URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI JEPANG UNTUK MEN CAPAI SDG’s (SUSTAINABLE

## DEVELOPMENT GOALS) DALAM PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL

## Intan Dwi Masrullah, Bagus Sigit Sunarko, Agung Purwanto
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember Jl. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : intandwi797@gmail.com

## Abstract
Japan is one of the countries that has adopted the 2030 sustainable development agenda or SDG's (Sustainability Development Goals) by building an SDG’s Promotion Headquarters to achieve balance in the country's development while protecting earth and eliminating poverty. Gender equality is a development target in the SDGs contained in point five. The increase in the elderly and the decline in the birth rate prompted the  Japanese  Government  to  take  the  initiative  to  increase  the  role  of  women  in  the  public. However, the ranking of gender equality in Japan is ranked low globally. Therefore, to achieve the SDGs, the urgent goal that must be done is to address gender equality in Japan by integrating the concept of gender in policy and decision making.
In this study, the authors will describe the policies issued by the government in integrating gender and collect data on the gender gap that exists in Japan. By using the concept of gender mainstreaming in liberal feminism perspective, the author takes the initiative to find the causes of the factors that cause gender equality  in  Japan  to  be  unsuccessful.  Therefore, this  study  will  explain  some  of  the  obstacles to  gender equality by looking at what terms have not been implemented by Japan. The author has succeeded in finding that  there  are  two  factors  that  cause  gender  equality  in  Japan  to  be  unsuccessful,  there  are  the  lack  of commitment  and  understanding  of  gender  by  the  government  and  regulatory  agencies  and  the  Gender Responsive Budget (ARG) which has no legal provisions.
Keywords: Gender Eq uality, SDG’s, Gender Mainstreaming, Gender Gap.

## Pendahuluan
SDG’s atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 merupakan kelanjutan pembangunan global  MDG’s  sebagai  agenda  untuk  mengatasi  tantangan  tambahan  seperti  kesetaraan,  urbanisasi, kelestarian alam dan memiliki tujuan memperkuat kemitraan global. SDG’s mengemb angkan tujuan dari MDG’ s yang semula hanya 8 target menjadi 17 target. Jepang sebagai negara maju 1 yang bahkan
1 Leo Agung, Sejarah Asia Timur 1 | Perpustakaan FIS , accessed July 30, 2021, //library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2354.
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
sudah melakukan pembangunan dan modernisasi sejak masa restorasi  meiji pada 1866-1869 dalam mengejar  ketertinggalan  dari  Negara  Barat 2 namun  hingga  kini  masih  memiliki  masyarakat  dengan kultur yang bersifat patriarkis. 3
Peringkat  kesetaraan  gender  di  Jepang  menempati  peringkat  ke-121  sangat  rendah,  sebagai bandingan lebih rendah daripada negara kita Indonesia yang menempati peringkat 85. 4 Jepang sebagai negara  yang  berkontribusi  dalam  SDGs  harus  mewujudkan  salah  satu  tujuan  pembangunan berkelanjutan  di  mana  peringkat  kesetaraan  gender  yang  telah  dinyatakan  oleh  peringkat  dunia tergolong  sangat  rendah. 5 Gender  equality dianggap  penting  sebagai  prinsip  untuk  mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan sejati bagi semua orang di dunia. 6
Populasi Jepang yang diperkirakan akan menyusut 30% serta rasio lansia akan mencapai 40% pada tahun 2060 menyebabkan perempuan dianjurkan untuk menikah dan memiliki anak. Karena jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019 telah turun sekitar 5,9% menjadi 864.000, sedangkan tingkat kematian meningkat sejak akhir Perang Dunia II mencapai angka hampir 1,4 juta. 7 Fakta mengenai jumlah  perempuan  yang  merupakan  setengah  dari  populasi  Jepang  dan  fakta  mengenai penurunan populasi  penduduk  Jepang    ini  membuat  Jepang  harus  bergerak  untuk  memanfaatkan  pekerja perempuan sebagai salah satu potensi yang dapat meningkatkan perekonomian Jepang. 8
Perempuan memiliki kesulitan untuk berpartisipasi dalam ranah publik karena ada beberapa sebab yang membuat mereka merasa tidak berkeinginan untuk melakukannya. Faktor-faktor tersebut adalah adanya Sexual Harassment atau pelecehan seksual yang banyak terjadi di tempat kerja dan adanya stereotip bahwa pekerjaan rumah dan mengasuh anak adalah pekerjaan perempuan. Perempuan Jepang menghabiskan waktu untuk pekerjaan rumah tangga rata-rata 225 menit per hari sedangkan laki-laki hanya 31 menit perhari. Sedangkan rata-rata pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di negara-negara OECD adalah perempuan 208 menit per hari dan laki-laki 90 menit per hari. 9
2 B Rihardi, Sri Handayani, and Sumarjono, “Zaibatsu’s Role in Development of Japan in the Meiji’s Emperor Period of Year 1868- 1912 | JURNAL HISTORICA,” accessed July 30, 2021, https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/7908.
3 Emiko Jozuka CNN CNN Video by Will Ripley, Yoko Wakatsuki, Dan Campisi and Hidetaka Sato, “Centuries Ago, Women Ruled Japan. What Changed?,” CNN, accessed July 30, 2021,
https://www.cnn.com/2019/04/27/asia/japan-female-rulers-akihito-abdication-intl/index.html.
4 “Global Gender Gap Report 2020,” World Economic Forum, accessed July 30, 2021, https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality/.
5 Yuko Aizawa, “Gender Equality in Japan Remains B ottom | NHK WORLD- JAPAN News,” NHK WORLD, accessed July 30, 2021, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/335/.
6 “Gender Equality Issues,” UNI Global Union, accessed July 30, 2021, https://www.uniglobalunion.org/groups/equal-opportunities/gender-equality-issues.
7 Laurel Wamsley, “Japan’s Births Decline To Lowest Number On Record,” NPR , December 24, 2019, sec. Asia, https://www.npr.org/2019/12/24/791132555/japans-births-decline-to-lowest-number-on-record.
8 “Japan: Demographic Shift Opens Door to Reforms,” IMF, accessed July 30, 2021, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/10/na021020-japan-demographic-shift-opens-door-to- reforms.
9 Aki Lida, “ResearchGate | Find and Share Research,” ResearchGate, accessed July 30, 2021, https://www.researchgate.net/.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Perdana Menteri Shinzo Abe mengadopsi kebijakan womenomic’s di mana kebijakan ini memiliki tujuan  menciptakan  lingkungan  di  mana  perempuan  dapat  bersinar.  Namun,  sekalipun  kebijakan womenomic’s Abe terkenal  feminis  dan  sangat  peduli  dengan  isu-isu  perempuan,  akan  tetapi  dalam prakteknya  masih  banyak  menyisakan  kesenjangan  gender  dalam  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politiknya.  Peringkat  kesetaraan  gender  di  Jepang  juga  masih  berada  dalam  angka  terendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Masalah dalam penelitian ini dipilih karena penulis tertarik untuk  meneliti  apa  yang  sebenarnya  menyebabkan  kesetaraan  gender  di  Jepang  tergolong  dalam kategori yang rendah dan kebijakan pemerintah apa yang belum terealisasi.
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  langkah  selanjutnya  adalah menguraikan  dan  mengidentifikasi  permasalahan.  Identifikasi  permasalahan  penting  untuk mengetahui kesenjangan (gap) apa yang terdapat dalam topik pada penelitian ini. Maka, permasalahan dirumuskan  sebagai  berikut: Mengapa  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Jepang  dalam memperjuangkan kesetaraan gender belum sepenuhnya terealisasi?

## Landasan Pemikiran
Jurnal ini akan membahas mengenai faktor apa yang menyebabkan kesetaraan gender di Jepang belum berhasil sehingga menyebabkan peringkat kesetaraan gender Jepang secara global rendah dan peluang untuk mencapai target SDG’s 2030 mendatang tidak terpenuhi. Dengan menggunakan konsep pengarusutamaan gender, penulis akan mengurakan dari beberapa prasyarat pengarusutamaan gender tersebut apakah telah diimplementasikan atau belum dalam setiap kebijakan di Jepang.

## Konsep Pengarusutamaan Gender
Definisi oleh Dewan Eropa, PBB dan Uni Eropa mengenai Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) adalah bahwa tujuan pengarusutamaan gender bukan hanya tentang kesetaraan gender namun  bagaimana  mencapainya. Pengarusutamaan  bukan  sebuah  program  atau  kegiatan,  namun sebuah strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. 10 Gender Mainstreaming dapat dilihat  sebagai  pendekatan  yang  paling  modern  dalam  Kesetaraan  gender.  Pendekatan pengarusutamaan gender berupaya melembagakan kesetaraan dengan menanamkan praktik dan norma yang peka gender dalam struktur, proses, dan lingkungan kebijakan publik. Pengarusutamaan gender terutama didasarkan pada strategi perubahan, yang berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender dengan memfokuskan  upaya  pada  budaya  organisasi,  proses  dan  struktur,  terutama  yang  terkait  dengan
10 “Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” accessed July 30, 2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/.
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
pembuatan kebijakan. 11 Penelitian berbasis gender dan penelitian berbasis feminisme pada hakekatnya merupakan dua hal yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk melakukan penelitian berbasis  gender  dengan  didasarkan  pada  perspektif  yang  dikembangkan  oleh  feminisme  liberal. Penelitian ini secara spesifik akan memberikan fokus pada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan terkait peran yang dijalankannya berbasis pada aspek gender. Sebagaimana lazimnya dalam dinamika perkembangan teori, feminisme liberal ini juga mendapatkan kritik dari kelompok feminis lain. Salah satu  kritik  tersebut  misalnya,  datang  dari  feminisme  radikal  yang  berasumsi  bahwa  penindasan perempuan sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan fasilitas ataupun tidak adanya regulasi yang memberikan kesempatan kepada perempuan. Dominasi laki-laki menurut kelompok feminisme radikal lahir faktor seperti adat, tradisi dan budaya, serta tubuh dan fisiologis perempuan, yang menyebabkan terjadinya  penindasan  terhadap  perempuan.  Merujuk  pada  adanya  perbedaan  cara  pandang  dari kalangan feminis sebagaimana contoh di atas, penulis memandang perlu untuk menegaskan bahwa kajian dalam skripsi ini dilakukan berdasar perspektif feminisme liberal.
Prasyarat untuk penerapan strategi pengarusutamaan gender:
Pemahaman  dan  komitmen  dari  pihak  berwenang  agar  dapat  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan  untuk  implementasi  pengarusutamaan  gender.  Dalam  pidatonya  di Global  Leader’s Meeting 2017, PM Shinzo Abe mengatakan bahwa ia akan  menciptakan “Lingkungan di mana Wanita dapat  Bersinar”. 12 Dalam  pengimplement asian  SDG’s,  pemerintah  Jepang  juga  telah  menerapkan Prinsip-prinsip Panduan yang terdiri dari delapan area prioritas dan kebijakan yang salah satunya adalah Pemberdayaan  Semua  Orang (Empowerment  of  All  People) .  Target-target  dalam  kebijakan  ini  adalah merealisasikan secara dinamis keterlibatan semua warga, promosi peran perempuan dalam masyarakat, tindakan terhadap kemiskinan anak, bantuan untuk penyandang disabilitas untuk partisipasi sosial dan kemandirian dan promosi pendidikan berkualitas.
11 Mary Daly, “Gender Mainstreaming in Theory and Practice,” Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 12, no. 3 (October 1, 2005): 433 – 50, https://doi.org/10.1093/sp/jxi023.
12 “UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women,” UN Women, accessed July 30, 2021, https://www.unwomen.org/en.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
a. Sistem  informasi  dan  data  terpilah  berdasarkan  jenis  kelamin  untuk  mendokumentasikan perbedaan dalam situasi dan peluang antara perempuan dan laki-laki untuk memberikan dasar bagi pengembangan dan evaluasi kebijakan dan program.
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Pemerintah Jepang telah bekerja sama dengan Divisi Statistik  PBB  (UNSD)  untuk  menyelenggarakan  Forum  Global  ke-7  tentang  statistik  gender dibawah Program Statistik Gender Global dan bimbingan dari Badan-antar dan Ahli Kelompok Statistik Gender (IAEG-GS). Acara ini mempertemukan para produsen dan pengguna statistik gender dari kantor statistik nasional dan internasional. Forum ini akan menjadi kesempatan untuk membahas  cara  meningkatkan  data  dan  bukti  untuk  kebijakan  gender  dalam  konteks pembangunan berkelanjutan 2030 yang didalamnya terdapat meninjau ketersediaan data terpilah gender. 13 Data terpilah gender dikumpulkan oleh Kantor Kabinet dan dipublikasikan dalam situs web setiap tahun serta dalam White paper tentang kesetaraan gender yang diadopsi oleh kabinet dan dilaporkan ke legislatif setiap tahun.
b. Adanya analisis gender yang akan digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan, program,  maupun  kegiatan.  Analisis  gender  dapat  dilakukan  melalui  indikator  APKM  (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat). Terdapat faktor penghambat dalam internal (pemerintah) atau eksternal (masyarakat). Pemberian upah pekerjaan paruh waktu di Jepang awalnya sangat murah kepada ibu rumah tangga. 14 Seluruh kebijakan terkait perempuan sudah diperbarui khususnya pada masa jabatan Shinzo Abe. Namun beberapa petinggi masih belum dalam tingkat responsif gender  dan  masih  dalam  fase  netral  gender.  Contohnya  kasus  penerimaan  mahasiswa  di Universitas  Kedokteran  Tokyo  yang  mengurangi nilai perempuan dan  memasukkan tambahan poin kepada pelamar laki-laki adalah karena sebetulnya para petinggi tersebut mengetahui tentang gender namun tidak melakukan apa-apa dan masih melihat kondisi layaknya sebuah masyarakat. Kemudian, faktor eksternal yang terjadi di masyarakat adalah adanya stereotip atau pandangan yang  masih  menyebar  luas  bahwa  perempuan  harus  merawat  anak  dan  pekerjaan  rumah sedangkan suamilah yang harus mencari nafkah (budaya patriarki).
13 Statistic UN, “UNSD — Welcome to UNSD,” accessed July 30, 2021, https://unstats.u n.org/home/.
14 Margarita Estévez- Abe, “An International Comparison of Gender Equality : Why Is the Japanese Gender Gap so Persistent?,” Undefined , 2013, https://www.semanticscholar.org/paper/An-international- comparison-of-gender-equality-%3A-is-Est%C3%A9vez- Abe/ab6305ddf9d05590fbdf0510172543b0a48f9b7d.
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
c. Alokasi sumber daya yang memadai seperti Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk mendukung struktur dan praktik yang diperlukan dalam kegiatan pengarusutamaan. Jepang merupakan salah satu negara dari negara OECD yang telah memperkenalkan anggaran ini.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Hasil penelitian akan diuraikan dalam kata-kata tertulis atau dengan cara dinarasikan. Teknik pengumpulan datanya yaitu berupa pengumpulan studi pustaka. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber kumpulan literatur dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan/report, artikel dan internet. Jenis data yang digunakan adalah data  sekunder  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mengkoding  (memilah)  data  yang  telah  valid  dan terpercaya. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan memilih pokok-pokok yang penting. Kemudian dilakukan penyajian data dengan cara menyusun data hasil reduksi dengan tema dan pola yang tersusun. Terakhir yaitu mencari jawaban untuk menjawab rumusan masalah dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.
Materi ini dibatasi hanya pembahasan pada implementasi kebijakan Pemerintah Jepang masa Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs).  SDGs  digunakan  penulis  sebagai  acuan  dan  tujuan untuk  mencapai  target  pembangunan  kedepan  agar  tercapai    lingkungan  tanpa  diskriminasi  dan memberantas kemiskinan serta menunjang sistem untuk kehidupan mendatang.  penulis membatasi waktu penelitian dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Tahun 2015 merupakan tahun di mana Sustainable Development Goals (SDGs) diadopsi oleh Anggota Negara-negara United Nations termasuk Jepang.  Pembahasan  dalam  penelitian  ini    fokus  pada  era  SDGs  di  mana  Pemerintah  Jepang  juga berkontribusi  dalam  pembangunan  gender  di  negaranya.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Jepang dalam mengangkat kesetaraan gender hingga sekarang masih banyak terjadi perdebatan dan perempuan di Jepang masih merasakan adanya ketidakadilan terutama di tempat mereka bekerja. Penelitian ini dibatasi hingga 2020 karena data update terakhir peringkat Kesetaraan Gender Dunia adalah bulan februari tahun 2020. Karena pada tahun 2020 peringkat Kesetaraan Gender Jepang di dunia masih belum juga meningkat, maka penelitian ini masih dapat dilanjutkan.

## Hasil Penelitian
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Berdasarkan  empat  aspek  prasyarat  dalam  pengarusutamaan  gender  untuk  mencapai kesetaraan gender, terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat pengarusutamaan gender dalam meningkatkan  peringkat  kesetaraan  gender  global  di  Jepang.  Prasyarat-prasyarat  ini  yang  akan digunakan  untuk  mengukur  dan  menganalisis  apakah  Jepang  termasuk  di  dalamnya  pemerintah, lembaga berwenang dan masyarakat sudah memenuhi prasyarat untuk memajukan kesetaraan gender. Jika ada satu prasyarat yang tidak terpenuhi atau tidak dilakukan oleh pihak berwenang, pemerintah maupun  masyarakat,  maka  hal  ini  dinyatakan  sebagai  salah  satu  penghambat  adanya  kesenjangan gender dan penyebab peringkat kesetaraan gender di Jepang rendah. Dari keempat aspek yang dijadikan tolak ukur dalam mewujudkan kesetaraan gender, maka faktor yang akan diuraikan dibawah ini yaitu komitmen  dan  pemahaman  pemerintah  dan  Anggaran  Responsif  Gender  yang  menyebabkan kesetaraan  gender  di  Jepang  belum  terealisasi.  Sementara  faktor-faktor  lainnya  yaitu  Data  Terpilah Gender dan Analisis Gender tidak termasuk ke dalam kendala. Data terpilah gender selalu diterbitkan oleh Biro Kesetaraan Gender di bawah naungan Kantor Kabinet Jepang dalam website nya dalam white paper setiap  tahun.  Sedangkan  analisis  gender  di  Jepang  telah  dilakukan  beberapa  kali  untuk mengidentifikasi kesenjangan salah satunya dengan diadakannya symposium dari Program Pertukaran Jurnalis Wanita Asia Pasifik dengan menampilkan artikel-artikel yang ditulis oleh jurnalis perempuan, pengalaman  tentang  mereka  dan  isu-isu  untuk  mengatasi  kemajuan  perempuan  di  media. Mengidentifikasi  kesenjangan  juga  telah  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  Jepang  dengan  adanya kebijakan womenomic’s sebagai respon untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dan fokus terhadap kesetaraan gender di Jepang.
Berikut  akan  dijelaskan  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  merealisasikan  kesetaraan gender di Jepang melalui konsep pengarusutamaan gender.

## Kurangnya Pemahaman dan Komitmen dari Pihak Berwenang dan Pemerintah
Perdana Menteri Shinzo Abe berpidato dalam Pertemuan Pimpinan Global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada 27 September 2015 bahwa pilar fundamental kebijakannya adalah  terwujudnya  masyarakat  di  mana  perempuan  dapat  bersinar.  Artinya,  Jepang  akan memberlakukan  undang-undang  baru  untuk  mempromosikan  keterlibatan  aktif  perempuan  dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang biasa bagi laki-laki dan perempuan untuk
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
berbagi tanggung jawab atas pekerjaan mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga, dan mengasuh anak sambil mengatasi tantangan yang terkait dengan masyarakat yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah di hadapan seluruh dunia dengan tetap mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Target SDG’s 2030, Pemerintah Jepang akan berkontribusi dalam menciptakan dunia di mana kesetaraan gender dan partisipasi perempuan menjadi standar, dan baik laki-laki maupun perempuan bersinar secara alami dan setara. 15
Namun terlepas dari pernyataan Abe tersebut, Jepang masih memiliki beberapa cara untuk melangkah seperti meningkatkan peringkat keserataan gender global yang rendah. Jepang berada di urutan 165 dari 193 negara dalam perwakilan parlemen perempuan. Berkebalikan dengan apa yang menjadi komitmen Abe di mana ia ingin memberikan kesempatan untuk perempuan bersinar, Abe hanya  menunjuk  satu  menteri  perempuan  untuk  19  anggota  Kabinet  pada  Oktober  2018.  Abe menyatakan  bahwa  berkat  dorongannya  untuk  reformasi  drastis  dalam  perawatan  dan  gaya  kerja, perekonomian  Jepang  telah  tumbuh  lebih  dari  10  persen.  Namun,  ia  sama  sekali  tidak  membahas mengenai peringkat global Jepang yang mengerikan dalam pidatonya di awal pertemuan dua hari di antara para aktivis pembicara, peraih Nobel Malala Yousafzai 21 tahun, seorang aktivis Pakistan untuk pendidikan perempuan, dan mantan Presiden Chili Michelle Bachelet, sekarang Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. 16
Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri Jepang yang telah menjabat sejak Desember 2012 dan merupakan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP). Partai ini memenangi 71 dari 124 kursi di majelis tinggi. LDP berkuasa sejak 2012 yang mendapatkan suara mayoritas sehingga dapat membuat kebijakan dengan basis politik yang kuat. 17 Berbeda dengan komitmen Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan
15 “Speech by Prime Minister Shinzo Abe at Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment (Speeches and Statements by the Prim e Minister) | Prime Minister of Japan and His Cabinet,” accessed July 30, 2021, https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201509/1213045_9928.html.
16 Walter Sim, “Japan PM Shinzo Abe Touts Strides in Gender Equality despite Poor Global Rankings,” Text, The Straits Times, March 23, 2019, https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-pm-shinzo-abe- touts-strides-in-gender-equality-despite-poor-global-rankings.
17 Budi Riza, “PM Jepang Shinzo Abe Menangi Pemilu Majelis Tinggi,” Tempo, July 23, 2019, https://dunia.tempo.co/read/1227315/pm-jepang-shinzo-abe-menangi-pemilu-majelis-tinggi.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
ketua LDP bahwa ia akan meningkatkan perwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Namun, dari kewenangan LDP untuk memberikan afirmasi bagi perempuan menduduki kursi politik sangat minim.
Baru-baru  ini  Yoshihide  Suga  telah  memenangkan  pemilihan  ketua  presiden  LDP  dan menggantikan  Shinzo  Abe sebagai  Perdana  Menteri.  Suga  mendapatkan  dukungan  dengan  berhasil mengumpulkan  suara  dari  anggota  LDP  yang  merupakan  anggota  Diet.  Partai  pada  1  September memutuskan  untuk  tidak  melakukan  pemilihan  dari  surat  suara  yang  diberikan  anggota  dan pendukung  partai  lain  yang  dikatakan  lebih  mewakili  keinginan  masyarakat  umum.  Namun,  partai menggunakan rumus sederhana penghitungan suara hanya dari anggota Diet dan tiga perwakilan dari masing-masing prefektur. Pimpinan eksekutif partai menolak 145 anggota LDP Diet yang kebanyakan lebih muda untuk mengeluarkan petisi yang ditandatangani untuk mengizinkan anggota partai non diet  dalam  memberikan  suara  mereka.  Permintaan  dari  10  cabang  prefektur  juga  mendapatkan penolakan, termasuk Kanagawa dan Osaka. 18
Sebelum  Kepala  Sekretaris  Kabinet  Yoshihide  Suga,  mantan  Menteri  Pertahanan  Shigeru Ishiba  dan  mantan  Menteri  Luar  Negeri  Fumio  Kishida  mencalonkan  diri  sebagai  ketua  LDP menggantikan  Abe,  ada  beberapa  perempuan  yang  berusaha  untuk  mengikuti  perlombaan  untuk kepemimpinan LDP. Mereka adalah Tomomi Inada mantan Menteri Pertahanan serta anak didik Abe dan  Seiko  Noda  Mantan  Menteri  Urusan  dalam  Negeri.  Keduanya  menunjukkan  minat  yang  kuat untuk  mencalonkan  diri  namun  tidak  ada  yang  dapat  memenuhi  persyaratan  untuk  mendapatkan nominasi  dari  setidaknya  20  anggota  parlemen  LDP.  Sebelumnya,  Inada  mendapat  dukungan  dari anggota  LDP  yang  memilliki  pandangan  konservatif  tentang  masalah  keluarga,  namun  setelah  ia mengalihkan  fokusnya  ke  masalah  seputar  perempuan  dan  mulai  mempromosikan  debat  tentang membantu ibu tunggal serta mengizinkan nama keluarga terpisah untuk pasangan yang sudah menikah, anggota LPD menjauhkan diri dan berpaling dari Inada. Inada dalam program TV yang direkam pada hari Rabu 16 September 2020 mengatakan bahwa politik yang dipimpin fraksi adalah rintangan bagi perempuan untuk mengikuti perlombaan dalam kepemimpinan. Inada akhirnya memutuskan untuk
18 “EDITORIAL: LDP Again Puts Power Structure over Intraparty Democracy | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis,” The Asahi Shimbun, accessed July 30, 2021, https://www.asahi.com/ajw/articles/13689486.
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
mengikuti kebijakan fraksi mendukung Yoshihide Suga yang telah mendapatkan dukungan dari sekitar 80 persen anggota parlemen.
Begitu pula yang terjadi pada Seiko Noda. Ia dengan sangat terbuka mengatakan ingin menjadi perdana  menteri  namun  gagal  mendapatkan  dukungan  dari  20  anggota  parlemen  LDP  dalam  dua pemilihan  kepemimpinan  sebelumnya.  Namun  hanya  beberapa  hari  setelah  pengumuman pengunduran diri Abe, sebagian besar faksi  LDP telah memutuskan untuk mendukung Suga. Ishiba dan  Kishida  mengumumkan  pencalonan  mereka  dengan  mendapatkan  dukungan  dari  kelompok intrapartai  mereka.  Shin  Ki-Young,  seorang  Profesor  Ilmu  Politik  di  Universitas  Ochanomizu mengatakan  bahwa  adanya  langit-langit  Kaca  disebabkan  karena  perempuan  tidak  dapat  mengikuti perlombaan kecuali mereka telah memegang jabatan penting di masa lalu dan mendapatkan dukungan dari  faksi.  Shin  juga  mengingatkan  bahwa  situasi  seperti  itu  dapat  menghambat  upaya  untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan perempuan. 19
Partai LDP yang berkuasa sejak 2012 mendapatkan suara mayoritas dan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dengan basis politik yang kuat. Oleh sebab itu, LDP memiliki pengaruh kuat dalam mencapai posisi puncak kepemimpinan dalam pemerintahan di Jepang. Namun, analisis yang saya  temukan  bahwa  petinggi-petinggi  dalam  partai  LDP  memiliki  komitmen  yang  rendah  akan kesetaraan gender di Jepang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh Tomomi Inada bahwa untuk dapat menjadi presiden LDP, seseorang harus mendapatkan dukungan dari kurang lebih 20 anggota partai. Sedangkan di dalam LDP, politik dipimpin olek faksi dan setiap faksi-faksi memiliki kecenderungan untuk mendukung calon kandidat yang telah disepakati sebelumnya oleh anggota faksi untuk dipilih. Oleh karena itu, bukan hanya langit-langit kaca yang harus dihancurkan, namun langit- langit baja yang harus ditembus oleh perempuan-perempuan Jepang.
19 KYODO NEWS , “FOCUS: Again, No Female Contenders in Japan’s Leadership Race,” Kyodo News+, accessed July 30, 2021, https://english.kyodonews.net/news/2020/09/ded21b9639cc-focus-again-no- female-contenders-in-japans-leadership-race.html.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,

## Anggaran  Resonsif  Gender  (ARG)  sebagai  Dana  untuk  Menjalankan  Kebijakan Terkait Gender yang Belum Dijalankan
Ketika  melaksanakan  sebuah  proyek  atau  program,  anggaran  dana  selalu  menjadi  unsur penting  terlaksananya  kegiatan.  Jika  anggaran  dana  tidak  ada,  maka  program  tersebut  tidak  akan berjalan. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis gender, anggaran responsif gender (ARG) diperlukan untuk menunjang berjalannya suatu program atau kebijakan yang menggunakan gender sebagai perspektif kebijakan. Chakraborty melakukan survei pada tahun 2016 terhadap 26 negara Asia dalam kegiatan penganggaran gender dan menemukan dari beberapa negara ini yaitu Brunei, Cina, Hongkong,  Myanmar,   Papua  Nugini,  Singapura,  Taiwan  dan termasuk  Jepang belum  menerapkan Anggaran yang Responsif Gender. 20
Walaupun Jepang merupakan negara yang telah memperkenalkan anggaran responsif gender dalam  setiap  pengambilan  keputusan,  akan  tetapi  Jepang  belum  memiliki  ketentuan  hukum  yang mendasari praktik ini. LSM perempuan di Jepang yaitu Japanese Women’s Watch (JAWW) juga telah melakukan  kegiatan  terkait  anggaran  responsif  gender,  namun  kemajuan  berjalan  lambat  karena kelompok  LSM  ini  bersifat  sukarela  dan  memiliki  sumber  daya  yang  kurang.  Pada  tahun  2008, menjelang  perumusan  Rencana  Dasar  Ketiga  untuk  Kesetaraan  Gender  Jepang,  LSM  perempuan Jepang  melobi  dan  memberikan  tekanan  pada  pemerintah  pusat  untuk  memasukkan  Anggaran Responsif Gender ke dalam rencana tersebut. Namun politisi dari LDP yang ‘anti feminis’ yaitu Jinja Honcho (Asosiasi Kuil Shinto) dan akademisi konservatif berusaha untuk mencabut undang-undang tentang kesetaraan gender. Walaupun akhirnya LSM perempuan mendapat dukungan dari Menteri Kesetaraan Gender untuk memasukkan anggaran responsif gender untuk dimasukkan dalam Rencana Dasar Ketiga untuk kesetaraan gender, namun faktanya rencana ini tidak mengikat secara hukum. 21
Sebagian besar dana yang dialokasikan untuk melaksanakan proyek Rencana Dasar Masyarakat Setara Gender digunakan untuk mendukung kaum lanjut usia sekitar 80 hingga 60 persen. Anggaran ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Pada tahun 2000, seorang
20 Lekha Chakrabo rty, Marian Ingrams, and Singh, “Working Papers · Grow Research Series,” accessed July 30, 2021, http://grow.research.mcgill.ca/working-papers/.
21 R. Ichii and R. Sharp, “Government Budgets and the Promotion of Gender Equality in Japan and South Korea,” Undefined , 2013, https://www.semanticscholar.org/paper/Government-budgets-and-the- promotion-of-gender-in-Ichii-Sharp/7d6fd0256bab9f2784a164bf2ddd7be5565e8990.
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
anggota  parlemen  bertanya  mengapa  lebih  dari  80  persen  anggaran  untuk  masyarakat  yang  setara gender dialokasikan untuk dukungan keuangan bagi kaum lanjut usia. Sekretaris Kabinet menjawab bahwa  anggaran  ini  sudah termasuk  dalam  Rencana  Dasar  Kesetaraan  Gender  yang  pertama.  Pada tahun 2004 anggota Komite Spesialis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Biro Kesetaraan Gender. Biro tersebut menjawab bahwa jumlah wanita lanjut usia semakin meningkat dan juga wanita cenderung  lebih  banyak  memberikan  perawatan  kepada  orang  lanjut  usia.  Pada  tahun  2006  biro tersebut  mengulangi  jawaban  yang  sama  ketika  sebuah  pertanyaan  diajukan  oleh  kelompok perempuan. 22 Biro tersebut berasumsi bahwa, karena perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, perempuan lebih mungkin mendapat manfaat dari program dukungan keuangan. Namun, rata-rata pensiun per bulan yang diterima perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, bahkan ketika perempuan tersebut memiliki pekerjaan penuh waktu. Wanita biasanya memiliki waktu istirahat dari pekerjaan  karena  kehamilan  dan  pengasuhan  anak  dan  periode  tidak  bekerja  ini  mempengaruhi tunjangan pensiun mereka. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya anggaran untuk diteliti lebih cermat dari perspektif gender. 23

## KESIMPULAN
Pengarusutamaan  gender  merupakan  strategi  untuk  mengintegrasikan  gender  sebagai  suatu kebijakan. Dalam melakukan pengarusutamaan gender perlu memenuhi beberapa prasyarat agar proses pengarusutamaan gender sebagai suatu kebijakan benar-benar mempertimbangkan pola perilaku setiap individu dengan menanamkan praktik yang peka gender di setiap pengambilan keputusan. Terdapat empat prasyarat dari pengarusutamaan gender yang digunakan dalam menganalisis kesetaraan gender dalam  suatu  negara.  Prasyarat-prasyarat  tersebut  adalah  adanya  komitmen  pemerintah  dan  lembaga berwenang, tersedianya data terpilah gender, adanya anggaran responsif gender dan adanya analisis gender.  Prasyarat  tersebut  digunakan  untuk  menilai  bagaimana  proses  pengarusutamaan  gender  di
22 “ 北京 JAC (Japan Accountability Caucus for the Beijing Conference),” accessed July 30, 2021, http://pekinjac.or.tv/.
23 Toko Shirakawa, “Japan an Underdeveloped Country for Women | The Japan Times,” January 2019, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/01/11/commentary/japan-commentary/japan- underdeveloped-country-women/#.Xrtzu2gzbMV.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Jepang dengan menganalisis program atau kebijakan pemerintah dan apa yang terjadi di masyarakat sehingga kesetaraan gender di Jepang belum terealisasi.
Sesuai  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dalam  skripsi  ini,  dari  keempat  prasyarat tersebut, Jepang belum melakukan beberapa prasyarat sehingga menghambat kesetaraan gender dan membuat  peringkat  kesetaraan  gender  di  Jepang stuck di  golongan  peringkat  bawah.  Dari  keempat prasyarat yang menjadi penghambat kesetaraan gender di Jepang rendah diantaranya adalah kurangnya komitmen dan pemahaman pemerintah serta lembaga berwenang dan anggaran responsif gender yang belum  ada  ketentuan  hukumnya  Kurangnya  pemahaman  dari  pemerintah  dan  lembaga  berwenang terdapat dalam sistem pemilihan kandidat dalam suatu partai di mana faksi-faksi memiliki pengaruh besar  untuk  memilih  kandidat  yang  akan  mereka  pilih  untuk  menempati  posisi  tertinggi  dalam parlemen. Perempuan akan sulit mendapatkan posisi tersebut jika sebelumnya mereka tidak memiliki pengaruh dan posisi tinggi dalam jabatan mereka. Anggaran untuk gender di Jepang belum memiliki ketentuan  hukumnya  sehingga  sulit  untuk  menjalankan  kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan gender.
Jika  kedua  prasyarat  itu  belum  juga  mengalami  perkembangan,  maka  sangat  mustahil  Jepang  dapat memenuhi target SDG’s 2030 mendatang karena kesetaraan gender merupakan salah satu pilar yang harus diprioritaskan.  Setiap satu pilar dalam SDG’s akan mempengaruh i pembangunan terhadap pilar lainnya. Jepang sebagai negara yang mengadopsi pembangunan berkelanjutan wajib untuk mencapai semua target dalam 17 pilar SDG’s.

## Daftar Pustaka
Agung, Leo. Sejarah Asia Timur 1 | Perpustakaan FIS. Accessed July 30, 2021.
//library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2354.
Aizawa, Yuko. “Gender Equality in Japan Remains Bottom | NHK WORLD - JAPAN News.” NHK WORLD. Accessed July 30, 2021. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/335/.
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
Chakraborty, Lekha, Marian Ingrams, and Singh. “Working Papers · Grow Research Series. ”
Accessed July 30, 2021. http://grow.research.mcgill.ca/working-papers/.
CNN, Emiko Jozuka, CNN Video by Will Ripley, Yoko Wakatsuki, Dan Campisi and Hidetaka Sato.
“Centuries Ago, Women Ruled Japan. What Changed?” CNN. Accessed July 30, 2021. https://www.cnn.com/2019/04/27/asia/japan-female-rulers-akihito-abdication- intl/index.html.
Daly, Mary. “Gender Mainstreaming in Theory and Practice.” Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 12, no. 3 (October 1, 2005): 433 – 50.
https://doi.org/10.1093/sp/jxi023.
“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Accesse d July 30, 2021. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/.
The Asahi Shimbun. “EDITORIAL: LDP Again Puts Power Structure over Intraparty Democracy | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis.” Accessed July 30, 2021.
https://www.asahi.com/ajw/articles/13689486.
Estévez- Abe, Margarita. “An International Comparison of Gender Equality : Why Is the Japanese Gender Gap so Persistent? ” Undefined, 2013. https://www.semanticscholar.org/paper/An- international-comparison-of-gender-equality-%3A-is-Est%C3%A9vez- Abe/ab6305ddf9d05590fbdf0510172543b0a48f9b7d.
UNI Global Union. “Gender Equality Issues.” Accessed July 30, 2021.
https://www.uniglobalunion.org/groups/equal-opportunities/gender-equality-issues.
World Economic Forum. “Global Gender Gap Report 2020.” Accessed July 30, 2021.
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality/.
Ichii, R., and R. Sharp. “Government Budgets and the Promotion of Gender Equality in Japan and South Korea.” Undefined, 2013. https://www.semanticscholar.org/paper/Government -
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
146 Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
budgets-and-the-promotion-of-gender-in-Ichii- Sharp/7d6fd0256bab9f2784a164bf2ddd7be5565e8990.
IMF. “Japan: Demographic Shift Opens Door to Reforms.” Accessed July 30, 2021.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/10/na021020-japan-demographic-shift- opens-door-to-reforms.
Lida, Aki. “ResearchGate | Find and Share Research.” ResearchGate. Accessed July 30, 2 021. https://www.researchgate.net/.
NEWS, KYODO. “FOCUS: Again, No Female Contenders in Japan’s Leadership Race.” Kyodo News+. Accessed July 30, 2021.
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/ded21b9639cc-focus-again-no-female- contenders-in-japans-leadership-race.html.
Rihardi, B, Sri Handayani, and Sumarjono. “Zaibatsu’s Role in Development of Japan in the Meiji’s Emperor Period of Year 1868- 1912 | JURNAL HISTORICA.” Accessed July 30, 2021. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/7908.
Riza , Budi. “PM Jepang Shinzo Abe Menangi Pemilu Majelis Tinggi.” Tempo, July 23, 2019.
https://dunia.tempo.co/read/1227315/pm-jepang-shinzo-abe-menangi-pemilu-majelis-tinggi.
Shirakawa, Toko. “Japan an Underdeveloped Country for Women | The Japan Times,” Janu ary 2019. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/01/11/commentary/japan- commentary/japan-underdeveloped-country-women/#.Xrtzu2gzbMV.
Sim, Walter. “Japan PM Shinzo Abe Touts Strides in Gender Equality despite Poor Global Rankings.” Text. The Straits Time s, March 23, 2019. https://www.straitstimes.com/asia/east- asia/japan-pm-shinzo-abe-touts-strides-in-gender-equality-despite-poor-global-rankings.
“Speech by Prime Minister Shinzo Abe at Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment (Speeches and Statements by the Prime Minister) | Prime Minister of Japan
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai Sdg’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal
and His Cabinet.” Accessed July 30, 2021.
https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201509/1213045_9928.html.
UN, Statistic. “UNSD — Welcome to UNSD.” Accessed July 30, 2021.
https://unstats.un.org/home/.
UN Women. “UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.” Accessed July 30, 2021. https://www.unwomen.org/en.
Wamsley, Laurel. “Japan’s Births Decline To Lowest Number On Record.” NPR, December 24, 2019, sec. Asia. https://www.npr.org/2019/12/24/791132555/japans-births-decline-to-lowest- number-on-record.
“ 北京 JAC (Japan Accountability Caucus for the Beijing Conference).” Accessed July 30, 2021. http://pekinjac.or.tv/.