JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483

## MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TAHUN 2015

## Anung Pramudyo

## Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta

## ABSTRAK
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  atau  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  akan mulai  diberlakukan  di  tahun  2015.  Indonesia  harus  segera  mempersiapkan  diri  untuk menghadapinya,  terutama  di  bidang  sumber  daya  manusia  atau  tenaga  kerja.  Masih  terdapat beberapa  kelemahan  dari  SDM  Indonesia  seperti  produktivitas  yang  rendah,  tingkat  pendidikan dan penguasaan bahasa asing yang rendah, serta ketrampilan dan keahlian yang belum memadai. Padahal  dengan  adanya  MEA  maka  akan  terjadi  persaingan  dengan  SDM  yang  berasal  dari negara asing.  MEA akan mengakibatkan tenaga kerja  asing dengan mudah masuk dan bekerja  di Indonesia.  Untuk  itu  diperlukan  perhatian  yang  serius  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM Indonesia.  Peran  pemerintah  menjadi  sangat  krusial  dalam  upaya  pengembangan  SDM  ini. Tentunya  juga  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  seperti  para  akademisi,  pengusaha,  maupun para  legislator  (DPR).  Pengembangan  SDM  ini  dilakukan  baik  pengembangan  hard  competence untuk  meningkatkan hard  skill dan  pengetahuan  maupun  soft  competence  untuk  meningkatkan perilaku  karyawan.  Dengan  demikian  akan  dihasilkan  karyawan  yang  berkualitas,  produktif, efisien,  dan  efektif  dalam  melakukan  tugas  dan  pekerjaannya  sehingga  mampu  bersaing  ketika MEA diberlakukan di tahun 2015.
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pengembangan SDM

## Pendahuluan
ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyakarat Ekonomi ASEAN ( MEA) mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara di kawasan Asia  Tenggara  dalam  berbagai  bidang  terutama  di  bidang  ekonomi,  misalnya  bidang ketenagakerjaan,  investasi,  produk,  modal,  investasi  hingga  jasa.  Ada  beberapa  keuntungan  bagi negara yang sudah siap menyongsong MEA ini, antara lain adalah meningkatkan kompetisi dalam persaingan ekonomi antar negara, serta  pertumbuhan ekonomi  yang lebih merata di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Bagi Indonesia, sangat perlu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi MEA ini. Persiapan ini diperlukan tidak hanya pada melakukan perlindungan atau proteksi produk dalam  negeri  namun  juga  pada  sisi  dunia  ketenagakerjaan.  Ketenagakerjaan  atau  sumber  daya manusia (SDM) ini menjadi s alah satu isu yang mengemuka terkait dengan implementasi MEA ini. SDM ini  tidak  hanya  mereka  yang  bekerja  di  pemerintahan  melainkan  juga  yang  bergelut  di  dunia  usaha, khususnya yang bekerja di sektor usaha kecil menengah (UKM) dan informal. MEA tidak hanya membuka arus  perdagangan  barang  atau  jasa  tetapi  juga  pasar  tenaga  kerja  profesional,  seperti  dokter,  pengacara, akuntan, dan lainnya.
Dari  sisi  ketenagakerjaan  kita  patut  khawatir  sumber  daya  manusia  tidak  akan  mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lainnya yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Hal ini terlihat  dari  beberapa  indikator  yang  memperlihatkan  masih  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia.  Menurut  laporan  dari  UNDP  tahun  2014,  dilihat  dari  Human  Development Indeks  (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Indonesia  berada  pada  peringkat  ke  108 dari  187  negara.  Kita  berada  di  bawah  negara-negara  tetangga  seperti  Singapura  (peringkat  18), Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114).
Demikian pula jika kita melihat struktur angkatan kerja Indonesia, menurut data dari Biro Pusat  Statistik  (BPS),  per  Februari  2014  angkatan  kerja  telah  mencapai  125,  3  juta  orang.  Dari jumlah  tersebut  sebanyak  55,31  juta  (46,8  persen)  lulusan  Sekolah  Dasar  (SD),  disusul  lulusan sekolah  menengah  pertama  sebanyak  21,06  juta,  sekolah  menengah  atas  18,91  juta,  dan  sekolah menengah  kejuruan  sebanyak  10,91  juta  orang.  Sementara  angkatan  kerja  dengan  pendidikan setingkat  diploma  hanya  sebanyak  3,13  juta  dan  sarjana  hanya  8,85  juta  orang  saja.  Masih rendahnya  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  ini  akan  melemahkan  daya  saing  Indonesia  dalam menghadapi  masyarakat  ekonomi  ASEAN  2015.  Sedangkan  menurut  Asian  Productivity Organization  (APO)  kesiapan  tenaga  kerja  Indonesia  menunjukkan  dari  setiap  1.000  tenaga  kerja Indonesia hanya sekitar  4,3 persen  yang terampil,  sedangkan Filipina 8,3  persen, Malaysia  (32,6), dan Singapura (34,7).
Salah  satu  hal  yang  juga  perlu  untuk  diwaspadai  atau  diperhatikan  dari  pemberlakuan MEA ini adalah tentang bebasnya aliran dari tenaga kerja ahli. Tenaga kerja ahli yang dapat dengan bebas dipertukarkan pada MEA di tahun 2015 mengacu pada persetujuan MRA ( mutual recognition agreement) yang  telah  disepakati  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN.  MRA  merupakan kesempatan  yang  diakui  bersama  oleh  seluruh  negara  ASEAN  untuk  saling  mengakui  atau menerima  beberapa  atau  semua  aspek  hasil  penilaian  seperti  hasil  tes  atau  berupa  sertifikat kompetensi.  Pertukaran  tenaga  kerja  ahli  tersebut  tentu  harus  diterima  sebagai  konsekuensi  dari kesepakatan tersebut, padahal dari segi SDM, tenaga kerja Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang  masih  harus  dibenahi,  diantaranya  produktifitas  tenaga  kerja  yang  dinilai  masih  rendah, ketidakpastian  upah  tenaga  kerja,  rata-rata  pendidikan  dan  kemampuan  berbahasa  asing  yang rendah, tingkat pengangguran masih tinggi, ketrampilan dan keahlian yang masih belum memadai, serta berbagai kelemahan lainya.
Melihat  berbagai  kondisi  yang  melingkupi  sumber  daya  manusia  atau  tenaga  kerja Indonesia  diatas,  menarik  untuk  mengulas  tentang  bagaimana  sebaiknya  mempersiapkan  sumber daya  manusia  Indonesia  untuk  dapat  bersaing  dalam  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang sebentar lagi akan diterapkan.
JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483

## Masyarakat Ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community )
Menurut Wikipedia, pembentukan Komunitas ASEAN dari 2020 dipercepat menjadi 2015, disepakati oleh para Kepala Negara ASEAN pada KTT ke- 12 ASEAN. Komunitas ASEAN 2015 terbagi  dalam  3  pilar,  yaitu  :  Komunitas  Keamanan  ASEAN,  Komunitas  Ekonomi  ASEAN  dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Dalam bidang ekonomi, dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok  tahun  1967  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi,  kemajuan  sosial dan  pengembangan  budaya.  Dalam  perkembangannya,  kerjasama  ekonomi  ASEAN  mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.
KTT  ke-  9  ASEAN  di  Bali  tahun  2003  menghasilkan  Bali  Concord  II  yang  menegaskan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – Asean Economic Community ) akan diarahkan kepada pembentukan  sebuah  integrasi  ekonomi  kawasan.  Pembentukan  biaya  transaksi  perdagangan, memperbaiki  fasilitas  perdagangan  dan  bisnis,  serta  meningkatkan  daya  saing  sektor  UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan  standardisasi  domestik.  Pembentukan  Komunitas  Ekonomi  ASEAN  juga  akan  memberikan peluang  bagi  negara  –  negara  anggota  ASEAN  untuk  memperluas  cakupan  skala  ekonomi, mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  ekonomi,  meningkatkan  daya  tarik  sebagai  tujuan bagi  investor  dan  wisatawan,  mengurangi  biaya  transaksi  perdagangan  dan  memperbaiki  fasilitas perdagangan dan bisnis.
Menurut  Pane  (2014)  pada  hakikatnya  MEA  bertujuan  positif,  yakni  untuk mengintegrasikan kekuatan ekonomi di wilayah ASEAN supaya mampu bersaing di tataran global dengan  kekuatan  ekonomi  lainnya.  Dalam  kesepakatan  MEA,  yang  menjadi  4  (empat)  pilar  pada blueprint yakni ;
1. Menuju Single market and production based, yakni arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal.
2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi ( regional competition policy,  IPRs  action  plan,  infrastructure  development,  ICT,  energy  cooperation,  taxation ,  dan pengembangan UKM).
3. Menuju  suatu  kawasan  dengan  pembangunan  ekonomi  yang  merata (region  of  equitable economic  development) melalui  pengembangan  UKM  dan  program-program Initiative  for ASEAN Integration (IAI).
4. Menuju  integrasi  penuh  pada  ekonomi  global  (pendekatan  yang  koheren  dalam  hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network ).
JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483

## Dampak dan Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Dengan Adanya MEA
Menurut  Prasetyo  (2014)  MEA  yang  akan  dimulai  awal  tahun  depan  tersebut  tentu  akan memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  negara  Indonesia.  Dampak  positifnya  yaitu  akan memacu  pertumbuhan  investasi  baik  dari  luar  maupun  dalam  negeri  sehingga  akan  membuka lapangan  pekerjaan  baru.  Selain  itu,  penduduk  Indonesia  akan  dapat  mencari  pekerjaan  di  negara ASEAN  lainnya  dengan  aturan  yang  relatif  akan  lebih  mudah  dengan  adanya  MEA  ini.  Dengan demikian,  hadirnya  MEA  diharapkan  akan  mengurangi  pengangguran  karena  akan  membuka lapangan  kerja  baru  dan  menyerap  angkatan  kerja  yang  ada  saat  ini  untuk  masuk  ke  dalam  pasar kerja.  Laporan  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)  dan  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO),  MEA dapat menciptakan 14 juta lapangan kerja tambahan atau mengalami kenaikan 41 persen pada 2015 karena  semakin  bebasnya  pergerakan  tenaga  kerja  terampil.  Pertumbuhan  ekonomi  regional  pun bisa terdongkrak menjadi 7 persen.
Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut  akan  mengakibatkan  tenaga  kerja  asing  dengan  mudah  masuk  dan  bekerja  di  Indonesia sehingga  mengakibatkan  persaingan  tenaga  kerja  yang  semakin  ketat  di  bidang  ketenagakerjaan. MEA  mensyaratkan  adanya  penghapusan  aturan-aturan  yang  sebelumnya  menghalangi  perekrutan tenaga  kerja  asing.  Pembatasan,  terutama  dalam  sektor  tenaga  kerja  profesional,  didorong  untuk dihapuskan sehingga MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang selama ini tertutup atau minim tenaga asingnya.  Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan (Media Indonesia, Kamis, 27 Maret 2014).
Menurut Wuryandani (2014) masih ada beberapa persoalan mendasar  yang masih dihadapi Indonesia dalam rangka  menghadapi  MEA 2015. Pertama , masih tingginya  jumlah pengangguran terselubung  ( disguised  unemployment ). Kedua ,  rendahnya  jumlah  wirausahawan  baru  untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja. Ketiga , pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tidak terdidik  sehingga  produktivitas  mereka  rendah. Keempat ,  meningkatnya  jumlah  pengangguran tenaga  kerja  terdidik,  akibat  ketidaksesuaian  antara  lulusan  perguruan  tinggi  dengan  kebutuhan pasar tenaga kerja. Kelima , ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi. Keenam , sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan. Ketujuh , pengangguran di  Indonesia merupakan pengangguran  tertinggi  dari  10  negara  anggota  ASEAN,  termasuk  ketidaksiapan  tenaga  kerja terampil  dalam  menghadapi  MEA  2015. Kedelapan ,  tuntutan  pekerja  terhadap  upah  minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesembilan , masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  yang  banyak  tersebar  di  luar  negeri.  Hal  ini  tentunya  menjadi  tantangan  bagi  kita  semua untuk  dapat  memperbaiki  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  agar  siap  untuk  bersaing  pada Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483

## Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah
Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi dalam www.suaradewata.com (2013) mengungkapkan  bahwa  Indonesia  dapat  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dengan strateginya  sebagai  berikut:  (a)  Manfaatkan  hambatan  perdagangan  untuk  mengerem  banjirnya produk dan jasa asing (b) Ciptakan sumber daya pengusaha yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan  (c)  Bentuklah  forum  sengketa  perjanjian  perdagangan  bebas  dengan  prosedur  yang sederhana dan jelas sehingga kepastian hukum.
Pemerintah perlu juga untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas SDM tenaga kerja di Indonesia  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia  di  pasar  ASEAN.  Tidak hanya dari segi kemampuan pendidikan, keahlian, dan produktifitas namun yang tidak kalah penting adalah  pembekalan  kemampuan  penguasaan  bahasa  asing  bagi  tenaga  kerja  Indonesia.  Seperti sudah  banyak  diberitakan  bahwa  negara  –  negara  di  ASEAN  seperti  Thailand  bahkan  Australia sudah  mengadakan  pelajaran  Bahasa  Indonesia  pada  pendidikannya.  Hal  tersebut  dapat  menjadi ancaman bagi pasar tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing.
Pemerintah juga perlu untuk menelurkan berbagai strategi yang tertuang dalam kebijakan, program-program  kegiatan  serta  didukung  pelaksanaan  yang  serius  melalui  kerjasama  antara Pemerintah,  Akademisi,  dan  dunia  usaha  (industri)  Indonesia  sehingga  Indonesia  dapat  lebih  siap dalam  menghadapi  MEA  di  tahun  2015.  Selain  itu,  infrastrukur  baik  perlu  dibenahi.  Upaya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia misalnya, dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendidikan/pelatihan.
Sosialisasi  juga  harus  dilakukan  pemerintah  dalam  kontek  persiapan  MEA.  Sosialisasi tersebut bukan semata-mata mengenai cara menembus pasar ASEAN tetapi yang jauh lebih penting adalah  bagaimana  pengusaha  nasional  bisa  bertahan  di  pasar  lokal  di  tengah-tengah  besarnya perdagangan  jasa  dari  ASEAN,  yang  tentunya  akan  melibatkan  SDM  tenaga  kerja  yang  ahli  dan terampil.  Peningkatan  upaya  perlindungan  tenaga  kerja  juga  perlu  dilakukan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  perlu  mengakui  pentingnya  regulasi  penempatan  pekerja  asing  yang  lebih  baik meskipun lapangan kerja yang membutuhkan kecakapan rendah juga masih tersedia secara luas.
Pemerintah  Indonesia perlu untuk  mengambil  langkah-langkah konkrit agar bisa bersaing menghadapi  tenaga  kerja  asing  tersebut.  Menurut  Prasetyo  (2014)  ada  beberapa  hal  yang  perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan sebelum saatnya negara kita benar-benar akan  memasuki  MEA.  Pertama,  pemerintah perlu  membuat  undang-undang  atau  peraturan  pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang  menjadi  pegangan  sebagai  aturan  main  dunia  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  memasuki MEA. Undang- Undang ini diharapkan juga akan melindungi pekerja Indonesia.
Langkah  yang  kedua , Pemerintah  perlu  mencari  terobosan  dan  cara  singkat  untuk meningkatkan  ketrampilan  dan  kompetensi  kerja  bagi  SDM  kita  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pasar  MEA  nantinya  dan  bukan  hanya  terobosan  yang  sifatnya  normatif  melalui  Peraturan perundang-undangan. Salah satu upayanya bisa dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik  dengan  sering  mengadakan workshop ataupun  seminar  bagi  angkatan  kerja  baru  maupun pelatihan peningkatan kualitas skill bagi angkatan kerja yang sudah ada. Pengenalan bahasa negara ASEAN lainnya atau minimal penguatan bahasa Internasional seperti bahasa Inggris kepada pekerja atau masyarakat kita bisa dijadikan terobosan sebagai upaya persiapan menghadapi MEA. Selain itu perlu  adanya  pelatihan  bagi  pekerja  Indonesia  untuk  belajar  memahami  dan  terus  meng- update teknologi  terkini  yang  mendukung  setiap  pekerjaannya.  Hal  ini  jelas  akan  meningkatkan  keahlian mereka  sehingga  akan  meningkatkan  daya  saing  mereka  dengan  pekerja  dari  negara  ASEAN lainnya.
Ketiga, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. Dalam menghadapi MEA, posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja  dalam  menghadapi  persaingan  global  ini.  Upaya  persiapan  yang  harus  segera  dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan tersebut.

## Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia
Dalam  menghadapi  persaingan  pada  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  tahun  2015, pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  adalah  sangat  penting.  Menurut  Hasibuan  (2008) pengembangan  karyawan  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis,  teoritis,  konseptual, dan  moral  karyawan.  Pengembangan  ini  perlu  dilaksanakan  secara  terencana  dan berkesinambungan. Pengembangan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode- metode  ilmiah,  serta  berpedoman  pada  ketrampilan  yang  dibutuhkan  perusahaan  untuk  masa  kini dan masa depan.
Heidrachman  dan  Suad  Husnan  (2002)  menyatakan  bahwa  pengembangan  akan mendorong  karyawan  bekerja  lebih  keras.  Hal  ini  disebabkan  karena  karyawan  yang  telah mengetahui dengan baik tugas-tugas dan tanggungjawabnya akan berusaha mencapai tingkat moral kerja  yang  lebih  tinggi.  Jadi  tujuan  pengembangan  karaywan  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  kerja  atau  memperbaiki  efektifitas  kerja  karyawan  dalam  mencapai  hasil-hasil  kerja yang  telah  ditetapkan.  Perbaikan  efektivitas  kerja  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  memperbaiki pengetahuan  karyawan,  ketrampilan  karyawan,  maupun  sikap  karyawan  tersebut  terhadap  tugas- tugasnya.
JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483
Menurut Handoko (2014), pengembangan karyawan dilakukan untuk  menutup gap antara kecakapan  atau  kemampuan  karyawan  dengan  permintaan  jabatan.  Disamping  itu  juga  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Jadi walaupun pengembangan ini memakan waktu dan biaya yang cukup mahal, tetapi tetap dilaksanakan oleh perusahaan karena merupakan investasi dalam sumber daya manusia.
Menurut Forum Human Capital Indonesia (2007), program pengembangan karyawan harus memiliki rencana sukses di setiap level, desain jalur karir, rotasi, dan pengembangan kepemimpinan untuk  menghadapi  perubahan  lingkungan  bisnis.  Yang  menjadi  fokus  pengembangan  karyawan bukan lagi kelemahan atau kekurangan karyawan, melainkan minat dan kekuatannya, yaitu dengan mengembangkan strength based training, yaitu pelatihan yang difokuskan pada kekuatan seseorang. Pendidikan  dan  pelatihan  karyawan  ini  dilakukan  untuk  menguasai hard  competence untuk meningkatkan hard  skill dan  pengetahuan  serta soft  competence untuk  meningkatkan  perilaku karyawan.
Tahapan pengembangan SDM sebagaimana pendapat Simamora (2001) adalah :
1. Identifikasi kebutuhan pengembangan.
Dalam  tahap  ini  digali  proses  pengembangan  apa  yang  paling  cocok  bagi  individu  tertentu dengan  melakukan assesment mengenai strenghts dan areas  for  development dari  tiap  individu (karyawan). Assesment dapat dilakukan dengan melalui pola assessment center atau juga melalui observasi  dan  evaluasi  dari  atasan  masing-masing  (cara  ini  lebih  praktis  dibanding  harus menggunakan assessment center ).
2. Merumuskan program pengembangan yang cocok bagi karyawan yang bersangkutan.
Dalam  perumusan  program  pengembangan  hasil assesment ini  tidak  hanya  didasarkan  pada kelemahan  karyawan,  namun  justru  harus  lebih  bertumpu  pada  kekuatan  yang  dimiliki  oleh karyawan tersebut (pendekatan semacam ini disebut sebagai strenght based development ). Jenis program atau proses pengembangan yang disusun juga tidak mesti harus berupa training di kelas. Ada  banyak  alternatif  program  pengembangan  lain  seperti:  1)  Mentoring  (karyawan  yang dianggap senior dan memiliki keahlian khusus menjadi mentor bagi sejumlah karyawan lainnya, 2) Project/special  assignment (penugasan  khusus  untuk  menambah job  exposure), 3) Job enrichmnet ( memperkaya bobot pekerjaan), 4) On-the-job training .
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan yang telah disusun.
Dalam fase ini, setiap progres pelaksanaan program dimonitor efektivitasnya dan kemudian pada akhir program dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kinerja karyawan yang bersangkutan, dan juga pada kinerja bisnis.
JBMA – Vol. II, No. 2, September 2014                                                        ISSN : 2252-5483
Ruhana  (2012)  menyatakan  bahwa  untuk  keperluan  peningkatan  kualitas,  pada  dasarnya dapat dilakukan melalui 3 jalur utama, yaitu :
1. Jalur pendidian formal
Terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat  pertama  dan  atas,  dan  perguruan  tinggi.  Jalur  pendidikan  formal  ini  bertujuan  untuk membekali  seseorang  dengan  dasar-dasar  pengetahuan,  teori  dan  logika,  pengetahuan  umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian.
2. Jalur latihan kerja
Jalur ini merupakan proses pengembangan keahlian dan ketrampilan kerja. Tujuan latihan kerja ini  adalah  meningkatkan  kemampuan  profesional  dan  mengutamakan  praktek  daripada  teori. Sistem  latihan  kerja  dapat  dipandang  sebagai  suplemen  atau  kelengkapan  sistem  pendidikan formal.  Tegasnya  nilai-nilai  masyarakat  yang  menyangkut  sikap  mental,  moral  dan  dedikasi seseorang dikembangkan melalui sistem pendidikan formal. Sementara sikap mental, moral dan dedikasi  terhadap  pelaksanaan  tugas  dapat  dikembangkan  melalui  sistem  latihan  kerja.  Pada dasarnya  nilai  pengembangan  bakat,  kreativitas,  inovasi,  ketrampilan  dan  motivasi  kerja ditumbuhkan di lingkungan pendidikan formal dan dikembangkan dalam proses latihan kerja.
3. Jalur pengalaman kerja
Jalur ini merupakan wahana di mana seseorang dapat meningkatkan pengetahuan tehnis maupun ketrampilan  kerjanya  dengan  mengamati  orang  lain,  menirukan,  dan  melakukan  sendiri  tugas- tugas  pekerjaan  yang  ditekuninya.  Dengan  melakukan  pekerjaan  secara  berulang-ulang, seseorang  akan  semakin  mahir  dalam  melakukan  pekerjaannya,  disamping  itu  akan  dapat menemukan  cara-cara  yang  lebih  praktis,  efisien  dan  lebih  baik  dalam  melaksanakan pekerjaannya.
Pendekatan  latihan  kerja  dan  pengalaman  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam bentuk magang ( apprenticeship) dan latihan di tempat kerja ( on the job training) . Jalur pengalaman kerja  dapat  dikembangkan  dengan  baik  apabila  seseorang  telah  mempunyai  dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang didapatnya dari pendidikan formal dan jalur latihan kerja.  Ketiga  jalur  tersebut  dilakukan  sebagai  salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  atau mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui  pengembangan  karyawan  yang  baik  ini  diharapkan  sumber  daya  manusia Indonesia  dapat  lebih  meningkat  dalam  hal  penguasaan  pengetahuan,  kemampuan  dan  kecakapan teknis, konseptual maupun moralnya, serta lebih meningkat efisiensi dan efektivitas kerja kerjanya. Dengan demikian diharapkan mereka siap untuk bersaing dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja  dari  negara  lainnya  ketika  besok  pada  tahun  2015  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN diberlakukan.

## Penutup
Indonesia  perlu  untuk  segera  mempersiapkan  diri  menghadapai  Masyarakat  Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan diberlakukan di tahun 2015. Untuk itu perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja  menjadi  sesuatu  yang mendesak untuk  dilakukan. Melalui program-program pengembangan dan perlindungan tenaga kerja yang utamanya dilakukan oleh  pemerintah  dengan  bantuan  dari  berbagai  pihak  seperti  para  akademisi  dan  pengusaha diharapkan  bisa  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dan  siap  bersaing  ketika  MEA diberlakukan di tahun 2015.

## Daftar Pustaka
Forum Human Capital Indonesia (2007). Excellent People Excellent Business, Pemikiran Strategik Mengenai  Human  Capital  Indonesia .  Cetakan  Pertama.  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama.
Handoko, T. Hani (2014). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta : BPFE.
Hasibuan,  Malayu  S.  P. (2008). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan  Kesebelas.  Jakarta  : Bumi Aksara.
Heidracman  Ranupandojo  dan  Suad  Husnan  (2002).  Manajemen  Personalia.  Cetakan  Kesepuluh. Yogyakarta : BPFE.
http://regional.kompasiana.com/2014/06/28/kesiapan-sumber-daya-manusia-sdm-indonesia- menyongsong-implementasi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-664888.html.28  June 2014
http://www.antaranews.com/berita/458152/indonesia-harus-siapkan-sdm-tangguh-hadapi-mea-2015 http://www.suaradewata.com/index.php/baca-posting/273/Menyambut-Masyarakat-Ekonomi- ASEAN-awal-MEAakhir-2015
Pane,  Eva  Septiana  (2014). Tinjauan  Kesiapan  SDM  /  Tenaga  Kerja  Indonesia  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. www.pusdiklat.kemenperin.go.id.
Prasetyo,  Bagus  (2014). Menilik  Kesiapan  Dunia  Ketenagakerjaan  Indonesia  Menghadapi  MEA. Jurnal Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional.
Ruhana,  Eka  (2012). Pengembangan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  vs  Daya  Saing  Global. Jurusan Administrasi Bisnis FIA UB.
Wuryandani, Dewi (2014). Peluang dan Tantangan SDM Indonesia Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi  ASEAN. Jurnal Info  Singkat  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik Vol.  VI,  No. 17/I/P3DI/September/2014.