Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## Manajemen Peta Jalan ( Roadmap ) Persandian Pemerintah Daerah Di Indonesia
R Wisnu Prio Pamnungkas 1 , Rakhmi Khalida 2 Universitas Bhayangkara Jl Raya Perjuangan Marga Mulya, Bekasi Utara, (021) 88955882 wisnu.prio@dsn.ubharajaya.ac.id 1) ,  rakhmi.khalida@dsn.ubharajaya.ac.id 2)

## Abstract
The present coding is safeguarding public information, not only guaranteeing security against confidentiality,  but  on  aspects  of  integrity,  authenticity,  accessibility,  availability  and  non- denial  of  information.  Security  is  not  only  in  the  password  room  and  is  not  only  done  by Sandiman,  but  more  broadly  to  safeguard  ICTs  and  col-laborate  with  information  security management systems. In order to carry out these functions, it is necessary to make a road map which is a detailed work plan for coding operations. The research method used is descriptive made with reference to Planning, Implementation, Monitoring and Evaluation and Reporting. The  results achieved  in  this  study  are  roadmaps that  can  be  used as a  reference  for  regional governments in the Indonesian territory.
Keywords : Encryption, Authenticity, Accessibility, Availability, Roadmap

## Abstrak
Persandian sekarang adalah pengamanan informasi publik, bukan hanya jaminan keamanan terhadap  aspek  kerahasiaan,  tetapi  terhadap  aspek  keutuhan,  keotentikan,  keteraksesan, ketersediaan,  dan    penyangkalan  terhadap  informasi.  Pengamanan  bukan  hanya  di  kamar sandi  dan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  sandiman,  tetapi  lebih  luas  ke  pengamanan  TIK  dan berkolaborasi  dengan  sistem  manajemen  keamanan  informasi.  Agar  dapat  melaksanakan fungsi-fungsi  tersebut,  perlu  dibuat  peta  jalan  (Roadmap)  yang  merupakan  rencana  ker-ja rinci penyelenggaraan persandian. Metode  penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mengacu  pada  pada  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi  serta  Pelaporan. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah roadmap persandian yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah di wilayah Indonesia.
Kata kunci : Enkripsi, Keaslian, Aksesibilitas, Ketersediaan, Peta Jalan

## 1. PENDAHULUAN
Beralihnya  tata  kelola  pemerintah  menuju  era  digital,  memunculkan inovasi-inovasi baru, khu-susnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik,  komunikasi  publik  dan  sebagainya  [1][2].  Pemanfaatan teknologi  sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pe-layanan, serta efisiensi sumber daya, tetapi di balik kemudahan yang didapat tersebut berpotensi  menimbulkan  ancaman  keamanan  informasi.  Upaya  keamanan informasi  perlu  dilakukan  berupa    pengamanan  aplikasi  dan  sistem elektronik,  dalam  hal  ini  peran  persandian  dan  keamanan  informasi dibutuhkan,  sebagai  entitas  pengaman  informasi  melalui  penyelenggaraan persandian [2].
Persandian  atau  dikenal  dengan  sebutan  kriptologi  adalah  kegiatan  di bidang  pengamanan  informasi  rahasia  yang  dilaksanakan  dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. [3]. Menurut Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia No. 7 dan  No.  9  Tahun  2016  dalam  menyelenggarakan  persandian,  instansi pemerintah  harus  me-nyelenggarakan  pengendalian  persandian  di lingkungan  instansinya  masing-masing  sesuai  dengan  kebijakan  persandian [7][8].  Melihat  kondisi  tersebut  peningkatan  kompetensi  sumber  daya manusia (SDM) persandian dalam pengamanan informasi, keamanan aplikasi atau  sistem  elektronik  di  lingkungan  menjadi  sangat  penting  [4].  Fungsi persandian  sekarang  berbeda  dengan  fungsi  persandian  sebelumnya.  Jika sebelumnya  urusan  persandian  hanya  sebatas  pengamanan  berita  rahasia, sangat  tertutup,  dilaksanakan  oleh  sandiman,  dan  belum  menyatu  dengan TIK,  maka  sekarang  persandian  mencakup  fungsi  yang  lebih  luas. Berdasarkan  Undang-Undang  Re-publik  Indonesia  No.  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  persandian  sekarang  adalah pengamanan  informasi  publik,  bukan  hanya  jaminan  keamanan  terhadap aspek  kerahasiaan,  tetapi  terhadap  aspek  keutuhan,  keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan  pen-yangkalan terhadap informasi [5].
Persandian  memberikan  pelayanan  bukan  hanya  kepada  pimpinan daerah tetapi juga perangkat daerah termasuk staff [6]. Pengamanan bukan hanya di kamar sandi dan tidak hanya dilakukan oleh sandiman, tetapi lebih luas  ke  pengamanan  TIK  dan  berkolaborasi  dengan  sistem  manajemen keamanan informasi. Pada prakteknya dengan memiliki Roadmap persandian pada  setiap  daerah  di  Indonesia    dapat  memberikan  kemudahan  dalam penyusunan  rencana  kerja  dan  kegiatan  di  bidang  persan-dian  masa  depan sehingga fungsi pengamanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik [12].    Sasaran  penyusunan Roadmap persandian  yaitu  semua  pihak stakeholder  yang  terkait  akan  persandian  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  pemerintah  daerah.  Manajemen Roadmap dapat  menjadi  salah satu solusi dalam rangka dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas.
Sampai  saat  ini  kesadaran  akan Roadmap persandian  masih  sangat kurang.  Berdasarkan  studi  dari  Ahmad  Budiman  pada  tahun  2016  praktek persandian belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis resiko dan  ancaman  yang  paling  mendominasi  adalah  terbatasnya  SDM  sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah menetapkan informasi berklasifikasi.  [1].  Peran  Lembaga  Sandi  Negara  selaku  pembina  tunggal persandian  perlu  memfasilitasi  pengembangan  kompetensi  dengan menyelenggarakan Diklat fungsional maupun Diklat teknis yang aplikatif [4]. Setiap daerah dan kota yang mengadopsi smart city perlu menentukan ruang lingkup Roadmap persandian.  Lingkup Roadmap persandian  yang  dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah di Indonesia adalah melakukan identifikasi terkait aspek-aspek apa saja yang akan  dikembangkan, meliputi infrastruktur  dan  perangkat  keras,  sistem  informasi,  aplikasi,  layanan  dan SDM,  lalu  melakukan  environment  scanning  untuk  memberikan  gambaran tentang  kondisi  SDM  persandian  saat  ini,  lalu  menentukan  sasaran  jangka menengah  untuk  memperoleh  sasaran  strategis,  menyusun  program  dan
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
rencana  kegiatan  secara  rinci,  dan  menyusun  draft Roadmap [9][10][11]. Ruang  lingkup  tersebut  dapat  memperkecil  hambatan  setiap  pemerintah daerah untuk memiliki Roadmap persandian.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Roadmap merupakan  peta  atau  panduan  yang  digunakan  sebagai petunjuk  arah  jalan. Roadmap adalah  rencana  rinci  yang  memuat  tahapan sistematis  mengenai  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  dalam  kurun waktu  tertentu  [3].  Menurut  bidang  umum  Lembaga  Sandi  Negara  fungsi persandian pada Pemerintah Kabupaten/Kota [4] adalah sebagai berikut.
A. Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi,
B. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
C. Dukungan  Layanan  Operasional  Persandian  untuk  Keamanan Informasi.
D. Pengawasan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Internal.
Metodologi Pembuatan Roadmap Persandian adalah sebagai berikut.
A. Metode Pengumpulan Data
Dalam membuat kajian ini, penulisan melakukan pengumpulan data dengan Studi pustaka.
1) Studi Pustaka
Hal  ini  dilakukan  untuk  pendekatan  secara  teori  dan  konsep pendukung terhadap masalah yang dikaji. 2) Observasi Menggunakan  metode  ini  dengan  cara  melakukan  pengamatan langsung  di  Dinas  Komunikasi  dan  informatika  dan  website  lain yang  berkaitan  dengan  tujuan  agar  mendapatkan  data  yang relevan  dan  lebih  rinci  sehingga  dapat  memperoleh  data-data yang diperlukan dalam penelitian. 3) Wawancara Melakukan  kunjungan  langsung  ke  Dinas  Komunikasi  dan Informatika dan bertemu lang-sung untuk melakukan wawancara dengan seksi Persandian.

## B. Tahapan Penyusunan Roadmap
Pada  tahapan  ini  adalah  melakukan  serangkaian  kegiatan  berikut, yaitu :
1) Keadaan Sebelum dan Saat ini (sebagai bentuk Baseline). Keadaan Sebelum dan Keadaan Saat ini adalah, di mana data-data sebagai informasi dari perusahaan  / organisasi yang dibutuhkan dalam menyusun kebutuhan rancangan roadmap .
2) Tujuan yang Ingin Dicapai
Tujuan  apa  yang  akan  dicapai,  harus  sudah  ditentukan  terlebih dahulu  di  awal.  Diketahui  dan  dipahami  bersama  oleh  tim.
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Sehingga  semua  yang  memahami  peranan  penyusunan roadmap ini mengerti, paham dan akan meng-implementasikan-nya
3) Sasaran dari Setiap Tahap
Roadmap pada  umumnya  di  awali  dengan  pembahasan  Grand Design atau Blue Print yang sudah dimiliki. Pembahasan Rencana Kerja  Jangka  Panjang,  selalu  memiliki  poin-poin  ter-tentu  yang dapat  digunakan  untuk  pembahasan  yang  lebih  rinci  dan  dapat digunakan  se-bagai  penyusunan roadmap dengan  jangka  waktu yang lebih pendek.
4) Indikator Pencapaian Sasaran
Sesuai dengan  hal di atas, bahwa sasaran-sasaran  pada tahapan- tahapan pelaksanaan roadmap penting untuk memudahkan dalam hal  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan.  Maka,  masing-masing tahapan  tersebut  harus  memiliki  indikator  pencapaian.  Yaitu indikator keberhasilan dari sebuah sasaran.
Dengan  adanya  indikator  ini,  kita  sebagai  penyusun roadmap akan dapat dengan mudah proses pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan. Apakah  pelaksanaan  tersebut  sudah  mencapai  sasaran?  Ataukah  sudah terpenuhinya indikator pencapaian? Atau bahkan, indikasi-indikasi apa yang dapat  menandakan  bahwa  sasaran-sasaran  tersebut  tercapai  sehingga standar keberhasilan yang diperoleh dapat dibentuk / disiapkan sejak dini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  tahapan  yang  akan dilakukan  saat  proses  penyusunan Roadmap p  Adapun  tahapan-tahapan tersebut dapat tergambar sebagai berikut.
Gambar 1. Work Breakdown Structure Roadmap Persandian
Penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Inisiasi
Dalam  tahap  ini,  pembahasan  yang  dilakukan  lebih  pada  konfirmasi kebutuhan  pengguna  (User  Requirement).  Pembahasan  dengan  user-user terkait  akan  sangat  berarti  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyusunan Roadmap persandian,  dari  sumber  data  dan  informasi  hingga  perencanaan
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
kebutuhan  kedepan  dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun.    Bentuk  pem- bahasan  akan  dituangkan  pada  dokumen  sebagai  bagian  dari  Pelaporan pelaksaan di awal kegiatan sesuai pada tahapan Inisiasi, dengan menandakan aktifitas  Kick  Of  Meeting  untuk  kegiatan  bisa  dimulai.    Pelaksanaan  Inisiasi ini dilakukan di bulan pertama kegiatan dan in-isisasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
a. Pembahasan Persiapan
b. Perencanaan
Roadmap pada  umumnya  di  awali  dengan  pembahasan  Grand  Design atau  Blue  Print  yang  sudah  dimiliki.  Pembahasan  Rencana  Kerja  Jangka Panjang,  selalu  memiliki  poin-poin  tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk pembahasan  yang  lebih  rinci  dan  dapat  digunakan  se-bagai  penyusunan roadmap dengan jangka waktu yang lebih pendek. Sesuai  dengan  hal  di  atas,  bahwa  sasaran-sasaran  pada  tahapan- tahapan  pelaksanaan Roadmap penting  untuk  memudahkan  dalam  hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Masing-masing tahapan tersebut harus memiliki  indikator  pencapaian,  yaitu  indikator  keberhasilan  dari  sebuah sasaran.  Indikator  digunakan  sebagai  penyusun roadmap sehingga  dengan mudah  dilakukan  proses  pelaksanaan  dan  monitoring  evaluasi  kegiatan. Indikator  pencapaian  yang  dapat  diketahui  adalah  tentang    pelaksanaan tersebut sudah mencapai sasa-ran ataukah indikasi yang dapat menandakan bahwa  sasaran-sasaran  tersebut  tercapai  se-hingga  standar  keberhasilan yang diperoleh dapat dibentuk / disiapkan sejak dini.

## 2. Perancangan dan Penyusunan Draft Roadmap
Tahapan  Perancangan  dan  Penyusunan  Draft Roadmap merupakan tahap  pelaksanaan  dimulainya  penyusunan Roadmap .  Dimulai  dari Pertengahan bulan Pertama hingga Perten-gahan bulan ke dua. Yaitu:
a. Perancangan
b. Penyusunan Draft Roadmap
Penyusunan  Draft Roadmap dengan  mengikuti  tahapan  persiapan  di atas,  melalui  perolehan  dan  ketersediaan  data  dan  informasi  dan ditentukannya sasaran dari masing-masing tahapan, Roadmap mulai disusun sebagai pernyataan kegiatan penyusunan roadmap persandian dimulai.
Roadmap yang akan disusun, dalam hal ini dibuat dalam bentuk draft tersebut  lebih  mengarah  pada  penyusunan  yang  sifatnya  terbagi  menjadi beberapa  bagian  dalam  hal  Persandian  yang  sudah  tentu  adalah  dalam  hal Persandian seperti ketersediaan, penyangkalan dan otentifikasi, yaitu untuk obyek bidang:
A. Tahap Prosedur Standar Operasional Perijinan 1) Daftar Perijinan
2) Pembuatan Sertifikat elektronik
i. Tanda Tangan Digital ii. Email Proteksi iii. Web Proteksi
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## B. Tahap Persiapan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM).
C. Tahap Infrastruktur (Prasaranan dan Sarana) dan Pendukung lainnya 1) Jaringan Komunikasi
2) IT Security Assessment
Pelaporan  berikutnya  adalah  sebagai  pelaporan  di  fase  perancangan. Dengan  dilakukan  laporan  pekerjaan  dalam  bentuk  laporan  antara  dan dipaparkan,  diperuntukan  dalam  rangka  berita  acara  penyelesaian  tahapan perancangan dan penyusunan draft Roadmap . Dengan  dipaparkan  draft roadmap dan  disepakatinya  bentuk-bentuk tahapan  dan  sasaran Roadmap tersebut,  maka  kedua  pihak  dapat menyatakan  tahapan  draft  penyusunan Roadmap selesai  dan  dapat dilanjutkan  ke  tahap  finalisasi Roadmap .  Sesuai  dengan  tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama sebelumnya.
Memberikan  pernyataan  bahwa  apa  yang  diharapkan  sebagaimana dinyatakan  dalam  “Pendahuluan”  akhirnya  dapat  diperoleh  hasil  dalam “Hasil dan Pembahasan”, sehingga terdapat kesesuaian. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya.

## 3. Finalisasi Roadmap
Finalisasi Roadmap dijelaskan  dengan  paparan  Pelaporan  hasil dokumen akhir dari Roadmap yang sudah disusun sebagai tahap final. Hasil lanjutan dari pembahasan Roadmap yang  dilakukan  di  tahap  sebelumnya. Dengan  memverifikasi  dan  klarifikasi  draft Roadmap terhadap  user stakeholder, maka akan memberikan kepastian akan susunan Roadmap yang akan diimplementasikan.
Secara  umum,  langkah  yang  dimungkinkan  adalah  mengundang stakeholder  terkait.  Di-mana  sebelumnya  adalah  diundang  dalam  rangka membantu  atas  dukungan  pihak  Eksekutif  akan  terbentuknya Roadmap , maka saat ini stakeholder diundang kembali untuk memasti-kan pembahasan sebelumnya dalam bentuk Uraian Tahapan sebagai Roadmap .
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## Gambar 2. Fishbone Kerangka Kebutuhan Roadmap
Menampilkan  format Roadmap yang  diharapkan  melalui  Tugas  dan  Fungsi dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  Bidang  Statistik  dan  Persandian, terutama  pada  Seksi  Persandian.  Membuat  Perencanaan,  Pelaksanaan, Pemantauan  dan  Evaluasi  serta  Pelaporan  untuk  pen-capaian  sasaran,  dari kualitas  dan  kuantitas  hingga  sebagai referensi  pembiayaan  atau    pengang- garan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Tahapan roadmap ,  yang dihasilkan untukn rentang wak-tu 5  tahun diantaranya :
a. Menghimpun, pengolahan dan evaluasi data di lingkup Seksi Persandian;
b. Menyusun  peraturan  teknis    tata  kelola  persandian  untuk  pengamanan informasi,  meliputi  :  pengelolaan  informasi  berklasifikasi;  pengelolaan sumberdaya manusia sandi; pengel-olaan perangkat lunak persandiaan; pengelolaan  perangkat  keras  persandian  dan  pengel-olaan  jaring komunikasi sandi;
c. Menyusun  peraturan  teknis  operasional  pengelolaan  komunikasi  sandi antar  perangkat  daerah  di  lingkungan  pemerintah  kota  dan  peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
d. Menyusun rencana kebutuhan sumberdaya manusia sandi;
e. Melakukan  pengembangan  kompetensi  sumber  daya  manusia  sandi melalui  program  pen-didikan,  pelatihan,  fasilitasi,  asistensi,  bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
f. Melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  terhadap  perangkat  lunak persandiaan,  perangkat  keras  persandiaan  dan  jarring  komunikasi persandiaan;
g. Merancang  pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
h. Melakukan  pengadaan,  penyimpanan,  distribusi  dan  pemusnahan perangkat keras persan-dian;
i. Menyusun  rencana  kebutuhan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak persandiaan  dalam  operasional  komunikasi  sandi  antar  perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
j. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
k. Melakukan  pengelolaan  Security  Operation  Center  (SOC)  dalam  rangka pengamanan in-formasi dan komunikasi;
l. Melakukan  pemulihan  data  atau  system  jika  terjadi  gangguan operasional persandiaan dan keamanan informasi;
m. Melakukan  program  pengawasan  internal  di  lingkungan  Seksi Persandian;
n. Melakukan  bimbingan,  petunjuk  dan  membagi  tugas  kepada  bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
Dokumen  akhir  dari  kegiatan  ini  adalah  sebagai  bentuk  finalisasi kegiatan.  Output  dari  pelaksanaan  tersebut  adalah Roadmap yang  akan diimplementasikan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  sehingga  akan  digunakan sebagai  arahan  perjalanan  ke  depan  dalam  Lembaga  Persandian Pemerintahan
Referensi-referensi  yang  dijabarkan  dan  diuraikan  sesuai  dengan kebutuhan  dalam  pembu-atan Roadmap menjadikan  landasan  dasar pelaksanaan  kegiatan  Penyusunan Roadmap .  Dokumentasi  Finalisasi Roadmap juga  sebagai  penanda  bahwa  waktu  pelaksanaan  kegiatan Penyusunan Roadmap sudah  berakhir.  Sehingga  semua  aktifitas  kegiatan dapat ditutup atau di-akhiri dengan masuk ke proses serah terima.

## 4.  SIMPULAN
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintah  sebagai  bagian  dari salah  satu  stakeholder  sangat  mendukung  akan  terlaksananya  kegiatan Penyusunan RoadMap Persandian. Sehingga diharapkan fungsi-fungsi bidang persandian  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  pengamanan  informasi publik  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan,  sasaran  yang ingin dicapai dengan indikator yang disepakati bersama.
Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi  dan  Pelaporan, dapat mendukung kemajuan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang  Statistik  dan  Persandian,  Seksi  Persandian.  Sehingga  Peta  Jalan (RoadMap)  akan  memberikan  referensi  pencapaian  (milestone)  baik  dari kualitas dan kuantitas maupun arahan pembiayaan/penganggaran.
RoadMap  Persandian  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  dibuat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan rencana kerja dan  kegiatan  di  Dinas  Kominfo  dan  Informatika,  Bidang  Statistik  dan Persandian,  Seksi  Persandian  ke  depannya  sehingga  fungsi  pengamanan informasi  publik  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  periode  waktu  yang ada.
Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, pp. 44-52 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Sebagai  saran  dari  kelanjutan  kegiatan  ini,  RoadMap  Persandian tersebut  masih  perlu  dikembangkan  lagi  melalui  pembuatan  detil pelaksanaan  melalui  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  dan  IK  (Instruksi Kerja)  sebagai  tahapan-tahapan  yang  komprehensif.  Sehingga  RoadMap dapat langsung diimplementasikan di lingkungan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ahmad  Budiman.  Urgensi  Pengaturan  Persandian  Di  Pemerintah  Daerah.
Majalah Info Singkat: Pemerintah Dalam Negri. 2016 [2] DISKOMINFO  JATENG.  Persandian  Dituntut  Mampu  Jamin  Keamanan Informasi. Diperoleh 28 November 2018, dari http://diskominfo.jatengprov.go.id/berita/persandian-dituntut-mampu- jamin-keamanan-informasi/ (2017, 17 Oktober).
[3] Hadi  WibowoApakah  Persandian  itu?  Diperoleh  28  November  2018,  dari https://hadiwibowo.wordpress.com/2009/04/11/apakah-persandian-itu/. (2009, 11 April).
[4] Orvala  Rizqy.  Persandian  Sebagai  Pengaman  Informasi.  Diperoleh  30 November 2018, dari https://www.academia.edu/32404569/PERSANDIAN_SEBAGAI_PENGAMA NAN_INFORMASI (2016, 31 Mei). [5] Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta. 2008 [6] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Jakarta. 2016 [7] Republik  Indonesia.  Peraturan  Kepala  Lembaga  Sandi  Negara  No.9  Tahun 2016  Tentang  Nomen-klatur  Perangkat  Daerah  Dan  Unit  Kerja  Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Lembaga Sandi Negara. Jakarta. 2016 [8] Republik  Indonesia.  Peraturan  Kepala  Lembaga  Sandi  Negara  No.7  Tahun 2017,  Tentang  Pe-doman  Penyelenggaraan  Persandian  Untuk  Pengamanan Informasi  Di  Lingkungan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Dan Kabupaten/Kota. Lembaga Sandi Negara. Jakarta. 2017 [9] Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.53  Tahun 2017, Tentang Badan Siber dan dan Sandi Negara. Jakarta. 2017 [10] Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.133  Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan dan Sandi Negara. 2017 [11] Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.133  Tahun 2017,  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan dan Sandi Negara. 2017 [12] Republik  Indonesia.  Pedoman  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.5 Tahun  2016  Tentang  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2015-2019  Di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika. Jakarta. 2016