## ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DIKABUPATEN KERINCI
Murniati murniatimsi@gmail.com STIE Sakti Alam Kerinci

## Abstract
The Indonesian nation has reformed the  governance since the  enactment of Law No.22  of  1999  on  Regional  Government.  Since  then  innovative  ideas  and experiments  have  been  conducted  to  improve  the  implementation  of  regional autonomy  and  decentralization  in  order  to  improve  public  services  and  poverty alleviation  effectively.  One  of  the  most  important  aspects  of  the  current implementation  of  regional  autonomy  is  related  to  the  division  and  merger  of regions which aims to strengthen the relationship between local government and local communities in order to grow democratic life. Kerinci regency is one of the districts located at the western end of Jambi Province. This regency is one of the oldest  districts  in  Jambi  Province  which  has  been  established  as  a  district  in Jambi Province since the province was officially established. Kota Sungai Penuh is  an  expansion  of  Kerinci  Regency  established  through  Law  Number  25  Year 2008 regarding the Formation of Full River City in Jambi Province. Based on the results  and  discussion  it  can  be  concluded  that  this  study  proves  that  there  is  a difference of Per Capita income in Kerinci Regency 2005-2013, four years before pemekaran  (2005-2008)  with  four  years  after  pemekaran  (2010-2013),  this  is proved by Count> t table or 9.991> 3.18245. There needs to be a more targeted program  and  policy  making  for  the  development  of  Kerinci  Regency  and  the economic  development  of  the  community  as  well  as  resolving  the  economic problems that exist in Kerinci regency so that pemekaran is not merely limited to the formulation of articles related to eligibility, and the process of expansion but also policy Which is able to meet the needs of the community and the development of the Regency in order to move forward. The need for support from all parties for the  successful  development  of  both  community,  private,  political  policy  and government of Kerinci Regency.
Keyword : the implementation of regional autonomy and decentralization

## PENDAHULUAN
Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di bagian ujung  barat  dari  Propinsi  Jambi.  Kabupaten  ini  merupakan  salah  satu  kabupaten tertua  di  Propinsi  Jambi  dimana  telah  ditetapkan  menjadi  kabupaten  di  Propinsi Jambi  semenjak  propinsi  ini  resmi  dibentuk.  Sebelum  Pemekaran  wilayah Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 Kecamatan, yang terdiri dari : 1. Gunung Tujuh 2.  Kayu  Aro  3.  Kayu  Aro  barat  4.  Gunung  Kerinci  5.  Siulak  6.  Siulak  Mukai  7. Air  Hangat 8. Air Hangat Barat 9. Depati VII 10. Air  Hangat Timur 11. Sitinjau Laut 12.  Danau Kerinci 13. Keliling Danau 14. Gunung Raya 15.  Bukit  Kerman 16. Batang Merangin
Kota  Sungai  Penuh  merupakan  merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten Kerinci  yang  dibentuk  melalui  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. beberapa bekas kecamatan di Kabupaten  Kerinci  ditetapkan  untuk  menjadi  bagian  dari  Kota  Sungaipenuh. Kecamatan-kecamatan  yang  dimaksud  adalah  (1)Hamparan  Rawang,  (2)  Kumun
Debai (3) Pesisir Bukit (4) Sungai Penuh (5)Tanah Kampung. Adapun kronologis Pemekaran  Wilayah  Kabupaten  Kerinci  dimekarkan  menjadi  Kabupaten  Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebagai berikut:
1. Keputusan  Pemerintah  Kerajaan  Belanda  (Government  Besluit)  Nomor  13 tanggal 03 November 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota
2. Aspirasi masyarakat membentuk Kota Sungai Penuh sejak tahun 1970-an
3. Perkembangan Kota Sungai Penuh tidak efektif dikelola hanya oleh
4. pemerintah kecamatan
5. Kota  Sungai  Penuh  merupakan  kota  terpadat  kedua  di  Provinsi  Jambi  setelah Kota Jambi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah
7. Untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan
8. Hasil peneli tian oleh Sadu Wasistiono (Pasca Sarjana IPDN) tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci layak untuk dimekarkan.
Harapan Pemekaran daerah  bisa menjadi sasaran fungsi pembangunan yang diarahkan  pada  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan,  menciptakan  kemandirian  masyarakat,  peningkatan kemampuan dan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Komposisi  penduduk  Kabupaten  Kerinci  terdiri  dari  Laki-laki  sebanyak 154.227 jiwa (49,53 %) dan Perempuan sebanyak 157.127 jiwa (50,47 %) dengan Rasio  98  sedangkan  pertumbuhan  penduduk  sebesar  0,83  Rendahnya pertumbuhan  Penduduk  disebabkan  Karena  keberhasilan  program  Keluarga Berencana di daerah tersebut yang mulai digalakkan pada tahun 1979. Di samping itu adanya sebagian penduduk Kabupaten Kerinci  yang menjadi Tenaga Kerja di luar  daerah  dan  luar  negeri  seperti  di  Malaysia,  Singapura,  Taiwan,  Korea  dan Jepang.  Pada  Tabel  di  bawah  ini  bisa  dilihat  data  dari  PDRB  dari  tahun  2009 sampai dengan 2013 :

## Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci
Tahun 2009-2013 (Dalam Juta Rupiah) No  Tahun  PDRB Pertumbuhan 1 2009 1.059.597  - 2 2010 1.121.988  5,888 3 2011 1.186.144  5,718 4 2012 1.263.853  6,551 5 2013 1.345.250  6,440 5.976.832  24,598
Sumber : BPS Kabupaten Kerinci tahun 2013
Jika  dilihat  selama  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  (2009-2013), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci  mengalami kecenderungan meningkat, yakni  pada  tahun  2010  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Kerinci    sekitar  5,888 persen,  kemudian  pada  tahun  2011  tumbuh  menjadi  sekitar  5,718  persen  dan meningkat  lagi  pada  tahun  berikutnya  sekitar  6,551  persen,  pada  tahun  2013 pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Kerinci    yaitu  sekitar  6,440  persen.  Hal  ini menggambarkan  keadaan  perekonomian  Kabupaten  Kerinci    yang  membaik  dan cukup stabil.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mencoba  melakukan penelitian  dengan  menganalisa  sudah  sejauh  mana  pemekaran  yang  terjadi  di Kabupaten Kerinci yang merupakan daerah induk memberikan pengaruh terhadap tingkat  sosial  ekonomi  masyarakatnya.  Dalam  hal  ini  Penulis  mencoba menuangkannya  melalui  penulisan  Penelitian  dengan  judul “Analisis  Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Kerinci” . Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  dalam  penelitin  ini adalah Bagaimanakah dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Kerinci?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Kerinci.
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  pemerintah  Kabupaten  Kerinci dalam  mengambil  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  Pendapatan  Perkapita yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kerinci.

## LANDASAN TEORI Pemekaran Wilayah
Bangsa  Indonesia  melakukan  reformasi  tata  pemerintahan  semenjak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berbagai pemikiran inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  rangka peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan secara efektif.
Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini  adalah  terkait  dengan  pemekaran  dan  penggabungan  wilayah  yang  bertujuan untuk  memperkuat  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  lokal dalam  rangka  pertumbuhan  kehidupan  demokrasi.  Dengan  interaksi  yang  lebih intensif  antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  baru,  maka  masyarakat  sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintah  yang  dimaksud  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sedangkan,  Pemerintah  Daerah  adalah  kepala daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat    dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Serta Asas  Otonomi  adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah berdasarkan  Otonomi  Daerah.  Desentralisasi  adalah  penyerahan  Urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas Otonomi.
Menurut Tarigan  (2005)  dalam  Malik  (2006), bahwa  wilayah  dapat dibedakan  berdasarkan cara  pandang  terkait  dengan  kondisinya  atau  berdasarkan fungsinya, yaitu :
1. Wilayah subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi  yang  berdasarkan  suatu  lokasi  dengan  kriteria  tertentu  dan  tujuan tertentu.
2. Wilayah objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah.
Blair  (1991)  dalam  Malik  (2006) menyebutkan  bahwa  dalam  menganalisis wilayah dikenal 3 tipe, yakni :
1. Wilayah fungsional, yaitu adanya saling interaksi antara komponen-komponen didalam  dan  diluar  wilayahnya.  Wujud  wilayah  sering  disebut  wilayah  nodal yang  didasari  oleh  susunan  dari  suatu  hubungan  di  antara  simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah.
3. Wilayah administratif, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Sementara itu, tujuan wilayah menurut Sihotang (1997) dalam Malik (2006) adalah  sebagai  suatu  usaha  untuk  menentukan  batas-batas  daerah  yang  biasanya lebih  besar  daripada  daerah  struktur  pemerintahan  lokal,  dengan  maksud  lebih mengefektifkan  dan  mengefisienkan  pemerintah  beserta  perencanaan  lokal  dan nasionalnya.
Secara  umum,  pemekaran  wilayah  merupakan  suatu  proses  pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah,  dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan  mempercepat  pembangunan.  Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  pemekaran wilayah  sekarang  menjadi  salah  satu  pendekatan  yang  cukup  diminati  dalam kaitannya  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  peningkatan pelayanan publik, yaitu:
1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal  ini  dijadikan  alasan  utama  karena  adanya  kendala  geografis, infrastruktur  dan  sarana perhubungan yang minim.
2. Alasan historis. Pemekaran  suatu  daerah  dilakukan  karena  alasan  sejarah,  yaitu  bahwa  daerah hasil  pemekaran memiliki nilai historis tertentu.
3. Alasan kultural atau budaya (etnis). Pemekaran   daerah   terjadi   karena   menganggap   adanya   perbedaan   budaya antara  daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.
4. Alasan ekonomi.
Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.
5. Alasan anggaran. Pemekaran  daerah  dilakukan  untuk  mendapatkan  anggaran  dari  pemerintah.
Sebagaimana  diketahui  daerah  yang  dimekarkan  akan  mendapatkan  anggaran dari  daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan  DAK).
6. Alasan keadilan. Pemekaran dijadikan  alasan  untuk mendapatkan  keadilan.  Artinya, pemekaran daerah  diharapkan  akan  menciptakan  keadilan  dalam  hal  pengisian  jabatan pubik  dan  pemerataan pembangunan.
Disisi  lain,  menurut Syafrizal  (2008)  dalam  Ventauli  (2009), ada  beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain :
1. Perbedaan agama
Kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  menunjukkan  bahwa  perbedaan agama  merupakan  salah  satu  unsur  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya keinginan  masyarakat  untuk  memisahkan  diri  dari  suatu  negara/  daerah  yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.
2. Perbedaan etnis dan budaya
Sama  halnya  dengan  perbedaan  agama,  perbedaan  etnis  dan  budaya  juga merupakan  unsur  penting  lainnya  yang  dapat  memicu  terjadinya  keinginan untuk  melakukan  pemekaran  wilayah.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis,  adat  istiadat,  dan  kebiasaan  yang  berbeda.  Bila  kesatuan  budaya  ini terganggu  karena  kehadiran  warga  masyarakat  lain  dengan  budaya  yang berbeda,  maka  seringkali  terjadi  ketegangan  bahkan  konflik  sosial  dalam masyarakat tersebut.
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah
Aspek  berikutnya  yang  cenderung  menjadi  pemicu  terjadinya  pemekaran wilayah  adalah  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  antar  daerah.  Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam  bernilai  tinggi,  seperti  minyak  bumi,  gas  alam,  dan  batu  bara  yang selanjutnya  akan  mendorong  terjadinya  ketimpangan  kemakmuran  antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan  merasa  dianaktirikan  oleh  pemerintah  pusat  sehinnga  akhirnya  muncul keinginan  untuk  melakukan  pemekaran  wilayah.  Indikasi  terjadinya ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  dapat  diketahui  dengan  menghitung data  PDRB  perkapita  dan  jumlah  penduduk  sebagai  indikator  utama  melalui Indeks Wiliamson.
4. Luas daerah
Luas  daerah  dapat  pula  memicu  timbulnya  keinginan  untuk  melakukan pemekaran  wilayah.  Alasannya  adalah  karena  wilayah  yang  besar  akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan  merata  ke  seluruh  pelosok  daerah.  Sementara  tugas  pemerintah  daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam  rangka  memperbaiki  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  salah  satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.
Pemekaran  wilayah  diharapkan  dapat  menciptakan  kemandirian  daerah. Tujuan  pemekaran  sebagaimana  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:
1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah Selanjutnya,  syarat  teknis  dari  pembentukan  daerah  baru  harus  meliputi faktor  yang  menjadi  dasar  pembentukan  daerah  yang  mencakup  faktor-faktor  di bawah ini, antara lain :
1. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat  diukur  dari  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  penerimaan daerah sendiri.
2. Potensi  daerah,  merupakan  cerminan  tersedianya  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  dapat  diukur  dari  lembaga keuangan,  sarana  ekonomi,  sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan,  sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
3. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola  budaya  masyarakat,  kondisi  sosial  masyarakat  yang  dapat  diukur  dari tempat  peribadatan,  tempat  kegiatan  institusi  sosial  dan  budaya,  serta  sarana olahraga.
4. Sosial  politik,  merupakan  cerminan  kondisi  sosial  politik  masyarakat  yang dapat  diukur  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  dan  organisasi kemasyarakatan.
5. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
6. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.
7. Pertahanan dan keamanan
8. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pembentukan Daerah dalam  Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah menyatakana. pemekaran Daerah berupa:
1. pemecahan  Daerah  provinsi  atau  Daerah  kabupaten/kota  untuk  menjadi  dua atau lebih Daerah baru; atau
2. penggabungan  bagian  Daerah  dari  Daerah  yang  bersanding  dalam  1  (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
Pemekaran  Daerah  dilakukan  melalui  tahapan  Daerah    Persiapan  provinsi atau  Daerah  Persiapan  kabupaten/kota.  Pembentukan  Daerah  Persiapan  harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

## Pendapatan Perkapita
Pendapatan  per  Kapita  adalah  pendapatan  rata-rata  penduduk  suatu  negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga  diartikan  sebagai  jumlah  dari  nilai  barang  dan  jasa  rata-rata  yang  tersedia bagi  setiap  penduduk  suatu  negara  pada  periode  tertentu.  Pendapatan  per  kapita diperoleh  dari  pendapatan  nasional  pada  tahun  tertentu  dibagi  dengan  jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
Pembangunan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang menyebabkan  kenaikan  pendapatan  riil  per  kapita  penduduk  suatu  negara  dalam jangka  panjang,  yang  disertai  oleh  perbaikan  sistem  kelembagaan  (Arsyad,  1999 dalam  Admin,  2007).  Dari  definisi  tersebut  pembangunan  ekonomi  mempunyai pengertian:
1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita dan  perbaikan  tingkat  kesejahteraan  pada  masyarakat.  Indikator  dari  laju pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  tingkat Pertumbuhan  Domestik  Bruto  atau  Produk  Nasional  Bruto.  Keberhasilan pembangunan  ekonomi  menurut  Todaro  (dalam  Admin,  2001)  ditunjukkan  oleh tiga nilai pokok yaitu:
a. Perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya basic needs.
b. Meningkatkan rasa harga diri self-esteem masyarakat sebagai manusia
c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih freedom from servitude yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.
Pendapatan  per  kapita  adalah  pendapatan  rata-rata  penduduk  suatu  negara pada waktu tertentu, yang biasanya satu tahun. Nilai diperoleh dari membagi nilai Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tertentu. Pada umumnya untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi  suatu  negara  dan  perkembangan  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya, perlu  diketahui  tingkat  pertambahan  pendapatan  nasional  dan  besarnya pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita.
Pendapatan  per  kapita  yang  merupakan  salah  satu  prestasi  ekonomi  sangat erat  kaitannya  dengan  pertambahan  penduduk.  Sehingga  apabila  pertambahan pendapatan  nasional  lebih  besar  daripada  pertambahan  penduduk  maka  tingkat pendapatan  per  kapita  penduduk  meningkat.  Sebaliknya  apabila  pertambahan pendapatan nasional lebih kecil dari pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita  mengalami  penurunan.  Untuk  mempertahankan  tingkat  per  kapita  relatif perlu  dicapai  tingkat  pertambahan  nasional  yang  sama  dengan  tingkat pertambahan penduduk. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas perkapita mengalami kenaikan. Untuk menaikkan produktivitas  per  kapita  berarti  harus  ada  perubahan-perubahan  dalam perekonomian  misalnya  perubahan  struktur  ekonomi,  teknik  produksi,  sruktur produksi dan masyarakat statis berkembang menjadi masyarakat dinamis.

## Faktor- Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Per Kapita
Faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  pendapatan  Per  kapita  pada  Negara  yang sedang berkembang:
a. Tingakat pendidikan rendah sehingga pengetahuaanya sedikit.
b. Ketrampilan dan Kecakapan yang rendah,sehingga kekurangan tenaga ahli.
c. Modal yang dimiliki terlalu sedikit.
d. Kekurangan akan sumber daya alam.
e. Kemalasan dan ketidak disiplinan seseorang
f. Sikap yang tidak mau berproduksi.
g. Pendapatan nasional yang rendah.
Upaya Meningkatkan Pendapatan Per Kapita
a. Laju  pertumbuhan  ekonomi  harus  ditingkatkan  agar  pendapatan  nasional meningkat
a. Laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Pemerintah menyadari keterbatasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu,  peningkatan  pendapatan  nasional  perlu  diimbangi  dengan  usaha  menekan
kenaikan  jumlah  penduduk.  Dengan  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk, diharapkan  kenaikan  jumlah  penduduk  tidak  tidak  melebihi  kenaikan pendapatan  nasional.  Dengan  demikian,  setiap  kenaikan  pendapatan  nasional akan dapat memperbaiki tingkat pendapatan per kapita. Jadi, jelas bahwa usaha meningkatkan  pendapatan  nasional  tidak  bersiri  sendiri.  Agar  dapat memberikan  perbaikan  dalam  hal  pendapatan  per  kapita,  usaha  meningkatkan pendapatan  nasional  harus  diimbangi  dengan  pengendalian  jumlah  penduduk. Apabila  tisak,  usaha  meningkatkan  pendapatan  nasional  untuk  memperbsiki pendapatan per kapita akan sia-sia.
b. Meningkatkan  sumber  daya  manusia  juga  bukan  hal  yang  mudah.  Dana  yang diperlukan  untuk  itu  sangat  besar,  misalnya  untuk  pendidikan,  latihan,  dan peningkatan  kesehatan.  Besarnya  dana  yang  terserap  itu  berarti  mengurangi kemampuan  Negara  untuk  menyediakan  modal  yang  dapat  menambah produksi.
Secara matematis, rumus perhitungan Pendapatan per kapita adalah = Pendapatan Nasional Bruto (GNP)

## Jumlah Penduduk
Pendapatan  per  kapita  (per  capita  income)  adalah  pendapatan  rata-rata penduduk  suatu  negara  pada  suatu  periode  tertentu,  yang  biasanya  satu  tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata  yang  tersedia  bagi  setiap  penduduk  suatu  negara  pada  suatu  periode tertentu.  Pendapatan  per  kapita  diperoleh  dari  pendapatan  nasional  pada  tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  (1) Penelitian  Pustaka (Library Research) yaitu  suatu  teknik  untuk  mendapatkan  data teoritis atau  data  sekunder dalam  penelitian.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari buku-buku,  literatur,  dokumen-dokumen  resmi,  catatan  dan  transkrip,  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini (2) Penelitian  Lapangan  ( Field  Research )  yaitu penelitian  langsung  kelapangan  dalam  rangka  mendapatkan  data  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

## Metode Analisis
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif    kuantitatif  yang  merupakan analisis  metode  yang  merupakan  alat  untuk  meneliti    dengan  melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Alat Analisis Data
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut :
a. Pendapatan Perkapita
PDRB Perkapita =
PDRB

## Jumlah Penduduk

## Hipotesis
H O : r = 0   Artinya  bahwa  diduga  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara  a  perkapita  di  kabupaten  Kerinci  pada  saat  sebelum  dan sesudah pemekaran wilayah.

## Ha : r ≠ 0  Artinya bahwa diduga terdapat  perbedaan  yang signifikan antara
Pendapatn perkapita di kabupaten Kerinci  pada saat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Uji Hipotesis (Uji paired sample test)
Pengujian  statistik  dilakukan  dengan  menguji  Pendapatn  perkapita  di kabupaten  Kerinci    sebelum  dan  sesudah  pemekaran  wilayah,  dengan  hasil pengujian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan Pendapatn perkapita di kabupaten Kerinci  sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Uji paired  sample  test digunakan  untuk  menguji  apakah  ada  perbedaan Pendapatan  perkapita  di  kabupaten  Kerinci    sebelum  dan  sesudah  pemekaran wilayah. Paired  samples  t-test atau  uji  T  sampel  berpasangan  merupakan  uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda (Ho) diantara  dua  variabel.  Data  berasal  dari  dua  pengukuran  atau  dua  periode pengamatan yang berbeda  yang diambil subjek yang dipasangkan  yakni sebelum pemekaran wilayah dan sesudah pemekaran wilayah. Santoso (2000) menjelaskan langkah-langkah  penggunaan  uji  t  untuk  pengujian  sampel  berpasangan  sebagai berikut :
1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan sesudah
2. Menghitung total d ( mean d, yaitu
3. Menghitung  d-  (d  rata-rata),  kemudian  mengkuadratkan  selisih  tersebut  dan menghitung total selisih kuadrat.
4. Mencari standar deviasi dengan rumus sebagai berikut : Sd = ( ) x [ total (d-d rata-rata)] 2
5. Menghitung t hitung dengan rumus :
t =
Keterangan :
(x1-x2)   =   Rata-rata  hitung  pengamatan  atau  sampel  untuk  pengamatan sebelum dan pengamatan sesudah pemekaran wilayah x 1 =   Rata-rata  hitung  pengamatan  atau  sampel  sebelum  pemekaran wilayah x 2 =   Rata-rata  hitung  pengamatan  atau  sampel  setelah  pemekaran wilayah =   Rata-rata  hitung  populasi  yang  dihipotesiskan,  ditetapkan bernilai nol (0) Sd =   Standar  deviasi  pengamatan  terhadap  sampel  data  pemekaran wilayah N = Jumlah pengamatan sampel
Hasil perhitungan dengan nilai t tabel dengan taraf  kesalahan  5 %  dengan tingkat  kepercayaan  95%, dengan kaidah pengujian signifikasi :
1. Jika  t hitung >  t tabel ,  maka  total  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  Pendapatan  perkapita  di  kabupaten  Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
2. Jika t Hitung < t tabel , Maka total Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  Pendapatan  perkapita  di  kabupaten  Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Pengolahan data di atas dibantu dengan menggunkan program SPSS 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pendapatan Perkapita di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013.  Dengan  membandingkan  data  dari Kabupaten  Kerinci  empat  tahun  sebelum  pemekaran  (2005-2008)  dengan  empat tahun  sesudah  pemekaran  (2010-2013).  Adapun  pemekaran  Kabupaten  Kerinci, yang  dimekarkan  menjadi  Kota  Sungai  Penuh  pada  11  November  tahun  2009. Data pendapatan perkapita sesuai periode pengamatan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci.

## Pendapatan Perkapita
Pendapatan  per  Kapita  adalah  pendapatan  rata-rata  penduduk  suatu  negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga  diartikan  sebagai  jumlah  dari  nilai  barang  dan  jasa  rata-rata  yang  tersedia bagi  setiap  penduduk  suatu  negara  pada  periode  tertentu.  Pendapatan  per  kapita diperoleh  dari  pendapatan  nasional  pada  tahun  tertentu  dibagi  dengan  jumlah penduduk  suatu  negara  pada  tahun  tersebut.  Pada  tabel  di  bawah  ini  dijelaskan Pendapatan  Per  Kapita di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013,  empat  tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010- 2013) :
Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2013 No Tahun PDRB Jumlah Penduduk Pendapatan Perkapita 1 2005 847.651,97 308.785 2.745.120,29 2 2006 892.698,98 311.354 2.867.151,15 3 2007 945.310,06 313.634 3.014.054,79 4 2008 1.000.752,04 235.419 4.250.939,98 2009 Pemekaran Wilayah 5 2010 1.121.987,60 229.495 4.888.941,37 6 2011 1.186.143,84 235.251 5.042.035,27 7 2012 1.263.852,56 235.797 5.359.917,90 8 2013 1.345.250,00 236.762 5.681.866,18
Sumber : Data Diolah Tahun 2013
Analisis  Analisis  Dampak  Pemekaran  Wilayah  terhadap  Pendapatan Perkapita di Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2013
Pada  tabel  di  bawah  ini  bisa  dilihat  data  dari  perhitungan  nilai  rata-rata Pendapatan  Per  Kapita di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013,  empat  tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010- 2013) :
Paired Samples Statistics Pendapatan Perkapita Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Pendapatan_Perkapi ta_Sebelum_Pemek aran 3219316,5525000 4  696482,07763455  348241,03881727 Pendapatan_Perkapi ta_Sesudah_Pemeka ran 5243190,1800000 4  352144,62502213  176072,31251106
Dari perhitungan nilai rata-rata Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kerinci Tahun  2005-2013,  empat  tahun  sebelum  pemekaran  3219316,55  dengan  empat
tahun  sesudah  pemekaran  (2010-2013)  5243190,18.  Jadi  pendapatan  perkapita meningkat sesudah Kabupaten Kerinci melakukan pemekaran wilayah. Sedangkan pada  tabel  di  bawah  ini,  bisa  dilihat  data  dari  uji  beda  (Uji paired  sample  test) Pendapatan  Per  Kapita di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013,  empat  tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010- 2013) :
Paired Samples Test Pendapatan Perkapita Paired Samples Test Paired Differences t Df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Pendapatan_Perk apita_Sebelum_P emekaran - Pendapatan_Perk apita_Sesudah_P emekaran -2023873,62  405156,52  202578,26  -2668568,07 -1379179,17  -9,991 3 ,002

## Sumber: Olahan Data
Nilai  t  hitung  adalah  -9,991  dan  t  tabel  adalah  -  3,18245,  dikarenakan  uji dua  arah,  maka  berada  pada  daerah  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  terdapat perbedaan  antara  rata-rata  Pendapatan  Per  Kapita  di  Kabupaten  Kerinci  Tahun 2005-2013,  empat  tahun  sebelum  pemekaran  (2005-2008)  dengan  empat  tahun sesudah pemekaran (2010-2013). Laba yang diuji dengan metode paired sample t- test  pada  periode  perbandingan  4  tahun  sebelum  dengan  4  tahun  sesudah pemekaran  wilayah  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,02  (lebih  kecil  dari 0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  rata-rata Pendapatan  Per  Kapita  di  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013,  empat  tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010- 2013).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  Pendapatan  Per  Kapita di Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013,  empat  tahun  sebelum  pemekaran  (2005- 2008)  dengan  empat  tahun  sesudah  pemekaran  (2010-2013),  ini  dibuktikan dengan t hitung > t tabel atau  9,991 >  3,18245

## Saran
Perlu  adanya  program  dan  pembuatan  kebijakan  yang  lebih  tepat  sasaran untuk pembangunan Kabupaten Kerinci dan pengembangan ekonomi masyarakat serta  penyelesaian  masalah  ekonomi  yang  ada  di  daerah  Kabupaten  Kerinci sehingga pemekaran yang tidak semata terbatas pada perumusan pasal-pasal yang terkait  dengan  kelayakan,  dan  proses  pemekaran  tetapi  juga  kebijakan  yang mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  perkembangan  Kabupaten agar  bisa  maju.  Perlunya  dukungan  dari  semua  pihak  untuk  kesuksesan pembangunan  baik  masyarakat,  swasta,  kebijakan  politik  dan  pemerintah Kabupaten Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Kabupaten  Kerinci. Produk  Domestik  Regional  Menurut  Lapangan Usaha  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2005-2013 .  Biro  Pusat  Statistik Kabupaten Kerinci 2010.
Kuncoro,  Mudrajad,  2014.  Otonomi  Daerah  Menuju  Era  Bary  Pembangunan Daerah,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gadjah  Mada  Jogyakarta,  Jakarta 2014.
Mangkusubroto,  Guritno,  2001. Ekonomi  Publik .  Penerbit  BPFE-UGM, Yogyakarta
Nordhaus, William, 2004, Ilmu Makro Ekonomi , Penerbit LP3ES, Jakarta. Riduan, 2009 . Statistika Untuk Penelitian Penerbit Alfabeta, Bandung. Sjafrizal. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi . Baduose Media. Padang. 2008. Sadono  Sukirno, Ekonomi  pembangunan  (Proses,  Masalah,  dan  Dasar Kebijaksanaan) . Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika. Jakarta 1985. Soeratno  dan  Arsyad  Lincolin, Metodologi  Penelitian ,  UPP  AMPYKPN, Yogyakarta, 1993.