Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
oleh:
*) Rina Widyanti

## *) Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Andalas

## Abstrak
Analysis  of  Expense  Standards  (ASB)  is  a  guideline  used  to  analyze  the reasonableness  of  workload  or  cost  of  each  activity  undertaken  by  the  Unit  (SKPD)  in  one fiscal year. The purpose of this research is to develop ASB especially for activity provision of stationery (ATK). The data used in this research is secondary data obtained from the DPA- SKPD Sungai Penuh City government. The primary data of interviews with leaders and some of the staff as well as the relevant officials. Data analysis method used is a simple regression. Simple  regression  analysis  is  a  method  of forecasting  which  will  predict  the  cost  standards for  ATK  activities.  This  activity  is  affected  by  the  triggering  factors  (cost  drivers)  is  the amount  of  activity.  The  results  of  this  study  in  the  form  of  equations  where  the  standard shopping ASB ATK influenced by the activity of providing fixed expenditure and expenditure variables.  Shopping  variable  for  this  activity  is  influenced  by  the  amount  of  activity.  To create a model for the analysis of expenditure standard ATK activity is grouped into nine (9) functions of government services consisting of the economic service./unction, the function of health  care,  educational  services,  protective  services,  public  services,  tourism  services  and security, public services and housing facilities, service districts, and village services. Verify the reasonableness of calculations based on the formulation of the model ASB shopping on 9 functions of government services shows that the value of expenditure contained in each DPA SKPD  can  be  approved  based  on  the  criteria  of  fairness  shopping.  However,  there  are obstacles in the processing of data in the form of data on some SKPDs DPA form the basis of ASB which included incomplete and the allocation of its budget is too high thus affecting the results of the formulation ASB. It is hoped that this study provides an overview to the team of local government budgets to increase performance budgeting in the future.
Keywords: Analysis of Expense Standards, Total Activity, Function Government Services

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  perkembangannya  telah  mengalami  perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan  instrumen  kebijakan  yang
utama  bagi  pemerintah  daerah.  Sebagai  instrumen  kebijakan,  anggaran  daerah  menduduki posisi  sentral  dalam  upaya  pengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas  Pemerintah  daerah (Mardiasmo:  1999).  Untuk  tercapainya  anggaran  daerah  yang  efisien  dan  efektif,  maka Anggaran Daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja  tersebut,  maka  Anggaran  Daerah  akan  lebih  transparan,  adil,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Salah  satu  instrumen  yang  diperlukan  untuk  menyusun  Anggaran Daerah  dengan  pendekatan  kinerja  adalah  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  (PSEKP:  2009). Analisis  Standar  Belanja  itu  sendiri  merupakan  penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  (Pasal  93  ayat  4  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).
Hal  penting  yang  harus  dipahami  terlebih  dahulu  adalah  bahwa  ASB  tidak dimaksudkan untuk menentukan standar semua jenis belanja program dan kegiatan melainkan untuk belanja kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu. Oleh sebab itu, perlu pemahaman terhadap  setiap  jenis  kegiatan  dan  sifat  belanja.  Pemahaman  tersebut  didasarkan  pada pengelompokkan  kegiatan  dan  konsep  klasifikasi  biaya  (belanja).  Besar  kecilnya  belanja untuk  setiap  kegiatan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  pemicu  (cost  driver).  Cost  driver berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Kemampuan mengelola faktor pemicu  merupakan  kunci  keberhasilan  suatu  organisasi.  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh dewasa ini dihadapkan pada persoalan dilematis dalam menjalankan tugas pokoknya. Di satu sisi  mereka  dihadapkan  kepada  perkembangan  tugas  pokok  yang  semakin  kompleks,  akibat dari semakin kompleksnya tuntutan masyarakat. Di sisi lain mereka juga dihadapkan kepada kelangkaan  sumberdaya  yang  dimiliknya  untuk  menghadapi  kompleksitas  tersebut.  Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok  pemerintah  daerah,  peranan  alat  tulis  kantor  diperlukan  dalam  setiap  operasional Pemerintah  Daerah.  Setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  secara  rutin  menganggarkan belanja  untuk  penyediaan  alat  tulis  kantor  untuk  program  da.n  kegiatan  selama  tahun anggaran.  Anggaran  belanja  yang  dialokasikan  pada  kegiatan  ini  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah.  Disamping  itu  alokasi  penentuan  Anggaran  Belanja  sesuai ASB  belum  sepenuhnya  diterapkan  pada  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  khususnya  untuk alokasi belanja kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

## KAJIAN PUSTAKA

## Keuangan Daerah
Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan/peraturan perundangan  yang  berlaku  (Mamesah,  1995:  16).  Menurut  Halim  (2007),  ruang  lingkup keuangan  daerah  terdiri  dari  :  "  Keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  dan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan.  Yang  termasuk  dalam  kekayaan  daerah  yang  dikelola  langsung adalah  Anggaran  Pendapata.n  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  barang-barang  investaris milik  daerah.  Keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)".

## Anggaran Berbasis Kinerja
Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, "kinerja" memiliki beberapa arti, seperti prestasi,  tingkat  capaian,  realisasi  dan  pemenuhan.  Kebanyakan  terminologi  mengacu  pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan  yang  dirasakan  sebagai  suatu  hasil  dari  suatu  tindakan.  Perlu  dipahami  bahwa konsep  kinerja  harus  dianggap  sebagai  sebuah  alat/instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain.
Anggaran  dengan  pendekatan  prestasi  kerja  merupakan  suatu  sistem  anggaran  yang mengutamakan  hasil  kerja  dan  output  dari  setiap  program  dan  kegiatan  yang  direncanakan. Setiap  dana  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  program  dan kegiatan  harus  didasarkan  atas  hasil  dan  output  yang  jelas  dan  terukur.  Ini  merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya  yang  lebih  mempertanggung  jawabkan  input  yang  direncanakan  dengan  input yang dialokasikan.

## Analisis Standar Belanja
Menurut buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (2005),  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  adalah standar  untuk  menganalisis  anggaran  belanja  yang  digunakan  dalam  suatu  program  atau
kegiatan  untuk  menghasilkan  tingkat  pelayanan  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  pasal  167  ayat  3  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah  kegiatan  yang  dianggarkan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalan  satu  tahun anggaran.

## METODA PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kota  Sungai  Penuh  Provinsi  Jambi.  Alasan  peneliti memilih  Kota  tersebut  sebagai  lokasi  penelitian  ingin  mengetahui  bagaimana  proses penyusunan  anggaran  untuk  program  dan  kegiatan  yang  ada  dalam  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  khususnya  untuk  kegiatan  penyediaan  alat  tulis  kantor  serta  bagaimana perhitungan analisis standar belanja yang digunakan dalam setiap program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian deskriptif  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  sifat  objek  penelitian  yang  tengah berlangsung saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Karena.  penelitian  ini  bertujuan  menentukan  kebutuhan  belanja  yang  wajar  untuk  setiap program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  SKPD  sesuai  dengan  standar  belanja,  maka peneliti hanya mendeskriptifkan informasi yang sesuai dengan variabel yang diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam peneliian ini adalah:
a. Data Sekunder
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (DPASKPD)  Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2013. Data ini bersumber dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Sungai Penuh.
b. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan beberapa staf serta pejabat terkait.

## Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
a. Field Research (Penelitian Lapangan)
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  secara  langsung dengan mendatangi instansi-instansi yang terkait.
b. Library Research (Penelitian Kepustakaan)
Data  teoritis  berasal  dari  literatur-literatur  dan  referensi-referensi  yang  relevan  dengan masalah yang diteliti.

## Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Metode ini digunakan untuk menentukan standar biaya untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Adapun analisis regresi sederhana yang digunakan dengan persarnaan:
Y = a + bX
Dimana:
Y = adalah belanja total suatu kegiatan
X = adalah nilai jumlah kegiatan (cost driver)
a = adalah nilai belanja temp kegiatan penyediaan alat ulis kantor
b = adalah nilai belanja variabel kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Sedangkan  metode  pengembangan  Analisa  Standar  Belanja  mengacu  pada penyusunan  ASB  yang  dikembangkan  oleh  Pusat  Studi  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik (PSEKP) UGM yang bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Fedoman Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja oleh Abdul Hafiz Tanjung dan Suhairi.

## PEMBAHASAN
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  dilaksanakan  untuk  memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar. Menurut Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Lampiran  A.  VII  bahwa  penyediaan  alat  tulis  kantor termasuk  kedalam  program  administrasi  perkantoran.  Selain  kegiatan  penyediaan  alat  tulis
kantor,  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  program  administrasi  perkantoran  ini  adalah kegiatan penyediaan surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan  listrik,  kegiatan  penyediaan  barang  cetakan  dan  penggandaan,  kegiatan  penyediaan logistik dan makanan minuman, serta kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi. Oleh karena penyediaan  alat  tulis  kantor  merupakan  kegiatan  yang  di  anggarkan  untuk  memenuhi kebutuhan rutin, maka.  besar kecilnya belanja alat tulis kantor ini di pengaruhi oleh jumlah pegawai  dan  jumlah  kegiatan,  semakin  banyak  jumlah  pegawai  dan  kegiatan  semakin  besar belanja ATK yang dibutuhkan. Faktor pemicu kebutuhan alat ulis kantor untuk semua SKPD adalah  sama  yaitu  jumlah  pegawai  dan  jumlah  kegiatan,  tetapi  karena  tupoksinya,  maka besarnya kebutuhan untuk semua fungsi pelayanan SKPD tidaklah sama. Sebagaimana yang dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kebutuhan  ATK  tidak  sama  untuk  setiap  SKPD  karena kebutuhan terhadap ATK tersebut dipengaruhi oleh fungsi dari setiap SKPD, misalnya Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  yang  mempunyai  fungsi  pelayanan  umum pemerintahan  membutuhkan  ATK  lebih  jauh  banyak  daripada  SKPD  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  berfungsi  dalam  pelayanan  keamanan.  Oleh  sebab  itu,  penentuan  ASB untuk  kegiatan  penyediaan  ATK  ini  dilakukan  berdasarkan  fungsi  SKPD  yaitu  pelayanan kesehatan,  pelayanan  umum  pemerintahan,  pelayanan  pariwisata  dan  keamanan,  pelayanan perumahan  dan  fasilitas  umum,  pelayanan  ekonomi,  pelayanan  perlindungan,  pelayanan pendidikan dan kecamatan (Anonymous, ASB Draft).
Untuk  lebih  jelasnya  menurut  fungsi  SKPD  pada  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Pelayanan Kesehatan
SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Instalasi Farmasi, termasuk Puskesmas.

## b. Pelayanan Umum Daerah
SKPD  yang  termasuk  dalam  fungsi  pelayanan  umum  pemerintah  ini  adalah  Inspektorat, Badan  Kepegawaian  Daerah,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah, dan Sekretariat DPRD.
c. Pelayanan Pariwisata Dan Keamanan
SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan pariwisata dan keamanan ini adalah Dinas Pemuda  dan  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dan  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja.
d. Pelayanan Perumahan Dan Fasilitas Umum
SKPD  yang termasuk dalam fungsi pelayanan perumahan dan fasilitas umum ini adalah Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  informasi  serta  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Kantor Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

## e. Pelayanan Ekonomi
SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan ekonomi ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro  Kecil  Menengah  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Kantor  Perpustakaan  Arsip  dan Dokumentasi, Dinas Pertanian, Kantor Pelayanan Pangan dan Penyuluhan.

## f. Pelayanan Perlindungan
SKPD  yang  termasuk  dalam  fungsi  pelayanan  perlindungan  ini  adalah  Dinas  Sosial  dan Tenaga Kerja, Kantor Pemeberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## g. Pelayanan Pendidikan
SKPD  yang  termasuk  dalam  fungsi  pelayanan  pendidikan  ini  adalah  Dinas  Pendidikan, UPTD yang berada di Lingkungan Pemerintah Sungai Penuh termasuk Sekolah.
h. Pelayanan Kecamatan
Yang  termasuk  dalam  SKPD  Kecamatan  adalah  seluruh  Kantor  Camat  yang  ada  di Sungai Penuh.
A. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Ekonomi
Deskripsi:
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 14.5 10.000,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 173.967,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 14.5 10.000,00 + (Rp. 173.967,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 16.001.600 21.641.000 32.766.851
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.  21.990.581,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  Rp. 21.641.000,-,  dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  yang  tercantum  dalam  DPA  SKPD  ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada dibawah nilai ratarata dari anggaran belanja model ASB. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

## B. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Kesehatan

## Deskrinsi:
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver ):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp. 2.342.848,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 398.638,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 2.342.848,00 + (Rp. 398.638,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 2.724.900 12.575.000 49.252.800
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.14.301.988,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.12.575.000,-. dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut di bawah dengan nilai rata- rata  dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Jadi  dapat  disimpulkan  analisis  dengan  model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran  belanja.  Jadi  dapat  disimpulkan  analisis  dengan  model  ASB  ini,  maka Dokumen  Pelaksana  Anggaran  di  atas  dapat  disetujui  berdasarkan  kriteria  kewajaran belanja.

## C. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Pendidikan
Deskripsi :
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver ):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp. 2.342.848,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 398.638,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 2.342.848,00 + (Rp. 398.638,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 2.724.900 12.575.000 49.252.800
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.14.301.988,-  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.12.575.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut di bawah dengan nilai rata-- rata  dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Jadi  dapat  disimpulkan  analisis  dengan  model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran  belanja.  Jadi  dapat  disimpulkan  analisis  dengan  model  ASB  ini,  maka Dokumen  Pelaksana  Anggaran  di  atas  dapat  disetujui  berdasarkan  kriteria  kewajaran belanja.

## D. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Perlindungan
Deskripsi :
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver ):

## Jumlah Kegiatan
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp. 4.937.165,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 643.314,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 4.937.165,00 + (Rp. 643.314,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 10.961.000 24.380.000 42.015.115
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.28.739.783,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.24.380.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih  wajar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  anggaran  tersebut  berada  pada  nilai  rata-rata dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Dokumen  Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

## E. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Umum Deskripsi:
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver ):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( Fixed  cost ):
= Rp. 25.810.000,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 438.322,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 25.8 10.000,00 + (Rp. 43 8.322,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 16.093.773 45.377.000 91.753.600
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.39.397.982,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.45.377.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata- rata  dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

## F. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Pariwisata dan Keamanan

## Deskripsi:
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver ):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp. 16.020. 000,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 112.353,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp16.020.000,00 + (Rp. 112.353,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 10.000.000 18.550.000 34.930.550
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.18.267.060,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.18.550.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata-- rata dari  anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan  analisis standar belanja pada fungsi  pelayanan  pariwisata  dan  keamanan  berdasarkan  data  yang  diolah  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  belanja  yang  diajukan  dalam  Dokumen  Pelaksana  Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## G. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Perumahan dan Fasilitas Umum

## Deskripsi :
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver );
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( Fixed cost ):
= Rp. 42.830.000,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 164.365,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.42.830.000,00 + (Rp. 164.365,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 15.787.591 48.779.000 125.000.000
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.48.418.410,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.48.779.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata-- rata dari  anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan  analisis standar belanja pada fungsi  pelayanan  perumahan  dan  fasilitas  umum  yang  diajukan  dalam  Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## H. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Kecamatan

## Deskripsi:
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar:
Pengendali belanja ( cost driver ):
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp. 12.650.000,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp: 114:078,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.12.650.000,00 + (Rp. 114.078,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 00l :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 10.011.150 15.624.000 23.119.450
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.15.501.950,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.15.624.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di atas nilai rata-rata dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Dalam  penyusunan  analisis  standar  belanja  pada fungsi pelayanan kecamatan yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing- masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## I. Penyusunan  ASB  Kegiatan  Penyediaan  Alat  Tulis  Kantor  Fungsi  Pelayanan Kelurahan

## Deskripsi :
Penyediaan  ATK  merupakan  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.
Pengendali belanja ( cost driver );
Jumlah Kegiatan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost ):
= Rp, 257.700,00 per Kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel ( variable cost ):
= Rp. 233.400,00 kali Jumlah Kegiatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.257.700,00 + (Rp. 233.400,00 x Jumlah Kegiatan)
Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :
Objek  Belanja Batas Bawah   Rata-rata Batas Atas Belanja  Habis Pakai 1.0520.500 3.894.400 5.502.500
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB  sebesar  Rp.3.291.900,-.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar Rp.3.894.400,-,  dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  yang  tercantum  dalam  DPA  SKPD  ini masih  wajar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai  anggaran  tersebut  berada  pada  nilai  rata-rata dari  anggaran  belanja  model  ASB.  Dalam  penyusunan  analisis  standar  belanja  pada fungsi pelayanan kelurahan yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing- masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.
Secara keseluruhan hasil penilaian terhadap kewajaran nilai belanja untuk kegitan penyediaan  ATK  pada  9  fungsi  pokok  pelayanan  pemerintah  menunjukkan  nilai  yang wajar  sehingga  anggaran  yang  tercantum  dalam  DPA  tersebut  dapat  dinilai  wajar.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hamzah  (2011)  namun  berbeda  dalam  hal penentuan jenis kegiataanya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dan  menyusun  ASB kegiatan penyediaan alat  tulis  kantor  pada  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh.  Dari  penelitian  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
1. Untuk  menyusun  model  analisis  standar  belanja  kegiatan  ATK  ini  di  kelompokkan kedalam  9  (sembilan)  fungsi  pelayanan  pemerintah  yang  terdiri  dari  fungsi  pelayanan ekonomi,  fungsi  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  pendidikan,  pelayanan  perlindungan,
pelayanan  umum,  pelayanan  pariwisata  dan  keamanan,  pelayanan  fasilitas  umum  dan perumahan, pelayanan kecamatan, serta pelayanan kelurahan.
2. Dari  hasil  pengolahan  data  DPA  masing-masing  fungsi  pelayanan,  terdapat  beberapa SKPD yang nilai alokasi anggaran belanjanya telalu tinggi sehingga mempengaruhi hasil perumusan model ASB. Diantara SKPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, nilai belanja tersebut tidak dimasukkan dalam pengolahan data. hal  ini  dimaksudkan  agar  hasil  rumusan  model  ASB  menjadi  wajar,  karena  yang  dinilai adalah kewajaran beban kerja bukan ketepatan belanja.
3. Perhitungan verifikasi kewajaran belanja berdasarkan rumusan model ASB pada 9 fungsi pelayanan  pemerintah,  menunjukkan  bahwa  nilai  belanja  yang  tercantum  pada  masing-- masing DPA SKPD dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dianjurkan  untuk  lebih  memberikan  perhatian terhadap  kegunaan  dan  fungsi  ASB  ini  sebagai  dasar  acuan  bagi  Tim  Anggaran  dalam menetapkan anggaran.
2. Perlu juga hendaknya memberikan sosialisasi serta mendorong kepada Kepala SKPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan DPA-SKPD sehingga pada masa mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.
3. Karena  keterbatasan  penelitian  ini,  penulis  mengharapkan  pada  penelitian  berikutnya dapat menambah variabel lain untuk kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hafiz,  Abdul  Tanjung.  2010.  Peranan  dan  Teknik  Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja dalam Penyusunan APBD.Disampaikan Pada Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan-Riau.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Jakarta
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nordiawan,  Deddi,  Iswahyudi  Sondi  Putra  dan  Maulidah  Rahmawati.  2007.  Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
PSEKP-UGM,  APKASI,  dan  GTZASSD.  2009.  Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.
2004.
________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2004.