## Implementasi  Rambu  Rambu  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

## Lutfi Kurniawan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan lutfi1998@gmail.com
DOI: 10.23917/laj.v5i1.10419
Submission Track:
Received:
01 Maret 2020
Final Revision:
21 Maret 2020 Available online: 28 April 2020
Corresponding Author:

## Lutfi Kurniawan
lutfi1998@gmail.com

## ABSTRAK
Jumlah  penghuni    Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  pada  saat  ini yang  melebihi  kapasitas  dan  letak  geografis  Indonesia  yang  berada pada lempeng mediterania sangat rawan terjadinya bencana. Namun hingga  saat ini belum ada rambu rambu keselamatan dan kesehatan kerja  (K3)  berupa  jalur  evakuasi  dan  titik  kumpul  di  dalam  lapas. Kasus baru baru ini yang terjadi di Indonesia yaitu runtuhnya tembok Lapas kelas IIA palu karena gempa berkekuatan 7,4 SR .Dari kejadian tersebut  tercatat  sebanyak  1.425  narapidana  dan  tahanan  kabur dengan alasan menyelamatkan diri. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai bagaimana evakuasi narapidana ketika terjadi bencana baik bencana  alam  maupun  bencana  lainya  dengan  tetap  mengutamakan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan  observasi  langsung  sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan berita media massa.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  terumusnya  tata  cara pelaksanaan  rambu  rambu  K3    dalam  rangka  pemenuhan  HAM narapidana.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  pentingnya  rambu rambu  K3  untuk    mengantisipasi,  meminimalisir  korban  jiwa, memberikan  rasa  aman  dan  keselamatan  pribadi  bagi  narapidana. Kebaruan  Penelitian  ini  adalah  membahas  mengenai  pelaksanaan rambu  rambu  K3  dalam  rangka  pemenuhan  HAM  narapidana  yang selama  ini  kurang  diketahui  dan  diperhatikan  oleh  masyarakat  luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana  dianggap  sebagai  sampah  masyarakat  dan  harus mendapat  pembalasan  dengan  dimasukan  ke  dalam  lapas.  Dengan penelitian  ini    diharapkan  dapat  mengubah  pola  pikir  masyarakat terhadap narapidana.
Kata Kunci: HAM , Rambu rambu K3, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
The number of inmates of the Penitentiary at this time that exceeds the capacity  and  geographical  location  of  Indonesia  which  is  in  the Mediterranean plate, is  very prone to disasters. However, up to now, there  are  no  Occupational  Safety  and  Health  Signs  in  the  form  of evacuation routes and gathering points in prisons. A recent case that occurred in Indonesia is the collapse of Class IIA prison walls hammers due to a magnitude 7.4 earthquake. Of these events there were 1,425 prisoners  and  prisoners  fleeing  on  the  grounds  of  escape.  This  study aims to discuss how evacuation of prisoners in the event of a disaster both  natural  disasters  and  other  disasters  by  continuing  to  prioritize security and order in prison. This study uses a qualitative approach by direct observation as primary data and secondary data in the form of theoretical studies and mass media news. The results of this study are the  formulation  of  the  procedures  for  the  implementation  of Occupational  Safety  and  Health  Signs  in  order  to  fulfill  the  human rights of prisoners. This study discusses the importance of Occupational Safety  and  Health  Signs  to  anticipate,  minimize  casualties,  provide security and personal safety for prisoners. The novelty of this research is  to  discuss  the  implementation  of  Occupational  Safety  and  Health Signs in the context of fulfilling the human rights of prisoners, which so far  have  not  been  known  and  considered  by  the  wider  community. During this time the public view of prisoners is still negative, prisoners are considered as community trash and must get  retaliation  by being put  in  prison.  With  this  research  it  is  hoped  that  it  can  change  the mindset of the community towards inmates.
Keywords:  HAM,  Occupational  Safety  And  Health  (K3)  signs,

## Penitentiary

## PENDAHULUAN
HAM (Hak Asasi Manusia) adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang maha esa (Pangaribuan, 2017). HAM bersifat alamiah dan pokok tidak bisa dicabut,dihilangkan dan dimusnahkan oleh siapapun. Begitupun dengan narapidana, walaupun status mereka dirampas haknya oleh negara, dalam arti lain orang yang menyandang  status  sebagai  pelanggar  hukum,  namun  bukan  berarti  HAM  mereka  juga dirampas.
HAM  wajib  diberikan,  tidak  boleh  dihalang  halangi  oleh  apapun  dan  siapapun (Hamidah, 2008). HAM bersifat universal yang berarti berlaku dimana saja dan untuk siapa saja tidak  memandang  status  mereka  (Triwahyuningsih,  2018).  Sesuai  dengan  pasal  5  poin  f
Undang undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan (Indonesia, 1995). Maka dari itu tidak berhak negara atau pihak manapun untuk menambah kesakitan yang dialami oleh para pelanggar hukum. Hilang kemerdekaan  bergerak  karena  harus  menjalani  pembinaan  di  dalam  Lapas  merupakan  satu satunya  kesakitan  yang  dialami  oleh  narapidana.  Maka  dari  itu  narapidana  juga  harus  tetap mendapatkan jaminan perlindungan HAM sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah diatur mengenai Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28 A-J. Negara disini yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis di pemasyarakatan harus memberikan pemenuhan HAM terhadap para terpidana. Hakekat dari HAM itu sendiri adalah suatu usaha untuk menjaga keselamatan eksistensi pada diri manusia itu sendiri secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan banyak orang.
Manusia memilik hak yang khas berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal pikiran dan  bukan  hanya  sekedar  tumbuh  namun  juga  berpikir  (Jasman,  1997).    Upaya  untuk menghormati,  melindungi  dan  menjunjung  tinggi  HAM  menjadi    tanggung  jawab  bersama antara  individu,  pemerintah  (aparatur  pemerintah  baik  sipil  maupun  militer)  dan  negara (Triwahyuningsih, 2018). Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam pasal 71 s.d. 72 Undang Undang No 39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia : Pasal 71 Pemerintah wajib dan bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi,  menegakan,  dan  memajukan  HAM.  Pasal  72, langkah implementasi yang efektif  dalam bidang epoleksosbudhankam dan bidang lain. Maka dari itu perlunya peran serta negara terhadap upaya pemenuhan HAM narapidana.
Letak geografis indonesia  berada di  antara  3 lempeng benua yaitu berada di  sebelah selatan yaitu Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, disebelah timur oleh Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, dan di sebelah utara oleh Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara (Kartono Tjandra, 2017). Indonesia juga berada di area Ring of fire dengan dikelilingi  oleh  puluhan  gunung  berapi  yang  masih  berstatus  aktif  (Wiwaha,  Mei,  & Rachmawati, 2016). Ditambah lagi dengan kondisi penghuni Lapas dan Rutan Indonesia yang overkapasitas,  sangat  rawan  terjadinya  kecelakaan  seperti  kerusuhan  ,kebakaran  dan sebagainya.  Bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  akibat  adanya  gempa  bumi  dapat
menyebabkan kerusuhan dan pengrusakan fasilitas oleh para narapidana karena dalam keadaan panik dan tertekan untuk menyelamatkan diri. Sehubungan dengan kejadian tersebut, maka dari itu perlunya pemenuhan HAM sesuai dengan pasal 28 A dan G UUD 1945. Pasal 28 A UUD 1945 yaitu bahwa  setiap orang berhak untuk hidup  serta berhak mempertahankan hidup  dan kehidupannya.
John Locke mengungkapkan bahwa ada tiga hak yang tidak bisa dihilangkan dari diri manusia yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak atas tanah milik. Menurut HAM dengan mengangkat  nilai  yang  bertujuan  dengan  syairat  Islam  yaitu Hifzh  an-Nafs yang  berarti perlindungan jiwa meliputi hak untuk hidup, hidup layak, hak merdeka (Estetika, 2016). Di sini para  narapidana  yang  sedang  menjalankan  masa  pidana  nya  didalam  tembok  wajib mendapatkan  haknya  untuk  tetap  hidup  dan  mempertahankan  hidupnya  walaupun  telah dirampas hak kemerdekaan bergeraknya oleh negara.
HAM  wajib  dipenuhi,  ditegakkan  dan  dilindungi  oleh  segenap  bangsa  dan  negara (Matompo, 2014). Negara harus hadir dan memfasilitasi dalam rangka pemenuhan HAM bagi para  narapidana.Kemudian  pasal  28  G  ayat  1  UUD  1945  tertera  bahwa  setiap  orang  di  sini narapidana  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi  serta  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dari ancaman. Menurut John Locke, ia membahas mengenai  hak individu  bawasannya hak untuk hidup  dan  mempertahankan  kehidupannya  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dari manusia
Kasus kecelakaan akibat bencana alam maupun kerusuhan masih kerap terjadi di lapas dan rutan Indonesia. Hal tersebut  bisa menjadi gambaran mengenai belum terpenuhinya HAM narapidana terkait hak untuk hidup dan perlindungan pribadi. Dikutip dari media massa online yaitu CNN Indonesia tercatat sebanyak 1.425 narapidana dan tahanan kabur dari Lapas Kelas IIA  Palu  (CNN  Indonesia,  2018).  Dari  berita  tersebut  dijelaskan  keterangan  dari  Direktur Jendral  Pemasyarakatan  Sri  Puguh  Budi  Utami  bahwa  para  narpidana  dan  tahanan  sudah berkumpul  dilapangan  ketika  terjadi  bencana  gempa,  namun  kondisi  berubah  panik  ketika terjadi gempa susulan dan tanah di  lapangan mulai  retak dengan mengeluarkan air. Seketika narapidana langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju dua blok yang  sudah  bobol  temboknya.  Kemudian  narapidana  lari  keluar  lapas  untuk  menyelamatkan diri. Kasus lainya baru baru ini yang terjadi di Sumatera Utara yaitu kerusuhan yang terjadi di Rutan  Kabanjahe.  Kerusuhan  disebabkan  oleh  penolakan  oleh  pihak  narapidana  ketika  akan
dilakukan  razia  oleh  petugas  dan  berujung  dengan  pembakaran  rutan  yang  dilakukan  oleh narapidana.
Dikutip dari media massa online yaitu CNN Indonesia pihak TNI batalyon 125 Simbisa,
Polres Tanah Karo dan petugas Rutan Kabanjahe melakukan upaya evakuasi narapidana dengan cara melalui tembok ke rumah dinas kepala rutan kabanjahe, kemudian para narapidana dibawa ke Polres Tanah Karo (CNN Indonesia, 2020). Diperlukan upaya melindungi narapidana saat bencana dengan tanpa mengesampingkan keamanan dan ketertiban.
Mencermati kasus tersebut, berdasarkan dasar hukum terkait pelaksanaan rambu rambu K3 yaitu, UU RI No. 1 tentang Keselamatan Kerja, dan Permenaker RI No. Per 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja bahwa semua perusahaan wajib melaksanakan SMK3. Peraturan Kementrian Kesehatan No.48  tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja  Perkantoran  pasal  3  ayat  1  bahwa  setiap  pimpinan  kantor  dan/atau  pengelola  gedung wajib  menyelenggarakan  K3  perkantoran.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa Pimpinan Lapas dan Rutan  yaitu Kalapas/Karutan atau Pengelola Gedung (Tata Usaha) wajib mengadakan media keselamatan narapidana ketika terjadi suatu bencana alam berupa gempa bumi atau bencana lainya
K3  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  mengenai  cara  penerapan  untuk mengantisipasi/mencegah  adanya  penyakit  atau  korban  jiwa  akibat  adanya  suatu  kecelakaan (Sucita & Broto, 2011). K3 sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan kecelakaan (Susihono & Rini, 2013). Maka dari itu K3 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar mencapai hasil yang maksimal (Widari, 2018).
Perlunya suatu rambu rambu K3 sebagai media untuk membantu evakuasi ketika terjadi bencana di dalam lapas. Rambu rambu K3 adalah alat bantu untuk menginformasikan adanya suatu bahaya dan memberikan suatu peringatan kepada para pekerja disini yaitu sebagai objek dari lapas adalah para narapidana. Di dalam dunia kesehatan, keselamatan pasien juga sudah menjadi  prioritas  dalam  aspek  pelayanan  yang  ada  di  dalam  rumah  sakit  dan  sudah  menjadi tuntutan  kebutuhan  dalam  pelayanan  kesehatan  (Hetty  Ismainar,  2015).  Sama  halnya  di lembaga pemasyarakatan, narapidana merupakan pasien dan suatu prioritas.
Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  berikut  merupakan  teori  penyebab  terjadinya kecelakaan kerja menurut H.W Heinrich pada tahun 1920-an. Yang pertama yaitu teori domino atau “Lost  of Cousation Model”(Riswan Dwi  Djatmiko,  2016). Teori tersebut  menjelasakan rentenan kejadian sebelum terjadinya suatu  kecelakaan.  Ada juga teori penyebab kecelakaan lainya meliputi Pure Chane Theory , Accident Prone Theory, Three Main Factory Theory , Two Main Factory Theory, dan Human Factory Theory (Irzal, 2016)
Berdasarkan  teori  di  atas  dapat  menjadi  titik  terang  penyebab  kecelakaan.  Dengan memahami penyebab asal mula kecelakaan sehingga dapat menentukan kondisi seharusnya (das sollen) terkait pelaksanaan K3 di dalam lapas. Maka dari itu dapat dirumuskan masalah yaitu, apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan berupa bencana yang menyebabkan tidak terpenuhinya HAM narapidana? Bagaimana kondisi seharusnya (das sollen)  mengenai impelementasi  rambu  rambu    K3  dalam  rangka  pemenuhan  HAM  narapidana?  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  menemukan  faktor  penyebab  kecelakan  di  dalam  lapas,  menganalisis bagaimana  implementasi  rambu  rambu  K3  terhadap  pemenuhan  HAM.  Dari  tulisan  ini  juga dapat  menghasilkan  suatu  prosedur/tata  cara  evakuasi  ketika  terjadi  bencana  dengan  tetap mengutamakan kemanan dan ketertiban didalam lapas. Diharapkan pelaksanaan rambu rambu K3 dapat diterapkan diseluruh Lapas dan Rutan di Indonesia sebagai upaya pemenuhan HAM narapidana .

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa kondisi real atau kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam lapas.
Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  observasi  langsung  sebagai  data  primer  dan memanfaatkan  berita  media  massa,  gambar  dan  kajian  teori  sebagai  data  sekunder.  Observasi memiliki arti yaitu proses mengumpulkan data yang berasal langsung dari lapangan (JR Raco, 2010). Dengan  melakukan  observasi  diharapkan  peneliti  mendapatkan  informasi  secara  menyeluruh, dikarenakan  peneliti  dapat  terjun  langsung  dan  menjadi  pasrtisipan  didalam  Lapas.  Melakukan observasi langsung juga dapat merubah mindset awal peneliti  mengenai kondisi yang dialami oleh para  narapidana  di  dalam  Lapas.  Lokasi  penelitian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Purwokerto yang beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Tanahgaring, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kondisi Ideal Pelaksanaan K3 di Lapas.
Pelaksanaan rambu rambu K3 sudah  banyak dilaksanakan di beberapa instansi, rumah sakit dan proyek pekerjaan bangunan . Rambu rambu K3 merupakan upaya memberikan arah untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  (Nurkholis  &  Adriansyah,  2017).  Rambu  rambu  K3 dibuat  dan  dilaksanakan  dengan  ketentuan  1)  untuk  penunjuk  arah  dan  titik  kumpul    dibuat dengan warna yang cerah dan kontras dengan tembok  lapas berguna agar mudah di lihat dan mencolok  sehingga mudah dikenali ketika sedang berada dalam situasi/kondisi yang panik, 2) untuk warna dari jalur evakuasi dan titik kumpul yaitu warna hijau karena menandakan zona aman  pertolongan.  Maka  dari  itu  kondisi  yang  seharusnya  terjadi  di  lapas  adalah  terdapat pelaksanaan rambu rambu K3 sebagai berikut :

## 1. Denah jalur evakuasi
Gambar 1. Denah Jalur Evakuasi Lapas Purwokerto
Penjelasan :
a) Titik kumpul dibagi menjadi dua :
• Pertama  yaitu  titik  kumpul  1  yaitu  di  pergunakan  untuk  titik  kumpul  bagi pengunjung dan pegawai  yang sedang berada di lingkungan Lapas Purwokerto ketika terjadi bencana.
• Kedua adalah titik kumpul 2 yaitu dipergunakan untuk titik kumpul bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang letaknya di area steril atau setelah pintu ke empat. Sengaja di bagi menjadi dua titik kumpul karena perlu kita ketahui demi tetap menjaga kemanan dan ketertiban maka untuk  titik kumpul dipisah antara WBP dan masyarakat hal tersebut bertujuan agar tidak ada WBP yang kabur dari lapas.
b) Warna petunjuk arah memiliki ketentuan sebagai berikut :
• Jalur warna merah diperuntukan untuk pegawai dan pengunjung
• Jalur warna hitam diperuntukan untuk para WBP.
c) Titik kumpul di bagi menjadi dua dengan tujuan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas dengan ketentuan sebagai berikut :
• Titik kumpul pertama berada di lapangan apel para pegawai
• Titik kumpul kedua berada di lapangan olahraga bagi para WBP.
d) Apabila  terjadi  bencana  lanjutan  yang  menyebabkan  kerusakan  tembok  lapas  dan memaksa  narapidana  harus  dievakuasi  keluar  lapas,  maka  para  narapidana menggunakan  jalur  berwarna  merah  dan  diamankan  di  titik  kumpul  1  selagi menunggu bantuan dari pihak lain.
e) Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan sebagai berikut :
• Dalam pelaksanaannya untuk letak denah tersebut dilarang di pasang di dalam areal  blok/areal  steril  karena  berpotensi  dapat  mengganggu  kemanan  dan ketertiban  karena  para  narapidana  nanti  dapat  menggambarkan  terkait  dengan kondisi  dan  tata  letak  Lapas  sehingga  dapat  merencanakan  untuk  melakukan upaya melarikan diri.
• Untuk pemasangan denah itu sendiri dapat diletakan atau dipasang di titik-titik yang ramai dengan lalu lalang para  pegawai dan pengunjung. Yaitu berada di ruangan P2U, ruang  kunjungan di mana para pengunjung dan para narapidana dapat  melihat  mengenai  denah  tersebut.  Kemudian  dipasang  juga  di  masing- masing  ruangan  pegawai  dengan  tujuan  agar  pegawai  dapat  memberikan sosialisasi  kepada  narapidana  dan  ketika  terjadi  gempa  para  narapidana  tidak panik dan sudah paham kemana mereka harus menuju ke titik kumpul/titik aman.
2. Arah jalur evakuasi
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 55-70 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10419
Gambar 2.   Arah Jalur Evakuasi
Jalur  evakuasi  merupakan  suatu  fasilitas  yang  harus  ada  pada  titik-titik  rawan bencana  dan  berusaha  mengarahkan  kepada  zona  yang  aman(Alhadi,  2014).Jalur evakuasi  di  pasang  pada  titik  titik  rawan  di  lapas  yang  berpotensi  menyebabkan kecelakaan dan terjebak di dalam bangunan lapas.

## 3. Titik kumpul
Gambar 3. Titik Kumpul
Titik  kumpul  atau  tempat  evakuasi  merupakan  tempat  sementara  untuk menampung para korban bencana(Samto Atmodjo, Sangkawati, & Bayu Setiaji, 2015). Di dalam lapas, pemasangan titik kumpul berada di zona aman dari bencana.

## B. Kondisi Real Dikaitkan Dengan Teori Penyebab Kecelakaan.
Di lapas purwokerto terbagi menjadi 3 bangunan utama yaitu gedung 1 ,Gedung 2 dan Steril area (blok narapidana). Berikut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan kondisi real yang terjadi (das sein) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto.
Tabel 1. Hasil Observasi Langsung di Lapas Kelas IIA Purwokerto Berdasarkan Kondisi Bangunan Dan Akses Yang Diberikan Di Tiap Tiap Bangunan
No Lokasi Hasil  Observasi 1. Gedung I Terdiri  dari  3  lantai,  terdapat  lapangan  apel  untuk  pegawai  dan parkiran untuk pegawai dan pengunjung.
• Temuan : Tidak terdapat rambu rambu K3 yaitu jalur evakuasi di tiap tiap lantai ,ruangan maupun pintu keluar. Dan juga tidak ada titik kumpul di areal gedung I.
• Akses : Hanya dapat diakses oleh pegawai dan pengunjung.
2. Gedung 2 Terdiri  dari  3  ruangan  yaitu  P2U  ,  KPLP  dan  ADM  KAMTIB  dan satu ruangan kunjungan di samping P2U.
• Temuan :
a) Tidak terdapat rambu rambu K3 yaitu jalur evakuasi di tiap tiap  ruangan  ,baik  P2U,  KPLP,  ADM  KAMTIB  bahkan  di ruang  kunjungan.  Tidak  ada  tempat  lapang  untuk  titik kumpul.
b) Terdapat 2 pintu utama di P2U . pertama pintu portir untuk pegawai  dan  pengunjung.  kedua  yaitu  khusus  untuk kendaraan.
• Akses  :  Hanya  dapat  diakses  oleh  pegawai  ,  pengunjung  dan narapidana yang mendapatkan kunjungan dari keluarganya
3. Steril Area • Temuan :
a) Terdiri  dari  dua  areal  yang  dibatasi  oleh  pintu  4.  Areal pertama  meliputi  poliklinik  dan  dapur  serta  ruang  staff bimker.  Areal  kedua  meliputi  tempat  ibadah,  ruang bimbingan kemandirian narapidana,lapangan olahraga dan 3 blok bangunan.
b) Tidak terdapat rambu rambu K3 yaitu jalur evakuasi di tiap tiap  bangunan,  dan  tidak  ada  titik  kumpul  di  lapangan olahraga.
• Akses  :  Area  steril  hanya  dapat  diakses  oleh  pegawai  dan narapidana.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIA  Purwokerto,  ditemukan  belum  ada  rambu  rambu  mengenai  K3,  jadi  apabila terjadi suatu bencana belum bisa untuk memenuhi HAM narapidana.Mengenai akses dapat menjadi pedoman untuk kondisi yang seharusnya (das sollen) dalam penyusunan tata cara evakuasi narapidana. Dapat dikaitkan antara kondisi real dengan teori domino menurut H.W Heinrich pada tahun 1920-an sebagai berikut :
1. Lapas Kelas IIA Purwokerto belum memiliki program terkait pelaksanaan K3 di dalam lapas. Apabila dikatikan dengan teori domino maka faktor tersebut ideal dengan teori Lock  of  Control  Management  (kurang  kontrol  dari  manajemen).Hal  ini  dikarenakan memenuhi indikator dari teori tersebut yaitu ;
a. Ada atau tidak suatu program. Di lapas purwokerto tidak ditemukan suatu program mengenai pelaksanaan K3 ketika terjadi bencana.
b. Ada atau tidak suatu prosedur. Di lapas purwokerto tidak ada suatu prosedur atau SOP apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana.
2. Belum adanya jalur evakuasi untuk memberikan arah ketika memindahkan narapidana atau  tahanan  menuju  tempat  yang  aman  dan  tetap  mengutamakan  kemanan  dan
ketertiban di dalam lapas/rutan. Disamping itu belum adanya titik kumpul sebagai tanda daerah yang aman dari gempa. Dikaitkan dengan teori domino maka faktor tersebut ideal dengan teori  Basic Cause (Sebab Dasar). Hal ini dikarenakan sebagai berikut :
a. Personnel Factor (faktor  manusia). Baik narapidana , pegawai maupun masyarakat belum sadar akan pentingnya pelaksanaan rambu-rambu K3 di dalam lapas.
b. Job Factor (faktor jenis pekerjaan). Bahwa pekerjaan di dalam lapas sangat beresiko. Perlu diketahui  bahwa  antara pegawai,  narapidana dan masyarakat  memiliki akses memasuki suatu bangunan atau ruangan yang berbeda beda. Sehingga perlu rambu rambu K3 untuk mengarahkan ketika terjadi bencana.
c. Desain dan pemeliharaan yang kurang memadai. Desain lapas yang sedemikian rupa, terdiri  dari  beberapa  pintu  dan  area  steril  mengharuskan  adanya  rambu  rambu  K3 untuk  memberikan  arah  untuk  menuju  zona  yang  aman.  Pemeliharaan  mengenai bangunan di lapas yang tidak memperhatikan aspek aspek K3 juga mempengaruhi dalam proses evakuasi narapidana.
3. Belum adanya suatu regulasi yang membahas secara khusus mengenai tata cara evakuasi narapidana ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana lainya. Regulasi merupakan  suatu  tujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  keselamatan  masyarakat umum.  Dikaitkan  dengan  teori  domino  maka  faktor  tersebut  ideal  dengan  teori
Immediate Cause (penyebab langsung/ Gejala). Hal ini dikarenakan sebagai berikut :
a. Immediate Cause (penyebab langsung/ Gejala). Ketika terjadi bencana para pegawai hanya  menggunakan  kebijakan,  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  secara  jelas mengenai  evakuasi  narapidana . Kejadian  evakuasi  narapidana  di  Rutan  Kabanjahe melalui  tembok  lapas  menjadi  bukti  bahwa  tidak  adanya  regulasi  yang  mengatur mengenai  pelaksanaan  K3  sehingga  evakuasi  seperti  itu  sangatlah  beresiko  bagi keselamatan narapidana.
b. Sub  Standard  Condition (kondisi  yang  tidak  aman).  Melakukan  evakuasi  tanpa adanya suatu regulasi dapat  memperkeruh keadaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kondisi  yang tidak aman baik  bagi  pegawai,  narapidana maupun pengunjung  yang berada di lapas.
Berdasarkan kondisi real dikaitkan dengan teori domino menurut H.W Heinrich maka hal tersebut sesuai dengan teori penyebab kecelakaan menurut H.W Heinrich yaitu Three Main Factory Theory (Teori Tiga Faktor Utama): Penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri. Teori tersebut relevan karena peralatan disini adalah  rambu  rambu  K3  yang  belum  ada  di  lapas/rutan.  Lingkungan  yaitu  kondisi  yang seharusnya dapat diciptkan karena adanya pelaksanaan mengenai rambu rambu K3. Faktor lingkungan yang tidak aman sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kecelakaan atau
bencana(Saloni Waruwu, 2013). Maka dari itu perlunya lapas memberikan lingkungan yang aman kepada para narapidana dengan memberikan suatu program K3. Kemudian manusia itu  sendiri  yaitu  pegawai  ,narapidana  dan  masyarakat  harus  menyadari  akan  pentingnya pelaksanaan  rambu  rambu  K3  dalam  rangka  memenuhi  HAM  narapidana  untuk mendapatkan hak hidup dan hak atas perlindungan pribadi

## C. Analisis Pemenuhan HAM Narapidana.

## Tabel 2.
Cakupan Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia Penghormatan Perlindungan Pemenuhan State must refrain from interfering with the enjoyment of human rights State must prevent private actors or third parties from violating human rights State must take positive measures, including adopting appropricate legislation, policies and programmes, to ensure the realization of human rights
Pemenuhan  berdasarkan  tabel  di  atas  (Agus  Anwar.  dkk,  2015)  yaitu,  negara  harus mengambil langkah positif, baik mengadopsi undang-undang, kebijakan maupun program. Dalam  rangka  pemenuhan  HAM  narapidana  di  sini  lapas/rutan  dapat  melakukan  upaya mengadopsi program. Program di sini adalah mengenai tata cara pelaksanaan rambu rambu K3.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pemenuhan  HAM  yang  dimaksud  adalah  mengenai pasal 28 A yaitu hak untuk hidup dan pasal 28 G yaitu mengenai perlindungan diri pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman.
Berikut  analisis  mengenai  hubungan  antara  kondisi  real  (das  sein)  dan  kondisi  yang seharusnya (das sollen)  dengan pemenuhan HAM :
a. Analisis  kondisi  real  terkait  belum  adanya  pelaksanaan  rambu  rambu  K3  di  lapas terhadap pemenuhan HAM narapidana.
Tabel 3.

## Analisis Kondisi Realita (Das Sein) Pelaksanaan K3 di Lapas
Hak Asasi Manusia Tidak Ada Rambu Rambu K3 Analisis Pemenuhan HAM Pasal 28 A yaitu hak untuk hidup Belum ada mengenai program  pelaksanaan  rambu rambu  K3  ketika  terjadi bencana berupa denah Narapidana tidak mendapatkan  jaminan  untuk hidup ketika terjadi bencana. Tidak  adanya  suatu  denah
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 55-70 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10419
menyebabkan para narapidana tidak mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan  hidupnya. Narapidana tidak mengetahui dimana  zona  aman  di  dalam lapas  untuk  mengamankan diri dari bencana. Pasal  28 G  yaitu mengenai perlindungan  diri  pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman. Belum ada  rambu rambu K3 berupa  jalur  evakuasi  dan titik kumpul. • Tidak  adanya  suatu  jalur evakuasi menyebabkan narapidana tidak bisa untuk  melindungi  dirinya sendiri. Ketika terjadi bencana  narapidana  yang panik  tidak  mengetahui kemana ia harus menyelamatkan diri. Desain  bangunan  lapas yang sedemikian rupa sangat riskan menyebabkan  narapidana terjebak di dalam bangunan. • Tidak  adanya  suatu  titik kumpul dapat menyebabkan  narapidana tidak  dapat  menentukan dimana  zona  aman  ketika ada  bencana  di  dalam lapas. Akibatnya tidak jarang  narapidana  justru menggunakan  segala  cara untuk  merusak  sarana  dan prasarana lapas untuk mencari  zona  yang  aman seperti kasus di palu dan di rutan kabanjahe.
b. Analisis  kondisi  yang  seharusnya  mengenai  pelaksanan  K3  di  lapas  terhadap pemenuhan HAM narapidana :
Tabel 4. Analisis Kondisi Seharusnya (Das Sollen) Pelaksanaan K3 di Lapas Hak Asasi Manusia Rambu Rambu K3 Analisis Pemenuhan HAM
Pasal  28  A  yaitu  hak untuk hidup Adanya suatu program pelaksanaan  rambu  rambu  K3 ketika  terjadi  bencana  berupa denah beserta tata cara pelaksanaannya. Dengan memberikan denah beserta  tata  cara  pelaksanaan evakuasi kepada narapidana, disini  negara  yaitu  lapas/rutan telah  memberikan  jaminan  hak hidup  bagi  para  narapidana nya.Sehingga apabila terjadi bencana,  baik  bencana  alam maupun bencana lainya, narapidana diperkenankan menyelamatkan diri untuk mempertahankan hidupnya sesuai  dengan  denah  yang  telah di tentukan Pasal 28 G yaitu mengenai perlindungan diri pribadi  serta  berhak mendapatkan
rasa
aman dari ancaman. Implementasi rambu rambu K3 berupa  jalur  evakuasi  dan  titik kumpul. • Dengan  mengimplementasikan jalur evakuasi sehingga narapidana  dapat  melindungi dirinya  masing  masing  untuk mengikuti  jalur  evakuasi  yang telah ditentukan.
• Dengan  mengimplementasikan titik  kumpul  pihak  lapas  telah memberikan  zona  yang  aman dari bencana, pihak lapas telah memberikan  tempat rasa aman terhadap narapidana dari adanya  suatu  bencana,  baik bencana alam maupun bencana lainya.
Berdasarkan  analisis  diatas,  bahwa  kondisi  real  didalam  lapas  tidak  bisa  memenuhi HAM  narapidana  yaitu  mengenai  pasal  28  A  yaitu  hak  untuk  hidup  dan  pasal  28  G  yaitu mengenai perlindungan diri pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman. Namun kondisi  seharusnya mengenai  pelaksanaan rambu rambu  K3 di  dalam lapas dapat  memenuhi mengenai HAM tersebut. Maka dari itu diperlukan suatu implementasi mengenai rambu rambu K3 didalam Lapas untuk memenuhi HAM narapidana.

## KESIMPULAN
Implementasi rambu-rambu K3 merupakan kewajiban negara khususnya pemerintah di bidang HAM agar dapat memenuhi HAM narapidana yaitu mengenai hak untuk hidup dan hak atas  perlindungan  pribadi.  Dengan  memberikan  lingkungan  yang  aman  maka  negara  telah memenuhi HAM narapidana atas hak untuk hidup dan perlindungan pribadi narapidana. Selaras dengan teori yang di kemukakan menurut H.W Heinrich pada tahun 1920-an yaitu Three Main
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 55-70 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/10419
Factory Theory (Teori Tiga Faktor Utama): Penyebab terjadinya kecelakaan adalah peralatan, lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri. Maka dari itu di sini rambu-rambu K3 bertindak sebagai peralatan. Rambu rambu K3 berupa prosedur, denah, jalur evakuasi dan titik kumpul. Denah  dan  prosedur  pelaksanaan  evakuasi  bertindak  sebagai  upaya  menciptakan  lingkungan yang  aman.  Dengan  adanya  denah,  negara  telah  berupaya  membentuk  lingkungan  yang sedemikian  rupa  untuk  menghadapi  gempa  bumi  atau  bencana  lainya.  Narapidana,  pegawai, dan masyarakat bertindak sebagai manusia pekerja itu sendiri. Kemudian pemberian sosialisasi kepada narapidana, pegawai, dan masyarakat luar bertujuan agar pelaksanaan evakuasi dapat berjalan sesuai prosedur. Karena kesadaran manusia itu sendiri mengenai K3 merupakan faktor utama dalam meminimalisir adanya korban jiwa akibat kecelakaan. Dengan memenuhi Three Main  Factory  Theory (Teori  Tiga  Faktor  Utama)  menurut  H.W  Heinrich  diharapkan  dapat mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana lainya seperti kerusuhan dan kebakaran di dalam lapas. Pentingnya PDCA yaitu Planning Do Check  Action dalam  setiap  tahapan  proses  evakuasi  merupakan  suatu  wujud  implementasi tanggung  jawab  negara  kepada  narapidana.Sehingga  implementasi  rambu  rambu  K3  dapat memenuhi HAM narapidana  atas hak untuk hidup dan perlindungan pribadi.

## REFERENSI
Alhadi,  Zikri.  (2014).  “Kesiapan  Jalur  Dan  Lokasi  Evakuasi  Publik  Menghadapi  Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana).” Humanus 13 (1): 35. https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4095.
Amanda, Putri Kusuma. (n.d). Jaminan HAM Serta Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap  Perlindungan,  Penegakan  dan  Pemenuhan  HAM  di  Indonesia.    Jakarta: Direktorat Pengembangan HAM.
Anwar,  Agus,  dkk.  (2015). Indikator  Hak  Atas  Rasa  Aman .  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM
Sucita,  I.  K.,  &  Broto,  A.  B.  (2011).  Indentifikasi  Dan  Penanganan  Risiko  K3  Pada  Proyek Konstruksi Gedung. Poli Teknologu , 10 (1).
Indonesia,  CNN.  (2018).  Kronologi  1.425  Tahanan  Kabur  saat  Diguncang  Gempa  Palu.
Retrieved from CNN
Indonesia website:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181001164047-20-334710/kronologi-1425- tahanan-kabur-saat-diguncang-gempa-palu
Indonesia,  CNN.  (2020).  Kerusuhan  di  Rutan  Kabanjahe,  20  Narapidana  Jadi  Tersangka.
Retrieved from CNN Indonesia website:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213125613-12-474249/kerusuhan-di-
rutan-kabanjahe-20-narapidana-jadi-tersangka
Raco, J.R. (2010) . Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Grasindo.
Irzal. (2016). Dasar Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja . Jakarta: Kencana.
Estetika,  Rio.  (2016).  “Analisis  Kelayakan  Buku  Ajar  Al  Islam  Dan  Kemuhammadiyahan Berwawasan HAM.” Tajdida .
Hamidah,  Tutik.  (2008).  “Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Islam.” El-HARAKAH (TERAKREDITASI) 2 (1): 3. https://doi.org/10.18860/el.v2i1.4721.
Ismainar, Hetty. (2015). Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit . Yogyakarta: Deepublish.
Jasman, Sihaloho Rufinus.  (1997).  “Pembelaan Hak Azasi  Manusia Merupakan Jalan Tanpa Ujung.” Jurnal I-Lib UGM , 30–37.
Kartono  Tjandra.  (2017). Empat  Bencana  Geologi  Yang  Paling  Mematikan .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Matompo,  Osgar  S.  (2014).  “Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Prespektif Keadaan Darurat.” Media Hukum 21 (1): 57–72.
Nurkholis  and  Gusti  Adriansyah.  (2017).  “Pengendalian  Bahaya  Kerja  Dengan  Metode  Job Safety  Analysis  Pada  Penerimaan  Afval  Lokal  Bagian  Warehouse  Di  Pt.  St.” Teknika : Engineering and Sains Journal 1 (1): 11–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.1115956.
Pangaribuan,  Luhut.  (2017).  “Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180.
Dwi  Djatmiko, Riswan. (2016). Kesehatan Dan Keselamatan Kerja . Yogyakarta: Deepublish.
Saloni Waruwu, Ferida Yuamita. (2013). “Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)  Yang  Signifikan  Mempengaruhi  Kecelakaan  Kerja  Pada  Proyek  Pembangunan Apartement Student Castle.Spektrum Industri.” Issn 14(1): 1-108.
Samto Atmodjo, Pranoto, Sri Sangkawati, and Arief Bayu Setiaji. (2015). “Analisis Efektivitas Jalur  Evakuasi  Bencana  Banjir.” Media  Komunikasi  Teknik  Sipil 21  (1):  23. https://doi.org/10.14710/mkts.v21i1.11228.
Susihono, Wahyu, and Feni Akbar Rini. (2013). “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Dan  Identifikasi  Potensi  Bahaya  Kerja  (Studi  Kasus  Di  PT. LTX Kota Cilegon- Banten).” Spektrum Industri 11 (2): 209. https://doi.org/10.12928/si.v11i2.1663.
Triwahyuningsih, Susani. (2018). “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di
Indonesia.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2): 113. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.
Widari,  Lis  Ayu.  (2018).  “Analisis  Pengaruh  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (  K3  ) Terhadap  Kinerja  Pekerja  Konstruksi  (  Studi  Kasus  Proyek  The  Manhattan  Mall  and Condominium )” 8 (1): 329–38.
Wiwaha,  Adam  Abraham,  Estuning  Tyas  Wulan  Mei,  and  Rini  Rachmawati.  (2016). “Perencanaan Partisipatif Jalur Evakuasi  Dan Titik  Kumpul  Desa Ngargomulyo Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gunungapi Merapi.” Journal of Regional and City Planning 27 (1): 34–48. https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.4.