Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, Edited: 13 Januari 2022
ISSN : 2599-3348 (online)
Reviewer: 22 Januari 2022 ISSN : 2460-0083 (cetak) Publish  : 25 Januari 2022
Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019               Doi: 10.30739/istiqro.v8i1.1271

## PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN
Muhammad Cahlanang Prandawa 1 , Hasse Jubba 2 , Fahmia Robiatun NB 3 ,  Tri Ulfa Wardani 4
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1,3,4 , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 muhammadcahlanang98@mail.ugm.ac.id 1 , hasse@umy.ac.id 2 ,
fahmiarobiatun97@mail.ugm.ac.id 3 , triulfa96@mail.ugm.ac.id 4

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk tantangan dan peluang praktik ekonomi Islam di Indonesia di tengah perkembangan ekonomi konvensional. Praktik ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup baik, namun diikuti pula oleh tantangan-tantangan  yang  dapat  memperlambat  pencapaian  visinya.  Data  yang dijadikan  pijakan  analisis  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 100 responden. Data sekunder diperoleh dari temuan beberapa jurnal, website resmi, dan literatur yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Temuan pada artikel ini menunjukkan  bahwa  perkembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  cenderung  positif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran aktivis ekonomi Syariah, dan realitas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, terdapat juga tantangan  terkait  dengan  pengembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Literasi  dan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah masih rendah.
Kata  Kunci:  Perkembangan  ekonomi  Islam,  peluang  dan  tantangan, konvensional.

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  challenges  and  opportunities  of  Islamic  economic practice in Indonesia in the midst of conventional economic development. The practice of  Islamic  economics  has  developed  quite  well,  but  it  is  also  accompanied  by challenges that can slow down the achievement of its vision. The data used as the basis for  the  analysis  are  primary  and  secondary  data.  Primary  data  was  obtained  by distributing  questionnaires  in  the  form  of  closed  and  open  questions  to  100 respondents.  Secondary  data  was  obtained  from  the  findings  of  several  journals, official  websites,  and  literature  that  have  relevance  to  the  topic  of  this  study.  The findings  in  this  article  indicate  that  the  development  of  the  Islamic  economy  in Indonesia tends to be positive. This is supported by the existence of clear regulations, the  role  of  Sharia  economic  activists,  and  the  reality  of  the  Indonesian  population, which  is  predominantly  Muslim.  However,  there  are  also  challenges  related  to  the development of the Islamic economy in Indonesia. Public literacy and awareness to carry out sharia-based economic activities is still low.
Keywords:  Islamic  economic  development,  opportunities  and  challenges, conventional.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi Islam mulai berkembang sejak masa ekonomi klasik pada tahun 738 M  –  1932  M  yang  ditandai  dengan  kemunculan  pemikiran-pemikiran  seperti  Abu Yusuf  dengan  kitab Al-Kharaj  (Manual  on  Land  Tax) dan  Abu  Ubaid  al-Qosim dengan  kitab ‘Al-Amwal  (The  Wealth) .  Kemudian  pada  tahun  1058  M-1466  M, perkembangan ekonomi ini berlanjut yang diwarnai oleh pemikiran dari Ibn Khaldun dengan yang termaktub dalam kitab Muqadimah. Perkembangan ekonomi Islam terus berlanjut  hingga  pada  tahun  1446  M-1932  M.  Pada  masa  tersebut,  corak  ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran Syah Waliullah dengan kitab Hujatullah al-Baligah. Setelah masa-masa itu, perkembangan ekonomi Islam masuk ke era kontemporer yang dimulai pada tahun 1930 hingga sekarang. Pada era ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi  di  ranah  analisis-analisis  yang  lebih  komprehensif  terkait  masalah  ekonomi sosial,  ekonomi  moneter,  perbankan,  serta  teori  dan  praktik  sistem  ekonomi  Islam (Budiantoro, 2018).
Lahirnya kembali ekonomi Islam, berawal dari kesadaran para ilmuan Muslim yang  menilai  perlunya  pengembalian  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari. Kesadaran  ini  sebagai  jawaban  dari  pemikiran  para  ilmuwan  Muslim  kontemporer mengenai  permasalahan  ekonomi  yang  dinilai  tidak  mampu  dipecahkan  seutuhnya oleh teori ekonomi yang berkembang saat itu (Furqani, 2019). Ekonomi Islam hadir dengan  mengusung  konsep  pemerataan  distribusi  yang  menitikberatkan  pada impelementasi nilai-nilai keadilan. Hal inilah yang menjadi pondasi utama pentingnya pengembangan ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam pun dinilai dapat menjadi sistem  ekonomi  alternatif  dari  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis  yang  telah berkembang pesat hingga saat ini. Ekonomi Islam, sebagai model ekonomi alternatif, dapat  digunakan  oleh  banyak  pihak,  baik  Muslim  maupun  non-Muslim  (Sutopo  & Musbikhin, 2019).
Perkembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  mendapat  respons  positif  dari berbagai  pihak.  Cendekiawan  muslim  di  Indonesia,  melalui  Ikatan  Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992. Hal ini menjadi sejarah awal lahir dan berkembangnya  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Di  masa-masa  awal  berdirinya  bank syariah, BMI mampu bertahan di tengah krisis 1997 yang menghantam seluruh sendi- sendi perekonomian Indonesia. Prestasi ini menjadi nilai positif bagi ekonomi Islam untuk  dapat  berkembang  lebih  besar  lagi  di  Indonesia.  Pemerintah  pun  merespons positif pengembangan ekonomi Islam, setelah melihat prestasi yang ditorehkan BMI di  tengah  tersebut.  Berbagai  dukungan  diberikan  pemerintah  melalui  penerbitan produk-produk  hukum  yang  mendukung  dan  mengatur  praktik  aktivitas  ekonomi Islam.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Dukungan pemerintah diwujudkan melalui penerbitan empat Undang-Undang dan 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur aktivitas praktik ekonomi Islam di tengah masyarakat. Banyaknya dukungan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam ini  menjadi  sebuah  dorongan  untuk  mencapai  realisasi  dari  tujuan  ekonomi  Islam, yaitu Maqashid Assyariah . Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan syariah  yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Dalam pendapat lain, Imam al-Ghazali  menegaskan  bahwa  tujuan  dari  syariah  adalah  untuk  mencapai  dan merealisasikan manfaat dan juga semua kepentingan manusia yang begitu banyak di dunia  (Muzlifah, 2014). Dalam hal ini, kesuksesan dalam menerapkan ekonomi Islam akan  berdampak  positif  atau  kebermanfaatan  untuk  kepentingan  umum,  yaitu kesejahteraan hidup bagi umat manusia.
Kajian  mengenai  ekonomi  Islam,  termasuk  perkembangannya,  telah  banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara para ahli, ada yang melihat bahwa ekonomi Islam merupakan  jawaban  dari  permasalahan  ilmiah  ekonomi  kontemporer  yang  dinilai tidak  mampu  memberikan  solusi  konkrit  atas  permasalahan  hidup  manusia  modern (Furqani,  2019).  Argumen  tersebut  didukung  oleh  Nejatullah  Siddiqi  yang berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan dari para cendekiawan Muslim terhadap  tantangan  ekonomi  pada  zamannya,  yaitu  ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi sosialis  (Andiko,  2017).  Dalam  literatur  lain  juga  dijelaskan  bahwa  ekonomi  Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan ini dinilai sudah selaras dengan tujuan syariat Islam (Andiko, 2017). Namun beberapa tokoh  lain  menganggap  bahwa  perkembangan  ekonomi  Islam  justru  mengalami stagnasi. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Hanef, yang  memandang  bahwa  ekonomi  Islam  tidak  bergerak  maju.  Nada  pesimis  juga dikemukakan  oleh  Choudury.  Ia  mengkritik  keras  ekonomi  Islam  saat  ini  yang dinilainya  mengerikan  dan  tidak  asli  karena  sudah  tidak  berasal  dari  al-Qur’an  dan hadis.  Bahkan,  ekonomi  Islam  telah  menjadi  pengikut  teori  ekonomi  mainstream (Susamto,  2020).  Dari  beberapa  kajian  di  atas,  para  ahli  ekonomi  Islam  belum melakukan  prediksi  terkait  masa  depan  ekonomi  Islam  di  negara-negara  Muslim seperti Indonesia.
Penelitian  ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada bagaimana bentuk tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia di tengah-tengah  tantangan  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  konvensional. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  diajukan  tiga  pertanyaan  sebagai  panduan  analisis.
Pertama , bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kedua , faktor-faktor apa  saja  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  perkembangan  ekonomi Islam di Indonesia. Ketiga, bagaimana keberlangsungan ekonomi Islam di Indonesia pada masa mendatang jika berkaca pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
dan  dilihat  dari  adanya  faktor-faktor  pendukung  serta  penghambatnya.  Ketiga pertanyaan ini akan diuraikan secara rinci pada sub bab artikel ini.
Penelitian  ini  disandarkan  pada  asumsi  bahwa  praktik  ekonomi  Islam  di Indonesia  menghadapi  kendala  di  tengah  peluag  yang  terbuka  lebar  dalam perkembangannya.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah  kesadaran  masyarakat Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah  bank-bank  Syariah  yang  jauh  di  bawah  bank-bank  konvensional. Perkembangan ekonomi Islam juga dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun yang masih melambat. Dengan demikian, Ekonomi Islam di masa mendatang  menghadapi  kendala  dalam  penerapannya,  seperti  belum  siapnya  SDM ekonomi Islam; kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam; juga belum adanya kurikulum ekonomi Islam di berbagai level pendidikan (umum) sehingga  melahirkan  persepsi  negatif  dari  masyarakat  mengenai  sistem  ekonomi Islam.

## B. KAJIAN TEORI
1. Ekonomi Islam
Definisi mengenai ekonomi Islam banyak ditemui di kalangan pegiat. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang diilhami  oleh  nilai-nilai  islam.  Ekonomi  Islam  erat  hubungannya  dengan  produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang mengikuti standar syariah Islam secara kaffah (Menita,  2017).  Monzer  Kahf  dalam  bukunya The  Islamic  Economy mengatakan  bahwa  ekonomi  adalah subset dari  agama.  Terma  ekonomi  Islam merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  paradigma  Islam  yang  pedomannya merujuk pada al-Qur’an dan Hadis. Ekonomi Islam menurut Kahf ialah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat multidisipliner, maksudnya bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan  ilmu-ilmu  pendukung  lainnya,  serta  ilmu-ilmu  yang  berfungsi  sebagai  alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, dan ushul fiqh (Amalia, 2016) .
Ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  memerlukan  fondasi  ilmiah, landasan filsafat, metodologi dan teori yang membentuk body of knowledge. Fondasi dan  landasan  dari  ekonomi  Islam  ialah  al-Qur’an  dan  Hadis.  Dalam  epistemologi Islam, ada tiga sumber ilmu pengetahuan yaitu wahyu Tuhan (al-wahy), logika nalar manusia (al’aql), dan  dari  pengamatan  (observasi)  pengalaman  hidup  manusia (al- anfus) atau  observasi  fenomena  alam (al-afaq). Metodologi  ekonomi  Islam  sendiri mengkaji  mengenai  prinsip,  prosedur,  dan  kriteria  untuk  membentuk  teori  yang konsisten  dengan  landasan  epistemologi  dan worldview Islam  (Furqani,  2019) .
Menurut Zubair Hassan (1998) dalam Irfan Syauqi Beik (2016), ada dua pendekatan metodologi  pengembangan  ekonomi  Islam;  yang  pertama  adalah all  or  nothing
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
approach dan  yang  kedua  adalah step  by  step  approach. Metodologi  yang  paling dominan digunakan ialah metodologi yang kedua (Beik, 2016).

## 2. Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  muslim  mencapai  87,18%  dari populasi  232,5  juta  jiwa  (Global  Islamic  Economiy  Report,  2018-2019).  Indonesia memiliki  potensi  tinggi  untuk  mengembangkan  sektor  ekonomi  syariah.  Dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih untuk memproduksi produk halal dunia masih belum optimal (BPPN, 2018). Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi Syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia  juga  memiliki  beberapa  pedoman  yang  menjadi  faktor  pendukung keberadaan ekonomi Islam, seperti halnya pada sektor perbankan yang memiliki fatwa bunga  bank  yang  bisa  menjadi  bahan  sosialisasi  perbankan  syariah  atas  kiprahnya. Demikain pula pada masyarakatnya, sedang bermunculan kesadaran dalam beragama yang dapat menjadi peluang dalam menerapkan ekonomi Islam di Indoensia (Ja'far, 2016).
Jika dilihat dari sektor akademik (pendidikan), hal tersebut bisa memberikan kontribusi  dalam  berkembangnya  ekonomi  Islam  di  suatu  negara.  Namun  menurut Abbas  (2007)  dalam  Nur  Kholis  (2011)  terkait adanya  sebuah  tantangan  dalam  hal tersebut  yang  dijabarkan  secara  umum  bahwa  dalam  pengembangan  pendidikan ekonomi Islam terdapat sebuah tantangan yakni, belum banyaknya ketersediaan dana riset  maupun  beasiswa  yang  ditawarkan  untuk  mahasiswa  ekonomi  Islam  yang difasilitasi  oleh  lembaga funding .  Di  lain  hal  dalam  konteks  Indonesia,  memiliki tantangan  dalam  perkembangan  ekonomi  Islamnya,  yakni  masih  banyaknya masyarakat  yang  belum  cukup  memahami  terkait  sistem  keuangan  dan  perbankan syariah  yang  memang  pada  kenyataannya  masih  relatif  sedikitnya  masyarakat  yang menggunakan  layanan  perbankan  syariah  dibandingkan  dengan  perbankan konvensional (Kholis, 2011).

## 3. Maqashid Syariah
Maqashid  Syariah terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan plural dari kata maqshud . Akar kata maqashid berasal dari kata verbal qashada, yang  berarti  menuju,  bertujuan,  berkeinginan,  dan  kesengajaan (Wehr, 1980). Kata maqshud-maqhosid dalam ilmu nahwu disebut dengan maf’ul bih yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai obyek. Oleh karena itu, maqashid dapat diartikan menjadi tujuan atau beberapa tujuan. Adapun terma syariah merupakan bentuk subjek dari  kata  dasar syara’a yang  berarti  jalan  menuju  sumber  air  sebagai  sumber kehidupan  (al-Afriqi,  1990).  Secara  terminologis, al-maqashid  asy-Syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan yang ditetapkan oleh syar’i dalam setiap  ketentuan  hukum  (az-Zuhaili,  1986).  Adapun  yang  menjadi  bahasan  utama maqashid syariah adalah nikmat dan illat ditetapkan suatu hukum.
Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu Ushul Fiqh sehingga memiliki kedudukan yang penting dalam merumuskan ekonomi Islam. Maqashid syariah bukan sekedar  dasar  untuk  merumuskan  kebijakan  ekonomi  makro  seperti  kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan public finance . Akan tetapi, ia berperan sebagai dasar merumuskan  penciptaan  produk-produk  keuangan  pada  lembaga  keuangan  syariah seperti  produk  perbankan  serta  merumuskan  teori-teori  ekonomi  mikro  lainnya. Maqashid  syariah sangat  dibutuhkan  dalam  membentuk  regulasi  perbankan  dan lembaga keuangan syariah. Dapat pula dipahami bahwa maqashid syariah merupakan hikmah atau tujuan di balik penetapan hukum syariah.
Maqashid syariah itu sendiri mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Memahami maqashid adalah hal yang sangat penting untuk lebih memahami secara dalam terhadap akad ataupun kontrak dalam kegiatan ekonomi yang diizinkan dalam  syariat  Islam.  Berikut  tempat  tujuan  syariah  terkait  kegiatan  ekonomi  dan keuangan  Islam  yang  telah  ditemukan  oleh  para  ulama’  (Ishak,  2013),  yaitu  (1) distribusi  atau  putaran  properti  secara  berkelanjutan,  (2)  investasi  kekayaan  secara berkelanjutan, (3) mencapai kemakmuran masyarakat yang lengkap, (4) transparansi kegiatan  ekonomi  dan  keuangan,  dan  (5)  kepemilikan  yang  sah. Maqashid  syariah sebagai tujuan balik dari semua peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh Allah SWT.  Tujuan  tersebut  adalah  mendatangkan  kemaslahatan  dan  mencegah kemudaratan  bagi  manusia.  Selain  itu, maqashid  syariah berperan  sebagai  pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihubungkan dengan ekonomi dan keuangan Islam yang semakin berkembang. Ekonomi Islam menempatkan maqashid syariah sebagai acuan untuk mencapai kemaslahatan umat (Ishak, 2013).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  peluang  dan  tantangan  ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan mixed  method (metode  campuran).  Metode  campuran  melibatkan penggabungan atau integrasi penelitian antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif  cenderung  terbuka  tanpa  respons  yang  telah  ditentukan,  sedangkan  data kuantitatif  biasanya  menyertakan  respons  tertutup  seperti  yang  ditemukan  pada kuisioner (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran  kuisioner  kepada  100  responden  yang  terdiri  dari  regulator  ekonomi syariah, akademisi ekonomi Islam, aktivis ekonomi Islam, dan praktisi pada Lembaga Keuangan  Syariah  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  tersebar  di  Indonesia. Sedangkan data Sekunder yaitu penggunaan literatur yang berasal dari jurnal-jurnal
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
penelitian sebelumnya, website resmi dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.  Teknik  analisis  data  menggunakan data  reduction yang  berarti  merangkum, memilih hal-hal yang menjadi topik pembahasan, dan mencari pola tema dalam artikel ini.  Kemudian  menggunakan data  display artinya  menganalisa  hasil  dari  data  yang telah  dirangkum  dan  menelaah  dengan  rapi.  Terakhir  adalah  kesimpulan  yaitu memberikan rangkuman hasil penelitian yang dijelaskan secara terperinci.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia
Konsep tentang ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang adil. Dalam sebuah  literatur  dijabarkan  bahwa “Islamic  Economics  is  a  systematic  study  of the economic problem of man and its solutions in the light of the Qur’an and the Sunnah” (Tahir,  2017) . Secara  singkat,  ekonomi  Islam  ialah  sistem  yang  mempelajari permasalahan ekonomi manusia, yang  solusinya bersumber dari Qur’an dan  Hadis. Maka, perkembangan ekonomi Islam harus diikuti oleh bentuk praktik dari aktivitas ekonomi  yang  bertujuan  untuk  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Untuk  mencapai kebahagiaan tersebut, umat Islam memiliki al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadis) sebagai pedoman hidup.
Pada dasarnya, al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber yang dijadikan sebuah prinsip pada berbagai bentuk praktik ekonomi Islam (Akbar, 2019). Adapun salah satu bentuk  sekaligus  karakteristik  ekonomi  Islam  yang  bernuansa  Indonesia  adalah koperasi  (Ihwanudin,  2020).  Selain  itu,  bentuk  perekonomian  Islam  lainnya  bisa dilihat  dengan  adanya  lembaga-lembaga  keuangan  Syariah,  seperti  Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah. Selain itu  juga  ada  lembaga  keuangan  publik  Islam  seperti  Lembaga  Pengelola  Zakat  dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Lebih lanjut menurut  Ketua  DPP  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  Indonesia  (IAEI),  Agustianto memiliki  pandangan  bahwa,  perkembangan  perbankan  dan  keuangan  syariah  yang cukup signifikan menggambarkan Ekonomi Islam sudah memiliki bentuk praktik di sektor keuangan.
Bentuk praktik Ekonomi Islam lainnya ada di sektor akademik, yaitu di bidang pengajaran  yang  sudah  mulai  berkembang  dan  ditingkatkan  pada  kampus-kampus yang  ada  di  Indonesia  (Fitria,  2016).  Pemerintah  melalui  KNEKS  juga  mendukung pengembangan  ekonomi  Islam  dalam  dunia  akademik  dengan  meluncurkan  Buku Kerangka  Acuan  Akademik  Program  S1  Ekonomi  Syariah,  Buku  Panduan  Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah, dan Panduan Magang/Praktik Kerja sektor ekonomi Syariah. Selanjutnya dari segi unit usaha, ada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) syariah yang juga dikategorikan sebagai bentuk dari perekonomian Islam. Dalam kegiatannya, UMKM Syariah menerapkan nilai-nilai keislaman, seperti
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
halnya  dalam  kegiatan  pengelolaan  maupun  pada  produk-produk,  serta  pada  proses mencari  keuntungan  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam  (Arifqi,  2021). Sementara itu, dari hasil survei data kuisoner yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk-bentuk  ekonomi  Islam,  diperoleh sebesar  76,9  %  responden  memilih  sistem ekonomi dan responden memilih perbankan syariah sebesar 68,5%, kemudian bentuk ekonomi Islam lainnya yaitu zakat, infak, shadaqah oleh responden dengan persentase 67,6%.
Adapun  sektor  akademik  yakni  bentuk  jurusan  atau  prodi  sebesar  50%,  dan selebihnya responden merespon dengan berbagai macam jawaban, seperti bentuk dari praktik  ekonomi  Islam  juga  meliputi  koperasi  simpan-pinjam,  IKNB  (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah, wisata dan produk halal, hukum ekonomi Islam, serta dalam berbagai bentuk manajemen bisnis  yang memiliki prinsip syariah. Selain itu, responden menjawab bahwa pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan islamisasi ekonomi  juga  merupakan  bagian  dari  bentuk  ekonomi  Islam.  Lebih  lanjut,  ada responden  yang  menyatakan  bahwa  dari  bentuk-bentuk  ekonomi  Islam  yang  sudah disebutkan di atas adalah benar yakni termasuk ke dalam bentuk perekonomian Islam. Selain  itu,  sebagian  responden  memiliki  pandangan  tersendiri,  di  mana  mereka menganggap  bahwa  bentuk  ekonomi  Islam  diartikan  sebagai  sebuah  cara  untuk menjauhi suatu kemudaratan dengan mengacu pada al-Qur’an dan Hadis.
Perkembangan  ekonomi  Islam  tidak  lepas  dari  perkembangan  lembaga- lembaga  ekonomi  Islam  yang  saling  bersinergi,  seperti  lembaga  keuangan  syariah, lembaga  filantropi,  lembaga  kepemerintahan,  organisasi  pergerakan,  dan  lembaga pendidikan. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (KNKS,  2020).  Dalam  bidang  yang  berbeda, lembaga  pengembang  skonomi  Islam  lainnya  adalah  lembaga  filantropi  yang berjumlah 30 lembaga (Direktori Lembaga Filantropi Indonesia, 2021). Lebih lanjut, dalam  rangka  mendukung  pembangunan ekosistem ekonomi  dan  keuangan  syariah, pemerintah  secara  khusus  mendirikan  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah (KNEKS), sebagai lembaga yang fokus melakukan pengembangan ekonomi dan  keuangan  syariah  untuk  mendukung  ketahanan  ekonomi  nasional.  KNEKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, di level masyarakat umum ada beberapa organisasi yang menjadi  penggerak  ekonomi  Islam,  yaitu  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang akademik,  hingga  2021  tercatat  ada  173  Perguruan  Tinggi  yang  memiliki  program studi Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  yang tercatat pada data dari Pangkalan Data Pendidikan  Tinggi  (PDDikti)  (KEMDIKBUD,  2021).  Dengan  demikian, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah didukung oleh banyak lembaga yang saling berkolaborasi.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Ekonomi  Islam  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk  dikembangkan  di Indonesia.  Sebab,  Indonesia  merupakan  negara  Muslim  terbesar  di  seluruh  dunia dengan  jumlah  penduduk  Muslim  kurang  lebih  220  juta jiwa.  Akan  tetapi,  Menteri PPN/  Bappenas  menyatakan  bahwa  perkembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berperan  sebagai  konsumen  dari  pada  produsen  (Safhira,  2020).  Pola  perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif ini menjadi tantangan dalam mengembangkan dan menyebarkan Ekonomi Islam di Indonesia. Pengembangan ini harus melibatkan banyak  sektor,  agar  dapat  memberi  dampak  langsung  dan  signifikan  pada pertumbuhan ekonomi Islam di sektor riil (Fauzia, 2019). Adapun sebaran dan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini dari berbagai klaster sebagai berikut:
1. Klaster  Makanan  dan  Minuman  Halal.  Industri  makanan  dan  minuman  halal mencakup  serangkaian  kegiatan  industri  yang  mengarah  pada  bahan  baku, pengelolaan,  konversi,  persiapan,  pengawetan  sampai  pengemasan.  Jumlah produk  yang  memiliki  Sertifikat  Halal  LPPOM  sebanyak  259.984  produk  dan jumlah  perusahaan  makanan  dan  minuman  yang  memiliki  Sertifikat  Halal LPPOM  sebanyak  6.055  unit  perusahaan  (BPPN,  2018).  Berikut  beberapa Perusahaan multinasional yang bergerak di industri makan dan minum seperti PT Indofood dengan produk tepung, pati dan produk olahan, PT Nippon Sari Copindo dengan produk mi, pasta, roti dan produk olahannya, PT So Good Food dengan produk  daging  olahan,  susu  dan  olahannya,  PT  Belfoods  dengan  produk kelompok  daging  dan  daging  olahannya,  dan  banyak  perusahaan  multinasional lainnya (MUI, 2021).
2. Klaster Parawisata Halal. Halal tourism bertujuan untuk menarik wisatawan dari berbagai  kalangan  yang  ramah  khususnya  umat  muslim.  Industry  parawisata memiliki  keterkaitan  dengan  banyak  industry  lainnya  seperti  industry  makanan dan  minuman,  industri  keuangan  Syariah,  industri  perhotelan,  industri  UMKM dan  industri  media  dan  rekreasi.  Potensi  wisata  halal  Kota  Padang,  Sumatera Barat menjadi acuan bagi destinasi lain di Indonesia untuk mengembangkan halal toursm (BPPN,  2018) . Beberapa  tahun  belakang  wisata  Indonesia  dianugerahi penghargaan World Halal Toursm Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada Lembah  Sembalun,  Lombok  Timur,  NTB  sebagai  destinasi  bulan  madu  halal terbaik di dunia. Kota Padang predikat destinasi halal terbaik didunia dan Provinsi Aceh sebagai destinasi budaya halal terbaik di dunia (katadata.co.id, 2021).
3. Klaster  Fashion  Muslim,  Indonesia  dijuluki  sebagai  kiblat  fashion  Muslim  di dunia  sehingga  pengembangan  dalam  bidang  ini  terus  berlangsung. Perkembangan ini meningkat di tahun 2018 karena para desainer fashion muslim seperti Dian Pelangi, Barli Asmara, Jenara Nasution mulai mengenalkan fashion Muslim  di  acara fashion  week di  Inggris,  Jerman,  Perancis  dan  negara-negara Timur  Tengah  lainnya  (BPPN,  2018).  Tren  fashion  Muslim  menyebar  di
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Indonesia  karena  banyak  perusahaan  baju  muslim  yang  memiliki  cabang  di seluruh daerah seperti brand Rabbani, Zoya, Dian Pelangi, El-Zatta, Monel, Ria Miranda, Tunecca, Jenahara, KIA by Zaskia Sungkar, Si Se Sa dan Suqma (Syuri, 2020).  Brand  tersebut  yang  paling  diminati  di  Indonesia,  tetapi  masih  banyak merk lokal lain yang memiliki kualitas dan harga yang bervariasi.
4. Klaster Media dan Kreasi Halal. Industri media dan rekreasi menjadi subsector ekonomi  kreatif  meliputi  Rumah  Produksi  Film,  TV  dan  Radio,  Penerbitan, Provider aplikasi dan games, serta Industri musik dan seni. Saat ini, penyebaran klaster media paling mudah ditemukan dari aplikasi Youtube seperti chanel Nusa yang memproduksi cerita anak Muslim dalam bentuk animasi. Channel Youtube yang  mendakwahkan  Islam  dalam  bentuk  film  seperti  Teladan  Cinta  dan  lain sebagainya.
5. Klaster  Farmasi  dan  Kosmetik  Halal.  Saat  ini  Indonesia  berada  di  posisi  ke-4 sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara itu, pada sektor  kosmetik  Indonesia  menduduki  posisi  ke-2  setelah  India  (BPPN,  2018). Menurut  data  LPPOM  MUI  mencatat  pada  Mei  2021  jumlah  produk  yang bersertifikasi  halal  mencapai  1.066  perusahaan  (LPPOM  MUI,  2021).  Berikut beberapa Perusahaan Kosmetik bersertifikat halal sepeti PT Paragon Technology and  Innovation  meliputi  brand  Wardah  Make  Over  dan  Puteri.  Sedangkan perusahaan  Farmasi  dan  Obat-obatan  yang  bersertifikat  halal  meliputi  PT Sidomuncul,  PT  Nelcho  Indofarma,  PT  Konimex,  PT  Jhonson  and  Jhonson Indonesia, dan banyak perusahaan multinasional lainnya (LPPOM MUI, 2021).
6. Klaster  Energi  terbarukan.  Klaster  energi  terbarukan  dapat  menjadi  katalisator untuk  penguatan  halal  nilai  rantai.  Berkontribusi  untuk  meningkatkan kemandirian ekonomi  dan  swasembada  energi.  Hasil  energi  terbaru  diharapkan dapat  dimanfaatkan  untuk  industry  halal  lainnya  seperti  makanan,  minuman, fashion muslim, wisata halal dan kosmetik. Saat ini Indonesia masih bertompang pada energi listrik yang berasal dari Batubara. Berdasarkan data statistic RUPTL 2018-2027  sasaran energi primer Indonesia berasal dari Batubara sebesar 62%, Gas sebesar 21%, Air sebesar 7%, Panas Bumi sebesar 5% dan impor sebesar 1%. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas oleh satu sumber saja sehingga klaster ini masih terus dikembangkan (BPPN, 2018).
7. Penguatan  Keuangan  Syariah  seperti  Perbankan  Syariah,  Pasar  Modal  Syariah, Jaminan Sosial, dan ZISWAF. Regulasi penggabungan ketiga bank Syariah yang meliputi  BNI  Syariah,  BRI  Syariah,  dan  Mandiri  Syariah  menjadi  strategi penguatan keuangan Syariah di Indonesia. Integrasi akan dilakukan kepada 600 cabang  BNI  Syariah  dan  BRI  Syariah  sehingga  Bank  Syariah  Indonesia  akan memiliki 1.365 cabang di seluruh Indonesia (Walfajri, 2021).
8. Klaster Pasar Modal Syariah meliputi sukuk, obligasi, saham Syariah, reksa dana Syariah.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
9. Klaster  Jaminan  Sosial  seperti  pengelolaan  dana  pensiun  Syariah  dan  asuransi Syariah.  Menurut  data  OJK  pada  tahun  2021  sudah  mencapai  13  perusahaan asuransi  Syariah  dan  49  unit  usaha  Syariah  dibidang  asuransi  Syariah (Purnamasari, 2021). Asuransi yang diminati seperti Allianz Syariah, takaful, dan lain sebagainya.
10. ZISWAF sebagai sektor keuangan social Islam meliputi lembaga filantrofi milik negara  dan  swasta.  Saat  ini,  sudah  ada  16  lembaga  amil  Zakat  yang  telah mendapatkan  izin  dari  KEMENAG.  Berikut  lembaga  amil  zakat  yang  terdaftar seperti  Dhompet  Dhuafa  Republika,  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional), Inisiatif  Zakat  Indonesia,  Yatim  Mandiri  Surabaya,  NU  CARE  LAZIS  NU, LAZIS MU dan lembaga amil zakat lainnya (Ramadani, 2018).
11. Penguatan UMKM dengan memberikan edukasi pengelolaan UMKM yang tepat. UMKM  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dan  harus  bersinergi  dengan  klaster- klaster lain.
12. Penguatan  Ekonomi  Digital  menyediakan  infrastruktur  sebagai  sarana  dan prasarana masyarakat agar mudah bertransaksi, seperti fintech Syariah , e-money , pembiayaan online, ATM dan lain-lain. Menurut data OJK 10 Juni 2021 jumlah penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin sejumlah 125 perusahaan (OJK , 2021). Berikut fintech Syariah terbaik versi momaju.id yang pertama Investree sebagai pelopor pinjaman online pertama di Indonesia, Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo (momaju.id, 2021).
13. Literasi,  Sumber  Daya  Manusia,  Riset  dan  Pengembangan.  Sebagai  contoh pengembangan  ilmu  pengetahuan  ekonomi  Islam  dengan  mendirikan  program studi Ekonomi Islam di perguruan tinggi. Menurut data Kemenristekdikti tahun 2021,  terdapat  39  program  studi  Ekonomi  Islam  yang  sudah  terakreditasi  di seluruh Indonesia (dataakreditasi.com, 2021).
14. Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola. Ketiga hal tersebut berharmonisasi dan menjadi standar  pengembangan  ekonomi  Islam  diberbagai  klaster,  meliputi  Fatwa  dari DSN MUI, Regulator dari OJK, tata Kelola seperti Badan Pengelola  Keuangan Haji.
Melihat beberapa klaster-klaster praktik ekonomi, tampak bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam di dunia. Kondisi  ini  dapat  menjadi  aspek  bagaimana  praktik-praktik  ekonomi  di  masa mendatang lebih pada penerapan syariah sebagai orientasinya.

## 2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Perkembangan  Ekonomi  Islam  di Indonesia
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mendukung  dalam  pengembangan Ekonomi  Islam.  Di  antara  faktor  tersebut  adalah  dengan  meningkatkan  ilmu
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  ekonomi  Islam  kepada  masyarakat  yang menjadi sumber daya manusia untuk kedepannya, dan perlu adanya kesadaran akan kewajiban umat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi pun menjadi salah satu kunci yang menjadikan Ekonomi Islam di Indonesia akan terus berkembang. Salah seorang informan,  ZY,  seorang  aktivis  ekonomi  syariah,  menyoroti  faktor  pendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ia mengatakan:
“ Dukungan  tersebut  dalam  bentuk  regulasi  atau  adanya  kebijakan  dari pemerintah terkait Ekonomi Islam ” (Wawancara, Juni 2021).
Dalam  hal  ini,  pemerintah  memiliki  peran  yang  kuat  sebagai  pembentuk  kebijakan politik,  sosial  dan  ekonomi  negara,  serta  sebagai  regulator  berjalannya  sistem perekonomian  di  Indonesia.  Seperti  halnya,  pemerintah  telah  menerbitkan  4  buah Undang-Undang, dan 138 fatwa DSN-MUI yang mengatur aktivitas Ekonomi Islam. Adanya peran para aktivis ekonomi Syariah untuk mendakwahkan dan mengamalkan praktik Ekonomi Islam kepada masyarakat, karena sejatinya ekonomi Islam bertujuan untuk  mencapai  kemaslahatan  bersama.  Seperti  yang  dijabarkan  oleh  MT,  seorang aktivis  ekonomi  Syariah  yang  memberikan  pencerahan  dalam  sebuah  pernyataan, bahwa:
“ Pengembangan ilmu keislaman yang kuat harus dipelopori dari pemikiran- pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah ekonomi yang terjadi sekarang sehingga hal tersebut adalah faktor penting. Karena sejatinya Al- quran  dan  Hadist  hanya  meletakkan  dasar  prinsip  ekonomi  yang  sesuai syariat. Adapun Pengembangan berupa ijtihad sesuai zaman adalah hal yang akan membuat ekonomi Islam menjadi sistem sehingga tidak hanya sebagai konsep belaka ” (Wawancara, Juni 2021).
Perlu  diingat  juga  bahwa  Indonesia  memiliki  mayoritas  penduduk  yang beragama  Islam.  Hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  faktor  pendukung  dalam perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. AF, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengakui kondisi ini.
“ Faktor penduduk Negara Indonesia yang bermayoritaskan Muslim adalah salah  satu  faktor  pendukung.  Terlebih,  faktor  tersebut  merupakan  faktor dakwah  dari  para  pendakwah  terdahulu  yang  membawa  Islam  menjadi ajaran yang mudah, inklusif, dan dinamis ” (Wawancara, Juni 2021).
Selain  faktor-faktor  tersebut,  seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh  para informan, terdapat pula faktor yang dapat menghambat perkembangan ikonomi Islam di  Indonesia. Pertama, minimnya  pengetahuan  tentang  Ekonomi  Islam  sehingga
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
timbul  keraguan  dalam  mempraktikkan  sistem  Ekonomi  Islam  dalam  kehidupan sehari-hari. Misalnya,  masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang  Bank  Syariah  secara  menyeluruh  dan  optimal.  Terlebih  faktor  ini menyebabkan  masyarakat  Indonesia  yang  merasa  skeptis  terhadap  ekonomi  Islam yang dianggap tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Faktor tersebut dapat diatasi dengan ditingkatkannya sosialisasi secara massif tentang ekonomi Islam dari para pihak-pihak terkait, seperti ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam. Selain itu masih kuatnya mindset dari masyarakat yang beranggapan bahwa, ekonomi Islam hanya sebatas pada perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia secara umum  khusunya  Muslim  belum  memahami  konsep  ekonomi  Islam  secara komprehensif.
Kedua, masyarakat Indonesia secara umum masih banyak yang kurang tertarik untuk  mendalami  ekonomi  Islam.  Sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  kurangnya tingkat  literasi  serta  kesadaran  terutama  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  tentang sistem  keuangan  Syariah.  Sebab,  memang  masyarakatnya  pun  kebanyakan  dari mereka  masih  belum  siap  untuk menjalankan  ekonomi  Islam  yang  disebabkan  oleh kurang minatnya dan pengetahuan terkait ekonomi Islam tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MT, aktivis ekonomi Syariah, bahwa:
“Ada  salah  satu  kendala,  yaitu  ketidakmampuan  melihat  masalah  yang dihadapi dan ketidakmampuan berpikir adalah kendala umat Islam sekarang secara  umum  dan  ekonominya  secara  khusus.  Hal  tersebut  dikarenakan pemikiran-pemikiran  ekonomi  Islam  pada  masyarakat  khususnya  yang beragama Islam masih belum bisa berkembang sesuai zaman” (Wawancara, Juni 2021).
Hal ini juga dipertegas oleh AF, bahwa:
“ Faktor  penghambatnya  ialah  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Masih  banyak masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  sadar  bahwa  ajaran  Islam  harus dijalankan  secara  penuh,  bukan  hanya  dengan  mengambil  untungnya  saja. Hal ini lah diperlukannya proses dakwah dan edukasi secara maksimal serta mendalam untuk dakwah Islam yang lebih baik” (Wawancara, Juni 2021).
Ketiga,  kesadaran  secara  akidah  yang  dianutnya.  Ini  dapat  dikatakan  bahwa kesadaran  menjalankan  perintah  dan  ketentuan  agama  masih  kurang.  Hal  tersebut, misalnya  bisa  menjadi  penyebab  adanya  korupsi  yang  tentunya  berlawanan  dengan akidah  Islam  dan  juga  terdapat  oknum  yang  hanya  mementingkan  target  sehingga mereka  sengaja  melalaikan  kepatuhan  syariah.  Pada  kondisi  tertentu,  kebanyakan masyarakat masih belum sepenuhnya sadar bahwa ajaran Islam itu harus dijalankan
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
secara  penuh.  AM,  seorang  akademisi  ekonomi  syariah  mengakui  hal  ini.  Ia mengatakan bahwa:
“ Adanya  masyarakat  yang  memiliki  ilmu  mengenai  ekonomi  Islam,  tetapi mereka  justru  terjun  kepada  ekonomi  konvensial,  yang  pada  akhirnya kekosongan dalam ekonomi Syariah ditempati oleh SDM yang kurang paham mengenai ekonomi Islam” (Wawancara, Juni 2021).
Dalam hal ini, hal tersebut tentunya berkaitan dengan kurang kuat dan sadarnya terkait akidah yang dimiliki seseorang, sehingga orang-orang tersebut tidak menerapkan ilmu Ekonomi Islam yang diperolehnya yang menyebabkan seseorang tersebut beralih pada ekonomi konvensional. Oleh karena itu, jika berbicara terkait akidah maka solusinya selain  sadar  akan  praktik  ekonomi  tidak  kalah  pentingnya  harus  dibarengi  ilmu keagamaan  yang  kuat  dan  kritis  sehingga  menjadikannya  seorang  Muslim  yang sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara utuh.
Keempat, minimnya  fasilitas  infrastruktur  keuangan  Syariah  di  Indonesia. Fasilitas  yang  minim  kemudian  diperparah  oleh  letaknya  yang  jauh  sehingga  sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi  ini diakui oleh SR, seorang akademisi ekonomi Syariah, bahwa:
“Letak bank syariah yang jauh untuk dijangkau, sehingga masyarakat tersebut lebih  memilih  bank  konvensional  yang  letaknya  lebih  dekat”  (Wawancara, Juni 2021).
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  terdapat  peluang  besar  atas  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Kondisi  penduduk  yang  mayoritas  Muslim  menjadi  salah  satu  peluang. Akan  tetapi,  kondisi  ini  tidak  berbanding  lurus  dengan  pengetahuan  masyarakat mengenai  ekonomi  Islam  itu  sendiri.  Hal  inilah  yang  sekaligus  menjadi  salah  satu tantangan perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

## 3. Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Sebuah Prediksi
Fakta  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  pendudukan  Muslim terbesar di dunia menjanjikan sejumlah peluang atas masa depan ekonomi Islam. Ada dua  arus  besar  pandangan  mengenai  masa  depan  ekonomi  Islam  di  negara  Muslim terbesar ini. Pertama, pandangan yang optimis. Hal ini disandarkan selain pada fakta demografis, juga pada aspek keberadaan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang mulai bermunculan dengan segala bentuknya. Bahkan, ekonomi Islam dapat menjadi model bagi  praktik-praktik  ekonomi  yang  selama  ini  didominasi  oleh  praktik  ekonomi konvensional  di  Indonesia.  Paktik  ekonomi  konvensional,  saat  ini  menjadi  rujukan mayoritas Muslim di tanah air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
yang  cukup  mudah  terhadap  lembaga-lembaga  perbankan  konvensional.  Saran perbankan bentuk ini dapat ditemukan di berbagai pojok negeri, termasuk di pedesaan. Sebaliknya, lembaga-lembaga ekonomi Islam masih sangat terbatas dan hanya dapat diakses di daerah-daerah perkotaan.
Komitmen  memajukan  ekonomi  Islam  saat  ini  sangat  maju.  Penggabungan bank-bank syariah terbesar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI); dukungan terhadap rencana  besar  dalam  bentuk Masterplan Ekonomi  Syariah  Indonesia  Tahun  2019- 2024 yang menjadi roadmap pengembangan ekonomi sistem syariah ini; dan hadirnya layanan Fintech Syariah yang merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Layanan ini sangat memudahkan pemberi dengan  penerima  dana  ketika  akan  melakukan  akad/perjanjian  karena  berbasis teknologi/internet.  Kedua  belah  pihak  tidak  lagi  saling  menunggu  untuk  bertemu secara fisik, mereka telah difasilitasi oleh layanan fintech ini. Pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang juga menjadi bukti kongkrit dari keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia pada saat mendatang.
Kedua , pandangan yang pesimis. Pandangan ini disandarkan pada fakta bahwa literasi  masyarakat  Muslim  Indonesia  masih  rendah  mengenai  ekonomi  Islam. Bahkan,  ada  kekhawatiran  jika  dana  yang  dimiliki  disimpan  di  perbankan  Islam (Syariah) dengan beragam alasan. Misalnya, masih tingginya perhitungan keuntungan “duniawi”  masyarakat  sehingga  dana/uang  justru  disimpan  pada  bank-bank konvensional  (Fitria,  2016).  Demikian  pula,  kurikulum  ekonomi  Islam masih  fokus diajarkan  di  lembaga-lembaga  pendidikan  agama  seperti  di  Sekolah  Tinggi  Agama Islam, Institut Agama Islam, dan Universitas Islam Negeri maupun swasta. Artinya, medium  untuk  lebih  memasifkan  ekonomi  Islam  di  lembaga-lembaga  pendidikan masih terbatas (Samad, 2018).
Namun demikian, Indonesia dapat menjadi poros ekonomi Islam dunia. Ada banyak dukungan  yang menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian  Islam.  Misalnya,  adanya  peran  dari  pemerintah,  lembaga-lembaga syariah serta peran aktivis maupun praktisi ekonomi Islam, dan didukung dari sektor akademik  yang  diharapkan  dapat  memperbaiki  kondisi  perkonomian  negara.  Oleh karena  itu,  jika  semua  pihak  tersebut  dapat  bersinergi  dengan  baik,  maka  ekonomi Islam  di  Indonesia  pada  masa  mendatang  akan  menjadi  sebuah  contoh  dan  dapat menjadi  kebijakan  negara,  yang  kemudian  akan  mewujudkan  tujuan  dari  ekonomi Islam itu sendiri yakni, tercapainya Maqashid Assyariah .

## E. KESIMPULAN
Praktik ekonomi Islam mendapat ruang untuk perkembangan ke arah yang lebih  baik  di  satu  sisi,  menghadapi  sejumlah  tantangan  di  sisi  lain.  Keberadaan lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  menjadi  indikasi  kuat  atas  tumbuh-kembangnya
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Pertumbungan sistem ekonomi ini tidak bertumuh pada profit, tetapi berdasar pada pencapaian kemaslahatan umat dalam praktik  ekonominya.  Realitas  bangsa  sebagai  negara  Muslim  terbesar  dengan dukungan  umat  yang  dominan,  menjadi  modal  penting  dalam  mewujudkan  praktik ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam menjadi dasar praktik ekonomi  yang  mengedepankan  tercapainya  kebaikan  bersama.  Namun  demikian, realitas bahwa pengetahuan kalangan Muslim mengenai ekonomi Islam yang masih rendah dan dukungan SDM yang belum maksimal menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan praktik ekonomi Islam.
Praktik  ekonomi  Islam  dapat  menjadi  alternatif  bagi  Muslim  dalam menjalankan  roda  perekonomiannya.  Kehadiran  lembaga-lembaga  ekonomi  Islam akan  mampu  memfasilitasi  praktik  ekonomi  yang  non-konvensional  ini.  Demikian pula, hadirnya program-program studi di berbagai institusi pendidikan akan mampu mendorong  secara  maksimal  upaya  diseminasi  pengetahuan  mengenai  praktik ekonomi  ini.  Hal  ini  kemudian  dilengkapi  oleh  tumbuhnya  pranata  ekonomi  yang berbasis  Syariah  seperti  pariwisata  halal,  fashion  muslim,  farmasi,  kosmetik  dan sektor  jaminan  sosial  yang  juga  sudah  merambah  ke  berbagai  daerah  di  Indonesia. Dalam  hal  ini,  pengenalan  terhadap  praktik  ekonomi  Islam  dapat  berjalan  secara komprehensif  karena  saluran  yang  digunakan  tidak  tunggal  lagi.  Dengan  demikian, perwujuan  praktik  ekonomi  Islam  dapat  tercapai  sehingga  tujuan  ekonomi  yakni maqashid syariah dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pada konteks inilah, ekonomi Islam memberi manfaat untuk semua lapisan masyarakat dengan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syaraih.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  A.  (2019).  Sinkronisasi  Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam. Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , Volume 4 Nomor 1, 34-48.
al-Afriqi, I. M. (1990). Lisan al-Arab. Beirut: Dar ash-Shadr.
Amalia, M. N. (2016). Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional . Jakarta: Kencana.
Andiko,  T.  (2017).  Signifikansi  Implementasi  Konsep  Ekonomi  Islam  Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. MIZANI, Volume 4 Nomor 1, 9-22.
Arifqi,  M.  M.  (2021).  Pemulihan  Perekonomian  Indonesia  Melalui  Digitalisasi UMKM  Berbasis  Syariah  di  Masa  Pandemi  Covid  19 .  Al-Kharaj:  Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3 Nomor 2, 192-205.
az-Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqih al-Islam . Damaskus: Dar al-Fikr.
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Beik,  I.  S.  (2016).  Islamisasi  Ilmu  Ekonomi. Islamic  Economics:  Jurnal  Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 2, 183 - 204.
BPPN.  (2018). Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019-2024 .  Jakarta: Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Budiantoro,  R.  A.  (2018).  Sistem  Ekonomi  (Islam)  dan  Pelarangan  Riba  dalam Perspektif Historis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 4 Nomor 1, 1-13.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  Qualitative,  Quantitativem  and  Mixed Methods Approaches . California: Sage Publications, Inc.
dataakreditasi.com.  (2021).  Data  Akreditasi  Berdasarkan  Program  Studi  Ekonomi
Islam. Retrieved from http://www.dataakreditasi.com/: http://www.dataakreditasi.com/kampus/programstudi/ekonomi-islam Direktori  Lembaga  Filantropi  Indonesia.  (2021,  Juli  9).  Filantropi  Indonesia: Filantropi Keagamaan.
Retrieved from https://filantropi.or.id:
https://filantropi.or.id/direktori/lembaga/filantropi-keagamaan/
DSN-MUI.  (2021,  Juni  30).  DSN-MUI.  Retrieved  from  dsnmui.or.id: https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
Fauzia,  M.  (2019,  Mei  14).  Pemerintah  Luncurkan  Master  Plan  Ekonomi  Syariah
2020-2024. Retrieved
from pemilukompas.com:
https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah- luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024
Fitria,  T.  N.  (2016).  Kontribusi  Ekonomi  Islam  dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 3, 29-40.
Furqani, H. (2019). Teorisasi Ekonomi Islam. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Global Islamic Economiy Report, 2018-2019.
Ihwanudin, N. &. (2020). Filosofi Bisnis Ritel Modern dalam Perekonomian Islam di Indonesia. MISYKAT:  Jurnal  Ilmu-ilmu  AlQuran,  Hadist,  Syari'ah  dan Tarbiyah , Volume 5 Nomor 2, 35-52.
Ishak,  K.  (2013).  Maqosid  Syariah  sebagai  Dasar  Sistem  Ekonomi  Berkeadilan. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , Volume 1 Nomor 4, 591-606.
Ja'far, H. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah , Volume 8 Nomor 2, 51-57.
katadata.co.id.  (2021,  April  21).  Industri  Halal  Untuk  Semua.  Retrieved  from katadata.co.id:
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk- semua
KEMDIKBUD.  (2021,  Juli  9).  Perguruan  Tinggi.  Retrieved  from  Pangkalan  Data Pendidikan
Tinggi: https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/ekonomi%20syariah
Kholis, N. (2011). Peluang dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global. J urnal Ekonomi & Keuangan Islam , Volume 1 Nomor 1, 109-122.
KNKS.  (2020).  Trend  Konversi  ke  Bank  Syariah  Tingkatkan  Efisiensi  dan Produktivitas Bisnis. INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah , Januari 1. 1-11.
LPPOM MUI. (2021, Mei 20). Siapkan Layanan Terpadu Satu Pintu, Wapres Terima LPPOM MUI dan KAN. Retrieved from www.halalmui.org: https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu- pintu-wapres-terima-lppom-mui-dan-kan
Menita,  H.  A.  (2017).  Pemikiran  Abdul  Mannan  Tentang  Ekonomi  Islam. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Voume 3 Nomor 2, 216-238.
momaju.id.  (2021,  Juli).  Pinjaman  Online  Syariah  Terbaik  Tanpa  Riba  2021. Retrieved  from  momaju.id:  https://momaju.id/finansial/pinjaman-online- syariah-tanpa-riba/
MUI.  (2021). Daftar  Belanja  Produk  Halal  LPPOM  MUI  Pusat .  Jakarta:  Majelis Ulama Indonesia.
Muzlifah,  E.  (2014).  Maqashid  Syariah  sebagai  Paradigma  Dasar  Ekonomi  Islam. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Volume 4 Nomor 2, 73-93. OJK. (2021). Financial Technology. Jakarta: ojk.go.id.
Purnamasari, D. M. (2021, Maret 24). Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di  Indonesia  Belum  Diikuti  Perluasan  Market  Share.  Retrieved  from https://nasional.kompas.com/:
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/17572201/wapres-jumlah- perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia-belum-diikuti
Ramadani,  M.  (2018,  Mei  7).  Daftar  Lembaga  Amil  Zakat  di  Indonesia.  Retrieved from zakat.or.id: https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/
Safhira, V. E. (2020, Februari 13). Ekonomi Islam Akan Tumbuh Pesat, Masyarakat Harus  Percaya  pada  Perbankan  Syariah.  Retrieved  from  pikiranrakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01339776/ekonomi-syariah-
Vol.8 / No.1: 29-47, Januari  2022, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
akan-tumbuh-pesat-masyarakat-dan-pemerintah-harus-percaya-pada- perbankan-syariah.
Samad, Muh Yunus. (2018). Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. Jurnal Istiqra’,
Volume 5, Nomor 2, 1-9.
Susamto, A. A. (2020). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. The American Journal of Islam and Society , Volume 37 Nomor 1-2, 103 - 123.
Sutopo,  &  Musbikhin.  (2019).  Ekonomi  Islam  sebagai  Model  Ekonomi  Alternatif. Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat (INSUD) , Volume 14 Nomor 2, 79-88.
Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum , Volume 8 No 1, 1-16.
Syuri.  (2020,  September  16).  12  Merk  Baju  Muslim  yang  Paling  Terkenal  di Indonesia.  Retrieved  from  kamini.id:  https://kamini.id/merk-baju-muslim- yang-paling-terkenal-di-indonesia/
Tahir,  S.  (2017).  Islamic  Economics  and  Prospects  for  Theoretical  and  Empirical Research. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics , Vloume 30 Nomor 1, 3-19.
Walfajri, M. (2021, April 5). Merger rampung, begini strategi Bank Syariah Indonesia
(BSI) di
tahun 2021. Retrieved from Kontan.co.id:
https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank- syariah-indonesia-di-tahun-2021
Wehr, H. (1980). A Dictionary of Modern Written Arabic . London: Mc Donald & Evan Ltd.
Yani,  A.  F.  (2012).  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  tentang  Ekonomi  Syariah. TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , Volume 18 No 1, 50-66.