Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2020

## Dita Jirina*, Lina Suherty
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* ditajirina.ulm@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the level of contribution, effectiveness, and growth of local tax  revenue  and  regional  levies  on  the  local  income  of  districts/cities  in  South Kalimantan.  The  method  used  is  descriptive  quantitative  with  analysis  technique  of contribution ratio, effectiveness ratio, and growth ratio using secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance website. This study's results indicate that local taxes' contribution to local revenue has quite good criteria, and local levies  to local  revenue  have  poor  bars.  The  effectiveness  ratio  shows  that  the  average regional  tax  and  regional  retribution  are  very  effective.  Based  on  the  results  of  the average regional tax growth rate for 2011-2020 with the criteria of not being successful and  the  average  growth  of  provincial  levies  with  the  requirements  of  being unsuccessful.
Keywords: Contribution; effectivenes; growth

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  tingkat  kontribusi,  efektivitas  dan  pertumbuhan penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah kabupaten/kota  di  kalimantan  selatan.  Metode  yang  digunakan  yaitu  deskriptif kuantitatif  dengan  teknik  analisis  rasio  kontribusi,  rasio  efektivitas  dan  rasio pertumbuhan  menggunakan  data  skunder  dari  situs  direktorat  jenderal  perimbangan keuangan kemetrian keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria cukup baik, kontribusi retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dengan  kriteria  kurang  baik.  Rasio  efektivitas menunjukan rata-rata pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Menurut nilai rata -  rata  tingkat  pertumbuhan  pajak  daerah  tahun  2011  -  2020  dengan  kriteria  tidak berhasil dan rata-rata pertumbuhyan retribusi daerah dengan kriteria tidak berhasil.
Kata Kunci : Kontribusi; Efektivitas; Pertumbuhan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dilaksanakan  bertujuan  agar  tergeraknya  pembangunan  secara  merata yaitu  memaksimalkan  potensi  yang  ada.  Melakukan  kegiatan  tentunya  memerlukan biaya  yang  besar.  Penerimaan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah itu  sendiri  atau  dari  pemerintah  pusat,  dan  tidak  semua  sumber  pembiyaan  dari  pusat dapat di alokasikan ke pemerintah daerah, karena dari itu pemerintah daerah diwajibkan menggali  sumber  –  sumber  penerimaan  itu  sendiri  untuk  pembiyaan  pembangunan berdasarkan  undang  –  undang  yang  berlaku.  Pada  sampai  tahun  2020,  perkembangan pendapatan  dari  kabupaten/kota  di  Kalsel  belum  maksimal.  Pembiayaan  daerah  dan
tingkat kemandirian masih rendah yang diukur dengan APBD Kabupaten/Kota sebagai modal untuk membiyayai dan menjalankan roda pemerintahan. Dapat dilihat dari tabel berikut sumber penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota diKalsel pada tahun 2020 terutama masih dari dana perimbangan yaitu sebesar 11, 959 Triliun, Pendapatan Asli  Daerah  hanya  sebesar  1,878  triliun,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah hanya  sebesar  3,817  triliun.  Dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  belum  maksimum  dalam  memompa  potensi  untuk mengembangkan  daerahnya,  karena  ketergantungan  bantuan  dari  pemerintah  suatu negara kesatuan.
Tabel  1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2020 Rincian Rp Persen (1) (2) (3) Pendapatan Daerah 17.654.041.444 100 1. Pendapatan Asli daerah 1.877.707.566 10,64 2. Dana Perimbangan 11.959.006.147 67,74 3. Lain – lain pendapatan yang Sah 3.817.327.731 21,62

## Sumber: BPS dalam Statistik Keuangan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber  –  sumber  PAD  di  dapatkan  dari  pemerintah  daerah  itu  sendiri,  jika  di  lihat, bantuan  dari  pemerintah  pusat  masih  tinggi  dan  proporsi  PAD  masih  rendah  maka perlunya  peningkatan  pendapatan  daerah  dengan  berupaya  untuk  memompa  potensi pada  keuangan  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  sangat  diperlukan  dalam  mendukung pemasukan  pendapatan  pasti  buat  mendanai  beragam tindakan  yang  dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Adapun bagian dari PAD mencakup pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  sendiri  dan  PAD lainnya yang sah. Pada semua bagian tersebut khusunya pada pajak daerah dan retribusi daerah doharapakan berkontribusi positif dalam penambahan PAD.

## Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Komponennya Tahun 2020 Rincian Rp Persen (1) (2) (3) Pendapatan Asli Daerah 1.877.707.566 100 1. Pajak Daerah 640.041.614 34,09 2. Retribusi Daerah 130.484.743 6,95 3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 125.735.981 6,70 4. Lain – Lain PAD yang Sah 981.445.228 52,26

## Sumber: BPS dalam Statistik Keuangan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber  –  sumber  PAD  Kabupaten/Kota  diKalimantan  Selatan  menurut  tahun 2020 yang berasal dari pajak daerah cukup besar sekitar 34,09 persen dan dari retribusi
daerah  sebesar  6,95  persen.  Dilihat  dari  data  tersebut  maka  pajak  dan  retribusi  daerah berpotensi  untuk  di  tingkatkan  dalam  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah.
Terdapat  hubungan  kuat  antara  perolehan  pendapatan  daerah,  keadaan  sejahtera masyarakat  dan  pembangunan  ekonomi.  Semakin  tumbuh  penerimaan  daerah  maka semakin  besar  kesempatan  untuk  membangun    ekonomi  dan  keadaan  sejahtera masyarakat.  Retribusi  daerah  dan  pajak  daerah  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan bisa  dioptimalkan  lagi  untuk  meningkatkan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah, tujuannya  agar  mendorong  pergerakan  perekonomian  dan  pembangunan  infrastruktur kabupaten/kota  diKalimantan  Selatan.  Dengan  pembangunan  ini  maka  diinginkannya perekonomian  akan  tumbuh  berkembang  dengan  tujuan  terakhirnya  adalah kesejahteraan  masyarakat.  Retribusi  daerah  dan  pajak  daerah  dipakai  untuk  mendanai pengeluaran-pengeluaran  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat seperti di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  Kontribusi,  Efektivitas,  dan  Pertumbuhan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Kemudian  Penelitian  ini  mereplikasikan  dari penelitian  Adi  &  Sulistiyowati  (2010)  yang  menganalisis  pajak  dan  retribusi  daerah dengan    rasio  efektivitas  dan  pertumbuhan  di  Kabupaten  Sleman,  selanjutnya  untuk penelitian ini penulis memperluas dari penelitian sebelumnya yaitu menambahkan rasio kontribusi  dan  memuat  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Selatan  serta  meneliti selama  periode  2011  sampai  dengan  2020  dengan  kurun  waktu  10  tahun,  Oleh  karena penulis  tertarik  untuk  mengembangkan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Kontribusi, Efektivitas  Dan  Pertumbuhan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  PAD Kabupaten/Kota  Di  Kalimantan  Selatan  Tahun  2011  –  2020”.  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  di  angkat  dalam penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  kontribusi,  efektivitas  dan  pertumbuhan  pajak  dan retribusi  daerah  terhadap  PAD  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  tahun  2011  – 2020.

## PENELITIAN TERDAHULU
Safitri  (2016)  Analisis  Pertumbuhan  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, serta Lain-Lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli daerah. Penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang  sah  ini  sangat  efektif.  Dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013  ,  rata-rata pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah  sebesar  45,73%  dengan  standar  yang  kurang berhasil, dan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah juga berada di standar yangf kurang berhasil  yaitu  sebesar  38,83%.  Kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang berhubungan  dengan  pendapatan  asli  daerah  adalah  dengan  rata-rata  sebesar  32,89% (standar  sedang)  dan  23,51%  (standar  cukup)  dan  kontribusi  PAD  lainnya  yang  sah terhadap PAD dengan rata-rata 39,28% (standar sedang).
Dengan  judul  Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Sleman Tahun  2006 sampai 2010 yang diteliti oleh Adi & Sulistiyowati (2010). Hasil
penelitian ini menampilkan bahwa efektivitas per jenis pajak dan retribusi daerah, rata- ratanya  melebihi  100%,  dan  pertumbuhan  berbagai  jenis  pajak  dan  retribusi mendapatkan pertumbuhan positif.   Dua jenis pajak daerah tergolong pajak primer dan empat jenis retribusi yang tergolong primer.

## Metode Penelitian
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah  wilayah  kabupaten/kota  di Kalimantan  Selatan  yang  berfokus  ke  pembahasan  tentang  Pendapatan  Asli  Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Pajak  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Selatan  dari  tahun 2011  sampai  tahun  2020.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Metode yang digunakan adalah dokumentasi laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan  Selatan  yang  diperoleh  dari  situs  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan Kemetrian Keuangan.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
1) Pajak daerah yang diartikan dalam penelitian ini merupakan pajak Kabupaten/Kota di  Kalimantan  Selatan  yang  digali  pemerintah  daerah  masing  –  masing Kabupaten/Kota  sesuai  daerahnya,  menuruti  undang-undang  yang  berlaku,  tanpa kompensasi dan digunakan untuk pembangunan Kaupaten/Kota.
2) Retribusi Daerah merupakan kompensansi dari pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang atau badan.
3) Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diartikan  dalam  penelitian ini merupakan  PAD  yang didapat dari masing – masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang dipungut sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku  menurut  peraturan  daerah  yang diantaranya  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pemisahan  kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

## Teknik Analisis Data
1) Rasio Kemandirian
Rasio  Kemandirian  menentukan  kemampuan  daerah  untuk  mendanai  individu pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan bantuan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi  untuk sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang dapat dirumuskan Halim (2002:128):
Rasio Kemandirian = 𝐏𝐀𝐃 𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐏 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐱 𝟏𝟎𝟎% Tabel 4.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konsultatif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif Sumber: Halim (2002:189)
2) Rasio Kontribusi
Sesuatu yang dipersembahkan sama-sama dengan sisi lain untuk tujuan tarif atau kemunduran tertentu atau yang bersama. Adapun rumus kontribusi Halim (2001):
Kontribusi = 𝐐𝐗𝐧 𝐐𝐗𝐲 x 100%
Tabel 4.1 Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria Kurang dari 10,00 Sangat Kurang Baik 10,01-20,00 Kurang Baik 20,01-30,00 Cukup Baik 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik Lebih dari 50,00 Sangat Baik Sumber : Kepmendagri tahun 2006
3) Rasio Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.
Adapun rumus efektivitas sebagai berikut Ikhsan (2015):
Efektivitas = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 x 100%
Keterangan:
Realisasi Pendapatan: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Target Pendapatan: Target Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
Tabel 4.2 Kriteria Efektivitas Presentase Kriteria Lebih dari 100 Sangat Efektif 90-100 Kurang Efektif 80-90 Cukup Efektif 70-80 Kurang Efektif Kurang dari 60 Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam buku
Arfan Ikhsan berjudul Akuntansi Sektor Publik Tahun 2015

## 4) Rasio Pertumbuhan
Laju  pertumbuhan  memperlihatkan  kinerja  daerah  dalam  menjaga  dan  memajukan keberhasilan  daerahya  dari  tahun  ke  tahun  pada  Halim  (2004).  Rumus  untuk  melihat laju pertumbuhan:
G p =  X t – X (t-1)
X (t-1) Keterangan
Gp  =  Laju  tingkat  Pertumbuhan  Pajak  Daerah  atau  Tingkat  Pertumbuhan  Retrbusi Daerah
X t = Besarnya Pajak Daerah pada tahun t / besarnya Retribusi Darah pada tahu  t X (t-1) = Besarnya Pajak Daerah pada tahun t-1 / besarnya Retribusi Darah pada tahu  t-1 (tahun sebelumnya)

## Tabel 4.3
Kriteria Petumbuhan
Presentase Kriteria 85-100 Sangat Berhasil 70-85 Berhasil 55-70 Cukup Berhasil 30-55 Kurang Berhasil >30 Tidak Berhasil Sumber : Kepmendagri tahun 2006

## HASIL DAN ANALISIS

## Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah
Berikut merupakan pola hubungan Kemandirian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 terhadap Pemerintah Pusat.
Tabel 5.10
Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun
2011-2020 Kabupaten % Pola Hub  Kota % Pola Hub Banjar 6,71 Instruktif Banjarbaru 3,32 Instruktif Barito Kuala 11,88  Instruktif Banjarmasin 3,97 Instruktif Hulu Sungai Selatan 6,76 Instruktif Hulu Sungai Tengah 8,53 Instruktif Hulu Sungai Utara 7,73 Instruktif Kotabaru 9,30 Instruktif Tabalong 6,60 Instruktif Tanah Laut 7,74 Instruktif Tapin 11,02  Instruktif Balangan 12,38  Instruktif Tanah Bumbu 7,81 Instruktif Rata - rata Kab 8,77 Instruktif Rata - rata Kota 3,64 Instruktif Rata - rata Kab/Kota 7,98 Instruktif Sumber: Data diolah
Secara rata  - rata dari hasil kemandirian keuangan daerah periode 2011 sampai 2020  sebesar  7,98%  dengan  pola  hubungan Instruktif, yang  artinya  seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2011-2020 masih ketergantungan dengan Pemerintah  Pusat  dan  belum  mandiri  dalam  menegelola  keuangan  daerahnya.  Hal  ini disebabkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  daerah  dan terribusi  daerah  masih  kurang  yang  dalam  hal  ini  merupakan  komponen  utama  dari Pendapatan Asli Daerah.
Kriteria Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah
Tabel 5.11
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 Kabupaten % Ket Kota % Ket Banjar 29.45 Cukup Baik  Banjarbaru 47.28 Baik Barito Kuala 33.45 Sedang Banjarmasin 62.37 Sangat Baik Hulu Sungai Selatan 10.57 Kurang Baik
Hulu Sungai Tengah 10.65 Kurang Baik
Hulu Sungai Utara 9.98 Sangat Kurang Baik
Kotabaru 38.83 Sedang Tabalong 35.37 Sedang Tanah Laut 15.66 Kurang Baik Tapin 23.22 Cukup Baik Balangan 13.47 Kurang Baik Tanah Bumbu 30.86 Sedang Rata - rata Kab 22.86 Cukup Baik Rata - rata Kota 54.82 Sangat Baik Rata - rata Kab/Kota 27.78 Cukup Baik

## Sumber : data DJPK data diolah
Terlihat  dari  tabel  diatas,  rata-rata  kontribusi  pajak  daerah  tahun  2011-2020 terhadap  pendapatan  asli  daerah  cukup  baik  yaitu  hanya  27,78%  (  berkisar  antara  20- 30%).  Rata-rata  kota  termasuk  kriteria  sangat  baik  yaitu  mencapai  54,82%,  sedangkan rata-rata  wilayah  kabupaten  sebesar  22,86%.  Hal  ini  sangat  beragam  antara  hasil  dari kabupaten  dengan  kota.  Kota  Banjarmasin  satu  satunya  daerah  yang  memiliki  kriteria sangat  baik  yaitu  diatas  50%  (62,37%).  Selain  itu,  Banjarbaru  termasuk  dalam  kriteria baik  karena  kontribusinya  sebesar  47,28%.  Barito  Kuala  (33,45  persen),  Kotabaru (38,83 persen), Tabalong (35,37 persen), dan Tanah Bumbu (30,86 persen) berada pada kriteria sedang. Kabupaten yang tergolong Cukup Baik yaitu Banjar dan Tapin.  Secara keseluruhan,  sebagiannya  termasuk  dalam  kriteria  kurang  baik  karena  kontribusinya terhadap PAD hanya berkisar antara 10-20%. Yang termasuk dalam kriteria kurang baik adalah  wilayah  Hulu  Sungai Tengah,  Hulu  Sungai  Selatan,  Tanah  Laut  dan  Balangan. Selain  itu,  ada  daerah  yang  termasuk  dalam  kriteria  sangat  kurang  baik  sebab  hanya berkisar kurang dari 10% yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Berdasarkan  tabel  kriteria  kontribusi  menurut  kepmendagri  tahun  2006  dengan  nilai sebesar 27,78% yaitu dengan kriteria cukup baik atau bisa disebut kurang berkontribusi, hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya dari DN & Wahjudi (2014) yang mengatakan bahwa  rata  –  rata  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota semarang sebesar 52,73% dengan kriteria sangat baik.

## Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah
Tabel 5.12
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 Kab % Ket Kota % Ket Banjar 5.71 Sangat Kurang Baik Banjarbaru 9.63 Sangat Kurang baik Barito Kuala 9.83 Sangat Kurang Baik Banjarmasin 14.79 Kurang Baik
Hulu Sungai Selatan 9.88 Sangat Kurang Baik Hulu Sungai Tengah 10.72 Kurang Baik Hulu Sungai Utara 14.73 Kurang Baik Kotabaru 10.17 Kurang Baik Tabalong 12.94 Kurang Baik Tanah Laut 4.99 Sangat Kurang Baik Tapin 10.87 Kurang Baik Balangan 7.96 Sangat Kurang Baik Tanah Bumbu 12.93 Kurang Baik Rata - rata Kab 10.07 Kurang Baik Rata - rata Kota 12.21 Kurang Baik Rata-rata Kab/Kota 10.40 Kurang Baik

## Sumber :Data diolah
Sesuai  dengan  yang  tertera  diatas,  dari  tahun  2011-2020  dilihat  dari  rata-rata kontribusi  retribusinya  senilai  10,40%  yaitu  termasuk  kriteria  kurang  baik.  Selain  itu untuk  wilayah  kota  dan  kabupaten  juga  termasuk  kategori  kriteria  kurang  baik  yaitu sebebsar  12,21%  dan  10,07%.  Jika  dibandingkan  antar  kabupaten/kota  di  Kalimantan Selatan,  ada  6  daerah  yang  termasuk  didalam  kriteria  sangat  kurang  baik,  sebab  nilai kontribusi  retribusinya  berkisar  antara  10%-20%  yaitu  Barito  Kuala,  Banjar,  Hulu Sungai  Selatan,  Tanah  Laut  Balangan  dan  Banjarbaru.  Sedangkan  7  wilayah  yang tergolong kurang baik sebab kontribusi retribusinya berkisar kurang daro 10%. Adapun wilayah  yang  termasuk  ke  kriteria  kurang  baik  yaitu  Kotabaru,  Tabalong,  Tapin  Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tabalong dan Hulu Sungai Utara.
Berdasarkan tabel kriteria kontribusi menurut kepmendagri 2006 rerata kontribusi yang didapat di retribusi daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan sebesar 10,40% dengan kriteria  cukup  baik,  berarti  kontribusi  retribusi  dapat  dikatakan  kurang  berkontribusi karena berada di bawah 50%, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari  Safitri (2016)  yang  menyebutkan  bahwa  kontribusi  retribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Tengah sebesar 23,51% dengan kritetia cukup baik.

## Kriteria Efektivitas Pajak Daerah
Tabel 5.13 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 Kab % Keterangan Kota % Keterangan Banjar 144.89  Sangat Efektif  Banjarbaru 125.31  Sangat Efektif Barito Kuala 222.98  Sangat Efektif  Banjarmasin 103.05  Sangat Efektif Hulu Sungai Selatan  122.66  Sangat Efektif Hulu Sungai Tengah  173.19  Sangat Efektif Hulu Sungai Utara 141.29  Sangat Efektif Kotabaru 113.21  Sangat Efektif Tabalong 117.18  Sangat Efektif Tanah Laut 152.88  Sangat Efektif Tapin 140.37  Sangat Efektif Balangan 186.45  Sangat Efektif Tanah Bumbu 150.93  Sangat Efektif Rata - rata Kab 151.46 Sangat Efektif Rata - rata Kota  114.18  Sangat Efektif Rata - rata Kab/Kota 145.72  Sangat Efektif

## Sumber:data diolah
Sesuai  tabel  yang  terlihat  diatas,  selama  tahun  2011-2020  dilihat  dari  rata- ratanya  kabupaten/kota,  maka  terlihat  nilainya  yaitu  sebesar  145,72%  yang  termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya yaitu sekitar 145,72% target penerimaan pajak daerah dapat dikatakan terealisasi karena melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini
terjadi  juga  pada  wilayah  kabupaten  yaitu  senilai  141,46%  dan  kota  senilai  114,18%. Jika  dilihat  perwilayahnya  maka  seluruhnya  wilayahnya  sudah  sangat  efektif  yang artinya  semua  wilayah  target  penerimaan  pajaknya  sudah  terealisasikan  atau  sudah melebihi target.
Berdasarkan  tabel  diatas  bahwa  rata  –  rata  pajak  daerah  diatas  100%  yaitu 145,72% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari  Adi & Sulistiyowati  (2010)  mengatakan  bahwa  tingkat  penerimaan  pajak  daerah  yaitu  sangat efektif jadi hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan penelitian ini.

## Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Tabel 5.14
Kriteria Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun
2011-2020 Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan Banjar 88.40 Cukup Efektif Banjarbaru 86.91 Cukup Efektif Barito Kuala 119.04 Sangat Efektif Banjarmasin 110.82 Sangat Efektif Hulu Sungai Selatan 109.66 Sangat Efektif Hulu Sungai Tengah 100.95 Sangat Efektif Hulu Sungai Utara 93.96 Efektif Kotabaru 91.44 Efektif Tabalong 95.19 Efektif Tanah Laut 121.49 Sangat Efektif Tapin 96.80 Efektif Balangan 176.37 Sangat Efektif Tanah Bumbu 103.43 Sangat Efektif Rata - rata Kab 109.33 Sangat Efektif Rata - rata Kota 98.86 Efektif Rata - rata Kab/Kota 107.27  Sangat Efektif
Sumber: Data yang di olah
Bersumber pada tabel yang terlihat diatas, dilihat rata-rata nya sepanjang tahun 2011-2020  senilai  107,27%  yang  masuk  dalam  kriteria  sangat  efektif,  artinya  sekitar 107,27%  penerimaan  retribusi  daerah  sudah  terealisasi  dan  melebihi  target.  Selain  itu, hal ini juga berlangsung pada wilayah kabupaten dan kotanya yaitu senilai 109,33% dan 98,86 dengan ktiteria sangat efektif dan efektif. Jika diamati maka pencapaian disetiap daerah  sangat  beragam.  Sekitar  tujuh  wilayah  yang  realisasinya  melebihi  target  atau yang pencapaiannya lebih dari 100%, daerahnya tersebut merupakan Barito Kuala, Hulu Sungai  Selatan,  Hulu  Sungai  Tengah,  Tanah  Laut,  Balangan,  Tanah  Bumbu  dan Banjarmasin. Adapun yang termasuk kedalam kriteria efektif yaitu yang berkisar antara 90-100% adalah Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, dan Tapin. Selanjutnya Banjar dan Banjarbaru termasuk dalam 80-90% yang artinya cukup efektif.
Berdasarkan  tabel  diatas  bahwa  rata  –  rata  retribusi  daerah  diatas  100%  yaitu 107,27%  dengan  kriteria  sangat  efektif,  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  dari  W.  Adawiyah  (2015)  mengatakan  bahwa tingkat penerimaan retribusi daerah yaitu sangat efektif.

## Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah
Tabel 5.15
Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 Kabupaten % Keterangan Kota % Keterangan Banjar 28.65 Tidak Berhasil  Banjarbaru 25.41 Tidak Berhasil Barito Kuala 35.68 Kurang Berhasil Banjarmasin 10.69 Tidak Berhasil Hulu Sungai Selatan 25.74 Tidak Berhasil Hulu Sungai Tengah 16.22 Tidak Berhasil Hulu Sungai Utara  28.40 Tidak Berhasil Kotabaru 22.33 Tidak Berhasil Tabalong 35.27 Kurang Berhasil Tanah Laut 30.45 Kurang  Berhasil Tapin 31.78 Kurang Berhasil Balangan 49.21 Kurang  Berhasil Tanah Bumbu 41.86 Kurang Berhasil Rata - rata Kab 31.42 Tidak Berhasil Rata - rata Kota 25.53 Tidak Berhasil Rata - rata Kab/Kota 30.51 Kurang Berhasil

## Sumber: Data diolah
Dapat  dilihat  dari  hasil  diatas,  selama  tahun  2011-2020  rata-rata  pertumbuhan pajaknya  kurang  berhasil  karena  nilai  yang  didapat  hanya  sebear  30,51%  atau  kurang dari 40%. Jika dilihat antara daerah lainnya maka Barito Kuala, Tabalong,Tanah Laut, Tapin  dan  Tanah  Bumbu  yang  termasuk  dalam  kriteria  kurang  berhasil  yaitu  berkisar antara 30-55% saja. Sisanya termasuk dalam kategori tidak berhasil. Naik turunnya laju pertumbuhan pajak hingga ada yang mencapai minus karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya. Seharusnya hal ini menjadi tolak ukur bagi  pemerintah  wilayah  kabupaten/kota  di  kalimantan  selatan  untuk  mengupayakan lagi  dalam  hal  manggali  kapasitas  penerimaan  pajak  yang ada  sehingga  nantinya akan meningkatkan pertumbuhan pajak.
Penelitian  ini  menghasilkan  rerata  -  rata  pertumbuhan  pajak  daerah  sebanyak 30,51%  dengan  kriteria  kurang  berhasil,  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  dari  Safitri  (2016)  yang menunjukkan  rata-rata  pertumbuhan  pajak  daerah sebesar 45,73% termasuk kriteria kurang berhasil.

## Kriteria Pertumbuhan Retribusi Daerah
Tabel 5.16
Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2020 Kabupaten % Keterangan  Kota % Keterangan Banjar -5.55 Tidak Berhasil Banjarbaru -4.60 Tidak Berhasil Barito Kuala -0.47 Tidak Berhasil Banjarmasin 14.67 Tidak Berhasil Hulu Sungai Selatan 1.38  Tidak Berhasil Hulu Sungai Tengah 7.90  Tidak Berhasil Hulu Sungai Utara  0.67  Tidak Berhasil Kotabaru 1.34  Tidak Berhasil Tabalong -1.70 Tidak Berhasil
Tanah Laut 1.06  Tidak Berhasil Tapin -4.65 Tidak Berhasil Balangan 24.42 Tidak Berhasil Tanah Bumbu 9.44  Tidak Berhasil Rata - rata Kab 3.08 Tidak Berhasil Rata - rata Kota 5.03  Tidak Berhasil Rata-rata Kab/Kota 3.38  Tidak Berhasil

## Sumber: Data diolah
Pada tabel 5.15, dapat dilihat rata-rata dari keseluruhan nya sebesar 3,38% yang artinya  masuk  dalam  kriteria  tidak  berhasil,  sama  per  rata-rata  kabupaten  maupun kotanya dengan capaian tidak berhasil. Dapat dikemukakan bahwa hal ini terjadi karena peran  pemerintah  yang  masih  kurang  dalam  menarik  retribusi  dan  pengawasan  yang masih  kurang  atau  minim  yang  dilakukan  pemerintah  kabupaten/kota  di  kalimantan selatan
Berdasarkan    penelitian  ini  rata-rata  pertumbuhan  retribusi  daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan sebesar 3,38 dengan angka positif dengan kriteria tidak berhasil. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari dari  Safitri (2016) bahwa rata – rata  retribusi  daerah  nya  positif  tetapi  masuk  kategori  tidak  berhasil,  dapat  dikatakan bahwa peneltian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kabupaten/kota  di kalimantan  selatan  tergolong  dalam  kriteria  cukup  baik  yaitu  sebesar  27,78%. Sedangkan  untuk  kontribusi  rertribusi    daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah kabupaten/kota dikalimantan selatan  yang termasuk  kriteria kurang baik hanya sebesar 10,40  persen.  Realisasi  penerimaan  pajak  daeah  kabupaten/kota  di  kalimantan  selatan tergolong  sangat  efektif  karena  sudah  melampaui  target  yang  sudah  ditetapkan  yaitu sebesar  145,72%.  Sedangkan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  di kalimantan  selatan  juga  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif  karena  mencapai 107,27%.  Dilihat  dari  pertumbuhan  pajak  daerah  kabuaten/kota  sangat  berfluktuatif, tetapi  karena  rata-ratanya  hanya  berada  di  30,51  maka  termasuk  kriteria  yang  tidak berhasil.  Untuk  pertumbuhan  retrubusi  daerah  juga  berfluktuatif  dan  hanya  mencapai 3,38 yang masuk pada kriteria tidak berhasil.

## Saran
Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis bahwa  pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa kabupaten/kota di kalimantan selatan mampu memberikan kontribusi yang cukup  besar  untuk  dapat  melaksanakan  otonomi  daerahnya  masing  –  masing.  Untuk pertumbuhan  pajak  daerah  masih  dalam  kategori  tidak  berhasil  walaupun  dapat dikatakan  berkontribusi  dan  efektif,  hal  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah kabupaten/kota khususnya di provinsi kalimantan selatan agar lebih memperhatikan lagi pajak daerah dan retribusi daerah setiap periodenya agar laju pertummbuhannya selalu positif  disetiap  tahunnya.  Untuk  implikasi  praktis,  penelitian  ini  dapat  digunakan
sebagai  saran  atau  masukan  untuk  pemerintah  Kabupaten/Kota  khususnya  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  untuk  lebih  menggali  lagi  potensi  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  di  tahun  –  tahun  berikutnya  dan  untuk  menyadarkan  wajib  pajak  dan wajib  retribusi  maka  dapat  melaui  sosialisasi  peraturan  –  peraturan  tentang  pajak  dan retribusi daerah di sosial media ataupun yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, A. S., & Sulistiyowati, F. (2010). ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 – 2010 .
Arfan Ikhsan, Muhammad Yamin Noch, Heny Triastuti Kurnia Ningsih, H. (2015).
Akuntansi Sektor Publik .
DN, A. H., & Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DAN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) , 21 (2), 189–206.
Halim, A. (2001). Akuntansi Sektor Publik (Salemba Em). Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Bunga Rampai.
Miranda, W. (2019). KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA MAKASSAR. In digilibadmin.unismuh.ac.id .
Safitri,  dhyni inka. (2016). ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH , .
Undang - Undang Republik Indonesia. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (hal. 1–68). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004 Undang - Undang Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Vol. 21, Nomor 1, hal. 1–124).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009 Undang - Undang Republik Indonesia. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Vol. 39, Nomor 1, hal. 1–15). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu- no-23-tahun-2014 W. Adawiyah, I. C. K. (2015). ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI ANALYSIS . 5 (December), 118–138.