Evaluation of the Budget Allocation Policy on Improving the Quality of

## High School and Vocational High School Education in Kutai Kartanegara Regency
Herimana * , Widyatmike Gede Mulawarman , & Warman
Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Indonesia

## Abstract
This study aims to describe the implementation and evaluation of budget allocation policies for high school and vocational education in Kutai Kartanegara Regency and what obstacles are faced by the government in the education budget allocation policy. This study uses a qualitative approach with the policy evaluation method Context, Input, Process, Product (CIPP) model. Data collection in the study  involved  ten  participants  consisting  of  the  Head  of  the  Education  and  Culture  Office  of  East  Kalimantan,  Member  of Commission IV of the DPRD of East Kalimantan Province. Principal of SMAN 1 Tenggarong, Principal of SMAN 2 Tenggarong, Principal of SMAN 3 Kota Bangun, Principal of SMAN 2 Tenggarong Seberang, Principal of SMAN 1 Muara Badak, Principal of SMKN 3 Tenggarong, Principal of SMKN 1 Tenggarong Seberang, and Principal of SMKN 2 Sebulu. Data collection methods are observation,  interviews,  and  documentation.  The  process  of  data  analysis  was  carried  out  through  the  stages  of  reduction, presentation, and conclusion drawing as well as analysis of the evaluation of the CIPP model. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the education budget allocation policy in Kutai Kartanegara Regency is carried out by the East Kalimantan Provincial Government through the Department of Education and Culture by allocating a budget for the education sector of Rp 2.1 trillion. The budget is used by the Department of Education and culture with 2 expenditure compositions, namely direct expenditure, and indirect expenditure; (2) Based on the evaluation, decisions can be formulated into 4, namely: decisions on planning, decisions on procedures, decisions on implementation and decisions on follow-up; (3) The obstacle faced is the limited number of activity items, especially the existence of policies that regulate budget proposals for schools which must be based on the number of students. This causes delays and delays in the construction and development of schools that have a shortage of students.
Keywords: Performance Evaluation, Policy, Budget Allocation, Quality of Education.

## 1. Pendahuluan *
Kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah  menuntut tanggung  jawab pemerintah provinsi dalam  mengatasi  permasalahan  pendidikan.  Hambatan  di  bidang  pendidikan  dari  dulu  hingga  era  otonomi  belum bergeser (Hayat, 2018). Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan  mutu  tenaga  pengajar  yang  kurang  dengan  ketersebaran  yang  tidak  merata  (Setiawan  et  al.,  2020).  Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud.
Banyak  pihak  menilai  pelayanan  pendidikan  di  era  otonomi  daerah  tidak  menunjukkan  perubahan  berarti,  bahkan cenderung  memburuk.  Permasalahan  ini  antara  lain  disebabkan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  belum  sepenuhnya  mendukung  pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan,  sehingga  menjadi  kendala pencapaian berbagai sasaran program yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.
Desentralisasi  pendidikan  sebenarnya  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  sejauh  mana  kepedulian  serta  komitmen pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap dunia pendidikan di wilayahnya (Ridwan &  Sumirat,  2021).  Apabila  pemerintah  pusat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  belum mampu memberikan porsi yang memadai bagi sektor pendidikan, bagaimana halnya dengan daerah.
* Corresponding author.
E-mail address : heriman.lapaiku@gmail.com
Apakah sektor pendidikan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Hal ini hanya dapat terjawab oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri (Rus et al., 2020). Kebijakan merupakan otoritas dan saling terkoordinasi serta saling mengikat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Kadarmanta & Mahmudin Yasin, 2021), di tataran pemerintah pusat yang memiliki  otoritas  pengambil  kebijakan  antara  lain  DPR  RI  dan  Presiden,  kebijakan  yang  diterbitkan  dengan  tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, pendidikan serta kebudayaan pada warga negara.
Pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan manusia Indonesia sangat disadari oleh pemerintah pusat (A. Wahab et  al.,  2022),  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menginstruksikan bahwa nilai anggaran pembangunan setor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total APBN/APBD. Tampaknya euforia desentralisasi pendidikan belum menunjukkan kenyataan. Peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global serta menghadapi persaingan di masa depan.
Selain  diatur  dalam  UU  nomor  20  tahun  2003,  hal  tersebut  juga  didasari  oleh  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem  pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini pembangunan  pendidikan  telah  mengalami  kemajuan  yang  berarti.  Reformasi  pendidikan  nasional  secara  mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  dalam  UUD  1945  Amandemen  IV  Tahun  2002  telah mengamanatkan UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Pasca diterbitkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  yang  mengatur kewenangan mengelola  pendidikan  khusus  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi,  hal  tersebut  dalam  rangka meningkatkan peran pemerintah untuk membangun sektor pendidikan. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi terus  mendorong  pengelolaan  SMA  dan  SMK  agar  menjadi  lebih  baik.  Azainil  et  al.,  (2018)  menegaskan  terdapat pengaruh  positif  yang  signifikan  dari  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia, maka diharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dapat terus meningkatkan realisasi dana bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD setiap tahunnya.
Pemerintah  daerah  menyatakan  bahwa  selama  ini  sektor  pendidikan  telah  memperoleh  alokasi  terbesar  dari  APBD setiap  tahunnya,  tetapi  hal  tersebut  harus  di  klarifikasi  secara  jelas  dan  transparan,  bahwa  sebagian  besar  anggaran (sekitar 90%) hanyalah untuk belanja pegawai/guru. Sehubungan dengan itu, dampak atau pencapaian upaya dari setiap alokasi  anggaran  harus  disediakan  dan  disampaikan  secara  terbuka  kepada  pelaku  pendidikan  dan  masyarakat  luas. Dengan  banyaknya  persoalan  yang  muncul  pada  sektor  pendidikan  mulai  dari  buruknya  fasilitas  ruangan  belajar, bahkan  masih  ada  bangunan  sekolah  yang  tidak  layak  digunakan  serta  masih  rendahnya  tingkat  minat  membaca merupakan tanda bahwa dunia pendidikan saat ini masih menyimpan sejumlah masalah yang harus dicarikan solusinya.
Di kabupaten Sleman, pengeluaran pendidikan dan olahraga mencapai 47% dari nilai APBD. Prestasi yang cukup bagus karena  melampaui  target  nasional  sebesar  20%.  Namun,  hanya  4,2%  yang  dibelanjakan  untuk  kepentingan  publik (dinikmati  langsung  oleh  siswa),  sedang  sisanya  kembali  untuk  kepentingan  aparat  yang  tercermin  dari  biaya operasional,  perjalanan  dinas,  dan  lain-lain.  Komposisi  anggaran  seperti  ini  hanya  memakmurkan  aparat  dan  bukan untuk dinikmati rakyat. Baia (2020) Mengatakan bahwa:
“The intention of the Romanian Government is that through its social and educational policies, it will focus on the formation of an educated citizen, well informed from all points of view, who knows the values and norms necessary for his active participation in the society, but also for his social inclusion. Therefore, it is desired to implement a national program that aims at the financial education of minors, the ultimate goal being to raise awareness of its impact and importance in training them as individuals, in the selection of values for creating their own identity and in personal well-being” (Baia, 2020) .
Artinya, pada kasus tersebut pemerintah Rumania  meyakini  bahwa  melalui pendidikan,  maka akan  menitikberatkan pada pembentukan warga negara, terinformasi dengan baik dari semua sudut pandang, mulai dari nilai-nilai dan norma- norma yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat, serta untuk inklusi sosialnya. Oleh karena itu, untuk
menerapkan  program  yang  bertujuan  untuk  pendidikan  keuangan  anak  di  bawah  umur,  dengan  tujuan  akhir  adalah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dan pentingnya dalam  melatih  mereka sebagai  individu, dalam rangka untuk menciptakan identitas mereka sendiri dan dalam kesejahteraan pribadi warga negara.
Isu strategis dan  masalah  mendesak  yang  masih perlu  mendapat perhatian dan penanganan secara serius di provinsi Kalimantan  Timur  pada  sektor  pendidikan  (Komariya  et  al.,  2021);  kualitas  pendidikan  masyarakat  relatif  masih rendah; yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, masih tingginya angka putus sekolah, belum meratanya akses  terhadap  pelayanan  pendidikan,  belum  meratanya  distribusi  tenaga  pendidik  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas, serta masih rendahnya mutu pendidikan (Amon et al., 2021; Huang & Revina, 2020).
Masalah  bagi  stakeholder  pendidikan  di  Kalimantan  Timur  tersebut  adalah  bagaimana  agar  alokasi  harus  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  menuntaskan  program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  (Wajar  Dikdas  Sembilan Tahun)  tepat  pada  waktunya  sekaligus  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)  maupun  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  serta  RKPD  (Rencana  Kerja Pembangunan Daerah). Kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan di Kutai  Kartanegara dapat berjalan dengan baik  dan  bermutu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan  maka aspek biaya ( cost ) harus diletakkan dalam formulasi APBD.
Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah di provinsi Kalimantan Timur.  Jika masalah ini tidak diteliti dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan- kelemahan dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rus et al., 2020) .
Pemantauan dan evaluasi adalah dua jenis tindakan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan publik (S.  A.  Wahab,  2021).  Pada  dasarnya,  pemantauan  memastikan  kesesuaian  tujuan  yang  ditetapkan  dengan  tindakan diusulkan  untuk  implementasi,  dan  evaluasi  mengukur  hasil  yang  diperoleh  setelah  implementasi  dan  memberikan dasar bagi siklus kebijakan publik berikutnya (Warman et al., 2022). Pemantauan dan evaluasi menyangkut baik cara yang digunakan dalam proses implementasi maupun hasil-hasilnya.
Berdasarkan uraian di  atas bahwa dalam  jangka panjang, khususnya alokasi  belanja pendidikan  yang signifikan dan upaya dari setiap alokasi program dan kegiatan anggaran pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia,  jelas  akan  mendorong  peningkatan  produktivitas,  menurunkan  angka  kemiskinan  dan  pada  akhirnya  akan memperbaiki  kualitas  hidup  warga  negara.  Efektifitas  penganggaran  akan  menghasilkan  pendidikan  bermutu sebagaimana yang dituntut oleh Perda dan Standar Pendidikan Nasional. Pendidikan yang bermutu pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi pada  mutu sumber daya  manusia di kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  metode yang digunakan adalah kualitatif karena  mengamati secara  langsung data di  lapangan kemudian mencari  makna  yang terkandung dibalik data tersebut, sumber data langsung sebagai  latar ilmiah  (Sugiyono, 2016). Ulum (2015) menjelaskan jenis penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian,  dan  berupaya  untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan serta menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Kalimantan  Timur,  SMK  YPK  Tenggarong,  SMAN  1  Tenggarong, SMKN  3  Tenggarong,  SMAN  2  Tenggarong  Seberang.  Pelaksanaan  penelitian  ini  didasarkan  pada  jadwal  waktu penelitian sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan, Januari 2022, (2) tahap pengumpulan data, Januari 2022-Februari 2022, (3)  tahap  penulisan  penelitian  Maret  2020-  April  2022.  Secara  khusus  diamati  tentang  kebijakan  pengalokasian anggaran pendidikan. Desain dalam penelitian yang digunakan adalah: (1) penyusunan rancangan awal penelitian, (2) pengurusan  izin  penelitian,  (3)  penjajakan  lapangan  dan  penyempurnaan  rancangan  penelitian,  (4)  pemilihan  dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (5) penyiapan peneliti pembantu untuk kegiatan lapangan.
Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang merencanakan, menjalankan, serta mengawasi kebijakan. Adapun pihak- pihak  tersebut  yakni:  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kalimantan  Timur,  Anggota  Komisi  IV  DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Sekolah SMAN 1 Tenggarong, Kepala Sekolah SMAN 2 Tenggarong, Kepala Sekolah  SMAN  3  Kota  Bangun,  Kepala  Sekolah  SMAN  2  Tenggarong  Seberang,  Kepala  Sekolah  SMAN  1  Muara Badak, Kepala Sekolah SMKN 3 Tenggarong, Kepala Sekolah SMKN 1 Tenggarong Seberang, dan Kepala Sekolah SMKN 2 Sebulu. Fokus penelitian ini pada indikator kebijakan alokasi anggaran pada peningkatan mutu pendidikan yang berdasarkan Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 Amandemen ke-IV, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat 1 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 404.
Evaluasi  dalam  penelitian  evaluasi  ini  adalah  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  anggaran  dalam  rangka  menunjang pelaksanaan  program  peningkatan  mutu  Pendidikan.  Sehingga  studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  evaluasi  kebijakan  model Context,  Input,  Process,  Product (CIPP).  Model  evaluasi  CIPP  digunakan  untuk mengevaluasi program pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Tabel 1. Penggunaan Model Evaluasi CIPP Komponen yang Dievaluasi Kebijakan yang Dievaluasi Model Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran  Dasar Kebijakan  Kebutuhan Sekolah  Tujuan Pengelolaan Evaluasi Konteks Perencanaan Pengalokasian Anggaran Pendidikan  Program kerja kepala Dinas/Sekolah  Jumlah Anggaran yang diterima oleh sekolah  Sarana dan prasarana  Administrasi Umum  Pengelolaan pembiayaan  Kelayakan anggaran Evaluasi Input Proses pengalokasian Anggaran  Planning  Organisation  Application  Controlling Evaluasi Proses Capaian/Hasil Pengelolaan Anggaran Pendidikan  Ketercapaian penggunaan anggaran  Ketercapaian di bidang peningkatan mutu Pendidikan

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Implementasi Kebijakan Alokasi Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan  hasil  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  oleh  peneliti  pada  pihak  sekolah,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kalimantan  Timur,  serta  Komisi  IV  DPRD  Kalimantan  Timur  terkait  implementasi  kebijakan  alokasi pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditemukan data penelitian sebagai berikut:

## 3.1.1. SMAN 1 Tenggarong
Anggaran  20%  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  sangat  membantu  sekolah  khususnya  yang  ada  di  Kutai Kartanegara, hal itu semenjak kebijakan SMA dan SMK dibawah naungan pemerintah provinsi. Selain dapat membantu fisik sekolah juga membantu memperlancar kegiatan sekolah. Walaupun pada faktanya anggaran tersebut belum terlalu mencukupi jika dibandingkan dengan kegiatan yang ada di sekolah tapi tetap diterima sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan pihak sekolah bahwa: “yang jelas kami sangat berterimakasih dengan adanya dana operasional sekolah yang dicanangkan 20% dari APBD.”
Jumlah siswa SMAN 1 Tenggarong 905 orang, dalam 1 tahun per-siswa mendapatkan sebesar Rp. 900.000,00 khusus BOSDA.  Pada  penggunaan  anggaran  BOSDA  mengacu  pada  Rencana  Kerja  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  dan menyesuaikan  dengan  8  standar  seperti  standar  pengelolaan  hingga  standar  kelulusan.  Hal  tersebut  sebagaimana
terdapat  dalam  isi  kutipan  wawancara  berikut:  “pokoknya  8  standar  itu  harus  kita  penuhi  dalam  pengelolaan  dana BOSDA.”
Selain itu, anggaran BOSDA digunakan untuk pembayaran gaji honorer sekolah baik guru maupun tenaga administrasi. Hal itu terjadi apabila tenaga yang digaji oleh provinsi mengalami kekurangan sehingga sekolah mengambil inisiatif untuk menambah tenaga di sekolah.
Untuk  membayar  itu,  kita  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari  Dinas  Provinsi,  artinya  di  sana  sudah  menyetujui anggaran BOSDA itu untuk dibayarkan ke tenaga yang dibutuhkan sekolah. Memang bagus dari pada adanya tumpang tindih pembayaran.

## 3.1.2. SMAN 2 Tenggarong
SMAN  2  Tenggarong  terletak  dijalan  pesut,  Tenggarong,  Kutai  Kartanegara,  Kaltim.  Pada  eksistensinya  SMAN  2 Tenggarong  berkembang  dengan  sangat  baik  dan  menjadi  salah  satu  SMA  favorit  bagi  peserta  didik.  Dengan mengantongi akreditasi A, SMAN 2 Tenggarong memiliki 1004 peserta didik pada tahun 2020. Dalam proses pengajuan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pihak sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan dengan berdasarkan jumlah siswa. Per-siswa mendapatkan Rp. 900.000 selama satu tahun.
Anggaran  yang  diterima  sekitar  Rp.903.600.000,  dan  pihak  sekolah  mempergunakan  untuk  membayar  gaji  honor sekolah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:
Pokoknya  gaji  tenaga  honorer  sekolah  digaji  dari  BOSDA,  sekolah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  itu. Fleksibilitas penggunaan anggaran BOSDA diberikan ke sekolah masing-masing tapi harus mengacu kepada Pergub, ada yang bisa dibayar ada yang tidak bisa dibayar.
Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh kegiatan tenaga pengajar  yang berstatus Pegawai Negeri  Sipil (PNS) tidak dibiayai oleh BOSDA kecuali honor sekolah. Honor sekolah terdiri dari tenaga pengajar, tenaga administrasi, tukang kebun, wakar (penjaga sekolah).
Kita hanya  melaksanakan kebijakan bukan  yang menentukan kebijakan  jadi apapun sumber dari pemerintah  itu kita kelola dengan wajar dan penuh hati-hati dan ada skala prioritas.

## 3.1.3. SMAN 3 Kota Bangun
Anggaran 20% sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah terutama SMAN 3 Kota Bangun yang letaknya jauh dari pusat kota, namun aturan yang berlaku saat ini untuk mendapatkan dana BOSDA masih berdasarkan jumlah peserta didik sehingga SMAN 3 Kota Bangun belum bisa menjadi sekolah tujuan utama untuk peserta didik yang ada di  Kota  Bangun.  Selain  jaraknya  yang  cukup  jauh  dari  pusat  kota,  fasilitas  “Gedung  belum  permanen”  sehingga anggaran  BOSDA  diperuntukkan  untuk  biaya  penyewaan  Gedung  atau  ruangan.  Kemudian  anggaran  tersebut digunakan untuk biaya gaji honorer dan tenaga kependidikan.
Kami  sulit  mengembangkan  sekolah  karena  keterbatasan  anggaran,  sudah  berbagai  upaya  kami  lakukan  mulai  dari pengajuan anggaran ke Pemerintah Provinsi hingga anggota DPRD Kaltim.
Saat  ini,  SMAN  3  Kota  Bangun  mengharapkan  ada  kebijakan  lain  untuk  mengembangkan  sekolah  agar  dapat memfasilitasi calon peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Belum lagi kebijakan zonasi yang cukup memberatkan bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Salah satu contoh, jarak antara Desa Sarinadi dengan SMAN 3 Kota Bangun yang berdomisili di Kedang Ipil cukup jauh  yaitu  antara  2-3  jam  perjalanan,  hal  itu  yang  menjadi  kendala  terbesar  calon  peserta  didik  untuk  melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.
Penggunaan anggaran BOSDA diawasi oleh sejumlah pihak, mulai dari pengawas sekolah, cabang dinas, inspektorat, dan BPK RI. Sedangkan jumlah peserta didik yang dimiliki oleh SMAN 3 Kota Bangun sebanyak 135 siswa, dan itu berasal dari wilayah sekitar Kedang Ipil.

## 3.1.4. SMAN 2 Tenggarong Seberang
Penggunaan anggaran 20% sudah sangat membantu dalam pengembangan SMAN 2 Tenggarong Seberang mulai dari pengadaan, fasilitas penunjang sekolah, dan pada tahun 2020 masih dalam kondisi pandemi. Sebagian anggaran tersebut
kami gunakan untuk membeli alat-alat Kesehatan dalam rangka penganggaran covid-19. Alat-alat tersebut seperti, hand sanitizer, ember, kran air, dan sabun cuci tangan.
Dalam penggunaan anggaran tersebut kami berpedoman pada RKAS Pergub dan aturan lain yang mengikat. SMAN 2 Tenggarong  Seberang  merupakan  sekolah  favorit  bagi  calon  peserta  didik  bagi  yang  berdomisili  di  Kecamatan Tenggarong Seberang.
Pada  faktanya,  kolaborasi  dan  Kerjasama  antara  pihak  ketiga  dengan  sekolah  masih  sangat  minim,  hal  itu  menjadi hambatan bagi pihak sekolah untuk mengembangkan SMAN 2 Tenggarong Seberang, namun SMAN 2 tetap berpegang teguh pada asas pelayanan guna mencerdaskan anak bangsa.
Di tengah keterbatasan kami tetap berharap bahwa ke depan baik pemerintah maupun Dunia Industri dan Usaha agar memperhatikan dan mencari formula yang berdampak pada peningkatan mutu sekolah.

## 3.1.5. SMAN 1 Muara Badak
Anggaran 20% sangat membantu sekolah ini, dengan anggaran tersebut kami dapat mengembangkan fasilitas sekolah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu digunakan untuk pembayaran gaji honorer yang menjadi tanggungjawab sekolah.
Peraturan  yang  ada  mengharuskan  bahwa  pengajuan  anggaran  BOSDA  itu  berdasarkan  jumlah  siswa.  Tahun  2020 jumlah siswa kami sebanyak 307 siswa, untuk kerjasama dengan pihak ke 3 atau pihak dunia industri dan usaha belum ada yang terkait, rata-rata CSR perusahaan diarahkan untuk pengembangan dan pembinaan masyarakat.
Kami sangat bersyukur apabila ada perusahaan yang bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan sekolah ini. Biar bagaimanapun sekolah ini untuk pendidikan masyarakat dan generasi penerus.

## 3.1.6. SMKN 3 Tenggarong
Anggaran  20%  untuk  bidang  pendidikan  sangat  membantu  perkembangan  sekolah  terutama  SMKN  3  Tenggarong, dengan adanya anggaran tersebut dapat digunakan sebagai penunjang keberlangsungan sekolah seperti bantuan untuk siswa  yang kurang  mampu, gaji  honorer sekolah, dan pengembangan  fasilitas  lainnya. Pengajuan anggaran Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdasarkan jumlah siswa/peserta didik.
Siswa  SMKN  3  Tenggarong  berjumlah  714,  sehingga  di  tahun  2020  kami  mendapatkan  dana  BOSDA  sekitar  Rp. 785.400.000,00.
Anggaran  tersebut  diawasi  oleh  pengawas  sekolah,  cabang  dinas,  inspektorat,  dan  akan  diaudit  oleh  BPK  RI. Penggunaannya  anggaran  BOSDA  mengacu  pada  Peraturan  Gubernur  sehingga  anggaran  yang  diterima  dikelola dengan baik.

## 3.1.7. SMKN 1 Tenggarong Seberang
Secara keseluruhan saya kurang mengetahui apakah anggaran 20% tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dialokasikan dengan baik untuk Kaltim, namun yang kami dapatkan adalah sesuai dengan jumlah murid di tahun 2020 sebanyak 71 siswa.
Kami  menerima  sekitar  Rp.  78.100.000,00.  Kebijakan  selama  ini  masih  bergantung  pada  jumlah  siswa,  jadi  kalau sekolah kecil kayak kami memang agak sulit berkembang karena tidak ada variable lain yang bisa menunjang kebutuhan sekolah.
Saya berharap ada variabel lain sehingga sekolah kecil dapat berkembang, apalagi di sekolah ini PNS nya hanya 1 dan itu hanya kepala sekolah. Jadi anggaran BOSDA tersebut digunakan untuk pembayaran honorer, dari anggaran yang diterima 95,7% digunakan untuk membayar kewajiban yakni gaji honorer.

## 3.1.8. SMKN 2 Sebulu
SMKN 2 sebulu Anggaran 20% untuk bidang pendidikan sangat membantu perkembangan sekolah terutama SMKN 2 Sebulu, dengan adanya anggaran tersebut dapat digunakan sebagai penunjang keberlangsungan sekolah seperti bantuan untuk  siswa  yang  kurang  mampu,  gaji  honorer  sekolah,  dan  pengembangan  fasilitas  lainnya.  Pengajuan  anggaran Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdasarkan jumlah siswa/peserta didik.
Siswa  SMKN  2  Sebulu  berjumlah  230,  sehingga  di  tahun  2020  kami  mendapatkan  dana  BOSDA  sekitar  Rp. 253.000.000,00.
Anggaran  tersebut  diawasi  oleh  pengawas  sekolah,  cabang  dinas,  inspektorat,  dan  akan  diaudit  oleh  BPK  RI. Penggunaannya  anggaran  BOSDA  mengacu  pada  Peraturan  Gubernur  sehingga  anggaran  yang  diterima  dikelola dengan baik.

## 3.1.9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur
Kepala Dinas Pendidikan Kaltim,  Anwar Sanusi, mengatakan hingga saat ini pengalokasian anggaran 20 persen dari amanah UUD 1945 sudah dilaksanakan. Sumber anggaran pendidikan selain dari porsi anggaran 20 persen dari APBD, bisa didapatkan pula dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2020, Dinas pendidikan mendapatkan anggaran  sebesar Rp2,1 triliun dari postur APBD Provinsi  Kaltim  sebesar Rp12 triliun. Dari Rp 2,1 triliun tersebut dibagi menjadi 2 item umum, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung Disdik Kaltim mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembayaran gaji dan honorarium pegawai termasuk guru di bawah naungan Disdik Kaltim. Sementara sisanya untuk belanja tidak langsung.
Di tahun 2020 memang ada sisa anggaran tapi itu sisa dari perjalanan dinas luar kota yang diakibatkan oleh pandemi. Jadi kita tidak ada perjalanan  itu,  yang kedua  sisa  lelang terus kegiatan  yang tidak  bisa dilaksanakan karena  situasi pendemi, seharusnya tatap muka tapi tidak bisa dilaksanakan tatap muka, diantaranya itu yang tidak bisa terlaksana 100 persen.
Secara  keseluruhan  dari  kegiatan  yang  ada  telah  terlaksana  sekitar  80  persen  lebih.  Hingga  saat  ini  pun  belum  ada kendala yang serius dalam pengalokasian dan penyerapan anggaran 20 persen tersebut. Dalam hal program peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran, Disdik Kaltim secara rutin menerapkan alokasi sekitar 70 persen kegiatan peningkatan  mutu  pendidikan  dan  30  persen  untuk  fisik.  Hal  itu  karena  Bantuan  Operasional  Nasional  (Bosnas), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), penyaluran beasiswa termasuk pada program peningkatan mutu.
Terkait dengan anggaran 20 persen yang diperuntukkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang menjalankan fungsi pendidikan, Disdik membantah hal anggaran tersebut disebar ke beberapa OPD.
Saya gak tau, yang  jelas  saya terima anggaran di  tahun 2020 dan 2021  masing-masing  sebesar Rp2,1 triliun. Rp1,8 triliun untuk kegiatan gaji guru dan tunjangan-tunjangan, Rp165 Miliar itu untuk beasiswa.
Walaupun  demikian,  Disdik  menyadari  bahwa  hingga  saat  ini  masih  terdapat  sekolah  yang  sudah  berstatus  negeri namun belum memiliki gedung sendiri. Namun saat ini sudah mulai dibangun dan targetnya di tahun 2023 semuanya selesai. Dalam setiap perumusan kebijakan, Disdik  selalu  melibatkan sejumlah unsur,  mulai dari Dewan pendidikan hingga  unsur  komite  sekolah  dan  setiap  tahun  akan  ada  evaluasi  yang  berkelanjutan  baik  penyerapan  anggaran  20 persen tersebut maupun kegiatan lainnya.
Evaluasi pimpinan gak ada tapi  langsung dari pak Gubernur  melalui rapat pimpinan. Alhamdulillah Disdik kemarin mendapatkan peringkat ke 7 terbaik se Kaltim.
Terkait dengan program kerjasama dengan pihak ke-3 dalam upaya pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan, Disdik tidak terlibat secara  langsung tapi  hanya pada tahap  mengetahui, karena  yang  melakukan kerjasama tersebut ialah pihak sekolah dan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi).
Anggaran kita itu kan selain APBD ada juga dari APBN, APBN itu berupa DAK dan Bosnas untuk sekolah dan untuk UPTD  juga  ada.  Tahun  sebelum  saya  itu  dapatnya  sekitar  Rp68  miliar,  nah  mulai  dari  2020  dan  2021  mengalami lonjakan dari Rp68 miliar menjadi Rp150 milyar, tahun 2021 menjadi 168 miliar, 2022 sebesar Rp169 miliar, namanya kerjasama Dudi dan lulusan dari SMA atau SMK tersebut bisa berkerja di perusahaan yang bekerjasama.
Terkhusus  alokasi  anggaran  untuk  kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  memiliki  wilayah  yang  luas,  Anwar  Sanusi menuturkan secara eksplisit tidak menghitung per kabupaten dan kota karena anggarannya langsung masuk per sekolah. Pengelolaan anggarannya langsung ke sekolah termasuk dari APBD provinsi.
Kita  kan  punya  Bosda,  penyaluran  APBD  tersebut  dalam  bentuk  Bosda  tidak  bisa  langsung.  Item  yang  terdapat  di Bosda itu yang mengatur sekolah yang memiliki kewenangan, kebebasan, kita tidak ada sangkut pautnya. Ya kita di pengawasan aja, kita tidak boleh mencampuri kegiatan sekolah.
Dinas pendidikan saat ini memiliki cabang Dinas untuk melakukan pengawasan dan membantu pengawasan sekolah. Selain  ada  pengawas  binaan  dari  sekolah  yang  tersebut.  Terkait  dengan blue  print dan  program  prioritas  untuk
Herimana et.al |  EduLine: Journal of Education and Learning Innovation, 2022, 2(3): 297–311
peningkatan  mutu  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  Kaltim  berdaulat,  hingga  saat  ini  Disdik  Kaltim  masih menyusun dan melanjutkan program kerja dari kepala Dinas terdahulu.
Kita  sedang  merancang  blue  print,  kita  akan  mengumpulkan  dewan  pendidikan,  komite  sekolah  terus  Bappeda, BPKAD,  kemudian  dinas  cabang  serta  dinas  kabupaten/kota  yang  nantinya  akan  kita  buat  blue  print  nya.  Kita  kan tinggal melanjutkan program dari kepala dinas sebelum saya. Karena kegiatan sebelumnya sudah mengacu pada Renstra dengan visi dan misi pak Gubernur. Saya tinggal melanjutkan di tahun 2020.

## 3.1.10. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur
Program  peningkatan  mutu  pendidikan  di  Kalimantan  Timur  terus  digalangkan  agar  visi  dan  misi  Kaltim  berdaulat dapat terwujud. Disektor anggaran pendidikan  mendapatkan porsi sebesar 20 persen dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  maupun  APBD  Provinsi  serta  APBD  kabupaten/kota.  Namun  pada  pelaksanaan  teknis  di lapangan,  tak  sedikit  kalangan  yang  mengeluhkan  banyaknya  masalah  seputar  dunia  pendidikan,  mulai  dari  gedung sekolah yang rusak, kekurangan guru hingga sekolah yang berstatus negeri tapi tidak memiliki gedung.
Anggota komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin mengatakan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 serta UU  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  pemerintah  berkewajiban  mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen baik dari APBN maupun APBD. Untuk Kalimantan Timur dengan topografis wilayah yang sangat  luas, secara  jangkauan  maka akan terasa  lebih sulit  bagi Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan Provinsi  Kaltim untuk meng- cover semua sekolah terutama SMA dan SMK sederajat.
Justru kalau saya melihat dari postur anggaran cukup signifikan tapi apakah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, juga belum tentu.
Karena pada postur anggaran 20 persen, tidak semuanya untuk peningkatan mutu pendidikan tapi ada juga untuk sarana dan prasarana mulai dari peningkatan infrastruktur sekolah hingga gaji tenaga pendidikan. Jika bicara secara utuh untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, anggaran tersebut masih kurang. Belum lagi anggaran 20 persen tersebut tidak seutuhnya ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tapi tersebar dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Menurutnya  di  tahun  2020,  pemerintah  provinsi  Kaltim  telah  melakukan  kewajiban  dengan  menyiapkan  20  persen anggaran  pendidikan  dari  APBD.  Terkait  postur belanja  dalam  komposisi  20  persen  tersebut,  ia  menuturkan  bahwa pada tahun 2020 sudah terjadi pandemi Covid 19 yang berimbas pada adanya kebijakan refocusing dan hal  itu  juga terjadi pada anggaran pendidikan.
Pada  kenyataannya  tanpa  ada  kondisi  pandemi,  sebenarnya  Kalimantan  Timur  itu  masih  kekurangan.  Karena  pada faktanya hingga saat ini masih ada sekitar 7 SMA dan SMK yang belum memiliki gedung tetap padahal negeri.
Masalahnya yakni Dinas pendidikan dan kebudayaan Kaltim belum memiliki skala prioritas dan kurang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Pendidikan dan Kebudayaan serta belum ada kerjasama dengan pihak ke tiga atau melibatkan swasta dalam program pendidikan.
Idealnya  anggaran  20  persen  tersebut  bisa  menjangkau  kebutuhan  peningkatan  mutu,  sarana  dan  prasarana  serta infrastruktur  penunjang  kemudian  untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  termasuk  meningkatkan  kualitas  guru dan  tenaga  pendidikan.  Namun  demikian  tujuannya  tetap  pada  kebijakan  Dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  untuk memprioritaskan  dan  berkaitan  erat  dengan  proses  di  lapangan.  Tapi  jika  melihat  komposisinya  lebih  besar  kepada belanja modal juga merupakan kekeliruan dalam manajemen pendidikan.
Idealnya kan kita  fokus pada kebutuhan  sarana dan prasaran, peningkatan kualitas pendidikan. Kan  banyak  sekolah yang numpang tidak ada bangunan tapi belum diprioritaskan sementara ada sekolah lain yang secara infrastruktur sudah memadai tapi justru dana alokasi khususnya dilarikan disitu.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR Kalimantan Timur menjelaskan bahwa solusi agar sektor pendidikan dapat menjadi lebih  baik  diantaranya  harus  berani  menentukan  skala  prioritas,  menyusun  skema  pembiayaan  diluar  postur  APBD, berkoordinasi  dengan  Kementerian  Riset,  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  mendapatkan  Dana  Alokasi  Khusus. Terkait dengan kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus untuk teknis penggunaan anggaran 20%, Salehuddin mengatakan bahwa regulasi itu sangat penting.
Tapi setahu saya karena dalam proses penyelenggaraan pendidikan di masing-masing kabupaten dan kota itukan sudah ada semua, di provinsi kalau memang regulasinya itu memang secara bertahap dengan kekuatan hukum yang mengikat
untuk  menentukan  skala  prioritas,  kenapa  tidak,  apa  yang  menjadi  keinginan  Gubernur  untuk  mewujudkan  Kaltim berdaulat dan betul-betul terlaksana, saya pikir ya tahapannya harus jelas.

## 3.2. Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Menggunakan Model CIPP
Berdasarkan paparan data hasil penelitian berikut ini adalah evaluasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dengan menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP).

## 3.2.1. Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Context
Pengalokasian  anggaran  20%  diharapkan  mampu  meningkatkan  mutu  pendidikan  sebagaimana  tujuan  pendidikan nasional, selain upaya tersebut diatas ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi, diantaranya; pertama dalam hal pembagian  komposisi  anggaran  pada  dinas  pendidikan  lebih  besar  dialokasikan  pada  belanja  langsung  atau  modal dibandingkan dengan belanja tidak langsung atau jasa, hal tersebut disebabkan adanya sistem pembagian yang ada di dinas Masalah Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sekolah SMA dan SMK di Kutai  Kartanegara.  Dalam kondisi  ini  maka program  yang paling  mudah dicapai  saja  yang disusun dalam RAPD dengan  asumsi  anggaran  yang  diterima  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  harus  mencari  solusi  untuk menentukan prioritas kegiatan atau mencari talangan sementara dari pihak lain.

## 3.2.2. Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Input
Efektivitas  input  berkaitan  dengan  kebijakan  alokasi  anggaran  di  Kutai  Kartanegara  menghasilkan  data  kualitatif sehingga dianalisis secara kualitatif, efektivitas masukkan merupakan suatu yang dipersyaratkan dan orientasi utama evaluasi  masukkan  dapat  mengemukakan  suatu  program  atau  kebijakan  yang  akan  dicapai  atau  diinginkan,  seperti Kemukakan di atas, fokus penelitian ini yaitu pada implementasi anggaran 20%, proses atau penggunaan anggaran 20% dan hasil yang dicapai dari anggaran 20%. Analisis masukan Menggunakan studi dokumen, wawancara, observasi dan Inventory checklist
Pengalokasian anggaran 20% berdasarkan undang-undang dasar 1945 Amandemen Keempat pasal 31 ayat 4 , negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan Dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional  dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 49   ayat 1,  dana pendidikan   selain gaji  pendidik dan biaya pendidikan kedinasan Dialokasikan minimal 20%  dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah .
Selanjutnya  anggaran  20%  tersebut  setelah  dibagi  dari  komponen  belanja  langsung/  modal  Sebesar  1,8  triliun  dan komponen  belanja tidak  langsung/jasa sebesar 300  miliar.  dari anggaran 300  miliar sebagian Item salah  satunya di alokasikan  ke  sekolah-sekolah  yaitu  SMK  dan  SMA  melalui  mekanisme  bantuan  Operasional  daerah  (BOSDA). Bantuan Operasional daerah dianggarkan melalui pengusulan dari sekolah-sekolah SMA dan SMK berdasarkan jumlah peserta didik.  SMA mendapatkan Sebesar Rp. 900.000 per siswa dan SMK mendapatkan sebesar Rp. 1 .100.000 per siswa, yang berhak menerima dana bosda dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah kejuruan negeri di bawah Kementerian Agama  kemudian  sekolah/madrasah  swasta  yang  terdaftar  pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang ditandai dengan nomor pokok sekolah nasional.
Hasil penelusuran data berdasarkan mekanisme penyaluran anggaran 20% meliputi beberapa tahap pertama pendataan kegiatan/Kebutuhan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, kedua perhitungan dan Penetapan jumlah alokasi anggaran 20%.

## 3.2.3. Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Process
Implementasi kebijakan alokasi  anggaran 20% untuk sektor pendidikan  merupakan penjabaran dan  perwujudan dari amanah undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui APBD tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 triliun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam pelaksanaannya harus secara tepat, efektif dan efisien. Tujuan kebijakan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap satuan pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah, Program peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur, Peruntukannya sesuai rencana anggaran belanja dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.  Evaluasi proses adalah evaluasi terhadap Proses kebijakan yang tengah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun pada awal tahun anggaran.

## 3.2.4. Evaluasi dalam Komponen Product
Evaluasi produk atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan tujuan dari program atau kebijakan yang di dirancang oleh dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan alokasi anggaran 20%. Ruang lingkup evaluasi pada tahap ini/hasil meliputi: analisis dokumen dan keberhasilan kebijakan.
Berdasarkan  analisis  model  CIPP  diketahui  bahwa  model  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  keputusan-keputusan tentang  keberlangsungan  alokasi  anggaran  untuk  sektor  pendidikan.  Keputusan  yang  berkaitan  dengan  pemangku kebijakan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur serta Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun komposisi belanja langsung dan tidak langsung Dinas Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar diagram berikut:
Gambar 1. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan  evaluasi  model  CIPP,  dievaluasi  pengaruh  keputusan-keputusan  manajemen  yang  berkaitan  dengan alokasi  anggaran  20%.  Proses  utama  pengevaluasian  dengan  tujuan  pengungkapan  informasi  yang  dibutuhkan, pengumpulan  data,  dan  pengembangan  infromasi  terhadap  hal-hal  penting.  Berdasarkan  pengevaluasian,  keputusan dapat  dirumuskan  menjadi  2  yaitu:  keputusan  tentang  perencana,  keputusan  tentang  prosedur,  keputusan  tentang pengimplementasian dan keputusan tentang tindak lanjut.
Sesuai dengan keputusan yang ambil diklasifikasikan empat komponen pengevaluasian. Komponen tersebut adalah (1) Context (2) Input, (3) Process , (4) Product. Evaluasi Context dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang cermat tentang jumlah alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini berdasarkan UUD 1945, UU nomor 20 tahun 2003 dan UU nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan  hal  itu, maka dapat ditetapkan serangkaian tujuan termasuk di dalamnya tujuan pelaksanaan evaluasi.
Evaluasi  tentang Input atau  masukan  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  informasi  bagaimana  pengembangan sumber-sumber pembelajaran yang relevan dengan tujuan-tujuan program yang ditetapkan.  Evaluasi tentang process dimaksudkan  untuk  mengembangkan  pengawasan  dan  pengelolaan  program  pembelajaran  sebagai  hasil pengimplementasian  anggaran  pada  sektor  pendidikan.  Evaluasi product dimaksudkan  untuk  menetapkan  apakah pengalokasian anggaran 20% tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sehingga berdampak pada kualitas dan peningkatan mutu pendidikan.

## 3.3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan
Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dukungan anggaran yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  provinsi  Kalimantan  Timur.  Peningkatan  mutu pendidikan  hanya  akan  terjadi  secara  efektif  bilamana  dikelola  melalui  manajemen  yang  tepat,  artinya  bahwa mengkalkulasikan  semua  program  dengan  anggaran  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  agar  langkah  antisipasi kemungkinan-kemungkinan  yang  prioritas  karena  semua  harus  dilaksanakan  khususnya  peningkatan  mutu  secara keseluruhan terutama sinkronisasi pembiayaan dengan prioritas program serta target yang ingin dicapai. Namun pada pelaksanaan alokasi anggaran pada tahun 2020 tersebut memiliki kendala. Adapun kendala tersebut yakni terbatasnya item kegiatan terutama adanya kebijakan  yang  mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah  yang harus  berdasarkan  jumlah  peserta  didik.  Hal  tersebut  menyebabkan  terhambat  dan  terlambatnya  pembangunan  dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.
Berdasarkan hasil olah data dari evaluasi pada kebijakan alokasi anggaran pada peningkatan mutu pendidikan SMAN dan SMKN di kabupaten  Kutai  Kartanegara dilakukan  menggunakan wawancara  langsung untuk mendapatkan data mengenai evaluasi alokasi  anggaran tahun 2020. Model evaluasi  yang digunakan  model CIPP dimana  membedakan adanya  4  tahapan  proses  evaluasi  program  yaitu,  tahap  Konteks  kebijakan,  tahapan  perencanaan,  proses,  dan  tahap hasil.

## Gambar 2. Evaluasi Program dalam Komponen Context
Keterangan: P1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran P2 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur P3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA P4 : Dokumen PDEPP P5 : Pengembangan Nilai Budaya P6 : Pendidikan Luar Biasa P7 : Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan P8 : Manajemen Pelayanan Pendidikan P9 : Peningkatan Pendidikan Dan Pengembangan SDM P10 : Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan P11 : Pendidikan SMA P12 : Pendidikan SMK P13 : Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan P14 : Pengembangan Sekolah Kejuruan P15 : Pendidikan Jarak Jauh (DLS)
Pada tahap konteks yang menjadi rujukan ialah UUD 1945 amandemen IV, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  serta  UU  nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah.    Pemerintah  provinsi  Kalimantan Timur melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan timur mengalokasikan anggaran belanja langsung dengan total sebesar Rp1.086.199.625.680,00 pada tahun anggaran 2020, anggaran tersebut berdasarkan nota kesepahaman dan kesepakatan  antara  pemerintah  provinsi  dengan  DPRD  Kalimantan  Timur.  Komponen  belanja  langsung  merupakan anggaran yang tersedia untuk dibelanjakan oleh dinas Pendidikan dan dialokasikan untuk program yang telah disusun.
Pada  komposisi  anggaran  belanja  langsung  yang  dianggarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  kebudayaan  provinsi Kalimantan Timur tertera bahwa setiap item kegiatan yang dilaksanakan masih terdapat item belanja tidak langsung atau belanja pegawai.
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 3.516.000.000 155.100.000 3.360.900 9.353.069.700 406.750.000 8.946.319.700 6.000.000.000 132.000.000
5.868.000.000
Keterangan: P1 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi P2 : Belanja Pegawai P3 : Belanja Barang Dan Jasa P4 : Pengembangan Mutu & Kualitas Program PPPTK P5 : Belanja Pegawai P6 : Belanja Barang Dan Jasa P7 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi P8 : Belanja Pegawai P9 : Belanja Barang Dan Jasa
Program  peningkatan  mutu  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kecukupan  jumlah pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  kemampuan  akademik,  kemampuan  melaksanakan  administrasi,  pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan Pendidikan Peningkatan pemerataan dan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  nonformal,  dilakukan  melalui  beberapa kegiatan berikut:
1) Pengembangan sistem perencanaan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan
2) Pengembangan  sistem  dan  mekanisme  rekrutmen  dan  penempatan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender
3) Peningkatan jumlah pendidik di wilayah/daerah yang kekurangan, seperti pengaturan mekanisme penempatan dan  redistribusi  guru,  penambahan  guru  baru,  perubahan  status  pendidik  dari  satu  jenjang  ke  jenjang  lain, integrasi guru/tutor mata pelajaran sejenis, pola insentif guru di daerah terpencil, memberikan bantuan bagi guru tidak tetap (GTT) swasta, pengawas/penilik/pamong belajar, dan guru daerah terpencil
4) Perluasan jurusan LPTK pada bidang yang masih kekurangan seperti guru MIPA, Bahasa Inggris dan teknologi kejuruan
5) Perluasan program akta bagi lulusan sarjana non-kependidikan
6) Penambahan jumlah tenaga kependidikan secara proporsional, seperti pengawas sekolah, penilik, pegawai tata- usaha, laboran, pustakawan, pengembang sumber belajar, operator komputer, melalui penambahan tenaga baru, penempatan tenaga non-kependidikan menjadi tenaga kependidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lain
7) Pemberian disinsentif pada pendidik yang melanggar etika profesi.
Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah rasio peserta didik per pendidik dan tenaga kependidikan relatif merata pada setiap kabupaten/kota, dan akan diupayakan tercapainya standar nasional. Sementara itu, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan pengangkatan pengawas yang tepat sasaran.
Gambar 4. Program Evaluasi Process
Keterangan: P1 : Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan
P2 : Belanja Pegawai
P3 : Belanja Barang Dan Jasa
P4 : Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar Dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Isu Pendidikan
P5 : Belanja Pegawai
P6 : Belanja Barang Dan Jasa
P7 : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 2.139.976.000 219.000.000 1.920.976.000 2.830.000.000 230.000.000 2.600.000.000 550.000.000 87.000.000 462.500.000 1.749.830.000 91.100.000 1.658.730.000 974.600.000 50.000.000 924.600.000 5.958.422.007 265.000.000 5.693.422.007
P8 : Belanja Pegawai P9 : Belanja Barang Dan Jasa P10  : Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah P11  : Belanja Pegawai P12  : Belanja Barang Dan Jasa P13  : Penerimaan Peserta Didik Baru P14  : Belanja Pegawai P15  : Belanja Barang Dan Jasa P16  : Sosialisasi Dan Promosi Pendidikan P17  : Belanja Pegawai P18  : Belanja Barang Dan Jasa
Pada  proses  melaksanakan  program  manajemen  pelayanan  pendidikan,  dinas  Pendidikan  dan  kebudayaan  provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas  lembaga dan unit  Pendidikan,  mengembangkan  mekanisme  tata  Kelola,  meningkatkan  koordinasi  antar  tingkat  pemerintahan, mengembangkan  kebijakan,  melakukan  advokasi  dan  sosialisasi  kebijakan  pembangunan  Pendidikan,  serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalimantan Timur.
Penjaminan mutu pendidik dilakukan melalui pengembangan sistem rekrutmen yang lebih transparan, akuntabel, dan komprehensif sehingga dapat diperoleh tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, berbakat, berminat dan  profesional.  Program  peningkatan  mutu,  relevansi,  dan  daya  saing  akan  dilaksanakan  dalam  kegiatan-kegiatan berikut:
1) Penyusunan rencana pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2) Pengembangan  sistem  dan  pelaksanaan  penilaian  kinerja,  kesejahteraan,  penghargaan,  dan  perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan
3) Penyelenggaraan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
4) Pengembangan dan pembinaan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan
5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemetaan  kompetensi  secara  periodik,  pendidikan  berkelanjutan  untuk  mencapai  standar  kompetensi  yang ditunjukkan oleh hasil uji kompetensi, penghitungan angka kredit sebagai tenaga fungsional
6) Peningkatan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  menuju  patok-duga  (benchmark)  regional  dan internasional
7) Pengembangan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan
8) Pemanfaatan hasil akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal
9) Pengembangan  kemitraan  dengan  LPTK  dan  instansi/organisasi  terkait  dengan  pendidikan  prajabatan  ( pre- service ) dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan ( in-service training ) bagi pendidik dan tenaga kependidikan
10) Pemanfaatan  TIK  dalam  pendidikan  untuk  peningkatan  kompetensi  guru  dan  pamong  belajar  dalam pembelajaran
11) Pengembangan  kapasitas  sumberdaya  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  PPPG,  LPMP,  BP-PLSP  dan BPKB serta SKB.
Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Pendidikan.

## 4. Kesimpulan
Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 APBD Provinsi Kalimantan  Timur  sebesar  Rp  2,29  Triliun.  Pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur  melalui  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 2,1 Triliun. Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan 2 komposisi belanja, yakni Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun  belanja  langsung  merupakan komposisi  belanja  yang dianggarkan untuk penyelenggaraan  pendidikan. Pada tahun  2020,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  15  item  kegiatan  belanja langsung, dari 15 item tersebut terdapat anggaran yang dialokasikan untuk SMA dan SMK. Masing- masing sekolah
untuk mendapatkan anggaran itu mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jumlah peserta didik, untuk  SMA  mendapatkan  Rp  900.000  per  peserta  didik  dalam  1  tahun  sementara  untuk  SMK  mendapatkan  Rp 1.100.000 per peserta didik.
Berdasarkan  evaluasi  model  CIPP,  dievaluasi  pengaruh  keputusan-keputusan  manajemen  yang  berkaitan  dengan alokasi  anggaran  20%.  Proses  utama  pengevaluasian  dengan  tujuan  pengungkapan  informasi  yang  dibutuhkan, pengumpulan  data,  dan  pengembangan  infromasi  terhadap  hal-hal  penting.  Berdasarkan  pengevaluasian,  keputusan dapat  dirumuskan  menjadi  2  yaitu:  keputusan  tentang  perencanaan,  keputusan  tentang  prosedur,  keputusan  tentang pengimplementasian  dan  keputusan  tentang  tindak  lanjut.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  kebijakan alokasi  anggaran  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  terbatasnya  item  kegiatan  terutama  adanya kebijakan yang mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah yang harus berdasarkan jumlah peserta didik. Hal tersebut menyebabkan terhambat dan terlambatnya pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

## References
Amon, L., Cahaya, W., & Tresia, Y. (2021). Implementasi Performance-Based Budgeting pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia: Kajian Literatur. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan , 9 (1), 118–131. https://doi.org/https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.172
Azainil, A., Apriliani, N. U., & Suandie, S. (2018). Policy Evaluation Total Quality Management (TQM) School Applying International Organization for Standardization (ISO) in the City of Samarinda. Journal of Educational Review and Research , 1 (1), 25–37. https://doi.org/10.26737/jerr.v1i1.506
Baia, O. G. (2020). Proposal of public policy regarding the integration of financial education classes in Romania. Technium Soc. Sci. J. , 3 , 7.
Hayat, A. (2018). Reformasi Pendidikan Non Formal Untuk Mengurangi Pengangguran di Era Otonomi Daerah; Perspektif Governance. Prosiding Universitas Wiraraja .
Huang, A. R., & Revina, S. (2020). The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia : Institutional and Social Dysfunctions. RESE: Research on Improving Systems of Eduction .
Kadarmanta, A., & Mahmudin Yasin, N. F. (2021). Developing and improving Competences of Educators/Teaching Staffs of Indonesian National Police School (Sekolah Polisi Negara/Spn). Psychology and Education Journal , 58 (2), 120–125. https://doi.org/https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.1061
Komariya, L., Amon, L., Wardhana, A., Priyandono, L., Poernomo, S. A., Januar, S., Harliansyah, H., Satriawarman, T., Bustami, M. R., Heriman, H., Firmansyah, F., Pratama, P. A., Sumantri, W. H., Rianti, R., Rusdawati, R., Yusniar, Y., Sripeni, S., Ping, T., Rohana, R., … Monica, M. V. (2021). Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan Abad 21 . Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) , 7 (1).
Rus, M., Sandu, M., & Tasente, T. (2020). Introduction to the analysis of public policies. Technium Soc. Sci. J. , 3 , 3.
Setiawan, A., Hanim, Z., Komariyah, L., & Salim, N. A. (2020). Empowerment Management Of High School Teachers In Kutai Kartanegara. International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) . http://www.ijlrhss.com/vol3-iss12.html
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi) . Bandung: Alfabeta Cv.
Ulum, I. (2015). Intellectual capital disclosure: Suatu analisis dengan four way numerical coding system. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 19 (1), 39–50.
Undang-Undang RI. (2003). Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
Wahab, A., Zulmaulida, R., Saputra, E., Sari, D. D., Maghfuroh, L., Suseni, K. A., Fazilla, S., Akmal, N., Lorensius,
L., & Teuku Sanwil. (2022). Pengantar Pendidikan untuk Perguruan Tinggi . Yayasan Penerbit Muhammad
Zaini.
Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Warman, W., Nurlaili, N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., & Fatcholis, F. (2022). Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan . Jejak Pustaka.