## Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha
(Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)
Hilmiah, Marilang, Erlina Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar
Email: hilmiahm40@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  yang  penulis  angkat  pada  skripsi  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya perbedaan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Pengadilan Negeri  Makassar,  dan  Mahkamah  Agung  terkait  dugaan  pelanggaran    Pasal  17  dan  Pasal  19 huruf  (a),  (c),  dan  (d)  UU  No.5  Tahun  1999  terhadap  jasa  pelayanan  taxi  di  Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin  oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  putusan  antara  Majelis  KPPU  dan  Hakim  Mahkamah  Agung  dengan  Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Maka merujuk  dari  hasil  penelitian  ini,  Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  menjatuhkan  putusannya dinilai  keliru  sehingga  perlu  diluruskan.Sedangkan,  KPPU  dan  Mahkamah  Agung  telah  tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.
Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

## Abstract
The  subject  matter  that  the  writer  raised  in  this  thesis  was  motivated  by  differences  in decisions issued by the Business Competition Supervisory Commission, Makassar District Court, and the Supreme Court regarding alleged violations of Article 17 and Article 19 letters (a), (c) and (d) Law No.5 of 1999 regarding taxi services at Sultan Hasanuddin International Airport by PT. Angkasa Pura I (Persero) Sultan Hasanuddin International Airport Branch Makassar. The results of this study indicate that there are differences in decisions between the KPPU Assembly and the Supreme Court Judges with the District Court in making their verdicts on violations of Article 19 letters (a) and (d) of Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business  Competition.  So  referring  to  the  results  of  this  study,  the  Makassar  District  Court  in making its verdict was deemed wrong so it needed to be corrected. Meanwhile, KPPU and the Supreme Court have been right in making their decisions so that they need to be maintained. Keywords:  Discrimination,  Monopolistic  Practices,  Commission  for  the  Supervision  of Business Competition

## Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  dunia  usaha  perlu  diimbangi  dengan  ilklim  usaha  yang  sehat, efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Pada akhirnya setiap  orang  akan  menikmati  iklim  usaha  yang  dibangun  atas  dasar  persaingan  yang  sehat  dan fair. 1 Tindakan  bersaing  secara    tidak  sehat  mungkin  tidak  akan mendapat  tempat  di  Indonesia mengingat  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  sifat  yang  tidak  individualis  dan  senang bergotong-royong.  Namun  kenyataan  pada  era  globalisasi  dimana  ilmu  pengetahuan  semakin berkembang,  tekhnologi  semakin  canggih  membuat  masyarakat  Indonesia  berlomba-lomba untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka  masing-masing,  Sehinggamembuat  pelaku  usaha mencari  cara  agar  tidak  berkompetisi  dan  menimbulkan  praktik-praktik  ekonomi  yang  tidak sehat.
Melihat  kondisi  tersebut  di  atas,  maka  diperlukanpenataan  kembali  kegiatan  usaha  yang tidak sesuai dengan cita-cita serta tujuan perekonomian Indonesia sebagaimanatelah diatur secara jelasdalam  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang AntiMonopoli. Undang-Undang  Anti  Monopoli  merupakan  kelengkapan  hukum  yang  diperlukan  dalam  suatu perekonomian  yang  menganut  mekanisme  pasar.  Disatu  pihak  Undang-Undang  ini  diperlukan untuk  menjamin  agar  kebebasan  bersaing  dalam  perekonomian  dapat  berlangsung  tanpa hambatan,  dan  di  lain  pihak  Undang-Undang  ini  juga  berfungsi  sebagai  rambu-rambu  untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. 2
Pada  beberapa  kasus  yang  diadili  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dan Pengadilan  negeri  Makassar  serta  Mahkamah  Agung  diketahui  bahwa  banyak  pelaku  usaha mempraktekkan  perlakuan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  menyebabkan  perlakuannya berujung  di  pengadilan.  Upaya  penyelesaian  perkara  persaingan  usaha  tidak  sehat  dibutuhkan suatu  tata  cara  penanganan  perkara  dibidang  persainganusaha  tidak  sehat.  Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang  AntiMonopoli.Untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Undang- Undang  AntiMonopoli,  maka  dibentuk  suatu  komisi  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) dengan Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  merupakan  suatu  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi.Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang.
Undang-Undang  AntiMonopoli  tersebut,  selain  mengatur  ketentuan  hukum  materiil  juga mengatur  ketentuan  hukum  formil  atau  dinamakan  dengan  hukum  acara  persaingan  usaha. Dalam  hukum  acara  tersebut  diatur  mengenai  tata  cara  penanganan  perkara  persaingan  usaha oleh  KPPU,  Pengadilan  Negeri,  Mahkamah  Agung,  maupun  Kepolisian.  Beberapa  ketentuan yang  mengatur  tentang  hukum  acara  persaingan  usaha  dapat  dijumpai  pada  Pasal  38  sampai dengan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999.Ketentuan  Pasal  38  dan  Pasal  46 dipertegas kembali melalui Keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  80  tahun  2008, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan
1 St.  Nurjannah,  “  Penguasaan  Produksi  Melalui  Integrasi  Vertikal  (Ditinjau  dari  UU  No.  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”, Jurisprudentie, Vol 4, No. 1 (2017), hlm. 2 . http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3669/5495(Diakses 1 Januari 2019)
2 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.
Perkara, peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha.
Seperti yang telah disebutkan terdapat aturan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan  terhadap  putusan  KPPU.  Sebagaimana  dalam  penanganan  perkara  persaingan  usaha setelah  pemeriksaan  lanjutan  telah  selesai  dilakukan  oleh  KPPU  maka  selanjutnya  akan dikeluarkan putusan komisi yang berisi tentang penilaian-penilaian oleh Majelis Komisi tentang terjadi  atau  tidaknya  suatu  pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Putusan  oleh  Majelis Komisi tersebut kemudian dibacakan dalam persidangan dan diberikan salinannya kepada pelaku usaha.Agar pelaku usaha dapat membaca secara baik pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh  KPPUdalam  memutuskan.Sehingga  pelaku  usaha  dapat  pula  mempertimbangkan  untuk mengajukan  keberatan  atau  tidakyang  diatur  secara  jelas  dalamperaturan  Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Sementara  peraturan teknisnya  dapat  dilihat  pada  perkara Nomor 18/KPPU-I/2009 tentang  Dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan  Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d)  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  yang  dilakukan  oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terkait jasa pelayanan taksi.
Berdasarkan  Pasal  17  dan  19  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  perkara  Nomor  18/KPPU- I/2009 yang disidangkan di majelis peradilan ajudikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menjatuhkan  putusan  dengan  menyatakan  bahwa  PT.  Agkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar  terbukti  secara  sah  melanggar  ketentuan  pasal  19 huruf (a) dan (d) sebagaimana dalam diktum putusannya yang berbunyi:
1. Menyatakan  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Sultan  Hasanuddin  Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Sultan  Hasanuddin  Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
PT.  Agkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar merasa  tidak  diperlakukan  secara  adil  oleh  putusan  KPPU  tersebut,  maka  PT  Angkasa  Pura  I mengajukan  upaya  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Ternyata  diktum  putusan  KPPU  dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  terhadap  kasus  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilakukan  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Sultan  Hasanuddin  Makassar  terdapat perbedaan  secara  prinsip,  padahal  keduanya  sama-sama  mendasarkan  pada  Pasal  17  dan  19 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Terjadinya  perbedaan  antara  putusan  kedua  jenis peradilan tersebut menimbulkan persoalan khusus bagi penulis.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah library  research yaitu  metode  penelitian  dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber sekunder lainnya  yang memiliki relevansi dengan topik yang  dibahas,  utamanya  putusan  KPPU,  putusan  Pengadilan  Negeri  dan  Putusan  Mahkamah Agung.Dengan  Pendekatan  penelitian  sosiologi  hukum.  Pendekatan  sosiologi  hukum  yaitu dengan  mengkaji  tentang  teori  mengenai  proses  terjadinya  hukum,  proses  bekerjanya  hukum, serta akibat yang timbul di masyarakat. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan per Undang-Undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  diangkat,  serta  pendekatan  kasus  dengan  mengkaji  kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan.
Penelitian ini dilakukan di yurisdiksi KPPU Makassar, khususnya pada Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  serta  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Penentuan  lokasi  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  pertimbangan,  yaitu  bahwa  putusan  perkara  yang  akan  dikaji  oleh  penulis dikeluarkan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  usaha  dan  Pengadilan  Negeri  Makassar.Metode pengumpulan  data  yaitu  edngan  observasi  dan  studi  dokumen.Teknik  pengolahan  dan  analisis yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data kemudian dianalisa secara kualitatif selanjutnya  disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  yang  dituang  pada  penjelasan, uraian, gambaran permasalahan, serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Dasar  Hukum  yang  digunakan  KPPU,  Pengadilan  Negeri  Makassar,  dan  Mahkamah Agung
Bahwa sejak tahun 1969, taxi telah beroperasi secara liar di sekitar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.  Agar tidak menjadi liar dan mudah dikontrol,  maka pada tahun 1982, taxi- taxi  tersebut  dihimpun  dalam  suatu  koperasi  yang  bernama  Koperasi  Angkutan  Darat  Maros (Kopadmas).  Kemudian  pada  tahun  1995  nama  Koperasi  Angkutan  Darat  Maros  (Kopadmas) berubah  nama  menjadi  Koperasi  Taxi  Bandara  (Kopsidara)  yang  hingga  saat  ini  digunakan sebagai  nama  koperasi  angkutan  darat  tersebut.  Pembentukan  Kopsidara  bertujuan  untuk menampung  aspirasi  pemilik  taxi  serta  untuk  mempermudah  koordinasi  dan  penertiban  taxi  di Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin.  Namun  pada  praktiknya,  hanya  taxi  yang  tergabung dalam  Kopsidara  yang  diperbolehkan  beroperasi  dan  mengambil  penumpang  di  Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin.  Konsekuensinya,  taxi  Kopisdara  tidak  boleh  mengambil penumpang di luar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Peraturan perundang-undangan  yang menjadi dasar hukum sehingga taxi Kopsidara dapat beroperasi  di  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  adalah  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Selatan Nomor 194 Tahun 2003 tentang Izin Operasi Angkutan Taxi Kopsidara. Pada tanggal 12 Februari  2008,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Kantor  Perwakilan  Daerah  di  Makassar melakukan  advokasi  terhadap  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Internasional Sultan Hasanuddin untuk memberi kesempatan kepada operator angkutan darat selain Kopsidara untuk  beroperasi  di  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  sehingga  pihak  Bandara mengeluarkan  Surat  Nomor  AP1.499/OP.90.2.5/2008/DU-B  perihal  Pembebasan  Taxi  Masuk Bandara.  Adapun  isi  materi  surat  tersebut  adalah  bahwa  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  menyetujui  pelaksanaan  pelayanan  taxi  di  Bandara harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Realisasi  Surat  Pembebasan  taxi  masuk  bandara  tersebut,  PT.  Angkasa  Pura  I  (persero) membuka  kesempatan  berusaha  di  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  terhadap  7  (tujuh) operator angkutan darat (taxi, sewa, da bus)  yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan kepada  PT.  Angkasa  Pura  I  untuk  berusaha  di  Bandara  Internasional  Sultan  hasanuddin,  yaitu: Perusda Maros, CV. Anugerah Karya, PT. Bandar Avia Mandiri, Primkopau Lanud Hasanuddin, PT. Bosowa Utama, PT. Putra Transport Nusantara, dan Perum Damri. Sementara dalam tahun 2008,  5  (lima)  operator  angkutan  darat  yang  juga  telah  memiliki  izin  operasi  dari  Provinsi Sulawesi  Selatan    tidak  mendapat  kesempatan  berusaha  di  Bandara  Internasional  Sultan Hasanuddin,  yaitu:  PT.  Lima  Muda  Nusantara,  Puskud  Hasanuddin,  PT.  Lima  Muda  Mitra, Gowata Taxi, dan Gowa Makassar Taxi.
Selain  operator  Kopsidara  yang  berkesempatan  berusaha  di  Bandara  Internasional  Sultan Hasanuddin tanpa pembatasan jumlah angkutannya yang terdiri atas 185 unit, juga khusus yang 7
(tujuh)  operator  angkutan  darat  saja  yang  mendapat  kesempatan  berusaha  di  Bandara Internasional  Sultan  hasanuddin  atas  izin  managemen  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, itupun disertai persyaratan khusus, yaitu:
1. Setiap  operator  angkutan  darat  taxi  dan  sewa  dibatasi  hanya  sebanyak  masing-masing  10 unit  angkutan  tiap  operator  dengan  keharusan  membayar  biaya  operasional  berupa  biaya (sewa tempat loket, stiker, dan parkir berlangganan) per tahunnya sebesar kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sekali buka pintu angkutan taxi dan sewa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
2. Kemudian untuk Bus Damri dibatasi hanya 1 unit angkutan dan diharuskan membayar biaya satu kali rit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan  pembatasan-pembatasan  dan  penetapan  biaya  operasional  terhadap  operator angkutan  taxi,  sewa,  dan  bus  damri  tersebut,  sehingga  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin diduga melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan  (d)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Setelah  penulis  mencermati  duduk/posisi  perkara,  pertimbangan  hukum  Mejelis  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar dalam Putusannya Nomor 18/KPPU- I/2009  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  menurut  hemat  penulis  bahwa  Majelis KPPU  Perwakilan  Daerah  Makassar  menjatuhkan  vonis  bersalah  terhadap  Terlapor  yaitu  PT. Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar  karena Majelis  KPPU  semata-mata  mendasarkan  putusannya  pada  kehendak  Pasal  19  huruf  (a)  dan huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan dengan  mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  35  Tahun  2003  Tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  di  Jalan  dengan  Kendaraan  Umum  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  semua  operator  angkutan  wajib  memiliki  izin  operasi  dari  Dinas Perhubungan.
Kemudian  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar,  Majelis  Hakim  mengacu  pada kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang sangat terbatas untuk semua operator  angkutan  taxi.Melalui  pertimbangan  tersebut  yang  dijadikan  dasar  hukum  oleh  PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin membatasi sebagian operator angkutan dan membatasi unit angkutan sebagian operator untuk beroperasi di Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makaasar.Selain  itu  alasan  Majelis  Hakim  membenarkan tindakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin adalah dengan adanya bukti surat yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional  Sultan  Hasanuddin  No.  AP.I.499/OP.90.2.5/2008/DU-B  perihal  pembebasan  taksi masuk  bandara.Sehingga  Pengadilan  Negeri  Makassar  membenarkan  perbuatan  Terlapor sehingga dalam diktumnya menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (huruf (d) UU No. 5 tahun 1999.
Pada  putusan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dalam  putusannya  Nomor  141 K/Pdt.Sus/2011,  maka  penulis  kemukakan  bahwa  dasar  hukum  yang  dijadikan  landasan  bagi Mahkamah  Agung  menyatakan  Terlapor  terbukti  bersalah  melanggar  Pasal  19  huruf  (a)  dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mendasarkan putusannya pada Pasal 64 ayat  (1)  jo  Pasal  76  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  35  Tahun  2003  yang menegaskan  bahwa  taxi  bandara  dapat  beroperasi  di  area  pasar  (termasuk  di  Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) bila telah mendapat izin operasi Dinas Perhubungan. Sementara  PT.  Angkasa  Pura  I  (persero)  tidak  memberi  kesempatan  beroperasi  di  Bandara
kepada Primkopau dan CV. Anugerah padahal kedua operator angkutan tersebut belum memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

## B. Perbedaan  Pertimbangan  Hukum  Mejelis  Komisi  KPPU  dengan  Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri makassar dan Mahkamah Agung.
Setelah  penulis  mencermati  duduk/posisi  perkara,  pertimbangan  hukum  Mejelis  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar dalam Putusannya Nomor 18/KPPU- I/2009  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  menurut  hemat  penulis  bahwa  Majelis KPPU  Perwakilan  Daerah  Makassar  menjatuhkan  vonis  bersalah  terhadap  Terlapor  yaitu  PT. Angkasa  Pura  I  (Persero)  Cabang  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar  karena Majelis  KPPU  semata-mata  mendasarkan  putusannya  pada  kehendak  Pasal  19  huruf  (a)  dan huruf  (d)  UU  Nomor  5  Tahun  1999  tanpa  mempertimbangkan  fakta  berupa  keterbatasan kapasitas  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar  yang  terbatas  sebagai  pasar pelayanan  angkutan  darat  taxi,  sewa,  dan  bus  Damri,dimana  Pasal  19  huruf  (a)  dan  huruf  (d) tidak  memperdulikan  terbatasnya  kapasitas  pasar  pelayanan  angkutan  taxi  untuk  mengeluarkan kebijakan  bagi  Terlapor  untuk  membatasi  operator  unit  taxi  lainnya  dibandingkan  dengan operator Kopsidara yang jumlah unit angkutannya tidak dibatasi oleh Terlapor.
Selain  itu,  Majelis  Komisi  juga  memberikan  pertimbangan  dengan  mengacu  pada Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  35  Tahun  2003  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum yang pada intinya menyatakan bahwa semua operator angkutan  wajib  memiliki  izin  operasi  dari  Dinas  Perhubungan.  Di  mana  dalam  hal  ini  penulis sepakat terhadap putusan  yang dikeluarkan oleh KPPU Makassar.
Terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  penulis  dalam  hal  ini  tidak sependapat.Setelah  penulis  mengemukakan  pertimbangan  hukum  dan  diktum/amar  putusan Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagaimana  dalam  putusannya  No.  1/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks, maka  berikut  ini  penulis  kemukakan  bahwa  Majelis  Hakim  mengacu  pada  kapasitas  Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang sangat terbatas untuk semua operator angkutan taxi.Melalui  pertimbangan  tersebut  yang  dijadikan  dasar  hukum  oleh  Terlapor  membatasi sebagian operator angkutan dan membatasi unit angkutan sebagian operator untuk beroperasi di Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makaasar.  Dimana  tindakan  tersebut  merupakan tindakan  dalam  rangka  pengaturan  pengelolaan  jasa  taxi  untuk  menjaga  keseimbangan  antara supply dan demand .
Selain  itu  alasan  Majelis  Hakim  membenarkan  tindakan  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero) Cabang  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  adalah  dengan  adanya  bukti  surat  yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin No.  AP.I.499/OP.90.2.5/2008/DU-B  perihal  pembebasan  taksi  masuk  bandara.  Sehingga Pengadilan  Negeri  Makassar  membenarkan  perbuatan  Terlapor  sehingga  dalam  diktumnya menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 tahun 1999.
Selanjutnya,  setelah  penulis  mengemukakan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  dan amar/diktum  putusan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dalam  putusannya  Nomor  141 K/Pdt.Sus/2011,  maka  penulis  kemukakan  bahwa  dasar  hukum  yang  dijadikan  landasan  bagi Mahkamah  Agung  menyatakan  Terlapor  terbukti  bersalah  melanggar  Pasal  19  huruf  (a)  dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mendasarkan putusannya pada Pasal 64 ayat  (1)  jo  Pasal  76  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  35  Tahun  2003  yang menegaskan  bahwa  taxi  bandara  dapat  beroperasi  di  area  pasar  (termasuk  di  Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) bila telah mendapat izin operasi Dinas Perhubungan.
Sementara  PT.  Angkasa  Pura  I  (persero)  tidak  memberi  kesempatan  beroperasi  di  Bandara kepada Primkopau dan CV. Anugerah padahal kedua operator angkutan tersebut belum memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  masing-masing  lembaga  peradilan tersebut yaitu Majelis Komisi KPPU, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung, maka selanjutnya  penulis  kemukakan  perbedaan  pertimbangan  hukum  ketiga  lembaga  peradilan tersebut, yaitu:
1. Pertimbangan  hukum  Majelis  Komisi  KPPU  Perwakilan  Daerah  Makassar  persis  sama dengan  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  yaitu  bahwa  Terlapor  terbukti  secara  sah melanggar  Pasal  19  huruf  (a)  dan  huruf  (d)  UU  No.  5  Tahun  1999  karena  terbukti melakukan  tindakan  membatasi  sebagian  operator  angkutan  taxi  dan  membatasi  unit angkutan  operator  taxi  untuk  beroperasi  di  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin Makassar.
2. Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  Pengadilan  Negeri  Makassar    sehingga  menyatakan Terlapor tidak  terbukti  melanggar  Pasal  19  huruf  (a)  dan  huruf  (d)  UU  No.  5  Tahun  1999 adalah karena tindakan Terlapor membatasi operator angkutan taxi adalah atas pertimbangan kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terbatas.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Dasar  hukum  yang  digunakan  Majelis  Komisi KPPU dalam  menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor melanggaradalah semata-mata mendasarkan pada kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 5 tahun 1999. Pada tingkat banding  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  Terlapor  tidak  terbukti  bersalah  atas  dasar  kehendak Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) kaitannya dengan kondisi pasar pelayanan angkutan darat (taxi) yang kapasitasnya terbatas bagi semua angkutan taxi jika tidak diadakan pembatas-pembatas unit angkutan  taxi  tertentu  masuk  di  bandara.  Kemudian,  Dasar  hukum  yang  dijadikan  oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 64 (1) jo Pasal 76(1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 yang menegaskan bahwaoperator taxi yang telah mendapat izin operasional dari Dinas  Perhubungan  tidak  boleh  dibatasi  beroperasi  di  pasar  pelayanan  angkutan  termasuk  di bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin  Makassar.(2)  Majelis  Komisi  KPPU  dan  Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  menggunakan  dasar  hukum  yang  sama  sehingga  mengeluarkan putusan  yang  juga  sama  yaitu  terlapor  terbukti  melanggar  sedangkan  meskipun  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Makassar  menggunakan  dasar  hukum  yang  sama,  namun  pada pertimbangannya Pengadilan Negeri Makassar cenderung menggunakan pertimbangan ekonomi sehingga mengeluarkan putusan yang berbeda dengan KPPU dan Mahkamah Agung.

## Daftar Pustaka
Buku Ash-Shof, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014. Sinaga,  Harjono,  Destivano  Wibowo. Hukum  Acara  Persaingan  Usaha. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
Usman, Rachmadi. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## Jurnal
St. Nurjannah, “ Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat)”, Jurisprudentie, Vol 4,
No. 1 (2017), hlm.2. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3618/3315(Diakses 1 Januari 2019)

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
Putusan No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks Putusan No. 141 K/Pdt.Sus/2011 Putusan No. 18/KPPU-I/2009 Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Websites
(http://www.kppu.go.id). https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20226/kiat-memahami-putusan-kppu diakses pada 28 April 2019.