## Transplantasi Organ Tubuh Ginjal Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal
Ayu Linanda, Sudarno, Iva Yulia Munawarah, Metalianda, Siti Indah Kurnia Sari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda ayu.linanda@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2020 Accepted: June 30, 2020 Donors are ignorant of the prohibition on the practice of buying and selling body organs both belonging to other people and their own in  Article  192  of  Law  Number  36  Year  2009  concerning  Health. making buying and selling of organs with their own for commercial purposes  thrives  in  Indonesia.  This  is  the  weak  point  of  law enforcement  against  buying  and  selling  of  human  organs, especially  buying  and  selling  of  kidney  organs.  Therefore  it  is necessary to carry out further research on the act of transplanting one's own kidney organs for commercial purposes as an illustration of  the  upcoming  criminal  policy  regarding  the  act  of  transplanting one's own kidney organs for commercial purposes. This research is  a  normative  juridical  legal  research,  namely  analyzing  a  legal issue  to  find  concrete  law  applied  in  resolving  a  particular  legal case. The technique used in this research is to make an inventory of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using descriptive methods (descriptive research).  The  targeted  output  is  in  the  form  of  reputable international scientific articles.
Keywords:
Transplant, Kidney,
Crime Policy

## Abstrak
Ketidaktahuan  pendonor  terhadap  adanya  larangan  praktik  jual  beli  organ  tubuh  baik  milik orang  lain  maupun  milik  sendiri  dalam  pasal  192  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.  menjadikan  jual  beli  organ  tubuh  dengan  miliknya  sendiri  atas  tujuan komersiil  tumbuh  subur  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  titik  point  lemahnya  penegakan  hukum terhadap jual beli organ tubuh manusia, khususnya jual beli organ tubuh ginjal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersiil sebagai gambaran kebijakan kriminal yang akan datang mengenai perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  menganalisa    suatu  issue  hukum  untuk menemukan hukum  in concreto  yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan  pendekatan  undang  -  undang  (statute  approach)  dengan  metode  analisa  data menggunakan  metode  deskriptif  (deskriptif  research).  Luaran  yang  ditargetkan  berupa  artikel ilmiah internasional bereputasi.
Kata Kunci: Transplantasi, Ginjal, Kebijakan Kriminal

## LATAR BELAKANG
Dilihat  dari  maraknya  kasus  perdagangan  organ  tubuh  manusia,  kasus  yang paling  sering  terjadi  adalah  pendonor  yang  menjual  belikan  organ  tubuh miliknya  sendiri.  Hal  ini  terjadi  karena  ginjal  memiliki  fungsi  vital  bagi  tubuh manusia apabila mengalami penyakit gagal ginjal, maka resikonya bukan hanya menjadi  cacat  fisik  untuk  selamanya  karena  kehilangan  satu  ginjal  tapi  juga bisa mengakibatkan kematian apabila tidak sempat terselamatkan. Kehilangan satu  ginjal  dalam  tubuh  manusia  tidaklah  mudah.  Oleh  karena  itulah  banyak penderita  ginjal  berusaha  menyembuhkan  penyakit  gagal  ginjalnya  dengan melakukan transplantasi organ ginjal yang baru, namun dalam kesediaan donor ginjal  yang  baru  tidaklah  mudah,  banyaknya  penderita  ginjal  di  Indonesia berbanding  sedikit  dengan  kesediaan  donor  ginjal. Ironinya, situasi  ini  yang memicu  banyak  pihak  dari  kalangan  menengah  kebawah  berlomba  –  lomba menjual  organ  ginjalnya  kepada  penderita  ginjal  dengan  alasan  manusiawi terselubung alasan kebutuhan materi artinya si pendonor ginjal mengharapkan imbalan  atas  jasanya  dalam  mendonorkan  ginjal  miliknya.  Banyak  modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku pendonor organ tubuh ginjal, mulai berani  menawarkan  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  tidak  lagi  sembunyi  – sembunyi  namun  terang  –  terangan  mulai  dari  mempromosikan  ginjalnya melalui website, koran, maupun terang – terangan ke dokter hingga  penderita pasien gagal ginjal. Beberapa kasus yang menarik terkait jual beli organ tubuh manusia,  diantaranya  Jakarta  seorang  gadis  muda  (23  tahun)  ingin  menjual sebuah  ginjalnya  demi  untuk  membiayai  perawatan  ayahnya  oleh  karena ketiadaan  dana.  Kasus  lainnya  Harian  Waspada  menyiarkan  bahwa  seorang warga  Medan  bernama  AM-lk-  28  tahun  menawarkan/jual  sebelah  ginjalnya melalui  website  waspada  online  demi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  istri dan  seorang  anak  yang  masih  balita;  ternyata  beruntung  karena  mendapat pertolongan berupa zakat dari seorang dermawan Qatar. Di Kalimantan Selatan sendiri, karena terjerat hutang pada rentenir, sepasang suami istri Sutrisno dan Siti  Rahayu  menawarkan  ginjal  mereka  untuk  membayar  hutang  tersebut (Metro TV, 6/4/2007). Seorang pria 22 tahun warga Bojonegoro (Jawa Timur), menawarkan sebelah ginjalnya kepada beberapa rumah sakit seharga Rp 300 juta.  Pria  itu  bermaksud  menjual  ginjalnya  untuk  membayar  hutang  dan  biaya pengobatan orang tuanya (Global TV, 10 Mei 2007) 1.
Dari  kasus  diatas  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya seorang  pendonor  menjual  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri,  yaitu  tuntutan hutang,  kebutuhan  ekonomi,  kemiskinan,  pengangguran.  Oleh  karenanya, pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  criminal  yang  salah  satu  normanya memuat tentang larangan jual beli organ tubuh manusia yang ada pada pasal 192  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  bahwa  terdapat  sanksi pidana  yang  menjerat  pelaku  perdagangan  organ  tubuh  manusia  atau seseorang  yang  melakukan  transplantasi  organ  atau  mendonorkan  organnya atas  tujuan  komersiil  dengan  dijatuhi  pidana  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdapat pada pasal
1 Usul  Majadi  Sinaga.  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Masyarakat  Dalam  Masalah  Pengadaan  Donor OrganManusia.2007. http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb_2007_usul_majadi_sinaga. pdf , hlm 7. Diakses pada 01/11/2011.
192 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Secara garis besar pasal tersebut  hanya  menjelaskan  tentang  kualifikasi  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan sehingga hanya sebatas kewajiban untuk keharusan menaati aturan tidak boleh memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, sedangkan untuk kualifikasi jenis tindak pidana mengenai larangan aturan tidak boleh  memperjualbelikan  organ  tubuh  atau  jaringan  tubuh  miliknya  sendiri seperti  menjual  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  tidak  diatur  secara  jelas dalam norma pada pasal 192 ini.
Polemik yang muncul adalah ketika unsur “siapa saja” dapat berlaku atau tidak bila dikenakan pada pelaku yang memiliki niat untuk mendonorkan organ tubuh ginjalnya  sendiri  tanpa  paksaan  dari  orang  lain.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan pelaku  yang  menjual  organ  tubuh  ginjal  milik  orang  lain  jelas  ada  pihak  yang dirugikan yaitu pihak yang diambil organ tubuhnya secara paksa. Pelaku yang memiliki  niat  untuk  mendonorkan  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  dapat dikatakan  juga  sebagai  korban  namun  juga  bias  disebut  sebagai  pelaku, sehingga  menimbulkan  kerancuan  pantaskah  seorang  pelaku  yang  menjadi pendonor  atas  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  dapat  dikenakan  Pasal  192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena secara harfiah  tidak  ada  korban  yang  dirugikan  satu  sama  lain,  baik  pendonor mendapatkan  imbalannya  dan  yang  mendapatkan  donor  tertolong  secara medis,  sehingga  bila  perbuatan  tersebut  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana maka seharusnya pertanggungjawaban pidananyapun berbeda.
Dalam  sisi  medis  sendiri  perbuatan  tersebut  tidak  dipersalahkan  mengingat keutamaan  yang  sejatinya  adalah  keselamatan  pasien,  sehingga  apabila dilakukan  untuk  tujuan  menyelamatkan  nyawa  pasien  maka  persebut  tersebut dianggap benar selama dilakukan dengan legal bukan dengan paksaan, namun pada kenyataannya terdapat tujuan komersiil yang terselubung  jika dilihat dari adanya  komisi  yang  didapatkan  pendonor  baik  secara  sah  maupun  tidak  sah dengan  titik  pointnya  si  pendonor  menyetujui  secara  sadar  tanpa  paksaan untuk  mendonorkan  ginjal  miliknya  dengan  imbalan  yang  pantas.  Uang  ini dianggap  sebagai  inisiatif  pasien  sebagai  bentuk  penghargaan  yang  diberikan kepada pendonor karena telah menolong dan menyelamatkan pasien meskipun pendonor tidak memintanya.
Oleh karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait kekaburan norma yang bisa  disalah  gunakan  dalam  menganalisa  dan  merumuskan  suatu pembaharuan kebijakan kriminal tentang perbuatan pendonor yang melakukan transplantasi  ginjal  dengan  niat  menjualnya  kepada  pasien  sebagai  bagian dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di  era  globalisasi  ini.  Tujuan  dari pembahasan polemik tersebut untuk memberikan gambaran kebijakan kriminal yang  akan  datang  terhadap  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas tujuan  komersiil,  sehingga  secara  garis  besar  ada  dua  poin  utama  yang  ingin dicapai  dalam  pembahasan  ini  yaitu  gambaran  kebijakan  kriminal  yang  akan datang terhadap transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri, dalam penelitian yang  berjudul “Transplantasi  Organ  Tubuh  Ginjal  Dalam  Perspektif  Kebijakan Kriminal”.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa suatu  issue  hukum  untuk  menemukan  hukum in  concreto yang  diterapkan dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  hukum  tertentu.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif ( deskriptif research) , karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan penggambaran secara obyektif dan aktual mengenai bagaimana aturan hukum di  indonesia  dalam  mengkaji issue hukum  yang  masih  sering  terjadi  secara sembunyi  –  sembunyi  di  masyarakat  yaitu  perbuatan  pelaku  yang  melakukan transplantasi  organ  tubuh  ginjal  dengan  tujuan  komersiil  yang  kemudian  dikaji kembali secara mendalam dari sisi viktimologis. Tipe penelitian dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normative,  dengan  menggunakan  pendekatan  undang  - undang  ( statute  approach). Sumber  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini, yakni  studi  kepustakaan.  Sumber  data  sendiri  diperoleh  dari  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier.
Tekhnik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara  menginventarisir  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, diatas yang terkait  dengan  permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini,  yang  kemudian diklasifikasi  dengan  menyesuaikan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Analisis bahan hukum sendiri dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  di  atas dipergunakan  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan  dalam rumusan masalah dengan menganalisanya hingga mendapat suatu kesimpulan dengan  menggunakan  pola  penalaran  induksi,  yaitu  bermula  dari  kebiasaan masyarakat yang menjadi fenomena di tengah masyarakat atau sebuah kasus yang  sering  ditemukan  di  masyarakat,  kemudian  dihubungkan  dengan  aturan hukum  yang  ada  hingga  menemukan  suatu  asas  hukum  atau  norma  hukum yang didapat dari sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  telah  memiliki  sebuah  kebijakan  kriminal  dalam  larangan    jual  beli organ  tubuh  manusia  yang  dituangkannya  dalam  sebuah  aturan  perundang  – undangan, yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang  diperbaharui  lagi  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan,  dan  dilengkapi  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  1981    Tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis,  serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.
Yang tertuang dalam sejumlah pasal, sebagai berikut :
• Pasal  64  ayat  2  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan ;
“Transplantasi  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  hanya  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang untuk dikomersiilkan (Pasal 64 ayat 2)”
• Pasal  64  ayat  3  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan ;
“Organ  dan  atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun (Pasal 64 ayat 3)”
• Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memperjualbelikan  organ  atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”
• Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981    Tentang  Bedah Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis,  serta  Transplantasi  Alat  dan Jaringan Tubuh Manusia ;
“Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.”
• Ancaman  pidananya  dalam  Pasal  20    Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  1981    Tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia ;
“Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII  dan  Bab  VIII,  diancam  dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya  3 (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500,00  (tujuh  ribu  lima ratus rupiah)”.
Pada  praktiknya  pasal  –  pasal  tersebut  lebih  sering  digunakan  kepada seseorang yang melakukan perdagangan organ tubuh manusia milik orang lain atau  dapat  dikatakan  seseorang  itu  menjadi  makelar  atau  mafia  perdagangan organ tubuh milik orang lain atau hanya menjadi perantara bagi pendonor yang didapatkannya  dengan  memaksa,  mengancam,  menipu,  atau  mendapat persetujuan  orang  tersebut  dengan  menghasut  orang  itu  untuk  melakukan transplantasi  dan  akan  mendapatkan  imbalan  berupa  sejumlah  uang, dibandingkan    kepada  seseorang  yang  berinisiatif  atas  kemauannya  sendiri menawarkan  organ  tubuh  miliknya  khususnya  ginjalnya  sendiri  tanpa  ada perantara  dari  pihak  siapapun  kepada  si  pasien  dengan  mengharapkan sejumlah uang atas transplantasi yang akan dilakukannya.
Ini  terjadi  karena  rumusan  pasal  yang  rancu,  dan  kabur  yang  bisa disalahgunakan  oleh  para  pelaku  yang  menjual  organ  tubuh  ginjal  miliknya sendiri  yang  ada  dalam  Pasal  192  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan dimana tidak ada ketegasan atau kejelasan seperti kata – kata “milik orang lain atau milik sendiri”. Hal ini karena bagi pembuat undang – undang  dalam  Pasal  192    Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan ditujukan untuk perbuatan pidana meluas seperti yang tersurat pada kata “setiap orang”.
Untuk orang yang mengerti tentang hukum atau bergelut di dunia hukum, tentu sudah tak asing lagi dengan unsur “setiap orang” yang berarti orang perorang atau siapapun merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya  artinya  sudah  jelas  bahwa  orang  itu  sendiri  atau pelaku yang melakukan kejahatan itu pada dirinya sendiri juga dapat dikenakan pasal  tersebut,  namun  bagaiamana  dengan  seseorang  yang  tidak  mengerti maksud  dari  kata  “setiap  orang”  tentu  membuat  banyak  pelaku  menganggap bahwa tindakannya menjual organ tubuhnya sendiri bukanlah perbuatan pidana karena  menurutnya  dalam  rumusan  Pasal  192  hanya  ditujukan  kepada  orang yang menjual organ tubuh orang lain dan itu jelas merupakan suatu perbuatan pidana.
Di  dalam  hukum  positif  Indonesia,  terdapat  satu  asas  dimana  menganggap semua  orang  tahu  hukum  ( presumptio  de  iure )artinya  ketika  suatu  kebijakan kriminal diberlakukan maka semua orang dianggap telah mengetahui kebijakan tersebut.  Dalam  hal  kaitannya  dengan  larangan  transplantasi  penjualan  organ tubuh yang tertuang dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  yang  ternyata  pembuat  Undang  –  Undang  menyatakn bahwa  Pasal  192  tersebut  ditujukan  untuk  seluruh  perbuatan  pidana perdagangan organ tubuh manusia baik organ tubuh manusia milik orang lain maupun organ tubuh manusia milik sendiri maka tidak ada alasan untuk orang lain  mengatakan  bahwa  tidak  mengetahui  kalau  perbuatannya  menjual  organ tubuh miliknya sendiri merupakan perbuatan yang dilarang di dalam undang – undang karena dianggap sudah mengetahui hukum tersebut.
Melihat  hal  tersebut,  adilkah  seseorang  yang  melakukan  transplantasi penjualan  organ  tubuh  seperti  ginjal  miliknya  sendiri  dijatuhi  hukuman  yang sama dengan seseorang yang melakukan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal  milik  orang  lain,  padahal  jelas  perbuatannya  berbeda  namun  mengapa hukuman  yang  dijatuhkan  harus  disamakan  yaitu  dijatuhkan  pidana  yang  ada dalam Pasal 192 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36Tahun 2009.
Memang  penulis  setuju  dengan  maksud  pembuat  undang  –  undang  untuk menyatakan  bahwa  perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  milik  sendiri merupakan suatu kejahatan yang sama dengan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Hal ini semata – mata untuk melindungi masyarakat agar tidak mudah  putus  asa  hidup  dalam  kehimpitan  ekonomi  lalu  menjual  organ tubuhnya untuk mendapatkan uang sehingga agar membuat masyarakat takut dan menimbulkan efek jera maka perbuatan inipun dijatuhi pidana, namun dari jenis pidana karena perbuatannya menurut penulis harus dibedakan.
Dilihat    dari  segi  keadilan  tidaklah  adil  rasanya  jika  penjatuhan  pidana  yang dijatuhkan kepada mereka yang menjadi korban dari perbuatan mereka sendiri sama  besarnya  dengan  penjatuhan  pidana  yang  menjual  organ  tubuh  milik orang  lain.  Seperti  diketahui  sebelumnya  di  Indonesia  subyek  hukum  yang paling  sering  melakukan  kejahatan  perdagangan  organ  tubuh  manusia bukanlah  makelar  atau  mafia  perdagangan  seperti  di  Cina  dan  Mesir,  namun orang  itu  sendiri  yang  menjadi  subyek  hukum  yang  paling  sering  melakukan kejahatan  perdagangan  organ  tubuh  manusia  tersebut.  Dalam  maksud  yang sederhana pelaku yang paling sering menjual organ tubuh khususnya ginjal di Indonesia adalah pendonor itu sendiri yang menjual organ tubuh ginjal miliknya bukan milik orang lain. Jadi, dia yang menjadi makelar, dia pula yang menjadi korbannya.  Dengan  demikian  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana  terhadap perbuatan  transplantasi  penjualan  organ  tubuh  milik  sendiri  berbeda  dengan pelaku yang menjual organ tubuh milik orang lain.
Oleh karena itu, kebijakan kriminal tentang perdagangan organ tubuh manusia ini  harus  segera  dilakukan  revisi  guna  mencapai  asas  kemanfaatan,  keadilan, dan  kepastian  hukum  di  masyarakat  Indonesia  dalam  bidang  kesehatan.
Kebijakan  kriminal  yang  harus  direvisi  dalam  hal  ini  terdapat  pada  bagian pemberian pemidanaan.
Untuk  mengetahui  jenis  pidana  yang  cocok  untuk  dijatuhkan  terhadap perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil, maka perlu dikaji berdasarkan teori – teori pemidanaan, sebagai berikut :

## 1. Teori Pembalasan (Retributif)
Berdasarkan  teori  pembalasan  ini  apabila  dikaitkan  dengan  perbuatan transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil,  maka penjatuhan  pidana  yang  pantas  untuk  pelaku  harus  sesuai  dengan kesalahan    yang  dibuat  oleh  si  pelaku.  Artinya  perbuatan  pelaku  yang dimana  tidak  merugikan  orang  lain  namun  justru  menyelamatkan  nyawa orang lain tidak dapat di pidana.
Ini  juga  disebabkan  karena  tidak  adanya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh kejahatan  yang  dilakukan  pelaku.  Justru  pelaku    malah  telah menyelamatkan  nyawa  orang  lain  atas  perbuatannya  yang  mau mendonorkan  organ  tubuhnya  sehingga  seharusnya  pelaku  dianggap sebagai  pahlawan  dan  tidak  pantas  menerima  pemidanaan  karena kejahatan  yang  dilakukannya,  apabila  teori  ini  digunakan  untuk merumuskan  kebijakan  kriminal  terhadap  perbuatan  transplantasi  organ tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil  maka  pendonor  yang melakukan  organ  tubuh  ginjal  dengan  niat  menjual  tidak  dapat  dipidana yang  artinya  perbuatan  pendonor  dianggap  bukan  sebagai  suatu kejahatan.  Tentu  saja  teori  ini  tidak  dapat  digunakan  dalam  kebijakan kriminal di Indonesia.
2. Teori Defference (Pencegahan)
Berdasarkan  teori  Defference,  maka  apabila  dikaitkan  terhadap perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh tersebut pemberian pidana yang  cocok  harus  berwujud  pidana  yang  dapat  memberikan  rasa  takut pada masyarakat untuk  tidak mengikuti perbuatan transplantasi penjualan organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri.  Mungkin  saja  maksud  dari  teori  ini penjatuhan  pidana  yang  pas  atau  cocok  dengan  perbuatan  transplantasi penjualan  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  dengan  menggunakan  pidana penjara  seperti  yang  telah  ada  dalam  kebijakan  kriminal  sekarang,  yaitu dalam  Pasal  192  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  sehingga  bagi  siapa  saja  yang  ingin  berniat  menjual  organ tubuh ginjal miliknya sendiri berpikir dua kali untuk melakukannya karena takut  akan  hukuman  pidana  penjara  yang  akan  di  dapatkannya  atas perbuatannya  tersebut.  Dengan  begini  maka  tujuan  pemidanaan  untuk mencegah  masyarakat  melakukan  perbuatan  transplantasi  penjualan organ tubuh telah tercapai.
Seandainya,  pidana  penjara  tetap  digunakan  terhadap  perbuatan transplantasi  organ  tubuh  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil,  maka dirasakan  kurang  efisien  karena  tidak  adil  rasanya  bila  perbuatan pendonor  yang  menjual  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  karena  yang dirugikan  adalah  pendonor  itu  sendiri  lalu  disamakan  perbuatannya dengan  para  mafia  atau  makelar  yang  melakukan  transplantasi  dengan
menggunakan  organ  tubuh  orang  lain  sehingga  teori  ini  tidak  dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan kriminal di Indonesia.
3. Teori Treatment (Teori  Pembinaan  /Perawatan)  dan  Teori Social Defence (Perlindungan Masyarakat)
Berdasarkan    teori  Treatment  apabila  dikaitkan  dengan  perbuatan transplantasi penjualan organ  tubuh  ginjal milik sendiri maka penjatuhan pidana yang paling cocok adalah berupa tindakan yang berisi pembinaan atau  perawatan  terhadap  para  pelaku  yang  melakukan  penjualan  organ tubuh  ginjal  miliknya  sendiri.  Hal  ini  dilihat  pada  tujuan  pemidanaan tersebut  yaitu  untuk  memperbaiki  tingkah  laku  pelaku  sebagai  pengganti hukuman  karena  penjatuhan  pidana  bukanlah  satu  –  satunya  untuk mencegah seseorang tidak menjual organ tubuh ginjalnya sendiri. Sama  halnya  dengan  teori  treatment,  teori  Social  Defence  memberikan penjatuhan pidana juga merupakan suatu tindakan yang khusus diberikan oleh hakim akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah menyakiti diri sendiri  demi  kepentingan  materiil  semata.  Tindakan  ini  bukan  hanya bagian  dari  kebijakan  kriminal  melainkan  kebijakan  sosial  juga  ikut  di dalamnya.  Khususnya  dengan  adanya  tindakan  –  tindakan  preventif menyertai pemidanaan tersebut.
Seandainya, dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan transplantasi organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil  diberikan  tindakan sesuai dua teori ini, maka penulis rasa adalah tindakan yang tepat apabila dilihat lagi dari maksud dan tujuan perbuatan transplantasi organ tersebut yang tidak merugikan siapapun atas perbuatannya tersebut.
Dalam menjatuhkan pidana yang cocok terhadap perbuatan transplantasi organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri  kedepannya,  bukan  hanya  dilihat melalui  teori  –  teori  pemidanaan    namun  juga  harus  dilihat  dari  tujuan pemidanaan  yang  terdapat  dalam  RKUHP  2008  sehingga  dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perbuatan transplantasi penjualan  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  dinilai  tidak  adil,  karena  tidak ada  satupun  tujuan  pemidanaan  yang  dapat  tercapai  apabila  tetap diberlakukannya  penjatuhan  pidana  penjara  dan  denda  terhadap perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan komersiil.
Yang  ada  justru  mendatangkan  penderitaan  terhadap  pendonor  yang menjual  organ  tubuh  ginjal  miliknya  sendiri.  Untuk  itulah  diharapkan kedepannya  suatu  kebijakan  kriminal  harus  mengintegrasikan  kebijakan sosial  yang  juga  ada  di  masyarakat.  Menjatuhkan  pidana  penjara  dalam kebijakan  kriminal  terhadap  perbuatan  trasnplantasi  penjualan  organ tubuh  ginjal  milik  sendiri  bukanlah  solusi  yang  tepat  sehingga  sudah saatnya merevisi kembali kebijakan kriminal dengan menjadikan kebijkan sosial sebagai nilai tolak ukur untuk memberikan sanksi pidana yang lebih pantas terhadap perbuatan tersebut.
Kebijakan  sosial  juga    merupakan    upaya  non-penal  dan  bagian  dari kebijakan kriminal sehingga dengan menjadikan kebijakan sosial sebagai tolak  ukur  dalam  menjatuhkan  pidana  maka  diharapkan  kedepannya tujuan  pemidanaan  yang  ada  dalam  RKUHP  2008  dapat  tercapai. Kebijakan  sosial  dianggap  menjadi  begitu  penting  karena  didalamnya
terdapat  faktor  –  faktor  penyebab  terjadinya  suatu  kejahatan  dan melahirkan suatu kebijakan sosial, antara lain tuntutan hutang, kebutuhan ekonomi,    kemiskinan,  dan  pengangguran  yang  telah  penulis  jelaskan sebelumnya.
Oleh  karena  itu  beranjak  dari  faktor  –  faktor  tersebut  sudah  saatnya merevisi  kebijakan  kriminal  dengan  memadukan  kebijakan  sosial  yang menciptakan  pemberian  pidana  yang  pantas  untuk  diberikan  kepada pendonor  yang  melakukan  perbuatan  transplantasi  atas  tujuan  komersiil guna  mencapai  tujuan  pemidanaan  yang  dapat  memenuhi  asas kemanfaatan, dan keadilan serta kepastian hukum.
Berdasarkan  kebijakan  kriminal  yang  dintegrasikan  dengan  kebijakan sosial sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan melakukan  transplantasi  organ  tubuh  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil dengan  memperhatikan  tujuan  pemidanaan  dan  teori  pemidanaan  serta nilai  –  nilai  pancasila  dan  tujuan  pembangunan  nasional,  penulis  telah membuat  suatu  rumusan  kebijakan  kriminal  yang  baru  mengenai  hal tersebut, sebagai berikut :
Pasal 192
“Setiap orang yang dengan sengaja :
1.  Memperjualbelikan  organ  atau  jaringan  tubuh  milik  orang  lain dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).
2.  Memperjualbelikan  organ  atau  jaringan  tubuh  milik  sendiri  dengan dalih  apapun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  dengan  pidana  kerja  sosial  paling  lama  2 (dua) tahun dan tindakan yang diputuskan oleh hakim.
Maksud  penulis  merumuskan  Pasal  192  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  menjadi  dua  ayat  agar  terdapat  batasan  perbuatan perdagangan  organ  tubuh  manusia  dengan  pemberian  pidana  yang  berbeda dan  sesuai  dengan  perbuatan  perdagangan  organ  tubuh  manusia  tersebut, sedangkan    menjatuhkan  sanksi  pidana  kerja  sosial,  menurut  penulis  lebih sesuai atau lebih adil dijatuhkan pidana kerja sosial dibandingkan pidana pokok lainnya  atas  perbuatan  melakukan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  miliknya sendiri dengan niat menjual yang dilakukan pendonor.
Hal  ini  karena  apabila  dibebankan  pidana  penjara  maka  akan  terjadi  beban traumatic  pasca  transplantasi  yang  akan  dialami  dalam  diri  pelaku  yang  telah kehilangan organ tubuhnya sendiri. Selain itu menurut penulis waktu dua tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menimbulkan  rasa  penyesalan  atas  perbuatan  yang  dilakukannya,  serta menimbulkan  rasa  takut  pada  masyarakat  untuk  menjual  organ  tubuhnya. Pidana  kerja  sosial  sendiri  diatur  dalam  Paragraf  10  tentang  Pidana  Kerja Sosial dalam Pasal 86 RKUHP 2008.
Disisi lain tindakan juga merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera dan mencegah seseorang menjual organ tubuh miliknya sendiri. Tindakan
sendiri diatur dalam Bagian Ketiga Tentang Tindakan dalam Pasal 101 RKUHP 2008.  Dalam    hal  tindakan  sepenuhnya  diputuskan  oleh  hakim,  namun  hakim dalam  memutuskan  suatu  tindakan  harus  memperhatikan  tujuan  pemidanaan dan  kesalahan  pembuat  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan  melakukan  tindak pidana,  serta  sikap  batin  pembuat  tindak  pidana  yang  ada  dalam  Pasal  55 RKUHP 2008.
Dengan rumusan kebijakan kriminal seperti ini, diharapkan kedepannya tujuan pemidanaan  untuk  mencegah  seseorang  melakukan  perbuatan  transplantasi penjualan  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  dapat  tercapai.  Selain  itu,  kebijakan sosial  yang  diciptakan  pemerintah  dengan  memperhatikan  tujuan pembangunan  sosial  juga  membantu  mencegah  tindak  pidana  transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersiil. Kebijakan sosial tersebut seperti  menciptakan  program  lapangan  pekerjaan  untuk  mengentaskan  garis kemiskinan diharapkan juga dapat ikut membantu mencegah perbuatan pidana terhadap transplantasi penjualan organ tubuh milik sendiri.

## KESIMPULAN
1. Perbuatan    transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan komersiil  telah  dikriminalisasikan  sehingga  Pasal  192  Undang  –  Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dapat  diterapkan  terhadap perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan komersiil.
2. Perbandingan  kebijakan  kriminal  tentang  transplantasi  organ  tubuh  ginjal di  beberapa  negara  memperlihatkan  bahwa  ada  negara  yang mengkriminalisasikan  perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik sendiri  atas  tujuan  komersiil  ada  juga  negara  yang  tidak mengkriminalisasikan  perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik sendiri  atas  tujuan  komersiil.  Kedepannya  diharapkan  sebuah  formulasi kebijakan  kriminal  yang  lebih  baik  daripada  sekarang  terhadap transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik  sendiri  atas  tujuan  komersiil  di Indonesia  dengan  rumusan  yang  memberikan  batasan  dalam  jenis perbuatan  milik  sendiri  maupun  milik  orang  lain,  dan  menambahkan sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  ginjal  milik sendiri atas tujuan komersiil berupa pidana kerja sosial dan tindakan yang diputuskan oleh hakim.

## REFERENSI BUKU
Latif Abdul, dkk. 2011. Politik Hukum . Jakarta : Sinar Grafika. Chazawi  Adami.  2007. Pelajaran  Hukum  Pidana  (BagianI). Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Nawawi Barda Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung : Pt. Citra Aditya Bhakti
Fakultas  Hukum  Universitas  lambung  Mangkurat,  2008,  Pedoman  Penulisan Skripsi. Banjarmasin : Pustaka Banua
Kansil.199. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia.. Jakarta:Rineka Cipta.
Marpaung Leden. 2005. Asas – Teori –Praktik Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika. Moeljatno. 2002 . Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta:PT. Rineka Cipta. Dewantara  Nanda  Agung . 1988. Kemampuan  Hukum  Pidana  Dalam Menanggulangi  Kejahatan  –  Kejahatan  Baru  Yang  Berkembang  Dalam Masyarakat. Yogyakarta : Liberty. Marlina. 2011. Hukum Penitensier . Bandung: Rafika Aditama. Winata  Redi. Aspek  Pidana  Penjualan  Organ  Tubuh  Manusia  di  Indonesia. 2010. Skripsi. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.
Soesilo. R.. 1995. BAB I Pasal 10 KUHP Serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor : Politeiea. Rossdiana. Materi  Perkuliahan  Percobaan  Penyertaan  Gabungan  Tindak Pidana Aduan .  2011.Banjarmasin : UNLAM.
Saputra  Rudi  Anwardana.  “ Aspek  Hukum  Berkaitan  Dengan  Ketentuan  Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992Tentang Kesehatan ” . 2007. Skripsi. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam. Soekinto  Soerjono,  dkk.  1942. KAMUS  KRIMINOLOGI. Jakarta  :  Ghalia Indonesia
Sudarto.  1981. Hukum dan hukum pidana . Bandung : Alumni.

## INTERNET
Anggara. RUU KUHP . 2006. Anggara.org/2006/07/26/ruu-kuhp/. Diakses pada tanggal 01/01/2012
Anonim. Bikin  SIM  di  Cina  Akan  di  Sodori  Blanko  Donor  Organ  Tubuh. 2011. http://lintasnews11.blogspot.com/2011/04/bikin-sim-di-cina-akan-disodori- blanko.html. Diakses pada Tanggal 15/01/2012 .
Anonim. “Desakan Mundur” Presiden Mesir Hosni Mubarak, Faktor Kemiskinan . 2011. https://sites.google.com/site/sultranews/home/international.  Diakses pada Tanggal 17/01/2012 .
Anonim. Kriminalisasi. 2011 .http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi. Diakses pada tanggal 11/10/2011.
Anonim. Inilah  8  Negara  Pelaku  Tindak  Kejahatan  Penjualan  Organ  Tubuh Manusia .  2011. http://bebas-baca.blogspot.com/2010/12/inilah-8-negara- pelaku-tindak-kejahatan.html . Diakses pada Tanggal 15/01/2012 Anonim. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis. 2011.  www.Pasal  2-15    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis.com . Diakses pada tanggal 01/01/2012. Anonim. Transplantasi Organ. 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ.  Diakses  pada  tanggal 01/10/2011 . Anonim. Transplantasi Organ Menurut Hukum Islam . 2010. http://keperawatanreligionwinatresnawati.wordpress.com/.  Diakses  pada Tanggal 17/01/2012
Anonim. Ulama  Mesir  Halalkan  Transplantasi  Organ  Tubuh .  2002. http://arsip.gatra.com/2002-12-14/artikel.php?id=23178.  Diakses  pada Tanggal 17/01/2012.
Anonim. Seminar  Transplantasi  Organ  Di  China  :  Antara  Kebutuhan  dan Kemanusiaan . 2006. http://medicastore.com/seminar/9/Seminar_Transplantasi_Organ_Di_Chin a__Antara_Kebutuhan_dan_Kemanusiaan.html .    Diakses  pada  Tanggal 15/01/2012.
Bustomi  Kurnia. “Transplantasi  Organ” .    2010/2011.  Penugasan  Blok
Medikolegal.
Yogyakarta. http://www.scribd.com/doc/52674769/45812505-Transplantasi-Organ. Diakses pada Tanggal 15/01/2012 Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H. “ ANCAMAN PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU CYBERCRIME DI INDONESIA”. 2008.
http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view& id=19&Itemid=1 . Diakses pada Tanggal 13 Februari 2012. Hizbut  Tahrir  Wilayah  Mesir. Hukum  Transplantasi  Organ .  2001.  http://fosmik- unhas.tripod.com/buletin.html. Diakses pada Tanggal 17/01/2012
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)Daring . 2012. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.    Diakses  pada  tanggal 14/01/2012. Sayuri  Arishima. Sekilas  Tentang  Donor  Organ  Dari  Sudut  Pandang  Hukum Pidana. 2009. http://binchoutan.wordpress.com/2009/10/22/sekilas- tentang-donor-organ-dari-sudut-pandang-hukum-pidana/ .  Diakses  pada tanggal 10/10/2011. Sayuri Arishima. Donor Organ dan Aturan Hukumnya. 2008. http://binchoutan.wordpress.com/2008/10/22/donor-organ-dan-aturan- hukumnya/.  Diakses pada tanggal 10/10/2011.
Seweit. KUHP  Baru  Indonesia. 2011. www.scribd.com/mobile/doc/19024789 , hlm. 19. Diakses pada tanggal 01/01/2012
Taufik  Abidin. Aspek  Medikolegal  Transplantasi  Organ. 2012. http://www.scribd.com/doc/25784053/Aspek-Medikolegal-Transplantasi-
Organ .  Diakses pada tanggal 01/10/ 2011
Umi Kalsum, dkk. Jual Organ Tubuh Dihukum Mati . 2011. http://dunia.vivanews.com/news/read/206359-pedagang-organ-tubuh- dihukum-mati-di-china.  Diakses pada Tnaggal 15/01/2012 Usul Majadi Sinaga. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Masalah Pengadaan Donor OrganManusia . 2007 . http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb_2007_usul_majadi_si naga.pdf ,,  hlm 7. Diakses pada tanggal  01/11/2011.

## Peraturan Perundang – Undangan
KUHP (Kitab – Kitab Undang Hukum Pidana)
Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang – Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang – Undang Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran Peraturan Pemerintah  Nomor. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis

## Jurnal
Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Danil,  E.  (2014). Korupsi  Konsep,  TIndak  Pidana,  dan  Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hamzah,  A.  (2012). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Notoatmodjo,  S.  (2010). Promosi  Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku.  Cetakan  I. Jakarta; PT. Rinek Cipta.
Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan  Tinggi. (2018).  Jakarta: Kemenristekditi.
Setiadi,  E.,  &  Kolip,  U.    (2013). Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Prenadamedia.
Sugiyono.  (2017). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Tasmuji,  dkk.  (2011). Ilmu  Alamiah  Dasar,  Ilmu  Sosial  Dasar,  Ilmu  Budaya Dasar. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.