## Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
I Made Agus Mahendra Iswara 1 dan Ketut Adi Wirawan 2
1 Kejaksaan Negeri Cimahi, Jawa Barat-Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia juzh_iswara@yahoo.com , wiranisoe1202@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  kejaksaan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  desa  di Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  tujuan menguraikan masalah-masalah untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hasil  analisi  ini  menunjukan  bahwa  mengacu  pada  Undang-Undang Kejaksanaan  bahwa  Kejaksanaan  memiliki  peran  pemberantasan  korupsi  dibidang  pidana  (dalam  hal  ini  korupsi desa),  yaitu  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  eksekusi  perkara.  Selain  itu  dalam  upaya preventif dibentuk sarana pidsus (Seksi Tindak Pidana Khusu) cerdas seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) dengan tugas khusus dalam hal ini terkait dengan pencegahan korupsi desa. Selain itu dibentuk pula Intelejen Kejaksanaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.
Kata Kunci : Peran, Kejaksanaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi Desa

## Abstract
This study aims to determine the role of the prosecutor's office in eradicating criminal acts of village corruption in Indonesia. The method used in this research is a type of normative legal research with the aim of outlining issues to be further discussed based on legal theory and then related to applicable laws and regulations. The results of this  analysis  indicate  that  referring  to  the  Law  on  Prosecution  that  the  Prosecution  has  a  role  in  combating corruption in the criminal field (in this case village corruption), namely conducting investigations, investigations, prosecutions and case executions. Besides that, in the case of preventive efforts, intelligent Pidsus, Special Crimes Section, facilities were formed, for example the formation of several task forces (task force) with specific tasks in this  case  related  to  the  prevention  of  village  corruption.  In  addition,  the  Intelligence  Intelligent  was  also established covering intelligence, investigation, security, and raising activities to prevent criminal acts to support law  enforcement  both  preventive  and  repressive  in  the  fields  of  ideology,  politics,  economics,  finance,  social culture, defense and security, implementing deterrence against  people certain and /  or participate in  organizing public order and peace
Keywords : Role, Attorney, Eradication, Corruption Crime in Village

## I.  PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (selanjutnya disebut  UU  Desa)  memberikan  jaminan  kepada setiap desa untuk menerima dana yang jumlahnya
“fantastis”  yang  jauh  dari  anggaran  desa sebelumnya.  Mengacu  pada  regulasi  tersebut, pemerintah  telah  menggelontorkan  dana  desa yang tersebar ke 74.954 desa diseluruh Indonesia kurang lebih sebesar Rp. 146 triliun sejak pertama
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 69
Published: 01/02/2020
How To Cite:
Iswara,  I.  M.  A.  M.,  &  Wirawan,  K.  A . (2020). Peran  Kejaksaan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Desa di Indonesia. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 69-76. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1799.69-76
kali  diluncurkan  (tahun  2015)  dengan  rincian pada  tahun  2015  sebesar  Rp.  20  triliun,  2016 sebesar  Rp.  46  triliun,  tahun  2017  dan  2018 sebesar  Rp.  60  triliun  (Florentin,  2017).  Tahun 2019  bahkan  pemerintah  berencana  menaikkan anggaran  dana  desa  hingga  mencapai  73  triliun. Selain  dana  desa  yang  berasa  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber kuangan  pemerintah  desa  berasal  dari  alokasi dana  desa,  bagi  hasil  pajak  dan  hasil  retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Desa (PAD).
Hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah jumlah  keseluruhan  sumber  anggaran  desa mencapai Rp. 800 juta – Rp.1 Miliar. Angka yang sangat  fantastis,  jika  dibandingkan  dengan anggaran sebelum diterbitkannya UU Desa (rata- rata dibawah Rp. 200 juta). Pengelolaan anggaran desa  yang  “fantastis”  memberikan  suatu  daya tarik bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, yang  akan  memegang  pintu  kendali  pengelolaan dana  besar  tersebut.  Secara  umum  tergambar bahwa  anggaran  desa  yang  besar  mutlak membutuhkan  suatu  pengelolaan  keuangan  desa yang  professional,  efektif,  efesien  dan  akuntabel yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  manejemen publik  yang  baik  sehingga  terhindar  dari  resiko penyimpangan,
penyelewenangan yang berdampak pada tindak pidana korupsi. Tindak Pidana
Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat global yang ibaratnya pendemi  bagi  seluruh  negara.  Begitupula Indonesia, korupsi tumbuh dan berkembang mulai dari  pusat  sampai  dengan  derajat  pemerintah daerah.  Layaknya  gurita,  korupsi  semakin  kuat melilit dan mencengkram sendi-sendir negara ini. Pasca  reformasi  korupsi  menyebar,  massif  dan banyak,  dibandingkan  pada  masa  orde  baru  dan orde  lama  korupsi  tersentralisasi  (terpusat)  pada pihak  tertentu  dan  kroninya,  sedangkan  pada  era reformasi  ditandai  dengan  adanya  desentralisasi, setiap orang memanfaatkan jabatan dan waktunya untuk mengeruk keuntungan sebanyak- banyaknya.  Hal  ini  terjadi  dari  tingkat  pusat sampai  dengan  tingkat  terendah,  dalam  konteks ini tingkat pemerintah desa.
Menurut  UU  Desa,  anggaran  desa  digunakan untuk  membiaya  kegiatan  di  desa  yang  meliputi pembangunan  infrastruktur  fisik  (seperti  balai desa,  jalan,  dsb),  sarana  perekonomian  (pasar desa),  sarana  sosial  (seperti  klinik  desa),  serta meningkatkan  kemampuan  masyarakat  desa. Adapun tujuannya guna mensejahterakan
masyarakat  desa,  mengurangi  jumlah  penduduk miskin,  mengurangi  kesenjangan  antara  kota- desa.  Namun,  faktanya  banyak  ditemukan penggunaan  anggaran  desa  diluar  dari  apa  yang seharusnya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU Desa.  Anggaran  desa  tersebut  banyak  yang dikorupsi  oleh  kepala  desa  atau  oknum  aparat desa lainnya.
Terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  desa (anggaran  desa)  banyak  ditemukan  adanya penyimpangan  yang  berindikasi  korupsi.  Adapun beberapa pemberitaan terkait korupsi yang terjadi di  desa  yang  ditangani  oleh  aparat  penegak hukum  baik  Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  seperti pemberitaan iNews.id  JATIM memberitakan “korupsi  dana  desa,  2  kades  di  gresik  dituntut  1 tahun  4  bulan”  ( Iksan,  2018 ).  Hal  serupa  juga terjadi  di  Buleleng,  Bali,  Nampak  pada pemberitaan ( Candra, 2019 ), “Korupsi Dana LPD Desa  Adat  Bebetin,  Cening  Divonis  Dua  Tahun Penjara”.  Kasus  korupsi  yang  berkaitan  dengan desa yang ditangani KPK yakni KPK melakukan OTT  terhadap  Kepala  Inspektorar  Kabupaten Pamekasan  Sutjipto  Utomo  saat  menyerahkan suap kepala Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra terkait dengan penyelewenangan dana desa,  atas  operasi  tersebut  kemudian  menyeret Kepala  Desa  Dasok  Agus  Mulyadi  dan  Bupati Pamekasan Syafii Yasin. Disamping contoh kasus diatas,  masih  banyak  ditemukan  adanya penyimpangan  anggaran  desa  yang  terjadi dibeberapa daerah di nusantara.
Salah  satu  lembaga  penegak  hukum  yang memiliki  kewenangan  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut  Kejaksaan  RI). Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang. Pasal  ini  memberikan  kewenangan  kepada Kejaksaan  RI  tidak  hanya  berwenang  melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi  dalam  upaya  pemberantasan  tindak pidana korupsi di desa. Oleh karena itu, penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi desa. Dalam hal ini juga  dibahas  mengenai trend perkembangan korupsi desa, modus korupsi desa dan bagaimana peran  kejaksaan  dalam  pemberantasan  korupsi
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 70
desa.

## II.  METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif  yang  meneliti  hukum  dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma  hukum  ( Diantha,  2016 ).  Jenis  penelitian hukum  normatif  dipilih  karena  penelitian  ini menguraikan  masalah  untuk  dibahas  lebih  lanjut berdasarkan teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku ( Marzuki,  2011 ).  Setelah  itu,  data  dianalisis secara descriptive dengan memberikan penjelasan sesuai dengan data dilapangan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  serta  Modus  Operandi  Korupsi  Desa di Indonesia
Perubahan sistem politik dari sentralistis (orde baru)  menjadi  desentralisasi  (orde  reformasi) ternyata  tidak  selalu  memberikan best  practice, dimana  faktanya  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di pusat  namun  sudah  terdesentralisasi  ke  desa. Anggaran Desa diharapkan dapat memajukan dan mensejahterakan  desa.  Pemberian  dana  desa diharapkan  pelayanan  publik  di  desa  semakin meningkat,  memajukan  masyarakat  desa  dan meningkatkan pembangunan desa. Anggaran desa mengalami  peningkatan  sejak  diluncurkan  pada tahun  2015,  dimana  sejak  tahun  2015-2018  dana yang  bergulir  kurang  lebih  sebesar  Rp.  186 triliun, menurut  catatan Indonesia  Corruption Watch  (ICW) peningkatan  anggaran  desa berbanding  searah  dengan  peningkatan  jumlah korupsi  yang  terjadi,  hal  ini  dapat  diamati  pada tabel berikut ini:
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Rp. 20,67 T Rp. 46,98 T Rp. 60 T Rp. 60 T Rp. 73 T Penyerapan 82,72 % 97,65 % 98,54 % 99 % - Kasus korupsi 17 Kasus 41 Kasus 96 Kasus 27 Kasus* - Tersangka Kepala Desa 15 Orang 32 Orang 65 Orang 29 Orang* - Tabel 1 Data perkembangan penanganan perkara korupsi desa
Sumber: (Puspita, 2018).
*) sampai semester 1 Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  anggaran  dana  desa  mengalami  kenaikan tiap  tahunnya  (kecuali  tahun  2017-2018,  sama Rp.  60  Triliun),  hal  ini  serupa  dengan peningkatan  jumlah  kasus  korupsi  yang  terjadi, dimana pada tahun 2015 terjadi 17 kasus korupsi desa,  meningkat  pada  tahun  2016  menjadi  41 kasus,  meningkat  lagi  menjadi  96  kasus  pada tahun  2017.  Kerugian  keuangan  negara  yang ditimbulkan  dari  korupsi  desa  mencapai  angka Rp.  47.56  miliar,  dengan  rinciannya  tahun  2015 sebesar Rp. 9,12 miliar, pada tahun 2016 sebesar Rp.  8,33  miliar  dan  melonjak  pada  tahun  2017 sebesar  Rp.  30,11  miliar  ( Sjafrina,  Primayogha, &  Ramadhana,  2017 ).  Tingginya  penyimpangan anggaran  desa  ditegaskan  dalam  pernyataan presiden  Joko  Widodo  yang  menyebutkan  “dari sekitar  74.000  desa  yang  menerima  dana  desa, tahun  ini  ada  kurang  lebih  900  desa  yang mempunyai  masalah,  kepala  desanya  ditangkap, karena  menyelewengkan  dana  desa”  ( Pratomo, 2017 ).
Terkait  obyek  korupsi  desa  yang  dominan adalah  terkait  pengelolaan  anggaran  desa,  baik
itu  terkait  dana  desa,  alokasi  dana  desa, pendapatan  bagi  hasi  pajak  dan  retribusi  daerah, kas  desa  dan  lain-lainnya.  Disamping  berupa anggaran  desa  juga  diketahui  terdapat  korupsi desa  yang  obyeknya  non-anggaran  desa. Misalnya,  pungutan  liar  yang  dilakukan  kepala desa  atau  perangkat  desa.  Sebagai  contoh  kasus “Kejaksaan Negeri Karanganyar menahan Kepala Desa  (Kades)  Girimulyo  Suparno,  atas  dugaan korupsi penyalahgunaan APBDesa dan Pengutan terhadap  proses  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  pada  tahun  2017 dengan  nilai  kerugian  mencapai  Rp.1,2 Miliar”  ( Perdana,  2019 ).  Adapun  pihak-pihak yang  terlibat  korupsi  desa,  umumnya  dilakukan oleh  Kepala  Desa,  Perangkat  desa,  pendamping desa,  anggota  keluarga  kepala  desa  /  perangkat desa, pihak swasta lainnya.
Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan  Dana  Desa,  Direktorat  Penelitian  dan Pengembangan  KPK  menjelaskan  potensi korupsi  di  desa  cukup  tinggi  dengan  latar belakang, sebagai berikut:
1.  UU  Desa  dan  regulasi  pendukung  relative baru  dan  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh seluruh pihak terkait;
2.  Luasnya dan variaktifnya karakteristik desa di Indonesia.  Dimana  terdapat  kurang  lebih 74.093  desa  diseluruh  Indonesia.  Dengan jumlah penduduk dan wilayah yang bervariasi;
3.  Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran dana desa yang cukup besar.
4.  Kompentensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) aparat desa yang beragam;
5.  Tingginya  potensi  korupsi  di  daerah.  Hal  ini dibuktikan  dengan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan di daerah yang masih rendah.
6.  Rawan  ditunggangi  kepentingan  politis.  Desa relative  digunakan  sebagai  kantong  suara dalam  Pemilu  atau  Pilkada  dikarenakan  50,8 %  ( lima  puluh  koma  delapan  persen ) penduduk Indonesia
Bentuk  penyimpangan  korupsi  desa  terjadi pada  beberapa  titik  rawan  korupsi  dalam  proses pengelolaan  anggaran  desa.  Adapun  titik  rawan menurut  ( Pratomo,  2017 ),  tersebut  diantaranya, yaitu Proses perencanaan, Proses
pertanggungjawaban,  Proses  monitoring  dan evaluasi,  Proses  pelaksanaan,  Proses  pengadaan barang  dan  jasa,  Proses  penyaluran  dan pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  hasil pemantauan  ICW,  terindentifikasi  7  ( tujuh ) bentuk  korupsi  yang  umumnya  dilakukan pemerintah desa yaitu:
1.  Penggelapan;
2.  Penyalahgunaan anggaran;
3.  Penyalahgunaan wewenang;
4.  Pungutan liar;
5. Mark up;
6.  Laporan fiktif;
7.  Pemotongan anggaran; dan
8.  Suap
Beberapa modus operandi korupsi yang terjadi dalam  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  dan pembangunan desa, yaitu :
1.  Membuat  Rencana  Anggaran  Biaya  diatas harga pasar;
2.  Mempertanggungjawabkan pembiayaan
bangunan  fisik  dengan  dana  desa  padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain; 3.  Meminjam  sementara  dana  desa  untuk kepentingan pribadi namun tidak
dikembalikan;
4.  Pungutan  atau  pemotongan  dana  desa  oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten;
5.  Membuat  perjalanan  dinas  fiktif  kepala  desa atau jajarannya;
6.  Penggelembungan  ( mark  up )  pembayaran honorarium perangkat desa;
7.  Pengelembungan  ( mark  up )  pembayaran sarana prasarana;
8.  Memungut  pajak  atau  retribusi  desa  namun hasil  pungutan  tidak  disetorkan  ke  kas  desa atau kantor pajak;
9.  Pembelian  inventarisis  kantor  dengan  dana desa namun diperuntukkan secara pribadi;
10. Pemangkasan  anggaran  public  kemudian dialokasikan  untuk  kepentingan  perangkat desa;
11. Melakukan permainan ( kongkalingkong ) dalam proyek yang didanai dana desa;
12. Membuat  kegiatan  atau  proyek  fiktif  yang dananya dibebankan dari dana desa
Adapun  obyek  yang  sering  dikorupsi  oleh kepala  desa  atau  aparat  pemerintah  desa, diantaranya sebagai berikut :
1.  Anggaran  Desa  yang  meliputi  Dana  Desa (DD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Bagi  Hasil Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Bantuan Keuangan Khusus.;
2.  Tanah  Kas  Desa  (TKD),  misalnya  tanah tersebut  dijual  tanpa  melalui  prosedur  hukum yang berlaku atau dilakukan tukar guling tidak sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  dengan komitmen  fee  dibelakang  antara  kepala  desa dengan pihak pembeli tanah tersebut;
3.  Sertifikasi  Masal,  PTSL  (Prona),  pengurusan terkait  keterangan  kepemilikan  tanah,  terkait layanan  public  seperti  penerbitan  domisili  / KTP,  umumnya  dilakukan  pengutan  liar (padahal program tersebut gratis);
4.  Dana  sosial  atau  dana  bantuan  dari  Provinsi, Kabupaten, misalnya dana sosial dalam bentuk bantuan  hewan sapi kemudian hewan tersebut dikelola sendiri.
5. Dana infrastruktur (irigasi, jalan).
Peran  Kejaksaan  dalam  Pemberantasan  Korupsi Desa
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 72
Berbicara dalam konteks upaya pemberantasan korupsi maka pembahasan akan tertuju mengenai upaya  penegakan  hukum  terhadap  permasalahan korupsi  tersebut.  Penegakan  hukum  tidak  hanya berkenaan  dengan  membuat  atau  menerapkan hukum  itu  sendiri,  melainkan  juga  mengenai  apa yang  dilakukan  aparatur  penegak  hukum  dalam mengantisipasi  dan  mengatasi  masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dimasyarakat  dapat  dilakukan  dengan  3  ( tiga ) cara,  yaitu Preventif,  Educative dan Represif. Upaya preventif merupakan  upaya  penegakan hukum  dengan  menitikberatkan  pada  upaya pencegahan  sebelum  terjadinya  pelanggaran hukum  dan  secara  tidak  langsung  tanpa menggunakan  sarana  sanksi  /  penghukuman. Upaya educative merupakan  upaya  penegakan hukum  dengan  cara  memberikan  informasi melalui  mekanisme  edukasi  kepada  masyarakat (misal  melalui  pemasangan  spanduk  dsb).  Upaya represif merupakan  salah  satu  upaya  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak hukum yang lebih menitiberatkan pada pemberantasan  /  penindakan  setelah  terjadi  suatu pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dengan penggunaan  sanksi  yang  disediakan  oleh  hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).
Melihat  begitu  masifnya  penyimpangan anggaran  desa  yang  berpotensi  sebagai  korupsi sebagaimana penjelasan diatas, maka pemberantasan  korupsi  melalui  tindakan  hukum berdasarkan  instrument  pidana  yang  merupakan bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  ( penal policy )  harus  dilakukan  secara  integral  dan komprehensif,  yaitu  harus  dipadukan  upaya  non penal,  terutama instrument pencegahan,  yaitu dengan  cara  menyeimbangkan  tindakan  represif, dengan penegakan hukum melalui sarana educatif
dan preventif , mengingat
keberhasilan penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  tidak terletak pada banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan,  tetapi  terletak  pada  keberhasilan menggugah  kesadaran  untuk  tidak  melakukan korupsi ( Efendi, 2010 ).
Terkait  dengan  peran  kejaksaan  RI  dalam pemberantasan  korupsi  maka  dapat  kita  lihat  da- lam ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU Kejaksaan. Pasal tersebut secara garis besar mem- bagi  3  ( tiga )  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  RI, yaitu  terkait  penegakan  hukum  pidana,  terkait perdata dan tata usaha negara serta terkait keterti- ban umum (intelijen penegakan hukum / Intelijen kejaksaan  RI).  Terkait  dengan  tugas  dan
wewenang  Kejaksaan  RI  dalam  hal  penegakan hukum  pidana,  disini  kejaksaan  RI  dapat melakukan  upaya  pemberantasan  korupsi  dengan melakukan  penyidikan.  Disini  berarti  Kejaksaan dapat  memulai  proses  penanganan  suatu  perkara korupsi  desa  dimulai  dari  proses  penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa hukum merupa- kan  perbuatan  pidana  hingga  penyidikan  guna menemukan  alat  bukti  /  barang  bukti  guna menemukan  tersangkanya.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang  menyebutkan  “ bidang  pidana,  kejaksaan mempunyai…melakukan  penyelidikan  terhadap tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang ”  penjelasan  Pasal  ayat  (1)  huruf  d  UU Kejaksaan menyebutkan korupsi merupakan salah satu  kewenangan  yang  mana  kejaksaan  RI  dapat melakukan penyelidikan (penyidikan).
Tugas  dan  wewenang  lainnya  terkait  peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi desa un- tuk bidang pidana, yaitu:
1.  Melakukan penuntutan (baik perkara yang be- rasal  dari  intern  kejaksaan  RI  sendiri  atau produk dari Kepolisian RI) disini kewenangan terkait  kedudukan  kejaksaan  RI  selaku pemegang  kekuasaan  penuntutan  ( dominis litis ) suatu perkara;
2.  Sebagai  pihak  yang  kemudian  akan  bersidang dipengadilan  dan  selaku  eksekutor  perkara maka  Kejaksaan  RI  memiliki  kewenangan melakukan penetapan hukum dan putusan pen- gadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum yang tetap”;
3.  Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana pengawasan  dan  keputusan  lepas  bersyarat; dan
4.  Melakukan pemeriksaan tambahan.
Secara  garis  besar  peran  kejaksaan  RI  dalam pemberantasan  korupsi  dibidang  pidana,  yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan  eksekusi  perkara  korupsi  desa.  Adapun  bi- dang / seksi yang khusus menangani korupsi ada- lah  bidang  tindak  pidana  khusus.  Bidang  ini memiliki  tugas  tidak  hanya  terkait  penanganan perkara  (secara  represif)  namun  dalam  perkem- bangannya  bidang  tindak  pidana  khusus  dapat melakukan pencegahan melalui sarana pidsus cer- das seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) seperti satgas aset, satgas invenstasi dimana  perannya  melakukan  pentelaahan  ter- hadap  regulasi  yang  menghambat  investasi  atau-
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 73
pun pentelaahan terhadap pelepasan aset atau aset yang  ada  dipihak  ketiga  dengan  ithikad  tidak baik.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, “ Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara,  kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadi- lan  untuk  dan  atas  nama  negara  atau pemerintah ”.  Adapun  rincian  tugas  dan wewenang bidang perdata dan tata usaha (datum) negara  berdasarkan  Pasal  24  Peraturan  Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indoneia,  yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum,  dan  tindakan  hukum  lain  kepada  negara atau  pemerintah,  meliputi  lembaga/badan  negara, lembaga/instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah, Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah  di  bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan,  memulihkan  kekayaan  negara, menegakkan  kewibawaan  pemerintah  dan  negara serta  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi  maka  bidang  datun,  yaitu  upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana  ketentuan  Pasal  32,  Pasal  33,  Pasal
34  dan  Pasal  38  C  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).
Terkait dengan pemberantasan korupsi di desa (dalam konteks penyelamatan kerugian keuangan negara/desa)  terhadap  perkara  yang  tidak  cukup bukti,  tersangka/terdakwa  meninggal  dunia,  dan terhadap harta benda milik tersangka yang belum dikenakan  perampasan  maka  datun  dapat melakukan penegakan hukum melalui mekanisme gugatan  perkara  perdata.  Sedangkan  untuk kegiatan  bantuan  hukum,  datun  dapat  mem- berikan  upaya  pendampingan  berdasarkan  surat kuasa, misalkan adanya aset desa yang dijual be- likan  oleh  kepala  desa,  maka  datum  dapat  mem- berikan  bantuan  hukum  kepada  desa  dalam  hal memperoleh  aset  desa  tersebut.  Pertimbangan hukum  merupakan  kegiatan  dimana  kejaksaan memberikan pendapat hukum ( legal opinion ) atau pendampingan ( legal assistance ) terhadap instansi pemerintah,  BUMN/BUMD.  Disini  datum  dapat melakukan  penyelamatan  kerugian  keuangan negara  dengan  pemberian legal  assistance atau legal  opinion terhadap  persoalan  hukum  yang
terjadi.  Misal  terkait  dengan  tukar  guling  tanah desa,  sehingga  mencegah  terjadinya  korupsi terkait  dengan  kegiatan  tersebut.  Termasuk  juga kewenangan  datun  terkait  tindakan  hukum  lain dimana  jaksa  pengacara  negara  dapat  bertindak selaku mediator atau fasilitator terhadap sengketa/ perselisihan  yang  terjadi.  Peran  datun  pada  Ke- jaksaan  RI  sebagai  upaya  pencegahan  dan penyelamatan  keuangan  negara  yang  berpotensi hilang dikarenakan adanya bentuk penyimpangan (korupsi), termasuk didalamnya korupsi yang ter- jadi di desa.
Sedangkan  untuk  bidang  ketertiban  dan  ke- tentraman umum, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat  (2)  UU  Kejaksaan,  Kejaksaan  turut  menye- lenggarakan kegiatan sebagai berikut:
1.  Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2.  Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3.  Pengawasan peredaran barang cetakan;
4.  Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5.  Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6.  Penelitian  dan  pengembangan  hukum  serta statistik kriminal.
Terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  ini  bi- dang  yang  melaksanakan  adalah  seksi/bidang  in- telijen. Salah satu penyelenggaran Intelijen Nega- ra  adalah  Instansi  Kejaksaan  Republik  Indonesi. Intelijen  Kejaksaan  Republik  Indonesia  menye- lenggarakan  fungsi  Intelijen  pada  bidang  pene- gakan  hukum.  Pelaksanaan  fungsi  Intelijen  pada Kejaksaan  Republik  Indonesia  dilaksanakan  oleh satuan  kerja  Jaksa  Agung  Muda  Inteljen  yang merupakan  unsur  pembantu  pimpinan  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan dalam  bidang  intelijen  kejaksaan.  Intelijen  Ke- jaksaan digunakan sebagai panca indra dan sarana bagi pimpinan ( policy maker ) dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengetahui dan menguasai  setiap  permasalahan  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  dalam  rangka penegakan  hukum,  dengan  menyajikan  produk intelijen  yang  ada  relevansinya  dengan  tugas, kewajiban serta wewenang Kejaksaan.
Adapun  Lingkup  bidang  intelijen  Kejaksaan yaitu  meliputi  kegiatan  intelijen  penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan  tindak  pidana  untuk  mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 74
di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  keuangan, sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan, melaksanakan  cegah  tangkal  terhadap  orang  ter- tentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan  ketenteraman  umum.  Adapun  irisan  tugas bidang  intelijen  dengan  pemberantasan  korupsi diantaranya : (a) Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum  masyarakat,  untuk  kegiatan  ini  kejaksaan melalui  seksi  intelijen  melaksanakan  program jaksa  masuk  desa,  jaksa  sahabat  desa  dan  jaksa garda  desa  (jaga  desa)  yang  tujuannya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat  desa  terkait  potensi  korupsi  yang terjadi  di  desa.  (b)  kegiatan  Pengamanan kebijakan  penegakan  hukum,  dalam  konteks  ini seksi intelijen melaksanakan kegiatan pengawalan dan  pegamanan  kebijakan  penegakan  hukum termasuk  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah (presiden)  melalui  inpresnya  salah  satunya pembangunan  nasional.  Untuk  pengamanan kebijakan  tersebut  kejaksaan  membentuk  Tim Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan Pembangunan  (TP4)  yang  bertugas  mengawal dan  mengamankan  jalannya  pemerintah  dan proses  pembangunan  pada  dasarnya  tim  ini dibentuk  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan dalam  pemerintah  dan  kegagalan  proyek pembangunan mengingat sektor yang diutamakan pada era Jokowi adalah pembangunan infrastruktur.  Namun  pada  tahun  2020,  TP4 dibubarkan  sebab  aplikasi  dilapangan  banyak disalahgunakan,  akan  tetapi  pembangunan  dan pengawalan proyek pembangunan tetap dilaksanakan  dengan  syarat  adanya  penetapan kegiatan sebagai proyek strategis nasional/daerah. Tim  ini  sebetulnya  dapat  dipergunakan  sebagai upaya  pencegahan  terhadap  korupsi  yang  terjadi di desa (contohnya penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal). Kegiatan ini dapat dipergunakan  untuk  memantau  perkembangan korupsi yang terjadi sehingga mampu merumuskan  arah  kebijakan  pidana  kedepannya. Seksi intelijen juga dapat melakukan penyelidikan  terhadap  korupsi  yang  terjadi,
adapun
penyelidikan tersebut bersifat pengumpulan  bahan  keterangan  yang  kemudian apabila terjadi korupsi dapat kemudian ditindaklanjuti oleh seksi tindak pidana khusus.

## IV.  SIMPULAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  berimplikasi  pada perkiraan  nominal  dana  yang  diterima  oleh  desa yang cukup besar. Ditinjau dalam perspektif yang berbeda, selain dampak positif dalam
mempercepat pembangunan desa serta mensejahterakan  masyarakat  desa,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  dana  yang  begitu  besar memiliki  potensi  penyimpangan  yang  tinggi  jika tidak  dikelola  dengan  professional,  efektif, efesien dan akuntabel. Bahkan bentuk penyimpangan  dimaksud  cenderung  mengarah pada  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu, upaya preventif maupun represif harus dilakukan secara  terintegrasi  oleh steakholders ,  salah satunya  lembaga  Kejaksanaan.  Mengacu  pada Undang-Undang
Kejaksanaan bahwa Kejaksanaan  memiliki  peran  pemberantasan korupsi  dibidang  pidana  (dalam  hal  ini  korupsi desa), yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,  dan  eksekusi  perkara.  Selain  itu dalam  upaya  preventif  dibentuk  sarana pidsus cerdas seperti  contoh  pembentukan  beberapa satuan  tugas  (satgas)  dengan  tugas  khusus  dalam hal  ini  terkait  dengan  pencegahan  korupsi  desa. Selain  itu  dibentuk  pula  Intelejen  Kejaksanaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan  tindak  pidana  untuk  mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  keuangan, sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan, melaksanakan  cegah  tangkal  terhadap  orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Candra, P. (2019). Korupsi Dana LPD Desa Adat Be- betin,  Cening  Divonis  Dua  Tahun  Penjara. Tribun Bali . Retrieved from https:// bali.tribunnews.com/2019/05/22/korupsi-dana- lpd-desa-adat-bebetin-cening-divonis-dua-tahun -penjara
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Efendi, M. (2010). Pemberantasan Korupsi pada Good Governance . Jakarta: Timpani. Florentin, V. (2017, December). Janji Jokowi Naikkan Dana  Desa  Batal,  Ini  Penjelasan  Kemenkeu. Tempo.Com . Retrieved from https:// nasional.tempo.co/read/1344372/pendiri-indef- ingatkan-jokowi-bahaya-pelonggaran-psbb
Iksan,  A.  (2018).  Korupsi  Dana  Desa,  2  Kades  di Gresik  Dituntut  1  Tahun  4  Bulan  Penjara. IN- ews.Id .  Retrieved  from  https://jatim.inews.id/ berita/korupsi-dana-desa-2-kades-di-gresik- dituntut-1-tahun-4-bulan-penjara
Marzuki,  P.  M.  (2011). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenida Media.
Perdana.  (2019).  Kades  Girimulyo  Resmi  Ditahan,
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 75
Tersangka  Korupsi  APBDes  &  Pungli  PTSL. Jawa  Pos:Radar  Solo .  Retrieved  from  https:// radarsolo.jawapos.com/ read/2019/08/26/152624/kades-girimulyo-resmi -ditahan-tersangka-korupsi-apbdes-pungli-ptsl Pratomo, H. B. (2017). Gurih-gurih sedap korupsi dana desa,  sampai  900  kades  terciduk  aparat.
Merdeka.Com . Retrieved from https:// www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap- korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk- aparat.html
Puspita,  R.  (2018,  November).  Dana  Desa  Naik, Meningkat  Pula  Korupsinya. Republika.Co.Id . Retrieved  from  https://republika.co.id/berita/ pj3hl6383/infografis/nasional- infografis/18/11/29/piyhcs428-dana-desa-naik- meningkat-pula-korupsinya
Sjafrina,  A.,  Primayogha,  E.,  &  Ramadhana,  K. (2017).  Cegah  Korupsi  Dana  Desa. Indonesian Corruption  Watch .  Retrieved  from  https:// www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi- dana-desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  38  Tahun  2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indoneia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa
PER-006/A/JA/07/2017  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License