This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## Badan Layanan Umum : Sebuah Inovasi Kelembagaan Pemerintahan
Lisa Novianti 1 , Suhanda 2*
1,2) Universitas Andalas noviantilisa3@gmail.com 1 , suhanda69@yahoo.com 2
*Corresponding Author
Diajukan : 18 November 2022 Disetujui
: 29 November 2022
Dipublikasi
: 1 April 2023

## ABSTRACT
BLU  (Public  Service  Agency)  is  one  of  the  NPM  (New  Public  Management)  instruments  which has  the  idea  of  adopting  the  private  sector  into  the  public  sector.  BLU  has  a  goal  to  improve services  to  the  community  economically,  effectively  and  efficiently  by  implementing  sound business  practices  and  reforming  public  management  that  is  bureaucratic,  inefficient  and  less service  and  performance  oriented.  The  focus  of  this  research  was  carried  out  at  the  Padang Pariaman  District  Health  Center  which  had  been  inaugurated  using  PPK-BLUD  since  the issuance  of  Padang  Pariaman  Regent  Regulation  No.  39  of  2018  concerning  Financial Management  of  Regional  Public  Service  Agencies  in  December  2018.  The  purpose  of  this research is to find out the motives behind the parties involved in disclosing the determination of the  status  of  BLU  Puskesmas  and  to  find  out  the  organizational  and  cultural  structure  design practices  after  being  designated  as  BLU  Puskesmas.  The  primary  data  collection  method  uses research instruments in the form of field observations and interviews with informants. The results of  the  study  found  that  the  background  to  the  formation  of  the  BLUD  puskesmas  was  due  to pressure from the authorities where the puskesmas was sheltered, both internally and externally from  the  puskesmas,  giving  rise  to  various  reactions  of  puskesmas  innovations  to  fulfill  better health services from various sides. (2) The form of organizational and cultural structure design practices  after  being  designated as  BLUD  Puskesmas  is the  discovery  of the concept  of private culture  for  Puskesmas  members  consisting  of  professionalism  and  entrepreneurship,  ease  of management  and  financial  realization  which  has  an  impact  on  continuity  of  activities  and improvement of service quality as well as guidance and supervision from various parties towards the implementers of the BLUD Puskesmas. However, there are several obstacles, namely multiple positions, the incompatibility of the executor's character with the objectives of the BLU concept and  activities that are  only  carried  out for  accreditation  management  formalities  and after  that are only adjusted.
Keywords:  Public  Service  Agency,  Organizational  Structure  Design,  Culture,  Institusional Theory

## PENDAHULUAN
Badan  Layanan  Umum  (BLU)  merupakan  salah  satu  instrumen  NPM  (New  Public Manajemen)  yang  memiliki  ide  mengadopsi  sektor  privat  ke  sektor  publik.  Hal  ini  memiliki tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien dengan  menerapkan  praktek  bisnis  yang  sehat  dan  mereformasi  manajemen  publik  yang birokratis,  tidak  efisien  serta  kurang  berorientasi  pada  pelayanan  dan  kinerja  (Lindlbauer et  al. , 2016).  Kebijakan  ini  berawal  dari  ditetapkannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  dan  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23  tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum.  Ketetapan  ini mengatur  pelayanan kepada  masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan
mencari  keuntungan  dan  didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas  serta  memberikan fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat.  Dengan adanya  ketetapan  ini,  membuka  paradigma  baru  dalam  pemberian  layanan  publik  dan  teknik pengelolaan  keuangan  modern  yang  sebelumnya  banyak  lembaga  yang  bergantung  secara finansial  pada  pemerintah,  sehingga  kecil  keinginan  mereka  untuk  memotong  biaya  atau memperoleh lebih banyak pendapatan (Yamamoto, 2006; Waluyo, 2014).
Pengadopsian  gaya  pengelolaan  ala  bisnis  melalui  BLU  merupakan  sebuah  inovasi  dari sektor  publik.  Dimana  menurut  Hogan  dan  Coote  (2014)  inovasi  adalah  kunci  untuk kelangsungan  hidup  sebuah  organisasi.  Reformasi  ini  merubah  struktur  organisasi  dan  budaya sektor  publik  yang  diharapkan  dapat  mengubah  pola  pikir  organisasi  sektor  publik  untuk  dapat bertindak  layaknya  perusahaan  swasta  (Shidiq et  al. ,  2018).  Seperti  cara  pandang  memberikan layanan  kepada masyarakat,  dari  sudut  pandang  warga  negara menjadi  pelanggan  (Osborne  dan Plastrik,  1997).  Perubahan  pola  pikir  melalui  pola  pengelolaan  wirausaha,  diharapkan  dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mendorong manajemen organisasi sektor publik lebih inovatif dan efisien dalam mengelola organisasi. Oleh sebab  itu  konsep  BLU  yang  tidak  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  hanya  mendapatkan kompensasi yang wajar atas pelayanan yang diberikan ini menjadi hal yang diunggulkan, karena dapat bersaing dengan sektor swasta yang mengejar keuntungan. Namun demikian, kualitas jasa layanan yang disediakan BLU harus sebaik layanan yang disediakan sektor swasta  (Putriyana et al. , 2018).
Inovasi  pada  sebuah  organisasi  berkaitan  erat  dengan new  institusional  theory .  Scott (2008) menyatakankan bahwa penerapan new institutional theory (NIT) berkaitan dengan sebuah kenyataan bahwa struktur suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial  (budaya) tempat ia berada dengan menyesuaikan diri dengan aturan/ norma untuk mendapatkan legitimasi sehingga mengarah  pada  homogenitas  praktik  organisasi.  Teori  ini  juga  menjelaskan  hubungan  antara organisasi  dengan  lingkungannya  dimana  keberadaan  organisasi  sangat  bergantung  pada lingkungan  kelembagaannya.  Dimaggio  dan  Powell  (1983)  mengemukakan  3  (tiga)  mekanisme perubahan  kelembagaan,  yaitu coersive  isomorphism yang  dihasilkan  dari  tekanan  formal  dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain di mana mereka bergantung, mimetic isomorphism sebagai istilah proses meniru karena ketidakpastian juga merupakan kekuatan kuat yang mendorong peniruan dari kelembagaan sejeni dan kemudian normative issomorphism adalah normatif yang berkaitan dengan profesionalisme, yaitu salah satu upaya untuk menetapkan dasar kognitif dan legitimasi untuk otonomi pekerjaan mereka.
Budaya  organisasi  menurut  Schein  (2010)  memiliki  tiga  elemen  yaitu  nilai  dan  asumsi dasar  yang  mendasari,  nilai-nilai  yang  dianut,  dan  artefak.  Artefak  merupakan  elemen  budaya yang  dapat  dilihat  berupa  gaya  yang  menggambarkan  tentang  organisasinya.  Artefak  dalam penelitian  Dauber et al. (2012) terdiri dari desain organisasi/ stuktur, prosedur dan pola perilaku. Desain  struktur  organisasi  meliputi  hubungan  dan  mekanisme  serta  komposisi  dewan  berbagai manajemen  dan  tim.  Struktur  tersebut  terdiri  dari  jalur  formal  kewenangan,  mandat  dan akuntabilitas,  serta  proses  yang  memastikan  bahwa  perwakilan  dari  berbagai  fungsi  organisasi memenuhi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka (Malmia dan Brown, 2008). Hal ini sejalan dengan  yang  dikemukakan  oleh  Dambrin et  al. (2007)  mengenai  struktur  kelembagaan  sebagai pembagian  kewenangan  atau  pembagian  kekuasaan  mengacu  pada  gabungan  yang  dominan dalam  suatu  lembaga.  Struktur  organisasi  umumnya  berkembang  karena  kebutuhan  untuk mengatur  perilaku  bagi  anggota  agar  dapat  menetapkan  tindakan  yang  sesuai  dengan  srategi organisasi untuk mencapai tujuan, proses atau praktek strategis yang terwujud melalui struktur ini dinamakan  dengan  operasionalisasi  yang  menghasilkan  pola  perilaku  (budaya)  (Dauber et  al. , 2012). Hal ini untuk memastikan bahwa individu atau kelompok bertindak sesuai dengan tujuan organisasi.  Struktur  organisasi  BLU  yang  berkembang  melalui  adopsi  sektor  privat  tercermin pada  pasal  32  PP  No.  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  BLU,  yang  menyatakan bahwa struktur organisasi BLU dikelola oleh Pejabat pengelola BLU yang terdiri pemimpin BLU dalam  konteks  BLUD  ialah  kepala  satker,  Pejabat  Keuangan  BLU  dalam  konteks  BLUD  ialah kepala tata usaha dan pejabat teknis BLU dalam konteks BLUD ialah Kepala Bidang/ Program.
Puskesmas  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  tingkat  pertama  di  wilayah  kerjanya mendapatkan  manfaat  dari  penetapan  BLU.  Seperti  yang  diungkapkan  Firdausi  dan  Pujiningsih (2018)  implementasi  BLU  di  Puskesmas  dibuktikan  dengan  adanya  kegiatan  pengelolaan pendapatan  secara  mandiri  yang  sebelumnya  dana  atas  pelayanan  yang  diterima,  tidak  dapat dipakai secara langsung untuk operasional karena harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah dan  dialokasikan  kembali  ke  Puskesmas  setelah  melalui  proses  penganggaran  dan  pencairan. Segregation terjadi  di  Indonesia  berupa  pengelolaan  keuangan  instansi  pemerintah  yang menerima  penerimaan  masyarakat  berupa  satuan  kerja  tetap  (lembaga  birokrasi)  dengan  satuan kerja  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Abidin et  al. ,  2017).  Sebanyak  25  unit  Pusat  kesehatan masyarakat  (Puskesmas)  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  diresmikan  sebagai  Pola  Pengelolaan Keuangan  -  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD).  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Padang  Pariaman  berharap  setelah  diterapkan  PPK-BLUD,  Puskesmas  dapat  menjalankan manajemen  dengan  baik.  Hal  ini  diungkapkan  karena  perubahan  yang  ada  dapat  menjadikan Puskemas  memenuhi  segala  kebutuhannya  secara  mandiri  (https://www.padang-today.com/ali- mukhni-launching-25-ppk-blud-penuh-puskesmas-se-kabupaten-padangpariaman/. 2017).
Berbagai  kendala  dan  permasalahan  yang  muncul menyebabkan  pelaksanaan  PPK-BLU tidak  dapat  diimplementasikan  dengan  mudah  di  Indonesia.  Badan  Layanan  Umum  Daerah memiliki  tiga  problematika  yaitu  perubahan  regulasi  berdampak  pada  pelaksanaan  penerapan BLUD,  sulitnya  merubah  pola  pikir  stakeholders  dalam  implementasi  BLUD  dan  terbatasnya kapasitas  SDM  pemerintahan  daerah  yang  memahami  operasional  BLUD.  Data  ini  berdasarkan apa  yang  disampaikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  (Dirjen  Bina  Keuda) melalui  paparannya  pada  acara  konsolidasi  pencapaian  program  prioritas  nasional.  Hal  ini diperkuat  dengan  rekomendasi  hasil  penelitian  Choi  (2016) agar  penilaian kinerja  saat ini  harus didesain  ulang,  kriteria  kinerja  perlu  diperluas  untuk  mengukur  input,  keluaran,  dan  hasil. Perhatian  pada  penyesuaian  desain  struktur  dan  budaya  organisasi  ala  bisnis  menjadi  penting karena  memiliki  peran  yang  sangat  menentukan  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  seperti dibidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Shidiq et al. (2018) yang hasil penelitiannya mengenai perubahan organisasi melalui enam nilai-nilai budaya, selanjutnya Choi (2016) dalam hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  tidak  mampu  membangun  struktur pengelolaan  yang  baik  dalam  penerapan  implementasi  BLU  sehingga  lebih  banyak  biaya administrasi dan keuangan. Masih adanya ketidakefisiensi organisasi karena rangkap jabatan atau bidang kerja tumpang tindih yang terdapat dalam hasil penelitian Sabila dan Misra (2020), serta sulitnya  merubah  pola  pikir  organisasi  terhadap  implementasi  dan  terbatasnya  pemahaman kapasitas SDM dalam operasional yang disampaikan oleh Hendriwan (2015) dalam paparan acara konsolidasi pencapaian program prioritas, yang selanjutnya didukung oleh penelitian Putriyana et al. (2018)  dalam  hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  tantangan  terhadap  perubahan kelembagaan  BLU  berupa  perubahan  pola  kerja  baru  yang  harus  lebih  mengedepankan kompetensi,  kompetisi,  dan  inovasi  dan  juga  perubahan  pola  pikir  mendasar  yang  akan berpengaruh besar pada sikap dan perilaku SDM.
Terkait pemasalahan teori, masih terbatasnya penelitian mengenai BLU yang mengaitkan dengan  konsep  kelembagaan  New  Public  Manajemen  (NPM)  di  Indonesia,  sedangkan  konsep BLU  ini  merupakan  gabungan  antara  konteks  sektor  publik  dan  sektor  privat  yang  terinspirasi dari  konsep  NPM.  Dalam  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  memfokuskan  kepada penilaian  kinerja  BLU  dan  remunerasi,  sedangkan  kinerja  yang  baik  bersumber  dari  perubahan pengelolaan struktur kelembagaan yang tepat yaitu dengan desain struktur dan budaya organisasi seperti  penempatan the  right  man  the  right  place harus  segera  direalisasi  untuk  percepatan berjalannya fungsi pengelolaan kelembagaan melalui operasionalisasi BLUD (Sabardiman et al. , 2020).  Perhatian  pada  permasalahan  penelitian  yang  disajikan  diatas  ini  dapat  dinilai  sebagai ruang  lingkup  penerapan  desain  struktur  organisasi  dan  budaya  yang  masih  lemah  pada kelembagaan,  sehingga  organisasi  tidak  dapat  mencapai  tujuan  dari  penerapan  BLU.  Fokus penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  telah  diresmikan menggunakan  PPK-BLUD  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Bupati  Padang  Pariaman  No.  39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Desember 2018.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi pihak-pihak terkait dalam mengungkapkan  penetapan  status  BLU  Puskesmas  serta  mengetahui  bentuk  praktek  desain struktur organisasi dan budaya setelah ditetapkan sebagai BLU Puskesmas.

## STUDI LITERATUR
Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan komparasi mengenai konteks perubahan kelembagaan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan  Umum  (PPK-BLU)  dilihat  dari  segi manajemen  kinerjanya  antara  lain  penelitian  yang dilakukan  oleh  Choi  (2016)  dalam  penelitiannya  yang  berfokus  pada  tiga  pengaturan  utama kelembagaan  terkait  BLU  seperti  struktur  tata  kelola,  manajemen  keuangan,  dan  manajemen kinerja, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melemahkan sistem BLU saat ini di Indonesia dan  menarik  kebijakan  untuk  meningkatkan  efisiensi  operasi  BLU.  Hasil  penelitiannya mengungkapkan  mekanisme  akuntabilitas  lemah  karena  sistem  manajemen  kinerja  belum ditempatkan  secara  kuat  di  Indonesia.  Dilihat  dari  prinsip  ini,  Indonesia  belum  berhasil mengimplementasikan sistem BLU. Sedangkan sistem BLU adalah salah satu praktik NPM yang salah  urus  di  Indonesia.  Seperti  yang  ditekankan  bahwa  faktor  penting  yang  membuat  sistem BLU  berhasil  adalah  penilaian  kinerja  berdasarkan  tata  kelola  yang  baik.  Jika  pemerintah  tidak mampu  membangun  tata  kelola  yang  baik  dan  menerapkan  penilaian  kinerja,  sistem  BLU mungkin  cenderung  menyebabkan  lebih  banyak  biaya  administrasi  dan  keuangan  daripada keuntungan.  Secara  khusus,  kesalahan  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  oleh  BLU  menjadi masalah di Indonesia. Selanjutnya penelitian Yamamoto (2006) dengan tujuan menguji hubungan antara  otonomi  dan  kinerja,  baik  otonomi  dan  kinerja  di  samping  kondisi  organisasi  harus dikonseptualisasikan  dan  dioperasionalkan.  Diasumsikan  bahwa  pemberian  lebih  banyak fleksibilitas  dalam  manajemen  mendapatkan  hasil  yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Hubungan otonomi  dan  kinerja  tersebut  diperiksa  menggunakan  faktor  institusional  dan  metode  survei retrospektif untuk mempelajari agensi Jepang. Karena pengukuran kinerja untuk IAI masih dalam tahap  perkembangan,  maka  pengukuran  otonomi,  kinerja  dan  kondisi  organisasi  dilakukan melalui  penilaian  oleh  responden.  Temuan  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  kausal  antara otonomi operasional dan efektivitas organisasi, efisiensi dan kualitas layanan, meskipun hipotesis hubungan antara otonomi dalam pengelolaan sumber daya, struktur organisasi dan kinerja hanya didukung  sebagian.  Selanjutnya,  faktor-faktor  ini  tidak  berhasil  menjelaskan  kualitas  layanan. Aspek penting dari output organisasi tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Penelitian  terdahulu  terkait  analisis  kesiapan  dan  kelayakan  puskesmas  untuk bertransformasi menjadi BLUD seperti penelitian dari Sabila dan Misra (2020) mengenai Analisis Kesiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas dengan temuan bahwa Puskesmas  tergolong  sudah  baik,  namun  perlu  dilakukan  optimalisasi  terutama  dari  segi pelaporan, karena masih ada yang belum sesuai dengan Kebijakan BLUD dalam Permendagri 79 Tahun 2018. Hambatan-hambatan diantaranya dari segi organisasi, sistem hukum, kualifikasi staf, dan cakupan kerja. Kemudian penelitian Sugiyono (2021) yang menyimpulkan bahwa lingkungan internal  dinilai  telah  relevan  dan  mendukung  menerapkan  sistem  BLUD  yang  mandiri  dan memiliki  fleksibilitas  serta  secara  obyektif  dinilai  sesuai/  relevan  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya  menyelenggarakan  layanan  umum  dan  menghasilkan  jasa  semi  publik.  Selanjutnya, penelitian  Firdausi  dan  Pujiningsih  (2018)  mengenai  Pemaknaan  Perubahan  Puskesmas  dengan temuan  bahwa  aktor  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  pelaporan  keuangan  cenderung menerima BLUD (paramedis dan Kepala Puskesmas X), sedangkan aktor yang terlibat langsung dengan pelaporan keuangan cenderung menolak BLUD (bendahara Puskesmas X dan Bendahara BOK) dimana setiap harinya bersinggungan langsung dengan laporan keuangan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma postpositivisme ,  filsafat postpositivisme merupakan  penentuan  sebuah  hasil  atau  efek  dari  suatu  penelitian.  Metode  ini  disebut  juga sebagai  metode  artistik,  karena  proses  penelitian  lebih  bersifat  seni  (kurang  terpola),  digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  ganda  (multy  case study)  pada  dua  Puskesmas  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  sudah  diresmikan  menjadi BLUD sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 39 Tahun 2018 dan peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  desain  stuktur  organisasi  dan  budaya  setelah implementasi  BLU  yang  menjadi  permasalahan  awal  terhadap  perubahan  inovasi  sebuah kelembagaan,  dimana  dalam  hal  ini  peneliti  mencoba  melakukan  perbandingan  dengan  konsep yang sama tersebut terhadap dua jenis puskesmas yang berbeda.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  primer  menggunakan  instrumen  penelitian  berupa observasi lapangan dan wawancara kepada para informan yaitu Kepala Puskesmas Patamuan dan Kepala  Puskesmas  Kampung  Dalam,  Kabid  Sumber  daya  Kesehatan  (Dinas  Kesehatan), Sekretaris  Inspektorat,  Kabid  Sosisal  Budaya  (Bappelitbangda)  yang  terlibat  dalam  proses pembentukan dan pengelolaan BLUD. Kemudian didukung dengan dengan data sekunder berupa dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi dan memperkuat hasil wawancara  dan  observasi.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah thematic  analysis untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  melaporkan  (tema)  dalam  data dengan menggunakan alat analisis Software Nvivo 12 Plus. Beberapa tahapan dalam melakukan analisis  tematik  yaitu  memahami  tema,  membuat  kode  awal,  mencari  tema  yang  relevan, peninjauan  tema,  pendefinisian  dan  pemberian  nama  tema,  dan  membuat  laporan  dan  menarik kesimpulan (Braun dan Clarke, 2006).

## HASIL
Latar Belakang Pembentukan BLUD Puskesmas Tekanan Institusional Koersif

## Gambar 1. Tekanan Institusional Koersif
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan Nvivo 12
Berdasarkan gambar 1 yang telah diolah oleh peneliti dengan menyimpulkan tekanan institusional koersif  sebagai  tema  global  penelitian.  Hal  ini  menghasilkan  dua  pengorganisasian  tema  yaitu tekanan regulasi daerah dengan tema dasar tekanan regulasi keuangan daerah dan tekanan dewan pengawas  internal.  Selanjutnya  pengorganisasian  tema  mengenai  tekanan  regulasi  bidang kesehatan dengan satu tema dasar yaitu regulasi kelembagaan puskesmas.

## Dukungan Internal Organisasi Pemda atas Penetapan Status BLUD

## Gambar 2. Dukungan Internal Organisasi Pemda Atas Penetapan Status BLUD Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan Nvivo 12
Berdasarkan  gambar  2  diketahui  bahwa  tema  global  penelitian  ini  adalah  dukungan  internal organisasi  Pemda  atas  penetapan  status  BLUD  puskesmas.  Dengan  dua  pengorganisasian  tema, pertama ketidakpuasan dengan kondisi saat ini dan kepentingan konsep BLU dengan empat tema dasar  berupa  regulasi  kelembagaan  Puskesmas,  sistem  keuangan  SKPD  tidak  mendukung operasional  Puskesmas,  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada  dan  permasalahan  dilingkungan puskesmas.  Kedua  yaitu  dukungan  pemilik  kekuasaan  atas  penetapan  status  BLU  dengan  dua tema  dasar  yaitu  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dan  menggerakkan  semua  sumber daya yang ada.
Praktek desain struktur organisasi dan budaya Budaya Privat
Gambar 3. Budaya Privat
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan Nvivo 12
Berdasarkan  gambar  3  yang  telah  diolah  peneliti  ditemukan  tema  global  budaya  privat,  yang terdiri  dari  dua  pengorganisasi  tema  yaitu  profesionalisme  dengan  tema  dasar  dorongan  dan teladan  pimpinan,  transparansi,  berintegrasi,  serta  komitmen.  Kemudian  pengorganisasian  tema enterprenuer  dengan  tema  dasar  inovasi,  menghargai  pencapaian  kerja  dan  pengambilan  resiko serta komitmen terhadap pekerjaan.
Pengelolaan setelah penetapan BLUD

## Gambar 4. Pengelolaan Setelah Penerapan BLUD
Sumber : Data diolah tahun 2022 dengan Nvivo 12
Berdasarkan  gambar  4  diketahui  bahwa  tema  global  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  setelah penerapan BLUD. Terdapat lima pengorganisasian tema terdiri dari kuasa pimpinan, pengelolaan keuangan,  mekanisme  kontrol,  pengawasan  dan  pembinaan,  serta  mekanisme  pemilihan  dan perekrutan setelah BLU dan terakhir mengenai kendala manajemen setelah penerapan BLU yang nantinya akan dijelaskan dibagian pembahasan mengenai masing-masing tema dasarnya.

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang Pembentukan BLUD Puskesmas
Informasi  mengenai  latar  belakang  pembentukan  status  BLU  Puskesmas  Kabupaten Padang  Pariaman  yang  dikemukakan  oleh  informan menemukan  hasil  bahwa  terdapat  dua tema global  yang  dikelompokkan  peneliti  yaitu  tekanan  institusional  koersif  dan  dukungan  internal organisasi pemerintah daerah (PEMDA) atas penetapan status BLUD.

## Tekanan Institusional Koersif
New  institutionalism berkaitan  bahwa  struktur  suatu  organisasi  dipengaruhi  oleh lingkungan  sosial  tempat ia  berada,  dimana  organisasi  menyesuaikan  diri  dengan  aturan/  norma untuk  mendapatkan  legitimasi  sehingga  mengarah  pada  homogenitas  bentuk  serta  praktik organisasi. Dimaggio dan Powell (1983) mengemukakan beberapa mekanisme perubahan inovasi kelembagaan yang dipengaruhi oleh lingkungan, salah satunya yaitu tekanan institusional koersif (coersive  isomorphism).  Berdasarkan  hasil  olahan  data  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwa tekanan  koersif  menjadi  salah  satu  hal  yang  melatarbelakangi  pembentukan  BLUD.  Dimana dalam hal ini ditemukan tekanan regulasi bidang kesehatan yang diterima oleh puskesmas, yaitu berupa  regulasi  kelembagaan  puskesmas  dengan  adanya  Permendagri  No  79  tahun  2018 mengenai  pembagian  kerja  BLUD  yaitu  adanya  pejabat  pengelola  terdiri  dari  pimpinan Puskesmas,  PPK (Pejabat Pengelola  Keuangan)  dan PPTK  (Pejabat  Pengelola Teknis  Kegiatan) yang  secara  otomatis  merubah  dan  menyempurnakan  struktur  organisasi  Puskesmas  dengan menghapuskan eselon menjadi fungsional, serta dibolehkannya merekrut tenaga profesional non ASN terkecuali untuk PPK (Pejabat pengelola Keuangan).
Tema dasar yang ditemukan pada tekanan institusional koersif selanjutnya yaitu tekanan regulasi  daerah  yang  datang  dari  dewan  pengawas  internal  seperti  Inspektorat,  Bappelitbangda
dan  Dinas  kesehatan.  Dimana  ditemukannya  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  terhadap pelayanan  yang  masih  dibawah  standart,  hal  ini  disebabkan  karena sumber  daya  yang ada tidak memadai  dan  menyebabkan  masyarakat  beralih  kepada  klinik  atau  dokter  keluarga  sejenisnya. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Aprilla  (2022) yang  menyatakan  bahwa  Puskesmas  kalah bersaing  dengan  lembaga  kesehatan  sejenisnya  yang    memiliki  tenaga  kesehatan  dan  sarana prasarana  yang  lebih  baik  terutama  wilayah  perkotaan,  karena  kurangnya  kuantitas  dan  kualitas tenaga kesehatan dan sarana.
Penuntutan untuk lebih kritis dan peka terhadap lingkungan kerja, sehingga tidak terikat hanya  dengan  indikator  yang  ditetapkan  pemerintah.  Tuntutan  fikiran  kritis  yang  dimiliki, diharapkan membuat mereka mengetahui kelemahannya dan menutupi hal tersebut. Serta melihat potensi-potensi  yang  mungkin  dapat  menunjang  pelayanan  dan  kenyamanan  masyarakat  sekitar untuk  mempercayakan  kesehatan.  Inspektorat  sebagai  tim  penilai  BLUD  menyatakan,  bahwa inovasi  ini  untuk  membentuk  anggota  organisasi  tidak  hanya  bertanggung  jawab  terhadap tugasnya  sebagai  ASN  akan  tetapi  sebagai  pemicu  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  lebih berkualitas,  terutama  untuk  daerah-daerah  terpencil.  Puskesmas  sebagai  pelayanan  kesehatan tingkat pertama harus diberikan sebuah desakan, masalah, dan problematika agar berfikiran kritis untuk sebuah inovasi yang membuat mereka dapat bertumbuh, berkembang dan berpengalaman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bappelitbangda yaitu :
“Puskesmas  yang  sebelumnya  tidak  dapat  melakukan  perkembangan  dan  tidak  dapat berfikiran  secara  inovatif  karena  adanya  subsidi  dari  pemerintah  sehingga  hanya  berjalanan ditempat tanpa kemajuan apapun”.
Tema dasar tekanan dari sisi keuangan daerah berupa adanya kegiatan ataupun kebutuhan puskesmas  yang  tidak  sepenuhnya  ditanggung  oleh  Pemda  padahal  sudah  dianggarkan.  Serta dalam operasional puskesmas munculnya kebutuhan yang sangat diperlukan dalam waktu segera yang  bersifat  mendadak,  sedangkan  sistem  dari  Pemda  membutuhkan  perencanaan  terlebih dahulu, baru kemudian dapat direalisasikan. Serta terdapat laporan dan keluhan dari anggota yang terlibat dilapangan mengenai sulitnya sistem birokrasi dana dari pemerintah daerah.

## Dukungan Internal Organisasi Pemda atas penetapan status BLUD
Hasil penelitian selanjutnya mengenai latar belakang pembentukan BLUD adalah karena dukungan internal organisasi Pemda atas penetapan status BLU, yaitu ditemukannya bahwa ada ketidakpuasan dengan kondisi saat ini dan kepentingan konsep BLU diuraikan dengan 4 (empat) tema  dasar,  yaitu  Regulasi  kelembagaan  puskesmas,  sistem  keuangan  SKPD  tidak  mendukung operasional Puskesmas seperti  alur birokrasi keuangan SKPD tidak efisien terhadap operasional Puskesmas  dan  dana  PEMDA  yang  tidak  sepenuhnya  mendukung  atau mengcover operasional kegiatan  puskesmas,  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada  seperti  adanya  rangkap  jabatan  dan kurangnya  tenaga  profesional,  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memadai  sehingga  penyakit pasien yang tidak dapat dideteksi dini, serta keterbatasan obat-obatan yang mengharuskan pasien dirujuk. Tema dasar terakhir yaitu permasalahan yang ada dilingkungan puskesmas , salah satunya seperti sulitnya akses untuk menjangkau wilyah kerja puskesmas karena keterbatasan dana, hal ini menyebabkan minimnya penyuluhan sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap  puskesmas  karena  juga  didukung  oleh  pola  pikir  masyarakat  yang  masih  sangat tradisional seperti mempercayai pengobatan kepada dukun dan sejenisnya.
Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, timbulnya tema dukungan pemilik kekuasaan  atas  penetapan  status  BLU  berupa  tema  dasar  penyediaan  sumber  daya  yang diperlukan  seperti  mempersiapkan  sarana  prasarana  dan  merekrut  tenaga  profesional  non  ASN untuk  memenuhi  tuntutan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  lebih  baik  dan  bermutu. kemudian juga menggerakkan semua sumber daya yang ada seperti pelatihan untuk memperbaiki pelayanan  yang  ditujukan  untuk  ASN  dan  tenaga  profesional,  pengaturan  pendanaan  untuk kegiatan  puskesmas  sehingga  lebih  terarah  karena  para  pelaksana  tentu  lebih  mengetahui kelemahan organisasi dan dituntut untuk lebih peka dan kritits memperbaiki. Sejalan dengan hasil
penelitian  Wardani et  al. (2022)  menyatakan  bahwa  proses  implementasi  budaya  organisasi memerlukan  dukungan  penuh  dari  lembaga,  dan  terutama  berasal  dari  pihak  manajemen  yaitu peran key  executive dalam  proses  pengarahan  dan  penyesuaian.  Dinkes  sebagai  SKPD  dapat memfasilitasi  pelatihan  dan  pendampingan  pengelolaan  keuangan  BLUD  kepada  puskesmas. Puskesmas  secara  berkala  melakukan  survey  kepuasan  pelanggan  guna  mendukung  monitoring dan  evaluasi  kepuasan  pelanggan  (Herawati et  al. ,  2022).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Dinas kesehatan:
“Dinas  sudah  memberikan  pelatihan  dan  pembinaan.  Untuk  prakteknya  dikembalikan kepada  anggota  masing-masing  dari  unit  terkait.  Apakah  bisa  menyerap  dan  menerapkan  ilmu dari pelatihan dan pembinaan tersebut atau tidak. Karena perencanaan yang bagus juga harus didukung dengan anggota yang profesional.”

## Praktek desain struktur organisasi dan budaya
Pembahasan  mengenai  desain  struktur  organisasi  dan  budaya,  peneliti  memfokuskan kepada prakteknya di Puskesmas setelah penerapan status BLUD. dalam pembahasan ini, peneliti mendapatkan  informasi  secara  langsung  dari  informan  dan  kemudian  dikonfirmasi  dengan  data yang  ada  sehingga  peneliti  menemukan  adanya  budaya  privat  dalam  pengelolaan  puskesmas setelah  penerapan  BLUD  yang  jadikan  sebagai  tema  global.  Oleh  sebab  itu  peneliti  kemudian menambahkan tema global pengelolaan setelah penerapan BLUD guna menggambarkan keadaan sebenarnya  yang  terjadi  pada  Puskesmas  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  setelah  penerapan BLUD.

## Budaya Privat
BLUD  merupakan  wujud  realisasi  konsep  NPM  yaitu  mewirasawastakan  pemerintahan. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  praktek  pada  BLUD  puskesmas  menemukan  indikator yang mendukung realisasi konsep budaya privat berupa profesionalisme dan entreprenuer, hal ini sesuai  dengan  pendapat  Hogan  dan  Coote  (2014)  dalam  penelitiannya  yang  menyampaikan mengenai delapan dimensi budaya organisasi yang mendukung sebuah inovasi.
Operasionalisasi puskesmas setelah penetapan status BLUD ditemukan adanya indikator profesionalisme  yaitu  dengan  tema  dasar  dorongan  dan  teladan  pimpinan  berupa  motivasi  agar tidak merasa diberatkan dengan perubahan BLU, menjaga kekompakan dan silaturrahmi melalui family gathering, serta mengayomi dan menggerakkan anggota untuk mengedepankan pelayanan maksimal.  Hal  inilah  yang  dijelaskan  dalam  hasil  penelitian  Wardani et  al. (2022) mengenai perhatian-perhatian  yang  diperlihatkan  manajemen misalkan  dengan  memberikan  apresiasi ataupun  pengarahan  kepada  anggota.  Transparan  dengan  pemberian  keuangan  yang  adil  sesuai dengan inputan sistem (E-Kinerja) serta berinstegrasi dengan membangun kelancaran komunikasi internal  sehingga  masalah  dan  kendala  yang  ada  dapat  segera  diatasi  dan  diselesaikan  melalui pembinaan  dan  pengawasan.  Kemudian  komitmen  untuk  peningkatan  kedisiplinan  melalui penilaian kinerja yang akan menghasilkan reword dan punishment berupa TPP dari Dinkes.
Peneliti  menemukan  sikap  para  pelaksana  yang  mengarah  kepada  entreprenuer  seperti dengan  adanya  tema  dasar  inovasi,  berupa  pengambilan  resiko  untuk  kegiatan  atau  ide  inovatif yang  tidak  bertentangan  dengan  SOP  akan  difasilitasi  oleh  pimpinan  puskesmas,  sesuai  hasil penelitian  Dewi et  al. (2021)  bahwa  terdapat    pengaruh  budaya  organisasi  terhadap  kualitas pelayanan  publik  sehingga  perlu  ada  penciptaan  budaya  inovasi  yang  mampu  menjawab perubahan lingkungan yang cepat agar bisa menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.  Menghargai  pencapaian  kerja  dengan reword  dan punishment  berupa  TPP  dari  dinas untuk  anggota  disiplin  dan  berhasil  mencapai  target  kerja.  Tema  dasar  pengambilan  resiko contohnya  dengan  mengupayakan  program  inovasi  baik  yang  dicover  menggunakan  dana pemerintah  ataupun  tidak.  Kemudian  komitmen  terhadap  pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan  dari realisasi pelaksanaan BLUD. Seperti yang disampaikan oleh kepala Puskesmas Patamuan :
“Melalui  Lokmin  (lokakarya  mini),  biasanya  membahas  pencapaian  bulanan/  triwulan ini  dengan  melihat  target  perencanaan  pada  bulan/triwulan  yg  lalu  untuk  mengevaluasinya, kemudian  barulah  merencanakan  kegiatan  bulanan/  triwulan  yg  akan  datang  serta menyampaikan informasi-informasi baru dari dinas seperti ada pelatihan dan sejenisnya.”

## Pengelolaan setelah penerapan BLUD
Penelitian  mengenai  realisasi  struktur  organisasi  dan  budaya  menemukan  hasil  yang disimpulan  peneliti  dengan  tema  global  pengelolaan  setelah  penerapan  BLUD  yang  terdiri  dari pengorganisasian tema mengenai kuasa pimpinan setelah penetapan dimana pimpinan puskesmas memiliki  wewenang  memilih  dan  mengatur  anggota  yang  akan  menjabat,  memutuskan  aturan khusus yang spesifik untuk puskesmas dengan jalan musyawarah dan pemilihan jabatan dibawah pejabat pengelola yang diserahkan wewenang dan kuasanya kepada pimpinan puskesmas.
Tema dasar pengelolaan keuangan setelah BLU dimana adanya dua rekening penerimaan Puskesmas  BLUD  (APBN  serta  APBD  dan  rekening  dana  BLUD)  setelah  BLU,  adanya bendahara  penerimaan  yang  sebelumnya  hanya  memiliki  bendara  pengeluaran.  Serta  tarif pelayanan  yang  ditetapkan  Bupati  setelah  perubahan  status  BLUD  dan  kuasa  puskesmas  untuk mengelola sendiri dana dari hasil pendapatan operasional jasanya seperti dari retribusi dan dana kapitasi.
Mekanisme  kontrol,  pengawasan  dan  pembinaan  setelah  BLU  seperti  dari  inspektorat dengan  adanya  review  ketaatan  yang  merupakan  sebagai  wadah  pengaduan  untuk  masyarakat, SKPD, dan UPT. Pembinaan, pengawasan dan kontrol dinkes dengan memberikankan pelatihan kepada  setiap  kepala  dan  anggota  Puskesmas.  Serta  sistem  (SISDMK)  yang  digunakan  Dinkes untuk  mengetahui kekurangan tenaga kerja kemudian memberikan solusi sesuai peraturan yang berlaku.  Pengawasan  Dinkes  dengan  sistem  monitoring  menghadirkan  SOTK  (Susunan Organisasi  Tatakerja)  puskesmas.  Serta  Inspektorat  yang  bekerjasama  dengan  BPKP  untuk mengawasi organisasi dalam hal keuangan.
Tema dasar Mekanisme pemilihan dan perekrutan dimana penunjukan pejabat pengelola ditentukan oleh pemerintahan dan untuk jabatan pelaksana puskesmas diberikan kuasa pimpinan puskesmas  untuk  memutuskannya  sesuai  latarbelakang  pendidikan  dan  tupoksi,  pemilihan  ini bertujuan untuk meminimumkan kemungkinan kesenjangan kompetensi seperti penelitian Yusuf et  al. (2022)  terdapat  3  (tiga)  personil  Auditor  Internal  SPI  yang  dibentuk  tidak  satupun  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  serta  kurang  menguasai  kompetensi  tata  kelola, risiko,  dan  upaya  pengendalian.  Serta  dizinkannya  puskesmas  merekrut  tenaga  profesional  non ASN baik itu pejabat pengelola (kecuali PPK) maupun para pelaksana dipuskesmas.
Terakhir  yaitu  tema  dasar  kendala  oleh  manajemen  setelah  penerapan  BLU,  dengan kenyatan  masih  ditemukan  keterbatasan  SDM  yang  menyebabkan  rangkap  jabatan,  yang seharusnya  dapat  menggunakan  tenaga  profesional  non  ASN.  Hal  ini  juga  mendukung  hasil penelitian  dari  Sabila  dan  Misra  (2020)  mengenai  cakupan  kerja  di  sebagian  besar  Puskesmas BLUD  mempunyai  cakupan  kerja  rangkap  (ganda)  atau  bidang  kerja  tumpang  tindih.  Padahal Cakupan  kerja  akan  menjadi  hal  yang  paling  mendasar  dan  signifikan  dalam  keberhasilan penerapan kebijakan BLUD, karena cakupan yang khusus mengerjakan bidang BLUD akan lebih mudah menguasai bidang pekerjaannya.
Hasil  selanjutnya  ditemukan  minimnya  keterkaitan  implementasi  dengan  karakteristik para  pelaksana  seperti  inovasi  puskesmas  Kampung  Dalam  hanya  dari  kegiatan,  kegiatan  yang hanya  terlaksana  untuk  formalitas  kepengurusan  akreditasi,  serta  keluhan  pimpinan  Puskesmas Kampung  Dalam  dalam  menjalankan  indikator  sesuai  dokumen  setelah  akreditasi.  Karakter pimpinan  Puskesmas  yang  terlalu  cepat  menyatakan  kepuasan  kepada  pencapaian  organisasi sehingga  minimnya  sebuah  inovasi  dan  upgrade  kemampuan  anggota  pelaksana,  serta  keadaan dilapangan  mengenai  hanya  sedikit  perubahan  baik  dari  struktur  maupun  aktor  yang  menjabat sebelum  dan  sesudah  BLUD  karena  keadaan  dan  kebutuhan  Puskesmas.    Kemudian  adanya indikator program yang tidak terpenuhi di puskesmas Kampung Dalam. Berikut pernyataan dari kepala Puskesmas Kampung Dalam :
“Puskesmas ini memiliki banyak program-program yang tidak tercapai. terkadang kalau masih  bisa  dibina  orangnya  secara  pribadi  akan  saya  bina,  jika  tidak  tentu  akan  rapatkan. Karena  Konsekuensi  secara  kedinasan  jika  tidak  tercapai  tidak  ada.  Tapi  mungkin  akan menjatuhkan  penilaikan  kerja  puskesmas,  sehingga  penilaian  kinerja  dipuskesmas  ini  menjadi rendah.”
Solusi atas keadaan saat ini hendaknya sesuai tindak lanjut penelitian (Zawirrahmi et al. (2021))  untuk  membangun  komunikasi  yang  lebih  baik  dan  intensif  utamanya  antara  kepala Puskesmas  dengan  seluruh  pegawai  dan  sesama  pegawai    untuk  mempermudah  dalam menjalankan  program  yang  telah  diterapkan  seperti  program  kapitasi,  karena  tentu  banyak perubahan seperti sistem, cara kerja serta tata kelola baru yang akan berhubungan serta memiliki konsekuensi  pada  berubahnya  budaya  kerja  seluruh  sumber  daya  manusia  (SDM)  sehingga terciptanya budaya kerja baru.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  mengacu  pada  tujuan  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:    (1)  Latar  belakang  pembentukan  puskesmas  BLUD  dikarenakan  adanya  tekanan  dari pihak  yang  berwenang  tempat  Puskesmas  bernaung,  baik  dari  segi  internal  maupun  ekternal puskesmas,  sehingga  menimbulkan  berbagai  reaksi  inovasi  puskesmas  untuk  pemenuhan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik  dari  berbagai  sisi.  (2)  Bentuk  praktek  desain  struktur organisasi dan budaya setelah ditetapkan sebagai BLUD Puskesmas adalah ditemukannya konsep budaya privat anggota puskesmas yang terdiri dari profesionalisme dan entreprenuer, kemudahan pengelolaan  dan  realisasi  keuangan  yang  berdampak  kepada  kelangsungan  kegiatan  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  serta  pembinaan  dan  pengawasan  dari  berbagai  pihak  terhadap para  pelaksana  BLUD  Puskesmas.  Namun  terdapat  beberapa  kendala  yaitu  rangkap  jabatan, ketidaksesuaian watak pelaksana dengan tujuan konsep BLU serta kegiatan yang hanya terlaksana untuk formalitas kepengurusan akreditasi dan setelahnya hanya disesuaikan.

## REFERANSI
Abidin, Z., Haselman, H. B. Ahmad, dan A. I. Allorante. 2017. "Agency Problem Public Service Agency In Rsu-Bahteramas City Area Public Service Kendari". International Journal of Scientific and Research Publications , Vol.  Volume 7, No. Issue 2, hlm.
Aprilla,  G.  G.  2022.  "Analisis  Rendahnya  Minat  Pasien  Di  Rawat  Inap  Di  Upt  Puskesmas Sukmajaya Kota Depok Tahun 2020". Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol.  10, No.  No. 2, hlm: 67-78.
Braun, V., dan V. Clarke. 2006. "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology , Vol.  3, No.  2, hlm: 77-101.
Choi,  J.  W.  2016.  "New  Public  Management  or  Mismanagement?  The  Case  of  Public  Service Agency of Indonesia". Journal Of Governement & Politics , Vol.  7 No.  1, hlm: 104-127. Dambrin, C., C. Lambert, dan S. Sponem. 2007. "Control and Change Analysing the Process of Institutionalisation". Management Accounting Research , Vol.  18, No.  2, hlm.
Dauber, D., G. Fink, dan M. Yolles. 2012. "A Configuration Model of Organizational Culture". Vol., No., hlm: 1 –16.
Dewi,  N.  L.,  Y.  Gunawan,  S.  Mangunsing,  dan  Y.  Meiliana.  2021.  "Pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  dan  Budaya  Organisasi  terhadap  Kualitasi  Pelayanan  Publik Berkelanjutan". Jurnal Manajemen Maranatha , Vol.  20, No.  2, hlm: 99-106. Dimaggio, P. J., dan W. W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And  Collective  Rationality  In  Organizational  Fields". American  Sociological  Review , Vol.  48, No., hlm: 147-160.
Dirjen Bina Keuda.  2017. "Konsolidasi Pencapaian Program Prioritas Nasional BUMD, BLUD dan  Barang  Milik  Daerah".  Artikel  dipresentasikan  pada Konsolidasi  Pencapaian Program  Prioritas  Nasional  BUMD,  BLUD  dan  Barang  Milik  Daerah ,  Oktober,  di Jakarta.
Firdausi,  R.  Y.,  dan  S.  Pujiningsih.  2018.  "Pemaknaan  Perubahan  Puskesmas  X  Menuju  Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Dalam Aspek Layanan Dan Akuntansi". Jurnal Akuntansi Aktual , Vol.  5, No.  1, hlm: 92-107.
Hendriwan.    2015.  "Paparan  Sekretaris  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah".  Artikel dipresentasikan  pada Acara  Rakernas  Revitalisasi  Bumd,  Pemantapan  Penerapan  Ppk- Blud  Dan  Optimalisasi  Pengelolaan  Bmd  Pemantapan  Penerapan  Ppk-Blud  Di Provinsi/Kabupaten/Kota , di Jakarta.
Herawati,  Y.  T.,  N.  m.  Baroya,  C.  Sandra,  Sulistiyani,  A.  Ramani,  P.  T.  Ningrum,  dan  K.  A. Akbar. 2022. "Kesiapan Puskesmas Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Wilayah Kabupaten Jember". Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , Vol.  Vol. 18 No.  No. 2, hlm.
Hogan, S. J., dan L. V. Coote. 2014. "Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model". Journal of Business Research , Vol.  67, No., hlm: 1609–1621. https:// www.padang-today.com/ali-mukhni-launching-25-ppk-blud-penuh-puskesmas-se- kabupaten-padangpariaman/ .  2017.  "Ali  Mukhni  Launching  25  PPK-BLUD  Penuh Puskesmas se Kabupaten Padangpariaman". [diakses pada 16 Maret 2022].
Lindlbauer,  I.,  V.  Winter,  dan  J.  Schreyögg.  2016.  "Antecedents  and  Consequences  of Corporatization:  An  Empirical  Analysis  of  German  Public  Hospitals". Public Administration Research and Theory , Vol.  6, No.  2, hlm.
Malmia, T., dan D. A. Brown. 2008. "Management control systems as a package—Opportunities, challenges  and  research  directions". Management  Accounting  Research ,  Vol.    19,  No., hlm: 287-300.
Osborne, D., dan P. Plastrik. 1997. "Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government:". ERIC - Institute of Education Sciences , Vol., No., hlm. Perbub  Padang  Pariaman  No.  39  Tahun  2018. Peraturan  Bupati  Padang  Pariaman  Nomor  39 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman.
Permendagri  No.  79  Tahun  2018. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
PP No. 23 tahun 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Putriyana,  L.,  A.  F.  Ladiba,  S.  Nafis,  dan  H.  Soekarno.  2018.  "Potensi  dan  Tantangan  Badan Layanan Umum di Bidang Penelitian dan Pengembangan Panas Bumi". Kajian Ekonomi & Keuangan , Vol.  2, No.  2, hlm.
Sabardiman,  K.,  Afrizal,  dan  N.  Nurmaesah.  2020.  "Evaluasi  Perubahan  Puskesmas  menjadi BLUD  Terhadap  Tata  Pengelolaan  Keuangan  Daerah". Jurnal  Proaksi ,  Vol.    7,  No.    2, hlm.
Sabila, G. A., dan F. Misra. 2020. "Analisis Kesiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  di  Puskesmas:  Pengujian  Luder’s  Contingency  Model  (Studi  Deskriptif  pada Puskesmas  Kabupaten  Tanah  Datar)". Akuntansi  Dewantara ,  Vol.   4,  No.   2,  hlm:  160- 175.
Schein, E. H. 2010. Organizational culture and leadership : John Wiley & Sons.
Scott,  W.  R.  2008.  "Approaching  adulthood:  the  maturing  of  institutional  theory". Theory  and Society , Vol.  37, No.  5, hlm: 427-442.
Shidiq, M. A., A. Sriatmi, dan S. P. Arso. 2018. "Analisis Budaya Organisasi Puskesmas Sebagai Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Blud)  Di  Kota  Semarang". Jurnal  Kesehatan Masyarakat , Vol.  6, No.  2, hlm.
Sugiyono.  2021.  "Kajian  Kelayakan  Penerapan  Konsep  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Blud) Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan".
Jurnal Kebijakan Pembangunan , Vol.  16, No.  1, hlm: 29-41. UU  No.  1  Tahun  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara.
Waluyo, B. 2014. "Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum". Jurnal Infoartha , Vol.  3, No., hlm. Wardani,  S.,  D.  M.  Sunarya,  dan  A.  Febriana.  2022.  "Analisis  Budaya  Organisasi  Pada  Panti Rehabilitasi  Mental  Primaguna  Di  Serpong  Tangerang  Selatan". Scientific  Journal  Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business , Vol.  Vol. 5, No.  No. 3, hlm.
Yamamoto,  K.  2006.  "Performance  Of  Semi-Autonomous  Public  Bodies:  Linkage  Between Autonomyand  Performance  In  Japanese  Agencies". Public  administration  and development , Vol.  26, No., hlm: 35-44.
Yusuf,  Z.,  A.  Nurwanah,  dan  R.  Sari. 2022. "Fraud  pada  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional Perpekstif:  Kompetensi  Auditor  Internal  dengan  Pendekatan  Fenomenologi". Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , Vol. 6, No.  4, hlm.
Zawirrahmi,  I.  Saputra,  dan  A.  Abdullah.  2021.  "Analisis  Pembayaran  Kapitasi  terhadap Perubahan  Budaya  Organisasi  Perawatan  Primer  di  Puskesmas  Kota  Banda  AcehTahun 2019". Jurnal Aceh Medika , Vol.  Vol.5 No.  No.1, hlm.