Efektifitas  Peraturan  Nagari  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Nagari  (Studi  Nagari  Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh)

## Saadatul Maghfira
Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia, e-mail: saadatul.m@iainbatusangkar.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 29-07-2020
Revised     : 27-08-2020 Accepted : 31-08-2020 Published  : 07-11-2020

## Keywords:
Effectiveness Nagari Regulations BUMNag Economy
This article examines the effectiveness of Nagari regulations on Nagari- owned  businesses.  The  problem  is  that  the  two  Nagari  rules  regarding Nagari-owned businesses are the same, but in reality they don't offer the same  community  benefits.  This  study  aims  to  develop  the  strategy  for implementing Nagari Ordinance No. 3 of 2016 relating to BUMNag by Nagari Limo Kaum government and Nagari Ordinance No. 04 of 2017 relating  to  BUMNag  by  Nagari  Pasie  Laweh  government  read.  The method  used  is  field  research  (field  research)  with  a  sociological  legal approach  that  is  descriptive  analysis.  Noting  that  the  Nagari  Limo Barely  Adopted  Nagari  Government  Regulations  on  BUMNag  did  not work because  management did not have a single vision and mission in running BUMNag. In Nagari Pasie Laweh, the village apparatus and the community support each other in order to make BUMNag a success.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 29-07-2020
Direvisi      : 27-08-2020 Disetujui : 31-08-2020
Diterbitkan : 07-11-2020

## Kata Kunci:
Efektifitas Peraturan Nagari BUMNag Perekonomian.
Artikel  ini  mengkaji  tentang  Efektifitas  Peraturan  Nagari  Tentang Badan  Usaha  Milik  Nagari,  permasalahannya  adalah  dua  peraturan nagari  yang  sama  mengenai  badan  usaha  milik  nagari  namun  pada kenyataannya tidak memberikan manfaat yang sama bagi masyarakatnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membaca  strategi penerapan  peraturan  Nagari  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan peraturan Nagari Nomor 04 Tahun  2017  tentang  BUMNag  oleh  Pemerintah  Nagari  Pasie  Laweh. Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  (field  research) dengan pendekatan yuridis sosiologis , yang bersifat deskriptif–analisis,. Dengan temuan bahwa Peraturan Nagari tentang BUMNag yang dibuat oleh  Pemerintahan  Nagari  Limo  Kaum  tidak  berjalan  dikarenakan pengurus tidak satu visi dan misi dalam menjalankan

## PENDAHULUAN
Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  di  daerah.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran  pemerintahan  terendah,  yaitu  Pemerintahan  Desa  atau  Pemerintahan  Nagari  di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara  terpusat  (sentralistik)  dengan  kebijakan  yang  didominasi  Pemerintahan  Pusat  ( Top Down )  dimana  masyarakat  cenderung  dipaksa  untuk  melaksanakan  kebijakan  pemerintahan pusat. 1 Termasuk  dengan  pengembangan  basis  ekonomi  di  pedesaan,  sudah  sejak  lama dijalankan  oleh  pemerintah  melalui  berbagai  program.  Namun  upaya  itu  belum  mendaptkan hasil yang bagus sebagaimana diinginkanoleh masyarakat dan pemerintah. 2
Nagari  merupakan  satuan  terkecil  di  Sumatera  Barat  yang  sudah  ada  sebelum kemerdekaan  Indonesia.  Menurut  Pasal  1  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat,  nagari adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  tertentu  dan berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan filosofi  adat  Minangkabau (Adat  Basandi  Syara’,  Syara’  Basandi  Kitabullah) dan  atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.
Istilah  nagari  merupakan  penyebutan  lain  dari  desa  di  Minangkabau.  Hal  ini sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  menyatakan  bahwa  penyebutan  desa/desa  adat  yang  sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di daerah setempat. Nagari  dapat  diumpamakan  sebagai  sebuah  negara  kecil  di  Minangkabau  yang  di  dalamnya terdapat  alat-alat  perlengkapan  nagari  yang  disebut  Pemerintahan  Nagari.  Dalam  Undang- undang  Nagari  ditempatkan  sebagai  ujung  tombak  bagi  pembangunan  dan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. 3 Tugas  Pemerintahan  Nagari  adalah  mengatur  dan mengurus  urusan  kenagarian  termasuk  urusan  adat  yang  merupakan  masalah  kental  dalam masyarakat Minangkabau. 4
1 Haw Widjaja, Kepemimpinan Pemerintan Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.
2 Reza  M.  Zulkarnaen,  “Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 5, No. 1 (2016): 1.
3 Iit Nurul Putri, “Tinjauan  Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengeloaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari  (Bum  Nag)  Koto  Tangah  Kecamatan  Tilatang    Kamang  Kabupaten  Agam”.  ( Skripsi ,  Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 4.
4 Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau ,  (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 1997), 24.
Adapun sistem Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dahulu Wali  Nagari  dibantu  oleh  beberapa  Wali  Jorong  dalam  menjalankan  Pemerintahannya. Namun  sekarang  dibantu  oleh  Sekertaris  Nagari  dan  beberapa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang jumlahnya  tergantung  dengan  kebutuhan  Pemerintahan  Nagari  tersebut.  Wali  Nagari  dipilih oleh anak nagari secara dekmokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Untuk  menunjang  kinerja,  nagari  harus  mempunyai  sebuah  peraturan  yang  dapat dijadikan  patokan  atau  tumpuan  yang  legal  dalam  menerapkan  sebuah  aturan.  Aturan  yang dibuat oleh sebuah nagari untuk menunjang pembangunan dan ketertiban dalam sebuah nagari disebut dengan Pernag (Peraturan Nagari) di Sumatera Barat. Hal ini termuat dalam BAB IV tentang Peraturan Nagari yang diundangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor  2  Tahun  2007  Tentang  Pokok  Pokok  Pemerintahan  Nagari.  Dalam  pasal  14 dibunyikan:Peraturan  Nagari  ditetapkan  oleh  Wali  Nagari  dengan  persetujuan  bersama BAMUS  Nagari,Peraturan  Nagari  dibentuk  untuk  penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari, Peraturan  Nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  penjabaran  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial budaya  masyarakat  nagari  setempat,  Peraturan  Nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Setiap  peraturan  Nagari  harus  disampaikan  oleh  Wali  Nagari  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  sebagai  bahan  pengawasan  dan  pembinaan  paling  lambat  7 hari sebelum ditetapkan. Tata cara penyusunan peraturan nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa. 5 Sedangkan  Badan  Usaha  Milik  Nagari  adalah lembaga  usaha  nagari  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  nagari  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  nagari  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  nagari.
5 Yulia  Risa,  Engrina  Fauzi,  dan  Jelisye  Putri,  “Peranan  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, Jurnal Ius Constituendum 4 No. 2 (2019) 23.
Tujuan  dari  BUMNag  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. 6
Ciri  Utama  BUMNag  dengan  lembaga  ekonomi  komersil  lainnya,  sebagai  berikut: badan usaha ini dimiliki oleh nagari dan dikelola bersama. Modal bersumber dari desa sebesar 100%  dan  dari  masyarakat  yang  sesuai  kebutuhan  bersama.  Operasionalisasinya menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari  budaya  lokal  bidang  usaha  yang  dijalankan berdasarkan  pada  potensi  dan  informasi  pasar,  dan  dikontrol  secara  bersama  oleh  BAMUS, Pemerintah Nagari dan Anggota) BUMNag sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Keuntungan  yang  diperoleh ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  (Penyetara  Modal)  dan  masyarakat melalui kebijakan nagari. Nagari difasilitasi oleh pemerintah provinisi, pemerintah kabupaten dan pemerintahaan nagari.
Pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan  perwujudan  dari pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  koorperatif,  partisifatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustaniabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dapat  berjalan  secara  mandiri,  efektif, efisien  dan  profesional.  Guna  mencapai  tujuan  BUMDes  dilakukan  dengan  cara  memenuhi kebutuhan  (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui  pelayanan  barang  dan  jasa  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa.  Lembaga  ini  juga  dituntut  mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan  sesuai  standar  pasar.  Artinya  terdapat  mekanisme  kelembagaan  yang  disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.
Telah  dinyatakan  dalam  undang-undang  bahwa  BUMDes  atau  penyebutan  lain  di daerah  BUMNag  dapat  didirikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Adapun  yang dimaksud  dengan  “kebutuhan  dan  potensi  desa”  adalah:  kebutuhan  masyarakat  terutama dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok  seperti  tersedia  sumber  daya  desa  yang  belum dimanfaatkan  secara  optimal  terutama  kekayaan  desa  dan  terdapat  permintaan  di  pasar. Dengan    adanya  BUMNAG  dapat  melahirkan    industri    kreatif  dari  masyarakat.    Sehingga
6 Fajrin  Diatul,  “Rencana  Strategis  Badan  Usaha  Milik  Nagari  (bumnag)  Berbasis  Syariah  (Studi  Kasus  Pada Nagari sungayang)” ( Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018), 12.
tidak ada lagi  masyarakat yang ada didesa mempunyai niat untuk merantau kekota kota untuk mencari pekerjaan. 7
Salah  satu  desa  di  Indonesia  yang  memiliki  kekayaan  dan  pangsa  pasar  yang  baik adalah  Kabupaten  Tanah  Datar,  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah  Sumatera  Barat  yang mempunyai  14  kecamatan  dan  75  nagari.  Salah  satu  nagari  yang  ada  di  Tanah  Datar  adalah Nagari Lima Kaum di Kecamatan Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh di Kecamatan Sungai Tarab. Menurut data awal  yang peneliti dapat  di  dua nagari ini telah menerbitkan PERNAG BUMNag di antaranya:
1. PERNAG  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  BUMNag  (Badan  Usaha  Milik Nagari) yang dibuat oleh Nagari Lima Kaum.
2. PERNAG  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  BUMNag  (Badan  Usaha  Milik Nagari) yang dibuat oleh Nagari Pasir Laweh.
Dari  kedua  PERNAG  yang  peneliti  ambil  dari  dua  wilayah  yang  berbeda  terdapat beberapa  masalah  terkait  dengan  fungsi  dari  PERNAG  tersebut.  Namun  di  Nagari  Lima Kaum  PERNAG  BUMNag  yang  dipakai  tidak  berjalan  dengan  baik  sehingga  masyarakat tidak  mendapatkan  keuntungan  dan  kemakmuran  dari  PERNAG  tersebut.  Akan  tetapi  di Nagari Pasir Laweh PERNAG BUMNag ini dijalankan dengan baik baik, baik itu dari sektor kerajinan  maupun  permodalan  untuk  berdagang,  sehingga  meningkatkan  perekonomian  bagi masyarakat  Nagari  Pasir  Laweh.  Dari  permasalahan  ini  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  bagaiamana  efektivitas  dari  PERNAG  tentang  BUMNag  ini  dalam  membangun perekonomian nagari.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  diatas  maka  metode  yang  digunakan  untuk penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ),  dengan    pendekatan  yuridis- sosiologis atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji bagaimana  suatu  aturan  diimplementasikan  di  lapangan 8 .  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif– analisis,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  secara  lengkap  mengenai  suatu  keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan 9 . Sumber data dalam penelitian ini adalah  Ketua
7 Ratnawati  Raflis,dkk,  “Pelatihan  Penerapan  Akuntansi  dan  Pajak  Pada  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung, Dinamisia” , Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3,(2019): 86.
8 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 73.
9 Ibid ., 42.
Badan  Usaha  Milik  Nagari,  Wali  Nagari,  BPRN.  Teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara dan dokumentasi.

## EFEKTIFITAS  PERATURAN  NAGARI  NOMOR  03  TAHUN  2016  TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI LIMO KAUM.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kesatuan  asli    yaitu yang berdasarkan hak istimewa , oleh sebab itu desa dapat melakukan perbuatan hukum baik itu  perbuatan  hukum  publik  maupun  hukum  perdata  (privat). 10 Pendirian  BUMDes  atau  di Sumatera  Barat  dikenal  BUMNag  merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi produktif,  desa  yang  dilakukan  secar  kooperatif,  partisipatif,  emansipasif,  transparansi, akuntable,  sustainable. 11 Dalam  hal  ini  pemerintahan  nagari  sudah  menerbitkan  Peraturan Nagari  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Nagari.  Peraturan  ini sudah  dibuat  cukup  lama  oleh  pemerintahan  Nagari  namun  tidak  berjalan  dari  tahun  2016 sampai dengan akhir 2018.
Dari  hasil  penelitian  di  daerah  Lima  Kaum  Peraturan  Nagari  ini  sudah  dibuat  tapi sama  sekali  tidak  dijalankan  oleh  penanggung  jawab  BUMNag  yang  telah  ditunjuk  beserta masyarakat.  Pernag  BUMNag  ini  dibuat  oleh  Pemerintahan  Nagari  Limo  Kaum  itu  sudah sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, dan sudah juga dibentuk struktur organisasinya menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pembubaran badan usaha milik nagari. Namun pada saat telah disahkan Pernag tersebut, pengurus yang sudah dilantik tidak  bersungguh-sungguh  dalam  menjalankan  BUMNag  dan  antara  pengurus  tidak  saling mendukung atas visi dan misi BUMNag yang telah dibuat, dan juga pemerintahan nagari dan pengurus juga belum mempunyai gambaran tentang usaha apa yang akan dijalankan, sehingga pengurus meraba-raba dalam menjalankan peraturan BUMNag yang sudah ada tersebut. Maka semenjak  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2018  Peraturan  Nagari  Nomor  03  Tahun  2016
10 Neni Yuherlis, ”Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undangundang 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Di  Nagari  Gunung  Rajo  Kecamatan Batipuh  Kabupaten  Tanah  Datar  Dan  Di  Nagari  Kotobaru  Kecamatan  Kotobaru  Kabupaten  Dharmasraya Sumatera Barat)” ( Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013), 19.
11 Chindy  Sasauw,Ronny  Gosal,  Welly  Waworunden,  “Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    Dalam Meningkatkan  Masyarakat  Di  Desa  Lenganeng  Kecamatan  Tabukan  Utara  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe” , Jurnal  Jurusan Ilmu Pemerintahan 1 No. 1 (2018), 45.
tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  meskipun  dana  sudah  dianggarkan  oleh  pemerintahan nagari.  Pada  tahun  2019  awal  semenjak  vakumnya  Badan  Usaha  Milik  Nagari  Lima  Kaum, struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari diganti dengan pengurus baru.
Dengan digantinya pengurus yang baru BUMNag tersebut baru mulai dirintis, namun tetap  memakai  Peraturan  Nagari  yang  lama    dan  membentuk  beberapa  usaha  untuk masayarakat  seperti  tambak  lele,  usaha  kerupuk  kulit,  usaha  bawang  goreng.  Namun  usaha- usaha  tersebut  belum  sepenuhnya  didukung  oleh  masyarakat  karena  ketua  Bumnag  lebih mengutamakan  bagaimana  cara  masyarakat  berusaha  dengan  melemparkan  kepada masyarakat  untuk  mengelola  tambak  tersebut  bukan  memberi  secara  instan.  Sehingga masyarakat  memerlukan  beberapa  pelatihan  terlebih  dahulu  dari  pengurus  BUMNag  dan pemerintahan Nagari.
Pemerintahan Nagari dalam  hal  ini Wali Nagari  menyatakan bahwa dengan dengan dibuatnya  sebuah  usaha  milik  nagari  harus  mempunyai  kekuatan  hukum.  Maka  dari  itulah aparatur  nagari  membuat  Peraturan  Nagari  tentang  Badan  Usaha  Milik  Nagari  yang  akan menjaga dan memberi kekuatan hukum terhadap badan usaha ini.
Dari  segi  pengawasan  Wali  Nagari  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Nagari  ini  adalah Wali  Nagari  tetap  menyuruh  pengurus  untuk  mengkoordinasikan  usaha  apa  yang  akan dijalankan  di  dalam  BUMNag  tersebut,  serta  melaporkan  hasil  kegiatan  dan  anggaran  yang telah dipakai kepada Wali Nagari. Sehingga Pemerintah Nagari dapat mengontrol  BUMNag dengan baik. Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh BPRN adalah mengawasi bagaimana pemerintahan nagari menjalankan  kerjanya dan menjalankan aturan  yang telah dibuat secara berkala yaitu adanya rapat dan pelaporan per tiga bulan kepada Badan Pengawas Nagari, dan juga melaporkan kinerja pemerintahan nagari pada akhir tahun.

## EFEKTIFITAS  PERATURAN  NAGARI  NOMOR  04  TAHUN  2017  TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.
Bumdes  atau  istilah  untuk  Sumatera  Barat  adalah  BUMNag    menjadi    sebuah lembaga  yang  dapat  menopang  kesejahteran  warga  desa,  dan  dapat  diiringi  dengan
meningkatnya  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). 12 Pemerintahan  desa  atau  yang  disebut nagari  untuk  wilayah  Sumatera  Barat  sudah  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk mengatur  serta  mengurus  kepentingan  dari  masyarakatnya. 13 Seperti  Nagari  Pasie  Laweh membuat  Peraturan  Nagari  tentang  Badan  Usaha  Milik  Nagari  pada  tahun  2017  dengan nomor Pernag 04 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari Bukik Sakumpuo. Pasie laweh merupakan salah satu Nagari yang menjalankan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari dengan efektif, terbukti dengan diundangnya anggota dan penyelenggara Badan Usaha Milik Nagari Pasie Laweh ke acara expo Bumdes dan festival Bumdes pada 27 November  2018  di  Bengkulu.  Dalam  penerapannya  Bumnag  Bukik  Sakumpoa  Nagari  Pasie Laweh telah membuat beberapa bentuk usaha seperti kerajinan badcover , usaha toko pupuk, semen,  bahan  bangunan,  dan  BUMNag  ini  juga  bermitra  dengan  BRI  Link  yang  melayani transaksi  pembayaran  listrik,  penjualan  pulsa  HP,  penjualan  token  listrik  dan  lain-lain. BUMNag ini juga dipercaya untuk mengolah pasar nagari.
Ketua Badan Usaha Milik Nagari  yaitu menyatakan bahwa pada mulanya peraturan nagari  tentang  badan  usaha  milik  nagari  ini  adalah  karena  amanat  Undang-Undang  Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa sehingga desa atau desa adat wajib membuat sebuah  badan  usaha  guna  memakmurkan  rakyat  desanya.  Pernag  Nomor  04  Tahun  2017 berjalan  dengan  maksimal,  namun  ada  beberapa  kekurangan  dan  pembaharuan  yang diperlukan oleh nagari sehingga membuat pemerintahan nagari untuk menerbitkan Peraturan Nagari baru yaitu atas perubahan Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 menjadi Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018.
Selama adanya BUMNag Bukik Sakumpoa ini yang awalnya masyarakat mengalami keterbatasan akan  akses  pembelian pupuk, bahan bangunan, semen serta  pembayaran listrik, token  listrik  dan  pulsa  HP  dikarenakan  jauhnya  jarak  Nagari  Pasie  Laweh  ini  dengan  pusat kota  Batusangkar  menjadi  lebih  mudah  dan  dekat  serta  perekonomian  masyarakat  menjadi lebih  lancar.  Sedangkan  untuk  struktur  organisasi  atau  pengelola  dari  BUMNag  itu  sendiri sudah  diatur  di  dalam  Pernag,  bukan  saja  dari  struktur  organisasi  saja  bahkan  mengenai anggaran  yang  didapat  oleh  BUMNag  sampai  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  telah  dikelola
12 P.L.  Rika  Fatimah,  “Mengembangkan  Kualitas  Usaha  Milik  Desa  (Q-BUMDES)  untuk  Melestarikan Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat  dan  Kesejahteraan  Adaptif:  Perancangan  Sistem  Kewirausahaan  Desa  dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, Jurnal Studi Pemuda 7 No. 2 (2018): 12
13 Fauzi  Iswari,  Kartika  Dewi  Irianto,  “Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan  Permusyawaratan  Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan”, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17 No. 2 (2019): 138.
oleh  penyelenggara  BUMNag  dan  masyarakat  itu  semua  diatur  di  dalam  Pernag  tersebut. Sehingga  pengurus  merasa  tidak  ada  keraguan  lagi  untuk  menjalankan  BUMNag.  Karena dengan  adanya  Peraturan  Nagari  ini  para  penyelenggara  dapat  menjalankan  program BUMNag yang telah diusung oleh pemerintahan nagari dengan maksimal dan terarah.
Alasan  Wali  Nagari  Pasie  Laweh  memperbarui  Peraturan  Nagari  Nomor  07  Tahun 2017 dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, bahwa peraturan nagari ini dibuat karena memang sudah ada tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa setiap desa atau desa adat berhak  untuk  mengembangkan  desanya  dengan  adanya  potensi  alam  dari  desa  tersebut. Dengan adanya Pernag ini maka potensi alam yang cukup bagus di wilayah Pasie Laweh akan dapat  dimanfaatkan  dengan  maksimal  oleh  masyarakatnya,  serta  dengan  adanya  pendirian Pernag  tentang  BUMNag  ini  juga  menjadikan  Badan  Usaha  Milik  Nagari  menjadi  berbadan hukum.
Dari  segi  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Nagari  kepada  masyarakat terkait  dengan  pembentukan  Pernag  ini  adalah  dengan  cara  mensosialisasikan  kepada masyarakat  melalui  mesjid  serta  spanduk  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  nagari  sudah membentuk badan usaha milik nagari yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pasie Laweh. Pada  awalnya  peraturan  yang  telah  dibuat  untuk  menjalankan  badan  usaha  milik  nagari  ini belum sepenuhnya digubris oleh masyarakat  karena masyarakat  masih belum paham  dengan adanya  peraturan  ini.  Namun  perlahan  pemerintah  nagari  dengan  struktur  organisasi BUMNag  menjalankan  program  yang  sudah  ada  di  dalam  peraturan.  Maka  dari  situ masyarakat  mulai  memahami  maksud  dibuatnya  peraturan  nagari  tersebut.  Terkait  dengan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  nagari  terhadap  efektifitas  Pernag  tersebut adalah Wali Nagari Pasie Laweh selalu memanggil pihak penyelenggara yang telah ditunjuk sesuai denga isi Pernag untuk melaporkan kepada pemerintahan nagari tentang perkembangan yang didapatkan dengan munculnya peraturan nagari ini.
Badan  Permusyawaratan  Nagari  atau  lebih  dikenal  dengan  BPRN  adalah  sebuah badan pengawas yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan  nagari.    Terkait  dibuatnya  aturan  Nagari  Nomor  04  Tahun  2017  tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari merupakan sebuah badan usaha yang menurut Undang- Undang  Desa  harus  ada  di  setiap  desa  karena  dengan  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini akan  memperlancar  proses  pemerintahan  desa  dan  masyarakatnya  untuk  mengembangkan
sumber daya alam  yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu agar badan usaha ini memiliki badan hukum maka dibuatlah sebuah aturan yang diterbitkan oleh nagari yang berguna untuk memandu dan mengarahkan tentang bagaimana cara pengelolaan dari badan usaha milik desa ini.
Selanjutnya  beliau  menjelaskan  untuk  wilayah  Sumatera  Barat,  karena  Sumatera Barat masuk ke wilayah adat maka penyebutan untuk pemerintahan nagari dan perangkatnya disesuaikan  dengan  penamaan  di  tempat  masing-masing.  Oleh  sebab  itu  maka  di  wilayah Tanah Datar untuk  penamaan aturan desa disebut  dengan Peraturan Nagari dan untuk  badan usaha  milik  desa  disebut  dengan  Badan  Usaha  Milik  Nagari.  Dari  segi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  BPRN  terhadap  Peraturan  Nagari  Nomor  04  Tahun  2017  yang  diperbarui dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari adalah  BPRN selalu  melakukan  evaluasi satu  kali  dalam tiga  bulan  guna  mengetahui sejauh mana  pemerintahan  daerah  telah  menjalankan  peraturan  tersebut  dan  BPRN  juga mengevaluasi  bentuk  usaha  apa  saja  yang  dijalankan  oleh  struktur  BUMNag,  serta  sejauh mana  usaha  tersebut  sudah  berjalan  dalam  mensejahterakan  rakyat.  Dari  segi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Wali  Nagari  dan  BPRN,  itu  sudah  tercantum  dalam  Pernag  di  masing- masing nagari tadi sehingga pelaksanaan dalam pengawasannya sama.

## ANALISIS PERATURAN NAGARI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI LIMO KAUM DAN NAGARI PASIE LAWEH
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa  untuk  memperkasai diri dengan melahirkan  semangat  “desa membangun”, artinya desa dijadikan  sebagai  tonggak  awal  keberhasilan  pembangunan  secara  nasional. 14 Pasal  87 Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan  dan  kegotongroyongan;  (3)  BUM  Desa  dapat  menjalankan  usaha  di  bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari  kedua  peraturan  nagari  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  nagari  ini  yaitu  Nagari Pasie  Laweh dan Nagari  Limo Kaum  memang terdapat  beberapa perbedaan, baik  perbedaan pelaksanaan maupun perbedaan efektivitas. Peraturan Nagari  Nomor 3 Tahun 2016 mengenai
14 Harmiati,  Abdul  Aziz  Zulhakim,  “Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Mengembangkan Usaha  Dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Yang  Berdaya  Saing  Di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean, Jurnal Universitas Hazairi (2017): 2.
Badan  Usaha  Milik  Nagari  di  Nagari  Limo  Kaum  sudah  dibuat  namun  sama  sekali  tidak berjalan  dikarenakan  tidak  siapnya  pemerintahan  nagari  terkait  sumber  daya  manusia  dan sumber daya alam yang akan dikelola. Sehingga hasilnya pun peraturan nagari tentang badan usaha milik nagari sudah dibuat namun aturan tersebut tidak efektif berjalan.
Nagari Pasie  Laweh juga sudah dibentuk aturan  Nagari Nomor 04 Tahun 2017 dan diperbarui  dengan  peraturan  Nagari  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Pendirian  Badan  Usaha Milik  Nagari.  Pemerintahan  Nagari  langsung  menjalankan  peraturan  tersebut  dengan membuat struktur organisasi yang kuat dan mau menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah  dibuat.  Sehingga  aturan  nagari  mengenai  badan  usaha  milik  nagari  tersebut  dapat berjalan  dengan  maksimal  dan  efektif.  Kebiasaan  di  Nagari  Pasie  Laweh  masyarakat  dan pengurus saling bekerjasama dan bergotong royong untuk mensukseskan program yang telah dibuat oleh nagari sehingga pasal 87 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terjalankan dengan baik.
Namun  ada  sedikit  perbedaan  terkait  dengan  jenis  usaha  dan  pemanfaatan masyarakat  sebagai  pengelola.  Peraturan  Nagari  Nomor  04  Tahun  2017  dan  diperbarui dengan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari di  Nagari  Pasie  Laweh  berjalan  secara  efektif  di  sini  pengurus  membuka  usaha  seperti penjualan  pupuk,  semen,  bahan  bangunan,  BRI  Link  yang  memang  sangat  membantu masyarakat  dalam  mendapatkan  beberapa  akses  tersebut  yang  dulunya  akses  tersebut  susah didapat dikarenakan letak daerah cukup jauh dengan kota, namun di satu sisi menurut peneliti usaha  yang  dilakukan  BUMNag  Pasie  Laweh  hanya  menempatkan  masyarakat  sebagai konsumen  bukan  sebagai  pengelola  terhadap  usaha  yang  digarapnya.  Ada  dibeberapa  pasal dalam  Pernag  Nomor  8  Tahun  2018  pasal  5  dan  6  yang  di  dalamnya  menyebutkan  Pasal  5 Pernag  Nomor  8  Tahun  2018,  BUMNag  Bukik  Sakumpoa  dalam  melakukan  usahanya berasaskan:  Demokrasi  ekonomi,Pengayoman,  Pemberdayaan,  Keterbukaan,  Akuntabilitas, Partisipasi
Dalam  analisis  yang  dapat  diambil  dari  kenyataan  yang  terdapat  pada  BUMNag Bukik Sakumpoa adalah bahwa poin a, b, d, e, f sudah terjalankan dengan baik oleh pengurus dan masyarakat namun pada poin b yang berisikan tentang pemberdayaan di BUMNag Pasie Laweh  jenis  usaha  yang  baru  berjalan  adalah  jasa  perbankan,  penyewaan  mesin  molen, penyewaan  alat  pertanian,  pembayaran  tagihan,  usaha  simpan  pinjam,  penjualan  pupuk,
penjualan bahan bangunan, kegiatan tersebut diolah oleh pengurus tanpa campur tangan dari masyarakat sehingga poin tentang pemberdayaan tidak berjalan dengan baik.
Pasal  6  Pernag  Nomor  8  Tahun  2018,  fungsi  Bumnag  dalam  pemberdayaan  usaha ekonomi  masyarakat  adalah  Sebagai  sarana  perluasan  kesempatan  kerja  dan  peningkatan pendapatan  nagari  dan  masyarakat,  dan  sebagai  media  pengembangan  jiwa  kewirausahaan dan  potensi  usaha  mikro  milik  masyarakat  nagari  yang  produktif.  Dari  pasal  ini  jelas memaparkan  bahwa  masyarakat  wajib  mempunyai  andil  dalam  pengembangan  usaha BUMNag, karena di Nagari Pasie Laweh hanya pengurus sebagai pengelola tanpa melibatkan masyarakat maka tidak menjawab pasal 6 dari Pernag ini.
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukandi  kantor  Wali  Nagari  Limo  Kaum, Peraturan  Nagari  yang  dibuat  oleh  Pemerintahan  Nagari  Limo  Kaum  tidak  sejalan  dengan Pasal  87  Undang-undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  yaitu  BUMDes  dikelola  dengan semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan.  Namun  di  Nagari  Limo  Kaum  Masyarakat kurang mau ikut serta dan berperan aktif di dalam BUMNag karena memang menurut aparat nagari pengurus kurang fokus dalam pengurusan BUMNag ini.
Kemudian  di  Nagari  Limo  Kaum,  Peraturan  Nagari  yang  telah  dibuat  sejak  tahun 2016  yaitu  Peraturan  Nagari  Nomor  03  Tahun  2016  tentang  pendirian  Badan  Usaha  Milik Nagari  tidak  berjalan  sama  sekali  dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia  sebagai pengurus  dan  tidak  satu  visi  dan  misinya  pengurus  dalam  menjalankan  peraturan  tersebut sehingga peraturan nagari tentang pendirian badan usaha milik nagari ini hanya vakum tanpa bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  sehingga  peraturan  yang  sudah  dibuat  tidak  berjalan efektif sama sekali.
Pada  tahun  2019  peraturan  nagari  tentang  pendirian  badan  usaha  milik  nagari  di Nagari  Limo  Kaum  sudah  dapat  berfungsi  karena  sudah  adanya  pengurus  baru  yang membawa  beberapa  inovasi  untuk  mensukseskan  badan  usaha  milik  nagari  yang  sudah dibentuk, serta usaha yang sudah dirintis adalah seperti tambak lele, bawang goreng, kerupuk kulit  aneka  rasa.  Pengelola  BUMNag  Limo  Kaum  lebih  mempercayakan  usaha  ini  kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengelola pengurus hanya sebagai wadah perantara untuk mengajarkan  dan  menyalurkan  dana  nagari,  agar  masyarakat  dapat  mandiri  dengan  adanya usaha-usaha  yang  sudah  dijalankan  melalui  BUMNag  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  yang tertuang dalam Pernag Nomor 3 Tahun 2016 tentang badan usaha milik nagari Paga Kaum.
Terdapat  pada  pasal  5  Pernag  Nomor  3  Tahun  2016,  Bumnag  Paga  Kaum  nagari Limo  Kaum  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan:  Demokrasi  ekonomi,  Pengayoman, Pemberdayaan,  Keterbukaan,  Akuntabilitas,  Partisipasi.  Pasal  tersebut  memang  dijalankan dengan baik oleh pengurus dan masyarakat. Terbukti dengan pengurus mengajak masyarakat untuk  bersama-sama  mengelola  usaha  yang  sudah  dirintis  oleh  pengurus  BUMNag.  Begitu juga  dalam  pasal  6  Pernag  Nomor    3  Tahun  2016  yang  berbunyi:  Pasal  6  Pernag  Nomor  3 Tahun  2016,  fungsi  BUMNag  dalam  pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  adalah: Sebagai  sarana  perluasan  kesempatan  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  nagari  dan masyarakat, sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat  nagari  yang  produktif.  Pasal  ini  pun  jelas  mengatakan  bahwa  dengan  adanya BUMNag ini membuka peluang bagi masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan ( skill ) di  bidangnya  dan  masyarakat  yang  tidak  bekerja,  dapat  diikutsertakan  sehingga  usaha  yang dilakukan berhasil dan akan mendapatkan keuntungan untuk masyarakat.
Badan  Usaha  Milik  Nagari  sejatinya  sebagai  sebuah  lembaga  sosial  yang  memihak kepada  kepentingan  masyarakat  yaitu  memberikan  kontribusi  sebagai  penyedia  layanan sosial. 15 Pada pasal 87 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan  dalam ayat 3 bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis  yang dapat  diambil adalah memang  usaha  yang  dilakukan  oleh  BUMNag  Pasie  Laweh  tidak  menyalahi  pasal  tersebut namun  sebaiknya  manfaat  yang  besar  harus  didapatkan  oleh  masyarakat  dengan  mengelola sendiri  usaha  yang  diberikan  oleh  nagari.  Begitu  juga  dengan  BUMNag  Limo  Kaum  yang baru  berjalan,  walaupun  baru  berfungsi  pada  Februari  2019  namun  masyarakat  cukup merasakan  manfaatnya  dan  masyarakat  banyak  mendapatkan  ilmu  dari  pengurus  BUMNag dalam mengelola berbagai usaha yang diusung oleh BUMNag Limo Kaum.
Di situlah letak perbedaan jenis usaha  yang diusung oleh kedua  BUMNag tersebut. Di  satu  sisi  peraturan  Nagari  Pasie  Laweh  Nomor  04  Tahun  2017  dan  diperbarui  dengan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari berjalan efektif namun  tidak sesuai  dengan  asas  yang tertuang dalam Pasal 5 dan  6 Pernag Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari Bukik Sakumpoa Nagari Pasie Laweh. Agak berbanding terbalik dengan Peraturan Nagari tentang BUMNag di Nagari Limo Kaum,  yaitu
15 Robiatul  Adawiyah,  “Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Berbasis  Aspek  Modal Sosial  (Studi  pada  BUMDes  Surya  Sejahtera,  Desa  Kedungturi,  Kecamatan  Taman,  Kabupaten  Sidoarjo)”, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 6, No. 3 (2018): 1
peraturan  Nagari  Nomor  03  Tahun  2016  tentang  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Nagari.  Di Nagari  Limo  Kaum  tersebut  peraturan  yang  telah  dibuat  bisa  dikatakan  tidak  efektif  karena peraturan tersebut sama sekali tidak dijalankan oleh pemerintahan nagari dan pengurus yang sudah ditunjuk, padahal sebuah peraturan dibuat adalah untuk kemanfaatan bagi masyarakat, namun karena kendala internal dari aparat pemerintahan sehinga tidak dapat dijalankan. Dapat dikatakan  peraturan  tersebut  dibuat  hanya  sebatas  untuk  menjawab  amanat  dari  Undang- Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dan juga menjawab dari Peraturan Bupati  Nomor  05  Tahun  2016  tentang  pedoman  pendirian,  pengurusan  dan  pembubaran badan usaha milik nagari. Namun pada tahun 2019 dapat berjalan dengan usaha yang memang membawa masyarakat sebagai pengelola bukan konsumen saja.

## KESIMPULAN
Peraturan  Nagari  yang  dibuat  oleh  Nagari  Pasie  Laweh  dengan  Peraturan  Nagari Nomor  04  Tahun  2017  dan  diperbarui  dengan  Nomor  08  Tahun  2018  berjalan  dengan  baik terbukti dengan dikeluarkannya peraturan nagari, para pengurus dapat langsung menjalankan aturan  tersebut.  Berbeda  dengan  Peraturan  Nagari  Nomor  03  Tahun  2016  tentang  Pendirian Badan  Usaha  Milik  Nagari  yang  dibuat  oleh  Nagari  Limo  Kaum.  Peraturan  tersebut  dari mulai  dibentuk  sampai  dengan  tahun  2018  tidak  berjalan  sama  sekali  sehingga  peraturan tersebut  hanya  sebagai  penjawab  dari  amanat  Undang-Undang  Desa  Nomor  06  Tahun  2014 dan  Peraturan  Bupati  Tanah  Datar  05  Tahun  2016  tentang  pedoman  pendirian,  pengurusan dan pembubaran BUMNag.
Dari jenis usaha  yang dikelola pun berbeda, untuk Badan Usaha Milik Nagari lebih kepada  membantu  masyarakat  dalam  mendapatkan  kebutuhan  sehari-hari  yang  diperlukan masyarakat  tani seperti  BRI  Link,  pupuk, pakan ternak, semen, bahan bangunan dan kurang efektif  dalam  menjalankan  Pasal  5  dan  6  Peraturan  Nagari  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Badan  Usaha  Milik  Nagari.  Sedangkan  untuk  Nagari  Limo  Kaum  jenis  usaha  yang  baru dirintis  oleh  pengurus  BUMNag  lebih  kepada  mensejahterakan  masyarakat  dan  menuntut masyarakat  lebih  aktif  dalam  usaha  yang  dikelolanya  dan  lebih  efektif  dalam  menajalankan pasal 5 dan 6 Pernag Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, Robiatul, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek  Modal  Sosial  (Studi  pada  BUMDes  Surya  Sejahtera,  Desa  Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 6, No. 3 (2018).
Anwar,  Chairul, Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau ,  Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 1997.
Aviandri,  Aldo,  “Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  menjalankan  Fungsi
Pengawasan  Pemerintah  Desa  Studi  Kasus  Pada  Desa  Sukoharjo  Kecamatan  Kidul Kabupaten Kediri”, Skripsi , Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015.
Desi,  Evayanti,  R.,  “Peran  Bamus  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap Walinagari  Kapau  Kecamatan  Tilatang  Kamang  Kabupaten  Agam  Periode  2006  – 2012” , Skripsi , Universitas Andalas, 2011.
Diatul,  Fajrin,  “Rencana  Strategis  Badan  Usaha  Milik  Nagari  (bumnag)  Berbasis  Syariah (Studi Kasus Pada Nagari sungayang)”, Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018.
Fatimah,  P.L.  Rika,  “Mengembangkan  Kualitas  Usaha  Milik  Desa  (Q-BUMDES)  untuk
Melestarikan  Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat  dan  Kesejahteraan  Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, Jurnal Studi Pemuda 7 No. 2 (2018).
Harmiati,  Abdul  Aziz  Zulhakim,  “Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”, Jurnal Universitas Hazairi (2017).
Iswari,  Fauzi,  Kartika  Dewi  Irianto,  “Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan”, Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 17  No.  2 (2019).
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pokok  Pokok Pemerintahan Nagari
PERNAG Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari). PERNAG Nomor 4 Tahun 2017 tentang BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari).
Putri,  Iit  Nurul,  “Tinjauan    Fiqh  Siyasah  Maliyah  Terhadap  Pengeloaan  Dana  Nagari  Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum  Nag) Koto Tangah Kecamatan  Tilatang   Kamang Kabupaten  Agam”, Skripsi ,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau, 2019.
Raflis,  Ratnawati,  dkk,  “Pelatihan Penerapan Akuntansi dan Pajak Pada  Badan Usaha Milik Nagari  Barokah  Lamo  Kabupaten  Sijunjung” ,  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat 3,(2019).
Risa,  Yulia,  Engrina  Fauzi,  Jelisye  Putri,  “Peranan  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Nagari Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa  dalam  Upaya Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  di  Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunung  Talang Kabupaten Solok”, Jurnal Ius Constituendum 4 No. 2 (2019).
Sasauw,  Chindy,  Ronny  Gosal,  Welly  Waworunden,  “Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Dalam  Meningkatkan  Masyarakat  Di  Desa  Lenganeng  Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe” , Jurnal  Jurusan Ilmu Pemerintahan 1 No. 1 (2018).
Sugono, Bambang, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Widjaja, Haw, Kepemimpinan Pemerintan Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Yuherlis,  Neni,  “Kewenangan  Pemerintah  Nagari  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Nagari
Pasca  Undangundang  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dan Di  Nagari  Kotobaru  Kecamatan  Kotobaru  Kabupaten  Dharmasraya  Sumatera Barat)”,Tesis , Universitas Islam Indonesia, 2013.
Zulkarnaen,  Reza  M.,”  Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 5, No. 1 (2016).