## TREND SUBSEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB, KESEMPATAN KERJA DAN EKSPOR PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Putra Agustinus Simarmata 1 , Jumri Dulamin 2 , M. Damiri 2
1) Alumni Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya
2) Dosen Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya

## ABSTRACT
This  study  is  to  analyze  the  magnitude  of  forestry  subsector  trends  on  the  economy, especially  on  Gross  Regional  Domestic  Revenue,  Job  Opportunities  and  Pulang  Pisau Total Value. This study uses secondary data and is analyzed by Straight Line Equations. Research  results  obtained:  1.  The  contribution  of  the  forestry  sub-sector  to  the  Pulang Pisau Regency economy began to decline in 2010-2018. Where the highest contribution was in 2010 which was 2.27% with a value of Rp 43,927.30 while the lowest contribution value  was  in  2018  which  was  1,44%  with  a  value  of  Rp  70.494,50  with  an  average growth  of  -5.45%. 2.  The  participation  rate  of  Pulang  Pisau  Regency's  employment opportunities from 2010-2018 tends to decrease. For the highest contribution, there were 73,12% in 2010, while the lowest contribution was in 2017 with a value of 46% with an average  growth  of  4,78%.  3.  The  Total  Value  of  Forestry  Subsector  Exports  in  2015- 2019  increased  from  year  to  year  from  the  analysis  of  the  total  value  of  total  forestry exports  in  2015-2019,  the  highest  value  was  in  2018,  namely  USD  6,473,834.63  while the lowest was in 2015, which was USD 58,679 60 Keywords : Gross Regional Domestic Revenue, Labor, Total Export Value.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Pulang  Pisau  adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan  Tengah,  dengan  ibu  kota Pulang  Pisau.  Semboyan  Kabupaten  ini adalah  "Handep  Hapakat".  Kabupaten Pulang  Pisau  mempunyai  wilayah  seluas 899.700  ha  (5,85%  dari  luas  Kalimantan Tengah  sebesar  153.564  km2.  Sehingga tidak asing lagi  bagi  masyarakat  setempat banyak  memanfaatkan  hasil  hutan,  baik dalam  hutan  alam,  perhutanan  sosial,  dan hutan tanaman industri. Kawasan hutan
produksi  di  Kabupaten  Pulang  Pisau terbagi  menjadi  2  bagian  yaitu  hutan produksi  tetap  dengan  luas  241.679,75  ha dan  hutan  produksi  terbatas  seluas 16.094,65  ha  (BPS,  2017).  Sedangkan hutan  tanaman  rakyat  di  Kabupaten Pulang  Pisau  seluas  1.912  hektar  yang tersebar di 12 lokasi.
Pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten  Pulang  Pisau  Itu  terbagi menjadi  2  bagian  yaitu  pemanfaatan  hasil hutan  berupa  kayu  dan  hasil  hutan  non kayu  (HHBK).    Pemanfaatan  hasil  hutan berupa  kayu  adalah  sebagai  berikut:    (
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Pulang Pisau 2103)
Tanaman  sengon,  dimana  tanaman sengon  tesebut  sangat  baik  digunakan untuk  kayu  papan/kayu  lapis.  Sebanyak 670.800  tanaman  sengon  diusahakan  oleh rumah tangga usaha kehutanan di Kabupaten  Pulang  Pisau.  Kecamatan Pandih  Batu  merupakan  Kecamatan  yang paling  banyak  mengusahakan  tanaman sengon sebanyak 486.783 tanaman dengan luas 1.200 ha.
Tanaman  akasia  merupakan  tanaman kehutanan terbanyak kedua yang
diusahakan  di  Kabupaten  Pulang  Pisau, yaitu sebanyak 23.470 tanaman.
Kecamatan Maliku merupakan Kecamatan yang paling banyak mengusahakan tanaman akasia. Sebanyak 23.470
tanaman jati dimana luasnya mencapai 60 Ha.
Tanaman jabon yang saat ini merupakan  tanaman  yang  mulai  banyak diusahakan  di  Kabupaten  Pulang  Pisau, dan biasanya digunakan untuk bahan baku utama  industri  kayu  olahan  tercatat sebanyak  1.400  tanaman.  Kecamatan Pandih  Batu  merupakan  satu-satunya kecamatan  yang  mengusahakan  tanaman jabon.  Sebanyak  1.400  tanaman  jabon dimana  luasnya mencapai 4 ha.
Tanaman  mahoni  juga  merupakan tanaman  yang  sangat  baik  untuk  mebel dan furnitur selain tanaman jati. Tanaman mahoni  yang  diusahakan  di  Kabupaten Pulang  Pisau  sebanyak  294  tanaman. Kecamatan  Pandih  Batu  (157  tanaman) dengan luas 0,4 Ha dan kecamatan Maliku merupakan  Kecamatan  yang  banyak mengusahakan  tanaman  mahoni  sebanyak 137 tanaman dengan luas 0,3 ha.
Tanaman jati yang merupakan
tanaman  yang  sangat  baik  untuk  mebel dan  furnitur  tercatat  diusahakan  di Kabupaten  Pulang  Pisau  sebanyak  216
tanaman. Kecamatan
Pandih Batu merupakan kecamatan yang paling banyak mengusahakan  tanaman  jati.  Sebanyak 116 tanaman jati diusahakan di kecamatan tersebut dengan luas 0,3 ha.
Pemanfaatan  hasil  hutan  non  kayu meliputi: rotan, daun-daunan, buah- buahan,  getah,  bambu  dan  lain-lain, sedangkan  produk  non  ekstraktif  seperti rekreasi  alam  dan  ekowisata,  sehingga dari  semua  pemanfaatan  dalam  subsektor kehutanan sangat bermanfaat dalam pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  di Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam  rangka  mencapai  kontribusi optimal  terhadap  pembangunan  ekonomi Kabupaten Pulang Pisau khususnya peningkatan  nilai  PDRB,  maka  yang terpenting  adalah  bagaimana  sebaiknya hutan tersebut dikelola agar dapat memenuhi  kebutuhan  umat  manusia  tidak hanya  untuk  masa  kini,  tapi  juga  untuk masa yang akan datang. Hal ini mengingat kontribusi  subsektor  kehutanan  sangat menentukan  terhadap  besar  kecilnya produk domestik regional bruto (PDRB). Tujuan  penelitian  ini  adakah  mengetahui trend subsektor kehutanan terhadap peningkatan PDRB, kesempatan kerja dan total nilai ekspor.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Pulang  Pisau.Waktu  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  termasuk pengolah data dan penulisan laporan akhir selama 2 (dua) bulan

## Prosedur penelitian
Prosedur  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  yaitu  melakukan  wawancara dengan dinas Kehutanan Kabupaten
Pulang
Pisau, dinas Perdagangan,
Departemen  Tenaga  Kerja  Indonesia, mengumpulkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik ( BPS)  Kabupaten  Pulang  Pisau dan  membuat  tabulasi  data  berdasarkan sumber data yang diperoleh.
Analisis Data
Nilai sub sector kehutanan dengan total Produk Domestik Regional Bruto
Besaran kontribusi pendapatan sector  kehutanan  dengan  total  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  rumus sebagai  berikut  (Wibowo,  2003  dalam Jumri, 2006):
P = X 100%
Keterangan:
P = Kontribusi  subsektor  kehutanan terhadap PDRB (%) X = PDRB subsektor kehutanan (Rp)
y = Nilai total PDRB (Rp) Selanjutnya presentase kontribusi
Nilai subsector kehutanan terhadap kesempatan kerja.
Kontribusi subsektor kehutanan
terhadap  kesempatan  kerja  dapat  dihitung dengan  rumus  sebagai  berikut  (Sukirno 2001 dalam Jumri, 2006) TPAKSK x 100%
Keterangan:
TPAKSK : Tingkat pastisipasi angkatan kerja sektor kehutanan.
∑AKSK   : Jumlah angkatan kerja sektor kehutanan.
∑AKSS    : Jumlah angkatan kerja semua sektor.
Nilai subsector kehutanan terhadap nilai ekspor.
Kontribusi subsektor kehutanan terhadap  nilai  total  ekspor  dapat  dihitung
dengan rumus sebagai berikut (Sukirno, 2007 dalam Jumri, 2006):
x 100%
Keterangan PESK  : Persentase ekspor sektor Kehutanan
∑ESK : Jumlah ekspor sektor kehutanan
∑ESS  : Jumlah ekspor semua sektor.
Analisis trend model Analisis trend model  persamaan garis  lurus  ( straight  line  equation) secara matematis  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
Y = a + bX Keterangan: Y :   persentase
tingkat partisipasi angkatan  kerja  subsektor  kehutanan tahun 2008- 2018
a :   kontanta atau untuk ∑X = 0
b : Besarnya  perubahan  Y  untuk  satu perubahan X

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Trend Subsektor Kehutanan Terhadap Produk DomestikRegional Bruto.
Pertumbuhan ekonomi regional sangat  erat  kaitannya  dengan  sektor  yang membentuknya. Sektor-sektor yang berpotensi besar berkontribusi pada perekonomian daerah maupun sektor yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan  peranannya  di  masa  yang akan  datang.  Pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat, meningkatkan  hubungan  ekonomi  dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi  dari  sektor  primer  ke  sektor sekunder  dan  tersier,  hingga  tercipta
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
pendapatan  masyarakat  yang  meningkat secara  mantap  dengan  pemerataan  yang sebaik  mungkin.    Data  hasil  penelitian diperoleh  kontribusi  subsektor  Kehutanan terhadap  PDRB  Kabupaten  Pulang  Pisau dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi  subsektor  kehutanan  terhadap PDRB  Kabupaten  Pulang  Pisau  mulai tahun  2010-2018  mengalami  penurunan. Dimana  kontribusi  tertinggi  ada  pada tahun  2010  yaitu  2,27%  dengan  nilai  Rp 43.927,30  sedangkan  nilai  kontribusi terendah ada pada tahun 2018 yaitu 1,44% nilai  Rp    70.494,50  dengan  pertumbuhan rata-rata  -5,45%.  Sehinga  hal  ini  jelas menunjukkan bahwa kontribusi khususnya sektor  kehutanan  semakin  lama  akan semakin  menurun,  dan  diteruskan  oleh banyaknya lahan yang menjadi alih fungsi menjadi  lahan  konsesi  gambut  yang dulunya  mengandung  90%  air  kini mengering  akibat  kanalisasi  dan  dihiasi oleh lahan sawit yang berjejer rapi.
Christinadan Pratiwi Yuli (2017)
Menyatakan  Sektor  pertanian,  kehutanan, dan perikanan merupakan sektor potensial dan  prospektif.  Sektor  ini  memiliki kontribusi  terbesar  dalam  perekonomian Kalimantan  Tengah,  peran  sektor  ini terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah cenderung  meningkat  dari  tahun  ketahun. Walaupun  pertumbuhan  sektor  ini  kurang menonjol  baik  di  Kalimantan  Tengah maupun nasional kontribusinya cenderung menurun  setiap  tahun,  namun  sektor pertanian memiliki keunggulan komparatif.  Pelaku  usaha  kehutanan seperti HPH mengalami kebangkrutan dan berbagai konflik lahan kerap terjadi, salah satunya  adalah  konflik  antara  perusahaan dan  warga,  konflik  tata  batas  antara kampung  dan  kabupaten,  tumpang  tindih izin  antara  konsesi  serta  ketidak  jelasan klaim  kepemilikan  lahan  dan  hutan, persoalan itu berhubungan dengan lemahnya penegakan hukum bagi sejumlah perusahaan yang beroperasi No Tahun Kontribusi (%) Nilai Pertumbuhan Trend Juta(Rp) (%) MLS (%) 1 2010 2,27 43.927,30 - 2,182 2 2011 2,12 46.124,20 -6,60 2,075 3 2012 1,94 48.013,50 -8,21 1,968 4 2013 1,81 51.075,80 -6,70 1,861 5 2014 1,68 54.047,90 -7,54 1,754 6 2015 1,59 57.921,00 -5,39 1,647 7 2016 1,48 59.645,30 -6,73 1,540 8 2017 1,46 64.795,00 -1,30 1,433 9 2018 1,44 70.494,50 -1,16 1,320 Jumlah 15,79 496.044,50 -43,63 15,780 Rata-Rata 1,75 55,116,10 -5,45 1,753
Table 1. Kontribusi dan Trend Subsektor Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap PDRB Pada Tahun 2010-2018
secara  illegal.  Selain  kondisi  diatas, adanya  kebijakan  pemerintah  dalam  hal perubahan  status  kawasan  hutan  menjadi kawasan  lahan  pertanian  dan  perkebunan, hal  ini  terlihat  bahwa  kontribusi  pada sektor pertanian lebih dominan dibandingkan dengan subsektor kehutanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Gambar  3  menunjukkan  penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun,  yang dimana  nilai  trend  sektor  kehutanan tertinggi terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2010 yaitu
2,182% dan nilai terendah ada pada tahun 2018  yaitu  1,326%    dengan  rata-rata pertahun  sebesar    1,754%.  Disisi  lain hingga  saat  ini  kebutuhan  masyarakat akan kayu baik domestik maupun internasional  masih  cenderung  tinggi bahkan cenderung
mengalami peningkatan,  oleh  karena  itu  kayu merupakan  hasil  hutan  yang  paling signifikan  karena  dapat  menghasilkan
nilai ekonomi yang terbesar dibandingkan dengan  hasil  hutan  lainnya.  Dalam sejarahnya hasil hutan pernah memberikan sumber  devisa  terbesar  kedua  setelah migas  sehingga  hutan    disebut  sebagai “emas  hijau”.  Peran  dan  kontribusi subsektor kehutanan  Indonesia antara lain dalam  bentuk  sumbangan  devisa  negara mencapai  US  $  7-8  milyar  per  tahunnya, pendapatan  negara  dalam  bentuk  pajak dan  non-pajak  serta  sebagai  penyedia lapangan kerja. (Dulamin. J, 2006).

## Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Kabupaten  Pulang
Pisau.
Pertumbuhan  angkatan  kerja  yang besar  dan  kesempatan  kerja  yang  terbatas menimbulkan  konsekuensi  meningkatnya jumlah pengangguran. Perubahan- perubahan yang disebabkan adanya pergeseran  struktur  ekonomi  dari  sektor pertanian/tradisional  ke  sektor  industry
Gambar 1. Trend dan Kontribusi Subsektor Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau Terhadap PDRB Tahun 2010-2018
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
modern,  perkembangan  teknologi  dan pemanfaatan sumber daya dari sebelumnya  mengandalkan  sumber  daya alam  beralih  ke  sumber  daya  manusia menambah kompleksnya
masalah ketenagakerjaan (Rachim, 2003).
Penelitian  ini  menghasilkan  nilai  seperti pada Table 2.
Tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa kontribusi  sektor  pertanian  yang  dimana termasuk subsektor kehutanan didalamnya,  terhadap  kesempatan  kerja Kabupaten  Pulang  Pisau  mulai  tahun
2010-2018 cenderung mengalami penurunan. Untuk kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 73,12%, sedangkan nilai  kontribusi  terendah  ada  pada  tahun 2017  dengan  nilai  46%  orang  dengan pertumbuahan rata-rata -4,78% .
Hal ini menunjukkan penurunan peran sektor pertanian yang didalamnya terdapat subsektor kehutanan dengan imbas kenaikan
pada sektor jasa
mengindikasikan adanya pergeseran struktur  ekonomi  di  Kalimantan  Tengah
khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  Todaro (2008:68),  bahwa  pertumbuhan  ekonomi atau pembangunan daerah akan menyebabkan pergeseran struktur ekonomi.  Pergeseran  struktur  ekonomi secara perlahan akan menyebabkan peralihan        dari  sektor    pertanian    ke sektor
non  pertanian  yang  dicerminkan  melalui adanya  kenaikan  peranan  sektor  non pertanian  dengan  penurunan  peranan sektor  pertanian.  Teori  pembangunan Arthur Lewis dalam Kuncoro dan Mudrajat  (2003),  juga  menyatakan  bahwa jika  pergeseran  struktur  ekonomi  ini terjadi  maka  sektor  pertanian  akan semakin  ditinggalkan,  karena  sebagian besar  tenaga  kerja  pada  sektor  pertanian akan  mulai  beralih  ke  sektor  yang  lebih modern, seperti sektor jasa yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Berdasarkan  data  Survei  Angkatan  Kerja Nasional (Sakernas) Agustius 2014 Meskipun  demikian  sektor  pertanian, No Tahun Ketenaga Kerjaan Kontribusi Pertumbuhan Trend MLS Sektor Pertanian Sektor Pertanian (%) % Orang 1 2010 40.614 73,12 - 72,496 2 2011 35.523 57,64 -21,17 68,874 3 2012 34.187 58,11 0,81 64,802 4 2013 28.751 52,61 - 9,46 60,73 5 2014 30.112 52,79 0,34 56,658 6 2015 43.473 66,69 26,33 52,586 7 2016 0 0 0 0 8 2017 31.097 46 - 31,02 44,442 9 2018 29.856 46,30 0,65 40,37 Jumlah 273.613 453,27 -33,52 460,958 Rata-rata 34.201,62 56,66 -4,78 57,620
Table 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja kabupaten pulang pisau.
kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor listrik, gas dan air, merupakan sektor yang mengalami  penurunan  jumlah  pekerja, sebaliknya sektor yang mengalami peningkatan  jumlah  pekerja  terjadi  pada sektor  industri,  sektor  konstruksi,  sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan,  angkutan  dan  komunikasi, sektor  lembaga  keuangan,  real  estate, usaha  persewaan,  usaha  persewaan  dan jasa perusahaan serta sektor jasa kemasyarakatan,  sosial  dan  perorangan. Sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan  masih  menjadi  tumpuan    dan harapan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja serta  memiliki  peranan  besar  dalam perekonomian  Kabupaten  Pulang  Pisau yang  dimana  dalam  tahap  ini  pemerintah dalam  proses  perintisan  sesuai  dengan pernyataan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Siti  Nurbaya  Bakar  pada Tahun  2018  yang  dimana  menyatakan akan  menciptakan  39  juta  tenaga  kerja pada  sektor  kehutanan  dan  jumlahnya masih  dapat  meningkat  dengan  usaha yang  lebih  variasi  dengan  hasil  hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Secara  nasional  berdasarkan  data dari  Pusat  Perkayuan  Indonesia  tahun 1998,  jumlah  tenaga  kerja  yang  terlihat dalam  sektor  kehutanan  mencapai  3,85 juta  orang  dengan  rincian  2,35  juta  orang merupakan tenaga kerja primer yang terait langsung dengan pengusaha hutan dan 1,5 juta  orang  merupakan  tenaga  kerja  yang tidak  terlihat  secara  langsung  atau  tenaga kerja  sekunder.  Dengan  setiap  asumsi setiap  pekerja  mempunyai  seorang  istri dan  dua  orang  anak,  maka  jumlah  jiwa yang bergantung pada kegiatan kehutanan dapat  mencapai  angka  1517  juta  orang (APHI, 2004).
Gambar  2  menunjukkan  adanya penurunan  dari  tahun  ke  tahun  dan dibuktikan  dengan  nilai  trend  kontribusi subsektor kehutanan terhadap kesempatan kerja  kabupaten  Pulang  Pisau  dengan angka tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 72,496%  dan  nilai  terendah  ada  pada tahun 2018 yaitu 40,37%  dengan rata-rata pertahun  sebesar  57,620%.  Menurut Farhad  (2006),  salah  satu  masalah  utama dalam  ketenagakerjaan  adalah  produkti vitas  tenaga  kerja  yang  rendah.  Masalah kualitas    sumberdaya   manusia  juga erat
Gambar 2. Trend dan Kontribusi Ketenaga Kerjaan Sektor Pertanian KabupatenPulang Pisau Terhadap PDRB Tahun 2010-2018
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
kaitannya dengan masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi juga berpengaruh terhadap jumlah angkatan  kerja  yang  akan  berpartisipasi dalam pembangunan  atau dapat  dikatakan jumlah  angkatan  kerja  yang  masuk  ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Nilai Total Ekspor
Kabupaten Pulang Pisau.
Menurut  Tarigan  (2006)  bahwa  laju pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah ditentukan  oleh  besarnya  peningkatan ekspor  dari  wilayah  tersebut.  Begitu  pula dengan pendapat para penganut merkantilisme  yang  menyatakan  bahwa satu-satunya  cara  bagi  sebuah  negara untuk  menjadi  kaya  dan  kuat  adalah dengan  melakukan  sebanyak  mungkin ekspor  dan  sesedikit  mungkin  impor. Dengan  demikian,  pemerintah  harus menggunakan  seluruh  kekuatannya  untuk mendorong  ekspor  dan  mengurangi  serta membatasi  impor.  Begitu  juga  dengan penilitian  ini  menunjukkan  tingkat  ekspor yang  cukup  tinggi,  seperti  ditampilkan dalam Tabel 3.
Berdasarkan
Tabel 3 dapat diketahui  bahwa  nilai  total  ekspor kehutanan tahun 2015-2019 nilai tertinggi ada  pada  tahun  2018  yaitu  USD 6.473.834,63  sedangkan  yang  terendah ada  pada  tahun  2015  yaitu  USD 58.679,60.  Sehingga  terlihat  bahwa  setiap tahunnya  perubahan  nilai  yang  cenderung mengalami  peningkatan  dengan  rata-rata pertumbuhan mencapai 302,47%
pertahun.  Peningkatan  ekspor  dalam sektor  kehutanan  ini  diakibatkan  dari banyaknya permintaan manusia akan hasil dari  hutan  baik  berupa  produk/barang. Menurut  pandangan  Kusdiana,  D  & Candra  W.  2007  besarnya  tingkat  ekspor akan  mempengaruhi  produksi  nasional karena  aktivitas  ekspor  menunjukkan permintaan  efektif  yang  berasal  dari  luar negeri.  Semakin  tinggi  ekspor  artinya semakin  tinggi  pula  produksi  lokal  yang mampu dipasarkan sehingga akan mendongkrak  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.
Trend  juga  menunjukkan  peningkatan eskpor pada sektor kehutanan dengan rata- rata  pertahun  14,808%.  Peningkatan  ini diduga  berkaitan  erat  dengan  mulai berkembangnya  industri-industri  kehuta- nan.  Hal ini terjadi  antara    lain   sebagai
No Tahun Nilai Ekspor (US $) Kontribusi PESK Pertumbuhan Trend MLS % % (US $) 1 2015 58.679,60 0,94 - -0,068 2 2016 610.133,00 9,19 877,65 7,37 3 2017 719.322,00 6,33 -31,12 14,808 4 2018 6.473.834,63 29,73 369,66 22,246 5 2019 6.337.049,97 27,86 -6,28 29,684 Jumlah 12.164.113,60 74,04 -1.209,91 74,04 Rata-rata 2.432.822,72 14,808 302,47 14,808
Table 3. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap nilai total ekspor di Pulang Pisau
dampak dari pelarangan ekspor kayu bulat yang dilakukan bertahap dari 1980 sampai 1985.  Adapun  dampak  kebijakan  ini adalahuntuk  pengembangan  industri  hasil hutan di dalam negeri, yaitu :
a. Meningkatkan  devisa  dari  ekspor  kayu olahan
b. Memperluas  kesempatan  kerja  di  bidang industri hasil hutan
c. Meningkatkan nilai tambah
d. Memacu perkembangan ekonomi regional
Kebijakan  ini  akhirnya  mewujudkan Indonesia  sebagai  eksportir  utama  kayu olahan,  yang  digunakan  sebagai  bahan baku  sektor  ekonomi  lainnya.  Adapun usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk menjadikan  sektor  kehutanan  strategis dalam perekonomian antara lain adalahdengan meningkatkan efisiensi sektor
kehutanan, meningkatkan ketersediaan bahan baku dengan cara
meningkatkan luas kawasan hutan produktif  dan  meningkatkan  kualitas produk (hasil hutan) sehingga mempunyai keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh produk substitusinya (Simangunsong, 2004).
Gambar  3  menunjukkan  peningkat- an  ekspor,  sehingga  dalam  hal  ini perkembangan  aktifitas  lapangan  usaha industri pengolahan secara tidak langsung turut  mendorong  peningkatan  aktifitas ekspor  terutama  di  Kabupaten  Pulang Pisau.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kontribusi subsektor kehutanan
Kabupaten  Pulang  Pisau  mulai  Tahun 2010-2018 mengalami penurunan, dimana kontribusi  tertinggi  ada  pada  tahun  2010 yaitu 2,27% dengan nilai Rp43.927,30
Gambar 5. kontribusi subsektor kehutanan terhadap nilai total ekspor di Kabupaten Pulang Pisau
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
sedangkan  nilai  kontribusi  terendah  ada pada tahun 2018 yaitu 1,44% dengan nilai Rp  70.494,50  dengan  pertumbuahan  rata- rata  -5,47%,  dengan  rata-rata  trend 1,754%.
Tingkat  partisipasi  angkatan  kerja sektor  pertanian  pada  Kabupaten  Pulang Pisau Tahun 2010-2018 mengalami penurunan.  Tingkat  partisipasi  angkatan kerja  pada  subsektor  Kehutanan  yang terdapat  pada  sektor  pertanian  tertinggi berada  pada  Tahun  2010  yakni  sebesar 73,12,  dan  terendah  pada  tahun  2017 sebanyak  46%.  Dalam  kurun  9  tahun terakhir  mengalami  penurunan  rata-rata pertumbuhan sebesar - 4,78%.
Total nilai ekspor subsektor kehutanan  Kabupaten  Pulang  Pisau  tahun 2015-2019  mengalami  perubahan  dari tahun  ke  tahun.  Nilai  ekspor  tertinggi subsektor  kehutanan  terjadi  pada  tahun 2019  sebesar  6.473.834,63  juta  US  $  dan terendah pada tahun 2015 yaitu 58.679,60 Juta  US  $  dengan  rata-rata  pertumbuhan 302,47%.

## Saran
Pemerintah  daerah  maupun  pusat, agar  lebih  memperhatikan  permasalahan- permasalahn  yang  ada  terkhusus  sektor kehutanan, karena umumnya masih banyak terjadinya konflik kawasan, tumpang tindih peraturan.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan  dapat  mengatasi  kerusakan hutan  khususnya  di  Pulang  Pisau.  Serta melakukan  rehabilitasi  pada  lahan  kritis agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem  dan  kebutuhan  kayu  diperiode mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  E.  2011.  Pengembangan  Wisata Alam  di  Kabupaten  Sumedang Provinsi  JawaBarat  [skripsi].  Bogor (ID):  Fakultas  Kehutanan.  Institut
Pertanian Bogor. Ahmad R. D., 2018 Menganalisis keunggulan peranan sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto  Kabupaten  Lamongan  tahun 2011-2015 Universitas Muhammadiyah Malang. Asosiasi  Pengusahaan  Hutan  Indonesia, 2004. Konsep Mewujudkan Kembali Kebangkitan Sektor Kehutanan  Dalam  Pembangunan Nasional kedepan “ APHI, Jakarta Aswan,  2019  Analisis  Kontribusi  Sektor- Sektor Perekonomian Terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Di Kota Parepare Universitas Muslim Indonesia. Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta. Aryadi,  Mahrus.    2012.    Hutan  rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat.  UMM: Malang.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017).  Badan
Pusat  Statistik  Tabel  Dinamis.
Diambil  kembali  dari  Badan  Pusat Statistik:
https://www.bps.go.id/site/resultTab .
BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019. Christina  dan Pratiwi Yuli, 2017. Analisis Sektor Unggulan dan Tranformasi Struktural di Provinsi Kalimantan
Tengah 2010-2016.
Departemen  kehutanan,  1999.Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.departemen kehutanan, Jakarta. Departemen Pertanian. 1976. Vademecum Kehutanan Indonesia. Jakarta: Departemen  Pertanian  Direktorat Jenderal Kehutanan. Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA).  2003.  Pedoman  analisis daerah  operasional  obyek  dan  daya tarik wisata. Ditjen PHKA, Bogor. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Pulang Pisau 2013.
Fauzi,  A.  2004.  Ekonomi  Sumberdaya Alam  dan  Lingkungan.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Farhad,  Z.  2006.  Analisis  Kesempatan Kerja  dan  Produktivitas  Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Kabupaten Pidie.  Skripsi.  Fakultas  Pertanian Unsyiah. Banda Aceh.
Forest  Watch  Indonesia.2011.  Potret Keadaan  Hutan  Indonesia  Periode Tahun 2000-2009. Bogor.
Grima,  A.P.L,  and  F.  Berkes.  1989. “Natural  Resources:  Access,  Right to Use and Management” in Berkes,
Fikret  (ed).  Common  Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development. Belhaven Press, London. Jhingan, M.L. 2008.Ekonomi Pembangunan dan perencanaan. Jakarta: Rajawali Press Jumri,  2006.  Peran  Subsektor  Kehutanan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kalimantan Tengah Khususnya Produk  Domestik  Regional  Bruto, Kesempatan  Kerja  dan  Ekspor.
Tesis. UNLAM, Banjarmasin.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Pulang  Pisau Tahun 2014 – 2034.
Kuncoro,  Mudrajad.  2012.  Perencanaan
Membangun  Ekonomi  Lokal,  Kota danKawasan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Kuncoro,  Murdrajat.  2006.  “Ekonomi Pembangunan”,  Penerbit  Salemba Empat,Jakarta.
Kuncoro,  Mudrajat.  2017,  Otonomi  dan
Pembangunan Daerah, Jakarta: PenerbitAirlangga. Kusdiana, D & Candra W. 2007. Analisis Daya Saing Ekspor Sektor Unggulan  di  Jawa  Barat.  Jurnal Trikonomika Fakultas Ekonomi
Pasundan Vol. 6, No.1. Bandung Mahalli,  Kasyful.  2008.  Kesempatan Kerja  dan  Pertumbuhan  Ekonomi KotaMedan.
Mcgahey S. 2012. The ethics, Obligation, and  Stakeholders  of  Ecotourism Marketting.Intellectual Ekonomic.
6(2):75-88.
Mustafa,  H.,  2003.  Peran  Subsektor
Perkebunan  Khususnya  Tanaman Karet Terhadap Perekonomian Beberapa  Kabupaten  Kalimantan Selatan. Banjarbaru. Nasir M. 2013. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Kabupaten Sukabumi[skripsi]. Bogor  (ID):  Fakultas  Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun 1997 Pasal 10 tentang Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional.
Rachim,  A.  2003.  Peluang  Kerja  Dokter Pasca PTT di Perusahaan. Buletin V Lembaga  Ekonomi  Unsyiah.  Banda Aceh.
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 20-31
Rees, J. 1990, Natural Resources:
Allocation,  Economics  and  Policy, London: Routledge. Simangunsong, B.C.H. 2004. The Ecenomic Performance of Indonesia’s  Forestry  Sector  inThe Period 1980-2002. Brefing Paper#4. GTZ-\SMCP. Jakarta Suhendang. 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Sukirno,  S.,  2001.  Pengantar  Ilmu  Teori Macro  Ekonomi  Edisi  II..  PT  Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
Sukirno,  2007.  Makro  ekonomi  Modern.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Tarigan,  Robinson.  2006.  Perencanaan
Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta Todaro, M. Smith, S.C., 2008. Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan. Erlangga: Jakarta. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yakin Addinul, 2004. Ekonomi Sumberdaya  dan  Lingkungan:  Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Akademika Presindo,
Jakarta.