## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)

## PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS
Bendri 1 , Sujianto 2 , Harapan Tua, R.F.S 3
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia 1,2,3
E-mail: bendribensra@gmail.com

## ABSTRAK
Barang  Milik  Daerah  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar  sehingga  terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta  menjamin  adanya  kepastian  nilai.yang  kerap  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD) adalah  Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  ahli/  terlatih  mengakibatkan pengelolaan  Barang  Milik  Daerah/BMD  di  Kabupaten  bengkalis  tidak  berjalan secara  optimal.Penelitian  ini  bertujuan  ingin  melihat  kendala  serta  penyebab dalam  mengelola  sebuah  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Bengkalis  Propinsi Riau  dengan  metode  riset  yang  digunakan  yaitu  turun  kelapangan,melakukan sebuah  wawancara  dan    dokumentasi  dan  kemudian  teknik  analisa  yang digunakan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  di  Kabupaten  Bengkalis dalam  pengelolaan  sebuah  barang  milik  daerah  sudah  berjalan  dengan  lancar tetapi masih ada hambatan- hambatan dalam melaksanakan sebuah pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Daerah, Kabupaten Bengkalis

## ABSTRACT
Regional Property  must  be  managed  properly  and  correctly  so  that  transparent, efficient,  accountable, economical  Management  of  Regional Property  is  realized and guarantees certainty of value. The regional government of Bengkalis Regency often faces in the management of Regional Property (BMD) is the limited human resources. who are experts/trained have resulted in the management of Regional Property/BMD  in  Bengkalis  Regency  not  running  optimally.  This  study  aims  to look at the constraints and causes in managing a regional property in Bengkalis Regency,  Riau  Province  with  the  research  method  used,  namely  field  trips, conducting  interviews  and  documentation  and  then  used  qualitative  analysis techniques.  The  results  of  this  study  show  that  in  Bengkalis  Regency  the management  of  regional  property  has  been  running  smoothly  but  there  are  still obstacles  in  carrying  out  regional  property  management  in  Bengkalis  Regency, Riau Province.
Keywords : Management, Regional Property, Bengkalis Regency

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)

## PENDAHULUAN
Aset  atau  Barang  Milik  Daerah merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling  vital  yang  dimiliki  daerah  guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan  dengan  adanya  barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya  dan  masyarakat  daerah  pada khususnya. (Dessler, 2006)
Oleh  karena  itu,  Barang  Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar  sehingga  terwujud  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  yang  transparan, efisien,  akuntabel,  ekonomis  serta menjamin  adanya  kepastian  nilai. Paradigma  baru  pengelolaan  Barang Milik  Daerah  juga  menekankan  pada penciptaan  nilai  tambah  dari  Barang Milik  Daerah  yang  dimiliki  dan dikelola.  Aset  yang  berada  dalam pengelolaan  pemerintah  daerah  tidak hanya  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  saja,  tetapi  juga  termasuk  aset pihak  lain  yang  dikuasai  pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemerintah daerah. Menurut (Baran, 2010) Pengelolaan aset daerah harus ditangani  dengan  baik  agar  aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi
pemerintah  daerah  untuk  melakukan pengembangan
kemampuan keuangannya    Namun  jika  tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut  justru  menjadi  beban  biaya karena sebagian dari aset
membutuhkan  biaya  perawatan  atau pemeliharaan  dan  juga  turun  nilainya
(terdepresiasi) seiring waktu
berupa  Barang  Milik  Daerah (BMD),  sehingga  diperlukan  suatu manajemen  Pemerintahan  daerah  yang kredibel danakuntabel agar
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dapat  berjalan  optimal.  Salah  satu bentuk  kepercayaan  dan  pertanggung jawaban  pemerintah  Daerah  kepada publik  adalah  pengelolaan  atas  Barang Milik    Daerah  (BMD).(Meidiana,  Ni Putu Cahya Agung, Marheini, 2019)
Aset atau  Barang  Milik  Daerah merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD)  merupakan    salah    satu    aset yang  paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional
pemerintahan.adapun kendala yang beberapa  penyebab  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  di  Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan terbatas nya sumber daya manusia yang ada  maka  dari  itu  tidak  bisa  terealisasi secara optimal dan maksimal. tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
(BMD)  yang  ditangani  secara  baik dapat  menjadi  modal  awal  bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Penglolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis memiliki dasar hukum berupa ( Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah , n.d.) Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah,  PP  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  aset daerah  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah
Bengkalis maka perlu dilakukan pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD)  berupa  pensertifikatan  sebagai langkah tepat untuk menata aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tanpa adanya acuan hukum dan  banyaknya  celah,  aset  tersebut dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak tertentu  untuk  mengambil  aset-aset daerah.

## KAJIAN PUSTAKA
Manajemen Menurut (Monce, 2016)p Manajemen menjelaskan bahwa manajemen  merupakan  suatu  proses yang  khas  yang  terdiri  darai  tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengawasan,  dengan  memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan
yang telah ditepakan sebelumnya. Pada manajemen ini lebih
khusu  kepada  sebuah  perencanaan untuk  mengukur  sebuah  pengelolaan itu  merupakan  salah  satu  fungsi  dari sebuah  manajemen    fungsi  manajemen yang  dikemukakan  (Belch,George  E. Belch,  2018)  mengenai  Prinsip-Prinsip Manajemen  dalam  (M.  Manullang Dasar-dasar
Manajemen), yang merumuskan  fungsi-fungsi  manajemen yang  disingkat  POAC  yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling . Pengertian fungsi- fungsi dari manajemen Adalah:
a. Perencanaan ( Planning )
b. Pengorganisasian ( Organizing )
c. Pengarahan ( Actuating )
d. Pengawasan ( Controlling )

## Barang Milik Daerah (BMD)
Barang  Milik  Daerah  adalah barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  atau  berasal  dari perolehan  lainnya  yang  sah.  Yang dimaksud  barang  dalam  hal  ini  adalah benda  dalam  berbagai  bentuk  dan uraian,  yang  meliputi  bahan  baku,
barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

## Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
No.  17  Tahun  2007.  Dalam  Peraturan
Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan  bahwa  Barang  Milik Daerah    adalah  semua  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  atau  perolehan  lainnya  yang sah.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
Penelitian Terdahulu Deissy Mokodompi, Jenny Morasa,  Jessy  Warongan  Analisis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah    di Pemerintah Kota Kotamobagu Penelitian  Kualitatif  Hasil  penelitian menunjukkan  ada  beberapa  kendala dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. Ada 4 faktor penghambat:  (1)  pengamanan  dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan. Perbedaan dengan  hasil  peneliti  yaitu  penelitian ini  di  laksanakan  di  kantor  BKAD
Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau penelitian ini membahas tentang pengelolaan  barang  Milik  Daerah  di
Kabupaten  Bengkalis  dengan  hasil penelitian  dalam  pengelolaan  barang milik  daerah  di  kabupaten  bengklis sudah  sesuai  tetapi  masih  ada  beberpa penyebab atau faktor penghambat nyaa yaitu  komitmen  dari  pimpinan  masih belum berjalan dengan efesien.
Priyono, K. (2013). El Muhasaba dengan  judul  Keandalan  Informasi Laporan  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah  Kabupaten  Sampang.  Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah    Kabupaten  Sampang  belum dilaksanakan  secara  memadai  menurut
PP  No.  6  Tahun  2006.  Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan Barang  Milik  Daerah    dan  selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka
disimpulkan bahwa penyajian informasi  aset  tetap  daerah  pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal. Dalam penelitian ini, pengelolaan aset difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan dan kemudian diukur tingkat keandalan  informasi  aset.perbedaan dengan  hasil  peneliti  yaitu  peneliti membahas  mengenai  kurang  adanya penyesuaian pelaksanaan barang dengan  ketentuan  yang  sudah  ada dengan  pengadaan  barang  yang  masih kurang  dengan  kesesuaian  dengan harga barang.
METODE (Sugiyono, 2018) Metode penelitian  yang  digunakan  metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan  data  yang  ada kemudian  menganalisis  data  tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah  secara  lebih  jelas  dari berbagai  faktor  yang  berkaitan  dengan kondisi,  situasi  dan  fenomena  yang diselidiki  (Lexy.j  &  Moleong,  2007) Lokasi  Penelitian  di  Kantor  BKAD Kabupaten Bengkalis.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merujuk  kepada  data  kualitas objek  penelitian  atau  serangkaian informasi  verbal  dan  nonverbal  untuk menggambarkan peristiwa yang
menjadi fokus penelitian.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
Teknik Pengumpulan Data Menggunakan observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan Model Miles & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam  pengumpulan  data  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit  gejala  dan  fenomena  yang terjadi  di  lapangan,  khususnya  dalam penelitian ini.
Dalam menganalisis data, peneliti akan  menggunakan  Model  Miles  & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam  pengumpulan  data  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit  gejala  dan  fenomena  yang terjadi  di  lapangan,  khususnya  dalam penelitain

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis
Menurut  Dra.  Hj.  Liessuryani yang  merupakan  Kepala  Sub  Bidang Penatausahaan  dan  Penghapusan  Aset
Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan yang merupakan Sekretaris BPKAD Kabupaten Bengkalis mengatan: “Upaya  pengamanan  aset  harus dilakukan BPKAD Kabupaten
Bengkalis.  Kita  harus  memaksimalkan
ke-3  bentuk  pengamanan  itu.  Agar pada  saat  sudah  terjadi  pencatatan tidak  ada  lagi  pihak  lain  yang mengklaim  Barang  Milik  Daerah (BMD) Kabupaten Bengkalis”. (Wawancara pada Tanggal 25
September 2022).
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa  pentingnya  pengamanan  barang agar  tidak  ada  lagi  penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain  atas  kepemilikan  aset  PEMDA Kabupaten Bengkalis dengan melakukan pengamanan fisik,
administrasi  dan  hukum.  Pelaksanaan pengamanan  yang  dilakukan  BPKAD Kabupaten  Bengkalis  telah  melakukan pengamanan  yang  maksimal  walaupun tidak  melakukan  pengamanan  hukum akan  tetapi  Sekertaris  Daerah  telah menghimbau untuk menggunakan ketiga  jenis  pengamanan  agar  lebih efektif  dan  efisien  agar  tidak  ada  lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis 1. Faktor  Sumber  Daya  Manusia
(SDM)
Menurut  Agusfian,  SE.Sy  yang merupakan Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan & Perencanaan Pemeliharaan  Bidang  Aset  BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan:
“Pada  dasarnya  kendalanya  itu  dari manusianya, karena kurangnya kesadaran  mengenai  apa  sebenarnya arti  atau  kegunaan  dari  Barang  Milik Daerah  (BMD)  itu  dan  disini  masih

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
erat  dengan  hubungan  kekeluargaan. Apalagi  sekarang  baru  saja  terjadi perubahan struktur
organisasi.
Terutama  Kabid.  aset  itu  masih  baru disini  dan  masih  perlu  menyesuaikan diri,  dimana  yang  menjadi  kendala  itu ketika  pejabat  yang  baru  ini  tidak mengetahui  pengelolaan  Barang  Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Pemrintah  Daerah” .(Wawancara  tDari uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa faktor  SDM  merupakan  suatu  kendala dalam  pengelolaan  sebuah  Barang Milik  Daerah  (BMD)  Daerah,  hal  ini disebabkan karena kurangnya kesadaran  SDM  mengenai  arti  dari kegunaan Barang Milik Daerah (BMD) itu  sendiri.  Dalam  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Bengkalis  tanggal 21 Agustus 2022). Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Bengkalis No Sub Unit Jumlah 1 Sekretariat 9 2 Bidang Anggran 5 3 Bidang Perbendaharaan 12 4 Bidang Akutansi dan Pelaporan 2 5 Bidang  Pengelolaan  Aset Daerah 6 6 Unit  Pelaksana  Teknis Badan - Jumlah 34 Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bengkalis 2021 2. Faktor  Sarana,  Prasarana  dan Proses
Menurut  Dra.  Hj.  Liessuryani yang  merupakan  Kepala  Sub  Bidang Penatausahaan  dan  Penghapusan  Aset
Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan: “Strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis  dalam  pengelolaan  Barang Milik  Daerah  (BMD)  melalui  SAP berbasis akrual lebih banyak dilakukan dengan  pendekatan  spiritual,  tetapi secara  teknis  dan  kebijakan  secara umum  juga  sudah  dibuatkan  dengan kreatifitas  sendiri  yang  disesuaikan dengan  peraturan  serta  perundang- undangan  yang  ada  di  atasnya.” (Wawancara  tanggal  08  September 2022).
Pedoman  Kerja  dan  Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bengkalis  ini  memuat  hal-hal  sebagai berikut:  ketentuan  umum,  penyusunan anggaran kinerja, pengelolaan keuangan daerah, administrasi pengelolaan  barang  daerah,  standar biaya  konsumsi  dan  perjalanan  daerah, pembinaan  aparatur  dan  pedoman penyelenggaraan diklat, pedoman pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, pedoman umum penyelenggaraan pembangunan bangunan negara/daerah beserta
lingkungannya,pedoman penyelenggaraan  penyusunan  rencana tata  ruang,  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi Pemerintah.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
3. Faktor Komitmen Pimpinan
Kepala  Bidang  Akuntansi  dan Pelaporan  DPPK  Kabupaten  Bengkalis menekankan  bahwa  selain  komitmen pimpinan  juga  diperlukan  adanya  satu komando  dalam  pelaksanaan  semua kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah.  Hasil  wawancara bersama  Bapak    Muhammad  Idris,SE yang  merupakan  Kabid.  Pengelolaan Aset  BPKAD  Kabupaten  Bengkalis mengatakan: “Yang  menjadi  kendala yang  ke  dua  itu  Komitmen  pemimpin. Kenapa saya katakan seperti itu karena hampir tiap tahun diadakan pergantian pejabat.  Kalau  menurut  saya  jangan keseringan  diganti  karena  belum  tentu pemimpin yang baru mampu menjalankan tugasnya. Sehingga jangan  sampai  menghambat  jalannya pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD)”. (Wawancara  Tanggal  12
September 2022).
Bahwa pimpinan yang taat terhadap peraturan-peraturan atau undang-undang  sudah  di  sahkan  oleh presiden, karena apabila tidak mematuhi  hal  tersebut  sebagimana sebagai bawahan akan otomatis
mengikuti  pimpinan,  maka  dari  itu sebuah  komitemn  seorang  pinpinan sangat  di  butuhkan  dalam  pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  diatas  hasil peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  di Kabupaten  Bengkalis  yaitu  dengan
sudah  berjalannya  badan  pengelolaan barang  miliki  daerah  tetapi  masih belum  terlalu  maksimal  masih  ada faktor-  faktor  yang  belum  terealisasi dengan  baik.  Tetapi  dari  keseluruhan sudah  optimal.  Ada  beberapa  saran: sebaiknya  dari  pengelolaan  barang milik  daerah  lebih  bersifat  subjektif dan  terbuka  dalam  pembuatan  laporan maupun penyusunan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Baran. (2010). Teori Komuikasi Massa :  Dasar,  Pergelokan  dan Masa Depan (edisi kelima)
(Afrianto Daud & Putri Iva Izzati, penerjemah).  Jakarta :  Salemba Humanika.
Belch,George  E.  Belch,  M.  A.  (2018).
Advertising  and  Promotion :  An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw-Hill  Education,  New York. Dessler, G. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia (P. Mollan Benyamin (Ed.); jilid 2). Lexy.j,  &  Moleong.  (2007). Metode Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja
Rosdakarya. Meidiana,  Ni  Putu  Cahya  Agung, Marheini,  A.  A.  I.  .  (2019).  Path Analysis Path Analysis. Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan  Infrastruktur  Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan  Dan  Kesejahteraan Rumah  Tangga  Miskin , 24 (1),
54–69.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (59-67)
Monce, B. (2016). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi,  Motivasi  Kerja  Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Sorong. JURNAL  RISET  BISNIS
DAN MANAJEMEN , 4 (1), 1–16.
peraturan  daerah  Nomor  13  tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah . (n.d.).
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &D Edisi Kedua . Alfabeta.