## Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan

## ( The Settlement of Environmental Pollution From Environmental Law Aspect)

## A’an Efendi
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegalboto Jember email: efendi_hukum@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Penyelesaian  kasus  pencemaran  lingkungan  dari  aspek  hukum  lingkungan  mencakup  tiga  aspek hukum,  yaitu  hukum  lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan  keperdataan,  dan  hukum lingkungan  kepidanaan  sebagai  konsekuensi  kedudukan  hukum  lingkungan  sebagai  hukum fungsional.  Instrumen  hukum  lingkungan  administratif  adalah  pengawasan,  sanksi  administrasi, dan  gugatan  di  peradilan  tata  usaha  negara.  Hukum  lingkungan  keperdataan  memberikan  hak kepada  korban  pencemaran  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian.  Hukum  lingkungan kepidanaan memberi sanksi pidana kepada pencemar.
Kata Kunci: pencemaran  lingkungan,  hukum  lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan

## ABSTRACT
The  settlement  of  environmental  pollution  cases  from  enviromental  law  aspects  consist  of  three aspects of laws, there are administrative enviromental law, privat environmental law, and criminal enviromental law as consequencies that environmental law as functional law. The instruments of administrative  environmental  law  are  monitoring,  administration  sanction,  and  suit  in administrative court. Privat environmental law offer right to the victim of pollution that suit to get claim. Criminal environmental law give penal sanction to polluter.
Key Words: environmental  pollution,  administrative  environmental  law,  privat  environmental law, criminal environmental law

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini  telah  menunjukkan kemajuan  di  berbagai bidang  kehidupan  masyarakat,  meliputi  bidang  sosial budaya dan kehidupan  beragama,  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (iptek),  politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan  sarana  dan  prasarana,  serta  pengolahan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan lingkungan  hidup.  Di  samping  banyak  kemajuan  yang  telah  dicapai,  masih  banyak  pula tantangan  atau  masalah  yang  belum  sepenuhnya  terselesaikan.  Untuk  itu,  masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan. 1
Tantangan  atau  masalah  yang  belum  sepenuhnya  terselesaikan,  diantaranya adalah  masalah  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  sebagai  efek  samping  dari berjalannya proses pembangunan. Seperti diakui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1 Bab II Kondisi Umum Sub Bab II.1 Kondisi Saat Ini pada Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  (UU Nomor  17  Tahun  2007),  Lampiran  I  tentang  Sumber  Daya Alam  dan  Lingkungan  Hidup “…Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  sehingga  daya  dukung  lingkungan menurun  dan  ketersediaan  sumber  daya  alam  menipis.  Menurunnya  daya  dukung  dan ketersedian  sumber  daya  alam  juga  terjadi  karena  kemampuan  iptek  yang  rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk”.
Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan ini diprediksi akan terus berlanjut. Seperti dikatakan oleh Otto Soemarwoto “Masyarakat Indonesia  mempunyai  kepercayaaan  kuat  bahwa  lingkungan  hidup  berlawanan  dengan pembangunan.  Mengingat  kita  masih  melarat,  pembangunan  harus  didahulukan  dari lingkungan  hidup.  Dalam  pemerintah  pun  lingkungan  hidup  hanya  menempati  tempat yang marjinal. Benarkah ada kontroversi antara lingkungan hidup dan pembangunan?”. 2 Berbagai  kasus  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang  menonjol  sebagai efek  samping  dari  proses  pembangunan  adalah  kerusakan  sumber  daya  hutan  akibat meningkatnya  praktik  pembalakan  liar  ( illegal  logging)  dan  penyelundupan  kayu, meluasnya  kebakaran  hutan  dan  lahan,  meningkatnya  tuntutan  atas  lahan  dan  sumber daya  hutan  yang  tidak  pada  tempatnya,  meluasnya  perambahan  dan  konversi  hutan alam,  serta  meningkatnya  penambangan  resmi  maupun  tanpa  izin.  Tahun  2004, kerusakan  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  sudah  mencapai  59,2  juta  hektar  dengan  laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hutan (Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007, Bab  II  Konsisi  Umum,  Sub  bab  II.1  Kondisi  Saat  Ini,  huruf  I  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan Hidup).
Di  samping  itu,  pencemaran  air,  udara,  dan  tanah  juga  merupakan  kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang menonjol sebagai akibat pesatnya aktivitas pembangunan  yang  kurang  mempertahankan  aspek  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup (Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007, Bab II Konsisi Umum, Sub bab II.1 Kondisi Saat Ini, huruf I Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).
Persoalan pencemaran lingkungan dapat dilihat dari berbagi aspek keilmuan yang merupakan  sarana  untuk  menyelesaikannya.  Persoalan  pencemaran  lingkungan  dapat diselesaikan melalui aspek medik, planalogis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. 3 Hukum  yang  berfungsi  sebagai  sarana  penyelesaian  pencemaran  lingkungan adalah  hukum  lingkungan.  Hukum  lingkungan  adalah  instrumentarium  yuridis  bagi pengelolaan lingkungan. 4
Dalam  perspektif  hukum  lingkungan,  penuntasan  kasus-kasus  pencemaran lingkungan  lingkungan  mencakup  3  (tiga)  bidang  sekaligus,  yaitu  hukum  lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi logis kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. 5
2 Otto  Soemarwoto,  2005, Menyinergikan  Pembangunan  &  Lingkungan  Telaah  Kritis  Begawan  Lingkungan, Publiser of Choice & Ecoheart, Yogyakarta, hlm.185.
3 Siti  Sundari  Rangkuti,  2005, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,  Edisi  Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.1.
4 Koesnadi  Hardjasoemantri,  1999, Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  Ketujuh,  Gajahmada  University  Press, Yogyakarta, hlm. 38-39.
5 Hukum  lingkungan  merupakan  bagian  hukum  administrasi.  Namun  di  samping  itu,  hukum  lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan  kedalam  pembidangan  hukum  klasik.  Hukum  lingkungan  memiliki  sifat  terobosan  dari  mata kuliah-mata  kuliah  hukum  tradisional,  sehingga  digolongkan  ke  dalam  mata  kuliah  hukum  fungsional. Dengan  demikian,  dari  segi  substansi,  pembidangan  hukum  lingkungan  terdiri  atas:  hukum  lingkungan administratif,  hukum  lingkungan  keperdataan,  hukum  lingkungan  kepidanaan,  hukum  lingkungan

## Hukum Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  3  bidang  hukum  lingkungan  terkait penuntasan  kasus-kasus  pencemaran  lingkungan,  maka  ada  baiknya  terlebih  dahulu dipahami mengenai makna hukum lingkungan dan pencemaran lingkungan.
Lal  Kurukulasuriya  dan  Nicholas  A.  Robinson  menjelaskan  pengertian  hukum lingkungan sebagai berikut “ Environmental Law can be generally defined as the body of law  that  contains  elements  to  control  the  human  impact  on  the  Earth  and  on  public health”. 6 Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah seperangkat  aturan  hukum  yang  memuat  tentang  pengendalian  dampak  manusia terhadap  bumi  dan  kesehatan  publik.  Hukum  lingkungan  adalah  kategori  hukum  yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. 7
UNEP  mendefinisikan  hukum  lingkungan  sebagai the body of law which contains elements  to  control  the  human  impact  on  the  environment. 8 Hukum  lingkungan  adalah seperangkat  aturan  hukum  yang  berisi  unsur-unsur  untuk  mengendalikan  dampak manusia terhadap lingkungan.
A.B.  Blomberg,  A.A..J.  de  Gier  and  J.  Robbe  memberikan  definisi  hukum lingkungan  sebagai  berikut  “ environmental  law  is  generally  understood  as  the  law protecting the quality of the environment and nature conservation law, thus excluding, at the  very  least,  building  law  and  land  development  law”. 9 (Hukum  lingkungan  secara umum  dipahami  sebagai  hukum  yang  melindungi  kualitas  lingkungan  dan  hukum konservasi  alam,  kemudian  paling  tidak,  hukum  bangunan  dan  hukum  pembangunan pertanahan).
Alan  Gilpin  dalam  dalam Dictionary  of  Environmental  Law  memberikan  definisi tentang hukum lingkungan secara komprehensif sebagai berikut:
“A  body  of  law  dealing  with  the  relationship  between  people  and  their environment,  and  the  regulation  of  those  relationships.  Environmental  law incorporates matters such as land use, water, water pollution, waste disposal, air pollution,  mining,  national  parks,  forestry,  fauna  and  flora,  soil,  hazardous chemicals  and  noise,  environmental  planning  and  environmental  economics.  It draws on all branches of the law for its conceptual framework, including contract, property  rights,  administration,  dispute  resolution,  criminal  and  constitutional law.  It  provides  a  system  enabling  environmental  and  planning  decisions  to  be made  by  parliaments,  councils,  the  public  and  private  sectors,  and  provides
perpajakan, hukum lingkungan internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta hukum penataan ruang. Lihat Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius  Constituendum”,  Pidato  Pengukuhan  Diucapkan  di  Hadapan  Rapat  Senat  Universitas  Airlangga  Saat Peresmian  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,  Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 1991, hlm. 5.
6 Lal Kurukulasuriya and Nicholas A. Robinson, “Training Manual on International Environmental Law”, United Nations Environment Programme, hlm.15.
7 Ibid.
8 UNEP  Global  Judges  Programme,  Application  of  Environmental  Law  by  National  Courts  and  Tribunal Presentation  4  Scope  and  Content  of  Substantive  Environmental  Law,  United  Nations  Environmental Programme.
9 A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier and J. Robbe, The Integration of the Protection of Nature Conservation areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law, Utrecht Law Review, p.133.
guidance for decisions by individuals and households. It provides procedures for the  handling  of  development  applications,  environmental  appeals  and  public enquiries.  It  enables  planning  schemes,  structural  plans  and  statutory instruments to be put in place and to be varied or changed according to political circumstances”. 10
Nancy  K.  Kubasek  dan  Gary  S.  Silverman  menggolongkan  hukum  lingkungan  ke dalam golongan hukum publik dan hukum privat sekaligus. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menyatakan:
“Public  laws  are  those  set  up  to  provide  for  the  public  welfare,  and  they  are generally  administrated  by  administrative  agencies.  These  law  usually  regulate classes  of  people  or  organizations.  Environmental  law  is  considered  public  law. Privat  law,  on  other  hand,  generally  regulated  the  conduct  between  two individual parties. Sometimes private law may bu used in environmental matters. For example, if a company does not properly test a chemical and consequently sells a product that injures a consumer, that consumer may be able to bring a private action for compensation against the company”. 11
Siti  Sundari Rangkuti  menyatakan  bahwa  dari substansi hukum  yang  merupakan materi  hukum  lingkungan,  maka  mata  kuliah  hukum  lingkungan  digolongkan  ke  dalam mata  kuliah  hukum  fungsional  ( functionele  rechtsvakken),  yaitu  mengandung  terobosan antara  berbagai  disiplin  hukum  klasik  (tradisional).  Substansi  hukum  lingkungan menimbulkan  pembidangan  dalam  hukum  lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan internasional yang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri dan hukum tata ruang. 12
Dengan  demikian,  hukum  lingkungan  tidak  merupakan  bagian  hukum  publik ataupun  bagian  dari  hukum  privat,  namun  mencakup  hukum  publik  dan  hukum  prifat sekaligus. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang mengandung aspek hukum publik dan aspek hukum privat.
Dalam  kepustakaan  hukum  lingkungan  dan  ilmu  lingkungan  dapat  ditemukan berbagai  pandangan  para  pakar  hukum  lingkungan  dan  ilmu  lingkungan  mengenai pengertian  pencemaran  lingkungan,  namun  dalam  penelitian  ini pengertian  pencemaran lingkungan  mengacu  kepada  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Pasal 1 angka 14 UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut “Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat, energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan”.  Pencemaran lingkungan  menurut  Pasal  1  angka  14  UU  PPLH  memiliki  unsur-unsur:  (i)  masuk  atau dimasukkannya,  (ii)  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan  komponen  lain,  (iii)  ke  dalam lingkungan  hidup,  (iv)  oleh  kegiatan  manusia,  dan  (v)  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Pencemaran lingkungan menurut UU PPLH hanya meliputi pencemaran lingkungan yang  disebabkan  karena  kegiatan  manusia,  tidak  termasuk  di  dalamnya  pencemaran lingkungan  yang  disebabkan  oleh  alam,  misalnya  bencana  tsunami  di  Nanggroe  Aceh
10 Alan Gilpin, 2000, Dictionary of Environmental Law, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA, p.106.
11 Nancy K. Kubasek and Gary S. Silverman, 1997, Environmental Law, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, p.12.
12 Siti Sundari Rangkuti, op.cit, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, hlm.4-5.
Darus  Salam,  meletusnya  Gunung  Merapi  di  Yogyakarta  dan  hujan  debu  dari  Gunung Semeru di Jawa Timur.
Pengertian  kasus pencemaran  lingkungan  dalam  tulisan  ini  adalah  terbatas  pada kasus  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  manusia  dan  tidak mencakup  di  dalamnya  mengenai  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  faktor alam.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Hukum Lingkungan Administratif
Hukum  lingkungan  administratif  berorientasi  untuk  menuntaskan  persoalan pencemaran lingkungannya (perbuatan pencemarannya). Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan  dari  aspek  hukum  lingkungan  administratif  dilakukan  oleh  aparatur pemerintahan  atau  secara  lebih  konkrit  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang mengeluarkan izin. Sarana yang digunakan adalah pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan adalah sarana preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sedangkan sanksi administrasi adalah sarana represif untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi.
Pengawasan  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan.  Dengan  mekanisme  pengawasan  yang  baik  dapat  dicegah terjadinya  pencemaran  lingkungan.  Hal  yang  demikian  tentunya  lebih  baik  dari  pada melakukan  upaya  penanggulangan  setelah  terjadinya  pencemaran  lingkungan  sesuai prinsip “lebih baik mencegah daripada mengobati”.
Pengawasan dilakukan oleh aparatur pemerintahan atau secara lebih konkrit oleh badan  atau  pejabat  yang  memberikan  izin  lingkungan  agar  persyaratan  izin  dipatuhi. Persyaratan dalam izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.  Dengan  demikian,  kewenangan  badan  atau  pejabat  yang  berwenang memberikan izin lingkungan tidak berakhir dengan dengan diterbitkannya izin lingkungan, wewenangnya  masih  berlanjut  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan pelaksanaan izin dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
Dasar  hukum  pengawasan  sebagai  sarana  pencegahan  pencemaran  lingkungan diatur  dalam  ketentuan  Pasal  71  sampai  dengan  Pasal  75  UU  PPLH  yang  selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 71
(1) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha  dan/atau kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  dapat  mendelegasikan  kewenangannya dalam  melaksanakan  pengawasan  kepada  pejabat/instansi  teknis  yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota menetapkan  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  yang  yang  merupakan  pejabat fungsional.
Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupat/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan  ketaatan  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  izin lingkungan.

## Pasal 73
Menteri  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  izin  lingkungannya
diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah  jika  pemerintah  menganggap  terjadi  pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 74
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
a. Melakukan pemantauan;
b. Meminta keterangan;
c. Membuat salinan dan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. Memasuki tempat tertentu;
e. Memotret;
f. Membuat rekaman audio visual;
g. Mengambil sampel;
h. Memeriksa peralatan;
i. Memeriksa peralatan;
j. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
k. Menghentikan pelanggaran tertentu.
(2) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(3) Penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dilarang  menghalangi  tugas  pejabat pengawas lingkungan hidup.
Pasal 75
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengangkatan  pejabat  pengawas  lingkungan hidup  dan  tata  cara  pelaksanaan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Badan  atau  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  adalah Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  (KNLH),  Gubernur  atau  Bupati/walikota. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KNLH,  Gubernur,  Bupati/Walikota  adalah  pengawasan terhadap  ketaatan  pelaksanaan  persyaratan  perizinan  yang  menjadi  wewenangnya masing-masing.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  PPLH  izin  yang  menjadi  kewenangan  KNLH, Gubernur,  Bupati/Walikota  adalah:  izin  lingkungan  berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  UU PPLH, izin pengolahan limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dan izin melakukan dumping ke media lingkungan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PPLH.
Dengan statusnya sebagai kementerian yang non departemental atau kementerian yang  tidak  memimpin  suatu  departemen,  kedudukan  KNLH  hanya  ada  di  tingkat  pusat dan  tidak  mempunyai  struktur  organisasi  ke  tingkat  daerah.  Tentunya  ini  menjadi hambatan  bagi  KNLH  untuk  melakukan  pengawasan  terutama  pengawasan  terhadap pelaksanaan izin di daerah.
Pasal  73  UU  PPLH  yang  menyatakan  KNLH  dapat  melakukan  pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya di terbitkan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  sesuatu  yang  janggal.  Bagaimanakah mekanisme  penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  daerah  kepada  KNLH?  Bukankah antara  pemerintah  daerah  dan  KNLH  tidak  ada  hubungan  organisatoris  atau kelembagaan. Ketentuan pasal 73 UU PPLH ini justru mengkaburkan makna pengawasan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan.
Langkah  maju  dalam  ketentuan  UU  PPLH  adalah  diaturnya  tentang  pejabat pengawas  lingkungan  atau  “inspektur  lingkungan”  dalam  Pasal  74  yang  memiliki wewenang  untuk:  melakukan  pemantauan,  meminta  keterangan,  membuat  salinan  dari dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang  diperlukan,  memasuki  tempat  tertentu,
memotret,  membuat  rekaman  audio  visual,  mengambil  sampel,  memeriksa  peralatan, memeriksa  instalasi  dan/atau  alat  transportasi  dan/atau  menghentikan  pelanggaran tertentu.  Dengan  adanya  inspektur  lingkungan  ini  diharapkan  pelaksanaan  pengawasan berjalan lebih efektif.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  75  UU  PPLH  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan dan tata cara pengawasan akan diatur dengan  peraturan  pemerintah.  Mengingat  pentingnya  peran  pejabat  pengawas lingkungan  dan  pengawasan  sabagai  sarana  pencegahan  pencemaran  lingkungan diharapkan  agar  pemerintah  segera  membentuk  peraturan  pemerintah  sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 75 UU PPLH.
Setelah  aspek  pengawasan,  berikutnya  adalah  aspek  sanksi  administrasi. Penerapan sanksi administrasi adalah tindak lanjut dari pengawasan. Apabila berdasarkan pengawasan  oleh  badan  atau  pejabat  pemberi  izin  ditemukan  adanya  pelanggaran terhadap    syarat  izin  maka  badan  atau  pejabat  pemberi  izin  dapat  menjatuhkan  sanksi administrasi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut.
Sanksi  administrasi  adalah  sarana  kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik  yang dapat  diterapkan  oleh  penguasa  sebagai  reaksi  terhadap  mereka  yang  tidak  mentaati norma-norma  hukum  administrasi. 13 Sifat  dari  sanksi  administrasi  adalah reparatoir artinya  memulihkan  pada  keadaan  semula. 14 Sanksi  administrasi  mempunyai  fungsi instrumental,  yaitu  pencegahan  dan  penanggulangan  perbuatan  terlarang  dan  terutama ditujukan  terhadap  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga  oleh  ketentuan  hukum  yang dilanggar  tersebut. 15 Sanksi  administrasi  berfungsi  sebagai  instrumentarium  untuk menanggulangi  perbuatan-perbuatan  terlarang  dan  ditujukan  untuk  melindungi kepentingan  lingkungan  maupun  masyarakat,  kepentingan  mana  memang  di  jaga  oleh peraturan yang bersangkutan dilanggar. 16
Dasar  hukum  penerapan  sanksi  administrasi  sebagai  sarana  penanggulangan pencemaran  lingkungan  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  83  UU PPLH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 76
(1) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  menerapkan  sanksi  administratif  kepada penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan  ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin lingkungan; atau
d. Pencabutan izin lingkungan.
Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau  kegiatan  jika  pemerintah  menganggap  pemerintah  daerah  secara  sengaja  tidak
13 Paulus Efendi Lotulung, Penelitian Tentang Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Pencemaran,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995/1996, hlm.1.
14 Philipus  M.  Hadjon,  1993, Pengantar  Hukum  Administasi  Indonesia,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm.247.
15 Siti  Sundari  Rangkuti,  Inovasi  Hukum  Lingkungan:  Dari  Ius  Constitutum  ke  Ius  Constituendum,  Pidato Pengukuhan Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Universitas Airlangga Saat Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 1991, hlm. 3.
16 Paulus Efendi Lotulung, op.cit., hlm.2.
menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran  yang  serius  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 78
Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  tidak  membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. Pasal 79
Pengenaan  sanksi  administratif  berupa  pembekuan  atau  pencabutan  izin  lingkungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  huruf  c  dan  huruf  d  dilakukan  apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan. Pasal 80
(1) Paksaan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  huruf  b berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
b. Pemindahan sarana produksi;
c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. Pembongkaran;
e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
g. Tindakan  lain  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran  dan  tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
c. Kerugian  yang  lebih  besar  bagi  lingkungan  hidup  jika  tidak  segera  dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
Pasal 81
Setiap  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  melaksanakan  paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
Pasal 82
(1) Menteri,  gubernur,  bupati/walikota  berwenang  untuk  memaksa  penanggungjawab usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  melakukan  pemulihan  lingkungan  hidup  akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
(2) Menteri,  gubernur,  bupati/walikota  berwenang  atau  dapat  menunjuk  pihak  ketiga untuk  melakukan  pemulihan  lingkungan  hidup  akibat  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  atas  beban  biaya  penanggungjawab usaha/dan atau kegiatan.
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. Sanksi  administrasi  dijatuhkan  oleh  KNLH,  Gubernur,  Bupati/Walikota  sebagai pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  izin  lingkungan  apabila  berdasarkan  pengawasan yang dilakukan terdapat pelanggaran persyaratan izin lingkungan, yang wujudnya dapat berupa:  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin  lingkungan  atau pencabutan izin lingkungan.
Sanksi  pencabutan  izin  adalah  sanksi  administrasi  yang  paling  berat.  Dengan dijatuhi  sanksi  administrasi  berarti  akan  menghentikan  atau  menutup  suatu  usaha dan/atau  kegiatan.  Menurut  ketentuan  Pasal  79  UU  PPLH  sanksi  pencabutan  izin  dapat
dijatuhkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan. Apakah dengan demikian sanksi pencabutan izin menjadi menjadi alternatif  sanksi  paksaan  pemerintahan?  Bukankah  dalam  hukum  administrasi  alternatif dari sanksi paksaan pemerintahan adalah uang paksa atau dwangsom. Kelemahan dalam merumuskan sanksi administrasi ini dikhawatirkan akan menjadi hambatan dalam rangka keberhasilan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran lingkungan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  78  UU  PPLH  sanksi  administrasi  dapat  dijatuhkan bersama-sama  dengan  sanksi  hukum  pidana  dan  perdata.  Apabila  dua  jenis  sanksi administrasi  dijatuhkan  secara  bersamaan  disebut  kumulasi  internal,  apabila  sanksi administrasi dijatuhkan secara bersama-sama dengan sanksi pidana atau sanksi perdata maka terjadi kumulasi eksternal.
Menurut  ketentuan  Pasal  77  UU  PPLH  Menteri  (Kementerian  Negara  Lingkungan Hidup)  dapat  menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  jika  pemerintah  menganggap  pemerintah  daerah  sengaja  tidak menerapkan  sanksi  administrasi.  Bagaimana  ketentuan  ini  dapat  dilakukan?  Bukankah wewenang  menerapkan  sanksi  administrasi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  badan  atau pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  izin  karena  adanya  pelanggaran  terhadap  syarat izin.  Kalaupun  wewenang  itu  bisa  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Negara  Lingkungan Hidup,  bagaimanakah  mekanisme  penyerahan  wewenangnya?.  Bukankah  antara Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  dengan  pemerintah  daerah  tidak  ada  hubungan organisatoris atau kelembagaan?.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  UU  PPLH  apabila  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintah  dapat  dikenai  denda  atas setiap  keterlambatan  pelaksanaan  sanksi  paksaan  pemerintahan.  Ketentuan  ini bermaksud  supaya  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  main-main  untuk melaksanakan  sanksi  paksaan  pemerintahan  karena  setiap  keterlambatan  untuk melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan akan dikenakan denda.
Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan  pemerintah.  Mengingat  pentingnya  sanksi  administrasi  sebagai  sarana penegakan  hukum  lingkungan  administratif  seyogyanya  Pemerintah  segera  menerbitkan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU PPLH.
Sarana  penyelesaian  kasus  pencemaran  lingkungan  melalui  hukum  lingkungan administratif  dapat  juga  dilakukan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  dengan cara  mengajukan  gugatan  terhadap  izin  lingkungan  yang  menimbulkan  pencemaran lingkungan.  Gugatan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berisi tuntutan agar izin  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  oleh  hakim,  sehingga  putusan  tersebut  segera menghentikan pencemaran akibat izin lingkungan yang tidak cermat. 17
Gugatan terhadap izin lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengacu kepada hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).
Pada awalnya tidak ada pengaturan tentang gugatan terhadap izin lingkungan di Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  baik  itu  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UULH)  maupun
17 Siti Sundari Rangkuti, 2008, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum  Lingkungan,  Edisi  Khusus  Kumpulan  Tulisan  Dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Siti  Sundari Rangkuti, S.HLM., Airlangga University Press, Surabaya, hlm.121.
undang-undang  penggantinya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Namun demikian, dalam Praktek peradilan Tata Usaha  Negara  telah  ada  beberapa  kasus  lingkungan  yang  diajukan  ke  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Dengan  diundangkannya  UU  PPLH,  sarana  gugatan  terhadap  izin  lingkungan  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  93  yang  selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara apabila:
a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal tetapai tidak dilengkapi dengan Amdal;
b. Badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  menerbitkan  izin  lingkungan  kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
c. Badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  menerbitkan  izin  usaha  dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

## Hukum Lingkungan Keperdataan
Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi  korban  pencemaran  lingkungan  dengan  cara  mengajukan  gugatan  sengketa lingkungan di peradilan umum untuk memperoleh ganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan  diartikan  sebagai  gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan  melawan hukum di bidang hukum lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. 18 Ketentuan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lingkungan  menurut  UU PPLH diatur dalam Pasal 84 yang menetapkan:
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau  di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa
Menurut  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  UU  PPLH,  penyelesaian  sengketa  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  yang  dipilih  secara  sukarela  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  ketentuan  demikian  para  pihak  diberi  kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan atau melalui  luar  pengadilan.  Namun,  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menjadi kontradiktif  bila  dilihat  ketentuan  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila telah dilakukan penyelesaian sengketa  di luar pengadilan dan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  84  ayat  (3)  UU  PPLH  ini  tidak  berarti  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan  harus  diselesaikan  melalui  luar  pengadilan  dan  baru dapat ditempuh melalui pengadilan. Hukum positif tidak menghalangi jalur penyelesaian sengketa  lingkungan  mana  yang  lebih  dulu  ditempuh  para  pihak  yang  bersengketa. Bukankah  secara  yuridis  penderita  (korban)  pencemaran-perusakan  lingkungan  dapat
18 Siti Sundari Rangkuti, “Reformasi Di Bidang Hukum Lingkungan ”, Suara Pembaharuan, 26 Maret 1999.
langsung menggugat ganti kerugian kepada pengadilan berdasarkan Pasal 1365 BW? Para pihak  tidak  diwajibkan  untuk  lebih  dahulu  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  di  luar pengadilan.  Pasal  30  ayat  (3)  UUPLH  (sekarang  Pasal  84  ayat  (3)  UU  PPLH)  dapat dimaknai,  apabila  para  pihak  yang  bersengketa  memilih  jalur  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan,  namun  tidak  tercapai  kata  sepakat,  masih  terbuka  kemungkinan berperkara  di  pengadilan. 19 Apabila  Pasal  84  ayat  (3)  dimaknai  bahwa  penyelesaian sengketa  lingkungan  harus  ditempuh  lebih  dahulu  melalui  luar  pengadilan  dan  baru kemudian  ditempuh  melalui  pengadilan  maka  penyelesaian  sengketa  lingkungan  akan menempuh  jalan  panjang  dan  bertele-tele  sehingga  tidak  dengan  segera  mendapatkan kepastian hukum.
Pasal  84  ayat  (1)  UU  PPLH  menempatkan  dulu  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  dan  baru  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan.  Namun, pengaturan  selanjutnya  tidak  konsisten  sesuai  Pasal  84  ayat  (1)  UU  PPLH.  Pasal  85 sampai  dengan  Pasal  86  UU  PPLH  mengatur  dulu  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di luar pengadilan dan baru disusul Pasal 87 UU PPLH yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Dasar  hukum  gugatan  sengketa  lingkungan  di  peradilan  umum    tertuang  dalam Pasal 87 yang selangkapnya menyatakan sebagai berikut:
(1). Setiap  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup  hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu
(2). Setiap  orang  yang  melakukan  pemindahtanganan,  pengubahan  sifat  dan  bentuk usaha,  dan/atau  kegiatan  dari  suatu  badan  usaha  yang  melanggar  hukum  tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
(3). Pengadilan  dapat  menetapkan  pembayaran  uang  paksa  terhadap  setiap  hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
(4). Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:
1. Setiap/penanggungjawab usaha/kegiatan;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
4. Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
5. Penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan “setiap penanggungjawab kegiatan/usaha  melakukan  perbuatan  melawan  hukum”  dapat  menimbulkan  salah pengertian  seolah-olah  hanya  pelaku  kegiatan/usaha  yang  dapat  digugat  dalam  kasus sengketa  lingkungan.  Bagaimana  dengan  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  berupa pencemaran  lingkungan  oleh  individual?  Secara  yuridis  siapa  saja  yang  melakukan pencemaran lingkungan harus memikul tanggungjawab hukum.
Secara  lebih  sempit  perbuatan  melawan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan sengketa  lingkungan  adalah  perbuatan  melawan  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan.  Dengan  kata  lain  tidak  semua  perbuatan  melawan  hukum  dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan.
19 Siti Sundari Rangkuti, op.cit., Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional, hlm.269-271.
Pencemaran  lingkungan  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat, energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 14  UU  PPLH).  Perusakan  lingkungan  hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 16 UU PPLH).
Pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan inilah yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah  obyek  sengketa  lingkungan.  Tanpa  adanya  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan tidak akan ada gugatan sengketa lingkungan.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  87  ayat  (1)  UU  PPLH  tidak  mengatur  lebih  lanjut mengenai  tata  cara  menggugat  ganti  kerugian  sehingga  berlaku  Pasal  1365  BW  yang menyatakan  “Tiap  perbuatan  melanggar hukum yang  membawa  kerugian  kepada orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”. Untuk memperoleh ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijke  Wetbook-BW)  harus  dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melanggar hukum;
3. Pelaku harus bersalah;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU PPLH dan Pasal 1365 BW korban pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  selaku  penggugat  akan  mengalami  kesulitan  untuk berhasil dalam gugatannya, disebabkan penggugat harus bisa membuktikan unsur-unsur Pasal  1365  BW  khususnya  unsur  kesalahan  pelaku  dan  hubungan  kausal  antara perbuatan  pelaku  dengan  kerugian.  Pasal  1365  BW  menganut  prinsip  tanggung  gugat berdasarkan  kesalahan,  yang  berarti  penggugat  harus  dapat  membuktikan  kesalahan tergugat untuk dapat memperoleh ganti kerugian.
Kewajiban  pihak  penggugat  untuk  membuktikan  kesalahan  pihak  tergugat terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1865BW/Pasal  163  HIR  atau  Pasal  283  R.Bg:  “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
Khusus  dalam  gugatan  sengketa  lingkungan  adalah  tidak  mudah  untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku pencemaran lingkungan. Kesulitan tersebut seperti dijelaskan N.H.T Siahaan sebagai berikut:
Membuktikan  adanya  kesalahan  tidaklah  mudah  karena  harus  terlebih  dahulu dibuktikan  adanya  hubungan  sebab  akibat  ( causality)  antara  perbuatan pencemaran  dengan  kerugian  dari  si  penderita.  Khususnya  bagi  masalah lingkungan,  hal  membuktikan  atau  menjelaskan  hubungan  sebab  akibat  dari perbuatan  si  poluter  dengan  korban,  merupakan  hal  yang  sangat  sulit  sekali. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, bersifat  teknis,  dan  bersifat  khusus  sehingga  bila  skalanya  bersifat  meluas ( transfrontier) dan serius, membuktikan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru  lebih  menyulitkan  pula.  Oleh  karena  itu  bila  menerapkan  sistem pertanggungjawaban  bersifat  biasa  tidaklah  mencerminkan  rasa  keadilan karena korban disini mengalami kerugian ganda ( double victim), yakni ia sudah
sebagai  korban  dan  juga  berkewajiban  pula  membuktikan  adanya fault  atau men rea dari pihak pelaku. 20
Di samping kesulitan seperti dijelaskan di atas, gugatan sengketa lingkungan atas dasar  prinsip  tanggunggugat  berdasarkan  kesalahan  juga  mengalami  kendala  sebagai berikut:  “Di  dalam  kasus  pencemaran  lingkungan,  penderita/korban  berada  pada  posisi sosial ang relatif lemah dan awam soal hukum, berhadapan dengan satu atau sejumlah pencemar  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  tangguh.  Kekuatan  para  pihak  yang  tidak seimbang,  ketidakpastian  akan  berhasil  dan  risiko  biaya  yang  tinggi  seringkali menimbulkan keengganan bagi korban untuk berperkara/menggugat di pengadilan”. 21

## Tanggung Gugat Mutlak Dalam Sengketa Lingkungan 22
Mengingat  berbagai  kesulitan  atau  hambatan  penerapan  asas  tanggung  gugat berdasarkan  kesalahan,  UU  PPLH  memperkenalkan  konsep  tanggung  gugat  mutlak ( risicoaansprakelijkheid)  atau  yang  dalam  sistem  hukum  Anglo-Amerika  disebut  sebagai azas  “ strict  liability”.  Dengan  azas  tanggung  gugat  mutlak  penggugat  tidak  perlu  lagi membuktikan  unsur  kesalahan  tergugat,  tanggung  gugat  timbul  seketika  pada  saat terjadinya perbuatan.
Dengan  prinsip  tanggung  gugat  mutlak  dimaksudkan  tanggung  gugat  tanpa keharusan  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan.  Atau  dengan  perkataan  lain,  suatu prinsip tanggung gugat yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk  dipermasalahkan  apakah  pada  kenyataannya  ada  atau  tidak. 23 Penerapan  azas tanggung  gugat  mutlak  biasanya  didampingi  dengan  ketentuan  tentang  “beban pembuktian  terbalik”  ( omkering  der  bewijslast),  kewajiban  asuransi  dan  penetapan plafond ( ceiling), yaitu batas maksimum ganti kerugian. 24
Dalam UU PPLH tanggung gugat mutlak diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan sebagai  berikut:  “Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.
Dari ketentuan  Pasal 88  UU  PPLH,  asas  tanggung  gugat  mutlak tidak  diterapkan terhadap semua jenis sengketa lingkungan, asas tanggung gugat mutlak baru diterapkan terhadap sengketa lingkungan akibat suatu usaha dan/atau kegiatan:
a. Menggunakan B3;
b. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
c. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.
20 N.HLM.T Siahaan, 2006, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, hlm.274-275.
21 Siti Sundari Rangkuti, op.cit., Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, hlm.289.
22 Dalam penulisan ini dengan sengaja penulis menggunakan istilah tanggung gugat mutlak dan bukan istilah tanggung  jawab  mutlak  sebagaimana  yang  dipakai  oleh  UU  PPLHLM.  Pemilihan  istilah  ini  dilandasi  alasan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Siti  Sundari  Rangkuti:  “walaupun  UULH-UUPLH  (juga  UU  PPLH) menggunakan  istilah tanggung  jawab,  namun  terdapat  kecenderungan  di  kalangan  ahli  hukum  perdata untuk  memakai  istilah tanggung gugat dalam menerjemahkan  istilah  aansprakelijkheid atau  responsibility, yaitu “tanggungjawab” yang lebih dikenal dalam hukum pidana. Istilah “tanggunggugat” sudah digunakan dalam “seminar hukum dan asuransi” tahun 1978 di Padang. Karena pembahasan tanggung gugat mutlak dalam  sengketa  lingkungan  termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  lingkungan  keperdataan,  penulis menggunakan  istilah  tanggung  gugat  mutlak.  Lihat  Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  dan Kebijaksaanaan Lingkungan Nasional, hlm.287.
23 E  Saefullah  Wiradipradja,  1989, Tanggungjawab  Pengangkut  Dalam  Hukum  Pengangkutan  Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.
24 Siti Sundari Rangkuti, op.cit., Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, hlm.290.
Mengenai  batas maksimum ganti kerugian ditentukan dalam Penjelasan Pasal 88 UU PPLH sebagai berikut:
a. Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
b. Ketentuan  ayat  ini  merupakan lex  specialis  dalam  gugatan  tentang  perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
c. Besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  terhadap  pencemar  atau  perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
d. Yang  dimaksudkan  sampai  batas  tertentu,  adalah  jika  menurut  penetapan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  ditentukan  keharusan  asuransi  bagi  usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Namun patut untuk disayangkan, meskipun UU PPLH mengatur tentang tanggung gugat  mutlak  dan  juga  batas  maksimum  ganti  kerugian,  namun  tidak  ada  pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam UU PPLH. Sebenarnya beban pembuktian terbalik itu untuk  mengimbangi  diterapkannya  tanggunggugat  mutlak  itu  sendiri.  Tanggung  gugat mutlak  tujuannya  adalah  perlindungan  hukum  bagi  korban  pencemaran-perusakan lingkungan  sedang  beban  pembuktian  terbalik  adalah  perlindungan  bagi  pelaku  usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya memenuhi ketentuan Pasal 88.
Pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk memberikan  ganti  kerugian  jika  dia  dapat  membuktikan  bahwa  pencemaran  lingkungan yang terjadi bukan karena perbuatannya. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  prinsip  pembuktian terbalik terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang menetapkan: Penangung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan sebagai berikut:
a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya  tindakan  pihak  ketiga  yang  menyebabkan  terjadinya  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## Gugatan Class Action
Dalam  kasus  pencemaran  lingkungan  yang  menjadi  korban  biasanya  adalah sejumlah  orang  dalam  jumlah  yang  banyak,  misalnya  masyarakat  dalam  satu  wilayah desa.  Apabila  para  korban  pencemaran  ini  ingin  menggugat  ke  pengadilan  untuk memperoleh ganti kerugian adalah tidak ekonomis dan efisien, apabila gugatan dilakukan secara  perorangan  atau  sendiri-sendiri  secara  terpisah  padahal  yang  menjadi  tuntutan adalah  sesuatu  hal  yang  sama.  Di  samping  itu,  pengadilan  akan  kebanjiran  gugatan dengan perkara dan para penggugat dan tergugat yang sama.
Hukum  lingkungan  keperdataan  menyediakan  mekanisme  gugatan class  action dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang  melibatkan  korban  orang  dalam jumlah banyak. Class Action adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan “ remedy”  atau  ganti  kerugian)  yang  diajukan  oleh  sejumlah  orang  (dalam  jumlah  yang tidak  banyak  misalnya  satu  atau  dua  orang)  sebagai  wakil  kelompok  ( class representatives)  mewakili  kepentingan  mereka,  sekaligus  mewakili  kepentingan  ratusan
atau  ribuan  orang  lainnya  yang  juga  sebagai  korban.  Ratusan  atau  ribuan  orang  yang diwakili tersebut diistilahkan dengan anggota kelas atau class member. 25
Dengan mengajukan gugatan sengketa lingkungan melalui prosedur gugatan class action,  maka  keuntungan  yang  akan  diperoleh  adalah:  proses  berperkara  yang  bersifat ekonomis  ( judicial  economy)  dan  adanya  perubahan  sikap  pelanggaran  (behavior modification). 26 Sehingga ke depan gugatan sengketa lingkungan melalui prosedur class action ini perlu lebih diperdayakan lagi.
Gugatan class action diatur dalam ketentuan Pasal 91 UU PPLH yang selengkapnya menyatakan:
(1) Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok  untuk  kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
(2) Gugatan  dapat  dilakukan  apabila  terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa,  dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
(3) Ketentuan hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Atas  dasar  ketentuan  Pasal  91  ayat  (2)  UU  PPLH,  untuk  dapat  mengajukan gugatan class action harus terpenuhi syarat-syarat:
a. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa yang sama;
b. Dasar hukum yang sama;
c. Jenis tuntutan yang sama diantara wakil kelompok dan anggota kelompok. Untuk  acara  gugatan class  action  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

## Hukum  Lingkungan  Kepidanaan:  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pencemar Lingkungan
Hukum lingkungan kepidanaan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemar lingkungan  (pelaku  pencemaran  lingkungan)  dengan  mengenakan  sanksi  pidana. Diperlukannya sanksi pidana dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dilandasi dua  alasan:  pertama,  sanksi  pidana  selain  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan manusia  seperti  harta  benda  dan  kesehatan,  juga  untuk  melindungi  kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik,  apabila  persyaratan  dasar  tentang  kualitas  lingkungan  yang  baik  tidak  terpenuhi, kedua,  sanksi  pidana  berfungsi  memberi  rasa  takut  kepada  pelaku  pencemaran potensial. 27
Penggunaan  sanksi  pidana  dalam  hukum  lingkungan  selain  berfungsi  untuk memberikan  nestapa  kepada  pelaku  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  agar tidak mengulangi perbuatannya lagi juga dimaksudkan sebagai ancaman untuk mencegah kemungkinan  terjadinya  perbuatan  mencemarkan  lingkungan  atau  pencemaran lingkungan oleh pelaku pencemaran potensial.
Ketentuan  pidana  diatur  dalam  ketentuan  Bab  XV  dari  Pasal  97  sampai  dengan Pasal  120  UU  PPLH.  Sanksi  pidana  dalam  UU  PPLH  meliputi  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Pidana  pokoknya  adalah  pidana  penjara  yang  maksimal  ancamannya    lima belas  tahun  dan  pidana  denda  yang  ancamannya  paling  banyak  Rp.  15.000.000.000,00 (lima  belas  miliar  rupiah).  Pidana  tambahannya meliputi:  perampasan  keuntungan  yang
25 Ibid, hlm.324.
26 Koesnadi Hardjasoemantri, op.cit., Hukum Tata Lingkungan, hlm.403.
27 Takdir  Rahmadi,  2003, Hukum  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun,  Airlangga  University  Press, Surabaya, hlm.26.
diperoleh    dari tindak  pidana,  penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau kegiatan,  perbaikan  akibat  tindak  pidana,  pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan tanpa  hak  dan/atau  penempatan  perusahaan  di  bawah  pengampuan  paling  lama  tiga tahun.
Ancaman pidana denda dalam UU PPLH ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman  pidana  denda  dalam  UUPLH  yang  ancamannya  paling  banyak  hanya  Rp. 750.000.000,  00  (Tujuh  Ratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah).    Sedangkan  untuk  ancaman pidana  penjaranya  sama,  yaitu  paling  lama  sama-sama  lima  belas  tahun.  Di  samping tingginya ancaman pidana, perumusannya pidananya juga diancamkan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersama-sama.
Tingginya  ancaman  pidana  ini  tidak  akan  cukup  efektif  untuk  menanggulangi kasus pencemaran lingkungan, mengingat sanksi pidana hanya ditujukan terhadap pelaku pencemaran  yang  tentunya  tidak  menyentuh  persoalan  pencemarannya.  Supaya penerapan  sanksi  pidana  ini  berjalan  efektif  harus  diiringi  dengan  penerapan  sanksi administrasi. Sanksi pidana dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi administrasi dan ini tidak merupakan nebis in idem.
Sanksi pidana memiliki perbedaan dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ditujukan  kepada  perbuatan  pelanggarannya  (pencemaran  lingkungannya),  sedangkan sanksi  pidana  ditujukan  kepada  si  pelanggar  (pelaku  pencemaran)  dengan  memberikan hukuman  berupa  nestapa.  Sanksi  administrasi  dimaksudkan  agar  perbuatan pelanggarannya  itu  dihentikan.  Sifat  sanksi  administrasi  adalah  “ reparatoir”  artinya memulihkan  pada  keadaan  semula. 28 Sedangkan  sanksi  pidana  bersifat condemnatoir, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran untuk menimbulkan efek jera.
Perbedaan lain adalah mengenai prosedur penjatuhan sanksi. Sanksi administrasi dijatuhkan  oleh  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tanpa  melalui  proses  peradilan, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan pidana.

## Pemidanaan Terhadap Korporasi
Pelaku  pencemaran  lingkungan  seringkali  adalah  suatu  usaha/kegiatan  yang berbentuk  korporasi.  Korporasi  ini  biasanya  adalah  perusahaan-perusahaan  besar  yang bergerak  dalam  bidang  industri  atau  pertambangan  dan  lain  sebagainya.  Apabila korporasi  ini  dalam  menjalankan  usahanya  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran lingkungan  maka  adalah  tidak  cukup  apabila  sanksi  pidana  hanya  dijatuhkan  kepada pengurusnya saja.
Dalam  ilmu hukum, korporasi dianggap sebagai subyek hukum disamping subyek hukum manusia alamiah. Sebagai subyek hukum korporasi dapat melakukan perbuatan- perbutan hukum sendiri yang diwakili oleh para pengurusnya. Apabila dalam menjalankan aktivitas  kegitannya  menimbulkan  pencemaran  lingkungan,  maka  di  samping  para pengurusnya, korporasi pun dapat dituntut dengan hukum pidana.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  32  UU  PPLH  setiap  orang  adalah  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum.  Dengan  demikian,  korporasi  menurut  UU  PPLH  adalah  baik  korporasi  yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  116  ayat  (1)  UU  PPLH  apabila  tindak  pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:
a. Badan usaha; dan/atau
28 Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 247.
b. Orang yang memberi perintah atau melakukan tindakan tertentu tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya  apabila  tindak  pidana  lingkungan  dilakukan  oleh  orang  yang berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang  bertindak  dalam lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa  memperhatikan  tindak  pidana  tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Persoalan  yang  akan  timbul  adalah  berkaitan  dengan  perumusan  sanksi  pidana dalam  UU  PPLH  yang  bersifat  kumulatif.  Dari  ketentuan  Pasal  98  sampai  dengan  Pasal 117  UU  PPLH  sanksi  pidananya  dirumuskan  secara  kumulatif  semua.  Hanya  satu  pasal, yaitu  Pasal  112  sanksi  pidananya  dirumuskan  secara  alternatif.  Namun,  subyek  yang diancam  oleh  ketentuan  Pasal  112  ini  sudah  ditentukan  yaitu  setiap  pejabat  yang berwenang menerbitkan izin lingkungan.
Dengan  perumusan  sanksi  pidana  secara  kumulatif  berarti  sifatnya  adalah imperatif  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  secara  bersama-sama. Tentunya ini mustahil untuk dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan.  Korporasi  tidak  mungkin  dijatuhi  pidana  penjara.  Korporasi  hanya  didapat dijatuhi pidana denda saja.
Dalam  UU  PPLH  tidak  ada  satupun  ketentuan  pasal  yang  menyatakan  bahwa pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  adalah  pidana  denda  saja.  Dengan demikian,  seluruh  ancaman  pidana  yang  ada  dalam  UU  PPLH  berlaku  untuk  korporasi juga.  Berbeda  misalnya  dengan  ketentuan  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan sebagai berikut:
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap  pengurusnya,  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana  denda  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
(2) Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  korporasi  dapat  dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
b. Pencabutan status badan hukum.
Meskipun perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bersifat kumulatif semua, namun, atas dasar ketentuan Pasal 74 di atas, terhadap korporasi tetap dapat dituntut secara pidana karena sudah ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah berupa pidana denda saja.
Di  samping  itu,  ancaman  pidana  denda  yang  sangat  tinggi  ini  diperkirakan  tidak akan  berjalan  efektif,  mengingat  dalam  UU  PPLH  tidak  diatur  tentang  bagaimana  jika denda  ini  tidak  dibayar  oleh  korporasi.  Menurut  ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  jika  pidana  denda  tidak  dibayar  maka  diganti dengan  pidana  kurungan.  Pidana  kurungan  sebagai  pengganti  pidana  denda  ini  paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
Namun  demikian,  ketentuan  Pasal  30  KUHP  ini  tidak  dapat  diterapkan  terhadap subyek  pelaku  tindak  pidana  korporasi  karena  KUHP  hanya  mengenal  subyek  pelaku tindak  pidana  orang  perorangan.  Kalaupun  dapat  diterapkan  misalnya,  tentunya  pidana kurangan yang paling lama enam bulan ini sangat tidak sesuai dengan ancaman pidana dendanya yang mencapai nilai miliaran rupiah.
Selain  diancam  dengan  pidana  pokok,  terhadap  korporasi  dapat  dijatuhi  pidana tambahan yang berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usahaa dan/atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampauan paling lama 3 (tiga) tahun.

## Pemidanaan Terhadap Penguasa
Materi  baru  yang  tidak  ada  dalam  undang-undang  sebelumnya,  baik  itu  UULH maupun  UUPLH  adalah  materi  yang  ada  dalam  ketentuan  Pasal  112  UU  PPLH  yang menyatakan  “Setiap  pejabat  berwenang  yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71  dan  Pasal  72,  yang  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.500.000.000,00  (Lima Ratus Juta Rupiah)”.
Pasal  112  di  atas  adalah  kriminalisasi  terhadap  pejabat  yang  berwenang  untuk menerbitkan  izin  lingkungan  apabila  tidak  melakukan  kewajibannya  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  ketaatan  pananggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap persyaratan yang telah ditentukan dalam izin lingkungan.
Pejabat  yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan persyaratan  izin  lingkungan  dan  kemudian  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran lingkungan  sehingga  menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Ketentuan yang sama dengan Pasal 112 UU PPLH terdapat juga dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
(1) Setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  yang  menerbitkan  izin  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(2) Selain  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pelaku  dapat  dikenai pidana  tambahan  berupa  pemberhentian  secara  tidak  dengan  hormat  dari jabatannya.
Berbeda  dengan  ancaman  pidana  dalam  UU  PPLH  yang  bersifat  alternatif, ancaman pidana dalam  Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang terhadap pejabat  yang mengeluarkan  izin  yang  tidak  sesuai dengan  rencana  tata ruang bersifat  kumulatif,  yaitu  pidana  penjara  dan  denda  sekaligus.  Selain  diancam  dengan sanksi  pidana,  pejabat  yang  bersangkutan  diancam  juga  dengan  sanksi  administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
Ancaman  pemidanaan  terhadap  pejabat  yang  berwenang  mengeluarkan  izin  ini dimaksudkan  supaya  pejabat  yang  bersangkutan  tidak  main-main  dalam  menggunakan kewenangannya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan tentang penyelesaian kasus lingkugan hidup dari aspek hukum  lingkungan,  beberapa  kesimpulan  dan  saran  yang  dapat  diambil  adalah  sebagai berikut:
1. Penyelesaian  kasus  pencemaran  lingkungan  lingkungan  dari  aspek  hukum lingkungan  mencakup  3  (tiga)  bidang  hukum  sekaligus,  yaitu  hukum  lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan. Hukum  lingkungan  administratif  berfungsi  untuk  menuntaskan  persoalan perbuatannya  (pencemaran  lingkungannya),  hukum  lingkungan  keperdataan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban pencemarannya, dan  hukum  lingkungan  kepidanaan  berfungsi  untuk  menuntaskan  persoalan pencemarnya (pelaku pencemaran).
2. Penyelesaian  kasus  pencemaran  lingkungan  dari  aspek  hukum  lingkungan administratif  dilakukan  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  memberi  izin lingkungan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan adalah  sarana  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  lingkungan sedangkan sanksi administrasi adalah adalah sarana represif untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi.
Penyelesaian  kasus  pencemaran  lingkungan  dari  aspek  hukum  lingkungan administratif dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar hakim menyatakan batal atau tidak sah  izin  lingkungan  sehingga  dapat  segera  menghentikan  pencemaran  yang terjadi.
3. Korban pencemaran lingkungan dapat menggugat pelaku pencemaran lingkungan untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dan/atau  untuk  melakukan  tindakan  tertentu atas  dasar  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  81  ayat  (1)  UU  PPLH  dan Pasal  1365  BW  yang  di  dalamnya  menganut  prinsip  tanggunggugat  berdasarkan kesalahan.  Penggugat  harus  dapat  membuktikan  kesalahan  tergugat  jika menginginkan untuk memperoleh ganti kerugian.
Gugatan  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  dapat  juga  dilakukan  dengan prosedur class  action  jika  korbannya  berjumlah  banyak.  Gugatan  diajukan  oleh satu  atau  dua  orang  yang  bertindak  sebagai  wakil  kelas  yang  mewakili  orang dalam jumlah banyak yang merupakan anggota kelas.
4. Terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  diancam  dengan  pidana  penjara  dan denda  yang  diancamkan  secara  kumulatif.  Ancaman  pidana  ini  bertujuan  untuk menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  pencemaran  dan  juga  bertujuan  untuk mencegah  pelaku  pencemaran  yang  potensial.  Mengingat  pelaku  pencemaran lingkungan  seringkali  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  berbentuk  korporasi maka dalam UU PPLH terdapat juga pemidanaan terhadap korporasi.
5. Terdapat  beberapa  kelemahan  substansi  UU  PPLH  yang  dapat  menyebabkan  UU PPLH  tidak  implementatif  dalam  penerapannya.  Beberapa  kelemahan  tersebut membutuhkan  perbaikan  dalam  rangka  revisi  UU  PPLH  dimasa  mendatang. Beberapa kelemahan rumusan UU PPLH diantaranya adalah dijelaskan dibawah ini.
a. Ketentuan  Pasal  73  UU  PPLH  yang  memberikan  kewenangan  KNLH  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan yang diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  keliru.  Antara  KNLH  dengan  Pemerintah Daerah  tidak  ada  hubungan  struktural  organisatoris  sehingga  kewenangan Pemerintah tidak dapat diserahkan kepada KNLH.
b. Penerapan prinsip tanggunggugat mutlak dalam UU PPLH tidak diiringi dengan beban pembuktian terbalik. Padahal beban pembuktian terbalik adalah untuk mengimbangi diterapkannya prinsip tanggunggugat mutlak.
c. UU  PPLH  mengatur  tentang  subyek  tindak  pidana  korporasi,  namun  sanksi pidana dalam UU PPLH dirumuskan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana  denda  diancamkan  secara  bersama.  Terhadap  korporasi  adalah  jelas tidak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara,  subyek  hukum  korporasi  hanya  dapat dijatuhi pidana denda saja.

## Daftar Pustaka
Literatur Brown,  Valerie  J.  Atkinson ,  2001, Legal  Research  Via  Internet,  Thomson  Delmar Learning, Canada.
E.  Saefullaah  Wiradipradja ,  1989, Tanggungjawab  Pengangkut  Dalam  Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta.
Garner, Bryan A. , 2004, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, St. Paul,.
Gilpin,  Alan ,  2000, Dictionary  of  Environmental  Law,  Edward  Elgar,  Cheltenham,  UK. Northampton, MA, USA.
Hoffman, Marci and Rumsey, Mary , 2008, International and Foreign Legal Research: A Coursebook, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland. Koesnadi Hardjasoemantri , 1999, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
Kubasek, Nancy K. and Silverman, Gary S. , 1997, Environmental Law, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
Philipus  M.  Hadjon ,  1993, Pengantar  Hukum  Administasi  Indonesia,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta.
Siahaan, N.H.T ,  2006, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta.
Siti  Sundari  Rangkuti ,  2005, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
__________________ , 2008, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Lingkungan,  Edisi  Khusus  Kumpulan  Tulisan Dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Siti  Sundari  Rangkuti,  S.H.,  Airlangga University Press, Surabaya.
Otto  Soemarwoto ,  2005, Menyinergikan  Pembangunan  &  Lingkungan  Telaah  Kritis Begawan Lingkungan, Publiser of Choice & Ecoheart, Yogyakarta.
Takdir  Rahmadi ,  2003, Hukum  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun,  Airlangga University Press, Surabaya.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Reglement Buitengewesten (R.Bg).
Artikel, Penelitian dan Dokumen Akademik
Blomberg, A.B., de Gier, A.A..J., and Robbe, J. , “The Integration of the Protection of Nature  Conservation  areas  in  Dutch  Spatial  Planning  Law  and  Environmental Management Law”, Utrecht Law Review.
Kurukulasuriya,  Lal  and  Robinson,  Nicholas  A. ,  “Training  Manual  on  International Environmental Law”, United Nations Environment Programme.
Paulus  Efendi  Lotulung ,  Penelitian  Tentang  Efektivitas  Sanksi  Administratif  Dalam Rangka  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Upaya  Pencegahan Pencemaran,    Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  RI, Jakarta, 1995/1996.
Siti  Sundari  Rangkuti ,  “Inovasi  Hukum  Lingkungan:  Dari  Ius  Constitutum  ke  Ius Constituendum”,  Pidato  Pengukuhan  Diucapkan  di  Hadapan  Rapat  Senat Universitas  Airlangga  Saat  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabtu 11 Mei 1991, Surabaya.
________________ , “Reformasi Di Bidang Hukum Lingkungan ”, Suara Pembaharuan, 26 Maret 1999.
UNEP  Global  Judges  Programme ,  Application  of  Environmental  Law  by  National Courts  and  Tribunal  Presentation  4  Scope  and  Content  of  Substantive Environmental Law, United Nations Environmental Programme.