PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

## Siti Zulaikha
STAIN Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara, 15 A, Iringmulyo Kota Metro, Lampung Email : sitizulaikha1106@yahoo.co.id

## Abstrak
Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tulisan ini bermaksud mengelaborasi pelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti penting melestarikan ekologi untuk kebrlangsungan ekologi secara keseluruhan.  Secara keseluruhan, tulisan ini akan mengurai tentang aspek hukum atas pelestarian lingkungan hidup, yang menitikberatkan pada kajian eksploratif; yaitu mengurai secara lengkap tentang pelestarian lingkungan hidup dilihat dari dua aspek yakni hukum Islam dan aspek yuridis (undang-undang). Data tulisan ini adalah data kepustakaan yang berkaitan pelestarian lingkungan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pendekaan yang digunakan dalah pendekatan normative-empiris Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif ditegaskan bahwapelestarian lingkungan hidup diadopsi dalam asas tanggung jawab negara. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara dalam perspektif hukum Islam terdapat konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu teori ushul al-fiqh yang sudah direvitalisasi, yang menuntut manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
Kata kunci: Pengelolaan, perlindungan, ekologi, undang-undang, hukum Islam .

## Abstract
Environmental issue deals with life sustainability of human and nature. Preserving the environment means keeping the life sustainability of human and nature. Environmental preservation is a systematic and integrated effort to maintain the function of the environment as well as to prevent its contamination and damage. This could be reached through a good planning, utilization, controlling, maintaining, preserving, supervising, and penalization. This writing elaborates  the discussion of environmental preservation viewed from Islamic jurisprudence and Indonesian legal system. This writing also aims at increasing the insight and understanding in order to preserve the ecology holistically. Above all, this writing provides the legal aspect of environmental preservation emphasizing the explorative study. That is to explore the environmental preservation from two perspectives namely Islamic jurisprudence and legal law. This writing is a library research in nature. The approach used is emprical-normative one. The result of the researh shows that positive legal law states that the govenrment is responsible for the environmental preservation. The state assures the right of every citizen to have a good and healthy environment. Consequently, everyone has to preserve the environment and control  its contamination and damage. Moreover, Islamic jurisprudence also calls for the revitalization and preservation of the environment.
Keywords : Management , protection , ecology, legal aspects , law , Islamic law .

## A.  Pendahuluan
Secara nasional kerusakan lingkungan seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Bencana alam semakian hari semakin dekat mengancam jiwa manusia. Sementara itu, secara global telah terjadi perubahan drastis wilayah lingkungan hidup, mulai dari kerusakan ozon (lubang ozon), pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan ekologi, dan sebagainya. Belakangan
ditemukan pula banyaknya kasus daratan pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan laut serta kasus kepunahan spesies binatang tertentu, seperti punahnya harimau jawa. Krisis lingkungan ini pada gilirannya akan mengancam eksistensi bumi sebagai tempat tinggal manusia dan mahluk lain.
Kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kerusakan ekosistem berupa; pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati.
Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor ekternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang tidak efektif dan mengikat.
Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.
Dalam pemaknaan hukum Islam, terdapat segolongan orang yang memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah mahdloh seperti shalat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenoeman sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah. Melalui fikih lingkungan, juga perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama dan sebagainya.
Secara keseluruhan, tulisan ini akan mengurai tentang aspek hukum ataspelestarian lingkungan hidup, yang menitikberatkan pada kajian eksploratif; yaitu mengurai secara lengkap tentang pelestarian lingkungan hidup dilihat dari
dua aspek yakni fikih (hukum Islam) dan aspek yuridis (undang-undang). Dengan menggunakan pendekatan normative-empiris .
Selain itu, tulisan ini akan mencoba menyoroti faktor-faktor pemahaman hukum dan keagamaan. Dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang ramahlingkungan,  tulisan  ini  akan  merumuskan  fikih  yang  berorientasi pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian diharapkan bahwa, umat Islam diharapkan dapat memberikankontribusi dalam membangun dunia dan peradaban kemanusiaanberdasarkan landasan etika danajaran lingkungan ( environmentalism ) yang dapat diterima oleh umat Islam sendiri dalammenghadapi krisis pelestarian lingkungan hidup yang mengancam dunia.

## A.  Lingkungan Hidup dalam Konsep Islam

## 1.  Konsep Definisi
Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal denganistilah fikih lingkungan hidup ( fiqhul bi`ah ). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi`ah. Secara bahasa “ Fiqh ” berasal dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang berarti al-‘ilmu bis-syai`i
(pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). 1
Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum- hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). 2
Kata “ Al-Bi`ah ” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 3
Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan ( fiqhul bi`ah ) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang prilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam
1 Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII h. 1250.
2 Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila ‘Ilmi Al-Ushul, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 h. 16.
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.
Degan demikian dapat tergambarkan bahwa fikih lingkungan( fiqhul bi`ah ) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Lahirnya fikih lingkungan ( fiqhul bi`ah ) merupakan sebuah langkah revolusioner dan berwatak dekonstruktif, mengingat fikih selama ini hanya dipahami kalangan umum umat Islam lebih sempit identik dengan ibadah dan muamalah saja.
Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan fikih ibadah mahdloh seperti salat, saum, zakat, dan haji, sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan. 4 Agama selama ini dipandang hanya berkutat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. 5 Ketika kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pmeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

## 2.  Pelestarian Lingkungan Hidup dalam al-Qur’an
Secara rinci dalam al-Qur`an sudah digambarkan secara rinci tentang pelestarian lingkungan hidup. Secara sub pokok masing-masing disebutkan dalam pembahasan berikut :
a. Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan.
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. 6
b.  Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan.
4 Fachruddin M. Mangunjaya, “Dunia Islam dan Perubahan Iklim”, ttp://www.conservation. or.id/tropika/tropika.php?catid=35&tcatid=539, diakses tanggal 15 Oktober 2014
5 Hikmat Trimedia, Islam dan Penyelamatan Lingkungan, http://www.pikiran-rakyat.com/ cetak/2007/022007/16/0902.htm , diakses tanggal 15 Oktober 2014
6 QS. Al-A’raf [7]: 85.
“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. 7
c. Alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia.
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin .” 8
“Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.” 9
d.  Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup.
“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 10
e. Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia.
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” 11
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 12

## 3.  Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Hadis
Selaras dengan ayat-ayat di atas, Rasulullah saw melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
7 QS. Al-Baqarah [2]: 205.
8 QS. Luqman [31]: 20.
9 QS. Ibrahim [14]: 32-33.
10 QS. Al-An’am [6]: 165.
11 QS. As-Syuura [42]: 30.
12 QS. Al-A’raf [7]: 56.

## a. Penetapan daerah konservasi
13 .َةَذَبَّهرلاَو َفََّهسلا ىََح َرَُع َّهنأَ�َو ، َعيِقَّهنلا ىََح لسو هيلع الله لىص َّهِبَّهنلا َّهنأَ� “Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi’ sebagai daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi”.

## b.  Anjuran menanam pohon dan tanaman
اًعْرَز  ُعَرْزَي ْوأَ� ،ا ًسْرَغ  ُسِرْغَي ٍ ِل ْسُم  ْنِم اَم :لسو هيلع الله لىص ِ َّهللا ُلو ُسَر َلاَق 14 .ٌةَقَد َص ِهِب ُ َل َن َك َّهلإِا ٌةَيمِ َب ْوأَ� ،ٌنا َسْنإِا ْوأَ� ،ٌ ْي َط ُهْنِم ُ ُكأْ�َيَف Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuat tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”.

## c. Larangan Melakukan Pencemaran
ِةَعِراَقَو ِدِراَوَمْلا  ِف َزاَ َبْلا  َثَلَّهثلا  َنِعَلَمْلا اوُقَّهتا :لسو هيلع الله لىص ِ َّهللا  ُلو ُسَر َلاَق 15 ِّلِّظلاَو ِقيِرَّهطلا
Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tigaperkara yang menimbulkanlaknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh

## d.  Berlaku Ihsan Terhadap Binatang
ٍقيِر َطِب  ِشْمَي  ٌل ُجَر اَمَنْيَب :َلاَق لسو هيلع الله لىص ِ َّهللا َلو ُسَر َّهنأَ� َةَرْيَرُه  ِبأَ�  ْنَع ىَ َّهثلا ُ ُكأْ�َي  ُثَهْلَي  ٌبْ َك اَذإِاَف  َجَر َخ َّه ُث  َبِ َشَف اَيهِف َلَ َنَف اً ْئِب َدَجَوَف  ُش َطَعْلا ِهْيَلَع َّهدَت ْس�ا . ِّنِم َغَلَب َن َك ىِ َّهلا  ُلْثِم  ِشَطَعْلا  َنِم  َبْ َكْلا اَذَه َغَلَب ْدَقَل  ُلُجَّهرلا َلاَقَف  ِشَطَعْلا  َنِم
13 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari , Hadits 2370, (Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987)Juz 5, h. 63.
14 Ibid ., h. 44.
15 Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.
َرَفَغَف ُ َل ُ َّهللا َرَك َشَف  َبْ َكْلا ىَق َسَف َ ِقَر  َّهت َح ِهيِفِب ُهَك َسْمأَ� َّه ُث ًءاَم ُهَّهف ُخ أَلَمَف َ ْئِبْلا َلَ َنَف .ٌ 16 رْجأَ� ٍةَبْطَر ٍدِبَك ُِّك ِف :َلاَقَف اًرْج أَل ِِئاََبْلا ِهِذَه ِف اَنَل َّهنإِاَو ِ َّهللا َلوُسَر َي اوُلاَق ،َُل Abu Huruairah ra. meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan. Ia masuk ke dalam sebuah sumur itu, lalu minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjingdi luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, ‘Anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan.’ Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas ia minumi anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi Allah berterimakasih kepadanya dan mengampuni dosanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang kami mendapatkan pahala?” Beliau bersabda, “Berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala.”

## 4.  Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Lingkungan
Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara’.
Dalam bukunya yang berjudul Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atil Islam, Dr. Yusuf Al- Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya al- mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara’ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. 17
Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan
16 Ibid, hadis nomor 2363.
17 Yusuf Al-Qaradhawi, Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) h. 39.
249
dengan maq ā sid al-syar ī ’ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliy ā t al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-m ā l (melindungi kekayaan/property), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-d ī n (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari’at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. 18
Prilaku pengrusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para fuqaha(al-Qawaid al-Fiqhiyyah) , antara lain:
a. Kaidah: راضر لو راضر ل (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain).
b. Kaidah: نكامإلا ردقب لازي رضرلا (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya).
c. Kaidah: لهثم رضرب لازي ل رضرلا (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama).
d. Kaidah: لىعألا رضرلا عفلد نىدألا رضرلا لمحتي (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar).
e. Kaidah: ماعلا رضرلا عفلد صالخا رضرلا لمحتي (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum).
f. Kaidah:
ماهفخأ� بكاتربا ارضر ماهمظعأ� يعور نتادسفم ضراعت اذإا (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).
g. Kaidah: لحاصلما بلج لىع مدقم دسافلما ءرد (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan). 19
Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (At-Ta’zir) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah ( Waliyyul amr), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw:
18 Ibid ., h. 44.
19 Tim Kodifikasi LBM P2L, Lirboyo Kediri, 2001.
اَهَلْعأَ� ْمُه ُضْعَب َبا َصأَ�َف ٍةَنيِف َس َلىَع اوُمَ َت ْسسا ٍمْوَق  ِلَث َ َك اَيهِف ِعِقاَوْلاَو ِالله ِدوُدُح  َلىَع ِِئاَقْلا ُلَثَم ْوَل اوُلاَقَف ْمُهَقْوَف  ْنَم  َلىَع اوُّرَم ِءاَمْلا  َنِم اْوَقَت ْسسا اَذإِا اَهِلَف ْسأَ�  ِف َنيِ َّهلا َن َكاَف اَهَلَف ْسأَ� ْمُه ُضْعَبَو او ُذَخأَ�  ْنإِاَو اًعيِ َج او ُكَلَه اوُداَرأَ� اَمَو ْ ُهوُكُ ْتَي  ْنإِاَف اَنَقْوَف  ْنَم ِذْؤُن ْمَلَو اًقْر َخ اَنِبي ِصَن  ِف اَنْقَرَخ  َّهنأَ�
20 اًعيَِج اْوََنَو اْوََن ْمِيهِدْيأَ� َلىَع
“Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal.  Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang- orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.” 21
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa contoh konsep fikih lingkungan dalam bentuk tabel berikut ini. 22
Tindakan Konsep Fikih Landasan Hukum Melakukan pencemaran lingkungan -  Pencemaran lingkungan disebabkan oleh perusahaan dan prilaku yang menyebabkan pencemaran secara nyata membahayakan lingkungan hidup, hukumnya haram.
-  Adapun apabila pencemaran tersebut memiliki tingkat yang rendah dibanding maslahat yang diperoleh, maka hukumnya dibolehkan dengan catatan: 1.  Pembangunannya harus di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk.
-   Ayat yang menyatakan larangan berbuat kerusakan (QS. Al-A’raf [7]:
56)
-    Hadis-hadis tentang larangan buang hajat di tempat yang umum dan mengakibatkan pencemaran, antara lain:
ل يلا ئالدا ءالما ف كدحأ� نلوبي ل   -
.هيف لستغي ث يري
20 Lihat Shahih Bukhari , hadis nomor 2493.
21 Yusuf Al-Qaradhawi, Ri’ayatu Al-Bi`ah., h. 40-42.
22 Tabel ini dibuat, hanya untuk memberikan gambaran konsep kepedulian fikih terhadap lingkungan hidup.
2. Berusaha melakukan inovasi
teknologi untuk mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan 3. Fungsi kontrol harus dilakukan oleh pemerintah secara ketat agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. -  Air merupakan fasilitas umum yang harus dijaga kemaslahatan dan kemanfaatannya
دراولما ف زابلا :ةثلثلا نعللما اوقتا   -
.لظلاو قيرطلا ةعراقو
-     Kaedah fiqhiyyah:
راضر لو راضر ل   - لازي رضرلا   - ةحلصلمبا طونم مامإلا فصرت   -
-  Dalam kitab fatwa Imam Ramli disebutkan:
ِرِدا َشَّهنلا  ِلَمَع  ْنِم ُةَداَعْلا ِهِب  ْتَرَج اَّهمَع )  َلِئ ُسس ( اَذإِاَف  ِسْلِكْلاَو  ِثْوَّهرل ِبا ُدَقوُي ُهَر َن َّهنأَ ِل ِدَلَبْلا  َجِراَخ ٌمي ِظَع ٌرَر َض ُهْنِم ْمُهَل  َل َص َح ُهَناَخُد  ُلاَف ْطأَ ْلا  ْتَّهم َ� ٌص ْخ َ�  َلِمَعَف ُهْنِم ْمُه ُضْعَب  َتاَم اَمَّهبُرَو  ِبِلاَغْلا يِف َرِكُذ اَمِب ِهْيَلَع َدَقْوأَ�َو ِدَلَبْلا  ِط َسَو يِف ٍرِدا َشَن  َلَمْعَم ْلَهَف اًديِد َ� ا ًضَرَم  َضِرَمَف ٌعي ِضَر  ٌلْفِط ُهَناَخُد َّهم َشَف ُراَكْنإِ ْلا  ُب ِجَيَو ِهْيَلَع ُرَّهزَعُيَو ِهِب ُمَثأْ�َيَف ٌماَر َح ُداَقيإِ ْلا ) َباَجأَ�َف( ؟ِهِب  َفِلَت اَم  ُنَم ْضَيَو ُهْنِم ُعَنْمُيَو ِهْيَلَع ىَلَع  َبَلَغاَذإا ُروُك ْذَمْلا ُداَقيإِ ْلا ِهْيَلَع ُمُر ْحَي ُهَّهنأَ�ِب ِهْيَلَع ُهُريِزْعَت ِمِكاَحْلِلَو ِهِب ُمَثأْ�َيَفِهِب ِرْيَغْلا ُرُّر َضَت ِهِّنَظ ُنَم ْضَيَو ُهْنِم ِهِعْنَمَو ِهِبَب َسِب ِهْيَلَع ُراَكْنإِ ْلا  ُب ِجَيَو اًقَل ْطُم ِهِبَب َسِب  َفِلَت اَم
Fenomena sampah -  Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan -  Dilarang untuk membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman. -  Pemerintah berhak memberikan sangsi terhadap pembuang tidak pada tempatnya -  Lihat dalil-dalil di atas
-   Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang thaharah
-  Hadis lain:
بحي فيظن ،بيطلا بحي بيط هللا نإا دوجلا بحي داوج ،مركلا بحي ميرك ،ةفاظنلا
-     Kaedah fikih:
رارض لو ررض ل -
ةحلصملبا طونم مامإلا فرصت -
Melakukan penghijauan dan penanaman pohon -  Diperintahkan dan dianjurkan -  Melakukannya mendapatkan pahala -  Pemerintah berhak untuk menentukan tempat tertentu untuk dijadikan sebagai wilayah konservasi -   Islam memerintahkan pemilik tanah yang tidak mampu menggarap tanahnya sendiri agar digarap oleh orang lain.
اًعْرَز  ُعَرْزَي ْوأَ� ،ا ًسْرَغ  ُسِرْغَي ٍمِل ْسُم  ْنِم اَم - َناَك َّهلإِا ٌةَميِهَب ْوأَ� ،ٌنا َسْنإِا ْوأَ� ،ٌرْي َط ُهْنِم  ُلُكأْ�َيَف ٌةَقَد َص ِهِب ُهَل ْنَم :ملسو هيلع هللا ىلص ِهللا  ُلو ُسَر َلاَق - ُهاَخأَ� اَه ْحَنْمَيِل ْوأَ� ، اَهْعَرْزَيْلَف  ٌضْرأَ� ُهَل  ْتَناَك .ه َضْرأَ�  ْك ِسْمُيْلَف ى�َبأَ�  ْنإِاَف ، َعيِقَّهنلا ىَم َح ملسو هيلع هللا ىلص َّهي�ِبَّهنلا َّهنأَ� - َةَذَبَّهرلاَو  َفَر َّهسلا ىَمَح َرَمُع َّهنأَ�َو ْنإِاَف ، ٌةَلي ِسسَف ْمُكِدَحأَ� ِدَيِبَو ُةَعا َّهسلا  ِتَماَق  ْنإِا - ْلَعْفَيْلَف اَهَسِرْغَي ىَّهتَح َموُقَي َل ْنأَ� َعاَطَت ْسسا
Pelestarian sumber daya alam hewani -  Pemanfaatan binatang: Hukum Islam melarang untuk melakukan pembunuhan hewan kecuali untuk kepentingan konsumsi.
-   Syariat juga menggariskan bahwa hewan yang berhak untuk dibunuh adalah hewan-hewan yang berbahaya saja.
-  Manusia dituntut untuk berbuat
baik tidak hanya kepada sesama, melainkan lebih luas meliputi makhluk hidup di sekitarnya,
baik binatang maupun tumbuhan.
-   Melakukan penyiksaan terhadap binatang merupakan perbuatan
dosa
-  Syariat juga memerintahkan untuk menjaga kelestarian satwa
-   QS. An-Nahl: 5, 66, 80
-   Hadis larangan membunuh burung dan binatang lainnya bukan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan:
َديِر َّهشلا  ُتْعِم َس : َلاَق ، ِديِر َّهشلا  ِنْب وِرْمَع  ْنَع - ِهْيَلَع ُهَّهللا ىَّهل َص ِهللا َلو ُسَر  ُتْعِم َس :  ُلوُقَي ىَلإِا  َّهجَع اًثَبَع اًروُف ْصُع  َلَتَق  ْنَم :  ُلوُقَي َمَّهل َسَو يِنَلَتَق  ًنَلُف َّهنإِا  ِّبَر  َي :  ُلوُقَي ِةَماَيِقْلا َمْوَي ِهللا .ٍةَعَفْنَمِل يِنْلُتْقَي ْمَلَو اًثَبَع ْنِم اَم : َلاَق َمَّهل َسَو ِهْيَلَع ُهَّهللا ىَّهل َص ِّي�ِبَّهنلا  ِنَع - َّهلإِا اَهِّق َح ِرْيَغِب اَهَقْوَف اَمَف اًروُف ْصُع  ُلُتْقَي ٍنا َسْنإِا َي :  َليِق ِةَماَيِقْلا َمْوَي اَهْنَع  َّهلَجَو َّهزَع ُهَّهللا ُهَلأَ� َس اَه َحَبْذَي  ْنأَ� اَهُّق َح : َلاَق ؟ اَهُّق َح اَمَو ، ِهللا َلو ُسَر
ِهِب  َيِمْرَيَف اَه َسأْ�َر َع َطْقَي َلَو اَهَلُكأْ�َيَف
-   Hadis jenis binatang yang boleh dibunuh:
«  َلاَق ُهَّهنأَ� -ملسو هيلع هللا ىلص- ِّى�ِبَّهنلا  ِنَع ُةَّهي َحْلا ِمَرَحْلاَو  ِّلِحْلا ىِف َنْلَتْقُي  ُقِساَوَف  ٌسْمَخ »  َّهيَد ُحْلاَو ُروُقَعْلا  ُبْلَكْلاَو ُةَراَفْلاَو ُعَقْبأَلا  ُباَرُغْلاَو
-   Hadis tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam surga karena
memberi minum anjing. -   Hadis seorang wanita yang masuk neraka karena mengikat kucing hingga mati karena lapar.
اًعو ُج  ْتَتاَم ىَّهت َح اَهْت َسسَبَح ٍةَّهرِه يِف ٌةأَ�َرْما  ِتَبِّذُع
ِتْنأَ� َل - ُمَلْعأَ� ُهَّهللاَو َلاَقَف َلاَق -َراَّهنلا اَهيِف  ْتَلَخَدَف ِتْنأَ� َلَو ،اَهيِت ْسَبَح  َنيِح اَهِتْيَق َس َلَو ،اَهِتْمَع ْطأَ�
ِضْرأَلا  ِشا َش َخ  ْنِم  ْتَل َكأَ�َف اَهيِتْلَسْرأَ�
-   Hadis-hadis tentang cara menyembelih yang benar dan baik
-   Hadis laknat bagi orang yang mengukir tato pada wajah keledai
ٌراَم ِح ِهْيَلَع َّهرَم -ملسو هيلع هللا ىلص- َّهى�ِبَّهنلا َّهنأَ�
ُهَم َسَو ىِذَّهلا ُهَّهللا  َنَعَل :َلاَقَف ِهِه ْجَو ىِف َم ِسُو ْدَق
- Hadis melestarikan satwa:
َلْوَل « -ملسو هيلع هللا ىلص- ِهَّهللا  ُلو ُسَر َلاَق اوُلُتْقاَف اَهِلْتَقِب  ُتْرَمأَل ِمَمأُلا َنِم ٌةَّهمأُ�  َبَلِكْلا َّهنأَ� » َميِهَبْلا َدَو ْسأَلا اَهْنِم
Fenomena penggundulan hutan dan sumber daya alam nabati -   Fikih melarang praktek ini karena berakibat pada kerusakan dan bencana yang mengancam makhluk hidup -   QS. Saba: 15-17 -   Hadis larangan menebang pohon yang mengganggu kepentingan orang lain: َع َطَق  ْنَم « -ملسو هيلع هللا ىلص- ِهَّهللا  ُلو ُسَر َلاَق
وُبأَ�  َلِئ ُسس .» ِراَّهنلا ىِف ُه َسأْ�َر ُهَّهللا  َبَّهو َص ًةَرْد ِس ُثيِدَحْلا اَذَه َلاَقَف  ِثيِدَحْلا اَذَه ىَنْعَم  ْنَع َدُواَد ُّل ِظَت ْسسَي ٍةَلَف ىِف ًةَرْد ِس َع َطَق  ْنَم ىِنْعَي ٌر َصَت ْخُم ٍّقَح ِرْيَغِب اًمْل ُظَو اًثَبَع ُمِئاَهَبْلاَو  ِليِب َّهسلا  ُنْبا اَهِب ِراَّهنلا ىِف ُه َسأْ�َر ُهَّهللا  َبَّهو َص اَهيِف ُهَل  ُنو ُكَي -   Kaedah-kaedah fiqhiyyah tentang larangan berbuat kemudharatan.
254 Pemanfaatan dan Pelestarian sumber daya kelautan. -   Islam memberikan izin pemanfaatan sumber daya kelautan dengan tetap menjaga kelestariannya -   QS. Iberahim: 32
-   QS. An-Nazi’at: 30-33

## B.  Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang

## 1.  Konsep Definisi
Dalam bidang ilmu hukum, pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan berkaitan erat dengan ilmu hukum lain yang mencakup hukum lingkungan di dalamnya. 23
Secara sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. 24
Sehingga, dapat dipetakan bahwa hukum lingkungan hidup adalah sebagaimana pada bagan beikut :

## HUKUM LINGKUNGAN
Hukum yang berhubungan dengan lingkungan  dan dalam arti seluas-luasnya.
Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya  yang bila dilanggar dapat dikenai sanksi.
23 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), h. 117-121.
24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 221
Beberapa pendapat mengenai hukum lingkungan sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso antara lain : 25
Koesnadi Hardjasoemantri yang mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa :
“ Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang ”. 26
Hukum lingkungan klasik atau use oriented laws : menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat- singkatnya.
Sedangkan Siti Sundari Rangkuti memandang:
“Hukum lingkungan tidak hanya berhubugan dengan fungsi hukum, tetapi meliputi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat ( social control ) dengan peran agent of stability , tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan ( a tool social engineering ) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change” . 27
Somartono mengartikan hukum lingkungan adalah :
“ ......keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturannya tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pada pihak yang berwenang”. 28
Pengertian lingkungan secara modern dapat diartikan bahwa  hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law ,
25 Djafaruddin, Tata Lingkungan , (Jakarta : Mitra Bestari, 2005), h. 146-149. 26 Ibid . 27 Ibid . 28 Ibid .
sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law .

## 2.  Macam-Macam Hukum Lingkungan

## a.  Hukum Lingkungan Modern
Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang tertata dengan rapih. 29

## b.  Hukum Lingkungan Klasik
Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma- norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasisumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan ( Millieu recht ) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam ( Naturalijk milleu ) dalam arti seluas- luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama
oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan ( bestuursrecht ). 30

## 3.  Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009
Pengertian hukum lingkungan menurut UU No 32 tahun 2009 tentanglingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah- kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration ). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. 31
Berdasarkan kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, mengingat pentingnya ekosistem untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, regulasi yang mengatur tentang hukum lingkungan hidup kian diperbaharui dengan menerapkan berbagai aspek regulasi yang ada. Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan mengakomodir semua aspek kian diperlukan. Terdapat bebrapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :
a. Hukum tata lingkungan
Hukum tata lingkungan pada dasarnya merupakan inti dari semua regulasi. Yaitu hukum yang mengatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Fokus kajian pada hukum tata lingkungan meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.
30 Ibid.
31 A Soony Keraf, Etika Lingkungan , (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 47.
b.  Hukum perlindungan lingkungan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukanuntuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,dan penegakan hukum. ( Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). 32
c. Hukum Kesehatan Lingkungan
Pengertian kesehatan lingkungan menurut World Health Organisation (WHO) pengertian kesehatan lingkungan :
“Those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health.” 33
Apabila disimpulkan “uatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.” d.  Hukum Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat  tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 34

## 4.  Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan hidup masih tergolong rendah. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh bebrapa faktor. Jika diklasifikasikan, penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi :
32 http://penelitihukum.org/tag/pengertian-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/, diakses 15 Oktober 2014.
33 http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/, diakses 15 Oktober 2014.
34 Penjelasan Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982.
a. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
b. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
c. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.
Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengankewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangkan menjaga kelestarianfungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasimerupakan garda terdepan dalan penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjatapamungkas (ultimum remedium)
Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidupbaru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dantelah menindak pelanggar degan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyatatidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukanpelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudahdiupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme altenatif di luar pengadilan dalam bentukmusyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapatdigunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 35
Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenagan atribusi( Atributive bevoeghdheid ), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yangdiperoleh dari Udang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memiliikewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997.
Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang meiliki legitimasi (kewenanganbertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan
kewenangan hukumnya. Karena masalahlegitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasandan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan olehundang- undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus olehpemerintah.Sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang dapat dilimpahkan kepadaPemerintah Kabupaten / Kota, hal ini dapat tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadappenanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinyapelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukantindakan penyelamatan, penanggulangan, dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawabusaha dan /atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang”.
Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikotamadya/ kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.Pihak ke-tiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yangberwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).Peksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahulukan dengan suratperintah dari pejabat berwenang.Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diganti dengan pembayaran uang tertentu.Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan.Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia.
Oleh karena itupenegakan hukum adminitrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan.Sanksi-sanksi hukum adminitrasi yang khas Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut.Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatutujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibatdari ambiguitas tindakan manusia. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengendalianpencemaran lingkungan hidup adalah salah
satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusahadapat dimintakan pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya. 36
Terdapat beberapa sanksi khusus yang terkadang digunakan pemerintah dalam penegakan hukumlingkungan, diantaranya Bestuursdwang . Bestuursdwang (paksaan pemerintahan) diuraikan sebagaitindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang olehsuatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan olehpara warga karena bertentangan dengan undang-undang.
Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yangmenguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal initidak termasuk apabila keputusan(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifanya “dapat diakhiri” atau ditrik kembali (izin, subsidi berkala). 37

## C. Simpulan
Berdasakan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelestarian lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup . Urgensi dari keberlangsungan ekologi memperhitungkan secara eksplisit ambang batas berkelanjutan ( threshold of sustaninability ) yang terdiri dari ambang batas berkelanjutan lingkungan ( environmental sustainability ) dan ambang batas berkelanjutan sosial ( social sustainability ).
Dalam konteks Islam ada Fiqih Lingkungan. Fiqih dalam konteks ini adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqih Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap
36 Ibid.
37 Ibid.
mareka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat comprehensif .
Konsep hukum Islam pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Hadis.Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.
Pada akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhan para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan hukum lingkungan ini menjadi kekuatan dalam melakukan upaya konservasi dan restorasi alam. Dengan terpelihara dan terjaganya alam, maka makrokosmos dapat terselamatkan dari ambang kehancuran.

## REFERENSI
Abadi, Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus, Al-Qamus Al-Muhith, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila ‘Ilmi Al-Ushul, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah, Sahih Al-Bukhari ,
Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987.
Al-Qardhawi, Yusuf, Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al- Kitab Al-‘Arabi, t.t.) Juz 1. bin Asyur, Muhammad Thahir, At-Tahrir wa At-Tanwir, Tunisia: As-Sadad At- Tunisiah Lin-Nasyr, 1984.
Djamal Irwan, Zoer’aini, Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya,
Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
Fandeli, Chafid, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan, Yogyakarta : Liberty 1995.
Hamzah, Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/ diakses tanggal 15 Oktober 2014 http://penelitihukum.org/tag/pengertian-perlindungan-dan-pengelolaan- lingkungan-hidup/ diakses tanggal 15 Oktober 2014 http://www.conservation.or.id/tropika/tropika.php?catid=35&tcatid=539, diakses tanggal 15 Oktober 2014 http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm, diakses tanggal 15 Oktober 2014
Keraf, A Soony, Etika Lingkungan , Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002.
Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Syafi’i SJ., Ahmad, ”Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos”, Paper disampaikan pada 9 th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wahidin, Samsul, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.