Volume 5, Nomor 1, September 2024, hlm 130-137
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas

## Pelatihan konsep pajak PPN untuk koperasi bagi anggota INKOPAD
Vinola Herawatya*, Eleonora Solfilda, Juniati Gunawan, Meel Akbar, Ayu Aulia Oktaviani
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Article History: Submission: 05-04-2024 Revised: 23-05-2024 Accepted: 08-06-2024
* Korespondensi: Vinola Herawatya vinola.herawati@trisakti.ac.id Koperasi merupakan badan usaha yang turut memperkokoh perekonomian rakyat  untuk  memperkuat  ketahanan  ekonomi  nasional.  Oleh  sebab  itu, koperasi  di  Indonesia  perlu  didukung  baik  oleh  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  dalam  memajukan  dan  meningkatkan  daya  saingnya. Pemerintah  dapat  memberikan  dukungan  regulasi  dan  kebijakan,  fasilitas penjaminan, hingga dana talangan agar koperasi dapat berkembang dengan baik.  Beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kemajuan  koperasi mencakup  pengelolaan,  pelayanan,  permodalan,  partisipasi  anggota,  dan bimbingan  pemerintah.  Namun,  pengelolaan  koperasi  di  Indonesia  masih belum  optimal karena  kurangnya  pemahaman  anggota  koperasi  tentang peraturan  dan  administrasi  perpajakan,  serta  kurangnya  kompetensi  dan pemahaman  pengurus  koperasi  terkait  regulasi  perpajakan.  Gagal mematuhi kewajiban perpajakan berpotensi menimbulkan denda dan sanksi administratif  yang  sebaiknya  dihindari.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pelatihan  berbasis  kompetensi  tentang  pajak  bagi  anggota  koperasi  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  dalam  konsep  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti  bersama  Induk  Koperasi  TNI  Angkatan  Darat  (INKOPAD) menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi  dalam  PPN  koperasi.  Metode penyuluhan  dan  pelatihan  digunakan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi masalah tersebut. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman anggota koperasi  tentang  konsep  PPN  di  lingkungan  koperasi  setelah  pelatihan dilakukan.
Kata kunci : Koperasi; pengabdian kepada masyarakat; pajak PPN.

## VAT Tax Concept Training for Cooperatives for INKOPAD Members ABSTRACT
Cooperatives  are  business  entities  that  help  strengthen  the  people's economy  to  strengthen  national  economic  resilience.  Therefore, cooperatives  in  Indonesia  need  to  receive  support  from  the  government, private  sector  and  society  in  advancing  and  increasing  their competitiveness.  The  government  can  provide  regulatory  and  policy support, guarantee facilities, and bailouts so that cooperatives can develop well.  Several  factors  that  influence  the  progress  of  cooperatives  include management,  service,  capital,  member  participation,  and  government guidance.  However,  the  management  of  cooperatives  in  Indonesia  is  still not  optimal  due  to  the  lack  of  understanding  of  cooperative  members regarding  tax  regulations  and  administration,  as  well  as  the  lack  of competence and understanding of cooperative administrators regarding tax regulations.  Failure  to  comply  with  tax  obligations  results  in  fines  and administrative  sanctions  that  are  best  avoided.  Therefore,  competency- based  training  on  taxes  is  needed  for  cooperative  members  to  increase understanding  and  skills  in  the  concept  of  Value  Added  Tax  (VAT).  The

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  entitas  bisnis  yang  mencakup  individu-individu  maupun  badan  hukum koperasi  yang  melakukan  kegiatan  mereka  dengan  prinsip-prinsip  koperasi  dan  sebagai  bagian  dari inisiatif  ekonomi  rakyat  yang  berakar  pada  nilai-nilai  kekeluargaan.  Sasaran  utama  koperasi  adalah meningkatkan  kesejahteraan  anggota  koperasi  dan  masyarakat  secara  luas.  Koperasi  pesantren memiliki kontribusi dalam kemajuan ekonomi pesantren yang dijelaskan dalam penelitian tersebut [1] . Oleh  karena  itu,  penting  bagi  koperasi  di  Indonesia  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah, sektor  swasta,  dan  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  dan  memajukan  koperasi  serta meningkatkan  daya  saingnya.  Langkah-langkah  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  termasuk memberikan kesempatan usaha yang luas kepada koperasi, meningkatkan kemampuan dan kesehatan koperasi,  memperbaiki  hubungan  bisnis  antara  koperasi  dan  entitas  lainnya,  serta  memperkenalkan budaya  koperasi  dalam  masyarakat.  Selain  peran  pemerintah,  partisipasi  aktif  anggota  koperasi  juga sangat penting dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan koperasi. Dengan demikian, faktor- faktor seperti manajemen, layanan, modal, partisipasi anggota, dan dukungan pemerintah merupakan kunci keberhasilan perkembangan koperasi.
Koperasi  merupakan  entitas  bisnis  yang  harus  memenuhi  kewajiban  untuk  membayar  pajak kepada pemerintah [2] . Oleh karena itu, keterkaitan antara perpajakan dan koperasi merupakan sesuatu yang  tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  memahaminya  sangatlah  penting  terutama  bagi  anggota  dan pengelola  koperasi.  Kewajiban  perpajakan  bagi  koperasi  dimulai  sejak  tanggal  pengesahan  akta Pendirian Badan Hukum dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudian berakhir saat koperasi  sudah  tidak  beroperasi  atau  dibubarkan.  Umumnya,  kewajiban  perpajakan  entitas  koperasi mencakup: (1) pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan/atau status Pengusaha Kena Pajak (PKP); (2)  pelaporan  dan  penyetoran  Pajak  Penghasilan  Badan;  (3)  pelaksanaan  pemotongan  Pajak Penghasilan; dan (4) pungutan Pajak Pertambahan Nilai. Secara khusus, pajak yang wajib dibayar oleh koperasi adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Koperasi yang telah menjadi PKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan barang atau jasa yang terkena pajak [3] . Koperasi yang telah diberikan status PKP wajib menghasilkan faktur pajak sebagai bukti transaksi  yang dilakukan dalam proses pajak keluaran  atau pemungutan pajak. Dalam hal ini, koperasi berhak untuk mengenakan PPN sebesar 11% berdasarkan jumlah pendapatan tahunan yang telah ditetapkan.
Semua  wajib  pajak  yang  bertanggung  jawab  seharusnya  memiliki  pengetahuan  pajak  yang memadai. Hal yang sama berlaku bagi pengurus dan anggota koperasi; mereka harus memahami dan bahkan memiliki keterampilan yang memadai dalam hal konsep perpajakan [4] . Untuk kemajuan dan perkembangan  koperasi  di  Indonesia,  penting  bagi  pengelola  koperasi  untuk  memahami  dan mengimplementasikan  ketentuan  pajak  koperasi  yang  berlaku  di  negara  ini.  Pengelolaan  pajak  yang efektif  oleh  wajib  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan,  yang  pada  gilirannya  dapat mencegah  denda  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Sayangnya, pengelolaan  koperasi  di  Indonesia  masih  belum  optimal,  karena  kurangnya  pengetahuan  mitra koperasi  tentang  peraturan  perpajakan  dan  administrasi  pajak  koperasi,  serta  kurangnya  kompetensi dan pemahaman pengurus koperasi mengenai regulasi perpajakan.
Diperlukan  usaha  yang  berkesinambungan  untuk  menginspirasi  dan  mendorong  koperasi  agar mengadopsi transparansi dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kewajiban perpajakan. Oleh  sebab  itu,  pentingnya  meningkatkan  pengetahuan  serta  pemahaman  mengenai  perpajakan  bagi seluruh  anggota  koperasi  merupakan  fokus  utama,  yang  menjadi  komitmen  baik  bagi  anggota perorangan  maupun  bagi  koperasi  sebagai  entitas  ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  mengenai
Faculty  of  Economics  and  Business  (FEB)  Universitas  Trisakti  together with the Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) held training for the community with the aim of increasing understanding and competence in PPN cooperatives. Extension and training methods are used as a solution to overcome  this  problem.  This training  succeeded in  increasing  cooperative members'  understanding  of  the  concept  of  VAT  in  the  cooperative environment after the training was carried out.
Keywords : Cooperatives; community service; VAT Tax.

## Pelatihan konsep pajak PPN untuk koperasi bagi anggota INKOPAD
PPN  menjadi  hal  yang  sangat  esensial  bagi  anggota  koperasi.  Dari  sini,  dapat  diidentifikasi  bahwa masalah  yang  dihadapi  oleh  anggota  koperasi  INKOPAD  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang konsep  PPN  dalam  konteks  koperasi.  Karenanya,  peran  lembaga  pendidikan  tinggi  seperti  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas  Trisakti  menjadi  krusial  dalam  meningkatkan  kompetensi anggota  koperasi  terhadap  konsep  perpajakan  PPN  dalam  konteks  koperasi.  Sejumlah  penelitian terdahulu  terkait  dengan  topik  perpajakan  dan  koperasi  telah  dilakukan  oleh  berbagai  peneliti [5] , [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] .
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dijalankan  oleh  FEB  Universitas Trisakti adalah adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota koperasi INKOPAD dalam konsep  perpajakan  PPN  dalam  lingkungan  koperasi.  Hasil  dari  pelatihan  dapat  digunakan  sebagai landasan untuk merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelaporan pajak yang akurat dan teratur di koperasi.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Solusi  untuk  tantangan  yang  dihadapi  mitra  terkait  kurangnya  pemahaman  tentang  konsep perpajakan  PPN  di  lingkungan  koperasi  adalah  dengan  menggunakan  metode  penyuluhan  dan pelatihan.  Pemilihan  metode  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  peserta  pelatihan  dalam  memahami materi  yang  disampaikan.  Selama  pelatihan,  disediakan  waktu  untuk  diskusi  dan  sesi  tanya  jawab antara pemateri dan peserta pelatihan, sehingga proses pelatihan dapat berlangsung dengan baik.
Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan dimana tim melakukan survei bersama penanggungjawab koperasi  INKOPAD,  diikuti  dengan  rapat  persiapan  dan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  yang terlibat. Dengan adanya tujuan dan semangat yang sama dari semua pihak, maka kerjasama ini dapat dilakukan hingga terlaksana pelatihan untuk anggota INKOPAD.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  3  April  2023  berlokasi  di  Kampus  Universitas  Trisakti, Jakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada penyuluhan dan pelatihan mengenai konsep  perpajakan  PPN  untuk  koperasi.  Keberhasilan  program  pelatihan  ini  akan  dievaluasi berdasarkan perbandingan hasil pretest dan posttest yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada  peserta  dan  dijawab  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Lembar pretest dibagikan  dan  wajib diisi saat sebelum dilakukannya pelatihan, dan posttest dibagikan dan wajib diisi setelah terlaksananya pelatihan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lestari [8] mengungkapkan kewajiban perpajakan pada koperasi secara umum yaitu bahwa setiap Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan dan  pencatatan  yang  teratur  dan  sesuai  standar  akuntansi  yang  berlaku  untuk  koperasi,  serta melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, diikuti dengan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka  penting  bagi  anggota  koperasi  untuk  selalu  berupaya  meningkatkan  pemahaman  konsep perpajakan terutama PPN di lingkungan koperasi. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan di koperasi baik  operasional,  keuangan,  dan  administasi  dapat  berjalan  dengan  efektif  sehingga  mendukung kemajuan dan daya saing koperasi.
Gambar 1 . Peserta pelatihan 16 8 PRIA WANITA
Terlihat  pada Gambar  1 yaitu  jumlah  peserta  pelatihan  sebanyak  24  (dua  puluh  empat)  peserta yang merupakan anggota koperasi INKOPAD. Peserta terdiri atas 16 orang atau sekitar 67% pria dan 8 orang atau sekitar 33% wanita. Materi pelatihan tentang Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh Tim Dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) FEB USAKTI sesuai dengan tema pelatihan.  Materi  disampaikan  melalui  metode penyampaian,  diskusi,  pelatihan,  dan  interaksi  antara peserta, dimulai dari konsep dasar hukum perpajakan, berbagai definisi perpajakan, klasifikasi barang dan  jasa  yang  dikenai  dan  tidak  dikenai  pajak,  tarif  PPN,  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP),  hingga kemungkinan pengurangan pajak masukan. Tahap persiapan melibatkan penyusunan materi pelatihan, bahan,  dan  alat  yang  relevan  dengan  tema.  Persiapan  yang  matang  diperlukan  agar  materi  dapat dipahami  dengan  baik  oleh  semua  peserta  pelatihan  anggota  Induk  Koperasi  TNI  Angkatan  Darat (INKOPAD).
Pada  saat  pelaksanaan  pelatihan  yang  berlokasi  di  Auditorium  Kampus  A,  FEB  Universitas Trisakti  Jakarta,  pelatihan  konsep  pajak  PPN  berlangsung  baik.  Para  peserta  pelatihan  diberikan pamaparan mulai dari dasar hukum perpajakan, tentang daerah pabean, barang, jasa, penggunaan jasa yang  dikenakan  pajak  dari  luar  daerah  pabean,  dan  penggunaan  barang  yang  dikenakan  pajak  yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kemudian, mereka diberikan pemahaman mengenai Barang Kena  Pajak  (BKP)  dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Setiap  barang  secara  prinsipnya  dianggap  sebagai BKP),  kecuali  ada  pengecualian  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Demikian  pula,  setiap  jasa secara  prinsipnya  dianggap  sebagai  JKP,  kecuali  ada  pengecualian  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang.  Jika  barang  atau  jasa  tidak  termasuk  dalam  pengecualian,  maka  akan  dianggap  sebagai Barang  atau Jasa  Kena Pajak.  Hal  tersebut  perlu  dipaparkan  dan  dijadikan  perhatian  bagi  pengelola koperasi yang berperan dalam mengidentifikasi barang/jasa yang tersedia pada koperasinya.
Gambar 2 . Cuplikan materi definisi BKP dan JKP
Gambar 2 menampilkan  ringkasan  materi  penyuluhan  dan  pelatihan  yang  menjelaskan  definisi BKP  dan  JKP  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Perpajakan  di  Indonesia.  Pemahaman mengenai  berbagai  definisi  perpajakan  ini  dianggap  krusial  bagi  individu  pelaku  bisnis,  terutama pengurus  dan  anggota  koperasi  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  unit usaha  koperasi.  Oleh karena  itu,  setelah  pemahaman  mengenai  BKP  dan  JKP  disampaikan,  peserta  diberikan  penjelasan lebih lanjut mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).
Untuk  meningkatkan  pemahaman  yang  baik  dan  terstruktur  tentang  konsep  pajak  PPN,  peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang berbagai aspek, termasuk subjek pajak dan objek pajak PPN, diikuti dengan penjelasan mengenai PKP, baik yang merupakan Orang Pribadi maupun Badan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang konsep Penyerahan BKP sesuai dengan pasal 1A ayat (1)  UU  PPN,  serta  konsep  barang  yang  bukan  termasuk  dalam  kategori  Penyerahan  BKP  sesuai dengan pasal 1A ayat (2) UU PPN. Kemudian, mereka juga diberikan pemahaman tentang tarif PPN untuk  BKP  dan  JKP,  baik  yang  diekspor  maupun  yang  tidak  diekspor,  serta  tentang  DPP  sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU PPN [3] .
Pelatihan konsep pajak PPN untuk koperasi bagi anggota INKOPAD
Gambar 3 . Slide materi DPP
Peserta pelatihan juga sebaiknya memiliki pemahaman yang baik atas Pajak Masukan (PM). Oleh sebab itu, dilanjutkan paparan mengenai Pajak Masukan (PM) sesuai Gambar 3 , Pengkreditan Pajak Masukan menurut UU PPN pasal 9 ayat (2), (2a), (3), (4), PM tidak dapat dikreditkan, dan PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) pada masa pajak yang sama menurut  UU  PPN  pasal  9  ayat  (9).  Demi  terciptanya  pemahaman  yang  lebih  baik,  maka  setelah pemaparan  materi  diberikan  sesi  latihan  dimana  peserta  diberikan  contoh  soal  kasus  yang  harus dikerjakan  pada  saat  itu  juga.  Contoh  kasus  dibuat  sedekat  mungkin  dengan  kondisi  yang  dihadapi pada kegiatan koperasi. Hal ini dilakukan agar peserta dapat dengan mudah memahami pengaplikasian konsep  pajak  PPN  yang  diberikan.  Digunakan  contoh  kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam “TRIKARTIKA” sebagai bahan latihan peserta.
Gambar 4 . Cuplikan latihan soal kasus
Gambar 4 soal  latihan  diberikan  informasi  yang  berhubungan  dengan  penyusunan  laporan keuangan, diantaranya informasi besaran neraca saldo, tabel-tabel yang ada pada koperasi seperti data simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  simpanan  berjangka,  tabel  data  transaksi,  informasi  untuk penyesuaian,  dan  langkah-langkah  penyusunan  Laporan  Keuangan.  Peserta  diberikan  ringkasan transaksi pada bulan tertentu, kemudian peserta diminta untuk melakukan pencatatan dan perhitungan terhadap transaksi-transaksi tersebut.
Adanya  pelaksanaan pretest dan posttest dimaksudkan  untuk  mengukur  tingkat  ketercapaian kegiatan. Metodenya adalah dengan memperbandingkan hasil ujian awal ( pretest ) dan akhir ( posttest ) berupa  kumpulan  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  peserta  dan  dijawab  dalam  waktu  yang  telah ditetapkan.  Lembar pretest dibagikan  dan  wajib  diisi  saat  sebelum  dilakukannya  pelatihan,  dan posttest dibagikan dan wajib diisi setelah terlaksananya pelatihan.
Gambar 5 . Hasil pretest dan posttest
Gambar 5 memperlihatkan  hasil pretest dan posttest peserta  pelatihan  yang  diisi  sebelum  dan sesudah kegiatan pelatihan. Tampak grafik yang lebih tinggi untuk hasil posttest daripada hasil pretest . Nilai  rata-rata  peningkatan  dari  jawaban  peserta  pelatihan  yaitu  sebesar  64%  dari  hasil posttest . Berdasarkan hasil tersebut, artinya peserta secara rata-rata mampu menjawab soal-soal posttest dengan tingkat  peningkatan  sebesar  64%  dibandingkan  dengan  saat  mereka  menjawab  soal-soal  pretest sebelum  mendapatkan  materi  pelatihan.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  peserta  terbukti  telah  mampu meningkatkan pemahamannya terkait materi pelatihan yaitu konsep pajak PPN.
Dukungan mitra kerjasama yang baik merupakan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini, yang ditandai dengan adanya kolaborasi antara FEB Universitas Trisakti dan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat  (INKOPAD),  dukungan  diberikan  dalam  bentuk  partisipasi  anggota  personil/pengurus INKOPAD  yang  siap  untuk  berkoordinasi  mulai  dari  tahap  persiapan  hingga  pelaksanaan  program pelatihan.  FEB  Universitas  Trisakti  juga  memberikan  dukungan  yang  baik  melalui  bimbingan  dan sumber pendanaan untuk pelatihan ini. Selain itu, bantuan dari komunitas akademik, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, dan staf FEB Universitas Trisakti, yang responsif terhadap masalah administratif, penyediaan  materi,  dokumentasi,  serta  berperan  dalam  penyampaian  materi  pelatihan  dan  pelaporan hasil kegiatan.
Hambatan  yang  dihadapi  pada  program  ini  yaitu  kurangnya  waktu  yang  tersedia  untuk  sesi pelatihan  mengenai  konsep  pajak  PPN,  yang  mengakibatkan  keterbatasan  dalam  diskusi  lebih mendalam  mengenai  isu  perpajakan  dalam  konteks  koperasi.  Selain  itu,  peserta  juga  mengalami tantangan dalam memahami dan menggunakan teknologi, terutama karena proses pelaporan pajak saat ini  telah  beralih  ke platform berbasis  teknologi  seperti  e-SPT.  Penelitian  lain  telah  banyak membuktikan  pentingnya  pemahaman  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan manfaat ekonomi [12] , [13] , [14] , [15] .

## 4. SIMPULAN
Antusiasme peserta yang terlihat dari lancarnya kegiatan pelatihan dari waktu mulai hingga akhir mengindikasikan  bahwa  pelatihan  ini  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  kompetensi mereka  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  perkembangan  dan  peningkatan  daya  saing  koperasi. Anggota  koperasi  INKOPAD  diketahui  mendapatkan  pemahaman  dan keterampilan  yang  lebih  baik dalam  konsep  pajak  PPN,  serta  meningkatkan  profesionalisme  dan  pemahaman  terhadap  kewajiban perpajakan bagi koperasi. Terdapat kesesuaian materi yang diberikan tutor kepada peserta. Tingginya respon dan antusias peserta terkait perpajakan yang ditunjukkan dengan meningkatkan hasil posttest sebesar 64% juga turut menggambarkan pencapaian program pelatihan. Maka dapat diartikan bahwa peserta  terbukti  telah  mampu  meningkatkan  pemahamannya  terkait  materi  pelatihan  yaitu  konsep pajak  PPN.  Selanjutnya,  diharapkan  dapat  mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan  pemahaman tentang  pengisian  SPT  pajak  koperasi,  sehingga  pengelolaan  koperasi  dapat  dilakukan  dengan  lebih teratur.
5. UCAPAN TERIMA KASIH

## Pelatihan konsep pajak PPN untuk koperasi bagi anggota INKOPAD
Tim ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Terima  kasih  kepada  semua  yang  telah berkontribusi dan terlibat, termasuk Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM (Dekan FEB Universitas Trisakti), Ketua dan pengurus Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD), serta Ketua LPPM Universitas  Trisakti  dan  tim.  Kami  menghargai  dedikasi  waktu,  tenaga,  dan  pikiran  yang  telah diberikan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
6. DAFTAR PUSTAKA
[1] M. M.  N.  Ramadhan,  H. Hilda, and M. Iqbal, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren Izzatuna Putra Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” J. Penelit. Ilmu Ekon. dan Keuang. Syariah , vol. 1, no. 4, pp. 310–320, 2023, [Online].
Available:
https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes/article/view/495%0Ahttps://jou rnal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes/article/download/495/498.
[2] Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . 1983.
[3] Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah . 2009.
[4] W.  Wahyudin,  “Pendidikan  dan  Pelatihan  Tata  Kelola  Koperasi  Modern  di Tasikmalaya,” E-Coops-Day , vol. 4, no. 1, pp. 11–16, 2023.
[5] R.  K.  Hati,  “Penerapan  Pajak  Bunga  Deposito  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Nasari Cabang Manado,” J. Emba , vol. 4, no. 1, pp. 67–76, 2016.
[6] V. Herawaty, F. Daeli, A. A. Oktaviani, and I. N. Noor, “Pelatihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan  Pemahaman  Praktik  PPN  Untuk Koperasi Bagi  Anggota  INKOPAD,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusant. , vol. 4, no. 3, pp. 2338–2343, 2023.
[7] P.  D.  Ariani,  “Perhitungan  Dan  Prosedur  PPh  Pasal  4  Ayat  2  Pada  Primer  Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015,” J. Akunt. Profesi , vol. 8, no. 1, pp. 16–21, 2017, doi: 10.23887/jap.v8i1.21017.
[8] H.  Lestari,  M.  Laekkeng,  and  A.  Nurwanah,  “Implementasi  Aspek  Perpajakan  Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto,” Amnesty J. Ris. Perpajak. , vol. 4, no. 1, pp. 56–76, 2021, doi: 10.26618/jrp.v4i1.5307.
[9] Irwan, A. Nuratriningrum, S. Mulyanta, M. T. Surjana, and Y. Yandhi, “Pre Test Dan Post Test Pelatihan Pajak Koperasi Pada Koperasi Kita Maju Bersama,” Abdi Dharma , vol. 1, no. 2, pp. 39–44, 2021, doi: 10.31253/ad.v1i2.701.
[10]  L.  Linawati,  D.  Nurdiwaty,  and  D.  A.  Paramitha,  “Pelatihan  Penyusunan  Laporan Keuangan  Dan  Pajak  Koperasi  Di  Koperasi  Aswaja  Mitra  Mandiri  Blitar,” J. Abdikmas , vol. 1, no. 2, pp. 93–99, 2021, doi:
https://doi.org/10.51158/abdikmas.v1i2.489.
[11]  D. Freddy, R. T. Hidayat, and T. M. Syafitri, “Sosialisasi dan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan  Pemahaman  Tentang  Aspek  Perpajakan  dan  Pengisian  SPT  Tahunan Pada Koperasi Di Wilayah Kota Bekasi,” J. Pengabdi. Masy. TRI PAMAS , vol. 4, no. 1, pp. 17–28, 2022, [Online]. Available:
https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIPAMAS/article/view/159.
[12]  H.  S.  Lastanti,  A.  A. Oktaviani,  and  B.  Besnedi, “Peningkatan  Implementasi  Konsep dan Praktik Spreadsheet untuk Pelaporan Bisnis Bagi Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusant. , vol. 4, no. 3, pp. 2580–2586, 2023.
[13]  R.  A.  Zunaidi et  al. ,  “Urgensi  Pencatatan  Keuangan  Digital  Berbasis  Ponsel  Pada UMKM  Di  Kota  Surabaya,” BEMAS  J.  Bermasyarakat ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  141–147,
2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.330.
[14]  P.  Pamungkas  and  R.  S.  R.  A.  Karini,  “Penerapan  aplikasi  ”  Si  Apik  ”  dalam penyusunan laporan Keuangan UMKM Kecamatan Regol Kota Bandung,” BEMAS J. Bermasyarakat , vol. 5, no. September, pp. 15–22, 2024.
[15]  Iskandar  and  M.  A.  Sobarnas,  “Uji  Kompetensi  Penguasaan  Software  Untuk  Solusi Bisnis Di Wilayah Kab. Bogor Sebagai Upaya Peningkatan Skill SMK Jurusan RPL,” BEMAS  J.  Bermasyarakat ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  74–87,  2021,  doi: 10.37373/bemas.v1i2.89.