Pajak merupakan sumber utama penerimaan  negara.  Tanpa  pajak,  sebagian besar  kegiatan  negara  sulit  untuk  dapat dilaksanakan.  Penggunaan  uang  pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.  Pembangunan  sarana  umum seperti  jalan-jalan,  jembatan,  sekolah, rumah  sakit  atau  puskesmas,  kantor  polisi, semuanya  dibiayai  dengan  menggunakan uang  yang  berasal  dari  pajak.  Uang  pajak juga  digunakan  untuk  pembiayaan  dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan  masyarakat.  Setiap  warga  negara mulai  saat  dilahirkan  sampai  dengan meninggal dunia,
menikmati  fasilitas  atau  pelayanan dari  pemerintah  yang  semuanya  dibiayai dengan  uang  yang  berasal  dari  pajak. Dengan  demikian  jelas  bahwa  peranan penerimaan  pajak  bagi  suatu  negara menjadi  sangat  dominan  dalam  menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Selain penerimaan pajak,
pemakaian  internet  memiliki  dampak besar pada pembangunan dan pengembangan masyarakat. Manfaat Internet  saat  ini  tidak  hanya  dirasakan oleh  masyarakat  dalam  bidang  teknologi dan  informasi  saja,  tetapi  jutaan  orang dari  seluruh  dunia    merasakan  manfaat adanya  internet.  Salah  satu  bidang  yang mendapat manfaat langsung dari keberadaan  Internet  adalah  ekonomi. Dengan internet orang tidak lagi mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh informasi  apa  pun,  untuk  mendukung kegiatan  bisnisnya,  bahkan  sekarang cenderung diperoleh berbagai jenis informasi,  sehingga  informasi  tersebut harus disaring untuk mendapatkan informasi  yang  sesuai  dan  relevan.  Ia mengubah  abad  informasi  menjadi  abad internet. Penggunaan internet dalam perubahan  bisnis  dari  fungsi  sebagai  alat untuk  pertukaran  informasi  elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis,
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19
NELSI ARISANDY 1 ; IRIEN VIOLINDA ANGGRIANI 2 ; SAHWITRI TRIANDANI 3 ;

## SUSNANINGSIH MU’AT 4
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293 Email:  nelsi.arisandy79@gmail.com
Submit : 2023-05-22 Review : 2023-06-15 Publish :  2023-06-26
Abstract : The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the influence of  taxpayer  understanding,  taxpayer  awareness,  tax  sanctions  and  perceived  benefits  on individual  taxpayer  compliance  who  is  doing  online  business  activities  during  the  Covid  19 pandemic period.  This study employed a quantitative approach. The population in this study are  individual  taxpayers  in  the  Tampan  District,  Pekanbaru,  and  the  samples  are  individual taxpayers  who  carried  out  online  business  activities,  totaling  100  respondents.  The convenience sampling was used as sampling method in this study.  Data were analysed using Multiple  Linear  Regression  and  SPSS  was  utilized.  The  results  of  the  study  show  that taxpayer  awareness  and  tax  sanctions  have  a  significant  effect  on  compliance  of  individual taxpayers  ,  while  the  understanding  of  taxpayers  and  perceived  benefits  does  not  have  a significant  effect  on  individual  taxpayer  compliance    of  individual  taxpayers  who  carry  out online business activities during the Covid 19 period in Tampan District.  Lastly, findings are discussed and recommendation are provided.
Keywords: Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions, and Perceived Benefits
seperti:  pemasaran,  penjualan,  dan  layanan pelanggan.  Pemasaran  berbasis  Internet cenderung  menembus  berbagai  kendala, batas  negara,  dan  tanpa  aturan  yang mentah. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir di partaipartai  besar,  melalui  pelabuhan  laut, menggunakan wadah, distributor, penjamin, importir, dan lembaga bank (Munthe ,2020)
Transaksi  bisnis online sekarang  ini menjadi  bahan  perbincangan  karena  sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini dikarenakan  semakin  majunya  teknologi yang sekarang ini juga menjadi sarana yang menguntungkan  bagi  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  melakukan  kegiatan  usaha. Contohnya  dengan  melakukan  penjualan barang  dagangan  memanfaatkan  media elekronik  melalui  jejaring  sosial  berupa Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain.
Pada  dasarnya  pengenaan  pajak usaha  bagi  online  shop  setara  dengan pengenaan pajak bagi unit usaha konvesional  (kutip).  Aspek  perpajakan didalam  transaksi  jual  beli  online  timbul akibat dari adanya hubungan kerja, perjualan  barang  dan  atau  jasa  melalui internet, penjualan atau persewaan diinternet  (misalnya:  nama  domain,  jasa pembuatan  website),  royalti,  deviden, bunga  dan  lain  sebagainya  (Lestari,2019) Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor  SE/62/PJ/2013  tentang  Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis Online menegaskan tidak ada perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara transaksi bisnis online dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.
Kondisi  pandemi  COVID-19  yang terjadi  di  awal  tahun  2020  mengakibatkan penerimaan  pemerintah  menjadi  rendah. Salah satu sumber terbesar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam  mengatasi  pandemi  ini  adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Pemerintah yang digunakan dalam pembangunandi Indonesia (Mareti  &  Dwimulyani,  2019).  Menurut Menteri Keuangan Indonesia
menyatakanbahwa  sampai  pada  akhir tahun  2020  penerimaan  pajak  telah mencapai  85,65%  dari  target  penerimaan pajak  sebesar  Rp.  1.198,8  trilliun  dengan tingat kepatuhan mencapai 78%
(Kementerian  Keuangan,  2020).  Tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  non  karyawan dalam
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami penurunan  yang  signifikan  dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya  (Kementerian Keuangan,  2020).  Padahal  penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan didukung  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kerelaan individu dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk  tanggung  jawabnya  sebagai  warga negara kepada pemerintah (Tan 92021)
Permasalahannya  transaksi  bisnis online sulit  dikenai  pajak  karena  dengan Self Assessement System yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak,  lebih  menekan  pada  kesadaran wajib  pajak  itu  sendiri  untuk  membayar pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh dari  usahanya.  Hal  ini  dikarenakan  dalam transaksi  bisnis online hanya  disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan  beralihnya  uang  dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain,  dan  tidak  menunjukkan  bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak.
Adanya  ketidak  tergalian  potensi perpajakan  ini  dapat  dilatar  belakangi karena  kurangnya  pemahaman  wajib pajak  dalam  peraturan  perpajakan  terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya.Sebagaimana  Hardiningsih (2011)  menjelaskan  pemahaman  wajib pajak  terhadap  peraturan  perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Ini dapat dilihat dalam Syahril (2013)  yang  meneliti  tentang  pengaruh tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dan kualitas pelayanan fiskus terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  PPh  orang  pribadi yang  menunjukkan  hasil  bahwa  tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam sistem pemungutan pajak self assessment  system tentu  kesadaran  wajib pajak  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Penilaian  positif wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan  fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya  untuk  membayar  pajak. Maka  dari  itu  kesadaran  wajib  pajak mengenai  perpajakan  amatlah  diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Jatmiko  (2006)  yang  meneliti  tentang pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajakmenunjukkan  hasil berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Ketentuan  umum  dan  tata  cara peraturan  perpajakan  telah  diatur  dalam Undang-Undang,  tak  terkecuali  mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman  negatif  kepada  orang  yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  adalah hukuman  negatif  kepada  orang  yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan  secara  garis  besar  berisikan  hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan  dan  tidak  diperkenankan oleh  masyarakat.  Agar  undang-undang  dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi  bagi  pelanggarnya,  demikian  halnya untuk hukum pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak  perpajakannya  (Muliari, 2011).Menurut  Suryadi  (2006),  kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum,  dan  kompensasi  pajak.  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2007  Pasal  4  ayat
(1)  menyatakan:  Wajib  Pajak  wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  pasal  17  C  ayat  2  didasarkan pada  kriteria  sebagai  berikut  :  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau menunda  pembayaran  pajak;  Laporan Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut,  atau  dengan  pendapat wajar  dengan  pengecualian,  sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya  ditegaskan  bahwa  seandainya laporan  keuangan  diaudit,  laporan  audit tersebut  harus  disusun  dalam  bentuk panjang ( long form report ) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial  dan  fiskal,  dan  tidak  pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Maka  konteks  kepatuhan  dalam penelitian  ini  mengandung  arti  bahwa Wajib  Pajak  berusaha  untuk  mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman adalah bagaimana seorang  mempertahankan,  membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan  contoh,  menuliskan  kembali,
dan memperingatkan (Arikunto dalam Putri (2016)[4].  Pemahaman  wajib  pajak  juga dapat  diartikan  sebagai  pandangan  wajib pajak  pada  pengetahuan  perpajakan  yang dimiliki.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Ritonga  (2011)  kesadaran adalah  perilaku  atau  sikap  terhadap  suatu objek  yang  melibatkan  anggapan  dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak  sesuai  objek  tersebut.  Menurut Muliari  dalam  Arum  (2012),  kesadaran perpajakan  adalah  suatu  kondisi  dimana wajib  pajak  mengetahui,  memahami  dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar  dan  sukarela.Kesadaran  wajib  pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan  wajib  pajak,  karakteristik wajib  pajak  dan  penyuluhan  perpajakan (Suryadi, 2006).

## Sanksi Pajak
Menurut Undang-Undang KUP Nomor  28  Tahun  2007  yang  sudah dijelaskan  yaitu  salah  satunya  mengenai sanksi  pajak,  wajib  pajak  dapat  dikenakan sanksi  denda  yang  berupa  administrasi, bunga,  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan  Menurut  Madiasmo  dalam Asterina,2019)[5]  ada  pengenaan  Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:
1).
Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  Sanksi Perpajakan.    Sanksi  Perpajakan  dapat dikenakan terhadappelanggar yang berkaitan  dengan  kewajiban  pelaporan, sanksi
dapat
dikenakan terhadappelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak,sanksi yang diberikanterhadap pelanggaran berkaitan  dengan  kewajiban  yang  diatur dalam  ketentuan  materialpenerapan  sanksi ini  dimaksudkan  agar  wajib  pajak  tidak
melalaikan kewajiban untuk mentaatiperaturan perundang-undangan perpajakan;  2).  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap  Sanksi  PerpajakanWajib  pajak akan  mematuhi  pembayaran  pajakbila memandang sanksi perpajakan akan lebihbanyak  merugikan.  Semakin  banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akansemakin berat bagi wajib pajak untukmelunasinya. Maka sikap atau pandangan wajibpajak terhadap perpajakan  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalammembayar pajak

## Manfaat  Pajak yang Dirasakan
Manfaat  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia berarti guna,
faedah.  Manfaat  yang  dirasakan  wajib ajak  berarti  guna  atau  faedah  yang dirasakan  oleh  wajib  pajak  apabila memiliki  NPWP  dan  membayar  pajak (Putri  dalam  Umami  (2015).  Biasanya seseorang  akan  enggan  untuk  melakukan sesuatu  yang  tidak  memberikan  manfaat bagi  dirinya.  Begitu  juga  dengan  pajak, apabila  Wajib  Pajak  tidak  merasakan manfaat  dengan  membayar  pajak  maka biasanya  wajib  pajak  akan  enggan  untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Menurut  Mardiasmo  (2011)  ada beberapa  manfaat  pajak  yang  dapat digunakan  diantaranya  sebagai  berikut  : Manfaat pajak yang pertama adalah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara  seperti  pengeluaran  yang  bersifat self liquiditing . Contohnya adalahpengeluaran untuk proyek produktif barang  ekspor  dan  impor;  Manfaat  pajak yang  kedua  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran reproduktif. Pengeluaran reproduktif
adalah pengeluaran
yang memberikan keuntungan  ekonomis  bagi  masyarakat seperti  pengeluaran  untuk  pengairan  dan pertanian;  Manfaat  pajak  yang  ketiga adalah  membiayai  pengeluaran  yang bersifat  tidak self  liquiditing dan  tidak reproduktif. Contohnya adalah pengeluaran  untuk  pendirian  monumen
dan  objek  rekreasi;  Manfaat  pajak  yang keempat  adalah  membiayai  pengeluaran yang  tidak  produktif.  Contohnya  adalah pengeluaran  untuk  membiayai  pertahanan negara  atau  perang  dan  pengeluaran  untuk penghematan  di  masa  yang  akan  datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.
Sumber: Data Olahan (2022)
Gambar 1 Desain Penelitian

## METODE
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang berjumlah  143.241  wajib  pajak  yang  ada  di Kecamatan  Tampan  (Sumber  dari  mana?). Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan metode convenience ,sehingga jumlah sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  100  wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan  kegiatan  bisnis online selama  masa  covid  19  di  Kecamatan Tampan.

## HASIL
Kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak 100 kuesioner. Berdasarkan kuesioner penelitian  yang  telah  terkumpul  maka  dapat dibuat  profil  responden  Wajib  Pajak  orang pribadi  yang  melakukan  kegiatan  bisnis online selama  masa  covid  19  di  Kecamatan Tampan  bahwa  gambaran  umum  profil responden  sebagian  besar  dalam  penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 40 orang (40%) dan  responden  yang  berjenis  kelamin perempuan  sebanyak  60  orang  (60%).  Ini berarti  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang melakukan  keiatan  bisnis  online  di  KPP Pratama  Pekanbaru  sebagian  besar  adalah
perempuan.  Responden  yang  memiliki NPWP  sebagai  Wajib  Pajak  orang  pribadi sebanyak  100  responden  (100%).  Ini menunjukkan  bahwa  semua  Wajib  Pajak orang pribadi sudah memiliki NPWP.

## Uji Hipotesis
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Cons tant) 23.153 2.443 9.478  .000 X1 .004 .061 .006 .063  .950 X2 -.229 .105 -.210 - 2.185 .031 X3 .231 .072 .310 3.183  .002 X4 -.046 .046 -.097 - 1.012 .314
Dari  hasil  tersebut  apabila  ditulis dalam bentuk unstandardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

## Uji Koefisien Determinasi (R²)
Besarnya  koefisien  determinasi  (R²) adalah  0,143.  Hal  ini  berarti  14,3% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib  pajak,  sanksi  pajak,  manfaat  yang dirasakan  sedangkan  sisanya  yaitu  85,7% kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  hasil  penelitian  berikut ini  disesuaikan  melalui  rumusan  masalah yang terdapat didalam penelitian ini.
Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yaitu Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak  Orang  Pribadi.  Dari  tabel  dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka  signifikansi sebesar 0,950 sehingga angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan  demikian  H 1 ditolak,  hal  ini  berarti bahwa  Pemahaman  Wajib  Pajak  tidak berpenagruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  atau  rendahnya  pemahaman  wajib pajak,tidak  akan  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak itu sendiri.Ini dikarenakan masih banyak  wajib  pajak  yang  belum  paham secara  terperinci  terkait  segala  peraturan perpajakan  yang  ada.  Dari  hasil  pengamatan peneliti  masih  banyak  wajib  pajak  yang belum  mampu  untuk  mengisi  SPTnya sendiri. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Novriansyah (2016)  dan  Arta  (2022)  yang  menunjukkan hasil  bahwa  Pemahaman  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  kota  Batu, Malang.
Pengaruh
Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis,  hipotesis  kedua  yaituKesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dari  tabel  dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,031 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H 2 diterima, hal ini berarti bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru.
Apabila  wajib  pajak  sadar  akan kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  maka akan  membuat  wajib  pajak  tersebut    patuh. Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu (2020) dan Martha Ryanti (2020) yang menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Palembang. Sedangkan  Fitri  Wilda  (2015)  menunjukkan hasil  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan wajib Pajak
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil pengujian hipotesis,  hipotesis  ketiga  yaitu  Sanksi Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Dari  tabel  dapat  diketahui bahwa  variabel  independen  mempunyai angka  signifikansi  0,002  sehingga  angka tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan demikian H 3 diterima, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh  secara signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  bisnis online di  Pekanbaru.  Hasil  penelitian  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rustam  (2018),  Indriati  (2022),    dan Suhendri  (2015)  yang  menunjukkan  hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Ornag Pribadi.
Menurut  Suhendri  (2015)  wajib pajak  akan  memenuhi  pembayaran  pajak karena  memandang  sanksi  pajak  yang diberlakukan.Apabila  wajib  pajak  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  maka hukuman  berupa  denda  atau  pidana  akan dihadapi  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini  tentu sangat  merugikan  bagi  wajib  pajak, sehingga  wajib  pajak  akan  takut  untuk melanggar  peraturan  perpajakan  yang berlaku dan akan cenderung patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pengaruh Manfaat Pajak yang Dirasakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis,  hipotesis  keempat  yaitu  manfaat yang  dirasakan  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi.  Dari  tabel  dapat  diketahui bahwa  variabel  independen  mempunyai angka  signifikansi  sebesar  0,950  sehingga angka  tersebut  lebih  besar  dari  0,05. Dengan demikian H 1 ditolak, hal ini berarti bahwa  Pemahaman  Wajib  Pajak  tidak berpenagruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan  bisnis online di  Pekanbaru.    Hasil penelitian  ini    tidak  sejalan  dengan Novriansyah    (2016)  yang  menyatakan bahwa  manfaat  pajak  yang  dirasakan memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan kemauan membayar pajak.

## SIMPULAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  sanksi  pajak  dan  manfaat  yang dirasakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan bisnis  online    selama  masa  covid  19  di Kecamatan  Tampan.  Dari  hasil  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  uji  regresi berganda  maka  secara  parsial  variabel Pemahaman  Wajib  Pajak  dan  manfaat  yang dirasakan tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan bisnis online selama  masa  covid  19  di Kecamatan  Tampan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  atau  rendahnya pemahaman  wajib  pajak,serta  manfaat  yang dirasakan  tidak  akan  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  itu  sendiri.  Untuk koefisien  determinan  (R 2 )  hanya  14,3% kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh variabel  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran wajib  pajak,  sanksi  pajak,manfaat  yang dirasakan  sedangkan  sisanya  yaitu  85,7% kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini

## DAFTAR RUJUKAN
D.  T.  Munthe,  “Pemanfataan  E-commerce Dalam  Penerimaan  Pajak,” J. Perpajak. ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  182– 190, 2020.
A.  M.  Lestari  and  T.  W.  Damayanti, “Pemahaman  Pelaku  Bisnis  Online
Atas  Aturan  Perpajakan:  Sebuah Preliminary  Study,” J. SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit. Dan  Perpajakan) ,  vol.  4,  no.  1,  p.
29, 2019, doi: 10.32897/jsikap.v4i1.160.
R. T. Dkk, “EDUCORETAX Volume 1 No.
3,  September  2021  KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID19: KESADARAN  WAJIB  PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN,

## PERATURAN  PERPAJAKAN,”
Educ. Vol 1 No3 Sept. 2021 , vol. 1, no. 3, pp. 208–218, 2021.
A.  D.  E.  Putri,  “Pengaruh  Pemahaman, Tarif,  Dan  Tingkat  Pendidikan Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  Di  Kota Malang,” J. Ilm. Mhs. FEB , vol. 3, no.  2,  2016,  [Online].  Available: https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/ji mfeb/article/view/2019
F.  Asterina  and  C.  Septiani,  “Pengaruh
Pemahaman Peraturan Pajak,
Sanksi  Perpajakan,  Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Wpop),” Balanc.  J. Akunt. Dan Bisnis , vol.
4,  no.  2,  p.  595,  2019,  doi: 10.32502/jab.v4i2.1986.
E.  Hariyani,  Z.  Zirman,  and  K.  Ummami,
“Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat
Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan  Wajib  Pajak  terhadap
Kepemilikan  Nomor  Pokok  Wajib
Pajak (Npwp) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru),” J.  Online  Mhs.  Fak. Ekon.  Univ.  Riau ,  vol.  2,  no.  2,  p. 34102, 2015.
L.  D.  Arta  and  A.  Alfasadun,  “Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  Kota  Pati,” Fair  Value  J.
Ilm. Akunt. dan Keuang. , vol. 4, no. 12,  pp.  5453–5461,  2022,  doi:
10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
I.  P.  A.  J.  Mahendra  and  I.  K.  Budiartha,
“Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP,” E-Jurnal  Akunt. ,  vol.  30, no. 5, p. 1183, 2020, doi: 10.24843/eja.2020.v30.i05.p09.
M.  Rianty  and  R.  Syahputepa,  “Pengaruh
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,” Balanc.  J. Akunt.  Dan  Bisnis ,  vol.  5,  no.  1,  p. 13, 2020, doi: 10.32502/jab.v5i1.2455. F. Wilda, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Pajak
Terhadap  Kepatuhan  Wpop  Yang
Melakukan  Kegiatan  Usaha  Dan Pekerjaan  Bebas  Di  Kota  Padang,”
J.  Chem.  Inf.  Model. ,  pp.  1–22, 2015.
A.  Rustam  and  S.  Said,  “Persepsi  Atas
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Pada Kpp Makassar
Selatan,” Amnesty J. Ris. Perpajak. , vol.  1,  no.  1,  pp.  37–45,  2019,  doi: 10.26618/jrp.v1i1.2528.
W.  B.  Utami,  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib
Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Studi  Empiris  Kabupaten
Klaten),” J.  Akunt.  dan  Pajak ,  vol. 23,  no.  1,  pp.  1–9,  2022,  [Online].
Available: http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jap
D.  Suhendri,  “Pengaruh  Pengetahuan,  Tarif Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  di Kota  Padang  (Studi  Empiris  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kota Padang),” J. Akutansi , vol. 3, no. 1, pp. 1–20, 2015.
M.  Novriansyah,  “Pengaruh  Kepatuhan,
Pemahaman, ManfaatYang Dirasakan,  Sanksi  Denda  Dan PelayananFiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak DalamPelaporan Kewajiban Perpajakan PadaRestoran Di- Tanjungpinang,”
Pengaruh Kepatuhan,  Pemahaman,  Manfaat Yang  Dirasakan,  Sanksi  Denda Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kesadaran  Wajib  Pajak  Dalam Pelaporan  Kewajiban  Perpajak. Pada  Restoran  Di-Tanjungpinang , 2016.