## KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

## Oleh: Tommy Hendra Purwaka
Dosen Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930 tommypurwaka@gmail.com

## Abstrak
Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (KHL) atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) telah menjadi bagian dari hukum positif  Indonesia melalui UU Ratifikasi nomor  17  tahun  1985.  KHL  tersebut  diajarkan  di  fakultas  hukum  dalam  mata  kuliah  Hukum  Laut Internasional.  Oleh  karena  KHL  tersebut  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  Indonesia  dan wajib diterapkan di wilayah NKRI, serta NKRI sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, maka sudah selayaknya fakultas hukum juga mengkuliahkan Hukum Laut Nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan hukum  yang mencakup pengertian, pemahaman dan  pengetahuan tentang Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  tulisan singkat ini dapat dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kehendak dan keinginan tersebut.

## Kata kunci : Konvensi hukum laut

## Abstract
The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (KHL) or the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) has become part of the positive law of Indonesia through the Ratification Act  number  17  of  1985.  The  KHL  is  taught  in  the  faculty  of  law  in  the  course  Law  of  the  Sea International. Therefore KHL has become part of Indonesian national law and must be applied in the Homeland  and  the  Homeland  itself  is  the  largest  archipelago  in  the  world,  then  it  is  proper  law faculties  also  lecture  Law  of  the  Sea  National  Indonesia  as  the  science  of  law  which  covers  the definition,  understanding  and  knowledge  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  as  the  largest archipelago country in the world. Therefore, this short article can be viewed as the first step to realize the will and desire.

## Keyword : Law of the sea convention

## I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Konvensi Hulum Laut PBB III (KHL) dia- dakan  oleh  PBB  setelah  melihat  kenyataan  bah- wa  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  I  (1958)  dan Konvensi Hukum Laut PBB II (1960) tidak ber-
hasil  diberlakukan  untuk  secara  internasional mengikat  seluruh  negara-negara  di  dunia.  Kon- ferensi  PBB  III  tentang  Hukum  Laut  diseleng- garakan  dalam  kurun  waktu  lebih  dari  10  tahun, yaitu  dari  tahun  1972  sampai  dengan  1982  di- mana  para  wakil  negara  peserta  menandatangani KHL  tersebut  pada  bulan  Desember  1982  di Montigo Bay, Jamaica. KHL diberlakukan dan
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
mengikat secara internasional setelah negara ke 60 meratifikasi  KHL  pada  tahun  1994.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  penyelenggara- an  KHL  ini  merupakan  ajang  diplomasi  dan  ne- gosiasi antar negara terpanjang yang berlang- sung secara berkelanjutan dalam sejarah pekem- bangan Hukum Laut Internasional.
Pemberlakuan  KHL  dimaksudkan  untuk mengatur ocean  space (ruang  laut)  yang  meru- pakan  bagian  terbesar  dari  bumi  kita.  Oleh  kare- na  keseluruhan  aspek  ruang  laut  berkaitan  satu sama  lain,  maka  aspek-aspek  tersebut  haruslah diatur  sebagai  satu  kesatuan  yang  terpadu  dalam KHL.  Dalam  kaitan  ini,  KHL  dipandang  oleh Tommy  T.B.  Koh, President  of  the  third UN- CLOS,  sebagai  suatu  konstitusi  kelautan  ( a constitution  for  the  ocean ). 1 Tidaklah  keliru  bila KHL  disebut  sebagai  konstitusi  kelautan  karena dalam pengimplementasiannya menunjukkan bahwa tidak hanya aspek kelautan saja dari ruang laut  yang  diatur  melainkan  juga  aspek  da-  ratan dan udara di atasnya.
KHL  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi KHL 1982. Sejak saat itu, KHL merupakan ba- gian dari hukum positif Indonesia. Berbagai produk hukum yang  diundangkan  sebelum  dan  sesudah  tahun 1982  telah  mengacu  pada  keten-  tuan-ketentuan KHL.  Di  antara  produk-produk  hukum  tersebut adalah  Deklarasi  Djuanda  1957,  UU  Perairan Indonesia (1960), UU Landas Kon- tinen (1974), UU  ZEE  (1980),  UU  Lingkungan  Hidup  (1982), UU  Perikanan  (1985),  UU  Kon-  servasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis- temnya (1990), UU Pelayaran  (1992),  dan  UU  Pemerintahan  Daerah (1999).  Beberapa  UU  saat  ini  telah  diubah  dan digantikan dengan UU yang baru.
KHL  disosialisasikan  kepada  masyarakat Indonesia antara lain melalui seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya tentang Implementasi Wawasan  Nusantara.  Kegiatan  sosialisasi  ini  di- motori oleh Mochtar Kusumaatmadja, pengga- gas prinsip-prinsip negara kepulauan dan kon- septor Deklarasi  Djuanda  1957.  Prinsip-prinsip  negara kepulauan tersebut pada akhirnya diteri-
1 Tommy  Hendra  Purwaka,  ―Paradigmn  Shift  in  the  Imp- lementation  of  the  Law  of  the  Sea  in  Indonesia,‖  dalam Jurnal  Hukum  Internasional ,  Volume  8  Numkber  1  Octo- ber 2010, p. 114.
ma  dan  diatur  dalam  Part  IV  KHL  dengan  judul Archipelagic States. Keberhasilan ini merupa- kan buah  dari  perjuangan  diplomasi  yang  tak  kenal lelah  yang  dilakukan  oleh  Delegasi  RI  ke Konferensi  PBB  III  tentang  Hukum  Laut 2 di bawah  pimpinan  Mochtar  Kusumaatmadja  yang pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri RI.
Disamping  disosialisasikan  kepada  ma- syarakat Indonesia, KHL tersebut juga diajarkan di fakultas  hukum  diberbagai  universitas  dan perguruan  tinggi  di  Indonesia  melalui  mata  ku- liah  Hukum  Laut  Internasional.  Pengertian,  pe- mahaman  dan  pengetahuan  mahasiswa  fakultas hukum tentang KHL akan menjadi lebih leng- kap lagi  apa  bila  mata  kuliah  Hukum  Laut  Inter- nasional  didampingi  dengan  mata  kuliah  Hukum Laut Nasional Indonesia. Mata kuliah Hukum Laut Nasional Indonesia tersebut sampai saat ini belum ada dan oleh karena itu masih perlu dia- dakan dan dikembangkan. Dalam kaitan ini, tu- lisan singkat ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  awal  untuk merealisasikan gagasan tentang perlu diadakannya mata kuliah Hukum Laut Nasio- nal Indonesia.

## B. Pernyataan Masalah
KHL  sebagai  landasan  bagi  pengemba- ngan  hukum  laut  internasional  telah  menjadi  ba- gian  dari  hukum  positif  Indonesia  melalui  UU Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi  KHL. Artinya,  KHL  wajib  diterapkan  di  wilayah  laut Indonesia  dan  berbagai  produk  hukum  yang menjadi  landasan  hukum  bagi  pelaksanaan  pem- bangunan  kelautan  di  Indonesia  wajib  diselaras- kan dengan KHL. Dengan kata lain, KHL seba- gai hukum laut internasional bersama-sama de- ngan hukum  positif  Indonesia  lainnya  pada  akhirnya harus  diterapkan  di  wilayah  laut  nega-  ra kepulauan  Indonesia.  Bukakankah  KHL  dan hukum-hukum yang diberlakukan di wilayah laut Indonesia  tersebut  dapat  dihimpun  dan  di- padukan  menjadi  Hukum  Laut  Nasional  Indone- sia.
2 Anggota Delegasi RI ke Konferensi PBB tentang Hu- kum Laut tersebut antara lain (mohon maaf bila ada kesa- lahan, ketidak-lengkapan  dan  tanpa  gelar  dalam  penulisan  nama): Hasyim  Djalal,  Nugroho  Wisnu  Murti,  Adi  Su-  mardiman, Parapat,  V.  Susanto,  Komar  Kantaatmadja,  Etty  Agus, Munadjat Danusaputro, Napitupulu, dan Sitepu.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
Oleh  karena  hukum  internasional  dime- ngerti  sebagai  hukum  yang  mengatur  peristiwa hukum  internasional,  yaitu  suatu  peristiwa  yang terdiri  dari  perbutan-perbuatan  hukum  oleh  sub- yek  hukum,  hubungan-hubungan  hukum  yang terbentuk  oleh  interaksi  antar  perbuatan-perbua- tan hukum tersebut, dan akibat-akibat hukum yang melampaui batas-batas negara, maka hu- kum laut internasional dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur  hubungan-hubungan  hu-  kum  antar negara  dengan  obyek  hubungannya  berkaitan dengan  ruang  laut  ( ocean  space )  dan  segala aspeknya.  Dengan  demikian,  penerapan  KHL sebagai hukum laut internasional oleh In- donesia dapat  dipahami  sebagai  upaya  Indonesia  untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan mewujudkan kepentingan-kepentingan Indone- sia di bidang kelautan, baik di dalam maupun di luar wilayah  laut  Indonesia  melalui  hubungan  antar negara berdasarkan asas, prinsip, dan ke- tentuan hukum laut internasional.
Sejalan  dengan  upaya  Indonesia  melalui hubungan kelautan internasional tersebut  di atas, Indonesia juga melakukan kegiatan pem- bangunan  kelautan  nasional  secara  berkelanju- tan.  Kegiatan  pembangunan  kelautan  nasional tersebut  merupakan  upaya  Indonesia  untuk  me- ngisi  wilayah  negara  kepulauan  Indonesia  yang telah  memperoleh  pengakuan  internasional  me- lalui  pemuatannya  sebagai  Part  IV  dalam  KHL. Oleh  karena  pembangunan  kelautan  nasional tersebut  lebih  memfokuskan  diri  pada  peristiwa- peristiwa hukum nasional dari pada internasional di bidang kelautan, walaupun tak dapat disangkal tentang  adanya  interaksi  antara  kdua-  nya,  maka Indonesia  sudah  selayaknya  mem-  bentuk, memberlakukan dan mengembangkan hukum laut nasional sebagai landasan hukum bagi pembangunan kelautan nasional.

## C. Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  tulisan  singkat  ini  menca- kup tiga hal pokok, yaitu:
Pertama, membahas  aspek  yuridis norma- tif  dan  yuridis  empiris  dari  KHL  sebagai hukum  laut  internasional  yang  menjadi landasan hukum bagi hubungan-hubungan internasional Indone- sia; Kedua, mengupayakan adanya hukum laut nasional  Indonesia  sebagai  landasan hukum bagi
pelaksanaan  pembangunan  kelautan  nasional  di wilayah negara kepulauan Indonesia; dan
Ketiga,  mengembangkan  hukum  laut  na- sional Indonesia sebagai mata kuliah ilmu pe-  ngetahuan  hukum  yang  diajarkan  di fakultas hu- kum dan di pendidikan tinggi hukum.

## D. Maksud dan Tujuan
Tulisan  singkat  ini  bertujuan  untuk  mengi- ngatkan  kita  kembali,  khususnya  mengingatkan generasi  muda  dan  mahasiswa,  bahwa  NKRI adalah  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang diperoleh  melalui  perjuangan  diplomasi  yang panjang  dalam  kancah  Konferensi  PBB  III  ten- tang  Hukum  Laut.  Dengan  mengingatkan  kem- bali  tentang  posisi  NKRI  sebagai  negara  kepu- lauan  terbesar  di  dunia,  tulisan  singkat  ini  ber- maksud untuk menyadarkan kita, generasi mu- da, dan  mahasiswa  bahwa  implementasi  KHL merupakan  landasan  bagi  kita  untuk  memperta- hankan  dan  mengembangkan  posisi  NKRI  seba- gai negara kepulauan.

## E. Manfaat
Tulisan singkat ini diharapkan akan me- miliki dua manfaat  bagi  para  pembacanya,  yaitu  manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis yang diharapkan akan di- peroleh adalah  peningkatan  pemahaman  aspek  normatif dari  KHL  dalam  kaitannya  dengan  pro-  duk- produk  hukum  internasional  dan  nasional. Keterkaitan  KHL  dengan  produk-produk  hukum internasional  akan  memberikan  pemahaman  ten- tang  adanya  lapangan-lapangan  hukum  dalam hukum  laut  internasional,  sedangkan  keterkai- tannya  dengan  produk-produk  hukum  nasional akan  memberikan  pemahaman  tentang  adanya peluang  untuk  membentuk  hukum  laut  nasional Indonesia.
Manfaat praktis yang diharapkan akan di- peroleh adalah  peningkatan  pemahaman  tentang  teknik implementasi  KHL  yang  beraspek  hukum  laut internasional dalam ranah hubungan antar negara dan  yang  beraspek  hukum  laut  nasional  dalam ranah  pembangunan  kelautan  nasional,  serta keterkaitan kedua aspek tersebut.

## F. Landasan Teori
Beberapa  teori  hukum  yang  dapat  diper- gunakan di sini untuk memahami keberadaan
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
KHL  sebagai  suatu  konstitusi  bagi  ruang  laut ( ocean space)  meliputi  antara  lain  teori  negara, teori  kedaulatan  negara,  teori  ketertiban  umum, teori sistem hukum, dan teori fungsi hukum. Teori tentang negara ( state theory ) me- ngatakan bahwa  suatu  negara  ada  atau exist apa  bila memenuhi  4  (empat)  syarat,  yaitu  ada  wila-  yah negara  yang  jelas  batas-batasnya,  ada  warga negara  yang  tinggal  di  dalam  wilayah  negara tersebut,  ada  pemerintahan  negara,  dan  ada  pe- ngakuan  dari  negara  lainnya.  NKRI  sebagai  ne- gara  kepulauan  terbesar  di  dunia  sudah  meme- nuhi  ke  empat  persyaratan  tersebut.  Namun  de- mikian,  belum  seluruh  batas-batas  wilayah  laut- nya  dengan  negara  tetangga  diselesaikan  berda- sarkan  kaedah-kaedah  hukum  laut  internasional yang ada di dalam KHL.
Teori kedaulatan negara ( sovereignty of the state  theory )  menjelaskan  bahwa  negara  me- miliki  kebebasan  penuh  untuk  menjalankan  ke- kuasaannya di dalam wilayah negara. Negara yang mampu  menjalankan  kekuasaan  negara  yang terdiri dari kekukasaan pemerintahan, ke- kuasaan pembentuk  UU,  dan  kekuasaan  kehaki-  man dengan  baik  di  dalam  wilayah  negara  dise-  but sebagai negara yang berdaulat. Menurut KHL dan berdasarkan  UU  Perairan  Indonesia,  wilayah NKRI  terdiri  dari  wilayah  daratan  pu-  lau-pulau besar dan kecil yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau dengan panjang pantai 81.000 km, wilayah lautan  yang  terdiri  dari  perairan  pe-  dalaman, perairan nusantara dan laut territorial 12 mil laut ( nautical miles ), dan wilayah udara di atas wilayah daratan dan lautan. Kedaulatan NKRI atas wilayah negara  tersebut  juga  melipu-  ti  kedaulatan  atas kekayaan  alam  yang  terkan-  dung  di  dalam wilayah  negara  tersebut.  Menurut  KHL  dalam kaitannya  dengan  teori  kedaulatan  negara, Indonesia  mempunyai  dan  menerapkan  hak-hak berdaulat ( sovereign rights ) di wilayah laut di luar wilayah negara yang terdiri dari zo- na tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan lan-  das kontinen.
Teori  ketertiban  umum  ( public  order theory ) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup  manusia  yang  tak  terbatas  sifatnya  dengan menggunakan  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia,  dan  sumber  daya  buatan  yang  terbatas sifatnya  harus  diatur  oleh  hukum  agar  tercipta ketertiban umum. Apa bila pemenuhan kebutu-
han  tersebut  tidak  diatur  oleh  hukum  maka  akan terjadi  kekacauan  dimana  pihak-pihak  yang  me- miliki kekuatan, baik kekuatan ekononmi, poli- tik maupun  militer,  akan  selalu  menang.  Dengan demikian dapat dipahami dalam kaitan ini bah- wa KHL diadakan oleh negara-negara untuk mewujudkan  ketertiban  umum  dalam  meman- faatkan  ruang  laut  beserta  segala  aspeknya  bagi terpenuhinya  kepentingan  nasional  masing-ma- sing negara.
Teori sistem hukum ( legal system theory ) menegaskan  bahwa  hukum  sebagai  suatu  sistem merupakan proses interaksi antara tiga sub sis- tem hukum,  yaitu  materi  hukum  ( legal  substan-  ce ), struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  bu-  daya hukum ( legal culture ), dimana apa bila sa- lah satu sub sistem berubah, maka perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan pada kedua sub sistem lainnya.  Dari  sudut  pandang input-output  model dapat dikatakan di sini bah- wa dalam suatu sistem hukum  apa  bila  salah  sa-  tu  sub  sistem  hukum menghasilkan output , ma- ka output tersebut akan menjadi input bagi  ke-  dua  sub  sistem  lainnya. Dalam  kaitan  ini,  KHL  sebagai  suatu  sistem memiliki  tiga  sub  sistem  hukum,  yaitu  materi hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum. Materi hukum terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis.  Hukum  tertulis  mencakup  antara  lain hukum  nasional,  perjanji-  an  internasional,  dan putusan  pengadilan  inter-  nasional,  sedangkan hukum  tak  tertulis  merupa-  kan  kebiasaan- kebiasaan  internasional  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  ruang  laut  dan  se-  gala  aspeknya. Kesemuanya ini merupakan sumber hukum formil dari KHL. Untuk mem- peroleh pemahaman yang utuh  tentang  sumber  hukum  KHL,  maka keberadaan  sumber  hukum  formil  tidak  dapat dilepaskan  dari  sumber  hu-  kum  materiil  yang terdiri  dari  landasan  idiil,  yaitu  keadilan, kebenaran, dan kepastian hu- kum, serta landasan riil  (kenyataan  sehari-hari),  yaitu  kegiatan hubungan antar negara dalam kehidupan masyarakat internasional di bidang kelautan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,  keamanan,  lingkungan  hidup,  dan hukum.  Dalam  kaitan  ini,  penegakan  ketentuan- ketentuan  hukum  KHL  memerlukan  struktur hukum  yang  kuat  yang  terdiri  dari  organisasi kelembagaan di tingkat nasional dan internasional. Organisasi kelembagaan tersebut
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
hendaknya  memiliki  budaya  hukum,  yaitu  sikap dan  perilaku  positif  terhadap  KHL  agar  supaya materi  KHL  dapat  dimengerti  dan  dipahami  un- tuk  kemudian  dapat  ditegakkan  sebagaimana  se- harusnya.
Teori  fungsi  hukum  ( legal  function  theo- ry )  menjelaskan  bahwa  hukum  memiliki  dan menjalankan  fungsi social  engineering .  Artinya, hukum  melakukan  rekayasa  terhadap  kehidupan masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hukum  bu- kan  hanya  sekedar  alat  untuk  melakukan  reka- yasa  sosial  ( tool  of  social  engineering ),  melain- kan merupakan hukum yang hidup ( the living law ) dan  bekerja  menjalankan  fungsi  rekayasa  sosial. Jika  hukum  hanya  sebagai  alat,  maka  hu-  kum tersebut  mati.  Oleh  karena  itu  untuk  dapat melakukan  rekayasa  sosial,  hukum  harus  meru- pakan  hukum  yang  hidup,  yaitu  hukum  yang memiliki karakter populis (tidak elitis), respon- sif (tidak represif), dan otonom (tidak ortodox). KHL dalam kaitan ini merupakan hukum  yang populis karena  mampu  menyerap  aspirasi  ma-  syarakat internasional, khususnya aspirasi nega- ra-negara sedang  berkembang.  Disamping  itu,  KHL  juga merupakan hukum yang bersifat res- ponsif karena dapat  cepat  tanggap  dan  memberi-  kan  respon terhadap tidak berfungsinya UN- CLOS 1958 dan UNCLOS  1960  dengan  menye-  lenggarakan Konferensi  PBB  III  tentang  Hukum  Laut  pada tahun  1972.  Kemudian  KHL  juga  merupakan hukum yang otonom karena mampu tegak berdiri walaupun di bawah tekanan-tekanan dari negara- negara  super  power  di  bidang  kelautan  seperti Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  negara-negara OECD  lainnya.  Kehadiran  KHL  menurut  teori fungsi  diharapkan  akan  dapat  mewujudkan kestabilan jika ditinjau dari aspek politik, efisiensi jika  ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  kesejahteraan bilka ditinjau dari aspek sosial, kemapanan nilai- nilai bila ditinjau dari aspek budaya, ketahanan/kekuatan  jika  ditinjau  dari  aspek pertahanan,  ketentraman  jika  ditinjau  dari  aspek keamanan,  keberlanjutan  jika  ditinjau  dari  aspek lingkungan,  serta  keadilan,  kepastian,  dan kebenaran  jika  ditinjau  dari  aspek  hukum  dalam mengelola,  menggunakan,  dan  memanfaatkan ruang laut beserta segala aspeknya.

## G. Pendekatan
Tulisan singkat ini menggunakan pende-
katan  hukum  dan  kelembagaan  dalam  mengurai- kan  dan  membahas  KHL.  KHL  memberikan mandat  hukum  kepada  organisasi  kelembagaan yang  antara  lain  terdiri  dari  negara-negara,  or- ganisasi  internasional,  dan  para  anggota  masya- rakat internasional untuk memanfaatkan ruang laut dan  segala  aspeknya  dengan  tidak  melang-  gar ketertiban  umum,  baik  nasional  maupun  in- ternasional. Ketertiban umum akan terwujud  apa bila  setiap  organisasi  kelembagaan  tunduk  dan patuh pada KHL.

## H. Organisasi Penulisan
Tulisan  singkat  ini  diawali  dengan  uraian Pendahuluan  pada  Bab  I  yang  mencakup  Latar Belakang,  Pernyataan  Masalah,  Ruang  Lingkup, Maksud  dan  Tujuan,  Manfaat,  Landasan  Teori, Pendekatan,  dan  Organisasi  Penulisan.  Bab  Pen- duhuluan  tersebut  merupakan  pengantar  untuk memasuki  pembahasan  pada  Bab  II  tentang  Hu- kum  Laut  Internasional,  Bab  III  tentang  Hukum Laut  Nasional  Indonesia,  Bab  IV  tentang  Ilmu Hukum  Laut  Nasional  Indonesia,  Bab  V  tentang Penerapan Ilmu Hukum Laut Nasional Indone- sia Dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Bab VI sebagai Penutup
Bab II yang berjudul Hukum Laut Interna- sional  akan  mengetengahkan  uraian  tentang  se- jarah  singkat  perkembangan  masalah  kelautan sampai  dengan  diberlakukannya  KHL  yang  me- ngikat  secara  internasional.  KHL  tersebut  berisi materi  hukum  yang  meberikan  mandat  kepada organisasi kelembagaan hukum laut internasio- nal untuk  melaksanakan  KHL  di  wilayah-wila-  yah laut  tertentu  sesuai  dengan  rejim-rejim  hu-  kum laut  internasional  yang  diatur  di  dalam  KHL. Penerapan KHL tersebut akan membawa konsekuensi  terjadinya  interaksi  dengan  penera- pan konvensi-konvensi internasional lainnya yang akan menumbuh-kembangkan lapangan- lapangan hukum baru dalam hukum laut inter- nasional.
Bab III yang berjudul Hukum Laut Nasio- nal Indonesia akan membahas bahwa hukum laut nasional  Indonesia  itu  benar-benar  ada  dan keberadaannya memang benar-benar diperlu- kan. Keberadaan  hukum  laut  nasional  tersebut didukung  oleh  cara  pandang  Bangsa  Indonesia terhadap wilayah lautnya yang merupakan ba- gian tak terpisahkan dari wilayah nasional

## Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
NKRI.  Cara  pandang  atau  wawasan  Bangsa  In- donesia tersebut tumbuh dan berkembang sei- ring dengan perkembangan implementasi hu- kum laut internasional di Indonesia.
Bab  IV  yang  berjudul  Ilmu  Hukum  Laut Nasional Indonesia akan mengetengahkan urai- an tentang  hukum  laut  nasional  Indonesia  seba-  gai ilmu  pengetahuan  hukum.  Bahwa  hukum  itu adalah  ilmu  pengetahuan  sudah  bukan  merupa- kan  masalah  lagi.  Dengan  demikian,  hukum  laut nasional  Indonesia  adalah  juga  ilmu  pengetahu- an.  Sebagai  ilmu  pengetahuan,  hukum  laut  na- sional  berintikan  fakta  dan  kebenaran  tentang misalnya  NKRI  sebagai  negara  kepulauan  terbe- sar di dunia, serta berbagai metode seperti meto- de  penelitian  untuk  mencari  fakta  dan  menemu- kan  kebenaran,  metode  verifikasi  untuk  menguji kembali  kebenaran  atas  fakta  dan  kebenaran  se- cara  ilmiah,  metode  pembelajaran  untuk  mem- berikan  pengertian,  pemahaman  dan  pengetahu- an  tentang  fakta  dan  kebenaran,  serta  metode sosialisasi  untuk  menjelaskan  fakta  dan  kebena- ran  tersebut  kepada  masyarakat.  Hasil  dari  ilmu pengetahuan  adalah  peningkatan  kompetensi  dan kemampuan.
Bab V yang berjudul Penerapan Ilmu Hu- kum  Laut  Nasional  Indonesia  Dalam  Pelaksana- an  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  akan  mengete- ngahkan  pelaksanaan  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat  di  bidang  hukum laut  nasional  Indonesia.  Tulisan  singkat  ini  akan ditutup  dengan  Bab  VI  yang  berisi  ke-  simpulan dan saran-saran.

## II HUKUM LAUT INTERNASIONAL

## A. Sejarah Singkat Permasalahan Kelautan Internasional
Wilayah laut dunia dan segala isinya telah menarik  minat  banyak  negara  pantai,  khususnya negara-negara  besar,  untuk  menggunakan  dan memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan  dari  masing-masing  negara  yang bersangkutan.  Persaingan  antara  negara-  negara besar sudah terjadi sejak abad ke 14. Da- lam tahun 1492,  misalnya,  Spanyol,  Portugis,  Inggris  dan Belanda  saling  bersaing  dalam  melakukan eksplorasi  laut  sebagai  pintu  masuk  untuk menguasai wilayah laut. Pada tahun 1493,
Spanyol  mengklaim  Samudera  Pasifik  dan  Por- tugis  mengklaim  Samudera  Antlantik.  Kedua klaim tersebut didukung oleh Tahta Suci Vati- kan dengan  mengeluarkan  Papal  Bulls  dari  Paus Alexander VI yang kemudian dimodikasi ke dalam bentuk  Traktat  bilateral  antara  Spanyol  dan Portugis,  yaitu  Traktat  Tordesillas  pada  ta-  hun 1494. Pengesahan tersebut menjadi landa- san bagi Spanyol  dan  Portugis  untuk  menguasai  Benua Amerika  dan  menerapkan  konsep mare  clausum atau  laut  tertutup. 3 Penerapan mare  clausum tersebut menimbulkan konflik dengan Inggris dan Belanda.  Delapan  puluh  tujuh  tahun  kemudian, Ratu  Elizabeth  dari  Inggris  mendek-  larasikan kebebasan  atas  laut  ( freedom  of  the  sea )  pada tahun  1580  dan  Hugo  Grotius  dari  Be-  landa mencanangkan  doktrin  laut  terbuka  ( mare liberum ) pada tahun 1609. 4
Minat negara-negara maritim besar seperti Amerika,  Rusia,  Inggris,  Perancis,  Belanda,  Jer- man, Itali, Swedia, dan Jepang terhadap ruang laut dan  segala  aspeknya  diwujudkan  salah  satu-  nya dengan melakukan ekspedisi-ekspedisi pe- nelitian ilmiah  kelautan  yang  telah  mereka  mu-  lai  pada Abad 18 sampai dengan sekarang yang jumlahnya telah  mencapai  ratusan. 5 Sejak  1950-  an, organisasi internasional dan negara-negara sedang berkembang mulai terlibat secara terba- tas dalam beberapa  ekspedisi  penelitian  ilmiah  kelautan tersebut. 6 Disamping  itu,  pentingnya  masalah ruang  laut  dan  segala  aspeknya  bagi  ba-  nyak negara di dunia juga dapat dilihat dengan jumlah konvensi internasional yang dibuat dan diberlakukan,  serta  jumlah  kasus  dan  insiden  ke- lautan  yang terjadi.  Berbicara tentang konvensi
3 Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea , third  ed.,  Manchester,  UK:  Manchester  University  Press, 1999, p. 204. Lihat juga Tommy Hendra Purwaka, ―Paradigmn Shift in the Implementation of the Law of the Sea in Indonesia,‖ dalam Jurnal Hukum Internasional , Volume 8 Numkber 1 October 2010, p. 114.
4 Ibid .,  R.R.  Churchill  and  A.V.  Lowe,  serta  Tommy  Hen- dra Purwaka.
5 Jumlah ratusan tersebut merupakan perkiraan penulis berdasarkan  data  62  ekspedisi  penelitian  ilmiah  kelautan yang  dilakukan  di  perairan  kepulauan  Indonesia  dan  seki- tarnya tahun 1804-1980, di mana masing-masing ekspedi- si dilakukan 1-4 kali setahun (lihat Joseph R. Morgan and Mark J. Valencia, Atlas for Marine Policy in Southeast Asian Seas , Berkeley  and  Los  Angeles,  California:  Uni-  versity  of California Press, 1983, pp. 18-24.
6 Ibid ., Joseph R. Morgan and Mark J. Valencia.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
internasional,  misalnya,  pada  tahun  1661-1997 telah  dibuat  dan  diberlakukan  309  konvensi  in- ternasional,  dan  pada  tahun  1805-1998  telah  ter- jadi 124 kasus dan insiden kelautan. 7
Fakta-fakta  sejarah  dan  praktik  negara- negara  yang  terjadi  di  sepanjang  sejarah  per- kembangan  hukum  laut  internasional  sampai  de- ngan  diberlakukannya  KHL  yang  mengikat  se- cara internasional pada tahun 1994 menunjuk- kan betapa pentingnya ruang laut dan segala aspeknya bagi  masyarakat  internasional.  Dalam  kaitan  ini, Bernado  Zuleta,  Wakil  Khusus  Sek-  retaris Jenderal  PBB  untuk  Hukum  Laut,  dalam  Bab Pendahuluan  dari  UNCLOS  mengatakan  bahwa berbagai  permasalahan  ruang  laut  adalah  saling terkait  satu  sama  lain  dan  oleh  karena  itu  perlu dipahami  secara  keseluruhan.  Javier  Perez  de Cuellar,  Sekretaris  Jenderal  PBB,  dalam  per- nyataannya  mengenai  UNCLOS  yang berjudul ―International  Law  is  Irrevocably  Transformed‖ mengatakan  bahwa  permasalah-permasalahan ruang laut yang saling kait mengkait tersebut perlu ditangani  secara  bersama-sama.
Tommy  T.B.  Koh,  President  UNCLOS, dalam sambu- tannya   terhadap   UNCLOS   yang berjudul    ―A  Constitution  for  the  Ocean‖ menyatakan  bahwa  permasalahan-permasalah ruang  laut  yang  sa-  ling  terkait  tersebut  perlu ditangani keseluruhan- nya secara integral. Ketiga pernyataan  tersebut  dapat  dipandang  sebagai cerminan  dari  kesada-  ran  para  wakil  negara- negara penandatangan UNCLOS bahwa keseluruhan permasalahan ruang laut adalah saling berhubungan satu sama lain dan perlu penanganan secara integral. De- ngan kata lain, ketiga pendapat tersebut  hendak  menyatakan  bahwa  pendekatan menyeluruh  yang  mengedepankan  kerjasama internasional  merupakan  pendekatan  yang  sesuai untuk me- ngaplikasikan KHL.

## B. Konvensi Hukum Laut PBB 1982
Sistematika  KHL  meliputi  Pembukaan, Batang  Tubuh,  dan  Penutup.  Pembukaan  terdiri dari  Pendahuluan  yang  ditulis  oleh  Bernado  Zu- leta,  Wakil  Khusus  Sekretaris  Jenderal  PBB  un- tuk Hukum Laut, pernyataan dari Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal PBB, dengan  ju-
7 Lihat Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea ,  third  ed.,  Manchester,  UK:  Manchester  Univer-  sity Press, 1999, pp. xix-xlix.
dul  International  Law  is  Irrevocably  Transfor- med, dan ulasan dari Tommy T.B. Koh, Presi- dent KHL yang berasal dari Singapura, dengan judul A Constitution  for  the  Ocean.  Ketiga  tuli-  san tersebut menyatakan bahwa ruang laut dan segala aspeknya  yang  terkait  satu  sama  lain  per-  lu ditangani  sebagai  satu  keseluruhan  dan  oleh karena  itu  perlu  diatur  dalam  suatu  KHL.  KHL yang  sejak  tahun  1994  berlaku  dan  mengikat secara  internasional  merupakan  landasan  bagi berbagai  subyek  hukum  internasional  untuk  sa- ling  bekerjasama  dalam  mengelola,  memanfaat- kan,  dan  menggunakan  ruang  laut  dan  segala aspeknya untuk kepentingan damai.
Batang  Tubuh  KHL  terdiri  dari  27  Bab  dan  320 Pasal, serta 9 Annex. 8 Bab I Pendahulu- an terdiri dari  satu  Pasal  saja  yaitu  Pasal  1  yang  mengatur tentang:
1. Terminologi yang digunakan dan ruang lingkup KHL.
2. Subyek hukum laut yang meliputi nega- ra-negara sebagai pihak penandatangan KHL serta subyek hukum lainnya yang memiliki kedudukan hukum setara de- ngan negara-negara penandatangan KHL.
Bab  II  yang  berjudul  Laut  Teritorial  dan  Zona Tambahan  terdiri  dari  32  Pasal,  yaitu  Pa-  sal  2 sampai  dengan  Pasal  33.  Ketentuan-keten-  tuan hukum di dalam Bab II ini mengatur ten- tang:
1. Status hukum laut teritorial, udara di atasnya, dan dasar laut di bawahnya.
2. Laut teritorial 12 mil laut dan perairan pedalaman.
3. Garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. 9
4. Karang, muara sungai, teluk, pelabuhan,
roadsteads , dan garis air surut. 10
5. Cara penetapan batas antara dua negara
8 Lihat The  Law  of  the Sea, United  Nations  Convention  on the  Law  of  the  Sea  with  Index  and  Final  Act  of  the  Third United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea .  New York: United Nations, 1983. 9 Garis  pangkal  satu  lagi  adalah  garis  pangkal  kepulauan yang  diatur  dalam  Pasal  47  (1)  KHL.  Ketiga  macam  garis pangkal tersebut merupakan titik-titik pangkal untuk me- ngukur  dan  menetapkan  berbagai  macam  wilayah  perairan laut yang dimiliki oleh suatu negara.
10 Kesemuanya adalah lokasi terdapatnya titik-titik pang- kal untuk membentuk garis pangkal.
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
yang berhadapan dan yang berdampi- ngan.
6. Lintas damai, hak dan kewajiban dalam lintas damai, alur-alur pelayaran, kapal niaga, kapal pemerintah, kapal perang, kapal selam, kapal nuklir, hak negara pantai, jurisdiksi pidana, dan jurisdiksi perdata di atas kapal.
Bab  III  yang  berjudul  Selat  yang  Diguna-  kan Untuk  Pelayaran  Internasional  terdiri  dari  11 Pasal,  yaitu  dari  Pasal  34  sampai  dengan  Pa-  sal 45. Ketentuan-ketentuan hukum Bab III ter- sebut mengatur tentang:
1. Pengertian dan status hukum selat yang dipergunakan untuk pelayaran interna- sional.
2. Lintas transit, lintas damai, hak dan ke- wajiban bagi kapal dan pesawat udara saat transit.
Bab IV yang berjudul Negara-Negara Ke- pulauan terdiri  dari  9  Pasal,  yaitu  dari  Pasal  46  sampai dengan  Pasal  54.  Kesembilan  Pasal  ter-  sebut mengatur tentang:
1. Garis pangkal kepulauan.
2. Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona eko- nomi eksklusif, dan landas kontinen.
3. Status hukum perairan kepulauan, udara di atasnya, serta dasar laut dan lapisan di bawahnya.
4. Hak lintas damai dan hak lintas di alur- alur kepulauan bagi kapal dan pesawat udara.
5. Perjanjian-perjanjian antar negara yang sudah ada, hak penangkapan ikan tradi- sional, serta kabel dan pipa bawah laut.
Bab  V  yang  berjudul  Zona  Ekonomi  Eks-  klusif terdiri  dari  21  Pasal,  yaitu  dari  Pasal  55  sampai dengan  Pasal  75.  Ketentuan-ketentuan  hukum dalam ke 21 Pasal tersebut mengatur tentang:
1. Rejim hukum khusus dari Zona Ekono- mi Eksklusif (ZEE).
2. Hak dan kewajiban dari negara pantai dan negara lainnya (negara pantai lain- nya, negara dengan kondisi geografi ku- rang beruntung, dan negara tak berpan- tai) di ZEE.
3. Larangan pengalihan hak, serta penegak- kan hukum dan peraturan dari  negara
pantai.
4. Pulau buatan, instalasi, dan bangunan di ZEE.
5. Pengelolaan, pemanfaatan, dan konser- vasi sumber daya alam hayati di ZEE ( shared stocks , highly migratory species, marine mammals, anadromous stocks, catadromous species , dan sedentary species ).
6. Pemetaan dan penetapan batas ZEE an- tar negara.
Bab VI yang berjudul Landas Kontinen terdiri dari 9 Pasal,  yaitu dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85.  Ketentuan-ketentuan  hukum  dari  kesembilan Pasal tersebut mengatur ten- tang:
1. Penetapan batas terluar, penetapan batas landas kontinen antar negara, dan peme- taan landas kontinen.
2. Status hukum landas kontinen, ruang air dan udara di atasnya.
3. Hak negara pantai dan kebebasan dari negara lainnya.
4. Pipa dan kabel bawah laut, pulau buatan, instalasi dan bangunan di landas konti- nen, serta kegiatan pengeboran ( drilling ) di landas kontinen.
Bab VII yang berjudul Laut Lepas terdiri dari 35 Pasal,  yaitu  dari  Pasal  86  sampai  dengan  Pasal 120. Ketentuan-ketentuan hukum dari ke 35 Pasal tersebut mengatur tentang:
1. Laut lepas sebagai wilayah laut yang bu- kan ZEE, laut teritorial, perairan kepu- lauan, dan bukan perairan pedalaman.
2. Kebebasan laut lepas bagi semua negara, baik yang berpantai maupun tidak ber- pantai, yang terdiri dari kebebasan pela- yaran, kebebasan penerbangan, kebeba- san meletakkan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau bua- tan dan instalasi lainnya, kebebasan pe- nangkapan ikan, dan kebebasan melaku- kan penelitian laut untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan hu- kum dalam KHL.
3. Status hukum kapal laut, hubungan ka- pal laut dan negara bendera kapal, kewa- jiban negara bendera kapal, hak meme- riksa kapal laut, dan hak melakukan pe- ngejaran tanpa henti ( hot pursuit ).
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
4. Imunitas kapal perang dan kapal peme- rintah.
5. Permasalahan tubrukan kapal, perompa- kan, pengangkutan budak, lalu lintas narkotika, penyiaran gelap, dan kerjasa- ma antar negara untuk mengatasi perma- salahan tersebut.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, serta kerjasama antar negara.
Bab VIII yang berjudul Rejim Pulau-Pu- lau terdiri dari hanya satu Pasal, yaitu Pasal 121 dengan tiga ayat. Pasal 121 tersebut mengatur:
1. Pulau adalah tanah yang tetap timbul (ti- dak tenggelam) pada waktu air laut pa- sang.
2. Laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen dari suatu pulau ditetap- kan berdasarkan ketentuan-ketentuan hu- kum dalam KHL.
3. Pulau karang yang tidak dapat dihuni dan tidak dapat mendukung kehidupan ekonomi penghuninya tidak dapat memi- liki laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.
Bab  IX  yang  berjudul  Laut  Tertutup  dan  Semi Tertutup terdiri dari dua Pasal, yaitu Pasal 122 dan Pasal  123.  Kedua  Pasal  tersebut  menga-  tur tentang:
1. Pengertian laut tertutup dan semi tertu- tup. Keduanya didefinisikan sebagai: (a) teluk ( gulf ), dangkalan ( basin ) atau wila- yah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara pantai dan yang menghu- bungkan ke wilayah laut lainnya atau lautan melalui suatu alur sempit; atau (b) wilayah laut yang seluruhnya merupakan laut teritorial dan ZEE dari dua negara pantai atau lebih.
2. Kerjasama antara negara-negara yang mengelilingi wilayah laut tersebut, yang dapat juga melibatkan negara lain dan organisasi internasional dalam bidang
(a) pengelolaan, konservasi, ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati;
(b) penerapan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proteksi dan preservasi lingkungan laut; dan (c) kebijakan dan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.
Bab  X  yang  berjudul  Hak  Negara-Negara  Tak Berpantai  Atas  Akses  Ke  dan  Dari  Laut  Serta Kebebasan Transit yang terdiri dari 9 Pasal, yaitu dari Pasal 124 sampai dengan Pasal 132.  Kesembilan  Pasal  tersebut  mengatur  ten- tang:
1. Definisi dari: (a) Land-Locked States (LLS) sebagai negara tak berpantai; (b) Transit State sebagai negara baik ber- pantai maupun tak berpantai yang terle- tak di antara LLS dan laut yang dilalui oleh transit dari LLS menuju laut atau dari laut kembali ke LLS; (c) Traffic in transit berupa orang, bagasi, barang, dan sarana transportasi; dan (d) Sarana trans- portasi yang meliputi kendaraan darat, kereta api, dan kendaraan air.
2. Hak akses, pengecualian dari penerapan klausula most-favoured-nation (MFN), kewajiban bea-cukai, perpajakan dan pu- ngutan lainnya, fasilitas zona bebas dan kepabeanan, kerjasama dan fasilitas tran- sit, dan perlakuan yang sama ( equal treatment ) di pelabuhan laut.
Bab XI  yang berjudul  Dasar  Laut  Interna- sional (Tha  Area)  terdiri  dari  59  Pasal,  yaitu  dari  Pasal 133  sampai  dengan  Pasal  191.  Ketentuan  hukum dalam Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang:
1. Wilayah dasar laut yang berada di luar landas kontinen beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
2. Prinsip-prinsip pengurusan dasar laut in- ternasional yang meliputi antara lain sta- tus hukum, kepemilikan seluruh umat manusia ( common heritage of mankind ), pemanfaatan untuk kepentingan damai, perlindungan lingkungan laut, alih tek- nologi, dan perlindungan kehidupan ma- nusia.
3. Pembangunan dan pengembangan dasar laut internasional yang meliputi kebija- kan antara lain mengenai kegiatan pe- ngelolaan, eksplorasi, eksploitasi, pro- duksi, dan pemasaran yang tidak boleh mematikan kegiatan serupa di daratan, bahkan harus saling mendukung untuk kemaslahatan umat manusia.
4. Badan Otoritas Dasar Laut Internasional sebagai badan pengelola dasar laut  inter-
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
nasional dan kekayaan alanm yang ter- kandung di dalamnya.  Organ  Badan  Otorita  terdiri  dari Assembley,  Council,  Secretariat,  dan  Enterprise, berikut  ke-  kuasaan  dan  kewenangan,  tugas  dan fungsi, serta administrasi/tata kelola dan keuangannya.
5. Advisory dan Penyelesaian sengketa di- lakukan melalui Sea-Bed Dispute Cham- ber yang berada dalam naungan Interna- tional Tribunal for the Law of the Sea. Bab  XII  yang  berjudul  Proteksi  dan  Pre-  servasi Lingkungan Laut yang terdiri dari 46 Pasal, yaitu dari Pasal 192 sampai dengan Pasal 237.  Ketentuan  hukum  ke  46  Pasal  tersebut  me- ngatur tentang:
1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi sumber da- ya alam dengan kewajiban untuk mela- kukan proteksi dan preservasi lingku- ngan laut sesuai ketentuan KHL.
2. Kerjasama antar negara dan antara nega- ra dengan organisasi internasional, ter- masuk penelitian, studi, tukar menukar data dan informasi, serta monitoring, evaluasi, dan asesmen lingkungan.
3. Ketentuan hukum internasional dan na- sional tentang pencegahan, pengurangan, dan pengawasan polusi yang terdiri dari polusi bersumber dari darat, dari kegia- tan di sea-bed dan dasar laut internasio- nal, dari buangan ( dumping ), dari kapal, dan melalui atmosfir.
4. Penegakan hukum berkaitan dengan po- lusi dari darat, dari kegiatan di sea-bed dan dasar laut internasional, dari bua- ngan, dan melalui atmosfir, penegakan hukum oleh negara bendera kapal, nega- ra pelabuhan, dan negara pantai, serta pengamanan, investigasi, responsibility dan liability .
Bab XIII yang berjudul Penelitian Ilmiah Kelautan terdiri dari 28 Pasal,  yaitu dari Pasal 238 sampai dengan Pasal 265. Ke 28 Pasal ter- sebut mengatur tentang:
1. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, prinsip-prinsip umum peneliti- an ilmiah kelautan.
2. Kewajiban negara pantai dan kerjasama internasional.
3. Penelitian ilmiah kelautan oleh organi- sasi internasional.
4. Penelitian ilmiah kelautan di laut terito- rial, landas kontinen dan ZEE serta di luar ZEE dan di dasar laut internasional.
5. Responsibility and liability , serta penye- lesaian sengketa.
Bab  XIV  yang berjudul  Pengembangan dan Alih Teknologi  terdirin  dari  13  Pasal,  yaitu  dari  Pasal 266 sampai dengan Pasal 278. Ke 13 Pasal tersebut berisi ketentuan hukum yang mengatur tentang:
1. Pedoman, criteria dan standar.
2. Upaya negara pantai dan upaya melalui kerjasama dengan negara lain dan/atau organisasi internasional.
3. Kerjasama internasional dan perlindu- ngan kepentingan-kepentingan yang le- gitimate .
Bab  XV  yang  berjudul  Penyelesaian  Sengketa terdiri dari 21 Pasal, yaitu dari Pasal 279  sampai  dengan  Pasal  299.  Ketentuan-ke- tentuan  hukum  dalam  ke  21  Pasal  tersebut  me- ngatur tentang:
1. Kewajiban untuk menyelesaikan sengke- ta secara damai.
2. Penyelesaian berdasarkan persetujuan- persetujuan umum, regional dan bilate- ral.
3. Sarana penyelesaian sengketa: tukar pandangan (negosiasi), konsiliasi, pili- han beracara melalui International Tri- bunal for the Law of the Sea atau Inter- national Court of Justice, serta arbitrase. Bab  XVI  yang  berjudul  Ketentuan  Umum  terdiri dari  5  Pasal,  yaitu  dari  Pasal  300  sampai  dengan Pasal 304. Ke 5 Pasal tersebut mengatur tentang:
1. Itikad baik dalam penyelenggaraan hak, jurisdiksi, dan kebebasan sesuai dengan KHL.
2. Penggunaan dan pemanfaatan laut untuk tujuan damai.
3. Kerahasiaan informasi berkaitan dengan keamanan negara.
4. Benda-benda arkeologi dan bersejarah yang ditemukan di laut.
5. Responsibility dan liability.
Bab XVII yang berjudul Ketentuan Penu- tup terdiri dari 16 Pasal, yaitu dari Pasal 305
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
sampai dengan Pasal 320. Ke 16 Pasal tersebut mengatur tentang:
1. Penandatanganan KHL.
2. Ratifikasi dan konfirmasi resmi.
3. Pemberlakuan KHL.
4. Status Annex sebagai bagian tak terpi- sahkan dari KHL.
Uraian  tentang  ketentuan-ketentuan  hu-  kum  di dalam  Batang  Tubuh  KHL  diakhiri  de-  ngan pemuatan 9 Annexes yang meliputi:
Annex I  Highly Migratory Species (Jenis-Je- nis Sumber Daya Alam Hayati yang Beruaya Jauh).
Annex  II  Commission  on  the  Limits  of  the Continental  Shelf  (Komisi  tentang  Batas  Landas Kontinen).
Annex  III  Basic  Conditions  of  Prospecting  Ex- ploration  and  Exploitation  (Kondisi  Dasar Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi. Annex IV Statue of the Enterprise  (Pengatu- ran Badan Usaha Dasar Laut Inter- nasional). Annex V Conciliation (Perdamaian). Annex VI Statue of the International Tribunal for the  Law  of  the  Sea  (Pengaturan  Tribunal Internasional untuk Hukum Laut). Annex VII Arbitration (Arbitrase). Annex  VIII  Special  Arbitration  (Arbitrase  Khu- sus).
Annex  IX  Participation  by  Internationa  Orga- nization (Pertisipasi Organisasi In- ternasional).
Penutup  KHL  berisi  uraian  pendahuluan  yang kemudian  diikuti  dengan  catatan-catatan  yang dituangkan  dalam  6  Annexes,  serta  kemu-  dian diakhiri dengan penandatanganan KHL, kronologi hukum laut, dan index.

## C. Rejim-Rejim Hukum Laut Internasional
Rejim  hukum  dapat  diartikan  secara  se- derhana sebagai diberlakukannya hukum terten- tu di  wilayah  tertentu.  Dengan  demikian,  rejim hukum  laut  adalah  berlakunya  ketentuan  KHL tertentu  bagi  wilayah  laut  tertentu.  Dalam  kaitan ini,  wilayah  laut  tertentu  yang  akan  diketengah- kan di sini adalah wilayah laut yang penetapan
batas-batasnya  diukur  dengan  menggunakan  ga- ris  pangkal,  baik  garis  pangkal  normal,  garis pangkal  lurus  maupun  garis  pangkal  kepulauan. Wilayah laut tersebut ada delapan, yaitu perai- ran pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut  terito-  rial, zona  tambahan,  zona  ekonomi  eksklusif,  laut lepas,  landas  kontinen,  dan  dasar  laut  inter- nasional.  Rejim  hukum  laut  yang  berlaku  di  ke delapan  wilayah  laut  tersebut  disebut  rejim  hu- kum  perairan  pedalaman,  rejim  hukum  perairan kepulauan,  rejim  hukum  laut  teritorial,  rejim  hu- kum zona tambahan, rejim hukum zona ekono- mi eksklusif, rejim hukum laut lepas, rejim hu- kum landas  kontinen,  dan  rejim  hukum  dasar  laut internasional. 11 Masing-masing rejim hu- kum laut internasional  tersebut  akan  diuraikan  singkat berikut ini.
Rejim Hukum Perairan Pedalaman adalah hukum  yang  diterapkan  di  perairan  laut  yang terletak  di  sisi  dalam  garis  pangkal  dengan  dara- tan. Sebagai contoh perairan pedalaman antara lain adalah teluk dengan mulut teluk kurang dari 12 mil laut pada saat air surut, fjord dengan mu- lut fjord kurang dari 12 mil laut pada saat air su- rut, muara sungai, pelabuhan, atol, genangan air pada saat air surut,  dan  rawa-rawa  hutan  bakau.  Negara memiliki  dan  menjalankan  kedaulatan  penuh  di perairan pedalaman tersebut tanpa ada kewajiban internasional  yang  harus  dijalankan  oleh  negara tersebut.
Rejim Hukum Perairan Kepulauan adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan  yang terletak di antara pulau-pulau dengan batas luarnya adalah garis pangkal kepulauan. Seba- gai contoh perairan kepulauan antara lain adalah  Laut Jawa, Laut  Frores,  Laut  Halmahera,  Laut  Banda,  Laut Arfura,  Selat  Sunda,  Selat  Lombok,  Selat Makasar, Selat Wetar, dan Selat Madura. Negara, dalam hal ini NKRI, mempunyai dan menjalankan kedaulatan  penuh  atas  wilayah  per-  airan kepulauan tersebut dengan kewajiban in- ternasional  yang  harus  dilakukan  antara  lain menjamin  adanya  hak  lintas  damai  bagi  kapal-
11 Rejim hukum laut internasional yang diatur di dalam KHL tidak  hanya  ke  delapan  rejim  hukum  tersebut,  me-  lainkan ada beberapa seperti rejim transit, rejim lintas da- mai, rejim selat untuk pelayaran internasional, dan rejim alur-alur laut kepulauan.  Ke  delapan  rejim  hukum  laut  ter-  sebut ditonjolkan  karena  berkaitan  dengan  keberadaan  wi-  layah negara, pemerintahan negara, dan kegiatan warga negara di suatu wilayah laut tertentu.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
kapal asing dan mengadakan alur-alur kepulau- an sesuai ketentuan KHL.
Rejim  Hukum  Laut  Teritorial  adalah  hu- kum yang diterapkan di wilayah perairan sele- bar 12  mil  laut  yang  diukur  tegak  lurus  dari  ga-  ris pangkal  sepanjang  atau  mengelilingi  wilayah suatu negara.Sebagai contoh laut teritorial 12 mil laut  adalah  laut  teritorial  Indonesia  yang mengelilingi  negara  kepulauan  Indonesia  yang meliputi  perairan  Samudera  Hindia,  Laut  Arafu- ra,  Samudera  Pasifik,  Laut  Sulawesi,  Laut  Cina Selatan, dan Selat Malaka. Negara, dalam hal  ini NKRI,  mempunyai  dan  menjalankan  kedau- lauatan  penuh  dengan  kewajiban  internasional yang  wajib  dijalankan  yaitu,  antara  lain,  menja- min  terlaksananya  hak  lintas  damai  dan  penye- lesaian  batas-batas  wilayah  laut  antara  Indonesia dan negara tetangga.
Rejim Hukum Zona Tambahan adalah hu- kum  yang  diterapkan  di  wilayah  perairan  laut selebar  12  mil  laut  diukur  dari  batas  luar  laut teritorial atau selebar 24 mil laut diukur dari ga- ris pangkal.  Dengan  demikian,  keberadaan  zona tambahan  tersebut  sejajar  dengan  laut  teritorial. Zona tambahan tersebut tidak secara otomatis ada, namun  keberadaannya  harus  diundangkan  dan petanya  harus  didepositkan  ke  PBB  sesuai ketentuan KHL. Adanya zona tambahan terse- but dimaksudkan sebagai sabuk pengamanan wilayah suatu negara. Negara tidak mempunyai kedaulatan penuh ( sovereignty ) di zona tamba- han melainkan memiliki  hak-hak  berdaulat  ( so-  vereign  rights ) dalam  bidang-bidang  tertentu  di  zona  tambahan. Hak-hak  berdaulat  tersebut  me-  liputi  antara  lain hak  kepabeanan,  hak  sanitasi,  dan  hak  karantina. Oleh  karena  zona  tambahan  berada  di  luar  laut teritorial, maka zona tersebut tidak menjadi bagian wilayah  nasional  suatu  ne-  gara,  ruang  airnya ( water  column )  tunduk  pada  rejim  hukum  laut lepas dan dasar lautnya tunduk pada rejim hukum landas kontinen.
Rejim  Hukum  Zona  Ekonomi  Eksklusif adalah  hukum  yang  diterapkan  di  wilayah  perai- ran selebar 200 mil laut diukur dari garis pang- kal. Bila dikurangi dengan lebar laut teritorial dan zona tambahan  maka  lebar  zona  ekonomi  eksklusif tinggal  176  mil  laut.  Zona  ekonomi  eksklusif diadakan  untuk  mendukung  pengem-  bangan ekonomi  kelautan  suatu  negara  dan  ke- beradaannya harus diundangkan dan petanya ha-
rus  didepositkan  di  PBB  sesuai  ketentuan  KHL. Sebagaimana  halnya  di  zona  tambahan,  negara memiliki  dan  menjalankan  hak-hak  berdaulat  di bidang  perikanan,  lingkungan  hidup,  dan  pem- bangunan  pulau  buatan  serta  konstruksi  instalasi lainnya dengan kewajiban internasional antara lain melakukan pengelolaan dan konservasi ter- hadap sumber  daya  alam  hayati,  menghitung  jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diper- bolehkan (TAC/ total  allowable  catch ),  kemam-  puan tangkap  domestik  (DHC/ domestic  harves-  ting capacity ), dan surplus stocks yang wajib diberikan kepada negara lain, serta melakukan proteksi dan preservasi  lingkungan  laut.  Ruang  airnya  tunduk pada  rejim  hukum  laut  lepas  dan  dasar  lautnya tunduk pada rejim hukum landas kontinen.
Rejim  Hukum  Laut  Lepas  adalah  hukum yang  diterapkan  di  wilayah  perairan  laut  di  luar perairan  zona  ekonomi  eksklusif.  Di  laut  lepas berlaku kebebasan laut lepas ( freedom of the high seas ), dimana setiap negara memiliki kebe- basan untuk  melakukan  pelayaran  dan  terbang  lintas  di atas laut lepas, serta kebebasan untuk melakukan berbagai  aktivitas  kelautan.  Batasan-  batasan diatur  oleh  KHL  dalam  kaitannya  de-  ngan kegiatan penangkapan ikan yang bersifat straddling  stocks dan highly  migratory  species 12 serta  proteksi  dan  preservasi  lingkungan  laut. Dalam  kaitan  ini,  KHL  mewajibkan  adanya  ker- jasama  antara  negara  pantai,  negara-negara  pela- ku kegiatan kelautan dan organisasi internasio- nal yang bergerak dalam bidang kegiatan terse- but.
Rejim  Hukum  Landas  Kontinen  adalah hukum yang diterapkan di wilayah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah ( natural prolongation ) dari daratan. 13 Batas terluar lan- das kontinen diukur dari garis pangkal sampai
12 Straddling  stocks adalah  jenis-jenis  ikan  yang  daerah migrasinya  berada  di  wilayah  perbatasan  antara  zona  eko- nomi  eksklusif  dan  laut  lepas,  sedangkan highly  migratory species adalah  jenis-jenis  ikan  yang  bermigrasi  jarak  jauh melampaui  batas-batas  wilayah  laut  sebagaimana  ditetap- kan oleh KHL.
13 Dari  kata  kontinen  dalam  landas  kontinen  memberi  pe- tunjuk bahwa kontinen/benua dan pulau besar seperti Su- matera,  Jawa,  Kalimantan,  Sulawesi,  Halmahera  dan  Irian dapat  memiliki  landas  kontinen,  sedangkan  pulau  kecil kelihatannya  tidak  berpeluang  untuk  mempunyai  landas kontinen sendiri.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
dengan  terdapatnya continental  slope atau conti- nental  rise (patahan  di  dasar  laut).  Apa  bila  lan- das kontinen tidak memiliki continental slope atau continental rise karena dasar laut di dekat pantai langsung  curam,  maka  batas  terluar  lan-  das kontinen  berimpit  dengan  batas  terluar  zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Landas kontinen yang berada di luar laut  teritorial  bukan  merupakan  wilayah  nasional suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  negara  tidak mempunyai dan melaksanakan kedaulatan malinkan  hak-hak  berdaulat  atas  sumber  daya alam  yang  melekat  dan  terkandung  di  dalam landas kontinen.
Rejim  Hukum  Dasar  Laut  Internasional adalah  hukum  yang  diterapkan  di  wilayah  dasar laut  di  luar  landas  kontinen.  KHL  menetapkan dasar laut internasional ini sebagai warisan un- tuk anak  cucu  ( common  heritage  of  man  kind ).  Oleh karena  itu,  dasar  laut  internasional  dan  sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh  suatu  badan  otorita  di  bawah  PBB  yang disebut Badan Otorita Dasar Laut Interna- sional. Badan  Otorita  tersebut  terdiri  dari  Assembly, Council, Secretariat, dan The Enter- prise. Badan Otorita  melayani  setiap  permoho-  nan  yang diajukan oleh suatu negara untuk memperoleh hak pemanfaatan  sumber  daya  alam  dasar  laut internasional sesuai ketentuan KHL.

## D. Lapangan Hukum Laut Internasional
Disamping KHL, PBB telah memberlaku- kan sejumlah konvensi internasional yang di- buat sebelum  dan  sesudah  tahun  1994  dimana  KHL berlaku dan mengikat secara internasional. Dalam kaitan  ini,  penerapan  KHL  sudah  barang  tentu akan  memperhatikan  dan  mempertimbang-  kan konvensi-konvensi  internasional  yang  sudah  ada dan  sebaliknya,  penerapan  konvensi-kon-  vensi internasional  lainnya  yang  berkaitan  de-  ngan kegiatan kelautan pasti akan memperhati- kan dan mempertimbangkan KHL. Interaksi an- tara KHL dan konvensi-konvensi internasional lainnya akan menumbuhkembangkan lapangan- lapangan hukum  di  bidang  hukum  laut  internasi-  onal. Sebagai  contoh  dari  lapangan-lapangan  hukum tersebut  adalah  hukum  keaneka-ragaman  hayati ( Biodivesity  Convention ),  hukum  pema-  nasan global ( Global Warming Convention )
yang  akan  mengatur  perubahan  daratan  sebagai akibat  naiknya  permukaan  laut  karena  mencair- nya  es  di  kedua  kutub  bumi  akibat  pemanasan global,  hukum  pengendalian  pencemaran  laut ( Marine  Pollution/Marpol  Convention ),  dan  hu- kum  keselamatan  pelayaran  ( Safety  of  Life  at Sea/Solas Convention ).

## III HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

## A. Latar Belakang Sejarah Keberadaan Hu- kum Laut Nasional Indonesia
NKRI sejak diproklamasikan pada tanggal 17  Agustus  1945  belumlah  merupakan  satu  ke- satuan wilayah yang utuh. Hal ini disebabkan oleh karena perairan laut yang berada di antara pulau- pulau  Indonesia  masih  merupakan  laut  lepas  di mana banyak dilakukan  kegiatan-kegia- tan  yang merugikan kesatuan wilayah Indone- sia. Perairan laut  tersebut  masih  menjadi  penye-  kat,  bukan perekat kesatuan wilayah Indonesia.
Pemahaman  atas  permasalahan  tersebut dan  semangat  untuk  mempertahankan  NKRI  se- bagai negara berwilayah kepulauan (satu tanah air, tanah air Indonesia) 14 telah melahirkan Dek- larasi Djuanda  pada  tanggal  13  Desember  1957  yang menyatakan  bahwa  perairan  laut  di  antara  pulau- pulau  dengan  laut  teritorial  selebar  12  mil  laut mengelilingi  kepulauan  Indonesia  merupa-  kan satu kesatuan wilayah NKRI. Untuk mem- perkuat Deklarasi Djuanda tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpu yang kemudian menjadi UU Nomor  4  Prp  Tahun  1960  tentang  Perairan Indonesia.  Deklarasi  Djuanda  1957  dan  UU  No- mor 4 Prp Tahun 1960 telah menjadi landasan bagi pengembangan prinsip-prinsip negara nu- santara. Indonesia  telah  memperjuangkan  agar  prinsip- prinsip  negara  nusantara  tersebut  diakui  secara internasional  melalui  diplomasi  di  Kon-  ferensi PBB  tentang  Hukum  Laut  yang  Pertama  tahun 1958,  yang  Kedua  tahun  1960,  dan  yang  Ketiga tahun 1982. Perjuangan diplomasi terse- but baru membuahkan hasil ketika Prinsip-Prin- sip Negara Kepulauan  diterima  untuk  dimasuk-  kan  dalam Bab  IV  KHL  dengan  judul  Archipe-  lagic  State Principles dan kemudian KHL  ditan-
14 Sumpah Pemuda 1928: satu tanah air/satu nusa, satu bangsa, satu bahasa—Indonesia.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
datangani  oleh  para  wakil  negara  peserta  Kon- ferensi  pada  tanggal  10  Desember  1982  di  Mon- tigo Bay, Jamaica.
Namun  demikian,  perjuangan  diplomasi tersebut  belumlah  selesai  karena  negara-negara maritim  besar  seperti  Amerika  Serikat  dan  Ing- gris  belum  mau  mengakui  prinsip-prinsip  negara nusantara.  Pemerintah  Indonesia  memberikan konsesi minyak dan gas bumi lepas pantai kepa- da beberapa perusahaan Amerika dan Inggris melalui kontrak bagi hasil ( production sharing contract /PSC)  dengan  salah  satu  persyaratannya adalah  pengakuan  perusahaan-perusahaan  mi- nyak  dan  gas  bumi  tersebut  terhadap  prinsip- prinsip  negara  nusantara.  Pengakuan  tersebut  te- lah melunakkan sikap resistensi Amerika Seri- kat dan  Inggris  terhadap  prinsip-prinsip  negara nusantara.
Tiga  tahun  setelah  KHL  ditandatangani pada  tanggal  10  Desember  1982,  Indonesia  me- ratifikasi KHL melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Hal ini berarti, Indonesia wajib menerap- kan KHL dan menyelaraskan beberapa peratu- ran perundang-undangan  yang  berafiliasi  kelau-  tan dengan KHL. Disamping itu, Indonesia ber- sama beberapa  negara  kepulauan  seperti  Pilipina  terus berupaya  mendorong  negara-negara  peser-  ta Konferensi PBB III agar segera meratifikasi KHL. Upaya  tersebut  membuahkan  hasil  de-  ngan negara  ke-60  meratifikasi  KHL  pada  tahun  1994 yang membawa konsekuensi bahwa KHL berlaku dan  mengikat  secara  internasional.  De-  ngan demikian  dapat  dikatakan  di  sini  bahwa  wilayah NKRI yang terdiri dari darat, laut dan udara baru benar-benar  utuh  dan  mendapat  pe-  ngakuan internasional  setelah  KHL  berlaku  dan  mengikat secara internasional pada tahun 1994.

## B. Perlunya Ada Hukum Laut Nasional In- donesia
Ratifikasi  KHL  melalui  UU  Nomor  17 Tahun  1985  telah  menjadikan  KHL  sebagai  hu- kum positif Indonesia. Hal ini berarti bahwa KHL sebagai  hukum  positif  Indonesia  adalah  hukum yang  berlaku  saat  ini  di  wilayah  hukum  NKRI. Wilayah  hukum  NKRI  tempat  diberlaku-  kannya KHL  tersebut  meliputi  seluruh  wilayah  laut beserta seluruh sumber daya alam hayati dan non- hayati yang terkandung di dalamnya yang menurut KHL  berada  di  bawah  jurisdiksi
NKRI.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan telah  diadakan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mengatur  wilayah  laut  dan  kekayaan  alam  terse- but. Sebagaimana dikemukakan di atas, peratu- ran perundang-undangan tersebut perlu disela- raskan dengan  KHL.  Penerapan  KHL  bersama-  sama dengan berbagai peraturan perundang-un- dangan yang telah diselaraskan tersebut di wila-  yah laut yang  sama  dan  dalam  waktu  yang  sama  pula hendaknya dapat meyakinkan pemerintah Indonesia  tentang  kenyataan  perlunya  memben- tuk  hukum  laut  nasional  Indonesia.  Adanya  hu- kum  laut  nasional  Indonesia  tersebut  dapat  men- jamin  kepastian  hukum  bagi  warga  negara  Indo- nesia  dan  warga  negara  asing  yang  ingin  mela- kukan kegiatan bisnis, perdagangan dan investa- si di wilayah laut Indonesia.

## C. Keterkaitan Hukum Laut Nasional dan Internasional
Uraian singkat di atas hendak menegaskan bahwa  penerapan  hukum  laut  nasional  Indonesia tidak  akan  melampaui  batas-batas  negara  dan diberlakukan  bagi  kegiatan-kegiatan  kelautan yang  dilakukan  di  wilayah  laut  yang  berada  di bawah  jurisdiksi  Indonesia.  Apa  bila  kegiatan- kegiatan  kelautan  tersebut  melampaui  batas-ba- tas  negara  atau  mengandung  unsur-unsur  asing, maka  hukum  yang  akan  diberlakukan  adalah  hu- kum  laut  internasional  sesuai  kaedah-kaedah  hu- kum internasional yang berlaku. Jadi jelas di sini keterkaitan antara hukum laut nasional In- donesia dengan  hukum  laut  internasional.  Hu-  kum  laut nasional  Indonesia  berlaku  sebagai  hu-  kum khusus  ( lex  specialis )  dan  hukum  laut  in- ternasional  berlaku  sebagai  hukum  umum  ( legi generali ).  Dengan  demikian  hubungan  antara keduanya dapat dijelaskan dengan asas hukum lex specialis de rogat legi generali . Artinya, hu- kum yang  akan  diberlakukan  bagi  kegiatan-ke-  giatan kelautan  di  wilayah  laut  yang  berada  di  bawah jurisdiksi  Indonesia  adalah  hukum  laut  nasional Indonesia.  Namun  apa  bila  hukum  laut  nasional Indonesia tidak mengaturnya, maka akan diberlakukan hukum laut Internasional. Hubungan semacam  ini  merupakan  hubungan  saling melengkapi dan bukan hubungan saling meniadakan.
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.

## D. Wawasan Nasional Terhadap Hukum Laut Internasional
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa per- juangan  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  delegasi Republik  Indonesia  dan  wakil-wakil  bangsa  In- donesia  di  dunia  internasional  bertujuan  untuk memposisikan  prinsip-prinsip  negara  nusantara sebagai  kaedah-kaedah  hukum  yang  dapat  di- berlakukan  dan  mengikat  secara  internasional. Perjuangan diplomasi tersebut dilandasi oleh suatu cara pandang atau wawasan terhadap hu- kum laut internasional  yang  disebut  Wawasan  Nusantara. Dengan cara pandang tersebut, bang- sa Indonesia melihat  bahwa  perubahan  dan  per-  kembangan hukum  laut  internasional  merupa-  kan  peluang bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mem-  perjuangkan agar NKRI diakui sebagai negara kepulauan. Pada akhirnya  perjuangan  tersebut  membuahkan  hasil dimana  prinsip-prinsip  nega-  ra  kepualauan tersebut  diakui  dan  dimuat  seba-  gai  ketentuan- ketentuan hukum dalam Bab IV KHL.
Wawasan  Nusantara  diawali  dengan  wa- wasan  kewilayahan,  yaitu  cara  pandang  bangsa Indonesia  tentang  satu  kesatuan  wilayah  negara yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara, di mana wilayah laut yang terletak di antara pu- lau- pulau  adalah  perekat  yang  menyatukan  pu-  lau- pulau dan bukannya penyekat yang memi- sahkan pulau  yang  satu  dengan  lainnya.  Wila-  yah  laut tersebut  merupakan  penyekat  karena  menurut KHL  1958  dan  1960  Indonesia  memili-  ki  lebar laut  3  mil  laut  yang  diukur  dari  garis  pangkal normal  mengelilingi  setiap  pulau.  Seba-  gai akibatnya wilayah laut di antara pulau-pulau yang berada di luar laut terirorial 3 mil laut ada- lah laut lepas dan di situ berlaku the freedom of the high sea .  Artinya,  negara-negara  lain  memi-  liki kebebasan  untuk  melakukan  kegiatan-kegia-  tan kelautan di laut lepas yang terletak di antara pulau- pulau  Indonesia  dan  kegiatan-kegiatan  tersebut sering  merugikan  Indonesia.  Untuk  me-  ngatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan  Deklarasi  Djuanda  1957,  meng- undangkan  UU  Nomor  4  Prp  1960  tentang  Per- airan  Indonesia,  memperjuangkan  Prinsip-Prin- sip Negara Nusantara dimuat dalam Bab IV KHL 1982,  dan  mengupayakan  berlakunya  KHL  yang mengikat  secara  internasional  pada  tahun  1994. Hasilnya adalah wilayah laut di an-
tara  pulau-pulau  Indonesia  diakui  secara  inter- nasional  sebagai  peairan  nusantara  Indonesia. Sebagai  konsekuensi  logisnya  wilayah  laut  di antara pulau-pulau sekarang bukan lagi penye- kat malinkan  perekat  yang  mempersatukan  pu-  lau- pulau dan sejak saat itu NKRI memiliki ke- utuhan wilayah negara.
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  pe- merintah  adalah  mengimplementasikan  Wawa- san  Nusantara  dengan  cara  mengisi  wilayah  laut Indonesia  dengan  pembangunan  nasional.  Wa- wasan  Nusantara  sebagai  wawasan  kewilayahan bergeser  dan  berubah  menjadi  wawasan  pemba- ngunan. Pembangunan kelautan nasional terse- but sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1960, yaitu sejak  diberlakukannya  UU  Nomor  4  Prp  1960. Kegiatan pembangunan kelautan tersebut dilakukan  untuk  membuktikan  kepada  dunia bahwa  Indonesia  mampu  mengisi  wilayah  laut hasil  Deklarasi  Djuanda  1957  dengan  pemba- ngunan  nasional.  Pembangunan  nasional  di  bi- dang  kelautan  tersebut  dimotori  oleh  pembangu- nan  pelayaran  nasional  yang  menggantikan  pe- layaran  KPM  (Koninkelijk  Part  Matschapij),  an- jungan  minyak  lepas  pantai,  dan  perikanan  laut. Pembangunan  kelautan  nasional  tersebut  meru- pakan  bagian  strategi  wawasan  kewilayahan sampai  dengan  diterimanya  prinsip-prinsip  ne- gara  kepulauan  sebagai  ketentuan  hukum  yang dimuat  dalam  Bab  IV  KHL  pada  tahun  1982. Kemudian  pada  tahun  1982-1994,  Indonesia meluncurkan  satelit  Palapa  yang  sangat  berhasil dalam  mempersatukan  wilayah  NKRI  dan  me- ngisinya  dengan  pembangunan  nasional.  Pelun- curan  satelit  Palapa  dan  pembangunan  nasional yang  difasilitasinya  merupakan  bagian  dari  stra- tegi  Wawasan  Nusantara  sebagai  wawasan  pem- bangunan.
Untuk  lebih  memperkuat  kesatuan  wila- yah  pembangunan  nasional  tersebut,  pemerintah pada  tahun  1990-an  memperkenalkan  Wawasan Nusantara sebagai wawasan benua maritim. Ca- ra pandang ini melihat wilayah laut NKRI seba- gai suatu  kontinen  atau  benua  yang  disebut  be-  nua maritim.  Wawasan  benua  maritim  tersebut  tidak berumur lama karena tidak memperoleh sambutan yang  positif  dari  masyarakat  luas.  Hal  ini  terjadi karena  pada  saat  itu  masyarakat  telah  mulai memahami  dengan  benar  apa  itu  Wawa-  san Nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
dan  wawasan  pembangunan  yang  dilandasi  oleh KHL, sedangkan wawasan benua maritim ku- rang selaras dan bahkan dapat dikatakan berten- tangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Bab IV KHL. Menyadari  kekeliruan  tersebut,  peme-  rintah kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan  kebijakan  kelautan  nasional ( national  ocean  policy )  yang  dapat  mengakomo- dir  dan  memadukan  wawasan  kewilayahan,  wa- wasan  pembangunan  dan  gagasan-gagasan  ce- merlang  dari  wawasan  benua  maritim.  Upaya mengembangkan  kebijakan  kelautan  nasional tersebut  dapat  dipahami  sebagai  era  dimulainya Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebija- kan. Kebijakan kelautan nasional tersebut sam- pai saat ini  secara  resmi  belum  terwujud.  Untuk merealisasikan  kebijakan  kelautan  nasional  ter- sebut  barangkali  pembentukan  hukum  laut  nasi- onal  Indonesia  dapat  dipandang  sebagai  langkah awal  yang  kongkrit  dan  nyata  karena  materi  hu- kumnya sudah tersedia, struktur hukumnya su- dah ada, dan budaya hukumnya sudah mapan. 15

## E. Sistem Hukum Laut Nasional Indonesia
Uraian  di  atas  menegaskan  bahwa  hukum laut nasional Indonesia dapat diadakan, diben- tuk dan dikembangkan karena adanya materi hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Ketiganya menurut  Lawrence  M.  Friedman  (2009) 16 adalah sub-sub  sistem  dari  sistem  hu-  kum.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  sistem  hukum laut nasional  Indonesia merupa- kan keterpaduan hubungan  kesisteman  antara  materi  hukum, struktur hukum dan budaya hu- kum laut nasional Indonesia.
Materi hukum laut nasional Indonesia ter- diri  dari  hukum  tertulis  dan  tak  tertulis.  Hukum laut nasional yang tertulis meliputi KHL, serta
15 Materi  hukumnya  adalah  seluruh  materi  hukum  positif, baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  yang  ber- kaitan  dengan  kelautan.  Struktur  hukumnya  adalah  orga- nisasi  kelembagaan  yang  terdiri  dari  aparat  pemerintah dalam  arti  luas,  dunia  usaha  atau  swasta,  dan  masyarakat yang berperan dalam menegakkan hukum  positif kelautan. Budaya hukumnya adalah nilai-nilai yang sudah mapan yang terbetuk  selama  perjuangan  diplomasi  yang  panjang  dan kegiatan  sosialisasi  yang  berkelanjutan  dalam  meng- implementasikan Wawasan Nusantara.
16 Lihat Lawrence M Friedman., Sistem Hukum, Perspek- tif Ilmu  Sosial. Terjemahan  M.  Khozim.  Judul  asli  ―The Legal System,  A Social Science Perspective.‖   Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2009.
konvensi-konvensi  internsional,  traktat,  perjanji- an,  yurisprudensi,  dan  doktrin  tentang  dan  yang berkaitan dengan bidang kelautan. Materi hu- kum laut nasional Indonesia yang tak tertulis mencakup hukum  adat  tak  tertulis  dan  hukum  kebiasaan kelautan.  Keseluruhan  materi  hukum  tersebut menurut ilmu hukum merupakan sum- ber hukum formil  dari  hukum  laut  nasional  In-  donesia. Keberadaan sumber hukum formil ter- sebut tidak terlepas dari keberadaan sumber hu- kum materiil yang terdiri dari landasan idiil ten- tang keadilan, kebenaran dan kepastian, serta landasan riil  yang mencakup  kehidupan  nyata  sehari-hari  di  bidang politik,  ekonomi,  budaya,  pertahanan,  keamanan, lingkungan  dan  hukum  di  bidang  kelautan. Keseluruhan materi hukum laut nasional Indonesia tersebut merupakan kris- talisasi berbagai aspirasi rakyat  dan  bangsa  In-  donesia  dan  pada hakekatnya  adalah ius  mare  constitutum atau hukum laut positif Indonesia.
Sebagaimana diketahui dari uraian di atas bahwa  keberadaan  materi  hukum  laut  nasional Indonesia  tidak  terlepas  dari  perjuangan  diplo- masi dari anggota Delegasi RI ke Konferensi PBB III dan wakil-wakil bangsa Indonesia di berbagai forum  internasional.  Anggota  Delegasi  RI  dan wakil-wakil bangsa Indonesia tersebut berasal dari unsur-unsur eksekutif, legislatif, ju- dikatif, dunia usaha/swasta,  dan  kelembagaan  masyarakat. Kesemuanya ini merupakan ke- rangka kelembagaan  yang  menyebabkan  struk-  tur bangunan  hukum  laut  nasional  Indonesia  dapat berdiri tegak. Dengan kata lain dapat di- jelaskan di  sini  bahwa  struktur  bangunan  hukum  laut nasional Indonesia itu ada sampai saat ini karena adanya kerangka kelembagaan yang me- nopangnya.  Hukum  laut  nasional  Indonesia  dan pilar-pilar kelembagaan tersebut merupakan dwi- tunggal struktur hukum laut nasional Indo- nesia. Diplomasi  hukum  laut  jangka  panjang  di  forum- forum internasional menunjukan kegigi- han para anggota  Delegasi  RI  dan  wakil-wakil  bangsa Indonesia  dalam  memperjuangkan  prin-  sip- prinsip  negara  kepualauan  agar  diakui  oleh masyarakat  internasional  dan  kemudian  diterima sebagai  kaedah-kaedah  hukum  dalam  KHL.  Ke- gigihan  seperti  itu  merupakan  cerminan  dari  ke- sadaran sikap dan perilaku positif tentang beta- pa pentingnya prinsip-prinsip negara kepulauan
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
bagi keutuhan wilayah NKRI. Sikap dan perila- ku terhadap  hukum  yang  seperti  itu  merupakan budaya  hukum  dari  kelembagaan  hukum  laut nasional Indonesia.
Dari  uraian  singkat  di  atas  dapat  dijelas- kan  hubungan  kesisteman  antara  materi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum  laut  sebagai berikut:  materi  hukum  tanpa  kelembagaan  hu- kum  tidak  akan  dapat  tegak  berdiri  dan  tanpa budaya  hukum  akan  mati.  Kelembagaan  hukum tanpa budaya hukum tidak akan dapat memaha- mi materi  hukum  sebagai  kristalisasi  aspirasi  rakyat dan  bangsa,  dan  kelembagaan  tanpa  ma-  teri hukum akan menjadi bangunan tanpa lan- dasan. Budaya  hukum  tanpa  kelembagaan  hanya  akan merupakan impian atau angan-angan bela- ka, dan budaya hukum tanpa materi hukum akan menjadi kehampaan.

## IV ILMU HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA
A. Ciri Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan menurut Admin (2011) 17 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ada obyek  kajian,  punya  metode,  serta  bersifat sistematis,  universal,  obyektif,  analitis,  dan  veri- fikatif. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai suatu sarana yang  sistematis  dan  universal  untuk  men-  jawab keingintahuan kita tentang kebenaran me- ngenai suatu  obyek  atau  fakta  atau  fenomena  so-  sial tertentu  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Rasa  ingin tahu  tersebut  mendorong  timbulnya  upaya  untuk meneliti  obyek  penelitian  yang  dilakukan  secara obyektif  dan  analitis  dengan  mengguna-  kan metodologi  penelitian,  dimana  hasilnya  da-  pat diuji  kembali  kebenarannya  (verifikasi)  se-  cara ilmiah.
Disamping  itu,  ilmu  pengetahuan  sendiri merupakan  suatu  proses metodologik untuk  me- ngadakan  perubahan  positif  dari berbuat (ada unsur  aksi  dan  reaksi/ low  level :  operasional) melalui belajar menjadi berpikir (ada unsur ingin tahu  yang  dijawab  melalui  penelitian  dan kemudian  diikuti  dengan  pengambilan  keputu- san/ mid level : semi operasional dan semi  kon-
17 Lihat  Admin,  ―Ciri  Ilmu  Pengetahuan‖  dalam http:// budisma.web.id/ciri-ilmu-pengetahuan/, 1 Agustus 2011.
septual,  serta high  level :  konseptual)  guna menghasilkan  peningkatan  pengertian  (unsur consciousness ),  pemahaman  (unsur awareness ), dan  pengetahuan  (unsur sciences )  dalam  rangka menumbuh  kembangkan  kompetensi  yang  pro- fesional  (profesionalisme: professional  capabi- lity,  professional  responsibility,  professional ethics , dan professional liability ).

## B. Hukum Laut Nasional Indonesia Sebagai Obyek Ilmu Pengetahuan Hukum
Obyek ilmu pengetahuan hukum yang ter- dapat  di  dalam  hukum  laut  nasional  Indonesia terdiri  dari  pemikiran-pemikiran  hukum  ( legal thought )  tentang  hukum  laut,  teori  dan  praktik hukum di bidang kelautan, serta aspek das sollen dan das sein dari materi hukum, struktur hukum, dan  budaya  hukum  dari  KHL  dan  ber-  bagai lapangan  hukum  yang  terkait  seperti  hu-  kum sumber  daya  alam  (antara  lain:  pertamba-  ngan, hukum perikanan, dan hukum kehutanan), hukum sumber daya manusia (antara lain hu- kum tenaga kerja  kelautan),  hukum  sumber  daya  buatan (antara  lain  hukum  IPTEK  kelautan),  hu-  kum kekayaan negara, hukum perbendaharaan negara, hukum  keuangan  negara,  hukum  pajak,  hukum pelayaran, hukum lingkungan, hukum tata negara, hukum  administrasi  negara,  hukum  ekonomi, hukum bisnis, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perdata, dan hukum adat.
Uraian  singkat  di  atas  menunjukkan  bah- wa  hampir  semua  lapangan  hukum  yang  saat  ini diajarkan di fakultas dan perguruan tinggi hu- kum dapat  dikaitkan  dengan  aspek  kelautan  dan  oleh karena itu dapat menjadi obyek ilmu hu- kum laut nasional  Indonesia.  Disamping  itu,  la-  pangan hukum  baru  di  bidang  kelautan  juga  bisa dikembangkan  seperti  hukum  sumber  daya  ke- lautan  yang  terdiri  dari  hukum  sumber  daya  lam laut,  hukum  sumber  daya  manusia  kelautan,  dan hukum  sumber  daya  buatan  kelautan.  Kesemua- nya  itu  merupakan  obyek  ilmu  hukum  laut  na- sional  Indonesia.  Obyek  ilmu  hukum  laut  nasio- nal  Indonesia  tersebut  menunjukkan  bahwa  hu- kum  laut  nasional  Indonesia  memiliki  kekayaan ilmu  pengetahuan  hukum  yang  sangat  potensial untuk  dikembangkan.  Pengembangan  materi, struktur,  dan  budaya  hukum  laut  nasional  Indo- nesia  akan  menjadi  sarana  rekaya  sosial  yang ampuh dalam pembangunan kelautan Indonesia.
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
Dengan demikian hukum laut nasional Indone- sia tersebut  layak  dan  pantas  untuk  diadakan  dan dikembangkan.

## C. Metode Ilmu Pengetahuan Hukum Laut Nasional Indonesia
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  KHL  me- lalui  UU  Ratifikasi  Nomor  17  Tahun  1985  telah menjadi  hukum  positif  Indonesia.  KHL  sebagai hukum  positif  Indonesia  mencakup  hukum  laut yang  berdimensi  eksternal,  yaitu  hukum  laut  in- ternasional  dan  yang  berdimensi  internal,  yaitu hukum laut nasional Indonesia.
Hukum  positif  Indonesia  dipahami  seba-  gai hukum  yang  diberlakukan  pada  saat  ini  di Indonesia.  Kata  ―hukum‖  dan  kata  ―diberlaku- kan‖ dalam pengertian hukum yang diberlaku- kan pada saat ini di Indonesia mengandung dua aspek hukum yang berbeda, yaitu aspek norma- tif (das sollen/apa  yang  seharusnya)  dan  aspek  empiris (das sein, apa  yang terjadi). Berdasar- kan kedua aspek  hukum  tersebut,  metode  ilmiah  yang digunakan  untuk  memperlajari  hukum  laut nasional  Indonesia  meliputi  dua  metode,  yaitu metode  yuridis  normatif  dan  metode  yuridis  em- piris.
Kedua  metode  ilmiah  tersebut  merupakan dua  sisi  dari  satu  mata  uang  logam  (koin)  yang sama.  Metode  yuridis  normatif,  di  satu  sisi, memfokuskan  diri  pada  pembelajaran  norma- norma  hukum  yang  terkandung  di  dalam  hukum laut nasional Indonesia, termasuk antara lain teori hukum,  sistem  hukum,  kelembagaan  hu-  kum, budaya  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Me-  tode yuridis empiris, di sisi lainnya, memfokus- kan diri pada pembelajaran aplikasi norma-nor- ma hukum di  lapangan,  termasuk  antara  lain  pe-  nemuan hukum,  konstruksi  hukum,  harmonisasi  hukum, penetapan  batas  wilayah  laut  antar  dae-  rah,  dan penyelesaian  sengketa  kelautan.  Kedua  metode ilmiah  tersebut  juga  dapat  digunakan  se-  bagai metode  penelitian  hukum  dan  metode  un-  tuk melaksanakan pengabdian kepada masyara- kat.

## D. Sifat Ilmu Pengetahuan Hukum Laut Nasional Indonesia
Ilmu pengetahuan hukum laut nasional In- donesia  bersifat  sitematis,  obyektif,  analitis,  dan verifikatif. Bersifat sistematis artinya ilmu pe-
ngetahuan  hukum  secara  sistematis  memberi  pe- ngertian,  pemahaman  dan  pengetahuan  bahwa ketentuan-ketentuan  hukum  laut  nasional  Indo- nesia:
1. Mempunyai tujuan.
2. Memberi mandat hukum yang dijabar- kan menjadi kewenangan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3. Memberi landasan untuk mengadakan sarana dan prasarana guna melaksanakan mandat hukum tersebut.
4. Memberi landasan untuk merekrut SDM yang berkualitas guna melaksanakan mandat hukum dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut.
5. Memberi landasan untuk  menempatkan leader yang mempunyai leadership .
6. Mengatur jejaring kerja antar lembaga.
7. Mengatur mekanisme kerja antar lemba- ga.
8. Mengatur standar hasil kerja yang harus dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas.
Kedelapan  unsur  yang  diatur  oleh  hukum laut  nasional  Indonesia  tersebut  bersifat  univer- sal.  Bersifat  universal  artinya  bahwa  di  semua lapangan  hukum  memiliki  kedelapan  unsur  ter- sebut.  Kebenaran  mengenai  hal  ini  dapat  diuji kembali  atau  diverifikasi  secara  obyektif  dengan melakukan  kajian  secara  analitis  (mendalam), yaitu  melalui  penafsiran  dan  penalaran  hukum terhadap  satu  atau  beberapa  lapangan  hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

## V PENERAPAN ILMU HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA DALAM PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

## A. Pelaksanaan Tri Darma Bidang Hukum Laut Nasional Indonesia
Tri Darma Perguruan Tinggi terdiri dari ti- ga  kegiatan  utama,  yaitu  pendidikan,  penelitian, dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Pendidikan hukum  laut  nasional  Indonesia  bertujuan  untuk memberikan  pengertian,  meningkatkan  pemaha- man, dan mengembangkan pengetahuan maha-
Petunjuk Penulisan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
siswa  atau  peserta  didik  tentang  hukum  laut  na- sional  Indonesia  dan  keterkaitannya  dengan  hu- kum  laut  internasional.  Pendidikan  dilaksanakan sesuai  ketentuan  yang  berlaku  melalui  sarana  ta- tap  muka/komunikasi  langsung  antara  dosen  dan mahasiswa  dengan  metode student  center  lear- ning (SCL) dan e-learning (EL) dan berpedo- man pada  kurikulum  operasional,  silabus,  dan  satuan acara perkuliahan.
Hukum laut nasional Indonesia dan keter- kaitannya  dengan  hukum  laut  internasional  me- miliki  banyak  sekali  obyek  penelitian,  baik  se- cara  normatif  maupun  empiris,  baik  dari  aspek lapangan hukum (seperti misalnya: aspek hu- kum tata  negara,  hukum  administrasi  negara,  hukum perdata,  hukum  pidana,  hukum  ekonomi,  bisnis dan perdagangan, dan hukum lingkungan) maupun dari  aspek  penggolongan  hukum  (se-  perti misalnya:  hukum  subyektif  dan  obyektif,  hukum memaksa  dan  mengatur,  hukum  umum  dan khusus,  hukum  formil  dan  materiil,  hukum  yang berlaku  saat  ini  dan  yang  akan  datang,  ser-  ta hukum privat dan publik).
Pengabdian kepada masyarakat adalah ke- giatan  ilmiah  sosial  yang  dilakukan  oleh  dosen dan/atau  mahasiswa  dengan  tujuan  untuk  men- cerdaskan  dan  memberdayakan  masyarakat  agar masyarakat  memiliki  kemampuan  untuk  meng- gunakan  hukum  laut  nasional  Indonesia  sebagai landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan kelau- tan mereka. Pengabdian kepada masyarakat ter- sebut dapat  berupa  kegiatan  sosialisasi  hukum  laut nasional Indonesia atau berwujud pembela- jaran, pelatihan,  pembimbingan,  dan  pendampi-  ngan tentang  bagaimana  menggunakan  ketentu-  an- ketentuan hukum laut nasional dan internasi- onal guna mendukung kegiatan kelautan masya- rakat.

## B. Pelaksanaan Tri Darma Sebagai Sistem Pembelajaran
Tri Darma sebagai suatu sistem memposi- sikan  masing-masing  darma  sebagai  sub-sistem, yaitu  sub  sistem  pendidikan,  sub  sistem  peneliti- an,  dan  sub  sistem  pengabdian  masyarakat.  Hu- bungan  ketiga  sub  sistem  dapat  dijelaskan  seba- gai berikut: hasil yang dikeluarkan ( out put ) oleh sub sistem pendidikan akan menjadi masu- kan ( in put )  bagi  sub  sistem  penelitian  dan  sub  sistem pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelak- sanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai suatu sistem di  bidang  hukum  laut  nasional  Indonesia  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Hasil  pendidikan  berupa  peningkatan  pe- ngertian,  pemahaman  dan  pengetahuan  akan menumbuhkan  rasa  ingin  tahu  tentang  perma- salahan-permasalahan  hukum  laut  nasional  In- donesia  dan  keterkaitannya  dengan  hukum  laut internasional  yang  belum  dapat  terjawab  melalui kegiatan  pendidikan  dan  rasa  ingin  tahu  tersebut mendorong  upaya  untuk  menemukan  kebenaran tentang permasalahan tersebut melalui peneliti- an ilmiah. Disamping itu, hasil pendidikan teru- tama hal-hal  baru  di  bidang  hukum  laut  nasional Indonesia  akan  menumbuhkan  upaya  sosialisasi tentang hal-hal baru tersebut kepada masyara- kat. Sosialisasi  tersebut  merupakan  salah  satu  unsur kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  berupa  jawaban  tentang kebenaran  suatu  permasalahan  yang  berkaitan dengan  hukum  laut  nasional  Indonesia  dapat  di- manfaatkan  sebagai  bahan  untuk  memperkaya materi  pendidikan  dan  untuk  melaksanakan  ke- giatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Demkian juga halnya dengan hasil dari pengabdian kepa- da masyarakat  berupa  permasalahan-permasala-  han yang  perlu  dicaraikan  jawabannya  melalui penelitian  ilmiah  dan  peningkatan  kemampuan masyarakat  berbasis  hukum  laut  nasional  Indo- nesia  akan  menjadi  ramuan  untuk  memperkaya materi pendidikan.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  meru- pakan  sistem  keterpaduan  dari  tiga  sub  sistem, yaitu  sub  sistem  pendidikan,  sub  sistem  peneli- tian  dan  sub  sistem  pengabdian  masyarakat  da- lam  bidang  pembelajaran  hukum  laut  nasional Indonesia.

## C. Pengembangan Pola Ilmiah Pokok Kelau- tan
Pengembangan  ilmu  pengetahuan  hukum di  bidang  kelautan  akan  pesat  apa  bila  didukung dengan  pola  pikir  kelautan  yang  dituangkan  da- lam  Pola  Ilmiah  Pokok  (PIP)  Kelautan  dari  uni- versitas  atau  perguruan  tinggi  yang  bersangku- tan. PIP memiliki kedudukan yang sangat pen- ting sebagai  kiblat  bagi  pelaksanaan  Tridarma perguruan tinggi di setiap universitas atau per-
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
guruan  tinggi,  seperti  Unika  Atma  Jaya.  PIP  se- bagai Basic  Scientific  Design berintikan  desain (pola)  pokok  pemikiran  ilmiah  tentang  arah  ke- bijakan  pengembangan  universitas  atau  perguru- an tinggi. Dengan demikian PIP dapat dipan- dang sebagai  landasan  filosofis,  psikologis,  dan sosiologis  bagi  perumusan  kebijakan  universitas atau  perguruan  tinggi.  Pembuatan  kebijakan  la- zimnya  juga  didasarkan  pada  ketentuan  hukum yang  berlaku  sebagai  landasan  yuridis.  Dengan demikian  keempat  landasan  tersebut  akan  men- jadikan  PIP  Kelautan  suatu  universitas  atau  per- guruan  tinggi  mantap.  Salah  satu  contoh  PIP Kelautan adalah Pembangunan Manusia, Bang- sa, dan  Kesehatan  Berbasis  Kelautan  (Marine  Base Human,  Nation,  and  Health  Development)  yang diusulkan oleh sebagian civitas akademika Unika Atma Jaya Jakarta.

## VI   PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. KHL berlaku dan mengikat secara inter- nasional sejak tahun 1994. KHL sebagai hukum internasional merupakan landa- san hukum bagi hubungan antar subyek- subyek hukum internasional di bidang kelautan.
2. KHL berlaku dan mengikat secara nasio- nal di wilayah NKRI sejak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai konse- kuensinya, semua penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ten- tang kelautan harus mengacu kepada atau diselaraskan dengan KHL.
3. Ratifikasi KHL telah menjadikan hukum laut internasional dan peraturan perun- dang-undangan yang mengatur kelautan yang telah disesuaikan dengan KHL se- bagai hukum laut nasional Indonesia.
4. Hukum laut nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan hukum dapat diaplika- sikan dalam pelaksanaan Tri Darma Per- guruan Tinggi di setiap fakultas dan per- guruan tinggi hukum di Indonesia.

## B. Saran-Saran
1. Perlu diadakan sosialisasi kepada aparat/ lembaga negara dan masyarakat tentang materi, struktur, dan budaya hukum dari KHL sebagai hukum laut internasional yang menjadi landasan hubungan antar subyek hukum internasional di bidang kelautan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada apa- rat/lembaga negara dan masyarakat ten- tang ratifikasi KHL dan konsekuensi hu- kumnya, yaitu bahwa KHL wajib diber- lakukan dan mengikat secara nasional di wilayah NKRI.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada selu- ruh aparat/lembaga negara dan masyara- kat tentang batas-batas KHL sebagai hu- kum laut internasional dan hukum laut nasional Indonesia.
4. Hukum laut nasional Indonesia perlu se- gera diajarkan dalam perkuliahan hukum laut internasional, sebelum nantinya ber- diri sendiri sebagai mata kuliah hukum laut nasional Indonesia.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Dahuri, Rokhmin. ―Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum, Pesisir, dan Laut, ― dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan . Balikpapan: Konas IV, 2004. Dahuri, Rokhmin, Pengembangan Potensi Industri Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahte- raan Masyarakat Pesisir . Jakarta: DKP, 2003. Flewwelling, P. An Introduction to Monitoring, Control and Surveillance Systems for Capture Fisheries . Rome: FAO, 1994. Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary . Deluxe, seveth ed. St. Paul, Minn: West Group, 1999.
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
Koers, Albert W. International Regulation of Marine Fisheries . London: Fishing News, 1973. Krishnamurti. Education and the Significance of Life . San Francisco, CA: Harper and Row, 1981.
Kusumaatmadja, Mochtar and Tommy H. Purwaka. ―Legal and Institutional Aspects of Coastal Zone Management  in  Indonesia.‖  Dalam Marine  Policy .  Vol.  20.  No.  1.  Great  Britain:  Elsevier  Science, Pergamon, 1996, pp.63-68.
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998. Mahfud MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia . Cetakan pertama. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mitnick, Barry M. Political Economy of Regulations . NY: Columbia University, 1980. Patlis,  Jason  M.,  Tommy  H.  Purwaka,  Adi  Wiyana,  dan  Glaudy  H.  Perdanahardja. Menuju Harmonisasi  Sistem  Hukum  Sebagai  Pilar  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Indonesia .  Jakrta: KPPN/BAPPENAS, DKP, DH&HAM, dan USAID, 2005. Posner, Richard A. Economic Analysis of Law . Second ed., sixth printing. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
Purwaka, Tommy H. Pelayaran Antar Pulau Indonesia . Jakarta: PSWN dan Bumi Aksara, 1993. Purwaka, Tommy H. Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan . Jakarta: THP, 2003. United Nations, The Law of the Sea . NY: United Nations, 1983. Vinogradoff, Paul. Common Sense in Law . Revised by H.G. Hanbury. Third ed. Connecticut, Westport: Greenwood, 1987. Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya . Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

## B. Makalah
Dahuri, H. Rokhmin. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan . Orasi Ilmiah Guru Besar  Tetap  Bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Lautan  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002.
Haluan, John. Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap di Indonesia . Orasi  Ilmiah  Guru  Besar  Tetap  Ilmu  Pengembangan  Sistem  Operasi  Penang-  kapan  Ikan,  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002. Kusumastanto, H. Tridoyo. Reposisi Ocean Policy Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi  Daerah .  Orasi  Ilmiah  Guru  Besar  Tetap  Bidang  Ilmu  Kebijakan  Ekonomi  Perikanan  dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Instiutut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002. Kusumastanto, H. Tridoyo. Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Kelautan Dalam Bingkai Wawasan Nusantara di Era Otonomi Daerah . Bogor: PKSPL-IPB, 2003. Purwaka, Tommy H. Keterpaduan Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah . Jakarta: FH- UAJ, 2004.
Purwaka, Tommy H. Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan . Jakarta: DKP2, 2003. Purwaka,  Tommy  H. Kewenangan  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan di Tingkat Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta: FHUAJ, 2001. Purwaka, Tommy H. Model Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Laut yang Integral . Jakarta: DPK2, 2000.
Petunjuk Penulisan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia
Tommy Hendra P.
Purwaka, Tommy H. Sistem MCS Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Bidang Perika- nan . Jakarta: DPK2, 2000. Purwaka, Tommy H. Profil Kelautan Indonesia . Jakarta: DPK2, 1999. Purwaka, Tommy H. Kronologi Politik Hukum Laut . Jakarta: FHUAJ, 1986.

## C. Laporan
Departemen Kelautan dan Perikanan. Laporan Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2000 . Jakarta: DKP, 2000.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 . Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan. Konsep  Pembangunan Lembaga  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan .  Laporan  Akhir.  Jakarta:  DPSDKP, 2002.
Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Pemasaran. Laporan  Tahunan Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Pemasaran  Tahun  2002 .  Jakarta: DPK2P, 2002. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2002 . Jakarta: DPB, 2002. Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap. Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap Tahun 2002 . Jakarta: DPT, 2002.

## D. Undang-Undang
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Periran Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Noimor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim