JURNAL AL-IJTIMAIYYAH ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e) Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022: 195-213 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1
 Corresponding author: Email Address: yasfinmaulana49@gmail.com Received: May 30, 2022; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022 Copyright © 2022 Yasfin Maulana Muhammad, Israqunnajah, Fakhruddin, Mufti Rahmani DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13397

## KONFLIK PEMIKIRAN METODE ISTINBATH HUKUM MADZHAB  HANAFIYYAH  DAN  SYAFI’IYYAH  DALAM HUKUM NIKAH TANPA WALI
Yasfin  Maulana  Muhammad*  ,  Israqunnajah**,  Fakhruddin***, Mufti Rahmani****
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: yasfinmaulana49@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: abinala@syariah.uin-malang.ac.id
***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: fakhruddinsyarif@gmail.com
****Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: -

## Abstract
The role of the guardian in marriage in Islamic family law is an important requirement with the presence of a guardian in the marriage. Basically, the presence of a guardian in a marriage or contract intends to maintain and protect the rights of a woman. Discussions about guardians in marriage, scholars differ in their opinion, including on the role of a guardian in marriage. The guardian has the full right to guardianship (prospective bride) in marriage, including as the utterance of the Ijab sentence to the prospective groom. A guardian in a marriage has a position. The Syafiiyyah Madhhab said that the role of a guardian in a marriage is a condition for the validity of a marriage contract. This is different from the opinion of the Hanafiyyah School which says that marriage is considered valid even though there is no female guardian. From this explanation, there are differences of opinion between Hanafiyyah and Syafi’iyyah in the law of tabpa wali marriage. (1) The Hanafiyyah School concludes that the marriage of a woman (a virgin or a widow) is considered valid even though she does not use a guardian in her marriage and the pillars of marriage according to the Hanafiyyah scholars are only consent and qabul. (2) The Syafii'iyyah school concludes that any woman who wants to get married is obliged  to  present  her  guardian  and  two  just  men  as  witnesses  and  the  pillars  of  marriage according to the Syafi’iyyah scholars are consent and qabul, both the bride and the guardian.
Keywords:  Thought;  Legal  Istinbath  Method;  Madhab;  Marriage  without Guardian.

## Abstrak
Peran  wali  dalam  perkawinan  dalam  hukum  keluarga  Islam  merupakan  syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali dalam perkawinan atau akad bermaksud untuk menjaga dan melindungi atas hak seorang perempuan tersebut. Pembahasan seputar wali dalam pernikahan para ulama berbeda-beda dalam berpendapat di antaranya pada peran seorang wali dalam pernikahan. Wali berhak penuh atas pewalian (calon mempelai perempuan) dalam  perkawinan  di  antaranya  sebagai  pengucap  kalimat  ijab  terhadap  calon pengantin laki-laki. Seorang wali dalam sebuah pernikahan mempunyai kedudukan. Madzhab Syafiiyyah mengatakan peran seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai syarat sah nya sebuah akad pernikahan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyyah yang mengatakan pernikahan dianggap sah walaupun tidak adanya wali dari  pihak  perempuan.  Dari  pemaparan  tersebut  terdapat  adanya  perbedaan pendapat  anatara  Hanafiyyah  dan  Syafi’iyyah  dalam  hukum  nikah  tabpa  wali.  (1) Madzhab Hanafiyyah menyimpulkan pernikahan perempuan (perawan atau janda) dianggap sah walaupun tidak menggunakan wali dalam pernikanya dan rukun nikah menurut  para  ulama  Hanafiyyah  hanya  ijab  dan  qabul.  (2)  Madzhab  Syafii’iyyah menyimpulan  bahwa  seorang  perempuan  mana  pun  yang  hendak  ingin  menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua orang lelaki yang adil sebagai saksi dan rukun nikah menurut para ulama Syafi’iyyah adalah ijab dan qabul, kedua mempelai dan wali.
Kata Kunci: Pemikiran; Metode Istinbath Hukum; Madzhab; Nikah Tanpa Wali.

## PENDAHULUAN
Dengan dilaksanakanya pernikahan, Allah Swt memberikan fitrah terhadap manusia untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan juga wanita dalam menjalani kehidupan dan menyambung garis keturunan. Merupakan sebuah nilai positif untuk perempuan supaya menghindari hawa nafsu seorang lelaki yang menginginkanya. Adanya pernikahan antar seorang wanita dan lelaki yang saling ridha dapat menjadikan satu keluarga yang berbahagia dan penuh kasih sayang sehingga akan mendapatkan keturunan yang baik dan ridha Allah Swt. 1
Peran  wali  dalam  perkawinan  dalam  hukum  keluarga  Islam  merupakan  syarat penting dengan hadirnya seorang wali dalam perkawinan. Pada dasarnya hadirnya seorang wali  dalam  perkawinan  atau  akad  bermaksud  untuk  menjaga  dan  melindungi  atas  hak
1 Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah , (Jakarta, Cakrawala 2008), hlm. 197.
seorang  perempuan  tersebut. 2 Pembahasan  seputar  wali  dalam  pernikahan  para  ulama berbeda-beda dalam berpendapat di antaranya pada peran seorang wali dalam pernikahan. Wali  berhak  penuh  atas  pewalian  (calon  mempelai  perempuan)  dalam  perkawinan  di antaranya sebagai pengucap kalimat ijab terhadap calon pengantin laki-laki. 3
Seorang wali dalam sebuah pernikahan mempunyai kedudukan. Madzhab Syafi’iyyah mengatakan peran seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai syarat sah nya sebuah akad pernikahan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyyah yang mengatakan pernikahan dianggap sah walaupun tidak adanya wali dari pihak perempuan. 4
Nikah tanpa wali adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama madzhab. Dikarenakan di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan pada penafsiaran Al-Qur’an dan hadist, Setiap darinya memiliki penafsiran yang berbeda- beda. Berdasarkan pemasalahan latar belakang di yang telah dijelaskan atas penulis melihat sangat  perlu  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  perbedaan  metode  istinbath  hukum madzhab Hanafiyyah dan metode istinbath hukum Syafi’iyyah dalam hukum pernikahan tanpa wali.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  permasalahan  penulis  menggunakan  penelitian  studi  pustaka ( library research ), yaitu penelitian yang sepenuhnya menggunakan bahan-bahan pustaka yang terdapat pada sumber yang tertulis. Penelitian kepustakaan adalah kajian toritis, referensi dan literatur ilmiah lainya yang memliki keterkaitan dengan budaya, nilai dan juga norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti 5 . Guna mendapatkan data yang objektif, akurat, aktul, otentik, detai dan mendalam tentang  konflik pemikiran metode istinbath hukum  madzhab  Hanafiyyah  dan  Syafi’iyyah  terhadap  hukum  nikah  tanpa  wali.  Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu  objek pada latar alamiah tanpa manipulasi di dalamnya serta  tanpa ada ujian hipotesis.
2 Abdurrahman Al-Jaziri, A l Fiqh alaa Madzhab al Aarba’ah, Juz 4 , (Beirut: Darul kutub), hlm. 29.
3 Selamet Aminuddin, Fiqih Munakakhat , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 28.
4 Zainuddin bin Ibrahim, Bahrur Raiq Sarh Kanzud Daqaiq, Juz 6 , (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.
5 Sugiiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 7.
Sumber  data  yang  digunakan  sesuai  dari  sumber  data  yang  diperoleh 6 dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini mengkaji beberapa kitab atau literatur yang digunakan sebagai rujukan utama di antaranya: Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai’ (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.), Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al-dimyati, Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah (Quraba),  Muhammad  Ash-Shadiq  Ibnu  Qamhawi,  Ahkamil  Al-Qur’an  Lihujjatil  Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas (Beirut: Altouras 1992), Al-Syamsuddin al-Sarakhhsi, al-Mabsut (Beirut: Dar al-Ma’rifah), Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad  bin  Abi  Sahal  al-  Saralkhsi,  Ushul  al-Sarakhsi  (Beirut:  Dar-Maarif),  Abu  Bakar Ahmad bin Al-Jassas al-Razi, Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul (Lubnan: Dar al-Kutub).
Data sekunder dalam penelitian ini yang di dapat dari berbagai literatur berupa kitab, buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian di antaranya yaitu: Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta, Cakrawala 2008), Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Muhammad bin Idris al-Syafi’I, al-Risalah, Tahqiqi wa Syarth Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar-al-Fikr), Muhammad bin Idris Syafi’I, al- Umm (Mesir: Mkatabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah), Muhammad Mustafa Syalabi, Ushul Fiqh  al-Islami  (Beirut:  Dar  al-Nahdah  al-Arabiyyah),  Abdurrahman  Al-Jaziri,  al  Fiqh  ala Madzhab al Aarba’ah, juz 4 (Beirut: Darul kutub), Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication), Abdul  Wahab  bin  Ahmad  bin  Ali  al-Anshari  asy-Syafi’I  al-Misri  al-Sya’rani,  al-Mizan  al- Kubra (Lebanon: Ma’had al-Islami al-Salafi), Manna’ al-Qattan, Tarikh al- Tasyri’ al-Islami (Kahera: Maktabah Wahbah), Holilur Rahman, Hukum perkawinan Islam menurut empat madzhab, (Jakarta: Kencana. 2021), Selamet Aminuddin, Fiqih Munakakhat, (Bandung: Pustaka  Setia,  1999),  Zainuddin  bin  Ibrahim,  Bahrur  Raiq  Sarh  Kanzud  daqaiq,  juz  6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 2019), Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (eds), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017), Abdullah bin
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek . (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14
Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh,  Tasfir  Ibnu  Katsir  jilid  1  (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003).
Teknik  Analisis  data  menggunakan  teknik  dokumentasi  yaitu  dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari jurnal, buku , disertasi, karya tulis ilmiah dan internet. Dalam penelitian ini memakai metode deskriptif kulitatif. Deskriptif  kualitatif  adalah  menganalisis  dan  menyajikan  data  secara  sistematik,  supaya mudah untuk dipahami dan juga disimpulkan. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan  menginterpretasi  apa  yang  ada,  pendapat  yang  sedang  tumbuh,  proses  yang  sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. 7 Selain itu penulis juga memakai metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan sebab dan alasan adanya perbedaan atau membandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## Persyaratan Wali Nikah
Beberapa persyaratan jika menjadi wali nikah yaitu:
a. Agama Islam;
b. Baligh (dewasa/cukup umur);
c. Mempunyai akal yang sehat;
d. Lelaki;
e. Adil;
f. Merdeka; dan
g. Tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji ataupun umroh.
Di Indonesia persoalan wali nikah sesuai yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah di bagi menjadi dalam dua bagian di antaranya yaitu wali  nasab  dan  hakim.  Wali  nasab  adalah  seorang  wali  yang  mempunyai  hubungan kekerabatan dengan mampelai perempuan sedangkan wali hakim adalah perwalian apabila tidak adanya wali nasab atau menggantikan wali nasab sesuai putusan pengadilan agama.
7 Sumanto, Teori dan Metode Penelitian , (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing), 2014), hlm. 179.

## Beberapa Macam Wali Nikah
Dalam perwalian pernikahan dibagi menjadi 5 macam bagian di antaranya adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula dan wali mujbir.
a. Yang dimaksud dengan wali nasab di sini yaitu wali nikah yang memiliki hubungan kekerabatan  dengan  mempelai  wanita.  Dalam  wali  nasab  dibedakan  menjadi  dua bagian  yaitu  wali  Aqrab  (dekat)  dan  wali  Ab’ad  (jauh).  Beberapa  penyebab perpindahanya dari wali aqrab terhadap wali ab’ad di antaranya yaitu apabila:
1) Wali aqrab (dekat) nya fasik
2) Belum baligh
3) Gila
4) Tunarungu atau tunawicara
b. Wali hakim adalah wali nikah yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan peradilan Agama dalam pernikahan, Rasulullah Saw. bersabda:
هَل ٌّ يِلَو َال ْنَم يِلَو ِناَطْلُّ سلاَو ٍّ يِلَوِب اَّ لِا َحاَكِن َال .
Artinya: “ Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya ”. (HR. Ahmad).
Orang  yang  mempunyai  hak  atau  kewenangan  untuk  menjadi  wali  hakim antara  lain  adalah  pemimpin  suatu  negri,  pemerintah,  penguasa  atau  hakim  yang sudah mempunya kewenangan untuk menikahkan wanita. Apabila orang-orang di atas tidak ada maka bisa digantikan dengan seseorang yang terkemuka ataupun orang yang alim. Wali hakim berlaku dalam sebuah pernikahan apabila dalam faktor-faktor di bawah:
1) Tidak terdapat wali nasab.
2) Tidak mencukupi persyaratan dalam perwalian.
3) Wali  terdekatnya  tidak  ada  atau  sedang  dalam  keadaan  berpergian  dalam perjalanan  yang  menempuh  jarak  sejauh  92,5  km  atau  selama  dua  hari perjalanan.
4) Wali terdekatnya dalam masa tahanan.
5) Wali terdekatnya menyimpang.
6) Wali terdekatnya menyulitkannya.
7) Wali terdekatnya dalam keadaan berihram.
Wali  hakim  tidak  mempunyai  hak  tau  kewenangan  untuk  menikahkan perempuan apabila dalam faktor berikut:
1) Belum dewasa
2) Belum mempunya izin terhadap walinya
3) Calon mempelai pria dan wanita tidak sekufu
4) Di luar daerah kekuasaan hak dan kewenangan hakim.
c. Wali  tahkim  adalah  wali  yang  sudah  di  tetapkan  oleh  mempelai  pria  atau  wanita dalam  suatu  pernikahan.  Pengangkatanya  dengan  cara  calon  mempelai  pria  dan wanita  mengucapkan  tahkim  kepada  seseorang  yang  sudah  dipilih.  Wali  tahkim boleh dilaksanakan apabila tidak adanya wali nasab dan tidak adanya wali hakim atau penghulu.
d. Wali Maula adalah wali yang mempunyai hak dalam menikahkan hambasahayanya (budak). Budak wanita yang berada di bawah kekuasaan majikannya maka berhak untuknya untuk menikahkanya.
e. Wali Mujbir adalah seorang wali yang menikahkan wanita tanpa disertai pendapat di antara keduanya ridha atau tidaknya. Ijbar (mujbir) lebih tepanya diartikan sebagai pengarahan bukan paksaan. 8 Adapun pendapat para ulama tentang wali mujbir di antaranya:
1) Hanafiyyah, perwalian yang digunakan terhadap anak yang masih kecil baik seorang gadis ataupun janda, orang gila (tidak berakal sehat) dewasa, baik lelaki maupun perempuan.
2) Malikiyah,  hak  seorang  wali  untuk  menikahkan  seseorang  yang  di  bawah perwalianya dan orang yang mendapatwasiat bisa menjadi wali walaupun tidak meminta izin ataupun ridha dari yang diwalikan.
3) Syafi’iyah, seorang ayah diwajibkan menjadi wali ijbar dalam pernikahan anak gadisnya walalupun tanpa ridhanya.
8 Qasim, Fiqih  Munakahat  1  Dalam  Kajian  Filsafat  Islam  dan  Keberadaanya  dalam  Politik  Hukum Ketatanegaraan Indonesia , (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 65.
4) Hanabilah, wali yang menikahkan adalah sang ayah bukan kakeknya. 9

## Analisis Corak Pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Fiqih Nikah
Para ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang definisi nikah. Para ulama Hanafiyyah  mendefinisikan  nikah  secara  haqiqi  diartikan  dengan  “al-wath’u” (bersenggama)  secara  majaz  diartikan  dengan  akad  dan  mengartikan  bahwa  sebuah pernikahan adalah sebuah akad yang didalamnya ada hak kepemilikan untuk bersenang senang yang dilakukan secara disengaja. Maksudnya, halal untuk sepasang suami dan istri yang  telah  dinyatakan  sah  untuk  melakukan  hubungan  badan  dan  bersenang-senang dengan kesengajaan. Sebagaimana dalam surah An-Nisaa’ ayat 22:
َسِ نلٱ  َنِ م مُكُؤٓاَباَء  َحَكَن اَم ْاوُحِكنَت اَلَو َءٓاَسَو اٗتۡقَمَو  ٗة َشِحََٰف  َنا َك ۥُهَ نِإ َۚ َفَلَس ۡدَق اَم اَ لِإ ِءٓا

## اًليِبَس
٢٢
Artinya: “ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) ”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 22).
Para  ulama  Syafiiyyah  mengartikan  nikah  dengan  “mengadakan  perjanjian perikatan”.  Dalam  sisi  pandang  hukum  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  nikah  diartikan dengan  “perjanjian  perikatan”  lebih  tepat  dari  pada  diartikan  dengan  “bersetubuh”. Kelompok Syafi'i dan Malikî menguatkan persepsi ini dengan beberapa argumen, dari QS. An-Nur ayat 32 dan hadis Nabi:
َۚۡمُكِئ ٓاَموَإِ ۡمُكِداَبِع ۡنِم َنيِحِلَٰ َ صلٱَو ۡمُكنِم َٰىَمََٰيَأۡلٱ ْاوُحِكنَأَو
… ٢٢
Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ...”, (QS. An-Nur [24]: 32).
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َلَاق :َلَاق هنع هللا يضر ٍّ يِلَع ْنَع ِن ْنِم  تْجَر خ :
مَلَو  ,حاَك أ
َّ يِلِهَاجْلا ِحاَفِس نِم  يِنْبِص ي ْمَلَف يِّ مُأَو يِبَأ يِنَدَلَو ْنَأ ىَلِإ َمَدآ ْن دَل ْنِم  ,حاَفِس ْنِم ْج رْخ ٌّءْيَش ِة . Artinya: “ Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, "Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku ”.
9 Macam macam Wali Menurut 4 Madzhab | Atikah El-Barayef - Academia.edu.
Kata “nikah” yang terdapat di dalam ayat di atas QS. An-Nur ayat 32 dengan benar dan jelas memperlihatkan arti “akad” tak dapat diartikan “bersetubuh”. Dan juga pula hadis di bawahnya. Di dalam hadist juga memperjelas arti dari akad, di dalam hadist itu telah disebutkan bahwa nikah adalah lawan dari sifa ḥ sedangkan sifa ḥ identik dengan bersetubuh (zina).  Secara  bahasa,  arti  nikah  adalah  berkumpul  dan  juga  bersetubuh.  Seperti  yang diketahui arti bersetubuh dan berkumpul lebih tepat pada akad. Maka dari itu lebih baik apabila nikah diberi arti dengan akad. 10

## Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Terhadap Nikah Tanpa Wali
Ketika  hendak  membuat  suatu  ketetapan  suatu  hukum  Madzhab  Hanafiyyah memakai landasan hukum Islam di antaranya: Al-Qur’an, hadist, ijma’, perkataan sahabat, qiyas , i stihsan , urf. Madzhab Hanafiyyah menggunakanya secara berurutan. Dalam masalah pernikahan  tanpa  wali  Madzhab  Hanafiyyah  menggunakan  Al-Qur’an  seperti  halnya madzhab lainya, hanya yang membedakan pada penafsiran ayat dan istinbath hukumnya. Dalam  persoalan  perkawinan  Madzhab  Hanafiyyah  membolehkan  perempuan menikah tanpa adanya wali dengan istinbath hukum metode istihsan . Hal ini sama halnya dengan persoalan otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam abu Hanifah secara tegas mendefenisikan bahwa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli. Dalil dasar sebagai landasan Madzhab Hanafiyyah beristihsan yaitu:
اَل  ۡمُتن َ أَو  ٗةَتۡغَب  ُباَذَعۡلٱ  ُمُكَيِت ۡ أَي ن َ أ  ِلۡب َق نِ م مُكِ بَ ر نِ م مُكۡيَلِإ  َلِزنُأ ٓاَم  َنَسۡح َ أ ْآوُعِب َ تٱَو َنوُرُع ۡشَت
٥٥
Artinya: “ Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya ”. (QS. Az- Zumar [39]: 55).
Adapun dasar landasan madzhab Hanafiyyah yang di ambil dari hadist yaitu hadits Rsulullah Saw:
.ٌنَسَح ِهَّ للا َدْنِع َو هَف ًانَسَح َنْو مِلْس مْلا  هَأَر اَم
Artinya: “ Apa  yang  pandang  oleh  orang-orang  muslimin  itu  baik,  maka  pandangan  Allah  juga baik ”.
10 WALI  MUJBIR  MENURUT  IMAM  SYAFI’I  (TINJAUAN  MAQÂSHID  AL-SYARÎ’AH)  | Khoiruddin | Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman (uin-suska.ac.id).

## Dalam kitabnya Madzhab Hanafiyyah menjelaskan:
َه جَّ وَزَتَف ِجْيِوْزَّ تلاِب ًال جَر ْتَلَكَو ْوَأ ,ل جَر ْنِم اَهَسْفَن ْتَجَّ وَز ْذِا ُةَلِقَعلا ُةَغِلاَبلا ُةَّ ر حلا يِلْو ضُف ا
يِف َزاَج  ْتَزاَجَأَف ِم اَهَسْفَن ْتَجَّ وَز ٌّءاَوَس ُلَّ وَالا فسوي يبَأَو  رَف ز َو ِةَفِنَح يِبَأ ِلْوَق ءْفُك ْن
َح ءَايِلْوَألِلَف ءْفُك ِرْيَغ ْنِم اَهَسْفَن ْتَجَّ وَز اَذِا اَهَّ نَأ رْيَغ رِص اَق ْوَأ ًارِفاَو ِرْهَمِب ءْفُك ِرْيَغ ْوَأ ُّ ق
َّ وَز اَذِإ َاذَك َو ِضَارِتْعِالا .ةَفْيِنَح يِبَأ ِدْنِع ,رِص َاق ,رْهَمِب  ْتَج 11
“Perempuan merdeka yang sudah baligh (cerdas) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan calon suaminya  atau  mewakilkan  dirinya  kepada  seorang  laki-laki  untuk  menikah,  maka  pernikahan perempuan tersebut lebih utama. Maka lakukan lah. Sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah, imam Zufar dan Abi Yusuf, bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan baik menikah dengan laki- laki yang sekufu atau yang tidak dengan maskawin(mahar) yang besar atau yang sedikit, menurut imam abu Hanifah, tidak dengan perempuan (merdeka, baligh berakal) apabila menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka para wali memiliki hak untuk menentang. Begitu juga apabila perempuan menikah dan maharnya sedikit ”.
َج اَهَسْفَن ْتَجَّ وَز اَذِإ ًابْيَث ْوَا ًارْكِب ْتَناَك ُّءاَوَس يَلاَعَت  هَّ للا  هَمِحَر ِةَفْيِنَح ْو بَأ َذَحَا ِهِبَو حاَكِّ نلا َزا
َك ٌّءاَوَس ِةَياَوِّ رلا ِرِهَاظ يِف َا َّ الِإ ٌحْيِحَص  حاَكِّ نلاَف ٍّءْفُك  رْيَغ ْوَأ َاهَّ ل ًاؤُفُك  جْوَّ زلا َنا ْنُكَي ْمَل اَذِا  هَّ ن
ِضاَرِتْعِالا ٌّ قَح ُّءاَيِلْوَأْلِلَف اَهَّ ل ًاؤْفُك
12
Imam Abu Hanifah mempunyai opini apabila seseorang ingin menikahkan dirinya sendiri baik pada kondisi masih perawan maupun sudah janda maka pernikanya di anggap sah/boleh. Dalam dzhahir riwayat perempuan yang sekufu’ ataupun tidak sekufu’ maka pernikanya disebut sah/ boleh, akan tetapi apibila calon mempelai pria tidak sepadan bagi calon mempelai wanita maka bagi walinya mempunyai hak untuk menolak.
Adapun  beberapa  hadist  yang  ditulis  dalam  kitabnya  yang  digunakan  Madzhab Hanafiyyah untuk memperkuat pendapatnya tentang nikah tanpa wali sebagai berikut:
اَهِّ يِلَو ْنِم اَهِّسْفَنِب ُّ قَحَا  مِّ يَألا : لاق هنأ ملس و هيلع هللا يلص هللا ل وسرنع .
Artinya: “ Rasulullah Saw telah bersabda: perempuan yang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinyanya sendiri dari pada walinya ”. 13
11 Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 247.
12 Al- Syamsuddin Al-Syarakhsi, Al-Mabsut , (Libanon: Dar-al Fikr, 1993), hlm. 10.
13 Al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai, Juz II, hlm. 248.
Penjelasan  mengenai  kata  “ مِّ يَلأا ”  di  atas  maksudnya  adalah  perempuan  yang  tidak mempunya  suami  (tidak  mempunyai  ikatan  perkawinan)  baik  perawan  ataupun  janda. Dengan hadist ini perempuan mempunyai otoritas untuk meikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Dengan ini madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah dipandang sah walalupun  tanpa  adanya  wali  dari  pihak  perempuan 14 dengan  merujuk  pada  QS.  Al- Baqarah ayat 230:
ُدۡعَب ۢنِم ۥُهَل ُ لِحَت اَلَف اَهَقَ لَط نِإَف
ۗۥُهَرۡيَغ اًجۡوَز  َحِكنَت  َٰىَ تَح … ٢٢٢
Artinya: “ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain …”. (QS. Al-Baqarah [2]:230). 15
ِلَالْدِتْسِالا ِةَّ ن سلاَو ِزْيِزَعلا ِباَتِكلا ِةَفْيِنَح ْيِبَأِلَو : هلوقو دْعَب ْنِم  هَل ُّ لِحَت اَلَف اَهَقَّ لَط ْنِإَف :يلاعت
:ةرقبلا(  هَرْيَغ اًجْوَز َحِكْنَت ٰىَّ تَح ۰ ۳ ۲ :ِنْيَهْجَو ْنِم ِهِب ُلَالْدِتْسِالاَو ) َحَكِّ نلا َفَاضَأ  هَنَأ : َام ه دَحَأ
َاهْنِم ِحاَكِّ نلا َرُّ وَصَت يِضَتْقَيَف  اِهْيَلِإ َج  هََّنَأ :يِنَاثلاو ِضَتْقَيَف   ِةَمْر حلا َةَيَاغ ِةَأْرَملا َحاَكِن َلَع َّءَاهِتْنا ي
اَهِّسْفَن اَهِحَكِن َدْنِع ِةَمْر حلا
يِهَتْنَت َال  هَدْنِعَو . 16
Madzhab  Hanafiyyah  mendefinisikan  QS.  Al-Baqarah  ayat  230  mempunyai  dua penafsiran yang berbeda dalam masalah perwalian dalam pernikahan. Pertama, pendapat Imam  Abu  Hanifah  dalam  ayat  ini  bahwa  Allah  Swt  menyandarkan  nikah  kepada perempuan dengan maksud perempuan mempunyai otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri. Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah Swt menjadikan pernikahan seseorang perempuan sebagai batas keharaman dengan maksud seorang suami yang sudah mentalak tiga istrinya maka telah diharamkan istrinya baginya sebelum istrinya menikah dengan orang lain. Maka keharaman ini akan berakhir jika seorang perempuan tersebut menikahkan diirinya dengan laki-laki lain .
14 Ibrahim, Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq, Juz 6 , (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.
15 Departemen Agama RI, Al-Qur ‟ an dan Tejemahannya, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), hlm. 56.
16 Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai’ (Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.), hlm. 372-373. Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar al - dimyati, Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyah (Quraba), hlm. 360-361.
Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 disebutkan:
َب ْاۡو َضََٰرَت اَذِإ  َ نُهَجَٰ َوۡز َ أ  َنۡحِكنَي ن َ أ  َ نُهوُل ُضۡعَت اَلَف  َ نُهَلَج َ أ  َنۡغَلَبَف َءٓا َسِ نلٱ  ُمُتۡق َ ل َط اَذوَإِ ُهَنۡي م ِۗ ِفوُرۡعَم ۡ لٱِب … ٢٢٢
Artinya: “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf …”. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).
لا  م تْقَّ لَط اَذِإَو : لجو زع لوَقَو َنْحِكْنَي ْنَأ َّ ن هوُل ضْعَت اَلَف َّ ن هَلَجَأ َنْغَلَبَف َّءاَسِّ ن َّ ن هَجاَوْزَأ ِلَالْدِتْسِالا
ِنْيَهْجَو ْنِم ِهِب :
َبِعِب ِحاَكِّ نلا ِزاَوَج يَلَع ُّ ل دَيَف  َّ نِهْيَلِإ ِحاَكِّ نلا َفاَضَأ  هَّ نَأ : َام ه دَحَأ ْنِم  َّ نِهِتَرا
ِلَولا ِطْرَش ِرْيَغ
.ِّ ي
َأ ْنِم َّ ن هَسُفْنَأ َّ نِهِحاَكِن ْنَع ِعْنَملا ِنَع َّءاَيِلْوَألا ىَهَن  هُّ نَأ :يِنَاثلاو َذِإ َّ نِهِجاَوْز
. هْنَع ِّ يِهْنملا َرْيِوْصَت يِضَتْقَي  يَهََّنلاَو  ِنَاجْوَّ زلا ىَضاَرَت

## 17
Ulama Hanafiyyah mendefinisikan QS. Al-Baqarah ayat 232 mempunyai dua sudut pandang. Pertama, seseungguhnya Allah menyandarkan permasalahan nikah (memberikan otoritas)  terkait  permasalahan  nikah  pada  mereka  perempuan,  maka  pada  ayat  di  atas menunjukkan diperbolehkanya mereka perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa di syaratkan adanya wali. Kedua, sesungguhnya Allah Swt melarang para wali untuk mencegah perempuan-perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan suami-suami mereka (laki-laki pilihanya)  apabila  di  antara  keduanya  ada  unsur  saling  ridha  dan  pelarangan  tersebut menggambarkan tidak bolehnya seorang wali untuk melarangnya.
َو ِجْيِوْزَّ تلا يِف َّ نِهْيَلَع اوُقْيِضَت َال ْوَأ َّ ن ه و عَنْمَتَال  هاَنْعَم َّ ن ه وُل ضْعَت َالَو :يلاعت هلوقو ِهِذَه ْتَّ لَد ْدَق
َقَع اَذِإ ِحاَكِّ نلا ِزاَوَج ىَلَع ِهْو ج و ْنِم ِةَيَألا ِنْذِإ َال َو ىِلَو ِرْيَغِباَهِّسْفَن ىَلَع ِتَد اَهْيِلَو .
18
Dalam prespektif Madzhab Hanafiyyah Imam Abu Bakar al-Jashas dalam kitabnya Ahkamul Al-Qur’an Liljashah menjelasakan bahwa dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 sama sekali tidak membicarakan tentang eksistensi wali dalam perkawinan melainkan Imam al
17 Al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’I, hlm. 373,
18 Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, Ahkamil al-Quran Lihujjatil Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas , (Beirut: Altouras 1992), hlm. 100.
Jashas yang merupakan salah satu ulama tafsir Madzhab Hanafiyyah menjelaskan bahwa seorang wanita diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Sebab dalam prespektif Abu Bakar al-Jashas lafal َّن هو ل ضْعَت  َلََف subtansi maknanya adalah larangan bagi orang  tua  untuk  tidak  menghalang  halangi  wanita  (anaknya)  untuk  melaksanakan perkawinan.  Sebab  wanita  memiliki  otoritas  dalam  perkawinan  sebagaimana  dalam  jual beli.  Sebagaimana  diperbolehkanya  seorang  laki  laki  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa adanya wali. Hal ini disebabkan karena otoritas yang dimiliki laki-laki dalam perkawinan tanpa adanya wali dari pihak laki-laki dilihat dari segi kemampuan dalam jual beli. Imam Abu Hanifah secara tegas medefinikasan bahawa perkawinan itu sama halnya dengan jual beli.
Dari  penjelasan  di  atas  bahwa  Madzhab  Hanafiyyah  menyimpulan  bahwa  seorang perempuan yang sudah dewasa (perawan atau janda) dan sehat akalnya mempunyai otoritas untuk  menikahkan  dirinya  sendiri  tidak  perlu  adanya  wali  dalam  pernikanyan. Menggunakan alasan orang yang sudah dewasa serta sehat akalnya (cakap  hukum) bisat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa dibutuhkan bantuan seorang wali dan rukun nikah menurut para ulama Hanafiyyah hanya ijab dan qabul. 19

## Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi’iyyah terhadap Nikah Tanpa Wali
Di dalam penetapan hukum, Madzhab Syafi’iyyah mempunyai beberapa tingkatan dasar  hukum  Islam  di  antaranya:  Al-Qur’an,  hadist,  ijma’,  qiyas.  Dalam  menetapkan hukum syara’ Madzhab Syafi’iyyah menggunakan hukum sesuai dengan urutannya.
Di antara para ulama banyak yang berpendapat salah satunya yaitu Imam Asy-Syafi’i bagi perempuan tidak memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya tanpa hadirnya seorang wali dan juga tidak memiliki otoritas untuk menikahkan orang selainya. Sahnya kalimat ijab apabila di ucapkan oleh wali nikahnya yang sah karena wali nikah termasuk dari syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Merujuk kepada QS. An-Nur ayat 32:
َۚۡمُكِئ ٓاَموَإِ ۡمُكِداَبِع ۡنِم َنيِحِلَٰ َ صلٱَو ۡمُكنِم َٰىَمََٰيَأۡلٱ ْاوُحِكنَأَو …
٢٢
Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ...”, (QS. An-Nur [24]: 32).
19 Al-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu , Juz 9, hlm. 45.
Allah Swt berfirman:
ََۚ نِمۡؤُي َٰىَ تَح  ِتَٰ َكِر ۡشُم ۡ لٱ ْاوُحِكنَت اَلَو … ٢٢٢
Artinya:  “ Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman …”. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).
Maksud dari ayat di atas di tujukan untuk para wali yang sah untuk menjaga wanita yang di bawah perwalianya untuk menikah dengan laki-laki yang sesama Muslim. Karena pada ayat di atas Allah Swt melarang menikah dengan orang-orang musyrik. Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda:
َّ الإ َحاَكِنَال ٍّ يِلَوِب
Artinya: “ Tidak disahkan perkawinan tanpa adanya wali yang sah ”. (HR. Ahmad).
Dalam  hadist  shahih  di  atas  dapat  ditafsirkan  bahwa  pernikahan  dikatakan  sah apabila  pernikahan  itu  dilakukan  dengan  seorang  wali  yang  sah. 20 Untuk  mempertegas hadist di atas dijelaskan dalam hadist Aisyah:
َد ْنإَف ٌلٍطَاب اه حاَك,نَف ٌلٍطاب اه حاَكِنَف ٌلٍطَاب اه حاَكِنَف اَهْيٍلَو ٍنْذ,إ ,رْيَغ,ب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما امُّ يَأ اَه,ب َلَخ
َو ُناَطْلُّ سلاَف او رَجَتْشا ْنِإَف اَهِجْرَف ْنِم َّ لَحَتْسا امب  رْهَملْا اَهَلَف
ْنَم ٌّ يِل هَل ٌّ يِلَو اَل .
Artinya:  “ Seorang  wanita  yang  hendak  menikahkan  dirinya  dengan  tidak  adanya  izin  seorang walinya akan  dianggap bahwasanya pernikahannya tidak sah atau batal. Jika seorang suami telah menyetubuhi wanitanya, maka dia mempunyai hak untuk menerima mahar sesuai dengan yang sudah dihalalkan atas kemaluannya. Serta jika para wali bersengketa maka penguasa ialah wali untuk orang yang tidak mempunyai wali ”. (HR. Ahmad, Abu Daud,  Ibnu  Majah  dan  Tirmidzi.  Tirmidzi  mengatakan  bahwa  hadits  tersebut hasan). 21
Para  ulama  berpendapat  berdasarkan  hadist  yang  artinya,  “ Tak  terdapat  sebuah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali yang sah ”. 22 Dan juga menurut fiqih hadistnya sebuah perkawinan wanita tanpa hadirnya seorang wali disebut batal atau tidak sah, wanita
20 Sabiq, Fikih Sunnah , Juz 3, hlm. 370.
21 HR. Tirmidzi, kitab “an-Nikah ,” bab, “ Man Ja’a La Nikaha Illa bi Waliyin , “jilid III (1102), 389-399; Ibnu Majah, kitab “ an-Nikah ,” bab “ La Nikaha Illa bi Waliyyin .” Jilid 1(1878), 605; Abu Dawud, Kitab “ an- Nikah ,” bab” fi al-Wali ,” jilid II, (2083), hlm. 235-236.
22 Abdul  Wahab  bin  Ahmad  bin  Ali  al-Anshari  asy-Syafi’I  al-Misri  al-Sya’rani, al-Mizan  al-Kubra (Lebanon: Ma’had al-Islami al-Salafi), hlm. 107.
mempunyai  hak  atas  mahar  sesudah  terjadinya  persetubuhan  meskipun  pernikahannya batal dan berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi’i yang harus menjadi wali dalam kasus ini adalah pemerintah.
لْا َجَّ وَزَت اَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع َزَت اَلَو َةَأْرَملْا ُةَأْرَم ُةَأْرَملْا َجَّ و
اَهَسْفَن .
Artinya:  “ Abu  Hurairah  ia  mengatakan,  Rasulullah  Saw  bersabda,  seorang  perempuan  tak diperbolehkan  menikahkan  perempuan  lainnya,  dan  juga  seorang  wanita  tidak diperbolehkan untuk menikahkan diri dia sendiri ”. (HR. Abu Daud).
Fiqih hadistnya yaitu seorang perempuan tidak disahkan untuk menikahkan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang yang lain. Sebahagian besar para ulama mempunyai pendapat, seorang wanita tidak bisa disahkan untuk mengawinkan dirinya walaupun sudah mendapatkan  persetujuan  wali  dan  dia  juga  tidak  boleh  mengawinkan  orang  sekaligus bertindak sebagai wali. 23
Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 disebutkan:
َب ْاۡو َضََٰرَت اَذِإ  َ نُهَجَٰ َوۡز َ أ  َنۡحِكنَي ن َ أ  َ نُهوُل ُضۡعَت اَلَف  َ نُهَلَج َ أ  َنۡغَلَبَف َءٓا َسِ نلٱ  ُمُتۡق َ ل َط اَذوَإِ ُهَنۡي م ِۗ ِفوُرۡعَم ۡ لٱِب … ٢٢٢
Artinya: “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf …”. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ali Bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Abu Abbas, “ Diturunkannya ayat ini berkenaan dengan seseorang yang mentalaq istrinya dengan menggunakan talak satu ataupun dua. Dan menjalani masa iddahnya sampai selesai. Sesudah itu kemudian laki laki itu mempunyai keinginan untuk menikahi dan juga merujuknya kembali perempuan itupun tidak menolaknya dan juga menerimanya akan tetapi para walinya melarang kemudian Allah Swt melarang mereka untuk menghalang-halangi nya ”. 24
23 Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram , Juz 3, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication), hlm. 355.
24 Abdullah bin Muhaammad bin Abdurahmaan bin Ishaaq Al-Sheikh, Tasfir Ibnu Katsir jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003), hlm. 466.
Atas peristiwa tersebut Allah Swt menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk menghalang-halanginya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim Annaqa’I dan Azzuhri  bahwa  ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  larangan  seorang  wali  menghalangi perkawinan anaknya setelah selesai masa iddah . Mayoritas Syafi’iyyah menyatakan bahwa ayat  tersebut  menegaskan  bagi  perempuan  tidak  memiliki  otoritas  menikahkan  dirinya sendiri dan kehadiran wali sebagai syarat sahnya pernikahan.
Dalam  riwayat  yang  lain  ayat  di  atas  turun  atas  dasar  Mu’qil  bin  Yasaar  al-Muzni bersama saudara putrinya. Saudara putrinya dicerai oleh suaminya. Kemudian suaminya meninggalkannya  sampai  batas iddah istrinya  selesai.  Suaminya  datang  dan  ingin melamarnya kembali akan tetapi ditolak oleh Mu’qil bin Yasaar al-Muzni. Kemudian dari peristiwa  tersebut  turunlah  ayat َّن هو ل ضْعَت  َلََف yaitu  larangan  bagi  seorang  wali  untuk mempersulit mereka ketika ingin menikah lagi dengan calon suami mereka. 25 Dalam hadits diriwayatkan:
هَل ٌّ يِلَو َال ْنَم يِلَو ِناَطْلُّ سلاَو ٍّ يِلَوِب اَّ لِا َحاَكِن َال .
Artinya: “ Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan hadirnya seorang wali maka hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak ada walinya ”. (HR. Ahmad). 26
Dalam hadist lain diriwayatkan juga:
ْيَدِهاَشَو ٍّ يِّ لَوِب اَّ لِإ َحاَكِن اَل :اًعْوُفْرَم ِنْيَص حلا ِنْب ِناَرْمِع ْنَع نِّسَحَلا ْنَع  دَمْحَأ  مَامإِلا ىَوَرَو ِن . Artinya: “ Imam Ahmad dari al-Hasan dari Imran bin Husain meriwayatkan bahwa tidak disahkan pernikahan kecuali dengan adanya wali yang sah dan dua orang saksi ”.
Fiqih hadistnya pertama , jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah  jika  tidak  ada  seorang  wali. 27 Kedua ,  pendapat  Imam  Asy-Syafi’i  syarat  disahkannya sebuah akad nikah adalah dengan hadisnya dua orang saksi yang adil tidak dianggap sah kecuali jika disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil. 28
Madzhab Syafi’iyyah menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang hendak ingin menikah, maka wajib menghadirkan walinya serta dua orang lelaki yang adil sebagai saksi.
25 Al-Sheikh, Tasfir Ibnu Katsir jilid 1 , hlm. 466.
26 Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan.
27 Sabiq, Fiqih Sunnah , Juz 3, hlm. 372.
28 Al-Nuri, Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram Juz, hlm. 350.
Serta  apabila  perempuan  hendak  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa  seorang  wali  maka pernikahannya akan dianggap batal. Seperti pandangan para jumhur ulama bahwasanyya ada 4 rukun pernikahan di antaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali.
Dari  penjelasan  di  atas  bahwa  Madzhab  Syafi’iyyah  menyimpulan  bahwa  seorang perempuan manapun yang hendak ingin menikah maka wajib menghadirkan walinya dan dua  orang  lelaki  yang  adil  sebagai  saksi.  Dan  jika  seorang  wanita  hendak  menikahkan dirinya  sendiri  tanpa  seorang  wali  maka  pernikahannya  akan  dianggap  batal.  Seperi pandangan para jumhur ulama bahwasanyya ada 4 rukun pernikahan di antaranya yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri, dan juga wali. 29

## SIMPULAN
Nikah  tanpa  wali  adalah  permasalahan khilafiyah  ijtihadiyah di  antara  para  ulama madzhab. Dikarenakan di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan tersebut hanya di sebabkan penafsiran  Al-Qur’an  dan  Hadist  yang  berbeda  yang  berkaitan  dalam  status  wali perkawinan.
Menurut Madzhab Hanafiyyah ayat tersebut menjelaskan  tentang: Pertama , bahwa Allah  Swt  menyandarkan  nikah  kepada  perempuan  dengan  maksud  perempuan mempunyai  otoritas  untuk  menikahhkan  dengan  sendirinya. Kedua ,  pendapat  Imam Hanafi bahwa seorang suami yang sudah mentalak tiga kali terhadap istrinya maka telah diharamkan  istrinya  baginya  sebelum  istrinya  melakukan  pernikahan  bersama  orang selainnya (suami sebelumnya). Maka keharaman ini akan berakhir jika seorang perempuan tersebut  menikahkan  dirinya  dengan  laki-laki  lain,  rukun  nikah  menurut  para  ulama Hanafiyyah hanyalah ijab dan qabul.
Menurut  Madzhab  Syafi’iyyah  ayat  tersebut  ditunjukkan  untuk  wali  perempuan “tentang  larangan  seorang  wali  menghalangi  perkawinan  anaknya  setelah  selesai  masa iddahnya”. Karena itu, ayat tersebut menunjukkan syarat sah nya nikah bagi perempuan adalah dengan adanya wali yang sah. Sesuai dengan pandangan jumhur ulama bahwa rukun nikah ada 4 yaitu: ijab dan qabul, istri, suami, dan wali.
29 Al-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu , Juz 9, 45

## DAFTAR PUSTAKA
Al - Dimyati, Abu Ummar Yasir bin Ahmad bin Badri bin Najjar, Al-khulashah al-Fiqhiyyah alaa Madzhabi saadati al-Hanafiyyah . Quraba.
Al-Hanafi, Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai’ . Kairo: Daar al-Hadits, 1426 H/ 2005 M.
Al-Hanafi, Imam ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Badai’u ash-Shana’i fii Tartib asy-Syarai, juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Jaziri, Abdurrahman, al Fiqh ala Madzhab al Aarba’ah, juz 4 . Beirut: Darul kutub.
Al-Nuri, Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman, Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram , Juz 3. Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication.
Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Tasfir Ibnu Katsir jilid 1 . Jakarta: Pustaka Imam Asy-Yafii, 2003.
Al-Sya’rani, Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari asy-Syafi’I al-Misri, al-Mizan al- Kubra . Lebanon: Ma’had al-Islami al-Salafi.
Al-Syarakhsi, Al- Syamsuddin, al-Mabsut . Libanon: Dar-al Fikr 1993.
Aminuddin, Selamet, Fiqih Munakakhat . Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10 . Jakarta: Gema Insani, 2011.
Dawud, Abu. Kitab “ an-Nikah ,” bab” fi al-Wali ,” jilid II, 2083.
Departemen Agama RI, Al-Qur ‟ an dan Tejemahannya, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 56.
Ibrahim, Zainuddin bin, Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq, juz 6 . Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
Majah, Ibnu, kitab “ an-Nikah ,” bab “ La Nikaha Illa bi Waliyyin .” Jilid 1.1878.
Qamhawi, Muhammad Ash-Shadiq Ibnu Qamhawi, Ahkamil Al-Qur’an Lihujjatil Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Arrazi Al-Jashas . Beirut: Altouras 1992.
Qasim, Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia . Depok: Rajawali Press 2019.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah . Jakarta, Cakrawala 2008.
Sanjaya,  Umar  Haris  dan  Aunur  Rahim  Faqih  (eds), Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia. Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017.
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif . Bandung: Alfabeta 2012.
Tirmidzi, kitab “an-Nikah ,” bab, “ Man Ja’a La Nikaha Illa bi Waliyin , “jilid III.1102.
WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI’I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH) | Khoiruddin | Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslaman (uin-suska.ac.id).