Volume 6 Nomor 1 April, 2024
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  Indonesia, vidahanum01@gmail.com
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  Indonesia, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id
DOI :

## IKN DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME : MENGATASI ATAU MENIMBULKAN MASALAH?
Vida Hanum Salzabilla 1
Ahmad Hasan Ridwan 2

## ABSTRACT
The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan has been a significant topic of discussion in both political and social contexts. The government's decision to  move  the  capital  from  Jakarta  to  a  region  outside  Java  on  August  16,  2019, reflects the seriousness of this effort, first proposed by President Soekarno in 1957. Reasons such as development disparities, disaster risks, and traffic problems have been  highlighted,  with  the  majority  of  surveys  showing  opposition  to  the  move, primarily  due  to  concerns  about  budgetary  waste.  Discussions  surrounding  the Capital  City  Bill  (IKN)  have  raised  issues  of  rushed  legislative  processes  and minimal  public  participation,  raising  doubts  about  the  decision's  legitimacy. Perspectives from both proponents and opponents reveal fundamental differences between  the  government  and  the  public,  with  fundamental  questions  about  the urgency of relocating the capital and the application of utilitarian principles in this decision becoming relevant focal points of discussion. The aim of this research is to  understand  and  analyze  the  concept  of  utility  within  the  framework  of utilitarianism and to examine the relocation of the capital  city from a utilitarian perspective. This study employs a descriptive-analytical method with a normative legal  approach.  The  findings  indicate  that  the  concept  of  utility  in  law  entails providing benefit or happiness to as many people as possible, and the relocation of the capital city does not align with the legal objectives intended by utilitarianism. This is because relocating the capital city to Penajam Paser Regency would create new problems and exacerbate unresolved issues such as ecological destruction, air pollution, the conversion of forest cultivation areas, and the displacement of flora and fauna.
Keywords : Utilitarianism; The capitol; Utility.
Submitted Januari 5,2024 Revised April 24,2024   Accepted April 26,2024

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## Abstrak
Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur telah menjadi topik diskusi  yang  signifikan  dalam  konteks  politik  dan  sosial.  Keputusan  pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa pada 16 Agustus 2019  mencerminkan  seriusnya  upaya  ini  setelah  konsep  tersebut  pertama  kali diusulkan  oleh  Presiden  Soekarno  pada  tahun  1957.  Alasan  seperti  kesenjangan pembangunan,  risiko  bencana,  dan  masalah  lalu  lintas  menjadi  sorotan  penting, mayoritas  survei  menunjukkan  penolakan  terhadap  pemindahan  ini,  dengan kekhawatiran  utama  terkait  pemborosan  anggaran.  Pembahasan  terkait  Undang- Undang Ibu Kota Negara (IKN) menyoroti masalah proses legislasi yang terkesan terburu-buru  dan  minim  partisipasi  masyarakat,  mengundang  keraguan  akan legitimasi  keputusan,  dimana  perspektif  pro  dan  kontra  menunjukkan  perbedaan pandangan  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  dengan  pertanyaan  mendasar mengenai  urgensi  pemindahan  ibu  kota  negara  dan  penerapan  prinsip utilitarianisme dalam keputusan ini menjadi fokus diskusi yang relevan.Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  konsep  kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme serta untuk mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  konsep  kemanfaatan  dalam  hukum  adalah  apabila  hukum tersebut  memberikan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan  bagi  sebanyak-banyaknya orang dan pemindahan ibu kota negara belum sesuai  dengan tujuan hukum  yang hendak  dicapai  aliran  utilitarianisme.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemindahan  ibu kota  negara  ke  Kabupaten  Penajam  Paser  akan  menimbulkan  masalah  baru  dan menambah  permasalahan  yang  belum  terselesaikan  seperti  kehancuran  ekologi, polusi  udara,  alih  fungsi  lahan  Kawasan  Budidaya  Kehutanan,  serta  tergusurnya flora dan fauna.
Kata Kunci : Utilitarianisme; Ibu kota negara; Kemanfaatan.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## A. Latar Belakang
Kabar  dan  isu  mengenai  pemindahan  ibu  kota  negara  terdengar  di khalayak.  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  mengenai  pemindahan  ibu  kota negara  disampaikan  saat  pidato  kenegaraan  tanggal  16  Agustus  2019  yang disertai  dengan  permohonan  izin  kepada  MPR,  kemudian  pada  tanggal  15 Februari  2022  pemerintah  melalui  Bappenas  bersama  dengan  DPR mengesahkan  rancangan  undang-undang  IKN  (Ibu  Kota  Negara)  dan menyepakati menamai Ibu Kota Negara yang baru dengan nama Nusantara. 1
Pada  17  Juli  1957,  Presiden  Soekarno  pertama  kali  berpikir  untuk memindahkan  ibu  kota  negara.  Presiden  Soekarno  memilih  Palangkaraya sebagai  ibu  kota  negara  karena  berada  di  tengah  kepulauan  Indonesia  dan wilayahnya  luas. 1 Ide  tersebut  tidak  pernah  terwujud  walaupun  pada  tiap periode presiden yang menjabat setelah Presiden Soekarno ide tersebut selalu muncul, hingga pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Pemindahan IKN, baru serius digarap. Jokowi mengambil keputusan pada tanggal 29 April 2019 untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa dan memasukkannya ke dalam RPJMN 2020–2024. 2
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dari  Jakarta  ke  Kalimantan  Timur menjadi  perdebatan  di  tengah  masyarakat  setelah  disahkan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 1 Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi topik yang mengundang refleksi mendalam bagi Indonesia. Langkah pentingnya,  proses  ini  bukan  sekadar  perubahan  fisik,  tetapi  juga  menandai transisi  penting  dalam  narasi  sejarah  bangsa,  apabila  pemindahan  tersebut terlaksana, akan mempersembahkan bukan hanya perubahan geografis, tetapi juga  ideologis. 2 Saat  ini  adalah  momen  yang  menuntut  kita  semua  untuk merenung dan memeriksa kembali esensi dan arah kita sebagai sebuah bangsa. Namun, tentu saja, langkah ini juga akan memicu berbagai pertanyaan di antara masyarakat Indonesia mengenai alasan di balik perlunya pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Salah satu alasan mendesak untuk pemindahan Ibu Kota Negara adalah kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah  barat  dan  timur,  risiko  bencana gempa bumi karena posisi Jakarta yang berada di wilayah lingkaran api, dan tantangan lalu lintas yang padat, kumuh, dan macet; meskipun alasannya logis untuk mempertimbangkan pemindahan ini, namun tetap menimbulkan pro dan kontra  dari  berbagai  pihak. 2 Menurut  survei  terbaru  oleh  "KedaiKopi", mayoritas  responden,  sebanyak  61,9%,  menolak  pemindahan  Ibu  Kota  dari DKI  Jakarta  ke  Kalimantan  Timur,  salah  satu  alasan  utama  bagi ketidaksetujuan ini adalah kekhawatiran akan pemborosan   anggaran, seperti yang diutarakan dengan data sebanyak 35,3% responden yang menolak. Sekitar
1 Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu- Kota-Negara.html, diakses 5 Oktober 2023.
2 Yunanda  Husnul  Pratami.  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Terkait  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara, Skripsi ,  Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
10,1%  responden  merasa  bahwa  fasilitas  di  Jakarta  sudah  mencukupi, sementara sebanyak 18,4% merasa bahwa lokasi yang dipilih kurang strategi. Selain  itu  5,6%  responden  mengkhawatirkan  peningkatan  utang  setelah pemindahan ibu kota selesai dan sebanyak 4,7% responden berpendapat bahwa pemindahan ibu kota dapat mengurangi nilai historis atau sejarah, serta sisanya 3,1% khawatir bahwa hal ini akan merusak alam. 3 Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa aspek yang juga menjadi pertimbangan. Ini termasuk risiko merusak  lingkungan,  ancaman  terhadap  keberlanjutan  budaya  lokal,  potensi penggusuran  lahan  masyarakat  adat,  dan  potensi  gangguan  terhadap pengembangan dan pembangunan proyek-proyek penting lainnya. 2
Pembahasan  mengenai  UU  IKN  menyorot  beberapa  masalah  yang penting untuk diperhatikan secara rinci. Proses pembahasan yang dilakukan di DPR terkesan terburu-buru, dengan waktu hanya 17 hari setelah masa reses. 4 Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks kondisi pandemi yang masih  berlangsung  dan  dampaknya  terhadap  ekonomi  serta  harga-harga kebutuhan pokok yang belum stabil. 5
Selain  itu,  keputusan  mengenai  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dinilai tidak  selalu  memperhitungkan  kepentingan  masyarakat  secara  menyeluruh. Sebagai  contoh,  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  legislasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) yang menimbulkan keraguan akan legitimasi keputusan yang dibuat. 6
Perspektif  pro  dan  kontra  terhadap  pemindahan  ibu  kota  juga menunjukkan  perbedaan  pandangan  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Namun,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  keputusan  tersebut  akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 2
Pertimbangan-pertimbangan  ini  menggugah  pertanyaan  mendasar mengenai  urgensi  pemindahan  ibu  kota  negara,  apakah  benar-benar  untuk kepentingan  rakyat  atau  demi  kepentingan  golongan  tertentu.  Terlebih  lagi, dalam konteks hukum, muncul konsep utilitarianisme yang menekankan pada maksimalisasi kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. 2 Oleh karena itu, penelitian  yang  mempertimbangkan  konsep  kemanfaatan  dalam  aliran utilitarianisme dan penerapannya dalam konteks pemindahan ibu kota negara menjadi sangat relevan.
3 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota- pindah-apa-saja-alasannya , diakses 22 Desember 2023.
4 HukumOnline.com,  “Dinilai  Terbutu-buru,  Pembahasan  RUU  IKN  Hanya  43  Hari”, https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari- lt61ebb9cc17290/, diakses 5 oktober 2023.
5 Fanisa Luthfia Putri Erwanti. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  Yang  Ditimbulkan, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasioanl (E-Journal), 1(1), hlm. 48.
6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya”, https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074 , diakses tanggal 5 oktober 2023.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep kemanfaatan dalam aliran utilitarianisme?
2. Bagaimana  pemindahan  ibu  kota  negara  dalam  perspektif  aliran utilitarianisme?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat ialah sebagai berikut :
1. Mengetahui  dan  menganalisis  konsep  kemanfaatan  dalam  aliran utilitarianisme.
2. Mengetahui dan menganalisis pemindahan ibu kota negara dalam perspektif aliran utilitarianisme.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kulitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  didapat  dari  hasil survei  dan  penelitian  pihak  lain.  Menggunakan  bahan  hukum  berupa  bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahan hukum sekunder berupa artikel dan hasil penelitian terdahulu, dan  bahan  hukum  tersier  berupa  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

## E. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Kemanfaatan dalam Aliran Utilitarianisme
Utilitas, yang berarti berguna, berfaedah, dan menguntungkan, adalah asal usul aliran utilitarian. Aliran ini menilai seberapa susila dan tidak susila sesuatu  berdasarkan  kegunaan  atau  keuntungan  yang  ditawarkannya. 7 Kemanfaatan  didefinisikan  sebagai  kebahagiaan  yang  tidak  bergantung  pada adil  atau  tidak  adilnya  suatu  hukum,  tetapi  bergantung  pada  diskusi  tentang apakah  hukum  dapat  memberikan  kebahagiaan  kepada  sebanyak  mungkin orang. 8
Bila  dilihat  dari  segi  terminologi  menurut  aliran  utilitarian  dalam pemikiran  hukum,  suatu  tindakan  dianggap  benar  jika  dapat  menyebabkan kebahagiaan,  dan  jika  terjadi  sebaliknya  maka  perbuatan  itu  disebut  tidak benar,  karena  suatu  perbuatan  dinilai  benar  dilihat  dari  kemanfaatannya. 9 Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, dengan kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, tergantung pada apakah itu membawa kebahagiaan kepada
7 Achmad Ali. Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 38-39.
8 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 253-254.
9 G.W. Bawengan, Sebuah Studi tentang Filsafat, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1983), hlm. 17.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
manusia.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  hukum  adalah  memastikan  bahwa semua orang merasa bahagia. 10
Jeremy  Bentham,  John  Stuart  Mill,  dan  Rudolf  Von  Jhering  adalah pelopor  dari  aliran  utilitarianisme  yang  telah  muncul  dan  berkembang  sejak abad  ke-18.  Manusia  akan  bertindak  dengan  prinsip  untuk  mencapai kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  dan  mengurangi  penderitaan.  Dengan demikian,  nilai  di  atas  digunakan  untuk  menentukan  apakah  suatu  tindakan menghasilkan kebahagiaan atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk perundang- undangan.  Karena  itu,  undang-undang  yang  banyak  menguntungkan  bagian terbesar populasi akan dianggap baik. 11
Menurut  Jeremy  Bentham,  alam  memberikan  kesusahan  dan kebahagiaan, dan manusia selalu berusaha untuk meninggalkan kesusahan dan mencapai kebahagiaan. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan keburukan adalah kesusahan.  Memelihara  kebaikan  dan  mencegah  kejahatan  serta  memlihara kemanfaatan adalah tugas hukum. 12
Pandangan  yang  dikemukakan  Jeremy  Bentham  beranjak  dari perhatiannya  yang  besar  terhadap  individu  dan  berpendapat  bahwa  hukum harus  memberikan  kebahagiaan  kepada  individu  daripada  masyarakat  secara keseluruhan. 12 Namun,  dia  juga  mengakui  bahwa  kepentingan  masyarakat harus dipertimbangkan, dan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jeremy Bentham menyarankan agar ada “perhatian” dari  setiap  individu  sehingga  fokus  harus  tetap  berada  pada  individu  karena kebahagiaan  masyarakat  dapat  diwujudkan  secara  bersamaan  apabila  setiap individu menikmati kebahagiaan. 12
John  Stuart  Mill  berpendapat  bahwa  ada  dua  sumber  pemikiran utilitarianisme.  Perspektif  pertama,  dia  mengkritik  gagasan  Jeremy  Bentham bahwa kebahagian dan kesenangan harus diukur secara kuantitatif, tetapi dia juga  percaya  bahwa  kualitas  juga  penting  karena  ada  kesenangan  dengan kualitas  yang  lebih  tinggi  dan  yang  lebih  rendah.  Perspektif  kedua, kebahagiaan yang dianggap norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat  dalam  suatu  kebahagiaan,  bukan  kebahagiaan  satu  individu  yang mungkin  berperan  sebagai  pelaku  utama. 13 Oleh  karena  itu,  suatu  tindakan dianggap  baik  jika  kebahagiaan  lebih  besar  daripada  ketidakbahagiaan,  dan kebahagiaan setiap orang dinilai dengan cara yang sama. 14
John  Stuart  Mill  menganggap  bahwa  tujuan  moralitas  dan  perbuatan manusia adalah untuk  hidup  bebas dari kesedihan dan kaya dari kesenangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam teori kaum utilitarian, tolak ukur moralitas  kebahagiaan  adalah  untuk  kebahagiaan  semua,  bukan  hanya  untuk
10 Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum  :  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum  dan  Hukum  di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254.
11 Lili  Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung  : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 64.
12 Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 118.
13 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 263..
14 K. Bertens, Etika, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 264.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
kebahagiaan pelaku. Dalam menjelaskan utilitarianisme, ia berpendapat bahwa ketika  seseorang  belajar  mengaitkan  kebahagiaannya  sendiri  dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, keinginan untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat  juga  akan  mendorongnya  untuk  mengusahakan  kebahagiaan masyarakat pula. 15
John  Stuart  Mill  mengemukakan  pandangan  bahwa  konsep  hukum seharusnya tidak bertentangan dengan kebahagiaan dan kepentingan bersama, dalam mencapai konsep hukum harus menekankan pentingnya menghubungkan  kebahagiaan  pribadinya  dengan  kebahagiaan  seluruh masyarakat,  dimana  merupakan  sebuah  konsep  yang  didasarkan  pada  teori psikologi  asosiasi. 15 Konsep  ini  mendorong  individu  untuk  mengejar kebahagiaan  pribadi  mereka,  yang  pada  akhirnya  akan  berkontribusi  pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, selain itu Mill menyatakan bahwa konsep hukum harus dikaitkan dengan prinsip keadilan sehingga hukum dapat bermanfaat bagi kebahagiaan individu dan memicu motivasi untuk mencapai kebahagiaan bersama. 14
Mill  menentang  pandangan  bahwa  utilitarianisme  identik  dengan oportunisme  yang  semata-mata  mencari  keuntungan,  dengan  menegaskan bahwa  tujuan  utama  utilitarianisme  bukanlah  hanya  agar  setiap  individu mencari kebahagiaannya sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk memperluas kebahagiaan bagi semua orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut. 14 Dengan kata lain, perspektif utilitarianisme mencari manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat. 15
Pandangan Rudolf von Jhering, tujuan hukum menekankan pentingnya menjaga berbagai kepentingan, dengan menghubungkan kepentingan individu dengan  kepentingan  sosial  secara  keseluruhan,  dimana  kepentingan  sebagai upaya untuk mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan, dan melihat kepentingan  individu  sebagai  bagian  integral  dari  tujuan  sosial  yang  lebih luas. 16 Menurut perspektif ini, pandangan yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai utilitarianisme sosial. 16
Menurut pandangan konteks hukum, aliran utilitarianisme menempatkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama,  dimana  hukum  yang dianggap  baik  dan  adil  adalah  hukum  yang  memberikan  manfaat  kepada sebanyak mungkin orang dalam masyarakat. 17 Terdapat dua aspek kunci yang ditekankan  dalam  aliran  ini  adalah  hukum  itu  sendiri  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  hukum  tersebut.  Hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  positif, bukan dalam konteks filosofis, dan tujuan utama hukum dihubungkan dengan manfaat  yang  diperoleh,  yaitu  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  individu  serta masyarakat  secara  luas  sehingga  utilitarianisme  sosial  memandang  hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar. 17
15 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.
16 Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.
17 Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## 2. Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme
Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota  Negara  (UU  IKN),  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  bukan  lagi  hanya sekedar  isu  belaka  atau  wacana,  namun  telah  diundangkan  dengan  terdapat banyak polemik yang muncul mengenai pemindahan ibu kota negara dimulai dari  aspek  pembangunan,  ekonomi,  dan  juga  aspek  hukumnya. 18 Tidak diragukan  lagi,  produk  hukum  harus  sesuai  dengan  pedoman  pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  salah  satu pedoman tersebut. Gugatan cacat formil pun juga banyak diajukan oleh elemen masyarakat  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  ditangguhkan judicial  review , namun masyarakat  merasa  janggal  dengan  pengesahan  undang-undangan  ini dengan  terburu-buru  hingga  menimbulkan  pertanyaan  pemindahan  Ibu  Kota Negara ini dilaksanakan demi kepentingan bersama atau kelompok tertentu. 18
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga CSIS dengan dilakukan berdasarkan  pendapat  dan  persepsi  para  ahli,  dikemukanan  bahwa permasalahan Jakarta tidak akan berkurang setelah pemindahan ibu kota negara dilakukan. 18 Survei  menunjukkan  bahwa  banyak  masalah  penting  yang dihadapi Jakarta sebelum pemindahan ibu kota negara, termasuk pengurangan kemacetan, penataan pemukiman kumuh, pengentasan banjir, dan kemudahan akses  air  bersih. 18 Hasil  survei  menunjukkan  sebanyak  66,5%  responden merasa tidak yakin kemacetan di Jakarta akan berkurang setelah ibi kota negara dipindahkan, kemudian sebanyak 84,1% responden merasa tidak yakin pentaan pemukiman  kumuh  di  Jakarta  akan  membaik,  sebanyak  83,5%  merasa  tidak yakin  banjir akan teratasi  dengan baik  setelah Jakarta tidak lagi  menjadi  ibu kota, dan sebanyak 49,4% responden tidak yakin akses terhadap air bersih akan membaik di Jakarta. 19 Survei ini melibatkan 170 responden dari kelompok ahli yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  serat  keahlian  dalam  menganalisis masalah sosial, politik, dan ekonomi. Survei ini melibatkan berbagai responden yang  terdiri  dari  para  peneliti,  akademisi,  wartawan,  pengusaha,  anggota parlemen/DPRD, anggota parpol, birokrat, dan mahasiswa. 20
Pergerakan  cepat  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  melakukan pemindahan ibu kota negara, perlu dipahami alasan atau urgensi pemindahan ibu kota negara : 21
1. Transformasi ekonomi, ekonomi Indonesia direncanakan akan masuk dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 dan PDB pada tahun itu diperkirakan akan
18 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan- jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn, diakses pada 22 Desember 2023.
19 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan- jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn, diakses pada 22 Desember 2023.
20 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis-ungkap-permasalahan- jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan-ikn, diakses pada 22 Desember 2023.
21 Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu- Kota-Negara.html, diakses 6 Oktober 2023.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
sebesar  US$  23.119.  Dengan  demikian,  transformasi  ekonomi  yang didukung  oleh  hilirisasi  industri  dengan  menggunakan  infrastruktur  dan sumber daya manusia diperlukan.
2. Pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru,  ketidakmerataan  dan  kesenjangan pembangunan  dan  kesejahteraan  di  Indonesia  disebabkan  terpusatnya pembangunan  di  Jakarta  dan  di  Pulau  Jawa.  Untuk  meningkatkan  angka pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  tingkat  penduduk  yang  padat  dan pertumbuhan  urbanisasi  yang  cukup  tinggi  di  Pulau  Jawa  dan  Jakarat menjadi hambatan. Dengan demikian Ibu kota negara yang baru diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.
3. Fakta  bahwa  Jakarta  tidak  sesuai  lagi  sebagai  ibu  kota  negara,  seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan dan geologi yang semakin  parah,  termasuk  banjir  dan  terjadi  penurunan  tanah  di  beberapa wilayah kota.
Saat  ini,  59,50%  dari  area  yang  akan  menjadi  ibu  kota  negara  adalah kawasan  hutan  yang  terdiri  dari  kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  hutan produksi. 22 Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak pada konservasi lahan di sekitarnya.  Berbagai pembangunan  yang terus dilakukan akan  merubah  Kalimantan  Timur  menjadi  perkotaan,  hal  ini  akan menghabiskan banyak lahan dan terjadi deforestasi yang menyebabkan hutan- hutan  akan  mengalami  degadrasi  sehingga  dapat  memicu  banjir  yang  telah serupa dialami oleh Jakarta. 23
Sejalan  dengan  penjabaran  sebelumnya,  ibu  kota  negara  baru  ini berpotensi meningkatkan emisi karbon yang disebabkan oleh pembukaan lahan hutan  karena  pembangunan  kota  membutuhkan  lahan  baru dan diperkirakantotal emisi dari pembangunan ibu kota negara diperkirakan telah mencapai  2,4  juta  ton  CO 2 . 24 Di  sisi  lain,  ketersediaan  air  bersih  pun  harus menjadi  perhatian  karena  akses  masyarakat  di  kawasan  IKN  untuk mendapatkan air bersih masing sangat rendah. 25
Pemerintah  menyatakan  bahwa  perpindahan  ibu  kota  ini  akan menyelamatkan lingkungan di Pulau Jawa, namun kenyataannya lingkungan di
22 Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities , 1(1), hlm. 29.
23 Farisa Aina F dan Yuan Pupita Dewi A. (2023). The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation, International Journal Of Technology, Education, And Social Humanities , 1(1), hlm. 29.
24 Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan  pada  Wilayah  Inti  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), Jurnal Sains Geografi, 1(1) , hlm. 101.
25 Widhi Adrian Nur A, Ika Muti R, dan Febbry Nurul Anggareni. (2023). Analisis Perubahan Lahan  pada  Wilayah  Inti  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), Jurnal Sains Geografi, 1(1) , hlm. 101.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
Pulau Jawa mengalami kerusakan karena tata kelola yang buruk dan penegakan hukum yang tidak tegas. 26
Kepatuhan  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  hukum  merupakan kunci  dalam  mengatasi  deforestasi  hutan,  kepunahan  spesies,  permasalahan sampah,  dan  masalah  lingkungan  lainnya,  sementara  pemindahan  kantor pemerintahan ke pulau lain tidak memiliki kaitan logis dengan upaya menjaga lingkungan. 26 Tujuan  dilakukannya  pemindahan  ini  adalah  untuk  menjaga kelestarian  ekologi  Pulau  Jawa,  pemerintah  harus  mengambil  tindakan daripada  memilih  untuk  meninggalkan  serta  jika  terus  diteruskan  maka kerusakan  ekologi  di  Pulau  Jawa  hanya  akan  berlanjut  sampai  di  Pulau Kalimantan jika pemerintah tidak mewaspadai hal ini. 26
Salah  satu  hal  yang  harus  diwaspadai  yaitu  penggunaan  energi, pemerintah mengatakan bahwa ibu kota baru tidak akan melanjutkan kebiasaan pemakaian  energi  yang  sangat  buruk  di  Pulau  Jawa.  Proyek-proyek pembangkit  listrik  dan  sumber  energi  kotor  batu  bara  terus  dibangun  di Kalimantan  untuk  mewaspadai  penggunaan  energi  yang  buruk,  terutama  di Kalimantan  Timur  yang  akan  menjadi  Kawasan  IKN,  namun  hal  baru  yang harus diwaspadai oleh pemerindah, yaitu Ibu Kota Baru berpotensi mengalami masalah polusi udara yang serupa dengan Jakarta, karena polusi udara dan asap dapat menyebar lintas batas. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa ibu kota baru akan tetap terkena dampak polusi udara akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tersebar di seluruh Kalimantan. 27
Wilayah  yang  dijadikan  Kawasan  ibu  kota  negara  tepatnya  berada  di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Posisi ini berada di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan yang terletak pada area strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
28 Di pulan ini pula terdapat hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki  peran  penting  dalam  penyerapan  karbon  dan  penyediaan  oksigen menjadikan  pulau  ini  sebagai  "Paru-Paru  Dunia". 28 Menurut  Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan, paru- paru  dunia  adalah  kawasan  bervegetasi  hutan  tropis  basah  yang  luas  yang berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil okseigen, dan pengatur iklim  global. 29 Pulau  Kalimantan  menjadi  paru-paru  dunia  harus  disertai dengan kebijakan untuk melestarikan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati  flora  dan  fauna  endemik,  membangun  koridor  eksosistem  yang menghubungkan  kawasan  konservasi,  mempertahankan  dan  memperbaiki kawasan  lindung  yang  berfungsi,  dan  mengawasi  aktivitas  budi  daya  yang dapat mengganggu kawasan lindung. 30
26 WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 19.
27 WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 22.
28 Nailus  Sa’adah,  dkk.  (2022).  Analisis  Isssue  dalam  Etika  Lingkungan  Terkait  IKN”, Prosiding Seminar Biologi Uin Syarief Hidayatullah Jakarta, 2(1), hlm. 423.
29 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan.
30 Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William  F.  Laurance.  2019). High-risk  infrastructure  projects  pose  imminent  threats  to  forests  in Indonesia Borneo, Scientific Reports , 9(140), hlm 10.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana dengan baik berpotensi  memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.  Pemindahan  ibu  kota  negara  akan  merusak  lingkungan, mengganggu  habitat  flora  dan  fauna,  merusak  keanekaragaman  hayati,  dan merusak  ekosistem  hutan. 31 Sehingga  dalam  melakukan  pemindahan diperlukan perencanaan yang cermat dan matang. Selain kebutuhan lahan yang luas,  dampak  pemindahan  pada  ekonomi,  demografi,  sosial-politik, kebencanaan,  dan  terutama  daya  dukung  lingkungan  harus  dipertimbangkan pula.
Untuk menjaga keberlanjutan masa depan negara, pemindahan ibu kota tidak  hanya  mempertimbangkan  daya  dukung  wilayah  yang  sesuai  dan memenuhi  kebutuhan  ibu  kota,  tetapi  juga  mempertimbangkan  konsekuensi lingkungannya.  Ini  merupakan  pemasalahan  global  yang  dihadapi  saat  ini. 32 Industri  ekstraktif  atau  industri  yang  memanfaat  kekayaan  alam  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sudah merusak lingkungkan di Kalimantan Timur.  Seperti  yang  terjadi  di  Jakarta,  kerusakan  ini  akan  bertambah  karena beban  lingkungan  ibu  kota. 33 Dalam  laporan  tersebut  WALHI  menyatakan Kalimantan  memliki  tragedi  lingkungannya  sendiri  seperti  menyempitnya hutan yang menjadi ruang hidup satwa akibat tersingkirkan oleh industri kayu, tambang, sawit, serta kebakaran lahan dan hutan. 34 Apabila pembangunan ibu kota negara terus berlanjut, ruang hidup satwa harus tetap bersaing dengan kota baru yang terus menerus berkembang.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menciptakan kerusakan yang serupa  di  tempat  baru  dibanding  berupaya  untuk  memulihkan  Jakarta. Kemudian,  pembangunan  ibu  kota  negara  baru  tentu  akan  memkan  wilayah konstruksi yang luas ditambah dengan lahan yang digunakan sebagai jalur-jalur yang  dilalui  alat  berat  untuk  menyediakan  bahan  bangunan.  Dalam  hal lingkungan,  pembangunan  ini  pasti  akan  menghancurkan  hutan-hutan  di Kalimantan  dan  mempersempit  jumlah  lahan  hijau  yang  berfungsi  sebagai penyangga  alami  kehidupan.    Dengan  demikian,  apabila  pemerintah  tidak memperhatikan  dengan  serius  terkait  pelestarian  alam  dan  lingkungan  maka pemindahan  ibu  kota  negara  pada  akhirnya  akan  sama  seperti  Jakarta  yang sering dilanda banjir karena sangat sedikit lahan hijau yang tersedia bagi sarana penyerapan air.
Aliran utilitarianisme yanga digagas oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill,  dan  Rudolf  von  Jhering  pada  intinya  mengemukakan  bahwa  tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) untuk sebanyak- banyaknya orang ( the great happiness for the great number ). Utilitarianisme menekankan dua hal penting yaitu hukum dan tujuan yang ingin dicapai oleh
31 Ias  Muhlashin.  (2023).  Analisis  Dampak  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Berpotensi Melanggar  Uu  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan (E-Journal), 10(2), hlm. 2.
32 Nailus  Sa’adah,  dkk.  (2022).  Analisis  Isssue  dalam  Etika  Lingkungan  Terkait  IKN”, Prosiding Seminar Biologi Uin Syarief Hidayatullah Jakarta, 2(1), hlm. 428.
33 WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 15.
34 WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 15.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
hukum. Dalam aliran ini, hukum dianggap positif, bukan filosofis, dan tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi seseorang atau masyarakat.
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  dari  awal  pembentukan  undang-undang sudah  menuai  banyak  polemik  karena  pembentukannya  yang  tergesa-gesa hingga minimnya partisipasi masyarakat, padahal masyarakat tersebut menjadi yang paling terdampak atas adanya pembangunan Ibu Kota Negara khusunya di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. 35 Terdapat  hal  yang  perlu  diperhatikan adalah konflik agraria yang sudah terjadi antara masyarakat adat yang berada di  Kabupaten  Penajam  Paser  dengan  Perusahaan,  dimana  jika  pembangunan IKN dilanjutkan akan menambah konflik  yang telah terjadi, dengan sisi  lain bahwa  pemindahan  ibu  kota  negara  ini  memang  dikarenakan  urgensi  yang tidak dapat diabaikan seperti kondisi Jakarta sudah terlalu banyak menanggung “beban” sehingga sudah tidak ideal menjadi ibu kota dan demi pertumbuhan ekonomi yang merata. 35
Dihubungkan dengan aliran utilitarianisme yang menetapkan kemanfaatan sebagai tujuan utama, pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dianggap  kurang  tepat  karena  menyebabkan  timbulnya sejumlah  masalah  yang  lebih  dominan  daripada  manfaat  yang  dirasakan, seperti ancaman terhadap flora dan fauna asli Kalimantan yang akan tergusur, serta daerah yang akan dijadikan Kawasan IKN merupakan hutan yang menjadi “Paru-Paru  Dunia”  sehingga  jika  terjadi  pembangunan  IKN,  hutan  tersebut akan tergusur akibat alih fungsi lahan. 36
Menurut John Stuart Mill, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan  semua  orang  yang  terlibat  dalam  suatu  kebahagiaan,  bukan kebahagiaan satu orang saja yang mungkin bertindak sebagai pelaku utama. 37 Adanya pembangunan IKN, masyarakat ada yang sudah menetap di Kabupaten Panejam Paser akan tergusur tempat tinggalnya, padahal tanah tersebut telah mereka  tempati  yang  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi  serta  jika pemindahan ibu kota negara tidak memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat adat sebagai orang yang terlibat maka pemindahan ibu kota negara  ini  dinilai  tidak  sejalan  dengan  tujuan  hukum  yang  hendak  dicapai dalam pandangan aliran utilitarinisme. 37
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  juga  menimbulkan  tantangan  yang signifikan bagi jumlah orang yang terkena dampak rencana tersebut, termasuk jumlah  orang  yang  terkena  dampak,  luasnya  wilayah  penyebaran,  dan intensitas atau durasi dampak. 37 Pemindahan Ibu Kota Negara memang penting dan  terasa  urgensinya,  namun  jika  dilakukan  tanpa  ada  perencanaan  yang matang  dan  komprehensif  dikhawatirkan  pemindahan  ini  hanya  akan mengulang masalah-masalah yang sudah terjadi di Jakarta atau bahkan lebih,
35 Yunanda  Husnul  Pratami.  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Terkait  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  Skripsi,  Universitas Airlangga, 2020, hlm. 5
36 WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN : hlm. 19.
37 Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum  :  Refeksi  Kritis  terhadap  Hukum  dan  Hukum  di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 264.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  memilah  kebijakan  mana  yang  akan  lebih memberikan  manfaat  karena  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  berbagai aspek tidak hanya pada aspek ekonomi saja tetapi juga aspek lingkungan dan aspek sosial yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. 37 Pandangan Rudolf von  Jhering,  tentang  tujuan  hukum  yang  menekankan  pentingnya  menjaga berbagai  kepentingan  dan  menghubungkan  kepentingan  individu  dengan kepentingan  sosial  secara  luas,  serta  pendekatan  utilitarianisme  yang menempatkan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum, menjadi relevan, oleh karena  itu  meskipun  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dirasakan  mendesak, penting  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  sosial  secara keseluruhan  dan  hak  serta  kepentingan  individu  dalam  pembentukan  dan pelaksanaan kebijakan terkait. 38

## F. Kesimpulan
Dalam  konteks  aliran  utilitarianisme,  tujuan  hukum  adalah  untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Ini berarti bahwa  dalam  memutuskan  tindakan  hukum,  pertimbangan  utama  adalah seberapa  banyak  manfaat  yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  secara keseluruhan,  namun  penerapan  prinsip  utilitarianisme  ini  dalam  konteks pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara menimbulkan sejumlah  dilema.  Pemindahan  tersebut  mungkin  dianggap  memberikan manfaat  ekonomi atau pertumbuhan  yang lebih merata, dampaknya terhadap lingkungan,  keberlanjutan  ekologi,  dan  hak  serta  kepentingan  individu, terutama masyarakat adat, menjadi sangat berarti.
Pandangan Rudolf von Jhering,  yang menekankan pentingnya menjaga berbagai  kepentingan  dan  menghubungkan  kepentingan  individu  dengan kepentingan  sosial  secara  luas,  mendukung  kebutuhan  akan  penilaian  yang lebih  holistik  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pemindahan  ibu  kota negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tidak hanya mempertimbangkan  kepentingan  ekonomi  atau  pembangunan,  tetapi  juga dampak sosial, lingkungan, dan hak-hak individu.
Sementara  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  mungkin  memiliki  dorongan utilitarian  dalam  memperluas  manfaat  ekonomi  atau  pertumbuhan,  penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan,  dan  kepentingan  sosial.  Diperlukan  adanya  penilaian komprehensif  yang  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  termasuk  hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa keputusan pemindahan tersebut diambil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sosial, ekologi, dan ekonomi untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
38 Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 122.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## G. Saran
Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi ide yang cemerlang mengingat kondisi  Jakarta  yang  sudah  tidak  layak  lagi  sebagai  ibu  kota,  namun  perlu memperhatikan  segala  aspek  kehidupan,  terutama  lingkungan  dan  sosial. Tanpa memperhatikan hal ini, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi sia- sia  karena  hanya  mengulangi  masalah  yang  sudah  terjadi  di  Jakarta.  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  melakukan  evaluasi  yang  komprehensif, mempertimbangkan  dampak  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua  pihak  yang  terlibat,  sesuai  dengan  prinsip  utilitarianisme  yang menekankan kemanfaatan untuk sebanyak mungkin orang.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali,  Achmad. Keterpurukan Hukum di  Indonesia : Penyebab dan Solusinya. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
Bawengan,  G.W. Sebuah  Studi  tentang  Filsafat. Jakarta  :  Pradnya  Pramita, 1983.
Bertens, K. Etika, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Darmodihardjo,  Darji  dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia .  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama, 2004.
Erwin, Muhamad. Filsafat Hukum : Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Jakarat : RajaGrafindo Persada, 2015.
Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022)
Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Tata  Ruang  Pulau Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2012)

## C. Jurnal
Fanisa  Luthfia  Putri  Erwanti.  (2022).  Catatan  Kritis  Pembentukan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasioanl (E-Journal), 1(1)
Luthfia  Putri  Erwanti,  Fanisa.  (2022).  Catatan  Kritis  Pembentukan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1(1)
Muhlashin,  Ias.  (2023).  Analisis  Dampak  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara Berpotensi  Melanggar  Uu  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan Keadilan, 10(2)
Mohammed  Alamgir,  Mason  Campbell,  Sean  Sloan,  Ali  Suhardiman,  Jatna Surpiatna  and  William  F.  Laurance.  2019).  High-risk  infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo, Scientific Reports , 9(140)

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1 April, 2024
Sa’adah, Nailus., dkk. (2022). Analisis Isssue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN, Prosiding Seminar Biologi Uin Syarief Hidayatullah Jakarta, 2(1) WALHI, “ Ibu Kota Baru Buat Siapa ?”, Laporan Akhir IKN
Widhi  Adrian  Nur  A,  Ika  Muti  R,  dan  Febbry  Nurul  Anggareni.  (2023).
Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun 2009 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), Jurnal Sains Geografi, 1(1 )

## D. Sumber Lainnya
Yunanda Husnul  Pratami, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Terkait  Pemindahan  Ibu  Kota Negara ,  Skripsi,  Surabaya  :  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga, 2020. Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca- artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html, diakses  5
Oktober 2023.
CSIS,  Permasalahan  Jakarta  Tak  akan  berkurang  Pasca  Pemindahan  IKN https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/survei-csis- ungkap-permasalahan-jakarta-tak-akan-berkurang-pasca-pemindahan- ikn, diakses pada 22 Desember 2023.
HukumOnline.com, “Dinilai Terbutu-buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43
Hari”, https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru-- pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/, diakses 5 oktober 2023. Kedai  Kopi,    61,9%  Orang  Tidak  Setuju  Ibu  Kota  Pindah,  Apa  Saja Alasannya?https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619 -orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya , diakses  22 Desember 2023. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  “Dinilai  Cacat  Formil,  UU  IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya”, https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=1807 4 , diakses tanggal 5 oktober 2023.
Tempo.co, “RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum  Tuntas”, https://nasional.tempo.co/read/1549437/ruu-ikn- bakal-disahkan-walhi-ungkap-sederet-masalah-yang-belum-tuntas, diakses 6 oktober 2023.