ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH : STUDI KASUS TUNTUTAN PROVINSI RIAU TERHADAP DANA BAGI HASIL SUB SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Oleh : Hasaniarto,  Ishak

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  (1)  untuk  mengetahui  mengapa  munculnya tuntutan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan (2)  untuk  mengetahui  dasar  penentuan  mengapa  perlu  ada  dana  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dari  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit.  Selain  itu penelitian  ini  juga  bertujuan.  (3)  Untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Riau.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  maka  teknik  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriftif.  Penelitian  ini  menggunakan dokumentasi dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  demi  mendapatkan  informasi  dalam  penelitian ini.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  dokumentasi,dan  wawancara  langsung  dengan key informan pada penelitian ini.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  motivasi  Provinsi  Riau  untuk mendapatkan DBH dari bea keluar ekspor CPO adalah rasa ketidakadilan, dalam distribusi pengelolaan penerimaan negara, terutama dari sektor bea keluar ekspor CPO  ini.  (2)  Dengan  mengadopsi  keenam  kriteria  kelayakan  transfer  fiskal  yang umum  digunakan  oleh  banyak  negara  di  dunia.  yaitu,  otonomi  ( Autonomy ), penerimaan  yang  memadai  ( revenue  adequacy ),  keadilan  ( equity ),  Transparansi dan  stabilitas  ( transparance  and  stability ),  sederhana  ( simplicity )  dan  insentif ( incentif ),  maka  penerimaan  negara  dari  bea  keluar  ekspor  CPO  layak  untuk dibagihasilkan. (3) mengingat pelaksanaan perimbangan keuangan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit, belum mencerminkan rasa keadilan terhadap daerah.
Kata  kunci  :  dana  perimbangan,  dana  bagi  hasil  (DBH),  transfer  fiskal,  sub sektor perkebunan kelapa sawit, bea keluar CPO.

## ANALYSIS FISCAL BALANCE AND REGIONAL CENTER: A CASE STUDY CLAIMS RIAU PROVINCE OF FUNDS FOR SUB SECTOR OF OIL PALM

## ABSTRAK
This study aimed (1) to find out why the emergence of demands Balance fund and the Regional Financial Center in the form of profit sharing fund (DBH) of  oil  palm  sub-sector.  The  study  also  aimed  (2)  to  determine  the  basis  for
determining  why  there  needs  to  be  funding  the  Central  and  Regional  Financial Balance of oil palm sub-sector. In addition, this study also aims. (3) To know how the implementation of the financial balance between the Central Government and the Local Government sub-sector of oil palm plantations located in Riau Province.
This  study  is  a  qualitative  research,  the  data  collection  techniques  in  this research is descriptive analysis. This study uses the documentation and interview with  key  informants  as an  object  of information  that aims to  achieve  the  goal  in order  to  obtain  the  information  in the  study.  Data  used  in this  study  are  primary data and secondary data obtained through documentation, and interviews with key informants in this study.
The  results  showed  that  (1)  the  motivation  of  Riau  Province  to  obtain DBH of CPO export duties is, a sense of injustice, in the distribution management of state revenues, especially from sectors this CPO export tax. (2) By adopting the sixth  fiscal  transfer  eligibility  criteria  commonly  used  by  many  countries  in  the world.  namely,  otonomi  ( Autonomy ),  penerimaan  yang  memadai  ( revenue adequacy ),  keadilan  ( equity ),  Transparansi  dan  stabilitas  ( transparance  and stability ),  sederhana  ( simplicity )  dan  insentif  ( incentif ),,  then  the  state's  revenue from export tax for CPO worthy been distributed. (3) since the implementation of the  financial  balance  of the  sub-sectors  of  oil  palm  plantations,  has  not  reflected the sense of justice of the area.
Keywords: balancing funds, revenue-sharing (DBH), fiscal transfers, sub-sector oil palm plantations, CPO export duties.

## Pendahuluan
Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Propinsi  Riau,  sebagai  sektor  unggulan  pertumbuhan  luas  areal  kebun  kelapa sawit  sangat  pesat.  Pada  tahun  2001,  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit  adalah 1,05  juta  ha  dengan  jumlah  produksi  CPO  2,03  juta  ton.  sedangkan  pada  tahun 2011, luas areal perkebunan sawit telah meningkat menjadi lebih dari 2,25 juta ha dengan  produksi  mencapai  sekitar  7  juta  ton  CPO(sumber:  Dinas  Perkebunan Provinsi Riau).
Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari tingkat  profitabilitas  yang  sangat  menggiurkan  dari  bisnis  ini.  Pada  tahun  2011, berdasarkan  data  dari  Ditjen  Bea  dan  Cukai(http://www.beacukai.go.id). Penerimaan  negara  dari  pengelolaan  dan  pajak  ekspor  sub  sektor  perkebunan  di Indonesia mencapai Rp 19 triliun.Penerimaan ini sepenuhnya masuk ke dalam kas negara  mengingat  pengelolaan  industri  perkebunan  merupakan  kewenangan pemerintah pusat.
Penerimaan  dari  sektor  perkebunan,  terutama  sub  sektor  kelapa  sawit  yang sebagian  besarnya  masuk  ke  kas  negara.  dianggap  tidak  adil  oleh  daerah  karena hasilnya tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh daerah, Kondisi ini kemudian menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  dari  Daerah,  Polemik  yang  kemudian berkembang  adalah  adanya  keinginan  daerah  untuk  memperoleh  bagi  hasil  yang lebih  besar  dari  pusat  dari  penerimaan  sektor  perkebunan.  Daerah  menuntut
pemerintah  pusat  untuk  dapat  membagihasilkan  penerimaan  dari  sub  sektor perkebunan kelapa sawit kepada daerah penghasil
Asumsi  dari  Daerah  ini  didasari  oleh  besarnya  potensi  perkebunan  kelapa sawit  yang  terdapat  diwilayahnya  terhadap  penerimaan  keuangan  yang  diterima oleh  Pemerintah  Pusat,  sedangkan  kontribusinya  bagi  Pemerintah  Daerah  masih dianggap  rendah,  selain  itu  permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah adalah timbulnya beberapa konflik baik berupa konflik horizontal maupun vertikal dibidang agraria yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit(http://www.sinarharapan.com).
Tujuan  penganggaran  DBH  adalah  untuk  menjaga  keadilan  atau keseimbangan  vertikal  atas  kontribusi  yang  telah  disumbangkan  daerah  kepada Negara, daerah akan memperoleh bagian yang sesuai dengan besarnya kontribusi terhadap  penerimaan  Negara.Sadar  akan  vitalnya  penganggaran  DBH  terhadap keuangan daerah, maka Provinsi Riau, sebagai Salah satu Provinsi yang turut serta menyuarakan tuntutan pembagian DBH, dari sub sektor perkebunan kelapa sawit ini.  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terdapat  diseluruh  wilayah  Provinsi Riau hingga akhir tahun 2011 mencapai 2,25 juta ha, dengan total produksi CPO yang  mencapai hingga angka 7 juta ton.
Berdasarkan    jumlah  tersebut  sebagian  besar  hasil  dari  produksi  CPO    yang ada  di  Riau  dialokasikan  pada  kegiatan  ekspor  dengan  demikian  setiap  produk CPO  yang  akan  diekspor  dikenakan  tarif  Bea  Keluar  (BK)  yang  jumlahnya ditentukan secara progresif melalui peraturan  Menteri Keuangan serta peraturan Menteri  perdagangan,  berikut  jumlah  penerimaan    bea  keluar  ekspor  CPO  dan kontribusi provinsi Riau.
Tabel 1.1 Penerimaan Bea Keluar EksporProduk CPO Nasional dan kontribusi provinsi Riau Tahun 2009-2011 . Tahun Penerimaan BK CPO nasional (Rp) Kontribusi BK CPO provinsi riau (Rp) 2009 566.826.201.127 203.152.371.912 2010 8.953.481.835.731 3.652.759.283.106 2011 28.942.421.165.211 13.422.721.405.113
Sumber : Data olahan peneliti, 2013.
Pemberlakuan  kebijakkan  ini  berimplikasi  langsung  terhadap  peningkatan penerimaan  keuangan  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Pusat  karena  Bea  Keluar yang dibayarkan langsung diterima oleh Pemerintah Pusat, sedangkan bagi daerah penghasil hanya mendapatkan porsi keuangan melalui pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi didaerah tersebut seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). akibatnya  potensi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terdapat  di  daerah  belum memberikan  efek  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  kapasitas  keuangan daerah.
Dari  gejala  yang  telah  penulis  uraikan  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dengan  titik  fokus  pada  penerimaan  keuangan  yang diperoleh Provinsi Riau dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Maka untuk itu
penulis melakukan penelitian yang diberi judul “ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN  PUSAT  DAN  DAERAH  :  STUDI  KASUS  TUNTUTAN PROVINSI  RIAU  TERHADAP  DANA  BAGI  HASIL  SUB  SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengarah  pada penggunaan  metode  penelitian  kualitatif,  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  deskriptif,  yang  dapat  diartikan  sebagai  proses  pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada  umumnya  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  non  hipotesis sehingga  dalam  rangka  penelitiannya  bahkan  tidak  perlu  merumuskan hipotesisnya.  Penelitian  deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk mendapatkan  gambaran  keseluruhan  obyek  penelitian  secara  akurat.Pelaksanaan penelitian  deskriptif  tidak  terbatas  hanya  sampai  pada  pengumpulan  dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

## Hasil Pembahasan

## A. Latar  Belakang  Munculnya  Tuntutan  Dana  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah dari Sub Sektor Perkebunan kelapa  Sawit
Sebagai  salah  satu  sektor  unggulan  di  luar  minyak  dan  gas  bumi,  peranan perkebunan  kelapa  sawit  yang  terdapat  di  Provinsi  Riau  terhadap  pembangunan ekonomi  di  daerah  sangat  signifikan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari tren pertumbuhan dan  kontribusi  yang  dihasilkan  tiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan. yakni yang seluas 1,612,382 ha pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.258.553 ha pada  tahun  2011,  sedangkan  Selama  periode  tahun  2007-2011  tingkat pertumbuhan  rata-ratanya  sebesar  6,96%  per  tahun.  Berdasarkan  data  dari  dinas perkebunan  Daerah  Riau,  Provinsi  Riau  sebagai  daerah  penghasil  Tandan  Buah Segar    kelapa  sawit  memiliki  luas  lahan  2.256.538  ha  dengan  tingkat  produksi minyak sawit sebesar 6.932.572 ton CPO pada tahun 2011.
Hasil dari Perkebunan kelapa sawit  yang terdapat di Provinsi Riau, setelah diolah  menjadi  minyak  kelapa  sawit  (CPO)  tidak  hanya  dikonsumsi  untuk kebutuhan  domestik,  melainkan  turut  serta  diekspor  keluar  negeri,  ekspor terhadap  minyak  CPO  ini  dipengaruhi  oleh  permintaan  CPO  yang  tinggi  dari pasar  internasional  serta  keberadaan  Pelabuhan  Pelindo  Cabang  Dumai  sebagai pelabuhan besar bagi pengangkutan eksport CPO.
Peningkatan  volume  ekspor  CPO  setiap  tahunnya  mempengaruhi  para produsen  CPO  untuk  lebih  mementingkan  melakukan  ekspor  CPO  dibandingkan memenuhi  kebutuhan  di  dalam  negeri.  Hal  ini  apabila  dibiarkan  terus  menerus terjadi, maka Indonesia akan mengalami kelangkaan minyak sawit dan berakibat di  dalam  negeri  kekurangan  CPO  sebagai  bahan  baku.Faktor  Inilah  yang menyebabkan,  mengapa  Pemerintah  Pusat  menerapkan  kebijakan  bea  keluar sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian ekspor CPOPemerintah pada saat ini lebih  berfokus  pada  pembangunan  industri  hilir  untuk  mengolah  CPO  produksi dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah sejak tahun 2007 menerapkan bea keluar
progresif  yang  membuat  bea  keluar  CPO  lebih  tinggi  dari  bea  keluar  ekspor produk olahan CPO.
Sekilas  kebijakan  ini  berdampak  positif  terhadap  industri  sawit  dalam negeri, karena akan membuat ekspor hasil sawit dalam bentuk olahan meningkat. Ekspor  minyak  sawit  olahan  lebih  banyak  menghasilkan  keuntungan  bagi produsen sawit dan pemerintah karena menyerap lebih banyak tenaga kerja, serta harga jual produk olahan yang lebih tinggi.Namun kenyataannya, pendapatan dari bea  keluar  tinggi  atas  CPO  yang  ditetapkan  Pemerintah  tidak  dirasakan  oleh petani  kelapa  sawit.  Penerapan  bea  keluar  akan  menurunkan  harga  tandan  buah segar  (TBS)  yang  dijual  oleh  petani  terutama  petani  kecil  yang  tidak  memiliki kemampuan  untuk  mengolah  TBS  menjadi  CPO  atau  produk  olahan  sawit lainnya.
Berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), apabila produksi petani 30 juta ton TBS, dengan penerapan bea keluar progresif akan berdampak pada penurunan harga sekitar 4,2 juta  dolar  AS(http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com).  Berarti  kerugian  petani mencapai Rp 38 miliar per tahun akibat kebijakan bea keluar itu.
Penerapan bea keluar tidak serta merta mendorong perkembangan industri sawit  dan  pengolahannya.  dukungan  pemerintah  masih  kurang  terlihat,  terbukti dengan infrastruktur yang masih belum memadai, serta lokasi pengolahan minyak sawit  yang  sulit  diakses  dari  perkebunan,  Penyebab  utama  dari  terkendalanya pembangunan  infrastruktur  pendukung  industri  CPO  adalah  tidak  adanya  dana bagi hasil dari pajak yang dibebankan pemerintah pada ekspor CPO.
Selama  ini  dana  bagi  hasil  (DBH)  untuk  industri  sawit  masih  belum dianggarkan  oleh  pemerintah.  berbeda  dengan  sektor  migas  yang  daerah penghasilnya  mendapat  hasil  dari  migas  yang  dieksploitasi  dari  daerah  tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Drs. Zulher ,MS selaku kepala dinas perkebunan Provinsi Riau dalam sebuah wawancara untuk tujuan penelitian ini, sebagai berikut:
“Sejak  diberlakukan  kebijakan  BK  CPO,  sampai  saat  ini  belum  ada ketentuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  pembagian  hasil  bagi  daerah penghasil  perkebunan  kelapa  sawit.Pemerintah  daerah  merupakan  pihak yang  paling  berperan  dalam  mendukung  kemajuan  industri  CPO,  namun kurang  mendapat  jatah  anggaran  untuk  membiayai  pembangunan  daerah. Seharusnya  BK  CPO  yang  dipungut  oleh  pemerintah  sebaiknya didistribusikan  kembali  lagi  kepada  daerah  penghasil  CPO  dalam  bentuk dana  bagi  hasil  (DBH).  Jika  hal  tersebut  dilakukan  tentu  akan  dapat dimanfaatkan  bagi  daerah  penghasil  untuk  pembangunan  dan  perbaikan infrastruktur  sebagai  pendukung  produktivitas  kelapa  sawit  di  daerah penghasil”.
B. Dasar Penentuan Mengapa Perlu ada Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dari Sub Sektor Perkebunan kelapa  Sawit Perkebunan kelapa sawit sebagai potensi unggulan Provinsi Riau, seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan keuangan bagi daerah, kontribusi perkebunan kelapa  sawit  terhadap  peningkatan  pendapatan  negara  cukup  signifikan,  ditandai dengan  jumlah  bea  ekspor  CPO  yang  dihasilkan.  Tahun  2011  saja,  penerimaan negara  dari  BK  CPO  mencapai  Rp.  28,9  triliun  dari  jumlah  itu  provinsi  Riau menyumbang dana BK CPO sebesar 13,42 triliun. Sesuai dengan pernyataan dari
Kepala  dinas  pendapatan  Provinsi  Riau  H.Joni  Irwan  dalam  sebuah  wawancara untuk tujuan penelitian ini
“Untuk dana bea keluar CPO ini jumlah yang telah dihasilkan provinsi Riau selama  tahun  2010-2012  saja  berjumlah  Rp24  triliun,  Adapun  dana  Rp24 triliun berasal dari BK CPO tahun 2010 sebesar Rp3,6 triliun, tahaun 2011 sebesar Rp13,42 triliun dan tahun 2012 sebesar Rp7,4 triliun”
Rendahnya  kontribusi  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  terhadap keuangan  daerah,  melatarbelakangi  munculnya  tuntutan  atas  dana  bagi  hasil  sub sektor ini, maka untuk melihat apakah sub sektor perkebunan kelapa sawit dapat menjadi  komponen  alternatif  dari  dana  perimbangan  bagi  Pemerintah  Daerah, dalam bentuk dana bagi hasil, terutama melalui mekanisme dana bagi hasil pajak ekspor CPO.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shah (2007), ada 6 (enam) kriteria kelayakan  transfer  fiskal  yang  umum  digunakan  di  negara  berkembang  yaitu; otonomi  ( Autonomy ),  penerimaan  yang  memadai  ( revenue  adequacy ),  keadilan ( equity ),  Transparansi  dan  stabilitas  ( transparance  and  stability ),  sederhana ( simplicity )  dan  insentif  ( incentif ).  Berikut  keenam  kriteria  kelayakan  transfer fiskal pusat ke daerah tersebut, yaitu:
1. Otonomi (Autonomy) Terkait  adanya  tuntutan  Pemerintah  Daerah  agar  sub  sektor  perkebunan kelapa  sawit  dapat  dimasukkan  kedalam  komponen  dana  perimbangan,  maka sudah  selayaknya  pemerintah  pusat  dapat  mempertimbangkanya.  Hal  ini  sejalan dengan pemikiran yang berkembang bahwa prinsip diberikannya otonomi kepada daerah  selain  memberi  wewenang  kepada  daerah  untuk  mengurus  daerahnya dengan  mengandalkan  sebagian  besar  pembiayaan  dari  sumber  keuangannya sendiri serta  memperhatikan potensi yang ada, sehingga daerah juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat yang memperoleh sumber- sumber  penerimaannya  justru  berasal  dari  daerah-daerah,  sesuai  dengan kemampuan pemerintah pusat (prinsip dari negara kesatuan)
Mengingat perkebunan kelapa sawit termasuk sektor unggulan yang ada di provinsi  Riau  dan  berkontribusi  besar  terhadap  pembangunan  serta  peningkatan aspek  perekonomian  masyarakat  didaerah,  sehingga  sektor  yang  sudah berkontribusi  positif  bagi  penerimaan  keuangan  Negara  harus  menjadi  dasar dalam penentuan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah.
Otonomi  merupakan  prinsip  yang  mendasari  desentralisasi  fiskal, Pemberian  otonomi  daerah  seluas-luasnya  yang  berarti  pemberian  kewenangan dan  keleluasaan  (diskresi)  kepada  daerah,  Pelimpahan  kewenangan  dari  pusat kepada  daerah  harus  pula  disertai  dengan  pelimpahan  kewenangan  pengelolaan keuangan  kepada  daerah  dengan  melihat  potensi  unggulan  yang  mungkin  dapat membiayai  belanja  pemerintahan  dan  kegiatan  pembangunan  di  daerah, Pelimpahan  wewenang  pembiayaan  beserta  sumber-sumbernya  menjadi  sangat penting  agar  daerah  memiliki  kemandirian.  Intinya  adalah  bahwa  pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas- prioritas  mereka.  Tidak  boleh  ada  pembatasan  yang  sedemikian  ketat  sehingga sebagian  besar  keputusan  di  daerah  harus  mengikuti  atau  mengacu  kepada ketentuan  pusat,  sebagai  bagian  dari  dana  transfer  yang  merupakan  bagian  dari penerimaan Daerah, dan dana bagi hasil  adalah sumber penerimaan daerah yang konsisten dengan tujuan tersebut.

## 2. Penerimaan yang Memadai ( Revenue Adequacy )
Salah satu masalah yang paling mendasar yang dialami pemerintah daerah adalah  ketidakcukupan  sumber  daya  finansial  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya.  Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal,Permasalahan ini tidak terlepas dari ketidakberdayaan pemerintahan daerah untuk mengelola sektor potensial yang ada didaerah, Masalah utama perimbangan keuangan  selama  ini  adalah  dominasi  pemerintah  pusat,  yang  terlihat  dari dominannya peran dan porsi dana yang diterima oleh pemerintah pusat.
Jika  ditinjau  secara  teoritis  (Haryanto  dan  Astuti,  2009;51-56),  terdapat dua  metode  pokok  dalam  desentralisasi  fiskal,  yaitu  (1)pembagian  kewenangan ( expenditure  assignment ),  dan  (2)  pembagian  sumber  pendapatan  ( revenue assignment ). Expenditure assignments berbasis pada fungsi yang didaerahkan,Sebaliknya  dengan  pembagian  sumber  pendapatan  ( revenue assignments) akan  memberikan  peningkatan  kemampuan  keuangan  melalui  alih sumber  pembiayaan  pusat  ke  daerah,  dalam  rangka  membiayai  fungsi  yang didesentralisasikan
pembagian kewenangan ( expenditure assignment ), dan pembagian sumber pendapatan  ( revenue  assignment )  terhadap  sub  sektor  perkebunan  kelap  sawit akan  memberikan  efek  postif  bagi  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah semestinya  memiliki  pendapatan  (termasuk  transfer)  yang  cukup  untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.
3. Equity (Keadilan)
Tujuan  dari  penganggaran  DBH  adalah  untuk  menjaga  keadilan  atau keseimbangan  vertikal  atas  kontribusi  yang  telah  disumbangkan  daerah  kepada Negara, daerah akan memperoleh bagian yang sesuai dengan besarnya kontribusi terhadap  penerimaan  Negara.  melihat  kontribusi  perkebunan  kelapa  sawit terhadap penerimaan keuangan Negara, sangat wajar muncul tuntutan dari daerah untuk dimasukkannya sub sektor perkebunan kelapa sawit sebagai komponen dari dana  perimbangan,  tingginya  penerimaan  negara  dari  penerapan  kebijakkan  Bea keluar  CPO,  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  daerah  yang  diterima  dari  sub sektor  ini,  sebagai  contohnya  dari  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  sektor perkebunan  kelapa  sawit,  untuk  tahun  2011  jumlah  PBB  perkebunan  yang berhasil  dihimpun  Provinsi  Riau  berjumlah  Rp  30.849.271.899  (sumber:  Dinas pendapatan  daerah  Provinsi  Riau)bandingkan  dengan  total  kontribusi  Bea  keluar CPO Riau tahun 2011 yang mencapai Rp 13,42 triliun.
Dalam  pengalokasian  transfer  dana  dari  pusat  ke  daerah,  seharusnya pemerintah  pusat  memperhatikan  dua  hal  yang  utama,  yaitu  kebutuhan  sumber dana  dari  daerah  tersebut  dan  juga  melihat  potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki. Sehingga keadilan dalam transfer dana  berarti, sesuai dengan kebutuhan fiskal  daerah  dan  seharusnya  juga  harus  sesuai  dengan  apa  yag  dihasilkan  oleh daerah
4. Transparancy and Stability (Transparan dan Stabil)
Dana  perimbangan  harus  memiliki  prinsip  transparansi,  informasi  yang rinci  naratif  dan  kuantitas,  mencakup:  mekanisme  penerimaan  dan  pengeluaran, mekanisme  pengalokasian  setiap  daerah  dan  penjelasannya,  serta  formula  yang dipergunakan.  Setiap  dana  perimbangan  dengan  indikator  atau  variabel  yang dipergunakan  dalam  formula  penentuan  dana  perimbangan  harus  tersedia  bagi publik  ( right  to  be  informed ),  Sehingga  publik  ataupun  daerah  dapat
memverifikasi  dan  mensimulasikan  formula  tersebut  atas  indikator  yang dipergunakan.
Terdapat dua titik kritis transparansi bagi hasil pajak, yaitu (1) mekanisme serta  porsi  bagi  hasil,  dan  (2)  penerimaan  pajak.  Berkaitan  dengan  Proporsi  dan mekanisme  bagi  hasil  antar  pusat  dan  daerah  selama  ini  tidak  memiliki argumentasi  yang  jelas  mengapa  suatu  komponen  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  dana  bagi  hasil.  Selain  daripada  itu  Daerah  juga  tidak  memiliki  posisi tawar  dalam  menentukan  alokasi  DBH  dan  cenderung  menerima  perhitungan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan  pada  penerimaan  pajak permasalahan  transparansi  yang  dialami  oleh  Daerah,  ketiadaanya  data pembanding untuk mengkritisi benar atau tidaknya dana bagi hasil yang diterima berdasarkan pajak maupun sumber daya alamnya.
Prinsip  transparasi  dalam  dana  perimbangan  turut  memudahkan  bagi pemerintah  daerah  untuk  menentukan  alokasi  anggaran  yang  akan  disusun,  pada tuntutan  dana  bagi  hasil  bea  keluar  CPO,  meskipun  bea  keluar  CPO  termasuk penerimaan  keuangan  yang  cenderung  fluktuatif,  namun  jika  pemerintah  daerah memperoleh  informasi  akurat  tentang  besarnya  kontribusi  bea  keluar  yang  telah dihasilkan,  serta  fomulasi  dalam  penentuan  dan  bagi  hasil  yang  akan  ditransfer kedaerah  maka  argument  pemerintah  pusat  yang  mengatakan  bahwa  penerimaan negara  dari  bea  keluar  CPO  sulit  dirumuskan  karena  sangat  fluktuatif  dan dipengaruhi harga CPO dunia yang berlaku, maka Hal ini dapat dibantah.
5. Simplicity (Sederhana)
Persoalann  kebijakan  perimbangan  keuangan  yang  seharusnya  mengikuti pembagian  urusan,  dengan  proporsi  saat  ini  belum  sepenuhnya  menggambarkan prinsip money  follow  function .  Dari  sisi  prosedur  kelembagaan,  salah  satu penyebabnya  adalah  antara  pembagian  urusan  dengan  perimbangan  keuangan diatur dalam kedua undang-undang terpisah. Pembagian urusan merupakan ranah undang-undang  Pemerintah  Daerah  dan  merupakan  domain  dari  Kementerian Dalam  Negeri,  sementara  dana  perimbangan  merupakan  ranah  undang-undang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  merupakan  domain  dari Kementerian Keuangan.
Pada  dana  perimbangan  turut  berkaitan  dengan  besaran  anggaran  dalam APBN  yang  ditransfer  ke  daerah,  implikasinya  adalah  meningkatnya  kandungan politis dalam proses penentuan alokasi dana yang akan ditransfer, Penetapan pagu anggaran belanja ke daerah dibahas bersama oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif  melalui  mekanisme  pembahasan  Rancangan  Undang-undang  (RUU) APBN. Besaran pagu belanja kedaerah tersebut dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan  formula  tertentu.  Alokasi  dana  belanja  kedaerah  merupakan  hasil kesepakatan antara panitia kerja belanja ke daerah pemerintah dan DPR. Tahapan politis  sangat  kental  dalam  pembahasan  di  DPR.  Untuk  meminimalisir  hal  itu, maka  perhitungan  dana  transfer  sebaiknya  didasarkan  atas  mekanisme  yang sederhana, mudah dipahami dan juga mudah dihitung oleh daerah. Selain itu juga harus  logis,  dalam  arti  memenuhi  kaidah  prinsip,  teori  maupun  undang-undang, serta tidak mempertentangkan prinsip yang satu dengan yang lain (konsisten).
6. Insentif
Kerap dikemukakan bahwa pertimbangan pemberian transfer dari pusat ke daerah  adalah  dalam  rangka  menjamin  tetap  baiknya  kinerja  fiskal  pemerintah daerah. Artinya transfer ini dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk
secara  intensif  menggali  sumber-sumber  penerimaannya  dalam  koridor  yang disepakati.  Sehingga  hasil  yang  diperoleh  diharapkan  dapat  menyamai  atau bahkan  melebihi  kapasitasnya.  Dengan  kata  lain,  transfer  disini  dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi pemerintah daerah. pemerintah daerah akan mendapat transfer  jika  upayanya  untuk  menggali  sumber-sumber  peneriman  yang  menjadi kewenangannya  sama  atau  melebihi  kapasitasnya.  Sementara  daerah  tidak  akan mendapat  transfer apabila  upayanya  menghasikan  penerimaan  yang  lebih  rendah dari kapasitas fiskalnya.
Jika tuntutan daerah terhadap dana bagi hasil sub sektor perkebunan kelapa sawit direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka tentu itu dapat menjadi insentif terhadap  penerimaaan  keuangan  pemerintah  daerah  khususnya  pemerintah provinsi  Riau.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sub  sektor perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  potensi  unggulan  yang  terdapat  di  provinsi Riau,  dengan  dibagihasilkanya  sub  sektor  ini  maka  Daerah  akan  berupaya meningkatkan  dan  mengembangkan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terdapat didaerahnya, demi peningkatan penerimaan keuangan daerah.
Salah  satu  argumentasi  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  pusat  dalam menerapkan  kebijakkan  Bea  keluar  CPO,  adalah  untuk  mendukung  hilirisasi dalam  pengolahan  industri  CPO.  namun  hal  ini  perlu  dibuktikan  kembali, mengingat  kurangnya  dukungan  pemerintah  dalam  mendorong  perkembangan industri sawit dan pengolahannya. terbukti dengan infrastruktur yang masih belum memadai,  serta  lokasi  pengolahan  minyak  sawit  yang  sulit  diakses  dari perkebunan.
Penyebab utama dari terkendalanya pembangunan infrastruktur pendukung industri  CPO  adalah  tidak  adanya  dana  bagi  hasil  dari  pajak  yang  dibebankan pemerintah  pada  ekspor  CPO.  Selama  ini  dana  bagi  hasil  (DBH)  untuk  industri sawit  masih  belum  dianggarkan  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut  berbeda  dengan sektor  migas  yang  daerah  penghasilnya  mendapat  hasil  dari  migas  yang dieksploitasi  dari  daerah  tersebut.  Selama  ini  bea  keluar  yang  ditetapkan pemerintah  terhadap  ekspor  CPO  masuk  sepenuhnya  ke  pemerintah  pusat. Pemerintah  daerah tidak mendapat  porsi dari  pemasukan  hasil  bea  keluar ekspor CPO.  padahal  Pemerintah  daerah  merupakan  pihak  yang  paling  berperan  dalam mendukung  kemajuan  industri  CPO,  namun  kurang  mendapat  jatah  anggaran untuk membiayai pembangunan daerah.
C. Pelaksanaan  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dari  Sub  Sektor Perkebunan kelapa  Sawit
Apabila  merujuk  pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah,  maka  pelaksanaan perimbanganKeuangan  Pusat  dan  Daerah  dari  Sub  Sektor  Perkebunan  kelapa Sawit  tidak  termasuk  kedalam  komponen  dana  bagi  hasil  (DBH)  yang  diterima oleh  daerah,  baik  itu  DBH  pajak  maupun  DBH  SDA.  Alasannya  adalah  karena sektor perkebunan bukan merupakan sumber daya alam, melainkan sumber daya buatan.
Meski  begitu  secara  tidak  langsung  Daerah  telah  menerima  porsi perimbangan  keuangan  dari  sub  sektor  ini,  dalam  struktur  keuangan  pemerintah pusat,  penerimaan  pendapatan  Negara  yang  berasal  dari  penerimaan  perpajakan terkait sektor perkebunan sawit terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  pungutan  ekspor/bea
keluar  (BK),  berkaitan  dengan  PBB  serta  BPHTB  berdasarkan  UU  perimbangan telah menjadi salah satu komponen dana bagi hasil yang diterima oleh daerah dari sektor perpajakan.
Berbeda dengan pungutan ekspor atau bea keluar (BK) penerimaan negara dari  sektor  pajak  perdagangan  internasional  ini,  sepenuhnya  masuk  kedalam  kas Negara,  hal  ini  disebabkan  Bea  keluar  bukan  sebagai  penerimaan  Negara  yang dapat  dibagihasilkan  kedaerah,  alasannya  penerapan  kebijakkan  BK  ini dimaksudkan pemerintah sebagai stabilisasi harga serta menjaga stok CPO dalam negeri dan juga sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan industri hilir CPO.  Lebih  lanjut,  ketentuan  yang  ada  dalam  sistem  pengaturan  dana  bagi  hasil dari sektor perkebunan sawit saat ini adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah  pusat  tidak  memungut  pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNBP) sumberdaya alam yang kepada perusahaan sawit daerah.
2) Dana  bagi  hasil  yang  diterima  daerah  atau  daerah  penghasil  dari  sektor perkebunan  sawit  hanya  bagi  hasil  dari  PPh  Orang  Pribadi  yang  proporsinya 20%  dan  bagi  hasil  dari  PBB  yang  proporsinya  80%  untuk  daerah  (provinsi, kabupaten, kota).
3) Nilai  pajak  daerah  yang  dibayarkan  perusahaan  sawit  hanya  sekitar  2%  dari total pajak dan pungutan resmi lainnya yang dibayar ke pemerintah pusat.
4) Dari total pajak dan pungutan bukan pajak yang dibayar oleh perusahaan sawit hanya  sekitar  11%  yang  diterima  daerah  penghasil  dan  sisanya  dibayarkan kepada pemerintah pusat (AdeCahyat, dan M. Handry, 2012 ;45-46.).

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap perimbangan keuangan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau maka dapat disimpulkan bahwa:
1. keberadaan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Provinsi  Riau  belum  memberikan kontribusi  yang  optimal  dalam  peningkatan  pendapatan  daerah,  meskipun perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  daerah  Riau, kondisi  ini  disebabkan  karena  penerimaan  keuangan  (bea  keluar  CPO)  dari sub  sektor  ini  lebih  banyak  mengalir  ke  Pemerintah  Pusat  daripada  daerah penghasil,  oleh  daripada  itu  Pemerintah  Pusat  selayaknya  dapat mempertimbangkan  agar  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  bisa  menjadi alternatif tambahan transfer fiskal bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk dana bagi  hasil  (DBH),  terutama  melalui  mekanisme  dana  bagi  hasil  bea  keluar CPO.
2. Tujuan  dari  penganggaran  dana  bagi  hasil  adalah  untuk  mengkompensasikan penerimaan  keuangan  pemerintah  pusat  ke  daerah  dikarenakan  terbatasnya otoritas  pajak  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  Tingginya  ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana perimbangan tidak akan terjadi jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang terdapat didaerahnya.
3. Untuk  dapat  direalisasikannya  dana  bagi  hasil  dari  sub  sektor  perkebunan kelapa  sawit  maka  terlebih  dahulu  perlu dilakukan  revisi  terhadap  UU  no.33 tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  karena  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  tidak  termasuk  sebagai salah satu komponen pada transfer dana perimbangan sesuai dengan apa yang
telah  diatur  dalam  UU  tersebut,  selain  daripada  itu  pemerintah  pusat  dan daerah  perlu  menyamakan  persepsi  tentang  penerimaan  keuangan  apa  saja yang  dapat  dikategorikan  sebagai  dana  bagi  hasil,  hal  ini  untuk  mengatasi munculnya rasa ketidakpuasan dari pemerintah daerah terhadap pengalokasian dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dirangkum  diatas,  maka  selanjutnya Terkait dengan hal tersebut, berikut sejumlah saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan usulan bagi hasil bea keluar CPO ini, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau:
1. Agar  tuntutan  terhadap  dana  bagi  hasil  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit dapat  direalisasikan,  oleh  pemerintah  pusat,  maka  hendaklah  dilakukan perubahan pada Undang-Undang  Perimbangan  Keuangan (UU  No. 33 Tahun 2004) sebagai landasan dari desentralisasi fiskal di Indonesia terlebih dahulu.
2. Demi  dapat  direalisasikannya  dana  bagi  hasil  ini  semua  pihak  yang  terkait dalam  tuntutan  dana  bagi  hasil  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  ini mestilah  bersinergi  serta  saling  menyamakan  persepsinya.  Dan  memiliki argumentasi  yang  jelas  mengapa  sub  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  patut dijadikan sebagai dana bagi hasil.
3. Kedepannya  Kebijakan  pemerintah  pusat,  terhadap  dana  bagi  hasil  (DBH) haruslah  lebih  memperhatikan  potensi  daerah,  serta  kontribusi  yang  telah dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  penerimaan  keuangan  negara. karena  tujuan  diberikanya  dana  bagi  hasil  adalah  untuk    mengatasi ketimpangan  vertikal  ( vertical  imbalances )  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah
4. Jika dana bagi hasil direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka pengalokasian dari  dana  bagi  hasil  tersebut  selayaknya  dipergunakan  untuk  perbaikan infrastruktur serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ada didaerah hal  ini  demi  meningkatkan  ksejahteraan  masyarakat  terutama  mereka  yang mengantungkan penghasilannya dari perkebunan kelapa sawit.
5. Kiranya pada masa mendatang beberapa sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui  secara  terus  menerus  ( renewable  resourses )  yang  belum dijadikan  bagian  dari  bagi  hasil  antara  Pusat  dan  Daerah  ini  dapat  direvisi, sehingga  daerah-daerah  yang  tidak  atau  kurang  potensial  memiliki  sumber- sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, pertambangan umum, hasil- hasil  kehutanan  dan  perikanan,  dapat  menikmati  bagi  hasil  dari  sumber  daya alam yang dapat diperbaharui atau dengan kata lain sumber daya alam olahan ekonomi  seperti  perkebunan,  pertanian,  termasuk  daerah-daerah  yang potensial  perkembangan  industrinya  juga  dapat  menikmati  bagi  hasil  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah-daerah  otonomi  yang  memiliki  potensi sumber daya olahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku;
Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Arikunto,Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktek ,Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Badrudin,  Rudy.  2012, Ekonomika  Otonomi  Daerah ,  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Davey, K.J.  1988. PembiayaanPemerintahDaerah:Praktek-praktekInternasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga . Jakarta: UI Press.
Elmi, Bachrul. 2002 Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI Press.
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen  keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Penerbit Andi
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nawawi,Hadari. 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial ,Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernology:  Ilmu  Pemerintahan  Baru  1  dan  2 . Rineka Cipta. Jakarta.
Riant,  Nugroho.  2004.  Kebijakan  Publik Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi. PT Gramedia. Jakarta
Saragih,Juli  panglima.  2003, Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah ,  PT. Ghalia Indonesia
Sarundajang,  2002. Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah. Jakarta  :  Pustaka Sinar Harapan
Subarsono,  AG.  2009. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono, 1998. Metode Penelitian Administratif . Jakarta: Rineka Cipta.
Suparmoko.2002. Keuangan Negara dalam teori dan Praktek . BPFE : Yogyakarta Sulaeman,  Affan.  1998. Diktat  Kebijakan  Pemerintah, Bandung:  BKU  Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad-IIP.
http://www.beacukai.go.id diakses pada 10 november  2014 pukul 08.11 WIB http://www.riauplus.com, diakses tanggal 16 Maret 2013 http://www.sinarharapan.com, diakses tanggal 11 Maret 2013.
http://www.ekbis.rakyatmerdekaonline.com