## PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP  PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
LIMBAH B3 DI KOTA BATAM
(Studi Kasus: PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI  Batam])
Norini, S.Sos & Afrizal, SIP., M.Si
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Kepulauan  Riau  merupakan  satu  kawasan  strategis  yang  berada  di  kawasan lintas  batas  dan  jalur  perdagangan  dunia,  dengan  letaknya  yang  strategis, Kepulauan  Riau  rentan  akan  permasalahan  lingkungan  hidup.  Baik  itu  yang datang  dari  dalam  maupun  ancaman  lingkungan  yang  datang  dari  luar. Dengan  percepatan  pembangunan  dan  perkembangan  industri  di  Kepulauan Riau,  tidak  mustahil  dampak-dampak  dari  kegiatan-kegiatan  industri  di wilayah  Kepulauan  Riau  akan  menghasilkan  limbah-limbah  yang  berbahaya bagi  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau  2012, menyatakan  bahwa  dari  338  industri  tersebut  ada  beberapa  industri  yang mengeluarkan  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun.  Limbah  tersebut  ada juga  yang  bahan  baku  industrinya  sudah  mengandung  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun,  sehingga  sisa (waste) juga  mengandung  Bahan Berbahaya  dan  Beracun.  Tujuan  penelitian  ini  pada  dasarnya  adalah  Untuk mengetahui  Peran  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  limbah  B3  di Batam  (Studi  Kasus  :  PT.  Enviro  Cipta  Lestari  [Perusahaan  Pengangkut  & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI  Batam]). Kesimpulan dalam penelitian ini  adalah  Badan  Lingkungan  Hidup    Provinsi  Kepulauan  Riau  Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam  khususnya  dalam  kasus  PT.  Enviro  Cipta  Lestari  yaitu  Perusahaan Pengangkut  dan  Pengumpul  Limbah  B3  Di  Kawasan  Pengelolaan  Limbah Industri    Batam  belum berperan  dengan  baik, hal  ini diketahui  karena  masih banyak  perusahaan  di  Batam  termasuk  PT.  Enviro  yang  masih  belum  dapat mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat.
Kata  Kunci:  Peran  Pemerintah,  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun,

## Pengelolaan Lingkungan Hidup

## PENDAHULUAN
Manusia  dan  lingkungan  pada  hakekatnya  ibarat  satu  bangunan  yang seharusnya  saling  menguatkan  karena  manusia  amat  bergantung  pada lingkungan,  sedang  lingkungan  juga  bergantung  pada  aktivitas  manusia. Namun  dilihat  dari  sisi  manusia  maka  lingkungan  adalah  sesuatu  yang  pasif, sedang manusialah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.
Sasaran  kebijakan  lingkungan  hidup  adalah  merupakan  perwujudan  dari pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan  dan  berkeadilan  seiring  dengan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.
Kegiatan  pembangunan  yang  semakin  meningkat  mengandung  resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  merupakan  sebab  sosial,  yang pada  akhirnya  masyarakat  dan  pemerintah  harus  menanggung  biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan  pengawasan  agar  ditaatinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dibidang lingkungan hidup.
Industrialisasi  sebagai  proses  dan  pembangunan  industri  berada  pada  satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan  kesejahteraan  rakyat.  Industrialisasi  sendiri  tidak  terlepas  dari  upaya peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia,  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Semakin  berkembangnya  industri  diberbagai  daerah,  maka  masalah lingkungan  hidup  juga  menjadi  perhatian  yang  sangat  besar  dan  harus mendapat  perhatian  yang  lebih  dari  pihak  swasta  tersebut.  Dewasa  ini
permasalahan  lingkungan  hidup  akan  terus  muncul  secara  serius  diberbagai pelosok  bumi  sepanjang  penduduk  bumi  tidak  segera  memikirkan  dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.
Demikian  di  Indonesia,  permasalahan  lingkungan  hidup  seolah-olah  seperti dibiarkan  menggelembung  sejalan  dengan  intensitas  pertumbuhan  industri, walaupun  industrialisasi  itu  sendiri  sedang  menjadi  prioritas  dalam pembangunan.  Tidak  sedikit  jumlah  korban  ataupun  kerugian  yang  justru terpaksa  ditanggung  oleh  masyarakat  luas  tanpa  ada  kompensasi  yang sebanding dari pihak industri.
Disisi  lain,  makin  maraknya  industri  besar  yang  berdiri  serta  kehidupan masyarakat  yang  tidak  peduli  terhadap  lingkungan  sekitarnya  menambah permasalahan  yang  ada  saat  ini.  Mulailah  tumbuh  tumpukan  limbah  atau sampah  yang  tidak  dibuang  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  berakibat  pada kehidupan  manusia  di  bumi  yang  menjadi  tidak  sehat  sehingga  menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.
Terkait  dengan  permasalahan  pencemaran  lingkungan  akibat  industri membawa  dampak  yang  luar  biasa  terhadap  kehidupan  masyarakat,  karena bisa  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, perlu  penanganan yang  serius  untuk  mengatasinya.  Sehingga  antara  pemerintah,  masyarakat dan  lingkungan  dibutuhkan  hubungan  timbal  balik  yang  selalu  harus dikembangkan  agar  tetap  dalam  keadaan  yang  serasi  dan  dinamis.  Untuk melestarikan  hubungan  tersebut  dibutuhkan  adanya  peran  serta  dari masyarakat  maupun  pemerintah  itu  sendiri.  Hal  ini  agar  tidak  terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.
Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif  baik  melalui  perundang-undangan  ataupun  dengan  cara  yang  lain.
Pemerintah  harus  menggiatkan  pembangunan  yang  berkesinambungan yaitu sustainable  development dengan  artian  pembangunan  yang  berwawasan  ke depan  dengan  maksud  agar  mampu  dimanfaatkan  oleh  generasi  sekarang maupun  yang  akan  datang.  UU  nomor  4  tahun  1982  pasal  8  menyebutkan bahwa “Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya  upaya  pelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.
Dalam kutipan UU No. 4 tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: “ketentuan ini memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  mengambil  langkah- langkah  tertentu  misal  dibidang  perpajakan  sebagai  insentif  guna  lebih meningkatkan  pemeliharaan  lingkungan  dan  dis-insentif  untuk  mencegah perusakan  dan  pencemaran  lingkungan”.  Pada  dasarnya  untuk  mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung  maupun  tidak  langsung.  Ketika  semua  program  telah  dibuat  dan telah  diterapkan,  tetapi  masih  terlihat  banyak  terjadi  pencemaran  di  mana- mana,  hal  ini  bisa  dari  pihak  pemerintah  yang  kurang  tanggap  meskipun program  telah  dibuat  tanpa  harus  ada  pengawasan  lebih  lanjut  terhadap penerapan  program  yang  ada  sehingga  program  tersebut  tidak  bisa  berjalan dengan maksimal.
Kepulauan  Riau  merupakan  satu  kawasan  strategis  yang  berada  di  kawasan lintas  batas  dan  jalur  perdagangan  dunia,  dengan  letaknya  yang  strategis, Kepulauan  Riau  rentan  akan  permasalahan  lingkungan  hidup.  Baik  itu  yang datang  dari  dalam  maupun  ancaman  lingkungan  yang  datang  dari  luar. Dengan  percepatan  pembangunan  dan  perkembangan  industri  di  Kepulauan Riau,  tidak  mustahil  dampak-dampak  dari  kegiatan-kegiatan  industri  di wilayah  Kepulauan  Riau  akan  menghasilkan  limbah-limbah  yang  berbahaya bagi lingkungan hidup.
Pertumbuhan  industri  di  Kepulauan  Riau  tiap  tahun  selalu  mengalami kenaikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  pencatatan  BPS  Propinsi  Riau Kepulauan  pada  triwulan  II  tahun  2012  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan produksi  Industri  Manufaktur  Besar  Sedang  Triwulan  II  tahun  2012  secara total  naik  sebesar  4,98%  dibandingkan  triwulan  I  tahun  2012.  Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar Sedang Triwulan I tahun 2012 secara total naik sebesar 1,94% dibandingkan Triwulan IV tahun 2011.
Kota Batam merupakan Kawasan Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Industri telah menarik banyak investor untuk menanamkan usahanya sampai tahun  2014  tercatat  perusahaan  yang  telah  memiliki  dokumen  lingkungan (AMDAL,  UKL-UPL)  berjumlah  lebih  kurang  1.300  perusahaan/industri.  Kota Batam  mempunyai  karakteristik  daerah  yang  berbeda  dengan  daerah  lain. Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah Kota Batam.
Namun  demikian,  disatu  pihak  diharapkan  pertumbuhan  industri  terus meningkat,  tetapi  dilain  pihak  dampak  negatif  terhadap  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup terus meningkat dan bahkan menjadi ancaman bagi masa depan Kota Batam. Karena itu, untuk mencegah terjadinya dampak negatif  tersebut  perlu  ditetapkan  berbagai  kebijakan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  Kota  Batam.    Sebagai  satu  kawasan  industri, Batam memiliki satu kawasan pengelolaan limbah yang terletak di Kabil atau di  sebut  juga  dengan  KPLI  B3  (Kawasan  Pengelolaan  Limbah  Industri). Kawasan  tersebut  dikelola  oleh  Otorita  Batam  yang  sekarang  berganti  nama menjadi  BP  Batam  (Badan  Pengusahan).  Luas  kawasan  pengelolaan  Limbah Industri  B3 di Batam seluas 19.7 Ha. KPLI menjadi satu kawasan pengelolaan,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
penampung  dan  pemanfaat  limbah-limbah  yang  dihasilkan  oleh  banyak industri di Pulau Batam.
Sepanjang  tahun  2014,  jumlah  limbah  bahan  berbahaya  beracun  (B3)  yang berhasil dikelola Batam mencapai 94.637 ton. Limbah sebanyak itu dihasilkan oleh 582 perusahaan penghasil yang bergerak di bidang perbengkelan, rumah sakit,  hotel,  dan  industri.  Limbah  B3  tersebut  harus  dikelola  agar  tidak mengganggu  masyarakat.  Dari  94.637  ton  limbah  B3  yang  dikelola  itu,  80 persen di antaranya merupakan padatan B3, 10 persen berbentuk cair dan 9 persen lainnya lumpur.
Dalam PP No. 74 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam pengelolaan limbah B3 terdapat  faktor  pengangkutan,  dan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  ada perusahaan pengangkutan limbah B3. Pengangkutan dapat melalui darat dan laut.  Menurut  Data  pada  Kementrian  Lingkungan  Hidup  2012,  terdapat  27 perusahaan  Pengangkut  Limbah  B3  untuk  Propinsi  Kepulauan  Riau,  yang semuanya beralamat di Batam. Salah satunya adalah Perusahaan Enviro Cipta Lestari  di  Batam,  adalah  perusahaan  yang  baru  berdiri  di  kota  Batam, bergerak  dibidang  pengumpulan  dan  pengelolaan  limbah  B3  dan perusahaannya sudah mendapatkan izin sebagai transportir limbah sekarang. Perusahaan  Enviro  Cipta  Lestari  memiliki  gudang  bertempat  di  KPLI,  Kabil, Batam  yang  memang  lokasi  tersebut  merupakan  pusat  pengumpulan  dan pengelolaan limbah B3 di kota Batam.
Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  melihat  beberapa  permasalahan  yang terjadi di lapangan diantaranya yaitu masalah lingkungan hidup yang dihadapi Batam  yaitu  setiap musim  angin  utara beberapa  wilayah  terkena dampak oil slug dari  kapal.  Selain  itu  dengan  belum  jelasnya  status  Rempang  Galang, seluruh  investasi  masih  diarahkan  di  pulau  utama.  Hal  ini  dikhawatirkan menimbulkan  dampak  buruk  bagi  kualitas  lingkungan  (Media  Center
Pemerintah  Kota  Batam,  16  Juli  2014).  Masalah  lain  yang  dikatakan    oleh Dendi,  dalam  kunjungan  kerja  Komisi  VII  DPR  RI  di  Kantor  Walikota  Batam, Selasa  (15/7),  yaitu  mengenai  dihilangkannya master  list barang  masuk  ke wilayah Free  Trade  Zone .    ini  membuat  rawan  masuknya  barang  bekas berbahaya,  atau  limbah  B3.  Oleh  karena  itu  ia  berharap  ada  aturan  yang dibuat untuk melarang masuknya barang berbahaya ini ke kawasan FTZ. Juga beliau  mengatakan  bahwa,  dengan  status  FTZ  ini,  limbah  B3  yang  dikirim  ke luar  Batam  sering  dikenakan  pajak.  Sehingga  membuat cost -nya  menjadi tinggi.
Permasalahan  lainnya  yaitu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  perkapalan, PT  Pan-United  Shipyard  Indonesia,  Tanjung  Uncang,  Batam,  Provinsi Kepulauan  Riau  diduga  kuat  membuang  limbah  B3  (Bahan  Berbahaya  dan Beracun-red) langsung kelautan lepas.  Pembuangan limbah B3 yang dibuang PT  PAN  ke  lautan  lepas  tentu  saja  dapat  merusak  ekosistem  dan  biota laut/perairan  Desa  Sagulung,  Tanjung  Uncang.  Sampai  saat  ini  belum  ada tindakan  apa-apa  dari  BAPEDAL  untuk  menyelesaikan  permasalahan  limbah B3 dari PT PAN yang mencemari perairan di Pulau Batam.
Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  mengolah  limbah  sesuai  dengan peraturan  yang  ada.  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Riau bertugas  menyelesaikan  permasalahan  mengenai  limbah  B3  yang membahayakan  di  Batam,  selama  ini  BLH  Provinsi  bekerja  sama  dengan BAPEDAL  Batam,  jika  BAPEDAL  tidak  bisa  mengambil  tindakan  dalam permasalahan  limbah  maka  yang  mempunyai  kewenangan  adalah  BLH Provinsi Kepulauan Riau.  Namun fenomena yang terjadi adalah BLH memiliki keterbatasan dalam menjalankan perannya seperti minimnya anggaran untuk sosialisasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.
Berdasarkan  indikasi-indikasi  permasalahan  tersebut,  maka  penulis membahas tentang “Peran Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam (Studi Kasus: PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI  Batam]).

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  deskriftif  kualitatif.  Penelitian  deskriftif  kualitatif  adalah upaya  untuk  memahami  suatu  fenomena  sosial  sesuai  dengan  dunia pemahaman  para  pelakunya  itu  sendiri.  Dengan  demikian  penelitian  ini mencoba menjelaskan dan memahami secara mendetail tentang Peran Badan Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 di Batam (Studi Kasus: PT. Enviro  Cipta  Lestari  [Perusahaan  Pengangkut  &  Pengumpul  Limbah  B3  Di Kawasan KPLI Batam]).

## LANDASAN TEORITIS
Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial  masyarakat.  Ditambahkan  oleh  Ali  (2002:446)  menjelaskan  bahwa “Istilah  peranan  dipakai  untuk  menunjukan  gabungan  pola-pola  kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan  perilaku  yang  ditentukan  masyarakat  kepada  setiap  dan  semua  orang yang  menduduki  jabatan  tertentu”.  Seperti  yang  dikemukakan  Soekanto (2009:146)  “Peranan  merupakan  aspek  yang  dinamis  dari  kedudukan  atas status”.  Peranan  merupakan  dinamika  dari  status  atau  penggunaan  dari  hak dan  kewajiban  atau  bisa  disebut  sebagai  status  subjektif.  Menurut  Narwoko
dan  Suyanto  (2006:160)  mengatakan  peranan  dapat  membimbing  seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:
1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan  tradisi,  kepercayaan,  nilai-nilai,  norma-norma  dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
4. Menghidupkan  sistem  pengendali  dan  kontrol,  sehingga  dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
Sebagai  fungsi  penyaluran  aspirasi  masyarakat,  maka  BLH  dapat  melakukan peliputan atas aspirasi yang terpendam maupun yang terungkap secara benar dan objektif dalam proses peliputan yaitu :
1. Mengidentifikasi masalah
2. Membandingkan identifikasi dengan kebijakan
3. Menentukan sikap tentang perlu tidaknya peliputan
4. Memilih cara peliputan yang tepat

## PEMBAHASAN

## 1. Memberikan Suatu Arahan Pada Proses Sosialisasi
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  sosialisasi  dilakukan  sebulan  sekali  memalui  koran kemudian setahun 2 kali dalam pertemuan, untuk setiap bulannya dilakukan melalui  koran  maupun  himbauan,  setiap  bulan  biasanya  pihak  BLH memberikan informasi  mengenai limbah B3. Untuk meningkatkan kesadaran perusahaan  terhadap  penanganan  limbah  B3,  maka  BLH  Provinsi  Kepulauan Riau  membuat  penyuluhan  dimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari pelaksanaan  program  ini  adalah  dapat  mengembangkan  kesadaran  diri perusahaan besar yang ada di Batam yang menghasilkan limbah B3. Informasi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
juga  harus  diberikan  mengingat  dengan  lingkungan  yang  bersih  dapat mencegah rantai penularan penyakit dan akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tentunya.

## 2. Pengetahuan
BLH  Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  membagi  tugas  para  pegawainya termasuk  dalam    penangangan  limbah  B3.  Para  pegawai  diturunkan  untuk mengawasi,  serta  melakukan  peninjauan  terhadap  kegiatan  yang berhubungan dengan lingkungan. Apabila terjadi penyimpangan para pegawai wajib  melaporkan  dan  menindaklanjuti  sesuai  dengan  UU  Nomor  32  Tahun 2009.  Jumlah  pegawai  yang  diturunkan  juga  sudah  sesuai  dengan  porsi tugasnya  saat  dilapangan.  Perlu  ada  pegawai  yang  benar-benar  komitmen dalam  menjalankan  pengelolaan  limbah  ini,  karena  dalam  penanganan masalah limbah B3 ini melibatkan banyak instansi.

## 3. Dapat Mempersatukan Kelompok
Berdasarkan  jawaban  dari  responden  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tidak adanya  pembagian  tugas  secara  khusus  untuk  menjalankan  peran  dalam pengolahan  limbah  B3  di  Kota  Batam  ini  melainkan  hanya  menyesuaikan dengan  tupoksi  yang  ada  sesuai  dengan  bidang  masing  masing  serta  juga melihat  kepada  kemampuan  pribadi  pegawai  pada  Badan  Lingkungan  Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

## 4. Kontrol
BLH  Provinsi  Kepulauan  Riau  kerap  melakukan  pengawasan.  Masalah Pengawasan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menjadi  salah  satu  faktor yang  sangat  menentukan  dalam  keberhasilan  kelestarian  lingkungan  hidup. Berbagai  komponen  dilibatkan  diantaranya  adalah  pemerintah,  wakil  rakyat,
anggota  perdagangan,  masyarakat  dan  organisasi  non  pemerintah  yang merupakan  suatu  lembaga  atau  institusi  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  yang  sepatutnya  secara  bersama-sama  perlu  mempunyai komitmen  terhadap  kelestarian  lingkungan  hidup.  Peranan  pemerintah terhadap pemahaman dari suatu upaya untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan  yang  berwawasan  lingkungan.  Terdapat  berbagai  cara  yang digunakan  dalam  meningkatkan  pengelolaan  pembangunan  lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Lingkungan  Hidup    Provinsi Kepulauan  Riau  Dalam  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Terhadap  Limbah  B3  Di  Kota  Batam  khususnya  dalam  kasus  PT.  Enviro  Cipta Lestari  yaitu  Perusahaan  Pengangkut  dan  Pengumpul  Limbah  B3  Di  Kawasan KPLI  Batam belum berperan dengan baik, hal ini diketahui karena masih ada 10  perusahaan  di  Batam  masih  belum  dapat  mengelola  limbah  dengan  baik sehingga  dapat  mencemarkan  lingkungan  dan  membahayakan  kehidupan masyarakat.
Peran BLH belum dapat berjalan dengan baik disebabkan beberapa hal yaitu untuk  sosialisasi  yang  dilakukan  baik  kepada  pihak  swasta  seperti  Enviro ditemukan  bahwa  sosialisasi  belum  menyeluruh.  Karena  sosialisasi  yang dilakukan  hanya  secara  garis  besar  seperti  mengangkat  tema  tentang kebersihan dan perlindungan lingkungan hidup belum fokus pada penanganan limbah  tersebut  sehingga  pihak  Enviro  mengatakan  belum  sepenuhnya memahami tentang peraturan tentang limbah, mereka tahu hanya efek atau dampaknya,  tapi  tidak  tahu  tentang  sanksi  apa  yang  diterima  ketika
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
perusahaan  menghasilkan  B3  yang  dapat  mengancam  kelangsungan lingkungan hidup.
Kemudian  dari  beberapa  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  dapat dianalisa  bahwa  BLH  Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  membagi  tugas  para pegawainya  termasuk  dalam    penangangan  limbah  B3.  Para  pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Tidak adanya pembagian tugas secara khusus untuk menjalankan peran dalam pengolahan limbah B3 di Kota Batam ini  melainkan  hanya  menyesuaikan  dengan  tupoksi  yang  ada  sesuai  dengan bidang masing masing serta juga melihat kepada kemampuan pribadi pegawai pada  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pengawasan  dan pembinaan BLH Provinsi masih belum berjalan dengan baik, karena bagi pihak PT  Enviro  pengawasan  dilakukan  hanya  sekali-sekali  kemudian  pada  saat adanya  pengaduan  masyarakat.  Pengelolaan  Lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan, merupakan masalah yang sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.K. Haghi. 2010. Waste Management . Canada :Nova Science.
Ali,  Achmad.  2002. Menguak  Takbir  Hukum  :Suatu  Kajian  Sosiologis  dan. Filisofis, Jakarta: Gunung Agung
Arikunto,  Suharsimi.    2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
Bagong,  Suyanto  J.  Dwi  Narwoko.  2004. Sosiologi  Teks  Pengantar  dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group Darsono,  V.,  1995. Pengantar  Ilmu  Lingkungan .  Penerbit  Universitas  Atma Jaya.  Yogyakarta.
Luis F. Diaz, M. De Bertoldi, WBidlingmaier. Compost Science and Technology. Amsterdam:Elsevier.
Moleong,  Lexy  J.    2000. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. Bandung.  Remaja Rosdakarya
Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta:
Rineka Cipta
Ndraha,  Talidziduhu.  2005 .  Metodologi  Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta  :  CV.
Rineka
Nusa  Idaman  Said.  2011. Pengelolaan  Limbah  Domestik .Jakarta:  BPPT. Penerbit Erlangga Persada.
Ritzer,  George.  2007.    Sosiologi: Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda . Diterjemahkan  oleh  Tim  Penerjemah.  Jakarta:  Rajawali  Grafindo Persada
Soehardono, Edy. 1994. Teori Peranan . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum Soerjono,  Soekanto.  2002. Sosiologi  suatu  pengantar .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo
Sofian.  2011. Sukses  Membuat  Kompos  dari  Sampah .Jakarta  Selatan: Agromedia Pustaka.
Solekhan,  Moch.  2012 Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Serta  Press: malang.
Suhady, Idup. 1999. Kelembagaan Aparatur Pemerintah . Jakarta : LAN RI.
Suharto.Ign.    2011. Limbah  Kimia  dalam  Pencemaran  Air  dan  Udara. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Supardi, I, 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Penerbit PT. Alumni Syafei, Abdul. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan . Jakarta : Bumi Aksara Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi . Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
Yulipriyanto.  2010. Biologi  Tanah  dan  Strategi  Pengelolaannya .  Yogyakarta:
Graha Ilmu.