## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 158-163
SISTEM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI
Tiara Salwadila, Hudaidah Universitas Sriwijaya Alamat korespondensi: tsalwadila@gmail.com
Diterima: 31 Maret 2020; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

## Abstract
The Purpose of this research were to discuss the system and policies of the Indonesian Goverment in  this  reform  era  in  the  part  of  education,  especially  in  Islamic  Eduction.  This  study  used qualitative  methods.  The  data  collected  in  this  study  are  secondary  data.  The  Islamic  education system in the reform era was much better tahn colonial system until the new order, because islamic eduction policies in Indonesia such as madrasah were better. The policies are in the form of incom policy  on  education  budget,  policy  on  strengthening  Islamic  education  as  anational  education system, polycy on teh 9 year compulsory education program, competency-based cuririculum and education unit level curriculum, and policies  to change the nature of madrasah to become general. Keywords : Education, Era, Islam, Policy, Reform, System .

## Abstrak
Tujuan dari penelitian adalah membahas mengenai sistem dan juga kebijakan Pemerintah Indonesia  pada  era  reformasi  ini  dalam bidang  pendidikan  terkhusus  pada  pendidikan islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  data  yang  dikumpulkan  pada penelitian ini adalah data sekunder. Sistem pendidikan islam di era reformasi jauh lebih baik  dibandingkan  dengan  sistem  masa  penjajahan  hingga  orde  baru,  karena  kebijakan pendidikan islam di indonesia seperti madrasah sudah lebih bagus. Kebijakan-kebijakan tersebut  berupa:  kebijakan  pendapatan  tentang  anggaran  pendidikan,  kebijakan pemantapan  pendidikan  islam  sebagai  sistem  pendidikan  nasional,  kebijakan  program wajib  belajar 9  tahun, kebijakan  kurikulum  berbasis  kompetensi  dan  kurikulum  tingkat satuan pendidikan, dan kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi umum.
Kata Kunci : Era, Islam, Kebijakan, Pendidikan, Reformasi, Sistem.

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  tiang  yang dapat  menjadi  acuan  kemajuan  bangsa. Dalam  sistemnya,  pendidikan  harus memiliki  tujuan  dan  capaian  yang  jelas agar kemajuan tersebut dapat dirasakan. Tentu  saja  dalam  menentukan  sistem dan  kebijakan  tersebut,  pendidikan harus  bisa  mengikuti  perkembangan yang  ada  pada  setiap  masanya.  Seperti halnya perkembangan pendidikan islam yang ada di Indonesia.
Menurut  Sahri,  (2018)  Pendidikan agama di Indonesia menarik untuk terus disimak  karena  keberadaannya  yang unik  dalam  hubungannya  dengan kebijakan  Negara  Indonesia  yang mengaku  bukan  Negara  Islam  dan bukan pula Negara sekular. Pendidikan agama  yang  ada  di  Indonesia  ini  lebih bersifat  sebagai  instrumen  dinamis
dilihat  dari  perjalanan  sejarah  menuju kemerdekaan Indonesia. Dimana perjalanan panjang pendidikan Islam di berbagai  wilayah  ini  mempengaruhi arah  pembaharuan  dan  reformasi pendidikan Islam di Indonesia (Saputra, 2019).
Perkembangan  pendidikan  islam  di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya,  tidak  dapat  terlepas  dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan  kebijakan-kebijakan  pendidikan dari  masa  ke  masa,  dari  pra- kemerdekaan  hingga  masa  sekarang  ini yaitu  reformasi  (Fuady,  2019).  Dalam sejarah  panjangnya,  pendidikan  islam ini  masih  sering  mengalami  kendala baik  dari  segi  kebijakan  pemerintah maupun  reaksi  masyarakat.  Seirama dengan  pejalanan  sejarah  bangsa  dan negara  Indonesia  dari  proklamasi
hingga  sekarang,  pendidikan  islam memang mengalami pasang surut sesuai dengan peristiwa-peristiwa sejarah bangsa Indonesia (Nabil, 2019).
Era  reformasi  ini  telah  memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif  dan  revolusioner,  bahkan bentuk  pelaksanaan  pendidikan  yang berubah  dari  sentralistik  (orde  lama) menjadi  desentralistik  (orde  baru  dan reformasi)  juga  termasuk  kedalamnya (Supandi,  2019).  Demi  menghasilkan output generasi bangsa yang berkualitas tentunya  ada  yang  selalu  dilakukan seperti penyempurnaan -
penyempurnaan  kebijakan.  Namun demikian, seperti apa yang kita ketahui dan  telah  banyak  dibahas,  penentuan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan  ini  tidak  akan  pernah  bisa dilepaskan  dari  konstelasi  politik  yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat diketahui  melalui  penelusuran  sejarah yang  terkait  dengan  proses  dan dinamika  penentuan  sebuah  kebijakan (Maghfuri, 2020).
Salah  satu  contoh  bentuk  kebijakan ini  dapat  berupa  penetuan  kurikulum. Seperti  yang    kita  ketahui  bahwa kurikulum  sangat  berkaitan  dengan dunia pendidikan. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan.  Hal  inilah  yang  membuat kurikulum perlu dirancang dan disempurnakan  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan  secara  luas  (Ritonga, 2018).
Tulisan ini akan membahas mengenai sistem  dan  juga  kebijakan  Pemerintah Indonesia  pada  era  reformasi  ini  dalam bidang  pendidikan  terkhusus  pada pendidikan  islam.  Dari  apa  yang dijelaskan  sebelumnya,  penting  kiranya penulis  menjelaskan  perkembangan sistem  pendidikan  islam  dari  masa sebelum-sebelumnya hingga masa reformasi  serta  sistem  dan  kebijakan pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada masa reformasi ini.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  metode kualitatif.  Metode  kualitatif  ialah metode  yang  fokus  pada  pengamatan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan  metode  kualitatif  dalam penelitian  dapat  menghasilkan  kajian atas  suatu  fenomena  yang  lebih komprehensif.  Metode  pengumpulan data  yang  diambil  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  ini  diperoleh dari literature atau sumber bacaan yang berupa  buku,  artikel,  jurnal,  dan penelitian terdahulu.

## C. Pembahasan
Sejarah singkat perkembangan pendidikan  islam dari masa penjajahan  Belanda hingga era reformasi
Adanya  pembaharuan  pendidikan yang diberikan bangsa barat sebenarnya hanya  untuk  mencapai  tujuan  mereka yang  ingin  meningkatkan  hasil  dari jajahannya.  Selain  itu,pemikiran  yang dianut  oleh  mereka  juga  menyatakan bahwa  agama  sangat  diperlukan  bagi pemerintah  dimana  agama  tersebut digunakan  untuk  menjinakkan  dan menaklukan rakyat(Saputra, 2021).
Akan tetapi, pendidikan agama Islam yang  ada pada saat itu tidak membantu pemerintah  Belanda  untuk  mencapai tujuan  mereka.  Hal  ini  membuat pemerintahan Belanda membuat berbagai  peraturan  dan  kebijakan diantaranya:
1. Pada  tahun  1882  pemeritah  Belanda membentuk  suatu  badan  khusus pendidikan Islam  yang mereka  sebut priesterraden.  Lalu  pada  tahun  1902 pemerintah  Belanda  mengeluarkan peraturan  baru  yang  berasal  dari nasihat badan khusus ini yang isinya menyatakan  bahwa  orang  yang memberikan
pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda .
2. Tahun  1925  keluar  lagi  peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama  Islam  yaitu  bahwa  tidak semua orang (kiai) boleh memberikan
pelajaran  mengaji  terkecuali  telah mendapat  semacam  rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda. 3. Kemudian  pada  tahun  1932  keluar lagi  peraturan  yang  isinya  berupa kewenangan  yang  disebut  ordonasi sekolah liar (wilde school ordonantie) untuk  memberantas  dan  menutup madrasah  dan  sekolah  yang  tidak memiliki  izin  pemerintahan  Belanda maupun  lembaga  pendidikan  yang memberikan  pelajaran  yang  tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Muhaimin  (dalam  Malla,  2011) menyatakan bahwa pemerintah Belanda  merasa  jika  agama  adalah tanggung  jawab  keluarga  dan  bukan tanggung  jawab  pemerintah.  Hal  inilah yang  membuat  pemerintah  Belanda memngeluarkan kebijakan yaitu dengan tidak  memasukkan  pendidikan  agama pada sekolah negeri.
Memasuki  masa  penjajahan  jepang, Pendidikan  agama  islam  mengalami kelonggaran  dalam  perizinan  dan peredarannya.  Hal  ini  tidak  jauh  dari tujuan  mereka  agar  dapat  menarik simpati dari masyarakat indonesia yang mayoritas  menganut agama islam.
Berakhirnya masa penjajahan merupakan awal
dimulainya pemerintahan  yang  dikenal  dengan istilah  orde  lama.  Pemerintahan  pada masa  orde  lama  ini    menjadikan Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  dasar dalam  menyusun  sistem  pendidikan nasional  yang  juga  meliputi  kebijakan pendidikan  islam  (Hoddin,  2020). Beberapa  bulan  setelah  proklamasi  dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi  umum  yang  isinya  berupa seruan  kepada  para  pengurus  dalam rangka  membuang  sistem  pendidikan kolonial dan beralih ke sistem patriotisme (Hartono, 2016). Memasuki masa
orde baru,
pendidikan  dimulai  dari  ketetapan MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal  3.  Selanjutnya,  MPRS  melakukan sidang beberapa kali untuk mendapatkan  hasil  terbaik  dalam memajukan  pendidikan  agama  agar lebih baik dengan mewajibkan
pendidikan  agama  mulai  dari  tingkat sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi (Anwar,  2019).  Pada  masa  pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah  dikembangkan  dalam  rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan tentang madrasah ini  bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama (Abdullah, 2013).
Menurut  Karso  (tanpa  tahun)  Orde baru  dapat  dikatakan  sebagai  era pembangunan  nasional.  Dimana  dalam pembangunan  di  bidang  pendidikan, khususnya  pendidikan  dasar,  terjadi suatu  loncatan  yang  sangat  signifikan dengan  adanya  Instruksi  Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Akan tetapi, pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung  dari  segi  kuantitas  tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas.
Selain itu, Pelaksanaan pendidikan  pada  masa  ini    ternyata banyak
mendapatkan kendala yangdikarenakan  pendidikan pada maa ini mengusung ideologi  “keseragaman” yang  akhirnya  menjadi  penghambat kemajuan dalam bidang pendidikan.
Memasuki  masa  reformasi  –jika meminjam bahasa Abdurarahman Wahid-  suatu  masa  bagaikan  sebuah kran  air  yang  jika  dibuka  akan berhamburan kemana-mana, ini sebagai bukti  bahwa  pintu  kebebasan  telah dibuka  setelah  kurang  lebih  dari  30 tahun kran kebebasan ditutup rapat oleh rezim  orde  baru  (Syaiful,  A.  (2018). Seperti  yang  kita  ketahui  bagaimana keadaan  pada  masa  itu,  tentu  saja ungkapan ini sangat cocok digunakan.
Di  era  Reformasi  ini,  pendidikan lahir  sebagai  koreksi,  perbaikan,  dan penyempurnaan dari berbagai kelemahan  kebijakan  pemerintahan Orde  Baru  yang  dilakukan  secara menyeluruh  yang  meliputi  bidang pendidikan,  pertahanan,  keamanan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan,  dan  lingkungan.  Berbagai kebijakan  tersebut  diarahkan  pada sifatnya  yang  lebih  demokratis,  adil, transparan,  akuntable,  kredibel,  dan bertanggung  jawab  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  adil,
makmur,  tertib,  aman  dan  sejahtera (Fuady, 2019).
Sanaky    (dalam  Alam,  2020) menyatakan  bahwa  pada  era  reformasi ini  kebijakan  pemerintah  yang  berupa pergantian  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003 yang pengesahannya pada tanggal 8  Juli  2003  memiliki  pengaruh  yang besar  dalam  sistem  pendidikan    islam. Meskipun disahkannya Undang- Undang  ini  mendapatkan  respon  dari yang pro maupun kontra. Hal ini cukup membuat  lembaga  pendidikan  Islam (madrasah)  memiliki  peluang  dalam mengembangkan  pendidikan  selain sekolah umum berciri khas islam untuk mencapai pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di dunia pendidikan.
Sistem  dan  Kebijakan  Pemerintah Indonesia  dalam  Pendidikan  agama islam  yang  ada  di  Indonesia  pada  era Reformasi
Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai  dari  masa  penjajahan  hingga masuk  orde  baru  terkesan  “menganak tirikan” bahkan ingin menghapus sistem pendidikan  islam.  Namun,  berkat semangat juang dari para petinggi islam membuahkan hasil untuk sebuah tujuan yang  ideal  (Hidayati,  2018).  Dengan ditetapkannya  Undang-Undang  No  20 Tahun  2003,  kedudukan  pendidikan islam lebih dipertegas lagi sebagai salah satu  elemen  yang  menciptakan  tujuan pendidikan  nasional  secara  umum (Bashori, 2018).
Dalam  Bab  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 II pasal 3 yang berbunyi, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga yang  demokratis  serta  bertanggung jawab”.
Menurut  Ikhwan  (2017),  Butir-butir dalam tujuan nasional tersebut terutama yang  menyangkut  nilai-nilai  dan berbagai  aspeknya,  sepenuhnya  adalah nilai-nilai  dasar  ajaran  Islam,  tidak  ada yang  bertentangan  dengan  tujuan pendidikan  Islam.  Oleh  karena  itu  , berkembangnya  pendidikan  Islam  ini nantinya  akan    berpengaruh  sekali terhadap  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan  pendidikan  nasional  yang dimaksud dan demikian juga sebaliknya.
Selanjutnya  di  dalam  Undang- Undang  RI  No.  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dijelaskan tentang  jalur,  jenjang  dan  jenis pendidikan diantaranya:
1.  Jalur  pendidikan  dilaksanakan melalui:
a)  Pendidikan  formal  adalah  jalur pendidikan  yang  terstruktur  dan berjenjang  yang  terdiri  dari  atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
b) Pendidikan nonformal adalah bentuk ataupun  jalur    pendidikan  di  luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang.
c)  Pendidikan  informal  adalah  jalur pendidikan  keluarga  dan  lingkungan (Bab I pasal 1 ayat 11-13).
2. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran akademik, profesi,  vokasi,  keagamaan  dan  khusus (bab V pasal 16)
Selanjutnya terdapat kebijakan- kebijakan  lain  yang  dibuat  pemerintah Indonesia  jika  dilihat  dari  pengertian kebijakan  pendidikan  itu  sendiri  yang berupa  suatu  produk  yang  dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang  legal-netral dan  disesuaikan  dengan  lingkugan hidup
pendidikan secara moderat(Anwar, 2017). Menurut Ma’ruf (2015),  Kebijakan-kebijakan  lain  yang dibentuk  pada  era  reformasi  dengan menyesuaikan  keadaan  lingkungan hidup berupa:
1. Kebijakan  mengenai  pemantapan pendidikan  Islam  sebagai  bagian dari  sistem  pendidikan  Nasional.
Dalam  melaksanakan  kebijakan ini, pemerintah
melakukan penyempurnaan  atau  merevisi Undang-Undang  No  2  Tahun 1989  menjadi  Undang-Undang No  20  Tahun  2003  dengan menjadikan  lembaga  pendidikan islam  seperti  pesantren,  ma’had Ali,  Raudhotul  Anfal  dan  majlis ta’lim kedalam sistem pendidikan nasional.  Hal  ini  membuat eksistensi  dan  fungsi  pendidikan islam lebih diakui.
2. Kebijakan  tentang  peningkatan anggaran pendidikan. Pada kebijakan  ini,  anggaran  untuk pendidikan yang ada di Indonesia mengalami peningkatan  yang  mana  fasilitas operasional pendidikan termasuk didalamnya.  Hal  ini  tentunya dapat  meningkatkan  kemajuan pendidikan dibanding
era sebelumnya.
3. Program  wajib  belajar  9  tahun. Dalam  program  ini,  anak-anak yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memiliki pendidikan dengan  minimal  sampai  9  tahun. Program ini tak hanya berlaku di lembaga  pendidikan  dibawah naungan  Kementrian  Pendidikan Nasional  akan  tetapi  lembaga pendidikan  dibawah  naungan Kementrian Agama juga diwajibkan  melakukan  program ini.
4. Sertifikasi  bagi  semua  guru maupun  dosen  baik  Negeri maupun  swasta.  Program  ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan  mutu  tenaga  kerja guru  maupun  dosen  sebagai tenaga kerja profesional.
5. Dikembangkannya kurikulum berbasis  kompetensi  (KBK  2004) dan  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan (KTSP 2006). Menurut Muttaqin (2017), Kurikulum KBK 2004 ini memiliki  harapan  agar  peserta didik  dapat  menyempurnakan
metode  cara  belajar  siswa  aktif (CBSA).  Namun,  ada  beberapa kendala yang membuat kurikulum  ini  diganti lalu disempurnakan menjadi Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
6. Dikembangkannya pendekatan pembelajaran  yang  tidak  hanya terpusat  pada  guru  melainkan juga berpusat pada murid.
7. Mengubah sifat madrasah. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah sifat madrasah
menjadi  sekolah  umum  yang mempunyai  ciri  khas  keagamaan dalam
pembelajarannya.
Sehingga ha ini menjadi nilai plus untuk madrasah karena memiliki pelajaran umum dan juga mendapatka pembelajaran agama yang lebih dalam.

## D. Kesimpulan
Sistem  pendidikan  islam  di  era reformasi  jauh  lebih  baik  dibandingkan dengan  sistem  masa  penjajahan  hingga orde baru, karena kebijakan pendidikan islam  di  indonesia  seperti  madrasah sudah  lebih  bagus.  Kebijakan-kebijakan tersebut  berupa:  kebijakan  pendapatan tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemantapan  pendidikan  islam  sebagai sistem  pendidikan  nasional,  kebijakan program wajib belajar 9 tahun, kebijakan kurikulum  berbasis  kompetensi  dan kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan, dan kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi umum.

## Daftar Referensi
Abdullah,  A.  (2013).  Pendidikan  Islam Sepanjang  Sejarah:  Sebuah  Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. SUSURGALUR , 1 (2).
Alam, L. (2020). KONTESTASI KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  ISLAM DI  ERA  ORDE  BARU  DAN
REFORMASI. Ruhama:
Islamic
Education Journal , 3 (2).
Anwar,  M.  E.  (2017).  Menelusuri Kebijakan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 3 (05).
Anwar,  S.  (2019).  Kebijakan  Pemerintah Terhadap  Pendidikan  Islam  di Indonesia  (Zaman  Orde  Baru  dan Reformasi). Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam , 6 (2), 87-91.
Bashori,  B.  (2018).  Sejarah  Perundang-
Undangan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. INSANIA:  Jurnal  Pemikiran Alternatif Kependidikan , 23 (1), 92-112.
Fuady,  S.  (2019).  Berbagai  Kebijakan Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Pra- Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Skb  3  Menteri),  Era  Reformasi  Dan Kecenderungan
Masing-Masing Zaman. TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN) , 12 (2), 1-31.
Hartono,  Y.  (2016).  Pendidikan  Dan Kebijakan  Politik  (Kajian  Reformasi Pendidikan  Di  Indonesia  Masa  Orde Lama  Hingga  Reformasi). AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA , 6 (01), 35-45 Hidayati,  N.  (2018).  PERGESERAN
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial , 16 (2), 20-41.
Hoddin,  M.  S.  (2020).  Dinamika  Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. Jurnal  Ilmiah  Iqra' , 14 (1),
15-30.
Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan  Islam  Indonesia  Era Reformasi. EDUKASI:
Jurnal Pendidikan Islam , 5 (1), 14-32.
Ma’ruf, A. M. R. A. (2015). KEBIJAKAN
POLITIK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA
REFORMASI. AL  MURABBI , 1 (1),  19-
30.
Maghfuri,  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan Pendidikan  Islam  Pada  Awal  Era Reformasi  (1998-2004). Tadbir:  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam , 8 (1),  14- 26.
Malla,  H.  A.  B.  (2011).  Kajian  Sosio
Historis  Tentang  Politik  Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. Inspirasi , 1 (14). Muttaqin,  M.  (2017).  KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERHADAP
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA  (ZAMAN  BELANDA, KEMERDEKAAN, DAN
REFORMASI). TAUJIH , 10 (02), 38-59.
Nabil, N. (2019). Peran Pendidikan Islam Dalam  Dinamika  Politik  Kebangsaan di  Indonesia  (Telaah  Pendidikan Pasca  Kemerdekan,  Ode  Baru  dan Reformasi). Almarhalah| Jurnal
Pendidikan Islam , 3 (1), 1-16.
Karso,  Fatmawati.  (tanpa  tahun)..
Perbandingan  Pemikiran  Pendidikan Pada  Masa  Orde  Baru  Dan  Masa Reformasi.Perbandingan_Pemikiran_ Pendidikan_Pada_Masa_Orde_Baru_ Dan_Masa_Reformasi.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)(diaks es tanggal 20 Maret 2021).
Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan  Perubahan  Kurikulum Pendidikan  di  Indonesia  Hingga Masa  Reformasi. Bina  Gogik:  Jurnal
Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah
Dasar , 5 (2).
Sahri,  I.  K.  (2018).  Pendidikan  Agama dan Keagamaan Islam Masa
Reformasi. TARBAWI , 7 (1), 47-60.
Saputra, B. A., Jannah, M., & Mahfud, C. (2019).  Sejarah  reformasi  pendidikan Islam  di  Indonesia. Ta'dibuna:  Jurnal Pendidikan Islam , 8 (1), 38-46.
Saputra, F. (2021). SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. AL- HIKMAH  (Jurnal  Pendidikan  dan Pendidikan Agama Islam) , 3 (1), 98-108. Supandi,  S.  (2019).  REFORMASI:
POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI  DI  INDONESIA. Al- Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman , 6 (2), 61-70.
Syaiful,  A.  (2018).  Politik  Pendidikan Islam Masa Reformasi. Al Iman: Jurnal Keislaman  dan  Kemasyarakatan , 2 (1),
134-154.