Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Kerentanan DAS Cikeas ditinjau dari perspektif sosial ekonomi dan kelembagaan
The  vulnerability  of  the  Cikeas  watershed  from  a  socio-economic  and institutional perspective
K. Prasetyo 1* , H. Effendi 1,2 , G. Prayoga 1 , A. R. Azhar 1 , T. Permadi 1 , D. Pratiwi 3
1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB University , Bogor, Indonesia
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University ,
Bogor, Indonesia
3 Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Indonesia
Abstrak . Penelitian bertujuan menentukan tingkat kerentanan DAS Cikeas dilihat dari aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Metode  pengumpulan  data  primer  menganut purposive sampling  dan snowball  sampling .  Data  sekunder  didapat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Besar Wilayah Sungai  (BBWS)  Ciliwung  Cisadane  dan  Badan  Pusat Statistik  (BPS).  Analisis  data  menggunakan  analisis deskriptif  kuantitatif  berdasarkan  formulasi  Sistem Karakterisasi  Tingkat  DAS  (Tipologi  DAS).  Tingkat kerentanan  DAS  Cikeas  ditinjau  dari  aspek  sosial (kepadatan  penduduk  dan  nilai  tradisional)  terkategori sangat  tinggi  (sangat  rentan).  Perilaku  konservasi termasuk  tidak  rentan  dan  agak  rentan.  Pada  aspek ekonomi,  mayoritas  kecamatan  di  wilayah  DAS  Cikeas tergolong  agak  rentan.  Sektor  ekonomi  dominan  berupa jasa.  Ditinjau  dari  aspek  kelembagaan,  tergolong  tidak rentan  dan  agak  rentan  karena  kelembagaan  formal  dan informal  ada  yang  telah  berperan  aktif  dalam  aktivitas konservasi  DAS  Cikeas.  Permasalahan  DAS  berkaitan dengan  kepedulian  masyarakat  terhadap  pengelolaan lingkungan.  Dengan  demikian,  keterlibatan  masyarakat dan stakeholder terkait  lainnya  dalam  perencanaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan DAS sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan DAS berkelanjutan.
Kata  kunci:  DAS  Cikeas,  kerentanan,  sosial  ekonomi, kelembagaan
Abstract . The  research  aimed  to  determine  the vulnerability  level of the  Cikeas  watershed  in  terms  of  socio-economic  and institutional  aspects.  The  primary  data  collection  method used purposive and snowball sampling. Secondary data were obtained  from  the  Environmental  Agency  (DLH),  Ciliwung Cisadane River Basin Center (BBWS) and Central Statistics Agency  (BPS).  Data  analysis  used  quantitative  descriptive analysis  based  on  the  formulation  of  watershed  level characterization system. The vulnerability level of the Cikeas watershed  in  social  aspects  (population  density  and traditional  values)  was  very  high  (very  vulnerable). Conservation behaviour was classified as not vulnerable and somewhat  vulnerable.  On  the  economic  aspect,  most  sub- districts in the Cikeas watershed were classified as somewhat vulnerable. The dominant economic sector was in the form of services. In terms of the institutional aspect, it was classified as  not  vulnerable  and somewhat  vulnerable  because  there were formal and informal institutions that have played an active  role  in  the  Cikeas  watershed conservation  activities. Watershed  problems  were  related  to  the  community's concern  for  environmental  management.  Thus,  the involvement  of  the  community  and  other  relevant stakeholders  in  the  planning,  formulation,  implementation of  watershed  policies  was  indispensable  to  achieve sustainable watershed management.
Keywords: Cikeas watershed, vulnerability, socio economic, institutional

## 1. PENDAHULUAN
Ekosistem  perairan  mengalir  (lotik)  yang  mencirikan  sungai  berperan penting  dalam  menunjang  langsung  dan  tak  langsung  kehidupan  manusia. Aktivitas  di  sekitar  perairan  berpotensi  mempengaruhi  dan  mengalterasi kondisi  lingkungan  perairan.  Selanjutnya  dapat  menimbulkan  akibat  tak  baik terhadap biota yang hidup di perairan dan bagi masyarakat sebagai pemanfaat
* Korespondensi Penulis Email : kunandarp@gmail.com
sumber daya perairan. Perubahan lahan riparian di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu menjadi salah satu pemicu utama berkurangnya kapabilitas tanah dalam  menahan  masuknya  unsur  hara  secara  berlebihan  ke  badan  air. Beralihnya  peruntukan  lahan  menjadi  pertanian,  perkebunan,  permukiman, industri, pertambangan berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas perairan (Tafangenyasha and Dzinomwa 2005; Suparjo 2009).
Sungai Cikeas adalah salah satu sungai di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,  yang  mengalir  dari  selatan  ke  utara  dan  kemudian  bergabung  dengan Sungai  Cileungsi  menjadi  Sungai  Bekasi  (Kali  Bekasi).  Tata  guna  lahan  dan aktivitas di bagian hulu Sungai Cikeas beragam. Aktivitas perumahan ditemukan pada  beberapa  segmen.  Diperlukan  pengelolaan  yang  baik  agar  tidak memunculkan pengaruh negatif terhadap kualitas perairan sungai. Penggunaan lahan berhubungan kuat dengan kegiatan manusia, berpotensi mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di DAS (Komaruddin 2008).
Kajian  untuk  meningkatkan  kualitas  air  melalui  restorasi  daerah tangkapan  air  dan  penguatan  sosial  pada  DAS  Cikeas  perlu  dilakukan.  Sesuai dengan  PerMenLH  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Tata  Laksana  Pengendalian Pencemaran, pemerintah memiliki kewenangan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi  sumber  pencemar  dan  kerusakan  lingkungan.  Berdasarkan  hal tersebut,  identifikasi  dan  inventarisasi  sumber  pencemar  dan  kerusakan lingkungan  perlu  dilaksanakan  untuk  mengetahui  faktor  yang  menyebabkan penurunan  kualitas  air.  Selanjutnya,  dapat  disusun  rekomendasi  upaya pengendalian pencemaran air dan konservasi sumber daya air. Tujuan penelitian adalah  mengidentifikasi  tingkat  kerentanan  sosial,  ekonomi  dan  kelembagaan masyarakat  yang  selanjutnya  dapat  digunakan  dalam  pertimbangan perencanaan pengelolaan DAS Cikeas. Hasil studi ini berupa pemetaan kondisi sosial mencakup pemetaan tiga aspek tingkat kerentanan.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di wilayah DAS Kali Cikeas pada November 2019. DAS  Kali  Cikeas  mengalir  di  wilayah  Kabupaten  Bogor,  Kota  Depok  dan  Kota Bekasi  yang  meliputi  Kecamatan  Babakan  Madang,  Kecamatan  Sukaraja, Kecamatan  Citeureup,  Kecamatan  Cibinong,  Kecamatan  Gunung  Putri, Kecamatan Tapos, Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Jatiasih.

## 2.2. Prosedur analisis data
Observasi lapang dan wawancara mendalam ( in depth interview ) terhadap aparat desa, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang berperan aktif pada  upaya  konservasi  DAS  dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer.  Data
sekunder didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Besar Wilayah Sungai  (BBWS)  Ciliwung  Cisadane  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Metode pengambilan  sampel  menggunakan  dua  metode.  Metode  yang  pertama  yaitu purposive
sampling , merupakan
cara pengambilan sampel yang mempertimbangkan  hal  tertentu,  dimaksudkan  agar  data  bisa  lebih representatif. Purposive dilakukan  terhadap  para  narasumber  kunci  yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang obyek penelitian, seperti pejabat pemerintah  daerah,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dsb.  Metode  kedua menggunakan snowball  sampling ,  adalah  cara  penentuan  sampel  yang  semula berjumlah sedikit, lalu responden ini diminta memilih koleganya untuk dijadikan responden juga (Sugiyono 2016).
Identifikasi  terhadap  tiga  tingkat  kerentanan  yaitu  kerentanan  sosial, ekonomi dan kelembagaan mengacu pada metode yang diformulasi oleh Paimin et al. (2012). Karakteristik DAS Kali Cikeas ditinjau dari: 1) aspek sosial berupa tekanan  penduduk,  budaya  dan  nilai  tradisional;  2)  aspek  ekonomi  yang berhubungan  dengan  ketergantungan  terhadap  lahan  ditinjau  dari  sektor ekonomi  dominan,  selanjutnya  dikomparasikan  dengan  tingkat  kepadatan penduduk; 3) aspek kelembagaan yang berkaitan dengan keberdayaan lembaga formal  dan  informal  dalam  upaya  konservasi.  Penentuan  kriteria  sosial  dan kelembagaan dilaksanakan dengan mengacu pada Tabel 1 , sedangkan kriteria ekonomi mengacu kepada Tabel 2. Semua hasil pengukuran parameter sosial, ekonomi  dan  kelembagaan  diklasifikasikan  tingkat  kerentanannya  menurut Tabel 3 (Paimin et al. 2012).
Tabel 1. Kriteria dan parameter kerentanan sosial dan kelembagaan.
Kriteria
Parameter Besaran Skor
Sosial Kepadatan penduduk <250 jiwa/km
2
1
250-400 jiwa/km 2 3 >400 jiwa/km 2 5 Budaya: Perilaku konservasi Konservasi telah melembaga di masyarakat (paham manfaat, paham teknik dan pelaksanaannya) 1 Masyarakat tahu, namun tidak melaksanakan 3 Tidak tahu dan tidak melaksanakan 5 Budaya: Hukum adat Adat istiadat, pelanggar dikucilkan 1 Kebiasaan, pelanggar didenda secara adat 2 Tata kelakuan, pelanggar ditegur ketua adat/orang lain 3 Cara, pelanggar dicemooh 4 Tidak ada hukuman 5 Nilai tradisional Ada 1 Tidak ada 5
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Kriteria Parameter Besaran Skor Kelembagaan Keberdayaan kelembagaan informal konservasi Ada dan berperan 1 Ada, namun tidak berperan 3 Tidak berperan 5 Keberdayaan kelembagaan formal konservasi Sangat berperan 1 Cukup berperan 3 Tidak berperan 5 Tabel 2 . Kriteria dan parameter kerentanan ekonomi. Kepadatan penduduk (orang/km 2 ) Struktur ekonomi Pertanian Industri Jasa Jarang (<250) 3 2 1 Sedang (250-400) 4 3 2 Padat (>400) 5 4 3 Tabel 3. Klasifikasi tingkat kerentanan sosial, ekonomi dan kelembagaan. Kategori Nilai Tingkat kerentanan/degradasi Sangat tinggi >4,3 Sangat rentan/Sangat terdegradasi Tinggi 3,5-4,3 Rentan/Terdegradasi Sedang 2,6-3,4 Agak rentan Rendah 1,7-2,5 Sedikit rentan/Agak terdegradasi Sangat rendah <1,7 Tidak rentan/Tidak terdegradasi 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sosial
3.1.1. Indikator pertumbuhan dan kepadatan penduduk
Berdasarkan Tabel  4, diketahui  jumlah  penduduk  delapan  kecamatan yang masuk pada DAS Cikeas sebanyak 2,04 juta jiwa (1,03 juta laki-laki dan 1,01 juta  perempuan).  Jumlah  penduduk  terbanyak  dan  yang  memiliki  laju pertumbuhan  penduduk  per  tahun  tertinggi  terdapat  di  Kecamatan  Gunung Putri,  sedangkan  yang  terendah  di  Kecamatan  Sukaraja.  Rata-rata  jumlah penduduk di DAS Cikeas sebesar 251.092 jiwa dengan kepadatan penduduk rata- rata  5.581  jiwa/km 2 ( Tabel  5 ).  Merujuk  pada  Paimin et  al. (2012),  nilai kepadatan  penduduk  di  DAS  Cikeas  termasuk  kategori  sangat  tinggi  (>400 jiwa/km 2 ).  Kecamatan  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  tertinggi  adalah Kecamatan  Cibinong  sebesar  10.327  jiwa/km 2 dan  kepadatan  penduduk terendah ada di Kecamatan Babakan Madang sebesar 1.657 jiwa/km 2 . Cepatnya pertumbuhan penduduk memerlukan daerah baru untuk pemenuhan kebutuhan primer. Selanjutnya, menyebabkan penggunaan lahan yang tidak cocok dengan potensi  dan  melampaui  daya  dukung  (Symeonakis et  al .  2007).  Lebih  lanjut menurut Ekawaty et al. (2018), inti permasalahan yang muncul di kawasan DAS adalah pertumbuhan penduduk, sebab peningkatan jumlah penduduk akan juga meningkatkan kebutuhan hidup.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Tabel 4 . Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan di DAS Cikeas tahun 2018.
Kecamatan Jenis Kelamin Pertumbuhan penduduk (%) Laki-laki Perempuan Jumlah Babakan Madang 65.576 61.959 127.535 2,26 Sukaraja 30.065 27.816 57.881 0,10 Citeureup 120.013 115.503 235.516 1,74 Cibinong 223.770 217.627 441.397 3,37 Gunung Putri 235.316 241.096 476.412 5,01 Tapos 145.498 144.311 289.809 3,46 Jatisampurna 76.442 78.074 154.516 4,46 Jatiasih 130.256 128.195 258.451 2,85 Jumlah 1.026.936 1.014.581 2.041.517 -
Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2019), BPS Kota Bekasi (2019) dan BPS Kota Depok (2019) (diolah).
Tabel 5 . Kepadatan penduduk menurut kecamatan di DAS Cikeas tahun 2018. Kecamatan Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (km 2 ) Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) Skor Kategori Tingkat kerentanan Babakan Madang 126.777 76,53 1.657 5 Sangat tinggi Sangat rentan Sukaraja 182.123 42,10 4.326 5 Sangat tinggi Sangat rentan Citeureup 235.822 67,10 3.514 5 Sangat tinggi Sangat rentan Cibinong 447.052 43,29 10.327 5 Sangat tinggi Sangat rentan Gunung Putri 475.498 56,00 8.491 5 Sangat tinggi Sangat rentan Tapos 240.147 33,26 8.713 5 Sangat tinggi Sangat rentan Jatisampurna 154.516 19,54 7.907 5 Sangat tinggi Sangat rentan Jatiasih 258.451 24,27 8.458 5 Sangat tinggi Sangat rentan Rata-rata 251.092 44,99 5.581 5 Sangat tinggi Sangat rentan
Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2019), BPS Kota Bekasi (2019) dan BPS Kota Depok (2019) (diolah).
Secara  spasial  tingkat  kerentanan  DAS  Cikeas  berdasarkan  indikator kepadatan  penduduk  disajikan  pada Gambar  1 .  Semua  kecamatan  yang termasuk  dalam  DAS  Cikeas  tergolong  sangat  rentan.  Hal  ini  terjadi  akibat kepadatan penduduk  yang tergolong sangat tinggi. Kepadatan penduduk yang sangat  tinggi  ini  diakibatkan  beberapa  wilayah  di  DAS  Cikeas  merupakan kawasan  industri.  Tingginya  kepadatan  penduduk  tersebut  mengakibatkan peningkatan beban polutan, kualitas air memburuk dan ekosistem terdegradasi. Dengan  demikian,  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  akan  diiringi  dengan aktivitas  antropogenik  yang  berpengaruh  nyata  terhadap  keseimbangan lingkungan  dan  penurunan  kualitas  lingkungan  seperti  terjadinya  erosi, kurangnya  daerah  resapan  air,  banjir,  pendangkalan  sungai,  dan  penurunan kualitas  air  (Prasetyo et  al. 2020).  Tekanan  penduduk  yang  tinggi mengakibatkan  tekanan  pada  lahan,  melalui  penggunaan  yang  berlebihan, sehingga  akan  menyebabkan  terjadinya  degradasi  pada  lahan  dan  melampaui kemampuan dan daya dukung alaminya (Goldshleger et al. 2010).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 1 . Tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator kepadatan penduduk.

## 3.1.2. Indikator budaya
Parameter budaya  terdiri  perilaku  konservasi  dan  hukum  adat.  Perilaku konservasi  menggambarkan  pengetahuan  masyarakat  dan  pelembagaan konservasi  di  dalam  masyarakat.  Bentuk  konservasi  sungai  yang  dikaji  pada penelitian ini meliputi pola membuang sampah rumah tangga dalam kaitannya untuk menjaga kualitas air Sungai Cikeas.

## Berdasarkan
Tabel  6 ,  diketahui  bahwa  hanya  ada  dua  dari  lima desa/kelurahan  yang  telah  melakukan  konservasi  tanah  dan  air  yaitu  Desa Bojong Kulur dan Kelurahan Tapos. Perilaku konservasi yang telah melembaga tersebut  dapat  mengurangi  kerusakan  Sungai  Cikeas,  sehingga  kedua  desa tergolong  tidak  rentan.  Hasil  wawancara  dengan  perangkat  desa  dan  tokoh masyarakat, serta pengamatan lapangan menunjukkan mayoritas masyarakat di lokasi  studi  sudah  mengetahui  dampak  negatif  dan  positif  dari  perilaku konservasi  berupa  pola  pembuangan  sampah.  Masyarakat  mengetahui  bahwa membuang sampah ke Sungai Cikeas akan menyebabkan pencemaran air sungai. Namun  demikian,  sejumlah  masyarakat  masih  membuang  sampah  ke  sungai atau  bantaran  sungai.  Hal  ini  karena  minimnya  sarana  dan  prasarana pengelolaan  sampah  seperti  tempat  pembuangan  sementara,  tidak  adanya petugas kebersihan dan biaya kebersihan yang mahal. Desa Bojong Kulur yang merupakan area perumahan telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
Tabel 6. Perilaku konservasi masyarakat di DAS Cikeas.
Desa/ Kelurahan Perilaku konservasi Skor Kategori Tingkat kerentanan Bojong Kulur  Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 1 Sangat rendah Tidak rentan Cikeas Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 3 Sedang Agak Rentan Nagrak Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 3 Sedang Agak Rentan Karanggan Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 3 Sedang Agak Rentan Tapos Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 1 Sangat rendah Tidak rentan
Secara spasial, terdapat dua desa yang termasuk tidak rentan (warna hijau) dan tiga desa termasuk agak rentan (warna oranye) ( Gambar 2 ). Seluruh desa di lokasi studi telah memiliki pengetahuan tentang manfaat konservasi DAS dan peran penting tindakan konservasi bagi kelestarian DAS. Hal ini menunjukkan telah adanya kesadaran masyarakat yang menimbulkan rasa ikut memiliki atas sungai  yang  sifatnya open  acces dan common  property .  Hal  ini  tergolong pada tingkat kerentanan/degradasi sungai yang tidak rentan, karena sudah muncul kesadaran  yang  kemudian  diaktualisasikan  dalam  aksi  nyata  konservasi  DAS. Menurut  Susilowati et  al. (2012)  dan  Du et  al .  (2018),  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  memelihara  kelestarian  lingkungan  merupakan  kunci  utama keberhasilan  dalam menjaga  kelestarian  lingkungan  seperti  DAS,  karena  akan menimbulkan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  yang  memunculkan tindakan konservasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dalam pengelolaan lingkungan.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 2. Tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator perilaku konservasi.

## 3.1.3. Indikator nilai tradisional
Data nilai tradisional di DAS Cikeas merupakan hasil wawancara dengan perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak ditemukan  nilai  tradisional  yang  diajarkan  atau  dilestarikan  oleh  masyarakat setempat. Berdasarkan sidik cepat degradasi DAS (Paimin et al . 2012), diperoleh skor sebesar 5 pada seluruh lokasi  pengamatan yang berarti memiliki tingkat kerentanan  yang  sangat  rentan  ( Tabel  7 ).  Hal  ini  menandakan  bahwa  sudah
tidak  ada  nilai-nilai  tradisional  yang  secara  turun-temurun  diajarkan, dilaksanakan  dan  dilestarikan.  Dampak  dari  hal  tersebut  adalah  dapat menimbulkan tindakan masyarakat yang dapat menurunkan/merusak kualitas DAS seperti perilaku membuang sampah ke sungai, menambang pasir di sungai tanpa  memperhatikan  aspek  lingkungan,  dsb.  Hal  ini  akibat  tidak  adanya pengatur perilaku masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sungai, sehingga masyarakat tidak merasa bersalah secara moral jika melakukan tindakan yang dapat merusak sungai.
Tabel 7. Nilai tradisional di DAS Cikeas. Desa/Kelurahan Nilai tradisional Skor Kategori Tingkat kerentanan Bojong Kulur Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan/Sangat terdegradasi Cikeas Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan/Sangat terdegradasi Nagrak Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan/Sangat terdegradasi Karanggan Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan/Sangat terdegradasi Tapos Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan/Sangat terdegradasi
Secara spasial, tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator nilai tradisional  disajikan  pada Gambar  3 .  Seluruh  desa  di  lokasi  studi  termasuk dalam  tingkat  sangat  rentan/sangat  terdegradasi.  Hal  ini  karena  sudah  tidak adanya  nilai  tradisional  atau  kearifan  lokal  ( local  wisdom )  dalam  kehidupan sehari-hari  yang  diperoleh  dari  ajaran  langsung  orang  tua  kepada  anak/cucu. Keberadaan  nilai  tradisional  ini  sangat  menguntungkan,  karena  sangat membantu  dalam  mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan  baik  secara langsung maupun tidak. Terjadinya degradasi nilai tradisional tidak terlepas dari perubahan  norma  sosial  menjadi  norma  yang  lebih  modern  yang  lebih berorientasi  pada  kesejahteraan  ekonomi  (hedonisme).  Kearifan  lokal merupakan  modal  sosial  pada  perspektif  pembangunan  berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal menjadi salah satu strategi  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Oleh  karenanya, penting untuk dikaji dan diposisikan strategis menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik (Siswadi et al. 2011).

## 3.2. Ekonomi
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor (2019), BPS Kota Bekasi (2019) dan  BPS  Kota  Depok  (2019),  struktur  ekonomi  dominan  di  masing-masing kecamatan  pada  DAS  Cikeas  adalah  sektor  ekonomi  sekunder  (industri)  dan tersier  (jasa).  Kecamatan  dengan  perekonomian  dominan  industri  yaitu Kecamatan Citeureup dan Gunung Putri, sedangkan sebanyak enam kecamatan lainnya memiliki struktur ekonomi dominan dari sektor jasa meliputi restoran/ rumah makan, hotel, perumahan, dan jasa kemasyarakatan lainnya ( Tabel 8 ).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 3 . Tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator nilai tradisional.
Tabel 8. Kerentanan penduduk terhadap lahan di DAS Cikeas tahun 2018.
Kecamatan Luas wilayah (km 2 ) Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) Struktur ekonomi dominan Skor Tingkat kerentanan Babakan Madang 76,53 1.657 Jasa 3 Agak rentan Sukaraja 42,10 4.326 Jasa 3 Agak rentan Citeureup 67,10 3.514 Industri 4 Rentan Cibinong 43,29 10.327 Jasa 3 Agak rentan Gunung Putri 56,00 8.491 Industri 4 Rentan Tapos 32,33 7.428 Jasa 3 Agak rentan Jatisampurna 19,54 5.448 Jasa 3 Agak rentan Jatiasih 23,04 8.458 Jasa 3 Agak rentan
Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2019), BPS Kota Bekasi (2019) dan BPS Kota Depok (2019) (diolah).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Secara  spasial,  tingkat  kerentanan  DAS  Cikeas  berdasarkan  indikator struktur  ekonomi  disajikan  pada Gambar  4 .  Sebanyak  enam  dari  delapan kecamatan  di  DAS  Cikeas  terkategori  agak  rentan,  sedangkan  dua  kecamatan lainnya  yaitu  Citeureup  dan  Gunung  Putri  tergolong  rentan,  karena  struktur ekonomi  dominannya  pada  sektor  industri.  Keberadaan  industri  yang  ada  di wilayah  DAS  Cikeas  berpotensi  memberikan  dampak  pencemaran  pada  air sungai, karena pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Dari sektor jasa, kerentanan DAS biasanya bersumber dari sampah domestik yang dihasilkan. Hal ini terkonfirmasi dengan kondisi DAS Cikeas yang masih alami, warna air bening kecokelatan dan bantaran sungai didominasi vegetasi.
Gambar 4 . Tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator struktur ekonomi.

## 3.3. Kelembagaan
Kelembagaan  berkaitan  dengan  keberdayaan  lembaga  informal  dan formal.  Keberdayaan  lembaga  informal  pada  kegiatan  konservasi  berupa pengajian, kelompok arisan, perkumpulan masyarakat, dll. yang perannya perlu dipertimbangkan  pada  upaya  konservasi.  Keberdayaan  lembaga  formal  pada aktivitas  konservasi  memperlihatkan  peran  lembaga  formal  dalam  kegiatan konservasi.  Kelembagaan  formal  mencakup:  jenis  lembaga  (kelompok  tani, LMDH, BPD, dll.), tujuan lembaga, struktur organisasi, fungsi lembaga (informasi, keterlibatan  anggota  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kegiatan, serta peran serta anggota dalam pertemuan rutin, kewajiban dalam lembaga, dan pencarian informasi), pembinaan dan pemeliharaan lembaga.
Tabel 9 menunjukkan keberdayaan kelembagaan informal pada kegiatan konservasi di DAS Cikeas. Hanya dua dari lima desa yang memiliki kelembagaan informal yang berperan aktif dalam konservasi dan pelestarian DAS yaitu Desa Bojong  Kulur  dan  Desa  Cikeas.  Kelembagaan  di  Desa  Bojong  Kulur  berupa komunitas  pelestarian  sungai  yaitu  Komunitas  Peduli  Sungai  Cileungsi dan Cikeas (KP2C)  yang  aktif  melakukan  kegiatan  konservasi  dan  pelestarian Sungai  Cikeas  dan  Cileungsi.  Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  adalah pembersihan sampah bambu yang menumpuk di Bendung Koja, bekerja sama dengan DLH Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, serta berbagai instansi lainnya. Oleh karena itu, kondisi DAS Cikeas pada Desa Bojong Kulur dan Cikeas termasuk kategori tidak rentan/tidak terdegradasi.
Tabel 9. Kriteria kelembagaan di DAS Cikeas.
Desa/Kelurahan Keberdayaan kelembagaan informal Skor Kategori Tingkat kerentanan Bojong Kulur LSM berperan aktif dalam konservasi 1 Sangat rendah Tidak rentan/ Tidak terdegradasi Cikeas Kelompok masyarakat berperan aktif 1 Sangat rendah Tidak rentan/ Tidak terdegradasi Nagrak Kurang berperan 3 Sedang Agak Rentan Karanggan Kurang berperan 3 Sedang Agak Rentan Tapos Kurang berperan 3 Sedang Agak Rentan
Secara spasial, diketahui bahwa dua dari lima desa di lokasi studi termasuk kategori tidak rentan/tidak terdegradasi, sedangkan tiga desa lainnya termasuk agak  rentan  ( Gambar  5 ).  Keberdayaan  kelompok  informal  dalam  melakukan kegiatan  konservasi  mengindikasikan  masyarakat  telah  memiliki  kesadaran kolektif mengenai peran penting dari air dan upaya pelestarian sumber dayanya bagi  kehidupan.  Dengan  upaya-upaya  konservasi  yang  dilakukan  oleh kelembagaan  informal  tersebut,  akan  membuat  DAS  terhindar  dari kerusakan/degradasi.  Desa-desa  yang  kelembagaan  informalnya  masih  belum
berperan  aktif,  perlu  adanya  program  pemberdayaan  bagi  kelembagaan tersebut,  sehingga  harapannya  dapat  aktif  melakukan  kegiatan  konservasi. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, terutama dalam  membina  kelembagaan  masyarakat  agar  terjadi  partisipasi  yang berkelanjutan  (Sudaryono  2002).  Selain  itu  dari  sisi  kebijakan,  Pemerintah Kabupaten  Bogor  telah  memiliki  payung  hukum  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  DAS  Daerah Aliran  Sungai  (DAS) berupa  PerDa  Kabupaten  Bogor Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan tujuan dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pertimbangan  pembangunan  berkelanjutan  secara  menyeluruh,  konsisten, memadukan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Gambar 5 . Tingkat kerentanan DAS Cikeas berdasarkan indikator kelembagaan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat kerentanan DAS Kali Cikeas ditinjau dari aspek sosial (kepadatan penduduk dan nilai tradisional) berada pada kategori sangat tinggi dan sangat rentan. Perilaku konservasi termasuk tidak rentan dan agak rentan. Pada aspek ekonomi,  mayoritas  kecamatan  di  wilayah  DAS  Kali  Cikeas  tergolong  agak rentan,  karena  sektor  ekonomi  dominan  berupa  jasa.  Ditinjau  dari  aspek kelembagaan,  DAS  Kali  Cikeas  tergolong tidak  rentan  dan  agak  rentan  karena terdapat  kelembagaan  formal  dan  informal  yang  telah  berperan  aktif  dalam aktivitas  konservasi  DAS  Kali  Cikeas.  Permasalahan  DAS  berkaitan  dengan kepedulian  masyarakat  terhadap  pengelolaan  lingkungan.  Dengan  demikian, keterlibatan  masyarakat  dan stakeholder terkait  lainnya  dalam  perencanaan, perumusan,  pelaksanaan  kebijakan  DAS  sangat  diperlukan  untuk  mencapai pengelolaan DAS berkelanjutan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih disampaikan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan yang telah memfasilitasi penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bogor.  2019.  Kabupaten  Bogor  dalam angka 2019. BPS Kabupaten Bogor. Bogor.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2019. Kota Bekasi dalam angka 2019. BPS Kota Bekasi. Bekasi.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2019. Kota Depok dalam angka 2019. BPS Kota Depok. Depok.
Du Y, Wang X, Brombal D, Moriggi A, Sharpley A and Pang S. 2018. Changes in environmental  awareness  and  its  connection  to  local  environmental management  in  water  conservation  zones:  the  case  of  Beijing,  China. Sustainability 10(6):1-24.
Ekawaty R, Yonariza, Ekaputra EG and Arbain A. 2018. Telaahan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pengelolaan kawasan daerah aliran sungai  di  Indonesia.  Journal  of  Applied  Agricultural  Science  and Technology 2(2):30-40.
Goldshleger  N,  Ben-Dor  E,  Lugassi  R  and  Eshel  G.  2010.  Soil  degradation monitoring by remote sensing: examples with three degradation processes. Soil Science Society of American Journal 74:1433-1445.
Komaruddin N. 2008. Penilaian tingkat bahaya erosi di sub daerah aliran Sungai Cileungsi, Bogor. Jurnal Agrikultura 19(3):173-178.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Paimin,  Pramono  IB,  Purwanto  dan  Indrawati  DR.  2012.  Sistem  perencanaan pengelolaan  daerah  aliran  sungai.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor
PerDa  (Peraturan  Daerah)  Kabupaten  Bogor  Nomor  6  Tahun  2016  tentang pengelolaan lingkungan hidup.
PerMenLH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran.
Prasetyo K, Prayoga G, Azhar AR, Permadi T dan Pratiwi D. 2020. Kerentanan DAS Kali  Bekasi  ditinjau  dari  aspek  sosial-ekonomi-kelembagaan.  Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 4(3):576-591.
Siswadi, Taruna T dan  Purnaweni H. 2011. Kearifan lokal dalam melestarikan mata air. Jurnal Ilmu Lingkungan 9(2):63-68.
Sudaryono.  2002.  Pengelolaan  daerah  aliran  sungai  (DAS)  terpadu,  konsep pembangunan berkelanjutan. Jurnal Teknologi Lingkungan 3(2):153-158.
Sugiyono.  2016.  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D.  PT  Alfabet. Bandung.
Suparjo MN. 2009. Kondisi pencemaran perairan Sungai Babon Semarang. Jurnal Saintek Perikanan 4(2):38-45.
Susilowati  W,  Damianto  B,  Nadjam  A  dan  Nurhayati  I.  2012.  Peran  serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran Sungai Ciliwung. Poli-Teknologi 11(1):55-64.
Symeonakis E, Calvo-Cases A and Arnau-Rosalen E. 2007. Land use change and land  degradation  in  Southeastern  Mediterranean  Spain.  Environmental Management 40:80-94.
Tafangenyasha  C  and  Dzinomwa  T.  2005.  Land-use  Impacts  on  river  water quality in lowveld sand river systems in South-East Zimbabwe. Land Use and Water Resources Research 5:3.1-3.10.