## SANKSI TERHADAP  PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT
PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)

## Nur Hikmawati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nurhikma0608@gmail.com

## Abdi Wijaya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar abdiwijaya.ss@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  sanksi  pembatalan  pernikahan  yang  diakibatkan  oleh perjodohan  menurut  hukum  adat  dan  hukum  Islam,  serta  untuk  mengetahui  sanksi seperti  berlaku  ketika  salah  satu  pihak  melakukan  pembatalan.  Jenis  penelitian  ini tergolong  kuantitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  syar’i  yang  dimana pendekatan  ini  adalah  pendekatan  terhadap  hukum-hukum  Islam  yang  berhubungan dengan  pendapat  dari  para  ulama.Dalam  mengumpulkan  data  melalui  wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik  yang digunakan adalah membaca literatur yang  mempunyai  ketertarikan  dan  relevansi  dengan  masalah  pokok  dan  sub-sub masalah  mengenai  pernikahan  dan  pembatala  pernikahan.  Dari  berbagai  pendapat para  ulama  dan  masyarakat  setempat  mengenai  pembatalan  pernikahan  menurut hukum  adat  dan  hukum  Islam,maka  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  jika  dalam hukum  adat  ada  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  pernikahan  yang  batal  maka ada  sanksi  yang  berlaku  sesuai  dengan  aturan  pemerintah  setempat,  namun  jika mengenai  hukum  Islam  tidak  merupakan  suatu  pelanggaran  jika  pernikahan  batal karna tidak di atu dalam Alquran mengenai pembatalan pernikahan. Hasil penelitian ini mengarah kepada pendapat para ulama dan masyarakat mengenai pernikahan dan pemnbatalan pernikaha baik menurut hukum adat maupun hukum Islam.Yang dimana hasil  penelitian  menurut  hukum  adat  beranggapan  bahwa  jika  ingin  melangsungkan pernikahan  namun  ada  yang  melanggar  salah  satu  pihak  maka  sanksi  berlaku  atau denda,  namun  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  ketika melakukan pembatalan pernikahan,.
Kata Kunci : Sanksi; Pembatalan Pernikahan; Perjodohan.

## Abstract
This  article  discusses  the  sanctions  for  terminating  marriages  which  are  caused  by periods based on customary law and Islamic law, and for knowing sanctions such as when  one  party  conduts  a  cancellation.  Thia  type  of  reseach  is  classified  as quantitative by using a social approach in which this approach is an approach to the laws islam related to the opinions of the ulama in collecting data trough interviews, the  author  uses  a  case  study  the  technique  used  is  reading  literature  that  has  an
interest  and  relevance  to  the  main  problems  and  sub-problems  regarding  marriage and  marital cancellation.  From  various opinions  of  the  ulama  and local  community regarding, the cancellation of the marriage according to customary law and Islamic law,  then  it  can  be  concluded  that  if  in  customary  law  there  is  a  violation  of  the marriage  that  is  canceled  then  there  are  sanctions  that  apply  in  accordance  with local government regulations, but if regarding Islamic law, it is not a violation if the marriage  is  invalidated  in  the  Koran  regarding  the  annulment  of  the  marriage,  the results  of  this  study  refer  to  the  opinions  ulama  and  the  community  regarding marriage  and  annulment  of  marriage  both  according  to  customary  law  and  Islamic law.  Assume  that  if  you  want  to  hold  a  marriage  but  there  is  a  violations  apply  or fines,  but  in  Islamic  law  there  are  no  violations  committed  when  conducting  a marriage cancellation.
Keywords: Sanction; Marriage Cancellation; Arranged Marriages .

## PENDAHULUAN
Umat  Islam  dituntut  untuk  mengimplementasikan  ajaran  yang  dibawanya yang  terkait  dengan  interaksi  sosial  kemasyarakatan  dalam  dimensi  hukum. 1 Salah satunya  adalah  pernikahan  atau  perkawinan  yang  merupakan  ketetapan  ilahi  atas segala makhluk. 2 Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa  orang  lain,  hal  ini  menjadikan  mereka  berkeinginan  untuk  mencari  dan mendapatkan jodoh yang dapat menemani hidupnya kala senang dan duka. Maka dari itu  Allah  SWT  menciptakan  manusia  berpasang-pasangan,  melalui  jalan perkawinanlah kehidupan manusia dapat dilestarikan.
Menurut  ulama  kontemporer  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedaah hukum  kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  (suami-istri)  antara  pria  dan wanita yang mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya
1 Abdi Wijaya, ―RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi  Komparatif  Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan  Bahtsul Masail NU),‖
Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180–199.
2 Abdul Syatar, ―Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih  Kontemporer‖  (Makassar:  UIN  Alauddin  Makassar,  2012),  h.  106.  http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
dan  pemenuhan  kewajiban  masing-masing. 3 Dalam  UU  No.  1/1974  tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia.Pada akhirnya perkawinan yang dimaksudkan  agar  setiap  manusia  baik  laki-laki  ataupun  perempuan  dapat memperoleh kebahagiaan.
Nikah  (kawin)  menurut  arti  asli  ialah  hubungan  seksual  tetapi  menurut  arti majazi,  atau  arti  hukum  ialah  akad( perjanjian) yang  menjadikan  halal  hubungan seksual  sebagai  suami  istri  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita.  Untuk pengertian  perkawinan,  baik  menurut  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  KHI masing-masing  menempatkan  pada  bagian  dasar-dasar  perkawinan.Namun  rumusan pengertian yang diberikan mengalami perbedaan.
Dalam  pasal  2  kompilasi  disebut  bahwa  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.selanjutnya  pasal  3  menyebutkan  tujuan perkawinan  yaitu  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah dan rahmah. 4
Pernikahan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  kita.Sebab  pernikahan  tidak  hanya  menyangkut  wanita  dan  pria  bakal mempelai  saja, tetapi juga  orang  tua  kedua  belah  pihak  saudara-saudaranya,  bahkan keluarga  mereka  masing-masing.  Dalam  hukum  adat  pernikahan  itu  bukan  hanya merupakan  peristiwa  penting  bagi  mereka  yang  masih  hidup  saja,  tetapi  pernikahan juga  merupakan  peristiwa  yang  sangat  pening  serta  sepenuhnya  juga  mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.
3 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.
4 Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam (Makassar: Isbn, 2011), h. 64.
Dengan  demikian  pernikahan  menurut  adat  merupakan  suatu  hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat  yang  lain.  Pernikahan  juga  dapat  diartikan  sebagai  ikatan  lahir  batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 5
Pembatalan pernikahan juga bisa terjadi karna adanya perjodohan dari orang tua kedua belah pihak, dan terdapat kasus yang menarik yang terjadi pada calon pasangan suami  istri  yang  telah  dijodohkan  oleh  kedua  orang  tuanya  dari  pihak  laki-laki maupun  perempuan  yang  menginginkan  keduanya  melangsungkan  pernikahan, namun  jika  pernikahn  dibatalkan  maka  akan  menimbulkan  sanksi  bagi  salah  satu pihak yang melakukan pembatalan pernikahan.
Fakta  terjadi  di  beberapa  daerah  termasuk  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.
Sehingga menjadikan batasan masalah dalam artikel ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap sanksi pembatalan pernikahan di Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Pernikahan
Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  pengertian perkawinan  dalam  ajaran  agama  Islam  mempunyai  nilai  ibadah,  sehingga  pasal  2 Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  bahwa  pernikahan  adalah  akad  yang  sangat
5 Laksanto Utomo , Hukum Adat (Depok: PT  Raja Grafindo Persada, 2017) h. 90
kuat  ( mitsqan  ghalidhan )  untuk  menaati  perintah  Allah,  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.

## B. Asas-Asas  Pernikahan
1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan   kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan atau pernikahan.
3. Asas monogami terbuka
Artinya jika suami tidak mampu bersikap adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas  calon  suami  dan  calon  istri  telah  matang  jiwa  raganya  dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri,  baik  dalam kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam pergaulan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dimusyawarahkan  dan  diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan
Pencatatan  perkawinan  merupakan  atau  pernikahan  mempermudah mengetahui  manusia  yang  sudah  menikah  atau  melakukan  ikatan perkawinan. 6

## C. Tujuan Pernikahan
Tujuan  pernikahan  menurut  Agama  Islam  ialah  untuk  memenuhi  petunjuk agama  dalam  rangka  menghadirkan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan bahagia.Harmonis  dalam  menggunakan  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga; sejahtera  artinya  terciptanya  ketenangan  lahir  dan  batin  disebabkan  terpenuhinya keperluan  hidup  lahir  dan  batinnya,  sehingga  timbullah  kebahagiaan,  yakni  kasih sayang antar anggota keluarga.
Adapun tujuan umum dalam pernikahan sebagai berikut:
1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji
2. Memelihara  dan  memperbanyak  keturunan  dengan  terhormat  sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia
3. Naluri  keibuan  dan  kebapakan  akan  saling  melengkapi  dalam  kehidupan berumahtangga bersama anak-anak
4. Melahirkan  organisasi  atau  tim  dengan  pembagian  tugas  dan  tanggung jawab
5. Terbentuknya  tali  kekeluargaan  dan  silaturahmi  antar  keluarga,  sehingga memupuk  rasa  sosial  dan  dapat  membentuk  masyarakat  yang  kuat  serta bahagia.

## D. Pengertian Pembatalan Pernikahan
6 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006),h. 7- 8.
Pembatalan berasal dari kata ―batal‖ yang artinya tidak berlaku, tidak sah, dan pembatalan  yaitu  sebuah  proses  untuk  menyatakan  suatu  hal  yang  dianggap  tidak sah. 7
Sebelum  membahas  pembatalan  perkawinan  atau  pernikahan,  perlu  diketahui  pula pengertian perkawinan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat atau mitsaqanghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  1  disebutkan  bahwa ―Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‖Untuk  melaksanakan  perkawinan,  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  14  menyebutkan  beberapa  rukun  dan  syarat  perkawinan,  yaitu harus adanya.

## Alasan dan Akibat  Pembatalan Pernikahan

## 1. Alasan Pembatalan Pernikahan
Sebab-sebab terjadinya pembatalan pernikahan sebagai berikut:
a. Karna adanya balak( penyakit kulit)
b. Karena gila
c. Karena penyakit kusta
d. Karna adanya penyakit menular
e. Karna  ada  daging  tumbuh  pada  kemaluan  perempuan  yang  menghambat maksud pernikahan. (bersetubuh)
Disamping itu pembatalan juga dapat terjadi karena:
7 Departemen  Pendidikan  dan    Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1996), h. 97.
a. Nikah syigar, misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: ―aku nikahkan  anakku  dengan  engkau,  dan  sebagaimana  maharnya  engkau nikahkan pula putrimu dengan aku‖
b. Nikah kontrak( mut’ah)
c. Nikah muhrim (dalam keadaan muhrim)
d. Nikah wanita yang sedang beriddah
e. Nikah  laki-laki  muslim  dengan  wanita  non  muslim,  yang  beragama  lain selain dari agama Islam. 8

## 2. Akibat Pembatalan Pernikahan
Ada beberapa hal yang membuat pernikahan menjadi batal diantaranya yaitu:
a. Adanya perbedaan keyakinan
b. Adanya perjodohan dari orang tua
c. Adanya perkawinan paksa
d. Adanya perbedaan pendapat
e. Sanksi pembatalan pernikahan

## E. Pengertian Perjodohan
Pengertian  asal  mula perjodohan sebenarnya  berawal  dari  kata jodoh yang memiliki  arti  pasangan  atau  (  barang  apa  yang  cocok  hingga  menjadikan  sepasang), lalu  arti  dari perjodohan sendiri  ialah  mempertunangkan,  memperistrikan  atau mempersuamikan.
8 Kumala, Pembatalan Pernikahan Karna Kawin Paksa (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 44.
Dalam  makna  istilah,  ialah  upaya  untuk  melakukan  atau  menyatukan  kedua anak  manusia  dengan  salah  satu  pihak  dengan  adanya  unsur  suatu  pemaksaan.Dan menurut  beberapa  ahlu  ulama’  mengatakan  bahwa,  perjodohan  adalah  suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.

## F. Penerapan Sanksi Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Adat
Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemindanaan yang secara kongkrit dituangkan  kedalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kaitan  dengan masalah  penerapan  sanksi,  maka  yang  dituntut  adalah  atas  keseimbangan  artinya bahwa  harus  mengakomodasi  semua  kepentingan  baik  kepentingan  masyarakat umum  maupun  pelaku  pelanggar  adat  tersebut.  Dengan  demikian  tidak  boleh  hanya membedakan pada satu kepentingan saja, tetapi kedua kepentingan yaitu masyarakat umum dan pelaku harus diperhatikan
Pemberian  sanksi  itu  sama  sekali  bukan  dimaksudkan  sebagai  balas  dendam melainkan  sebagai  upaya  pembinaan  kepada  masyarakat  luas. 9 Sanksi  adat  yang diterapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar  mengenai pembatalan pernikahan adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk memberi sejumlah materi kepada salah satu  pihak  yang  dirugikan  supaya  tidak  ada  kesalah  pahaman  yang  terjadi    di  masa yang akan datang dengan diadakannya pembatalan pernikahan tersebut.
9 Abdul Syatar, ―Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,‖ DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134, http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525.
A. Persepsi  Pihak  Laki-Laki  dan  Perempuan  Mengenai  Pembatalan Pernikahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimasunggu

## Desa Ma’minasa
a. Hasil Wawancara Dari Pihak Laki-Laki
Dg. Namma umur 60 tahun, pekerjaan petani mengungkapkan bahwa:
― ampa  injo  nakke  nu  gele  baji  pamahangkunjo  masalah  injo,  injo saing  caritanjo  minro2  jari  mallakki  pattantu,  caritanni  biasa  maraeng lapau teyya maraeng la erang kana, pakonjo janjonjo masalahna na jari I sianu  na  andai  tebura,ne  .karna  injomonjonjo  pau,  pau  minro,  pakonjo munjonjo  ka  gassing  pihak  ketiga  mo.tidekja  masalah  maraeng  iya janjonjo  hanya  sungkai  nganunjo  pahuliang  ibu  hand  aka  patokkongi, kang  gelemu  tua  susah  iya  assala,na  gele  jari  passai  la  tokkong kalamangnganna  berkorban  daripada  la,bontingi  sampulo  rua  juta limambilangang  la  alle  ngase  i  doe  panai  na,  tidekpa  nu  sadiana  hanya kaju jua, kajunju jo so,di a,rakkang la bertindak tu allenjo kaju.
Lapilangngeri urangna siana ka iya maing todok i ripakonjo, tapi iya maraeng  masalahna  ka  iya  pakatianang  i  baru  inni  nu  tidekja  apa2 surang tidek lagaukang saing pau-pau silemba-lemba jari untukmu , jari injo so,di la a’rakang kambenni pihak laki-laki, a,rakki la bertindak injo kaju  nulaanunjo  nutoallemu  karna  injo  nutotokkong  rekeng  injo. Lalapatokkongi  karna  maimmu  labua  saponna  na  apa  tonjanjo  ampa kamaraja na lapara so,di nu geleja sikura ka manna gele la bonting lala paka baji,ji kala dappei. Jari sungka I la anunjo tobura,nenjo anda sikali- kalimu,  andai  karna  rie  pole  paunai  handa  tamatang  apaki,  ka  so,ba tamatang  anu  jaki  lakua  kulle  jaki  jari  perangkat  desa,  pokokna pendidikan la janjangi, manna iya geleji ku Pahang tamma I ri sanawiya atau gele, la suro I paket ku langngere, gelepi lalang rupa-rupamu la suro halli  la  buai  usaha,  doh  siloheang  a,ra,na  gele  paki  lalang  kali  la  anu maki  lala  nua,mu  a,ra,na  apalagi  lalang  maki  la  ngura  maki  bajara tomma  mange  yang  penting  gelea  jari,  injonjo  la  permasalahkan nappahuliangi gara-gara papakonjona, gele paki lalang lalaparenta maki sanna  lapanganuang    iya  kalamanna  korban.jari  karna  innmo  masalah, pa molanggarna monjo hukum adat na la eramu doe panai’.  Manna hajji tajang  appauji  ngura  lari  sunrang  I  pole  na  tidekja  gau  la  gaukang  ka labua  ki  topongoro  lakua,  ampamu  kaju  maing  la  alle  na  iya  monjo  la patokkong.  Sodi  a,raki  la  beseri  ka  bertahanki.  Injo  pa  nappa  tokkongki ampa sadiamu tannoronjo, kuenjo inni nu tideppa, appa tokkongi dengan nu mainginjo la halli pihak bahine la sareang i pihak bura,ne.” Artinya:
kalau  soal  itu  saya  tidak  terlalu  paham  masalah  itu,  itu  cerita  kurang jelas  jadi  kami  juga  was-was  untuk  menentukan  cerita  seperti  kadang kalau  di  pedesaan  ada  profokator  lain  pembahasan  keluarga  lain  yang terjadi  di  masyarakat.  Hanya  sepeti  itu  masalahnya  sehingga  pihak  laki-
laki  melakukan  pembatalan.  Hanya  cerita  dari  orang  ke  orang  sehingga mnucul  sanksi    terhadap  pihak  perempuan.  Karna  seperti  itu  dari  pihak satu ke pihak yang lain sehinnga  pihak laki-laki membatalkan dan pihak pperempuan memberikan sanksi kepada pihak laki-laki, karna pihak laki- laki  lebih  memilih  membayar  membayar  sanksi  daripada  melangsungkan pernikahan.  12.500.000  diberikan  kepada  pihak  perempuan  asalakan pernikahan ini tidak terjadi. Dia mengambil semua uang panai’ dan tidak ada yang tersedia kecuali kayu bakar, kayu itu seandainya pihak laki-laki ingin  bertindak  lebih    jauh,    mungkin  kami  megambil  kayu  bakar  yang sudah tersedia.
Pihak  perempuan  mendengarkan  perkataan  saudaranya  karna saudaranya  pernah mengalami hal serupa, tapi masalah yang saudaranya alami  berbeda  dengan  pihak  perempuan  tersebut  karna  saudaranya tersebut menghamili, sedangkan ini tidak terjadi di pihak calon mempelai wanita  dan  pihak  laki-laki  tidak  pernah  melakukan  hal  yang  tidak diinginkan kepada pihak perempuan hanya keluarga dari pihak perempuan yang  melebihkan  sehingga  adanya  pembatalan.  Seandainya  kami  dari pihak  lai-laki  mau  bertindak  kayu  bakar  yang  sudah  dia  sediakan  kami bisa  mengambilnya  karna  sudah  ganti  rugi  oleh  uang  panai’  itu sendiri.Pihak perempuan meminta ganti rugi yang tidak sebanding dengan jumlah uang panai.  Disisi lain pihak perempuan terlalu banyak mengatur dan  mempertanyakan  soal  pendidikan  dan  menginginkan  pihak  laki-laki untuk  melakukan  paket  c,  belum  sampai  ke  tahappernikahan  pihak perempuan  mengatakan  terlalu  menginginkan  banyak  hal  salah  satunya membuat usaha, banyak sekali maunya pihak perempuan belum sampai ke tahap  pernikahan  banyak  sekali  yang  diinginkan,  pihak  laki-laki  lebih memilih  ganti  rugi  atau  membayar  sanksi  asalkan  pernikahan  tidak dilangsungkan.  Itu  permasalahan  sehingga  pihak  laki-laki  mengajukan pembatalan,  belum  belum  masuk  di  dalam  keluarganya  terlalu  banyak memerintah  itu  di  keluhkan.Karna  pihak laki-laki melanggar  hukum  adat jadi pihak perempuan meminta uang panai sebagai sanksi.Salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa kenapa harus diberi sanksi atau uang panai padahal  tidak  melakukan  apa-apa  dan  alasan  pihak  perempuan mengatakan  bahwasanya  adanya  ketidak  seriusan  mengenai  pernikahan ini.Seandainya  kita  menginginkan  perseteruan  pihak  kami  pasti bertahan.Sanksi  itu  diberlakukan  ketika  bahan  dan  alat  untuk  pernikaha sudah  tersedia  wajar  saja  pihak  perempuan  meminta  sanksi  dari  pihak laki-laki,  diberi  sanksi  denga  ketentuan  semua  barang  yang  sudah  dibeli perempuan diberikan kepada pihak laki-laki bahwasanya itu adalah gantu rugi supaya dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 10
Dari  penjelasan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapat  dari pihak  keluarga  laki-laki  mengatakan  bahwa    didakanpembatalan  pernikahan  karna
10 Dg Namma, ( umur 60 tahun), Petani, Wawancara, Desa Ma’minasa, 18 April 2020
pihak  perempuan  terlalu  banyak  mengatur  padahal  belum  masuk  kedalam  keluarga besarnya jadi pihak laki-laki memutuskan untuk melakukan pembatalan.
b. Hasil wawancara dari pihak perempuan
Hasanuddin,  S.pd umur  47  tahun,  pekerjaan  pegawai  negri  sipil  mengatakan bahwa:
‖ awalnanjo inni tobura,ne tu geleja si isse i handa Cuma a,ra tommo bonting jari maingi bede nai mae sijanjangi surang I demma roa injo nai, na  mungkin  a,ra  i  toh  jari  laku  i  handa  inni  kang  termasuk  tu  lolo-lolo ummuru,na  lebih  toa  i  handa,  Cuma  terus  terang  memang  i  handa  kita beda  umur  tapi  pada  awalna  geleji  la  persoalkan  akhirna  terjadimu kesepakatan  riemu  naik  mae  keluargana  tebura,ne  riemu  naik  mae, nakkemo la angkat sebagai pembicara dalam hal ini wakil dari keluarga perempuan  seterusna  kan  terjadimu  kesepakatan  to  kita  sudah membicarakan  waktu,  apa  mahar  kemudia  apa  dan  lain-lainnya  yang merupakan  kesepakatan  keluarga  rekeng  to,  semuanya  itu  disetujui  oleh kedua belah pihak, jari menetukan maki waktu kapan akan dilangsungkan akad nikah, pada saat itu entah apa yang terjadi dari pihak laki-laki, nu gele  ri  isse   apa  alasan  yang  mendasar  sehingga  melakukan  pembatalan na  untuk  inni  tubura,ne  pahuliangi,  nakke  gelemu  ku  pahai  injo  apakah ada  propokator  atau  apa  yang  jelasna  tiba-tiba  untuk  inni  tubura,ne sementara  waktu  yang  sudah  kita  sepakati  sudah  mepet,  la  rapi  munjo rekeng toh jari mala kita pihak perempuan sudah mempersiapkan segala sesuatu  untuk  menghadapi  kan  istilahna  la  pestaki  inni  caritana  toh keluarga besar apa semua sudah di kasih tau, malakeluarga di sorong di bira apa dan lain-lain toh, tidak ada prediksi mengenai pembatalan, kita sudah ada jadwal, sudah ada kesepakatan tertentu tentang mahar, tentang apa  erang-erang  dittekang  pakonjo  adatta,  nu  riemo  kesepakatan appakonjo nu deal monjo apa-apanjo sikali tiba-tiba untuk I tubura,nenni jadi kita pihak perempuan keluar besar perempuan merasa keberatan oleh karna  la  siri-siri  makinni  toh  karna  maimmu  ri  pauang  keluarga  besar saran  inni  lakaja  caritana  ka  se,se2ki  caritana  manna  buaki  kidi-kidi, pakonjonjo merasa sir-siri maki, pattongko siri mamo inni caritana artina adat  berlaku  bahwasanya  ketika  tidak  ada  perseteruan  antara  laki-laki dan  perempuan  sikali  membatalkan  satu  belan  pihak,  maka  ada  sanksi yang berlaku hukum adat injonjo tapi secara norma agama kan tidak ada dan  tidak  melanggar  hukum  islam.  Jadi  yang  dilanggar  itu,  itupun  yang melanggar  bukan  keluarga  perempuan  tapi  keluarga  laki-laki  ka  gele riisse mange-mange na pahuliangi nu tiba-tiba, jadi memang yang ditutup itu  hanya  uang  panai  istilahnya,  uang  belnja  nu  maraeng  injo  tidekja, karna mahar itu berlaku setelah terjadi akad nikah.
karna ya rie tommo persiapan maing la halli, a,bua sapo apa, kamar sudah  diperbaiki  sedemikian  rupa  karna  awalna  nu  tidekpa  kamarna akhirna  a,buai  la  skat-skat  monjo  saponna  pokokna  tambing  apa  maing ase,mu  la  benahi  kodong,  papanna  apa  ga,gamu.  Na  ditte  pihak
perempuan  nu  gele  rie  rikua  prediksi  bahwasanya  kita  akanbatal,  sudah di  jadwal  bahwasanya  tanggal  sekian,  bulan  sekian  cuman  tinggal  hari. Tidek  tonja  apa  alasan  mendasar,  itu  saja  alasaan  konjo  manna  rugi panai  yang  penting  tidak  ada  pernikahan  itu  saja.  Tidekja  la  langgar ampa  persoalan  agama.Cuman  istilahnya  adat  saja  yang  dilanggar dittekang  kesepakatan  pattongko  siri  caritana.  Lakua  uang  12  juta  tidak seberapa ri banding pattongko siri. Intina hukum agama tidak melanggar yang dilanggar hanya hukum adat.
Kecewaki  rihattunjo  ka  tidek  alasan  na  pahuliangi  tiba-tiba  na sepihak  ta,ranna  jari  yay  a  monjo  akhirnya  konsekuensinya  iya  la tanggung, iya sanggup tonjangi yang penting akad nikah tidak terlaksana, lala  tempuh  injo  uag  panai  dengan  catatan  yang  penting  gele  nikka,  na injo nu gele sika,raki iya a,ra hanya sikaliji sijanjang na langsungmu laku a,ra  i  toh,  jari  beralasan  I  bede  handa  lakua  antara  kau  na  nakke  beda umurki  ,  yang  kedua  gele  paki  si  isse  sifat  apa  dan  lain-lain  laka tubura,nenjo dibelakang tiba-tiba langsung I antu apakah ada proppokasi dari  pihak  lain  atau  bagaimana  sehingga  untuk,  tapi  kami  dari  pihak perempuan  gele  ji  ripi  issekinjo.  Seandaina  pahuliang  I  na  waktu pelaksaannya  nugele jap  mepet  tidak  masalah,  seandaininya  masih  lama waktunya  bisa  jadi tidakja  sanksi  na inni  waktu  sudah  mendekati  hari  H isyilahnya na tiba-tiba i. maimmu bisik lalang kampong rikua la bonting I na sikali gele jari.
Jari  sungka,namo  pahuliang  injo  tidak  serta  merta  diikuti  maunya taoi  kita  kumpul  dulu  dengan  pihak  keluarga,  disepakati  bahwasanya sanksi itu diberlakukan. Jadi sebenarnya yang mendeak waktu itu adalah pihak  laki-laki,  sepulangnya  ke  keluarganya  langsung  lapauang,  setelah lapauang injo kan keluarganya kayak keluarga mampu lah jari lapauang gelemu  naro  hattu  sallo  langsungmu  la  menetukan  waktu,  jari  memang hanya mungkin tidak cukup satu bulan antara pertemuannya antara hari H yang kita tentukan .‖ Artinya:
awalnya  laki-laki  tidak  saling  mengenal  dengan  pihak  perempuan, alasan  mendasar  melamar  tiba-tiba    pihak  laki-laki  mengatakan  sudah ingin  menikah,  jadi  pernah  ke  marege  atau  berkunjung    ke  kampung halaman  si  perempuan,  mungkin  pihak  laki-laki  punya  keinginan  untuk kejenjang  yang  lebih  serius,  jadi  kata  pihak  perempuan  kita  selisih  usia yang dimana pihak perempuan lebih tua dibandingkan pihak laki-laki dan pihak  laki-laki  juga  tidak  mempermasalahkan  permasalahan  tersebut khirnya terjadi ksepakatan dan pihak  laki-laki berkunjung dan membawa keluarganya  ke  pihak  perempuan,  dalam  hal  ini  saya  yang  di  angkat sebagai  pembicara  dari  pihak  perempuan  dikarenakan  orang  tua perempuan  sudah  meninggal  dunia.  Dan  akhirnya  terjadi  kesepakatan kami  sudah  membicarakan  waktu,  tempat,  mahar  dan  lain-lain sebagainya,  kemudia  apa  dan  lain-lainnya  yang  merupakan  kesepakatan keluarga,  semuanya  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  jadi  menetukan waktu  kapan  akan  melangsungkan  pernikahan,  pada  saat  itu  entah  apa yang  terjadi  dari  pihak  laki-laki,  tidak  tau  apa  alasan  yang  mendasar sehingga  melakukan  pembatalan,  sehingga  laki-laki  sudah  tidak  mau kepada  pihak  perempuan  dan  memutuskan  untuk  membatalkan
pernikahan, saya tidak mengerti apakah ada propokator atau apa dan lain- lain  sehingga  laki-laki  membatalkan  pernikahan  begitu  saja.  Sementara waktu yang sudah disepakati sudah mepet, malah kami pihak perempuan sudah  mempersiapkan  segala  sesuatu  untuk  mengadapi  kan  istilah  kita akan  mengadakan  pesta  besar-besaran  sementara  keluarga  besar  sudah diberitahu  akan  adanya  pernikahan  di  bira,  sorong  dan  lain-lain  sudah diberitahu.
Tidak  ada  prediksi  laki-laki  akan  melakuakn  pembatalan,  kami  dan pihak  perempuan  sudah  menentukan  jadwal,    sudah  ada  kesepakatan tertentu  tentang  mahar,  tentang  erang-erang,  sudah  ada  kesepakatan seperti  itu  dan  lain-lain  sebagainya,  langsung  tiba-tiba  pihak  laki  –laki tidak ingin menikah dengan pihak perempuan, jadi pihak perempuan atau keluarga  besar  perempuan  merasa  keberatan,  karna  sudah  menanggung malu  akibat  pembatalan  pernikahan  tersebut,  sebab  sudah  diberitahu keluarga besar bahwasanya akanada pernikahan lantas di batalkan begitu saja,  pihak  keluarga  perempuan  sudah  melakukan  musyawarah  tentang pernikahan  ini  walaupun  tidak  terlalu  ramai,  jadi  dengan  adanya pembatalan tiba-tiba yang dilakukan oleh pihak laki-laki, pihak keluarga perempuan  merasa  malu,  artinya  adat  berlaku  bahwasanya  ketika  tidak ada  perseteruan  antara  laki-laki  dan  perempuan  sehingga  membatalkan satu  belah  pihak,  maka  ada  sanksi  yang  berlaku  yaitu  hukum  adat  tapi secara  norma  agama  tidak  melanggar  hukum  Islam.  Jadi  yang  dilanggar itu hanya hukum adat, itupun yang melakukan pelanggaran adalah pihak laki-laki.  Karna  tiba-tiba  tidak  ingin  menikah,  jadi  sanksi  yang  di mintadalam bentu  uang panai, uang belanja dan lain-lain tidak ada karna mahar itu berlaku setelah terjadi akad nikah.
Karna  sudah  ada  persiapan  untuk  melangsungkan,  pihak  perempuan memperbaiki  rumah,  membuat  kamar,  memperbaiki  tangga  dan sedemikian  ruma  sudah  diperbaiki.  Kami  pihak  perempuan  tidak  ada prediksi  bahwasanya  pernikahan  akan  batal,  sudah  dijadwalkan    tanggal sekian, bulan sekian, hanya hari  yang belum terjadwal. Tidak ada alasan mendasar,  lebih  memilih  rugi  uang  panai  yang  penting  tidak  di  adakan pernikahan.Dari pihak laki-laki dan perempua tidak melanggar persoalaan agama,  yang  dilanggar  hanya  hukum  adat,  kami  kesepakatan  dari  pihak perempuan  untuk  menutup  malu.Pihak  perempuan  mengatakan  uang duabelas juta tidak seberapa dibanding untuk menutupi malu.
Kecewa  pada  saat  itu  karna  tidak  ada  lasan  yang  kongkrit  sehingga melakukan  pembatalan  sepihak  akhirnya  pihak  laki-laki  menanggung konsekuensinya.Pihak  laki-laki  sanggup  membayar  denda  yang  penting tidak  dilaksanakan  pernikahan  atau  akad  nikah  tidak  terlaksana. Menempuh uang panai dengan alasan tidak menikah, dan pihak laki-laki dan perempuan tidak menjalin hubungan , pihak laki-laki dan perempuan baru  pertama  kali  bertemu  dan  langsung  mengakatakan  menyukai  pihak perempuan, jadi pihak perempuan  antara kamu dan saya  beda usia yang pertama  pihak  perempuan  lebih  tua,  dan  yang  kedua  kita  belum  saling memahami sifat dan lain-lain sebagainya.
Jadi  waku  pihak  laki-laki  melakukan  pembatalan  tidak  serta  merta mengikuti  kemuan  pihak  laki-laki,  tapi  kumpul  dulu  dengan  pihak keluarga  dan  disepakati  bahwasanya  sanksi  itu  diberlakukan,  jadi
sebenarnya yang mendesak waktu itu adalah pihak laki-laki,  keluarganya langsung memberitahu untuk kejenjang yang lebih serius dan pihak laki- laki  langsung  menentukan  waktu  dan  tanggal,  yang  dimana  pihak  laki- laki tidak membutuhkan waktu lama hanya butuh waktu satu bulan untuk menetukan tanggal, lantas laki-laki pula yang medesak itu pernikahan ini dibatalkan. 11
Dari  penjelasan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya pembatalan  pernikahan  disebabkan  oleh  laki-laki  yang  melakukan  pembatalan  tiba- tiba  tanpa  adanya  alasan  yang  kongkrit,  pihak  laki-laki  mengatakan  pula  bahwa  dia rela membayar sanksi atau denda asalkan tidak diadakan pernikahan. Dan dalam hal ini hukum yang dilanggar hanya hukum adat dan tidak melanggar hukum Islam karna tidak ada  dalam Alquran dan tidak ada dalil yang mengatur tentang pernikahan yang batal.
c. Hasil wawancara warga setempat
Tini umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga mengatatakan bahwa:
― pakonni  ampa  nakke  ibu  handa  lebih  jelasna  iya  toh,  ditteka  Cuma issu-issuja ri langngere, nakke nuku isse injo ampa masalah gelenaja jari masalah  erangna  apanna  gele.  Nakke  pangisseku  injoja  palaka  maing  I rie  naik  mae  bajuaan,  lelengji  rie  mae  bajuanna  nganre-nganre  laka maing  I  bede  pau  ibu  handa  laka  tu  tidekja  jama-jamaangna  injo tubura,ne,  patidekna  monjo  jama-jamaanna  lapau  na  tersinggung tebura,ne.  battu  naung  suru  puhuliangmu  mingkaka  injo  sikura  ka maemmu  ngalle  kaju,  minjo  maimmu  paka  baji  sapo  apa  dan  lain-lain sebagainya.
Pala,bontingnamokodong  jari  la  paka  bajikmu  saponna  na  surang doena bede ibu desa kodong la inrang a,bua sapo sampulo rua stangnga la  allengase  bede  doe  panai  ka  pahuliangmu  tubura,ne,  tidekja  maraeng nukulangngere injo janjo bisara lakua patokkongi gara-gara pahuliangi.gele handa appahuliang inni tapi injo naung tebura,ne innika geleri isse apa alasan pastina ka tu konjo naung, injo alasanna keluarga batturi  tebura,ne  geleri  isse  dittenni  mae  rika  apa  to  na  pahuliang  tiba- tibai,  gele  todok  I  teyya  langsung  pahuliang  lakua  pakonni  nakke alasanku,  gele  I  ka  untuk  todo  I teyya  la  nganu,  iya  janjo  alasanna  laka untuk nu tidekja maraeng.
11 Hasanuddin, Umur 47 tahun, Pegawai  Negri Sipil, Wawancara, Desa Ma’minasa, 18 april 2020
Pertamana  gelejittua  mannaka  sangking  untukna  kalamangnganna latokkong,  kala  mangnganna  ansulu  doe  sampulo  rua  juta,  ka  lasuro tokkongi ri keluargana tu bahine gele tommo ri isselohe ka so,di mannaka yang  penting  la  suro  paanunjo  doe,  injo  tonjanjo  teyya  doe  tidekpa maraeng ka tidekpa la halli-halli selain injo kaju untuk paka baji sapo, ka untuk paka baji sapo rie teyya ongkoso,na toh. Ka inni rikua pernikahan inni nu jaripi nu ijab kabulpi ampanna rikua jari ,‖
Artinya:
menurut saya untuk lebih jelasnya bertanya ke pihak perempuan karna saya  hanya  mendengar  isu-isu  dari  masyarakat  sekitar,  yang  saya  tau tentang  masalah  pembatalan  pernikahan  tersebut,  bahwa  tidak  masalah tentang  erang-erang  atau  uang  panai  dan  semacamnya  bukan  itu  yang  di permasalahkan  hanya  saja  yang  dia  permasahkan  karna  pihak  laki-laki negatakan  belum  sampai  ke  tahap  pernikahan  sudah  mempermasalahkan pendidikan,  karna  pihak  perempuan  adalah  lulusan  S1,  dengan  adanya pernyataan  seperti  itu  pihak  laki-laki  merasa  tersinggung,  pihak perempuan  mengatakan  pula  bahwa  bagaimana  jika  kita  sudah  menikah, mau makan apa nantinya.
Sesampai di rumah keluarga pihak  laki-laki sudah bermusyawarah untuk mengadakan pembatalan pernikahan sepihak teerhadap pihak perempuan, pihak  perempuan  memberlakukan  sanksi  kepada  pihak  laki-laki  karna pihak  perempuan  sudah  menyediakan  kayu  bakar    dan  memperbaiki rumah  untu  acara  pernikahan  nanti,  lantas  pihak  laki-laki  langsung melakukan pembatalan maka dari itu diberikan sanksi kepada pihak laki- laki  berupa  .uang  yang  di  pakai  untuk  memperbaiki  rumah.pihak perempuan  juga  mengatakan  bahwa  uang  yang  dipakai  untuk memperbaiki  rumah  adalah  uang  pinjaman  dari  ibu  desa  setempat.  Jadi pihak  perempuan    memintasejumlah  uang  sebanyak  dua  belas  juta  lima ratus ribu sebagai sanksi atas pembatalan yang telah dilakukan oleh pihak laki-laki. Yang saya dengar-dengar tidak ada sanksi lain selain uang panai yang sudah di sediakan untuk pihak perempuan,dan yang saya dengar pula bahwa pihak laki-laki melakukan pembatalan tanpa alasan yang valid dan alasan  itu  hanya  dari  pihak  keluarga  laki-laki  yang  tau  persis  masalah pembatalan pernikahan tersebut.. Kami yang masyarakat sekitar ini kurang paham  mengapa  pihak    laki-laki  tiba-tiba  melakukan  pembatalan  begitu saja,  dan  pihak  laki-laki  juga  tidak  langsung  minta  pembatalan  mereka berkumpul  dulu  bersama  keluarga  besar  dengan  adanya  pembatalan tersebut. Pihak laki-laki katanya mending rugi dan membayar denda atau sanksi  sebanayak  12.500.00  daripada  harus  menikah  dengan  pihak perempuan. 12

## KESIMPULAN
Keberadaan  sanksi  pembatalan  pernikahan  ada  ketika  salah  satu  pihak melakukan pembatalan secara tiba-tiba tanpa alasan yang konkrit yang dapat diterima
12 Tini, umur 48 tahun, Ibu Rumah Tangga. Wawancara, Desa Ma’minasa, 19 April 2020.
oleh keluarga pihak perempuan. Penjelasan dari pihak laki-laki mengenai pembatalan pernikahan  tersebut  mengatakan  bahwa  memang  benar  adanya  pihak  laki-laki  yang melakukan pembatalan dengan alasan pihak perempuan terlalu banyak mengatur dan membuat  pihak  laki-laki  merasa  terintimidasi  dengan  pernyataan  pihak  perempuan tersebut.
Penjelasan  dari  pihak  perempuan  mengenai  pembatalan  pernikahan  tersebut mengatakan  bahwa  benar  adanya  pihak  laki-laki  yang  mengadakan  pembatalan pernikahan  tanpa  adanya  alasan  yang  kongkrit,  lalu  dengan  adanya  pembatalan sepihak  sehingga  pihak  laki-laki  harus  menanggung  konsekuensinya  dan  akan membayar sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pandangan  hukum  Islam  terhadap  pembatalan  pernikahan  tidak  merupakan suatu  pelanggaran  karna  pihak  laki-laki  dan  perempuan  sepakat  dengan  adanya pembatalan  pernikahan  tersebut  maka  tidak  ada  sanksi  yang  berlaku.  Sedangkan pandangan  hukum  adat  terhadap    pembatalan  pernikahan  merupakan  suatu pelanggaran  meskipun  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  melakukan  pembatalan pernikahan tapi dalam hukum adat tetap ada sanksi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam , Makassar: Isbn, 2011.
Dg Namma, ( umur 60 tahun), Petani, Wawancara, Desa Ma’minasa, 18 April 2020
Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Hasanuddin, Umur 47 tahun, Pegawai Negri Sipil, Wawancara, Desa Ma’minasa, 18 april 2020
Kumala, Pembatalan  Pernikahan  Karna  Kawin  Paksa, Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2019.
Laksanto Utomo , Hukum Adat, Depok: PT  Raja Grafindo Persada, 2017.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
Syatar, Abdul. ―Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap
Isu-Isu Fikih Kontemporer.‖ UIN Alauddin Makassar, 2012. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009. ———. ―Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.‖ DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134. http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525.
Wijaya,  Abdi.  ―RESPON  LEMBAGA  FATWA  TERHADAP  ISU  FIKIH
KONTEMPORER  (Studi  Komparatif  Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180–199.
Tini,  umur  48  tahun,  Ibu  Rumah  Tangga. Wawancara, Desa  Ma’minasa,  19  April 2020.
Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia Jakarta:  Sinar  Grafika Offset,2006.