## KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

## Cut Nova Rianda
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Teungku Dirundeng Meulaboh Email : cut rianda@gmail.com

## A bstrAk
Industri Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang pesat dengan perubahan Undang- undang Nomor. 10 tahun 1998 atas UU Nomor. 7 tahun 1992. Hal ini terjadi karena Undang- Undang Nomor.10 1998 berisi kebijakan mengenai pengembangan hukum perbankan menggunakan sistem dual banking ( dual banking system ), maka perbankan konvensional mulai memberikan pelayanan dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Penyediaan layanan lebih mudah dengan adanya konsep penyaluran kantor syariah (penggunaan bank komersial konvensional dalam melayani transaksi dengan Hukum Islam, asalkan bank yang bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah atau disingkat UUS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ) Amandemen Nomor 8/3 / PBI / 2006 Operasional Bank Umum Konvensional ke Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor. 9/7 / PBI / 2007. Inti dari perubahan tersebut adalah memungkinkan bagi bank konvensional atau cabang bank konvensional menyediakan layanan berdasarkan prinsip Islam tanpa perlu terlebih dahulu mendirikan UUS, tetapi hanya menyediakan unit khusus di bank tersebut.
Kata kunci: bank konvensional, bank syariah, konversi

## Abstrac
The phenomenon of industrial development of Islamic Banking in Indonesia after the Act No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 took place with so rapidly. This happens because in the era of the Law No. 1998 banking law development policies using dual banking system (dual banking system), the permissibility of conventional commercial banksprovider the service with the first form of Islamic Sharia (UUS). Provision of services easier by the existence of sharia office channeling concept (use of conventional commercial banks in servicing transactions with Islamic Laws, provided that the bank in question has had Sharia or abbreviated by the term UUS) as introduced in the Bank Indonesia Regulation (PBI) Amandement No. 8/3/PBI/2006 Operations Conventional Commercial Banks to Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles and Office Opening Bank Conducting Business Based on Sharia Principles by Conventional Commercial Banks as amended by Regulation No. 9/7 / PBI/2007. The core of the office channeling is that it allows a conventional bank or conventional bank branches providing Islamic services without the need to first establish UUS but simply provides a special unit in the office of the bank in the form of a counter question. Key word: conventional bank, sharia bank, conversion
ىلع ليدعتلا نأشب 8991 ةنسل 01 مقر نوناقلا رودص دعب ايسينودنإ يف ةيملاسلإا فراصملل يعانصلا روطتلا ةرهاظ نإ مادختساب يفرصملا نوناقلا ريوطت تاسايسل 89 مقر نوناقلا دهع يف هنلأ اذه ثدحي .ةعرسب مت 2991 ماعل 7 مقر نوناقلا لكش لوأ عم ةمدخلا رفوي ةيديلقتلا ةيراجتلا كونبلا ميدقت زاوج نإف ، (جودزملا يفرصملا ماظنلا) جودزملا يفرصملا ماظنلا ةيراجتلا كونبلا مادختسا) ةعيرشلا بتكم هيجوت موهفم دوجوب لهسأ تامدخلا ريفوت .( UUS ) ةيملاسلإا ةعيرشلا لاكشأ نم صتخي ام وأ ةعيرشلا ينعملا كنبلا ىدل نوكي نأ طرشب ، ةيملاسلإا ةعيرشلا عم تلاماعملل تامدخلا ميدقت يف ةيديلقتلا ةيراجتلا تايلمعلا PBI / 2006 / 3/8 مقر نوناق ( . (PBI) ةيسينودنلإا كنبلا ةحئلا يف دراولا وحنلا ىلع ( UUS حلطصمب ءارجإ بتاكملا حاتتفا كنبو ةيعرشلا ئدابملا ىلإ ًادانتسا ةيراجتلا لامعلأا ءارجإ ةيراجتلا كونبلل ةيديلقتلا ةيراجتلا كونبلا PBI / / 7/9 مقر ةحئلالا بجومب اهليدعت مت امك ةيديلقتلا ةيراجتلا كونبلا لبق نم ةيعرشلا ئدابملا ىلإ ًادانتسا لامعلأا ةجاحلا نود ةيملاسإ تامدخ مدقت يتلا ةيديلقتلا كونبلا عورف وأ يديلقتلا كنبلل حمسي هنأ يف بتكملا مسق رهوج نمكي . 2007 .داضم لاؤس لكش يف كنبلا بتكم يف ةصاخ ةدحو ةطاسبب رفوي هنكلو ، UUS سيسأت ىلإ
ليوحتلا ، ةعيرشلا فرصم ، يديلقتلا كنبلا :حاتفملا ةملكلا
A.P endAhuluAn
Dalam perkembangan perbankan di Indonesia, era dominasi bank konvensional berakhir dengan hadirnya sistem perbankan berbasis Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal ( musyakarah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), pembiayaan barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ) atau adanya pilihan pemindahan pemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa istiqna ). 1
Perkembangan bank Syariah, diikuti pula dengan perubahan bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah dengan cara membuka unit kerja bank syariah. Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang
1 ......................................................... Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

## Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang- Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda ( dual banking system ), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).
Pada tahun 2008 muncul trend baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasimya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 2
1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (unit usaha syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut.
2  Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi , UUI Press, Yogyakarta: 2010, hal. 1.
2. Bank umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syariah.
3. Bank umum Konvensional melakukan pemisahan ( spin-off ) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri.
Proses konversi bank Konvensional menjadi bank Syariah secara teknis tidak dijumpai dalam UU Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/ PBI/2006 yang intinya mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha bedasarkan Prinsip Syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. 3
Adanya proses akusisi dan konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan khusus yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
Berdasarkan padalatar belakang permasalahan dimaksud, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”.

## B. Metode Penelitian

## Penelitian ini mengunakan penelitian
3  Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, hal. 132.
analisis kualitatif-deskriptif dengan mengunakan teknik library research (studi pustaka). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan normatif dan sosiologi pengetahuan. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji idealitas konsep perkembangan perbankan di Indonesia, dimana bank yang beroperasi di Indonesia tidak hanya bank konvensional saja akan tetapi juga terdiri dari bank yang sudah menjalan prinsip syariah yang didasari dengan hukum-hukum Islam antara bank dan kegiatan lainnya. Sedangkan pendekatan sosiologis pengetahuan digunakan untuk mengamati dan menganalisis fakta-fakta empiris dilapangan yang didapat dari bahan pustaka yang relavan dengan pokok bahasan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan deskriptif- kualitatif. Masalah atau fakta yang dipaparkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti, termasuk dengan melakukan analisi isi ( contect analysis ). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara holistik . Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.
Dari analisis terhadap hubungan antar variabel diatas maka dapat diambil kesimpulan yang relavan untuk diterapkan tanpa merugikan variabel lainnya, justru harapannya dapat memberi kontribusi yang baik untuk tiap variabel yang dianalisis.
Dengan harapan, penelitian ini dapat berdampak langsung bagi masyarakat, dan pemerintah.

## C.Pembahasan
1.Pengaturan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
d itinjAu d Ari h ukum P ositif
Seiring dengan perkembangan bank di Indonesia, telah bermunculan bank konvensional yang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Pendirian bank syariah ini tentunya berdasarkan prinsip Syariah. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengartikan bank syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Menurut jenisnya, terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. 4
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1,Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang Syariah dan atau unit Syariah, atau unit kerja di kantor cabang
4 .........................................................
Pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan atau unit Syariah.
Bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada PBI No.09/7/PBI/2007 jo PBI No.8/3/PBI/2006, yaitu harus dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia 5 . Dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam bisnis bank. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan perubahan kegiatan usaha dan persetujuan prinsip.
Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib bagi UUS bank konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pemisahan secara sukarela terhadap UUS dilaksanakan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”. Proses yang dilaksanakan mengalami kendala, karena hingga saat ini belum ada peraturan operasional mengenai hal tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Peraturan Bank Indonesia.Pemisahan (spin-off) yang merupakan kewajiban diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni:
a) Dalam hal Bank Umum Konvensional
5  Bank Indonesia, PBI Nomor 8/3/PBI/2006, LN No.5 DPbs tahun 2006, TLN No.4599, pasal 2 ayat 1
memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Berdasarkan ketentuan dimaksud dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya arah perkembangan sektor perbankan di Indonesiamenuju sistem perbankan syariah yang lebih berkualitas dari sisi pengelolaan dan ketaatan terhadap syariah. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) yang intinya menyatakan bahwa Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia. Lebih lanjut disebutkan bahwa Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional.
2. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam
Seluruh ketentuan hukum Islam bidang perdata kini telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sumber utama hukum Islam Perdata (hukum materiilnya) di Indonesia adalah Al-Quran dan Hadits,
yang penafsirannya juga dijabarkan dengan undang-undang terkait, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta yurisprudensi. Secara umum, sumber hukum Islam menurut mazhab Syafi‟i adalah Al-Quran, As-Sunnah (Hadits), Ijma‟ dan Qiyas. 6
Eksistensi bank syariah selain sebagai implementasi akidah bagi umat Islam, juga mempunyai argumentasi ekonomi yang ilmiah. Hal itu juga dapat dibaca secara utuh dalam UU Perbankan Syariah, terutama dalam Penjelasan Umum dan penjelasan pasal per pasalnya, yang secara substansial bertentangan dengan prinsip bank konvensional
Kegiatan usaha bank konvensional di Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam pasal 6 dan 13 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Diantara usaha-usaha bank konvensional tersebut, yang biasa dikenal masyarakat umum adalah penyimpanan dana masyarakat dengan memberikan bunga simpanan. Dana simpanan masyarakat selanjutnya termasuk yang dipinjamkan kepada masyarakat kembali dengan bunga pinjaman (utang). Dalam hal ini bank juga mengambil untung dari spread atau selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan yang disebut margin bunga.
Sistem bunga dalam bank konvensional merupakan bagian atau komponen sistem
6  H. Mohammad Daud Ali, Hukum  Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia ,  PT.  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  edisi keenam, 2000, hal. 70.
keuangan kapitalisme. Sifat spekulasi ( gharar ) sistem bunga dalam perbankan konvensional tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal bank dan faktor hubungan dengan kesehatan ekonomi nasabahnya, tetapi juga terkait dengan sistem ekonomi kapitalisme di dunia liberal dan spekulatif.
Prinsip-prinsip perbankan syariah juga diuraikan dalam penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan: Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
1) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,
dan waktu penyerahan ( fadhl ), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah );
2) maisir , yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung- untungan;
3) gharar , yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum perbankan syariah memberi dasar bahwa kegiatan perbankan syariah atas dasar ekonomi riil dengan cara berbagi hasil (return ) dan risiko ( risk ). Para penyimpan dana di bank syariah tidak memperoleh bunga tetapi mendapatkan bagi hasil dari bank, sebab dananya dipergunakan oleh bank untuk pembiayaan-pembiayaan usaha riil dari nasabah yang menerima penyalurannya untuk investasi atau pembelian aset.
Namun, pada praktiknya pelaksanaan manajemen aset dari mudharabah dan musyharakah seringkali tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan Syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset riil. Pada kenyataannya pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah BI. 7
c.          Komparasi Pengaturan Konversi Bank Konversional Menjadi Bank Syariah Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada tahun 1998, pada Undang- Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan konvensional ( dual
7   Sofyan Rizal, Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi , http://alhikmah.ac.id
banking system ), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar-investor yang harmonis ( mutual investor relationship ). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur kreditur ( debitor to creditor relationship ).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatifberupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan ( perfectual interest effect ) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
Undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Pada Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992, menjadi “BankBerdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutantersebut terdapat pada Pasal 1 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (12), dan Ayat (13). Bahkan pada Pasal 1 Ayat (13) yang menerangkan tentang pengertian prinsip Syariah dalam Perbankan. Dalam ini juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dan tatanan hukum Positif. Pasal 1 ayat  (13)
ini menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudarabah ), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal ( musyarakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ),atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewadari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah waiqtina’ ).”
Sebagai pelaksanaan dari undang- undang ini, kemudian diatur sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan  yang luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Pada masa awal, sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP//DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dan SK Direksi BI Nomor. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu untuk bank umum syariah diatur oleh PBINomor. 6/24//PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah jo PBI/Nomor.7/PBI/2005 tanggal 25 September 2005 tentang perubahan
atas PBI No. 6/24/PBI Nomor. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan untuk bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dengan PBI Nomor. 6//17/ PBI/2004 tanggal satu juli 2004 tentang Bank Perkereditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank Konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta mayarakat, meliputi:
a) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) UndangUndangNomor.
10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem Konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membukasatuan kerja dan kantor cabang yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang syariah.
b) Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha salah satu dari keduanya, melakukan kegiatan
usahaberdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja. Bank umum Konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
1. Pembentukan unit usaha Syariah (UUS);
2. Memiliki dewan pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh dewan Syariah Nasional (DSN),
3. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening,
4. Tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).
Demikian pula peraturan tentang pengelolaan likuiditas bank Islam, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 februari 2000 tentang sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI)  jo PBI Nomor. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan atas PBI Nomor. 2/9/ PBI  2000  tentang  Sertifikat  Wadiah  Bank Indonesia, dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI Nomor. 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003 jo PBI No. 7/23/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas PBI Nomor. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah. Selain itu, agar profibilitas pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi
pemerintah yang terkait, yaitu Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga KeuanganNonbank,Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam, dan sebagainya.
Namun demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang.
Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
b. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
c. Pengawas Bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
d. Bank sentral memakai standar interest.
e. Belum memadainya peraturan pelaksana bank Islam
f. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi.
Dari persoalan tersebut, dirasakan penting dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-undang tersendiri tentang Perbankan Syariah yang diharapkan sudah dapat disahkan dalam waktu dekat.Demikian pula perlu dipikirkan kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang, sehingga jelas sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Islam. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kesesuaian operasional.
Bank Islam dengan ketentuan Hukum Islam yang menjadi dasar operasional. Saat ini operasional perbankan syariah masih mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hingga saat ini, kedudukan fatwa belummendapatpengakuan yang kuat dalam tata peraturan perundang- undangan, sehingga dalam pengaturan kedepan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia dan MUI bagi pengaturan umat Islam, agar masing-masing fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21/2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang diatur dalam Bab IX Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaiaan sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad,
3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Pasal 55 ayat (1) sampai ayat (3) Undang -Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diatur dalam
Pasal 10 ayat (1).
Menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah, yakni sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2). dan Pasal 58 ayat (1 dan 2).  Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal (59) sampai dengan Pasal (66). Sanksi-sanksi Administrasi dan sanksi yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan Syariah tersebut, tidak ada satupun yang mengatur tentang sanksi pelanggaran Tindak Pidana atau Perdata terhadap pihak Perbankan dengan pihak nasabahnya/mitranya, atau bank dengan bank, juga dengan Lembaga lainnya.
Seharusnya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini telah memberikan jaminan hukum (proteksi) dan kepastian hukum terhadap pihak perbankan maupun pihak nasabah yang terkait dalam tindak pidana perbankan tersebut di atas.
Dengan demikian Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih sangat tidak sempurna, sehingga masih dibutuhkan regulasi terhadap Undang-Undang PerbankanSyariah kedepan dalam upaya mengakomodir segala permasalahan hukumperbankan syariah yang kemungkinannya akan terjadi, sehingga aturan-aturan Perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah akan mampu menyelesaikan segala permasalahan hukum
baik dalam konteks sosiologis maupun teologisnya.
Menurut penulis Undang-Undang Perbankan Syariah akan lebih tepat dan mengakar secara substansial dalam impelementasinya di tengah masyarakat jika undang-undang itu di dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang  Perbankan Islam. Sehingga dengan demikian Kompilasi ini akan menjadi rujukan mutlak pihak lembaga perbankan dan Lembaga Peradilan Agama dalam pengelolaan perbankan syariah dan penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan bank syariah/bank konvensional, antara bank dengan lembaga ekonomi lainnya, demikian pula antara pihak bank dengan nasabahnya.
Meskipun masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan terhadap Undang- Undang Perbankan syariah tersebut di atas namun patut kita syukuri dan mengapresiasi, karena hal ini merupakan langkah maju dalam sepanjang sejarah Perbankan Nasional di Indonesia. Dan harapan bagi umatIslam tentunya kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat memberi nuansa baru dan kontribusi yang besar bagi pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah kedepan.
Oleh karena itu bank syariah diharapkan akan memberi warna tersendiri dalam dunia perbankan nasional dan mengubah perilaku bisnis perbankan serta pelaku ekonomi yang lebih etik dan bermoral. Akhirnya semua pelaku ekonomi dan bisnis (pelaku sektor riil) akan memperoleh keuntungan berdimensi ganda yaitu dimensi dunia dan ukhrawiah, yang berkah dan bernilai ibadah disisi Allah.
Dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi UU Nomor. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah; berarti kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didambakan.
Begitu juga dengan hadirnya UU SBSN maka diharapkan akan menarik para investor asing, terutama investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia. Hadirnya UU Perbankan Syariah sangat diharapkan dapat memacu denyut perekonomian nasional, dan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja ditambah lagi UU Perbankan Syariah memperkuat hukum perbankan syariah.
Beberapa point penting undang- undang Perbankan Syariah, salah satunya adalah memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan perbankan syariah kepada Bank Indonesia. Kewenangan pengawasan dan kepatuhan juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah bank umum konvensional.
Dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi UU Perbankan Syariah, kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba. Begitu juga dengan hadirnya UU SBSN maka diharapkan akan menarik parainvestor asing, terutama investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia. Hadirnya UU Perbankan Syariah sangat diharapkan dapat memacu denyut perekonomian nasional, dan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja, ditambah lagi UU Perbankan Syariah memperkuat hukum perbankan syariah.
Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum,
Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejehteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:
1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio- ekonomi Islam.
3. Bank Syariah bersifat Universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bak investasi.
4. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorentasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profitand  loss  sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan anatara bank syariah dengan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.
Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan Perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan secara umum, dan prinsip kehati- hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktur kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan
wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah. Dalam konteks ini penulis melihat bahwa salah satu kelemahan perbankan syariah adalah dimana Dewan Pengawas Syariah hanya berada atau berkedudukan pada kantor pusat yang disebut dengan, Dewan Syariah Nasional (DSN)  sehingga  efektifitas  penyelenggaraan atau pengelolaan bank syariah di setiap cabang di daerah sangat memungkinkan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang Perbankan Syariah atau yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI dan DSN. Dengan demikian jangan heran kalau sampai saat ini bank syariah masih selalu tersorot oleh masyarakat bahwa perbankan Syariah kurang lebih sama dengan bank konvensional. Untuk itu kedepan perlu dipikirkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berada di kantor pusat Bank Syariah akan tetapi juga perlu diadakan pada setiap kantor Cabang UUS yang ada di setiap daerah. Agar bank syariah betul-betul dapat bekerja secara efektif efesien dan profesional sesuai prinsip syariah.
Dalam keadaan seperti itu maka terjadilah percampuran dana bank konvensional dan kerjasama usaha antara yang riba dan haram dengan dengan yang halal, yang digunakan untuk mengembangkan bisnis bank syariah atau sebaliknya. Bank-bank syariah maupun unit-unit usaha syariah yang menjadi anak korporasi bank konvensional akan bekerja di bawah kendali manajemen bank konvensional. Modal bank konvensional dikonversi menjadi modal bank syariah, lalu diformulasikan secara hukum dalam komposisi kepemilikan saham di mana saham terbesar dimiliki perusahaan induk dari bank
syariah yang merupakan bank konvensional.
Padahal, prinsip dan sistem bank konvensional jelas-jelas berlawanan dengan prinsip dan sistem bank syariah. Jika dana, modal serta manajemen bank konvensional dengan bank syariah dicampur maka akan menjadi problema yuridis tersendiri dalam perspektif hukum Islam.
Hukum Islam pada prinsipnya melarang perbuatan mencampur yang haq (benar, halal) dengan yang bathil (salah, haram), serta melarang kerjasama antara kebenaran dengan pelanggaran (dosa).
QS Al-Maidah ayat 2 menentukan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.”
Selain itu, QS Al-Baqarah ayat 42 menentukan: “Dan janganlah kamu campur-adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.” Dalam Qawaidul Ahkam (kaidah- kaidah Hukum Islam) ditentukan dalil: “ idzaajtama’al khalalu wal kharaamu ghaalabal kharaam ” atau “bilamana berkumpul halal dan haram maka yang haram itu mengalahkan yang halal.” 8 Sabda Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa membiarkan anggurnya pada masa petikan untuk dijualnya kepada orang yang menjadikannya arak maka sesungguhnya ia menempuh api neraka
8  H. Moh Anwar, Fiqih  Islam  Mu’amalah, Munakahat,  Faro’id  &  Jinayah  (Hukum  Perdata  & Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya , PT. Alma‟arif, Subang, cet. kedua 1988, hal. 363
dengan sengaja.” (Thabrani dalam Ausath ).
Sebaliknya, barang haram juga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan- kegiatan halal serta tidak boleh dikonsumsi. Rasulullah Muhammad SAW menetapkan: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli arak dan bangkai dan babi dan berhala-berhala.” Lalu ada orang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya jika gemuk bangkai digunakan untuk melabur perahu, untuk meminyaki kulit-kulit serta untuk minyak penerangan. Maka Rasulullah SAW menjawab, “Tidak boleh, itu haram.” Di waktu yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, “Dilaknat oleh Allah orang Yahudi karena sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka gemuk (bangkai) itu, mereka hancurkan gemuk bangkai itu dan menjualnya serta memakan uangnya. (Bukhari- Muslim). 10

## Dari  Abi  Mas‟ud  Al-Anshari  bahwa
Rasulullah juga melarang harga anjing dan hasil lacur dan upahan tukang tilik atau tukang tenung. (Bukhari-Muslim). 11
Berdasarkan beberapa ketentuan Al-Quran maupun Hadits-hadits tersebut, jika diterapkan dalam problem asal-usul modal bank syariah dari bank konvensional, percampurannya serta kerjasama kegiatan usahanya, dapat ditarik beberapa preskripsi yuridis sebagai berikut:
a. Dana bank konvensional tercampur riba dengan kegiatan mengandung riba dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang halal, merupakan dua keadaan hukum yang berlawanan, yaitu bathil dengan haq , haram dan halal, maka seharusnya dana dan kegiatan bank konvensional dengan bank syariah tidak boleh dicampur
dan tidak boleh dikerjasamakan, harus dipisahkan.
b. Dana bank konvensional yang tercampur riba (sehingga haram) tidak boleh digunakan sebagai kapital dan biaya-biaya operasional bank syariah yang halal.
c. Dana bank syariah yang diperoleh secara halal tidak boleh dipergunakan untuk mendanai kegiatan bank konvensional yang menjalankan sistem riba yang dilarang syariah.
Persoalan ersebut kiranya berlaku hukum yang sama dengan praktik riba dalam bank konvensional, yakni tidak dapat menggunakan hukum darurat, sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.
D.Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah ditinjau dari hukum positif, yakni bahwa Bank umum Konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada PBI Nomor.09/7/ PBI/2007 jo PBI No.8/3/PBI/2006, yaitu harus dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam bisnis bank. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam 2 tahap
yaitu persetujuan perubahan kegiatan usaha dan persetujuan prinsip.
2. Pengaturan konversi bank Konvensional menjadi bank Syariah ditinjau dari hukum Islam yakni, bahwa dari segi modal bank syariah yang berasal dari saham korporasi bank Konvensional yang merupakan dana riba, akan mengakibatkan kapital bank syariah dan hasil kegiatan usahanya juga menjadi riba yang diharamkan menurut hukum Islam. Demikian pula kerjasama kegiatan usaha bank Konvensional dengan bank Syariah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam terdapat hukum larangan tolong-menolong (kerjasama) dalam perbuatan dosa atau salah.
3. Komparasi pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hukum positif dan hukum
Islam yaitu konversi yang dilakukan Bank Konvensional terhadap bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karenanya implementasi hukum Islam memberikan alternatif bank Syariah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko uang muka serta angsuran yang telah dibayar di anggap hilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ghofur Anshori, Abdul, 2010, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi , UUI Press, Yogyakarta.
R. Saliman, Abdul, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Mohammad Daud Ali, H,2000, Hukum Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Islam di Indonesia , PT.
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  edisi keenam.
Sofyan Rizal, 2006, Kontrak  Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi , http://alhikmah.ac.id Moh Anwar, H, 1988, Fiqih Islam Mu’amalah, Munakahat,  Faro’id  &  Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya , PT. Alma‟arif, Subang, cet. Kedua.

## Undang-Undang:
Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia, PBI Nomor 8/3/PBI/2006, LN No.5 DPbs tahun 2006, TLN No.4599, pasal 2 ayat 1