## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA ( WHISTLEBLOWER ) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Fathan Taris Milzam 1 , Sutrisno 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email:  fathantaris21@gmail.com, sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Whistleblowers who expose illegal activities, generally, have their own fears, which hinder the process of reporting drug crimes. This necessitates the need for legal protection provided by the state as  an  effort  to  safeguard  and  uphold  the  law.  This  research  aims  to  understand  and  analyze  how individuals  reporting  drug  crimes  can  be  categorized  as  whistleblowers  entitled  to  legal  protection under the existing laws in Indonesia, as well as to identify and analyze the forms of legal protection available to whistleblowers of drug crimes based on the applicable legal regulations in Indonesia. The research  methodology  used  in  this  research  is  normative  juridical  with  statute  approach  and conceptual approach. The data analysis method used is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The results of this study indicate that legal protection for whistleblowers refers to the Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 about the Amendment to Law No. 13 of 2006 about Witness and Victim Protection. In this context, legal  protection is provided by  the LPSK (Witness  and Victim Protection  Agency),  which  is  authorized  to  protect  whistleblowers.  The  forms  of  legal  protection include physical and psychological protection for whistleblowers, as well as special handling and legal protection measures for whistleblowers.
Keywords : Legal Protection, Criminal Whistleblowers, Narcotics

## ABSTRAK
Pelapor  yang  mengungkap  kegiatan  ilegal,  umumnya  memiliki  ketakutan  tersendiri,  yang menghambat  proses  pelaporan  kejahatan  narkoba.  Hal  ini  mengharuskan  perlunya  perlindungan hukum  yang diberikan  oleh  negara sebagai  upaya  menjaga  dan  menegakkan  hukum.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis  bagaimana  individu  yang  melaporkan  kejahatan narkoba  dapat  dikategorikan  sebagai  pelapor  yang  berhak  atas  perlindungan  hukum  berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelapor tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dengan  pendekatan  statuta  dan  pendekatan  konseptual.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  normatif  kualitatif  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pelapor  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yang berwenang melindungi pelapor. Bentuk perlindungan hukum meliputi perlindungan fisik dan psikologis bagi pelapor, serta tindakan penanganan dan perlindungan hukum khusus bagi pelapor.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelapor Pidana, Narkotika

## PENDAHULUAN
Obat-obatan  atau  zat  yang  dikenal  dengan  narkotika  memiliki  manfaat  yang  dapat membantu di bidang kedokteran, perawatan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di lain sisi, narkotika juga mampu memberikan dampak buruk yaitu ketergantungan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
yang bisa sangat berbahaya jika digunakan secara sembarangan tanpa adanya pengawasan. Dengan kemajuan IPTEK, senyawa narkotika yang dulunya ditujukan untuk penggunaan medis sekarang dapat  diproses hingga  ke  titik  di  mana  obat  ini  juga  dapat  disalahgunakan  untuk tujuan-tujuan tersebut.
Menurut ketentuan hukum pidana, tindakan mengkonsumsi, melakukan penyimpanan dan  pengedaran  narkotika  dianggap  sebagai  tindak  kejahatan  yang  memiliki  tingkat keparahan yang sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan semacam ini tidak hanya dilakukan secara sembarangan,  tetapi  melibatkan  strategi  yang  terorganisir,  metode  yang  sistematis,  dan operasi  yang  dilakukan  dengan  rahasia  dan  kehati-hatian.  Selain  itu,  pelaksanaannya  juga didukung oleh penggunaan teknologi yang canggih, memanfaatkan jaringan yang luas dengan melibatkan  berbagai  wilayah.  Dalam  pelaksanaannya,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan terhadap  seluruh  sendi  kehidupan  masyarakat  sangatlah  besar  ke  berbagai  aspek,  seperti aspek hukum, ekonomi, dan sosial budaya.
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam  melaporkan  tindak  pidana  narkotika,  maka  dalam hal  ini  setiap orang  yang  melihat, membuat  laporan,  atau  menjumpai  sesuatu  yang  dapat  membuat  aparat  terbantu  dalam melakukan  pengungkapan  dan  penanganan  tindak  pidana  narkotika  harus  mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 pada intinya memberikan pengamanan  hukum  kepada  warga  negara  Indonesia.  Hal  ini,  secara  teori,  memberikan perlindungan yang sama di bawah hukum bagi semua warga negara. Menurut Mien Rukmini, pasal-pasal tersebut mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu persamaan di depan hukum, yang merupakan premis hukum yang sangat fundamental.
Pemberian perlindungan hukum haruslah menyeluruh kepada semua pihak yang bisa berpartisipasi  dalam  proses  peradilan,  terutama  dalam  situasi  kejahatan  yang  khusus  dan unik. Dalam hal kejahatan tertentu, harus ada peraturan khusus yang dapat berperan sebagai pemberi  rasa  keamanan  terhadap  tindakan  yang  mengganggu  dan  mengancam  dari  pihak lain,  terutama  terhadap  kejahatan  berskala  multinasional  yang  terorganisir,  baik  secara mental maupun fisik.  Sangat penting untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi siapa saja  yang  dapat  memberikan  bantuan  dalam  mengungkap  kejahatan  internasional  yang terorganisir, termasuk perlindungan bagi para pelapor.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Melakukan tindakan sebagai seorang pelapor memang merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, perlindungan bagi pihak yang melaporkan kejahatan narkotika sangatlah penting. Para pelapor harus melewati serangkaian tahapan yang dijelaskan oleh Ana Radelat dalam penelitiannya  tentang  topik  tersebut.  Penelitian  tersebut  mengungkapkan  adanya  ketujuh tahap  yang  harus  dilalui  oleh  seorang whistleblower ,  diawali  dari  ditemukannya ketidakberesan hingga mencapai tahap memulai kehidupan baru setelah hilangnya pekerjaan karena  pemutusan  kerja.  Tahapan-tahapan  lainnya  termasuk  refleksi  atas  langkah  yang diambil, konfrontasi dengan atasan, risiko pembalasan yang mungkin datang dari pihak yang dilaporkan, pemprosesan hukuman yang rumit, dan putusan kasus tersebut. Setiap tahapan ini memperlihatkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seorang whistleblower setelah  melakukan  pelaporan.  Keputusan  untuk  membuka  informasi  kepada  publik  dapat berdampak bagi seseorang. Pelapor tidak selalu mampu melewati tahapan-tahapan tersebut tanpa  bantuan,  terutama  pada  tahapan  yang  sulit  atau  memakan  waktu  lama.  Dalam beberapa  kasus,  mereka  mungkin  membutuhkan  perawatan  psikiatri  atau  medis  guna mengatasi tekanan psikologis yang mereka alami. Proses melaporkan kejahatan narkotika dan mengungkap informasi sensitif seringkali memunculkan perasaan cemas, stres, dan bahkan trauma.
Dalam penelitian ini disajikan 2 contoh kasus “peniup peluit” atau whistleblower tindak pidana narkotika di Indonesia, yaitu diantaranya :
a. Kasus  yang  pertama  adalah  kasus  yang  melibatkan  HA  (seorang  advokat  dan intelektual  Indonesia  yang  pernah  menjadi  KontraS  pada  2010 – 2016),  dirinya mengungkapkan bahwa terdapat oknum pejabat BNN, Polri, TNI, dan Bea Cukai yang terlibat  dalam  jualbeli  narkotika  oleh  tersangka  Freddy  Budiman,  yang  akhirnya justru  mendapatkan  tekanan  berupa  pelaporan  karena  dinilai  melakukan pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 yang berkaitan dengan ITE. Karena kurangnya bukti, penyataan HA dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi yang dilibatkan, hal tersebut terjadi setelah adanya tulisan yang diunggah Haris  Azhar  melalui  media  sosialnya  tentang  pengakuan  gembong  Narkoba  Fredy Budiman sebelum  dieksekusi  mati berkaitan dengan   dugaan  oknum  pejabat  yang terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy Budiman.
b. AAM (47) seorang dengan kewargaraan India yang saat itu melakukan liburan ke Bali,
ditahan  atas  tuduhan  terkait  narkoba.  Dia  ditahan  bersama  1,8  gram  kokain. Peristiwa  terungkap  saat  driver  online  tersebut  awalnya  mengira  kotak  kiriman tersebut  akan  diantarkan  ke  wilayah  parkiran,  dekat  dengan  area  diadakannya clubbing,  namun  dirinya  memutuskan  untuk  menyampaikan  kecurigaannya  pada polisi  yang  sedang  melaksanakan  tugasnya  saat  itu,  pengemudi  tersebut  berhasil membatalkan  pengiriman  narkoba  tersebut,  karena  setelah  membawa  paket tersebut  ke  Posko  Satgas  Polres  Kuta  Utara  bersama  anggota  kepolisian  untuk diperiksa  isinya  dan  saat  dilakukan  pembongkaran  paket,  ditemukan  dalam  paket terdapat di kotak makanan ringan dan sekotak kopi saset yang ternyata merupakan tiga klip plastik narkoba jenis kokain.
Menurut  penjelasan  penulis  di  atas,  pentingnya  dilakukan  pengamanan  oleh  hukum bagi  individu  yang  melaporkan  kejahatan  narkotika  sangatlah  relevan.  Pernyataan  ini  juga terbukti dengan adanya upaya legislatif di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan LN RI Nomor 4635)  dilakukan  pengesahan  di  Indonesia  sebagai  langkah  awal  untuk  melindungi  dan mengamankan para pelapor, termasuk pelapor kejahatan narkotika. Namun, perkembangan hukum tidak berhenti di situ. Pada tahun 2014, UU tersebut diganti oleh UU No. 31 Tahun 2014  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LN  RI  Tahun  2014  No.  293, Tambahan  LN  RI  Nomor  5602)  dengan  tujuan  guna  memperkuat  dan  meningkatkan perlindungan terhadap saksi serta korban, dan mengakomodasi kebutuhan serta perubahan pada sistem peradilan pidana dalam Indonesia.
Pedoman yang berguna untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kejahatan narkotika. Pedoman tersebut telah dibuat  dengan  mengeluarkan  SEMA  No.  4  Tahun  2011  yang  berkaitan  dengan  Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu.
Nota  kesepakatan  (MOU)  yang  dibentuk  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  untuk  lebih  meningkatkan  pengamanan hukum  bagi  individu  yang  melaporkan  tindakan  kejahatan  tertentu,  khususnya  berkaitan dengan narkotika. MOU dengan No: NK- 18/VII/2010/BNN, No: KEP-067/1.6/LPSK/08/2010. telah  disepakati  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kerjasama  yang  lebih  intensif  antara kedua lembaga tersebut. MOU ini menjadi landasan bagi upaya bersama dalam memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
perlindungan yang lebih baik bagi para pelapor, berkaitan dengan kasus-kasus penyebaran narkotika. Melalui kerjasama ini, BNN dan LPSK bertekad untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang lebih efektif.
Pembentukan LPSK dan pengesahan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 merupakan langkah yang  diambil  oleh  pemerintahan  guna  memenuhi  harapan  seluruh  pihak  dalam  menjamin perlindungan hukum terhadap saksi serta korban. Walaupun begitu, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran pelapor Salah satu tantangan  tersebut  adalah  minimnya  pemahaman  masyarakat  tentang  makna  dan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada whistleblower .  Pemahaman  yang  kurang menyeluruh  tentang  peran  dan  hak-hak  pelapor  dapat  menjadi  penghalang  dalam mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  melaporkan  tindak  pidana  narkotika. Ketidaktahuan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia secara luas dan pemahaman yang tidak merata di kalangan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang digunakan  oleh penulis  berdasarkan  dengan  permasalahan yang  diteliti  menggunakan  jenis penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu proses  penelitian hukum  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  hukum  dalam peraturan  Perundang-Undangan  perlindungan  hukum  pelapor  tindak  pidana  Narkotika. Penelitian  hukum  normatif  mencangkup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Kualifikasi Whistleblower
Jeffrey  Wigand  merupakan  seorang whistleblower terkenal,  yang  salah  satu namanya  terkemuka.  Dia  menjabat  sebagai  mantan  wakil  presiden  riset  Brown  & Williamson  Tobacco  di  AS.  Karena  Jeffrey  mengungkapkan  praktik  yang  perusahaannya lakukan yaitu memalsukan statistik nikotin pada rokok yang diproduksikan, dia akhirnya diberhentikan.  Selain  dipecat,  dia  sering  mengalami  pelecehan  dan  ancaman  karena

## perilakunya sebelumnya.
Kehadiran Whistleblower merupakan suatu hal yang menarik guna diperhatikan pada pidana narkotika, perihal tersebut menjadi menarik karena berdasarkan LPSK tahun 2021  menyatakan  tidak  adanya  permohonan  dan  penanganan  perlindungan  perkara narkotika  ke  LPSK,  padahal  kasus  mengenai  tidak  pidana  narkotika  di  Indonesia  masih tinggi,  tentu  saja  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  rendahnya  pemahaman  aparat penegak hukum dan masyarakat tentang whistleblower dan perlindungannya dalam tindak pidana narkotika.
Ketika  membahas  istilah  " whistleblower ",  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks historisnya, yaitu kebiasaan para petugas kepolisian Inggris yang akan membunyikan alarm ketika  mereka  mengetahui  adanya  kejahatan,  memperingatkan  aparat  penegak  hukum lainnya serta masyarakat.
Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai whistleblower :
Menurut Roberta Ann Johnson:
A four-part definition of a whistleblower has been established. The term "whistleblower" has four components:
1. A person engages in behavior with the intention of making information public;
2. The information is disclosed to third parties outside the organization who make it public;
3. The  information  pertains  to  potential  or  actual  nontrivial  wrongdoing  in  an organization; and
4. The person who is exposing the agency is not a journalist or an ordinary citizen but rather a member or a former member of the organization.
Berlandasakan  atas  pendapat  Roberta  Ann  Johnson  terdapat  4  bagian  dari definisi whistleblower , yakni:
1. Tingkah laku individu yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas;
2. Informasi  yang  disampaikan  mengacu  pada  kemungkinan  ataupun  kepastian penyimpangan signifikan yang ada didalam suatu organisasi;
3. Informasi  tersebut  diungkapkan  kepada  orang-orang  di  luar  organisasi  yang  akan mempublikasikannya dan memasukkannya ke dalam berita publik; dan
4. Individu  yang  melaporkan  pelanggaran  di  dalam  organisasi  bukanlah  seorang wartawan ataupun masyarakat biasa, melainkan merupakan seorang anggota atau pekerja yang berasal dari perusahaan tersebut.

## Menurut Mary Curtis:
A whistleblower is someone who alerts the public or those in positions of power about wrongdoing inside an institution.
Menurut  Mary  Curtis, whistleblower adalah  seseorang  yang  memberi  tahu publik atau otoritas tentang anomali yang terjadi di suatu organisasi.
Menurut Geoffrey Hunt:
An  employee  who  reports  their  employer  because  they  suspect  they  have engaged in unlawful activity is known as a whistleblower.
Sudut  pandang  Geoffrey  Hunt  menjadi  contoh  bagaimana  seorang whistleblower adalah  seorang  karyawan  yang  mengungkapkan  rekan  kerjanya  karena menurutnya rekan kerja tersebut telah terlibat dalam aktivitas kriminal.
Menurut Floriano C. Roa:
“A whistleblower is a person who works for an organization and decides to speak out  publicly  about  actions  taken  by  employees  that  are  either  inconsistent  with  the company's goal or potentially dangerous to the public interest.”
Hal  ini  berarti whistleblower adalah  individu  yang  menjadi  bagian  dari  suatu organisasi  untuk  mengamati  perilaku  yang  bertentangan  dengan  misi  dan  prinsip organisasi atau mengancam kepentingan publik, dan yang memutuskan untuk berbicara secara  terbuka  tentang  hal itu.  Mereka memiliki  pemahaman  yang mendalam  tentang nilai-nilai  dan  tujuan  organisasi,  serta  peka  terhadap  tindakan  atau  keputusan  yang melanggar standar atau etika yang dianut oleh organisasi tersebut.”
Berlandaskan atas Mulyana Wirakusumah pada buku Lilik Mulyadi yang berjudul Perlindungan  Hukum  terhadap Whistleblower dan  Justice  Collabolator  dalam  trave Organized Crime:
“ Faktanya, whistleblower diakui  dalam  berbagai  pengaturan  di  luar  sistem peradilan pidana,  termasuk  bisnis  dalam  upaya  mencapai  tata  kelola perusahaan  yang sangat  baik.  Orang  yang  melaporkan  kejahatan  sebagai whistleblower tidak  hanya sebagai "pengadu" teta pi juga sebagai saksi mata.”

## Menurut Quentin Dempster:
Whistleblower seperti tiupan peluit. Dinamakan demikian karena mirip dengan cara wasit meniup peluitnya saat acara keolahragaan atau perlombaan sepak bola untuk mengumumkan  anggota  tim  yang  melanggar,  atau  cara  potlantas  menilang  seseorang yang  melanggar  hukum  di  jalan  raya,  atau  cara  pengintai  pada  peperangan  di  jaman terdahulu bersiul untuk memberikan rincian kejahatan yang dilakukan musuhp.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban disebutkan  jika  Pelapor  ( whistleblower )  ialah  individu  yang  memberi  pelaporan, informasi, ataupun keterangan terhadap penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana  yang  hendak,  tengah,  ataupun  sudah  terjadi. Whistleblower tindak  pidana narkotika adalah seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana pidana narkotika dan melaporkannya, memberi informasi, ataupun keterangan terhadap penegak hukum dan pelapor  tersebut  tidak  menjadi  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  yang dilaporkannya.
Dengan kualifikasi yang dijelaskan diatas, seseorang whistleblower memenuhi klasifikasi  selaku  seseorang  saksi  serta  pelapor  yang  memiliki  hak  untuk  memperoleh perlindungan hukum sebagai kompensasi pengorbanan yang dilakukannya.
Menurut  penulis,  berdasarkan  2  contoh  kasus  yang  telah  penulis  sampaikan sebelumnya,  kasus  yang  tepat  dan  memenuhi  kualifikasi  sebagai whistleblower dalam tindak pidana narkotika adalah aksi penyerahan narkoba jenis kokain yang merupakan pesanan seorang warga berhasil dihentikan berkat informasi yang diberikan oleh seorang tukang  ojek  online  kepada  anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Kuta  Utara  yang  sedang bertugas  di  lapangan.  Pada  awalnya,  para  tukang  ojek  mengira  bahwa  paket  tersebut akan  diantarkan  ke  tempat  parkir  tempat  hiburan  malam digelar.  Pelaku  yang  terlibat dalam kasus ini diidentifikasi dengan inisial AAM dan berasal dari India. Pengemudi ojek online  tersebut  membawa paket  tersebut  ke  Posko  Satgas  Polres  Kuta  Utara  bersama anggota  kepolisian  untuk  diperiksa  isinya.  Setelah  dilakukan  pembongkaran  paket, ditemukan dalam paket terdapat di kotak makanan ringan dan sekotak kopi saset yang ternyata merupakan tiga klip plastik narkoba jenis kokain.
Sementara untuk kasus yang melibatkan HA, Jika dilihat dari pengertian dan kualifikasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dari whistleblower diatas,  HA  termasuk whistleblower karena  termasuk  orang  yang mengungkapkan  informasi  kepada  publik  tentang  tulisan  yang  diunggah  Haris  Azhar melalui media sosialnya tentang pengakuan gembong Narkoba Fredy Budiman sebelum dieksekusi mati berkaitan dengan dugaan oknum pejabat yang terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy Budiman.
Perlindungan  hukum  terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower ) narkotika saat  sekarang  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia    No.  31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  yang  berkaitan  dengan Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang  diberi  kewenangan  oleh  negara  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap whistleblower , Namun dalam penerapannya dalam BNN melakukan perlindungan terlebih dahulu  kepada  pelapor  atau  “ whistleblower ”  tindak  pidana  narkotika,  sehingga  hal ini membuat  masyarakat  merasa  cemas  untuk  melapor  dikarenakan  tidak  menutup kemungkinan  adanya  keterlibatan  oknum  BNN  dalam  tindak  pidana  yang  dilaporkan. Kedua  lembaga  tersebut  sama-sama  memiliki  aturan  tentang  pelapor  dan perlindungannya, yang mana kedua aturan memiliki inti bahwa setiap orang yang secara sukarela  menyampaikan  laporan  tentang  adanya  dugaan  terjadinya  tindak  pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## 2. Perlindungan Whistleblower di Berbagai Negara
Secara  historis,  oganisasi  berkumpulnya  para  penjahat  atau  disebut  mafia  yang berasal dari Palermo di Sisilia dan merupakan organisasi kriminal paling tua dan terbesar di Italia ini memiliki hubungan yang erat dengan whistleblower . Mereka sering disebut sebagai Cosa Nostra atau Mafia Sisilia. Organisasi mafia lainnya diberbagai penjuru dunia, dalam perdagangan heroin dan mengalami perkembang dalam berbagai belahan dunia. Organisasi kriminal ini sangatlah kuat alhasil anggotanya mempunyai pengaruh terhadap departemen  eksekutif,  legislatif,  dan  pemerintahan  pemerintahan  yudikatif,  serta petugas penegak hukum.
Keterlibatan pelapor, yang mengungkapkan informasi tentang terjadinya kejahatan dengan imbalan kekebalan dari tindakan hukum apa pun, ialah bagian daria aspek yang bisa  mengacu  atas  penemuan  kejahatan.  Berikut  ini  merupakan  seperangkat  aturan
Whistleblower diberbagai negara, diantaranya yakni:
a. Amerika Serikat, whistleblower dimuat pada whistleblower Act 1989. Di AS, mereka yang melaporkan kesalahan dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, diskors, diancam, dilecehkan, atau menjadi sasaran perilaku diskriminatif. Perlindungan saksi dilaksanakan dalam Amerika Serikat di bawah pengawasan Departemen Kehakiman. Dengan  nama  Kantor  Operasi  Penegakan  Satuan  Khusus  Perlindungan  Saksi, perlindungan saksi merupakan bagian dari divisi pidana departemen ini.
b. Afrika  Selatan, whistleblower dimuat pada  Pasal  3  Protected  Dsdosures  Act  No. 26 Tahun  2000.  Perlindungan whistleblower melibatkan  langkah-langkah  untuk melindungi pelapor dari kerugian finansial dan kerugian terkait posisi atau pekerjaan mereka.  Di  Afrika  Selatan,  Departemen  Kehakiman  bertanggung  jawab  mengawasi program  perlindungan  saksi.  Biro  Perlindungan  Saksi  merupakan  organisasi  yang bertugas menyediakan perlindungan bagi saksi.  UU Perlindungan Saksi Tahun 1998 merupakan  dasar  pelaksanaan  program  perlindungan  saksi  ini.  Dengan  berbagai lembaga,  termasuk  komisi  khusus,  Direktorat  Pengaduan  Independen,  Kejaksaan, Departemen  Lembaga  Pemasyarakatan, dan  organisasi  publik,  Kantor  Perlindungan Saksi mempunyai ikatan khusus serta korelasi kerja sama yang lain. Sekretaris Urusan Pertanahan, Komisaris Polisi Nasional untuk Afrika Selatan, Badan Intelijen Nasional, Dinas Rahasia Afrika Selatan, dan Komisaris Layanan Publik semuanya berhubungan dengan  otoritas  keamanan.  Pola  unit  perlindungan  saksi  yang  memberikan  fungsi kontrol dengan mengintegrasikannya dengan tanggung jawab dan tugas lembaga lain yang ada merupakan bagian dari pengelolaan hubungan tersebut.
c. Canada, whistleblower dimuat  pada  Section  425.1  Criminal  Code  of  Canada.  Yang memberikan  kerja  dilarang  memberlakukan  sanksi  disipliner,  demosi,  pemecatan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hubungan kerja terhadap pekerja guna melakukan  pencegahan  mereka  memberi  informasi  pada  pemerintah  ataupun lembaga  penegak  hukum ataupun bertindak  sebagai  pembalasan  terhadap  pekerja yang  melakukannya.  Perlindungan  Saksi  di  Kanada  dijalankan  oleh  Royal  Canadian Mounted  Police  (RCMP),  dengan  dukungan  dari  semua  tingkat  pemerintahan  dan kepolisian.
d. Australia, whistleblower dimuat pada Pasal 20 dan 21 Protected Dsdosures Act 1994.
Identitas  pelapor  dirahasiakan,  dan  dirinya  dilindungi  atas  pencemaran  nama  baik, pembalasan, serta konsekuensi hukum. Ada juga perlindungan bersyarat jika identitas pelapor  terungkap  di  media.P  erlindungan  Saksi  di  Kanada  dijalankan  oleh  Polisi Federal Australia.
e. Inggris, whistleblower dimuat pada Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interes Disclosure Act 1998, whistleblower tak diperbolehkan  untuk  diberhentikan  secara paksa  dan  akan terlindungi  dao  perlakuan  yang  dirasa  membuat  pelapor  dirugikan.  Lembaga  yang berperan  utama  dalam  perlidungan  saksi  dan  korban  adalah  Crown  Prosecution Service  (CPS,  kejaksaan  Agung).  CPS  merupakan  lembaga  yang  independen  yang diatur dalam UU tersendiri (Code of Crown Presecution Service). CPS tidak bertindak langsung atas nama korban   atau   saksi   karena   CPS   membuat   putusan   demi kepentingan umum bukan  sejumlah  orang.  Namun  demikian, kepentingan  korban sangat    diperhatikan,  misalnya    mengenai  kerugian  atau  kekerasan  yang  dialami korban. Pada saat  polisi  mengirim  dokumen  kepada  CPS,  dokumen tersebut  telah berisi  sejumlah  informasi  mengenai  saksi  dan korban   yang   akan   membantu   CPS untuk   mencegah   atau menghentikan  serangan  yang  tidak  adil  terhadap  karakter saksi    dan    korban.  Di  Inggris  Raya,  saksi  dan  program  perlindungan  saksi  masing- masing  merupakan  bagian  dari  sistem  kepolisian  federal  dan  kerangka  kerja  polisi negara bagian. Korban dapat meminta kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Dalam hal ini polisi harus menyertakan rincian permohonan ini dalam dokumen. Jika tidak  ada  permohonan,  maka  CPS  akan  meminta  polisi  untuk  menyertakan  rincian atau  menerangkan  mengapa  permohonan  tidak  ada,  maka  kejaksaan  akan meneruskannya dalam siding pengadilan.

## 3. Model Perlindungan Saksi ( Whistleblower )
Menurut  Yanti  Gunarsih,  pakar  hukum  pencucian  uang,  terdapat  2  wujud perlindungan  yang  bisa  diberi  pada  saksi  serta  korban  setelah  melihat  pengalaman melindunginya  di  berbagai  negara,  yakni  Procedural  Right  Model  (Model  hak-hak Prosedural) dan The Service Model (Model Pelayanan).
a. Procedural Right Model. (Model hak-hak Prosedural)
Pendekatan  ini  sangat  menekan  atas  pemberian  kesempatan  kepada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
saksi, korban, serta pengadu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pidana, selama proses pidana, atau selama proses peradilan. Dalam setiap proses tahapan hukum yang mempertaruhkan kepentingannya, mencakup hak guna meminta konsultasi kepada pemasyarakatan sebelum dirilis bersyarat, saksi serta korban tindak pidana diberikan  hak  untuk  itu.  Hak  ini  mencakup  hak  untuk  berdamai  atau  tampil  di pengadilan  sipil  yang  dikenal  sebagai  model  partie  civile  (sistem  aksi  sipil)  di Perancis.  Metode ini memandang saksi serta ataupun korban (yang melaporkan) selaku subyek yang membutuhkan hak hukum yang luas guan memberi tuntutan serta mengejar kepentingan.
Manfaat  paradigma  jenis  tersebut  dipandang  mampu  memenuhi kebutuhan  anggota  masyarakat  dan  saksi  akan  retribusi.  Selain  itu,  dengan berpartisipasi  dalam  cara  ini,  saksi  dan  korban  dapat  memperoleh  kembali  rasa harga diri dan kepercayaan diri mereka. Kesanggupan saksi korban tindak pidana untuk berperan aktif dalam proses hukum kemudian dapat menjadi pemeriksaan terhadap  tindakan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  kejaksaan,  seperti  memilih persyaratan  yang  dianggap  terlalu  ringan  atau  meniadakan  masalah  yang menyangkut kepentingan umum.
Dikarenakan  seringkali  terdakwa  memiliki  kendali  terhadap  aliran informasi  ini  melalui  kuasa  hukumnya,  hal  ini  dapat  menimbulkan  tekanan terhadap saksi dan/atau korban di pengadilan. Oleh karena itu, model tersebut pun diberi anggapan mampu menaikkan n kualitas aliran informasi kepada saksi serta ataupun  korban  (saksi  korban).  Pendekatan  ini  mengandung  kekurangan  dan kerugian besar. Menurut teori tertentu, pengaturan ini akan membuat kepentingan pribadi dan publik bertentangan. Kepentingan umum dapat didahulukan daripada kepentingan  individu  ketika  saksi  serta  ataupun  korban  (saksi,  korban,  atau pelapor)  berpartisipasi  pada  saat  penyelenggaraan  peradilan  pidana.  Pada kenyataannya,  kepentingan  umum  harus  dijadikan  sebagai  landasan  sistem peradilan  pidana.  Selain  itu,  meskipun  ada  upaya  untuk  membuatnya  lebih sederhana,  administrasi  peradilan  pidana  dapat  menjadi  beban  yang  tidak semestinya.
Kelemahan  lainnya  adalah  kemungkinan  bahwa  hak  yang  diberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kepada  saksi-korban  justru  akan  membebani  individu  dan  memberikan  peluang bagi pelaku untuk menggunakan taktik pemaksaan terhadapnya, yang berpotensi membuatnya  menjadi  korban  kejahatan  lagi  (risiko  viktimisasi  sekunder),  hal  ini sering kali dianggap tidak diinginkan dari segi psikologis, praktis, dan finansial. Saksi dan/atau korban sering mengalami kesulitan dalam berfungsi dengan baik akibat kecemasan,  kesedihan,  dan  sikap  apatis,  terutama  jika  mereka  memiliki  tingkat pendidikan  yang  rendah.  Jadwal  persidangan  yang  padat  dapat  memberikan dampak  finansial  dan  praktis  yang  merugikan.  Selain  itu,  pendapat  saksi-korban mengenai hukuman yang akan diberikan, yang seringkali dipengaruhi oleh emosi pembalasan, dapat mengganggu suasana persidangan yang adil berdasarkan asas praduga tak bersalah.
b. The Service Model (Model Pelayanan)
Penekanan  dalam  model  ini  adalah  dibutuhkannya  mengembangkan kriteria  yang  seragam  untuk  pertumbuhan  korban  kejahatan  (korban saksi/pelapor),  yang  bisa  dipakai  oleh  polisi.  Memberikan  ganti  rugi  sebagai konsekuensi  pidana  reparatif,  membahas  implikasi  keterangan  saksi  korban sebelum vonis dijatuhkan, atau bekerja sama dengan kejaksaan untuk menangani kasus  adalah  contoh pembinaan dalam  konteks ini.  Menurut  strategi  ini,  korban kejahatan adalah sasaran khusus yang harus dibantu sebagai bagian dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi serta aparat penegak hukum lainnya.
Manfaat  dari  model  ini  dapat  diterapkan  untuk  memulihkan  apa  yang dikenal sebagai integritas sistem kepercayaan yang dilembagakan dalam konteks sudut pandang kolektif. Untuk menumbuhkan suasana tertib, terkendali, dan saling percaya,  saksi  dan/atau  korban  merasa  seolah-olah  kepentingannya  kembali terjaga  dalam  tatanan sosial  yang  berkeadilan.  Cara  ini  juga  dinilai  cost-effective karena  sistem  peradilan  pidana  bisa  menutupi  kerugian  yang  dialami  saksi  serta ataupun korban pada saat memutuskan ganti kerugian untuk korban.
Para  profesional  penegak  hukum  memandang  keharusan  bagi  mereka untuk terus-menerus melakukan langkah-langkah khusus terhadap saksi dan/atau korban  sebagai  suatu  kesulitan  karena  semuanya  mengandalkan  sarana  dan prasarana yang sama, yang merupakan salah satu keterbatasannya jenis model ini.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Efisiensi juga terlihat terganggu karena pekerjaan profesional tidak bisa dipadukan dengan aktivitas yang dianggap mengganggu efisiensi.
Model  ini  menetapkan  tolak  ukur pertolongan  yang  diberi  pada  korban dan  saksi  oleh  kepolisian,  kejaksaan,  serta  pengadilan,  seperti  pelayanan kesehatan,  bantuan,  pembayaran  santunan,  dan  pembayaran  restitusi. Permasalahan paradigma ini adalah sulitnya menentukan apakah saksi dan korban benar-benar mendapatkan pelayanan tersebut.
Lebih  lanjut,  menurut  Yanti  Gunarsih,  kombinasi  model  hak  prosedural dan  model  pelayanan  harus  menjadi  pilihan  pemerintah  Indonesia  untuk  model perlindungan saksi.
4. Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Perlindungan  Dan  Bantuan  Bagi Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Lembaga  yang  dikenal  dengan  nama  LPSK  memiliki  tanggung  jawab  dan kewenangan  untuk  menjamin  hak  untuk  melindungi  saksi  serta  korban.  LPSK  memiliki tugas  menangani  serta  memberi  bantuan  untuk  melindungi  saksi  pelaku  (justice collaborator),  pelapor  ( whistleblower ),  dan  spesialis,  selain  saksi  dan  korban.  Spesialis dimaksudkan untuk seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan guna memperjelas sebuah perkara pidana untuk keperluan dalam pengadilan.
Dalam  riset  ini,  penulis  berfokus  membahas  syarat  untuk  mendapatkan pengamanan LPSK terhadap pelapor tindak pidana sebagaimana yang ada pada UU No. 31 Tahun  2014  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pengamanan  LPSK kepada whistleblower dilakukan melalui persyaratan dibawah ini:
a. Kepentingan atas kesaksian yang diberikan pelapor ( whistleblower ); dan
b. Tingkatan tindakan yang mengancam dan berbahaya bagi pelapor.
Kelayakan  akan  diberikannya  perlindungan  ini  berdasarkan  pertimbangan pimpinan LPSK, salah yang tidak terlepas dari pertimbangan LPSK adalah terkait itikad baik dari whistleblower ini, yaitu jangan sampai whistleblower dalam kasus tersebut  melakukan  pelaporan  terkait  tindak  pidana  narkotika  padahal  orang  tersebut termasuk  bagian  dalam  tindak  pidana  tersebut,  yang  mana  pelaporannya  tersebut digunakan  bentuk  penundaan  agar  dirinya  tidak  di  proses  hukum.  Hal  lainnya  terkait keputusan diberikan perlindungan ini juga tidak terlepas dari hasil telaah dan pencarian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
informasi terkait kebenaran informasi atau laporan pelapor ( whistleblower ) kepada aparat penegak hukum.
Terdapat tata cara memperoleh perlindungan menurut UU No. 31 Tahun 2014, yakni:
a. Saksi serta ataupun korban yang terlibat memiliki opsi untuk melakukan pengajuan permohonan dengan cara tertulis terhadap LPSK, baik secara sukarela taupun atas permintaan dari pejabat yang memiliki wewenang.
b. LPSK akan segera memeriksa permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
c. Keputusan LPSK akan dibagikan secara tertulis dalam waktu maksimal 7 hari semenjak pengajuan permohonan.
Pada situasi  tertentu,  LPSK  mampu  memberi pengamanan  tanpa  terdapatnya pemohon yang mengajukan.
Namun  semua  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  LPSK  bersifat  sementara, terdapat jangka waktu perlindungan yang ditentukan LPSK terkait perlindungan tersebut. Perlindungan tersebut dapat diberhentikan jika diketahui bahwa kesaksian tidak sesuai dengan  itikad  baik.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  berhentinya perlindungan terhadap whsitleblower, sebagai berikut :
a. Saksi dan korban menurut permintaan dari pejabat yang berwenang meminta agar pengamanan yang diberikan kepada mereka dihentikan.
b. Saksi dan korban melanggar perjanjian yang disepakati
c. LPSK menyimpulkan jika saksi serta korban tak kembali membutukan pengamanan melalui bukti yang ada guna meyakinkannya.
5. Bentuk Perlindungan Fisik, Psikis, Penaganan Khusus, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Narkotika
Kemampuan whistleblower guna  memberikan  pengetahuan  yang  berkaitan dengan  terjadinya  kejahatan  biasanya  mengarah  pada  penemuan  kejahatan  tersebut. Whistleblower dapat menghadapi banyak tekanan, baik dalam kerangka bahaya, maupun serangan balik fisik, psikis, dan hukum. Karena beban ini, terkadang orang sering merasa cemas untuk berperan sebagai whistleblower . Mengingat pentingnya posisi pelapor dalam mengungkapkan  suatu perkara,  maka sudah  selayaknya pelapor diberikan  perlindungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
hukum baik secara fisik maupun emosional agar masyarakat tidak ragu untuk melapor.
Segala wujud perlindungan yang dimuat oleh RUU berlandaskan atas kepastian hukum  dapat  dipandang  sebagai  perlindungan  hukum.  Secara  umum,  berbagai RUUmemiliki  pengertian  yang berbeda-beda  yang  berkaitan dengan apa  yang diketahui sebagai  perlindungan,  diantaranya:  perlindungan  ialah  suatu  hal  yang  wajib  yang  harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan sesuai dengan Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2002 untuk memberikan rasa aman pada korban serta saksi dari ancaman, gangguan,  teror,  serta  kekerasan  dari  pihak  lainnya.  Informasi  yang  diberi  selama menyelidik,  menuntut,  ataupun  sidang  pengadilan.  Selain  itu,  Pasal  1  Ayat  1  PP  No.  24 Tahun 2003 mengatur jika pada perkara aksi pidana terorisme, negara melindungi saksi, penyidik,  penuntut  umum,  serta  hakim  dari  penyerangan  serta  ataupun  ancaman kekerasan.
Perlindungan  hukum  yang  komprehensif  bagi  pelapor  harus  tersedia  sebelum, selama,  dan  setelah  proses  peradilan.  Hal  ini  karena  terkadang  dalam  kasus  kejahatan tertentu, ancaman serta ketakutan terhadap tiap-tiap orang yang melaporkan akan tetap ada selepas tahapan peradilan pidana terlewati. Sangat mungkin untuk mengembangkan permusuhan terhadap tersangka atau pelaku yang kejahatannya telah diungkapkan, yang mungkin membuat pelapor tidak nyaman dan membahayakan nyawa mereka. Selain itu, pelapor  juga  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum,  namun  akan  lebih  baik  jika diperluas  ke  keluarganya  juga.  Hal  ini  karena  ketentraman  dan  kenyamanan  keluarga mereka  secara  langsung  akan  mempengaruhi  seberapa  baik  mereka  dapat  melakukan tugasnya sebagai pelapor kebenaran.
Berdasarkan uraian di atas, secara umum ada empat cara perlindungan terhadap pelapor, yaitu  perlakuan  khusus,  perlindungan  hukum,  perlindungan  fisik  dan  psikis,  serta penghargaan. Dengan cara lebih mendalam mampu dijelaskan dibawah ini:
a. Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis Terhadap Whistleblower
Seseorang  yang  mengidentifikasi  dirinya  sebagai whistleblower pasti  akan mengalami  berbagai  ancaman,  kepanikan,  dan  bahkan  kesaksian  selama  seluruh penyelidikan hukum. Secara teknis, perlindungan fisik dan psikologis bagi pelapor dan keluarganya diperlukan untuk menjaga rasa aman, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun  2014  yang  berkaitan  dengan  Perubahan  atas  UU  13  Tahun  2006,  yang
membenarkan bahwa seorang Saksi bergelar dibawah ini:
1. Mendapatkan  perjuangan  keamanan  pribadi,  keluarga,  serta  aset  pelapor terjamin,  dan  membuktikan bahwa  kesaksiannya  tidak  terancam  selama proses dilaksanakan
Perlindungan  ini  merupakan  tanggung  jawab  negara  dalam  mempertahankan keamanan  dan  kesejahteraan  warganya,  terutama  dalam  menjaga  keselamatan fisik  dan  mental  mereka.  Hak  ini  mencakup  kebebasan  dari  penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.
2. Berpartisipasi dalam proses memutuskan dan memilih langkah-langkah bantuan dan perlindungan keamanan.
Karena  kebutuhan utama  perlindungan  saksi  adalah  perlindungan  dan dukungan keamanan, mereka berhak untuk memilih dan mempengaruhi jenis perlindungan dan bantuan keamanan.
3. Memberi kesaksian tanpa adanya penekanan dari pihak lain
Informasi yang diberikan oleh korban dan saksi haruslah sesuai dengan fakta yang ada pada saat kejadian. Sehingga, informasi yang diberikan bukanlah pernyataan yang diberikan saat diliputi oleh rasa takut.
4. Memperoleh ahli yang dapat menerjemahkan
Apabila korban dan saksi memiliki kekurangan atas ketidaklancarannya berbahasa indonesia,  maka  pihaknya  memiliki  hak  untuk  memperoleh  ahli  yang  dapat membantunya menerjemahkan.
5. Memiliki kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang memaksa
Pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau korban tidak diperkenankan karena  pada  setiap  tahap  penyidikan,  keterangan  saksi  dan  korban  harus diserahkan secara sukarela.
6. Memperoleh perkembangan informasi persidangan
Seringkali, pelapor hanya dilibatkan saat memberikan keterangannya saat sidang pengadilan, akan tetapi tidak diketahui perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, saksi  harus  menyadari  ruang  lingkup  sistem  pengadilan  yang  menggunakan kontribusinya.
7. Memperoleh perkembangan informasi persidangan
Seringkali, pelapor hanya dilibatkan saat memberikan keterangannya saat sidang pengadilan, akan tetapi tidak diketahui perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, saksi  harus  menyadari  ruang  lingkup  sistem  pengadilan  yang  menggunakan kontribusinya.
8. Memiliki pilihan apabila identitas pelapor ingin dirahasiakan.
9. Memperoleh identitas baru
Bahkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah, saksi dan korban mungkin masih menghadapi  ancaman,  khususnya  dalam  situasi  yang  melibatkan  kejahatan terorganisir.  Dalam  beberapa  keadaan,  identitas  baru  dapat  diberikan  kepada saksi dan korban.
10. Memiliki tempat tinggal sementara untuk ditempati pelapor
11. Diberikan tempat tinggal
Apabila  perlindungan  saksi  dan  korban  menjadi  perhatian  utama,  mencarikan mereka  tempat  tinggal  baru  harus  diperhitungkan  sehingga  mereka  dapat menjalani hidup mereka tanpa rasa takut.
12. Mengganti biaya yang dikeluarkan untuk transportasi
Dalam banyak kasus, saksi memerlukan dukungan keuangan dari negara karena mereka  kekurangan  sumber  daya  untuk  membayar  biaya  perjalanan  mereka sendiri ke lokasi peralatan yang disetujui. Meskipun klausul ini hadir di tingkat uji coba, namun jarang digunakan karena berbagai alasan.
13. Mendapatkan bimbingan dari penasihat hukum
Karena seorang saksi seringkali adalah orang biasa yang tidak mengenal hukum dan  prosedurnya,  penting  untuk  memiliki  penasihat  hukum  ketika  menjalani proses pidana.
14. Biaya  hidup  yang  dikeluarkan  untuk  sementara  di  tanggung  sampai  waktu pengamanan berakhir
Biaya  yang  dimaksudkan  yaitu  pengeluran  yang  ditujukan  pada  saat  informasi diberikan, misalnya harga makan sehari-hari.
15. Mendapat pendampingan.
Sayangnya,  perlindungan  yang  diuraikan  di  atas  dirasakan  kurang  maksimal karena lembaga yang melakukan perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini LPSK
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
masih terkendala dalam akses lokasi tinggal yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta, ternyata kurang efektif dan efisien karena terkait dengan birokrasi yang kompleks. Masalah  ini  terutama  disebabkan  oleh  sistem  yang  mengharuskan  pemohon perlindungan  untuk  mengajukan  permohonan  secara  langsung  ke  LPSK  dan kemudian  melalui  proses  penilaian  yang  membutuhkan  waktu  dan  usaha.  Oleh karena itu, penting untuk mendirikan kantor LPSK dalam setiap daerah, bahkan pada tiap-tiap kabupaten, agar LPSK dapat tetap berfungsi selaku bagian dari sub-sistem peradilan pidana yang sejajar dengan penegak hukum lainnya. Perihal tersebut akan memperkuat peran dan keberadaan LPSK. Selain itu, dalam reformulasi hukum acara pidana, perlu memperhatikan LPSK dan memperkuat kewenangannya, sehingga tak adanya tumpang tindih oleh lembaga penegak hukum lainnya serta menghilangkan konsep campur tangan yang berlebihan. Sebaliknya, kantor perwakilan LPSK dalam wilayah jelas tak dibutuhkan jika keberadaan organisasi tersebut bersifat ad hock dan hanya bersifat sementara sambil menunggu proses perbaikan paradigma penegakan hukum perlindungan pelapor. Sebab, porsi APBN yang akan dikeluarkan cukup besar. Selain itu, dengan perluasan kelembagaan sistem peradilan pidana, secara bertahap akan  terjadi  keterlambatan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  yang  bertolak belakang  terhadap  gagasan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  serta  murah.  Oleh karena itu, penting bagi divisi penegak hukum internal untuk memiliki kekuatan yang memadai dalam melindungi pelapor. Contohnya, dapat dibentuk tim perlindungan khusus yang bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan pelapor.
Secara  teknis,  Peraturan  Bersama  mengatur  proses  koordinasi  perlindungan fisik  dan  psikologis  selama  pertumbuhannya.  Peraturan  ini  mengatur  mengenai prosedur  koordinasi  terkait  permintaan  perlindungan  fisik  serta  psikis  untuk  yang melaporkan  ataupun  saksi  pelapor  yang  dilakukan  pengajuan  oleh  LPSK  selaras dengan tahapan penanganan yang akan diteruskan ke LPSK, atau dilakukan sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi  individu  yang  melaporkan  informasi  kepada LPSK  atau  pihak  penegak  hukum.  Pada  saat  LPSK  menerima  permintaan perlindungan,  diwajibkan  untuk  memberikan  perlindungan  tersebut,  dengan pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada aparat penegakkan hukum. Pada saat penegak hukum menerima permintaan perlindungan,
mereka harus berkomunikasi dengan LPSK.
b. Bentuk  Perlindungan  Berupa  Penanganan  Khusus  Dan  Perlindungan  Hukum Terhadap Whistleblower
Dimungkinkan  juga  untuk  mendapatkan  perlakuan  khusus  berupa  diizinkan untuk  bersaksi  di  depan  persidangan  tanpa  harus  mengungkapkan  identitas  atau wajahnya,  sebagai  upaya  untuk  mendukung  upaya  perlindungan  pelapor  yang bersaksi  di  persidangan.  Langkah-langkah  ini  merupakan  tambahan  dari  fasilitas perlindungan  fisik  dan  psikologis  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Aturan  ini merupakan  angin segar  bagi  pelapor  karena  memungkinkan  mereka untuk benar- benar  mengungkapkan  rincian  kejahatan  tanpa  khawatir  terjebak  dalam  proses hukum hanya karena telah melaporkannya.
Menurut  RUU  ini,  kecuali  kesaksian  ataupun  pelaporan  tak  disampaikan menggunakan  itikad  baik,  pelapor  tak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara hukum  atas  kesaksian  yang  telah  diberikan.  Hal ini berlaku untuk  tuntutan  pidana dan perdata. Pelapor harus menunggu sampai hal yang dia laporkan atau bersaksi telah diselesaikan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum mengajukan gugatan terhadapnya atas kesaksian yang disampaikan yang ditegaskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2011. SEMA menjadi acuan pada penerapan perlindungan hukum  untuk  pelapor  yang  diatur  pada  UU  No.  13  Tahun  2006.  SEMA  juga melindungi kedudukan hukum mereka. Berlandaskan atas SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa syarat individu dapat disebut selaku whistleblower , antara lain adalah bahwa  orang  tersebut adalah  pihak  yang  mengetahui  kegiatan  ilegal  tertentu dan mengungkapkannya  sementara  tidak  menjadi  bagian  dari  pelaku  kejahatan terungkap.  MA  meminta  agar  majelis  hakim  menerapkan  perlakukan  istimewa kepada siapa saja yang sesuai dan mengikuti syarat sebagai whistleblower melalui SEMA ini. Apabila saksi atau pelapor juga dilaporkan oleh pihak yang diperiksa, maka pengelolaan atas perkara laporan yang diajukan harus diutamakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower )  narkotika    saat
sekarang  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia    No.  31  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  yang  berkaitan  dengan Perlindungan Saksi dan Korban, pada hal ini perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku  lembaga  yang  diberi  kewenangan  oleh  negara untuk melakukan perlindungan terhadap whistleblower ,  bentuk  dari  pada  perlindungan  hukum  tersebut  berupa perlindungan  fisik  serta  psikis  terhadap whistleblower ,  serta  Perlindungan  Berupa Penanganan Khusus Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower . Namun dalam penerapannya  BNN  melakukan  perlindungan  terlebih  dahulu  kepada  pelapor  atau “ whistleblower ” tindak pidana narkotika, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa cemas  untuk  melapor  dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  keterlibatan oknum BNN dalam tindak pidana yang dilaporkan.
2. Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK)  dalam  menjalankan  tugasnya  selaku lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain  kepada whistleblower sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  31  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  Dan  Korban  masih  terdapat  keterbatasan  dalam  memberikan  perlindungan terhadap whistleblower tindak  pidana  narkotika,  salah  satunya  adalah  lokasi  tempat whsitleblower belum tentu dekat dari kantor LPSK di Jakarta, yang mana hal ini tentu kurang efektif dan efisisien karena nantinya ada proses birokrasi yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Taufik, Moh., dkk. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia. Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Aceh: Unimal Press. Rukmini,  Mien.  (2003)  Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2003.
Adhalia,  Saputri.  Disertasi:  “Rekonstruksi  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Pelapor  Tindak Pidana Narkotika”, (Malang: UB, 2019).
Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Waruwu,  Jovan  Kurata.  Tesis:  Penerapan  Perlindungan  Saksi  Dalam  Perkara  Pidana  Yang Ditangani Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006).
Artantojati, Sigit. Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (hatice
Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2012).
Hiariej, Eddy. Legal Opini : Permohonan pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Arifin, A. Z. 2005, Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi, https://antikorupsi.org/id/article/fenomena- whistleblower -dan-pemberantasan- korupsi, (13 April 2023).
Gunarsih, Yanti. (n, d.), Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK oleh Yanti Gunarsih, www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Juni 2023
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolator) Dalam Tindak Pidana Tertentu.
Wawancara  dengan  bapak  Tommy  Permana selaku  Tenaga  Ahli  LPSK pada  tanggal  27  Juni 2023.