## Analisis Kasus Suap Recruitment Karyawan Pabrik  Perspektif Sosiologi Politik Dan Kekuasaan
Empat Siti Fatimah 1 , Fadilah Novianti 2 , Siti Rohalia 3 ,
Syifa Amalia 4 , Muhammad Agus Hardiansyah 5
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jalan Ciwaru Raya No. 25 Tel. Fax (0254) 280330, Kota Serang 42117, Banten, Indonesia.
Email Coresponden: empatsitifatimah7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  praktik  percaloan  rekrutmen karyawan  pada  perusahaan  berdasarkan  perspektif  sosiologi.  Jenis  penelitian  ini  kualitatif  bersifat deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena mengenai suap rekrutmen karyawan. Data  penelitian  didapatkan  melalui teknik  pengumpulan  data  sekunder  dan  primer.  Sumber data  primer diperoleh  melalui  wawancara  dengan  narasumber  sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  melalui studi literatur dari buku, artikel ilmiah maupun penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan tema yang  akan  dibahas  oleh  peneliti.  Temuan  dari  penelitian  ini  yaitu  masih  terdapat  tindakan  suap  pada rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan individu dalam perusahaan  tersebut.  Selain  itu,  peneliti  juga  menemukan  terjadinya  kasus  penipuan  akibat  kurangnya ketelitian  dan  pemahaman  informasi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  tekanan  yang  timbul  dari  rasa kebutuhan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  sehingga  para  calon  karyawan  akan  melakukan  apapun  agar dapat  masuk  ke  perusahaan  yang  dituju.  Teori  tindakan  rasionalitas  instrumental  memandang  bahwa suap  terjadi  didorong  oleh  adanya  kesadaran  dari  calon  karyawan  maupun  pihak  calo.  Sementara  itu, dari kacamata struktural fungsional memandang bahwa adanya ketidaksesuaian antara proses perekrutan karyawan perusahaan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.
Kata Kunci : Korupsi, Rekrutmen Karyawan, Suap, Teori Sosiologi.

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  more  about  the  practice  of  brokering  employee  recruitment  in companies based on a sociological perspective. This type of research is qualitative and descriptive. This research  is  aimed  at  describing  the  phenomenon  of  employee  recruitment  bribery.  Research  data  was obtained through secondary and primary data collection techniques. Primary data sources were obtained through  interviews  with  sources,  while  secondary  data  sources  were  obtained  through  literature  studies from books, scientific articles and previous research that had a correlation with the themes to be discussed by  the  researcher.  The  findings  from  this  research  are  that  there  are  still  acts  of  bribery  in  employee recruitment  carried  out  by  individuals  who  have  close  relationships  with  individuals  in  the  company. Apart  from  that,  researchers  also  found  cases  of  fraud  due  to  lack  of  accuracy  and  understanding  of information. This is caused by pressure arising from the need to get a job so that prospective employees will do anything to get into the target company. The theory of instrumental rationality views that bribery is driven  by  the  awareness  of  prospective  employees  and  brokers.  Meanwhile,  from  a  functional structural perspective, there is a mismatch between the company's employee recruitment process and the values and norms that exist in society.
Keywords: Corruption, Employee Recruitment, Bribery, Sociological Theory.

## PENDAHULUAN
Semua  manusia  yang  ada  di  muka  bumi ini  dituntut  oleh  banyaknya  kebutuhan  untuk dapat  mempertahankan  kehidupannya.  Salah satu  bentuk  pertahanan  hidup  tersebut  adalah
harta  yang  berupa  uang  tunai.  Harta  menjadi bagian  penting  dalam  kehidupan  sehingga manusia  akan  melakukan  banyak  cara  untuk mendapatkannya.  Setiap  tahun  ada  banyak sekali  yang  datang  ke  perusahaan  untuk
melamar  pekerjaan.  Namun,  diantara  pelamar pekerjaan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan,  masih  lebih  tinggi  persentase pelamar  kerja.  Hal  tersebut  mengakibatkan banyak  oknum  yang  memanfaatkan  situasi, seperti  mendapatkan  keuntungan  dari  si pelamar kerja (Fajrussalam, dkk, 2023). Orang yang  melakukan  tindakan  ini  dikenal  dengan istilah  calo.  Mereka  merupakan  orang-orang yang memiliki relasi  dengan orang  dalam dari suatu  perusahaan.  Para  pelamar  kerja  yang mendapatkan  informasi  mengenai  lowongan pekerjaan  akan  datang  kepada  calo  tersebut, kemudian  mereka  harus  membayar  sejumlah uang  yang  telah  dipatok  oleh  calo  tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat masuk ke dalam  perusahaan  yang  dituju.  Cara  ini merupakan  cara  yang  cepat  agar  seseorang mendapatkan pekerjaan dengan mudah, kemudian  para  pelamar  kerja  akan  menuruti apa  yang  dijadikan  syarat  oleh  calo  tersebut. Tanpa dilakukannya cara ini, maka masyarakat akan  kesulitan  untuk  dapat  masuk  ke  suatu perusahan  (Zainuddin,  2020).  Lumrahnya  di era  sekarang  ini,  seseorang  yang  sudah mengirim  lamaran  tetap  harus  menunggu untuk waktu  yang lama bahkan ada juga  yang sampai tidak bisa masuk sama sekali. Menurut Arifin  (2019)  mengatakan  rekrutmen  adalah proses  pencarian,  penemuan  dan  penarikan. Ada beragam cara yang umum digunakan oleh perusahaan  dalam  penerimaan  karyawan.
Meski begitu, setiap perusahaan tentu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dalam penentuan  kualifikasi  dan  kualitas  yang menjadi  tolak  ukur  masing  perusahaan. Perusahaan  tentunya  mengharapkan  potensi pada  pelamar  yang  memenuhi  kualifikasi  dan kualitas  yang  diharapkan.  Semakin  banyak orang yang mendaftar, semakin baik.
Sebaliknya, jika pelamar tidak memenuhi  harapan  atau  sedikit,  mereka  perlu dipekerjakan  kembali  melalui  cara  lain  untuk memenuhi target jumlah pelamar. Kesepakatan yang  dilakukan  oleh  calo  dan  para  pelamar kerja  dikenal  dengan  istilah  suap.  Dalam kamus  besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  suap diartikan  sebagai  pemberian  dalam  bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai  negeri. Dalam  arti  yang  lebih  luas,  suap  dapat mencakup  apapun  yang  diberikan  kepada pegawai  negeri  atau  pejabat  negara  yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kedudukan  atau  jabatan  mereka  dan  hal tersebut  bertentangan  dengan  kedudukan mereka  sebagai  pegawai  negeri.  Selain  uang tunai, dapat juga berbentuk pemberian barang, diskon,  komisi  dan  pinjaman  tanpa  bunga, tiket  dan  akomodasi  perjalanan, treatment medis  gratis,  dan  fasilitas  lainnya  yang ditawarkan. Pengertian Suap merupakan tindakan  memberikan  uang  dan  barang  atau bentuk  lain  dari  pemberi  suap  kepada penerima suap yang dilakukan untuk
mengubah  sikap  penerima  atas  kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima . Secara kriminologis,  suap  terjadi  karena  adanya interaksi  antara  pemberi  dan  penerima  suap yang  didorong  oleh  kepentingan  antara  kedua belah pihak. Penerima suap memiliki wewenang  penuh  dalam  menerima  atau  tidak tawaran suap dari si pemberi suap sehingga ia memiliki otoritas untuk memenuhi kepentingannya. Kegiatan ini termasuk kegiatan  yang  bersifat  transaksional  karena pemberi suap dapat untung atau rugi dari suap yang  ia  berikan.  Sejatinya,  suap  tidak  akan terjadi  apabila  antara  pemberi  dan  penerima suap  tidak  memiliki  kepentingan  satu  sama lain  (Mustofa,  2013).  Suap  merupakan  awal dari  lahirnya  perilaku  koruptif  dan  menjadi induk  dari  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia. Faktor pendorong terjadinya suap dikarenakan adanya  kesepakatan  yang  menguntungkan antara kedua belah pihak, baik yang dilakukan oleh  individu  maupun  kelompok  (Zainuddin, 2020). Suap juga memberikan dampak negatif terhadap  masyarakat  karena  suap  merupakan tindakan kompetisi yang tidak sehat dan dapat memudarkan rasa percaya masyarakat terhadap  suatu  lembaga  atau  pihak  yang berkaitan.  Saat  ini  suap  tidak  hanya  terjadi dalam  birokrasi  saja,  melainkan  banyak  juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat.
Korupsi banyak berkaitan dengan berbagai  aspek,  salah  satunya  berkaitan dengan  aspek  jabatan  di  dalam  pemerintahan. Menurut  Yudhapratama  (2015)  mengatakan bahwa  korupsi  yang  berkaitan  dengan  konsep jabatan  dalam  pemerintahan  terlihat  di  dalam karya  tiga  pengarang  yang  salah  satunya adalah  karya  M.  Mc.  Mullan.  Menurutnya, ketika  seorang  pejabat  pemerintah  menerima uang  sebagai  dorongan  atau  bujukan  untuk melakukan  sesuatu  yang  bisa  dilakukan  oleh pejabat  tersebut  dan  bertentangan  dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas, maka pejabat tersebut dapat dikatakan “korup”.
Alatas  (dalam  Nurdjana,  2010)  juga mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) fenomena yang  tercakup  dalam  istilah  korupsi,  yaitu penyuapan  ( bribery ),  pemerasan  ( extortion ), dan  nepotisme.  Pada  dasarnya,  korupsi terbentuk  dari  adanya  tindakan  ilegal  yang mendatangkan  keuntungan  bagi  kedua  belah pihak  dan  dilakukan  oleh  penyelenggara pelayanan  umum  ( public  service )  beserta pelaku hubungan kerja ( public contract ).
Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  (2001) ada  30  tindak  pidana  korupsi  yang  terbagi  ke dalam  tujuh  jenis,  yaitu:  kerugian  keuangan pemerintah,  suap,  pemerasan,  penggelapan, penipuan,  hadiah,  dan  benturan  kepentingan dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Penyuapan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang paling  banyak  ditemukan  di  masyarakat  Suap
telah  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap Hak  Keuangan/Administratif  Pimpinan  dan Anggota  Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara dan  Bekas  Anggota  Lembaga  Tinggi  Negara serta  Bekas  Pimpinan  Lembaga  Tertinggi Negara  dan  Bekas  Anggota  Lembaga  Tinggi Negara (Atika, 2022).
Adanya  kejadian  suap  menyuap  dapat dipaparkan  dengan  menggunakan  pandangan Durkheim mengenai moralitas hukum.
Moralitas  sendiri  dapat  diartikan  sebagai perbuatan  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan moral  yang  ada  dan  moral  yang  tercermin  di dalam  hukum  pidana.  Menurut  Durkheim, hukum mengandung empat moralitas. Pertama, tindakan  yang  dianggap  tidak  bermoral  dapat dirumuskan  oleh  hukum.  Kedua,  dalam moralitas  fungsi-fungsi  sosial  dan  cara individu  berinteraksi  juga  dirumuskan  di dalam  hukum.  Seperti  anak  yang  berinteraksi dengan  kedua  orangtuanya,  suami  yang berinteraksi  dengan  istri,  pembeli  yang berinteraksi  dengan  penjual,  dan  contoh interaksi  lainnya  yang  sering  dijumpai  dalam kehidupan  sehari-hari.  Moralitas  yang  seperti ini  tercantum  di  dalam  rumusan  hukum perdata.
Ketiga,  bagi  para  praktisi  hukum  seperti pengacara,  polisi,  jaksa,  dan  hakim  moralitas menjadi  bagian  dari  hukum  yang  berfungsi sebagai  alat  atau  cara  untuk  bertindak  secara
profesional  dalam  bekerja  dengan  mengacu pada  moralitas  praktisi  hukum.  Moralitas  ini tercermin di dalam asas-asas hukum. Keempat, dapat digeneralisasikan bahwa hukum merupakan  moralitas  masyarakat  di  mana hukum  tersebut  dibuat  dan  dilaksanakan (Mustofa,  2013).  Pada  dasarnya,  korupsi  juga dapat  terjadi  di  sektor  swasta,  bukan  hanya  di sektor  publik.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Robert  Klitgaard  dalam  Marbun  (2017)  yang menyatakan:
Dilihat  dari  pengaturan  UU  Tipikor diatas,  tidak  ada  yang  dapat  mengatur  dan mengkriminalisasi  suap  di  sektor  swasta. Dengan  begitu,  adanya  ketentuan  pasal  1 KUHP  dan  asas  legalitas  ( nullum  delictum nulla poena sine praevia lege poenali ), suap di sektor  swasta  tidak  dapat  dijerat  dengan  UU Tipikor.  Meskipun  dalam  UU  Tipikor  tidak terdapat  pemidanaan  terhadap  pelaku  suap  di sektor  swasta,  Indonesia  tetap  memiliki kebijakan  mengenai  peraturan  pemidanaan bagi  pelaku  suap  di  sektor  swasta.  Ketentuan tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor 11  tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap (selanjutnya  disebut  UU  Suap).  Pasal  2  UU Suap  mengatur  tentang  pelaku  suap  aktif  dan pasal  3  mengatur  pelaku  suap  pasif  (Marbun, 2017).
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enok Mujayanah Tahun 2021 Mahasiswa
Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Maulana Hasanudin  Banten  pada  Skripsinya  yang berjudul  “Praktik  Percaloan  Dalam  Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. LC)”. Penelitian tersebut menggunakan metode  deskriptif  dengan  penelitian  lapangan ( field  research )  melalui  observasi,  wawancara dan  dokumentasi  dengan  karyawan  dan  calo. Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa masih banyak praktik percaloan yang terjadi di masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan sengitnya  persaingan  di  dunia  kerja  dan masyarakat  setempat  mayoritas  berasal  dari latar belakang pendidikan yang bukan sarjana, sehingga  semakin  menyulitkan  mereka  dalam mendapatkan  pekerjaan.  Karena  hal  itulah mereka terpaksa menggunakan jasa calo untuk mendapatkan pekerjaan (Mujayanah, 2021).
Fakta  di  lapangan  juga  menunjukkan bahwa setidaknya ada 10 orang karyawan yang masuk  ke  dalam  perusahaan  menggunakan jasa  calo.  Calo  akan  meminta  bayaran  yang bervariasi,  biasanya  sekitar  1  –  4  juta  rupiah. Ketika pelamar kerja mengenal dekat Si Calo, maka  bayaran  yang  ditawarkan  akan  lebih murah.  Biaya  yang  ditentukan  oleh  calo  pun tergantung dari banyaknya pelamar kerja yang bekerja  sama  dengan  calo  tersebut.  Para  calo biasanya  menetapkan  pembayaran  dengan sistem  2  kali  cicilan,  pertama  ketika  uang muka  (DP)  dan  kedua  ketika  pengguna  jasa calo menerima interview dari perusahaan.
Di  sisi  lain,  manajer  administrasi  dan keuangan mengatakan bahwasanya jika terdapat  praktik  percaloan  di  perusahaan tersebut,  maka  pelaku  calo  akan  langsung dikeluarkan.  Sedangkan  beberapa  karyawan yang  menggunakan  jasa  calo  mengatakan bahwa  tindakan  pemberian  uang  kepada  calo merupakan hadiah, ada juga yang menyebutnya  dengan  upah.  Praktik  percaloan dalam  melamar  pekerjaan  pada  PT.  LC menurut hukum islam juga tidak diperbolehkan,  karena  hal  tersebut  tidak melewati prosedur pendaftaran yang dibenarkan.
Sementara  itu,  kajian  terdahulu  dari Penelitian Praktik Calo di PT. LC ini merujuk pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gazali Rahman  pada  2013  dengan  judul  penelitian “Praktik Percaloan Jual Beli Tiket di Terminal Induk  KM.  6  Kota  Banjarmasin”.  Hasil  dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat  praktik  percaloan  di  sekitar  terminal. Modus  percaloan  dilakukan  oleh  pelaku dengan cara mencari target biasanya merupakan  orang  tua  atau  orang  yang  mudah dikelabui  yang  akan  membeli  tiket  di  loket (Gazali, 2013). Ketika itu, para calo kemudian beraksi  dengan  mencegah  korban  melalui berbagai alasan atau kalimat persuasi sehingga meyakinkan  korban  untuk  membeli  tiket  pada calo  tersebut.  Setelah  korban  sepakat  untuk membeli  tiket  pada  calo,  maka  calo  akan
membeli  tiket  ke  loket  dan  memberikan  tiket kepada  korban  dengan  harga  yang  tinggi. Harga  tersebut  biasanya  sudah  termasuk service fee atau biaya jasa.
Dari kedua penelitian tersebut, peneliti menyadari  bahwa  kasus  suap  dalam  bentuk calo  sudah  lama  terjadi,  sehingga  hal  tersebut menimbulkan  pertanyaan  yang  mendalam kepada  peneliti  terhadap  eksistensi  sistem percaloan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk membahas  kasus  suap  yang  terjadi  pada  saat perekrutan karyawan di suatu perusahaan yang dikaitkan  dengan  perspektif  sosiologi  politik dan kekuasaan.

## METODE
Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  mendeskripsikan secara  objektif  mengenai  hasil  peneltian  yang diperoleh berdasarkan data empiris (Ammiruddin,  2019).  Fenomena  yang  terjadi secara  alamiah  maupun  buatan  manusia,  akan dideskripsikan  ke  dalam  sebuah  kalimat berparagraf.  Hal  ini  menjadi  tujuan  dari digunakannya  metode  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  yakni teknik  observasi  dengan  pengamatan  terhadap pengalaman  narasumber.  Sedangkan  teknik wawancara  secara  mendalam  dilakukan  pada narasumber yang berwenang atau
berpengalaman  dalam  kasus  yang  menjadi sasaran peneliti  yakni  empat narasumber  yang pernah  menjadi  karyawan  pabrik.  Peneliti menggunakan  teknik  studi  literatur  yang menjadi  penguat  data  dalam  menyajikan  hasil penelitian  berupa  artikel  ilmiah,  buku, ebook dan  sumber  literatur  lain  yang  relevan  dengan fokus permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Khatib Chebi, dalam bukunya The  Balance  of  Truth terjemahan  G.L.  Lewis, George  Allen  dan  Unwin  yang  penulis  sadur dari  Sijabat  (2022),  terdapat  3  kelompok  suap yang  berbicara  mengenai  boleh  atau  tidaknya suap menurut moral, yaitu Kelompok Pertama ,  yaitu  penyuapan  bersifat  baik  dari pihak  pemberi  maupun  pihak  penerima  secara moral  keduanya  dikatakan  salah.  Dalam penelitian  ini,  para  calon  karyawan  yang membutuhkan  pekerjaan  secara  sukarela menerima tawaran pekerjaan melalui jasa calo dengan  mengeluarkan  sejumlah  uang  yang nominalnya ditentukan oleh pihak calo. Dalam hal  ini,  dapat  dijelaskan  bahwa  calon karyawan  dan  jasa  calo  secara  moral  adalah salah.  Seorang  calon  karyawan  seharusnya memperlihatkan  secara  langsung  skill  yang dimiliki oleh dirinya agar mereka merasa tepat bekerja  di  perusahaan  tersebut.  Seorang karyawan  yang  bekerja  di  suatu  perusahaan seharusnya  memiliki  rasa  kenyamanan  saat bekerja,  karena  posisi  yang  mereka  duduki
sesuai dengan kemampuan yang para karyawan  kuasai.  Untuk  jasa  calo  sebagai pihak  yang  menerima  uang  dari  para  calon karyawan  sangat  tidak  dibenarkan.  Hal  yang dilakukan  oleh  calo  tersebut  sebenarnya  tidak diketahui oleh pihak perusahaan tujuan karena faktanya,  setiap  perusahaan  tidak  ada  yang melaksanakan  sistem recruitment karyawan dengan cara seperti itu. Fenomena pembayaran yang  dilakukan  di  awal  saat  melamar  kerja tidak  bisa  dibenarkan  secara  moral  dan  hal tersebut juga dapat membuat semakin sempitnya  kesempatan  kerja  bagi  calon karyawan  lain  yang  memang  memiliki  skill khusus di bidang yang perusahaan butuhkan.
Kelompok  Kedua ,  penyuapan  yang tidak  boleh  diterima,  namun  boleh  diberikan. Pada  penelitian  ini  terdapat  calon  karyawan yang mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui seorang kerabatnya. Nominal  yang  diajukan  oleh  kerabatnya mencapai  angka  6  juta  rupiah,  tetapi  calon karyawan tersebut mengatakan hanya membayar  4  juta  rupiah  karena  mendapatkan pengurangan  biaya  dengan  alasan  ikatan persaudaraan. Dalam kasus ini, ikatan persaudaraan  yang  terjalin  antara  calon karyawan  dengan  calo  membuat  nominal pembayaran  dikurangi.  Seharusnya,  calo tersebut  hanya  memberikan  info  lowongan pekerjaan  saja,  tanpa  harus  memberikan nominal  pembayaran  sebagai  syarat  untuk
masuk  ke  dalam  perusahaan.  Padahal,  melalui informasi  yang  diberikan  saja  tentunya  sudah cukup  memudahkan  calon  karyawan  untuk proses  lamaran  pekerjaannya.  Hal  yang dilakukan  oleh  para  calo  ini  sebenarnya  akan menutup  gerbang  bagi  para  calon  karyawan yang kompeten di bidangnya.
Kelompok  Ketiga ,  penyuapan  dengan pihak  penerima  yang  tidak  bersalah,  namun pihak  pemberinya  bersalah.  Pada  penelitian yang  dilakukan,  ditemukan  kasus  yang  tidak serupa,  namun  hampir  mirip.  Dalam  hal  ini, jasa  calo  sebagai  penerima  merupakan  pihak yang bersalah, karena tidak sedikit dari mereka melakukan tindak penipuan dan tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan calon  karyawan  yang  sedang  membutuhkan pekerjaan.    Sedangkan  para  calon  karyawan yang  tertipu  merupakan  pihak  yang  tidak bersalah. Karena diiming-imingi oleh janji dari pihak  calo  yang  mengatakan  bahwa  mereka pasti  akan  lolos  di  perusahan  tersebut,  maka calon  karyawan tentu akan melakukan apapun agar ia lolos di perusahaan tujuannya.
Banyak  calon  karyawan  yang  tertarik dengan  hal-hal  tersebut  sehingga  bersedia mengeluarkan  uang  tanpa  berpikir  ulang terlebih  dahulu.  Selain  itu,  terjadi  penipuan yang  dialami  oleh  calon  karyawan  akibat  dari ketidaktelitian mereka dalam menerima informasi  dan  membuat  kerugian  besar  bagi calon karyawan tersebut.
Kasus Suap berdasarkan Perspektif

## Sosiologi Politik
Kasus  suap  dalam  perspektif  sosiologi politik  dapat  diinterpretasikan  melalui  teori tindakan sosial dengan tipe tindakan rasionalitas  instrumental  yang  dicetuskan  oleh Max  Weber.  Tindakan  yang  didasarkan  pada pertimbangan  dan  kesadaran  akan  tujuan  dari tindakan  itu  sendiri  disebut  sebagai  tindakan rasionalitas instrumental. Hal itu juga didukung  dengan  adanya  ketersediaan  alat yang  digunakan  untuk  tercapainya  tujuan tersebut.  Perilaku  yang  didasarkan  pada tindakan  rasional  kerap  terjadi  di  lingkungan masyarakat, perilaku tersebut tidak jarang juga memberikan  pengaruh  terhadap  aksi  sosial yang  akan  menimbulkan  berbagai  masalah seperti kasus suap. Menurut Ritzer (2014) ada empat jenis rasionalitas yang akan diuraikan di bawah ini.
Pertama , rasionalitas formal.
Rasionalitas    ini  berupa  cara  berpikir  individu dalam menentukan cara dan tujuan. Dalam hal ini  dapat  ditemukan  hubungan  sosial  di masyarakat yang mencakup atas dasar kebiasaan,  tekanan (koersif), dan  rasionalitas. Pada  penelitian  ini,  seorang  calo  yang melakukan  sistem  pembayaran  saat  melamar pekerjaan  merupakan  tindakan  yang  dibentuk oleh  adanya  kesadaran  dari  dalam  dirinya, kesadaran  tersebut  timbul  karena  adanya tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  dalam  dirinya sendiri.  Di  sisi  lain,  calon  karyawan  bersedia
memberikan uang sesuai dengan nominal yang telah ditentukan tersebut kepada jasa calo.
Kedua , rasionalitas substantif. Rasionalitas  ini    dapat  berupa  tindakan  yang mengukur  suatu  tindakan.  Semakin  besar manfaat  yang  dihasilkan  dan  ketercapaian tujuan dari suatu tindakan, maka akan semakin rasional  pula  tindakan  tersebut.  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  tujuan yang dicapai baik dari calon karyawan maupun jasa  calo. Ketiga ,  rasionalitas  praktis.  Kalberg berpendapat  bahwa  rasionalitas ini merupakan cara  pandang  hidup  yang  berkaitan  dengan kepentingan  secara  pragmatis  dan  egoistis belaka  (Solihin,  2021). Keempat ,  rasionalitas teoritis.  Rasionalitas  ini  merupakan  sebuah teori yang menuntun individu untuk memahami  dunia  melalui  aktivitasnya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dari  hasil  penelitian yang  didapatkan,  seseorang  yang  memiliki kemampuan  di  berbagai  bidang  tidak  dapat menjamin  bahwa  seseorang  tersebut  akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Akibatnya,  banyak  yang  lebih  memilih  lewat jalur  orang  dalam,  tetapi  hal  tersebut  dapat menimbulkan efek tidak baik terhadap kualitas sumber  daya  manusia.  Terciptanya  sistem rekrutmen  tanpa  jalur  tes  akan  menghasilkan sumber  daya  manusia  yang  tidak  optimal dikarenakan  karyawan  yang  berhasil  lolos bukan  berada  di  bidang  yang  mereka  kuasai atau kurang kompeten di bidangnya.

## Kasus  Suap  dalam  Perspektif  Sosiologi Kekuasaan
Dalam  perspektif  sosiologi  kekuasaan, kasus suap dapat dianalisis melalui pandangan teori  struktural  fungsional  di  mana  teori tersebut menganggap  bahwa  masyarakat diibaratkan  sebagai  organisme  biologis  yang organ-organ  di  dalamnya  saling  bergantungan antara satu dengan yang lainnya.
Ketergantungan  itu  pada  akhirnya  akan berdampak terhadap organisme tersebut sehingga  dapat  bertahan  hidup.  Hal  itu lumrahnya  sama  dengan  bagaimana  teori struktural  fungsional  bertujuan  mencapai keteraturan  sosial  di  masyarakat.  Menurut Harahap (2021) teori fungsionalisme struktural harus  berjalan  terstruktur  semua  eleman,  jika terdapat  eleman  struktur  tidak  berfungsi sebagaimana  mestinya  maka  hukum  yang terjadi    tidak  berjalan  stabil.  Adapun  untuk fenomena  korupsi  berupa  suap  dapat  terjadi dikarenakan adanya ketidakpatuhan pemegang kekuasaan  atau  dalam  hal  ini  orang  yang memberi  dan  menerima  suap  terhadap  nilai dan norma yang berlaku.
Sementara itu, menurut Muryanti (2018) stuktur  yang  di  dalamnya  sudah  berakar korupsi  dapat  berdampak  kepada  masyarakat sehingga mereka menjadi korban dari kekejaman  struktur  ini.  Pada  sistem  struktural fungsional  yang korup, masyarakat  yang tidak menjadi  bagian  dari  tindakan  korupsi  tersebut tidak  akan  mendapatkan  peluang  yang  sama
dengan  mereka  yang  menjalankan  sistem korup. Aktor-aktor ini yang tidak berkecimpung  pada  sistem  korup  otomatis akan  tersingkirkan.  Hal  tersebut  sejalan dengan kondisi recruitment yang menormalisasikan  suap,  mereka  para  pelamar kerja  yang  tidak  memberi  suap  tidak  akan menjadi  prioritas,  bahkan  tidak  akan  dilirik oleh  orang  yang  memiliki  kuasa  dalam  hal tersebut (Muryanti, 2018).

## KESIMPULAN
Suap  menjadi  salah  satu  dari  sekian banyaknya  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh individu maupun kelompok. Suap termasuk ke dalam kejahatan transaksional yang di dalamnya terdapat konversi nilai melalui uang, barang, jasa, maupun hadiah dengan menggunakan  kekuasaan  atau  wewenang dalam jabatannya. Dalam perekrutan karyawan dengan  sistem  suap,  nominal  yang  ditentukan oleh  calo  biasanya  bervariasi,  tergantung  dari gaji  karyawan  yang  akan  didapatkan  dari perusahan  tersebut.  Ketika  gaji  yang  akan didapatkan  oleh  karyawan  perusahaan  tinggi, maka  biaya  masuk  yang  ditentukan  oleh  Si Calo  ke  dalam  perusahaan  tersebut  pun semakin  tinggi.  Dalam  kasus  ini,  penipuan juga dapat terjadi akibat dari adanya informasi yang  tidak  jelas  dan  calon  karyawan  yang cepat percaya terhadap informasi yang didapat tanpa  menggali  informasi  lebih  dalam  lagi. Dari  fenomena  tersebut,  diharapkan  ke
depannya perusahaan dapat menerapkan prosedur  perekrutan  karyawan  secara  tegas, jujur, adil, dan transparan. dengan diterapkannya  sistem  seperti  itu  maka  akan meminimalisasi adanya tindakan-tindakan kecurangan  di  luar  kendali  perusahaan,  salah satunya  seperti  adanya  jasa  calo.  Rekrutmen karyawan sejatinya merupakan pondasi perusahaan  karena  hal  itu  bergantung  pada sumber  daya  manusia  yang  akan  berdampak pada kemajuan perusahaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ammiruddin.  2019.  Metode  Penelitian  Sosial.
Yogyakarta: Dua Satria Offset.
Arifin, S., M. H. Kara, K. Amiruddin, and M.
S.  AR.  2019.  “Sistem  Rekrutmen Karyawan  Pada  Pt.  Bank  Syariah Mandiri Cabang Bone.” Jurnal Diskursus
Islam 5(2):384–400.
Fajrussalam,  H.,  Alam,  B.  C.,  Rosafina,  M.,
Rakasiwi, N. P., & Miftah, R. F. (2023).
Analisis Hukum Islam terhadap
Nepotisme saat Proses Perekrutan
Pegawai. Jurnal Pendidikan dan
Konseling (JPDK), 5(2), 1802-1810.
Gazali, Rahman. 2013. “Praktik Percalonan Jual Beli Tiket Di Terminal Induk KM 6.” h. 916.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2021. “Analisis  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan  ASN  Menggunakan  Teori Fungsionalisme Struktural.” Widya
Yuridika: Jurnal Hukum 4(1):1–18.
Marbun,  A.  N.  2017.  “Suap  Di  Sektor  Privat:
Dapatkah  Dijerat?”  Jurnal  Anti  Korupsi
Integritas 3(1):53–85.
Mujayanah, E. 2021. “Praktik Percaloan Dalam
Melamar  Pekerjaan  Menurut  Hukum
Islam  (Studi  Kasus  Di  PT.  Lung Cheong).”
Muryanti.  2018.  “Tindakan  Korupsi  Sebagai Tindakan  Imoral  Dalam  Perspektif Fungsional  (Kajian  Film  Korupsi  Dan Kita:  Rumah  Perkara).”  Profetik:  Jurnal Komunikasi 11(2):32.
Muryanti,  Muryanti.  2018.  “Tindakan  Korupsi
Sebagai Tindakan Imoral Dalam
Perspektif  Fungsional  (Kajian  Film
Korupsi  Dan  Kita:  Rumah  Perkara).” Profetik: Jurnal Komunikasi 11(2):32.
Mustofa,  M.  2013.  “Suap  Menyuap  Dan  Mafia
Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis.” Webpage 42(1):1–5. Ritzer,  George.  2014.  Teori  Sosiologi  Dari Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
Sijabat,  TSM.  2022.  Masalah  Suap  Sebagai
Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Penerbit Alumni.
Solihin.  2021.  “Max  Weber:  Teori  Tindakan Rasional.” Kompasiana.
Yudhapratama,  L.  2015.  Korupsi  Dalam
Perspektif  Sosiologi.  Kota  Yogyakarta: Relasi Inti Media.
Zainuddin,  S.  (2020).  Pengembangan  Kapasitas Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pengaruhnya terhadap  Perilaku  Anti  Korupsi  (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Pontianak). Jurnal  Widyaiswara  Indonesia,  1(4), 187-198.