e-ISSN: 2621-606X DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH  DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI  MIKRO DI BIMA
Jairin 1
STIS AL-ITTIHAD Bima rienata_31@yahoo.com

## Kata kunci:
Perbankan Syariah,
Ekonomi Mikro
Keyword:
Sharia Banking,
Micro Economy

## Abstrak
Perubahan tataran hidup masyarakat di Bima dengan dipengaruhi oleh berbagai tataran media, membuat  pergeseran  terhadap  tataran  dan  pola  hidup  Masyarakat  Bima,    mulai  dari  tatacara pengembangan Ekonomi maupun terhadap persaingan trust terhadap kinerja baik  kinerja Bank Syariah  maupun  pada  kinerja  perbankan  konfesional.  Pada  Era  modern  segala  lini  informasi didapati oleh masyarakat Bima,  Kemudian diuraikan mengenai isu-isu strategis pendidikan di kancah internasional  maupun  nasional. Masalah rendahnya  kualitas pendidikan  kita pun tidak luput dari perhatian artikel ini. pada bagian berikutnya, artikel ini mengangkat pengembangan ekonomi  syariah,  and  influancing  develop  islam  perbankan  terhadap  peningkatan  ekonomi masyarakat  di  Bima  in  modern  era  ini.  Asumsi  yang  mendasari  artikel  ini  ialah  era  modeen mempunyai  implikasi  terhadap  perlunya  reformasi  pendidikan  dan  ekonomi  di  Bima. Tujuannya  agar  pendidikan  mempunyai  kemampuan  untuk  mengakomodasi,  mengantisipasi, dan  merespons tantangan dan perubahan  yang  sedang dan akan terjadi. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pembaharuan, maka pendidikan di Indonesia akan ketinggalan oleh irama perubahan

## Abstract
Changes  in  the  level  of  life  of  the  people  in  Bima  are  influenced  by  various levels  of  media,  making  a  shift  to  the  level  and  lifestyle  of  the  Bima Community,  ranging  from  economic  development  procedures  to  trust competition  on  the  performance  of  both  Sharia  Bank  performance  and confessional  banking  performance.  In  the  modern  era  all  lines  of  information were found by the Bima community, and then elaborated on the strategic issues of  education  in  the  international  and  national  arena.  The  problem  of  the  low quality of our education does not escape the attention of this article. In the next section,  this  article  raises  the  development  of  Islamic  economics,  and influancing the development of Islamic banking to improve the economy of the community  in  the  modern  Bima  in  this  era.  The  assumption  underlying  this article  is  the  modeen  era  has  implications  for  the  need  for  education  and economic  reform  in  Bima.  The  goal  is  that  education  has  the  ability  to accommodate,  anticipate,  and  respond  to  challenges  and  changes  that  are  and will occur. Conversely, if no renewal is carried out, then education in Indonesia will be left behind by the rhythm of change.
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316

## A. Pendahuluan
Pada saat ini kita sudah memasuki abad ke- 21  atau  milenium  ketiga  yang  disebut-sebut sebagai  era  globalisasi.  Ciri  utama  era modern  adalah  terjadinya  persaingan  yang makin  ketat,  tetapi  pada  saat  bersamaan kerjasama  dankesalingtergantungan  juga makin  kuat.  Sebagian  orang  juga  menyebut era  sekarang  dan  yang  akan  datang  sebagai “the  age  of  comlexity  and  chaos”  yang ditandai  oleh  usangnya  berbagai  teori  lama serta  cara  berfikir  linier  dan  konvensional dalam menghampiri persoalan yang dihadapi.  Sebagai  penggantinya,  dituntut cara  pendekatan  baru,  teori  baru,  perspektif baru, karena realitas persoalan yang dihadapi juga berbeda dengan di masa-masa sebelumnya. Sementara sebagian orang lagi, seperti Akbar S. Ahmed (2001:43) 1
menyebutkan  bahwa  sentral  era  modern adalah kapitalisme, demokrasi, dan “kesamaan” gender (equality); yang terakhir
1 Akbar S. Ahmed,  Kualiti konsep Pelayanan Publik. (Jakarta Tinta Press, 2001 Hal. 43)
ini  justru  ditolak  oleh  seluruh  utusan  dunia Islam dengan disodorkannya konsep “kesetaraan” (equity).
Pertanyaan  pokok  dan  mendasar yang  ingin  dijawab  oleh  artikel  ini  adalah: bagaimanakah meningkatkan kualitas pendidikan di era globalisasi? Tapi sebelum menjawab  pertanyaan  ini  kiranya  perlu dipertanyakan pula: seberapa besar keberhasilan  atau  kegagalan  pendidikan nasional kita? Atau secara lebih khusus lagi, seberapa  besar  keberhasilan  atau  kegagalan sekolah  kita?  Kemudian,  model  ekonomi yang  bagaimanakah  yang  sangat  sesuai dengan agama, budaya bangsa, dan tantangan  globalisasi?    Untuk  menjawab pertanyaan  pokok  dan  mendasar  yang pertama  kiranya  perlu  dibuat  patokan- patokan,  atau  ukuran-ukuran  keberhasilan dan  kegagalan  suatu  pendidikan.  Secara umum  pendidikan,  terutama  persekolahan, diadakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  4 hal  berikut:  (1)  peningkatan  kecerdasan,  (2) peningkatan keterampilan hidup, (3)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
peningkatan  akhlak  dan  moralitas,  dan  (4) peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan,  atau keberagamaan 2 .  Marilah  kita  evaluasi  satu persatu tolok-ukur keberhasilan atau
kegagalan pendidikan itu.
Di  era  modern  yang  membuat  ”bingung” sebagian  besar  masyarakat  ini  agama menjadi  tempat  kembali  yang  paling menentramkan.  Tapi  persoalannya  untuk bisa  hidup  secara  lebih  baik  –  dalam  artian material  –  diperlukan  penguasaan  IPTEK yang  lebih  tinggi.  Sekolah  umum  hanya memberikan  kepuasan  dalam  penguasaan IPTEK  saja,  sementara  sekolah  Islam  dan madrasah  hanya  memberikan  kepuasan dalam  penguasaan  AGAMA.  Masyarakat menghendaki  suatu  lembaga  pendidikan yang  mengunggulkan  segi  IPTEK  dan AGAMA  sekaligus.  Di  bidang  ekonomi, tampaknya  pendidikan  ekonomi  syari`ah sebagai  alternatif.  Di  sinilah  peluang  bagi pengembangan  pendidikan  Islam  di  era globalisasi.
. .
2 (1) peningkatan kecerdasan, (2)
peningkatan  keterampilan  hidup,  (3) peningkatan akhlak dan moralitas, dan
(4) peningkatan keimanan dan ketakwaan, atau beragamaan

## B. ERA  MODERN  DAN  MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
1. Pengertian Modern Era
Menurut  Rizqullah  (2005:  47) 3 ,  pada dasarnya  modern  Era  merupakan  fenomena komersial,  bukan  politik,  yang  didorong oleh para pengusaha dan pedagang, bukannya  oleh  para  politisi  atau  birokrat. Tantangan  paling  sulit  yang  berhubungan dengan  globalisasi  adalah  tantangan  yang dihadapi  para  pebisnis.  Namun  demikian, walaupun  akarnya  komersial,  globalisasi telah  menimbulkan  masalah-masalah  social, politik,  dan  budaya  yang  sangat  besar. Sebagai  misal,  inisiatif-inisiatif  NAFTA mulai mengaburkan batasan-batasan Negara. Ini bukan berarti batasan Negara dilemahkan, tapi para politisi harus bersungguh-sungguh mengkaji ulang
sejumlah asumsinya tentang peranan
pemerintahan. Apa pun alasannya,
3 Rizqullah (2005). Masa Depan Perbankan Syari'ah  Indonesia.  Jakarta.  CV.  Pena Ilmu
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
globalisasi  jelas-jelas  telah  mengubah  sudut pandang politisi modern.
Untuk  memahami  modern  era,  Syarif, Hidayat  (2004:65) 4 menjelaskan  empat konteks  penggunaan  istilah  globalisasi. Pertama,  (toy  businessman)  menganggap globalization is a set of fact about suppliers, customers,  and  workers.  Jadi,  globalisasi adalah  seperangkat  fakta  tentang  barang, pelanggan dan pekerja. Woo tidak mempermasalahkan  banyak  persepsi  yang bertentangan  mengenai  kapitalisme  yang mempengaruhi kehidupan. Ia tidak menggunakan istilah globalisasi selain untuk "pemasaran".  Dalam  kasus  ini,  ungkap Micklethwait,  John  &  Wooldridge,  Adrian (2000:  56) 5 ,  memang  tidak  seperti  orang pada umumnya yang memandang globalisasi sebagai  alasan  jitu  untuk  segala-galanya. 4 Syarif,  Hidayat. Peningkatan  Kualitas SDM  Menyongsong  Era  Globalisasi.
(Surabaya.  Intan    Perkasa  2004.  Hal. 47)
5 Micklethwait, John & Wooldridge, Adrian
. A Future Perfect : The Challenge and Hiddin  Promise  of  Globalization, (New  York:  Crown  Publishers.  2000
Hal. 56)
Kedua, di kalangan pemerintahan, penggunaan  istilah  globalisasi  mengacu pada  upaya  men-justifikasi  sesuatu  untuk mempertahankan  nilai  tukar  yang  bersifat fix,  bukannya  untuk  perbaikan  pendidikan. Ketiga,bagi  penganut  budaya  konservatif, globalisasi merupakan isyarat yang mengacaukan  mereka  dari  dunia  modern. Keempat,  bagi  orang  di  dunia  industri dengan teknologi tinggi, globalisasi merupakan  satu  dari  sejumlah  kata  yang harus  dibuktikan.  Dalam  beberapa  hal  yang menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan  dunia,  mitos  tentang  globalisasi merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindarkan.
Menurut Syarif, Hidayat (2004:90), 6
terdapat lima mitos globalisasi: (1) globalisasi  menggiring  kemenangan  bagi perusahaan besar, (2) globalisasi menggiring pada  era  produk  universal,  (3)  globalisasi
6 Syarif, Hidayat (2004). Peningkatan
Kualitas  SDM  Menyongsong  Era
Globalisasi. ( Surabaya. Intan  Perkasa.
2004 Hal: 90)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
dapat mengakhiri perputaran bisnis tradisional, (4) globalisasi merupakan
permainan
menang-kalah, dan (5)
globalisasi mengandung arti bahwa keberadaan geografis tidak menjadi permasalahan. Kelima mitos di atas tidaklah benar.
Pertama, tidak benar bahwa hanya perusahaan  besar  saja  yang  akan  menjadi pemenang.  Kedua,  tidak  sepenuhnya  benar globalisasi  menggiring  pada  era  produk universal.  Sebagai  contoh  Coca-cola,  tetap saja  harus  beradaptasi  dengan  kekuatan local.    Ketiga,  bisnis  tradisional  tidaklah tersisihkan.  Namun  karena  globalisasi  ini juga perusahaan tradisional mengikuti perkembangan  global  yang  bukan  mustahil akan  berperan  dalam  era  globalisasi. Keempat,  keyakinan  dan  kenyataan  bahwa globalisasi  mencerminkan  sebuah.  Kelima, maksud dari mitos "globalisasi mengandung arti  bahwa  keberadaan  geografis  tidak menjadi  permasalahan"  adalah  tidak  adanya batas  bagi  ruang  udara  dan  langit  dalam
kaitannya  dengan  media  komunikasi  seperti internet,  media    elektronik,  dan  teknologi siber.
2.  Bagaimana  dan  Mengapa  terjadinya Globalisasi
Globalisasi  bukanlah  sesuatu  yang  sama sekali  baru  bagi  umat  manusia,  termasuk bagi kita bangsa Indonesia. Globalisasi yang diartikan  sebagai  semakin  terbukanya  lalu lintas  manusia,  barang,  jasa,  dan  informasi antarnegara,  sesungguhnya  telah  terjadi sejak dulu kala. Dengan demikian, globalisasi yang terjadi sekarang merupakan kelanjutan  dari  waktu-waktu  sebelumnya, tapi tentunya dengan intensitas dan ekstensitas yang lebih tinggi.
Globalisasi  adalah  suatu  tatanan  di  mana dunia menjadi begitu terbuka dan transparan sehingga  seakan-akan  tidak  ada  lagi  batas antar  negara.  Kecenderungan  inilah  yang oleh  Karim,  Adiwarman  Azwar  (2005:65) 7
7 Karim,  Adiwarman  Azwar. Implementasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia. (Bogor. Tinta  Aksara. (2005. Hal: 65)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
disebut  sebagai  the  borberless  world.
Globalisasi  terutama  dan  dimulai  dalam bidang  informasi  dan  ekonomi  yang kemudian mempunyai implikasi pada bidang-bidang lain.
Globalisasi  merupakan  suatu  keniscayaan karena didorong dan dipercepat oleh 3 (tiga) faktor berikut:
a. Teknologi.
Telepon,  televisi,  komputer  dan  internet merupakan  produk-produk  teknologi  yang mendorong  terjadinya  globalisasi.  Telepon sebenarnya  telah  ada  sejak  satu  abad  yang lalu.  Komputer  pun  sudah  lebih  tua  kalau dihitung  sejak mesin hitung  Charles Baggage.  Namun  kedua  peralatan  itu mengglobal  pada  era  1990-an.,  ditambah lagi dengan kebijakkan langit terbuka (open- sky  policy  )  yang  dianut  Indonesia.  Dalam hal  ini,  Indonesia  memang  berada  pada posisi  yang  unik  –  bisa  dilihat  sebagai menguntungkan  atau  tidak  menguntungkan karena berada di bentangan garis Khatulistiwa  yang  paling  panjang  di  dunia
yang  sangat  ideal  untuk  tempat  “mangkal”- nya satelit. Teknologi virtual yang berkembang  mampu  menghubungkan  orang yang  satu  dengan  lainnya  dari  negara  yang berlainan. Jarak antar Negara hampir-hampir sudah  tidak  terbatas.  (1997:87) 8 menyebut hal ini dengan "kematian jarak". Selanjutnya adanya  digitalisasi  dan  internet  membuat globalisasi  semakin  bermakna.  Saat  ini hampir  semua  sudut  kehidupan  dimasuki oleh  kedua  produk  teknologi  modern tersebut,  bahkan  semakin  menjadi  virtual. Web (jaringan) atau situs-situs bertebaran di alam maya.
b. Pasar Modal.
Faktor  pendorong  kedua  dari  globalisasi adalah  pasar  modal.  Jumlah  modal  yang bergulir  saat  ini  jauh  lebih  banyak  dari sebelumnya. Kecepatan pergerakannya lebih cepat,  dan  rasio  modal  pada  barang-barang
8 Supriadi, Dedi. Globalisasi dan Pendidikan: Implikasi pada Perguruan  Swasta  Menghadapi  Abad
Ke-21 .  (Makassar.  Duta  Perkasa. 1997: Hal; 87)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
yang  diperdagangkan  lebih  besar.  Tapi konsekuensi-konsekuensi dari suatu kesalahan  juga  makin  dahsyat.  Namun  dari pengalaman yang ditunjukkan Korea Selatan menunjukkan  betapa  semakin  besarnya pengaruh  pasar  modal  di  dunia.  Pasar  tidak hanya  mengikat  ekonomi  dan  mengubah struktur  perusahaan-  perusahaan,  tapi  juga mengubah sistem politik secara keseluruhan. c. Metode Manajemen.
Faktor pendorong yang ketiga dari globalisasi adalah metode manajemen. Dulu sebuah  perusahaan  hanya  berada  di  satu wilayah negara. Sekarang, dengan kemudahan  investasi  di  hampir  setiap negara, memungkinkan pengalihan perusahaan  dari  suatu  wilayah  negara  ke wilayah  negara  lain.  Sebuah  perusahaan dapat  membuka  cabang  di  negara  lain dengan  kantor  pusatnya  tetap  berada  di negara  asalnya.  Selain  itu  cara  merger  pun dilakukan.  Suatu  perusahaan  pada  suatu negara mengadakan merger dengan perusahaan sejenis di negara lain.
3.Globalisasi,  Filsafat  Materialisme,  dan Islam
Benarkah  globalisasi  sebagai  pen-SATU-an dunia di bawah komandan Amerika Serikat? Bila  demikian,  apa  landasan  filosofis globalisasi  yang  dibangun  oleh  Negara adidaya  itu?  Ada  berbagai  komentar  orang tentang  globalisasi.  Kata  Micklethwat  & Wooldridge,  para  pemimpin  Perancis  dan Asia  mensinonimkan  globalisasi  dengan "dominasi" Amerika Serikat.
Menurut  Ahmed  Rifa’i  (2002:  32) 9 ,  sentral Globalisasi  adalah  kapitalisme,  demokrasi, dan  “kesamaan”  gender  (equality);  yang terakhir ini justru ditolak oleh seluruh utusan dunia  Islam  dengan  disodorkannya  konsep “kesetaraan” (equity).
4. Knowledge Based Economy
Dalam  Islam,  ilmu  pengetahuan  memiliki kedudukan  yang  utama.  Banyak  ayat  yang memuji orang yang memiliki ilmu
9 Ahmed Rifa’i . Pendidikan dan
Perubahan Sosial Ekonomi.
(Yogyakarta: Aditya Media. 2002 Hal. 32)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
pengetahuan,  antara  lain  disebutkan  dalam Surat  Al-Mujadilah  ayat  11,  "niscaya  Allah meninggikan  derajat  orang-orang  yang beriman  di  antaramu  dan  diberi  ilmu pengetahuan beberapa derajat".
Era  Global  dikenal  sebagai  era  informasi, yang  menurut.  Coombs,  Philip  H.  (1999: 54) 10 merupakan  gelombang  ketiga  dari peradaban  manusia  (pertanian,  industri,  dan informasi).  Masyarakat  yang  dituntut  di  era ini  adalah  juga  masyarakat  informasi  atau masyarakat  belajar.    Mari  kita  lihat  struktur perekonomian  nasional  kita.  Ada  empat sector perekonomian kita, yaitu: (1) pertanian,  (2)  industri,  (3)  perdagangan  dan jasa,  dan  (4)  minyak  dan  gas  bumi.  Ketika ekonomi kita tertumpu pada sektor pertanian,  pendidikan  tidak  begitu  menjadi tuntutan.  Dengan  pendidikan  ala  kadarnya, bahkan  tanpa  pendidikan  sekalipun  anak-
10 Coombs,  Philip  H. The  World  Crisis  in Education: The View from the Eightie.
( New York: Oxford University Press.
1999. Hal. 21)
anak  petani  dapat  menjadi  petani  yang sukses (saat itu).
Apa implikasinya bagi pembangunan pendidikan  nasional  kita?  Pembangunan pendidikan  oleh  sebagian  pakar  disebut sebagai gejala penawaran (supply phenomena)  dan  oleh  lainnya  disebut sebagai gejala permintaan (demond phenomena).  Jika  dipandang  sebagai  gejala penawaran  (supply  phenomena),  maka persoalan pokoknya terpusat pada bagaimana  menghasilkan  lulusan  sebanyak- banyaknya dan bagaimana pula meningkatkan  mutu  pendidikan  itu  sendiri. Tapi  jika  dipandang  sebagai  suatu  gejala permintaan  (demond  phenomena),  maka persoalan  utamanya  adalah:  untuk  apa lulusan  dihasilkan  dan  untuk  apa  pula  mutu pendidikan  ditingkatkan.  Menurut  Karim,
Adiwarman Azwar (2005: 45) 11 pembangunan  pendidikan  perlu  dipandang sebagai gejala permintaan (demond 11 Karim,  Adiwarman  Azwar. Implementasi
Ekonomi Syari'ah di Indonesia. (Bogor. Tinta  Aksara. 2005 Hal 45)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
phenomena)  yang  berorientasi  pada  segi "manfaat".
Karena  investasi  pendidikan  memerlukan waktu yang panjang, maka dibutuhkan suatu idiologi. Menurut Boediono, amanat Pembukaan  UUD  1945  yang  utuh  perlu diangkat  sebagai  idiologi  pendidikan  kita, yaitu:  "...  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia ...". 12 Dengan demikian, pembangunan pendidikan bukan hanya diorientasikan
padapeningkatan mutu pendidikan, melainkan  juga  peningkatan  taraf  hidup sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sektor  perekonomian  kita  sekarang  dan terlebih-lebih  di  masa  depan  membutuhkan
–  meminjam  istilah  Micklethwait,  John  &
Wooldridge,  Adrian  (2000:43) 13 knowledge
12 Baca  a manat  Pembukaan  UUD  1945  yang utuh  perlu  diangkat  sebagai  idiologi pendidikan kita,  yaitu:  "... memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...".
13 Micklethwait,  John  &  Wooldridge, Adrian (2000). A Future Perfect :
employee,  bukan  sekedar  employee  dan terlebih-lebih lagi worker. Perbedaan employee  dengan  worker  sebagai  berikut: (1)  Worker  menggunakan  ketrampilan  yang relatif  menetap,  sedangkan  employee  terus menerus meningkatkan  pengetahuannya,  (2) mesin menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh worker, sedangkan employee dapat memutuskan apa yang harus dilakukan oleh  mesin,  (3)  worker  harus  diawasi melalui  span  of  control  sepanjang  garis organisasi,  sedangkan  employee  alih-alih span  of  control,  untuk  employee  hanya  ada span  of  responsibility,  dan  (4)  employee memiliki  means  of  production,  yakni "informasi", sedangkan worker tidak memilikinya.
5.Reorientasi Manajemen Pendidikan:
Empat  Pilar  Pendidikan  Memasuki  era globalisasi,  pendidikan  harus  menyebarkan secara  masal  pengetahuan  dan  ketrampilan
The  Challenge  and  Hiddin Promise  of  Globalization,  (New York:  Crown  Publishers.  2000. Hal 43)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
kerja  yang  terus  berkembang,  diadaptasikan dengan  peradaban  dan  didorong  oleh pengetahuan. Pendidikan harus secara simultan  menyediakan  peta  dunia  yang rumit  dan  kalut,  serta  sebagai  kompas  bagi para  pelajar  untuk  menemukan  jalan keluarnya sendiri.
Agar  tugas-tugas  tersebut  berhasil,  maka pendidikan  harus  didasarkan  pada  empat pilar  pendidikan  yang  paling  fundamental, yang  sepanjang  hayatnya  dapat  dikatakan sebagai sokoguru pengetahuan, sesuai dengan  pandangan  Amir  Hamzah  (2009: 86) 14 yaitu:
a. Belajar  untuk  mengetahui  (learning  to
know)
Belajar  bukan  hanya  untuk  memperoleh informasi  yang  sudah  dirinci  dan  disusun secara sistemik, melainkan untuk menguasai instrumen-instrumenpengetahuan, baik sebagai  alat  ataupun  sebagai  tujuan  hidup. Sebagai alat, instrumen-instrumen
14 Amir  hamzah. Posmodernisme:  Bahaya dan  Harapan  Bagi  Islam,  terjemahan.
(Bandung. Intan Preest. 2009 Hal. 86)
pengetahuan  diharapkan  dapat  memberikan wawasan  kepada  setiap  peserta  didik  untuk: (a)  memahami  lingkungannya  agar  dapat hidup berharkat di tengah-tengah masyarakatnya, (b)
mengembangkanketrampilan  kerja,  dan  (c) untuk  dapat  berkomunikasi.  Sedangkan sebagai tujuan, instrumen-instrumen pengetahuan  diharapkan  mendorong  peserta didik  agar  gemar  untuk  mengetahui, memahami, dan menemukan. Metode ilmiah perlu  dibekalkan  kepada  peserta  didik. Ringkasnya,  peserta  didik  perlu  dibekalkan pendidikan  umum  yang  memadai  dan spesialisasi yang mendalam.
Di  era  globalisasi  ini  bahasa  asing, khususnya  Bahasa  Inggris,  memegang peranan  penting  sebagai  kunci  pembuka berbagai  ilmu  pengetahuan.  Referensi  ilmu pengetahuan dewasa ini kebanyakan berbahasa  Inggris.  Bahasa  asing  lainnya pundiperlukan jika peserta didik itu memiliki  ketrampilan  kerja  yang  diperlukan suatu  bangsa.  Dewasa  ini  negara-negara
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
Arab  misalnya  saja  memerlukan  sekitar sepuluh  ribu  perawat  dari  Indonesia.  Di
samping menguasai bidang-bidang keperawatan,  para  pelajar  dan  mahasiswa keperawatan  kita  perlu  memiliki  bekal Bahasa Arab.
b. Belajar berbuat (learning to do) Belajar  untuk  berbuat  lebih  terkait  erat dengan  bidang  vokasional.  Tapi  bidang vokasional  yang  bagaimanakah  yang  dapat membekalkan  peserta  didik  agar  dapat beradaptasi  dengan  kemajuan  teknologi yang sangat cepat.
Pertama,  dari  ketrampilan  ke  kompetensi. Kemajuan  teknologi  yang  sangat  cepat  tak terhindarkan  menuntut  suatu  kompetensi yang  lebih  bersifat  mental  dan  intelektual, ketimbang ketrampilan psikomotorik belaka. Kedua, dematerialisasi pekerjaan dan berkembangnya sektor jasa. Ketiga, pergeseran  bekerja  dari  sektor  formal  ke ekonomi  informal.  Belajar  hidup  bersama (learning to life together).
b. Belajar  menjadi  seseorang  (learning  to
be) Tujuan utama pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya agar mampu  berpikir  kritis  dan  mandiri  dalam membuat suatu keputusan untuk kehidupannya. Pendidikan harus
membekalkan  kemampuan  kepada  peserta didik untuk memecahkan masalah- masalahnya  sendiri,  mengambil  keputusan sendiri, dan memikul tanggung-jawab sendiri.  Dengan  berbekalkan  ketiga  pilar pendidikan  (belajar  mengetahui,  belajar untuk  bekerja,  dan  belajar  hidup  bersama) maka peserta didik perlu memiliki kemampuan  memadukannya  sehingga  ia menjadi seseorang yang berharga.
Kesatu, dengan terjadinya revolusi buku dan informasi  perlu  dibekalkan  pengetahuan yang  paling  esensial.  Selain  itu  perlu dilatihkan ketrampilan learning how to learn .  Pendekatan  pengajaran  jangan  ditekankan pada penguasaan materi, melainkan kemampuan belajar. Model pendidikan CTL
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
(Contekstual Teaching and Learning), portofolio,  dan  STS  (Sciences,  Technology and  Society)  perlu  diakrabi  oleh  setiap pendidik  dan  peserta  didik.  Metode  inkuiri, discovery, dan metode ilmiah perlu mendominasi pengajaran kita.
Kedua,  agama  dan  sejarah  merupakan bidang-bidang  yang  memotivasi  seseorang untuk  hidup  berharga  di  tengah-tengah masyarakatnya dan masyarakat dunia. Dalam  Islam,  Al-Quran  adalah  "Bacaan Harian",  artinya  harus  dibaca  setiap  hari. Persoalannya, bagaimanakah Al-Quran yang cukup  tebal  itu  dikuasai  dan  menjadi pedoman  hidup  siswa.  Diperlukan  suatu pendekatan  khusus  bagaimanakah  agar  para siswa  memiliki  motivasi  yang  tinggi  untuk selalu mengkaji Al-Quran. 15

## C. PERLUNYA EKONOMI SYARI`AH
1. Konsep Harta dalam Islam
Allah  Swt  telah  menganugerahkan  rizki yang  luas  dan  harta  yang  banyak  bagi  umat
15 Baca Al-Quran sebagai salah satu Sciences, Technology and Society
manusia.  Jika  dikelola  dengan  benar  dan adil,  maka  tidak  akan  ada  seorang  manusia pun  di  muka  bumi  ini  yang  akan menghadapi kelaparan. Tapi pada kenyataannya,  sepanjang  sejarah  selalu banyak  saja  manusia  yang  sulit  mencari sesuap nasi sekalipun. Banyak umat manusia yang mati kelaparan.
Mengapa  bisa  terjadi  demikian?  Karena adanya  segelintir  manusia  yang  sangat  kuat dan amat serakah. Memang, tanpa bimbingan  dari  Allah  manusia  tidak  bias mengelola bumi dengan benar dan adil. Oleh karena  itulah  Allah  Swt  menurunkan  Nabi- nabi  sebagai  khalifah-khalifahnya  di  muka bumi.  Allah  Swt  berfirman  dalamAl- Quranul  Karim,  “bumi  diwariskan  kepada hamba-hamba-Ku yang  saleh.”  Hanya manusia-manusia salehlah yang layak memimpin bumi.
Oleh  karena  itulah  dalam  Islam  harta  harus diperoleh secara halal. Orang
yangdianugerahi  kekayaan  harus  membayar zakat,  infaq,  shodaqoh,  dan  menyembelih
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
hewan  qurban.  Wakaf  sangat  dianjurkan bagi orang-orang kaya. Tangan  yang di atas (simbol  orang  yang  senang  memberi) dimuliakan.  Ada  hadits  Nabi  Saw  yang menyebutkan  al-yadul  `ulya  khoerum  min yaadis-sufla” (tangan yang di atas lebih baik daripada  tangan  yang  di  bawah).  Demikian juga  bekerja  keras  mencari  harta  yang  halal sangat dipuji oleh Islam.
Kemiskinan  merupakan  musuh  Islam  yang harus  dihilangkan.  Bahaya  miskin  adalah bisa  menjurus  menjadi  kufur.  Sabda  Nabi Saw 16 “Kadzal  faqro  ayyakuna  kufron” (Kefaqiran itu bisa menjurus pada kekufuran).  Supaya  orang-orang  faqir  tidak menjadi kufur, maka mereka harus disejahterakan.  Cerita  pemurtadan  lewat indomie  dan  supermie  mungkin  sudah terdengar  oleh  kita  semua.  Na`udhu  billahi min dzalik.
Mengapa Islam mengharamkan riba, pencurian,  dan  penipuan,  karena  semua 16 Nabi  Muhammad SAW Bersabda,  Kadzal faqro ayyakuna kufron” (Kefaqiran itu bisa menjurus pada kekufuran)
perbuatan  ini  merusak  harta.  Karena  itu segala  upaya  pengrusakan  terhadap  harta seperti  korupsi,      pemerasan,  dan  segala transaksi  bisnis  yang  menguntungkan  satu pihak  dan  merugikan  pihak  lainnya  - diharamkan.  Sebaliknya,  segala  upaya peningkatan  kesejahteraan  dan  pengentasan kemiskinan sangat dianjurkan oleh Islam. 2. Konsep Dasar Ekonomi Islam
Konsep  dasar  Islam  adalah  tauhid  atau meng-Esa-kan  Allah.  Tauhid  di  bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam tiap  nafas  kehidupan  manusia  muslim. Dengan  menempatkan  Allah  sebagai  satu- satunya  Pemilik  maka  otomatis  manusia akan ditempatkan sebagai pemilik "hak guna pakai"  yang  bersifat  sementara  terhadap harta yang dimilikinya.
Dengan  demikian  realitas  kepemilikan mutlak oleh manusia tidak dibenarkan dalam Islam,  sebab  hal  ini  berarti  mengingkari tauhid;  atau  istilah  lainnya  melakukan syirik-Pengaturan,  dan  orangnya  disebut
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
musyrik  atau  musyrik-Pengaturan.  Padahal syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dalam Al-Quran Disebutkan" Inna syirka la- dzulmun  `adzim"  (sesungguhnya  syirik  itu merupaka dosa yang   paling besar). Islam memang mengakui hak setiap individu sebagai  pemilik  atas  apa  yang  diperolehnya melalui  bekerja  dalam  pengertian  yang seluas-luasnya,  dan  manusia  berhak  untuk mempertukarkan  haknya  itu  dalam  batas- batas  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum Islam.  Persyaratan-persyaratan  dan  batas- batas  hak  milik  dalam  Islam  sesuai  dengan kodrat  manusia  itu  sendiri,  yaitu  dengan sistem  keadilan  dan  sesuai  dengan  hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Contohnya,  si-A  bercocok  tanam  dengan sistem  pengairan  tadah  hujan.  Ia  membeli bibit  tanaman  seharga  Rp.  200.000.  Ia  pun kemudian  membajak  tanah  dan  menanam bibit  tanaman  itu.  Setelah  2,5  bulan  ia memetik hasil panenan.  Karena curah hujan bagus dan udara mendukung, ia memperoleh panenan  yang  baik  senilai  Rp.  2.000.000.
Berapa rupiahkah sebenarnya hasil usaha si- A?  Orang  serakah  akan  mengatakan  Rp. 1.800.000  (Rp.  2.000.000  –  Rp.  200.000). Tapi manusia beriman akan memperhitungkan  faktor  anugrah  alam, yakni  curah  hujan  yang  bagus  dan  udara yang  mendukung.  Sekiranya  curah  hujan dan  udara  tidak  mendukung  apa  hasilnya akan  sama?  Pasti  berbeda.  Mungkin  hasil panenannya  hanya  Rp.  1.000.000.  Dengan memperbandingkan  faktor  alam  dalam contoh  kasus  ini,  nalar  manusia  yang  sehat akan  mengatakan  betapa  besarnya  anugrah Allah dalam setiap rizki dan harta  yang kita peroleh. Di sinilah letak logisnya bahwa dari setiap  hasil  usaha  dan  harta  itu  ada  hak Allah  yang  diperuntukkan  bagi  manusia yang berhak menerimanya.
Contoh  lainnya,  petani  kapas.  Dari  modal kerja  sendiri  senilai  Rp.  10  juta  ia menghasilkan  panenan  sebanyak  1  ton. Harga  per-kg-nya  Rp.  20.000  yang  berarti menjadi  Rp.  20  juta.  Dengan  demikian  laba kotornya  hanya  Rp.  10  juta.  Ia  ingin
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
melebihkan  hasil  panenan  dengan  cara mengolah  sebagian  kapas  menjadi  benang, katakanlah  ia  mampu  mengerjakannya sendiri 100 kg (berarti kapasnya tinggal 900 kg lagi). Misalkan, harga benang per-kg Rp. 50.000  yang  berarti  Rp.  5  juta.  Jadi  hasil panenan  dia  sebesar  Rp.  18  juta  (900  kg kapas  x  Rp.  20.000)  +  Rp.  5  juta  (100  kg benang x Rp. 50.000) = Rp. 23 juta.
Petani  kapas  itu  ingin  lebih  melipatkan  lagi hasil  panenannya,  yaitu  dengan  cara mengubah seluruh kapasnya menjadi benang,  tentunya  dengan  mengambil  tenaga kerja.  Dengan  demikian  hasil  panenannya menjadi 1 ton benang x Rp. 50.000 = Rp. 50 juta.  Artinya,  dengan  bekerja  sendiri  petani kapas  itu  menghasilkan  Rp.  23  juta.  Tapi dengan  mengangkat  tenaga  kerja  hasilnya berlipat menjadi Rp. 50 juta. Pertanyaannya, berapa  rupiahkah  hak  para  pekerja?  Di sinilah terjadi perbedaan tajam antara sistem ekonomi  Islam  dengan  sistem  ekonomi lainnya.  Dalam  system  ekonomi  kapitalistik faktor  kerja  tidak  diperhitungkan.  Para
buruh  dianggap  budak  yang  bisa  dibayar seenaknya saja. Upah buruh ditentukan oleh bos/majikan. Karena  kesulitan mendapatkan rizki,  maka  para  buruh  mau  saja  dibayar berapa saja, dibayar murah sekali pun.
Sebaliknya,  Islam  justru  memperhitungkan faktor  kerja  dan  nilai  tambah  yang berkeadilan . Dalam kasus petani kapas tadi, hasil  kerja  murni  dia  sebenarnya  hanya  Rp. 23.000.000.  Dengan  demikian,  nilai  tambah yang  Rp.  27.000.000  adalah  hasi  kerja bersama  antara  petani  kapas  dengan  para pekerjanya.  Berapa  rupiahkah  dari  Rp. 27.000.000 itu yang menjadi hak petani dan berapa  rupiah  pula  yang  menjadi  hak  para pekerja, sistem ekonomi Islam mengaturnya secara berkeadilan dan menghindari eksploitasi.  Jadi,  hak  milik  perorangan didasarkan  atas  kebebasan  individu  yang wajar  dan  kodrati,  sedang  kerjasama didasarkan  atas  kebutuhan  dan  kepentingan bersama.
Menurut ajaran Islam, manfaat dan kebutuhan  akan  materi  adalah  untuk
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
kesejahteraan  seluruh  umat  manusia,  bukan hanya  untuk  sekelompok  manusia  saja. (Ismail  Raji  al-Faruqi,  2002:  205) 17 .  Dalam ajaran  Islam  terdapat  dua  prinsip  utama ekonomi, yakni:
pertama,  tidak  seorangpun  atau  sekelompok orang  pun  yang  berhak  mengeksploitasi orang  lain;  dan  kedua  ,  tidak  ada sekelompok  orang  pun  boleh  memisahkan diri  dari  orang  lain  dengan  tujuan  untuk membatasi  kegitan  ekonomi  di  kalangan mereka  saja.  Dengan  demikian  seorang muslim  harus  memiliki  pemikiran  bahwa kegiatan  perekonomian  pada  akhirnya  akan kembali  berada  di  tangan  Allah.  Islam memandang  umat  manusia  sebagai  satu keluarga,  maka  setiap  manusia  adalah  sama derajatnya di sisi Allah dan di depan hukum Islam.
Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan  tersebut,  harus  ada  kerjasama
17 Ismail  Raji  al-Faruqi. Menumbuhkan Kekuatan  Ekonomi  Ummat  Melalui Pembangunan  Lembaga  Keuangan Syari’ah. Bandung.  Dunia  Ilmu  2002: 205
dan  tolong  menolong.  Konsep  persaudaraan dan  perlakuan  yang  sama  terhadap  seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada  artinya  kalau  tidak  disertai  dengan keadilan  ekonomi  yang  memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya  terhadap  masyarakat.  Agar tidak  ada  eksploitasi  yang  dilakukan seseorang  terhadap  orang  lain,  maka  Allah melarang  umat  Islam  memakan  hak  orang lain. Dalam Qs. Asy-Syu`ara ayat 183 Allah SWT  berfirman:  “Dan  janganlah  kamu merugikan  manusia  pada  hak-haknya  dan janganlah  kamu  merajalela  di  muka  bumi dengan  membuat  kerusakan” 18 Dengan komitmen  Islam  yang  khas  dan  mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan ekonomi,  maka  segala  bentuk  kezaliman dalam  perolehan  harta  bertentangan  dengan Islam.  Tentu  saja  makna  adil  di  sini  bukan
18 Dalam  Qs.  Asy-Syu`ara  ayat  183  Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu merugikan  manusia  pada  hak-haknya dan  janganlah  kamu  merajalela  di muka bumi dengan membuat kerusakan
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
semua  orang  harus  mendapat  upah  yang sama  tanpa  memandang  kontribusinya kepada  masyarakat.  Islam  mentoleransi ketidaksamaan  pendapatan  sampai  tingkat tertentu,  karena  setiap  orang  berbeda  sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.  Dalam  Al-Quran  disebutkan:
“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian  yang  lain  dalam  hal  rizki...”  (Qs. 16/al-Nahl: 71). 19
3. Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam Menurut  Didin  Hafidhuddin  (2005:  32) 20 ,
Sistem  ekonomi  Islam  perlu  dibangun  atas dasar tiga nilai-nilai berikut:
a. Nilai Tauhid
1. Keyakinan  kepada  Allah  SWT sebagai  pemberi  rizki  (Qs.  11/Hud:
6),  pemberi  dan  pembuat  aturan
untuk  kemaslahatan  hidup  umma tmanusia  (Qs.  30/Ar-Rum:  30,
19 Dalam Qs. 16/al-Nahl: 71. Yang artinya Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki
20 Didin Hafidhuddin. Dasar Hukum Ekonomi Islam.  (Bandung. CV. Intan Perkasa 2005. Hal. 32)
sekaligus yang mewajibkan manusia untuk  mencari  rizki  dan  karunia- Nya  (Qs.  67:  15)  untuk  kemudian dipertanggung-jawabkan kelak kemudian hari di hadapan-Nya.
b. Keadilan  dan  kesejahteraan  bersama, menurut  Prof.  Abd.  Mannan  (2005:52) yakni:
1. Tidak boleh harta dikuasai kelompok tertentu saja (Qs. 59: 7).
2. Menghapuskan  monopoli,  kecuali oleh  pemerintah,  untuk  bidang- bidang tertentu.
3. Menjamin  hak  dan  kesempatan semua  pihak  untuk  aktif  dalam proses  ekonomi,  baik  produksi, distribusi, sirkulasi maupun
konsumsi.
4. Menjamin  basic  needs  fulfillment (pemenuhan  kebutuhan-kebutuhuan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
5. Melaksanakan  amanah  at-Takaaful al-Ijtima’I  atau  social  economic
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
security  insurance  di  mana  yang
mampu menanggung dan
membantu yang tidak mampu.
6. Jangan mengatakan sistem ekonomi syari’ah  bila  outputnya  tidak
bermanfaat bagi masyarakat/ummat. 7. Pengenaan kewajiban zakat (Qs.  9/At-Taubat:  60;  Qs.  30/Ar-
Rum: 39).
c. Kebebasan dan tanggungjawab
Dalam  ekonomi  Islam  dikenal  prinsip Tsawabit  /  ثوابت(tetap  dan  pasti)  dan Mutaghayyirat  /  متـَغیـرات(variabel)  untuk melaksanakan prinsip yang bias dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan yang  memerlukan  inovasi  dan  kreatifitas.
Beberapa contoh prinsip:
1) Tidak  boleh  menipu  dan  berlaku curang (Qs. 83: 1-6 & al-Hadits).
2) Tidak  boleh  saling  mendzalimi  (Qs. 2/Al-Baqarah: 279).
3) Tidak  boleh  melakukan  kegiatan usaha  yang  haram  dan  bathil  (Qs.
2/Al-Baqarah:188;  Qs.  5/al-Maidah:
90-91).
4) Tidak  boleh  melakukan  kegiatan riba,  sebagaimana  tercantum  dalam Qs. 2/Al-Baqarah: 275-279).
Catatan:  Membungakan  uang  adalah sama  dengan  riba,  karena  itu  bunga hukumnya  haram.  Haramnya  bunga  telah ditetapkan pula oleh:
1. Majelis Tarjih Muhammadiyyah (Sidoarjo, 1968)
2. Lajnah  Bahtsul  Masaail  Nahdatul Ulama (Bandar Lampung,1982).
3. Sidang  Organisasi  Konfrensi  Islam (OKI) di Islamababad,1970.
4. Sidang  MUFTI  Negara  Mesir,  Kairo 1989.
5. Konsul Kajian Islam Dunia, 1965.
6. Kajian  Islam  dan  Fatwa  Kerajaan Saudi Arabia.
7. Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia, 2003.
8. Lembaga Keuangan Syari`ah
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
Sebelum  membicarakan  lembaga  keuangan syari`ah, terlebih dahulu perlu dikemukakan berbagai  upaya  penguatan  ekonomi  ummat, terutama  melalui:  (1)  Lembaga  Keuangan Syari’ah,  yakni  “Dana  dari  ummat  untuk ummat”;  (2)  Pembiayaan  untuk  sektor  riel yang  dikelola  ummat;  dan  (3)  Melakukan sinergi (ta’awun) dengan lembaga keuangan mikro  yang  dimiliki  ummat,  seperti  BPRS, BMT, dan Lembaga Zakat (BAZ dan LAZ). Meskipun  BAZ  dan  LAZ  secara  umum ditujukan untuk kepentingan mustahik zakat. Hal  yang  juga  penting  untuk  dilakukan dalam  memberdayakan  dan  membangun kekuatan  ekonomi  ummat  adalah  dengan mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian  zakat,  infak  dan  shadaqah melalui  lembaga  yang  amanah,  transparan dan  professional.  Lembaga  zakat  ini  (baik LAZ maupun BAZ) harus di isi oleh orang- orang  yang  memiliki  kafaah  syar’iyyah  dan kemampuan  manajerial  dan  memiliki  waktu yang  cukup.  Lembaga  zakat  ini  harus memiliki  program  kerja  yang  jelas,  data
muzakki  dan  mustahik  dan  kesediaan  untuk diaudit  oleh  auditor  netral.  Demikian  pula wakaf,  baik  wakaf  harta  benda  yang  tidak bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan maupun wakaf dengan uang harus dioptimalkan pelaksanaannya.
Secara  empirik  sudah  dibuktikan  bahwa wakaf  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  kuat untuk  membangun  kekuatan  ekonomi, seperti contoh di Bangladesh. Demikian pula untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan seperti  di  Universitas  Al-Azhar  Kairo  dan Lembaga-lembaga  Pendidikan  terkemuka  di Indonesia.
Adapun perbedaan antara Lembaga Keuangan  Syari’ah  (seperti  Bank,  dan Asuransi Syari’ah) dengan Lembaga
Keuangan  Konvensional.  Akad  dan  aspek legalitas.  Akad  yang  dilakukan  memiliki konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi,  karena
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
akad  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam. 21
a. Struktur Organisasi.
Lembaga Keuangan Syari’ah dapat memiliki strukturyang sama dengan Lembaga Keuangan  Konvensional,  misalnya  dalam hal komisaris dan direksi, dan bagian-bagian lainnya, tetapi unsur yang amat membedakan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional adalah  keharusan  adanya  Dewan  Pengawas Syari’ah yang bertugas mengawasi operasional  bank  dan  produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari’ah.
b. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai.
Dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,  bisnis dan  usaha  yang  dilaksanakan  tidak  terlepas dari saringan syari’ah. Karena itu, Lembaga Keuangan  Syari’ah  tidak  akan  mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalam nya hal-hal  yang diharamkan, madharat  dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
21 Antoni safi,i. Sistem manejemen kineja Bank syariah dan Bank konfensional (Jakarta. Insan Permata Press. 2004) Hal. 79
c. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture
Sebuah Lembaga Keuangan Syari’ah
selayaknya  memiliki  lingkunagn  kerja  yang sejalan  dengan  syari’ah.  Dalam  hal  etika, misalnya  sifat  shiddiq  dan  amanah,  harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin  integritas  eksekutif  muslim  yang baik.  Disamping  itu,  karyawan  Lembaga Keuangan  Syari’ah  harus  skillful  dan professional (fathanah) dan mampu
melaksanakan  tugas  secara  team  work dimana informasi merata diseluruh fungsional  organisasi  (tabligh).  Demikian pula  dalam  hal  reward  dan  punishment, diperlukan  prinsip  keadilan  yang  sesuai dengan syari’ah.
5. Konsep Bank Islam (Bank Syari`ah)
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme  transfer,  teknologi  komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh  pembiayaan  seperti  KTP. NPWP,  proposal,  laporan  keuangan  dan
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan  mendasar  di  antara  keduanya. Menurut  Didin  Hafidhuddin  (2005:92) 22 perbedaan  itu  menyangkut  aspek  legal, struktur organisasi,  usaha  yang dibiayai  dan lingkungan kerja.
a. Akad Dan Aspek Legalitas.
Dalam  bank  syari’ah,  akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukanberdasarkan  hukum    Islam. Seringkali  nasabah  berani  melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan  hukum  positif  belaka,  tapi tidak  demikian  bila  perjanjian  tersebut memiliki  pertanggungjawaban  hingga yaumil qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan  syari’ah,  baik  dalam  hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.
22 Didin Hafidhuddin. Dasar Hukum Ekonomi Islam.  (Bandung. CV. Intan Perkasa 2005. Hal. 92)
b. Lembaga Penyelesai Sengketa.
Berbeda dengan per-bank-an
konvensional,  pada  perbank-an  syari'ah jika  terdapat  perbedaan  atau  perselisihan antara  bank  dengan  nasabahnya,  maka kedua belah pihak tidak
menyelesaikannya dengan peradilan negeri,  tetapi  menyelesaikannya  sesuai dengan  tata  cara  dan  hokum  syari'ah. Lembaga  yang  mengatur  hukum  materi dan  atau  berdasarkan  prinsip  syari'ah  di Indonesia  dikenal  dengan  nama  Badan Arbitrase  Mu'amalah  Indonesia  atau BAMUI  yang  didirikan  secara  bersama oleh Kejaksaan Agung Republik
Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
c. Struktur Organisasi.
Bank  Syari'ah  dapat  memiliki  struktur yang  sama  dengan  Bank  Konvensional, misalnya  dalam  hal  komisaris  dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan  antara  bank  syari’ah dengan bank konvensional adalah keharusan  adanya  Dewan  Pengawas
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
Syari’ah  yang  bertugas  mengawasi operasional  bank  dan  produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari’ah.
d. Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai.
Dalam  Bank  Syari'ah,  bisnis  dan  usaha yang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari saringan  syari'ah.  Karena  itu  bank syari'ah  tidak  akan  mungkin  membiayai usaha  yang  terkandung  di  dalamnya  hal- hal yang diharamkan.
Dalam perbank-an syari'ah suatu
pembiayaan  tidak  akan  disetujui    sebelum dipastikan  beberapa  hal  pokok.  Didin Hafidhuddin (2005: 65) 23 mengungkapkannya
dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Apakah  objek  pembiayaan  halal  atau haram?
b. Apakah proyek menimbulkan
kemudharatan bagi masyarakat?
c. Apakah  proyek  berkaitan  dengan perbuatan mesum/asusila?
23 Didin Hafidhuddin. Aliran Dana Bank
Syariah (Intan Press. Jakarta. 2005. Hal: 65)
d. Apakah  proyek  berkaitan  dengan perjudian?
e. Apakah  usaha  itu  berkaitan  dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
f. Apakah proyek dapat merugikan syi'ar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung?
g. Lingkungan  Kerja  Dan  Corporate Culture.
Sebuah  bank  syari'ah  selayaknya  memiliki lingkungan  kerja  yang  sejalan  dengan syari'ah.  Dalam  hal  etika,  misalnya  sifat amanah  dan  shiddiq  harus  melandasi  setiap karyawan  sehingga  tercermin  integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan  bank  syari'ah  harus  skillful  dan professional (fathonah) dan mampu melaksanakan  tugas  secara  team-work  di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi  (tabligh).  Demikian  pula  dalam hal  reward  dan  punishment,  diperlukan prinsip  keadilan yang  sesuai  dengan
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
syari'ah.  Selain  itu  cara  berpakaian  dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan  bahwa    mereka  bekerja  dalam sebuah  lembaga  keuangan  yang  membawa nama  besar  Islam,  sehingga  tidak  ada  aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.
Demikian  pula  dalam  menghadapi  nasabah, akhlaq  harus  senantiasa  terjaga.  Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa senyum adalah shadaqah. Adapun perbedaan antara  Bank    syari’ah  dengan  Bank Konvensional  dapat  diperhatikan  dalam tabel pada halaman berikut:
TABEL 1 PERBEDAAN BANK SYARI`AH DENGAN BANK KONVENSIONAL*) NO BANK SYARI'AH/ISLAM BANK KONVENSIONAL 1 Melakukan  investasi- investasi yang halal
Saja  dan  dikontrol
oleh DPS 2 Berdasarkan  prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa Memakai perangkat bunga
3 Profit dan falah
(keuntungan  duniawi
Profit Oriented
dan
kebahagiaan  akhirat) oriented 4 Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Hubungan dengan nasabah  dalam  bentuk hubungan debitur- debitur 5 Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai  dengan  Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Tidak  terdapat  dewan sejenis
*) Didin Hafidhuddin (2005: 47) 24
Akan    tetapi  untuk  mengetahui  perbedaan kinerja  antara  bank  Konfesional  dengan bank Syariah, yang biasa masyarakat pahami yakni  Bank  konfesional  di  kenal  dengan suku  Bunga  dan  sedangkan    Bank  Syariah dikenal  dengan  Mudarabbah  atau  lebih dikenal  dengan  bagi  hasil,  dan  adapun perbedaan  antara  Bunga  Bank  dengan system Bagi Hasil sebagai berikut:

## TABEL 2
24 Didin  Hafidhuddin.  Dasar  Hukum
Ekonomi Islam.  (Bandung. CV. Intan Perkasa 2005. Hal. 32)
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316

## PERBEDAAN BUNGA BANK DENGAN

## “BAGI-HASIL” *)
No
BUNGA

## BAGI HASIL
1 Penentuan bunga
dibuat  pada  waktu akad  dengan  asumsi harus selalu untung Penentuan besarnya
rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada wakt akad dengan berpedoman pada kemungkinan  untung rugi 2 Besarnya  presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang Dipinjamkan Besarnya  rasio  bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3 Pembayaran  bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa  pertimbangan apakah  proyek  yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Bagi  hasil  tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama  oleh  kedua belah pihak 4 Jumlah  pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah  keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” Bagi  hasil  tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama  oleh  kedua belah pihak. 5 Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak  dikecam)  oleh semua agama Tidak ada yang meragukan  keabsahan bagi hasil
termasuk Islam.

## C. Penutup

## KESIMPULAN
Dari serangkaian pembahasan tentang krisis agama dan moral, manajemen pendidikan  Islam,  dan  perlunya  ekonomi syari`ah  di  era  global,  hasilnya  bahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut:
Era  Modern  memiliki  akar  sejarah yang  panjang.  Tapi  proses  globalisasi  yang cepat terjadi akhir-akhir ini, karena didorong oleh kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi, pasar modal,  dan  metode  manajemen.  Pada akhirnya,  globalisasi  memiliki  implikasi yang  besar  terhadap  pendidikan.  Lembaga pendidikan  Islam  (Madrasah  dan  Sekolah Islam) dan pendidikan agama dalam sekolah umum perlu berbenah diri untuk menghadapi tantangan globalisasi.
Era  Modern  yang  berbasis  filsafat materialisme  telah  terbukti  menciptakan pecahnya  jati-diri  manusia.  Manusia  hanya
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
mengejar keunggulan dan kesenangan “materi”,  tapi  melupakan  jati-dirinya sebagai  makhluk  yang  berdimensi  “ruhani” Sebagai  sebuah  proses  yang  alamiah  dan perlu,  maka  proses  globalisasi  mutlak  harus diikuti dengan memacu  keunggulan  IPTEK. Tapi  sebagai  makhluk  yang  bersubstansi “ruhani”,  maka  keber-AGAMA-an  harus menjadi  pengendali  penguasaan  IPTEK. Pertanyaannya, apa  yang harus kita lakukan ? Kita memang harus ta`jub dan belajar dari kemajuan  sain  dan  teknologi  Negara  maju semacam  Amerika  Serikat.  Kita  harus mengakui bahwa sain dan teknologi mereka sangat tinggi. Semangat ilmiah mereka harus kita  tiru.  Semangat  belajar  dan  penelitian mereka  harus  kita  tiru.  Semangat  bekerja dan  mencari  nafkah  mereka  pun  harus  kita tiru.
Tapi  kita  jangan  silau  dengan kemajuan  sain  dan  teknologi  mereka. Mereka  telah  menyalah-gunakan  sain  dan teknologi  untuk  memperbudak  manusia  di seluruh  dunia.  Mereka  menggunakan  sain
dan teknologi untuk menghancurkan bangsa- bangsa di  dunia. Mereka menggunakan sain dan  teknologi  untuk  mengeruk  harta kekayaan bangsa-bangsa muslim dan negara-negara dunia ketiga. Mereka menggunakan  sain  dan  teknologi  untuk menghancurkan  kebangkitan  Islam.  Mereka tidak  layak  menjadi  khalifah  fil-ardhi.  Kita harus  melakukan  upaya  bertahap  untuk memajukan Islam. Tahap pertama dan utama adalah  melakukan  “jihad  pembangunan”, “jihad  pendidikan”,  dan  “jihad  ekonomi syari`ah”.
Human  Development  Index  (HDI) atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) telah  dijadikan  standar  untuk  mengukur tingkat  kemajuan  pembangunan  manusia suatu bangsa. Maju-mundurnya pembangunan  diukur  dari  3  komponen utama,  yakni:  kesejahteraan,  pendidikan, dan  kesehatan.  Suatu  bangsa  dikategorikan sebagai  bangsa  yang  maju  pembangunan manusianya  jika  penduduk  pada  bangsa  itu sejahtera-sejahtera, cerdas-cerdas, dan sehat-
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
sehat.  Sebaliknya,  jika  bangsa  itu  miskin- miskin,  bodoh-bodoh,  dan  sakit-sakitan, maka bangsa itu dikaterika mundur pembangunan manusianya.
Bagaimanakah  IPM  negeri  kita, Indonesia?  Hasil  survey  UNDP,  IPM Indonesia  semakin  turun.  Dari  174  negara, tahun  1996  Indonesia  menempati  posisi  ke 102,  kemudian  pada  tahun  1999  turun  ke posisi  105,  tahun  2000  turun  lagi  ke  posisi 109,  dan  tahun  2003  turun  lagi  ke  posisi 112.  Posisi  IPM  Indonesia  selalu  berada  di bawah rata-rata dunia. Kita harus mendukung  pembangunan  IPM,  karena dengan  meningkatkan  IPM  berarti  kita memelihara  agama  Islam.  Tapi,  tentu  saja, tidak  cukup  sekedar  IPM.  Kita  harus membangun  IPM  Plus,  yang  tidak  lain menjaga  syari`ah  Islam  (agama,  jiwa,  akal, harta,  dan  kehormatan).  Pembangunan paling  fundamental  yang  harus  kita  lakukan saat ini adalah “pembangunan pendidikan”. Negeri kita perlu melahirkan banyak Ulama. Idealnya  di  setiap  desa  ada  seorang  Ulama
yang  mumpuni.  Lembaga  pendidikan  calon Ulama  (apa  Pesantren  Tinggi  atau  IAIN) perlu  disupport  agar  melahirkan  banyak Ulama.  Para  mahasiswa  perlu  menguasai sain  dan  teknologi  yang  disinari  Islam. Karena  minimnya  pendidikan  agama  di universitas,  maka  pengayaan  Basic  Islam dan  dan  Ilmu-ilmu  Islam  perlu  diberikan kepada mahasiswa

## D. Daftar Pustaka
Ahmed  Rifa’i  (2002). Pendidikan  dan Perubahan Sosial Ekonomi.
Yogyakarta: Aditya Media.
Amir  hamzah.  (2009). Posmodernisme: Bahaya  dan  Harapan  Bagi Islam,  terjemahan. Bandung. Intan Preest.
Coombs, Philip H. (1985). The World Crisis in  Education:  The  View  from The Eightie. New York: Oxford University Press.
Didin  (2005). Menumbuhkan  Kekuatan Ekonomi Ummat Melalui Pembangunan Lembaga
Keuangan  Syari’ah. Bandung. Dunia Ilmu
Direktorat  Sekolah  Swasta  (Tanpa  Tahun),
Sekolah  Menengah  Umum  Plus: Informasi Singkat, Jakarta: Direktorat Sekolah Swasta
e-ISSN: 2621-606X
DOI: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
Ditjen  Pendidikan  Dasar  dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hafidhuddin,  Didin  (2005). Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Ummat
Melalui Pembangunan Lembaga Keuangan  Syari’ah . Jakarta. CV. Kreatif Tinta
Karim, Adiwarman Azwar (2005).
Implementasi  Ekonomi  Syari'ah di Indonesia. Bogor.  Tinta Aksara.
Maududi,  Abul  A`la  (2003). Khilafah  dan Kerajaan:  Evaluasi  Kritis  atas Sejarah  Pemerintahan  Islam.
Bandung . Cetakan Kedua, Bandung. Dunia Ilmu.
Micklethwait,  John  &  Wooldridge,  Adrian (2000). A  Future  Perfect :  The
Challenge  and  Hiddin  Promise
of  Globalization,  New  York: Crown Publishers.
Mizan,  Muhammad  (2001). Kepemilikan dalam  Islam, Jakarta:  Pustaka Hidayah
Rahmat,  Munawar  (2002). Aplikasi  Nilai- nilai  Religius  dan  Peningkatan Mutu  Sekolah. Malang.  Intan Perkasa.
Rizqullah  (2005).  Masa  Depan  Perbankan Syari'ah  Indonesia.  Jakarta.  CV. Pena Ilmu.
Supriadi,  Dedi  (1997). Globalisasi  dan Pendidikan: Implikasi pada
Perguruan  Swasta  Menghadapi Abad  Ke-21 .  Makassar.  Duta
Perkasa Syarif, Hidayat (2004). Peningkatan Kualitas  SDM  Menyongsong  Era
Globalisasi. Surabaya. Intan  Perkasa