ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (Studi Fenomenologi Pengelolaan Anggaran Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Papua Barat)
Jan H.R. Ubey, janhenri1970@gmail.com
Arius A. Kambu ariusk16@gmail.com Halomoan Hutajulu halomoan.h@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze budget governance for the empowerment of remote indigenous communities (KAT) in West Papua. This study uses qualitative data and quantitative data sourced from the  Social Service of West  Papua  Province  and the Directorate  of Remote  Indigenous Community Empowerment of the Ministry of Social Affairs. The data were analyzed using a qualitative descriptive  approach.  The  results  of  the  study  indicate  that  budget  management  for  KAT empowerment  in  West  Papua  includes  (a)  planning  and  budgeting;  (b)  budget  execution;  (c) administration; and (e) reporting and accountability. The KAT empowerment program in West Papua consists  of  (a)  mapping  and  determining  the  location  of  KAT  empowerment;  (b)  empowering  KAT human  resources;  (c)  socio-cultural,  economic,  and  environmental  empowerment;  (d)  assistance  in structuring  the  social  environment;  (e)  life  insurance  assistance;  and  (f)  assistance  with  work equipment, household equipment, and seed assistance. The problems of KAT empowerment in West Papua  include  (a)  the  lack  of  budget  for  the  implementation  of  empowerment;  (b)  minimal  cross- sectoral roles; (c) low quality of human resources; and (e) dependence.
Keywords : budget management, remote indigenous communities, West Papua.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  yaitu  menganalisis  tata  kelola  anggaran  pemberdayaan  komunitas  adat terpencil  (KAT)  di  Papua  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif  yang bersumber  dari  Dinas  Sosial  Provinsi  Papua  Barat  dan  Direktorat  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil  Kementerian  Sosial.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  anggaran  pemberdayaan  KAT  di  Papua  Barat mencakup  (a)  perencanaan  dan  penganggaran;  (b)  pelaksanaan  anggaran;  (c)  penatausahaan;  dan (e)  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Program  pemberdayaan  KAT  di  Papua  Barat  terdiri  dari kegiatan (a)  pemetaan  dan penentuan  lokasi pemberdayaan  KAT; (b)  pemberdayaan SDM KAT;  (c) pemberdayaan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan; (d) bantuan penataan lingkungan sosial; (e) bantuan jaminan  hidup; dan (f)  bantuan  peralatan kerja, peralatan rumah  tangga,  dan  bantuan  bibit. Permasalahan  pemberdayaan  KAT  di  Papua  Barat  mencakup  (a)  kurangnya  anggaran  pelaksanaan pemberdayaan;  (b)  minimnya  peran  lintas  sektor;  (c)  rendahnya  kualitas  SDM;  dan  (e) ketergantungan.
Kata kunci: tata kelola anggaran, komunitas adat terpencil, Papua Barat.

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG
Komunitas  Adat  Terpencil  merupakan  salah  satu  komunitas  penyandang  permasalahan sosial yang hidup dan menetap dalam keterbatasan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup  mendasar  seperti,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  aksesibilitas  terhadap  informasi, pendidikan  rendah,  dan  kualitas  kesehatan  yang  buruk.  Permasalahan  yang  muncul  pada KAT manakala pemenuhan kebutuhan hidup mendasar tidak terpenuhi yaitu kemiskinan.
Tahun  2020,  tercatat  rumah  tangga  di  Indonesia  yang  terkategori  KAT  yaitu sebanyak 1.534 rumah tangga dengan jumlah anggota dalam rumah tangga KAT sebanyak 6.234  jiwa  (Kemensos  2021).  Begitu  pula  dengan,  kemiskinan  yang  dipandang  sebagai kondisi  dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang,  tidak  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat  (Moore,  2012). Keadaan demikian menyebabkan KAT hidup dan tetap berada dalam lingkaran kemelaratan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara menurut Kurniawan dkk, (2015), bahwa  permasalahan  KAT  merupakan  fenomena  sosial  yang  dapat  dijadikan  ukuran  ada tidaknya  kemajuan  sosial  dari  proses  pembangunan  nasional.  Oleh  karenanya,  KAT dipandang dapat dijadikan parameter kemajuan pembangunan dalam suatu negara.
Upaya  memberdayakan  KAT  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  mitra pembangunan  terkait  berupa  telaah  akademis,  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang didasari  dengan  adanya  amanat  peraturan  perundangan,  serta  dukungan  anggaran  yang sudah lumayan besar dialokasikannya untuk setiap tahun (Suyanto dan Mujiyadi 2015). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  intervensi  pemerintah  melalui  pendekatan  pemberdayaan belum mencapai kondisi yang diharapkan, yakni kesetaraan kondisi sosial dan ekonomis di daerah  terpencil  ini  dengan  wilayah  lainnya.  Salah  satu  dari  berbagai  kendala  yang menyebabkan  lambatnya  pemberdayaan  KAT,  yaitu  kurang  sinergisnya  pelaksanaan penanganan dari berbagai pihak yang berkepentingan (Kularatna dkk. 2020).
Sebagai  kasus  khusus,  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 3/HUK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2020, dimana untuk Provinsi Papua Barat terdapat 3 (tiga) kabupaten yang  ditetapkan  sebagai  lokasi  KAT,  yaitu  Kabupaten  Fakfak,  Kabupaten  Kaimana, Kabupaten  Teluk  Wondama.  Kegiaatan  pemberdayaan  yang  fokus  pada  KAT  di  Papua Barat,  yaitu  kegiatan  bantuan  penataan  lingkungan  sosial  KAT  yaitu  dengan  pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) KAT untuk penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni,  dan  kegiatan  peningkatan  ketrampilan  warga  KAT  untuk  mengembangkan pemahaman,  pengetahuan,  serta  pola  interaksi  di  antara  warga  KAT  berkaitan  dengan pranata  sosial,  peralatan  dan  teknologi,  mata  pencaharian,  dan  pengembangan  potensi berbasis kearifan lokal.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  warga  KAT  di  Provinsi  Papua  Barat  cukup kompleks, seperti halnya hambatan akses untuk memperoleh layanan dasar pendidikan dan kesehatan,  rendahnya  teknologi  pengolahan  yang  dimiliki.  Oleh  karenanya,  dalam  proses pemberdayaan  diperlukan  keterlibatan  dari  instansi  lintas  sektor,  baik  di  tingkat  pusat,  di provinsi  maupun  di  kabupaten/kota,  utamanya  dalam  hal  kewenangan  kepada  daerah (provinsi  dan  kabupaten/kota)  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  KAT  melalui mekanisme  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Pendanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  dilaksanakan  setelah  adanya  pelimpahan  kewenangan  dan  /atau  penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pendanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  oleh  Pemerintah  di  sesuaikan  dengan beban dan besar/kecilnya kewenangan yang dilimpahkan.
Penelitian sejenis terdahulu terkait dengan KAT (Sujarwani et al. 2018; R. S. S. Sidiq dan Sulistyani 2017; Guspianto, Asparian, dan Wisudariani 2020; Pratiwi 2020; Suyanto dan Mujiyadi  2015;  Mayliza  dan  Adianto  2019;  Sari,  Sandora,  dan  Haflin  2019)  yang  fokus menganlisis  aspek  pemberdayaan  dan  model  pengembangan  pemberdayaan  warga  KAT. Namun  tidak  banyak  yang  diketahui  tentang  tata  kelola  anggaran  berkaita  dengan  KAT
utamanya  di  Papua  Barat.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  fokus  menganalisis  bagaimana aspek tata kelola anggaran KAT di Papua Barat.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pemberdayaan
Pemberdayaan (empowerment) pada awalnya muncul dari adanya paradigma pembangunan yang  menempatkan  negara  terlalu  dominan  dalam  melaksanakan  pembangunan,  posisi sentral  negara  terlihat  mulai  dari  perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan  pembangunan (Nursalam  dkk.  2018).  Paradigma  ini  banyak  mendapat  kecaman  dari  para  ahli  dan pengamat  pembangunan  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  khususnya  dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu kritik yang dikemukakan adalah paradigma  ini  sangat  tidak  mempercayai  kemampuan  masyarakat  dalam  membangun  diri dan  kelompok  mereka  sendiri,  disamping itu  paradigma  ini  menghambat timbulnya  kearifan lokal  sebagai  unsur  sentral  dalam  perencanaan  pembangunan  masyarakat  yang berkesinambungan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa “pembangunan  akan  berjalan  dengan  sendirinya  apabila  masyarakat  diberi  hak  untuk mengelola  sumberdaya  alam  yang  mereka  miliki,  dan  menggunakannya  untuk pembangunan masyarakat”.
Sementara  itu,  Nopriono  dan  Suswanta  (2019)  mengatakan  bahwa  pemberdayaan adalah  “upaya  untuk  membangun  daya,  dengan  mendorong,  memberikan  motivasi,  dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya  serta  berupaya  untuk mengembangkannya”. Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Khalid dkk., (2019) yang mengatakan  bahwa  pemberdayaan  mendorong  terjadinya  suatu  proses  perubahan  sosial yang  memungkinkan  orang-orang/masyarakat  pinggiran  yang  tidak  berdaya  untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena  itu,  pemberdayaan  sifatnya  individual  sekaligus  kolektif.  Pemberdayaan  juga merupakan  suatu  proses  yang  menyangkut  hubungan-  hubungan  sosial.  Disamping  itu,
pemberdayaan  juga  merupakan  proses  perubahan  pribadi  karena  masing-masing  individu mengambil pemahamannya terhadap tempat dunia.

## Komunitas Adat Terpencil
Komunitas  Adat  Terpencil  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  KAT  adalah  kelompok  sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan,  baik  sosial,  ekonomi  maupun  politik  (Kemensos  2020).  Senada  dengan  itu, Dawes  dkk.  (2017)  mendefinisikan  masyarakat  adat  adalah  masyarakat  yang  berdiam  di negara-negara  merdeka  di  mana  kondisi  sosial,  kultural,  dan  ekonominya  membedakan mereka  dari  bagian-bagian  masyarakat  lain  di  negara  tersebut  dan  statusnya  diatur  baik seluruh  maupun  sebagian  oleh  masyarakat  adat  dan  tradisi  masyarakat  tersebut  atau dengan payung hukum dan atau pengaturan khusus.
Indonesia  adalah  Negara  kepulauan  (archipelago  state)  terbesar  di  dunia  yang ditandai  dengan  keberadaan  17.504  pulau,  termasuk  9.634  pulau  yang  belum  diberi  nama dan  6.000  pulau  yang  tidak  berpenghuni.  Indonesia  juga  merupakan  Negara  dengan  suku bangsa  yang  terbanyak  di  dunia,  yaitu  lebih  dari  740  suku  bangsa/etnis.  Indonesia  juga dikenal sebagai Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa.
Selain menjadi kekayaan alam dan kebudayaan maka dalam konteks pembangunan, pemerintah  Indonesia  masih  menemui  kendala  geografis  untuk  melaksanakan  berbagai program  pembangunan  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  (S.  S.  Sidiq,  2020). Masalah  kesenjangan  pembangunan  antar  wilayah  di  Indonesia  sulit  dihindari,  baik  antar wilayah barat, tengah, dan timur, maupun antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Kementerian  Sosial  melalui  Direktorat  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil menyelenggarakan  program  pemberdayaan  KAT.  Pemerdayaan  KAT  adalah  serangkaian kebijakan,  strategi,  program  dan  kegiatan  yang  diarahkan  padaupaya  pemberian kewenangan  dan  kepercayaan  kepada  KAT  setempat  untukmenemukan  masalah  dan kebutuhan  beserta  upaya  pemecahannya  berdasarkan  kekuatan  dankemampuan  sendiri,
melalui  upaya  perlindungan,  penguatan,  pengembangan,  konsultasi  dan  advokasi  guna peningkatan  taraf  kesejahteraansosialnya  (Kementerian  Sosial  RI,  2021).  Program  ini  telah mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian warga KAT di berbagai daerah.
Di  dalam  Perpres  Nomor  186  Tahun  2014  tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil  bertujuan  untuk  mensejahterakan  dan memberdayakan  KAT  dalam  segala aspek kehidupan  dan  penghidupan,  agar  mereka  dapat  hidup  secara  wajar  baik  jasmani,  rohani, dan  sosial  sehingga  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan,  yang  pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.
Masalah  kesenjangan  dimaksud  salah  satunya  dialami  oleh  Komunitas  KAT  atau yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  Suku  Terasing  dan Masyarakat  Terasing.  Permasalahan yang dialami warga KAT melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya  pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga (berkesinambungan) baik oleh pemerintah, dunia usaha dan  komponen  masyarakat  sipil  (Mayliza  dan  Adianto  2019).  Begitu  pula  dengan keberhasilan  pemberdayaan  KAT  selain  ditentukan  oleh  tingkat  partisipasi  KAT  dan masyarakat  sekitarnya,  juga  terkait  erat  dengan  keterlibatan  berbagai  pihak  baik kementerian/lembaga,  dinas/instansi  sektoral  di  provinsi  dan  kabupaten,  perguruan  tinggi, dunia  usaha,  lembaga  kesejahteraan  sosial  dan  komponen  masyarakat  lainnya,  sesuai dengan kebutuhan KAT, yang dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan.
Komunitas  Adat  Terpencil  sebagai  bagian  dari  penduduk  Indonesia  merupakan lapisan  paling  bawah  dalam  struktur  dan  perkembangan  masyarakat.  Komunitas  Adat Terpencil  menghadapi  berbagai  ketertinggalan  dalam  pencapaian  pemenuhan  kebutuhan dasar  hidup  sebagai  manusia,  hal  ini  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari  keberadaan  mereka yang  secara  geografis  sangat  sulit  dijangkau  dan  secara  sosial  termasuk  dalam  budaya terasing, sehingga interaksi sosial dengan kelompok masyarakat luar yang lebih maju kurang terjalin  baik.  Pengelolaan  pendidikan  KAT  tidak  dapat  disamakan  dengan  pendidikan  pada
sekolah  umumnya  karena  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  sifatnya  sangat  kompleks meliputi  segi  kehidupan.  Pemerintah  selaku  penyelenggara  harus  menjadi  aktor  utama sebagai  wujud  pelaksana  amanah  UUD  1945  untuk  mensejahterakan  seluruh  rakyat Indonesia.
Keterpencilan  membuat  sebagian  masyarakat  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  ada yang  menjalani  kehidupan  sangat  memprihatinkan.  Mereka  mendiami  tempat-tempat  yang secara  geografis  relatif  sulit  dijangkau.  Sebagian  dari  mereka  tidak  memiliki  tempat  tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden dan menjalani kehidupan yang hanya terbatas pada pemenuhan hidup sehari-hari. Keterpencilan membuat mereka  sangat  terbatas  dalam  mengakses  pelayanan  sosial  dasar,  ekonomi  dan  politik. Pendidikan,  kesehatan,  serta  sarana  publik  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  langka  untuk dirasakan  oleh  kelompokmasyarakat  ini.  Mereka  sebagai  warga  negara  belum  mampu mengambil bagiandalam proses pembangunan dan terus mengalami ketertinggalan.
Data  statistik    tahun  2020  menunjukkan  bahwa  65  persen  penduduk  Indonesia tinggal  di  wilayah perdesaan, dimana 35 persen-nya masih hidup di wilayah terpencil yang mendiami daerah-daerah yang secara geografis relatif sulit dijangkau, seperti: pegunungan, hutan,  lembah,  muara  sungai,  pantai  dan  pulau-pulau  kecil  (Tumanggor,  2007).  Sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden dan menjalani kehidupan yang hanya terbatas pada pemenuhan hidup  sehari-hari.  Jenis  kegiatan  ekonomi  yang  ditekuninya  seperti  pertanian,  nelayan, berburu dan meramu. Mereka itu oleh Kementerian Sosial diperkenalkan sebagai Komunitas Adat Terpencil/KAT (Kemensos 2021).

## Tata Kelola Anggaran
Anggaran  diartikan  sebagai  salah  satu  perangkat  penting  dalam  menajemen  dikarenakan peran  anggaran  sebagai  bagian  dari  fungsi  manajemen,  baik  itu  dalam  organisasi  bisnis maupun organisasi pemerintah. Anggaran juga merupakan unsur dari aktivitas penting yang dilaksanakan  secara  rutin,  dalam  organisasi  pemerintah  dibuatlah  pencatatan  anggaran
dalam setiap aktivitas pemerintahan. Sementara (Rivenbark dan Kelly 2006), mendefinisikan anggaran  sebagai  rencana  masa  depan,  catatan  masa  lalu,  mekanisme  pengalokasian sumber  daya,  metode  untuk  pertumbuhan,  alat  penyaluran  pendapatan,  harapan  aspirasi strategi organisasi, mekanisme untuk negosiasi, satu bentuk kekuatan kontrol dan alat atau jaringan  komunikasi.  Secara  garis  besar  anggaran  merupakan  rencana  kegiatan  yang dipresentasekan  dalam  bentuk  rencana  perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan moneter  (Bilge,  2015).  Secara  sederhana  dalam  organisasi  publik,  anggaran  merupakan kondisi keuangan yang setidaknya memuat informasi pendapatan, belanja dan aktivitas.
Penganggaran  sektor  publik  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana untuk  setiap  program  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter.  Anggaran  merupakan  artikulasi dari  hasil  perumusan  strategi  dan  perencanaan  strategi  yang  telah  dibuat  oleh  suatu organisasi.  Anggaran  sektor  publik  dibuat  untuk  membantu  menentukan  tingkat  kebutuhan masyarakat  agar  terjamin  dengan  layak.  Oleh  karenanya,  dalam  rangka  meningkatkan kebijaksanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  perlu  menutupi  kesenjangan  fiskal  dan  meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah.  Hal yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan  mengoptimalkan  manajemen Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  melalui  pemanfaatan  kedua  sumber  pendanaan tersebut  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  mewujudkan  prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (Bayu 2017).
Alokasi  anggaran  dalam  organisasi  pemerintah  memerlukan  kejelasan  mengenai sasaran  anggaran.  Menurut  (Douglas  dan  Overmans  2020),  bahwa  kejelasan  anggaran merupakan  sejauh  mana  tujuan  anggaran  ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan maksud  bahwa,  anggaran  tersebut  mudah  dimengerti  oleh  orang  yang  bertanggungjawab terhadap  pencapaian  anggaran  tersebut.  Ketidakjelasan  sasaran  anggaran  akan menyebabkan  pelaksana  anggaran  menjadi  tidak  tenang,  bingung,  dan  tidak  puas  dalam bekerja sehingga menciptakan lingkungan yang tidak pasti.
Sementara  itu, menurut (Lorsuwannarat,  2017), kondisi  lingkungan  yang  tidak  pasti, akan membuat individu pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran, dalam  hal ini diperlukan  komitmen  organisasi  untuk  mendukung  terhadap  tujuan,  nilai  dan  sasaran  yang ingin  dicapai  organisasi  melalui  anggaran  pendapat  dan  belanja.  Selain  itu,  komitmen organisasi  dapat  menjadi  alat  bantu  psikologis  dalam  menjalankan  organisasi  untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Staw 2016; Meyers, van Woerkom, dan Bakker 2013).
Konsep pengalokasian anggaran pemerintah merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah.  Menurut  Mueller  (2020),  bahwa  merumuskan  kebijakan  merupakan  arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  perubahan..  Oleh  sebab  itu,  adanya  konsep tentang  suatu  kebijakan  adalah  bagaimana  kebijakan  itu  dapat  dilaksanakan,  guna mengatasi  suatu  permasalahan  atau  untuk  melakukan  perubahan  sehingga  tercapai  suatu keadaan yang menjadi tujuan pokok.
Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran erat kaitannya juga dengan keadaan lingkungan,  dukungan  dari  lingkungan  tempat  dilaksanakannya  kebijakan  sangatlah menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  akhir  dari  kebijakan  publik  tersebut.  Oleh karenanya,  untuk  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  baik  tingakt  pusat  sampai  di  daerah diterbitkanlah  pedoman  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah, yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah  pada  setiap  tahun anggaran.  Dimana  pada  umumnya  APBN/APBD  tersebut  terdiri  atas  bagian  pendapatan, bagian belanja, pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan.
Struktur  anggaran  tersebut  disusun  dengan  pendekatan  kinerja,  dimana  anggaran tersebut merupakan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian alokasi biaya atau input  yang  ditetapkan  (Mardiasmo,  2002).  Alokasi  anggaran  dalam  bagian  belanja  dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pos pengeluaran yaitu belanja bidang kesehatan, belanja bidang  administrasi  pemerintahan,  belanja  bidang  pendidikan,  dan  belanja  bidang
infrastruktur,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pos  pengeluaran  ini  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Teori lain yang mendasari pengalokasian anggaran adalah Teori Kepentingan Publik (public interst theory) yang dikemukakan oleh (Hantke-Domas, 2003). Teori ini memandang bahwa  regulasi  seharusnya  meningkatkan  kemakmuran  sosial,  teori  ini  berusaha menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan merupakan hasil dari tuntutan publik dari hasil koreksi  atas  kegagalan  pasar.  Dalam  teori  ini,  yang  diasumsikan  memiliki  kepentingan terbaik  di  hati  masyarakat  dan  dapat  mengatur  kepentingan  publik  sehingga  dapat memaksimalkan  kesejahteraan  sosial  adalah  kewenangan  pusat,  termasuk  juga  badan pengawas regulasi.

## Penelitian Terdahulu
Komunitas Adat Terpencil menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014  tentang  pemberdayaan  sosial  terhadap  komunitas  adat  terpencil,  adalah  sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya,  dan  miskin,  terpencil,  dan/atau  rentan  sosial  ekonomi.  Meskipun  demikian, komunitas adat terpencil terkenal sebagai sektor termiskin di negara (Hidayah, Wiryani, dan Madyasti  2018;  Warrick  2017;  Gould  dkk.  2020;  Walpole  dan  Annawi  2011;  Bamblett  dan Lewis  2020).  Situasi  tersebut  telah  disadari  secara  universal  yang  mencakup  hak  dari masyarakat  adat  dan  usaha  yang  seharusnya  diambil  untuk  memastikan  bahwa  haknya terpenuhi.
Namun  demikian  menurut  para  ahli  kondisi  yang  demikian  hanyalah  seperti  sebuah kontrak antara ilmuwan dengan sasaran pemberdayaan, karena bagaimanapun juga desain dan  manajemen  masih  dikendalikan  sepenuhnya  oleh  inisiator  pemberdayaan  sehingga hasilnya  adalah  nol  atau  hanya  sebuah  kamuflase  (Cornwall  dan  Jewkes  1995).  Situasi  ini pernah  terjadi  di  komunitas  Aborigin  di  wilayah  bagian  tenggara  yang  menderita  dalam beberapa  aspek  karena  penelitian  yang  melelahkan.  Hasilnya  adalah  hanya  beberapa keuntungan yang didapatkan dari penelitian tersebut  (Bourassa dkk. 2020). Oleh karenanya,
penting  untuk  menyadari  dan  mempertimbangkan  intervensi  yang  seharusnya  fokus  dan memastikan  program  yang  diimplementasikan  di  komunitas  adat  terpencil.  Pada  dasarnya pemberdayaan  komunitas  adat  terpencil  adalah  untuk  memperbaiki  kualitas  dan kesejahteraan  sosial  dari  komunitas-komunitas  tersebut.  Target  dari  implementasi  program pemberdayaan  tersebut  adalah  komunitas  adat  terpencil  yang  berada  di  area  terpencil, tertinggal  dan  terisolir  dari  aspek  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  terutama  sumber  daya manusia,  dan  secara  geografis  mengalami  kendala  dalam  memperoleh  layanan  kebutuhan dasar.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Schultz  dkk.  2018)  terhadap  KAT  di  Australia  untuk mengeksplorasi  bagaimana  Penduduk  Asli  Australia  di  daerah  terpencil  dapat  memperoleh tingkat  kesejahteraan  yang  tinggi,  meskipun  statistik  kesehatannya  buruk,  dan  bagaimana layanan  dapat  secara  lebih  efektif  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  KAT  di Australia.  Studi  (Schultz  dkk.  2018)  menggunakan  teknik  analisis  tematik,  dimana  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  dan  kemitraan  antar  layanan  dan  pengenalan bahasa  Pribumi  dapat  meningkatkan  kesejahteraan,  sementara  persaingan  antar  penyedia layanan  menghambat  kualitas  layanan  yang  diberikan.  Kesimpulan  studi  menunjukkan bahwa  meningkatkan  perawatan  kesehatan  primer  untuk  mencerminkan  kebutuhan kesehatan  penduduk  asli  Australia,  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan mereka
Kinchin  dkk.,  (2017)  yang  melakukan  penelitian  untuk  memperkirahkan  biaya ekonomi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan mitra kerja yang digunakan untuk menunjang program  pemberdayaan  berbasis  KAT  terhadap  warga  Aborigin  dan  warga  di  Selat  Torres Australia.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  partisipatif, dimana  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  program  pemberdayaan  untuk  komunitas terpencil  warga  KAT  Aborigin  dan  warga  KAT  di  Selat  Torres,  menciptakan  peluang  untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  tenaga  kerja  warga  di  KAT.  Sementara  itu,  Toth, Smith, dan Giroux (2018) yang melakukan studi untuk melihat bagaimana peningkatan akses
teknologi  komunikasi  dapat  meningkatkan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  KAT  di Quebec.  Kesimpulan  studi  menunjukkan  bahwa  teknologi  (komputer)  sama  sekali  bukan solusi  yang  sempurna  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  KAT  di  Quebec. Namun, kesenjangan digital memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat adat dalam situasi  kerentanan  dan  ketidakberdayaan.  Artinya  bahwa,  pemahaman  digital  akan membantu  menggerakkan  masyarakat  KAT  di  Quebec  untuk  dapat  mengakses  layanan yang sama ke pendidikan dan kesehatan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh O’Donnell  dkk.,  (2016)  pada  warga  KAT  di  Kanada,  yang  bertujuan  untuk  melihat  tingkat pemahaman  adopsi teknologi  informasi  sebagai bentuk  dari  program pemberdayaan  warga KAT  di  Kanada.  Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tantangan  utama adopsi  teknologi  digital  di  lingkungan  terpencil  yaitu  warga  KAT  umumnya  berpenghasilan rendah  sehingga  tidak  dapat  menjangkau  biaya  konektivitas  yang  tinggi  dikarenakan geografis  wilayah  yang  tidak  judah  dijangkau,  kemudian  kurangnya  kemitraan  yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat terpencil dan penyedia layanan.
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Oosterveer  dan  Young  (2015)  terhadap KAT  di  Kanada.  Studi  tersebut  bertujuan  mendokumentasikan  dan  menganalisis  tantangan dalam  mengakses  layanan  Puskesmas  oleh  masyarakat  adat  di  komunitas  terpencil  di Wilayah  Barat  Laut  Kanada  dari  perspektif  pengguna  dan  penyedia  layanan  Puskesmas. Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  eksploratif.  Temuan  dari penelitian  menunjukkan  bahwa  penyediaan  layanan  perawatan  yang  sifatnya  darurat merupakan tantangan yang dihadapi oleh warga KAT di Kanada. Ini dikarenakan kurangnya tenaga  kesehatan  di  lokasi.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  warga  yaitu mendistribusikan kader yang memiliki keterampilan ke beberapa wilayah KAT terlihat dapat membantu  menutupi  kekurangan  layanan  kesehatan  di  lokasi  KAT.  Kesimpulan  studi menunjukkan  bahwa  penggunan  layanan  dan  penyedia  layanan  kesehatan,  umumnya mengakui konsekuensi kesehatan bagi warga di komunitas terpencil yang relatif rendah.
Di Indonesia, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis model dan strategi pemberdayaan Komunitas  Adat  Terpencil (KAT)  dalam  mengatasi keterbelakangan pembangunan.  (Sujarwani  dkk.  2018)  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  untuk menganalisis  model  pemberdayaan  yang  tepat  serta  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang menjadi  kendala  pemberdayaan  KAT.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  program pemberdayaan  KAT  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  belum  mampu  memberdayakan masyarakat KAT sebagai komunitas bianaan. Melalui penelitian tersebut, telah teridentifikasi beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  mengoptimalkan  program  pemberdayaan  KAT  yaitu Pemerintah  Daerah  sebagai  instansi  lokal  hanya  memberikan  pembinaan,  pelatihan,  dan pemahaman  terhadap  pemberdayaan  KAT,  namun  sarana  prasarana  belum  dapat dilengkapi  dengan  baik  seperti  sarana  prasarana  pendidikan,  tempat  ibadah  dan  layanan kesehatan.
Sementara  itu,  Sidiq  dan  Sulistyani  (2017)  dalam  penelitiannya  yang  menggunakan metode  kualitatif  desktiptif  untuk  menganalisis  model  pemberdayaan  KAT  dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa model pemberdayaan  sosial  yang  tepat  untuk  mengetaskan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti  membutuhkan  beberapa  tahapan  dalam  pelaksanaannya.  Tahapan  pertama  yaitu perlu  dilakukan  pemetaan  sosial.  Hasil  pemetaan  sosial  yang  dilakukan  dapat  dijadikan bahan/materi untuk proses lanjutan pada tahapan kedua yaitu penjajagan awal, serta tahap ketiga yaitu dilakukan studi kelayakan. Menurut Sidiq, bahwa semua tahapan tersebut harus dilalui  untuk  mendapatkan  model  yang  tepat  dalam  pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, hasil penelitian Suyanto dan Mujiyadi (2015) menemukan bahwa pemberdayaan KAT masih sangat lambat dan belum mampu membuat masyarakat mandiri dan  keluar  dari  garis  kemiskinan.  Terdapat  tiga  alasan  yang  mendasarinya,  yaitu  1) kurangnya  sinergitas  stake  holder  dalam  program  pemberdayaan  KAT,  2)  dalam  proses implementasinya,  fasilitas  yang  diberikan  seringkali  meninabobokan  KAT  dan  tidak
menjadikan  masyarakat  yang  mandiri  dan  berdikari,  3)  kebijakan  yang  digunakan  kadang juga  bersifat  topdown  yang  kurang  melibatkan  masyarakat  dalam  tahapan  pemberdayaan sosial masyarakat terutama dalam fase persiapan sehingga sering terjadi penolakan ataupun keberhasilan yang semu.
Sidiq (2020) yang melakukan penelitian pada KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk  menganalisis  dan  menentukan  pemberdayaan  sosial  bagi  warga  KAT  di  Kepulauan Meranti  sesuai  dengan  keadaan  secara  geografis  dan  sosiologis.  Penelitian  dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratid, dimana kesimpulan hasil penelitian diantaranya  yaitu  model  pemberdayaan  sosial  yang  tepat  untuk  mengentaskan  kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pemetaan sosial, tahapan kedua penjajagan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan  tersebut  harus  dilalui  untuk  mendapatkan  model  yang  tepat  dalam  pemberdayaan KAT  yang  lebih  tepat  sasaran.  Begitupula  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mayliza dan  Adianto  (2019)  pada  warga  KAT  (Suku  Bonai)  di  Kabupaten  Rotan  Hulu,  yang menganalisis  penyebab  belum  efektifnya  program  pemberdayaan  KAT    yang  selama  ini dilakukan  oleh  Pemerintah  (Pusat  dan  Daerah).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksaaan  program  pemberdayaan  KAT  Suku  Bonai  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah dilakukan,  tetapi  belum  berjalan  secara  maksimal  dan  tepat  sasaran.  Ketidakberhasilan program  pemberdayaan  KAT  Suku  Bonai  tahapan  pemberdayaan  yang  tidak  efektif diimplementasikan,  proses  informasi  yang  tidak  maksimal,  pembinaan  yang  kurang dilakukan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.

## METODE PENELITIAN

## Data
Data utama yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu dokumen-dokumen dan /atau laporan berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan  program  pemberdayaan  KAT  tahun  anggaran  2020  yang  bersumber  dari  Dana Dekonsentrasi  dan  Dana  Tugas  Pembantuan.  Data  realisasi  penggunaan  anggaran  dan
laporan  pertanggungjawaban  program  pemberdayaan  KAT  diperoleh  dari  Dinas  Sosial Provinsi Papua Barat.
Selain  data  keuangan,  data  terkait  capaian  program  pemberdayaan  juga  digunakan  dalam penelitian ini nantinya untuk menjawab efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KAT di wilayah Papua Barat. Data dan informasi mengenai capaian program pemberdayaan KAT di  wilayah  Papua  Barat  diperoleh  dari  laporan  dan  /atau  dokumen  terkait  capaian  program pemberdayaan KAT yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga menggunakan data pendukung untuk melengkapi  hasil  analisis  terhadap  data  sekunder  (laporan  penyerapan  penggunaan  dana, laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran,  dan  laporan  evaluasi  program pemberdayaan  KAT).  Data  pendukung  diperoleh  wawancara  langsung  kepada  responden yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk  memperoleh  data  sesuai  kebutuhan penelitian yaitu: (1) studi dokumen, (2) wawancara, dan (3) observasi.

## Studi dokumen
Studi dokumen merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran  dari  sudut  pandang  subjek  melalui  media  tertulis  dan  dokumen  lainnya  yang ditulis langsung oleh subjek (Afrizal, 2016).  Adapun output dari studi dokumen yaitu laporan kegiatan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  pemberdayaan  KAT  di  Papua Barat,  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pelaksanaan  KAT  di  Papua  Barat,  laporan akhir pelaksanaan studi kelayakan calon lokasi KAT di Papua Barat, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

## Wawancara
Wawancara  merupakan  sebuah  usaha  mengumpulkan  informasi  dengan  mengajukan sejumlah  pertanyaan  secara  lisan  untuk  dijawab  secara  lisan  pula  (Sugiyono,  2014).  Ciri utama  dari  wawancara  (interview)  adalah  kontak  langsung  dengan  tatap  muka  antara  si
pencari  informasi  dengan  sumber  informasi.  Oleh  karenanya,  dalam  penelitian  ini  peneliti akan  melakukan  wawancara  secara  mendalam dengan  informan  kunci untuk  mendapatkan informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sisi  akitivitas  maupun  orang-orang.  Pemberian  pertanyaan  kepada  informan  dilakukan secara  terbuka  dan  fleksibel  dengan  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara  secara terstruktur  dalam  rangka  menyerap  informasi  mengenai  persepsi,  pola  maupun  pendapat- pendapat dari informan.
Mengingat  fokus  penelitian  yaitu  pada  aspek  tata  kelola  anggaran  KAT  di  Papua Barat.  Sementara,  tata  kelola  anggaran  yang  terdiri  dari  aspek  perencanaan  dan penganggaran  sampai  pada  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Oleh  karenanya, wawancara dilakukan terhadap OPD penangung jawab kegiatan yaitu Dinas Sosial Provinsi Papua  Barat,  dan  juga  wawancara  dilakukan  terhadap  pihak  penerima  manfaat  program KAT  di  Papua  Barat.  Pihak  penerima  manfaat  yang  akan  diwawancarai  yaitu  perangkat kampung dan pendamping kampung guna mengetahui keterlibatan dan persepsi warga KAT pada tahapan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan KAT.

## Observasi
Proses pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial (Sugiyono, 2016). Pendekatan observasi dilakukan pada peneitian ini untuk dapat  dicocokkan  antara  hasil  wawancara  atau  informasi  dari  informan.  Selain  itu,  pada tahapan  observasi  peneliti  juga  akan  mendokumentasikan  informasi  berkaitan  dengan pranata-pranata  (kebiasaan  dan  /atau  adat),  yang  terdapat  pada  warga  KAT  di  wilayah penelitian.

## Subjek Penelitian
Sesuai  dengan tujuan  penelitian  yaitu fokus mengkaji tata kelola  anggaran  yang  terdiri  dari tahapan  perencanaan  penganggaran,  pelaksanaan  anggaran,  penatausahaan  anggaran, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  anggaran.  Dengan  demikian,  maka  subjek  penelitian
terdiri  dari  pengelola  anggaran  (OPD)  dan  penerima  manfaat  (warga  KAT)  yang  dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Karakteristik subjek dan /atau informan yang berasal dari OPD yaitu (1) yang diberikan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan  fungsi  yang membawahi  urusan  pemberdayaan  KAT  di  Papua  Barat,  dan  (2)  bersedia menjadi  subjek  penelitian.  Sementara  karakteristik  subjek  yang  berasal  dari  penerima manfaat  (warga  KAT)  yaitu  (1)  warga  KAT,  (2)  berada  pada  kategori  usia  dewasa,  dan  (3) bersedia menjadi partisipan dalam penelitian.

## Pendekatan Analisis
Fokus penelitian yaitu memahami dan mendeskripsikan dinamika tata kelola anggaran KAT di  Papua  Barat,  baik  dari  pihak  pengelola  anggaran  KAT  (OPD)  maupun  pihak  penerima manfaat  (warga  KAT)  berdasarkan  pengalaman  selama  terlibat  dalam  proses  tata  kelola anggaran  KAT.  Tata  kelola  anggaran  dimaksud  mencakup  perencanaan  penganggaran, pelaksanaan  anggaran,  penatausahaan  anggaran,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban. Dengan demikian,  penggunaan pendekatan fenomenologi dipandang jauh lebih tepat untuk digunakan  dalam  penelitian  ini.  Moleong  (2019),  menyatakan  bahwa  studi  fenomenologi merupakan studi yang fokus pada sudut pandang pengalaman-pengalaman subjek terhadap suatu  objek.  Begitu  pula  (Smith,  2013)  yang  mengemukakan  bahwa,  fenomenologi  adalah studi  yang  dilakukan  untuk  mencari  makna-makna  psikologis  yang  membentuk  gejala melalui proses identifikasi, dan analisis mengenai gejala-gejala yang dialami oleh partisipan.
Keterlibatan  subjek  (partisipan)  penerima  manfaat/warga  KAT  dalam  siklus  tata kelola anggaran KAT, yaitu pada tahapan perencanaan anggaran sampai pada pelaksanaan anggaran.  Sementara  keterlibatan  subjek  pengelola  anggaran  KAT  pada  siklus  tata  kelola anggaran  KAT,  yaitu  pada  tahapan  perencanaan  penganggaran,  pelaksanaan  anggaran, petanausahaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Tahapan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan teknik pengelolaan dan analisis data yaitu (1) Pengeditan. Pada tahapan ini, peneliti memeriksa kembali data-data, yaitu dengan menggunakan sumber primer (observasi, wawancara, angket dan dokumentasi) dan skunder (dokumen  penunjang)  yang  didapat  untuk  kemudian  dilakukan  pengecekan  mengenai validitas  data  yang  telah  diperoleh.  (2)  Verifikasi.  Proses  verifikasi  pada  penelitian  ini dilakukan  guna  mempermudah  dan  memberi  fokus  kepada  obyek  yang  akan  diteliti.  (3) Pengklasifikasian.  Pada  tahapan  pengklasifikasian,  peneliti  melakukan  pengecekan  obyek guna  memastikan keabsahan  dan  kebenaran  data.  Dan  (4)  Analisa  data. Tahapan  analisis yaitu peneliti melakukan analisis dan menginterpretasi data yang telah diketahui keabsahan datanya.  Di  sini  peneliti  mencoba menganalisis  fenomena  berdasarkan  pengalaman  subjek di  wilayah  penelitian  tentang  keterlibatan  subjek  dalam  tata  kelola  anggaran  KAT  di  Papua Barat.

## HASIL PENELITIAN
Analisis tata kelola anggaran KAT di wilayah Papua Barat dalam penelitian fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Partisipasi  penerima  manfaat  (warga  KAT)  pada  tahapan  dalam  tata  kelola  anggaran mencakup  perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran.  Sementara  pada  tahapan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban lebih pada aspek manajerial sehingga tata kelolanya  dilaksanakan  oleh  pengelola  program  (OPD  pelaksana  kegiatan  pemberdayaan KAT).  Dengan  demikian,  pada  tahapan  manajerial  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

## Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan  dan  penganggaran  merupakan  gambaran,  untuk  memastikan  efektivitas pengelolaan  keuangan  guna  menunjang  keberhasilan  program/kegiatan.  Pada  aspek perencanaan  dan  penganggaran,  analisis  diuraikan  berdasarkan  dua  perspektif (pandangan).  Pertama,  menguraikan  aspek  perencanaan  dan  penganggaran  dari
pandangan dan pengalaman pihak penerima manfaat yang kemudian disebut sebagai warga KAT  di  wilayah  penelitian.  Kedua,  menguraikan  aspek  perencanaan  penganggaran  dari pandangan  dan  pengalaman  dari  OPD  yang  melaksanakan  Tugas  Pembantuan  dan Dekonsentrasi di daerah.

## Aspek Perencanaan Penganggaran dari Perspektif Warga KAT
Aspek  perencanaan  dan  penganggaran  dimaksud  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan tahapan  awal  yang  dilakukan  oleh  warga  KAT,  pada  saat  mengetahui  wilayah kampung/dusun termasuk sebagai salah satu dari berbagai kampung yang hendak diusulkan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  memperoleh  bantuan  pemberdayaan  melalui  Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.
Hasil studi lapang berkaitan dengan informasi mengenai tahapan perencanaan yang dilakukan  oleh  warga  KAT,  manakala  mengetahui  bahwa  komunitas  mereka  tergolong sebagai salah satu calon komunitas dan wilayah yang hendak diusulkan untuk memperoleh bantuan  Pemerintah  melalui  program  KAT.  Warga  melalui  perangkat  kampung  sangat merespon  informasi  yang  diterima,  dengan  mengkomunikasikan  informasi  tersebut  kepada kepala  suku  sebagai  pemilik  hak  ulayat  atas  tanah  dan  kepada  warga  kampung.  Cara  dan hasil  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  perangkat  kampung  kepada  kepala  suku  memegang peranan  penting  untuk  menentukan  tahapan  selanjutnya  yang  akan  dilakukan.  Ini dikarenakan,  setiap  keputusan  yang  diambil  untuk  kepentingan  warga  kampung  umumnya diintervensi dan harus diketahui oleh kepala suku.
Pada  tahapan  perencanaan,  perangkat  kampung  memfasilitasi  pertemuan  dengan warga kampung untuk menyampaikan maksud dan tujuan bahwa komunitas mereka sedang diusulkan  memperoleh  bantuan  pemberdayaan  melalui  program  KAT  oleh  Pemerintah. Untuk  dapat  menerima  program  pemberdayaan  KAT,  maka  ada  persyaratan  yang  harus dilengkapi, seperti data kependudukan, data luas wilayah, data hak ulayat aatas tanah adat, dan  data  fisik  kampung.  Oleh  karenanya,  perangkat  kampung  membutuhkan  dukungan kepala suku dan partisipasi warga. Begitu pula pada saat penyusunan program dan kegiatan
yang  hendak  diusulkan  untuk  memperoleh  pembiayaan  melalui  program  pemberdayaan KAT.
Penyusunan  program  dan  kegiatan  melalui  pembiayaan  program  pemberdayaan KAT,  dilakukan  di  balai  kampung  dan  difasilitasi  oleh  perangkat  kampung.  Dalam pelaksanaannya,  penyusunan  program  dan  kegiatan  yang  kemudian  didampingi  oleh pendamping  yang  ditempatkan  di  wilayah  KAT.  Kehadiran  pendamping  umumnya  untuk membantu  menfasilitasi  proses  penyusunan  perencanaan,  utamanya  dalam  menentukkan mana  yang  merupakan  bagian  dari  prioritas  dan  mana  yang  masuk  kategori  keinginan.  Ini dikarenakan,  pada  saat  penyusunan  program  dan  kegiatan,  banyak  usulan  yang disampaikan oleh warga tanpa membedahkan antara keinginan dan kebutuhan.
Walaupun  dalam  pelaksanaannya,  masih  banyak  warga  yang  mengeluh  karena usulan  warga  tidak  semuanya  dapat  diakomodasi.  Umumnya  dalam  kondisi  seperti  ini, perangkat kampung dan dibantu oleh pendamping yang ditempatkan di lokasi wilayah KAT, akan  memberikan  penjelasan  kepada  warga  berkaitan  dengan  alasan  yang  menyebabkan usulan-usulan  belum  sepenuhnya  untuk  diakomodasi.  Ada  warga  yang  dapat  menerima penjelasan  karena  memahami  keterbatasan  bantuan  yang  disediakan  nantinya  oleh Pemerintah, namun terdapat juga warga yang tidak puas dengan hasil penyusunan program dan  kegiatan  pada  tahapan  perencanaan  yang  kemudian  dianggarkan  melalui  program pemberdayaan KAT.

## Aspek Perencanaan dan Penganggaran dari Perspektif Pemerintah
Sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran terhadap pelaksanaan sebagian tugas dan /atau urusan Pemerintah kepada daerah, masih merupakan  kewenangan  Pemerintah  melalui  Kementerian/Lembaga  teknis  terkait (Kementerian  Sosial).  Oleh  karenanya,  urusan  yang  dilimpahkan/ditugaskan  dalam  bentuk rencana  program/kegiatan  dan  anggaran,  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja  (Renja) Kementerian Sosial yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Peran Pemerintah Daerah (Provinsi), pada tahapan perencanaan dan penganggaran terkait  dengan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,  yaitu  memberikan  usulan  kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim kajian (tim penelitian provinsi  dan  diasistensi  oleh  tim  peneliti  dari  Kementerian  Sosial).  Kegiatan  utama  yang dilakukan  tim  kajian  yaitu  melalui  penjajakan  awal  dan  studi  kelayakan.  Hasil  utama  dari tahapan  penjajakan  awal  dan  studi  kelayakan  yaitu  merekomendasikan  dan  menetapkan prioritas  calon  lokasi  KAT  serta  jenis  program  dan  kegiatan  pemberdayaan  warga  KAT  di lokasi  yang  telah  diusulkan  ke  Kementerian  Sosial  untuk  dipertimbangkan  dianggarkan dalam RKA Kementerian Sosial.
Dalam  melaksanakan  sebagian  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,  tentunya  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran,  Kementerian  Sosial  berpedoman  pada  beberapa  ketentuan  sebagai  berikut (1)  program/kegiatan  Kementerian  Sosial  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan,  harus  sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Kementerian  dan  /atau Lembaga  (Renja  K/L);  (2)  rencana  lokasi  dan  anggaran  untuk  program/kegiatan  yang ditugaskan  disusun  dengan  memperhatikan  kemampuan  keuangan  negara,  keseimbangan pendanaan,  dan  kebutuhan  pembangunan  daerah;  (3)  penganggaran  dana  Dekonsentrasi dan  Tugas  Pembantuan  yang  dilaksanakan  di  daerah,  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN; (4) penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan  dituangkan  dalam  penyusunan  RKA-KL;  (5)  Kementerian  Sosial menyampaikan  penyusunan  RKA-KL  kepada  Gubernur  untuk  diberitahukan  kepada  DRP Provinsi  pada  saat  pembahasan  APBD;  dan  (6)  setelah  menerima  RKA-KL,  Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji  Tagihan/penandatanganan  Surat  Perintah  Pembayaran  (SPP),  dan  Bendahara Pengeluaran serta menyampaikan kepada Menteri Sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan.
Rencana program/kegiatan yang dianggarkan melalui pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan  mencakup  (1)  program  dukungan  manajemen  dan  pelaksanaan  tugas; (2) program pemberdayaan sosial; (3) program rehabilitasi sosial; (4) program perlindungan dan  jaminan  sosial;  (5)  program  penanganan  fakir  miskin;  dan  (6)  program  pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta penyuluhan sosial. Dengan demikian, pada tahapan  perencanaan  dan  penganggaran  dalam  melaksanakan  sebagian  urusan  yang dilimpahkan/ditugas  oleh Pemerintah  kepada  daerah, merupakan  kewenangan Pemerintah. Program/kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  daerah  dalam  rangka  melaksanakan  sebagian kewenangan, telah ditetapkan dan dianggarkan dalam RKA Kementerian Sosial.

## 3.2.2.  Pelaksanaan Anggaran
Aspek Pelaksanaan Anggaran KAT dari Perspektif Warga KAT
Hasil  pengambilan  data  lapang  berkaitan  dengan  aspek  pelaksanaan  anggaran  program pemberdayaan  KAT,  menunjukkan  bahwa  pada  tahapan  pelaksanaan  anggaran  sebagai manifestasi  dari  program  dan  kegiatan  yang  telah  diusulkan  untuk  dibiayai  oleh  program pemberdayaan  KAT,  yang  mana  warga  diikutsertakan  sebagai  buruh  bangunan  dan  /atau pekerja  fisik.  Semua  pekerjaan  baik  fisik  maupun  non  fisik,  dipihak  tigakan  melalui  proses lelang.  Kontraktor  dan  /rekanan  yang  melaksanakan  pekerjaan  merupakan  pihak  yang menang pada saat proses lelang dilakukan panitia lelang.
Pelaksanaan  pekerjaan  oleh  pihak  ketiga  baik  fisik  maupun  non  fisik,  wajib mengikutsertakan  warga  di  KAT  dalam  pelaksanaannya,  baik  sebagai  buruh  dan  /atau mandor  pekerjaan.  Mengikutsertakan  warga  KAT  dalam  pelaksanaan  pekerjaan, dimaksudkan  agar  warga  merasa  memiliki  dan  bertanggungjawab  untuk  memastikan pekerjaan  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  manfaat  kepada  warga  KAT.  Selain  itu, mengikutsertakan  warga  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  oleh  pihak  ketiga,  yaitu  untuk mengurangi potensi permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik dilakukan.
Aspek Pelaksanaan Anggaran dari Perspektif Pemerintah Daerah
Pelaksanaan  program/kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKA  Kementerian  Sosial berkaitan  dengan  Tugas  Pembantuan  dan  Dekonsentrasi,  disampaikan  kepada  Kepada Daerah  (Gubernur  Papua  Barat)  untuk  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaannya,  Gubernur Papua  Barat  menetapkan  perangkat  daerah  dan  pejabat  yang  diberikan  tanggung  jawab pengelola  kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  yang  mencakup  (1) KPA/kepala Orgnisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  dengan  mempertimbangkan  persyaratan  kemampuan dan  kompetensi  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang  ditangani;  (2)  pejabat  pemungut penerimaan negara; (3) pejabat pembuat komitmen; (4) pejabat penguji dan penandatangan surat  perintah  pembayaran;  (5)  bendahara  penerimaan;  dan  (6)  bendahara  pengeluaran. Selanjutnya,  Gubernur  memberitahukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Provinsi Papua  Barat,  terkait  dengan  penyelenggaraan  program/kegiatan  serta  anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial, pada saat pembahasan APBD sebagai bahan singkronisasi.
Penyaluran  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  dilakukan  oleh  bendahara umum  negara  atau  kuasanya  melalui  rekening  umum  negara  di  kas  daerah.  Gubernur melalui  OPD  penanggung  jawab  pelaksanaan  program/kegiatan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan,  menyelenggarakan  urusan  yang  dilimpahkan/ditugaskan  berpedoman  pada norma,  standar,  prosedur,  kriteria,  standar  ukuran  kinerja,  kebijakan  Pemerintah,  serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas.

## 3.2.3.  Penatausahaan
Aktivitas  pada  aspek  penatausahaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  diberikan kewenangan  yaitu  mencatat  semua  transaksi  baik  penerimaan  dan  /atau  pengeluaran. Output dari aktivitas penatausahaan yaitu buku penerimaan dan penyetoran yang dilakukan oleh  bendahara,  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman/rujukan  pertanggungjawaban  terhadap dana yang digunakan.
Adapun  aktivitas  berkaitan  dengan  penatausahaan  Dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  terkait  dengan  pembukuan  penerimaan  pendapatan  yang  digunakan  oleh
Bendahara  untuk  mencatat  penerimaan  dan  penyetoran  yaitu  menggunakan  buku penerimaan  dan  penyetoran.  Dalam  melakukan  pembukuan,  bendahara  penerimaan menggunakan dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain (1) surat tanda bukti pembayaran; (2) nota kredit; (3) bukti penerimaan yang sah; dan (4) surat tanda setoran.

## 3.2.4.  Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  penggunaan  anggaran  dilakukan  oleh OPD (Dinas Sosial Provinsi Papua Barat) sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan  di  daerah.  Sesuai  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke daerah, OPD teknis pelaksana kegiatan wajib melakukan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan,  yang  mencakup  aspek  manajerial.  Sementara  tanggung  jawab  menyediakan dan  menyampaikan  laporan  terkait  dengan  aspek  akuntabilitas,  berada  pada  Kementerian Sosial.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pada  aspek  manajerian  mencakup,  (1) perkembangan  realisasi  penyerapan;  (2)  pencapaian  target  keluaran;  (3)  kendala  yang dihadapi; dan (4) saran dan tindak lanjut.
Tabel  1  Pagu  dan  Realisasi  Anggaran  Program  Pemberdayaan  Warga  KAT  di  Papua Barat Tahun 2017 s.d 2020
Tahun Jumlah Rumah Tangga Pagu Anggaran (rupiah) Realisasi (rupiah) % 2017 164 2,805,320,000 2,584,275,000 92.12 2018 239 1,704,006,000 1,701,970,000 99.88 2019 295 2,483,490,000 2,422,685,600 97.55 2020 104 417,780,000 410,180,000 98.18
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, 2021
Tabel  1  menunjukkan  perkembangan  realisasi  anggaran  program  pemberdayaan warga  KAT  di  Papua  Barat.  Tercatat  bahwa,  alokasi  anggaran  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  di  Papua  tahun  2017  s.d  2020  mengalami  fluktuatif  (naik  turun).  Ini dikarenakan,  dilakukan  penyesuaian  terhadap  jumlah  kampung/dusun  dan  jumlah  rumah tangga target penerima program di Papua Barat, serta perkembangan inflasi di daerah. Pada
periode  2017  s.d  2020,  tingkat  penyerapan  belanja  program  pemberdayaan  warga  KAT  di Papua, rata-rata mencapai 96,93 persen.
Kepala  OPD  sebagai  pelaksana  teknis  lapangan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan,  bertanggung  jawab  atas  pelaporan  manajerial.  Penyampaian  laporan pertanggungjawaban,  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.  Penyusunan  dan  penyampaian  pelaporan  pertanggungjawaban  (laporan manajerial)  dilakukan  dengan  tahapan,  (1)  kepala  OPD  yang  melaksanakan  Dekonsentrasi dan  /atau  Tugas  Pembantuan,  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  kegiatan  setiap triwulan  dan  disetiap  berakhirnya  tahun  anggaran  kepada  Gubernur;  dan  (2)  Gubernur menugaskan OPD yang membidangi perencanaan daerah (Bappeda), untuk menggabungkan laporan  pertanggungjawaban Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan, dan menyampaikannya  secara  triwulan  dan  setiap  berakhirnya  tahun  anggaran  kepada kementerian teknis terkait.

## SIMPULAN
Tata  kelola  anggaran  pemberdayaan  KAT  di  Papua  Barat  mencakup  aspek  perencanaan dan  penganggaran,  aspek  pelaksanaan  anggaran,  aspek  penatausahaan,  dan  pelaporan, serta  aspek  pertanggungjawaban.  Partisipasi  warga  KAT  dalam  tata  kelola  anggaran  pada program  pemberdayaan KAT yaitu  pada tahapan  perencanaan  penganggaran  dan  tahapan pelaksanaan  anggaran.  Sementara  Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaksana  Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di daerah, berperan pada semua tahapan dalam tata kelola anggaran  KAT,  terutama  pada  aspek  penatausahaan,  aspek  pelaporan,  dan  aspek pertanggungjawaban  yang  merupakan  aspek  manajerial,  sehingga  sepenuhnya  menjadi kewenangan Pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  hanya  memberikan  gambaran  umum  mengenai  tata  kelola anggaran  pemberdayaan  warga  KAT  di  Papua  Barat.  Ini  dikarenakan  Data  keuangan (anggaran  dan  realisasi)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  umum,  dan  tidak menunjukkan alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program dan /atau kegiatan. Jauh
lebih  efektif, jika  data  anggaran  yang  digunakan  dapat  menunjukkan  alokasi  anggaran  dan realisasi  belanja  per  kegiatan,  baik  pada  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran  sampai pada  tahapan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Oleh  karenanya,  disarankan  pada penelitian  sejenis  yang  akan  datang,  untuk  menggunakan  data  anggaran  (alokasi  dan realisasi)  per  kegiatan  per  tahun.  Ini  dimaksudkan  agar  hasil  penelitian  nantinya  dapat memberikan gambaran secara detail, terkait tata kelola anggaran pemberdayaan warga KAT di Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  2016.  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian  Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu,  in:  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Bamblett,  M.,  Lewis,  P.,  2020.  Detoxifying  the  Child  and  Family  Welfare  System  for Australian  Indigenous  Peoples:  Self-determination,  Rights  and  Culture  as  the  Critical Tools. First Peoples Child Fam. Rev. 3. https://doi.org/10.7202/1069396ar
Bayu  yosa  baskara,  2017.  Pengaruh  pengawasan  preventif,  pengawasan  detektif  dan penganggaran  berbasis  kinerja  terhadap  efektivitas  pengendalian  anggaran.  JOM Fekon 4.
Bilge,  S.,  2015.  A  New  Approach  in  Public  Budgeting:  Citizens’  Budget.  J.  Int.  Educ. Leadersh. 5.
Bourassa, C., Billan,  J., Starblanket, D., Anderson, S., Legare, M., Hagel, M.C., Oakes, N., Jardine,  M.,  Boehme,  G.,  Dubois,  E.,  Spencer,  O.,  Hotomani,  M.,  McKenna,  B.,  2020. Ethical research engagement with Indigenous communities. J. Rehabil. Assist. Technol. Eng. 7. https://doi.org/10.1177/2055668320922706
Cornwall,  A.,  Jewkes,  R.,  1995.  What  is  participatory  research?  Soc.  Sci.  Med.  41. https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S
Dawes, G., Davidson, A., Walden, E., Isaacs, S., 2017. Keeping on Country: Understanding and  Responding  to  Crime  and  Recidivism  in  Remote  Indigenous  Communities.  Aust. Psychol. 52. https://doi.org/10.1111/ap.12296
Douglas,  S.,  Overmans,  T.,  2020.  Public  value  budgeting:  propositions  for  the  future  of budgeting. J. Public Budgeting, Account.
Financ. Manag. 32.
https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0066
Gould,  B., MacQuarrie,  C.,  O’Connell,  M.E.,  Bourassa,  C.,  2020.  Mental  wellness  needs  of two  Indigenous  communities:  Bases  for  culturally  competent  clinical  services.  Can. Psychol. Can. https://doi.org/10.1037/cap0000247
Guspianto,  G.,  Asparian,  A.,  Wisudariani,  E.,  2020.  Studi  Kualitatif :  Faktor  Predisposisi Sebagai  Upaya  Pencarian  Pengobatan  Pada  Komunitas  Adat  Terpencil  Di  Desa  Bukit Suban, Air Hitam Sarolangun, Jambi, Indonesia. J. Kesmas Jambi 4. https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10568
Hantke-Domas,  M.,  2003.  The  public  interest  theory  of  regulation:  Non-existence  or misinterpretation? Eur. J. Law Econ. 15. https://doi.org/10.1023/A:1021814416688
Hidayah,  N.P.,  Wiryani,  F.,  Madyasti,  H.P.,  2018.  The  Strengthening  Legal  Protection  of Indigenous People in Facing Investment Climate in Era of Asean Economic Community in, in: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012208
Khalid, S., Ahmad, M.S., Ramayah, T., Hwang, J., Kim, I., 2019. Community empowerment and  sustainable  tourism  development:  The  mediating  role  of  community  support  for
tourism. Sustain. 11. https://doi.org/10.3390/su11226248 Kinchin,  I.,  Doran,  C.M.,  McCalman,  J.,  Jacups, S.,  Tsey,  K.,  Lines,  K.,  Smith,  K.,  Searles,
A.,  2017.  Delivering  an empowerment  intervention  to  a remote Indigenous  child safety workforce:  Its  economic  cost  from  an  agency  perspective.  Eval.  Program  Plann.  64. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.05.017
Kularatna,  S.,  Lalloo,  R.,  Kroon,  J.,  Tadakamadla,  S.K.K.,  Scuffham,  P.A.,  Johnson,  N.W., 2020.  Demonstration of high value care to improve oral health of a remote Indigenous community in Australia. Health Qual. Life Outcomes 18. https://doi.org/10.1186/s12955- 020-01300-8
Kurniawan,  E.,  Ratna  Kusuma,  A.,  Idris,  A.,  2015.  Implementasi  Kebijakan  Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. J. Adm. Reform 3.
Lexy  J.  Moleong,  D.M.A.,  2019.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  PT.  Remaja Rosda Karya. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055
Lorsuwannarat, T., 2017. Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. Int. J. Public Adm. 40. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah, Serial otonomi daerah. Mayliza, M., Adianto, A., 2019. Strategi Pemberdayaan Komunitasadat Terpencil (Kat) Suku Bonai. J. Kebijak. Publik 10. https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.41-46
Meyers,  M.C.,  van  Woerkom,  M.,  Bakker,  A.B.,  2013.  The  added  value  of  the  positive:  A literature  review  of  positive  psychology  interventions  in  organizations.  Eur.  J.  Work Organ. Psychol. https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.694689
Moore,  R.,  2012.  Definitions  of  fuel  poverty:  Implications  for  policy.  Energy  Policy  49. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.057
Mueller,  B.,  2020.  Why  public  policies  fail:  Policymaking  under  complexity.  EconomiA. https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002
Nopriono,  Suswanta,  2019.  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik. JPK J. Pemerintah. dan Kebijak. 1.
Nursalam,  N.,  Fibriansari,  R.D.,  Yuwono,  S.R.,  Hadi,  M.,  Efendi,  F.,  Bushy,  A.,  2018. Development  of  an  empowerment  model  for  burnout  syndrome  and  quality  of  nursing work life in Indonesia. Int. J. Nurs. Sci. 5. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.05.001
O’Donnell,  S.,  Beaton,  B.,  McMahon,  R.,  Hudson,  H.E.,  Williams,  D.,  Whiteduck,  T.,  2016. Digital technology adoption in remote and Northern Indigenous communities in Canada. Can. Sociol. Assoc. 2016 Annu. Conf.
Oosterveer, T.M., Young, T.K., 2015. Primary health care accessibility challenges in remote indigenous  communities  in  Canada’s  North.  Int.  J.  Circumpolar  Health  74. https://doi.org/10.3402/ijch.v74.29576
Pratiwi,  I.,  2020.  Implementasi  Program  Pendidikan  Keaksaraan  Dasar  Komunitas  Adat Terpencil  Di  Kabupaten  Sarolangun,  Provinsi  Jambi:  Sebuah  Catatan  Kritis. Kebudayaan 14. https://doi.org/10.24832/jk.v14i2.236
Rivenbark,  W.,  Kelly,  J.,  2006.  Performance  Budgeting  in  Municipal  Government.  Public Perform. Manag. Rev. 30. https://doi.org/10.2753/pmr1530-9576300102
Sari,  M.T.,  Sandora,  H.,  Haflin,  H.,  2019.  Persepsi  Komunitas  Adat  Terpencil  Suku  Anak Dalam  (SAD)  terhadap  Pelayanan  Kesehatan.  J.  Ilm.  Univ.  Batanghari  Jambi  19. https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.765
Schultz,  R.,  Abbott,  T.,  Yamaguchi,  J.,  Cairney,  S.,  2018.  Indigenous  land  management  as primary  health  care:  Qualitative  analysis  from  the  Interplay  research  project  in  remote Australia. BMC Health Serv. Res. 18. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3764-8
Sidiq, R.S.S., 2020. Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Reformasi 10.
https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954
Sidiq,  R.S.S.,  Sulistyani,  A.,  2017.  Peluang  Dan  Tantangan  Program  Pemberdayaan Komunitas  Adat  Terpencil  (Kat)  Di  Desa  Sungai  Upih  Provinsi  Riau.  Asian  J.  Environ. Hist. Herit. 1.
Sidiq,  S.S.,  2020.  Model  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  Dalam  Mengentaskan Kemiskinan. Reformasi 10.
Staw,  B.M.,  2016.  Stumbling  Toward  a  Social  Psychology  of  Organizations:  An Autobiographical Look  at the Direction of Organizational Research. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062524
Sugiyono, 2014. Metode dan Prosedur Penelitian. e-Journal. Sugiyono, P.D., 2016. metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D, Alfabeta, cv. Sujarwani,  R.,  Dewi  Wulandari,  F.,  Husni,  A.,  Rianto,  F.,  .  S.,  2018.  Pemberdayaan Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  (Kat)  Oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lingga.  J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya 20. https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018 Suyanto, S., Mujiyadi, B., 2015. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu  Di  Rote  Ndao,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Sosio  Konsepia  4. https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.113
Toth, K., Smith, D., Giroux, D., 2018. Indigenous peoples and empowerment via technology. First Peoples Child Fam. Rev. 13.
Tumanggor,  R.,  2007.  Pemberdayaan  Kearifan  Lokal  Memacu  Kesetaraan  Komunitas  Adat Terpencil. J. Penelit. dan Pengemb. Kesejaht. Sos. 12.
Walpole,  P.W.,  Annawi,  D.,  2011.  Where  Are  Indigenous  Peoples  Going?  Review  Of  The Indigenous Peoples Rights Act 1997 Philippines, In: Critical Review Of Selected Forest- Related Regulatory Initiatives: Applying A Rights Perspective.
Warrick,  G.,  2017.  Control  of  Indigenous  Archaeological  Heritage  in  Ontario,  Canada. Archaeologies 13. https://doi.org/10.1007/s11759-017-9310-1