## Hukum Pidana Indonesia  dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam
Nailur Rahmi
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

## Article history:
Submission : 20-02-2023 Accepted : 04-07-2023 Published : 06-07-2023
Author’s email: nailurrahmi@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract
This article discusses the process of developing Indonesian criminal law and how it relates to Islamic crime. The purpose of this study is to know and describe the development of Indonesian criminal law and to analyze its relevance to Islamic crime. This type of writing is library research using data in the form of seconds. which consists of literature  on  Indonesian  crime  and  Fiqh  Jinayah  as  well  as journals  related  to  the  issues  studied.  Data  is  collected  through studies  in  the  library,  after  the  data  is  collected,  the  data  is processed and conclusions are drawn to produce new observations.
Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the criminal  law  provisions  in  force  in  Indonesia  are  a  legacy  of  the Dutch  colonialists  in  the  form  of  the  Criminal  Code  (KUHP). With the development of the times and the increasing complexity of problems  related  to  crime,  several  laws  and  regulations  have  been made  as  a  legal  umbrella  to  resolve  all  cases  that  arise.  From several  criminal  provisions  there  is  relevance  to  Islamic  criminal law,  such  as  the  death  penalty  known  as  qishahsh  in  Islamic criminal law. Likewise the punishment for thieves in various forms contained in the Criminal Code as a statutory regulation imposed by  the  government.  In  Islamic  criminal  law  there  is  also  a punishment  for  thieves  with  various  provisions,  and  there  is  an opportunity for the application of punishment for thieves in a form known as ta'zir.
Keywords: hukum, Islam, pidana, relevansi

## Pendahuluan
Meskipun  Indonesia  bukan  negara  muslim,  namun  pengaruh  hukum  Islam, baik bentuk maupun isinya, telah membentuk sistem hukum Indonesia. Aturan Fikih Jinayah sebenarnya  memiliki  manfaat  bagi  kehidupan  manusia  baik  di  dunia  termasuk  di kehidupan  akhir.  Segala  aturan  dalam  Islam  memuat  secara  material  kewajiban  pokok setiap orang untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban dasar dalam Syariah disediakan oleh  Allah.  (Angraini  2015).  Hukum  pidana  yang  diterapkan  sekarang  merupakan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari KUHP peninggalan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan hukum pidana Islam akan menjadi sumber produk hukum yang diterapkan.
Aturan tentang pidana Indonesia dan aturan dalam jinayah Islam telah dipelajari oleh banyak peneliti di masa lalu. Penelitian “Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Islam  di  Indonesia”  Artikel  tersebut  memaparkan  sejarah  perjuangan  Islam  terhadap hukum  positif  Islam.  (Massadi,  2019)  Harefa  mencatat  bahwa  aturan  tentang    tindak pidana yang diterapkan sekarang adalah warisan dari kolonial, sampai saat ini perobahan dalam aturan pidana belum bisa seluruhnya  terlaksana, melainkan hanya pembaharuan sebagian.    Selain  itu,  hasil  analisis  juga  memperjelas  bahwa  pelaksanaan  jinayah  Islam harus diperhatikan, karena dalam hukum jinayah Islam menurut analisis penulis, jinayah Islam  bisa  berdampak  jera  bagi  kejahatan  yang  dilakukan.  pelakunya,  sehingga diperlukan  reformasi  perundang-undangan.(Harefa  2019)  Munahij  mengungkapkan bahwa  format  jinayah  Islam  di  Indonesia  baru  membahasa  segi  pembentukan  norma hukum  atau  nilai-nilai  Islam  yaitu,  konten  lebih  penting  daripada  aturan  formal. Perubahan  dalam  aturan  jinayah  Islam  merupakan  perubahan  dalam  hal  pengertian hukum,  dan  menurut  jenis  kejahatan  dan  sanksinya,  serta  waktu  dan  dinamika  sosial. Tindak pidana dan sanksinya merupakan keterkaitan antara undang-undang induk yang berisi larangan dan sub undang-undang yang memuat sanksi. Model perubahan aturan jinayah  Islam  di  Indonesia  dalam  bentuk  menciptakan  aturan  jinayah  Islam  sebagai hukum  yang  dapat  diakui  di  sisi  rakyat  Indonesia  tanpa  memandang  ras,  tradisi, kebudayaan  dan  keyakinan.  Obyektivitas  aturan  jinayah  Islam  Indonesia  sebagai landasan  pembuatan  hukum  nasional  yang  penduduknya  heterogen  memberikan penilaian  menyeluruh  yang  bisa  diakui  oleh  semua  penduduk  tanpa  memperdebatkan darimana munculnya nilai itu. (Al-Manahij 2019)
Menurut  Maryand,  pemerintah  sudah  menyampaikan  rancangan  KUHP  bahkan sudah  membahasnya  dengan  pakar  hukum.  Pasal-pasal  hukum  pidana  Islam  menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Ada yang menentang pemberlakuan KUHP Islam di Indonesia,  sehingga  saat  ini  belum  ada  kepastian  pelaksanaan  KUHP  yang  memuat KUHP  Islam.  (Maryandi  2017).  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam  perjalanannya untuk  memasukkan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  pidana  nasional,  namun  sejauh  ini belum mencapai hasil yang memuaskan, namun cita-cita tersebut bukan tidak mungkin tercapai.  Karena  hukum  pada  hakekatnya  adalah  produk  politik.  Peluang  dengan langkah-langkah  kebijakan  hukum  yang  tepat.   Penggabungan  hukum  pidana  Islam  ke dalam  hukum  pidana  nasional  masih  sangat  terbuka  dan  suatu  saat  nanti  dapat membuahkan  hasil  yang  memuaskan,  seperti  prestasi  di  bidang  hukum  keluarga  Islam (Yanti  2022).  Sirait  menjelaskan  bahwa  pada  tingkat  masyarakat  awam  terdapat
ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman terhadap hukum pidana Islam (jinayah), dan pada  tingkat  mahasiswa  terdapat  anggapan  bahwa  hukum  pidana  Islam  memiliki  citra yang  sadis,  sehingga  tidak  mudah  diterapkan,  dan  pada  level  tokoh  masyarakat berpandangan  bahwa  paradigma  Indonesia  bukanlah  negara  Islam,  tertutup  rapat sehingga  sulit  diubah,  menyatu  dengan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan multikultural.  (Siarit  2022)  Sebagai  negara  yang  mayoritas  muslim  seharusnya  hukum pidana  Islam  bisa  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  pembentukan  hukum  nasional, namun saat ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih merujuk kepada Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  warisan  Belanda.  Bagaimana  implementasi  hukum pidana  di  Indonesia  dari  masa  kolonial  hingga  saat  ini  dan  bagaimana  relevansinya dengan  hukum  pidana  Islam?  Dalam  artikel  sederhana  ini,  akan  dibahas  tentang  dua pertanyaan tersebut.

## Metode
Jenis kajian ini merupakan library research, yaitu mengkaji berbagai karya tulisan ilmiah  serta  hasil  kajian  terdahulu  dengan  tujuan  memperoleh  konsep  terhadap persoalan  yang  dikaji.  Sumber  informasi  yang  dipakai  merupakan  sumber  informasi pendukung  berupa  buku-buku  tentang  aturan  pidana  yang  terdiri  dari,  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana    dan  Hukum  Pidana  Indonesia.  Di  sampinng  itu  juga  buku hukum pidana Islam yaitu Al-Fiqh Islam Wa-Adillautuhu , Garis-Garis Besar Fikih, dan Fikih  Jinayah  dan  artikel  tentang  topik  yang  dibahas.  Buku-buku  ini  merupakan  buku yang banyak membahas tentang persoalan yang akan diteliti. Data dikumpulkan dengan cara studi bacaan dengan membaca buku dan artikel. Setelah data terkumpul, diproses langkah demi langkah, memilih dan menyederhanakan data mentah yang terdapat dalam catatan  tertulis.  Selanjutnya,  melakukan  display  dan  mereduksi  data,  setelah  dilakukan reduksi dan penyajian, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Dari kesimpulan tersebut, hasil penelitian baru dipresentasikan

## Hasil dan Pembahasan
A. Hukum Pidana Indonesia

## 1. Pengertian Hukum Pidana
Menurut  pengertian  secara  global,  undang-undang  adalah  seperangkat  peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara atau badan yang berkompeten, yang berisi persyaratan atau larangan, mengikat dan memiliki konsekuensi pidana (sanksi). Definisi
Algra  Janssen  tentang  hukum  pidana  adalah  instrumen  yang  dengannya  seorang pemimpin  atau  penegak  hukum  memperingatkan  pelaku  tindak  kriminal  yang  dilarang dengan merampas hak-hak yang harus dinikmati terpidana selama hidup, kebebasan dan harta  bendanya,  jika  pelaku  melakukan  perbuatan  terlarang  (tindak  pidana).  Sementara pendapat  C.S.T  Kansil,  KUHP  merupakan  undang-undang  yang  memuat  setiap  delik atau kejahatan bagi urusan orang banyak yang mengandung ancaman perbuatan berupa duka cita. Menurut Moeljatno, aturan kriminal merupakan unsur dari aturan umum yang diterapkan di suatu wilayah, mengatur asas sebagai berikut:
a. Mendefinisikan  tingkah  laku  yang  dilarang  dikerjakan,  dengan  ancaman  atau  sanksi berupa hukuman khusus bagi yang menentangnya.
b. Mencari  tahu  waktu  dan  bentuk  perkara  sehingga  dapat  dihukum  atau  dihukum  di bawah ancaman.
c. Mencari tahu  bagaimana cara menjatuhkan hukuman jika ada pelanggar (Moeljatno 2008)
Jadi  dapat  juga  dipahami  bahwa  hukum  pidana  merupakan  suatu  norma  yang menetapkan  tindakan  apa  dan  dalam  kondisi  apa  aturan  itu  dapat  ditegakkan.  Sanksi dapat dikenakan untuk tindakan ini. Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan, hukum pidana merupakan  norma  hukum  yang  mengikat  suatu  tindakan  yang  mendapati  indikator- indikator  khusus  sebagai  efek  dalam  bentuk  suatu  kejahatan.  Menurut  Simons,  aturan pidana  dapat  dibedakan  menjadi  aturan  pidana  dalam  makna  obyektif,  atau  hukum pidana dalam arti obyektif, dan aturan pidana dalam arti subyektif. Pidana dalam makna obyektif  merupakan  aturan  pidana yang  diterapkan  sekarang atau  yang  disebut  hukum positif . Menurutnya hukum pidana dalam makna objektif dapat dibagi sebagai berikut:
a. Semua yang dilarang dan yang diperintah yang diancam negara berupa kesengsaraan, yaitu kejahatan, jika diabaikan;
b. Seluruh hukum yang mendefinisikan kondisi hukuman pidana, dan
c. Ketentuan umum yang menjadi dasar pengenaan dan penerapan sanksi (Wahyuni
2017)
Selain itu, W.F.C. van Hattum juga mengungkapkan bahwa hukum pidana adalah seperangkat  prinsip  dan  peraturan  yang  dianut  oleh  negara  atau  masyarakat  hukum umum  lainnya,untuk  menjaga  ketertiban  umum,  melarang  segala  tindakan  ilegal  dan menetapkan  sanksi  kepada  pelanggaran  aturan  dalam  bentuk  hukuman.  .(Lamintang 2011)
b. Sejarah Hukum Pidana
Histori pidana di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan bisa dikelompokkan kepada 3 periode sebagai berikut:

## 1. Masa VOC
Hukum pidana pada masa VOC, yang dilakukan di atas kapal dagang VOC, juga diberlakukan  selama  pelayaran.  Ini  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  hukum  Belanda  lama dan  asas  hukum  Romawi.  Setelah  berkembang  menjadi  perusahaan  dagang  Belanda, VOC  akhirnya  memperoleh  hak ooctroi ,  yaitu  hak  monopoli  maritim  dan  niaga,  hak untuk menghimpun tentara, membangun benteng, berperang, berdamai, dan mencetak uang. Ooctroi law  memungkinkan  mereka  berkeliaran  bebas  di  daerah  Indonesia, terutama  Maluku.  Pada  tahun  1610  pimpinan  pusat  VOC  di  Negeri  Belanda menyerahkan kewenangan kepada Gubernur Jenderal Pieter Borth untuk menuntaskan kasus-kasus  khusus  yang  harus  dicocokkan  terhadap  para  pekerja  VOC  di  wilayah- wilayah  yang  dikuasainya.  Selain  itu,  ia  bisa  diputuskan  masalah  perdata  dan  pidana. Ketetntuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  beserta  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  para  Direktur  VOC  Belanda.  Tata  cara  yang  dikeluarkan  berupa pernyataan yang berisi ketentuan , tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dikumpulkan secarabenar, sehingga tidak diketahui pernyataan mana yang bisa diterapkan dan mana yang  sudah  tidak  bisa  diterapkan  .  Tujuh  tahun  kemudian  pernyataan-pernyataan  itu dikodifikasikan lagi dan bisa berlaku disusun secara sistematis dan diterbitkan di Batavia pada  tahun  1642  dengan  nama statuta van Batavia .  Ini  diatur  beberapa  kali  dan  tuntas tahun 1766 yang bernama" Statuta Nieuwe Bataviase ". (Sriwidodo 2019)

## 2. Masa Penjajahan Kolonial
Sejak  1  Januari  1800,  Indonesia  merupakan  daerah  pemerintahan  kolonial,  dan untuk  mengelola  daerah  kekuasannya,  pemerintah  kolonial  mengangkat  Gubernur Jenderal Daendels untuk mengurus daerah kekuasannya. Dia menetatpkan daerah Jawa menjadi 9 tempat tinggal. Dalam hal aturan, Daendels sedikit membuat inovasi di bidang hukum, mengikuti perundang-undangan Eropa kontinental. Mengenai aturan yang asli, hukum  yang  asli  tetap  berlaku  sepanjang  sesuai  dengan  Undang-undang  penguasa Hindia Belanda. Demi kepastian aturan, hukum dilarang berbenturan dengan asas global keadilan dan ketaatan. (Matondang, Saiful anwar 2021)
3. Masa pendudukan Jepang
Untuk  menjalankan  pemerintahannya,  Jepang  membentuk  pemerintahan  yang dipimpin  oleh  "Gunseirei"  melalui  "Osamu  Seirei". Masalah  keamanan  dan  ketertiban
oleh  Osamu  Seirei  tahun  1942,  Nomor  1,  Pasal  3  menyatakan  bahwa  semua  organ pemerintahan beserta kekuasaannya, undang-undang dan peraturan-peraturannya diakui berlaku  sementara  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  pemerintah  dan militer.  Hal ini berhasil menutup kehampaan aturan di penguasa Jepang dan menurut isi Pasal 3, semua hukum waris Belanda otomatis berlaku. (Sriwidodo 2019)
Presiden  Soekarno  menerbitkan  Keputusan  Presiden  No.  2  Tahun  1945  tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:
Pasal  1:  Segala  kekuasaan  dan  ketetapan  yang  ada  sampai  dengan  berdirinya Negara  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  kecuali  dinyatakan  lain, adalah Undang-Undang Dasar yang baru, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar.
Pasal  2:  Peraturan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Tentu  saja dengan  adanya  Perpres  ini  menjelaskan  dan  lebih  menekankan  penerapan  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  masa  penjajahan  sambil  menunggu adanya undang-undang baru yang dapat menggantikannya.
Aturan  hukum  pidana  juga  diikuti,  Walaupun  Belanda  dengan  dukungan  NICA kembali menjajah Indonesia, negara Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan dan menghormati  hukum  yang  mengatur  negara  untuk  keinginan  penduduk  Indonesia. Untuk Wetboek van Stafrecht Voor Netherland Indien dipilih aturan mana yang tetap berlaku di Indonesia serta yang tidak. Pada tanggal 26 Februari 1946, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  diundangkan  Undang-Undang  Pidana  Warisan  Belanda. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  yang  berbunyi:  “Terlepas  dari  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  tanggal  10  Oktober  1945,  Pasal  2  mengatur bahwa  ketentuan  KUHP  yang  berlaku  sekarang  adalah  ketentuan  tanggal  8  Maret. KUHP yang berlaku pada tahun 1942." (Matondang, Saiful anwar 2021)
Namun  Undang-undang  Nomor  XVII,  Pasal  2  Tahun  1946  juga  menentukan bahwa  "undang-undang  ini  mulai  berlaku  di  pulau  Jawa  dan  Madura  pada  hari diundangkan  dan  dalam  kaitannya  dengan  wilayah  lain  pada  hari  yang  ditetapkan  oleh Presiden."  Oleh  karena  itu,  penggunaan  aplikasi  indie  Wetboek  van  Strafrecht  voor Netherlands  untuk  Wetboek  van  Strafrecht  hanya  terbatas  pada  wilayah  Jawa  dan Madura saja, baru pada tanggal 20 September 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958  tentang  Penetapan  Berlakunya  Undang-Undang.  Nomor  1  Ketetapan  Republik Indonesia 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Pidana di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  Perubahan  KUHP  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
1, “Undang-undang  Hukum  Pidana  Nomor  1  Ordonansi  1  yang  dikeluarkan  oleh Negara  Republik  Indonesia  tahun  1946,  dinyatakan  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara Republik Indonesia. (Sriwidodo 2019)
Meskipun  hukum  pidana  telah  diterapkan  di  tingkat  nasional,  bukan  maksudnya usaha  untuk  membentuk  model  peradilan  pidana  yang  inovatif  terhenti.  Usaha perobahan  pidana  terus  dilakukan  sejak  tahun  1958,  ketika  Lembaga  Pengembangan Hukum Nasional dibentuk untuk membuat hukum pidana nasional yang baru. Seminar hukum  nasional  pertama  yang  diadakan  pada  tahun  1963  menghasilkan  berbagai keputusan  termasuk  tekanan  untuk  menyelesaikan  hukum  pidana  nasional  secepat mungkin.  Upaya  ini  masih  berlangsung  dan  telah  menghasilkan  beberapa  proposal legislatif. Namun, konsep-konsep ini tidak pernah mencapai kata "final" dengan diajukan ke  parlemen  untuk  dipertimbangkan  di  parlemen.  Namun,  draf  tersebut  belum  final. Pada tahun itu, draf tersebut telah disusun dan telah melalui tahap pembahasan, namun pengesahannya  tertunda  karena  banyaknya  penentangan  publik  terhadap  pasal-pasal yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia.
Dengan perkembangan zaman dimana masyarakat dituntut untuk lebih kompetitif, tidak  jarang  terjadi  penyimpangan  ketika  terjadi  serangkaian  tindakan  yang  merugikan masyarakat  umum,  maka  dari  itu  pemerintah  berusaha  untuk  mencegah  terjadinya peristiwa  tersebut.  Perkara  pidana  mencakup  berbagai  ketentuan  yang  diatur  di  luar KUHP, yang menandakan bahwa hukum pidana Indonesia secara tidak langsung telah menjelma  menjadi  seperangkat  ketentuan  pidana  yang  tertuang  dalam  undang-undang yang  diundangkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  103  KUHP  yang memungkinkan  KUHP  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut.  Berikut  beberapa  hukum pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu:
(Sriwidodo, 2019, hlm. 13)
a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
b. UU ITE No. 11 Tahun 2008
c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
d. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
e. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
f. UU Narkotika No 35 Tahun 2009
Pada  perkembangan  hukum  pidana  selanjutnya,  menurut  Pasal  103  KUHP, banyak  muncul  undang-undang  lain  yang  merupakan  produk  pemerintah.  Pemerintah baru-baru ini menyiapkan proyek untuk meninjau kembali hukum pidana, namun tidak
berjalan  mulus  karena  beberapa  pasal  yang  bertentangan  dengan  norma  masyarakat Indonesia.  Keinginan  terbesar  penduduk  saat  ini  adalah  revisi  hukum  pidana  di Indonesia  yang  lebih  baik.Hukum  pidana  yang  masih  berlaku  sampai  saat  ini  adalah hukum  pidana  warisan  dari  zaman  penjajahan  Belanda  yang  memiliki  undang-undang tertulis.

## B. Jinayah
1. Makna Jinayah
Hukum  pidana  Islam  sering  disebut  Jinayah  atau  Jarimah  dalam  fikih.  Jinayah adalah  bentuk  kata  benda  verbal  (masdar)  dari  jana.  Secara  etimologi,  jana  berarti berbuat  dosa  atau  salah  sedangkan  jinayah  berarti  berbuat  dosa  atau  perbuatan  salah. Seperti  dalam  kalimat  jana'ala  qaumihi  jinayatan  artinya  dia  menzalimi  kaumnya.  Kata jana  juga  berarti  "memetik",  Pelaku  kejahatan  dinamakan  Jan  dan  pelaku  yang  suka melakukan  kriminal  dikatakan  Mujna  Alaihi.  Juga,  menurut  Imam  al-San'any  al-jinyah, bentuk  jamak  Masdar  dari  kata  "jinayah"  adalah  dari  "jana"  (ia  melakukan kejahatan/kriminal.  (Al-San’any  1950)  Dalam  hukum  pidana  kita  berbicara  tentang bentuk-bentuk  kejahatan  yaitu  Allah  melarang  seseorang  berbuat  dosa  terhadap  Allah dan akibat dosa itu merasakan azab Allah di akhirat karena melakukan larangan tersebut (Syarifuddin 2003). Ahli Fikih ada yang menetapkan maksud jinayah terbatas kejahatan yang  melibatkan  roh  dan  anggota  badan  manusia,  contohnya  membunuh,  melukai, penyerangan,  menggugurkan  bayi  dan  lain-lain.  Meskipun  jarimah  dapat  dipakai terhadap  amalan  dosa  seperti  mencuri,  membunuh,  pemerkosaan  atau  amalan  yang berkaitan dengan siyasah dan lain lain. Di sisi lain, istilah kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, kejahatan perkosaan dan kejahatan politik tidak digunakan.
Amalan  kriminal  disebut  larangan  Syariat  yang  Allah  cegah  dengan  menghukum Hadd atau menghukum Ta'zir atau dengan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat dan membuktikannya. Larangan terkadang berbentuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang atau menolak untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Syariat  mencirikan  larangan  tersebut  sebagai  isyarat  bahwa  dalam  kasus  tindak  pidana pembuat  larangan  haruslah  Syariah.   Jelas  dari  definisi  kejahatan  di  atas  bahwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bukanlah suatu kejahatan kecuali jika ada hukuman untuk melakukannya. Jika tidak ada hukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, itu tidak disebut kejahatan.
Istilah  jarimah  dalam  hukum  positif  identik  dengan  arti  kejahatan  atau pelanggaran, seperti  pidana pencurian, pembunuhan, dan lain lain. Jadi dalam hukum
positif,  jarimah  disebut  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Kesimpulan  yang  dapat    ditarik dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan etimologis, kedua istilah tersebut memiliki arti, artinya sama dan digunakan untuk perbuatan yang memiliki arti negatif kesalahan atau dosa. Perbedaannya terletak pada  penggunaan, arah  bahasa,  dan  urutan  penggunaan  kedua kata  tersebut.(A.Djazuli 2000)
Secara umum, jarimah dapat dibagi menurut beratnya hukuman.(Syarifuddin 2003)
a. Jarimah Hudud
Jarimah  hudud  adalah  jarima  yang  dikenai  sanksi.  Hukuman  had  adalah  sanksi yang  ditetapkan  oleh  syara'  yang  merupakan  milik  Allah.  Hukuman  hudud diklasifikasikan  menjadi  7  menurut  jumlah  kejahatan  hudud,  yaitu  zina,  qazaf,  minum, mencuri, hirabah (mengganggu keamanan), murtad dan memberontak.
b. Qishash diat
Qishas  diat  merupakan  jarimah  yang  dikenai  sanksi  qishas  atau  diat.  Qishas maupun diat merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh Syara. Perbedaannya dengan had, had merupakan merupakan hak Allah  sementara qishas  diat merupakan hak manusia. Jenis qishas diat terdiri dari  2 jenis, membunuh dan menganiaya.
c. Ta'zir
Ta'zir  merupakan  prilaku  yang  dikenai  sanksi  ta'zir.  Secara  bahasa  dimaknai penolakan  atau  pencegahan.  Sesuai  ungkapan  yang  dinyatakan  oleh  Imam  al-Mawardi, ta'zir adalah sanksi karena mengajarkan tentang kejahatan tanpa menimbulkan hukuman syara.  Ringkasnya,  hukuman  Ta'zir  sanksi  yang  tidak  ditentukan  oleh  Syara  namun terserah  pemimpin  untuk  menjatuhkan  maupun  menegakkan.  Dapat  dipahami  bahwa, sanksi ta’zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan oleh syara tetapi diserahkan kepada Uli  al-Amr  baik  dalam  penentuannya  maupun  dalam  pelaksanaannya,  artinya  hukum tidak  menjatuhkan  sanksi  pada  setiap  jarimah  yang  dikenakan  Ta’zir,  tetapi  hanya menimbulkan berbagai sanksi mulai paling ringan hingga paling berat.

## 2.  Jenis Kejahatan/Jinayah
a. Mencuri
Mencuri merupakan tindakan mencuri kepunyaan orang dengan cara diam-diam dan  penipuan.  Abdul  Qadir  Audah  menetapkan  bedanya  mencuri  secara  kecil-kecilan dan  mencuri  secara  besar-besaran  yang  merupakan  korban  tidak  tahu  harta  bendanya diambil  dan  dilakukan  tanpa  sepengetahuannya.  Terhadap  kasus  mencuri  kecil-kecilan, kedua syarat ini harus terpenuhi secara serentak .Kalau di natara syarat itu tidak ada, itu
belum  dapat  dikatakan    mencuri  kecil-kecilan.  Kalau  orang  mengambil  barang  atas kesaksian  pemilik  dan  pencurinya  tanpa  rasa  sadis,  masalah  ini  belum  dikategorikan sebagai  pencurian  kecil-kecilan  namun  sebagai  perampokan. Pencurian,  perampokan, dan  pencurian  semuanya  termasuk  dalam  kategori  pencurian.  Meski  begitu,  hukuman jarimah  tidak  bisa  menjadi  hukuman  had,  melainkan  hukuman  ta'zir.  Sebaliknya, seseorang yang dengan sukarela mengambil harta dari suatu rumah bersama pemiliknya, meskipun tidak terlihat, tidak dapat dianggap sebagai mencuri. (Sularno 2012)Pendapat Sayyid  Sabiq,  menipu  mencopet  dan  penggelapan  belum  disebut  mencuri.  Maka tangannya  belum bisa dipotong walaupun mereka dihukum. Masalah tersebut dijelaskan dalam  hadits  Rasulullah  SAW  yang  ditegaskan  oleh  Tarmizi  dan  Ibnu  Hibban  bahwa menipu, rentenir dan mencopet bukan dihukum potong tangan. (Sabiq 2009) Ahli Fikih setuju menyatakan  mencuri merupaka bagian dari 7 macam jarimah hudud sebab sudah jelas diungkapkan Allah SWT yakni, surat Al-maidah ayat 3.
ُم ُ كۡي َ ل َع  ۡت َم ِّ ر ُح ٱ ُةَتۡي َمۡل َو ٱ ُم َّدل ُمۡح َ ل َو ٱ ِّريِّزنِّخۡل ٓا َم َو َّ ل ِّه ُ أ ِّرۡي َغِّل ٱ ِّ َّ للّ ۦِّهِّب َو ٱ ُة َ قِّن َ خۡن ُمۡل َو ٱ ُة َذو ُ قۡو َمۡل َو ٱ ُةَي ِّ دَرَتُمۡل َو ٱ ُة َحي ِّط َّنل ٓا َم َو َ ل َ ك َ أ ٱ ُع ُب َّ سل ا َّ ل ِّإ ا َم ۡمُتۡي َّ كَذ َم َو ى َ ل َع  َحِّب ُذ ا ٱ ِّب ُصُّنل ن َ أ َو او ُم ِّسۡق َ تۡس َ ت ِّب ٱ ِّم ََٰ لۡز َ أۡل ۡم ُ كِّل ََٰذ قۡسِّف ٱ ۡو َيۡل َم َسِّئَي ٱ َني ِّذ َّ ل او ُر َ ف َ ك ن ِّم ۡم ُ كِّني ِّد ا َ ل َ ف ۡم ُهۡو َشۡخ َ ت َو ٱ ِّنۡو َشۡخ ٱ َمۡو َيۡل ُتۡل َمۡك َ أ ۡم ُ ك َ ل ۡم ُ كَني ِّد ُتۡم َمۡت َ أ َو ۡم ُ كۡي َ لَع ي ِّت َمۡعِّن ُتي ِّض َر َو ُم ُ ك َ ل ٱ ۡل ِّن َم َ ف  اٗني ِّد َم ََٰ لۡس ِّإ ٱ َّر ُطۡض يِّف ة َص َمۡخ َ م َرۡي َ غ فِّنا َجَت ُم مۡثِّإِّ ل َّ ن ِّإ َ ف ٱ َ َّ للّ ٞرو ُ ف َ غ ٞمي ِّح َّر ٣
Diharamkan  bagimu  (memakan)  bangkai,  darah,  daging  babi,  (daging  hewan)  yang  disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang  buas,  kecuali  yang  sempat  kamu  menyembelihnya,  dan  (diharamkan  bagimu)  yang disembelih  untuk  berhala.  Dan  (diharamkan  juga)  mengundi  nasib  dengan  anak  panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku- cukupkan  kepadamu  nikmat-Ku,  dan  telah  Ku-ridhai  Islam  itu  jadi  agama  bagimu.  Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
b. Pembunuhan
Pembunuhan adalah prilaku yang melenyapkan roh orang. Membunuh merupakan prilaku yang dicegah oleh Allah dan Nabi disebabkan menghancurkan di antara anggota badan . (Syarifuddin 2003) Pembunuhan telah menjadi pelanggaran yang dapat dihukum dalam semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Sanksi terhadap prilaku jahat ini menurut jinayah dinamakan dengan istilah qishas, yakni balas dendam terhadap pelaku sama dengan kerugian yang diderita korban. Prilaku ini cocok  dengan Kalam Ilahi yakni, surat Al-Baqarah ayat 178.
Jumhur Ulama mengklasifikasikan 3 jenis membunuh yang terdiri dari:
1) Membunuh dengan sengaja atau qathlu amdi, mencabut roh orang , yang dilakukan secara sengaja. Pembunuhnya meniatkan akan membunuh.
2) Pembunuhan  tanpa  sengaja  atau  qathlu  ghairul  amdi/qathlu  khata',  yakni,  tersalah melakukan  suatu  yang  menyebabkan  matinya  orang.  Meski  perbuatan  tersebut diniatkan  ,tetapi  bukan  dihadapkan  untuk  sasaran.  Kematian  korban  tidak diperhitungkan.  Membunuh  terencana  atau  qathlu  syighul  amdi.  Menurut  Sayyid Sabiq  dan  ulama  lain  dari  kalangan  sahabat,  pembunuhan  berencana  merupakan perbuatan yang direncanakan, tetapi tidak ingin korban mati. Niat ini mungkin hanya memberi pelajaran kepada korban, bukan niat untuk mengambil nyawa. (Sabiq 2009) c. Hirabah
Maksudnya  pemberontakan  massa  menggunakan  senjata  dari  daerah  Muslim untuk menyebabkan kekacauan, pertumpahan darah, penyitaan harta benda, perusakan kehormatan,  perusakan  tanaman  dan  ternak,  mempertanyakan  agama,  moralitas, ketertiban  dan  hukum,  terlepas  dari  apakah  penduduknya  terdiri  dari  Muslim,  dhimmi beriman atau kafir Harbi (Sabiq 2009) Menurut Ensiklopedia Islam, hirabah merupakan tindakan segerombolan orang di daerah muslim untuk membuat kekacauan, membunuh , menyita harta, memperkosa, mengganggu secara terbuka dan menantang aturan yang berlaku,  kemanusiaan  dan  agama.  Istilah  untuk  kejahatan  ini  adalah  Qat'u  at-tariq (perampokan) atau Sariqah al kubra (pencurian besar).
Bentuk-bentuk kegiatan hirabah adalah sebagai berikut:
1) Tindakan  kekerasan  merampas  harta  masyarakat  dengan  cara  mengganggu ketenteraman, sekalipun tidak merampas harta atau melakukan pembunuhan.
2) Tindakan  untuk  merampok    barang  milik  orang  lain,  namun  mereka  tidak membunuh.
3) Tindakan  untuk  menyita  kekayaan  ,  namun  yang  terjadi  mereka  membunuh  dan bukan menyita kekayaan.
4) Tindakan sadis dalam rangka untuk menyita kekayaan dan juga membunuh.
Pendapat  Sayyid  Sabiq,  hal  itu  antara  lain  menculik  anak-anak,  penguasa,
perempuan,  dan  merusak  tanaman  dan  binatang  ternak.  Sementara  pendapat  ulama kalangan Syafi'i, hirabah diharuskan tujuannya untuk mengambil harta atau membunuh dengan  bantuan  kekerasan  sedangkan  orang  yang  menjadi  sasaran  perbuatan  itu  tidak dapat ditolong. Sanksi  bagi pelaku hirabah memiliki 4 jenis sanksi yakni :
1) Dibunuh

## 2) Disalib
3) Dipotong tangan secara bergantian
4) Dibuang keluar dari kampungnya.
Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali percaya bahwa sanksi yang ditentukan harus dengan urut seperti yang ditunjukkan dalam ayat dan sesuai dengan sifat kejahatan yang dilaksanakan.  Setelah  kejahatan  dilakukan  dalam  urutan  hukuman,  penyelidik  terbagi. Jika pelaku hanya menyita harta benda, menurut pemikiran Hanafi, hukumannya adalah potong  tangan  dan  kaki,  jika  kasus  pembunuhan,  hukumannya  juga  pembunuhan, pembunuhan dan perampokan bebas dipilih oleh hakim. hukumannya, jika hanya untuk intimidasi/keamanan, maka hukumannya adalah penjara dan tiga tahun penjara.
d. Perzinaan
Dalam  perspektif  Islam,  nyawa  manusia  sangat  dihargai  dan  praktik  kezaliman dengan tegas dilarang dan tidak sah. Jenis kejahatan yang dilarang termasuk perzinahan. Menurut  Islam,  seks  terlarang  ditetapkan  dalam  aturan  zina.  Secara  lafaz  maksudnya Fahisyah , yaitu perilaku yang menjijikkan. Zina, demikian makna yang digunakan, adalah hubungan  seksual  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  tidak  terpaut  oleh ikatan  pernikahan.  Ulama  Fikih  mendefinisikan  zina  sebagai  persetubuhan  dalam  arti memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina wanita, yang telah ditetapkan tidak  halal,  tidak  syubhat,  dan  berdasarkan  nafsu.  Orang  yang  melakukan  zina  bisa dikelompokkan  kepada  2  golongan,  yakni  yang  belum  menikah  serta  sudah  menikah. Setiap kelompok dari dua memiliki hukum sendiri.
1) Hukuman zina terhadap yang belum menikah (ghairu muhshan)
Mencambuk  karena  zina  adalah  tindak  kejahatan,  yaitu  tindak  kejahatan  yang dijatuhkan oleh syara. Dengan demikian, penegak hukum tidak dbisa  mengurangi atau memperpanjang,  memperlambat  atau  mengganti  pemberlakuan  pidana  lain. Cambuk/cambuk tidak hanya ditentukan oleh syara' tetapi juga oleh hukum Allah atau masyarakat,  sehingga  pemerintah  atau  individu  tidak  memiliki  hak  untuk  memaafkan. (Sabiq 2009)
2) Hukuman zina bagi yang sudah Menikah (Muhshan)
Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah.  Ada  dua  bentuk  hukuman  bagi  pezina,  yaitu  cambuk  seratus  dan  rajam. Namun  demikian,  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  hukuman  bagi  pezina muhshan (yang telah menikah), dikelompokkan kepada 2 pandangan  penting yang tidak sama mengenai hukuman bagi pezina muhshan. Berdasarkan pandangan pertama, sanksi
terhadap  pezina  dalam  kategori  ini  adalah  rajam.  Argumen  kelompok  pertama. berdasarkan  hadits  Nabi  SAW  yang  ditopang    oleh  sekelompok  ulama  fikih.  (Sabiq 2009)
e. Tuduhan Kafir (Al Qadzaf)
Al Qadzaf secara harfiah berarti menuduh seseorang. Menurut Amir Syarifuddin, Al-Qadzaf menuduh melakukan perzinahan. (Syarifuddin 2003) Peristilahan qadzfu yang terdapat pada jinayah Islam merupakan tuduhan kepada orang lain kalau orang tersebut telah  melaksanakan  perzinahan.  Kejahatan  ini  terjadi  ketika  seseorang  secara  salah menuduh  seorang  Muslim  melakukan  perzinahan.  Ini  adalah  kejahatan  serius  dalam Islam.
f. Minum Minuman Keras (Syurb Al Khamar)
Asyribah merupakan  kata  jamak  dari syurbun . Asyriba atau  minuman  arak merupakan minuman yang dapat menyebabkan hilang akal terlepas dari asalnya. Jumhur Ulama  mengungkapkan  kalau  yang  dikatakan    dengan  khamr  merupakan  minuman memabukkan  yang  mengandung  khamr  atau  nama  lain.  Abu  Hanifah  membedakan antara khamr dan mabuk. Tidak diperbolehkan minum alkohol sedikit atau banyak, dan larangannya  terletak  pada  isinya.  Dengan  minuman  lain  yang  tidak  beralkohol  tetapi memabukkan, larangannya bukan pada minumannya (zatnya) namun terhadap minuman alkohol yang berdampak menghilangkan akal . Islam menetapkan kalau alkohol sebagai salah  satu  unsur  penting  dalam  menciptakan  kejahatan,  seperti  menciptakan pertengkaran  dan kebencian antar manusia, dan meninggalkan shalat.
Konsumsi  alkohol  adalah  kejahatan,  ulama  fikih  sepakat  bahwa  hukuman  bagi pecandu alkohol adalah wajib didera dan hukuman itu berlaku. Namun, mereka berbeda dalam  jumlah  pelanggaran.  Mazhab  Imam  Hanafi  dan  Imam  Malik  berpandangan bahwa  hukuman  bagi  pemabuk  dijatuhkan  delapan  puluh  kali  dera  sementara  mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahwa hukuman bagi pemabuk dijatuhkan empat puluh kali dera. (Sabiq 2009)
g. Riddah (penolakan)
Riddah maksudnya  balik  ke    jalur  semula,  atau  baliknya  seorang  muslim  yang mempunyai akal dan dewasa kepada kekufuran atas kemauannya sendiri, tiada dipaksa oleh pihak tertentu.Menurut bahasa , riddah maksudnya kembalinya sesuatu kepada hal yang  lain,  sementara  menurut  istilah  fikih  riddah  merupakan  berpalingnya  seseorang sebagai orang kafir sesudah ia masuk Islam.  (Sabiq 2009) Perbuatan itu disebut Riddah

## sementara orang yang melakukan disebut murtad atau orang yang meninggalkan agama
Islam.

## C. Relevansi  Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam
Berbicara  mengenai  aturan  pidana  positif  yang  diterapkan  di  Indonesia  saat  ini, nampak  kalau  KUHP  menjadi    peninggalan  kolonial  Belanda  yang  memiliki  banyak perbedaan  dari  syarat  pembangunan  dan  keadilan  masyarakat  Indonesia.  Persepsi demikian  tidak  sepenuhnya  benar  karena  selain  hukum  pidana,  juga  terdapat  beberapa produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  kejahatan,  seperti:  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan lain lain, serta ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang non pidana, misalnya:
Peraturan  tentang  pelaksanaan  pemilu,  Undang-undang  partai,  undang-undang kesehatan,  undang-undang  pers  dan  lain-lain,  Undang-undang  tersebut  relatif berorientasi pada tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. (Sularno 2012). Hukum positif  merupakan  aturan    yang  berlaku  sekarang  di  sebuah  negara,  sementara  aturan yang diidam-idamkan merupakan aturan yang berkembang di tenagh-tengah masyarakat tetapi  belum  secara  formal  menjadi  hukum  positif.  Keberadaan  hukum  Islam  di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya mengacu pada hukum privat yaitu ibadah dan  Muamalah.  Pada  saat  yang  sama,  yang  terkait  dengan  hukum  publik  Islam  masih menjadi sasaran hukum. Harapan perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah sejak dahulu ada karena hukum pidana positif dikembangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Para pendiri bangsa (The Founding Fathers) merencanakan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi karena keragaman masyarakat Indonesia, keinginan itu belum terlaksana,  dan  Pancasila  dijadikan  sebagai  dasar  negara  Indonesia.(Massadi  2019). Menurut  Moerdani,  yang  dikutip  Taufik  Hidayat,  ketentuan  hukum  pidana  Islam tertuang dalam dua sumber utama ajaran Islam: Al Quran dan Hadist. Ada sekitar tiga puluh ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada masalah pidana. Ayat-ayat ini mengatur tentang  jenis-jenis  kejahatan,  hukuman  khusus  bagi  mereka,  dan  beberapa  aturan pembuktian  agar  hukuman  dapat  dilaksanakan.  Ayat-ayat  tersebut  menjadi  tujuan  dari prinsip dasar hukum pidana Islam kategori pertama, yaitu hudud. Selain ayat-ayat khusus tersebut, Al-Qur'an juga memuat beberapa ayat yang mendukung Syariat Islam.
Sura an-Nisa ayat 59 mewajibkan umat Islam untuk mentaati Allah, Muhammad dan  para  pemimpin  mereka.  Ketentuan  ini  tidak  termasuk  melanggar  hukum-Nya  di bidang  kejahatan,  karena  ketika  seseorang  memeluk  Islam,  dia  tunduk  pada  hukum
Syariah dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Menolak perintah Allah dan Rasul- Nya dianggap sebagai kesalahan yang serius. (Hidayah 2015).  Penerapan hukum pidana Islam yang meliputi Had, Qishash dan Diyat dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip hukum  pidana  dan  standar  hak  asasi  manusia  modern.  Hal  ini  disebabkan  sifat  dasar hukuman  Islam  yang  tampak  sadis  dan  kejam  oleh  pihak-pihak  yang  menentang penerapan hukuman Islam, selain mendiskriminasi aturan acara tertentu. Sementara itu, fenomena  di  atas  menunjukkan  bagaimana  pemahaman  makna  hukuman  atau  sanksi hukum, khususnya hukuman mati, masih berada pada tataran tradisi klasik (barbar), yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  (hak  asasi  manusia).  Bahkan,  konsep  hukum  pidana  Islam  yang  meliputi Qishash dan Diyat (Hudud) dipandang oleh sebagian ahli hukum Barat dan Indonesia sebagai  hukum  yang  menghadirkan  sisa-sisa  nilai  kemanusiaan  bahkan  dipandang sebagai pemelihara tradisi rakyat, masyarakat yang bodoh.
Dengan  demikian,  banyak  ahli  hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang  tidak  setuju keberadaan  hukuman  mati  sebagai  hukuman  utama  dalam  peradilan  positif  modern. Ketidaksetujuan  ini  mengacu  pada  pertimbangan  antara  lain,  pertama,  hukuman  yang sadis  dan  mengerikan  seperti  hukum  rimba;  kedua,  hukuman  mati  tidak  dapat menghilangkan  kejahatan  atau  mencegah  seseorang  melakukan  pembunuhan;  Ketiga, pidana mati bersifat kekal, artinya sekali dilaksanakan tidak dapat diubah lagi, sekalipun kemudian  terungkap  bahwa  putusan  itu  tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat; Keempat,  hukuman  mati melanggar  kebebasan  (pribadi)  orang,  karena  nyawa  manusia adalah milik pribadi yang hakiki dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain.  (Hidayah 2015).  Besarnya  kemungkinan  penerapan  penuh  syariat  Islam  di  Indonesia,  termasuk hukum  pidana  Islam,  merupakan  mimpi  besar.  Akan  tetapi  secara  substantif  hukum pidana  Islam  sudah  menjiwai  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini.  Hal  ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan berlakunya hukum pidana Islam maka tindak pidana  yang  semakin  marak  di  masyarakat  lambat  laun  dapat  diminimalisir.  Namun, peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  dalam  kerangka hukum  pidana,  relevan  dengan  hukum  pidana  Islam.  Hal  tersebut  dapat  dianalisis dengan beberapa aturan pidana dalam hukum Islam sebagai berikut:
1. Hukuman mati bagi  pembunuh yang terdapat pada pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023  tentang  vonis  mati  bersyarat  pada  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa  terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun untuk berbuat baik di penjara. Jika selama 10  tahun  berbuat  baik,  hukumannya  dapat  diubah  menjadi  penjara  seumur  hidup
dengan keputusan Presiden. Hukuman mati ini konsisten dengan hukuman Qishash dalam  hukum  pidana  Islam.  Di  antara  pidana  yang  dikenai  qishahsh  dalam  pidana Islam  adalah  pembunuhan  sengaja  Di  dalam  pidana  Islam  untuk  pemberlakuan hukuman  bagi  pembuhuh  ada  beberapa  alternatif  yaitu,  pertama  pelaku  dibunuh, kedua  pelaku  dikenai  sanksi  diyat  atau  denda  100  ekor  unta  jika  pihak  keluarga memaafkan pelaku. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa, hukuman mati dalam pidana  Islam  bukan  harga  mati,  akan  tetapi  ada  beberapa  peluang  yang  dapat dilakukan  dalam  menegakkan  sanksi  bagi  si  pelaku  sehingga  antara  pelaku  dan keluarga  korban  punya  kesempatan  untuk  melakukan  perdamaian  agar  benh-benih dendam tidak berkembang di antara keduanya. Demikian juga hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbuatan baik yang dapat juga dipahami berbuat baik kepada keluarga korban.
2. Hukuman  bagi  pencuri  yang  terdapat  dalam  pasal  362  KUHP  mengatur  tentang tindak pidana pencurian disebut juga pencurian berat. Unsur-unsur pencurian berat yaitu,  obyek  pencurian  hewan  ternak,  pencurian  dilakukan  pada  waktu  kebakaran, banjir,  dan  lain-lain,  pencurian  dilakukan  pada  malam  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  yang  tertutup,  serta  pencurian  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih. Dalam penerapan hukumannya terbagi pada beberapa kategori yakni, ada penjara 9 tahun, ada penjara 12 tahun, dan ada juga hukuman mati dan penjara seumur hidup. Jika dipahaami dari aturan pidana Islam tentang hukuman bagi pencuri juga memiliki beberapa kriteria untuk melaksanakan hukuman potongan tangan yaitu, barang yang dicuri merupakan barang yang bernilai, diambil dari tempat yang tersembunyi, jumlah barang yang dicuri melebihi seperempat dinar. Seandainya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi,  maka  hukuman  potong  tangan  tidak  bisa  dilakukan,  tapi  diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukumannya melalui hukuman ta’zir. Artinya hukuman penjara yang berlaku di Indonesia dapat dipahami sebagai hukuman ta’zir, yaitu hukum yang ditetapkan atas kebijaksanaan penguasa karena tidak diatur dalam nash. Meskipun beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia didasarkan pada produk pemerintah dalam bentuk baru, setidaknya dapat dipahami bahwa itu adalah hukuman ta'zir yang bersumber dari perubahan beberapa undang-undang qishah dan hudud.

## Kesimpulan
Ketentuan hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia merupakan warisan penjajah  Belanda  dalam  bentuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang berkaitan
dengan  kejahatan,  maka  telah  dibuat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  sebagai payung hukum untuk menyelesaikan segala kasus yang timbul. Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia secara signifikan membentuk sistem hukum positif yang dominan.
Dari  beberapa  ketentuan  pidana  ada  relevansinya  dengan  hukum  pidana  Islam, seperti  dalam hukuman pidana mati yang dikenal dengan qishahsh dalam pidana Islama. Demikian  juga  hukuman  bagi  pencuri  dengan  berbagai  macam  bentuk  yang  terdapat pada  KUHP  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah.  Dalam  hukum  pidana  Islam  juga  terdapat  hukuman  bagi  pencuri  dengan berbagai  ketentuannya,  dan  ada  peluang  untuk  diterapkannya  hukuman  pencuri  dalam bentuk yang dikenal dengan istilah ta'zir.

## Referensi
A.Djazuli. (2000). Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam . Jakarta:
Rajawali Press.
Al-Manahij, Munajat. (2019). “Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.” UIN Purwokerto 13(1).
Al-San’any. (1950). Subul Al-Salam, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al- Halabi . Kairo.
Angraini, Lysa. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia .
Harefa, Safaruddin. (2019). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Law Jurnal 4(2).
Hidayah, Taufik. (2015). “Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif HAM.” Lex Administratum III(4).
Lamintang, P.A.F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru.
Maryandi. (2017). Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia .
Massadi. (2019). “Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia.”
Jurnal Hukum Islam 3(2).
Matondang, Saiful anwar. (2021). Reformulasi Hukum Pidana Indonesia .
Moeljatno. (2008). Asas Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Sabiq, Sayyid. (2009). Fiqh Al-Sunnah .
Siarit, Adi Syahputra. (2022). “Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia.” 8.
Sriwidodo, Joko. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia .
Sularno. (2012). “Membumikan Pidana Islam Di Indonesia.” XII. Syarifuddin, Amir. (2003). Garis-Garis Besar Fikih . Jakarta: Kencana.
Wahyuni, Fitri. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia .
Yanti, Rika Afrida. (2022). “Implementasi Hukum Pidana Islam Di Inodnesia.” 2.