## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia
Surya Bakti, Zainal Asikin, Sahnan
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: surya_mih16@gmail.com , asikinzainalfh@unram.ac.id , sahnan_mih@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  legal  position  of  the  Business  Competition  Supervisory Commission  in  the  Indonesian  legal  system  and  determine  the  existence  of  law  enforcement  in  the Business  Competition  Supervisory  Commission  related  to  tender  conspiracy  in  viewed  from  an Indonesian legal perspective. This type of research is a normative study, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the Position of The Business Competition Supervisory Commission, in the justice system is an institution that can decide a dispute related to unfair business competition, which is independent from the influence of other institutions and is not an institution under the  jurisdiction  of  the  Supreme  Court,  The  Business  Competition  Supervisory  Commission  is  an independent  institution  responsible  for  the  president.  The  decision  of  the  Business  Competition Supervisory Commission in deciding cases is also an inkrach van gewisde, as long as it is not submitted as an  objection  to  the  local  district  court.  The  existence  of  The  Business  Competition  Supervisory Commission in resolving the  problem of  unfair  business  competition  especially tender  conspiracy, a lot occurs especially in the field of goods and services procurement using the tender or auction system in its implementation. The Business Competition Supervisory Commission in resolving cases related to tender conspiracy is in accordance with applicable laws and regulations with good results.
Key  Word :  Business  Competition  Supervisory  Commission;  Handling  Tender  Conspiracy;  Indonesian Positive Law

## Abstrak
Penelitian  Ini  Bertujuan  Untuk  Mengkaji  Dan  Menganalisis  Kedudukan  Hukum  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem hukum indonesia serta mengetahui eksistensi penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait persekongkolan tender dalam dilihat dari perspektif hukum indonesia. Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (Statute Approach),  dan  pendekatan  konseptual  (Conseptual  Approach).  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah Kedudukan komisi pengawas persaingan usaha, dalam sistem peradilan merupakan lembaga yang dapat memutus  suatu sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yang bersifat independent terlapas dari  pengaruh-pengaruh  lembaga  lain  dan  bukan  merupakan  lembaga  di  bawah  yuridiksi  mahkamah agung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap  presiden.  Hasil  putusan  KPPU  dalam  memutus  perkara  juga  bersifat  inkrach  van  gewisde, selama  tidak  di  ajukan  upaya  hukum  keberatan  ke  pada  pengadilan  negeri  (PN)  setempat.  Eksistensi komisi  pengawas  persaingan  usaha  dalam  menyelesaiakan  masalah  persaingan  usaha  tidak  sehat khususnya  persekongkolan  tender,  banyak  sekali  terjadi  terutama  dalam  bidang  pengadaan  barang  dan jasa yang menggunakan sistem tender atau lelang dalam pelaksanaannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha  dalam  menyelesaikan  perkara  terkait  persekongkolan  tender  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperoleh hasil yang baik.
Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Penanganan Persekongkolan Tender; Hukum Positif Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Didalam  fenomena  persaingan  usaha  nasional  selalu  terdapat  issue  kondisi struktural  ekonomi,  issue  prilaku  pro-persaingan  atau  anti-  persaingan.  Dalam perspektif  hukum  terkait  dengan  masalah  persaingan  usaha  tergantung  ada  atau tidaknya aturan ( code of conduct ) dari prilaku tersebut.
Persaingan  usaha  pada  dasarnya  mengatur  mengenai  perilaku,  tindakan  atau perbuatan  termasuk  perjanjian  yang  dilarang  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih  pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana pelanggran atas kaedah tersebut dapat  dikenakan  sanksi,  baik  yang  bersifat  administratif  maupun  sanksi  pidana. Namun, persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling  bersaing  atau  berkompetisi  karena  dapat  menimbulkan  upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. 1
Persaingan  usaha  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha,  penegakan  hukumnya diselesaikan  melalui  mekanisme  KPPU.  Terhadap  putusan  KPPU  diberikan  kepada pelaku  hak  untuk  mengajukan  keberatan ke  pengadilan  negeri.  Selain  itu  di  serahkan kepada  kepolisisan,  kemudian  diteruskan  ke  pengadilan  jika  pelaku  usaha  tidak bersedia menjalankan putusan yang telah di jatuhkan oleh KPPU. Tentunya hal diatas di  dasarkan  oleh  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  5  tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Komisi  pegawas  persaingan  usaha  (KPPU)  merupakan  lembaga  baru  yang dikenalkan  oleh  undang-undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Banyak  hal  terkait  dengan  praktek monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat diatur dalam undang-undang ini, lebih-lebih persekongkolan tender juga termasuk di dalamnya.
Persekongkolan  tender  merupakan  bentuk  kegiatan  yang  dilarang  menurut Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di jelaskan dalam pasal 22, yang berbunyi :
1 Abdul R. Saliman. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori Dan Contoh Kasus . Jakarta: Kencana, hlm.170.
“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat” .
Undang-undang nomor 5 tahun 1999, dalam penjelasan pasal 22 mengatur bahwa yang  dimaksud  dengan  tender  adalah  tawaran  mengajukan  harga  untuk  memborong suatu  pekerjaan,  untuk  mengadakan  barang-barang  atau  untuk  menyediakan  jasa. Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  barang adalah  setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun tidak  bergerak,  yang  dapat  di  perdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
Persekongkolan  tender  dilarang  karena  dapat  menimbulkan  persaingan  usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  pelaku  usaha  agar  dapat  menawarkan harga  dan  kualitas  bersaing.  Dengan  adanya  larangan  ini  diharapkan  pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapatkan harga murah dengan kualitas baik. 2
Persekongkolan  tender  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  para  pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan memenangkan tender. Berdasarkan pengertian yang telah di sebutkan dalam pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka unsur-unsur dalam persekongkolan tender adalah :
a. Adanya dua atau lebih pelaku usaha,
b. Adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan dalam tender,
c. Adanya tujuan untuk menguasai pasar,
d. Adanya usaha untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, dan
e. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 3
Namun  dalam  menganalisi  permasalah  persekongkolan  tender  dari  unsur-unsur yang telah diuraikan, peneliti menyandingkan dan mencoba membawa persekongkolan tender  di  kaitkan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian
2 Peraturan  KPPU  Nomor  2  tahun  2010,  pedoman  pasal  22  undang-undang  nomor  5  tahun  1999 tentang larangan persekongkolan tender, hlm 1.
3 Yakub adi krisanto. (2008). “ Terobosan hukum putusan KPPU dalam mengembangkan penafsiran hukum persekongkolan tender (analisis putusan KPPU terhadap pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 pasca tahun 2006) ” . Jurnal Hukum Bisnis . volume  27 nomor 3,  hlm.45.
keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Karena, tidak dapat  dipungkiri,  pengguna  jasa  lebih  di  dominasi  oleh  kalangan  pemerintah,  dan konsekuensi dari hal tersebut akan mengadakan hubungan hukum yang mengikat satu sama lain yang melibatkan tentunya keuangan pemerintah didalamnya.
Jika  berbicara  tentang  persekongkolan  tender  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan  negara  maka,  akan  berdampak  pada  kewenangan  lembaga  yang mengadilinya. Jika murni persoalan bisnis maka lembaga yang berwenang menangani persoalan tersebut adalah komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), sedangkan jika terindikasi  korupsi  maka  lembaga  yang  berwenang  adalah  komisi  pemberantasan korupsi  (KPK),  permasalahan  yang  sangat  dilematis  dalam  tatanan  peraturan perundang-undangan  Negara  Republik  Indonesia,  tidak  adananya  norma  atau peraturan  ataupun  indikator  yang  menyatakan  bahwasanya  perbuatan-perbuatan  apa yang tergolong persekongkolan tender murni bisnis yang berhak di tangani KPPU dan mana  persoalan  persekongkolan  tender  yang  berhak  di  tangani  oleh  KPK,  maka tentunya persoalan tersebut menjadi dilematis, di karenan kekosongan norma, sehingga merambat  jauh  kepada  kompetensi  peradilan  kedepannya  yang  berhak  memutus perkara  tersebut,  apakah  menjadi  kewenangan  peradilan  TIPIKOR  (tindak  pidana korupsi) atau menjadi kewenangan peradilan KPPU.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, Dalam penelitian ini  menitik  beratkan  pada  pertentangan  norma  dimana  kewenangan  KPPU  dalam penyelesaian  tender  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  vertikal  dengan  kewenagan pengadilan  tindak  pidana  korupsi.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang  -  undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Jenis  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  Bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier.
Teknik  Pengumpulan  Data  Yang  Digunakan  Dalam  Penelitian  Ini,  dengan  cara mengumpulkan  keseluruhan  data  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti  melalui studi dokuman  dan data-data lapangan yang diperoleh dengan tahapan inventarisasi,
sistematisasi,  sinkronisasi  dan  harmonisasi  berbagai  dokumen  Hukum  yang  terkait. Analisi data yang  digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data-data  yang  didapat  dan  dianalisis  dengan  cara  deduktif  kemudian  Analisi  secara komperhensif  menggunakan  bahan  Hukum  yang  dijadikan  sebagai  dasar.  Oleh  sebab itu analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan interpretasi.

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Sistem Peradilan
Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara RI No.33 Tahun 1999) merupakan pergerakan penting dalam upaya penyehatan perkonomian nasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebuah refleksi dari semangat pembangunan sistem ekonomi pasar yang efesien, terbuka, dan sehat. Bahkan suatu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan politik yang modern, perlu meletakkan fondasi sistem hukumnya dibidang  ekonomi  dalam  bentuk  peraturan,  yang  menjaga  agar  dunia  usaha  dapat bersaing  secara  sehat,  jujur,  dan  adil,  maka  kehadiran  institusi  hukum  ini  merupakan suatu syarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modern. 4
Rendahnya  pengetahuan  masyarakat terhadap  KPPU  terbukti  dari  hasil  persepsi masyarakat  terhadap  KPPU.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, ditanggapi positif oleh KPPU.  Realitas tersebut menjadi  latar  belakang  bagi  KPPU  untuk  menyusun  strategi  guna  menyadarkan masyarakat  akan  arti  penting  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999.  Sosialisasi  dan advokasi  terus  diupayakan  secara  maksimal  dan  berkesinambungan.  Informasi mengenai  hukum  persaingan  usaha  dan  KPPU  perlu  dikomunikasikan  melalui beberapa pendekatan dan strategi komunikasi.
Peningkatan jumlah perkara yang diputus oleh KPPU, pada satu sisi menunjukkan adanya  peningkatan  pengetahuan  mengenai  eksistensi  KPPU,  namun  di  sisi  lain  juga
4 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. VI.
menunjukkan  masih  banyaknya  praktek  persaingan  yang  tidak  sehat  terjadi  di Indonesia, khususnya dalam tender di sektor pemerintah.
Dalam  berbagai  perkara  tender  tersebut  hampir  selalu  ditemukan  pola persekongkolan  yang  sama,  yaitu  melibatkan  oknum  pihak  pemerintah  sendiri (persekongkolan vertikal). Hal ini sangat disayangkan karena perilaku tersebut sangat merugikan kepentingan umum demi mengejar keuntungan sekelompok orang. Dalam berbagai  perkara  yang  memiliki  indikasi  korupsi,  KPPU  memberikan  rekomendasi untuk  ditangani  secara  pidana  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  telah  ditindaklanjuti dengan baik.
Pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat ini, ada 3 pasal yang mengatur tentang persekongkolan yaitu Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Dari ketiga pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan  persekongkolan  yang  dilarang  dapat  dibagi  dal  3  (tiga)  kategori,  yaitu persekongkolan  yang  berkaitan  dengan  tender  yang  mencakup  pengaturan  atau penentuan pemegang tender yang tidak wajar, persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, dan persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa secara ilegal. 5
Dalam praktek, persekongkolan demikian ditengarai banyak terjadi di Indonesia. Tercatat  bahwa  sejak  dibentuknya  Komisi  Pengawas  Peraingan  Usaha  (KPPU)  sudah menerima  376  laporan  mengenai  persekongkolan  tender.  Dari  sekian  banyak  laporan tersebut  baru  54  laporan  yang  ditangani.  Dengan  demikian  hampir  dua  per  tiga  dari kasus yang masuk ke KPPU adalah kasus persekongkolan tender.
Berdasarkan  Pasal  30-37  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  dengan  tegas diamanatkan  berdirinya  suatu  komisi  yang  independen  yang  disebut  dengan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999.  Adapun  dasar  hukum  pembentukan  Komisi pengawas adalah Pasal 30 ayat (1).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  adalah  suatu  lembaga  yang  khusus dibentuk  oleh  dan  berdasarkan  Undang-undang  untuk  mengawasi  jalannya  Undang-
5 Hermansyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Jakarta, Kencana, hlm.44.
undang.  KPPU  merupakan  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan pemerintah sertapihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku Kepala Negara. 6
KPPU  adalah  lembaga  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  persoalan  persaingan usaha  yang  mempunya  peran multifunction dan  keahlian  sehingga  dianggap  mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. 7
Maka  dari  itu  KPPU  berhak  menangani  perkara  yang  berkaitan denganpersekongkolan  tender,  Persekongkolan  tender  ( collosive  tendering atau bid rigging )  mengakibatkan  persaingan  yang  tidak  sehat.  Selain  itu,  merugikan  panitia pelaksana  tender  dan  pihak  peserta  tender  yang  beriktikad  baik.  Karena  itu,  tender sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha  tidak  sehat.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  pada  persekongkolan  tender disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasar dengan jumlah pelaku usaha. 8
Pada  hakekatnya,  pelaksanaan  tender  wajib  memenuhi  asas  keadilan, keterbukaan,  dan  tidak  diskriminatif.  Selain  itu,  tender  harus  memperhatikan  hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat.
Pertama, tender  tidak  bersifat  diskriminatif,  dapat  dipenuhi  oleh  semua calon peserta-tender dengan kompetensi yang sama.
Kedua, tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu.
Ketiga, tender  tidak  mempersyaratkan  kualifikasi  dan  spesifikasi  teknis  produk tertentu.
Keempat, tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan secara  terbuka  untuk  umum  dengan  pengumuman  secara  luas  melalui  media cetak  dan  papan  pengumuman  resmi  untuk  penerangan  umum  dan  bilamana dimungkinkan  melalui  media  elektronik,  sehingga  masyarakat  luas  dunia  usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
6 Ahmad  Yani,  Gunawan  Widjaja,  2002, Anti  Monopoli  Seri  Hukum  Bisnis ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, hlm. 53
7 Syamsul Ma’rif, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , dalam Jurnal Hukum Bisnis” Vol, 19 Mei -Juni, 2002.
8 Sadono  sukino,  hukum  anti  monopoli:  menyongsong  era  persaingan  sehat,  cet.II,  (bandung:PT citra aditya bakti, 2003), hlm.83
Tender  dalam  hukum  persaingan  usaha Indonesia mempunyai  pengertian tawaran  mengajukan  harga  untuk  memborong  suatu  pekerjaan,  untuk  mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau  proyek.  Demi  alasan  efektivitas  dan  efisiensi  proyek  dilaksanakan  sendiri  maka lebih  baik  diserahkan  kepada  pihak  lain  yang  mempunyai  kapabilitas  melaksanakan proyek atau kegiatan.
Dalam praktiknya, pengertian tender sama dengan pengertian lelang. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi kualifikasi  dapat  mengikuti  lelang  tersebut.  Sedangkan  pelelangan  terbatas  adalah metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan  secara  terbuka  dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu,  guna  memberi  kesempatan  kepada  penyedia  barang/jasa  lainnya  yang memenuhi kualifikasi. 9
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan persekongkolan adalah :
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lain  dengan  maksud  untuk  menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”
Bentuk  kegiatan  persekongkolan  tidak  harus  dibuktikan  dengan  adanya perjanjian,  akan  tetapi  bisa  dalam  bentuk  kegiatan  lainnya  yang  tidak  mungkin diwujudkan  dalam  suatu  perjanjian. 10 Dengan  demikian,  jika  pada  perjanjian  untuk memonopoli  atau  menyaingi  secara  curang  yang  di  tekankan  adalah  “perjanjian” tersebut,  sementara  dalam  persekongkolan belum  tentu  ada  perjanjian.  Bahkan  dalam
9 Andi  Fahmi  Lubis,  et.al,  2009, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks ,  Jakarta,  ROV Creative Media, Hal.148.
10 Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 477.
banyak  kasus  dalam  praktek,  perjanjian  tersebut  sama  sekali  tidak  dibuat,  karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian. 11
Pelaku usaha tidak dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang terkait secara  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  memberi  proyek,  penyelenggara  tender, dan/atau  diantara  mereka  sendiri  untuk  mengatur  dan/atau  menentukan  pemenang tender.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  praktik  usaha  ini  dapat  menimbulkan  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Praktik  usaha  tidak  sehat  ini  dapat menyebabkan  terjadinya  penggelembungan  harga  ( mark-up )  yang  memberikan keuntungan  berlebihan  kepada  pemenang  tender  dan  mengakibatkan inefisiensi yang merugikan  negara dan  masyarakat  luas.  Jika  ada  pelaku  usaha  dan/atau  kelompok usaha  yang  melakukan  praktik  persekongkolan  tersebut,  berarti  mereka  telaah melakukan  praktik  usaha  yang  dilarang  menurut  ketentuan  undang-undang  nomor  5 tahun 1999. 12
Menurut suyud margono 13 , persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha:
1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas ekslusif dari pihak yang terkait secara langsung  maupun  tak  langsung  dengan  pemberi  proyek  dan/atau penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik.
2. Membuat  kesepakatan  dengan  pihak  yang  terkait  secara  langsung  mauapun tak  langsung  dengan  pemberi  proyek,  penyelenggara  tender,  dan/atau diantara  mereka  untuk  menentukan  pemenang  secara  bergilir  pada serangkaian tender.
3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung  dengan  pemberi  proyek,  penyelenggara  tender,  dan/atau  diantara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender.
4. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemeberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka  untuk  menentukan  pemenang,  baik  untuk  akan  secara  bersama maupun dengan kompensasi tertentu.
5. Menggunakan  kesempatan  ekslusif  melakukan  penawaran  tender  sebelum waktu yang di tetapkan.
Fasilitas  ekslusif  yang  diberikan  penyelenggara  tender  dan/atau  pihak  terkait dapat berupa informasi tertentu misalnya tentang : 14
11 Munir  fuady,  hukum  persaingan  usaha:  menyongsong  era  persaingan  sehat,  cetakan  pertama, (PT. Citra aditya bakti: 1999), hlm. 82
12 Suyud margono, hukum anti monopoli, cetakan pertama. (sinar grafika, jakarta:2009), hlm. 112 13 Ibid, hlm. 113
1. Nilai proyek dan/atau struktur penawaran pelaku usaha lain ;
2. Informasi dini yang diberikan jauh sebelum disampaikan kepada pelaku usaha lain;
3. Peraturan tertentu yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain
4. Penetapan  pemenang  yang  direkayasa  peserta  tender  yang  lain  hanya diperlakukan  sebagai  pembanding  dan  sebelumnya  sudah  dipastikan  kalah dan sebagainya.
Tugas  dan  wewenag  KPPU,  telah  dijabarka  dengan  sangat  jelas  dan  seksama dalam  peratura  perundang-undangan,  maka  pembahasan  selanjutnya  mengenai  sifat dan  bentuk  putusan  KPPU,  pengambilan  putusan  yang  dilakukan  KPPU  diatur  di dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5tahun1999 yang mengatakan :

## Pasal 43
1. Komisi  wajib  menyelesaikan  pemeriksaan  lanjutan  selambat-lambatnya  60 (enam  puluh)  hari  sejak  dilakukan  pemeriksaan  lanjutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
2. Bilamana  diperlukan,  jangka  waktu  pemeriksaan  lanjutan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Komisi  wajib  memutuskan  telah  terjadi  atau  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap  Undang-undang  ini  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
4. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.
Dalam kutipan pasal diatas tela dijelaskan komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang selambat-lambatnya 30 ari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan (ayat 3). Didalam kutipan pasal diatas juga  di  jelaskan  bahwa  pengambilan  keputusan  KPPU  sebagaimana  dimaksud dilakukan  dalam  bidang  suatu  majelis  yang  beranggotakan  sekurangnya  3  orang anggota  komisi.  Hal  ini  juga  di  perjelas  dala  keppes  nomor  75  tahun  1999,  yang mengatakan dalam:

## Pasal 7
1. Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
14 Ibid.
2. Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  beranggotakan  sekurang-kurangnya  3  (tiga) orang Komisi.
3. Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.
Atas  dasar  putusan  KPPU  yang  menyatakan  suatu  perkara  tersebut  terbukti adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yakni Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  maka  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya  KPPU dapat  memutus  dan  menjatuhkan  sanksi  administratif  dalam  putusannya.  Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak  sehat  juga  memberikan  kesepatan  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  terhadap putusan  KPPUuntuk  mengajukan  upaya  hukum  keberatan,  namun  jika  tidak  maka keputusan KPPU tersebu berkekuatan hukum tetap atau Inkraht Van Geweijde .
2. Komisi  Pengawas  Persaiangan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Menyelesaiakan Masalah Persekongkolan Tender .
Pasca  terjadinya  krisis  moneter  pada  tahun  1998,  pemerintah  mengeluarkan  UU No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Kemudian berselang satu tahun kemudian yakni tahun 2000, lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi dibentuk. 15
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi  persaingan  usaha.  KPPU  mendukung  program  kebijakan  pemerintah  untuk mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  serta  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  dengan  mendorong  kemandirian  ekonomi,  berkelanjutan  sosial  dan kesejahteraan  masyarakat  serta  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah  dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
15 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja-kppu- selama-17-tahun/ , diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.
Berdasarkan  perkembangan  perekonomian  nasional  di  Indonesia  selama  kurang lebih  3  (tiga)  dasawarsa  sebelum  tahun  1999  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang diterapkan di bidang perekonomian kurang mengacu kepada amanat pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain adalah para pelaku usaha yang dekat dengan para elit-elit pemerintahan,  sehingga  mereka  lebih  mendapat  kemudahan  dan  menciptakan kesenjangan sosial. 16
Pelanggaran dalam persaingan usaha sudah banyak terjadi di Indonesia, tepatnya pada  persekongkolan  tender.  Hampir  sekitar  80%  pelanggaran  yang  diterima  KPPU adalah  mengenai  persekongkolan  tender  tepatnya  pada  pengadaan  barang  dan  jasa. 17 Semenjak  KPPU  berdiri,  KPPU  telah  menerima  lebih  kurang  sebanyak  2094  laporan yang terdiri dari laporan perkara dan dugaan pelanggaran persaingan usaha 18
Pada  tahun  2016,  KPPU  mulai  menjalankan  amanat  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  20  Tahun  2008  untuk  melakukan  pengawasan kemitraan  sebagai  upaya  yang  ditempuh  atas  kondisi  pemberdayaan  ekonomi  rakyat yang dirasa belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan usaha. 19 Ketua  KPPU  Syarkawi  Rauf  mengatakan,  16  tahun  KPPU  berdiri  (2000-2016), KPPU  sudah  menerima  laporan  sebanyak  2.537  laporan  adanya  dugaan  pelanggaran UU Anti Monopoli dengan komposisi yang didominasi oleh laporan terkait pengadaan barang dan jasa (tender) sebanyak 73 persen. Sedangkan total denda dan gkppu adanti
16 Wafiya.  (2014). “Politik  Hukum  Pembentukan  Undang  – Undang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . Volume 8 No.4, Oktober – Desember 2014.
17 Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa” , di akses  dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80-persen-persekongkolan-tenderterkait- pengadaan-barang-dan-jasa, pada tanggal 21 agustus 2019
18 Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa” , di akses  dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80-persen-persekongkolan-tenderterkait- pengadaan-barang-dan-jasa, pada tanggal 21 agustus 2019
19 Komisi pengawas persaingan usaha, laporan kinerja KPPU 2016, hlm.3
rugi  yang  bervariasi  dan  terbagi  atas  Denda  bersyarat,  denda  administratif  dan  ganti rugi. 20
Tugas  dan  fungsi  KPPU  juga  sejalan  dengan  arah  kebijakan  pengembangan penghidupan berkelanjutan dengan peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif  dan  berdaya  saing.  Berdasarkan  RPJMN  2015-2019,  daya  saing  Indonesia masih  dipandang  rendah.  Hal  ini,  terlihat  dari  masih  banyaknya  praktik-praktik kegiatan  ekonomi  yang  terindikasi  inefisien  dengan  adanya  praktik  persaingan  usaha yang  tidak  sehat karena masih kurangnya  pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.
Oleh  karena  itu,  sebagai  lembaga  pengawas,  KPPU  menjalankan  tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha  dengan  mengimplemantasikan  kebijakan  persaingan  usaha  oleh  pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  tugas  utama  KPPU  adalah  melakukan  penegakan  hukum  persaingan usaha.  Terkait  hal  tersebut,  patut  disyukuri  bahwa  keberadaan  KPPU  telah  menjadi sebuah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  legal  framework  Indonesia  sehingga  bisa menjadi sandaran kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam kasus persaingan usaha.
Aktivitas  penegakan  hukum  merupakan  aspek  yang  paling  sering  disorot  oleh publik.  Tahun  2019  dapat  dikatakan  menjadi  tahun  reformasi  penegakan  hukum persaingan  usaha.  Setelah  melahirkan  4  Peraturan  Komisi  baru,  KPPU  perlahan membenahi  sistem  berperkara  dan  penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia. Tercatat  ada  total  134  laporan  yang  diterima  KPPU  dari  masyarakat,  di  mana  62% adalah laporan tender dan 38% laporan non-tender. Jadi sepanjang tahun 2019, KPPU tengah  menangani  162  laporan  (gabungan  laporan  sebelumnya).  DKI  Jakarta  menjadi daerah yang paling banyak menjadi wilayah pelapor dan obyek laporan terbanyak 21 .
20 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja-kppu-selama- 17-tahun/ , diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.
21 http://www.kppu.go.id/docs/LaporanKeuangan/Renstra%20KPPU%202015-2019.pdf , diakses pada tanggal 27 agustus 2019, pukul 23.00 wita.

## Sumber :Komisi Pengwas Persaingan Usaha, 2019
KPPU  merupakan  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pihak  lain  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden  selaku  kepala negara. Dalam mencapai kemandirian ekonomi, terdapat 4 (empat) pilar arah kebijakan dan strategi yang mempunyai peran strategis, meliputi:
1) ekonomi rakyat yang berkelanjutan;
2) daya saing bangsa;
3) kedaulatan pangan dan energy dan
4) posisi negara maritim.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  para  pendahulu  telah  meletakkan landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha  yang  berdomisili  di  Indonesia.  Adapun  tujuan  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999 ini sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu:
a. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha  menengah,  dan  pelaku  usaha kecil.
c. Mencegah  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Tema  pembangunan  2018  yang  menekankan  pada  investasi  dan  percepatan pembangunan  infrastruktur  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pendorong  pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik  antar  individu  maupun  antar  wilayah.  Dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun 2018 telah disepakati 10 Prioritas Nasional yang meliputi:
(1) Pendidikan;
(2) Kesehatan;
(3) Perumahan dan Permukiman;
(4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
(5) Ketahanan Energi;
(6) Ketahanan Pangan;
(7) Penanggulangan Kemiskinan;
(8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
(9) Pembangunan Wilayah;
(10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan
Sejumlah  perkara  yang  ditangani  oleh  KPPU  saat  ini  ternyata  masih  seputar permasalahan  di  sektor  infrastruktur  misalnya  dalam  penyelenggaraan  tender,  hal  ini dipaparkan  dalam  salah  satu  capaian  kinerja  dalam  bidang  penegakan  hukum. Selanjutnya, Pada Laporan Kinerja KPPU tahun 2019 dapat dicermati apresiasi terhadap keberadaan KPPU sebagai lembaga pengawas yang aktif melakukan internalisasi nilai – nilai  persaingan  usaha  yang  sehat  di  kalangan  pelaku  usaha,  pemerintah  dan masyarakat,  meningkatkan  kepastian  penegakan  hukum  persaingan  usaha  untuk menjamin  iklim  investasi  dan  iklim  usaha  yang  sehat  yang  pada  akhirnya  juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.
Dari  total  162  laporan  yang  diterima  (register  2019  dan  tahun  sebelumnya), terdapat 23 laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan, 56 laporan yang masih dalam proses, dan 83 laporan yang berhenti.
Pada kegiatan penelitian perkara inisiatif yang dilakukan KPPU pada tahun 2019 adalah  sebanyak  47  inisiatif,  naik  24%  dari  tahun  2018.  Sehingga  pada  tahun  ini, perkembangan penelitian inisiatif sebesar 40% naik ke tahap penyelidikan, 40% masih
dalam  proses  penelitian,  2%  naik  ke  tahapan  Pemeriksaan  Pendahuluan,  dan  19% penelitiannya berhenti.
Penyelidikan  yang  dilakukan  KPPU  didapat  dari  laporan  klarifikasi  laporan  dan laporan  penelitian  perkara  inisiatif.  Terdapat  87  penyelidikan  pada  tahun  2019  (24% adalah  penyelidikan  carry  over  tahun  2018,  17%  penyelidikan  kembali,  dan  59% penyelidikan  dengan  register  2019).  Penyelidikan  tahun  ini  naik  30%  dibanding  pada tahun 2018. 22

## Sumber : Komisi Pengwas Persaingan Usaha, 2019
Di tahun 2019, ada 33 perkara yang diputus, dengan 31 perkara diputus melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 2 perkara diputus tidak melanggar dengan register  perkara  tahun  2017,  2018,  dan  2019,  dan  jumlah  putusan  denda  mencapai Rp165.624.174.188  (seratus  enam  puluh  lima  miliar  enam  ratus  dua  puluh  empat  juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
Sepanjang  tahun  2019  pula,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dari pendapatan  denda  pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  sebesar Rp38.612.108.702 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta seratus delapan ribu  tujuh  ratus  dua  rupiah).  Menilik  sejak  tahun  2000  hingga  2019,  total  PNBP  yang telah diterima KPPU adalah Rp 406.896.040.697 (empat ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
Angka ini menunjukkan 55% denda pelanggaran persaingan usaha telah masuk ke Kas  Negara  melalui  PNBP  dan  masih  ada  sebesar  Rp335.334.275.784  (tiga  ratus  tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) piutang yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang, yaitu sebesar Rp742.220.313.815 (tujuh ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).
Sumber : Komisi Pengwas Persaingan Usaha, 2019
Untuk perkara yang masih berproses di tahun 2019, ada 17 kasus dengan register perkara  tahun  2019.  Berdasarkan  jenis  pelanggarannya,  15%  perkara  tender,  24% perkara  keterlambatan  notifikasi  merger  dan  akuisisi,  6%  perkara  pengawasan kemitraan, 3% perkara perjanjian vertikal, dan 3% perkara penetapan harga 23 .
23 Laporan Tahunan KPPU RI, 2019. hlm. 39
Dari banyak uraian diatas penulis mencoba mengambil suatu kasus yang telah di putus  oleh  KPPU,  terkait  dengan  persekongkolan  tender. Putusan  tentang Persekongkolan Tender (Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2000), Dalam Putusan KPPU No.01/KPPU-L/2000  ini,  pasal  yang  dilanggar  adalah  pasal  22  UU  No.5  Tahun  1999 tentang  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Persekongkolan  tender  ini berawal  dari  adanya  laporan  dari  salah  satu  pelapor  yang  merupakan  salah  satu anggota tender  dalam  rangka  pengadaan  casing  dan  tubing,  yang  melaporkan  bahwa terlapor  memberlakukan  persyaratan  baru  dalam  penawaran  tender  yaitu  sistem penawaran satu paket dengan menggabungkan low-grade dengan high-grade .
Dalam  hal  ini  terlapor  sudah  terlebih  dahulu  mengetahui  bahwa  pelaku  usaha yang  dapat  memenuhi  persyaratan  tersebut  hanyalah  PT  Citra  Tubindo  Tbk  dan  PT Seamless  Pipe  Indonesia  Jaya.  Selain  itu  terlapor  juga  mensyaratkan  bahwa  peserta tender yang hanya memiliki fasilitas low grade diharuskan menyerahkan surat dukungan  ( letter  of  support )  kepada  pelaku  usaha  dalam  negeri (Surat  Direktur  Pembinaan  Pengusahan  Migas,  Ditjen  Minyak  dan  Gas  Bumi Departemen Pertambangan dan Energi RI No. 005/396/DMB/1992 perihal Penggunaan Fasilitas Heat Treatment dan Threading di Dalam Negeri) yang memiliki fasilitas high- grade.
Oleh karena adanya persyaratan tersebut, PT Purna Bina Nusa dan PT Patraindo Nusa  Pertiwi  meminta  dukungan  dari  PT  Citra  Tubindo,  Tbk,  dengan  dilakukannya pertemuan  satu  hari  menjelang  dibukanya  tender. Suratdukungan  tersebut  diberikan setelah  Citra  Tubindo  meminta  PT  Purna  Bina  Nusa  dan  Patraindo  Nusa  Pertiwi memperlihatkan harga penawaran karena dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dari Citra  Tubindo.  Sehingga  pada  saat  pembukaan  tender,  Citra  Tubindo  memberikan harga  penawaran  terendah  dari  pada  para  peserta  tender  yang  lain,  sehingga  Citra Tubindo memenangkan tender tersebut.
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  KPPU  menyimpulkan  bahwa  dalam pembukaan  tender  yang  diselenggarakan  oleh  terlapor,  telah  terjadi  persekongkolan antara Citra Tubindo dengan PT Purna Bina Nusa dan PT Patraindo Nusa Pertiwi untuk mengatur  dan  atau  menentukan  pemenang  tender  sehingga  menyebabkan  persaingan
usaha tidak sehat, dan dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No5 Tahun 1999. Sedangkan  terlapor  hanya  dianggap  kurang  hati-hati  dalam  menjaga  suasana persaingan  agar  tetap  sehat,  dan  kepada  tindakan  terlapor  dinyatakan  sebagai pengecualian  dalam  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50 huruf  a  UU  No.5  Tahun  1999  karena  adanya  Surat  Direktur  Pembinaan  Pengusahan Migas,  Dirjen  Minyak  dan  Gas  Bumi  Departemen  Pertambangan  dan  Energi  RI No.005/396/DMB/1992 perihal Penggunaan Fasilitas Heat Treatment dan Threading di Dalam  Negeri,  dan  memerintahkan  kepada  terlapor  untuk  menghentikan  kegiatan pengadaan casing dan tubing berdasarkan tender.
Dalam  Putusan  KPPU  No.01/KPPU-L/2000  ini,  terlihat  bahwa  persekongkolan tender  menjadi  sangat  mungkin  terjadi  disebabkan  adanya  peraturan  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  adalah  adanya  Surat  Direktur  Pembinaan Pengusahan  Migas,  Dirjen  Minyak  dan  Gas  Bumi  Departemen  Pertambangan  dan Energi  RI  No.005/396/DMB/1992  perihal  Penggunaan  Fasilitas  Heat  Treatment  dan Threading di Dalam Negeri, dan persekongkolan mungkin terjadi antar peserta tender, dimana  para  peserta  tender  membuat  kesepakatan  bahwa  salah  satu  peserta  tender akan mendapatkan pekerjaan dari peserta tender lain yang telah diatur dan ditentukan untuk  memenangkan  tender  tersebut  jika  mengajukan  penawaran  harga  yang  lebih tinggi dari peserta yang telah ditentukan memenangkan tender.

## D. PENUTUP
Dari  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), dalam sistem peradilan merupakan lembaga yang dapat memutus suatu sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yang bersifat independent  terlapas  dari  pengaruh-pengaruh  lembaga  lain.  KPPU  juga  bukan merupakan  lembaga  di  bawah  yuridiksi  mahkamah  agung,  KPPU  merupuakan lembaga  yang  mandiri  yang  bertanggung  jawab  terhadap  presiden.  Hasil  putusan KPPU  dalam  memutus  perkara  juga  bersifat  inkrach  van  gewisde,  selama  tidak  di ajukan upaya hukum keberatan ke pada pengadilan negeri (PN) setempat.
Eksistensi  komisi  pengawas  persaingan  usaha  (KPPU)  dalam  menyelesaiakan masalah persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender, banyak sekali terjadi terutama dalam bidang pengadaan  barang  dan jasa yang  menggunakan sistem tender  atau  lelang  dalam  pelaksanaannya.  Penyelesaian  terkait  masalah  ini  tentunya dimulai  dengan  pemeriksaan  atas  adanya  laporan  sesuai  dengan  keputusan  KPPU Nomor 5 tahun 2000  tentang  tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Kemudian  dilanjutkan  dengan  tahapan  lanjutan  sesuai  dengan  pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999.  KPPU  dalam  menyelesaikan  perkara  terkait persekongkolan  tender  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dengan memperoleh hasil yang baik, hal ini dibuktikan sebagai mana peneliti telah uraikan dan tercantum dalam laporan kinerja KPPU setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul R. Saliman. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana
Ahmad  Yani,  Gunawan  Widjaja.  (2002). Anti  Monopoli  Seri Hukum Bisnis .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Andi Fahmi Lubis, et.al. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks , Jakarta: ROV Creative Media.
Hermansyah. (2009). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia . Jakarta: Kencana.

## Laporan kinerja KPPU tahun 2019
Munir Fuady. (1999). Hukum persaingan usaha: menyongsong era persaingan sehat . Cetakan pertama. Jakarta: PT. Citra aditya bakti.
Rachmadi Usman. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Sadono  sukino.  (2003). hukum  anti  monopoli:  menyongsong  era  persaingan  sehat .  cet.II, Bandung: PT citra aditya bakti.
Suyud Margono. (2009). Hukum Anti Monopoli . Jakarta: Sinar Grafika.
Suyud margono. (2009). Hukum Anti Monopoli. cetakan pertama. Jakarta: sinar grafika.
Jurnal Syamsul  Ma’rif .  (2002). “ Tantangan  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia ”. Jurnal Hukum Bisnis . Vol. 19.
Wafiya.  (2014). “Politik  Hukum Pembentukan  Undang – Undang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Fiat Justisia Jurnal  Ilmu Hukum. Volume 8 No. 4.
Yakub adi krisanto. (2008). “ Terobosan hukum putusan KPPU dalam mengembangkan penafsiran  hukum  persekongkolan  tender  (analisis  putusan  KPPU  terhadap pasal  22  UU  nomor  5  tahun  1999  pasca  tahun  2006) ”. Jurnal  hukum  bisnis. Volume  27 nomor 3.

## Perundang-undangan
Peraturan  KPPU  Nomor  2  tahun  2010,  pedoman  pasal  22  undang-undang  nomor  5 tahun 1999 tentang larangan persekongkolan tender.

## Internet:
Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa” , di  akses  dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80- persen-persekongkolan-tenderterkait- pengadaan-barang-dan-jasa, pada tanggal 21 agustus 2019.
Detik News, “KPPU: 80 Persen Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa”,  di  akses  dari https://news.detik.com/berita/d-3371375/kppu--80- persen-persekongkolan-tender-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa , pada tanggal 21 agustus 2019.
http://www.kppu.go.id/docs/LaporanKeuangan/Renstra%20KPPU%202015-2019.pdf , diakses pada tanggal 27 agustus 2019, pukul 23.00 wita.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja- kppu-selama-17-tahun/ , diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e75913b6c7/ini-catatan-kinerja- kppu-selama-17-tahun/ , diakses pada tangal 21 agustus 2019, pukul 13.00 wita.