## JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING
ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PEMANFAATAN ASET TETAP BADAN LAYANAN UMUM (BLU): STUDI KASUS PADA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
Trisepti Wahyuningsih 1)* , Nanda Ayu Wijayanti 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia email: trisepti.w@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia email: nandarahman@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  factors  that  support and  hinder  the  implementation  of the utilization  of  fixed assets in BLU with a case study on PKN STAN. PKN STAN is one of the BLU of education in Indonesia. The factors  used  to  refer  to  agency  theory,  rational  choice  theory,  Edward  III  theory,  and  a  review  of  previous research.  This  research  uses  an  explorative  qualitative  analysis  method.  Data  collection  uses  virtual  semi- structured in-depth interview techniques. The results showed that the supporting factors for the utilization of fixed assets in BLU are Human Resources, Regulation, Supervision and Control, the Role and Commitment of Leader, and Tariff. Whereas, the inhibiting factors are Activity Management, Human Resources, Regulation, the Role and  Commitment of the Leader, and Governance. This research implies that BLU has a significant role  in  optimizing  the  utilization  of  its  fixed  assets  through  Human  Resources  management  and  activity management. Besides, regulators also play a role in strengthening the flexibility of BLU within the scope of the utilization of fixed assets through clear regulations.

## Keywords: Fixed asset utilization; PKN STAN; public service agency (BLU)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU dengan studi kasus pada PKN STAN. PKN STAN merupakan salah satu BLU pendidikan  di  Indonesia.  Faktor-faktor  yang  digunakan  merujuk  pada  teori  keagenan,  teori  pilihan  rasional, teori  Edward  III,  dan  tinjauan  penelitian  terdahulu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif eksploratif.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  semi-structured  in-depth  interview  secara  virtual.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  pendukung  pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap  di  BLU  adalah  SDM, Peraturan,  Pengawasan  dan  Pengendalian,  Peranan  dan  Komitmen  Pimpinan,  serta  Tarif.  Sedangkan,  faktor yang menghambat adalah Manajemen Kegiatan, SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen Pimpinan, serta Tata Kelola.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  BLU  berperan  penting  dalam  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap melalui penataan SDM dan manajemen kegiatan. Selain itu, para regulator turut berperan untuk menguatkan fleksibililitas BLU dalam lingkup pemanfaatan aset tetap melalui peraturan yang jelas .
Kata Kunci: Badan Layanan Umum (BLU); pemanfaatan aset tetap; PKN STAN
1 PENDAHULUAN
Seiring  dengan  reformasi  birokrasi saat  ini  muncul  paradigma  baru,  salah satunya dalam pengelolaan
aset pemerintah.  Aset  yang  dulu  menjadi cost center ,  sekarang  dituntut  agar  menjadi revenue  center (Waloejo,  2015).  Guna mendorong  pencapaian  tersebut,  instansi pemerintah berbentuk BLU diberi fleksibilitas  yang  luas  untuk  memperoleh pendapatan,  tetapi  tujuannya  tidak  untuk mencari  keuntungan.  Akhirnya,  untuk mendorong  BLU  men- generate income , salah  satu  kewenangan  yang  diberikan adalah  dengan  optimalisasi  aset  yang dimiliki melalui pemanfaatan aset tetap. Secara  umum,  pengelolaan  aset  pada BLU  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang  Pengelolaan  Aset  pada  Badan Layanan  Umum.  Menurut  PMK  tersebut,
proses  pengelolaan  aset  pada  BLU meliputi  perencanaan  dan  penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan,
pemindahtanganan,  pemusnahan,  serta penghapusan. Dari proses tersebut,
pemanfaatan merupakan siklus pengelolaan  aset  yang  sangat  penting karena menjadi satu-satunya kegiatan yang dapat menghasilkan
pendapatan.
Pendapatan  tersebut  dapat  digunakan langsung  untuk  membiayai  belanja  yang dikeluarkan (Putra, 2015).
Selain  itu,  sesuai  dengan  rencana strategis  Kementerian  Keuangan  2015- 2019,  optimalisasi  pemanfaatan  aset  juga menjadi  salah  satu concern pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan negara.  Selaras  dengan  teori  pilihan rasional  yang  dikemukakan  oleh  Coleman dan  Fararo  (1992)  dalam  Sulistiawati (2016) dan Sugiri (2016), hal tersebut bisa menjadi  motivasi  bagi  pengelola  BLU untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pemanfaatan.  Oleh  karena  itu,  faktor Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  selaku pengelola  BLU  menjadi  sangat  krusial. Mengacu  pada  teori  Edward  III  dalam Simamora  dan  Halim  (2015),  SDM  yang
berperan  dalam  pengelolaan  aset  tidak hanya staf, tetapi juga pimpinan.
Di  sisi  lain,  karena  statusnya  sebagai BLU,  maka  dalam  pemanfaatan  aset diharuskan  tunduk  pada  peraturan  dari beberapa  pihak,  antara  lain  Direktorat Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  BLU (PPK  BLU)  selaku  Pembina  BLU  dan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara (DJKN)  selaku  Pengelola  Barang.  Dalam praktiknya,  hal  tersebut  menjadi  faktor yang menyebabkan keraguan dari pengelola  BLU,  terutama  pimpinan  dalam mengambil  keputusan terkait  pemanfaatan aset  karena  adanya  dualisme  peraturan antar regulator tersebut.
Selain itu, dari hasil tinjauan beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa  pelaksanaan  pemanfaatan  aset  di instansi pemerintah belum berjalan efektif. Salah  satunya  adalah  penelitian  Purba (2019)  yang  menyebutkan  bahwa  faktor tata kelola dapat mengakibatkan pelaksanaan  pemanfaatan  aset  berjalan tidak  efektif.  Masih  banyak  satuan  kerja (satker) yang melakukan fraud , diantaranya  tidak  menyetorkan  hasil pemanfaatan  aset  karena  tata  kelola  yang masih  belum  bagus.  Di  sinilah  faktor pengawasan  dan  pengendalian  sangat diperlukan. Sesuai dengan yang diungkapkan  Setyaningrum  (2015)  bahwa perlu  adanya monitoring untuk  mengatasi masalah keagenan yang salah satu jenisnya adalah antara pemerintah sebagai principal dengan birokrat dalam hal ini BLU sebagai agen.
PKN  STAN  menjadi  satu-satunya BLU  pendidikan  yang  menyelenggarakan pendidikan  tanpa  memungut  biaya  dari peserta  didik,  padahal  BLU  didorong untuk men- generate income . Sementara itu sebagai  BLU,  PKN  STAN  tidak  boleh hanya  bergantung  pada  anggaran  yang diberikan  kementerian  induk.  Sehingga, PKN  STAN  perlu  menggali  pendapatan dari  layanan  yang  diberikan.  Namun, kondisinya  yang  tidak  dapat  memperoleh pendapatan dari layanan utama,
seharusnya  para  pengelola  memerhatikan strategi yang dapat menghasilkan pendapatan  dari layanan pendukung,  yaitu melalui pemanfaatan aset.
Pemanfaatan  aset  di  PKN  STAN dirasa  sangat  potensial.  PKN  STAN memiliki  aset  tetap  dalam  jumlah  banyak yang  dapat  dijadikan  objek  pemanfaatan. Aset  tetap  dalam  hal  ini  adalah  tanah  dan bangunan  yang  tercatat  dalam  Sistem Informasi  Manajemen  Aset  Negara (SIMAN)  2020  memiliki  luas  sebesar 282.858m², serta berada di lokasi strategis. Namun,  praktiknya,  pendapatan  dari  hasil pemanfaatan  aset  dirasa  masih  sangat rendah  dibanding  dengan  nilai  tanah  dan bangunan. Berdasarkan
laporan pengawasan  dan  pengendalian,  serta laporan  keuangan  PKN  STAN,  persentase hasil  pemanfaatan  di  PKN  STAN dibanding nilai tanah dan bangunan sangat kecil,  yaitu  hanya  sebesar  0,0098%  pada tahun 2017.
Bahkan,  di  dua  tahun  berikutnya mengalami  penurunan  persentase  menjadi sebesar  0,0077%  di  tahun  2018  dan 0,0074%  di  tahun  2019.  Sehingga, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menggali  faktor  apa  saja  yang menghambat  pelaksanaan  pemanfaatan aset  di  PKN  STAN,  serta  faktor  apa  saja yang  dapat  mendukung  pelaksanaan pemanfaatan  aset.  Sebagai  satu-satunya BLU  pendidikan  yang  berada  di  bawah Kementerian  Keuangan  dimana  instansi Pembina  BLU  dan  Pengelola  Barang berada,  PKN  STAN  diharapkan  dapat menjadi pilot project implementasi kebijakan  terkait  pemanfaatan  aset  di BLU.

## 2 KAJIAN LITERATUR
Teori Keagenan
Menurut teori keagenan yang diungkapkan  Jensen  dan  Meckling  (1976) dalam  Setyaningrum  (2015),  masalah keagenan  dapat  dipicu  oleh  hubungan kontraktual  antara principal dan  agen. Masalah keagenan tersebut muncul karena adanya informasi asimetri antara principal
dan agen yang salah satunya menyebabkan moral  hazard .  Salah  satu  kegiatan  yang dapat  mengatasi moral  hazard adalah monitoring . Menurut Streim  (1994)  dalam Setyaningrum  (2015),  terdapat  tiga  jenis hubungan  keagenan dalam  konteks pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada  jenis  hubungan  keagenan  antara pemerintah  sebagai principal dengan birokrat dalam hal ini adalah BLU sebagai agen.

## Teori Pilihan Rasional
Konsep  dari  teori  pilihan  rasional yang  dikemukakan  oleh  Coleman  dan Fararo  (1992)  dalam  Sulistiawati  (2016) adalah bagaimana aktor berusaha memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang  ada  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.  Teori  tersebut  banyak  digunakan saat proses pengambilan keputusan dengan pendekatan  analisis.  Lee,  Johnson,  dan Joyce  (2013)  dalam  Sugiri  (2016) menyebutkan  beberapa  langkah  logis dalam  pendekatan  tersebut,  yaitu  pertama, organisasi memeringkat kebutuhan berdasarkan  skala  prioritas.  Kedua, organisasi
mengidentifikasi semua alternatif  yang  dapat  diambil  untuk memenuhi  kebutuhan.  Ketiga,  organisasi menentukan  alternatif  yang  paling  dapat memenuhi  kebutuhan.  Alternatif  dengan biaya  paling  rendah  dan/atau  yang memberikan  hasil  paling  tinggilah  yang dipilih.

## Teori Edward III
Pelaksanaan pemanfaatan aset di BLU merupakan  salah  satu  implementasi kebijakan  publik.  Menurut  teori  Edward III  dalam  Simamora  dan  Halim  (2015), terdapat  empat  faktor  yang  memengaruhi implementasi  kebijakan  publik,  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  sikap,  dan struktur  birokrasi.  Hasil  penelitian  Inayah (2010) dalam Simamora dan Halim (2015) menunjukkan bahwa sumber daya menjadi faktor  yang  dominan  memengaruhi implementasi  kebijakan  pengelolaan  aset. Kemudian, Winarno (2014) dalam
Simamora  dan  Halim  (2015)  menjelaskan
lebih  rinci  bahwa  sumber  daya  salah satunya berupa SDM.

## Badan Layanan Umum
BLU  merupakan  salah  satu  bentuk instansi  pemerintah  yang  memiliki  fungsi sebagai  agen  pemerintah  dalam  melayani masyarakat.  Fungsi  tersebut  bersifat dinamis  dan  otonom  untuk  melaksanakan praktik  bisnis  yang  sehat  ( business  like ), tetapi  tidak  untuk  mencari  keuntungan dengan  tetap  mengedepankan  efisiensi, efektivitas,  dan  produktivitas  (Waluyo, 2014).  Munculnya  pola  pengelolaan  BLU ini  sejalan  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 sebagaimana  telah  diubah  melalui  PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas  PP  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum.  Sesuai  dengan  peraturan  tersebut, BLU  diberi  otonomi  mengelola  aset (Lukman, 2013).

## Aset Tetap pada BLU
Berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2016, aset tetap BLU merupakan aset BLU yang  berwujud  dimana  masa  manfaatnya lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan sendiri  atau  digunakan  oleh  instansi  lain atau dimanfaatkan oleh pihak luar dan/atau masyarakat  umum  sesuai  ketentuan  yang berlaku.

## Pengelolaan Aset pada BLU
Berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2016,  dalam  mengelola  aset,  BLU  harus memastikan bahwa kegiatan dalam rangka memberikan  layanan  masyarakat  tidak terganggu.  Pengelolaan  aset  pada  BLU dilaksanakan  dalam  bentuk  Kerja  Sama Operasioanal  (KSO)  dan  Kerja  Sama
Sumber Daya Manusia dan/atau
Manajemen  (KSM).  Dalam  pelaksanaan KSO,  mitra  berkewajiban  membayar sejumlah tertentu sesuai dengan tarif yang berlaku.  Tarif  tersebut  dapat  ditetapkan oleh  pemimpin  BLU  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara (BMN)
Salah  satu  proses  dalam  pengelolaan aset  adalah  pemanfaatan  dimana  dari proses tersebut dapat dihasilkan Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP). Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  78/PMK.06/2014  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Pemanfaatan  BMN, pemanfaatan merupakan kegiatan mendayagunakan  BMN  yang  sudah  tidak digunakan  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  (tusi).  Beberapa bentuk  pemanfaatan  BMN,  antara  lain Sewa,  Pinjam  Pakai,  Kerja  Sama Pemanfaatan  (KSP),  Bangun  Guna  Serah (BGS)/Bangun  Serah  Guna  (BSG),  serta Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur (KSPI).

## 3 METODE PENELITIAN
Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan
pendekatan  studi  kasus  untuk  tujuan eksploratif  dengan  analisis  penelitian kualitatif.

## Metode Pengumpulan Data

## Wawancara
Data  primer  dalam  penelitian  ini didapatkan  melalui  wawancara.  Saat wawancara,  narasumber  diberi  beberapa pertanyaan  yang  bersifat probing dengan tujuan menggali pendapat terkait pemanfaatan aset tetap pada BLU. Teknik wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara
mendalam ( in-depth interview ). Jenis wawancara yang digunakan  adalah  wawancara  semi- terstruktur  ( semi-structured  interviews ). Wawancara  dilaksanakan  secara  tatap muka  ( face-to-face  interviews )  virtual melalui Video  Conference menggunakan aplikasi Zoom  Meeting .  Pelaksanaan wawancara  secara online dipilih  karena kondisi  saat  pengumpulan  data  sedang tidak kondusif untuk dilakukan pertemuan fisik,  yaitu  adanya  penyebaran  wabah Covid-19.
Wawancara  dilakukan  kepada  tujuh narasumber  dari  tiga  unit  kerja  yang berbeda.  Narasumber  dari  PKN  STAN, yaitu  Kepala  Subbagian  Pengelolaan  Aset dan  Kerumahtanggaan,  Penata  BMN Junior,  Pengelola  BMN  Senior,  serta Penyaji  BMN  Senior.  Narasumber  dari PPK BLU, yaitu Kepala Seksi dan seorang staf  Seksi  PPK  BLU  II-C,  Subdirektorat PPK-BLU  II.  Narasumber  dari  DJKN adalah seorang Staf Senior Seksi BMN II-
C, Direktorat BMN. Sedangkan, narasumber  pimpinan  dari  DJKN  tidak dapat  diwawancarai  karena  padatnya jadwal  pekerjaan  yang  tidak  bisa ditinggalkan.

## Telaah Data dan Dokumen
Data  sekunder  pada  penelitian  ini diperoleh melalui telaah beberapa dokumentasi. Dokumen dan data sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi:  Laporan  Keuangan  dan  Laporan pengelolaan  BMN  PKN  STAN,  dokumen beberapa  staf  di  PKN  STAN,  data  dari website resmi PKN STAN, berbagai jurnal dan artikel di internet, beberapa jurnal dari layanan  referensi  Perpustakaan  Nasional RI,  beberapa  peraturan  dari  JDIH Kementerian  Keuangan,  serta  beberapa pedoman  terkait  pengelolaan  BLU  dari website resmi  PPK  BLU  dan  terkait pemanfaatan  aset  dari website resmi DJKN.

## Metode Analisis Data
Tahap  analisis  data  kualitatif  dalam penelitian  ini  meliputi: data  reduction, data  display, dan drawing  conclusions. Data  reduction terdiri  dari coding dan pengkategorisasian.  Pada  proses coding , penelitian  ini  menggunakan  alat  bantu berupa software NVivo. Pengolahan Data Menggunakan Software NVivo Coding dalam penelitian ini menggunakan software QSR  NVivo  10. Prosedur coding tersebut  merujuk  pada Bazeley  dan  Richards  (2000)  dalam Siswantoro  (2016) dan  panduan NVivo  10 for  windows  getting  started (2014).
Dokumen  transkrip  yang  sudah  rapi  di- import ke software NVivo sebagai source . Sources menjadi  dasar  untuk  melakukan analisis. Lima sources dalam penelitian ini diklasifikasikan  ke  dalam  tiga source classifications berdasarkan  unit  kerja narasumber,  yaitu  PKN  STAN,  Pengelola Barang,  dan  Pembina  BLU.  Sebelum melakukan coding pada  masing-masing source , terlebih dahulu dibuat nodes . Node merupakan  tempat  untuk  memasukkan codes . Nodes awal dibuat berdasarkan faktor yang  telah  di- mapping ,  yaitu  terdapat  13 nodes sebagai child  nodes yang  meliputi: inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian aset,  sistem  informasi,  SDM,  peranan  dan komitmen  pimpinan,  peranan  regulator, peranan  BLU,  otonomi  atau  fleksibilitas BLU,  target,  tarif,  peraturan,  serta pengawasan  dan  pengendalian. Child nodes tersebut  diklasifikasikan  menjadi dua node  classifications ,  yaitu  faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai parent nodes. Selanjutnya, masing-masing source di- coding dengan  meng- highlight kata  atau  kalimat  yang  mengandung makna  sama  ke  dalam  suatu node terkait. Kata  atau  kalimat  yang  di- highlight tersebut,  dalam software NVivo  disebut reference .
Selain nodes awal dari hasil mapping , muncul  beberapa nodes baru  yang diperoleh dari hasil wawancara.
Berdasarkan nodes dan sources ,  hasil coding dibuat matrix  coding  query .  Hasil coding diurutkan  dari  jumlah reference terbanyak,  kemudian  dianalisis.  Merujuk pada  penelitian  Satrio  (2018),  sebagai faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat utama  secara  keseluruhan  diambil  lima nodes dengan jumlah reference terbanyak. Kriteria tersebut didasarkan pada judgement peneliti.  Menurut  Prabowo dalam webinar Aplikasi NVivo Dasar pada 10  Juli  2020,  peneliti  dapat  menggunakan pendekatannya  dalam  menganalisis  data yang  dihasilkan  dari  pengolahan  data menggunakan software Nvivo.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap di BLU Berdasarkan hasil coding menggunakan software NVivo, didapatkan lima  faktor  pendukung  utama  dalam pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap  di BLU sebagai berikut:
Dari  gambar  1  terlihat  bahwa  faktor pendukung  utama  dalam  pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU secara urut adalah sebagai berikut:
a. SDM Narasumber  dari  DJKN  menyatakan bahwa  SDM  yang  memiliki  keinginan untuk  terus  belajar  dapat  mendukung pelaksanaan  pemanfaatan  aset.  Hasil tersebut dikuatkan dengan teori Edward III dalam  Simamora  dan  Halim  (2015)  yang mengungkapkan  bahwa  sumber  daya menjadi faktor dominan dalam pengelolaan aset. SDM menjadi komponen sumber  daya  yang  terpenting  karena kuantitas  dan  kualitas  SDM  akan menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan  pemanfaatan  aset.  Sementara itu,  menurut  PPK  BLU  untuk  menjadi petugas  pengelola  pemanfaatan  aset  di BLU  tidak  terdapat  persyaratan  khusus. Namun,  SDM pengelola pemanfaatan aset diharapkan  memiliki  jiwa entrepreneur yang tinggi agar mampu menggali potensi pemanfaatan  aset,  sehingga  menjadi  lebih optimal.
Selaras  dengan  teori  Edward  III dalam  Simamora  dan  Halim  (2015),  PPK BLU  berpendapat  bahwa  SDM  dalam  hal ini  mencakup  staf  dan  pemimpin  BLU.
Beberapa  BLU  yang  berhasil  dalam pemanfaatan aset disebabkan oleh pemimpin  BLU  yang  memiliki  koneksi luas  dengan  pihak  luar.  Selain  itu,  PPK
BLU menambahkan bahwa pada umumnya,  optimalisasi  aset  di  BLU dijalankan  oleh  suatu  divisi  khusus,  yaitu Divisi  Pengembangan  Usaha.  DJKN  juga tidak  mempersyaratkan  kriteria  tertentu bagi  SDM  pengelola  pemanfaatan  aset  di BLU.  Namun,  SDM  tersebut  diharapkan memiliki  pemahaman  atas  aturan  terkait pemanfaatan  aset.  Guna  mendukung  hal tersebut,  DJKN  tengah  mengembangkan suatu  jabatan  fungsional  di  bidang pengelolaan  aset,  yaitu  Penata  Laksana Barang. Dengan menjadi jabatan fungsional  tersebut,  SDM  pengelola pemanfaatan diharapkan dapat lebih fokus.
Dalam  mencari  penerimaan  dari pemanfaatan  aset  dibutuhkan  usaha  lebih. Oleh karena itu, perlu adanya insentif bagi SDM  guna  meningkatkan  motivasi  dan semangat  dalam  mengelola  pemanfaatan aset.  Insentif  tersebut  tidak  harus  berupa uang,  tetapi  bisa  dalam  bentuk  pelatihan tambahan  atau  kesempatan  studi  banding ke BLU lain di Indonesia dan negara lain. Hal  tersebut  dapat  menambah  wawasan SDM  terkait  pemanfaatan  aset.  Sehingga, SDM  menjadi  lebih  kompeten  dan  mahir di  bidang  pemanfaatan  aset.  Hal  tersebut selaras  dengan  penelitian  Litasari  dan Rostin  (2018)  yang  mengungkapkan bahwa  perlu  adanya  pengembangan  SDM dengan  memberikan  pelatihan  secara kontinu agar meningkatkan knowledge dan skill .  Penelitian  Montayop,  Ratang,  dan Kambu  (2017)  menambahkan  bahwa pelatihan  perlu  dilaksanakan  secara  rutin, baik setiap tahun, maupun per semester.
b. Peraturan DJKN mengungkapkan bahwa adanya peraturan  dapat  memberikan  landasan hukum  dan  arahan  ketentuan  bagi  para pengambil keputusan. Pentingnya keberadaan  peraturan  tersebut  dikuatkan dengan hasil penelitian Risma (2017) yang menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan pemanfaatan  perlu  adanya  peraturan  guna
menghidari  kesalahan  dalam  mengambil keputusan.  Sementara  itu,  Kasubbag  Aset PKN STAN mengungkapkan bahwa dalam rangka optimalisasi aset terdapat peraturan yang  cukup  memberikan  fleksibilitas  bagi BLU  dibanding  satker  biasa.  Diantaranya, dalam  hal  penetapan  tarif  dan  mekanisme pemanfaatan berupa KSO. KSO dilakukan dengan  mekanisme  perjanjian  kerjasama antara  BLU  dengan  mitra  atau  investor dimana  satker  biasa  tidak  bisa  melalui mekanisme tersebut.
Sebagai  salah  satu  regulator  yang berwenang  menerbitkan  peraturan  terkait optimalisasi  aset  di  BLU,  PPK  BLU mengungkapkan  bahwa  pertimbangan dalam  menyusun  peraturan  khusus  bagi BLU  terkait  pemanfaatan  aset,  salah satunya  PMK  Nomor  136  Tahun  2016 adalah untuk memberikan landasan hukum bagi  BLU  untuk  mengoptimalkan  aset. Dengan  optimalisasi  aset  diharapkan  aset pada  BLU  bisa  berkeringat  membiayai dirinya  sendiri.  Sementara  itu,  hasil  dari terbitnya  PMK  Nomor  136  Tahun  2016 tersebut,  salah  satunya  adalah  PNBP  dari optimalisasi aset BLU mengalami kenaikan yang cukup besar.
c. Pengawasan dan Pengendalian Sesuai  dengan  teori  keagenan  yang diungkapkan  Jensen  dan  Meckling  (1976) dalam Setyaningrum (2015) bahwa adanya hubungan antara principal dan agen dapat memicu  timbulnya  masalah  keagenan. Hubungan  keagenan  menurut  Streim (1994)  dalam  Setyaningrum  (2015)  disini adalah  hubungan  antara  pemerintah sebagai principal dengan  birokrat,  dalam hal  ini  adalah  BLU  sebagai  agen. Pengawasan  dan  pengendalian  sangat diperlukan guna mengatasi masalah dalam hubungan  keagenan  tersebut.  Kasubbag Aset mengungkapkan bahwa DJKN selaku principal bersama  unit  vertikal  di bawahnya diharapkan senantiasa memberikan pembinaan seperti diseminasi dan knowledge sharing bagi BLU. DJKN mengungkapkan perlunya pengawasan terhadap praktik pemanfaatan aset,  serta  perlunya  sistem  pengendalian
guna  mencapai  efektivitas  pelaksanaan pemanfaatan aset.
BLU memiliki kewajiban  untuk  melaporkan  BMN  apa saja  yang  telah  dimanfaatkan  dan kontribusinya  kepada  negara  ke  dalam sebuah laporan pengawasan dan pengendalian  (wasdal)  tahunan.  DJKN juga akan melakukan pemantauan diantaranya  apabila  terdapat  laporan  dari masyarakat  atau  berita  bahwa  terdapat BLU yang diindikasikan tidak menyetorkan  hasil  pemanfaatan  ke  kas negara  atau  ke  kas  operasional  BLU, apabila  terdapat  BMN idle yang  tidak dimanfaatkan  sesuai  dengan  ketentuan, serta  apabila  ditemukan  penyimpangan terkait  pengelolaan  BMN  dari  hasil pemeriksaan  aparat  pemeriksa.  Sementara itu, monitoring dan  evaluasi  (monev) menjadi salah satu upaya pengawasan dan pengendalian oleh PPK BLU.
d. Peranan dan Komitmen Pimpinan Kasubbag Aset PKN STAN mengungkapkan  bahwa  peran  pimpinan dengan memberikan dorongan dan kesempatan  dapat  mendukung  efektivitas pelaksanaan  pemanfaatan  aset.  Sementara itu,  peranan  Kasubbag  Aset  selaku pimpinan sangat penting karena keputusan yang diambil dapat memengaruhi pelaksanaan  pemanfaatan  aset  di  PKN STAN.  Pengelola  BMN  mengungkapkan bahwa  pimpinan  dapat  dijadikan  sebagai sumber  untuk  bertanya,  berdiskusi,  serta selalu  mengarahkan  apabila  terdapat  hal yang kurang jelas atau ragu.
Beberapa  kebijakan  yang  pimpinan terapkan  terkait  pemanfaatan  aset  di  PKN STAN  antara  lain  berkoordinasi  dengan mitra  untuk  menerapkan  kenaikan  tarif, serta  menetapkan  target  pemanfaatan  aset yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih feasible untuk  dilaksanakan.  Target tersebut  dimasukkan  ke  dalam  Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  staf.  Selain  itu, untuk  mendorong  peningkatan  hasil pemanfaatan  aset,  salah  satu  kebijakan pimpinan  adalah  meningkatkan  jumlah kerjasama.  Kebijakan-kebijakan  tersebut menjadi  implementasi  dari  teori  pilihan
rasional  yang  dikemukakan  oleh  Coleman dan  Fararo  (1992)  dalam  Sulistiawati (2016) dimana aktor, dalam hal ini adalah pimpinan akan terus
berusaha memaksimalkan  aset  yang  ada  dalam rangka pemanfaatan aset.
e. Tarif Faktor  tarif  selaras  dengan  penelitian
Putra  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa perlunya penetapan tarif layanan BLU atas pemanfaatan aset agar bisa dijadikan dasar dalam  penarikan  biaya  dari  mitra.  PPK BLU mengungkapkan bahwa BLU didorong untuk men- generate income dari semua  lini,  termasuk  dari  aset.  Setelah ditetapkan  menjadi  BLU,  dalam  kurun waktu enam bulan sampai satu tahun, BLU tersebut  harus  mengusulkan  PMK  tarif  ke Menteri  Keuangan.  BLU  harus  membuat kajian ekonomi, kajian hukum, dan kajian teknis. Sementara itu, bagaimana penentuan  tarif  atau  berapa  besar  tarif diserahkan kepada masing-masing BLU.
Akan tetapi, DJKN memiliki pendapat  yang  berbeda.  Jika  pemanfaatan aset  terkait  dengan  tusi  BLU,  maka  tarif boleh ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLU. Namun, jika pemanfaatan aset  tidak  berkaitan  dengan  tusi  BLU, maka  tarif  ditentukan  oleh  Pengelola Barang c.q. DJKN, serta objek pemanfaatan  harus  di- appraisal oleh penilai  pemerintah  c.q.  tim  dari  DJKN.
Pengelola BMN PKN STAN mengungkapkan bahwa penggunaan mekanisme  penetapan  tarif  pemanfaatan aset  di  PKN  STAN  tergantung  pada kebijakan  pimpinan.  Kasubbag  Aset menjelaskan bahwa pertimbangan pemilihan  diantara  dua  skema  penetapan tarif  tersebut  adalah  skema  mana  yang lebih  optimal  karena  BLU  bisa  lebih fleksibel dalam penetapan tarif
pemanfaatan aset.
Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap di BLU Berdasarkan hasil coding menggunakan software NVivo, berikut ini
faktor penghambat utama dalam pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap  di BLU:
Dari  gambar  2  terlihat  bahwa  faktor penghambat  utama  dalam  pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU secara urut adalah sebagai berikut:
a. Manajemen Kegiatan
Pemanfaatan  aset  dapat  dilaksanakan jika  objek  pemanfaatan  sedang  tidak digunakan untuk kegiatan tusi. Sedangkan, menurut  Kasubbag  Aset  manajemen kegiatan  di  PKN  STAN  dirasa  belum berjalan dengan baik, salah satunya karena masih  banyak  kegiatan  mendadak.  Selain itu,  penggunaan  aset  untuk  tusi  masih tinggi,  terutama  sejak  ada  peningkatan jumlah  mahasiswa.  Gedung  dan  ruangan nyaris  tidak  ada  yang  kosong  untuk pelaksanaan  pemanfaatan  aset,  terutama yang  bersifat daily ,  yaitu  sewa  gedung serba guna. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab  target  dan  realisasi  dari pemanfaatan  aset  mengalami  penurunan. Selaras dengan yang diungkapkan Octanary  (2018)  bahwa  masih  tingginya kebutuhan  penggunaan  aset  tanah  dan bangunan  untuk  melaksanakan  kegiatan tusi  dari  satker  menjadi  salah  satu penyebab  pelaksanaan  optimalisasi  aset masih dalam taraf moderat.
Sementara  itu,  Pengelola  BMN menyebutkan bahwa meskipun mekanisme promosi  yang  dijalankan  PKN  STAN adalah marketing pasif,  tetapi  masyarakat yang  berminat  untuk  menyewa  gedung sangat  banyak.  Namun,  karena  kurangnya waktu  yang  tersedia  untuk  menyewakan gedung tersebut, maka banyak calon mitra
yang  akhirnya  ditolak.  Hal  itu  menjadi salah  satu  penyebab  hilangnya  potensi pemanfaatan  aset  di  PKN  STAN.  Selain itu,  belum  bagusnya  manajemen  kegiatan juga  menghambat  PKN  STAN  untuk memberikan  kepastian  jadwal  gedung yang bisa disewa kepada calon mitra. Pengelola  pemanfaatan  aset  harus menunggu  kalender  akademik  dari  unit lain  guna  mengetahui  kapan  gedung  tidak digunakan  untuk  kegiatan  tusi.  Kalender akademik  tersebut  berisi  tanggal-tanggal dimana  gedung  tidak  dapat  disewakan untuk pihak luar. Namun, pada praktiknya, unit  tersebut  belum  memiliki  proyeksi kegiatan.  Sehingga,  kalender  akademik diserahkan setelah tahun berjalan. Kasubbag  Aset  mengungkapkan  bahwa dibutuhkan sistem informasi yang advance untuk  mengatasi  kendala  manajemen kegiatan  tersebut.  Selaras  dengan  hal tersebut,  Yusof  (2013)  menyebutkan bahwa  dalam  rangka  mencapai  efektivitas pengelolaan aset publik dibutuhkan sistem informasi.
b. SDM Menurut  Penata  BMN  PKN  STAN, SDM  yang  menjadi  penghambat  adalah SDM  yang  tidak capable dalam  hal pengetahuan  teknis  dan  peraturan.  Hal tersebut sesuai dengan penelitian Grubišić, Nušinović,  dan  Roje  (2009)  yang menyebutkan  bahwa  kurangnya  SDM yang  kompeten  dapat  menyebabkan pengelolaan  aset  menjadi  tidak  efisien. Pada  praktiknya,  PKN  STAN  masih membutuhkan  SDM  yang  lebih  banyak. Bahkan,  pada  tahun  2018,  seluruh  siklus pengelolaan  BMN  dimana  pemanfaatan merupakan  salah  satu  siklus  di  dalamnya masih  di- handle oleh  satu  staf,  sehingga SDM  tersebut  tidak  bisa  fokus.  Hal tersebut  dapat  menyebabkan  penerimaan dari  hasil  pemanfaatan  aset  menjadi  tidak stabil.  Menurut  teori  Edward  III  dalam Simamora dan Halim (2015), kuantitas dan kualitas  SDM  akan  menentukan  efektif atau  tidaknya  pelaksanaan  pemanfaatan aset.  Selain  itu,  PKN  STAN  juga  belum memiliki  divisi  khusus  untuk  optimalisasi
aset.  Sementara  itu,  dalam  pelaksanaan pemanfaatan  aset  berupa  KSO  belum dibuat tim untuk masing-masing proyek.
Menurut  PPK  BLU,  SDM  menjadi penghambat karena masih banyak pemimpin BLU yang tidak paham tentang otonomi  BLU  yang  sangat  luas  untuk mengoptimalkan  aset.  Walaupun  diberi kewenangan yang luas, beberapa pemimpin  BLU  masih takut  jika optimalisasi  aset  yang  dijalankan  justru menjadi temuan aparat pemeriksa. Sehingga,  aset  masih  dikelola  ala  satker, bukan  ala  bisnis.  Disamping  itu,  sebagian besar  SDM  yang  ditempatkan  di  Divisi Pengembangan Usaha pada beberapa BLU masih  berpola  pikir  birokratis  dan  belum memiliki  jiwa  bisnis.  Hal  tersebut  selaras dengan  penelitian  Waluyo  (2014)  bahwa dalam  pengelolaan  BLU  masih  banyak SDM yang cara pandangnya birokratis.
Menurut  DJKN,  SDM  yang  menjadi penghambat
adalah yang tidak
berintegritas.  Sehingga,  SDM  enggan melaporkan  adanya  indikasi  BMN idle di unit  kerjanya.  Selain  itu,  di  beberapa satker, SDM yang mengelola pemanfaatan aset  berganti-ganti.  Sehingga,  SDM tersebut  menjadi  tidak  fokus  dan pemahamannya  terkait  pemanfaatan  aset menjadi  kurang  mendalam.  Hal  tersebut selaras  dengan  penelitian  Simamora  dan Halim  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa SDM menjadi faktor kendala utama karena kurangnya pengetahuan
terkait
pengelolaan  aset.  Di  sisi  lain,  terdapat unsur reward yang  diharapkan  oleh  para SDM  dalam  mengelola  pemanfaatan  aset. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  DJKN untuk  memberikan reward dan  guna membuka  kesempatan  SDM  yang  ingin fokus  mengelola  aset  adalah  dengan mengembangkan jabatan fungsional Penata Laksana Barang.
c. Peraturan
Menurut  Kasubbag  Aset,  peraturan juga  menjadi  faktor  penghambat  karena adanya  dualisme  antara  peraturan  yang diterbitkan  oleh  Pembina  BLU  dengan peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Pengelola
Barang.  Hal  tersebut  selaras  dengan penelitian Putra (2015) yang menyebutkan bahwa jika ditinjau dari aturan pemanfaatan  aset  di  BLU,  masih  terdapat perdebatan  antara  konsep  pemanfaatan untuk  tujuan  tusi  dengan  pemanfaatan  di luar tusi BLU. Kasubbag Aset menambahkan  bahwa  peraturan-peraturan terkait  pemanfaatan  aset  di  BLU  dirasa masih  kurang  jelas.  Sehingga,  BLU menjadi  ragu  dan  bingung  dalam bertindak.
Kasubbag Aset mengungkapkan bahwa dalam PMK Nomor 78 Tahun 2014 masih  terdapat  pembatasan-pembatasan,
sedangkan dalam PMK Nomor 136 Tahun 2016 tidak memberikan pedoman bagaimana  tata  cara  pengelolaan  aset secara  detail.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  kedua  regulator  penerbit peraturan  tersebut  memiliki  mazhab  yang bertolak belakang. DJKN sangat ketat dan lebih  menekankan  aspek compliance , sedangkan  PPK  BLU  sangat  akomodatif dan  agresif.  Selain  itu,  dari  sisi  substansi peraturan juga masih terdapat ketidaksinkronan,  baik  di  level  regulasi, maupun  operasional.  Peraturan  dari Pembina BLU
mengatur bahwa penerimaan  dari  semua  jenis  pemanfaatan aset  yang  dilakukan  oleh  BLU  dapat disetorkan  ke  rekening  operasional  BLU dan diakui sebagai PNBP BLU. Sedangkan,  peraturan  dari  Pengelola Barang  mengatur  bahwa  penerimaan  dari optimalisasi  aset  untuk  kegiatan  non  tusi dalam  rangka  layanan  penunjang  harus disetorkan  ke  Rekening  Kas  Umum Negara.  Hal  itu  yang  terkadang  membuat BLU bingung harus menggunakan peraturan  mana.  Selain  itu,  terkait penetapan  tarif  pemanfaatan,  peraturan dari Pembina BLU memberikan kewenangan  bagi  pemimpin  BLU  untuk menetapkan  tarif  pemanfaatan.  Namun, peraturan dari Pengelola Barang mewajibkan tarif ditetapkan oleh Pengelola Barang c.q. DJKN dan harus di- appraisal oleh  tim  dari  DJKN.  Selaras dengan penelitian Waluyo (2018) bahwa di
satu  sisi,  BLU  diberikan  otonomi  yang sangat luas, tetapi dalam praktiknya, masih terdapat kontrol yang kuat dari regulator.
d. Peranan dan Komitmen Pimpinan
Penata  BMN  mengungkapkan  bahwa salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi selama  pelaksanaan  pemanfaatan  aset adalah  kurangnya  arahan  yang  jelas  dari pimpinan.
Pimpinan cenderung
memberikan  arahan  secara  berjenjang.
Pimpinan  memberikan  arahan  melalui supervisor,
kemudian supervisor meneruskan kepada staf-staf terkait. Selain itu,  Penata  BMN  mengungkapkan  bahwa dalam praktiknya, masih banyak tugas lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  yang bersifat mandatory dan tidak mudah untuk dikerjakan  seperti  sensus  dan  revaluasi. Sehingga,  staf  pengelola  pemanfaatan menjadi  tidak  fokus  dalam  mengelola pemanfaatan  aset  karena  terlalu  luasnya lingkup kerja yang diberikan pimpinan.
Penata  BMN  menambahkan  bahwa pimpinan kurang memprioritaskan optimalisasi  aset.  Sehingga,  staf  lebih banyak  inisiatif  sendiri  tanpa  diberikan pengarahan.  Faktor  ini  selaras  dengan Rorimpandey,  Nangoi,  dan  Manossoh (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa terdapat beberapa hambatan dalam praktik pengelolaan  aset.  Salah  satunya  adalah kurangnya komitmen dari pimpinan dalam hal pengelolaan aset. Selain itu, kurangnya wawasan  teknis  dari  pimpinan  juga menjadi  penyebab  belum  begitu  terawasi dan  terbinanya  pelaksanaan  pemanfaatan aset secara internal. Disamping itu, adanya indikasi conflict of interest antar regulator membuat  resah  pimpinan  dalam  hal fleksibilitas  yang  seharusnya  dimiliki BLU.
e. Tata Kelola
PPK  BLU  mengungkapkan  bahwa jika BLU hendak memanfaatkan aset yang dimiliki,  maka  harus  dibuat  tata  kelola. Namun, untuk teknis mekanisme pembuatan  tata  kelola  tersebut  diserahkan kepada  masing-masing  BLU,  sehingga BLU  disebut self  regulated  institution .
Dalam hal ini, BLU diberikan keleluasaan dan  otonomi  untuk  mengoptimalkan  aset, tetapi  pada  praktiknya  masih  ada  BLU yang  menyalahgunakan  optimalisasi  aset tersebut. Dari hasil monev yang dilakukan PPK  BLU,  terdapat  indikasi  bahwa  tata kelola  di  beberapa  BLU  masih  belum berjalan dengan baik.
Dari  laporan  monev,  indikator  tata kelola  rata-rata  hanya  tercapai  di  angka 50%  sampai  60%  karena  BLU  belum mempunyai  pengendalian  internal  yang memadai.  Purba  (2019)  mengungkapkan bahwa faktor tata kelola dapat mengakibatkan  pelaksanaan  pemanfaatan aset  berjalan  tidak  efektif.  Terdapat beberapa  satker  yang  masih  melakukan kecurangan  atau fraud .  Salah  satu kecurangan tersebut adalah tidak disetorkannya  hasil  pemanfaatan  aset karena  tata  kelola  yang  belum  bagus  dan karena  belum  diterapkan  standardisasi kerja  sesuai  dengan  ketentuan.  PPK  BLU mengharapkan  agar  masing-masing  BLU mengembangkan  suatu  sistem  informasi yang dapat mengurangi risiko tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor-faktor  utama  yang  mendukung pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap  di PKN  STAN  adalah  SDM,  Peraturan, Pengawasan  dan  Pengendalian,  Peranan dan  Komitmen  Pimpinan,  serta  Tarif. SDM  dalam  hal  ini  bukan  hanya  staf, tetapi  juga  pemimpin  BLU.  SDM  yang memiliki jiwa entrepreneurship tinggi dan pengetahuan  terkait  pemanfaatan  aset, yang  mempunyai  inisiatif  untuk  terus belajar,  serta  pemimpin  BLU  yang memiliki  koneksi  luas  dengan  pihak  luar dapat mendukung pelaksanaan pemanfaatan  aset.  Selain  itu,  pimpinan yang selalu memberikan motivasi bagi staf juga  dapat  mendukung  pelaksanaan pemanfaatan  aset.  Sementara  itu,  dari  sisi peraturan  dirasa  cukup  memberikan fleksibilitas  bagi  BLU  dibanding  satker pada umumnya.
Di sisi lain, faktor-faktor penghambat utama  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  pemanfaatan  aset  tetap  di PKN  STAN  adalah  Manajemen  Kegiatan, SDM,  Peraturan,  Peranan  dan  Komitmen Pimpinan,  serta  Tata  Kelola.  Manajemen Kegiatan menjadi kendala dalam pemanfaatan  berupa  sewa  yang  bersifat daily karena  kebutuhan  penggunaan  aset untuk  tusi  masih  besar,  sedangkan manajemen  penjadwalan  belum  bagus. SDM  yang  menjadi  penghambat  adalah SDM  yang  hanya  mengetahui  peraturan secara  garis  besar,  tidak capable terkait teknis  pemanfaatan  aset,  serta  masih menggunakan  pola  pikir  birokratis.  Selain itu,  pemimpin  BLU  yang  tidak  memiliki pemahaman komprehensif terkait kewenangan  yang  dimiliki  juga  dapat menjadi  penghambat.  Sementara  itu, dualisme  peraturan  yang  diterbitkan  antar regulator  dapat  menimbulkan  keraguan bagi BLU dalam mengambil keputusan.
Beberapa  rekomendasi  bagi  BLU, khususnya PKN STAN antara lain:
a. Perlu penataan SDM dan kelembagaan. BLU diharapkan membuka  kesempatan  bagi  SDM untuk  menjadi  fungsional  Penata Laksana  Barang.  Untuk  pemanfaatan berupa  KSO,  perlu  dibuat  tim  untuk masing-masing proyek. Untuk pemanfaatan secara keseluruhan, perlu merancang pembentukan Divisi Pengembangan  Usaha.  Di  sisi  lain, perlu  adanya  insentif  bagi  SDM seperti  pemberian  pelatihan  dan bimbingan  teknis,  serta  pemberian kesempatan  untuk  studi  banding  ke BLU lain di Indonesia dan negara lain. b. Perlu dukungan semua lapisan organisasi, terutama pimpinan. Pimpinan diharapkan dapat memberikan  arahan  yang  jelas  dan motivasi kepada semua staf, memerhatikan  beban  kerja  staf,  serta membuat  prioritas  pemanfaatan  aset. Pemimpin  BLU  diharapkan  dapat membangun koneksi yang luas dengan pihak  luar.  Unit  terkait  diharapkan
dapat  membuat  proyeksi  kegiatan mahasiswa  dan  menyusun  kalender akademik lebih awal.
c. Agar BLU memakai aturan yang lebih mudah.  Namun,  perlu  diimbangi penguatan sistem pengendalian internal.
d. Agar tarif segera ditetapkan, sehingga bisa  menjadi  dasar  untuk  memungut biaya  dari  mitra.  Dalam  perhitungan tarif agar melibatkan penilai profesional.
e. BLU  diharapkan  mengembangkan sistem  informasi  khusus  pemanfaatan aset yang terintegrasi dengan kalender akademik  dan  bisa  diakses  oleh masyarakat umum.
Di  sisi  lain,  beberapa  rekomendasi  bagi regulator antara lain:
a. Perlunya  diskusi  bersama  untuk mengatasi  perbedaan  pandangan  pada masing-masing peraturan terkait pemanfaatan  aset  tetap  di  BLU  yang telah  diterbitkan.  Diskusi  tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan  atau  peraturan  baru  yang memberikan kejelasan dan menguatkan fleksibililitas bagi BLU. b. Regulator diharapkan dapat mengintensifkan pelaksanaan pengawasan  dan  pengendalian.  Salah satunya, pembinaan seperti diseminasi dan knowledge sharing secara berkala.
c. Perlu  mengupayakan  kebijakan  dan mekanisme  pemberian  insentif  bagi SDM pengelola pemanfaatan aset.
Sementara itu, karena beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi  bagi  peneliti  selanjutnya antara lain:
a. Agar  pengumpulan  data  tidak  hanya menggunakan  metode  wawancara, tetapi  juga  menggunakan  metode Focus  Group  Discussion (FGD)  atau survei melalui kuesioner.
b. Perlu  perhitungan  waktu  pelaksanaan wawancara  agar  tidak  bertepatan dengan  kesibukan  instansi  terkait,
sehingga  memperbesar  kesediaan narasumber untuk diwawancarai.
c. Perlu  melibatkan  narasumber  dari instansi vertikal DJKN selaku pembina  pengelolaan  BMN  guna melihat potensi dan kondisi
pemanfaatan  aset  di  PKN  STAN. Selain  itu,  perlunya  melibatkan narasumber top  management untuk mengetahui pertimbangan dalam pengambilan kebijakan secara langsung dari sudut pandang pembuat kebijakan.
d. Perlu  studi  kasus  ke  BLU  lain  yang proses  bisnis  dan  potensinya  berbeda dengan  PKN  STAN  seperti  Rumah Sakit  dan  BLU  yang  lokasinya  tidak strategis.  Selain  itu,  karena  hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasi  untuk  semua  BLU, maka perlu metode penelitian berbeda, misalnya  pendekatan  empiris  dengan analisis penelitian kuantitatif.
e. Meskipun penelitian ini telah memfasilitasi pemahaman yang komprehensif tentang faktor
pendukung  dan  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  aset tetap  di  BLU,  tetapi  masih  perlu penelitian  lanjutan  terkait  kendala- kendala yang menghambat pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU secara mendalam. Salah satunya, terkait dualisme
peraturan pemanfaatan  aset  di  BLU  yang diterbitkan oleh regulator.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  dan  penulisan  manuskrip ini  tidak  terlepas  dari  doa,  bantuan,  dan jasa  dari  berbagai  pihak.  Penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  dosen pembimbing  dan  penguji  penelitian  ini, dosen  pengajar  dan  staf  tenaga  pendidik program studi S1 Ekstensi Akuntansi FEB Universitas  Indonesia,  Direktur  PKN STAN dan Kepala Subbag serta staf PAK- RT, narasumber dari Direktorat PPK BLU dan  Direktorat  BMN  DJKN,  rekan  dan
dosen  PKN  STAN,  serta  Bapak  Acwin Hendra Saputra.

## DAFTAR PUSTAKA
Bazeley,  P.,  &  Richards,  L.  (2000). The NVivo  qualitative  project  book . London: Sage Publications Ltd.
Coleman,  J.  S.,  &  Fararo,  T.  J.  (1992). Rational  choice  theory .  Nueva York: Sage publications.
Grubišić,  M.,  Nušinović,  M.,  &  Roje,  G. (2009).  Towards  efficient  public sector asset management.
Financial  theory  and  practice, 33 (3), 329-362.
Inayah.  (2010). Studi  persepsi  faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan  aset  daerah  di  kota Tangerang. (Tesis),  Fakultas  Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory  of  the  firm:  Managerial behavior,  agency  costs,  and ownership  structure. Journal  of Financial Economics 3 , 305-360.
Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2013). Public  budgeting  systems ninth  edition .  Burlington:  Jones  & Bartlett Learning.
Litasari, L., & Rostin, R. (2018). Pengaruh inventarisasi  aset,  legal  audit,  dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan  aset  tetap  pada pemerintah daerah kabupaten kolaka  timur. JPEP  (Jurnal Progres  Ekonomi  Pembangunan), 3 (2).
Lukman,  M.  (2013). Badan  layanan umum:  dari  birokrasi  menuju korporasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Pemanfaatan
BMN,  Jakarta:  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 588. Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kementerian  Keuangan 2015- 2019 . Jakarta: Kementerian Keuangan. Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/media /5418/rencana-strategis- kementerian-keuangan-2015- 2019.pdf Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang
Pengelolaan  Aset  pada  Badan Layanan  Umum,  Jakarta:  Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 1377.
Montayop,  P.  F.,  Ratang,  W.,  &  Kambu, A.  (2017).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi
optimalisasi pemanfaatan  aset  tetap. Jurnal Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan Daerah, 1 (2).
NVivo  10  for  windows  getting  started .
(2014). United States: QSR International Pty Ltd.
Octanary,  D.  (2018).  Analisis  manajemen aset  pada  satuan  kerja  pemerintah pusat di kota palu. Katalogis, 6 (1).
Politeknik  Keuangan  Negara  STAN.
(2020a). Diambil dari http://www.pknstan.ac.id/home/ind ex.html
Politeknik  Keuangan  Negara  STAN. (2020b).  Laporan  Tanah  dan/atau Bangunan  Tahun  2019.  Diterima dari  Tangerang  Selatan:  SIMAN PKN STAN.
Prabowo, S. (2020, 10 Juli 2020). Tentang: Aplikasi  NVivo  Dasar  [Webinar].
Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v =SWd9q_fcWvY
Presiden  Republik  Indonesia.  (2005).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum, Jakarta: Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 48.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2012). Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum, Jakarta: Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 171. Purba, R. B. (2019). Pengelolaan aset tetap daerah  dalam  mengoptimalkan pemanfaatan  aset  daerah. Jurnal Akuntansi  Bisnis  dan  Publik,  9 (2), 152-164.
Putra,  F.  A.  (2015). Analisis  tarif penerimaan  negara  bukan  pajak atas  pemanfaatan  aset  badan layanan  umum  sekolah  tinggi akuntansi negara. (Skripsi),
Sekolah  Tinggi  Akuntansi  Negara, Tangerang Selatan.
Risma,  A.  (2017). Pemanfaatan  barang milik  negara  idle  dalam  bentuk sewa  menyewa  sebagai  upaya penerimaan  negara  bukan  pajak.
(Disertasi),
Universitas Hasanuddin, Makassar. Rorimpandey,  A.,  Nangoi,  G.  B.,  & Manossoh,  H.  (2016).  Analisis pengelolaan  barang  milik  daerah menurut peraturan  pemerintah
nomor  27  tahun  2014  pada pemerintah  kabupaten  minahasa selatan. Jurnal  Accountability,
5 (2), 168-177.
Satrio, P. B. (2018). Analisis faktor-faktor penentu  kesuksesan  penerapan availability  payment  (AP)  pada proyek  telekomunikasi  kerja  sama pemerintah  dan  badan  usaha (KPBU)  palapa  ring  paket  barat.
(Skripsi),  Politeknik  Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.
Setyaningrum, D. (2015). Kualitas auditor,  pengawasan  legislatif  dan pemanfaatan  hasil  audit  dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Disertasi), Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi,  Universitas  Indonesia, Depok.
Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  (2015). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan  aset  pasca  pemekaran wilayah  dan  pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  di  kab.  Tapanuli Selatan. Jurnal  Ekonomi  dan
Bisnis, 10 (1).
Siswantoro,  D.  (2016). Rekonstruksi akuntabilitas  lembaga  wakaf  tunai di  indonesia. (Disertasi),  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
Streim, H. (1994). Agency problems in the legal  political  system  and  supreme auditing  institutions. European Journal  of  Law  and  Economics, 1 (3), 177-191.
Sugiri,  D.  (2016). Penentuan  prioritas usulan  anggaran  belanja  modal dengan pendekatan analytical hierarchy  process  (ahp):  Studi kasus  pada  badan  pendidikan  dan pelatihan keuangan.
(Tesis),
Universitas Indonesia, Jakarta.
Sulistiawati, E. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang  milik  daerah  pada  skpd pemerintah  kabupaten  langkat dengan  peranan  pimpinan  sebagai variabel moderating. (Tesis), Universitas Sumatera Utara, Medan.
Waloejo,  H.  (2015). Pemanfaatan  barang milik  negara .  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Waluyo, B. (2014). Analisis permasalahan pada implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Jurnal Infoartha, 3 , 27-38.
Waluyo,  B.  (2018).  Balancing  financial
autonomy and control in agencification:  Issues  emerging from the Indonesian higher education (Otonomi dan pengendalian keuangan pada badan layanan  umum  sektor  pendidikan). International  Journal  of  Public Sector Management .
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  publik: Teori,  proses,  dan  studi  kasus . Yogyakarta: CAPS.
Yusof,  Y.  (2013). The  effectiveness  of public  sector  asset  management  in
Malaysia. (Thesis),  Queensland University of Technology,
Australia.