Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 2 (2021): 167-188

## Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Rizza Ayu S*; Ramlan ; Rahayu Repindowaty Harahap Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: rizzaayus@gmail.com
Submission : 16 Maret 2021 Revision : 28 Mei 2021 Publication : 02 Juni 2021

## Abstract
The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located  in  the  South  China  Sea.  Until  now,  there  have  been  several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between  Indonesia  and  Vietnam,  which  have  not  been  completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to  the  territorial  sea  which  is  subject  to  a  special  legal  regime  for international  maritime  law.  Based  on  the  principles  of  international peace  and  security,  there  are  several  attempts  shown  to  create  good relations  between  countries  in  resolving  disputes  that  occur.  The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way  for  parties  to  a  dispute  to  resolve  their  disputes  based  on international  law.  There  are  two  methods  of  settlement  known  in international  law,  that  is  peacefully  and  in  war  (military).  Dispute settlement  procedures  for  countries  that  are  interconnected  with maritime  territories  between  countries  can  be  seen  in  Article  287 UNCLOS  1982  which  regulates  alternatives  and  dispute  resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries  in  the  waters  of  the  Exclusive  Economic  Zone,  it  can  be resolved  with  various  alternative  dispute  resolution  alternatives  as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution,  b)  dispute  resolution  with  mandatory  procedures.  Each
country is given the freedom to choose an alternative that will be used in  resolving  the  dispute  that  is  being  faced  what  both  parties  want both  take  the  litigation  route  (court  route)  as  well  as  non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.

## Keywords : Dispute settlement; Sea border; ZEE

## Abstrak
Perbatasan  laut  antara  Indonesia  dan  Vietnam  merupakan perbatasan  maritim  yang  terletak  di  Laut  Cina  Selatan.  Hingga  saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi  eksklusif  antara  Indonesia  dengan  Vietnam  yang  masih belum  diselesaikan  secara  tuntas.  Zona  ekonomi  eksklusif merupakan  suatu  daerah  diluar  dan  berdampingan  dengan  laut territorial  yang  tunduk  pada  rezim  hukum  khusus  hukum  laut internasional.  Berdasarkan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan internasional,  ada  beberapa  upaya-upaya  yang  ditunjukan  untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam    penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa  internasional  adalah  memberikan  cara  kepada  para  pihak yang  untuk  bersengketa  dapat  menyelesaiakan  sengketanya berdasarkan  hukum  internasional.  Ada  dua  cara  penyelesaian  yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang  (militer).  Prosedur  penyelesaian  sengketa (dispute settlement) bagi  Negara-negara  yang  saling  berhubungan  dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982  yang  mengatur  tentang  alternatif  dan  prosedur  penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan  Vietnam  mengenai perbatasan laut  diperairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dapat  diselesaikan  dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan  dalam  kerangka  UNCLOS  1982  yaitu,  a)  Penyelesaian sengketa  secara  damai,  b)  Penyelesaian  sengketa  dengan  prosedur wajib.  Setiap  Negara  diberikan  kebebasan    untuk  memilih alternative  yang  akan  digunakan  dalam  menyelesaiakan  sengketa yang  sedang  dihadapiapa  yang  diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak, baik  menempuh  jalur  litigasi  (jalur  pengadilan)  maupun  jalur  non litigasi  (di  luar  pengadilan)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 280 UNCLOS 1982.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; Perbatasan laut; ZEE
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara terluas kedua di Asia dan pertama di Asia Tenggara, yang memiliki Luas laut lebih besar dibandingkan  dengan  luas  daratannya  yaitu satu  pertiga  luas Indonesia  adalah  daratan  dan  dua  pertiga  luas.  Perairan  laut Indonesia menapai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km²  yang  terdiri  atas  laut  teritorial  seluas  0,3  juta  km², perairan  kepulauan  dengan  luas  2,8  juta  km²,  dan  perairan Zona Ekonomi Ekskulsif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km². 1
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis di wilayah Asia Tenggara. Adanya karakteristik wilayah  berupa  kepulauan  dan  lokasi  yang  memiliki perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia  menjadikan  Indoneisa  sebagai  salah  satu  negara  yang berpengaruh  dikawasan  Asia  Tenggara.  Indonesia  juga berperan penting dalam mewujudkan kestabilan keamanan di kawasan  dengan  mempromosikan  rencana  pembentukan ASEAN security community yang bertujuan untuk membangun wadah  penyelesaian  konflik  bagi  seluruh  anggota  ASEAN dengan jalan damai.
Hubungan  baik  antar  negara  yang  saling  berdekatan tidak  selalu  berjalan  dengan  mulus.  Sikap  negara  yang  akan
1 Marhaeni  Siombo, Pengaruh  Metode  Penyuluhan  dan  Motivasi Nelayan  Terhadap  Pengetahuan  Tentang  Penangkapan  Ikan Ramah  Lingkungan (Eksperimen  Pada  Nelayan  di  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
selalu  mengejar  kepentingan  nasional  mereka,  menyebabkan terjadinya  benturan  kepentingan  antar  negara  di  dunia. Kepentingan-kepentingan  tersebut  dapat  menciptakan hubungan  kerjasama  yang  baik  antar  negara  dan  juga  dapat menyebabkan  timbulnya  konflik.  Konflik  dapat  mengancam hubungan  diplomatik  yang  ada  bahkan  dampak  terburuknya adalah  memicu  perang  antar  negara.  Konflik  antar  negara dapat  terjadi  antara  lain karena  masalah  perbatasan,  sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. 2
Konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun  1963  dengan  dimulainya  ketegangan  di  wilayah Kalimantan  Utara  yang  pada  saat  itu  belum  menjadi  bagian dari  Vietnam.  Penyelesaian  konflik  yang  terjadi  antara Indonesia  dan  Vietnam  sulit  dicapai  dikarenakan  masing- masing  negara  mempunyai  klaim  yang  berbeda  terhadap negara  tersebut.  Perhimpitan  klaim  Zona  Ekonomi  Eksklusif antara  Indonesia  dan  Vietnam  perlu  adanya  peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982.
Merujuk  pada  Pasal  74  UNCLOS  mengenai  Zona Ekonomi Eksklusif yang berhadapan atau berhimpitan yaitu : (1)  Penetapan  batas  zona  ekonomi  eksklusif  antara  negara yang  pantainya  berhadapan  atau  berdampingan  harus diadakan  dengan  persetujuan  dengan  dasar  hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta
2 Huala  Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ,  Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hal. 1
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Mahkamah  Internasional,  untuk  mencapai  suatu  pemecahan yang adil. (2) Apabila tidak dicapai persetujuan dalam jangka waktu  yang  pantas,  negara-negara  yang  bersangkutan  harus menggunakan  prosedur  yang  ditentukan  dalam  Bab  XV.  (3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam  ayat  (1)  negara-negara  yang  bersangkutan,  dengan semangat  saling  pengertian  dan  kerjasama  harus  melakukan setiap usaha unutuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat  praktis  dan  selama  masa  peralihan  ini  tidak membahayakan asas-asas, menghalangi dicapainya penetapan akhir  mengenai  perbatasan.  (4)  Dalam  hal  ini  adnya  suatu persetujuan  yang  berlaku  antara,  negara-negara  yang bersangkutan, maka maslah yang bertalian dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu. 3
Fungsi  adanya  penetapan  batas maritim  ialah sebagai bentuk penegasan atau batas kepemilikan pulau-pulau terluar suatu  negara  seperti  Republik  Indonesia.  Pulau-pulau  terluar merupakan  pulau-pulau  terdepan  dalam  menentukan  batas wilayah  laut  atau  sebagai  penentu  batas  laut  khususnya  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  seperti  laut  teritorial, landas  kontinen  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Penetapan batasan  maritim  sangat  diperlukan  untuk  memberikan kepastian  hukum  yang  jelas  tenang  batasan-batasan  wilayah, hak  berdaulatn  dan  batas  kedaulatan.  Permasalahan  ini
3 United Nations Convention on the Law of the Sea Pasal 74.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  dibahas  karena masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan yang muncul diakibatkan  adanya  perbedaan  dalam  penerapan  prinsip terhadap  penetapan  batas  batas  Landas  Kontinen  di  antara Negara-negara  bertetangga  sehingga  menimbulkan  wilayah yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara Indonesia dan Vietnam.

## B. Pembahasan
1. Ketentuan  UNCLOS  1982  sebagai  Dasar  Penyelesaian
Sengketa  Perbatasaan  Laut  Antara  Indonesia  dan
Vietnam  di  Perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif
Indonesia
Penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  hukum  laut sebelum  UNCLOS  seperti  sengketa  yang  diselesaikan  melalui mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah  ada.  Menurut  UNCLOS  1982,  setiap  negara  yang bersengketa  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  laut untuk  segera  menyelesaikan  sengketan. 4 Terjalinnya hubungan  internasional  antarnegara  seringkali  menimbulkan sengketa  diantara  kedua  pihak,  seperti  halnya  kepentingan
4 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang terdiri dari XVII Bab dan 320 Pasal, serta IX Lampiran
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dari  masing-masing  negara  baik  di  bidang  hukum,  ekonomi, maupun  bidang  politik.  Sengketa  dapat  terjadi  dari  berbagai potensi  sengketa,  seperti  perbatasan,  sumber  daya  alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.
Berdasarkan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan internasional,  ada  beberapa  upaya-upaya  yang  ditunjukan untuk  menciptakan  hubungan  yang  baik  antarnegara  dalam penyelesaian  sengketa    telah  terjadi.  Prinsip  yang  dimaksud menyelesaikan  sengketa  internasional  adalah  memberikan cara  kepada  para  yang  bersengketa  dapat  menyelesaiakan sengketanya  berdasarkan  hukum internasional.  Ada  dua  cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara  damai  dan  secara  perang  (militer).  Cara  perang (militer) merupakan cara menyelesaikan sengketa yang sudah di  akui  sejak  lama.  Perang  juga  dijadikan  sebagai  instrumen dan  kebijakan  luar  negeri,  seperti  Napoleon  Bonaparte  yang juga menggunakan perang untuk menguasai setiap wilayah di Eropa  pada  abad  XIX.  Perang  juga  digunakan  di  beberapa negara  untuk  memaksakan  hak-hak  dan  pemahamannya mengenai  peraturan-peraturan  yang  ada  di  hukum internasional.
Dewasa  ini  masyarakat  internasional  semakin menyadari  bahwa  besarnya  bahaya  dalam  menyelesaikan sengketa dengan cara perang. Penyelesaian secara perang atau militer sudah tidak digunakan lagi dalam menyelesaikan suatu
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
sengketa  setelah  Perang  Dunia  II  berakhir. 5 Pengadilan hukum  internasional  merupakan  oorgan  utama  sebagai pengganti The  Permanent  Court  of  Internasional Justice atau PCIJ. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun  1922,  telah  dibentuk The  Permanent  Court  of Internasional atau  PCIJ  merupakan  pendahulu  dari  ICJ
(Internasional Court of Justice) .
Batas  maritim  dan  kedaulatan  bagi  negara-negara pantai ZEE merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, PBB telah berhasil mewujudkan United Nation Convention on the Law of the Sea atau yang disebut UNCLOS 1982, yang ditandatangani oleh  Indonesia  dan  117  negara  peserta. 6 Konsep  kedaulatan negara  tidak  terlepas  dari  konsep  kedaulatan  laut.  Terdapat dua  perbedaan  yang  sangat  mendasar  mengenai  hak-hak kedaulatan  atas  wilayah  daratan  maupun  perairan,  yaitu secara  substantif  dan  secara  prosedural.  UNCLOS  1982 memiliki  beberapa  rezim  yang  kompleks  yang  merupakan persetujuan mengenai ruang kelautan dan kepemilikannya di banding  dengan  konvensi-konvensi  sebelumnya.  Persetujuan mengenai batas laut dan yurisdiksi dari semua daerah pantai
5 Bab  VII  Piagam  PBB,  “  Dewan  keamanan  akan  menentukan  ada tidaknya  sesuatu  ancaman  terhadap  perdamaian  pelanggaran atau  tindakan  agresi  dan  akan  menganjurkan  atau  memutuskan tindakan  apa  yang  haris  diambil  untuk  memelihara  atau memulihkan perdamaian keamanan internasional.”
6 Ratnaningrum, Analisis Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ,    Skripsi,  Universitas      Indonesia,  Depok,  2010, hal. 80
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
meliputi  laut  teritorial,  landas  kontinen,  laut  tambahan,  ZEE, zona tambahan, laut pedalaman serta batas laut di dalam dan ruang di atas lautan. Penyelesaian sengketa pada wilayah laut, dilakukan  berdasarkan  pada  Bab  V  UNCLOS  1982  tentang sengketa-sengketa  serta  ketentuan-ketentuan  yang  ada  pada UNCLOS  1982.  Negara  yang  bersengketa  dengan  negara  lain wajib  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  cara damai.
Konvensi  Hukum  Laut  merupakan  perjanjian multilateral  pertama  yang  memuat  ketentuan-ketentuan  bagi penyelesaian  konflik.  Pada  tanggal  30  April  tahun  1982, Konvensi hukum laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) diterima dengan    baik dalam konferensi PBB tentang  Hukum  Laut  III  di  New  York.  Sengketa  yang  terjadi antara  Indonesia  dan  Vietnam  beberapa  akhir  ini,  dapat diselesaikan  dengan  berdasarkan  ketentuan-ketentuan UNCLOS  1982  yang  ada  didalamnya.  Indonesia  dan  Vietnam merupakan salah satu anggota dari PBB yang juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Pada tanggal 24 Juni  tahun  1994,  Vietnam  telah  meratifikasi  UNCLOS  1982, sedangkan  Indonesia  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah  Republik  Indonesia.  Adanya  peratifikasian Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  yang  dilakukan  oleh negara  Indonesia  dan  Vietnam,  menjadi  faktor  mengapa
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
UNCLOS dijadikan acuan dasar sebagai penyelesaian sengketa mengenai perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini.
Indonesia  dan  Vietnam  merupakan  negara  yang merdeka  dan  berdaulat,  yang  mempunyai  hak  untuk melaksanakan  yurisdiksi  eksklusif  di  wilayahnya.    Berbicara mengenai  perbatasan  wilayah  negara,  tidak  akan  lepas  dari wilayah negara lainnya berupa wilayah daratan ataupun batas wilayah  laut.  Batas  wilayah  daratan  dapat  ditandai  dengan beberapa  tanda  tertentu  seperti  pagar  atau  yang  lainnya. Selanjutnya,  mengenai  perbatasan  wilayah  laut  sangat  sulit sekali,  sehingga  masih  rawan  dan  sering  terjadi  sengketa. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dihadiri oleh  160  negara,  mengatakan  bahwa  laut  dibedakan  menjadi beberapa  bagian:  pertama  laut  teritorial,  kedua  ZEE,  ketiga laut  lepas,  keempat  landas  kontinen,  kelima  zona  tambahan, keenam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. 7
Berdasarkan  Pasal  86  UNCLOS  1982  menjelaskan bahwa  laut  lepas  mencakup  semua  bagian  dari  laut  kecuali suatu  negara,  atau  dalam  perairan  kepulauan  suatu  negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu  negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun  1995 dengan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1983. 8 Sebagai  negara  yang  ikut meratifikasi  UNCLOS  1982  maka  Indonesia  berhak  menarik garis  zona  ekonomi  eksklusifnya  sejauh  200  mil,  dimana
7 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
8 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
penarikan  tersebut  sampai  pada  Laut  Natuna  Utara  Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan  Vietnam  dan  Kamboja. 9 Hal  ini  menunjukkan  bahwa ZEE  tidak  termasuk  dalam  rezim  laut  lepas.  Zona  tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur  dari  garis  pangkal  dari  mana  lebar  laut  territorial diukur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 mengenai Laut teritorial adalah setiap negara mempunyai hak masing-masing  untuk  menetapkan  lebar  laut  teritorialnya sampai  batas  yang  sudah  ditetapkan  yaitu  12  mil  laut,  yang diukur dari garis pangkal.
Prosedur  penyelesaian  sengketa (dispute  settlement) bagi  negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan  antarnegara  dapat  dilihat  pada  Pasal  287  UNCLOS 1982  yang  mengatur  tentang  alternatif  dan  prosedur penyelesaian  sengketa (dispute  settlement) .  Landas  kontinen memberikan  batas  klaim  bagi  Negara  pantai  dengan  batas minimal  200  mil  laut  dan  klaim  maksimal  sejauh  350  mil. Berdasarkan  pada  rumusan  baru  tersebut,  keterkaitan  faktor geomorfologis  dan  geofisik  dengan  daratan  suatu  negara
9 Ririn Ardila, Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi  Kasus  Klaim  Cina  Atas  Laut  Natuna  Utara), Uti Possidetis , Vol. 1, No. 3, 2020. hal. 360
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pantai  hanya  berkaitan  dengan  klaim  maksimal  landas kontinen. 10
2. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan    Laut antara  Indonesia  dan  Vietnam  di  Perairan  Zona

## Ekonomi Eksklusif Indonesia
Berdasarkan  UNCLOS  1982  mekanisme  penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian  sengketa  yang diselesaikan  dengan kesepakatan  damai  anatar  kedua  pihak.  Kedua,  mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan  keputusan  yang  mengikat.  Ketiga,  mengatur tentang  beberapa  pembatasan  dan  pengecualian  dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua. 11
Perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam jika dari  sudut  pandang  hubungan  internasional  merupakan mandat  atau  kewajiban  dari  pemerintah  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  menegaskan  mengenai  batas  maritim Indonesia,  serta menjamin  keamanan,  kedaulatan,  penegakan hukum, dan perlindungan atas wilayah Indonesia oleh pejabat yang terkait.    Melalui Statement of 12 November 1982 by the Government  of  the  Socialist  Republic  of  Vietnam  on  the Territorial Sea Baseline of Vietnam , Vietnam menetapkan garis
10 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan, Gava Media, Yogyakarta. 2009, hlm. 94.
11 Pasal 286 UNCLOS 1982
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pangkal  resmi  berupa  garis  pangkal  lurus,  yang  kemudian didepositkan ke PBB.
Gambar 3.1 Peta Klaim Garis Pangkal Lurus Vietnam. 12
Bersumber  pada  Pasal  7  UNCLOS  1982,  Vietnam mengklaim  garis  pangkal  lurus  yang  ditunjukkan  pada  garis merah  peta  diatas.  Merujuk  pada  Pasal  7  UNCLOS  1982 menjelaskan  bahwa,  jika  bentuk  fisik  pantai  benar-benar menjorok  atau  memotong  ke  dalam  atau  bergerigi (deeply intended  and  cut  into) ,  atau  jika  terdapat  pulau  tepi  (fringing islands)  di  sepanjang  pantai  yang  tersebar  tepat  di  sekitar (immediate  vicinity) garis  pantai. 13 Garis  pangkal  lurus Vietnam  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pada pasal 7 UNCLOS 1982.
12 I  Made  Andi  Arsana  dan  Helik  Susilo. Analisis  Aspek  Legal  dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut Cina Selatan. Vol. 24, No. 2, 2016, hal. 71
Berbeda dengan Vietnam, Indonesia
tidak mendepositkan  batas  terluar  maritimnya.  Pada  tanggal  25 Maret pada tahun 2009, Indonesia mendepositkan daftar titik koordinat  geografis  garis  pangkal  kepulauan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  kepada Sekretariss  Jenderal  PBB,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982. Perbatasan Indonesia Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut China Selatan di  sebelah  utara  Kepulauan  Natuna,  Indonesia.  Kedua  negara ini  telah  menandatangani  kesepakatan  yang  menetapkan perbatasan landas benua pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam.
Gambar 3.2 Peta    Maritim ZEE Indonesia – Vietnam. 14
Gambar 3.1 diatas, merupakan hasil dari perundingan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28-29 November 2016 yang dilaksanakan di Han Noi. Dalam rangka menyelesaikan sengketa atas permasalah batas
14 Kementerian  Pertahanan, https://www.kemhan.go.id/itjen/wpc ontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf , diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pada pukul 02.10 WIB
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam, telah dilaksanakan perundingan teknis sebanyak 9 kali.
Penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani pada  tanggal  26  Juni  2003  Indonesia  dan  dan  kemudian diratifikasi  melalui  UU  No.  18  tahun  2007,  Indonesia  dan Vietnam  memiliki  kesepakatan  menganai  koordinat  batas landas  kontinen  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Persetujuan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah Republik  Sosialis  Vietnam.  Perjanjian  tersebut  kemudian menghasilkan  kesepakatan  enam  titik  koordinat  dengan panjang  garis  batas  landas  kontinen  sekitar  251,03  mil  laut atau sekitar 464,9  km. Terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan  langsung  dengan  negara  Vietnam  seperti  Natuna, Anambas dan Kepulauan Riau yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi prioritas pembangunan.
Terdapat  bentuk  alternatif  penyelesain  sengketa  dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai,  b)  Penyelesaian  sengketa  dengan  prosedur  wajib. Prosedur  penyelesaian  sengketa (dispute  settlement) bagi Negara-negara  yang  saling  berhubungan  dengan  wilayah kelautan  antarnegara  dapat  dilihat  pada  Pasal  287  UNCLOS 1982  yang  mengatur  tentang  alternatif  dan  prosedur penyelesaian  sengketa (dispute  settlement). Setiap  Negara diberikan  kebebasan    untuk  memilih  alternatif  yang  akan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
digunakan  dalam  menyelesaiakan  sengketa  yang  sedang dihadapi. 15
Merujuk  pada  Pasal  279  UNCLOS  1982  menjelaskan bahwa setiap Negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Vietnam  diwajibkan  menyelesaikan  setiap  sengketanya dengan  cara  berdamai,  sebagaimana  yang  dijelaskan  juga pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian  yang  sedemikian  rupa  sehingga  keamaan  dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Berdasarkan Pasal 280  UNCLOS  1982,  Indonesia  dan  Vietnam  memilih penyelesaian  sengketa  secara  damai  untuk  menyelesaikan batas  laut  yang  terjadi  di  perairan  ZEE.  Pasal  280  UNCLOS 1982  juga  menegaskan  bahwa  cara  damai  tidak  ada  akan mengurangi  satu  apapun    hak  negara-negara  Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa.  Menilik  pada  konflik  Terusan  Suez  yang  pernah terjadi, penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa.
Merujuk pada Pasal 287 UNCLOS 1982 dalam Bab XV, terdapat  prosedur  lain  jika  tidak  tercapainya  suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para  pihak  dapat  menggunakan  prosedur  wajib  yang menghasilkan  keputusan  yang  mengikat,  yaitu  a)  Mahkamah
15 Marsita  Kantjai.  Kewenangan  Tribunal  Internasional  Huku  Laut Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kelautan  Menurut  Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Lex Privatum . Vol. VII, No. 1. 2019. hal. 99
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of  the  Sea-  ITLOS ),  b)  Mahkamah  Internasional (International Court of Justice – ICJ) c) Mahkamah Arbitrase,    d) Mahkamah
Arbitrase Khusus (Special Arbitra Tribunal). 16

## a) Mahkamah Internasional Hukum Laut
Terbentuknya  Mahkamah  Internasional  Hukum  Laut juga  dihadiri  dengan  anggota  Perserikat  Bangsa-Bangsa  pada tanggal  1  Agustus  1996  dan  berkedudukan  di  Hamburg, Jerman.  Terbentuknya  tribunal  tersebut  bertujuan    untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang berhubungan dengan interpretasi  dan  pelaksanaan  konvensi.  Mengingat  adanya karakter  khusus  yang  dimiliki  oleh  hukum  laut,  tribunal  ini dapat    mencerminkan  sengketa  hukum  laut  yang ditempatkan pada suatu sistem tersendiri. Terdapat 21 hakim independen  dalam  masing-masing  dipilih  utnuk  9  periode yang kemudian dibagi dalam 5 ruangan yaitu : (Chambers): the Chambers  of  Summary  Procedure,  the  Chamber  for  Fisheries Dispute,  the  Chamber  for  Marine  Enviromental  Disputes,  the Seabed  Disputes  Chamber dan  satu  ruang  khusus  membahas
16 Bernard  Sipahutar, Makalah: Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam  Kerangka  UNCLOS ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi, Jambi, 2008, hal. 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Conservation  and  the  Sustainable  Exploitation  of  Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean . 17
b) Mahkamah Internasional
Penyelesaian  sengketa  melalui  badan  peradilan internasional (world  court) merupakan  salah  satu  alternatif penyelesaian  secara  hukum (judicial  settlement). Dalam  hal ini  Mahkamah  Internasional  juga  ikut  berperan  aktif  di pengadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  jalur  hukum  dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap  Negara  yang  bersengketa  tidak  mengarah  pada penggunaan  kekerasan  bersenjata.  Berdasarkan  prinsip kedaulatan  suatu  Negara,  setiap  Negara  diharuskan  untuk menyetujui  setiap  gugatan  yang  akan  diajukan  kepada Mahkamah Internasional. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.
International  Tribunal  for  The  Law  of  The  Sea
(selanjutnya  disebut  ITLOS)  merupakan  Mahkamah  Laut Internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966  dan  berkedudukan  di  Hamburg,  Jerman.  ITLOS mempunyai  tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang berhubungan dengan interprestasi dan pelaksanaan konvensi hukum  laut  1982.    Para  pihak  yang  bersengketa  baru mengajukan  perselisihan  pada  ITLOS,  ketika  kedua  belah
17 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam  Era  Dinamika  Global ,  Edisi  ke-2,  PT  Alumni,  Bandung, 2005. hal. 420
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pihak  negara  yang  bersengketa  setuju  untuk  mengajukannya kepada  ITLOS.  Berkaitan  dengan  kewenangan  ITLOS  dalam menyelesaikan  sengketa  kelautan  yang  terjadi  antar  negara, ITLOS  memiliki  yurisdiksi  yang  tidak  terbatas  atas  setiap sengketa  mengenai  penerapan  konvensi  serta  semua permasalahan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  dalam ketentuan  UNCLOS  1982.  Mengenai  kompetensi  Mahkamah, ditentukan  bahwa  Mahkamah  terbuka  untuk  Negara-negara anggota  konvensi  dan  badan-  badan  lainnya  yang  bukan Negara.
Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan  konvensi  beserta  semua  hal  yang ditetapkan  didalam  persetujuan  lainnya  yang  memberikan yuridiksi  kepada  Mahkamah.  Persetujuan  pihak-  pihak bersangkutan  berkaitan  dengan  perselisihan  tentang interpretasi  atau  penerapan  dari  perjanjian-perjanjian international  tentang  masalah-masalah  hukum  laut  dapat diajukan kepada Mahkamah. Keputusan sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Hal ditunjukkan  dengan  cara  pengambilan  suara  terbanyak  dari anggota-anggota  Mahkamah  yang  hadir. 18 Terdapat  Namun, diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau
18 Chairul  Anwar, Hukum  Internasional  Horizon  Baru  Hukum  Laut Internasional  Konvensi  Hukum  Laut  1982 .  Jakarta:  Djambatan, 1989, hal. 134.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pelaksanaannya  mengenai  kesalahan  dalam  suatu  perjanjian yang  bertentangan,  maka  kepada  para  pihak  memungkinkan mengajukan pada Mahkamah sesuai dalam Pasal 82 Konvensi untuk  melakukan  tindak  lanjut  mengadakan  interprestasi, mengubah (revise), meralat dan membatalkan.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  jurnal ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 pada umumnya sudah memadai  sebagai  dasar  penyelesaian  sengketa  internasional khususnya  pada  wilayah  laut  yang  didasarkan  pada  Pasal  33 ayat  (1)  Piagam  PBB  sebagai lex  generalis .  Merujuk  pada ketentuan  Pasal  279  UNCLOS  1982,  Penyelesaian  sengketa antara  Indonesia  dengan  Vietnam  dapat  diselesaikan  dengan cara  berdamai.  Apabila  cara  damai  tidak  dapat  dilakukan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNLOS 1982, berdasarkan  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  kedua  negara, baik  menempuh  jalur  litigasi  jalur  pengadilan  di  luar pengadilan.

## Referensi

## Instrument Hukum
United Nation Convention on the Law of the Sea 1982
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)

## Undang-undang Nomor  5 Tahun 1983  tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia

## Buku
Adolf,  Huala, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional , Jakarta: Sinar Grafika. 2004
Anwar,  Chairul, Hukum  Internasional  Horizon  Baru  Hukum
Laut  Internasional  Konvensi  Hukum  Laut  1982, .Jakarta, Djambatan, 1989
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti, Batas  Wilayah  Negara  Indonesia, Dimensi  Permasalahan  dan  Strategi  Penanganan,  Gava
Media, Yogyakarta. 2009
Mauna,  Boer, Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan
Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global ,  Edisi  ke-2,  PT Alumni, Bandung, 2005

## Jurnal dan Karya Ilmiah
Ardila,  Ririn,  Sengketa  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (Studi  Kasus  klaim  Cina  Atas  Lait  Natuna Utara). Uti Posidetis, Vol. 1, No. 3, 2020
Arsana, I Made Andi dan Helik Susilo “ Analisis Aspek Legal dan Geospasial  Forward  Position  Batas  ZEE  (Zona  Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI  2017  Di  Laut  Cina Selatan”, Vol. 24, No. 2, 2016
Marsita  Kantjai, Kewenangan Tribumal, Internasional Hukum Laut  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kelautan  Menurut Hukum Laut PBB Tahun 1982, Vol. VII, No. 1, 2019
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Ratnaningrum, Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Pulau  Sipadan dan  Pulau  Ligitan ,    Skripsi,  Universitas      Indonesia,
Depok, 2010
Siombo, Marhaeni, Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan  Terhadap  Pengetahuan  Tentang  Penangkapan Ikan  Ramah  Lingkungan (Eksperimen  Pada  Nelayan  di Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  Muara  Angke ,  Jakarta
Utara  2008),  Sinopsis  Desertasi  Program  Pacasarjana,
UNJ, Jakarta, Tahun 2009
Sipahutar, Bernard, Makalah: Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS , Fakultas Hukum Universitas Jambi,    Jambi, 2008, hal. 9

## Internet
Kementerian  Pertahanan, https://www.kemhan.go.id/itjen/ wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf , diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pada pukul 02.10 WIB