Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)

## RENCANA AKSI DAERAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL’S KOTA KEDIRI
Markus Patiung markuspatiung@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri ini  memiliki beberapa 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehi-dupan Sehat  dan  Sejahtera;  (4)  Pendidikan  Berkualitas;  (5)  Kesetaraan  Gender;  (6)  Air Bersih  dan  Sanitasi  Layak;  (7)  Energi  Bersih  dan  Terjangkau;  (8)  Pekerjaan  Layak dan  Pertumbuhan  Ekonomi;  (9)  Industri,  Inovasi  dan  Infrastruktur;  (10) Berkurangnya  Kesenjangan;  (11)  Kota  dan  Permukiman  yang  Berkelanjutan;  (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14)  Ekosistem  Lautan;  (15)  Ekosistem  Daratan;  (16)  Perdamaian,  Keadilan  dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  kususnya  penetapan  lokasi  adalah metode  sengaja (purposive).  Metode pengumpulan data    dengan  metode  pencatatan. Metode analisis data dengan analisis deskriptif.
Hasil  Kajian ini  berupa  dokumen  (Rencana  Aksi  Daerah Sustainable Development  Goals /SDGs)  yang  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  cara  yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan komitmen pelaksanaan SDGs  di  Kota  Kediri.  RAD  SDGs  Kota  Kediri  juga  diharapkan  dapat  menjadi pedoman  bagi  seluruh  stakeholder  pembangunan  di  Kota  Kediri  dalam  rangka pelaksanaan SDGs.
Seluruh pemangku kepentingan perlu berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs ini  dengan  melakukan  hal  yang  sama  untuk  menjamin  sinergitas  dan  implementasi serta  pencapaian  target  SDGs  sesuai  dengan  kewenangannya.  Seluruh  pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : SDG’s, Stakeholder, RAD.

## PENDAHULUAN
Kondisi Umum Sustainale Development Goals (SDGs).
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah  pembangunan  yang  menjaga  peningkatan  kesejahteraan  eko-nomi masyarakat  secara  berkesinambungan,  pembangunan  yang  menjaga  keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta  pembangunan  yang  menjamin  keadilan  dan  terlaksananya  tata  kelola  yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs  merupakan  komitmen  global  dan  nasional  dalam  upaya  untuk
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
menyejahterakan  masyarakat  men-cakup  17  tujuan  yaitu  (1)  Tanpa  Kemiskinan;  (2) Tanpa  Kelaparan;  (3)  Kehi-dupan  Sehat  dan  Sejahtera;  (4)  Pendidikan  Berkualitas; (5)  Kesetaraan  Gender;  (6)  Air  Bersih  dan  Sanitasi  Layak;  (7)  Energi  Bersih  dan Terjangkau;  (8)  Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan  Ekonomi;  (9)  Industri,  Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;  (12)  Konsumsi  dan  Produksi  yang  Bertanggung  Jawab;  (13) Penanganan Perubahan Iklim;  (14)  Ekosistem  Lautan;  (15)  Ekosistem  Daratan;  (16) Perdamaian,  Keadilan  dan  Kelembagaan  yang  Tangguh;  (17)  Kemitraan  untuk Mencapai Tujuan.
Berikut  adalah  uraian  tujuan  1  sampai  dengan  17  dari Sustainable  Develop- ment Goals (SDGs) berikut status pencapaiannya:

## Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun.
Salah  satu  tujuan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  dalam  agenda  SDG’s adalah  komitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  kemiskinan  selama  15  tahun  ke depan.  Target  yang  ingin  dicapai  pada  tahun  2030  ini  mensyarat-kan  bahwa  setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pela-yanan dasar dan memiliki hak untuk  menikmati  suatu  standar  kehidupan  yang  layak  serta  pemerintah  harus  dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.
Menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan secara nasional  dari  tahun  2007-2016  menunjukan  bahwa  pembangunan  yang  berorientasi pada  pengentasan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Kediri  telah menunjukan hasil  yang positif.  Usaha  pemerintah  beserta stakeholder lainnya dalam menjalankan  program  dalam  penanggulangan  kemiskinan  tersebut  perlu  diapresiasi terlihat  bahwa  secara  regional  proporsi  penduduk  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan  di  tahun  2007  sebesar  13,67  persen  dan  di  tahun  2016  proporsinya menurun  menjadi  8,51  persen.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  program pengentasan kemiskinan yang di-lakukan oleh pemerintah berada di jalur yang benar ( on  the  right  track )  se-hingga  pemerintah  perlu  mempertahankan  konsistensi  trend penurunan ter-sebut.
Menurunnya  proporsi  penduduk  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan nasional  mengindikasikan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  penduduk  miskin  di  Kota Kediri dari tahun ke tahun semakin  membaik. Dengan demikian kebi-jakan maupun program  yang telah diupayakan Pemerintah  Kota Kediri  dalam  rangka  memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif.

## Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
Tujuan 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis  kelaparan  pada  tahun  2030  dan  mengupayakan  ketahanan  pangan.  Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Pencapaian  tujuan  ini  membutuhkan  akses  yang  lebih  baik  terhadap  pangan dan  ajakan  budidaya  pertanian  secara  luas  berkelanjutan.  Hal  tersebut  men-cakup pengembangan  produktivitas  dan  pemasukan  petani  kecil  dengan  mendorong kesamaan  luas  lahan,  teknologi  dan  penjualan,  sistem  produksi  pangan  yang berkelanjutan, dan budidaya yang terus menerus. Hal ini membutuhkan peningkatan investasi  melalui  kerjasama  internasional  untuk  mendukung  kapasitas  produksi pertanian negara berkembang.
Tingkat  konsumsi  energi  minimum  yang  dianjurkan  besarnya  70  persen dari Angka Kecukupan  Gizi  (2.100  kkal).  Pengukuran  asupan kalori  minimum  perkapita dalam sehari dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang memiliki konsumsi energi di bawah batas minimum, yaitu 1.400 kkal per kapita per hari. Data ini dapat digunakan  sebagai  acuan  dalam  upaya  per-baikan  pangan  dan  gizi.  Sebab, pembangunan  berkelanjutan  memerlukan  usaha  kongkrit  untuk  mengurangi kemiskinan serta mencari solusi meng-hilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.
Di Kota Kediri, pada tahun 2016, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1.400 kkal per kapita per hari telah mencapai 84,59 persen.

## Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
Tujuan  ini  berupaya  untuk  memastikan  kesehatan  dan  kesejahteraan  bagi semua  penduduk  pada  setiap  tahap  kehidupan.  Tujuannya  adalah  untuk  me- ningkatkan  kesehatan  reproduksi  serta  kesehatan  ibu  dan  anak;  mengakhiri  epidemi HIV/AIDS,malaria,  TBC  dan  penyakit-penyakit  tropis;  mengurangi  penyakit  tidak menular  dan  environmental;  mencapai  cakupan  kesehatan  universal;  dan  menjamin akses  universal  untuk  aman,  terjangkau  serta  obat-obatan  dan  vaksin  yang  efektif. Para pemimpin dunia berkomitmen untuk mendukung penelitian dan pengembangan, meningkatkan pembiayaan kesehatan, dan memperkuat kapasitas semua negara untuk mengurangi dan mengelola risiko kesehatan.
Angka  kematian  bayi  adalah  jumlah  anak  yang  meninggal  pada  usia  kurang dari satu tahun, sedangkan angka kematian balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada  tahun  tertentu  yang  meninggal  sebelum  usia  5  tahun,  dua-duanya  dinyatakan dalam per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup  anak  dan  terkait  langsung  dengan  target  kelangsungan  hidup  anak  dan merefleksikan  kondisi  sosial  ekonomi  dan  lingkungan  anak-anak  bertempat  tinggal termasuk pemeliharaan kesehatan.
Angka  kematian  bayi  (AKB)  Kota  Kediri  selama  tahun  2012-2016  menun- jukkan  trend  meningkat.  Meski  demikian  capaian  pada  tahun  2016  sudah  berada  di bawah  target  indikator  SDGs  yang  mensyaratkan  mengurangi  angka  kematian  anak setidaknya 25 per 1000 kelahiran hidup.
Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  adalah  banyaknyawanita  yang  meninggal  dari suatu  penyebab  kematian  terkait  dengan  gangguan  kehamilan  atau  pena-nganannya (tidak  termasuk  sebab-sebab  karena  kecelakaan  atau  alasan  insidental)  yang  terjadi selama  kehamilan,  persalinan,  dan  masa  nifas  (42  hari  dari  terminasi  kehamilan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup per tahun.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Angka  kematian  ibu  (AKI)  melahirkan  di  Kota  Kediri  pada  tahun  2016, menurut  Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri  adalah  sebesar  94,92  per  100.000  ke-lahiran hidup. Jika melihat dari targer SDGs yang mensyaratkan mengurangi angka kematian ibu  melahirkan  setidaknya  70  per  100.000  kelahiran  hidup,  capaian  Kota  Kediri masih terlalu tinggi (belum memenuhi target).

## Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Mening- katkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua.
Tujuan  4  bertujuan  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  semua  orang memiliki  akses  terhadap  pendidikan  yang  berkualitas  dan  memiliki  kesem-patan belajar  yang  merata  selama  hidupnya.  Tujuan  ini  berfokus  pada  per-olehan keterampilan  dasar  dan  tinggi  di  semua  jenjang  pendidikan;  akses  yang  lebih  besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, ke-terampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.
Selama  tahun  2012-2016,  APK  SD/MI/sederajat,  SMP/MTs/sederajat,  dan APK  SMA/MA/SMK sederajat  menunjukkan angka  capaian yang fluktuatif,  dengan capaian  pada  tahun  2016  untuk  APK  SD/MI/sederajat  sebesar  103,52  persen,  untuk APK  SMP/MTs/sederajat  80,50  persen,  dan  APK  SMA/MA/SMK  sederajat  sebesar 132,30 persen.

## Tujuan  5:  Mencapai  Kesetaraan  Gender  Dan  Memberdayakan  Semua  Perem- Puan Dan Anak Perempuan.
Tujuan  ini  memiliki  maksud  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  kaum perempuan  untuk  mengembangkan  bakat  dan  potensinya  sehingga  mereka  memiliki kesempatan  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki.  Hal  ini  berarti,  segala  bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilang-kan, termasuk kekerasan seksual,  kekerasan  oleh  pasangan,  perkawinan  anak,  sunat  perempuan,  dan  yang lainnya.  Dengan  begitu,  kaum  perempuan  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan kesehatan  seksual  dan  hak  bereproduksi.  Selain  itu,  pembangunan  yang  adil  dan berkelanjutan  ini  juga  harus  menjamin  akses  perempuan  ke  sumber  daya  produktif dan  hak  partisipasi  yang  setara  dengan  laki-laki  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi, bermasyarakat,  serta  memiliki  hak  membuat  keputusan  dalam  bidang  publik  dan swasta.
Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kekerasan terhadap perempuan ini penting  diperhatikan,  karena  akan  timbulnya  masalah  kesehatan  moral,  masalah masyarakat, serta gerakan dan tindakan perempuan yang terbatas.
Peran  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  publik  harus  mulai  diper- hitungkan,  karena  dapat  menjadi  sudut  pandang  dalam  mensejahterakan  kaum perempuan.  Kurangnya  keterwakilan  perempuan  yang  duduk  di  kursi  parlemen
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
dikhawatirkan menghasilkan keputusan yang tidak responsif  dan representative bagi kaum perempuan.
Proporsi  perempuan  di  posisi  kepemimpinan  di  sejumlah  area  seperti  pe- merintah  di  tingkat  eksekutif,  legislatif,  peradilan  dan  penegak  hukum,  serta perusahaan  milik  publik  atau  swasta.  Jabatan  manager  menurut  Klasifikasi  Baku Jabatan  Indonesia  (KBJI)  2014  BPS  meliputi:  Pimpinan  Eksekutif,  Peja-bat  Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manager Administrasi  dan  Komersial  (kode  12);  Manager  Produksi  dan  Pelayanan  Khusus (kode 13); dan Manager Jasa Perhotelan, Perda-gangan, dan Jasa Lainnya (kode 14). Indikator  ini  merupakan  komponen  dari  Indeks  Pemberdayaan  Gender. Terdapatnya  perempuan  yang  menduduki  posisi  manager  menunjukkan  bahwa perempuan  dapat  berpartisipasi  penuh  dan  mendapat  kesempatan  yang  untuk kepemimpinanpada  semua  level  pengambilan  keputusan  dalam  kehidupan  ekonomi. Namun,  angka  tersebut  harus  terus  ditingkatkan  untuk  mencapai  target  terjaminnya partisipasi  penuh  dan  efektif,  dan  kesempatan  yang  sama  bagi  perempuan  untuk memimpindi  semua  tingkat  pengambilan  keputusan  dalam  kehidupan  politik, ekonomi, dan masyarakat.

## Tujuan  6:  Menjamin  Ketersediaan  dan  Manajemen  Air  dan  Sanitasi  untuk Semua secara Berkelanjutan.
Tujuan ini  memiliki  maksud  untuk  ketersediaan  air  bersih dan sanitasi  layak secara  berkelanjutan  melalui  pengelolaan  terhadap  sumber  daya  air  maupun pengelolaan  sanitasi  yang  bertumpu  pada  masyarakat.  Air  minum  layak  dan  bersih adalah  air  minum  yang  terlindung  meliputi  air  ledeng  (keran),  keranumum,  hydrant umum,  terminal  air,  penampungan  air  hujan  (PAH)  atau  mata  air  dan  sumur terlindung,  sumur  bor  atau  sumur  pompa,  yang  jaraknya  minimal  10  meterdari pembuangankotoran,  penam-pungan  limbah  dan  pembuangan  sampah.  Tidak termasuk  air  kemasan,  air  dari  penjual  keliling,  air  yang  dijual  melalui  tanki,  air sumur dan mata air tidak terlindung.
Fasilitas  sanitasi  layak  adalah  fasilitas  sanitasi  yang  memenuhi  syarat kesehatan,  antara  lain  klosetnya menggunakan leherangsa atau pleng-sengan  dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau ber-sama dengan rumah tangga lain tertentu.
Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air  besar  sembarangan;  (2)  cucitanganpakaisabun;  (3)  penge-lolaan  air  minum  dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

## Tujuan  7:  Menjamin  Akses  Terhadap  Energi  yang  Terjangkau,  Dapat  Dian- dalkan, Berkelanjutan, dan Modern.
Tujuan ini memiliki maksud untuk menjamin seluruh penduduk agar memiliki akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern. Perencanaan  energi  perlu  dilakukan  supaya  dapat  menjamin  ketersediaan  energi
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
dengan  harga  yang  terjangkau  untuk  jangka  panjang.  Kebutuhan  energi  masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, pertambahan sarana transportasi.
Tujuan  8:  Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Inklusif  dan  Berkelan- Jutan,  Kesempatan  Kerja  yang  Produktif  dan  Menyeluruh,  Serta  Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif  merupakan  prasyarat untuk  pembangunan  berkelanjutan,  yang  dapat  berkontribusi  untuk  mening-katkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih  besar untuk  semua.  Selain  itu,  pertumbuhan yang cepat  dapat  membantu mengurangi  kesenjangan  upah  sehingga  dapt  mengurangi  kesenjangan  yang mencolok antara kaya dan miskin.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Kediri  untuk  tahun  2016 adalah sebesar 379 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita adalah sebesar 5,50 juta rupiah per kapita per tahun.

## Tujuan  9:  Membangun  Infrastruktur  yang  Tangguh,  Meningkatkan  industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.
Tujuan  9  mengandung  tiga  aspek  penting  dari  pembangunan  berkelanjutan yaitu:  infrastruktur,  industrialisasi  dan  inovasi.  Infrastruktur  menyediakan  fasilitas fisik  dasar  yang  penting  untuk  bisnis  dan  masyarakat;  industrialisasi  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja  sehingga  mengurangi ketimpangan  pendapatan;  dan  inovasi  memperluas  kemampuan  teknologi  sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.
Di  Kota  Kediri,  laju  pertumbuhan  PDRB  untuk  tahun  2016  adalah  sebesar 5,36 dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 81,64 persen.

## Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Tujuan  10  yaitu  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendapatan,  ber-dasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan-baik di dalam dan antar  negara.  Para  pemimpin  dunia  mengakui  kontribusi  positif  dari  migrasi internasional  untuk  pertumbuhan  yang  inklusif  dan  pemba-ngunan  berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Oleh  karena  itu,  perlu  berkomitmen  untuk  bekerja  Sama  secara  internasional  untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur.
Salah  satu  ukuran  ketimpangan  yang  sering  digunakan  adalah  Gini  Ratio. Nilai  Gini  Ratio  berkisar  antara  0-1.  Semakin  tinggi  nilai  Gini  Ratio  menun- jukkansemakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Gini Ratio Kota Kediri untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,39.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Tujuan  11:  Menjadikan  Kota  dan  Permukiman  Inklusif,  Aman,  Tangguh,  dan Berkelanjutan.
Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan  bahwa  6  dari  10  orang  merupakan  penduduk  kota.  Meskipun  banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan  dan  manajemen  risiko-infor-masi,  kota  bisa  menjadi  inkubator  untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan.
Kesenjangan  tata  ruang/spasial  umumnya  dinyatakan  sebagai  pemisahan kelompok  populasi  tertentu,  yang  menyerupaikemiskinan  serta  kondisi  hidup  yang tidak  memadai.  Selain  itu,  urbanisasi  yang  cepat,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik, akan menyebabkan permukiman yang kumuh, liar dan tidak layak serta kemiskinan. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  untuk  mempertajam  kebijakan  itu  perlu  untuk mengidentifikasi  dan  menghitung  daerah  kumuh  di  perkotaan.  Sebuah  kota  yang makmur dan inklusif mampu mengurangi kesenjangan spasial
Di  Kota  Kediri,  selama  periode  tahun  2012-2016,  persentase  rumah  tangga kumuh  terus  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2012  persentase  rumah  tangga kumuh  Kota  Kediri  tercatat  sebesar  6,69  persen  dan  terus  mengalami  penurunan hingga mencapai 4,58 persen pada tahun 2016.
Di samping rumah tangga kumuh, indikator lain yang dapat digunakan adalah indikator  Rumah  layak.  Rumah  layak  huni  merupakan  indikator  komposit  dari beberapa  indikator  yaitu  air  minum  layak,  sanitasi  layak,  kecukupan  luas  lantai bangunan,  dan  kualitas  perumahan  (jenis  adapter  luas,  jenis  dinding  terluas,  jenis lantai terluas, dan sumber penerangan). Dari ke tujuh indikator pembentuk layak huni tersebut,  rumah  tangga  dikategorikan  menempati  rumah  layak  huni  jika  terdapat maksimum  dua  indikator  pembentuk  yang  kurang  baik.  Sementara  itu  jika  terdapat tiga  indikator  pembentuk  kurang  baik  maka  dikategorikan  rumah  rawan  layak  huni. Indikator  rumah  layak  huni  dapat  berguna  untuk  mengetahui  tingkat  kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.
Tujuan  16:  Menguatkan  Masyarakat  yang  Inklusif  dan  Damai  untuk  Pemba- ngunan  Berkelanjutan,  Menyediakan  Akses  Keadilan  untuk  Semua,  dan Membangun  Kelembagaan  yang  Efektif,  Akuntabel,  dan  Inklusif  di  semua Tingkatan.
Pada  tujuan  16,  pembangunan  yang  berkelanjutan  agenda  2030  bertujuan untuk  melahirkan  masyarakat  yang  inklusif  dan  damai  didasarkan  dengan penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  peraturan  hukum,  tata  peme-rintahan yang  baik  di  semua  tingkat,  serta  lembaga  yang  transparan,  efektif,  dan  akuntabel. Namun masih banyaknegara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata terus menerus,  keberadaan  lembaga  publik  yang  lemah,  tidak  adanya  akses  terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap  anak-anak  dan  kelompok  rentan  lainnya,  dan  akses  terhadap  keadilan  dan akses publik terhadap informasi.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Salah satu indikator pada tujuan ini adalah Kepemilikan akta kelahiran, Kepe- milikan  akta  kelahiran  menunjukkan  kesadaran  masyarakat  dalam  melapor-kan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat. Dengan adanya akta ke-lahiran tersebut merupakan  pengakuan  anak  dihadapan  hukum,  melindungi  hak-haknya,  dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Indikator ini di Kota Kediri pada tahun 2016 telah mencapai angka 99 persen.

## Tujuan  17:  Menguatkan  Sarana  Pelaksanaan  Dan  Merevitalisasi  Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Pada  tujuan  17,  untuk  mencapai  target  yang  ambisius  dari  agenda  2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber  daya  alam  yang  tersedia  mulai  dari  pemerintah,  masyarakat  sipil,  sektor swasta,  sistem  PBB  dan  aktor-aktor  lainnya.  Untuk  memenuhi  target  tersebut dilakukan  dengan  meningkatkan  dukungan  untuk  mengem-bangkan  negara-negara, khususnya  negara-negara  terbelakang,  negara-negara  berkembang  daratan  dan negara-negara  berkembang  pulau  kecil  yang  merupakan  dasar  untuk  kemajuan  adil bagi semua.
Salah  satu  indikator  untuk  tujuan  ini  adalah  tercapainya  rasio  penerimaan perpajakan terhadap PDRB/tahun. Indikator ini mengukur persentase total pendapatan pemerintah  yang  berasal  dari  penerimaan  pajak  oleh  negara  dalam  satu  tahun terhadap  PDB.  Rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  digunakan  untuk memperkirakan  pembiayaan  domestik  untuk  melaksanakan  program,  mendukung pembangunan  infrastruktur,  barang  dan  jasa,  juga  untuk  mendukung  pengembangan sistem  perpajakan  dan  menunjukkan  keberhasilan  kerangka  tata  kelola.  Di  Kota Kediri rasio penerimaan perpajak-an terhadap PDRB/tahun untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,082 persen.

## Permasalahan dan Tantangan.
Permasalahan  utama  adalah  terkait  prosentase  penduduk  miskin,  meskipun persentase  penduduk  miskin  telah  menunjukkan  angka  8,40  persen,  upaya-upaya yang  lebih  terarah  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  penghapusan  kemiskinan  agar tujuan 1 bisa tercapai pada tahun 2030.
Aspek ketersediaan data untuk indikator SDGs menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan  SDGs.  Selama  ini  ketersediaan  data  yang  berasal  dari  BPS  khususnya yang  berasal  dari  survei-survei  atau  sensus  yang  dihasilkan  oleh  BPS  sudah  cukup membantu  dalam  penyediaan  data,  namun  untuk  data-data  yang  berasal  dari  OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih belum memenuhi. Hal disebabkan tidak semua indikator  tersedia  sampai  level  Kabupaten  ataupun  sampai  level  Kecamatan. Kalaupun  ada  data,  data  tidak up  to  date dan  sudah  tidak  relevan  dengan  keadaan yang sekarang ini.
Dalam hal kelembagaan, belum dibentuknya kelembagaan khusus berikut unit kerja  tertentu  (sesuai  pilar  SDGs)  yang  akan  menangani  koordinasi  pelaksanaan SDGs, termasuk penyediaan sekretariat SDGs. Untuk sementara waktu, Barenlitbang
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Kota Kediri  memerankan  diri  sebagai  koordinator  dalam  persiapan dan  pelaksanaan SDGs.

## Kebijakan SDGs
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan  komitmen  internasional untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Oleh karena itu, SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan.
Gambaran umum integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.
Gambar 1.
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
RPJPN Visi & Misi Presiden RPJMN RKP APBN PELAKSANAAN Renstra K/L PEMBANGUNAN RPJMD RKPD APBD RPJPD Renstra OPD

## Visi & Misi Kepala Daerah
Meskipun  RPJMN  2015-2019  di  susun  pada  tahun  2014,  banyak  dari  target SDGs  yang  sudah  tercakup  dalam  prioritas  pembangunan  nasional.  Dari  se-banyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

## Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan  sosial  yang  komprehensif;  (ii)  Meningkatkan  pelayanan  dasar  bagi masyarakat  kurang  mampu;  dan  (iii)  Mengembangkan  penghidupan  ber-kelanjutan bagi  masyarakat  miskin  melalui  penyaluran  tenaga  kerja  dan  pengembangan kewirausahaan.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)

## Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi  harga  bahan  pangan;  (iii)  Perbaikan  kualitas  konsumsi  pangan  dan  gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

## Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang sesuai  adalah:  (i)  Akselerasi  pemenuhan akses  pelayanan  kesehatan  ibu,  anak,  remaja,  dan  lanjut  usia  yang  berkualitas;  (ii) Mempercepat  perbaikan  gizi  masyarakat;  (iii)  Meningkatkan  pengendalian  penyakit dan  penyehatan  lingkungan;  (iv)  Memantapkan  pelaksanaan  sistem  jaminan  sosial nasional  (SJSN)  bidang  kesehatan;  (v)  Meningkatkan  akses  pelayanan  kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pela-yanan kesehatan rujukan yang berkualitas;  (vii)  Meningkatkan  ketersediaan,  penyebaran,  dan  mutu  sumber  daya manusia  kesehatan;  (viii)  Meningkatkan  ketersediaan,  keterjangkauan,  pemerataan, dan  kualitas  farmasi  dan  alat  kesehatan;  (ix)  Meningkatkan  pengawasan  obat  dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah:  (i)  Melaksanakan  Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memper-luas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan  pelatihan keteram-pilan;  (iv)  Memperkuat  jaminan kualitas  ( quality  assurance )  pelayanan  pendi-dikan;  (v)  Memperkuat  kurikulum  dan pelaksanaannya;  (vi)  Memperkuat  sistem  penilaian  pendidikan  yang  komprehensif dan  kredibel;  (vii)  Meningkatkan  pengelolaan  dan  penempatan  guru;  (viii) Meningkatkan  pemerataan  akses  pendidikan  tinggi;  (ix)  Meningkatkan  kualitas pendidikan tinggi; (x) Mening-katkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

## Tujuan 5. Kesetaraan Gender
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup  dan  peran  perempuan  di  berbagai  bidang  pembangunan;  (ii)  Menekan-kan peran  perempuan  di  bidang  politik;  dan  (iii)  Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

## Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pe-manfaatan air  minum  dan  pengelolaan  sanitasi;  (ii)  Penyelenggaraan  sinergi  air  minum  dan sanitasi  yang  dilakukan  di  tingkat  nasional,  provinsi,  kabu-paten/kota,  dan masyarakat;  (iii)  Peningkatan  efektifitas  dan  efisiensi  pen-danaan  infrastruktur  air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
(v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;  (vi)  Pemenuhan  kebutuhan  air  untuk  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi produktif; (vii) Pening-katan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air  ter-masuk  perubahan iklim;  dan (viii)  Peningkatan kapasitas  kelembagaan, ketatalaksanaan,  dan  keterpaduan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  terpadu, efektif,  efisien  dan  berkelanjutan,  termasuk  peningkatan  keterse-diaan  dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

## Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi  primer;  (ii)  Meningkatkan  cadangan  penyangga  dan  operasional  energi;  (iii) Meningkatkan  peranan  energi  baru  terbarukan  dalam  bauran  energi;  (iv) Meningkatkan  aksesibilitas  energi;  (v)  Meningkatkan  efisiensi  dalam  peng-gunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

## Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata  diarahkan  untuk  meningkatkan  daya  tarik  daerah  tujuan  wisata  sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii)  Pembangunan  industri  pariwisata;  (iv)  Pembangunan  kelembagaan  pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan  dan  menciptakan  hubungan  industrial;  (vii)  Kebijakan  penguatan fungsi  intermediasi  keuangan;  (viii)  Ke-bijakan  keuangan  mikro  inklusif;  (ix) Pengembangan  dan  optimalisasi  peran  lembaga  keuangan  bukan  bank;  dan  (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

## Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan ( mainstreaming ) skema  Kerjasama  Pemerintah  Swasta  (KPS)  dalam  pembangunan  infrastruktur;  (iii) Implementasi  prinsip Value  for  Money (VfM);  (iv)  Pengembangan  alternatif pembiayaan  infrastruktur;  (v)  Peningkatan  kapasitas  SDM  dan  kelembagaan;  (vi) Peningkatan  dukungan  iptek  bagi  daya  saing  sektor  produksi;  (vii)  Peningkatan dukungan  Iptek  bagi  keberlanjutan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam;  (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (ix) Pembangunan taman tekno  dan  taman  sains;  (x)  Peningkatan  agro-industri,  hasil  hutan  dan  kayu, perikanan, dan hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xii) Akselerasi  pertumbuhan  pariwisata;  (xiii)  Akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  kreatif; serta (xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

## Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah:  (i)  Menciptakan  pertum- buhan  inklusif;  (ii)  Memperbesar  investasi  padat  kerja;  (iii)  Memberikan  per-hatian khusus  kepada  usaha  mikro;  (iv)  Menjamin  perlindungan  sosial  bagi  pekerja
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan me-ngembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

## Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah:  (i)  Perwujudan  Sistem Perkotaan  Nasional  (SPN);  (ii)  Percepatan pemenuhan  Standar Pelayanan Perkotaan (SPP);  (iii)  Pembangunan  kota  hijau  dan  berketahanan  iklim  dan  bencana;  (iv) Pengembangan  kota  cerdas  yang  berdaya  saing  dan  berbasis  teknologi  dan  budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

## Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah  Penerapan  pola  produksi dan konsumsi berkelanjutan.

## Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko ben- cana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam  menghadapi  bencana;  (ii)  Mengembangkan  pembangunan  rendah  karbon  dan adaptasi  perubahan  iklim;  (iii)  Meningkatkan  akurasi  dan  kecepatan  analisis  serta penyampaian  informasi  peringatan  dini  (iklim  dan  bencana);  (iv)  Menyediakan  dan meningkatkan  kualitas  data  dan  informasi  pendukung  penanganan  perubahan  iklim yang  berkesinambungan;  dan  (v)  Meningkatkan  kecepatan  dan  akurasi  data  dan informasi Meteorologi, Klima-tologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

## Tujuan 14. Ekosistem Lautan
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang sesuai  adalah:  (i)  Percepatan pengemba- ngan  ekonomi  kelautan;  (ii)  Meningkatkan  dan  mempertahankan  kualitas,  daya dukung  dan  kelestarian  fungsi  lingkungan  laut;  (iii)  Meningkatkan  wawasan  dan budaya  bahari,  serta  penguatan  peran  SDM  dan  Iptek  Kelautan;  dan  (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

## Tujuan 15. Ekosistem Daratan
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola  hutan  konservasi  dalam  melindungi,  mengawetkan  ekosistem  hutan, sumber  daya  jenis,  dan  sumber  daya  genetik;  (ii)  Mempercepat  kepastian  status hukum  kawasan  hutan,  meningkatkan  keterbukaan  data  dan  informasi  sumber  daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas  air,  udara  dan  lahan/hutan,  yang  didukung  oleh  kapa-sitas  pengelolaan lingkungan yang kuat.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)

## Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah:  (i)  Meningkatkan  peran kelem-bagaan  demokrasi  dan  mendorong  kemitraan  lebih  kuat  antara  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  sipil;  (ii)  Memperbaiki  perundang-undangan  bidang  politik; (iii)  Penyempurnaan  sistem  manajemen  dan  pelaporan  kinerja  instansi  pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Pene-rapan e-government untuk  mendukung  proses  bisnis  pemerintah  dan  pem-bangunan  yang  sederhana, efisien  dan  transparan  dan  terintegrasi;  (v)  Pene-rapan open  government ;  (vi) Restrukturisasi  kelembagaan  birokrasi  pemerintah  agar  efektif,  efisien  dan  sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan  berbasis  merit;  (viii)  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik;  (ix)  Membangun keterbukaan  informasi  publik  dan  komunikasi  publik;  (x)  Mendorong  masyarakat untuk dapat meng-akses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas  penegakan  hukum;  (xii)  Melakukan  harmonisasi  dan evaluasi  peraturan ter- kait  HAM;  (xiii)  Optimalisasi  Bantuan  Hukum  dan  Layanan  Peradilan  bagi Masyarakat;  (xiv)  Penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak;  (xv) Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  korupsi;  (xvi)  Peng-uatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkat-kan efektivitas implementasi  kebijakan  anti-korupsi;  (xviii)  Meningkatkan  pen-cegahan  korupsi; (xix)  Memperkuat  sistem  perlindungan  anak  dan  perempuan  dari  berbagai  tindak kekerasan;  (xx)  Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  perlindungan  anak  dan perempuan;  serta  (xxi)  Peningkatan  ketersediaan  layanan  bantuan  hukum  bagi kelompok marjinal.

## Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Kebijakan  RPJMN  2015-2019  yang  sesuai  adalah:  (i)  Menata  kembali kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia  yang  bebas  aktif;  (ii)  Meningkatkan  peran Indonesia  di  tingkat  global;  (iii)  Meningkatkan  peran  Indonesia  dalam  kerja  sama antara  selatan  dan  triangular;  (iv)  Peningkatan  kualitas  data  dan  informasi  kepen- dudukan  yang  memadai,  akurat  dan  tepat  sasaran;  (v)  Mendorong  pemba-ngunan fixed / wireline  broadband ;  (vi)  Penguatan  proses  pengambilan  kepu-tusan  kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan dan iklim usaha  untuk  meningkatkan  efisiensi  proses  perijinan  bisnis;  (viii)  Peningkatan investasi  yang  inklusif  terutama  dari  investor  domestik;  (ix)  Meningkatkan  kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang  komprehensif;  serta  (xi)  Pencapaian  sasaran  inflasi  dan  penurunan  defisit transaksi  berjalan  ke  tingkat  yang  lebih  sehat  serta  kebijakan  suku  bunga  dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.
Di  sisi  lain,  program  Nawacita  yang  diusung  pemerintah  Jokowi-JK  juga sudah  dipetakan  dengan  tujuan-tujuan  yang  ada  di  SDGs.  Dari  9  agenda  nawacita yang  ada,  semua  agenda  tersebut  telah  selaras  dengan  17  tujuan/goal  yang  ada  di SDGs. Dengan demikian agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK akan mendukung pelaksanaan  pencapaian  SDGs  di  Indonesia.  Pada  Tabel  2  jelas  terlihat  bahwa
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
sejumlah goal atau tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program nawacita yang berbeda.
Tabel 1: Kesesuaian Agenda Nawacita dengan SDG’s
Agenda Nawacita SDG’s Nawacita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Goals 3, 10, 16, 17 Nawacita 2 : Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Goals 16 Nawacita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara Kesatuan Goals 1-11 Nawacita 4 : Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Goals 14-16 Nawacita 5 :Meningkatkan kualitas hidup manausia Indonesia Goals 1-6 Nawacita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsaIndonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Goals 1-10 Nawacita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Goals 1-5, 8, 9 dan 12-15 Nawacita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa Goals 3-4 dan 11 Nawacita 9 : Memper teguh ke -Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Goals 5, 10, 16, dan 17

## Sumber: BPS, Potret Awal SDG’s Indonesia, 2016

## Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi.
Untuk  memastikan  agar  program  dan  kegiatan  yang  telah  disusun  mem- punyai  sistem  kendali  dan  hasil  dari  program  dan  kegiatan  tersebut  dapat  terukur, maka  perlu  dibangun suatu  sistem  monitoring  dan evaluasi.  Sistem  monitoring  dan evaluasi dimaknai sebagai suatu sistem pengumpulan data/ informasi secara reguler dan  terus-menerus  sehingga  menghasilkan  indikator-indikator  perkembangan  dan pencapaian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator- indikator tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan yang ada  yang  sedang  melak-sanakan  kebijakan  dan  program  yang  sedang  berjalan. Sistem  monitoring  dan  evaluasi  mencakup  penelusuran  pelaksanaan  sistem  yang dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  target  kinerja  yang  jelas  dan  konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Rancangan sistem monitoring yang baik seharusnya  dapat  melihat  apakah  program  dan  kegiatan  berjalan  baik,  apakah program  dan  kegiatan  memiliki  capaian  sesuai  ukuran-ukuran  capaian  (indikator), bagaimana program dan kegiatan tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
Pelaksanaan  kegiatan  monitoring-evaluasi  di  bagi  dalam  tiga  tahapan  besar kegiatan yakni:
1. Monitoring  dan  evaluasi  dalam  kerangka  proses  penetapan  kebijakan  dan program/Kegiatan,  hal  ini  untuk  mengawal  sejauh  mana  kebijakan  dan program  SDGs  disusun  dan  dirancang  oleh  masing-masing  OPD  mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.
2. Monitoring  dan  evaluasi  dalam  kurun  waktu  implementasi  kebijakan  dan program/kegiatan,  dalam  tahapan  ini  kegiatan  monitoring  diselenggarakan terstruktur  secara  berkala  dengan  tujuan  agar  kebijakan  dan  program  serta kegiatan  SDGs  yang  dilaksanakan  oleh  masing-masing  OPD  betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan.
3. Kegiatan  mentoring  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu tertentu  ketika  kebijakan  atau  program/kegiatan  telah  selesai  dilak-sanakan. Kegiatan  ini  untuk  mengukur  sejauh  mana  capaian  atau  output  kinerja kebijakan  dan  program,  keberhasilan  dan  hambatan  serta  kesesuaian-nya dengan indikator SDGs.
Untuk  maksud  tersebut  dipergunakan  metode  campuran,  baik  menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sejumlah survey (survey rumah tangga, Susenas (survey  sosial  ekonomi),  dan  studi  kualitatif)  dapat  digunakan  untuk  mengukur dampak program.
Kegiatan  monitoring  ditempuh  melalui  berbagai  prosedur  kerja  melalui  pe- ngumpulan  data;  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  selain  berbagai  indikator sosial  ekonomi  yang  dapat  memberikan  pemahaman  akurat  tentang  kondisi pelaksanaan  SDGs,  juga  meliputi  data  dan  informasi  kinerja  kebijakan/program SDGs  yang  dapat  memberikan  gambaran  status  dan  pencapaian  upaya  pemenuhan capaian  indikator  utama  maupun  indikator  per  bidang/sektor  yang  pada  gilirannya akan mencerminkan kondisi capaian SDGs.

## Mekanisme Pelaporan.
Hasil  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  sudah  seharusnya  mampu  mem- berikan gambaran tentang pelaksanaan SDGs dan kinerja kebijakan/pro-gram secara objective.  Penyusunan  laporan  menjadi  tanggungjawab  semua  pihak  yang  terlibat sebagai pelaksana atau pengelola program SDGs, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah.
Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diversifikasi dan dikonsolidasikan melalui Kelompok Kerja yang akan dibentuk.
(Untuk sementara) Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan kegiatan pelaksanaan SDGs, baik yang dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola  program  maupun  pihak-pihak  swasta  lainnya.  Laporan  tersebut  akan disampaikan  kepada  forum  pertemuan  (yang  merupakan  forum  lintas-pelaku), sebagai  bahan  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  strategi,  kebijakan dan program/kegiatan SDGs di Kota Kediri, untuk kemudian di ambil rekomendasi kebijakan  untuk  menyikapinya.  Selanjutnya  hasil-hasil  monitoring  dilaporkan kepada  Walikota/Wakil  Walikota  Kediri  selaku  penanggungjawab.  Di  samping  itu
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri (Markus Patiung)
laporan  hasil-hasil  moni-toring  dan  evaluasi  disampaikan  ke  berbagai  Dinas/Badan terkait,  lembaga  non  pemerintah  maupun  lembaga  donor,  serta  dipublikasikan kepada masyarakat luas.
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan  permasalahan  seluruh bangsa  dan telah  menjadi  suatu  paradigma  pembangunan  hampir  seluruh  negara- negara  di  dunia.  Walaupun  tujuan  dan  target  SDGs  tidak  mengikat  secara  hukum, namun  banyak  negara-negara  tetap  memantau  pencapaian-nya  melalui  beberapa indikator pen-capaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan SDGs.
Memperhatikan  kondisi  dimaksud,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berkomitmen  dalam  pelaksanaan  SDGs,  dengan  menempatkan  SDGs  (yang selanjutnya  dikenal  juga  dengan  nama  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/TPB) sebagai  salah  satu  prioritas  kebijakan  pembangunan.  Guna  lebih  terarah  dalam pelaksanaan  SDGs,  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  nomor  59 tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan. Sementara itu Kota Kediri melalui dokumen ini  (Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals /SDGs) diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan komitmen pelaksanaan SDGs di Kota Kediri. RAD SDGs Kota Kediri juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kota Kediri dalam rangka pelaksanaan SDGs. Seluruh pemangku kepentingan perlu berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs ini  dengan  melakukan  hal  yang  sama  untuk  menjamin  sinergitas  dan  implementasi serta  pencapaian  target  SDGs  sesuai  dengan  kewenangannya.  Seluruh  pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  2014,  Kajian  Indikator  Lintas  Sektor  –  Kajian  Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  2016,  Indikator  Pembangunan  Berkelanjutan  –  Indicators  of Sustainable Development Goals - 2016, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2016, Kajian Indikator Lintas Sektor – Potret Awal Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta.
KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pem- bangunan  Nasional,  2014,  Rencana  Pembangunan  Nasional  Jangka Menengah 2015 – 2019. Jakarta: Bappenas.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pem  - bangunan Nasional, 2017, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.