## Pertanggungjawaban Kerugian PT Jasa Raharja Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum yang Sedang di Sewa
Wulandari Rima Ramadhani 1 dan Satriyo Bagus Arianto 2
1 Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: wulandari.rima.ramadhani-2020@fh.unair.ac.id
2 Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: satriyo.bagus.arianto-2020@fh.unair.ac.id

## Abstract
Traffic accidents are things that cannot be avoided, including when traveling to a place using public transportation that is specifically rented for a certain activity or person. It is necessary to clarify the legal status of the public transport passengers who are being rented and the responsibility of Jasa Raharja in the event of an accident. The purpose of this study is to analyze the legal status of public transport passengers which are being rented and to analyze related to liability for losses in accidents of public transport passengers which are being rented. The legal research method used in this paper is normative juridical research which is often referred to as doctrinal research (doctrinal research) emphasizing written documents as the main legal source such as statutory regulations, court decisions, opinions of scholars, and legal theory. If it is based on the old rules, the status of passengers from public transportation which was being rented is not a legal passenger, but as the existing rules and policies developed over time, public passengers from chartered transportation have legal status as legal passengers. For road traffic accidents, public transportation is becoming the responsibility of Jasa Raharja, because the passengers of public transportation that are being rented have legal status as legal passengers, so they get a mandatory donation of traffic accident funds as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 16/PMK.010/2017.
Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023                                                                                            p-ISSN: 2721-8384
DOI: 10.20473/mi.v6i2.36006                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 20 May 2022; Accepted 12 August 2022; Available online 20 June 2023. How to cite: Wulandari Rima Ramadhani dan Satriyo Bagus Arianto, ‘Pertanggungjawaban Kerugian PT Jasa Raharja Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum yang Sedang di Sewa’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords: Transportation; Rent; Accidents; Jasa Raharja.
Copyright © 2023 Wulandari Rima Ramadhani dan Satriyo Bagus Arianto. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak dapat dihindari begitu saja, termasuk apabila dalam perjalanan menuju suatu tempat menggunakan transportasi umum yang secara khusus disewa untuk suatu kegiatan atau orang tertentu. Diperlukan kejelasan status hukum dari penumpang angkutan umum yang sedang disewa tersebut dan pertanggungjawaban dari Jasa Raharja jika terjadi kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait status hukum penumpang angkutan umum yang sedang disewa dan menganalisis terkait pertanggungjawaban atas kerugian pada kecelakaan penumpang angkutan umum yang sedang disewa. Metode penelitian hukum (legal research) yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) menekankan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para sarjana, dan teori hukum. Jika disesuaikan dengan aturan yang lama, maka status penumpang dari angkutan umum yang sedang disewa bukan merupakan penumpang yang sah, namun seiring berkembangnya aturan dan kebijakan yang ada penumpang umum dari angkutan yang disewa memiliki status hukum sebagai penumpang yang sah. Untuk kecelakaan lalu lintas jalan angkutan umum menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja, dikarenakan penumpang angkutan umum yang sedang disewa memiliki status hukum sebagai penumpang yang sah, maka mereka mendapatkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017.
Kata Kunci:
Angkutan; Sewa; Kecelakaan; Jasa Raharja.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...

## Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan saling membutuhkan satu sama lainnya, serta manusia dalam kesehariannya tidak lepas dari melakukan aktivitas dan menaikkan tingkat mobilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari yaitu alat transportasi sebagai media mobilitas manusia menuju tempat yang diinginkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 1
Terdapat dua macam kelompok moda transportasi yang ada yaitu transportasi pertama adalah private transportation (kendaraan pribadi) dan yang kedua adalah public transportation (kendaraan umum). Private  transportation (kendaraan pribadi), yaitu: moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi). 2 Sedangkan Public transportation (kendaraan umum) yaitu: moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan - ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. Contoh kendaraan umum seperti: ojek sepeda, sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, bus umum (kota dan antar kota), kereta api (kota dan antar kota), kapal feri, pesawat yang digunakan secara bersama. 3 Atau secara
1 Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025).
2 Agustinha Da Cruz, ‘Analisis Biaya Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Menuju Kampus (Study Kasus : Kota Dili, Timor-Leste)’ (Tesis, Universitas Atma Jaya 2018) 19.
3 Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, ‘Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasara- harja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum’ (2015) 30 Yuridika 389.
singkatnya Angkutan umum yaitu salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. 4
Hal yang perlu diperhatikan apabila sedang menggunakan alat transportasi adalah keselamatan dan jaminan apabila terjadi kecelakaan yang terjadi selama menggunakan alat transportasi. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang. 5 Serta Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan dan wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. 6 Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna angkutan umum dalam bentuk pemberian santunan untuk kondisi-kondisi tertentu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas darat. 7
Besarnya premi untuk setiap kali perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT. Jasa Raharja, kemudian premi itu ditambahkan oleh pengangkut ke dalam harga tiket penumpang angkutan umum. Jadi, penumpang angkutan umum membayar premi asuransi ketika mereka membeli tiket, yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang angkutan umum selama satu kali perjalanan. 8 Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas penumpang atau pengguna jasa angkutan umum yang ingin mengajukan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja harus dapat menunjukkan dokumen pengangkutan yang dalam hal ini adalah tiket atau karcis sebagai bukti pembayaran yang di dalamnya termasuk pembayaran premi asuransi yang oleh pengangkut ditambahkan dalam harga tiket.
Bus atau angkot yang disewa didalamnya mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa dalam suatu perjanjian. Dalam prakteknya apabila bus atau angkot yang disewa
4 ibid 388.
5 Pasal 188 jo 189 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025).
6 Pasal 237 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025).
7 Sabrie dan Amalia (n 3) 390.
8 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara (Djambatan 2009) 242.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
untuk kegiatan wisata, antara pengguna jasa dengan penyedia jasa angkutan umum tidak membuat dokumen pengangkutan, biasanya hanya dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan bus atau angkot yang disewa untuk kegiatan wisata akan keluar dari trayek yang diizinkan. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. 9
Angkutan umum yang di sewa untuk keperluan wisata di luar trayek yang biasa dilalui, harus mendapatkan izin terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta harus mendapatkan izin rekomendasi pariwisata dari Dinas Perhubungan setempat. Izin rekomendasi ini dilakukan untuk melihat kondisi kelayakan armada bus atau angkot, kondisi pengemudi, maupun mendata seluruh penumpang yang ikut dalam rombongan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap bus atau angkot yang akan memberangkatkan rombongan pariwisata wajib meminta izin rekomendasi ke Dinas Perhubungan setempat. 10
Hak atas pembayaran ganti rugi yang disebabkan kecelakan penumpang angkutan umum dalam perjalanan di jalan raya dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri. Surat bukti tersebut diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket. 11 Pada nyatanya ketika kita menyewa bus atau angkot penyedia jasa angkutan umum jarang sekali memberikan tiket bukti pembayaran, yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1964 sebagai bukti untuk mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada kendaraan umum.
Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Pada suatu perjanjian Asuransi terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak penanggung dan pihak
9 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260)( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594).
10 Bramana Arya Anindhita, ‘Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek’ (2016) 5 Diponegoro Law Journal 3.
11 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 137)(Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2720).
tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi. Penanggung adalah pihak yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 12
Karakteristik hubungan hukum yang lahir dari perjanjian melekat pada asuransi yang sifatnya bukan sosial, tetapi asuransi yang sengaja dibuat para pihak dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah terbentuk diantara kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan asuransi sosial, asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Asuransi Jasa Raharja yang sumber perikatan diantara pihak penanggung yang dalam hal ini adalah Jasa Raharja dengan pihak tertanggung yaitu pengguna angkutan umum bersumber dari undang-undang. 13
Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana tertanggung mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan memberikan iuran premi dan bila mengalami musibah maka tertanggung dapat mengajukan klaim. Dalam asuransi Jasa Raharja pemungutan premi tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melainkan sudah diatur dalam undang-undang. Inilah yang menjadi karaktersitik pembeda antara asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi sosial wajib dengan asuransi lainnya. 14 Maka perbedaanya dengan perjanjian Asuransi pada umumnya adalah terikat karena undang- undang dan masing-masing pihak melakukan kewajibannya, dengan penumpang atau pengguna jasa angkutan umum membayar premi yang termasuk dalam harga tiket dan Jasa Raharja akan menanggung ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan di jalan raya.
Berbeda dengan sistem pembayaran premi yang diatur dalam Perjanjian Asuransi pada umumnya, pembayaran premi pada angkutan umum menggunakan
12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337)( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5618).
13 Sabrie dan Amalia (n 3) 403.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
sistem tiket atau karcis yang harganya termasuk penanggungan pembayaran premi. Sehingga, jika dilihat dari sisi Peraturan Perundang-Undangan yang ada tentang angkutan umum maka ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Jasa Raharja hanya melindungi orang atau penumpang didalam angkutan umum yang memegang tiket perjalanan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan adanya bukti untuk dapat melakukan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan.
Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana status hukum penumpang angkutan umum yang sedang disewa dan bagaimana pertanggungjawaban atas kerugian akibat kecelakaan di jalan raya apabila angkutan umum seperti bus atau angkot sedang di sewa untuk kegiatan wisata yang tidak sesuai dengan trayeknya serta bisa juga terjadinya kecelakaan diluar wilayah yang sesuai dengan asal kendaraan angkutan umum tersebut. Sebagai contoh, pada kegiatan wisata yang dilakukan oleh sebuah TK atau SD yang melakukan perjalanan dengan tujuan Pantai Kenjeran atau Tugu Pahlawan dengan menggunakan angkot/bemo yang mereka sewa. Dalam perjalanan bisa saja terjadi kecelakaan yang bahkan dapat menimbulkan korban luka atau mati, diperlukan kejelasan tentang status penumpang dan pertanggungjawaban kerugiannya.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum ( legal research ) yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.  Penelitian Yuridis Normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal ( doctrinal research ) menekankan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para sarjana, dan teori hukum. Penelitian hukum ( legal  research ) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 15
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2017) 47.
Media Iuris, 6 (2) 2023: 307-322
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ). Statute  approach dalam hal ini akan melakukan tindakan menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu adanya pemahaman hierarki, dan asas- asas dalam peraturan perundang-undangan. 16 Conceptual  approach diperlukan dalam penelitian ini dalam hal menelaah prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada beberapa pandangan, doktrin, konsep hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan isu/ masalah hukum yang akan dibahas.

## Status Hukum Penumpang Angkutan Umum yang Sedang di Sewa
Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan alat bantu yaitu alat transportasi sebagai media mobilitas manusia menuju tempat yang diinginkan. Transportasi atau pengangkutan di Indonesia adalah suatu bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 17 Berbagai jasa transportasi ditawarkan untuk menunjang kehidupan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar ( archipelago ), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. 18
Banyak jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada bidang transportasi, salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot. 19 Transportasi dapat dikelompokkan menurut jenisnya yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. 20 Salah satu contohnya adalah Bemo, Bemo atau angkot adalah singkatan dari becak motor yang termasuk angkutan umum yang melakukan jasa mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain.
16 ibid 137.
17 Faris Satria Alam, “Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” (2016) 3 SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 198.
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (PT Citra Aditya Bakti 1998) 7.
19 Alam (n 17).
20 Rustian Kamaludin, Ekonomi Transportasi (Ghalia Indonesia 1986) 15–19.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
Perbedaan status hukum dalam angkutan pun berubah menjadi status hukum penumpang dari status hukum konsumen dari jasa angkutan yang disediakan. Dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, penumpang berbeda dengan konsumen yang dimana dalam UU Perlindungan Konsumen memakai basis pasal 1320 BW dimana tidak bisa berlaku kesepakatan sepihak diantara pihak-pihak. Maka, status hukum penumpang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ).
Pada angkutan umum terdapat pengaturan harga yang wajib dibayar untuk menggunakan angkutan, sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen melarang untuk terjadi klausula baku yang dimana pengguna jasa angkutan umum mendapat penawaran dan hanya bisa untuk menerimanya. Maka dari itu penumpang angkutan umum dijelaskan dalam pasal 1 angka 25 UU LLAJ bahwa Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Gambaran kasus kegiatan wisata yang dilakukan oleh sebuah TK atau SD dalam melakukan perjalanan dengan tujuan Pantai Kenjeran atau Tugu Pahlawan dengan menggunakan angkot/ bemo yang mereka sewa. Dalam perjalanan bisa saja terjadi kecelakaan yang bahkan dapat menimbulkan korban luka atau mati, diperlukan kejelasan tentang status hukum penumpang dan pertanggungjawaban kerugiannya.
Kejelasan status hukum penumpang dalam suatu angkutan jalan menjadi titik terang apakah PT Jasa Raharja yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dalam angkutan umum yang sedang disewa untuk perjalanan wisata, sehingga keluar dari trayek yang seharusnya atas kendaraan umum tersebut. Hak atas pembayaran ganti rugi yang disebabkan kecelakaan penumpang angkutan umum dalam perjalanan di jalan raya dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri. Surat bukti tersebut diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket. 21
Namun, dalam keadaan disewanya suatu angkutan umum untuk kegiatan wisata pada nyatanya penyedia jasa angkutan umum jarang sekali memberikan tiket sebagai bukti pembayaran yang menandakan bahwa mereka adalah penumpang yang sah. Sehinggga
21 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 137)(Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2720).
jika dilihat dari sisi Peraturan Perundang-Undangan yang ada tentang angkutan umum, maka ganti kerugian yang di berikan oleh pihak Jasa Raharja hanya melindungi orang atau penumpang di dalam angkutan umum yang memegang tiket perjalanan karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU LLAJ mensyaratkan adanya bukti untuk dapat melakukan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan sebagai bukti bahwa menjadi penumpang yang sah.
Pembayaran premi dengan sistem setiap tiket yang terjual dirasa oleh Jasa Raharja sebagai tindakan yang kurang efisien, sehingga Jasa Raharja melakukan dengan sistem borongan. 22 Sebagai penanggung jawab, Jasa Raharja dapat melakukan perubahan dalam perjanjian asuransinya sebagai bentuk ‘diskresi’ guna mengefisienkan sistem dan juga perihal tentang klaim asuransi. Hal ini tertera dalam PP Nomor 34 Tahun 1978 dalam pasal 1 yang merubah pasal 8 bahwa Jasa Raharja berhak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Hal ini termasuk didalamnya adalah klaim asuransi yang ada dalam perjanjian asuransi. Tidak lepas dari hal tersebut adalah pelaksanaan pembayaran premi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Pembayaran  premi  yang  awalnya  dianggap  tidak  efisien  karena  pihak  Asuransi  Jasa Raharja harus menghitung besarnya biaya yang harus disetorkan Perusahaan angkutan umum kepada Asuransi Jasa Raharja yang juga proses tersebut memakan waktu dan tenaga yang cukup besar menjadi efisien dengan Jasa Raharja yang membenahi sistem dengan secara borongan dalam perjanjian asuransi dengan penumpang sehingga semua orang yang ada didalam angkutan umum dianggap sebagai penumpang. Berbeda dengan pembayaran premi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan LLAJ, pembayaran premi dengan sistem kupon hanya melindungi orang atau penumpang di dalam angkutan umum yang memegang tiket perjalanan. Dengan begitu orang yang berada di dalam angkutan umum dan penumpang tetapi tidak memegang tiket perjalanan tidak dijamin dan tidak dapat diberi santunan jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian. 23
22 Istilah ‘Borongan’ kami temukan dalam “Integrasi Digital Untuk Kerja Optimal (Digital Integration for Performance Excellence)” , Laporan Tahunan 2019 Annual Report PT. Jasa Raharja [Persero] h. 158.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
Terdapat ketentuan untuk Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 33  Tahun 1964 jo pasal 2 ayat (1) PP No.17 Tahun 1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 jo pasal 2 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965). 24
Pembebasan pembayaran iuran wajib untuk angkutan umum yang berjarak kurang dari 50km, sehingga pemilik kendaraan hanya perlu membayar sumbangan wajib yang dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK sebagai bukti bahwa Jasa Raharja selain melakukan ‘diskresi’ namun juga harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah mempermudah Jasa Raharja dalam membantu penumpang untuk mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya berhak untuk didapat yaitu asuransi juga sebagai pengikat bahwa pemilik kendaraan tidak bisa serta merta memberikan jasanya apabila tidak membayar sumbangan wajib untuk menjamin hak penumpang. Sehingga berdasarkan ketentuan dari Jasa Raharja yang ada semakin memperkuat status hukum bagi para penumpang angkutan umum yang berada didalam angkutan umum dianggap sebagai penumpang yang sah, baik itu memegang tiket atau pun tidak, baik itu dalam angkutan umum yang berjalan sesuai trayek ataupun tidak, dalam hal ini adalah angkutan umum yang sedang disewa sehingga melakukan perjalanan tidak sesuai trayeknya.

## Pertanggungjawaban Kerugian Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Yang Sedang di Sewa
Berdasarkan penjabaran pada sub topik sebelumnya, bahwa Jasa Raharja sudah menerapkan sistem pembayaran premi dengan sistem borongan. Serta terdapat kebijakan
24 Jasa Raharja, ‘Sistem Pembayaran Premi’ (2020) <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/ sistem-pembayaran-premi> diakses 30 Maret 2022.
dari Jasa Raharja terkait pembebasan pembayaran iuran wajib untuk angkutan umum yang berjarak kurang dari 50km, sehingga pemilik kendaraan hanya perlu membayar sumbangan wajib yang dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan. Untuk keadaan di sewanya angkutan umum baik melakukan perjalanan sesuai tayek maupun tidak, maka semua orang yang didalamnya kecuali Pengemudi dan Awak dari angkutan tersebut masuk dalam kategori penumpang, sehingga disini para penumpang dapat diartikan sebagai penumpang yang sah.
Kejelasan terkait status hukum dari penumpang angkutan umum yang sedang disewa sebagai penumpang yang sah dari angkutan umum tersebut, maka mereka mendapatkan haknya sebagai penumpang angkutan umum seperti penumpang yang sah pada umumnya. Sehingga apabila terjadi kecelakaan pada angkutan umum yang sedang disewa baik yang beroperasi dalam trayeknya maupun tidak akan menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja. Namun, tidak selalu kecelakaan angkutan umum di lalu lintas jalan menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja. Terdapat beberapa kondisi yang menentukan, apakah kerugian dari kecelakaan itu menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja atau bukan.
Kondisi menentukan yang pertama adalah sistem pertanggungan asuransi kecelakaan pada PT.Jasa Raharja berbeda dengan asuransi lainya yaitu ada pada dana pertanggungan yang akan diberikan pada penumpang yang sah. Pertanggungan bukan didasarkan pada kesertaan sebagaimana asuransi pada umumnya tetapi pada status dari penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung Jasa Raharja memerlukan kepastian tentang apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat itu telah terjadi pada saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung yaitu kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan tunggal karena kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor. 25
Sedangkan kecelakaan tunggal karena lalaian dari pengemudi kendaraan itu sendiri bisa menjadi tanggung jawab BPJS, jika pengemudi mengasuransikan dirinya di BPJS. Yang kedua adalah ketentuan terkait saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, dalam Pasal 10
25 Yurike Ade Purwanti, ‘Tanggung Jawab PT. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungan Terhadap Korban Kecelakan Lalulintas’ (2017) 5 Lex Administratum 77.
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
ayat (1) huruf a, mengatur bahwa diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan, dalam hal kendaraan bermotor umum yaitu antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. 26
Pengaturan yang ada dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 semakin memberikan penegasan bahwa Jasa Raharja memberikan jaminan hanya bagi penumpang yang ada di dalam kendaraan angkutan umum saat terjadinya kecelakaan. Penumpang tersebut berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja atas kerugian yang terjadi padanya akibat kecelakaan yang terjadi. Pengaturan mengenai besaran santunan dari Jasa Raharja untuk para penumpang yang mengalami kecelakaan pada saat mengunakan angkutan umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Besaran santunan yang diberikan bergantung pada kondisi dari para korban, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ PMK.010/2017. Ahli waris dari korban meninggal dunia mendapatkan hak santunan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan secara terperinci dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Namar 18 Tahun 1965 dari besar Santunan meninggal dunia. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan besarannya juga bergantung pada tiap-tiap hal, seperti penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya ambulans atau kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pertolangan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rpl.000.000,- (satu juta rupiah). 27
Sehingga apabila terjadi kasus kecelakaan sebagai contoh ilustrasi pada kegiatan wisata yang dilakukan oleh sebuah TK atau SD yang melakukan perjalanan dengan tujuan
26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 28).
27 Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017. (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 279).
Pantai Kenjeran atau Tugu Pahlawan dengan menggunakan angkot/bemo yang mereka sewa dan menimbulkan korban luka atau mati, serta terjadinya kecelakaan itu bukan karena kecelakaan tunggal, maka para penumpang berhak atas santunan dari Jasa Raharja seperti yang dijelaskan diatas terkait besaran santunannya.

## Kesimpulan
Melihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang ada tentang angkutan umum, ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Jasa Raharja hanya melindungi orang atau penumpang didalam angkutan umum yang memegang tiket perjalanan, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan adanya bukti untuk dapat melakukan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan, sebagai bukti bahwa menjadi penumpang yang sah. Kejelasan status penumpang dalam suatu angkutan jalan menjadi titik terang apakah Jasa Raharja yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dalam angkutan umum yang sedang di sewa untuk perjalanan wisata. Mendasarkan pada aturan yang ada untuk dapat menentukan kejelasan atau sah tidaknya dianggap sebagai penumpang.
Jasa Raharja sudah menerapkan sistem pembayaran premi dengan sistem borongan, serta terdapat kebijakan dari Jasa Raharja terkait pembebasan pembayaran iuran wajib untuk angkutan umum yang berjarak kurang dari 50km, sehingga pemilik kendaraan hanya perlu membayar sumbangan wajib yang dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan. Untuk keadaan disewanya angkutan umum baik melakukan perjalanan sesuai trayek maupun tidak, maka semua orang yang didalamnya kecuali Pengemudi dan Awak dari angkutan tersebut masuk dalam kategori penumpang, sehingga para penumpang dapat diartikan sebagai penumpang yang sah, maka menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja. Namun, tidak selalu kecelakaan angkutan umum di lalu lintas jalan menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja. Terdapat beberapa kondisi yang menentukan, apakah kerugian dari kecelakaan itu menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja atau bukan.
Pelaksanaan kewajiban sebagai penanggung, Jasa Raharja memerlukan kepastian tentang penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
itu terjadi, bukan merupakan kecelakaan tunggal karena kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor, dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan, dalam hal kendaraan bermotor umum yaitu antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan, sehingga yang di maksud adalah penumpang yang berada dalam angkutan umum saat kecelakaan itu terjadi. Pengaturan mengenai besaran santunan dari Jasa Raharja untuk para penumpang yang mengalami kecelakaan pada saat mengunakan angkutan umum sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  Sehingga apabila terjadi kasus kecelakaan sebagai contoh ilustrasi pada kegiatan wisata yang dilakukan oleh sebuah TK atau SD yang melakukan perjalanan dengan tujuan Pantai Kenjeran atau Tugu Pahlawan dengan menggunakan angkot/bemo yang mereka sewa dan menimbulkan korban luka atau mati, serta terjadinya kecelakaan itu bukan karena kecelakaan tunggal, maka para penumpang berhak atas santunan dari Jasa Raharja seperti yang dijelaskan diatas terkait besaran santunannya sesuai aturan terbaru terkait Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## Daftar Bacaan
Alam FS, ‘Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen’ (2016) 3 SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I.
Anindhita BA, ‘Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek’ (2016) 5 Diponegoro Law Journal.
Cruz A Da, ‘Analisis Biaya Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Menuju Kampus (Study Kasus : Kota Dili, Timor-Leste) ’ (Tesis, Universitas Atma Jaya 2018).
Jasa Raharja, ‘Sistem Pembayaran Premi’ (2020) <https://www.jasaraharja.co.id/page/ detail/sistem-pembayaran-premi> diakses 30 Maret 2022.
Jasa Raharja, “Integrasi Digital Untuk Kerja Optimal (Digital Integration for Performance Excellence)” , Laporan Tahunan 2019 Annual Report PT. Jasa Raharja [Persero].
Kamaludin R, Ekonomi Transportasi (Ghalia Indonesia 1986).
Muhammad A, Hukum Pengangkutan Niaga (PT Citra Aditya Bakti 1998).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 14).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 28).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 29).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” (Lembaran Negara RI Tahun 1978 Nomor 49).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260)( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017. (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 279).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2017).
Purba R, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara (Djambatan 2009).
Purwanti YA, ‘Tanggung Jawab PT. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungan Terhadap Korban Kecelakan Lalulintas’ (2017) 5 Lex Administratum.
Sabrie HY dan Amalia R, ‘Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum’ (2015) 30 Yuridika.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 137)( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2720).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 138)( Tambahan
Wulandari Rima dan Satriyo Bagus: Pertanggungjawaban Kerugian PT...
Lembaran Negara RI Nomor 2721).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337)( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5618).