## Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik terhadap Perseroan Terbatas
Ghansham Anand 1 , Dita Elvia Kusuma Putri 2 dan Xavier Nugraha 3 ghansam@fh.unair.ac.id 1 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This article aims to analyze the systematic legal framework in terms of law enforcement against alleged defamation through electronic media. law enforcement in the event of alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, considering that in the event of defamation against a Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used. Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used: 1) Criminal legal remedies, through a complaint as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) Lawsuit for the unlawful act (onrechtmatige daad) due to defamation as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) defamation regulated in Article 1372 Burgerlijk Wetboek (BW). This research is legal research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach, and case approach. approach, and case approach. approach). The findings of this article are in the use of legal remedies and legal remedies against alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, it must use legal remedies. against a Limited Liability Company, then it must use criminal legal remedies first because civil judges cannot use criminal legal remedies. criminal remedies first, because civil judges cannot seek material truth and are only bound to formal truth, so that civil judges cannot seek material truth. bound to the formal truth, so that civil case judges cannot judge whether there is assess whether or not there is defamation of a Limited Liability Company through electronic media. electronic media. The implication of this article is to resolve legal issues, related to legal vagueness regarding the systematic law enforcement order of defamation through electronic media  against  Limited  Liability  Companies.  Limited  Liability  Company.  This  article  is  qualified,  as  an original article, because in Similar articles have not been discussed: 1) Qualification of PT as a legal subject that can be defamed through electronic media; and 2) electronic media; and 2) The systematic order of law enforcement against against defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company.
Keywords: Lawsuit for Unlawful Acts; Defamation through Electronic Media; Limited Liability Company; Systematic Law Enforcement Theory.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang sistematis dalam hal dilakukan penegakan hukum terhadap adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas, mengingat dalam hal terjadi pencemaran terhadap perseroan terbatas tersebut, umumnya ada 2 upaya hukum yang dapat digunakan: 1) Upaya hukum pidana, melalui aduan yang diatur di dalam Pasal 27 ayat 3) UU ITE; dan/atau 2) Gugatan perbuatan melanggar hukum akibat adanya pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 1372 Burgerlijk Wetboek (BW). Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun temuan dari artikel ini adalah dalam penggunaan upaya hukum terhadap adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas, maka harus menggunakan upaya hukum pidana terlebih dahulu, karena hakim perdata tidak bisa mencari kebenaran materiil dan hanya terikat kepada kebenaran formil, sehingga hakim perkara perdata tidak bisa menilai

## Notaire
Article history: Submitted 5 May 2024; Accepted 30 May 2024; Available online 28 June 2024.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v7i2.57309 Vol. 7 No. 2, June 2024
220
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...

## Pendahuluan
Salah satu hak asasi konstitusional ( constitutional human right ) yang dijamin untuk dilindungi di Indonesia adalah hak untuk perlindungan terhadap harkat martabat/derajat dari manusia itu sendiri. Hal ini, juga ditegaskan di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) yang pengaturan lengkapnya sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Perlindungan akan hal ini, bisa dibilang juga merupakan suatu hal yang universal, sebagaimana dapat dilihat pada pengaturan internasional yang mengatur hal serupa, yaitu Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):
Tidak  seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.
Adapun salah satu manifestasi dari diakui dan dilindunginya hak harkat martabat/ derajat adalah adanya pengaturan yang memuat akibat hukum, terkait dilakukannya perbuatan yang menyebabkan pencemaran nama baik tersebut. 1 Hal ini sebagai upaya preventif, agar kewajiban adanya perlindungan terhadap harkat martabat/derajat tersebut tidaklah menjadi norma yang bersifat lex imperfecta semata, tetapi dapat
1 Peter Jeremiah Setiawan and others, ‘Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015’ (2021), 8 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, [77].
ada atau tidaknya pencemaran nama baik bagi perseroan terbatas melalui media elektronik. Implikasi dari artikel ini adalah menyelesaikan permasalahan hukum, terkait kekaburan hukum mengenai tata urutan penegakan hukum yang sistematis terhadap pencemaran nama baik  melalui  media  elektronik  terhadap  perseroan  terbatas.  Artikel  ini  terkualifikasi,  sebaga artikel yang orisinal, karena pada artikel-artikel serupa belum ada yang membahas terkait: 1) Kualifikasi  Perseroan  terbatas  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  dicemarkan  nama  baiknya melalui media elektronik; dan 2) Tata urutan penegakan hukum yang sistematis terhadap terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas. Kata Kunci: Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum; Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik; Perseroan Terbatas; Teori Penegakan Hukum Sistematis.
Copyright © 2024 Ghansham Anand, Dita Elvia Kusuma Putri dan Xavier Nugraha. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
menjadi lex perfecta . 2 Pengaturan yang memuat akibat hukum dalam hal dilakukannya pencemaran nama baik ini, bisa diklasifikasikan menjadi 2, yakni sebagai berikut:
Pertama , akibat hukum pidana. Titulus est lex 3 dan rubrica est lex , 4 merupakan sebuah adagium hukum yang memiliki kedalaman makna, bahwa judul dan bagian (bab) peraturan perundang-undanganlah yang menentukan. Berkaitan dengan akibat hukum pidana dalam adanya pencemaran nama baik ini, salah satunya adalah pada Bab XVI, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan ( beleediging ). Di dalam Bab XVI tersebut terdiri dari 12 Pasal. Dari 12 Pasal tersebut, Adami Chazawi mengklasifikasikan menjadi delik penghinaan dengan kualifikasi tertentu dan delik penghinaan yang tidak memiliki klasifikasi tertentu. 5 Adapun macam-macam delik penghinaan dengan kualifikasi tertentu: 6 1) Pencemaran ( smaad ) yang diatur pada Pasal 310 ayat (1) KUHP; 2) Pencemaran tertulis ( smaadschrift ) yang diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP; 3) Fitnah ( laster ) yang diatur pada Pasal 311 ayat (1) KUHP; 3) Penghinaan ringan ( eenvoudige beleediging ) yang diatur pada Pasal 315 KUHP; 4) Pengaduan fitnah ( lasterlijke aanklacht ) yang diatur pada Pasal 317 ayat (1) KUHP; dan 5) Perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu ( lasterlijke verdrachtmaking ) yang diatur pada Pasal 318 ayat (1) KUHP. Adapun yang dimaksudkan sebagai delik penghinaan yang tidak memiliki klasifikasi tertentu adalah penghinaan terhadap orang mati yang diatur pada Pasal 320 dan 321 KUHP.
Kedua , akibat hukum perdata. Dalam hal seseorang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, maka pihak yang dicemarkan nama baiknya dapat melakukan
2 Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa ( coercive ). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah lex perfecta (peraturan yang sempurna) dan lex imperfecta (peraturan tidak sempurna). Lex perfecta adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum), sedangkan Lex imperfecta adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Selebihnya lihat Donald A Rumokoy and Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Rajawali Press 2016).
3 Adapun terjemahan bebasnya adalah: “judul peraturan perundang-undanganlah yang menentukan”, selebihnya lihat Hendry Julian Noor, ‘Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi’ (2016) 2 Jurnal Komunikasi Hukum.[25].
4 Adapun terjemahan bebasnya adalah: “bagian peraturan perundang-undanganlah yang menentukan”, Selebihnya lihat Ibid.
5 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi (Media Nusa Creative 2016).
6 Selviani Sambali, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran’ (2013) 2 Lex Crimen, [163].
222

## Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
gugatan, yaitu gugatan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) yang diatur di dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) jo. Pasal 1372 BW. 7 Aldo Andy Yoseph Tama Marpaung [ et.,al. ] menguraikan: 8
“Seiring dengan perkembangan zaman, dan semakin berkembangnya teknologi hukum berkembang mengkuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional”.
Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum terus berkembang, sesuai kebutuhan manusia yang salah 1  wujudnya adalah dengan diakuinya pula sebuah subjek hukum yang hidup dan tumbuh secara masif di masyarakat, yaitu perseroan terbatas yang merupakan sebuah badan hukum ( rechtspersoon ). 9 Dengan diakuinya perseroan terbatas sebagai sebuah subjek hukum, maka sebagaimana ajaran hukum ( rechtsleer ), bahwa subjek hukum merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban ( de drager van de rechten en plichten ), maka perseroan terbatas ini juga memiliki hak dan kewajiban hukum. 10
Diakuinya perseroan terbatas sebagai subjek hukum, ternyata masih tetap menimbulkan perdebatan terkait dengan hak-hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh perseroan terbatas ini. 11 Salah satunya adalah terkait hak dicemarkan nama baiknya. 12 Pandangan pertama menganggap, bahwa sebagaimana subjek hukum manusia ( naturlijk persoon ) yang nama baiknya dapat dicemarkan, maka perseroan terbatas seyogyanya juga dapat dicemarkan. 13 Hal ini, misal dapat dilihat di dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010 yang memiliki kaidah hukum: “Pihak yang berwenang
7 I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Dewi and Ni Made Puspasutari Ujanti, ‘Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.[87].’ (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.[87].
8 Aldo Andy Yoseph Tama Marpaung and others, ‘Penerapan Pemantauan Proses Hukum Pidana Berbasis Android’ (2021) 5 Jusikom Prima.[28].
9 Rostylav Lukashov, ‘Limited Liability Company As A Private Legal Entity: Selected Legal Issues’ (2019) 4 Actual Problems of Law.[187].
10 Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan (Sinar Grafika 2020).
11 Eko Budisusanto, ‘Perkembangan Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik’ (Universitas Airlangga 2022).
12 ibid.
13 Fitria Wulansari, ‘Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik’ (2019) 2 Jurist-Diction.[447].
untuk melakukan pengaduan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Perseroan Terbatas adalah Direktur Utama.” Pandangan kedua menganggap, bahwa subjek yang dapat dicemarkan nama baiknya hanyalah manusia semata, sementara perseroan terbatas adalah subjek hukum imajiner yang tidak memiiki harkat/martabat, sehingga tidak dapat dicemarkan nama baiknya. 14 Hal ini, misal dapat dilihat di dalam dissenting opinion dari Artidjo Alkostar di dalam  Putusan Mahkamah Agung No. 2126 K/Pid/2009 yang pada pokoknya menguraikan bahwa nama baik atau martabat (Pasal 310 KUHP) hanya ada pada diri manusia, bukan pada lembaga. Adanya dualisme terkait dapat atau tidaknya perseroan terbatas tersebut dicemarkan nama baiknya dalam hukum pidana, juga menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu dualisme terkait dapat atau tidaknya perseroan terbatas menggunakan upaya hukum perdata ( in casu : gugatan perbuatan melanggar hukum) dalam hal ada pencemaran nama baik terhadap perseroan terbatas.
Adanya dualisme terkait dapat atau tidaknya pencemaran nama baik bagi perseroan terbatas tentunya juga menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu dapat atau tidaknya perseroan terbatas dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya disebut UU ITE). Adanya dualisme terkait dapat atau tidaknya pencemaran nama baik bagi perseroan terbatas melalui media elektronik tersebut, tentunya juga menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu dualisme terkait dapat atau tidaknya perseroan terbatas menggunakan upaya hukum perdata ( in casu : gugatan perbuatan melanggar hukum) dalam hal ada pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas.
Untuk memudahkan pemahaman alur permasalahan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas di atas, maka akan diuraikan di dalam diagram alir di bawah ini:
14 Nanda Yoga Rohmana, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pence- maran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (2017) 32 Yuridika, [129].
224
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Diagram 1. Permasalahan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Terhadap Perseroan Terbatas
Sumber: Hasil Analisis Penulis
Quod non (seandainya benar), perseroan terbatas dapat dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik dan perseroan terbatas memang dapat melakukan gugatan perbuatan melanggar hukum terkait pencemaran nama baik, maka terdapat permasalahan hukum, yaitu kekosongan hukum (l eemten in het recht ) terkait tata urut penegakan hukum atau upaya hukum yang dapat digunakan.  Tidak ada pengaturan mengenai perseroan terbatas tersebut wajib melaporkan pidana dulu, agar dapat diperoleh kebenaran materiil terkait ada atau tidaknya pencemaran nama baik atau justru dapat langsung menggunakan upaya hukum dulu untuk menentukan kerugian terkait adanya pencemaran nama baik terhadap perseroan tersebut atau justru perseroan terbatas tersebut dapat secara paralel menggunakan upaya hukum pidana, bersamaan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum. Adanya pengaturan tata urut penegakan hukum dalam hal adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik ini, padahal sejatinya begitu penting untuk memastikan, bahwa penegakan hukum yang ada benar- benar terjadi secara sistematis dan bukannya justru saling tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain. Selain itu, hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum
Notaire, 7 (2) 2024: 219-246 225
( rechtszekerheid ) dalam menentukan formulasi gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas yang sistematis, sehingga gugatan tersebut tidak ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam artikel ini: pertama, perseroan terbatas sebagai objek pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua, formulasi penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas yang sistematis. Tujuan dari artikel ini: pertama, menganalisis perseroan terbatas sebagai objek pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua, menganalisis formulasi penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas yang sistematis.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum ( doctrinal research ). 15 Di dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk menjelaskan dan memecah permasalahan yang terjadi saat ini berdasarkan data dan bahan hukum yang disajikan, dan dilakukan analisis serta diinterpretasikan. 16 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menelaah semua undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan perbuatan melanggar hukum, pencemaran nama baik melalui media elektronik.  Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep gugatan perbuatan melanggar hukum, pencemaran nama baik melalui media sosial, perseroan terbatas, dan teori penegakan hukum sistematis. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pid/2009, Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/
15 Sumardji and others, ‘Ratio Legis Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum’ (2023) 6 Notaire 127 <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/42036> accessed 5 May 2024.
16 Narbuko cholid and Achmadi Abu, Metodologi Penelitian (PT Bumi Aksara 2015).
226
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
PN Bil, Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh, dan Putusan Nomor 113/Pid. Sus/2020/PN Ksp.

## Perseroan Terbatas sebagai Obyek Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik
Secara umum, subjek hukum ini diklasifikasikan menjadi 2 , yaitu naturlijke person (subjek hukum berupa orang perorangan) dan rechtpersoon (subjek hukum berupa badan hukum). 17 Perkembangan klasifikasi subyek hukum tersebut, juga sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang menguraikan bahwa: 18
“Manusia  bukanlah satu-satunya subyek hukum, diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum . Disamping orang dikenal juga subyek hukum yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum”.
Lebih lanjut, Jerome Frank menguraikan bahwa: 19
“The law always has been, is now, and will ever continue to be, largely vague, and variable. And, how could this otherwise?. The law deals with human relations in their most complicated aspects. The whole confused, shifting helter-skelter of life parades before it more confused than ever, in our kaleideskopic age. Men have ever been to construct a comprehensive, eternalized set of rules anticipating all possible legal disputes and formulating in advance the rules wich would apply to them. Situations are bound to occur wich were never contemplated when the original rules were made. How much less is such a frozen legal system possible in modern time?. The constant development of unprecedental problems requires a legal system capable of fluidity and pliancy. Our society would be straighjacketed were not to the courts, will the able assitance of the lawyers, constantly overhauling the law antd atdapting it to thet realities of ever changing social, industrial, technological, and political condition”.
Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu hal yang bersifat adaptif dan responsif. Hal inilah yang menjadi dasar hukum
17 Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari and Oemar Mochtar, Buku  Ajar  Pengantar  Hukum  Indonesia (Airlangga University Press 2017).
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Liberty 2002).
19 Jerome Frank, Law And The Modern Mind (Transaction Publishers 1963).
memberikan pengaturan terhadap hal-hal yang berkembang di masyarakat, seperti salah satunya terkait pengakuan perseroan terbatas sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum. Adapun dasar hukum ( legal standing ) dari perseroan terbatas, sebagai badan hukum ini dapat dilihat pada Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT):
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT, dinyatakan bahwa perseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Setelah memperoleh status badan hukum, maka kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan terbatas. 20 Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terhadap pihak ketiga. 21 Perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik dengan subyek hukum perseorangan maupun dengan badan hukum lain, serta dapat mengadakan perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan hukum untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. 22 Pada pokoknya, kedudukan perseroan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum, dan perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan. 23
20 Ukilah Supriyatin and Nina Herlina, ‘Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum’ 8 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.[129].
21 ibid.
22 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Alumni 1985).
23 Siti Hapsah Isfardiyana, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiducia- ry Duty’ (2015) 2 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.[168].
228
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit  oriented), sehingga perseroan terbatas mempunyai maksud serta kegiatan usaha yang bersesuaian dengan tujuan pendirian perseroan. Salah satu faktor yang mendukung perseroan terbatas dalam mencapai tujuan, adalah reputasi atau citra perseroan yang baik. Adapun definisi reputasi merujuk pada pendapat Helm S. dinyatakan bahwa reputasi merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan. 24
Sedangkan,  definisi  reputasi  perusahaan  menurut  pendapat  Keith  Butterick,  adalah rangkaian pandangan kolektif yang menggambarkan tentang citra suatu perusahaan menurut masyarakat. 25
Selaras dengan hal tersebut, Herbig menyatakan bahwa reputasi perusahaan adalah penghargaan yang diperoleh perusahaan akibat keunggulan yang diperoleh selama melakukan pemenuhan kebutuhan maupun jasa pada konsumen. 26 Atas uraian sebagaimana di atas, reputasi perseroan terbatas dapat dimaknai sebagai  penilaian kolektif dari pandangan dan keyakinan semua stakeholder terhadap perusahaan berdasarkan persepsi dan interpretasi citra yang dikomunikasikan perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pesaing terdekatnya.
Reputasi perusahaan memiliki peranan yang besar bagi subjek hukum dalam mengambil berbagai keputusan yang penting, dalam kaitannya transaksi elektronik maka keputusan tersebut berkaitan dengan membeli barang atau jasa dihasilkan oleh perusahaan, maupun untuk berlangganan dan merekomendasikan produk tersebut kepada pihak lain. 27 Pentingnya sebuah reputasi bagi perseroan terbatas adalah untuk membangun rasa percaya dari rekan kerja, pelanggan ataupun konsumen yang dapat diperoleh dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan kinerja pelayanan yang maksimal maupun menanggapi keluhan terkait perusahaan dari rekan kerja dan konsumen, yang berdampak terwujudnya tujuan perseroan.
24 HelmS Lier Gobbers K and C Storck, Reputation Management (Springer 2011).
25 Keith Butterick, Pengantar Public Relations, Teori dan Praktik (Rajawali Pers 2014).
26 Vio Landion and Hexana Sri Lastanti, ‘Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan, Nilai Pasar Perusahaan dan Reputasi Perusahaan’ (2019) 6 Jurnal Akutansi Trisakti.[216].
27 Siswanto Sutojo, Memangun Citra Perusahaan (PT Dinar Mulya Pustaka 2004).
Dalam faktanya perseroan terbatas sering menjadi obyek/korban dalam pencemaran nama baik, melalui media elektronik. Adapun beberapa kasus mengenai pencemaran nama baik pada perseroan terbatas adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Putusan Pengadilan Mengenai Perseroan Terbatas Sebagai Obyek/Korban Pencemaran
Nama Baik Putusan Ringkasan Putusan Putusan 99/Pid.Sus/2018/ PN.Ksn Terdakwa memposting sebuah tulisan melalui akun social media facebook miliknya yang pada intinya menyatakan “perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah illegal”. Namun, Terdakwa tidak dapat membuktikan yang dituduhkannya tersebut adalah benar, sehingga PT. Mitra Jaya Cemerlang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa Putusan Nomor 368/Pid. Sus/2020/PN Bil Penyebaran informasi yang memiliki muatan pencemaran nama baik atas PT. IMLI kepada beberapa wartawan online, yang kalimatnya antara lain “PT. Astra Internasional Tbk lebih mementingkan keuntungan semata, PT Astra Internasional Tbk menggunakan bahan baku timah hitam batangan yang diproduksi oleh PT. Indra Eramulri Logam Industri (PT IMLI) dengan membakar komponen aki bekas yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Atas tindakan tersebut, PT. Centuri Batteries Indonesia selaku konsumen terbesar PT. IMLI menghentikan pembelian Produk sehingga PT. IMLI mengalami kerugian sekitar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) perbulan. Putusan Nomor 296/Pid. Sus/2020/PN Srh Status terdakwa di facebook dengan tulisan “Hati-hati buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi, selain virus corona, PT CSJC juga memberi virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit”, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang diseputaran PT. CSJC dan beberapa menyatakan keberatan atas keberadaan PT.Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar di tutup karena telah menyebarkan virus corona dan limbah Putusan Nomor 113/Pid. Sus/2020/PN Ksp Terdakwa membuat sebuah sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI. COM”, lalu sekitar 15 menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan berita negatif tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang.
Sumber: Hasil Analisis Penulis
230
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Fakta sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa dalam perkembangannya perseroan terbatas menjadi korban dalam pencemaran nama baik, dan berdampak buruk atau menimbulkan kerugian bagi perseroan. Adapun dalam status quo , mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas masih belum di atur secara jelas, dengan uraian sebagai berikut:
a.  Pasal 310 KUHP, yang menyatakan:
1)  Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2)  Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3)  Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
b.  Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bahwa:
“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” c.  Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
d.   Lampiran Nomor 3 huruf f Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/ VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut SKB UU ITE)Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.
Ketentuan sebagaimana di atas, sejatinya menimbulkan permasalahan yakni:
a.  Ketentuan Pasal 310 KUHP, secara eksplisit hanya ada pada diri manusia, bukan pada badan hukum, padahal ketentuan ini merupakan genus delict dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ( vide penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. ratio decedendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 poin [3.17.1]);
b.  Lampiran Nomor 3 huruf f Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE, kiranya menimbulkan kekaburan yakni Pertama, Lampiran Nomor 3 huruf f Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE seolah-olah melimitasi adanya korban yang dapat dicemarkan nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanyalah subjek hukum perseorangan dan bukan korporasi. Kedua, direksi sebagai wakil dari korporasi tersebut sendirilah yang menjadi korban tidak dapat melaporkan apabila terjadi dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan yang diderita. Hal tersebut menyebabkan implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah ditandatanganinya SKB menjadi sulit diterapkan oleh praktisi apabila korporasi yang menjadi objek penghinaan/pencemaran nama baik.
Hal demikian menyebabkan adanya dualisme terkait dapat atau tidaknya perseroan terbatas tersebut dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik.
Terkait dengan dualisme tersebut, menurut penulis perseroan terbatas dapat dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik dengan dasar Pertama , seiring berjalannya waktu, dengan dasar interpretasi ekstensif, maka kata “seseorang” dalam pasal-pasal pencemaran nama baik tersebut (vide Pasal 310, 311 KUHP, dan sebagainya) tidak lagi dimaknai sebagai “orang perorangan”, tetapi juga badan hukum, (termasuk perseroan terbatas), karena sama-sama subjek hukum. Hal ini juga bisa dilihat pada tindak  pidana  lain  yang  notabene  mengkualifisir  perseroan  terbatas  sebagai  korban. Misal, pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 253/Pid.B/2014/PN.SIAK, terdakwa diputus bersalah, karena melakukan tindak pidana pencurian ( vide Pasal 362 KUHP) barang milik perseroan terbatas. Oleh jika makna “seseorang” pada Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP tidak lagi terlimitasi “orang perorangan”, maka delik pencemaran nama baik melalui media elektronik pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik khusus dari Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP seyogyanya juga mengakui perseroan terbatas sebagai korban.
232
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Kedua , jika mendasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media elektronik memang berpotensi adanya multitafsir, terkait dapat atau tidaknya perseroan terbatas dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik, tetapi sebagaimana adagium hukum: “ nemo enim aliquam partem recte intelligere possit antequam totum iterum atque iterum perlegerit ” yang pada pokoknya bermakna, bahwa membaca suatu peraturan perundang-undangan haruslah menyeluruh atau holistik, maka untuk menentukan dapat atau tidaknya perseroan terbatas dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik harus melihat pada pasal-pasal lain di UU ITE.
Dalam hal dilanggarnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, ada pemberatan sebagaimana diatur di Pasal 36 jo. 51 ayat (2) UU ITE. Adapun Pasal 36 UU ITE mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain .” Lebih lanjut, pada Pasal 51 ayat (2) UU ITE, diatur: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Dari adanya Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE ini, maka terkait pelanggaran pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE ini bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu: pertama, larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU ITE.
Terkait makna “seseorang” dari frasa “mengakibatkan kerugian seseorang” tersebut, harus merujuk pada Pasal 1 angka 21 UU ITE yang menegaskan: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum .” Ini menandakan bahwa terkait bentuk kedua dari pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 ayat (3) ( in casu : delik pencemaran nama baik melalui media elektronik) tersebut salah satunya adalah ketika merugikan perseroan terbatas yang notabene merupakan badan hukum. Oleh sebab itu, ketika delik pemberatannya mengakui perseroan terbatas juga dapat sebagai korban, maka tentu delik umum atau bentuk larangan pertama dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 ayat (3) juga
seyogyanya mengakui hal tersebut. Oleh sebab itu, perseroan terbatas seyogyanya dapat terkualifikasi sebagai obyek/korban tindak pencemaran nama baik, tetapi dengan catatan yang mengadukan harus direktur atau direktur utamanya, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010: “Pihak yang berwenang untuk melakukan pengaduan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Perseroan Terbatas adalah Direktur Utama”.

## Formulasi Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Sistematis Terhadap
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik kepada Perseroan Terbatas
Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum ( ratio decedendi ) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011pada angka [3.14.3] menguraikan:
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dengan dicabutnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena bertentangan dengan UUD 1945 bukan berarti semua orang dengan bebas dapat melakukan pencemaran nama baik, karena permasalahan pencemaran nama baik pada hakikatnya selain diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga diatur dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 318 ayat (1) KUHP, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu permasalahan pencemaran nama baik cukup diatur oleh pasal-pasal tersebut.
Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam dimensi penegakan hukum pencemaran nama baik, maka terdapat dimensi penegakan hukum pidana dan dimensi penegakan hukum perdata. Hal ini bisa dibilang logis, karena melalui hukum pidana ini akan memberikan efek jera ( deterrent effect ) kepada pelaku pencemaran yang notabene bertitik tumpu pada pelaku, sementara dari hukum perdata ini bertujuan memulihkan nama baik dan/atau memberikan ganti rugi terhadap perbuatan pencemaran terhadap korban pencemaran yang notabene bertitik tumpu pada korban. 28
Setelah diuraikan pada sub bab sebelumnya yang pada pokoknya perseroan terbatas dapat dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik, dengan syarat diadukan oleh direktur atau direktur utama dari perseroan terbatas tersebut, maka berarti perseroan terbatas tersebut seyogyanya juga dapat melakukan upaya hukum
28 Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono and Dewi Hendrawati, ‘Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G )’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal. [12].
234
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
perdata terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik tersebut. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan perseroan terbatas dalam mengajukan upaya hukum perdata dalam hal adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik:
1.  Pasal 1365 BW yang mengatur:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
2.  Pasal 1372 BW:
Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.
3.  Pasal 1373 BW:
Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan  perbuatan  memfitnah.  Jika  diminta  oleh  pihak  yang  dihina,  putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.
Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar gugatan yang dapat diajukan oleh perseroan terbatas dalam hal dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik adalah gugatan perbuatan melanggar hukum.
Adapun petitum yang dapat dimintakan dalam hal adanya pencemaran nama baik kepada perseroan terbatas melalui media elektronik berdasarkan uraian pasal di atas adalah ganti rugi akibat pencemaran nama baik tersebut, pemulihan kehormatan dan nama baik, dan meminta putusan gugatan a quo di letakkan di tempat umum dengan biaya dari Tergugat (apabila terkualifikasi sebagai perbuatan fitnah). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi melalui sejumlah uang dan tindakan tertentu. Adapun beberapa contoh konkrit petitum terkait pencemaran nama baik yang dikabulkan:
1.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 PK/PDT/2022
Menghukum Para Tergugat baik secara tanggung renteng maupun masingmasing sendiri untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil
maupun kerugian immateriil sebesar Rp 5.200.000.000; (lima milyar dua ratus juta rupiah), ganti rugi mana harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan; Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri merehabilitir nama baik Penggugat dengan membuat pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat, permintaan mana harus dimuat dalam media cetak yang beredar nasional yaitu pada harian Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia pada halaman pertama dalam ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 20 (dua puluh) cm selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan susunan kata-kata sebagai berikut:
Pengumuman: Dengan ini, kami: Gunawan Putra Wirawan alias Oei Ging Koen,Liu Pramono, Erni Muliana, Henniyanto alias Tjen Tjien Hok,Mardjojo alias Tio Eng Bo,Lie Moy Tjoe,Lie Andy Saputra alias Lie Liang An, Sendy Suwardy alias Wong Fuk Shen,Moe Kiem Djongalias Adjong,Harijanto Wiyono dan Eko Eli Setiyani alias Njoo Tjien Nio Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bambang DjokoSantoso sehubungan dengan perbuatan kami yang telah menyerang kehormatan, martabat dan nama baik yang bersangkutan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui oleh khalayak ramai.
2.  Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrb: Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf di depan nenek mamak Kelurahan Tanjung Gedang dan masyarakat Tanjung Gedang atas penyebaran fitnah terhadap Penggugat melalui pertemuan masyarakat di Masjid Al-Munawarrah Tanjung Gedang selama 1 (satu) bulan di setiap Jumat.
Dalam hal perseroan terbatas tersebut mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum akibat adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka hal-hal yang harus dibuktikan: (1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melanggar hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 29 Berkaitan dengan akan diajukannya gugatan perbautan melanggar hukum akibat pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka dari unsur-unsur yang harus dibuktikan tersebut, unsur yang harus diperhatikan adalah unsur melanggar hukum.
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam persidangan perdata, hakim mengadili berdasarkan kebenaran formil atau kebenaran berdasarkan dokumen-dokumen hukum
29 Leonara Bakarbessy and Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).
236
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
yang ada. 30 Hal ini dibuktikan dengan kekuatan pembuktian ( bewijskracht ) dalam hukum acara perdata ( vide Pasal 164; HIR, 284 Rbg, 1866 BW) yang notabene paling utama atau kuat adalah alat bukti surat, baru kemudian alat bukti saksi, persangkaan, dan sebaginya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa dalam persidangan perdata, hakim cukup menilai berdasarkan preponderance of evidence . 31 Hal ini paralel dengan pendapat M. Yahya Harahap: 32
Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil ( formeel waarheid ). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang beperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun akta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.
Berbeda dengan pengadilan perdata yang notabene para hakim terlimitasi untuk mencari kebenaran formil, pada pengadilan pidana, majelis hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi.33 Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dianutnya asas in criminalibus probationes debent esse luce clariores yang pada pokoknya bermakna, bahwa di dalam hukum pidana bukti harus lebih terang dari cahaya, sehingga dapat terlihat jelas hal yang terjadi.34 Hal ini terlihat, salah satunya pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang mengatur terkait klasifikasi alat bukti yang notabene antara kekuatan satu bukti dengan bukti yang lain tidak dibedakan atau sama kuatnya.
30 Siti Khanifah Asfiati, ‘Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta’ (2022) 2 Officium Notarium.[23].
31 Kome Bona Idollo, Anisah Che Ngah and Saratha Muniandyt, ‘Breach Of Duty According To Medical Negligence Law In Nigeria And Malaysia’ [2022] Jurnal Undang-UndanG.[98].
32 M Yahya Harahap, Hukum  Acara  Perdata :  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua (Sinar Grafika 2017).
33 Revi Astuti, ‘Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana’ (2021) 5 Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan.[83].
34 Skolska Knjiga and Zagreb, ‘Mirjan Damaska, Dokaz Krivnje: Od Rimsko-Kanonskog Do Suvremenog Prava’ (2021) 28 Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice.[196].
Jika kebenaran yang dapat diperoleh antara pengadilan perdata dan pidana yang ternyata berbeda tersebut dikaitkan dengan pembuktian unsur “melanggar hukum” dalam hal gugatan perbuatan melanggar hukum akibat pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka tentunya berarti hakim perdata tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan perseroan terbatas dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik, karena tidak mungkin hakim perdata menilai adanya pencemaran nama baik berlandaskan kebenaran formil semata. Oleh sebab itu, s eyogynya, sebelum dilakukan gugatan perbuatan melanggar hukum akibat pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka Perseroan Terbatas melakukan upaya hukum pidana yang ada. Setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) terhadap pelaku pencemaran nama baik tersebut, barulah perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum.
Dalam hal perseroan terbatas mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum akibat pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas tersebut, nantinya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut digunakan sebagai alat bukti. Dengan digunakannya putusan tersebut sebagai alat bukti, maka majelis hakim pengadilan perdata yang memeriksa perkara a quo dapat menyatakan, bahwa Tergugat ( in casu : pelaku pencemaran nama baik perseroan terbatas melalui media elektronik) tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang notabene wujud pelanggaran hukum tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan pidana a quo .
Dengan digunakannya upaya hukum pidana terlebih dahulu, baru upaya hukum perdata, sejatinya bisa dikatakan juga merupakan perwujudan penegakan hukum sistematis. Berdasarkan teori penegakan hukum sistematis, maka penegakan hukum harus dilakukan sesuai tata urutan yang tepat demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dan agar tidak terjadi pertentangan antara satu upaya hukum dengan upaya hukum lain. 35 Contoh konkrit akan penegakan hukum yanag sistematis ini adalah Pasal 84
35 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha and Luisa Srihandayani, ‘Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia’ (2022) 29 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, [71].
238
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Lingkungan Hidup) dan penjelasannya:
Pasal 84 ayat (3) UU Lingkungan Hidup: “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 84 ayat (3) UU Lingkungan Hidup: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum”.
Dalam hal ini, ketika digunakan upaya hukum pidana dulu, baru upaya hukum perdata, maka tentunya merupakan perwujudan penegakan hukum sistematis, karena: 1) Ketika digunakan upaya hukum perdata dulu baru pidana, maka hakim perdata tidak dimungkinkan untuk menilai kebenaran secara materiil terkait ada atau tidaknya pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya pemeriksaan terkait kebenaran materiil, terkait ada tidaknya pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, baru kemudian setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, hakim perdata menilai secara formil mendasarkan pada putusan pidana tersebut; 2) Jika digunakan secara bersamaan, upaya hukum pidana dan upaya perdata, maka hal ini bisa dibilang tidak sistematis, karena ada potensi antara putusan perdata dan pidana bertentangan. Misal, pada putusan perkara pidana dinyatakan tidak ada pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, tetapi pada putusan perkara perdata dinyatakan ada pencemaran nama baik kepada perseroan terbatas tersebut. Oleh sebab itu, perlu menunggu hasil putusan pidananya terlebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut.
Adanya penggunaan upaya hukum pidana terlebih dahulu dalam hal adanya pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas mungkin dianggap bertentangan dengan asas dasar dalam hukum pidana yang seharusnya
digunakan, sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium . 36 Namun, asas tersebut adalah asas dalam penegakan hukum secara umum. Sebagaimana asas: “ Omnis regula suas patitur exceptions ” yang pada pokoknya bermakna, bahwa setiap aturan tunduk pada pengecualiannya, 37 maka dalam hal-hal tertentu penegakan hukum memang ditempatkan sebagai premium remedium , bukan ultimum remedium . 38
Contoh tidak digunakannya hukum pidana sebagai ultimum remedium , adalah ketika dalam hal terjadinya pembunuhan terhadap seseorang dan ahli waris korban tersebut hendak mengajukan ganti rugi, maka upaya hukum pidana yang harus terlebih dulu digunakan, baru gugatan perbuatan melanggar hukum akibat dibunuhnya seseorang yang diatur di dalam Pasal 1370 BW yang pengaturan lengkapnya:
Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.
Dalam hal akan mengajukan gugatan dengan dasar Pasal 1370 BW tersebut, tentunya untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab sebagai pelaku pembunuhan sekaligus tergugat, maka harus ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelaku pembunuhan tersebut. 39 Tidak bisa serta-merta, gugatan tersebut diajukan, tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan pelakunya, karena tidak mungkin hakim pada pengadilan perdata dapat menjatuhkan ganti rugi akibat dibunuhnya seseorang, tanpa dapat dibuktikan dulu di pengadilan pidana terkait pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal seperti ini, bisa dikatakan justru hukum pidana sebagai premium remedium dan hukum perdata yang berperan sebagai ultimum remedium .
36 Muhammad Alfatahri, Azhari Yahya, and Muazzin, ‘The Responsibility of the Notary Regarding the Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law’ (2022) 13 Beijing Law Review.[92].
37 Tongtong Yang, ‘On the Judicial Application of Legal Maxims in China’ (2022) 13 Law Science. [379].
38 Nur Ro’is Ro’is, ‘Kebijakan Pidana Dalam Product Liability Di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ (2020) 53 Jurnal Thenkyang.[379].
39 Krisna Angela, ‘Tanggung Gugat Risiko Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Truk Tronton Di Balikpapan: Siapakah Yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?’ (2022) 3 Jurnal Hukum Lex Generalis.[316].
240
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Untuk memudahkan memahami alur pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum yang sistematis terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka akan diuraikan pada diagram alir di bawah ini:
Diagram 2. Tata Urut Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang Sistematis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Kepada Perseroan Terbatas

## Sumber: Hasil analisis penulis
Dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang sistematis pada konstruksi ius constituendum terkait dengan adanya gugatan perbuatan melanggar hukum yang sistematis terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas maka ada 2 solusi berdasarkan tempus atau waktunya. Pertama, solusi jangka pendek, yaitu ketika ada gugatan perbuatan melanggar hukum terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka seyogyaya Tergugat mengajukan eksepsi, bahwa gugatan penggugat prematur ( exeptio dilatoria ), karena belum ada putusan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas tersebut dan hakim seyogyanya menjatuhkan putusan, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak
dapat diterima. Kedua, solusi jangka panjang, yaitu ditambahkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan tata urutan/prosedur yang sistematis terkait dengan akan diajukannya gugatan perbuatan melanggar hukum terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas yang pada pokoknya harus ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas tersebut dan jika tidak, maka gugatan  tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

## Kesimpulan
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Oleh sebab itu, perseroan terbatas yang juga merupakan subjek hukum mandiri juga memiliki hak dan kewajiban, seperti subjek hukum orang perorangan. Salah satunya adalah terkait dengan hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik. Dalam hal ada pencemaran nama baik kepada perseroan terbatas melalui media elektronik, maka harus diadukan secara langsung oleh direksi (direktur) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Dalam hal perseroan terbatas tersebut hendak mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka agar sesuai dengan teori penegakan hukum sistematis, maka harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ada pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, baru kemudian perseroan terbatas mengajukan gugatan. Hal ini, karena hakim pada pengadilan perdata hanya dapat mencari kebenaran formil, sementara hanya hakim pada pengadilan pidana yang dapat mencari kebenaran materiil. Selain itu, dalam pembuktian hukum perdata akan kesulitan untuk membuktikan kebenaran adanya pencemaran dan kesalahan yang ada. Oleh sebab itu, ketika ada gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas tanpa ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ada pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada perseroan terbatas, maka gugatan tersebut seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima.
242
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...

## Daftar Bacaan

## Buku
Bakarbessy L and Anand G, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).
Budisusanto E, ‘Perkembangan Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik’ (Universitas Airlangga 2022).
Butterick K, Pengantar Public Relations, Teori Dan Praktik (Rajawali Pers 2014).
Chazawi A, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi (Media Nusa Creative 2016).
Cholid N and Abu A, Metodologi Penelitian (PT Bumi Aksara 2015).
Frank J, Law And The Modern Mind (Transaction Publishers 1963).
Hajati S, Poespasari ED and Mochtar O, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Airlangga University Press 2017).
Harahap M. Yahya, Hukum  Acara  Perdata :  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua (Sinar Grafika 2017).
Mertokusumo S, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Liberty 2002).
Rumokoy DA and Maramis F, Pengantar Ilmu Hukum (Rajawali Press 2016).
Sudrajat T and Wijaya E, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Pemerintahan (Sinar Grafika 2020).
Sutojo S, Memangun Citra Perusahaan (PT Dinar Mulya Pustaka 2004).
Syahrani R, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Alumni 1985).

## Jurnal
Alfatahri M, Yahya A, and Muazzin, ‘The Responsibility of the Notary Regarding the Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law’ (2022) 13 Beijing Law Review 92.
Angela K, ‘Tanggung Gugat Risiko Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Truk Tronton Di Balikpapan: Siapakah Yang Bertanggung Gugat Dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?’ (2022) 3 Jurnal Hukum Lex Generalis 316.

## Asfiati SK, ‘Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan
Akta’ (2022) 2 Officium Notarium 23.
Astuti R, ‘Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana’ (2021) 5 Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 83.
Heriyana IM, Dewi AAS and Ujanti NMP, ‘Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.[87].’ (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum 87.
Idollo KB, Ngah AC and Muniandyt S, ‘Breach Of Duty According To Medical Negligence Law In Nigeria And Malaysia’ [2022] Jurnal Undang-Undang 98.
Isfardiyana SH, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty’ (2015) 2 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 168.
Knjiga S and Zagreb, ‘Mirjan Damaska, Dokaz Krivnje: Od Rimsko-Kanonskog Do Suvremenog Prava’ (2021) 28 Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice 196.
Landion V and Lastanti HS, ‘Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan, Nilai Pasar Perusahaan Dan Reputasi Perusahaan’ (2019) 6 Jurnal Akutansi Trisakti 216.
Lukashov R, ‘Limited Liability Company As A Private Legal Entity: Selected Legal Issues’ (2019) 4 Actual Problems of Law 187.
Marpaung AAYT and others, ‘Penerapan Pemantauan Proses Hukum Pidana Berbasis Android’ (2021) 5 Jusikom Prima 28.
Noor HJ, ‘Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi’ (2016) 2 Jurnal Komunikasi Hukum 25.
Rohmana NY, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (2017) 32 Yuridika 129.
Ro’is NR, ‘Kebijakan Pidana Dalam Product Liability Di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ (2020) 53 Jurnal Thenkyang 379.
Sambali S, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran’ (2013) 2 Lex Crimen 163.
Setiawan PJ and others, ‘Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai
244

## Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015’ (2021) 8 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 77.
Setiawan PJ, Nugraha X and Srihandayani L, ‘Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia’ (2022) 29 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 71.
Supriyatin U and Herlina N, ‘Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum’ 8 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 129.
Sumardji and others, ‘Ratio Legis Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum’ (2023) 6 Notaire 127 <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/ view/42036> accessed 5 May 2024.
Widya U, ‘Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan’ (2022) 7 Lex Renaissance 195.
Winastri RK, Priyono EA and Hendrawati D, ‘Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G )’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal 12.
Wulansari F, ‘Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik’ (2019) 2 Jurist-Diction 447.
Yang T, ‘On the Judicial Application of Legal Maxims in China’ (2022) 13 Law Science 379.

## Disertasi
Adriano, ‘Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi’ (Disertasi, Universitas Airlangga 2013).

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Notaire, 7 (2) 2024: 219-246 245
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang   Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
How to cite: Ghansham Anand, Dita Elvia Kusuma Putri dan Xavier Nugraha, ‘Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik terhadap Perseroan Terbatas’ (2024) 7 Notaire.
246
Ghansham Anand, et.al : Gugatan Perbuatan Melanggar...
--This page is intentionally left blank--