Adanya aksi sosial simpatik KPK (berkaitan dengan momentum Covid- 19)  sebagai  strategi  kampanye  simpatik  yang  momentumnya  memang  tepat.  3) Kemitraan  politik  dengan  pemimpin  daerah.  Terbangun  kesan  bahwa  perencanaan pencegahan  korupsi  demikian  menonjol.  4)  Peran  Dewan  Pengawas  KPK  terhadap pimpinan  KPK  (kritik  publik  terhadap  Dewas)  yang  diterima  oleh  para  pimpinan kolektif  KPK  dengan  pernyataan-pernyataan  amanah.  5)  Produktivitas  rendah (jarangnya OTT) tetap diberitakan, tetapi diikuti oleh alasan pembelaan diri dari salah satu tokoh KPK bahwa hal tersebut justru menjadi tanda bahwa KPK tidak bekerja atas dasar  tekanan  pihak  tertentu.  6)  Pesimisme  publik  dimuat  juga,  namun  diikuti  oleh opini-opini  konstruktif  sebagai counter  attack nya.  8)  Kritik  terhadap  konflik  internal berlarut-larut  tetap  ada,  namun  diikuti  oleh  adanya  apresiasi  kinerja  dari  tokoh
penting,  sehingga  terbangun  kesan  bahwa  konflik  yang  dimaksud  justru  mengarah pada perbaikan lembaga. Demikian pula ada konten kritis mengenai transparansi yang diikuti  oleh  argumen  pimpinan  KPK  tentang  legitimasi  praktik  transparansi  dalam tindakan yang dilakukan.
Jadi, media yang satu ini melihat konflik internal KPK tidak hanya terjadi pada lapisan pimpinan dan anak buahnya, tetapi lembaga tertinggi dalam KPK pun dianggap bermasalah. Hal ini ditunjukkan dari pemberitaan tentang integritas Dewan Pengawas yang  juga  mengundang  pesimisme  publik.  Bahkan Detik membahas  konflik  yang berlarut-larut ini secara lebih detil dibanding Kompas . Representasi integritas KPK juga ditunjukkan oleh Detik melalui perilaku salah satu pimpinan yang melanggar kode etik, meskipun yang bersangkutan kemudian juga cukup berhasil menjawab alasan pelanggaran kode etik yang dituduhkan. Pemberitaan tentang tanggapan tokoh yang dimaksud cukup berhasil menaikkan citra lembaga KPK untuk  tidak  mengundang  efek  domino  kritikan  lebih  lanjut.  Namun  demikian,  citra pimpinan ini kemudian banyak diikuti masa lalu bahkan data menurunnya kinerja KPK sejak tokoh ini menjadi dilantik menjadi pimpinan. Dengan kata lain, tokoh ini seakan menjadi  tolak  ukur  salah  satu  penyebab  penurunan  kinerja  KPK.  Jadi,  integritas  KPK memang makin menemukan afirmasinya dari hari ke hari, sayangnya dalam citra yang makin membuat pesimisme publik juga berkembang.
Konstruksi  pencitraan  KPK  dalam Detik cukup  positif  dengan  memanfaatkan momentum pandemi Covid-19. Meskipun tidak signifikan, kampanye humas ini cukup mampu mengimbangi deretan pemberitaan tentang lemahnya integritas para pimpinan KPK. Terlebih lagi juga liputan tentang koordinasi KPK dengan para pemimpin daerah, seakan  KPK  saat  ini  memiliki  konsep  pencegahan  yang  lebih  baik  dibanding pendahulunya. Konsep koordinatif yang ditunjukkan secara terbuka ini memang tidak banyak diekspos pada KPK sebelumnya, sehingga peliputan warning ini cukup positif.
Lili  (Wakil  Ketua  KPK)  Lili  Pintauli  Siregar  Sic!  mengatakan  pembagian  masker  itu merupakan bentuk kepedulian KPK. Sebab, kata dia, salah satu nilai antikorupsi adalah peduli. "Iya, karena kan salah satu nilai antikorupsi itu kan peduli. Jadi ini antivirus sama dengan peduli kepada kesehatan masyarakat dan itu bagian dari nilai-nilai antikorupsi ," katanya (Ilman, 2020).
Dibanding Kompas , Detik justru  lebih  panjang  memuat  pemberitaan  tentang peran Dewas dalam meningkatkan integritas para anggotanya. Hal ini ditunjukkan oleh historisitas  kasus  pelanggaran  kode  etik  pimpinan  yang  kerap  tidak  berujung  pada keputusan tegas. Jadi, berdasarkan banyak kritik dari publik, dapat disimpulkan bahwa keberadaan  Dewas  hanya  sebagai  pemenuhan  struktural  organisasi  saja  tanpa  dapat ditunjukkan realita peran yang mampu meningkatkan kepercayaan publik. Satu hal yang tidak banyak diberitakan oleh media lain, dengan efek penonjolan yang lebih intensif adalah apresiasi peran KPK oleh seorang tokoh nasional  dari BIN (Badan  Intelijen  Negara).  Seakan  mampu menyapu  bersih pesimisme  publik  tentang pelemahan dan penurunan integritas para pimpinan KPK, apa yang ditunjukkan Detik sangat  signifikan  mendongkrak  citra  KPK  yang  lebih smooth dalam  melakukan penindakan.  Jadi,  semacam  ada  perubahan  strategi  dari  KPK  yang  baru.  Hal  ini  pula yang kemudian menutup justifikasi publik tentang kapabilitas KPK dalam menangani perkara.  Pemberitaan  mengenai  sejumlah  kasus  pada  Polri,  jelas  mengundang kecurigaan  publik,  tetapi  analisis  tokoh  BIN  ini  mampu  menunjukkan  momentum tersebut  dari  sudut  pandang  yang  lain.  Bahkan  muncul  semacam enlightment bahwa
kecurigaan  publik  tentang  transparansi  bisa  ditampilkan  dengan  “wajah”  lain,  yang menjadi  bagian  dari  strategi.  Hal  ini  diperkuat  oleh  penjalasan  tokoh  KPK  tentang operasi smooth yang banyak dicantumkan.
Dalam  hal  konstruksi  realitas,  memang  potensi  keberpihakan  tidak  dapat diabaikan.  Artinya  netralitas  media  sangat  berpengaruh  terhadap  pembingkaian realitas  tertentu  dalam  pemberitaan.  Chairani  &  Kania  (2013)  memperkuat  perihal keberpihakan  dan  netralitas  yang  dimaksud.  Penelitian  ini  melakukan  framing terhadap  sosok  Presiden  Jokowi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konstruksi realitas Tempo terhadap  Jokowi  lebih  positif  dan Gatra cenderung  netral.  Perbedaan konstruksi  pemberitaan  tersebut  dominan  dipengaruhi  oleh  faktor  ideologi  dari masing-masing media.
Rahadi, (2017) lebih mempertegas perihal netralitas media dalam pemberitaan. Dalam  “Pembingkaian  Berita  Pada  Media  Lokal  (Analisis  Framing  Pemberitaan  Calon Bupati  Malang  Pada  Harian Radar  Malang Tanggal  1-7  Oktober  2015)”  dinyatakan bahwa Radar  Malang telah  mengonstruksi  pemberitaan  kandidat  Bupati  dan  Wakil Bupati Malang  tanggal  1-7 Oktober 2015 secara  tidak berimbang. Dari  tiga kandidat: (1) Nurcholis dan Muhammad Mufid dari unsur independen, (2) Rendra Kresna dan M Sanusi  dari  koalisi  Madep  Mantep  (PKB,  NasDem,  Golkar,  Gerindra,  Demokrat),  (3) Dewanti  Rumpoko  dan  Masrifah  Hadi  dari  PDIP,  pasangan incumbent mendapatkan jumlah  liputan  lebih  banyak  dibanding  lainnya.  Jadi  berdasarkan  hasil  penelitian, pemberitaan  yang  ditampilkan  oleh Radar  Malang ,  Rendra  Kresna  selaku incumbent diberikan spac e  dan  jumlah  pemberitaan  yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan calon pasangan yang lain.

## 3. Konstruksi Sosial Realitas Media Massa
Konstruksi  realitas  pemberitaan  tidak  terlepas  dari  proses  simultan  dari konstruksi sosial realitas sebagaimana konsep  Berger & Luckmann (1990). Proses ini juga  diakui  oleh  Bungin  (2006)  melalui  koreksi  dan  kritiknya  terhadap  konstruksi sosial  realitas.  Pada  tahapan  eksternalisasi,  apa  yang  dibangun  oleh  kedua  media terdapat  wacana-wacana  yang  mempengaruhi  konstruksi  pemberitaan.  Konstruksi yang  terbangun  berkisar  pada  permasalahan  upaya  pelemahan  KPK  dari  berbagai pihak  termasuk  dari  para  pebisnis.  Hal  ini  diperkuat  pula  oleh  keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif terhadap penguatan KPK. Fenomena yang terjadi adalah semakin melebarnya gap antara das sollen publik dengan das sein . Yang kemudian  terjadi  adalah  media  yang  berupaya  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat  sebagai  konsumennya,  berusaha  memperkuat  asumsi  publik  mengenai kecemasan-kecemasan yang terus meningkat. Hal ini yang kemudian melahirkan relasi pemberitaan  yang  lebih marketable berupa  sinkronisasi  kognisi  publik  dan  konten pemberitaan.
Konstruksi  eksternal  ini  seakan  telah  menemukan  kesepahamannya  atau intersubjektivitas  konstruksi  pemberitaan.  Hal  ini  sayangnya  kemudian  semakin menemukan  afirmasinya  akibat  perilaku  pimpinan  KPK  yang  tidak  menunjukkan performanya  sebagaimana  harapan  publik.  Oleh  karena  itu  terdapat  jarak  antara perencanaan,  strategi  dan  implementasi  kinerja  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi dengan  pemikiran  publik,  sehingga  timbul  persoalan  jarak  yang  makin  melebar.  Di dukung  oleh  konstruksi  pemberitaan  tentang  pelanggaran  kode  etik  dan  konflik internal  yang  cukup  berlarut-larut,  maka  timbul  semacam  ironi,  bahwa  KPK  makin lemah menunjukkan integritasnya sebagai hero bagi rakyat.
Hal-hal  ini  kemudian  diperoleh  objektivasi  bahwa  KPK  memang  sedang dihadapkan  pada  permasalahan  dukungan.  Dukungan  ini  hanya  bisa  dilakukan  oleh masyarakat atau khalayak pembaca/pemirsa, karena intervensi legislatif dan eksekutif sangat  kuat,  dari  berbagai  sisi.  Hal  ini  membuat  efek  maklum  jika  KPK  kemudian tampil  tidak segarang komisioner  terdahulu,  bahkan  cenderung  membangun  relasi harmoni  dengan  berbagai  institusi  yang  seharusnya  menjadi  objek  pengawasan  dan tindakan.
Selanjutnya, dari sisi internalisasi, sayangnya tidak terbangun sebuah trust yang meningkat.  Pemberitaan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  diberitakan  secara  masih bahkan  sampai  berjilid-jilid  menandakan  bahwa  adanya  kesepakatan  media  massa bahwa  ada  hal  serius  yang  terjadi  pada  penguatan  integritas.  Meskipun  dari  pihak internal  KPK  sendiri  sudah  berusaha  memperbaiki  citra  dan  strategi  komunikasinya, melalui  berbagai  aksi  simpatik  dan  klarifikasi,  tetapi  upaya  ini  bukan  menghasilkan efek  kesan  penguatan  integritas,  tetapi  justru  sebaliknya,  KPK  justru  tampak  sebagai lembaga  yang  berkinerja  formal.  Hal  ini  jelas  bertolak  belakang  dengan  kasus  yang sedang dihadapi, yakni extraordinary crime .
Pada  tahapan  inilah  yang  coba  diambil  alih  oleh  media.  Mereka  berhasil mensosialisasikan  kesadaran  bahwa  kecemasan-kecemasan  publik  memang  perlu ditindaklanjuti  dan  hal  ini  demikian  minor  ditanggapi  oleh  para  pemangku kepentingan.  Oleh  karena  itu,  konstruksi  penguatan  integritas  KPK  memang  menjadi wajar disampaikan dalam bentuk pemberitaan kritis, karena ada dugaan yang menguat bahwa  integritas  KPK  melemah  bukan  karena  tekanan  eksternal,  tetapi  di  tingkat personal dan organisasional.
Pada  tahapan  objektivasi,  terdapat  konstruksi  legitimasi,  yakni  melalui tanggapan oleh para  pimpinan KPK sendiri, yang secara konsisten menjawab, bahwa semua  wacana  yang  ditujukan  kepada  KPK  tidak  sepenuhnya  benar.  Misalnya  pada asumsi pelanggaran kode etik ternyata berujung pada wacana efisiensi demikian pula soal  pelemahan  KPK  dari  berbagai  kebijakan  yang  berujung  pada  perubahan  wajah KPK yang lebih smooth dalam melakukan penindakan.
Di samping itu, di dalam objektivasi juga terjadi institusionalisasi. Hal ini terjadi pada  kegiatan-kegiatan  sosial  yang  seakan  menjadi  bagian  dari  kinerja  KPK  yakni upaya  pencegahan  korupsi  melalui  jalan-jalan  yang  lebih  membumi.  Dalam  aksi  ini misalnya ditunjukkan melalui warning yang dicantumkan dalam berbagai objek yang diberikan  pada  publik.  Hal  ini  tidak  sepenuhnya  salah,  tetapi  terdapat  efek  lain  di benak publik. Oleh karena aksi sosial bukan merupakan agenda yang dikehendaki oleh publik  dalam  kaitannya  dengan  pemberantasan  korupsi,  sehingga  aksi institusionalisasi ini juga turut menjadi penguat bahwa KPK yang ada bukan lagi hadir sebagai  pemeberantas  korupsi  tetapi  lebih  pada  lembaga  pengawas  yang  dapat diklarifikasi saja.
Inilah  realitas  yang  dibangun  oleh  kedua  media  yang  dipilih  sebagai  objek penelitian. Adapun dilihat  dari realitas yang terkonstruksi, maka terdapat perbedaan dalam durasi bahasan dan kedalam serta perluasan kedalaman. Konflik organisasional dalam satu sisi dibahas secara detil dari mantan juru bicara tetapi ada juga konstruksi yang  tidak  secara  detil  memberitakannya.  Inilah  konsekuensi  dari  konstruksi  sosial media  massa.  Mereka  mengonstruksi  realitas  berdasarkan  kapasitas  dan  kapabilitas SDM  yang  ada  di  dalamnya  ataupun  aspek  manajerial  yang  lain.  Dampak  yang ditimbulkan  di  benak  khalayak  juga  terdapat  perbedaan-perbedaan  secara  rasional maupun emosional. Menyangkut soal sebaran, media mainstream cenderung memiliki kesempatan  mengonstruksi  realitas  lebih  merata  dibanding  media  lain.  Kedua  media
yang menjadi objek penelitian ini adalah media mainstream , sehingga dapat dijadikan acuan  opini  apriori  dan  sinisme  publik.  Dari  hasil framing Entmann  sebagai  peneliti kemukakan,  maka  dari  sisi  manajemen  media  berusaha  menunjukkan  adanya  fungsi pengawasan, sebaliknya dari sisi publik justru apriori karena secara internal, pimpinan KPK  tidak  berusaha  menjalin  relasi  simbiosis.  Apa  yang  dilakukan  KPK  melalui  aksi sosial  simpatik  tidak  menciptakan  efek  seperti  yang  diharapkan  karena  kemasan pemberitaan  media,  yang  menghasilkan  kesan  kinerja  KPK  yang  hanya  standar sebagaimana lembaga lain yang bukan antirasuah.
Massa  memang  terkonstruksi.  Berbagai  opini  dan  kritik  publik  menjadi indikator bagaimana konstruksi tersebut terjadi. Hasil konstruksi tersebut setidaknya meneguhkan  bahwa  ada  kecerobohan  pimpinan  KPK  dalam  melaksanakan  tugasnya. Pimpinan  yang  dimaksud  seakan  mengabaikan  peran  yang  diembannya  sebagai pejabat  publik  yang extraordinary pula.  Mereka  seharusnya  menyadari  bahwa pemikiran  publik  mengenai  pelemahan  KPK  ini  banyak  didukung  media,  semestinya hal  ini  menimbulkan  efek  kehati-hatian  personal  bagi  pimpinan  KPK.  Hal  ini  yang rupanya yang coba diungkan oleh media atau ditunjukkan pada publik. Jadi persoalan integritas memperkuat konstruksi realitas publik dan konstruksi realitas media, bahwa telah terjadi penurunan.
Jika  disimak  berdasarkan framing Entman,  maka  terjadi  sebuah  konstruksi moral dari pimpinan KPK yang tidak  pro aktif terhadap aspirasi dan inspirasi publik. Dalam  perkembangan  ke  depan,  jika  konstruksi  media  tidak  berubah,  maka  dapat dimungkinkan  sikap  apriori  publik  terhadap  keberadaan  KPK  akan  semakin meningkat.  Hal  ini  sekaligus  menjadi  peringatan  serius  kepada  para  pimpinan  KPK untuk lebih seksama dalam membangun citra integritas.

## 4. Penguatan Integritas KPK
Dari hasil penelitian yang telah  peneliti kemukakan, terdapat relasi konstruksi yang saling mempengaruhi, antara konstruksi media, konstruksi publik dan konstruksi pihak internal KPK sendiri. Kunci dari semua persoalan akan bertumpu pada integritas. Sayangnya,  di  sisi  internal  KPK  sendiri  persoalan  manajemen  pengelolaan  kesan  ini tidak terjaga secara konsisten. Dapat ditemukan pula adanya relasi yang buruk antara KPK dan media.
Bagaimanapun  relasi  media  tetap  penting  bagi  lembaga  KPK,  tetapi  relasi tersebut  juga  harus  proporsional.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  tentu  dibutuhkan pengawasan  publik.  Untuk  meningkatkan  daya  pengawasan  tersebut  dibutuhkan literasi, antara lain literasi media dan literasi korupsi serta KPK.
Terlepas dari semuanya, patut disadari bahwa penguatan integritas KPK sangat dibutuhkan, karena harapan publik masih bertumpu pada lembaga antirasuah ini. Jika hal  ini  tidak  diperhatikan  dengan  seksama  oleh  para  pimpinan  KPK  dapat dimungkinkan  harapan  publik  akan  punah  dan  hal  ini  sangat  membahayakan  sisi pertahanan. Konstruksi ini agaknya masih belum memiliki ruang, baik pada sisi media maupun pada sisi KPK.
Konstruksi das  sein yang  harus  dibangun  media  seharusnya  banyak  memuat kesadaran ini, serta kemakluman para pemangku kepentingan terhadap kritik publik, di lain sisi pihak KPK juga harus mengontruksi pemberitaan yang mencoba memenuhi harapan-harapan publik. Upaya apapun tanpa konstruksi media tentu tidak mencapai tingkat efektif, karena konstruksi media, apalagi media massa yang ekstrim demikian cepat dan merata diterima oleh publik.
Penguatan integritas KPK bagaimanapun dibutuhkan pencitraan, demi menjaga konstruksi  positif  publik,  tetapi  ranah  realita  bagi  pimpinan  KPK  tidak  seharusnya diabaikan. Realita adalah objek konstruksi, oleh karena itu untuk penguatan integritas KPK harus dimulai dari realitas integritas itu sendiri.

## KESIMPULAN
Paradigma  konstruktivis,  dalam  strategi framing model  Robert  N.  Entman  telah menunjukkan  secara  jelas  bahwa  realitas  memang  cenderung  berwajah  ganda  ( multiple reality ).  Hal  ini  tidak  luput  dari  sisi  manajemen  perencanaan  dan  strategi  pemberitaan media massa yang bersangkutan. Meskipun aspek pencegahan korupsi harus diawali dari para aktor yang ada di dalam KPK sendiri, berdasarkan integritas yang dapat ditunjukkan pada  publik,  tetapi    penguatan  sebagai  lembaga  antirasuah  tetap  tidak  dapat  dilakukan sendiri,  tetapi  melalui  konstruksi  media  massa.  Hal  ini  sebagai  dampak  dari  konstruksi sosial  media  massa  yang  secara  masif  dan  cepat  menjangkau  massa.  Seandainya  KPK memiliki  media  massa  tersendiri,  tetapi  relasi  dengan  media mainstream tetap  penting, karena trust massa yang sudah terbentuk cenderung apriori. Hasil  kontruksi  realitas  bentukan  media Kompas.com dan Detik.com banyak menunjukkan kritik dan tuntutan publik terhadap Dewan Pengawas KPK mengenai dugaan pelanggaran  kode  etik  salah  satu  pimpinan.  Selain  itu  adanya  konflik  internal,  turunnya kinerja  dan  pesimisme  publik.  Adapun  perbedaannya, Kompas.com membangun  citra positif  dari  aksi  KPK  dalam  mengawasi  institusi  negara  dan  pengusutan  beberapa  kasus, sedangkan Detik.com menyampaikan  konten  aksi  sosial  simpatik,  koordinasi  dengan pemimpin daerah, ungkapan apresiatif terhadap eksistensi KPK dari tokoh negara populer. Di  lain  pihak,  kedua  media  telah  berhasil  memotivasi  massa  untuk  lebih  aktif  sebagai pengawas  dalam  menjaga  integritas  KPK.  Pada  hakikatnya  ini  merupakan  realita  yang harus terus dikembangkan, demi kelangsungan keberadaan lembaga KPK. Bagaimanapun integritas adalah konstruksi, ditinjau dari sisi komunikasi manapun..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam kesempatan ini, kami tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya  kepada  jajaran  Direktorat  Jenderal  Riset  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, di Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Adnjani,  M.  D.  (2009).  Media  Relations  Sebagai  Upaya  Pembentuk  Reputasi  Organisasi.
Majalah Ilmiah Sultan Agung , 45 (119), 57–72. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/20 Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi  2010) (Rev.2010). PT Rineka Cipta.
Astuti,  M.  (2016).  Konstruksi  Sosial  Media  Terhadap  Kekuatan  Personal  Branding  Tri Rismaharini  dalam  Proses  Komunikasi  Politik  Kontemporer  (Analisis  Framing Pemberitaan Di Media Online Republika.co.id dan Tempo.com). Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 1 (1), 1–20. https://doi.org/10.29240/jdk.v1i1.75 Azra,
A. (2017). Korupsi dan Integritas . Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/03/29/onkz36319- korupsi-dan-integritas
Berger, P. l., & Luckmann, T. (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan . LP3ES.
Bungin,  B.  (2006). Sosiologi  Komunikasi:  Teori,  Paradigma  dan  Diskursus  Teknologi Komunikasi di Masyarakat . Kencana.
Chairani,  D.,  &  Kania,  D.  (2013).  Konstruksi  Realitas  Dalam  Pemberitaan  Pelantikan Presiden Joko Widodo: Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah  GATRA. Journal  Communication  Spectrum :  Capturing  New  Perspectives  in Communication ,
3 (2), 121–139.
http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/vi ew/1762
Entman,  R.  M.  (1993).  Framing:  Toward  Clarification  of  a  Fractured  Paradigm. Journal  of Communication , 43 (4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-
2466.1993.tb01304.x
Ilman,  M.  (2020).  Bagi-bagi  Masker  Gratis,  Wakil  Ketua  KPK:  Nilai-nilai  Antikorupsi  Itu Peduli. DetikNews .  https://news.detik.com/berita/d-5068873/bagi-bagi-masker- gratis-wakil-ketua-kpk-nilai-nilai-antikorupsi-itu-peduli
Juditha,  C.  (2013).  Akurasi  Berita  dalam  Jurnalisme  Online  (Kasus  Dugaan  Korupsi Mahkamah  Konstitusi  di  Portal  Berita  Detiknews). Jurnal  Pekommas , 16 (3),  145– 154. https://doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160301
Mulyana, D., & Eriyanto. (2002). Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media (N. Huda (ed.)). LKIS Pelangi Aksara.
Rahadi.  (2017).  Pembingkaian  Berita  Pada  Media  Lokal  (Analisis  Framing  Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 1-7 Oktober 2015). ARISTO , 5 (1), 49–81. https://doi.org/10.24269/ars.v5i1.401
Sitompul,  P.  (2014).  Konstruksi  Realitas  Peran  KPK  Dalam  Pemberitaan  Online  Terkait Kasus  Korupsi  (Studi  Framing  Beberapa  Pemberitaan  Online  Terkait  Peran  KPK pada  Kasus  Korupsi  Mantan  Gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiah). Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 18 (2), 169–182. https://doi.org/10.31445/jskm.2014.180203
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Sukidin, B. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro . Insan Cendekia.
Sumaryati.  (2020).  Penguatan  Pendidikan  Antikorupsi  Perspektif  Essensialisme. Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS , 6 (1), 1–20. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408