Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Analisis Governance Networks dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia
Muhammad Haekal Saniarjuna 1* , Rachma Fitriati 2
1,2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstract
This  article  discusses  implementing  the  disqualification  policy  for  election  participants  in Indonesia, which involves two institutions, namely the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the  General  Elections  Commission  (KPU).  This  article  raises  the  issue  of  the  relationship between  Bawaslu  and  KPU  in  implementing  disqualification  sanctions  for  participants  in  the 2020  Regional  Head  Elections  (Pilkada)  in  Indonesia,  where  there  were  seven recommendations  for  Bawaslu  disqualification  that  the  KPU  should  have.  The  author  uses  a qualitative  approach  with  a  literature  review  research  method  and  uses  secondary  data.  The research results in this article show that the governance network between Bawaslu and KPU in implementing disqualification sanctions for Pilkada participants does not work equally because they  need  clear  rules.  The  relationship  that  has  been  developed  shows  that  the  KPU  has  a higher  position  than  the  Bawaslu  because  it  can  only  accept  or  follow  up  on  the  Bawaslu's disqualification  recommendations.  Furthermore,  the  rules  regarding  the  disqualification  of Pilkada  participants,  as  stipulated  in  Law  Number  10  of  2016,  do  not  stipulate  the  KPU's obligation  to  implement  the  Bawaslu  recommendation.  This  condition  caused  the implementation  of  the  disqualification  of  Pilkada  participants  in  Indonesia  not  to  go  well because  many  Pilkada  participants  who  have  been  proven  to  have  committed  fraud  did  not receive any sanctions.

## Keywords: bawaslu, governance networks, kpu, pilkada

## Abstrak
Artikel ini membahas implementasi kebijakan sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia yang melibatkan dua institusi yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artikel ini mengangkat persoalan relasi Bawaslu dan KPU dalam implementasi sanksi  diskualifikasi  peserta  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  tahun  2020  di  Indonesia dimana terdapat tujuh rekomendasi diskualifikasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian  kajian  literatur  serta menggunakan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  pada  artikel  ini menunjukan  jaringan  tata  kelola antara  Bawaslu  dan  KPU  dalam  implementasi  sanksi  diskualifikasi  peserta  Pilkada  tidak berjalan  secara  setara  karena  tidak  memiliki  aturan  yang  jelas.  Relasi  yang  terbangun memperlihatkan  KPU  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi  dari  Bawaslu  karena  dapat  menolak atau tidak menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi Bawaslu. Lebih lanjut, aturan mengenai diskualifikasi  peserta  Pilkada  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 belum  mengatur  kewajiban  KPU  untuk  melaksanakan  rekomendasi  Bawaslu.  Kondisi  ini menyebabkan  implementasi  sanksi  diskualifikasi  peserta  Pilkada  di  Indonesia  tidak  berjalan dengan  baik  karena  banyak  peserta  Pilkada  yang  telah  terbukti  melakukan  kecurangan  tidak mendapatkan sanksi apapun.
Kata kunci: bawaslu, governance networks, kpu, pilkada
* haekalsaniarjuna@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10516
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan
seringkali  melibatkan  multi  institusi. Dalam  diskursus  studi  administrasi, paradigma administrasi terus mengalami  perkembangan  serta  telah melalui tiga era yaitu paradigma Public Administration  Management (PAM) pada  awal  abad  ke-19, New  Public Management (NPM)  pada  tahun  1980- an  serta New  Public  Governance pada awal abad ke-21 (Osborne, 2006).  Saat ini  sedang  berkembang  paradigma New Public  Governance dimana  tata  kelola pemerintahan  yang  terdiri  atas  banyak pemangku  kepentingan  atau multi- stakeholder .  Di  dalam  paradigma  NPG terdapat  teori governance  networks yang memiliki arti tata kelola pemerintahan  yang  melibatkan multi stakeholders pemeritahan (Koliba et al., 2019).  Di  dalam governance  networks , implementasi kebijakan melibatkan berbagai  aktor  yang  saling  berinteraksi. Stakeholders yang  terlibat  bekerja sesuai dengan karakteristik kelembagaan  dan  mengikuti  proses yang ada.
Implementasi  kebijakan  dalam jaringan  menyebabkan  antar  aktor  yang saling  bergantung.  Kondisi  tersebut merupakan  faktor  utama  yang  memulai dan menopang keberlanjutan jaringan.
Seperti yang yang telah dijelaskan di  atas  bahwa governance  networks adalah  tata  kelola  pemerintahan  yang melibatkan  dua  aktor  atau  lebih  dalam sebuah  jaringan.  Praktek governance networks dapat dilihat dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada. Dimana dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta  Pilkada  melibatkan  dua  aktor yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Studi  ini membahas  implementasi kebijakan  sanksi  diskualifikasi  peserta Pilkada  di  Indonesia.  Penelitian  ini berusaha untuk menggambarkan konstruksi  jaringan  antara  KPU  dan Bawaslu  dalam  implementasi  sanksi diskualifikasi peserta Pilkada.
Sanksi  pada  Pilkada  diberikan untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkada  tetap  berkualitas.  Akan  tetapi, saat ini Indonesia mengalami kemunduran  demokrasi.  Sebagian  besar elit  politik  Indonesia  saat  ini  menjadi aktor kemunduran demokrasi, kemunduran demokrasi Indonesia terjadi ditangan politisi yang menikmati dukungan  dari  rakyat  (Aspinall  et  al.,
2020). Indonesia pertama
kali menerapkan sanksi diskualifikasi
peserta  Pilkada  pada  tahun  2016.  Pada Pilkada  terakhir  yaitu  Pilkada  serentak
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
2020,  sanksi  diskualifikasi  peserta Pilkada  kembali  diberlakukan.  Pada Pilkada 2020, terdapat 270 daerah yang mengikuti  Pilkada  serentak  dengan rincian  9  Provinsi,  37  Kota,  dan  224 Kabupaten atau setara dengan 53 persen dari  jumlah  daerah  di  Indonesia.  Pada Pilkada  2020  tersebut  terjadi  banyak kasus dugaan kecurangan. Menurut data Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terdapat 135  perkara  gugatan  sengketa  Pilkada dari  peserta  Pilkada  2020  (Saputra, n.d.).  Sementara  itu,  menurut  Bawaslu terdapat  166  dugaan  kasus  politik  uang selama Pilkada 2020 (Chaterine, n.d.).
Permasalahan  yang  terjadi  adalah implementasi sanksi diskualifikasi peserta  Pilkada  tidak  berjalan  dengan semestinya.  Aktor/institusi  yaitu  Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang terlibat  dalam  jaringan  tata  kelola
Pilkada  tidak  menjalankan  tugasnya dengan baik.
Bawaslu sebagai lembaga pengawas  Pilkada  telah  melakukan penyidikan  terhadap  dugaan  praktek kecurangan  pada  Pilkada  2020.  Hasil penyelidikan  Bawaslu  menghasilkan putusan
10 peserta Pilkada didiskualifikasi  dari  Pilkada  karena telah  terbukti  melakukan  kecurangan. Kemudian, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada.  Ini  dilakukan  karena  Bawaslu tidak memiliki kewenangan
mendiskualifikasi peserta Pilkada.
Kewenangan  tersebut  berada  di  KPU. Akan tetapi, KPU sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan diskualifikasi  peserta  Pilkada,  tidak menjalankan rekomendasi  dari Bawaslu tersebut.

## Tabel 1. Putusan Rekomendasi Diskualifikasi Bawaslu Pada Pilkada 2020 yang Ditolak KPU
NO PILKADA NAMA PASLON KASUS PUTUSAN KPU 1 Kabupaten Banggai, Sulewesi Tengah Herwin Yatim- Mustar Labolo Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Diskualifikasi (Dibatalkan PTUN) 2 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Diskualifiksi (Dibatalkan MA) 3 Kabupaten Penggunungan Bintang, Papua Costan-Deki Mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan. Menolak Diskualifikasi 4 Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara Frans Manery- Muchlis Tapi Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Menolak Diskualifikasi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) 5 Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Nelson Pomalingo- Hendra Hemeto Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Menolak Diskualifikasi 6 Kabupaten Kaur, Bengkulu Gusril Pausi- Medi Yuliardi Mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan Menolak Diskualifikasi 7 Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur Edi Damansyah- Rendi Solihin Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Menolak Diskualifikasi 8 Nias Selatan, Sumatera Utara Hilarius Duha- Firman Giawa Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Menolak Diskualifikasi 9 Tasikmalaya, Jawa Barat Ade Sugianto- Cecep Nurul Menyalaahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Menolak Diskualifikasi 10 Kota Bandar Lampung Eva Dwiana- Deddy Amarullah Politik uang secara terstruktur, sistematis, masif Diskualifikasi (Dibatalkan MA)
Sumber: Diolah dari berbagai sumber Dari  data  pada  tabel  1  dan permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat permasalahan dalam tata kelola implementasi sanksi diskualifikasi peserta  Pilkada  di  Indonesia.  Dimana terdapat  7  rekomendasi  diskualifikasi peserta Pilkada yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.
Sementara  itu,  terdapat  beragam penelitian terdahulu yang telah membahas topik Governance Networks . Governance  Networks merupakan  tata kelola  pemerintahan  dengan  relasi horizontal  yang  setara  antar  aktor dengan saling bergantung (Aisah, 2015).  Pada  umumnya  keberhasilan sebuah  jaringan  tata  kelola  ditentukan oleh desain kelembagaan dan manajemen  proses  (Lucia  et  al.,  2015).
Hubungan horizontal tersebut
berdasarkan aturan yang dapat
dinegosiasikan bersama serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan Bersama (Aisah, 2015).  Jumlah  sumber  daya  yang kurang  tidak  terlalu  berdampak  pada keberhasilan  kemitraan  antar  aktor dalam  sebuah  jaringan  (Lucia  et  al., 2015).
Dalam konteks transformasi kebijakan, governance  networks dapat menjadi solusi dalam proses terciptanya perubahan  melalui  keterikatan  antar lembaga  dalam  jaringan  tata  kelola (Considine, 2013). Governance networks memberikan  dampak  positif berupa  pengaruh  ketergantungan  atau persamaan  kepentingan  antara  para aktor  yang  terlibat  (Cruz  et  al.,  2022).
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Transformasi tercipta melalui keterkaitan antar lembaga dalam hubungan  struktural  dan  hubungan interaksi  para  aktor  (Considine,  2013). Hal yang menentukan apakah governance tersentralisasi  atau  tidak tersentralisasi  ditentukan  oleh  peran aktor  utama  yang  dominan  atau  tidak dominan (Cruz et al., 2022).
Dari  segi  jaringan  tata  kelola, governance networks melibatkan banyak  orang  memiliki  permasalahan pada  konstruksi  tanggung  jawab.  Siapa yang  akan  memegang  tanggung  jawab disaat  banyak  aktor  yang  terlibat (Willmes  &  Wessel,  2021).  Konstruksi tanggung  jawab  di  dalam governance network melekat  pada  tiga  elemen utama yaitu identitas pemangku kepentingan, kontribusi untuk reformasi,  dan  norma.  Tiga  elemen tersebut  juga  disebut  sebagai  segi  tiga tanggung  jawab  (Willmes  &  Wessel, 2021).
Sebagai  sebuah  teori  dan  model tata  kelola  pemerintaham, governance networks memiliki  permasalahan  dan perdebatan  di  dalamnya.  Pertama, governance networks dipandang sebagai pengaturan  horizontal  yang  yang  sulit dikendalikan  oleh  Lembaga-lembaga demokrasi  perwakilan  yang  terorganisir vertikal  (Sorensen  &  Torfing,  2007). Kedua,  proses  pengambilan  keputusan
yang rumit terkait dengan mengoperasikan, memeliharan dan mewujudkan  infrastuktur  dan  layanan publik.    Permasalahan  ini  membuat relasi kerja sama antara aktor tidak baik.
Penelitian  ini  menggunakan  teori governance networks yang dikemukakan  oleh  Klijn  &  Koppenjan (2016).  Teori governance  networks
dipilih kaena relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu kompleksitas  relasi  antar  aktor  yang terlibat  dalam  sebuah  jaringan  tata kelola.  Menurut  Erik  Hans  Klin  dan Joop  Koppenjan  (2016)  di  dalam Governance  Network ada  dua  elemen yang  dominan  yaitu  kelembagaan  dan proses  jejaring  berlangsung.  Interaksi para  aktor  di  dalam  network  tidak terjadi di ruang hampa.
Interaksi  antara  aktor  seringkali dipengaruhi  oleh  aktivitas  masa  lalu yang pernah dijalani. Terdapat dua jenis interaksi antara aktor di dalam network . Pertama  interaksi  antar  aktor  yang saling  mempercayai  satu  sama  lain. Jenis interaksi yang saling mempercayai ini  para  aktor  saling  berbagi  informasi dan  para  aktor  tidak  perlu  merumuskan semua  aturan  main  secara  terperinci dalam kontrak/perjanjian.
Sementara itu, pada jenis interaksi yang  tidak  saling  mempercayai,  akan mengalami ketidakpercayaan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
substansial  yang  akan  menyebabkan terjadinya banyak konflik dan negosiasi. Interaksi  yang  tidak  saling  percaya  ini menyebabkan sulit tercapainya interaksi yang  yang  dapat  diterima  oleh  para aktor  dan  pencapaian  hasil  kerja  yang baik  (Klijn  &  Koppenjan,  2016).  Pola jaringan sangat ditentukan oleh kepercayaan antara aktor yang terlibat.
Salah  satu  pola  terpenting  dalam persepsi  aktor  adalah kepercayaan yang dimiliki  aktor  terhadap  aktor  lain  di dalam network .  Kepercayaan  dapat dinilai  sebagai  persepsi  yang  stabil tentang niat dari aktor lain. Kepercayaan  seorang  aktor  berarti harapan bahwa aktor lain akan menahan diri  dari  perilaku  oportunistik  bahkan ketika  ada  kesempatan  itu  ada.  Ketika kepercayaan  itu  saling  menguntungkan, pola  jaringan  aktor  degan  hubungan kepercayaan  yang  kuat,  atau  lemah, dapat muncul.
Aktor  membuat  struktur  jaringan yaitu  aturan  dan  sumber  daya.  Aturan muncul selama interaksi antar aktor dan dapat  berupa  aturan  formal  ditentukan secara  sadar  atau  aturan  informal ditentukan secara sepintas selama interaksi. Rules berfungsi sebagai
prosedur  tetap  untuk  menjalankan interaksi.
Network rules merupakan interaksi  dan  makna  dalam  jaringan,
dibentuk,  dipertahankan  dan  diubah melalui  interaksi.  Dengan  demikian, kita dapat melihat governance networks sebagai  proses  interaksi  yang  kompleks dari para aktor serta struktur kelembagaan  di  mana  proses  kompleks ini terjadi.
Di  dalam  perspektif  kelembagaan aturan  mengatur  perilaku.  Institusi menyediakan  prinsip  pengorganisasian dalam realitas yang kompleks. Perpektif kelembagaan berbeda dengan perspektif pilihan  rasioonal,  dimana  hasil  dari proses  interaksi  dalam  hal  perilaku rasional  aktor  dan  interaksi  perilaku saja.  Perpektif  kelembagaan  didasari oleh logika kesesuaian.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi jaringan tata kelola dalam implementasi sanksi  diskualifikasi  peserta  Pilkada  di Indonesia.  Penelitian  ini  juga  akan meninjau kelemahan yang terjadi dalam jaringan. Penemuan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi  perbaikan  jaringan  tata k.elola  dalam  implementasi  kebijakan diskualifikasi peserta Pilkada ke depan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data studi literatur. Berdasarkan  judul  penelitian  ini  yakni
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Analisis Implementasi Kebijakan
Sanksi  Diskualifikasi  Peserta  Pilkada 2020,  berusaha  menjelaskan  bagaimana kebijakan  sanksi  diskualifikasi  peserta Pilkada  diimplementasikan.  Penelitian kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan kompleksitas fenomena
serta mengkonfirmasi  keakuratan  penelitian
(Creswell, 2015). Lebih lanjut, penelitian  ini  menggunakan  paradigma post-positivisme  kerena  tidak  terlibat langsung  di  dalam  realitas  yang  ada (Manjikian, 2013).
Menurut Creswell (2018)
penelitian  kualitatif  diawali  dengan asumsi menggunakan
kerangka kerangka  teori  berupa  operasionalisasi teori untuk untuk menafsirkan permasalahan  penelitian  yang  berkaitan dengan  masyarakat  sebagai  kelompok dan  manusia  sebagai  aktor  (Creswell, 2018).  Peneliti  kualitatif  mempelajari masalah dengan melakukan penyelidikan,  pengumpulan  data  yang berasal  dari  orang  dan  tempat  yang diteliti,  dan  analisis  data  induktif maupun  deduktif,  serta  menetapkan pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis  akhir  mencakup  suara  peserta, refleksivitas  peneliti,  penjelasan  yang kompleks dan interpretasi  atas masalah, serta kontribusi penelitian pada literatur atau himbauan untuk perubahan (Creswell, 2018).
Lebih lanjut, Teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari  dan  mengumpulkan  data  dan informasi untuk diuraikan dalam pembahasan  serta  untuk  mencari  teori yang  relevan  dalam  penelitian.  Penulis merumuskan  teori  melalui  penulusuran berbagai  literatur  seperti  buku  dan artikel  jurnal.  Sementara  itu,  penulis mengumpulkan  data  dari  dokumen, peraturan perundang-undangan dan berita.  Selain  itu,  studi  literatur  juga dilakukan untuk menemukan keterbatasan  penelitian  terdahulu  yang telah  dilakukan.  Mencari  keterbatasan ini  dilakuka  untuk  mencari  keterbaruan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan
Implementasi
Sanksi
Diskualifikasi Pilkada
Governance networks tidak hanya sebuah  sistem  keputusan  dan  interaksi yang dinamis, akan tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan. Governance networks dapat dicirikan sebagai kompleksitas kelembagaan dimana aturan  di  dalam  network  tidak  jelas, saling  bertentangan  dan  kurangnya kepercayaan  antar  aktor.  Kompleksitas kelembagaan dapat menyebabkan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
masalah  tambahan  dalam  interaksi antara  aktor.  Hal  ini  disebabkan  aturan yang  berlaku  dalam  interaksi network bersifat  ambigu,  tidak  jelas,  atau bertentangan.
Implementasi sanksi diskualifikasi
peserta Pilkada
dilaksanakan berdasarkan  payung  hukum  UU  No.  10 Tahun  2016  tentang  Pilkada.  Di  dalam UU tersebut,  terdapat  empat pasal  yang mengatur  empat  jenis  kecurangan  yang dapat diganjar dengan hukuman diskualifikasi.
Keempat
jenis
kecurangan tersebut antara lain,
Pertama , penggantian  pejabat  oleh gubernur  atau  wakil  gubernur,  bupati atau  wakil  bupati,  dan  wali  kota  atau wakil  wali  kota,  enam  bulan  sebelum tanggal  penetapan  pasangan  calon
(paslon)  sampai  dengan  akhir  masa jabatan. Kedua ,  meminta  mahar  politik dalam proses pencalonan. Ketiga ,
politik  uang  yang  dilakukan  secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Keempat , menerima sumbangan dana  kampanye  dari  negara  asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  asing  dan warga negara asing (WNA), penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD),  dan  Badan  Usaha Milik  Desa  atau  sebutan  lain.  Empat kecurangan  tersebut  dapat  diganjar dengan hukuman diskualifikasi.
Tabel 2.
Empat Pelanggaran Yang Dapat Diberikan Sanksi Diskualifikasi
NO PELANGGARAN PASAL ATURAN 1 Penggantian  pejabat  oleh  gubernur  atau  wakil gubernur,  bupati  atau  wakil  bupati,  dan  wali  kota atau  wakil  wali  kota,  enam  bulan  sebelum  tanggal penetapan  pasangan  calon  (paslon)  sampai  dengan akhir  masa  jabatan,  kecuali  mendapat  persetujuan tertulis dari Menteri. Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang (UU) No.10/2016. 2 Meminta mahar politik dalam proses pencalonan Pasal 47 UU No. 8/2015 3 Politik  uang  yang  dilakukan  secara  terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 4 Menerima  sumbangan  dana  kampanye  dari  negara asing,  lembaga  swasta  asing,  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  asing  dan  warga  negara  asing (WNA),  penyumbang  atau  pemberi  bantuan  yang tidak  jelas  identitasnya,  Pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dan  Badan  Usaha Milik Desa atau sebutan lain. Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Implementasi sanksi diskualifikasi peserta  Pilkada  dilakukan  oleh  dua pihak yaitu  Bawaslu.  dan KPU. Kedua institusi  ini  memiliki  kewenangan  dan area  tugas  masing  masing.  Bawaslu menjadi institusi yang bertugas menyelidiki  dan  memutuskan  dugaan kecurangan  Pilkada.  Bawaslu  dapat memeriksa  peserta  Pilkada  baik  atas laporan masyarakat atau inisiatif Bawaslu  sendiri.  Setelah  melakukan pemeriksaan, Bawaslu kemudian mengeluarkan  putusan  terkait  dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pilkada, apakah ada melakukan kecurangan atau tidak. Apabila
berdasarkan penyelidikan Bawaslu, peserta  Pilkada  terbukti  melakukan kecurangan, Bawaslu mengirimkan surat  rekomendasi  kepada  KPU  untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada. Dalam  hal  ini,  kewenangan  mencabut atau  membatalkan  status  kepersertaan dalam  Pilkada  adalah  kewenangan KPU.  Hal  tersebut  terjadi  karena  di dalam  UU  No.  10  Tahun  2016 kewenangan diskualifikasi peserta Pilkada  berada  pada  KPU.  Oleh  karena itu  kewenangan  mendiskualifikasi  atau membatalkan status keikutsertaan kandidat dalam Pilkada berada di KPU.

## Gambar 1.

## Alur Pelaksanaan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Pada dasarnya i mplementasi
sanksi  diskualifikasi  peserta  Pilkada bertumpu pada
rekomendasi diskualifikasi yang di keluarkan Bawaslu.  Rekomendasi diskualifikasi tersebut  berasal  dari  penyelidikan  dan putusan  yang  telah  diambil  oleh Bawaslu. Hal ini terjadi karena
kewenangan penyelidikan dan kewenangan  eksekusi  putusan  dibagi
kepada  dua  institusi  yaitu  Bawaslu  dan KPU.  Sehingga  kondisi  mengakibatkan a da dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu  KPU  menerima  atau  menolak rekomendasi Bawaslu.

## Konstruksi  Tata  Kelola  Jaringan Implementasi Sanksi Diskualifikasi
Governance networks dapat diartikan sebagai tindakan terkoordinasi

## KPU
Memutukan menerima atau menolak rekomendasi
diskualifikasi Bawaslu Melakukan penyelidikan Rekomendasi diskualifikasi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dan pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat. Pada
umumnya pertukaran  sumber  daya  terjadi  antara sektor  publik,  swasta  dan  nirlaba  yang merupakan  aktor  kebijakan  yang  saling berinteraksi melalui pengaturan tertentu. Keseluruhan  aktor  terkoordinasi  dalam satu  kesatuan  untuk  mencapai  tujuan yang  akan  diimplementasikan  dalam suatu  kebijakan.  Hal  ini  kemudian membuat governance networks
dicirikan  sebagai  variasi  dari  beberapa kombinasi aktor, ikatan, dan karakteristik jaringan serta sistem (Klijn
& Koppenjan, 2016). Lebih lanjut, Governance
Networks merupakan  proses  interaksi yang diperlukan sebagai platform kolaborasi  yang  memfasilitasi  birokrasi dalam  menciptakan  gagasan  inovatif dan managemen strategi untuk mempercepat  inovasi  di  sektor  publik (Koliba et al., 2019).
Berdasarkan data yang
ditampilkan  pada  tabel  1  dapat  dilihat ada 7 rekomendasi diskualifikasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU serta tiga rekomendasi
diskualifikasi  Bawaslu  yang  sudah ditindaklanjuti KPU, akan tetapi dibatalkan  PTTUN/MA.  Rekomendasi diskualifikasi pertama yang tidak
ditindaklanjuti KPU adalah
diskualifikasi  pasangan  calon  Bupati
Penggunungan Bintang, Papua . Bawaslu Kabupaten Penggunungan Bintang mengeluarkan putusan diskualifikasi Calon Bupati Penggunungan Bintang yang juga sebagai calon petahana Costan
Oktemka.  Costan  terbukti  melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 tahun 2016.
Costan Oktemka
melakukan pelanggaran  aturan  Pilkada  pada  25
September 2020 dengan melantik beberapa pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penggunungan Bintang (Papuadalamberita.com, 2020). Berdasarkan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Penggunungan Bintang  melakukan    penyeledikan  dan mengeluarkan  putusan  diskualifikasi Costan  Oktemka  sebagai  Calon  Bupati . Akan  tetapi,  KPUD  Penggunungan Bintang  tidak  menindaklanjuti  putusan Bawaslu tersebut dengan tidak mendiskualifikasi Costan Otkemka sebagai  peserta  Pilkada  (dkpp.go.id, 2021).  Hal  ini  terjadi  karena  Bawaslu sebagai  lembaga  pengawas  Pilkada tidak  memiliki  kewenangan  untuk mendiskualifikasi peserrta Pilkada. Bawaslu  hanya  meiliki  kewenangan memberikan  rekomendasi  diskualifikasi kepada KPU.
Rekomendasi B awaslu kedua yang  ditolak  KPU  adalah  diskualifikasi
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pasangan Frans  Manery-Muchlis  tapi
pada Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Bawaslu
Halmahera  Utara  telah  mengeluarkan keputusan diskualifikasi terhadap Calon petahana Frans  Manery  sebagai  peserta
Pilkada Halmahera Utara karena terbukti melakukan pelanggaran administratasi dengan menyalahgunakan  program  pemerintah untuk  kepentingan pemenangan Pilkada (halmaherapost.com,  2020).  Bawaslu Halmahera Utara
kemudian
memberikan  rekomendasi  diskualifikasi kepada  KPUD  Halmahera  Utara.  Akan tetapi, rekomendasi diskualifikasi tersebut  tidak  ditindaklanjuti.  KPUD Halmahera  Utara  tidak  membatalkan status  peserta  Pilkada  Frans  Manery. Hal  ini  terjadi  karena  Bawaslu  hanya memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPUD,  sementara  itu  KPUD  tidak memiliki kewajiban melaksanakan rekomendasi Bawaslu.
Lebih lanjut, rekomendasi diskualifikasi  yang  tidak ditindaklanjuti KPU  selanjutnya  adalah  pada  Pilkada
Kabupaten
Gorontalo. Bawaslu Kabupaten  Gorontalo  mengeluarkan putusan  bahwa  Nelson  Pomalingo  dan Hendra Hemeto telah terbukti
melakukan  pelanggaran  administrasi.
Nelson  terbukti  melanggaran  Pasal  73
ayat  (3)  UU  No.  10  Tahun  2016
Tentang Pilkada
dengan menyalahgunakan  program  pemerintah untuk  kepentingan pemenangan Pilkada (gorontalopost.id,  2021).  Akan  tetapi, KPUD  Kabupaten  Gorontalo  tidak menindaklanjuti  rekomendasi  Bawaslu tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut, DKPP telah mengeluarkan sanksi berupa  teguran  keras  kepada  lima anggota  KPUD  Kabupaten  Gorontalo dan  memberhentikan  Ketua  KPUD Kabupaten  Gorontalo  Rasid  Saiyu karena tidak menindaklanjuti rekomendasi  Bawaslu  (newsnesia.id, 2021).
Rekomendasi  Bawaaslu  keempat yang  tidak  ditindaklanjuti  oleh  KPU adalah  pada  Pilkada  Kabupaten  Kaur, Bengkulu. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi  diskualifikasi  pasangan Gusril  Pausi-Medi  Yuliardi  sebagai Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati Kaur karena telah melakukan melanggar Pasal  71  ayat  (2)  dengan  melakukan mutasi  jabatan  enam  bulan  sebelum penetapan  paslon  hingga  akhir  masa jabatan.  Akan  tetapi,  KPUD  Kaur  tidak menindaklanjuti  rekomendasi  Bawaslu tersebut.
Selanjutnya, Bawaslu juga mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi  Edi  Damansyah-Rendi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Solihin pada Pilkada Kutai Kertanegara. Bawaslu  mengeluarkan  rekomendasi diskualifikasi  karena  Edi  Damansyah telah  terbukti  melanggar  pasal  71  ayat (3)  UU  No.  10  Tahun  2016  tentang
Pilkada. Edi
Damansyah menyalahgunakan  program  pemerintah untuk  keuntungan  paslon.  Sama  seperti rekomendasi  sebelumnya,  rekomendasi diskualifikasi  Edi  Damansyah  -  Rendi Solihin  juga  tidak  ditindaklanjuti  oleh KPU (Meditiara, 2020).
KPU  juga  tidak  menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada Nias Selatan.
Bawaslu memutuskan  bahwa  Hilarius  Duha- Firman Giawa telah melanggar pasal 71 (ayat  3)  dengan  menyalaahgunakan program  pemerintah  untuk  keuntungan paslon  (Molana,  2020).  Akan  tetapi,
KPUD Nias Selatan
tidak menindaklanjuti  rekomendasi  Bawaslu karena  KPUD  Nias  Selatan  menilai Hilarius  Duha-Firman  Giawa  tidak terbukti melakukan kecurangan (Sinaga, 2020).  Hilarius  Duha-Firman  Giawa tetap  dapat  melanjutkan  proses  Pilkada karena  KPUD  menolak  rekomendasi diskualifikasi Bawaslu.
Selanjutnya,  Bawaslu  juga  telah mengeluarkan  rekomendasi  terhadap calon  petahana    Ade  Sugianto-Cecep Nurul di Pilkada Tasikmalaya.
Pasangan  tersebut  terbukti  melanggar
pasal  71  ayat  (3)  dengan  melakukan penyalahgunaan  program  pemerintah untuk  keuntungan  paslon.  Berdasarkan penyelidikan Bawaslu Tasikmalaya Bupati  Tasikmalaya  Ade  Sugianto mengeluarkan  program  sertifikasi  tanah waqaf  masjid  ke  setiap  DKM  di Kabupaten Tasikmalaya  melalui naskah dinas  Bupati  Tasikmalaya  (Nugraha, 2020). Sama seperti rekomendasi diskualifikasi sebelumnya, KPUD
Tasikmalaya tidak menindaklanjuti rekomendasi  Bawaslu  dengan  tidak mencabut  status  peserta  Pilkada  Ade Sugianto-Cecep  Nurul.  Menurut  KPUD Tasikmalaya,  Ade  Sugianto  -  Cecep Nurul tidak melanggar pasal 71 ayat (3). Alasannya,  KPUD  Tasikmalaya  dalam mempertimbangkan untuk
mendiskualifikasi peserta Pilkada
Tasikmalaya, menggunakan PKPU nomor  Nomor  25  Tahun  2013.  Akan tetapi  PKPU  tersebut  bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (Juhariyono, 2021).
Selain
7
rekomendasi diskualifikasi  yang  tidak  ditindaklanjuti oleh  KPU,  dari  10  rekomendasi Bawaslu,  terdapat  tiga  rekomendasi diskualifikasi  yang  ditindaklanjuti  oleh KPU.  Akan  tetapi,  tiga  rekomendasi yang  telah  ditindaklanjuti  oleh  KPU tersebut dibatalkan oleh PTUN dan MA.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Pada Pilkada Kabupaten Banggai, pada  awalnya  Bawaslu  Kabupaten Banggai  mengeluarkan  rekomendasi diskualifikasi  terhadap  Herwin  Yatim- Mustar Labolo karena terbukti melanggar  Pasal  71  ayat  (2)  dengan melakukan  mutasi  jabatan  enam  bulan sebelum  penetapan  calon Pilkada.
Menindaklanjuti  rekomendasi  tersebut, KPUD Banggai mendiskualifikasi Herwin  Yatim  -  Mustar  Labolo  sebagai peserta  Pilkada  Kabupaten  Banggai (Pontoh,  2020).  Setelah  keputusan tersebut,  Herwin  Yatim-Mustar  Labolo mengajukan  gugatan  kepada  PTTUN Makassar.  Gugatan  tersebut  dikabulkan oleh  PTTUN  sehingga  Herwin  Yatim  - Mustar  Labol  kembali  menjadi  peserta Pilkada Banggai (Soplantila, 2020).
Selain  itu,  pada  Pilkada  Ogan Hilir,  Bawaslu  Kabupaten  Ogan  Hilir mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi  Ilyas  Panji  Alam-Endang Putra  Utama  sebagai  Calon  Bupati  dan Calon  Wakil  Bupati  Ogan  Hilir.  Hal tersebut  karena  Ilyas  Panji  Alam- Endang Putra Utama terbukti melanggar pasal  71  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dengan melakukan  mutasi  jabatan  enam  bulan sebelum  penetapan  calon  Pilkada  dan menggunakan program/anggaran
Pemerintah untuk kepentingan
pemenangan  Pilkada  (Nursatria,  2020). Akan tetapi, setelah putusan
diskualifikasi tersebut, Ilyas  Panji Alam-Endang Putra Utama mengajukan gugatan  kepada  MA.  Setelah  menjalani persidangan, MA mengabulkan gugatan Ilyas  Panji  Alam-Endang  Putra  Utama dan  meminta  KPUD  Ogan  Hilir membatalkan putusan diskualifikasi tersebut (kumparan, 2020).
Putusan  diskualifikasi  terakhir yang  dibatalkan  MA  adalah  Pilkada Kota  Banda  Lampung.  Pada  awalnya, KPUD Kota Banda Lampung mendiskualifikasi  Eva  Dwiana-Deddy Amarullah. Hal tersebut
menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu  Kota  Bandar  Lampung  yang telah  melakukan  penyelidikan  atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Eva Dwiana-Deddy Amarullah.
Berdasarkan  penyelidikan  tersebut,  Eva
Dwiana-Deddy Amarullah terbukti melanggar  pasal  71  ayat  3  dengan menggunakan program/anggaran
Pemerintah untuk
kepentingan pemenangan  Pilkada  serta  terbukti melakukan  praktek  politik  uang  secara terstruktur  sistemik  dan  masih  (TSM) (Aji,  2021).  Akan  tetapi,  Eva  Dwiana- Deddy  Amarulla  mengajukan  gugatan keputusan  KPUD  Bandar  Lampung  ke Mahkamah  Agung.  Setelah  melakukan persidangan,
MA
mengabulkan permohonan Eva Dwiana-Deddy Amarullah  dan  membatalkan  keputusan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
diskualifikasi  yang  dikeluarkan  KPUD Bandar Lampung (Astuti, n.d.).
Sebagian besar rekomendasi
diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu  pada  Pilkada  2020  lalu  tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini karena tidak ada kewajiban KPU melaksanakan rekomendasi  Bawaslu.  Selain  itu,    ada mekanisme  dalam    peraturan  di  KPU untuk  mengkaji  kembali  rekomendasi Bawaslu (Putri, 2020).
KPUD melakukan  pemeriksaan  kembali  atas pelanggaran  aturan  Pilkada  yang  telah dilakukan dan diputuskan oleh Bawaslu. Seharusnya  kewenangan  penyelidikan berada  di  tangan  Bawaslu  sebagai pengawas  Pilkada.  KPUD  tidak  perlu melakukan penyelidikan kembali (gorontalopost.id, 2021).
Sebagai  tambahan,  pengadilan terhadap  kecurangan  Pilkada  harus dilakukan  sebelum  pemungutan  suara. Ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan mekanisme diskualifikasi peserta Pilkada.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena setelah pemungutan suara proses hukum akan  berubah  menjadi  sengketa  hasil Pilkada yang akan diadili oleh Mahkamah  Konstitusi.  Sengketa  hasil Pilkada di MK menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana sengketa dengan selisih suara besar akan terbebas dari  sanksi.  Sehingga  kandidat  yang melakukan  kecurangan  saat  Pilkada
dengan  selisih  suara  kemenangan  yang besar dapat bebas dari sanksi.
Hal  ini  seperti  yang  terjadi  pada Pilkada Halmahera Utara dimana gugatan  terhadap  kecurangan  yang dilakukan  salah  satu  kandidat  yang menjadi  pemenang  Pilkada  yakni  Frans Manery, akan tetapi, permohonan tersebut ditolak MK karena pertimbangan  selisih  suara  (mkri.id, 2021b).  Kondisi  ini  juga  terjadi  pada Pilkada  Kabupaten  Gorontalo  dimana Bawaslu  telah  mengeluarkan  putusan diskualifikasi Nelson Pomalingo-
Hendra  Hemeto.  Akan  tetapi,  KPUD
Gorontalo tidak menindaklanjuti rekomendasi  Bawaslu  tersebut.  Salah satu  kandidat  Tonny  S.  Junus  dan Deryatno  Gobel  mengajukan  gugatan terhadap KPU yang tidak menindaklanjuti
rekomendasi diskualifikasi dari  Bawaslu. Akan tetapi,  MK  menolak  gugatan  tersebut (mkri.id,  2021a).  Selain  berdampak buruk kepada keadilan Pilkada, pengabaian  KPU  terhadap  rekomendasi diskualifikasi  Bawaslu  dapat  menjadi pelanggaran  bagi  KPU.  Hal  ini  terjadi pada  Pilkada  Kabupaten  Gorontalo, dimana  anggota  KPUD  Gorontalo diberikan  sanksi  teguran  keras  dan ketua  KPUD  diberhentikan  dari  jabatan Ketua (newsnesia.id, 2021).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Sumber: Diolah oleh penulis
Adanya tujuh rekomendasi
Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU memperlihatkan  jaringan  tata kelola dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia  belum  berjalan  dengan  baik. Ada  relasi  yang  tidak  setara  antara Bawaslu  dan  KPU  sehingga  hubungan kerja  antara  dua  institusi  ini  tidak berjalan  dengan  baik.  Kondisi  ini  dapat menciptakan  penyelenggaraan  Pilkada yang tidak jujur dan adil.
Relasi  Jaringan  Antara  Bawaslu  dan KPU
Seperti  yang  sudah  dijelaskan
sebelumnya bahwa Governance Networks terdiri  atas  dua  elemen  yaitu elemen proses dan elemen lembaga/institusi.  March  dan  Olsen
mendefinisikan institusi sebagai lembaga  yang  dibangun  di  sekitar kelompok  kegiatan  yang  sesuai,  di sekitar  prosedur  untuk  memastikan pemeliharaannya  dalam  menghadapi ancaman pergantian dan dari kepentingan  pribadi  dan  di  sekitar prosedur untuk memodifikasinya.
Menurut  Scott  (1995)  institusi  sendiri terdiri  dari  struktur  kognitif,  normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas  dan  makna  pada  perilaku sosial.  Institusi  secara  tidak  sengaja dapat tercipta oleh budaya, struktur dan rutinitas.
Faktor penyebab lahirnya sanksi diskualifikasi peserta Pilkada karena
sanksi pemidanaan dalam Pilkada dipandang tidak  efektif  memberikan efek jera . Peserta  Pilkada  lebih  tunduk
Gambar 2.
Konstruksi Jaringan Tata Kelola Implementasi Diskualifikasi Peserta Pilkada
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kepada sanksi administrasi  seperti  tidak diperbolehkan berkampanye atau diskualifikasi  sebagai  peserta  Pilkada. Menurut  Ketua  Bawaslu  periode  2017- 2022  Abhan,  sanksi  pidana  yang diterapkan  pada  Pemilu/Pilkada  tidak efektif  menangani  kecurangan  Pemilu. Menurut Abhan, sanksi pidana membutuhkan  waktu  proses  hukum yang  sangat  panjang.  “Ternyata  dalam prakteknya sanksi ini tidak efektif,” ujar Abhan  (Voi.id,  2021).  Sementara  itu, anggota  Dewan  Pembina  Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  Titi  Anggraini  menilai penerapan  peradilan  Pilkada  selama  ini tidak  memberikan  efek  jera.  Hal tersebut  karena  keterbatasan  waktu untuk  pengusutan  kasus  pelanggaran Pilkada 14 hari di Bawaslu. Keterbatasan waktu tersebut
menyebabkan bukti-bukti yang ditemukan  lemah  sehingga  putusan pidana  Pilkada  hanya  berupa  hukuman percobaan  seperti  hukuman  penjara  1-6 bulan. “Pemidanaan tidak terlalu efektif dan memberi efek jera,” (Wardi, 2020). Abhan  dan  Titi  Anggraini  sama-sama menilai bahwa pemberian sanksi pidana yang  saat  ini  tidak  efektif  menangani pelanggaran Pemilu.
Dalam prakteknya, sanksi diskualifikasi yang bersifat administratif sangat  berbeda  dengan  sanksi  pidana.
Sanksi  administratif  tidak  melibatkan pihak  kepolisian,  akan  tetapi  hanya melibatkan institusi penyelenggara Pilkada  saja.  Kondisi  ini  memerlukan kerja  sama  yang  baik  antara  Bawaslu dan KPU dalam mengimpelementasikan sanksi diskualifikasi. Diperlukan kesetaraan  kedudukan  antara  kedua institusi  dan  kejelasan  aturan  mengenai hak  dan  kewajiban  antara  setiap institusi.
Selain  itu,  hubungan  kerja  antara Bawaslu  dan  KPU  juga  berlangsung sangat  buruk.  Hal  ini  terlihat  dari Bawaslu  dan  KPU  tidak  melakukan koordinasi  penetapan  jadwal  Pilkada untuk  mengakomodir  penerapan  sanksi diskualifikasi.  Lebih  lanjut,    ada ketidaksamaan pemahaman atas definisi diskualifikasi  peserta  Pilkada  antara KPU  dan  Bawaslu.  Hal  ini  sering  kali menjadi  alasan  KPU  saat  menolak mendiskualifikasi peserta Pilkada. Selain itu, sanksi diskualifikasi  ini baru mampu  menjangkau  kecurangan  yang dilakukan  petahana,  akan  tetapi  belum mampu  menjangkau  praktek  money politik. Agar implementasi sanksi diskualifkasi  peserta  Pilkada  berjalan dengan  baik  perlu  adanya  koordinasi atau  kerja  sama  yang  baik  antara berbagai pihak yang terlibat.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## KESIMPULAN
Implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada melibatkan dua
stakeholders yaitu  KPU  dan  Bawaslu.
Akan tetapi, implementasi sanksi diskualifikasi  peserta  Pilkada  belum memiliki  tata  kelola  yang  baik.  Hal  ini terlihat  dari relasi  antara  institusi  yang terlibat  yaitu    Bawaslu  dan  KPU  yang memiliki  relasi  yang  tidak  setara  dan ketidakjelasan  aturan  yang  menjelaskan hak dan kewenangan antara setiap aktor. Kondisi  ini  mengakibatkan 7  sanksi diskualifikasi  peserta  Pilkada  pada Pilkada 2020 tidak terlaksana.
Bentuk relasi ya ng  tidak  setara antara  Bawaslu  dan  KPU dapat  dilihat dari  rekomendasi  diskualifikasi  yang dikeluarkan Bawaslu
tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini terjadi karena  rekomendasi  yang  dikeluarkan Bawaslu  tidak  mengikat  KPU.  Kondisi ini  memberikan  ruang  bagi  KPU  untuk tidak melaksanakan rekomendasi diskualifikasi.  Situasi  semakin  buruk karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur KPU berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi Bawaslu.
Oleh karena itu, sanksi diskualifikasi peserta Pilkada sulit untuk diimplementasikan  karena  kewenangan diskualifikasi  peserta  Pilkada  berada  di tangan KPU. Sementara Bawaslu hanya
memiliki  kewenangan  menyelidiki  dan memberikan  rekomendasi  kepada  KPU untuk  mendiskualifikasi  peserta Pilkada yang  melakukan  kecurangan.  Sehingga KPU seringkali mengabaikan rekomendasi Bawaslu.  Selama  ini Bawaslu  tidak  memiliki  kewenangan mendiskualifikasi  peserta  Pilkada  yang telah  terbukti  melakukan  kecurangan. Bahkan, Bawaslu tidak memiliki langkah  lebih  lanjut  apabila  KPU mengabaikan
rekomendasi
diskualifikasi yang telah dikeluarkan.
Sanksi diskualifikasi peserta Pilkada  sangat  penting  dilakukan  untuk menciptakan  pelaksanaan  Pilkada  yang jujur  dan  adil.  Hal  ini  perlu  dilakukan mengingat  penegakan  hukum  Pilkada hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara  dan  pengawas  Pemilu sebelum  tahapan  pemungutan  suara dilakukan.  Setelah  pemungutan  suara dilakukan, peserta Pilkada akan terbebas  dari  dalil  kecurangan  Pilkada jika kemenangan yang diperoleh dengan selisih  jumlah  suara  yang  besar. Mengingat  gugatan  sengketa  Pilkada kepada  MK  hanya  dapat  dilakukan apabila  jumlah  selisih  perolehan  suara masih dalam rentang 1 hingga 2 persen. Apabila  jumlah  selisih  suara  diatas  1-2 persen,  MK  tidak  dapat  melanjutkan proses  gugatan.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  kerja  sama  Bawaslu  dan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
KPU terkait penyusunan jadwal tahapan
Pilkada  untuk  memberi  ruang  proses diskualifikasi peserta sehingga diskualifikasi  tidak  dilakukan  sebelum tahapan pemilihan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu  dalam  penulisan  artikel  ini. Terutama  kepada  Ibu  Rachma  Fitriati yang  telah  membantu  banyak  dalam penulisan  artikel  ini  serta  korektor artikel yang juga telah membantu dalam penulisan artikel ini.

## REFERENSI
Aisah, Y. S. (2015). Kajian Governance Networks  Dalam  Program  Di Sunan Giri Awards Di Kabupaten Gresik. Publika, 3 (5). Aji,  R.  (2021). Bawaslu  Diskualifikasi Eva-Deddy  di  Pilkada  Lampung, Dua  Kubu  Siapkan  Langkah . https://nasional.tempo.co/read/142 3850/bawaslu-diskualifikasi-eva- deddy-di-pilkada-lampung-dua- kubu-siapkan-langkah Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton,  E.  (2020).  Elites,
masses, and democratic decline in
Indonesia. Democratization , 27 (4), 505–526. https://doi.org/10.1080/13510347.
2019.1680971
Astuti, I. (n.d.). MA Batalkan Diskualifikasi Eva Dwiana-Deddy
Amarullah .
https://mediaindonesia.com/politi k-dan-hukum/380743/ma- batalkan-diskualifikasi-eva- dwiana-deddy-amarullah
Birch, S., Daxecker, U., & Höglund, K. (2020).  Electoral  violence:  An introduction. Journal  of  Peace Research , 57 (1), 3–14. https://doi.org/10.1177/00223433 19889657 Chaterine,  R.  N.  (n.d.). Bawaslu Ungkap Ada 166 Dugaan Pelanggaran  Politik  Uang  di Pilkada 2020 . Detik. https://news.detik.com/berita/d- 5340587/bawaslu-ungkap-ada- 166-dugaan-pelanggaran-politik-
uang-di-pilkada-2020
Considine,  M.  (2013). Governance
Networks  And  The  Question  of Transformation . 91 (2),  438–447. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2012.02065.x
Cresswell,  J.  W.  (2015). Educational Research: Planning, Conducting,and EvaIuating Quantitative and QuaIitative Research . London: Pearson. Creswell,  J.  W.  (2018). Research Defign:  Qualitative,  Quantitative, and  Mixed  M  ethods  Approaches . Los Angeles: Sage Publication. Cruz,  N.  F.,  Rode,  P.,  Mcquarrie,  M., Badstuber,  N.,  &  Robin,  E.
(2022). Networked Urban Governance:  A  Socio-Structural Analysis  of  Transport  Strategies in London and  New York .
https://doi.org/10.1177/10780874 221117463 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  (2021). DKPP  Periksa Ketua  dan  Anggota  KPU  Kab . https://dkpp.go.id/dkpp-periksa- ketua-dan-anggota-kpu-kab- pegunungan-bintang-soal-dugaan- penanganan-laporan/ gorontalopost.id.  (2021). Sidang  MK:
Diskualifikasi Petahana Alot,
Beda Tafsir KPU-Bawaslu . https://gorontalopost.id/2021/02/0 4/sidang-mk-diskualifikasi-
petahana-alot-beda-tafsir-kpu- bawaslu/
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) halmaherapost.com. (2020). Diskualifikasi Petahana Halmahera Utara Menunggu Eksekusi KPU . https://halmaherapost.com/2020/0 9/21/diskualifikasi-petahana-
halmahera-utara-menunggu- eksekusi-kpu/
Juhariyono,  A.  (2021). Keputusan  KPU Tolak  Rekomendasi  Diskualifikasi Calon  Petahana  Dinilai  Cacat Hukum . https://daerah.sindonews.com/new sread/299524/701/keputusan-kpu- tolak-rekomendasi-diskualifikasi- calon-petahana-dinilai-cacat- hukum-1610506916 Klijn,  E.  H.,  &  Koppenjan,  J.  (2016).
Governance  Networks  in  the Public Sector . Routledge.
Koliba,  C.  J.,  Meek,  J.  W.,  Zia,  A.,  &
Mills,  R.  E.  (2019). Governance Networks In Public Administration and Public Policy .
New York: Routledge. kumparan.  (2020). Mahkamah  Agung Batalkan  Diskualifikasi  Paslon Bupati  Petahana  di  Ogan  Ilir . https://kumparan.com/urbanid/ma hkamah-agung-batalkan- diskualifikasi-paslon-bupati- petahana-di-ogan-ilir- 1uTRIPvYdP5/full Lucia,  G.,  Federico,  R.,  &  Nicoletta,  F.
(2015). The evolution of governance  networks  in  a  time  of crisis.  Evidence  from  the  Italian tourism  sector. Journal  of  Public Administration and Policy Research , 7 (4), 76–88. https://doi.org/10.5897/jpapr2015.
0317
Manjikian,  Mary.  2013.  Positivism, Post-Positivism,  and  Intelligence Analysis. New York: Routledge Manjikian,  Mary.  2013.  Positivism,
Post-Positivism,  and  Intelligence Analysis. New York: Routledge.
Meditiara, Y. (2020). Bawaslu
Rekomendasi  6  Petahana  Pilkada
Didiskualifikasi,  Ini  Daftarnya . detik.com. https://news.detik.com/berita/d- 5222872/bawaslu-rekomendasi-6- petahana-pilkada-didiskualifikasi- ini-daftarnya
mkri.id. (2021). Sengketa Pilbup Halmahera  Utara  Ditolak  untuk
Seluruhnya .
https://www.mkri.id/index.php?pa ge=web.Berita&id=17328 mkri.id.  (2021). MK:  PHP  Bupati Gorontalo  Tidak  Dapat  Diterima . https://www.mkri.id/index.php?pa
ge=web.Berita&id=17076
Molana,  D.  H.  (2020). Bawaslu  Nisel Minta  Petahana  Didiskualifikasi, Gerindra_  Alasannya  Tak  Jelas . detik.com. https://news.detik.com/berita/d- 5305637/bawaslu-nisel-minta- petahana-didiskualifikasi- gerindra-alasannya-tak-jelas newsnesia.id.  (2021). Putusan  DKPP, Tak  Ada  Perintah  Diskualifikasi Nelson - Hendra . https://newsnesia.id/putusan- dkpp-tak-ada-perintah- diskualifikasi-nelson-hendra/ Nugraha, I. (2020). Pilkada Tasikmalaya, Bawaslu Rekomendasikan  Calon  Petahana Didiskualifikasi . https://regional.kompas.com/read/ 2020/12/29/20041141/pilkada- tasikmalaya-bawaslu- rekomendasikan-calon-petahana- didiskualifikasi?page=all Nursatria, A. (2020). Bawaslu Ogan Ilir Rekomendasi  KPU  Diskualifikasi Paslon  Petahana  Ilyas-Endang . https://regional.kompas.com/read/ 2020/10/11/07555251/bawaslu- ogan-ilir-rekomendasi-kpu- diskualifikasi-paslon-petahana- ilyas?page=all
Osborne,  S.  P.  (2006).  The  New  Public Governance. Public  Management Review , 8 (3), 377–287.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Papuadalamberita.com. (2020). Bawaslu Keluarkan Surat Putusan, Aloysius Renwarin_ KPU Pegunungan Bintang Segera Lakukan Diskualifikasi - papuadalamberita . http://papuadalamberita.com/bawa slu-keluarkan-surat-putusan- aloysius-renwarin-kpu- pegunungan-bintang-segera- lakukan-diskualifikasi/
Pontoh,  S.  (2020). Bupati  Banggai dibayangi  ancaman  diskualifikasi di Pilkada 2020 . https://sulteng.antaranews.com/be rita/116604/bupati-banggai-
dibayangi-ancaman- diskualifikasi-di-pilkada-2020 Putri,  B.  U.  (2020). Bawaslu:  Sebagian
Besar Rekomendasi Diskualifikasi Tak  Ditindaklanjuti  -  Nasional
Tempo . Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/141
5511/bawaslu-sebagian-besar- rekomendasi-diskualifikasi-tak- ditindaklanjuti Social  Networks :  Progress  ,  Problems
and  Prospects. Political  Studies
Review , 16 (4), 332–341. https://doi.org/10.1177/14789299 17713952 Robi  Ardianto.  (2019). 380  Pidana Pemilu 2019 “Inkracht”, Dewi:Terima  Kasih  Kepolisian dan Kejaksaan _ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia . Bawaslu. https://bawaslu.go.id/id/berita/380
-pidana-pemilu-2019-inkracht- dewi-terima-kasih-kepolisian-dan- kejaksaan Saputra,  A.  (n.d.). Kecurangan  di Pilkada  2020  Dinilai  Terstruktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti . Detik.
https://news.detik.com/berita/d- 5343022/kecurangan-di-pilkada- 2020-dinilai-terstruktur- kenegarawanan-hakim-mk-dinanti
Sinaga,  N.  (2020). KPU  Nias  Selatan Tolak  Rekomendasi  Bawaslu  soal Diskualifikasi Petahana - Kompas . https://www.kompas.id/baca/nusa ntara/2020/12/26/kpu-nias- selatan-tolak-rekomendasi- bawaslu-soal-diskualifikasi- petahana Sindonews.  (n.d.). Tak  Beri  Efek  Jera,
Bawaslu_ Sanksi Pidana di Pemilu Tak Efektif . https://nasional.sindonews.com/re ad/547942/13/tak-beri-efek-jera- bawaslu-sanksi-pidana-di-pemilu- tak-efektif-1632301760
Soplantila, R. (2020). Gugatan Dikabulkan PTTUN, Paslon Petahana  Melenggang  ke  Pilbup
Banggai . https://news.detik.com/berita/d- 5220013/gugatan-dikabulkan- pttun-paslon-petahana- melenggang-ke-pilbup-banggai Sorensen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2007).
Theories  of  Democratic  Network Governance .  London:  Palgrave Macmillan. voi.id.  (2021). Bawaslu  Sanksi  Pidana Pelanggar  Pemilu  Tak  Buat  Jera, Lebih  Baik  Sanksi  Administrasi . https://voi.id/berita/87562/bawasl u-sanksi-pidana-pelanggar- pemilu-tak-buat-jera-lebih-baik- sanksi-administras Willmes, R., & Wessel, M. Van. (2021).
The Construction of (Non-)
Responsibility in Governance Networks .
https://doi.org/10.1177/21582440
211030620