## IMPLEMENTASI PROGRAM JAMSOS RATU DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN PANDEGLANG
Devi Triady Bachruddin *) dan Agus Sjafari **)
*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten **) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: *)dvon.triady@yahoo.com, **)agussjafari@yahoo.com

## Abstract
Poverty in Banten province is still a serious problem that should be addressed by the local government. The efforts to resolve is implementing Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu  (Jamsosratu).  The  purpose  of  this  research  is  focused  on  the  implementation  of Jamsosratu Program in health sector in Pandeglang District, with case studies on Mekarjaya and  Pandeglang  sub-districts.  Researcher  use  the  implementation  model  of  Van  Meter  and Van  Horn  as  theoretical  approach  and  qualitative  approach  as  research  method.  Data collected through observation and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of Jamsosratu Program in Pandeglang and Mekarjaya sub-districts has been  reachedbased  on  the  size  and  policy  objectives.  The  Attitudes  of  Jamsosratu  program implementers,  especially  on  counselors  at  the  kecamatan  level  is  passive  to  do  mentoring. Communication  and  co-ordination  of  counselors  are  less  proactive  with  the  sub-district, puskesmas,  poskesdes  and  midwives  or  posyandu.  The  result  shows  that  social  aspect, economic and political environment strongly supports the implementation of the Jamsosratu Program.
Keywords : Policy Implementation, Social Security Program of Banten People, Health

## PENDAHULUAN
Ketimpangan  pembangunan  secara kewilayahandi  Provinsi  Banten  terdapat gejala disparitas yang nyata antara wilayah Utara  dan  Selatan.  Data  BPS  (2015) mengkonfirmasi disparitas penduduk miskin  di  wilayah  Selatan  yang  masih  di atas 9 persen (Kabupaten Pandeglang 9,50 persen;  dan  Kabupaten  Lebak  9,17 persen),  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  kabupaten/kota  di  wilayah  Utara dengan  rata-rata  sekira  4,30  persen. Kondisi  kemiskinan  cukup  dalam  dan parah  sebagaimana  direpresentasi  oleh indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai  0,90  serta  indeks  keparahan sekitar 0,21 (BPS Banten, 2015).
Upaya  pemerintah  daerah  untuk menekan angka kemiskinan dengan mengeluarkan  Program  Jamsosratu  yang diatur  secara  rinci  dalam  Peraturan Gubernur  Banten  Nomor  16  tahun  2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  2 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten  Bersatu  di Provinsi Banten.
Tujuan Program Jamsosratu
merupakan program  yang dirancang untuk bisa  memutus  rantai  kemiskinan  di Provinsi Banten. Diketahui bahwa sebaran kemiskinan di Provinsi Banten
berdasarkan permasalahan kemiskinan sesuai  data  yang  diuraikan  di  atas persentasinya  lebih  tinggi  di  wilayah Banten  bagian  selatan,  khususnya  di Kabupaten Pandeglang. Data ketertinggalan  dan  kemiskinan  Kabupaten Pandeglang  yang  lebih  rendah  dari  rata- rata capaian tingkat Provinsi Banten. Data persentase penduduk miskin di Pandeglang adalah  9,50  %  per  tahun  atau  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  rata-rata  Provinsi Banten sebesar 5,51% pertahun, Kemudian,  PDRB  perkapita  Kabupaten Pandeglang  adalah  sebesar  Rp.15.530.096 pertahun  dan  masih  dibawah  rata-rata Provinsi  Banten  sebesar  Rp.36.606.416 pertahun (BPS Provinsi Banten, 2015).
Berdasarkan dua bidang yang menjadi konsentrasi dalam pembangunan kesejahteraan  dari  Program  Jamsosratu, yaitu  Bidang  Pendidikan  dan  Bidang Kesehatan.  Penelitian  ini  memfokuskan kajiannya  pada  implementasi  Program Jamsosratu  dalam  bidang  kesehatan,  yang mencakup  pengentasan  kesehatan  ibu  dan anak di Kabupaten Pandeglang.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  bahwa  implementasi  kebijakan adalah  “tindakan-tindakan  yang  dilakukan baik  oleh  individu-individuatau  pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telahdigariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.
Tindakan-tindakan  yang  dimaksud mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah keputusan-keputusan  menjadi  tindakan tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu tertentu maupun dalam rangkamelanjutkan usaha  usaha  untuk  mencapai  perubahan perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh  keputusan  keputusan.  Menurut  Van Meter dan Van Horn  di  atas ada beberapa hal yang  perlu  diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan kebijakan publik yakni: Pertama, kemungkinan  implementasi  yang  efektif akanbergantung sebagian pada tipe kebijakan  yang  dipertimbangkan.  Kedua, faktor  faktor  tertentu  yang  mendorong realisasi  atau  non  realisasi  tujuan-tujuan program  akan  berbeda  dari  tipe  kebijakan yang satu dangan tipe kebijakan yang lain. Suatu  implementasi  akan  sangat  berhasil bila  perubahan  marginal  diperlukan  dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya bila  perubahan  besar  ditetapkan  dan konsensus  tujuan  rendah  maka  prospek implementasi  yang  efektif  akan  sangat diragukan.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn (Indiahono,  2009:  83),  ada  enam  variabel
yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:
a. Standar  dan  sasaran  kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya  adalah  apa  yang  hendak dicapai oleh program atau kebijakan.
b. Sumber daya. Sumber daya menunjuk  kepada  seberapa  besar dukungan  finansial  dan  sumber daya  manusia  untuk  melaksanakan program atau kebijakan.
c. Komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan aktivitas. Hal ini menunjukan  kepada  mekanisme prosedur  yang  dicanangkan  untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
d. Karakteristik  agen  pelaksana.  Hal ini  menunjuk  seberapa  besar  daya dukung  struktur  organisasi,  nilai- nilai  yang  berkembang,  hubungan dan  komunikasi  yang  terjadi  di internal birokrasi.
e. Kondisi  sosial,  ekonomi,  dan politik.  Menunjuk  bahwa  kondisi dalam  ranah  implementasi  dapat mempengaruhi
kesuksesan implementasi itu sendiri.
f. Disposisi  implementor.  Hal  ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi  kebijakan.
Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran  dan  lingkungan  beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif,  karena  pendekatan  ini  lebih menekankan  perhatian  pada  proses  dan makna  yang  bersifat  deskriptif  didapat melalui  kata  atau  gambar  serta  bersifat
induktif  dimana  peneliti  membangun abstraksi,  konsep,  asumsi  dasar  dan  teori dari rincian (Creswell, 2002:136).
Penelitian  ini  memfokuskan  penelitiannya pada  implementasi  Program  Jamsosratu dalam  bidang  kesehatan,  yang  mencakup pengentasan  kesehatan  ibu  dan  anak  di Kabupaten  Pandeglang.  Tempat  penelitian mengambil  studi  kasus  di  kecamatan Pandeglang  dan  Kecamatan  Mekarjaya dengan pertimbangan masyarakat kota dan mayarakat desa.
Informan  penelitian  terdiri  dari  Dinas Sosial  Provinsi  Banten  dan  Kabupaten Pandeglang, Pelaksana Jamsosratu (pendamping  dan  operator),  dan  peserta atau  penerima  Progtam  Jamsosratu  yang disebut  RTS  (Rumah  Tangga  Sasaran), serta yang terakhir penyelenggara kesehatan seperti puskesmas dan posyandu.  Analisis  data  dilakukan  tidak hanya setelah pengumpulan data, melainkan  juga  pada  waktu  proses pengumpulan data. Setiap aspek pengumpulan  data,  peneliti  senantiasa sekaligus  melakukan  analisis.  Kegiatan analisis  data  dilakukan  sambil  data dikumpulkan,  di  mana  pengumpulan dengan  mengikuti  pola  interaksi  antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Miles dan  Huberman  (dalam  Sugiyono  2005  : 246).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Jamsosratu Bidang Kesehatan
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Program  Jamsosratu  di  Kabupaten Pandeglang sudah menjadi wilayah percobaan awal sejak digulirkannya program tersebut. Jumlah penerima Program  Jamsosratu  (RTSM)  dari  tahun 2013-2016  selalu  bertambah  dan  pada tahun  2016  semua  kecamatan  menerima Program  Jamsosratu.  RTS  terbanyak  2 tahun  terakhir  yaitu  pada  tahun  2015  dan 2016  berada  di  Kecamatan  Mekarjaya yaitu  sebanyak  1129  RTS  (tahun  2015), dan  1128  RTS  (tahun  2016).  Sementara RTS paling sedikit pada tahun 2016 berada di  Kecamatan  Sukanagara  sebanyak  30 RTS.  Adapun  jumlah  RTS  pada  tahun 2016  di  Kabupaten  Pandeglang  sebanyak 15157  RTS.  Sementara  itu,  data  jumlah RTS untuk tahun 2017 menurun jauh lebih sedikit  dari  tahun  2016.  Berdasarkan ukuran  dan  tujuan  kebijakan  ditemukan permasalahan  dalam  menentukan  data RTS,sehingga  Program  Jamsosratu  yang diperuntukkan bagi RTS yang berasal dari masyarakat  tidak  mampu  agar  dapat meningkatkan keberfungsian dan keberdayaansosialkhususnya di sektor kesehatan  dipandang  masih  kurang  tepat sasaran.

## 2. Sumber Daya
Perkembangan sumber daya finansial untuk pendanaan anggaran pembiayaan Program Jamsosratu di Kabupaten  Pandeglang  pada  permulaan  di tahun 2013 bersumber dari APBD Provinsi Banten sebersar Rp. 10.387.500.000,00.Bantuan tersebut didistribusikan sebesar
Rp. 1.500.000,00/RTSM, di mana jumlah total
RTSM sebanyak 6.925 RTSM. Sedangkan pada  tahun  2014  Kabupaten  Pandeglang mendapatkan bantuan Jamsosratu untuk 34 kecamatan. Masing-masing RTSM diberikan  bantuan  dana  sebesar  Rp. 750.000,-.  Dengan  total  bantuan  RTSM sekitar  8.620  RTSM  dengan  besaran bantuan dana sebesar Rp. 6.465.000.000,00.  Kemudian  pada  tahun 2015  mendapatkan  bantuan  untuk  seluruh Kecamatan  yaitu  35  kecamatan  yang  ada di  Kabupaten Pandeglang. Masing-masing RTSM  mendapatkan  bantuan,  setiap  RTS sebesar  Rp.  500.000,00,  dengan  jumlah RTSM  sebanyak  15.157  RTSM  dengan besaran  bantuan  dana  tahun  2015  sebesar Rp.  7.578.500.000,00  (Taufikurohman, 2015).
Untuk pendanaan Program Jamsosratu  tahun  2016  sebesar  Rp 34.103.250.000,00  (tiga  puluh  empat milyar  seratus  tiga  juta  dua  ratus  lima puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut jika
dikalikan  dengan  Rp  2.250.000,00  per RTSM,  dimana  jumlah  RTSM  pada  tahun 2016  sebanyak  15.157  RTSM  yang tersebar  di  36  kecamatan  di  Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya untuk tahun 2017 sebesar  Rp  2.089.750.000,00  (dua  milyar delapan  puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus lima  puluh  ribu  rupiah).  Angka  tersebut jika  dikalikan  dengan  jumlah  RTSM  pada tahun  2017  yang  mencapai  11.151  RTSM dengan  bantuan  per  RTSM  sebesar  Rp. 2.250.000,00.
Untuk  sumber  daya  sarana  dan prasaran Program Jamsosratu di Kabupaten  Pandeglang  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  Bidang  kesehatan  yaitu tempat  dan  akases  layanan  kesehatan. Seperti  ketersediaan  dan  daya  jangkau masyarakat  terhadap  fasilitas  layanan kesehatan  seperti  Puskesmas,  Poskesdes, Bidan, dan ketersediaan layanan kelompok Posyandu.
Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan  Mekarjaya  (2016),  bahwa jumlah  fasilitas  kesehatan  di  Kecamatan Mekarjaya  terdiri  dari  1  puskesmas terletak  di  Desa  Mekarjaya,  2  pustu terletak  di  Desa  Wirasanga  dan  Desa Kadujangkung.  Selanjutnya  terdapat  2 Pusling, yang terletak di Desa Pareang dan Desa  Medong.  Kemudian,  terdapat  3 Poskesdes yang terletak di Desa Rancagugel,  Desa  Kadubelang,  dan  Desa
Sukamulya.  Kondisi  ketersediaan  fasilitas tersebut  dirasakan  masih  minim  oleh masyarakat,  sehingga  kesulitan  dalam mendapatkan layanan kesehatan, khususnya  peserta  Program  Jamsosratu  di
Kecamatan Mekarjaya. Dimana keterbatassan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh peserta Jamsosratu.
Kondisi  infrastruktur  jalan  dan  jarak  ke fasilitas  layanan  kesehatan  cukup  jauh sekitar tiga sampai empat kilometer. Selain itu  juga  ketersediaan  layanan  pencairan dana Jamsosratu untuk bisa di terima oleh RTS  di  Kantor  Pos  yang  masih  berada  di kecamatan  lain.  Hal  tersebut  kerap membludak  dan  tidak  tertampung  oleh Kantor  Pos  Indonesia,  sehingga  kerap menimbulkan  antrian  yang  panjang  dan lama yang sering dikeluhkan para RTS.
Sumber daya manusia yang menjalankan Program
Jamsosratu
dilaksanakan  oleh  beberapa  Tim  yaitu:
TPJP (Tim Pengendali
Jamsosratu
Provinsi), TPJK (Tim
Pengendali
Jamsosratu Kabupaten), TPSP (Tim Pengendali  Satuan  Pusat),  TPSK  (Tim Pengendali Satuan Kesos
Kabupaten/Kota), Pendamping, dan Operator. Berdasarkan sumber daya sarana dan  prasarana;  berkaitan  dengan  Bidang kesehatan yaitu tempat dan akases layanan kesehatan ditemukan masih kurang, seperti ketersediaan dan daya jangkau masyarakat
terhadap  fasilitas  Puskesmas,  Poskesdes, Bidan, dan ketersediaan layanan kelompok Posyandu.  Hal  tersebut  terjadi  di  wilayah perbatasan  dan  terpencil  seperti di Kecamatan Mekarjaya.

## 3.  Karakteristik  Pelaksana  Program Jamsosratu
Karakterisitik pelaksana
Jamsosratu khusus dalam bidang kesehatan  di  Kabupaten  Pandeglang  tidak bisa  dilepaskan  dari  skema  koordinasi yang  terpusat  di  tingkat  provinsi.  Artinya karakteristik pelaksana Jamsosratu bersifat Top-Down atau  melaksanakan  program dari  kebijakan  yang  ditetapkan  di  atas  di tingkat  provinsi  dan  dilaksanakan  secara teknis hingga pendamping dan operator di tingkat kecamatan.Sikap pelaksana program  kurang  terjalin  koordinasinya dengan  baik,  karena  permasalahan  yang dikeluhkan  oleh  RTS  dalam  hal  ini kurangnya pendampingan yang semestinya dilakukan dengan baik di tingkat kecamatan.  Selain  itu,  sikap  kepatuhan penerima Jamsosratu (RTS) kerap melangggar ketentuan atau tidak melakukan  kewajiban-kewajibannya  yang harus  dilakukan  sesuai  syarat  RTS.  Dana tunai  bersayarat  yang  diterima  RTS kadang  tidak  digunakan  untuk  peruntukan seperti kesehatan  atau pendidikan. Namun dipakai  untuk  kebutuhan  lain  yang  tidak
relevan dengan anjuran Program
Jamsosratu.
4. Sikap Pelaksana

## Program Jamsosratu
Sikap  pelaksana  program  terutama pada  pendamping  dan  opertaor  di  tingkat kecamatan  kurang  begitu  aktif  melakukan pendampingan.  Ada  beberapa  alasan, diantaranya  terakit  insentif  honorarium pendamping yang  dipandang  kurang dengan  kondisi  wilayah  pendampingan yang begitu luas. Sehingga biaya oprasional  lebih  besar  dihabiskan.  Maka ada  beberapa  pendamping  bersikap  tidak melakukan pendampingan dan hanya aktif saat pencairan dana Program Jamsosratu di Kantor  Pos  Indonesia  unit  kecamatan. Meski demikian laporan verifikasi  mereka lakukan  kepada  koordinator  pendamping di  tingkat  Kabupaten.  Dengan  kondisi demikian  sebenarnya  ada  beberapa  data verifikasi tidak dicek kembali dan akhirnya  data  kurang  valid.  Hal  tersebut menjadi  kelemahan  dari  kurang  aktifnya pendamping  memastikan  perkembangan RTS di masyarakat.

## 5.  Komunikasi  dan  Koordinasi  Antar Pelaksana Program
Komunikasi  dan  koordinasi  yang terjalin  diantara  pihak  terkait  yang mendorong efektivitas pelaksanaan Program  Jamsosratu  kurang  terbangun
dengan  baik.  Pendamping  di  tingkat kecamatan  kurang  pro  aktif  melakukan koordinasi  baik  dengan  pihak  kecamatan dan pihak puskesmas atau poskesdes serta bidan  atau  kelompok  posyandu.Hal  ini dikarenakan  kondisi  wilayah  Kecamatan Mekarjaya  yang  berada  di  perbatasan antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten  Lebak  (Kecamatan  Cileles). Koordinasi  dan  komunikasi  pendamping tidak  jauh  berbeda  kondisinya  dengan fenomena  yang  dialami  di  Kecamatan Pandeglang.  Kurang  aktifnya  pendamping membuat  Program  Jamsosratu  oleh  pihak kecamatan  dipandang  kurang  aktif.  Jika pun aktif saat pencairan tiga sampai empat bulan sekali.
Koordinasi dan komunikasi pendamping  dengan  pihak  penyelenggara layanan  kesehatan  juga  kurang  terjalin baik.  Keaktifan  mereka  mengecek  untuk melakukan verifikasi para Peserta Jamsosratu  tidak  dilakukan  dengan  valid, karena tidak melakukan pengecekan secara langsung  kepada  pihak  penyelenggara layanan kesehatan. Kondisi tersebut terungkap  dari  wawancara  Informan  ND (unsur  Pengelola  Program  KIAR/KB Puskesmas  Kecamatan  Mekarjaya).  Jadi efektivitas pelaksanaan Program Jamsosratu kurang terbangun dengan baik, pendamping  di  tingkat  kecamatan  kurang pro  aktif  melakukan  koordinasi  baik
dengan  pihak  kecamatan  dan  pihak puskesmas atau poskesdes serta bidan atau kelompok  posyandu.  Progres  keberhasilan program  Jamsosratu  tidak  terlihat  secara baik,  karena  kurang  mensinkronkan  data verifikasi  dengan  lembaga  terkait  yang memberikan  layanan  keberhasilan  bidang kesehatan  yang  menjadi  salah  satu  tujuan dari program tersebut.

## 6.  Lingkungan  Sosial,  Ekonomi  dan Politik Yang Mempengaruhi
Lingkungan  Sosial,  Ekonomi  dan Politik  yang  Mempengaruhi  Program Jamsosratu, mendapat dukungan yang baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten  akan terselenggaranya Program Jamsosratu.
Situasi  ekonomi  dan  sosial  politik  juga mendukung  Program  Jamsosratu.  Namun, setidaknya  ada  dua  hal  yang  dilihat  dari Program Jamsosratu dalam implementasinya,  yaitu  perubahan  kondisi kesehatan  dan  kondisi  pendidikan  dari para peserta Jamsosratau. Diketahui dengan adanya Program Jamsosratu kebutuhan  kesehatan  dan  pendidikan  RTS bisa tertanggulangi dengan baik khususnya untuk kebutuhan anak-anak Peserta Jamsosratu  baik  kebutuhan  pendidikan maupun kebutuhan kesehatan.
Terkait  dukungan  politik  dalam Program  Jamsosratu  cukup  besar,  karena
hingga  saat  ini  program  tersebut  terus berjalan  dan  kabar  yang  diterimanya  akan terus  dilanjutkan  hingga  di  tahun  2019. Meski demikian mobilisasi politik melalui program  tersebut  dikatakannya  tidak terjadi  pada  saat  pesta  demokrasi  Pilkada Banten. Meskipun incumbent maju sebagai calon gubernur.
Faktor  faktor  yang  menghambat  serta upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk memperbaiki  implementasi  Program Jamsosratu
Faktor  faktor  yang  menghambat implementasi  Program  Jamsosratu,  yaitu tidak adanya pendamping Jamsosratu yang intens mendampingi para peserta Jamsosratu;  koordinasi  dan  komunikasi antar  pendamping  Jamsosratu  dan  instansi terkait di tingkat kecamatan kurang terjalin dengan baik; jauhnya akses untuk menjangkau  layanan  kesehatan,  sehingga menyulitkan  para  RTS  mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal, khususnya  di  Kecamatan  Mekarjaya  yang berada  di  wilayah  perbatasan  dan  desa terpencil.
Upaya untuk memperbaiki implementasi  Program  Jamsosratu  bidang kesehatan di Kabupaten Pandeglang antara lain; perlu dilakukan rekruitmen pendamping yang profesional; mendekatkan jarak tempat tinggal pendamping  yang  berada  di  pedesaan sehingga  bisa  lebih intens dan  lebih  dekat
mendampingi RTS; Koordinasi dan komunikasi perlu dibangun antara pendamping dan operator dengan lembaga terkait  di  tingkat  kabupaten  dan  tingkat kecamatan,  sehingga  mudah  melakukan monitoring dan mengevaluasi programagar lebih mudah dalam mengukur keberhasilan program; pemerintah perlu memperbanyak kader posyandu di tiap kampung dan desa. Dengan  demikian  pelayanan  kesehatan yang  terkendala  terutama  untuk  layanan kesehatan  ibu  hamil/menyusui/nifas  dan anak  balita  bisa  terlayani  kesehatannya dengan baik. Selain itu, juga perlu adanya penambahan  tenaga  kesehatan  seperti bidan dan mantri kesehatan.

## PENUTUP

## Simpulan
Perbaikan implementasi Program Jamsosratubidang  kesehatan  di  Kabupaten Pandeglang sangat diperlukan, diantaranya perlu  dilakukan  rekruitmen  pendamping yang  profesional;  mendekatkan  jarak tempat tinggal pendamping yang berada di pedesaan  sehingga  bisa  lebih intens dan lebih dekat mendampingi RTS; Koordinasi dan  komunikasi  perlu  dibangun  antara pendamping dan operator dengan lembaga terkait  di  tingkat  kabupaten  dan  tingkat kecamatan,  sehingga  mudah  melakukan monitoring dan mengevaluasi programagar lebih mudah dalam mengukur keberhasilan
program; pemerintah perlu memperbanyak kader posyandu di tiap kampung dan desa.

## Saran
Pemerintah  Provinsi  Banten,  sebagai penanggungjawab  program  Jamsosratu perlu  mengevaluasi  data  RTS  yang bersumber dari data PPLS  yang dilakukan BPS. Dimana data yang selama ini bersifat Top-down dalam menentukan jumlah RTS, maka  pemerintah  bisa  merubah  pola penentuan  RTS  dengan  pola Bottom- up .Pelaksana Jamsosratu di tingkat Kabupaten  Pandeglang  perlu  melakukan pembinaan  pada  pendamping  Jamsosratu di tingkat kecamatan, sehingga pendamping kecamatan bisa lebih profesional,  karena  kualitas  pendamping akan  menentukan  keberhasilan  tujuan  dari Program  Jamsosratu.  Pemerintah  perlu mensinkronkan dengan program pemberdayaan  sosial  lain,  agar  integrasi pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan keberdayaan  masyarakat  bisa  berhasil dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Provinsi Banten, 2015. Banten Dalam
Angka;Banten  in  Figures ,  Serang: BPS  Provinsi  Banten.---------------- -----------, 2015. Indikator Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi Banten 2015. BPS Provinsi
Banten.
Creswel. W. John. 2002. Research Design ( Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif ). Jakarta: Kik Press. Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy
Analisys.
Yogyakarta: Gava Media.
Miles,  Mattew  B.  &  Huberman,  A. Michael.  1994. Qualitative  Data
Analysis:  A  sourcebook  of  New Methods  (2 nd ed.) .  Newbury  Park, CA: Sage.
Sugiyono,  2005. Memahami  Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  Alfabeta.Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl.
1975. The  Policy  Implementation Process, A Conceptual Framework, Department of Political Science. Ohio State University. Taufikorohman, 2015. Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM; Sebuah Disertasi. Jakarta: FISIP Universitas  Moestopo  Beragama Pers