## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kedudukan  Bank  Tanah  dalam  Rangka  Retribusi Tanah
Mirnawati Abd Kadir * , Husen Alting, Rusdin Alaudin
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: rusdinalauddin@gmail.com

## Abstract:
This research aims to determine the legal ratio for the formation of land banks in Indonesia's land legal system and the position of land banks in Indonesia in implementing land levies. This research uses normative legal research  methods.  The  approaches  used  in  this  research  are  the  legislative,  historical,  and  conceptual approaches. The results of this research show that the position of land banks in the context of land levies does not guarantee society's general welfare. On the contrary, it only benefits the interests of investors as capital owners. There are overlapping rules and authority, opening up investment opportunities and worsening land monopoly. Apart from that, with the presence of land banks, the government indirectly repeats or adopts the principle of verklaring domain and misappropriates the state's right to control. This land bank's spirit and way of working legalizes the practice of narrowing down state land to become government property.
Keywords: Agrarian; Land Bank; Land Law; Land Levy

## Abstrak:
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembentukan bank tanah dalam system hukum tanah di Indonesia  dan  untuk  mengetahui  kedudukan  bank  tanah  di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  Retribusi  tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini  menjunjukan  bahwa  kedudukan  bank  tanah  dalam  rangka  retribusi  tanah  tidak  menjamin  kesejahteraan masyarakat  secara  umum,  sebaliknya,  hanya  menguntungkan  kepentingan  para  investor  sebagai  pemilik modal. Terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan, membuka peluang investasi, memperparah monopoli tanah. Selain  itu,  hadirnya  bank  tanah,  secara  tidak  langsung  pemerintah  mengulang  kembali  atau mangadopsi  asas  domein  verklaring  dan  menyelewengkan  hak  menguasai  negara.  Semangat  dan  cara  kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.
Kata Kunci: Agraria; Bank Tanah; Hukum Pertanahan; Retribusi Tanah

## 1. Pendahuluan
Negara  merupakan  regulator  dalam  pengelolaan  hak  atas  tanah. 1 Hak  menguasai negara didasarkan pada pandangan yang melihat negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, melihat negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Dengan adanya pendirian semacam ini, tidaklah diperlukan bagi negara untuk bekerja dengan  pengertian  milik,  seperti  halnya  dengan  teori  domein. 2 Artinya,  istilah
1 Rosmidah,  M.  Hosen,  and  Sasmiar.  "Penataan  Struktur  Hukum  Hak  Atas  Tanah  dalam  Rangka Keadilan dan Investasi." Recital Review 5, no. 2 (2023): 209-244.
2 Isnaeni,  Diyan.  "Kebijakan  program  redistribusi  tanah  bekas  perkebunan  dalam  menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 308-317.
“dikuasai” dalam ayat ini bukan berarti “dimiliki”. Istilah dikuasai ini berarti bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari pada bangsa Indonesia, diberikan wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah. 3
Kata  dikuasai  atau  menguasai  oleh  negara  di  sini  tidak  bisa  diartikan  bahwa  negara langsung menjadi pemilik atas semua sumber daya alam. Menguasai di dalam hukum diartikan  “mengatur”.  Sebab  hak  milik  perorangan  tetaplah  diakui  sebagaimana digariskan  di  dalam  Pasal  28H  ayat  (4)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 yang  berbunyi,  “setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik tersebut tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapapun.”  Memang untuk  mengimbangi  itu  ada  ketentuan  Pasal  33  tentang  hak  menguasai  oleh  negara yang  memungkinkan  negara  melakukan  pencabutan  hak  atas  tanah  untuk kepentingan  umum.  Tapi  dua  ketentuan  tersebut  tidak  boleh  dipertentangkan, melainkan  harus  dilihat  sebagai  hubungan  umum  dan  khusus.  Secara  umum  orang boleh memiliki hak milik, tetapi dalam keadaan khusus (untuk kepentingan umum), maka  hak  milik  itu  bisa  diambil  oleh  negara  dengan  cara  yang  tidak  sewenang- wenang. 4
Seperti  tertuang  dalam  Pasal  18  UUPA  untuk  kepentingan  umum,  temasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara yang  diatur  dengan  Undang-Undang.  Sekilas  kata  dikuasai  menunjukkan  negara adalah pemiliknya, padahal tidak demikian adanya. Pada penjelasan umum Undang- Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa Negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya”  menguasai  tanah.  Pengertian  tanah  “dikuasai”  bukanlah  berarti  “dimiliki” akan  tetapi  adalah  pengertian  yang  memberi  wewenang  tertentu  kepada  negara sebagai organisasi kekuasaan.
Kewenangan  negara  tersebut  menguatkan  penerapan  asas  fungsi  sosial  atas pemanfaatan dan peruntukan tanah tidak mutlak menjadi hak pemegang hak nya saja, melainkan ada peran negara secara langsung untuk menjamin tepenuhinya kebutuhan bagi kepentingan umum. Penafsiran hak atas tanah berfungsi sosial sangat luas, yakni dengan menggunakan “standar kebutuhan umum” ( public necessity ), “kebaikan untuk umum”  ( public  good )  atau  “berfaedah  untuk  umum”  ( public  utility ). 5 Yang  terpenting dari kandungan hak atas tanah berfungsi sosial tesebut adalah kesimbangan, keadilan, kemanfaatan  dan  bercorak  kebenaran.  Sehingga  akan  menunjukkan  fungsi  pribadi dalam  bingkai  kemasyarakatan  yang  memberikan  berbagai  hubungan  keselarasan yang  harmonis  dan  saling  memenuhi  guna  meminimalisir  kompleksitasnya  berbagai permasalahan  yang  mungkin  dan  akan  timbul  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan, bangsa dan Negara. 6
Untuk  menghindari  terjadinya  kesulitan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum, pemerintah  menggagas  konsep  Bank  Tanah  (Land  Banking)  yang  bertujuan  untuk mendata,  menghimpun,  dan  mendistribusikan  tanah-tanah  yang  menurut  keadaan
3 Sudargo Gautama, 1973, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Alumni, Bandung, hlm. 47-48
4 Lahilote, Hasyim Sofyan, Irwansyah Irwansyah, and Rosdalina Bukido. "Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 191-211. 5 Herrayani,  Dessy  Ghea,  Lucky  Faradila  Soraya,  and  Oemar  Moechtar.  "Eksistensi  Hak  Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria." Jurnal Kertha Patrika 41, no. 3 (2019): 289.
6 Perlindungan, A.P, 1998, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII, Hal. 67-68.
dan sifatnya dapat dimasukkan ke Bank Tanah. Pengaturan Bank Tanah secara yuridis digagas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur dalam  Bab  VIII  tentang  Pengadaan  Tanah,  Bagian  Keempat  tentang  Pertanahan, Paragraf 1 (Satu) tentang Bank Tanah, Pasal 125-135.
Tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai  pengaturan  Bank  Tanah  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  implikasi  keberadaan  Bank Tanah  terhadap  perkembangan  hukum  pertanahan  khususnya  dalam  rangka menunjang penguatan program Reforma Agraria di Indonesia. Hukum pertanahan di Indonesia  saat  ini,  dalam  era  pembangunan  yang  semakin  pesat  dan  ketersediaan lahan  yang  semakin  terbatas,  isu  tanah/lahan  menjadi  salah  satu  isu  yang  memiliki kompleksitas  tinggi. 7 Ada  terdapat  8  (delapan)  isu  pertanahan  yang  sering  terjadi berdasarkan frekuensinya yaitu:
a. Konflik  kepemilikan  lahan  hutan  akibat  kepemilikan  peta-peta  tersendiri  oleh instansi pemerintah.
b. Konflik penetapan hak dan pendaftaran tanah yang disebabkan kesalahan data dari pemohon atau ketidaktelitian pejabat pendaftaran tanah yang menimbulkan kerancuan pada sertifikat hak atas tanah.
c. Konflik terhadap tata letak atau batas tanah akibat kesalahan pengukuran tanah.
d. Konflik  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  khususnya  berkaitan dengan ganti rugi atas objek pengadaan tanah.
e. Konflik  terhadap  tanah  objek  reforma  agrarian  ( landreform )  karena  kesalahan pendaftaran  nama  petani  yang  ternyata  bukan  petani  atau  terjadi  kesalahan terhadap  pihak  siapa  ganti  rugi  tersebut  seharusnya  dibayarkan  atau  tanah program landreform belum dibayar ganti rugi pelepasan haknya kepada pemilik tanah.
f. Konflik tuntutan ganti rugi atas tanah partikelir.
g. Konflik  atas  tanah  ulayat  yang  diakui  sepanjang  ada  peraturan  daerah  yang mengatur keberadaannya.
h. Konflik terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang amar putusannya berbeda atau bertentangan satu sama lain atas objek hak atas tanah yang sama.
Kompleksitas  permasalahan  isu  pertanahan  tersebut  terjadi  berulang-ulang  dan berkepanjangan  yang  tentunya  merugikan  hak-hak  pemilik  tanah.  Pemerintah berupaya  mencari  solusi  dan  jalan  keluar  atas  masalah  pertanahan  tersebut  salah satunya melalui pembentukan  dan  pengadaan  Bank  Tanah.  Selain  untuk  mengatasi konflik  pertanahan  yang  berlarut-larut,  Pembentukan  Bank  Tanah  juga dilatarbelakangi  karena  amanat  UUD  1945  khususnya  Pasal  33  dan  Pasal  2  UUPA bahwa  tanah  harus  dipergunakan  secara  maksimal  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  mengatur  kepemilikan  dan memimpin  penggunaan  tanah  sesuai  dengan  peruntukannya.  Namun,  seringkali dijumpai tanah-tanah yang terlantar dan tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan makelar-makelar  tanah  yang  menjadikan  tanah  sebagai  objek  spekulasi  dan mengambil untung dari setiap proyek pembangunan pemerintah yang menyebabkan pembangunan nasional sulit dilakukan.
7 Bening,  Wahyu,  and  Ilham  Dwi  Rafiqi.  "Permasalahan  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265-298.
Bank Tanah dibentuk untuk mendukung Refoma Agraria dalam rangka meningkatkan tata  kelola  pertanahan  yang  lebih  baik  guna  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Pembentukan Bank Tanah tersebut digagas dalam ketentuan UU Cipta Kerja pada Bab VIII tentang Pengadaan Tanah dan PP Badan Bank Tanah. Berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja, Bank Tanah akan diselenggarakan oleh suatu Badan Bank Tanah sebagai suatu  badan  khusus  yang  mengelola  tanah.  Namun,  pada  bagian  penjelasan  tidak disebutkan  bentuk  hukum  Bank  Tanah  tersebut  apakah  berbentuk  badan  hukum BUMN, PERUM, atau Badan Layanan Umum yang berada di bawah naungan instansi pemerintah yang membidangi urusan pertanahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Dalam  Pasal  1  angka  1  PP  Badan  Bank  Tanah  dijelaskan  bahwa  Badan  Bank  Tanah sebagai badan hukum indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberikan wewenang  khusus  untuk  mengelola  tanah.  Rumusan  ini  kembali  tidak  menegaskan bentuk  badan  hukum  yang  dimaksud.  Selain  itu,  Pasal  125  ayat  (3)  UU  Cipta  Kerja menyatakan  bahwa  kekayaan  dari  Badan  Bank  Tanah  berasal  dari  kekayaan  negara yang  dipisahkan  dan  Pasal  1  Angka  4  PP  Badan  Bank  Tanah  dijelaskan  bahwa Kekayaan  Bank  Tanah  adalah  semua  kekayaan  yang  dikuasai  Bank  Tanah  baik berwujud  atau  tidak  berwujud  yang  bernilai  atau  berharga  akibat  kejadian  di  masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sementara itu, dalam Pasal 127 UU Cipta Kerja dan Pasal 4 PP Badan Bank Tanah dijelaskan bahwa Badan Bank Tanah  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  transparan,  akuntabel, dan  non-profit.  Penegasan  terhadap  status  hukum  badan  bank  tanah  ini  menjadi penting  agar  tercipta kepastian hukum  dan  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance  principle )  dalam  penyelenggaraan pengelolaan  tanah,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  dan penyalahgunaan aset dan kekayaan negara yang dapat merugikan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  sejarah,  dan  pendekatan  konseptual . 8 Data  yang dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 9
3. Retio  Logis Pembentukan  bank  Tanah  dalam  Sistem  Hukum Pertanahan: Tantangan Pelaksanaan Retribusi Tanah
Pembentukan  bank  tanah  adalah  untuk  menyediakan  lahan  untuk  pembangunan kepentingan umum sehingga rencana pembangunan oleh pemerintah dan swasta tidak terhambat.  Bank  tanah  melakukan  akusisi  tanah  publik  untuk  penggunaan  masa depan dan dalam rangka menerapkan kebijakan tanah publik.  Bank tanah mengacu
8 Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196
9 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
pada  proses  akuisisi  tanah  masyarakat  yang  belum  dikembangkan  atau  tidak produktif  untuk  tujuan  pengembangan  di  masa  mendatang.  Efektifitas  penerapan konsep bank tanah sangat tergantung pada regulasi yang mengaturnya, kelembagaan, dukungan  pendanaan,  dan  bagaimana  kegiatan  bank  tanah  itu  dikelola  berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern.
Konsep  bank  tanah  memberikan  kewenangan  kepada  Lembaga  terkait  untuk menghimpun  tanah  dari  masyarakat  umum  khususnya  terhadap  lahan-lahan  yang tidak dimanfaatkan dan juga dari tanah negara yang belum dikelola, untuk kemudian dikembangkan  dan  di  distribusikan  kembali  sesuai  rencana  penggunaan  tanah. Lembaga  ini  juga  sebagai  sarana  manajemen  tanah  dalam  rangka  pemanfaatan  dan penggunaan  tanah  agar  lebih  produktif  dengan  cara  memperoleh  tanah  sebelum adanya  kebutuhan.  Terkait  hal  tersebut  akuisisi  tanah  (pengadaan  tanah)  secara sistematis  terhadap  tanah  yang  belum  ditelantarkan  maupun  yang  belum  dikelola dianggap  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan.  Pengadaan  tanah  oleh  pemerintah yang  dilakukan  bank  tanah  diadakan  untuk  penggunaan  masa  depan  dan  dalam rangka menerapkan kebijakan tanah publik. 10
Bentuk lembaga bank tanah yang paling ideal dikembangkan di Indonesia adalah bank tanah BUMN. Pembentukan lembaga bank tanah berupa BUMN telah dilaksanakan di sejumlah  Negara  seperti  Singapura  dan  Jepang.  Bank  Tanah  diberikan  sebagai  salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk  mengelola  tanah.  Lembaga  Bank  Tanah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah. Badan  ini  awalnya  didirikan  pertamakali  di  kota  Amsterdam  Belanda  pada  tahun 1890,  dan  kemudian  diterapkan  pula  di  beberapa  negara  seperti  Eropa,  Amerika Serikat, China dan Singapura di tahun 1970. 11
Dibentuknya  bank  tanah  diharap  dapat  menjamin  ketersedian  lahan  guna pembangunan  untuk  kepentingan  publik  yang  berkelanjutan. 12 Apabila  ditinjau  dari aspek yuridis rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh badan bank tanah. Bank tanah sebagai instansi pemerintah yang  memiliki  fungsi  untuk  menyediakan  tanah  guna  dimanfaatkan  di  masa  yang akan datang. 13 Sejalan dengan hal tersebut, Limbong juga berpandangan bahwa bank tanah  adalah  salah  satu  sarana  untuk  mengatur  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya yang  penting  guna  meningkatkan  produktifitas  pemanfaatan  tanah  dengan  metode
10 Indriasari, Evy, and Erwin Aditya Pratama. "Keterkaitan Bank Tanah Dengan Tanah Terlantar Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja." Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2022): 203-218.
11 Noegroho, Noegi. "Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia Untuk pembangunan perumahan mbr  di  kawasan  perkotaan." ComTech:  Computer,  Mathematics  and  Engineering  Applications 3,  no.  2  (2012): 961-965.
12 Muhammad Bakri, Urgensi Pebentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyedia Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Arena Hukum. 2019), hlm. 452.
13 Alfansyuri, Era, Syaiful Amri, and Indra Farni. "Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan  Dan  Pemukiman  Dengan  Sistem  Informasi  Geografis  Di  Kabupaten  Tanah  Datar." Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil 17, no. 1 (2020): 96-105.
yang memungkinkan mengontrol pasar serta stabilisasi tanah pasar lokal. 14 Pendapat lain  dikemukakan  oleh  Evans,  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  bank  tanah  adalah “acquisition  of  land  ahead  of  development  either  by  construction  companies  or  by central or local government or their agencies”. 15
Permasalahan di Indonesia terkait penyediaan tanah bagi pembangungan yang terjadi adalah  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  telah menyelesaikan  kepastian  masalah  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  karena  UU tersebut  sudah  menentuka  kerangka  waktu  pada  tahapan  dalam  pengadaan  tanah masing-masing proyek infrastruktur secara pasif, namun UU No. 2 tahun 2012 belum dapat  mengakomodasi  kebutuhan  pengadaan  tanah  dalam  wilayah  skala  besar (nasional)  sehingga  dibutuhkan  instrumen  pengadaan  tanah  yang  aktif,  peraturan perundangan  yang  terkait  dengan  pertanahan  masih  belum  memiliki  peraturan pelaksanaan  rinci  yaitu  format-format  detail  persiapan  dan  pelaksanaan  pada implementasi pada Perpres No. 71 Tahun 2014, belum tersedia instrumen pengadaan tanah  selain  Konsolidasi  tanah  atau  Land  Readjusment  untuk  Indonesia,  dan Terbatasnya  ketersediaan  tanah  dan  tingginya  nilai  tanah  terutama  di  wilayah perkotaan.
Secara  konseptual,  bank  tanah  siap  bangun,  baik  secara  fisik  maupun  secara administratif, yaitu tanah yang akan dijual telah dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah.  tersedianya  tanah  untuk  berbagai  keperluan,  terkendalinya  harga  tanah  serta memberantas  spekulasi  tanah,  dan  mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan melalui  administrasi  pengelolaan  pertanahan  (penataan  ruang  dan  penatagunaan tanah). 16 Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka perwujudan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  umum  antara  lain  kemiskinan struktural, pengangguran yang cukup tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Salah  satu  penyebab  rangkaian  permasalahan  tersebut  adalah  kurangnya proporsionalitas  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  serta  adanya  ketidaksempurnaan akses tanah sebagai salah satu sarana atau modal yang belum dikelola dengan baik.
Dalam rangka mengatasi hal tersebut pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan 11 (sebelas) agenda prioritas. Salah satu agenda tersebut  adalah  mengembangkan  dan  memperbaharui  politik,  hukum  dan  kebijakan pertanahan  yang  kesemuanya  ini  dibingkai  dalam  sebuah  kebijakan  yaitu  reforma agraria.  Reforma  agraria  secara  operasional  didefinisikan  sebagai  penataan  kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  UUPA  dan  di  dalam  implementasinya merupakan  proses  penyelenggaraan  landreform  atau  asset  reform  dan  acces  reform secara bersama.
14 Bernhard Limbong, 2013, Bank Tanah , Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm. 45
15 A. Evans, Economics, 2004Real Estate and the Supply of Land, New Jersey, John Wiley & Sons, hlm. 30 16 Ibid .
Demi  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu  adanya  suatu  strategi.  Yang  kemudian diwujudkan  dalam  strategi  landreform  melalui  pelaksanaan  redistribusi  tanah. Landreform  menjadi  jalan  yang  logis  untuk  mengatasi  ketimpangan-ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi selama ini serta merupakan sarana untuk menciptakan keadilan  sosial  dan  kemakmuran  yang  telah  diamanatkan  oleh  UUPA. 17 Landreform merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah. Dengan  kata  lain  menata  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  yang  berkeadilan.  Hak-hak  dasar  masyarakat  dipenuhi  melalui pembukaan  akses  masyarakat  yang  lebih  besar  terhadap  tanah  sebagai  sumber kesejahteraan, sehingga tercipta penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan.
Program  landreform  atau  lebih  populer  dengan  redistribusi  tanah  pertanian  negara, secara  singkat  dapat  didefinisikan  sebagai  kebijakan  dan  kegiatan  pemerintah  untuk meredistribusikan  tanah-tanah  pertanian  negara  kepada  para  petani  berlahan  sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau tanah redis adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai tanah obyek landreform. Hal ini semata-mata dilakukan untuk melindungi petani penggarap agar tidak ada ketimpangan pemilikan tanah.
Pembaruan agraria atau reforma agraria yang minimal adalah pembagian tanah yang sering  disebut  dengan  redistribusi  tanah.  Pembagian  tanah  atau  redistribusi  tanah merupakan  strategi  untuk  menguraikan  ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan tanah  serta  untuk  mengentaskan  kemiskinan  yang  ada  selama  ini.  Disamping  itu pembagian  tanah  juga  berkontribusi  dalam  menciptakan  lapangan  kerja  dan menciptakan  ketahanan  pangan  terutama  di  daerah  pedesaan.  Pengalaman  negara yang telah melaksanakan pembaruan agraria atau reforma agraria, redistribusi tanah merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.  Lebih  jauh,  redistribusi  tanah  juga  merupakan  instrument  untuk menyelesaikan konflik pertanahan ( conflict resolution ).
Keberadaan  t а n а h  sangat  diperlukan  di  berb а g а i  bid а ng  salah  satunya  untuk penunjang  pemb а ngun а n  infrastruktur.  Pemanfaatan  tanah  sebagai  pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus dan lainnya memerlukan ketersediaan tanah dalam  skala  yang  luas.  Pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  tanah bagi  keperluan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  T а n а h  merup а k а n  sumber d а y а а l а m y а ng terb а t а s dan harga tanah pun melonjak tinggi. Namun, pengalokasian sumber daya pun tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem ekonomi pasar. Oleh karena  itu  pemerintah  berupaya  untuk  melakukan  penataan  kembali  mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.
17 Setiabudhi,  Donna  Okthalia,  Ahsan  Yunus,  Irwansyah  Irwansyah,  and  Andi  Rifky.  "The  Role  of Land Management Paradigm Towards Certainty and Justice." BESTUUR 11, no. 1 (2023): 43-60.
Khusus  bidang  pertanahan,  sudah  banyak  peraturan  pelaksana  UUPA  yang diterbitkan. Namun, terdapat persoalan yang mendasar dalam pembangunan hukum pertanahan. Pertama ,  belum  tersedia  kebijakan  pertanahan  yang  komprehensif. Berbagai  peraturan  disusun  karena  urgensi  untuk  mengatasi  hambatan  yang  terjadi. Penyusunan  peraturan  yang  reaktif  dan  parsial  itu  berpotensi  menghasilkan  produk hukum  yang  sifatnya  temporer. Kedua ,  arah  dan  strategi  penyempurnaan  UUPA  itu pun  belum  tampak  jelas,  sehingga  kondisi  yang  dilematis  ini  perlu  dicarikan  jalan keluarnya.
Pada  tahun  2020,  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Dalam  UU  Cipta  Kerja  mengatur  terkait pengelolaan dan pengadaan tanah serta adanya suatu lembaga baru yakni bank tanah. Peneliti memfokuskan terkait pembentukan lembaga baru yakni bank tanah. Peraturan tentang  bank  tanah  yang  termuat  dalam  UU  Cipta  Kerja  diawali  dengan  Pasal  125 memuat  penjelasan  beserta  fungsi  yang  akan  dijalankan  oleh  bank  tanah,  Pasal  126 menjelaskan  sifat  bank  tanah  yang  menjamin  ketersediaan  tanah  untuk  masyarakat. Selanjutnya  Pasal  127  mengatur  terkait  pelaksanaan  tugas  bank  tanah  yang  bersifat transparant,  akuntabel  dan  berorientasi  nonprofit.  Pada  Pasal  128-129  mengatur ketentuan  kekayaan  bank  tanah,  pengelolaan  hak  atas  tanah  dan  organisasi  bank tanah, sedangkan Pasal 130-135 memuat penjelasan struktur organisasi pada lembaga baru (badan bank tanah). Hal mana kehadiran lembaga baru hampir samua fungsi dan tujuan sama persis dengan peraturan dan lembaga yang sudah ada sebelumya terkait dengan  pengelolaan  tanah  yang  mengakibatkan  terjadi  tumpang-tindih  antara lembaga dan aturan yang sudah ada sebelumnya.
Berbagai  regulasi  atau  kebijakan  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  guna  mengawal berbagai  program  Pemerintah.  Maka,  untuk  memastikan  bahwa  peraturan perundangundangan  yang  dihasilkan  dapat  diimplementasikan  sesuai  dengan tujuannya,  pihak  yang  berwenang  perlu  menyusun  prioritas  peraturan  yang diperlukan,  sehingga  tidak  terkesan  reaktif  ketika  menerbitkan  suatu  peraturan. 18 Keberadaan  regulasi  bertujuan  untuk  mengukur  keberhasilan  suatu  upaya  untuk membuktikan bahwa negara hadir untuk menyejahterakan rakyatnya. UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law, mengakibatkan perubahan besar dalam arah kebijakan pembangunan  agraria  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  substansi  UU  Cipta Kerja,  khususnya  yang  menyangkut  sektor  agraria,  yang  bertentangan  dengan semangat pembaruan agraria yang ada di dalam UUPA.
Secara  konseptual  pembentukan  Bank  Tanah  diatur  dalam  Pasal  125-129  UU  Cipta Kerja.  Bank  Tanah  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  mempercepat  pembentukan pasar  tanah  dan  menjadikan  tanah  sebagai  komoditas.  Akibatnya,  pengaturan penguasaan  dan  kepemilikan  tanah  berpotensi  menambah  jumlah  konflik  agraria  di Indonesia. Pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja, publik sampai saat ini masih menaruh
18 Amalia, Rizky. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." Yuridika 27, no. 3 (2012): 267-280.
perhatian lebih dengan terus melakukan kritik. Hal ini terjadi karena undang-undang tersebut  memiliki  banyak  masalah  baik  dari  segi  subtansi  dan  proses  legislasinya 19 . Beberapa  pasal  yang  terkandung  dalam  UU  Cipta  Kerja  dianggap  berpotensi menambah  klaster  permasalah  baru,  seperti  percepatan  kerusakan  dan  degradasi lingkungan  hidup,  masalah  kesejahteraan  buruh,  pelemahan  penegakan  hukum, hingga  masalah  pertanahan. 20 Hal  ini  bertentangan  dengan  amanat  UUPA  yang memandang tanah bukan sebagai fungsi ekonomi melainkan fungsi sosial.
Konsep Bank Tanah sebagai penguasa dan pengelola tanah negara dinilai berpotensi menghidupkan kembali terjadinya domein verklaring yang pernah berlangsung pada zaman penjajahan Belanda. Adapun fungsi utama domein verklaring pada waktu itu adalah sebagai landasan hukum bagi pemerintah Belanda untuk memberikan hak-hak barat  dan  untuk  mempermudah  pemerintah  Belanda  mengambil  tanah-tanah masyarakat  berdasarkan  hukum  pembuktian  yang  legal.  Isi  domein  verklaring  pada intinya  yaitu  seluruh  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan  kepemilikannya  oleh  pihak lain menjadi tanah domein milik negara.
Pemerintah  melalui  Bank  Tanah  memiliki  kuasa  untuk  dapat  mengambil  tanah masyarakat,  dengan  dalih  demi  pengelolaan  yang  lebih  berkembang.  Hal  tersebut tentu  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  Permasalahan proses  legislasinya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sejak  awal  penyusunan  hingga pada  proses  pembahasan  pola  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  tersebut  cenderung tertutup, terkesan terburuburu, dan jauh dari prinsip partisipasi masyarakat. 21
Sej а tiny а , d а l а m UUP А tel а h menjel а sk а n b а hw а seti а p h а k а t а s t а n а h memiliki fungsi sosi а l  buk а n  fungsi  individu а listik,  terd а p а t  pemb а t а s а n а t а s  kepemilik а n  d а n pengu а s аа n а t а s t а n а h. K а ren а ny а d а l а m struktur kepemilik а n а t а s t а n а h seh а rusny а tid а k  mel а hirk а n  ketimp а ng а n а k а n  tet а pi  mewujudk а n  pemer а t аа n.  Kemudian dalam  kerangka  reforma  agraria.  Reforma  agraria  adalah  penataan  kembali  struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.  UUPA  merupakan  induk/rujukan  pokok  bagi  kebijakan  reforma  agraria yang belum mampu menjadi jawaban atas pemasalahan agraria di Indonesia.

## 4. Penutup
Terdapat dua hal yang sangat merugikan masyarakat dalam pembentukan bank tanah, yaitu  pemerintah  melalui  bank  tanah  secara  lansung  membuka  peluang  investasi melalui  perolehan  tanah  dan  juga  memperparah  monopoli  tanah.  Kedudukan  Bank
19 Darmawan.  2020.  Dasar-Dasar  Memahami  Rasio  dan  Laporan  Keuangan.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta, UNY Press. Hlm 97
20 Bening,  Wahyu,  and  Ilham  Dwi  Rafiqi.  "Permasalahan  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265-298.
21 Annisah,  Lilies.  "Dampak  Sosial  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Perspektif  Sosiologi  Hukum." Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2022): 58-65.
tanah di Indonesia dalam pelaksanan retribusi tanah, tejadi tumpang tindi aturan dan lembaga  tentang  pengelolaan  tanah.  Selain  itu,  hadirnya  bank  tanah,  secara  tidak langsung pemerintah mengulang kembali atau mangadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan  hak  menguasai  negara.  Semangat  dan  cara  kerja  bank  tanah  ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.

## Referensi
Alfansyuri,  Era,  Syaiful  Amri,  and  Indra  Farni.  "Analisa  Ketersediaan  Tanah  (Land Banking)  Untuk  Perumahan  Dan  Pemukiman  Dengan  Sistem  Informasi Geografis  Di  Kabupaten  Tanah  Datar." Jurnal  Ilmiah  Rekayasa  Sipil 17,  no.  1 (2020): 96-105.
Amalia,  Rizky.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  dalam Penetapan  Ganti  Rugi  Terkait  dengan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum." Yuridika 27, no. 3 (2012): 267-280.
Annisah,  Lilies.  "Dampak  Sosial  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Perspektif  Sosiologi Hukum." Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2022): 58-65.
Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Bening,  Wahyu,  and  Ilham  Dwi  Rafiqi.  "Permasalahan  Hukum  Pengaturan  Bank Tanah  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja." Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265-298.
Bening,  Wahyu,  and  Ilham  Dwi  Rafiqi.  "Permasalahan  Hukum  Pengaturan  Bank Tanah  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja." Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2022): 265-298.
Bernhard Limbong, 2013, Bank Tanah , Jakarta, Margaretha Pustaka.
Darmawan.  2020.  Dasar-Dasar  Memahami  Rasio  dan  Laporan  Keuangan.  Cetakan Pertama. Yogyakarta, UNY Press.
Herrayani, Dessy Ghea, Lucky Faradila Soraya, and Oemar Moechtar. "Eksistensi Hak Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Kebijakan  Penataan  Aset  Reforma Agraria." Jurnal Kertha Patrika 41, no. 3 (2019): 289.
Indriasari,  Evy,  and  Erwin  Aditya  Pratama.  "Keterkaitan  Bank  Tanah  Dengan  Tanah Terlantar  Pasca  Berlakunya  Undang  Undang  Cipta  Kerja." Diktum:  Jurnal  Ilmu Hukum 10, no. 2 (2022): 203-218.
Isnaeni,  Diyan.  "Kebijakan  program  redistribusi  tanah  bekas  perkebunan  dalam menunjang  pembangunan  sosial  ekonomi  masyarakat." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 308-317.
Lahilote, Hasyim Sofyan, Irwansyah Irwansyah, and Rosdalina Bukido. "Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 191-211.
Muhammad  Bakri, Urgensi  Pebentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif Penyedia  Tanah  Bagi  Masyarakat  Untuk  Kepentingan  Umum, Malang:  Arena Hukum. 2019.
Noegroho,  Noegi.  "Penerapan  Konsep  Land  Banking  di  Indonesia  Untuk pembangunan  perumahan  mbr  di  kawasan  perkotaan." ComTech:  Computer, Mathematics and Engineering Applications 3, no. 2 (2012): 961-965.
Perlindungan,  A.P,  1998,  Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Mandar Maju, Bandung.
Rosmidah, M. Hosen, and Sasmiar. "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi." Recital Review 5, no. 2 (2023): 209-244.
Setiabudhi,  Donna  Okthalia,  Ahsan  Yunus,  Irwansyah  Irwansyah,  and  Andi  Rifky. "The  Role  of  Land  Management  Paradigm  Towards  Certainty  and Justice." BESTUUR 11, no. 1 (2023): 43-60.
Sudargo Gautama, 1973, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Alumni, Bandung.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness  and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.