## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402

## Bimbingan Muallaf karena Faktor Perkawinan Perspektif
Maqāshid Syarī’ah : Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia
Jamrud Qomaruz Zaman, Nasrullah, Aimi Diyana Husna Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universiti Kebangsaan Malaysia
E-mail: jamrudzaman1@gmail.com, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac,id,
aimidiyanahusna@gmail.com
Abstract: Indonesia tergolong negara Islam yang kurang memperhatikan bimbingan muallaf karena perkawinan. Hal ini dikarenakan Indonesia belum mengatur secara jelas dalam regulasinya tentang mekanisme waktu, program, dan cara penyampaian bimbingan muallaf. Bimbingan muallaf ini merupakan kebutuhan dharūrriyyah karena tanpa adanya pembelajaran agama, maka dipastikan seseorang akan tersesat dan jauh dari Tuhannya. Tujuan perkawinan di Indonesia ialah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada pegawai Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Ketua Kantor Urusan Agama Klojen, Kota Malang. Bimbingan muallaf di Indonesia dilakukan oleh Muallaf Center Indonesia (MCI) dan Kementerian Agama. Kegiatan muallaf di kedua lembaga tersebut sama-sama belum terstruktur dan terprogram dengan baik. Sedangkan bimbingan muallaf di Malaysia dilakukan oleh Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) yang sangat terstruktur, seperti adanya ketentuan batas minimal muallaf dalam bimbingan muallaf, adanya pendataan muallaf sehingga memudahkan dalam pencarian subjek bimbingan muallaf, dan adanya dakwah yang aktif dengan kunjungan rumah per rumah para muallaf sehingga mereka sangat antusias.
Keywords: Muallaf, bimbingan, dan perkawinan.

## Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Pada dasarnya Allah SWT. menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Karena sifat yang senantiasa melekat pada diri manusia ialah memiliki rasa suka terhadap lawan jenis. Perasaan tersebut perlu disalurkan melalui halalnya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
sebuah hubungan, yakni ikatan perkawinan yang sah. 1 Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Adapun tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga sakīnah, mawadah , dan warahmah . Keluarga sakīnah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga sakīnah dipenuhi dengan kecintaan dan rahmat dari Allah SWT. 3 Syarat perkawinan dalam hukum Islam ialah antara mempelai laki- laki dan perempuan harus beragama sama atau bagi laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab. Namun dikarenakan banyaknya mudharat bagi laki-laki ketika mengawini perempuan ahli kitab, banyak negara-negara Islam di seluruh dunia yang dalam hukum perkawinannya melarang perkawinan antara laki-laki dengan ahli kitab atau perkawinan beda agama, melainkan harus seagama. 4 Seorang muslim dan muslimah harus sama-sama memeluk Agama Islam. Karena banyak ditemukan dalam masyarakat, pasangan yang berbeda agama akan masuk Islam mengikuti agama kekasihnya untuk terciptanya perkawinan yang sah, baik secara hukum Islam maupun negara. Keadaan demikian, akan menimbulkan cobaan tersendiri bagi salah satu pasangan yang baru saja muallaf tersebut karena ia harus beradaptasi dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Tanpa adanya bimbingan pengajaran agama Islam, maka akan berpengaruh kepada hubungan rumah tangga. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sangat berhubungan erat dengan keluarga, kedekatan dengan Allah SWT. akan mengantarkan keluarga tersebut kepada keluarga yang sakinah. 5
Seorang muallaf hukumnya wajib untuk belajar ilmu agama Islam
1 Rima Hardianti and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan,” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 2 (2020), 112,
https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415.
2 Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3 Muhammad Hori and Eliva Sukma Cipta, “The Purpose of Marriage Ismalic Philosophical Perspective,” Journal of Islamicate Studies 2, no. 1 (2019), 22, https://doi.org/https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505.
4 Agus Hermanto and Imam Nur Hidayat, “Menyoal Tentang Perkawinan Beda Gama Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris Di Indonesia,” Mutawasith 5, no. 1 (2022): 68–83, https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.433. 5 Rizka Tyara, Risana Rachmatan, and Eka Dian Aprilia, “Religiusitas Dan Pengambilan Keputusan Menikah Pada Mahasiswi,” Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah 6, no. 2 (2023), 239, https://doi.org/https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i2.28709.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
mulai mendasar hingga mampu memperaktikannya. Tanpa adanya niat yang kuat dan usaha yang maksimal, pasti seorang muallaf akan merasakan kesulitan dalam memahami agama Islam. 6 Terlebih jika dasar seseorang masuk Islam hanya karena untuk memenuhi syarat perkawinannya, bukan atas kemauan dan kesadarannya dirinya sendiri. Tentu saja, hal ini akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya karena ia menanggung tanggung jawab atas hak pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya kelak. Lebih utama lagi bagi para istri yang mempunyai tanggung jawab lebih daripada suaminya, karena disamping harus mendidik anak-anaknya, permasalahan penting lainnya untuk menjadi wanita muslimah ialah memahami fīqh kewanitaan seperti tata cara bersuci dari haid dan nifas, tata cara berwudlu, salat, dan memahami hak serta kewajiban seorang istri terhadap suaminya. 7
Salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kantor Urusan Agama (KUA) ialah melakukan bimbingan keluarga sakinah. Namun hal ini bukan menjadi keharusan bagi setiap suami atau istri yang hanya baru saja masuk Islam sebelum akad perkawinan. 8
Keberadaan bimbingan muallaf ini mempunyai banyak kemaslahatan, karena mereka akan mendapatkan pengajaran ilmu keagamaan, terutama ilmu-ilmu bidang fiqh munāfiqhkahat sehingga diharapkan akan menjadi sebuah keluarga yang taat kepada Allah dan terciptanya keluarga sakinah. 9 Dengan belum optimalnya bimbingan perkawinan di Indonesia karena belum adanya hukum yang secara tegas mengaturnya, terutama bimbingan muallaf karena perkawinan, maka perlu melihat perkembangan bimbingan muallaf karena perkawinan yang berlangsung di negara Islam lain. Dalam penelitian ini, negara yang dijadikan sebagai
6 Supriadi, “Problematika Muallaf Dalam Melaksanakan Ajaran Agama Islam Di Desa Tumbang Ruinen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan,” Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 1 (2018), 41, https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.162.
7 Muhammad Fuad Mubarok and Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law 4, no. 1 (2023), 102, https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298. 8 Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kantor Urusan Agama (KUA).
9 Indra Harahap et al., “Bimbingan Keagamaan Yayasan Bina Mualaf Dalam Pembinaan Keagamaan Para Mualaf: Studi Kasus Pembinaan Muallaf Muhajirin Bumi Asri Medan,” AS-Syar’i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga 5, no. 1 (2023), 904, https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3054.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
studi perbandingan ialah Malaysia. Oleh sebab itulah, dengan belum adanya kekosongan hukum terkait kebijakan bimbingan muallaf di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian perbandingan di Malaysia yang sudah menerapkannya dengan tujuan untuk membuka cakrawala baru terkait penerapan kebijakan bimbingan muallaf karena perkawinan agar kedepannya Indonesia dapat membuat kebijakan serupa.
Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian serupa, yakni; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eva Putri Sabrida Saragi dan Waizul Qarni dengan judul “Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Muallaf Perempuan” tahun 2023. 10 Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan bimbingan muallaf yang diadakan oleh Kementerian Agama di Desa Hutatoruan, Kabupaten Tapanuli. Perbedaan penelitian ini ialah bahwa Eva Putri dan Waizul Qarni hanya mendeskripsikan penerapan bimbingan muallaf di Desa Hutatoruan, Kabupaten Tapanuli yang semakin lama para muallaf perempuan semakin paham dalam praktek ajaran agama Islam, terutama fiqh wanita, sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah tentang studi perbandingan bimbingan muallaf karena muallaf di negara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan agar membuka cakrawala baru bagi Indonesia karena memang bimbingan tersebut belum diatur secara jelas sebagai hak warga negara.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Liani Fitriana dan Nasir Nasiruddin Sidqi dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pendidikan Agama Islam bagi Mualaf dalam Mempertahankan Keimanan di Mualaf Center Indonesia (MCI) Palangkaraya” tahun 2023. 11 Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan observasi sebagai tekni pengumpulan data. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan metode pembelajaran dalam bimbingan muallaf di kantor Muallaf Center Indonesia (MCI) Palangkaraya. Perbedaan penelitian ini ialah bahwa Liani Fitriana dan Nasir Nasiruddin Sidqi hanya mendeskrisikan metode
10 Eva Putri Sabrida Saragi and Waizul Qarni, “Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Muallaf Perempuan,” Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 2 (2023): 419–28, https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.486.
11 Liani Fitriani and Nasiruddin Sidqi, “Pelaksanaan Bimbingan Pendidikan Agama Islam Bagi Mualaf Dalam Mempertahankan Keimanan Di Mualaf Center Indonesia (MCI) Palangkaraya,” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 6, no. 4 (2023): 3076–81, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.21759.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
pembelajaran yang dilakukan oleh Muallaf Center Indonesia (MCI) dalam bimbingan muallaf serta mengukur seberapa jauh perubahan yang terjadi pada para muallaf pasca bimbingan tersebut, sedangkan fokus penelitian ini ialah studi perbandingan bimbingan muallaf karena muallaf di negara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan agar membuka cakrawala baru bagi Indonesia karena memang bimbingan tersebut belum diatur secara jelas sebagai hak warga negara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Ketua Kantor Urusan Agama Klojen, Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni dari hasil wawancara kepada Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Ketua Kantor Urusan Agama Klojen, Kota Malang. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah sebagai pendukung sumber primer. Sementara analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber kemudian dipilah hingga ditarik sebuah kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan menguraikan gambaran atas hasil analisis dari data yang telah didapatkan.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembinaan Muallaf karena Faktor Perkawinan di Negara Indonesia
Penerapan bimbingan muallaf karena perkawinan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, baik milik swasta maupun pemerintah. Lembaga milik swasta dalam hal ini ialah Muallaf Center Indonesia (MCI) dan Lembaga milik pemerintah yakni Kementerian Agama RI.
a. Muallaf Center Indonesia.
Muallaf Center Indonesia (MCI) merupakan lembaga swasta yang didirikan orang chinese bernama Stevan Indra Wibowo. Ia adalah seorang yang menjadi muallaf dan setelah itu ia merasa bahwa umat muslim belum maksimal dalam membantu saudaranya yang muallaf untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. Oleh sebab itulah, pada tahun 2003 Stevan dan koleganya membentuk komunitas kecil bernama Muallaf Center. Muallaf Center ini pada mulanya hanya komunitas kecil yang pada tahun setelahnya secara resmi didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Republik Indonesia dalam bentuk Yayasan. Lembaga ini mempunyai kesekretariatan pusat di Jakarta Barat. Tujuan Muallaf Center Indonesia didirikan ialah untuk membantu Kementerian Agama dalam menangani permasalahan muallaf yang dirasakan kuwalahan disebabkan berbagai tugas lainnya. Sumber pendapatan utama lembaga ini berasal dari berbagai lembaga zakat dan donatur dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itulah kepengurusan organisasi lembaga ini bersifat tidak terikat, namun didasarkan atas keikhlasan hati karena tidak ada imbalan khusus bagi mereka yang mengabdikan diri dalamnya. 12
Muallaf Center Indonesia seiring berjalannya waktu menunjukkan perkembangannya, bahkan saat ini telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Lebih menggembirakan lagi lembaga ini juga sudah mempunyai cabang kantor kesekretariatan di berbagai kabupaten atau kota yang dirasakan sangat diperlukan pembinaan muallaf, terutama di daerah pedalaman yang jumlah muallafnya terus bertambah tiap tahunnya. Namun, jumlah Muallaf Center Indonesia ini masih belum mencukupi jika hanya terdiri satu cabang di kota atau kabupaten. Selain itu, meskipun Muallaf Center Indonesia telah memberikan upaya dalam membantu para muallaf dengan memberi pembinaan keagamaan, namun Muallaf Center Indonesia ini di beberapa regional masih ada yang tidak mempunyai program kegiatan rutin bagi muallaf. Dapat dikatakan bahwa manajemen program pembinaan yang dilakukan oleh Muallaf Center Indonesia tersebut masih belum optimal. 13
Pembinaan muallaf bukanlah hal yang mudah, pasti terdapat permasalahan yang dihadapi, bahkan sangat perlu dilakukan penanganan serius. Pembinaan organisasi yang dilakukan juga harus terarah, terstruktur serta terencana dengan tujuan agar para muallaf antusias dan semakin kuat dalam memeluk agama Islam. Jika pengurus organisasi dapat memahami dan menerapkan organisasi tersebut secara professional, tentu dakwah Islam tersebut dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien. Terkait hal tersebut, para muallaf yang sudah mengikuti proses
12 Umniyyatul Ulya, “Efektivitas Yayasan Mualaf Center Indonesia Dalam Membina Keagamaan Mualaf,” Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius 19, no. 1 (2020), 166, https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.325.
13 Mahmud et al., “Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim,” Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 5, no. 2 (2019), 126,
https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.119.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
bimbingan muallaf di Muallaf Center Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan dan memantapkan kualitas iman dan takwanya serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan iman merupakan awal nilai spiritual yang dapat ditumbuh kembangkan sampai pada derajat taqwa. 14
Peran Muallaf Center Indonesia yang paling utama ialah dalam hal tauhid dan akidah. Pembelajaan tentang dasar keislaman, sejarah, dan lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan para muallaf dengan Islam sebelum melanjutkan kepada tahap berikutnya. Setelah resmi menjadi seorang muslim, para muallaf akan diarahkan untuk mempelajari tentang tata cara shalat mulai dari berwudhu hingga gerakan-gerakan shalat. Selain itu Muallaf Center Indonesia juga membimbing muallaf untuk belajar mengenal huruf hijaiyyah dan membaca Al Qur’an dengan benar. Setelah memahami tentang dasar-dasar beribadah, para muallaf kemudian diajarkan untuk memahami konsep keluarga sakinah dalam berumah tangga. Selain itu, Muallaf Center Indonesia juga menyediakan layanan konsultasi bagi anggotanya yang mengalami permasalahan. 15 b. Kementerian Agama
Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah memiliki perhatian khusus pada bimbingan keagamaan masyarakat Indonesia. Istilah yang diasosiakan saat itu bernama penyuluh agama dengan landasan hukumnya yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah penyuluh agama saat itu digunakan untuk mengantikan istilah sebelumnya yakni Guru Agama Honorer yang dipakai dalam lingkungan Departemen Agama. Hal tersebut menjadi langkah awal Departemen Agama dalam melakukan tugasnya dalam penerangan agama Islam. 16 Penyuluhan agama Islam merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk memberikan layanan bantuan kepada orang lain yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rohaniyah. Diharapkan penyuluhan
14 Syifa Oktania Elsa, “Strategi Pembinaan Spriritualitas Mualaf Di Lembaga Muallaf Center Malang,” Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)
9, no. 2 (2022), 152, https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jpa.v9i2.26107.
15 Ita Umin, Umi Aisyah, and Rini Setiawati, “Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI),” Bina Al-Ummah 14, no. 2 (2019), 146, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/bu.v14i2.5629. 16 Najwa Ainun Nabilah and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal,” Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 5, no. 2 (2023), 200, https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
agama tersebut dapat mengatasi kesulitan rohaniyah dengan kesadaran dirinya sendiri dan semakin memperkuat ikatan terhadap Tuhannya sehinga akan tercipta cahaya kebahagian hidup dalam hatinya. 17
Dalam perkembangannya tugas penyuluhan agama ini menjadi tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dibawah naungan Kementerian Agama RI. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menjelaskan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Untuk dapat mengaplikasikan tugas dan fungsi KUA kecamatan dalam membimbing masyarakat, kemudian diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 yang menjelaskan petunjuk teknis tentang tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agamanon PNS sebagai mitra dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dalam membimbing masyarakat. 18
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tersebut telah dijabarkan berbagai program kerja penyuluh agama non PNS dalam penyuluhan agama. Pada Bab III tentang Buku petunjuk Teknis penyuluh Agama dijelaskan bahwa ada delapan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyuluh disetiap kecamatan, yaitu; penyuluhan pengentasan buta huruf Al-Qur’an, penyuluhan keluarga sakinah, penyuluhan pengelolaan zakat, penyuluhan pemberdayaan wakaf, penyuluhan produk halal, penyuluhan kerukunan umat beragama, radikalisme dan aliran sempalan, penyuluhan NAFZA dan HIV/AIDS. 19 Namun faktanya, penyuluhan terkait bimbingan muallaf ini masih belum terprogram dengan baik. Hal ini dikarenakan bimbingan muallaf ini masih belum dijelaskan secara rinci, seperti mekanisme mendapatkan data orang yang muallaf, rentang tahun orang pasca muallaf, jumlah minimum bimbingan muallaf, dan lain-lain .20
17 Fariza Makmum, “Penyuluhan Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Peran Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam,” Bina’ Al-Ummah 16, no. 1 (2021), 41-42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/bu.v16i1.9269.
18 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017.
19 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017.
20 Ahmad Hadiri, Ketua Kantor Urusan Agama Klojen Malang, Wawancara, tanggal 24 November 2022.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Selain itu tenaga menusia di Kantor Urusan Agama kurang memadai hingga akhirnya bimbingan keluarga sakinah untuk muallaf karena perkawinan belum optimal dilaksanakan karena mereka terlalu sibuk dalam pencatatan perkawinan yang banyak. Bahkan bimbingan keluarga sakinah ini hanya dilakukan rata-rata dua sampai empat kali dalam setahun. Dengan bimbingan keluarga yang tergolong sedikit ini, maka hampir dipastikan para muallaf masih kekurangan ilmu agama yang cukup dan mencari sendiri cahaya ajaran Islam di luar .21 Bahkan sekarang ini penyuluh agama Kantor Urusan Agama non PNS masih sukar untuk beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang dengan cepat mengarah kepada masyarakat teknologis, saintifik, dan fungsional. Oleh sebab itulah diperlukan penyuluh agama yang dapat menguasai materi keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terprogram secara baik. 22

## Pembinaan Muallaf karena Perkawinan di Negara Malaysia
Bimbingan muallaf merupakan peran dan tanggung jawab Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dibawah naungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) merupakan lembaga negara Malaysia yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang keagamaan seperti dakwah kepada para muallaf, fiqih muamalat, pemeliharaan anak yatim, pendidikan Islam, dan lain-lain. Dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada para muallaf, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) menggunakan cara pemnyampaian yang sangat halus dan penuh perhatian. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kepada keluarga muallaf bahwa Islam itu sangat menitik beratkan pada kemanusiaan dan sebagai bentuk kewajiban saling menasehati terhadap sesama muslim agar tidak menyeleweng dari ajaran agamanya. Program bimbingan muallaf oleh Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) ini dapat terdiri dari berbagai bidang seperti; pendidikan, amal kebajikan dan sosial yang diharapkan dapat membawa perdamaian dan mempererat tali silaturrahmi. Bimbingan muallaf karena faktor perkawinan ini merupakan suatu kewajiban. Orang yang baru saja muallaf wajib mengikuti bimbingan oleh Pertubuhan
21 Ahmad Hadiri, Ketua Kantor Urusan Agama Klojen Malang, Wawancara, tanggal 24 November 2022.
22 Rahmat Hidayat, “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung),” Mau’idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2019), 97, https://doi.org/https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.35.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) minimal dua tahun. Hal ini dilakukan agar seseorang benar-benar mempunyai landasan agama yang kuat dalam kehidupannya. 23
Menurut Muhammad Shaleh selaku pegawai Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) bahwa cara penyampaian dakwah bimbingan keagamaan kepada para muallaf di Malaysia ialah secara aktif, yakni pegawai Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) melakukan kunjungan ke rumah per rumah para muallaf yang baru saja memeluk agama Islam. Dengan cara demikian diharapkan akan menimbulkan kesan kepada keluarga muallaf dan mereka dapat menilai akhlak orang- orang Islam yang penyayang terhadap saudara seimannya. Selain itu, adanya penyampaian dakwah bimbingan keagamaan ke rumah para muallaf tersebut diharapkan dapat memperarat tali silaturrahmi dalam lingkup ukhuwah Islam. Adanya cara penyampaian yang aktif tersebut menyebabkan para muallaf sangat antusias dalam menerima dakwah yang disampaikan. 24
Menurut Muhammad Sahaleh bahwa Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dalam meredam konflik antara muallaf dengan keluarganya yang berbeda agama dengan menggunakan cara yang halus dan perdamaian. Pihak Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) mempertemukan muallaf dan orangtuanya tersebut untuk mendamaikan keduanya, dengan kata lain Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) bertindak sebagai wasit dalam arbritase perdamaian. Cara demikian diharapkan dapat meluluhkan hati orang tua tersebut agar bersabar dan tidak berpendangan negatif atas perjuangan anaknya dalam mencari kebenaran Islam serta dapat menerima dengan keikhlasan atas pilihan anaknya. Selain itu, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) juga melakuan pogramprogma lain seperti memberi sedekah, beasiswa dan lain-lain kepada orang yang kesusahan. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) sangat mengedepankan aspek kemanusiaan bukan hanya membantu dalam hal kerohaniyahan semata, melainkan juga materi. 25
23 Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia, SUARA PERKIM 2 Motivasi & Ibadah (Selangor: Midmodal Industries Sdn. Bhd. No. 1, Jalan P4/1, Seksyen 4, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan., 2009).
24 Muhammad Shaleh bin Abdul Saha, Pegawai Pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Wawancara, tanggal 22 Mei 2023.
25 Muhammad Shaleh bin Abdul Saha, Pegawai Pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Menurut Muhammad Sahaleh bahwa Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dalam bimbingan para muallaf juga dilakukan dengan mengadakan pengajian oleh tokoh agama yang diadakan pada hari-hari tertentu. Contohnya dalam hal ini ialah pengajian dua minggu sebanyak tiga kali dan hari besar keagamaan Islam dengan tujuan untuk memberikan pengajaran Islam dan mempererat tali silaturrahmi antar sesama muallaf. Kegiatan demikian wajib dilakukan minimal dua tahun bagi para muallaf, termasuk para muallaf yang sudah dewasa. Bagi para muallaf karena faktor perkawinan, juga ditambahkan materi tentang fīqh munākahat agar memberikan bekal menuju keluarga sakīnah , mawaddah , dan warahmah . 26
Program-program yang diberikan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) selain penyampaian aktif ke rumah para muallaf ialah sebagai berikut: 27
a. Memberikan bantuan materi kepada muallaf Bantuan yang diberikan kepada muallaf tersebut meliputi bedah rumah bagi yang tidak layak huni, santunan anak yatim piatu, bantuan biaya ke rumah sakit, bantuan persalinan, bantuan bahan pangan, bantuan atas kematian keluarga, dan beasiswa kuliah, baik didalam negeri maupun luar negeri.
b. Pemberian zakat bagi muallaf
Pemberian zakat kepada muallaf ini dilakukan dengan tujuan menggembirakan atas ke-Islamannya dan untuk mengurangi bebanyang ditanggungnya pasca memeluk Islam. Pemberian zakat kepada muallaf ini dilakukan jika ia kurang dari dua tahun dalam memeluk Islam. Pemberian zakat kepada muallaf ini sekaligus untuk memperlihatkan bahwa pada dasarnya Islam sangat melindungi seseorang yang bernasib kurang beruntung. Sumber keuangan yang akan disalurkan tersebut berasal dari zakat yang terkumpulkan dari seluruh masyarakat di negara bagian tertentu dan perlu diingat bahwa pengelolaan zakat fitrah maupun zakat māl di Malaysia terpusat oleh Majelis Agama Islam (MAI) sehingga pemberian zakat
Malaysia (PERKIM), Wawancara, tanggal 22 Mei 2023. 26 Muhammad Shaleh bin Abdul Saha, Pegawai Pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Wawancara, tanggal 22 Mei 2023.
27 Muhammad Shaleh bin Abdul Saha, Pegawai Pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Wawancara, tanggal 22 Mei 2023.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
benar-benar sesuai dengan keadaan di penerima atau tidak salah sasaran karena ditinjau berdasarkan data.
c. Majelis berbuka puasa bagi muallaf Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) juga mengadakan majelis berbuka puasa bersama yang bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi, baik antara pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dengan para muallaf maupun antar para muallaf dan memberi pemahaman tentang kemuliaan dan kebesaran puasa Ramadhan.
d. Mengadakan Majelis Maulid Nabi SAW.
Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) juga mengadakan majelis pengajian oleh tokoh agama saat peristiwa Maulid Nabi SAW. dengan mengadakan perayaan berbusana baju melayu bagi laki-laki perempuan.
e. Mengadakan majelis pada hari raya Idul Adha atau Qurban
Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) juga mengadakan penyembelihan sapi atau kambing dengan mengikutsertakan para muallaf. Para muallaf diikutkan untuk memberikan peran bahwa umat Islam itu senantiasa saling gotong royong dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum pemotongan hewan kurban akan dilalui acara ceramah oleh para tokoh agama untuk mengenalkan ajaran-ajaran Islam dan mengobarkan semangat perayaan hari kebesaran Islam. Selanjutnya seusai pemotongan hewan kurban, mereka yang ikut serta dalam penyembelihan akan melakukan makan bersama yang mempererat tali silaturrahmi.
f. Sholat Sunnah Eid
Pihak Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) mengadakan sholat sunnah Eid bersama dengan tujuan untuk mengadakan bersama-sama dengan para muallaf agar mereka tidak merasa kesepian. Bagi muallaf khususnya yang tinggal di pedalaman sering diasingkan dan dipinggirkan setiap kali menjelang lebaran karena di kediamannya mayoritas adalah non muslim. Seperti yang kita ketahui juga muallaf seringkali dipinggirkan oleh keluarga sendiri padahal keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk mendukung anak kandungnya.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402

## Konsep Maqāshid Syarī’ah
Secara etimologi maqāshid syarī’ah berasal dari dua kata yakni maqāshid dan syarī’ah . Kata maqashid berarti tujuan atau kesengajaan, sedangkan kata syarī’ah artinya jalan mata air atau jalan kehidupan.
Adapun secara terminologi, maqāshid syarī’ah ialah nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyari’atan hukum. Dengan kata lain, maqāshid syarī’ah adalah tujuan diterapkannya syari’at Islam. 28 Imam Al-Syaitibi (wafat 1338) mengatakan bahwa dalam maqāshid syarī’ah terdapat dua hubungan, yakni hubungan dengan Allah SWT. sebagai syari’ (pencipta hukum) dan tujuan mukallaf. Menurut beliau bahwa tujuan pensyari’atan hukum oleh Allah SWT. adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat, adapun yang dimaksud dengan tujuan mukallaf adalah ketika manusia melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kemaslahatan baginya di dunia dan akhirat seperti menghindari kerusakan. 29 Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa maqāshid syarī’ah ialah tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.
Penyebab diterapkannya prinsip maqāshid syarī’ah ini tidak terlepas dari terbatasnya informasi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan problematika umat Islam pasca Rasulullah SAW. wafat semakin bertambah yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al- Qur’an dan Hadits. Untuk mengatasi problematika tersebut, maka perlu didalami nilai-nilai dan spirit yang dikandung dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu ditetapkanlah prinsip mencapai kemaslahatan dan menghindari segala kemudharatan dalam menentukan hukumnya. Pembahasan tentang maqāshid syarī’ah sangat terkait erat dengan maslahat karena pada dasarnya nilai yang terkandung dalam maqāshid syarī’ah ialah kemaslahatan. Ulama yang pertama kali memperkenalkan prinsip maqāshid syarī’ah secara metodologis ialah Imam Al-Syaitibi dalam karyanya yang berjudul al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah . Adapun ulama yang sebelumnya telah membahas maqāshid syarī’ah ini seperti Imam Al- ghazali (1058-1111), Imam AlJuwaini (1028-1085), dan Ibnu Taimiyah
28 Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023),
4889, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763.
29 M. Ziqhri Anhar Nst, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syari’ah,” Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022), 900, https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
(1263-1328). 30
Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1932-2015) bahwa ada empat syarat yang wajib terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai m a q ā shid syarī’ah .
Empat syarat tersebut yaitu; 31
a. Harus bersifat tetap, artinya makna yang dimaksudkan harus bersifat pasti atau mendekati kepastian.
b. Harus bersifat jelas, artinya para Fuqoha tidak akan berselisih tentang penetapan makna tersebut. Contohnya ialah melanjutkan keturunan merupakan tujuan pensyari’atan perkawinan.
c. Harus bersifat terukur, artinya harus mempunyai batas yang jelas dan tidak diragukan. Contohnya ialah menjaga akal merupakan tujuan dibalik dilarangnya minum khamr.
d. Harus bersifat umum, artinya makna yang dimaksudkan tidak berbeda dikarenakan tempat dan waktu. Contoh dalam hal ini ialah memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa’ah yang berlaku dalam madzhab Maliki.
Para Ushuliyyin membagi m a q ā shid syarī’ah ini kepada tiga tingkatan, yakni dharuriyyah , hajjiyah , dan tahsiniyah . Penjelasan ketiga tingkatan
m a q ā shid syarī’ah tersebut ialah sebagai berikut: 32
a. Dha r ūrriyyah merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat primer bagi manusia dan wajib dipenuhi. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan pada manusia atau tatanan suatu masyarakat. Dha r ūrriyyah ini kemudian oleh Imam Al-Ghazali (1058- 1111) dibagi menjadi lima yang semuanya bersifat hirarkis. Kelima bagian tersebut ialah sebagai berikut:
1) Hifz dīn , yakni terjaganya hak beragama atau setiap manusia berhak untuk memilih agama dan bebas melakukan ajaran agamanya.
2) Hifz nafs , yakni terjaganya hak hidup, yang termasuk dalam hal ini yaitu bahwa seseorang bebas dari sesuatu yang menyebabkan pembunuhan ataupun penganiayaan.
30 Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum 5, no. 1 (2023), 103-104, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7.
31 Trisna Wijaya Joni, “Analisis Mqashid Syari’ah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Islam 7, no. 1 (2019), 35, doi:http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.544.
32 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian 8, no. 2 (2014), 250-251, doi:http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
3) Hifz ‘aql , yakni terjaganya hak berpikir, yang termasuk dalam hal ini yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak kebebasan pers, dan hak untuk menjadi pemimpin.
4) Hifz Nashl , yakni terjaganya hak melanjutkan keturunan, yang termasuk dalam hal ini yaitu hak bereproduksi, hak ibu, dan hak anak.
5) Hifz Māl , yakni terjaganya harta yang diperoleh manusia, seperti hak bekerja, hak berdagang, dan lain-lain.
b. Hajjiyat merupakan suatu kemaslahatan yang sifatnya untuk meningkatkan kestabilan dalam tatanan hidup manusia. Hilangnya hajjiyat dalam kehidupan manusia tidak akan menghilangkan kemapanan yang telah ada, tetapi hanya kurang serasi saja. Contoh dalam hal ini yaitu pensyari’atan rukhsakh atau keringanan bagi manusia ketika beribadah.
c. Tahsiniyah merupakan suatu kemaslahatan yang berguna untuk menumbuhkan kepribadian manusia atau akhlak yang tidak bertentangan dengan syari’at. Dengan kata lain tahsiniyah ini mempunyai tujuan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih indah.
Contoh tahsiniyah ialah menjaga kebersihan, dan lain-lain.

## Hak Bimbingan Muallaf karena Faktor Perkawinan Perspektif Maqāshid Syarī’ah
Bimbingan muallaf karena faktor perkawinan oleh negara ini merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan masuk dalam kategori dharūrriyyah , yakni hifz dīn . Orang yang baru saja masuk Islam seperti halnya anak yang baru lahir, ia tidak mengerti sama sekali terkait ajaran keagamaan. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, maka orang muallaf akan memperoleh petunjuk untuk menjadi muslim atau muslimah yang taat kepada Allah SWT. Tanpa adanya bimbingan keagamaan tersebut akan mengakibatkan orang muallaf tersebut tidak mempunyai pegangan yang kuat sehingga terjerumus pada dosa-dosa. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercetus dalam undang-undang perkawinan tidak akan pernah tercapai.
Negara dalam hal ini harus senantiasa memfasilitasi rakyatnya dalam bidang keagamaan, terlebih jika tujuan utama perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika seseorang tidak mempunyai pegangan yang kuat, maka tidak mungkin akan tercipta keluarga yang bahagia. Negara dalam hal ini harus turun tangan melalui lembaga-lembaga negaranya. Hal yang perlu dikoreksi di Indonesia ialah bimbingan muallaf karena perkawinan selama ini belum optimal. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan bimbingan muallaf di Indonesia belum optimal, yakni; pertama, belum adanya aturan yang tegas yang mengatur tentang kewajiban pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) tentang bimbingan muallaf karena perkawinan bagi calon pengantin terutama terkait fīqh mun ā kahat . Selama ini para pegawai Kantor Urusan Agama masih terfokus pada tugas utamanya dalam pencatatan perkawinan, terlebih jika di suatu daerah kecamatan terdapat perkawinan yang banyak dengan anggota pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang sedikit. Dengan demikian, maka bimbingan muallaf yang dilakukan secara terstruktur dan optimal akan tidak mungkin terjadi. 33
Kedua, bimbingan muallaf yang dilakukan oleh penyuluh agama non PNS Kecamatan masih belum terstruktur. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme pendataan muaaf, mekanisme bimbingan, dan standart minimal bimbingan muallaf ini. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 yang selama ini menjadi acuan para penyuluh non PNS Kecamatan masih belum mengatur secara detail. Ketiga, bimbingan muallaf karena perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni penyuluh agama non PNS di KUA selama ini masih menggunakan cara pasif, yakni hanya mengedarkan pengumuman diadakannya bimbingan muallaf atau bimbingan perkawinan tanpa adanya data yang pasti mengenai seseorang yang baru saja muallaf. Oleh sebab itu, maka akan sulit mengumpulkan semua orang yang muallaf dalam bimbingan perkawinan. Selain itu, negara juga tidak mengharuskan seseorang untuk mengikuti bimbingan muallaf secara rutin. Oleh sebab itulah, maka masyarakat menjadi terlalu meremehkan hal tersebut dan jarang ikut bimbingan muallaf.
33 Bahkan bimbingan keluarga sakinah ini menurut Ahmad Hadiri (Ketua Kantor Urusan Agama Klojen Malang) hanya dilakukan rata-rata dua sampai empat kali dalam setahun. Dengan bimbingan keluarga yang tergolong sedikit ini, maka hampir dipastikan para muallaf masih kekurangan ilmu agama yang cukup dan mencari sendiri cahaya ajaran Islam di luar. Ahmad Hadiri, Ketua Kantor Urusan Agama Klojen Malang, Wawancara, tanggal 24 November 2022.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Hal ini berbeda dengan di negara Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) senantiasa melakukan pendataan terhadap pengantin yang baru saja muallaf sebelum perkawinan. Para muallaf yang baru saja muallaf tersebut diwajibkan untuk mengikuti bimbingan muallaf minimal dua tahun agar ia benar-benar memperoleh ilmu agama yang cukup guna dipraktekkan di dalam kehidupannya. Selain itu hal lain yang sangat membuat para muallaf di Malaysia sangat antusias terhadap bimbingan keagamaan ini ialah karena Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) melakukannya secara aktif, yakni mendatangi satu per satu rumah para muallaf karena perkawinan. Bahkan mereka juga diajak berbuka puasa bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM). Cara-cara demikian semakin mempererat tali silaturrahmi antara keduanya sehingga program bimbingan muallaf ini benar-benar terlaksana dengan baik dan dengan hati yang tulus.
Berikut akan dipaparkan perbedaan penerapan bimbingan muallaf di Indonesia dan Malaysia dalam bentuk tabel.
No Indonesia Malaysia 1 Belum adanya regulasi yang jelas terkait waktu lamanya muallaf mendapatkan bimbingan muallaf oleh negara. Malaysia mewajibkan para muallaf karena perkawinan minimal dua tahun. 2 Belum adanya regulasi yang jelas terkait mekanisme program bimbingan muallaf. Program muallaf terprogram secara jelas, yakni bimbingan rutin secara aktif (datang ke rumah muallaf), berbuka puasa bersama, memberi bantuan, pemberian zakat, majelis maulidur rasul, majelis idul adha dan idul fitri, dan sholat idh bersama 3 Belum ada pendataan para muallaf di kecamatan. Sudah terdapat pendataan muallaf di suatu negara bagian sehingga memudahkan Pertubuhan Kebajikan Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Malaysia (PERKIM) dalam bimbingan aktif ke rumah muallaf. 4 Dilakukan secara pasif. Dilakukan secara aktif dengan mengunjungi rumah per rumah muallaf.
Tabel 3.1. Perbedaan bimbingan muallaf di Indonesia dan Malaysia.
Dengan demikian, agar seorang muallaf karena perkawinan dapat memperoleh ilmu agama yang cukup dan mempunyai kemaslahatan bagi dirinya dalam mengarungi kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga, maka diperlukan rekonstruksi hukum dan tenaga manusia yang memadai. Rekonstruksi hukum yang dimaksud ialah bahwa hukum di Indonesia harus mengatur secara jelas kepada penyuluh agama non PNS tentang mekanisme waktu, program, dan cara penyampaian bimbingan muallaf ini. Mekanisme bimbingan yang aktif juga diperlukan agar antara pegawai bimbingan muallaf dengan para muallaf semakin erat tali silaturrahminya sehingga mereka akan ikut bimbingan muallaf dnegan hati yang tulus dan antusias. Selain itu, diperlukan tenaga manusia yang memadai agar bimbingan muallaf karena faktor perkawinan ini benar- benar maksimal, khususnya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini kuwalahan dalam melakukan tugas lain seperti bimbingan keluarga sakinah. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) saat ini kebanyakan masih terfokus pada pencatatan perkawinan disebabkan banyaknya perkawinan di sebuah kecamatan tiap tahunnya.

## Penutup
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dan
Malaysia merupakan negara mayoritas muslim yang sangat memperhatikan kelanjutan kedepan bagi para muallaf, khususnya para muallaf dikarenakan perkawinan. Bimbingan para muallaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga Kementerian Agama dan Muallaf Center Indonesia. Sedangkan lembaga yang mengurusi bimbingan muallaf di Malaysia, yakni Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dibawah naungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Bimbingan muallaf ini merupakan suatu kebutuhan dharūrriyyah bagi manusia karena tanpanya, manusia akan terjerumus kepada hal-hal yang jauh dari ajaran agama. Oleh sebab itulah, maka bimbingan muallaf ini wajib

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
dilakukan, terutama bagi pasangan yang baru saja muallaf karena perkawinan karena bisa saja ia akan melepaskan agamanya jika ia sewaktu-waktu berpisah sama pasangannya jika ia tidak diikat oleh keyakinan hati yang mantap. Ada hal yang perlu direkonstruksi terkait bimbingan muallaf ini di Indonesia dengan melihat penerapan yag terjadi malaysia, yakni; harus ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme waktu dan program bimbingan muallaf. Selain itu diperlukan suatu mekanisme bimbingan muallaf yang aktif dengan mengadakan kunjungan rumah per rumah para muallaf agar tercipta silaturahmi dan mereka ikut bimbingan dnegan sangat antusias. Disamping itu juga diperlukan tenaga manusia yang memadai oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak terlalu fokus pada pencatatan perkawinan saja.

## Referensi
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017.
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kantor Urusan Agama (KUA).
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Elsa, Syifa Oktania. “Strategi Pembinaan Spriritualitas Mualaf Di Lembaga Muallaf Center Malang.” Jurnal Penyuluhan Agama (JPA) 9, no. 2 (2022):
147–68. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jpa.v9i2.26107. Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum 5, no. 1
(2023): 101–14. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7. Fitriani, Liani, and Nasiruddin Sidqi. “Pelaksanaan Bimbingan Pendidikan Agama Islam Bagi Mualaf Dalam Mempertahankan Keimanan Di Mualaf Center Indonesia (MCI) Palangkaraya.” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 6, no. 4 (2023): 3076–81. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.21759. Harahap, Indra, Syahira Addini, Indriani Harahap, Roza Khairunnisa, and
Reza Rukmana Sirait. “Bimbingan Keagamaan Yayasan Bina Mualaf Dalam Pembinaan Keagamaan Para Mualaf: Studi Kasus Pembinaan Muallaf Muhajirin Bumi Asri Medan.” AS-Syar’i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga 5, no. 1 (2023): 902–10. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3054. Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 2 (2020): 111–20. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Hermanto, Agus, and Imam Nur Hidayat. “Menyoal Tentang Perkawinan Beda Gama Dan Akibatnya Terhadap Hak Waris Di Indonesia.”
Mutawasith 5, no. 1 (2022): 68–83. https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.433. Hidayat, Rahmat. “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung).” Mau’idhoh
Hasanah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2019): 92–108. https://doi.org/https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.35.
Hori, Muhammad, and Eliva Sukma Cipta. “The Purpose of Marriage Ismalic Philosophical Perspective.” Journal of Islamicate Studies 2, no. 1 (2019): 18–25. https://doi.org/https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505.
Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023): 4887–95. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763. Joni, Trisna Wijaya. “Analisis Mqashid Syari’ah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Islam 7, no. 1 (2019): 31–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.544. Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian 8, no. 2 (2014): 247–68. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Bab I. (n.d.).
Mahmud, Miftahul Fikri, Hasbiyallah, and Anita Nuraeni. “Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim.” Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 5, no. 2 (2019): 125–38. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.119. Makmum, Fariza. “Penyuluhan Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Peran Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam.” Bina’ Al-Ummah 16, no. 1 (2021):
37–52. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/bu.v16i1.9269. Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law 4, no. 1 (2023):
93–108. https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298. Nabilah, Najwa Ainun, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal.” Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 5, no. 2 (2023): 198–212. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914.
Nst, M. Ziqhri Anhar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syari’ah.” Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah 5,

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
no. 1 (2022): 899–908. https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629. Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia. SUARA PERKIM 2 Motivasi &
Ibadah . Selangor: Midmodal Industries Sdn. Bhd. No. 1, Jalan P4/1, Seksyen 4, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan., 2009.
Saragi, Eva Putri Sabrida, and Waizul Qarni. “Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Muallaf Perempuan.” Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 2 (2023): 419–28. https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.486. Supriadi. “Problematika Muallaf Dalam Melaksanakan Ajaran Agama Islam Di Desa Tumbang Ruinen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.” Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 1 (2018): 41–44. https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.162. Tyara, Rizka, Risana Rachmatan, and Eka Dian Aprilia. “Religiusitas Dan Pengambilan Keputusan Menikah Pada Mahasiswi.” Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah 6, no. 2 (2023): 237–49. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i2.28709. Ulya, Umniyyatul. “Efektivitas Yayasan Mualaf Center Indonesia Dalam Membina Keagamaan Mualaf.” Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius 19, no. 1 (2020): 162–71. https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.325. Umin, Ita, Umi Aisyah, and Rini Setiawati. “Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI).” Bina Al-Ummah 14, no. 2
(2019): 137–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/bu.v14i2.5629. Ahmad Hadiri, Ketua Kantor Urusan Agama Klojen Malang, Wawancara, tanggal 24 November 2022.
Muhammad Shaleh bin Abdul Saha, Pegawai Pegawai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Wawancara, tanggal 22 Mei 2023.