## KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK
Hendra Filipi Sirait 1) ,  Chairuni Nasution 2)
Universitas Panca Budi
E-mail: hendrasirait453@gmail.com 1 ) ,         chairuninst@gmail.com 2)
ABSTRAK  - Tindak  pidana  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  sangat  terus meningkat,dalam  beberapa  kasus-kasus  tertentu,Oleh  karena  itu  penegak  hukum harus  memberikan  perhatian  Khusus. Restorative  justice salah  satu  solusi  yang dapat  ditempuh  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  dengan  cara pengalihan  (diversi).  Menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012,  diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan oleh ketiga komponen  sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang-undang.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak  yang  menyatakan  bahwa  pidana  penjara  dapat diterapkan  terhadap  anak  apabila  tidak  ada  upaya  terahkir  lagi,  dan  dilakukan terpisah  dari  penjara  dewasa.  Upaya  perlindungan  anak  dilaksanakan  dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restorative justice).

## Kata Kunci : Kajian Yuridis, Diversi, Anak Sebagai Pelaku
ABSTRACT  - Child  crime  as  a  perpetrator  of  crimes  continues  to  increase,  in certain cases, Therefore law enforcement should pay special attention. Restorative justice  is  one  of  the  solutions  that can  be  taken  in  handling  child  crime  cases  by diversion.  According  to  Law  Number  11  of  2012,  diversion  is  the  transfer  of  the resolution of child cases that conflict with the law from the criminal justice process to the process Outside of criminal justice. Diversion of child perpetrators of criminal acts is carried out by all three components of the criminal justice system in Indonesia ranging from the police, prosecutors to court. Law Number 35 of 2014 concerning amendments  to  the  law.  23  years  2002  on  Child  Protection  which  states  that imprisonment  can  be  applied  to  children  if  there  is  no  end  to the  attempt,  and  is carried out separately From adult prison. Child protection efforts are carried out by enforcing restorative justice.

## Keywords: Juridical Studies, Diversion, Children As perp

## PENDAHULUHAN
Berbicara mengenai anak dan  perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai    objek    pelaksana    pembangunan berkelanjutan dan   pemegang kendali  masa depan suatu  negara, tidak terkecuali Indonesia.    (Desriandi,  2017)  Perlindungan  Anak  Indonesia  berarti melindungi.Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa.
Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain  itu,  anak  merupakan  harapan  orang  tua,  harapan  bangsa  dan  negara  yang akan    melanjutkan  tongkat  estafet  pembangunan  serta  memiliki    peran  strategis, mempunyai  ciri  atau  sifat  khusus  yang  akan    menjamin  kelangsungan    eksitensi bangsa dan Negara.
Anak      yang      melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan        tindakan kriminal  sangat  dipengaruhi beberapa  faktor  lain  di  luar  diri  anak seperti pergaulan,  pendidikan,  teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana  yang dilakukan  oleh  anak  pada umumnya  adalah  merupakan  proses  meniru  ataupun terpengaruh  tindakan negatif  dari  orang  dewasa  atau  orang disekitarnya.  Ketika anak tersebut diduga  melakukan  tindak  pidana,  sistem  peradilan  formal yang ada pada  akhirnya menempatkan  anak  dalam  status  narapidana  tentunya  membawa konsekuensi yang  cukup  besar  dalam hal  tumbuh  kembang  anak.
Proses            penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem  peradilan pidana formal dengan  memasukkan anak  ke dalam  penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara  justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam  melakukan  tindak   kejahatan.  Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap anakdari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana,  maka timbul pemikiran manusia atau  para  ahli  hukum  dan  kemanusiaan untuk  membuat  aturan  formal
tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau         melakukan  tindak  pidana  dari  proses    peradilan  pidana  dengan  memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik un tuk anak.

## KAJIAN TEORI

## Definisi Diversi anak sebagai pelaku
Dilatarbelakangi menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak  oleh  keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.
Ketentuan  peraturan  perundang  undangan  baik  Peraturan  Internasional maupun  Peraturan  Nasional  yang  dijadikan  acuan  melaksankan  diversi  terhdap anak sebagai pelaku:
1. Peraturan Internasional
a Convenion on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
b The  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  Administration  of Juvenile Justice-the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
c The  United  Nations  Rules  for  the  Protection  of  Juvenile  Deprived  of  Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang  Terampas kebebasannya)
2. Peraturan Nasional
a Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Polisi Republik Indonesia.
b Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
d Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak.
e TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

## Bentuk sistem peradilan anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  telah  mengatur  tentang  diversi  yang  berfungsi  agar  anak  yang  berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan- tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan  masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau  meneruskan  atau  melepaskan  dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan  bentuk-bentuk  kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya.  Dalam  hal  tindak  pidana dilakukan  oleh  anak  sebelum  genap  berumur  18  tahun  dan  diajukan  ke  sidang pengadilan  setelah  anak  melampaui  batas  umur  18  tahun  tetapi  belum  mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan  tindak  pidana,  maka  penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan, mengambil  keputusan  untuk  menyerahkanan  kepada  orang  tua/wali  atau mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan  pada  instansi pemerintah  atau  lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang  menangani bidang  kesejateraan  sosial  (Pasal  21  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). (M. Nasir Djamil, 2013)

## Sistem aspek pengadilan anak
Setiap  aparatur  penegak  hukum,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), harus  mampu  berjalan  secara  bersinergi  untuk  membangun  sistem  hukum  yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berberkaitan  dengan  Kajian  yuridis diversi anak sebagai pelaku serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian ini  menggunakan   jenis   penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi  terhadap  anak  sebagai  pelaku  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  sebagai sarana alternatif pidana hilang kemerdekaan   secara   tegas   belum diatur tentang pelaksanaannya  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta adanya      norma  kabur  maupun  konflik  norma  secara  horizontal  dalam pengaturannya.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam  kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan  bahan  hukum  tersier.  Yang  dimaksud  dengan  ketiga  bahan  hukum  tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  hak  anak  untuk  bermain  dan  ruang  terbuka  hijau  publik,  artikel,  majalah ilmiah,   surat   kabar,    dan data/ sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMABAHASAN
Kajian Yuridis Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana.
Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak , sebagai subjek pelaku yang  melakukan  tindak  pidana,  bahwa  anak  tersebut  dapat  bertanggungjawab secara  pidana  dengan  adanya  suatu  proses  tersendiri  yang  tidak  sama  dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2, pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilakasanakan  berdasarkan  asas, perlindungan,  keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, penghargaan  terhadap  pendapat  bagi  anak,  kelangsungan hidup  dan  tumbuh kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak  proposional , perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir , dan  penghindaran pembalasan.  Dalam  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  di  bawah  umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana.
Dalam  pertanggungjawaban  pidana  anak  yang  diatur  dalam  KUHPidana dengan  dilihatnya  dengan  suatu  perbuatan  yang  diatur  didalam  undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan. Undang- Undang  tentang  Pengadilan  Anak  No.  23  tahun  2002  Pasal  16  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa:  “Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak hanya  dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kini  sudah  saatnya untuk  mengubah  model  penanganan  terhadap  pelaku  kenakalan  anak  yang Retributif  dengan  model Restorative  Justice (Keadilan  Pemulihan).  Sistem Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu  model  pendekatan  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  pidana  (Prakoso, Abintoro,  2012,).  Hal  ini  membuat  semakin  meningkatnya  pengaruh  pada  dunia luas  karena  dianggap  dapat  menjadi  alternatif  penyelesain  konflik  hukum.. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  terdapat  juga  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  diversi sebagai berikut:
1.  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam  melakukan  Diversi  harus mempertimbangkan:
a. Kategori tindak pidana.
b. Umur anak.
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga
Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
b. Tindak pidana ringan.
c. Tindak pidana tanpa korban.
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat
Adapun  beberapa  kriteria  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:
a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam  dengan  sanksi  pidana  di  atas  1  (satu)  tahun  sampai  dengan  5  tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan  penerapan  diversi  kecuali  menyebabkan  atau  menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
b. Memperhatikan  usia  pelaku,  semakin  muda  usia  pelaku,  maka  urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
c. Hasil  penelitian  dari  BAPAS,  bila  ditemukan  faktor  pendorong  anak  terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
d. Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  anak,  bila  akibat  yang ditimbulkan  bersifat  kebendaan  dan  tidak  trekait  dengan  tubuh  dan  nyawa seseorang maka urgensitas penerapan diversi semakin diperlukan.
e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
f. Persetujuan korban/keluarga.
g. Kesediaan pelaku dan keluarganya.
h. Dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  orang  dewasa  maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.
Kejahatan  terhadap  tubuh  atas  dasar  unsur  kesalahannya  terdiri  dari  dua macam bentuk, yaitu:
1. Kejahatan  terhadap  tubuh  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Kejahatan  yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.
2. Kejahatan  terhadap  tubuh  karena  kelalaian,  dimuat  dalam  Pasal  360  yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.
Kejahatan terhadap tubuh  yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu :
a.  Penganiayaan  Biasa  (Pasal  351  KUHP)  Penganiayaan  biasa  yang  dapat  juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.
Menurut Pasal  351  KUHP  maka  ada  4  (empat)  jenis  penganiayaan  biasa, yakni :
a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-  lamanya  dua  tahun  delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1)
b. Penganiayaan yang  mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
c. Penganiayaan yang  mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (ayat 3)
d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

## Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  352  KUHP.  Menurut  Pasal  ini,  penganiayaan ringan  ini  ada  dan  diancam  dengan  maksimum  hukuman  penjara  tiga  bulan  atau denda  tiga  ratus  rupiah  apabila  tidak  masuk  dalam  rumusan  pasal  353  dan  356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.  Hukuman  ini  bisa  ditambah  dengan  sepertiga  bagi  orang  yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

## Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
Menurut  Mr.M.H  Tirtaamiddjaja  mengutarakan  arti  “direncanakan  lebih dahulu”  sebagai  berikut  Bahwa  ada  suatu  jangka  betapapun  pendeknya  untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.”Unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antarawaktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan  penganiayaan  berat  atau  pembunuhan.  Sebaliknya  meskipun  ada tenggang  waktu  itu  yang  tidak  begitu  pendek,  belum  tentu  dapat  dikatakan  ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

## Penerapan  Diversi Pada Aspek Pengadilan Anak
Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah  musyawarah antara  pihak  yang  melibatkan  Anak  dan  orang  tua/wali,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang
panjang  dan  sangat  kaku.  Mediasi  atau  dialog  atau  musyawarah  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  diversi  untuk  mencapai  keadilan  restoratif.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  acara  dan  prosedur  di  dalam  sistem  yang  dapat mengakomodasi  penyelesaian  perkara  yang  salah  satunya  adalah  dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif,  melalui suatu pembaharuan  hukum yang  tidak  sekedar  mengubah  undang-undang  semata  tetapi  juga  memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog  yang  dikalangan  masyarakat  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  sebutan "musyawarah  untuk  mufakat”.  Sehingga  diversi  khususnya  melalui  konsep restoratif  justice  menjadi  suatu  pertimbangan  yang  sangat  penting  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Jika  kesepakan  diversi tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  para  pihak  berdasarkan  laporan  dari Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan,  maka  Hakim  melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  wajib  mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.
Dalam  PERMA  4  tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Diversi  diberlakukan terhadap anak  yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  atau  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun  meskipun  pernah kawin  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang  diduga  melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan  musyawarah diversi, dimana  fasilitor  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan  wajib  memberikan  kesempatan kepada : Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan  Orang tua/Wali untuk menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  anak  dan  bentuk penyelesaian  yang  diharapkan  Korban/Anak  Korban/Orang  tua/Wali  untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

## Penerapan  Sanksi  Kepada  Pelaku   Menyebarluaskan  Identitas Anak YANG Terlibat Dalam Suatu Tindak Pidana
Menyebarluaskan  identitas  anak  dapat  menyebabkan  adanya  dampak- dampak  buruk  bagi  anak  tersebut,  salah  satunya  adalah  anak  akan  mendapatkan diskriminasi, oleh   karena   itu   jika   orang   yang   menyebarluaskan   identitas anak   lalu   anak   itu mendapatkan   diskriminasi,   maka   dapat   dikaitkan   pula dengan   Pasal   76A   UU Perlindungan  Anak, yang dijelaskan sebagai berikut: Setiap orang dilarang:
a Memperlakukan    anak    secara    diskriminatif    yang    mengakibatkan    anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
b Memperlakukan anak penyandang disabilitas  secara diskriminatif.  Anak yang mendapatkan diskriminasi karena identitasnya  Disebarluaskan bisa  diterapkan juga  dengan  pasal  ini  dan  penerapan  sanksinya  terdapat  pasal  77  UU Perlindungan  Anak  yang  dijelaskan  bahwa  “Setiap  Orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76A  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal ini   merupakan pasal yang bisa diterapkan    kepada  pelaku-pelaku  yang  menyebarluaskan      identitas  anak sehingga anak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat akibat perbuatannya.
Dampak  lain  akibat  menyebarluaskan  identitas  anak  adalah    anak    akan mendapatkan cyberbully dari  media  sosial.  Anak  yang  menjadi pelaku  tindak pidana  yang  identitasnya disebarluaskan maka  anak  itu  juga  menjadi korban karena  tidak  mendapatkan  hak-haknya  dalam  proses peradilan  pidana  serta anak   menjadi   korban bullying dari   media   sosial.   Oleh   karena   itu,   anak dapat melakukan   pelaporan   dan   pengaduan   ke   Layanan   Aduan   Konten Kementerian Komunikasi dan   Informatika,   serta   anak   dapat   melakukan pelaporan   kepada Anak   yang   mendapatkan bullying dari   media   sosial akibat   penyebaran  identitasnya   dapat   pula   menerapkan   sanksi-sanksi
yang   ada   di   dalam   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yang selanjutnya disebut UU ITE,  yaitu  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  mengenai  penghinaan  dan pencemarannama  baik  yang  dijelaskan  bahwa  “Setiap  Orang  dengan  sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan dan atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya   Informasi   Elektronik    dan/atau   Dokumen   Elektronik yang      memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.”  Yang selanjutnya  ancamannya  diatur    dalam    pasal    45    ayat   (3)UU    ITE  sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja   dan   tanpa   hak   mendistribusikan dan/atau    mentransmisikan     dan/atau  membuat   dapat   diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau    Dokumen    Elektronik  yang  memiliki        muatan penghinaan   dan/atau    pencemaran    nama    baik    sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus lima puluh   juta   rupiah).
Hal    ini    juga    diperkuat   dengan    adanya    surat   edaran   dari  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor: SE/6/X/2015  Tentang  Penanganan Ujaran Kebencian,  yaitu  dengan  melakukan  pendekatan  dengan  para  pihak  yang diduga melakukan     ujaran     kebencian,     mempertemukan  para     pihak     yang      diduga melakukan   ujaran   kebencian   dengan   korban   ujaran   kebencian,   memberi solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak  yang  akan  timbul  dari  ujaran  kebencian  di  masyarakat.
Konsep  Penerepan Diversi
a Meprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
b Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
c Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
d Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
e Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
f Masyarakat  turut  membantu  dalam  mengintegrasikan  dua  belah  pihak,  baik korban maupun pelaku. korban maupun pelaku.
Sedangkan  proses  dari restorative  justice dapat  dilakukan  dengan  cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku  membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah  pihak  dan  tokoh  pemuka  dalam  masyarakat),  dan victim  awareness  work (suatu  usaha  dari  pelaku  untuk  lebih  peduli  akan  dampak  dari  perbuatannya).
(Wiyono, R., 2016)
Jika  pihak-pihak  tidak  menghendaki  penyelesaian  melalui  musyawarah pemulihan    proses    peradilan  baru    berjalan.  Dalam  hal  proses  peradilan  harus berjalan, proses yang   diharapkan adalah  proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul- betul    ditangani  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  minat, perhatian,    dedikasi,    memahami  masalah anak, dan teah  mengikuti pelatihan restorative justice, serta penahanan  dilakukan sebagai  pilihan terakhir  dengan mengindahkan prinsip-prinsip  dasar  dari  konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak  yang telah  diadopsi  ke  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :
a Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  telah  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi
yaitu ; untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Undang- Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU SPPA)  mendapatkan perlindungan kepada anak  yang  berhadapan     dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  dan  anak  yang menjadi  saksi    tindak    pidana)    di Indonesia.
b Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversi bersifat tertutup,  yang  dapat  menghadiri  adalah  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan orang-orang  yang  mendapat  surat  untuk  menghadiri  proses  upaya  diversi. Ditingkat penyidikan tidak ada standar operasional prosedur khusus dalam hal penanganan  diversi.  Belum  adanya  peraturan  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan diversi secara detail di tingkat penyidikan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai proses diversi di setiap tingkatan.
c Penerapan  sanksi  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  cara  menjalankan peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Penerapan  sanksi  sudah  atur dalam beberapa  undang-undang  yaitu,  KUHP,  UU  SPPA,  UU  Perlindungan Anak,  UU  ITE serta  adanya  Undang-Undang  Penghapusan  Ras  dan  Etnis. Undang-undang  tersebut.
d Konsep  diversi  ialah  Pengalihan  kasus  agar  diselesaikan  di  luar  Sistem Peradilan  Pidana.  antara  tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan korban    yang  difasilitasi  oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim

## DAFTAR PUSTAKA
Desiandri, Yati Sharfina 2017 , “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan” , USU Law Journal
Prakoso, Abintoro, 2012, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Ana k, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Wiyono,  R.,  2016 ,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika
M. Nasir Djamil, 2013 , Anak Bukan Untuk DiHukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Ambeg Paramata et. al., 2016 , Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pohon Cahaya
H.  John  Kenedi,  2017 ,  Kebijakan  Hukum Pidana,  Jilid  1,  Pustaka  Pelajar,

## Yogyakarta
Liza Agnesta Krisna, 2016, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum , Jilid 1, Deep Publish, Yogyakarta.
Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung.
Fransiska Novita Eleanora et. al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, 2021, Malang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.