Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238

## PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT PADA WISATA UJONG KAREUNG DI GAMPONG SUAK INDRAPURI

## DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED MANAGEMENT OF UJONG KAREUNG TOURISTS IN GAMPONG SUAK INDRAPURI
Ika Kusumawati 1
1 Prodi Sumberdaya Akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar Korespodensi: ikakusumawati@utu.ac.id

## ABSTRAK
Wisata  daerah  pesisir  merupakan  salah  satu  bentuk  penerapan  pembangunan pariwisata  berbasis  masyarakat  dan  berkelanjutan.  Melalui  pengembangan    Gampong  wisata diharapkan  terjadi  pemerataan  yang  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  pariwisata  yang berkesinambungan.Keikutsertaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.Pada  kenyataannya  sering  terjadi  pengabaian  partisipasi  masyarakat,  sehingga masyarakat  masih  menjadi  objek  dari  pelaksanaan  pengelolaan.Pengembangan  gampong wisata  merupakan  sebuah  perubahan  terencana  yang  di  dalamnya  membutuhkan  partisipasi masyarakat  lokal  secara  holistik.Kegiatan  ini  bertujuan:  Memberikan  gambaran  bagaimana pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang berbasis masyarakat local. Pengembangan Gampong  Suak  Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Barat,  Provinsi  Aceh  menjadi  Gampong  wisata belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam proses pengembangan  gampong  wisata  di  Suak  Indrapuri  adalah  kurangnya  kerjasama  antara pemerintah  daerah/  Dinas  terkait  dan  perangkat  gampong  dalam  keseluruhan  proses pengembangan  wisata.  Padahal  bila  mengacu  pada  pendekatan  tata  kelola  pemerintah  yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran  dan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  lokal.Koordinasi  yang  baik  mampu mengembangkan  kawasan  tersebut.  Sangat  diharapkan  sumberdaya  alam  yang  ada berkelanjutan tanpa mengurangi dan merusak kualitasnya.
Kata kunci : Pengembangan, Pengelolaan, Wisata.

## ABSTRACT
Tourism  coastal  area  is  one  form  of  application  of  community-based  and  sustainable tourism  development.  Through  the  development  of  tourist  villages  are  expected  to  occur equitable  in  accordance  with  the  concept  of  sustainable  tourism  development.  Community participation is important in the implementation of development. In reality there is often a neglect of  community  participation,  so  that  the  community  is  still  the  object  of  the  implementation  of management.  The  development  of  the  tourism  village  is  a  planned  change  in  which  local participation  is  required  holistically.  This  activity  aims:  Provides  an  overview  of  how  the development and management of attractions based on local communities. The development of Suak  Indrapuri  Village,  Aceh  Barat  Regency,  Aceh  Province  into  a  tourist  village  has  not  fully involved  community  participation.  The  challenge  in  the  process  of  developing  the  tourist gampong  in  Suak  Indrapuri  is  the  lack  of  cooperation  between  local  government  /  related agencies  and  gampong  devices in  the  whole  process of  tourism  development. Whereas when referring  to  a  clean  and  sustainable  government  governance  approach  the  role  of  the government  is  expected  to  be  a  facilitator  by  providing  greater  role  and  benefits  to  the  local community.  Good  coordination  is  able  to  develop  the  area.  It  is  desirable  that  existing  natural resources are sustainable without reducing and damaging their quality.
Keywords : Development, management,  tourism

## PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  sektor  andalan  dalam  menunjang  pembangunan nasional  dan  pariwisata  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pertumbuhan perekonomian  nasional  karena  pariwisata  dapat  menghasilkan  devisa,  menciptakan
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki  17.508 buah  pulau  baik  pulau  besar maupun  pulau-pulau  kecil  dengan panjang  garis  pantai  81.000  km  dan  luas  laut  5,8  juta  km²  atau  70  persen  luas  total Indonesia  (Alikodra,  2012)  dimana  didalamnya  terkandung  potensi  sumberdaya  alam yang  sangat  luar  biasa  baik  flora  maupun  fauna  yang  merupakan  daya  tarik  bagi pengembangan pariwisata nasional.
Wilayah  laut,  pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil  punya  daya  tarik  bagi pengembangan  wisata.Dalam  memanfaatkan  sumberdaya  tersebut  sebagai  kegiatan pariwisata,  sangat  penting  untuk  menjaga  kelestarian  dan  keberlanjutan  sumberdaya agar dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas wisata tidak merusak ekosistem dan lingkungannya termasuk sumberdaya didalamnya.Maka wisata yang mesti dikembangkan  adalah  wisata  yang  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan  seperti ekowisata.
Pengelolaan  berbasis  masyarakat  atau  biasa  disebut Community-Based Management (CBM)  menurut  Zamani  dan  Darmawan  (2000)  merupakan  salah  satu pendekatan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  misalnya  perikanan,  yang  meletakkan pengetahuan  dan kesadaran  lingkungan  masyarakat  lokal  sebagai  dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (religion).
Pengembangan  berbasis  masyarakat  ( community  based  tourism-CBT ) merupakan  model  pembangunan  yang  memberikan  peluang  yang  sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata.CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat  secara  partisipatif,  dan  manfaatnya  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat lokal.  Dengan  demikian,  dalam  CBT  peran  masyarakat  local  sebagai  pemangku kepentingan  merupakan  unsur  terpenting  dalam  pengembangan  Gampong  wisata. Gampong  wisata  merupakan  salah  satu  bentuk  penerapan  pembangunan  pariwisata berbasis  masyarakat  dan  berkelanjutan.Melalui  pengembangan  Gampong  wisata diharapkan  terjadi  pemerataan  yang  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  pariwisata yang  berkesinambungan.  Di  samping  itu,  keberadaan  Gampong  wisata  menjadikan produk  wisata  lebih  bernilai  budaya  pedesaan  sehingga  pengembangan  Gampong wisata  bernilai  budaya  tanpa  merusaknya.  Inskeep  (1991)  mengatakan  bahwa    Desa Wisata  merupakan  bentuk  pariwisata  yang  sekelompok  kecil  wisatawan  tinggal  di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat.
Zamani  dan  Darmawan  (2000)  memberikan  definisi  sebagai  :  “ A  strategy  for achieving  a  people-centered  development  where  the  focus  of  decision  making  with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities  of  that  area ”  atau  “Suatu  strategi  untuk  mencapai  pembangunan  yang berpusat  pada  manusia,  dimana  pusat  pengambilan  keputusan  mengenai pemanfaatan  sumber  daya  secara  berkelanjutan  di  suatu  daerah  berada  ditangan organisasi- organisasi  dalam  masyarakat  di  daerah  tersebut”. Selanjutnya  dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, dimana masyarakat  sendiri  yang  mendefinisikan  kebutuhan,  tujuan  dan  aspirasinya  serta
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
masyarakat  itu  pula  yang  membuat  keputusan  demi  kesejahteraannya. Dengan demikian  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  masyarakat  adalah  pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya.
Pemanfaatan  secara  optimal  dan  lestari  adalah  salah  satu  yang  menjadi pertimbangan  utama di  dalam  pengelolaan  sumber  daya.  Pemanfaatan secara  lestari hanya  akan  dicapai  jika  sumber  daya  dikelola  secara  baik,  proporsional  dan transparan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000). Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir di Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang  memberikan  kewenangan  pada  daerah  dalam  mengelola  pesisir  dan  lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3 untuk kabupaten (UU No. 22 tahun 1999).

## Permasalahan
Mempertimbangkan  karakteristik  masyarakat pesisir  sebagai  komponen  yang paling  banyak  menggunakan  sumber  daya  diantaranya  mengelola  kawasan wisata.Pengelolaan  kawasan  wisata  hendaknya  (1)  berbasis  lokal;  (2)  berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; dan (5)
berkelanjutan.Pengelolaan  berbasis  lokal  adalah  pengelolaan  itu  bukan  saja dilakukan  oleh pihak pemerintah  setempat  tetapi  juga melibatkan sumber  daya  lokal sehingga akhirnya return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal.

## Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:
1.  Memberikan  gambaran  bagaimana  pengembangan  dan  pengelolaan  objek wisata
2.  Pengelolaan yang berbasis masyarakat local
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238

## METODELOGI Tempat dan Waktu
Pelaksanaan  kegiatan  ini  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  04  November 2016.Berlangsung  di  Balai  Gampong  Suak  Indrapuri  Kecamatan  Johan  Pahlawan (Gambar 1).
Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Barat (Ditandai Keccamatan Johan Pahlawan)https://petatematikindo.wordpress.com/2013/04/21/administrasi-kabupaten- aceh-barat/

## Gambar 2. Gampong Suak Indrapuri

## Teknik Pelaksanaan
Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  wawasan  dan  juga memberikan  informasi  tentang  bagaimana  mengembangkan  dan  mengelola  objek wisata  yang  berbasis  masyarakat.Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan memberikan ceramah dan Tanya jawab/diskusi (Gambar 3 dan 4).
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238

## Gambar 3. Memberikan Paparan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  awal  kegiatan  saya  memberi  paparan  tentang  kawasan  wisata  yang berbasis  masyarakat.  Melibatkan  masyarakat  dalam  pengembangan  adalah  hal  yang penting  diletakkan  atas  dasar  keyakinan  bahwa  masyarakatlah  yang  paling  tahu  apa yang  dibutuhkan  di  kawasan  tersebut.  Partisipasi  yang  hakiki  akan  melibatkan masyarakat  dalam  keseluruhan  tahapan  pengembangan,  mulai  dari  proses perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan  pengawasan  program  pengembangan Gampong  wisata.  Keikutsertaan  masyarakat  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kemauan, kesempatan,  dan  kemampuan  dari  masyarakat  tersebut  Keikutsertaan  masyarakat dalam  perencanaan  Gampong  wisata  dapat  mendorong  mereka  berpartisipasi  aktif dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dirumuskan model  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat.  Parameter  yang  digunakan untuk  menentukan  derajat  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  perencanaan  adalah keterlibatan  dalam  identifikasi  masalah,  perumusan  tujuan,  dan  pengambilan keputusan terkait pengembangan Gampong wisata. Sebagian besar masyarakat Suak Indrapuri  mengaku  tidak  dilibatkan  dalam  identifikasi  masalah  dan  tidak  ikut  terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan  Gampong wisata.  Mereka tidak pernah  diajak  berdialog  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Hal  ini terjadi, karena:
(1) Gagasan pengembangan  Gampong wisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya, sehingga masyarakat  Suak  Indrapuri  kurang  memahami  latar  belakang  pengembangan Gampong wisata;
(2)  Masyarakat  lokal  hanya  menjalankan  apa  yang  diprogamkan  oleh  pemerintah, misalnya,  kesediaan  menerima  kedatangan  wisatawan  dan  menyerahkan  lahan untuk dibangun fasilitas wisata; dan
(3)  Masyarakat  lokal  tidak  berkekuatan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  arti  ikut memberi warna terhadap keputusan yang akan diambil oleh penguasa.
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
Meskipun masyarakat  diundang dalam beberapa  rapat  perencanaan,  partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tahap ini tergolong semu. Benefit yang diperoleh dari bentuk partisipasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan  balik  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  lokal  atas  keputusan  yang  diambil oleh  penguasa  sering  diabaikan.  Padahal  substansi  dalam  pengembangan  Gampong wisata  berbasis  masyarakat,  partisipasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Suak Indrapuri  seharusnya  bersifat  aktif  dan  langsung.  Namun,  selalu  dihadang  oleh keputusan penguasa yang bersifat topdown.
Gambar 4. Diskusi
Mekanisme  seperti  ini  menjadikan  masyarakat  Suak  Indrapuri  tidak  terbiasa berpartisipasi.Ketergantungan  terhadap  pemerintah  dan  investor  tinggi.Kondisi  ini berakibat  pada  kurangnya  respons,  antusiasme,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  aset-aset  di  wilayah  mereka.  Dalam  hal  keaktifan masyarakat  Gampong  Suak  Indrapuri,  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kehadiran warga  dalam  pertemuan  Gampong  cukup  antusias.  Walaupun  warga  masyarakat banyak  yang  hadir  dalam  setiap  pertemuan,  pada  umumnya  mereka  mengaku  tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perihal pengembangan Gampong wisata.Berdasarkan hal tersebut difahami bahwa kesempatan untuk berpartisipasi bagi masyarakat belum terbuka lebar.Masyarakat memiliki kemauan yang besar untuk turut berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya, namun kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tidak tersedia.Hal ini disebabkan pemerintah telah memiliki rencana pembangunan yang telah dicanangkan sejak tahun- tahun  sebelumnya,  sehingga  masyarakat  hanya  sebagai  objek  dari  perubahan  yang ada.Isu menarik lainnya adalah keterwakilan masyarakat. Meskipun peserta yang hadir dalam  perencanaan  pengembangan  Gampong  wisata  berasal  dari  berbagai  latar belakang,  hal  ini  belum  mencerminkan  keterwakilan.  Pertemuan-pertemuan  itu
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat Gampong, kelompok tertentu, warga masyarakat yang berpendidikan, misalnya guru, pegawai negeri sipil, dan ulama, yang secara  resmi  diundang  oleh  kepala    Gampong.  Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa pengembangan  Gampong  wisata  belum  sepenuhnya  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat hingga level grassroot karena dominasinya adalah golongan menengah ke atas,  termasuk  para  pelajar,  orang  berpendidikan,  dan  para  pemimpin  informal. Sehingga  masyarakat  yang  benar-benar  ada  di  level  bawah  tidak  terdengar aspirasinya.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  Gampong  wisata  pada  prinsipnya adalah  partisipasi  dalam  mengelola  sumber  daya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dirumuskan model  yang  relevan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.Model  dipandang  sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program.Sebagai sebuah  pendekatan,  model  yang  dirumuskan  harus  merepresentasikan  partisipasi masyarakat  dalam  setiap  aspeknya.  Harapan  masyarakat  Suak  Indrapuri  dalam pengembangan  Gampong wisata kedepan adalah:
1.  Pengembangan  Gampong wisata harus berpedoman pada potensi masyarakat dan lingkungan;
2.  Masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan  Gampong wisata;
3.  Menghargai hak-hak masyarakat local;
4.  Memperhatikan  kelestarian  lingkungan  yang  ada  di  sekitar    Gampong  Suak Indrapuri; dan
5.  Ada  kelembagaan  otonom  dan  mandiri  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  lokal dibawah  tanggung  jawab    Gampong  adat.  Ada  jaminan  bahwa  masyarakat harus  terlibat  di  dalamnya  agar  program  pengembangan  Gampong  wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Siddiq  &  Risna  (2016)  mengemukakan  untuk  menjamin  hal  itu  dirumuskan  hal- hal sebagai berikut:
1.  Pengembangan    Gampong  wisata  harus  berpedomanan  pada  kebudayaan local masyarakat;
2.  Masyarakat  lokal  menjadi  sentral  dan  menjadikan  subjek  dari  semua  proses pengembangan  Gampong wisata. Dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral  diharapkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  pemilik  sumber  daya pariwisata akan terdorong dan mampu menyejahterakan masyarakat local;
3.  Pengembangan   Gampong wisata membutuhkan adanya kemitraan yang solid antara  tiga  unsur  utama,  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  lembaga,  yang masyarakat lokal menjadi pemangku kepentingan dari kerja sama tersebut;
4.  Ketiga pemangku kepentingan tersebut berada pada posisi yang sejajar dalam melakukan kerja sama serta saling menghormati;
5.  Perlu  dibentuk  badan  pengelola  yang  otonom  dan  mandiri,  yang  saling berinteraksi, memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi;
6.  Keputusan  dan  inisiatif  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  lokal  dibuat ditingkat  lokal  oleh  warga  masyarakat  yang  memiliki  identitas  yang  diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; dan
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
7.  Fokus  utama  pengembangan    Gampong  wisata  adalah  memperkuat kemampuan  masyarakat  lokal  dalam  mengarahkan  dan  mengatasi  aset-aset yang ada pada masyarakat local untuk memenuhi kebutuhannya.
Pelaksanaan  hubungan  antar  pemangku  kepentingan  tersebut  terarah,  peran dan  tanggung  jawab  masing-masing  harus  jelas.Peran  dan  kewenangan  masing- masing pemangku kepentingan sebagai  berikut. Peran dan Kewenangan Pemerintah, yaitu
1.  Melakukan pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas Gampong sebagai unsur kenangan wisata;
2.  Melakukan  penataan  dan  konservasi  lingkungan  fisik  kawasan  yang  menjadi ciri khas  Gampong wisata;
3.  Melakukan perbaikan/pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi;
4.  Melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona; M
5.  Melakukan pembuatan informasi dan fasilitas kepariwisataan;
6.  Melakukan  perbaikan/peningkatan  kualitas  ruang  publik,  pedestrian  dan landscape  Gampong/lingkungan untuk mendukung sapta pesona; dan
7.  Dukungan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pelestarian lingkungan pariwisata.
Peran  dan  Kewenangan  Swasta  (Investor,  Perguruan  Tinggi,  LSM,  pelaku pariwisata lainnya), yaitu
1.  Melakukan  promosi  terintegrasi  antar  pengelola  objek  wisata  untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata;
2.  Pembuatan dan pemasaran paket-paket wisata yang kompetitif yang terjangkau masyarakat;
3.  Pelatihan  kewirausahaan,  pelatihan  keterampilan  individual  terkait  usaha  di bidang  pariwisata  (pelatihan  bahasa  Inggris,  pelatihan  hospitality,  pelatihan mengenal budaya, dan karakteristik wisatawan dalam dan luar negeri);
4.  Pengembangan kelompok usaha bersama masyarakat; dan
5.  Menjalankan bisnis perhotelan, restoran, suvenir, dan lainlain.

## Peran masyarakat Lokal, yaitu
1.  Menyediakan  sebagian  besar  atraksi  sekaligus  menentukan  kualitas  produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan  dan  kebersihan  merupakan  beberapa  contoh  peran  yang  memberikan daya tarik bagi pariwisata;
2.  Pelaku budaya, misalnya, kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata; dan
3.  Penyedia  akomodasi  dan  jasa  pemandu  wisata,  penyediaan  tenaga  kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya.
Peran dan Kewenangan Badan Pengelola, yaitu
1.  Badan pengelola sebagai pengelola utama dan pengarah dalam perlindungan, perawatan,  pelestarian  guna  mempertahankan  fungsinya  sebagai    Gampong wisata (cultural and natural heritage);
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238
2.  Melakukan  pengaturan  yang  diperlukan  dalam  rangka  pengembangan Gampong Wisata  Suak Indrapuri;
3.  Menyediakan  dan  mengoperasikan  segala  fasilitas  untuk  menunjang  kegiatan usaha;
4.  Memberikan  dan  mecabut  izin  penempatan,  menetapkan  persyaratan- persyaratan,  dan  menetapkan  serta  melakukan  pungutan  segala  usaha komersial di  Gampong Wisata  Suak Indrapuri;
5.  Menetapkan  dan  memungut  biaya/retribusi  dan  pungutan  lainnya  atas pemanfaatan  fasilitas  yang  tersedia  dan  hasil  seluruhnya  merupakan pendapatan badan pengelola;
6.  Melakukan  perencanaan  dalam  bidang  pengembangan  atraksi/produk  wisata, pengembangan fasilitas wisata;
7.  Melakukan  pengorganisasian  dalam  bidang  penguatan  dan  pengembangan kelembagaan;
8.  Melakukan pengarahan  untuk  peningkatan kompetensi  pengelola  objek  wisata agar  sesuai  dengan  tujuan  pengembangan    Gampong  wisata  yang berkelanjutan; dan
9.  Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  aktivitas  kepariwisataan  agar tercapainya tujuan pengembangan  Gampong wisata yang berkelanjutan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pariwisata  terlihat dominan.Padahal  bila  mengacu  pada  pendekatan  tata  kelola  pemerintah  yang  bersih dan  berkelanjutan  peran  pemerintah  diharapkan  menjadi  fasilitator  dengan memberikan  peran  dan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat.Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembangunan  pariwisata  berbasis  partisipasi  masyarakat  belum terwujud di wilayah ini.Masyarakat belum menjadi subjek utama pembangunan, namun masih  menjadi  objek  pembangunan.Hal  ini  disebabkan  kesempatan  untuk berpartisipasi  masih  terbatas.Keran  untuk  berpartisipasi  masih  belum  terbuka lebar.Masyarakat  merasa  tergusur  oleh  perubahan  yang  terjadi  tanpa  memiliki kemampuan  untuk  turut  terlibat  dalam  pembangunan.  Masyarakat  lokal  khususnya masyarakat  Suak  Indrapuri  perlu  diajak  untuk  mendesain  sendiri  model  pariwisata yang  akan  dikembangkan.  Selama  ini  pariwisata  yang  dikembangkan  di  Gampong wisata  tersebut  tidak  pernah  di  desain  oleh  mereka.  Pariwisata  yang  dikembangkan didesain  oleh  orang  luar  Gampong.  Masyarakat  lokal  terpinggirkan.  Pengembangan Gampong  wisata  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  harus  ada  jaminan masyarakat  untuk  terlibat  di  dalamnya.  Untuk  menjamin  hal  itu  diperlukan  kemauan politik  pemerintah  untuk  mengurangi  peranannya  dalam  pengembangan  Gampong wisata  dan  memberikan  peranan  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selama ini masyarakat terbiasa menjalankan  apa  yang  diperintahkan  oleh  pemerintah  dan  tidak  dibiasakan berpartisipasi.
Marine Kreatif                                                                                                                                     Available online at: Volume II, Nomor 2, Oktober 2018                                                                                                            http://utu.ac.id ISSN: 2581-2238

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra, Hadi S. 2012, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi, cetakan ke-1, Gadjah. Mada Universityy Press:Yogyakarta.
Siddiq,  A.  J  &  Risna.  R.2016  .Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis PartisipasiMasyarakat  Lokal  Di  Desa  Wisata    Suak  IndrapuriKuningan,  Jawa Barat.  Prosiding  KS:  Riset  &  PKM.  Volume  4.Nomor  1.  Hal:  1-140.  ISSN: 2442-4480.
Zamani,  N.P  dan  Darmawan,  2000.  Pengelolaan  Sumber  daya  Pesisir  Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir  Terpadu,  Bogor  21 –  26  Februari  2000.  Pusat  Kajian  Sumber  daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.