## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 2 No 2 – 2020, page 97-105 Available online at http://pewarta.org

## Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Dedi Sahputra 1
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Medan Area Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia E-mail Korespondensi: dedisahputra@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42 Submitted : 20 September 2020, Revised : 10 Oktober 2020, Published : 27 Oktober 2020
Abstract - The rights of children in conflict with the law have been specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the Guidelines for Child Friendly Preaching. One of the parties who played an important role in protecting the rights of these children was a journalist. The Press Council has issued a rule that journalists who are declared competent in carrying out journalistic tasks are those who have successfully followed the Journalist Competency Test in which there is a press legal test that tests journalists' understanding and skills in producing journalistic work that does not violate the rights of children dealing with law. The problem in this research is how Journalist Competency Test can improve journalists' understanding and skills in producing journalistic work that protects the rights of children in conflict with the law. A descriptive qualitative approach was used in this research  which  was  carried  out  by  collecting  and  analyzing  various  information  relating  to  the  issues discussed.  The  results  show  that  the  implementation  of  Journalist  Competency  Test  will  increase  the understanding and skills of journalists to produce journalistic work that protects the rights of children in conflict with the law.
Keywords: The rights of children in conflict with the law, journalist competency test, Juvenila justice.
Abstrak - Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang diterbitkan Dewan Pers sebagai panduan bagi wartawan dalam menjalankan peliputan anak. Dewan Pers juga melakukan uji kompetensi bagi wartawan dengan materi uji antara lain pemahaman wartawan dalam menghasilkan  karya  jurnalistik  yang  tidak  melanggar  hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Uji  Kompetensi  Wartawan  dapat  meningkatkan pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang melindungi hak-hak anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pendekatan  studi  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif  yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas.  Temuan  penelitian  menunjukkan,  pelaksanaan  Uji  Kompetensi  Wartawan  menambah pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci: Uji kompetensi wartawan, Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, karya jurnalistik, peradilan anak.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum yang  memiliki  komitmen  melindungi  hak- hak anak. Konvensi Hak Anak ( Convention
on  the  Rights  of  the  Child )  diratifikasi pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan Presiden  No.  37  Tahun  1990,  kemudian dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.  4
Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, dan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  20014 tentang  Perlindungan  Anak  (Hambali, 2019).
Selanjutnya  pemerintah  Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  yang  mengatur  tentang  hak-hak anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Berkaitan  dengan  hal  itu  Dewan  Pers sebagai  lembaga  yang  menaungi  lembaga pers  di  tanah  air  kemudian  mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)  sebagai  pedoman  bagi  wartawan dalam  meliput  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Seperangkat  peraturan  perundang- undangan tersebut menjadi landasan dalam proses hukum terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  dalam  proses  penyidikan  mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak
( Convention  on  The  Rights  of  The  Child ) dan Beijing Rule. Penjabaran perlindungan hukum  anak  selaku  pelaku  tindak  pidana dalam  konvensi  tersebut  telah  mencakup sebagian  besar  prinsip  perlindungan  anak baik  dalam  instrumen  hukum  nasional maupun  instrumen  hukum  internasional (Darmi, 2016).
Ketika  berhadapan  dengan  hukum, anak  memiliki  hak-haknya  yang  harus ditegakkan.  Untuk  mendapatkan  hak- haknya,  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dapat didampingi. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses restorative  justice ,  keberhasilan  proses diversi  pada  proses  peradilan  anak  cukup tinggi dampaknya pada berkurangnya kasus anak  berhadapan  dengan  hukum  yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus (Firdaus, 2019).
Dalam pemberitaan di media massa, wartawan dilarang menyebarluaskan
informasi  tentang  anak  yang  berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai tersangka,  anak  sebagai  korban,  atau  anak sebagai saksi. Pemberlakuan aturan hukum ini  memiliki  konsekuensi,  wartawan  dapat dipidana jika dalam pemberitaannya melanggar  SPPA  dan  PPRA  (Sahputra, 2019).
Pada  sisi  lain,  lembaga  pers merupakan  pihak  yang  mesti  dilindungi dalam menjalankan fungsinya.
Kemerdekaan  pers  merupakan  syarat berdirinya  negara  demokrasi  yang  sehat. Sebaliknya pers yang dibelenggu kebebasannya menunjukkan sebuah negara mengalami  kemorosotan  dalam  penerapan demokrasi.  Oleh  karena  itu  perlindungan hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  keberlangsungan  kebebasan pers  harus  dilakukan  secara  beriringan. Dalam  kaitan  itu,  sangat  penting  bagi wartawan sebagai ujung tombak pemberitaan  memiliki  pemahaman  tentang hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Wartawan  harus  dibekali  atau membekali  diri  dengan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  hak-hak  anak  yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian ketika menghasilkan karya jurnalistik,  wartawan  dapat  menghindari delik  hukum  yang  dapat  muncul  dari pemberitaan  terkait  dengan  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Untuk menguji kompetensi wartawan dalam hal hukum pers khususnya yang  terkait  dengan  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  Dewan  Pers mengeluarkan  kebijakan  Uji  Kompetensi Wartawan (UKW). Melalui UKW
wartawan diuji kompetensinya oleh lembaga uji yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Salah  satu  mata  uji  dalam  UKW  adalah pemahaman  wartawan  terkait  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Wartawan  adalah  ujung  tombak dalam membuat berita. Jika berita berkualitas,  maka  pers  akan  berbobot,  dan publik juga akan tercerahkan serta kehidupan  berbangsa  pun  akan  turut tercerdaskan. Untuk itu, standar kompetensi wartawan  mutlak  diterapkan  pada  tataran kompetensi kesadaran, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi skill (Wijaya & Yudiningrum, 2016).
UKW adalah sarana untuk memfilter  wartawan abal-abal ,  wartawan bodrex atau sebutan lainnya yang selama ini mendistorsi  profesi  wartawan.  Saringan pertama saat pendaftaran, bila tim verifikasi bekerja dengan baik sesuai aturan, wartawan abal-abal tidak  akan  bisa  ikut UKW.  Namun  bila  karena  suatu  hal  dia berhasil  lolos  mengikuti  UKW,  hampir pasti wartawan itu  tidak akan lulus, karena tidak  mampu  mengerjakan  soal-soal  uji kompetensi (Suhermono & Pareno, 2017).
Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi  wartawan  untuk  peningkatan kualitas  profesionalisme  wartawan  melalui penjenjangan  yang  terukur.  Sertifikasi wartawan menjadi suatu proses yang dapat mendewasakan. Wartawan semakin menyadari arti profesionalisme, maka dapat meningkatkan  reputasi  medianya  dan organisasi  profesi  wartawan  (Waluyo, 2018).
Studi  Adnyana  (2015)  di  Bali menyatakan, secara umum pelaksanaan uji kompetensi wartawan berimplikasi terhadap kesadaran hukum wartawan media cetak  di  kota  Denpasar.  Kesadaran  hukum wartawan di kota Denpasar terhadap hukum pers secara umum dipengaruhi oleh adanya kesadaran wartawan untuk mengetahui dan mempelajari  etika dan peraturan hukum di bidang  pers  dengan  membaca  buku-buku dan  peraturan  perundang-undangan,  dan adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan  atau  pelatihan  mengenai  etika
dan hukum, termasuk kesempatan wartawan mengikuti uji kompetensi. Faktor kompetensi turut mempengaruhi kesadaran hukum  wartawan  terhadap  hukum  pers. Kalau wartawan tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan ada kesadaran hukum (Adnyana, 2015).
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat benang  merah  peran  wartawan  dalam melindungi  hak-hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Wartawan  memiliki  peran penting  untuk  tidak  menyebarluaskan identitas  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dalam rangka terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Dari  pentingnya  peranan  wartawan dalam  memenuhi  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  penelitian  ini ingin  mengetahui  dengan  melakukan analisis tentang bagaimana Uji Kompetensi Wartawan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

## Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan pendekatan  analisis  isi  ( content  analysis ). Syukur Kholil merangkum beberapa defenisi  tentang  analisis  isi  dari  Wimmer dan  Dominick,  Kerlinger,  dan  Barelson, kemudian  merumuskan  tiga  pemahaman analisis  isi  (Sahputra,  2016) yaitu:  (1) analisis  isi  itu  sistematis  sesuai  dengan prosedur  yang  benar;  (2)  analisis  isi  itu objektif,  berarti  hasil  yang  sama  akan diperoleh  jika  diuji  oleh  peneliti  lain  yang menggunakan kategori yang sama. Dengan demikian,  makna  objektif  di  sini  adalah hasil  yang  diperoleh  adalah  tergantung kepada  tatacara  yang  digunakan,  bukan kepada  seorang  peneliti;  (3)  analisis  isi bersifat  kuantitatif,  namun  tidak  tertutup kemungkinan untuk cara lain.
Konsep  analisis  isi  yang  diangkat oleh Holsti menjelaskan, analisis isi banyak dipakai untuk
menggambarkan
karakteristik  dari  isi  pesan.  Dalam  bahasa Holsti,  analisis  isi  untuk  menjawab pertanyaan What,  to  whom,  dan  How dari suatu  proses  komunikasi.  Pertanyaan what berkaitan  dengan  penggunaan  analisis  isi untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai  apa isi  dari  suatu  pesan,  tren,  dan  perbedaan antara  pesan  dari  komunikator  yang berbeda.
Pertanyaan to  whom dipakai  untuk menguji hipotesis isi pesan yang ditujukan untuk  khalayak  yang  berbeda.  Sementara How terutama berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan  bentuk  dan  teknik-teknik pesan,  misalnya  teknik  persuasi  (Intan, Regar, & Senduk, 2015).
Sedangkan  Gusti  Yasser  Arafat memaparkan    pendapat  para  pakar  dalam memaknai  analisis  isi  sebagai  berikut (Arafat, 2018):
Holsti:  Analisis  ini  adalah  suatu teknik  dalam  mengambil  kesimpulan dengan mengidentifikasi pelbagai karakteristik  khusus  suatu  pesan  secara obyektif dan sistematis.
Stone:  Analisis  isi  adalah  suatu teknik penelitian untuk membuat perujukan pengenalan  karakteristik  tertentu  di  dalam teks secara sistematik dan obyektif.
Krippendorff:  Analisis  isi  sebagai suatu  teknik  penelitian  untuk  membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru ( replicable )  dan  sahih  data  dengan memperhatikan  konteksnya.  Sebagai  suatu teknik  penelitian,  analisis  isi  mencakup prosedur-prosedur khusus
untuk pemprosesan data ilmiah. Wisnu:  Analisis  isi  adalah  sebuah alat riset yang digunakan untuk menyimpulkan  kata  atau  konsep  yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks.
Selain tokoh di atas, beberapa tokoh lain  juga  ada yang mendefinisikan  analisis isi, antara lain: Charles R. Wright,  George V Zito, McQuail, dan lain-lain.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dibahas.  Data  yang dikumpulkan  dan  dianalisis  ditelusuri  dari sumber-sumber yang relevan dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.
Metode  deskriptif  ditujukan  untuk mengumpulkan  informasi  aktual  secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa kondisi  dan  praktik  yang  berlaku,  dan membuat  perbandingan  atau  evaluasi. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan  tetapi juga  memadukan (Ramli, Kee, & Nazmi, 2015).
Data  yang  ada  dianalisis  dengan analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif  (pemaparan).  Dalam  artikel  ini, analisis kualitatif deskriptif dilakukan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang  dikumpulkan  sebagaimana  adanya melalui check  and  re-check (triangulasi) untuk  ditemukan  suatu  sudut  pandang  dan akurasi  pendapat  dari  berbagai  pandangan sehingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan yang  presisi.  Melalui  metode  inilah pengambilan kesimpulan dilakukan.
Data  yang  dianalisis  adalah  modul Uji Kompetensi Wartawan milik Persatuan Wartawan  Indonesia  (PWI)  untuk  jenjang wartawan  muda,  wartawan  madya  dan utama.  Fokus  analisis  yang  dilakukan adalah pada mata uji yang berkaitan dengan hukum  pers  terkait  hak-hak  anak  yang berhadapan dengan hukum.

## Hasil Penelitian
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA)  telah  diadopsi  menjadi  salah  satu hukum  pers  yang  mengatur  tentang  lalu lintas  informasi  melalui  media  massa.  Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), 9 Februari 2019.
Implementasi PPRA yang
bersumber  dari  UU  SPPA  ini  sulit dilaksanakan oleh para wartawan jika tanpa pemahaman terhadap UU SPPA dan PPRA, karena peraturan ini relatif baru. Wartawan juga terbiasa berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik  yang  mendefenisikan  anak sebagai orang yang belum berusia 16 tahun, sedangkan  dalam  Undang-undang  SPPA, batas  usia  anak  berubah  menjadi,  orang yang  belum  berusia  18  tahun  dan  belum pernah menikah.
Oleh  karena  itu,  penerbitan  PPRA tersebut kemudian diikuti dengan sosialisasi yang dilakukan kepada wartawan di seluruh Indonesia.  Salah  satu  bentuk  sosialisasi yang dilakukan adalah memasukkan materi hukum  pers  sebagai  salah  satu  mata  uji dalam  Uji  Kompetensi  Wartawan  (UKW) yang  dilaksanakan  sejak  Januari  2020.  Di dalam materi hukum pers tersebut termasuk poin penting UU SPPA mengenai perubahan  batas  usia  anak  dan  perlakuan dalam pemberitaan atas anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemahaman  tentang  hukum  pers, yang  di  dalamnya  termasuk  hak-hak  anak yang berhadapan dengan hukum dalam soal pemberitaan,  adalah  materi  wajib.  Jika wartawan  peserta  UKW  tidak  memahami
hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  maka  dia  akan  gagal  dalam  uji kompetensi tersebut.
Dewan  Pers  telah  menetapkan  27 Lembaga  Uji  Kompetensi  di  seluruh Indonesia.
Lembaga uji ini
menyelenggarakan  UKW  di  berbagai wilayah  di  Indonesia  untuk  memastikan wartawan  yang  kompeten  atau  belum kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  adalah  salah  satu  organisasi  profesi kewartawanan  yang  paling  agresif  dalam melakukan  sosialisasi  hukum  pers  melalui UKW.  Sampai  Maret  2020,  PWI  sudah menghasilkan  12.103  wartawan  yang kompeten,  baik  anggota  PWI  ataupun bukan. Dari jumlah ini, 230 dihasilkan dari rentang  Januari  2020  hingga  Maret  2020 atau  sejak  dimasukkannya  mata  uji tambahan  mengenai  hukum  pers  untuk katagori wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama.
Di masing-masing kategori tersebut pemahaman  mengenai  hukum  pers  yang berasal dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999  tentang  Pers,  Kode  Etik  Jurnalistik (KEJ),  dan  PPRA  diujikan.  Dari  hasil materi  uji  ini  dan  berbagai  materi  uji lainnya,  penguji  menetapkan  seorang peserta uji kompeten atau belum kompeten dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Kriteria unjuk kerja dan indikatornya  untuk  materi  uji  yang berkaitan  dengan  hukum  pers  pada  modul UKW  Persatuan  Wartawan  Indonesia (PWI) adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Modul Uji Kompetensi Wartawan Muda Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Indikator Unjuk Kerja
UU Pers, KEJ, dan peraturan lain terkait Pemberitaan UU Pers • Menurut  saudara  apa  yang  membedakan  Pers  dan  Media Sosial sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.
• Kemerdekaan Pers dengan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum, bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik.
• Sebagai wartawan saudara mendapatkan perlindungan hukum yang disebut Hak Tolak, bagaimana saudara menerapkannya.
• Setiap  wartawan  memiliki  dan  mematuhi  Kode  Etik Jurnalistik (KEJ) apakah saudara pernah membaca KEJ? Ada berapa pasal KEJ yang harus dipatuhi sesuai perintah Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers? Kode Etik Jurnalistik (KEJ) • Wartawan harus independen, termasuk dari tekanan pemilik modal, bagaimana hal ini bisa saudara lakukan? • Sebagai wartawan profesional, langkah saudara dalam melakukan kegiatan jurnalistik diatur oleh KEJ. Apa saja yang harus saudara lakukan?
• Saudara harus mematuhi azas praduga tak bersalah sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Apa yang dimaksud dengan azas praduga tak bersalah dan bagaimaan menerapkannya? Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) • Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak  (PPRA)  sebagai  panduan  membuat  karya  jurnalistik. Apa  yang  saudara  ketahui  perbedaan  PPRA  dengan  Pasal  5 KEJ tentang identitas anak.
• Melakukan  koreksi  terhadap  berita  yang  melanggar  (bahan berita disiapkan lembaga uji).
Tabel 2. Modul Uji Kompetensi Wartawan Madya Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Indikator Unjuk Kerja UU Pers, KEJ, dan peraturan lain terkait Pemberitaan UU Pers • Menurut  saudara  apa  yang  membedakan  Pers  dan  Media Sosial sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.
• Kemerdekaan Pers dengan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum, bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik.
• Sebagai  redaktur  saudara  adalah  pintu  akhir  penerapan perintah  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers.  Bagaimana  saudara mematuhinya?
• Sesuai  Pasal  7  ayat  (2)  Wartawan  wajib  memiliki  dan mematuhi  Kode  Etik  Jurnalistik.  Apakah  saudara  pernah membacanya. Apa saja yang paling penting dilaksanakan? Kode Etik Jurnalistik (KEJ) • Wartawan  harus  independen,  termasuk  dari  tekanan  pemilik modal. Bagaimana bila saudara diperintah menurunkan berita yang memihak?
• Selain independen saudara juga diperintah menguji informasi dan  membuat  berita  yang  berimbang  serta  memenuhi  asas praduga tak bersalah. Bagaimana penerapannya?
• Bagaimana  saudara  mengelola  bahan  berita  yang  menurut reporter bersifat off the record atau informasi latang berlakang atau embargo . Pedoman Pemberitaan • Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak  (PPRA)  sebagai  panduan  membuat  karya  jurnalistik.
Tabel 3. Modul Uji Kompetensi Wartawan Utama
Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Indikator Unjuk Kerja UU Pers, KEJ dan Peraturan Lain Terkait Pemberitaan UU Pers • Menurut  saudara  apa  yang  membedakan  Pers  dan  Media Sosial sesuai UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
• Pers diberikan kemerdekaan dengan prinsip-prinsip
Demokrasi,  Keadilan  dan  Supremasi  Hukum,  bagaimana saudara menerapkan hal ini pada kerja jurnalistik • Sebagai  Penanggungjawab  saudara  mewakili  perusahaan dalam  mempertanggungjawabkan  hukum,  apa  yang  saudara pahami tentang Pasal 12 UU Pers ini?
• Pidana Pers terdapat pada Pasal 18, legal standing -nya adalah perusahaan pers. Bagaimana bila saudara menghadapi hal ini? Kode Etik Jurnalistik (KEJ) • Wartawan  harus  independen  termasuk  dari  pemilik  modal, bagaimana saudara memahami hal ini sebagai
Penanggungjawab atau Pemimpin Redaksi?
• Selain  diatur  oleh  Pasal  5  ayat  (2)  UU  Pers,  hak  jawab  juga diatur oleh Kode Etik Jurnalistik. Apa yang saudara lakukan bila ada yang menyampaikan hal ini?
• Bagaimana  pemahaman  saudara  tentang  Hak  Koreksi  baik yang  diatur  Pasal  5  ayat  (3)  UU  Pers  maupun  Kode  Etik Jurnalistik bila saudara mengetahui ada berita keliru? Pedoman Pemberitaan Ramah anak (PPRA) • Dewan Pers telah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.  Apa  saja  perbedaan  PPRA  dan  Pasal  5  KEJ  tentang Identitas Anak
• Menurut saudara media terlampir ini masuk kategori Pers Indonesia atau tidak? Apa alasan saudara berpendapat seperti itu (bahan kajian diberikan lembaga uji).
Dari  tiga  tabel  tersebut,  dapat terlihat  bahwa  seperangkat  hukum  pers menjadi bahan uji untuk menguji pemahaman  seorang  wartawan  terkait hukum  pers.  Hal  yang  menyangkut perlindungan hak-hak anak yang berhadapan  dengan  hukum,  terangkum dalam  Kriteria  Unjuk  Kerja  Perdoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
Dari  modul  wartawan  muda  dan madya  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2,  seorang wartawan  yang  mengikuti  UKW  diajukan pertanyaan  untuk  menguji  pemahamannya tentang  pasal-pasal  dalam  Kode  Etik
Jurnalistik dan dibandingkan dengan PPRA.  Hal  ini  diwakili  oleh  pertanyaan Indikator Unjuk Kerja:  “Dewan Pers telah menetapkan  Pedoman  Pemberitaan  Ramah Anak. Apa saja perbedaan PPRA dan Pasal 5 KEJ tentang Identitas Anak”. Selain  itu  bahan  kajian  yang merupakan  contoh  berita  yang  melanggar PPRA  diberikan  kepada  peserta  uji  untuk dinilai apakah  terjadi pelanggaran dan jika terjadi  pelanggaran,  seorang  peserta  uji diminta  untuk  menjelaskannya.  Penguji menilai  penjelasan  wartawan  peserta  uji apakah  memiliki  pemahaman  yang  benar
Ramah Anak (PPRA) Apa  yang  saudara  ketahui  perbedaan  PPRA  dengan  Pasal  5 KEJ tentang identitas anak. • Melakukan  koreksi  terhadap  berita  yang  melanggar  (bahan berita disiapkan lembaga uji)
akan  sebuah  karya  jurnalistik  yang melanggar  PPRA.  Hal  ini  diwakili  oleh pertanyaan Indikator Unjuk Kerja:
“Melakukan  koreksi  terhadap  berita  yang melanggar (bahan berita disiapkan lembaga uji)”.
Sedangkan dari modul untuk wartawan utama sebagaimana pada Tabel 3, seorang  wartawan  yang  mengikuti  UKW diuji pemahamannya atas pasal-pasal Kode Etik  Jurnalistik  dan  dibandingkan  dengan PPRA.  Hal  ini  diwakili  oleh  pertanyaan Indikator Unjuk Kerja:  “Dewan Pers telah menetapkan  Pedoman  Pemberitaan  Ramah Anak. Apa saja perbedaan PPRA dan Pasal 5 KEJ tentang Identitas Anak”.
Selain  itu  seorang  peserta  uji  di jenjang utama diuji pemahamannya tentang kategori pers Indonesia. Peserta uji diminta pendapatnya  atas  bahan  kajian  yang disediakan.  Penguji  menilai  pemahaman peserta  uji  menyangkut  kategori  pers Indonesia.  Hal  ini  diwakili  pertanyaan: “Menurut  saudara  media  terlampir  ini masuk  kategori  Pers  Indonesia  atau  tidak? Apa alasan saudara berpendapat seperti itu (bahan kajian diberikan lembaga uji)”.
Dari  pertanyaan  yang  diajukan, akan  terlihat  seorang  peserta  uji  di  setiap jenjangnya  tidak  akan  dapat  menjawab pertanyaan yang diajukan penguji apabila ia tidak  membaca  dan  memahami  PPRA  dan UU  No.11  tahun  2012  tentang  SPPA. Wartawan  yang  menjadi  peserta  uji  harus memiliki  bekal  pengetahuan  tentang  hak- hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Para peserta uji yang tidak memahami hak-hak anak yang berhadapan dengan  hukum  berpeluang  besar  untuk dinyatakan tidak kompeten. Pada umumnya para  peserta  uji  yang  kompeten  adalah mereka yang telah memahami hak-hak anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  selain memahami sembilan mata uji lainnya.

## Kesimpulan
Peran  penting  wartawan  dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan  hukum  hanya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  apabila  diimbangi  dengan pemahaman  wartawan  terhadap  hak-hak anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pemahaman  tentang  hak-hak  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh para wartawan.
Pelaksanaan UKW akan menambah pemahaman  dan  ketrampilan  wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik guna melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya, wartawan yang pernah mengikuti UKW pernah mendengar tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dalam pemberitaan. Wartawan yang dinyatakan kompeten memiliki pengetahuan tentang yang lebih dalam hak- hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Mengingat  pentingnya  pemahaman wartawan  terhadap  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  maka  lembaga uji kompetensi wartawan haruslah mengujikan  materi  hukum  pers  yang berkaitan  dengan  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  secara  ketat. Materi uji hukum pers merupakan wilayah zero toleransi  agar  wartawan  dapat menyandang gelar kompeten demi melindungi  hak-anak  yang  berhadapaan dengan hukum.

## Daftar Pustaka
Adnyana,  I.  M.  (2015).  Implikasi  Uji Kompetensi terhadap Kesadaran
Hukum  Pers  Wartawan  Media  Cetak di  Kota  Denpasar. Jurnal  Magister Hukum Udayana , 4 (2), 219–232.
Arafat,  G.  Y.  (2018).  Membongkar  Isi Pesan  dan  Media  dengan  Content Analysis. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu Dakwah , 17 (33), 32–48.
Darmi,  R.  (2016).  Implementasi  Konvensi

## Hak Anak terkait dengan Perlindungan
Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure , 16 (4), 439–450.
Firdaus,  I.  (2019).  Peranan  Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (3), 339– 358.
Hambali,  A.  R.  (2019).  Penerapan  Diversi terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem
Peradilan  Pidana. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 , 15–30.
Intan,  A.  N.,  Regar,  P.  M.,  &  Senduk,  J.
(2015). Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI
Jakarta  pada  Surat  Kabar  Tribun Manado. E-Journal Acta Diurna , 4 (3). Ramli, R., Kee, C. P., & Nazmi, S. (2015). Analisis Isi Berita Demonstrasi Bersih 4.0  pada  Fajar,  Tribun  Timur,  Sindo.
Jurnal Politik Profetik 5 (1), 52–64.
Sahputra,  D.  (2016).  Content  Analysis Pemberitaan  Partai  Politik  Islam  di Pemilu  Legislatif  2014. Analytica Islamica , 5 (1), 41–54.
Sahputra,  D.  (2019).  Perlindungan  Hak-
Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi  Massa. Jurnal  HAM , 10 (2), 233.
Suhermono,  M.,  &  Pareno,  S.  A.  (2017).
Jurnal  kajian  media. Jurnal  Kajian Media , 1 (2), 132–156.
Waluyo,  D.  (2018).  Tinjauan  Standar
Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan  Kapasitas  Media  dan Profesionalisme. Jurnal Studi
Komunikasi  dan  Media,  22 (2),  167–
184.
Wijaya,  S.  H.  B.,  &  Yudiningrum,  F.  R.
(2016).  Meningkatkan  Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi
Wartawan. Jurnal  Komunikasi  Ikatan Sarjana  Komunikasi  Indonesia , 2 (2), 97–101.