P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
Nanang Tri Budiman 1 , Supianto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Email : ntbudiman@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember,

## ABSTRAK
ARTICLE INFO Bank  merupakan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka setiap bank diwajibkan  untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian dalam  menyalurkan kredit-kreditnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan prinsip  kehati-hatian  diaplikasikan  dalam  proses  pemberian  kredit perbankan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan  dalam  bentuk  Kewajiban  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  perkreditan  bank  bagi  bank  umum,  batas  maksimal  pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit.
Kata Kunci:
Prinsip Kehati-hatian; Kredit Perbankan; Penerapan
Cite this paper: Nanang Tri Budiman, S., 2020. Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pendukung perekonomian nasional. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat  banyak. 1 Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  berorientasi  bisnis melakukan  berbagai  transaksi  diantaranya  menghimpun  dana  ( funding )  dan menyalurkan  dana  ( lending )  disamping  transaksi  perbankan  lainnya. 2 Mengingat
1 Malayu Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta, Bumi Aksara, hlm.7
2 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. Hukum Perbankan , Depok, Kencana, hlm.1
pentingnya  fungsi  ini,  maka  upaya  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk terus-menerus dilakukan.
Pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu  kepastian  kredit  yang  telah  diberikan,  untuk  dikembalikan  sesuai  jangka  waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang  fungsi  yang  sangat  penting,  baik  bagi  bank  sebagai  kreditur  maupun  bagi nasabah sebagai debitur.
Dalam  rangka  penyaluran  kredit  kepada  masyarakat  untuk  kepentingan pembiayaan,  maka  setiap  bank  diwajibkan  untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati ( Prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat  yang  dipercayakan  padanya. 3 Istilah prudent sangat  terkait  dengan pengawasan dan manajemen Bank. Kata prudent itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia  berarti  kebijaksanaan,  Namun  dalam  dunia  perbankan  istilah  itu  digunakan untuk asas kehati-hatian. 4
Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko  keinginan  sehubungan  dengan  transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  Tentang  Perbankan.  Penyediaan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.
Apabila  informasi  tersebut  telah  dilaksanakan  maka  bank  dianggap  telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki  tanggung  jawab  dengan  nasabahnya.  Hal  ini  sangat  relevan  dengan  konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak  sebagai perantara    dana    dari    nasabah  atau  pembelian/penjualan  surat  berharga  untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5
Bisnis  perbankan  merupakan  bisnis  yang  penuh  risiko.  Pada  satu  sisi,  bisnis  ini menjanjikan  keuntungan  yang  besar  apabila  dikelola  secara  baik  dan  hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko ( full risk business ) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan  dana  titipan  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  tabungan,  giro  maupun
3 Rachmadi Usman. 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.
4 Permadi Gandapradja, 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.
21
5 Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
deposito.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  disektor  perbankan  harus  diarahkan pada  upaya  mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  kokoh.  Dalam  perspektif prinsip the prudential principle of banking maka keseluruhan keputusan harus dilakukan dengan  mengacu  pada  prinsip  kehati-hatian  terutama  setiap  keputusan  yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit atau penjualan obligasi serta saham. 6
Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian kredit, antara lain faktor Default dan Collateral dalam perjanjian kredit bank.  Pengertian ‘default’ atau “kegagalan atau kelalaian” adalah : “Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum didalam  kontrak,  sekuritas,  akta  atau  transaksi  lainnya”. 7 Dalam  pengertian “default” , pelaku  kegagalan  dinamakan ‘defaulter’ ,  yaitu  orang  yang  gagal  atau  lalai  memenuhi kewajibannya, orang yang menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan”. 8
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat  dalam  penelitian  ini  bagaimanakah  penerapan  prinsip  kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan  prinsip  kehati-hatian  diaplikasikan  dalam  proses  pemberian kredit perbankan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 9 Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam  penelitian  ini,  merupakan  bahan  yang  diperoleh  dari  perundang-undangan  dan bahan  pustaka.  Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif , artinya bahan hukum tersebut  mempunyai  otoritas,  yang  terdiri  dari  perundang-undangan,  yaitu  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan
6 Irham Fahmi, 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi , Bandung, Alfabeta, hlm.5
7 Johannes  Ibrahim,  2004, Cross  Default  Dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah , Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.
8 Ibid, hal. 51.
9 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.93
perjanjian akan membayarnya kelak. Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus, yang merupakan bentuk past participle dari kata credere , yang   berarti kepercayaan. Dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit itu tidak  hanya  sekedar  kepercayaan. 10 Dengan  demikian,  kredit  dalam  arti  bisnis mengandung  unsur  meminjam,  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut loan ,  Kata loan itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.
Dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian secara khusus, baik oleh bank selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar  hubungan kontraktual  antara  kedua  belah  pihak.  Dari  perjanjian  kredit  tersebut  dapat  ditelusuri berbagai hal terkait dengan pemberian, pengelolaan, ataupun penatausahaan kredit itu sendiri. Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi : 11 a. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidaknya  perjanjian  lain  yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
Perjanjian  kredit  bank,  memuat  serangkaian  klausula  atau covenant ,  dimana sebagian besar dari klasula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam  pemberian  kredit.  Klausula  merupakan  serangkaian  persyaratan  yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dalam aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali  dana  yang  telah  diberikan  kepada  debitur,  dalam  kedudukan  yang menguntungkan  bagi  kreditur  apabila  kondisi  debitur  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Sedangkan  dari  aspek  hukum,  klausula  merupakan  sarana  untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi apa  yang telah  disepakati dalam perjanjian kredit.
Perjanjian kredit memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau  ditepati  oleh  para  pihak  yang  dinamakan  prestasi.  Menepati  ( nakoming )  berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi ( betaling ) pelaksanaan perjanjian,  yaitu  memenuhi  dengan  sempurna  segala  isi,  tujuan  dari  ketentuan  sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.
Sedangkan Default atau  kegagalan  atau  kelalaian  adalah  Kegagalan  untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum didalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya. Dalam keadaan Default , pelaku kegagalan dinamakan defaulter , yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, orang yang menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan”.
10 Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Dan Kontemporer , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.5.
11 Johannes  Ibrahim,  2004, Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  Dan  Konsumtif  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi) , Bandung : Mandar Maju,  hlm. 33.
Apabila  dikemudian  hari  terjadi  kredit  bermasalah,  bank  telah  mempunyai  alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar pula resiko yang ada pada  bank  selaku  kreditur  karena  selama  utang  tersebut  belum  dilunasi  maka  resiko masih menjadi tanggungan si pemberi kredit. Resiko tersebut antara lain : 12
a. Resiko  Kredit,  yaitu  resiko  yang  timbul  sebagai  akibat  kegagalan  para  pihak memenuhi kewajibannya.
b. Resiko Pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar ( adverse movement ) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
c. Resiko  Likuiditas,  yaitu  resiko  yang  antara  lain  disebabkan  bank  tidak  mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
d. Resiko  Operasional,  yaitu  resiko  yang  antara  lain  disebabkan  adanya ketidakcukupan  dan  atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia, kegagalan  sistem,  atau  adanya  problem  eksternal  yang  mempengaruhi  operasional bank.
e. Resiko  Hukum,  yaitu  resiko  yang  disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  aspek yuridis.  Kelemahan  aspek  yuridis  antara  lain  disebabkan  adanya  tuntutan  hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.
f. Resiko Reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
g. Resiko  Strategik,  yaitu  resiko  yang  antara  lain  disebabkan  penetapan  dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
h. Resiko Kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Para  nasabah  debitur  yang  telah  memperoleh  fasilitas  kredit  dari  bank  tidak seluruhnya  dapat  mengembalikan  kreditnya  dengan  lancar  seperti  yang  telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi  adalah  suatu  istilah  yang  menunjuk  pada  ketiadalaksanaan  prestasi  oleh debitur. 13 Ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu :
a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
b. Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Melihat  dampak  kredit  bermasalah  yang  sedemikian  besar  terhadap  penghasilan dan  keuntungan  bank,  maka  setiap  adanya  gejala  yang  mensyaratkan  adanya  kredit bermasalah  harus  segera  ditangani.  Cara  penanganan  kredit  bermasalah  diantaranya dapat  dilakukan  dengan  restrukturisasi  kredit  dan  eksekusi  jaminan  kredit.  Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning . 14
12 Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 2.
13 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.
14 Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm.206
Restrukturisasi kredit menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif  Bank  Perkreditan  Rakyat,  memberikan  pengertian mengenai  restrukturisasi  kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  Bank Perkreditan  Rakyat  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  yang  dilakukan  melalui  :  1)  Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu; 2) Persyaratan  kembali,  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  Kredit  yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau 3) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali.
Penyelesaian  kredit  bermasalah  selain  melalui  restrukturisasi  kredit  dapat  juga dilakukan dengan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Penyelesaian dengan cara eksekusi  benda  jaminan  dilakukan  untuk  setelah  semua  upaya  menyelamatkan  kredit tidak berhasil. Penyelesaian dengan mengeksekusi objek jaminan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan pengikatan jaminan  secara sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  tentang  jaminan.  Sebagaimana  diungkapkan oleh  Etty Mulyati : “ If all attemps have been made to save the credit, but at the end there is still a bad credit,  the  settlement  is  to  execute  the  guaranteed  object  that  has  been  tied  perfectly  in accordance  with  the  provisions  of  the  legislations  on  the  guarantee,  whether  mortgage, pledge, fiduciary or burden .” 15
Eksekusi benda jaminan dapat dilakukan baik itu melalui penjualan dibawah tangan maupun  melalui  pelelangan  umum.  Hendaknya  dalam  melakukan  eksekusi  jaminan kredit  harus  terlebih  dahulu  diusahakan  penjualan  dibawah  tangan,  hal  ini  apabila debitur  masih  mau  bekerja  sama  ( cooperative ),  namun  apabila  tidak  dapat  tercapai penjualan  dibawah  tangan,  barulah  dilaksanakan  eksekusi  barang  jaminan  melalui pelelangan.
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas  bahwa  jaminan  utama  dalam  pemberian kredit adalah keyakinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  yang  berbunyi  :  “Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan Prinsip  Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan diperjanjikan”.  Persamaan  materi  prinsip  kehati -hatian  antara  bank  konvensional  dan bank syariah tersebut disebabkan oleh pemberlakuan dual banking system di perbankan Indonesia,  sehingga  belum  ada  pemisahan  detail  terkait  ketentuan  operasional perbankan konvensional dan syariah. 16
Keyakinan diatas didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehatihatian yang ada. Analisa kredit
15 Etty Mulyati, 2015, The Implementation of Prudentian Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, hlm 106, https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5
16 Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di Bmt Hasanah Dan Bri Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, hlm. 142, http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386
adalah  kajian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kelayakan  dari  suatu  permasalah kredit.Melalui  hasil  analisis  kreditnya,  dapat  diketahui  apakah  usaha  nasabah  layak ( feasible )  dan marketable (hasil  usaha  dapat  dipasarkan),  dan profitable (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.
Dalam  melaksanakan  fungsinya  penyaluran  kredit  kepada  perusahaan  dan masyarakat  untuk  kepentingan  pembiayaan,  maka  setiap  bank  diwajibkan  untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada  terpengaruhnya  kesehatan  dan  kelangsungan  usaha  bank  itu  sendiri.  Bank  yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran  lalu lintas  pembayaran, serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter. 17 Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif  terhadap  perekonomian  secara  makro.  Bank  wajib  bersikap  hati-hati  ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dititipkan pada pihak bank. 18 Berkenaan dengan prinsip kehati-hatian perbankan ( prudential banking principles ) dalam  Undang-Undang  Perbankan  dan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  prinsip kehati-hatian  dapat  dilihat  dari  perspektif  yang  berbeda,  yaitu  :  a).  Bank  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  lembaga  keuangan  perbankan,  bisnis,  dan proses  serta  cara  menjalankan  kegiatan  bisnis.  b).  Menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam  pemberian  pinjaman  (kredit),  c).  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh  bank dilakukan  untuk  menghindari  kerugian  bank  dan  untuk  melindungi  kepentingan konsumen (nasabah penyimpan). 19
Undang-Undang  Perbankan  tidak  menyebutkan  secara  tegas  tentang  pengertian dari prinsip kehati-hatian. Namun dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat,  dan  efisien  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian, Pertama, terkait  dengan  masalah  performance  debitur,  sebelum  kredit    diberikan    bank    harus terlebih  dahulu  memeriksa  dan  menyelidiki  kualitas  calon  debiturnya.  Kedua,  terkait dengan masalah jaminan   untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya default atau colaps . 20
Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam perkreditan dan pembiayaan ini adalah untuk menciptakan kualitas kredit atau pembiayaan yang sehat, sehingga dapat
17 Lindryani Sjofjan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review Vol.1 no.2, https://doi.org/10.33751/.v1i2.927
18 Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume III No. 2, hlm. 85 https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian-dalam.pdf
19 Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah,  Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, hlm. 724 https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011
20 Darwance,  2017,  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Perbankan  (Prudential  banking)  Dalam  Proses  Penyaluran Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No.2 hlm. 1978, https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207
memenuhi  kriteria  kredit  atau  pembiayaan  lancar,  yang  akan  mempengaruhi  tingkat kesehatan  bank. 21 Ketentuan  prinsip  kehati-hatian  bank  berkewajiban  untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat  (4)  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Perbankan  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan.  Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses  untuk  memperoleh  informasi  perihal  kegiatan  usaha  dan  kondisi  bank  menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.
Tingkat  kesehatan  bank  menurut  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No. 30/11/KEP/DIR/1997  tentang  sistem  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  umum  pada dasarnya  dinilai  dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  penilaian  faktor  permodalan, kualitas  aset,  manajemen,  rentabilitas,dan  likuiditas,  “Kesehatan  bank  adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampumemenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”.
Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan maka Bank Indonesia perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan ini maka bank  diharapkan  akan  selalu  dalam  kondisi sehat.  Undang-undang  No  10  Tahun  1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakapan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegitan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  termasuk  dalam memberikan  kredit.Selain  itu,  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  perbankan  juga menetapkan  peraturan-peraturan  dalam  pemberian  kredit  oleh  perbankan.  Beberapa regulasi  dimaksud  antara  lain  regulasi  mengenai  Kewajiban  Penyusunan  dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit,  Penilaian  Kualitas  Aktiva,  Sistem  Informasi  Debitur,  dan  jaminan  dalam pemberian kredit. Beberapa regulasi tentang penerapan prinsip kehati-hatian diatas akan diuraikan dibawah ini.
Agar proses pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan tentang perkreditan yang dibuat secara tertulis. berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah  menetapkan  ketentuan  tentang  kewajiban  bank  umum  untuk  memiliki  dan melaksanakan  kebijakan  tentang  perkreditan  bank  yang  didasarkan  pada  pedoman penyusunan  kebijakan  perkreditan  bank  dalam  SK  Dir  BI  Nomor  27/162/KEP/  DIR tanggal  31  Maret  1995.  Kebijakan  perkreditan  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis  yang  sekurang-kurangnya  memuat  dan  mengatur  hal-hal  pokok  sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagai berikut :  Prinsip  kehati-hatian  dalam  perkreditan;  Organisasi  dan  manajemen  perkreditan;
21 Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  atau  Pembiayaan  Bank,  Jurnal  Rechtidee,  Vol.  13,  No.  1,  hlm.  71, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1
Kebijaksanaan  persetujuan  kredit;  Dokumentasi  dan  administrasi  kredit;  Pengawasan kredit; dan Penyelesaian kredit bermasalah.
Dalam  upaya  untuk  mengurangi  potensi  kegagalan  usaha  bank  maka  bank  wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan diversifikasi  portofolio  penyediaan  dana  melalui  pembatasan  penyediaan  dana,  baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah  persentase  tertentu  dari  modal  bank  yang  dikenal  dengan  Batas  Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan.
Pengaturan  tersebut  dijabarkan  oleh  Bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pengaturan tentang batas maksimum pemberian kredit selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. Yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit  adalah  persentase  maksimum  penyediaan  dana  yang  diperkenankan  terhadap modal  bank  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  batas maksimum pemberian kredit bank. 22 Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga memilihara kesehatan dan daya tahan  bank,  dimana  dalam  penyaluran  dananya,  bank  diwajibkan  mengurangi  risiko dengan  cara  menyebarkan  penyediaan  dana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  BMPK. Ketentuan demikian telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusata pada peminjam tertentu atau pada kelompok peminjam tertentu.
Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank juga perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara  eksposur risiko kredit pada  tingkat  yang  memadai.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pengurus  bank  wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  yang  terkait  dengan  transaksi-transaksi dimaksud.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam PBI tersebut mewajibkan bank untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva  yang meliputi aktiva produktif dan aktiva non produktif senantiasa dalam keadaan  baik.  Aktiva  Produktif  adalah  penyediaan  dana  bank  untuk  memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi,  tagihan  atas  surat  berharga  yang  dibeli  dengan  janji  dijual  kembali  ( reverse repurchase  agreement ),  tagihan  derivatif,  penyertaan,  transaksi  rekening  administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 23
Selain  hal  diatas,  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  bank  akan  menghadapi berbagai risiko usaha. upaya untuk mengurangi resiko tersebut, bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah tersebut seperti sesuai Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah sebagaimana terakhir diubah denngan PBI Nomor : 5/ 21 /PBI/2003. Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 3/10/PBI/2001.  Prinsip mengenal  nasabah  merupakan  prinsip  yang  diterapkan  untuk  mengetahui  identitas
22 Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm. 137
23 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  pelaporan  transaksi  yang mencurigakan. 24
Berdasarkan  prinsip  mengenal  nasabah  ini,  maka  bank  berkewajiban  untuk menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi  nasabah,  menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  pemantauan  terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan  menetapkan kebijakan dan prosedur  manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. 25 Oleh karena itu, sebelum  melakukan  hubungan  usaha  dengan  nasabah,  bank  wajib  meminta  informasi mengenai:  identitas  calon  nasabah,  maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha  yang  akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat  mengetahui  profil  calon  nasabah,  identitas  pihak  lain,  apabila  calon  nasabah bertindak untuk dan atasa nama pihak lain, seperti beneficial owner . Ketentuan  Bank  Indonesia  dalam  PBI  No.3/10/  PBI/2001  tentang  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003  dan  disempurnakan  dengan  lahirnya  PBI  No.11/28/PBI/2009. Selanjutnya diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012  tentang Penerapan Program Antii Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Penerbitan  PBI yang  terakhir  ini  terkait  dengan  upaya  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap timbulnyaa  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme  yang menggunakan fasilitas dan produk perbankan. 26
Prinsip Mengenal Nasabah salah satunya terdiri dari prosedur manajemen risiko sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.  18/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh kegiatan usaha bank.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  perbankan  selanjutnya  adalah  adanya jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Sedangkan  guna  memperoleh  keyakinan tersebut  maka  bank  sebelum  memberikan  kreditnya  harus  melakukan  penilaian  yang seksama dan mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur.
Adapun  prinsip  kehati-hatian  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menganalisis permohonan kredit diimplementasikan melalui Prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, Colleteral , dan Condition ). Sehingga dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor haruslah sesuai dengan pasal tersebut diatas yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-
24 Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal Refleksi Hukum Vol. 3, No. 1, hlm. 86 https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96
25 Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, hlm. 304 http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_17
26 Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, loc. Cit.
hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik. 27 . Untuk selanjutnya Prinsip 5 C dapat diuraikan sebagai berikut :
Character adalah prinsip untuk mengetahui apakah debitur memiliki watak atau kepribadian yang baik, kejujuran, maupun itikad baik, sehingga apabila terjadi tunggakan pembayaran  tidak  akan  menyulitkan  penagihan  di  kemudian  hari.  Penilaian  terhadap character  ini  dapat  dilakukan  melalui Trade  Checking ,  cara  ini  dapat  dilakukan  pada waktu survey oleh petugas bank dengan menanyakan riwayat, kondisi serta kepribadian calon  debitur  kepada  tetangga,  maupun  melalui  telepon  dengan  cara  menanyakan  ke tempat kerja calon debitur apakah calon debitur memiliki hubungan yang baik dengan rekan  kerjanya,  riwayat  pekerjaan  dan  prestasi  kerjanya.  Melalui  Sistem  Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi  mengenai  Debitur,  yang  merupakan  hasil  olahan  dari  Laporan  Debitur  yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Sistem Inforasi Debitur (SID) meruapakan sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debtur yang  menerima  oleh  Bank  Indonesia.  Laporan  Debitur  dalam  Sitem  Informasi  Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. 28 Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam  memperlancar  proses  penyediaan  dana,  mempermudah  penerapan  manajemen resiko  dan  membantu  bank  dalam  melakukan  identifikasi  kualitas  debitur  untuk pemenuhan  ketentuan  yang  berlaku.  Melalui  sistem  ini  dapat  diketahui  apakah  calon debitur tersebut memiliki pinjaman pada bank lain, nominal, jangka waktu dan bunga pinjaman, serta kualitas pinjamannya (kolektibitas). Termasuk apakah pinjaman tersebut masuk dalam daftar kredit macet atau tidak. Berdasarkan hasil Trade Checking dan SID itulah dapat diketahui mengenai baik atau tidaknya character nasabah tersebut.
Capacity adalah  kemampuan  calon  debitur  untuk  melakukan  pembayaran  utang tepat  pada  waktunya.  Pengukuran capacity ini  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi dan arus kas ( cashflow ) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan yang sama dapat pula  diketahui  tingkat  solvabilitas,  likuiditas  dan  rentabilitas  usaha,  serta  tingkat resikonya. Capital merupakan  permodalan  yang  dimiliki  oleh  calon  debitur.  Apabila seorang calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank semestinya sudah memiliki sebagian dana untuk modal, sehingga permodalan tersebut tidak keseluruhan berasal dari bank. Dana yang diperoleh  dari kredit bank hanya sebagai modal tambahan saja.  Penilaian  capital  ini  dapat  dilihat  dari  besarnya  rekening  tabungan  maupun  dari investasi yang telah dimiliki oleh calon debitur.
Condition of Economy merupakan prospek usaha dari calon debitur, apakah usaha yang ditekuni oleh calon debitur tersebut memiliki prospek atau masa depan yang baik. Prospek usaha  calon debitur dikemudian hari sangat tergantung dari beberapa faktor, diantaranya faktor politik, sosial budaya dan kondisi ekonomi secara nasional. Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank yang dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan pelunasan kreditnya. Setiap benda yang dijadikan jaminan atau agunan kepada bank harus memenuhi beberapa kriteria. Nilai dari
27 Ashofatul  Lailiyah,  2014,  Urgensi  Analisa  5c  Pada  Pemberian  Kredit  Perbankan  Untuk  Meminimalisir  Resiko, Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2, hlm. 228, http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368
28 Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR),  Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/, hlm. 109 http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140
jaminan harus mencukupi untuk pemberian kredit, nilai benda jaminan tersebut harus lebih  tinggi  diatas  nilai  kredit  yang  diberikan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan marketable adalah  benda  jaminan  tersebut  semestinya  mudah  untuk  dijual  kembali. Apabila  terjadi  wanprestasi  oleh  debitur  maka  tidak  mengalami  kesulitan  untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.
Berbeda  dengan  perbankan  konvensional,  dalam  bank  dengan  prinsip  syari’ah, pelaksanaan  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  syariah  dilakukan  dengan  cara mengkualifikasikan  beberapa  komponen  yang  disingkat  dengan  istilah  CAMELS sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. CAMELS adalah faktor penilaian yang sangat menentukan predikat suatu kesehatan bank. Aspek satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, antara lain Capital (permodalan), Asset quality (kualitas aset), Management (manajemen), Earning (rentabilitas), Liquidity (likuiditas), Sensivity to market risk (sensivitas terhadap resiko pasar).  Dalam  perkembangannya,  prinsip  CAMELS  kemudian  dirubah  dengan penggunaan  pendekatan  risiko  ( Risk-based  Bank  Rating ),  dengan  instrumen  penilaian yang lebih komprehensif. Dalam rangka menegakkan berbagai prinsip kehati-hatian atau prudensial  tersebut,  perbankan  syariah  juga  harus  menerapkan  hal  yang  sama sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan konvensional. 29
Selanjutnya  dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ini,  khususnya  dalam mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah dibelakang hari, maka bank membebankan jaminan kepada debitur. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan bagi kreditur  dalam  hal  menjamin  kepastian  atas  pelunasan  hutang  debitur  atau  sebagai sarana pelaksanaan suatu prestasi oleh pihak debitur atau oleh pihak penjamin debitur. Keberadaan suatu jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank yang timbul dalam menyalurkan kredit.
Adanya  benda  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  (nasabah)  kepada  kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi atau pengaman bagi  pihak bank, bank  menjadi  memiliki  keyakinan  bahwa  debitur  akan  melaksanakan  prestasi  sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank. 30 Perjanjian jaminan timbul  karena  adanya  perjanjian  pokok  berupa  perjanjian  pinjam-meminjam  atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang bersifat assecor (accessoir ). Perjanjian jaminan dilakukan dengan mengikatkan suatu kebendaan tertentu atau  kesanggupan  pihak  ketiga,  dengan  tujuan  memberikan  keamanan  dan  kepastian hukum  terkait  pengembalian  kredit  dan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  perjanjian pokoknya.
Upaya untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dikemudian hari, maka setiap bank hendaknya perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  disebabkan  pengelolaan  risiko  atau manajemen kredit bank yang kurang baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah menjadi  tinggi.  Oleh  karena  itu  penerapan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  banking ) menjadi sangat penting, sebagai asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
29 Agus Triyanta, 2019, Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di  Indonesia,    Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  No.  1  Vol.  26,  hlm.  122,  DOI  : http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6
30 Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 12, DOI : http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159
fungsi serta kegiatan usahanya, haruslah menggunakan cara yang tidak merugikan pihak nasabah dan pihak bank sendiri. Salah satu tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ( prudential banking ) ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

## PENUTUP
Dalam  memberikan  kredit  kepada  nasabah  debitur,  Bank  wajib  mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  diperjanjikan.  Keyakinan  tersebut  didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus mengandung  prinsip  kehati-hatian.  Undang-Undang  Perbankan  telah  mengamanatkan agar  bank  senantiasa  berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dalam bentuk Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386
Agus Triyanta, 2019, Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26, DOI : http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6
Asep  Rozali,  2011,  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principle)  Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_1 7
Ashofatul Lailiyah,  2014, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2, http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368
Darwance,  2017,  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Perbankan  (Prudentialbanking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No.2, https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207
Debora  Damanik,  Paramita  Prananingtyas,  2019,  Prudential  Banking  Principles  Dalam Pemberian  Kredit  Kepada  Nasabah,    Jurnal  Notarius,  Volume  12  Nomor  2, https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011
Etty  Mulyati,  2015,  The  Implementation  of  Prudentian  Banking  Principles  to  Prevent Debtor  With  Bad  Faith,  Pajajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.  5  No.1,  , https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5
Gentur  Cahyo  Setiono,  2018,  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),
Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, DOI :
http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159
Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1, http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140
Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan  Pinjam  Unit  Palur  Karanganyar),  Jurnal  Repertorium  Volume  III  No.  2, https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip- kehati-hatian-dalam.pdf
Lastuti  Abubakar,  Tri  Handayani,  2018,  Implementasi  Prinsip  Kehati-hatian  Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1,
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1
Lindryani  Sjofjan,  2015,  Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential  Banking  Principle)  Dalam Pembiayaan  Syariah  Sebagai  Upaya  Menjaga  Tingkat  Kesehatan  Bank  Syariah, Pakuan Law Review Vol. 1 no.2, https://doi.org/10.33751/.v1i2.927
Willy  Putra  dan  Haryati  Widjaja,  2018,  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal REFLEKSI HUKUM Vol. 3, No. 1, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96

## BUKU
Badriyah  Harun,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah ,  Yogyakarta,  Pustaka Yustisia.
Irham Fahmi, 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi , Bandung, Alfabeta
Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Bandung : Refika Aditama.
Johannes  Ibrahim,  2004, Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  Dan  Konsumtif  Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi) , Bandung : Mandar Maju.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Malayu Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta
Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Dan Kontemporer , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Permadi Gandapradja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.93
Rachmadi  Usman.  2001, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta,  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. Hukum Perbankan , Depok, Kencana,

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.3/10/  PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles )
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/2/PBI/2005,  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank Umum
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  7/3/PBI/2005  tentang  Batas  Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/19/PBI/2006  tentang  Kualitas  Aktiva  Produktif  dan Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif  Bank  Perkreditan Rakyat
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/1/PBI/2007  Tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Antii Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  18/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit