291 2 2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] * armanlany@hotmail.com Profesional, Jl. Demak Nomor 39 04/06 Perumahan Jakapermai, Bekasi Barat, , S.H.
(Universitas Sriwijaya), M.H. (Universitas Padjadjaran).
Kepas an dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Arman Lany*

## Abstrak
Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam rangka untuk mewujudkan kepas an hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi stakeholders ,  belum  sepenuhnya  tercapai.  Hal  ini disebabkan  prak k  SABH  dak  sejalan  dengan  pengaturan  dalam  UU  PT  dan  peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian  Perusahaan  Terbatas  (PT)  melalui  SABH  dalam  prak k  dihubungkan  dengan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepen ngan, hanya untuk memperoleh status badan hukum PT dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan  Menteri Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  sebagai pihak  yang  berwenang  menerbitkan  keputusan  badan  hukum  PT  dak  melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Prak k SABH ke depan dalam pelaksanaan UU PT untuk dapat lebih mewujudkan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepen ngan, harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Kata  Kunci :  kepas an  hukum,  perlindungan  hukum,  perseroan  terbatas,  Sistem Administrasi Badan Hukum, UU PT .
Legal Protec on and Certainty of Law On the Establishment of Limited Liability Company (PT) through the System of Administra ve Of Legal En ty (SABH)

## Pursuant to Law Number 40 Year 2007 on Limited Company

## Abstract
The regula on for the System Administra on of Legal En ty (SABH) in Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company to provide legal certainty and protec on for stakeholders has not yet been fully realized. This is because the prac ce of SABH is not accordance with the law on Limited Liability Company. Also, the regula on of the SABH has undergone mul ple revisions. The ra ﬁca on func on for establishment of a Limited Liability Company through SABH in order to gain legal certainty and protec on is o en only done to gain the status of Limited Liability Company, while not heeding the administra ve procedure. The Ministry of
¹  E.Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia  cetakan  ke-4, Bandung:  Universitas  Negeri Padjadjaran, 1960, hlm. 21-22.
²  Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang , Bandung: Alumni, 2005, hlm. 3.
³  Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung, Reﬁka
Aditama, Cet ke 1, 2006, hlm. 2.
⁴ Ibid.

## 292 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Law and Human Rights, as a body with the authority to grant the status of Limited Liability Company o en does not conduct a proper document and requirement check to fulﬁll the administra ve  demand.  It  is  expected  in  the  future  that  the  prac ce  of  SABH  in  the implementa on of the Law on Limited Liability Company can also grant legal certainty and protec on  for  the  stakeholders;  the  regula on  and  the  real  implementa on  have  to  be consistent.
Keywords : law certainty, protec on of law, limited company, System Administra on of Legal En ty, limited company law.

## A.   Pendahuluan
Negara  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia,  dilihat  dari  segi  hukum  dalam  ar materiil bukan dalam ar  formal. Penger an secara materiil diis lahkan dengan negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  atau  negara  kemakmuran.¹  Pada  awalnya, upaya untuk mencapai kesejahteraan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa campur  tangan  pemerintah.  Negara  hanya  menjaga  keter ban  masyarakat  dan dak terlalu ak f dalam menjaga keperluan rakyat. Hal ini mirip dengan konsep negara  polisi  atau  ‘negara  penjaga  malam’.  Selanjutnya,  seiring  dengan berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  sebagai  akibat  dari pengaruh  dak baik konsep negara penjaga malam, menimbulkan masalah sosial dalam  masyarakat  sehingga  memaksa  negara  harus  campur  tangan  secara  ak f dalam kehidupan masyarakat.²
Negara  hukum  merupakan  negara  yang  berlandaskan  pada  hukum  yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini mengandung ar , bahwa segala ndakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diatur oleh hukum. Hal ini sebagai wujud rasa keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³ Keadilan merupakan cerminan  cita-cita  rakyat  sebagaimana  tertuang  dalam  kons tusi  suatu  negara. Ukuran keadilan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara hukum demi terwujudnya negara kesejahteraan.⁴
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan pembangunan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  tercapainya  keadaan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD 1945), sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan  Pasal  33  UUD  1945.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan
Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  hukum  Indonesia  berdasarkan Pembukaan alinea ke-4 UUD 1945 adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, baik  spiritual  maupun  material  secara  merata  yang  berdasarkan  Pancasila. Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  memiliki  karakteris k  mandiri,  demikian sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rukmana  Amanwinata.⁵  Hal  ini  mengandung makna bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yang  dak sama dengan negara lainnya, yakni karakteris k yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila.⁶ Hukum sebagai dasar dalam segala ak vitas kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata. Hal ini yang  menyebabkan  segala  ndakan,  baik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara negara maupun rakyat, harus sesuai atau  dak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁷
Fungsi  dan  peranan  hukum  dalam  pembangunan  nasional  sebagaimana dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  Teori  Hukum  Pembangunan, diantaranya  adalah  mempertahankan  keter ban  melalui  kepas an  hukum  dan hukum  sebagai  kaidah  sosial  harus  dapat  mengatur  proses  perubahan  dalam masyarakat.  Baik  perubahan  maupun  keter ban  merupakan  tujuan  awal  dari masyarakat yang sedang berkembang, oleh karena itu hukum menjadi suatu sarana yang  dak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Penerapan fungsi hukum tersebut hanya dapat terwujud jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.⁸
Salah  satu  tugas  hukum  adalah  menjamin  adanya  kepas an  hukum  dalam hubungan-hubungan hukum yang terdapat dalam pergaulan masyarakat.⁹ Prinsip pen ng dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama ( equal protec on ) atau persamaan dalam hukum ( equality before the law ).¹⁰ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepen ngan manusia agar kepen ngan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, dan dapat pula terjadi karena pelanggaran  hukum.¹¹  Pelanggaran  hukum  terjadi  ke ka  subjek  hukum  tertentu
⁵  Rukmana Amanwinata, “ Pengaturan dan batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945” , Disertasi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran , Bandung, 1996, hlm. 109. ⁶  Wiratni Ahmadi, Op. cit. , hlm. 3.
⁷ Ibid. ⁸  Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta  (tanpa  tahun),  dalam  Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integra f  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan  Teori Hukum Progresif , Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. Pertama, 2012, hlm. 65-66.
⁹  E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ich ar Baru dan Sinar Harapan, 1989, hlm. 13.
¹⁰  Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern ( Rechtstaat ), Bandung: Reﬁka Aditama, 2009, hlm. 207. ¹¹  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 140.
294 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
dak menjalankan kewajibannya sebagaimana semes nya atau melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Pelanggaran atas hak-hak subjek hukum harus memperoleh perlindungan hukum.¹²
Berkaitan dengan pendirian Perusahaan Terbatas (PT) sebagai badan hukum berhubungan erat dengan penegakan hukum sehingga merupakan persoalan yang dak  kalah  pen ng  dalam  rangka  meningkatkan  iklim  investasi  terutama  bagi investor  asing  yang  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Proses  pengesahan pendirian  PT  sebagai  badan  hukum  melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (SABH),  masih  kurang  ditopang  oleh  perangkat  hukum  yang  memadai  sehingga diantara  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007) yang berkaitan dengan hal ini belum dijalankan sebagaimana  semes nya,  yang  berakitbat  pada  ke dakharmonisan  dalam pelaksanaannya.  Ke dakharmonisan  peraturan  ini  dapat  dilihat  salah  satunya melalui  kewajiban  penyampaian  secara  ﬁsik  surat  permohonan  yang  dilampiri dokumen  pendukung  dalam jangka  waktu  paling lambat  30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan  dak berkeberatan sebagaimana pengaturan Pasal 10 ayat (5) UUPT 2007, yang belum dijalankan dalam pelaksanaan SABH menurut UU PT 2007.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut:
1.  Bagaimana pengaturan SABH dalam UU PT 2007 dalam kajian kepas an hukum dan Perlindungan hukum bagi stakeholders ?
2.  Bagaimana fungsi pengesahan akta pendirian PT melalui SABH dalam prak k, dihubungkan  dengan  kepas an  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi stakeholders ?
3.  Bagaimana konsep SABH ke depan dalam pelaksanaan UU PT 2007 dapat lebih mewujudkan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi stakeholders ?
Tulisan  ini  merupakan  hasil  peneli an  dengan  menggunakan  metode pendekatan yuridis norma f. Peneli an dilakukan dalam 2 tahap, yakni: peneli an kepustakaan ( library research ) dan peneli an lapangan ( ﬁeld research ). Peneli an kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneli , dan menelusuri data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.  Peneli an  lapangan  bertujuan  mencari  data  lapangan  yang  berfungsi sebagai  pendukung  data  sekunder.  Hasil  peneli an  ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perseroan khususnya.
¹²  Ridwan H. R. , Hukum Administrasi Negara , Jakarta, Raja Graﬁndo Persada, 2006, hlm. 280.

## B.   Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum (SABH)
Proses  awal  pendirian  PT  diatur  dalam  Pasal  7  UU  PT  2007,  pasal  tersebut menentukan bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PT 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan, baik  warga  negara  Indonesia  maupun  asing  atau  badan  hukum  Indonesia  atau asing.  Lebih  lanjut,  penjelasan  pasal  tersebut  menegaskan  prinsip  yang  berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT dibentuk  berdasarkan  perjanjian  dan  karenanya  mempunyai  lebih  dari  1  orang pemegang saham.
Mengenai tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan akta pendirian PT dari Menteri diatur dengan menggunakan Sistem Administrasi  Badan  Hukum  yang  semula  disingkat  Sisminbakum  dan  sekarang disingkat SABH.¹³ SABH merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum  PT  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum  (Dirjen  AHU)  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham),  guna  mempercepat  proses  pembuatan  serta  memperbaiki sistem  pendokumentasian.  Pemberlakuan  SABH  didasarkan  pada  per mbangan untuk mengan sipasi perkembangan bisnis yang sangat cepat dan kompe f di era globalisasi.  Pada  era  globalisasi  diperlukan  peningkatan  fungsi  pelayanan  jasa hukum dilingkungan Dirjen AHU guna mendukung kemajuan dunia usaha di tanah air.  Melalui  sistem online SABH  diharapkan  pengadministrasian  PT  dapat  lebih cepat, mudah, murah, dan terbuka.¹⁴
Suatu PT akan sah sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri,   pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri yang disebut keputusan pengesahan badan hukum perseroan, seper  dinyatakan Pasal 7 ayat (4) UU PT 2007.   Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum PT dari Menteri, diatur pada Pasal 9 dan 10 UU PT 2007, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan  Terbatas  (Permenkumham 4/2014).
¹³  Dapat dilihat Pasal 1 (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
¹⁴  Iswi  Hariyani,  R.  Serﬁanto  Dibyo  Purnomo,  Cita  Yus sia  Serﬁyani, Panduan  Prak s  SABH, Jakarta,  Pustaka Yus sia, 2011, hlm. 164.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas

## 296 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PT 2007, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat  (4)  UU  PT  2007,  pendiri  secara  bersama-sama  mengajukan  permohonan. Selanjutnya,  menurut  Pasal  9  ayat  (3)  UU  PT  2007  dalam  hal  pendiri  dak mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat  (3)  UU  PT  2007  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pengesahan  badan hukum PT kepada Menteri adalah pendiri PT secara bersama-sama atau pemberian kuasa kepada notaris.
Prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum PT diajukan oleh pemohon  melalui  jasa  teknologi  informasi  badan  hukum  secara  elektronik.  Jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, demikian  pengaturan  Pasal  9  ayat  (1)  UU  PT  2007  berikut  penjelasannya. Selanjutnya,  menurut  Pasal  1  ayat  (3)  Permenkumham  tersebut  yang  dimaksud dengan  SABH  adalah  sistem  pelayanan  administrasi  perseroan  secara  elektronik yang diselenggarakan oleh Dirjen AHU. Permenkumham 4/2014 tersebut mengatur baik  mengenai  pengajuan  permohonan  pengesahan  badan  hukum  PT  maupun permohonan  persetujuan  atau  pemberitahuan  perubahan  anggaran  dasar  dan pemberitahuan perubahan data PT.
Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum PT melalui SABH kepada Menteri menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PT 2007, dilakukan dengan cara mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
1.    Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2.    Jangka waktu berdirinya perseroan;
3.   Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4.     Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5.    Alamat lengkap perseroan.
Pada  Pasal  1  ayat  (5)  Permenkumham  4/2014  tersebut  ditentukan,  bahwa format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama perseroan, pengesahan badan hukum dan  pemberian  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar,  penyampaian pemberitahuan  perubahan  anggaran  dasar  dan  perubahan  data  perseroan. Menurut  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  Permenkumham  tersebut,  permohonan pengesahan badan hukum PT yang diajukan oleh notaris melalui SABH dengan cara mengisi  format  isian,  setelah  pemakaian  nama  PT  disetujui  oleh  Menteri. Ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (2) UU PT 2007, bahwa pengisian format isian baru dapat dilakukan oleh notaris setelah didahului dengan pengajuan nama PT. Setelah nama PT disetujui oleh Menteri, notaris yang bersangkutan diperkenankan
melakukan pengisian format isian.
Jangka  waktu  permohonan  untuk  memperoleh  keputusan  Menteri    melalui SABH menurut Pasal 10 ayat (1) UU PT 2007 harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (9) UU PT 2007  ditentukan  bahwa  apabila  lewat  dari  jangka  waktu  tersebut  maka  akta pendirian  menjadi  batal  karena  hukum  dan  PT  yang  belum  memperoleh  status badan hukum menjadi bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
Berdasarkan  konsep  negara  hukum  dalam  kaitannya  dengan  pendirian  PT, harus memperha kan ketentuan hukum yang berlaku sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri diharapkan akan tercapai. Hal ini berar  bahwa dalam pelaksanaannya,  dimulai  dari  para  pihak  mendirikan  PT  dihadapan  notaris, dilanjutkan dengan proses permohonan pengesahan pendirian PT sebagai badan hukum  oleh  Menteri,  dan  pengumuman  PT  dalam  Tambahan  Berita  Negara Republik  Indonesia  (TBNRI).  Ke  semua  proses  tersebut  harus  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU PT 2007 tersebut  dak konsisten karena akta pendirian  PT  merupakan  hasil  dari  suatu  perbuatan  hukum  berupa  perjanjian antara  pihak-pihak  yang  mendirikan  PT.  Suatu  perjanjian  dikatakan  batal  demi hukum  jika  bertentangan  dengan  undang-undang,  keter ban  umum  atau kesusilaan. Dalam hubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pendirian PT tersebut  dak mempunyai objek tertentu atau kausa yang halal.
Mengenai format pendirian dan keterangan tentang dokumen pendukung yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan ‘ dak berkeberatan’ atas permohonan pengesahan yang diajukan dan pernyataan  dak  keberatan  tersebut  dilakukan  Menteri  langsung  melalui  SABH secara  elektronik,  demikian  pengaturan  Pasal  10  ayat  (3)  UU  PT  2007.Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan ‘langsung’ dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.
Selanjutnya  menurut  Pasal  10  ayat  (4)  UU  PT  2007,  apabila  format  isian pendirian  dan  keterangan  mengenai  dokumen  pendukung  dak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  Menteri  langsung  memberitahukan penolakan  beserta  alasannya  kepada  pemohon  secara  elektronik.  Dalam  jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan  dak berkeberatan atas  permohonan  pengesahan  badan  hukum  yang  diajukan  notaris,  maka berbarengan dengan pernyataan  dak keberatan itu notaris wajib menyampaikan secara ﬁsik surat permohonan pengesahan beserta lampiran dokumen pendukung,
298 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
dan  dibuk kan  dengan  tanda  terima,  seper   ditegaskan  Pasal  10  ayat  (5)  UUPT 2007.  Dokumen  pendukung  sebagaimana  dimaksud  berupa  surat  pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang telah lengkap,seper  dimaksud Pasal 13 ayat (2) Permenkumham 4/2014.
Prak k  SABH  PT  berkaitan  dengan  Pasal  10  ayat  (4)  di  atas,  dalam pelaksanaannya  belum  dijalankan  sebagaimana  semes nya.  Pemohon  hanya diwajibkan  membuat  pernyataan  secara  elektronik  yang  berisikan  tentang kelengkapan  dan  kebenaran  mengenai  dokumen  pendukung.Untuk  mengetahui kebenaran format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung, Menteri harus memeriksa baik format isian maupun dokumen pendukung tersebut, dengan demikian Menteri dapat menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.  Pengaturan  SABH  dalam  pelaksanaannya  belum  diterapkan sebagaimana semes nya. Hal ini akan membawa konsekwensi, bahwa kepas an hukum dan perlindungan hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri  dak akan tercapai.
Apabila  semua  persyaratan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  telah  dipenuhi secara  lengkap,  Menteri  menerbitkan  keputusan  tentang  pengesahan  badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik paling lambat 14 hari . Ketentuan tersebut  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (6)  UUPT  2007.  Penjelasan  pasal  tersebut menegaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tanda  tangan  secara  elektronik” adalah  tanda  tangan  yang  dilekatkan  atau  disertakan  pada  data  elektronik  oleh pejabat yang berwenang yang membuk kan keoten kan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.
Apabila  persyaratan  tentang  jangka  waktu  dan  kelengkapan  dokumen pendukung  sebagaimana  dimaksud  dak  dipenuhi,  Menteri  langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan dak  berkeberatan  yang  telah  diberikan  menjadi  gugur.  Pemohon  dapat mengajukan  kembali  permohonan  untuk  memperoleh  keputusan  Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum  PT  yang  telah  gugur.  Ketentuan  tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) UU PT 2007.
Prak k SABH dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU PT 2007 juga belum dijalankan sebagaimana semes nya. Dalam pelaksanaannya pemohon dak menyampaikan secara ﬁsik surat permohonan berserta lampiran dokumen pendukung.  Notaris  hanya  membuat  surat  pernyataan  mengenai  kebenaran dokumen pendukung secara elektronik. Notaris bertanggung jawab secara hukum mengenai kebenaran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud. Prak k SABH sebagaimana tersebut  dak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  sehingga  kepas an  hukum  dan  perlindungan  hukum  belum  terwujud.
Ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU PT 2007 sudah  dak sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Seharusnya melalui SABH  dak diperlukan lagi penyampaian permohonan secara ﬁsik karena hal ini semata-mata hanya bersifat teknis administra f.

## C.   Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Tindakan Kons tu f
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  dapat  melakukan  2  macam ndakan, yaitu:¹⁵
1.   Tindakan- ndakan yang  dak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum;
2.   Tindakan- ndakan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
Tindakan yang kedua ini dalam bahasa Belanda disebut dengan is lah ‘ beschikking’. Deﬁnisi beschikking atau penetapan menurut A.M. Donner adalah:¹⁶ “ de ambtelijke bestuurshandeling, waardoor eenzijdig en opze elijk in een bepaald geval een bestaande rechtsverhouding of rechtstoestand wordt vastesteld of een nieuwe rechtsverhouding of rechtstoestand in leven wordt geroepen dan wel het een of ander wordt geweigerd ” Terjemahan  Amrah  Muslimin:  “Penetapan  adalah  ndakan  pemerintah dalam  jabatan,  yang  secara  sepihak  dan  disengaja  dalam  suatu  ikhwal tertentu, menetapkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum baru, atau menolak salah satu yang dimaksud”.
Berdasarkan  deﬁnisi  A.M.  Donner  tersebut  terdapat  unsur-unsur  penetapan sebagai berikut:¹⁷ 1.     Tindakan pemerintah dalam jabatan;
2.    Secara sepihak dengan sengaja;
3.    Dalam suatu ikhwal tertentu;
4.   Menetapkan  suatu  hubungan  hukum  atau  keadaan  hukum  yang  sedang berjalan;  atau  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  atau  keadaan  hukum baru;  atau  menolak  salah  satu  akibat  yang  sedang  berjalan  atau  keadaan hukum baru.
Jabatan  menurut  Prins  merupakan  subjek  dalam  hukum  administrasi,  dan secara  umum  di  luar  hukum  administrasi  disebut  fungsi.  Jabatan  adalah  suatu lingkungan  pekerjaan  (tugas)  tetap  dalam  hubungan  dengan  keseluruhan  tugas negara, jadi dalam jabatan itu tercakup kewenangan-kewenangan khusus, sehingga unsur ‘ ndakan pemerintah dalam jabatan’  dak dapat ditafsirkan lain dari pada ndakan dalam bidang pemerintahan berdasarkan kewenangan khusus.¹⁸ Unsur
¹⁵  A.M.  Donner,  dalam  Amrah  Muslimin, Beberapa  Asas-Asas  dan  Penger an-Penger an  Pokok  Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi , Bandung: Alumni, 1980, hlm. 107.
¹⁶ Ibid., hlm. 109-110. ¹⁷ Ibid.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
300 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
secara  sepihak  dalam  suatu  penetapan  berdasarkan  kewenangan  khusus  dalam jabatan yang diembannya dan bukan berdasarkan kemauan pribadinya, sehingga suatu keputusan atau penetapan yang dibuat adalah berdasarkan peraturan hukum dan kewenangan jabatannya.¹⁹
Mengenai unsur hal tertentu, penetapan berhubungan dengan suatu ikhwal yang kongkrit dan hal tertentu berkaitan  dak saja dengan orang atau benda, akan tetapi juga mengenai asal orang/benda/perbuatan/badan yang bersangkutan yang tekait dalam suatu ikhwal tertentu yang kongkrit, dalam hal ini kita berhadapan dengan suatu ‘penetapan’. Sebagai contoh: perintah polisi pada suatu rapat yang dihadiri lebih dari seratus orang pada waktu tertentu agar bubar, dan oleh karena rapat tertentu maka perintah ini termasuk penetapan.²⁰
Unsur  keempat  sebagai  unsur  menimbulkan  akibat  hukum  secara  langsung, yaitu bersifat:²¹
1.   Menetapkan dalam ar  menguatkan suatu hubungan hukum/keadaan hukum yang sedang berjalan, misalnya keterangan tentang hubungan seorang anak dengan bapak atau ibunya karena pengakuan atau adopsi;
2.   Menimbulkan  suatu  hubungan  hukum/keadaan  hukum  baru,  contohnya pemberian konsesi pada suatu PT untuk mencari minyak bumi;
3.   Penolakan salah satu akibat hukum, yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas, umpamanya penolakan izin konsesi bangunan atau usaha.
Uraian di atas menggambarkan suatu penger an dari penetapan ( beschikking ). Amrah Muslimin menggunakan is lah ‘penetapan’ untuk terjemahan beschikking dan menurut pendapatnya penetapan adalah  ndakan hukum ( rechtshandeling ) pemerintah secara sepihak yang menimbulkan akibat hukum dalam suatu ikhwal yang  kongkrit  berdasarkan  kewenangan  khusus  jabatan.  Utrecht  memakai  kata ‘ketetapan’  sebagai  terjemahan  dari  kata beschikking, ²²  sedang  Kuntjoro Purbopranoto  menggunakan  is lah  ‘keputusan’  untuk  terjemahan beschikking . Lebih lanjut, Amrah Muslimin mengemukakan bahwa keputusan merupakan suatu ‘penger an genus ’,  yaitu  ap- ap  ndakan  pemerintah  dalam  ar   luas  disebut keputusan atau surat keputusan, baik bersifat peraturan maupun bersifat mengatur sesuatu  yang  konkrit,  misalnya  pengangkatan  pegawai,  selalu  digunakan  is lah ‘memutuskan’  dan  ‘menetapkan’,  selanjutnya  isi  keputusan  yang  sebenarnya. Suatu keputusan mengandung suatu ketetapan, yang menurut sifatnya  merupakan suatu  peraturan  atau  penetapan.  Is lah  penetapan  dapat  merupakan  suatu instruksi, perintah, pengesahan atau penolakan, perizinan dan lain-lain.²³
¹⁸ Ibid.
¹⁹ Ibid. , hlm. 111.
²⁰ Ibid. , hlm. 112-113.
²¹ Ibid. ²²  E. Utrecht, Op. cit. , hlm. 68.
Suatu penetapan ( beschikking ) sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah dalam kewenangan khusus yang diberikan berdasarkanjabatan dan  peraturan  hukum,  karenanya  harus  memenuhi  syarat-syarat  baik  formil maupun  materil  agar  dapat  berlaku  sah.  Persyaratan  formil  dimaksud  melipu : prosedur/cara  pembuatan  penetapan,  bentuk  penetapan,  pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan. Persyaratan materil mencakup hal-hal tentang kewenangan menurut lingkup wilayah hukum ( ressort ) dari jabatan ( ruimtegebied ); kewenangan menurut ruang lingkup persoalan ( zakengebied ); harus dibuat tanpa adanya  kekurangan-kekurangan  yuridis  dalam  pembentukannya;  dan  keempat penetapan harus menuju sasaran yang tepat.²⁴
Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara  atau  Keputusan  Administrasi  Negara  merupakan  ketetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerintah  dalam  penyelenggara negara, seper  pengaturan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya  disingkat  UU  30/2014). Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggara pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,  dak mengatur,  dak lengkap atau dak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 UU 30/2014).
Undang-undang  administrasi  pemerintahan  bertujuan  untuk  menciptakan ter b  administrasi  pemerintahan,  menciptakan  kepas an  hukum,  mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat  dan  aparatur  pemerintahan,  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat (Pasal 3 UU 30/2014).
Mengenai kewajiban pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan yang  dimiliki  harus  mematuhi  persyaratan  dan  prosedur  pembuatan  keputusan dan/atau  ndakan  serta  mematuhi  UU  30/2014  dalam  menggunakan  diskresi. Pejabat  dan/atau  badan  pemerintahan  dapat  membuat  keputusan  berbentuk elektronik dan keputusan dalam bentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila keputusan  dak dibuat atau  dak disampaikan secara tertulis. Keputusan berbentuk  elektronik  berkekuatan  hukum  sama  dengan  keputusan  yang  tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Apabila  keputusan  dalam  bentuk  tertulis  dak  disampaikan,  maka  yang  berlaku adalah keputusan dalam bentuk elektronik. Jika ada perbedaan antara keputusan
²³  Diku p dari Amrah Muslimin, Op. cit. , hlm. 114-116.
²⁴ Ibid. , hlm. 123-128.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
302 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
dalam bentuk elektronik dan tertulis, yang berlaku adalah keputusan dalam bentuk tertulis. Berkaitan dengan keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis. (Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 30/2014).
Selanjutnya, prosedur yang harus dipenuhi berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan  oleh  pejabat  pemerintahan,  yakni  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan. Selanjutnya, pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya  wajib  menyusun  dan  melaksanakan  pedoman  umum  standar operasional prosedur pembuatan keputusan yang tertuang dalam pedoman umum standar  operasional  prosedur  pembuatan  keputusan  pada  ap  unit  kerja pemerintahan.  Lebih  lanjut,  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  sebelum menetapkan keputusan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon.
Status  badan  hukum  PT,  diperoleh  pada  tanggal  diterbitkannya  keputusan menteri,  seper   ketentuan  Pasal  7  ayat  (4)  UU  PT  2007.  Ketentuan  pasal  ini mempergunakan  sebutan  diterbitkannya  keputusan  menteri  untuk  memperoleh status  badan  hukum  PT.  Hal  ini  hanya  meni kberatkan  kepada  is lah  teknis administra f.²⁵  Selanjutnya,  fungsi  pengesahan  oleh  menteri  sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh status badan hukum dari PT.²⁶ Prak k SABH untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai status badan hukum PT dilakukan dengan mengisi format isian yang dimulai dari persetujuan pemakaian nama PT hingga  diterbitkannya  surat  keputusan  tentang  badan  hukum  PT  seluruhnya dilakukan  oleh  notaris.  Menteri  dak  memeriksa  dokumen  dan  kelengkapan administrasi dari pemohon, dan pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik  yang  menyatakan  format  pendirian  PT  dan  keterangan  mengenai dokumen  pendukung  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian PT dan keterangan tersebut (Pasal 14 Permenkumham 4/2014). Menkumham selaku pihak  yang  berwenang  menerbitkan  keputusan  tentang  badan  hukum  PT seharusnya memeriksa dokumen dan dan kelengkapan administrasi dari pemohon. Hal  ini  merupakan  persyaratan  dan  prosedur  pembuatan  keputusan  dan/atau ndakan serta mematuhi UU 30/2014.
Menurut Suwoto, dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa se ap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.²⁷ Bagi pemangku kekuasaan pada
²⁵  Man S, Sastrawidjaja dan Rai Man li, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang , Bandung: Alumni, 2008, hlm. 41.
²⁶ Ibid.
²⁷  Suwoto, Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik  Indonesia ,  Disertasi,  Surabaya,  Universitas
saat menerima tanggung jawab kekuasaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang diemban tersebut secara inklusif. Beban tanggung jawab yang diterima harus sudah  dipikirkan  bagi  se ap  penerima  kekuasaan.²⁸  Lebih  lanjut,  Suwoto mengatakan bahwa tanggung jawab mengandung dua aspek, yakni aspek internal dan  aspek  eksternal.  Aspek  internal  pertanggungjawaban  diwujudkan  dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dari aspek eksternal merupakan pertanggungjawaban terhadap pihak ke ga jika dalam melaksanakan kekuasaan  itu  menimbulkan  kerugian.  A.D.  Belinfante  berpandangan  bahwa “ Niemandkan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwording schuldig te zijn of zonder  dat  of  die  uitoefening  controle  bestaan ”  ( dak  seorangpun  dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan).

## D. Kepas an Hukum dan Perlindungan Hukum sebagai Tujuan Hukum
Hukum sebagai sarana yang didalamnya terkandung antara lain nilai atau konsep keadilan,  kebenaran,  kemanfaatan  sosial.  Penegakan  hukum  pada  hakikatnya merupakan  penegakan  ide  atau  konsep  yang  abstrak.  Penegakan  hukum merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tersebut  menjadi  kenyataan.³¹ Penegakan hukum oleh instansi penegak hukum yang berwenang, harus menjamin kepas an  hukum  demi  terwujudnya  suatu  keter ban  dan  keadilan  dalam kehidupan  masyarakat.  Ke dakpas an  hukum  akan  menimbulkan  kekacauan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan saling berbuat serta ber ndak dengan cara  main  hakim  sendiri.  Kondisi  tersebut  menjadikan  kehidupan  berada  dalam suasana social disorganiza on atau kekacauan sosial.³² Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan  dak tanpa batas, ar nya kekuasaan harus tunduk pada hukum. Salah satu prinsip yang paling pen ng dalam negara hukum adalah semua orang sama dihadapan hukum, atau dengan kata lain hukum  diperlakukan  sama  kepada  semua  orang  tanpa  perbedaan  ras,  agama, kedudukan sosial dan kekayaan.³³ Salah satu fungsi yang terpen ng dari hukum adalah  tercapainya  keteraturan  dalam  kehidupan  manusia  di  dalam  masyarakat sehingga  dengan  keteraturan  orang  dapat  hidup  dengan  berkepas an,  ar nya
Airlangga, 1990, hlm. 75. ²⁸ Ibid.
²⁹ Ibid., hlm. 80.
³⁰  A.D. Belinfante, dalam Ridwan HR, Op.cit. , hlm. 352.
³¹  Satjipto Rahardjo , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Bandung: Sinar Baru, Tanpa tahun, hlm. 15.
³²  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2002, hlm. 76.
³³  Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 134-135.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
304 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
dalam kehidupan bermasyarakat orang dapat mengadakan suatu perbuatan yang dibutuhkan  sehingga  dapat  mengadakan  perhitungan  tentang  apa  yang diharapkan. In  dari keteraturan adalah kepas an dan apabila dihubungkan baik kepen ngan  penjagaan  keamanan  diri  maupun  harta  milik  dapat  pula  disebut keter ban.³⁴
Konsepsi negara hukum merupakan landasan terwujudnya kepas an hukum.³⁵ Ciri  negara  hukum  menurut  Friedrich  Julius  Stahl,³⁶  antara  lain  adalah  adanya perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  adanya  pemisahan  atau  pembagian kekuasaan,  pemerintah  ber ndak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan ( wetma gheid  van  bestuur ),  dan  adanya  peradilan  administrasi  dalam penyelesaian  perselisihan.  Konsep  negara  hukum  mencakup  pula  masalah kesejahteraan  sosial  ( welfare  state )  yang  dimuat  dalam  kons tusi  tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia yang dikenal dengan prinsip negara hukum yang demokra s.³⁷
Kepas an  hukum  adalah  ‘ sicherkeid  des  Rechts  selbst ’  (kepas an  tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepas an hukum. Pertama, bahwa  hukum  posi f  ar nya  perundang-undangan  itu  sendiri ( gesetzliches  Rechts ). Kedua ,  bahwa  hukum  harus  didasarkan  pada  fakta ( tatsachen ),  bukan  rumusan  tentang  penilaian  yang  nan   akan  dilakukan  oleh hakim,  seper   ‘kemauan  baik’,  ‘kesopanan’. Ke ga ,  bahwa  suatu  fakta  harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari dari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat , hukum posi f  dak boleh diubah-ubah.³⁸
Masalah  kepas an  hukum  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepas an hukum bukan  mengiku   prinsip  ‘pencet  tombol’,  melainkan  sesuatu  yang  cukup  rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepas an, maka seper  dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepas an dari adanya peraturan itu sendiri atau kepas an peraturan ( sicherkeit des rechts ).³⁹ Menurut  Satjipto  Rahardjo,⁴⁰  kepas an  yang  diberikan  hukum  dak  saja menjelma  dalam  peraturan  tetapi  dalam  perilaku.  Kepas an  hukum  itu  dapat
³⁴ Ibid. , hlm. 49-50.
³⁵  Fachmi , kepas an Hukum mengenai Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hlm. 20.
³⁶  Diku p dari Oemar Seno Adji, Prasaran Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945 , Jakarta: Seruling Masa, 1996, hlm. 24. Dapat dilihat juga Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Kons tusi di Indonesia , Yogyakarta: Liberty,
1993, Cet. Pertama, hlm. 27-28 dalam Fachmi, Ibid .
³⁷  Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 (Perubahan Ke-2) berbunyi: “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokra s,  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur  dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
³⁸  Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Keter ban , Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 135-136.
³⁹  Rudbruch, dalam Satjipto Raharjo, Ibid ., hlm. 139.
⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Kepas an Hukum dan Kekuatan Bangsa , Kompas, edisi Rabu 18 Januari 2006. Hlm. 7. Satjipto
diwujudkan  dalam  bentuk  kepas an  undang-undang,  yaitu  adanya  konsistensi dalam  penerapan  asas  undang-undang.  Selain  itu,  kepas an  hukum  juga  harus diwujudkan  dalam  implementasinya,  yaitu  kesatuan  hukum  dan  ndakan. Selanjutnya, untuk mewujudkan keter ban itu manusia berperilaku dengan cara tertentu  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  kaidah.  Keter ban  dan  kaidah  yang diperlukan manusia adalah keter ban dan kaidah yang secara oten k menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara  utuh.  Atas  dasar  pemikiran  seper   itu,  Thomas  Aquinas⁴¹  menegaskan bahwa  hukum  adalah  penataan  pemikiran  demi  kebaikan  bersama  yang dipublikasikan oleh mereka yang peduli kepada keter ban masyarakat.
Agar  hubungan  hukum  antar  subjek  hukum  itu  berjalan  secara  harmonis, seimbang, dan adil; dalam ar  se ap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya  dan  menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya;  hukum  tampil sebagai  aturan  main  dalam  mengatur  hubungan  hukum  tersebut.  Hukum diciptakan  sebagai  suatu  sarana  atau  instrumen  untuk  mengatur  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.⁴² Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.
Hukum berfungsi sebagai pelindung kepen ngan manusia. Agar kepen ngan manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.  Pelanggaran  hukum  terjadi  ke ka  subjek  hukum  tertentu  dak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak- hak  subjek  hukum  lain.  Subjek  hukum  yang  dilanggar  hak-haknya  harus mendapatkan perlindungan hukum.⁴³
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  merupakan  konsep  universal,  dalam  ar dianut dan diterapkan oleh se ap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Seper  disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara  dan  mekanismenya  sendiri  tentang  bagaimana  mewujudkan  perlindungan hukum  tersebut,  dan  sampai  seberapa  jauh  perlindungan  hukum  itu  diberikan.
Rahardjo menjelaskan, bahwa ke ka seorang investor membutuhkan kepas an  modalnya akan selamat, maka dibutuhkan  prediktabilitas,  jawabannya  adalah  hukum.  Hukum  mampu  memberikan  prediktabilitas,  di Indonesia kondisi sekarang syaratnya  dak saja adanya reformasi undang-undang dan sistem, tetapi melipu reformasi perilaku manusia.
⁴¹  Thomas Aquinas, dalam B. Arief Sidharta, Aliran Filsafat dan Hukum, Makalah dalam Seminar Nasional; Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, Yogyakarta : Sema FH Universitas Atma Jaya, 4 Desember 1999, hlm. 2. ⁴² Ibid. ⁴³  Sudikno Mertokusumo, Op. cit. , hlm. 140.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Perlindungan yang dimaksudkan dalam hal ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum  terhadap  sikap  ndak  atau  perbuatan  hukum  pemerintah  berdasarkan hukum posi f di Indonesia.⁴⁴
Sehubungan  dengan  pendirian  PT  sebagai  badan  hukum,  para  pihak  yang berkepen ngan  juga  harus  memperoleh  kepas an  hukum  dan  perlindungan hukum, baik dari segi peraturannya maupun pelaksanaannya. Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU PT mengatur tentang format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Menteri  langsung  menyatakan  dak  berkeberatan  atas  permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian yang  dak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  Menteri  langsung  memberitahukan  penolakan beserta alasannya kepada pemohon. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung  sejak  tanggal  pernyataan  dak  berkeberatan  sebagaimana  dimaksud, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara ﬁsik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
Prak k  SABH  berkaitan  dengan  pasal  di  atas  dalam  pelaksanaannya  belum dijalankan  sebagaimana  semes nya.  Menteri  dak  memberitahukan  penolakan berikut  alasannya  apabila  dokumen  pendukung  dak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Diperkuat lagi  dengan ketentuan Pasal 16 Permenkumham 4/2014 yang menyatakan bahwa, “dalam hal format pendirian PT yang dilengkapi dokumen  pendukung  dak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  maka  keputusan  Menteri  tersebut  dicabut”.  Terdapat  pertentangan antara Pasal 10 ayat (4) UU PT 2007 dengan peraturan pelaksananya. Prak k SABH, pemohon  dak  menyampaikan  secara  ﬁsik  surat  permohonan  yang  dilampiri dokumen pendukung. Hal ini tentu  dak sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  Pasal  10  ayat  (5)  UU  PT  2007.  Pemerintah  dak  konsisten  dalam menjalankan perintah UU PT 2007 khususnya Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) tersebut sehingga mengabaikan kepas an hukum dan perlindungan hukum.
Sebagai  perwujudan  dari  negara  hukum,  diantaranya  kepas an  hukum  dan perlindungan  hukum,  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  dalam melaksanakan  kewenangannya  harus  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mulai  dari  ngkat ter nggi, yaitu undang-undang dasar dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) UU PT 2007, apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 hari menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan
hukum PT yang ditandatangani secara elektronik, dan apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud  dak dipenuhi, menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan  dak keberatan dimaksud menjadi gugur.
Prak k  SABH  PT  berkaitan  dengan  ketentuan  pasal  di  atas,  apabila  semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap notaris sebagai kuasa dari para pendiri wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa format pendirian PT dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya,  pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian PT dan keterangan tersebut.
Notaris  selaku  pemohon  dapat  langsung  melakukan  pencetakan  sendiri keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  pendirian  PT  sebagai  badan  hukum, dengan  menggunakan  kertas  berwarna  pu h  ukuran  F4/folio  dengan  berat  80 gram.  Keputusan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  wajib  ditandatangani  dan dibubuhi  cap  jabatan  notaris  serta  memuat  frasa  yang  menyatakan  ‘Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH’. Prak k SABH PT yang berkaitan dengan persyaratan jangka waktu dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud  dak dijalankan sesuai  perintah  Pasal  10  UU  PT  2007.  Menteri  dak  melakukan  pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik apabila pemohon  dak melengkapi dokumen pendukung sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
Pemerintah  dak konsisten dalam menjalankan perintah Pasal 10 ayat (6) UUPT 2007 tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip, bahwa hukum sebagai dasar dalam segala ak vitas kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur  secara  merata.  Oleh  karena  itu,  segala ndakan  baik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  maupun  rakyat  harus sesuai  atau  dak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  dimikian, tujuan hukum yang dicita-citakan, yaitu kepas an dan perlindungan hukum dapat terwujud dengan baik.
Perbuatan pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan atau  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  dapat  berupa  perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan ( regeling ), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan ( beschiking ), dan perbuatan pemerintah  dalam  bidang  keperdataan  ( materiele  daad ).⁴⁵  Perlindungan  hukum terhadap  warga  negara  menurut  Sjachran  Basah,  diberikan  apabila  perbuatan administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi  negara dilakukan terhadap sikap  ndaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun  dak tertulis.⁴⁶
⁴⁵  Ridwan HR, Op. cit. , hlm. 282-283.
⁴⁶  Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara , Bandung: Alumni, 1992, hlm. 7-8.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas

## 308 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Perlindungan hukum bagi rakyat dapat berupa perlindungan hukum preven f dan  represif.  Mengenai  perlindungan  hukum  preven f,  rakyat  diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah  secara  deﬁni f  ditetapkan.  Hal  ini  mengandung  ar   bahwa perlindungan  hukum  preven f  bertujuan  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi.⁴⁷  Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  warga  negara  harus  memperoleh perlindungan hukum atas  ndakan pemerintah, diantaranya adalah karena warga negara  dan  badan  hukum  perdata  dalam  berbagai  hal  tergantung  kepada keputusan-keputusan dan ketetapan pemerintah. Oleh karena itu, warga negara dan  badan  hukum  perdata  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  sehingga  akan tercapai kepas an hukum dan jaminan keamanan.⁴⁸
Hubungan  antara  pemerintah  dengan  warga  negara  dak  berjalan  sejajar, posisi warga negara lemah dibandingkan dengan pemerintah. Se ap perselisihan antara warga negara dengan pemerintah yang berkenaan dengan keputusan dan ketetapan yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga  negara,  sehingga  pelanggaran  terhadap  hak-hak  rakyat  semakin  terbuka. Secara  khusus  Pasal  1365  KUHPerdata  mengatur  tentang  perbuatan  melawan hukum,  pasal  tersebut  berbunyi  sebagai  berikut,  “Tiap  perbuatan  melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggan  kerugian tersebut”.
Sebagai tolok ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa menurut  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Kasum  (Putusan  Nomor 66K/Sip/1952),  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  terjadi  apabila  terdapat perbuatan  sewenang-wenang  dari  pemerintah  atau  merupakan  ndakan  yang dak  cukup  melindungi  kepen ngan  umum.  Selanjutnya,  putusan  Mahkamah Agung  dalam  perkara  Josopandojo  (Putusan  Nomor  838K/Sip/1970)  disebutkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum adalah undang-undang dan peraturan formal berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa, dan  perbuatan  kebijaksanaan  dari  pemerintah  dak  termasuk  kompetensi pengadilan.⁵⁰
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, kriteria perbuatan melawan hukum  oleh  penguasa  adalah  melipu   baik  perbuatan  yang  melanggar  undang- undang  dan  peraturan  formal  yang  berlaku  maupun  perbuatan  melanggar
⁴⁷  Ridwan HR, Op. cit. , hlm. 292. ⁴⁸ Ibid . ⁴⁹ Ibid., hlm. 293. ⁵⁰ Ibid., hlm. 288.
kepen ngan  dalam  masyarakat  yang  seharusnya  dipatuhinya.⁵¹  Perlindungan hukum  bagi  rakyat  dari  ndakan  hukum  pemerintah  yang  dalam  kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, dapat dilakukan melalui peradilan umum. Hukum  perdata  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sama  baik  kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum. Dengan demikian kedudukan hukum antara penguasa dan rakyat adalah sejajar sehingga prinsip kedudukan yang sama  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law )  yang  menjadi  salah  satu  unsur negara  hukum.⁵²  Lebih  lanjut,  berdasarkan  putusan Hoge  Raad dalam  perkara Lindennaum  Cohen  pada  tahun  1919  terdapat  4  kriteria  perbuatan  melanggar hukum, yakni:⁵³
1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2.    Melanggar hak subjek f orang lain;
3.    Melanggar kaidah tata susila;
4.   Bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  keteli an  serta  sikap  ha -ha   yang seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  menurut  undang- undang  dimaksudkan  se ap  ketentuan  umum  yang  bersifat  mengikat  dan dikeluarkan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang,  merupakan  perbuatan  melanggar hukum.⁵⁴ Ketentuan umum dimaksud termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, juga peraturan hukum pidana. Pelanggaran terhadap hukum pidana  dak hanya bersifat melawan hukum ( wederrechtelijk ) dalam penger an hukum pidana akan tetapi  dalam  keadaan  tertentu  dapat  bersifat  melanggar  hukum  ( onrechtma g ) dalam  penger an  hukum  perdata,  jadi  se ap  ketentuan  umum  yang  bersifat mengikat termasuk dalam penger an kewajiban hukum.⁵⁵
Kerugian  yang  di mbulkan  oleh  orang  lain  dengan  melanggar  ketentuan undang-undang  baik  dalam  ar   formil  maupun  materiil,  maka  orang  tersebut melakukan  suatu  perbuatan  melanggar  hukum,  yakni  bertentangan  dengan kewajiban hukumnya.⁵⁶ Selanjutnya apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan kewajiban hukum pelaku tanpa membahayakan orang atau barang milik  orang  lain  maka  ia  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (dalam penger an  hukum  pidana),  akan  tetapi  belum  tentu  melakukan  perbuatan melanggar hukum dalam penger an hukum perdata.⁵⁷
⁵¹  Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 28. ⁵²  Ridwan HR, Op. cit. , hlm. 289.
⁵³  Se awan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 251.
⁵⁴ Ibid. , hlm. 252.
⁵⁵ Ibid.
⁵⁶ Ibid. ,  hlm. 253. ⁵⁷ Ibid.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas

## 310 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Berdasarkan putusan Hoge Raad dari tahun 1883, suatu perbuatan atau  dak berbuat  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum,  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap hak subjek f orang lain.⁵⁸ Selanjutnya, pelanggaran terhadap kaidah tata susila dimaksudkan kaidah-kaidah moral yang diterima oleh masyarakat   sebagai kaidah  hukum  dak  tertulis  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum.⁵⁹  Hal  ini dapat  dilihat  ketentuan  Pasal  1335  dan  Pasal  1337  KUHPerdata  menentukan, bahwa  suatu  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  kaidah  tata  susila  dak diperkenankan dan  dak memiliki kekuatan hukum. Merupakan suatu pendirian, bahwa  sejak  tahun  1927  suatu  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  kaidah tatasusila merupakan suatu perbuatan melanggar hukum terhadap pihak ke ga.⁶⁰

## E.   Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.  Pengaturan SABH dalam UU PT 2007 dalam memenuhi kepas an hukum dan perlindungan  hukum  bagi stakeholders ,  belum  sepenuhnya  tercapai.  Hal  ini disebabkan pelaksanaan SABH  dak sejalan dengan pengaturan dalam UU PT 2007  dan  peraturan  pelaksanaan  dari  SABH  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan.
2.  Fungsi  pengesahan  anggaran  dasar  melalui  SABH  dalam  prak k  berkaitan dengan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi stakeholders , hanya untuk memperoleh status badan hukum PT dan belum dilakasanakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini disebabkan Menkumham sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan  tentang  badan  hukum  PT  dak  memeriksa  dokumen  dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon.
3.  Prak k  SABH  ke  depan  dalam  pelaksanaan  UU  PT  2007  untuk  dapat  lebih mewujudkan  kepas an  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi stakeholders ,
harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Terhadap hasil pembahasan di atas, saran-saran yang dapat diberikan:
1.  Prak k  SABH  harus  sesuai  dengan  UU  PT  2007  sehingga  perlu  diadakan penyempurnaan  terhadap  UU  PT  2007  yang  berkaitan  dengan  pengaturan SABH. Hal ini dikarenakan SABH  dak memberikan jaminan kepas an hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepen ngan. Secara prak s hasil peneli an ini diharap dapat bermanfaat bagi Pemerintah bersama-sama DPR  untuk  melakukan  penyempurnaan  terhadap  undang-undang  tersebut, Kemenkumham, melalui Dirjen AHU sebagai pelaksana dari SABH, dan notaris.
⁵⁸ Ibid. , hlm. 260.
⁵⁹ Ibid ., hlm. 265. ⁶⁰ Diku p dari Se awan, Ibid. , hlm. 266.
2.  Pertanggungjawaban  pengesahan  badan  hukum  PT  oleh  Pemerintah (dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  HAM)  dak  hanya  dibebankan kepada  para  pendiri  PT  selaku  pemohon  dan  notaris  dalam  kedudukan sebagai  pejabat  umum.  Disarankan  keadaan  ini  dapat  berubah,  Menteri turut bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disahkan tersebut. Hal ini sesuai dengan prosedur dalam hukum administrasi negara, sebagai pihak yang berwenang menerbitkan suatu keputusan harus bertanggung jawab atas  terbitnya  keputusan  yang  telah  dikeluarkan  tersebut.  Selanjutnya disarankan  semua  persyaratan  mengenai  dokumen  pendukung  yang berkaitan  dengan  pendirian  PT  berikut  pengesahannya  sebagai  badan hukum  tersebut,  dapat  dilakukan  melalui  sistem online sehingga diharapkan  proses  birokrasi  dapat  diakses  dengan  cepat  dan  menjamin kepas an hukum.
3.  Disarankan  status  badan  hukum  PT  diperoleh  setelah  akta  pendirian  PT telah selesai dilakukan di hadapan notaris. Hal ini disebabkan dengan cara tersebut diharapkan lebih mempercepat proses memperoleh status badan hukum  PT  dan  dapat  mempersingkat  proses  yang  menyangkut  masalah teknis administra f. Notaris yang bersangkutan hanya melaporkan kepada Menteri  secara  elektronik  dengan  telah  didirikannya  PT  tersebut.  Secara teore s  hasil  kajian  mengenai  prak k  pendirian  PT  berdasarkan penda aran  dapat  dijadikan  landasan  operasional  bagi  pendirian  PT sebagai badan hukum.

## Da ar Pustaka Buku
Amrah Muslimin, Beberapa Asas-asas dan Penger an-Penger an Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi , Bandung, Alumni, 1980.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, Cet. Ke 4
FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, 1960.
Fachmi , kepas an Hukum mengenai Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Bogor, Ghalia Indonesia Publishing, 2011. Iswi Hariyani, R. Serﬁanto Dibyo Purnomo, Cita Yus sia Serﬁyani, Panduan Prak s SABH, Jakarta, Pustaka Yus sia, 2011. Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang , Alumni, Bandung, 2005.
________________  dan  Rai  Man li, Perseroan  Terbatas  Menurut  Tiga  Undang- Undang, Alumni, Bandung, 2008.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Graﬁka, 2002.

## Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas

## PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum,  Buku  I, Bandung,  Alumni, 2009. Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara dia Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1997. Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern ( Rechtstaat ), Reﬁka Aditama, Bandung, 2009. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 2006. Romli  Atmasasmita,  Teori  Hukum  Integra f  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
Satjipto Rahardjo , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Bandung,
Sinar Baru, Tanpa tahun _____________, Hukum Dalam Jagat Keter ban, Jakarta, UKI Press, 2006
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty,
1996.
Wiratni  Ahmadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung, Reﬁka Aditama, Cet ke-1, 2006.

## Dokumen Lain
Rukmana  Amanwinata, Pengaturan  dan  batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28UUD1945 ,Disertasi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996. Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia , Disertasi, Surabaya, Universitas Airlangga, 1990.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:
M.HH-01.AH.01.01  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data
Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Dan  Perubahan  Data  Perseroan Terbatas.