PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN TANPA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH YANG SAH
(Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Tjk)
Zulfi Diane Zaini 1 ,Yulia Hesti 2 ,Hemi Rianto 3
1 Zulfi Diane Zaini Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: zdianezaini@ubl.ac.id
2 Yulia Hesti Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: hesti@ubl.ac.id
3 Hemi RiantoFakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: hemirianto877@gmail.com.

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel Diterima: Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Abstrak
Tanah  adalah  permukaan  bumi  sedangkan  hak  atas tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu  permukaan bumi  yang  berbatas,  berdimensi  dua  dengan  ukuran panjang  dan  lebar.  Faktor  penyebab  terjadinya gugatan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  telah  dibatalkan tanpa diketahui oleh pemilik sah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Studi Putusan Nomor
101/Pdt.G/2021/Pn  Tjk,  terdapat  3  Faktor  utama yakni:  faktor  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  Para  Tergugat,  Faktor  kedua Penggugat  mengalami  kerugia  berupa  kerugian Materil  dan  Immateril,  dan  Faktor  terakhir  adalah adanya  hubungan  kausal  antar  pihak  yang  mana Turut  Tergugat  yang  telah  dengan  sengaja menerbitkan  SHM  No.  511  yang  masih  mengandung sengketa  kepemilikan    antara  Tergugat  dengan Penggugat.Pertimbangan    majelis  Hakim  dalam
Keywords: Gugatan; Sertifikat; dibatalkan. DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
perkara  gugatan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  telah dibatalkan  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  sah  di Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Studi  Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk  adalah surat Gugatan Penggugat  belum  dapat  dijadikan  acuan  bagi  Majelis Hakim untuk memeriksa materi Gugatan dikarenakan masih ada kekurangan pihak dalam perkara ini.

## Abstract
Land is the surface of the earth while land rights are rights over a certain portion of the earth's surface  which  is  bounded,  has  two  dimensions  with  length  and  width.  The  factors  causing  the lawsuit for the Property Rights Certificate which was canceled without the knowledge of the legal owner at the Tanjungkarang District Court Study of Decision Number 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk, there are 3 main factors namely: the factor of unlawful acts committed by the Defendants, Factors the two Plaintiffs suffered losses in the form of material and immaterial losses, and the last factor was  the  existence  of  a  causal  relationship  between  the  parties  in  which  the  co-defendant  had deliberately  issued  SHM  No.  511  which  still  contains  an  ownership  dispute  between  the Defendant and the Plaintiff. The consideration of the panel of judges in the lawsuit for a Property Rights  Certificate  which  was  canceled  without  the  knowledge  of  the  legal  owner  at  the Tanjungkarang  District  Court  Study  of  Decision  Number  101/Pdt.G/2021/Pn  Tjk  is  that  the Plaintiff's lawsuit has not can be used as a reference for the Panel of Judges to examine the lawsuit material because there is still a shortage of parties in this case.
Keywords: Lawsuit; Certificate; Canceled.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  yang  mana  semua  kegiatan dan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur  oleh  hukum.  Dalam konsitusi  negara  menjelaskan  berbagai  hal  yang  mengatur  ketentuan bernegara dan bermasyarakat contohnya seperti Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 setelah Amandemen ke IV (untuk selanjutnya disebut UUD  1945)  dinyatakan  bahwa  Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  Pasal  tersebut,  maka bahan  tambang  yang  ada  di  dalam  tubuh  bumi  Indonesia  adalah  Hak Bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan bukan perorangan atau golongan tertentu.  Tanah  dalam  kehidupan  sehari-hari  sangatlah  erat  dengan manusia,  dan  memiliki  faktor  penting  yang  dikaruniai  oleh  Tuhan  Yang
Maha  Esa  baik  sebagai  sumber  kehidupan  manusia  maupun  sebagai tempat berpijak dan juga tempat mengambil kekayaan bumi.
Dalam  pengertian  hukum  Tanah  adalah  permukaan  bumi sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu  permukaan bumi  yang  berbatas,  berdimensi  dua  dengan  ukuran  panjang  dan lebar. Tanah  sangat  erat  hubunganya  dengan  manusia  karena  memiliki nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Banyak manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki sebidang tanah. Oleh karena itu tidak heran jika banyak manusia yang melakukan segala cara untuk dapat memiliki  dan menguasai  tanah  yang  banyak  juga  menimbulkan  masalah  tanah  seperti salah  memperdayagunakan  sebidang  tanah  dan  melakukan  ingkar  janji yang dapat memicu terjadinnya perselisihan antara sesama manusia.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Hak  adalah  kekuasaan yang  benar  atas  sesuatu  atau  utntuk  menuntut  sesuatu.  Hak  milik  di artikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang ada, dalam Pasal 570  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata), hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak-hak untuk  menikmati  kegunaan  suatu  kebendaan  itu,  dengan  kedaulatan sepenuhnya,  asal  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  atau peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak menangkapnya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. 1
Di  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  di  singkat UUPA)  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  (Pasal  6  UUPA), hal ini berbeda pengertian dengan hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata, disebutkan bahwa hak milik atas sebidang
1 Sudaryo  Soimin.1994. Status  Hak  Dan  Pembebasan  Tanah ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm.1.
tanah  mengandung  di  dalamnya  kemilikan  atas  segala  apa  yang  ada  di atasnya dan di dalam tanah. 2
Namun  dalam  beberapa  kasus  hak  milik  dapat  dibatalkan  karena melangar ketentuan undang-undang, adapun  pembatalan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh di terbitkanya suatu alas hak  seperti  Sertifikat  Hak  Milik.  Pembatalan  tersebut  harus  melalui mekanisme  pengadilan  dan  pihak  yang  memiliki  sertifikat  harus  lah dilibatkan  dalam  proses  persidangan,  apa  bila  tidak  maka  pembatalan sertifikat  tersebut  dapat  dikatakan  cacat  formil  maupun  materil  karena tidak menarik orang yang berkepentingan di dalam persidangan.
Contohnya seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang  Nomor:  101/Pdt.G/2021/PN  Tjk  yang  mana  Penggugat adalah  pemilik  yang  sah  atas  sebidang  tanah  yang  terletak  di  Komplek Perumahan Korpri Blok G 2 Nomor 10, Jl. Mayjend. Ryacudu, Kelurahan Korpri  Jaya,  Kecamatan  Sukarame Kota  Bandar  Lampung  seluas  600 m2 (enam  ratus  meter  persegi)  sebagaimana  berdasarkan  Akta  Jual  Beli Nomor142/20/S/1994 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Jenmerdin, S.H.  tertanggal  1  Desember  1994  dan/atau  sebagaimana  dahulu berdasarkan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  10045  atas  nama  Meliana Tjandra.
Adapun  Penggugat  telah  memiliki  dan  menguasai  Tanah  Milik Penggugat  sejak  Tahun  1994,  yang  mana  Penggugat  memperoleh kepemilikan atas tanah aquo yaitu berdasarkan riwayat jual beli dari Sdr. Charman Hoesin, pada Tanggal 1 Desember 1994 sebagaimana Akta Jual Beli  Nomor142/20/S/1994  yang  dibuat  dihadapan  Notaris/PPAT Jenmerdin  tertanggal  1  Desember  1994  (Selanjut  disebut  “AJB  Nomor 142/ 1994”)  yang  telah  tercatat  dan  dibukukan  secara  sah  pada  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional/Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung.
Sehingga  dalam  hal  ini,  Penggugat  telah  menguasai  dan  menempati Tanah secara terus menerus lebih dari 20 (dua  puluh tahun) tahun sejak dibeli dan dibalik nama dari Sdr. Charman Hoesin.
Adapun  Para  Tergugat  yakni  ahli  waris  dari    (Almh.)  Yuliatun yang  pada  Tahun 2003  telah  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Bandar  Lampung,  yang  kemudian  oleh  Turut  Tergugat dibatalkan  sebanyak  31  (tiga  puluh  satu)  sertifikat  yang  dibatalkan tersebut  termasuk  Sertifikat  Hak  Milik  Penggugat  yaitu  Sertifikat  Hak Milik  Nomor  10045  atas  nama  Meliana  Tjandra  (selanjutnya  disebut sebagai “SHM No.10045”), yang pada faktanya hal ini tidak d iketahui oleh Penggugat  oleh  karena  Penggugat  tidak  menerima  informasi,  panggilan dan/atau  pemberitahuan  apapun  terkait  adanya  gugatan  dari  pada (Almh.) Yuliatun, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembelaan sebagai  pihak  intervensi  dalam  gugatan a  quo ,  yang  pada  akhirnya Penggugat  mendapat  kabar  bahwa  SHM  No.10045  telah  dibatalkan  oleh Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional/Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung.
Setelah  Sertifikat  Hak  Milik  Penggugat  dibatalkan  Pada  bulan Maret  2020  Para  Tergugat  meminta  Penggugat  untuk  mengosongkan dan/atau  menghentikan  penguasaan  atas  tanah  milik  Penggugat  ,  yang mana pada puncaknya Para Tergugat dan perwakilannya secara melawan hukum  melakukan  upaya  paksa  penguasaan  fisik  dan  melakukan pengrusakan terhadap pagar dan barang-barang milik Penggugat (mobil, cctv)  kemudian  Para  Tergugat  membangun  panel  beton  sepanjang  sisi barat  (depan)  daripada  tanah  milik  Penggugat,  sehingga  tidak  dapat memasuki bangunan atau rumah yang dibangun oleh Penggugat.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Apakah  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  gugatan  Sertifikat  Hak Milik yang telah dibatalkan tanpa diketahui oleh pemilik tanah yang sah (Studi Putusan Nomor  101/Pdt.G/2021/Pn Tjk)?
b. Bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam  perkara  gugatan  Sertifikat Hak  Milik  yang  telah  dibatalkan  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  tanah yang sah (Studi Putusan Nomor  101/Pdt.G/2021/Pn Tjk)?

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif yakni  melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya tidak  terbatas  oleh  waktu  dan  tempat,  serta  mengkaji  berbagai  literatur baik  yang  berupa  buku-buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan  permasalahan  yang  ditelit, Untuk  menjawab  permasalahan  yang ada,  maka  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  penelitian yaitu,  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach ),  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative approach ).
Jenis  dan  sumber  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber- sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang  dikaji.  Bahan-bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan  tidak  bertentangan  satu  sama  lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum Perdata
Hukum  merupakan  alat  atau  seperangkat  kaidah.  Perdata  merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan  Badan  Hukum.  Hukum  Perdata  adalah  ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. 3

## 2. Pengertian Hak Atas Tanah
Hak  atas  tanah  adalah  hak  seseorang  atau  Badan  Usaha  atas  sebidang tanah  dan  apa  yang  ada  di  atasnya  (bangunan  atau  tanaman),  yang dibuktikan  dengan  bukti  kepemilikan  hak  berupa  sertifikat.  Hak  atas tanah  dalam  kajian  etika,  termasuk  dalam  bagian  hak  legal.  Hak  legal adalah  hak yang didasarkan  atas  hukum  dalam  suatu  bentuk.  Hak legal ini  berasal  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Hukum  atau  dokumen lainnya.  Oleh  sebab  itu  hak  atas  tanah  sebagai  hak  legal  ini  dapat  di katakan juga sebagai hak yang didasarkan pada prinsip hukum. 4
3. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Gugatan  Sertifikat  Hak  Milik  Yang Telah Dibatalkan Tanpa Diketahui Oleh Pemilik Sah Di Pengadilan Negeri  Tanjung  karang  Studi  Putusan  Nomor  101/Pdt.G/2021/Pn Tjk.
Berdasarkan  hasil  wawancar  penulis  dengan  Bapak    M.  Randy Pratama  selaku  Kuasa  hukum  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor terjadinya Gugatan sebagai berikut:
1. Faktor Para Tergugat dan Turut Tergugat Melawan Hukum
Perbuatan  Para  Tergugat  yang  dengan  sengaja  telah  menggunakan cara-cara  yang  bertentangan  dengan  hukum  untuk  menguasai  fisik atas  tanah  milik  Penggugat  membangun  panel  beton  sepanjang  sisi barat (depan) dari pada Tanah Milik Penggugat, dan juga perbuatan
3 Tami  Rusli.  2017. Pengatar  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Bandar  Lampung  (UBL)
Press, Bandar Lampung, hlm. 66.
4 K. Berten. 2011. Etik, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm 191.
Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM No. 511 yang  masih  mengandung  sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan keberadaan  Penggugat  yang  pada  saat  penerbitan  itu  masih menguasai  fisik  atas  Tanah  Milik  Penggugat,  yang  mana  hal-hal tersebut merupakan bentuk perbuatan yaitu:
a. Bertentangan dengan Hak orang lain
Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hak dari pada Penggugat  yang  mana  Para  Tergugat  dengan  sengaja menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk menguasai fisik atas tanah milik Penggugat serta Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM No. 511 yang masih mengandung  sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan keberadaan  Penggugat  yang  pada  saat  penerbitan  itu  masih menguasai fisik atas Tanah Milik Penggugat.
b. Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri.
kewajiban  hukum  disini  adalah  bahwa  suatu  kewajiban  yang diberikan  oleh  hukum  terhadap  seseorang,  baik  hukum  tertulis maupun  hukum  tidak  tertulis.  Maka  oleh  karena  itu,  perbuatan Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  merupakan  suatu  perbuatan melawan  hukum  dikarenakan  telah  bertentangan  dengan peraturanperaturan yang berlaku.
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Perbuatan  Para  Tergugat  menggunakan  caracara  yang bertentangan  dengan  hukum  untuk  menguasai  fisik  atas  tanah milik  Penggugat  serta  perbuatan  Turut  Tergugat  yang  telah dengan  sengaja  menerbitkan  SHM  No.  511  yang  masih mengandung  sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan keberadaan  Penggugat  yang  pada  saat  penerbitan  itu  masih
menguasai  fisik  atas  Tanah  Milik  Penggugat.  Maka  hal  tersebut telah  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  yang  baik  yang berlaku di Masyarakat.
2.    Faktor Kesalahan Dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Para  Tergugat  telah  dengan  sengaja  menggunakan  cara-cara  yang bertentangan dengan hukum untuk  menguasai fisik atas tanah milik Penggugat  serta  Turut  Tergugat  yang  telah  dengan  sengaja menerbitkan  SHM  No.  511  yang  masih  mengandung  sengketa kepemilikan  serta  menghiraukan  keberadaan  Penggugat  yang  pada saat penerbitan itu masih menguasai fisik atas Tanah Milik Penggugat merupakan wujud dari pada kesengajaan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3.    Faktor Kerugian
Kerugian (schade) bagi  Penggugat juga  merupakan  syarat  agar gugatan  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  dapat  dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  mengakibatkan  kerugian  baik materiil  dan  immateriil  kepada  Penggugat,  yurisprudensi  juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.
Adapun  kerugian  materil  yang  diderita  oleh  Penggugat  akibat dibangun  panel  beton  oleh  Para  Tergugat,  maka  tanah  milik Penggugat  menjadi  rusak  atau  setidaktidaknya  diperlukan  biaya untuk melakukan pembongkaran;  - Bahwa kerugian immateriil yang diderita  oleh  Penggugat  adalah  berupa  kesulitan  bagi  Penggugat untuk mengelola tanah tersebut yang mana untuk menjalankan bakti sosial bagi para penyandang cacat menjadi terhenti dan bahkan tidak terwujud  oleh  karena  permasalahan  ini  serta  rasa  ketidaknyamanan
bagi  Penggugat  yang  disebabkan  oleh  tindakan  Para  Tergugat  yang sewenang-wenang.
4.   Faktor Hubungan Kausal Antara Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat Dengan Kerugiaan Penggugat.
Perbuatan  Para  Tergugat  yang  dengan  sengaja  telah  menggunakan cara-cara  yang  bertentangan  dengan  hukum  untuk  menguasai  fisik atas tanah milik Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM No. 511 yang masih mengandung sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan  keberadaan  Penggugat yang pada saat penerbitan itu masih menguasai fisik atas Tanah Milik Penggugat  merupakan  hubungan  kausal  antara  perbuatan  yang dilakukan  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  serta  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  sehingga  hal tersebut  menyebabkan  Penggugat  mengalami  kerugian  baik  materiil maupun  immateriil  sebagaimana  yang  telah  Penggugat  sampaikan diatas,  sehingga  dalam  perkara  ini  telah  jelas  dan  nyata  perbuatan Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat menjadi  penyebab  kerugian yang dialami Penggugat saat ini.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  faktor- faktor yang menyebakan terjadinya gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan terdiri dari beberapa faktor yakni sebagai berikut:
a. Pertama  perbuatan  Para  Tergugat  yang  dengan  sengaja  telah menggunakan  cara-cara  yang  bertentangan  dengan  hukum  untuk menguasai fisik atas tanah milik Penggugat serta Turut Tergugat yang telah  dengan  sengaja  menerbitkan  SHM  No.  511  yang  masih mengandung  sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan  keberadaan Penggugat.
b. Kedua  faktor  kerugian  adapun  kerugian  materil  yang  diderita  oleh Penggugat  akibat  dibangun  panel  beton  oleh  Para  Tergugat,  maka
tanah  milik  Penggugat  menjadi  rusak  atau  setidaktidaknya diperlukan  biaya  untuk  melakukan  pembongkaran  dan  kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kesulitan bagi Penggugat  untuk  mengelola  tanah  tersebut  yang  mana  untuk menjalankan bakti sosial bagi para penyandang cacat menjadi terhenti dan  bahkan  tidak  terwujud  oleh  karena  permasalahan  ini  serta  rasa ketidaknyamanan  bagi  Penggugat  yang  disebabkan  oleh  tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang.
c. Ketiga  faktor  hubungan  kausal  antar  pihak,  yakni  Turut  Tergugat yang  telah  dengan  sengaja  menerbitkan  SHM  No.  511  yang  masih mengandung  sengketa  kepemilikan  serta  menghiraukan  keberadaan Penggugat yang pada saat penerbitan itu masih menguasai fisik atas Tanah  Milik  Penggugat  merupakan  hubungan  kausal  antara perbuatan  yang  dilakukan  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  serta kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  Penggugat  mengalami  kerugian baik materiil maupun immateriil.
Maka dengan demikian penulis berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya  gugatan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  telah  dibatalkan  tanpa diketahui  oleh  pemilik  sah  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk, terdapat 3 Faktor utama yakni: faktor  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Para  Tergugat, Faktor kedua Penggugat mengalami kerugia berupa kerugian Materil dan Immateril,  dan  Faktor  terakhir  adalah  adanya  hubungan  kausal  antar pihak yang mana Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM  No.  511  yang  masih  mengandung  sengketa  kepemilikan    antara Tergugat dengan Penggugat.
1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Gugatan Sertifikat Hak Milik Yang  Telah  Dibatalkan  Tanpa  Diketahui  Oleh  Pemilik  Sah  Di
Pengadilan  Negeri  Tanjung  karang  Studi  Putusan  Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Zuhairi,  selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA beliau menjelaskan bahwa  pertimbangan  Majelis  hakim  dalam  perkara  Nomor: 101/Pdt.G/2021/PN.Tjk  berdasarkan  kepada  kententuan  Peraturan Perundang yang berlaku sebagai berikut:
1. Petimbangan Majelis Hakim yang pertama adalah Gugatan Penggugat error  in  persona ,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  para  pihak  yang harus  digugat  adalah  para  pihak  yang  dirasa  telah  merugikan kepentingan  penggugat  sehingga  merupakan  hak  penggugat  untuk menentukan  pihak  mana  dan  siapa  saja  yang  telah  merugikan kepentingan  dan  haknya.  hal  ini  sesuai  pula  dengan  putusan Mahkamah  Agung  RI  No.1072  K/Sip/1982  tanggal  01  Agustus  1983 menyatakan  bahwa  tentang  siapa-siapa  yang  harus  digugat  adalah merupakan  hak  daripada  Penggugat,  Menimbang,  bahwa  secara feitelijk gugatan Penggugat ditujukan pada pihak Tergugat I, Tergugat II  dan  turut  Tergugat  yang  sesungguhnya  dirasa  merugikan kepentingan Penggugat sampai dengan terbitnya surat-surat ataupun akta-akta tentang objek sengketa.
2. Petimbangan  Majelis  Hakim  yang  kedua  adalah  berdasarkan yurisprudensi  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor.  1777 K/Sip/1983  Tanggal  17  Januari  1985,  menyatakan  bahwa:  Hasil Pemeriksaan  setempat  dapat  dijadikan  dasar  untuk  memperjelas letak,  luas  dan  batas  objek  tanah  sengketa,  dengan  itu  judex  facti berwenang  menjadikan  hasil  pemeriksaan  setempat  tersebut  untuk menentukan luas objek tanah sengketa.
3. Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  ketiga  adalah    pada  waktu pemeriksaan setempat telah hadir  pihak-pihak yang berperkara, saat itu penggugat melalui kuasanya menunjukkan hamparan tanah objek
sengketa  yang  dahulunya  dikuasai  oleh  Penggugat  dari  hasil  tanah warisan  dari  orangtua  para  Penggugat  dan  saat  ini  objek  dimaksud dikuasai oleh Tergugat namun ketika pemeriksaan setempat tersebut dilakukan,  Penggugat  tidak  dapat  menunjukkan  dengan  jelas  batas- batas sebelah Utara, selatan, barat dan timur dari objek sengketa yang digugat  sebagaimana  dalam  surat  gugatannya,  karena  tanah  yang menjadi obyek sengketa ternyata telah dijual kepada pihak lain yaitu Bpk  Suyono,  yang  pada  saat  itu  tidak  berada  ditempat  dan  tanah objek  sengketa  dalam  keadaaan  terkunci,  sehingga  Majelis  Hakim mengalami  kesulitan  untuk  menentukan  batas-batas  dan  luas  dari objek sengketa a quo ;
4. Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  keempat  adalah  pihak  lain  yaitu bpk  Suyono  yang  saat  ini  telah  menguasai  obyek  sengketa  tersebut ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara ini, baik dirinya sebagai Penggugat,  Tergugat,  maupun  Turut  Tergugat,  sehingga  akan menjadi  tidak  adil  apabila  pihak  pemilik  obyek  sengketa  tersebut sekarang  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  membela  haknya  di persidangan, dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika surat Gugatan Penggugat telah disusun secara tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas. demikian menurut Majelis Hakim, dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara  ini  dan  lokasi  objek  sengketa  telah  dikuasai  pihak  lain sehingga terdapat kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas atas objek sengketa  yang  ada  dilapangan,  sehingga  gugatan  yang  objek sengketanya  tidak  jelas  adalah  mengandung  cacat  yuridis  dan  harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijkverklaard).
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  penulis  analisis  bahwa pertimbangan  majelis Hakim dalam perkara gugatan Sertifikat Hak Milik yang  telah  dibatalkan  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  sah  di  Pengadilan Negeri Tanjungkarang Studi Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/Pn Tjk  ada
beberapa  pertimbangan  yakni:  pertama  adalah  Gugatan  Penggugat error in  persona ,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  para  pihak  yang  harus digugat  adalah  para  pihak  yang  dirasa  telah  merugikan  kepentingan penggugat sehingga merupakan hak penggugat untuk menentukan pihak mana  dan  siapa  saja  yang  telah  merugikan  kepentingan  dan  haknya, kedua  adalah  berdasarkan  yurisprudensi  dalam  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor.  1777  K/Sip/1983  Tanggal  17  Januari  1985,  ketiga  adalah karena  tanah  yang  menjadi  obyek  sengketa  ternyata  telah  dijual  kepada pihak  lain  yaitu  Bpk  Suyono,  yang  pada  saat  itu  tidak  berada  ditempat dan  tanah  objek  sengketa  dalam  keadaaan  terkunci,  sehingga  Majelis Hakim mengalami kesulitan untuk menentukan batas-batas dan luas dari objek  sengketa a  quo ,  dan  keempat  adalah  pihak  lain  yaitu  bpk  Suyono yang  saat  ini  telah  menguasai  obyek  sengketa  tersebut  ternyata  tidak menjadi  pihak  dalam  perkara  ini,  baik  dirinya  sebagai  Penggugat, Tergugat,  maupun  Turut  Tergugat,  sehingga  akan  menjadi  tidak  adil apabila  pihak  pemilik  obyek  sengketa  tersebut  sekarang  tidak  diberikan kesempatan  untuk  membela  haknya  di  persidangan,  dengan  kurangnya pihak  yang  ditarik  dalam  perkara  ini  maka  Majelis  Hakim  berpendapat jika  surat  Gugatan  Penggugat  telah  disusun  secara  tidak  lengkap,  tidak cermat dan tidak jelas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor  penyebab  terjadinya  gugatan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  telah dibatalkan  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  sah  di  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  Studi  Putusan  Nomor  101/Pdt.G/2021/Pn  Tjk, terdapat  3  Faktor  utama  yakni:  faktor  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  Para  Tergugat,  Faktor  kedua  Penggugat
mengalami kerugia berupa kerugian Materil dan Immateril, dan Faktor terakhir adalah adanya hubungan kausal antar pihak yang mana Turut Tergugat yang telah dengan sengaja menerbitkan SHM No. 511 yang masih  mengandung  sengketa  kepemilikan    antara  Tergugat  dengan Penggugat.
2. Pertimbangan    majelis  Hakim  dalam  perkara  gugatan  Sertifikat  Hak Milik  yang  telah  dibatalkan  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  sah  di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Studi Putusan Nomor
101/Pdt.G/2021/Pn  Tjk    adalah  surat  Gugatan  Penggugat  belum dapat  dijadikan  acuan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  materi Gugatan dikarenakan masih ada kekurangan pihak dalam perkara ini, bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  terhadap  Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard).

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Saran  untuk  masyarakat    agar  lebih  telitih  dan  berhati-hati  dalam membeli  properti  seperti  tanah  ataupun  rumah  jangan  hanya memlihat  tempat  startegs  dan  harga  yang  murah,  karena  apabila membeli  tanpa  memeriksa  dokumen-dokumen  kelengkapan  properti tersebut  dapat  mengakibatakan  terjadinya  sengketa  dan  mengalami kerugian dari properti yang dibeli di kemudian hari.
2. Saran  untuk  penegak  hukum  khususnya  dalam  hal  ini  adalah advokat/Kuasa  hukum  agar  lebih  teliti  dan  cermat  dalam mengajukan  gugatan      apalagi    bila  kasus  yang  ditangain  berupa sengketa  Hak  Milik,  sebagai  Pengacara  kita  harus  detail  dan mengetahu  sejarah  serta  riwayat  tentang  objek  sengketa  sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam surat gugatan yang akan di ajukan
ke  Pengadilan  karena  apabila  tidak    cermat  akan  membuat  klian mengalami kerugian baik secara materil maupun iimateril.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Abdulkadir  Muhammad.2012. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I- Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II- Sertifikat Dan Permasalahannya Prestasi Pustaka, Jakarta.
Andi Hamzah. 2013. KUHP dan KUHAP . Rineka Cipta, Jakarta.
AP.  Parlindungan.  2002. Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria , Alumni, Bandung.
Boedi  Harsono.  2010. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Isi  dan  Pelaksaannya ,  Djambatan, Jakarta.
Effendy Perangin. 2005. H ukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
K. Berten. 2011. Etik, Kompas Gramedia, Jakarta.
Sudaryo  Soimin.1994. Status  Hak  Dan  Pembebasan  Tanah ,  Sinar  Grafika, Jakarta.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (Hasil Amandemen).
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Herziene Indonesische Reglement (HIR), dan Reglement Buitengewesten ( RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering ( Rv).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agaria.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pencabutan Produk  Hukum  di  Lingkunan  Kementerian  Agaria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.