## RE-EVALUASI PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Duwi Handoko
Email : sepihak@gmail.com

## Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

## Abstrak
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak  saja  terhadap  kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  solusi  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  serta  dari  manakah  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  seharusnya dimulai,  ditetapkan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  sifat  penelitian deskriptif.  Berangkat  dari  sejarah  istilah  korupsi  baru  dikenal  dalam  perundang- undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sejak adanya Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  Prt/PM/06/1957  tanggal  1  April  1957  tentang Pemberantasan  Korupsi.  Maka  tidak  ada  salahnya  pemberantasan  korupsi  diawali dengan  penyerahan  tugas,  fungsi,  kewenangan,  dan  hal  yang  tidak  bertentangan dengan  hukum  lainnya  dalam  pemberantasan  korupsi  kepada  militer  yang  saat  ini dapat  dituntut  profesionalitasnya  dalam  memerangi  musuh  negara  yang  tidak  lagi terlibat  dalam  politik  aktif,  sekaligus  sebagai  bukti  bakti  kepada  negeri  yang terserang oleh penyakit yang sudah sulit untuk diobati.
Kata Kunci : Re-Evaluasi, Pemberantasan, Korupsi.

## Abstract
Increased  uncontrolled  corruption  will  bring  disaster  not  only  to  the  life  of  the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the  purpose,  which  is  to  find  out  and  analyze  the  solution  to  eradicate  corruption and  the  eradication  of  corruption  should  begin,  normative  legal  research  methods are determined with the nature of descriptive research.  Departing from the history of  the  term  corruption,  it  is  only  known in  criminal  legislation  outside the  book  of criminal  law,  namely  since  the  existence  of  the  Military  Rule  Number Prt/PM/06/1957  dated  April  1,  1957  concerning  Eradication  of  Corruption.  Then there is no harm in eradicating corruption beginning with the delegation of duties, functions,  authorities,  and  things  that  are  not  contrary  to  other  laws  in  the eradication  of  corruption  to  the  military,  which  at  this  time  can  be  prosecuted  in fighting enemies of countries that are no longer involved in active politics, as well as proof of service to a country that is attacked by a disease that is difficult to treat. Keywords : Re-Evaluation, Eradiaction, Corruption.

## A. Latar Belakang Masalah
Tindak  pidana  korupsi  saat  ini
telah  secara  merata  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat.  Menurut  Hadi
Supeno, 1 bila  di  masa  sentralisasi korupsi  besar  hanya  bisa  dilakukan oleh  orang  Pusat,  maka  di  masa Otonomi  Daerah,  pelaku  korupsi sudah merata sampai ke daerah-daerah bahkan pelosok desa sekali pun.
Korupsi  di  daerah  bukan  hanya dilakukan  oleh  para  kepala  daerah (bupati,  walikota  atau  gubernur) karena sejak tahun 1999 hingga 2009, para  anggota  DPRD  pun  banyak terlibat  yang  diperkirakan  merugikan uang  negara  tidak  kurang  200  miliar, jumlah  para  legislator  yang  terlibat mencapai 1000 orang lebih. 2
Tindak pidana korupsi di Indonesia  sudah  sangat  meluas  dalam masyarakat. Perkembangan terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  dan jumlah  kerugian  keuangan  negara maupun  dari  segi  kualitas  tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis  serta  lingkupnya  yang memasuki  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali akan  membawa  bencana  tidak  saja
1 Hadi Supeno, Korupsi di Daerah: Kesaksian.  Pengalaman,  dan  Pengakuan , (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 12.
2 Ibid., hlm. xiii dan xiv.
terhadap  kehidupan  perekonomian nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.  Tindak  pidana  korupsi yang  meluas  dan  sistematis  juga merupakan pelanggaran  terhadap hak- hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi masyarakat,  dan  karena  itu  maka tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya  pemberantasannya  tidak  lagi dapat  dilakukan  secara  biasa,  tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. 3
Pemberantasan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional  selama  ini  terbukti mengalami  berbagai  kendala.  Oleh karena  itu  diperlukan  suatu  metode penegakan  hukum  secara  luar  biasa, diantaranya dengan pembentukan suatu  badan  khusus  yang  mempunyai kewenangan  luas,  independen  serta bebas  dari  kekuasaan  maupun  dalam upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan  secara  optimal,  intensif, efektif, profesional serta
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
berkesinambungan.
Dewasa  ini,  bentuk  organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh  bangunan  struktur  departemen pemerintahan,  sekarang  banyak  diisi oleh bentuk-bentuk dewan, dan komisi-komisi.  Bahkan  di  antaranya, banyak juga yang bersifat ad hoc , alias tidak  permanen.  Seperti  misalnya, pembentukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  sifatnya  jelas  tidak permanen. Ia  dibutuhkan  karena dorongan  kenyataan  bahwa  fungsi lembaga-lembaga  yang  sudah  ada, tetap, dan mandiri sebelumnya, seperti kepolisian  dan  kejaksaan  dianggap tidak  maksimal  atau  tidak  dapat diharapkan efektif melakukan pemberantasan  korupsi.  Jika  kelak, pemberantasan  korupsi  telah  dapat dilakukan dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, tentu keberadaan KPK dapat ditinjau kembali. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas, diketahui  bahwa  KPK  merupakan lembaga yang tidak permanen, sehingga akan lebih baik apabila KPK
4 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi ,  (Jakarta,  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 28-29.
dijadikan  organisasi  independen  yang bersifat permanen dan pihak kepolisian serta kejaksaan meningkatkan  profesionalisme  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sehingga  tidak  terjadi  lagi  hambatan dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  baik  dalam  tahap  penydikan, penuntutan,  maupun  pemeriksaan  di pengadilan.  Kenyataan  yang  terjadi dalam  praktik  di  pengadilan  umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama ini menunjukkan bukti adanya  standar  ganda  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  melalui  kedua mekanisme peradilan yang berbeda. 5
Tindak pidana korupsi merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan,  tindak  pidana  korupsi mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti  penyimpangan  hukum  acara dan  materi  yang  diatur.  Dengan maksud  menekan  seminimal  mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan
5 Tim  Penyusun  Buku  Enam  Tahun  MK, Enam  Tahun  Mengawal  Konstitusi  dan Demokrasi:  Gambaran  Singkat  Pelaksanaan Tugas  Mahkamah  Konstitusi  2003-2009 ,
(Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  2008), hlm. 61.
perekonomian negara. 6
Salah satu bentuk penyimpangan hukum  acara  tersebut  disebutkan dalam  penjelasan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan,  Komisi  Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:
Pertama, ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang
Perubahan  atas  Undang-  Undang
Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi  yang  memuat  perluasan  alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas  pembuktian  terbalik.  Kedua, ketentuan  tentang  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap penyelenggara  negara,  tanpa  ada
6 Lilik  Mulyadi,  “Asas  Pembalikan  Beban Pembuktian  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia Dihubungkan  dengan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”, Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi  Doktor  (S3)  Ilmu  Hukum  Universitas Padjadjaran , 2007, hlm. 3.
hambatan  prosedur  karena  statusnya selaku pejabat negara.
Ketiga, ketentuan
pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan  menyampaikan  laporan  secara terbuka  kepada  Presiden  Republik Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, ketentuan mengenai pemberatan ancaman  pidana  pokok  terhadap Anggota  Komisi  atau  pegawai  pada Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang melakukan korupsi. Kelima, ketentuan mengenai  pemberhentian  tanpa  syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Tulisan  ini  melakukan  kajian terhadap  ide  atau  usulan  terhadap pemberantasan  korupsi  yang  telah menjamur di Indonesia. Hal ini sangat penting  dilakukan  karena  di  dalam praktiknya,  subjek  awam  hukum (Warga  Negara  Indonesia)  masih merasakan adanya ketidakadilan dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi apabila diperbandingkan dengan  penanganan  terhadap  tindak pidana  umum  dan  tindak  pidana
khusus  lainnya.  Selain  itu,  meskipun sudah diberantas, tindak pidana korupsi  masih  saja  terjadi;  bahkan bukan  tidak  mungkin  juga  sedang terjadi  pada  saat  tulisan  ini  selesai diketik.
Menurut  Yesmil  Anwar  dan Adang, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat.  Kejahatan  dapat  didekati dari  dua  pendekatan  utama  yakni yuridis  dan  kriminologis.  Secara yuridis,  kejahatan  diartikan  sebagai setiap  perbuatan  yang  melanggar undang-undang  atau  hukum  pidana yang berlaku di masyarakat.
Sedangkan secara kriminologis, kejahatan  bukan  saja  suatu  perbuatan yang  melanggar  undang-undang  atau hukum  pidana  tetapi  lebih  luas  lagi, yaitu  yang  mencakup  perbuatan  yang anti sosial, yang merugikan masyarakat,  walaupun  perbuatan  itu belum  atau  tidak  diatur  oleh  hukum pidana. 7
Kejahatan menurut I. S. Susanto, bukan  persoalan  moral,  melainkan masalah  yang  bersifat  politik,  karena undang-undang  (pidana)  seringkali
7 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Op.  Cit., hlm.
8.
merupakan  jalan  untuk  menangani kepentingan dan kebutuhan sosial dari kelompok  yang  berkuasa. 8 Kejahatan adalah  masalah  klasik  umat  manusia yang  tidak  dapat  diberantas  tuntas sampai ke akar-akarnya dalam penegakan  hukum  ( law  enforcement )
seiring dengan dinamika perkembangan dan kehidupan masyarakat  modern  dari  waktu  ke waktu  yang  selalu  berubah-ubah akibat  kemajuan  iptek.  Ahli  hukum pidana  dan  kriminologi  telah  lama mengungkapkan bahwa kejahatan adalah  permasalahan  abadi  umat manusia. 9
Sejak  kelahirannya,  hubungan kriminologi  dengan  hukum  pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama  melalui  hasil-hasil  studi  di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di  samping  itu,  dengan  penelitian kriminologi dapat dipakai untuk
8 I.  S.  Susanto,  “Beberapa  Persoalan Mengenai  Kejahatan  Korporasi”, Mahkamah, Volume 13, Nomor 1 , (April 2002), hlm. 148.
9 Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum Pidana:  Horizon  Buku  Pasca  Reformasi , (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2011), hlm. 127-128.
membantu  pembuatan  undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), sehingga  kriminologi  sering  disebut sebagai signal-wetenschap (sinyal- ilmu,  pen). 10 Terhadap  kriminalisasi,
H. Mannheim, memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai  bentuk  perbuatan  anti  sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak  di  antaranya  yang  seharusnya tidak  boleh  dijadikan  tindak  pidana karena tiga alasan:
1. Efisiensi  dalam  menjalankan undang-undang pidana
banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat  luas,  sehingga harus diselidiki apakah kelakuan  yang  bersangkutan itu  ada  sikap  yang  sama
dalam masyarakat.
2. Sekalipun  ada  sikap  yang sama,  maka  harus  diselidiki pula  apakah  tingkah  laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya  secara  teknis sangat  sulit  atau tidak. Sebab
10 I.  S.  Susanto, Kriminologi,  Op.  Cit., hlm. 20.
apabila  ini  terjadi,  akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya.
3. Perlu  diingat  pula  apakah tingkah laku yang
bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak  sesuai  untuk  dijadikan obyek  hukum  pidana,  artinya apakah  nantinya  tidak  terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu. 11
Dari  hal  tersebut  di  atas, rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai solusi pemberantasan tindak pidana  korupsi  dan  dari  manakah pemberantasan  tindak  pidana  korupsi seharusnya dimulai.

## B. Metode Penelitian
Untuk menjawab tujuan penelitian  tersebut  di  atas,  ditetapkan penelitian  yang  dilihat  dari  jenisnya merupakan penelitian hukum normatif.  Sedangkan  dilihat  dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan  gambaran  secara  jelas dan  terperinci  terhadap  permasalahan
11 Ibid., hlm. 20-21.
yang  diteliti.  Objek  penelitian  ini adalah  terkait  dengan  tindak  pidana korupsi yang ditinjau dari aspek solusi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi dan  dari  manakah  pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut
seharusnya dimulai. Data yang
digunakan  dalam penelitian ini adalah hanya  dalam  bentuk  data  sekunder.
Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tertier,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan,  literatur-literatur  hukum, kamus  hukum  dan  kamus  Bahasa Indonesia,  serta  informasi  lain  yang berasal dari media elektronik.
Analisis  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu mendeskripsikan  data  dalam  bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  dengan  pendapat  para ahli  hukum.  Berdasarkan  hal  tersebut di  atas,  tahapan  analisis  data  dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan  data,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  pengolahan  data, penyajian  data  dan  membandingkan
data.  Metode  penarikan  kesimpulan dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara deduktif,  yaitu  penarikan  kesimpulan dari  ketentuan  yang  bersifat  umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.
C. Hasil

## Penelitian dan Pembahasan
Ray  Jeffery  menyatakan,  dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam  kerangka  hukum  pidana  sebab dari  hukum  pidana  dapat  diketahui dengan  pasti  dalam  kondisi  yang bagaimanakah  suatu  tingkah  laku dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan  menurut  George  C.  Vold, dalam  mempelajari  kejahatan  terdapat persoalan  rangkap,  artinya  kejahatan selalu  menunjuk  pada  perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan  masyarakat  tentang  apa yang  dibolehkan  dan  apa  yang dilarang,  yang  semuanya  itu  terdapat dalam  undang-undang,  kebiasaan  dan adat istiadat. 12
Seorang  pakar  sosiologi,  E. Durkheim menyatakan kejahatan bukan  saja  normal,  dalam  arti  tidak ada masyarakat tanpa kejahatan
12 Ibid., hlm. 23-24.
bahkan  dia  menambahkan  kejahatan merupakan  sesuatu  yang  diperlukan, sebab  ciri  setiap  masyarakat  adalah dinamis,  dan  perbuatan  yang  telah menggerakan masyarakat tersebut pada  mulanya  seringkali  disebut sebagai  kejahatan,  misalnya  dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo Galilea atas buah pikirannya  (karena  merusak  generasi muda  dan  merusak  iman,  pen).  Perlu
ditegaskan kejahatan bukanlah
fenomena alamiah, melainkan fenomena  sosial  dan  historis,  sebab tindakan  menjadi  kejahatan  haruslah dikenal,  diberi  cap  dan  ditanggapi sebagai  kejahatan,  di  sana  harus  ada masyarakat yang normanya, aturannya dan  hukumnya  dilanggar,  di  samping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan
menghukum pelanggarnya. 13
Kejahatan,  khususnya  kejahatan tanpa korban memiliki kaitan langsung  terhadap  posisi  korban sebagai  tersangka  atau  terdakwa. Untuk menjelaskan perihal ini, dipaparkan  tulisan  Bambang  Waluyo sebagai berikut:
1. Korban  dan  pelaku  adalah
13 Ibid., hlm. 24.
tunggal, istilah Romli
Atmasasmita, koban dan pelaku merupakan dwi tunggal.
2. Pelaku  berpura-pura  sebagai korban  dalam  kasus  demikian dapat  terjadi  pelaku  tunggal ataupun penyertaan dan pembantuan  (Pasal  55  atau  56 KUHP)  pelaku  lebih  dari  1 (satu) orang.
3. Pelaku  kejahatan  karena  hasil rekayasa  (yang  bersangkutan sebenarnya  korban  kejahatan), oleh  penegak  hukum  dan/atau pihak-pihak  tertentu  termasuk penguasa  dengan  laporan  atau pengaduan  yang  tidak  benar (palsu) kepada penegak hukum.
4. Pelaku  kejahatan  karena  salah tangkap  dan  proses  hukum lain,  sehingga  menjadi  korban ketidakprofesionalan  penegak hukum. 14
Pada  kejahatan-kejahatan  itu adalah sangat jarang, bahwa pembentuk undang-undang telah mengancamkan  pidana  denda  sebagai
14 Bambang Waluyo, Viktimologi:
Perlindungan  Korban  dan  Saksi .  (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011) hlm. 27-28.
satu-satunya pidana pokok, dan apabila  pidana  denda  tersebut  telah diancamkan  secara  alternatif  dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda  yang  diancamkan  itu  biasanya adalah  sangat  rendah.  Menurut  van Hattum,  hal  ini  disebabkan  karena pembentuk undang-undang telah menghendaki  agar  pidana  denda  itu hanya  dijatuhkan  bagi  pelaku-pelaku dari  tindak  pidana  yang  sifatnya ringan saja. 15 Di dalam KUHP, pidana denda  yang terbesar telah diancamkan di  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  KUHP, yaitu  sebesar  dua  puluh  lima  juta rupiah,  yaiu  bagi  mereka  yang  tanpa hak:
1. dengan sengaja telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi  atau  dengan  sengaja telah  turut  serta  dalam  usaha seperti itu;
2. dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan
kepada  khalayak  ramai  untuk
berjudi  atau  dengan  sengaja
15 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.
telah  turut  serta  dalam  usaha seperti itu,  tanpa  melihat apakah  pemakaian  kesempatan itu digantungkan pada pengetahuan  mengenai  sesuatu cara atau tidak; dan
3. telah turut serta dalam permainan  judi  sebagai  suatu usaha. 16
Korupsi  adalah  penyelewengan atau  penyalahgunaan  uang  negara (perusahaan, organisasi,  yayasam, dan sebagainya) untuk  keuntungan pribadi atau orang lain. 17 Korupsi berasal dari perkataan corruptio yang  berarti kerusakan. Menurut Sudarto, perkataan  korupsi  semula  hanyalah bersifat  umum  dan  baru  menjadi istilah  hukum  untuk  pertama  kalinya dalam  Peraturan  Penguasa  Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. 18
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan  dalam  13  buah  pasal  di
16 Ibid., hlm. 79.
17 Tim  Redaksi  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, hlm. 736.
18 Edi
Yunara, Korupsi dan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 33.
dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  pasal- pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  ke dalam  tiga  puluh  bentuk/jenis  tindak pidana  korupsi.  Pasal-pasal  tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan  pidana  penjara  karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai  berikut:  kerugian  keuangan negara;  suap-menyuap;  penggelapan dalam  jabatan;  pemerasan;  perbuatan curang;  benturan  kepentingan  dalam pengadaan; dan gratifikasi. 19
Tindak  Pidana  Korupsi  adalah tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang
19 Tim  Penyusun  Komisi  Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi:
Panduan  untuk  Memahami  Tindak  Pidana Korupsi ,  (Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi), 2006, hlm. 15-17.
Pemberantasan Tindak
Pidana
Korupsi. 20
Paling  tidak  sejak  tahun  1957, yaitu  pada  masa  pemerintahan  orde lama  hingga  tahun  2003  yang  dikenal sebagai  era  reformasi,  telah  dibentuk sejumlah  peraturan  yang  berkaitan dengan pemberantasan korupsi, antara lain:
1. Peraturan  Penguasa  Militer
Nomor Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan Korupsi. 2. Peraturan  Penguasa  Perang Pusat AD Nomor Prt/Perpu/013/1958. 3. Undang-Undang
Nomor
24/Prp/1960  dan  Keputusan Presiden  Nomor  228  Tahun 1967  tentang  Tindak  Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 5. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun
1999 tentang
penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN.
20 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang Mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
7. Undang-Undang  Nomor  20
Tahun 2001 tentang perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2002  tentang  Komisi pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. 21
Seusai  pelaksanaan  pemilihan umum  presiden  dan  wakil  presiden secara  langsung  tahun  2004,  harapan rakyat untuk penegakan hukum, khususnya  pemberantasan  korupsi, masih  juga  belum  menjadi  kenyataan. Terjadi kondisi yang sangat kontras di mana  presiden  menggebu-gebu  dalam pemberantasan  korupsi,  tetapi  tidak ditindaklanjuti  secara  maksimal  oleh jajaran  di  bawahnya.  Implementasi pemberantasan  korupsi  yang  masih setengah  hati  di  kalangan  birokrasi dan petinggi hukum, diperlemah sikap
21 Edi Yunara, Op.Ci, hlm. 41.
tak  proaktif  jajaran  birokrasi  untuk memperkuat  sisi  finansial  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dan  para hakim tipikor serta institusi kepolisian dan kejaksaan yang tidak kondusif dan menghambat  perubahan  signifikan dalam pemberantasan korupsi. 22
Kondisi demikian semakin mengkonfirmasi  adanya  simulakrum kebenaran  hukum  ( simulacrum  of truth )  atau  sesuatu  yang  tampak  atau dibuat  tampak  sebagai  sesuatu  yang lain  yang  menciptakan  sebuah  jurang ( gap )  yang  dalam  antara  realitas  dan kebenaran  hukum  sebagai  akibat  dari konstruksi  realitas  dan  kebenaran  itu di  dalam  berbagai  media  komunikasi hukum. 23
Salah satu terobasan baru dalam pemberantasan  korupsi  yang  menjadi salah satu kebijakan pemerintah adalah  membentuk  Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  independen  dengan tugas  dan  wewenang  melakukan
22 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan,  Konsep,  dan  Paradigma  Moral , (Surakarta:  LPP  dan  UNS  Press,  2008),  hlm.
7.
23 Ibid., hlm. 7.
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sebagai badan yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Khusus berkaitan dengan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,
sebelum  keluarnya  Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah membentuk beberapa  lembaga,  amtara  lain:  Tim Pemberantasan  Korupsi  (TPK)  tahun 1967  sampai  dengan  tahun  1982  di bawah  kendali  Jaksa  Agung,  diketuai Jaksa  Agung  Sugih  Arto,  Komisi Empat  (K4)  Januari  sampai  dengan Mei  1970  diketuai  Wilopo,  Komite Anti-Korupsi  (KAK)  Juni  sampai dengan  Agustus  1970  beranggotakan Angkatan  66  seperti  Akbar  Thnjung, dan kawan-kawan. Operasi Penertiban (berdasarkan  Inpres.  No.  9  Tahun
1977) beranggotakan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Panglima Komando Operasi
Keamanan  dan  Ketertiban  dan  Jaksa Agung  dibantu  pejabat  di  Daerah  dan Kapolri,  Tim  Pemberantasan  Korupsi (tahun  1982)  diketuai  M.A.  Mudjono, selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2000
dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  diketuai  Adi  Andoyo  dan Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai Yusuf Syakir. 24
Komisi  Pemberantasan  Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal  1  undang-undang  ini menentukan  bahwa  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  merupakan serangkaian tindakan untuk  mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi  melalui  upaya  koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  status  hukum komisi  ini  secara  tegas  ditentukan sebagai  lembaga  negara  yang  dalam melaksanakan tugas dan
24 Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI:  Posisi dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum , (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2005), hlm. 4-5.
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  Pembentukan  komisi  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. 25
Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  adalah  serangkaian  tindakan untuk  mencegah  dan  memberantas tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 26 Berdasarkan hal  ini  maka  salah  satu  hal  terpenting dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  adalah  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  yang  salah  satu  putusan akhirnya adalah berupa pemidanaan.
Berdasarkan penjelasan atas Pasal  54  ayat  (1)  RUU  KUHP, pemidanaan  merupakan  suatu  proses. Sebelum  proses  ini  berjalan,  peranan
hakim penting sekali. Ia
25 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 225-227.
26 Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
mengkonkretkan  sanksi  pidana  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu.  Sedangkan  pada  Pasal  54 ayat  (2)  RUU  KUHP,  disebutkan bahwa meskipun pidana pada dasarnya  merupakan  suatu  nestapa, namun pemidanaan tidak
dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan tidak merendahkan martabat manusia. 27 Dari hal ini maka pemidanaan atau penjatuhan hukuman oleh  hakim  merupakan  kewenangan mutlak  dari  hakim  dalam  mengadili suatu  perkara  yang  didasarkan  atas hukum  atau  sanksi  pidana  dalam peraturan perundang-undangan.
Hanya  hukum  yang  mampu menentukan  hukuman  atas  kejahatan dan  kewenangan  untuk  membuat hukum pidana hanya terletak di tangan legislator  (pembuat  undang-undang) yang  mewakili  seluruh  masyarakat yang  disatukan  oleh  permufakatan sosial. Tidak ada hakim yang kemudian bisa (karena ia adalah salah satu  dari  anggota  masyarakat)  dengan
27 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  “RUU  KUHP Buku
Kesatu”. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ ,  diakses
28 Nopember 2017.
keadilan,  memberikan  pada  anggota lain  dari  masyarakat  yang  sama, hukuman  yang  tidak  ditasbihkan  oleh hukum. 28
Akibat  hukum  suatu  tindak pidana  dapat  berupa  pemidanaan  atau tindakan  atau  tidak  dikenakan  pidana sama  sekali.  Hal  ini  terkait  dengan kewenangan hakim untuk memberikan akibat hukum tersebut kepada seseorang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  dalam hukum  pidana dikenal  asas  yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seseorang  tidak  dianggap  bersalah sebelum diberikan putusan oleh hakim yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum yang  tetap.  Hal  ini  berarti  hanya kewenangan kehakiman  yang sah saja (melalui persidangan pidana di pengadilan)  yang  berhak  menyatakan seseorang  terbukti  bersalah  dan  dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan main  hakim  sendiri  terhadap  orang yang  belum  diputus  bersalah  oleh pengadilan yang sah dengan
28 Wahmuji, Perihal Kejahatan dan Hukuman ,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2011),  hlm.  6.  Diterjemahkan  dari  Buku Cesare  Bonesana,  Marchese  Beccaria,  1738- 1794, Dei  Deliti  e  Delle  Pene.  English:  An Essay  on  Crimes  and  Punishments ,  Philip  H. Nicklin:  A.  Walker,  Printer,  24.  Arch  St., Philadelphia, 1819.
menyatakan dirinya bersalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan.
Berdasarkan  Putusan  Perkara Nomor  110/PUU-X/2012,    menurut doktrin,  ada  tiga  asas  kriminalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai tindak  pidana  beserta  ancaman  sanksi pidananya,  yakni:  asas  legalitas;  asas subsidairitas, dan asas persamaan/kesamaan.  Asas-asas  ini dapat  dijadikan  ukuran  untuk  menilai tentang  sifat  adilnya  Hukum  Pidana, dan  mempunyai  fungsi  mengatur terhadap  kebijaksanaan  pemerintah dalam bidang Hukum Pidana. 29
Asas  legalitas  merupakan  asas pokok  dalam  penetapan  kriminalisasi, yang  berfungsi  untuk  membatasi ruang  lingkup  Hukum  Pidana  dan mengamankan  posisi  hukum  rakyat terhadap  negara.  Asas  subsidairitas bermakna bahwa Hukum Pidana harus ditempatkan sebagai ultimum
remedium (senjata  pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan
29 Duwi  Handoko, Dekriminalisasi  terhadap Delik-delik  Dalam  KUHP ,  (Pekanbaru:  Hawa dan AHWA, 2016), hlm. 72.
instrumen penal, bukan sebagai primum  remedium (senjata  utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan  asas  persamaan/kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan Sistem Hukum Pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong  lahirnya  Hukum  Pidana yang bersifat adil dan untuk
menghasilkan hukuman pidana. 30
Terkait  dengan  pidana  dan penjatuhan  pidana  di  Indonesia,  Duwi Handoko  berpendapat  bahwa  sudah seharusnya dalam proses penyelidikan sampai  dengan  pelaksanaan  pidana  di lembaga pemasyarakatan, harus dianut prinsip equlity  before  the  law bagi setiap  warga  negara.  Hal  ini  untuk menepis  anggapan  adanya  perlakuan berbeda  antara  sesama  penjahat  atau pelaku  kriminal  berdasarkan  status yang  dimilikinya,  baik  ditinjau  dari status ekonomi maupun status sosialnya di masyarakat. 31
30 Ibid .
31 Duwi Handoko, Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi  dengan  Evaluasi  Pembelajaran dalam  Bentuk  Teka-Teki  Silang  Hukum  dan
Disertai  dengan  Humor  dalam  Lingkup  Ilmu dan Pengetahuan
tentang Hukum) , (Pekanbaru:  Hawa  dan  AHWA,  2017),  hlm. 139.
Mengenai  tujuan  yang  ingin dicapai  dengan  suatu  pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat  di  antara  para  pemikir  atau di antara para penulis. Menurut P.A.F. Lamintang  dan  Theo  Lamintang, terdapat  tiga pokok pemikiran tentang tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk:
1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat  orang  menjadi  jera dalam  melakukan  kejahatan- kejahatan.
3. Membuat  penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain,  yakni  penjahat  yang dengan  cara-cara  yang  lain sudah  tidak  dapat  diperbaiki lagi. 32
Proses pemidanaan menurut Muladi, dapat dibagi dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang  pembuat  undang-undang, sesuai  dengan  asas  legalitas,  yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus  diterapkan
32 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Op. Cit., hlm. 11.
terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier  (hakim,  petugas  lembaga pemasyarakatan  dan  sebagainya).  Di sini,  terkandung  wujud  keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis  dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. 33
Sebagai bagian akhir dari konsep  pemidanaan  dalam  tinjauan pustaka/kerangka  teori  ini,  diuraikan secara singkat salah satu pendapat ahli mengenai  pola  pemikiran  terhadap pemidanaan  yang  dapat  diterapkan oleh  hakim  kepada  pelaku  kejahatan tanpa  korban  dari  aspek  hubungan korban dengan peradilan pidana, yaitu: Posisi  korban  yang  juga  menjadi terdakwa,  dapat  memberatkan,  namun dapat  pula  meringankan.  Bagi  yang berpura-pura sebagai korban merupakan  faktor  yang  memberatkan. Kemudian bagi dwi tunggal,
33 Heri  Tahir, Proses  Hukum  yang  Adil dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia , (Yogyakarta:  LaksBang  PRESSindo,  2010), hlm. 179-180.
kemungkinan dapat meringankan misalnya,  anak  muda  yang  menjadi korban  narkotika.  Akan  tetapi  bagi korban  dan  pelaku  perjudian  ataupun pelacur yang menjadikan sebagai mata pencaharian,  maka  kondisi  itu  dapat menjadi  faktor  yang  memberatkan hukuman/pidana. 34

## 1. Solusi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Penegakan hukum dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (termasuk  kolusi  dan  nepotisme) adalah dalam rangka adanya kepastian hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan dengan  memerhatikan  faktor  penting lainnya  berupa  substansi  hukum, aparatur  penegak  hukum,  kesadaran hukum  masyarakat  dan  manajemen penegakan  hukum  supaya  tujuan hukum  dapat  tercapai  secara  optimal. Efektif  tidaknya  penegakan  hukum pemberantasan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  (KKN)  oleh  penegak hukum  kepolisian  dan  KPK  sangat menentukan  efektif  tidaknya  upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas pada masa depan dari perilaku  KKN  sebagai  salah  satu prinsip  asas-asas  umum  pemerintahan
34 Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 28.
yang baik. 35 Membicarakan masalah
memang  penting.  Tetapi  yang  lebih penting lagi adalah mencari solusinya. Berikut  ini  beberapa  solusi  untuk menyembuhkan penyakit korupsi, suap,  kolusi,  dan  praktek  mafia  di negeri ini:
1) Memperkuat  keimanan  dan
budaya malu. Bagaimanapun juga, keimanan adalah
benteng terbaik untuk mencegah perbuatan
menipu.
2) Sistem penggajian yang layak.  Para  pejabat/birokrat agar  bisa  bekerja  dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat  curang  harus  diberi gaji dan fasilitas yang layak.
3) Sistem, birokrasi, dan hukum  yang  antikorupsi  dan antikolusi.  Misalnya  hukum yang melarang segala bentuk pemberian suap ataupun hadiah  (gratifikasi)  kepada pejabat atau hakim.
4) Penghitungan kekayaan pejabat dan pembuktian
35 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Op. Cit., hlm. 215-216.
terbalik. Orang yang melakukan  korupsi,  tentu jumlah  kekayaannya  akan bertambah  dengan  cepat. Meski  tidak  selalu  orang yang cepat kaya pasti karena telah  melakukan  korupsi. Bisa  saja  ia  mendapatkan semua  kekayaannya  itu  dari warisan,  keberhasilan  bisnis atau cara lain yang halal.
5) Hukuman yang berat.
Penentuan  hukuman,  baik jenis,  bentuk  dan  jumlahnya diserahkan kepada
pemerintah,  dalam  hal  ini lembaga hukum dan peradilan.
6) Penegakan  hukum  secara tegas  dan  tanpa  pandang bulu.  Percuma  saja  hukum dibuat  jika  hanya  untuk dilanggar. Bagaimana mungkin di negeri ini pencuri  seekor  ayam  dan bahkan  satu  buah  semangka dihukum  penjara  berbulan- bulan,  sementara  koruptor milyaran atau bahkan triliunan  rupiah  bisa  bebas dari  jeratan  hukum?  Hukum
baru  bisa  berfungsi  sebagai hukum jika diterapkan
secara tegas dan tanpa pandang bulu.
7) Teladan dari para pemimpin.
Kalau pemimpinnya memiliki  keberanian  dan kesungguhan untuk itu, korupsi  dapat  ditekan  atau dikurangi, bahkan dihilangkan.
8) Kesadaran kolektif dan
kontrol publik. Bagaimanapun  juga,  harus ada kesadaran kolektif
seluruh rakyat mengenai pemberantasan korupsi, karena  penyakit  ini  sudah
mewabah dengan hebat. Tidak  cukup  kesadaran  ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Demikian  pula,  masyarakat harus  secara  aktif  dan  terus- menerus  mengontrol  para pejabat agar tidak melakukan  korupsi.  Dalam hal  ini,  peran  media  sangat penting, tanpa harus terkotori oleh berbagai
manipulasi dan akrobat
politik. 36 Menurut salah seorang Kompasianer,  pemberantasan  korupsi dapat  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
1) Harus  dimulai  dari  teladan pimpinan  karena  korupsi sudah membudaya.
2) Hukuman penjara maksimal.
3) Menggunakan  Hukum  Islam dengan  menerapkan  hukum potong  tangan.  Dampaknya, pencuri-pencuri yang mencari  sesuap  nasi  (di bawah  seratus  ribu  rupiah) tidak akan dipotong tangannya, sedangkan pencuri di atas dua ratus ribu rupiah  akan  dipotong  salah satu  tangannya.  Sudah  pasti kalau  ada  pejabat  yang tangannya dipotong, dia tidak  perlu  dihukum  mati, tapi  dia  akan  menjalani hidupnya  dengan  satu  (atau bahkan  dua)  tangan  buntung karena dipotong. Kalau tidak
36 Abdur  Rosyid.  “Solusi  bagi  Korupsi  di Negeri Ini”. http://menaraislam.com/hadharatuna/solusi- bagi-korupsi-di-negeri-ini ,
diakses 19
September 2018.
dihukum  mati,  koruptor  itu akan merasakan „hidup enggan mati tak mau‟. Siapa yang  tidak  kapok  korupsi lagi  kalau  tangannya  sudah dipotong seperti itu? Dampak  berikutnya  adalah bahwa  semua  orang  akan tahu bahwa orang ini dulunya  pernah  korupsi  atau mencuri dengan jumlah besar. Hukum alam lah yang kemudian  berbicara.  Dengan menerapkan  hukum  Islam dalam  memberantas  korupsi, dijamin  angka  korupsi  akan menurun dengan sangat
drastis. Di awal pemerintahannya, presiden bisa  memberi  waktu  dua minggu (atau sesuai kesepakatan  bersama)  untuk sosialisasi,  memberi  waktu untuk bertobat, dan mengembalikan uang
korupsi  kalau  ada  yang
merasa menerima suap.
Setelah  masa  itu  berlalu,
siapapun berhak mengajukan dakwaan terhadap kasus korupsi, hukum potong
tangan akan mulai diterapkan.  Tentunya,  ada hukumannya juga untuk orang yang menuduh
seseorang itu korupsi, padahal tidak. 37 Kebuntuan dalam
pemberantasan KKN, meskipun adanya  berbagai  pengawasan  seperti pengawasan melekat, fungsional, legislatif dan masyarakat salah satunya dapat ditembus dengan penegakan  hukum  yang  responsif yang dapat menjerakan dan memalukan bagi para koruptor dengan terciptanya  kepastian  hukum  dan keadilan, namun tetap harus memerhatikan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para tersangka/terdakwa  yang diduga keras melakukan KKN. 38
Memberantas KKN, seyogyanya harus  dimulai  dari  lingkungan  kerja birokrat dan aparat penegak hukum itu sendiri, yakni di tingkat pimpinan atau
37 Dhany  Saputra.  “Solusi  Pemberantasan Korupsi”. https://www.kompasiana.com/dhanysaputra/5 500cee9a333110d1750ff2a/solusi- pemberantasan-korupsi , diakses 19 September 2018.
38 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Op. Cit., hlm. 216.
pejabat  tinggi  negara  disertai  dengan kebijakan  politik  dan  publik  yang transparan  agar  masyarakat  semakin sadar hukum terhadap bahaya KKN di negeri ini. Oleh karena itu, memberantas  KKN  yang  dimulai  dari pegawai  rendahan  atau  rakyat  awam, ibarat jauh panggang dari api sehingga mengharapkan  Indonesia  bebas  dari KKN  hanya  tinggal  di  alam  mimpi saja. 39 Berdasarkan
uraian tiga pendapat terhadap pemberantasan korupsi,  terdapat  tiga  pendapat  yang berlainan dalam lingkup tahapan awal dalam pemberantasan korupsi, yaitu:
1) Harus dimulai dari
pemimpin;
2) Harus dimulai dengan penerapan  Hukum  Islam; dan
3) Lingkungan  kerja  birokrat dan aparat penegak hukum.
Dari  ketiga  pendapat yang berbeda  tersebut,  pada  hakikatnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adanya langkah jitu dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Pendapat yang berbeda tersebut secara filosofi  masih  perlu  dikaji  ulang
39 Ibid., hlm. 216.
kembali  demi  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  optimal.  Oleh karena  itu,  penilaian  terhadap  sesuatu dari mana harus dimulainya pemberantasan  korupsi  menjadi  satu kajian yang menarik.
2. Tahap  Awal  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum  pidana  khusus  di  samping mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti  adanya  penyimpangan  hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu,  tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap  keuangan  dan  perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal  mungkin  penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya  sehingga  lambat  laun  akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada
umumnya. 40
Menurut  penulis,  salah  satu tahap awal dalam memberantas korupsi  adalah  dimulai  dari  sistem pemidanaan,  yaitu  pelaku  tindak pidana  korupsi  tidak  perlu  dihukum pidana  berupa  derita  fisik,  melainkan dihukum  dengan  derita  bathin  seperti dimiskinkan  dan  dicabut  hak-haknya apabila  terbukti  melakukan  korupsi. Apabila  tahap  awal  dengan  sistem pedmidanaan  tersebut  tidak  dapat diterima  oleh  akal  sehat,  maka  solusi pemberantasan  korupsi  yang  dimulai dari  lembaga  penegak  hukum  dapat menjadi pilihan yang juga menjanjikan dalam pemberantasannya, yaitu dengan memberikan kewenangan  penuh  kepada  KPK sebagai  satu-satunya  lembaga  yang memonopoli  pemberantasan  korupsi sehingga  selain  KPK,  tidak  ada lembaga  negara  lain  yang  berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
Alternatif  terhadap  tahap  awal pemberantasan korupsi  lainnya adalah dengan  penerapan  sistem  pembuktian terbalik  secara  publik,  bukan  melalui
40 Lilik  Mulyadi, Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia:  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan Masalahnya ,  (Bandung:  Alumni,  2007),  hlm. 2.
pengadilan.  Dalam  hal  ini,  seseorang yang  diduga  mendapatkan  kekayaan karena  jabatan  dan  pangkatnya  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  kepada  publik  secara langsung  dengan  acara  televisi  yang dapat  diberi  nama  “ korupsi  nggak ya? ”.  Dari  acara  ini,  pejabat  karena pangkat dan jabatannya harus memberikan  keterangan  dari  para  juri yang  kritis  membandingkan  antara fasilitas yang diperoleh dengan kenyataan fasilitas yang didapatkannya.  Hal  ini  tentunya  akan bertentangan  dengan  undang-undang apabila ketentuannya belum diatur.
Menurut Edi Yunara, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, tidak  bisa  hanya  bergantung  pada kekuatan Undang-undang Pemberantasan  Korupsi  saja  (dalam hal  ini  aparat  penegak  hukum  hanya bertindak dengan mengandalkan Undang-undang Pemberantasan Korupsi).  Untuk  menciptakan  hasil kerja  yang  maksimal  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  tersebut  maka haruslah  diimbangi  dengan  cara-cara atau  kebijakan-kebijakan  lain  yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di luar Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini terdapat  2  (dua)  sarana  yang  harus ditempuh untuk memberantas perbuatan korupsi, yaitu:
1) Sarana Penal
Faktor  dan  kondisi  yang bersifat kriminogen untuk
timbulnya  korupsi  sangatlah luas sekali (multidimensi)
yang  pada  hakikatnya  tidak hanya menyangkut aspek ekonomis  saja,  tetapi  juga meliputi  aspek  sosial,  budaya, politik, serta birokrasi/administrasi, dan sebagainya.  Memang  dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Undang- Undang  Mahkamah  Agung telah memberi kesempatan bagi hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya,
sedangkan kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang  hal  tersebut  masih relevan dan tidak menyimpang dari  maksud  pembuat  undang- undang  terdahulu  serta  demi mencapai  rasa  keadilan  dan
kebenaran  masyarakat.  Hakim harus  berusaha  semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru
dengan mempedomani
yurisprudensi  yang  ada  untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih  ada  dalam  undang- undang  yang  berlaku  demi tercapainya  rasa  keadilan  dan kebenaran  dalam  hidup  dan kehidupan  bernegara  maupun masyarakat.
2) Sarana Non-penal
Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan korupsi yang  lebih  menitikberatkan pada  upaya  preventif,  yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi  dapat  dilaksanakan dengan cara menangani faktor- faktor  pendorong  terjadinya korupsi, yang dapat dilaksanakan  dalam  beberapa cara, yakni:
a. Cara moralistik Cara  moralistik  dapat dilakukan  secara  umum melalui  pembinaan  mental
dan moral manusia, khotbah-khotbah,  ceramah, dan  penyuluhan  di  bidang keagamaan, etika, dan hukum.
b. Cara abolisionistik
Cara  ini  berangkat  dari asumsi bahwa korupsi
adalah suatu kejahatan
yang harus diberantas
dengan terlebih dahulu menggali  sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diserahkan  pada  usaha- usaha untuk menghilangkan sebab- sebab  tersebut.  Kemudian, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan- permasalahan  yang  tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan- dorongan  individual  yang mengarah  pada  tindakan- tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat,  serta menindak
orang-orang korup  berdasarkan  hukum
yang  berlaku.  Yang  perlu mendapat  perhatian  dalam hal  ini  ialah  bahwa  hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen dan aparat harus menindak siapa  saja  yang  melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat melalui
lembaga-lembaga yang ada harus  berani  melakukan pembersihan terhadap siapa  saja  yang  tidak  jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara. Dari sebab-sebab terjadinya  tindak  pidana korupsi  tersebut  dengan melihat aspek-aspek ekonomis;  sosial,  budaya, dan  lain-lain,  maka  upaya- upaya nonpenal yang secara  sistem  terintegrasi memang relatif penetapannya.
Namun,
secara  sederhana  hal-hal yang  perlu  diperhatikan dalam menanggulangi sebab-sebab terjadinya tindak  pidana  korupsi  atau
dicapainya  penyelenggara yang  bersih,  diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Peran pengawasan dalam  penanggulangan korupsi;
b) Sistem  kesejahteraan; dan c) Diterapkannya manajemen mutu dalam setiap kegiatan. 41 Berangkat  dari  sejarah,  istilah korupsi
baru dikenal dalam perundang-undangan  pidana  di  luar KUHP,  yaitu  sejak  adanya  Peraturan Penguasa Militer
Nomor Prt/PM/06/1957  tanggal  1  April  1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Maka menurut  penulis,  tidak  ada  salahnya pemberantasan korupsi diawali dengan penyerahan tugas, fungsi, kewenangan,  dan  hal  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  lainnya dalam  pemberantasan  korupsi  kepada militer  yang  saat  ini  dapat  dituntut profesionalitasnya  yang  tidak  lagi terlibat  dalam  politik  aktif,  sekaligus sebagai bukti bakti kepada negeri yang terserang  oleh  penyakit  yang  sudah
41 Edi Yunara, Op. Cit., hlm. 58-65.
sulit untuk diobati.
Salah  satu  prosedur  yang  harus dilalui  adalah  presiden  menyatakan negara dalam keadaan perang terhadap korupsi.  Hal  ini  dapat  juga  dikaitkan dengan  delik  korupsi  adalah  delik khusus  dalam  hukum  pidana  dan apabila instansi dalam sistem peradilan pidana tidak dapat menyelesaikannya,  tidak  ada  salahnya dibuat terobosan hukum mengikutsertakan militer secara penuh dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Hal tersebut sama halnya dengan alasan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957  tanggal  1  April  1957
tentang Pemberantasan Korupsi, karena  pada  saat  itu  negara  Indonesia dalam keadaan bahaya perang. Pengertian  korupsi  menurut  Peraturan
Penguasa
Militer
Nomor
Prt/PM/06/1957  tanggal  1  April  1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1.
Tiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  siapa pun, baik untuk kepentingan sendiri,
untuk kepentingan
orang  lain,  atau  tidak langsung  menyebabkan kerugian  keuangan  atau perekonomian negara. 2. Tiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seorang pejabat  yang  menerima gaji  atau  upah  dari suatu badan yang menerima  bantuan  dari keuangan  negara  atau daerah  yang  dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh  jabatan  langsung atau tidak langsung
membawa  keuntungan keuangan  atau  materiel baginya. 42 Perlu diketahui bahwa, Peraturan Penguasa Militer
Prt/PM/06/1957  tanggal  1  April  1957 tentang Pemberantasan Korupsi adalah cikal  bakal  pemerintah  Indonesia menyempurnakan  peraturan  korupsi dengan  Perpu  Nomor  24  (Prp)  Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan,
42 Ibid., hlm. 50.
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi  yang  diundangkan  dalam Lembaran  Negara  Nomor  72  Tahun 1960 yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971  yang  membagi rumusan  delik  korupsi  menjadi  6 (enam) kelompok. 43
Berdasarkan  uraian  di  atas, apabila  militer  diberikan  kepercayaan untuk melakukan pemberantasan korupsi,  maka  perlu  kiranya  disusun suatu  aturan  main  yang  khusus  agar pelaksanaan  aturan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Solusi yang logis sehingga dapat menjadi solusi yang realistis dan dapat mengatasi  masalah  dalam  lingkup pemberantasan  tindak  pidana  korupsi memang akan terkesan susah diperoleh karena korupsi telah mewabah sedemikian rupa dan adanya pembiaran  dan  kepura-puraan  bahkan keikutsertaan  dalam  tindak  pidana korupsi apabila kesempatan itu datang menyapa. Oleh karena itu, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi harus  diawali  dengan  menyatakan perang  terhadap  korupsi  dan  sebaik-
43 Ibid .
baiknya alat perang adalah militer.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan
pembahasan terhadap  rumusan  masalah  di  dalam penelitian  ini,  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberantasan  tindak  pidana korupsi  adalah  dalam  rangka kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan. Solusi
pemberantasan  korupsi  antara lain dapat dilakukan dengan cara memperkuat keimanan dan budaya  malu,  sistem  penggajian yang  layak,  sistem,  birokrasi, dan hukum yang antikorupsi dan antikolusi,  pembuktian  terbalik, hukuman  yang berat,  penegakan hukum  secara  tegas  dan  tanpa pandang  bulu,  dan  kesadaran kolektif  dan  kontrol  publik. Selain itu, pemberantasan korupsi  juga  dapat  dilakukan dengan  cara  harus  dimulai  dari teladan pimpinan karena korupsi sudah membudaya, menggunakan Hukum Islam
dengan menerapkan hukum
potong tangan, kebijakan politik dan  publik  yang  transparan  agar
masyarakat semakin sadar hukum terhadap bahaya korupsi.
2. Berangkat  dari  sejarah  istilah korupsi  baru  dikenal  dalam perundang-undangan  pidana  di luar  KUHP,  yaitu  sejak  adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor  Prt/PM/06/1957  tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan  Korupsi.  Maka tidak ada salahnya pemberantasan  korupsi  diawali dengan penyerahan tugas, fungsi,  kewenangan,  dan  hal yang  tidak  bertentangan  dengan hukum lainnya dalam pemberantasan  korupsi  kepada militer  yang  saat  ini  dapat dituntut  profesionalitasnya  yang tidak  lagi  terlibat  dalam  politik aktif,  sekaligus  sebagai  bukti bakti kepada negeri yang terserang  oleh  penyakit  yang sudah sulit untuk diobati.

## Daftar Pustaka
A. Buku Anwar, Yesmil dan Adang. Kriminologi .  Bandung:  PT Refika Aditama, 2010.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan dan  Konsolidasi  Lembaga
Negara  Pasca  Reformasi . Jakarta, Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI, 2006.
Effendy,  Marwan. Kejaksaan  RI: Posisi  dan  Fungsinya  dari Perspektif  Hukum .  Jakarta:
Gramedia  Pustaka  Utama,
2005.
Handoko,  Duwi. Asas-asas  Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi  dengan  Evaluasi Pembelajaran  dalam  Bentuk Teka-Teki  Silang  Hukum  dan Disertai dengan Humor dalam  Lingkup  Ilmu  dan Pengetahuan tentang Hukum) .  Pekanbaru:  Hawa dan AHWA, 2017. Handoko,  Duwi. Dekriminalisasi terhadap  Delik-delik  Dalam
KUHP . Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Lamintang,
Theo. Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Moerad, Pontang. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan  dalam  Perkara Pidana . Bandung: PT
Alumni, 2005.
Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:
Normatif,  Teoretis,  Praktik dan  Masalahnya .  Bandung: Alumni, 2007.
Sulistia,  Teguh  dan  Zurnetti,  Aria.
Hukum Pidana: Horizon Buku Pasca Reformasi . Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2011.
Sulistiyono,  Adi. Negara  Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan
Paradigma  Moral .  Surakarta:
LPP dan UNS Press, 2008.
Supeno,  Hadi. Korupsi  di  Daerah:
Kesaksian.  Pengalaman,  dan
Pengakuan . Yogyakarta: Total Media, 2009.
Susanto,
I. S. Kriminologi . Yogyakarta:
Genta Publishing, 2011. Tahir, Heri. Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
Tim  Penyusun  Buku  Enam  Tahun
MK, Enam  Tahun  Mengawal Konstitusi  dan  Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah  Konstitusi  2003- 2009 . Jakarta, Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Membasmi: Panduan  untuk  Memahami Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. Tim  Redaksi  Pusat  Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat  Bahasa .  Jakarta:  PT Gramedia  Pustaka  Utama, 2008.
Wahmuji. Perihal  Kejahatan  dan Hukuman . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Diterjemahkan dari Buku Cesare  Bonesana,  Marchese Beccaria,  1738-1794, Dei Deliti  e  Delle  Pene.  English: An  Essay  on  Crimes  and Punishments , Philip H.
Nicklin:  A.  Walker,  Printer, 24.  Arch  St.,  Philadelphia,
1819. Waluyo, Bambang. Viktimologi: Perlindungan  Korban  dan Saksi .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2011.
Yunara, Edi. Korupsi dan Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

## B. Jurnal
Susanto,  I.  S.  “Beberapa  Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi”, Mahkamah,
Volume  13,  Nomor  1 ,  (April 2002).

## C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir
Mulyadi,  Lilik.  “Asas  Pembalikan Beban  Pembuktian  terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi 2003”. Disertasi  Ilmu  Hukum, Program Pascasarjana Program  Studi  Doktor  (S3) Ilmu Hukum Universitas
Padjadjaran , 2007.

## D. Internet
Abdur  Rosyid.  “Solusi  bagi  Korupsi
di Negeri Ini”. http://menaraislam.com/hadh aratuna/solusi-bagi-korupsi- di-negeri-ini, diakses 19 September 2018. Dhany Saputra. “Solusi Pemberantasan Korupsi”. https://www.kompasiana.com /dhanysaputra/5500cee9a333 110d1750ff2a/solusi-
pemberantasan-korupsi, diakses 19 September 2018.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia. “RUU  KUHP  Buku  Kesatu”.
http://ditjenpp.kemenkumha m.go.id/. Diakses 28 Nopember 2017.

## E. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor Prt/PM/06/1957  tanggal  1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi