## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR
Legal Protection of Non-Civil Servant Government Employees in The Scope of the Makassar Vocational and Productivity Training Center
Muh. Chikal Chakti C 1* , Baso Madiong 2 , Yulia A. Hasan 2
1 Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: muhammadchikal18@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisi  perlindungan  hukum  terhadap  pegawai  pemerintah  non  pegawai  negeri  sipil  di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.  Faktor apa yang mempengaruhi perjanjian kontrak terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Metode penelitianayang  di  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Perlindungan  hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN) di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar  (BBPVP  Makassar)  didasarkan  pada  Undang-Undang  ASN,  yang  mengatur  status  dan  hak-hak  PPNPN.  Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan atau sengketa jika hak-hak  mereka  dilanggar.  Kesejahteraan  dan  jaminan  sosial  juga  harus  dijamin  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku, mencakup program kesehatan dan pensiun. Dengan demikian, PPNPN di BBPVP Makassar memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak mereka dalam hubungan kerja. Kontrak kerja di BBPVP Makassar didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman pegawai, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti pendidikan, keterampilan, dan komunikasi. Kontrak juga mencantumkan hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak gaji dan tunjangan, serta kewajiban kepatuhan dan pengembangan  diri.  Spesifikasi  pekerjaan  yang  rinci  dalam  kontrak  membantu  memastikan  pemahaman  yang  jelas  antara pegawai  dan  organisasi  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  BBPVP  Makassar memiliki kerangka kerja yang solid untuk mengelola hubungan kerja yang sehat dan produktif.
Kata Kunci : Kejahatan, Investigasi, Perampasan Tanah

## ABSTRACT
This research aims to analyze legal protection for non-civil servant government employees within the Makassar Vocational and Productivity Training Center.  What factors influence contract agreements for non-civil servant government employees within the Makassar Center for Vocational Training and Productivity. The research method used is empirical normative legal research. The research results show that legal protection for non-civil servant government employees (PPNPN) within the Makassar Vocational Training and Productivity Center (BBPVP Makassar) is based on the ASN Law, which regulates the status and rights of PPNPN. They have rights and obligations regulated in the employment contract, as well as a mechanism to submit objections or disputes if their rights are violated. Welfare and social security must also be guaranteed in accordance with applicable regulations, including health and pension programs. Thus, PPNPN at BBPVP Makassar has a strong legal basis  for  protecting  their  rights  in  employment  relationships.  Employment  contracts  at  BBPVP  Makassar  are  based  on employee qualifications and experience, taking into account important aspects such as education, skills and communication. The  contract  also  lists  employee  rights  and  obligations,  including  salary  and  benefit  rights,  as  well  as  compliance  and personal development obligations. Detailed job specifications in the contract help ensure a clear understanding between the employee and the organization about the duties and responsibilities to be carried out. Thus, BBPVP Makassar has a solid framework for managing healthy and productive work relationships.
Keywords: Crime, Investigation, Land Grabbing
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di… (Muh. Chikal Chakti C, Baso Madiong, Yulia A Hasan)

## 1.   PENDAHULUAN
Tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu  kinerja  PNS  yang  mana  PNS  tersebut  sudah  tidak mungkin  menjalankan  kinerjanya  dengan  baik  dalam menjalankan  fungsi  dari  pemerintah  daerah  yang  salah  salah satunya  dalam  hal  pelayanan  publik  yang  merupakan  fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, karena pelayanan publik adalah hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.
Tenaga honorer memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan  untuk  melaksanakan tugas-tugas tertentu pada  instansi  pemerintah  atau  yang  penghasilannya  menjadi beban APBN/APBD.
Tahun  2014  diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (selanjutnya  akan disebut  Undang-Undang  ASN).  Undang-  Undang  ASN  yang baru  ini  mengganti  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Berbicara  mengenai Tenaga  Honorer  yang  tidak  dapat  diangkat  menjadi  CPNS setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi tidak jelas. Karena Berdasarkan peraturan Undangundang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara, yang terdiri dari: “Pasal 6 menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”.
Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  pegawai  aparatur  sipil negara  yang  diangkat  menjadi  pegawai  tetap  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki  Nomor  Induk  Pegawai (NIP) secara nasional, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  berdasarkan  kebutuhan  instansi pemerintah  dan  ketentuan  yang  berdasarkan  Undang-undang Nomor  5  Tahun  2014.  Hal  ini  berdampak  pada  kedudukan Tenaga  Honorer  dalam  sistem  kepegawaian  pada  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menjadi  tidak  jelas  karena  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  Pasal  6  menyatakan  “Pegawai  ASN terdiri dari PNS dan PPPK”.
Sedangkan pada kenyataannya Tenaga Honorer yang ada saat ini bukan merupakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja).  Alasan  diberlakukannya  tenaga  honorer lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil- kecilan  atau  massif.  Hal  juga  didasari  banyaknya  organisasi pemerintah  daerah  yang  membutuhkan  tambahan  pegawai sebagai  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  pelayanan publik terutama di daerah- daerah dalam jumlah yang kadang – kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Pasal  ayat  3  yang  berbunyi:  Disamping  pegawai  negeri  sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak.
Pengangkatan  tenaga  honorer  dalam  perkembangannya bertujuan  untuk  membantu  kinerja  pegawai  negari  sipil  yang sudah  kewalahan  dalam  menjalankan  fungsi  dari  pemerintah
daerah yang salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang  merupakan  fungsi  dari  pemerintah  daerah  itu  sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi masyarakat,  sebab  pelayanan  publik  sangat  berhubungan langsung  dengan  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.
Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri karena banyaknya instansi kementrian  yang  membutuhkan  tambahan pegawai  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan: “Disamping pegawai negeri sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  pejabat  yang berwenang  dapat  mengangkat  pegawai  tidak  tetap”.  Pegawai tidak  tetap  inilah  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tenaga honorer.  Tenaga  honorer  menurut  PP  Nomor  48  Tahun  2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam  pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  pada instansi  pemerintah  atau  yang  penghasilannya  menjadi  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar  merupakan  salah  satu  penyelenggara  kementrian ketenagakerjaan  berdasar  otonomi  daerah  dalam  struktur  dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan negara  hukum,  yaitu  segala  tindakan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Dalam  rangka  kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan  di  instansi  kementrian  BBPVP  Makassar  maka diperlukan  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan kepada  seluruh  warga  masyarakat  indonesia  yang  terdiri  dari dua  unsur,  yaitu  PNS  dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebabkan kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer mengalami perubahan, sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut istilah baru yang digunakan sebagai sebutan pegawai non PNS yang ada yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK)  bukanPegawai  TidakTetap/Tenaga  Honorer seperti  yang  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dapat diangkat menjadi CPNS tanpa tes, sedangkan PPPK tidak memiliki hak untuk bisa diangkat menjadi CPNS tanpa tes
Setelah penulis cermati masih ditemukannya permasalahan-permasalahan  dalam  perlindungan  hukum terhadap  tenaga  honorer  yang  mana  terjadi  pada  pengaturan hukum dan hak diterima oleh tenaga kerja honorer masih belum jelas menjadi dasar pengaturan hukumnya apabila tenaga kerja honorer mengalami permasalahan hukum pada saat melakukan pekerjaan,  maka  dasar  apa  agar  tenaga  kerja  honorer mendapatkan perlindunga hukum, pada undang-undang nomor 5  tahun  2014  tentang  aparatur  sipil  Negara  yang  tidak menjelaskan mengenai Tenaga Kerja Honorer, yang mana pada
Pasal 6 menyatakan Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sedangkan pada kenyataannya Tenaga Honorer  yang ada saat ini  bukan  merupakan  PPPK  (Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja).
Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah  dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan  yang sifatnya  sepihak  biasanya  menimbulkan  akibat  hukum. Keputusan  dan  ketetapan  hukum  pemerintah  yang  sifatnya sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap  warga  Negara,  oleh  karena  itu  diperlukan perlindungan  hukum  bagi  warga  Negara  terhadap  tindakan hukum  pemerintah.  Perlindungan  hukum  terhadap  warga Negara  diberikan  bila  sikap  tindak  pemerintah  menimbulkan kerugian  terhadapnya,  sedangkan  perlindungan  terhadap pemerintah  itu  sendiri  dilakukan  terhadap  sikap  tindaknya dengan  baik  menurut  hokum  tertulis  maupun  tidak  tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).
Pada  hakikatnya  setiap  orang  berhak  mendapatkan perlindungan  dari  hukum,  hampir  seluruh  hubungan  hukum harus  mendapat  perlindungan  dari  hukum.  Perlindungan hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan, kemanfaaatan  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat preventif  maupun  dalam  bentuk  yang  bersifat  represif,  baik yang  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan peraturan hukum.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisi  perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di  lingkup  Balai  Besar  Pelatihan  Vokasi  dan  Produktivitas Makassar.  Faktor apa yang mempengaruhi perjanjian kontrak terhadap  pegawai  pemerintah  non  pegawai  negeri  sipil  di lingkup  Balai  Besar  Pelatihan  Vokasi  dan  Produktivitas Makassar.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku-buku  dan Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  juga,  dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Balai Besar  Pelatihan  Viokasi  dan  produktivitas  Makassar  untuk melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  atas  tindakan  hukum  pemerintah terhadap  pegawai  non  PNS  di  BBPVP  dapat  dilihat  dari  dua segi,  yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan perlindugan  hukum  secara  represif.  Philipus  M.  Hadjon menyatakan  ada  dua  macam  perlindungan  hukum,  yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum  preventif,  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  (inspraak)  atau  pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif. Artinya  perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  sedangkan  perlindungan  yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan  hukum  terhadap  Pegawai  Pemerintah  Non Pegawai  Negeri  (PPNPN)  di  Indonesia  tercakup  dalam beberapa  undang-undang  dan  peraturan.  PPNPN  merupakan pegawai  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah  namun  tidak memiliki  status  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Mereka
biasanya  menempati  posisi  teknis  dan  administratif  tertentu. Beberapa  undang-undang  dan  peraturan  yang  relevan  dengan perlindungan hukum PPNPN termasuk:
a) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara: Undang-undang ini memberikan  kerangka  hukum  bagi  Aparatur  Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja),  yang  secara tidak langsung juga mempengaruhi status PPNPN.
b) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan:  UU  ini  mengatur  aspek-aspek umum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk asas perlindungan  yang  seimbang  dalam  pelaksanaan perjanjian kerja, yang dapat berlaku untuk PPNPN.
PPNPN  biasanya  dipekerjakan  untuk  jabatan  teknis  dan administratif  yang  terbatas  dan  memiliki  struktur  gaji  yang berbeda  dari  PPPK  atau  PNS.  Gaji  mereka  ditentukan berdasarkan  jabatan,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  pendidikan. Selain gaji, PPNPN menerima honorarium sesuai dengan tugas mereka,  yang  meliputi  uang  transport,  uang  lembur,  honor perjalanan dinas, dan honor rapat di luar jam kerja.
Perlindungan  hukum  bagi  PPNPN  terutama  berkaitan dengan ketentuan kontrak kerja, hak-hak yang diberikan, serta mekanisme  penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin  timbul. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi PPNPN mungkin tidak sekomprehensif yang diberikan kepada PNS atau PPPK, tetapi  beberapa  ketentuan  hukum  tetap  berlaku  untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. mengenai Perlindungan Hukum Terhadap PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) di Indonesia melibatkan beberapa aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah rinciannya:
Status PPNPN: PPNPN adalah pegawai yang bekerja pada instansi  pemerintah  tetapi  tidak  memiliki  status  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Mereka  umumnya  menempati posisi  teknis  dan  administratif  yang  terbatas  di  lingkungan pegawai  ASN  termasuk  PPPK  (Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja) dan PNS. Jabatan yang bisa diisi oleh PPNPN meliputi administrator, analis, sekertaris untuk tenaga ahli, dan pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan dan pramubakti untuk tenaga penunjang
Struktur  Gaji  dan  Tunjangan:  Gaji  PPNPN  ditentukan berdasarkan  jabatan,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  pendidikan. PPNPN  yang  menempati  jabatan  sebagai  tenaga  pendukung memiliki  gaji  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  yang menempati jabatan tenaga ahli. Selain gaji, PPNPN menerima honorarium sesuai dengan tugas yang meliputi uang transport, uang  lembur,  honor  perjalanan  dinas,  dan  honor  rapat  di  luar jam kerja.
Peraturan Hukum yang Berlaku:
a) UU  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara: Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum  untuk  ASN,  termasuk  PPPK,  yang  secara tidak langsung juga mempengaruhi status PPNPN
b) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan: UU ini mengatur aspek ketenagakerjaan  secara  umum  di  Indonesia, termasuk  perlindungan  yang  seimbang  dalam pelaksanaan  perjanjian  kerja  yang  dapat  berlaku untuk PPNPN
Perlindungan  hukum  bagi  PPNPN  terutama  berkaitan dengan ketentuan kontrak kerja, hak-hak yang diberikan, serta mekanisme  penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin  timbul. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi PPNPN mungkin tidak sekomprehensif yang diberikan kepada PNS atau PPPK,
Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di… (Muh. Chikal Chakti C, Baso Madiong, Yulia A Hasan)
tetapi  beberapa  ketentuan  hukum  tetap  berlaku  untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  secara  preventif  dilakukan  dengan memastikan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan  peraturan  di  atasnya.  Selain  itu,  ketentuan  dan pelaksanaan ketentuan tersebut tidak melanggar hak-hak dasar rakyat.
Dalam  membahas  perlindungan  hukum  preventif  ini, ketentuan  dan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap pegawai  non-PNS  BBPVP  menjadi  studi  kasus  dalam penulisan tesis ini. Pembahasan ini dibagi dalam dua bahasan yaitu  pertama  menganalisa  atas  perlindungan  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan-peraturan  yang  ada,  dan  kedua menganalisa perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.
Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan layak dalam  hubungan kerja. Pasal ini  menjadi dasar  dari  hak  konstitusional  seorang  pekerja  yaitu  pekerja berhak  untuk  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak. Dengan demikian, pekerja mempunyai hak atas imbalan yang  sesuai  dan  adil  serta  tidak  diperlakukan  secara diskriminatif.
2) Perlindungan atas Status Kepegawaian
Status  pegawai  BBPVP  Makassar  yang  terdiri  dari pegawai  tetap,  pegawai  kontrak  dan  pegawai  harian  lepas. Jumlah pegawai tetap saat ini ada 100 orang, sedangkan jumlah pegawai  kontrak  outsorcing  35  orang,  dan  jumlah  pegawai PPNPN    15  orang.  Dengan  komposisi  seperti  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  status  kepegawaian  di  BBPVP Makassar  diperhatikan.  Pegawai  kontrak  akan  melalui  Tes diakhir  tahun  jika  memenuhi  syarat  kelulusan  maka  kontrak diperpanjang  kembali,  bahkan  menurut  pejabat  di  BBPVP Makassar.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  kenyamanan dan kepastian bekerja bagi semua pegawai 3) Perlindungan  atas  hak  mendapatkan  pelatihan  dan keterampilan
Setiap pegawai di BBPVP Makassar berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan,  serta  sikap  kerja  pegawai.  Pendidikan  tersebut dapat  berbentuk  kursus-kursus  singkat,  bimbingan  dan pendidikan formal. Pendidikan formal dilakukan dalam bentuk izin  belajar  dan  tugas  belajar.  Pegawai  yang  mendapatkan pendidikan  formal  wajib  menjalani  ikatan  dinas  selama minimal 2 kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2N+1). 4) Perlindungan atas Kesejahteraan Pegawai Setiap pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12  hari  dan  Cuti  melahirkan  atau  keguguran  selama  3  bulan. Selain itu berhak pula mendapat waktu istirahat selama bekerja, izin meninggalkan pekerjaan atas hal-hal tertentu, izin ibadah dan istirahat sakit.
Setiap  pegawai  juga  berhak  mendapatkan  upah  dan remunerasi  yang  disesui  dengan  tingkatan  masing-masing. Selain  itu  diberikan  pula  jaminan  sosial  yang  terdiri  dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan  jaminan  pelayanan  kesehatan.  Pegawai  juga  berhak mendapat  jaminan  kesehatan  dan  upah  selama  sakit,  upah selama skorsing, dan upah kematian bukan kecelakaan kerja.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  oleh  bapak  Busriadi
sebagai  Salah  satu  Subkoor  Tata  Usaha  masih  terdapat beberapa  ketentuan  di  BBPVP  yang  belum  memberikan perlindungan hukum antara lain.
5) Perlindungan  atas  hak  untuk  mendapat  perlakuan  yang adil;
Pegawai non PNS di BBPVP belum mendapat perlakuan yang adil, terutama dalam jenjang karir. Pegawai yang berstatus PNS  dimungkinkan  untuk  menduduki  semua  posisi  jabatan yang  ada,  dari  Kepala  BBPVP  sampai  Sub  Kordinator. Sedangkan  pegawai  non  PNS  tidak  dapat                menduduki jabatan Kepala BBPVP sampai Sub Kordinator. Jabatan yang boleh diduduki pegawai non PNS hanya Pegawai Administrasi 6) Perlindungan  Atas  Hak  Untuk  Mendapat  Imbalan  Yang Adil;
Dalam soal imbalan masih terdapat perbedaan antara PNS dengan Non PNS. Seorang pegawai non PNS bergelar sarjana non  Serjana  yang  baru  masuk  dengan  PNS  golongan  III  a dengan masa kerja 0 tahun di BBPVP yang secara pendidikan sama dan pekerjaan juga sama tetapi dalam gaji berbeda. Bila dibandingkan  gaji  dan  tunjangan  pegawai  non  PNS  dengan pegawai  PNS  akan  terlihat  perbedaan  yang  besar  diantara keduanya.
Tabel 1 Sumber: Tata Usaha BBPVP Makassar 2023 Pegawai Non PNS S-1 Umum Masa kerja 0 tahun PNS S-1 III a Masa Kerja 0 tahun Gaji 1.477.400,- 1.902.300,- Tunjangan 375.000,- 2.000.000,- Total 1.852.400 3.902.300,-
Dari  perbandingan  tersebut,  terdapat  perbedaan  yang mencolok  antara  pendapatan  pegawai  non  PNS  dengan  PNS. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi suasana kerja di BBPVP. Belum lagi ditambah dengan beberapa tunjangan yang berbeda yaitu;
1) Tunjangan Pekerjaan khusus;
PNS  pegawai  mungkin  memiliki  akses  ke  tunjangan khusus  yang  terkait  dengan  jabatan  atau  pekerjaan  tertentu dalam  struktur  kepegawaian,  seperti  tunjangan  jabatan fungsional. Sedangkan Non-PNS dapat memperoleh izin yang lebih  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  perjanjian  kerja mereka, tergantung pada negosiasi dan ketentuan kontrak. 2) Tunjangan Pendidikan;
PNS  dapat  memiliki  tunjangan  pendidikan  untuk mendukung  biaya  pendidikan  anak-anak  mereka  sedangkan Non-PNS  Mungkin  mendapatkan  izin  pendidikan  sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja atau program pelatihan. 3) Tunjangan Keluarga:
PNS  dapat  memperoleh  tunjangan  keluarga  berdasarkan jumlah  anggota  keluarga  dan  peraturan  kepegawaian  yang berlaku. Sedangkan Non-PNS dapat bervariasi dan tergantung pada ketentuan dalam kontrak kerja.
4) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan  hukum  represif  dilakukan  setelah  terjadi sengketa  atau  perselisihan  antara  BLU  dengan  pegawai  non PNS. Perlindungan hukum represif terhadap pegawai non PNS dilakukan dalam kerangka hukum perdata karena hukum yang dipakai  di  BBPVP  terkait  pegawai  non  PNS  adalah  hukum ketenagakerjaan.  Ketentuan  yang  berlaku  ketika  terjadi perselisihan ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.  Dalam  undang-undang  tersebut  perselisihan
hubungan industrial meliputi.
a) perselisihan hak;
b) perselisihan kepentingan;
c) perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
d) perselisihan  antar  serikat  pekerja  dalam  satu perusahaan.
Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  didahului diselesaikan melalui perundingan bipartit dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Apabila gagal maka perselisihan tersebut diselesaikan  secara  mediasi,  atau  konsiliasi,  atau  arbitrase. Dalam hal penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi gagal maka  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Hubungan  Industrial  Terkait  dengan  penyelesaian perselisihan  di  BBPVP  dilakukan  sesuai  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga sengketa-sengketa kepegawaian  diselesaikan.  melalui  mekanisme  yang  diatur dalam undang-undang tersebut.
Sedangkan  apabila  pegawai  non  PNS  terlibat  dalam persoalan  hukum,  sampai  saat  ini  belum  mendapatkan pembelaan/perlindungan hukum dari BBPVP. Yang ada hanya apabila  pegawai  non  PNS  terlibat  hukum  sampai  dilakukan penahanan  maka  yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara dan tidak diberikan gaji. Namun BBPVP sesuai ketentuan Pasal 160  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  berkewajiban memberikan  bantuan  dengan  ketentuan  (a)  untuk  satu  orang tanggungan  25%  dari  upah;  (b)  untuk  dua  orang  tanggungan 35% dari upah; (c) untuk tiga orang tanggungan 45% dari upah; (d) untuk empat orang taggungan atau lebih 50% dari upah.
Menurut  Analisis  Penulis  Analisis  tentang  perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN)  di  lingkup  Balai  Besar  Pelatihan  Vokasi  dan Produktivitas  Makassar (BBPVP Makassar) dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
1) Dasar Hukum:
Perlindungan  hukum  bagi  PPNPN  biasanya  didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai status dan hak- hak  PPNPN  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Di  dalam  UU  tersebut diatur  bahwa  PPNPN  adalah  pegawai  yang  tidak  memenuhi syarat  sebagai  PNS  tetapi  memenuhi  persyaratan  sebagai pegawai negeri.
2) Hak dan Kewajiban:
PPNPN di BBPVP Makassar memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  perjanjian  kerja.  Hak-hak  dasar  PPNPN,  seperti gaji,  tunjangan,  cuti,  dan  jaminan  sosial,  seharusnya  dijamin sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  ketentuan  yang berlaku di BBPVP Makassar.
3) Kontrak Kerja:
Sebagian  besar  PPNPN  di  BBPVP  Makassar  biasanya dipekerjakan  berdasarkan  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja. Kontrak  kerja  ini  seharusnya  mencantumkan  hak  dan kewajiban  PPNPN  serta  berbagai  ketentuan  lainnya  yang berkaitan dengan hubungan kerja.
4) Hak Keberatan dan Sengketa:
PPNPN  memiliki  hak  untuk  mengajukan  keberatan  atau sengketa  jika  merasa  hak-hak  mereka  dilanggar  atau  terjadi ketidakadilan dalam hubungan kerja. Mereka dapat mengikuti prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
5) Kesejahteraan dan Jaminan Sosial:
Perlindungan  kesejahteraan  dan  jaminan  sosial  bagi
PPNPN  seharusnya  dijamin  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup program jaminan kesehatan, program pensiun, dan perlindungan sosial lainnya.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  perlindungan  hukum  bagi PPNPN  dapat  berbeda-beda  tergantung  pada  peraturan  dan perjanjian  yang  berlaku  di  BBPVP  Makassar  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  tingkat  nasional.  Oleh karena  itu,  bagi  PPNPN  di  BBPVP  Makassar,  penting  untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, penting bagi Balai Besar  Pelatihan  Vokasi  dan  Produktivitas  Makassar  untuk memastikan  bahwa  PPNPN  diperlakukan  dengan  adil  dan sesuai  dengan  hukum,  serta  diberikan  perlindungan  yang memadai  untuk  kontribusi  mereka  terhadap  institusi  dan masyarakat

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN) di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi  dan  Produktivitas  Makassar  (BBPVP  Makassar) didasarkan pada Undang-Undang  ASN,  yang  mengatur status dan  hak-hak  PPNPN.  Mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban yang  diatur  dalam  kontrak  kerja,  serta  mekanisme  untuk mengajukan  keberatan  atau  sengketa  jika  hak-hak  mereka dilanggar. Kesejahteraan dan jaminan sosial juga harus dijamin sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  mencakup  program kesehatan dan pensiun. Dengan demikian, PPNPN di BBPVP Makassar memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak  mereka  dalam  hubungan  kerja.  Kontrak  kerja  di BBPVP Makassar didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman pegawai,  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  penting seperti  pendidikan,  keterampilan,  dan  komunikasi.  Kontrak juga mencantumkan hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak gaji  dan  tunjangan,  serta  kewajiban  kepatuhan  dan pengembangan  diri.  Spesifikasi  pekerjaan  yang  rinci  dalam kontrak membantu memastikan pemahaman yang jelas antara pegawai dan organisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang harus  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  BBPVP  Makassar memiliki kerangka kerja yang solid untuk mengelola hubungan kerja yang sehat dan produktif.
Memastikan untuk memahami dan memanfaatkan dengan baik  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  kontrak  kerja PPNPN  di  BBPVP  Makassar,  serta  jika  ada  pelanggaran, gunakan  mekanisme  yang  ada  untuk  mengatasi  masalah tersebut.  Juga,  pastikan  kesejahteraan  dan  jaminan  sosial seperti program kesehatan dan pensiun dijamin sesuai dengan peraturan  yang  berlaku,  Memastikan  untuk  selalu  mematuhi dan memahami dengan baik isi kontrak kerja Anda di BBPVP Makassar,  berkomunikasi  secara  terbuka  dengan  atasan  atau rekan kerja jika ada pertanyaan atau masalah, dan manfaatkan kesempatan untuk pengembangan diri sesuai dengan kewajiban yang  telah  diatur  dalam  kontrak.  Hal  ini  akan  membantu menjaga hubungan kerja yang sehat dan produktif.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1979.
Indroharto,  2000.  Usaha  Memahami  Undang  Undang  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Buku  1,  Jakarta  Pustaka Sinar Harapan.
Muchsan, 1997. Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara,
Yogyakarta: Liberty.
Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali, 1988.
Ramadhani,  D.  A.,  &  Joesoef,  I.  E.  (2020).  Perlindungan Hukum  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal Yuridis.
Sastra  Djatmika  dan  Marsono,  Hukum  Kepegawaian  di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1995.
Sjachran,  Perlindungan  hukum  atas  tindak  Sikat  Tindak
Adminstrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992.
SF  Marbun  dan  Moh.  Mahfud,  Pokok  Pokok  Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000.
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  suatu  Pengantar,
Yogyakarta: Liberty, 1996.
Yulia  A  Hasan  (2022).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hukum Di Indonesia.
Z  Makkawaru,  A  Rahman,  &  YA  Hasan,  Penegakan  Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan
Liar, 2022, Jurnal Yuridis