## MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT
Sukron Mazid, Kuswan Hadji
Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang E-mail: sukronmazid@untidar.ac.id, kuswan.hadji@yahoo.co.id
Abstract: The  House  of  Representatives  Peoples  (DPRD)  council  is  a  legislative body  which  is  at  the  district  level  have  a  job  develop  skills  of  citizenship  in  the community.  To  arm  of  political  parties  have,  but  also  has  a  big  job  as representatives  of  the  people  who  convey  the  aspirations  of  the  people.  This  study attempts:  (1)  describe  political  communication  models  conducted  by  a  member  of the  city  council  magelang  with  in  an  effort  mastery  citizenship  skills  (civic  skills) communities  in  magelang  with.  (2)  decipher  the  stages  in  political  communication skills  as  a  parliament  member  mastery  of  citizenship  (civic  skills)  communities  in magelang  with. This  research  used  a  qualitative  approach  through  the  kind  of research descriptive.
Keywords: model, political communication the civic skills.
Abstrak: Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang ada  di  tingkat  daerah  yang  memiliki  tugas  mengembangkan  keterampilan kewarganegaraan  dimasyarakat.  Tidak  hanya  menjadi  kepanjangan  tangan  dari partai  politik  saja,  tapi  juga  memiliki  tugas  besar  sebagai  wakil  masyarakat  yang menyampaikan aspirasi rakyat. Penelitian ini bertujuan: (1)Mendeskripsikan Model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam upaya  penguasaan  keterampilan  kewarganegaraan  (civic  skills)  masyarakat  di Kabupaten Magelang. (2)Menguraikan tahapan  komunikasi politik anggota DPRD sebagai  upaya  penguasaan  keterampilan  kewarganegaraan  (civic  skills) masyarakat  di  Kabupaten  Magelang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Kata kunci: model komunikasi politik, civic skills.

## Pendahuluan
Kasus  pelanggaran  tindak  pidana korupsi akhir-akhir ini semakain meningkat  baik  dalam  arus  infrastruktur politik  maupun  suprastruktur  politik. Badan legislatif baik pusat maupun daerah yang termasuk di dalam ranah suprastruktur  politik  seharusnya  tidak melakukan tindak pidana korupsi walaupun pada kenyataannya justru semakin  meningkat.  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat  baik  pada  tingkat  lokal  maupun pusat.
Penilaian  masyarakat  yang  kurang baik  pada  anggota  legislatif  tidak  hanya dikarenakan  kasus  korupsi  yang  banyak dilakukan oleh pejabat daerah, namun juga dikarenakan  menurunnya  kinerja  DPRD. Menurunnya kinerja DPRD dalam mengunakan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh anggota  DPRD  jelas  terlihat  dari  produk hukum yang terealisasi dilapangan. Produk hukum yang dikeluarkan sangat minim dan kurang  pro  rakyat  sehingga  masyarakat menjadi kurang percaya pada wakil rakyat. Hal  ini  di  buktikan  dari  fakta  hasil  survei yang  dilakukan Cirus  Surveyors  Group yang  dilakukan  pada  20  November  –  30 Desember 2013  yang menyebutkan bahwa Hasil survei Cirus memperlihatkan
sebanyak  53,6  persen  responden  menilai anggota  DPR  periode  2009-2014  tidak memperjuangkan  anggaran  kepentingan rakyat.  Kemudian  sebanyak  51,  9  persen responden  menilai  anggota  DPR  belum melakukan pengawasan ternhadap pemerintah  dengan  baik  (Cirus  Surveyors Group,
30
Desember 2013).
Ketidakpercayaan  masyarakat  disebabkan oleh  banyak  faktor,  diantaranya  adalah karena  hubungan  antara  peran  DPRD  dan keterampilan  warganegara  ( civic  skills ) masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa dan  yang  belum  menunjukkan  partisipasi yang  tinggi  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Kesenjangan hubungan antara masyarakat dan para pejabat legislatif yang seharusnya  tidak  terjadi  karena  dalam demokrasi  perwakilan  anggota  badan legislatif  merupakan  kepanjangan  tangan dari  rakyat.  Membangun  kesadaran  warga negara  yang  aktif  membutuhkan  banyak elemen  pendukung  yang  saling  bersinergi. Pembentukan  karakteristik  keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills )  menjadi salah  satu  hal  penting  sesuai  dengan relevansi Pancasila sebagai cita-cita bangsa.
Relevansi  Pancasila  dalam  hal  ini adalah sebagai basis pengembangan keterampilan kewarganegaraan yang partisipan adalah dengan melihat Pancasila
sebagai  dasar  Negara  yang  mengarahkan bangsa kita untuk mencapai tujuan.
Menurut Dan  Nimmo (2005:  2-23) komponen  komunikasi  politik  meliputi: Source (sumber); Encoding (proses penyandian); Message (pesan); Channel (saluran); Noise (hambatan); Receiver
(penerima); Decoding
(Proses
penerimaan); Receiver response (perangkat  reaksi);  umpan  balik;  situasi komunikasi.  Dedi  Mulyana  (2016:145- 172) mengatakan model model komunikasi  sebagai  berikut.  Sedangkan Jhon  R.  Werenburg  et  al.  (1974:10) mengatakan  model  komunikasi  paling klasik,  yang  sering  disebut  model  retoris (rhetorical model).
Pandangan  Anwar  Arifin    (2011: 11)  bahwa  komunikasi  politik  bertujuan membentuk dan membina pendapat umum (fenomena  komunikasi  politik  yang  sudah lama dikaji oleh politikus) serta mendorong partisipasi politik yang dimaksudkan agar individu-individu berperan  serta  dalam  kegiatan  politik dalam  hal  ini  sangat  penting  yaitu khalayak  memberikan  suaranya  kepada politikus dan partai politik dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah.
Komunikasi  politik  adalah  sebuah studi  yang  interdisiplinari  yang  dibangun atas  berbagai  macam  disiplin  ilmu,
terutama dalam hubungannya antara proses  komunikasi  dan  proses  politik (Cangara, 2014: 12) .
Anwar  Arifin    megemukakan (2011:  1)  komunikasi  politik  dapat  juga merupakan  seni  mendesain  apa  yang mungkin  ( art  of  possible )  dan  bahkan dapat  merupakan  seni  mendesain  yang tidak  mungkin  menjadi  mungkin  ( art  of impossible )  Mengkomunikasikan  politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa,  dosen,  tukang  ojek,  penjaga warung,  dan  seterusnya.  Tak  heran  jika ada  yang  menjuluki  Komunikasi  Politik sebagai  neologisme,  yakni  ilmu  yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Selanjutnya  Anwar  Arifin  (2011:
8)  komunikasi  dan  politik  menyatu menjadi komunikasi politik yang sesungguhnya  telah  dipraktekkan  sejak manusia  berkomunikasi  dan  berpolitik. Komunikasi politik pada hakikatnya berpadu  dan  bertemu  pada  dua  titik  yaitu: (1)  pembicaraan  dan  (2)  pengaruh  atau mempengaruhi. Tujuan komunikasi politik menurut  Anwar  Arifin  (2011:  177) komunikasi  politik  bertujuan  membentuk dan  membina  citra  dan  opini  publik, mendorong  partisipasi  politik,  memenangi pemilihan,  dan  memengaruhi  kebijakan politik negara atau kebijakan publik.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan tentunya  membutuhkan  saluran  ataupun media. Terdapat beberapa bentuk komunikasi  politik  yang  di  lakukan  oleh komunikator  infrastruktur  politik  untuk mencapai tujuan politiknya (Anwar Arifin, 2011: 65-98), adalah sebagai berikut:
1. Retorika 2. Agitasi Politik 3.
Propaganda  4.  Public  Relations  Politik  5. Kampanye Politik 6. Lobi Politik. Jika kita melihat  penjelasan  lain  dari  Ardial  (2010: 13).
John J. Patrick (2001:34) mengelompokkan  komponen  pendidikan kewarganegaraan  menjadi  empat  yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi  dan  kebajikan  dan  watak kewarganegaraan.  Keterampilan  warga negara perlu dikembangkan agar pengetahuan  yang  diperoleh  masyarakat menjadi  sesuatu  yang  lebih  bermakna. Menurut  Bronson,  S  Margaret  (1999:  15- 16) civic  skills mencakup  kecakapan intelektual  skills dan partisipatory  skills,
kecakapan-kecakapan tersebut dapat dikategorikan sebagai interacting,
monitoring, and influencing. Semua komponen diatas merupakan komponen keterampilan kewarganegaraan  yang  penting  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Selain itu komponen pengetahuan
kewarganegaraan  harus  dilengkapi  dengan pengembangan keterampilan warga negara dan disposisi warga negara yang memungkinkan dan mendorong partisipasi.  (Vontz,  Metcalf,  &  Patrick, 2000: 49).
Konsep pendidikan politik menurut Crick  (2004:  6)  diawali  dari  persepsi sederhana politik adalah tentang hubungan penguasa  atau  pemerintah  dan  rakyatnya atau negara dan warganya. Untuk memahami  konsep  dasar  dari  pendidikan politik  tersebut  maka  Crick  menjelaskan tentang model hubungan antara pemerintah  dengan  masyarakat.  Dari hubungan  tersebut  menciptakan  beberapa konsep-konsep dasar  yang wajib dipahami oleh warganegara agar dapat melek politik. Miriam  Budiarjo  (2000:  183)  Partisipasi politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau kelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara aktif  dalam  kehidupan  politik,  yakni dengan  cara  memilih  pimpinan  Negara dan,  secara  langsung  atau  tidak  langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) .
Tujuan  negara  merupakan  cita-cita negara yang berimplikasi pada pembentukan keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills ).  Menurut alam  pemikiran  Pancasila,  nilai-nilai kemanusiaan  universal  yang  bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-
sifat sosial manusia (yang bersifat horisontal)  dianggap  penting  sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara  dalam  pergaulan  dunia  (Yudi Latif,  2012:  43). Civic  skills atau keterampilan  kewarganegaraan  yang  ada di  daerah  perlu  dikembangkan  mengingat demokrasi  di  Indonesia  yang  tidak  stabil. Demokrasi  yang  stabil  akan  menciptakan masyarakat  yang  tidak  rawan  konflik. Masyarakat  yang  kritis,  damai,  sejahtera tentu  menjadi  dambaan  setiap  daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia.
Belum maksimalnya pengembangan keterampilan kewarganegaraan ( civic skills )  yang  dilakukan  oleh  para  anggota DPRD  yang  notabene  adalah  wakil  rakyat dan  merupakan  kader  dari  partai  politik membuat  para  wakil  rakyat  ini  ingin mengembangkan civic skills melalui pendidikan  politik  yang  dikukan  dengan memperbaiki  komunikasi  politik  antara warga  dan  anggota  dewan.  Pentingnya pengembangan keterampilan kewarganegaraan  menjadi  salah  satu wacana  dan  upaya  agar  masyarakat memiliki  budaya  kewarganegaan  yang baik.
Salah  satu  lembaga  strategis  yang dapat mengembangkan keterampilan kewarganegaraan  selain  sekolah,  partai politik,  LSM  dan  organisasi  masyarakat lainnya  adalah  lembaga  legislatif.  Dewan
Perwakilan  Rakya  Daerah  (DPRD)  adalah lembaga  legislatif  yang  ada  di  tingkat daerah yang memiliki tugas mengembangkan keterampilan kewarganegaraan  di  masyarakat.  Tidak hanya  menjadi  kepanjangan  tangan  dari partai politik saja, tapi juga memiliki tugas besar  sebagai  wakil  masyarakat  yang menyampaikan  aspirasi  rakyat.  Hal  ini menjadi ironis ketika apa yang diberitakan media justru menunjukkan bahwa pencitraan  anggota  DPR  atau  DPRD sangat  kurang  baik  apalagi  banyak  sekali tayangan-tayangan televisi yang menunjukkan  sikap  dan  arogansi  anggota DPR  yang  di  ekspos  ke  layar  televise ketika rapat.
Berdasarkan  hasil  prasurvey  pada hari  Senin,  11  September  2017  di  DPRD Kabupaten  Magelang  sedang  berupaya mengembangkan civic  skills di  Magelang melalui strategi komunikasi politik. Komunikasi politik dalam sistem politik di negara demokrasi dianggap sebagai elemen  penting.  Menurut  Budi  Winarno (2007:  14)  “komunikasi  politik  mengalir tidak  hanya  dari  penguasa  politik  atau pemerintah  ke  masyarakat  atau  warga negara, tetapi juga sebaliknya”.
Komunikasi  politik  yang  terjalin  baik  dari pemberi  pesan  dan  penerima  pesan  dapat menjadi harmonisasi politik yang baik pula
bagi
pembangunan keterampilan kewarganegaraan.
Dengan demikian keterampilan kewarganegaraan benar-benar dapat terwujud.  Masalah-masalah  yang  diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut Pertama Bagaimana model komunikasi politik yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Magelang  sebagai  upaya  penguasaan keterampilan kewarganegaraan ( civic skills ) masyarakat di Kabupaten Magelang.
Kedua Bagaimana  tahapan  komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai  upaya  penguasaan  keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills )  masyarakat di Kabupaten Magelang. Tujuan Penelitian bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana model  komunikasi  politik  serta  tahapan yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD Kabupaten Magelang sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills )  masyarakat di Kabupaten Magelang.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode  deskriptif  adalah  salah  satu  jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya
(Sugiyono,  2014)  Tempat  penelitian  ini
adalah  di  DPRD  Kabupaten  Magelang. Sumber  Data  Informan  atau  narasumber anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang, sedangkan teknik dan instrumen pengumpulan  data  adalah  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan tringulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Model Komunikasi  Politik Anggota DPRD  dalam  Upaya  Penguasaan  Civic Skills Masyarakat di Kabupaten

## Magelang
Setelah kita melihat hasil penelitian yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi dan  dokumentasi,  model  komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten  Magelang  periode  2014-2019 dalam  upaya  penguasaan civic  skills masyarakat di Kabupaten Magelang adalah model komunikasi Laswell yaitu menggambarkan  proses  komunikasi  dan fungsi-fungsi  yang  diembannya  dalam masyarakat dengan intensif yang dilakukan  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan langsung  berdialog  dengan  masyarakat saat  melaksanakan  tugas-tugas  dan  segala sesuatu  yang telah diprogramkan  dan juga direncanakan,  sedangkan  secara  tidak langsung  dilakukan  melalui  media  masa
yaitu  melalui  majalah,  koran  lokal  yang diterbitkan oleh Sekwan Kabupaten Magelang  dan  juga  melalui  media  sosial dan radio.
Berdasarkan temuan tersebut apabila kita menganalisis  dari unsur-unsur yang  membentuk  proses  komunikasi politik  seperti  teori  yang  dikemukakan oleh Cangara bahwa unsur yang membentuk komunikasi politik terdiri dari sumber,  pesan,  media,  penerima,  efek  dan umpan  balik.  Menurut  saya  dilihat  dari unsure tersebut anggota DPRD Kabupaten Magelang  dalam  melakukan  komunikasi politik  telah  sesuai  dengan  unsur  tersebut. Bedanya adalah saat melakukan komunikasi  politik  langsung  media  yang digunakan adalah suara langsung, sedangkan  saat  melakukan  komunikasi politik tidak langsung menggunakan media cetak  dan  media  sosial  serta  melalui saluran radio.
Para  anggota  DPRD  Kabupaten Magelang  melakukan  upaya  penguasaan civic  skills melalui  pendidikan  politik  dan partisipasi  politik.  Hal  ini  tentu  sesuai dengan  tujuan  dan  fungsi  dari  komunikasi politik itu sendiri. Seperti yang dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  seperti Arifin  Anwar,  Ardial  dan  Cangara  bahwa benang  merah  dari  tujuan  komunikasi politik  adalah  tersampaikannya  pesan politik  kepada  penerima  pesan  politik.
Pesan  yang  akan  disampailkan  bisa bermacam-macam diantaranya adalah pesan  tentang  pencitraan  publik,  pesan yang  berupa  pendidikan  politik  dan  lain sebagainya.
Hal tersebut sesuai yang dilakukan oleh  anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang yang  dalam  temuan  penelitian  ini  juga melakukan  hal  tersebut.  Mereka  juga memelihara  citra  diri  pada  publik  yang nantinya tentu akan memelihara ketokohan mereka.  Seperti  tujuan  dari  penelitian  ini yaitu melihat upaya penguasaan civic skills yang dilakukan oleh DPRD Magelang dan dari sisi  tujuan komunikasi  politik mereka melakukanya terutama yang berupa pendidikan politik dalam upanya mengembangkan keterampilan kewarganegaraan atau civic skills .
Kemudian jika kita melihat dari sisi fungsi  komunikasi  politik  jelas  yang dilakukakan oleh DPRD Magelang periode 2014-2019  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Muhamad  Rosit  bahwa fungsi dari komunikasi politik diantaranya adalah:
a. Memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  usaha-usaha  yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik  maupun  dalam  hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat
b. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan,  program  dan  kebijakan politik
c. Memberi  motivasi  kepada  politisi, fungsionaris maupun pendukung partai
d. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga  bisa  menjadi  pembicaraan dalam bentuk opini publik
e. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi, tentang  cara  pemilihan  umum  dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara
f. Menjadi  hiburan  masyarakat  dalam pesta demokrasi sebagai dengan menampilkan  artis,  juru  kampanye, para  komentator  ataupun  pengamat politik
g. Memupuk integrasi dengan mempertinggi  rasa  kebangsaan  guna menghindari  konflik  dan  ancaman sparatisme yang mengancam persatuan nasional h. Menciptakan  iklim  perubahan  dengan mengubah  struktur  kekuasaan  melalui informasi  untuk  mencari  dukungan masyarakat  luas  terhadap  gerakan reformasi dan demokratisasi
i. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat  melalui  siaran  berita, agenda setting, dan komentar- komentar politik.
Dari  hasil  temuan  yang  ada  di lapangan anggota DPRD Kabupaten Magelang  melakukan  fungsi  komunikasi politik  di  atas  melalui  program-program yang mereka buat, mereka laksanakan dan mereka  evaluasi.  Baik  saat  melakukan tugas  dan  wewenang  sebagai  wakil  rakyat ataupun  saat  mereka  berperan  sebagai kader  partai  politik  yang  membesarkan nama  mereka  masing-masing.  Jika  kita menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana  model  yang  dilakukan  kita dapat mengkaji dari teori yang dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  seperti Laswell,  Cangara  dan  Schoroder  bahwa model  komunikasi  politik  yang  baik  dan matang  tentunya  selain  dirancang  oleh orang  yang  kompeten  dan  berpengaruh dibidangnya namun juga memiliki managemen  strategi  yang  baik.  Dalam managemen  model  terdapat  bagian-bagian dasar yang penting untuk diketahui karena merupakan modal dasar dalam penyusunan, pengembangan dan pengimplementasian sebuah strategi.
Beberapa  teknik  dan  pendekatan analisa  model  dapat  dipergunakan  dalam perencanaan, penyusunan dan pengembangan  strategi  saat  mengatasi perubahan  lingkungan  suatu  organisasi maupun dalam proses managemen strategi. Semua  hal  tersebut  juga  telah  dilakukan oleh  anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang
periode  2014-2019  karena  mereka  selalu melibatkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya saat menyusun sebuah program  kerja  atau  perda.  Mereka  juga melakukan analisis SWOT dan memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan  masyarakat  ketika  membuat program atau pun perda dengan memaksimalkan  penjaringan  aspirasi  dan langsung turun kelapangan. Setiap program  yang  telah  dilaksanakan  juga dilakukan  evaluasi  seperti  saat  kunjungan kerja.
Melihat  upaya  yang  dilakukan anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang periode  2014-2016  dalam  penguasaan civic  skills masyarakat  mereka  jelas mengupayakannya yaitu melalui pendidikan  politik  dan  partisipasi  politik. Sebagai  konstituen  atau  wakil  rakyat mereka  melakukan  praktik  partisipasi politik  dengan  maksud  agar  masyarakat juga  terdorong  untuk  melakukan  hal  yang sama  sehingga  masyarakat  menjadi  lebih aktif.  Bila  kita  mengacu  pada  pendapat Bronso,  bahwa  kecakapan  intelektual meliputi :
a. Mengidentifikasi
(identifying) /menandai menunjukkan
b. Menggambarkan (describing) / memberikan ilustrasi atau uraian
c. Menjelaskan (explaining) / mengklarifikasi atau menafsirkan
d. Menganalisis (analyzing)
e. Menilai (evaluating) /  mengevaluasi pendapat atau posisi
f. Mengambil dan mempertahankan posisi  atas  suatu  isu (taking  and defending positions on public issue)
Para  wakil  rakyat  di  DPRD Kabupaten  Magelang  memiliki  kecakapan intelektual tersebut seperti yang disampaikan  oleh  Bronson.  Mereka  juga mengupayakan agar masyarakat Magelang memiliki  kecakapan  intelektual  seperti mampu  menidentifikasi,  menggambarkan dan menilai suatu pendapat publik. Hal ini dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan politik melalui pelatihan, Bimtek, sarasehan  maupun  dialog-dialog  langsung saat  berada  ditengah  masyarakat  dengan memberikan  pesan-pesan  persuatif  pada masyarakat.  Mereka  juga  memberi  contoh pada  mereka  melalui  kegiatan-kegiatan kemasyarakatan  yang  diikuti  diwilayah dapil masing-masing.
Pendidikan  politik  yang  dilakukan anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang periode  2014-2019  juga  melalui  media cetak  dan  elektronik  sehingga  dapat menjangkau  masyarakat  yang  lebih  luas, ketika  turun  ke  lapangan  juga  mereka melakukaan  pendidikan  politik  pada  dapil mereka  dan  kader-kader  partai  yang  ada dalam partai politik yang mengusung nama mereka.  Sedangkan  dalam  mengupayakan
penguasaan civic  skills pada  aspek partisipatory skills seperti yang dikemukakan  Bronson  seperti  dibawah  ini : a. Berinteraksi (interacting) termasuk berkomunikasi  terhadap  obyek  yang berkaitan dengan masalah-masalah publik
b. Memantau (monitoring) masalah politik dan pemerintah terutama dalam penangan persoala-persoalan publik c. Memengaruhi (influencing) proses politik  pemerintah  baik  secara  formal maupun informal.
Mereka mengupayakan hal tersebut pada masyarakat Magelang dengan mengajak langsung berinteraksi, memantau dan memengaruhi proses politik dengan  cara  berdialog,  pelatihan  dan memberitahu  kepada  masyarakat  ketika akan  memberikan  akan  saran,  kritik ataupun keluhan tentang kinerja pemerintah  maupun  kinerja  wakil  rakyat mereka. Anggota DPRD Kabupaten Magelang  juga  menghimbau  agar  tidak enggan memberikan saran terhadap pelayanan  publik  saat  menjaring  aspirasi masyarakat.
Mengkaji temuan yang saya dapatkan saat penelitian, jika kita menganalisis  meggunakan  pendapat  Mary Kirlin yang menyatakan bahwa bagaimana kategori  dan  cakupan  dati civic  skills
secara  menyeluruh.  Indikator  penguasaan civic  skills yang  dimiliki  masyarakat  bisa kita  nilai  dan  analisis  menggunakan pertanyaan Apakah masyarakat bisa berorganisasi dengan baik ataukah berkomunikasi  dan  ikut  serta  dalam pembuatan  kebijakan  serta  berfikir  kritis dalam  kehidupan  kewarganegaraan  bisa kita  telusuri  dengan  teori-teori  yang  telah dipaparkan  sebelumnya.  Menjadi  hal penting  dalam  kehidupan  bernegara  untuk mengetahui apakah masyarakat kita tergolong memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik, ataukah justru masyarakat kita tidak menguasai keterampilan  kewarganegaraan  yang  baik, karena  memang  para  wakil  mereka  tidak mengupayakannya ataukah karena masyarakat  yang  ada  saat  ini  semakin acuh.
Ada  banyak  cara  dalam  rangka meningkatkan pengetahuan dasar
masyarakat untuk meningkatkan penguasaan keterampilan
kewarganegaraan masyarakat. Agar masyarakat menjadi lebih paham dan peka serta  mau  berpartisipasi  dalam  pembuatan kebijakan,  ataukah  dapat  memilih  para pemimpin  mereka  dengan  pilihan  yang rasional  dan  sesuai  dengan  hati  nurani masyarakat.  Tentunya  masyarakat  harus mendapatkan  pendidikan  politik  sehingga
dapat  berpartisipasi  politik  dengan  baik yang rasional tanpa dimobilisasi.
Kata kunci yang disampaikan oleh Mary  Kirlin  sebagai  indikator  penguasaan civic  skills masyarakat  adalah  mampu berfikir  kritis.  Logikanya,  orang  yang mampu  berfikir  kritis  akan  memiliki kecakapan intelektual  dan partisipasi  yang rasional.  Ketika  mengikuti  pemilu  yang dipilih adalah calon yang benar-benar baik dan mampu memberi teladan bagi masyarakat,  bukan  malah  memilih  calon karena dibayar dengan sejumlah uang atau pun  dengan  alasan  yang  pragmatis  yang menunjukkan  bahwa  partisipasi  mereka dimobilisasi. Untuk membentuk masyarakat  yang  mampu  berfikir  ktitis bertindak dengan bijak tentu harus melalui proses  yang  panjang,  diantaranya  melalui pendidikan politik.
Hal  ini  sudah  dilakukan  oleh anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang periode  2014-2019  walaupun    perubahan sikap  dan  perilaku  masyarakat  kearah mampu berfikir kritis belum terlihat secara signifikan  namun  telah  menunjukkan kearah perubahan  yang lebih baik.  Hal  ini dibuktikan  bahwa  peningkatan  partisipasi saat pemilu di Kabupaten Magelang cukup tinggi,  tingkat  kejahatan  juga  cukup rendah,  peningkatan  pendapatan  perkapita dan  panen  raya  tembakau    dan  kopi  yang kualitasnya semakin mendunia.

## Tahapan  Komunikasi  Politik  DPRD Kabupaten Magelang
Setelah kita melihat hasil temuan di lapangan  tentang  tahapan  komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten  Magelang  periode  2014-2019 dalam  upaya  penguasaan civic  skills masyarakat  tentunya  dapat  kita  analisis menggunakan  teori  yang  dikemukakan oleh Cangara. Cangara menyatakan bahwa langkah-langkah penetapan strategi komunikasi  politik  diantaranya  adalah sebagai  berikut:  penemuan  dan  penetapan masalah;  penetapan  tujuan  kemudian stategi  yang  terdiri  dari:  penetapan komunikator; penetapan target sasaran dan analisa  kebutuhan  khalayak;  penyusunan pesan-pesan;  pemilihan  media dan saluran komunikasi;  evaluasi.  Sedangkan  model strategi  bisa  menggunakan  model  analisis SWOT.
Model  analisis  SWOT  yaitu  model yang  melihat  dari  empat  aspek  yaitu: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk menetapkan strategi dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis.
Dari  tampilan  di  atas  kita  dapat menganalisis  menggunakan  teori  yang dikemukakan  oleh  Wheelen  dan  J.  David Hunger  yang  menjelaskan  model  dasar
dari managemen strategi terdiri dari empat elemen dasar yaitu:
a. Mengamati  lingkungan,  yaitu  dengan mengawasi, mengevaluasi dan menyebarkan  informasi  baik  dari lingkungan  eksternal  maupun  internal untuk  keserasian dan keselarasan  yang akan menentukan masa depan organisasi,  dengan  bahasa  lain  adalah mengidentifikasi  faktor  eksternal  dan internal  untuk  masa  depan  suatu organisasi.
b. Formulasi strategi, yaitu dengan mengembangkan rencana jangka panjang  guna  mengatasi  peluang, ancaman,  kekuatan  dan  kelemahan suatu organisasi.
c. Implementasi  strategi,  yaitu  suatu proses  dimana  strategi  dan  kebijakan diletakkan  dalam  pelaksanaan  melalui pengembangan program, alokasi maupun prosedur.
d. Evaluasi  dan  pengawasan,  merupakan
suatu  proses  untuk  menilai  hasil pelaksanaan  dan  dibandingkan  dengan target  pencapaian  yang  akan  dicapai oleh  suatu  organisasi  (Wheelen  dan  J. David Hunger. 2006: 10-18).
Tahapan  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Magelang  telah  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Wheelen  dan  J.  David Hunger.    Semua  elemen  dasar  dilakukan
oleh DPRD Kabupaten Magelang. Mereka juga  sangat  memperhatikan  faktor-faktor yang mempengaruhi pesan dari komunikator  sampai  dengan  baik  dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan atau  tidak.  Setiap  menentukan  strategi melalui tahapan yang dilakukan para wakil rakyat di Kabupaten Magelang memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Kondisi sosial masyarakat yang menerima pesan persuatif
b. Tingkat pendidikan masyarakat
c. Perkiraan  hambatan  yang  dihadapi seperti  penolakan  dan  sikap  apatis masyarakat
d. Dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan  kata  lain  DPRD  Kabupaten Magelang  menggunakan  analisis  SWOT dalam  penentuan  strategi  dan  melakukan tahapan komunikasi politik kepada masyarakat Magelang.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dijabarkan,  maka  dapat  ditarik  simpulan pertama, model  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten Magelang    sebagai  upaya  penguasaan keterampilan kewarganegaraan ( civic skills ) masyarakat di Kabupaten Magelang adalah  melalui  komunikasi  langsung  dan tidak  langsung.  Komunikasi  langsung
dilakukan  dengan  berdialog  langsung, bersilaturahmi dengan masyarakat.
Komunikasi tidak langsung dilakukan  melalui  media  cetak,  media sosial  dan  media  elektronik.  Dalam mengupayakan  penguasaan civic  skills masyarakat  strategi  yang  dilakukan  oleh anggota  DPRD  Kabupaten  Magelang periode 2014-2019 adalah dengan melakukan  pendidikan  politik  dan  praktik partisipasi  politik.  Pendidikan  politik diintegrasikan  kedalam  program-program kerja  DPRD,  sedangkan  partisipasi  politik dilakukan dalam rangka memberi keteladanan  agar  masyarakat  mau  ikut serta  berpartisipasi  politik  dan  mau  ikut serta  dalam  kegiatan  partisipasi  yang  lain. Upaya  penguasaan civic  skills masyarakat dilakukan  melalui  Pelatihan,  Bimtek, Dialog langsung, Sarasehan dan keteladanan.
Kedua, Tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai  upaya  penguasaan  keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills )  masyarakat di Kabupaten Magelang dilakukan melalui tapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap  persiapan  dilakukan  dengan  cara merencanakan  komunikasi  dengan  cara penemuan dan penetapan masalah; penetapan  tujuan  kemudian  stategi  yang terdiri dari: penetapan komunikator; penetapan  target  sasaran  dan  analisa
kebutuhan  khalayak;  penyusunan  pesan- pesan;  pemilihan  media  dan  saluran komunikasi. Sedangkan tahap pelaksanaan dengan  melakukan  komunikasi  politik sesuai  dengan  target  dan  rencana  yang telah disepakati. Pelaksanaannya dilakukan  baik  bersama  dalam  kelompok maupun individu sebagai tokoh masyarakat.  Selanjutnya  tahap  evaluasi dengan  melakukan  rapat  koordinasi  setiap program  yang  telah  dilaksanakan  dengan komunikasi  politik  yang  baik.  Dengan menghasilkan  refleksi  dan  saran  untuk program kedepan yang hampir serupa.

## Daftar Pustaka
Anwar  Arifin.  (2011). Komunikasi  politik.
Jakarta: Graha Ilmu.
Budi  Winarno.  (2007). Sistem  politik Indonesia Era reformasi.
Yogyakarta: Med Pres.
Cangara.  (2007). Komunikasi  Politik.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cirus  Surveyors  Group,  30  Desember.
Hasil Survey 2013.
Cogan,  J.J.&  derricott,  Ray.  (1998).
Citizenship  education  for  21  st century : setting the contex.
London: Kogan page.
Crick,  B.  (2004). Basic  Concept  for Political  Education  .  Essays  on Citizenship . London: Continuum.
Dan  Nimmo.  (2005). Komunikasi  politi: komunikator,  pesan  dan  media. Bandung: Remaja Rosdakarya Mardiyatmo,  dkk.  (2005). Pendidikan
politik unttuk masyarakat.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mulyana,  Dedi.  2016. Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar. Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya.
Patrick,  John  J.  and  Thomas  S.  Vontz. (2001). Compenents of education for  democratic  citizenship  in  the preparation  of  social  studies teacher’’. Dalam John J. Patrick dan  Robert  S.  Leming  (eds).
Principles and practices of democracy  in  the  education  of
social studies teacher , Bloomington, IN: Eric Clearinghouse for Social Studies/Social  science  Education ERIC Clearinghouse for
International  Civic  Education,
and Civitas, pp. 39-64.
Patrick, John J. Metcalf, Kim  K. 7 Vontz, Thomas S. (2000). Project citizen and the civic development adoslescent  students  in  indiana, lutviana and Lithuania . Eric. Rapika. (2013). Strategi Kampanye Politik Koalisis  Partai  Pengusung  Afi- mukmin Dalam Pemilu Gubernur Tahun 2013. Jurnal Ilmu
Komunikasi.  2013  Hal.  220-134
UnMul. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Vardiansyah,  Dani.  (2008). Filsafat  Ilmu Komunikasi:  Suatu  Pengantar. Jakarta: PT Indeks.
Yudi  Latif.  (2012). Negara  Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila . Jakarta: PT Gramedia.