## Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali
Siti Noviyanti 1 , Candradewini 2 , Ratna Meisa Dai 3
1,2,3 Program Pascasarjana Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sitinov311@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk membahas implikasi dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. Dengan spesifik, penelitian ini akan menganalisa rasionalisasi perokok aktif yang secara menerus melakukan kegiatan merokok walaupun terdapat aturan yang tertulis terkait  KTR telah dipajang  di berbagai tempat di lingkungan  Rancabali, Kabupaten Bandung.  Metode yang dipilih  penulis  ialah kualitatif  deskriptif.  Kawasan Tanpa Merokok  merupakan  aturan yang diberlakukan sejak tahun 2012 dengan tujuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang berstatus perokok pasif di mana mereka cenderung menjadi korban paparan asap dari perokok aktif. Sebagaimana hasil beberapa  penelitian  sebelumnya yang mana perokok pasif akan  menanggung ancaman berbahaya terhadap  kesehatan  daripada  perokok aktif karena tidak  hanya mengandung unsur tar atau nikotin, asap rokok yang terhirup juga bercampur dengan karbon dioksida. Adapun  bagian dari masyarakat yang secara khusus perlu dilindungi  adalah  wanita, khususnya  perempuan hamil, anak-anak, dan lansia.  Kajian ini menemukan bahwa Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali sudah dilaksanakan namun belum baik karena smooking area belum memadai, kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai kantor Kecamatan Rancabali dan masyarakat tentang adanya Perda KTR.
Kata Kunci: implementasi; kawasan tanpa rokok; rancabali.

## I. PENDAHULUAN
Perilaku merokok ialah  kebiasaan yang memiliki relevansi dengan kesehatan  di suatu masyarakat  karena bisa menimbulkan berbagai penyakit dan yang terburuknya ialah   kematian perokok  aktif maupun perokok pasif. Masyarakat  memahami bahwa  merokok adalah aktivitas yang membahayakan kesehatan, akan tetapi aktivitas merokok sering ditemui dimanapun dan kapanpun. Merokok  pun merupakan  awal bagi satu individu untuk mencoba dan menggunakan  berbagai zat adiktif lain dibandingkan perokok pasif.
Rokok  adalah  aktivitas populer  di kalangan masyarakat. Bagi perokok aktif, asap rokok tidak memberikan  dampak buruk di kehidupannya. Akan tetapi beda halnya dengan  asap rokok bagi  perokok pasif  yang berkesempatan menerima beberapa gangguan kesehatan, misal menimbulkan  penyakit kanker paru, jantung, dan asma. Tidak hanya itu, asap rokok juga bisa mengganggu masyarakat lainnya  ketika melakukan aktivitas  pola hidup sehat. Pada 2017, data World Health Organization ( WHO )
menggambarkan  Indonesia  berada pada peringkat ketiga sebagai perokok terbesar dan terbanyak  di dunia. Jumlah perokok berkisar 35% dari total populasi, yaitu 75 juta jiwa. Ditambah dengan tingginya pertumbuhan perokok dari kalangan anak-anak dan remaja  sekitar  19.4% (Kemkes, 2020).
Dari data WHO membuat kebijakan untuk mengendalikan
tembakau di Indonesia memicu  pro dan kontra,  apa lagi dikaitkan dengan  hak azasi seorang perokok,  penilaian  atas haramnya merokok di sembarang tempat hingga implikasinya terhadap
perekonomian  serta lapangan pekerjaan (KebijakankesehatanIndonesia, 2019). Di sisi lain, sebuah kebijakan dapat dijadikan cara efektif untuk mengendalikan tembakau  dan  mengurangi  perilaku merokok.  Oleh sebab itu, pada 2009, Pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana menguraikan rokok dan kebijakan
Kawasan  Tanpa  Rokok pada pasal 113- 115. Dalam menciptakan Indonesia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan  ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan ini memiliki beberapa fasilitas, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, area belajar  dan  mengajar, tempat permainan anak, tempat ibadah,  angkutan umum, kantor-kantor,  tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan (Permenkes No.188 Tahun 2011).
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah disediakan pada beberapa wilayah/kota, salah satunya Rancabali. Rancabali menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Bandung dan juga merupakan wilayah atas pelaksanaan beragam aktivitas, seperti belajar mengajar, lokasi kerja di berbagai perusahaan dan instansi. Dari berbagai kegiatan tersebut yang mana seyogyanya dijadikan area Kawasan Tanpa Rokok sesuai  Undang- Undang  Kesehatan.  Kabupaten Bandung termasuk 26 kabupaten di Indonesia yang menerima  penghargaan Pastika Parama dari Menteri Kesehatan (Kemkes, 2020). Penghargaan ini adalah  penghargaan untuk  Provinsi/Kota/Kabupaten  yang mempunyai Peraturan Daerah dan melaksanakan kebijakan KTR. Kabupaten Bandung mengeluarkan
Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang memiliki tujuan melindungi masyarakat maupun individu perorangan dari  dampak  yang merugikan atas aktivitas  dan asap rokok bagi  kesehatan dan kualitas hidup, dibutuhkan
pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di tempat- tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar memperoleh informasi terkait Implementasi Kebijakan KTR. Penelitian ini dilakukan  agar bisa  mengetahui implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. Hal ini mengingatkan bahwa setegas apapun pemerintah  menerbitkan satu kebijakan, individu maupun masyarakat umum  selalu  menafsirkan sendiri. Tafsir tersebut menggambarkan otonomi manusia sebagai seseorang yang memiliki pemikiran dan perasaan tersendiri. Berdasarkan pendahuluan
makalah  ini,  maka  penulis  merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Kawasan Tanpa Merokok di Rancabali, Kabupaten Bandung.

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan ini memilih metode penelitian  kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan objek penelitian sebagai fenomena implementasi kebijakan
publik. Berikut permasalahan dalam kajian ini yang akan menyoroti Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali, Kabupaten Bandung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komoditas rokok sering menuai pro dan kontra. Berbicara tentang  ini tidak akan lepas dari perbincangan mengenai
mereka yang mengonsumsinya.  Di sisi lain, bagi masyarakat, ada atau tidaknya penerapan KTR di lingkungan merupakan sesuatu yang serupa. Sebab, di lingkungan sekitar masih  sering  menemukan  orang yang menjalankan aktivitas merokok. Walaupun benar bahwa beberapa bagian masyarakat menyampaikan
bahwa lingkungan tersebut cukup “steril” untuk
para perokok. Secara lebih rinci lagi, apabila memakai implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011:93), terdapat dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,  diantaranya  isi  kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan implementasi ( context of implementation ).  Kedua variabel  itu terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang  didapatkan kelompok sasaran, perubahan ditimbulkan oleh  kebijakan,  ketepatan letak  program,  penyebutan implementor secara detail,  serta  dukungan  sumber daya yang memadai.  Dasarnya  ialah kondisi pasca kebijakan ditransformasikan, disitulah implementasi dikerjakan. Isu yang sering menemukan orang-orang merokok di sekitar tidak hanya menjadi masalah bagi perokok aktif, tapi juga menarik struktur dan  sistem sosial secara luas. Langkah untuk  menurunkan  angka perokok di Indonesia terus diupayakan melalui Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

## a. Kepentingan Kelompok Sasaran
Pada kepentingan kelompok sasaran yang penulis dapatkan Kantor Kecamatan Rancabali adalah kawasan perkantoran atau tempat kerja Instansi Pemerintahan, maka Kantor Kecamatan Rancabali termasuk dalam kelompok sasaran dari penyelenggaraan KTR. Kantor Kecamatan Rancabali ialah perkantoran yang bertugas dalam melayani masyarakat mengingat Kecamatan Rancabali memiliki beberapa pelayanan harus diberikan secara langsung kepada masyarakat, seperti; pelayanan pembuatan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan beberapa rekomendasi atau rujukan yang sifatnya dasar untuk kemudian di proses ke Dinas terkait.
Salah satu alasan diterapkannya Perda KTR di kantor kecamatan Rancabali adalah banyaknya masyarakat dari berbagai usia dan kalangan yang datang ke kantor tersebut untuk mendapatkan
pelayanan yang rentan terhadap pengaruh asap rokok. Sangat tidak beretika apabila terdapat perilaku tersebut dilakukan didalam ruangan pelayanan masyarakat. Dalam kemasan rokok sudah ada informasi bahwa merokok dapat membunuhmu. Maka dengan diterbitkannya regulasi Kawasan Tanpa Rokok diharapkan implementasi dapat berjalan dengan baik.

## b. Tipe Manfaat
Mengenai tipe manfaat adalah pembatasan dampak buruk asap rokok dan promosi oleh produksi rokok diarahkan guna menimbulkan kesadaran tentang pengaruh rokok dan kesehatan untuk pembangunan keluarga, bangsa, dan negara. Melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari pengaruh negatif aktivitas merokok yang membahayakan kesehatan dan kualitas hidup maka dibutuhkan pengendalian rokok. Dijelaskan dalam regulasi Kawasan Tanpa Rokok, sudah sangat relevan dan ideal untuk dipatuhi seluruh masyarakat yang berada di kabupaten bandung, mengenai kesehatan dan kenyamanan. Tertuang pada perihal menimbang didalam peraturan daerah tersebut. Khusus untuk kantor Kecamatan Rancabali sudah tersedianya tempat atau ruang khusus merokok dan terdapat informasi mengenai bahaya rokok serta pentingnya kesehatan.

## c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Salah satu indikator utama untuk melihat proses pencapaian tujuan sebagaimana  yang diharapkan oleh sebuah kebijakan adalah melihat bagaimana proses pelayanan publik itu dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat atau penerima layanan, pada kasus ini ialah masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya di kantor Kecamatan Rancabali. Selain derajat perubahan yang tertuang pada Perda KTR di atas dapat juga mengukur pada pribadi penerima kebijakan tersebut, apakah penerima kebijakan dapat mematuhi atau tidak
terhadap Perda tersebut. Membuat penerima kebijakan lebih disiplin dalam menerapkan perda KTR tersebut.

## d. Letak Pengambilan Keputusan
Pada penetapan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu Pusat maupun dari Daerah, khususnya pada Perda KTR baik itu pada Perda
Kabupaten Bandung tentang KTR No. 13 Tahun 2017, No. 89 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Bandung no No. 700/Kep.523-Dinkes/2019, letak pengambilan keputusannya sudah tepat, karena didalamnya terdapat beberapa aspek, beberapa diantaranya dari kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dalam hal ini mengenai Kesehatan, Kenyamanas dan hak asasi manusia.

## e. Pelaksanaan Program
Pada Kantor Kecamatan Rancabali menilai bahwa sudah berjalannya program KTR tersebut dengan dibuktikannya adanya informasi mengenai KTR di lingkungan kantor Kecamatan Rancabali, namun dirasa harus ditingkatkan lagi karena belum maksimal yaitu kompetensi dan kapabilitas satgas perda KTR sudah sesuai untuk melaksanakan implementasi kebijakan Perda KTR, namun terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda KTR, diantaranya adalah tumpang tindih kepentingan, kurangnya pertemuan rutin, keterbatasan anggaran, dan yang terpenting adalah kurangnya sosialisasi.

## f. Sumber Daya Yang Dilibatkan
Dalam Perda KTR terkait sumber daya khususnya pada sumber daya manusia sangat kompeten dalam pemutusan atau diputuskannya Perda KTR tersebut oleh DPRD Kabupaten Bandung Bersama Bupati Bandung dengan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bandung. Tentu saja
untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Kepala Daerah harus memenuhi syarat yang sangat ketat, salah satunya mengenai kualitas SDM yang sudah diatur dalam peraturannya.
Pada Keputusan Bupati Bandung No. 700/Kep.523-Dinkes/2019 tentang Pembentukan Satgas KTR, diantaranya pada poin 1 yaitu Tim Pembina Kawasan Rokok (Pengarah) oleh Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung, Ketua/Koordinator oleh Sekretaris Daerah, Wakil Ketua oleh Asisten Perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Sekretaris oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa anggota. Pada poin 2 Tim Penegak Kawasan Tanpa Rokok dengan ketua/koordinator oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang untdangan Daerah satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, serta beberapa Anggota.
g. Kekuasaan, Kepentingan, dan
Strategi Para Aktor
Kesimpulan pembahasan dalam faktor kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan Perda KTR, namun masih perlu perbaikan dalam implementasinya. Sekretaris Camat berharap bahwa disiplin harus dimiliki oleh semua masyarakat, khususnya Pegawai kantor yang menjadi pioneer dalam perilaku, kalau merokok harus dilakukan di tempat atau area Rokok. Pada dasarnya penerapan sudah dilakukan dengan sosialisasi, yang pernah dialkukan adalah sosialisasi dengan pemasangan spanduk dan plang mengenai informasi kawasan tanpa rokok dan bahaya rokok. Sosialisasi kepada Masyarakat memang belum secara optimal karena pada proses sosialisasi masih berupa atau terkesan seperti hanya melaksanakan kewajiban, menjadikan realisasi dirasa cukup namun
belum sempurna.

## h. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Lingkungan yang menjadi tempat pelaksanaan kebijakan mempunyai pengaruh atas keberhasilan sehingga di Sub Bab ini diuraikan mengenai karakteristik lembaga yang terlibat dalam memberikan pengaruh suatu kebijakan. Karakteristik lembaga dan penguasa dianggap sebagai rezim sebenarnya dapat menjadi efektif jika hal tersebut telah sesuai dengan tujuan sasaran, secara khususnya pada rezim penguasa, bisa menumbuhkan kepatuhan dan dirasa sangat efektif jika diterapkan pada pegawai instansi terkait. Karena loyalnya bawahan kepada atasan, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena tujuannya untuk melaksanakan kebijakan publik walaupun dengan cara paksaan, walaupun sebaiknya dengan kesadaran dari pribadi para penerima kebijakan.

## i. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (Responsivitas) Kelompok Sasaran
Perda KTR sudah berjalan dengan baik, namun pada penegakannya masih bersifat persuasif sampai dengan hari ini, namun upaya dalam penegakan Perda tersebut dengan terbitnya keputusan Bupati Bandung tentang Satgas KTR. Sejauh ini mengenai Satgas KTR untuk wilayah kecamatan terdapat 5 kecamatan yang sudah mengirimkan administrasi, namun secara SK tertulis baru ada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Katapang dan kecamatan Kertasari. Memang untuk implementasinya masih jauh, sepertinya keinginan atau motivasinya masih kurang, walaupun dalam Perbup sudah jelas bahwa setiap kecamatan wajib membuat Satgas KTR.

## IV. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  penulis menyimpulkan  bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terlaksana, namun belum terlaksana dengan baik, karena smooking area belum memadai, kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai kantor Kecamatan Rancabali dan masyarakat tentang adanya Perda KTR.
Harapan  untuk menjadi lebih baik dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok ialah menggalangkan kesadaran di berbagai lapisan masyarakat melalui dukungan program dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun telah ada aturan yang secara jelas terkait larangan merokok di wilayah dan waktu tertentu, namun kesadaran dari masyarakat masih perlu dibenahi guna mendukung keberhasian implementasi kebijakan ini. Di sisi lain juga bisa mewujudkan lingkungan yang sehat di mana masyarakat didalamnya memiliki Kesehatan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang. (2007). Fenomena Wanita Merokok. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. Amaliani,T.2012.Gambaran Karakteristik dan Sosial Budaya keluarga dalam Hal Perilaku merokok siswa SMK Satria Nusantara Binjai. Binita, A. M. (2016). Hubungan Persepsi Merokok dengan Tipe Perilaku Merokok pada Siswa SMK “X” di Kota Semarang. Chistina, I, 2012. Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Guru Dan Siswa Tentang Rokok Dan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok TerhadapPartisipasi Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Smp Negeri 1 Kota Medan Tahun 2012. Febriani, T. (2014). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dukungan penerapannya di Universitas Sumatera Utara.
Kebijakan  kesehatan  Indonesia. (2019).
Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia . https://kebijakankesehatanindonesia. net/19-policy-brief/policy-brief/69- kebijakan-pengendalian-tembakau- untuk-provinsi-dan-kabupatenkota- non-penghasil-rokoktembakau-di- indonesia Kemkes. (2020). Peringatan HTTS 2020 : Cegah Anak dan Remaja Indonesia dari “‘Bujukan’” Rokok dan Penularan COVID-19 . https://www.kemkes.go.id/article/vie w/20053100002/peringatan-htts- 2020-cegah-anak-dan-remaja- indonesia-dari-bujukan-rokok-dan- penularan-covid-19.html Kemenkes, RI, 2010. Pedoman Teknis Kawasan Tanpa Rokok ; Jakarta.
Purba,YC.2009.Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Laki-laki Terhadap Kebiasaan Merokok di SMU Parulian 1 Medan.Skripsi FKM-USU Medan. Purba,YC.2009.Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Laki-laki Terhadap Kebiasaan Merokok di SMU Parulian 1 Medan.Skripsi FKM-USU Medan. Devhy, Ni Luh Putu. (2014). ‘Pengaruh Faktor Pengelola terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Hotel Berbintang di Kabupaten Badung’, http: //www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_ thesis/unud-1048-998649477- tesis%20lengkap%20devhy.pdf. Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Supriyadi, Agus, (2014). Kawasan Tanpa Rokok sebagai Perlindungan Masyarakat terhadap Paparan Asap Rokok untuk Mencegah Penyakit terkait Rokok, dalam
http://eprints.dinus.ac. id/ 6719/1/jurnal_14100.pdf. Tasya, 2015, Unud Galakkan KTR, Nasib Beasiswa Berlabel Rokok?, http: //perslinimassa. com/kampus/208- unud-galakkan-ktr,-nasib- beasiswa-berlabel-rokok.html.