## PERDAGANGAN PEREMPUAN
Abang Ishar abangishar@gmail.com
Pegawai Pendidikan Hikmah Negeri Sarawak Malaysia.

## ABSTRACT
One of the moral decadencies within societies is woman trafficking. In the past Greek ancient, women were considered as low-rank and disgusting creatures. The conservative perspective had continued in the Europe for decades, that it was being reversed after renaissance in England and aufklarung in Germany. At that moment, women  had similar position with men. Meanwhile, in the Arab world before Islam came, women had been acknowledged as poor and ashamed people that should work as men’s servant. Thus, before having converted to Islam, Umar bin Khattab had buried his own daughter alive. Furthermore, the similar facts occured in some countries included Indonesia. In Indonesia, especially, before being freed from the colonial, women had only works as servant, kitchen keeper, and could not study. Moreover, after colonialism, women have different destiny, they become more indepence and professional, even there is still an exploitation within women these days.
Keywords : Women, Trafficking

## PENDAHULUAN
Perdagangan perempuan adalah memanfaatkan, menggunakan, menyalurkan Tenaga Kerja Perempuan (TKW) secara elegal untuk pembantu rumahtangga di luar negara, atau sebagai pekerja lainnya, menjualnya untuk pelayan-pelayan hotel-hotel, bar-bar, klub-klub malam dan pelacur-pelacur. Perdagangan perempuan bermakna memanfaatkan segala kelebihan, kecantikan dan kelemahan yang ada pada perempuan tersebut secara ekonomi, komersial serta mengeksploitasinya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, undang-undang dan peraturan pemerintah.  Realitinya, perdagangan perempuan itu biasanya dilakukan oleh agensi- agensi yang sah, tidak sah, individu tertentu, melalui perantaraan, penyaluran untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negara sebagai pembantu rumah, pekerja restoran, pekerja pub serta lain- lain. Yang sedihnya, banyak agensi penyaluran TKW ini hanya mengejar keuntungan semata- mata. Pada tahap awalnya, agensi-agensi ini mencari dan mengumpulkan ramai perempuan, lalu mengurus paspor mereka dan mengirimkan mereka ke beberapa negara yang memerlukan. Apabila perempuan-perempuan itu telah berada di negara yang dituju, lalu mereka menjual perempuan-perempuan ini kepada individu tertentu, perusahaan, hotel-hotel dan restoran- restoran. Bahkan banyak perempuan ini yang menjadi pelayan-pelayan klub malam, pusat-pusat perjudian, atau menjadi pelacur.
Salah satu dari tiga Protokol Palermo PBB mendefinisikan perdagangan manusia ( human trafficking ) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kuasa atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi di sini adalah termasuk menjual orang lain untuk tujuan pelacur dan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja, pelayanan paksa, perbudakan, perhambaan dan pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia, terutama perempuan bukan lagi suatu hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan global yang berlarut-larut. Di mana sehingga saat ini belum dapat diatasi dengan lebih efektif dan memuaskan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi yang berwenang menangani masalah perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak.
Sebagai contoh, beberapa kasus TKW yang dikirimkan ke Malaysia (negara jiran). Kebanyakan TKW ini apabila telah berada di Malaysia, mereka lalu dijual kepada seseorang, restoran-restoran, klub-klub malam dan menjadi pelayan-pelayan lelaki di hotel-hotel tertentu. Kasus-kasus pengiriman TKW seperti ini lalu bertukar menjadi perdagangan perempuan. Akibatnya banyak perempuan rakyat Indonesia yang menjadi mangsa,  dizalimi hak-hak serta dirobek-robek martabat mereka. Walaupun segelintir mereka dapat dibela oleh individu yang berhati mulia dan pemerintah, tetapi lebih banyak mereka yang telah tergadai kehormatannya. Amat menyayat hati, banyak perempuan Indonesia yang menjadi pelacur, baik secara terpaksa maupun sukarela. Semua ini berpunca dari aktivitas perdagangan perempuan.

## PANCASILA DAN UUD RI TAHUN 1945
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak bebas mengeluarkan pendapat dan fikiran secara lisan maupun tulisan, hak memeluk agama dan mengamalkan ajaran agama, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, tidak terkecuali anak-anak dan perempuan khususnya. Setiap anak-anak dan perempuan berhak untuk mendapat perlindungan dari berbagai aktivitas eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Oley kerena itu, pemerintah wajib bertanggungjawab menegakkan, melindungi, menghormati, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah RI meliputi langkah implementasi (pelaksanaan) yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Perbudakan dan penghambaan pernah wujud dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja Jawa dahulu, yang membina landasan dengan menempatkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu serakah lelaki, untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Demikian juga pada masa penjajahan Belanda, industri seks lebih terorganisir sehingga berkembang pesat, untuk memenuhi permintaan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, saudagar, para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk memuaskan selera seks para perwira tinggi Jepang.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, usia kemerdekaan telah mencapai 72 tahun dan hembusan angin reformasi yang sangat menghargai hak asasi manusia, masalah perbudakan dan penghambaan tidak ditolerir lebih jauh kewujudannya. Secara hukum, bangsa Indonesia menyatakan bahawa perbudakan dan penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjaran lima sampai dengan lima belas tahun ( Pasal 323-337 KUHP ). Tetapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakselerasi berlakunya globalisasi, juga digunakan oleh oknum kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuk yang baru yakni perdagangan manusia ( human trafficking ), yang bergerak secara tertutup dan beraktivitas di luar hukum bahwa perdagangan manusia telah meluas dalam modus yang lebih terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang mengacu kepada hak asasi manusia dan ajaran agama. Bahkan pelaku perdagangan manusia, dengan cepat berkembang menjadi satu sindiket lintas batas negara dengan sangat bijak dan halus menjerat mangsanya, namun sangat kejam ketika mengekspoitasi mangsanya dengan berbagai cara. Sehingga korban tidak mempunyai keupayaan untuk melepaskan diri.

## KORELASI KASUS DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( TRAFFICKING)
Tindak pidana merupakan seluruh aktivitas yang dilarang menurut hukum dan undang- undang, disertai dengan ancaman dan sanksi pidana. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah tindak pidana perdagangan manusia ( trafficking ). Hukum dan undang-undang mutlak diperlukan untuk melindungi setiap individu yang menjadi korban, khasnya perempuan dewasa dan anak dari aktivitas perdagangan. Hukum yang diperlukan merupakan hukum pidana, kerena hukum ini dinilai sangat efektik untuk menangani masalah-masalah tindak kejahatan yang memiliki korelasi dengan hukum dan undang-undang bagi tujuan melindungi setiap individu dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, praktik hukum dan undang-undang yang disiplin sangat efektif sebagai medium pendidikan serta memberi kesedaran kepada pesalah, atau pelanggar hukum. Kerena suprimasi hukum akan berwibawa dan diyakini dapat memberi keadilan kepada semua warga negara. Dalam konteks perdagangan perempuan, praktik perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap tindak pidana perdagangan orang ( trafficking ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki korelasi dengan beberapa kasus di tanah air. Sebagai contoh, kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310.K/PID.SUS/2008. Berdasarkan data normatif dan skunder, ternyata kasus perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap tindak pidana perdagangan orang telah berjalan relatif baik dan penggunaan Undang-Undang Nomor 21 signifikan dengan fakta kasus-kasus di seluruh tanah air. Namun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih belum lagi dilaksanakan secara maksimum.
Untuk membina suprimasi hukum dan keadilan setiap warga negara yang menjadi korban perdagangan, khasnya perempuan dan anak, maka pemerintah harus konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 ini. Bagi menjamin keadilan setiap warga negara, perlu adanya penerapan secara substansi maupun secara operasional, selain diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam korelasinya yang menjalankan tugasnya dan menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ( trafficking ). Pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan perlindungan hukum, memberi pembelaan yang maksimum terhadap perempuan dan anak yang telah menjadi mangsa. Tanpa kesungguhan pemerintah dan para penegak hukum, maka nilai dan wibawa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini langsung tidak mempunyai korelasi yang signifikan dengan hak-hak asasi. Apabila terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum dalam perdagangan perempuan dan anak, maka undang-undang ini hanya dianggap sebagai hujah falasi. Mungkin juga pemerintah, penegak hukum dan para aktivis LSM hanya akan bersuara, atau berpura-pura membela tetapi bukanlah pembelaan yang hakiki.

## PELAKU DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
Perdagangan manusia ( human trafficking ) identik dengan penghambaan manusia modern. Dalam hal trafficking , yang dijual bukanlah tenaga manusianya, tetapi meliputi seluruh aspek kemanusiaan secara fisik dan non fisik. Manusia benar-benar menjadi komoditi. Oleh kerena itu, aktivitas dan trafficker ini dianggap melanggar HAM.
Undang-Undang yang digunakan untuk memaksa tindak pidana perdagangan manusia adalah UU Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO . Dalam Pasal 1 angka 1  UU No. 21 Tahun 2007, yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPPO, PELAKU adalah setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi terhadap pelaku dijelaskan dalam Pasal 2 sampai dengan 18 UUPTPPO. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pelaku TPPO, meliputi:
Pertama , Agen perekrutan Tenaga Kerja (Legal atau illegal) yang membayar calo (perseorangan) untuk mencari tenaga seseorang, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan sebagai pekerja, atau buruh di negara tujuan.
Kedua , Agen/calo yang mencari atau datang ke suatu tempat, tetangga, teman bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang bekerja secara bersamaan untuk mencari tenaga kerja dengan tujuan memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrut.
Ketiga , Majikan yang memaksa pekerja/buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberi upah, atau membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap pekerja/buruh tersebut.
Keempat , Petugas Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja, atau memfasilitasikan penyeberangan perbatasan secara illegal. Termasuklah meminta jasa polisi, petugas imigrasi untuk membiarkan mereka agar melepasi perbatasan ke negara tujuan.
Kelima , Pengelola rumah bordil, dengan memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan, atau kemampuannya. Tidak membayar gaji, merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.
Berdasarkan pemahaman ini, UUPTPPO memberikan sanksi pidana kepada traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Jika trafficker (pelaku-pelaku) mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan kejiwaan berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Apabila membawa kematian seseorang, maka pelaku diancam penjara 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. Selain itu, UUTPPO menyebutkan dalam Pasal 9 adalah sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak berlaku. Ancaman kepada pelaku yang turut serta menggerakkan adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Sanksi denda pula minimum Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan maksium sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

## AMANDEMEN TERHADAP UU PIDANA DAN SANKSI HUMAN TRIFFICKERS
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Farida Hatta sempat mempertikaikan RUU KUHP berkaitan masalah trafficking. Menurut Meutia, kebutuhan membuat larangan trafficking dalam perundang-undangan tersendiri sangat mendesak. Ketika penulis masih duduk sebagai Ketua Fraksi PAN dan Ketua Komisi A di DPRD, penulis pernah melontarkan tiga kali kritikan terhadap pelaksanaan Pasal 297 KUHP seharus perlu didefinisi secara unilateral dan diamandemenkan . Kerena menyangkut masalah trafficking, banyak triffickers yang selamat dari jeratan hukum. Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan manusia tidak lagi dapat menjangkau kejahatan trafficking yang jauh sudah canggih dan melintasi batas-batas antarnegara. Demikian juga Pasal 324 tentang Larangan Perbudakan, yang substansinya tidak lagi memadai. KUHP terlalu lemah dan tidak berupaya menjangkau perdagangan manusia yang telah melintasi sempadan antarnegara ( transnasional ).

## Pasal 297 KUHP
Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama- lamanya enam tahun.

## Pasal 324 KUHP
Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak beliau atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

## Pasal 526 KUHP
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan dan penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana kerena melakukan perbuatan  pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
Inilah yang mendorong para kritikus, terutama DPRD, DPR-RI, LSM dan intelektual segera mengeluarkan kritikan-kritikan tajam mengenai ancaman pidana dan sanksi terhadap triffickers yang dianggap tidak berpihak pada keadialan perempuan-perempuan yang menjadi mangsa triffickers . Ini pula yang mendorong Meutia dan Komnas Perempuan sependapat mengenai perlunya segera mengundangkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Draf rancangannya telah disusun, malah para aktivis dan organisasi perempuan sudah pernah diundang mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Realitinya, Tim Perumus RUU KUHP telah mengakomodir masukan para aktivis anti perdagangan manusia. Larangan trafficking dalam Pasal 297 KUHP kembali dimasukkan dalam RUU KUHP, namun kandungannya diperluas lagi. Tahap permulaannya hanya ada satu pasal, kini telah ada 16 pasal yang mangatur masalah larangan perdagangan orang (pasal 526-541). RUU KUHP telah mengesahkan lalu lintas trafficking antarnegara, baik dari luar negeri ke Indonesia maupun sebeliknya.
Disebabkan masih terlalu banyak suara dan kritikan, terutama dari kalangan intelektual, aktivis dan organisasi tetap mendesak perlunya UU Anti Trafficking yang berdiri sendiri. Menteri Meutia Hatta menyuarakan hal yang sama. Kerena menunggu pengesahan RUU KUHP memerlukan waktu lama. Sedangkan penyelesaian kasus-kasus trafficking yang bernuansa transnasional terlalu mendesak untuk diselesaikan dan sangat memerlukan otoritas hukum yang segera. Sementara, Dr. Muzakkir berpendapat penyusunan melalui RUU tersendiri bukanlah menjadi satu jaminan bahawa ia akan dibahas dalam waktu singkat. Kerena itu, justru mengusulkan agar pasal 297 KUHP itu yang perlu diamandemenkan. Materi yang tidak masuk ke dalam amandemen dapat diatur ke dalam Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Muzakkir lagi, inisiatif amandemen  jauh memakan waktu yang singkat dibandingkan dengan mengajukan undang-undang tersendiri.

## FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN PEREMPUAN
Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat banyak faktor yang mendorong timbulnya perdagangan perempuan. Pertama, faktor kemiskinan dan masalah ekonomi keluarga. Sejak krisis ekonomi yang melanda dalam tahun 1997, semuanya memiliki korelasi yang besar terhadap seluruh elemen masyarakat. Hidup miskin, tiada pendapatan tetap dan tekanan ekonomi yang terlalu menghimpit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu membiayai keluarga, khasnya anak-anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kebutuhan sehari-hari. Tekanan hidup
miskin ini membuat orang tua semakin resah dan mudah mengambil keputusan untuk menyerahkan anak-anak gadisnya untuk menjadi TKW. Apalagi mereka dijanjikan dengan gaji yang besar oleh agen, atau pelaku perdagangan perempuan tersebut. Akibat dari janji-jani yang menggiurkan itu, maka orang tua memberi keizinan kepada anak-anak perempuannya untuk diperlual-belikan. Kedua , faktor lemahnya estim ketua keluarga. Maksudnya orang tua terlalu mudah mendengar rayuan, dipujuk oleh janji-janji palsu sang traffickers. Kerena beberapa traffickers menggunakan banyak taktik manipulasi bagi menipu korbannya, di antaranya dengan rayuan manis, gaji yang besar, tempat kediaman yang baik dan obat-obatan terlarang. Terlalu banyak dampak yang ditimbulkan terhadap perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak tersebut, tidak hanya merugikan negara, namun pada korban dari perdagangan manusia. Dari 30 perempuan yang diperdagangkan di Malaysia dalam tahun 2007, keseluruhan mereka mengalami gangguan emosi dan psikologi. Keseluruhan perempuan ini berhasil diselamatkan oleh KBRI di Sabah dan Sarawak, mereka ditampung di Konsulat Indonesia di Kuching. Ketika diajukan pertanyaan, “Apakah perasaanmu setelah berada di Konsulat?” Keseluruhan mereka menjawab , “dirinya merasa malu, sedih, trauma, tidak tenang dan merasa mengkhianati keluarga”. Artinya aktivitas perdagangan perempuan ini telah memberi dampak besar terhadap emosi dan psikologi (Abang Ishar, 2004, 2007). Sementara Jose Ferraris (1997) menyatakan bahawa ‘perdagangan manusia terdiri dari beberapa pengaruh buruk, misalnya, kekerasan, eksploitasi seksual, pelacuran anak di bawah umur, jeratan hutang dan tekanan-tekanan emosional yang mengerikan ’. Ketiga , faktor pendidik rendah. Pendidikan yang memadai sangat membantu masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam kasus perdagangan manusia, khasnya perempuan. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai perdagangan manusia menjadikan seseorang lebih mudah terjebak dan terpedaya. Para korban perdagangan biasanya sukar untuk mencari bantuan di negara di mana mereka dibawa, atau dijual kerena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa di negara tersebut. Mereka juga tidak mengetahui bahawa dirinya akan dieksploitasikan secara ekonomi dengan menjual kehormatannya, atau melacurkan dirinya kepada lelaki yang buas dan busuk akalnya. Keempat, faktor kurangnya kepedulian orang tua. Sering terjadi, orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran anaknya dengan berbagai alasan. Kerena orang yang tiada tanda pengenal lebih mudah terjebak dan menjadi korban trafficking , kerena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Kelima,  faktor lemahnya keyakinan dan keimanan. Boleh dikatakan hampir 90 % perempuan yang terjerat dengan aktivitas trafficking adalah terlalu lemah berpegang teguh kepada ajaran agama. Khusus yang beragama Islam, apabila mereka ditawarkan bekerja di Malaysia, Singapura dan Brunei dengan gaji besar dan kemewahan, maka mereka tidak berfikir panjang dan terus menerima tawaran itu walaupun individu ( trafficker ) yang menguruskan mereka itu manusia jahat dan wajah-wajah penyamun. Kesemua perempuan yang menjadi mangsa trafficking terlalu mudah digoda, dirayu dan dijanjikan dengan janji-janji palsu.  Dari cara berpakaian perempuan tersebut dapat diketahui keyakinannya terhadap agama. Artinya secara psikologi, jika perempuan berani berpakaian buka-bukaan ketika berjalan, beraktivitas dan bekerja sudah tentu memiliki korelasi dengan keyakinan dan keimanan. Perempuan yang taat mengerjakan perintah agama dan memiliki keimanan yang kuat tidak berani mendedahkan auratnya semasa keluar rumah dan beraktivitas.

## PENYIMPANGAN PSIKOLOGI
Dewasa ini, fenomena trafficking selalu menjadi isu hangat dan memancing emosional. Terjadinya tidak hanya di Indonesia, melainkan telah menular di seluruh dunia. Berdasarkan laporan PBB menyebutkan tidak kurang dari 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahun untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk industri seks, prostitusi dan kejahatan. Sementara, Majalah Tempo (dalam Agus Mulki, 2009) mengatakan di Indonesia secara rata-rata 750 ribu sampai 1 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahun. Timbulnya berbagai kasus trafficking selalunya melalui modus perekrutan, pencarian, pengambilan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran, dan mengambil upah. Sehingga memperoleh upah dan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Maraknya perdagangan perempuan dan anak berpunca dari masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perdagangan perempuan tidak hanya melecehkan dan merendahkan harkat-martabat, tetapi lebih jauh dari itu yaitu dendrit emosi, neuron cortex , dan bahkan menodai ajaran agama. Substansinya, secara kognisi adalah membina penyimpangan psikologi. Artinya perdagangan perempuan menyebabkan mangsanya mengalami berbagai tekanan emosi, trauma dan ketakutan.
Dalam tahun 2006, penulis pernah melakukan kajian terhadap 30 orang perempuan Indonesia berusia 18 – 25 tahun di Kuching. Keseluruhan mereka pada mulanya dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah, bekerja di restoran dan tukang masak di Malaysia. Mereka dijanjikan gaji RM1500 perbulan. Selain itu, mereka elaun bekerja yang lumayan jika bekerja lebih masa yang ditentukan oleh majikan. Semua mereka dihantar ke Malaysia menggunakan jalan darat melalui perbatasan Entikong-Tebedu. Setelah 8 bulan berada di Sabah dan Sarawak, mereka tidak dibayar gaji seperti yang dijanjikan. Bahkan 20 dari mereka mengaku telah diperkosa oleh majikan, sehingga 11 dari telah hamil. Semua mereka diselamatkan dan ditempatkan di Konsulat Indonesia di Kuching. Apabila ditanya, “Apakah masih mau bekerja di Malaysia?” Kesemua mereka menjawab menyesal menerima tawaran bekerja di Malaysia. Ketika diajukan pertanyaan, “Bagaimanakah perasaan kamu sekarang?” Kesemuanya menjawab, “Susah, takut, ingin mau pulang ke Indonesia segera, malu dengan orang tua dan sedih” (Abang Ishar, 2006).
Jawaban ke-30 orang perempuan ini menggambarkan bahawa aktivitas dan korban trafficking ini sedang mengalami gangguan emosi, tekanan kejiwaan dan  beberapa masalah psikologi lainnya. Di antara faktor yang menyebabkan mereka takut adalah majikan mereka yang mengancam, melakukan kekerasan dan memperkosa. Mereka juga mengaku bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah berbangsa Cina dan India. Ketika mereka ditempatkan di Konsulat Indonesia, mereka hanya diberi perlindungan sementara dan diberikan makanan seadanya saja. Dalam hal ini, pemerintah juga tidak mampu menyelesaikan masalah trafficking ini. Mereka hanya mampu membawa pulang ke perbatasan Tebedu, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Sedangkan akibat-akibat trauma, pelaku-pelaku kejahatan, kekerasan dan mangsa-mangsa perkosaan tersebut, pemerintah lebih banyak diam dan tidak mampu membuat pembelaan yang maksimum terhadap perempuan-perempuan yang menjadi mangsa trafficking ini.  Yang amat menyayat hati, adalah banyak perempuan Indonesia ini yang menjadi pekerja-pekerja seks di klub-klub malam, kerena tiada cara lain yang dapat dilakukan selain menjual perkhidmatan seks kepada lelaki-lelaki hidung belang.

## REFERENSI
Abang Ishar Abang Yaman, (2014). Psikologi Kognitif. Kota Samarahan : UNIMAS Press.
Abang Ishar Abang Yaman, (2015). Psikologi Pendidikan. Pontianak : IAIN Press.
KUHP : Pasal 297, Pasal 324 dan Pasal 526.
Pancasila dan UUD 1945.
Undang-Undang No. 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Trafficking ).