## EQUALITY BAGI DISABLE MENUJU SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Ida Deliyarti Agustina 1
1 Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jln. Kali Malang No.1 Jakarta Timur Telp : 021-8613877 *Email :  ida_deliyarti@borobudur.ac.id

## ABSTRAK
Transportasi berkelanjutan adalah menjaga kelangsungan operasional sistem transportasi agar berjalan selaras  dalam  lingkungan  yang  sehat.  Dalam  menjaga  keutuhan  sistem  transportasi,  tentunya memperhatikan  unsur-  unsur  keberlanjutan  yaitu  Equality,  Economy,  Environmental,  Energy,  dan Engagement.  Kesetaraan  sebagai  prinsip  persamaan  hak  bagi  kehidupan  manusia  di  bumi  tanpa memandang sempurna atau tidaknya pengguna. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan transportasi, termasuk menerima layanan dalam memilih moda transportasi, hak mengakses  fasilitas  perjalanan  di  ruang  publik.  Penelitian  ini  membahas  perjalanan  penyandang disabilitas untuk mengakses bus Trans Jakarta, khususnya pencapaian halte Kelender Trans Perumnas di  Kota  Jakarta  Timur.  Kasus  ini  sangat  menarik  untuk  diangkat  sebagai  masalah  karena  kompleks perumahan  Kelender  terintegrasi  mulai  dari  terminal  dalam  kota  (angkutan  kota),  halte  Bus  Trans Jakarta,  dan  Stasiun  Kereta  Api  di  sepanjang  Jalan  I  Gusti  Ngurah  Ray.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  deskripsi  kondisi  lapangan  di  kawasan  perdagangan  di Perumnas  Kelender.  Hasil  penelitian  adalah  pedestrian  untuk  difabel  tidak  terkoneksi  dengan  baik, terdapat jalur terputus dan tidak terkoneksi antar simpul transit yang ada, yaitu terminal angkutan  dalam kota,  halte  Trans  Jakarta,  dan  stasiun  kereta.  Diharapkan  jalur  pejalan  kaki  akan  terhubung  antara simpul-simpul transit yang ada dan menciptakan perjalanan yang nyaman bagi pengguna transportasi umum dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Kata kunci : Disabel, pedestrian , halte trans Jakarta, terintegrasi, transportasi, berkelanjutan

## ABSTRACT
Sustainable  transportation  is  maintaining  the  operational  continuity  of  the  transportation system  so that  it  runs  in  harmony  in  a  healthy  environment.  In  maintaining  the  integrity  of  the  transportation system,  of  course,  paying  attention  to  the  elements  of  sustainability,  namely  Equality,  Economy, Environmental, Energy, and Engagement. Equality as the principle of equal rights for human life on earth regardless of whether the human being is perfect or no. Disabled have the same rights in obtaining transportation services, including receiving services in selecting modes of transportation, the right to access travel facilities in public spaces. This study discusses the journey of disabled people to access the  Trans  Jakarta  bus,  especially the achievement of the Kelender Trans Perumnas bus stop in East Jakarta  City.  This  case  is  very  interesting  to  be  raised  as  a  problem  because  the  Kelender  housing complex is integrated starting from the inner city terminal (city transportation), the Trans Jakarta Bus shelter,  and  the  Railway  Station  along  Jalan  I  Gusti  Ngurah  Ray.  The  research  method  used  is  a qualitative  method  with  a  description  of  the  conditions  in  the  field  in  the  trading  area  at Perumnas Kelender. The results of the study are that pedestrians for the disabled are not  well connected, there are  disconnected  and  unconnected  paths  between  the  existing  transit  nodes,  namely  the  inner-  city transportation terminal, Trans Jakarta bus stop, and the train station. It is hoped that pedestrian paths will be connected between existing transit nodes and create a comfortable journey for public transport users and the whole community, including people with disabilities.
Keywords : Disabled, pedestrian, Trans Jakarta bus stop, integrated, transportation, sustainable

## PENDAHULUAN
Issue  Sustainabilility  menjadi  prioritas pada  era  globalisasi  saat  ini,  dimana keberlangsungan  bumi  menjadi  fokus  utama untuk  menyelamatkan  hajat  hidup  manusia diatas muka bumi. Sustainibility memiliki lima prinsip  utama  yaitu  Equality  (Kesetaraan), Economi (Ekonomi), Environmental (lingkungan), Energy (Energi), dan Engagement (peran serta). Dibidang transportasi  sendiri,  sustainability  dikenal dengan  istilah  Sustainable  Transportation, yaitu  spirit  menjaga  keberlangsungan  sistem trnsportasi  agar  berjalan berkesinambungan agar selaras dengan lingkungan, berkeadilan bagi kesetaraan semua pengguna  sistem  transportasi,  mendukung perputaran sistem ekonomi, serta partisipasi masyarakat mendukung
kebijakan  pemerintah  sebagai  regulator sistem transportasi. Pembangunan
berkelanjutan  harus  dilakukan  dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, salah satunya  dengan membantu  masyarakat  berperan  aktif menampung aspirasi masyarakat.
Pemerintah  dalam  hal  ini  turut  pula berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat  yang  mampu  menampung aspirasi masyarakat tentunya (Kompas.com). Transportasi sebagai  sebuah  sistem pergerakan  yang  timbul  karena  aktifitas  dan menciptakan  perjalanan  yang  didalamnya terdapat  tempat  asal,  tempat  tujuan,  alat angkut, rute, waktu tunggu, dan waktu tempuh, sebagai  bentuk  pelayanan  transportasi  yang bertujuan mencapai tingkat kenyamanan secara berkesinambungan  dari  waktu  ke  waktu ( sustainable )  dalam  ruang  kota  (Agustina, 2019).  Kemudahan  pengguna  transportasi untuk merangsang  masyarakat  menggunakan angkutan umum dalam perjalanannya biasanya diperkirakan  diawali  dan  diakhiri  dengan berjalan  kaki.  Apabila  fasilitas  pejalan  kaki tidak disediakan dengan baik, maka masyarakat akan berkurang minatnya  menggunakan angkutan  umum.  Hal  yang  perlu  diperhatikan adalah  masalah  fasilitas,  kenyamanan,  dan keselamatan.
Kota berkelanjutan (sustainable city) turut
memberi jiwa pada ruang kota dan masyarakatnya, dengan mengefektifkan operasional angkutan umum maka penggunaan angkutan  umum  yang  direncanakan  tidak hanya  untuk  penyandang  cacat  ( disabilitas ), namun juga berfungsi bagi penumpang umum, agar  kaum  disable  dan  masyarakat  lainnya dapat  berbaur  dalam  ruang  kota,  Inilah  spirit sustainable  transportation  yang  diharapkan. (Agustina, 2019).
Keberlangsungan  kegiatan  perjalanan menggunakan  angkutan  umum  merupakan rangkaian  pelayanan  bagi  pengguna  dengan memandang  kesamaan  hak  dan  tanggung jawabnya. Sehingga bentuk pelayanan tersebut selayaknya  dilakukan  semaksimal  mungkin. Mengerahkan dan mengandalkan fasilitas yang dapat mendukung pelayanan maksimal dibidang  transportasi,  termasuk  fasilitas  – fasilitas  khusus  untuk  kaum disable yang memiliki  keterbatasan  fisik.  Pemerintah  harus memperhatikan ini sehingga pelayanan transportasi dapat dinikmati semua orang untuk mencapai derajat kenyamanan pengguna jalan dan angkutan umum.. Tujuannya mempermudah aktifitas manusia, Kenyamanan diukur  berdasarkan  efisiensi,  efektifitas  dan kemudahan (Ma et al , 2021). Hal ini berkaitan dengan fasilitas transportasi salah satunya.
Fasilitas  dan  pelayanan  khusus  bagi disable menurut  KepMen  perhubungan  No.
KM  71  tentang aksesibilitas  bagi  penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubugan,  harus  menyediakan  fasilitas pendukung  bagi  disable  berupa  alat  naik  dan turun  dari  dan  ke  sarana  pengangkut. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesamaan  kesempatan  dalam  segala  aspek kehidupan dan penghidupan. Pendukung yang berkaitan  langsung dengan  perjalanan  disable antara  lain  pedestrian,  Penyeberangan,  ramp, halte dan angkutan bus itu sendiri.
Pedestrian  merupakan  jalur  pada  ruang publik untuk berinteraksi sosial antar masyarakat. Pedestrian dirancang untuk memberi  kenyamanan  bagi  para  pengguna, seperti  jalur  pedestrian  yang  dipenuhi  oleh pedagang  kaki  lima.  ketinggian  trotoar  yang tidak sama sehingga menyulitkan pejalan kaki yang  naik  turun,  dan  sebagainya.  Pedestrian mempunyai  fungsi  utama  sebagai  penampung aktivitas pejalan kaki.  Faktor elemen pendukung yang dapat mempengaruhi
kenyamanan pedestrian, adalah : keadaan fisik, sitting  group,  vegetasi  atau  pohon  peneduh, lampu  penerangan,  petunjuk  arah.  Jalur pedestrian  yang  fungsional.  Pedestran  juga memiliki faktor pendukung yang membentuknya,  yaitu  faktor  fisik  (dimensi) antara lain panjang, lebar,  dan ketinggian dari area pedestrian, aksesibilitas pedestrian, pelaku (pengguna),  frekuensi  aktivitas  yang  terjadi, hubungan  dengan  lingkungan  sekitarnya,  dan faktor psikis seperti keamanan.
Berdasarkan  prinsip  kesetaraan  (equity) dalam mendukung sustainability, maka semua orang  adalah  sama  kedudukannya  dan  setara hak  dan  kewajibannya,  termasuk  dalam mendapatkan  pelayanan  transportasi,  Hal  ini berlaku  pula  pada  kaum disable (cacat), mereka  juga  memiliki  hak  yang  sama  untuk menggunakan fasilitas publik termasuk fasilitas transportasi. Kaum disable selayaknya mendapatkan  haknya  untuk  menggunakan pedestrian,  memperoleh  ruang untuk naik dan turun  dari  angkutan  umum,  hak  untuk memanfaatkan  alat  bantu  untuk  kemudahan pelayanan angkutan umum. dan lain sebagainya.  Untuk  itu  jalur  pedestrian  yang tidak  terkoneksi  dengan  baik  dikawasan perbelanjaan Perumnas Kelender serta penyeberangan bagi disable merupakan permasalahan penting dan menjadi bagian dari pelayanan  pedestrian  menuju  halte  bus Trans Jakarta  di  Perumnas  Kelender  menjadi  fokus utama  dalam  penelitian  indalam  i  perlu dilakukan  Analisa  guna  mendapatkan  solusi bagi  penyetaraan hak  pelayanan  transportasi bagi disable (equality)  dalam  mendukung sustainable transportation .
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengatur tata letak penyeberangan menuju  halte  bus  Trans  Jakarta  Perumnas Kelender, yang dimulai dari penataan pedestrian  menuju  jembatan  penyeberangan orang  (JPO) yang  dapat  diakses  oleh  kaum disable. Berdasarkan  studi  kasus  yang  ditemui dilokasi penelitian, pedestrian tidak  terhubung dengan  baik,  material  dan  tekstur  serta  warna pedestrian sepanjang Jalan Teratai Putih Raya semakin  tidak  jelas,  dengan  demikian  tidak memungkinkan bagi disable untuk mendapatkan  pelayanan  bus  Trans  Jakarta, karena  tidak  dijumpai  jalur  khusus menuju halte  perumnas kelender  bagi disable . Sehingga disable mendpat kesulitan
menhakses  bus  Trans  Jakarta  khususnya  dari halte  Perumnas  Kelender..  Untuk  mendukung sustainable  transportation  maka  penyediaan fasilitas  untuk  kaum  disable  menjadi  issue penting yang harus  dihadirkan dalam perancagan yang baik dan benar .
Sesuai  permasalahan  yang  ada  maka tujuan  yang  ingin  diperoleh  dilakukan  dari permasalahan tersebut adalah :
1. Membuat  konsep  rancangan  dan  desain sebuah  pedestrian  dan  penyeberangan sebagai  akses bagi  disable  menuju  halte bus  Trans  Jakarta  kawasan  Perumnas Kelender Kota Jakarta Timur.
2. Perancangan  pedestrian  yang  terkoneksi dengan  baik  melalui  pusat  kegiatan perdagangan  dan  pusat  perbelanjaan denngan simpul – simpul transit yang ada dikaeasan  tersebut, yaitu Terminal angkutan  umum  dalam  kota  (Terminal Kelender),  Stasiun  Kereta  api,  dan  halte Trans Jakarta Perumnas Kelender.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diatas maka  diakukan  analisa  perancangan  guna mendapatkan  hasil  yang  menjadi  tujuan penelitian,  yaitu  perancangan  pedestrian  dan penyeberangan  bagi  disable  sebagai  proses pemecahan masalah. digitalisasi yang merupakan  salah  satu  solusi  peyelesaian masalah  penyeberangan  bagi  penyandang disabilitas,  juga  turut  mendukung  persamaan ( equality )  dalam  sustainable  transportation (transportasi berkelanjutan).

## Tinjauan Pustaka
WHO  mendefinisikan  Disable  sebagai keterbatasan  atau  kehilangan  kemampuan (sebagai  akibat  dari  suatu  impairment)  untuk melakukan  suatu  kegiatan  dengan  cara  atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang  manusia.  Organisasi Kesehatan  Dunia (WHO,  1980),  mendefinisikan  tiga  aspek ketunaan,yaitu  impairment,  disability,  dan handicap.
Dalam  kehidupan  sehari  –  hari  banyak dijumpai permasalahan perjalanan yang dihadapi  penyandang  disabilitas,  oleh  sebab keterbatasan  fisik  yang  dipunyai  mereka. Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan yang  menyentuh  perhatian  kepada  mereka dalam  hal  penggunaan  fasilitas  transportasi seperti  pelayanan  angkutan  umum,  halte  dan
shelter,  pedestrian,  jembata  penyeberangan orang  (JPO)  yang  umum  terdapat  diruang publik.  Nyatanya  regulasi  tersebut  tidak berjalan Bersama dengan pelaksanaan dilapangan, masih banyak halte bus yang tidak memberi  ruang  akses  bagi  disable,  tidak  ada ruang khusus bagi mereka didalam bus sebagai prioritas.  Membaurkan  kursi  roda  dengan kepadatan  penumpang  didalam  bus,  bukanlah sebuah  hal yang bijak.
Menurut  Analisis  Kebijakan  Terkait Aksesibilitas  dan  Mobilitas  Penyandang Ketunaan (Nurdjanah, 2013), Angkutan umum jenis bus perlu disediakan yang berlantai datar atau  low  floor  bus  atau  standar  untuk  bisa memenuhi  hak-  hak  penyandang  ketunaan selain  bisa dipergunakan untuk umum sebagai bentuk  pelayanan  khusus  bagi  penyandang ketunaan, yang dapat dioperasikan pada jadwal tertentu,  karena  Terminal/Halte  bus,  secara umum  belum  sejajar dengan  pintu  naik  turun, dan  tidak  tersedia  ruang  khusus  bagi penyandang  ketunaan  pada  saat  menunggu. Para  penyandang  ketunaan  kesulitan  untuk melakukan perjalanan melalui terminal terutama  saat  hendak  naik  turun  angkutan umum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dalam  Departemen  PU  (2006), didefinikan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang  cacat  dan  lansia  guna mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Aksesibilitas  menghubungkan  perjalanan yang  dilakukan  secara  bersama  -  sama  orang normal dan  penyandang cacat dalam memanfaatkan  fasilitas transportasi  di  dalam ruang kota. Aksesibilitas juga menghubungkan  pusat  –  pusat  aktifitas didalam  kota  seperti  pusat  perbelanjaan, tempat pendidikan,  sarana  kesehatan,  tempat ibadah,  perkantoran  dan  kawasan  bisnis. Aksesibilitas adalah  derajat  kemudahan  yang dicapai  oleh  orang,  terhadap  suatu  objek, pelayanan  ataupun  lingkungan.  Aksesibilitas tersebut  akan  berfungsi  sangat  baik  bilamana kemudahan  mencapai  tempat-  tempat  yang akan  dituju  dan  seluruh  elemen  transportasi yang  dimaksud  terhubung  dengan  baik  pula (Agustina, 2019)..Kemyamanan memberi rasa kepuasan,  merupakan  ekspresi  rasa  nyaman yang dimiliki tiap individu dengan
menyediakan  akses  jarak  pendek  antar beberapa fasilitas komersial untuk mengurangi perjalanan  dan  efisien  penggunaan  lahan campuran  yang  kompak  dilengkapi  fasilitas lain diperkotaan (Abdullah, 2016).

## Pedestrian
Permasalahan utama dalam perancangan kota  adalah  menjaga  keseimbangan  antara penggunaan  jalur   pedestrian  dan  fasilitas kendaraan bermotor.
Hal  ini  berkaitan  dengan  kontinuitas sirkulsi,  baik  pengguna  kenderaan  bermotor, pejalan  kaki,  dalam  merencanakan  sebuah jalur pedestrian perlu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
1. Keseimbangan  interaksi  antara  pejalan kaki  dan kendaraan
2. Faktor keamanan, ruang yang cukup bagi pejalan kaki
3. Fasilitas  yang  menawarkan  kesenangan sepanjang area pedestrian
4. Tersedianya  elemen  penunjang  berupa fasilitas publik yang menyatu.
Pedestrian  dirancang  dengan  ukuran standar  orang  berjalan  dan  kursi  roda  untuk penyandang cacat (≥1,5 m). Karena perlakuan sama bagi penyandang cacat merupakan spirit bagi  persamaan  hak  (equality)  dari  kota berkelanjutan  (sutainable  city).  Pedestrian, halte/shelter, dan jalur jalan adalah bagian dari aksesibilitas  yang  saling  terhubung  secara integritas, termasuk kemudahan pencapaiannya  agar  dapat  di  akses  oleh  para penyandang  cacat  (disabilitas).  Kemudahan tersebut  berupa  sign  (tanda/rambu)  yang  jelas dan informatif, Ramp sebagai akses pedestrian dengan  kemiringan  yang  aman  (Agustina, 2019).
Pedestrian  berasal  dari  bahasa  Yunani, dimana  berasal  dari  kata  pedos  yang  berarti kaki,  sehingga  pedestrian  dapat  diartikan sebagai  pejalan  kaki  atau              orang  yang  berjalan kaki, sedangkan jalan merupakan media diatas bumi  yang  memudahkan  manusia  dalam berjalan,  pedestrian  memiliki  arti  pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat  menggunakan  moda  jalan  kaki.  Atau secara  harfiah,  pedestrian  berarti  “person walking in the street”, yang berarti orang yang berjalan di jalan.
Jalur  pedestrian  memiliki  fungsi  utama yaitu menampung segala aktivitas pejalan kaki,
dengan  elemen  faktor  pendukung  yang mempengaruhi  kenyamanan  pedestrian,  yaitu keadaan  fisik, sitting  group ,  vegetasi  (pohon peneduh),  lampu  penerangan,  dan  petunjuk arah.  Keberadaan  jalur  pedestrian  bertujuan menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  terhadap pejalan kaki.  Penerapan  jalur  pedestrian  yang fungsional  memiliki  faktor  pendukung  yang membentuknya, antara lain:
- dimensi atau faktor fisik area pedestrian
- aksesibilitas pedestrian,
- pelaku atau pengguna,
- frekuensi aktivitas yang terjadi,
- hubungan (interaksi sosial) dengan lingkungan sekitarnya
Secara tipologi, pedestrian terbagi
menjadi 4 yaitu :
- Ruang pejalan kaki sisi jalan (sidewalk)
- Ruang pejalan kaki sisi air (promenade)
- Ruangpejalan  kaki  di  kawasan     komersial/ perkantoran (arcade)
- Ruang pejalan kaki di RTH (green pathway). Penempatan  Jalur  Pedestrian  (PERMEN
PU no.05/PRT/M/2012) Suatu ruas jalan perlu dilengkapi  dengan  jalur  pedestrian  apabila disepanjang  jalan  terdapat  penggunaan  lahan yang  memiliki  potensi  menimbulkan  pejalan kaki.  Seperti  perumahan,  sekolah,  pusat perdagangan, daerah industri, terminal bus, dan sebagainya.  Secara  umum,  jalur  pedestrian dapat  direncanakan  pada  ruas  jalan  yang terdapat  volume  pejalan  kaki  lebih  besar  dari 300  orang  per  12  jam  (06:00  –  18:00)  dan volume  lalu  lintas  lebih  besar  dari  1000 kendaraan  per  12  jam  (06:00  –  18:00).  Jalur pedestrian  sebaiknya  ditempatkan  pada  sisi luar  bahu  jalan  atau  sisi  luar  lalu  lintas  (bila tersedia  tempat  parkir).  Jalur  pedestrian hendaknya  dibuat  sejajar  dengan  jalan,  akan tetapi dapat tidak  sejajar dengan jalan apabila topografi dan keadaan setempat tidak memungkinkan.  Jalur  pedestrian  sedapat mungkin ditempatkan pada  sisi dalam saluran drainase  terbuka  atau  diatas  saluran  drainase yang  telah  ditutup  dengan  plat  beton  yang memenuhi syarat.
Fasilitas sebuah jalur pedestrian dibutuhkan pada:
a. Pada  daerah-daerah  perkotaan  secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
b. Pada  daerah  yang  memiliki  aktivitas kontiniu yang tinggi,
c. Pada lokasi-lokasi yang memiliki
kebutuhan/permintaan  yang  tinggi  dengan periode yang pendek,
d. Pada  lokasi  yang  mempunyai  permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu,
Elemen pendukung jalur pedestrian (dikutip dari Iswanto dkk , 2006) terdiri dari :
1. Lampu pejalan kaki dengan tinggi lampu 4 sampai  6  meter,  jarak  penempatan  10 sampai  15  meter,  tidak  menimbulkan black spot. Mengakomodasi tempat menggantung  banner  dan  umbul-umbul. Kriteria desain yaitu sederhana, geometris modern  futuristic  dan  fungsional,  terbuat dari  bahan  anti  vandalism,  terutama  bola lampu.
2. Penempatan  Lampu  penerangan  jalan direncanakan  sedemikian  rupa  sehingga dapat  memberikan  penerangan  yang merata,  keamanan  dan  kenyamanan  bagi pengendara, serta arah dan petunjuk yang jelas.
3. Vegetasi dan Pepohonan
4. Street  Furniture  (Sitting  group/dudukan, tempat sampah)
5. Tekstur,  yaitu  kualitas  permukaan  benda yang  dapat  diraba  dan  dapat  dilihat  oleh ukuran,  bentuk,  pengaturan,  dan  proporsi bagian  benda.  Tekstur  juga  menentukan intensitas pantulan dan penyerapan cahaya pada permukaan suatu benda atau material. Tekstur dapat menjelaskan tingkat kehalusan atau kekerasan serta karakteristik kualitas suatu permukaan.
6. Kajian  mengenai  tekstur  dan  bahan material berguna pada  tahap perancangan jalur pedestrian. Disable memiliki kepekaan  yang  kuat  terhadap  tekstur permukaan dari tiap bahan material, akan mendukung perjalanannya melalui pedestrian  sepanjang  jalur  menuju  halte bus.  Hal   ini  penting  diperhatikan  untuk mendukung persamaan hak menggunakan fasilitas umum diruang publik.

## Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
Jembatan penyeberangan (JPO) merupakan  salah  satu  fasilitas  penyeberangan yang  dapat  mempengaruhi  Kesehatan  mental penggunanya  melalui  desain  penyeberangan (Rothman et  al .,  2018).  Menurut  beberpa kajian,  JPO  belum  ramah  penyandang ketunaan  karena  tangga  yang  terlalu  curam, tangga  yang  dibuat  secara   umum  bertingkat,

## belum banyak menggunakan ramp yang landai

## Ramp
Ramp  adalah  jalur  sirkulasi yang memiliki  bidang  dengan  kemiringan  tertentu, sebagai  alternatif  bagi orang  yang  tidak  dapat menggunakan  tangga.  Rancangan  Ramp sebagai  jalur  sirkulasi yang  memiliki  bidang dengan  kemiringan  tertentu,  alternatif  bagi orang  yang  tidak  dapat  menggunakan  tangga (PP Nomor 43 Tahun 1998). Pada perancangan ramp, sudut ramp harus tidak lebih dari 7 0 .
Untuk mencapai tinggi ramp 85 cm maka panjang  dan  bentuk  ramp  harus  diubah  agar sudut  yang  dihasilkan  tidak  lebih  dari  7 0 sehingga  didapatkan rancangan dengan bentuk S.  Perancangan  ramp  dengan  menggunakan bentuk  S  diperlukan  lebar  3,6  meter  dan panjang  4  meter.  Penggunaan  bentuk  S  akan diperoleh  kemiringan  kurang  dari  7 0 .  Lebar minimum dari ramp adalah 120 cm dengan tepi pengaman.  Karena  ramp  juga  digunakan sekaligus  untuk  pejalan  kaki  dan  pelayanan angkutan barang maka lebar ramp harus  sesuai. Persyaratan-persyaratan a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak  boleh  melebihi  7°,  perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau  akhiran  ramp  (curbramps/landing), Sedangkan  kemiringan  suatu  ramp  yang ada diluar  bangunan maksimum 6°.
b. Panjang  mendatar  dari  satu  ramp  (dengan kemiringan  7°)  tidak  boleh  lebih  dari  900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih  rendah  dapat  lebih  panjang.  Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman,  dan  120  cm  dengan  tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan
angkutan barang harus dipertimbangkan  lebarnya,  sehingga  bisa dipakai  untuk  kedua  fungsi  tersebut,  atau dilakukan  pemisahan  ramp  dengan  fungsi sendiri- sendiri.
c. Muka  datar  (bordes)  pada  awalan  atau akhiran  dari  suatu  ramp  harus  bebas  dan datar sehingga  memungkinkan  sekurang - kurangnya  untuk  memutar  kursi  roda dengan ukuran minimum 160 cm.
d. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur
e. Jika berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan  umum  atau  persimpangan,  desainnya
harus  tepat  agar  tidak  mengganggu  jalan umum.
f. Pencahayaan  Ramp  harus  cukup  saat malam hari. Terutama pada bagian- bagian ramp  yang  memiliki  ketinggian  dan membahayakan.
g. Ramp  harus  dilengkapi  dengan  pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya  dengan  ketinggian  yang sesuai.
h. Lampu  penerangan,  tempat  duduk,  pagar pengaman,  tempat  sampah,  marka  dan perambuan,  papan  informasi  (signage), halte/shelter  bus  dan  lapak  tunggu,  serta telepon  umum.  Marka,  perambuan,  papan informasi (signage) Marka dan perambuan, papan  informasi  (signage)  diletakan  pada jalur  amenitas,  pada  titik  interaksi  sosial, pada  jalur  dengan  arus  pedestrian  padat, dengan  besaran  sesuai  kebutuhan,  dan bahan  yang  digunakan  terbuat  dari  bahan yang memiliki durabilitas tinggi, dan tidak menimbulkan efek silau.
Akses mendapatkan pelayanan bus Trans Jakarta  dilokasi  penelitian  harus  melalui  JPO, karena Jembatan Penyeberangan Orang  (JPO) adalah  jembatan  yang  letaknya  bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, letaknya berada  di  atas  kedua  objek  tersebut, diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintas (menyeberang) jalan raya atau jalur kereta api (MKJI, 1997).
Daerah-daerah  yang  menggunakan  ubin tekstur  pemandu  (guiding  bloks)  pada  jalur lalu-lintas  kendaraan,  idepan  pintu  masuk  / keluar, tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan  ketinggian  lantai,  penghubung antara jalan.

## Jalur pemandu
Jalur pemandu adalah jalur yang memandu  pe    nyandang  cacat  untuk  berjalan dengan  memanfaatkan  tekstur  ubin  pengarah dan ubin peringatan. Persyaratan ubin sebagai jalur pemandu diantaranya sebagai berikut:
a) Tekstur  ubin  pengarah  bermotif  garis- garis menunjukkan arah perjalanan.
b) Tekstur  ubin  peringatan  (bulat)  memberi peringatan  terhadap  adanya  perubahan situasi di sekitarnya.
Daerah-daerah  yang  menggunakan ubin  tekstur  pemandu  (guiding  bloks)  pada jalur  lalu-lintas  kendaraan,  idepan  pintu
masuk/ keluar, tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, penghubung antara jalan

## Fasilitas Penyeberangan
Asas  fasilitas  dan  aksesibilitas  menurut Departemen  PU  (2006),  mengemukakan bahwa  setiap  fasilitas  publik  harus  memenuhi 4 asas  yaitu:  keselamatan,  kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Prasarana aksesibilitas  di  jalan  umum  didasarkan  pada Peraturan Pemerintah No.43/Tahun 1998 Pasal 13  tentang  upaya  peningkatan  kesejahteraan sosial  penyandang  cacat    (Sekretariat  Negara, 1998).  Akses  ke,  dan  dari  jalan  umum  terdiri dari :
1. Akses ke tempat pemberhentian bis.
2. Jembatan penyeberangan;
3. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki
4. Tempat parkir dan naik/turun penumpang
5. Tempat pemberhentian kendaraan umum
6. Tanda/rambu lalu lintas dan marka           jalan
7. Trotoar  bagi  pejalan  kaki/pemakai  kursi roda
8. Terowongan penyeberangan Fasilitas
penyeberangan dihitung berdasarkan  tingkat  kebutuhan  fasilitas  pada tiap–tiap  lokasi.  Penting  diketahui  frekuensi penyeberang  jalan  data  volume  kendaraan bermotor  dan  penyeberang  jalan.  Kepadatan pengguna  jalan  perlu  diperhatikan  agar    kedua faktor  tersebut  dan  menjaga  dari  hal  rawan kecelakaan yang dapat terjadi (Setra, 2022).
Tabel 1. Data Prakiraan Kebutuhan JPO
Selain  kondisi  diatas  dapat  juga  berlaku bilamana terdapat kasus khusus seperti kondisi darurat  yang  mengharuskan  kehadiran pelican crossing .  Menurut  Dirjen  Bina  Marga  No. 027/T/Bt/1995  tentang  tata  cara  perencanaan jembatan penyeberangan  untuk pejalan kaki di
perkotaan,  Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi, adalah:
1. Ketinggian  bagian  bawah  jembatan penyeberangan orang (JPO):
a. Jalan  raya:  4,6  meter  (tidak  dilalui bus  tingkat)/5,1  meter  (dilalui  bus tingkat)
b. Jalur kereta: 6,5 meter.
2. Tangga penghubung jembatan penyeberangan  untuk  memikul  beban hidup nominal sebesar 5 kPa, dan lebar bebas  untuk  jalur  pejalan  kaki minimum adalah 2 m.

## Metode Penelitian
1. Jenis penelitian kualitatif dengan deskripsi untuk  menggambarkan  situasi  lapangan sebagai pembanding antara kondisi dilokasi penelitian dengan referensi konsep perancangan  pedestrian,  penyeberangan menuju halte bus Trans Jakarta di Perumnas Kelender Kota Jakarta Timur.
2. Sumber data primer diperoleh dari permasalahan  diskonektisitas  pedestrian dan  tidak  adanya  penyeberanan  untuk disable. Sedangkan data sekunder diperoleh dari  data  perancanan  pedestrian  dan penyeberangan,  serta  regulasi  pemerintah tentang pelayanan transportasi untuk disable.
3. Analisa  yang  dilakukan  adalah  membuat konsep  perancangan  pedestrian  untuk khalayak  umum  yang  bisa  difungsikan untuk semua pengguna, tidak.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  berada  di  Kota  Jakarta Timur  tepatnya  dikawasan  halte  bus  Trans Jakarta,  lokasi      halte  berada  diJalan  I  Gusti Ngurah Rai, disisi Timur jalan terbentang jalur rel  kereta  api  yang  bergerak  dari  stasiun Kelender,  sementara  disisi  barat  jalan  I  Gusti Ngurah  Rai  terdapat  persimpangan  dari  arah Jalan  Teratai  Putih,  didalam  kota  yaitu Terminal Kelender.

## Gambar.1. Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ramp
Hasil Pembahasan dan kesimpulan berupa menghadirkan  pedestrian  dan  penyeberangan yang ramah disable dikawasan halte bus Trans Jakarta  Perumnas  Kelender  Kota  Jakarta Timur.
Dengan  kemiringan  7 o dan  space  ramp hanya  5  meter,  ramp  hanya  dapat  mencapai ketinggian ramp 61 centi meter. Ketingian ini masih sangat jauh menjangkau ketinggian halte yang  ada  yaitu  lebih  kurang  6  meter.  Sebagai ilustrasi,  berikut  dideskripsikan  gambaran ramp yang dimaksud sebagai berikut :
Gambar.2.   Space Ruang Menuju  JPO Halte Perumnas  Kelender

## Gambar 3. Perbandingan Tinggi Halte
Jika  ketinggian  ramp  61  centimeter tersebut  diterapkan  dimedian  Jalan  I  Gusti Ngurah  Rai,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat diterapkan,  karena  akan  menghalangi  laju kenderaan yang   melintas dibadan jalan.
Gambar.4.    Space  ruang  menuju   JPO  Halte
Perumnas   Kelender Tidak ada akses bagi disable menuju halte dimedian  jalan  (Jalan  Ngurah  Ray).  Jika ditinjau  dari  persyaratan  ramp  dengan kemiringan 7 o akan membutuhkan space ramp maksimal  9  meter.  Penentuan  space  ramp tersebut  tidak  mencukupi  jarak  9  meter, mengingat  space  yang  tersedia  dilapangan hanya  5  meter,  terkecuali  kaum  disable  dan penyeberangan  untuk disable. Space  menuju Halte Kelender hanya berjarak 5 meter hingga mendapatkan tangga Jembatan Penyeberangan orang (JPO).

## Gambar.  5.  Ramp  Setinggi 6 meter
Pemanfaatan  Pedestrian  Disepanjang  Jalan I Gusti Ngurah Rai
Pedestrian sebagai jalur yang menghubungkan beberapa simpul transit yang ada  dikawasan  Perumnas  Kelender.  Kondisi pedestrian disepanjang  Jalan  I  Gusti  Ngurah Ray sangat baik kondisi dimensi ruang, warna, tekstur  dan  bahan  materialnya.  Namun  jalur pedestrian  yang  yang  ada  tidak  memenuhi persyaratan  sebuah  menghubungkan  pusat perbelanjaan Perumnas Kelender Jalan Teratai Putih Raya hingga mendapatkan akses ke halte bus Trans .Jakarta (dimulut simpang Jl I Gusti Ngurah Rai)  tidak jelas koneksitasnya, ruang pedestrian  yang  tidak  jelas,  warna  tidak spesifik dan bahan material yang tidak   terawat merupakan    gambaran jalur.
Pedestrian  yang  ada  dilokasi.  Sebuah pedestrian  harus menghubungkan semua pusat–pusat  aktifitas  yang  ada  dalam  sebuah kawasan. Koneksitas  pedestrian  secara  fisik dapat  terlihat,  sebagai  ruang  yang  terlingkup oleh  susunan  bahan  material,  tekstur,  dan warna. Pedestrian di Jalan I Gusti Ngurah Ray belum  optimal  digunakankarena  Aktifitas warga  lebih  terlihat  pada  lokasi  tersebut,  lalu lalang pengguna Trans sangat tinggi frekwensinya  disana,  sehingga  pedestrian kurang  diminati oleh sebab :
1. Masyarakat pengguna angkutan umum dalam  kota  memulai  perjalanannya dari  pusat aktifitas Pasar Kelender di Jalan  Teratai  Putih  Raya,  Terminal angkutan  kota  juga  berada  dikawasan pasar  tersebut,  sehingga  mereka mengakses angkutan kota disepanjang Jalan  Teratai  Putih  Raya  hingga dipersimpangan  Jalan  I  Gusti  Ngurah Rai.
2. Masyarakat warga Perumnas Kelender dan  Rumah  susun  juga  mengakses angkutan umum dalam kota dari Jalan
Teratai Putih Raya, karena akses jalan ke perumahan
3. Hanya ada satu ke Jalan Teratai Putih Raya. Hal ini disebabkan tidak terbuka media  menuju  JPO  dari  rumah  susun
(perumnas) karena perumahan dibatasi oleh jalur drainase kota.
Gambar.6.  Pedestrian  Yang  Belum  Maksimal Difungsikan
Gambar.7.   Jalur  Drainase  Kota  Membatasi Akses  Ke  Pedestrian

## Gambar  8.  Pedestrian  yang  buruk  dan  tidak terkoneksi

## Kondisi  Pedestrian  Sepanjang  Jalan  Teratai Putih Raya
Kondisi  disepanjang  Jalan  Teratai  Putih Raya  tidak  terkoneksi  dengan  baik,  material bercampur antara material paving blok dengan semen  untuk  menutupi  retak  dan  pecah material.  Sign  untuk  disable  berupa  guiding block disepanjang pedestrian disepanjang jalan tersebut.  Hal  yang  berbeda  dengan  kondisi pedestrian disepanjamng Jalan I Gusti Ngurah Rai  yang  sudah  memperhtikan  perancangan pedestrian  yang  baik,  termasuk  pemasangan guiding block.
Sepanjang  Jalan  Teratai  Putih  Raya dipenuhi  para  pedagang  kaki  lima  yang berjualan disepanjang pedestrian, tidaj memberi  ruang  bagi  pejalan  kaki  , sehingga aktifitas berjalan di pedestrian tersebut terputus –  putus  akibat  aktifitas  berjualan  pedagang.
Dapat  dikategorikan  pedestrian  tidak  ramah disable karena tidak ada guiding block. Terlihat pada pedestrian, Material pedestrian yang tidak jelas,  tidak  kontiiu,  dan  tidak  rata  tinggi permukaannya.

## KESIMPULAN
1. Fasilitas  JPO  dan  Pedestrian  adalah  jalur yang  terkoneksi  sangat  baik,  sebagai penyeberangan  umum  termasuk  disable. digunakan menuju halte bus Trans Jakarta di Perumnas Kelender.
2. JPO  yang  ada  dilokasi  halte  Perumnas Kelender       tidak  dapat  diperguakan  oleh disable  karena  kondisi   halte  yang  sangat tinggi (lebih 6 meter).
3. Memaksimalkan  fungsi  pedestrian  disisi Jalan  I  Gusti  Ngurah  Ray  agar  dapat dipergunakan  sebagaimana  tujuan  dibagun pedestrian tersebut, terutama calon
penumpang  yang  berasal  dari  sisi  Jalan  I Gusti  Ngurah  Rai.  Sehingga  penumpang tidak bertumpuk melalui JPO saja.
4. Tidak  memungkinkan  penggunaan  ramp dengan  kemiringan  7o  akan  menghalangi badan Jalan I Gusti Ngurah Rai.
5. Mempermudah  aksesibilitas  pencapaian halte  bagi  calon  penumpang  yang  berasal dari sisi Jalan I Gusti Ngurah Ray dan bagi disable.

## DAFTAR PUSTAKA
Kompas  2023,  5  Prinsip  Pembangunan Berkelanjutan,  publish 09/09/2022, 15:00 WIB https://www.kompas.com/skola/read
/2022 /09/09/150000569/5-prinsip- pembangunanberkelanjutan?page=al l.
Agustina,  I.D.,  2019,  Studi  Aksesibilitas
Transportasi Berkelanjutan Untuk Penyandang  Cacat  (Disabilitas) Di  Pusat  Kota Medan,  Saintek  ITM,
Volume 31 No 2, hal. 50 – 63
Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  71 Tahun 1999 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada
Sarana dan Prasarana Perhubugan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis  Fasilitas dan  Aksesibilitas  Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2012  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Penanaman  Pohon  Pada Sistem Jaringan Jalan
Peraturan Pemerintah No.43/Tahun 1998 Pasal 13 tentang upaya peningkatan kesejahteraan  sosial  penyandang  cacat
(Sekretariat Negara, 1998)
Kementrian  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga, .1997.Manual Kapasitas Jalan Indonesia
Setra, R.D., 2022, Analisis Efektivitas Pelican Crossing Sebagai Media Penyeberangan Studi Kasus Halte Bundaran Hi, Jl. Mh. Thamrin,  Kota  Jakarta  Pusat,  Jurnal
Artesis.  Vol.2( 168-174).
Fazastya,  H.K.,  dan  Kartik,  A.A.G.,  2022,
Analisis Kebutuhan Jembatan
Penyeberangan  Orang  (JPO)  di  Jl.
Transyogi Cibubur, Jatisampurna,
JURNAL TEKNIK ITS, VOL 11 NO 3 )  ISSN:  2337-3539,  (2301-9271  Print), hal 154 – 160.
Ma,  X.,  Tian,Y.,  Du,  M.,  Hong,  B.,  2021, “How  To  Design  Comfortable  Open Spaces For The Elderly? Implications Of Their Thermal Perceptions In An Urban Park”,  Journal  Science  of    The  Total Environment, Volume 768