## Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran
dan Anggota Keluarganya

## Zati Rizqi Muhammad
zati.rizqi.muhammad-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia has ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) through Law Number 6 of 2012. Due to this ratification, Indonesia has various obligations to protect migrant workers entering the  country  to  their  jurisdiction  regardless  of  their  migration  status under the agreement's contents. However, in practice, the Indonesian government has not taken the protection of migrant workers seriously, wildly  irregular  migrant  workers.  Therefore,  the  formulation  of  the problem includes the protection of foreign migrant workers in Indonesia and the legal consequences for Indonesia if it does not protect migrant workers  under  the  agreement's  contents.  Therefore,  this  research  is normative juridical research using a statutory and conceptual approach Keywords: ICMW 1990; Immigration Status; Migrant Workers.

## Abstrak
Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  International  Convention  on  the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families  (ICMW  1990)  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2012. Konsekuensi dari melakukan ratifikasi ini, Indonesia dibebankan berbagai kewajiban untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya tanpa melihat status migrasinya sesuai dengan isi  perjanjian.  Namun  pada  prakteknya,  Pemerintah  Indonesia  belum melakukan perlindungan pada pekerja migran dengan serius, khususnya pekerja migran irregular. Rumusan masalah antara lain perlindungan pekerja migran asing di Indonesia serta akibat hukum Indonesia bila tidak melakukan perlindungan pekerja migran sesuai dengan isi perjanjian.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  serta  pendekatan konseptual (conseptual approach).
Kata Kunci: ICMW 1990; Status Migrasi; Pekerja Migran

## Pendahuluan
Mencari penghidupan yang layak merupakan hak yang diberikan kepada setiap  manusia,  sebagaimana  dijamin  oleh  Pasal 23 (3) Universal  Declaration of  Human  Rights, yang menyebut bahwa tiap orang yang bekerja memiliki hak

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 1, Januari 2024
How to cite:
Zati Rizqi Muhammad
‘Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya’ (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist-Diction
Histori artikel: Submi 19 Oktober 2023; Diterima  18 November 2023; Diterbitkan 31 Januari 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i1.55051 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2024 Zati Rizqi Muhammad

## Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
mendapatkan upah yang layak ditambah dengan perlindungan sosialnya.
Persaingan dalam mencari pekerjaan serta derasnya arus globalisasi merupakan faktor yang mendorong perpindahan dan pergerakan tenaga kerja antar negara. Perpindahan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu push factor dan pull factor.
Push factor merupakan dorongan untuk meninggalkan negara asalnya karena suatu hal lainnya seperti kemisiknan, kekurangan lapangan kerja, tingkat pengangguran yang tinggi. Pull  factor merupakan faktor yang menarik orang untuk berpindah ke negaranya yang sering kali disebabkan adanya peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. 1
Orang-orang yang berpindah tempat ini memiliki klasifikasi yang berbeda. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families pada Pasal2 (1) mengklasifikasikan migrant workers sebagai berikut “ the term ‘migrant worker’ refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national” . 2
Pemanfaatan tenaga migran di Indonesia telah di mulai pada zaman kolonial, Belanda mendatangkan tentara asal Jerman untuk mengisi kekosongan prajuritnya.  Pada  1952  Indonesia  melalui  Pusat  Urusan  Tenaga  Ahli  Bangsa Asing (PUTABA) telah mendatangkan ratusan ahli dari Eropa ke Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. 3 Dilansir dari CNN tahun 2021, Kementrian Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  telah  menerbitkan  15.760  izin  bekerja  dalam periode  Januari  hingga  Mei  2021  yang  didominasi  pekerja  dari  China  dengan jumlah  8.700  tenaga  kerja,  Korea  Selatan  dengan  jumlah  1.600  tenaga  kerja, di  ikuti  dengan  Jepang  dengan  1.400  tenaga  kerja.  Selain  ketiga  negara  besar tersebut, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia meliputi Malaysia, Filipina,
1 Koesrianti, Buku Ajar Hukum Perburuhan Internasional (Airlangga University Press 2015).
[48]. 2 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem - bers of Their Families 1990.
3 Rahardian rundjan, ‘Riwayat Pekerja Ahli Asing’ ( DW , 16 September 2018) <https://www. dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>  accessed  24  Juli 2022.
Thailand, Amerika Serikat, Australia. 4
Pekerja migran yang masuk ke Indonesia merupakan angka kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja yang berangkat dari Indonesia. Pada data World Bank tahun 2016-2017, diketahui bahwa ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang pergi menjadi pekerja  migran,  dibandingkan  dengan  hanya  sekitar  13.000  orang  yang masuk ke wilayah Indonesia. 5 Dengan perbedaan angka yang sangat jauh, kemudian menimbulkan ketimpangan atas perhatian yang diberikan, dimana Indonesia lebih banyak memperdulikan perlindungan dari PMI yang dikirim dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia. 6
Tidak tuntasnya Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran dapat dilihat dalam laporan wajib tiap negara-negara pihak seperti yang tercantum dalam Pasal  73(1) International  Convention  on  the  Protection  of  the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990. Laporan wajib pertama Indonesia seharusnya disampaikan pada 2013 yang merupakan periode terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) namun laporan tersebut tidak diberikan hingga masa pertengahan periode Presiden Joko Widodo pada 2017. 7
Pada era globalisasi pemanfaatan pekerja migran merupakan hal esensial, Indonesia dalam melakukan pembangunan dan pemenuhan kesejahterahan nasional memerlukan adanya tenaga kerja asing setidaknya dalam dua hal, yaitu adanya sebuah transfer of knowledge dalam mengerjakan suatu hal ataupun sebagai investor. 8
Pemanfaatan pekerja migran sangat dibutuhkan negara dalam melaksanakan pembangunan maupun sebagai pemenuhan perjanjian antar negara. Meski demikian
4 Safir makki, ‘3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021’ ( CNN Indonesia , 26 May 2021)  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525181559-92-646868/3-negara-asal-tka- terbesar-per-18-mei-2021> accessed 16 September 2021.
5 Amanda  kusmawardhani,  ‘Survei  World  Bank:  9  Juta  Pekerja  Indonesia  di  Luar  Neg - eri’ ( Ekonomi Bisnis , 28 November 2017) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171128/12/713425/ survei-world-bank-9-juta-pekerja-indonesia-di-luar-negeri> accessed 16 September 2021.
6 Wayne Palmer and Antje Missbach, ‘Enforcing labour rights of irregular migrants in Indo - nesia’ [2019] 40(5) Third World Quarterly.[909].
7 Op.Cit Wayne Palmer and Antje Missbach.[911].
8 Moch Shadiqin and Antje Missbach, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan’ [2019] 2(3) Administrative Law & Governance Journal. [599].

## 170 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
pemanfaatannya wajib dilandasi peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja migran. Di Indonesia, pemanfaatan pekerja migran diatur secara tumpang tindih oleh berbagai lembaga negara yang dalam pelaksanaanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.  Undang – U ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Undang  – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.
P ada tingkat internasional, pengaturan mengenai perlindungan pekerja migran diatur dalam International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and  Members  of  Their  Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) di mana Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012.
Dengan  melakukan  ratifikasi  atas  Konvensi  Internasional  Mengenai Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan Anggota  Keluarganya  tentu menimbulkan  sebuah  kewajiban  bagi  Indonesia,  yaitu  sebuah  perlindungan  dan pengaturan atas pekerja migran yang dikirimkan maupun diterima oleh Indonesia, termasuk pula perlindungan atas segala pekerja migran yang dilindungi dan di akui oleh konvensi tersebut.
Seluruh  pekerja  migran (regular serta irregular) disebutkan diatas karena konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mengakui adanya hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran irregular . Pekerja migran Irregular merupakan pekerja migran yang berangkat ke tempat tujuan bekerja dengan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan beserta dengan kelengkapan dokumen sebagaimana seharusnya. 9
9 Riri Anggriani and Antje Missbach, ‘Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)’ [2017] 32 YURIDIKA.[315].
Setiap  negara  yang  telah  melakukan  ratifikasi  dibebani  kewajiban  untuk melaksanakan  isi  perjanjian  internasional.  Timbul  sebuah  pertanyaan,  apakah Indonesia telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai negara peratifikasi untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke negaranya melalui peraturan perundang- undangan Indonesia. Jika ternyata Indonesia belum memenuhi segala kewajibannya sebagai  negara  peratifikasi  maka  apa  akibat  hukum  yang  akan  dihadapi  oleh Indonesia pada tingkat Internasional maupun nasional.

## Metode Penelitian
Penulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis  normatif.  Dari  penelitian  ini  kemudian  akan  mencoba  menjelaskan mengenai norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya yang masuk ke Indonesia secara sistematis berdasarkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and  Members  of  Their  Families  1990 (ICMW),  hukum  internasional  lainnya, serta peraturan perundang-undang nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual ( conseptual  approach) dan pedekatan undang-undang ( statute approach).

## ICMW 1990
Pekerja migran diawali dengan banyaknya pekerja asal Afrika yang secara illegal pergi menuju benua Eropa. Tren ini terus berkembang hingga memunculkan kawasan yang berisi pekerja yang haknya tidak berbeda jauh dari pekerja paksa pada awal tahun 1970. Hal ini kemudian memicu PBB memulai pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran. Studi tahun 1976 milik Komisi PBB melalui Sub- Comission  on  the  Promotion  and  Protection  of  Human  Rights mengungkapkan bahwa ada dua sisi masalah pekerja migran. Pertama berkaitan dengan tindakan pengiriman pekerja migran. Pekerja migran yang dikirim secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum yang diistilahkan sebagai clandestine. Kedua, pekerja migran

## Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
mengalami diskriminasi di negara tempat mereka bekerja. 10
Pada  tanggal  18  Desember  1990  PBB  mengadakan  sidang  yang  bertujuan melakukan kajian terhadap konvensi yang diusulkan yang didokumentasi dan dituangkan  dalam  Resolusi  Nomor  A/Res/45/158.17  Konvensi  ini  kemudian dinamakan Convention on the Protection of Migran Workers and their Family 1990 (selanjutnya disebut ICMW 1990). ICMW 1990 merupakan hasil dari pembahasan. panjang mengenai perlindungan bak-hak nekeria migran, pada Resolusi 2920 (L III)  PBB  dituangkan  alasan  dimulainya  pembahasan  pentingnya  konvensi  yang mengatur  mengenai  perlindungan  nekeria  migran,  di  mana  banyaknya  pekerja migran Afrika diberangkatkan secara illegal dan dipekerjakan seperti budak.
Pada  17  Desember  1979  diadopsilah  Resolusi  Nomor  A/Res/34/72  yang isinya merupakan langkah dalam perbaikan dan penjaminan HAM kepada pekerja migran. Resolusi ini kemudian diteruskan hingga 1980 di mana penyusunan naskah Konvensi ICMW 1990 mulai dibentuk yang akhirnya disahkan pada 1990 sebagai ICMW 1990. Konvensi ini sangat penting bagi perlindungan bak pekeria migran. karena  selain  mengatur  perlindungan  atas  bak  nekeria  migran,  juga  mengatur perlindungan bak asasi manusia pekeria migran
International  Convention  on  The  Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant Workers and Members of Their Families akhirnya oleh PBB pada 14 Maret 2003 disahkan  setelah  20  negara  melakukan  ratifikasi,  El  Salvador  dan  Guatemala merupakan dua negara terakhir yang melakukan meratifikasi ICMW 1990. Setelah kedua  negara  tersebut  melakukan  ratifikasi,  Konvensi  secara  resmi  berlaku sesuai dengan Pasal 87 (1). Sejauh ini, negara-negara yang meratifikasi konvensi ini masihlah negara asal para imigran yang mana menurut mereka konvensi ini bertujuan sebagai suatu “kendaraan” untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara mereka yang berprofesi sebagai imigran di luar negeri. 11 Contohnya
10 Leolita Masnun and Antje Missbach, ‘Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of their families dan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia’ [2010] Jurnal Masyarakat Budaya.
11 Natasha Karina Ardiani, ‘Ratification of UN Convention on Migrant Workers (1990): The Case of Indonesia and The Philippines.’ 1 Indonesian Journal of Social Sciences.[2].
adalah Filipina yang melakukan ratifikasi atas dasar adanya kasus kekerasan para warga negaranya yang berada di luar negeri sebagai imigran. 12
ICMW  1990  mengatur  mengenai  pengawasan  mekanisme  pelaksanaan Konvnesi. Dalam hal ini, ICMW 1990 membentuk sebuah Komite internasional yang  tugas  pokoknya  melakukan  verifikasi  terhadap  kewajiban  negara  yang tercantum pada Konvensi, yang termasuk pula didalamnya mengenai perkembangan kebijakan  legislatif,  yudisial,  pemerintah,  dan  kebijakan  lainnya  yang  telah dilakukan oleh negara pihak sesuai dengan Pasal 72 ayat 1 bagian VII ICMW 1990. Komite internasional ini didirikan dengan tujuan melindungi setiap hak pekerja migran beserta keluarganya, berisikan 10 ahli yang akan bertambah menjadi 14 ahli setelah negara ke-41 bergabung dalam konvensi.
Pokok  bahasan  yang  mendasari  pembentukan  ICMW  1990  adalah  demi melindungi pekerja migran secara utuh tanpa memandang status migrasinya. Pekerja migran tidak berdokumen sebelum Konvensi ini tidak memiliki perlindungan maupun jaminan apapun, sedangkan disaat yang sama merekalah pekerja paling rentan dan lemah. Pekerja migran tidak berdokumen sering kali menjadi target atas pelanggaran maupun eksploitasi HAM oleh majikan maupun pengirimnya. Sering kali praktik eksploitasi ini menuju kepada pekerja paksa.

## Tanggung Jawab Negara
Kedaulatan negara pada hubungan internasional merupakan hal yang tidak dapat di ganggu gugat. Suatu negara berdaulat tidak dapat dipaksa tunduk kepada negara  berdaulat  lainnya.  Negara  memiliki  kekuasaan  terhadap  barang  maupun orang  yang  berada  di  dalam  wilayah  hukumnya.  Namun  tidak  berarti  negara berdaulat dapat melakukan semua hal yang di kehendakinya., hukum internasional telah melakukan pengaturan mengenai batasan tertentu yang dapat di lakukan oleh suatu negara berdaulat. Termasuk di dalamnya kewajiban negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban negara atas kelalaian maupun tindakannya. 13
12 ibid .
13 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (2nd edn, Rajawali Press 2021).[253].

## 174 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
Henry  Campbel  mendefinisikan  tanggung  jawab  dalam  isitlah  hukum menjadi tiga kategori. Istilah tersebut merupakan accountability,  liability, dan responsibility. 14 Dalam KBBI, tanggung jawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”. 15
Konsep pertanggungjawaban negara pada hukum internasional didasarkan dengan gagasan bahwa tidak ada suatu negara berdaulat yang dapat menikmati haknya tanpa mengindahkan hak dari negara berdaulat lainnya. Dengan kata lain setiap tindakan yang melanggar hak negara lain menimbulkan pertanggungjawaban. 16
Terdapat dua macam aturan yang diterapkan dalam hukum internasional, pertama adalah primary rules dan yang kedua adalah secondary rules. Hak dan kewajiban negara pihak tercantum pada primary  rules yang mana dapat dilihat di dalam konvensi maupun perjanjian internasional lainnya. Secondary  rules merupakan aturan yang mengatur mengenai akibat hukum atas pelanggaran primary rules oleh negara pihak, secondary rules lebih dikenal sebagai the law of state responsibility
(tanggung  jawab  negara) . 17 Pengembangan hukum tanggung jawab negara di dasarkan  oleh  hukum  kebiasaan,  pendapat  para  ahli  serta  putusan  pengadilan internasional.
Shaw  dalam  bukunya  mengatakan  karakteristik  adanya  tanggung  jawab negara 18 adalah akibat tindakan maupun kelalaian yang melanggar hukum internasional.
ICMW  1990  tidak  mengatur  mengenai secondary  rules ,  hal  ini  kemudian menimbulkan kesempatan untuk negara pihak Konvensi ini untuk tidak melakukan kewajibannya secara penuh tanpa adanya konsekuensi hukum. Mengenai konsekuensi negara akan di bahas lebih lanjut pada bab III. Pada penerapan ICMW
14 Campbell Henry, Black’s Law Dictionary (6th edn, West Publishing 2003).[78].
15 Kbbi, ‘Tanggung Jawab’ ( Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ) <https://kbbi.web.id/ tanggung%20jawab> accessed 24 July 2022
16 Hingorani, Modern International Law (2nd edn, Oceana 1948).[241].
17 Sefriani, Op.Cit. [254].
18 Malcom Shaw, International Law (6th edn, Cambridge University Press 2008).[482].
1990  berlaku  asas  resiprositas  dimana  tindakan  negara  dapat  di  balas  dengan setimpal oleh negara lain baik tindakan tersebut merupakan tindakan positif ataupun tindakan negatif. 19
Penerapan ICMW 1990 yang salah satunya bergantung pada asas resiprositas mengalami berbagai masalah dalam penerapannya. PMI yang berangkat ke negara yang tidak menjadi bagian dari Konvensi ini tentu nasibnya akan sangat tidak menentu serta status perlindungan hukumnya akan menjadi rentan dan terancam. Sebaliknya bila ada TKA yang masuk ke Indonesia, sebagai negara peratifikasi, Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan kepada TKA tanpa memandang status migrasinya. Menjadi pertanyaan besar mengapa Indonesia yang pada dasarnya tidak mendapatkan keuntungan signifikan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini.
Pemerintah Indonesia berharap dengan melakukan ratifikasi pada Konvensi ini,  PMI  yang  dikirim  akan  diperlakukan  lebih  baik,  namun  kenyataannya  PMI yang dikirimkan lebih dominan bekerja di negara yang tidak melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ICMW 1990.  Data Juni 2022 oleh BP2MI, lima negara paling atas tujuan PMI adalah Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Inggris. Seluruh  negara  tersebut  bukan  menjadi  bagian  dari  ICMW  1990.  Pemerintah Indonesia tidak dapat meminta asas resiprositas atas perlindungan hukum PMI kepada negara tersebut dengan dasar ICMW 1990.

## Penerapan ICMW 1990 di Indonesia
Salah satu persoalan yang dialami oleh pekerja migran adalah kurangnya pengamanan dan pemenuhan hak-hak mereka beserta keluarganya mulai dari negara  pengirim  hingga  negara  tujuannya.  Diperparah  pula  dengan  tidak lengkapnya pengetahuan pekerja migran terhadap hak hukum serta HAM yang dimilikinya. 20 Hal ini tidak sesuai dengan adanya salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya asas “ equality  before  the  law ” atau asas persamaan di
19 Wagiman Mandagi, Terminologi Hukum Internasional ( Sinar Grafika 2016) [50]
20 Coordinator Ministry for welfare of Indonesia, Perlindungan sosial bagi buruh migran, perempuan dan landasan hukumnya., Jakarta, 3 Mei 2006, [17].

## Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
hadapan hukum. 21 Di Indonesia sendiri asas ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD  1945  menerangkan  bahwa  segala  warga  negara  sama  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian di hadapan hukum. 22
Dalam  pembentukan  ICMW  1990  ini,  produk-produk  hukum  sebelumnya, terutama deklarasi universal hak asasi manusian (DUNHAM), tetap tidak dilupakan sebagai landasan pembentukannya. DUNHAM memuat norma-norma internasional yang telah mengikat negara-negara dibawah naungan PBB. ICMW 1990 diharap dapat  mengisi  kekosongan  instrument  HAM  PBB.  Tujuan  konvensi  ini  adalah mencipkatan prinsip-prinsip dasar demi melindungi tenaga kerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka.
Sikap Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap ICMW 1990 dapat dianggap sebagai langkah awal Indonesia untuk menuju penghormatan HAM lebih baik terkhusus kepada pekerja migran. Ratifikasi ini bukan seharusnya menjadi akhir usaha Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik dalam penghormatan HAM, namun sebagai awal.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  status  aksesi  konvensi  telah  meratifikasi Konvensi  ini  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Ratifikasi ICMW  1990. Alasan  mendasar  proses  ratifikasi  Indonesia  menjadi  sangat  lama adalah adanya perbedaan pendapat tentang pentingnya meratifikasi konvensi antara pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden dan kementriannya dengan DPR RI.  DPR  RI  khawatir  bila  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  konvensi  tersebut, kebutuhan pekerja migran Indonesia akan turun.
Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) bukanlah hal baru di Indonesia, masuknya TKA ke Indonesia telah di mulai sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut UU No.3/1958
21 Nadya Thamariska, et.al., ‘Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun’ (2023) 15 Legalitas: Jurnal Hukum.[111].
22 Pasal 27 ayat 1 Udang-Undang Dasar 1945.
tentang TKA) merupakan undang-undang pertama milik Indonesia yang mengatur mengenai TKA di Indonesia. Latar belakang dibuatnya undang-undang ini dapat dilihat  dalam  konsideran  UU  No.3  1958  tentang  TKA,  dimana  undang-undang ini dibuat dengan keperluan perlindungan tenaga kerja lokal di Indonesia dari masuknya TKA di Indonesia. UU ini menjamin kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia dengan cara mewajibkan seluruh majikan yang berkeinginan untuk mempekerjakan TKA wajib mengajukan izin kepada Mentri terkait.
Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal (selanjutnya disebut TKL) pula berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing  (Selanjutnya  disebut  UU  No.1/1967  tentang  PMA),  dimana dalam Pasal 10 hingga 11 mewajibkan perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan TKL kecuali terhadap jabatan-jabatan yang TKL belum dapat memenuhinya.  Pada  Pasal  12  UU  No.1/1967  tentang  PMA  pula  perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas untuk pelatihan bagi TKL agar dikemudian hari dapat menggantikan TKA.
UU No.1/1967 tentang PMA ini kemudian digantikan dengan diterbitkannya Keppres Nomor 75 tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (selanjutnya disebut Keprres No.75/1995 tentang TKA). Kepres ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  UU  No.1/1967  tentang  PMA  dimana  Keprres  ini dilahirkan demi melakukan perlindungan kesempatan bekerja pada TKL. Beberapa hal yang menjadi pembeda atas Kepres ini dengan UU No.1/1967 tentang PMA adalah adanya kewajiban untuk menentukan seorang TKL yang menjadi pendamping TKA selama bekerja di Indonesia. Pula Kepres ini mengatur secara rinci mengenai jabatan yang dapat diisi oleh TKA maupun jabatan yang tidak dapat diisi TKA.
Berlanjut pada tahun 2000, diterbitkanlah Kepmen Nomor 173 tentang Jangka Waktu  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing  Pendatang  oleh Kementrian Tenaga Kerja. Ketentuan ini berusaha memperkuat Kepres No.75/1995 tentang TKA dimana diatur bahwa TKA dapat datang dan bekerja di Indonesia selama permintaan pengguna dan/atau sponsor yang mendatangkan telah mendapatkan izin dari instansi terkait yang selaras dengan bidang pekerjaannya.

## 178 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU  No.13/2003  tentang  Ketenagakerjaan) Indonesia memperjelas sikap pemerintah dalam menanggapi adanya TKA yang masuk ke Indonesia. UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan memuat beberapa hal yang lebih  spesifik  dalam  memperkerjakan  TKA  dimana  perusahaan  diwajibkan  untuk hanya  mempekerjakan  TKA  yang  telah  memperoleh  izin,  perusahaan  wajib  telah menyusun rencana perusahaan dalam menggunakan TKA, mewajibkan perusahaan memilih TKL dalam pendampingan TKA yang bekerja di Indonesia, serta kewajiban perusahaan untuk memulangkan TKA setelah masa bekerja TKA berakhir.
Pada  2008  diterbitkan  Permen  Nomor  Per.02/Men/II/2008  tentang  Tata Cara  Pemanfaatan  Tenaga  Kerja  Asing  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi. Permen ini memperjelas kriteria TKA yang dapat dipekerjakan. Pertama adalah memiliki Pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurangnya lima tahun dalam jenis pekerjaan yang akan diisi. Kedua bersedia untuk melakukan pengalihan dan pengajaran atas keahliannya kepada TKL atau setidaknya  yang  ditunjuk  sebagai  pendamping  TKA  yang  dimaksud.  Yang terakhir adalah kelihaian berbahasa Indonesia.
Dapat disimpulkan berdasarkan peraturan-peraturan di atas bahwa Pemerintah Indonesia dalam menanggapi TKA yang masuk berkeinginan membentuk sebuah perlindungan kepada TKL terhadap persaingan pekerjaan dalam taraf global . Sikap Pemerintah ini pula bertujuan untuk meminimalisir kebutuhan Indonesia terhadap TKA. Terlebih lanjut, dijelaskan pula bahwa setiap bentuk pemerintahan (Pusat/ daerah) memiliki peran yang khusus untuk melakukan pengaturan terhadap para pekerja imigran sebagai contohnya adalah pemerintahan pusat yang memiliki tugas untuk melakukan proses rekruitmen pekerja imigran dan pemenuhan hak serta kewajiban sesuai dengan regulasi yang ada. 23 Sedangkan  pemerintahan  daerah memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan pelatihan sebelum para
23 Darminto Hartono dan Indranila Kustarini Samsuria, ‘Legal Protection of Indonesian Mi - grant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems’ (2021) Inter - national Journal of Criminology and Sociology.[863-864].
pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri sekaligus memiliki kewajiban untuk melaporkan penempatan pekerja Indonesia tersebut nantinya ke pada pemerintah pusat secara berkala. 24
Pada  2020  lalu,  diterbitkan  peraturan  yang  mengalami  banyak  penolakan oleh masyarakat, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No.11/2020 tentang Ciptaker) dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut PP No.34/2021 tentang Pemanfaatan TKA)
Terjadi  perubahan  yang  cukup  mendasar  terhadap  UU  No.11/2020  tentang Ciptaker dibandingkan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah penghapusan mengenai kewajiban TKA untuk memiliki izin tertulis dari Mentri ataupun pejabat terkait. Hal ini digantikan hanya dengan kewajiban perusahaan memiliki pengesahan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hal ini tercantum dalam perubahan Pasal 42 UU Np.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Pasal 81 No.4 UU No. 11/2020 tentang Ciptaker. Indonesia  setelah  melakukan  ratifikasi  ICMW  1990  tetap  belum  merumuskan perlindungan terhadap pekerja migran ireguler secara eksklusif pada peraturan perundang-undangannya.  Namun  pada  pengaturan  perlindungan  pekerja  migran regular Pemerintah Indonesia telah menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki dan melangkah lebih maju dalam perlindungannya dengan mengedepankan perlindungan HAM.
Indonesia selain melakukan perombakan peraturan perundangan-undangannya juga  telah  melakukan  pelaporan  wajib,  meskipun  laporan  yang  dikirimkan  oleh Indonesia mengalami penundaan pengiriman selama empat tahun. Pemerintah Indonesia dinilai tidak berkeinginan untuk melakukan pelaporan secara baik sesuai dengan arahan Komite Internasional ICMW 1990.
Laporan  pertama  yang  harusnya  di  kirimkan  pada  masa  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  (2013)  tidak  dikirimkan  hingga  masuk  pada  pemerintahan

## 180 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
Presiden  Joko  Widodo  (2017)  Laporan  Indonesia  mencantumkan  sepuluh entitas koordinator pemerintahan di tingkat nasional yang berisi: (a) Kementrian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia;  (b)  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI yang berubah menjadi BP2MI); (c) Kementrian Luar Negeri; (d) Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik  Indonesia;  (e)  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia; (f) Kementrian Sosial Republik Indonesia; (g) Kementrian Kesehatan Republik  Indonesia;  (h)  Kementrian  Perhubungan  Republik  Indonesia;  (i) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; (j) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berperan dalam pelaksanaan isi ICMW 1990. 25
Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia sangat tidak efisien dalam melaksanakan ICMW 1990. Terjadi banyak tumpang tindih terhadap kewenangan pengaturan  terhadap  ICMW  1990,  Kementrian  Hukum  dan  HAM  merupakan koordinator  yang  bertanggung  jawab  atas  arus  imigrasi,  Kementrian  Luar  Negeri bertanggung jawab terhadap pengumpulan pertanggung jawaban pemerintah terhadap ICMW 1990. Karena pemerintah Indonesia lebih berfokus kepada perlindungan PMI sehingga Pemerintah abai terhadap kewajibannya terhadap pekerja migran yang masuk ke wilayahnya sebagai negara peratifikasi ICMW 1990. 26
Pada tahun 2016, Komite Internasional menerima laporan yang diberikan oleh International Civil Society Organization dan National Human Right Institution yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak beritikad baik dalam pelaksanaan ICMW  1990.  Kedua  organisasi  ini  menganggap  dengan  Indonesia  tidak  segera melakukan  perbaikan  terhadap  peraturan  perburuhannya,  serta  mengabaikan perintah Komite Internasional untuk melakukan pelaporan yang sesuai merupakn bukti bahwa Indonesia tidak berkeinginan untuk mematuhi ICMW 1990. 27
25 Republik Indonesia, Initial Report of the Republic of Indonesia on the Implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families pursuant to the simplified reporting procedure, 2017
26 Wayne Palmer and Antje Missbach, Op.Cit. [911]
27 ibid.
Hal ini tentu merupakan tamparan keras kepada Pemerintah Indonesia. Bahkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengeluarkan banyak pembahasan mengenai kurang tanggapnya Pemerintah dalam melakukan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran yang keluar, namun Komisi ini tidak banyak menyinggung masalah perlindungan hak pekerja migran yang masuk ke Indonesia. 28
Isi pelaporan oleh Indonesia memuat mengenai karakteristik arus migrasi pekerja migran Indonesia serta beberapa faktor pendukung maupun hambatan dalam pelaksanaan ICMW 1990. Laporan ini kemudian dinilai oleh Komite internasional, diberikan  komentar  dan  rekomendasi.  Namun,  laporan  ini  kemudian  tidak memberikan perkembangan mengenai penerapan perlindungan hak yang diberikan oleh  ICMW  1990  terhadap  pekerja  migran  yang  masuk  ke  Indonesia.  Bahkan setelah komite internasional melakukan permintaan khusus kepada Pemerintah Indonesia mengenai laporan perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia enggan melakukan pembahasan mengenai hal tersebut. Satu-satunya laporan yang memuat mengenai isu pekerja migran yang masuk ke Indonesia dibuat oleh Global Detention  Project yang berfokus kepada salah tangkap yang berdampak pada seluruh pekerja migran. 29

## Konsekuensi Negara Bila Tidak Memenuhi Kewajiban
Paska  melakukan  ratifikasi  sebuah  perjanjian  internasional,  maka  secara otomatis negara tersebut menjadi negara pihak dalam perjanjian, perjanjian yang ditandatangani akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara pihak. Hak dan kewajiban ini melekat untuk dilaksanakan berdasarkan good  faith. Dengan melakukan perjanjian internasional, maka berlakulah asas pacta sunt servanda. 30
28 ibid, h, 912.
29 Global Detention Project, Submission to the UN Committee on Migrant Workers (CMW) Issues concerning immigration detention, Geneva March 2016, [1-4].
30 Dewa Ayu putu, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990’ [2018] 8(1) Refor - masi

## 182 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
Negara pihak sudah sewajarnya kemudian melakukan adopsi terhadap seluruh kriteria, persyaratan hingga kewajiban yang timbul kedalam peraturan nasionalnya. Bila ternyata peraturan yang disyaratkan oleh konvensi tidak ada atau tidak sesuai maka dapat dibuat sebuah hukum baru atau dilakukannya revisi terhadap peraturan yang ada sebagai dasar hukumnya.
Hingga  saat  ini,  setelah  kurang  lebih  sepuluh  tahun  Indonesia  melakukan ratifikasi terhadap ICMW 1990, belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya. Konvensi ini memberikan berbagai perlindungan hukum terhadap pekerja migran tanpa memandang status imigrasinya, termasuk pula pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur resmi oleh pemerintah tempat asalnya.
Tanggung jawab negara pada hukum internasional hingga saat ini masih belum  dapat  didefinisikan  dengan  baik,  karena  pada  dasarnya  konsep  tanggung jawab negara masih  belum  ditemukan  dan  sedang  berkembang.  Namun  pada dasarnya,  selama  adanya  kewajiban  hukum  internasional  yang  dilanggar  oleh negara  pihak,  maka  tanggung  jawab  negara  akan  timbul. 31 Dalam  ICMW  1990, tidak diatur mengenai sanksi kepada negara yang tidak melakukan kewajibannya. Namun  bukan  berarti  bila  sebuah  negara  tidak  melakukan  kewajibannya  sesuai dengan ICMW 1990 tidak akan menimbulkan masalah.
Pekerja migran yang meminta perlindungan haknya kepada pemerintah wajib menunjukkan izin tinggal. Hal ini berlaku pula kepada pekerja migran yang berada pada  situasi  ireguler,  seperti  pekerja  migran  yang  ditipu  ataupun  dijebak  untuk bekerja dibawah situasi yang berbeda dari yang dijanjikan oleh majikannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perlindungan kepada pekerja migran yang datang secara resmi namun majikannya dengan sengaja menghilangkan, menghancurkan ataupun menyembunyikan dokumen milik pekerja migran. 32
Pada  2015  lalu,  media  internasional  menyorot  Pemerintah  Indonesia tentang kondisi bekerja yang disamakan dengan perbudakan masa kini. Zin Win
31 ibid. [255]
32 Wayne Palmer and Antje Missbach, Op.Cit. [914].

## yang merupakan salah satu dari kurang lebih 600 migran yang diselamatkan oleh
Pemerintah  Indonesia  dari  Benjina  (pulau  kecil  di  timur  Indonesia).  Pemerintah kemudian memindahkan Zin ke pulau Tual, yang oleh International Organization for  Migration  (IOM) diberikan pertolongan medis dan dibantu untuk mencari tempat  tinggal  sementara.  Ditemukan  fakta  bahwa  Zin  merupakan  korban  kerja paksa setelah ditipu oleh majikannya. Zin Win yang bekerja selama 14 bulan di atas kapal dijanjikan gaji sebesar $260, namun hanya mendapatkan $82 per bulan. Zin Win kemudian ditahan selama dua hari.
Setelah penyelidikan awal terhadap klaim ini, aparat hukum yang menangani kasus ini mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini merupakan kasus yang tidak mudah diselesaikan. Perusahaan Benjina Pusaka Resources yang mempekerjakan Zin Win membayar TKL secara langsung namun pembayaran kepada pekerja migran dilewatkan mitra perusahaan yang berada di Thailand, Silver Sea Fishery, pemilik  kapal  dimana  Zin  Win  bekerja.  Skema  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh Benjina  Pusaka  Resources  dengan  Silver  Sea  Fishery  memperumit  penegakkan hak  milik  Zin Win  dan  pekerja  migran  lainnya.  Dalam  kasus  ini,  aparat  hukum Indonesia tidak berfokus terhadap perlindungan hak pekerja migran yang dilanggar, namun lebih berfokus kepada status migrasi mereka. 33
Setelah  tekanan  media  internasional  semakin  berat,  akhirnya  Pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan ini dengan menghukum delapan aktor yang dituduh melakukan penyelundupan manusia. Sayangnya dalam penanganan kasus ini, dibutuhkan waktu yang cukup lama yang menyebabkan pekerja migran yang dimaksud telah kembali ke negara asalnya dimana hal ini menyebabkan pihak berwenang Indonesia kesulitan untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan yang dituntut. Pemerintah kemudian mengambil jalan mudah dengan hanya memanggil 11 pekerja migran sebagai perwakilan pekerja migran yang akan diberikan kompensasi jika pengadilan menyatakan adanya pelanggaran hukum. Dari 11 pekerja migran yang di panggil, hanya delapan yang diberikan kompensasi dengan alasan pihak

## Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
terpidana tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian. 34
Dari  kasus  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  Indonesia  dalam melakukan penanganan terhadap pekerja migran terutama pekerja migran dalam keadaan ireguler tidak mengedepankan pendekatan HAM. Hal ini terjadi karena pada dasarnya belum ada perubahan hukum yang signifikan semenjak disahkannya UU No.  6/2012 tentang Ratifikasi ICMW 1990. Dengan tidak adanya perubahan signifikan  kepada  hukum  yang  berlaku  sejak  adanya  ratifikasi,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Indonesia  tidak  segera  menjalankan  ICMW  1990  dengan  baik dan  masih  memerlukan  banyak  perubahan  peraturan  nasional.  Bahwa  dalam penanganan pekerja migran terutama pekerja migran ireguler, dapat disimpulkan sementara bahwa posisi hukum internasional pada sistem hukum Indonesia secara teori perjanjian yang diratifikasi berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya tidak semua dijalankan dengan baik, bahkan sering kali beberapa poin penting di kesampingkan. 35
Dalam penegakan hukum dan perlindungan hak pekerja migran, peraturan yang ada di Indonesia masih memiliki kekosongan hukum yang harus segera di isi demi memajukan perlindungan HAM. Bila kekosongan hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum mengenai pekerja migran tidak segera di atasi bukan tidak mungkin bila dikemudian hari Indonesia akan disorot lagi oleh media-media asing atau bahkan dapat ditimbulkan narasi asas equality before the law tidak ada artinya di Indonesia kepada pekerja migran dari negara lain.

## Kesimpulan
ICMW  1990  merupakan  perjanjian  internasional  yang  menjadi  standar minimum perlindungan yang harus dipenuhi negara pihak kepada pekerja migran tanpa memandang status imigrasinya. Indonesia sebagai negara peratifikasi ICMW
34 Muhammad Ali,  ‘Kejagung  Serahkan  Dana  Restitusi  terhadap  8  Korban  TPPO  Benji - na’ ( Liputan6 , 8 December 2017) <https://www.liputan6.com/news/read/3188472/kejagung-serah - kan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tppo-benjina> accessed 3 July 2022.
35 Simon  Butt,  ‘The  Position  of  International  Law  within  the  Indonesian  Legal  Sys - tem’ [2014] 28(1) Emory International Law Review.
1990 belum melakukan seluruh kewajibannya dalam melindungi pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya. Dengan dasar ini maka dapat dikatakan Indonesia tidak mengindahkan asas equality before the law. Dalam ICMW 1990, tidak diatur secondary rule maka secara hukum Indonesia tidak akan mendapatkan konsekuensi apa pun jika tidak melakukan perlindungan. Tanpa adanya konsekuensi hukum bukan berarti Indonesia lepas dari konsekuensi, bila tidak segera di perbaiki maka reputasi Indonesia pada taraf global akan terdampak yang dapat mengakibatkan berkurangnya TKA yang hendak masuk ke Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Campbell Henry, Black’s Law Dictionary (6th edn, West Publishing 2003).
Hingorani, Modern International Law (2nd edn, Oceana 1948).
Koesrianti, Buku  Ajar  Hukum  Perburuhan  Internasional (Airlangga University Press 2015).
Malcom Shaw, International Law (6th edn, Cambridge University Press 2008).
Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (2nd edn, Rajawali Press 2021).
Wagiman Mandagi, T erminologi Hukum Internasional ( Sinar Grafika 2016) 50

## Jurnal
Darminto Hartono dan Indranila Kustarini Samsuria, ‘Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems’ (2021) International Journal of Criminology and Sociology.
Dewa  Ayu  Putu,  ‘Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990’ [2018] 8(1) Reformasi.
Leolita  Masnun  and  Antje  Missbach,  ‘Ratifikasi  International  Convention  on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of their families dan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia’ [2010] -(-) Jurnal Masyarakat Budaya.

## 186 Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
Moch Shadiqin and Antje Missbach, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan’ [2019] 2(3) Administrative Law & Governance Journal 599.
Nadya Thamariska, et.al., ‘Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD)  di Wilayah  Hukum  Polres  Sarolangun’  (2023)  15  Legalitas:  Jurnal Hukum.
Natasha  Karina  Ardiani,  ‘Ratification  of  UN  Convention  on  Migrant  Workers (1990): The Case of Indonesia and The Philippines.’ 1 Indonesian Journal of Social Sciences.
Riri  Anggriani  and  Antje  Missbach,  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI IRREGULAR  MIGRANT  WORKERS  INDONESIA  DI  KAWASAN ASIA  TENGGARA  (DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  HAM INTERNASIONAL)’ [2017] 32(2) YURIDIKA 315.
Simon  Butt,  ‘The  Position  of  International  Law  within  the  Indonesian  Legal System’ [2014] 28(1) Emory International Law Review.
Wayne Palmer and Antje Missbach, ‘Enforcing labour rights of irregular migrants in Indonesia’ [2019] 40(5) Third World Quarterly.

## Lembaga
Coordinator  Ministry  for  welfare  of  Indonesia, Perlindungan  sosial  bagi  buruh migran, perempuan dan landasan hukumnya., Jakarta, 3 Mei 2006.
Global Detention Project, Submission to the UN Committee on Migrant Workers (CMW) Issues concerning immigration detention, Geneva March 2016.
Republik Indonesia, Initial Report of the Republic of Indonesia on the Implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families pursuant to the simplified reporting procedure, 2017.

## Laman
Ama nda kusmawardhani, ‘Survei World Bank: 9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri’ ( Ekonomi Bisnis , 28 November 2017) <https://ekonomi.bisnis.com/ read/20171128/12/713425/survei-world-bank-9-juta-pekerja-indonesia-di- luar-negeri> accessed 16 September 2021.
Kbbi,  ‘Tanggung  Jawab’  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online)  <https://kbbi.
web.id/tanggung%20jawab> accessed 24 July 2022.
Muhammad Ali,  ‘Kejagung  Serahkan  Dana  Restitusi  terhadap  8  Korban  TPPO Benjina’  (Liputan6,  8  December  2017)  <https://www.liputan6.com/news/ read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tppo- benjina> accessed 3 July 2022.
Rahardian  rundjan,  ‘Riwayat  Pekerja  Ahli  Asing’  (DW,  16  September 2018)  <https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di- indonesia/a-44964165> accessed 24 Juli 2022.
Safir makki, ‘3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021’ (CNN Indonesia, 26 May  2021)  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525181559-92- 646868/3-negara-asal-tka-terbesar-per-18-mei-2021> accessed 16 September 2021.

## Zati Rizqi: Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--