http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan

## Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kranji Di Kota Bekasi
Farida Naftalin 1 , Dumilah Ayuningtyas 2
1 Program Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
2 Departemen Pendidikan Kesehatan Dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,  Universitas Indonesia Email: faridanaftalin@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi program bantuan operasional  kesehatan  (BOK)  di  tingkat  input  di  Puskesmas  Kranji,  (2)  implementasi  program bantuan  operasional  kesehatan  (BOK)  di  tingkat  proses  di  Puskesmas  Kranji,  dan  (3) pelaksanaan  program  bantuan  operasional  kesehatan  (BOK)  di  tingkat  output  di  Puskesmas Kranji  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Variabel  penelitian  meliputi  sumber daya  manusia,  anggaran,  pedoman,  fasilitas,  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan penilaian. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kranji terdiri dari 5 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada level input, kebijakan sumber daya manusia dan buku pedoman teknis target program secara umum belum  memadai,  jumlah  dana  perlu  dievaluasi  dan  proses  akuntabilitasnya  memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat proses, implementasi perencanaan harus dilakukan berdasarkan analisis masalah. Pada tingkat output, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target SPM.
Kata kunci : Bantuan operasional kesehatan (BOK); puskesmas; input ; proses; output

## ABSTRACT
The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational assistance  fund  (BOK)  program  at  input  level  in  Kranji  Public  Health  Center,  (2)  the implementation of health operational assistance fund (BOK) program at process level in Kranji Public  Health  Center,  and  (3)  the  of  implementation  of  health  operational  assistance  fund (BOK)  program  at  output  level  in  Kranji  Public  Health  Center.  This  research  was  conducted using  qualitative  method.  Research  varibles  include  human  resources,  budget,  guidelines, facilities,  planning,  implementing,  monitoring  and  evaluating.  The  samples  were  those  who involved in the implementation of health operational assistance fund program in Kranji Public Health Center consisting of 5 respondents. The results of the research reveal that at the input level, the policy of human resources and guide book technical guidance of program target are generally  inadequate,  the  amount  of  funds  needs  to  be  evaluated  and  the  accountability process  requires  oversight  and  simplification  of  reporting.  At  the  process  level,  the implementation of  planning  should  be  carried out  based  on  problem  analysis. At  the  output level,  service  coverage  has  increased,  but  there  are  some  services  that  do  not  meet  the Minimum Service Standard (SPM) target.
Keywords :  health  operational  assistance  fund  (BOK);  public  health  center;  input;  process; output

## PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan  nasional  dalam  rangka mewujudkan  visi  misi  Presiden  dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia.  Untuk  mewujudkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-
tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif,  preventif,  tanpa  meninggalkan kuratif  dan  rehabilitatif  secara  terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan (Kemenkes, 2017) (1).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah,  mengamanatkan
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sebagai  salah satu  sumber  pembiayaan  bagi  daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga
Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah  dapat  menyediakan  pelayanan kesehatan  yang  merata,  terjangkau  dan berkualitas.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam  Pasal  298  ayat  (7)  menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan  fisik  dan  dapat  digunakan  untuk
kegiatan nonfisik.
Dalam rangka
pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman  penggunaan  anggaran  yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK);  Jaminan  Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas, Akreditasi  Rumah  Sakit,  dan  Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Kemenkes RI, 2019) (2). Kementerian Kesehatan telah
melakukan  upaya  terobosan  melalui berbagai  perubahan  yang  dilaksanakan secara  berkesinambungan,  salah  satunya adalah  dengan  Bantuan  Operasional Kesehatan  (BOK).  (Dasmar,  2013)  (3).  BOK adalah  Bantuan  dana  dari  Pemerintah melalui  Kementerian  Kesehatan  dalam membantu  Pemerintahan  Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Bidang Kesehatan  dengan  meningkatkan  kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan promotif  dan  preventif.  Dana  BOK
diharapkan dapat mendorong dan mempercepat  pembangunan  Kesehatan  di Indonesia.  Peluncuran  skema  BOK  karena dinilai  fungsi  Puskesmas  belum  berjalan optimal  seperti  fungsi  Puskesmas  sebagai pusat  pelayanan  Kesehatan  perorangan primer, pusat pelayanan Kesehatan
masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan  masyarakat  dan  fungsi pusat  pembangunan  wilayah  berwawasan Kesehatan. Tabel 1 . Realisasi Dana BOK Tahun 2018 dan 2019 Tahun Dana BOK Realisasi Persen (%) 2018 300.982.000 234.440.000 78 2019 467.000.000 225.595.000 48
Melihat  capaian  realisasi  dana  BOK
Puskesmas  Kranji  yang  kurang  optimal maka penulis tertarik melakukan penelitian
tentang  Pemanfaatan  Dana  Bantuan Operasional  Kesehatan  Pada  Puskesmas Kranji Di Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk
melakukan  evaluasi  terhadap  program Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan melalui  pendekatan  sistem  dilihat  dari input, proses dan output.

## KAJIAN LITERATUR
I. ALUR PIKIR BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
Gambar 1. Alur pikir BOK (3)
Berdasarkan pada Gambar 1 tentang
alur  pikir  Bantuan  Operasional  Kesehatan
(BOK) bahwa terbentuknya BOK disebabkan karena masih adanya
permasalahan yang muncul yaitu tingginya kematian  ibu,  bayi,  balita  stunting,
penyakit  menular  dan  tidak  menular, belum  opetimalnya  fungsi  puskesmas  dan terbatasnya  biaya  operasional  Puskesmas dari APBD. Dengan dukungan Pemda serta Manajemen  Kab/Kota/Provinsi  maka  BOK menjadi komponen yang dapat
memperkuat  dan  meningkatkan  fungsi puskesmas  (  peningkatan  UKM  tingkat pertama  dan    manajemen  puskesmas). Dengan adanya peningkatan fungsi puskesmas  diharapkan  pencapaian  output dan  outcome  dapat  lebih  optimal  yaitu meliputi  peningkatan  Standard  Pelayanan Minimal  (SPM),  penurunan  stunting-KIA dan  capaian  SDGs  yang  akan  berdampak terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (3)
II. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menurut Kepmenkes Nomor 128/Menkes/SK/II/2004  Puskesmas  adalah Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) Kesehatan Kabupaten/Kota yang
bertanggung  jawab  menyelenggarakan pembangunan  kesehatan  disuatu  wilayah kerja.  Secara  garis  besar  ada  4  makna dalam pengertian diatas yaitu:

## 1. Unit Pelaksana Teknis
Sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas memiliki peran
menyelenggarakan  sebagian  tugas teknis  operasional  Dinas  Kesehatan Kabupaten/ Kota  dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak  pembangunan  kesehatan  di
Indonesia.
2. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah
penyelenggaraan  upaya  kesehatan
oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan dan  kemampuan  hidup  hidup  sehat bagi  setiap  orang  agar  terwujud derajat kesehatan yang optimal.
3. Pertanggungjawaban
penyelenggaraan Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Puskesmas hanya bertanggungjawab  sebagian  upaya yang dibebankan oleh Dinas
Kesehatan  Kabupaten/Kota  sesuai dengan kemampuannya.
4. Wilayah kerja
Secara Nasional, standar wilayah kerja
Puskesmas adalah 1 (satu)  Kecamatan tetapi  apabila  disuatu  Kecamatan terdapat  lebih  dari  satu  Puskesmas maka  tanggung  jawab  wilayah  kerja dibagi  antar  Puskesmas  dengan memperhatikan  keutuhan konsep wilayah  (Desa/Kelurahan).  Masing- masing  Puskesmas  secara  operasional bertanggungjawab  langsung  kepada Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota. (Bappenas, 2018).
Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Kewenangan Puskesmas
1. Pembina Kesehatan Wilayah;
2. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); 3. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan atau UKP; 4. Fungsi manajemen Puskesmas (Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan, Peningkatan mutu Puskesmas) (4)

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif.  Variabel  penelitian meliputi  sumber  daya  manusia,  anggaran, pedoman, fasilitas,
perencanaan,
pelaksanaan,  pengawasan  dan  penilaian. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode indepth interview terhadap informan utama maupun informan
triangulasi.  Subjek  penelitian  ditentukan
secara purposive yaitu dengan
pertimbangan  tertentu  yang  dibuat  oleh peneliti  berdasarkan  ciri  atau  sifat-sifat populasi  yang  telah  diketahui,  Informan utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala Puskesmas  Kranji,  Bidan  Koordinator
Kesehatan Ibu, Pengelola Bantuan Operasional  Kesehatan  Puskesmas  dan Kader Kesehatan Puskesmas Kranji. Sedangkan  informan  triangulasi  dalam penelitian  yaitu  ibu  hamil  di  wilayah  kerja Puskesmas Kranji, Kepala Bidang
Kesehatan  Ibu  &  Anak  Dinas  Kesehatan
Kota  Bekasi  dan  Bendahara  Bantuan
Operasional  Kesehatan  Dinas  Kesehatan Kota Bekasi.

## HASIL
Tabel 2. Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Input No Indikator Memadai Tidak Memadai Keterangan 1 Kebijakan √ Dana  BOK  termaktub  dalam  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  :  61/MENKES/ PER/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. 2 SDM / Tenaga pengelola program √ Kepala  Puskesmas  adalah  penanggung  jawab dan  didukung  oleh  pengelola  dan  bendahara di puskesmas masing-masing 3 Dana √ Dana alokasi khusus bidang kesehatan 4 Buku pedoman dan petunjuk teknis program √ Ada buku pedoman di semua puskesmas dari Kemenkes,  namun  alur  pembuatan  spj-nya belum ada petunjuk pelaksanaannya, sehingga sering menjadi hambatan.
5 Sasaran program √ Sasaran  program  dana  bantuan  operasional kesehatan  adalah  mendukung  pencapaian target SPM Puskesmas tahun 2018/2019

## Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan
Tabel 3. Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Proses
No Indikator Memadai Tidak Memadai Keterangan 1 Perencanaan √ Perencanaan  program  dilaksanakan  awal tahun dalam bentuk POA, mulai dari jumlah dana  yang  dibutuhkan,  jenis  kegiatan  dan volume kegiatan 2 Pengorganisasian √ Kepala  puskesmas  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  program  sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3 Pelaksanaan √ Puskesmas  sebagai  pelaksana  program melaksanakan  program  berdasarkan  POA yang  telah  disetujui  oleh  tim  penanggung jawab di Pemerintah Kota Bekasi 4 Pelaporan √ Laporan  bulanan  /  triwulan  atau  setelah kegiatan  dilaksanakan  oleh  puskesmas belum berjalan dengan baik 5 Pemantauan atau monitoring √ Monitoring  program  BOK  di  Puskesmas Kranji  diakui  pengelola  belum  berjalan maksimal. Tabel 4. Matriks Hasil Penelitian Dari Tahap Output No Indikator Memadai Tidak Memadai Keterangan 1 Terlaksananya program BOK √ Program  bantuan  operasional  kesehatan sudah  terlaksana,  namun  belum  berjalan secara maksimal. 2 Tercapainya cakupan program √ Cakupan pelayanan ada yang telah meningkat,  tetapi  ada  beberapa  yang  belum sesuai dengan target SPM.

## PEMBAHASAN
Input Kebijakan Dana BOK diharapkan dapat meningkat akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan sesuai  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Bidang Kesehatan.
Menurut  Thomas  Dye  (Agustino, 2012)  (6)  Kebijakan  meliputi  apapun pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  ( public  policy  is whatever  goverments  choose  to  do  or  not to  do ).  Kebijakan  disini  merupakan keputusan  yang  dibuat  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu hal.
Menurut Harrold Laswell dan Abraham  Kaplan  (Nugroho,  2006)  (7) kebijakan  hendaknya  berisi  tujuan,  nilai  – nilai dan praktika – praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Memilih untuk menjalankan  suatu  kebijakan  dikarenakan dalam  kebijakan  tersebut  berisi  nilai-nilai serta  praktika  sosial  di  masyarakat  yang kemudian  dipilih  untuk  dilaksanakan  demi terwujudnya suatu tujuan.

## SDM
Manusia  dalam  hal  ini  petugas kesehatan  adalah  ujung  tombak  dalam pelaksanaan  program  BOK.  Peran  dan keberadaan  mereka  dalam  program  ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan  program  di  puskesmas  oleh karena  itu  sangat  dibutuhkan  dukungan
manusia  yang  terampil  dan  berkualitas.
Tenaga pengelola BOK di tinggat puskesmas  adalah  tenaga  kesehatan  yang ditunjuk  oleh  kepala  puskesmas  untuk membantu bendahara
puskesmas membuat  dokumen  pertanggungjawaban BOK.

## Dana
Dana  program  bantuan  operasional kesehatan  adalah  dana  alokasi  khusus bidang  kesehatan  dalam  bentuk  Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian  Kesehatan  dalam  membantu pemerintahan Kabupaten/Kota
melaksanakan  pelayanan  kesehatan  sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## Proses Perencanaan
Pada  awalnya  puskesmas  menyusun perencanaan  tahunan  yang  tergambar dalam POA berdasarkan PTP (Perencanaan
Tingkat  Puskesmas),  namun  menurut peneliti standar perencanaan dalam program  BOK  berdasarkan  juknis  adalah tersusunnya  POA  di  tingkat  Puskesmas oleh  karena  itu  peneliti  berkesimpulan bahwa proses perencanaan telah memadai oleh  karena  hasil  uji  validasi  data  yang telah  dilakukan  diketahui  bahwa  semua Puskesmas sudah menyusun POA.

## Pengorganisasian
Pengorganisasian program BOK telah tercantum  dalam  petunjuk  tehnis  dimana penanggung  jawab  di  Tingkat  Kabupaten adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan  dan ditingkat Puskesmas adalah kepala puskesmas. Namun jika dikaitkan
peringatan  Ford  bahwa  individu  sebaiknya mengkhususkan  diri  dalam  melakukan bagian dari suatu kegiatan itu tidak sejalan dengan  kegiatan  Kepala  Dinas  dan  kepala puskesmas  dalam  menjalankan  program BOK  mengingat  banyaknya  kegiatan  lain yang  ada  di  Dinas  dan  Puskesmas  dimana Kepala  Dinas  dan  Kepala  Puskesmas  juga sebagai penanggung jawab.
Berdasarkan  analisa  tersebut,  bukan tidak mungkin belum maksimalnya capaian program dari adanya BOK disebabkan para
penanggung  jawab  yang  tidak  fokus terhadap  kegiatan  BOK  untuk  mendukung capaian  peningkatan  cakupan  pelayanan kesehatan.

## Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam pelaksanaan  program  BOK  di  Puskesmas Kranji  masih  terdapat  beberapa  masalah dalam  proses  pelaksanaannya  walaupun pada  saat  perencanaan  telah  dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

## Pelaporan
Pelaporan  pelaksanaan  program diharapkan masuk setiap bulan atau setiap selesai  kegiatan  dari  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan Kota Bekasi, namun kenyataanya tidak semua Puskesmas dapat melaporkan  kegiatannya  seperti  yang diharapkan.  Hal  tersebut  menurut  analisa peneliti  disebabkan  oleh:  tidak  semua puskesmas  mampu  melaksanakan  jadwal sesuai  dengan  POA  yang  sudah  disusun, tidak semua puskesmas mampu melakukan pertanggung  jawaban  tepat  waktu  hal tersebut  disebabkan  oleh  rumitnya  proses pertanggung  jawaban  yang  tidak  didukung oleh SDM yang berkualitas.
Terkait dengan permasalahan tersebut  peneliti  berharap  bahwa  SDM yang  terlibat  dalam  program  BOK  diberi bekal  materi  cukup,  sistem  pelaporan  dan pertanggung  jawaban  perlu  dilakukan penyempurnaan  tanpa  harus  mengurangi akurasi  dukungan  dokumen,  hal  tersebut diharapkan  bisa  mengurangi  kesulitan  dan keterlambatan pelaporan.
Keterlambatan pelaporan berdampak terhadap pencairan dana untuk kegiatan  berikutnya  yang  pada  akhirnya menghambat capaian program sesuai yang diharapkan.  Berdasarkan  data  tersebut peneliti  berkesimpulan  bahwa  sistem pelaporan program BOK di Dinas Kesehatan  belum  memadai  karena  belum terlaksana tepat waktu.

## Pemantauan/Monitoring
Menurut  (Trisnantoro,  2007)  (8), diperlukan  ada  pengendalian  eksternal bahkan system verifikasi yang independen. Disadari,  pada  saat  ini  terjadi  de- medikalisasi  di  kantor-kantor  Pemerintah yang  mengurusi  Kesehatan.  Ada  dua budaya  yang  berbeda  disektor  Kesehatan: budaya  medik  dan  budaya  public  health yang  mempunyai  frame  berbeda  dalam memandang persoalan. Menurut (Dunn, 2003) (9)
menggabungkan  lima  prosedur  umum dipakai  dalam  pemecahan  masalah  yaitu  : definisi,  prediksi,  preskripsi,  deskripsi  dan evaluasi.  Perumusan  masalah  (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi - kondisi yang menimbulkan masalah.
Pengawasan  dan  monitoring  yang dilakukan  pada  program  BOK  oleh  tim pengelola  BOK  disetiap  tingkat  Puskesmas ditujukan agar dana BOK dapat dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efesien untuk  pencapaian  tujuan  sehingga  dapat memberikan  hasil  seoptimal  mungkin. Pengawasan  dan  monitoring  tersebut  di Puskesmas Kranji telah berjalan akan tetapi belum  maksimal  khususnya  pengawasan yang  dilakukan  ditingkat  Puskesmas  oleh Kepala Puskesmas.
Output Penilaian/Evaluating Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dan telaah dokumen yaitu :

## Terlaksananya program BOK
Berdasarkan  analisa  terhadap  POA
Puskesmas menunjukkan
banyaknya kegiatan  yang  bersifat  promotif  tetapi belum  sepenuhnya  dilaksanakan  karena keterbatasan SDM.

## Capaian cakupan program
Realisasi kinerja fisik hampir mendekati  dengan  target  namun  realisasi kinerja  keuangannya  masih  jauh  dari target. Hal ini disebabkan oleh:
keterbatasan  SDM  pengelola  program, belum  adanya  tenaga  administrasi  khusus
BOK yang membantu bendahara puskesmas  dalam  membuat  laporan pertanggungjawaban, adanya tugas
tambahan  selain  dari  tupoksi  pemegang program,  dan  rumitnya  alur  sistem pencairan  dana  BOK  hingga  masuk  ke rekening penerima dana BOK.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  program  Dana  Bantuan Operasional  Kesehatan  pada  tahap  input: Menyangkut  Kebijakan  SDM  /  tenaga pengelola,  Buku  Pedoman/Juknis  Sasaran program belum memadai kecuali menyangkut dana sudah mencukupi,  perlu dievaluasi pada jumlah aggaran serta perlu pembinaan  proses  pertanggung  jawaban yang  masih  perlu  pembimbingan  dan penyederhanaan  pelaporan.  Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap proses: menyangkut Perencanaan, Pengorganisasian
Pelaksanaan,  Pelaporan  Pemantauan  atau monitoring pada umumnya sudah berjalan sesuai  juknis  kecuali  perencanaan  masih perlu penekanan kepada kepala Puskesmas agar membuat perencanaan sesuai analisa masalah,  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari pengawasan  oleh  Kepala  Puskesmas  dan Dinas Kesehatan belum berjalan maksimal. Pelaksanaan  program  Dana  Bantuan
Operasional Kesehatan pada tahap output: menyangkut Terlaksananya program bantuan operasional kesehatan dan
Tercapainya  cakupan  program.  Penulis berharap  agar  program  dana  Bantuan
Operasional  Kesehatan  kedepannya  dapat dipertahankan  dan  anggarannya  perlu ditingkatkan  agar  cakupan  kegiatan  bisa lebih meningkat serta diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang lebih baik  agar  pelaksanaan  program  dana  BOK dapat mencapai cakupan sesuai SPM.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Kesehatan  RI.  Permenkes  RI Nomor  61  Tahun  2017  Tentang Petunjuk  Teknis                    Penggunaan Dana  Alokasi  Khusus  Non  Fisik
Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran 2018. Indonesia: Kemenkes RI; 2017.
Kementerian  Kesehatan  RI.  Permenkes  RI Nomor  3  Tahun  2019  Tentang Petunjuk  Teknis    Penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  Non  Fisik  Bidang Kesehatan.  Indonesia:  Kemenkes  RI; 2019.
Kementrian  Kesehatan  RI,  Rancangan Pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) tahun 2020, Setditjen Kesmas,
2019.
Kementerian  Kesehatan  RI.  Kepmenkes  RI, Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang  Puskesmas,    Kemenkes  RI; 2004. Dasmar,  Darmawansyah,  Jafar  N.  Studi Evaluasi  Program  Dana  Bantuan
Operasional Kesehatan Di Kabupaten Luwu  Study  on  the  Evaluation  of Health  Operational  Aid  Program  in Luwu Regency. J AKK. 2013;2(1):1–7.
Agustino  L.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: Alfabeta; 2012.
D.  RN.  Kebijakan  Publik  Untuk  Negara- negara  Berkembang.  Jakarta:  Elex Media Komputindo; 2006. 197 p.
Trisnantoro  L,  Haripurnomo,  Susanto  N. Pengembangan  Sistem  Surveilans Kesehatan di Propinsi NAD dan Kota Yogyakarta.  Yogyakarta:  PMPK  FK
UGM; 2007.
Dunn  WN.  Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik.  2nd  ed.  Yogyakarta:  Gajah Mada University  Press; 2003. 687 p.