## PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN

## Human Resource Capacity Fishermen Related Efforts in The Defense of The Border
* Bayu Vita Indah Yanti Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159
* email: bviy1979@gmail.com Diterima 20 Maret 2014 - Disetujui 3 Juni 2014

## ABSTRAK
Posisi centre of gravity kawasan asia pasifik menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari luar. Hal inimuncul karena terbukanya dan tersebarnya wilayah- wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) merupakan sistem pertahanan keamanan yang dilaksanakan Indonesia dengan melibatkan semua komponen bangsa dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk wilayah perbatasan, nelayan memiliki peran strategis sebagai komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrata selama ini? Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkan teori argumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan upaya peningkatan kapasitas nelayan sebagai komponen pendukung sishankamrata seharusnya dilakukan secara komprehensif karena keterkaitan antar institusi pembinaan nelayan yang melibatkan tidak hanya pada institusi pertahanan.
Kata Kunci: kapasitas, nelayan, pertahanan, negara

## ABSTRACT
Indonesia  has  the  position  of  center  of  gravity  in  Asia  Pasific,  and  it  caused  Indonesia  has a  high  degree  of  vulnerability  to  external  threats.This  arises  because  of  the  opening  and  spread  of sovereign territory of Indonesia. It also resulted in disruption of security and stability that can threaten the  sovereignty  of  Indonesia.  People’s  security  and  defense  systems  (Sishankamrata)  is  a  defense system that is implemented Indonesian security by involving all regions of the nation to maintain the sovereignty of Indonesia. In the border areas, fishermen have a strategic role as a supporting component in maintaining the state’s territorial sovereignty. How efforts to increase fishing capacity in the border region as a supporting component of people’s security defense system for this? The discussion is based on a literature study and analysis carried out based on the theory of argumentation. Based on theresults of the discussion, an effort to increase fishing capacity as a supporting component of people’s security defense system should be done in a comprehensive manner, as the relationship between institutional development that involves not only the fishermen on defense institutions.
Keywords: capacity, fisherman, defense, state

## PENDAHULUAN
Salah satu unsur besar penentu nasib negara dan bangsa adalah dengan melihat letak geografi dari negara dan bangsa tersebut (dikenal juga sebagai diktum ”geography is destiny” ) (Dorodjatun, 2012). Pemahaman kedaulatan atas suatu wilayah dapat memberikan kehidupan pada seluruh rakyat di negara tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan perbatasan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi telah menjadi potensi konflik dengan pihak asing yang tertarik untuk ikut serta memanfaatkan sumber daya alam di wilayah kedaulatan Indonesia secara illegal. Hal ini mungkin saja terjadi, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan wilayah perairan terutama di wilayah perbatasan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah perairan lebih dari 70%, dan memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang melakukan usaha perikanan (nelayan) yang cukup besar.
Berdasarkan  letak  geografis,  Indonesia memiliki  konfigurasi  unik,  amat  menantang,  serta strategis, karena berada antara dua benua dan dua  samudra.  Posisi  geografis  Indonesia menjadikan alur laut dalam wilayah perairan Indonesia sebagai hal yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai centre of gravity kawasan  Asia  Pasifik. Posisi ini juga menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman dari luar karena terbuka dan tersebarnya wilayah-wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Salah satu upaya menjaga keamanan wilayah kedaulatan negara, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, dikenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
Keterbatasan keberadaan sarana dan prasarana alat utama sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan menyebabkan perlunya kerjasama antar komponen dalam sishankamrata, dan nelayan merupakan salah satu bagian dari sishankamrata tersebut. Keberadaan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan hingga wilayah perairan perbatasan menjadi hal yang bersifat strategis untuk membantu upaya
pertahanan negara di wilayah perairan perbatasan antarnegara.
Nelayan lebih dikenal dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki, salah satunya keterbatasan pengetahuan, namun jika dilihat lebih jauh, keterbatasan ini yang menjadi tantangan bagi institusi pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan nelayan untuk membantu peran pertahanan dan keamanan negara. Data Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011, jumlah nelayan dalam periode tahun 2001-2011 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,99% per tahun, yaitu dari 3.286.500 orang pada tahun 2001 menjadi 2.755.178 orang pada tahun 2011. Meskipun terjadi penurunan, dengan jumlah nelayan diatas 2 (dua) juta nelayan merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup potensial untuk membantu peran pertahanan dan keamanan negara di wilayah laut. Jika dilihat dari sisi jumlah, merupakan potensi yang amat baik, mengingat jumlah personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan data Kementerian Pertahanan tahun 2010 hanya berjumlah total 471.519 personil untuk TNI angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), angkatan udara (AU), beserta pegawai negeri sipil (PNS) nya.
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana upaya peningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrata selama ini. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkan teori argumentasi. Pembatasan pembahasan hanya terkait dengan upaya peningkatan kapasitas nelayan dalam membantu pertahanan negara di wilayah perbatasan antar negara di laut.

## METODOLOGI
Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan pada data, merupakan penelitian empiris (Philipus & Tatiek, 2011). Analisis yang dilakukan terhadap data didasarkan pada teori argumentasi yang merupakan acuan dalam studi ini untuk menganalisis temuan data dan informasi yang ada. Teori argumentasi itu sendiri menurut Feteris ( dalam Philipus & Tatiek, 2011) mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat dengan mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional.
Langkah-langkah analisis data dalam pemecahan permasalahan dalam studi ini dilakukan dengan melakukan: 1) pengumpulan fakta berupa perbuatan,  peristiwa,  atau  keadaan;  2)  klasifikasi hakekat permasalahan terkait dengan hukum positif dan  penanganan  fakta  selama  ini;  3)  identifikasi dan pemilihan isu yang relevan terkait dengan pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang kondisi pertahanan negara yang sebenarnya dan didukung dengan alat-alat bukti; 4) penemuan fakta yang terkait dengan isu yang pertahanan negara; dan 5) penerapan pada fakta yang ada. Penilaian kebenaran ilmiah terhadap kebenaran data empiris didasarkan pada kebenaran korespondensi, dimana sesuatu dianggap benar karena didukung oleh fakta (correspond to reality).

## KAPASITAS NELAYAN SAAT INI
Bangsa Indonesia pada saat ini seringkali dianggap sebagai bangsa yang lebih pandai membangun daripada memelihara dan mengelola kekayaan sumber daya alam terutama di wilayah perairan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal yang strategis agar masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam memelihara dan mengelola sumber daya tersebut dari ancaman yang datang dari asing. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan kapasitas nelayan dalam memelihara dan mengelola sumber daya tersebut adalah dengan melaksanakan sistem pengawasan masyarakat (siswasmas). SISWASMAS ini dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya wilayah perairan agar dalam dilakukan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan.
Kelembagaan Pokmaswas ini membantu untuk menjaga memelihara dan mengelola sumber daya wilayah perairan dari ancaman pihak-pihak yang kurang memperhatikan pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan pokmaswas memberikan arti strategis dengan menempatkan masyarakat pada posisi strategis untuk berperan penting dalam memelihara dan mengelola sumber daya berbasis masyarakat dan secara tidak langsung juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jika diperhatikan lebih lanjut, kelembagaan pokmaswas
ini dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya, sekaligus juga dapat menunjukkan keberadaan potensi nelayan untuk berperan dalam pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut disebabkan terdapat banyak wilayah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan yang berada di wilayah perairan perbatasan antarnegara.
Keterbatasan sumber daya pertahanan dan keamanan di wilayah perairan perbatasan antarnegara yang dimiliki Indonesia membuat semua pihak harus bekerjasama, dalam hal ini pihak aparat pemerintah dan nelayan.Meskipun hingga saat ini nelayan dengan keterbatasan pendapatan maupun pendidikan, nelayan dengan wilayah penangkapan ikan (fishing  ground) yang berbatasan dengan wilayah perairan negara lain merupakan salah satu potensi sumber daya manusia maritim yang dapat membantu peran dan tanggung jawab institusi pertahanan dan keamanan negara terutama di wilayah laut.
Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (PerPres) RI No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar yang menyatakan bahwa kebijakan atas pengelolaan wilayah-wilayah terluar di Indonesia dilakukan dengan prinsip wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Kondisi keterbatasan atas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan peran masyarakat di wilayah pesisir (nelayan) merupakan hal utama untuk melakukan pengelolaan di wilayah tersebut.
Keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan, merupakan hal yang harus diatasi bersama baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pada saat ini peningkatan kapasitas nelayan merupakan hal yang ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam mengamankan sumber daya tempat masyarakat melakukan usaha agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan di masa mendatang. Konsep pelibatan peran masyarakat salah satunya dilakukan dengan mengembangkan konsep kemitraan dikalangan masyarakat perikanan (nelayan) melalui pengembangan kelompok- kelompok usaha bersama.Kebijakan ini selain mengarah kepada kebijakan yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja juga dapat menimbulkan rasa kepemilikan terhadap keberlanjutan akses terhadap sumber daya demi kepentingan ekonomi semua pihak dalam kelompok tersebut. Peningkatan kapasitas nelayan juga dilakukan melalui program
penyuluhan maupun sosialisasi program maupun aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan.
Laporan penelitian dari Mc Kinsey Global Institute pada bulan September 2012, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan pada saat ini masih memiliki potensi perekonomian yang sangat besar untuk dioptimalkan, karena hingga saat ini Indonesia sudah menempati peringkat 16 untuk pertumbuhan ekonominya, dengan 45 juta penduduknya merupakan kelas konsumsi, dan baru mengembangkan $ 0,5 juta potensi pasar di bidang jasa, pertanian, perikanan, sumber daya dan pendidikan. Kondisi tersebut, jika dikembangkan maka nelayan dengan semua keterbatasannya tetap memiliki potensi meningkatkan perekonomiannya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta turut serta berpartisipasi membantu pertahanan dan keamanan negara dilaut dengan catatan kapasitas nelayan juga harus ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan bersama, dengan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, visi Indonesia 2030 bukan hal mustahil untuk diwujudkan.

## KONDISI PERTAHANAN NEGARA
Pertahanan negara dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  keselamatan segenap  bangsa  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara.” Konsep pertahanan negara saat ini yang dianut Indonesia melibatkan semua dimensi secara menyeluruh atau komprehensif (comprehensive security) , tidak terbatas pada keamanan teritorial saja. Konsep keamanan komprehensif berpandangan bahwa ancaman tidak hanya dominan pada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala
sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Keamanan komprehensif juga erat kaitannya dengan keamanan manusia ( human  security ) dimana keamanan komprehensif juga dituntut untuk mengedepankan keamanan manusia 1 .
Posisi  geografi  Indonesia  yang  terletak di kawasan Asia Tenggarapada koordinat 6°LU - 11°08’LS dan 95°’BB -  141°45’BT, dengan jarak bentangan dari utara ke selatan adalah + 1.888 km dengan bentangan dari barat ke timur sepanjang  + 5.110 km. Indonesia merupakan negara terluas di Asia tenggara dengan luas wilayah 5.193.250 km² yang mencakup luas daratan 1.935.767 km² dan luas perairan 3.257.483 km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.000 km, dan terdiri dari + 13 ribu pulau. Peta wilayah kedaulatan RI berdasarkan status 17 Februari 1969 hingga 19 Desember 1999 berdasarkan pada dasar hukum UU No.1 Th.1973, UU No.17 Th.1985, UU No.6 Th.1996 dan UNCLOS 1982 dapat menggambarkan luasnya wilayah kedaulatan yang dimiliki negara Indonesia (Gambar 1). Pada konteks geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia perlu menggunakan pendekatan konsep keamanan maritim sebagai bagian dari keamanan komprefensif.  Keamanan  maritim  didefinisikan sebagai konsep keamanan dimana aset laut negara, praktik maritim, integritas teritorial, ketertiban dan perdamaian pesisir pantai yang terproteksi, lestari yang semakin meningkat 2 .
Keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu 3 :
1.  Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata.
1 Kusnanto Anggoro, Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan di Negara Demokrasi , dalam Dinamika Reformasi Sektor Keamanan , Jakarta: Imparsial, 2005, hal. 6.
2 Basic Concept of Maritime Security ,  http://pmmagsmartech.blogspot.com/2008/11/basic-concept-of-maritime-security.html
3 Pertahanan Maritim, http://bit.ly/P7nSf7
2.  Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi  dan  hidrografi  serta  kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti lampu suar, pelampung (bouy) dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
3.  Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem  laut,  serta  konflik  pengelolaan sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber daya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer.
4.  Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal  fishing,  illegal  logging,illegal  migrant, penyelundupan dan lain-lain.
Ancaman riil bagi Indonesia saat ini adalah ancaman di bidang maritim karena Indonesia masih menyimpan sumber daya alam maritim dan energi, serta adanya akses lintas jalur pelayaran dan perdagangan internasional (Alur Perhubungan Laut Utama ( Sea Lines of Communications (SLOC )/ Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)) yang dapat
membawa dampak munculnya potensi gangguan keamanan seperti perompakan, teroris melaut, perdagangan gelap, dan penyelundupan 4 .
Menurut Connie Bakrie, keamanan maritim berfokus pada kepentingan nasional di dan lewat laut antara lain: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan Gudang Persediaan Pangkalan (GPL) dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut 5 .
Jika melihat pada karakteristik wilayah, terdapat 2 (dua) jenis potensi ancaman yaitu domestik dan kawasan. Ancaman domestik bisa berupa pelanggaran wilayah kedaulatan, pencurian ikan dan pasir, perompakan, human  trafficking , keamanan energi. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perbatasan banyak dilakukan di Laut Natuna oleh nelayan dari negara Vietnam, Thailand, RRC, dan Taiwan. Di utara Laut Sulawesi oleh nelayan Filipina, Malaysia, sementara di Laut Arafura oleh nelayan Vietnam, Thailand, dan RRC 6 .
6
menggambarkan  luasnya  wilayah  kedaulatan  yang  dimiliki  negara  Indonesia  (Gambar  1). Pada  konteks  geopolitik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  maka  Indonesia  perlu menggunakan  pendekatan  konsep  keamanan  maritim  sebagai  bagian  dari  keamanan komprefensif. Keamanan maritim didefinisikan sebagai konsep keamanan dimana aset laut negara,  praktik  maritim, integritas teritorial, ketertiban  dan  perdamaian  pesisir  pantai  yang terproteksi, lestari yang semakin meningkat. 2
Gambar 1. Peta Wilayah Kedaulatan RI Status 17 Februari 1969 – 19 Desember 1999 Figure 1. Map of Regional Sovereignty Indonesia Status February 17, 1969 - December 19, 1999 Sumber: Eko Yuliyanto, 2012. Source: Eko Yulianto, 2012.
Keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu: 3
1.  Laut  bebas  dari  ancaman  kekerasan,  yaitu  ancaman  dengan  menggunakan  kekuatan bersenjata  yang  terorganisir  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengganggu  dan membahayakan  personel  atau  negara.  Ancaman  tersebut  dapat  berupa  pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata.
2.  Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan  hidrografi  serta  kurang  memadainya  sarana  bantu  navigasi,  seperti  lampu  suar, pelampung (bouy) dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
3.  Laut  bebas  dari  ancaman  terhadap  sumber  daya  laut,  berupa  pencemaran  dan perusakan  ekosistem  laut,  serta  konflik  pengelolaan  sumber  daya  laut.  Fakta
2 Basic Concept of Maritime Security ,  http://pmmagsmartech.blogspot.com/2008/11/basic-concept-of- maritime-security.html
3 Pertahanan Maritim , http://bit.ly/P7nSf7
Gambar 1. Peta Wilayah Kedaulatan RI Status 17 Februari 1969 – 19 Desember 1999 Figure 1. Map of Regional Sovereignty Indonesia Status February 17, 1969 - December 19, 1999 Sumber: Eko Yuliyanto, 2012/ Source: Eko Yulianto, 2012.
4 Working Group on Security Sector Reform, MonographNo-3  Kaji  Ulang  Strategi  Pertahanan  Nasional , Jakarta: Propatria, Maret 2004, hal 10.
5 Connie: Bangun Negara Maritim, Butuh Pemahaman Bersama , http://bit.ly/S6IpPC
6 Syahrin, Abdurrahman, Permasalahan  Perbatasan  Terkait  Perikanan , Seminar Kajian Hukum Nasional, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 November 2011.
Menurut data Litbang Kompas, potensi kerugian akibat penangkapan ikan ilegal Indonesia mencapai Rp 11,8 triliun per tahun. Sementara menurut FAO, potensi kerugian Indonesia akibat pencurian ikan mencapai Rp 30 triliun per tahun. (Gambar 2)
7 Menhan Klaim Perompakan di Selat Malaka Menurun Drastishttp://bit.ly/SzXWhd, Diakses pada 9 September 2012.
8 Working  Group  on  Security  Sector  Reform, MonographNo-3 Kaji Ulang Strategi Pertahanan Nasional, Jakarta: Propatria, Maret 2004, hal 5.
9 Profesor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. PhD, PERMASALAHAN EKONOMI PERTAHANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF “INTERNATIONAL SECURITY”, Materi Perkuliahan Program Studi Ekonomi Pertahanan, Unhan, 27 Juli 2012.
10 Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010.
Gambar 2. Potensi Perikanan di Wilayah Indonesia. Figure 2. Fisheries Potential in Indonesia.
Sumber: Litbang “Kompas”, 2012/ Source: Litbang “Kompas”, 2012.
Ancaman tradisional berupa ancaman kedaulatan wilayah/teritori juga masih akan mengemuka terkait sengketa perbatasan dengan negara tetangga seperti pada sengketa Ambalat termasuk keamanan pulau-pulau terluar Indonesia dan jalur ALKI, dan perimbangan kekuatan militer antarnegara. Sengketa yang terjadi dapat dipicu karena perebutan akses dan kepemilikan terhadap sumber daya alam/energi. Mengacu pada peta Indonesian  Petroleum  Contract  Area  Map (Gambar 3), sebagian besar wilayah pertambangan minyak dan gas berada di wilayah laut ( offshore ).
Selat Malaka yang merupakan wilayah strategis untuk aksi perompakan masih menyimpan potensi meskipun data dari Internasional Maritime Bureau dan Regional  Cooperation  Agreement  on Combating  Piracy  and  Armed  Robbery  Against
Ships  in  Asia (ReCAAP), terjadi penurunan kejahatan laut bersenjata di Selat Malaka secara signifikan menjadi nol pada 2011 7 .
Penyusunan strategi pertahanan, melihat pada 6 (enam) faktor determinan yang menjadi variabel penjelas dan penentu sebuah strategi raya (grand strategy) , yaitu: Lingkungan Strategis, Nilai Dasar Bangsa Indonesia, Tujuan Nasional, Dinamika Ancaman, Sumber Daya Pertahanan, dan Teknologi Persenjataan 8 . Meski pendapat Profesor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mensimplikasikan determinan strategi raya ( grand strategy ) dalam 3  (tiga)  faktor,  yaitu:  Geografi,  Demografi,  dan Historis 9 .
Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta disertai kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara yang yakin pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap
9
Gambar 3. Peta Kontrak Area Sumber Daya Energi Indonesia
Figure 3. Indonesia Petroleum Area Map Sumber: http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/layoutIPCAM.png Source: http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/layoutIPCAM.png
Selat  Malaka  yang  merupakan  wilayah  strategis  untuk  aksi  perompakan  masih menyimpan  potensi  meskipun  data  dari  Internasional  Maritime  Bureau  dan  Regional Cooperation  Agreement  on  Combating  Piracy  and  Armed  Robbery  Against  Ships  in  Asia (ReCAAP),  terjadi  penurunan  kejahatan  laut  bersenjata  di  Selat  Malaka  secara  signifikan menjadi nol pada 2011. 7
Penyusunan  strategi  pertahanan,  melihat  pada  6  (enam)  faktor  determinan  yang menjadi  variabel  penjelas  dan  penentu  sebuah  strategi  raya  (grand  strategy),  yaitu: Lingkungan Strategis, Nilai Dasar Bangsa Indonesia, Tujuan Nasional, Dinamika Ancaman, Sumber  Daya  Pertahanan,  dan  Teknologi  Persenjataan. 8 Meski  pendapat  Profesor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mensimplikasikan determinan strategi raya (grand strategy) dalam 3 (tiga) faktor, yaitu: Geografi, Demografi, dan Historis. 9
Pertahanan  negara  pada  hakikatnya  merupakan  segala  upaya  pertahanan  yang bersifat   semesta  disertai  kesadaran  akan  hak dan kewajiban seluruh warga  negara  yang yakin  pada  kekuatan  sendiri  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Tujuan  dari  pertahanan  negara  adalah untuk  menjaga  dan  melindungi  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  NKRI  dan 7 Menhan Klaim Perompakan di Selat Malaka Menurun Drastis http://bit.ly/SzXWhd , Diakses pada 9 September 2012. 8 Working  Group  on  Security  Sector  Reform, MonographNo-3  Kaji  Ulang  Strategi  Pertahanan  Nasional , Jakarta: Propatria, Maret 2004, hal 5.
9 Profesor  Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti.  PhD, PERMASALAHAN  EKONOMI  PERTAHANAN  DILIHAT  DARI PERSPEKTIF  “INTERNATIONAL  SECURITY” ,  Materi  Perkuliahan  Program  Studi  Ekonomi  Pertahanan, Unhan, 27 Juli 2012.

## Gambar 3. Peta Kontrak Area Sumber Daya Energi Indonesia.
Figure 3.      Indonesia Petroleum Area Map. Sumber:http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/ layoutIPCAM.png./
Source:  http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/ layoutIPCAM.png .

## Gambar 2. Potensi Perikanan di Wilayah Indonesia
Figure 2. Fisheries Potential in Indonesia
Sumber: Litbang “Kompas”, 2012. Source: Litbang "Kompas", 2012.
Ancaman  tradisional  berupa  ancaman  kedaulatan  wilayah/teritori  juga  masih  akan mengemuka  terkait  sengketa  perbatasan  dengan  negara  tetangga  seperti  pada  sengketa Ambalat  termasuk  keamanan  pulau-pulau  terluar  Indonesia  dan  jalur  ALKI,  dan perimbangan  kekuatan  militer  antarnegara.  Sengketa  yang  terjadi  dapat  dipicu  karena perebutan akses dan kepemilikan terhadap sumber daya alam/energi. Mengacu pada peta Indonesian  Petroleum  Contract  Area  Map (Gambar  3),  sebagian  besar  wilayah pertambangan minyak dan gas berada di wilayah laut ( offshore ).
bangsa dari segala bentuk ancaman. Keutuhan wilayah NKRI merupakan putusan final bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dipertahankan. Keselamatan bangsa mencakup kewajiban untuk melaksanakan penanggulangan kerusuhan sosial, dampak bencana alam, mengatasi tindakan terorisme, ancaman keamanan lintas negara serta penegakan keamanan di laut dan udara Indonesia.
Penentuan sistem pertahanan negara yang sesuai harus dengan cara memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategi negara ke  dalam dan keluar . Faktor geostrategis ke  dalam berfungsi utuk menciptakan pertahanan yang kredibel berdasarkan konsep unified approach dan strategis komprehensif mencakup wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan.
Jika berdasarkan pada geopolitik dan persepsi ancaman, maka konsep dan strategi pertahanan Indonesia disusun menggunakan paradigma maritim. Paradigma ini menekankan penguatan kekuatan pertahanan maritim sesuai gagasan Sir Alfred T. Mayhan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “ Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia  sebagai  negara  kepulauan”. Hal ini secara eksplisit telah menggambarkan keterkaitan antara geopolitik Indonesia dan konsep pertahanan yang dianut.
Paradigma pertahanan maritim juga mengembangkan strategi pertahanan yang bersifat active defense yang harus ditopang oleh kekuatan
laut yang memadai. Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) merupakan pertahanan wilayah laut yang diaplikasikan mulai dari garis batas terluar perairan yuridiksi berdasarkan konsep pertahanan laut yang mengutamakan pengendalian jalur pendekatan musuh serta pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum di laut.
Penguatan kekuatan maritim Indonesia diperlukan untuk mendukung konsep dan strategi pertahanan maritim. Pada tahun 2008 kekuatan laut Indonesia meningkat 56% dari kekuatan lima tahun sebelumnya. Peningkatan terlihat terutama terjadi pada jajaran corvettes , kapal patroli, amfibi, logistic dan dukungan helikopter.
Untuk menghadapi ancaman yang telah diprediksi muncul, maka pembangunan kekuatan TNI AL disesuaikan dengan SPLN yang diterapkan dengan melakukan pertempuran laut sesuai konsep pertahanan berlapis. Konsep pertahanan dilakukan dengan membagi kekuatan berdasarkan wilayah yang diasumsikan dapat terjadi perang. Pembagian wilayah tersebut yaitu hot area 1 yang diperkirakan akan berperang dengan Malaysia dan hot area 2 yang diperkirakan akan berperang dengan Australia.
Kekuatan TNI AL berada pada kondisi alutsista. Kekuatan laut kurang lebih hanya 137 yang diperlukan. Pada tingkat kesiapan 60% untuk KRI, kekuatan laut Indonesia tidak lebih dari 15 - 20% dari kekuatan yang ideal (Kekuatan TNI AL yang saat ini dimiliki oleh Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan RI 10 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 1.).
Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan RI 10 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 1 berikut).
Gambar 4. Penggelaran Kekuatan TNI AL 2010-2024 Figure 4. Strength Deploying Indonesian Navy 2010-2024
Sumber: Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010.
Source: Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010.
Tabel 1.Tingkat Kesiapan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL Table 1. Level of Readiness Tool Primary Weapons Systems Navy
SSAT UNIT KESIAPAN (%) KETERANGAN KRI 146 53 KAL 328 82 Pesawat Udara (PESUD)/ Aircraft 62 65 Sebagian  besar  tidak  layak  terbang/ Mostly not feasible to flight MARINIR 2 Pasmar 3 Brigif 1 Kolat 1 Denjaka 58 Dilengkapi  dengan  413  Ranpur/ Completely with 413 Ranpur 10 Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010.
Gambar 4. Penggelaran Kekuatan TNI AL 2010 - 2024.
Figure 4. Strength Deploying Indonesian Navy 2010 - 2024. Sumber: Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010./ Source: Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010
Tabel 1.Tingkat Kesiapan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL. Table 1. Level of Readiness Tool Primary Weapons Systems Navy.
SSAT UNIT/ UNITS KESIAPAN (%)/ READINESS (%) KETERANGAN/ REMAKS KRI 146 53 KAL 328 82 Pesawat Udara (PESUD)/ Aircraft 62 65 Sebagian besar tidak layak terbang/ Mostly  not  feasible  to flight MARINIR 2 Pasmar 3 Brigif 1 Kolat 1 Denjaka 58 Dilengkapi dengan 413 Ranpur/ Completely with 413 Ranpur Lanal : 11 Lantamal 22 Lanal B 21 Lanal C 3 Lanal Khusus 60 PANGKALAN/ Major ports and terminals Lanudal : 1 Kelas “A” (Juanda) 6 Kelas “B” 2 Kelas “C”
Fasilitas Pemeliharaan/ Maintaining facility Pangkalan/ Base (Fasharkan): 9
Pangkalan Maritim/
Maritime base : 2
Pangkalan 60 60 60
Sumber: Minimum Essential Force Komponen Utama, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2010)/
Source: Minimum Essential Force Main Component, Jakarta: Ministry of Defense Republic of Indonesia (2010).

## PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Jika melihat dengan pendekatan competitive advantage milik Porter, kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang dapat dianggap sebagai factor conditions yang diperlukan untuk dapat diperlukan untuk berkompetisi. Indikator dari factor conditions dapat berupa basic  factor, advanced factor (infrastruktur) ,  human  resources (tenaga kerja) , research and development (penelitian dan pengembangan) , dan capital resources (modal pendukung) (Moon, 2010).
Pemanfaatan seluruh potensi nasional, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), maupun potensi wilayah menurut Inspektorat Jenderal (ItJen) Potensi Pertahanan dalam Dialog Interaktif Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan pada kegiatan Sosialisasi Bela Negara melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dengan
topik “Kebijakan  Pembinaan  Potensi  Pertahanan” bahwa sumber daya nasional berupa SDM, SDA dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana dan dana yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara; dan sebelum ditingkatkan menjadi kemampuan pertahanan maka sumber daya nasional tersebut harus  diidentifikasi,  diklasifikasi,  diinventarisasi, untuk selanjutnya ditransformasikan menjadi potensi kekuatan pertahanan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kekuatan pertahanan.
Jika melihat pada dokumen Minimum Essential  Force  (MEF) disebutkan bahwa pengembangan kemampuan pertahanan militer diarahkan pada 5 (lima) kemampuan utama, yakni kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah, dan kemampuan dukungan (Kemhan RI, 2010). Peningkatan kapasitas SDM dalam hal ini nelayan sebagai bagian dari sistem
pertahanan negara penting untuk dilakukan sesuai dengan arah kebijakan dalam MEF. Hal ini sejalan pula dengan salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat 2 angka 8 UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus melakukan pemberdayaan rakyat selaku kekuatan pendukung di wilayah pertahanan.

## PENUTUP
Pelaksanaan sistem pertahanan negara yang sinergis perlu melibatkan banyak pihak agar dapat memberikan dampak nyata dengan munculnya rasa aman dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah kedaulatan Indonesia. Nelayan merupakan salah satu pihak yang dapat memiliki peran strategis sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara tersebut. Keterlibatan nelayan dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara dilakukan dengan cara berkelompok dan membentuk jejaring kerja antarkelompok maupun antarinstitusi terkait dengan pertahanan negara. Pemanfaatan jejaring kerja ini sangat strategis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk menerapkan sistem pertahanan negara.
Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam melakukan peranannya pada sistem pertahanan negara adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pertahanan negara secara bersama- sama dengan mengacu pada target tertentu yang harus ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, seperti spesifik, terukur, masuk akal, dan jangka waktu.
Jika ternyata pada saat kegiatan peningkatan kapasitas nelayan itu dirasa gagal, yang harus diingat bagi pelaksana kebijakan adalah tidak boleh menyerah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas nelayan ini. Istilah “quitter is not always bad” merupakan hal yang wajib diingat, karena jika cepat menyerah dalam melakukan kegiatan sesuai tujuan yang ditetapkan akan membuat pelaksana kebijakan tersebut tidak dapat menentukan tujuan lain (Danang, 2009).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, S. 2011. Permasalahan Perbatasan Terkait Perikanan , Seminar Kajian Hukum Nasional, Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 24 November 2011.
Bakrie, C. R. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Dialog Interaktif Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan pada Kegiatan Sosialisasi Bela Negara melalui RRI dengan Topik “Kebijakan Pembinaan
Potensi Pertahanan”. Sumber:  http://budis- usilosoepandji.wordpress.com/2009/12/01/ dialog-interaktif-dirjen-pothan-dephan- pada-kegiatan-sosialisasi-bela-nega- ra-melalui-rri-dengan-topik-%E2%80%9D- kebijakan-pembinaan-potensi-pertaha- nan%E2%80%9D/ (Diakses pada 20 Februari 2013).
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2012. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2011. Jakarta: DJPT-KKP, 2012. 134 hal.
UUD 1945 beserta amandemennya.
UU RI No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU RI No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden (PerPres) RI No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
Kementerian Pertahanan (Kemhan). 2010.
Minimum Essential Force, Komponen Utama Disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.02 Th. 2010 Tgl. 5 Februari 2010 . Jakarta.
Departemen Pertahanan Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta
Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2014. Badan Penelitian dan Pengembangan. Konsepsi Pertahanan Negara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
2012. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2011. Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS). Jakarta:
KKP. 211 hal.
Kuntjoro-Jakti, D. 2012. Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21 . Cet.1. Jakarta: Pustaka Alvabet, Maret 2012. 274 hal. ISBN: 978-602-9193-13-8.
Mc Kinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential.
Moon, Hee-Jung. 2010. The Diamond Approach To The Competitiveness of Korea’s Defense
Industry: From The Park, Chung Hee To
Lee, Myung Bak Era . Journal of International Business and Economy. Hal. 72.
Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
2012. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011. Jakarta: Pusdatin - KKP. 100 hal.
Pusat Kajian Global Civil Society (PACIVIS). 2012.
Pengembangan Industri Pertahanan: Pilihan Bagi Indonesia, Jakarta: Pacivis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia.
Pusat Kajian Global Civil Society (PACIVIS),
2012. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Industri Pertahanan. Jakarta: Pacivis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Suryohadiprojo, S. 2005 . Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wangge, H. 2012. Time to Develop The Domestic
Defense Industry, http://omaana.blogspot. com/2012/06/time-to-develop-domes- tic-defense.html (Diakses pada 9 September 2012).
Widjajanto, A., dkk. 2005. Dinamika Reformasi
Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.
Yuliyanto, E. 2012. Wawasan Nusantara sebagai
Geopolitik Indonesia . Published Tgl. 04 April 2012 di http://ekochayoo84.blogspot. com/2012/04/wawasan-nusantara-se- bagai-geopolitik.html.
Warga dan Anggota TNI Diculik Nelayan Thailand . http://www.haluankepri.com/bintan/60493- warga-dan-anggota-tni-diculik-nelayan- thailand.html. (Diakses pada 17 Maret 2014).