NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI JAWA TIMUR 1950-1966
Ririn Darini, M.Hum 
Dr. Miftahuddin, M.Hum 

## Abstract
In the early 1950s there were more than 6000 former colonial civil servants retained in senior positions in  the  Indonesian  bureaucracy,  many  of  which  used  their  power  to  benefit  Dutch  interests.  Therefore,  in  the  early 1950s, Indonesian leaders began to think about national economic development. Economic nationalism is defined as the  aspiration  of  a  nation  to  own  or  at  least  control  the  assets  owned  or  controlled  by  other  nations  and  perform economic  functions run by other  nations. To that end, this  study  will look at the background of  nationalization of foreign  companies  in  Indonesia,  the  implementation  of  nationalization  of  foreign  companies  in  East  Java,  and  the impact  of  nationalization  in  political,  economic  and  social  life.  The  results  showed  that  the  act  of  nationalizing foreign companies in Indonesia in the 1950s was motivated by political factors as well as economic factors.
Keywords: East Java, Nationalization, and Foreign Company.

## Abstrak
Pada awal tahun 1950-an terdapat  lebih dari 6000 bekas pegawai sipil kolonial dipertahankan dalam posisi- posisi  senior  dalam  birokrasi  Indonesia,  banyak  yang  menggunakan  kekuasaan  mereka  untuk  menguntungkan kepentingan-kepentingan Belanda. Oleh karena itu pada awal tahun 1950an, para tokoh Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki atau setidaknya menguasai aset-aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bangsa lain dan menjalankan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh bangsa lain. Untuk itu, penelitian ini akan melihat latar belakang nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia,  pelaksanaan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Jawa  Timur,  dan  dampak  nasionalisasi  dalam  kehidupan politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  tindakan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di Indonesia pada tahun 1950an dilatarbelakangi faktor politik maupun faktor ekonomi.
Kata Kunci: Jawa Timur, Nasionalisasi, dan Perusahaan Asing .

## A. Pendahuluan
Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia masih menyisakan berbagai permasalahan termasuk  dalam  bidang  ekonomi.  Meskipun  Indonesia  pada  tahun  1950  merupakan  sebuah negara  yang  berkuasa,  tetapi  kemerdekaan  secara  politik  tersebut  belum  disertai  dengan kemerdekaan  secara  ekonomi.  Revolusi  Indonesia  belum  memasuki  fase  ekonomi. Perekonomian Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka masih didominasi oleh pihak Belanda.  Perusahaan-perusahaan  besar  masih  dikuasai  oleh  Belanda  baik  milik  pemerintah maupun  swasta,  diantaranya  perusahaan  perkebunan,  perkapalan,  gula,  kereta  api,  dan  hiburan. Perusahaan-perusahaan  ini  menyebar  hampir  di  berbagai  wilayah,  terutama  di  Pulau  Jawa  dan Sumatera.
Dengan  kesepakatan  yang  dihasilkan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah Belanda  dalam  Konferensi  Meja  Bundar  tahun  1949,  maka  pemerintah  Belanda  menyerahkan kedaulatan  kepada  pemerintah  Indonesia  dan  menarik  kembali  tentaranya  ke  negeri  Belanda.
 Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah FIS UNY
 Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah FIS UNY
Kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda terus  mendapat jaminan setelah adanya pengakuan kemerdekaan  Indonesia.  Sebagian  besar  sektor  modern  di  Indonesia  yang  menghasilkan  25% GDP Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan sekitar 10% dari total lapangan kerja masih dimiliki dan dikontrol oleh Belanda. 1
Menurut data lebih dari 250 ribu orang Belanda menetap di Indonesia setelah kemerdekaan dan perusahaan-perusahaan Belanda masih mendominasi perdagangan ekspor-impor, perbankan, dan  pelayaran.  Menurut  Higgins 2 pada  awal  tahun  1950-an  terdapat    lebih  dari  6000  bekas pegawai  sipil  kolonial  dipertahankan  dalam  posisi-posisi  senior  dalam  birokrasi  Indonesia, banyak  yang  menggunakan  kekuasaan  mereka  untuk  menguntungkan  kepentingan-kepentingan Belanda  dan  dalam  beberapa  kasus  merusak  posisi  ekonomi  Republik  Muda  yang  berjuang. Gubernur dan mayoritas dewan direktur Bank Jawa 3 masih dijabat oleh orang-orang Belanda.
Penelitian  ini  akan  melihat  latar  belakang  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Indonesia, pelaksanaan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Jawa  Timur,  dan  dampak  nasionalisasi  dalam kehidupan  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Sementara  itu,  metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan  historiografi. 4 Heuristik  merupakan  aktivitas  mencari,  menghimpun,  dan  mengumpulkan sumber-sumber  sejarah.  Kritik  sumber  yaitu  kegiatan  meneliti  kesejatian  atau  keaslian  sumber- sumber  baik  fisik  maupun  informasinya  sehingga  dapat  menghasilkan  fakta  yang  benar-benar dapat  dipertanggungjawabkan.  Interpretasi,  yaitu  kegiatan  untuk  merangkai  fakta-fakta  sejarah sehingga  memberi  bentuk  kesatuan  peristiwa  masa  lampau.  Seteleh  langkah-langkah  penelitian tersebut  telah  dilakukan,  maka  proses  terakhir  adalah  historiografi  yang  akan  menghasilkan tulisan sejarah.

## B. Proses Nasionalisasi Perusahaan Asing
Pada  dasarnya  nasionalisasi  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  diproklamasikannya Republik  Indonesia  pada  tahun  1945  yang  ditandai  dengan  tindakan  proses  pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah Kolonial ke pemerintahan RI dalam segala bidang. Sejak  proklamasi  telah  berlangsung  proses  dekolonisasi.  Puncaknya  adalah  pengambilalihan berbagai  perusahaan  milik  Belanda  di  Indonesia,  termasuk  berbagai  perusahaan  Belanda  yang ada di Jawa Timur.
Tindakan pengambilalihan perusahaan asing ini tentu saja menimbulkan pro kontra, atau perbedaan  pandangan  dari  berbagai  pihak.  Bagi  pihak  yang  tidak  setuju,  proses  ini  dianggap sebagai  proses  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  ekonomi  nasional  dan  memberi  keuntungan
1 Higgins, B., “Tought and Action: Indonesian Economic Studies and Policies in the 1950s”, dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies , 26, 1, 1990, hlm. 40.
2 Ibid.
3 Bank sirkulasi yang berfungsi sebagai bank sentral selama era colonial.
4 Tentang  metode  sejarah  lihat  antara  lain  Louis  Gottschalk,  “Understanding  History”  terj.  Nugroho Notosusanto, Mengerti  Sejarah ,    (Jakarta:  Yayasan  Penerbit  Universitas  Indonesia,  1986),  Gilbert  J.  Garaghan, A Guide to Historical Method , (New York: Fordham University Press, 1957).
politis bagi kaum komunis. Ada tiga hal yang mendasari lahirnya pandangan tersebut. Pertama, proses  pengambilalihan  adalah  gambaran  kegagalan  kalangan  elit  nasional  untuk  menangkap gejala  yang  hidup  di  kalangan  massa  rakyat  yang  telah  melibatkan  diri  dalam  arus  revolusi kemerdekaan.  Kedua,  orientasi  pembangunan  dari  kalangan  elit  yang  tidak  mengarah  pada pelibatan massa rakyat dalam proses pembangunan nasional. Ketiga, ketika proses nasionalisasi yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  aksi  ambil  alih  pada  tahun  1957,    persepsi  yang berkembang  pada  elit  pemerintah  adalah  bahwa  tanah  perkebunan  adalah  tanah  negara  dan menganggap  bahwa  semua  perilaku  yang  menyertai  dapat  dilanjutkan. 5 Secara  umum  terdapat dua  faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada  dilaksanakannya  nasionalisasi  perusahaan  asing  pada tahun 1950 an, yaitu faktor politik dan ekonomi.

## 1. Faktor Politik
Setelah pengakuan kedaulatan RI, muncul ketidakpuasan pemerintah RI  karena  Belanda belum  menyerahkan  wilayah  Irian  Barat  kepada  pemerintah  Indonesia.  Berdasarkan  hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)  yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, masalah  Irian Barat  akan dibahas  satu  tahun kemudian. Namun  pihak Belanda tidak memenuhi isi  konferensi  tersebut  sehingga  pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  mengajukan perundingan  dengan  Belanda  terkait  masalah  Irian  Barat.  Upaya  pemerintah  Indonesia  tidak mendapat respon dari pemerintah Belanda.
Upaya merebut kembali Irian Barat di meja perundingan internasional tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Majelis Umum ( general assembly ) pada November 1957.  Resolusi yang diajukan oleh Indonesia dalam sidang PBB  dinyatakan  gagal  karena  Indonesia  tidak  mendapatkan  dukungan.  Hal  ini  disebabkan beberapa negara abstain  terhadap  resolusi  yang disampaikan  Indonesia. Salah satu  negara  yang abstain adalah Amerika. 6 Amerika memilih  sikap  berhati-hati dalam menanggapi permasalahan antara Indonesia dengan Belanda.
Hubungan  Indonesia  dengan  Belanda  mulai  meruncing  ketika  kabinet  Burhanudin Harahap  membatalkan  hasil  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB) 7 secara  sepihak.  Artinya,  seluruh isi KMB dianggap sudah tidak berlaku lagi bagi bangsa Indonesia. Tindakan ini merupakan salah satu bukti kebulatan tekad pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang tegas terhadap permasalahan  Irian  Barat.  Sebaliknya  pihak  Belanda  belum  bersedia  membahas  permasalahan Irian  Barat,  dengan  alasan  bahwa  pemerintah  Indonesia  dianggap  belum  mampu  mendidik  dan menyediakan sarana bagi masyarakat Irian Barat dengan baik.

## 2. Faktor Ekonomi
5 Tri  Chandra  Aprianto,  “Nasionalisasi  Perusahaan  Perkebunan  dalam  Transisi  Kenegaraan  Indonesia    (Jember 1900-1960)”,  dalam  Taufik  Abdurrachman  (ed), Indonesia Accros  Orders:  Arus  Bawah  Sejarah  Bangsa ,  (Jakarta: LIPI, 2011). hlm. 197.
6 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda , (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 29.
7 M.C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: UGM Press, 1981), hlm. 350.
Setelah  merdeka,  perekonomian  Indonesia  masih  dikuasai  oleh  perusahaan-perusahaan swasta  milik  Belanda.  Berdasarkan  hasil  kesepakatan  KMB,  pemerintah  Indonesia  harus mengizinkan  pihak-pihak  swasta  Belanda  untuk  tetap  menjalankan  kegiatan  perekonomian  di Indonesia. Secara umum perekonomian Indonesia pada awal tahun 1950 dapat dikatakan dalam kondisi  yang  buruk.  Keadaan  ini  terutama  diakibatkan  karena  adanya  kekosongan  kas  negara sebagai  akibat  perang  kemerdekaan.    Perang  yang  melibatkan  berbagai  unsur  selama  4  tahun menyebabkan negara harus mengeluarkan banyak uang, sedangkan tidak ada pendapatan negara. Selama perang berlangsung, Belanda memblokade kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan besar yang  ada  di  Indonesia.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Belanda  ini  membuat  kegiatan  ekspor barang-barang dari Indonesia terhenti selama tahun 1945 hingga awal tahun 1950an.
Kemerosotan  ekonomi  yang  terjadi  mengancam  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia. Oleh karena itu pada awal tahun 1950an, para tokoh Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki atau  setidaknya  menguasai  aset-aset  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  bangsa  lain  dan menjalankan  fungsi  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  bangsa  lain. 8 Sebenarnya  gagasan  untuk membangun  ekonomi  nasional  telah  muncul  sejak  awal  kemerdekaan.  Dalam  Konferensi ekonomi  pada  tanggal  3  Februari  1946,  Mohammad  Hatta  berpendapat  bahwa  kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Belanda hanya akan membuat Indonesia merasa terbebani dan tidak dapat  mendidik  Indonesia untuk  tumbuh menjadi negara  yang berdaulat secara ekonomi. 9 Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  keinginan  untuk  bisa  terlepas  dari  perekonomian  yang telah ditanamkan oleh Belanda.
Pemerintah  Indonesia  menghadapi  permasalahan  untuk  memfungsionalisasikan  kembali perkebunan  untuk  memperoleh  devisa  di  satu  pihak  dan  di  pihak  lain  menata  kembali  urusan tanah  dan  tenaga  sehingga  dapat  menarik  investasi  modal  dalam  perusahaan  perkebunan. Realitas  yang  dihadapi  adalah  bahwa  sebagai  dampak  Perang  Dunia  II,  perkebunan  pada umumnya mengalami kerusakan berat, maka diperlukan usaha pemugaran secara besar-besaran. Hal itu berdasarkan ketentuan perundingan KMB, bahwa perkebunan milik asing dikembalikan, sedangkan perkebunan  milik Pemerintah Kolonial diambil alih oleh pemerintah RI, begitu pula milik asing yang tidak akan dieksploitasi lagi oleh pemerintah. 10
Perekonomian  yang  berjalan  di  Indonesia,  tidak  dapat  dipungkiri  merupakan  hasil  dari pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Belanda.  Belanda  membangun  berbagai  industri yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional seperti perusahaan tambang, kapal laut, perkebunan,  hiburan,  dan  perbankan.  Namun,  keberadaan  perusahaan-perusahaan  Belanda  ini dikhawatirkan  akan  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Kekhawatiran  ini  muncul karena perusahaan-perusahaan tersebut masih dikuasai oleh pihak swasta Belanda.
8 A.  Dahana,  dkk., Indonesia  dalam  Arus  Sejarah  Pasca  Revolusi ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Houve,  2012),  hlm. 285.
9 Ibid .
10 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial  Ekonomi , (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 166-167.
Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  melakukan  pembangunan  dalam  bidang perekonomian.  Pada  tahun  1950,  pemerintah  mengeluarkan  Program  Benteng  yang  bertujuan untuk  membentuk  golongan  pengusaha  pribumi  yang  kuat.  Para  pengusaha  yang  masuk  dalam program  ini  diharapkan  mampu  menggerakkan  perekonomian  nasional. 11 Pemerintah memberikan  fasilitas  kepada  pengusaha  yang  bergerak  dalam  bidang  ekspor-impor  untuk menjadi  anggota  Program  Benteng.  Namun  usaha  pemerintah  masih  menemui  beberapa hambatan, antara lain para pengusaha nasional masih kurang cakap. Mereka yang terdaftar dalam Program  Benteng  sebagian  besar  hanya  menggunakan  nama  saja  tanpa  memiliki  kemampuan bisnis yang memadai.
Pengusaha-pengusaha impor ini sebagian besar hanya mendaftarkan nama mereka namun tidak  memiliki  perusahaan  yang  memiliki  kredibilitas.  Para  pengusaha  yang  tidak  memiliki kredibilitas  pada  umumnya  memilih  melakukan  kerja  sama  dengan  orang-orang  Tionghoa. Pengusaha  Tionghoa  pada  umumnya  memiliki  keahlian  yang  lebih  baik  daripada  pengusaha pribumi.  Pada  awal  tahun  1955,  diperkirakan  terdapat  50  perusahaan  impor  yang bonafide , sedangkan 200 perusahaan impor lainnya hanya  merupakan perusahaan impor ‘papan nama’. 12 Usaha  pemerintah  tidak  berhasil.  Keadaan  ini  diperburuk  dengan  adanya  inflasi  yang  terjadi hampir  di  sepanjang  tahun  1950an.  Masyarakat  yang  terlibat  dalam  sektor  industri  mengalami kegelisahan, terutama para buruh. Mereka mulai melakukan berbagai aksi mendesak pemerintah agar  melakukan  tindakan  yang  lebih  agresif  untuk  kemajuan  ekonomi.  Tuntutan  utama  kaum buruh  adalah  melakukan  tindakan  nasionalisasi  atau  pengambilalihan  perusahaan-perusahaan Belanda.

## C. Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur
Proses nasionalisasi perusahaan asing juga berlangsung di Jawa Timur. Pada tahun 1957 terjadi  peristiwa  nasionalisasi  perusahaan-perusahaan  Belanda  di  pusat.  Peraturan  tentang nasionalisasi  baru  dibuat  oleh  pememrintah  melalui  Undang-Undang  No.  86  tahun  1958  yang baru  disahkan  satu  tahun  setelah  tindakan  nasionalisasi  dilaksanakan.  Pemerintah  membentuk badan  khusus  yang  bertugas  mengurus  pengambilalihan  perusahaan  dan  pengelolaannya  untuk sementara waktu. Berdasarkan PP No. 3 tahun 1959 dibentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Belanda (BANAS) yang bertugas untuk menentukan jenis perusahaan milik Belanda yang  akan  dinasionalisasikan  oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  dan  menampung  serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat nasionalisasi. 13 BANAS memiliki empat badan usaha yaitu Badan Usaha Dagang (BUD), Badan Penguasaan Perusahaan Pharmasi (BAPHAR),  Pusat  Perkebunan  Negara  Baru  (PPN-Baru),  Badan  Penguasaan  Industri  dan Tambang  (BAPPIT).  Jumlah  perusahaan  BAPPIT  cabang  Jawa  Timur  ada  42  perusahaan
11 Bondan Kanumoyoso, op.cit. , hlm. 7.
12 Ibid ., hlm. 15.
13 Bisuk  Siahaan, Industrialisasi  di  Indonesia  sejak  Hutang  Kehormatan  sampai  Banting  Setir ,  (Bandung:  ITB, 2000), hlm. 235. Dua perangkat penting dalam upaya nasionalisasi baru dibuat oleh pemerintah setelah perusahaan- perusahaan milik Belanda telah berada di tangan Indonesia.
meliputi: 13 perusahaan mesin/listrik, 6 perusahaan kimia, 6 perusahaan grafika,  17 perusahaan umum. 14
Di  bidang  perkebunan,  sebelum  adanya  tindakan  nasionalisasi  pemerintah  terlebih  dulu membentuk  sebuah  badan  yang  bertugas  mengawasi  perusahaan  perkebunan.  Lembaga  itu disebut  Pusat  Perkebunan  Negara  (PPN).  Setelah  adanya  tindakan  nasionalisasi  PPN  menjadi PPN lama dan PPN baru. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang dinasionalisasi masuk dalam pengawasan  PPN  Baru.  PPN  lama  berfungsi  untuk  membentuk  perusahaan-perusahaan perkebunan  di  luar  perusahaan  perkebunan  yang  dimiliki  oleh  pengusaha  Belanda  dan Tionghoa. 15 Namun demikian usaha ini belum membuahkan hasil. Sampai tindakan nasionalisasi dilakukan,  pemerintah  belum  memiliki  perusahaan  perkebunan  yang  mampu  bersaing  dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang telah ada.
Pada periode 1950-an  di wilayah perkebunan sering terjadi konflik antara massa rakyat, baik  petani  maupun  buruh  perusdahaan  perkebunan  dengan  pihak  perusahaan  perkebunan. Berbagai  macam  tindak kekerasan juga berlangsung, misalnya berupa perusakan berbagai  asset perkebunan.  Pembakaran  gudang-gudang  tembakau  milik  perusahaan  perkebunan  oleh  massa rakyat tani turut mewarnai awal proses nasionalisasi di Jawa Timur. Proses semacam itu sengaja dilakukan  untuk  membuat  para  pengusaha  Belanda  tidak  betah  dan  mengganggu  proses produksi. 16 Aksi lain berupa penangkapan warga Belanda yang dilakukan tanpa kekerasan sama sekali, kemudian ditawan. Selanjutnya tawanan dibawa ke kota dan diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk kemudian diperkenankan meninggalkan kota Jember.
Proses nasionalisasi perusahaan di Jawa Timur dimulai pada tanggal 10 Desember 1958. Aksi pengambilalihan seluruh aset perkebunan dan pabrik milik Belanda di Jawa Timur dipimpin dan  diawasi  langsung  oleh  pihak  militer  selaku  penguasa  daerah  atas  nama  pemerintah  pusat. Pengambilalihan di daerah secara resmi baru diatur oleh undang-undang pada tahun 1960. Pada industri gula, nasionalisasi secara resmi dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no.3  tahun  1963.  Dalam  hal  ini  militer  berkedudukan  sebagai  penguasa  di  daerah  atas  nama pemerintah  pusat.  Kewenangan  militer  ini  terkait  dengan  adanya  seruan  dari  A.H.  Nasution selaku kepala staf Angkatan Darat (AD) yang menghimbau agar perusahaan yang dinasionalisasi segera  diambil  alih  oleh  kekuasaan  militer.  Seruan  ini  merupakan  tindakan  antisipasi  agar perusahaan yang telah berhasil dinasionalisasi tidak jatuh ke pihak komunis. 17 Secara berangsur- angsur semua perusahaan Belanda ditempatkan di bawah kontrol militer.
Dalam peristiwa nasionalisasi tersebut terdapat 10 perusahaan yang berhasil diambil alih. Pengambilalihan  yang  dilakukan  pada  kantor  direksi  perusahaan  di  antaranya  adalah Fa. Anement  & Co, Handels Vereniging Amsterdam, Cooy  & Cooster van Voorhout, Fa. Tiedemen &  van  Kerchem,  Cultuurbank,  Majanglanden,  Landbouw  Maatschappij  Oud  Djember,
14 Bondan Kanumoyoso, op.cit., hlm. 131.
15 Djoko Suryo dan Sartono Kartodirdjo, Sejarah Perkebunan di Indonesia , (Yogyakarta: Aditya Media,     ), hlm. 177.
16 Tri  Chandra  Aprianto,  “Nasionalisasi  Perusahaan  Perkebunan  dalam  Transisi  Kenegaraan  Indonesia    (Jember 1900-1960)”, dalam Taufik Abdurrachman ..., hlm. 185.
17 Bondan Kanumoyoso, op.cit ., hlm. 63.
Landbouw  Maatschappij  Amsterdam,  Kedawoneng  Kawisredja  dan  Besuki  Tabaks Maatschappij . 18 Keberhasilan pengambilalihan kantor direksi perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan proses nasonalisasi segera menjalar ke pabrik-pabrik yang menyebar di seluruh Jawa Timur.
Perusahaan  lain  di  Jawa  Timur  terutama  Surabaya  yang  diambil  alih  yaitu Oost-Java Stoomtram  Maatschappij .  Perusahaan  ini  tidak  luput  dari  peristiwa  nasionalisasi  yang  terjadi tahun  1959  dengan  dikeluarkannya  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.  86  Tahun  1959. Perusahaan  OJS  merupakan  perusahaan  perkeretaapian  yang  menguasai  daerah  eksploitasi  di Jawa Timur. Perusahaan yang membangun jalur lintas di dalam kota Surabaya menandai adanya perkembangan  perkeretaapian  di  wilayah  ini.  Perusahaan  OJS  dinasionalisasi  oleh  pemerintah pada tahun 1959 bersamaan dengan perusahaan-perusahaan kereta api swasta lain. Nasionalisasi perusahaan  OJS  ini  sesuai  dengan  Lembaran  Negara  Tahun  1959  No.  86  tentang  Nasionalisasi Perusahaan  Kereta  Api  Milik  Belanda.  Perusahaan  OJS  setelah  dinasionalisasi  secara  resmi berada di bawah naungan Djawatan Kereta Api (DKA) yang berpusat di Bandung.
Usaha  pengambilahihan  perusahaan  kereta  api  dilakukan  oleh  buruh-buruh  kereta  api yang    bekerja  di Madura  Spoorweg  Maatschappij (SM), Malang  SM , Kediri  SM,  Modjokerto SM,  Pasuruan  SM, dan Probolinggo  SM. Perusahaan  perkeretaapian  yang  dikelola  oleh  NIS, SCS,  SJS,  OJS,  dan  SDS  diambil  alih  oleh  militer.  Pada  tanggal  13  Desember  1957  Nasution mengambil  kendali  atas  keadaan  tersebut  dengan  memerintahkan  agar  pihak  tentara  bersedia mengelola perusahaan-perusahaan yang telah disita itu.
Selain  perusahaan-perusahaan  di  atas,  terdapat  pula  perusahaan  pertanian/perkebunan tembakau  milik  Belanda  di  Jawa  Timur  yang  dikenakan  nasionalisasi.  Perusahaan-perusahaan tersebut  antara  lain: 19 pertama ,  perusahaan  pertanian/perkebunan  milik  N.V.  Landbouw.  Mij. Oud  Djember  (Perusahaan  perkebunan  tembakau  Adjong  di  Jember,  Perusahaan  perkebunan tembakau  Gambiranom  di  Jember,  Perusahaan  perkebunan  tembakau  Nangkaan  di  Jember, Perusahaan  perkebunan  tembakau  Oost  Djember  di  Jember,  Perusahaan  perkebunan  tembakau West  Djember  di  Jember). Kedua ,  Perusahaan  pertanian/perkebunan  Besoeki  Tabak  Mij (Perusahaan perkebunan tembakau Modjo di Jember, Perusahaan perkebunan tembakau Soember Djeroek  di  Bondowoso). Ketiga ,  Perusahaan  pertanian/perkebunan  N.V.  Cult.  Mij.  Bogokidoel (Perusahaan perkebunan tembakau Bataan di Kediri, Perusahaan perkebunan tembakau Perning di  Modjokerto,  Perusahaan  perkebunan  tembakau  Soekowono  di  Sukowono/Jember). Berdasarkan  peraturan  pemerintah  no  29  tahun  1960  tanggal  22  Agustus  1960,  dilakukan nasionalisasi  pada  Perusahaan  perkebunan  kopi  “pandan”  di  Banyuwangi  milik  NV  Besuki Rubber Mij dan Perusahaan penjualan N.V. Vraag & Aanbod di Surabaya
Dalam  bidang  industri,  perusahaan-perusahaan  yang  penting  untuk  masyarakat  umum langsung  dikendalikan  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan  industri  yang  peranannya  kurang penting  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Kemudian  seluruh  perusahaan  asing  namanya diubah  menjadi  nama  Indonesia  untuk  menghilangkan  kesan  bahwa  perusahaan-perusahaan
18 Tri Chandra Aprianto, op.cit. , hlm. 190.
19 Lembaran Negara (LN) No. 7 tahun 1959
Belanda  tersebut  masih  beroperasi  di  Indonesia.  Berikut  ini  merupakan  beberapa  perusahaan industri Belanda di Jawa Timur yang telah dinasionalisasi oleh BAPPIT pusat, yaitu: 20
1. Pabrik  Radio,  lampu  listrik,  bengkel,  telekomunikasi  NV  Philip’s  Fabricage  &  Handel Mij di Surabaya
2. Industri arak, alkohol, spiritus, dan minyak kelapa NV Nimaf di Banyuwangi, Mojokerto, dan Kediri
3. Pabrik cat, tinta, dan kaleng NV P.A. Regnault’s Verf, Ink & Blikfabriek di Surabaya
4. Industri  mesin  dan  peralatan  NV  Nederlandsch  Indische  Metaalwaren  en  Emballage Fabrieken  (NIMEF): Mexolie di Banyuwangi dan Kediri, Fabriek Spiritus di Mojokerto
5. Industri mesin dan zat asam NV W.A. Hoek’s Machine &Zuurstof Fabriek di Surabaya
6. Industri mesin alat-alat listrik NV Industriele Mij Gebr. Van Swaay di Surabaya
7. Pabrik  barang-barang  dari  Alpaka  dan  barang-barang  luks  NV  Beeger  van  Kempen  & Vos di Surabaya
8. Industri Grafika NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co: Penerbitan Noordhoff kolff dan penerbitan Boekhandel & Drukk G. Kolff & Co di Surabaya
9. Industri  Grafika  NV  Drukkerij  &  Boekhandel  G.C.T.  van  Dorp  &  Co:  Percetakan  Van Dorp & Co di Surabaya
10. Industri umum  NV Isjsfabriek Petodjo di Surabaya
11. Industri  umum  NV  Verenigde  Ijs-fabrieken:  Pabrik  Es  Redjo  Mulyo  Madiun,  Pabrik  es Ngagel  Surabaya,  Pabrik  Es  Betek  Malang,  Pabrik  Es  Laban  Lumajang,  Pabrik  Es Suberkolak Panarukan, Pabrik Es Mandar Banyuwangi, dan Pabrik Es Talangsari Jember.
12. Industri  Kayu  NV  Verenige  Javasche  Houthandel  Mij:  Industri  kayu  Javahout  di Surabaya
13. Pabrik perabot rumah tangga NV Van De Pol di Surabaya
14. Pabrik Layar dan Perabot Rumah Tangga NV Handel Mij Europa “Azie”: Europa-Azie di Surabaya.

## D. Dampak Nasionalisasi Perusahaan Asing
Sejak dari tahun 1957 sampai tahun 1960 tercatat sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah tersebut meliputi 70% perusahaan asing, kepemilikan 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah Indonesia. Demikian juga dengan 60% nilai  perdagangan  luar  negeri  dan  sekitar  246  pabrik,  perusahaan  pertambangan,  bank-bank, perkapalan,  dan  sektor  jasa.  Nasionalisasi  perusahaan  asing  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  tentu  saja  berdampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  masyarakat,  baik  dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

## 1. Dampak dalam Bidang Politik
Pelaksanaan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Indonesia  ternyata  juga  menimbulkan gejolak  di  kalangan  pemimpin-pemimpin  Indonesia.  Ada  sebagian  tokoh  nasional  yang
20 Diolah dari Bondan Kanumoyoso, op.cit. , hlm. 132-141.
menyayangkan  tindakan  nasionalisasi,  antara  lain  Mohammad  Hatta  dan  Syafruddin Prawiranegara. Kedua tokoh nasional tersebut  tidak setuju dengan nasionalisasi  karena berpikir bahwa kondisi  Indonesia pada saat itu belum cukup kuat untuk membangun perekonomian jika harus  mengambilalih  perusahaan  milik  orang-orang  Belanda.  Pengambilalihan  justru  akan membuat  kemajuan  ekonomi  nasional  terhambat,  karena  Indonesia  masih  kekurangan  tenaga- tenaga  ahli  yang  dapat  mengelola  perusahaan-perusahaan  Belanda  tersebut.  Selain  itu  jaringan perdagangan Indonesia ke luar negeri juga masih dikuasai oleh para pengusaha Belanda.
Dalam Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) di  jakarta tanggal  25 November sampai  3  Desember  1957,  Syafruddin  Prawiranegara  menyampaikan  bahwa  nasionalisasi merupakan tindakan yang dilakukan tanpa rencana yang matang dan akan berakibat yang sangat parah  bagi  perekonominan  Indonesia  di  masa  mendatang. 21 Proses  nasionalisasi  yang  berjalan tanpa koordinasi dari pemerintah sebelumnya, hanya berawal dari seruan pemogokan kerja oleh pemerintah  melalui  menteri  penerangan.  Para  buruh  menggunakan  kesempatan  ini  untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara itu Mohammad Hatta berpendapat  bahwa  pengambilalihan  perusahaan  Belanda  merupakan  sebuah  tindakan  yang dilandaskan pada rasa sentimen pemerintah dalam rangka merebut kembali wilayah Irian Barat. 22 Menurutnya  pemerintah  belum  memiliki  perencanaan  yang  matang  untuk  merebut  kembali wilayah  Irian  Barat.  Hatta  juga  berpendapat  bahwa  pengambilalihan  perusahaan  Belanda  tanpa persiapan yang matang akan mengakibatkan kelaparan dan kesengsaraan rakyat.
Kekurangsiapan ini dilihat  dari belum adanya perangkat  yang dibentuk oleh pemerintah dalam  rangka  mengambil  alih  perusahaan  Belanda.  Perangkat  nasionalisasi  sendiri  baru disiapkan oleh pemerintah setelah pengambilalihan berlangsung. Peraturan tentang nasionalisasi baru dibuat oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 86 tahun 1958 yang baru disahkan satu tahun setelah tindakan nasionalisasi dilaksanakan. Selanjutnya pemerintah juga baru membentuk sebuah  badan  yang  bertugas  mengatur  jalannya  nasionalisasi  yang  disebut  dengan  BANAS berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  3  Tahun  1959.    Kedua  perangkat  penting  dalam nasionalisasi  tersebut  baru  dibuat  oleh  pemerintah  setelah  perusahaan-perusahaan  Belanda berada di tangan Indonesia.
Di pihak lain, pemerintah beranggapan bahwa tindakan nasionalisasi merupakan tindakan yang  perlu  dilaksanakan  untuk  membangun  ekonomi  nasional  yang  mandiri.  Nasionalisasi dilaksanakan  melalui  persiapan-persiapan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Perdana Menteri  Djuanda  menolak  anggapan  Hatta  tentang  kurangnya  persiapan  dalam  tindakan pengambilalihan  wilayah  Irian  Barat  dan  nasionalisasi.  Berikut  ini  adalah  fakta-fakta  yang disampaikan Djuanda:
1. Sudah sejak lama ada Panitia Negara Pembatalan Perjanjian KMB Seksi Finek  yang harus meninjau  kedudukan  ekonomi  Belanda.  Apa  yang  dilakukan  sekarang  hanya  merupakan penyelenggaraan pembatalan perjanjian KMB
21 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi ..., hlm. 78.
22 Ibid ., hlm. 79.
2. Adanya  panitia  pembatalan  transfer  sosial  diketuai  oleh  Perdana  Menteri  Djuanda  sendiri danbahwa deviden sosial tahun demi tahun telah dikurangi
3. Adanya  panitia  pembatasan  transfer  laba  untung  atau  untung  yang  telah  melakukan pengurangan atau penghapusan transfer laba dari perusahaan-perusahaan Belanda yang telah menjadi modal dalam negeri
4. Rencana  Undang-undang  Modal  Asing  yang  sudah  diperkuat  oleh  Musyawarah  Nasional dan Musyawarah Pembangunan. 23
Pemerintah  merasa  memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhadap  tindakan  nasionalisasi. Bahkan Presiden Soekarno dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa tindakan nasionalisasi merupakan  tindakan  yang  ia  prakarsai  sendiri. 24 Nasionalisasi  perusahaan  di  tingkat  daerah berada  di  bawah  kendali  pemerintah  melalui  Angkatan  Darat  (AD).  Keterlibatan  AD  dalam upaya  nasionalisasi  bertujuan  agar  nasionalisasi  berjalan  lancar  dan  perusahaan  yang  telah diambil alih tidak jatuh ke tangan PKI.

## 2. Dalam Bidang Ekonomi
Diberlakukannya  nasionalisasi  berpengaruh  secara  langsung  pada  sektor  perekonomian. Perusahaan-perusahaan  yang  diambil  alih  merupakan  perusahaan-perusahaan  besar  yang memegang kendali penting dalam  perekonomian  Indonesia. The Big Five misalnya, merupakan perusahaan yang memegang peran penting dalam sektor produksi  barang-barang konsumsi dan juga sektor ekspor-impor. Sejalan dengan proses nasionalisasi sistem pemerintahan di Indonesia mengalami babak baru, yaitu sistem presidensiil. Pada masa ini perekonomian Indonesia secara keseluruhan  dapat  dikatakan  mengalami  kemunduran. 25 Indikator  kemerosotan  ekonomi  dapat dilihat dari adanya inflasi yang cukup tinggi pada awal tahun 1960. Terjadi penurunan nilai uang karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak terkendali.
Dalam  bidang  perkebunan,  setelah  berlakunya  nasionalisasi,  pabrik-pabrik  yang  tadinya dikelola  secara  terpisah,  akhirnya  digabung  menjadi  satu  manajemen  di  bawah  PPN  Baru (Perusahaan  Perkebunan  Negara  Baru).  Pokok-pokok  aturan  tersebut  tertuang  dalam  3 pengaturan sebagai berikut:
1. Dengan diambilalihnya perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah, maka  kini  harus  diambil  ketentuan  mengenai  hubungan  antara  pihak  Direksi  Lama/Negeri Belanda dengan pihak perusahaan perkebunan.
2. Karena  pengambilalihan  ini  menempatkan  PPN  Baru  sebagai  badan  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah  untuk  memimpin  penguasaan  perusahaan-perusahaan  perkebunan  dan  kantor direksi yang berada di Indonesia.
3. Adapun  jika  untuk  berbagai  hal  dipandang  masih  ada  keperluan  adanya  hubungan sebagaimana  dimaksudkan  itu,  maka  hal  itu  harus  diajukan  lewat  cabang  PPN  Baru  yang
23 Ibid.
24 A. Dahana, dkk., Indonesia ... , hlm. 287.
25 Leirissa,  dkk., Sejarah  Perekonomian  Indonesia ,  (Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  1966), hlm. 70.
bersangkutan  kepada  Direksi  PPN  Baru  Pusat  yang  akan  menentukan  perlu  tidaknya hubungan dengan direksi lama / Negeri Belanda.
Dalam pengelolaan perusahaan terdapat pemutusan sepihak, dan kalau pun ada hubungan antara  direksi  lama  dengan  pengelola  baru  dilakukan  secara  terbatas  dan  perlu  diadakan pengawasan  di  bawah  PPN  Baru.  Hal  ini  berarti  bahwa  manajemen  pabrik  gula  yang  sebagian besar  masih  dikuasai  perusahaan  swasta  Belanda,  dianggap  sudah  tidak  mempunyai  kekuasaan apapun  terhadap  pabrik  yang  menjadi  basis  industri  mereka,  dan  hubungan  dengan  pabrik haruslah melalui kekuasaan PPN, selaku pengambil alih pabrik setelah terjadinya nasionalisasi.
Ada  beberapa  masalah  yang  bersifat  mendesak  terkait  dengan  diberlakukannya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Pertama, keluarnya pemilik modal. Bahkan sebelum berlangsungnya  proses  pengambilalihan  ternyata  sebagian  pengusaha  asing  telah  meninggalkan Indonesia. Sebagai contoh adalah George Birnie yang memiliki saham terbesar pada Panarukan Maatschappij yang bergerak dalam usaha pengangkutan komoditi ekspor ke luar negeri. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengurusan awal karena telah banyak modal yang keluar sebelum perusahaan tersebut diambilalih. 26
Kedua,  problem  keuangan.  Keluarnya  pemilik  modal  berarti  keluarnya  kapital.  Hal  ini juga  berdampak  pada  transaksi  bank  karena  yang  berhak  melakukan  transaksi  adalah administratur  Belanda.  Masalah  keuangan  ini  tidak  akan  terjadi  apabila  para  pemegang  posisi penting  perusahaan  diminta  pertanggungjawabannya  terlebih  dahulu  sebelum  perusahaannya  di ambil-alih.
Ketiga,  masalah  pembenahan  administrasi.  Pada  perusahaan-perusahaan  yang  baru diambil  alih,  secara  tiba-tiba  ditinggalkan  oleh  tenaga  administrasi  yang  biasanya  menguasai proses  produksi.  Oleh  karena  itu,  masalah  tenaga-tenaga  yang  terampil  merupakan  masalah utama pada masa-masa awal kepemilikan perusahaan oleh pemerintah RI. Tidak dapat dipungkiri bahwa  setelah  pabrik  gula  dinasionalisasi,  pabrik-pabrik  tersebut  kehilangan  tenaga  ahli  yang mayoritas merupakan orang-orang Belanda. Tenaga ahli tersebut pergi meninggalkan Indonesia bersamaan  dengan  adanya  pemulangan  warga  negara  Belanda  secara  besar-besaran  oleh pemerintah pada tahun 1959 hingga awal tahun 1960-an. Kekurangan tenaga ahli ini diperparah dengan perbedaan cara kerja yang mencolok antara orang-orang Belanda dengan kaum pribumi. Tingkat  kedisiplinan  yang  kurang  dimiliki  oleh  pekerja  asli  Indonesia  menjadi  salah  satu  hal yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pekerja setelah terjadinya nasionalisasi.
Nasionalisasi  industri  gula  tanpa  dibarengi  persiapan  matang  juga  memberi  sumbangan besar pada penurunan produktivitas  tebu. Para manajer dan teknisi ahli berkebangsaan  Belanda diusir  tiba-tiba  tanpa  penggantiyang  sepadan.  Pembentukan  PPGI  dan  PGTP  tidak  banyak membantu. Sebagian anggota PPGI bukan pedagang murni melainkan pedangang ‘boneka’ yang memeroleh fasilitas  (jatah alokasi  pasokan  gula)  hanya karena memiliki hubungan baik  dengan
26 Tri Chandra Aprianto, “Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan dalam Transisi  Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900-1960)”, dalam ….. Indonesia Across Orders …hlm. 196.
para  pejabat  pemerintah  atau  elit  partai  melalui  mekanisme  korupsi  dan  kolusi.  Pengusaha boneka  semacam  itu  memeroleh  modal  dari  pedagang-pedagang  China.  Oleh  karena  itu  jatah pasokan  distribusi  gula  yang  diperoleh  harus  diserahkan  ke  pedagang  China  dengan  imbalan tertentu. 27 Gejala tersebut  menunjukkan bahwa nasionalisme dapat  dikooptasi  oleh kepentingan kelompok tertentu.
Namun  demikian,  terdapat  juga  perusahaan  perkebunan  yang  telah  melakukan  proses peralihan ternaga kerja sebelum berlangsungnya proses nasionalisasi.  Sebagai contohnya NV De Landbouw  Maatschappij  Oud  Djember  (LMOD)  milik  George  Birnie  yang  telah  melakukan Indonesianisasi  sejak  tahun  1955.  Sebelum  proses  nasionalisasi  di  perusahaan  tersebut  sudah terdiri  dari  78%  orang  Indonesia  dan  22%  orang  Belanda.  Beberapa  perusahaan  lain  yang melakukan  hal  yang  sama  adalah  kebun  tembakau  Soekokerto  Adjong  milik  N.V.  Cultuur Maatschappij  Djelboek  (CMD)  dan  NV  Besoeki  Tabaks  Maatschappij  (BTM)  Taman  Sari, Bunder,  Bondowoso.  Perkebunan  BTM  Bondowoso  sudah  melibatkan  tenaga  pribumi  yang dijadikan  tenaga  pemilik  perkebunan,  seperti  Endung  Soetardjo  dari  bondowoso,  Achmad Soebandi dari besuki, serta Djoko Pramudito dari Probolinggo. 28 Ketika proses pengambilalihan terjadi dan para pegawai Belanda-nya pulang ke negeri Belanda tidak terjadi kejutan yang besar dalam bidang administrasi.
Keempat, masalah pasar. Akibat adanya nasionalisasi perusahaan asing adalah terjadinya ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan pemerintah Belanda. Oleh karena itu Indonesia harus mengalihkan pasar tembakaunya dari Rotterdddam dan Amsterdam ke Bremen (Jerman)  pada  tahun  1959.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  UU  no.  86  tahun  1958  dalam  rangka peralihan struktur ekonomi kolonial ke struktur nasional. 29
Setelah  diberlakukannya  nasionalisasi  secara  serentak  pada  perusahaan-perusahaan Belanda,  secara  umum  terjadi  penurunan  pada  produksi  ekspor.  Penurunan  ini  terjadi  karena kesukaran  yang  muncul  sehubungan  dengan  berkurangnya  tenaga  ahli,  alat-alat  produksi,  dan transportasi. Artinya terjadi  kemunduran pengelolaan dan ketrampilan teknis dalam perusahaan perkebunan  setelah  dikelola  oleh  pemerintah  Indonesia.  Namun  demikian,  sedikit  demi  sedikit hal  ini  dapat  diatasi,  sehingga  produksi  perkebunan  dapat  ditingkatkan  lagi  meskipun  tidak pernah  lagi  mencapai  tingkat  sebelum  perang.  Mesin-mesin  giling  yang  merupakan  mesin peninggalan  Belanda  masih  terus  dipertahankan.  Penambahan  mesin  pada  PG  Kanigoro  baru dilakukan pada pertengahan tahun 1960-an sampai akhir tahun 1960an.
Di  lain  pihak,  dengan  pengambilalihan  perkebunan  Belanda  pada  tahun  1957-1958 bangsa  Indonesia  menguasai  aset  yang  besar  dan  melalui  devisa  penjualannya  negara memperoleh  pendapatan  yang  besar. 30 Perusahaan-perusahaan  dalam  bidang  perkebunan, pertanian, perdagangan, dan industri merupakan perusahaan-perusahaan Belanda terpenting yang
27 Khudori, Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula , (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 41.
28 Tri Chandra, op.cit. , hlm. 186-187.
29 Ibid.
30 Mubyarto, “Perkebunan Kita”, Prisma, Vol., No. 4 Tahun 1991, hlm. 52.
telah dinasionalisasi dan sangat berperan dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan  Belanda  lainnya  yang  bergerak  di  bidang  listrik,  gas,  kereta  api,  dan telepon. Oleh karena itu dengan berlakunya UU Nasionalisasi no. 86 tahun 1958 dapat dikatakan bahwa  dominasi  Belanda  dalam  perekonomian  Indonesia  telah  berakhir  dan  telah  mengubah tatanan  ekonomi  secara  mendasar.  Peranan  pemerintah  dalam  mengendalikan  sektor  ekonomi menjadi semakin besar.

## 3. Dalam Bidang Sosial
Tindakan  nasionalisasi  juga  memiliki  pengaruh  dalam  bidang  sosial,  yaitu  perubahan status  yang  melekat  pada  para  pekerja.  Sebagai  contoh  adalah  pada  pekerja  pabrik  gula.  Pada masa  kepemimpinan  pengusaha  Belanda,  pekerja  memiliki  dua  tingkatan  yaitu  pegawai  dan buruh. Status pegawai dan buruh memiliki perbedaan yang cukup besar. Pegawai adalah pekerja yang  berada  di  kantor  dan  kebanyakan  merupakan  orang-orang  Belanda,  sedangkan  buruh merupakan pekerja asli pribumi yang umumnya bekerja di dalam lingkungan pabrik gula. Buruh berasal dari masyarakat pribumi yang biasanya dibutuhkan pada musim giling.
Setelah  nasionalisasi  status  pekerja  di  Pabrik  Gula  berubah.  Pekerja  dibedakan  menjadi dua  golongan  besar,  yaitu  karyawan  satu  dan  karyawan  dua.  Karyawan  satu  adalah  para pimpinan  yang  biasa  disebut  staff,  sedangkan  karyawan  dua  adalah  mereka  yang  bekerja  di lingkungan produksi. 31
Para pekerja pribumi pada awalnya merupakan pekerja-pekerja yang berasal dari tingkat bawah.  Setelah  adanya  nasionalisasi  mereka  kemudian  turut  menjalankan  laju  pabrik  dengan menjadi bagian dari manajemen pabrik, termasuk sebagai pimpinannya. Pada umumnya mereka merupakan lulusan dari College Gula Negara (CGN) 32 . Bidang-bidang pekerjaan lain di industri gula  yang  biasanya  dipegang  oleh  orang-orang  Belanda  adalah  sebagai  dokter  gula  atau Chemiccal . 33
Demikian  juga  halnya  dengan  pekerja  pada  perusahaan  kereta  api.  Tenaga  kerja  yang terlibat  dalam  pembangunan  jalur  kereta  api  terdiri  dari  tenaga  ahli  (insinyur)  yang  melakukan pekerjaan-pekerjaan  teknis  seperti  merancang  dan  tenaga  kuli  yang  mengerjakan  pekerjaan- pekerjaan  fisik  seperti  penggalian  dan  penimbunan  tanah,  pengangkutan  bahan  material,  dan lain-lain.  Tenaga  ahli  biasanya  dipegang  oleh  orang-orang  Belanda,  pemborong  orang-orang China dan buruh dari masyarakat pribumi.
Dalam  operasional  perusahaan  kereta  api  manajerial  adalah  orang-orang  Eropa. Masyarakat  pribumi  dipekerjakan  sebagai  masinis  dan  pemindah  jalur  kereta  api.  Penduduk pribumi  yang  bekerja  di  perusahaan  ini  diutamakan  memiliki  pekerjaan  rendahan  minimal mampu  membaca  dan  berhitung.  Pihak  perusahaan  juga  sering  menempatkan  pekerja  pribumi sebagai penjual karcis kereta untuk memudahkan layanan kepada penduduk pribumi. Pada awal
31 Retno  Puji  Lestari,  “Nasionalisasi  Industri  Gula  di  Madiun:  Pabrik  Gula  Pagottan,  Kanigoro,  dan  Redjo  Agung Tahun 1950-1966”, Skripsi , tidak diterbitkan, 2015, hlm. 92.
32 CGN  adalah  sekolah  tinggi  pergulaan  yang  didirikan  oleh  pemerintah  di  Yogyakarta  pada  pertengahan  tahun 1950an. Para lulusan biasanya memiliki kesempatan yang besar untuk bisa menjadi pimpinan di pabrik gula.
33 Para dokter gula memiliki tanggung jawab yang besar terhadap proses produksi gula dari mulai pengolahan nira tebu hingga menghasilkan gula kristal. Pada umumnya pabrik gula memiliki 3-4 orang dokter gula.
tahun  1900-an  para  buruh  Indonesia  secara  meningkat  mendaftarkan  diri  pada  pekerjaan- pekerjaan  yang  sebelumnya  disediakan  hanya  bagi  orang-orang  Eropa.  Pada  akhir  abad  ke-19 para  masinis,  kepala  stasiun  dan  pegawai  administrasi  hampir  seluruhnya  orang  Eropa,  juga sejumlah besar kondektur kereta api. Namun, sejak tahun 1914 mayoritas masinis, kepala stasiun juru  tulis,  dan  kondektur  adalah  orang  Indonesia,  sedangkan  orang-orang  Eropa  menduduki posisi  sebagai  pengawas.  Sampai  tahun  1918  hanya  Perusahaan  Kereta  Api  Negara  yang mempekerjakan  orang-orang  Eropa  sebagai  masinis  dalam  skala  yang  kecil. 34 Dengan  adanya nasionalisasi, maka pegawai-pegawai Belanda digantikan oleh orang-orang Indonesia.

## E. Kesimpulan
Tindakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia pada tahun 1950an dilatarbelakangi baik  faktor  politik  maupun  faktor  ekonomi.  Dalam  bidang  politik  terjadi  ketegangan  antara Indonesia  dengan  Belanda  terkait  permasalahan  Irian  Barat.  Dalam  bidang  ekonomi,  setelah Indonesia  merdeka  secara  umum  perekonomian  masih  dikuasai  oleh  perusahaan-perusahaan asing.  Kedua  faktor  tersebut  berujung  pada  upaya  pengambilalihan  perusahaan  asing  milik Belanda.  Puncaknya  terjadi  pada  Desember  1957  ketika  para  buruh  di  Jakarta  berhasil menduduki  kantor-kantor  perusahaan  Belanda.  Upaya  pengambilaihan  terus  menyebar  ke berbagai daerah, dan di Jawa Timur mulai berlangsung pada Desember 1958.
Pada  dasarnya  proses  nasionalisasi  berjalan  dengan  lancar.  Proses  ini  dimulai  dengan adanya pengumuman aksi mogok selama dua puluh empat jam terhadap perusahaan Belanda dan diikuti dengan pengambilalihan secara serentak aset-aset perusahaan tersebut. Sebagai kelanjutan dari  tindakan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Perindustrian  membentuk sebuah  badan  yang  bertugas  mengumpulkan  keterangan  tentang  perusahaan  dan  industri  milik Belanda.  Tindakan  pengambilalihan  terus  berlangsung  sampai  akhir  tahun  1959  tanpa  adanya arahan yang jelas dari pemerintah. Pemerintah sendiri baru mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur  jalannya  pengambilalihan  atau  nasionalisasi  pada  akhir  tahun  1958,  untuk  memberi jaminan  hukum  terhadap  tindakan  nasionalisasi.  Undang-undang  tersebut  adalah  UU  No.  86 Tahun  1958,  yang  menyatakan  bahwa  nasionalisasi  berarti  pemindahan  kepemilikan  ke  dalam tangan negara.
Tindakan  nasionalisasi  segera  menjalar  ke  Jawa  Timur.  Berbagai  macam  perusahaan Belanda telah diambil alih oleh pemerintah pusat, baik berupa perusahaan perkebunan, pertanian, perdagangan,  dan  industri.  Tindakan  nasionalisasi  berpengaruh  pada  bidang  politik  yaitu terjadinya gejolak di kalangan pemimpin Indonesia. Dalam bidang ekonomi, karena pelaksanaan nasionalisasi belum dipersiapkan dengan matang sehingga memunculkan beberapa permasalahan seperti  kemerosotan  produksi  dan  kurangnya  tenaga-tenaga  ahli.  Namun  demikian  melalui
34 John Ingleson, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial , (Jakarta:  Komunitas  Bambu,  2004),  hlm.  46.  Perubahan-perubahan  tersebut  karena  tekanan  dari  pihak  VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik).
nasionalisasi  ini,  terjadi  perubahan  tatanan  ekonomi  secara  mendasar  dan  peran  pemerintah untuk mengendalikan sektor ekonomi semakin besar.
Dalam  bidang  sosial  terjadi  pula  perubahan-perubahan  sosial  dalam  masyarakat  akibat tindakan nasionalisasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya menduduki posisi-posisi rendah dalam bidang-bidang pekerjaan pada perusahaan-perusahaan asing itu mulai berubah kedudukannya. Tenaga-tenaga Belanda yang menduduki posisi penting digantikan oleh tenaga-tenaga dari Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Setir , (Bandung: ITB, 2000).
Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda , (Jakarta: Sinar Harapan, 2001).
Dahana, A., dkk., Indonesia dalam Arus Sejarah Pasca Revolusi , (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2012).
Djoko Suryo dan Sartono Kartodirdjo, Sejarah Perkebunan di Indonesia , (Yogyakarta: Aditya Media, t.t).
Higgins,  B.,  “Tought  and  Action:  Indonesian  Economic  Studies  and  Policies  in  the  1950s”,  dalam Bulletin  of Indonesian Economic Studies , 26, 1, 1990.
John Ingleson, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial , (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004).
Khudori, Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula , (Jakarta: LP3ES, 2005).
Leirissa, dkk., Sejarah Perekonomian Indonesia , (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1966).
Louis  Gottschalk,  “Understanding  History”  terj.  Nugroho  Notosusanto, Mengerti  Sejarah ,    (Jakarta:  Yayasan Penerbit  Universitas  Indonesia,  1986),  Gilbert  J.  Garaghan, A  Guide  to  Historical  Method ,  (New  York: Fordham University Press, 1957).
Mubyarto, “Perkebunan Kita”, Prisma, Vol., No. 4 Tahun 1991.
Retno  Puji  Lestari,  “Nasionalisasi  Industri  Gula  di  Madiun:  Pabrik  Gula  Pagottan,  Kanigoro,  dan  Redjo  Agung Tahun 1950-1966”, Skripsi , tidak diterbitkan, 2015.
Ricklef, M.C., Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: UGM Press, 1981).
Sartono  Kartodirdjo  dan  Djoko  Suryo, Sejarah  Perkebunan  di  Indonesia:  Kajian  Sosial    Ekonomi ,  (Yogyakarta: Aditya Media, 1991).
Tri Chandra Aprianto, “Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan dalam Transisi Kenegaraan Indonesia  (Jember 1900- 1960)”, dalam Taufik Abdurrachman (ed), Indonesia Accros Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa , (Jakarta: LIPI, 2011).