Zainuddin,  Hardianty.  (2021)  Kontribusi  Organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  pada  Pilpres  2019. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-literate.v6i8.3881 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## KONTRIBUSI  ORGANISASI  MUHAMMADIYAH  DAN  NU  PADA  PILPRES
2019

## Hardianty Zainuddin
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Email: sthardiantyzainuddin16@gmail.com

## Abstrak
Muhammadiyah  dan  NU  sebagai  dua  organisasi  Islam  yang  didalamnya  terdapat jutaan  kader  sehingga  organisasi  ini  memiliki  kekuatan  politik  tersendiri.  Hal  ini menjadikan,  Muhammadiyah  dan  NU  sebagai  sasaran  dalam  perebutan  suara dukungan politik pada pilpres 2019. Dengan dukungan politik yang diberikan oleh para kader kepada paslon di pilpres 2019 memunculkan adanya isu ketidaknetralan yang  diperoleh  oleh  Muhammadiyah  dan  NU.  Berdasarkan  hal  tersebut  sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  seperti  apa  kontribusi  yang  diberikan oleh  Muhammadiyah  dan  NU  sehingga  dianggap  memiliki  kecenderungan  pada paslon tertentu di Pilpres 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan keterlibatan Muhammadiyah dan NU pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yaitu kontribusi nilai atau norma serta kontribusi elit organisasi yang mampu dijadikan sebagai rujukan sikap politik kepada seluruh kader orgnisasi dalam menentukan pilihan politik mereka.
Kata Kunci: organisasi; muhammadiyah; nahdlatul ulama; pilpres 2019

## Abstract
Muhammadiyah and NU as two Islamic organizations in which there are millions of  cadres  so  that  this  organization  has  a  special  political  power.  This  makes, Muhammadiyah and NU as targets in the struggle for votes of political support in the  2019  presidential  election.  With  political  support  given  by  cadres  to  the candidate pair in the 2019 presidential presidential election raised issues that have the potential to benefit, non-neutrality obtained by Muhammadiyah dan NU. Based on  it,  this  is  a  research  that  aims  to  explain  what  Muhammadiyah  and  NU’s contribution  in  accordance  with  the  reqruirements  of  the  2019  Presidential Election.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  study  that discusses Muhammadiyah and NU in the 2019 presidential election. The results of this research showed Muhammadiyah and NU’s contribution is the contribution of values  or  norms  as  well  as  the  contribution  of  organizational  elites  which  are designed  as  a  reference  for  political  attitudes  for  all  organizational  cadres  in determining their political choices.
Keywords: organization; muhammadiyah; nahdlatul ulama; 2019 presidential election

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dengan  warga Negara yang memiliki hak berpolitik (Rosana, 2016) .  Hak politik yang dimiliki warga Negara  yaitu  berhak  memilih  dan  dipilih  pada  saat  proses  pemilihan  umum  dilakukan tanpa terkecuali masyarakat yang memiliki latar belakang sebagai kader dari organisasi (Tanjung  &  Saraswati,  2018) . Hak  memberikan  suara  ( right  to  vote )  merupakan  hak dasar  ( basic  right )  bagi  setiap  warga  Negara  yang  harus  dijamin  pemenuhannya  oleh Negara. Hak politik warga Negara terkait hak memilih terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Sementara  hak  untuk  dipilih  juga  tersurat  pada  pasal  Pasal  28D  ayat  (3)  dalam  UUD 1945 (Sanusi, 2018) .
Hak  memilih  dan  dipilih  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  ini  juga  berlaku  pada kader  organisasi  yang  notabenenya  merupakan  warga  Negara  Indonesia.  Namun, dengan  terlibatnya  kader  organisasi  dalam  setiap  kontestasi  pemilu  akan  berdampak langsung pada organisasi itu sendiri. Seperti yang terjadi pada pilpres 2019,  mayoritas kader  maupun  elit  yang  berorientasi  pada  salah  satu  paslon  tertentu  dianggap  dapat mencerminkan pilihan politik organisasi tersebut.
Pemilu  presiden  yang  diwarnai  dengan  keikutsertaan  berbagai  organisasi  Islam konservatif  dan  beberapa  organisasi  sosial  keagamaan  yang  juga  ikut  andil  dalam berbagai  dinamika  yang  timbul  menjelang  dilaksanakannya  pemilu.  Organisasi  sosial keagamaan  menjadi  salah  satu  organisasi  yang  mendapat  perhatian  penuh  oleh masyarakat.  Dua  organisasi  Islam  yang  dianggap  sebagai  barometer  umat  muslim  di Indonesia  yang  berpegang  pada khittah atau  prinsip  terbentuknya  organisasi  yaitu sebagai organisasi yang bergerak untuk mengatasi masalah keumatan serta netral dalam berpolitik praktis.
Muhammadiyah  dalam  Khittah  2012  yaitu  “ khittah  Muhammadiyah  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara ” menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan  Islam melaksanakan  Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan  maksud  dan tujuan  menegakkan  dan  menjunjung  tinggi  agama  Islam  sehingga  mewujudkan masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya (Qodir,  Nurmandi,  &  Yamin,  2015) .  Awal kehadiran  NU  didasarkan  oleh  paham Ahlussunnah  wa  Al-jamaah (Siddiq,  1980) . Meskipun  NU  pernah  menjadi  partai  politik  pada  tahun  1952  dan  diresmikan  di Mukhtamar  ke  29  di  Palembang,  namun  NU  memutuskan  untuk  kembali  ke  khittah 1924 pada masa reformasi sampai saat ini. Di pilpres 2019, organisasi Muhammadiyah dan  NU  masih  tetap  pada  pendirian  mereka  yaitu  kembali  ke  khittah  yaitu  sebagai landasan  awal  terbentuknya  kedua  organisasi  ini  sebagai  organisasi  yang  bergerak  di bidang sosial keagamaan dan tidak berpolitik praktis.
Kenetralan  Muhammadiyah  dan  NU  pada  kontestasi  pemilihan  presiden  2019 diragukan  oleh  sebagian  masyarakat,  dengan  melihat  berbagai  dinamika  politik  yang terjadi.  Keikutserataan  KH.  M’ruf  Amin  dan  dukungan  yang  diberikan  oleh  para  kiai serta  tokoh-tokoh  NU  untuk  pasangan  calon  Jokowi-Ma’ruf.  Serta  keberpihakan beberapa  kader  organisasi  Muhammadiyah  pada  pasangan  calon  Prabowo-Sandi
terhadap  dalam  kontestasi  pilpres  menjadi  hal  yang  melatarbelakangi  isu ketidaknetralan yang diberikan kepada organisasi Muhammadiyah dan NU.
Perumusan  masalah  yang  terdapat  didalam  penelitian  ini  berdasarkan  latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu kontribusi apa saja yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019?
Penelitian  mengenai  organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  yang  ikut  andil  dalam kontestasi  pemilu  di  Indonesia  sudah  banyak  dilakukan,  seperti  studi  yang  dilakukan oleh  Nurlatipah (Nasir,  2015) bertujuan  untuk  melihat  peran  kyai  dan  Islam  sebagai agama  mayoritas  masyarakat  kota  Tasikmalaya  dalam  mempengaruhi  perilaku  politik masyarakat.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  peran  kyai  sebagai  tokoh  masyarakat  dan sebagai pemimpin keagamaan yang memiliki karisma dianggap mampu mempengaruhi perilaku  memilih  masyarakat  terutama  di  kalangan  santri  karena  hubungan  diantara Kyai  dan  santri  dinilai  sakral,  hal  ini  dikarenakan  terdapat  salah  satu  konsep  yang diajarkan dalam pesantren yaitu sikap ta’zim, yakni sikap hormat dan patuhnya seorang santri  kepada  sosok  Kyai.  Keberadaan  seorang  Kyai  dalam  sebuah  partai  politik dianggap mampu menarik suara massa.
Studi  selanjutnya  membahas  tentang  politik  Elit  NU  terhadap  keterpihakannya dalam  pemilihan  presiden  di  tahun  2014,  penelitian  ini  dilakukan  oleh (Nuzula,  2016) yang menyimpulkan bahwa pemihakan elit NU di Pilpres 2014 merupakan sikap pribadi karena  NU  telah  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  kadernya  untuk  andil  dalam proses pemilihan meskipun terdapat faktor organisasi yang juga ikut menentukan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Effendi, 2017) menjadi bahan kajian selanjutnya. Studi  ini  membahas  tentang  fragmentasi  politik  pada  organisasi  Muhammadiyah  yang berkaitan  dengan  elit  muhammadiyah  dalam  pemilihan  presiden  di  tahun  2009.  Hasil dari  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  spectrum  fragmentasi  politik  elit  Muhammadiyah sangat  beragam  ditandai  dengan  kemunculan  beberapa  kelompok  atau  ideologi  politik dalam  Muhammadiyah.  Namun  seiring  dinamika  politik  nasional  dan  internal Muhammadiyah terjadi terdapat beberapa hal yang perlu diubah terkait varian kelompok yang  terus  beragam  serta  perilaku  politik  yang  tidak  monoton,  tidak  seragam,  dan monolitik  mengakibatkan  terfagmentasinya  sikap  politik  elit  dalam  menghadapi pemilihan presiden 2009.
Kajian  literatur  lainnya  berasal  dari  studi  yang  dilakukan  oleh (Siswanto,  2007) mengenai  politik  didalam  organisasi  suatu  tinjauan  menuju  etika  berpolitik.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  didalam  organisasi  terdapat  fenomena  politik  yang  melibatkan kekuasaan,  pengaruh  dan  kepentingan.  Setiap  aktor  yang  berada  didalam  organisasi akan  saling  memainkan  sumber  kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  mempengaruhi  aktor lainnya tetapi harus tetap dalam tataran etika berorganisasi.
Berdasarkan  beberapa  studi  atau  penelitian  yang  terkait  dengan  organisasi Muhammadiyah  dan  NU  di  dalam  dunia  politik  dan  menjadi  bahan  kajian  litelatur penulis, secara umum memperlihatkan keberpihakan elit organisasi baik di NU maupun Muhammadiyah  didasari  karena  keberagaman  perilaku  politik  serta  adanya  kebebasan dalam  mempersepsikan  pilihan  politik  bagi  semua  kader  organisasi  tetapi  harus  tetap
dalam  tataran  etika  politik  organisasi  yang  telah  ditentukan.  Di  NU  sendiri  terdapat sosok  Kyai  yang  dianggap  mampu  mempengaruhi  perilaku  memilih  masyarakat khususnya di kalangan santri. Adanya dominasi Kyai ini didasari karena terdapat sebuah konsep  yang  membuat  para  santri  hormat  dan  patuh  kepada  Kyai  atau  pemimpin mereka.
Penulis dalam penelitian ini menggunakan organisasi masyarakat (ormas) sebagai objek kajian dimana ormas yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang berdasarkan kesamaan  tujuan.  James  D.  Mooney  mengatakan  bahwa  organisasi  merupakan  bentuk setiap  perserikatan  manusia  untuk  mencapai  tujuan  Bersama (Manulang,  1983) . Organisasi  masyarakat  yang  dijadikan  objek  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu Muhammaddiyah  dan  NU.  Dalam  penentuan  sikap  politik  dapat  didasari  oleh  motif berpolitik  yang  dimiliki.  Motif  politik  atau  insentif  menurut  Clark  dan  Wilson  terbagi menjadi  empat  bagian,  yaitu:  (1)  Insentif  Material  ( material  incentives );  (2)  Insentif Solidaritas ( solidarity/ social intencives ); (3) Insentif Idealisme ( purposive/issue bassed incentives ); dan (4) Insentif Campuran ( mix incentives ) (Allen, 1992).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  informasi  mengenai  status  gejala  yang  ada (Arikunto,  2005) .  Peneliti mengkaji  peristiwa  atau  gejala  sosial  berdasarkan  sudut  pandang  dari  informan  dan dideskripsikan  dengan  mengumpulkan  informasi  mengenai  gejala-gejala  yang  ada sesuai dengan objek penelitian.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Makassar,  Sulawesi  Selatan  dengan  berbagai pertimbangan  yaitu:  Muhammadiyah  dan  NU  adalah  organisasi  yang  dalam kebijakannya  bersifat  vertical;  dan  secara  geografis  Makassar  menjadi  barometer perpolitikan di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia Timur.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data  yang diperoleh  berdasarkan  pengumpulan  data  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi. Penentuan  informan  dalam  penelitian  menggunakan  metode snowball  sampling. Data yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  tiga  tahapan  yaitu  reduksi  data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Negara yang  demokratis.  Partisipasi  individu  maupun  kelompok  didalam  pemilihan  umum merupakan  aspek  penting  dalam  sebuah  tatanan  Negara  demokratis  seperti  Indonesia. Salah satu wujud adanya partisipasi masyarakat dalam proses prolitik di Indonesia dapat terlihat  pada  saat  pemilu  dilakukan.  Pada  Pemilihan  Umum  Presiden  (Pilpres)  2019, partisipasi masyarakat ditaksir mencapai 81%.
Partisipasi  politik  juga  ditunjukkan  oleh  organisasi  Muhammadiyah  dan  NU meskipun  tidak  berpolitik  praktis  namun  pada  pilpres  2019,  kedua  organisasi  ini  juga
ikut  berpartisipasi.  Partisipasi  kedua  organisasi  ini  ditandai  dengan  kontribusi  yang mereka  beriikan  pada  kontestasi  politik  pemilu  2019.  Jumlah  anggota  dari  kedua organisasi yang mencapai puluhan juta jiwa bahkan lebih dan dengan jumlah penduduk Indonesia  yang  mayoritas  muslim  mengakibatkan  posisi  umat  Islam  di  Indonesia menjadi  sangat  kuat.  Dan  hal  tersebut  menjadikan  organisasi  Muhamamdiyah  dan  NU memiliki kekuatan politik yang patut untuk diperhitungkan.
Jumlah penduduk Indonesia menurut Agama berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan  oleh  databoks  Indonesia  per  2010-2050.  Penduduk  yang  beragama  muslim mencapai  256.820.000  jiwa,  penduduk  beragama  Nasrani  33.200.000  jiwa,  penduduk beragama  Hindu  4.150.000,  penduduk  beragama  Budha  1.7  40.000  jiwa,  penduduk beragama  lokal  700.000  jiwa,  penduduk  beragama  lainnya  410.000  jiwa,  penduduk yang tidak beragama 240.000 jiwa, dan penduduk yang menganut paham yahudi sebesar 10.000 jiwa sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 297.270.000 jiwa .

## Gambar 1 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010-2050)
Berdasarkan  hasil  survey  tersebut  penduduk  yang  beragama  Muslim  berada diposisi  mayoritas  dengan  jumlah  penduduk  sebesar  256.820.000  jiwa,  dibandingkan dengan  jumlah  penduduk  dari  agama  yang  lainnya.  Dengan  jumlah  yang  begitu  besar dan  juga  berstatus  sebagai  mayoritas,  organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  sebagai organisasi  muslim  terbesar  mempunyai  peran  penting  sebagai  barometer  umat  muslim di Indonesia.
Muhammadiyah dan NU adalah organisasi sosial keagamaan yang meskipun tidak berpolitik  praktis,  namun  keterlibatan  kedua  organisasi  ini  dalam  bidang  politik  sudah lama  muncul  sejak  awal  terbentuknya  Negara  Indonesia  sampai  pada  pemilihan presiden 2019. Keterlibatan organisasi Muhammadiyah dan NU ditandai dengan kedua organisasi ini memberkan kontribusi mereka baik secara langsung maupun tidak.
Jumlah kader yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dan NU yang begitu besar  mampu  dijadikan  sebagai  modal  politik  bagi  kedua  organisasi  ini.  Selain  itu, modal politik lainnya ialah kedua organisasi ini ikut menentukan arah kebijakan politik di  Indonesia.  Berdasarkan  modal  politik  ini,  kedua  kandidat  pasangan  calon  presiden dan  wakil  presiden  2019-2024  berusaha  untuk  menarik  simpati  dari  Muhammadiyah dan NU.
Kecenderungan  pilihan  politik  yang  jika dinampakkan  oleh  kedua  organisasi  ini, mampu memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  bagi  perolehan  suara  dukungan yang diterima  oleh  pasangan  calon  yang  didukung.  Dengan  posisi  organisasi  yang  sebagai barometer  umat  Muslim  Indonesia,  membuat  kecenderungan  pilihan  politik  tersebut juga  mampu  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  pilihan  politik  umat Muslim.
Kontribusi  yang  disalurkan  oleh  Muhammadiyah  dan  NU  pada  pertarungan pilpres dapat dipahami bukan hanya mengenai bagaimana dukungan suara dari anggota, tetapi  secara  tidak  langung.  Kontribusi  nilai  atau  norma  yang  disalurkan  menjadi wacana  tersendiri  karena  pada  dasarnya  memaknai  kedua  organisasi  ini  merupakan pemaknaan yang sarat dengan nilai. Kontribusi nilai yang muncul pada euphoria pilpres 2019 menjadi sebuah pelerai emosionalitas dari ketegangan yang terjadi di masyarakat seperti dalam penggambarannnn media terkait ketegangan suasana pilpres.
Kader  Muhammadiyah  dan  NU  yang  ikut  aktif  dalam  dunia  politik  tersebar  di berbagai partai politik Indonesia. Misalnya saja, PKB dan PAN yang menjadi tolak ukur gerakan politik yang diidentikkan oleh kedua NU dan Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian  menjadi  sarat  interpretasi  yang  dapat  menimbulkan  efek  fanatisme  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itum  kontribusi  nilai  atau  norma  yang  diberikan  menjadi pegangan  dalam  memberikan  etika  politik  yang  dijadikan  sebagai  cara  untuk menstabilkan suasana politik pada pilpres 2019.
Kontribusi  nilai  yang  diberikan  oleh  Muhammadiyah  dan  NU  mempunyai  peran penting  dalam  stabilitas  kondisi  yang  diketahui  memiliki  kemajemukan  sehingga dengan  diberikannya  bekal  nilai  atau  moral  pada  setiap  kader  organisasi  diharapkan akan  lebih  siap  dan  mampu  memberikan  pengaruh  yang  positif  dalam  realitas  politik baik dalam pilpres maupun dalam dunia perpolitikan Indonesia secara umum.
Kontribusi  Muhammadiyah  dan  NU  secara  langsung  dalam  pemilu  2019 ditunjukkan  oleh  para  elit  organisasi.  Berbagai  elit  dari  kedua  organisasi  tersebut  ikut aktif  dalam  kontestasi  politik  saat  itu,  baik  secara  langsung  maupun  dalam  bentung pemberian  dukungan.  Dalam  sebuah  organisasi,  elit  merupakan  kelompok  minoritas yang  memiliki  kemampuan  menjadi  pedoman  bagi  kader  organisasi  lain  dan  memiliki pengaruh  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  krusial  dalam  organisasi.  Hal  ini selaras  dengan  penggambaran  konsep  elit  oleh  Wright  Mills  yang  melihat  teori  elit sebagai  teori  yang  membantah  pandangan  pluralisme  klasik  yang  menganggap kekuasaan  didistrubusikan  secara  merata.  Namun,  dalam  konsep  elit  kekuasaan  justru terkonsentrasi pada kolompok tertentu (Hadiz, 2003) .
Kontribusi  elit  pada  organisasi  NU  ditandai  dengan  keikutsertaan  KH.  Ma’ruf Amin yang menjabat sebagai Rais Aam NU. Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan dari calon presiden Jokowi di Pilpres 2019, merupakan strategi politik yang digunakan untuk  menarik  simpatisan  masyarakat  dari  kalangan  NU  atau nahdliyin bahkan  umat Muslim  Indonesia  secara  umum  dengan  didasarkan  oleh  sosok  Ma’ruf  Amin  yang dikenal sebagai seorang ulama yang taat beragama. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim khususnya kalangan santri Indonesia menjadi sasaran dalam strategi politik ini, dan  terbukti  bahwa  strategi  ini  berhasil  memenangakan  pasangan  Jokowi-Ma’ruf  di kalangan  muslim  dengan  presentase  50,9  persen  sedangkan  pasangan  Prabowo-Sandi 41,6 persen.
Dominasi  Kiai  didalam  organisasi  NU  sangat  jelas,  dengan  menjadikan  Kiai sebagai pemimpin yang kharismatik dan disegani sehingga sosok Kiai mampu dijadikan sebagai sumber rujukan dalam berbagai masalah termasuk politik.  Modal yang dimiliki seorang Kiai merupakan legitimasi teologis, seorang Kiai dianggap sebagai ( Al Ulama’ Warasatul An Biya’ ) atau pewaris Nabi sehingga para santri terkesan tidak akan pernah membantah  apa  yang  dilakukan  oleh  Kiai.  Sehingga  dengan  berkontribusinya  Ma’ruf Amin  serta  dukungan  yang  diberikan  oleh  para  Kiai  menjadi  salah  satu  landasan  para santri juga ikut mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf.
Tingginya  dukungan  yang  diperoleh  oleh  Ma’ruf  Amin  dalam  lingkup  NU  juga didasari  karena  adanya  rasa  solidaritas  yang  dimiliki  oleh  kaum nahdliyin. Rasa solidaritas  yang  muncul  dimaksudkan  sebagai  rasa  kesatuan  kepentingan  serta  rasa simpati  yang  ditunjukkan  oleh  seseorang  yang  berada  dalam  suatu  kelompok  atau lingkup yang sama serta memeliki kepentingan yang sama pula. Simbol Rais Aam yang dimiliki  oleh  KH.  Ma’ruf  Amin  menjadi  alasan  kader  NU  baik  struktural  maupun kultural menentukan pilihan mereka pada paslon Jokowi-Ma’ruf. Seluruh santri maupun warga nahdliyin bersatu  untuk  memenangkan  petinggi  mereka.  Kader  NU  mengakui bahwa  secara  kebijakan  internal  di  NU  mendukung  sosok  KH.  Ma’ruf  Amin  karena adanya rasa solidaritas yang dimiliki oleh para kader NU untuk mendukung pemimpin mereka ( Rais Aam ) dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum lagi. ( wawancara 13 Januari 2020 pukul 13.03 WITA ).
Berdasarkan  hasil  survey  yang  telah  dilakukan  oleh  Lembaga  Survei  Indonesia (LSI)  per  Februari  2019,  mengatakan  bahwa  pasangan  Jokowi-Ma’ruf  unggul  di kalangan  NU.  Pasangan  ini  mendapatkan  persentasi  suara  di  kisaran  64,1%  suara  dan angka  tersebut  diprediksikan  akan  terus  meningkat. Nahdliyin yang  mendukung pasangan  Jokowi-Ma’ruf  memiliki  harapan  yang  besar  bahwa  faham  NU  yaitu ahlussunnah  wal  jama’ah yang  dianut  juga  mampu  dibawah  kedalam  ranah pemerintahan.
Dominasi dan simbol seorang Kiai yang dimiliki oleh KH. Ma’ruf Amin memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  pada  saat  pemilihan  presiden  berlangsung.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  oleh  unggulnya  pasangan  Jokowi’-Ma’ruf  di  Provinsi  Jawa  Timur yang  dikenal  sebagai  daerah  yang  berbasis nadliyin yang  paling  besar  di  Indonesia. Perolehan  suara  pada  pemilu  presiden  2019  menunjukkan  bahwa  pasangan  Jokowi-
Ma’ruf  mendapatkan  perolehan  suara  sebesar  66%  dan  pasangan  Prabowo-Sandi mendapatkan perolehan suara sebesar 34%. Perolehan suara tersebut  dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 2

## Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 Di Provinsi Jawa Timur
Rasa  solidaritas  yang  dimiliki  oleh  kader  NU  terbukti  mampu  memberikan kontribusi  suara  yang  besar  pada  pasangan  Jokowi-Ma’ruf.  Namun  hal  ini  tidak dapat memberikan  jaminan  bahwa  seluruh  kader  NU  akan  mendukung  pasangan  Jokowi- Ma’ruf.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  kader  NU  bahwa  Ma’ruf  Amin  yang memiliki jabatan sebagai petinggi NU dan juga sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI),  sebaiknya  dijadikan  sebagai  penasihat  dari  pemerintahan  dan  tidak  terlibat langsung  sebagai  kandidat  calon  wakil  presiden  ( wawancara,  15  Januari  2020  pukul 11.30 WITA).
Politik  identitas  berbasis  agama  semakin menguat menjelang  pemilihan  presiden 2019, berkontribusinya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil dari Jokowi juga merupakan strategi  yang  digunakan  dalam  peredaman  isu  anti  ulama  dan  anti  Islam  yang  sering disematkan  kepada  Jokowi.  Strategi  ini  mampu  “mengendalikan”  kelompok  Islam konservatif yang sering melontarkan isu-isu tersebut.
Kontribusi elit juga diberikan oleh organisasi Muhammadiyah, terdapat beberapa elit  organisasi  yang  menyuarakan  pilihannya  pada  paslon  politik  di  pilpres  2019. Beberapa elit organisasi yang terlibat pada paslon Prabowo-Sandi, seperti Dahlin Anzar Simanjuntak  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Umum  Pengurus  Pusat  Pemuda Muhammadiyah,  Suyatno  sebagai  Bendahara  PP  Muhammadiyah,  hingga  Amin  Rais yang merupakan mantan Ketua PP Muhammadiyah.
Kontribusi  elit  Muhammadiyah  berbeda  dengan  kontribusi  elit  yang  diberikan oleh  NU.  Di  organisasi  Muhammadiyah,  sikap  politik  terfragmentasi  antara  elit
struktural  dan  elit  kultural.  Secara  struktural  organisasi,  melalui  ketua  umum  PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyebutkkan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak  menentukan  pilihan  politik  pada  paslon  tertentu  di  Pilpres.  Meskipun  begitu Muhammadiyah  tetap  memberikan  kebebasan  bagi  para  kader  organisasi  dalam menentukan sikap politik mereka. Berbeda dengan hal tersebut, Muhammadiyah secara kultural  mengharapkan  bahwa  Muhammadiyah  mampu  memberikan  dukungan  politik mereka  pada  paslon  tertentu  di  pilpres,  hal  ini  disampaikan  oleh  Amin  Rais  yang meskipun  sudah  tidak  lagi  menjabat  sebagai  ketua  umum  tetapi  secara  kultural  masih memiliki pengaruh dalam organisasi Muhammadiyah.
Dinamika yang terjadi dalam organisasi Muhammadiyah dalam merespon isu-isu politik  di  pemilihan  presiden  2019  terbagi  antara  elit  yang  masih  memiliki  legitimasi sebagai  elit  kader  secara  struktural  dan  elit  kultural  organisasi  dimana  keduanya memiliki massa yang berbeda. Isu politik yang melibatkan agama mendapatkan respon yang  berbeda  dari  elit  kultural  dan  struktural.  Elit  kultural  memanfaatkan  isu  politik yang  ada,  mereka  beranggapan  bahwa  untuk  merespon  isu  politik  yang ada  organisasi seharusnya ikut memberikan pandangan dan sikap politik mereka sehingga masyarakat mendapatkan  pandangan  dari  sudut  pandang  organisasi  islam  dan  mampu  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan  pilihan  politik.  Disisi  lain,  elit struktural tetap menjaga kenetralan organisasi dan tetap berada pada khittah organisasi yang menegaskan bahwa Muhammadiyah secara organisasi tidak berpolitik tetapi untuk para kader diberikan kebebasan dalam menentukan hak pilih mereka.
Keterpihakan Amin Rais pada paslon Prabowo-Sandi menjadi salah satu rujukan kader Muhammadiyah lainnya. Dengan melihat posisi Amin Rais sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan juga sebagai pendiri salah satu partai  yang berada pada koalisi  yang  sama  (PAN)  yang  didalamnya  terdapat  kader  Muhammadiyah  menjadi alasan  tidak  sedikit  kader  Muhammadiyah  memilih  Prabowo-Sandi  sebagai  pilihan politik mereka.
Dukungan  politik  yang  diberikan  oleh  Amin  Rais  kepada  pasangan  Prabowo- Sandi  nampaknya  tidak  berpengaruh  bagi  pemilih  yang  berada  di  daerah  Yogyakarta. Daerah  tersebut  merupakan  daerah  tempat  berdirinya  organisasi  Muhammadiyah. Perolehan  suara  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  di  laporkan  sebanyak  69%  untuk pasangan  Jokowi-Sandi  dan  31%  untuk  pasangan  Prabowo-Sandi.  Hasil  hitung perolehan  suara  ini  dapat  dilihat  melalui  grafik  hasil  hitung  yang  dikeluarkan  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jokowi- Ma'ruf 69% Prabowo- Sandi 31%
Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 (Wilayah Pemilihan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta)
Gambar 3

## Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terfragmentasinya  dukungan  politik  yang  ada  di  organisasi  Muhammadiyah disadari oleh para kader dengan alasan terbaginya suara atau dukungan politik yang ada di  Muhammadiyah  yang  terbagi  pada  dua  kubu  yang  berbeda,  kader  Muhammadiyah yang  tersebar  di  berbagai  partai  politik  yang  memiliki  tujuan  atau  kepentingan  yang berbeda-beda,  serta  latar  belakang  para  kader  yang  berbeda  pula  menjadi  alasan dukungan politik di organisasi tersebut juga berbeda-beda. Tetapi kader yang berafiliasi secara  politik  ke  PAN  memiliki  kecenderungan  mengikuti  pilihan  politik  Amin  Rais yaitu  berpihak  pada  kubu  pasangan  calon  Prabowo-Sandi  (wawancara,  17  Desember 2019 pukul 19.11 WITA).
Kontribusi  elit  lainnya  dalam  organisasi  Muhammadiyah  juga  terlihat  dengan dibentuknya  tujuh  kriteria  pemimpin  yang  menggambarkan  kepemimpinan  profetik. Ketujuh  kriteria  ini  dibentuk  oleh  kelompok  tigabelas  yang  berisi  petinggi-petinggi organisasi Muhammadiyah. Kriteria pemimpin yang telah dibentuk diharapkan mampu menjadi landasan setiap kader dalam menentukan pilihan politik mereka, namun setiap kader  organisasi  diberikan  kebebasan  dalam  menafsirkan  tujuh  kriteria  pimpinan yang telah dibentuk sebelumnya oleh kelompok tigabelas.
Organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  sering  dikaitkan  dalam  dunia  politik, meskipun  begitu  kedua  organisasi  ini  selalu  berhati-hati  dalam  menghadapi  dinamika politik yang berkembang. Jati diri organisasi Muhammadiyah dan NU adalah organisasi keagamaan  sehingga  sikap  mereka  dalam  dunia  politik  menjadi  sikap  organisasi  yang memainkan  fungsi lobbying dan  pendekatan-pendekatan  yang  lentur  dan  juga  lebih banyak  dipengaruhi  oleh  budaya  akomodatif  sehingga  dengan  bersentuhannya organisasi Muhammadiyah dan NU dengan politik tidak menimbulkan konfrontasi.

## Kesimpulan
Kontribusi  organisasi  Muhammadiyah  dan  NU  yaitu  kontribusi  nilai-nilai  atau moral yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yang dijadikan pedoman bagi para kader  dalam  berpolitik  sehingga  para  kader  organisasi  yang  ikut  berpolitik  mampu didasari  oleh  etika  berpolitik  yang  baik.  Selain  itu,  keikutsertaan  elit  organisasi  dan dukungan  yang  diberikan  kepada  masing-masing  pasangan  calon  pilpres  2019  juga merupakan kontribusi politik yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU.
Pencalonan  KH.  Ma’ruf  Amin  sebagai  calon  wakil  presiden  dan  mendapat dukungan  dari  para  Kiai  NU  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam pemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf. Di organisasi Muhammadiyah, kontribusi elit tidak sekuat  seperti  yang  ada  di  NU.  Sikap  politik  yang  ada  pada  organisasi  tersebut terfragmentasi  antara  elit  struktural  dan  elit  kultural.  Elit  kultural  yang  memandang bahwa  perlunya  organisasi  menentukan  sikap  politik  mereka  pada  pilpres  dianggap mampu dijadikan rujukan bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menentukan pilihan politik  mereka.  Namun  sikap  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  elit  struktural  organisasi, elit  struktural  tetap  menjunjung khittah perjuangan  Muhammadiyah  yang  mengatakan bahwa  organisasi  tidak  berpolitik  praktis  tetapi  para  kader  diberikan  kebebasan  untuk mengekspresikan hak pilih mereka.

## BIBLIOGRAFI
Allen, Beck Paul dan Franki Sorauf. (1992). Party Politics in America Edition. Harper Collin Publishers. New York.
Arikunto, Suharsimi. (2005). Manajemen penelitian . Google Scholar
Effendi,  David.  (2017). Fragmentasi  Politik  Muhammadiyah:  Studi  Tentang  Elit Muhammadiyah  dalam  Pemilihan  Presiden  Tahun  2009.  Ilmu  Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Google Scholar
Hadiz, R. V. (2003). Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi “dalam  Local  Power  and  Politics  in  Indonesia. Singapore.  Institute  of  Southeast Asian Studies . Google Scholar
Manulang, M. (1983). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasir,  Nurlatipah.  (2015).  Kyai  dan  Islam  dalam  Mempengaruhi  perilaku  memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Jurnal Politik Profetik , 3 (2). Google Scholar
Nuzula, Nur. (2016). Politik elite Nahdlatul Ulama (Nu): pemihakan dalam pemilihan presiden (Pilpres) Tahun 2014 . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Google Scholar
Qodir,  Zuly,  Nurmandi,  Achmad,  &  Yamin,  M.  Nurul.  (2015). Ijtihad  politik Muhammadiyah: politik sebagai amal usaha . Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Jusuf Kalla School of Government. Google Scholar
Rosana, Ellya. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 37–53. Google Scholar
Sanusi,  Sanusi.  (2018).  Kebijakan  Kpu  dalam  Melindungi  Hak  Pilih  Warga  (Studi Kasus di Kota Cirebon). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (11), 149–159. Google Scholar
Siddiq, Ahmad. (1980). Khittah Nahdliyyah. Surabaya: Balai Buku. h. 11.
Siswanto,  Siswanto.  (2007).  Politik  Dalam  Organisasi  (Suatu  Tinjauan  Menuju  Etika Berpolitik). Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 10 (04). Google Scholar
Tanjung,  Muhammad  Anwar,  &  Saraswati,  Retno.  (2018).  Demokrasi  dan  Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2), 379–399. Google Scholar
Copyright holder: Hardianty Zainuddin (2021)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: