## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3914/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir
Devinda Shabyla Maharani Putri Kurniawan, Arsin Lukman

## Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 29 September 2022 Publish 18 November 2022 Notaries  are  public  officials  who  have  the  authority  to  make  an  authentic  deed  for interested parties or  the  community, in  which the  authentic  deed  implies  to  be strong evidence. With that, if there are parties who feel that they have been harmed, they can hold  the  Notary  responsible  for  making  the  deed.  With  that,  the  formulation  of  the problem is about what is the responsibility of the Notary for the deed which is declared null and void and how is the Notary's responsibility for the deed which is declared null and  void  at  the  end  of  his  term  of  office.  This  study  uses  a  research  method  with  a normative juridical legal research type with an explanatory research nature, the data used here are secondary data, the data analyzed is qualitatively which produces descriptive data, and uses deductive conclusions.
Keywords:
Notaris Tanggung jawab Notaris
Akta autentik Batal demi hukum Masa jabatannya berakhir Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 29 September 2022 Publish 18 November 2022 Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik untuk para pihak yang  berkepntingan atau masayarakat, yang mana akta autentik tersebut merupakan alat bukti yang kuat.  Dengan itu, jika ada pihak yang merasa telah dirugikan makai a dapat meminta pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut.  Dengan  itu  yang  menjadi  rumusan  masalah  ada  bagaimana  tanggung  jawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum da bagaimana tanggung jawab Notaris  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  pada  saat  masa  jabatannya berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris , data yang digunakan adalah data sekunder, data yang dianalisis adalah secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, serta menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Devinda Shabyla Kurniawan Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: devindasmpk@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Munculnya keberadaan lembaga notaris di negara kita, selain untuk mewujudkan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota  masyarakat,  juga  untuk  melayani  masyarakat  yang membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan hukum.
Alat bukti tertulis yang dimaksud disini adalah akta autentik yang mempunyai pembukitan yang  sempurna  yang  mana  menurut  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (“ KUHPer ”) akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini, dapat dimengerti bahwa, akta-akta yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hanya dapat dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan atas akta autentik tersebut.
Hal ini dikarenakan, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ UUJN” )  Pasal  1  angka  1  bahwa,  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  suatu  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini.”  Dengan  ini,  diektahui  bahwa  Notaris  diberikan  tugas  untuk  memberikan  suatu
perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  terkait  semua  pengesahan  dari  setiap  perbuatan  yang diperbuat oleh masyarakat.
Setiap  Notaris  mempunyai  tanggung  jawab  yang  mulai  terikat  pada  saat  Notaris  telah mengucapkan sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris, yang mana tanggung jawab tersebut lahir dengan adanya suatu kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan kepadanya secara sah.
Dalam hal Notaris membuat akta autentik yang  merupakan salah satu tugas dan kewajiban seorang  Notaris  yang  telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undnag-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notarsi  (“ UUJNP ”), Pasal 15 ayat (1) bahwa, kewenangan notaris adalah untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-  undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dikarenakan Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya, maka dengan itu, Notaris  selalu  dituntut  untuk  teliti  dan  berhati-hati  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  65  UUJN  dan  Pasal  3  Kode  Etik  Jabatan  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI).  Apabila  seorang  notaris  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  membuat akta maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya. Sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuat oleh notaris tersebut telah di atur dalam Pasal 1869 KUHPer bahwa jika  pihak  yang  membuat  akta  tidak  berwenang  atau  akta  tersebut  mengandung  cacat  dalam bentuknya atau tidak cakapnya pejabat umum yang membuat akta maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.
Dengan  itu,  akta  yang  dibuat  Notaris  tersebut  harus  mengandung  syarat-syarat  yang diperlukan agar tercapai menjadi sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal  1320  KUHPer  tentang  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan  kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab  yang  halal.  Akta  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  ada  kalanya  terdapat  kesalahan  atau kecalalaian (cacat), dimana cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non-existent .
Berdasarkan  pejabaran  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  junal  ini  akan membahas  mengenai,  bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal demi hukum dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum pada saat masa jabatannya berakhir, dikarenakan dalam kasus ada beberapa permasalahan yang timbul terkait akta-akta yang dibatalkan, bisa disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dari Notaris maupun para pihak yang membuat akta tersebut, sehingga hal tersebut harus ditanggung jawabkan oleh Notaris.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  yang  mana  penulisan  ini  diteliti  dengan  bahan  Pustaka  atau  juga  bisa  disebut  data sekunder yang ditinjau dari  undang-undang yang berlaku serta buku-buku yang terkait dengan tanggung  jawab  Notaris  terhadap  aktanya  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  pada  saat  masa jabatannya  berakhir.  Hal  ini  pun  mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier..  Sifat tipologi peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris, dimana penelitian dilakukan  bilamana  data-data  dan  informasi  tentang  objek  penelitian  telah  cukup  banyak, sehingga menguji hipotesa- hipotesa tertentu sudah data diramalkan. Dengan hal tersebut, dapat kita mengerti  bahwa  penelitian  ini  digunakan  untuk  memperkuat atau  menguji  hasil  penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum.
Jenis pengumpulan data yang digunakan di sini adalah studi dokumen atau bahan Pustaka seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan perumusan masalah penelitian ini
Dalam  menganalisis  data,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  mana menurut  Soerjono  Soekanto  adalah,  “suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  analisis  dan konstruksi  yang  dilakukan  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten  dan  bertujuan  untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.”
Dengan  pendekatan  kualitatif  ini,  maka  tata  cara  penelitian  akan  menghasilkan  data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga dalam penelitian ini, akan dipelajarilah seluruh data yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta  yang  dibuatnya  dinyatakan  batal  demi  hukum  pada  saat  masa  jabatannya  berakhir,  hal tersebut  dipelajari  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen,  yang  kemudian  setelah menganalisis data-data tersebut akan diambilkan uraian umum tertentu dan diturunkan menjadi hal-hal yang khusus yang dapat menjawab permasalahan penelitian.
Bentuk hasil penelitian disini akan menggunakan metode deduktif., dimana cara analisis dari kesimpulan  umum  atau  generalisasi  yang  diuraikan  menjadi  contoh  konkret  atau  fakta  untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode ini berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Aktanya Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta yang autentik, maka Notaris  dalam  hal  menjalankan  tugasnya  dapat  digugat  ke  Pengadilan  berdasarkan  akta autentik yang dibuatnya sendiri. Notaris dalam berperilaku serta saat menjalankan tugasnya yang guna untuk memenuhi kewajibannya telah diatur dalam Kode Etik Notaris, yang mana Notaris dalam menjalankan tugasnya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Notaris  dalam  melakukan  pembuatan  akta  yang  autentik  dintuntut  untuk melakukannya dengan baik dan benar. Yang mana artinya, akta yang dibuat harus memenuhi kehendak umum dan permintaan para pihak yang berkepentinagn karena kewajibannya;
b. Notaris dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Yang mana artinya bahwa, akta yang dibuat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kehendak  para  pihak  yang  berkepentingan.  Disini  Notaris  diharuskan  untuk menjelaskna kepada para pihak yang berkepentingan terkait kebenaran isi akta yang dibuatnya, sehingga siapapun yang akan mengakui kebenaran kepada akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Dengan dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan seorang Notaris dalam membuat akta, ada pertanggung jawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik dikarenakan kelalaian dalam membuat akta. Kelalaian yang dimaksud dalam hal ini adalah jika seorang Notaris telah membuat akta yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini tidak sesuai dengan UUJN, KUHPer, KUHP atau Kode Etik Notaris. Maka akta tersebut dapat dijadikan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta autentik tersebut, Notaris harus berpedoman terhadap UUJNP agar akta tersebut dapat dinyatakan telah sesuai dengan  prosedur  dan  tata  cara  pembuatan  akta  autentik  yang  diperlukan  kepada  Notaris, sehingga tidak ada celah hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris atas kesalahannya dalam pembuatan akta tersebut.
Dalam hal terkait pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban akta tersebut dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata
Dengan adanya kerugian yang diderita oleh para pihak yang berkepentingan terkait akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  dapat  dimintai  tanggung  jawabnya  secara  perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris  tersebut.  Kedudukan  Notaris  dalam  gugatan  perdata  tersebut  kemungkinannya ada dua, yaitu:
1) Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di Pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata;
2) Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat di Pengadilan terkait akta autentik  yang  dibuatnya  karena  dianggap  telah  merugikan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana
Tanggung jawab Notaris secara pidana dilakukan terhadap kebenaran materiil dalam akta  yang  telah  dibuat  olehnya.  Dalam  UUJN  dan  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  memang  tidak  diatur  mengenai  ketentuan  pidana,  namun  tanggung  jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris tersebut telah melakukan perbuatan pidana yang  telah  melanggar  hukum.  Dalam  UUJN  dan  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuata Akta  Tanah  tersebut  hanya  mengatur  terkait  sanksi-sanksi  atas  pelanggaran  yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.
Pemidanaan terhadapan Notaris dapat dilakukan dengan batasa, yaitu:
1) Adanya Tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lehiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  dengan  kesepakatan bersama dengan para penghadap dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2) Ada  Tindakan  hukum  dari  Notaris  dalam  membuat  akta  di  hadapan  atau  oleh Notaris yang tidak sesaui dengan UUJN;
3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai dengan instansi yang berwenang untuk menilai Tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majeliis Pengawas Notaris.
c. Tanggung Jawab Notarus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Menurut  Pasal  65  UUJN,  “Notaris  mempunyai  pertanggungjawaban  pada  akta diterbitkannya  biarpun  protokol  Notaris  sudah  menyerahkan  ke  penerima  protokol”, disini dapat diketahui bahwa Notaris dasarkan tanggung jawabanya atas aktanya dengan UUJN.
d. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Dalam menjalankan tugasnya, Notaris selaku pejabat umum tidak boleh lepas dari etika  profesi  Notaris  agar  Notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  professional, bermoral serta terampil dalam argumenasi yang rasional, sehingga ia tidak merusak citra, harkat  dan  martabat  seorang  Notaris,  dikarenakan  Kode  Etik  Notaris  merupakan  suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (“ INI ”).
3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir
Dalam  Pasal  65  UUJN  telah  dinyatakan  bahwa,  “Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris Pegganti  khusus,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak penyimpanan Protokol Notaris.” Dalam hal tersebut dapat di artikan bahwa, Notaris  dalam seumur  hidupnya  mempunyai  tanggung  jawab  atas  akta  yang  dibuatnya,  sehingga  Notaris dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya selama Notaris tersebut masih hidup.
Tanggung  jawab  seorang  Notaris  melekat  pada  masa  jabatannya  berlangsung  hingga berakhir yaitu saat Notaris tersebut meninggal dunia. Yang mana tertulis dalam Pasal 8 UUJN bahwa, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
a. Telah meninggal dunia;
b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Saat suda tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, dan
e. Karena telah merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g. Dalam  hal  yang  dimaksud  dengan  telah  merangkap  jabatan  adalah  ketika  Notaris berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negeri, advokat, atau tidak memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap sebagai seorang Notaris.
Dengan ketentuan Pasal diatas tersebut, dapat dimengerti bahwa Notaris memiliki batas waktu  terkait  tanggung  jawabnya  atas  kewenangan  yang  dilakukannya  sepanjang  Notaris masih hidup atau pun selama Notaris tersebut masih  menjabat, yang mana Notaris menjadi pensiun  saat  berumur  65  (enam  puluh  lima)  tahun  yang  kemudian  dapat  diperpanjangkan masa jabatannya dua tahun sehingga, maksimal berumur 67 (enam puluh tujuh), ataupun bisa pada  saat  Notaris  memutuskan  untuk  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebagai  seorang Notaris.
Dengan  berakhirnya  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta  autentik  yang  dibuatnya seperti yang dijelaskan diatas tersebut, tidak mengakibatkan akta menjadi tidak bernilai atau pun tidak mengikat terhadap para pihak yang berkepentingan. Menurut pasal 1946 KUHPer bahwa: “daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.” Kemudian pada Pasal 1947 KUHPer yang menyatakan bahwa: “Tak diperkenankan  seorang  melepaskan  daluwarsa,  sebelum  tiba  waktunya,  namun  bolehlah  ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya”
Daluwarsa dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pada masa berlakunya yang didasarkan dengan hukum perdata yakni selama 30 tahun;
b. Pada masa berlakunya yang didasarkan dengan hukum pidana yakni selama 20 tahun. UUJN  tidak  menjelaskan  lebih  dalam  terkait  masa  berlakunya  dikarenakan  saat  masa jabatannya  berakhir,  Notaris  tetap  harus  mempertanggungjawabkan  akta  yang  telah  dibuat olehnya,  Notaris  dengan  ini  bisa  dituntut  oleh  pihak  yang  merasa  telah  dirugikan  olehnya terkait  akta  autentik  tersebut.  Akta  tersebut  berlaku  sepanjang  30  (tiga  puluh)  tahun  yang dihitung dari tanggal akta dibuat.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu bahwa ketika akta dinyatakan batal demi hukum, maka tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat),  yaitu tanggung  jawab  secara  perdata,  tanggung  jawab  secara  pidana, tanggung  jawab berdasarkan UUJN, dan tanggung jawab berdasarkan kode etik.
Kemudian, terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum pada  saat  masa  jabatannya  berakhir  adalah  selama  ia  masih  hidup  dan/atau  selama  ia  masih menjabat sebagai Notaris. dikarenakan selama ada pihak yang merasa telah dirugikan makai  ia bisa meminta atau menuntut Notaris untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat oleh Notaris dihadapan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul, “Tanggung Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum  Pada  Saat  Masa  Jabatannya
Berakhir”, dengan kesempatan ini, penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Arsin Lukman, SH yang telah bersedia untuk menjadi dosen pebimbing saya. Terimakasih juga kepada orang tua saya  serta  pihak-pihak  lainnya  yang  telah  memberikan  dukungan  serta  bantuannya  dalam menyelesaikan jurnal ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1874.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## BUKU
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009. Aeliman  S,  Laurensius.  Notaris  dan  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim.  Yogyakarta.:
GrupPenerbitan CV Budi Utama. 2015.
Endra,  Febri.  Pedoman  Metodologi  Penelitian  (Statiska  Praktis).  Sidoarjo:  Penerbit  Zifatama Jawara. 2017.
Ghofur  Anshori,  Abdul.  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Prespektif  Hukum  dan  Etika.
Yogyakarta: UI-Press. 2009.
Mulyanto, Aryan. Notaris, Akta Autentik dan Undnag0Undnag Kenotariatan. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
Muzakkir,  Abd.  Kahar  dan  Faisal  Rahman.  Metode  Penelitian  Hukum:  Doktrinal  dan  Non- doktrinal. Makassar: CV. Sosial Politic Genius. 2020.
Purnomo,  Agus  dan  Lutfiana  Dwi  Mayasari.  Dinamika  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  di Indonesia. Malang: PT. Cita Intrans Selara.202.
Rukin.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Pattallassang:  Yayasan  Ahmar  Cendekia  Indonesia.
2019
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 2015. Tombing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga. 1999.