Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115

## EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Rahmadhany hadi Kusuma 1 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 gideon.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  pada  Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 dengan menggunakan penilaian kinerja keuangan berdasarkan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi pada Laporan Realisasi Anggaran  Belanja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dan menggunakan  objek  data  sekunder  yang  diambil  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran Belanja  Daerah.  Hasil  dari  pada  penelitian  ini  secara  keseluruhan  menggambarkan bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  sudah  bisa  dikatakan  baik karena  berada  dalam  kriteria  efektif  dan  efisien.  Tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran belanja  daerah  tahun  anggaran  2017-2021  memperoleh  presentase  rata-rata  sebesar 88,32% dengan kriteria cukup efektif serta tingkat efisiensi belanja langsung pada tahun anggaran  2017-2021  memperoleh  presentase  rata-rata  sebesar  49,94%  dengan  kriteria sangat  efisien.  Simpulan,  tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  kriteria  cukup efektif dan tingkat efisiensi belanja langsung termasuk dalam kriteria sangat efisien.
Kata Kunci: Anggaran Belanja, APBD, Efektivitas, Efisiensi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  financial  performance  of  the  Gresik  Regency Government for the 2017 - 2021 budget year using a financial performance assessment based on the calculation of effectiveness and efficiency ratios in the Budget Realization Report.  This  research  uses  a  quantitative  descriptive  method  and  uses  secondary  data objects taken from the Regional Budget Realization Report. The results of this research as a whole illustrate that the financial performance of the Gresik Regency Government can be said to be good because it is within the effective and efficient criteria. The level of effectiveness of regional budget realization for the 2017-2021 fiscal year obtained an average  percentage  of  88.32%  with  the  criteria  being  quite  effective  and  the  level  of efficiency  of  direct  expenditure  in  the  2017-2021  fiscal  year  obtained  an  average percentage of 49.94% with the criteria of being very efficient . In conclusion, the level of effectiveness of budget realization criteria is quite effective and the level of efficiency of direct spending is included in the criteria of very efficient.
Keywords: Shopping Budget, APBD, Effectiveness, Efficiency

## PENDAHULUAN
Penekanan terhadap kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan  salah  satu  kunci  utama  berdasarkan  pada  ciri  khas  masing-masing  daerah ( endogenous  development ).  Potensi  daerah  dapat  dimaksimalkan  dengan  berbagai sumber  daya,  mulai  dari _ sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  serta  sumber  daya
buatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah  tersebut  (Nurkholis  &  Khusaini,  2019).  Pada kebijakan  tersebut,  harus  menekankan  bagaimana  pemerintah  daerah  menyusun kebijakan  anggarannya  agar  digunakan  sebaik-baiknya  dan  semaksimal  mungkin. Penyusunan  APBD  harus  sesuai  dengan  penyelenggaraan  urusan  atau  operasional pemerintah,  serta  taat  pada  ketentuan  perundang-undangan,  efektif,  efisien, bertanggungjawab,  dan  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  seperti  yang dijelaskan pada Undang - Undang Nomor _ 31 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 Tahun  2016.  Sebagai  acuan  pemerintah  dalam  mengukur  pencapaian  efektifitas  dan efisiensi  tentunya  dibutuhkan  APBD  melalui  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Sehingga  akuntabilitas  dan  Good  Governance  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya (Harry et al., 2019).
Penyusunan  anggaran  tentunya  harus  dilakukan  analisis  secara  menyeluruh berdasarkan keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan maupun pengalokasiannya, karena  penggunaan  anggaran  atau  penyusunan  anggaran  yang  tidak  tepat  atau  tidak sesuai  akan  berdampak  pada  keuangan  negara  secara  langsung.  Dalam  hal  ini,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 3.043, ketidakhematan  127,  dan  ketidakefisienan  sebanyak  3  kasus  (Ahmad,  2022).  Dampak yang  akan  ditimbulkan  terkait  dengan  adanya  ketidakefektifan,  ketidakhematan  dan ketidakefisienan  anggaran  tentunya  akan  merugikan  negara.  ketidakefektifan penggunaan  anggaran  masih  menjadi  masalah  yang  besar  di  Indonesia,  dimana pemerintah  tidak  dapat  menggunakan  anggarannya  secara  maksimal.  Sedangkan, ketidakefisienan  telah  banyak  berkurang,  karena  banyak  lembaga  atau  organisasi pemerintah  yang  telah  menggunakan  anggaran  belanja  secara  efisien  sesuai  dengan kebutuhannya.Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota  juga  harus  mempertanggungjawabkan setiap program atau aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah  yang  dilakukan  dengan  baik  dan  optimal  terhadap  suatu  aturan  yang  berlaku, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintah daerah itu sendiri (Simamora & Budiwitjaksono, 2022).
Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  diuraikan  dalam  bentuk  Laporan Realisasi  Anggaran  yang  berguna  untuk  dilakukan  penilaian  ketercapaian  anggaran. Dalam  hal  ini,  dapat  dilakukan  analisis  apakah  anggaran  belanja  sudah  direalisasikan dengan  baik  atau  tidak,  serta  dapat  mengetahui  bahwa  anggaran  telah  digunakan sebagaimana  mestinya.  Penggunaan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  tentunya  untuk menghindari  pengeluaran-pengeluaran  yang  tidak  tepat  sasaran  (Makaminang  et  al., 2022).  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Gresik,  anggaran  belanja  banyak  digunakan  untuk melaksanakan  belanja  kegiatan  operasional  dan  belanja  modal,  tentunya  hal  tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk fasilitas – fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah  Kabupaten.  Besarnya  dana  belanja  Pemerintah  tentunya  dapat mempengaruhi surplus/defisit dalam laporan realisasi anggaran.
Pada penelitian Prasetyo dan Nugraheni (2020) yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran  Belanja  Dalam  Rangka  Mengukur  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penyerapan Anggaran  Belanja  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  (DISDUKCAPIL)  Kota Magelang  Periode  2015  –  2019”  menjelaskan  bahwa  tingkat  efektivitas  dari  dinas DISDUKCAPIL  Kota  Magelang  bervariasi  sedangkan  anggarannya  masih  belum digunakan  secara  efisien.  Pada  Penelitian  (Paat  dkk.  2019)  yang  berjudul  “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan  Pengembangan  Daerah  Kota  Tomohon,”  menjelaskan  bahwa  pada  Pemerintah Daerah  Kota  Tomohon  anggaran  belanja  daerah  telah  digunakan  secara  efektif  dan
efisien.  Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas  dan  efisiensi  dari  setiap  dinas  atau  daerah  memiliki  perbedaan  dalam penggunaan anggarannya.
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  pemerintah  daerah  telah diberikan tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah _ pusat kepada pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  bertanggungjawab  atas aktivitas  keuangan  yang  telah  dilaksanakan.  Adanya  kasus  tersebut  pada  Pemerintah Kabupaten  Gresik  Pada  Tahun  2020  dan  2021  membuat  penulis  terdorong  untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penggunaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021”.

## KAJIAN TEORI Efektivitas
Menurut  Mahmudi,  (2019)  yang  menjelaskan  bahwa  efektivitas  adalah  suatu hubungan  antara output dengan  tujuan  yang  harus  dicapai.  Semakin  besar  peran  dari output dalam  mencapai  sebuah  tujuan,  maka  suatu  organisasi  dapat  dinyatakan  efektif dalam  menjalankan  program  atau  kegiatannya.  Menurut  Mardiasmo,  (2009)  yang menyatakan  bahwa  efektivitas  sendiri  memiliki  hubungan  dengan  pencapaian  suatu tujuan  dari  sebuah  kebijakan.  Efektivitas  menggambarkan  ukuran  keberhasilan  sebuah organisasi  dalam  merealisasikan  targetnya.  Apabila  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat dicapai, maka efektivitas sendiri dapat dikatakan terpenuhi.

## Efisiensi
Menurut  Mardiasmo,  (2009) yang  menjelaskan  bahwa  efisiensi  memiliki hubungan  dengan  sebuah  konsep  produktivitas.  Pengukuran  efisiensi  sendiri  dapat dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap sebuah input yang  digunakan.  Maksud  dari input sendiri  merupakan  besarnya  usaha  dalam penggunaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  sedangkan  maksud  dari output adalah  hasil yang diperoleh.  Suatu  kegiatan  yang dilaksanakan  dapat  dikatakan  atau  memiliki hasil yang efisien apabila penggunaan sumber daya dapat digunakan seminimal mungkin.

## Akuntansi Sektor Publik
Menurut  Yuesti  dkk.,  (2021)  Akuntansi  sektor  publik  adalah  informasi  bagi organisasi  pemerintah  sebagai  manajemen  yang  digunakan  dalam  proses  pengendalian perencanaan  strategis,  pembuatan  program,  penyusunan  anggaran,  evaluasi  dan pelaporan  kinerja.  Menurut  Kristiyani,  (2020)  yang  mengemukakan  bahwa  Akuntansi sektor  publik  adalah  suatu  mekanisme  akuntansi  yang  diberlakukan  dalam  organisasi publik. Pada praktiknya akuntansi sektor publik digunakan dalam lembaga tinggi negara dan  departemen-departemen  yang  berada  di  bawahnya,  seperti  pemerintah  daerah, yayasan, partai politik, serta organisasi nirlaba lainnya.

## Anggaran
Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  (2010)  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  menyatakan  bahwa  “anggaran _ merupakan _ dokumen  formal  hasil kesepakatan  antara _ eksekutif  dan  legislatif  tentang _ belanja  yang  ditetapkan  untuk melaksanakan  kegiatan  pemerintah  dan  pendapatan  yang _ diharapkan  untuk  menutup keperluan  belanja  atau  pembiayaan  yang  diperlukan  bila  diperkirakan  akan  terjadi defisit  atau  surplus”.  Menurut  Halim  dkk,  (2018)  menjelaskan  anggaran  merupakan
dokumen  yang  memuat  perkiraan  kerja,  baik  berupa  penerimaan  maupun  pengeluaran disajikan  dengan  ukuran  moneter  yang  akan  dicapai  pada  periode  tertentu  dan menyertakan data dari periode sebelumnya sebagai bentuk pengendalian dan penilaian.

## Laporan Realisasi Anggaran
Pada  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  2  tentang  Laporan Realisasi  Anggaran  menjelaskan  bahwa  “Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan pembiayaan dari suatu  entitas  pelaporan  yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan  anggarannya”. Laporan  Realisasi  Anggaran  juga  memberikan  informasi  bahwa  anggaran  yang digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Makaminang et al., 2022).

## Belanja Daerah
Pada  Undang-Undang  Nomor  23  (2014)  tentang  Pemerintah  Daerah  yang menjelaskan  bahwasannya  belanja _ daerah  adalah  “semua  kewajiban _ Daerah  yang diakui  sebagai  penambah _ nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan”.  Menurut  (Siregar,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  belanja  daerah merupakan  seluruh  pengeluaran  kas  umum  daerah  dengan  mengurangi  saldo  anggaran periode  bersangkutan  dan  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali.  Pada (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13,  2006)  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa  belanja  daerah  dibagi  menjadi  belanja  langsung dan  belanja  tidak  langsung.  Belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.  Sedangkan, belanja tidak  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian _ deskriptif  kuantitatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan  kuantitiatif, yang  memiliki  tujuan  untuk  mendeskripsikan  sebuah  permasalahan  atau  fenomena dengan menggunakan perhitungan berupa angka. Objek dalam penelitian ini berasal dari Laporan _ Realisasi _ Anggaran  Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  periode  anggaran 2017 – 2021.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data _ sekunder  yaitu  sumber  data  yang  tidak langsung  mengungkapkan  data,  melainkan  melalui  orang  lain  atau  dokumen.  Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Laporan _ Realisasi Anggaran _ Pemerintah  Kabupaten  Gresik  tahun  anggaran  2017  hingga  2021  yang diperoleh dari publikasi Laporan Keuangan pada website Pemerintah Kabupaten Gresik. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui dokumentasi.  Dimana dokumentasi  ini dilakukan dengan mengunduh dari sumber data untuk  memperoleh  suatu  data  yang  nyata.  Pada  penelitian  ini  metode  analisis _ data menggunakan  metode  analisis  deskriptif _ kuantitatif.  Analisis  deskriptif  kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran atau deskriptif karakteristik  tertentu  dari  suatu  objek  dengan  menginterpretasi,  mengolah  dan mengumpulkan  data  sehingga  dapat  divisualisasikan  terkait  kondisi  yang  diteliti berdasarkan angka-angka (Nuryaman, 2015).

## Perhitungan Rasio Efektivitas
Tingkat pengukuran efektivitas merupakan salah satu  tolak ukur  yang ditetapkan oleh  instansi  pemerintah  akan  sasaran  yang  diprogramkan  atau  ditargetkan  dapat tercapai atau tidak (Mahsun, 2009):
Dalam  Keputusan _ Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  Tahun  1996, dijelaskan  bahwasannya  terdapat  lima  kriteria  dalam  melakukan  pengukuran  tingkat efektivitas, yaitu:
a) Apabila  dari  hasil  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  100%  artinya  sangat efektif.
b) Apabila  dari  hasil  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  90%  -  100% dapat dikategorikan efektif.
c) Apabila  dari  hasil  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  80%  -  90% dapat dikategorikan cukup efektif.
d) Apabila  dari  hasil  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  60%  -  80% dapat dikategorikan kurang efektif.
e) Apabila  dari  hasil  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  dibawah  60%  dapat dikategorikan tidak efektif.

## Perhitungan Rasio Efisiensi
Perhitungan  tingkat  efisiensi  belanja  dari  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  dapat dilihat  dengan  membandingkan  tingkat  realisasi  belanja  langsung  dengan  realisasi anggaran belanja. Sehingga dapat dihitung dengan rumus berikut (Mahsun, 2009):
Dalam  Keputusan _ Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  Tahun  1996, dijelaskan  bahwasannya  terdapat  lima  kriteria  dalam  melakukan  pengukuran  tingkat efisiensi, yaitu:
a) Apabila hasil dari perhitungan tersebut memiliki hasil presentase diatas 100% artinya tidak efisien.
b) Apabila  hasil  dari  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  90%  -  100% dapat dikategorikan kurang _ efisien.
c) Apabila  hasil  dari  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  80%  -  90% dapat dikategorikan cukup _ efisien.
d) Apabila  hasil  dari  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  antara  60%  -  80% dapat dikategorikan efisien.
e) Apabila  hasil  dari  perhitungan  tersebut  memiliki  hasil  dibawah  60%  dapat dikategorikan sangat efisien.

## HASIL PENELITIAN
Tabel 1 .
Data Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 Tahun Anggaran Anggaran Belanja Realisasi Belanja 2017 2.361.259.908.511,83 2.116.216.445.466,02 2018 2.472.796.687.739,74 2.118.545.900.336,73 2019 2.732.193.803.569,42 2.399.289.318.844,41 2020 2.688.731.525.001,57 2.485.716.405.435,02 2021 2.831.810.687.065,00 2.436.092.890.389,33 Tabel 2 .
Analisis Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 Tahun Anggaran Anggaran Belanja Realisasi Belanja Tingkat Efektivitas Kriteria 2017 2.361.259.908.511,83 2.116.216.445.466,02 89,62% Cukup Efektif 2018 2.472.796.687.739,74 2.118.545.900.336,73 85,67% Cukup Efektif 2019 2.732.193.803.569,42 2.399.289.318.844,41 87,82% Cukup Efektif 2020 2.688.731.525.001,57 2.485.716.405.435,02 92,45% Efektif 2021 2.831.810.687.065,00 2.436.092.890.389,33 86,03% Cukup Efektif
Hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  belanja  daerah  yang  disajikan  dalam  tabel diatas, menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerahnya  dikategorikan  cukup  efektif pada  tahun  2017,  2018,  2019,  dan  2021,  serta  dikategorikan  efektif  pada  tahun  2020. Dari  tahun  2017  –  2021  presentase  efektivitas  pemerintah  Kabupaten  Gresik  masih  di atas  85%.  Tingkat  efektivitas  tertinggi  berada  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  92,45%. Presentase  tersebut  lebih  besar  dari  tahun  2017  yang  memperoleh  presentase  89,62%, tahun  2018  memperoleh  presentase  85,67%,  tahun  2019  memperoleh  presentase 87,82%, dan tahun 2021 memperoleh presentase sebesar 86,03%.
Tabel 3 .
Analisis Efisiensi Realisasi Belanja Langsung Pemerintah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Belanja Realisasi Belanja Langsung Tingkat Efisiensi Kriteria 2017 2.116.216.445.466,02 1.145.812.463.865,02 54,14% Sangat Efisien 2018 2.118.545.900.336,73 1.083.884.495.080,97 51,17% Sangat Efisien 2019 2.399.289.318.844,41 1.337.718.488.756,87 55,57% Sangat Efisien
2020 2.485.716.405.435,02 1.017.356.607.971,69 40,93% Sangat Efisien 2021 2.436.092.890.389,33 1.166.362.384.785,71 47,88% Sangat Efisien
Berdasarkan  pada  perhitungan  tersebut  tahun  anggaran  2017  –  2021  presentase belanja  langsung  kurang  dari  60%,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwasannya Pemerintah _ Kabupaten  Gresik  telah  melaksanakan  efisiensi  pada  belanja  langsung dengan  sangat  baik  sehingga  dapat  dikategorikan  sangat  efisien.  Tingkat  efisiensi terendah  pada  tahun  2020  dengan  presentase  sebesar  40,93%,  hal  ini  dikarenakan belanja  modal  yang  dilakukan  pemerintah  lebih  rendah  dari  pada  periode  sebelumnya. Pada  tahun  2017  presentase  belanja  langsung  memiliki  presentase  sebesar  54,14%, tahun 2018 presentase belanja langsung sebesar 51,17%, tahun 2019 presentase belanja langsung sebesar 55,57%, dan tahun 2020 presentase belanja langsung sebesar 40,93%.

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Kabupaten  Gresik  telah  melaksanakan  otonomi  daerahnya  dengan wewenang  yang  telah  diberikan  untuk  membuat  kebijakan  sendiri.  Mengatur  urusan daerah  dengan  memaksimalkan  dan  menggali  potensi  daerah  untuk  memperoleh pendapatan  asli  daerahnya  sendiri,  tentu  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja daerah  secara  maksimal  dan  tidak  terjadi  adanya defisit pada  Laporan  Realisasi Anggaran.  Belanja _ daerah  yang  digunakan  secara  maksimal  dampaknya  akan  dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

## Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Analisis  tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerah  pada  Pemerintah Kabupaten  Gresik  periode  anggaran  2017  –  2021,  berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas memiliki  kriteria  cukup  efektif  pada  tahun  2017  memiliki  tingkat  efektivitas  sebesar 89,62%  atau  tergolong  cukup  efektif  dengan  realisasi  belanja  daerah  sebesar  Rp 2.116.216.445.466,02,  pada  tahun  2018  tingkat  efektivitas  mengalami  penurunan menjadi  85,67%  yang  masih  tergolong  cukup  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  target  yang dianggarkan  semakin  besar  yaitu  Rp  2.472.796.687.739,74,  tetapi  realisasinya  masih tetap atau hanya sebesar Rp 2.118.545.900.336,73. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas mengalami  kenaikan  menjadi  87,82%  atau  tergolong  cukup  efektif,  yang  mana  target dari  anggaran  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  Rp 2.732.193.803.569,42  begitu  juga  realisasinya  yang  memiliki  nominal  sebesar  Rp 2.399.289.318.844,41. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas juga mengalami peningkatan menjadi  92,45%  atau  tergolong  efektif,  yang  mana  target  anggaran  mengalami penurunan  menjadi  Rp  2.688.731.525.001,57  dan  realisasi  belanja  daerah  terus meningkat  menjadi  Rp  2.485.716.405.435,02.  Pada  tahun  2021  tingkat  efektivitas belanja  daerah  menghadapi  penurunan  yang  cukup  signifikan  menjadi  86,03%  atau dapat  dikatakan  cukup  efektif,  dimana  pada  tahun  ini  target  anggaran  semakin  besar yaitu Rp 2.831.810.687.065,00 tetapi realisasinya lebih rendah dari periode sebelumnya yaitu Rp 2.436.092.890.389,33.
Hasil  penelitian  tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerah  diatas, menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2017 – 2021 memiliki presentase diatas 80%, yang mana hal ini masih dikatakan efektif dalam  penggunaan  belanja  daerah.  Meskipun  anggaran  daerah  yang  dapat  dibilang bertambah  setiap  tahunnya,  begitu  juga  dengan  belanja  yang  dilakukan  memiliki  hasil
analisis  efektivitas  realisasi  belanja  daerah  berfluktuasi  setiap  tahun,  karena  belanja yang  dilakukan  oleh  daerah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dari  hasil penelitian  tersebut  juga  diperoleh  rata  –  rata  tingkat  efektivitas  selama  lima  tahun periode anggaran yaitu sebesar 88,32% dengan kriteria cukup efektif.

## Efisiensi Realisasi Belanja Langsung
Analisis  tingkat  efisiensi  pada  realisasi  belanja  langsung  Pemerintah  Kabupaten Gresik  tahun  anggaran  2017  –  2021  dengan  menggunakan  perhitungan  rasio  efisiensi, memiliki  kriteria  sangat  efisien  selama  lima  tahun  periode  anggaran.  Pada  tahun  2017 sebesar  54,14%,  yang  mana  realisasi  belanja  daerah  yang  dilakukan  sebesar  Rp 2.116.216.445.466,02 dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 1.145.812.463.865,02.  Pada  tahun  2018  tingkat  efisiensi  memiliki  presentase  51,17%, dengan  realisasi  belanja  daerah  sebesar  Rp  2.118.545.900.336,73  dan  realisasi  belanja langsung sebesar Rp 1.083.884.495.080,97. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi memiliki presentase  55,57%,  dengan  realisasi  belanja  daerah  sebesar  Rp  2.399.289.318.844,41 dan belanja langsung yang direalisasikan sebesar Rp 1.337.718.488.756,87. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi memiliki presentase 40,93%, dengan realisasi belanja daerah yang dilakukan  sebesar  Rp  2.485.716.405.435,02  dan  realisasi  belanja  langsung  yang digunakan  pemerintah  daerah  sebesar  Rp  1.017.356.607.971,69.  Pada  tahun  2021 tingkat  efisiensi  memiliki  presentase  47,88%,  dengan  realisasi  belanja  daerah  sebesar Rp  2.436.092.890.389,33  dan  realisasi  belanja  langsung  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  yaitu  sebesar  Rp  1.166.362.384.785,71.  Belanja  langsung  yang dilakukan  selama  lima  tahun  periode  anggaran  memiliki  presentase  rata  –  rata  sebesar 49,94% atau dapat dikatakan sangat efisien karena memiliki presentase dibawah 60%.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yang  berkaitan  dengan  efektivitas  dan  efisiensi realisasi  anggaran  belanja  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  tahun  anggaran 2017  –  2021  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja termasuk  kriteria  cukup  efektif  dan  tingkat  efisiensi  belanja  langsung  termasuk  dalam kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik tergolong baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Luthfi,  N.  A.  (2019).  Analisis  Peran  Sukuk  Dalam  Perkembangan  Keuangan Syariah.  Al-Mizan  :  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  2(2),  29-50.  Retrieved  from https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/109 Halim,  A.,  &  Kusufi,  S.  (2018). Teori  Konsep dan Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik :
Dari  Anggaran  Hingga  Laporan  Keuangan,  Dari  Pemerintah  Hinga  Tempat Ibadah . Jakarta: Salemba Empat. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25820 Kristiyani,  D.  (2020). Model  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Untuk  Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital . 22 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732
Mahsun,  M.  (2009). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  BPFE. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/142470
Makaminang, N. E.,  Ilat,  V., Rudy, H., &  Wokas, N. (2022). Evaluasi  Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Manado . 6 (1), 325–334. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/42162
Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271239576832
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Andi.  Mardiasmo.  (2009). Akuntansi Sektor Publik .
Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik . Malang: UB Press.
Paat,  H.  P.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Pusung,  R.  J.  (2019). Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon . 7 (3), 2979–2988. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24044
Prasetyo,  W.  H.,  &  Nugraheni,  A.  P.  (2020). Analisis  Realisasi  Anggaran  Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  (  DISDUKCAPIL  )  Kota  Magelang Periode 2015 – 2019 . 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639 Republik  Indonesia  (2014).  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. https://www.apbi-icma.org/uploads/files/old/2013/11/uu_32_-2004.pdf
Simamora,  W.  C.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2022). Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah
(  PAD  ),  Dana  Alokasi  Umum  dan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Pada  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2018-2020 . 6 (September), 410–415. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547 Yuesti, A., Dewi, N. Lu. P. S., & Pramesti, I. G. A. S. (2021). Akuntansi sektor publik .