Kita)

## MEMAINKAN PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

## Eva Ulfah Rahayu
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

## Abstrak
Terjadinya  tsunami  finansial,  atau  umum  disebut  krisis  moneter  menimbulkan efek  domino  yang  menuntun  ke  spiral  kebangkrutan  seluruh  sistem  finansial global yang kemudian merambat ke hampir seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali Indonesia,  yang  juga  terkena  imbas  dari  krisis  global  ini.  Hal  itu  ditunjukkan dengan  adanya  kenaikan  tingkat  inflasi,  makin  banyaknya  jumlah  pengangguran yang  secara  otomatis  meningkatkan  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia.  Salah  satu solusi  dari  penanganan  kemiskinan  adalah  dengan  mendorong  perkembangan zakat. Sedangkan berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 32 triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut  didasari  pemerintah  dan  dikelola  dengan  baik,  maka  permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berutang.
Kata kunci: Peran zakat, kemiskinan, Baznas

## A. Pendahuluan
Dalam negara  yang  menganut  ekonomi  bebas,  semua  orang  ingin  dapat memenuhi  keseluruhan  kebutuhan  atau  keinginan  mereka,  seperti  cukup  makan, tersedianya  perumahan  yang  memadai,  pelayanan  kesehatan  yang  baik,  fasilitas kesehatan  yang  cukup,  dan  sebagainya.  Semua  ini  dapat  dicapai  bila  pemerintah mampu  menyediakan  berbagai  prasaranan  untuk  menunjang  pembangunan ekonomi.  Untuk  itu  perlu  usaha  untuk  mengerahkan  dana-dana  investasi  yang bersumber  dari  tabungan  masyarakat,  tabungan  pemerintah,  serta  penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa (dari pajak).
Banyak orang  berusaha  menyamakan  antara  zakat  dan  pajak,  sehingga konsekwensinya  ketika  seseorang  sudah  membayar  pajak  maka  gugurlah pembayaran  zakatnya.  Sementara  sebagian  lain  menolak  bahwa  zakat  sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda.
Secara  bahasa  zakat  berarti  tumbuh,  bersih,  berkembang  dan  berkah. Seorang  yang  membayar  zakat  karena  keimanannya  niscaya  akan  memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman disurat At-Taubah ayat 103, artinya:
“Pungutlah  zakat  dari  sebagian  kekayaan  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka”.  Surat  Al-Baqaraah  276,  artinya: “Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah”.
Kita)
Sedangkan menurut terminology syari‟ah zakat berarti kewajiban atas harta atau  kewajiban  atas  sejumlah  harta  tertentu  untuk  kelompok  tertentu  dan  dalam waktu  tertentu.  Kewajiban  atas  sejumlah  harta  tertentu,  berarti  zakat  adalah kewajiban  atas  harta  yang  bersifat  mengikat  dan  bukan  anjuran.  Kewajiban tersebut  terkena  kepada  setiap  muslim  ( baligh atau  belum,  berakal  atau  gila) ketika  mereka  memiliki  sejumlah  harta  yang  sudah  memenuhi  batas  nisabnya. Kelompok  tertentu  adalah  mustakihin  yang  terangkum  dalam  8  asnhaf.  Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas,  perak,  perdagangan  dll,  ketika  panen  untuk  hasil  tanaman,  ketika memperolehnya  untuk  rikaz  dan  ketika  bulan  Ramadhan  sampai  sebelum  shalat „Iid untuk zakat fitrah.
Zakat menurut Undang-undang Zakat No 38 tahun 1999 :
“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”
Jika  kita  mengingat  kembali  sejarah  perjalan  zakat  yang  merupakan  suatu institusi  yang  sangat  unik  karena  ia  selalu  megalami  perubahan  dari  waktu  ke waktu,  walaupun  ianya  merupakan  ketetapan  dari  Ilahi.  Diawal  sejarah  lahirnya Islam  sering  disebut  dengan  periode  Mekah,  kewajiban  zakat  sepenuhnya diserahkan  kepad  setiap  individu  muslim  itu  sendiri,  tergantung  dengan  tingkat keimanan mereka. Jika tinggi tingkat keimanan individu tersebut, maka biasanya mereka  akan  mengeluakan  harta  kekayaan  mereka  lebih  besar  dibandingkan dengan  individu  yang  memiliki  tingkat  keimanan  yang  biasa-biasa  saja.  Hal  ini disebabkan pada awal Islam, kewajiban zakat  masih belum ada ketentuan berapa kadar  dan  jenis  apa  saja  yang  harus  dizakatkan,  sehingga  zakat  pada  periode  ini tidak terikat. Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan 1 :
“Diwajibkan  zakat  di  kota  Mekkah  merupakan  awal  permulaan  Islam secara  mutlak,  tidak  dibatasi  harta  yang  wajib  dizakati,  dan  juga  tidak ditentukan  kadar  zakatnya.  Yang  demikian  ini  karena  zakat  diserahkan kepada perasaan para kaum muslimin dan sifat pemurah mereka”.
Perkembangan zakat selanjutnya pada periode Madinah tepatnya pada tahun kedua  Hijrah,  dimana  ketika  situasi  dan  kondisi  kaum  muslimin  sudah  mulai tenteram  dalam  menjalankan  syari‟at-syari‟at  Islam,  zakat  mulai  disyari‟atkan oleh  Allah  kepada  kaum  mislimin  dengan  pelaksanaan  hukum  yang  tegas  dan rinci. Sesuai dengan kutipan selanjutnya keterangan dari Sayyid Sabiq, yakni:
“Pada  tahun  kedua  Hijrah  secara  masyhur  (konkrit)  diwajibkannya  kadar (ukuran) zakat dari tiap macam-macam harta dengan jelas dan rinci”.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  dua  fase  dalam perkembangan  zakat,  yakni  fase  pertama pada  periode  Mekkah,  dimana manusia
1 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 716.
Kita)
diberi  tahu  bahwa  zakat  itu  adalah  suatu  sunnatullah  dalam  konsep  yang  sangat dasar,  fase  ini  disebut  dengan  zakat  dalam  konsep  sunnatullah.  Fase  kedua  pada periode  Madinah  disebut  fase  zakat  dalam  konsep  sunnatul  insan,  yakni  zakat merupakan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  serta  dibudayakan  oleh  dan  untuk umat Islam.

## B. Landasan Kewajiban Zakat
Zakat  adalah  rukun  Islam  ketiga  yang  diwajibkan  di  Madinah  pada  bulan Syawal  tahun  kedua  Hijriyah  setelah  diwajibkannya  puasa  Ramadhan  dan  zakat Fitrah.  Ayat-ayat  zakat,  shodaqah  dan  infaq  yang  turun  di  Makkah  baru  berupa anjuran  dan  penyampaiannya  menggunakan  metodologi  pujian  bagi  yang melaksanakannya  dan  cacian  atau  teguran  bagi  yang  meninggalkannya. Zakat  tidak  diwajibkan  kepada  semua  nabi  dan  rasul,  karena  zakat  berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah swt.  Disamping  itu  kekayaan  yang  ada  ditangan  para  nabi  adalah  titipan  dan amanah  Allah  swt  yang  tidak  dapat  diwariskan.  Landasan  kewajiban  zakat disebutkan dalam Al Qur‟an, Sunnah dan Ijma Ulama.
Sumber kewajiban zakat, antara lain : sumber hukum dalam al-Qur‟an.
“Dan  dirikanlah  olehmu  shalat  dan  keluarkanlah  zakat,  dan  tunduklah bersama orang-orang yang tunduk” (QS. Al-Baqarah : 43)
“…maka  apabila  mereka  telah  bertaubat  dan  mengerjakan  shalat  serta mengeluarkan  zakat,  biarkanlah  mereka  merdeka  di  jalan  mereka sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Pengasih”  (QS.  At- Taubah : 5)
“Dan  pada  harta  kekayaan  mereka  ada  hak  bagi  golongan,  baik  yang meminta maupun yang tidak meminta” (QS. Al-Dzariat : 19)
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan dari  bumi  untukmu.  Dan  janganlah  kamu  meilih  yang  buruk-buruk  lalu kamu  nafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha  erpuji”  (QS.  Al-Baqarah  : 267)
“Ambillah dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu iyu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah : 103)
Sumber kewajiban zakat menurut al-Hadist
Kita)
“Rasulullah  saw  bersabda  yang  diriwayatkan  Bukhari  dan  Muslim  dari Abdullah  bin  Umar:  Artinya:  “Islam  dibangun  atas  lima  rukun:  Syahadat tiada Tuhan  kecuali  Allah  dan  Muhammad  saw  utusan  Allah,  menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”.
“Tatkala  Rasulullah  saw  mengutus  Mu‟adz  ke  Yaman,  beliau memerintahkan kepada Mu‟azd: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman)  sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan  kepada  mereka  sedekah (zakat)  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  dan  diberikan  kepada  orang- orang fakir dikalangan mereka (penduduk Yaman).” (H.R. Jama‟ah)
“Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.” (H.R. Imam Muslim)
Sumber kewajiban zakat dari Ijma (Kesepakatan Ulama)
Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

## C. Ketentuan Harta Yang Wajib Dizakati.
Harta  yang  akan  dikeluarkan  zakatnya  harus  memenuhi  beberapa persyaratan, yaitu:
a. Harta yang Halal dan Baik
Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqaraah ayat 267, artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi  untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu kamu  nafkahkan  dari  padanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya.  Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
Disebutkan  dalam  hadist  riwayat  Muslim,  Rasulullah  saw  bersabda: Artinya: “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah”
b. Harta Produktif ( Nama’ )
Harta  produktif  adalah  harta  yang  berkembang  baik  secara  konkrit  atau tidak.  Secara  konkrit  dengan  melalui  pengembangan  usaha,  perdagangan, saham dll. Melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu  harta  tersebut  berpotensi  untuk  berkembang.  Hal  ini  sesuai  makna zakat  itu  sendiri  yang  berarti  berkembang.  Harta  yang  tidak  berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat, sesuai dengan hadist Rasulullah saw riwayat Muslim:
“Seorang  muslim  tidak  wajib  mengeluarkan  zakat  dari  kuda  dan budaknya”. (H.R. Muslim)
Kita)
c. Milik Penuh dan Berkuasa Menggunakannya
Pada  hakekatnya  kepemilikan  mutlak  pada  harta  adalah  Allah  swt,  tetapi Allah  swt  memberikan  hak  kepemilikan  harta  kepada  manusia  secara terbatas.  Harta  yang  dimiliki  manusia  secara  penuh  maksudnya  bahwa manusia  ia  berkuasa  memiliki  dan  memanfaatkannya  secara  penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.
d. Mencapai Nishab (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat)
Kekayaan  yang  belum  mencapai  nishab  tidak  terkenak  kewajiban  zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai nishab, berarti  masih  masuk  kategori  miskin  dan  berhak  mendapat  zakat. Sedangkan  ketika  kekayaan  mencapai  nishab  berarti  sudah  dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika  dikenakan  zakat  tidak  akan  membahayakan  dirinya  dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasulullah saw bersabda:
“Tidak wajib zakat kecuali orang kaya” (HR Bukhari, mualaq dan Ahmad, mausul)
e. Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang
Para  ulama  berselisih  pendapat  dalam  hal  ini,  apakah  harta  yang dikeluarkan  zakatnya  harta  penghasilan  bersih  seltelah  dikurangi kebutuhan primer, ataukah harta penghasilan kotor? Disisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifar relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak  membayar  zakat,  walaupun  sudah  memiliki  harta  melebihi nishabnya.
Ulama  madzhab  Hanafi  menentukan  bahwa  harta  yang  dikeluarkan zakatnya  adalah  harta  yang  bersih  setelah  dikurangi  kebutuhan  rutin. Alasan  ini  cukup  kuat,  karena  zakat  diwajibkan  bagi  orang  kaya  sesuai hadist,  “tidak  wajib  bayar  zakat  kecuali  orang  kaya”.  Manakala pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika setelah kebutuhan  keluarganya  terpenuhi  masih  memiliki  kelebihan  yang mencapai nishab, berarti ia wajib bayar zakat. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat Al-Qur‟an surat Al-Baqaraah 219.
Zakat  juga  hanya  dikenakan  jika  terbebas  dari  hutang.  Karena  hutang merupakan  beban  yang  harus  ditunaikan.  Walaupun  seseorang  memiliki banyak kekayaan tetapi jika memiliki banyak hutang maka tidak termasuk orang kaya yang harus membayar zakat, apalagi jika hutangnya lebih besar dari kekayaan. Dan dalam Islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut  ghariim  yang  berhak  menerima  zakat.  Jika  melihat  fenomena sekarang  dimana  mayoritas  manusia  memiliki  hutang,  maka  terdapat
Kita)
pendapat  yang  baik  dana  patut  dipertimbangkan,  yaitu  hutang  yang terbebas dari zakat adalah hutang yang jatuh tempo.
f. Haul (Sudah Berlalu Setahun)
Disebutkan dalam hadist riwayat Abu Dawud: Artinya:
“Tidak  wajib  membayar  zakat  sampai  sudah  berlalu  satu  tahun”.  (H.R. Abu Dawud)
Ulama  tabi‟in  dan  fuqoha  sepakat  tentang  ketentuan  haul  pada  beberapa harta  yang  wajib  dizakati  seperti  emas,  perak,  perdagangan,  hewan  dan lain-lain.  Dan  haul  tidak  berlaku  pada  zakat  pertanian,  rikaz,  barang tambang  dan  lain-lain.  Untuk  hasil  pertanian  disebutkan  dalam  surat  Al An‟aam ayat 141, artinya:
“Dan  tunaikanlah  haknya  dihari  memetik  hasilmu  (dengan  dikeluarkan zakatnya)”. (QS. An‟aam : 141)
Dalam  ekonomi  Islam  terdapat  prinsip distributive justice yang  berguna untuk  membangun  keadilan  yang  lebih  besar  terhadap  sosial-ekonomi  melaui redistribusi  penghasilan  dan  kekayaan  yang  sesuai  untuk  kelompok  miskin  dan kelompok yang membutuhkan. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal dengan istilah konsumsi  agregat  terdiri  dari  barang  kebutuhan  dasar  dan  konsumsi  barang mewah.
Semakin  banyak  sumberdaya  masyarakat  yang  digunakan  untuk  konsumsi dan  produksi  barang  dan  jasa  mewah,  maka  semakin  sedikit  sumberdaya  yang tersedia  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Dengan  demikian,  meskipun  terjadi peningkatan  pada  konsumsi  agregat,  terdapat  kemungkinan  bahwa  kehidupan masyarakat  tidak  menjadi  lebih  baik  dilihat  dari  tingkat  pemenuhan  kebutuhan dasar  penduduk  miskin,  jika  semua  peningkatan  yang  terjadi  terhadap  konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk konsumsi barang-barang mewah.
Jadi  untuk  membentuk  perilaku  konsumsi  masyarakat  yang  adil  dan  ihsan tidak  cukup  hanya  penataan  dan  pemberdayaan  konsumsi  agregat,  melainkan diperlukan  cara  untuk  mengubah  sikap,  selera  dan  preferensi,  memberi  motivasi yang  tepat,  serta  menciptakan  lingkungan  sosial  yang  peka  dan  terbuka.  Konsep yang perlu diciptakan adalah upaya menyatukan  norma konsumsi islami kedalam kehidupan masyarakat.
Norma  konsumsi  islami  dapat  membantu  memberikan  orientasi  preferensi individual  yang  menolak  konsumsi  barang  mewah,  dan  bersama  membangun semangat  berzakat  dan  bersedekah  demi  kemaslahatan  masyarakat  miskin. Konsumsi  agregat  masyarakat  dapat  meningkat,  jika  masyarakat  mampu menerapkan  konsep  ini,  diharapkan  bahwa  setiap  usaha  redistribusi  penghasilan akan  membantu  kelompok  miskin  dan  kelompok  yang  membutuhkan  sehingga konsumsi agregatnya akan meningkat.
Kita)
Upaya  yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antarkelas pendapatan dalam berkonsumsi atau kesenjangan atara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang  kurang  mampu  (miskin)  yakni  dengan  zakat  dan  sedekah.  Hal  ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :
1. Zakat  dan  sedekah  tidak  hanya  mampu meningkatkan  asset, tetapi  juga segala macam pendapatan.
2. Zakat dan sedekah bias dikumpulkan setiap saat tanpa mempertimbangkan  keadaan  ekonomi  suatu  Negara,  selama  disuatu Negara masih ada orang yang pendapatannya melebihi nisab.
3. Muslim yang beriman tidak akan menghindari dari membayar zakat dan sedekah,  demikian  juga  pembayaran  zakat  dapat  dipaksakan  dengan undang-undang.
Di  sini  kita  melibatkan  fungsi  konsumsi  sosial,  yakni  zakat  dan  sedekah, sebagai  sarana  untuk  membantu  nasib  sosial  masyarakat  miskin.  Hal  ini  bukan berarti zakat dan sedekah menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi  zakat  dan  sedekah  merupakan  sarana tersendiri untuk membantu sosial-masyarakat yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya (mampu) untuk membantu orang miskin (kurang mampu). Zakat tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakatnya,  melainkan  zakat  hanya  membantu  menggeser  sebagian  tanggung jawab  ini  kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  mampu,  sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah.

## D. Potensi
Seandainya  prilaku  konsumsi  umat  Islam  yang  kelas  ekonomi  menengah atas disetiap kabupaten dan kota cenderung mengamalkan konsep konsumsi yang adil  dan  ihsan,  niscaya  sosial-ekonomi  kita  akan  berjalan  dengan  baik  sekalipun mereka  berbeda  suku  dan  daerah.  Walaupun  daerah  dan  suku  dapat  membelah budaya, namun tidak akan dapat mengubah aturan agama, termasuk hal zakat dan sedekah.
Jika  kita  asumsikan  Kabupaten  Bengkalis  memiliki  200.000  orang  tenaga kerja saja, kemudian kita klasifikasikan 15% kelas pendapatan tinggi dengan rata- rata  pendapatan  perbulan  Rp10.000.000,-  dan  25%  kelas  berpendapatan  sedang dengan  rata-rata  pendapatan  Rp5.000.000,-  serta  60%  kelas  yang  berpendapatan rendah  yakni  rata-rata  pendapatan  Rp1.000.000,-  maka  dapat  kita  kolkulasikan kira-kira  zakat  penghasilan  yang  terkumpul  selama  satu  tahun  adalah  sebagi berikut :
Kita)
Tabel 1.1

## Potensi Zakat Kabupaten Bengkalis
(Asumsi 200.000 orang tenaga kerja) No. Kelas Pendapatan (%) Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kelas Pendapatan Sebulan (Rp) Jumlah Pendapatan Sebulan Jumlah Pendapatan Setahun Potensi Zakat Setahun a b c d e f g 1. Tinggi (15%) 30.000 orang 10.000.000 30.000 x 10.000.000 = 300 M 300  M  x  12 = 3.6 T 3.6 T x 2.5% = 90 M 2. Sedang (25%) 50.000 orang 5.000.000 50.000 x 5.000.000 = 250 M 250  M  x  12 = 3 T 3 T x 2.5% = 75 M 3. Rendah (60%) 120.000 orang 1.000.000 120.000 x 1.000.000 = 120 M 120  M  x  12 = 1.44 T 1.44 T x 2.5% = 36 M Total Zakat 201 M
(Ket: M = Miliar, T = Triliun)
Dari  hasil  asumsi  di  atas,  selama  setahun  Kabupaten  Bengkalis  memiliki potensi  zakat  penghasilan  sebesar  Rp201  Miliar.  Dana  sebesar  ini  dianggap potensi  strategis  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  Kabupaten  Bengkalis, sekaligus  juga  dapat  mengatasi  masalah-masalah  social-ekonomi  yang  umum terjadi  diberbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia  yakni  kemiskinan  dan pengangguran.  Kehidupan  masyarakat  kita  terdapat  kebutuhan  konsumsi  barang dasar  dan  barang  mewah,  jadi  perlu  dilakukan  penataan  dan  pemberdayaan konsumsi masyarakat agar peranan konsumsi itu sendiri berfungsi sinergis.
Dalam Undang-undang nomor   36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 7 tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan dikemukan dalam  pasal  9  ayat  (1)  bahwa  untuk:  g.  harta  yang  dihibahkan,   bantuan  atau sumbangan,  dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 ayat (3)  huruf  a dan huruf  b,  kecuali  sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 ayat (1) huruf  I sampai  dengan huruf  m serta zakat yang diterima oleh badan amil  zakat atau  lembaga  amil   zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi  pemeluk agama yang diakui  di Indonesia,  yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh  pemerintah,   yang   ketentuannya  diatur   dengan   atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah.
Dengan  kata  lain,  bahwa  zakat  atas  penghasilan  dapat  dikurangkan  atas penghasilan  netto.  Hal  tersebut  secara  jelas  menyatakan  bahwa  zakat  yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak.  Zakat  yang  dibayarkan  hendaknya  benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan syari‟ah  seperti  di  atas.  kemudian  nilai  tersebut  dikurangi  atas  penghasilan  kena pajak.  Karena  itu,  Agar  perhitungan  tersebut  sesuai  dengan  syari‟ah  Islam  Perlu ada peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.
Kita)
Sebagai  contoh,  seorang  pengusaha  muslim  yang  memiliki  usaha  dengan penghasilan kotor Rp75 juta. Setelah dikurangi harga pokok Rp50 juta dan biaya operasional Rp20 juta maka ia memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp5 juta. Berdasarkan  tarif  pajak  progresif,  maka  pengusaha  tersebut  wajib  mengeluarkan pajak  28  %  kali  Rp5  juta  sama  dengan  Rp1.400.000.  Namun  demikian,  atas kesadarannya  sebagai  muslim,  pengusaha  tersebut  memilih  membayar  zakat sebesar 2,5 % kali Rp70 juta sama dengan Rp1.750.000. Zakat tersebut kemudian dikurangkan  terhadap  penghasilan  bersih  Rp5  juta  sehingga  sisa  keuntungan bersih tinggal Rp3.250.000. Dengan tarif pajak progresif  yang sama, maka Pajak Penghasilan  yang  wajib  dibayarkan  adalah  28  %  kali  Rp3.250.000  sama  dengan Rp910.000.
Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas  akan  berpengaruh  langsung  terhadap  penerimaan  pemerintah  dari  sektor pajak. Semakin banyak ummat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin  banyaknya  pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Sehingga  apabila penghasilan  kena  pajak menjadi  kecil  dengan  sendirinya  pajak  penghasilan  yang diterima  negara  juga  mengecil.  Padahal  pada  saat  ini  pemerintah  justru  sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak.
Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah gamang dan ragu−ragu dalam  pengelolaan  zakat.  Karena  khawatir  target  penerimaan  dari  sektor  pajak, termasuk  pajak  penghasilan,  akan  terganggu,  sehingga  dikhawatirkan  berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.
Jika  dikaji  lebih  lanjut  bahwa  efek  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat  penghasilan  mengurangi  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  tapi  kondisi perekonomian  secara  makro  tetap  membaik.  Bahkan  pendapatan  nasional keseimbangan  dengan  variabel  zakat  lebih  tinggi  hasilnya  dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

## E. Penutup
Zakat  memiliki  peran  sosial  sama  seperti  pajak.  Termasuk  berperan pengentasan  kemiskinan.  Karena  itu,  zakat  sudah  selayaknya  menjadi  pengurang pajak  agar  masyarakat  termotivasi  untuk  membayar  zakat.  Dengan  demikian, zakat  sebagai  pengentas  kemiskinan  dapat  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Bila pajak  dapat  dijadikan  sebagai  pengurang  pajak,  maka  zakat  dapat  menjadi instrumen  pendukung  program  pemerintah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan mendorong  pengelolaan  pajak  untuk  kepentingan  infrastruktur  non  sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Jadi, zakat dikelola untuk kepentingan sosial  pengentas  kemiskinan  dan  bencana.  Sedangkan,  pajak  digunakan  untuk membangun infrastruktur.
Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah untuk tidak ragu namun justru sebaliknya  pemerintah  harus  lebih  aktif  menyukseskan  Gerakan  Sadar  Zakat dengan  menyempurnakan  perangkat  konstitusi  dan  merangsang  masyarakat  agar lebih taat membayar zakat.
Kita)

## DAFTAR PUSTAKA
Khalil, Jafril, Ph.D, 2010. Jihad Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publising
Shabri, Abd. Majid,. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Aceh. Jakarta: Raja Grafindo
Shihab,  M.  Quraish  Shihab,  Dr.  M.A.  Wawasan  Al-Qur‟an  tentang  Miskin. Dikutip dari www.media.isnet.org pada tanggal 1 Juni 2013