## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 416-419
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.548

## Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021

## Dian Tri Agustin, Gideon Setyo Budiwitjaksono
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur Correspondence email: diantriagustin95@gmail.com, Gideon.ak@upnjatim.ac.id
Abstrak. Kegiatan meneliti ini mempunyai tujuan guna memahami pengaruhnya dari PAD, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum kepada Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Kab/Kota  Provinsi Jawa  Timur 2019-2021.  Data penelitian  ini  menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi DJPK Kemenkeu. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling . Jumlah sampel penelitian ini yaitu 102 sampel. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  kepada  Belanja  Modal.  Sementara  Dana  Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Belanja Modal
Abstract.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  Regional  Original  Income,  General  Allocation  Funds,  and Special  Allocation  Funds  on  Capital  Expenditures  of  the  Regency/City  Government  of  East  Java  Province  2019-2021.  This research data uses secondary data obtained through the official  website of the Ministry of Finance DJPK. The sample selection technique used in this study was purposive sampling. The number of samples in this study was 102 samples. Based on the results of  research  that  has  been  carried  out,  Regional  Original  Income  and  General  Allocation  Funds  have  an  effect  on  Capital Expenditures. Meanwhile, the Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditures.
Keywords: Regional Original Income; General Allocation Funds; Special Allocation Funds; Capital Expenditures.

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  otonomi  daerah  merupakan  wujud  nyata  dari  diberlakukannya  pelaksanaan  desentralisasi. Konsep  sentral  dari  otonomi  daerah  sendiri  yaitu  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  pemda  dengan cara melakukan pembangunan daerahnya sendiri, akan tetapi tetap adanya campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  telah  ditetapkan  pada  UU  No.  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah yang mana kemudian direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan seiring berjalannya waktu pemerintah memperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 untuk menggantikan undang- undang  sebelumnya. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya pemerintahan daerah mempunyai  hak dalam melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri kepentingan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan di sahkannya otonomi daerah tersebut menimbulkan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menggali lebih dalam kemampuan  daerah.  Pemerintah  harus  meningkatkan  anggaran  belanja  modal  untuk  menggali  kemampuan  daerah. Sumber  dana  yang  dimanfaatkan  dalam  membiayai  Belanja  Modal  yakni,  PAD,  DAU,  dan  DAK.  Dengan  adanya pelaksanaan  otonomi  daerah,  diharapkan  dapat  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.
Sumber  dana  milik  pemerintah  daerah  pada  dasarnya  akan  di  manfaatkan  untuk  pembiayaan  pemerintah daerah.  Dengan  mengelola  sumber  dana  tersebut  maka  pemerintah  daerah  untuk  per  tahunnya  membuat  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Menurut  Suryani,  dan  Eka  Pariani  (2018)  APBD  yaitu  perencanaan keuangan  tahunan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibahaskan  dan  diberi  persetujuan  bersama  dengan  DPRD,  Pemda, maupun ditentukan dengan Perda. Mengacu terhadap PP No. 58 Th. 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja  daerah  merupakan  kewajiban  pemda  yang  diakui  merupakan  pengurang  nilai  aset  bersihnya.  Pada operasionalisasi  penyusunan  anggaran,  belanja  daerah  mencakup  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung. Menurut Suryani, dan Eka Pariani (2018) Belanja Modal yaitu sebuah pengeluaran yang dilaksanakan sebagai rangka membentuk  modal  yang  bersifat  meningkatkan  kekayaan  tetap  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansinya.  Hal  ini  berarti  berisikan  mengenai  pengeluaran  bagi  beban  pemeliharaan  yang  bersifat  meningkatkan masa  manfaatnya,  menaikan  kapasitas  serta  kualitas  asetnya.  Pembelanjaan  modal  yang  dipakai  pada  aktivitas pemerintah  tersebut  dapat  berupa  peralatan  maupun  mesin,  tanah,  gedung,  jalanan,  bangunan,  jaringan  serta  irigasi, maupun  kekayaan  atau  aset  tetap  yang  lain.  Nilai  persentase  realisasi  anggaran  belanja  modal  yang  dimiliki Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  ini  sangat  bervariasi.  Data  tersebut  dapat  dilihat  bawah  persentase  realisasi
Dian  Tri  Agustin  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021
anggaran  belanja  modal  mengalami  penurunan  dalam  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Nilai  persentase anggaran  belanja  modal  memiliki  nilai  tertinggi  yaitu  diatas  150%  dan  memiliki  nilai  rendah  yaitu  dibawah  75%. Dengan pencapaian tingkat realisasi belanja modal yang memiliki nilai persentase yang rendah ini dapat dilihat yakni pemerintahan daerah masih belum berkomitmen yang kuat  guna memberi peningkatan layanan terhadap masyarakat. Kurangnya belanja modal bisa terjadi dikarenakan Pemda lebih terfokuskan mempergunakan penerimaan daerah bagi belanja  operasi  dibandingkan  belanja  modal.  Makin  tinggi  belanja  modalnya  makin  mendakan  yaitu  pembangunan berjalan serta kualitas layanan publik makin baik.
Belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya  yaitu PAD. Didasarkan  atas  UU No. 33 Tahun 2004  mengenai  Perimbangan  Keuangan  diantara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemda,  PAD  meruapkan  pendapatan  yang sumbernya yaitu dari hasil retribusi daerah,  hasil perpajakan daerah, hasil pengelolaan  aset yang dipisahkannya, dsb PAD  yang  sah  memiliki  tujuan  untuk  memberi  keluasan  kepada  daerah  untuk  menggali  sumber  dana  guna penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  merupakan  perwujudan  dari  asas  desentralisasi.  Di  samping  PAD,  Dana Alokasi  Umum  pun  merupakan  suatu  faktor  yang  mempengaruhi  belanja  modal.  DAU  merupakan  dana  yang dialokasikan  tiap  wilayah  otonom  (Prov/Kab/Kota)  pada  negara  Indonesia  tiap  tahun  yang  merupakan  dana pembangunan  untuk  memeratakan  finansial  antardaerah  guna  membiayai  keperluan  daerahnya  tersebut  (Wulandari dan  Emy  Iryanie,  2018).  DAK  merupakan  alokasi  dari  APBN  terhadap  Prov/Kab/Kota  tertentu  yang  memiliki tujuannya  guna  membiayai  aktivitas  khusus  sebagai  kepentingan  atau  urusan  Pemda  dan  sejalan  terhadap  prioritas nasionalnya (Rachim, 2015). Dana Alokasi Khusus ini dipakai dikhususnya guna membayarkan investasi pengadaan, peningkatan maupun perbaikan pra-sarana serta sarana fisik yang berumur ekonomis panjang.

## METODE
Objek penelitian ini adalah APBD dan Laporan Rincian DAU, DAK Pemda Kab/Kota di Provinsi Jatim Periode 2019-2021. Data pada riset ini merupakan data sekunder yang didapat dari laman DJPK Kemenkeu. Metode dalam mengambil sampel yang dipakai yaitu teknik purposive  sampling, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu. Mengacu terhadap pengambilan sampel tersebut, maka yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 34 Kab/Kota Provinsi Jatim dengan jangka waktu yang diambil 3 tahun penelitian, sehingga diperoleh 102 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Teknik yang dipakai pada kegiatan meneliti ini yakni statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dan uji regresi linear berganda.

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas N 102 102 Kolmogorov-Smirnov Z 1.259 1.259 Asymp. Sig. (2-tailed) .084 .084 Sumber: data olahan
Tabel  1  menjelaskan  hasil  dari  tabel  diatas  yang  telah  disajikan  memiliki  nilai Kolmogorov-Smirnov 0,084 melebihi 0,05. Berarti data dalam penelitian ini berdistribusikan normal. Tabel 2 menjelaskan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas  pada  variabel  independennya,  dikarenakan  masing-masing  nilai tolerance melebihi  0,10  serta nilainya  VIF  ada  kurang  dari  10.  Tabel  3  hasil  dari  uji  heteroskedastisitas  dapat  dianalisis  dengan  melihat  nilai signifikansinya (sig. 2-tailed). Berdasarkan tabel diatas, bisa dipahami yakni variabel PAD memiliki nilai signifikansi sejumlah  0,657  >  0,05,  DAU  memiliki  nilai  signifikansinya  sejumlah  0,848  >  0,05,  dan  DAK  memiliki  nilai signifikansinya  sejumlah  0,824  >  dari  0,05.  Sehingga  berkesimpulan  yakni  seluruh  variabel  independen  pada penelitiannya  ini  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Sedangkan  Tabel  4  bisa  dipahami  yakni  nilainya Durbin-Watson (DW-Test)  yaitu  1,944,  yang  mana  nilai  itu  ada  diantara  -2  hingga  +2.  Maka  berkesimpulan  yaitu  tidak  terdapat autokorelasi. Tabel 4 juga menjelaskan bahwa nilainya R 2 pada penelitiannya ini yakni sejumlah 0,526. Hal tersebut menandakan  yakni  kemampuan  variabel  independen  yakni  PAD,  DAK,  DAU,  untuk  memberi  penjelasan  variabel dependennya  yaitu  Belanja  Modal  sejumlah  52,6%.  Sedangkan  sisanya  yaitu  47,4%  diberi  penjelasan  oleh  variabel lain yang tidak terdapat pada kegiatan meneliti ini.
Dian  Tri  Agustin  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PAD .910 1.099 DAU .359 2.787 DAK .364 2.749 Sumber: data olahan Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Unstandardized Residual Spearman's rho PAD Correlation Coefficient .044 Sig. (2-tailed) .657 N 102 DAU Correlation Coefficient .019 ** Sig. (2-tailed) .848 N 102 DAK Correlation Coefficient -.022 ** Sig. (2-tailed) .824 N 102 Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 Sig. (2-tailed) . N 102 Sumber: data olahan Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .726 a .526 .512 254018813956.11160 1.944 Sumber: data olahan Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5663497093.885 94192945425.533 .060 .952 PAD .302 .033 .659 9.041 .000 DAU .306 .153 .232 2.003 .048 DAK -.251 .362 -.080 -.692 .490
Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 5 persamaan model regresi yang didapatkan yaitu: Y = 5663497093,885 + 0,302 + 0,306 + (-0,251) + ɛ
1. Nilai  konstanta  (α)  5663497093,885  menunjukkan  apabila  nilai  konstan  variabel  independen  bernilai  nol,  maka belanja modal sama dengan 5663497093,885.
2. Nilai  koefisien  PAD  0,302,  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal. Kenaikan PAD satu satuan maka belanja modal naik 0,302 yang berasumsi yaitu variabel independen yang lain atas model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien DAU 0,306, menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kenaikan DAU  satu  satuan maka belanja modal naik 0,306 yang berasumsi yaitu  variabel independen  yang lain atas model regresi adalah tetap.
Dian  Tri  Agustin  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021
4. Nilai  koefisien  DAK  -0,251,  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja modal. Hal tersebut bermakna tiap penurunan DAU satu satuan berarti belanja modal turun -0,251 yang berasumsi yaitu variabel independen yang lain atas model regresi adalah tetap.
Tabel 5 juga menjelaskan bahwa
a. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sejumlah 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh kepada belanja modal.
b. Nilai  signifikansi  Dana  Alokasi  Umum  sejumlah  0,048  <  0,05.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  DAU  secara parsial berpengaruh kepada belanja modal.
c. Nilai  signifikansi  Dana  Alokasi  Khusus  sejumlah  0,490  >  0,05.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  DAK  secara parsial tidak berpengaruh kepada belanja modal
Tabel 6 Hasil Uji F Model Df F Sig. 1 Regression 3 36.302 .000 b Residual 98 Total 101
Sumber: data olahan
Tabel 6 dapat dikatakan bahwa uji F diperoleh nilai signifikansi 0.000 ≤ 0,05, maka secara simultan variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) berpengaruh secara signifikan variabel dependen (Belanja Modal).
Pendapatan asli daerah yakni sumber utama penghasilan daerah yang asalnya dari beragam sumber kekayaan pada wilayah tersebut. Dengan besarnya pendapatan  asli daerah, maka semakin besar pula belanja modal  yang  akan dilakukan oleh pemda. Meningkatnya PAD tersebut dapat memberi manfaat guna memberi peningkatan ketersediaan fasilitas masyarakat dengan pembangunan sarana prasarana khususnya guna pembangunan infrastruktur (Huda, Saiful & Sumiati Ati, 2019). DAU sebagai transfer dana yang sifatnya umum atas pemerintahan pusat terhadap pemda dalam menangani  ketimpangannya  yang  tujuannya  untuk  pemeratan  kemampuan  keuangan  daerah  (Abdul  Halim,  2007). Hasil penelitian diatas, dengan tingginya DAU yang diperoleh pemda makin tinggi juga belanja modalnya. Tinggi atau besarnya  dana  alokasi  umum  yang  telah  diberi  pemerintahan  pusat,  maka  pemerintahan  daerah  tersebut  bergantung terahdap  dana  perimbangan  yang  dialokasi  oleh  pemerintahan  pusat  kepada  wilayah  untuk  membiayai  beragam aktivitas  daerah  (Huda,  Saiful  &  Sumiati  Ati,  2019).  DAK  termasuk  salah  satu  dana  yang  dilakukan  transfer  oleh pemerintahan pusat terhadap pemda dipakai dengan khusus bagi program prioritas pemerintahan pusat sebagai rangka pembangunan  nasionalnya.  Akan  tetapi  dana  alokasi  khusus  yang  diterima  tidak  seimbang,  karena  alokasi  tersebut tidak terserap kepada belanja modal tapi masih banyak dilakukan alokasi bagi belanja pegawai (Jayanti, 2020).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  dan  DAU  memberi pengaruh  kepada  belanja  modal,  sementara  DAK  tidak  memberi  pengaruhnya  kepada  belanja  modal  Pemerintah Daerah  Kab/Kota  Prov  Jatim.  Secara  keseluruhan  variabel  independen  bersamaan  memberi  pengaruhnya  kepada belanja modal sebagai variabel dependennya.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat. Huda, Saiful & Ati Sumiati. 2019. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 14(1)
Jayanti, Fitri Dwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Jurnal EMBA, 8(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rachim AF. 2015. Barometer Keuangan Negara/Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Suryani,  Eka  Pariani.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, 6(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah dalam Pendaptan Asli Daerah. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.