Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam

## Anwar
Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh - Indonesia E-mail: anwar_daud@yahoo.com
Abstract: The Kingdom of Aceh Darussalam was proclaimed by Sultan Ali Mughayat Syah in 1514 AD The sultans succeeded in making this kingdom as a great, powerful and influential kingdom in Sumatra, Southeast Asia and the world. This region is famous not only of the world’s high export products, but its strategic location serves as the foundation for Western imperialists to respect the sovereignty of the Kingdom of Aceh Darussalam and seek to establish political and economic cooperation with it, such as Portuguese, English and Dutch. The Netherlands has cooperated with Aceh, though not always running smoothly. Political and economic changes in Europe affected the colonies of the Indies. The Netherlands not only trade with Aceh, but conquered it. Various reasons and strategies are sought and organized systematically. First dragged England into the London Tractat as an entrance to instill its influence in Sumatra, including Aceh. Although the Dutch agreed that they would not disturb the sovereignty of Aceh. Then the Dutch also urged the British to make a treaty Soematra Tractat. It aims to make Dutch more able to master Aceh. With this last treaty the Dutch bravely disrupted the sovereignty of Aceh, beginning with the provocation and subjugation of Aceh’s regional domains in Sumatra, such as Barus, Siak and Deli, and Trumon and Singkil in Aceh itself. Last pressed the sultan of Aceh and pounded the center of the Kingdom of Aceh.
Keywords: Strategy; Dutch Colonial; Conquest of the Kingdom of Aceh Darussalam
Abstrak: Kerajaan Aceh Darussalam diproklamasikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1514 M. Para sultan selanjutnya berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai sebuah kerajaan  besar, kuat dan berpengaruh di Sumatera, Asia Tenggara  dan dunia. Wilayah ini terkenal bukan hanya hasil bumi yang memiliki nilai ekspor tinggi di dunia, tetapi letaknya yang strategis menjadi dasar bagi imperialis Barat menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam dan berusaha untuk dapat menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengannya, seperti Portugis, Inggris dan Belanda. Belanda telah bekerjasama dengan Aceh, meskipun tidak selamanya berjalan mulus. Perubahan politik dan ekonomi di Eropa mempengaruhi wilayah jajahan di Hindia Belanda.  Belanda bukan hanya berdagang dengan Aceh, tetapi menaklukkannya. Berbagai alasan dan strategi dicari dan disusun secara sistematis. Mula-mula menyeret Inggris ke dalam Tractat London sebagai pintu masuk untuk menanamkan pengaruhnya di Sumatera, termasuk Aceh. Sekalipun Belanda menyepakati  bahwa mereka  tidak akan mengganggu kedaulatan Aceh.  Kemudian Belanda juga mendesak Inggris agar membuat perjanjian  Tractat Soematra. Hal ini  bertujuan  agar belanda dapat lebih leluasa menguasai Aceh.  Dengan perjanjian terakhir ini Belanda secara berani mengganggu kedaulatan Aceh, dimulai dengan provokasi dan penundukkan daerah-daerah kekuasaan Aceh di wilayah Sumatera,

## Anwar
seperti Barus, Siak dan Deli,  dan Trumon dan Singkil di wilayah Aceh sendiri. Terakhir menekan sultan Aceh dan menggempur pusat Kerajaan Aceh.
Kata Kunci : Strategi; Kolonial Belanda; Penaklukan Kerajaan Aceh Darussalam

## Pendahuluan
William Marsden, dalam bukunya History of Sumatra, menulis bahwa Kerajaan Aceh adalah suatu kerajaan yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan oleh kekuatan ekspedisi- ekspedisinya di Selat Malaka. Pada tahun 1575 armada Portugis dihancurkan oleh angkatan laut Kerajaan Aceh yang digambarkan sebagai “kabut hitam yang menutupi Selat Malaka”. Ekspedisi yang gemilang di Selat Malaka adalah berkat kepahlawanan laksamana yang memimpinnya, yaitu Raja Meukuta (Sultan Iskandar Muda). 1 Dalam tahun 1784 Aceh merupakan kekuasaan politik terbesar di Pulau Sumatera. Di antara sekian banyak kerajaan, Aceh adalah satu-satunya yang berani menolak keinginan pendatang- pendatang Eropa untuk membangun benteng di dalam kekuasaannya sebagai pemukiman orang Eropa dan sebagai pergudangan bagi komoditi-komoditi yang dibeli dari rakyat. 2
Aceh mempunyai hubungan ekonomi dan politik internasional, dan pada tahun 1873 sekurang-kurangnya Aceh memiliki seorang pejabat pemerintah yang sangat cakap serta bijaksana sebagai mangkubumi, yaitu Habib Abdurrahman az-Zahir. 3
1 William Marsden, Marsden, William, The History of Sumatra , London : Oxford University Press, 1975.
2 M. Nur El Ibrahimy, Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh, PT Grasindo, Jakarta, 1993, hal. 1 3 Paul van’t Veer,De Atjeh Oorlog, Amsterdam,
Posisi Kerajaan Aceh Darussalam yang strategis, di Selat Malaka, jalur perdagangan internasional dan pengaruhnya pada sebahagian besar Sumatera serta memiliki/ menguasai komoditi dagang yang mendunia (lada, kopra dan pinang) telah mengangkat kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan penting yang diperhitungkan, dihormati dan diakui kedaulatannya  oleh bangsa-bangsa kolonialis Eropa. Banyak negara yang mengikat hubungan kerjasama politik dan ekonomi dengan Aceh.”Hasil bumi Aceh itu diekspor ke Penang dan dari sana dikapalkan ke Cina, Birma, Malabar, Coromandel dan Bengal.” 4
Tidaklah mengherankan jika bangsa Eropa berminat sekali bekerjasama dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Inggris mengirim utusan khusus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Aceh,  seperti yang dilakukan oleh Sir James Lancaster yang sengaja diutus oleh Ratu Elizabeth  dari Inggris pada tahun 1602 yang diterima dengan upacara kehormatan. Pada akhir tahun 1620, Kerajaan Perancis juga mengirim Jenderal Augustine Beaulieu sebagai utusan resminya ke Aceh. 5
Belanda sendiri telah menjalin hubungan kerjasama dibidang perdagangan dengan Aceh 274 tahun sebelum terjadi perang. Hubungan perdagangan dengan Belanda mengalami
N.V, Uitgeverij De Arbeiders, 1919.
4 John Anderson, Acheen and The Port on The North And East Coast of Sumatra, hal. 163
5 M. Nur El Ibrahimy, Op.cit ., hal. 3-4

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
pasang surut. Pertama sekali dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederick de Houtman pada  tanggal 21 Juni 1599. Rombongan ini mendapat sambutan baik dari Sultan Sultan Alauddin Riayat Syah al- Mukammil  (memerintah tahun1588-1604). 6
Namun  hubungan  ini  dinodai  oleh  fitnah Portugis yang khawatir hubungannya dagang Aceh retak dan keuntungan perdagangan mereka akan berkurang. Akibatnya, Sultan Aceh menyerang pedagang-pedagang Belanda. Cornelis de Houtman yang menjadi pimpinan Belanda bersama dengan sebahagian anak buahnya tewas,  sedangkan saudaranya Frederick de Houtman dan sisanya ditawan oleh tentara Aceh. 7
Setahun kemudian, pada tanggal 21 November 1600 datang lagi dua buah kapal dagang Belanda ke Aceh yang dipimpin oleh Paulus van Caerden. 8 Namun karena perlakuannya yang merampok dan menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh yang bermuatan lada, menimbulkan rasa antipati Sultan Aceh kepada pedagang Belanda,seperti yang terjadi  terhadap Laksamana Jacob van Neck pada  31 Juni 1601. Rombongan van Neck yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh rombongan Paulus mendapat sambutan yang tidak baik dari sultan. Sultan memerintahkan untuk  menawan setiao kapal  Belanda yang
6 Julius Jacobs, Het Familie-en Kampongleven op Groot-Atjeh Eene Bijdrage Tot De Ethnographie van Noord-Sumatra , Deel II, Leiden : E.J. Brill Nederlands Andrijkskundig Genootschap, 1894.
7 Lekkerkerker, Land en vVolk van Sumatra , Leiden : E.J. Brill, 1916, hal. 314.
8 F. Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indie , Jilid I,
Amsterdam : Wed. J.C. Kesteren & Zonn, 1862, hal. 87
datang ke Aceh. 9 Tahun 1602 datang lagi rombongan pedagang dengan membawa missi khusus  dari Pemerintah Belanda, yaitu untuk menjalin hubungan  persahabatan dengan Aceh. Pangeran Maurist van Nassau menulis sepucuk surat kepada Sultan Alauddin. Surat itu ditulis dalam bahasa Spanyol pada tanggal 11 Desember 1600 dan dititipkan pada Gerard de Roy, Laurens Bicker dan Cornelis Bastiaenszoon. Dalam surat tersebut Maurist mengakui betapa baik sambutan Sultan Aceh kepada pedagang Belanda ketika mereka pertama sekali tiba di pelabuhan Aceh.  Maurist mengatakan bahwa penahanan terhadap Cornelis de Houtman adalah semata-mata karena salah paham. Tuduhan bahwa pedagang Belanda adalah bajak laut dan penahanan terhadap Cornelis de Houtman adalah  semata-mata karena  fitnah  yang  sengaja  diciptakankan oleh Portugis. Ia juga berharap agar Cornelis de Houtman diberlakukan secara baik dan dilepaskan dan juga agar sultan berkenan memberikan kebebasan berdagang kembali dengan pedagang-pedagang Belanda. Laurens sendiri menyatakan penyesalannya atas tindakan Paulus van Caerdens dan kawan- kawan atas perampasan barang niaga Aceh. Ia berjanji akan melaporkan tindakan Paulus ke Mahkamah di Amsterdam jika ia sudah sampai ke Belanda. Janji Caerdens ternyata dipenuhi dan Mahkamah di Amsterdam menjatuhkan hukuman denda terhadap kongsi dagang van Caerdens dengan wajib membayar denda sebanyak 50.000  rupiah Belanda  kepada pihak Aceh.Uang sejumlah itu telah benar- benar telah dibayar kepada pihak Aceh. 10
9 Julius Yacob, Op.cit., hal. 89
10 J.K.J. de Jonge, De Opkomst van het

## Anwar
Hubungan Belanda-Aceh mulai pada abad ke-19. Belanda mulai memperlihatkan  iktikad hendak menguasai  seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Upaya ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh Belanda mengingat wilayah Sumatera, termasuk Aceh, memiliki hubungan dekat dengan Inggris yang menghormati kedaulatan Aceh. Menyerbu dengan menaklukkan langsung ke pusat kerajaan atau wilayah kekuasaan Aceh   akan mengundang protes Inggris dan kemarahan wilayah- wilayah kekuasaan Aceh. Oleh karena itulah Belanda menyusun strategi yang matang untuk mencapai tujuan mereka. Strategi-strategi yang dijalankan oleh Belanda sampai akhirnya berhasil menaklukkan pusat Kerajaan Aceh inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam karya ini.

## Strategi Belanda Dalam Menaklukan Kerajaan Aceh Darussalam
Animo imperialis Belanda untuk menguasai Kerajaan Aceh terlihat jelas sejak abad ke-19. Hal ini didorong oleh adanya perubahan dunia perekonomian di Belanda setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. 11 Ini bermakna bahwa prinsip-prinsip liberalisme mulai dipraktekkan di Indonesia. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka perusahaan swasta dari berbagai bangsa mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi asing ini bersama dengan investasi kolonial Belanda sendiri mulai
Nederlanddsc Gezag in Oost-Indie II, “s-Gravenhage, Martinus Hijhoff, 1864, hal. 234.
11 Mengenai Agrarische Wet 1870 lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia : Sejarah Penyusunannya Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta : Djambatan, 1975), hlm. 205
mengeksploitasi kekayaan Indonesia secara lebih intensif lagi. Belanda sebagai tuan rumah tanah jajahan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menarik investor asing. Pulau Sumatera merupakan prioritas dan rencana ekspansi tersebut, sedang penaklukan Aceh termasuk bagian dari rencana utama dari prioritas itu. 12
Faktor lain yang menambah semangat Belanda untuk dapat menundukkan Sumatera, termasuk Aceh, adalah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Pembukaan terusan tersebut menyebabkan lalu lintas internasional antara Timur dan Barat  semakin ramai. Hal ini mempengaruhi kompetisi internasional dalam memenangkan perdagangan dan memperebutkan tanah jajahan di Asia. Posisi Aceh yang sangat strategis secara politik dan ekonomi (berada di pintu gerbang masuk Selat Malaka) mengkhawatirkan Belanda jika sewaktu-waktu Aceh jatuh di bawah kekuasaan bangsa imperalis lain. 13
Disamping faktor ekonomi, faktor politik dan  geografi  juga  menjadi  pertimbangan dalam perluasan kekuasaan Belanda. Dari segi politis Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama dari gerak perluasan kekuasaan Belanda di sepanjang pesisir Timur dan Selatan pulau tersebut. Selain itu, modal yang sudah ditanam di kawasan Sumatera Timur memerlukan jaminan keamanan dan salah satu cara yang paling tepat adalah dengan menundukkan Kerajaan Aceh, karena selama kerajaan itu belum ditundukkan selama itu pula serangan akan selalu ditujukan terhadap
12 Brian Harrison, South East Asia a Short History, Mac Millan & Co. LTD> London, 1960, hal. 202 dalam Rusdi Sufi, “Perlawanan Terhadap Penetrasi Barat”, Makalah , 2006, hal.
13 Ibid ., hal. 9

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
kekuasaan Belanda di sana. 14
Belanda menyadari bahwa wilayah Sumatera dominan di bawah pengaruh Inggris dan memiliki hubungan baik dengan Aceh.  Untuk  menghindari  konflik  dengan Inggris, Belanda berunding dengan Inggris, yang pada waktu itu mendominasi daerah- daerah di Selat Malaka dan Sumatera, untuk membahas masalah kawasan Selat Malaka dan Sumatera. Perundingan tersebut dinamakan dengan Tractat London yang ditandatangani pada bulan Maret 1824. Tractaat London atau Treaty of London berisi 9 fasal yang  inti pokoknya mengenai pembagian wilayah kekuasaan  antara Inggris dengan Belanda. Belanda berusaha keras agar pihaknya mendapat keuntungan besar dalam perjanjian ini, sehingga memudahkan jalan baginya untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Selat Malaka dan Sumatra. Hasilnya adalah Inggris bersedia melepaskan daerah-daerah yang dikuasainya di Sumatra dan segala klaim lainnya kepada Belanda dengan imbalan pihak Belanda bersedia melepaskan daerah yang dikuasainya di Malaya kepada Inggris. 15
Dalam nota yang dilampirkan pada perjanjian itu dinyatakan bahwa kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda mengakui dan menghormati kedaulatan Aceh. Kedua kerajaan tidak akan melakukan tindakan permusuhan terhadap Kerajaan Aceh. 16 Pasal ini dicantumkan untuk menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap Inggris yang telah menandatangani Traktat Pidie tahun 1819 antara Inggris dengan Aceh,
14 Ibid., hal. 9
15 C. Lekkerkerker, Op.cit., hal. 314 16 E.B. Kielstra, Bescrijving van den Atjeh Oorlog; met Gebruikmaking der Officieele Bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe Afgestaan , Jilid I, 1883, hal. 390
hubungan kerjasama di bidang politik dan ekonomi. 17 yaitu terjaminnya keamanan bagi kapal-kapal dagang Inggris yang berlayar di perairan Selat Malaka dari gangguan Aceh. Di samping itu, hubungan Inggris dengan Turki yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Aceh, juga menjadi alasan sehingga Inggris tidak ingin bermusuhan dengan Aceh. 18 Dengan ditandatanginya  Perjanjian Inggris- Belanda tahun 1824 Kepulauan Melayu terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut. Status Singapura,Malaka dan kawasan utara termasuk Pulau Pinang sebagai hak milik Inggris, sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah pengaruh Belanda.
Selain dengan Inggris, Belanda juga meminimalisir pengaruh Amerika yang berada di kawasan tersebut. Belanda menuntut kepada Inggris agar mengubah Perjanjian Rafles , terutama pasal 6, 19 yang dianggapnya menghambat ekspansinya ke daerah Aceh (meskipun pasal tersebut ditujukan kepada Amerika). Sebaliknya, pihak Inggris menuntut agar dalam perjanjian 1824 itu dicantumkan suatu klosule yang khusus untuk mengucilkan
17 Abidin Hasyim “Bandingan Atas Makalah, Rusdi Sufi Banda Aceh Sebagai Pusat Perlawanan Terhadap Imperialisme di Kawasan Selat Malaka” dalam Banda Aceh Hampir 1000 Tahun, Pemerintah Daerah TIngkat II Banda Aceh, Banda Aceh, 1988, hal. 152-153
18 E.B. Kielstra, Op.cit., hal. 385-386 19 Lahirnya perjanjian ini pada saat terjadi perebutan kekuasaan di  pusat kerajaan.Inggris akhirnya berhasil memulihkan kembali kedudukan Sultan Jauhar Alam Syah yang sebelumnya telah tersingkir sehingga lahir Tractaat  Raffles . Isi dari pasal 6  adalah  Sultan Aceh tidak mengizinkan warga negara Eropa lainnya tinggal di Aceh dan tidak akan mengadakan hubungan dengan negara- negara Eropa lainnya tanpa sepengetahuan Inggris. Rusdi Sufi, “Perlawanan Terhadap Penetrasi Barat”, Makalah , 2006..”,hal. 1

## Anwar
Amerika, karena  Inggris khawatir jika suatu ketika Aceh termakan bujukan Amerika sehingga mengadakan aliansi dengan negara tersebut. Jika ini terjadi, maka lalu lintas kapal-kapal Inggris di perairan Aceh dan Selat Malaka menjadi tidak aman. Inggris berharap agar Aceh tidak memberi kesempatan bagi Amerika  untuk menanamkan pengaruhnya di daerah itu. Hal ini juga berarti bahwa Inggris tidak keberatan memberikan kesempatan kepada Belanda untuk melakukan intervensi di Aceh. Tuntutan Inggris ini didasari pada ketidakmampuannya membendung arus perdagangan Amerika yang kian hari kian berkembang di tanah Aceh, di samping perjanjian  Rafles  itu  sendiri  (tahun  1819) yang membebani Sultan Aceh (pasal 6) untuk mengucilkan Amerika  ternyata tidak berjalan. Akhirnya, untuk mencapai tujuannya,  Inggris mencoba menunggangi Belanda. Akan tetapi, permintaan itu tidak secara terang-terangan diterima oleh Belanda. Hanya secara umum disebutkan dalam pasal 3 bahwa Belanda berkewajiban untuk tidak membiarkan kehadiran negara-negara asing di Aceh. 20
Dengan ditandatanganinya Tractaat London , Inggris tidak hanya kehilangan Fort Marlborough dan seluruh Bengkulen, akan tetapi juga kehilangan Aceh, yang sejak awal sudah menjadi target politik kolonialnya. Bagi Belanda, penandatanganan Tractat London ini telah membuka pintu masuk ke berbagai daerah kekuasaan Aceh. Lebih-lebih lagi setelah Sibolga dan Natal diserahkan kepada Belanda yang posisinya berhadapan langsung dengan kekuasaan Aceh di pantai Timur dan Barat. Hal ini memudahkan Belanda untuk menerapkan pengacauan dan politik adu-
20 M. Nur El Ibrahimy, Op.cit., hal. 25
domba antara penguasa-penguasa daerah di daerah. 21
Sejak itu Belanda semakin nyata memperlihatkan nafsu kolonialnya terhadap Aceh. Mereka mulai memancing permusuhan dengan Aceh, yaitu menyerang Barus (daerah kekuassan Aceh) pada tahun 1829. Meskipun demikian, serangan tersebut dapat dipatahkan oleh lasykar Aceh, bahkan benteng Belanda di Pulau Poncang, Teluk Tapanuli, diserang oleh pihak Aceh dan bangunan- bangunannya dibakar. 22 Tahun 1830 Belanda secara aktif mengacaukan Aceh dengan menganeksi wilayah-wilayah Aceh di pesisir Barat dan Timur Sumatera. Keengganan Inggris membatalkan Tractaat  Pidie dengan Aceh semakin bertambah nafsu Belanda mengacaukan wilayah Aceh. Meski terikat dengan Treaty of London di mana Inggris tidak mengizinkan Belanda menaklukkan Aceh dengan senjata, kecuali hal itu dimulai oleh Aceh. Pada tahun yang sama Belanda adalah memprovokasi dan  membujuk daerah-daerah taklukan Aceh dengan mengirimkan Residen Mc Gillavry yang berkedudukan di Padang untuk membujuk penguasa daerah Trumon mengadakan perjanjian terpisah dengan Belanda. Hal ini merupakan suatu siasat kolonial yang biasa dilakukannya di daerah- daerah lain agar daerah-daerah tersebut takluk ke bawah kekuasaannya.. 23
Pada tahun 1834 dan 1835 beberapa perahu Aceh di sekitar Pulau Poncang ditahan Belanda, meskipun perahu-perahu tersebut memiliki izin berlayar. Sebahagian awaknya
21 Rusdi Sufi, Perlawanan.... Op.cit. , hal. 2
22 E.B. Kielstra, Op.cit ., hal. 15-16
23 M. Nur El Ibrahimy, Op.cit ., hal., 34

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
ditangkap dan sebahagian lagi dibunuh. 24
Perompakan kapal Aceh oleh Belanda ini telah membangkitkan amarah Sultan. Pihak Kerajaan Aceh  membalas  perbuatan keji Belanda ini. Pada tahun 1836 sebuah kapal Belanda, Dolphijn,  dirampas dan membunuh nakhodanya. Kapal Dolphijn ditahan oleh pihak Aceh.
Konflik  bersenjata  Aceh  dengan  Belanda bertambah luas dan mengkhawatirkan pihak Belanda. Oleh karena itu,  pada tahun 1837 Belanda mengirimkan suatu perutusan yang terdiri dari Letnan Laut van Loon dan Ritter. Mereka membawa surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mencari penyelesaian yang baik dengan Sultan Aceh mengenai kapal Dolphijn yang ditahan angkatan laut Aceh. Sultan bersedia melepaskan kapal tersebut asal saja Belanda bersedia membayar kerugian atas penahanan tiga buah kapal dagang Aceh pada tahun 1825. Namun sayangnya, ketika surat dari Gubernur Jenderal dibawa oleh komisi Belanda, justru kapal Dolphijn sudah dibakar. Van Loon dan Ritter pulang dengan tangan hampa. 25
Pada tahun 1840 dengan kekuatan yang lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap, Belanda menduduki Singkil yang merupakan perbatasan antara Aceh dengan Tapanuli. Kolonel Michiels untuk kedua kalinya datang ke Aceh dalam upaya membujuk penguasa Trumon untuk mengikat perjanjian terpisah dengan Belanda. Upaya ini merupakan suatu usaha memisahkan negeri tersebut dari Kerajaan Aceh, namun diprotes oleh Inggris. Keberanian Belanda untuk tidak menghormati
24 G.B. Hooyer, De Krijgsgeschiedenis van Nederland-Indie 1811 tot 1894, III hal. 25
25 M. Nur El Ibrahimi, Loc.cit
kedaulatan Aceh kian hari kian bertambah. Tanpa mengindahkan lagi pernyataan mereka dalam nota penjelasan perjanjian, mereka mencoba menduduki beberapa tempat di pantai Sumatra Timur yang merupakan daerah taklukan Kerajaan Aceh. Tindakan yang sudah jauh menyimpang ini membangkitkan amarah Inggris yang kemudian terpaksa menyampaikan protes keras kepada Belanda. Protes tersebut membawa hasil. Sejak tahun 1842 tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dilakukan Kolonel Michiels sebelumnya terpaksa dihentikan. Selama satu dekade penuh Belanda menjalankan politik non agression atau politik tidak menyerang terhadap Aceh.
Pada tahun 1852 atas instruksi Den Haag, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan Jenderal van Swieten, Gubernur Hindia Belanda yang waktu itu merupakan pusat pengendalian aksi-aksi kolonial terhadap Aceh, untuk menjejaki kemungkinan perluasan pengaruh Belanda ke daerah Aceh. Tiga tahun kemudian dikirimlah kapal perang de Haai dengan berpura-pura mengadakan perjanjian persahabatan dengan Aceh. Dua bulan lamanya kapal de Haai mondar-mandir di sepanjang perairan, yaitu sejak tanggal 24 Februari sampai 25 April 1855. Sultan Aceh merasa tersinggung atas kehadiran kapal perang yang memamerkan kekuatan tersebut. Oleh Sultan, aksi itu dianggap sebagai usaha untuk menakut- nakuti. Sultan menyatakan bahwa rakyat Aceh menganggap dirinya berada di dalam keadaan perang melawan Belanda sejak negeri itu melakukan penyerangan atas Barus pada tahun 1825. Sultan tidak dapat menerima tindakan Belanda tersebut, sehingga missi de

## Anwar
Haai mengalami kegagalan.
Tindakan-tindakan Belanda tersebut telah menanam semangat antipati Kerajaan Aceh  terhadap Belanda. Pihak Aceh, di samping berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya juga mengganggu kapal-kapal dagang Eropa, terutama milik Belanda, yang juga sebagai aksi protes atas sikap mereka, sehingga kapal-kapal dagang itu tidak aman memasuki pelabuhan-pelabuhan Aceh. Hal ini tentu saja akan merugikan Belanda dan kredibilitas mereka akan dipertanyakan oleh bangsa-bangsa imperialis lain.  Khawatir akan adanya usaha negara-negara lain mencari pengaruh di Aceh, Pemerintah Hindia Belanda segera mengambil langkah antisipasi. Belanda berusaha memperbaiki  hubungan diplomasi dengan Aceh agar pamor dan kredibilitasnya di mata sesama bangsa Eropa tidak jatuh, akibat ulahnya mengganggu daerah kekuasaan Aceh dan  juga takut dianggap bahwa Belanda tidak mampu member kenyamanan di jalur lalu lintas dagang  yang dilalui oleh bangsa- bangsa Eropa. Namun  upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun  1856 Belanda mengirim perutusan baru yang bersikap lebih luwes dan bijaksana. Perutusan ini diantar oleh kapal perang Prins Frederick der Nederlanden , di bawah pimpinan Kapten (Laut) J.Spanjaard yang sekaligus memimpin perutusan dengan anggota  J.P Nieuwenhujzen. Perutusan ini membawa sepucuk surat dari van Swieten, Gubernur Sumatra Barat yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kepala perutusan diberi kuasa untuk menyampaikan hasrat Pemerintah Belanda untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan persahabatan dengan Kerajaan Aceh sehingga Belanda dapat menjalankan apa yang telah diikrarkan dalam
Tracktat London .  Tawaran ini mempengaruhi sikap sultan. 26 Setelah meminta pendapat dari Pemerintah Inggris, Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah akhirnya memutuskan untuk mengadakan hubungan perdamaian dengan Belanda. 27
Perjanjian antara Belanda dengan Aceh ini ditandatangani pada tahun 1857, yang intinya adalah kesepakatan untuk saling mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing. Bertindak di pihak Belanda adalah J. van Swieten, Gubernur Sipil dan Militer Belanda untuk Sumatera Barat, sedangkan pihak Aceh diwakili oleh Sultan Alauddin Manshur Syah. 28
Isi pokok ari perjanjian ini antara lain :
1.  Membolehkan kawula kedua pihak, dengan mengindahkan Undang-Undang yang berlaku,  untuk melawat, bertempat tinggal dan menjalankan perdagangan dan pelayaran di daerah kedua belah pihak
2.  Kedua belah pihak melepaskan segala tuntutannya mengenai segala pertikaian yang timbul sebelum perjanjian ini
3.  Semufakat mencegah dengan sekuat- kuatnya perompakan dan penangkapan manusia untuk dijual dan pembajakan di pantai di derah masing-masing.
4.  Sultan Aceh mengakui bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Belanda di Sumatera Barat dalam hal urusan dengan Sultan Aceh. Segala salah paham yang mungkin timbul akan
26 Ibid ., hal. 36
27 Salinan naskah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1857 tersebut lihat Ibid ., hal. 37-40 28 T.  Ibrahim  Alfian,  Ed., Perang Kolonial Belanda di Aceh , Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977, hal. 37
Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
diselesaikan dengan cara damai. 29
Suasana damai ini hanya berlangsung sesaat. Kurang dari setahun kemudian (1858), Belanda kembali memancing permusuhan dengan Aceh dengan terus berusaha  untuk campur tangan dalam wilayah Kerajaan Aceh. Mereka mempengaruhi wilayah-wilayah Aceh di Pantai Timur Sumatra dengan melakukan hubungan langsung dengan Sultan Siak, Sultan Deli, Sultan Langkat dan lain-lain, bahkan mengikat kerajaan-kerajaan  tersebut dalam sebuah perjanjian politik ( kontrak politik). 30
Isinya yang terpenting ialah bahwa Siak dan jajahan takluknya telah menjadi bahagian wilayah Hindia Belanda dan berada di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda. Jajahan takluk Siak antara lain meliputi wilayah-wilayah di pantai Sumatera Timur dari batas Siak ke utara sampai Sungai Tamiang. 31 Dengan ditandatanganinya Perjanjian Siak pada tahun 1858 antara Sultan Ismail dari Kesultanan Siak dengan Belanda yang memaksakan Siak menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Dengan perjanjian itu sekaligus kerajaan- kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Siak, seperti Asahan, Deli dan lain-lain tunduk kepada Belanda. 32
Tindakan Belanda tersebut mendapat perlawanan dari Aceh. Kerajaan Aceh berusaha merebut kembali daerahnya. Namun
29 Officieele Bescheiden, hal. 190-20
30 Lekkerkerker Op.cit ., hal., 336 31 L.J.P.J. Jeeker, Het Sumatra-Tractaat, Profschrift , 1881, hal. 27-28.  Teks Traktat ini terdapat dalam E.B. Keilstra, Op.cit ., lampiran III, hal. 398-408.
32 Anthony Reid, The Contest for North Sumatra, Acheh, The Netherlands and Britain 1858-1898 , Kuala Lumpur,  Oxford University  Press, 1961, hal. 25-35
demikian pihak Aceh kewalahan menghadapi Belanda karena kuatnya pengaruh Belanda dalam memecah belah wilayah kekuasaan Aceh. Akibatnya, kehadiran pasukan perang Aceh untuk mengusir Belanda tidak banyak mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sehingga pengaruh Belanda tetap kuat bercokol di sana. 33 Untuk menjawab tindakan Belanda tersebut, pada tahun 1860 Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim pasukan ke daerah-daerah tersebut, dengan tugas untuk mengamankan daerah-daerah Tamiang, Langkat, Deli dan Serdang dari pengacauan Belanda, serta membangun benteng-benteng pertahanan di daerah tersebut. Namun hal itu tidak mengurangi usaha Belanda untuk meneruskan pengacauan, apalagi setelah kedudukan Belanda di Tapanuli, Riau dan Sumatera Barat makin bertambah kuat. 34
Wilayah Asahan dan Serdang di Sumatra Timur  yang secara terang-terangan menyatakan permusuhannya dengan Belanda, ditundukkan dengan agresi militer Belanda pada tahun 1863. Pada tahun itu juga Belanda mengirimkan pasukan tentaranya ke pulau Nias untuk menghalangi Aceh melakukan perdagangan budak di pulau itu. 35 Akhirnya, Daerah-daerah Singkil, Barus, Trumon di pesisir Barat Sumatera/Aceh serta daerah- daerah Tamiang, Deli, Serdang dan Asahan di Pantai Timur menjadi korban permainan
33 E.B. Kielstra, Op.cit ., hal. 31-33 34 Zakaria Ahmad, et.al., Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme di Daerah Aceh , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Innventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982/1983, hal. 46-47
35 T.  Ibrahim  Alfian,  T.  Ibrahim  Alfian, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah ,Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh,  1999, hal 75

## Anwar
politik Belanda. 36
Selain dengan agresi militer, Belanda juga menempuh cara lain untuk melicinkan jalannya menaklukkan Aceh, yaitu dengan memperuncing  konflik yang terjadi antara elit kerajaan dengan uleebalang . Para uleebalang di daerah yang  tidak lagi setia kepada sultan mengikat hubungan perdagangan dengan Belanda di pelabuhan yang ada di daerahnya masing-masing. Bea cukai dari perniagaan luar negeri ini tidak lagi dibagikan ke pusat. Akibatnya muncullah perselisihan antara uleebalang dengan kerabat sultan. Sultan menuduh saudagar-saudagar tersebut sebagai bajak laut. Hal ini dipergunakan oleh Belanda untuk mendakwakan bahwa perairan di sekeliling Kerajaan Aceh penuh berkeliaran bajak laut, hal mana oleh Belanda kemudian dijadikan sebagai alasan untuk melancarkan perang terhadap Aceh. 37
Masalah bajak laut sengaja dibesar- besarkan oleh Belanda dengan maksud untuk menimbulkan kesan negatif tentang Kerajaan Aceh di mata internasional, terutama bangsa- bangsa yang menjadi saingan Belanda. Provokasi ini sengaja didramatisir untuk membenarkan aksi militer Belanda terhadap Aceh dikemudian hari. Belanda memberi kesan kepada dunia bahwa penaklukan Aceh dilakukan bukan untuk kepentingan Belanda saja, melainkan untuk kepentingan para peniaga juga, yaitu melindungi semua kapal asing dari serangan bajak laut Aceh. Sehubungan dengan ini, negara imperialism Barat tidak perlu ribut-ribut, sebaliknya diharapkan agar berdiam diri. Kalau dahulu
36 Ibid ., hal. 44 37 James T. Siegel, The Rope of God, Berkeley, University of California Press, 1978, hal. 5.
Belanda tidak mempunyai pegangan atas tuduhan dan aksi-aksi militernya maka kini perjanjian tersebut merupakan pegangan yang kuat.
Dengan alasan-alasan yang sengaja dicari-cari, Belanda terus saja mengacaukan wilayah Aceh dan bahkan semakin bernafsu untuk menguasainya. Adanya pasal-pasal yang mengikat mereka dalam Tractaat London menjadi penghalang dalam usaha mereka secepatnya menguasai Aceh. Untuk menghilangkan hambatan tersebut,  pada tahun 1871 Belanda kembali berhasil menyeret Inggis guna memperbaharui Tractaat London , dengan mengadakan perundingan lain yang terkenal dengan Tractaat Soematra . Persetujuan antara Inggris dan Belanda dalam Tractaat Soematra sama artinya dengan memberikan kebebasan kepada Belanda untuk lebih leluasa mencampuri daerah-daerah Aceh. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian ini antara lain dinyatakan bahwa Belanda bebas memperluas wilayah kekuasaannya di seluruh pulau Sumatera, sehingga dengan demikian tidak ada lagi kewajiban Belanda untuk menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh, seperti yang tercantum dalam nota penjelasan Tractaat London . 38
Tindak lanjut dari Tractaat Soematra adalah pada tahun 1871 Belanda mengirimkan kapal Jambi ke parairan Aceh dengan tujuan menyelidiki kondisi ujung pantai dengan maksud agar dapat didirikan menara api pantai. Tujuan lain adalah untuk memata- matai keadaan politik Aceh serta ingin mengetahui dalam dangkalnya perairan di pantai Aceh. Sebuah kapal juga dikirim ke Selat Malaka untuk memberantas bajak laut dan
38 E.B. Kielstra, Op.cit .,  hal. 398-404
Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
memamerkan kekuatan di berbagai tempat di pantai utara. 39
Tindakan ini kembali memperdalam rasa bermusuhan pihak Aceh dengan Belanda. Dalam pertemuan di geladak kapal Jambi pada tanggal 27 September 1871, Habib Abdurrahman yang memangku jabatan Perdana Menteri menyatakan bahwa bilamana Belanda ingin bersahabat dengan Aceh hendaklah dimulai dengan mengembalikan wilayah-wilayah yang dahulunya termasuk dalam kerajaan Aceh, yaitu Sibolga, Barus, Singkil, Pulau Nias dan kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur lainnya kepada pihak Aceh. 40
Tuntutan Aceh sama sekali tidak mendapat respon dari pihak Belanda. Malah sebaliknya, pengacauan yang semakin menjadi-jadi, dan kelicikan politiknya menekan Inggris dalam Tractaat London dan Tractaat Sumatra , telah memperkuat keyakinan Kerajaan Aceh bahwa Belanda akan menyerang Aceh.
Munculnya informasi tentang adanya upaya Aceh menjalin diplomasi dengan Konsulat Amerika dan Italia di Singapura telah menggusarkan pihak Belanda. Belanda sangat khawatir jika hubungan antara Aceh- Amerika-Italia terwujud, dan jika ini terjadi maka Belanda akan semakin sulit menguasai Aceh. Lebih-lebih lagi setelah terdengar berita bahwa sebuah quadron Amerika yang berada di bawah pimpinan Laksamana T. Alexander Jenkins akan bertolak dari Hongkong menuju Aceh bulan Maret 1873. Kekhawatiran akan campur tangan pihak ketiga inilah yang telah membulatkan sikap dan mempercepat keinginannya untuk menyerang Aceh. Menteri Tanah Jajahan van de Putte mengintruksikan
39 E.B. Kielstra, Op.cit .,  hal. 38 40 Officieele Bescheiden , hal. 33
agar penyerangan Aceh tidak perlu ditunda lagi. Untuk itu, Gubernur Jenderal Loudon (yang diangkat pada bulan Januari 1872) mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda. Keputusannya berisi 9 fasal yang kemudian dibesluitkan oleh Gubernur Jenderal tanggal 4 Maret 1873. Isinya antara lain F.N. Nieuwenhuijnzen, Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda adalah sebagai Komisaris Pemerintah untuk Aceh dan diharapkan sudah berangkat ke sana sekitar tanggal 7 Maret 1873. Loudon segera memberangkatkan F.N. Nieuwenhuijnzen ke Aceh meminta penjelasan mengenai perselingkuhan utusan Aceh selama berada di Singapura dan mengusahakan agar sultan Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Jika sultan Aceh  menolak, F.N. Niewenhuyzen hendaklah mengumumkan perang atas nama Gubernemen Hindia Belanda. 41 Dengan kapal Komando Armada Citadel van Antwerpen bersama-sama kapal Siak, Marnix dan Coehoorn pada tanggal 22 Maret 1873 tiba di perairan Aceh dan langsung  ia melakukan serangkaian surat menyurat dengan sultan Aceh, Tuanku Mahmud Syah, Namun, Sultan Aceh dengan tegas menyatakan tidak bersedia memenuhi keinginan Belanda. Bahkan, Sultan Aceh sudah mengetahui maksud jahat Belanda.
Melihat penolakan Aceh yang secara terang-terangan itu,  maka pada hari Rabu Hari Rabu 26 Maret 1873, bertepatan dengan tanggal 26 hari bulan Muharram 1290 H, dari geladak kapal komando Citadel van Antverpen, yang belabuh di antara pulau Sabang dengan daratan Aceh,  Kerajaan Belanda secara resmi memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh
41 Instruksi Pemerintah Hindia Belanda dalam Officieele Bescheiden, hal. 81-82.

## Anwar
Darussalam. 42 Pemakluman perang ini sebagai awal dari kedua pihak memasuki medan peperangan yang amat dramatis.  Kerajaan Aceh yang tengah dirundung perpecahan politik di dalam negeri menganggapnya sebagai awal dari sebuah malapetaka. Begitu pula dengan Belanda yang sejak saat itu mulai memasuki sebuah medan peperangan yang amat mencekam, dahsyat, lama dan merupakan perang  terbesar semenjak kehadirannya di Nusantara. Pemakluman perang itu tidak segera diikuti oleh tindakan militer, karena Belanda masih menunggu terhimpunnya berbagai kekuatan angkatan perangnya yang sedang bergerak memasuki Aceh. Kapal yang sudah ada terus melakukan pengintaian dan pengacauan di perairan semenanjung Aceh. 43
Hal ni memberi kesempatan kepada pihak Aceh untuk melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu, baik sekitar pantai yang langsung berhadapan dengan armada Belanda (Ulee Lheue, Pante Ceureumen, Kuta Meugat, Kuala Aceh) ataupun di tempat strategis lainnya yang telah disipkan sebagai pusat-pusat pertahanan, seperti Mesjid Raya, Peunayong, Meuraksa, Lam Paseh, Lam Jabat, Punge, Seutuy dan Dalam (istana sultan).
Barulah pada Senin pagi, tanggal 6 April 1873 pasukan Belanda untuk pertama kali berlabuh di Pante Ceureumen, sebelah timur Ulee Lheue yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R.Kohler. Armada Belanda dikendalikan oleh Kapten Laut J.F. Koopman yang kekuatannya berjumlah 6 kapal perang (Djambi, Citadel van Antwerpen, Marnix,
42 T.  Ibrahim  Alfian,  Ed., Perang Kolonial…. Op.cit., hal. 36.
43 Ibid .,  hal. 37.
Coehoorn, Soerabaja, Soematera), 2 buah kapal angkutan laut pemerintah (Siak dan Bronbeek), 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, serta 5 kapal layar, masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut, yaitu 3 untuk pasukan alteleri, kavaleri dan pekerja-pekerja, 1 buah untuk amunisi dan perlengkapan, serta 1 buah untuk persiapan orang-orang sakit (cidera). Angkatan perang Belanda seluruhnya terdiri 168 perwira (140 orang Eropa, 28 orang bumiputra, 3198 bawahan (1098 orang Eropa dan 2100 bumiputra), 31 ekor kuda untuk perwira, 149 ekor kuda untuk pasukan, 1000 orang pekerja-paksa dengan 50 mandor, 220 orang wanita bumiputra (8 orang untuk tiap kompi) serta 300 orang laki-laki bumiputra sebagai pelayan pembantu para opsir (perwira). 44 Tidak kurang dari 3360 orang pasukan Belanda pada saat melancarkan agresi pertama ke Aceh. 45 Mayor Jenderal J.H.R. Kohler didampingi oleh seorang Wakil Panglima yang merangkap Komandan Infantri, Kolonel E.C. van Daalen, dengan kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Staf, para ajudan, Komandan Batalion, jawatan-jawatan zeni, kesehatan, berikut topografi.
Begitu pasukan Belanda menyentuh pantai, pasukan Aceh  langsung menyambutnya dengan gempuran-gempuran  hebat yang datang silih berganti. Pasukan Aceh yang dijiwai dengan semangat jihad  fi  sabilillah, mampu memperlihatkan perlawanan dahsyat  dan bahkan berhari-hari sanggup mempertahankan diri dari  serangan kekuatan besar Belanda. H.C. Zentgraaf menggambarkan keberanian pasukan Aceh di medan tempur.
44 Ibid. ,  hal. 38 45 Anthony Reid, Op.cit ., hal. 296

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
Rakyat Aceh berperang seperti singa yang sedang mengamuk ( vechten als leeuwen ) dan tidak akan pernah tunduk seluruhnya kepada pemerintah Belanda, sehingga tidaklah berlebih-lebihan, apabila van den Berg dan kawan-kawannya menulis bahwa “dalam cinta tanah air tidak kalah orang Aceh dengan bangsa apapun di dunia ini yang menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan nusanya”. 46

## Simpulan
Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berpengaruh di Sumatera. Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaannya luas, banyak menyimpan komoditi dagang yang diminati dan berharga tinggi di pasar internasional. Didukung lagi karena letaknya yang sangat strategis pada jalur perdagangan internasional. Sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan berpengaruh di Selat Malaka, banyak pedagang dan imperialis Eropa yang menjalin hubungan dagang dengan Aceh, disamping ada juga yang sangat berambisi untuk menaklukkan Aceh, seperti Belanda.
Perubahan tata ekonomi di dunia internasional, dibukanya terusan Suez dan disahkannya undang-undang Agraria telah menjadikan Aceh sebagai sasaran yang ingin dilumpuhkan oleh Belanda. Upaya-upaya untuk menaklukkan Aceh dilakukan dengan menyeret Inggris dalam perundingan untuk membahas pembagian daerah kekuasaan di Sumatera. Perjanjian London ( Tracktat London ) menyepakati pembagian kekuasaan di Sumatera kepada Belanda. Perjanjian ini
46 H.C. Zentgraaf, Atjeh , De Unie, Batavia, tanpa tahun, hal. 8 dan 20
membuka pintu bagi Belanda untuk masuk ke Sumatera. Perjanjian ini menyepakati pula mengormati kedaulatan Aceh. Dilanjutkan lagi dengan Perjanjian Sumatera ( Tracktat Sumatera ) yang telah memberi kebebasan kepada Belanda untuk menanamkan pengaruhnya secara lebih luas di Sumatera, tanpa perlu lagi menghormati kedaulatan Aceh sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian London.
Dengan dalih mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka, Belanda menyerang Aceh. Mula-mula dengan melakukan provokasi, intervensi dan agresi terhadap daerah-daerah kekuasaan Aceh di Sumatera sehingga banyak wilayah kekuasaan Aceh yang tunduk kepada pemerintah Belanda, seperti Barus, Siak, Deli Asahan, Singkil dan Trumon,  disamping  memperuncing  konflik antara uleebalang dengan petinggi kerajaan. Setelah daerah  kekuasaan Aceh di Sumatera berhasil dikuasai, Belanda bergerak untuk menaklukkan pusat Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh. Agresi pertama pada tahun 1873 mengalami kegagalan total, bahkan Jenderal Kohler yang memimpin pasukan perang tewas di ujung senjata pejuang Aceh. Barulah pada tahun 1874 di bawah Van Swieten Banda Aceh berhasil ditaklukkan. Keberhasilan menguasai pusat kerajaan bukanlah berarti perjuangan rakyat telah berhenti. Namun sebaliknya, perjuangan rakyat Aceh memerangi Belanda tetap berlanjut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abduh, Jihad , Penerbit Pelajar, Bandung, 1968 Abidin Hasyim “Bandingan Atas Makalah,

## Anwar

## Rusdi  Sufi  Banda  Aceh  Sebagai  Pusat
Perlawanan Terhadap Imperialisme di Kawasan Selat Malaka” dalam Banda Aceh Hampir 1000 Tahun, Pemerintah Daerah Tingkat II Banda Aceh, Banda Aceh, 1988
Anthony Reid  dan Ito Takeshi, ”A Precious Dutch Map of Aceh, c.1645”, Archipel , No.
057, 1999
Anthony Reid, The Contest for North Sumatra, Acheh, The Netherlands and Britain 1858- 1898 , Kuala Lumpur,  Oxford University Press, 1961
Beschrijving van den Kraton van Groot-Atjeh , (Batavia: Lands-Drukkerij, 1874), E.B. Kielstra, Beschrijving van den Atjeh-
Oorlog: met Gebruikmaking der Officieele
Bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe Afgestaan , Jilid I,1883
Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia : Sejarah Penyusunannya Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta : Djambatan,
1975), hlm. 205 dan Staatblaad 1870, No. 55
Brian Harrison, South East Asia a Short History,
Mac Millan & Co. LTD, London, 1960, hal.  202  dalam  Rusdi  Sufi,  “Perlawanan Terhadap Penetrasi Barat”, Makalah ,
2006,
Colectie R.A. Kern, Kern Papieren , Strukken Betreffende de Atjeh-Moorden te Koeta Tjane, Afdeeling Alasden 1921, Leiden , Koninklijk Instituut Voor Taal-,Land en Volkenkunde, 1921
Colectie R.E. Kern, “Kern Papieren Stukken Betreffende de Atjeh-moorden te Koeta Tjane, Afdeeling Alas-Landen 1912, Leiden, Koninklijk Institutt Voor Taal,- Land en Volkenkunde 1921
Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Klemerdekaan 1945- 1949
Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda , Terjemahan Winarsih Arifin, (Jakarta : Balai Pustaka,
1986)
Denys Lombard, “Kunjungan Laksamana Perancis De Beaulieu ke Aceh Pada Tahun 1621” dalam Henri Chambert-Lior dan Hasan Muarif Ambary (ed.), Panggung Sejarah Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999) E.B. Kielstra, Beschrijving van den Atjeh- Oorlog: met Gebruikmaking der Officieele Bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe Afgestaan , Jilid I,1883 E.B. Kielstra, Bescrijving van den Atjeh Oorlog; met  Gebruikmaking  der  Officieele Bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe Afgestaan , Jilid I, 1883 E.C. de Kerck, De Atjeh Oorlog, dalam Rusdi Sufi,  “Perlawanan  terhadap  Penetrasi Barat, Makalah , tahun 2006, hal. 8 Encyclopedia van Nederland-Indië , 1921
F. Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indie , Jilid I,
Amsterdam : Wed. J.C. Kesteren & Zonn,
1862
G.B. Hooyer, De Krijgsgeschiedenis van Nederland-Indie 1811 tot 1894, III
Gerlach, De Tweede Expeditie
H.C. Zentgraaf, Atjeh , De Unie, Batavia, tanpa tahun
H.T. Damste, “Atjeh-Historie”, dalam KT ,
1916
H.T. Damste, “Hikayat Prang Sabi”, BKI, Jilid 84 Hooyer, De Krijgsgeschiedenis, hal. 43
Imam Munawwir, Kebangkitan Islam dan

## Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam
Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Dari Masa ke Masa, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1994 J. Jongejans, Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu , (Hollandia Drukkerij NV. Baarn, 1939)
J.K.J. de Jonge, De Opkomst van het Nederlanddsc Gezag in Oost-Indie II, “s-Gravenhage, Martinus Hijhoff, 1864 James T. Siegel, The Rope of God, Berkeley, University of California Press, 1978 John Anderson, Acheen and The Port on The North And East Coast of Sumatra
Julius Jacobs, Het Familie-en Kampongleven op Groot-Atjeh Eene Bijdrage Tot De Ethnographie van Noord-Sumatra , Deel II, Leiden : E.J. Brill Nederlands Andrijkskundig Genootschap, 1894.
K.Van der Maaten, De Indische Oorlogen, een
Boek ten Dienste van den Jongen Officier en het Militair Onderwijs, 1886, jilid III, hal. 1-13 Koloniaal Verslaag, tahun 1908 Koloniaal Verslag tahun 1879. Koloniaal Verslag tahun 1900 Koloniaal Verslag , tahun 1885
L.F. Brakel, L.F., “Negara dan Kenegarawanan Aceh di Abad XVII”, dalam Dari Sini Ia Bersemi , (Banda Aceh : Panitia Penyelenggara MTQ Tigkat Nasional ke- 12, 1981)
L.J.P.J. Jeeker, Het Sumatra-Tractaat, Profschrift , 1881
Lekkerkerker, Land en vVolk van Sumatra , Leiden : E.J. Brill, 1916 Mohammad Said, Atjeh Sepandjang Abad, Jilid I, (Medan: Diterbitkan oleh Pengarang Sendiri, 1961)
M. Nur El Ibrahimy, Selayang Pandang Langkah
Diplomasi Kerajaan Aceh, PT Grasindo, Jakarta, 1993Paul van’t Veer,De Atjeh Oorlog, Amsterdam, N.V, Uitgeverij De Arbeiders, 1919.
Mailr, No. 134/29 Mailr. 504/36 Milr No. 240/geh 34. Milr. No. 918 geh/33 Marwati Djoned Poesponegoro, et.al., Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, Balai Pustaka,
Jakarta, 1993
Melantjong, Atjeh A Vol D’oiseau, (Leiden : A.W. Sijthoff, 1881)
Memorie van Overgave dari O.M. Gaudhart, Aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, 30 Mei 1992 Memorie van Overgave van A.Ph.Van Aken, aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden,
Muhammad Ibrahim, et.al., Sejarah Kebangkitan  Nasional  Daerah  Profinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1978/1979, hal.
79-96
P.H.R. Beuming, Shetsen Uit Den Strijd op Groot-Atjeh , (Amsterdam : 1911) Paul van’t Veer, Atjeh Oorlog, Amsterdam, N.V, Uitgeverij De Arbeiders, 1919.
Pierre-Yves  Manguin,  “Demografi  dan  Tata Perkotaan di Aceh Pada Abad 16, Data Baru Menurut Sebuah Buku Pedoman Portugis Tahun 1584”
Rusdi  Sufi,  (et  al.), Sejarah Kotamadya Banda Aceh, (Banda Aceh :Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997)
Rusdi  Sufi,  “Perlawanan  Terhadap  Penetrasi
Barat”, Makalah , 2006

## Anwar
Rusdi Sufi, Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998)
Rusdi  Sufi,  Kata  Sambutan  :Pembunuhan Khas Aceh dan Kelirunya Sebutan “Aceh Pungo”,  dalam Ridwan Azwad dan Ramli A.Dally, Penyunting,, Aksi Poh Kaphe Atjeh-Moorden di Aceh ,  Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 2002 Soetandyo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosio-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia ,
(Jakarta : Rajawali Press, 1994)
T.  Ibrahim  Alfian,  Ed., Perang Kolonial
Belanda di Aceh , Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977
T.  Ibrahim  Alfian, Perang  di  Jalan  Allah,
(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
1987)
T.  Ibrahim  Alfian, Wajah Aceh Dalam
Lintasan Sejarah , (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh,
1999)
Teuku Muhammad Ali Panglima Polem.
Memories van Teuku Muhammad Ali
Panglima Polem, (Haarlem : diterbitkan
oleh J.H.J. Brendgen, 1978, terjamahan ke dalam bahasa Belanda oleh J.H.J.
Brendgen. William Marsden, Marsden, William, The History of Sumatra , London : Oxford
University Press, 1975.
Zakaria Ahmad, et.al., Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme di Daerah Aceh , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan
Nilai Tradisional Proyek Innventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional,
1982/1983