Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## OPTIMALISASI FUNGSI SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

## Nasirwan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: nasirwan72@yahoo.com

## ABSTRACT
The implementation of intelligence tasks within the Police is regulated in Article 39 of the Regulation  of  the  Chief  of  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  23  of  2010.  The function  of  the  Intelligence  and  Security  Unit  of  Solok  Selatan  Police  Resort  has  been  to carry out early detection and investigation of alleged mining crime. Seen from 2012 until 2014 has been completed investigation followed up with the  investigation of mining crime. The  problem  is  optimizing  the  function  of  Satintelkam  Polres  Solok  Selatan  in  the investigation of mining crime and obstacles encountered in the investigation. Specification of this research is an analytical descriptive research with sociological juridical approach. The  results  show:  first,  optimization    is  done  by  conducting  special  and  advanced intelligence  education,  conducting  intelligence  training  in  the  field  of  mining  crime,  and establish  cooperation  with  related  parties  and  communities.  Both  obstacles  in  the investigation of mining crime are lack of personnel capability and personnel behavior that often cooperate with the perpetrator as well as lack of supervision and control. Externally, the obstacles faced are  most  people are not  providing information about  the existence of mining crime.
Kata Kunci : Optimalisasi, Tindak Pidana Pertambangan, Penyelidikan¸ Intelijen

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  intelijen  di  lingkungan  Polri,  kegiatan operasional  Intelkam  diklasifikasikan  dalam  3  (tiga)  bentuk  yang  berlaku  juga  secara universal yaitu: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. (Saronto, Karwita, 2001;4) Kegiatan  operasional  Intelkam  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi, mengamankan  obyek/aktivitas  tertentu,  serta  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi pelaksanaan  tugas  Polri  lainnya.Di  samping  itu  kegiatan  operasional  Intelkam  dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.
Menurut  Kunarto,  penyelidikan  merupakan  upaya  mencari  dan  mengumpulkan bahan  informasi;  pengamanan  merupakan  upaya  mengamankan  organisasi  agar  tidak menjadi sasasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi.Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan  tugas  Polri  adalah  mendahului,  menyertai  dan  mengakhiri  setiap  kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. (Kunarto,1999;48)
Penyelidikan  dalam  Intelkam  adalah  kegiatan  yang  merupakan  bagian  integral fungsi  intelijen  untuk  mencari,  mengumpulkan,  mengolah  data  (bahan  keterangan)  dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik  dalam  bidang  pembinaan  maupun  operasional  kepolisian  sehingga  hasilnya berguna/diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  Polri.  Penyelidikan  dilakukan  untuk mencari,  menggali,  dan  menggumpulkan  data  selengkap  mungkin  dari  berbagai  sumber, baik  itu  sumber  terbuka  maupun  tertutup  melalui  kegiatan  yang  juga  terbuka  maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.(kunarto, 1999;51)
Tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  dengan  berbagai  cara  dan modus operandinya telah  berkembang  sedemikian  rupa  dengan  menggunakan  peralatan  yang tidak  hanya  tradisional  oleh  masyarakat  saja  tetapi  juga  dengan  peralatan  yang  cukup modern  dengan  menggunakan  alat  berat,  maka  aparat  penegak  hukum,  khususnya  Satuan Intelijen  Keamanan  (Satintelkam)  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana pertambangan, dituntut untuk profesional, teliti dan cermat.
Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan  sanksi  bagi  pelaku  perbuatan,  guna  perlindungan  kegiatan  dan  usaha pertambangan  mineral  dan  batu  bara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Adapun  jenis  tindak pindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Penambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  yaitu:  (Gatot  Supramono, 2012; 248)
1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu
3. Melakukan eksplorasi tanpa hak
4. Tindak  pidana  sebagai  pemegang  IUP  eksplosari  tidak  melakukan  kegiatan  operasi
produksi.
5. Tindak pidana pencucian barang tambang
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
8. Tindak pidana yang pelakunya berbadan hokum
Satuan  Intelijen  Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan terhadap  dugaan  tindak  pidana  pertambangan  dengan  melakukan  interogasi  terhadap seseorang  yang  bernama  Asari  Pgl.  Ayi  pada  tanggal  15  Januari  2016  yang  mengangkut, membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Premium 25 (dua puluh lima)  galon  diduga  tanpa  memiliki  legalitas  yang  lengkap  yang  akan  digunakan  untuk aktivitas  tambang  emas  illegal  di  Jorong  Liki  Nagari  Lubuk  Gadang  Selatan  Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  optimalisasi  fungsi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok Selatan dalam penyelidikan tindak pidana pertambangan?
2. Kendala-kendala apakah yang ada dalam usaha optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak pidana pertambangan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu suatu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  optimalisasi  fungsi  dan  kendala-kendala  yang dihadapi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian  Resor  Solok  Selatan dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum  dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku  dan  menghubungkan  dengan  fakta yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian.(Amiruddin,  Zaenal  Asikin,  2006;133)  Data  yang  digunakan  data  adalah  data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Optimalisasi  Fungsi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian Resor Solok Selatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan
Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah illegal mining . Secara terminologi istilah illegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu : Il dan legal , yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Mining , yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam  berharga di dalam tanah atau bebatuan. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari tindak pidana pertambangan tanpa  izin,  yaitu  kejahatan  dalam  usaha  pertambangan  yang  dilakukan  oleh perseorangan,  sekelompok  orang,  atau  perusahaan  yayasan  berbadan  hukum  yang dalam  operasinya  tidak  memiliki  izin  dari  instansi  pemerintah  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.
Tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara dalam  Bab XXIII tentang Ketentuan  Pidana,  dimana  unsur  tindak  pidana  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
2. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
3. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.
Kabupaten  Solok  Selatan  terkenal  dengan  potensi  komoditas  tambang  emas yang melimpah  yang berlokasi di sekitaran Sungai Pamong Ketek dan Sungai Pamong Gadang  Nagari  Lubuk  Gadang  Kecamatan  Sangir  dan  Sepanjang  Sungai  Batang  Hari Nagari  Ulang-Aling  Kecamatan  Sangir  Batang  Hari.  Menurut  data  yang  penulis dapatkan  di  Kabupaten  Solok  Selatan  ada  sebanyak  35  (tiga  puluh  lima)  perusahan yang  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan  yang  mana  11  (sebelas)  adalah  usaha pertambangan  emas,  yang berarti selebihnya melakukan  penambangan tanpa izin  atau ilegal.
Berkaitan  dengan  optimalisasi  hasil  penyelidikan  sebagai  pelaksanaan  fungsi Satuan  Intelkam  memberikan  informasi  terhadap  adanya  kegiatan  pertambangan kepada satuan sejajaran. Informasi diberikan berbentuk berita acara interogasi sebagai bagian  dari  teknik  penyelidikan  yang  dilakukan  personil  Satintelkam  Polres  Solok Selatan  selanjutnya  diserahkan  kepada  pimpinan  untuk  diambil  tindakan.  Laporan intelijen  yang  bersifat  rahasia  dengan  rekomendasi  bahwa  diduga  ada  kegiatan penambangan  ilegal  di  suatu  tempat  dalam  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Solok Selatan.
Penanganan dugaan tindak pidana pertambangan yang diselesaikan oleh Satuan Reserse  Kriminal  Polres  Solok  Selatan  selama  ini  merupakan  hasil  dari  proses penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam) berdasarkan  rekomendasi  dari  atasan  untuk  ditindaklanjuti.  Selama  tiga  tahun  dari tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2014  telah  diselesaikan  penyidikan  tindak  pidana pertambangan  sejumlah  11  (sebelas)  kasus  dengan  tersangka  sebanyak  27  (dua  puluh tujuh) orang dan semuanya sudah diputuskan oleh pengadilan.
Optimalisasi  fungsi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian Resor  Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan,  adalah Pengumpul data atau bahan keterangan.  Kegiatan pengumpulan data dilakukan  dalam kegiatan  penyelidikan  intelijen  untuk  mencari  fakta  dan  data  yang  mengarah  kepada indikasi  tindak  pidana  pertambangan.  Intelejen  Sebagai  Pemberi  Peringatan  Dini  dan Deteksi  Dini.  Dalam  kegiatan  sebagai  pemberi  deteksi  dini  terhadap  indikasi  tindak pidana pertambangan Satintelkam Polres Solok Selatan melakukan pengamatan secara tertutup  dengan  cara  memonitoring  kegiatan-kegiatan  pertambangan  yang  ada  di masyarakat.
Pelaksanaan  kegiatan  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan  ini  Satuan Intelijen  dan  Keamanan  Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  memakai  2  (dua)  pola kegiatan yaitu:
1. Penyelidikan Terbuka
Penyelidikan  yang  dilakukan  untuk  pengumpulan  bahan  keterangan  berupa  fakta dan data secara terbuka dengan teknik riset/penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana  pertambangan  dengan  mempelajari  kronologis  kejadian/modus  operandi pelaku,  pola  jaringan  waktu  dan  tempat  kejadian,  sarana  dan  prasarana  yang
digunakan,  latar  belakang  identitas  pelaku,  motivasi  pelaku  serta  pembecking  dan penunjang kegiatan pelaku dalam melaksanakan kegiatan pertambangan ilegal.
2. Penyelidikan Tertutup
Penyelidikan  yang  dilakukan  untuk  pengumpulan  bahan  keterangan  berupa  fakta dan  data  secara  tertutup  dengan  teknik  pengamatan  dan  penggambaran  yaitu melakukan  pengamatan  terhadap  orang  atau  lahan  dimana  diduga  sebagai  pelaku dan  tempat pelaku melakukan tindak pidana pertambangan.
Setelah  melakukan  serangkaian  kegiatan  dalam  penyelidikan  untuk mengumpulkan  data  dan  fakta  terhadap  adanya  indikasi  tindak  pidana  pertambangan maka  dilakukan  pengolahan  data  dan  fakta  untuk  disajikan  dalam  bentuk  produk intelijen  yaitu  berupa  laporan  informasi,  laporan  khusus  dan  perkiraan  intelijen  yang kemudian  disajikan  kepada  pimpinan  atau  yang  disebut user /pengguna  yaitu  Kepala Kepolisian  Resor  (Kapolres)  Solok  Selatan  dan  satuan  lain  yang  membutuhkan  yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Selatan untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan.
Optimalisasi  fungsi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam)  Kepolisian Resor  Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan  juga  dilakukan dengan  upaya  (1)  meningkatkan  kemampuan  intelijen  kepolisian  dengan  cara mengirimkan  personil  untuk  mengikuti  pendidikan  intelijen  lanjutan  dan  intelijen khusus,  (2)  meningkatkan  kemampuan  personil  dengan  cara  mengikutkan  personil dalam  pelatihan  intelijen  di  bidang  pertambangan,  (3)  meningkatkan  kemampuan penggalangan  kerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan,  (4)  meningkatkan kemampuan  tambahan  personil  dengan  cara  mengikuti  kursus  bahasa  dan  teknis penyelidikan.
Usaha  optimalisasi  fungsi  intelejen  yang  dilakukan  dalam  tindak  pidana pertambangan    telah  menunjukan  hasil  yang  mengembirakan  hal  ini  ditandai  dengan laporan  dari  hasil  penyelidikan  yang  diteruskan  kepada  stuan  reserse  kriminal (Satreskrim)  semua  ditindak  lanjuti  dengan  melakukan  tindakan  represif  berupa penyidikan tindak pidana pertambangan. Terdapat kecenderungan terjadinya penurunan kegiatan pertambangan illegal oleh masyarakat karena ada kekhawatiran untuk ditindak secara  hokum,  sehingga  kondisi  ini  mengambarkan  telah  adanya  efek  jera  sekaligus menunjukan kesadaran hukum masyarakat  yang meningkat.
B. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam) Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  Dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana Pertambangan.
Ketika  melakukan    penyelidikan,  penyelidik  harus  mempunyai  kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Guna menentukan suatu  tindak  pidana  dapat  disidik  atau  tidak,  penyelidik  dihadapkan  pada  pertanyaan apakah  untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak. Dari segi ini  penyelidik  harus  menguasai  ilmu  hukum  pidana    formil  maupun  hukum      pidana materiil.
Menurut  M.  Karyadi  (Hamrat  Hamid,  1997;22)  bahwa  setelah  terkumpul keterangan  dan  bukti-bukti  tersebut  seorang  penyidik  harus  mempelajari  dengan seksama  data  dan  fakta  yang  telah  diperoleh  sebagai  hasil  penyelidikan.  Segala kegiatan penyelidikan itu diarahkan guna  memperoleh apa yang dinamakan“7-P emas” bagi  setiap Polisi  yang  sedang menghadapi  suatu perkara. 7-P  emas tersebut  adalah 7 pertanyaan yang terdiri dari :
1. Siapa  atau  siapa  yang  melakukan  kejahatan  itu  siapa  atau  siapa  tersangka?  saksi atau saksi, pelapor atau pengadu dan korban.
2. Apa  yang  telah  terjadi  sebenarnya  ?  kejadian  apa  yang  telah  terjadi  dan  apa akibatnya?
3. Dimana kejadian itu ? Di tempat mana terjadi peristiwa itu?
4. Dengan  apa  kejadian  itu  dilakukan  ?  Menggunakan  alat  atau  barang  apa  kejadian itu dilakukan?
5. Mengapa kejadian itu terjadi?
6. Bagaimanakah kejadian itu dilakukan?
7. Kapan kejadian itu dilakukan?
Menurut  pendapat  Harun  M.  Husein,  setelah  jawaban  atas  ketujuh  pertanyaan itu  terkumpul,  akan  diperoleh  “3P”  yang  merupakan  inti  dari  tujuh  pertanyaan  yang dirumuskan oleh M. Karyadi, “3P” itu terdiri dari (Harun M Husin, 1991;85)
1. Apakah  suatu  peristiwa  tersebut  benar  suatu  tindak  pidana  dan  bila  benar  itu merupakan suatu tindak pidana, maka tindak pidana apakah yang telah terjadi?
2. Alat-alat  dan  barang  bukti  apakah  yang  dapat  membuktikan  bahwa  tindak  pidana itu benar-benar telah terjadi ?
3. Siapakah pelaku tindak pidana itu ?
Sebagai  dasar  untuk  melakukan  penyelidikan,  maka  dalam  laporan  itu  harus diuraikan secara tegas tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Tindak pidana apa yang terjadi?
2. Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana ?
3. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya
4. Siapakah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  pelaku  tindak  pidana tersebut?
Dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  pertambangan  di wilayah Kabupaten Solok Selatan, pihak Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin,  namun  dalam pelaksanaan penyelidikan  tersebut  masih  menemui  kendala-kendala.  Adapun  kendala- kendala yang dihadapi Satuan Intelijen Dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan,  antara  lain  kendala Internal.  Kendala  internal  adalah  kendala-kendala  yang  berasal  dari  dalam  institusi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  khususnya  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan Kepolisian  Resor  Solok  Selatan,  antara  lain  kurangnya  kemampuan  Personil  meliputi kemampuan  terhadap  teknis  dan  taktis  penyelidikan  kepolisian.  Kemampuan  dalam mengumpulkan    informasi  terkait  dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin. Kekurang mampuan secara responsifnya  personil dalam menindak lanjuti informasi.
Perilaku  Personil  juga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  fungsi  intelejen dalam  penyelidikan    tindak  pidana  pertambangan.  Prilaku  tersebut  seperti  masih ditemukannya  sebagian  personil  yang acuh/tidak peduli ketika mengetahui  terjadinya kegiatan  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pertambangan.  Adanya personil  yang menjadi backing kegiatan pertambangan seperti melindungi  masyarakat yang  melakukan  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin.  Masih  ditemukannya  sebagian personil yang bersikap arogan  sehingga dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pertambangan  masih  mengedepankan  sikap  yang  kaku  dan  tidak  berwatak  sipil, sehingga  tidak  dapat  meningkatkan  kesadaran  hokum  masyarakat  terhadap  bahaya tambang  ilegal.  Pada    penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan  belum  terciptanya sikap  transparan,  akuntabel,  dan  netralitas  (indiskriminatif)  dari  sebagian  personil dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pertambangan.
Kendala  dari  institusi  atau  kelembagaan  Polri  yang  dihadapi  dalam  upaya optimalisasi  fungsi intelejen adalah sistem dan metode pengawasan dan pengendalian yang  belum  terlaksana  dengan  baik.    Hal  ini  menjadikan  belum  optimalnya  personil
Satintelkam Polres Solok Selatan dalam menjalin komunikasi dengan berbagai potensi- potensi  masyarakat  seperti  Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta  Tokoh  Adat  dalam  mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  pertambangan. Perlunya dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemda dan Dinas  Pertambangan  Kabupaten  dan  Provinsi  belum  dilaksanakan  dengan  optimal. Belum  optimalnya  hubungan  dan  tata  kerja  antar  fungsi  seperti  Reskrim,  Intelejen maupun  Bimmas,  masih  ditemukan  mereka  bekerja  sendiri-sendiri  berdasarkan kepentingan untuk mencari prestasi dan nama baik di depan pimpinan. Pengawasan dan pengendalian    terhadap  pelaksanaan  tugas  personil  dalam  penyelidikan  tindak  pidana pertambangan belum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
Kendala  eksternal  adalah  kendala-kendala  yang  berasal  dari  luar  institusi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  khususnya  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan Kepolisian  Resor  Solok  Selatan,  antara  lain  adanya  pihak-pihak  tertentu  yang menjalankan  kegiatan  usaha  untuk  mencari  keuntungan  dengan  melakukan  kegiatan penambangan  yang  ilegal.  Sebagian  masyarakat  tidak  bersedia  untuk  memberikan informasi adanya kegiatan tindak pidana pertambangan yang terjadi di lingkungannya, karena masyarakat juga memperoleh keuntungan kegiatan pertambangan tersebut.
Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan kemampuan untuk mengkompilasi  data  dan  informasi  yang  dibuat  oleh  pelakasana  lapangan  sampai kepada penyajian berupa produk kepada penguna yaitu Satreskrim secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna untuk mengambil keputusan lebih lanjut dengan data yang akurat.
Peningkatan kemampuan penyelidikan dilakukan membentuk agen action yang melakukan  penyelidikan  dengan  cara  terbuka  dan  tertutup  sesuai  sasaran  yang dihadapi.  Pelaksana  lapangan  menguasai  situasi  dan  adat  istiadat  daerah  yang  akan ditugasi  serta  tidak  dilengkapi  dengan  atribut  dinas  untuk  menghilangkan  identitas dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Agen  pengendali    harus  mempunyai  kemapuan  untuk menentukan target operasi yang harus dilaksanakan oleh agen pelaksana.
Satuan  intelejen  keamanan  (Satintelkam)  Polres  Solok  Selatan  berusaha melakukan  upaya  tersebut  sebagai  wujud  dalam  memberikan  deteksi  dini  dan pengolahan  data  dengan  mengunakan  analisa  yang  mendalam  sehingga  menghasilkan
informasi  yang  akurat.  Informasi  yang  ada  dibuat  dalam  bentuk  produk  produk intelejen yang disajikan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil dalam penanganan tindak pidana pertambangan.

## PENUTUP
Optimalisasi  fungsi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam)    Kepolisian Resor  Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan  telah  dilaksanakan secara  optimal  dengan  upaya pertama, meningkatkan  kemampuan  intelijen  kepolisian dengan  cara  mengirimkan  personil  untuk  mengikuti  pendidikan  intelijen  lanjutan  dan intelijen  khusus, kedua, meningkatkan  kemampuan  personil  dengan  cara  mengikutkan personil  dalam  pelatihan  intelijen  di  bidang  pertambangan, ketiga, meningkatkan kemampuan  penggalangan  dengan  cara  menjalin  kerja  sama  dengan  pemangku kepentingan,  keempat,  meningkatkan  kemampuan  tambahan  personil  dengan  cara mengikuti kursus bahasa dan teknis penyelidikan sehingga terjadi penurunan angka tindak pidana  pertambangan  karenalaporan  dari  hasil  penyelidikan  Satintelkam  yang  diteruskan kepada  Satreskrim  semuanya  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  tindakan  represif  berupa penyidikan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Satuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Satintelkam) Kepolisian  Resor  Solok  Selatan  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  pertambangan  ada  2 (dua)  kendala,  yaitu: pertama, kendala  internal  meliputi  kurangnya  kemampuan  yang dimiliki  personil,  perilaku  personil  yang  belum  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan baik,  belum optimalnya  sistem dan metode pengawasan dan pengendalian, kedua, kendala eksternal,  meliputi  adanya  pihak-pihak  tertentu  yang  menjalankan  kegiatan  penambangan yang  ilegal  untuk  mencari  keuntungan  dan  masyarakat  yang  tidak  bersedia  untuk memberikan  informasi  adanya  kegiatan  tindak  pidana  pertambangan  karena  memperoleh keuntungan kegiatan pertambangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2006
Gatot  Supramono, Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Di  Indonesia ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Hamrat  Hamid  dkk., Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang  Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
Harun  M.  Husein, Penyidikan  Dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana, Rineka  Cipta, Jakarta, 1991
Kunarto, Intelijen (Pengertian dan Pemahamannya) , Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
Saronto dan Karwita, Intelijen, Teori, Aplikasi dan Modernisasi, Ekajaya, Jakarta, 2001