## Transformasi Dampak Krisis Ekonomi ke Krisis Lingkungan Binaan oleh Sektor Informal
Sardjito 1
1 Urban and Regional Planning Department, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

## ABSTRAK
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung diassumsikan sebagai bentuk manifestasi dari  “kemiskinan”  dalam  kawasan  perkotaan.  Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) memiliki  dampak  negatif  sekaligus  dampak  positif  yang  relatif  seimbang  pengaruhnya terhadap kehidupan perkotaan,  hal  ini  menjadi  suatu justifikasi  bahwa  eksistensi  PKL  perlu dipertahankan. Untuk itu  perlu pemahaman karakteristik PKL guna menata para PKL. Dalam studi  identifikasi  karakteristik  PKL,  penulis  mencoba  mengeksploitasi  permasalahan  kota yang dibangkitkan (generated)  oleh sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima,  bahwa telah  terjadi  suatu  pergeseran  “paradigma”  pandangan  terhadap  keberadaan  PKL,  dimana perspektif  “dulu”  berpandangan  bahwa  keberadaan  PKL  sebagai  reaksi  dari  keterpurukan dalam  aspek  ekonomi  yang  berbuntut  menjamurnya  “Sektor  Informal”,  anggapan  yang tumbuh  “sekarang”  ini  adalah  bahwa  sektor  informal  telah    dianggap  sebagai  “katup penyelamat” Akan tetapi anggapan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian ulang (redifine) dalam  memandang  PKL,  untuk  itu  tujuan  penulisan  ini  adalah  melakukan  identifikasi terhadap perubahan sudut pandang para pelaku sektor informal, khususnya PKL dari kegiatan yang  sifatnya  sementara  (temporary)  menjadi  kegiatan  yang  menjanjikan  keberadaannya (permanent) yang akhirnya berpengaruh terhadap lingkungan binaan di perkotaan.
Dalam melakukan identifikasi karakteristik PKL, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data  diperoleh  melalui  teknik  wawancara  terhadap  stakeholders  PKL,  khususnya  terhadap pelaku (pedagang) PKL, kemudian diinterpretasikan untuk dipaparkan secara kualitatif, guna memahami karakteristik kegiatan PKL di wilayah penelitian Hasil  studi  teridentifikasikan  bahwa   PKL  sebagai  suatu “proses”  yang dapat  menyebabkan terjadinya krisis baru, dimana perubahan (transformasi) PKL sebagai pekerjaan yang bersifat sementara  untuk  bertahan  hidup  ( survive ),  beralih  ke  pembentukan  komunitas  PKL  yang mempunyai  kekuatan  bersifat  latent  ( hidden  power )  yang  kemudian  melakukan “pembenaran”  ( justification )  eksistensi  mereka  kedalam  bentuk  “permanen”  yang  pada akhirnya  berimplikasi  kepada  krisis  lingkungan  binaan  di  dalam  kawasan  kota.  Krisis lingkungan antara lain terhadap estetika kota, lingkungan  binaan,  hak atas  lahan, kemacetan lalu  lintas  sebagai  dampak  yang  ditimbulkan  (eksternalitas)  dari  keberadaan  PKL.  Oleh karena  itu  dalam  memandang  kegiatan  PKL,  perlu  dilihat  lebih  arif  dan  bijaksana,  bahwa keberadaan  PKL  sebagai  sektor  informal  perlu  penanganan  yang  khusus,  bukan  hanya dipandang  sebagai  sekedar  sektor  “Informal”  tetapi  juga  sebagai  bentuk  kegiatan  “Formal” yang mampu berpengaruh pada lingkungan binaan
Kata Kunci : PKL, Krisis Lingkungan

## PENDAHULUAN

## Sektor Informal
Faktor  tolakan  dari  desa  ( rural push  factor )  jelas  merupakan  penjelasan yang  baik  guna  menjawab  pertanyaan: mengapa  terjadi  proses  urbanisasi  di banyak  negara  sedang  berkembang  ?”. Assumsi  bahwa  proses  urbanisasi  di  kota negara  sedang  berkembang   terjadi karena para  migran  pedesaan telah ”tertolak” dan bukannya  ”tertarik”  ke  daerah  perkotaan, assumsi  yang  demikian  ternyata  terbalik, bahwa  perkotaan di  negara sedang berkembang  ternyata  memiliki  daya  tarik bagi  migran  pedesaan.  Kemudian  yang menjadi  pertanyaan  adalah:  mengapa  kota di negeri berkembang begitu menarik buat penduduk pedesaan ?”
Pertama    tentunya  perlu  diingat bahwa  telah  terjadi  deferensiasi  pendapat an  antara  desa  dan  kota.  Gambaran tersebut  sudah  cukup  untuk  memberikan penjelasan  pertama  dalam  hal  mengapa daya serap kota begitu kuat. Kaum migran dari pedesaan tertolak kuat untuk bermigrasi  ke  kota  disebabkan  oleh tekanan  penduduk  di  daerah  pedesaan. Seberapapun  besarnya  tekanan  penduduk di daerah-daerah pedesaan, hal ini tak akan cukup  kuat  untuk  menghalau  penduduk pedesaan  dari  desanya kalau  mereka tidak tahu  bahwa  kesempatan  kerja  yang  lebih baik  tersedia  di  luar  pedesaan  mereka. Dengan  kata  lain,  mereka  pindah  ke  kota karena ”dalam lotere kehidupan, kemungkinan  untuk  memperoleh  sedikit keberhasilan  jelas  lebih  besar  di  kota”’ demikian Friedman dan Lackington.
Para ahli yang bekerja di International  Labor  Office (ILO)  telah mengajukan  model  struktur  ekonomi dualisme  di  negara  berkembang.  Mereka membedakan  antara  ”sektor  informal” dan  ”sektor  formal”.  Istilah  sektor  formal dan  sektor informal juga telah  diintrodusir oleh  Keith  Hart  dari  University  of Manchester.

## Pedagang Kaki Lima
“Sektor informal” yang bergerak di daerah  perkotaan  di  Indonesia,  menurut jenisnya,  salah  satunya  adalah  Pedagang Kaki Lima (PKL). Secara umum pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan  sebagai  penyalur  barang  dan  jasa ekonomi  perkotaan  (Tb.  M.  Rais),  atau dengan  kata  lain  pedagang  kaki  lima termasuk  pedagang  eceran  yang  bermodal kecil  yang  berpendapatan  rendah  dan berjualan  ditempat-tempat  umum,  seperti di  kaki  lima,  diemperan  toko,  ditepi  jalan raya,  taman,  pasar,    tanpa  ijin  usaha  dari pemerintah.
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan  fenomena  yang  lazim  ditemui di  perkotaan  negara  berkembang  seperti halnya  di  Indonesia.  Area-area  strategis perkotaan  seperti  pusat  kota,  trotoar sepanjang  jalan  besar,  dan  ruang  publik yang ramai dilewati orang menjadi pilihan PKL  untuk  mengembangkan  usahanya. PKL  memberikan  kontribusi  yang  cukup besar  terhadap  perekonomi  an  perkotaan dan  merupakan  ”katup  pengaman”  bagi perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

## Perumusan Masalah
Bahwa  keberadaan  PKL  perlu dipertahankan,  dengan  prasyarat  utama yaitu  dilakukan  suatu  upaya  minimalisasi dampak  negatifnya.  Dengan  demikian, yang  perlu  dilakukan  adalah  menertibkan para  PKL  tersebut,  sehingga  fungsinya dalam  aspek  ekonomi  tetap  berjalan, namun  tidak  memberikan  ekses  negatif terhadap kualitas ruang
Perkembangan PKL yang demikian pesat,  bukannya  tidak  diiringi  oleh  upaya penanganannya. Berbagai bentuk kebijakan  dalam  rangka  menangani  PKL telah  diinisiasi  (digagas)  oleh  pemerintah. Tujuan pelaksanaan penataan adalah untuk ketertiban bersama, sehingga konflik antar kegiatan dapat diredam atau dapat dihindari.
Banyaknya  komunitas  pelaku  PKL telah  membuat  gejala  perubahan  yang
cukup signifikan, dimana proses timbulnya sektor  informal  bukan  hanya  sebagai alasan untuk tetap bertahan hidup ( survive ) dari sulitnya ekonomi di perkotaan, namun beralih  kepada  kekuatan  yang  sifatnya tersembunyi ( hidden power ), karena banyaknya  jumlah  mereka.  Fenomena lainnya  adalah  adanya  kecenderungan untuk  hidup  yang  layak,  dalam  bentuk pengambil  alihan  lahan  yang  mereka tempati,  baik  itu  lahan  kosong  ( vacant land )  atau  lahan yang telah  jelas peruntukannya.  Dalam  hal  lokasi  yang mereka  tempati,  kegiatan  PKL  cenderung menimbulkan  konflik  baik  kemacetan, kekumuhan, dan estetika kota.

## Tujuan
Tujuan penulisan ini adalah melakukan identifikasi terhadap perubahan sudut pandang para pelaku sektor informal khususnya  PKL  dari  kegiatan  yang sifatnya  sementara  ( temporary ),  menjadi kegiatan  yang  menjanjikan keberadaannya ( permanent )  yang  akhirnya  berpengaruh terhadap lingkungan binaan di perkotaan.
Ruang Lingkup Wilayah
Ruang wilayah studi adalah wilayah
Kota Surabaya,
secara adminsitrasi  terdiri atas 31 kecamatan dan 163  kelurahan  relatif  cukup  luas  dengan jumlah PKL yang banyak.

## KAJIAN PUSTAKA
Urip Suwarno serta Hidayat
mengemukakan  ciri-ciri  sektor  informal, antara lain :
1) Aktifitas pada sektor ini tidak terorganisisr secara baik, karena timbulnya  tidak  melalui  institusi  yang ada pada perekonomian modern
2) Pada  umunya  setiap  unit  usaha  tidak mempunyai ijin usaha dari pemerintah
3) Pola  kegiatannya  tidak  teratur  dalam arti tempat maupun jam kerja
4) Unit  usaha  pada  sektor  ini  mudah untuk  keluar  dan  masuk  dari  satu sektor-kesektor lainnya
5) Tidak  diperlukan  tingkat  pendidikan tertentu.  Bahkan  keahliannya  didapat
dari  sistem  pendidikan  non  formal dan pengalaman.
6) Kebanyakan  unit  usaha  termasuk kedalam  one-man  enterprise,  ataupun kalau  mempunyai  buruh,  maka  buruh tersebut berasal dari lingkungan keluarganya  dan  unit  usaha  tersebut dinamakan family enterprise
7) Hasil  produksi  dan  jasa  dari  sektor  ini terutama sekali dikonsumsi oleh golongan masyarakat  miskin  dan kadang-kadang oleh golongan menengah.

## Pedagang Kaki Lima
Pada awalnya pedagang melakukan kegiatan  berdagang  guna  meningkatkan taraf  hidupnya  (Harris  &  Sabot),  Salah satu  karakteristik  tersebut  merupakan dominasi  pada  saat  sebelum  terjadi  krisis ekonomi, sedangkan sesudah krisis ekonomi terjadi pergeseran, yaitu munculnya  kombinasi  korban  PHK  dan angkatan  kerja  baru  yang  sulit  menembus sektor formal. Pada definisi Haris & Sabot tersebut,  PKL  merupakan  salah  satu bentuk sektor informal.
Pengertian pedagang informal termasuk PKL, sebagaimana yang dirumuskan  dalam  keputusan  bersama Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Koperasi dan  Pembinaan Pengusaha  Kecil
Nomor 88 tahun 1997, No. 01/SKB/M/VI/1997,  tentang  Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha  Kecil  dalam  Pengembangan Pasar  dan  Pertokoan,  bahwa  pedagang informal adalah  pedagang usaha kecil dan atau  penjual  jasa  yang  berusaha  dengan menggunakan  tempat  usahanya  dipinggir jalan, fasilitas umum, tidak menetap, tidak mendaftar,  tidak  tercatat    dan  umumnya tidak  memiliki  badan  hukum.  Atau  sektor usaha informal yaitu sektor kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap, tidak memiliki surat ijin pendukung dengan atau tanpa  bangunan  didirikan  pada  fasilitas umum,  sosial,  atau  persil/  bangunan pribadi  baik usaha jasa  perdagangan, jasa, maupun industri.
Berdasarkan pengertian PKL tersebut,  definisi  PKL  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  berkaitan dengan  lingkup  wilayah  yang  di  teliti adalah  pedagang  yang  berjualan    di  ruas jalan,  trotoar/  berm,  taman,  areal  parkir. Pedagang  tersebut  terdiri  atas  pedagang yang  menggunakan  sarana  berdagang permanen  (menggunakan  kios  dan  atau lantai permanen), semi permanen (menggunakan  lapak  atau  meja  kayu/besi) dan non permanen (menggunakan gerobak).  Berdasarkan  lingkup  wilayah tersebut,  maka  PKL  yang  menjadi  obyek penelitian  adalah  PKL  dengan  sarana berdagang semi dan non-permanen.
Kekhasan tempat berdagang menjadi  bagian  dari  definisi  PKL  dan merupakan  salah  satu  karakteristik  fisik. Dalam memanfaatkan ruang PKL cenderung :
➢ Memanfaatkan  jalur  pedestrian  dan badan  jalan    dengan  sarana  berdagang berdiri  bebas,  atau  dipatok  pada dinding pagar
➢ Memanfaatkan  ruang  publik  dengan fungsi  tempat  berdagang  sekaligus fungsi penyimpanan sarana berdagang
➢ Tidak  melakukan  bergiliran  dengan
PKL lain yang menunjukan ”kepemilikan” lahan yang ditempati
➢ Tidak  mau  berpindah  dari  lahan  yang ditempati  dan  berhasrat  untuk  tetap menguasai ruang/lahan tersebut sepanjang  memungkinkan.  Hal  ini diperkuat  dengan  keputusan  untuk tetap  bekerja  sebagai  PKL  karena merasa  pengha-silannya  telah  cukup memenuhi kebutuhan dasar dan merasa aman karena telah membayar retribusi.
Pelaku  PKL  menjajakan  barang dagangannya  biasanya  menempati  ruang publik,  menurut  Hamid  Shirvani  (1981), ruang  publik  merupakan  keseluruhan landscape dan hardscape (jalan,  trotoar, dan  materi  sejenisnya),  taman-taman,  dan tempat  rekreasi  dalam  lahan  kota  yang bersifat publik. Ruang publik juga didefinisikan sebagai lahan tidak
terbangun di dalam kota dengan penggunaan tertentu. Ruang publik merupakan  tempat  masyarakat  melakukan pergerakan,  komunikasi  dan  tempat  yang memberikan kesempatan untuk relaksasi.
➢ Secara  sosiologis,  kelompok  PKL bersifat  paguyuban  (geimenschaft), artinya  antara  PKL  yang  satu  dengan lainnya memiliki  hubungan, baik keluarga, teman  sedaerah maupun  satu kelompok  dari  grosir  mata  dagangan (komoditas) yang sama. Sifat informalitas PKL dan juga label  ilegal yang  disandangnya,  merupakan  motif yang  cukup  kuat  untuk  membina hubungan baik antar anggota komunitas.  Hal  ini  secara  akomulatif menimbulkan  perilaku  politis  PKL, sebagai  sebuah  sikap  bersama  untuk menyelesaikan  permasalahan  lisensi keberadaan PKL secara kolektif.
Perilaku politis tersebut merupakan akumulasi hasil pengalaman kolektif  yang berkulminasi  dalam  sangsi-sangsi  yang selama ini diterima ketika PKL berhadapan  dengan  aparat  pemerintah, pemilik  toko  serta  masyarakat  pengguna lainnya.  Perilaku  politis  PKL  tersebut menyebabkan  transedensi  dari  survival (kegiatan  PKL  sebagai  alternatif  bagi masyarakat  marginal  keluar  dari  krisis ekonomi).  Menjadi hidden  power yang menjadikan  PKL  sebagai  bidang  kerja tersendiri  yang  banyak  diminati  dan  terus berkembang. Kondisi ini praktis menimbulkan  ekskalasi  kegiatan  dari  non permanen  menjadi  permanen  di  lihat  dari adanya  aglomerasi    kegiatan  PKL  dalam pola  penempatan  dan  penyebaran  PKL serta  sarana  berdagang  yang  tidak  lagi sesuatu  ”sekedarnya”.  Evolusi  ini  dapat dikatakan sebagai imunisasi krisis ekonomi ke krisis lingkungan binaan yang membuat  semakin  sulit  untuk  membenahi keadaan.
Perilaku politis tersebut juga dilakukan  oleh  pihak  luar  PKL  yang cenderung  mempertahankan  informalitas PKL, baik pemerintah maupun masyarakat.
Perilaku politis yang bersifat memfasilitasi
kegiatan  PKL  sekaligus  melemahkan posisi PKL  berupa  pemberian kesempatan kepada PKL untuk melakukan ”penyogokan”
dan  ”penyuapan”  kepada  pemerintah melalui  perantara  seringkali  dilakukan. Selain itu terjadi  fenomena  jual  beli lapak yang  dilakukan  oleh  makelar  ataupun oknum  pemerintah  sendiri.  Sementara kebutuhan  dan  kultur  masyarakat  yang menempatkan  PKL  sebagai  tujuan  utama kegiatan  konsumsi  dengan  segala  nilai tambah  sebagai  akibat  informalitas  PKL tersebut,  semakin  memperkuat  eksistensi PKL.  PKL  juga  menjadi  format  pedagang yang  di  incar  oleh  pedagang  besar  atau pengusaha  sebagai  bentuk  penghidaran pajak. Oleh masyarakat,
PKL
dipertahankan  informalitasnya.  Hal  ini dinilai  dari  fakta  bahwa  peningkatan kesejahteraan PKL tidak menjamin mekanisme penjualan dengan sarana berdagang  berupa  lapak  di  ruang  publik ditinggalkan  dan  di  ganti  dengan  kios formal. Kecenderungan PKL
memanfaatkan ruang publik dan menggunakan lapak tersebut dimanfaatkan pula  oleh  oknum-oknum  di  lapangan dengan memfasilitasi pengadaan lapak.
Kondisi  kontradiktif  di  lapangan, dimanfaatkan secara produktif oleh masing-masing pelaku untuk mengedepankan kepentingan masing- masing.  Hal  ini  menimbulkan  sikap inkonsistensi, sehingga pemecahan masalah  PKL  semakin  rumit  akibat rawannya  konflik.  Dalam  hal  ini  PKL merupakan  satu-satunya  pelaku  yang berhadapan  langsung  dengan  kepentingan dan  keinginan  pihak  lain  baik  positip maupun negatip.

## METODE
Pada  dasarnya  studi  ini    dilakukan melalui  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan teoritis dan pendekatan empiris.
Pendekatan teoritis dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan empiris    dilakukan  dengan  mencermati pemikiran  manusia  mengenai  pandangan,
saran  dan  harapannya  (responden)  yang dalam hal  ini  pelaku PKL. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghasilkan kerangka  dasar  pemahaman  teoritis  yang menjadi pijakan dasar dalam penelitian ini. Berdasarkan pendekatan teoritis ini,
menghasilkan  pengertian  dan  pemahaman secara  umum  tentang  karakteristik/ciri kegiatan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan pemahaman
tersebut kemudian  disusun  desain  penelitian,  baik berbentuk  questioner  maupun  check  list. Berdasarkan  desain  penelitan  tersebut dilakukan  kajian  empiris.  Pendekatan empiris  bertujuan  untuk  melihat  kondisi yang  sebenarnya  tentang  pola  kegiatan PKL. Penggalian karakteristik yang mewarnai  kegiatan  PKL  di  wilayah penelitian.
Eksplorasi  variabel  karakteristik kegiatan  dilakukan  terhadap  responden sebagai  perwakilan  dari  kelompok  pelaku kegiatan yang telah teridentifikasi, melalui survai questioner. Tujuannya adalah mencari  fenomena  yang  terjadi  tanpa intervensi  penulis,  namun  terarah  tidak tanpa batasan.
Survei  dilakukan  melalui  dua pendekatan,  pertama  untuk  dilakukan dengan  menyebar  questionair,  kedua  akan dilakukan  wawancara  dengan  responden. Untuk  penyebaran  Questionary  (sebagai survei  awalnya),  dilakukan  penetapan jumlah  responden  berdasarkan  persebaran jumlah PKL di kawasan penelitian (dengan probabilitas  antara  60  –  85  %).  Jumlah renponden  berdasarkan  hasil  perhitungan sebanyak 290 responden. Untuk wawancara, dari penetapan wilayah penelitian reponden dipilih secara random, selain itu juga dilakukan dengan menggunakan  metode  wawancara  semi tertutup  (semi  terstruktur).  Informasi  juga diperoleh  dari  hasil  observasi  penulis, wawancara semi tertutup  (semi terstruktur) dan juga pengamatan perkembangan kegiatan di wilayah penelitian.

## HASIL

## Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Studi
Wilayah  Kota  Surabaya  tercatat seluas  29.249  Ha,  secara  administrasi terbagi adalam 31 Kecamatan 163 Kelurahan.  Pada  Tahun  2015  jumlah penduduk  mencapai  ±  3,1  juta  jiwa. Peranan sektor perdagangan dalam pertumbuhan  ekonomi  kota  Surabaya cukup besar, hal ini terlihat dari komposisi kontribrusi  sektor  Perdagangan  terhadap Produk Domistik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga konstan.
Dari data hasil observasi menunjukan,  bahwa  Kegiatan  Pedagang Kaki Lima tersebar hampir di seluruh jalan maupun  ruang  publik  lainnya  di  wilayah Kota Surabaya.  Lokasi kegiatan PKL pada umumnya  menempati  lokasi  yang  di  nilai strategis,  seperti  di  jalan  umum,    trotoar, ruang  publik  (alon-alon),  sekitar  pasar tradisional,  di  atas  riol/gorong-gorong/ saluran  drainase,  serta  kawasan-kawasan yang  banyak  dikunjungi  orang  (misalnya rumah  sakit,  sekolahan,  Mesjid  di  hari jumat,  kantor  pemerintah,  lokasi  proyek pembangunan).
Bila  dirunut  lebih  jauh,  karena adanya  krisis  ekonomi,  berakibat  kegiatan pedagang  kaki  lima  berkembang  cukup pesat.    Para  pelaku  PKL  di  lihat  dari tingkat pendidikannya, memberi gambaran bahwa pelaku PKL ada yang berpendidikan  Sekolah  Dasar,    pelaku lulusan  Sekolah  Dasar  pada  umumnya pelaku  yang  sudah  lanjut  usia.  Kemudian PKL yang berpendidikan Sekolah
Lanjutan
Tingkat Pertama. lulusan
SMU/sederajat    dan  ada  juga  PKL  yang berpendidikan sampai ke perguruan tinggi. Pada  umumnya  PKL  yang  berpendidikan SMU dan  lulusan  ataupun putusan Perguruan Tinggi justru relatif masih muda. Berdasarkan  informasi, mereka yang berpendidikan  cukup  tinggi  berdagang karena korban PHK.
Sebagian besar pedagang kaki lima berasal  dari  luar  kota  Surabaya,  seperti dari  Lamongan,  Jombang,  Bangkalan,
Sidoarjo,  wilayah  jawa  tengah  dan  jawa barat, bahkan ada yang kelahiran Pekanbaru memiliki keluarga di Tulungagung.
Dari wawancara dengan responden, memberikan  informasi  sejarah  perjalanan berjualannya,  pada  awalnya  banyak  di antara mereka berjualan barang pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari,  seperti bahan  makanan/minuman,  namun  ternyata pengunjung  kurang  berminat,  kemudian berubah berjualan pakaian, ternyata pengunjung juga kurang berminat, terakhir  banyak  yang  berjualan  barang hasil  industri  yang  kecil-kecil,  seperti sepatu, sandal, tas, radio, kacamata. Selain alasan kurang diminati pengunjung, mereka  juga  mencari  barang  dagangan yang  mudah/praktis  membawanya,  hal  ini berkaitan  dengan  waktu  berjualan  (sore hari)  serta  alat  peraganya  yang  harus dibenahi  setelah  berjualan  (alat  peraganya ternyata  banyak  yang  ”dititipkan”  dekat kawasan  berjualan,  tidak  dibawa  pulang). Di  kawasan  layanan  umum  (sekolah, Rumah  sakit)  pada  umumnya  berjualan makanan dan minuman.

## Karakteristik PKL di Kota Surabaya
Berikut  ini  karakteristik  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota  Surabaya berdasarkan hasil survei melalui wawancara,  sifatnya  semi  tertutup  dengan menggunakan  check  list  dan  penyebaran questionert.
1) Awal memulai kegiatan menjadi PKL bahwa  banyak  PKL  yang  memulai usahanya  sejak tahun 2000 (66,5 %), sejak setelah  adanya  krisis  ekonomi,  Pelaku kegiatan pada umumnya merupakan generasi  ke  dua  (melanjutkan  kegiatan orang  tuanya).  Untuk  yang  memulai  sejak tahun  2013  sebesar  9,89  %,  umumnya berlokasi  di  kawasan  baru  (perumahan baru, gedung pusat kegiatan baru)
2) Tempat asal PKL
bahwa PKL yang asli dari Surabaya  hanya 14  %, terbanyak dari luar Surabaya  namun  masih  di  lingkungan wilayah  Gerbangkertosusila  (54  %),    luar Gerbangkertosusila  masih  di  lingkungan
Jawa Timur ( 16 %), sisanya dari luar Jawa Timur  masih  di  Pulau  Jawa  dan  ada  yang dari luar Pulau Jawa.
3) Kisaran pendapatan PKL perbulan Berdasarkan  pengalaman  penjual nasi  (sebagai  responden)  yang  melayani pegawai  pertokoan  (formal),  kebanyakan pembeli  melakukan  transaksi  dengan mengutang  (“ngebon”)  terlebih  dahulu, setelah  pembeli  memperoleh  ”gaji”  baru membayar.  Rata-rata  omzetnya  perhari antara  230  –  450  ribu  rupiah  perharinya, bila dikurangi modalnya, maka keuntungannya antara 95 – 350 ribu rupiah perharinya.  Rentang  pendapatan  PKL terbanyak  (  24  %)  berkisar  antara  2  –  5 juta perbulannya.
4)  Kisaran  pengeluaran  kebutuhan dasar perbulan
Kisaran  pengeluaran  kebutuhan dasar  PKL  perbulannya  kurang  dari  40  % pengeluaran  perbulannya  mencapai  2.5 juta  rupiah,  selebihnya  lebih  dari  2,5  juta rupiah.
5)   Kisaran biaya pemeliharaan sarana berdagang PKL
Kisaran pemeliharaan  sarana untuk berdagang  PKL  (untuk tempatnya) kurang dari  350.ribu  rupiah  (20  %)  selebihnya tidak  diketahui  (tidak  menjawab),  ini menunjukan bahwa pedagang tidak memiliki  angka  pemeliharaan sarana berdagangnya yang rutin, umumnya pemeliharaan  dilakukan  kalau  rusak  baru diperbaiki.
6)   Keputusan  menetap  di  lahan/lokasi yang ditempati
Keinginan PKL untuk tetap menetap pada lahan/lokasi  yang ditempati cukup besar (58,4 %), umumnya beralasan, bahwa    untuk  memperoleh  lahan  tersebut tidak mudah (tidak gratis).
7)  Keputusan  untuk pindah dari lahan/lokasi  yang ditempati
Keinginan untuk mau pindah (apabila  harus  pindah)  relatif    kecil (12,8  %),  keinginan  untuk  pindah  ini dikarenakan adanya  kesadaran, atau sudah memperoleh  lahan/lokasi   baru yang lebih menguntungkan

## 8) Keputusan untuk tetap menjadi PKL walaupun harus pindah
Dari  yang  harus  pindah,  meskipun dipindah,  ternyata  ada  yang  masih  ingin tetap  berprofesi  sebagai  PKL  (28,26  %), namun sebagian besar tidak menjawab
9)  Cara  menyimpan  barang  di  lokasi berdagangnya
Sebagian  besar  PKL  (47,15  %) menyimpan  barang  dagangannya  di  kios tempat berdagangnya, (karena tidak memiliki tempat penyimpanan
khusus/gudang),  apabila  penuh,  maka barang dagangannya ditaruh ditepi jalan.
10) Sistem pergantian lahan/ruang yang

## dikuasai
Sistem pergantian penggunaan kios antar  pedagang  PKL  di  lokasi  yang  sama hampir tidak terjadi, karena
penempatannya ”sudah diatur”, dan seolah lokasi tersebut menjadi ”haknya”.

## 11)  Kecukupan  memenuhi  kebutuhan dasar
Rata-rata  pedagang  PKL    (63  %) menyatakan terpenuhi kebutuhan  dasarnya, seperti  kecukupan  makan,  tempat  tinggal (kos).
12)  Presistensi  terhadap  usaha  dan lokasi
Presistensi  untuk  tetap  bertahan sebagai  pedagang  PKL    beraneka  ragam pendapatnya,    5.2  %  menyatakan  ganti usaha  lokasi  tetap,  2,2  %  ganti  lokasi usaha tetap, 12,8 % usaha dan lokasi tetap, selebihnya tidak menjawab
13)  Presistensi  terhadap  lokasi  dan usaha
Keputusan  ganti  usaha  (9,1  %), Buka  cabang  (16,3  %),  usaha  dan  tempat tetap  (40,86%)  dan  tidak  menjawab 33,9 %)
14) Keputusn  membawa kios bila harus pindah
Perlakuan  terhadap  kios  bila  harus pindah,  ternyata  56  %  menyatakan  untuk dibawa dan atau dijual.
15) Alasan sikap bertahan
Alasan  PKL  untuk  akan  tetap bertahan  di  lokasi  yang  ”telah  dikuasai”, karena  merasa  telah  membayar  ”ijin
lokasi”  dan  ”retribusi”  (meskipun  tidak jelas ke siapa?)
16)  Pemakaian  lahan/kios    sebagai ruang hunian
Sebagian  besar  PKL  menyatakan bahwa  kios  hanya  untuk  berdagang, namun  ada  yang  menyatakan  sekaligus sebagai  hunian (14,9 %).
17) Durasi pemakaian ruang Sebagian besar berjualan pada sore hari, mulai dari jam 17.00 – 22.00, namun ada yang berjualan dari pagi sampai siang, kemudian  dari  sore  sampai  malam  hari. Tergantung  dari  banyaknya  pejalan/calon konsumen yang melewatinya lokasinya. 18) Elemen ruang jalan yang dipergunakan Sebagian  besar  menggunakan  jalur pedestrian, kemudian berturut-turut,  badan jalan,  soil  kerb,  grass  kerb,  bagian  taman kota/lingkungan, teras bangunan.
19)  Posisi  penempatan  kios  pada  ruang kota
Posisi  penempatan  kios  sebagian besar  berdiri  sendiri,  kemudian  ada  yang dipatok didinding bangunan, diatas saluran, dibawah  pohon,  ditempat  parkiran,  di halaman bangunan formal, disepan pedagang formal.
20)  Kecenderungan  penggunaan  jalan dengan lebar tertentu
Kecenderungan  penggunaan  lebar ruan  jalan  yang  dipergunakan,  rata-rata adalah 3 – 9 meter 21) Tipe jalan yang cenderung dipergunakan Pada  umumnya  PKL  tidak/kurang memperhitungkan  hirarkhi  fungsi  jalan, apakah arteri, kolektor atau lokal/lingkungan.  Pertimbangannya  hnya pada sisi keramaian calon konsumennya. 22) Kedalaman ruang jalan
Kedalaman ruang jalan yang dipergunakan untuk berjualan dan menyimpan barang sebagian besar berkisar antara 1.5 – 3 meter
23)  Bagian  ruang  jalan  yang  dipakai untuk berjualan
Pertimbangan  lokasi  yang  strategis dari sisi bila berjualan menjadi
pertimbangan  utama  bagi  lakasi  PKL. Sebagian  besar  (pada  umumnya)  di persimpangan  jalan,  namun  demikian penggunaan  semua  jenis  bagian  jalan yang menguntungkan dipergunakan 24) Barang Dagangan
Pada umumnya barang yang diperdagangkan  berupa  makanan  siap  saji, kemudian barang hasil industri  (alat dapur, sepatu,  pakaian) dan jasa.
25)  Pengelompakan  dan  penyebaran lokasi PKL
Pada umumnya PKL berkelompok, membentuk  komunitas  PKL  pada  suatu kawasan,  namun  demikian  juga  ada  yang sendiri-sendiri sesuai dengan lokasi konsumennya
26) Tipe Kios dan Perabot
Sebagian besar menggunakan berbentuk  gerobak  dengan  tenda,  Rak dengan tenda,  Kios dengan pondasi tanpa tenda,  Kios  dengan pondasi dengan tenda, gerobak  dengan  payung,  tenda  warna- warni (biasanya ada sponsor)
27) Dimensi Kios
Dimensi kios berkisar antara 4 – 30 meter persegi, sebagian besar berdimensi 4 – 8 meter persegi

## BAHASAN
A. Identifikasi Pergeseran Krisis Ekonomi Ke  Krisis  Lingkungan  Binaan  Oleh Pedagang Kaki Lima di kota Surabaya
Pilihan  Pedagang  Kaki  Lima  Sebagai Alternatif  Masyarakat  Marjinal  Keluar Dari Krisis Ekonomi
Berdasarkan karakteristik PKL terhadap  variabel,  dan  faktor    Pedagang Kaki  Lima  Sebagai  Alternatif  Masyarakat Marjinal  Keluar  Dari  Krisis  Ekonomi. Memberikan beberapa indikasi:
1) Profesi sebagai PKL merupakan pilihan guna mengatasi krisis ekonomi
2) Sebagian  besar  pelaku  PKL  berasal dari wilayah hinterland Surabaya
3) Gambaran pendapatan dan pengeluaran PKL  lebih  dari  cukup  untuk  bertahan hidup, Hal ini menunjukan bahwa PKL
dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya dan memberikan gambaran akan kemampuan keuangan PKL 4) Minimnya pengeluaran guna pemeliharaan kios berpengaruh
terhadap  tidak  terawatnya  kios,  lapak,
Hal ini meberikan kesan kumuh
5) Gambaran,  ternyata  bahwa  PKL  tetap bertahan  sebagai  PKL dan  menjadikan PKL sebagai lapangan kerjanya
6) Besarnya  dimensi  kios  menunjukan adanya  kecenderungan penguasaan lahan, hal lainnya bahwa adanya  sikap untuk  tetap  menguasai  lahan/ruang tempat berjualannya.
Berdasarkan indikasi tersebut memberikan  gambaran  bahwa  predikat PKL  sebagai  masyarakat  marjinal  perlu dipertanyakan  kembali,  selama  ini  PKL diberi  label  sebagai  kelompok  marjinal, sehubungan  dengan  anggapan  sifat  tidak resmi  (sektor  informal)  dan  tidal  ”legal”.
Sebagian pihak beranggapan bahwa masyarakat  di  sektor  informal  identik dengan  kekumuhan  dan  kemiskinan,  atau marjinal dalam pengertian ketidak cukupan atas pemenuhan kebutuhan dasar. Dari  hasil  identifikasi  PKL  di  wilayah Kota  Surabaya  terungkap  bahwa  marjinal dalam pengertian batas kemampuan bertahan hidup, sebahagian telah terlampaui  dan  bahkan  telah  ada  usaha PKL yang tidak lagi sebagai usaha transisi, namun  sudah  dapat  menjadi  gantungan hidup,  bahkan  jaminan  kehiadupan  yang lebih baik dari rata-rata minimal penghasilan.
Identifikasi  Kecenderungan  Semakin Kuatnya Eksistensi PKL
Berdasarkan karakteristik PKL terhadap variabel, dan faktor Kecenderungan Semakin Kuatnya Eksistensi PKL. Memberikan indikasi bahwa :
1) Profesi sebagai PKL merupakan pilihan lapangan  kerjanya,  guna  mengatasi kesulitan ekonomi
2) Banyak  responden  yang  menyatakan tidak mau pindah, Hal ini memberikan 3) Indikasi menggambarkan kuatnya keinginan untuk menguasai lahan/ruang
4) Keinginan  besar  untuk  menetap  di lahan yang di ”kuasai
5) Profesi sebagai PKL merupakan jaminan  hidup  dan  tetap  merupakan pekerjaan yang menarik
6) Menunjukan  tempat  berdagang  juga digunakan  untuk  fungsi  penyimpanan, ketika  kios  penuh  dengan  barang penyimpanan dilakukan ditepi jalan
Kecenderungan  semakin  kuatnya eksistensi  PKL,  mereka  bangga  dengan pekerjaannya,  cenderung  bertahan  dengan pekerjaannya  sebagai  PKL  dan  cenderung mempertahankan lahan/ruang yang dikuasainya sepanjang memungkinkan.
B. Pergeseran
dari bertahan hidup  ”survive”  ke  kekuatan  yang tersembu nyi ”hidden power”
Berdasarkan karakteristik PKL terhadap  variabel,  dan  faktor Pergeseran dari  bertahan  hidup  ”survive”  ke kekuatan  yang  tersembunyi  ”hidden power”
Memberikan indikasi :
1) Dalam  konteks  pergeseran  dimana rentang pendapatan merupakan indikasi adanya  kemapanan  dalam  penghidupan mereka
2) Dalam  konteks  pergeseran  dimana rentang pengeluaran merupakan indikasi  adanya  kemapanan  dalam penghidupan mereka
3) Dalam  konteks  pergeseran  dimana rentang  biaya  pemeliharaan  merupakan indikasi  adanya  kemapanan  dalam penghidupan mereka
4) Dalam  konteks  pergeseran  dimana rentang pemenuhan kebutuhan merupakan  indikasi  adanya  kemapanan dalam penghidupan mereka
5) Indikator adanya kekuatan untuk mempertahankan  usaha  dan  lokasi sebagai PKL
Terangkatnya  dari  posisi  sekedar  bertahan hidup  sampai  pada  posisi  mempunyai power dalam hal teritorial space .

## Perubahan Paradigma
Berdasarkan karakteristik PKL
terhadap  variabel,  dan  faktor  Perubahan Paradigma. Memberikan indikasi bahwa : Perubahan paradigma terjadi dalam konteks  pemikiran  awal  bahwa  pekerjaan PKL  sebagai  hanya  sekedar  pertahanan sementara  ( temporery )  namun  akhirnya menjadi profesi yang menjanjikan.
Perubahan paradigma tentang usaha  PKL    terungkap,  perlu  “redifinisi” tentang  usaha  PKL  dalam  kaintannya dengan kemiskinan perkotaan. PKL memang  pada  awalnya  merupakan  salah satu  alternatif  usaha  survive,  tapi  kini dapat  dikatakan  merupakan  salah  satu bidang  kerja  tersendiri  yang  banyak diminati.
Memperhatikan  hal  tersebut  dan dengan  mengingat  kembali  teori  sektor informal  sebagai  ”batu  loncatan”  kaum migran untuk bisa masuk ke sektor formal kenyataannya  menunjukan  bahwa  ada sementara  orang bekerja  disektor informal khususnya PKL memang melakukan usaha di  sektor  informal  PKL.  Sektor  ini memang  benar-benar  menjadi  tumpuan pekerjaannya,  hal  ini  mengingat  bahwa pelaku untuk sampai waktu 10 tahun sudah cukup  untuk  disimpulkan  bahwa  dia memang  bergerak  disektor  informal  PKL, sebagai  pedagang  (PKL)  bukan  lagi menjadi pekerjaan sambilan.
Usaha Untuk Bertahan dan Mengembangkan PKL Berdasarkan karakteristik PKL terhadap  variabel,  dan  faktor Usaha Untuk  Bertahan  dan  Mengembangkan PKL.
Memberikan indikasi:
1) Usaha untuk bertahan sebagai PKL baik secara profesi dan penguasaan ruang/space
2) Usaha untuk bertahan sebagai PKL baik secara  profesi  dan  penguasaan  ruang/ space 3) Penumpukan dengan sendiri nya memerlukan  ruang  yang  berim  plikasi kepada ruang PKL yang bertambah
4) Salah satu usaha menguasai ruang
5) Secara  umum  disemua  kelas  jalan, merupakan  bentuk  pertum  buhan  PKL dalam konteks spce yang digunakan
6) Bentuk usaha pengembangan PKL
Lebih jauh usaha PKL sebagai satu bidang  kerja  tersendiri,  memacu  dan memperkuat  hasrtat  untuk  bertahan  pada space  yang  dikuasainya  .  Selanjutnya memacu  hasrat  untuk  pengembangan penguasaan terhadap space.

## C. Eskalasi Perubahan dari non permanen ke permanen
Eskalasi  kemampanan  fisik  wadah usaha  PKL  dari  non  permanen  ke permanen  diungkap  dari  fenomena  pola penyebaran dan bentuk kios yang dipergunakan oleh PKL
Pola Penempatan Dan Penyebaran Kios Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan karakteristik PKL
terhadap variabel, dan faktor Pola Penempatan  Dan  Penyebaran  Kios Pedagang Kaki Lima
Memberikan indikasi:
1) kuatnya kebersamaan PKL untuk sepakat dalam menguasai lahan 2) Implisit menyatakan terjadi penyebaran  akibat  peletakan  ba  rang dagang di kios
3) Ruang yang diguna kan tidak dapat di gilirkan,  sehingga  pelaku  PKL  terus membuka lahan baru
4) Usaha penyebaran PKL
5) pembenar an hidden power Pola penempatan dan pola penyebaran  menunjukan  semakin  kuatnya kecenderungan terjadinya aglomerasi kegiatan  PKL,  semakin  kuatnya  rasa kebersamaan sesama PKL dalam
mempertahankan  “hidden  power”  mereka atas  lahan  atau  ruang  kota  yang  mereka tempati
Wadah PKL Sebagai Potensi Pembebanan Ruang Berdasarkan karakteristik PKL
terhadap variabel, dan faktor Wadah PKL Sebagai Potensi Pembebanan Ruang Memberikan indikasi:
Penggunaan  lokasi  sebagai  hunian  (per manen)  yang  berimplikasi  kepada  pem- bebanan ruang.
Bentuk  dari  dimensi  wadah  usaha (kios)  PKL  yang  menunjukan  tanda-tanda tidak  lagi  sebagai  sesuatu  sekedarnya, tetapi  merupakan  sesuatu  yang  telah semakin  berpotensi  untuk  membebani ruang jalan/ruang kota

## D. Krisis  Ekonomi  ke  krisis  lingkungan binaan perkotaan
Bertambahnya  dan  bergesernya krisis secara horisontal dari krisis ekonomi hingga  krisis lingkungan  binaan  di perkotaan,  memerlukan  antisipasi  yang tidak  pernah  putus,  karena  tidak  menutup kemungkinan lingkaran krisis itu merupakan  garis  iterasi  yang  tidak  pernah berhenti.
Indikator  PKL  Menjadi  Profesi  Yang Potensial Keluar Ekonom
Berdasarkan karakteristik PKL terhadap  variabel,  dan  faktor Menjadi Profesi  Yang  Potensial  Keluar  dari Krisis Ekonomi Memberikan indikasi:
1) Penggunaan  lokasi  sebagai  hunian (permanen)  yang  berimplikasi  kepada pem bebanan ruang
2) Penggunaan lokasi sebagai hunian (permanen)
PKL  Sebagai  Alternatif  Penghidupan
Yang  Layak  Tidak  Berbanding  Lurus Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Binaan Berdasarkan karakteristik PKL terhadap variabel, dan faktor  PKL Sebagai
Alternatif Penghidupan Yang Layak Tidak Berbanding  Lurus  Dengan  Peningkatan Kualitas Lingkungan Binaan Memberikan indikasi:
1) Perpindahan  PKL  ke  lokasi  lain merupakan  potensi  bagi  kerusakan lingkung an binaan
2) Penempatan kios cenderung mengabaikan fungsi kesehatan
lingkungan dalam konteks estetika
Usaha  PKL  sebagai  wadah  keluar dari krisis  ekonomi telah  diyakini. Namun harapan  akan  terwujudnya  peningkatan taraf  kehidupan  disegala  bidang  masih menjadi  pertanyaan  besar,  karena  keluar dari  krisis  ekonomi  saja  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  peningkatan kualitas lingkungan binaan.
Pemahaman tentang tipo-
morpologi  dan  karakteristik  ruang  jalan atau  ruang  kota  yang  ditempati  PKL, posisi penempatannya yang lazim dilakukan  oleh  PKL  dan  bentuk  serta dimensinya beserta jenis barang dagangannya.  Pemahaman  tersebut  dapat berguna  bagi  antisipasi  krisis  lingkungan binaan  di  masa  depan  dan  berguna  bagi uasaha  pembenahan  kondisi  lingkungan binaan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan PKL.
Secara  sosiologis,  kelompok  PKL bersifat paguyuban ( geimenschaft ), artinya antara  PKL  yang  satu  dengan  lainnya memiliki  hubungan,  baik  keluarga,  teman sedaerah  maupun  satu  kelompok  dari grosir  mata  dagangan  (komoditas)  yang sama.  Sifat  informalitas  PKL  dan  juga label ilegal yang disandangnya, merupakan  motif  yang  cukup  kuat  untuk membina  hubungan  baik  antar  anggota komunitas.  Hal  ini  secara  akomulatif menimbulkan perilaku politis PKL, sebagai  sebuah  sikap  bersama  untuk menyelesaikan permasalahan lisensi keberadaan  PKL  secara  kolektif.  Perilaku politis tersebut merupakan akumulasi hasil pengalaman  kolektif  yang  berkulminasi dalam  sangsi-sangsi  yang  selama  ini diterima  ketika  PKL  berhadapan  dengan
aparat  pemerintah,  pemilik  toko  serta masyarakat  pengguna  lainnya.  Perilaku politis PKL tersebut menyebabkan transedensi  dari  survival  (kegiatan  PKL sebagai alternatif bagi masyarakat marginal  keluar  dari  krisis  ekonomi). Menjadi hidden  power yang  menjadikan PKL  sebagai  bidang  kerja  tersendiri  yang banyak  diminati  dan  terus  berkembang. Kondisi ini praktis menimbulkan ekskalasi kegiatan  dari  non  permanen  menjadi permanen  di  lihat  dari  adanya  aglomerasi kegiatan PKL dalam pola penempatan dan penyebaran  PKL  serta  sarana  berdagang yang  tidak  lagi  sesuatu  ”sekedarnya”. Evolusi  ini  dapat  dikatakan  sebagai imunisasi krisis ekonomi ke krisis lingkungan binaan yang membuat semakin sulit untuk membenahi keadaan.
Perilaku politis tersebut juga dilakukan oleh  pihak  luar  PKL  yang  cenderung mempertahankan  informalitas  PKL,  baik pemerintah  maupun  masyarakat.  Perilaku politis yang bersifat memfasilitasi kegiatan PKL  sekaligus  melemahkan  posisi  PKL berupa  pemberian  kesempatan  kepada PKL  untuk  melakukan  ”penyogokan” dan  ”penyuapan”  kepada  pemerintah melalui  perantara  seringkali  dilakukan. Selain itu terjadi  fenomena  jual  beli lapak yang  dilakukan  oleh  makelar  ataupun oknum  pemerintah  sendiri.  Sementara kebutuhan  dan  kultur  masyarakat  yang menempatkan  PKL  sebagai  tujuan  utama kegiatan  konsumsi  dengan  segala  nilai tambah  sebagai  akibat  informalitas  PKL tersebut,  semakin  memperkuat  eksistensi PKL.  PKL  juga  menjadi  format  pedagang yang  di  incar  oleh  pedagang  besar  atau pengusaha  sebagai  bentuk  penghidaran pajak. Oleh masyarakat, PKL dipertahankan  informalitasnya.  Hal  ini dinilai  dari  fakta  bahwa  peningkatan kesejahteraan PKL tidak menjamin mekanisme penjualan dengan sarana berdagang  berupa  lapak  di  ruang  publik ditinggalkan  dan  di  ganti  dengan  kios formal. Kecenderungan PKL
memanfaatkan ruang publik dan menggunakan lapak tersebut dimanfaatkan
pula  oleh  oknum-oknum  di  lapangan dengan  memfasilitasi  pengadaan  lapak.
Kondisi kontradiktif di lapangan, dimanfaatkan secara produktif oleh
masing-masing
pelaku untuk mengedepankan kepentingan masing-
masing.  Hal  ini  menimbulkan  sikap inkonsistensi, sehingga pemecahan masalah  PKL  semakin  rumit  akibat rawannya  konflik.  Dalam  hal  ini  PKL merupakan  satu-satunya  pelaku  yang berhadapan  langsung  dengan  kepentingan dan  keinginan  pihak  lain  baik  positip maupun negatif.

## KESIMPULAN
Dengan demikian dapat dikemukakan  banyak    yang  berpengaruh terhadap kecenderungan perubahan paradigma.  Bahwa  “okupasi”  pada  lahan kosong  (vacant  land)  di  kota  oleh masyarakat marjinal, pada awalnya merupakan  usaha  untuk  survive,  namun pada  akhirnya  menjadi  power  yang semakin sulit untuk dibenahi.
Keberadaan  pedagang  kaki  lima, pertumbuhannya, kegiatannya dan kekuatan  tersembunyi  yang  dimilikinya sangat  signifikan  berpengaruh  terhadap kualitas  lingkungan  binaan.  Estetika  kota, dan pembangunan kota dimasa mendatang.
Kenyataan manunjukan bahwa keberhasilan  melewati  krisis  ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan binaan.

## REKOMENDASI
Usaha preventif sebelum dilakukan usaha pembenahan, perlu dicermati tentang perubahan paradigma tentang PKL. Selain itu perlu juga dicermati pula konsep tentang masyarakat marjinal yang berkaitan  dengan  usaha  PKL  yang  dalam hal  ini  memerlukan  redifinisi.  Merupakan tantangan  yang  sangat  besar  bagi  semua pihak yang berkepentingan dengan pembenahan  lingkungan  binaan  dalam membiat  persepsi  tentang  kemiskinan  dan kemapanan  di  perkotaan.  Dikawatirkan akan tidak dapat mencapai sasaran.
Sudah  menjadi  fakta  bahwa  PKL adalah  sesuatu  yang  sangat  fenomental. Hendaknya  harus  ada  pengaturan  formal baik  dalam  Rencana  Tata  Ruang  sebagai kebijakan,  mengingat  usaha  PKL  sifatnya sudah  menjadi  bidang  pekerjaan tersendiri walaupun selama ini diberi label “informal”  ,  dan  mengingat  usaha  PKL menempati  bagian kota  yang  secara  visual mencolok  mata    dan  secara  spatial  berada di tempat yang strategis dan bernilai lahan tinggi. Hal ini penting menjadi pertimbangan  dan  memerlukan  usaha pemilahan  yang  tepat  antara  kemiskinan semu dengan kemiskinan nyata.
Perlu  mendudukan  secara  benar fungsi  ruang  jalan,  apakah  hanya  sebagai rng publik, dimana hak pablik sepenuhnya adalah  sesuai  dengan  peruntukan  sebuah ruang  jalan  atau  bagian  ruang  kota  lain yang berfungsi sebagaimana
peruntukannya atau ditetapkan saja sebagai  ruang  kota  yang  berfungsi  ganda. Dengan  demikian  perlu  dicermati  kembali konsep keadilan keseimbangan anta kepentingan publik (umum) dengan kepentingan privat (individu) dalam haknya  masing-masing  terhadap  ruang publik kota.
Pembenahan  fisik  (apalagi  bila hanya  dari  sisi  penataan  estetika  semata) tidak akan  berjalan  bila pembenahan pada aspek  lain  tidak  sejalan.  Untuk  itu diperlukan selain masukan fisik arsitektural,  jua  aturan  main  yang  jelas,
berupa
peraturan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang jalan secara  benar  dan  adil  bagi  semua  pihak. Hal  itu  penting,  agar  ruang  jalan  tidak menjadi  seolah-olah  etalase  kemiskinan sebiah  kota.  Paling  tidak,  kemiskinan tentang pemahaman  mengenai kemiskinan itu sendiri.

## DAFTAR PUSATAKA
Denzin,  Norman  K.  and  Lincoln,  Yvonna S. (1994),
Handbook of Qualitative    Research. Sage
Publications Press, Thousand Oaks London. Geertz,  C  (1989),  Penjaja  dan  Raja  : Perubahan Sosial dan Modernisasi  Ekonomi  di  Dua
Kota  Indonesia.  Yayasan  Obor, Jakarta Hidayat  (1978),  Pengembangan  Sektor Informal  dalam  Pembangunan Nasional  :  Masalah  dan  Prospek, Pusat  Penelitian  Ekonomi  dan
SDM FE. Univ. Pajajaran, Bandung. Jones,  Gavin  (1975),  The  Problem  of Urbanisation in Indonesia, Jakarta. Koentjaraningrat  (1993), Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Gramedia, Ja-karta. Miles,  Matthew  and  Huberman,  Michael (1992), Analisis  Data  Kualitatif. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Mikkelsen, Britha (1999), Metode Penelitian  Partisipatoris  Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Moleong, Lexy (2001), Metodologi
Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda-karya, Bandung.
Nasution  (2003), Metode  Research .  PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Noeng  Muhadjir  (1989), Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, Yogyakarta. Patton, Michael (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods . Sage  Publication  Press, California, Singarimbun, Masri (1989), Metode Penelitian Survai . LP3ES,
Jakarta.
Saul M. Katz (1975). A Systems Approach to  Development  Adminitration .
American  Society  for  Public
Administration. Washington D.C.
Soewarno,  Urip  (1978),  Migrasi  dan
Kesempatan Kerja dalam Hubungannya dengan Sektor
Informal  pada  beberapa  kora  di Jawa, kertas kerjas IPADI, Bandung.
Usman, Husaini (2001), Metodologi
Penelitian  Sosial .  PT.  Bumi
Aksara, Jakarta. Wirosardjono,  Soetjipto  (1981),  Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal, Jakarta