## ANALISA TERHADAP KONSEP NAFKAH TERHADAP KETAHANAN PANgAN KELUARgA ISLAM ATAS WABAH COVID-19 DI KELURAHAN TINALAN KOTA KEDIRI
(DITINJAU DARI MAqAshidi syAriAh PERSPEKTIF AL-SYATIBI)

## ¹Nurmahmudah, ²Dicky Aris Setiawan
Institut Agama Islam Negeri Kediri ¹nurmahmudah@iainkediri.ac.id, ²noermablog@gmail.com Abstrac
The world is in a significant economic crisis in various countries caused by the emergence of the 2019-nCoV (Novel Coronavirus).This pandemic not only attacking human lives also caused a crisis in the country’s economy.This can be seen significantly in household life, especially in Tinalan Village which in fact is positively affected by corona.The government’s regulation on the handling of the 2019-nCoV is the implementation of the PSBB (Large-Scale Social Restrictions), directly demands that all community activities be recommended to be implemented in the home.Thus, with the emergence of the 2019-nCoV is hampering the regional economy as well as the household economy, one of them is household food security.This is factored by monthly income, family members, and monthly expenses in one house.This study will examine how the concept of living on food security of Islamic families sees the phenomenon of the Covid-19, specifically by the Islamic family of Tinalan Village, Kediri city by reviewing from the sharia maqashidi al-Syatibi perspective. A total of 160 respondents were selected as research samples in March to May 2020 to be reviewed according to the context of the study. The people of Tinalan Village understand this situation, so they adapt to the governance of their household spending expenditures.This is in accordance with the principles of marriage prescribed by Islam and reaffirmed in al-Syatibi’s maqashidi shari’ah.
Keywords: food security, plague, family living, Covid-19, 2019-nVov, Novel Coronavirus, maqashidi syari’ah
Abstrak
Dunia pada saat ini mengalami krisis ekonomi yang signifikan di berbagai negara disebabkan oleh munculnya wabah 2019-nCoV (Novel Coronavirus). Keadaan ini tidak hanya menyerang nyawa manusia, namun juga menyebabkan krisis di bidang perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilihat  secara  signifikan  dalam  kehidupan  rumah  tangga  terutama  di  Kelurahan  Tinalan  yang notabenenya terdampak positif corona. Regulasi penanganan Wabah 2019-nCoV dari pemerintah adalah  pemberlakuan  sistem  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  secara  langsung menuntut seluruh kegiatan masyarakat terutama berkeja dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam rumah. Maka demikian, dengan munculnya wabah 2019-nCoV ini menghambat laju perekonomian daerah serta perekonomian rumah tangga. Aspek perekonomian rumah tangga salah satunya adalah ketahanan pangan rumah tangga. Hal tersebut difaktori oleh penghasilan per bulan dalam satu rumah, jumlah anggota keluarga, serta pengeluaran per bulan dalam satu rumah. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam melihat adanya fenomena wabah Covid-19 terkhusus oleh keluarga Islam Kelurahan Tinalan Kota Kediri dengan meninjau dari maqashidi syariah perspektif al-Syatibi. Sebanyak 160 responden dipilih menjadi sampel penelitian pada bulan Maret hingga Mei tahun 2020 untuk kemudian dikaji sesuai pada konteks penelitian tersebut. Masyarakat Kelurahan Tinalan memahami keadaan ini, sehingga mereka beradaptasi terhadap tata kelola pengeluaran belanja rumah tangganya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berumah tangga yang disyariatkan oleh Islam dan ditekankan kembali pada maqashidi syari’ah milik Al-Syatibi.
Kata Kunci: ketahanan pangan, wabah, nafkah keluarga, Covid-19, 2019-nVov, Novel Coronavirus, maqashidi syari’ah

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Fenomenologi  secara  harfiah  istilah berasal dari bahasa Yunani pahainomenon yang memiliki makna sebuah gejala atau sesuatu yang tampak pada kesadaran manusia.  Dalam  hal  ini  fenomenologi merupakan  sebuah  pendekatan  filsafat yang berpusat pada analisa terhadap gejala-gejala yang terjadi di setiap kehidupan  manusia.  Metode  analisa tersebut  diprakarsai  oleh  Edmund Husserl. 1 Secara  operasional  fenomenologi dalam agama menerapkan metodologi ‘ilmiah’  dalam  melakukan  analisa  dan penelitian religious yang bersifat subyektif seperti  pikiran,  perasaan,  ide,  emosi, maksud,  pengalaman,  dan  apa  saja  dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan  luar  (fenomena).  Oleh  sebab itu,  perlu  kiranya  dalam  praktiknya pendekatan  fenomenologi  membutuhkan perangkat ilmu pengetahuan lain seperti sejarah,  filologi,  arkeologi,  psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. 2 Wabah  adalah  suatu  peristiwa  atau keadaan dimana penyakit ditularkan secara massal dan terjadi di wilayah yang cukup luas. Wabah dapat juga diistilahkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) namun penggunaan istilah tersebut terkadang hanya  digunakan  dalam  fenomena penularan penyakit yang terjadi di wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten/kota.
Fenomena wabah memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap populasi  manusia  di  wilayah  tersebut. Salah satu dampak yang terlihat adalah dampak perekonomian rumah tangga. Munculnya wabah penyakit, memberikan dampak ekonomi seperti meningkatnya
1 Abdul  Mujib, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam”, Jurnal Pendidikan Islam Al-Tadzkiyyah, Vol .6 (November 2015). H. 171.
2 I.  Bagus, Kamus Filsafat (234-239  ed.).  (Jakarta: Penerbit Gramedia). H. 79.
harga barang dan jasa atau menurunnya daya jual mata uang negara sehingga masyarakat  yang  terdampak  wabah tersebut diharuskan untuk mampu bertahan hidup tidak hanya pada aspek kesehatannya namun juga perekonomian serta pangannya.
Di Dunia pada penghujung akhir tahun  2019,  muncul  wabah  baru  di negara Cina tepatnya di Kota Wuhan yang dinamakan dengan Corona Virus Disease (Covid-19). Pada tanggal 30 Januari 2020, 2019-nCoV  atau  virus  corona  (Covid-19) dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat  secara  Global  ( Global Public Health Emergency )  oleh  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Wabah  virus  corona  (Covid-19)  juga menyerang beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sehingga Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia (Menkes  RI)  menandatangani  aturan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19). 3
Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19) tercantum bahwa suatu wilayah provinsi/ kabupaten/kota untuk dapat ditetapkan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) harus memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut: 4
3 Luthfia  Ayu  Azanella,  Fitria  Chusna  Faris, Ihsanuddin,  dkk,  “Apa  itu  PSBB  hingga  Jadi  Upaya Pencegahan  Covid-19?”, Kompas.com-13/04/2020, 15.34 WIB. Diakses melalui  https://www.kompas.com/tren/ read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi- upaya-pencegahan-covid-19,  pada  01/03/2021.  16.53 WIB.
4 Pasal  2,  “Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 9  Tahun  2020    tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)”,  Berita  Negara Republik Indonesia Nomor 326 (2020).
a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit menngkat dan  menyebar  secara  signifikan  dan cepat ke beberapa wilayah; dan
b.  Terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Selain  itu,  usulan  terkait  penetapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  dapat  dilakukan  oleh  gubernur/ bupati/walikota  kepada  Menteri  dengan menyertakan data sebagai berikut : 5
a.  Peningkatan  jumlah  kasus  menurut waktu;
b.  Penyebaran  kasus  menurut  waktu; dan
c.  Kejadian transmisi lokal.
Sejalan dengan itu, untuk menindak- lanjuti perkembangan meningkatnya kor- ban  infeksi  Covid-19,  instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran
Covid-19 mengatur tentang pembatasan mobilitas  masyarakat.  Langkah-langkah akurat tersebut dilaksanakan dalam beberapa poin yakni :
a.  Membatasi  tempat  atau  kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH)  sebesar  75% dan Work  From  Office (WFO)  sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
b.  Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online ; c.  Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap  dapat  beroperasi  100%  dengan pengaturan jam operasional, kapasitas,  dan  penerapan  protokol kesehatan secara lebih ketat;
5 Pasal  5,    “Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)”  Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326 (2020).
d.  Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
1.  Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan- antar  atau  dibawa  pulang  tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
2.  Pembatasan  jam  operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall  sampai  dengan  pukul  19.00 WIB,
e.  Mengijinkan  kegiatan  konstruksi beroperasi  100%  dengan  penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
f.  Mengijinkan  tempat  ibadah  untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan  kapasitas  sebesar  50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Pada instruksi tersebut juga ditetapkan hanya kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jawa dan Bali.
Di  Wilayah  Kota  Kediri  sendiri,  sejak tanggal tanggal 29 Maret 2020 dinyatakan sebagai zona merah karena terdapat 1 warga Kota Kediri yang dinyatakan pasien positif corona. Hal tersebut berimbas pada seluruh kegiatan keseharian masyarakat Kota Kediri terkhusus pada pekerjaan mata pencaharian mereka.
Dengan adanya surat edaran Walikota Kota Kediri Nomor 443.33/34/419.031/2020 tentang  Pembatasan  Kegiatan  yang Mengumpulkan  Orang  Banyak,  maka seluruh  aktivitas  warga  Kota  Kediri  juga secara tidak langsung harus dibatasi guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19).  Namun  demikian,  kehidupan berkeluarga masyarakat Kota Kediri secara alamiah juga dituntut untuk terus berjalan. Aspek-aspek tersebut dapat dikatakan  seperti  makan,  minum,  serta pembelanjaan  yang  bersifat  dibutuhkan untuk  kehidupan  keseharian  warga  Kota Kediri.
Maka  dari  itu,  seperti  yang  telah digambarkan  pada  narasi  di  atas  bahwa wabah  Covid-19  berpengaruh  terhadap kondisi perekonomi masyarakat secara dominan. Kondisi perekonomian yang terpuruk tentu dialami oleh setiap keluarga atau rumah tangga yang ada. Sehingga  beberapa  akibat  adanya  wabah Covid-19  adalah  munculnya  masalah dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga atau yang disebut dengan nafkah.

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka  dirumuskan  fokus  permasalahan, yaitu bagaimana konsep nafkah terhadap ketahanan pangan keluarga Islam di Kelurahan Tinalan Kota Kediri atas fenomena wabah virus corona (Covid-19) dengan meninjau dari maqashidi syariah perspektif as-Syatibi.

## 3.  Teori Penelitian
Pembahasan  ini  akan  ditinjau  dari segi maqashidi syariah menurut –Shatib. Menurut  Syatibi  bahwa  ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan  bahwa  penelitian  hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. Ta’lî l  (adanya illat hukum)  ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.  Maka  dalam Maqâshid al- Syarî’ah dalam Perspektif Syatibi, yaitu: 6
a. Qashdu  al-Syâri’  fi  wadl’i  al-syarî’ah , seperti kutipan yang diambil dari Ahmad Al-Raisuni, maqâshid ini hanya ada tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât . Darûriyât harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka
6 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014). H. 35-39, diakses Melalui Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/ Article/View/3190 Pada 01 Maret 2021, 10.51 WIB.
akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima  yaitu:  menjaga  Agama,  menjaga jiwa,  menjaga  keturunan,  menjaga harta,  menjaga  akal. Maqâshid alhâjiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan  dari  kehidupan  mukallaf. Sedangkan Maqâshid tahsîniyât adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya,  yang  meliputi kesempurnaan  adat  kebiasaan,  dan akhlak yang mulia.
b. Qashdu  al-  Syâr’i  fi  wadl’i  al-syarî’ah  li alifhâm, ada dua poin penting yang dikemukakan oleh Shathibi dalam hal ini seperti yang dikutip melalui Ahmad al-Raisuni, yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang  Arab  lebih bisa memahami mashlahât ketimbang orang non Arab.
c. Qashdu  al-  Syâr’i  fi  wadl’i  al-syarî’ah li altaklîf bi muqtadlâha. Bagian ini  dimaksudkan  bahwa  maksud Syâri’ dalam menentukan shari’at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan  yang  dituntut-Nya.  Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada  12  masalah,  namun  semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:  Pertama, taklîf yang di luar kemampuan manusia ( al-taklîf bimâ lâ yuthaq ). Kedua, taklîf yang di dalamnya terdapat masyaqqat (kesulitan)  ( al- taklîf  bimâ  fīhi  masyaqqah ).  Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar  oleh  Syatibi.  Menurutnya, dengan adanya taklîf, Syâri’ tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi pelakunya ( mukallaf ) akan tetapi sebaliknya  di  balik  itu  ada  manfaat tersendiri bagi mukallaf . Dalam masalah  agama  misalnya,  ketika  ada hukum  potong  tangan  bagi  pencuri,
tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Apabila dalam taklîf ada masyaqqat, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqqat tapi kulfah ,  sesuatu  yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata  adat,  orang  yang  memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai masyaqqat, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk  mencari  nafkah.  Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. Masyaqqat seperti ini menurut Syatibi disebut masyaqqat mu’tâdah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara tidak dipandang sebagai masyaqqat . Sesuatu dipandang sebagai masyaqqat adalah apa yang disebut Syatibi dengan masyaqqat ghair  mu’tâdah  atau  ghair  ‘âdiyyah yaitu masyaqqat yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan  dan  kesempitan.  Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah masyaqqat ghair mu’tâdah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqqat ini,  Islam  memberikan  jalan  keluar melalui rukhsah atau keringanan.
d. Qashdu  al-Syâr’i  fi  dukhûli  al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî’ah: tujuan syar'i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan  keinginan  hawa  nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang ikhtiyâran di samping juga sebagai hamba Allah yang idṭirâran. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa  nafsu,  maka  ia  batal  dan  tidak ada  manfaatnya.  Karena  setiap  amal harus ada tendensi dan motifasi yang
melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara’ maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu. Singkatnya qashdu al-Syâr’i terbagi menjadi empat yaitu: pertama, Qashdu  alSyâr'i  fi  wadl'i  al-syarî'ah adalah untuk untuk kemashlahâtan hamba  di  dunia  dan  akhirat.  Kedua, Qashdu al- Syâr’i fi wadl’i al-syarî’ah li al- ifhâm dengan cara memahami bahasa Arab.  Ketiga, qashdu  al-Syâr’i  fi  wadl’i alsyarî’ah li al-taklîf bi muqtadlâha, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah,  namun  semuanya  mengacu kepada  dua  masalah  pokok  yaitu:
(a) taklîf yang di luar kemampuan manusia  ( al- taklîf bimâ lâ yutaq ).  (b) t aklîf yang di dalamnya terdapat masyaqqat  (kesulitan)  ( al- taklîf bimâ fīhi  masyaqqat ).  Keempat, qashdu al-Syâr’i  fi  dukhûli  al-mukallaf  tahta ahkâmi al- syarî’ah, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum?”  Menurut  Abdullah  Bin Daraz  ada  dua  jawaban  pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi  orang  yang  menjalankannya, dan kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.
e. Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf ) : Pada  bagian  ini  terdapat  12 masalah namun hanya beberapa masalah  saja  yang  dibahas.  Masalah pertama membahas beberapa hal seperti  urgensi  niat,  tujuan  ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa perbuatan),  beberapa  hal  tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau riya’ ,
fardu atau nâfilah ,  menjadikan  orang tersebut  beriman  atau  kufur  seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum taklîf, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan taklîf seperti orang tidur, orang lalai, dan  orang  gila.  Masalah  kedua  dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri’ dalam menetapkan syariah.
Ketika syariah tujuannya adalah untuk kemashlahâtan hamba,  maka  seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai  dengan  syariah.  Begitu  juga tujuan Syâri’ adalah menjaga darûriyât, hâjiyat, dan tahsîniyât , yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada  niatnya.  Selanjutnya  bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti)  Allah  dalam  jiwa, keluarga,  dan  hartanya  dan  segala apa  yang  ada  pada  kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi  Dzat  yang  digantikan;  dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya. Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan Syari’ , serta hukum dari segala kondisi  sebagai  berikut:  Pertama, mukallaf sesuai dengan Syari’ baik dari  segi  tujuan  maupun  perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan  keabsahannya.  Kedua, bertentangan dengan Syari’ baik tujuan  maupun  perbuatan,  sehingga hukumnya  batal.  Ketiga,  perbuatan sesuai dengan Syari’ ,  tetapi  berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah
karena  jeleknya  tujuan,  namun  tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemashlahâtan. Keempat,  sama  dengan  poin  ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam  perbuatan,  karenanya  masuk kategori riya’, nifâq ,  dan  mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan Syâri’ baik dalam suatu  perbuatan  maupun  tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men- ta’wil -kan perbuatnnya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan,  yaitu  (1)  Melihat  pada kesesuaian  niat  dan  tujuan,  karena seluruh amal tergantung kepada niyat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja  dan  tidak  diketahui;  (2) Melihat  pertentangan  antara Syâri’ dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri’ . Masalah  kelima  adalah  ada  tidaknya pertentangan antara ke-mashlahât- an dan kemafsadât-an pribadi mukallaf dan kemashlahât -an serta ke- mafsadât - an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan- pertentangan antara ke -mashlahât -an manusia ini dijelaskan Syatibi sebagai berikut:  pertama  mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagai menjadi  dua  bagian:  (1)  Jika  hal tersebut tidak membahayakan orang  lain;  (2)  Membahayakan  orang lain,  hal  ini  terbagi  menjadi  dua: (a)  Orang  tersebut  bertujuan  untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari
penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan  orang  lain;  (b)  Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (i) Bahaya tersebut  bersifat  umum  seperti mencampur  dagangan,  menjualnya hâdir  (pedagang  yang muqim ) kepada bâdiy (pembeli  pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masharakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya;  (ii)  Selanjutnya  bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya  kepada  orang  lain,  yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula  sebaliknya,  jika  ia  tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya  akan  menerpa  dirinya;  (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang  masuk  pasti  akan  tercebur; (b)  Apa  yang  dilakukan  akan  jarang mendatangkan  mafsadah,  seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya;  (c)  Perbuatan  yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a)  Menjual  senjata  pada  orang  yang berperang atau menjual kurma pada pembuat khamr ;  (b)  Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.  Masalah  berikutnya  adalah hukum dan hubungan hīlah dengan tujuan Syâri’ . Hal ini dikarenakan tujuan dari syariat bukanlah seluruh
amalan syar’iyyah itu  sendiri,  akan tetapi ada tujuan lain yaitu maslahah yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat. Kenyataan  bahwa qasdu al-mukallaf (tujuan mukallaf )  terdapat  beberapa masalah.  Masalah  pertama  adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa perbuatan),  beberapa  hal  tentang ibadah  dan  adat.  Masalah  kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri’ dalam menetapkan syariah.  Masalah  yang  keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dan Syari’ serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah  kelima  adalah  ada  tidaknya pertentangan antara ke- mashlahât - an dan ke- mafsadât -an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagai menjadi dua  yaitu:  pertama,  jika  hal  tersebut tidak  membahayakan  orang  lain, kedua, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang  lain;  (b)  Tidak  bertujuan membahayakan orang lain yang dalam  ini  terbagi  mejadi:  (1)  Bahaya tersebut  bersifat  umum;  (2)  Bahaya itu  bersifat  khusus  yang  meliputi:  (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia  sendiri  membutuhkan.  (ii)  Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara  pasti;  (ii.b)  jarang mendatangkan mafsadah; (ii.c)
perbuatan yang sering mendatangkan
bahaya, baik secara mayorita maupun tidak secara mayoritas. Pandangan  inilah  yang  digunakan oleh penulis dalam membantu menyusun quisoner juga untuk menganalisis konsep nafkah  terhadap  ketahanan  pangan keluarga Islam di Kelurahan Tinalan Kota  Kediri  ketika  awal  mula  terjadinya wabah  virus  corona  (Covid-19),  yaitu pada  permulaan  wabah  ini  menyebar di  Indonesia,  maka  sampel  ini  di  ambil sekitar pada bulan Maret-Mei tahun 2020.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yang  diperkuat  dengan  data- data hasil observasi dan survey dengan penyebaran kuisoner, kemudain dianalisa dengan pendekatan teori yang sudah dipilih.

## 1.  Pengumpulan Data: Observasi dan Survey
Observasi dan survey lapangan dilakukan  di  Kelurahan  Tinalan,  Kota Kediri. Selain itu dilakukan terhadap data- data dari pemerintah baik dari sumber resmi berupa online, maupun cetak, seprti laporan  statistik,  berita-berita,  artikel ilmiah. Tahap ini dilakukan sebelum dan selama penelitian berlangsung.

## 2. Sample
Penelitian ini menggunakan rancangan metode kuantitatif (penelitian survey).  Menurut  kerlinger,  penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada  populasi  besar  maupun  kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian- kejadian relatif, distribusi, dan hubungan- hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Sedangkan menurut Neuman  W.  Lawrence,  penelitian  survei adalah penelitian yang dilakukan dengan
cara menanyakan ke beberapa orang (yang disebut dengan responden) tentang keyakinan,  pendapat,  karakteristik  suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang.  Penelitian  survei  berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan  perilaku  dirinya  sendiri.  Pada  tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan dua instrumen penelitian.
Pertama, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik dokumentasi dimanfaatkan  untuk  menggali  data  yang tersimpan dalam dokumen kependudukan dan berbagai dokumen relevan lainnya. Sementara teknik kepustakaan dimanfaatkan untuk menemukan konsep- konsep ataupun teori-teori yang akan senantiasa didialektikakan dengan temuan data di lapangan.
Kedua, pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data di lapangan menggunakan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden guna pengumpulan data kuantitatif  untuk  memperoleh  informasi mengenai struktur pendapat masyarakat Kelurahan  Tinalan,  Kota  Kediri  terhadap wabah Covid-19 yang terdampak kepada perekonomian rumah tangganya. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan konsep utama kemudian menentukan variabel dari topik utama tersebut yakni jumlah kelompok pendapat dan pengeluaran tiap rumah tangga serta pengambilan keputusan perekonomian rumah tangga tersebut dengan bercermin pada prinsip-prinsip utama agama Islam. Kemudian dari variabel tersebut ditemukanlah beberapa butir pertanyaan yang selanjutnya disusun dengan format  kuisoner  online  ( google form ) lalu  melakukan  validasi  oleh  validator, baik  reliabilitas  berupa  struktur,  isi,  dan validitasnya.
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan ukuran sampel nomogram Harry King, yaitu dari populasi 300 responden. Sam- pel = presentase x populasi x faktor pengali.

## Gambar 1. Nomogram Harry King untuk menentukan ukuran sampel dari populasi
Pada nomogram Harry king ini jumlah populasi  maksimum  2000  dengan  taraf kesalahan yang bervariasi, mulai dari 0,3% sampai  dengan  15%  dan  faktor  pengali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confident interval (interval kepercayaan)  80%  faktor  pengali =  0,780; untuk  85%  faktor  pengalinya  =  0,785; untuk 95% faktor pengalinya = 1,195 dan untuk 99% faktor pengalinya = 1,573. 7
Dalam  penelitian  ini,  jumlah populasinya adalah 300 responden dengan tingkat kepercayaan yang dikehendaki adalah  5%,  maka  jumlah  sampel  yang diambil adalah : n = 300 x (45%) x 1,195 n = 161,325 (dibulatkan menjadi 160) Jadi jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 160 responden di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Sementara rentan waktu pengambilan sampel penelitian dilakukan pada bulan
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes), (Bandung: ALFABETA, 2016). H. 122-132.
Maret  hingga  Mei  tahun  2020.  Sebab pada bulan tersebut adalah momentum kemunculan wabah Covid-19 fase pertama di Indonesia dan terkhusus wilayah Kota Kediri.

## 3.  Analisa Kritis
Analisa dilakukan baik ketika pengumpulan data saat observasi dan survey, maupun selama penelitian ketika mengamati  dan  memahami  data-data, begitu juga di akhir pemaparan data, maka dilakukan analisa kritis terhadap data yang sudah dikumpulan.

## 4.  Beberapa poin yang dijadikan acuan dalam penyusunan quisoner
a.  Nafkah dan Wabah Covid-19
Secara  Bahasa,  Nafkah  berasal  dari bahasa  Arab  yaitu  ( قافن  ـ  قفني  ـ  قفن )    Yang memiliki makna Al Ikhraaj ( جارخلإا )  berarti Pengeluaran.    Menurut  Wahbah  Az  – Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhu Al Islam Wa  Adillatuhu,  Nafkah  secara  bahasa berarti  :  “Sesuatu  yang  dikeluarkan manusia  untuk  tanggungannya”.  Adapun menurut Istilah umum dari nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi taggung  jawabnya  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup,  baik  berupa  pangan sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. 8
Sementara itu, terdapat juga beberapa istilah  nafkah  menurut  Ahli  Fiqh Kontemporer, Seperti :
a)  Abdul Rahman Al Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib  dinafkahi  berupa  lauk  –  pauk, pakaian, tempat tingal, dan hal – hal yang berhubungan dengan kebutuhan
8 Jumni  Nelli, "Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan  Harta Bersama" ,    Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 30–32.
hidup seperti air, minyak, listrik, atau yang lainnya.
b)  Sayyid  Sabiq  mendefinisikan  nafkah yaitu  :  Sesuatu  yang  diperlukan  oleh istri,  yang  terdiri  dari  makanan, tempat  tinggal,  pembantu  rumah tangga, serta biaya pengobatan.
c)  Al Said Al Imam Ibn Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah  yaiitu sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhannya sendiri, maupun orang lain,  berupa  makanan  minuman, minuman dan selain keduanya. 9 Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam  bukunya  yang  berjudul  “Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan”  berpendapat  bahwa  nafkah adalah  kewajiban  seorang  suami  kepada isterinya dalam bentuk materi, sebab kata nafkah sendiri memiliki konotasi materi. Sedangkan kewajiban suami dalam bentuk non materi adalah kebutuhan seksual istri yang tidak termasuk dalam artian nafkah meskipun dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Diksi yang selama ini digunakan secara kurang tepat untuk tujuan ini adalah  nafkah  batin  sedangkan  dalam bentuk  materi  disebut  dengan  nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, namun yang ada adalah nafkah yang maksudnya ialah hal- hal yang bersifat lahiriah atau materi. 10 Nafkah merupakan suatu tanggungan yang  wajib  di  keluarkan  oleh  suami terhadap istri dan anak – anaknya, begitu pula seseorang terhadap orang yang masih dalam tanggung jawabnya (seperti budak atas tuannya).
9 Sopiandi,  Abdul  Rouf,  Sudirman  Anwar, Nafkah dalam pandangan Islam, (Riau : PT. Indagri Dot Com 2019). H 10. 10 Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011). H. 165.
Adapun landasan atau dasar hukum atas  kewajiban  nafkah  adalah  sebagai berikut:
a)  Firman  Allah  Swt.  Dalam  surat  At  – Thalaq ayat 6:
َّنُهوُّرا َضُت   َلَو   ْمُكِدْجُو   ْنِم   ْمُتْنَكَس   ُثْيَح   ْنِم   َّنُهوُنِكْسَأ ٰىَّتَح َّنِهْيَلَع اوُقِفْنَأَف  ٍلْمَح  ِت َلوُأ َّنُك  ْنِإَو ۚ َّنِهْيَلَع اوُقِّي َضُتِل اوُرِ َتْأَو ۖ َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتآَف ْمُكَل َنْع َضْرَأ ْنِإَف ۚ َّنُهَلْمَح َنْع َضَي لطلا ةروس( ٰىَرْخُأ ُهَل ُع ِضُْت َسَف ْمُتْ َساَعَت ْنِإَو ۖ ٍفوُرْعَ ِب ْمُكَنْيَب Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya . (Q.S. At – Thalaq : 6) 11
b)  Hadits Rasulullah Saw.
نهجورف متللحتساف نهوتم ذخا مكناف ءاسنلا في هللا قتاف ادحأ مكتدحا مكشرف ئنطويلا نا نهيلع مكل ناو هللا ةملكب نهلو حبرم يرغ ابضر نهوبضراف كلذ نلعف نإف هنوهركت
)ملسم هاور ( فورعلماب نهتوسكو نهقزر مكيلع Artinya :“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan  perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri- isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan
11 Q.S. Al-Thalaq: 06, Kementerian Agama RI , Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya , (Surabaya: Halim Publishin dan Distributing, 2014). H. 558.
pakaian dengan cara yang ma’ruf. (H.R. Imam Muslim) .
Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan ( ghair almufakkar ) oleh ulama- ulama  fiqh  terdahulu,  karena  masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah  dan  hukum  waris.  Dua  hal  inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. 12
Akan  tetapi  dalam  hukum    positif Indonesia,  permasalahan  nafkah  atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami dan  mengenai harta benda dalam rumah tangga  ketika terjadi sebuah ikatan  perkawinan  maka  harta  benda tersebut menjadi harta milik bersama (sepenuhnya  milik  suami  dan  istri).  Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 - 35 ayat (1). 13 Harta bersama  merupakan  harta  perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama- sama, yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup  mereka  beserta  anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu maka harta bersama adalah harta yang diperoleh selama  ikatan  perkawinan  berlangsung dan  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas nama siapa.
Semua pendapatan atau penghasilan suami-isteri  selama  ikatan  perkawinan,
12 Jumni  Nelli, Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan  Harta Bersama . H. 37
selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri  ikut  aktif  bekerja  atau  tidak, walaupun  isteri  hanya  tinggal  di  rumah mengurus  rumah  tangga  dan  anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila  nanti  perkawinan  putus,  maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  kitab undang-undang hukum perdata. 14 Suatu penyakit menular yang sering ditemukan  di  suatu  wilayah  disebut dengan  endemis.  Endemis  merupakan suatu keadaan dimana suatu penyakit atau bibit penyakit tertentu secara terus- menerus ditemukan dalam suatu wilayah tertentu atau dapat juga berarti penyakit yang umumnya terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Kondisi endemis menyimpan suatu potensi meluas dalam waktu  singkat  dan  menimbulkan  KLB atau  wabah.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  wabah  berarti  penyakit menular  yang  berjangkit  dengan  cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah  yang  luas.  Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disebutkan  bahwa  KLB  adalah  timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun  waktu  tertentu,  dan  merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah. 15 KLB  sering  digunakan  sebagai istilah lain dari wabah namun dalam skala yang lebih sempit di tingkat kabupaten/ kota  atau  provinsi,  jumlah  kejadian penyakit  yang  lebih  sedikit,  daerah  yang
14 Jumni  Neli, Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan  Harta Bersama. H. 40.
15 “Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991 tentang  Penanggulangan  Wabah  Penyakit  Menular” (1991).
lebih sempit dan waktu yang lebih singkat serta dampak yang ditimbulkan lebih ringan  dibandingkan  wabah.  Penetapan status  KLB  dibuat  oleh  kepala  daerah setempat  sedangkan  wabah  ditetapkan oleh menteri kesehatan dikarenakan wabah  mencakup  beberapa  provinsi  di Indonesia.
Selain wabah dan KLB, terdapat istilah pandemi.  Pandemi  merupakan  status wabah penyakit yang terjadi di beberapa negara bahkan lintas benua.
Maka  dari  itu,  sebagai  tindakan penanggulangan wabah diperlukan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah.  Kebijakan  publik  adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksankanan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam  proses  analisis  kebijakan,  analisis melibatkan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan  yang  pada  dasarnya  bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebjakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Proses  pembuatan  kebijakan  publik bermula  dari  penyusunan  agenda, formulasi,  adopsi,  implementasi,  dan penilaian  kebijakan.  Proses  tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap proses berhubungan dengan proses berikutnya  dan  tahap  akhir  (penilaian kebijakan)  dikaitkan  dengan  tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Seluruh proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan penting, namun implementasi kabijakan merupakan
tahap yang paling krusial. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.
Implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn terdiri dari enam variabel yaitu : a)  Ukuran dan rujuan kebijkan;
b)  Sumber  daya  yang  terdiri  dari  SDM, finansial dan waktu;
c)  Karakteristik agen pelaksanaan;
d)  Sikap  atau  kecenderungan  (disposisi) para pelaksana;
e)  Komunikasi  antarorganisasi  dan aktivitas pelaksana, dan;
f)  Lingkungan  eknomi,  sosisal  dan politik. Sedangkan  menurut  Edward  III, implementasi kebijakan publik terdiri dari empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:
a)  Komunikasi; b)  Sumber daya c)  Disposisi, dan;
d)  Struktur birokrasi. Komunikasi  terdiri  dari  transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sumber daya terdiri  dari  staf,  informasi,  wewenang, dan  fasilitas.  Disposisi  terdiri  dari  sikap para  pelaksana  dan  adanya  insentif. Sedangkan struktur birokrasi terdiri dari adanya standar operational procedures dan fragmentasi  yaitu  upaya  penyebaran tanggung  jawab  kegiatan  atau  aktifitas pegawai  diantara  beberapa  unit  kerja.
Sementara kebijakan kesehatan menurut Walt  melingkupi  berbagai  upaya  dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku atau aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta, LSM, dan respresentasi masyarakat lainnya  yang  membawa  dampak  pada kesehatan. 16 Maka  poin  menegani  wabah ini akan digunakan sebaga tolak ukur dalam  melakukan  observasi,  survey  dan pemilihan sampel.

## b.  Penanggulangan Wabah Covid-19 di
Indonesia Pada  penghujung  akhir  tahun  2019, muncul  wabah  virus  baru  di  Wuhan, China. Pada tanggal 30 Januari 2020, 2019- nCoV  atau  virus  corona  dideklarasikan sebagai  Darurat  Kesehatan  Masyarakat secara  Global  ( Global Public Health Emergency )  oleh  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO).  Coronavirus  adalah  jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi  sebelumnya  pada  manusia. Virus  penyebab  COVID-19  ini  dinamakan “Sars-CoV-2”.    Pada  tanggal  30  Januari 2020  Dirjen  WHO  menyatakan  novel coronavirus  mewabah  sebagai  wabah a public health emergency of international concern (PHEIC),  dan  termasuk  kedalam tingkat alarm tertinggi WHO.” 17
16 Rahmi Yuningsih, Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Kabupaten Bantul Tahun 2014 ,  Jurnal  Kajian, Vol. 20, No. 1, (2015). H. 19.
17 WHO,  “WHO  Director-General's  statement on  IHR  Emergency  Committee  on  Novel  Coronavirus (2019-nCoV)”,  diakses  melalui  https://www.who.
Di  Indonesia  sendiri,  sejak  penelitian ini dilakukan, tercatat 2.738 kasus positif terkonfirmasi  dengan  total  pasien  yang sembuh  sebanyak  204  jiwa  dan  221  jiwa meninggal dunia. 18 Efek  yang  timbul dari wabah virus corona (Covid-19) salah satunya adalah pada perekonomian negara  dan  wilayah.  Menteri  Kesehatan (Menkes)  Terawan  Agus  Putranto  telah menandatangani  aturan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  guna menghambat penyebaran virus corona (covid-19). Aturan tersebut ditandatangani Menkes pada tanggal 3 April 2020. Aturan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah  penyebaran  Covid-19.  Pada draft  penjelasan  Peraturan  Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tersebut tertulis bahwa pembatasan sosial tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 19 Pada wilayah Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan surat edaran  Nomor:  443.33/34/419.031/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan yang Mengumpulkan Orang dalam Jumlah Besar. Hal tersebut kemudian memberikan dampak pada aspek kehidupan sehari- hari salah satunya adalah pekerjaan dan perekonomian rumah tangga masyarakat Kota Kediri.
int/director-general/speeches/detail/who-director- general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on- novel-coronavirus-(2019-ncov), diakses 01 Maret 2021.
18 Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19: BNPB, diakses melalui https://www.covid19.go.id/, pada 07 April 2020.
19 “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, (2019).
Pada  kasus  wabah  corona  (Covid-19) ini,  timbul  fenomena  yang  signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga terkhusus di wilayah Kota Kediri. Naiknya harga barang dan jasa dikarenakan turunnya daya jual mata uang rupiah dan tertutupnya akses pekerjaan di akibatkan oleh wabah ini menyebabkan masyarakat Kota Kediri kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya seperti komoditas bahan pokok makanan dan kebutuhan lainnya.
Maka poin ini juga digunakan sebagai tolak  ukur  dalam  melakukan  observasi, survey dan pemilihan sampel.

## c.  Konsep Ketahanan Pangan Rumah
Tangga Ketahanan pangan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas pangan dan merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia.ketahanan pangan menjadi bagian sangat penting dari ketahanan nasional.menurut definisi dari ketahanan pangan adalah kondisi dimana manusia memiliki akses yang penuh baik secara fisik dan ekonomi dapat mencakupi nutrisi makanan dan keamanan dalam menyediakan kebutuhan pangan dalam kehidupan yang sehatsesuai dengan nilai dan budaya setempat. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategi dalam konteks pembangunan negara berkembang  karena  memiliki  fungsi ganda yaitu (a) sebagai salah satu sasaran umum pembangunan dan (b) sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Namun  secara  formal  definisi  ketahanan pangan  tercantum  dalam  UU  No.7  tahun 1996  tentang  pangan,  yaitu  kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang  tercermin  dari  (1)  tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun
mutunya,  (2)  aman,  (3)  merata  dan  (4) terjangkau. 20
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1996  ketahanan  pangan  rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermmin dari tersedianya  pangan secara  cukup,  baik  dari  jumlah  maupun mutunya,  aman,  merata  dan  terjankau. 21 Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan,  distribusi  pangan  yang  lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.
Pendapatan  menjadi  faktor  paling penting dalam menentukan pengeluaran rumah  tangga,  termasuk  pola  konsumsi pangan keluarga. Apabila pendapatan meningkat,  pola  konsumsi  akan  lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi juga akan meningkat. Pada  rumah  tangga  miskin,  penge- luaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran  non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam pemenuhan gizi  dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat maslah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 22
Model ekonomi rumah tangga nelayan mengacu  pada  agricultural  housebold, dimana    model  ini  dibagi  menjadi  4 blok  yaitu  blok  produksi,  blokcurahan
20 Pundji  Purwanti, Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil , (Malang : UB Press,2010). H. 13.
21 Rahmawati,  E.  “ Aspek Distribusi Pada Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Tapin ”, Jurnal Agribisnis Pedesaan, Vol, 2, No 3, (2012), H. 241.
22 Agustina  Arida,  dkk, “Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Agrisep Vol.  16,  No.  1,  (2015),  Diakses  melalui  http:// jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/3028/2890, pada 01 Maret 2021. 10.52 WIB. H. 21.
waktu  kerja,  blok  pendapatan  dan  blok pengeluaran.Hal ini sesuai dengan prinsip ketahanan pangan rumah tangga yaitu dimana kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang dicerminkan dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik jumlah  maupun  mutunya,  aman,  merata dan terjangkau (UU No. 7 tahun 1996). 23 Selain pendekatan teori yang sudah di pilih, maka poin ini juga digunakan sebaga tolak  ukur  dalam  melakukan  observasi, survey dan penyusunan quisoner .
C. Pembahasan
1.  Angkatan Kerja 24
Uraian 2018 2019 2020 Perubahan 2018-2019 Perubahan 2019-2020 Orang (%) Orang (%) Angkatan Kerja 148.475 148.268 152.265 -207 (-0.14) 3.997 (2,70) Pengangguran 5.284 6.146 9.461 862 (16,31) 3.315 (53,94) Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) 65,47 64,81 66,00 (-0,66 poin) (1,19 poin) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,56 4,15 6,21 (0,59 poin) 2, 06 poin) Tabel 1. Badan Pusat Statistik Kota Kediri: Ketenagakerjaan Kota Kediri, 2020 24
Jumlah angkatan kerja tahun 2020 naik 3.997 orang atau 2,70 persen dibandingkan dengan  tahun  2019.  Seiring  dengan naiknya  jumlah  angkatan  kerja,  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  juga meningkat 1,19 persen poin dibandingkan dengan  tahun  2019.  Peningkatan TPAK  mengindikasikan  bahwa  terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif  di  pasar  kerja,  baik  penduduk yang bekerja maupun sebagai pengangguran.
23 Pundji  Purwanti, Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil . H.155.
24 Badan  Pusat  Statistik  Kota  Kediri:  “Kete- nagakerjaan Kota Kediri 2020 No. 16/12/3571/Th. XXI, 29 Desember 2020”, diakses melalui https://kedirikota.bps. go.id/pressrelease/2021/01/04/256/ketenagakerjaan- kota-kediri--2020.html pada 01 Maret 2021, 10.52 WIB

## 2.  Pengeluaran Penduduk
Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur dengan tingkat pendapatan atau penghasilan penduduk. Namun hingga saat ini pendekatan pengeluaran penduduk tetap digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pendapatan atau penghasilan penduduk. Pengeluaran  penduduk  dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan,
pengeluaran bukan makanan dan golongan pengeluaran, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
Kelompok 2017 2018 Jumlah 2017 2018 Makanan 515 417 507 769 1 1 Bukan Makanan 462 035 553 950 157 061 Golongan pengeluaran (Persen) 11 550 11976 452 718 Tabel 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur: Pengeluaran Perkapita Sebulan
Perkabupaten/Kota (Rupiah), 2017-2019 25
25 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,  “Rata- rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa  Timur  Menurut  Kabupaten/Kota  (rupiah),  2017 dan  2018”, diakses  melalui  https://jatim.bps.go.id/ statictable/2019/10/09/1691/rata-rata-pengeluaran- per-kapita-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di- daerah-perkotaan-dan-perdesaan-di-provinsi-jawa-

## 3.  Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan  manusia  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar  kebutuhan  manusia,  yaitu  umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup),  pengetahuan  Harapan  Lama Sekolah (HSL) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  dan  pengeluaran  per  Kapira  yang disesuaikam (PPP).
Pembangunan  manusia  di  Kota Kediri tahun 2010-2020 terus mengalami peningkatan,  Pada  tahun  2020,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri mencapai 78,23. Angka ini meningkat 0.15 poin  atau  tumbuh  sebesar  0,19  persen dibandingkan dengan tahun 2019.
Kita akan lihat dari komponen- komponennya,  data  tersebut  dipaparkan dalam tabel berikut ini:
Komponen 2017 2018 2019 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) 73.69 73.80 74,96 Harapan Lama Sekolah (HLS) 14.95 14.96 14.97 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9.90 9.91 9.91 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) 11,550 11,976 12,440 IPM 77.13 78.58 78,08 Tabel 3. Badan Pusat Statistik Kota Kediri: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri,
2020 26
timur-menurut-kabupaten-kota-rupiah-2017-dan-2018. html, pada 03 Maret 2021, 10.53 WIB.
26 Badan  Pusat  Statistik  Kota  Kediri,  “Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri 2020 No. 17/12/3571/ Th.  XXI,  30  Desemberi  2020”  diakses  melalui  https:// kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/07/259/ indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-kediri--2020. html, pada 01 Maret 2021, 10. 54 WIB.

## 4. Faktor-Faktor Ketahanan Pangan Keluarga
Dalam  hukum    positif    Indonesia, permasalahan  nafkah  atau  pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur dan dinyatakan  menjadi  kewajiban  suami dan  mengenai harta benda dalam rumah tangga  ketika terjadi sebuah ikatan perkawinan  maka  harta  benda  tersebut menjadi harta milik bersama (sepenuhnya milik suami dan istri). Hal ini sesuai dengan Undang-undang  No.  1  Tahun  1974,  pasal 34 - 35 ayat (1) 27 .  Oleh karena itu, harta bersama  merupakan  harta  perkawinan yang dimiliki suami-isteri secara bersama- sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup  mereka  beserta  anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Semua pendapatan atau penghasilan suami  isteri  selama  ikatan  perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri  ikut  aktif  bekerja  atau  tidak, walaupun  isteri  hanya  tinggal  di  rumah mengurus  rumah  tangga  dan  anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila  nanti  perkawinan  putus,  maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  kitab undang-undang hukum perdata. Pendapatan  menjadi  faktor  paling penting dalam menentukan pengeluaran rumah  tangga,  termasuk  pola  konsumsi
27 Ayat  1,  Pasal  34-35,  “Undang-Undang  No.  1 Tahun (1974).
pangan keluarga. Apanila pendapatan meningkat,  pola  konsumsi  akan  lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi juga akan meningkat.
Pada rumah tangga miskin,
pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran  non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga.suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat maslah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 28 Undang-Undang tentang pangan merupakan peraturan yang berisi prinsip ketahanan pangan rumah tangga yaitu dimana kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang dicerminkan dari  tersedianya  pangan  yang  cukup, baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman, terjangkau,  dan  merata  secara  luas  yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1996. 29 Paling  tidak  ada  3  faktor    dalam mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, diantaranya: ketersediaan pangan, daya  beli,  dan  pengetahuan  pangan  dan gizi, dan ketiga faktor inilah yang dijadikan acuan  survey  di  kelurahan  Tinalan,  Kota Kediri.  Ketiga  faktor  tersebut  dibahas sebagai berikut:
a)  Ketersediaan Pangan Bila kebutuhan pangan terpenuhi dari produksi  sendiri,  maka  penghasilan dalam bentuk uang tidak begitu menentukan. Kapasitas penyediaan bahan pangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produksi pangan  sendiri.  Berbeda  dengan daerah yang memiliki perbedaan
28 Agustina Arida, dkk., “Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Besar”, H.21.
29 Pundji  Purwanti, Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil . (Malang : UB Press,2010). H.155.
kondisi  agroekologi, 30 akan memilih potensi pangan yang berbeda. Namun sebaliknya jika kebutuhan pangan banyak bergantung pada apa yang dibelinya,  maka  penghasilan  (daya beli)  harus  sanggup  membeli  bahan makanan yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya.
b)  Daya Beli Kemampuan  membeli  atau  “daya beli”  merupakan  indikator  dari tingkat sosial ekonomi seseorang atau keluarga. Pembelian merupakan fungsidari  faktor  kemampuan  dan kemauan membeli yang salin menjalin. Pandemi  Covid-19  sangat  dirasakan dampaknya  ke  segala  sektor,  slaah satunya  sektor  ekonomi.  Pembatasan mobilitas orang dan barang, terjadinya  pengangguran,  dapat berpengaruh terhadap daya beli dan ketahanan pangan masyarakat. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM).  Menurunnya  daya  beli masyarakat  akibat  pandemi  Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi  yang  dialami  UMKM  tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. 31
Kurangnya ketersediaan pangan ke- luarga mempunyai hubungan dengan pendapatan  keluarga.  Rendahnya pendapatan merupakan rintangan lain yang menyebabkan orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan. Keluarga dan masyarakat yang memiliki penghasilan  rendah,  menggunakan
30 Agroekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan faktor biotik dan abiotik dibidang pertanian
31 Humas LIPI, Inovasi dan Teknologi Solusi Kebangkitan UMKM di Tengah Pandemi, 16 November 2020 , diakses melalui  http://lipi.go.id/berita/inovasi-dan-teknologi- solusi-kebangkitan-umkm-di-tengah-pandemi/22224 pada 01 Maret 2020, 10. 53 WIB.
sebagian besar dari keuangannya untuk membeli makanan dan bahan makanan dan tentu jumlah uang yang dibelanjakan juga rendah.
c)  Pengetahuan Pangan dan Gizi Secara umum perilaku konsumsi makanan seseorang atau keluarga sangat  erat  dengan  wawasan  atau cara pandang yang dimiliki terhadap (sistem) nilai tindakan yang dilakukan, sistem nilai tindakan dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu yang berkaitan dengan pelayanan gizi/kesehatan/KB,  ciri-ciri  sosial yang  dimiliki  (umur,  jenis/golongan etnik,  pendidikan,  pekerjaan  dan sebagaianya),  dan  informasi  pangan, gizi dan kesehatan yang perlu dari berbagai sumber. 32
Dari jumlah total keseluruhan responden  yang  diteliti  yaitu  160 responden,  dapat  disimpulkan  terkait  3 faktor  yang  mempengaruhi  ketahanan pangan rumah tangga mereka secara prosentase sebagai berikut: 1)  Ketersediaan Pangan
Chart 1. Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri 33
32 Pundji  Purwanti, Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil . H.  17.
33 Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan,  Kota  Kediri,  pada  tanggal    01  Maret-  31  Mei 2020.
Pada  diagram  tersebut,  ketersediaan pangan dalam satu keluarga dinominalkan dalam satuan pembelian barang dengan rata-rata harga selama satu bulan.
2). Daya Beli
Diagram 1. Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri 34
Pada  diagram  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat Kelurahan Tinalan Kota Kediri selama masa  pandemi  covid-19  dapat  dikatakan cukup  baik.  Sebanyak  50%  responden selama pandemi cukup mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
3)  Pengetahuan Pangan dan Gizi
Diagram 2. Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri
34 Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan,  Kota  Kediri,  pada  tanggal    01  Maret-  31  Mei 2020.
Pada  diagram  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  sebanyak  52%  dari responden berpendapat cukup baik tentang pengetahuannya mengenai pangan dan gizi. Sebanyak 30% dari jumlah responden  mengatakan  kurang  baik,  2% mengatakan buruk, dan 16% mengatakan sangat baik.

## 5. Kondisi Nafkah Dalam Keluarga Islam Di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri
Nafkah  adalah  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga dan diberikan kepada seluruh anggota keluarga  yang  ada.  Nafkah  merupakan suatu tanggungan yang wajib di keluarkan oleh suami terhadap istri dan anak- anaknya, begitu pula seseorang terhadap orang yang masih dalam tanggung jawabnya.
Semua pendapatan atau penghasilan suami-isteri  selama  ikatan  perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri  ikut  aktif  bekerja  atau  tidak, walaupun  isteri  hanya  tinggal  di  rumah mengurus  rumah  tangga  dan  anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Apabila  nanti  perkawinan  putus,  maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  kitab undang-undang hukum perdata.
Praktik pemberian nafkah oleh suami tentu berbeda-beda dalam setiap rumah tangga. Hal tersebut dilatarbelakang oleh banyak  hal,  salah  satunya  adalah  sebab wabah atau pandemi. Wabah atau pandemi mempengaruhi  nafkah  yang  diberikan oleh suami kepada istri maupun anaknya. Baik  itu  dari  segi  kuantitas  maupun intensitasnya.
Pada  penelitian  ini,  selama  kurun waktu satu bulan saat pandemi, responden penelitian mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami keterpurukan dalam  hal  pemberian  nafkah.  Peneliti mengacu pada kondisi perekonomian keluarga responden dalam satu bulan. Berikutdiagram  hasil  penilitan  kepada responden.
Diagram 3. Hasil survey 160 responden di kelurahan Tinalan, Kota Kediri 35
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa  kondisi  perekonomian  keluarga dalam  1  bulan  antara  Maret-Mei  2020  di Kelurahan Tinalan Kota Kediri tertinggi ada  di  angka  37%  Buruk,  31%  Kurang Baik, 29% Cukup Baik dan 3% Sangat Baik. Faktor  yang  paling  mendominasi  di  sini adalah  faktor  ketersediaan  pangan,  dan pengetahuan masyarakat soal kecukupan gizi.

## 6.  Analisa Konsep Nafkah Terhadap
Ketahanan Pangan Keluarga Islam Atas Wabah Covid-19 Di Kelurahan Tinalan Kota Kediri

## a. Dasar-Dasar Teori Syatibi Masalah Ta’lil (Penetapan Hukum
Berdasarkan illat)
Syatibi dalam meletakkan dasar- dasar bangunan maqâshid syarî’ah dengan membagi tiga bagian utama yaitu: Pertama, masalah ta’lli (Penetapan Hukum secara Illat ):  Menurut  Syatibi
35 Hasil survey 160 responden warga di kelurahan Tinalan,  Kota  Kediri,  pada  tanggal    01  Maret-  31  Mei 2020.
bahwa  semua  hukum syara’ bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Semua taklîf ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahâtan atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia  mengakui  bahwa  ibadah-ibadah  itu mu’allalat (mempunyai illat )  baik  secara asal  maupun  secara  global.  Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat . 36 Berikutnya yaitu almashâlih wa al-mafâsid ( kemashlahatan dan kerusakan. Intinya yang dimaksud mashlahât adalah segala sesuatu yang terdapat  manfaat  di  dalamnya  baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan  syarat  manfaat  dan wasilahnya (jalannya)  hendaknya  tidak  disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. 37 Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid dengan enam cara yaitu:
a)  Tujuan  s yarî’ah harus sesuai. bahasa Arab adalah penterjemah tujuan- tujuan Syâri . Seperti yang dikutip melalui Imam Syatibi. Jika seseorang mumpuni  dalam  bahasa  Arab,  maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan- tujuan syariah dengan benar. 38
b)  Perintah  dan  larangan syarî’ah dipa- hami sebagai ta’lîl (mempunyai illat ) dan dahiriyah teks  (teks  apa  adanya): apabila illat telah  diketahui,  maka  ia harus diikuti. Dimana ada illat maka di situlah subtansi suatu hukum dite- mukan sebagai konsekuensi dari perintah dan larangan. Jika illat tidak  diketahui,  maka  tidak  boleh
36 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 40-41
37 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 45.
38 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 42.
memutuskan  bahwa  tujuan Syâri’ begini dan begitu. 39
c) Maqâsyid al-ashliyah wa almaqâshid al- tabi’iyyah (tujauan  asal  dan  tujuan pengikut):  Seperti  disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperolah keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan,  tolong  menolong  dalam kebaikan  dunia  akhirat,  menikmati kenikmatan  yang  halal,  melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara’ dari disyariatkannya nikah. 40
d) Sukût al-syâri’ (diamnya syar’i ): Seperti yang  dikutip  melalui  Muhammad Bakr Ismail Habibi “Diam” terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh  Nabi  SAW  ketika  menyaksikan perbuatan atau perkataan atau khabar yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang kâfir atau munâfiq , yang demikian ini termasuk sunnah taqrīriyah (sunah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur’an dari  sesuatu  di  zaman  Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah azl. 41
e) Alistiqra’ (teori induksi): dalam istilah ilmu  hukum  Islam, istiqra’ (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh  fakta-fakta  khusus  yang digunakan  oleh  ahli-ahli  Fiqih  untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam usul fiqh, dan qowâid al-
39 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 42.
40 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 43.
41 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 43.
fiqhiyah yang pernah diapliasikan oleh
Imam  al-Syafi’i  dalam  menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita. 42 f)  Mencari  petunjuk  para  sahabat Nabi:  Seperti  yang  dikutip  melalui Muhammad  ‘Abd.  al-‘Ati  Muhammad ‘Ali  diantara  cara  untuk  mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur’an dan Hadits,  serta  menerapkannya  dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al- Qur’an,  melihat  langsung  apa  yang dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam,  jernihnya  hati,  tunduk,  ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW. 43
Ketiga, merupakan operasionalisasi ijtihad al-maqâsyid teks-teks hukum tergantung pada tujuannya dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada  tujuannya.  Contoh  dari  poin  ini adalah  barang  siapa  yang  berkewajiban membayar  zakat,  jika  ia  membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang  dirham  ada  kewajiban  zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya. 44 Keempat, mengumpulkan antara kulliyât al-ammah dan dalil- dalil  khusus:  Seorang  mujtahid  harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial
42 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 44.
43 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 44.
44 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 45.
untuk menghadirkan kulliyât al-syarî’ah dan  tujuan-tujuan  syariah  secara  umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. 45 Kelima, mendatangkan kemashlahâtan dan  mencegah  kerusakan  secara  mutlak: seperti yang dikutip melalui Ahmad Al- Raisuni  dimana  saja kemashlahâtan bisa terealisasikan,  maka  harus  diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu  juga  jika  kerusakan  bisa  terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan  menutup  jalannya,  walaupun  tidak ada  teks  secara  khusus.  Cukup  adanya teks-teks secara umum yang men-support untuk  berbuat  kebaikan,  kemanfaatan, kebaikan.  Begitu  juga  teks-teks  umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama,  bahwa  tujuan  umum  dari  syariah adalah mendatangkan kemashlahât-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat. 46
Keenam,  mempertimbangkan akibat suatu  hukum.  Melihat  akibat-akibat  dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan syara’ atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan mukallaf kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. 47
Di  Indonesia  terdapat  Majelis  Ulama Indonesia atau disingkat juga dengan MUI, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang  mewadahi  ulama,  dan  cendikiawan Islam  di  Indonesia  untuk  membimbing, membina dan mengayomi kaum
45 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 45.
46 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 46.
47 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 46.
muslimin di seluruh Indonesia. 48 Mereka melakukan ijtihad terhadap masalah- masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia,  dengan  bekerjasama  kepada organisas-organisasi internasional. Dilihat dari  sejarah, profile para  pengurusnya, begitu juga latarbelakang kelompok atau organisasi para pengurusnya serta latarbelakang pendidikan para pengurus dan anggotanyaa tentu saja dan tidak perlu diragukan lagi dalam pengambilan keputusan fatwa-fatwanya sudah memenuhi standar-standar ataupun dasar teori-teori yang digunakan oleh al-Syatibi. Salah  satu  fatwanya  dengan  Nomor 14  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaran Ibadah  dalam  Situasi  Terjadi  Wabah Covid-19, 49 ini menunjukan bahwa fatwa- fatwanya  wajib  diikuti  demi  pencegahan tersebar  luasnya  wabah  ini,  dikarenakan tujuannya demi kemaslahatan bersama. Bahkan  dalam  Islam  sendiri  mewajibkan penjagaan diri dari daerah-daerah yang terkena wabah.
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,  dengan  sedikit  ketakutan, kelaparan,  kekurangan  harta,  jiwa  dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al Baqarah [2]: 155). Wabah Covid-19 haruslah dipandang sebagai cobaan. Ciri-ciri  cobaan  dalam  ayat  tersebut dapat dilihat dalam realitas saat ini yaitu wabah  ini  telah  menmbulkan  ketakutan kepada seluruh umat manusia di dunia karena penularannya kepada manusia yang cepat dan mematikan. Di beberapa media juga diberitakan berbagai kasus kelaparan  di  Indonesia  akibat  wabah  ini karena kurangnya persediaan makanan
48 MUI,  “Sejarah  MUI”,  diakses  melalui  https:// mui.or.id/sejarah-mui/d pada 01 Maret 2021
49 MUI,  “Fatwa  MUI  No  14  2020  tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah  covid  19”,  diakses  melalui  https://mui.or.id/ berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam- situasi-terjadi-wabah-covid-19/, pada 01 Maret 2021, 10. 54 WIB.
selama mengisolasi diri secara mandiri... Menyikapi  hal  ini,  Rasulullah  juga menganjurkan umatnya menghindari wabah  sebagaimana  sabdanya,  sebagai berikut.  Dari  Nabi  saw  sesungguhnya beliau  bersabda:  “Jika  kamu  mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah  di  tempat  kamu  berada,  maka jangan  tinggalkan  tempat  itu.»  (HR.  al- Bukhari).  Barang  siapa  yang  mendengar azan  wajib  baginya  sholat  berjamaah  di masjid,  kecuali  ada  uzur”.  Para  sahabat bertanya:  “Apa  maksud  uzur  ?”.  Jawab Rasulullah  SAW:  “Ketakutan  atau sakit.”  (HR.  Abu  Daud).  Hadits  tersebut menunjukkan  bagaimana  Rasulullah menganjurkan  sikap  protektif  terhadap keadaan  wabah  di  suatu  wilayah. Dengan  demikian,  hadits  tersebut kontekstual dengan kondisi umat hari ini yang mengisolasi diri di rumah untuk mengambil maslahah untuk dirinya dan bagi orang lain.” 50

## b. Sejarah wabah dalam Islam
Selain dari pada itu, kita bisa melihat dari beberapa sejarah kejadian-kejadian wabah  sebelumnya  pada  masa  kerajaan- kerajaan Islam, diantaranya: 51
1)  Wabah  Amwas  menyerang  tentara Arab di Amwas, Emmaus, yang berada di wilayah Jerusalem. Serangan wabah ini terjadi pada periode Kekhalifahan Umar Bin Khatab pada tahun 638-639;
2)  Merebaknya  wabah  yang  disebut  Al- Jarif  pada  tahun  688-689  menyerang Basrah, Irak;
50 St.Samsuduha.  “Masalah  Kebijakan  Pencegahan Wabah  Covid-19  Dalam  Islam”, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law ,    Fakultas  Agama  Islam  UMI  ,  Vol.1  No.  2 (Juli,  2020)  .  H.  123-124,  diakses  melalui  https://www. researchgate.net/publication/343445308_MASLAHAH_ KEBIJAKAN_PENCEGAHAN_WABAH_PANDEMI_ COVID-19_DALAM_ISLAM  pada  01  Maret  2020,  10.  55 WIB.
51 St. Samsuduha. “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam”. H. 121-122.
3)  Pada tahun 1813 ibadah haji dibatalkan akibat  wabah  kolera  yang  menelan korban 122 8.000 penduduk Hijaz. Wabah  kemudian  berlangsung  pada tahun 1831 dengan merebaknya wabah kolera  dari  India  sampai  ke  Makkah sehingga  menewaskan  tiga  perempat jamaah haji;
4)  Selanjutnya pada masa periode tahun 1837-1858  haji  dihentikan  sebanyak tiga  kali  dalam  rentang  waktu  dua puluh  tahun.  Wabah  mengakibatkan jamaah haji tidak bisa ke Makkah.
5)  Setelah  itu,  pada  tahun  1837  wabah kolera  kembali  mewabah  di  Makkah sehingga haji kemudian dihentikan sampai tahun 1840. Wabah kolera ini juga kembali menyebar pada tahun 1846  hingga  menelan  korban  jiwa 15.000 orang dan muncul lagi pada tahun 1865 dan 1883. Dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran yang dapat kita petik, kemudian kita jadikan acuan dalam melihat permasalahan ini. Dengan adanya putusan dari  WHO  sebagai  organisasi  kesehatan terbesar  dan  dipercaya  dunia,  serta himbauan dan aturan-aturan Pemerintah Republik  Indoneisa,  maupun  dari  MUI sebagai kelompok oraganisasi Agama yang dipercayai dalam urusan ijtihad, maka seharusnya  kita  waspadai  keadaan  ini, dan juga mengikuti protokol yang sudah ditentukan yag tentunya tidak perlu diragukan  lagi  keabsahannya,  mengingat ketiga lembaga tersebut adalah lembag- lembaga resmi yang dapat dipercayai dan dipertanggungjawabkan.

## c. Pencegahan Wabah Covid-19 dan Dampaknya
Jika dicermati himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencegahan  wabah  Covid-19  bertujuan terhadap apa yang disebut maslahah dalam Islam, seperti menjaga kebersihan:
“Dan  Allah  menyukai  orang-orang  yang bersih”  (QS.  At-Taubah:  108). 52 Isolasi mandiri,  Menjaga  Jarak  Fisik  ( Physical Distancing ),  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB),  seperti  yang  sudah dijelaskan pada kutipan hadis di atas serta peraturan-peraturan pemerintahnya. Aturan tentang beribadah sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun  2020  mengatur  Penyelenggaraan Ibadah  dalam  Situasi  Terjadi  Wabah Covid-19  menunjukkan  perhatian  penuh Ulama terhadap umat Islam sekaligus menjadi Ijma para Ulama yang absah dirujuk sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Fatwa ini merujuk beberapa dalil  Al-Qur’an,  Al-Hadits,  dan  Qaidah Fiqhiyyah  serta  memerhatikan  pendapat beberapa Ulama terkemuka sebagai berikut. Pertama; pendapat Imam Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ juz 4 halaman 352 berkaitan  dengan  gugurnya  kewajiban shalat  Jum’at;  dan  Kedua;  pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar  Bafadhal  al-Hadramy  al  Sa’dy  al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al- Hadramiyah  hal  91  tentang  udzur  shalat Jum’at dan shalat jama’ah. Seluruh poin ketentuan  di  dalam  fatwa  ini  memiliki maslahah yanng mencakup beberapa jenis maslahah yang telah dibahas sebelumnya, yakni maslahah agama,  menjaga  jiwa, dan pemeliharaan keturuan dari bahaya Covid-19.  Berdasarkan  penjelasan  di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan  Covid-19  memiliki maslahah bagi umat Islam. Maslahah tersebut yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, dan pemeliharaan keturunan. Umat Islam yang terhindar dari bahaya wabah ini akan memungkinkan syariat agama Islam tetap berjalan setelah berakhirnya pademi. Umat Islam yang disiplin mengikuti segala kebijakan pemerintah, Fatwa MUI,
52 Q.S. Al -Taubah: 98, Kementerian Agama RI , Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya . H. 204
maupun protokol medis lainnya akan membuat  jiwa  selamat  sehingga  mampu memelihara diri dan keturunan. 53 Maka  ditetapkannya  hukum  tersebt sesuai  dengan  pendapat  al-Syatibi,  yaitu untuk kemashlahâtan bersama baik di dunia dan akhirat, dengan dasar:
1) Qashdu  al-Syâri’  fi  wadl’i  al-syarî’ah: Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât. Darûriyât harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima  yaitu:  menjaga  Agama,  menjaga jiwa,  menjaga  keturunan,  menjaga harta,  menjaga  akal. Maqâshid alhâjiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf . Sedangkan Maqâshid tahsîniyât adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya,  yang  meliputi kesempurnaan  adat  kebiasaan,  dan akhlak yang mulia. 54 Maka  dari  itu perlindungan diri dan keluarga dengan cara mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah dan menerapkan fatwa  MUI  seperti  menjaga  jarak, menghindari kerumunan seperti salah satunya beribadah yang mengakibatkan kumpul orang banyak diperbolehkan untuk beribadah di rumah, maka keadan ini sah, alasannya melihat kadar kerusakan yang dimunculkan. Begitu juga dengan  tetap bekerja di luar rumah namun tetap mematuhi protokol kesehatan adalah sebagai daya untuk mempertahankan pendapatan keluarga dengan cara mempertimbakang kebutuhan primer
53 St. Samsuduha. “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Covid-19 Dalam Islam”. H. 124-126.
54 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 35.
dan sekunder seperti yang diajukan dalam quisoner adalah dapat dibenarkan yang didasarkan pada ketersediaan pangan  di  kisaran  60.000-80.000  per- bulannya. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga,  keamanannya,  jiwanya, keturunannya,  penghidupannya,  dan tentunya dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa yang merugikan orang  lain  seperti  mencuri,  dan  lain sebagainya.
2) Qashdu  al-  Syâr’i  fi  wadl’i  al-syarî’ah  li alifhâm : orang tersebut harus bisa dan paham  bahasa  Arab,  tentunya  fatwa MUI  sudah  mewakili  keahliannya dalam  bidang  ini,  sehingga  tidak  ada keraguan lagi bagi umat Islam dalam mengikuti  fatwanya.  Dari  fatwa- fatwa  MUI  banyak  memeberikan penjelasan yang mudah diterima oleh masyarakat,  seperti  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  23  Tahun 2020  Tentang  Pemanfaatan  Harta Zakat,  Infak,  Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya 55 ,  tentu  dari  poin-poin ini kita bisa menggunakannya untuk meannggulangi  dampaknya,  misal memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak terparah dari wabah  ini,  dan  hukumnya  boleh dengan dhawabith atau ketentuan- ketentuan, seperti penerima termasuk salah  satu  golongan  ( asnaf )  zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, aamil , muallaf , yang terlilit hutang, r iqab, ibnu sabil , dan/atau fi sabilillah. 56
55 MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya”, (2020). Diakses melalui https://mui.or.id/ wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23- Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk- Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf, pada 01 Maret 2020, 10. 54 WIB.
56 MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun  2020  Tentang  Pemanfaatan  Harta  Zakat,  Infak,
3) Qashdu  al-  Syâr’i  fi  wadl’i  al-syarî’ah  li altaklîf bi muqtadlâha :  “Setiap taklîf yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara s yar’i taklîf itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”,  menurut  al- Syatibi dengan adanya taklîf , Syâri’ tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi  pelakunya  ( mukallaf ) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada  manfaat  tersendiri  bagi mukallaf.
Apabila dalam taklîf ada masyaqqat, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqqat tapi kulfah ,  sesuatu  yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam  kacamata  adat,  orang  yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai masyaqqat , tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. 57 Maka begitu juga dalam permasalahan ini, dimana penyebab tingginya dari prosentase angka kondisi perekonomian keluarga  perbulan yaitu  37%  dari  total  keseluruhan adalah buruk. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan di Kelurahan Tinalan,  Kota  Kediri,  bahwa  setiap rumah tangga masyarakatnya yang beragama Islam mengalami penurunan dalam pemenuhan nafkah keluarga  di  masa  pandemi  Covid-19 adalah suatu hal yang menjadi akibat dari  keadaan  ini,  namun  kita  tidak bisa menghindari keadaan yang mengharuskan kita untuk lebih dahulu  melindungi  diri  dan  sesam, semua ini kita lakukan harus dengan sukarela, mengingat demi keamanan, dan keberlangsungan bersama. Dari penyebab paling utama pada peroalan
Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya” (2020).
57 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 36.
tersebut yaitu dilatarbelakangi oleh naiknya  angka  PHK  setiap  kepala keluarga selama pandemi sehingga mereka diharuskan untuk menjadi pengangguran. Maka untuk mengatasi hal ini banyak masyarakat beralih profesi atau mncoba membuka usaha baru namun tetap mematuhi protokol kesahatan, dirasa usaha ini pun sudah tepat sebagai pertahanan. Selain itu pemerintah juga banyak menyediakan bantuan,  setidaknya  ada  7  macam bantuan dari pemerintah selama Covid-19,  yaitu:  bantuan  sembako, batuan  sosial  tunai,  BLT  dana  desa, diskon  listrik,  kartu  pra  pekerja, subsidi  gaji  karyawan,dan  BLT  usaha mikro kecil. 58 Maka  pertanyaannya apakah masyarakat Kelurahan Tinalan, Kota Kediri sudah mengetahui daftar bantuan  ini  dan  cara  mengaksesnya, ini dibutukan penelitian lebih lanjut mengingat data survey yang terkumpul  masih  di  awal  pandemi, sehingga bisa jadi informasi ini masih langka dan belum tersosialisasikan secara penuh.
4) Qashdu  al-Syâr’i  fi  dukhûli  al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî’ah: pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syari’ah ?”. Abdullah Bin Daraz meringkas  menjadi  dua  jawaban pertama dan ke  dua. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan
58 Ihsanuddin,  Ada  7  Bantuan  Pemerintah  Selama Pandemi  Covid-19,  Berikut  Rinciannya...”  Kompas. com  26/08/2020,  09’22  WIB,  diakses  melalui  https:// nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19- berikut-rinciannya, pada 01 Maret 2021, 10.54 WIB.
yang kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan  mentaati  hawa  nafsunya. 59 Maka  dalam  konsep  pemberian nafkah  terhadap  ketahanan  pangan keluarga Islam atas wabah covid-19 di kelurahan Tinalan kota Kediri dengan memperhatiakn  ketiga  faktor  yaitu: ketersediaan  pangan,  daya  beli,  dan pengetahaun pangan dan gizi, dengan memperhatikan prokol kesehatan yang ada sudah tepat. Pemahaman masyarakat Kelurahan Tinalan tentang pangan dan gizi cukup tinggi sehingga masyarakat mampu memahami tata kelola pengeluaran belanja rumah tangga di masa pandemi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berumah tangga maqashidi syari’ah menurut Al-Syatibi ini. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat,  dan  yang  ke  dua  seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya  bukan  mentaati  hawa nafsunya. Maka  setiap  perbuatan yang  mengikuti  hawa  nafsu,  ia batal dan tidak akan memberikan manfa’atnya.  Karena  setiap  amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara;  maka  ia  adalah  berdasarkan hawa  nafsu , misal berlebih-lebihan dalam menggunakan anggaran, atau menghabiskan ketersediaan pangan,  saling  adu  pamer  terhadap kepemilikan, membuka usaha dengan melakukan penipuan atau mislanya menggunakan penderitaan orang lain,  atau  membuat  berita  yang menimbulkan fitnah.
59 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 37.
Kenyataan  bahwa qasdu al-mukallaf (tujuan mukallaf )  terdapat  beberapa masalah serta syarat yang harus dipenuhi, seperti ketika sudah mengetahui pentingnya niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa perbuatan), juga tentang ibadah dan adat; kemudian tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri’ ;  kesesuaian  dan pertentangan antara mukallaf dan Syari ’ serta hukum dari segala kondisi tersebut sudah  disesuaikan  dengan  fatwa-fatwa yang berlaku; ada tidaknya pertentangan antara ke- mashlahât -an dan ke- mafsadât - an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada  tidaknya  suatu  tujuan,  dengan mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah. 60 Maka  ketika  kita  sudah mengetahui masalah-masalah tersebut dan sudah menghindari apa yang dilarang dan memenuhi yang diminta, maka secara otomatis kita sudah menjalankan syari’at Islam secara benar.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  imbas  dari  wabah corona-19 ini menyerang berbagai macam sektor,  termasuk  perekonomian  dari perekonomian negara sampai ke rumah tangga.  Maka  untuk  mengatasi  ini,  kita tidak hanya berpangku tangan dengan mengharapkan bantuan pemerintah atau  organisasi  swasembada  masyarakat, akan  tetapi  kita  tetap  diwajibkan  untuk mempertahakan kehidupan.
Maqâshid al - syari’ah menurut al- Syatibi: Maqâshid al- dlarûriyât; Qashdu al- Syâr’i fi wadl’i al-syarî’ah li alifhâm ; Qashdu al-  Syâr’i  fi  wadl’i  al-syarî’ah  li  altaklîf  bi muqtadlâha ; dan Qashdu al-Syâr’i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî’ah . Aturan  dan  himbauan  WHO,  Pemerintah dan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh
60 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”. H. 37-39.
MUI  sebagai  bahan  untuk  menganalisis konsep pemberian nafkah pangan selama pandemi corona-19 di kelurahan Tinalan, Kota Kediri, hasilnya sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan kita pun dapat menjalankannya.
Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf ) adalah penjelasan masalah-masalah yang harus kita pahami dan patuhi. Karena tujuan utama dari syariat bukan persoalan amalan syariyyah saja, namun ada tujuan lainnya yaitu maslahah yang diperoleh dari pensyariatan suatu  amalan.  Maka pabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya,  berarti  ia  tidak  melakukan syariat. Wallahu ‘alam bi-showab.

## DAFTAR PUSTAKA
Azanella, Luthfia Ayu., Faris, Fitria Chusna., dkk, “Apa itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan  Covid-19?”, Kompas.com- 13/04/2020, 15.34 WIB. Diakses melalui https://www.kompas.com/tren/ read/2020/04/13/153415265/apa-itu- psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan- covid-19,  pada  01  Maret  2021,  16.53 WIB.
Arida,  Agustina.,  dkk.,  “Studi  Kasus Pada  Rumah  Tangga  Petani  Peserta Program  Desa  Mandiri  Pangan  Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh  Besar”, Jurnal Agrisep Vol.  16, No. 1, (2015), Diakses melalui http:// jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/ view/3028/2890, pada 01 Maret 2021,
10.52 WIB.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Kediri, “Indeks  Pembangunan  Manusia Kota  Kediri  2020  No.  17/12/3571/ Th.  XXI,  30  Desemberi  2020”  diakses melalui  https://kedirikota.bps.go.id/ pressrelease/2021/01/07/259/indeks-
pembangunan-manusia--ipm--kota- kediri--2020.html, pada 01 Maret 2021, 10.52 WIB.
“Ketenagakerjaan  Kota  Kediri  2020
No. 16/12/3571/Th. XXI, 29
Desember  2020”,  diakses  melalui https://kedirikota.bps.go.id/ pressrelease/2021/01/04/256/ ketenagakerjaan-kota-kediri--2020. html pada 01 Maret 2021, 10 52 WIB.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Timur,    “Rata-rata  Pengeluaran  per Kapita  Sebulan  Makanan  dan  Bukan Makanan  di  Daerah  Perkotaan dan  Perdesaan  di  Provinsi  Jawa Timur  Menurut  Kabupaten/Kota (rupiah),  2017  dan  2018”  ,  diakses melalui https://jatim.bps.go.id/
statictable/2019/10/09/1691/ rata-rata-pengeluaran-per-kapita- sebulan-makanan-dan-bukan- makanan-di-daerah-perkotaan-dan- perdesaan-di-provinsi-jawa-timur- menurut-kabupaten-kota-rupiah- 2017-dan-2018.html,  pada  03  Maret 2021, pukul 10.51 WIB.
Bagus,  I. Kamus Filsafat (234-239  ed.).
(Jakarta: Penerbit Gramedia)
E.,  Rahmawati. Aspek Distribusi Pada Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Tapin ,  Jurnal  Agribisnis Pedesaan, Vol, 2, No 3, 2012.
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19:  BNPB,  diakses  mealalui https://www.covid19.go.id/,  pada 07 April 2020, 21.13 WIB
Hasil  survey  160  responden  warga  di kelurahan  Tinalan,  Kota  Kediri, Disurvei pada 01 Maret- 31 Mei 2020.
Ihsanuddin,  Ada  7  Bantuan  Pemerintah
Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya...” Kompas. com 26/08/2020,  09’22  WIB,  diakses melalui https://nasional.kompas.
com/read/2020/08/26/09222471/ a d a - 7 - b a n t u a n - p e m e r i n t a h - selama-pandemi-covid-19-berikut- rinciannya, pada 01 Maret 2021, 10.53 WB.
Kementerian Agama RI , Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya .  Surabaya:  Halim Publishin dan Distributing, 2014.
MUI,  “Sejarah  MUI”,  diakses  melalui https://mui.or.id/sejarah-mui/d pada 01 Maret 2021, 10.54 WIB
“Fatwa MUI No 14 2020 tentang penyeleng- garaan ibadah dalam situasi terjadi wabah  covid  19”,  diakses  melalui https://mui.or.id/berita/27674/fatwa- penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi- terjadi-wabah-covid-19/, pada 01 Maret 2021, 10 54 WIB.
“Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:
23  Tahun  2020  Tentang  Pemanfaatan Harta  Zakat,  Infak,  Dan  Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah
Covid-19  Dan  Dampaknya”,  (2020).
Diakses  melalui  https://mui.or.id/ wp-content/uploads/2020/05/ Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020- tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS- untuk-Penanggulangan-Wabah- Covid-19-dan-Dampaknya.pdf,  pada 01 Maret 2020, 10.55 WIB.
Mujib,  Abdul. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam”, Jurnal  Pendidikan Islam Al-Tadzkiyyah, Vol .6 (November 2015).
Nelli,  Jumni. Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Jurnal  Hukum  Islam, Vol. 2, No. 1, 2017.
“Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  dalam  Rangka  Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, (2019).

## -
“Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 9  Tahun  2020    tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)”, Berita  Negara  Republik  Indonesia Nomor 326 (2020).
Purwanti,  Pundji. Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil , Malang: UB Press, 2010.
Samsuduha,  ST.  “Masalah  Kebijakan Pencegahan  Wabah  Covid-19  Dalam Islam”, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law ,  Fakultas Agama Islam UMI , Vol.1 No. 2 (Juli, 2020) . H. 123-124, diakses melalui  https://www.researchgate. n e t / p u b l i c a t i o n / 3 4 3 4 4 5 3 0 8 _ M A S L A H A H _ K E B I J A K A N _ PENCEGAHAN_WABAH_PANDEMI_ COVID-19_DALAM_ISLAM  pada  01 Maret 2020. 10.55 WIB.
Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes). Bandung: ALFABETA, 2016.
Sopiandi,  dkk. Nafkah dalam pandangan Islam. Riau: PT. Indagri Dot Com, 2019.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,  2011).UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
Yuningsih,  Rahmi. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Kabupaten Bantul Tahun 2014 , Jurnal Kajian, Vol. 20, No.
1, 2015.
WHO,  “WHO  Director-General’s  statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)”, diakses melalui https://www.who.int/director-general/ speeches/detail/who-director-general-s- statement-on-ihr-emergency-committee- on-novel-coronavirus-(2019-ncov), diakses 01 Maret 2021, 10.56 WIB.