## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX
Joko Saputro, SH
Dr.St. Laksanto Utomo. S.H., M.Hum
Fakultas Hukum  Universitas  Sahid Jakarta laksanto@gmail.com

## ABSTRAK
Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh  terhadap  regulasi  di  Indonesia.  Termasuk Netflix yang  merupakan  lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat  Komisi  Penyiaran  Indonesia  berkeinginan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  penyiaran  tersebut  karena  tidak  seusai undangundang.  Namun  keinginan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  masih  belum  dapat dilaksanakan  karena  perbedaan  pendapat  dari  pemerintah.  Rumusan  masalah penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana  kewenangan  KPI  dalam  membatasi  penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam  media televisi berbayar Netflix ? (2) Bagaimana  penghentian  penyiaran  konten  pornografi  dan  tindak  kekerasan  dalam media  televisi  berbayar Netflix yang  dilakukan  oleh  KPI?  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian  ini  adalah  (1)  Kewenangan  KPI  untuk  membatasi  penyiaran  konten pornografi  dan  kekerasan Netflix sesuai  dengan  undang-undang  penyiaran  belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat  diterapkan  pada Netflix mesktipun Netflix melanggar  undang-undang penyiaran  dan  ITE  karena  kemkominfo  tidak  sepemahaman  dengan  KPI  terkait dengan pengawasan penyiaran.
Kata kunci : Pengawasan, Penyiaran, KPI, Netflix

## ABSTRACT
Every  broadcasting  institution  that  broadcasts  in  Indonesia  must  obey regulations in Indonesia. Including Netflix, which is a pay television institution. The large  amount  of  content  containing  pornographic  scenes  and  violence  on  Netflix made the Indonesian Broadcasting Commission wish to supervise this broadcasting institution  because  it  was  not  in  compliance  with  the  law.  However,  the  wishes  of
the  Indonesian  Broadcasting  Commission  cannot  yet  be  implemented  due  to differences  of  opinion  from  the  government.  The  formulations  of  the  research problems  are  (1)  What  is  the  authority  of  KPI  in  limiting  the  broadcasting  of pornographic  content  and  acts  of  violence  in  Netflix's  pay  television  media?  (2) How  does  KPI  stop  broadcasting  pornographic  content  and  acts  of  violence  on Netflix pay television? This study uses a normative juridical legal research method. The conclusions of the results of this study are (1) The authority of the KPI to limit the  broadcasting  of  pornographic  content  and  Netflix  violence  in  accordance  with the  broadcasting  law  cannot  be  implemented  because  it  does  not  get  permission from  the  Ministry  of  Communication  and  Information.  (2)  The  procedure  for terminating  television  broadcast  programs  in  article  55  of  the  broadcasting  law cannot be applied to Netflix even though Netflix violates the broadcasting and ITE laws  because  the  Ministry  of  Communication  and  Information  does  not  have  the same  understanding  with  KPI  regarding  broadcast  supervision.  Keywords: Monitoring, Broadcasting, KPI, Netflix

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  perkembangan  dunia  informasi  terjadi  cukup  pesat.  Dimulai sejak  ditemukannya  internet  pada  tahun  1969,  dan  mulai  berkembangannya internet  pada  tahun  2000. 1 Dengan  begitu  membuat  kebutuhan  masyarakat  untuk dapat  mengakses  informasi  semakin  tinggi.  Hal  ini  kemudian  memunculkan kebutuhan lain untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat tentang ketersediaan media  yang  tidak  hanya  memunculkan  tayangan  yang  edukatif,  tetapi  juga memiliki manfaat yang dapat memberikan hiburan.
Salah  satu  hiburan  yang  banyak  digemari  oleh  masyarakat  adalah  film. Dengan  menonton  film  dapat  membuat  penonton  keluar  dari  kehidupan  mereka sehari-hari  karena  film  membawa  penonton  tenggelam  ke  dalam  kehidupan  para karakternya tersebut.  Selain  itu film juga merupakan suatu  media komersial yang populer  dan  penting. 2 Film  juga  sebagai  media  yang  dapat  berperan  dalan penyebarluasan  informasi  dan  budaya.  Film  sebagai  media  komunikasi  massa memiliki  peran  yang  penting,  yaitu  untuk  menyalurkan  pesan  edukatif  dan persuasif  yang  ingin  disampaikan  oleh  pembuat  film. 3 Pesan  tersebut  dapat
1 https://www.kompasiana.com/antoniuz2/5b8c843bab12ae21d70bd753/perkembanganinternet-di-dunia- danindonesia?page=all, diakses pada 7 januari 2020 pukul 20:12.
2 Wahyuni , “Film Tema Perju angan Karya Usmar Ismail Tahun 1950-1 960”, Jurnal Pendidikan Sejarah ,vol. 3, No. 3, (Oktober 2015) : 562.
3 Elvinaro Ardianto, et.al, Komunikasi Masa Suatu Pengantar , Bandung : Simbiosa rekatan media, 2007, hlm. 145.
membawa  dampak  positif  maupun  negatif  tergantung  bagaimana  penontonya menerima pesan yang ada didalam film tersebut.
Film-film dan program-program televisi luar negeri juga dapat diakses
melalui  perangkat  yang  dapat  terkon 4 eksi  dengan  internet.  Namun  film  dan program  televisi  tersebut  tidak  dapat  diakses  secara  gratis.  Terdapat  beberapa penyedia layanan televisi berlangganan berbayar yang menyediakan layanan untuk dapat menikamti film dan program televisi luar negeri tersebut. Televisi berbayar atau  berlangganan  adalah  sebuah  jasa  penyiaran  saluran  televisi  yang  diberikan khusus  untuk  pemirsa  yang  bersedia  membayar  (berlangganan)  secara  berkala. Jasa  ini  biasanya  disediakan  dengan  menggunakan  sistem  digital  ataupun  analog melalui media satelit dan kabel.
Saat  ini  sistem  penyiaran  dengan  digital  adalah  sistem  yang  sudah  cukup banyak digunakan. 4 Salah satu contoh dari televisi berbayar adalah Netflix. Netflix merupakan  salah  satu  televisi  berbayar  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat dunia dan di Indonesia. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Marc Randolph dan Reed  Hastings.  Netflix  sendiri  mulai  merambah  masuk  ke  Indonesia  pada  tahun 2016. 5 Netflix  merupakan  sebuah  layanan  televisi  berbayar  yang  memberikan pelanggan  akses  untuk  menonton  film  melalui  internet  dengan  menggunakan perangkat televisi, komputer, dan media lainnya yang terkoneksi dengan internet.
Netflix sendiri memang menghadirkan banyak film-film bermuatan konten pornografi dan kekerasan. Sebut saja film Game of Thrones, The Naked Director, dan Sex Education yang mana beberapa film tersebut cukup banyak mengandung muatan-muatan konten pornografi dan kekerasan. Tentunya penayangan film-film tersebut  melanggar  ketentuan  regulasi  penyiaran  di  indonesia.  Tidak  hanya  di indonesia,  Netflix  juga  pernah  diblokir  oleh  beberapa  negara.  Sebut  saja Singapura,  Italia,  dan  Vietnam.  Beberapa  negara  tersebut  juga  melakukam pemblokiran  dikarenakan  Netflix  tidak  mematuhi  regulasi  yang  berlaku  di negaranegara  tersebut.  Banyaknya  konten-konten  yang  bermuatan  vulgar, pornografi  dan  kekerasan  yang  dimuat  dan  diunggah  oleh  Netflix  dan  melanggar regulasi  di  Indonesia  membuat  pemerintah  khawatir  tentang  peredaran  pornogafi
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan. diakses 8 januari 2020 pukul 19:31
5 https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix  .Itu.Apa,  diakses  8 januari 2020 pukul 19:35
bentuk  baru.  Untuk  itu  pemerintah  melalui  Komisi  Penyiaran  Indonesia (selanjutnya di tulis KPI) ingin melakukan pengawas terhadap Netflix. 6
Tentunya  pengawasan  yang  ingin  di  lakukan  pemerintah  tidak  lepas  dari fungsi negara dalam hal  melakukan pengawas. 7 Terdapat  beberapa macam fungsi pengawasan seperti langsung dan tidak langsung, prefentif dan represif, intern dan
ekstern. 8 Pada  dasarnya  pengawasan  dimaksudkan  untuk  menghindari kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai. Sehingga  diharapkan  dengan  adanya  pengawasan  akan  membuat  rencana dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Meskipun  dalam  pemerintahan  terdapat  kementrian  komunikasi  dan informatika (selanjutnya di tulis Kemkominfo), pemerintah juga memerlukan KPI untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyiaran  di  Indonesia.  KPI  dan Kemkominfo  ibarat  dua  sisi  mata  mata  uang.  Dimana  Kemkominfo  merupakan bagian  pemerintahan  yang  memiliki  tugas  untuk  membantu  pemerintah  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dibidang  komunikasi  dan  informatika  sesuai pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang kementrian komunikasi dan informatika, serta juga membuat buat kebijakan tentang penyelenggaraan pos dan informatika. 9
Tidak  sama  dengan  Kemkominfo,  KPI  merupakan  Lembaga  independent diluar pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk penyiaran yang berada  di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia.  Peraturan  tersebut  diatur  dalam Undang-undang  nomor  32  tahun  2002  pasal  8  yang  menyebutkan  bahwa  KPI mengatur tentang segala hal tentang penyiaran. Pengawasan yang ingin dilakukan oleh  KPI  terhadap  Netflix  dikarenakan  Netflix  dapat  dikatagorikan  sebagai informasi  elektronik  dan  telah  melakukan  penyiaran  di  wilayah  Republik Indonesia. Sehingga bila ada muatan yang mengandung pornografi atau kesusilaan melanggar  pasal  27  Undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
6 https://inet.detik.com/cyberlife/d-4677164/blak-blakan-alasan-kpi-ingin-awasi-netflixdan-youtube, 31 Desember 2019 pukul 18:08
7 Philipus M, Hadjon., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta : UGM Press, 2002, Hlm 74.
8 https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76, 2 Januari 2020 pukul 17:02
9 Pasal 12 PP No. 54 tahun 2015.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dengan  cara  penelitian  hukum kepustakaan. 9 Penelitian  ilmu  hukum  normatif  sejak  lama  telah  digunakan  oleh ilmuwan  untuk  mengkaji  masalah-  masalah  hukum.  Penelitian  ilmu  hukum normatif  meliputi  pengkajian:  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 10

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Netflix Dan Keberadaannya Di Indonesia
Netflix adalah perusahaan asal California yang berkantor pusat di kota Los Gatos. Sejak masuk ke Indonesia pada tahun 2016 lalu, pihak Netflix sama
sekali  belum  ada  mendirikan  kantornya  di  Indonesia.  Tentunya  ini  membuat pemerintah  Indonesia  cukup  khawatir.  Selama  4  tahun  Netflix  melakukan penyiaran  di  Indonesia,  cukup  banyak  regulasi-regulasi  yang  dilanggar. Diantara regulasi-regulasi yang dilanggar, yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah adalah regulasi tentang penyiaran. Banyaknya konten-konten yang berbau  pornografi  dan  kekerasan  yang  dimunculkan.  Selain  itu  Netflix tentunya  belum  memiliki  tanda  lulus  sensor  oleh  lembaga  sensor  film indonesia.
Itu  semua  menjadi  penyebab  utama  pemerintah  ingin  melakukan pengawasan  terhadap  Netflix.  Meskipun  sudah  berjalan  selama  empat  tahun, akhirnya kekhawatiran pemerintah terhadap Netflix baru diutarakan pada bulan agustus  tahun  2019  lalu.  Pemerintah  ingin  melakukan  pengawasan  tentang penyiaran  yang  dilakukan  Netflix  melalui  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI). Tentunya  KPI  yang  ingin  melakukan  pengawasan  terhadap  Netflix berlandaskan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2002  tentang  penyiaran. Pengawasn  yang  akan  dilakukan  oleh  KPI  terkait  dengan  adanya  konten pornografi  dan  kekerasan.  Pemerintah  Khawatir  dengan  adanya  film  yang memuat  pornografi,  ini  menjadi  penyebaran  pornografi  jenis  baru.  Sehingga menurut  pemerintah  perlu  adanya  pengawasan  terhadap  Netflix.  Usulan  KPI yang  ingin  mengawasi  penyiaran  Netflix  di  dukung  oleh  Kementrian Komunikasi  dan  Informatika.73  Mengetahui  bahwa  KPI  ingin  melakukan pengawasan  terhadap  Netflix  memunculkan  protes  dari  masyarakat.74
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.
10 Sri Wijayanti, Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum , Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 10.
Masyarakat  menilai  bahwa  program  acara  televisi  yang  ada  saat  ini  sangat tidak  menarik.  Sehingga  Netflix  hadir  sebagai  pemberi  hiburan  kepada  para pemirsanya.  Dengan  diawasinya  Netflix  oleh  KPI,  masyarakat  khawatir  tidak dapat menikmati hiburan berkualitas kembali.
Selang  beberapa  bulan,  tepatnya  pada  bulan  November  2019,  Kementrian Komunikasi  dan  Informatika  menarik  dukungannya  terhadap  keinginan  KPI yang  ingin  melakukan  pengawasan  terhadap  Netflix.Kemkominfo  beralasan bahwa  Netflix  tidak  sama  dengan  penyiaran  biasa  yang  diawasi  oleh  KPI. Sehinggga  Kemkominfo  merasa  bahwa  saat  ini  KPI  belum  memiliki  payung hukum untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix.
Terlepas dari tanggapan Kemkominfo yang menyatakan bahwa KPI belum memiliki  payung  hukum  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  Netflix, faktanya  memang  dalam  film-film  yang  dihadirkan  oleh  Netflix  memilikin unsur kekesaran dan pornografi. Diantaranya seperti serial The Witcher, dalam episode  1  pada  menit  ke  10:13  menampilkan  ruangan  berisikan  seorang  pria yang  tinggal  dengan  banyak  wanita.  Wanita  yang  ditampilkan  pada  menit tersebut tidak mengenakan busana sama sekali. Itu adalah salah satu dari film yang  dihadirkan  oleh  Netflix  yang  mana  mengandung  unsur  pornografi Meskipun memiliki rating untuk penonton yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, bukan berarti serial ini diperbolehkan untuk menampilkan adegan pornografi. Selain itu karena Netflix adalah televisi berbayar yang berasal dari Amerika,  dan  budaya  yang  diusung  di  dalam  filmfilmnya  tentunya  mayoritas adalah budaya barat. Yang mana dengan berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas  boleh  untuk  menyaksikan  film  porno.  Tentunya  sangat  berbeda  dengan indonesia yang mana hal-hal tersebut tidak boleh. Dengan alasan seperti inilah KPI sangat ingin melakukan pengawasan terhadapt Netflix.
2. Kewenangan KPI Dalam Membatasi Penyiaran Konten Pornografi dan Tindak Kekerasan Dalam Media Televisi Berbayar Netflix
KPI  sebagai  lembaga  independen  yang  melakukan  pengawasan  terhadap penyiaran  yang  ada  di  wilayah  Republik  Indonesia  memiliki  kewenangan terhadap terhadap aduan dari masyarakat, terutama tentang tayangan-tayangan yang  disiarkan  oleh  lembaga  penyiaran  yang  melakukan  proses  penyiaran  di Indonesia. Tanggung jawab KPI tersebut tertuang didalam pasal 8 ayat 3, yaitu
: “KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan  benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat  antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e. menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
f. menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”
Terkait  dengan  komentar  ketua  harian  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia tentang banyaknya konten pornografi di Netflix. KPI telah mencoba semaksimal  mungkin  agar  dapat  menindaklanjuti  beredarnya  konten-konten negatif  tersebut.  Namun  karena  Netflix  belum  memiliki  kantor  perwakilan  di Indonesia,  maka  KPI  tidak  bisa  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  amat undang-undang.  Netflix  yang  merupakan  badan  hukum  asing  yang  bergerak dibidang  layanan  televisi  berbayar,  yang  mana  melakukan  usahanya  di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung Netflix dan warga negara Indonesia telah menciptakan suatu kontrak internasional yang dikarenakan Netflix adalah badan hukum asing.
3. Penghentian Penyiaran Konten Pornografi dan Tindak Kekerasan Dalam Media Televisi Berbayar Netflix Yang Dilakukan Oleh KPI
Sebagaimana telah di uraikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 32  tahun  2002  tentang  penyiaran,  bahwa  penyiaran  adalah  kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui  udara,  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat  diterima  secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
Berdasarkan pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002 setiap proses  siaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  dilarang  untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal tersebut : “Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”
Selain itu Netflix juga secara terbuka menyatakan bahwa film yang mereka siarkan  terdapat  unsur  kekerasan  dan  ketelanjangan  atau  pornografi.  Termuat pada bagian atas sebelah kiri layar yang menyebutkan bahwa terdapat katakata kasar, kekerasan, seks, telanjang, narkoba, alkohol, dan merokok
Tidak  hanya  melanggar  pasal  36  ayat  (5)  undang-undang  nomor  32  tahun 2002, Netflix juga telah melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27  ayat  1  (satu)  yang  mana  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Dengan  ini,  Netflix  telah  melanggar  dua buah  undang-undang  yaitu  undang-undang  penyiaran  dan  undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
Keinginan KPI yang ingin melakukan penghentian terhadap konten Netflix dikarenakan KPI memang memiliki kewenangan atas itu. Kewanangan tersebut tercantum pada pasal 8 ayat (2) huruf (c) undangundang penyiaran, yaitu KPI mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta standar  program  siaran  dan  memberikan  sanksi  seusai  diatur  dalam  pasal  55 bila  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan.  Disini  penulis  merasa  bahwa tindakan KPI yang ingin melakukan penghentian terhadap konten Netflix telah sejalan  dengan  teori  penegakan  hukum  dibidang  penyiaran.  Berdasarkan pemaparan  yang  telah  penulis  bahas  sebelumnya  menyatakan  bahwa  Netflix telah  melanggar  dua  undang-undang  yaitu  undang-undang  penyiaran  dan undang-undang  informasi  dan  transkasi  elektronik.  Dimana  Netflix  sebagai layanan  televisi  berlangganan  telah  menghadirkan  konten-konten  yang menonjolkan konten-konten kekerasan dan pornografi.
KPI  yang  ingin  melakukan  pengawas  terhadap  Netflix  mencoba  untuk menerapkan  teori  kebijakan  publik.  Dimana  teori  tersebut  mengemukakan bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh seseorang atau suatu kelompok yang memiliki  tujuan  didalam  masyarakat.  Selanjutnya  penghentian  tersebut  sesuai dengan  asas  wetmatigheid  van  bestuur  tentang  wewenang,  prosedur,  dan substansi  berdasarkan  undangundang  penyiaran  pasal  1  ayat  2.  Bila diperhatikan,  undang-undang  panyiaran  dan  undang  –undang  informasi  dan transaksi  elektronik  dibuat  oleh  DPR,  yang  mana  untuk  Undang-undang penyiaran  bertujuan  untuk  terbinanya  jatidiri  bangsa  yang  beriman  dan bertakwa,  dan  undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  bertujuan untuk  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum.  Kedua undangundang ini pun bertujuan sangat baik bagi masyarakat indonesia.
KPI  yang  tercipta  dari  amanat  undang-undang  penyiaran  mencoba  untuk hadir  dengan  kenginannya  untuk  melakukan  penghentian  terhadap  konten Netflix  agar  tujuan  dari  kedua  undang-undang  tersebut  dapat  dicapai.  Namun hingga  saat  ini,  keinginan  tersebut  belum  dapat  terealisasikan  dikarenakan
belum  sependapat  dengan  pemerintah,  khususnya  kementrian  komunikasi  dan informatika.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang tinjauan yuridis tanggung jawab Komisi  Penyiaran  Indonesia  terhadap  tayangan  yang  memuat  konten-konten pornografi dan kekerasan dalam media Netflix, dapat disimpulkan bahwa :  1. KPI  tidak  dapat  melaksanakan  kewenangannya  dalam  membatasi  konten Netflix meskipun sudah diatur didalam undang-undang penyiaran, dikarenakan KPI  belum  diberikan  izin  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  kemkominfo.  Selain itu Netflix tidak memiliki kantor di indonesia sehingga berada diluar yuridiksi KPI. Sehingga peran KPI untuk menindak lanjuti aduan dari masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena tidak diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal ini kemkominfo untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix.
2. Prosedur  tatacara  penghentian  program  siaran  televisi  yang  seperti  diatur didalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat di terapkan oleh KPI meskipun  Netflix  memuat  konten-konten  yang  berisikan  tayangan  dengan adegan  pornografi  dan  kekerasan  yang  melanggar  dua  undangundang  yaitu pasal 36 ayat 5 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  mana  kedua  pasal  tersebut  mengatur  tentang pornografi  dan  kekerasan.  Namun  tindakan  KPI  yang  ingin  melakukan penghentian penyiaran terhadap Netflix masih belum dapat dijalankan karena belum  sepaham  dengan  kemkominfo  karena  kemkominfo  merasa  itu  bukan kewenangan KPI.
2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan jurnal ini adalah :
1. Meskipun menurut kemkominfo KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan  pengawasan  terhadap  Netflix,  menurut  penulis  Netflix sudah  saatnya  untuk  diawasi  dan  dibatasi  konten-konten  didalamnya karena  memuat  konten-konten  pornografi  dan  kekerasan.  Pengawasan dapat  dilakukan  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika, selanjutnya Kementrian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran  terhadap  Netflix  hingga  pihak  Netflix  mematuhi  regulasi di Indonesia.
2. Pemerintah  harus  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  KPI  terkait dengan  keinginan  KPI  yang  ingin  melakukan  penghentian  terhadap penyiaran konten Netflix, karena Netflix melakukan kegiatan usahanya dalam  area  yuridiksi  Indonesia  sehingga  harus  patuh  pada  UU  No.  32 Tahun  2002  Tentang  Penyiaran.  Dengan  terciptanya  komunikasi  yang lebih  baik,  dapat  terciptanya  pemahaman  yang  selaras  dan  lebih  baik antara  pemerintah  dan  KPI  terkait  dengan  pengawasan  yang  diatur  di dalam undang-undang penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai Kesopanan ,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Cetakan Ke – 1 Jakarta : Mandar Maju 2008.
Burhan Bungin, Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa , Prenada Media, Jakarta, 2003.
Dudu  Duswara  Machmudin,  Pengantar  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Sketsa),  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2013.
I  Ketut  Wirawan,  et.al, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Malang  :  Universitas  Brawijaya Press, 2013.
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok : Prenadamedia Group. 2016.
Judhariksawan, Hukum Penyiaran , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Raida  L.  Tobing,  “Penelitian  Hukum  Tentang  Efektivitas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”,  Laporan  Akhir,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional. 2010.
Ronal Saija, Hukum Perdata Internasional, Yogyakarta : Budi Utama, 2019. Ronny Hanitijo Soemitro,  S.H., Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta  :  PT.Raja  Grafindo Persada, 2009.

## Jurnal
Dion Praditya, “Pengarug Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresifitas”,
Jurnal Psikologi, vol. 1 Januari 1999.
Fahmi  Fadilah,et.al,  “ Analisis  Yuridis  Peran  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Sebagai Tanggung  Jawab  Profesional  Ditinjau  dari  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” Diponegoro Law Journal, Vol 8, 2019.
Mulya  Haryani,  et.al,  “ Dampak  Pornografi  Terhadap  Perilaku  Siswa  Dan  Upaya  Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya”, Jurnal Ilmiah Konselin, Vol. 1, 2012.
Supratinigsih,  “ Melacak  Akar  Masalah  Pornografi  dan  Pornoaksi  Serta  Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)” Jurnal Filsafat, Vol. 36, 2004.
Wahyuni  , “Film  Tema  Perjuangan  Karya  Usmar  Ismail  Tahun  1950-1960”,  Jurnal Pendidikan Sejarah , vol. 3, 2015.
Internet https://www.kompasiana.com/antoniuz2/5b8c843bab12ae21d70bd753/perkemba nganinternet-di-dunia-dan-indonesia?page=all
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan
https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesi
a.Netflix.Itu.Apa
https://cinemags.co.id/tentang-wacana-pemblokiran-netflix-di-indonesia-dan- masalahsensor- konten-film-di-internet/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-
streamingnetflix-di-indonesia
https://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/12271927/Ini.Alasan.Telkom.Membl okir.Netflix https://tekno.kompas.com/read/2019/01/18/16202477/netflix-sudah-bisa- diakses-diindihome- telkom-lepas-blokir