## Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Oleh: Askani 1 , Densi 2
Email : Askanistia1@gmail.com

## ABSTRAK
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang dimaksud  pada penelitian ini berkenaan dengan kesanggupan  pegawai  Kantor  Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu  dalam  menaati  kewajiban  serta menghindari  larangan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban mencakup diantaranya masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada  masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan. Berkenaan dengan larangan antara lain mencakup menerima pemberian atau hadiah baik apa saja dan dari siapapun juga berhubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  melakukan  tindakan  yang  mempersulit  atau  menghalangi  pihak yang  dilayani  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  yang  dilayani.  Selanjutnya  berkenaan hukuman disiplin mencakup tingkat hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin.
.
Kata Kunci: Disiplin Kerja Pegawai, Kantor Kecamatan Selebar`
1 Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya melakukan pembaharuan  mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama  menyangkut  aspek  kelembagaan (organisasi),  aspek  ketatalaksanaan  dan aspek sumber daya manusia aparatur negara. Reformasi birokrasi
diselenggarakan mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance ).  Dengan  kata  lain, reformasi  birokrasi  merupakan  langkah strategis  untuk  membangun  aparatur  negara supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan dalam reformasi birokrasi diantaranya adalah  meningkatkan  disiplin  pegawai. Disiplin tersebut mencakup unsur kepatuhan dan  unsur  ketaatan  terhadap  peraturan- peraturan  yang  berlaku,  besarnya  rasa tanggung  jawab  terhadap  tugas-tugas  yang diberikan,  serta  mampu  menjalankan  dan tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi apabila  melanggar  tugas  dan  wewenang. Jiwa  kedisiplinan  pada  dasarnya  mutlak harus ditanamkan, dipupuk dan dimiliki oleh tiap-tiap  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai aparatur  birokrasi  dalam  penyelenggaraan berbagai  rutinitas  sehari-hari,  hal  tersebut mengingat  eratnya  hubungan  antara  disiplin kerja  dengan  motivasi  kerja  yang  berimbas kepada  pelayanan  prima  dan  produktivitas. Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparatur pemerintah  dan  abdi  masyarakat  juga  harus mampu menjunjung tinggi martabat
sekaligus citra
kepegawaian demi kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Akan tetapi  dalam  instansi  pemerintah  pegawai- pegawainya masih sering melakukan pelanggaran disiplin seperti bermalas- malasan  dalam  bekerja,  datang  terlambat, pulang
sebelum
waktunya,
serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menimbulkan  kurang  efektifnya  pegawai tersebut sehingga dapat menghambat kelancaran  pemerintahan  dan  pembangunan nasional dan sering menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Pegawai di lingkungan Kantor
Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu,  yang menjadi  obyek  dalam  penelitian  ini  terlihat dalam  pengamatan  penulis  masih  terdapat beberapa  di  antara  pegawai  kantor  tersebut yang melakukan pelanggaran disiplin terutama  dalam  jam  kerja  seperti  datang terlambat,  tidak  mengikuti  upacara  dan  apel pagi,  bahkan  ada  beberapa  pegawai  yang
meninggalkan  kantor  pada  jam  kerja. Permasalahan  lain  yang  juga  terlihat  pada pegawai  kantor  kecamatan  yang  tidak melaksanakan  tugasnya  sebagai  aparatur pemerintah  dengan  baik,  rendahnya  disiplin kerja  pegawai  serta  penempatan  pegawai yang  tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan keahliannya, sehingga mencerminkan kurang  jelasnya  deskripsi  pekerjaan  serta rendahnya performa yang dimiliki pegawai. Pegawai di lingkungan Kantor
Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu  sebagai salah satu unsur utama sumber daya manusia aparatur  Negara  memiliki  peranan  sangat penting  dalam  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang bersentuhan  langsung  kepada  kepentingan masyarakat  umum.  Sosok  pegawai  yang sanggup memainkan peranan tersebut adalah pegawai  yang  memiliki  kompetensi  dan sikap  disiplin  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu untuk  mengoptimalkan  berbagai  tugas  dan fungsi  serta  memberikan  pelayanan  yang baik kepada masyarakat kedisiplinan pegawai  menjadi sangat penting. Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah sepatutnya  mendapat  perhatian  yang  lebih serius, di antaranya dengan melakukan suatu penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

## B. LANDASAN TEORI 1.  Konsep Kebijakan
Konsep  kebijakan  secara  konseptual menurut  Ali,  dkk  (2013)  dipandang  sebagai konsep filsafat yang diterminologikan
dengan “ wisdom ” bermakna “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan”
diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”;  dalam  bahasa  politik  disebut sebagai “ statemen of intens ” atau perumusan keinginan.  Implementasi  kebijakan  atau program  merupakan  tahap  penting  dalam proses  kebijakan  publik.  Suatu  program kebijakan  harus  diimplementasikan  supaya mempunyai  tujuan  dan  dampak  yang diinginkan.
Abdul Wahab (2008) berpendapat bahwa proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya menyangkut  perilaku  badan  administratif yang  bertanggung  jawab  menyelenggarakan program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada diri  kelompok  sasaran,  namun  menyangkut juga pada jaringan kekuatan-kekuatan politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  secara langsung  atau  tidak  dapat  mempengaruhi perilaku  pihak-pihak  yang  terlibat,  dan
akhirnya  berpengaruh  terhadap  dampak positif  maupun  negative.  Sehingga  dalam mengapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan serta komitmen  semua  pihak  agar  memberikan dukungan.  Selanjutnya  Ekowati  dkk  (2005) menyebutkan  keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan  diukur  dengan  melihat keserasian antara penerapan atau
pelaksanaan kebijakan dengan tujuan, sasaran dan desain kebijakan itu sendiri serta menghasilkan  dampak  yang  positif  bagi pemecahan  permasalahan yang  tengah dihadapi.
2. Teori Implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  diantaranya menurut  teori  Merilee  S.  Grindle  (1980) dipengaruhi  dua  variabel  besar,  yaitu  isi kebijakan  serta  lingkungan  implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup antara lain: a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran  atau  target  groups  termuat dalam isi kebijakan.
b. Jenis  manfaat  yang  diterima  oleh kelompok sasaran.
c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
d. Apakah  letak  pengambilan  keputusan sudah tepat.
e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan  implementornya  dengan rinci.
f. Apakah  sebuah  kebijakan  didukung oleh sumber daya yang memadai.
Variabel  lingkungan  kebijakan  di  antaranya mencakup:
a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan.
b. Karakteristik  institusi  dan  rezim  yang sedang berkuasa.
c. Tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas kelompok sasaran.
3. Pengertian Disiplin Disiplin  berasal  dari  bahasa  latin “Disciplina”  berarti  latihan  atau  pendidikan kesopanan,  kerohanian  dan  pengembangan tabiat.  Sehingga  sifat  disiplin  menurut  I.G. Wursanto  (1989:108)  adalah  berkaitan dengan  pengembangan  sikap  yang  layak terhadap suatu pekerjaan. Selanjutnya dalam buku  “Disiplin  Kiat  Menuju  Sukses”,
Prijodarminto (1994:25) mengartikan disiplin  merupakan  suatu  kondisi  yang terbentuk  dan  tercipta  melalui  proses  mulai dari  serangkaian  perilaku  menunjukkan nilai-nilai  ketaatan,  kesetiaan,  kepatuhan,
keteraturan dan ketertiban. Nilai-nilai kepatuhan,  ketertiban  dan  ketaatan  tersebut terbentuk  melalui  suatu  proses.  Proses  ini bisa  berupa  pendidikan  formal,  binaan melalui  keluarga  dan  pengenalan  atau pengalaman dari keteladanan di lingkungannya.  Sejalan  dengan  definisi- definisi  di  atas,  Alex  S.  Nitisemito (1980:260)  menyatakan  bahwa  kedisiplinan diartikan suatu perilaku, sikap dan perbuatan yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan  oleh  instansi  atau  perusahaan bersangkutan  baik  secara  tidak  tertulis maupun tertulis.
Disiplin  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)
merupakan kesanggupan PNS untuk
mentaati kewajiban serta menghindari larangan  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan kedinasan yang bila dilanggar atau tidak ditaati akan dijatuhi hukuman indisipliner.  Berkenaan  hal  tersebut  maka diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri.  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil diatur tentang ketentuan-ketentuan baik mengenai  larangan,  kewajiban,  hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum,  penjatuhan  hukuman  disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dengan  demikian,  disiplin  adalah  praktek nyata  bagi  individu  pegawai  terhadap perangkat  peraturan  instansi  atau  lembaga. Disiplin  bukan  hanya  dalam  hal  bentuk ketaatan  saja  namun  berkenaan  dengan tanggung  jawab  Pegawai  Negeri  Sipil  yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pengertian PNS
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  setiap warga  Negara  RI  yang  telah  memenuhi syarat  yang  telah  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas dalam  suatu  jabatan  negeri  atau  diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan  yang  berlaku  (Salam, 2004:175).
Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental  dan  pikiran)  yang  senantiasa dibutuhkan  sehingga  menjadi  salah  satu modal pokok dalam  usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya  A.W.  Widjaja  mengatakan bahwa,  pegawai  adalah  orang-  orang  yang dikerjakan  dalam  suatu  badan  tertentu,  baik di  lembaga-lembaga  pemerintah  maupun dalam  badan-badan  usaha  (A.W.  Widjaja, 2006:113).
Dilihat  dari  defenisi  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  ada  empat  unsur menjadi perhatian utama di antaranya:
a. Memenuhi  syarat  tertentu,  syarat  untuk menjadi  pegawai  ditentukan  dalam peraturan  pemerintah  berupa  usia, indeks prestasi komulatif dan lain-lain.
b. Diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang. Diangkat  oleh  kepala  instansi  yang bersangkutan  dengan  Surat  Keputusan (SK)  yang  mencantumkan  pangkat  dan golongan.
c. Diserahi  tugas.  Untuk  menjalankan tugas  pemerintah  dan  pembangunan sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi yang telah ditetapkan.
d. Digaji penggajian untuk Pegawai
Negeri Sipil berlaku secara nasional. 5. Kerangka Pikir Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  pelaksana penyelenggara pemerintahan
dituntut
senantiasa selalu siap  menjalankan tugasnya agar dapat berperan sebagai abdi masyarakat dan  abdi  Negara.  Dalam  mewujudkan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  profesional, handal,  dan  bermoral,  diperlukan  peraturan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin.
Disiplin aparatur pemerintah dapat diartikan sebagai  sikap  yang  senantiasa  mematuhi peraturan disiplin dalam melaksanakan tugas ditempatnya bekerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil memberikan  ketentuan  dan  mengatur  secara garis  besar  tentang  kewajiban,  larangan  dan sanksi.  Penegakan  aturan  disiplin  di  Kantor Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu  dilihat dari  sejauhmana  Pegawai  Negeri  Sipil mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan. Adapun kewajiban  yang  dipilih  peneliti  antara  lain mematuhi jam kerja, mencapai sasaran kerja serta memberikan pelayanan kepada
masyarakat  yang  sesuai  dengan  ketetapan standar pelayanan. Berkenaan dengan larangan,  peneliti  memilih  diantaranya menerima  pemberian  atau  hadiah  apa  saja dan dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan  dan/atau  pekerjaannya,  melakukan tindakan  yang  dapat  mempersulit  atau menghalangi  salah  satu  pihak  yang  dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani,  dan  menyanggupi  atau  memberi sesuatu  kepada  siapapun  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  dengan  alasan apapun  agar  diangkat  dalam  suatu  jabatan. Selanjutnya  dalam  penelitian  ini,  peneliti
juga  akan  melihat  penerapan  sanksi  atau hukuman  disiplin  bagi  pegawai  yang melanggar aturan disiplin atau indispliner.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dan  menghasilkan  data  deskriptif karena  bermaksud  untuk  mendalami  dan menghayati suatu obyek. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik “ purposive sampling “ atau sampling bertujuan,  yaitu  dengan  memilih  sumber data atau informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang konstelasi  disiplin  kerja  pegawai  di  lokasi penelitian. Teknik yang digunakan untuk
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara,  pengamatan  dan  dokumentasi. Sedangkan  pengolahan  dan  analisis  data dalam  penelitian  ini  juga  didasarkan  pada model  Miles  dan  Huberman,  dimana aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (dalam Sugiyono,
2007: 246-253).

## D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan Aturan Disiplin PNS
Meningkatkan  kinerja  dan  citra  suatu instansi  pemerintah  menuju  profesionalisme serta  menunjang  terwujudnya  pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan
pendisiplinan pegawai. Pendisiplinan pegawai  adalah  hal  terpenting,  mengingat pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaraan  pemerintahan  bergantung kepada  kinerja  para  pegawai  negeri  sipil. Oleh  sebab  itu,  disiplin  dalam  diri  tiap pegawai  harus  selalu  ditanamkan.  Semakin baik disiplin kerja pegawai maka diharapkan pula semakin tinggi produktivitas kerja yang dapat  dicapainya.  Disiplin  yang  baik mencerminkan  besarnya  rasa  tanggung jawab  pegawai  dalam  memaksimalkan fungsi dan tugas-tugasnya serta memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat. Setiap  pimpinan  akan  selalu  berusaha supaya  bawahan-bawahannya  mempunyai sikap  disiplin  yang  baik,  adanya  disiplin pegawai maka menjamin terciptanya, terpeliharanya  tata  tertib  serta  kelancaran pelaksanaan tugas.
Tolak  ukur  penegakkan  aturan  disiplin kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  ialah  dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan  yang  telah  ditentukan  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.
Karenanya unsur pengetahuan pegawai akan aturan-aturan  disiplin  juga  sangat  penting sehingga  memudahkan  bagi  pegawai  dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pegawai  di Kantor  Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu sudah  mengetahui  tentang  aturan  disiplin tersebut,  walaupun  belum  menjelaskan secara rinci isi dari aturan-aturan  yang  telah ditetapkan,  tetapi  secara  umum  sudah menunjukkan  bahwa  pegawai  di  kantor  ini sudah  memahami  aturan  disiplin  kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Kewajiban PNS
a. Disiplin jam kerja
Disiplin  terhadap  jam  kerja  adalah bagian  hal  terpenting  dalam  penegakan aturan  disiplin  kerja  pegawai.  Disiplin  jam kerja mencakup mulai dari datang ke kantor sampai  dengan  pulang  telah  sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditetapkan.  Di  Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu memiliki ketentuan jam kerja antara lain :
1)  Senin  :  Pukul  07.30  –  16.00  WIB (upacara bendera).
2)  Selasa  sampai  Jumat  :  Pukul  08.00  – 16.00 WIB (apel pagi).
3) Istrahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pada waktu melakukan observasi melalui pengamatan  secara  langsung,  terlihat  masih ada beberapa pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu  yang datang  tidak  sesuai  dengan  jam  yang ditetapkan.  Keterlambatan  pegawai  tersebut datang ke kantor beragam, mulai pada pukul 08.30  WIB,  09.00  WIB,  bahkan  ada  yang baru datang hingga pukul 10.30 WIB. Selain itu,  terlihat  pula  pegawai  yang  pulang mendahului atau pulang tidak sesuai dengan jam  kerja,  yaitu  pada  pukul  14.30  WIB beberapa  pegawai  sudah  meninggalkan kantor satu per satu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan, diketahui bahwa beberapa pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menunjukkan tingkat  kedisiplinan  mematuhi  jam  kerja masih  rendah.  Penyebab  keterlambatan pegawai datang ke kantor seringkali dikarenakan  faktor  lama  di  jalan  apalagi bagi  pegawai  yang  jarak  tempuhnya  jauh selain  itu  ada  pula  disebabkan  karena  harus mengurus anak yang sakit, seperti diungkapkan  oleh  beberapa  pegawai  wanita yang sudah berkeluarga. Selanjutnya
berkenaan  dengan  pulang  tidak  sesuai dengan  jam  yang  telah  ditetapkan,  hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  penyebab pegawai  yang  pulang  mendahului  atau pulang tidak sesuai dengan aturan
dikarenakan pegawai tersebut sudah menyelesaikan  pekerjaannya  dan  tidak  ada lagi  yang  bisa  dikerjakan  atau  dengan  kata lain  pegawai  yang  pulang  mendahului  dan pulang  sebelum  jam  yang  ditetapkan  masih bergantung  berdasarkan  pekerjaan  masing- masing
pegawai, hal tersebut menggambarkan  bahwa  meskipun  pegawai telah mengetahui tugas pokok dan fungsinya, namun belum ada uraian pekerjaan  secara  rinci  yang  dimiliki  oleh tiap-tiap  pegawai  atau  dengan  kata  lain pembagian  tugas  yang  dilakukan  secara kelompok.  Selain  itu,  ada  pula  yang menyatakan pegawai yang pulang mendahului  dikarenakan  ada  urusan  lain yang  mendesak  seperti  urusan  pribadi  atau urusan keluarga di luar kantor.

## b.Mencapai sasaran kerja pegawai
Sasaran  kerja  pegawai  adalah  rencana kerja dan target pegawai  yang disusun serta disepakati  bersama  antara  pegawai  dengan pimpinan  pegawai.  Sasaran  kerja  disini mengenai  rencana  dan  target  kerja  yang harus  dicapai  oleh  pegawai  dalam  kurun waktu  yang  telah  ditetapkan.  Pencapaian sasaran  kerja  berhubungan  pelaksanaan tugas  para  pegawai,  dan  ketepatan  waktu menyelesaikan  pekerjaan.  Tujuan  sasaran kerja  pegawai  agar  dapat  mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil serta menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan kenaikan  pangkat  dan  pengangkatan  dalam jabatan. Hasil  penelitian  berkenaan  dengan  ini menunjukkan para pegawai sudah mengetahui  target  kerja  dan  rencana  kerja yang  telah  ditetapkan  bersama  atasan  yang sesuai  dengan  masing-masing  tugas  dan fungsi.  Berdasarkan  wawancara  secara umum  diketahui  penetapan  rencana  kerja  di Kantor  Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu dilakukan  secara  kelompok  selanjutnya  di dalam  kelompok  kerja  tersebut  belum menguraikan secara rinci tugas dari masing- masing  anggota  kelompok  kerja.  Meski demikian, berdasarkan penilaian para atasan dari tiap-tiap bagian, sebagian besar pegawainya  sudah  mencapai  sasaran  kerja yang  ditentukan  dan  dapat  menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu serta menunjukkan kinerja yang cukup baik.

## c. Memberikan pelayanan
Pelayanan  publik  pada  dasarnya  selalu dikaitkan  dengan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok orang  atau  lembaga/instansi  tertentu  guna memberikan bantuan dan kemudahan kepada  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan tertentu. Terpenting dalam pelayanan publik adalah  bagaimana  memberikan  layanan kemudahan  dan  bantuan  kepada  masyarakat dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Keberhasilan proses pelayanan  publik  ini  sangat  tergantung kepada pihak pelayan yaitu pemerintah serta pihak yang dilayani yaitu masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  keluhan masyarakat pengguna jasa yang masih tinggi dikarenakan pada umumnya lembaga pemerintah  saat  ini  masih  kurang  dalam memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap tuntutan  kebutuhan  masyarakat.  Kondisi demikian, mengharuskan pemerintah saat ini lebih  kepada  meningkatkan  kinerja  guna membangun kepercayaan masyarakat. Kantor  Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada  masyarakat  harus  menetapkan  dan menyusun  standar  pelayanan  sebagai  tolak ukur yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Standar tersebut berkaitan dengan mekanisme, syarat-syarat,  dasar  hukum,  jangka  waktu dan besaran biaya yang dikeluarkan.
d. Larangan Pegawai Negeri Sipil
1) Menerima  pemberian  atau  hadiah apa saja dari siapapun Menerima  pemberian  atau  hadiah  oleh
Pegawai  Negeri  Sipil  dilarang  karena diketahui  dan  patut  diduga  bahwa  hadiah tersebut diberikan disebabkan telah melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu dalam jabatannya. Menerima hadiah berhubungan suatu jabatan merupakan salah satu  larangan  yang  harus  memperoleh perhatian serius dari setiap instansi pemerintah, karena hal tersebut bisa merusak  citra  lembaga  pemerintah  itu sendiri.
Penelitian  yang  dilakukan  pada  pegawai Kantor  Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu tidak  menerima  pemberian  atau  hadiah  apa saja baik yang berhubungan dengan pekerjaan  maupun  jabatannya.  Artinya pegawai tersebut tidak memanfaatkan jabatan untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dan pegawai sudah menjalankan  tugas  atau  pekerjaannya  sesuai
dengan  aturan  yang  berlaku.  Tindakan menerima  hadiah  apapun  berhubungan dengan  pekerjaan  dan  atau  jabatan  Pegawai Negeri  Sipil  disebut  termasuk  gratifikasi. Semua  pegawai  dilarang  dalam  menerima gratifikasi,  supaya  terhindar  dari  kebijakan atau keputusan yang berpihak.
Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu professional,  bekerja  ertanggung  jawab dalam menyelenggarakan
tugas
pemerintahan  dan  pembangunan,  bersih  dan bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme, serta mampu menerapkan nilai moralitas dan etika.
2) Melakukan suatu tindakan yang dapat mengahalangi atau mempersulit Pada dasarnya pelayanan publik menyangkut  aspek  kehidupan  yang  sangat luas.  Fungsi  pemerintah  dalam  kehidupan bernegara  adalah  memberikan  pelayanan publik  yang  diperlukan  oleh  masyarakat guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dalam  bidang  administrasi  kependudukan, kesehatan,  pendidikan  dan  lainnya.  Namun apabila  saat  masyarakat  menyelesaikan urusannya  berkaitan  dengan  pelayanan pegawai  pemerintahan,  cenderung  kurang responsif, bahkan terkesan dipersulit.
Hakikatnya  pemerintah  adalah  pelayan bagi  masyarakat,  oleh  sebab  itu  pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  Dalam  memberikan  pelayanan, pemerintah  diharuskan  agar  memberikan pelayanan  yang  mampu  memenuhi  dan memuaskan masyarakat. Pentingnya pelayanan  yang  dilaksanakan  bagi  instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah  pusat,  maka  harus  menyiapkan tenaga  pelaksana  yang  berdedikasi  tinggi, profesional di bidangnya, dan mampu untuk melayani masyarakat dengan berbagai karakter berbeda.
Hasil  wawancara  tersirat  pegawai  yang bertugas  menangani  pelayanan  di  Kantor Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu,  sudah bekerja  sesuai  dengan  prosedur  yang ditentukan, tidak melakukan tindakan mengahalangi salah satu pihak yang dilayani, serta dalam memberikan pelayanan juga  cukup  ramah  dan  baik.  Oleh  sebab  itu, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari aparatur negara harus memberikan  pelayanan  yang  adil,  merata, dan  terbaik  kepada  masyarakat  dalam mengemban bertugas sebagai pelayan publik.
3) Memberi  atau  menyanggupi  akan memberi sesuatu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 menyebutkan bahwa tiap-tiap Pegawai Negeri  Sipil  dilarang  menyanggupi  atau memberi  sesuatu  kepada  siapapun  baik secara  langsung  dengan  alasan  apapun  agar diangkat dalam jabatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam pengangkatan jabatan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Dalam mengusulkan atau mempromosikan  pegawai  agar  diangkat jabatannya  tetap  berlandaskan  pada  kinerja, prestasi,  dan  senioritas,  serta  syarat-syarat lain  yang  ditentukan  selanjutnya  diproses  di Baperjakat  (Badan  Pertimbangan  Jabatan dan  Kepangkatan).  Begitu  juga  dengan kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil dilandaskan  pada  periode  untuk  jabatan struktural  adalah  empat  tahunan,  dan  untuk jabatan  fungsional  adalah  dua  tahunan  hal tersebut  sesuai  dengan  syarat  yang  telah ditetapkan. Sedangkan untuk syarat obyektif lainnya  antara  lain  adalah  pengalaman, kerjasama,  kesetiaan,  pengabdian,  dapat dipercaya dan disiplin kerja.

## 3. Implementasi  Kebijakan  Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle
Keberhasilan  implementasi  dalam  teori Merilee  S.Grindle  dilihat  dari  dua  variabel besar,  yaitu  isi  kebijakan  dan  lingkungan implementasi.  Variabel  isi  kebijakan  yang dimaksud  disini  terfokus  oleh  3  variabel yaitu :
a. Jenis  manfaat  yang  diterima  oleh kelompok sasaran Membangun  aparatur  negara  untuk lebih  berhasil  guna  dan  berdaya  guna dalam menjalankan pembangunan nasional dan tugas umum pemerintahan,  langkah  awal  yang dilakukan  ialah  dengan  meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah  telah  menerbitkan  suatu regulasi aturan yakni Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang Disiplin PNS guna menumbuhkan sikap disiplin tersebut. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran adalah dengan adanya peraturan tersebut maka
terjamin  dan  terpeliharanya  tata  tertib kelancaran  pelaksanaan  tugas  serta diharapkan  mendorong PNS  agar lebih produktif,  meningkatkan  kedisiplinan pegawai  terhadap  jam  kerja,  serta
mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral. Namun semenjak diberlakukan peraturan  tersebut  PNS  di  Kantor Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu belum  menunjukkan  perubahan  yang signifikan. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan penelitian di kantor tersebut Nampak  masih  terlihat  pegawai  yang masih  melakukan  pelanggaran  disiplin khususnya dalam hal jam kerja.
b. Sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan Adanya  perubahan-perubahan  akan aturan baru  mengenai disiplin Pegawai
Negeri Sipil, terlihat banyak perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Peraturan Pemerintah sebelumnya  Nomor  30  Tahun  1980 belum  menjabarkan  secara  rinci  jenis hukuman apa saja yang akan diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran,  sedangkan  di  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil, dalam bagian ketiga berkenaan pelanggaran dan jenis hukuman,
dijelaskan secara rinci hukuman disiplin  yang  akan  diterima  PNS  yang indisipliner. Sehingga diharapkan adanya  perubahan  yang  lebih  baik khususnya  menyangkut  kedisiplinan PNS.
Penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu yang menunjukkan masih ada beberapa pegawai  yang  belum  mematuhi  jam kerja  yang  ditentukan  seperti  datang mulai  dari  8.30  WIB,  09.00  WIB, bahkan  10.30  WIB.  Hal  tersebut menggambarkan bahwa tingkat resposivitas  dan  kepatuhan  kelompok sasaran  yaitu  pegawai  di  Kantor Kecamatan Selebar masih rendah yaitu atasan  langsung  dari  masing-masing PNS. c. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan  implementornya  dengan rinci.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010  adalah  kebijakan  pemerintah yang  mengatur  tentang  disiplin  PNS, baik  PNS  daerah  maupun  pusat. Peraturan  tersebut  juga  menyebutkan implementornya yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian  Pusat,  Pejabat  Pembina Kepegawaian  Daerah  Provinsi  dan Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur wewenang  pengangkatan,  pemindahan, dan pemberhentian PNS.

## 4. Penerapan Hukuman Disiplin PNS
Hukuman  disiplin  berupa  sanksi  yang diberikan  pada  PNS  disebabkan  melanggar peraturan  disiplin  pegawai.  PNS  yang  tidak mentaati  kewajiban  dan  melanggar  larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  kedinasan  akan dijatuhi  hukuman  disiplin.  Hasil  wawancara berkenaan dengan penelitian ini disimpulkan bahwa  penerapan  sanksi  pada  Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengacu dengan  aturan  disiplin  PNS  yaitu  Peraturan Pemerintah  No.  53  tahun  2010  dengan pemberian  sanksi  dilakukan  berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## F. Penutup
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian antara lain:
1. Penegakan  aturan  disiplin  PNS  pada Kantor Kecamatan Selebar dalam menaati kewajiban masih rendah khususnya terhadap jam kerja. Berkenaan  pegawai  yang  menghindari larangan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dengan tidak  menerima  pemberian  apapun  baik yang  berhubungan  dengan  pekerjaan maupun  jabatannya,  tidak  mempersulit pihak  yang  dilayani,  serta  mengusulkan pegawai  guna  dinaikkan  jabatannya berlandaskan syarat-syarat dan
ketentuan yang berlaku. 2. Penerapan  sanksi  di  Kantor  Kecamatan Selebar  Kota  Bengkulu  tetap  mengacu pada aturan disiplin PNS yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun 2010, dimana pemberian sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai indisipliner.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008. Analisis
Kebijakan
dari Formulasi ke Implementasi  Kebijakan  Negara .  Edisi
Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
A.W.
Widjaja, 2006,
Administrasi Kepegawaian , Jakarta, Rajawali.
Ekowati. 2005. Perencanaan  Implementasi &  Evaluasi  Kebijakan  atau  Program. SOLO. Surakarta: Pustaka cakra.
Nitisemito,  Alex  S.  1980. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Sasmito Bross

## Peraturan :
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  No.53  Tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju  Sukses.  Bandung:  Pradnya
Paramita. Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintah Indonesia. Jakarta : Djambatan. Wursanto, I.G. 1994. Manajemen Kepegawaian. Yogyakarta: Kanisiu.