Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS MENURUT KHI DAN KUHPERDATA
Rizqi Saniyyah Putri 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: rizqisaniyyahp@gmail.com , ruslie@untag-sby.ac.id

## Abstrac
Grants can be given to whoever the grantor wants, a grant is the voluntary and unrewarded giving of an object from someone to another person who is still alive to own it. Even though a grant can be given to anyone, the grant cannot be withdrawn except for a parent's gift to their child, this is contained in article 211 KHI, this is withdrawn because the adopted child receives threats from the parents because the gift assets  that  have  been  given  are  withdrawn  and  used  as  an  inheritance  to  be  given  to  his  biological children.  This  type  of  research  uses  normative  juridical  with  a  statutory  or  conceptual  approach  It discusses (1)  concept of withdrawing a grant, (2) comparisons between khi and the civil law regarding grants.  The  type  of  research  used  in  writing  this  proposal  is  a  type  of  normative  law  research.  or normative  juridical,  one  of  the  reasons  for  the  transfer  of  property  rights  in  the  view  of  Civil  Law  and Islamic  Law  is  through  "Grants".  By  donating  an  object  or  item  to  another  person,  it  means  that something comes out of the owner who gave the gift and becomes the property of the person or legal entity that receives the grant. Thus, besides having a function and role as a transfer of power, this grant also  has  legal  consequences  and  certain  conditions,  both  according  to  Civil  Law  and  Islamic  Law. Therefore, grants are a means of solidarity among people, so all parties are expected not to manipulate grants that can deviate from their goals.
Keywords: Grants, Inheritance, Wills, Comparisons.

## Abstrak
Hibah bisa diberi pada siapapun yang diinginkan si pemberi hibah, hibah ialah penyerahan sebuah benda dengan sukarela serta bebas pada seorang individu yang masih hidup. Meskipun hibah bisa diberi pada siapa  pun,  namun  hanya  bisa  dibatalkan  sebagai  hibah  dari  orang  tua  pada  anaknya.,  hal  tersebut terdapat  dalam  pasal  211  KHI,  hal  tersebut  ditarik  kembali  karena  anak  angkat  tersebut  memperoleh ancaman  dari  orang  tua  karena  harta  hibah  yang  telah  diberi  diambil  kembali  dan  dijadikan  sebagai harta  waris  untuk  di  kasihkan  ke  anak  kandungnya.  Jenis  riset  berikut  memakai  yuridis  normatif menggunakan  pendekatan  konseptual  ataupun  undang-undang  ini  membahas  mengenai  (1)  Konsep- konsep  penarikan  hibah,  (2)  perbandingan  antara  khi  dan  kuhperdata  tentang  hibah, Jenis  riset  yang dipakai  pada  pembuatan  proposal  ini  ialah  jenis  riset  hukum  normative  (normative  law  research) ataupun  yuridis  normative, Salah  satu  alasan  pengalihan  harta  menurut  hukum  perdata  serta  hukum Islam  ialah “bantuan  cum a- cuma”.  Ketika  Anda  menyumbangkan  sesuatu ataupun  barang  pada seseorang,  itu  artinya  suatu  hal  meninggalkan  pemilik  yang  memberikannya  serta  sebagai  milik  orang ataupun instansi yang mendapat hadiah tersebut. Dalam metode ini, selain fungsi dan perannya sebagai transfer  kekuasaan,  keilmuan  juga  memiliki  efek  hukum  serta  persyaratan  eksklusif  baik  berdasarkan hukum  perdata  ataupun  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  bantuan  cuma-cuma  menjadi  instrumen solidaritas  antar  manusia,  sehingga  diharapkan  semua  pihak  tidak  memanipulasi  bantuan  cuma-cuma yang mungkin menyimpang dari tujuan semula.
Kata Kunci: Hibah, Waris, Wasiat, Perbandingan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Tidak semua orang memiliki kehidupan yang sama, terutama dalam hal keuangan atau keuangan.  harus  mampu  memahami  situasi  kehidupan  sosial  di  sekitarnya.  Kehidupan  setiap orang  beragam,  ada  yang  berkemampuan  finansial  tinggi,  terdapat  pula  yang  memiliki kemampuan  finansial  yang  wajar  dan  ada  yang  memiliki  kemampuan  finansial  yang  kurang. Sehingga, guna mengisi ketidakmerataan finansial tersebut, seseorang dengan dana yang cukup terkadang  memberi  properti  kepada  yang  lemah.  Menghibahkan  kekayaan  dan  benda- bendanya  pada  seorang  lainnya  yang  tergolong  satu  diantara  perbuatan  hukum  yang ditetapkan sebagai percuma atau sebaliknya dalam KHI dan KUH Perdata. Dalam kenyataannya, hibah  sering  diperebutkan  karena  ahli  waris  menganggap  bahwa  harta  yang  ditawarkan  oleh ahli  waris  adalah  hak  warisnya,  sehingga  apa  yang  dianggap  sebagai  hibah  harus  dapat dihibahkan.  Sengketa  karena  penerus  hukum  pewaris  mengklaim  bahwa  benda  itu  adalah haknya.
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  g,  hibah  ialah  sebuah  barang  yang diberikan secara ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan dari seorang pada orang lainnya yang masih  benyawa  guna  dimilikinya  (Dalimunthe  2020).  Sementara  berdasarkan  istilah,  hibah mempunyai  pengertian sebagai berikut:  “Tunjangan  pada umumnya  adalah  perpindahan harta kepada  orang  lain  selama  hidupnya,  sedangkan  tunjangan  khusus  adalah  perpindahan kepemilikan  harta  kepada  orang  lain  selama  hidupnya  dengan  ijab  dan  qabul  bukan  untuk kepentingan dirinya sendiri. atau tidak karena keinginan guna mencukupi kebutuhan mereka.” Menurut definisi persyaratan hibah ialah akad untuk memberikan dalam bentuk kekayaan yang dipunyai  seorang  indvidu  pada  pihak  lainnya  tanpa  mengharapkan  balasan  selama  orang  itu masih  hidup.  Bila  individu  memberi  sesuatu  pada  pihak  lainnya  guna  digunakan  namun  tidak memilikinya,  itu  disebut  meminjamkan.  Kata  subsidi  menurut  etimologisnya  diartikan pengalihan  ataupun  saluran,  yang  artinya  sudah  didistribusikan  oleh  tangan  orang  pada penerima.  Melalui  berbagai  pengertian  subsidi  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  bisa  dibuat simpulan berpendapat (Alias Azhar 2014) bahwasanya subsidi adalah pemindahan kepemilikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atas  objek  kekayaan  yang  tersedia  dari  individu  pada  individu  lainnya  secara  sukarela  tanpa paksaan oleh pihak manapun.
Hukum  perdata  ialah  seperangkat  asas  hukum  dimana  menurut  hakekatnya menetapkan kepentingan individu serta sejumlah urusan publik. Menilik menurut KUH Perdata dalam  pasal  1666  KUHP ,  yang  menyatakan  bahwa  “ hibah ” ialah  sebuah  kesepakatan  dimana pemberi  hibah  secara  sukarela  serta  tidak  bisa  diambil  kembali  meninggalkan  suatu  barang untuk kepentingan penerima hibah selama hidupnya,(Hidayat 2021). UU tidak mengatur hibah lainnya  selain  sejumlah  hibah  antara  seseorang  yang  masih  hidup.  Hibah  hanya  bisa memodifikasi  objek  yang  tersedia.  Bila  hibah  mencakup  barang-barang  yang  hanya  dapat tersedia  di  masa  mendatang,  hibah  tersebut  dibatalkan  (Pasal  1667  KUHP).  Hukum  perdata ialah  hukum  diantara  individu  yang  menetapkan  kewajiban  dan  hak  seseorang  pada  orang lainnya dalam korelasi keluarga serta kehidupan sosial.

## METODE PENELITIAN
Jenis  riset  yang  dipakai  pada  penyusunan  karya  ilmiah  berikut  ialah  riset  hukum normative  (normative  law  research)  ataupun  yuridis  normatif.  Riset  hukum  normative  ialah riset  yang  menjelaskan dengan  detail,  terperinci,  terstruktur dan  jelas perihal  sejumlah faktor yang diamati pada kebijakan undang-undang. Pada subjek riset hukum normatif yakni riset yang menempatkan  hukum  kedalam  bentuk  sistem  normatif.  Sistem  normatif  yang  relevan menyangkut prinsip, aturan, norma, hukum serta kebijakan undang-undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hibah
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  huruf  g,  hibah  ialah  suatu  hal  yang diberikan dengan ikhlas serta cuma-cuma berupa suatu benda pada seorang lainnya yang masih hidup  guna  memilikinya.  Sedangkan  berdasarkan  istilah,  hibah  memiliki  definisi  diantaranya: “Tunjangan  pada  umumnya ialah  perpindahan  harta  pada  pihak  liannya  selama  hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain selama
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hidupnya  dengan  ijab  dan  qabul  bukan  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri.  atau  tidak  karena mereka harus menckupi keperluan mereka.”
Menurut  definisi  persyaratan  hibah  ialah  akad  untuk  memberikan  dalam  bentuk kekayaan  yang  dipunyai  seorang  indvidu  pada  pihak  lainnya  tanpa  mengharapkan  balasan selama  orang  itu  masih  hidup.  Bila  individu  memberi  sesuatu  pada  pihak  lainnya  guna digunakan  namun  tidak  memilikinya,  itu  disebut  meminjamkan.  Kata  subsidi  menurut etimologisnya  diartikan  pengalihan  ataupun  saluran,  yang  artinya  sudah  didistribusikan  oleh tangan  orang  pada  penerima(Siti  2021).  Melalui  berbagai  pengertian  subsidi  yang  sudah dipaparkan di atas, bisa dibuat simpulan bahwasanya subsidi ialah pengalihan kepemilikan atas objek kekayaan yang dipunyai dari individu pada individu lainnya secara sukarela tanpa paksaan oleh pihak manapun.
Hibah merupakan suatu bentuk gotong royong antara orang-orang yang bernilai positif. Subsidi,  sodaqah,  dan  hadiah  mempunyai  pengertian  yang  begitu  mirip.  Pelepasan  kekayaan melalui  hibah  dapat  berbentuk  bingkisan,  hibah,  serta  sodaqah.  Bila  tujuan  pemberian  ialah untuk  memperoleh  pahala  di  kem  udian  hari,  maka  disebut  sodaqah.  Dan  jika  niat  untuk memberi bersifat emosional dan untuk memupuk persahabatan, itu disebut hadiah. Sedangkan jika  sumbangan  itu  dimaksudkan  agar  si  penerima  dapat  memperoleh  manfaat  dari  apa  yang diberikan  itu  disebut  hibah.  Hibah  tidak  berisikan  elemen  feedback,  hingga  penerima  hibah mendapatkan benda cuma-cuma. Jika penerima hibah pada awalnya menyukai, maka diberikan kepada  penerima  hibah,  tetapi  selanjutnya  si  penerima  tidak  suka,  tidak  ada  salahnya melakukannya.
Hukum  hibah  umumnya  pemberian  kepemilikan  pada  seorang  lainnya  diperbolehkan, tetapi  hal  ini  dapat  berubah-ubah  bergantung  keadaan  sekitar.  Sehingga  hukum  hibah  bisa dikelompokkan sebagai sunnah, haram serta makruh:
a. Sunnah,  hibah  yang  sangat  disarankan,  lantaran  memiliki  banyak  manfaat,  seperti menyejukkan hati, menjalin silaturahmi, dan lainnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
b. Haram, hibah dapat diharamkan jika bertujuan menimbulkan maksiat dan dzalim, sama saja  dengan  memberi  hadiah  kepada  orang  lain  berupa  harta  yang  mengarah  kepada kemaksiatan umum.
c. Makruh,  hibah  bisa  menjadi  Makruh  jika  pemberinya  riya'  dan  sombong,  ini  seperti memberi hadiah dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya.
Pasal 1666 KHUP menyatakan: “ hibah ialah sebuah kesepakatan dimana pemberi hibah menyerahkan  sesuatu  secara  ikhlas  serta  tidak  bisa  diambil  kembali  untuk  kepentingan  ahli waris  yang  menerima  konsesi  selama  hidupnya.  (Syahidah  2009).  UU  tidak  mengatur  hibah lainnya selain sejumlah hibah antara seseorang yang masih hidup. Subjek hibah adalah semua barang milik pemberi hibah, barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak, termasuk semua  jenis  tagihan  terhadap  pemberi  hibah.  Hibah  tidak  dapat  dikembalikan.  Donasi  harus dibuat  dengan  akta  notaris.  Beasiswa  adalah  bentuk  kontrak  bebas  karena  tidak  ada  yang memberikan hadiah kepada atau para pihak.
Kesepakatan  tersebut  seringkali  diartikan  sebagai  kesepakatan  unilateral.  Meskipun hibah  tersebut  tergolong  kesepakatan  satu  pihak  sebagaimana  diatur  pada  pasal  1666  KUHP yang  memaparkan  bahwa  hibah  hanya  bisa  kembalikan  dari  kesepakatan  penerima  hibahnya. Namun  menurut  pasal  1688  KUH  Perdata,  pemberi  hak  dapat  mencabut  dan  membatalkan pemberian  itu,  yaitu  bila  persyaratan  itu  tidak  dicukupi,  sementara  pemberian  itu  sudah dijalankan (p asal 913 KUHPerdata), bila penerima hibah ternyata bersalah menjalankan tindak pidana  dengan  tujuan  mencabut  nyawa  pemberi  hibah,  jika  penerimanya  tidak  ingin  untuk membayar  tunjangan  hidup  pada  pemberi  hibah.  Sesudah  penerima  mengalami  kemiskinan ataupun bangkrut.
Dengan  pencabutan  hibah,  semua  benda  yang  sudah  dihibahkan  perlu  ditarik  ulang pada  pemberi  dengan  syarat  jelas  biaya  yang  melekat  pada  objek  tersebut.  Misalnya,  jika barang  yang  dihibahkan  digunakan  sebagai  jaminan  atau  kepercayaan,  penerima  hibah  harus mengembalikan  benda  itu  sebelum  ditarik  ulang  pada  pemberinya.  Berdasarkan  pasal  1689 KUH  Perdata,  pemberi  dapat  menuntut  pengembalian  uang  saku,  membebaskan  semua  biaya dan hipotek, serta produk dan pendapatan yang telah diberikan pemberi kepada objek yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dihibahkannya. Sedangkan pasal 1690 KUH Perdata mengatur bahwa benda wakaf pada dasarnya dapat tetap berada pada penerima jika benda itu telah didaftarkan sebelumnya, Jika hibah berhasil, semua tindakan penerima hibah dianggap batal.
2. Wasiat
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Islam  pasal  171  (f)  dikatakan  bahwasanya  wasiat ialah  pemberian  seorang  ahli  waris  pada  pihak  lainnya  ataupun  badan  lain,  yang  nantinya diberlakukan sesudah kematian ahli waris. Klausa wasiat pada pasal ini merupakan pemberian baru  yang  nantinya  diberlakukan  (perpetual  legal  effect)  ketika  pewaris  meninggal  dunia. Wasiat  pada  hukum  Islam  bersumber  dari  bahasa  Arab  wasiyyah  dengan  arti  tasharuf (pembebasan)  dari  peninggalan  kekayaan  yang  nantinya  dibuat  setelah  pewaris  meninggal (Fauzi  Imron  2015).  Surat  wasiat  ialah  suatu pemberian  dari  seorang  pada  pihak  lainnya,  baik berbentuk  suatu  barang,  utang  ataupun  hasil  yang  nantinya  dimiliki  oleh  ahli  waris  sebagai suatu  pemberian  yang  berlaku  setelah  pewaris  meninggalkan  dunia.  Berdasarkan  Pasal  875 KUHP, surat wasiat ialah surat dimana seseorang menyatakan apa yang  diinginkannya setelah kematian  dan  dapat  dibatalkan.  Bersumber  pasal  875  KUHP,  pada  sebuah  statement  ada sejumlah bagian yang perlu dicermati, diantaranya:
Pertama ,  wasiat  adalah  sertifikat,  artinya  wasiat  harus  dibuat  secara  tertulis,  dapat  dilakukan dengan akta yang sah atau akta tersendiri, dan isinya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau surat keterangan dari pewaris.
Kedua ,  surat  wasiat  berisi  surat  wasiat  yang  artinya  perbuatan  hukum  satu  pihak.  Perbuatan hukum  satu  pihak  ialah  perbuatan  ataupun  pemaparan  seorang  yang  dirasa  cukup  dalam menghasilkan  suatu  persetujuan,  tetapi  bukan  suatu  persetujuan  yang  mensyaratkan persetujuan  antara  orang-orang  yang  terikat  oleh  persetujuan  itu.  Karena  tanpa  persetujuan terlebih dahulu dari penerima wasiat, wasiat dinyatakan sah.
Ketiga ,  faktor  berikutnya  ialah  hal  yang  orang  harapkan  dialami  sesudah  kematian.  Artinya surat wasiat baru diberlakukan sesudah pewarisnya mati. Inilah mengapa surat wasiat dikenal menjadi surat wasiat terakhir.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Keempat ,  wasiat  dapat  dibatalkan.  Istilah  dipakai  guna  menentukan  apakah  sebuah  perilaku hukum  perlu  dilakukan  berbentuk  akta  wasiat  ataupun  jenis  lain.  Penghapusan  tersebut memperjelas bahwasanya tidak seluruh kemauan individu dinyatakan pada surat wasiat, tidak ada  wasiat  khusus  dimana  seseorang  meninggalkan  harta  milik  seseorang  atau  ingin memberikan  sebagian  hartanya  kepada  kelas  tertentu,  seperti  harta  bergerak  ataupun  tidak, ataupun pemberian hak dari semua ataupun sejumlah kekayaan warisannya (Muhajir 2021).
Dalam  wasiat  ada  persyaratan  yang  perlu  dicukupi.  Persyaratan  bagi  objek  ditetapkan  pada pasal berikut:
- Pasal  895  KUH  Perdata  mengatur  bahwasanya  pewaris  wajib  mempunyai  pikiran  yang jernih. Tidak tunduk pada perwalian kecuali bagi mereka yang bangkrut.
- Pada Pasal 897 KUHP memaparkan bahwasanya batasan usia minimal bagi seorang yang mengajukan wasiat, yakni telah berusia 18 diizinkan ataupun bisa dijalankan.
- Pasal 874 KUH Perd ata menentukan: “Semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang  yang  meninggal  ialah  milik  semua  ahli  waris  berdasarkan  UU,  hanya  harta tersebut yang  ada  wasiatnya,  belum  ada  putusan  pengadilan.”.  Perkara pada  pasal berikut  menjelaskan  bahwasanya  berdasarkan  UU  terkait  wasiat,  penerima  wasiat berhak  mendapatkan  wasiat  dikarenakan  menjadi  putusan  pengadilan.  Wasiat digolongkan dalam 2 jenis, yakni:
• Surat  wasiat  yang  berisikan  surat  wasiat  tentang  warisan  ataupun  warus.  Hal tersebut ditetapkan pada pasal 954 KUHP. Wasiat ialah wasiat, dimana bernama wasiat dengan memberi satu atau lebih individu ataupun seluruh bagian (dalam kasus kematian setengah ataupun sepertiga dari kekayaan mereka).
• Wasiat  dengan  pemberian  (hibah  Wasiat)  ataupun  warisan,  hal  tersebut ditetapkan  pada  pasal  957  KUHP.  Peraturan  ini  menyatakan: “ hibah  wasiat merupakan hibah KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Pada  Pasal  171  KHI  terdapat  sejumlah  ketetapan  umum  yang  berkaitan  dengan pewarisan  ini,  yaitu:  Hukum  waris  ialah  hukum  yang  menetapkan  perihal  peralihan  hak  waris (tirkah)  pada  ahli  warisnya,  menetapkan  siapa  saja  yang  mempunyai  hak  sebagai  ahli  waris
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
serta  berapa  biaya  tiap-tiap  bagian.  Unsur,  rukun  serta  persyaratan  hukum  waris  Islam  (Fauzi Imron 2015)
1. Tiga unsur pada kewarisan Islam yakni
- Ahli waris adalah orang Islam ketika mereka meninggal, meninggalkan warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah ahli waris secara khusus mengacu pada proses pemindahan  kepemilikan  harta  dari  almarhum  kepada  kerabatnya  yang  masih hidup.
- Harta  warisan  ialah  kekayaan  peninggalan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama setelah  harta  itu  dipergunakan  untuk  keperluan  ahli  waris  selama  sakit  sampai meninggal, biaya pemakaman, pembayaran hutang dan wasiat ahli waris.
- Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau  perkawinan  (perkawinan)  dengan  ahli  waris,  beragama  Islam  dan  tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
- Warisan dari kerabat (nasab)
• Anak
• Ibu-ayah
• Duda-janda
• Saudara
• Ahli waris pengganti (mawali).
2. Rukun- Rukun Kewarisan Islam
- Ahli  waris  (warit),  yaitu  orang-orang  yang  berhubungan  dengan  pewaris,  yang memiliki salah satu tanah warisan.
- Ahli  waris  (Muwarrit),  yaitu  orang-orang  yang  meninggal  secara  materil  atau hukum.  Orang  yang  meninggal  secara  hukum,  misalnya  orang  hilang  yang  telah dinyatakan meninggal dunia.
- Warisan  (mauruts),  juga  dikenal  sebagai  tarikah  dan  mirats,  yaitu.  aset  atau  hak yang diwariskan dari ahli waris ke ahli waris.
- Terdapat kekayaan yang ditinggalkan seorang muwarits.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## - Terdapat ahli waris
Menurut  Hukum  Waris  Perdata  Menurut  ketentuan  KUH  Perdata,  asas-asas  pewarisan adalah  sebagai  berikut:  satu.  Harta  warisan  hanya  dibuka  (dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain) dalam hal meninggal dunia. (Pasal 830 KUH Perdata); b. Ada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, kecuali pasangan ahli waris.
1. Harta kekayaan beralih, wajib mencukupi 2 persyaratan, yakni:
1) Persyaratan umum:
a. Terdapat yang meninggal dunia (pasal 830 KUHP)
b. Ahli waris yang tersisa (pasal 836 KUHP)
c. Barang sisa (pasal 1100)
2) Persyaratan mutlak
Wajib  terdapat  seseorang  yang  meninggal,  terkecuali  pada  kasus  di  mana  mungkin ada  kasus  ketidakhadiran  (pasal  467  sampai  470  KUH  Perdata)  di  mana  ahli  waris belum meninggal.
2. Harta (kewajiban dan hak) yang tidak dialihkan oleh Buku II dan III KUHP, yakni:
a. Hak dan kewajiban kontrak pengacara (pasal 1792 KUHP)
b. Hak dan kewajiban kontrak kerja atau kontrak kerja (KUHP pasal 1601 a)
c. Keanggotaan dalam asosiasi/perusahaan (pasal 1646 KUHP)
d. Hak asuh (pasal 1776 KUHP)
e. Hak penarikan (pasal 756 KUHP)
f. Ada  batasannya  yakni  hak  cipta  selama  70  tahun  (penjelasan  Pasal  1(1)(a)  UU  Hak Cipta No. 28/2014)
Hak dan kewajiban yang dialihkan dari Buku I KUH Perdata adalah hak menolak sahnya anak  (Pasal  257  KUH  Perdata).  Ada  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari  Buku  I  KUH  Perdata yang mempunyai nilai uang tetapi tidak dapat dipindahtangankan seperti hak untuk menikmati manfaat  dari  suatu  produk  (pasal  311  KUH  Perdata)  dan  hak  untuk  mendukung  (pasal  225). hukum sosial). hukum sosial).
3. KUHPerdata mengetahui 2 jenis sistem pewarisan, yakni:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a. Sistem pewarisan ab intestate (berdasarkan UU/dikarenakan kematian/tanpa wasiat)
b. Sistem pewarisan berdasarkan surat wasiat (testament).

## KONSEP-KONSEP PENARIKAN HIBAH MENURUT KHI DAN KUHPERDATA

## Konsep-Konsep Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam
Konsep  pembatalan  keuntungan  pada  KHI  dipaparkan  dalam  Pasal  212,  yakni “Penghasilan  yang bisa  diambil  orang  tua  untuk  dibagikan  pada  anak- anaknya”,  hal tersebut ditetapkan pada Pasal 211: “Perpindahan dari orang tua pada anak bisa dihitung menjadi ahli waris”.  “ bisa ” pada  pasal  ini  diartikan  tidak  wajib  (wajib),  namun  sebagai  pilihan  untuk menyelesaikan sengketa waris.
Berdasarkan  Ahmad  Rofiq  dalam  bukunya  Hukum  Islam  di  Indonesia,  pensiun  adalah ukuran  harta  yang  tidak  terbagi  untuk  menghindari  konflik  yang  sering  muncul  dalam pembagian  harta,  karena  kelompok  tidak  dapat menolak  harta berdasarkan  menganut  agama lain.  atau  perbedaan,  beberapa  menganggap  setiap  ahli  waris  sebagai  simbol  ketidakadilan. Meski  ini  dianggap  sebagai  &quot;sikap  ganda&quot;  terhadap  warisan(Fabiana  Meijon  Fadul 2019).  Tidak  boleh  diberikan  kepada  suami  isteri  selama  perkawinan,  kecuali  harta  yang hartanya tidak terlalu mahal, atau kepada anak yang belum lahir, kecuali untuk kesejahteraan si anak.  Ada  beberapa  individu  yang  dilarang  sama  sekali  untuk  menerima  hadiah  dari  sponsor, yaitu:
a. Seseorang yang dijadikan wali ataupun wali pendiri.
b. Seorang dokter yang menyembuhkan penghibah saat sakit.
c. Notaris yang membuat wasiat hibah

## KONSEP-KONSEP PENARIKAN HIBAH MENURUT KUHPERDATA
Syarat  pencabutan  subsidi  menurut  KUHP  pada  BW  (Burgelijk  Wetboek)  subsidi ditetapkan  pada  Bab  X  Buku  III  pasal  1666  hingga  Pasal  1693.  Berdasarkan  pasal  1666  BW, manfaat dipaparkan menjadi:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
“Hibah ialah  kesepakatan  dimana  pemberi  memberikan  sesuatu  secara  sukarela  dan  tidak dapat  ditarik  kembali  kepada  penerima  selama  hidupnya.”  Dalam  pasal  1688  BW,  penerima beasiswa dapat mencabut atau bahkan memeberhentikan beasiswa, yakni:
a. Dikarenakan persyaratan resmi beaiswa tidak terpenuhi.
b. jika  penerima  telah  melakukan  kejahatan  yang  ditujukan  untuk  membunuh  terhadap penghibah.
c. Bila  penerima  hibah  menolak  memberi  nafkah  atau  bantuan  pada  pemberi  hibah setelah penerima hibah jatuh miskin.
Jika  suatu  hibah  dicabut  atau  ditarik  kembali,  semua  barang hibah harus  dikembalikan bersih  kepada  pemberi,  dengan  memperhitungkan  biaya-biaya  yang  berkaitan  dengan  benda itu,  sesuai  dengan  ketentuan  KUH  Perdata.  Jaminan  untuk  hipotek  atau  jaminan  pinjaman. penerima  harus  membayar  segera  sebelum  harta  dikembalikan  ke  penerima(Fadlan  2021). Pemberi  lisensi  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  membatalkan  hibah karena alasan berikut:
a. Bila penerima hibah tidak mencukupi syarat yang ditetapkanpada kesepakatan hibah.
b. Bila  orang  tersebut  secara  tidak  sengaja  turut  serta  dalam  suatu  kejahatan  dengan ancaman pidana mati atau pada suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang lain, baik sebagai tindak pidana maupun tindak pidana ringan atau membantu pelaku.
c. Ketika  penerima  hibah  jatuh  dalam  kemiskinan  dan  penerima  hibah  tidak  mau membantu mereka secara finansial. Kemungkinan menerima keuntungan mengaburkan yang mengarah pada ketidakpastian hukum.
Selain  itu,  ini  juga  melanggar  isi  hak  milik.  Adanya  hak  atas  keuntungan  hanya menunjukkan bahwa penerima tidak memiliki kekuasaan penuh. Hak ini tidak bersyarat seolah- olah  masih  dimiliki  oleh  pemberi  lisensi.  Kekuasaan  Pemberi  Lisensi  tidak  terbatas  dan  hak Pemberi  lisensi  dapat  diakhiri  kapan  saja(Suisno  2017).  Dari  penafsiran  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kompilasi  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  juga  memungkinkan penerimaan  manfaat  dalam  kondisi  yang  berbeda,  yang  menjadi  dasar  hak  penerimaan tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERBANDINGAN ANTARA KHI DAN KUHPERDATA TENTANG HIBAH
Setelah  menjabarkan  pengertian  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  tentang  penegakan subsidi,  tampak  bahwa  ada  persamaan  dan  perbedaan  di  antara  keduanya(Fawaid  2021). Persamaan dan perbedaan yang relevan adalah:
Persamaan
a. Baik KHI maupun hukum perdata memandang hibah sebagai suatu perpindahan hak milik yang  mendasar  dari  pemberi  kepada  penerima,  secara  cuma-cuma  dan  tanpa mengharapkan imbalan apapun dan menjadi efektif karena pemberi meneruskan hidup.
b. KHI  dan  hukum  perdata  melihat  fungsi  subsidi  sebagai  pembatas  ketimpangan  sosial antara  yang  mampu  dan  yang  tidak  mampu,  sebagai  sarana  pemerataan  keadilan  dan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat yang lemah dan lemah manfaat sosial.
c. KHI dan KUHPerdata Hukum perdata dan hukum Islam tidak membenarkan penggunaan subsidi  sebagai  tanda  untuk  memberikan  hak  kepada  orang  berdasarkan  keinginan  dan nafsu untuk membuat mereka mengingkari/mencabut hak tersebut.
d. KHI  dan  KUHPerdata  Baik  hukum  perdata  maupun  hukum  Islam  mensyaratkan  bahwa barang  bergerak  tidak  boleh  diselesaikan  dalam  bentuk  formalitas  dalam  bentuk  akta notaris. Untuk harta, keduanya membutuhkan formalitas dalam bentuk akta notaris
e. Hakikat  subsidi  menurut  KHI  dan  KUHPerdata  didasarkan  pada  adanya  unsur/pilaa.  dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar subsidi itu sah.
perbedaan
a. Tidak  ada  larangan  dalam  KHI  dalam  arti  diperbolehkannya  tolong  menolong  antara suami istri, dan KUHPerdata tidak memperbolehkan tolong menolong antara suami istri (Pasal 1687 KUHP),
b. KHI  tidak  memperbolehkan,  sedangkan  KUHPerdata  membolehkan  hibah  diberikan kepada  anak  yang  masih  dalam  kandungan  (Pasal  2  hukum  perdata),  yaitu  Pada prinsipnya  KHI  dan  KUHPerdata  tidak  memperbolehkan  hak  untuk  mengambil  kembali
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
benda wakaf, tetapi dalam hal-hal tertentu (dengan pengecualian) KHI dan KUHPerdata memandang kemungkinan untuk mengambil kembali benda wakaf, yaitu:
a) KHI  hanya  mengizinkan  hibah  diambil  jika  orang  tua  memberikan  hibah  kepada anak-anaknya
b) KUH Perdata memperbolehkan pengambilan benda yang dihibahkan jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak menurut Pasal 1688 KUH Perdata.
c. KHI  tidak  menghalalkan  pemberian  yang  menyimpang  dari  rasa  keadilan,  misalnya melebihi dari satu anak ke anak lainnya, dan jika melemahkan hak ahli waris, maka KHI membatasi jumlahnya tidak lebih dari 1/3 warisan menurut KHI

## KESIMPULAN
Konsep pencabutan manfaat dalam KHI (Kompendium Hukum Islam) sudah dipaparkan dalam Pasal 212, yakni “Keuntungan tidak bisa diambil lagi terkecuali atas pemberian orang tua pada  anak- anaknya”,  hal tersebut  ditegaskan  dalam Pasal  211  tepatnya, “Penangguhan  orang tua  pada  anak-anaknya  bisa  dihitung  menjadi warisan”. Definisi “ bisa ” pada  pasal  ini  tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang wajib (must), melainkan suatu alternatif yang dilaksanakan untuk  menyelesaikan  sengketa  waris.  Meskipun  hal  ini  dipandang  sebagai  “sikap  mendua” terhadap harta warisan, namun ada sebagian orang yang sama sekali dilarang untuk menerima pemberian dari pemberi hibah, yaitu: pertama. Sementara berdasarkan sebutan, hibah memliki definisi  diantaranya :  “Tunjangan  pada  umumnya ialah  perpindahan  harta  pada  pihak  lainnya selama hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang  lain  selama  hidupnya  dengan  ijab  dan  qabul  bukan  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri. atau  tidak  karena  mereka  ingin  menutupi  kebutuhan  mereka.  Orang  yang  menjadi  tutor  atau tutor pemberi hibah. Untuk memberikan dalam bentuk harta milik individu pada pihak lainnya secara ikhlas apapun selama orang itu masih hidup. Bila seorang invidu memberi sesuatu pada seseorang  guna  digunakan  namun  tidak  memilikinya,  itu  disebut  meminjamkan,  Dokter
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
merawat  pasien.  Konsep  pencabutan  manfaat  menurut  KUHP  pada  BW  (Burgelijk  Wetboek), manfaat ditetapkan pada judul X buku III pasal 1666 hingga pasal 1693.

## DAFTAR PUSTAKA
Alias  Azhar.  2014.  “Pengurusan  Harta  Dalam  Islam :  Perspektif  Hibah.” Journal  of  Human Development and Communication 3: 115 – 28.
Dalimunthe,  Dermina.  2020.  “Comparasi  Pengalihan  Harta  Hibah  Menjadi  Harta  Warisan Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.” Jurnal Hukum Ekonomi 6 (1): 13 – 26.
Fadul Meijon Fabiana . 2019. “Penarikan Kembali Hibah Dalam KHI DAN Kuh Perdata” 1: 92– 105. Fadlan, Hafidz. 2021. Penarikan Hibah Menurut Perdata .
Fauzi  Imron,  Achmad.  2015.  “Konsep  Wasiat  Menur ut  Hukum  Islam,  Kompilasi  Hukum  Islam,
Dan KUH Perdata.” Asy- Syari’ah Vol 1 (1): 1 – 21.
Fawaid,  Imam.  2021.  “Problem  Huku m  Penarikan  Hibah  Oleh  Orang  Tua  Terhadap  Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam” 2 (2): 167– 78.
Hidayat,  Robist.  2021.  “Hibah Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  Islam.” Law  &  Justice  Review Journal 1 (1): 1 – 6. https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01.
Muhajir, Muhammad. 2021. “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir.” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 12 (1): 151. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043. Suisno,  Suisno.  2017.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Pemberian  Hibah  Dan  Akibat  Hukum Pembatalan  Suatu  Hibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (  Khi  )  Dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.” Jurnal Independent 5 (1): 16. https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66.