## Pakuan Law Review
TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) UU NO. 11 TH 2008 JUNCTO PASAL 45 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
Abdul Azis S.H M.H
Polisi Republik Indonesia (POLRI)

## ABSTRAK
Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa
Kebencian  Atau  Permusuhan  Melalui  Internet  di Indonesia, terutama  terkait  dengan  Pasal  28  Ayat  (2)  UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Selain itu,  penelitian  ini  dimaksudkan  juga  untuk  mengetahui faktor  yang  mempengaruhi  berkembangnya  tindak pidana  informasi  yang  bermuatan  kebencian  atau  yang akrab  disebut  dengan  ujaran  kebencian (Hate  Speech) di Indonesia.  Kerangka  teori  dalam  penelitian  ini diantaranya  Teori  Kepastian  Hukum,  Teori  Hak-Hak Alami, dan Teori Pemidanaan. Penelitian
ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  sifat penelitian  hukum  deskriptif  analisis,  pendekatan penelitian  hukum  doktrina.  Metode  penelitian  hukum normatif dipilih dalam penelitian ini, melalui pengolahan data  dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka.  Hasil penelitian  ini  diantaranya  menganalisis  penerapan  Pasal 28  ayat  (2)  UU  ITE  juncto  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE.

## Pakuan Law Review
Peranan  teknologi  informasi  dalam  kasus  ini  adalah informasi  di website yang  digunakan  sebagai  upaya menyelesaikan  kasus  tersebut.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan  kebencian  yaitu  literasi  publik  terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif  politik  serta  kekuasaan  juga  menjadi  salah  satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat  dan  bahaya  berteknologi  kepada  masyarakat agar  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  sebagai  konsumen menjadi  lebih  sadar  tentang  penggunaan  media  sosial yang baik dan benar.
Kata Kunci: ITE, cybercrime, ujaran kebencian, penerapan.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kemajuan peradaban manusia pada saat ini ditandai dengan  melesatnya  fenomena  kemajuan  teknologi informasi  dan  globalisasi  yang  berlangsung  hampir  di semua  sektor  kehidupan.  Perkembangan  teknologi  dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara  berkembang.  Saat  ini  teknologi  informasi memegang  peranan  yang  penting  dalam  perkembangan arus  informasi.  Teknologi  informasi  diyakini  membawa keuntungan  yang  besar  bagi  negara-negara  di  dunia. Sejauh  ini,  pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk

## Pakuan Law Review
memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi  khusunya  pengelolaan  informasi  dan  transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya. Sehingga  kegiatan pemanfaatan teknologi informasi  dapat  dilakukan  secara  aman  dengan  menekan akibat-akibat  negatifnya  seminimal  mungkin. 1 Misalnya, maraknya  penggunaan  sarana  teknologi  informasi  untuk menyebarkan  informasi  yang  menimmbulkan  rasa kebencian  dan  permusuhan  di  media  sosial.  Di  sisi  lain, kebebasan  dalam  berekspresi  merupakan  hak  mutlak setiap  masyarakat  Indonesia  yang  di  cantumkan  dalam UUD 1945.
Kebebasan  berekspresi  baik  secara  lisan  maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan,  serta  mengikuti  norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (Hate Speech).
Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) merupakan  suatu peristiwa  yang  saat  ini  sangat  membutuhkan  suatu perhatian  dan  penaggulangan  yang  tegas,  Ketentuan
1 TIM  Penulis  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  manusia  , Buku  Saku Penanganan Ujaran Kebencian , (Jakarta: Komnas HAM 2016), hlm.9.

## Pakuan Law Review
Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) belum  diatur  secara khusus  di  Indonesia,  padahal  begitu  banyak  efek  yang ditimbulkan  dari  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) ,  antara lain  pengucilan, diskriminasi,  kekerasan,  sampai  yang paling  parah  yakni  pemusnahan  terhadap  kelompok tertentu/genosida.  Oleh  karenanya,  kehadiran  undang  - undang  terkait  dengan  pengaturan cybercrime atau kejahatan  kriminal  yang dipicu  oleh  penyalahgunaan teknologi  tentu  saja  sangat  dibutuhkan  dalam  penegakan hukum  pidana,  terutama  kejahatan  yang  memang  lahir dari  kehadiran  teknologi  tersebut.    Namun  dalam  tataran praktek,  penegakan  hukum  pidana  dengan  UU  ITE  ini ternyata  menimbulkan  masalah  hukum  bagi  orang-orang yang  menggunakan  sarana  teknologi  informasi  untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
A. Bagaimana  implementasi  peraturan  perundang- undangan  tindak  pidana  ujaran  kebencian (Hate
Speech) di Indonesia?

## Pakuan Law Review

## B. Bagaimana  implikasi  perubahan  undang-undang
ITE  terhadap  tindak  pidana  ujaran  kebencian
(Hate Speech) di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN
A. Peran Media Sosial Dalam Ujaran Kebencian
Pesatnya  kemajuan  di  bidang  teknologi,
komunikasi, dan informasi yang notabene memanfaatkan  perangkat  komputer,  ponsel  pintar, dan  media  lainnya  selalu  berdampak  positif  dan negatif. saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia  (global  network)  merupakan  suatu  keharusan jika kita tidak ingin menjadi objek di dalamnya. Dalam dunia  maya  (cyberspace)  telah  terjadi  perubahan paradigma,  terutama  dalam  pemanfaatan  informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi komputer,  informasi,  dan  komunikasi  yang  bermuara pada  jaringan  internet  sebagai  wujud  perpaduan  tiga bidang teknologi tersebut.
Pada  perkembangannya  internet  tidak  hanya membawa  dampak  positif  bagi  kemajuan  manusia, namun  juga  membawa  dampak  negatif.  Hal  ini ditujukan  dengan  membuka  peluang  munculnya

## Pakuan Law Review
tindakan-tindakan  anti  sosial  yang  selama  ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan  terjadi.  Sebuah  teori  menyatakan,  crime  is product  of  society  its  self,  yang  secara  sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak  negatif  dari  perkembangan  aplikasi  internet ini sering disebut dengan cybercrime.
Kehadiran  teknologi  komunikasi  modern seperti  internet  telah  membuat  padangan  manusia mengenai kehidupan berubah. Paradigma komunikasi manusia  dalam  menjalani  aktivitas  ekonomi,  bisnis, interaksi  sosial,  dan  politik  menjadi  berbeda. Sebelumnya,  manusia  didominasi  oleh  aktivitas  yang bersifat fisik dan dilakukan secara berhadap-hadapan satu  sama  lain.  Dalam  praktiknya,  hal  semacam  ini tentu  memiliki  banyak  keterbatasan.  Namun,  dengan internet, segala hal yang membatasi aktivitas manusia tersebut perlaan menghilang. Dalam hal berkomunikasi,  jika  menggunakan  media  internet, ruang,  jarak,  dan  waktu  yang  semula  membatasi manusia  menjadi  hilang.  Dengan  kata  lain,  internet menjadikan dunia tanpa batas.

## Pakuan Law Review
Cyberspace  menawarkan  segala  hal  yang
diperllukan manusia,
termasuk kesenangan, keuntungan  dan  kemudahan  tanpa  bersusah  payah menggerakkan  badan  untuk  memperoleh  sesuatu. Berbagai informasi gratis dari surat kabar dalam dan luar negeri dapat diperoleh tanpa membeli. Menikmati musik tanpa harus membeli kaset. Bagi akdemisi,berbagai literatur tersaji secara gratis tanpa harus pergi ke tempat berada. Kehidupan vietual yang disajikan  cyberspace  telah  memunculkan  bentuk aktivitas  baru  untuk  mencapai  kepuasan,  seperti teleshopping,  teleconference,  virtual  gallery,  virtual museum,  e-commerce,  namun  juga  memunculkan penyimpangan-penyimpangan seperti kejahatan dengan memanfaatkan internet atau cybercrime.
Sebagai  sebuah  gejala  sosial,  kejahatan  telah sejak  awal  kehidupan  manusia  di  dunia,  namun kemajuan teknologi membuat kejahatan dalam bentuk primitif berubah menjadi sebuah kejahatan yang lebih maju  dan  modern.  Kejahatan  konvensional  di  dunia nyata muncul di dunia maya dengan wajah kejahatan yang  diperhalus  sedemikian  rupa.  Kehalusan kejahatan  virtual  atau  cybercrime  membuat masyarakat  luas,  khususnya  di  negara  berkembang

## Pakuan Law Review
yang  memiliki  kesenjangan  digital  seperti  indonesia, tidak merasakannya sebagai sebuah bentuk kejahatan. Padahal,  sudah  begitu  banyak  korban  dan  kerugian moril dan materil akibat cybercrime. Korbannya dapat berupa  netizen  (penduduk  dunia  virtual/penghuni cyberspace) dan masyarakat luas yang awam.
Keberadaan  media  sosial  yang  terkoneksi dengan  jaringan  internet  tidak  hanya  membawa banyak  kemudahan,  tetapi  juga  tantangan.  Salah satunya,  adalah  masalah  buruknya  etika  yang ditampilkan  oleh  warga  dunia  maya (netizen) yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian
(hate speech) di ranah online.
Sebagai salah satu negara yang memiliki kasus tinggi dalam hal penyebaran ujaran kebencian melalui dunia  maya  adalah  di  Inggris,  jumlah  orang  yang ditahan  karena  kejahatan  ucapan  di  internet meningkat  signifikan  dalam beberapa  tahun  terakhir. Pada  tahun  2010  tercatat  625  orang  ditahan  dalam kasus  ini,  yang  meningkat  menjadi  857  orang  pada tahun  2015.  Jadi,  ada  peningkatan  37  persen  dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari

## Pakuan Law Review
Freedom  of  Information  Request  yang  dibuat  oleh
Metropolitan Police). 2
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global.  Perkembangan  teknologi  informasi  telah  pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan  pola  penegakan  hukum  yang  secara  signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain memberikan kontribusi bagi
peningkatan
kesejahteraan Di  Indonesia  sendiri,  memang  belum ada  data  kuantitatif  yang menunjukkan  peningkatan pesan  kebencian  di  ranah online .  Namun,  beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari  beredarnya  pesan kebencian,  misalnya  dalan kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada  Juli  2016  ini  berawal  dari  kesalahpahaman beberapa  orang,  yang  kemudian  diunggah  dan disebarluaskan  melalui  media  sosial.  Orang  yang menerima  pesan  tanpa  memahami  persoalan
2 Edi Santoso, Pengendalian Pesan Kebencian (Hate speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media, (Purwokerto:Universitas Jendral Soedirman, 2016). hlm. 89.

## Pakuan Law Review
sesungguhnya  kemudian  tersulut  amarah,  dan  turut menyebarkan pesan itu.
Pesan
yang  sambung
menyambung itu kemudian
memunculkan kemarahan  massa,  hingga  mengakibatkan  perusakan sebuah  tempat  ibadah.  Lahirnya  undang-undang  No 11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik  merupakan  ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  perluasan  dari ketentuan  yang  ada  di  dalam  KUHP  yaitu  pasal  103 yang  berbunyi  “Ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan  lainnya diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  undang- undang  ditentukan  lain.juga  berlaku  bagi  perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan lain.” 3

## B. Ujaran Kebencian Dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Yang  termasuk  dalam Hate  speech yang  diatur dalam  undnag-undang  no  11  tahun  2008  tentang
3 Danrivanto  Budhijanto, Hukum Telekomunikasi,  Penyiaran,  dan Teknologi  Informasi:  Regulasi  dan  Konvergensi ,  (Bandung :PT  Refika  Aditama, 2013) hlm. 124.

## Pakuan Law Review
informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai  berikut:  Adapun  Pasal  28  ayat  (2)  Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Pasal 45 ayat (2):
“Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).”  Secara substansial UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19  Tahun  2016  mengatur  dua  hal  pokok,  yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.  Perkembangan  pemanfaatan  Informasi elektronik  dewasa  ini,    sudah  memberikan
kenyamanan  dan  kemanfaatannya.  Sebagai contoh, penggunaan email sangat memudahkan setiap orang  bisa  berkomunikasi  melalui  pengiriman  berita secara  cepat,  dan  dapat  melintasi  wilayah  baik  lokal, regional dan bahkan hingga internasional.

## Pakuan Law Review
Pemanfaatan  penyebaran  informasi  elektronik ini,  dimanfaatkan  untuk  ajang  silaturahmi  untuk mencari  teman-teman  baru  yang  dikenal  dengan facebook  atau  media  sosial  lainnya.  (halaman  135 buku prita) Kendati demikian, ada kekhawatiran yang kini bersentuhan langsung dengan seluruh masyarakat  luas  terkai  informasi  elektronik  yang menjadi  bagian  daripada  perkembangan  teknologi komunikasi.
Ujaran kebencian kerap kali diutarakan melalui media  sosial  dan  tidak  jarang  pelaku  yang melakukannya  tidak  segan  untuk  mengajak  para netizen  atau  warga  dunia  maya  untuk  turut  serta menyebarkan  informasi  yang  bermuatan  kebencian tersebut.  Imbas  yang  diperoleh  akibat  ujaran kebencian  itu  bisa  jadi  menggurita  mengingat penyebaran  di  media  sosial  dilakukan  secara  masif oleh warga dunia maya. Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian secara bersama.
Menurut  komisi  nasional  hak  asasi  manusia (KOMNASHAM),  2  hal  yang  penting  untuk  diingat bahwa Ujaran kebencian (Hate speech) perlu ditangani karena:
a. Bertentangan  dengan  Pancasila  Dasar  negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan
persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.
b. Bertentangan  dengan  Bhinneka  Tunggal  Ika. Sejak  awal  Indonesia  dibangun  oleh  berbagai suku.  Oleh  karena  itu,  semboyan  Indonesia adalah  Bhinneka  tunggal  Ika,  berbedabeda  tapi tetap satu. 4
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat  dengan  menetapkan  apa  yang  harus diharuskan  ataupun  yang dibolehkan  dan  sebaliknya. Dengan  demikian  menarik  garis  antara  apa  yang hukum  dan  apa  yang  melawan  hukum.  Hukum  dapat mengkualifikasi  sesuatu  perbuatan  sesuai  denan hukum  tidak  merupakan  masalah  dan  tidak  perlu dipersoalkan,  yang  menjadi  masalah  ialah  perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap  oleh  hukum  ialah  justru  perbuatan  yang disebut  terakhir  ini,  baik  perbuatan  melawan  hukum yang  sungguh-sungguh  terjadi  (onrecht  in  actu) maupun  perbuatan  melawan  hukum  yang  mungkin
4 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusi, Buku  Saku  Penanganan  Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakart : Komnas HAM, 2015), hlm, 9

## Pakuan Law Review
akan  terjadi  (onrecht  in  potentie).  Perhatian  dan penggarapan  perbuatan  itulah  yang  merupakan penegakan hukum. terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sangsi. 5
Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat  dibedakan  adanya  tiga  sistem  penegakan hukum,  ialah  sistem  penegakan  hukum  perdata, sistem  penegakan  hukum  pidana  dan  sistem penegakan  hukum  administrasi.  Sejalan  dengan  itu, terapat  berturut-turut  sistem  sangsi  hukum  perdata, sistem  sangsi  pidana  dan  sistem  sangsi  hukum administrasi  (tatausaha  negara).  Ketiga  sistem penegakan  hukum  tersebut  masing-masing  didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa  disebut  aparatur  (alat)  penegak  hukum  yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.
Aparatur  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  aparat  eksekusi pidana,  sedang  peraturan-peraturan  yang  dikatakan lebih  lengkap  ialah  antara  lain  ketentuan-ketentuan hukum  acara  pidana.  Undang-undang  kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian,
5 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung : PT. Alumni, Tahun 1986), hlm. 111

## Pakuan Law Review
undang-undang  tentang  kejaksaan,  Kalau  prevensi diartikan  secara  luas,  maka  banyak  badan  atau  pihak yang  terlibat  di  dalamnya,  ialah  pembentuk  Undag- undang,  polisi,  kejaksaan,  pengadilan,  pamongpraja, dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa.
Proses pemberian pidana dia mana badan-badan ini  masing-masing  mempunyai  peranannya  dapat dipandang  sebagai  upaya  untuk  menjaga  agar  orang yang  bersangkutan  serta  masyarakat  pada  umumnya tidak  melakukan  tindak  pidana.  Namun,  badan  yang langsung  mempunyai  wewenang  dan  kewajiban pencegahan  ini  adalah  kepolisian.  Usaha  mencegar kejahatan  adalah  bagian  dari  politik  kriminil.  Politik kriminil  ini  dapat  diberi  arti  sembpit,  lebih  luas  dan paling  luas.  Dalam  arti  sempit  politik  kriminil  itu digambarkan  sebagai  keseluruhan  asas  dan  metode yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran hukum yang berupa pidana.
Dalam  arti  yang  lebih  luas  ia  merupakan keseluruhan  fungsi  dari  aparatur  penegak  hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi, sedangkan  dalam  arti  yang  paling  luas  ia  merupakan keseluruhan  kebijkan,  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi  yang

## Pakuan Law Review
bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral dari masyarakat. 6
KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana), yaitu: Pasal 156 KUHP:
“Barangsiapa  di  muka  umum  menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa golongan  rakyat  Indonesia,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah”.
Selama  ini,  ujaran  kebencian  (hate  speech) berdampak  pada  pelanggaran  HAM  ringan  hingga berat.  Selalu  awalnya  hanya  kata-kata,  baik  di  media sosial,  maupun  lewat  selebaran,  tapi  efeknya  mampu menggerakkan  massa  hingga  memicu  konflik  dan pertumpahan  darah.  Oleh  sebab  itu  maka  diperlukan adanya  suatu  tindakan  dari  para  aparat  dan  penegak hukum  khususnya  Kepolisian  untuk  mencegah  dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani  kasus  ujaran  kebencian  (hatespeech)  ini. Apabila  tidak  ditangani  dengan  efektif  efisien  dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
6 Hamzah  Andi, Hukum  Pidana  Di Bidang  Komputer ,  (Jakarta  :  Sinar
Grafika, 1987) hlm. 56

## Pakuan Law Review
undangan  akan  berpotensi  memunculkan  konflik sosial  yang  meluas,  dan  berpotensi  menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.  Di  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  NOMOR SE/06/X/2015  tentang  ujaran  kebencian  (hate speech).
Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP,  yang berbentuk  antara  lain:  1.  Penghinaan;  2.  Pencemaran nama  baik;  3.  Penistaan;  4.  Perbuatan  tidak menyenangkan;  5.  Memprovokasi;  6.  Menghasut;  7. Menyebarkan  berita  bohong  dan  semua  tindakan  di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa,  dan atau konflik sosial. 7
Kebencian  ( hate  speech )  yang  ditandatangani
Kapolri  Badrotin  Haiti  pada  tanggal  08  Oktober  2015 sebagai  pejabat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik
7 R.Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  ( KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 225 .

## Pakuan Law Review
Indonesia  atau  biasa  disingkat  Kapolri  yang  menjadi pimpinan  tertinggi  dalam  organisasi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  juga  telah  mensosialisasikan  Surat Edaran  Nomor SE/06/X/2015  kepada  seluruh  anggota  Polri  tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian  (hate  speech),  tujuannya agar  anggota  Polri  memahami  dan  mengetahui  bentuk- bentuk  ujaran  kebencian  diberbagai  media  dan penanganannya.
Surat  edaran  Kapolri  ini  merujuk  pada  beberapa perundang-undangan  antara  lain;  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Internasional  Hak-Hak Sipil  dan  Politik,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis,  serta  Undang-Undang  No.  7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Nomor 2 huruf  (f)  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015 menyebutkan:  Ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum

## Pakuan Law Review
Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana  lainnya  di  luar
KUHP, yang berbentuk antara lain:
a. Penghinaan;
b. Pencemaran nama baik;
c. Penistaan;
d. Perbuatan tidak menyenangkan;
e. Memprovokasi;
f. Menghasut;
g. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.
Pada  huruf  (h)  Surat  Edaran  Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian

## Pakuan Law Review
sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
Bentuk-bentuk  ujaran  kebencian  diberbagai media  dan  penanganannya.  Surat  edaran  Kapolri  ini merujuk  pada  beberapa  perundang-undangan  antara lain;  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Polri,  Undang-Undang  No.12  Tahun  2008  tentang Ratifikasi  Konvensi  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan Politik,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras  dan  Etnis,  serta  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial.  Nomor  2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan:  Ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang

## Pakuan Law Review
Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan  berita  bohong  dan  semua  tindakan  di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Selanjutnya  pada  huruf  (g)  Surat  Edaran Nomor  SE/06/X/2015  disebutkan:  Ujaran  kebencian sebagaimana  dimaksud  di  atas,  bertujuan  untuk menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap individu  dan  atau  kelompok  masyarakat,  dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

## Pakuan Law Review
Halaman 346
Pada  huruf  (h)  Surat  Edaran  Nomor
SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
Dampak  Penerapan  UU  ITE  dan  Surat  Edaran Kapolri Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian (Hate speech) Surat Edaran  Kapolri  sebagai salah  satu  varian  dari peraturan  kebijaksanaan  hanya  dimaksudkan  untuk menjamin  ketaatan  atas  tindakan  kepolisian  dalam penanganan  tindakan  hate  speech  sebagaimana dimaksud  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  rujukan  dari  SE  Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur  hukum  yang  terdapat  dalam  norma  hukum administrasi  umum  (UU  Administrasi  Pemerintahan) maupun  norma  hukum  administrasi  sektoral  yang

## Pakuan Law Review
mengatur  berbagai  kategori  tindakan  yang  dalam  SE dikategorikan sebagai hate speech.
Polri  dalam  melaksanakan kewenangannya untuk  menangani  berbagai  perilaku  hate  speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti  harus  cermat  dan  hati-hati  dalam  melakukan penindakan,  tidak  menyalahgunakan  wewenang,  dan seterusnya.  Dengan  SE  Kapolri  tersebut,  seharusnya dapat  menjamin  penegakan  norma  hukum  semakin baik,  bukan  justru  menjadi  selubung  bagi  tindakan sewenang-wenang  aparat  dalam  mengendalikan pelatuk kekuasaan.
Maka  itu,  pengawasan  internal  terhadap  para pelaksana  surat  edaran  tersebut  harus  berjalan paralel  dengan  kewenangan  untuk  melaksanakan surat  edaran  tersebut.  Surat  Edaran  Kapolri  tersebut menyatakan  bahwa  apabila  tidak  ditangani  dengan efektif,  perbuatan  ujaran  kebencian,  efisien,  dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  akan  berpotensi  memunculkan  konflik sosial  yang  meluas  dan  berpotensi  menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan  nyawa.  SE  Kapolri  juga  mengatur

## Pakuan Law Review
prosedur  penanganan  atas  terjadinya hate  speech tersebut  agar  tidak  menimbulkan  diskriminasi, kekerasan,  penghilangan  nyawa,  dan/atau  konflik sosial  yang  meluas.  Prosedur  penanganannya  oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:
1. Setiap  personel  Polri  diharapkan  mempunyai pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai  bentuk- bentuk kebencian;
2. Personel  Polri  diharapkan  lebih  responsif  atau  peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap  personel  Polri  melakukan  kegiatan  analisis atau  kajian  terhadap  situasi  dan  kondisi  di lingkungannya.  Terutama  yang  berkaitan  dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap  anggota  Polri  agar  melaporkan  kepada pimpinan  masing-masing  atas  situasi  dan  kondisi  di lingkungannya  terutama  yang  berkaitan  dengan perbuatan ujaran kebencian;
Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

## Pakuan Law Review
1) memonitor  dan  mendeteksi  sedini  mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2) melakukan  pendekatan  pada  pihak  yang  diduga melakukan ujaran kebencian;
3) mempertemukan  pihak  yang  diduga  melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4) mencari  solusi  perdamaian  antara  pihak-pihak  yang bertikai, dan
5) memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
Namun      sebelum      melakukan      tindakan penindakan  bahwa  prinsip  ujaran  kebencian  adalah mendahulukan  pencegahan  daripada  penegakan hukum.  Dengan  beberapa  pertimbangan,  karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling  akhir;  prinsip  cost  and  benefit  untuk menghindari  kerugian  yang  lebih  besar  (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian:  potensi  terlanggarnya  hak  lain  secara tidak sah ( unjustified restriction ); backfire : penindakan justru  akan  memperbesar  skala  konflik  menghindari penghukuman  yang  tidak  berdasar  pada  hukum  ( due process  of  law ).  Penegakan  hukum  adalah  jalan

## Pakuan Law Review
terakhir,  secara  sederhana  dapat  dijelaskan  pada gambar dibawah ini:
Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi mengarah  ke  tindak  pidana  ujaran  kebencian,  setiap anggota  Polri  wajib  melakukan  berbagai  tindakan preventif.  Jika  tindakan  preventif  sudah  dilakukan, namun tidak
menyelesaikan masalah, penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  dan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Teknis Penanganan  Konflik  Sosial.  Hate  speech  (Ucapan Penghinaan  atau  Kebencian)  adalah  tindakan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  atau kelompok  dalam  bentuk  provokasi,  hasutan,  ataupun hinaan  kepada  individu  atau  kelompok  yang  lain dalam  hal  berbagai  aspek  seperti  ras,  warna  kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan,  agama,  dan  lain  lain.  Dalam  arti hukum,  Hate  speech  adalah  perkataan,  perilaku,

## Pakuan Law Review
tulisan,  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena dapat  memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku  pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.
Ujaran  Kebencian  harus  dapat  ditangani dengan  baik  karena  dapat  merongrong  prinsip berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  yang  berbhineka tunggal  ika  serta  melindungi  keragaman  kelompok dalam bangsa  ini  yang  mana  bahwa  pemahaman  dan pengetahuan  atas  bentuk-bentuk  ujaran  kebencian merupakan  hal  yang  penting  dimiliki  oleh  personel Polri  selaku  aparat  negara  yang  memiliki  tugas memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum  serta  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya  tindak  pidana  sebagai  akibat  dari  ujaran kebencian  tersebut.  ujaran  kebencian  dapat  berupa tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.
Dengan  memperhatikan  pengertian  ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak  ditangani  dengan  efektif,  efisien,  dan  sesuai

## Pakuan Law Review
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, akan  berpotensi  memunculkan  konflik  sosial  yang meluas,  dan  berpotens  menimbulkan  tindak diskriminasi,  kekerasan,  dan/atau  penghilangan nyawa.  Penegakan  hukum  atas  dugaan  terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:
1) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:
“Barangsiapa  di  depan  umum  menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau merendahkan  terhadap  satu  atau  lebih  suku bangsa  Indonesia  dihukum  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  empat  tahun  dengan hukuman  denda  setinggi  tingginya  empat  ribu lima ratus rupiah."
2) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:
“Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukkan atau  menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka umum,  yang  isinya  mengandung  pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan  di  antara  atau  terhadap  golongan- golongan  rakyat  Indonesia,  dengan  maksud supaya  isinya  diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh umum,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling

## Pakuan Law Review
lama  dua  tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa  sengaja menyerang kehormatan
atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan sesuatu hal, yang  maksudnya  terang  supaya  hal itu diketahui umum, diancam karenapencemaran dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah.

## III. PENUTUP
Pemerintah dalam  melaksanakan kewenangannya  untuk  menangani  berbagai  perilaku penyebaran  informasi  yang  menimbulkan  kebencian  dan permusuhan  (hate  speech)  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  harus  cermat  dan  hati-hati  dalam  melakukan penindakan,  tidak  menyalahgunakan  wewenang,  dan seterusnya.  Melalui,  Undang-  undang  tersebut  pemrintah setidaknyan  dapat  menjamin  penegakan  norma  hukum semakin  baik,  bukan  justru  menjadi  selubung  bagi

## Pakuan Law Review
tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan kekuasaan.
Sementara itu, sebagai penegak hukum, Kepolisian Republik  Indonesia  turut  serta  berkontribusi  aktif  dalam menangani  berbagai  kasus  ujaran  kebencian  ini, salahsatunya dengan adanya Surat Edaran Kapolri yang di dalamnya mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate  speech  tersebut  agar  tidak  menimbulkan diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa,  dan  atau konflik  sosial  yang  meluas.  Surat  edaran  itu  juga diletakkan  dalam  perspektif  teoretis  dalam  hukum administrasi negara.
Dalam  hukum  administrasi  negara,  pejabat  tata usaha  negara  (termasuk  Kapolri)  memang  diberikan kewenangan  untuk  mengeluarkan  produk  hukum  baik yang  berupa  peraturan  ( Regeling ),  keputusan  tata  usaha negara  ( Beschikking ),  maupun  peraturan  kebijaksanaan.
Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang- undang  atau  peraturan  karena  hanya  mengikat  secara internal  kepada  pejabat  tata  usaha  negara  sendiri  dan tidak  ditujukan  untuk  mengikat  secara  langsung  kepada masyarakat.

## Pakuan Law Review
e-ISSN

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945,
Amandemen Keempat.
Indonesia,  Undang  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem Dan  Transaksi  Elektronik,-Undang  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  UU Nomor 11 Tahun 2008, ps. 28.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik,  UU  Nomor  19  Tahun 2016, ps. 45.

## B. Buku/Makalah/Jurnal
Arief  Masur,  Dikdik, Urgensi Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

## Pakuan Law Review
Asshiddiqie,  Jimly,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,
Jakarta : Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan MK RI, 2006.
Bisri, Ilhami, SistemHukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi ,  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2004. Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi,
Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan  Konvergensi , Bandung  :PT  Refika
Aditama, 2013.
Effendi,    Erdianto, Hukum    Pidana  Indonesia  Suatu Pengantar, Bandung : PT
Refika Aditama, 2011.
Hamzah Andi, Hukum Pidana Di Bidang Komputer, Jakarta :
Sinar Grafika, 1987.
Makarim,  Edmon, Kompilasi Hukum  Telematika, Jakarta  :
PT Raja Grafindo Persada, 2003. Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika
(Suatu Kajian
Kompilasi), Jakarta    :    PT    Raja    Grafindo Persada, 2005. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : PT Fajar Interpratama Offset, 2005.

## Pakuan Law Review
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar  Ilmu  Hukum,
Jakarta : PT Kencana, 2008.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2014.
Prodjodikoro,  Wirjono, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di
Indonesia , Bandung : PT Refika Aditama.
Raharjo,  Agus, Cybercrime Pemahaman  dan  Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Sitompul,  Asril, Hukum  Internet Pengenalan  Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2001. Smith, Jan, Komputer Suatu Tantangan Baru  diBidang Hukum , Surabaya:
Airlangga University Press, 1991.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana ,  Bandung  :  PT.
Alumni, 1986
Sunarso,  Siswanto, Hukum Informasi  dan  Transaksi Elektronika Studi Kasus Prita Mulya, Jakarta :
PT Rineka Cipta, 2009.

## Pakuan Law Review
Halaman 358