INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1947-1960 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju
Darmiati Tulak 1 ✉ , Mulyati Pawennei 2 , Andika Prawira Buana 3
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : amidarmi28@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra peuntutan pada perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju serta factor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan  terhadap tindak pidana umum yang terjadi diwilayah kerja Kejaksaan Negeri Mamuju. Penelitian init ermasuk penelitian Yuridis- empiris yang yang bersifat deskriptis analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Kejaksaan Negeri Mamuju. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan bahan hukum berupa kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Kejaksaan. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  studi  kepustaka. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif,  kemudian  hasil penelitian disimpulkan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk tindak pidana umum sudah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan  dari proses awal sampai akhir pra penuntutan, sedangkan kendala yang dialami masih adanya kendala soal penafsiran penyidik yang berbedah dengan maksud petunjuk yang  diberikan kepada penyidik saat pelimpahan berkas perkara yang perlu  dilengkapi oleh  penyidik  sehingga  memperlambat proses  hukum  tindak  pidana  umum yang sedang berproses.
Kata Kunci : Pra Penuntutan; Tindak Pidana Umum; Jaksa Penuntut Umum.
Abstract
This research aims to find out how the implementation of pre-prosecution in cases of general crimes committed by the  Public  Prosecutor  at  the  Mamuju  State  Prosecutor's Office  and the  factors  that become obstacles experienced by public prosecutors in carrying out pre-prosecution of general crimes that occur in the work area of the Mamuju State Prosecutor's Office. This research includes juridical- empirical research which is descriptive analysis in nature. The type of data used in this research is primary and secondary data. The author uses primary data obtained directly from the Mamuju District Attorney. Meanwhile, the author's secondary data uses legal materials in the form of the Criminal Procedure Code, and the Attorney General's Law. Data collection techniques used in this study were interviews  and  literature  studies.  Data  analysis  techniques  in  this  study  used  qualitative  analysis techniques, then the results of the research were concluded using descriptive methods. The research results obtained indicate that the pre-prosecution process carried out by the public prosecutor for general crimes is in accordance with the Criminal Procedure Code and from the beginning to the end of  the  pre-prosecution  process,  while  the  obstacles  experienced  are  still  problems  with  the interpretation of investigators who differ from the purpose of instructions given to investigators when handing over case files that need to be completed by investigators so as to slow down the legal process of general criminal acts that are currently in progress.
Keywords: Pre Prosecution, General Crime, Public Prosecutor

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  suatu  sistem,  sebagai  sebuah  sistem  tentunya  hukum  memiliki beberapa  elemen,  dimana  elemen  tersebut  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya, dimana  masing-masing  elemen  tersebut  mempunyai  mekanisme  sendiri  dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk menciptakan satu sistem hukum itu sendiri. Misalnya  pada  pada  hukum  pidana,  proses  pengaturan  penyelesaiannya  diatur  oleh negara sebagai bagian dari hukum publik dimana sistem hukum pidana indonesia harus diselesaikan  dengan  menggunakan  aturan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidanan Indonesia  yang merupakan panduan  dalam  menjalankan  sistem  hukum  peradilan  hukum  pidanan  di  indonesia. Dimana dalam uu tersebut sudah diatur secra rinci dan sistematis mengenai pejabat atau lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  sistem  peradilan  diruang  lingkub  hukum pidana. Dalam sistem peradilan hukum pidanan indonesia ada 4 (empat) komponen yaitu Polisi,  Kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Dimana  masing-masing lembaga  tersebut  mempunyai  tugas  dan  keweangannya  masing-masing  yaitu  Polisi sebagai Penyidik, Kejaksaan  sebagai Penuntut umum, Pengadilan bertugas smengadili dan memutus perkara dan lembaga pemasyarakatan bertindak melakkukan pembinaan kepada masyarakat yang diputusakan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.
Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakuan tugas penuntutan. Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  diberi  mandat  untuk melaksanakan  kekuasan  negara  dalam  bidang  penuntutan  yang  dilaksanakan  oleh Penuntut Umum. Dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana,
maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Kejaksaan memegang  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia,  karena  posisinya sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Peran  kejaksaan  di  antaranya menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum  atau  masyarakat, penegakan  hak  asasi  manusia  serta  pemberantasan  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme. Secara  khusus,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambteenar).  Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai Jaksa  Pengacara  Negara.  Untuk  tugas  dan  wewenang,  semuanya  disesuaikan  dengan undang-undang yang berlaku.
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia memiliki  beberapa  tugas,  yaitu  melakukan  pra  penuntutan,  pemeriksaan  tambahan, penuntutan,  pelaksanaan  terhadap  hakim  serta  putusan  pengadilan.  Tugas  lain  dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung Mappaselleng, N. F. (2022). Sejak berlakunya  KUHAP  (Kitab  UndangUndang  Hukum  Acara  Pidana)  maka  hubungan  sub sistem  peradilan  pidana  yakni  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  berlaku kompartemenisasi.  Kompertamenisasi  bersumber  adanya  pemisahan  kekuasaan  dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan adanya kompertamisasi terjadi deferensiasi fungsional, sehingga masing-masing lembaga  penegakan  hukum  mempunyai  tugasnya  dan  tangungjawab  masing-masing dalam  penegakan  hukum.  Kewenangan    penyidikan    semua    tindak  pidana  sebelum berakhirnya HIR adalah  jaksa, sedangkan  kepolisian  bertindak sebagai pembantu jaksa. Penyidikan  berada  penuh  dibawah  kewenangan  dan  kekuasaan  kejaksaan,  sehingga dalam  tubuh kejaksaan  ada  dinas  yang disebut Dinas Reserse Pusat yang dikepalai oleh seorang polisi.  demikian pula dengan posisi kejaksaan agung berada satu atap dengan Mahkamah Agung. Hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem tentunya hukum memiliki  beberapa  elemen,  dimana  elemen  tersebut  saling  terkait  satu  dengan  yang lainnya, dimana masing-masing elemen tersebut mempunyai mekanisme sendiri dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk menciptakan satu sistem hukum itu sendiri. Misalnya  pada  pada  hukum  pidana,  proses  pengaturan  penyelesaiannya  diatur  oleh negara sebagai bagian dari hukum publik dimana sistem hukum pidana indonesia harus diselesaikan  dengan  menggunakan  aturan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidanan Indonesia yang merupakan panduan  dalam  menjalankan  sistem  hukum  peradilan  hukum  pidanan  di  indonesia. Dimana dalam uu tersebut sudah diatur secra rinci dan sistematis mengenai pejabat atau
lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  sistem  peradilan  diruang  lingkub  hukum pidana. Dalam sistem peradilan hukum pidanan indonesia ada 4 (empat) komponen yaitu Polisi,  Kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Dimana  masing-masing lembaga  tersebut  mempunyai  tugas  dan  keweangannya  masing-masing  yaitu  Polisi sebagai Penyidik, Kejaksaan  sebagai Penuntut umum, Pengadilan bertugas smengadili dan memutus perkara dan lembaga pemasyarakatan bertindak melakkukan pembinaan kepada  masyarakat  yang  diputusakan  oleh  pengadilan  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakuan  tugas  penuntutan. Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  diberi  mandat  untuk melaksanakan  kekuasan  negara  dalam  bidang  penuntutan  yang  dilaksanakan  oleh Penuntut Umum. Dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Kejaksaan memegang  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia,  karena  posisinya sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Peran  kejaksaan  di  antaranya menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum  atau  masyarakat, penegakan  hak  asasi  manusia  serta  pemberantasan  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme. Secara  khusus,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambteenar).  Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai Jaksa  Pengacara  Negara.  Untuk  tugas  dan  wewenang,  semuanya  disesuaikan  dengan undang-undang  yang  berlaku.  Tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  Republik  Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan  tambahan,  penuntutan,  pelaksanaan  terhadap  hakim  serta  putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  serta  kebijaksanaan  Jaksa  Agung.  Sejak berlakunya  KUHAP  (Kitab  UndangUndang  Hukum  Acara  Pidana)  maka  hubungan  sub sistem  peradilan  pidana  yakni  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  berlaku kompartemenisasi.  Kompertamenisasi  bersumber  adanya  pemisahan  kekuasaan  dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan adanya kompertamisasi terjadi deferensiasi  fungsional, sehingga masing-masing lembaga  penegakan  hukum  mempunyai  tugasnya  dan  tangungjawab  masing-masing dalam  penegakan  hukum.  Kewenangan    penyidikan    semua    tindak  pidana  sebelum berakhirnya HIR adalah  jaksa, sedangkan  kepolisian  bertindak sebagai pembantu jaksa. Penyidikan  berada  penuh  dibawah  kewenangan  dan  kekuasaan  kejaksaan,  sehingga dalam  tubuh kejaksaan  ada  dinas  yang disebut Dinas Reserse Pusat yang dikepalai oleh seorang polisi .  demikian pula dengan posisi kejaksaan agung berada satu atap dengan
Mahkamah Agung.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yaitu  Tipe Penelitian  empiris  dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  dilapangan  berkaitan  dengan masalah  yang  diteliti  dipandang  dari  sudut  penerapan  hukum  untuk  memperoleh gambaran  yang  terang  guna  mambahas  masalah  yang  diteliti  mengenai  proses pelaksanaan pra-penuntutan.
Jenis Dan Sumber Data Jenis Data
▪ Data  Primer,  Yaitu  sejumlah  keterangan  atau  fakta-fakta  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  pertama  melalui  penelitian  lapangan  khususnya  di  kantor Kejaksaan Negeri Mamuju dan Polres Mamuju
▪ Data  Sekunder,  yaitu  sejumlah  keterangan  atau  fakta-fakta  yang  digunakan seseorang  dan  secara  tidak  langsung  melalui  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, laporan, buku-buku, kepustakaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan  pelaksanaan  Prapenuntutan  oleh  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri Mamuju.
Sumber Data
Sumber data Primer
Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui keterangan atau data yang dipberikan oleh yang berwenang yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju dan Penyidik di Polres Mamuju Sumber data Sekunder
Sumber  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  yang  secara  langsung mendukung data primer dari peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen – dokumen  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  Prapenuntutan  tindak  pidana umum di Kejaksaan Negeri Mamuju.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  studi  lapangan dengan melalui wawancara secara  langsung di Kejaksaan Negeri Mamuju dan Polres Mamuju. studi kepustakaan, studi lapangan untuk memperoleh data primer, sedangkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
Analisa Data
Dalam  analisis  data  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  proses  seleksi,  pemfokusan, penyederhanaan,  dan  abstraksi  data  dari  fieldnote/  catatan  lapangan  yang  diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri mamuju dan penyidik di Polres mamuju dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum  pada  tahap  pra  penuntutandengan  menggunakan  tolak  ukur  permasalahan.
Reduksi data dilakukan dengan membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas- batas permasalahan, dan menulis memo. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang  mempertegas,  memperpendek,  membuat  fokus,membuang  hal-hal  yang  tidak penting,  dan  mengatur  data  sedemikianrupa  sehingga  simpulan  penelitian  dapat dilakukan. Serta dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu analisis  secara  kualitatif  dengan  menggambarkan  data  yang  ada  untuk  menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju.
Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara pidana maka diperlukan kinerja yang  optimal  dari  para penegak hukum.  Kinerja  yang optimal serta adanya koordinasi oleh penyidik dan penuntut umum dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat pra penuntutan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan  serta  kepastian  hukum.  Sebelum  dilakukannya  Prapenuntutan,  penyidikan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Penyidik dalam rangka menangani perkara tindak pidana umum. Penyidikan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dimulai saat Penyidik menggunakan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dari berbagai uraian di atas dan berdasarkan data yang diperole, maka penulis akan merinci dengan  ringkas  tentang  proses  pelaksanaan  prapenuntutan  terhadap  tindak  pidana umum di Kejaksaan Negeri Mamuju, sebagai berikut :
1. Tahap Awal Prapenuntutan
Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian  berkas  perkara  ini  maka  penuntut  umum/  peneliti  setelah  menerima penyerahan  berkas  perkara  pemeriksaan  dari  penyidik,  kemudian  mempelajari  dan melakukan  penelitian  secara  seksama  mengenai  kelengkapan  berkas  perkara.  Dalam wawancara  dengan  I  Dewa  Made  Sarwa  selaku  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum menerangkan bahwa: Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Mamuju membutuhkan waktu tujuh hari. Bahkan jika terdapat kekurangan, pengembalian berkas perkara beserta petunjuk juga dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak sampai menghabiskan waktu empat belas hari.
Berdasarkan hasil penelitian, jika menurut Penuntut Umum berkas perkara ternyata telah  lengkap  maka  pemberitahuannya  kepada  penyidik  dilakukan  dengan  tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Setelah mengetahui bahwa berkas perkara
tersebut  dinyatakan  lengkap  maka  penyidik  dan  penuntut  umum  dapat  menentukan kapan  akan  dilakukan  penyerahan  berkas  perkara  tahap  kedua.  Namun  bila  berkas perkara  belum  lengkap  maka  pemberitahuannya  kepada  penyidik  dilakukan  dengan menggunakan  formulir  model  P-18  dengan  melampirkan  surat  pengembalian  berkas perkara  itu  sendiri.  Surat  pengembalian  berkas  perkara  berisi  petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangannya  dengan  menggunakan  formulir  model  P-19.  Oleh  karena masih  terdapat  kekurangan-kekurangan,  maka  pada  kesempatan  ini  digunakan  oleh penyidik  untuk  mengkonsultasikan  kekurangan  tersebut.  Dengan  tambahan  kelak diharapkan  dapat  berjalan  lancar  dan  tentunya  agar  tidak  membutuhkan  waktu  yang lama.

## 2. Tahap Akhir Prapenuntutan
Pada  tahap  akhir  pra  penuntutan  apabila  penyidik  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut umum.  Kesulitan  tersebut  pada  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  konsensus  pada forum  penyidik  dan  penuntut  umum.  Hasil  penyidikan  tambahan  dan  berkas  perkara diserahkan kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh  penuntut umum apakah  petunjuk-petunjuk  tersebut  ternyata  belum  terpenuhi,  maka  penuntut  umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara bolak balik lebih dari dua kali antara, penyidik dan penuntut umum, maka menurut tambahan Pedoman Pelaksanaan  KUHAP  butir  5  intinya  adalah  harus  mengintensifkan  koordinasi  antar penegak Hukum. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Polri, sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus langsung  diserahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Namun  demikian  berdasarkan penelitian  penulis  di  Kejaksaan  Negeri  Mamuju,  dalam  hal  ini  penyidik  dan  penuntut umum masih mengalami kesulitan baik dalam penyidikan tambahan. Hal ini seharusnya dimungkinkan adanya konsultasi, hal itu tidak hanya terbatas pada setelah berkas perkara diserahkan  kepada  penuntut  umum  saja,  melainkan  dilakukan  pula  setelah  penyidik memberitahukan  dimulainya  penyidikan.  Selanjutnya,  Kartina  selaku  Sub  seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Mamuju yang penulis wawancarai, menyebutkan : Jika hasil  penyidikan  sudah  dianggap  lengkap  atau  penyidik  telah  menyerahkan  kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum peneliti, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas terangka dan barang bukti. Penyerahan berkas perkara tahap kedua ini berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas perkara dan berkas perkara dalam keadaan disegel. Kedua berkas perkara tersebut yang satu untuk penuntut umum dan yang satu nantinya oleh penuntut umum
akan  diserahkan  kepada  hakim  pada  saat  akan  melimpahkan  perkara  tersebut  ke Pengadilan. Seiring dengan kegiatan penerimaan berkas perkara tahap kedua ini, maka Penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum.
Menjadi  gambaran  penulis,  berdasarkan  uraian  di  atas  telah  di  jelaskan  proses penuntut  umum  dalam  pelaksanaan  prapenuntutan,  tahap  prapenuntutan  merupakan bagian yang dapat menjembatani tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, namun harus diakui bahwa masih  banyak  terdapat  kekurangan-kekurangan  hubungan  kepolisian  dan  kejaksaan dalam  pelaksanaan  tugas  masing-masing  seperti  pembahasan  sebelumnya  sehingga dapat menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem, adapun yang menjadi dampak bagi penuntut umum secara khusus adanya ketidakterpaduan dalam prapenuntutan tersebut, maka  pelaksanaan  tugas-tugas  penuntut  umum  dalam  tahap  prapenuntutan  menjadi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya  koordinasi diantara penyidik dan penuntut, kemungkinan yang paling terburuk dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum.    Berbagai  upaya  secara  optimal  dilakukan  oleh kedua  instansi  untuk  mencari  solusi  terhadap  kekurangan-kekurangan  yang  terdapat dalam KUHAP, kejaksaan secara internal telah mengeluarkan berbagai ketentuan baik itu dalam bentuk keputusan, peraturan dan surat edaran jaksa agung dan secara eksternal melakukan kesepakatan bersama dengan intansi kepolisian guna mengoptimalkan tahap prapenuntutan  tersebut  atau  memecahkan  masalah-masalah  khususnya  dalam  proses prapenuntutan agar dapat memberikan keberhasilan dalam penuntutan. Di samping itu Jaksa  Penuntut  umum  di  Kejaksaan  Negeri  Mamuju  sudah  melakukan  pekerjaan semaksimal  mungkin  di  bidangnya  apalagi  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan,  melakukan  proses  Prapenuntutan dengan sebaik mungkin dan pada akhirnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak luput dari kesalahan tergantung dari diri pribadi masing-masing untuk berubah.
Kendala  Penuntut  Umum  Dalam  Melakukan  Prapenuntutan  Terhadap  Tindak  Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju.
Berhasil  tidaknya  tugas  penuntutan  dari  jaksa  Penuntut  Umum  adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Hai ini secara teoretis hanya dapat dicapai jika jaksa telah ikut serta dalam  proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan).  Apabila ia tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan tidak akan mampu melakukan Penuntutan yang efektif. Dengan kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum ditempatkan dalam posisi lemah atau tidak berkeyakinan dalam sidang pengadilan. Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas Penyidikan Tindak Pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan  akan  berakibat  lemahnya  berkas  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan yang mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana
harus  merumuskan  ketentuan  sedemikian  rupa  sehingga  terdapat  koordinasi  dan hubungan fungsional yang erat antar dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa. Dalam melakukan proses Prapenuntutan terhadap  tindak  pidana  umum,  tentunya  tak  luput  dari  adanya  kendala  dalam  proses pelaksanaanya. Salahh satunya adalah hambatan yang timbul pada proses prapenuntutan sering terjadi pada penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dapat mengakibatkan proses prapenuntutan menjadi berlarut-larut atau memakan waktu cukup lama. Hambatan-hambatan tersebut dialami oleh penyidik dalam hal ini  sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana serta jaksa penuntut umum yang bertugas memeriksa hasil penyidikan dari penyidik guna dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Mamuju, dapat diketahui beberapa kendala yang sering ditemui oleh jaksa penuntut umu Kejaksaan Negeri Mamuju dalam menangani perkara tindak pidana umum, yakni sebagai berikut terbagi dalam dua macam faktor, yakni factor internal dan factor eksternal.
a. Faktor Internal
Kendala  internal  yaitu  kendala  yang  terdapat  dalam  lingkup  instansi  Kejaksaan Negeri Mamuju yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan Prapenuntutan terhadap tindak pidana umum. Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu:

## 1) Komunikasi antara penyidik dan penuntut umum tidak sinkron
Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Menurut Ibu Kartina selaku Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Mamuju,  hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara  keduanya,  sehingga  setiap  kali  Jaksa  Penuntut  Umum  memberikan  petunjuk guna  melengkapi  berkas  perkara,  penyidik  selalu  tidak  dapat  melaksanakan  petunjuk tersebut  dengan  baik.  Begitu  pula  sebaliknya  apabila  penyidik  sudah  berusaha  untuk melengkapi  berkas  perkara  tadi  sesuai  dengan  petunjuk  yang  telah  diberikan,  namun Jaksa  Penuntut  Umum  selalu  merasa  bahwa  berkas  perkara  tersebut  masih  kurang lengkap.  Koordinasi  antara  penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  tidak  harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  Penyidik  yang  menangani  kasus  tersebut.  Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglengkap dari BAP tersebut.
2) Penyidik tidak bisa menafsirkan arti petunjuk dari penuntut umum;
Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian  berkas  perkara  ini  maka  penuntut  umum/  peneliti  setelah  menerima penyerahan  berkas  perkara  pemeriksaan  dari  penyidik,  kemudian  mempelajari  dan
melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas perkara.
3) Terjadi  Proses  Bolak-Baliknya  Berkas  Perkara  Dari  Penyidik  Kepada  Jaksa  Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai
Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan. Pra penuntutan tidak diatur  tersendiri  dalam  satu  bab  KUHAP,  namun  menyangkut  beberapa  proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama empat belas hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum.
Mengenai berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap atau belum lengkap, sering terjadi beda pendapat antara penyidik dan penuntut umum terutama antara polisi dan jaksa, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas perkara, apalagi tentang kelengkapan tersebut tidak ada yang berwenang (termasuk pengadilan) untuk memutus apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak lengkap sehingga sering terjadi sengketa dalam hal ini. Sebenarnya, pasal 30 ayat (1) huruf E UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu, JPU dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan  penyidik.  Dalam  RUU  KUHAP,  juga  diatur tentang penyidikan tambahan bagi JPU bila berkas perkara menurut JPU belum lengkap. Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya JPU membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, disertai dengan surat dakwaan. Meskipun KUHAP menyatakan secepatnya JPU membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, namun KUHAP tidak mengatur batas waktu sampai  berapa  lama  dakwaan  harus  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri,  sehingga penanganan perkara tindak pidana seringkali memunculkan potensi penguluran waktu.
4) Terjadi  Proses  Bolak-Baliknya  Berkas  Perkara  Dari  Penyidik  Kepada  Jaksa  Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai
Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan. Pra penuntutan tidak diatur  tersendiri  dalam  satu  bab  KUHAP,  namun  menyangkut  beberapa  proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1)
dan (2) KUHAP. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama empat belas hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Mengenai berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap atau belum lengkap, sering terjadi beda pendapat antara penyidik dan penuntut umum terutama antara polisi dan jaksa, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas perkara, apalagi tentang kelengkapan tersebut tidak ada yang berwenang (termasuk pengadilan) untuk memutus apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak lengkap sehingga sering terjadi sengketa dalam hal ini. Sebenarnya, pasal 30 ayat (1) huruf E UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu, JPU dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan  penyidik.  Dalam  RUU  KUHAP,  juga  diatur tentang penyidikan tambahan bagi JPU bila berkas perkara menurut JPU belum lengkap.
5) Penyidik  Telah  Melampaui  Batas  Waktu  Dalam  Menyelesaikan  BAP  Yang  Kurang Lengkap
Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam  menyelesaikan  BAP  yang  kuranglengkap  sesuai  dengan  petunjuk  yang  telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
6) BAP  Yang  Telah  Diberi  Petunjuk  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Tidak  Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik.
Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut.
7) Locus Delictie Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat
Locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  kerancuan  bagi  penyidik  dan  Jaksa  Penuntut Umum dalam menentukan locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
8) BAP  Yang  Dikembalikan  Untuk  Dilengkapi  Oleh  Penyidik  Tidak  Dikembalikan  Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum.
BAP  yang  telah  dikembalikan  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi  dengan  disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut. Thalib, H., & Yunus, A. (2020) .

## b. Faktor eksternal
Kendala  eksternal  yaitu  kendala  yang  terdapat  di  luar  instansi  Kejaksaan  Negeri Mamuju yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan Pra Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.  Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu:
1) Aturan yang tidak mengikuti perkembangan atau tidak efektif
Banyaknya  berkas  perkara  yang  menggantung  pada  tahapan  prapenuntutan, menurut penulis juga disebabkan ketidakjelasan pada pengaturan prapenuntutan yang ada di KUHAP. Salah satu dari ketidak jelasan pengaturan prapenuntutan yang ada dalam KUHAP adalah tidak ada pengaturan batasan bolak-baliknya perkara antara penyidik dan penuntut  umum.  Ketidakjelasan  pengaturan  ini  menurut  bapak  I  Dewa  Made  Sarwa, berdampak pada berlarutlarutnya proses penyidikan dan tentunya berpotensi melanggar hak tersangka untuk segera diadili sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang dianut oleh KUHAP.  Prinsip  peradilan  cepat  ini  merupakan  bagian  dari  perlindungan  Hak  Asasi Manusia akan kepastian hukum bagi tersangka maupun korban. Tersangka seharusnya mendapatkan suatu kepastian kapan perkaranya akan segera disidangkan (undue delay), begitu pula dengan korban yang membutuhkan suatu kepastian akan kejelasan tindak pidana  yang  dialaminya.  Kekosongan  norma  inilah  yang  secara  yuridis  formal menimbulkan  banyaknya  berkas  perkara  yang  menggantung  di  tahap  prapenuntutan. Pada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  juga  pada  kenyataannya  masih  terdapat  banyak  hambatan  dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut :
a) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
b) Hanya  terhadap  perkara-perkara  yang  sulit  pembuktiannya  dan  atau  dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara.
c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.
2) Saksi yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan
Menurut  Kartina,  Saksi  yang  terkadang  diperiksa  oleh  penyidik  memberikan keterangan yang tidak jelas. Biasanya saksi pada saat penyidikan memberikan keterangan A tapi pada saat dipersidangan saksi malah memberikan keterangan B, dalam hal ini jaksa terkadang bingung dalam menarik keterangan.
3) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Prapenuntutan.
Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegak  hukum  akan  berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan  mencapai  tujuan.  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Mamuju  dalam
melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala di atas. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara, tindak pidana umum yang ditangani sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut.  Upaya yang  dilakukan  oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut kiranya dapat berguna untuk penaganan perkara tindak pidana agar lebih cepat dan maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  penulis  menarik kesimpulan, sebagai berikut : 1). Proses Pra Penuntutan tindak pidana umum  di Kejaksaan Negeri  Mamuju  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  jika  dilihat  dari  hasil wawancara oleh penulis yang kemudian jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  maka  proses  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sudah sesuai dengan prosedur dimulai dari proses awal pra penuntutan hingga proses akhir pra penuntutan. 2). Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Mamuju dalam melakukan proses Pra penuntutan masih mengalami kendala baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, walaupun dalam penanganannya masih bisa diatasi tapi tetap saja kendala yang dihadapi  dapat  menghalangi  ataupun  memperlambat  proses  pra  penuntutan  tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum terus melakukan evaluasi bersama penyidik guna mengoptimalkan kinerja untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hambali, A. R. (2020a). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak  Di  Kota  Makassar.  Journal  of  Lex  Philosophy  (JLP),  1(2),  270 – 281. https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36/30
Hambali,  A.  R.  (2020b).  Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice
Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana.  Kalabbirang  Law  Journal,  2  (1),  69 – 77. https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36/30
Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  Oleh  Suami  Terhadap  Istri.  Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2(1). http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/352/114
Jabbar, J., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan  Anggaran  Sosialisasi  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 48 – 62.
http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/294/327
Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(9), 1506 – 1521.
https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1084/1229
Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 557 – 568.
http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402
Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(2), 195 – 207. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/100/116
Rayahu,  I.  A.,  Rahman,  S.,  &  Qamar,  N.  (2022).  Eksistensi  Restorative  Justice  Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(4),  599 – 616.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/822/878
Ridha,  A.,  Rahman,  S.,  &  Arsyad,  N.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Anggota  TNI:  Studi  Kasus  Pengadilan  Militer Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(8),  1294 – 1306.  http://www.pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1006/1147
Sahar, R. G., Thalib, H., & Bima, M. R. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), 1009 – 1019.
http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/880/945
Setyaningrum,  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Analisis  Upaya  Perlindungan  dan  Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan  Perempuan.  JURNAL  MUQODDIMAH :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Hummaniora, 3(1), 9. https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19
Satria, A. Y., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 42 – 56.
http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/24/24