Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DENGAN INGGRIS
Oleh: Gunawan Hartono Universitas Surabaya Masterkurei44@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the legal comparison of Limited Liability Companies in Indonesia as stipulated in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with the United Kingdom as stipulated in the Companies Act 2006. There are 5 points that can be  examined  from  the  rules  in  2  countries  related  to  Limited  Liability  Companies,  namely: Establishment  of  a Limited Liability Company, Deed of  Establishment  of a Limited Liability Company, Organs of a Limited Liability Company, Ratification of a Limited Liability Company and Dissolution of a Limited Liability Company. This is an improvement in the regulation of Limited Liability Companies in Indonesia in the future with reference to UK regulations. This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.
Keywords: Comparison of Indonesian Limited Liability Companies, United Kingdom

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  perbandingan  hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  dengan  Negara  Inggris  sebagaimana  diatur  didalam Companies  Act  2006. Ada 5 point  yang bisa di  kaji dari  aturan-aturan  yang ada di  2 negara tersebut  berkaitan  dengan  Perseroan  Terbatas,  yaitu  :  Pendirian  Perseroan  Terbatas,  Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Pengesahan Perseroan Terbatas dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan Sebagai perbaikan regulasi Perseroan Terbatas  di  Indonesia  dimasa  yang  akan  datang  dengan  mengacu  terhadap  regulasi  negara Inggris. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).
Kata Kunci : Perbandingan Perseroan Terbatas  Indonesia, Inggris

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Dari  sudut  pandang  hukum  bisnis.  Perseroan  terbatas,  disingkat  PT  adalah  sebuah bentuk  perusahaan atau  organisasi  usaha  yang diakui oleh hukum  sebagai  badan hukum. Sebagai  badan  hukum  PT  dapat  bertindah  layaknya  orang  atau  dalam  Bahasa  Belanda disebut natuurlijk person, yang dapat dibebani atau menyandang hak dan kewajiban seperti halnya orang atau natuurlijk person tadi. Dalam lalu lintas bisnis PT dapat menjadi debitur ataupun  kreditur,  bahkan  dalam  perkembangan  bisnis  modern  PT  dapat  dikenai  pidana, seperti misalnnya pidana denda. 1
Hukum  positif  di  Indonesia  mengenal  adanya  badan  usaha  yang  berbadan  hukum, serta badan usaha non badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan tentang badan hukum yang dalam  Bahasa  Belanda  dikenal  dengan  istilah rechtpersoon, sebelum  keluarnya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 2 selanjutnya disingkat PT, yang kemudian  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas 3 , dahulu diatur dalam Buku kesatu Bab III Bagian ke I Kitab Undang- Undang Hukum Dagang 4 atau Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23 5 , disingkat KUHD atau WvK.
Dalam Perkembangannya, Perseroan Terbatas  yang diatur dalam  KUHD  dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melahirkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus  yang  mengatur  mengenai  Perseroan  Terbatas,  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian pada tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  selanjutnya  disebut dengan UUPT.
Dalam perkembangan globalisasi saat ini, UUPT yang masih berkiblat atau mengacu pada system hukum Belanda, mengatur tentang seluk beluk atau ruang lingkup PT dengan segala aktivitasnya yang selalu berinteraksi dengan PT-PT di negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan negara-negara maju
1 Totoh  wildan,  Perbandingan  Hukum  Perdata  Mengenai  Perseroan  Terbatas  di  Negara  Indonesia, Malaysia dan Inggris, di akses
di https://www.academia.edu/30491226/Perbandingan_Hukum_Perdata_Mengenai_Perseroan_Terbatas_Di_Negar a_Indonesia_Malaysia_Dan_Inggris.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4 Undang-Undang Hukum Dagang, Buku kesatu Bab III Bagian ke I.
5 Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
seperti Amerika, Inggris yang semuannya tidak menganut sistem hukum PT seperti  yang dianut Indonesia yang masih konkordan dengan sistem hukum Belanda. Investor-Investor asing yang harus berbentuk hukum PT, kebanyakan yang datang dari negara-negara yang menganut sistem hukum dengan tradisi common law . 6
Jurnal  ini  akan  mencoba  menguraikan  beberapa  hal  sebagai  sebuah  perbandingan hukum  Perseroan  Terbatas  di  2  Negara  (dua  Negara).  Yaitu  negara  Indonesia  dengan inggris. Bagaimana kondisi regulasi di  Indonesia, adakah sistem hukum  dinegara inggris yang dapat diadopsi di Negara Indonesia untuk perbaikan UUPT dimasa yang akan datang, adakah hal yang perlu diperbaharui dengan kondisi UUPT yang ada sekarang.
b. Rumusan Masalah
Bagaimana Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia dengan Inggris?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada perbandingan hukum Perseroan Terbatas di  Indonesia  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas dengan Negara Inggris sebagaimana diatur didalam Companies Act 2006 . Bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  penelusuran  kepustakaan  dianalisis  dengan  metode kualitatif. Metode Kualitatif  yaitu metode Analisa bahan hokum  yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata- kata  atas  temuan-temuan  pada  undang-undang  maupun  peraturan  yang  ada  dan  tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data. 7

## C. PEMBAHASAN
Perseroan  Terbatas  sendiri  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegitan  usaha  dengan  modal,  didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
6 Totoh  wildan,  Perbandingan  Hukum  Perdata  Mengenai  Perseroan  Terbatas  di  Negara  Indonesia, Malaysia dan Inggris, Op Cit .
7 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dalam saham dan memenuhi persayaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini serta peraturan pelaksanaannya. 8
Ketika kita berbicara terkait Perseroan Terbatas, regulasi adalah bagian tidak terpisahkan sebagai payung hukum yang menaungi Perseroan Terbatas. Saat ini kita masuk dalam aturan atau  regulasi  yang  menjadi  paying  hukum  2  negara  yaitu  Indonesia  dengan  inggris,  sebagai berikut:
1. Indonesia  : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Inggris : Companies Act 2006.
1. Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan di Inggris
Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang  selanjutnya  disebut  perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar yang seluruhnya terbagi  dalam saham dan memenuhi persyaratan  yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan  definisi  perseroan  menurut  UUPT,  dapat  dipahami  bahwa  perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 9
1) Berbentuk badan hukum :
Setiap  perseroan  adalah  badan  hukum,  artinya  badan  hukum  yang  memenuhi  syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.
2) Didirikan berdasarkan perjanjian :
Setiap  perseroan  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  artinya  harus  ada  sekurang- kurangnya  dua  orang  yang  bersepakat  mendirikan  perseroan,  yang  dibuktikan  secara tertulis  yang  tersusun  dalam  Akta  Pendirian  yang  wajib  dibuat  dalam  bentuk  Akta Notaris yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM  serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi
3) Melakukan kegiatan usaha :
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.
4) Modal dasar :
8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.
9 Ibid , hlm. 43.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.
5) Memenuhi persyaratan undang-undang :
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  bahwa  salah  satu  unsur  dari  perseroan  adalah badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum.  Secara  teoritis  di  Indonesia  dikenal  2  (dua) kelompok badan usaha , yaitu : badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Selain bentuk perseroan, badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat ditemukan dalam bentuk yayasan atau stichting ( Belanda ), Foundation , Caritable Trustee ( Inggris) dan koperasi. Sementara itu, badan usaha yang bukan badan hukum antara lain adalah Persekutuan Perdata atau Maatschap ( Belanda ) , Partnership ( Inggris ) , Firma atau Vennotschap  Onder  Firma (  Belanda  )  , Partnership (  Inggris  ),  Persekutuan Komanditer atau Limited Partnership ( Inggris ) , Commanditaire Vennootschap ( Belanda ) seperti dikemukakan di atas.
Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah : 10
1) Memiliki kekayaan sendiri;
2) Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri;
3) Ada pengurus;
4) Mempunyai tujuan sendiri
5) Mempunyai kepentingan sendiri.
Pengaturan  mengenai  badan  hukum  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, Burgerlijk Wetboek (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum.  Istilah  yang digunakan menurut  BW adalah Zedelijk Lichaam . 11 Menurut BW  atau  KUHPerdata,  yang  dimaksud  dengan  badan  hukum  atau rechtspersoon adalah sekumpulan orang  yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau corporatie . 12 Sementara itu, Van Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa eigenaar atau
10 Ibid , hlm 43-44.
11 Koesoemadi, (1950 ) “ Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata ” Yogjakarta: Genta, hlm.18.
12 Ibid .
owner atau  pemilik,  yang  didalam  lalu  lintas  hukum  diperlakukan  sebagai  satu  badan pribadi , seperti yayasan atau stichting . 13
Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum yang kenegaraan  atau publiekrechtelijke  rechtpersonen dan  badan  hukum  keperdataan  atau privaatrechtelijke  rechtpersonen .  Singkatnya,  badan  hukum  kenegaraan  adalah  badan- badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW). 14 Badan hukum keperdataan itu sendiri masih dibedakan menjadi : 15
a) Perhimpunan , yang terdiri dari orang-orang atau corporatie atau vereniging ;
a. Memiliki tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota;
b. Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain;
c. Pelaksanaan tujuan dan pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota- anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu.
b) Yayasan atau stichting
Badan  hukum  perhimpunan,  dilihat  dari  sifat  organisasinya,  menurut  BW  dapat diperinci menjadi:
1) Perhimpunan-perhimpunan yang  menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu :
(1) Perseroan Terbatas ( Naamloze Vennootschap atau N.V .);
(2) Commanditaire vennootschap ( C.V .);
(3) Cooperatieve vereniging ;
(4) Perseroan Pertanggungan
2) Perhimpunan-perhimpunan  lainnya  yaitu  yang  tidak  menyelenggarakan  harta kekayaan para anggotanya.
Sementara itu, di dalam sistem hukum common law yang dianut di Inggris, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau forms of business organisations , yang di antaranya adalah: 16
a. Pedagang tunggal atau the sole trader , yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak  sebagai  seorang  pedagang  atau  trader.  Pedagang  tunggal  umumnya
13 Ibid .
14 Ibid , hal.23.
15 Ibid , hal.25.
16 Alan Dignam & John Lowry, “ Company Law” , Sixth Edition, Oxford: University Press, hlm 4-5.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau personal savings atau hasil pinjaman dari bank;
b. Persekutuan atau the partnership , yang berdasarkan Partnership Act 1890 Section 1 ,  dijelaskan  bahwa  persekutuan  atau partnership adalah  hubungan  yang  timbul antara  pihak-pihak  yang  Bersama-sama  melakukan  suatu  usaha  atau business dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Partnership dapat timbul dari  kesepakatan  verbal  atau  lisan  atau verbal  agreement ataupun  melalui  suatu perjanjian tertulis;
c. Perseroan atau the company , yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh  pihak-pihak  yang  biasanya  dibentuk  untuk  menjalankan  suatu  perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh Companies Act 2006 .
Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum diatur oleh Companies Act 2006 , beberapa regulasi yang mengatur tentang perseroan diatur melalui The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985 . 17
Menurut Companies Act (CA) 2006 , beberapa bentuk perseroan adalah:
1. Perseroan privat dan perseroan publik atau private company and public company ; (Section 4) . 18
2. Perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau limited company and unlimited company ; (Section 3) . 19
3. Perseroan  terbatas  oleh  jaminan  dengan  modal  saham  atau company  limited  by guarantee and having share capital ; (Section 5) . 20
4. Perseroan untuk kepentingan komunitas atau community interest company ; (Section
6) . 21
Perseroan privat menurut Section 4 sub-section (1) CA 2006 adalah ketika investasi dilakukan oleh perseroan, sebagian besar modal disediakan oleh pendiri perseroan yang berasal  baik  dari  dana  pribadi  ataupun  dari  hasil  pinjaman  bank  ,  yang  di  Indonesia dikenal dengan PT Tertutup atau di Belanda di kenal dengan nama Besloten Vennotschap ,
17 The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985.
18 Companies Act (CA) 2006, Section 4.
19 Ibid , Section 3
20 Ibid , Section 5
21 Ibid, Section 6.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
disingkat  BV,  sedangkan perseroan publik menurut Section 4 sub-section (2) CA 2006 adalah  ketika  perseroan  tersebut  bermaksud  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat umum. 22 Di Indonesia dikenal dengan PT Go Public atau PT Terbuka atau PT “ Tbk “. Di Belanda di kenal dengan Naamloze Vennootschap . Selain itu, perseroan public adalah perseroan yang terbatas pada saham atau terbatas oleh jaminan dan memiliki modal saham yang  mana  pada  akta  pendirian  perseroan  dinyatakan  bahwa  perseroan  merupakan perseroan publik dan pendaftaran atau pendaftaran ulang sebagai perseroan publik harus tunduk pada atau setelah tanggal yang ditentukan oleh CA 2006.
Sementara  itu,  masih  terdapat  beberapa  perbedaan  karakteristik  antara  perseroan publik dan perseroan privat yang diterapkan di Inggris. Beberapa diantaranya adalah : 23 Jenis Perseroan Karakteristik Privat a. Perseroan  cenderung lebih  terbatas kepada Anggaran Dasar perseroan yang telah disetujui oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota perseroan ingin meninggalkan perseroan dengan menjual  sahamnya  atau  salah  satu  anggota  perseroan meninggal,  Direksi  harus  mengumumkan  pihak  yang  akan menggantikan.
b. Terdapat pre-emptive  clause dalam  Anggaran  Dasar  yang berarti jika salah satu anggota perseroan ingin menjual saham mereka,  anggota  tersebut  harus  menawarkan  saham  yang ingin dijualnya itu kepada anggota lainnya terlebih dahulu;
c. Perseroan tidak boleh mengundang masyarakat umum untuk membeli saham (CA 2006, Section 755), namun tidak seperti perseroan publik, tidak memiliki batasan modal minimum;
d. Anggota  dari  perseroan  memiliki  tanggung  jawab  terbatas ( limited liability ) yang maksudnya anggota perseroan hanya bertanggung  jawab  sebatas  kepada  saham  yang  mereka tanamkan dan tidak atas hutang perseroan;
e. Perseroan  harus  memiliki  frasa  ‘ limited ’  atau  ‘ ltd ’  setelah nama perseroan.
f. Dalam  hal  perseroan  berbasis  di  Wales,  maka  dapat ditambahkan  frasa  ‘ cyfyngedig ’  atau  ‘ cyf .’  (see  CA  2006 Section 59 sub section (2)) Publik a. Perseroan  bertujuan  untuk  mengamankan  modal  atau menjaring investasi dari masyarakat umum, yang dilakukan dengan  menjual  sejumlah  saham  perseroan  kepada masyarakat umum. Perseroan harus menyediakan prospektus yang  berisi  deskripsi  atau  definisi  tentang  perseroan  dan
22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Loc Cit , Psl 8.
23 Nindyo Pramono, (2012) “ Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara ” Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional  Badan Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, hlm 13-17.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
rencana kerja perseroan. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik;
b. Adanya  batasan  modal  minimum  ( minimum capital requirements ) yang menurut Section 763 CA 2006 sejumlah 50,000 Poundsterling;
c. Perseroan  tidak  harus  terdaftar  di  bursa  efek London  Stock Exchange ;
d. Perseroan  harus  menyatakan  jika  perseroan  bersifat  publik, dan  seperti  halnya  perseroan  privat,  anggota  perseroan memiliki tanggung jawab terbatas;
e. Perseroan  harus  menambahkan  frasa  ‘ public limited company’ atau ‘ p.l.c’ setelah nama perseroan (diatur dalam CA 2006 Section 58 sub section (1)), untuk menegaskan jika tanggung  jawab  para  anggotanya  bersifat  terbatas  dan menyatakan  kepada  publik  jika  perseroan  juga  menjaring dana dari masyarakat umum. f. Dalam hal perseroan merupakan perseroan yang berbasis di Wales,  maka  pada  akhir  naman  perseroan  dapat  digunakan frasa  ‘cwnmi  cyfyngedig  cyhoddus’  atau  ‘c.c.c.’  (See  CA

## 2006 Section 58 sub section (2))
2. Konsep  Tanggung  Jawab  Terbatas  atau Limited  Liability atau Limitatief Aansprakelijkheid dan Piercing the Corporate Veil .
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan  adalah  terkait  dengan  prinsip  tanggung  jawaban  terbatas  atau limited  liability atau limitatief  aansprakelijheid . Limited  liability atau limitatief  aansprakelijheid atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandeelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut.
Konsep limited  liability atau limitatief  aansprakelijheid atau  tanggung  jawab terbatas, memiliki sisi positif dan negatif. Beberapa diantaranya adalah: 24
Advantages Disadvantages Encourages investment as the
members’ risk is minimised.
Encourages  risk  taking  on  the  part  of management who can take risks sure in the  knowledge  that  the  members  will not lose everything.
24 Ibid , hlm  47-48.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Facilitate a public share market. Risk is moved to the creditors. Less protection  for  small  trade  creditors and involuntary
creditors.
Protect  the  shareholders  from  the company’s creditors.
Serve  to  put  the  business  assets  of  an individual  out  of  reach  of  that individual’s personal creditors.
Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konsep limited liability atau limitatief aansprakelijheid adalah  salah  satu  instrument  fundamental  dalam  hukum  perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip piercing the corporate veil atau yang dapat  diartikan  sebagai  “membuka  cadar  atau  tabir  perseroan”.  Prinsip  tersebut  adalah keadaan  di  mana  pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  prinsip separation  of  personality yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan. 25 Menurut Black’s Law Dictionary , pengertian piercing the corporate veil adalah suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau officers atau Board of Directors atau badan  atau entities dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham , para direktur dan para pejabat perseroan. 26
Dalam sejarah sistem hukum common law yang dianut di Inggris, penerapan prinsip piercing the corporate veil ini sudah berkembang sejak awal abad 20. Salah satu kasus yang menjadi  pioneer  adalah  ketika  pengadilan  Inggris  memberikan  putusan  dalam  kasus Salomon  v  Salomon  &  Co  Ltd .  Namun,  dalam  perkembangannya,  penerapan  prinsip piercing the corporate veil ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu: 28
26 Pramono, Nindyo, (2011) “ Hukum Perseroan Terbatas” , Yogjakarta: Andi Press, hlm 45.
Periode Contoh Putusan Pengadilan Classical Veil Lifting (1897-1966) Interventionist years
(1966-1989)
Pada periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip piercing the corporate veil , diantaranya adalah:
1. Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd (1916) yang mana pengadilan memutuskan untuk menyingkap tabir perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan Daimler merupakan “musuh” pada saat Perang Dunia Ke-1, pada akhirnya karena mayoritas pemegang saham adalah warga negara Jerman, maka pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut
merupakan “musuh”. 2. Gilford  Motor  Co  Ltd  v  Horne  (1933) dimana seorang  mantan  pekerja,  yaitu  Mr.  Horne,  dari perusahaan Gilford Motor Co Ltd yang terikat pada perjanjian  untuk  tidak  mengambil  pelanggan  dari bekas  tempatnya  bekerja,  namun  Mr.  Horne kemudian mendirikan perusahaan untuk  menyaingi
Gilford  Motor  Co  Ltd .  Pengadilan  kemudian memutuskan  bahwa  perusahaan  tersebut  didirikan untuk  tujuan  yang  tidak  baik  sehingga  pengadilan memutuskan untuk memberikan injunction. 3. Jones  v  Lipman  (1962) yang  mana  Mr.  Lipman setuju  untuk  menjual  tanahnya  kepada  Mr.  Jones. Namun kemudian Mr. Lipman berubah pikiran dan memutuskan  untuk  tidak  menjual  tanahnya.  Mr. Lipman  kemudian  mendirikan  perusahaan  untuk menghindari  transaksi  dan  mengalihkan  tanahnya kepada  perusahaan  yang  ia  dirikan  tersebut, sehingga  Mr.  Lipman  mengklaim  telah  tidak menguasai tanah tersebut dan tidak bisa memenuhi jual  beli  kepada  Mr.  Jones.  Pengadilan  kemudian memutuskan  bahwa  perusahaan  tersebut  didirikan dengan  maksud  yang  tidak  baik  sehingga memerintahkan  Mr.  Lipman  untuk  memenuhi  jual belinya dengan Mr. Jones.
Pada  periode  ini,  pengadilan  di  Inggris  merubah  cara pandang dari yang sebelumnya sangat berhatihati untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil,menjadi lebih  aktif  untuk  melakukan  intervensi.  Hal  ini dikuatkan  oleh  pendapat  Lord  Denning  dalam  kasus Littlewoods  Mail  Order  Stores  v  IRC  (1969)  yang menyatakan bahwa :
“[t]he doctrine laid down in Salomon’s case has to be watched  very  carefully.  It  has  often  been  supposed  to cast  a  veil  over  the  personality  of  a  limited  company through which the courts cannot  see. But that’s is  not
Back to basics (1989- present) true.  The  courts  can,  and  often  do,  pull  off  the  mask. They look to see what really lies behind. The legislature has  shown  the  way  with  group  accounts  and  the  rest. And the courts should follow suit.” Beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip piercing the veil pada periode ini yaitu :
1. DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets (1976) yang menurut pendapat Lord Denning bahwa suatu grup  usaha  pada  realitasnya  merupakan  entitas tunggal  sehingga  harus  diperlakukan  sebagai  satu kesatuan.  Namun  dalam  kasus Woolfson  v Strathclyde  Regional  Council  (1978), House  of Lords tidak  sependapat  dengan  pendapat Lord
Denning dalam  kasus DHN  Food  Distributors Ltd  v  Tower  Hamlets  (1976).  House  of  Lords menyatakan  bahwa  pengadilan  dapat  memutus untuk  menerapkan  prinsip piercing  the  veil hanya dalam keadaan tertentu saja. Tetapi, pendapat Lord
Denning tersebut  masih  menjadi  salah  satu pertimbangan  seperti  dalam  kasus Re  a  Company
(1985) , dimana Court of Appeal menyatakan bahwa:
“ [i]n our view the cases before and after Wallersteiner v
Moir  [1974]  1  WLR  991  [another  Lord  Denning  case] show  that  the  court  will  use  its  power  to  pierce  the corporate  veil  if  it  is  necessary  to  achieve  justice irrespective  of  the  legal  efficacy  of  the  corporate structure under consideration. ”
Pada  periode  ini,  salah  satu  putusan  pengadilan  yang cukup  terkenal  adalah  dalam  kasus Adams  v  Cape Industries  Plc  (1990). Dalam  kasus  ini  pengadilan memutuskan  untuk  tidak  menyatakan  bahwa  Cape Industries  Plc  sebagai  satu  entitas  tunggal  dengan subsidiaris  lainnya.  Hal  penting  dalam  kasus Adams  v Cape Industries Plc (1990) adalah timbulnya pendapat bahwa  pengadilan  dapat  menerapkan prinsip  piercing the corporate veil dalam tiga keadaan, yaitu: a. Jika pengadilan memutuskan   untuk menginterpretasikan  statuta  atau  peraturan,  yaitu ketika  Court  of  Appeal  dalam  SamengoTurner  v J&H  Marsh  &  McLennan  (Services)  Ltd  (2008) menyatakan grup usaha sebagai satu entitas dengan dasar bahwa adanya kesamaan bisnis sebagai bentuk penerapan dari EU Regulation. b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk
menyembunyikan  fakta  yang  sesungguhnya  terjadi di  perusahaan,  sehingga  dalam  hal  ini  pengadilan berwenang  untuk  menerapkan  prinsip  piercing  the corporate veil.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## c. Penerapan prinsip agensi.
Dalam  periode  ini,  terdapat  beberapa  putusan pengadilan  yang  cukup  menarik  terkait  dengan penerapan prinsip piercing the veil , diantaranya adalah Creasey  v  Breachwood  Motors  Ltd  (1993) dan Ord  v
Belhaven  Pubs  Ltd  (1998) .  Kedua  kasus  tersebut mengilustrasikan  penerapan  classic  veil  lifting,  bahwa apakah pembentukan suatu perusahaan untuk menjalankan  bisnis  yang  legitimate  atau  hanya merupakan  motif  untuk  menghindari  kewajiban.  Jika tujuannya  untuk  menghindar  dari  kewajiban  seperti dalam Creasey v Breachwood Motors Ltd (1993), maka dapat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip piercing the veil.
Sementara itu,   UUPT di Indonesia juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip piercing the corporate veil . Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijkheid sedangkan  Pasal  3  Ayat  (2)  mengatur  mengenai  batasan  terhadap  prinsip limited  liability tersebut.  Pasal  3  Ayat  (2)  UU  PT  menyebutkan  bahwa  ketentuan  yang  diatur  pada  ayat  (1) dinyatakan tidak berlaku jika 27 :
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
b. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
c. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh Perseroan.
d. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  Perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Selain  itu,  prinsip piercing  the  veil ini  dapat  ditemukan  pula  pada  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (6) UU PT  yang menyatakan bahwa “dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua  orang,  pemegang  saham  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  segala  perikatan  dan kerugian  perseroan,  dan  atas  permohonan  pihak  yang  berkepentingan,  pengadilan  negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.
27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Loc Cit , psl 3 ayat (1).
3. Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia dengan Inggris berdasarkan UUP dan Companies Act 2006.
Ada  5  point  yang  bisa  di  kaji  dari  aturan-aturan  yang  ada  di  2  negara  berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yaitu :
1. Pendirian Perseroan Terbatas
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3. Organ Perseroan Terbatas
4. Pengesahan Perseroan Terbatas
5. Pembubaran Perseroan Terbatas
Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia jika mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan untuk Negara Inggris, ada 2 point penting dalam Companies Act 2006 terkait pendirian Perseroan yaitu :
1. Suatu  Perseroan  dapat  didirikan  oleh  satu  atau  dua  orang  yang  mendaftarkan  Nama mereka  kedalam momerandum  of  association ,  sedangkan  arti  dari momerandum  of association adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tentang niatan untuk mendirikan perseroan berdasarkan CA 2006 dan setuju untuk menjadi anggota dari perseroan dan dalam  hal  perseroan  memiliki  modal  saham,  setidaknya  paling  sedikit  memiliki  satu saham.
2. Perseroan Tidak dapat didirikan untuk tujuan yang melawan hukum. 28
Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia sendiri dalam harus berisi tentang :
1) Nama  Lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal,  dan kewarganegaraan  pendiri  perseorangan,  atau  nama,  tempat  kedudukan  dan  alamat lengkap  serta  nomor  dan  tanggal  keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan hukum dari pendiri perseroan.
2) Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali di angkat.
3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang telah ditempatkan dan disetor. 29
28 Section 7 sub-section (1) Comanies Act 2006.
29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8.
Sedangkan  dikerajaan  Inggris,  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  harus mencantumkan tentang:
1) Nama dan nomor register perseroan
2) Tanggal pendirian perseroan
3) Keterangan  apakah  perseroan  merupakan  perseroan  terbatas  atau  perseroan  tidak terbatas, dan jika merupakan perseroan terbatas maka apakah perseroan terbatas oleh saham atau terbatas oleh jaminan.
4) Keterangan apakah perseroan merupakan perseroan privat atau perseroan public
5) Keterangan  apakah  kantor  perseroan  yang  terdaftar  Inggris  dan  Wales  (di  Wales),  di Skotlandia atau di Irlandia Utara.
Pengesahan  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  di  lakukam  oleh  pendiri  bersama- sama  atau  kuasanya  yaitu  notaris  atau  orang  lain  yang  ditunjuk  berdasarkan  surat  kuasa khusus,  mengajukan  permohonan  melalui  jasa  teknologi  informasi  system  administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format isian, harus didahului  dengan  pengajuan  nama  perseroan.  Pengesahan  diberikan  paling  lambat  40 (empat  puluh)  hari  sejak  pernyataan  tidak  keberatan  dari  Menteri  atas  permohonan pengesahan. 30
Untuk  negara  kerajaan  inggris  agak  berbeda,  perseroan  dinyatakan  sah  berdiri sejak  tanggal  ditetapkan  pendirian  perseroan,  pihak  pengusul  yang  tercantum  dalam momerandum,  Bersama-sama  dengan  pihak  lainnya  yang  dari  waktu  ke  waktu  menjadi anggota  perseroan,  adalah  merupakan  organ  perseroan  yang  Namanya  tercatat  pada sertifikat  pendirian.  Organ  perseroan  tersebut  dapat  bertindak  untuk  melakukan  fungsi- fungsi perseroan. 31
Indonesia  dalam  Undang-Undang  Perseroan  terbatas  membagi  organ  Perseroan Terbatas  menjadi  3  bagian,  yaitu  RUPS,  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris.  Rapat  umum pemegang  saham  atau  biasa  disingkat  RUPS  adalah  organ  perseroan  yang  memegang kekuasaan  dalam  perseroan  dan  memegang  segala  kewenangan  yang  tidak  diserahkan kepada  Direksi  dan  Komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang dan/atau  Anggaran  Dasar. 32 Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwewenang  dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai
30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ibid , Psl 7 (4).
31 Section 16 Sub-section (1) CA 2006.
32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ibid , Psl 1 ayat (4).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 33
Untuk kerajaan inggris terkait organ perseroan hanya  ada dua bagian,  yaitu RUPS dan Dewan Direksi. RUPS di inggris diberi nama General Meeting of Shareholders . Direksi perseroan dapat mengadakan General meeting of shareholder. 34 Direksi mensyaratkan bagi perseroan  privat  untuk  mempunyai  setidaknya  satu  direktur,  sedangkan  bagi  Perseroan Public  setidaknya  terdapat  dua  Direktur  Perseroan  harus  setidaknya  memiliki  satu  orang direktur yang merupakan orang perseorangan ( natural person ), bukan badan hukum atau legal entity atau legal body. 35 Section 157 mengatur bahwa batas usia minimum seseorang dapat ditunjuk menjadi GDirektur adalah usia 16 tahun.
Terkait  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia,  ada  6  hal  yang  bisa menyebabkan sebuah perseroan terbatas di bubarkan yaitu:
1) Berdasarkan Keputusan RUPS
2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir
3) Berdasarkan Penetapan Pengadilan.
4) Dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
5) Karena  harta  pailit  perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  didalam  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6) Karena dicabutnaya izin  usaha perseroan sehingga mewajibkan  perseroan  melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36
Sedangkan dikerajaan inggris, aturan tentang pembubaran perseroan tidak diatur dalam Company Act 2006, tapi dalam insolvency Act 1986 of the United Kingdom. Dari aturan tadi ada jenis pembubaran perseroan yaitu :
1) Pembubaran perseroan secara sukarela atau Voluntary winding up
2) Pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan atau Compulsory Winding up 3) Pembubaran  Perseroan  dengan  dasar  kepentingan public  atau  on  grounds  of  public interest or winding up ground.
33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ibid, Psl 1 ayat (5).
34 Section 302 CA 2006.
35 Section 154 Sub Section (1) dan (2) CA 2006.
36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Psl 142 ayat (1).

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. Kesimpulan
Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan di  Inggris  yaitu Companies Act 2006 . Ada 5 point yang bisa di kaji dari aturan-aturan yang ada di 2 negara berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yaitu :
1) Pendirian Perseroan Terbatas
2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3) Organ Perseroan Terbatas
4) Pengesahan Perseroan Terbatas
5) Pembubaran Perseroan Terbatas
2. Saran Tindak Lanjut
Menyarankan  kepada  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  melakukan Yudicial review terhadap organ perseroan Terbatas mengikuti aturan dari negara inggris.
Vol 17 No 2 Agustus 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Munir Fuady. (2003). Perseroan Terbatas: Paradigma Baru , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2015). “Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Alan Dignam & John Lowry, ‘ Company Law’ , Sixth Edition, Oxford: University Press.
Koesoemadi, (1950 ) “ Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata ” Yogjakarta: Genta
Pramono, Nindyo, (2011) “ Hukum Perseroan Terbatas” , Yogjakarta: Andi Press.
Nindyo  Pramono,  (2012)  “ Perbandingan  Perseroan  Terbatas  di  Beberapa  Negara ”  Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Totoh  wildan,  Perbandingan  Hukum  Perdata  Mengenai  Perseroan  Terbatas  di  Negara Indonesia,
Malaysia dan Inggris, di akses di https://www.academia.edu/30491226/Perbandingan_Hukum_Perdata_Mengenai_Perser oan_Terbatas_Di_Negara_Indonesia_Malaysia_Dan_Inggris .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Hukum Dagang.
Wetboek van Koophandel, Staatsblad.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985
Companies Act 2006.