KEDUDUKAN IJMA SEBAGAI DALIL HUKUM TERHADAP JABATAN PUBLIK
Muhammad Ashsubli
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis E-mail: subli.stain@gmail.com

## Abstract
Asked for office or running for political ethics are common. Some of the arguments of such consensus clearly explain how the real Islam considers an office that has become a symbol of social status. Candidacy  and  campaign  for  certain  political  positions  can  be justified under Islamic law for a person who within him there are two  things.  First,  has  the  capacity,  capability  and  acceptability sufficient to assume that he ran for office and campaign for him to reach it. Second, the main motivation is certainly solely to seek the pleasure of Allah and for the sake of realizing the public good and not for personal interests and reach or not the means to do things  that  are  destructive  to  the  interests  of  the  public.  Thus, through this paper hope to anyone who wants to run for leaders to be honest in judging ourselves, so that positions of leadership which it aspires into leadership, accompanied by the Lord’s hand in giving the best to the people method used in this study using Quantitative Research. This study uses a measurement technique problem through careful against varaiabel-specific variables, so to be produce conclusions that can be generalized, separated from the context of the time and the situation and the type of data collected mainly quantitative data. Quantitative research is used primarily to develop the theory in a scientific discipline. Use of taking the measurements with analyzes statically in research  implies that this study uses quantitative methods.
Keywords : Ijma’, candidacy, campaign, public position

## Abstrak
Meminta  jabatan  atau  mencalonkan  diri  dalam  etika  politik merupakan hal lumrah. Beberapa dalil seperti Ijma memberikan penjelasan  secara  gamblang  bagaimana  sesungguhnya  Islam memandang  sebuah  jabatan  yang  telah  menjadi  simbol  status sosial. Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat dua hal. Pertama, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan  yang  ia  mencalonkan  dan  mengkampanyekan  dirinya untuk menggapainya. Kedua, motivasi utamanya tentu semata- mata  untuk  mencari  keridhaan  Allah  dan  demi  merealisasikan kemaslahatan publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan  atau  bukan  sarana  untuk  melakukan  hal-hal  yang  bersifat destruktif  bagi  kepentingan  publik.  Dengan  demikian,  melalui tulisan ini berharap kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin agar jujur dalam menilai diri sendiri, supaya jabatan kepemimpinan yang diembannya menjadi kepemimpinan yang  disertai  oleh  tangan  Tuhan  dalam  memberikan  yang terbaik  bagi  rakyat  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dengan  menggunakan  Penelitian  Kuantitatif  (quantitative research).  Penelitian  ini  menggunakan  permasalahan  melalui teknik  pengukuraan  yang  cermat  terhadap  varaiabel-variabel tertentu,  sehingga  mengasilkan  simpulan-simpulan  yang  dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data  yang  dikumpulkan  terutama  data  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengkuran disertai analisis  secara  statis  di  dalam  penellitian  mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
Kata Kunci: Ijma’, pencalonan diri, kampanye, jabatan publik

## Pendahuluan
Kata-kata “Sumber Hukum Islam’ merupakan terjemahan dari lafazh Masadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam  kitab-kitab  hukum  Islam  yang  ditulis  oleh  ulama-ulama fikih  dan  ushul  fikih  klasik.  Untuk  menjelaskan  arti  ‘sumber hukum  Islam’,  mereka  menggunakan  al-adillah  al-Syariyyah.
Penggunaan mashadir al-Ahkam oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al- Adillah al-Syar’iyyah. 1
Adapun  yang  dimaksud  Masadir  al-Ahkam  adalah  dalil- dalil  hukum  syara’  yang  diambil  (diistimbathkan)  daripadanya untuk  menemukan  hukum 2 .  Sumber  hukum  dalam  Islam,  ada yang  disepakati  (muttafaq)  para  ulama  dan  ada  yang  masih dipersilisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati  jumhur  ulama  adalah  Al  Qur`an,  Hadits,  Ijma’  dan Qiyas. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (al Qur`an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas).
Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di  kalangan  para  ulama  selain  sumber  hukum  yang  empat  di atas adalah istishan , maslahah mursalah , istishab , ‘ uruf , madzhab as- Shahabi , syar’u man qablana .  Dengan  demikian,  sumber  hukum Islam berjumlah sepuluh, empat sumber hukum yang disepakati dan enam sumber hukum yang diperselisihkan. 3
Sebagian  ulama  menyebutkan  enam  sumber  hukum yang  masih  diperselisihkan  itu  sebagai  dalil  hukum  bukan sumber  hukum,  namun  yang  lainnya  menyebutkan  sebagai metode  ijtihad.
Keempat  sumber  hukum  yang  disepakati  jumhur  ulama yakni Al Qur`an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, landasannya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shahabat Nabi Saw Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman.
“Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?  Ia  berkata:  “Saya  berhukum  dengan  kitab  Allah”.  Nabi berkata:  “Jika  tidak  terdapat  dalam  kitab  Allah”  ?,  ia  berkata:  “Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw” ? ia berkata: “Saya akan berijtihad
1 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam ,  (Ciputat:  Logos  Wacana Ilmu, 1999) , h. 82. 2 al-Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh al-Islami , (damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 401. 3 Abdul Wahhab al-Khallaf, ilmu Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) h. 21-22.
dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah Saw. 4
Hal  yang  demikian  dilakukan  pula  oleh  Abu  Bakar  ra apabila  terjadi  kepada  dirinya  perselisihan,  pertama  ia  merujuk kepada kitab Allah, jika ia temui hukumnya maka ia berhukum padanya. Jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah  itu  dari  Rasulullah  Saw,,  ia  pun  berhukum  dengan sunnah  Rasul.  Jika  ia  ragu  mendapati  dalam  sunnah  Rasul Saw,  ia  kumpulkan  para  shahabat  dan  ia  lakukan  musyawarah. Kemudian ia sepakat dengan pendapat mereka lalu ia berhukum memutus  permasalahan. 5
Dengan demikian pada prinsipnya kedudukan ijma sangat dibutuhkan  oleh  umat  Islam  mengingat  banyaknya  persoalan- persoalan  umat  yang  perlu  ditetapkan  oleh  mujtahid  terutama hal-hal yang terkait dengan bidang politik tentang pencalonan dan kampanye untuk jabatan publik.

## Pengertian dan Unsur-Unsur Ijma
Ijma’ dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya  (tekad)  terhadap  sesuatu.  disebutkan رملأا ىلع نلاف عمجأ berarti berupaya di atasnya Sebagaimana firman Allah Swt:
”  Karena  itu  bulatkanlah  keputusanmu  dan  (kumpulkanlah)  sekutu- sekutumu. (Qs.10:71).
Pengertian  kedua,  berarti  kesepakatan.  Perbedaan  arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. 6 Ijma’ dalam istilah  ahli ushul adalah  kesepakatan  semua  para  mujtahid  dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum  syara.
4 Hadits diriwayatkan al-Thabrani (lihat: al-Mu’jam al-Kabir, Juz 15), h. 96.
5 al-Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh al-Islami , (damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 402.
6 Ibid h. 468.
Adapun rukun ijma’ dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan  para  mujtahid  kaum  muslimin  dalam  suatu  masa atas hukum syara’ .
‘Kesepakatan’ itu dapat dikelompokan menjadi empat hal:
Tidak  cukup  ijma’  dikeluarkan  oleh  seorang  mujtahid 1. apabila keberadaanya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Karena ‘kesepakatan’ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum 2. syara’  dalam  suatu  masalah,  dengan  melihat  negeri, jenis  dan  kelompok  mereka.  Andai  yang  disepakati atas hukum syara’ hanya para mujtahid haramain, para mujtahid  Irak  saja,  Hijaz  saja,  mujtahid  ahlu  Sunnah, Mujtahid  ahli  Syiah,  maka  secara  syara’  kesepakatan khusus  ini  tidak  disebut  Ijma’.  Karena  ijma’  tidak terbentuk  kecuali  dengan  kesepakatan  umum  dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa. Hendaknya  kesepakatan  mereka  dimulai  setiap 3. pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas  apakah  dengan  dalam  bentuk  perkataan,  fatwa atau perbuatan.

## Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum
Perbedaan-perbedaan  pendapat dikalangan  ulama adalah sesuatu    yang    biasa  terjadi  termasuk    dalam    soal  ijma  apakah dapat dipandang sebagai dalil syar’i atau tidak.
Pada  prinsipnya    Jumhur  ulama  ushul  fiqih  menyatakan bahwa  ijma  sebagai  upaya  para  mujtahid  dalam    menetapkan hukum  suatu  kasus  yang  tidak  ada  hukumnya  dalam  nash harus mempunyai landasan. Jumhur  ulama berpendapat bahwa kedudukan  ijma menempati salah  satu  sumber  atau  dalil hukum sesudah Al Quran dan Sunnah. 7
7 T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis , (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), h. 25.
Ini  berarti  bahwa  ijma  dapat  menetapkan    hukum    yang mengikat dan  wajib  dipatuhi umat Islam  bila tidak ada ketetapan hukumnya  dalam    Al  Quran  dan  Sunnah.  Untuk  menguatkan pendapat ini, Jumhur Ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadits Nabi diantaranya QS. An Nisa   ayat 115 :
“  Dan  barang  siapa  yang  menetang  Rasul  sesudah  jelas  kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka  biarkan  ia  leluasa  terhadap  kesesatan  yang  telah  dikuasainya itu  dan  kami   masukkan  ia  ke  neraka  jahannam ”.
Zamakhsari  mengomentari  bahwa  ayat  ini  menunjukkan ijma  mempunyai    hujjah  yang  tidak  boleh  diperselisihkan sebagaimana Al  Quran  dan  Hadits.  Sedang Amidy  mengatakan bahwa    ayat  ini    merupakan  ayat    yang  ama  kuat  petunjuknya tentang  kehujjahan ijma, dimana Allah  Swt  mengancam  orang yang  mengikuti bukan  jalan orang  mukmin dengan  memasukkan ke neraka jahannam dan  tempat yang  paling buruk. Jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin.  Inilah yang disebut ijma. 8
Begitu juga dalam al-Quran surah  An Nisa (4) ayat 59 ” Hai  orang-orang  beriman,  taatilah Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya dan  ulil amri diantara kamu”. Perintah mentaati ulil amri sesudah mentaati Allah dan Rasul berarti untuk mematuhi ijma, karena ulil amri berarti orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan  agama, dalam  hal ini adalah  ulama. Kepatuhan akan  ulama salah  satunya adalah bila  mereka sepakat tentang  sesuatu hukum dan inilah yang disebut ijma. 9

## Pencalonan Diri dan Kampanye.
Pencalonan diri berarti proses, cara, dan pembuatan untuk mendapatkan keinginanya. Sedangkan kampanye berarti tindakan atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  politik  atau calon tertentu yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen  dan  untuk  mendapatkan  dukungan  massa  pemilih
8 Abdullah,  Sulaiman,  , Sumber  Hukum  Islam  Permasalahan  dan Fleksibilitasnya , (Jakarta: Sinar Grafika,1995), h. 55.
9 Djazuli,  A., Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  Dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , (Jakarta: Kencana,2007), h.  23.
dalam suatu pemungutan suara. Sementara jabatan politik berarti pekerjaan (tugas) dala, pemerintahan atau organisasi 10

## Konsep Islam tentang pencalonan diri dan kampanye.
Di dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara ,baku. Namun, ada  beberapa unsur-unsur perilaku di  dalam Islam yang mengindikasikan  apabila  perbuatan  tersebut    merupakan  suatu tindakan  yang    memiliki  makna  kampanye,  yakni  menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin 11
Sedangkan dalam  hal ini  kampanye  ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi  yang berarti  menghimbau atau perilaku  mengajak  seseorang  dengan  cara  memberikan  alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya. 12
Di  dalam  sejarah  Islam,    istilah    kampanye    dalam fikih siyasah memang belum  familiar  dan dikenal secara luas. Istilah tersebut  telah ada sebelum masa kontemporer ini,  dimana telah terbentuk  negara-bangsa  yang  banyak  bercorak  demokrasi  bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur  Tengah dan Asia Tenggara. 13
Pelaksanaan  kampanye  merupakan  salah  satu  bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyaysah, istilah pemilihan umum  dikenal dengan Intikhabah al-‘ammah. Intikhabah  merupakan jama’ muannassalim yang berasal dari kata Intikhaba-Yantakhibu yang artinya memilih.
Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  kampanye  adalah  sebuah sarana sebagai tahap
10 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:balai Pustaka,2005) cet. Ke-3 h. 189. 11 Rapung  Samuddin,  Fiqih  Demokrasi: Menguak  Kekeliruan  Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik , (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 128. 12 Antar  Venus,  M anajemen  Kampanye: Panduan  Teoritis  dan  Praktis dalam Mengefektifkan    Kampanye  Komunikasi ,  (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media,
2009), h. 29.
13 Mahomed Ullah Ibn S. Jung, The Administration of Justice In Islam: An Introduction  to  The  Muslim  Conception  of  The  State ,  (New  Delhi:  Kitab  Bhavan, 1990), h. x.
perkenalan diri oleh kandidat  yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan  serta identitas  para pihak yang mencalonkan  diri  tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal  dan  mampu  untuk  memilih  dan  memilah  manakah calon  kandidat  yang  pantas  untuk  menduduki    kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. 14
Adapun  pihak-pihak  yang  melaksanakan  kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye  yang di  bentuk dari  partai    politik  atau    gabungan    partai  politik  tertentu.  Di dalam fikih  siyasah ,  partai  politik  di  sebut  dengan  istilah al-Hizb al-Siyasi yang  dipahami  sebagai  sebuah  organisasi  publik  yang memperjuangkan nilai-nilai  Islam  dalam konteks yang berbeda- beda melalui  penguasaan struktur  kelembagaan pemerintah  baik pada level legislatif,  maupun eksekutif yang  diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum  serta melakukan kampanye dengan    menjual  isu  dan  program-program  yang  tidak  terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam. 15

## Dasar Hukum Penawaran Diri sebagai Pemimpin
Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah  dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf  ayat 55, yakni:
“berkata  Yusuf:  “Jadikanlah  aku  bendaharawan  negara  (Mesir); Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang  pandai  menjaga,  lagi berpengetahuan”.
Dari  ayat  di  atas,  menurut  tafsir  pendapat  ulama  Al- Allamah  Al-Alusi  (w.1270  H),  ayat  diatas  merupakan  dalil kebolehan  seseorang  untuk  memuji  dirinya  dengan  sebenar- benarnya jika memang  ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk  meminta kekuasaan (jabatan). 16
14 Hafied  Cangara ,  Komunikasi Politik  : Konsep,  Teori dan  Strategi ,  (Jakarta
: Rajawali Pers, 2011), h. 229.
15 Ridho  al-Hamdi, Partai  Politik  Islam:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2013),  h. 9.
16 Fahmi  Huwaydi, Demokrasi,  Oposisi,  dan  Masyarakat  Madani,  Terj.  M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah , (Bandung: Mizan, 1996), h.  236.
Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin  menguasainya. Oleh karena itu, seseorang  yang  didalam  dirinya  telah    terpenuhi  syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan  hukum-hukum  syariat,  maka  calon  pemimpin tersebut    boleh  saja  untuk  menawarkan  diri  untuk  menjadi pemimpin dan meminta  jabatan tersebut. 17
Hafidzun  ‘Alim    adalah    kekuatan  inti  Nabi  Yusuf  as. yang  berjuang dengan melibatkan diri ke  dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama  Al-Qurthubi  (w. 671  H)  menyatakan pula bahwa, ayat  tersebut    menunjukkan  suatu  kebolehan  untuk    seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya  bahwa,  Nabi  Yusuf  a.s.  meminta  jabatan  karena ia yakin ketika  itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir  miskin. Hal ini  merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk  menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu. 18
Jika  seseorang  mengetahui    bahwa    dirinya    sanggup menegakkan  kebenaran    dan  keadilan,  sedangkan    ketika  itu tidak ada yang  dapat  melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘ ain atasnya. Wajib  atasnya memintanya dengan cara mengabarkan  tentang  perihal  diri  dan  sifat-sifatnya  yang  layak untuk  jabatan  tersebut,  baik  berupa    ilmu,  kemampuan,  syarat- syarat kelayakan  untuk menjadi  pemimpin dan lain  sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s.
Kemudian,  sifat-sifat  seorang  calon  pemimpin  tersebut juga mengandung Basthatan fi al-‘Ilm wa al-Jism (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik).  Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki  ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu  harus  berlaku adil  dalam setiap  keputusannya; ketiga,  sehat  fisik  dan  jiwanya    serta  kemampuan  lain  yang
17 Ibid, h. 229. 18 Thariq  As-Suwaidan, Melahirkan  Pemimpin  Masa  Depan,  Terj.  Faishal Umar , (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 30.
memadai.  Hal  tersebut    dibenarkan  oleh  Ibnu  Qayyim  bahwa dengan    menyempurnakan  ilmu,  maka  kepemimpinan  dalam agama  akan  didapatkan.  Kepemimpinan  dalam  agama  adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu. 19
Dari beberapa pendapat  para ulama di  atas, dapat diambil kesimpulan    bahwasanya  konteks  dalam  ayat  tersebut    adalah terdapat kewajiban adanya sifathafidzun serta alimun terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam diri calon pemimpin  sebagaimana yang tersurat di  dalam surat Yusuf di atas.
Di  dalam  syariat    Islam,  telah    disebutkan  didalamnya tentang  batasan-batasan  hak-hak  politik  individu.Adapun  hak- hak  politik  tersebut  diantaranya  adalah  Hak  Memilih  (Haqq al-Intikhab);  Hak  Musyawarah    (Haqq  al-Musyawarat);  Hak Pengawasan  (Haqq al-Muraqabat); Hak Pemecatan (Haqq al-‘Azl); Hak Pencalonan (Haqq al-Tarsyih), dan; Hak Menduduki  Jabatan (Haqq Tawalliy  al-Wazha-if al- Ammat 20
Dalam  pembahasan  ini  akan  difokuskan  pada  Hak Pencalonan dan  Hak Menduduki Jabatan.

## Hak Pencalonan ( a. Haqq al-Tarsyih)
Hak  pencalonan  ialah  tindakan  seseorang  yang mencalonkan  dirinya    untuk  salah  satu  jabatan  pemerintahan atau fungsi  umum  lainnya. Di  sisi  lain, tindak pencalonan  diri yang    didalamnya  mengandung  unsur-  unsur  permintaan  akan suatu  jabatan  tertentu,  tentu  tidak  diperbolehkan  secara  syariat, hal demikian sesuai dengan Hadits shahih dari  Abdurrahman bin Samirah, Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya:
Telah mengabarkan kepada kami  Mujahid bin Musa ia  berkata;  telah menceritakan kepada  kami  Isma’il  dari Yunus dari  Al  Hasan dari ‘Abdurrahman  bin  Samurah.  Telah    memberitakan  kepada    kami Amru  bin Ali  berkata;  telah menceritakan kepada kami  Yahya telah
19 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Buah Ilmu, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.
20 Abdul Karim  Zaidan,  dkk, Pemilu  dan  Partai  Politik  dalam  Perspektif Syariah,  Terj. Arif  Ramdhani dalam Syar’iyyah al-Intikhabah , (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.
menceritakan kepada kami  Ibnu Aun  dari Al Hasan dari  Abdurrahman bin  Samurah  ia  berkata,  ‚Rasulullah  shallallahu’alaihi    wasallam bersabda: ‚Janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi karena permintaan, engkau akan dibiarkan sendiri. Namun  jika engkau  diberi  kekuasaan  tidak  atas  dasar  permintaan,  maka  engkau akan diberi pertolongan dalam menunaikannya.‛ (H.R. Nasa’i) 21
Adapun  pencalonan  yang  memiliki    unsur  permintaan suatu  jabatan    oleh  individu  tidak  diperbolehkan,  namun  boleh hukumnya  mencalonkan  seseorang  untuk  orang  lain,  karena hal  tersebut  tidak  mengandung  unsur    untuk  meminta  jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan  kepada umat untuk memilih calon yang layak.
Pencalonan di Masa Kini
1).
Pencalonan  diri  sendiri    tidak  diperbolehkan sebagai  ketentuan  umum,  akan  tetapi  pencalonan  diri sendiri  diperbolehkan  jika  dituntut    suatu  keterpaksaan (keadaan  darurat)  atau  demi  kemaslahatan  shariat.  Di masa kontemporer  sekarang ini, umat  nampaknya tidak mungkin    mengetahui    orang-orang    yang  layak  dan cocok  untuk mereka  pilih  menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan  umat,  maka  pencalonan  orang  yang  layak dan memperkenalkan calon tersebut  kepada umat  dapat membantu umat  untuk memilih  orang yang paling cocok dan  layak  untuk  menjadi  pemimpin  demi  terealisasinya tuntutan-tuntutan  yang penting dalam bernegara.
Pencalonan  diri  ini    dibolehkan  dengan  bersandar pada  firman  Allah  dalam  surat  Yusuf  ayat  55.  Di  dalam penafsiran  ayat  tersebut,  tidak  ada  dugaan  bahwa  Nabi Yusuf  a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut  dilakukan untuk  menjadikannya sebagai  sarana  dalam  merealisir  tujuan-tujuan  yang diridhoi Allah
Kampanye Pencalonan 2). Apabila  pada  masa  kontemporer  ini  dalam praktiknya  pencalonan    boleh  dilakukan  karena  dalam
21 Lidwa  Pustaka, Kitab  9  Imam  Hadits ,  Sunan  Nasa’i,  Hadits  Nomor
5289.
keadaan  darurat.  Maka  bagi  orang  yang    mencalonkan dirinya  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  apa  yang disebut  sebagai  kampanye  pemilihan  yang  dilakukan dengan  memuji-muji  dirinya  sendiri  dan  merendahkan calon-calon  yang  lain.  Namun,  seseorang  calon  boleh memperkenalkan  dirinya    kepada  para  pemilih  dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang  mencalonkan diri.
b.   Hak  Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazha-if

## al-‘Ammat)
Menurut syariat  Islam,  memegang suatu jabatan-jabatan umum  bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara.  Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara,  karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan  atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. 22
Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban ata negara.  Oleh sebab itu,  pemerintahan baik kepala negara dan seluruh  pejabatnya harus menseleksi orang yang paling  cocok dan paling layak  bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari  manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.
Para  penguasa  yang  telah  ada  hendaknya    mengangkat para  pejabat  dari  orang-orang  yang  terbaik  (al-as}hlah).  Nabi bersabda,‛Barangsiapa  memegang  satu  urusan  kaum  muslimin (maksudnya  menjadi  penguasa)    kemudian  ia  mengangkat seseorang    menjadi  pejabat    padahal  ia  mengetahui    ada  orang lain yang lebih baik bagi  (kemaslahatan)  kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. 23
22 Annisa, Hak  dan  Kewajiban  warganegara    dalam  Islam ,  dalam    posted 07/03/2016.
23 Ibnu  Taimiyah, Etika  Politik  Islam, Terj. Rofi’  Munawwar  dalam  Siyasah Syar’iyah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.4.
Apabila  kepala  negara  atau  para  pejabat    lainnya  tidak menemukan    orang  yang  tepat  untuk  sesuatu  jabatan  tertentu, dalam  keadaan  ini    mereka  harus  memilih  orang  yang  lebih representatif. Representatif disini  memiliki  arti  yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga,  dalam  proses  penseleksian  ini,  kepala  negara  dan  pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan Al- Quwwah (kekuatan)  dan Al- Amanah (kepercayaan).
Hal  ini    didasarkan  pada  firman  Allah  dalam  surat  Al- Qashsas ayat 26, yakni:
‚”Sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu  ambil  untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
Al-Quwwah      ialah  kemampuan  dan  kelayakan  dalam melaksanakan suatu tugas jabatan.  Sedangkan amanah, merupakan perilaku  yang    dititikberatkan  pada  proses  pengelolaan  perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari’at Islam  dengan  niat  hanya  bertaqwa    kepada  Allah    dan  bukan berdasar  pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka. 24
Di  masa  kini,    kaidah  dan  standart  ketepatan  harus ditetapkan dan  dilaksanakan. Apabila  tidak  memungkinkan untuk  melakukan  penseleksian secar langsung terhadap orang- orang  yang  akan  menduduki    jabatan  tersebut,  maka  harus  ada penetapan tentang peraturan-peraturan  yang memuat syarat-syarat untuk  memegang  suatu  jabatan  serta  batas  minimal    kelayakan. Kepada  seseorang  yang  berminat  untuk  memangku    jabatan tersebut,  diperkenankan  untuk  mengajukan  surat  permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan  atas permohonan mereka dan    semua  hal  yang  member  petunjuka  atas  kelayakan  dan kepercayaan mereka.
Dari prosedur diatas, apabila tim penseleksi  dan pemeriksa menemukan  seseorang  yang  layak  dan  memenuhi  syarat,  tim penseleksi    harus  menunjukkannya  secara  terbuka  dan  terang- terangan. Hal ini  dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan
24 Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam, Terj. Abdul  Aziz  dalam  Al-Fardu  wa  Al-Daulah  fi  Al-Syari’ah  Al-Islamiyyah ,  (Jakarta: yayasan Al-Amin, 1984), h. 50.
menghindari  juga  adanya  ketidakadilan.  Karena,  sesungguhnya kekuasaan  yang berada di  tangan  kepala negara  dan seluruh pejabat  pemerintahan adalah amanat. Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum  kepada orang-orang  yang  tepat  sesuai    dengan  pedoman  syari’at  dan tidak melimpahkannya kepada kerabat  yang paling dekat serta menjauhi orang yang  layak dan cocok. Karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan yang dapat menghancurkan amanat. Sebagaimana termaktub pada sabda Rasulullah s.a.w. :
“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat  disia-siakan?  ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.‛ (H.R. Bukhori).
Di dalam pelaksanaan kampanye  sendiri, pasangan calon kandidat  yang  mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi    dan  misi  serta  program  kenegaraan  yang  akan  dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi  atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang  dapat    dijadikan  sebagai  sarana  berkomunikasi  politik dan  pendidikan  masyarakat.  Dengan  tidak  adany  apelaksanaan kampanye  sebagai ajang  memperkenalkan  pasangan  calon dan  pendidikan  politik  masyarakat,  hal  ini  dikhawatirkan  akan membahayakan  umat    sendiri.    Sebab,    khalayak    masyarakat tidak  mengenal  dan  mengetahui    siapakan  yang  akan  menjadi pemimpin  mereka.
Dan juga masyarakat tidak memiliki  suatu  pertimbangan dasar dalam memilih calon pemimpin mereka melalui pemilihan umum.  Oleh  karena  itu,  kaidah  fikih  yang  dapat  di  pakai disini  ialah :
“Kebijakan  seorang  pemimpin  atas  rakyat  harus  berdasarkan kemaslahatan”. 25
Para  pemimpin,  abdi  negara,  pegawai  sipil  atau  militer, hakim, dan lain  sebagainya, pada hakikatnya adalah merupakan
25 Abdul Haq,  Ahmad  Mubarok,  dkk,  Formulasi Nalar  Fiqh: Telaah Kaidah  Fiqh  Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 75-76.
representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para  pemimpin tidaklah lebih dari pelayan  masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan  kepemimpinannya untuk  kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat,  sehingga  mereka  wajib  menjalankan  roda  pemerintahan (tabdir) dengan  baik.
Dengan  demikian,  sangat  diperlukan  bagi  umat  untuk mengetahui  dan  mengenal calon  pemimpin yang akan mereka pilih.  Karena    pemimpin    merupakan  wakil  rakyat  yang  akan berkuasa  di    roda    pemerintahan.  Oleh    karena  itu,  kampanye merupakan  sesuatu  yang  layak  dilakukan  sebelum    adanya pemilihan  umum,  guna  memperkenalkannya  kepada    khalayak masyarakat dan demi  kemaslahatan masyarakat agar  tidak salah memilih  calon pemimpin. 26
Dalam  hal  ini,  Pemilihan  Umum  merupakan  sesuatu yang  di    Undang-  Undangkan  dan  wajib  hukumnya  untuk melaksanakannya demi  berjalannya roda  pemerintahan. Apabila hendak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  hukumnya  wajib, maka  berbagai  upaya    dalam  melaksanakan  kewajiban  tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk dalam hal ini adalah kampanye. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:
“Apabila suatu  perbuatan bergantung  pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  pencalonan  dan  kampanye  untuk  meraih  jabatan  politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat dua hal. Pertama memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan  yang  ia  mencalonkan  dan  mengkampanyekan  dirinya untuk  menggapainya. Kedua, motivasi  utamanya  tentu  semata- mata  untuk  mencari  keridhaan  Allah  dan  demi  merealisasikan
26 Muhammad    Alim,    Asas-Asas    Negara    Hukum    Modern    dalam Islam(Kajian    Komprehensif    Islam  dan  Ketatanegaraan),  (Yogyakarta:  LKiS, 2010), 192.
kemaslahatan  publik,  bukan  untuk  menggapai  kepentingan pribadi  dan  atau  bukan  sarana  untuk  melakukan  hal-hal  yang bersifat  destruktif  bagi  kepentingan  publik.  Bila  kemampuan dan  integritas  ada  pada  dirinya,  bila  niat  untuk  memberikan yang terbaik bagi apa yang dipimpinnya juga dimilikinya, maka mencalon  diri  menjadi  sesuatu  yang  dianjurkan  baginya. Tetapi bila  niat  yang  tersembunyi  di  hatinya  lebih  didominasi  oleh kepentingan  diri,  keluarga  dan  kroni,  maka  mencalonkan  diri menjadi sesuatu yang terlarang oleh agama. Orang seperti ini akan membawa petaka untuk diri dan negeri yang dipimpinnya, dan akan menjadi siksa baginya di hari pembalasan di akhirat nanti. Namun hukum itu akan berubah menjadi wajib, bila ia mengetahui bahwa  semua  calon  lain  adalah  orang-orang  yang  sarat  dengan kepentingan di luar kepentingan rakyat banyak. Ia perlu berjuang keras meraih jabatan kepemimpinan untuk meyelamatkan negeri dan rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Sulaiman, Sumber  Hukum  Islam  Permasalahan  dan Fleksibilitasnya , Jakarta: Sinar Grafika.1995 Abdul  Karim  Zaidan,    Masalah  Kenegaraan  dalam  Pandangan Islam,  Terj. Abdul Aziz  dalam Al-Fardu  wa Al-Daulah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah,  Jakarta:  yayasan Al-Amin,
1984
Abdul  Haq,   Ahmad    Mubarok,    dkk,    Formulasi  Nalar    Fiqh: Telaah    Kaidah    Fiqh    Konseptual,  Surabaya:  Khalista,
2006.
Antar  Venus,  Manajemen  Kampanye: Panduan  Teoritis  dan Praktis dalam  Mengefektifkan  Kampanye Komunikasi,
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009.
Djazuli,  A.  Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam Dalam  Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis,
Jakarta: Kencana, 2007.
Fathurrahman  Djamil,  Filsafat  Hukum  Islam,  Ciputat:  Logos Wacana Ilmu, 1999
Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah, Bandung: Mizan, 1996 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:balai Pustaka, cet. Ke-3, 2005
Hafied    Cangara,    Komunikasi  Politik    :  Konsep,    Teori  dan Strategi,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2011 Lidwa  Pustaka,  Kitab  9  Imam  Hadits,  Sunan  Nasa’i,  Hadits Nomor 5289. Ibnu  Taimiyah, Etika  Politik  Islam, Terj. Rofi’  Munawwar  dalam Siyasah  Syar’iyah, Surabaya: Risalah Gusti, 1995 T.  M.  Hasbi  Ash-Siddieqy, Sejarah  dan  Pengantar  Ilmu  Hadis, Jakarta : Bulan Bintang, 1980
Rapung  Samuddin, Fiqih  Demokrasi:  Menguak  Kekeliruan Pandangan  Haramnya  Umat  Terlibat  Pemilu  dan  Politik , Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
Mahomed  Ullah  Ibn  S.  Jung,    The Administration  of  Justice  In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990.
Muhammad  Alim,  Asas-Asas  Negara  Hukum  Modern  dalam Islam(Kajian  Komprehensif  Islam dan Ketatanegaraan), Yogyakarta: LKiS, 2010.
Ridho  al-Hamdi,  Partai  Politik  Islam:  Teori  dan  Praktik  di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2013.
Thariq As-Suwaidan,  Melahirkan  Pemimpin  Masa  Depan,  Terj. Faishal Umar, Jakarta: Gema Insani, 2005.
Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah,  Buah  Ilmu,  Jakarta:  Pustaka Azzam,  1999.
Abdul Karim  Zaidan,  dkk,  Pemilu  dan  Partai  Politik  dalam Perspektif  Syariah,  Terj. Arif  Ramdhani dalam Syar’iyyah al-Intikhabah, Bandung: PT. Syaamil Media, 2003. Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  Fiqh  al-Islami ,  damaskus:  Dar  al- Fikr,  1996.
h tt p : / / k o m u n i t a s a r a b . b l o g d e t i k . c o m / h a k - d a n - kewajibanwarganegara-dalam  islam,    di  unduh    pada tanggal 7 Juli 2015.