## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kab Bekasi
Agus Fuadi, Dian Sulistyorini Wulandari, Christine Yuliyanti Tiurma *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Email: 1 agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id, 2 diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id, 3,* christineyuliyanti@gmail.com Email Penulis Korespondensi: christineyuliyanti@gmail.com
Abstrak −Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple  random  sampling.  Jumlah  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  sebanyak  100  responden.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan metode survey dengan pembagian kuesioner. Uji pada penelitian ini terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji  analisis  regresi  linear  berganda.  Pengujian  dilakukan  menggunakan  program  IBM  SPSS  versi  25.  Hasil  pengujian  pada penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  perpajakan  (0,002)  dan  sanksi    perpajakan  (0,000)  secara  parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara penerapan E-Samsat (0,469) secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Bekasi. Sedangkan  secara  simultan  variabel  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  penerapan  E-Samsat  (0,000)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.
Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Penerapan E-Samsat; Kepatuhan Wajib Pajak
Abstract −This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and the application of E-Samsat on mandatory motor vehicle compliance at the Bekasi Regency SAMSAT Office. The sample in this study were taxpayers registered at the Bekasi Regency SAMSAT Office. The sampling technique in this study used simple random sampling. The number of samples taken in the study were 100 respondents. The data collection technique used a survey method with the distribution of questionnaires. The tests in this study consisted of instrument tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis tests. The test was carried out using the IBM SPSS version 25 program. The test results in this study indicate that the variable knowledge of taxation and tax sanctions partially has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while the implementation of E-Samsat  partially  has  no  effect  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance.  at  the  Bekasi  District  SAMSAT  Office.  Meanwhile, simultaneously, the variables of tax knowledge, tax sanctions and the application of E-Samsat have a positive and significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers at the Bekasi Regency SAMSAT Office.
Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; E-Samsat Implementation; Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  termasuk  negara  berkembang  yang  selalu  memiliki  upaya  untuk  melaksanakan  pembangunan nasional  demi  mewujudkan  tercapainya  kesejahteraan  rakyat.  Kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat diaplikasikan  melalui  pelaksanaan  pemerintahan  yang  bijaksana  dan  melakukan  peningkatan  pada  seluruh  aspek dalam hal pembangunan fasilitas publik serta infrastruktur jalan dengan sumber pendanaan yang mencukupi. Dana yang  diperlukan  untuk  pembangunan  nasional  bersumber  dari  pendapatan  negara,  salah  satunya  ialah  berasal  dari sektor pajak. Penerimaan melalui sektor pajak yang diperoleh diyakini mampu mengatasi berbagai masalah yang ada, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Masur & Rahayu, 2020).
Penerimaan pajak di  negara Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya, terbagi  menjadi  2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikendalikan oleh pemerintah pusat ialah sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  pajak  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah  daerah  ialah  menjadi  sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah selalu berupaya memaksimalkan setiap penerimaan  pada  sektor  pajak.  Target  penerimaan  pajak  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  sesuai  dengan meningkatnya  kebutuhan  pembiayaan  pengeluaran  negara.  Realisasi  penerimaan  pajak  yang  meningkat  tentu  akan memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pembayaran untuk pengeluaran pada tiap pos yang telah diproyeksikan dalam program kerja pemerintah (Kowel et al., 2019).
Mayoritas seluruh daerah di negara Indonesia menggali potensi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan tiap daerahnya. Pendapatan dalam tiap daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi  daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah bersumber dari daerah atau provinsi (Amri & Syahfitri, 2020).
Salah satu bentuk peran serta masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah ialah melalui penyelenggaraan otonomi  daerah.  Perkembangan  otonomi  pada  daerah  kabupaten  maupun  kota  diselenggarakan  dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  juga  potensi  guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian pada daerah. Salah satu

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
pajak daerah ialah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor ialah jenis pajak  yang  dibebankan  serta  dipungut  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan  berrmotor  kepada  orang pribadi maupun badan (Tumanduk et al., 2021).
Pertumbuhan  penggunaan  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  cukup  signifikan  dalam  setiap tahunnya di  negara Indonesia diharapkan dapat  membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerahnya melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini disebabkan akibat tingginya tingkat mobilitas  bagi  masyarakat  untuk  memperlancar  segala  kegiatan.  Dominan  masyarakat  lebih  senang  untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan segala aktivitasnya. Adapun faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya, diantaranya alat transportasi kini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dan syarat  dalam  pengajuan  untuk  membeli  kendaraan  sudah  sangat  mudah,  serta  pembayaran  yang  dapat  dilakukan melalui cicilan dalam jangka kurun waktu yang panjang dengan bunga yang ringan (Masur & Rahayu, 2020).
Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Bekasi menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya wajib pajak kendaraan bermotor ini bisa diiringi  dengan  kepatuhan  dalam  membayar  kewajibannya  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan  pendapatan daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Seperti pada tabel data yang disajikan dibawah ini :
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi
Tahun Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase 2019 833.220.000.000 834.154.907.950 100,11% 2020 1.083.053.794.500 772.674.066.900 71,01% 2021 808.013.392.000 852.948.987.250 105,56%
Diketahui pada tabel  1 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bekasi  yang berasal  dari Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 yang terealisisasi berjumlah Rp.834.154.907.950 lebih tinggi dari yang ditargetkan Rp.833.220.000.000. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan dari target pihak Kantor Samsat Kabupaten Bekasi  sebesar  Rp.1.083.053.794.500  namun  realisasinya  Rp.772.674.066.900  hal  ini  disebabkan  karena  adanya pandemi  Covid  yang  mewabah  memberi  dampak  merosotnya  sektor  perekonomian.  Namun  pada  tahun  2021 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan berhasil lampaui kembali target yang telah ditetapkan sebesar 105,56%.
Pengoptimalan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada timbal balik serta dukungan masyarakat sebagai wajib pajak. Maka dari itu pemungutan pajak harus dilakukan  secara  maksimal.  Pentingnya  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  sangat dibutuhkan  agar  pembangunan  infrastruktur  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  baik  serta  manfaat  tersebut  dapat dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  (Rusmayani  &  Supadmi,  2017).  Menurut  laman  yang  dilansir  (Jabar, 2021b) instansi  yang berwenang menjalankan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pada kantor bersama SAMSAT ini melibatkan 3 (tiga) pihak instansi pemerintah, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Dampak  dari  banyak  wajib  pajak  yang  menangguhkan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotornya menyebabkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Sedangkan penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat, karena jika adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak secara tidak langsung juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu  tindakan kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan juga faktor penting dalam peningkatan pajak (Aswati et al., 2018).
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut penulis diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-samsat. Salah satu faktor yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  ialah  pengetahuan perpajakan.  Kepatuhan  Pengetahuan  tentang  fungsi  dalam  membayar  pajak,  peraturan  perpajakan  dan  sistem perpajakan  di  negara  Indonesia  memiliki  peranan  dalam  menumbuhkan  sifat  kepatuhan  dalam  membayar  pajak berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh maka wajib pajak akan  semakin  mengerti  kewajiban  perpajakannya  dan  juga  sanksi  yang  dapat  diterima  apabila  melakukan penyelewengan atas kewajiban pajaknya, maka dengan ini wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Kowel et al., 2019).
Peranan sanksi perpajakan juga memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap wajib pajak yang melanggar guna memberikan pelajaran agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi  perpajakan sebagai jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perpajakan  akan  ditaati  ataupun  dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan. Bentuk pemberian sanksi yang ditetapkan adalah sanksi dalam bentuk administrasi, denda atau sanksi

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
pidana. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga sangat relevan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Dharma & Astika, 2021).
Seperti  yang  dikemukakan  oleh (Oktavianingrum  et  al,2021)  dalam  penelitian  (Herawati  &  Hidayat,  2022) bahwa ada faktor lain juga yang mempengaruhi wajib pajak tidak taat saat membayarkan pajak kendaraan bermotor yakni antrian birokrasi yang cukup menyita waktu saat berkunjung ke kantor SAMSAT, layanan yang tidak maksimal, jarak yang dilampaui  cukup jauh. Sehingga membuat  wajib pajak enggan untuk menyetorkan kewajiban pajaknya. Oleh  sebab  itu,  dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pemerintah  daerah berupaya  dalam inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi  dengan  mencipatakan  dan  menerapkan  sistem  E-Samsat  (Elektronik  Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).
Layanan  E-Samsat  merupakan  sebuah  layanan  alternatif  yang  berfungsi  sebagai  sarana  penyetoran  pajak kendaraan bermotor, secara online yang dapat diakses melalui smartphone, laptop ataupun komputer. serta kemudahan pembayaran oleh wajib pajak secara langsung melalui via m-banking ataupun ATM yang bertujuan untuk menghindari pembayaran  melalui  calo,  meminimalisir  korupsi  penerimaan  pajak,  ketepatan  perhitungan  pajak  yang  akan dibayarkan, serta memberi rasa aman dan nyaman bagi para wajib pajak kendaraan bermotor (Wuryanto et al., 2019). Pemerintah  daerah  berharap  inovasi  yang  dihadirkan  ini  dapat  membantu  menambah  kepatuhan  wajib  pajak  yang memiliki  kesibukan  sehingga  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  jika  harus  mengantri  secara  langsung  dalam membayar kewajiban pajaknya dan juga yang terhalang oleh jarak tempuh (Herawati & Hidayat, 2022).
Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi Melalui Proses Lokal dan Proses Online (E-
Samsat) Tahun Proses Lokal (Tunai (Rp)) Proses Online (Non Tunai (Rp)) 2019 Pokok 637.801.099.250 196.353.808.700 Sanksi 25.026.850.400 7.885.543.200 Jumlah  662.827.949.650 204.239.351.900 2020 Pokok 564.996.259.100 207.677.807.800 Sanksi 4.293.362.220 1.509.956.600 Jumlah  569.289.621.320 209.107.764.400 2021 Pokok 627.887.634.250 225.061.353.000 Sanksi 15.756.909.600 5.789.119.800 Jumlah  643.644.543.850 230.850.472.800
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat wajib pajak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan E-Samsat  (proses online) setiap tahunnya mengalami  peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah yang membayarkan melalui proses lokal adalah Rp.662.827.949.650, pada tahun 2020 pembayaran melalui proses lokal mengalami penurunan yaitu berjumlah Rp.569.289.621.320, namun sebaliknya pada proses online pembayaran melalui layanan E-Samsat mengalami kenaikan. Tahun 2020 terjadinya penurunan penerimaan melalui proses lokal dan proses online melalui  E-Samsat  mengalami  peningkatan. Hal  ini diduga akibat mewabahnya virus covid  yang membuat  masyarakat  khawatir  untuk  berpergian  keluar  rumah  dan  lebih  memilih  untuk  membayarkan  kewajiban pajak kendaraan bermotornya melalui online pada layanan E-Samsat yang terjamin aman, mudah dan cepat (Jabar, 2021a).  Dan  pada  tahun  2021  pembayaran  pajak  melalui  proses  lokal  kembali  mengalami  kenaikan  sebesar Rp.643.644.543.850 dan pada proses online selalu stabil  pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami  peningkatan yang cukup stabil yaitu dengan jumlah Rp.204.239.351.900, Rp.209.107.764.400 dan Rp.230.850.472.800. Sehingga dapat  diartikan bahwa wajib pajak sudah semakin mengenal  layanan  E-Samsat  walaupun pada data yang disajikan pembayaran pada proses lokal masih cukup mendominasi.
Menurut  penelitian  (Rusmayani  &  Supadmi,  2017)  faktor  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Pada  penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  (Masur  &  Rahayu,  2020)  sanksi perpajakan yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian (Virgiawati et al., 2019) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak.  Teori  ini  relevan  untuk  menjelaskan  bahwa  Wajib Pajak  akan  patuh  dalam  membayar  dan melaporkan  pajak  yang  menjadi  kewajibannya  jika  lewat  pengamatan  dan pengalaman  langsungnya,  pajak  yang  dibayarkan  telah  digunakan  untuk  membantu  pembangunan  di  wilayahnya

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
(Masruroh,  2013).  Teori  pembelajaran  sosial  ini  dapat  menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu apabila telah melewati pengamatan dan  pengalaman  secara  langsung,  serta  hasil  dari  pemungutan  pajak  tersebut  telah  dirasakan  secara  langsung  di wilayahnya (Listyowati et al., 2018).

## 2.2 Hipotesis

## 2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pengetahuan  perpajakan  menurut  (Nurlaela,2013)  dalam  (Wardani  &  Rumiyatun,  2017)  adalah  pemahaman  dasar bagi Wajib Pajak dalam hal tentang hukum, Undang-Undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan  serta  melaksanakan  kewajiban  dan  hak  perpajakannya  jika  mereka  sudah  mengetahui  dan  memahami kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak hingga akhirnya manfaat dalam membayar pajak tersebut dapat dirasakan.
Apabila  Wajib  Pajak  mengetahui  dan  sadar  akan  arti  penting,  manfaat  dan  tujuan  pembayaran  pajak  yang dilakukan kepada negara, maka Wajib Pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu  (Wulandari  &  Suyanto,  2016)  dalam  (Tumanduk  et  al.,  2021).  Menurut  (Ilhamsyah  &  dkk,  2016)  dalam (Tumanduk et al., 2021) mengemukakan pendapat bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Virgiawati et al., 2019), (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Kowel et al., 2019) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H1: Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor

## 2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi pajak yang tegas diharapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan  Undang-Undang  perpajakan.  Menurut  (Mardiasmo,  2019)  sanksi  perpajakan  adalah  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-udangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  ditaati/dituruti/dipatuhi  atau  dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
(Winasari, 2020) beranggapan bahwa pada dasarnya dalam pengenaan sanksi perpajakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, dalam  hal  ini  wajib  pajak  perlu  memahami  sanksi  perpajakan  sehingga  dapat  mengetahui  konsekuensi  atas pelanggaran yang sudah dilakukan ataupun tidak.
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Masur  &  Rahayu,  2020),  (Widajantie  et  al.,  2019)  dan (Rusmayani & Supadmi, 2017) menunjukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.2.3 Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Hadirnya inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah yaitu E-Samsat  sebuah layanan publik yang memiliki tujuan agar wajib pajak dapat dengan mudah, aman dan nyaman membayarkan kewajiban pajak bermotornya  (Wardani & Juliansya, 2018).
Menurut  (Winasari,  2020)  keterbatasan  waktu  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  penyetoran  serta pembayaran pajak yang harus dihadapi oleh tiap Wajib Pajak. Melalui pemanfaat kemajuan teknologi yang tersedia dengan menggunakan layanan E-Samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi semakin mudah karena wajib pajak  tidak  harus  mendatangi  kantor  SAMSAT  induk  sehingga  menghemat  waktu,  biaya  dan  tenaga.  Melalui penerapan E-Samsat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah karena layanan ini menyajikan data yang lebih cepat serta tepat waktu dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Herawati & Hidayat, 2022), (Megayani & Noviari, 2021) dan (Winasari, 2020) menunjukan bahwa penerapan E-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H3: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan  E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  wajib  pajak  yang  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya berdasarkan  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi (Widajantie et al., 2019).
Pengetahuan  perpajakan  adalah  informasi  yang  menjadi  dasar  bagi  wajib  pajak  yang  digunakan  sebagai bertindak,  mengatur  strategi  perpajakan  dan  mengambil  keputusan  dalam  menerima  hak  dan  melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Sanksi  perjakan  dibuat  untuk  mendukung  agar  wajib  mematuhi  aturan  perpajakan  (Ho,  2009)  dalam (Rusmayani  &  Supadmi,  2017).  Sanksi  perpajakan  menurut  (Mardiasmo,  2019)  adalah  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  akan  dipatuhi  atau  dapat  diartikan  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Penerapan  E-Samsat  merupakan  inovasi  pada  sebuah  layanan  resmi  untuk  melakukan  penyetoran  dan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  daerah  guna  dalam  membantu  serta memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pembayaran dapat dilakukan melalui via ATM yang telah ditetapkan, yang memiliki tujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Herawati & Hidayat, 2022).
Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H4: Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Penerapan  E-Samsat  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## 2.3 Kerangka Dasar Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 2.4 Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah  penelitian yang menekankan analisisnya  pada  data-data  angka.  Metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat  positivisme digunakan untuk  meneliti pada populasi  atau sampel tertentu, pengumpulan data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal komparatif, dimana tujuannya untuk mencari hubungan atau pengaruh sebab-akibat variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  kuesioner terstruktur yang diajukan kepada responden.

## 2.5 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara (Mulyanto & Anna, 2019). Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner menurut (Sugiyono, 2013) adalah teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada responden untuk dijawab dengan lengkap kemudian dikembalikan kepada peneliti. Untuk mendapatkan data gambaran umum Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi dilakukan dengan metode wawancara.

## 2.6 Metode Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapat dari hasil kuesioner pada sampel yang sudah ditetapkan. Metode  yang  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  terstruktur  secara  online  melalui  google  form  kepada responden  yaitu  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Bekasi.  Jawaban responden diukur menggunakan pengukuran skala likert yang berisi lima tingkatan preferensi jawaban.

## 2.7 Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  melalui  program  pengolahan  data  SPSS  (Statistical  Package  for  the Social Sciens) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada  lingkungan  grafis  menggunakan  menu-menu  deskriptif  dan  kotak-kotak  dialog  sederhana,  sehingga  mudah dipahami cara pengoperasiannya.
Pengetahuan Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Penerapan E -Samsat (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) H1 (+) H2 (+) H3 (+) H4

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 2.8 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen (X) atau lebih dengan  variabel  dependen  (Y)  (Ghozali,  2018).  Analisis  ini  dilakukan  untuk  meneliti  seberapa  besar  pengaruh pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  penerapan  E-Samsat  terhadap  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun rumus yang digunakan adalah :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 (1) Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor α = Bilangan konstanta X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Penerapan E-Samsat β1, β2, β3
= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengujian Hipotesis
3.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur antara dua variabel atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  (Ghozali,  2018). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan variabel independen adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat.
Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1  (Constant) 1,894 1,718 Pengetahuan Perpajakan 0,309 0,096 Sanksi Perpajakan 0,529 0,109 Penerapan E-Samsat 0,071 0,097 Y = 1,894 + 0,309 + 0,529 + 0,071 (2)
Keterangan:
1. Nilai konstanta 1,894 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi  perpajakan dan penerapan E-samsat) maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 1,894. Nilai konstanta  positif  memiliki  arti  jika  diasumsikan  yaitu  variabel  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan penerapan e-samsat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 1,894.
2. Koefisien  regresi  pengetahuan  perpajakan  sebesar  0,309.  Koefisien  ini  bernilai  positif  (hubungan  searah)  dan menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,309.
3. Koefisien  regresi  sanksi  perpajakan  sebesar  0,529.  Koefisien  ini  bernilai  positif  (hubungan  searah)  dan menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,529.
4. Koefisien  regresi  penerapan  E-samsat  sebesar  0,071.  Koefisien  ini  bernilai  positif  (hubungan  searah)  dan menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan e-samsat sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,071.
3.1.2 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .773 a 0,597 0,584 2,126 a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Berdasarkan tabel 4 hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted r square) sebesar  0,584  yang  berarti  bahwa  variabel  –  variabel  independen  (pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan penerapan  E-samsat)  mampu  menjelaskan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  sebesar  58,4%.  Sedangkan sisanya 41,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti.

## 3.1.3 Uji t (Parsial)
Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dengan pengujian masing-masing variabel t hitung dan t tabel dengan menggunakan rumus df (degree of freedom) = n – k. Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan penjelasan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel pada penelitian baik variabel independen maupun variabel dependen. Sehingga nilai t tabel pada penelitian ini adalah df = 100 - 4 ; df = 96 (nilai yang tertera dalam t tabel sebesar 1,98498). Apabila nilai t hitung > t tabel maka H 0 ditolak dan Ha diterima, sebaliknya jika t hitung < t tabel maka H 0 diterima dan Ha ditolak. Berikut adalah hasil uji parsial pada penelitian ini :
Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,894 1,718 1,103  0,273 Pengetahuan Perpajakan 0,309 0,096 0,295 3,223  0,002 Sanksi Perpajakan 0,529 0,109 0,491 4,838  0,000 Penerapan E-Samsat 0,071 0,097 0,065 0,728  0,469
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)
H 0 =  Tidak  adanya  pengaruh  positif  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
Ha= Adanya pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
a. Pengujian dengan tingkat signifikansi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  untuk  variabel  pengetahuan  perpajakan  mempunyai  tingkat signifikansi  sebesar  0,002  <  0,05  yang  berarti  H 0 ditolak  dan  Ha1  diterima.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Pengujian dengan perbandingan t hitung dan t tabel
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Pengetahuan Perpajakan  mempunyai nilai t hitung sebesar 3,223 > 1,98498 yang berarti H 0 ditolak dan Ha1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis  pertama  diterima  artinya  variabel  Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
H 0 = Tidak adanya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ha= Adanya pengaruh positif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
a. Pengujian dengan tingkat signifikansi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  variabel  sanksi  perpajakan  mempunyai  tingkat  signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti H 0 ditolak dan Ha2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis  kedua  diterima,  artinya  variabel  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Pengujian dengan perbandingan t hitung dan t tabel
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai t hitung sebesar 4,838  >  1,98498  yang  berarti  H 0 ditolak  dan  Ha2  diterima.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  kedua  diterima  artinya  variabel  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Variabel Penerapan E-Samsat (X3)
H 0 = Tidak adanya pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ha= Adanya pengaruh positif Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
a. Pengujian dengan tingkat signifikansi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  variabel  penerapan  E-samsat  mempunyai  tingkat  signifikansi sebesar 0,469 > 0,05 yang  berarti H 0 diterima dan Ha3 ditolak. Dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, artinya variabel  Penerapan  E-Samsat  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Pengujian dengan perbandingan t hitung dan t tabel
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  untuk  variabel  Penerapan  E-Samsat  mempunyai  nilai  t hitung sebesar 0,728 < 1,98498 yang berarti H 0 diterima dan Ha3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
hipotesis  ketiga  ditolak  artinya  variabel  Penerapan  E-Samsat  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 3.1.4 Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi uji F lebih besar dari 0,05 maka H 0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 H 0 ditolak dan Ha diterima. Uji F juga dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel . Nilai f tabel didasarkan pada df1= k -1 dan df2 = n – k. Dengan penjelasan, df adalah degree of freedom / derajat kebebasan (0,05), n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Sehingga nilai f tabel pada penelitian ini adalah; df1 = k -1 df2 = n - k
df1 = 4 – 1 df2 = 100 - 4 df1 = 3 df2 = 96.
Dengan demikian didapatkan nilai F tabel sebesar 2,70 diantara 3 titik dari barisan ke-96 dari rumus signifikan dan berada dibawah 0,05 dan diatas 2,70. Apabila nilai F hitung > F tabel maka H 0 ditolak dan Ha diterima, sebaliknya apabila F hitung < F tabel maka H 0 diterima dan Ha ditolak. Berikut adalah hasil Uji F (Simultan) pada penelitian ini : Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 642,898 3 214,299  47,396  .000 b Residual 434,062  96 4,521 Total 1076,960  99 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
H 0 = Tidak adanya pengaruh signifikan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Ha4=  Adanya  pengaruh  signifikan  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Penerapan  E-Samsat  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
a. Pengujian dengan tingkat signifikansi
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti H 0 ditolak dan Ha4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima artinya variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan  dan  Penerapan  E-Samsat  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
b. Pengujian dengan perbandingan F hitung dan F tabel
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa  untuk  variabel  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan Penerapan  E-Samsat  mempunyai  nilai  F hitung dan  F tabel sebesar  47,396  >  2,70  yang  berarti  H 0 ditolak  dan  Ha4 diterima.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  keempat  diterima  artinya  variabel  Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil uji signifikansi dan perbandingan nilai F hitung dan F tabel dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Penerapan  E-Samsat  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Pengetahuan Perpajakan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  positif  antara  variabel  pengetahuan  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bekasi.  Hal  tersebut  berarti  semakin  besar  variabel pengetahuan  perpajakan  maka  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bekasi  akan  semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil variabel pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bekasi  akan  semakin  menurun.  Karena  pengetahuan  perpajakan merupakan  hal mendasar  yang  harus  dimiliki  wajib  pajak,  semakin  luas  pengetahuan  pajak  yang  didapat  akan  menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu  tanpa  adanya  paksaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian    (Rusmayani  &  Supadmi,  2017), (Wardani  &  Rumiyatun,  2017)  dan  (Kowel  et  al.,  2019)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 3.2.2 Sanksi Perpajakan
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa adanya hubungan positif antara variabel sanksi  perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut berarti semakin besar variabel sanksi perpajakan

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
maka  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bekasi  akan  semakin  meningkat,  begitu  pula sebaliknya  jika  semakin  kecil  variabel  sanksi  perpajakan  maka  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten  Bekasi  akan  semakin  menurun.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian    (Masur  &  Rahayu, 2020),  (Isnaini  &  Karim,  2021)  dan  (Amri  &  Syahfitri,  2020)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak akan merasa lebih terbebani dan dapat merugikan atas pengenaan sanksi yang diberikan.

## 3.2.3 Penerapan E-Samsat
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  E-Samsat  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Kristianti, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 3.2.4 Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat secara bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  Widajantie  et  al.,  (2019),  Rusmayani  &  Supadmi  (2017),  dan  (Herawati  & Hidayat, 2022).

## 4. KESIMPULAN
Hasil  pengujian  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi    perpajakan secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  sementara penerapan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT  Kabupaten  Bekasi.  Sedangkan  secara  simultan  variabel  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan  dan  penerapan  E-Samsat  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  SAMSAT Kabupaten Bekasi, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar  wajib  pajak  menyadari  betapa  pentingnya  membayar  pajak  kendaraan  bermotornya  dan  diperlukan  adanya sosialisasi melalui media cetak ataupun media sosial mengenai penerapan dan tata cara menggunakan layanan sistem e-samsat, sebab masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui program penerapan sistem e-samsat yang dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi terkait dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat bisa mengerti tata cara melakukan pembayaran melalui  layanan  e-samsat  dan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  disarankan  agar  dapat  lebih  memahami  pentingnya membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan lebih tinggi serta wajib pajak  akan  selalu  taat  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Bagi  Peneliti Selanjutnya,  diharapkan  pada  penelitian  selanjutnya  untuk  menambahkan  variabel  independen  lainnya  yang mempegaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  menambahkan  metode  wawancara  agar  ketika responden mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner maka responden dapat langsung bertanya kepada peneliti sehingga dapat diperoleh jawaban yang akurat.

## REFERENCES
Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. 2(2), 108–118.
Aswati,  W.  O.,  Mas’ud,  A.,  &  Nudi,  T.  N.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak  dan  Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). III, 27–39.
Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. September 2018, 1615–1631. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi ). 10(1), 50–59.
Isnaini,  P.,  &  Karim,  A.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1).
Jabar,  B.  (2021a).  E-Samsat  dan  Triple  Untung  Plus  Dongkrak  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Provinsi  Jawa  Barat. https://bapenda.jabarprov.go.id/2021/10/18/e-samsat-dan-triple-untuk-plus-dongkrak-penerimaan-pajak-kendaraan-provinsi- jawa-barat/
Jabar, B. (2021b). Pajak Kendaraan Bermotor. https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#top

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Kowel,  V.  A.  A.,  Kalangi,  L.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Tangkuman 4251 Jurnal EMBA, 7(3), 4251–4260.
Kristianti. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. 28 No.1.
Listyowati,  Samrotun,  Y.  C.,  &  Suhendro.  (2018).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1).
Mardiasmo. (2019). Perpajakan.
Masruroh, S. (2013). PENGARUH KEMANFAAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
Masur,  G.  C.,  &  Rahayu,  Y.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Bung Hatta, 1–17.
Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-Samsat, SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak pada
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 31 No.8, 1936–1946.
https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p05
Mulyanto, H., & Anna, W. (2019). Penelitian ; Metode & Analisis. CV. Agung. Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 20, 173–201.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Tumanduk,  S.,  Kawulur,  A.,  &  Bacilius,  A.  (2021).  PENGARUH  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN  TERHADAP  SAMSAT KOTA TOMOHON. 2(3), 292–301.
Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  di  SAMSAT  Jakarta Selatan). 8(2).
Wardani,  D.  K.,  &  Juliansya,  F.  (2018).  Pengaruh  Program  E-Samsat  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). Akuntansi Dan Manajemen Akmenika, 15(2), 79–92.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Pajak  Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253
Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). 2(1), 41–53.
Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 01, 11–19.
Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 5, 15–31.