## INDONESIA MENGHADAPI GTOBATISASI
(Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Pendidikan)
Suwatro')

## ABSTRA-K
Gtobalisasi informasi  mendorong  globalisasi  di semua sektor kehidupan  manusia di semaa negara. Hal ini juga berarti bahwa globalisasi yang terjadi akan  mempengaruhi seluruh  sendi  kehidupan  umat  manusia  baik secara individu maupun secara kolektif (bangsa suatu  negara). Sendi-sendi itu antara lain bidang ekonomi  dan pendidilran. Pengaruh  globalisasi yang menerpa  bidang-bidang tersebut merupakan  sebuah  ancam- an namun sekaligus sebagai tantangan.  Pengaruh  globalisasi dapat jadi ancaman iika lrita  menjadi objek dari globalisasi, namun dapat jadi tantangan  bila kita mau  menjadi salah  satu  aktor globalisasi.  Sudah  barang  tentu memerlukan  strategi yang jitu untuk mencapai  ke arah tercebut.

## Makna  Globalisasi
Globalisasi  berasal dari kata globus (Latin) yang berarti berbentuk bulat, bu- latan  bumi. Globalisasi  adalah headaan  me- nyeluruh di muka  bumi, di seluruh dunia atau heragaman berpikir, berperilaku, ber- komunikasi, berpahaian dan sebagainya diseluruh dunia.
Mengutip  pendapat  Thomas I Friedman, seorang wartawan senior The New York Times, globalisasi mempunyai tiga dimensi.
Pertama,  dimensi ide atau ideologi,  yaitu kapitalisme.  Dalam  pengertian ini, termasuk seperangkat nilai  yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua,  dimensi  ekonomi yaitu "pasar bebas" dengan seperanghat tata nilai lain yang harus membuka  hesepahatan  terbuka- nya arus barang dan  jasa dari satu negara ke negara lain. Ketiga,  dimensi teknologi, khususnya  tehnolog  informasi.  Dengan  tek- nologi informasi  akan  membuka  batas-batas negara, sehingga negara semahin tanpa ba- tas,  (borderless counhy) (Sulastomo, 2000).
Dengan henyataan  seperti itu, globalisasi
tidak membuha batas negara tetapi juga batas nilai ideologi, moral, warna kulit, aga- ma bahkan nilai kemanusiaan  lainnya.
Akar dari globalisasi adalah kemajuan tehnologi  informasi yang dibarengi  oleh  ke- majuan tehnologi  transportasi.  Dengan ada- nya berbagai  penemuan dalam bidang tek- nologi  inlbrmasi, kekuasaan suatu negara dalam arti teritorial menjadi  semakin kabur, karena globalisasi informasi dapat  memper- pendek jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya  yang secara geografis sebe- tulnya sangat  berjauhan. Teknologi yang dimahsud  adalah satelit yang  kemudian di- jadihan kendaraan bagi munculnya  jaring- an televisi global  dan jaringan internet.
Globalisasi informasi telah menciptahan desa global (global village) dan dunia maya.
Dunia  maya  adalah dunia yang dipenuhi rimba  raya  inforrnasi atau jalan raya yang amat luas yang penuh dengan lalu Iintas informasi ke dan dari berbagai penjuru darlia (information super high  way).Italah pula  yang  disebut cyber space atau jaringan internet  yang  menyebarkan  berbagai ma-
') Drs. Suwatno,  M.Si. adalah  Dosen Program  Administrasi  Perkantoran FPIPS  UPI
cam informasi termasuh  gambar dan grafik he seluruh  dunia  dengan  volume  yang besar dan tinghat kecepatan yang  amat tinggi (sangat ahtual) serta tanpa rintangan aturan  hukum,  etika dan nilai budaya di manapun  ia masuk  (control).
Hal ini sangat sejalan  dengan  mahsud pasal 19 Dehlarasi  Universal HAM tentang informasi  yang tidah menghiraukan batas- batas lrekuasaan negara (borderless  state) dan hanya  diharuskan  menghormati hak- hak dan kebebasan-kebebasan orang lain (Pasal 29 ayat 2, DUHAM). Tetapi globali- sasi informasi  bahkan  tidah mengindahhan sekat-sekat yang ditetapkan  oleh pasal 29 tersebut.

## Strategi  Menghadapi Globalisasi
Bidang Ekonomi
Globalisasi membuat struktur ehonomi dunia kian terintegrasi. Menurut Susan Strange (7997) globalisasi ehonomi terjadi pada  berbagai tingkatan (dalam femadu, 2000). Pertama, dengan  mengacu pada ga- gasan dari sejarahwan  Perancis Fernand Braudel,  Strange melihat adanya  globalisasi pada tingliat material life. Yang dimaksud adalah terciptanya  struhtur produksi global yang menentukan  barang dan jasa apa yang dihasilhan  oleh negara-negara untuk kelangsungan dan kenikmatan  hidup. Pro. duksi barang  dan jasa itu berorientasi ke pasar global dan tidak hanya terbatas  pada pasar nasional saja.  Kedua  globalisasi juga terjadi  pada struktur heuangan. Pembiayaan proses produ[si lewat hegiatan investasi hian  membutuhhan  ruangan  yang bersifat global sehingga ada hecenderungan  teri- torial state tidak lagi menjadi space yaug relevan dan memadai untuk strategi  in- vestasi.
Senada dengan pendapat di atas, fus- man (2000) mengungkapkan postur glo- balisasi ekonomi  tumbuh  dan berhembang dengan empat faktor. Pertama, pertum- buhan arus barang dan jasa dalam perda- gangan  internasional  secara cepat yang
diciptahan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Ikdua, gelombang arus mo- dal  yang  masuk dan he luar dari  suatu wila- yah  melalui pola foreign direct  investment (investasi  asing  langsung) dalam bentuk pertumbuhan I<apasitas produhsi di satu wilayah,  dalam  bentuh  permesinan baru, pabrih dan kawasan industri  baru, yang mendapathan dukungan perusahaan  trans- nasional.  Ketiga,  gelombang arus modal yang  masuh he suatu wilayah berbentuk portofolio, yakni  arus uang nyata yang masuk dan keluar satu wilayah ekonomi melalui mekanisme pasar uang, pasar saham, ataupun hredit jangka pendek tum- buh dan berkembang secara eksposional. Keempat kecepatan pertumbuhan teknologi terutama teknologi digital  yang  melahirkan infrastruhtur informasi  dan  komunikasi'  ber- basis satelit melalui jaringan telepon, inter- net multi media, infrastruktur transportasi kargo  dan orang makin efisien dan efektif.
Dari uraian  di atas dapat ditdrik kesim- pulan bahwa globalisasi  ekonomi terjadi pada dua sektor yang amat strategis yaitu selctor keuangan  dan  perdagangan.
Bagi negara berkembang seperti Indo- nesia, globalisasi ehonomi terutama pada sektor heuangan ternyata tidak memberihan keuntungan yang sepadan dengan biaya yang ditanggung  negara-negara berkem- bang  tersebut, Hal ini erat kaitanya dengan diterapkannya prinsip liberalisme  keuangan sebagai dampak dari liberalisme keuangan sebagai dampak dari liberalisme ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh Francis  Fuku- yama (1992) dalam bukunya  The End of History and The Last Man, bahwa dewasa ini baik negara-negara maju  maupun nega- ra-negara  berkembang cenderung menga- dopsi prinsip-prinsip  liberal  dalam menata ehonomi domestik maupun global (fema- du,2000).
Munculnya ide agar  negara-negara  ber- kembang membuha  sektor heuangannya se- cara bebas oleh negara-negara maju, sebe- narnya  berawal dari kejenuhan dan ren- dahnya  keuntungan  yang  diperoleh investor
Indonesia Menghadapi Globalisasi  ... (Suwatno)
41
di negara-negara maju. Dan karena  itu, mereha membutuhhan pasar  investasi  baru yang lebih menarik yaitu negara-negara berhembang. Melalui lobi kepada  lembaga- lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia akhirnya kepentingan  tersebut  berha- sil didesakkan kepada negara-negara  ber- kembang.
Memang harus diakui, negara-negara berkembang  memerlukan  dana  asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi  negaranya. Dengan demikian,  dari perspektif ini maka sebenarnya kedua  belah  pihah sama-sama diuntungkan oleh adanya  liberalisasi keu- angan. Namun  dalam  realitanya, ternyata dana-dana yang masuk ke negara-negara berhembang lebih banyak  berbentuk  pin- jaman  jangka pendek dan bermotilkan spe- kulatif. AkibatnSza ketika jatuh tempo untuk membayar cicilan utang dan bunganya, negara-negara peminjam  mengalami kesu- litan besar.
Terlebih lagi, globalisasi keuangan ini telah  mengubah  status  uang secara  men- dasar. Mata  uang kini tidak lagi hanya berfungsi  sebagai alat pembayaran tetapi telah menjadi  komoditas yang diperjual- belihan. Dalam  posisi  uang  s0perti ini, maka pemegang mata uang kuat (hard curency holder) yaitu US $ tentunya harus mem- bayar  lebih mahal ketika harus  membeli US $ untuk membayar utang. Terlebih lagi sejak  dibekukannya  sistem Bretton Woods (1970)  dan beralih ke sistem bebas  me- ngambang,  menyebabkan fluktuasi nilai tukar tidak  menentu.
Tidak  hanya sektor keuangan, disektor perdaganganpun  globalisasi ini juga me- nempatkan  negara-negara berkembangan termasuk  Indonesia  pada posisi yang selalu kalah.  Word Trade Organizatiaon @fO) yang merupakan  penjelmaan globalisasi  per- dagangan, ternyata  merupakan  alat politik bagi negara-negara maju untuk memak- sakan kepentingan  perdagangan mereka kepada  negara-negara berhembang.  Nondis- lrriminasi  (equality) yang diharaphan mun- cul dari lresepakatan  (agreements) yang
dihasilkan WTO ternyata tidak  muncul. Se- bagai contoh, ketika negara-negara berhem- bang menghendaki agar negara-negara maju meliberalisasikan sehtor  pertaniannya, merupalcan menolak meratifikasinya. Seba- gai misal, ketika  bergulirnya WTO sejak 1 Januari  1995,  Amerika Serikat juga belum berani, meratifikasinya  harena  mereka  ma- sih harus  berhitung  mengenai posisi untung rugi meliberalkan  sektor  pertanian.
Posisi lemah negara-negara berkem- bang  dalam mekanisme WTO tersebttt juga tercermin dalam  berbagai  substansi kesepa- katan. Sejah Putaran  Uruguay  (cikal bakal WTO), negara-negara  berhembang selalu berada pada posisi yang tidak mengun- tungkan  dalam berbagai  kesepakatan yang berkaitan dengan hak milih intelektual per- tanian, tehstil, perdagangan,  jasa dan  inves- tasi. Yang  menoujol dari semua isu tersebut adalah isu hak milik  intelektual atau Tbade- Related Aspect  of Intelectual hoperty  Rights (TRIPS).
Sementara itu, persoalan yang juga sering merugikan  negara  berkembang justru bukan berasal dari aturan main WTO.
Misalnya adanya  sistem  pembalasan  silang yang berasal dan The aS Omnibus Trade and Coompetitivenes Act of 1988, atau  lebih dikenal  dengan "Super 301".  Hal tersebut merupakan  sistem sanhsi yang mengaitkan sebuah pelanggaran dengan  semua aspek ekonomi secara al out dan a/ all cost. lika sebuah  negara melakukan pelanggaan di satu  sektor,  misalnya  TRIPs, ia bisa  dibalas oleh lawannya di sekitor lain.  Amerika seri- kat pernah  menialankan sistem ini. Misal- nya ketika mereka  mengancam  memperke- tat kuota tekstil Indonesia, |ika  kita masih menerapkan kuota lilrn-lilm  Hollywood. Pe- nerapan sistem ini tentunya akan menye- babkan negara-negara  berkembang  menja- di semakin rentan karena  kepentingan  eko- nomi  dan perdagangannya selalu diancam dan diganggu berbagai isu yang sedang dihadapi.
Indonesia kini, setelah secara  sistematis melakul<an  liberalisme  perekonomian sejak
42
MANAIEzuAL,  VOL.  1, NO.  2, Januari 2003 : 40 - 46
1983 dan serentak setelah krisis moneter yang pecah tahun 1997,  hampir sempurna berada di bawah  kendali IMF, WTO dan Banh Dunia. Tak satupun  pemerintah pasca
Soeharto, sekalipun yang lahir  dari kubu berseberangan  dan dilegalisir  oleh pemilihan umum  yatrg demokratis dalam sejarah Indonesia di tahun 1999, kuasa untuk melepaskan diri dari  kendali  IMF,  WTO, dan Banh  Dunia,
Dengan  berbagai  realitas di atas, diper- lukan berbagai langkah strategis baih  jang- ka panjang  maupun  jangka  pendek agar Indonesia  dapat  mengambil  posisi yang lebi menguntungkan dalam  bidang ekonomi pada  era  globalisasi. Sunarsip (2001) misal- nya menyarankan  agar Indonesia menga- dakan  adjusment  terhadap  liberalisasi sektor keuangan  dengan  melahuhan kontrol terha- dap aliran modal. Ide ini disandarhan kepada  pendapat |agdish  Bhagwati (1998) seorang  profesor dari Columbia University,
New York yang mengatakan bawa sistem devisa bebas tidak cocok. Perdagangan memang harus bebas untuh menaikkan  efi- siensi, namun mobilitas kapital tidah boleh sebebas-bebasnya. Kedua  hal itu tidah simet- ris. Bhagwati menunjuh sistem  pengawasan modal yang  berhati-hati Qtrudential  Capital control). Esensinya  ada dua. Pertama, oto- ritas moneter perlu melahukan  pemantauan ketat (close monitoring) dan  review ter- hadap  Utang luar negeri  (ULN) jangka pen- deh dengan  mempertimbangkan kemam- puan cadangan devisa, lrebutuhan serta kemampuan  membayar. Ikdua, Bhagwati menyaranhan untuk tidah mempermasalah- han  repatriasi  bunga,  deviden,dan  kekayaan investor asing.
Ide kontrol devisa versi  Bhagwati ini layak untuh  dikaji sebagai instrumen adiust- ment globalisasi. Di satu  sisi ia mengajukan sebuah kontrol  yang ketat. Namun di sisi Iain ia menganjurhan  agar  repatriasi  hapital dibiarkan. Ide repatriasi ini, paling tidak akan  menghilangkan hesan bahwa  kontrol devisa akan  merugikan. Ini mengingat ide repatriasi ini masih  memberikan ruang daya tarili bagi investor asing. |iha ini ditempuh
minimal hebijakan ini ahan memberikan tekanan kepada pasar spekulan tanpa me- ngorbankan  kepentingan  investor asing.
Jemadu (2000), menyaranhan,  perlatna, pemerintah jangan sampai terlena dengan pemecahan  masalah-masalah ehonomi se- cara ad hoc sambil melupakan strategi jangka  panjang untuk meningkatkan efisi- ensi nasional. Perlu diingatkan status  Indo- nesia sebagai salah satu negara paling horup di dunia, dengan resiko bisnis yang tinggi, telah  membuat perekonomian  men- jadi tidak efisien. Kedua, Indonesia  membu- tuhkan pengusaha  swasta yang mampu mengembangkan teknologi. Di negara- negara  seperti Amerika Serikat, )erman, |epang, Korea Selatan, dan  Taiwan, tradisi kepeloporan di bidang  tehnologi ini memer- lukan  waktu  bertahun-tahun sebelum  me- nunjuhan  hasil  nyata. Di bawah hepemim- pinan rezim  orde baru, pemerintah Indo- nesia hanya membesarkan konglomerat yang bisanya cuma berdagang dan sumber apropiasinya lebih ditunjukan ke dalam negeri melalui  berbagai  praktek monopoli dan tidah  difokuskan hepada hegiatan ehs- por. Kelemahan  pemerintah dalam mencip- tahan ihlim bisnis yang tidah sehat hanya ahan melahirkan pengusaha-pengusaha yang bermental  free-riders yang jelas meru- gikan perekonomian lasional. Ketiga, Indo' nesia memerlukan pendehatan baru dalam menciptahan  stabilitas politik  yang lang- geng.  Demokratisasi tidak lagi dipahami se- cara sempit  berupa penciptaan lembaga- lembaga politik modern, tetapi proses me- numbuhkan  sikap warga  negara yang me- nyadari  hak dan  tanggung  iawabnya serta toleran menghadapi kemajemuhan yang
ada.
Secara lebih rinci  dan pragmatis Aswar Ali (2002),  memberikan saran-saran seba- gai berikut  : 1). Hentihan  kerjasama dengan IMF, minimal  jangan  mengihuti secara membabi buta,  tetapi utamakan kepenting- an rahyat,  bangsa dan negara. Indonesia tidak untuh diabdihan  kepada segelintir orarg  (IMF, WTO dan Bank Dunia); 2). Hentikan proses penjualan aset BPPN,  dan
Indonesia Menghadapi Globalisasi  ... (Suwatno)
43
privatisasi  BUMN,  yang  diarahkan kepada hepemilikan  asing, tapi lakukan redistribusi aset pada rahyat sebagai kendaraan dalam memberantas hemiskinan dan mening- katkan daya beli rakyat, agar  pasar domes- tik kondusif untuk economic recoverSl 3) Laksanahan otonomi  daerah dengan sepe- nuh hati, sebelum terlambat, 4). Tegakan headilan dan hukum dengan  memberantas semua bentuk  KKN.

## Bidang Pendidikan
Proses pendidikan tidak  hanya sehedar mempersiaphan anah didik untuk mampu hidup dalam  masyarakat kini, tetapi  mereha jugaharus disiaphan untuh  hidup  di masya- rahat yang  akan datang yang semakin sulit diprediksi karahteristil<nya. Rowan Gibson (dalam Suyanto, 2001) menggambarkan betapa sulitnya mempredilsi  masa depan dalam sebuah  ungkapan berikut : The lesson of the last three decadensis that nobody can drive to the future on cruise control.
I(esulitan memprediksi karahteristi.l< masyarakat yang akan datang disebabhan oleh kenyataan bahwa di era global .ini perhembangan  masyarahat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat  penuh dengan dishontinuitas. Gambaran  seperti ini secara lebih lugas lagi juga dijelaskan  oleh  Rowan Gibson  (dalam  Suyanto, 2001) dalam ranghaian halimatnya sebagai berihut  : The fact is  that the future will  not be a continuation of the fast.  But in order to grab hold  of the future we have to late of the fast. We have to challenge and, in many cases, unlean  the old mode.  The  old paradigms,  the old rules, the old strategies, the old assumptions, the old succes  recieps.
Oleh karena itu, lceberhasilan kita masa lalu belum tentu memiliki  validitas untuk menangaui dan menyelesaikan persoalan pendidikan  masa kini dan masa datang. Dalam  bidang  pendidihan politik bagi ma- syarakatpun kita juga  tidali perlu mengan- dalhan keberhasilan masa lalu. Bahhan
untuh kondisi  saat ini hita perlu merenung- han secara dalam, dan merefleksihan unghapan Rowan Gibson yang disebutkan terakir itu agar ktia mampu  melupahan luka lama, menghilangkan dendam-dendam  Ia- ma, dan belajar  meninggalkan paradigma lama,  model lama, agar akhirnya kita mampu  membangun  masa  depan secara bersama demi hemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam kehidupan global batas-batas negara secara fisik geografis menjadi tidak penting lagi. |ustru fahtor yaug paling penting  bagi  eksistensi suatu bangsa adalah dihuasainya teknologi informasi. Dengan adanya berbagai penemuan  dalam bidang tehnologi  informasi, kekuasaan negara da- Iam arti teritorial mejnjadi semahin  habur. Disisi lain dengan teknologi  informasi, hita juga dapat membelajarkan diri dalam suatu proses pendidikan yang bersifat maya (virtual). Hal ini membawa  implihasi  bahwa pendidikan nasional kita harus mampu mempersiapkan  bangsa ini menjadi komu- nitas  yang  terberdayakan dalam mengha- dapi hehidupan global yang semakin lama semahin  menggantungkan diri pada tek- nologi  informasi. Kondisi ini ahhirnya  juga berakibat  pada sistem kehidupan  berbangsa dan bernegara yang  mengutamakan pada pola hehidupan atas dasar prinsip inter- depedensi.
Agar bangsa ini memiliki  peran yang signifikan dalam  honteks  interdepedensi ke- hidupan,  baik yang terjadi dalam shala lohal nasional,  regional,  maupun  global, sistem pendidikan  harus mampu memberdayakan masyarakat luas. Salah satu masyarakat yang terberdayahan oleh sistem pendidikan ialah dimiliki unggulan homparatif dan unggulan  kompetitif  dalam konteks global.
Konsekwensinya pendidihan harus di- konseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses  pemberdayaan yang benar-benarr dan harus disadari secara  kolektif, yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat,  dan juga pemerintahan dalam rangka melakuhan  investasi  masa depan
_44
MANAIERIAL,  VOL.  1, NO.  2, ]anuari  2003 : 40 - 46
bangsa, buhan sekedar tambal  sulam prog- ram yang  tidak dahan  mampu member- dayakan  masyarahat  secara heseluruhan.
Pendidikan  sebagai investasi  masa depan bangsa akan menjadi  realitas  dalam kebi- jakan dan  prahtis iiha masyarakat,  keluarga dan pemerintah secara bersama-sama memilihi  kepedulian yang tinggi terhadap pencarian  solusi bagi semua persoalan  dan tantangan pendidihan  yang kita hadapi  saat ini dan  masa yang  ahan  datang
Interdependensi  hehidupan  menuntut adanya saling percaya (mutual trust) diar;' tara sesama manusia. Oleh  karena  itu pendidihan  nasional  harus  mampu mena- namkan  nilai-nilai (values)  kepada  seluruh lapisan masyarakat agar memilihi sikap hidup yang toleran  saling mempercayai  satu sama lain, sehingga  pada ahhirnya masya- rakat kita memiliki kemampuan hidup dalam berbagai  bentuk  pluralitas  kehidupan.
Dalam sistem hehjdupan global seperti saat ini dan dimasa yang  akan datang, penguasaan teknologi  informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi dan peru- bahan  suatu bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek relevansi, era global akan ber- dampalr cepat pada cepat usangnya hard- ware  dan  software dalam  pendidikan.  Deiig- an demikian sektor pendidikan harus diber- dayahan setiap saat,  berkelanjutan,  dan ber- sistem. Ini semua menurut adanya kemam- puan dan niat yang kuat dan pemerintah untuk menjaga tingkat unggulan kompetitif yang tinggi  dari semua outcome pendidikan nasional.
Untuh  menciptakan  unggulan hompe- titif, hita memerluhan  inovasi  yang dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berharkat memerlukan kompetitif dalam berbagai  bidang.  Bukan jamannya  lagi  kita mengandalkan murahnya  tenaga kerja untuk menduhung dan pembenar honsep unggulan  kompetitif.  Dalam honteks untuh menciptakan  unggulan  kompetitif outcome pendidikan, patut  hiranya hita mengkaji pendapat Michael  Porter  (dalam Suyanto,
2001) dalam  unghapannya : ...the ability to
sustain an advantage from cheap labour or even from economies of scale these are the old papradigms. These paradigms are  being superseded. Today, the only  way to have  an advantage is through innovation and upgrading.
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut, jiha kita ingin menghasilkan  berbagai  unggulan kompetitif outcome  pendidikan, inovasi ha- rus menjadi prioritas  dalam pengembangan sehtor pendidihan. Tanpa ada inovasi yang signifikan pendirlihan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidah mandiri, selalu tergantungg pada pihak lain' Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demil<ian itu justur  akan menjadi beban bagi pencapaian dan  peninghatan kualitas outcome secara berkelanjutan  dan  tersistem agar unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan.
Oleh  karena itu dalam membangun paradigma baru sistem  pendidikan di era global abad l<e 21, sektor  pendidihan  perlu difungsikan  sebagai ujung tombak  untuk mempersiapkan  sumber daya  manusia dan sumber daya bangsa agar hita memiliki unggulan  belajar. I(onsekwensinya, inovsi adalah  wahana pembelajaran menuntut agar  semua institusi pendidikan kita mampu menanamkan  kemampuan  tentang bagai- mana belajar untuh belajar bukan belajar untuk menghafal dan  belajar utnuk hom- petitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tenga kehidupan dunia yang sema- kin global dan  semahin banyah hal yang dapat  dilakuhan  hanya  secara  virtual.
Kelemahan  proses pembelajaran  selama ini terlalu menekankan  pada  aspek hognitif. Dengan  penekanan  secara berlebihan pada aspeh kognitif itu persoalan  efektif yang terhait  dengan  sistem nilai kurang dapat dikembangkan. Hal ini berakibat lemahnya sistem nilai  yang dimiliki  oleh para peserta didik  lemah, akibatnya mereka hurang me- miliki  visi yang jelas mengenai  masa depan mereka.  Dengan kata lain, para peserta didik sebagian besar kurang memiliki sense of crrsls, sehingga  mereha kurang menyadari
lndonesia  Menghadapi Globalisasi ... (Suwatno)
45
akan pentingnya  memiliki  unggulan kom- petitif untuh  mampu hidup dengan wajar di era  global.
Pendidikan  nasional, oleh harena  itu, perlu menanamkan  kesadaran akan per- lunya memiliki keunggulan kompetitif di- masa yang akan  datang  agar mereka mam- pu hidup  dalam konteks interdepedensi. Tanpa memiliki visi  yang jauh kedepan, hita akan terjerembab  pada depedensi kehiupan.
|ika hal ini terjadi, kita  tidak akan mampu menjadi tuan di negeri  sendiri, dan dengan demikian tidak  tertutup  kemungkinan  kita justru akan  warga negara kelas dua di negeri  sendiri.
Mendukung pendapat di atas "Media Indonesia" (22 luni 2OO2)  memaparkan bahwa menjatuhkau pilihan  pada kuri- kulum internasional sebagai basis pendi- dikan di Indonesia tampaknya sebagai hal wajar, bahkan  dianggagp  relevan,  agar  para lulusasn dapat menghadapi tantangan glo- bal masa  mendatang yang dipeenuh per- saingan.
Kurikulum pendidikan  Indonesia  pernah terancam tidah diahui oleh masyarakat internasional  misalnya,  pada  disiplin  ilmu kelautan  dan insinyur teknih.  Hanya  karena fasilitas dan sumber  daya yang menduhung serta sistem penilaian akreditasi dianggap tidah memenuhi standar internasional. Meski  pda akhirnya,  kedua  bidang subjeh materi itu tetap diakui oleh masyarakat internasional  setelah diadakan pembenahan.

## Kesimpulan
Ahar dari globalisasi adalah terjadinya hecepatan pertumbuhan tehnologi  terutama teknologi digital  yang melahirkan  infra- struhtur informasi  dan homunikasi berbasis satelit melalui jaringan telepon, internet, multi media, dan infrastruhtur transportsi hargo.
Terjadinya globalisasi tidak bisa dile- Suyanto, (2001), Tantangan Pendidikan paslran dari faktor dominasi  kekuasaan. Ka- Hadapi Globalisasi I(ompas  Edisi  16 Mei rena itu, proses  globalisasi bermula dari 2001.
negara-negara maju  atau bangsa-bangsa yang lebih dulu  kaya, berkuasa dan maju dalam  bidang  ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh negara- negara berkembang. Dalam kondisi ini negara-negara berkembang  berada dalam posisi yang ditunjukkan oleh IMF,  WTO dan Banh Dunia.
Kebijakan  bidang  moneter dan perda- gangan yang lebih realistis dan strategis baih jangka  pendeh maupun  jangka  panjang diperlukan agar Indonesia tidali selalu berada di bawah  bayang-bayang  kekuasaan ItuIF, WTO dan Bank Dunia. Sehtor  pendi- dikan memerlukan reorientasi hurikulum yang  memadukan  wawasan lokal dengan visi global.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswar Ali, (2002), Ancarnan Neo Impe- rialisme di  Era Globalisasi,  Pikiran Rakyat, edisi 2 Maret  2002
Dedy  Supriadi, (7997), Globalisasi dan Pendidikan, BMPS ]awa Barat.
|emadu,  Aleksius, (2000), Globalisasi, Anta- ra Tantangan dan Peluang Kompas Edisi 12 Desember 2000
fusman,  (2001),  Mengayult Biduk Konsepsi Berdikari di Tengah Gelombang Arus Globalisasi Ekonomi Abad 21, Pikiran Rakyat, Edisi 7 Agustus  2001.
Media Indonesia,  (2OO2), I(urikulum  Inter- nasional untuk Hadapi Globalisasi; Media Indonesia , Edisi 22lani2OO2.
Sulastomo, (2000), Beberapa langkah stra- tegis Menghadapi Globalisasi,  Kompas
Edisi 4 Desember 2000
Sunarsip, (2001),  Meluruslran arah globali- sas4 Republiha,  Edisi 8 funi 2001.
46
MANAJERIAL,  VOL.  1, NO. 2, Januari 2OO3 :4O - 46