Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 4(1), h.28-36
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce
Evelyn Angelita Pinondang Manurung 1 , Eka Ayu Purnama Lestari 2
12 Program Studi Teknik Informatika, STMIK STIKOM Indonesia, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords: E-commerce; Qr-code; Electronic Payment System
Kata Kunci: E-commerce; Qr-code; Sistem Pembayaran Elektronik
Abstrak: Recently, digital industry has developed rapidly and has given much impact to the development of global industry in Indonesia.   There are many parties that get involved in it. The benefit of internet is mostly in every human activity segment. One of social business activities that has developed rapidly is online business, or mostly known as Electronic Commerce. In order to support e-commerce  activities,  it  needs  an  internet  based  payment  system  (internet payment  system).  Nowadays,  that  has  developed  in  some  Marketplace  that already used the method called QR-Code (Quick Response Code) as its payment method.  This  method  has  proved  for  its  efficiency  in  the  effectiveness  of  e- commerce transaction. However, there is also polemic in the society about QR- Code method. In order to do the payment using QR-Code method, people must know about the technology and understand its implementation and functions. Nowadays,  people  are  being  complacent  by  the  ease  offer  by  e-commerce company  by  using  QR-Code  payment  method  without  having  sufficient understanding  and  its  security/law  protection  about  QR-Code  method.  By having a research regarding protection on electronic payment system QR-Code based, it is expected that the costumers of  e-commerce Indonesian people in general understand have better understanding on how the implementation of its payment and security methods in order to give protection to e-commerce costumers.
Abstrak: Pesatnya  perkembangan  industri  digital  saat  ini,  memberikan pengaruh  besar  pada  kemajuan  terhadap  industri  global  di  Indonesia.  Tentu banyak pihak yang terlibat dalam industri digital tersebut. Manfaat internet saat ini  dirasakan  hampir  di  setiap  segmen  aktifitas  manusia.   Salah  satu  aktifitas bisnis masyarakat yang berkembang saat ini adalah perdagangan online, atau populer  disebut  dengan Electronic  Commerce .  Untuk  mendukung  aktifitas e- commerce diperlukan  adanya  suatu  sistem  pembayaran  berbasis  internet ( internet payment system ). Saat ini yang berkembang di beberapa Marketplace, telah  menggunakan  metode/sistem QR-Code ( Quick  Response  Code )  sebagai metode  pembayarannya.  Metode  tersebut  terbukti  efisien  dalam  efektifitas transaksi e-commerce. Namun,  muncul  juga  polemik  dalam  masyarakat mengenai metode QR-Code . Untuk melakukan pembayaran dengan metode QR- Code, masyarakat harus melek teknologi dan mengerti tentang penerapan dan fungsinya.  Saat  ini,  masyarakat  terlena  dengan  kemudahan  yang  ditawarkan perusahaan e-commerce dengan metode pembayaran QR-Code tanpa mengerti dan memahami keamanan/perlindungan hukum tentang metode QR-Code yang jelas.  Dengan  adanya  suatu  kajian  tentang  perlindungan  terhadap  sistem pembayaran  elektronik  berbasis QR-Code diharapkan  konsumen e-commerce dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  mengerti  bagaimana  penerapan metode  pembayaran  tersebut  dan  keamanan  metode  pembayaran  tersebut dalam memberi perlindungan bagi konsumen e-commerce .
Correspondance address: E-mail: ayulestari@stiki-indonesia.ac.id (Eka Ayu Purnama Lestari)

## Pendahuluan
Gencarnya perkembangan industri digital saat ini berdampak pada perubahan-perubahan yang membawa  sebuah  kemajuan  terhadap  industri  global  di  Indonesia.  Proses  tersebut  tentu  saja mencakup  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  industri  digital.  Peran  serta  internet  saat  ini  telah memasuki berbagai segmen aktifitas manusia terutama bidang ekonomi dan bisnis.  Internet sangat dirasakan manfaatnya sebagai media aktifitas bisnis karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktifitas perdagangan  melalui  media  internet  populer  disebut  dengan Electronic  Commerce . E-Commerce sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  perdagangan  yang  paling  banyak  dipengaruhi  oleh perkembangan teknologi informasi. Dimana sebagai wujud transaksi perdagangan barang atau jasa dengan  menggunakan  media  elektronik . Jadi  tidak  heran  adagium  yang  berkembang  saat  ini menyebutkan " e-commerce is a part of e-business ”.
Dahulu orang perlu datang ke kantor bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi perbankan. Kini semuanya berubah karena transaksi dapat dengan mudah dilakukan melalui smartphone yang  terhubung  dengan  jaringan  internet  ( Buletin  Investasi  Kalimantan  Timur ,  2019). Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern  ini  akan mengimplikasikan  berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Di era global saat ini, bertransaksi e-commerce melalui internet memang  menawarkan  kemudahan.  Namun,  memanfaatkan  internet  sebagai  media  aktivitas  bisnis memerlukan perencanaan agar berbagai implikasi yang muncul dapat dikenali dan diatasi. Teknologi internet  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  perekonomian  dunia.  Internet  membawa perekonomian dunia memasuki segmen baru yang lebih popular dengan istilah digital economics atau prekonomian digital.
Untuk mendukung e-commerce , diperlukan adanya suatu sistem pembayaran berbasis internet ( internet  payment  system )  yang  mengubah  sistem  pembayaran  tradisional  atau  manual  menjadi sistem  pembayaran online .  Melihat  trend  yang  berkembang  saat  ini,  beberapa Marketplace mulai menggunakan sistem QR-Code sebagai metode pembayarannya. Sistem tersebut mengubah kebiasaan masyarakat banyak dari yang semula melakukan pembayaran cash menjadi cashless . Namun, tidak semua  orang  mengetahui  dan  paham  mengenai  sistem pembayaran cashless .  Untuk  melakukan pembayaran elektronik / cashless masyarakat harus melek teknologi. Penerapan sistem pembayaran elektronik berbasis QR-Code memang dinilai efisien dalam berbagai aspek. Tetapi metode QR-Code sendiri yang dikembangkan oleh perusahaan e-commerce di Indonesia perlu memiliki payung hukum yang  jelas  agar  konsumen  merasa  aman  dan  tenang  dalam  melakukan  pembayaran  online.  Dari penjelasan  di  atas  maka  saya  akan  mengupas  lebih  dalam  penelitian  ini  bagaimana  sesungguhnya penerapan  dan  keamanan  sistem QR-Code ( Quick  Response  Code )  sebagai  sistem  pembayaran elektronik dalam e-commerce .
Terhadap  suatu  istilah  sangat  diperlukan  agar  dapat  secara  jelas  memberikan  suatu  batasan ataupun  lingkup  pengertian  yang  tepat  mengenai  hal  yang  dibahas.  Pratama  (2015)  menjelaskan bahwa e-commerce merupakan  bentuk  perubahan  pola  interaksi  antara  penjual  dan  pembeli  dari kontak fisik dan tatap muka langsung menjadi berbasiskan internet dan pemasaran global yang lebih meluas. Wong (2010) menjelaskan bahwa e-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. Laudon  (2014) Social  networks  have  become  a  new  e-commerce  platform  rivaling  traditional  e- commerce platforms by providing search, advertising, and payment services to vendors and customers . Dalam  UU  No.7/2014  tentang  sistem  elektronik  dijelaskan  bahwa  sistem  elektronik    adalah perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik. Definisi-definisi tersebut memberikan pemahaman yang sama tentang apa itu e-commerce dan dapat dilihat  bagaimana  maraknya  penggunaannya  kini  di  masyarakat.  Melihat  trend e-commerce belakangan  ini  di  berbagai  wilayah  dengan  berbagai  masalah  yang  ada,  maka  penulis  tertarik mengetahui bagaimanakah perlindungan e-payment berbasis QR-Code dalam transaksi e-commerce .

## Metode
Untuk memperlancar penelitian diperlukan data yang akurat, dalam penulisan ini memerlukan data-data yang ada hubungannya dengan judul. Maka dipakai metode yang mendukung, yakni metode kualitatif.  Menurut  Moleong  (2005), penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Saryono  (2010),  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki, menemukan,  menggambarkan,  dan  menjelaskan  kualitas  atau  keistimewaan  dari  pengaruh  sosial yanxg tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.
Pendekatan  terhadap  permasalahan  pada  penelitian  ini  dilihat  dari  kepentingan  analisis maupun pembahasannya adalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji aturan/hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu meliputi aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, formalitas dan kekuatan mengikat serta undang-undang,  bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau implementasinya.
Tempat penelitian yang peneliti pilih adalah di Kota Denpasar. Tempat ini peneliti pilih karena merupakan domisili peneliti dan Kota Denpasar juga merupakan kota dengan kebiasaan penggunaan sistem  pembayaran  digital  yang  cukup  tinggi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  studi pustaka  atau  studi  dokumen  (walaupun  dilaksanakan  juga  pengumpulan  data  dengan  penyebaran angket  untuk  melihat  opini  masyarakat)  yang  meliputi  sumber  primer,  yaitu  perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sumber sekunder, yaitu buku-buku litreratur ilmu hukum serta tulisan-tulisan  hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  permasalahan.  Studi  pustaka  dilakukan  melalui tahap-tahap  identifikasi  pustaka  sumber  data,  identifikasi  bahan  hukum  yang  diperlukan  dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut ( Muhammad, 2004). Bahan-bahan atau data yang diperoleh  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif kualitatif sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

## QR-Code Dalam Pembayaran Elektronik
Kode Quick Responce atau yang disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018).
Berikut ini beberapa istilah QR Code dintaranya sebagai berikut.
1. Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan  sudut  kanan  atas,  memiliki  modul  hitam  berupa  persegi  titik  atau  piksel,  dan  memiliki kemampuan  menyimpan  data  alfanumerik,  karakter,  dan  simbol,  yang  digunakan  untuk memfasilitasi  transaksi  pembayaran  nirsentuh  melalui  pemindaian  (Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  Tentang  Implementasi  Standar  Nasional  Quick  Response Code Untuk Pembayaran Pasal 1 angka 4).
2. The QR Code is a two-dimensional version of the barcode, known from product packaging in the supermarket.  Originally  developed  for  process  optimization  in  the  logistics  of  the  automotive industry, the QR Code has found its way into mobile marketing with the widespread adoption of smartphones.  "QR"  stands  for  "Quick  Response",  which  refers  to  the  instant  access  to  the information hidden in the Code ( https://www.qr-code-generator.com ).
3. QR code is a contactless payment method where a payment is performed by scanning a QR code from a mobile app. A barcode is a machine-readable optical label that contains information about
the item to which it is attached. In practice, QR codes often contain data for a locator, identifier, or tracker that points to a website or application ( https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code ).
Di Indonesia, saat ini, tidak sedikit mucul perusahaan yang menyediakan jasa keuangan digital, seperti  Gojek  Indonesia  yang  memiliki  fitur  QR  Code  yang  dikenal  dengan  GoPay;  Telkomsel  yang memiliki fitur pembayaran QR Code yang dikenal dengan TCash; dan OVO yang belakangan banyak diminati. Aplikasi uang elektronik atau sering disebut dompet digital yang menggunakan sistem QR Code juga saat ini tengah diminati masyarakat Indonesia salah satunya DANA yang diluncurkan oleh perusahaan Emtek dan Alipay.
Di Indonesia, juga tercatat beberapa bank umum terbesar telah merilis fitur QR Code sebagai inovasi terbaru di bidang teknologi finansial. Diantaranya sebagai berikut.
1. Bank Mandiri merilis Mandiri Pay.
2. BCA merilis aplikasi QRku.
3. BNI merilis aplikasi Yap!
4. BRI merilis aplikasi My QR.
Sebagian besar, metode e-payment dengan QR Code bisa digunakan untuk pengeluaran harian dengan nominal kecil, seperti makan, perlengkapan pribadi, pakaian, tagihan listrik, telepon, pulsa, dan aktivitas atau kewajiban rutin lainnya.
Transaksi e-payment dengan  fitur QR  Code memang  tengah  diminati  sebagian  besar masyarakat  perkotaan.  Mereka  sangat  merasakan  keuntungan  dari  aplikasi  digital  tersebut diantaranya cepat prosesnya, praktis, mudah digunakan, efisien, serta iming-iming diskon (potongan harga) yang ditawarkan perusahaan penyedia layanan pembayaran digital tersebut.
Memang metode pembayaran berbasis QR Code ini bisa dijadikan alternatif baru bagi transaksi masyarakat. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kemudahan transaksi dengan QR Code memiliki risiko. Sejatinya selalu ada risiko dibalik teknologi baru, termasuk transaksi pembayaran menggunakan QR Code.  Mekanisme  ini  bisa  saja  dimanfaatkan  oknum  tidak  bertanggung  jawab  dengan  cara mengirimkan QR  Code palsu  via  aplikasi  pesan  singkat.  Potensi  penyalahgunaan  data  akan  rentan terjadi, jika perusahaan penyedia layanan pembayaran dengan QR Code yang memiliki data pribadi konsumen/pelanggan  membagikan  data  begitu  saja  kepada  pihak  ketiga.  Dari  hal  tersebut menunjukkan kemajuan teknologi informasi perlu didukung oleh suatu peraturan yang dapat menjadi payung hukum.
Banyaknya  perusahaan  penyedia  layanan  pembayaran  digital  saat  ini  memacu  pemerintah untuk mengeluarkan standar resmi transaksi QR Code . Pemerintah melalui Bank Indonesia regulator sistem pembayaran. Kehadiran perusahaan dan layanan QR Code tersebut juga sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sangat diperlukan standardisasi QR Code untuk menerapkan sistem pembayaran yang saling terhubung.

## Regulasi E-Payment
Sistem pembayaran elektronik telah berkembang pesat sejalan dengan inovasi teknologi yang disertai  dengan  kebiasaan  masyarakat  modern  menggunakan  layanan  pembayaran  digital  melalui pemanfaatan  berbagai  teknologi  termasuk QR  Code .  Digitalisasi  dalam e-payment perlu dikembangkan dengan tujuan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional untuk penguatan dan kemajuan perekonomian nasional.
Pemanfaatan  teknologi  memerlukan  langkah  preventif  terhadap  adanya  potensi penyalahgunaan dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Regulasi informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 merupakan  bentuk  regulasi  siber  pertama  di  Indonesia.  Regulasi  tersebut  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraan  sistem  transaksi  elektronik.  E-Payment  sebagai  transaksi  elektronik  didefinisikan melalui UU ITE diantaranya sebagai berikut.
1. Pasal 1 angka 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
2. Pasal 1 angka 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. Pasal 1 angka 6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
4. Pasal 1 angka 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
5. Pasal  1  angka  16.  Kode  Akses  adalah  angka,  huruf,  simbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
6. Pasal 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
Dari  pasal  di  atas,  menerangkan  UU  ITE  mengatur  penyelanggaraan  transaksi  elektronik termasuk metode e-payment , walaupun tidak menyebutkan penggunaan metode QR Code , namun dalam UU ITE mencakup aturan penggunaan kode akses dalam transaksi elektronik. Dalam Pasal 4 huruf e UU ITE juga memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Regulasi lainnya yang menjelaskan pemanfaatan e-payment adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  Pasal  1,  Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan hal-hal terkait transaksi elektronik, yaitu sebagai berikut.
1. Angka 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Angka  2.  Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Angka  4.  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah  setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan Usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
4. Angka 6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Angka 8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Angka 9. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
Dalam  Pasal  13,  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menerapkan  manajemen  risiko terhadap  kerusakan  atau  kerugian  yang  ditimbulkan.  Pasal  15  (angka  1)  Penyelenggara  Sistem Elektronik wajib:
1. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
2. menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  Data  Pribadi  berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
Regulasi yang menyangkut pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik juga tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri, yaitu sebagai berikut.
1. Angka  1.  Data  Pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Angka  2.  Data  Perseorangan  Tertentu  adalah  setiap  keterangan  yang  benar  dan  nyata  yang melekat  dan  dapat  diidentifikasi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  pada  masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Angka 3.  Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4. Angka  4.  Persetujuan  Pemilik  Data  Pribadi  yang  selanjutnya  disebut  Persetujuan  adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data  Pribadi  setelah  mendapat  penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan  perolehan, pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5. Angka 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Angka  6.  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah  setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan Usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem Elektronik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Angka  7.  Pengguna  Sistem  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  Pengguna  adalah  setiap  Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
Dalam Pasal 2 tersebut menjelaskan pentingnya perlindungan data dalam transaksi elektronik diantaranya sebagai berikut.
1. Angka 1; Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
2. Angka 3; Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi  untuk  menyatakan  rahasia  atau  tidak  menyatakan  rahasia  Data  Pribadinya,  kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Pasal  3  juga  menerangkan  agar  setiap  penyelenggaraan  sistem  elektronik memperhatikan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses berikut.
1. perolehan dan pengumpulan,
2. pengolahan dan penganalisisan,
3. penyimpanan,
4. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, dan
5. pemusnahan.
Dalam  Pasal  5  angka  1,  “Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  mempunyai  aturan internal perlindungan Data Pribadi” untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Regulasi lainnya yang menjelaskan metode QR Code adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan  Informatika  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  “Ketentuan  Operasional  Sertifikasi  Alat  Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan Kode Quick Responce
yang selanjutnya disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat.  Dalam  pasal  tersebut  jelas  menyatakan QR  Code berisi  data  rahasia  berupa  identitas pelanggan.
Pesatnya  perkembangan  industri  berbasis  teknologi  informasi  membuat  masyarakat  sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya dari berbagai ancaman penyalahgunaan data. Kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi dalam kode akses digital menjadi acuan bagi pemerintah untuk memikirkan perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat Indonesia terutama data-data yang sudah masuk dalam kode digital berupa QR Code.
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  bagi  penyelenggaraan  kegiatan transaksi elektronik, sejalan dengan UU ITE, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi dalam melakukan e-payment. Agar penggunaan QR Code dalam  perekonomian  keuangan  digital  berjalan  optimal,  ditetapkan  standar  nasional QR Code untuk  pembayaran yang  diberi  nama QR Code Indonesia  Standard (QRIS).  Keberadaan  QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan QR Code untuk  pembayaran.  Di  bulan  Mei  tahun  ini  Bank  Indonesia  (BI)  akhirnya  menerbitkan  suatu aturan standardisasi QR Code sebagai sistem pembayaran, yaitu QR Code Indonesia Standard (QRIS). ( https://www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan- Pelaksanaan-QRIS.aspx ). Peluncuran standar tersebut dilakukan sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan  digital.  Sebelumnya,  aturan  ini  sempat  tertunda  untuk  terbit.  Dengan  adanya QR  Code Indonesia Standard (QRIS), memungkinkan pembayaran QR akan terkoneksi dengan menggunakan satu standar QR Code .
Disusul pada bulan Agustus tahun 2019 Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS). Pedoman itu tertuang  dalam  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  (PADG)  No.21/18/PADG/2019  tentang Implementasi Standar  Nasional  Quick  Response  Code untuk  Pembayaran.  QRIS  merupakan standarisasi  pembayaran  QR  Code.  Dengan  regulasi  itu,  pembeli/konsumen  dapat  melakukan pembayaran ke merchant melalui bank atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) apapun yang  sudah  terdaftar  di  QRIS  Bank  Indonesia  (BI).  Penerbitan  regulasi  tersebut  bertujuan  untuk memastikan  penyelenggaraan  layanan  pembayaran  yang  menggunakan  QRIS  di  Indonesia  dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tidak ada lagi monopoli atau eksklusivitas layanan platform pembayaran di merchant tertentu.
Penetapan  QRIS  juga  prinsipnya  sejalan  dengan  tatanan  kebijakan  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN) yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien,  lancar,  dan  andal,  mengutamakan  perluasan  akses  dan  memperhatikan  perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran digital. Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi  QR Code Pembayaran  dengan  menggunakan  sumber  dana  dan/atau  instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam menjalankan kewenangannya Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian  prinsip  kesetaraan  akses  yang  mengandung  arti  bahwa  BI  tidak  menginginkan  adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Kemudian kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek- aspek perlindungan konsumen ( https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx ). Teknologi  jika  penggunaan  dan  pemanfaatannya  dengan  cara  yang  baik  dapat  membantu  aspek kehidupan manusia, namun sebaliknya teknologi juga dapat menjadi ancaman apabila tidak dibatasi
penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam  hukum  positif  yang  secara  rinci  mengatur  dan  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran. Bahaya tersebut dapat timbul dari adanya pencurian data pribadi yang ada dalam QR Code, kerusakan sistem  yang  dapat  memungkinkan  terjadinya  pembobolan  data  termasuk  data  pribadi, penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen.
Disamping  segala  manfaat  dan  potensi  QR  Code  payment  kedepannya,  masyarakat  harus  aware dengan risiko yang mungkin muncul khususnya dari fraudster. Salah satu ancaman yang berpotensi terjadi  ialah  "fake  QR  Code"  atau  QR  Code  palsu.  Fraudster  dapat  mengganti  barcode/kode  bar tersebut  dengan  barcode  yang  tidak  sah,  sehingga  dana  yang  ditransfer  nasabah  saat  melakukan pembayaran akan masuk ke rekening bukan pemilik merchant. Lebih dari itu barcode tersebut juga dapat disusupi dengan virus, sehingga saat nasabah melakukan scan barcode tersebut secara tidak sadar ponsel mereka akan terinstall virus yang akan mencuri data-data konsumen tersebut dan dapat menyebabkan  kerugian  finansial.  Selain  itu  keunikan  barcode  system  tersebut  tentunya  akan menyulitkan nasabah dalam melakukan verifikasi keabsahan barcode tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pengaturan  hukum  berkaitan  dengan  penggunaan e- payment berbasis QR Code terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik,  Peraturan  Menteri Komunikasi  Dan  Informatika  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Operasional  Sertifikasi  Alat  Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi. Sejalan dengan UU ITE yang menjadi pionir pengaturan transaksi elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi terkait e-payment yaitu standar nasional QR Code untuk pembayaran yang  diberi  nama  QR Code  Indonesia  Standard  (QRIS),  itu  tertuang  dalam  Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  (PADG)  No.21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  Standar  Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Maka saat ini pengaturan mengenai e-payment berbasis QR Code sesungguhnya telah diakomodir oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, begitu juga dari semua  regulasi  tersebut  telah  diatur  perlindungan  hukum  dalam  sistem  pembayaran  elektronik dengan metode QR Code.

## Daftar Pustaka
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code , diakses 28 Mei 2019.
https://www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan- Pelaksanaan-QRIS.aspx , diakses 10 Juni 2019.
https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx , diakses 25 September 2019.
Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pratama. 2015. E-Commerce E-Business Dan Mobile Commerce . Bandung: Informatika.
Wong. J. 2010. Internet Marketing For Beginners . Elex Media Komputindo.
Laudon,  K.  C.  &  Carol  Guercio  Traver.  2014. E-Commerce:  Business  Technology-Society .  New  York University.
Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Pasar Pembayaran Digital Indonesia - Era Ekonomi Digital , Buletin Investasi Kalimantan Timur Edisi April-Juni 2019.
Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan . Yogyakarta: Nuha Medika.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  Tentang  Implementasi  Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.