## Wajah Hukum
Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Dedy Saputra, Said Sahabuddin Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: dedy.syaputra@unbari.ac.id, sahabuddin689@gmail.com
Abstrak. Saat ini telah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas termasuk juga melakukan penganiayaan terhadap sesama dalam pidana.  Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui metode  hukum  empiris,  yang  menggunakan  pendekatan  sosiologis  hukum,  dan  sumber datanya  ada  tiga  jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dan  penelitian  dokumenter  untuk mengembangkan analisis kualitatif. Hal penelitian ini yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan  pelanggaran  disiplin  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  adalah  adalah  tidak  ada  tindakan  disiplin  yang  akan  diambil terhadap  terpidana  kasus  penganiayaan  di  lapas  tersebut  dan  kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  adalah  kurangnya  porsenil  Lapas  Perempuan Kelas IIB Jambi, kurangnya dukungan dari narapidana dan kurang memadai sarana prasarana.
Kata Kunci : penerapan, sanksi, disiplin, Lapas, Perempuan.
Abstract.  At present there have been violations committed by convicts in prisons, including the persecution of fellow criminals. Therefore, this research was conducted through empirical legal methods, which used a legal sociological  approach,  and  there  were  three  types  of  data  sources,  namely  primary  legal  materials  and secondary  legal  materials.  The  sampling  technique  was  purposive  sampling  using  data  collection  methods, namely interviews and documentary research to develop qualitative analysis. The matter of this research is the application  of  disciplinary  sanctions  against  convicts  who  commit  disciplinary  violations  based  on Permenkumham  Number  6  of  2013  in  Class  II  B  Jambi  Women's  Correctional  Institutions  is  that  there  is  no disciplinary  action  that  will  be  taken  against  convicts  of  abuse  cases  in  these  prisons  and  the  obstacles encountered  in  applying  sanctions  Discipline  for  convicts  who  commit  disciplinary  violations  based  on Permenkumham Number 6 of 2013 in the Jambi Class II B Women's Penitentiary is the lack of porcelain Class IIB Jambi Women's Prison, lack of support from inmates and inadequate infrastructure.
Keywords: application, sanctions, discipline, correctional institutions, women .

## PENDAHULUAN
Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara dimaksudkan  guna  memberikan jaminan  dalam  penyelenggaraan  disiplin  pada  pada  Lapas.  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) merupakan  penghubung  antara  tahanan  satu  dengan  tahana  yang  lainnya  sehingga  menjamin ketertiban  di  dalam  Lapas  harus  terwujud. 1 Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  Lapas  terdapat  di berbagai daerah di Indonesia dan sebutan Lapas ini biasa dikenal dengan penjara. Dalam penelitian ini terfokus kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
Tujuan  terbentuknya  Lapas  ialah  guna  melaksanakan  program  pembinaan  kepada  narapidana. Untuk  itu,  Lapas  bukan  hanya  tempat  sebagai  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku,  selain  itu  juga Lapas merupakan tempat rehabilitasi atau memperbaiki diri narapidana sehingga narapidana tersebut jika  telah  dibebaskan  dari  nafas  maka  ia  dapat  menyesuaikan  diri  ke  dalam  masyarakat.  Sistem penjara bertujuan untuk mengakui kesalahan sebelum memasuki Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal  ini  senada  dengan  Hamja  yang  mengatakan  bahwa  pelatihan  adalah  cara  terbaik  untuk meningkatkan  narapidana  serta  memungkinkan  mereka  untuk  kembali  ke  warga,  sebab  pembinaan
1 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana , Setara Press, Malang, 2014, hlm 57.

## Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
ialah  aktivitas  pada  sistem  pemasyarakatan  sehingga  pembinaan  menghasilkan  narapidana  berpikir panjang jika ingin mengulangi kembali. 2
Sebenarnya  pembinaan  yang  dilaksanakan  Lapas  guna  untuk  mewujudkan  hak  narapidana. Dengan adanya hak tersebut maka setiap narapidana harus wajib patuh  kepada tata tertib yang telah dibuat  oleh  lembaga  pemasyarakatan  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  Lapas mempunyai  peran  dalam  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  penerapan  peraturan  Lapas  oleh narapidana ketika berada di dalam Lapas tersebut.
Namun,  pelanggaran  dilakukan  oleh  anggota  binaan  Lapas  Wanita  Tingkat  IIB  Kabupaten Jambi.  Pelanggaran  ini  terjadi  dalam  bentuk  perkelahian  antar  napi  di  dalam  sel  tahanan.  Adanya pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri hukum dan  Hak Asasi manusia nomor 6 Tahun  2013  tentang  tata  Tertib  lembaga  Pemasyarakatan  dan  rumah  Tahanan  Negara,  yang  secara undang-undang  melarang  setiap  terpidana  atau  narapidana  melakukan  tindak  kekerasan,  baik  fisik maupun  kekerasan  mental  terhadap  sesama  narapidana,  narapidana,  petugas  penjara  atau pengunjung/tamu.
Adanya  perkelahian  yang  dilakukan  sesama  tahanan  sebab  tahanan  Wirani  meminta  bantuan untuk  mengambil  kunci  kepada  tahanan  Bariah  tetapi  tahanan  Bariah  masuk  ke  kamar  dan  tidak menjalankan  perintah  kepadanya  untuk  ambil  kunci  kandang,  tahanan  Wirani  turun  ke  blok  dan marah-marah kesal pada tahanan Bariah sebab menunggu lama, selanjutnya tahanan Bariah menangis dan  menjelaskan  kejadian  pada  tahanan  Fatiah  Ulfa  dan  tahanan  Karlina,  kemudian  tahanan  Fatiah Ulfa dan tahanan Karlina menjumpai tahanan Wirani kemudian terjadilah adu mulut dan perkelahian, tahanan April Leni turut memukul tahanan Wirani.
Dalam perkara ini ada 4 anggota narapidana (tahanan) di duga melakukan perkelahian di dalam Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi.  Adapun  4  orang  narapidana    Lembaga.  Pemasyarakatan. Perempuan. Kelas. II.B. Jambi itu sebagai berikut:
1. Wirani Laia Binti Oneke Laila
2. Fatiah Ulfa Binti A. Fahri
3. Karlina Alias Virgo Binti Naini
4. April Leni Binti Ismail
Jadi,  masih  ada  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  yang tidak  mengikuti  aturan  sehingga  para  Narapidana  tersebut  harus  menjalani  hukuman  disiplin  atas perbuatannya.
Apabila  dilihat  dari  perbuatan  narapidana  itu  maka  narapidana  tersebut  bisa  dijerat  dengan hukuman  disiplin  tingkat  berat  karena  telah  melakukan  penganiayaan  kepada  sesama  narapidana Lapas.  Adapun  hukuman  disiplin  tingkat  berat  yang  tercantum  dalam  Pasal  9  Ayat  (4)  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Meski  ditertibkan,  termasuk  dimasukkan  dalam  register  F,  nyatanya  4  napi  Lapas  Perempuan Kelas  II  B  Jambi  tidak  dihukum  atas  perbuatannya,  artinya  perang  di  Lapas  seharusnya  ada  4  napi Perempuan Kelas II B Jambi tersebut menjalani hukuman disiplin. Oleh karena itu, tidak ada tindakan disipliner terhadap narapidana yang terlibat perkelahian di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

## METODE
1. Tipe Penelitian
Tipe  pada  penelitian  adalah  yuridis  empiris  yang  artinya  penelitian  hukum  yang dilaksanakan  secara  langsung  di  lapangan. 3 Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  maka  digunakan yuridis empiris Karena untuk mengkaji terkait dengan penerapan sanksi disiplin kepada narapidana yang telah melakukan perkelahian di Lapas.
2 Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksana  Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 128.
3 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan ialah pendekatan sosiologi hukum ( socio legal research ) yang mengkaji terkait  dengan  sistem  hukum  di  lapangan. 4 Dengan  menggunakan  pendekatan  ini  maka  dapat diketahui  terkait  dengan  penerapan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  yang  telah  melakukan perkelahian di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  dilakukan  langsung  kepada  narasumber melalui  wawancara. 5 Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  secara  langsung  dengan informan melalui wawancara.
b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  dari  kepustakaan  dimana  ada  kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. 6 Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum  sekunder  yaitu  buku,  jurnal  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  topik  yang dibahas dalam penelitian ini.
4. Teknik Penarikan Sampel
Pada  penelitian  ini  teknik  penarikan  sampel  berupa purpose  sampling yang  artinya penarikan  pada  sampel  dilaksanakan  sesuai  dengan  pilihan  yang  telah  ditentukan  oleh  si  peneliti sendiri  dan  sampel  tersebut  sudah  dapat  mewakili  dari  seluruh  populasi. 7 Adapun  sampel  yang telah  dipilih  oleh  peneliti  yaitu  Kepala  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu:
a. Wawancara
Wawancara  dilakukan  secara  langsung  kepada  narasumber  dan  ditanyakan  terkait  dengan permasalahan yang sedang terjadi..
b. Studi Dokumen
Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri berbagai macam referensi seperti buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin di Lapas.
6. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  artinya  hanya  menjelaskan  terkait  dengan permasalahan yang sedang terjadi dan mengaitkan permasalahan tersebut dengan penerapan sanksi pidana kepada narapidana yang telah melanggar disiplin di Lapas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Sanksi  Disiplin  Terhadap  Narapidana  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi  merupakan salah satu  Lapas  di Jambi merupakan  lokasi  pembinaan  narapidana  jika  kapasitas  lapas  kurang  dari  250  narapidana.  Menurut Eka Aprilia Masdayani, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi saat ini memiliki 174 narapidana. Melihat jumlah  narapidana, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana, perempuan juga dapat melakukan kejahatan.
Selain  itu,  setiap  terpidana  berhak  mendapatkan  pendampingan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Sebenarnya,  pembinaan  Terhadap  narapidana tersebut  memiliki  tujuan  yaitu  menciptakan  manusia  yang  memiliki  akhlak,  beriman  dan  memiliki integritas yang tinggi pada kehidupan kelompok ketika berada di Lapas.
4 Ibid , hlm 23.
5 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  Serta  Disertasi ,  Alfabeta,  Bandung, 2017, hlm 71.
6 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Kencana, Jakarta, 2016, hlm 192.
7 Ibid , hlm 198.
Walaupun  sudah  terdapat  perintah  dan  larangan  sebagaimana  yang  wajib  ditaati  oleh  tahanan pada  Lapas  namun  pada  kenyataannya  masih  ada  pelanggaran-pelanggaran  yang  dikerjakan  oleh tahanan di dalam Lapas itu sendiri seperti contoh dalam perkara ini adalah perkelahian antar tahanan. Adanya perkelahian itu karena disebabkan beberapa masalah yaitu : 8

## 1. Adanya kesalahpahaman
Terjadinya  kesalahpahaman  antar  narapidana  di  Lapas  tersebut  dapat  menimbulkan  suatu perkalian  dikarenakan  berbeda  pendapat  dan  pola  perilaku  warga  binaan  yang  ada  dalam  satu kamar huni di lembaga pemasyarakatan.
2. Tidak mau mengalah
Di dalam penggunaan fasilitas pada saat mandi dan makan masih kurang memadai. Hal ini yang  menyebabkan  keributan  antar  narapidana  dalam  memperebutkan  untuk  lebih  dahulu  masuk ke kamar mandi maupun mendapatkan makanan di lepas.
3. Kurangnya Akan Kebutuhan Biologis
Dengan  kurangnya  terpenuhi  kebutuhan  biologis  maka  tidak  menutup  kemungkinan  setiap narapidana  akan  melakukan  hal-hal  yang  menyimpang  seperti  melakukan  perbuatan  asusila  atau pelecehan seksual sesama narapidana di Lapas.
Dengan  adanya  alasan  tersebut  jadi  seharusnya  terpidana  itu  harus  dikenakan  sanksi  disiplin sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya  di  Lapas  termasuk  dalam  perkara  perkelahian  antar terpidana.  Adanya  perkelahian  antar  terpidana  di  Lapas  maka  Terhadap  narapidana  tersebut  sudah dilakukan  pencatatan  dalam  register  f  oleh  petugas  Lapas,  akan  tetapi  untuk  sel  pengasingan  belum diterapkan kepada keempat orang narapidana yang telah melakukan perkelahian tersebut. 9

## Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Penerapan  Sanksi  Disiplin  Terhadap  Narapidana  Yang Melakukan  Pelanggaran  Disiplin  Berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Tujuan  dasar  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  adalah  untuk  mendidik  para  terpidana  agar para  terpidana  bisa  mengerjakan  berbagai  aktivitas  positif  di  masyarakat  setelah  menjalani hukumannya,  termasuk  tidak  residivisme.  Namun  tidak  semua  rencana  yang  direncanakan  bisa berfungsi  dengan  baik,  karena  dengan  setiap  pelaksanaan  rencana  tersebut,  dalam  perkara  ini  juga dengan  pelaksanaan  pembinaan  terpidana  di  Lapas,  tentunya  timbul  berbagai  hambatan  yang berhubungan  dengan  problem  pelaksanaan  hukuman  disiplin  kepada  terpidana  yang  melakukan penganiayaan. Adapun kendala-kendala yang biasanya dihadapi yaitu : 10 1. Minimnya porsenil Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Lapas Perempuan Kelas II B Jambi  kekurangan pegawai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh  penghuni  di  Lapas  tersebut.  Selain  itu,  karena  klausul  baru  bahwa  penjaga  Lapas  hanya dapat memenuhi persyaratan minimum, dilatih dan diberi wewenang untuk bekerja di fasilitas ini sehingga jumlah penjaga dan warga sipil berkurang di Lapas tersebut.
Jadi, jelas tidak seimbang petugas dengan jumlah narapidana karena ketika jumlah petugas Lapas  tersebut  akan  dibagi  menjadi  dua  kelompok  yang  menjaga  jadwal  pagi  dan  jadwal  sore. Karena  kekurangan  penjaga,  petugas  atau  administrasi  penjara  juga  terpaksa  turun  untuk membantu  para  penjaga.  Hal ini pasti saja menjadi  hambatan terbesar untuk  mengatasi terpidana melakukan kejahatan, karena penjaga penjara tidak memegang kendali.
Tidak hanya itu saja, sebagian besar petugas Lapas juga tidak didukung oleh keterampilan yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  pendekatan  humanistik  sehingga  di dalam  menghadapi  narapidana  yang  emosional  tidak  ikut  terpancing  emosi.  Oleh  karena  itu, kemampuan  untuk  memperkaya  pengetahuan  para  petugas  Lapas  harus  ditingkatkan  seperti melakukan pelatihan guna menghadapi berbagai macam tingkah laku warga binaannya.
8 Wawancara  dengan  Yuli  Wirdina  selaku  Kepala  Pengaman  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.
9 Wawancara  dengan  Eka  Aprilia  Masdayanti  selaku  kasi  ADM  kamtib  Lembaga  Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.
10 Wawancara  dengan  Yuli  Wirdina  selaku  Kepala  Pengaman  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita  Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.
Kemudian  terdapat  kendala  lain,  misalnya  kurangnya  tenaga  medis  seperti  perawat,  bidan dan  dokter  di  Lapas,  sehingga  kehadiran  tenaga  medis  sangat  diperlukan,  terutama  kepada terpidana  yang  sedang  berbadan  dua.  Kehadiran  tenaga  medis  memudahkan  proses  melahirkan terpidana berbadan dua tanpa membawa terpidana berbadan dua ke rumah sakit.
2. Kurangnya dukungan dari narapidana
Narapidana  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  sulit  untuk  mengubah  perilakunya menjadi lebih baik, sehingga hal ini menjadi kendala dalam program pembinaan. Kemudian, juga kurangnya  bakat  pembinaan  di  kalangan  petugas  Lapas.  Tentunya  semua  napi  memiliki kepribadian  yang  berbeda-beda,  sehingga sulit untuk memperlakukan  mereka  seperti  napi lain  di lapas. Selain itu, pada perihal ini juga tahanan di Lapas tersebut tidak mengerti seluruh aturan yang terkait  dengan  tata  tertib  lapas,  sehingga  para  tahanan  banyak  melakukan  pelanggaran  hukum lapas.
3. Kurang memadai sarana prasarana
Di  dalam  melakukan  suatu  penerapan  aturan  hukum  tentu  sarana  prasarana  juga  menjadi pendukung  dalam  penerapan  tersebut  karena  jika  tidak  ada  sarana  prasarana  maka  cukup  sulit untuk  para  pelaksana  penerapan  tersebut  untuk  melaksanakan  penerapan  aturan  hukum  terhadap objek sasaran, dalam hal ini adalah narapidana.
Untuk  itu,  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  di  dalam  Lapas  tersebut  adalah kurangnya  sarana  prasarana  terkait  dengan  pertukangan  maka  aktivitas  pertukangan  sulit  untuk dilakukan  secara  rutin,  itu  juga  hanya  dilakukan  pada  saat  ada  pekerjaan  seperti  perbaikan  atau renovasi  Lapas.  Seharusnya  dengan  adanya  alat  pertukangan  ini  maka  para  narapidana  yang memiliki bakat dalam pertukangan dapat mengembangkan hobinya di dalam Lapas.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  terdapat  di  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Penerapan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah  tidak  ada  tindakan  disiplin  yang  akan  diambil  terhadap  terpidana  kasus  penganiayaan  di lapas tersebut.
2. Kendala  yang  ditemui  dalam  penerapan  sanksi  disiplin  terhadap  narapidana  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  Di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah kurangnya porsenil Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, kurangnya dukungan dari narapidana dan kurang memadai sarana prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksana  Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2015
H.  Salim  HS,  Earliest  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  Serta  Disertasi ,  Alfabeta,  Bandung, 2017
Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana , Setara Press, Malang, 2014