Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (STUDI PUTUSAN NO. 58/PID.B/2022/PN.SDR)

## Ambo Esa
Universitas Indonesia Timur Email Koresponden: ambo.esa@uit.ac.id

## Abstract
The aim of the research is to find out the application of material law to decisions no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr and to find out what the judges' considerations are in making a decision against the perpetrators of the crime of forging letters. This type of research is normative. The results of this study indicate that: (1) In the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its decision, the public  prosecutor  used  a  combination  of  charges,  and  this  practice  is  appropriated  with  the  existing regulations; (2) Based on the judge's consideration referring to Article 88 paragraph (1) letter "b" of Article 14 of the Prevention and Eradication of Forest Destruction rule, indirectly, the judge's legal considerations for the  first  indictment  are  not  appropriate  where  there  are  differences  in  the  considerations  and  indictments submitted by the public prosecutor.
Keywords: Criminal Acts; Forest Products; Forgery of Letters.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  materiil  dalam  putusan  no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)  Dalam  penerapan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan gabungan, dan praktek ini sesuai dengan peraturan yang ada; (2) Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 88 ayat (1) huruf b Pasal 14 aturan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara tidak langsung pertimbangan hukum  hakim  terhadap  dakwaan  pertama  tidak  tepat  apabila  terdapat  perbedaan.  dalam  pertimbangan  dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Hasil Hutan; Pemalsuan Surat.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945  amandemen  ke  4.  Hal  tersebut  sekaligus  menjadi  dasar  konstitusional  sehingga  Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip hukum, pada pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara  hukum ditempatkan  sebagaiaturan  main  tunggal (supremacy  of  law). untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  Makmur  berdasarkan  Pancasila,  Hukum  dianggap  sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan dan kepastian dalam kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan negara  Republik  Indonesia,  akan  tetapi,  dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  beberapa  pejabat  dalam menjalankan tugas mereka kurang atau tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga sering terjadii permasaIahan-permasaIahan hukum dimasyarakat.
Hukum  ialah  kumpulan  aturan  tentang  bagaimana  orang  harus  bertindak  sebagai  anggota masyarakat  untuk  menjaga  keselamatan,  kebahagiaan,  dan  tata  tertib 1 .  Semua  anggota  masyarakat memiliki  kepentingan  yang  berbeda,  dan  untuk  memenuhi  kepentingan  masing-masing,  anggota masyarakat  mengadakan  hubungan  yang  diatur  oleh  hukum  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam masyarakat.
Negara memiliki tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semua wilayah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  meningkatkan  kecerdasan  bangsa,  serta  berperan  dalam  upaya perdamaian  dunia  berdasarkan  prinsip  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Hal  ini secara  eksplisit  tercantum  dalam  paragraf  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada  perkembagan  zaman  sekarang,  dalam  masyarakat  terdapat  berbagai  permasalahan  yang dapat merugikan individu, kelompok, masyarakat, atau negara. Tindak pidana pemalsuan adalah salah satu masalah yang kerap terjadi, yag dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu 2 . Oleh karena itu, pemalsuan diatur sebagai tindak pidana, termasuk pemalsuan surat. Undang-undang Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tindakan pemalsuan surat dalam rentang Pasal 263 hingga Pasal 276. Ketentuan ini dibuat dengan maksud untuk mempertahankan kepercayaan public terhadap empat jenis  surat  yang  disebutkan  didalam  ketentuan  pasal  263  ayat  (1)  KUHP,  dengan  memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemalsuan surat tersebut.
Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dikenakan hukuman yang lebih berat jika surat  palsu adalah otentik, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. Surat otentiik merupakan surat yang dibuat oleh  pejabat  yang  berwenang,  seperti  Nortaris  sesuai  dengan  syarat-syarat  dan  bentuk  yang  telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku 3 .
Di Indonesia, terdapat dokumen-dokumen berharga yang memiliki nilai hukum dan aturan-aturan untuk  memberikan  keabsahan  hukum  kepada  dokumenn  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  undang- undang yang berlaku. Sayangnya, terdapat banyak kasus penyalahgunaan dokumen berharga ini melalui tindakan  pemalsuan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  yang  menjadi  korban.  Tindak pidana yang sering terjadi terkait dengan pemalsuan dokumen berharga tersebut, dalam hal ini, Pasal
1 Manan, Abdul. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group, 2014.
2 Jalal, Abdul, Suwitno Suwitno, and Sri Endah Wahyuningsih. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." Jurnal akta 5.1 (2018): 227-233.
3 Ma’ruf, Umar, and Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum  Dalam  Membuat  Akta  Otentik  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Bergas  Kabupaten  Semarang)."  Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3 (2015): 299-309.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
263  (1)  KUHP  mengatur  pembuatan  atau  pembuatan  surat  palsu  serta  Pasal  263  (2)  mengatur penggunaan surat palsu.
Hal  tersebut  yang  memicu  penulis  tertarik  untuk  mempelajari  lebih  lanjut  tentang  konsep pemalsuan  dokumen  surat  dalam  KUHP,  serta  bagaimana  pandangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Sdr  terkait  pemalsuan  dokumen  surat  tersebut  jika  sesuai  dengan  aturan  dan ketentuan yang relevan.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research) yaitu penelitian yang dilakukan  dengan  pendekatan  pada  norma  atau  substansi  hukum,  asas  hukum, teori    hukum,    dalil-dalil    hukum    dan    perbandingan    hukum 4 .  PeneIitian  akan  menganaIisis  data kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  deduktif,  yaitu  dimulai  dari  konsep-konsep umum dan kemudian memeriksa masalah yang lebih rinci. Metode ini akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian disajikan secara deskriptif, menjelaskan dan merinci temuan analisis data sesuai dengan masaIah yang terkait dengan naskah yang ditulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukum Pidana Materil   Pada Putusan   No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr
Sebagaimana latar belakang sebelumnya penjelasan Pasal 14 cukup jelas tetapi pada huruf (c)  yang  berbunyi  melakukan  penguntitan  dan/atau  pelacakan  menggunakan  sistem  elektronik terhadap  orang  yang  menjadi  obyek  dalam  informasi/dokumen  elektronik  untuk  tujuan  seksual. Pasal  tersebut  belum  spesifik  mengatur  kreteria  mengenai  penguntit  sebagai  suatu  tindakan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk tujuan seksual yang menggunakan media elektronik. Rumusan  Pasal  tersebut  harus  jelas,  tidak  multitafsir,  dan  memenuhi  prinsip lex  scripta (harus tertulis), lex certa (delik pidana harus jelas), dan lex previa (tidak dapat diberlakukan surut), tidak boleh  bias  yang  justru  akan  memunculkan  masalah  baru.  Selain  itu,  harus  bisa  dibedakan penguntitan berbasis elektronik yang hanya bersifat memantau dan penguntitan berbasis elektronik untuk  tujuan  seksual  yang  dapat  menjadi  tindakan  melanggar  hukum.  Hal  ini  kemudian  harus dipahami mengenai perbuatan penguntitan, penguntitan untuk tujuan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik
Berbicara tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada kasus yang penulis pelajari, penulis menemukan penerapan hukum pidana materiil pada dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan yang digunakan dalam putusan ini.
a. Dakwaan
PERTAMA:
Bahwa  terdakwa  HARTISA  Bersama  dengan  saksi  HERAWATI,  A.Md  (Penuntutan  diajukan dalam  berkas  terpisah),  pada  hari  Senin  tanggal  17  Januari  2022  sekira  pukul  09.30  Wita  ata setidaknya  suatu  waktu  dalam  bulan  Januari  2022  atau  setidaknya  masih  alam  tahun  2022, bertempat  di  UD.  Mallolongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kabupaten Sidenreng  Rappang  Propinsi  Sulawesi  Selatan  atau  setidak-tidaknya  masih  termasuk  daiam Daerah  Hukum  Pengadiian  Negeri  Sidenrengrappang  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadilinya,  mereka  yang  melakukan, yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  mela
4 Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
ukan perbuatan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak  dilengkapi  secara  bersama-sama  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  (SKSHH) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  e,  Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa HARTISA  bersama  dengan  saksi  HERAWATi  ,A.Md  (Penuntutan  diajukan  daiam  berkas terpisah), dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Janua 2022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD  ASRIADI  (Petugas  Polhut  Non  ASN)  menerima  informasi  dari  saksi RUSLAN  (Petugas  Polhut  non  ASN)  jika  melihat  sebuah  mobil  truck  yang  mengangkut kayu  di  UD.  Mallolongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kab  paten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIADI meminta saksi RUSLAN memeriksa dokumen kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu saksi MUHAMMAD ASRIADI menghubungi pula saksi  SUDA  MONO,  s.sos  dan  Petugas  Polhut  dengan  menyampaikan  agar  memeriksa dokumen  pengangkutan  kayu  tersebut  dengan  cara  memfoto  okumen  tersebut,  setelah ditindak lanjuti didapati pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SKSHH yang sah d wilayah KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa No Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas nama AMBANG SANUSI adalah umen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang  diangkut  yang  seharusnya  menggunakan  SIPUHH  On-Line  dan  tidak  memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (seratus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintagur, Nato Merah an Jabon.
- Bahwa  diakui  saksi  MUSTANG  yang  merupakan  sopir  truk  merk  COLD  warna  kuning dengan  Nomor  Polisi  DW  8041  AK,  ketik  saksi  MUSTANG  beristirahat  di  Karebbe Kabupaten Luwu Timur setelah elesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi  HERATI  (Penuntutan  diajukan  secara  terpisah)  dan  suaminya  saksi  TONI  Ialu menanyakan  "apa  mau  mengangkut  kayu  tujuan  Sidrap",  karena  saat  itu  dalam  keadaan sudah  kosong  dan  diyakinkan  oleh  saksi  HERAWATI  (Penuntutannya  diajukan  secara terpisah)  jika  kayu-kayu  tersebut  ilengkapi  dengan  dokumen  lengkap,  setelah  saksi MUSTANG menyetujui a lalu disepakati jika saksi HERAWATI membayar ongkos angkut sebes  Rp2.700.000,00  (dua  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah)  yang  akan  dibayar  set?lah  kayu sampai  tujuan  tepatnya  di  I-JD.  Mallolongeng  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi Sulawesielatan.
- Bahwa  Dokumen  yang  digunakan  saksi  HERAWATI  (Penuntutannya  dilakukan  secara terpisah)  dokumen  yang  tidak  sesuai  pentukkannya  untuk  kayu  yang  diangkut,  yang seharusnya menggunakan SlUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasilutan Kayu Olahan (SKSHHKO).
- Bahwa  Dokumen  tersebut  diperoleh  saksi  HERAWATI  (Penuntutan  dilakukan  secara terpisah)  dari  terdakwa  HARTISA  dengan  cara  sebelumnya  saksi  HERAWATI  ,  A.Md menghubungi  terdakwa  HARTISA  ada  tanggal  15  Januari  2022  lewat  pesan  aplikasi WhatApp,  lalu  menanyakan  sewa  mobil  untuk  mengangkut  kayu  tujuan  ke  kabupaten Sidenrengra ang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut terlalu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanyak memesan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pembuatan Surat Nota Angkuta Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp450.000,00 (empat ratus iima puiuh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembu tan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kemudian  saksi  HERAWATI,  A.  menyuruh  Anak  Saksi  MUHAMMAD  RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan, setelah menerima dokumen dari terdakwa HARTISA selanjutnya dokumeang dibuat  oleh  terdakwa  HARTISA  tersebut  diserahkan  Anak  saksi  MUHAMMAD  RIFAT ZULRAHMAN kepada saksi HERAWATI, A.Md (Penuntannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Saksi HERAWATI A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa  HARTISA  memesan  untuk  dibuatkan  Nota  Angkutan  karena  sering  mendengar orang-orang membicarakan kalau terdakwa HARTISA biasa membuat Dokumen angkutan hasil  hutan  sehingga  saksi  HERAWATI  A.Md  menghubungi  terdakwa  HARTISA  untuk dibuatkan dokumen karena ijin usaha saksi HERAWATi A.Md sudah terblokir .
- Bahwa menurut Ahli dibidang Pengukuran hasil hutan yu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI. S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar bahwa  setelah  dilakukan  pengukuran  didapati  jumlah  batang  sebanyak  14  (seratus  empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat nol) meter kübik serta jenis  kayu  yakni  Kaiapi,  Bintangur,  Nato  Merah  dan  Jabon  dan  kayu  tersebut  harus menggunakan  dokumen  SIPUH  berdasarkan  Permenlhk  Nomor  :  66  1  MENLHK/ SETJEN/KUM.I/10.2017.
- Bahwa  dari  keterangan  ahli  di  bidang  Penatausahaan  Hasil  hutan  dibidang  Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam Kawasan hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat 1) huruf b, maka  seharusnya  dokumen  yang  menyertai  kayu  tersebut  pada  saat  masuk  di  UD. Mallolongeng Keiurahan Amparita Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi  Sulawesi  Selatan  memakai  dokumen  SKSHHK  yang  diterbitkan  secara  On-Line setelah membayar PSDH dan DR ke Negara.
- Bahwa  akibat  Perbuatan  Terdakwa  HARTISA  bersa  dengan  saksi  HERAWATI,  A.Md (Penuntutannya  dilakukan  secara  terpvsah)  maka  Negara  mengalami  kerugian  yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90 .146,00  (Sembiian  ratus dua  ribu  seratus  empat  puluh  enam  rupiah) dana  Reboisasi (DR)  sebesar  USD  222,2496,  serta  kerugian  Negara  yang  tidak  dapat  dihitung  berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.
Perbuatan  terdakwa  HARTISA  bersama  engan  saksi  HERAWATI,  A.Md  (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b  Jo  Pasal  37  angka  3  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
ATAU KEDUA: Primair
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Bahwa terdakwa HART ISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (penuntutannya diajukan daiam  berkas  terpisah),  pada  hari  Senin  tanggai  17  Januari  2022  sekira  pukul 09.30  Wita  atau setidaknya  suatu  aktu  dalam  bulan  Januari  2022  atau  setidaknya  masih  dalam  tahun  2022 ertempat  di  UD.  Mallolongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Ka  upaten Sidenreng  Rappang  Propinsi  Sulawesi  Selatan  atau  setidak-tidaknya  masih  termasuk  dalam Daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Sidenrengrappang  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadilinya,  mereka  yang  melakukan,  ang  menyuruh  meiakukan  dan  turut  serta  meiakukan perbuatan,  dengan  sengaja  melakukan Pengangkutan kayu  hasil  huta  tanpa memiliki  dokumen yang  merupakan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  (setiap  orang  yang  melakukan pengangkutan  kayu  hasil  hutan  wajib  memiliki  dokumen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Januar 022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD  ASRIADI  (Petugas  Polhut  Non  ASN)  menerima  informasi  dari  saksi RUSLAN  (Petugas  PoIhut  non  ASN)  jika  melihat  sebuah  mobil  truck  yang  mengangkut kayu  d  UD.  Mallolongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIADI meminta saksi RUSLAN memeriksa dokume kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu saksi MUHAMMAD ASRiADl menghubungi pula saksi  SUDARMONO,  s.sos  dan  Petugas  Polhut  dengan  menyampaikan  agar  memeriksa dokumen  pengangkutan  kayu  tersebut  dengan  cara  memfoto  okumen  tersebut,  setelah ditindak lanjuti didapati pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SKSHH yang sah d wilayah KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa No a Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas nama AMBANG SANUSI adalah umen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang  diangkut  yang  seharusnya  menggunakan  SIPUHH  On-Line  dan  tidak  memilik Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (seratus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintagur, Nato Merah dan Jabon.
- Bahwa  diakui  saksi  MUSTANG  yang  merupakan  sopi  truk  merk  COLD  warna  kuning dengan  Nomor  Polisi  DW  8041  AK,  ketik  saksi  MUSTANG  beristirahat  di  Karebbe Kabupaten Luwu Timur seteiah seiesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi  HE  WATI  (Penuntutan  diajukan  secara  terpisah)  dan  suaminya  saksi  TONI  lalu menanyakan "apa mau mengangkut kayu tujuan Sidrap", karena saat itu truk dalam keadaan sudah  kosong  dan  diyakinkan  oleh  saksi  HERAWA  (Penuntutannya  diajukan  secara terpisah)  jika  kayu-kayu  tersebut  ilengkapi  dengan  dokumen  lengkap,  setelah  saksi MUSTANG  menyetujuinya  lalu  disepakati  jika  saksi  HERAWATI  membayar  ongkos angkut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah kayu  sampai  tujuan  tepatnya  di  UD.  Mallolongeng  Kelurahan  Amparit  Kecamatan  Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi Sulawesi elatan.
- Bahwa  Dokumen  yang  digunakan  saksi  HERAWATI  (Penuntutannya  dilakukan  secara terpisah)  dokumen  yang  tidak  sesuai  peruntukkannya  untuk  kayu  yang  diangkut,  yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil utan Kayu Olahan (SKSHHKO).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
- Bahwa  Dokumen  tersebut  diperoieh  saksi  HERAWATI  (Penuntutan  dilakukan  secara terpisah)  dari  terdakwa  HARTISA  dengan  cara  sebelumnya  saksi  HERAWATI  ,  A.Md menghubungi  terdakwa  HARTISA  pada  tanggal  15  Januari  2022  lewat  pesan  aplikasi WhatApp,  lalu  mena  yakan  sewa  mobil  untuk  mengangkut  kayu  tujuan  ke  kabupaten Sidenrengrappang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut teriaiu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanyak memesan pembuatan Surat Nota Angkuta Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembu tan Surat Nota Angkutan Hasii Hutan Kemudian  saksi  HERAWATI,  A.md  menyuruh  Anak  Saksi  MUHAMMAD  RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan, setelah menerima dokumen dari terdakwa HARTISA selanjutnya dokume yang dibuat  oleh  terdakwa  HARTISA  tersebut  diserahkan  Anak  saksi  MUHAMMAD  RIFAT ZULRAHMAN  kepada  saksi  HERAWATI,  A.Md  (Penuntutannya  dilakukan  secara terpisah).
- Bahwa  Saksi  HERAWATi  A.Md  (Penuntutannya  diiakuk  secara  terpisah)  menghubungi terdakwa  HARTISA  memesan  untuk  dibuat  an  Nota  Angkutan  karena  sering  mendengar orang-orang  membicaraka  kalau  terdakwa  HARTISA  biasa  membuat  Dokumen  angkutan hasil  hutan  sehingga  saksi  HERAWATI  A.Md  menghubungi  terdakwa  HARTISA  untuk dibuatkan dokumen karena ijin usaha saksi HERAWATI A.Md suda terblokir .
- Bahwa  menurut  Ahli dibidang  Pengukuran hasil  hutan  ayu  gergajian  dan penentuan  jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasii hutan kayu (MUH. RAMLI.S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Komplek Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makass bahwa  setelah  dilakukan  pengukuran  didapati  jumlah  batang  sebanyak  14  (seratus  empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat nol) meter kubik serta jenis  kayu  yakni  Kalapi,  Bintangur,  Nato  Merah  dan  Jabon  dan  kayu  tersebut  harus menggunakan  dokumen  SIPIJH  Online  (SKSHHK)  berdasarkan  Permenlhk  Nomor:  66  / MENLHK/ SETJEN KUM.I/IO /2017.
- Bahwa  dari  keterangan  ahli  di  bidang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  dibidang  Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam kawas Hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis yan tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat 1) huruf b, maka  seharusnya  dokumen  yang  menyertai  kayu  tersebut  pada  saat  masuk  di  UD. Mallolongeng Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi  Sulawesi  Selatan  memakai  okumen  SKSHHK  yang  diterbitkan  secara  On-Line seteiah membayar PSDH dan DR ke Negara.
- Bahwa  akibat  Perbuatan  Terdakwa  HARTISA  bersa  a  dengan  saksi  HERAWATI,  A.Md (Penuntutannya  dilakukan  secara  terp  sah)  maka  Negara  mengalami  kerugian  yang  dapat dihitung yakni tidak t rpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90 .446,00  (Sembilan  ratus dua  ribu  seratus  empat  puluh  enam  rupiah) dana  Reboisasi (DR)  sebesar  USD  222,2496,  serta  kerugian  Negara  yang  tidak  dapat  dihitung  berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam da am Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal  16  Undang-undang  R.I.  No.  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP.

## Subsidair
Bahwa terdakwa HART ISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (penuntutannya diajukan dalam  berkas  terpisah),  pada  hari  Senin  tanggal  17  Januari  2022  sekira  pukul 09.30  Wita  atau setidaknya suatu aktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 rtempat di  UD.  Mallolongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Ka  upaten  Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan  Negeri  Sidenrengrappang  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadiiinya, mereka  yang  meiakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan, dengan  sengaja  menyalahgunakan  dokumen  angkutan  hasil  utan  kayu  yang  diterbitkan  oleh pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  Oleh  pejabat  yang  berwenang.  Perbuatan tersebut dilakukan de gan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD  ASRIADI  (Petugas  polhut  Non  ASN)  menerima  informasi  dari  saksi RUSLAN (Petugas Polhu non ASN) jika melihat sebuah mobii truck yang mengangkut kayu dIUD.  Maiioiongan  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kab  paten  Sidenreng Rappang Propinsi  Sulawesi  Selatan,  selanjutnya  s  ksi  MUHAMMAD  ASRIADI meminta saksi  RUSLAN  memeriksa  dokumeelengkapan  dari  barang  bawaannya  tersebut  serta mendokumentasikannya, selain itu saksi
- MUHAMMAD ASRIADI menghubungi pula saksi SUDAR ONO, s.sos dan Petugas Polhut dengan menyampaikan agar memeriksa dokumen pengangkutan kayu tersebut dengan cara memfoto  okumen  tersebut,  setelah  ditindak  lanjuti  didapati  pengangkutan  kayu  tersebut hanya  dilengkapi  Nota  Pengangkutan  bukan  dokumen  SKSHH  yang  sah  d  wilayah  KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa No Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas  nama  AMBANG  SANUSI  adalah  dokumen  yang  tidak  sesuai  peruntukannya  untuk kayu yang diangkut yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasii Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (se atus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintagur, Nato Merah dan Jabon.
- Bahwa  diakui  saksi  MUSTANG  yang  merupakan  sopi  truk  merk  COLD  warna  kuning dengan  Nomor  Polisi  DW  8041  AK,  ketika  saksi  MUSTANG  beristirahat  di  Karebbe Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi  HERAWATI  (Penuntutan  diajukan  secara  terpisah)  dan  suaminya  saksi  TONI  iaiu menanyakan "apa mau mengangkut kayu tujuan Sidrap", karena saat itu truk dalam keadaan sudah  kosong  dan  diyakinkan  oleh  saksi  HERAWATI  (Penuntutannya  diajukan  secara terpisah)  jika  kayu-kayu  tersebut  ilengkapi  dengan  dokumen  lengkap,  setelah  saksi MUSTANG  menyetujuinya  lalu  disepakati  jika  saksi  HERAWATI  membayar  ongkos angkut sebesår Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setlah kayu sampai tujuan tepatnya di I-JD. Maiioiongeng Keiurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi Sulawesi Selatan.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
- Bahwa  Dokumen  yang  digunakan  saksi  HERAWATI  (Penuntutannya  dilakukan  secara terpisah)  dokumen  yang  tidak  sesuai  pentukkannya  untuk  kayu  yang  diangkut,  yang seharusnya menggunakan SlUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil utan Kayu Olahan (SKSHHKO).
- Bahwa  Dokumen  tersebut  diperoleh  saksi  HERAWATI  (P  nuntutan  dilakukan  secara terpisah)  dari  terdakwa  HARTISA  dengan  cara  sebelumnya  saksi  HERAWATI  ,  A.Md menghubungi  terdakwa  HARTISA  pada  tanggal  15  Januari  2022  lewat  pesan  aplikasi WhatApp,  lalu  menanyakan  sewa  mobil  untuk  mengangkut  kayu  tujuan  ke  kabupaten Sidenrengrappang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lim juta lima  ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut terlalu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanyak memesan pembuatan Surat Nota Angku Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembu?tan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kemudian  saksi  HERAWATI,  A.Md  menyuruh  Anak  Saksi  MUHAMMAD  RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil  Hutan  setelah  menerima  dokumen  dari  terdakwa  HARTISA  selanjutnya  dokumen yang  dibuat  oleh  terdakwa  HARTISA  tersebut  diserahkan  Anak  saksi  MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN kepada saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa  HARTISA  memesan  untuk  dibuatkan  Nota  Angkutan  karena  sering  mendengar orang-orang  membicaraka  kalau  terdakwa  HARTISA  biasa  membuat  Dokumen  angkutan hasil  hutan  sehingga  saksi  HERAWATI  A.Md  menghubungi  terdakwa  HARTISA  untuk dibuatkan dokumen karena ijin usaha saksi HERAWATI A.Md sudah terblokir .
- Bahwa menurut Ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil  hutan  kayu  dan  Penentuan  jenis  hasil  hutan  kayu  (MUH.  RAMLI. S.Hut)  yang  ahli ukur dan uji di Komplek Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati jumlah batang sebanyak 14 (seratus empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma ena tujuh empat nol) meter kubik serta  jenis  kayu  yakni  Kalapi,  Bintangur,  Nat  Merah  dan  Jabon,  dan  kayu  tersebut  harus menggunakan dokumen  SIPUH  Online  (SKSHHK)  berdasarkan  Permenlhk  Nomor  :  66  / MENLHK/ SETJEN KUM.I/10/2017.
- Bahwa  dari  keterangan  ahli  di  bidang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  dibidang  Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam kawas n Hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis ya g tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat) huruf b, maka seharusnya  dokumen  yang menyertai  kayu  tersebut  pad  saat  masuk  di UD.  Mallolongeng Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  impoe  Kabupaten  Sidenrengrappang  Provinsi Sulawesi  Selatan  memakai  okumen  SKSHHK  yang  diterbitkan  secara  On-Line  seteiah membayar SDH dan DR ke Negara.
- Bahwa  akibat  Perbuatan  Terdakwa HART  ISA  bersa  a  dengan  saksi  HERAWATI, A.Md (Penuntutannya  dilakukan  secara  terp  sah)  maka  Negara  mengalami  kerugian  yang  dapat
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90.146,00  (Sembilan  ratus  dua  ribu  seratus  empat  puluh  enam  rupiah)  dana  Reboisasi (DR)  sebesar  USD  222,2496,  serta  kerugian  Negara  yang  tidak  dapat  dihitung  berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancadalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15  Undang-undang  R.I.  No.  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakanutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP.
b. Tuntutan Penuntut Umum
MENUNTUT:
1. Menyatakan terdakwa HARTISA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaa Kedua Subsidiair Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undan R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP
2. Pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  penjara  dikurangkan  masa  penangkapan  dan  masa penahanan  yang  telah  dijaiani  dan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  Denda Sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subs 3 Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
- 1 (satu)  iembar  Daftar  Kayu  Olahan Rakyat  (DKOR)  No.082/DKO/SM/l/2022  tanggal 16 Januari 20 2, Pemilik lahan AMBANG SANUSI:
- 1 (satu) lembar copy SPPT No. 0127864 An. AMBANG SANUSI alamat Tole Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- 7  (tujuh)  screenshoots  hasil  percakapan  via  Whatsapp  antara  Sdri  Herawati  dan  Sdri. HARTISA pada tanggai 15, 16, 7 dan 19 Januari 2022;
- 114 (seratus empat betas) batang kayu olaha kelompok rimba campuran volume 8,6740 M3 (delapan koma enam t juh empat kosong meter kubik) jenis kayu:
- Kalapi 22 Btg:  1,7600 M3
- Bintangur 28 Btg: 2,0946 M3
- Jabon 6 Btg:  0,4268 M3
- Nato Merah 58 Btg: 4,3924 W
- 1 (satu) unit Mobil truk merk COLD warna kuning o. Polisi DW 8041 AK
- 1 (satu) lembar STNK No.00592521 pemilik H. MUH MMAD TAKDIR•,
- 2 (dua) buah kunci mobil;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung note 8 d ngan Nomor IMEI 352014/09/099712/8 dan Nomor IME] 352015/09/09 712/5;
- 1  (satu)  unit  Hand  Phone  Merk  OPPO  5  Nomor  IMEI  866097046683037  –  imei 866097048883063 Digunakan dalam perkara Herawati.
4. Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.5.OOO,OO  (lima  ribu Rupiah).
c. Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan  Terdakwa  HARTISA  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  memalsukan  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Hutan Kayu dan/atau menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal  14”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Alternatif  Pertama melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan  pidana  penjara  kepada  Terdakwa  selama  1  (satu)  Tahun  dan  denda  sebesar Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  Rupiah)  dengan  ketentuan  jika  denda  tersebut  tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara seiama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  yang  telah  dijalankan  oleh  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
•  1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
•  1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat (DKOR) No.082/DKO/SM/V2022 tanggaı 16 Januari 20Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
•  1 (satu) lembar copy SPPT No. 0127864 An. AMBANG SANUSI alamat Tole Tole Deşa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
•  7  (tujuh)  screenshoots  hasil  percakapan  via  Whatşapp  antara  Sdri.  Herawati  dan  Sdri. HART İSA pada tanggal 15,16, dan 19 Januari 2022;
•  114 (seratus empat belas) batang kayu olahan kelompok rimba campuran volume 8,6740 M3 (delapan koma enam tujuh empat kosong meter kubik) jenis kayu:
•  Kalapi 22 Btg 1,7600 M3 o Bintangur 28 Btg : 2,0946 M3 o Jabon 6 Btg • 0,4268 M3 o Nato Merah 58 Btg . 4,3924 M3
•  1 (satu) unit Mobil truk merk COLD warna kuning Polisi DW 8041 AK 1 (satu) lembar STNK No.00592521 pemilik H. MUHAMMAD TAKDİR;
•  2 (dua) buah kunci mobil;
•  1  (satu)  unit  Hand  Phone  Merk  Samsung  note  8  dengan  Nomor  IMEI 352014/09/099712/8 dan Nomor IMEI 352015/09/099712/5;
•  1  (satu)  unit  Hand  Phone  Merk  OPPO  A5  Nomor  IMEI  866097046683037  -  IMEI 866097048883063
Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam  perkara  atas  nama Herawati, A.Md.,
6. Membebani  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.5.000,00  (lima  ribu Rupiah);
d. Analisis Penulis
Untuk menganalisis masalah hukum pidana, kita perlu mempertimbangkan dua aspek yaitu hukum  pidana  formiI  dan  hukum  pidana  materiI.  Hukum  pidana  materiI  bersifat  konseptual, sementara hukum pidana formil merupakan penerapan hukum pidana materiil dalam dunia nyata.
Penting  untuk  mendefinisikan  hukum  pidana  materiil  terlebih  dahulu  sebelum mempertimbangkan bagaimana hukuman materil digunakan dalam kasus kejahatan pidana yang melibatkan pemalsuan izin pertambangan.
Untuk  mencapai  kebenaran  materiil  yang  Iengkap  dalam  Putusan  Perkara  Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Sdr,  MajeIis  Hakim  pengadilan  negeri  Negeri  Sidrap  teIah  melakukan penelitian  yang  dengan  cermat  setiap  tindakan,  peristiwa,  dan  situasi  yang  terjadi  seIama
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
persidangan. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan berbagai fakta yang didapatkan dari keterangan saksi, ahli, terdakwa serta dari sumber lain, sepanjang hakim yakin bahwa terdakwa terbukti secara kredibel dan sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan.
Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  terdakwa dalam  kasus  ini dengan menggunakan  surat dakwaan  gabungan  multi  pasal.  Hal  ini  menurut  penulis  cocok  karena  dapat  membantu  jaksa penuntut  umum  dalam  memilih  dakwaan  yang  tepat  berdasarkan  perilaku  terdakwa.  Dakwaan kombinasi memberikan keleluasaan kepada  Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perilaku terdakwa  dan  memilih  dakwaan  mana  yang  paling  cocok  untuk  diterapkan,  mengurangi kemungkinan  terdakwa  dinyatakan  tidak  bersalah.  Majelis  Hakim  dengan  seksama  dan  tuntas menyelidiki fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti selama persidangan, termasuk keterangan saksi,  keterangan  ahli,  dan  keterangan  terdakwa  terhadap  alat  bukti,  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa meIakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya secara meyakinkan.
Berkaitan dengan amar putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, ada perbedaan antara pasal yang tertulis pada dakwaan dan pasal yang digunakan dalam amar putusan terhadap terdakwa. Pasal yang digunakan dalam amar putusan adalah Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang- Undang  R.I.  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, sedangkan pada dakwaan alternatif pertama menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 angka  3  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP, majelis hakim dalam membuat  putusan  harus  mempertimbangkan  dakwaan  dan  semua  hal  yang  terbukti  dalam persidangan. Dalam hal membuat putusan, majelis hakim akan melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan  dua  hal,  yaitu  surat  dakwaan  dan  fakta-fakta  yang  terbukti  dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan pada Putusan   No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr
Badra  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada  dasarnya merupakan  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  harus  sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatn normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.
a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Dalam  memutus  suatu  perkara  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  yang  dimiliki  oleh hakim  sebagai  dasar  dalam  mengadili,  pertimbagan  hukum  hakim  dalam  putusan  No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk  kombinasi  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  aiternatif  ke  satu  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  88  ayat  (1)  huruf  b  jo  pasal  14  huruf  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  jo  pasal  55  ayat  1  ke  1  KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1.  Setiap orang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
2.  Dengan  sengaja  memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
Menimbang bahwa selain itü terdapat unsur tambahan lain yaitu:
3.  Yang dilakukan secara bersama-sama
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebt  Majelis  Hakim  mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Setiap Orang
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Setiap  Orang"  dalam  ilmu  hukum  adaiah setiap entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran  yang  ada  dalam  dirinya,  hal  mana  bahkan  dapat  dipahami  secara  umum,  şebab  yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah adanya akal pikiran;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  persidangan  terbukti  bahwa  identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik  ketika  diperiksa  di  depan  persidangan  maupun  ketika  peristiwa  terjadi  terbukti  dengan kemampuan  Terdakwa  memberikan  keterangan  secara  runtut  di  depan  persidangan  tentang persitiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya;
Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia  yang  memiliki  pemikiran,  kesadaran,  pengetahuan,  dan  kemampuan  jiwa  yang  stabil sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan dan oieh karena itu Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka  unsur  ini  harus  dipandang terpenuhi;
Ad. 2. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan I atau menggunakan surat keterangan sahnya hasii hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUH Pidana tidak dirumuskan,  tetapi  dalam  MV  (Memori  van  Toelichting)/memori  penjelasan  Undang-undang diterangkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  yang  disengaja  adalah  perbuatan  yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens handelen) yang berarti, ada yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat ;
Menimbang,  bahwa  dalam  doktrin  tentang  kesengajaan  terhadap  akibat  dan  terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (kesengajaan materiil) dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu :
1.  Teori kehendak (wills theorie) ;
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
2.  Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank atau (waarschijulykheids theorie) dari Van Bemmelen;
Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan  seperti  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang,  sedangkan  menurut  teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik- beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan  pada  apa  yang  diketahui  pada  waktu  berbuat.  Dalam  Memori  Penjelasan (M.V.T)  disebutkan  pidan  pada  umumnya  hendaklah  dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa melakuka  perbuatan  yang  dengan  dikehendaki  dan  diketahui.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan,
Majelis  Hakim  berpendapat  akan  menggunakan  teori  menentukan  ada  tidaknya  unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:
1.  Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ;
2.  Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat ;
3.  Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat ;
Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu teIah terbukti, maka unsur kesengajaan telah  terpenuhi.  Jadi  agar  unsur  ini  terpenuhi  maka  Terdakwa  harus  mempunyai  niat  atau kehendak untuk melakukan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  pemalsuan  surat  adalah  berupa  kejahatan  yang  di dalam mengandung unsur keadaan ketidak naran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta ket rangan Terdakwa, bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 17 Januari 022 sekitar pukul 09.30 Wita ASRIADI (Petugas Polhut Non ASN) menenma informasi  dari  RUSLAN  (Petugas  Polhut  non  ASN)  jika  melihat  sebua  mobil  truck  yang mengangkut  kayu  di  UD.  Mallolongeng  Kelurahan  Amparita  Kecamatan  Tellu  Limpoe Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  seianjutnya  ASRIADI  meminta  kepada  RUSLAN  memeriksa dokumen kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu ASRlADi  menghubungi  pula  saksi  SUDARMONO,  S.Sos  dan  Petugas  Polhut  dengan menyampaikan  agar  memeriksa  dokumen  pengangkutan  kayu  tersebut  dengan  cara  memfoto dokumen tersebut, setelah ditindak lanjuti didapati pengang tan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SPSHH yang sah di wilayah KPH Bila;
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen pengangkutan kayu tersebut berupa Nota Angkutan Kayu, KO-R dan SPPT diketahui atas nama AMBANG SANUSI dan  setelah  dilakukan  pengecekan/pengujian  kembali  ternyata  dokumen  tersebut  tidak  sesuai dengan  peruntukannya  untuk  kayu  yang  diangkut,  dimana  seharusnya  menggunakan  SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  dipersidangan  dalam  pembuatan  surat  tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada SULTAN dan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapann
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
untuk  pembuatan  surat  yang  dimaksud,  dan  diketahui  dari  keterangan  Terdakwa  jika  ia  tidak mengetahui terkait Dokumen Nota Angkutan Kayu dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang ditanda Tangani oleh AMBANG SANUSI, yang Terdakwa ketahui hanya mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (SPPT) atau PBB atas nama Saudara AMBANG SANUSI sebab nama AMBANG SANUSI adalah mertua Terdakwa sendiri dan telah meninggal dunia;
Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa artisa, Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.902.146,00 (Sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam Rupiah) ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dokumen yang diperilihatkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudarmo, S.Sos., tidak sesuai dengan peruntukannya şebab setelah dilakukan pengujian di Kompleks Balai Pendidikan dan  Latihan  lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  jika  jumlah  kayu  sebanyak 114  (seratus  empat belas) batang dengan volüme 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat not)meter kübik dengan jenis  kayu  yakni  Kalapi,  Bintangur,  Nato  Merah  dan  Jabon,  tersebut  harus  menggunakan dokumen  SIPUHH  Online  (SKSHHK)  berdasarkan  Permenlhk  Nomor  :  66  /  MENLHK/ SETJEN/KUM.VIO 12017., sehingga surat surat yang dijadikan dasar tersebut adalah tidak benar dan karena tidak sesuai ketentuan perundang undangan serta tidak sesuai dengan kenyataan asil hutan berupa kayu yang sedang diangkut ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dokumen  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perundangan-undangan  dalam  melakukan  pengangkutan,  dengan  demikian  unsur  "dengan sengaja  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasii  hutan  kayu  yang  paisu"  dipandang  teiah terpenuhi.
Ad.3. yang dilakukan secara bersama-sama:
Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatannya dengan saksi Herawati (berkas terpisah), sementara tak ada saksi mengetahui peran orang tersebut alam kejadian ini, kecuali dalam pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika  suratsurat/dokumen  tersebut  Terdakwa  peroleh  dengan  cara  meminta  bantuan  kepada seseorang yang bernama Suitan, sehingga kaitannya dengan saksi Herawati dalam hal pembuatan dokumen tak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tak terdukung bukti apapun baik surat maupun keterangan saksi, lagi pula Terdakwa Harsita sangat diragukan keterangannya oleh Majelis Hakim karena seseorang yang bemama Sultan yang membuat dokumen dokumen tersebut tidak dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  ini  tida  dapat  dipandang  terpenuhi  menurut hukum;
Menimbang  bahwa  meskipun  unsur  ini  tidak  terpepuhi,  namun  telah  diterangkan sebelumnya bahwa unsur ini adalah unsur tambahan dimana dalam hal ini Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa terhadap unsur turut/secara bersama yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP  sebagaimana  didakwakan,  pemenuhannya  bersifat  kondisional  untuk  menjadi  syarat pemidanaan, dengan uraian sebagai berikut:
1.  Dalam  hal  pelaku  adalah  pelaku  materil  atau  pelaku  langsung  maka  terpenuhi  atau tidaknya unsur turut se secara bersama tidak mempengaruhi lagi pemenuhan syarat pemidanaan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
terhadap  pelaku  sebab  terlepas  ia  melakukannya  secara  bersama  dengan  orang  Iain  atau  tidak, yang jelas perbuatan dan pelakunya telah memenuhi semua unsur pasal sehingga ia telah dapat dijatuhi  pidana,  atau  dengan  kalimat  Iain  pemenuhan  unsur  turut  serta    secara  bersama-sama dalam persitiwa ini, adalah bersifat fakuitatif;
2.  Dalam  hal  pelaku  adalah  bukan  pelaku  materil  atau  bukan  pelaku  langsung  maka terpenuhi  terpenuhinya  unsur  urut  serta/secara  bersama  sangat  menentukan  pemenuhan  syarat pemidanaan  terhadap  pelaku  sebab  pelaku  pada  dasarnya  tidak  melakukan  perbuatan  pidana sehingga  ia  hanya  dapat  dipersalahkan  jika  unsur  turut  serta/secara  bersama  terpenuhi,  atau dengan kalimat Iain pemenuhan unsur turut serta secara bersama-sama dalam persitiwa ini, adalah bersifat imperatif;
Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apabila dalam perkara ini,  pemenuhan  unsur  secara  bersama-sama  atau  turut  serta  hanya  bersifat  faktulatif  sebab Terdakwa  merupakan  pelaku  materil  atau  pelaku  langsung,  karena  perbuatannya  memenuhi semua  unsur  tindak  pidana  sehingga  terhadap  dirinya  memenuhi  syarat  untuk  dijatuhi  pidana, atau tegasnya Terdakwa teiah terbukti meiakukan tindak pidana, ia hanya tidak terbukti berkerja sama dengan orang Iain sehingga tidak mungkin Terdakwa dibebaskan;
Menimbang bahwa karena alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka meskipun tanpa terbuktinya  unsur  secara  bersama-sama/turut  serta  maka  dakwaan  kombinasi  altematif  kedua primair tetap harus dipandang terbukti menurut hukum dan oleh karena itu dakwaan Iainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak pula ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri atau perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pidana penjarä maupun pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang a Quo;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
-  Perbuatan  Terdakwa  berpotensi  memudahkan  peredara  kayu  secara  ilegal  Keadaan yang meringankan:
-  Terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya
-  Terdakwa belum pemah dihukum.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  b  jo  pasal  14  huruf Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan  maka  terhadap  Terdakwa  seiain  dijatuhi  hukuman  penjara  harus  pula  dijatuhi  hukuman denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sebag İmana ditentukan dalam amar putusan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap di Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan  penahanan  maka  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP,  maka  masa  lamanya  Terdakwa berada  dalam  penangkapan  dan  penahanan  haruslah  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tidak  ada  alasan  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyata  bersalah  maka  kepadanya  juga  harus dibebani membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  tentang  pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, dan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan;
b. Analisis Penulis
Pemidanaan  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  pada  dasarnya  sebagai  upaya  untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Pemidanaan  adalah  bukan  semata-mata  sebagai  langkah  pengamanan  dan  penertiban  bagi kehidupan masyarakat.
Menurut kamus hukum M. Marwan dan Jimmy P, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa  yang  sesuai  dengan  hukum 5 .  Sedangkan  pengertian  putusan  pengadilan  seperti  yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 11 KUHAP adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Dalam perkara ini Majelis Hakim lebih dulu memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan pertama  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim  berkesimpulan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada pasal Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal  14  Undang-Undang  R.I.  No.  18  Tahun  2013  tentan  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan,  yang  mana  pasal  yang  menjadi  acuan  tersebut  tidak  terdapat  pada  dakwaan yang  diajukan  oleh  jaksa  penuntut  umum,  secara  tidak  langsung  pertimbangan  hukum  hakim terhadap  dakwaan pertama  tidak  sesuai,  dimana  terdapat  perbedaan  pasal  dalam  pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

## KESIMPULAN
Penerapan  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan, dikaitkan dengan Putusan Nomor No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr, dimana jaksa penutut umum menggunakan dakwaan kombinasi. Penggunaan dakwaan kombinasi ini menurut penulis sudah tepat  karena  bila  penuntut  umum  ragu  dalam  menetukan  pasal  mana  yang  sesuai  dengan  perbuatan terdakwa, penuntut umum sebaiknya menggunakan dakwaan kombinasi agar perbuatan terdakwa tidak terbebas dari tuntutan hukum. Dalam memutuskan perkara Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Sdr, Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada pasal Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang
5 Pakendek, Adriana. "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila." Jurnal Yustitia 18.1 (2019).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
R.I.  No. 18 Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  yang mana  pasal yang  menjadi  acuan  tersebut  tidak  terdapat  pada  dakwaan yang diajukan oleh  jaksa  penuntut  umum, secara  tidak  langsung  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  dakwaan  pertama  tidak  sesuai,  dimana terdapat perbedaan pasal dalam pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

## DAFTAR REFERENSI
Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021. Jalal, Abdul, Suwitno Suwitno, and Sri Endah Wahyuningsih. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap
Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Turut  Serta  Melakukan  Tindak  Kejahatan  Dalam  Pemalsuan Dokumen." Jurnal akta 5.1 (2018): 227-233.
Ma’ruf, Umar, and Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3 (2015): 299-309.
Manan, Abdul. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group, 2014. Pakendek,  Adriana.  "Cerminan  Keadilan  Bermartabat  dalam  Putusan  Pengadilan  Berdasarkan pancasila." Jurnal Yustitia 18.1 (2019).