## M A N A Z H I M

## Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan
Jurnal         Manazhim is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5374 e-ISSN : 2656-0216
Terindeks  :  SINTA  4,  DOAJ, Crossref,  Garuda,  Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.
https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2316
JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN TELAAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENJAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH
Habiburrahman & Novia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institute Agama Islam Hamzanwadi habiburrahmanad-dahlany@gmail.com

## Abstract
In establishing on halal product guarentees in accordance with the perspective of sharia economic law, this  further  emphasizes  how  urgent  the  issue  of  halal  product  is  in  producing  a  product  that  is consumed by consumer. Given the number of cases of product being mixed with illegal ingredients so that  consumer  rights  and  protection  are  not  full  filed.  There  fore,  in  order  to  protect  or  empower consumers, it is necessary to have clear laws so that consumers can really be protected and empowered. The method  used  in  this research  is the  literature study  method  or  literature  study  using  a  statute approach  and  a  conseptual  approach  where  the  data  obtained  is  by  documentation.  With  the standardization regulated in the law on food and health products, this research was conducted aiming to  provide  legal  certainty  for  traded  products  so  that  they  can  meet  health  standards  and  halal guarantees from the perspective of Islamic low.
Keywords : Halal Products, Consumer Protection, Sharia Economy
Abstrak : Dengan ditetapkannya undang-undang jaminan produk halal yang sejalan dengan sudut pandang  hukum  ekonomi  syariah,  semakin  menyoroti  urgensi  masalah  produk  halal  dalam menghasilkan suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Mengingat banyaknya kasus di mana produk  tersebut  dicampur  dengan  bahan-bahan  illegal  dan  tidak  baik  buat  tubuh,  hak  dan perlindungan konsumen  tidak  terpenuhi. Jadi, untuk  melindungi atau  memberdayakan konsumen, perlu  ada  undang-undang  yang  jelas  agar  konsumen  benar-benar  terlindungi  dan  diberdayakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau investigasi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana data diperoleh dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  hukum  dan  metode  pengumpulan  data  dengan dokumentasi.  Dengan  adanya  standardisasi  yang  diatur  dalam  undang-undang  produk  makanan halal  dan  produk  kesehatan,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum terhadap produk yang dipasarkan agar dapat memenuhi standar higienis dan halal dari sudut pandang syariat Islam.
Kata Kunci : Produk Halal, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syari’ah

## P ENDAHULUAN
Dalam dunia industry pangan saat ini berbagai jenis bahan pangan di olah dengan berbagai  macam  cara  dan  metode  pengolahan  baru  dengan  memberdayakan  ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan produk yang siap untuk di konsumsi oleh masyarakat  banyak.  Namun  perlu  di  ketahui  bahwa  Sebagian  besar  produk  makanan  dan minuman  ada  yang  tidak  mengantongi  legalitas  halal  karna  banyaknya  produk  makanan, minuman,  kecantikan  bahkan  produk  Kesehatan  berasal  dari  Negara  luar  yang  tidak mempunyai standarisasi ke halalan di setiap prosedur pembuatannya.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat terkait dengan persoalan tersebut dengan membuat undang-undang dan membentuk Lembaga BPOM sebagai Lembaga yang berwenang untuk menjami ke halalan terhadap produk yang di pasarkan, karna Indonesia merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim  terbanyak  di  Asia  bahkan  sampai  saat  ini penduduk Indonesia 85% beragama Islam.
Terbentuknya  undang-undang  No  33  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  Jamina Produk Halal di prakarsai oleh DPR RI Periode 2004-2009 kemudian di realisasikan oleh DPR  RI  Periode  2009-2014.  Yang  menjadi  keunikan  saat  undang-undang  ini  di  rancang ialah para pihak DPR yang menjadi perwakilan dari sebuah Partai Damai Sejahtera (PDS) yang semestinya menjadi perpanjangan tangan masyarakat Indonesia justru menolak dengan di  tetapkannya  UUJPH  ini,  ,  mereka  berpendapat  soal  urusan  halal  atau  tidaknya  suatu produk di kembalikan ke agama masing-masing untuk memberikan aturan karena undang- undang ini hanya berdampak positif terhadap agama Islam saja dan sebaliknya bagi agama lain, seperti di haramkannya mengkonsumsi daging Babi hanya di peruntukkan untuk orang muslim, bagi orang non muslim memakan daging Babi boleh-boleh saja, artinya persoalan halal atau gaknya suatu produk tersebut tidak bisa di monopoli oleh agama. Namun bentuk ketidak setujunya  tersebut bukan berarti penolakan, mereka hanya ingin melihat substansi terhadap  undang-undang  tersebut  yang  harus  meliputi  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan sehinggan  di  perlukan  adanya  perbaikan-perbaikan  dalam  rancangan  undang-undang tersebut sehingga dapat di terima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat  islam,  umat  muslim  diwajibkan untuk  memakan-makanan  yang  dijamin  halal  dan  suci.  Masih  banyak  kasus  pelanggaran hak-hak  konsumen  yang  terjadi,  yang  terutama  disebabkan  oleh  kelalaian  dan  ketidak pahamannya pada kualifikasi barang yang Nampak maupun tidak Nampak karna hasil dari teknologi. Dewan Halal Dunia atau sering di sebut World Halal Counsil , sebagai badan Halal
global,  mengatakan  bahwa  hingga  saat  ini,  83,28%  produk  yang  beredar  secara  nasional masih belum dijamin kehalalannya, dan beredar secara luas di pasaran. Zat berbahaya yang paling  umum  dan  banyak  digunakan  dalam  campuran  produk  adalah  kandnga  Babi. (Muhammad, 2009).
Kemudia muncul kontroversi di kalangan masyarakat, bahwa sebagian besar produk yang  beredar  terutama  yang  berasal  dari  luar  banyak  yang  mengandung  zat  dari  turunan Babi seperti pada kasus Ang ciu, emulsifier atau stabilizer dengan kode E470, E471, E472, E473, E474 dan E475, Lecithin, Rum, Lard, Bulu Kuas Putih dan Cokelat (Karissa, 2012). Dan  contoh  kasus  pada  produk  ajinomoto  diberi  label  halal  dengan  kode  produk  TYO: 2802, yang ternyata menggunakan Enzim Procine yang berasal dari Babi pada tahun 2001, meskipun undang-undang telah melarang. Padahal dalam undang-undang telah di tegaskan bagi  pelaku  komersial  yang  memproduksi  barang  untuk  tidak  memperjual  belikan  barang dan jasa yang tidak memenuhi kriteria halal.
Menjadikan  konsumen  sebagai  sasaran  eksploitasi  buat  para  pelaku  perdagangan sangat banyak cara, oleh sebab itu peran dari adanya hukum tersebut sebagai upaya untuk melindungi serta memberdayakan konsumen agar konsumen menjadi terlindungi hak serta pemberdayaannya,  Indonesia  yang  sebagai  penduduk  mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia harus menjadi peran aktif dalam upaya untuk menjamin kebutuhan konsumen.
Pemerintah  wajib  menetapkan  peraturan  tentang  perlindungan  hak  konsumen muslim  mengenai  barang  dan  jasa  yang  urgen  dengan  syariat  Islam,  dan  pada  saat  yang sama  pemerintah  harus  memantau  organisasi  departemen  dan  tidak  ikut  serta  dalam pelaksanaan  tugas  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi munculnya  keinginan  peneliti  untuk  meneliti  dan  mengkaji  tentang  jaminan  kehalalan produk untuk perlindungan konsumen ini.

## METODE
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi penelitian library research atau studi pustaka.  Karena  penelitian  ini  menyasar  jurnal,  buku,  kamus  hukum  dan  sumber  terkait lainnya.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum  normatif,  karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan muamalat.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif  mengarah  kepada  identifikasi  ciri-ciri  khas  atau  karakteristik  sekelompok  orang, objek,  dan  peristiwa.  Pada  dasarnya,  deskripsi  kualitatif  berkaitan  dengan  proses
pembentukan  konsep  sebagai  hasilnya,  pembentukan  skema-skema  klasifikasi.  Selain menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau masalah yang diteliti, penelitian ini juga berfokus pada pertanyaan mendasar tentang “Bagaimana” dengan berusaha mengumpulkan dan mengungkap fakta secara jelas, menyeluruh dan lengkap tanpa terlalu banyak deskripsi yang tidak perlu.
Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan peneliti adalah data primer, dimana  data  yang  bersifat  otoritatif  artinya  data  tersebut  bersifat  otoritas.  Data  hukum utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  jaminan  produk  halal,  hukum perlindungan  konsumen  dan  fiqih  muamalah,  dan  data  sekunder  yaitu  dokumen  hukum yang  berguna  untuk  mendukung  data  hukum  utama  dalam  penelitian  yang  mendasari penafsiran  yang  dikandungnya,  seperti  dalam  bentuk  kamus  -  Kamus  hukum,  jurnal  dan majalah yang berkaitan dengan jaminan produk halal untuk perlindungan konsumen dengan Melihat  dan    mempertimbangkan  rancangan  undang-undang  jaminan  produk  halal  dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Produk  Halal  bagi  Perlindungan  Konsumen  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah.
Allah telah memperkenankan semua produk yang mengandung kebaikan,kebaikan untuk  diri  sendiri  ataupun  menyangkup  orang  banyak,  manfaat  buat  ruh  atau  nyawa dan jasad kita dan sebaliknya Allah melarang semua produk yang berbahaya atau yang mengandung  kemudharatan,  yang  tidak  lain  bertujuan  untuk  pemeliharaan  kemurnian dan kebaikan, mental, spiritual. dan fisik baik atau buruknya, karna apa yang kita makan akan  dicerna  oleh  tubuh  manusia,  kemudian  menjadi  daging  dan  tulang  yang  menjadi bahan pokok untuk penyusun hati dan tubuh (Rahmart, 2009).
Segala tingkah laku dan perbuatan manusia selalu berkaitan dengan tujuan syariat dan ibadah kepada Allah SWT dan memproduksi makanan yang halal adalah salah satu cara  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  manusia  dan  memelihara  kesehatan,  aturan untuk  mengkonsumsi  produk    makanan  berbeda-beda  sesuai  dengan  metode  masing- masing (Abdul Wahab).
Dalam  syariat  islam  duduk  perkara  produk  telah  termaktub  dalam  Al-Qur ‟ an sinkron  dengan  kebutuhan  fitrah  manusia  ,  yakni  produk  yg  bisa  menjaga  kesehatan
jasmani dan rohani , segala bentuk larangan Allah atas manusia, pasti akan berdampak buruk  pada  manusia,  secara  fisik  maupun  mental.  Dalam  Al-Qur'an,  Allah  selalu memprioritaskan  halal  terhadap  setiap  makanan  yang  pada  dasarnya  mengandung manfaat  pada  tubuh  karena  pengaruhnya  jauh  lebih  besar,  kata  halal  didasarkan  pada penilaian  dari  segi  aturan  sedangkan  manfaat  melekat  pada  bahan,  masalah  kehalalan atau tidaknya tidak saja di nilai dari bahan bakunya melainkan di lihat dari prosesnya. Langkah serta prosedur produksinya, jika bahannya berbahan dasar hewan, maka cara pemotongannya harus menggunakan cara yang Islami ( Maimunah , 2021).
Menurut hukum Islam, produk yang halal ialah produk yang diizinkan oleh Allah serta  Rasul-Nya,  yaitu  produk  yang  bahan  baku  pembuatannya  tidak  mengandung unsur hewani yang dilarang untuk di konsumsi menurut syariat Islam dan mengandung unsur  najis,  Allah  tidak  mengharamkan  sesuatu  kecuali  terdapat  kebaikan  yang terkandung  di  dalamnya,  menjauhkan  manusia  dari  bahaya  yang  di  timbulkan  akibat mengkonsumsinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 168, yaitu:
ُهًَِّإ ۚ  ِىاَطأيَّشلا ِتا َىُط ُخ اىُعِبَّتَت  َلً َو اابِّيَط  الً َلَ َح ِض أرَ ألْا يِف اَّو ِه اىُلُك  ُساٌَّلا اَهُّيَأ اَي
ييِبُه  ٌّوُد َع  أنُكَل
“Hai manusia , makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan,  setan  itu  musuh  yang  nyata bagimu. ‟
Menurut keterangan dari ayat tersebut, kita dapat memahami kita sebagai manusia yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  di  bumi  ini,  selain  bertakwa,  kita  juga  harus  tau bagaimana  memilih  dan  mengetahui  produk  yang  halal  dan  baik  untuk  jiwa,  tubuh pikiran,  dan  Kesehatan  kita.  Dan  larangan  dalam  mengkonsumsi  makanan  yang  tidak halal  dan  tidak  sehat  merupakan  langkah  awal  setan  dalam  menyesatkan  manusia  dan menjauhkan diri dari Allah SWT (H.E Hasan Saleh, 2008).
Jika menggunakan produk yang benar-benar sehat, dan bergizi baik maka badan juga  akan  senantiasa  sehat,  serta  dijauhkan  dari  segala  jenis  penyakit,  akan  tetapi sebaliknya  jika  produk  tersebut  tidak  cocok  untuk  tubuh  maka  produk  tersebut  akan menyebabkan  kerusakan  dalam  tubuh,  bahkan  makanan  akan  menjadi  penyebab datangnya  segala  jenis  penyakiy  yang  bahkan  bisa  berujung  kepada  kematian  (H. Masthu, 1995).
Pengelompokan produk halal dari sudut pandang syariat islam ialah produk atau makan  yang  bukan  berasal  dari  barang  nakjis  dan  bangkai,  produk  yang  tidak menimbulkan  bahaya  fisik,  dan  yang  tidak  berasal  dari  hewan  bertaring  termasuk hewan-hewan  liar,  produk  yang  berasal  dari  hewan  laut,  hewan  yang  di  sembelih  atas nama selain Allah SWT.
Selanjutnya, yang disebut produk halal bedasarkan syariat islam, yakni halal cara memperolehnya,  halal  cara  pengolahannya,  halal  cara  penyajiaan  dan  penyimpananya. Karna  manfaat  yang  di  dapatkan  dari  mengkonsumsi  produk  halal  ialah  untuk mencegah  timbulnya  penyakit,  meningkatkan  perkembangan  kecerdasan  otak  dan pikiran,  mengkonsumsi  makanan  halal  juga  sebagai  bentuk  ibadah  kita  supaya  tidak mengganggu  ibadah  wajib  seperti  shalat,  dan  bentuk  keibadatan  lainya  kepada  Allah SWT.

## 2. Produk Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Sertifikasi  produk  halal  merupakan  rangkaian  proses  yang  harus  diikuti  oleh badan  usaha,  baik  perorangan  maupun  organisasi  usaha,  baik  badan  usaha  maupun badan hukum untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat dicapai dengan bertahap pengujian dalam rangka menunjukkan bahwa-bahan baku, proses manufaktur, dan  sistem  jaminan  halal  suatu  perusahaan  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dapat dicapai melalui serangkaian tes oleh  auditor  yang  berpengetahuan  luas  di  bidangnya  untuk  menentukan  status  halal, Jika persyaratan Halal tersebut terpenuhi, produsen bisa mendapatkan sertifikasi Halal untuk  produk  mereka.  Sertifikat  halal  kemudian  dipergunakan  oleh  produsen  sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk.  Label  halal  ini  sering  digunakan  oleh  organisasi  komersial  untuk  memenuhi kewajiban  mereka  untuk  menginformasikan  kepada  konsumen  tentang  sifat  kehalalan produk mereka (Faridah, 2019).
Di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  pasal  1 tentang Jaminan Produk Halal di sebutkan bahwa:
a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,  produk,  kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang gunaan yang di pakai, di gunakan, atau di manfaatkan oleh masyarakat
b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam
c. Proses  produk  halal  yang  selanjutnya  disingkat  PPH  adalah  rangkaian  kegiatan untuk  menjamin  kehalalan  produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
d. Jaminan produk halal selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.
e. Badan  penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat  BPJPH adalah badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
f. Lembaga  pemeriksa  halal  yang  selanjutnya  disingkat  LPH  adalah  lembaga  yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
g. Sertifikasi  halal  adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang di keluarkan oleh MUI.
Penetapan  Jaminan  kewajiban  bersertifikat  halal  ini  mulai  di  tetapkan  sejak  17 Oktober 2019 dan mempunya dua tahap yaitu:
Tahap  Pertama hanya  di  berlakukan  untuk  produk  makanan,  minuman  serta  cara penyembelihan, hal tersebut sebagai penanda di mulainya Era Baru untuk sertifikat halal di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  Jaminan  produk  halal  sebagai  Amanah  dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang segala jenis makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan di wilayah Indonesia  harus memiliki sertifikat Halal.Pada  saat  itu  sertifikat  halal  di  keluarkan  oleh  Lembaga  BPJPH  sebagai  leading sector  secara  administrative  Bersama  dengan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang berhak  dalam  memeriksa  dan  menguji  kehalalan  suatu  produk,  serta  majlis  ulama indonesia  (MUI)  ikut  serta  dalam  hal  tersebut  yang  memberikan  fatwa  terhadap kehalalan  suatu  produk.  Pada  tahap  pertama  ini  BPJPH  telah  mensertifikasi  27.188 produk.
Tahap  Kedua kewajiban  sertifikasi  Halal  diberlakukan  bagi  produk  obat-obatan, kosmetik  dan  barang  -barang  gunaan  yang  lain  sesuai  dengan  amanat  peraturan pemerintah  (PP)  Nomor    39  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Peroduk Halal  yang  di  laksanakan  mulai  dari  tanggal  17  Oktober  2021  sampai  dengan  tahun 2026  nanti  terang  menag.  Pertahapan  ini  di  maksudkan  agar  kewajiban  bersertifikat halal bisa terlaksana dengan baik tanpa  adanya kesulitan  khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga dan melangsungkan keberangsungan usahanya.
Proses  kegiatan  kehalalan  suatu  produk  selanjutnya  di  sebut  dengan  PPH  yaitu serangkaian  kegiatan  dalam  menjamin  kehalalan  produk  yang  mencakup  penyediaan bahan,  pengolahan,  penyimpanan,  pendistribusian,  penjualan  serta  penyajian  barang. Hal demikian bertujuan  untuk  memberikan rasa nyaman, aman, keselamatan dan juga kepastian  tersedianya  barang  halal  bagi  masyarakat  dalam  mengkonsumsi  dan menggunakan  produk  tersebut  serta  meningkatkan  nilai  jual  bagi  pelaku  usaha  dalam menjual dan memproduksi produknya.
Menurut  undang-undang di katakana halal suatu produk  tersebut tidak hanya di lihat dari segi bahannya saja melainkan proses pembuatan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, tempat dan alat yang digunakan, apabila produk tersebut jenis daging maka harus  di  pisah  tempat  produksinya  dengan  tempat  penyembelihan,  serta  alat  yang digunakan harus bersih dan higienis serta bebas dari nakjis dan bahan-bahan yang tidak halal.

## Pembahasan
Seorang  Muslim  dianjurkan  untuk  membeli  makanan,  obat-obatan  serta  alat kecantikan  dengan  kualitas  yang  baik.  Bagi  seorang  Muslim,  kewajibannya  adalah mengonsumsi  makanan  yang  halal  dalam  jenis  apapun.  para  konsumen  non-Muslim beranggapan makanan atau produk halal umumnya dianggap sebagai makanan dengan standar  kualitas  tertinggi.  Berdasarkan  survei  internal  yang  dilakukan  LPPOM  MUI pada tahun 2009, minat masyarakat terhadap produk halal telah mencapai 70%. Jumlah ini  terus  meningkat  hingga  tahun  2012,  mencapai  92,2%  (Direktorat  Produk  Halal 2013-2014:6).
Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam dan jaminan  kehalalan  suatu  produk  adalah  kepastian  hukum  mengenai  kehalalan  suatu produk  yang  dibuktikan  dengan  bukti  tertulis  atau  sertifikasi.  Dalam  Al  Quran disebutkan  bahwa  makanan  dan  minuman  yang  diharamkan  adalah  bangkai,  darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, serta khamr atau minuman yang bisa memabukkan,  karna pada dasarnya makan yang di haramkan oleh  Allah  SWT  jumlahnya  sangat  sedikit,  selebihnya  apa  yang  ada  di  muka  bumi  ini halal untuk di konsumsi kecuali yang telah dengan tegas di larang dalam Al-Qur’an dan Hadits,
Berkembangnya teknologi saat ini menghasilkan berbagai macam produk dengan kehalalannya perlu dipertanyakan. Banyak dari bahan ilegal tersebut digunakan sebagai bahan  baku  makanan,  bahan  tambahan  atau  bahan  penolong  dalam  berbagai  produk masakan karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Akibatnya kehalalan dan keharaman suatu  produk  itu  sering  kali  tidak  jelas  kehalalannya  karena  bercampurnya  dengan bahan-bahan  yang  haram.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Komite  Fatwa  MUI  menetapkan bahwa semua produk makanan itu syubhat. Dengan demikian, penelitian dan pengujian di perlukan sebelum menentukan status halal atau haramnya suatu produk. Di bawah ini  peneliti  memaparkan  beberapa  contoh  produk  yang  ditarik  kembali  karena  tidak bersertifikat halal dan mengandung unsur terlarang seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:
a. Mie Samyang

## Gambar 1  Syamyang Food
Samyang  adalah  sejenis  mie  instan  yang  di  produksi  dari  Samyang  food sebuah perusahaan di Korea selatan yang mempunyai cita rasa pedas. Mie samyang mulai di produksi sebagai produk ramen pertama Korea pada tangga 15 September 1963.  Masyarakat  Indonesia  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  produk  mi  Samyang karna produk ini sempat populer sejak adanya Samyang challenge beberapa tahun lalu.
Namun,  sebagai  negara  mayoritas  Muslim,  menjaga  nilai  kehalalan  suatu produk,  terutama  makanan,  adalah  menjadi  prioritas  utama.  Dan  faktanya  masih banyak produk makanan yang tidak halal dan sudah banyak beredar di masyarakat. BPOM mengumumkan adanya kandungan babi dalam empat produk mi instan asal Korea ini. Keempat produk tersebut adalah Nogshipm dengan nama produk Shin Ramyun Black, produk Ottogi dengan nama Yeul Ramen, dan dua varian produk
Samyang  yaitu  samyang  kimchi  dan  samyang  u-dong.  Produk-produk  ini  tidak memiliki peringatan mengandung babi pada kemasannya (M Taufik, 2018).
Padahal,  jika  suatu  produk  tidak  Halal  menurut  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal,  pedagang  wajib  menunjukkan  tanda  non-halal  atau  memasukkan daging babi ke dalam produk. Hal ini menunjukkan pedagang bersikap jujur karena dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  pedagang  diwajibkan  memberikan informasi yang jelas tentang kandungan suatu produk (Syafarida, 2016).
Dan  dalam  syari’at  Islam  juga  kita  diperintahkan  agar  mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik bagi kesehatan tubuh kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur ‟ an surah al-A’raf ayat 157:
َثِئاَب َخألا ُنِهأيَل َع ُم ِّر َحُي َو ِتاَبِّيَّطلا ُنُهَل ُّل ِحُي َو
Artinya.  “Dan  di  halalkan  bagi  mereka  segala  sesuatu  hal  yang  baik,  dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang buruk.”
Ayat  diatas    menerangkan  bahwasanya  Allah  telah  menghalalkan  segala sesuatu  yang  baik,  yang  berarti  bahwa  segala  yang  baik  itu  halal,  yang  tidak menimbulkan kerusakan pada pikiran, jiwa dan tubuh kita. Sedangkan sesuatu yang buruk berarti haram, karna dapat mrusak pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Berdasarkan undang-undang jaminan produk halal bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal,  kecuali  yang  diharamkan  menurut  syari ‟ ah.  Jika  ada  pelaku  usaha  yang memproduksi  produk  makanan  haram  dari  bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang diharamkan, maka dikecualikan dari mengajukan  permohonan sertifat halal. Tidak ada pengaturan mengenai lebel haram pada undang-undang jaminan produk halal, akan tetapi berdasarkan undang jaminan produk halal pada pasal 26 ayat 2 produsen harus  menerangkan  ketidak  halalan  terhadap  prodaknya.  Maksud  dari  keteranga tidak  halal  itu  ialah  sebagai  legalitas  ketidak  halalanya  produk  tersebut  dengan mencantumkan tanda yang berupa gambar atau teks.

## b. Produk Rhum

## Gambar 2 Minuman Rhum
Rhum  ialah  salah  satu  produk  minuman  yang  mengandung  alkohol,  kadar alkohol  untuk  minuman  ini  dapat  mencapai  38-40%,  sehingga  termasuk  dalam katagori  minuman  keras  yang  dilarang.  Rhum  merupakan  hasil  pengolahan fermentasi  dan  destilasi  gula  yang  berasal  dari  tanaman  tebu  atau  sari  tebu  yang merupakan hasil sampinga darin produk gula. Proses produksi rhum menggunakan bahan  dasar  seperti:  sari  tebu,  air  dan  juga  ragi.  Semua  padukan  dan  difermentasi kedalam  sebuah  tong  yang  terbuat  dari  bahan  dasar  kayu.  kemudian  raginya ditambahkan  ke  rhum  sehingga  jamur  yang  ada  pada  ragi  dapat  berpermentasi dengan  gula  yang  nantinya  akan  menghasilkan  alkohol,  panas,  dan  mengasilkan CO2. Selain hal demikian ragi juga dapat memulai reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa  aldehida,  ester,  dan  asam.  Keseluruhan  senyawa  tersebut  menghasilkan rasa rhum menjadi khas dan kuat.
Secara  umum,  karakteristik  rasa  rhum  dihasilkan  oleh  jenis  ragi  yang difermentasi,  proses  penyulingan,  rentan  waktu  fermentasi  dan  pencampuran bahan-bahan  yang  digunakan.  Lamanya  proses  permentasi  dapat  menghasilkan rhum yang lebih padat dan memiliki rasa yang lebih asam dan juga memiliki lebih banyak  waktu  bagi  bakteri  pencemar  lainnya  untuk  berkembang.  Biasanya fermentasi  ini  bisa  memakan  waktu  24  hari  atau  lebih  dari  dua  minggu.  Rhum mencakup  banyak  varietas  yang  memiliki  kadar  alkohol  yang  tidak  sama.  Rhum yang  memiliki  warna  putih  sering  dipergunakan  sebagai  pencampuran  koktail sedangkan Rhum yang warna emas dan coklat tua digunakan untuk memasak dan membuat  koktail.  Akan  tetapi  rhum  yang  memiliki  kualitas  tinggi  yang  biasanya diminum tanpa adanya tambahan mixer atau es.
Menurut aturan yang di tetapkan oleh kementerian Kesehatan NOMOR 86/ MENKES/PER/IV/77.  Minuman  yang  dapat  di  golongkan  sebagai  minuman keras  dapat  di  kelompokkan  menjadi  tiga  bagian,  hasil  dari  persentasi  kandungan Etanol pervolume pada suhu 20 derajat.
1. Golongan A : minuman dengan kadar Etanol 1 s/d 5 %
2. Golongan B : minuman dengan kadar Etanol yang lebih dari 5 s/d 20%
3. Golongan C : minuman dengan kadar Etanol lebih dari 20 s/d 55%
Di  Indonesia,  rhum  tidak  biasa  diminum,  akan  tetapi  diolah  menjadi  bahan dasar  pembuatan  aneka  kue,  seperti  Blackforest,  Pie,  Brownies,  dll.  Jika diperhatikan  dengan  seksama  akan  terlihat  aroma  dan  rasanya,  ada  bau  asap  dan terasa  agak  dingin.  Oleh  karna  itu  rhum  di  katagorikan  minuman  yang  nakjis  dan haram untuk di konsumsi, maka  makanan  yang menggunakan rum yang dianggap mutanajis dilarang untuk dikonsumsi. Konsumen layaknya harus berhati-hati karna maraknya pembuatan kue dan roti dengan di campurkan rhum.
Memang saat ini untuk menghadapi konsumen yang tidak ingin menggunakan rhum, produsen menciptakan rasa rhum seperti rasa buah pada umumnya. Banyak yang  mengklaim  itu  bukan  campuran  rhum  hanya  rasa  dan  aromanya  saja  yang mirip  seperti  rhum,  oleh  sebab  itu  MUI  dengan  segala  pertimbangan  dan  kehati- hatiannya (saddaldzarî'ah) tidak memperbolehkan penggunaan sari rhum. Ini berarti sari  safflower  tidak  dapat  disertifikasi  sebagai  produk  makanan  halal,  meskipun tidak adanya unsur khamr di dalamnya.
Seperti  yang  tertuang  dalam  fatwa  MUI  Nomor  04  tahun  2003  tentang jaminan  produk  makanan  halal  dalam  fatwanya  menyatakan  tidak  boleh memprgunakan  atau  mengkonsumsi  makanan  atau  minuman  yang  mengarah kepada benda atau daging hewan yang di haramkan, terutama binatang nakjis yang sudah  jelas  di  sebutkan  dalam  Al-Qur’an  yakni  anjing  dan  babi  dan  juga  khamr (Suryo, 2020).
Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi juga di sebutkan, dari Jabir Bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda :
مارحهليلقفهريثكركسأاه
Artinya : “Segala sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga memabukkan .”
Dari  hadist tersebut para jumhur ulama sepakat bahwa segala jenis makanan dan minuman  yang memabukan apapun jenisnya, kadarnya yang bikin mabuk atau tidak  hukumnya  tetap  haram  (ali  Mustafa,  2009).  Dari  pendapat  jumhur  ulama tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  alkohol  baik  itu  digunakan  banyak maupun sedikit tetap dinilai haram.
Berdasarkan  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pada dasarnya bahan makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan  itu  halal  apabila  tidak  memabukkan  atau  tidak  berbahaya  bagi tubuh  yang  mengkonsumsinya  ,  dan  bahan-bahan  yang  berasal  dari mikroorganisme,  dari  proses  kimiawi,  dan  proses  genetika  yang  tidak  di  campur dengan bahan yang mengandung zat yang berbahaya atau terlarang lainya.
Fatwa  majlis  ulama  Indonesia  nomor  1  tahun  2018  mengatur  tentang keharaman  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang  mengandung  Alkohol 0,5% atau Etanol atau lebih dari itu. Jadi dapat di simpulkan bahwa produk rhum haram dan tidak aman untuk di konsumsi oleh umat Islam.

## c. Suplemen Makanan

## Gambar 3

## Viostin DS & Enzyplex
Viostin  DS  adalah  suplemen  makanan  yang  berfungsi  untuk  penderita masalah  tulang  dan  persendian,  terutama  karena  pengeroposan  tulang  dan  area persendian,  memiliki  efek  mencegah  gangguan  osteoarthritis,  melawan  gangguan sendi  degeneratif,  menambah  kesehatan,  osteoarthritis,  mengurangi  radang  sendi, mebantu  pertumbuhan  tulang  rawan,  membentuk  kolagen,  membantu
penyembuhan  asam  urat,  membantu  penyembuhan  sakit  pinggang  dan  rematik, karna  di  dalam  Viostin  DS  terdapat  kandungan  glucoosamine,  chondroitin  sulfat, mangan  dan  beberapa  bahan  tambahan:  polivinil  pirolidon,  bedak,  magnesium stearat, methocel tartrazine Cl.
Akan  tetapi  hal  ini  sangat  di  sayangkan  sekali  bagi  penduduk  Indonesia  di karnakan  di  dalam  bahan  baku  pembuatan  suplemen  ini  di  temukan  DNA  Babi. Padahal  Viostin  DS  ini  telah  melakukan  banyak  sponsor  yang  melibatkan  para tokoh agama bahkan siaran keagamaan dalam mempromosikan produknya. Bahan baku yang di temukan dalam produk ini di pasok oleh pemasok asal spanyol yang telah  mengantongi  sertifikasi  halal  dari  MUI  yakni Halal  Certivication  Services /  ( HCL). PT. Thanos dan para pihak melakukan penelusuran terhadap produk Viostin DS dan menemukan di dalam salah satu bahan bakunya terdapat kandungan Babi yaitu Choundroitin  Sulfate yang  di  dapatkan  dari  seorang pemasok  asal  spanyol. Hal ini sangat berdampak merugikan bagi produsen dan konsumen yang telah memakai produk  suplemen  makan  tersebut  terutama  masyarakat  muslim  yang  wajib mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  negara  yang  tertuang  di  dalam  Undang- Undang.
Kebenaran  bahwa  produk  yang  telah  diuji  itu  ialah  Viostin  DS  yang diproduksi  oleh  PT.  Thanos  Indonesia  hal  ini  telah  di  benarkan  oleh    BPOM dengan Nomor Edaran SD051523771. Sedangkan untuk produk Enzyplek yang di produksi  oleh  PT.  Mediafarma  Laboratories  Nomor  Model  DBL7214704016A1. Lisensi  atas  kedua  produk  yang  diterbitkan  pada  tahun  2016  tersebut  ahirnya  di cabut.  Otoritas  dari  BPOM  telah  memerintahkan  kepada  PT.  Thanos  dan  PT. Medifarma  untuk  menghentikan  edaran  terhadap  produksi  dan  pendistribusian dengan  nomor  seri  tersebut,  ucap  Direktur  BPOM  (Penny  Kusumastuty  Lukito, pada hari Rabu, 1 Maret 2018).
Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk  halal,  pedagang  diharuskan  memberikan  keterangan    tidak  halal  terhadap produk yang dipandang haram menurut syariah Islam. Seperti yang di tegaskan oleh BPOM dalam penarikan produk Viostin DS dan Enzyplex “ hal ini sebagai bentuk langkah pencegahandan untuk melindungi para konsumen khususnya yang muslim, dan BPOM juga menghimbau kepada BPOM yang ada di seluruh Indonesia untuk memantau  terus  dan  bahkan  menarik  produk-produk  yang  tidak  patuh  aturan,
termasuk  yang  sudah  jelas  terdekteksi  adanya  kandungan  DNA  Babi  tapi  tidak melebelkan peringatan beruliskan “MENGANDUNG BABI” jelas Penny.

## d. Kosmetika
Demi terlihat tampil cantik dan mendapatkan kulit yang putih dan bagus para kaum  wanita  nekad  menggunakan  cara-cara  yang  instan  agar  terlihat  mempesona, akan  tetapi  tanpa  di  sadari  dengan  dampak-dampak  dan  kerugian  yang  akan  di timbulkan  dari  produk  yang  mereka  gunakan,  karna  banyak  sekali  produk-produk pemutih wajah seperti cream pemutih yang rata-rata  tidak mempunyai izin edaran dari badan Pengawas BPOM dan Lembaga terkait lainnya.
Sedangkan  produk-produk  kecantikan  yang  di  pasarkan  harus  memiliki standar  kelayakan  yang  sudah  tertera  di  dalam  undang-undang  dan  harus  telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Untuk memastikan bahwa produk kecantikan ini  tidak  berbahaya  dan  aman  di  pergunakan  oleh  konsumen,  produk  yang diproduksi dan dipasarkan secara komersial oleh perusahaan telah ditentukan secara substansial  untuk  diproduksi  sesuai  dengan  peraturan  kesehatan  dan  mengandung bahan-bahan yang aman bagi kesehatan manusia.
ketentuan  lainnya  yang  harus  di  miliki  oleh  produk  kecantikan  yaitu  harus terdaftar  atau  memiliki  izin  edaran  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  RI  selaku  lembaga  yang  di  berikan  wewenang  oleh  pemerintah  dalam menetapkan  dan  menerbitkan  izin  edar  terhadap  produk-produk  yang  akan  di konsumsi.  Hal  demikian  telah  di  tetapkan  dalam  Undang-Undang  pasal  8  ayat  1 huruf (a) undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi: bahwa setiap pelaku usaha tidak di perbolehkan untuk memproduksi dan mengedarkan produk-produk yang tidak terpenuhi standar yang telah di tetapkan dalam undang-undang.
e. Permen
Gambar 4
Permen  susu  kelinci  putih  ini  merupakan  produk  asal  China  yang  pernah dijual  oleh  perusahaan  Malaysia.  Namun,  pemerintah  Brunei  Darussalam mengumumkan  bahwa  permen  susu  White  Rabbit  mengandung  DNA  Babi  yang mengejutkan konsumen Muslim Malaysia. Namun, di Indonesia, masih belum ada pernyataan  resmi  dari  LPPOM  atau  BPOM.  Itu  karena  permen  kelinci  putih  ini belum  pernah  mendapat  sertifikasi  halal  dari  LPPOM.  Selama  produk  tersebut belum  bersertifikat  halal,  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  BPOM,  dan  jika ingin diedarkan secara luas di Indonesia tentunya harus terdaftar di BPOM untuk mendapatkan izin Edar dan didaftarkan sebagai produk luar negeri. . Sementara di Indonesia, permen susu kelinci putih masih dipasarkan secara bebas di pasaran.

## KESIMPULAN
Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menekankan terhadap isu tentang  kehalalan  dan  keharaman  dalam  rantai  produksi  dari  pelaku  ekonomi  hingga kekonsumen.  Dan  dari  perspektif  hukum  ekonomi  Islam,  Allah  menghalalkan  segala produk  yang  mengandung  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  baik  bagi  individu  dan masyarakat,  dan  sebaliknya  Allah  mengharamkan  segala  sesuatu    produk  yang  berbahaya dan dapat merugikan masyarakat, semua itu dalam rangka untuk menjaga kemurnian hati, pikiran, jiwa dan raga yang baik terhadap manusia, karna di dalam produk tersebut ketika memasuki  tubuh  manusia  akan  menjelma  menjadi  daging  dan  darah  sebagai  bahan  dasar terbentuknya hati dan jiwa yang baik.
Banyaknya  produk-produk  yang  ilegal  dan  tidak  mempunyai  legalitas  halal  di sebabkan  karna  para  pelaku  usaha  yang  sepenuhnya  tidak  mengetahui  soal  peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) , sehingga BPJPH sebagai suatu lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  terhadap  hal  itu  harus  meningkatkan  sosialisasi, edukasi  dan  publikasian  secara  meluas  kepada  masyarakat  dan  para  pelaku  usaha  agar mereka mengetahui dan dapat mempersiapkan ketentuan undang-undang JPH, karna masih maraknya kasus pelanggaran hak terhadap konsumen dari pelaku usaha atau produsen dan pentingnya  suatu  produk  halal  terdahap  konsumen  muslim  yang  ada  di  Indonesia.  Selain itu,  pengawasan  di  tempat  produksi  juga  harus  ditingkatkan  semaksimal  mungkin  agar produsen  atau  sektor  ekonomi  dapat  memproduksi  produknya  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnyy, (2016), Metode Penelitian Hukum Normative & Empiris ,
Jakarta :Prenadamedia Group.
Faridah,  HD,  (2019),  “Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia,  Sejarah  Perkembangan  Dan Implementasi”. Journal Of Halal Product And Research . Vol 2 (2): 68-78. Fatimah,  Nur,  (2021,  January),  “Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia”, Jurnal  Likuid Volume  1 Nomor 01. H.  MastHu,  (1995), Produk  Indonesia  Dalam  Pandangan  Islam ,  (Jakarta:  Kantor  Menteri Negara Urusan Produk RI).
Horton,  D.Karissa  dan  Christopher  G  Ellison,  (2012,  Juni  2),  “Examiningattachment  To God And Health Risk-Taking Behaviors In College Students”, Journal Of Religion And Health . Ibn,  Muhammad,  Abdullah  Amr,  (2009,  Desember),  “Identifikasi  Produk-Produk Berbahan Haram Di Pasar Asia”, Jurnal Halal Jakim , 5. (8). Konoras,  Abdurrahman,  (2017), Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kusumo,  Suryo  Hadi,  Mutjia  Sakti,  Dwi  Aryanti  Ramadhani,  (2020,  Desember), “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penamaan  Menu  Kopi  Kekinian  Yang Menggunakan Nama Varian Khamr”, Jurnal Ilmu Hukum , 22, (3). M.  Taufik,  (2018),  “Analisis  Sifat  Fisika  Lemak  Babi  Hasil  Ekstrasi  Pada  Produk  Pangan Olahan”, Jutnal Teknologi Pangan Dan Hasil Penelitian , Sumatra Utara.
Maimunah, Hasan, (2001), Al-Qur’an Dan Ilmu Gizi, Yogyakarta: Madani Pustaka. Martinelli,  ida,  (2019),  “ Ajaran  Islam  Tentang  Prinsip  Dasar  Konsumsi  Oleh  Konsumen ”. Jurnal Edutech , 5 (1). May,  Lim  Charity,  (2017,  Maret),  “Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia”, Jurnal  Legislasi Indonesia , vol. 14, no. 01. Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman, (2017), Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta  : Rajawali Pers.
Muhammad,  I.L.,  (2015),  “Implementasi  Wiqayah  Konsumsi  Derivate  Khinzir  Pada Produk (Makanan, Minuman, Obat Dan Kosmetik)”, Jurnal Tahkim , 10, (2): 2-3. Nurkholis,  (2015),  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (9): 526-542.
Panji,  Adam.  Agus  Putra,  (2017),  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  System  Hukum Nasional  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah . Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Rahmart, Sunnara, A-Z, (2009), Seputar Produk Halal Dan Haram , Banten:Kenanga Pustaka Indonesia.
Saleh, Hasan H.E, (2008), “ Kajian Fiqih Nabawi & Kontemporer ”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
Syafrida,  (2016),  “Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Konsumen Muslim”, Adil Jurnal , 7. (2) Yaqub, ali Mustafa, (2009), Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetik Menurut Al-Qur’an Dan Hadits, Malang, Pustaka Firdaus.
Yulia,  lady,  (2015),  “Strategi  Pengembangan  Industry  Produk  Halal”, Jurnal  Bimas  Islam . Vol. 8, No. 1