## KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA PSSI

## Yusup Suparman

## Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Deputi IV
Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora
Email: ysuparman21@gmail.com ,

## ABSTRACT
The existence of the PSSI organization in Indonesia has its own uniqueness. This uniqueness can be seen from their status as members of FIFA in the international world and as a sports organization that has the status as a legal entity in the country of Indonesia whose existence is a member of the Indonesian National Sports Committee (KONI).
In the concept of this scientific paper using the normative juridical research method. As well as using data collection techniques carried out using descriptive analysis techniques, with secondary data sources, which include primary legal materials such as laws and regulations relating  to  the  statute  and  position  of  PSSI  both  in  Koni  membership  and  in  FIFA membership. The PSSI statutes also explain the existence of PSSI as a member of FIFA, so the  existence  of  the  PSSI  statute  explains  that  the  existence  of  PSSI  in  Indonesia  is  an independent  organization  and  its  existence  as  a  member  of FIFA,  so  that  the  regulations established  by  PSSI  are  based  on  rules  made  by  FIFA.  In  Indonesia,  PSSI  is  a  sports organization, this existence is based on the provisions in Article 35 paragraph (1) of the Act No. 3 of 2005 concerning the National Sports System, namely "in sports management, the community  can  form  a  sports  branch  organization".  However,  the  existence  of  sports organizations  in  Indonesia  is  also  coordinated  with  the  Indonesian  National  Sports Committee (KONI).

## Keywords: PSSI, FIFA, Football, Government Authority

## I. PENDAHULUAN
Sepak  bola  merupakan  suatu  bentuk  olahraga  yang  sangat  digemari  di  berbagai kalangan  masyarakat  di  dunia  ini,  bahkan  saat  ini  sepak  bola  sudah  bukan  lagi  menjadi sekedar olahraga saja, melainkan sudah menjadi suatu bisnis global yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kompetisi sepak bola profesional sebagai salah satu cabang olahraga  yang  paling  digemari  di  dunia  memberikan  sumbangan  dan  kesempatan  yang sangat  besar  bagi  pemajuan  kesejahteraan  umum,  menurut  Hinca  Pandjaitan  saat  ini kesejahteraan umum tersebut tidak hanya terjadi di negara dimana kompetisi sepak bola itu dipertandingkan,  tetapi  juga  di  negara-negara  yang  membuat  kompetisi  sepak  bola  itu
menjadi komoditas ekonomi 1 . Contohnya adalah English Premiere League (Liga sepak bola profesional Inggris) dimana kompetisi itu hanya terjadi di negara inggris namun pengaruh bisnisnya meluas hingga negara-negara di luar Inggris, termasuk di Indonesia saat ini.
Berdasarkan  perkembangan  sepak  bola  di  dunia  tersebut  maka  dibentuklah  suatu wadah  yang  bisa  menyelenggarakan  sepak  bola  secara  internasional.  Wadah  tersebut berbentuk  suatu  badan  federasi  internasional  yang  bernama Federation  Internationale  de Football  Association (FIFA).  FIFA  didirikan  pada  tahun  1904  dan  bermarkas  di  Zurich, Swiss. Dalam fungsinya, FIFA mempunyai kewenangan penuh di bidang sepak bola di dunia ini,  FIFA  mempunyai  fungsi  seperti  menyelenggarakan  turnamen-turnamen  internasional yang  diikuti  oleh  negara-negara  anggota  dan  FIFA  jugalah  yang  membentuk  peraturan- peraturan yang terkait dengan sepak bola dan mengikat kepada seluruh anggota FIFA.
Dalam perkembangan sepak bola saat ini, kompetisi sepak bola banyak memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi masyarakat, seperti pemain sepak bola, pengelola sepak bola, dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam bisnis sepak bola ini. Pada tahun 2006 saja sudah ada 270 juta orang aktif dalam sepak bola, yang terdiri atas 265 juta pemain laki-laki maupun perempuan dan 5 juta perangkat pertandingan yang bertugas menjalankan pertandingan  sepak  bola.  Angka  ini  naik  10  %  dari  survei  yang  dilakukan  tahun  2000. Berdasarkan  data  tersebut  juga,  dari  85  juta  pemain  yang  aktif  di  sepak  bola  Asia,  ada 7.094.000pemain di Indonesia 2 .
Dengan  adanya  perkembangan  sepak  bola  yang  sangat  pesat  di  Indonesia,  maka sudah  sewajarnya  diperlukan  suatu  wadah  yang  menampung  semua  kegiatan  yang berhubungan  dengan  sepak  bola  agar  sepak  bola  bisa  dimainkan  dengan  teratur  dan profesional.  Indonesia  dimana  sebagai  anggota  dari  FIFA  membentuk  suatu  wadah organisasi  yang  bergerak  di  bidang  sepak  bola  yang  disebut  sebagai  federasi  sepak  bola Indonesia  atau  disebut  juga  Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  didirikan  di Yogyakarta  pada  tanggal  19  April  1930,  yang  status  badan  hukumnya  didaftarkan  pada Departemen  Kehakiman  melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  J.A.5/11/b tanggal  2  Februari  1953,  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  18  tanggal  3  Maret 1953 3 . Sebagaimana dalam statuta PSSI disebut bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota
1 Hinca Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 4.
2 ibid
3 PSSI, Pedoman Dasar PSSI 2009, ps. 3 point. 3.3
dari FIFA 4 selaku organisasi sepak bola dunia, AFC selaku organisasi sepak bola di Asia 5 , AFF  selaku organisasi sepak bola di Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan atau susunan organisasi, PSSI haruslah mengikuti ketentuan yang diatur di FIFA sehingga dalam perjalanannnya PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh  FIFA  karena  seperti  yang  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (13)  Surat  keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009 “bahwa sepak bola merupakan permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA” 6 .
Namun  dalam  perkembangannya,  banyak  hal-hal  yang  tidak  sejalan  dengan ketentuan  yang  ada  di  Article  17  statuta  FIFA  yang  menyebutkan  bahwa  negara  anggota haruslah  independen  terhadap  tekanan  dari  pihak  ketiga 7 .  Namun  saat  kita  melihat kisruh kasus  sidang  PSSI  tahun  lalu  dimana  pemerintah  diawakilioleh  Menteri  Pemuda  dan Olahraga mencoba untuk melakukan intervensi terhadap kongres yang diadakan oleh PSSI.
Kronologi kasus ini bermula saat kembali majunya Nurdin Halid sebagai calon ketua PSSI periode 2011-2015, gelombang protespun kian marak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari status dia sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Efek dari kasus tersebut selain ada rasa tidak percaya dari para masyarakat dan hal ini bertentangan dengan statuta FIFA dimana calon  ketua  asosiasi  sepak  bola  tidak  boleh  berstatuskan  mantan  narapidana.  Kemudian kasus ini  berkembang setelah calon lainnya  George Toisutta dan Ariffin Panigoro  ditolak oleh komite banding sebagai dua bakal calon ketua umum. PSSI akhirnya memutuskan untuk mengundurkan  waktu  pelaksanaan  Kongres  Pemilihan  Ketua  Umum  Periode  2011-2015 yang sedianya akan dihelat 26 Maret mendatang di Bali. Alasan PSSI tersebut jelas terkait putusan  Komite  Banding  yang  menolak  banding  dua  bakal  calon  Ketua  umum  George Toisutta dan Arifin Panigoro 8 .
Setelah semakin tidak jelasnya sidang PSSI tersebut, barulah Menteri Pemuda dan Olahraga  Republik  Indonesia  mulai  turut  campur  melihat  ketidakjelasan  kisruh  sidang
4 Terdaftar di FIFA sejak tahun 1952 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009
5 Terdaftar di AFC sejak tahun 1954 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009
6 PSSI, Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia  Tahun 2009, ps. 1 ayat (13)
7 Article 17 (1) Statuta FIFA menyebutkan bahwa “ Each Member shall manage its affairs independently and with no influence from thir parties”
8 Kisruh  PSSI  Masuk  Agenda  Sidang  Konite  Asosiasi  FIFA,  “ http://sport.detik.com/sepakbola /read/2011/03/01/103953/1581818/76/kisruh-pssi-masuk-agenda-sidang-komiteasosiasi- fifa“,diunduh  pada tanggal 21 February 2014 pada pukul 21.00 WIB
tersebut.  tindakan  pemerintah  ini  disertai  dengan  dasar  hukum  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, yaitu “pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi,  dan  menilai  unsur  kebijakan,  prosedur,  pengorganisasian,  personil, perencanaan,  penganggaran,  pelaporan,  dan  supervisi  dari  penyelenggara  kegiatan keolahragaan” 9 .
Dengan  adanya  kehendak  dari  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia untuk turut campur dalam kisruh internal PSSI ini menjadi perhatian khusus dari organisasi FIFA selaku organisasi induk sepak bola di seluruh dunia. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya teguran dari FIFA melalui surat eletronik kepada Suryadharma Tahir, Deputi Sekjen Bidang  Luar  Negri  PSSI  yang  juga  menjadi  anggota  komite  etik  FIFA.  Teguran  tersebut diberikan setelah adanya dugaan campur tangan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng 10 .
Federation  Internationale  de  Football  Association  (FIFA), yang  merupakan  suatu federasi  internasional  yang  bersifat  independen.  Keindependensian  federasi  tersebut  juga berlaku terhadap anggotanya seperti yang dikemukakan di dalam peraturan PSSI itu sendiri, dimana keberadaan organisasi tersebut mempunyai mekanisme kerja sendiri dan bebas dari intervensi  pihak  manapun.  Independensi  PSSI  sendiri  juga  dijelaskan  di  dalam  Surat keputusan  Musyawarah  Nasional  Luar  Biasa  Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009 dengan Nomor: 02/MUNASLUB-PSSI/2009 11 .
Keberadaan organisasi PSSI di Indonesia mempunyai keunikan sendiri. Keunikan itu dapat  dilihat  dari  status  mereka  sebagai anggota  FIFA  di  dunia  Internasional  dan  sebagai organisasi olahraga yang berstatuskan sebagai badan hukum di negri Indonesia yang dimana keberadaannya  merupakan  sebagai  anggota  dari  Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia (KONI). Di dalam statuta PSSI sendiri juga dijelaskan mengenai keberadaan PSSI sebagai
9 Menpora: PSSI Harus Tunduk Peraturan Pemerintah,” http://isl-lovers.blogspot.com/2011/02/menporapssi- harus-tunduk-peraturan.html”, diunduh pada tanggal 10 Januari 2014 pada pukul 15.00 WIB
10 PSSI  Lolos  Sanksi  FIFA,  “http://www.tempo.co/read/fokus/2011/03/02/1763/PSSI-Lolos-Sanksi-  FIFA”, diunduh pada tanggal 21 February 2015 pada pukul 21.10 WIB
11 Dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  yaitu  PSSI  adalah  organisasi  kemasyarakatan  dan  independen  yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan beromisili di Jakarta
anggota dari FIFA 12 , sehingga dengan adanya keberadaan statuta PSSI tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PSSI di Indonesia merupakan suatu organisasi yang bersifat independen dan keberadaannya sebagai anggota dari FIFA, sehingga peraturan-peraturan yang dibentuk oleh  PSSI  berdasarkan  peraturan  yang  dibuat  oleh  FIFA.  Di  Indonesia,  PSSI  merupakan organisasi olahraga, keberadaan ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan Nasional  yaitu  “dalam  pengelolaan  keolahragaan,  masyarakat  dapat  membentuk  induk organisasi  cabang  olahraga”.  Namun  keberadaan  organisasi  olahraga  di  Indonesia  juga dikordinasi  dengan  adanya  Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  (KONI).  Seperti  yang dijelaskan  di  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  UU  No.  3  Tahun  2005  “Induk  organisasi  cabang olahraga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  membentuk  suatu  komite  olahraga nasional” 13 .  Dalam  Pasal  36  ayat  (4)  UU  No  3  Tahun  2005  “keberadaan  komite  tersebut berfungsi  salah  satunya  sebagai  mengkoordinasikan  induk  organisasi  cabang  olahraga, organisasi  olahraga  fungsional,  serta  komite  olahraga  provinsi  dan  komite  olahraga kabupaten/kota” 14 .
Selain kedudukannya sebagai organisasi olahraga, bentuk dari pendirian PSSI adalah sebagai badan hukum 15 . Sehingga dengan statusnya sebagai badan hukum, menjadikan PSSI ini sebagai subjek hukum, dimana subjek hukum pada ranah hukum perdata adalah manusia dan badan hukum. Pada ranah hukum pidana, subyek hukumnya adalah manusia dan badan hukum 16 . Subyek hukum sebagai pendukung hak dapat dikenakan kewajiban jika melakukan pelanggaran/kejahatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Salah  satu  syarat  keberadaan  organisasi  olahraga  di  Indonesia  pada  Pasal  47  ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan  yaitu bahwa  “setiap  induk  organisasi  cabang  olahraga  dan  induk  organisasi  fungsional  yang memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  menjadi  anggota  federasi
12 Di  dalam Article  1  (1)  statuta  FIFA disebutkan The  Federation  Internationale  De  Football  Association (FIFA) is the only football federation in the world in  which PSSI is member. It is hereafter referred to in these Statutes of PSSI as the FIFA.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 3 Tahun 2005, LN. No. 89 Tahun 2005, TLN. No. 4535, ps. 36 ayat (1)
14 Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 3 Tahun 2005
15 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PP No. 16 Tahun 2007, LN. No. 35 Tahun 2007, TLN. No. 4702, ps. 47 ayat (2)
16 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f537a3a96a05/apa-arti-subyek-hukum-dan-subsider diunduh pada tanggal 26 April 2014 pada pukul 22.56 WIB
olahraga  internasional” 17 .  Dalam  PSSI,  PSSI  merupakan  anggota  federasi  olahraga internasional yaitu Federation Internationale de Football Association (FIFA).
Di  dalam  statuta  PSSI  sendiri  juga  dijelaskan  mengenai  keberadaan  PSSI sebagai anggota dari FIFA, sehingga dengan adanya keberadaan statuta PSSI tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PSSI di Indonesia merupakan suatu organisasi yang bersifat independen dan keberadaannya sebagai anggota dari FIFA, sehingga peraturan-peraturan yang dibentuk oleh PSSI berdasarkan peraturan yang dibuat oleh FIFA. Hal inilah yang kerap kali menjadi pemicu permasalahan, karena seringkali adanya perbedaan pandangan  yaitu PSSI  sebagai organisasi olahraga nasional yang mengikuti ketentuan hukum di Indonesia dan Di dalam Article 1 (1) disebutkan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) is the only football federation in the world in which PSSI is member. It is hereafter referred to in these Statutes of PSSI as the FIFA.
PSSI sebagai anggota FIFA yang mengikuti standar peraturan dari FIFA itu sendiri. Dalam  konsep welfare  state, tugas  pemerintahan  dalam  negara  hukum tidak  saja  untuk menjalankan  pemerintahan,  tetapi  lebih  dari  itu  harus meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara 18 . Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebuah negara  hukum  modern  selain  menjaga ketertiban  dan  keamanan,  juga  berfungsi  untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya 19 . Peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala bidang kehidupan yang  secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia 20 , termasuk di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang profesional yang sudah memasuki ruang global. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penulisan ini,  karena masalah PSSI ternyata tidak bisa dikategorikan mudah dari segi pengaturannya, dan terkait kedudukannya terhadap negara Indonesia maupun terhadap FIFA sebagai federasi induk dari organisasi PSSI ini juga banyak  menimbulkan  berbagai  pendapat.  Di dalam  berbagai  kalangan  sendiri  banyak muncul  perdebatan  terkait  PSSI,  ada yang  mengatakan  bahwa  PSSI  sebaiknya  tidak  bisa diintervensi negara, adapula yang mengatakan seharusnya PSSI tunduk pada hukum nasional negara kita.
17 Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 3 Tahun 2005.
18 Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 29.
19 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 57.
20 Sondang  Siagian,  Administrasi  Pembangunan,  Konsep,  Dimensi  dan  Strateginya,  cet  ke  4,  Bumi  Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 138.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan negara terhadap organisasi PSSI sebagai organisasi olahraga?
2. Apa saja yang menjadi pertentangan antara sistem hukum olahraga nasional dengan sistem hukum FIFA?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan program  pengampunan  pajak.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan  digunakan antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain  data  dari  surat  kabar,  jurnal,  kamus, ensiklopedia.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan Eksekutif Terhadap Organisasi Olahraga di Indonesia
a. Kewenangan Pemerintah pada Olahraga di Indonesia
Dalam  menjalankan  penyelenggaraan  olahraga  di  Indonesia,  suatu  negara memerlukan peran dari pemerintah. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini akan membahas bagaimana hukum nasional Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan  olahraga  di  Indonesia,  selain  itu  juga  dibahas  bagaimana  adanya pertentangan sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA.
b. Kekuasaan Negara pada Umumnya
Dalam kenyataan bernegara kita harus sadari bahwa negara mempunyai kekuasaan yang  sifatnya  lain  daripada  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  organisasi  yang  terdapat  dalam
masyarakat.  Berhubungan  dengan  kekuasaan  negara,  maka  timbul  suatu  pertanyaan  yaitu mengapa  negara  mempunyai  kekuasaan  seperti  itu  sedangkan  organisasi  yang  ada  di masyarakat tidak seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita bisa melihat pendapat dari Max Weber, dia menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena negara itu mempunyai “monopolie  van  het  physieke  geweld” (monopoli  dalam  menggunakan kekuasaan fisik) 21 .
Dalam  teori  perjanjian,  disebutkan  bahwa  dalam  mencari  penghalalan  bagi kekuasaan  negara,  dalam  teori  ini  negara  merupakan  hasil  perjanjian  antara  dua  pihak dengan dua kepentingan yang berbeda, sehingga bersifat adanya hubungan timbal balik 22 . Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, untuk melindungi hak miliknya mengadakan perjanjian dengan pihak penguasa. Sebagai imbalannya maka penguasa mempunyai sebab yang halal untuk mempunyai kekuasaan pada negara tersebut 23 .
Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan di dunia, kekuasaan negara dilakukan suatu  pemisahan  kekuasaan  untuk  mencegah  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dari penguasa.  Di  zaman  modern,  konsep  negara  hukum  di  Eropa  Kontinental  dikembangkan antara lain oleh Julius Sthal, konsep negara hukum menurut Julius Sthal mencakup empat elemen penting, yaitu “Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara” 24 .
Dari keempat elemen tersebut, kita melihat bahwa dalam suatu konsep negara hukum maka suatu pembagiaan kekuasaan perlu dilakukan. Di dalam prinsip pokok pemerintahan Presidensil yang bersifat universal, terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif 25 .  Charles  O.  Jones  menyatakan  bahwa  sistem pemisahaan kekuasaan dengan prinsip check and balances agar setiap kekuasaan bisa saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain 26 .
Dengan adanya pembagian kekuasaan seperti ini, menjadikan fungsi eksekutif yang benar-benar menjalankan undang-undang dalam kegiatan bernegara, karena fungsi eksekutif
21 Max  Weber  sebagaimana  dikutip  di  dalam  C.  T.  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil,  Hukum,  Tata  Negara Republik Indonesia 1 cet. Ke 3, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 73
22 Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 26.
23 Ibid
24 Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), cet. Ke 2, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 304.
25 ibid
26 Ibid
sendiri  merupakan  fungsi  untuk  melaksanakan  undang-undang  atau  peraturan,  dalam menjalankan fungsi eksekutif dilakukan oleh pemerintah dalam arti sempit 27 . Dalam UUD 1945,  pada  Pasal  4  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” 28 . Dari sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan di negara Republik Indonesia berada di tangan Presiden.
Ditinjau  dari  teori  pemisahan  kekuasaan,  yang  dimaksud  kekuasaan  pemerintahan adalah  kekuasaan eksekutif.  Sebagai  kekuasaan  eksekutif,  penyelenggaraan  pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus 29 . Dalam konteks kekuasaan  penyelenggaraan  yang  bersifat  umum  adalah  kekuasaan  menyelenggarakan administrasi  negara.  Presiden  adalah  pimpinan  tertinggi  penyelenggaraan  administrasi negara.  Penyelenggaraan  administrasi  negara  meliputi  lingkup  tugas  dan  wewenang  yang sangat  luas,  yaitu  setiap  bentuk  perbuatan  atau  kegiatan  administrasi  negara.  Tugas  dan wewenang tersebut dapat di kelompokkan ke dalam beberapa golongan: 30
1) Tugas  dan  wewenang  administrasi  di  bidang  keamanan  dan  ketertiban  umum. Dalam konteks penulisan ini, bidang keamanan dan ketertiban umum berkaitan dengan  kesejahteraan  umum,  yaitu  pemerintah  melakukan  tugas  dan wewenangnya di dalam bidang keamana dan ketertiban umum agar kesejahteraan umum dapat tercapai di Indonesia.
2) Tugas  dan  wewenang  menyelenggarakan  tata  usaha  pemerintahan  mulai  dari surat  menyurat  sampai  kepada  dokumentasi  dan  lain-lain.  Dalam  tugas  dan wewenang  ini,  pemerintah  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  mengurusi masalah administratif pemerintahan.
3) Tugas  dan  wewenang  administrasi  negara  di  bidang  pelayanan  umum.  Dalam tugas  dan  wewenang  ini,  pemerintah  bertugas  untuk  menyediakan  sarana  dan prasarana bagi warganya agar warganya bisa melakukan aktifitas bermasyarakat.
27 Jimly  Asshidiqqie,  Pergumulan  Peran  Pemerintah  dan  Parlemen  Dalam  Sejarah  (Telaah  Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara), UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 3.
28 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, amandemen ke empat, ps. 4 ayat (1)
29 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, cet. Ke 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.
30 Ibid
4) Tugas  dan  wewenang  administrasi  negara  di  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan  umum.Dalam  hal  ini  pemerintah  mempunyai  suatu  kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan memaksimalkan kesejahteraan sosial
c. Kewenangan Pemerintah di Indonesia Dalam Bidang Olahraga
Penyelenggaraan olahraga di Indonesia awalnya hanya dilakukan oleh PSSI selaku organisasi olahraga sepak bola di Indonesia, namun dalam perkembangannya seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya, negara merasa perlu ikut turun tangan dalam kegiatan penyelenggaraan sepak bola di negara ini. Dalam pembahasan mengenai kekuasaan negara, dijelaskan  bahwa  wewenang  pemerintah  adalah  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan umum,  sehingga  dalam  hal  ini  negara  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, negara tidak dapat mengingkari dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia yang bergerak dinamis. Globalisasi menjadi suatu keniscayaan dan karenanya mendorong inovasi dan kreativitas negara untuk memajukan kesejahteraan umum 31 , seperti apa yang dikatakan oleh Vicente Fox: 32 state must now have a firm structure with the capacity to change and respond; a structure that will promote new forms of production, participation, education, and  peaceful  coexcistence.  It  is  time  for  innovation,  for  building  new  and  better decisionmaking capabilities, and for consolidating and ensuring stability and the effective of our democraties. In brief, the state could be able to generate and ensure the conditions that allow us to join in and remain part of world development in the most effective manner possible .
Di  Indonesia,  tujuan  negara  dalam  hubungannya  dengan  tujuan  negara  hukum, adalah  negara  kesejahteraan  ( welfare  state), maka  peran  dan  posisi  negara  secara  terus menerus tanpa henti melakukan upaya untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya 33 . Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana dirumuskan  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  sebagai  berikut:  Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang
31 Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 1
32 Ibid, hlm 1-2
33 Ibid, hlm 8
berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-  Undang  Dasar  negara Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  menjalankan  kegiatan  negaranya,  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam menjalankan fungsi pemerintahan mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang dituangkan di Pembukaan UUD 1945 tersebut. Namun, kesejahteraan umum disini mempunyai pengertian yang luas, karena kesejahteraan tidak melulu bersifat materi saja, namun juga mencakup segala bidang kehidupan  manusia,  termasuk  di  penyelenggaraan  sepak  bola.  Memajukan  kesejahteraan umum  mengharuskan  terjaminnya  keseluruhan  prasyarat  sosial  yang  memungkinkan  atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai penjumlahan semua  kondisi  kehidupan  sosial  yang  diperlukan  agar  masing-masing  individu, keluargakeluarga,  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  dapat  mencapai  keutuhan  atau perkembangan  mereka  dengan  lebih  utuh  dan  cepat 34 .  Keadilan  sosial  yang  dimaksudkan adalah  dalam  kerangka  Pancasila,  yang  menurut  Purbadi  Purbacaraka  dan  Soerjono Soekanto merupakan perumusan terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah, termasuk berolahraga 35 .
Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini, maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas dan wewenangnya di bidang olahraga dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang  di  bidang  pelayanan  umum,  sehingga  disini  pemerintah  berfungsi  untuk menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia bagi warga negaranya untuk  mempunyai  akses  yang  cukup  untuk  dalam  kegiatan  berolahrga.  Sehingga  disini pemerintah  dibentuk  bukan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  umum,  melainkan  untuk memajukan kesejahteraan umum.
34 Ibid
35 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 87-88

## d. Kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga
Menteri  merupakan  jabatan  politik,  dalam  tugas-tugasnya  sebagai  pejabat  politik, menteri  melakukan  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  suatu  kebijakan.  Dalam Pasal 17 UUD 1945 dijelaskan bahwa:
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementerian  negara  diatur  dalam undang-undang.
Dalam  Penjelasan  UUD  1945  yang  sekarang  hanya  berlaku  sebagai  dokumen historis, tercantum uraian bahwa jabatan menteri itu merupakan jabatan yang sangat penting. Menteri adalah pejabat tinggi yang secara nyata bertindak sebagai pemimpin pemerintahan sehari-hari  dalam  bidangnya  masing-masing.  Tentang  istilah  menteri  negara,  terdapat kebiasaan untuk mengartikan seolah menteri negara itu adalah menteri yang tidak memimpin departemen.n Namun, dalam rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan bahkan dalam judul bab V UUD 1945 jelas dipakai istilah menteri negara dan kementerian negara untuk untuk pengertian yang bersifat umum dan berlaku untuk semua menteri 36 . Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah sebagai menteri yang mewakili pemerintah dalam bidang  kepemudaan  dan  olahraga.  Pemberian  kewenangan  kepada  Menteri  Pemuda  dan Olahraga  melalui  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara, yaitu:
(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(2) Urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri atas:
a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c) urusan  pemerintahan  dalam  rangka  penajaman,  koordinasi,  dan  sinkronisasi program pemerintah.
36 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), op cit, hlm. 369.
Di dalam pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa  urusan  pemerintahan  dalam  poin  c  meliputi  urusan  perencanaan  pembangunan nasional,  aparatur  negara,  kesekretariatan  negara,  badan  usaha  milik  negara,  pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil  dan  menengah,  pariwisata,  pemberdayaan  perempuan,  pemuda,  olahraga.  Sehingga dengan ketentuan di dalam undang-undang ini maka kewenangan dalam penyelenggaraan olahraga  diberikan  kepada  menteri  yang  membidangi  urusan  olahraga,  yaitu  Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Dengan diberikannya kewenangan dalam penyelenggaraan olahraga kepada Menteri, maka diperlukan suatu pengaturan yang berbentuk undang- dalam undang-undang tersebut perlu  dijelaskan  tugas  dan  wewenanga  menteri  dalam  menyelenggarakan  olahraga  di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur kewenangan dan tugas menteri adalah Undang- Undang  No.  3  tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  Kewenangan  Menteri Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan diatur di dalam Pasal 14 ayat (1)  Undang-Undang  No.  3  tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  yaitu “Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh menteri”
Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tersebut, dijelaskan mengenai apa  yang  menjadi  kewenangan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga,  yaitu  “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi  penyelenggaraan  keolahragaan  secara  nasional.”  Dalam  Pasal  2  Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur mengenai tugas pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan, yaitu
(1) Pemerintah  menentukan  kebijakan  nasional  keolahragaan,  standar  nasional keolahragaan,  serta  koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan keolahragaan nasional.
(2) Penentuan  kebijakan  nasional  keolahragaan,  standar  nasional  keolahragaan,  serta koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  keolahragaan  nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  penjelasan  diatas  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia  bertindak  sebagai  wakil  dari
pemerintah  dalam  masalah  penyelenggaraan  olahraga  di  Indonesia.  Mengenai  tugas  dan wewenangnya,  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  3  tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
e. Perbandingan  Antara  Sistem  Hukum  Olahraga  Nasional  dengan  Sistem  Hukum FIFA
Sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama kita harus mengetahui adanya sistem hukum olahraga nasional, yaitu adalah domestic sports law dan national sports law . Dalam sistem  hukum  ini  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  yaitu  bahwa  dalam  domestic  sports law,  dimana  hukum  olahraga  itu  berasal  dari  organisasi  olahraga  nasional.  Sedangkan national sports law adalah hukum olahraga yang berasal dari undang-undang yang dibentuk oleh suatu negara.
Dalam  praktiknya  Indonesia  lebih  memilih  menggunakan  sistem  hukum  national sports  law, hal  ini  bisa  dilihat  dengan  dibentuknya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sedangkan di dalah hukum transnasional olahraga, seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya, kita mengenal adanya Lex Sportiva dan Lex Ludica. Lex Ludica adalah sebagian dari subsitem dari Lex Sportiva yakni sebagai the Laws of the Game , sedangkan Lex Sportiva adalah sistem hukum FIFA secara keseluruhan dalam mengatur, mengelola, melaksanakan, dan menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepak  bola  profesional 37 . Keberadaan Lex  Ludica itu  sangatlah  kuat  dan  tidak  bisa diintervensi serta merta oleh negara. Hal ini bisa terjadi karena Lex Ludica itu sama sekali tidak dibuat oleh negara, melainkan dibuat dan diciptakan oleh international society .
Berbeda dengan Lex Ludica , maka Lex Sportiva mempunyai titik singgung dengan sistem  hukum  suatu  negara  dimana  kompetisi  sepak  bola  bisa  berjalan karena  adanya intervensi negara, tetapi intervensi di sini berada di dalam konteks yang strategis dan sesuai dengan  kompetensinya  dengan  satu  tujuan  untuk memastikan  kompetisi  sepak  bola profesional itu dapat berjalan sesuai dengan sistem hukum dan mekanismenya sendiri 38 .
Dalam  penulisan  ini  terdapat  perbedaan  pandangan  berupa  adanya perbedaan pandangan  yang dimana pada satu pihak lebih mengutamakan keberlakuan sistem hukum FIFA dan di pihak lain lebih mengutamakan bahwa di negara ini lebih diutamakan adalah
37 Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 217
38 Ibid
keberlakuan  hukum  nasional. Oleh  karena  itu,  dalam  pembahasan  penelitian  ini  akan membahas mengenai  adanya  suatu  harmonisasi  keberadaan  pluralisme  hukum  dimana keberadaan  hukum  nasional  dan  hukum  transnasional  dicoba  untuk  dicari  suatu titik singgungnya agar bisa ditemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam perbandingan  antara  sistem  hukum  olahraga  ini  akan memperbandingan  antara  sistem hukum olahraga nasional dan sistem hukum olahraga transnasional. Dalam sistem hukum olahraga  nasional  di  negara Indonesia,  terdapat  dua  sistem  hukum  yang  berlaku  yaitu domestic sports law dan national sports law. Dalam sistem hukum domestic sports law di negara ini dibentuk oleh organisasi olahraga nasional yang dimana di dalam penulisan ini adalah peraturan yang berasal dari organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
Dalam domestic sports law di negara kita tidak terdapat permasalahan hukum dengan sistem  hukum  olahraga  transnasional  yang  dimana  dalam penulisan  ini  adalah  peraturan yang  dibentuk  oleh  FIFA,  karena  dalam  sistem hukum  yang  dibentuk  PSSI  dibentuk berdasarkan standar dari statuta FIFA. Walaupun memang antara sistem hukum PSSI dan sistem  hukum  FIFA  memang terdapat  pertentangan  pengaturan,  hal  tersebut  bukanlah menjadi kewenangan pemerintah untuk ikut campur tangan, karena seperti yang dijelaskan dalam  bab sebelumnya  bahwa  PSSI  dibentuk  bukan  berdasarkan  keinginan  pemerintah melainkan dari adanya kehendak masyarakat dan status PSSI sendiri di Indonesia bukanlah bagian dari pemerintah, melainkan organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat independen, sehingga hubungan antara pemerintah dengan PSSI bukanlah hubungan vertikal melainkan suatu hubungan horizontal. Oleh karena itu di dalam penulisan ini tidak akan dibahas mengenai perbandingan antara sistem hukum FIFA dengan sistem hukum PSSI (domestic sports law).
Sehingga  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  adanya  pertentangan antara national sports law dengan sistem hukum FIFA. Dalam bentuk hukum national sports law yaitu  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan  Keolahragaan terdapat pertentangan dengan sistem hukum dari FIFA. Mengenai sistem hukum Lex Ludica tidak akan dibahas di dalam penulisan ini karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tidaklah mengatur bagaimana Laws of  the  Game dari  sepak bola,  karena  dalam  kedua  produk  hukum  tersebut  adalah  untuk mengatur mengenai penyelenggaraan sepakbola di Indonesia, sehingga kedua produk hukum
ini  akan  coba  diperbandingkan  dengan Lex  Sportiva dari  statuta  FIFA  agar hasilnya  bisa diharmonisasi.
Apabila  dilihat  dari  sistem  hukum  nasional  negara  ini,  akan  terlihat bagaimana adanya upaya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan olahraga di negara  ini.  Apabila  dilihat  bagaimana  kisruhnya pemilihan  Ketua  Umum  Periode  2011- 2015,  disana  terlihat  bagaimana  pemerintah berupaya  untuk  campur  tangan  dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan  dengan  cara  memantau,  mengevaluasi,  dan  menilai unsur  kebijakan,  prosedur, pengorganisasian,  personil, perencanaan,  penganggaran,  pelaporan  dan  supervisi  dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.
Dari sini terlihat adanya pertentangan antara hukum olahraga nasional negara kita dengan hukum dari statuta FIFA bahkan kejadian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak  menghormati  organisasi-organisasi  yang  hidup  di masyarakat  bahkan  status  hukum organisasi tersebut merupakan sebagai badan hukum di Indonesia. Di dalam statuta  FIFA tahun  2010  dijelaskan  pada  Pasal  17 ayat  (1)  Statuta  FIFA  bahwa “  Each  Member  shall manage its affairs independently and with no influence from thir parties” 39 . Sehingga dalam hal ini, sistem hukum olahraga nasional negara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat  oleh  FIFA  selaku  pemilik  otoritas  untuk  menyelenggarakan  kegiatan sepak  bola secara internasional.
Ketentuan  Pasal  118  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2007  yang memperlihatkan  bagaimana  adanya  celah  pemerintah  untuk  bisa  campur  tangan terhadap organisasi olahraga yang ada bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di Peraturan Pemerintah  tersebut,  karena  di  dalam  Peraturan  Pemerintah tersebut  dijelaskan  di  dalam Pasal  47  ayat  (4)  bahwa  “setiap  induk  organisasi cabang  olahraga  dan  induk  organisasi olahraga  fungsional  yang  memenuhi  syarat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional”. Sehingga dari sini dapat terlihat adanya pengakuan pemerintah terhadap kedudukan suatu federasi olahraga internasional, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa sistem hukum olahraga nasional yang ada di negara Indonesia berhubungan dengan sistem hukum dari federasi olahraga internasional yang ada. Sehingga
39 FIFA, Statuta FIFA 2010 Edition, ps. 17 ayat (1)
apabila ada pertentangan antara kedua sistem hukum tersebut maka harus ditentukan adanya harmonisasi  agar  kedua  sistem  hukum  tersebut  bisa berjalan  baik  sehingga  hasilnya penyelenggaraan olahraga bisa berjalan dengan baik.

## B. Intervensi Pemerintah pada Organisasi Olahraga
Dalam praktik penyelenggaraan olahraga, pada perkembangannya terdapat adanya upaya-upaya intervensi yang dilakukan pemerintah. Hal ini tidak lepas dari adanya Undang- Undang  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, karena dari kedua produk hukum tersebut memungkinkan adanya celah bagi pemerintah untuk melakukan suatu intervensi terhadap keberadaan PSSI.
a. Pengertian Intervensi pada Umumnya
Intervensi  dalam  penulisan  ini  adalah  mengenai  intervensi  negara  dalam  rangka memajukan kesejahteraan umum dalam era globalisasi ini. Intervensi dapat diartikan sebagai keterlibatan  suatu  negara  dengan  cara  kekuatan  dalam  masalah  negara  lain  untuk mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal negara yang diintervensi tersebut 40 . Menurut Hinca  Pandjaitan,  pengertian  dan  prinsip  dasar  non  intervention  juga  dapat  diberlakukan terhadap  organ  non  negara,  yaitu  lembaga  internasional  yang  juga  mempunyai  sistem hukumnya  sendiri.  Intervensi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  disebutkan  sebagai campur tangan di antara perselisihan dua pihak, sehingga apabila dikaitkan dengan penulisan ini akan disebutkan bahwa suatu intervensi adalah suatu upaya campur tangan pemerintah terhadap adanya suatu perselisihan yang terjadi di dalam penyelenggaraan olahraga.
Dalam  pengertian  intervensi  ini,  kita  bisa  simpulkan  bahwa  intervensi  tidak selamanya berkonotasi negatif karena pengertian dari intervensi sendiri bisa juga bermakna positif  tergantung  dari  niat  dan  tujuannya.  Dalam  suatu  kehidupan  bernegara,  intervensi negara  pasti  akan  terjadi,  namun  yang  menjadi  pertanyaannya  adalah  bagaimana  negara secara  sadar  melakukan  intervensi  secara  strategis  untuk  menciptakan  kondisi  kehidupan bermasyarakat yang baik dan teratur.
Dalam upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yang perlu diperhatikan negara adalah adanya arus globalisasi saat ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi harus bisa diterima di dalam kehidupan bernegara, namun dalam masalah ini negara harus bisa memainkan perannya sebagai negara yang memegang kedaulatan suatu negara tersebut
40 Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 113.
agar  bisa  menempatkan  diri  di  posisi  yang  tepat  dalam  arus  globalisasi  saat  ini.  Dalam upayanya  memajukan  kesejahteraan  umum,  negara  harus  bisa  memastikan  kerja  samanya antara negara dan warganegaranya yang sering disebut civil society .
Hal ini selaras dengan teori Hegel tentang negara dalam arti civil society sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Globalization calls building robust partnerships, however, can only  emerge  between  an  intelligent,  democratic  state  and  a  vibrant  civil  society. Globalization requires improved channels of participation. The need continues to grow for greater  citizen  participation  and  new  participatory  policymaking.  In  particular,  the  state could  greatly  benefit  from  weaving  stronger  social  networks.  It  has  been  common  to  see important  social  and  economic  problems  in  developing  countries  as  the  exclusive responsibility  of  the  state  when,  in  reality,  they  might  be  more  effectively  solved  by  civil society or the market 41 . Sesungguhnya globalisasi dapat melahirkan dua kemungkinan, yaitu bisa  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  umum  atau juga  bisa jadi  sebaliknya.  Oleh  karena  itu globalisasi harus bisa dimanfaatkan bagi suatu negara dalam melakukan intervensi strategis yang sesuai dengan kompetensinya.
b. Intervensi Pemerintah di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Alasan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, dengan mengutip secara utuh bunyi kalimat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan kesejahteraan umum itulah  sehingga  diperlukan  upaya  mewujudkan  kehidupan  bangsa  yang  bermanfaat  bagi pembangunan  yang  berkeadilan  dan  demokratis  secara  bertahap  dan  berkesinambungan. Intervensi  dalam  arti  campur  tangan  dilakukan  negara  secara  terang  dapat  dilihat  dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan  ketiga  Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksanaanya,  dengan  cara
41 Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 117.
melimpahkannya  dari  state  kepada  menteri  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang keolahragaan di level nasional, sedangkan di level daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu gubernur di level propinsi dan bupati atau walikota di level Kabupaten atau kota.145 Sedangkan  posisi  masyarakat  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  organisasi  olahraga, hanya sebagai pelengkap dalam arti membantu peran negara.
Dalam  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  “pemerintah  mempunyai  tugas menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  serta  standarisasi  bidang  keolahragaan  secara nasional”. Tugas ini kemudian diperbesar melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan.  Pemerintah  menentukan  kebijakan nasional  keolahragaan,  standar  nasional  keolahragaan,  serta  koordinasi  dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sedangkan penentuan kebijakan nasional keolahragaan,  standar  nasional  keolahragaan,  serta  koordinasi  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  keolahragaan  nasional  menjadi  tanggung  jawab  Menteri.  Kewenangan yang  diberikan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan Nasional  kepada  negara,  yaitu  kewenangan  untuk  mengatur,  membina,  mengembangkan, melaksanakan  dan  mengawasi  penyelenggaraan  keolahragaan  didistribusikan  kepada masyarakat. Peran masyarakat atau society dirumuskan secara tegas dalam Pasal 75 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai berikut:
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
(2) Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi  kemasyarakatan  lain  sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan  dan kemitraan.
(3) Masyarakat  dapat  berperan  sebagai  sumber,  pelaksana,  tenaga  sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
(4) Masyarakat  ikut  serta  mendorong  upaya  pembinaan  dan  pengembangan keolahragaan.
Peran  serta  masyarakat  ini  diwujudkan  juga  dalam  hal  pengelolaan  keolahragaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional,  tetapi
tetap  dalam  konteks  diatur  dan  diawasi  oleh  negara.  Artinya  posisi  masyarakat  adalah sebagai bagian dari negara yang berfungsi membantu sebagian kecil urusan keolahragaan.
Dalam  pengelolaan  keolahragaan,  masyarakat  dapat  membentuk  induk  organisasi cabang olahraga. Kemudian induk organisasi cabang olahraga ini membentuk suatu komite olahraga  nasional.  Pengorganisasian  komite  olahraga  nasional  ini  ditetapkan  oleh masyarakat  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  bersifat mandiri. Komite olahraga nasional mempunyai tugas: 42
a. membantu  Pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  nasional  dalam  bidang pengelolaan,  pembinaan,  dan  pengembangan  olahraga  prestasi  pada  tingkat nasional;
b. mengoordinasikan  induk  organisasi  cabang  olahraga,  organisasi  olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
c. melaksanakan  pengelolaan,  pembinaan,  dan  pengembangan  olahraga  prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
Dalam  perihal  pengakuan  negara  atas  keberadaan  dari  organisasi  olahraga  di Indonesia, dijelaskan di dalam Pasal 29 Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan  Nasional,  yaitu  “Pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan  pendapatan.”Ketentuan  Pasal  tersebut  merupakan  bentuk  pengakuan  dari negara  terhadap  organisasi  olahraga.  Dalam  hal  ini  maka  negara  Republik  Indonesia mendistribusikan  dua  kewenangannya  secara  terbatas  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengembangan, tetapi tiga dari lima kewenangan lainnya yaitu untuk mengatur, mengawasi dan  melaksanakan  tetap  berada  di  tangan  negara.  Meskipun  negara  memberikan  dua kewenangan yaitu membina dan mengembangkan kepada organisasi olahraga namun tetap diikat dengan sangat kuat melalui ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
42 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Menteri  bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan  dan  pengembangan  serta pengawasan  dan  pengendalian  olahraga  profesional.  Dalam  melaksanakan  tanggung jawabnya  menteri  dibantu  oleh  Badan  Olahraga  Profesional  pada  tingkat  nasional.  Badan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
a. menetapkan  kebijakan  pembinaan  dan  pengembangan  serta  pengawasan  dan pengendalian olahraga profesional;
b. melakukan pembinaan dan pengembangan  serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional; Universitas Indonesia
c. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional; dan
d. menetapkan  standar,  norma,  prosedur,  dan  kriteria  pembinaan  dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
Selain hal tersebut, intervensi negara juga berjalan terlalu jauh bahkan mencampuri urusan olahraga yang menjadi domain Lex Sportiva dan Lex Ludica, yaitu pada Pasal 57 ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan yang  mengatur  alih  status  olahragawan  amatir  menjadi  olahragawan  professional,  yaitu “Alih  status  olahragawan  amatir  menjadi  olahragawan  profesional  wajib  memenuhi persyaratan:”
a) memenuhi  batasan  usia  sesuai  ketentuan  induk  organisasi  cabang  olahraga atau federasi olahraga internasional;
b) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
c) pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
d) pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat  Asia  (Asian  Games),  Pekan  Olahraga  Internasional  Tingkat  Asia Tenggara  (South  East  Asian  Games),  kejuaraan  olahraga  tingkat dunia/internasional,  menjadi  juara  nasional,  atau  menjadi  juara  tingkat provinsi; dan
e) mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
c. Kedudukan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia  Terhadap Masalah Internal PSSI
Intervensi yang dilakukan Mentri Pemuda dan Olahraga dalam masalah internal PSSI adalah  ketika  adanya  kisruh  perihal  pemilihan  Ketua  Umum  Periode  2011-2015.  Ketika kisruh  tersebut  tidak  kunjung  selesai,  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  mulai  turut  campur terhadap  masalah  tersebut.  Dalam  pernyataannya,  dia  mendesak  agar  PSSI  melakukan koreksi  dalam  penyelenggaraan  kongres  empat  tahunan.  Dasar  hukum  dari  pernyataan tersebut  adalah  dengan  adanya  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu, “pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.”
Ketentuan  pengawasan  bahkan  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  118  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan,  yaitu: pengawasan  yang  dimaksud  meliputi  pengendalian  internal  dilakukan  dengan  cara memantau,  mengevaluasi,  dan  menilai  unsur  kebijakan,  prosedur,  pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.
Apabila kita melihat masalah ini, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga banyak dinilai sudah terlalu jauh, walaupun pada perkembangannya pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan lagi terkait masalah pemilihan Ketua Umum PSSI ini berdasarkan  dari  pernyataan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  dimana  beliau menyatakan  “Saya  pikir  pemerintah  tidak  harus  selalu  ikut  campur  tangan,  kita  harus memberi kehormatan kepada PSSI untuk melakukan tugasnya sekarang, apabila ada konflik, ada  Statuta  dari  FIFA  untuk  menyelesaikannya”.159  Berdasarkan  pernyataan  tersebut terlihat  adanya  pengakuan  negara  terhadap  ketentuan  hukum  dari  FIFA  mengenai penyelenggaraan  kegiatan  sepak  bola  di negara  ini,  namun  kejadian  ini  tetap  menyimpan suatu  masalah  hukum  karena  adanya  ketentuan  hukum  yang  memungkinkan  pemerintah untuk  melakukan  intervensi  terhadap  masalah  internal  PSSI  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya.  Kejadian  ini  menjadi  suatu  masalah  karena  apa  yang  diintervensi  ini  sudah meliputi ranah internal organisasi PSSI itu sendiri. Apabila kita lihat mengenai pembahasan tentang  kedudukan  organisasi  PSSI  di  Indonesia,  sudah  jelas  bahwa  PSSI  bukanlah organisasi dibawah pemerintah, sehingga dengan statusnya yang berupa organisasi olahraga yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  badan  hukum  maka  berarti  pemerintah  tidak  bisa
begitu saja ikut campur atas apa yang terjadi di dalam internal kepengurusan organisasi PSSI itu sendiri.
Dalam  masalah  ini,  pemerintah  memang  mempunyai  kewenangan  dalam  bidang olahraga,  namun  apabila  kewenangan  itu  sampai  pada  turut  campur  terhadap  masalah internal  organisasi  yang  independen  maka  bisa  dikatakan  bahwa  pemerintah  telah melakukan  suatu  bentuk  intervensi  yang  bersifat  campur  tangan.  Dalam  peraturan  PSSI sendiri apabila ada suatu masalah sengketa di dalam tubuh organisasi mereka sendiri, mereka mempunyai  metode  penyelesaian  sengketa  tanpa  perlu  adanya  intervensi  dari  pemerintah untuk  menyelesaikan masalah  tersebut,  sehingga  dengan  ini  tindakan  pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak menghormati suatu proses hukum dan aturan yang ada dan berlaku terhadap organisasi PSSI itu sendiri.
Sebagai  satu-satunya  organisasi  sepak  bola  nasional  di  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  pun  memiliki kewenangan  yang  sama  seperti  FIFA,  dalam  lingkup  negara  Indonesia,  termasuk  untuk mendesain sistem peradilannya dalam rangka menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain  sistem  peradilan  yang  dituangkan  PSSI  dalam  Statuta  PSSI,  tak  ubahnya  seperti menerjemahkan  FIFA  Statutes  ke  dalam bahasa  Indonesia.  Mereka  pun  memiliki Komisi Disiplin,  Komisi  Banding,  dan  Komisi  Etika  seperti  halnya  FIFA  yang  memiliki Disciplinary  Committee,  Appeal  Committee,  dan  Ethics  Committee .  Hanya  saja  dalam Statuta PSSI, mereka kemudian memperkenalkan sebuah badan arbitrase yang menangani semua  perselisihan  dalam  lingkup  organisasi  PSSI.  Satu  hal  yang  menarik  adalah  dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan secara jelas pada Pasal 70 ayat (1), yaituPSSI, Anggota, Pemain, Ofisial, serta agen pemain dan agen pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau PSSI.
Selain  itu,  dalam  menangani  sengketa  nasional,  PSSI  bisa  menggunakan  arbitrase dalam rangka penyelesaian sengeketa, seperti yang diatur di dalam Pasal 69 Statuta PSSI, PSSI  memperkenalkan  sebuah  badan  arbitrase  yang  bukan  merupakan  bagian  dari  badan peradilan yang dimilikinya. Dikatakan dalam Pasal 69 Statuta PSSI, yaitu PSSI mengadakan suatu  Badan  Arbitrase  yang  menangani  semua  perselisihan  internal  nasional antara  PSSI, anggota-anggotanya,  pemain-pemain,  petugas  dan  pertandingan  serta  agen  pemain  yang
tidak  berada  di  bawah  kewenangan  badan-badan  hukumnya.  Mengenai  kewenangan, komposisi,  dan  peraturan  prosedur  mengenai  persidangan  arbitrase  ini  masih  akan  diatur lebih lanjut oleh Komite Eksekutif PSSI melalui peraturan-peraturannya.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Berstatus dengan statusnya sebagai organisasi bentukan masyarakat maka PSSI bukanlah  sebagai  bagian  dari  badan  eksekutif  pemerintahan  indonesia.  Sehingga kedudukan pemerintahan terhadap PSSI bukanlah suatu hubungan atasan dan bawahan, melainkan  suatu  hubungan  kerja  sama  yang  sejajar  kedudukannya  dalam menyelenggarakan kegiatan sepak bola di Indonesia.
1. Pertentangan yang terjadi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA dapat dilihat di dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  Keolahragaan,  di  dalam  pasal  ini  memberikan  suatu  celah  bagi pemerintah  untuk  melakukan  suatu  intervensi  terhadap  masalah  internal  PSSI  itu sendiri,  sedangkan  di  dalam  ketentuan  statuta  FIFA  tidak  diperbolehkan  adanya campur  tangan  dari  pihak  lain  dalam  organisasi  anggota  dari  FIFA.  Selain  itu,  di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  2007  juga  memberikan  posisi  pemerintah  sangatlah  dominan,  seharusnya dijelaskan  juga  adanya  suatu  hubungan  kerja  sama  yang  sejajar  antara  organisasi olahraga  di  Indonesia  dengan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  olahraga  di Indonesia.
B. Saran
1. Pemerintah  perlu  mengadakan  revisi  terhadap  undang-undang  penyelenggaraan olahraga,  karena  undang-undang  tersebut  dinilai  terlalu  dominannya  posisi pemerintah, sedangkan organisasi-organisasi olahraga  yang ada sudah mempunyai peraturan tersendiri mengenai penyelenggaraan olahraga. Sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai koordinasi antara keduanya agar pembagian kewenangannya lebih jelas  dan  tidak  menimbulkan  konfilk,  terutama  Pasal  118  Peraturan  Pemerintah Nomor  16  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Keolahragaan  yang  memberikan suatu celah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada organisasi olahraga di Indonesia.
2. Mengingat adanya hukum FIFA yang berlaku di dalam penyelenggaraan sepak bola di  seluruh  negara,  maka  negara  perlu  melakukan  pembatasan  intervensi  terhadap penyelenggaraan  sepak  bola  di  Indonesia.  Pembatasan  intervensi  ini  diberlakukan terhadap  adanya  intervensi  yang  bersifat campur tangan,  sehingga  intervensi  yang bisa  dilakukan  pemerintah  hanyalah  dalam  bentuk  suatu  kerja  sama  dengan  PSSI dalam menyelenggarakan sepak bola di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, cet. Ke 2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) Hinca Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), cet. Ke 2, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008)
C. .T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum, Tata Negara Republik Indonesia 1 cet. Ke 3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  Renungan  Tentang  Filsafat  Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982)
Sondang Siagian, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, cet ke 4, Jakarta:
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional, Bunga Rampai (Bandung: Alumni,
2003)

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional.
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pekan  dan Kejuaraan Olahraga.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.