Volume 24 Nomor 1 2016 Halaman 72-90

## Populasi

## UNMET NEED : KONSEP YANG MASIH PERLU DIPERDEBATKAN
Umi Listyaningsih 1 , Sumini, 2 dan Sonyaruri Satiti 2
1 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Korespondensi: Umi Listyaningsih ( e-mail : listyaningsih_umi@yahoo.com)

## Abstrak
Unmet need atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand . Penelitian ini berupaya melihat konsep unmet need lebih dalam dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi pasangan usia subur. Melalui analisis hasil  pendataan  keluarga  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  serta  wawancara  kepada Petugas  Lapangan  KB  (PLKB)  dan  juga  wanita  usia  subur  yang  tergolong  sebagai unmet need , penelitian ini menemukan bahwa konsep unmet need yang ada selama ini masih perlu dikaji lebih dalam, terlebih ketika unmet need dijadikan sebagai indikator kinerja di DIY. Hal itu berkaitan dengan fakta bahwa unmet need tidak selalu berakhir pada kehamilan.
Kata kunci : unmet need, supply, demand

## UNMET NEED: THE DEBATABLE CONCEPT

## Abstract
Unmet need or the unfulfilled need for contraception is often associated with two things, namely supply and demand. This research attempted to overview the concept of unmet need by giving the attention to the socio-economic background of the couples. Through analizing the result of family survey in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and interviewing the field surveyor of family planning (Petugas Lapangan Keluarga Berencana-PLKB) and women that categorized as unmet need, this research found that the numet need concept still needed to be explored further, especially when unmet need was used as the performance indicator in DIY. It related to the evidance that unmet need did not always end up with pregnancy.
Keywords : unmet need, supply, demand

## Pendahuluan
Keluarga  berencana  (KB)  merupakan salah  satu  kebijakan  kependudukan  yang bertujuan  untuk  mengendalikan  kuantitas penduduk.  Kebijakan  KB  bertujuan  untuk menekan laju pertumbuhan penduduk hingga tercapai  keseimbangan  antara  kuantitas dan  kualitas  penduduk.  Kebijakan  tersebut dianggap  berhasil,  terutama  sebelum  tahun 2000, karena telah mampu menekan tingkat kelahiran.  Selain  itu,  KB  juga  telah  berhasil menggeser  nilai  anak  dan  norma  dalam kehidupan  keluarga  dari  keluarga  besar menjadi keluarga kecil atau dengan dua anak cukup.  Keluarga  Berencana  berkembang menjadi sebuah gerakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kependudukan, utamanya pengendalian penduduk.
Keberhasilan  program  KB,  salah satunya, terlihat dari penurunan angka fertilitas total  dari  3,0  pada  1991  menjadi  2,6  pada 2002  dan  terus  menurun  menjadi  2,3  pada 2015.  Namun,  dalam  perjalanannya,Total Fertility Rate (TFR) Indonesia selama periode 2002 sampai 2012 mengalami stagnasi pada angka  2,6.  Penurunan  TFR  tersebut  tidak diikuti  dengan  penurunan unmet  need yang berarti, bahkan beberapa provinsi seperti DIY justru mengalami peningkatan dari 6,8 pada 2007 menjadi 11,3 pada 2012.
Unmet need atau kebutuhan kontrasepsi  yang  tidak  terpenuhi  secara nasional  ditarget  sebesar  lima  persen  pada 2015.  Berdasarkan  capaian  2012,  target tersebut  sangat  sulit  dicapai. Alasan  sangat sulitnya menurunkan unmet need merupakan pertanyaan besar yang harus dijawab untuk merumuskan  terobosan-terobosan  program yang efektif dan efisien.
Unmet need dapat dipahami dalam dua perspektif,  yaitu  dari  sisi  penyedia  layanan dan  dari  sisi  klien.  Pemerintah  sebagai penyedia  layanan  bertanggung  jawab  dan berupaya  menyediakan  alat  kontrasepsi yang  dibutuhkan  masyarakat  sebagai  klien. Persoalan muncul ketika alat kontrasepsi yang didistribusikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jeda waktu pengusulan dengan realisasi alat kontrasepsi yang cukup panjang menjadi salah satu faktor penyebab perubahan pemilihan  alat  kontrasepsi.  Pertimbangan administrasi  pengedropan  alat  kontrasepsi menjadi  persoalan  lain  kasus unmet  need . Salah  satu  indikator  keberhasilan  program KB,  baik  dalam  tataran  Indonesia  maupun global,  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  alat kontrasepsi.
Pengalaman  kegagalan  penggunaan kontrasepsi,  umur  anak  terakhir,  dan  umur pasangan usia subur (PUS) menjadi referensi dalam pemilihan alat kontrasepsi. Sementara itu,  pada  sisi  yang  lain,  alat  kontrasepsi yang  tersedia  justru  yang  tidak  sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi inilah yang memicu  kesulitan  menekan unmet  need . Umur  anak  terakhir  dan  pengalaman  tidak menggunakan  alat  kontrasepsi  yang  tidak berakhir  dengan  kehamilan  menjadi  alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Asumsi umum yang berlaku ketika wanita usia subur yang  masih  mengalami  menstruasi  masih memiliki  peluang  untuk  hamil.  Kelompok inilah  yang  menjadi  sasaran  program  KB sebagai  salah  satu  kebijakan  pengendalian jumlah penduduk.
Tidak bersedianya seseorang menggunakan  alat  kontrasepsi  disebabkan oleh  beberapa  alasan.  Beberapa  alasan itu,  seperti  efek  sampingnya  terhadap kesehatan,  larangan  dari  pasangan  atau
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
suami,  ketidaknyamanan,  biaya  yang harus  dikeluarkan,  tidak  ingin  repot,  hingga pengalaman subjektif bahwa selama ini tanpa alat kontrasepsi pun tidak terjadi kehamilan. Pada  kenyataannya  perempuan  tetap berisiko hamil meskipun telah berumur lebih dari 35 tahun atau telah jarang berhubungan seksual. Oleh karena itu, konseling kesehatan reproduksi  diperlukan  untuk  memberikan pemahaman  tersebut  kepada  perempuan. Jika pengetahuan kesehatan reproduksi telah memadai,  akseptor  KB  mengetahui  dengan benar hal-hal yang perlu dilakukan sehingga mereka tidak perlu khawatir, bahkan merasa terkorbankan  karena  menggunakan  alat kontrasepsi.
Konseling sebagai upaya mengedukasi masyarakat  tentang  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  KB  tetap  harus memperhatikan  berbagai  alasan  penolakan. Hak asasi manusia dalam ranah internasional yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 memiliki  pesan  moral  bahwa  setiap  orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum  dalam  30  pasal  deklarasi  ini  dan salah  satunya  adalah  hak  atas  kelahiran. Konferensi  Kairo  (1994)  menekankan pendekatan  humanisme  dan  HAM  dalam melihat  persoalan  kependudukan  dan pembangunan. Manusia ditempatkan sebagai  individu  yang  memiliki  otonomi untuk mengontrol tubuh dan seksualitasnya, serta  memiliki  hak  untuk  menikmati  standar tertinggi  dari  kesehatan  baik  secara  fisik, psikis,  maupun  sosial,  yang  dilindungi  oleh negara.
Berdasarkan konferensi tersebut, kasus tingginya unmet  need di  Yogyakarta  tidak dapat  secara  langsung  dikaitkan  dengan peningkatan  atau  lambatnya  penurunan angka  kelahiran.  Karakteristik  penduduk
yang  termasuk  dalam  kelompok unmet need perlu  dilihat.  Dengan  demikian,  dapat diidentifikasi  siapa  pasangan  usia  subur yang  masuk  kategori unmet  need sehingga program  yang  akan  diterapkan  pun  sesuai. Dapat pula muncul sebuah pemikiran upaya lain  untuk  mengendalikan  jumlah  penduduk yang “ramah” pada perempuan jika fenomena unmet need ini merupakan bentuk penolakan perempuan terhadap kebijakan KB.

## Konsep Unmet Need
Kajian unmet  need tidak  dapat dilepaskan  dari  definisi  istilah unmet  need . Makna  harafiah  atau  makna  literal  dari kata unmet  need adalah  kebutuhan  yang tidak  terpenuhi.  Kondisi  ini  mengisyaratkan keinginan  pasangan  usia  subur  (PUS) terhadap  suatu  jenis  alat  kontrasepsi  yang tidak  tersedia  sehingga  mereka  mengambil keputusan  tidak  menggunakan  alat  atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini  pun tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak aspek yang melatarbelakangi kondisi ini,  seperti  ketidaknyamanan,  keterbatasan atau ketersediaan, dan harga.
Sementara  itu,  pemberi  layanan memiliki  keterbatasan  dalam  menyediakan alat  yang  dibutuhkan,  seperti  efektivitas masa  berlaku  suatu  alat,  inkonsisten pilihan  masyarakat  terhadap  suatu  jenis alat  kontrasepsi,  dan  sistem  target  alat. Sementara  itu,  pemberi  layanan  tidak memiliki  banyak  waktu  untuk  menghimpun data  kebutuhan  jenis  alat  kontrasepsi  yang diinginkan  masyarakat.  Jeda  waktu  antara pengusulan  jenis  alat  kontrasepsi  hingga realisasi  alat  menyebabkan  masyarakat mengubah  pilihan  alat  kontrasepsi  yang
diajukan  karena  informasi  negatif  tentang suatu alat kontrsepsi yang diterima. Di pihak lain,  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan mempunyai keterbatasan administrasi sehingga tidak mampu berbuat banyak ketika mendapat pengedropan alat kontrasepsi.
Kualitas  layanan  terhadap  pemilihan alat kontrasepsi dapat meningkatkan cakupan pengguna  keluarga  berencana.  Pemberi layanan dituntut memberikan informasi terkait dengan  pilihan  metode,  termasuk  manfaat dan  risiko  yang  ditimbulkannya,  tempat konseling, tempat pelayanan penggunaan alat kontrasepsi,  dan  keberlanjutan  pelayanan. Kualitas  informasi  yang  diberikan  kepada PUS  sangat  tergantung  pada  kompetensi pemberi  layanan . Bentuk  layanan  KB  yang diberikan  oleh  pemberi  layanan  bukan sekadar  menyediakan  alat  kontrasepsi, tetapi  memperhatikan  kebutuhan  sosial dan  kesehatan  calon  akseptor.  Keputusan PUS dalam pemilihan kontrasepsi mempertimbangkan  keefektifan  metode, mengetahui  kelebihan  dan  kelemahan metode,  cara  pemakaian  alat  kontrasepsi, tanda-tanda  efek  samping  kontrasepsi  dan cara mengatasi efek samping alat kontrsepsi.
Kemudian unmet need juga dapat dilihat dari sisi demand KB, yaitu keinginan individu atau  pasangan  untuk  mengontrol  kelahiran di  waktu  yang  akan  datang.  Keinginan mengontrol  kelahiran  ini  dapat  dibedakan menjadi tiga, yaitu keinginan untuk menunda kelahiran,  keinginan  untuk  menjarangkan kelahiran,  dan  keinginan  untuk  mengakhiri kelahiran.  Beberapa  individu  dan  pasangan usia subur yang masuk kategori unmet need adalah sebagai berikut.
1.  perempuan hamil yang kehamilannya tidak  diinginkan  dengan  alasan menunda kehamilan
2.  perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan karena tidak menginginkan anak lagi
3.  perempuan  nifas  dengan  kelahiran anak  yang  tidak  diinginkan  karena ingin  menunda  kehamilan  ataupun tidak menginginkan anak lagi
4.  perempuan  yang  sedang  tidak  hamil dan  tidak  menginginkan  kehamilan dalam  waktu  dekat,  tetapi  tidak menggunakan kontrasepsi
5.  perempuan yang belum haid setelah melahirkan  dan  ingin  menunda kehamilan  berikutnya  atau  tidak menginginkan  anak  lagi,  tetapi  tidak menggunakan alat kontrasepsi perempuan  yang  belum  dapat memutuskan  menginginkan  anak lagi,  namun  tidak  menggunakan  alat kontrasepsi
6.  perempuan  yang  menggunakan metode kontrasepsi tradisional.
Metode kontrasepsi tradisional menurut beberapa masyarakat cukup efektif mencegah kehamilan asalkan dilakukan secara disiplin. Namun,  dari  sisi  pemerintah  sebagai penyelenggara program pengendalian penduduk, metode ini masih memiliki peluang tinggi mengalami kegagalan hingga berakhir dengan kehamilan.
Konsep  tersebut  berfungsi  untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi  kebutuhan  pelayanan.  Estimasi ukuran  dan  komposisi  perempuan  dengan kebutuhan  kontrasepsi  yang  tidak  terpenuhi ( unmet need ) berguna untuk merencanakan program  KB  dan  kesehatan  reproduksi. Kebutuhan  alat  kontrasepsi  yang  tidak terpenuhi  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi program KB. Pemerintah harus
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
memiliki  data  tentang  kebutuhan  kontraspsi yang  diinginkan  oleh  PUS.  Diperlukan waktu  yang  panjang  untuk  mengidentifikasi jumlah dan jenis kontrasepsi yang diinginkan masyarakat, sedangkan waktu yang diberikan kepada petugas lapangan untuk menentukan hal tersebut sangat terbatas. Oleh karenanya, jumlah dan jenis kontrasepsi yang diusulkan terkadang  tidak  sesuai  dengan  yang diinginkan.  Hal  yang  lain  adalah  adanya perubahan jenis kontrasepsi yang diinginkan setelah dilakukan pendataan.
Persoalan konsep unmet need muncul ketika  petugas  lapangan  tidak  memiliki pemahaman  yang  baik  sehingga  tidak mampu  mengidentifikasi  PUS  yang  masuk kategori unmet  need ataupun  bukan.  Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul menunjukkan  bahwa  46  persen  dari  182 PUS yang didefinisikan sebagai unmet need menginginkan  kehamilan  segera.  Keluarga yang  menginginkan  kehamilan  segera  tentu saja tidak akan dianggap sebagai kelompok unmet need . Konsep ini menjadi salah ketika
petugas  memiliki  pemikiran  bahwa  keluarga tersebut telah memiliki dua orang anak atau lebih.
Hal lain yang perlu juga dipahami dalam mendefinisikan unmet  need adalah  umur anak  terakhir.  Sebanyak  18  persen  umur anak  terakhir  adalah  di  atas  15  tahun  atau dengan  kata  lain,  PUS  tidak  menggunakan alat  kontrasepsi  sejak  15  tahun  terakhir dan  selama  itu  pula  PUS  tidak  mengalami kehamilan.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa PUS  dalam  kondisi infecund atau  keluarga tersebut  memiliki  strategi  untuk  mengatur kehamilannya. Sementara itu, yang termasuk bukan  kelompok unmet  need adalah perempuan  yang  hamil  karena  kegagalan metode  kontrasepsi.  Perempuan  yang  tidak subur  atau infecund ,  seperti  mereka  yang telah  lama  menikah  (lebih  dari  lima  tahun) atau  lebih,  tetapi  belum  mampu  melahirkan juga, termasuk bukan kelompok unmet need .
Gambar  1  menggambarkan  risiko terjadinya  kehamilan  bagi  PUS  yang tidak  menggunakan  kontrasepsi  dengan
Sumber: Data Primer, 2016
Tidak Ingin anak lagi Kehamilan tidak sesuai rencana Ingin anak ditunda Nifas 30% 25% 12% 33% Gambar 1 Distribusi PUS Unmet Need Berdasarkan Alasan Tidak Menggunakan Kontrasepsi
alasan  membatasi  kehamilan  maupun menjarangkannya.  Sebanyak  30  persen PUS  mengalami  kehamilan  dengan  waktu kehamilan  yang  tidak  sesuai  dengan perencanaannya.  Artinya  bahwa  keluarga tersebut  untuk  saat  ini  belum  menghendaki kehamilan,  tetapi  menghendakinya  di  waktu yang  akan  datang.  Kehamilan  seperti  itu termasuk dalam kategori unmet need .
Kemudian  70  persen  PUS  yang  lain adalah  mereka  yang  sedang  hamil,  tetapi kehamilannya  tidak  diinginkan.  Kebijakan
KB  memiliki  target  menurunkan  angka tersebut  dalam  rangka  menurunkan  risiko terjadinya  kehamilan  karena  keluarga  tidak menghendakinya.  Asumsi  yang  dibangun adalah  penduduk  yang  termasuk  PUS memiliki  risiko  kehamilan  ketika  proses pembuahan dilakukan sehingga penggunaan alat  kontrasepsi  menjadi  solusi  mengatasi permasalahan tersebut.
Sementara  itu,  konsep  dan  definisi unmet  need mengalami  perubahan  dari waktu  ke  waktu.  Perubahannnya  bersifat
menghendaki  kehamilan,  tetapi  menghendakinya  di  waktu  yang  akan  datang.  Kehamilan seperti itu termasuk dalam kategori unmet need . Kemudian  70  persen  PUS  yang  lain  adalah  mereka  yang  sedang  hamil,  tetapi kehamilannya tidak  diinginkan.  Kebijakan KB  memiliki  target  menurunkan  angka  tersebut dalam  rangka  menurunkan  ri siko  terjadinya  kehamilan  karena  keluarga  tidak menghendakinya.  Asumsi  yang  dibangun  adalah  penduduk  yang  termasuk  PUS  memiliki risiko kehamilan ketika proses pembuahan dilakukan sehingga penggunaan alat kontrasepsi menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut.
Sementara itu, konsep dan definisi unmet need mengalami perubahan dari waktu ke waktu.  Perubahannnya  bersifat  penyederhanaan  parameter  dan relevansi  tema  dalam perencanaan  kebijakan  kependud ukan.  Perbandingan  konsep unmet  need dari  waktu  ke waktu tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Perubahan Konsep dan Pengukuran Unmet Need Periode Konsep dan Pengukuran Unmet Need 1990-an Penduduk  perempuan  menikah,  dalam  kelompok  usia  subur,  tidak  ingin anak, tidak sedang memakai kontrasepsi. Pasangan usia subur yang tidak menggunakan  alat  kontrasepsi  dibedakan  menjadi  dua  jenis ,  yaitu perempuan  usia  subur  yang  tidak  menginginkan  anak  lagi,  tetapi  tidak memakai  alat  kontrasepsi  ( limiting )  dan  pasangan  usia  subur  yang  ingin menjarangkan  waktu  kelahiran  anaknya, tetapi  tidak  memakai  alat kontrasepsi
2007 Persentase perempuan kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan  kelahiran  berikutnya,  tetapi  tidak  memakai  alat/cara kontrasepsi.  Perempuan yang  memerlukan  KB  dengan  tujuan  untuk menjarangkan kelahiran mencakup perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, perempuan yang belum haid setelah melahirkan anak  yang  tidak  diinginkan  waktu  itu,  dan  perempuan  lain  yang  tidak sedang  hamil  atau  belum  haid  setelah  melahirkan  dan  tidak  memakai kontrasepsi,  tetapi  ingin  menunggu  dua  tahun  atau  lebih  sebelum kelahiran  berikutnya.  Perempuan  yang  belum  memutuskan  apakah  ingin anak  lagi  atau  ingin  anak  lagi,  te tapi  belum  tahu  kapan  ju ga  termasuk kelompok  ini.  Perempuan  yang  memerlukan  KB  untuk  membatasi kelahiran mencakup perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan dan  yang  tidak  memakai  kontrasepsi  lagi.  Ukuran  pelayanan  KB  yang tidak  terpenuhi  digunakan  untuk  menilai  sejauh  ma na  program  KB  telah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan. Perempuan yang telah disterilisasi termasuk kategori tidak ingin tambah anak lagi.
2012 Persentase  perempuan  menikah  berusia  15-49  tahun  yang  tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak ingin hamil dalam waktu dua tahun ke  depan  (menjarangkan),  tidak  ingin  memiliki  anak  lagi  (membatasi), mengalami  kehamilan  tidak  diinginkan,  atau  yang  sedang  dalam  masa nifas.
2015 Pasangan  usia  subur  yang  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi  modern maupun  tradisional,  tetapi  tidak  ingin  anak  dalam  waktu  dekat,  tidak menginginkan anak lagi, dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Umur PUS perlu dikategorikan, seperti 15-30, 30-40, dan di atas 40 tahun. Unmet need perlu juga memperhatikan umur anak terakhir.

## Sumber: Tukiran, 2011 dan Data Primer, 2015
Diskusi  tentang unmet  need perlu  memperhatikan  umur  wanita  usia  subur  (WUS). Selain itu, umur kelompok unmet need perlu diklasifikasikan, apakah masuk dalam kategori PUS  muda  atau  PUS  tua. Unmet  need PUS  muda  sangat  perlu  diperhatikan  tingkat
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
penyederhanaan  parameter  dan  relevansi
tema dalam perencanaan kebijakan kependudukan. Perbandingan konsep unmet need dari waktu ke waktu tersaji dalam Tabel
1.
Diskusi  tentang unmet  need perlu memperhatikan  umur  wanita  usia  subur (WUS).  Selain itu, umur kelompok unmet need perlu  diklasifikasikan,  apakah  masuk  dalam kategori  PUS  muda  atau  PUS  tua. Unmet need PUS  muda  sangat  perlu  diperhatikan tingkat  kesertaannya,  baik  sebagai  peserta baru  maupun  sebagai  sasaran  untuk  jenis alat kontrasepsi mantap. Sementara itu, PUS tua dengan pengalaman tidak menggunakan alat kontrasepsi yang tidak berakhir dengan kehamilan  sangat  susah  untuk  diarahkan menggunakan  salah  satu  jenis  alat kontrasepsi meskipun kontrasepsi yang tidak permanen.
Selain  itu,  diskusi unmet  need juga perlu  memperhatikan  umur  anak  terakhir dan  jumlah  anak  yang  dimiliki.  Apabila umur  anak  terakhir  telah  memasuki  masa remaja,  maka  keputusan  PUS  untuk  tidak menggunakan  alat  kontrasepsi  tidak  terlalu mengkhawatirkan.  Umur  anak  terakhir  yang telah beranjak dewasa secara tidak langsung akan  menggambarkan  umur  PUS  yang terkategori sebagai PUS tua.
Metode  kontrasepsi  tradisional  juga perlu dilihat dan dikontrol dengan karakteristik WUS dalam mengevaluasi efektivitas metode kontrasepsi  tradisional.  Faktor  individu, seperti  kedisplinan  dan  ketidakinginan memiliki anak, menjadi variabel penting dalam upaya  pencegahan  kehamilan.  Penggunaan metode  kontrasepsi  tradisional  tidak  akan berdampak  sama  manakala  karakteristik individunya berbeda.

## Metode
Kajian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY  dan  wawancara  mendalam  dengan Petugas  Lapangan  KB  dan  perempuan usia  subur  yang  termasuk  dalam  kelompok unmet  need .  Pendataan  keluarga  BKKBN merupakan  kegiatan  pengumpulan  data primer  tentang  data  kependudukan,  data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta  data  tahapan  keluarga  sejahtera  dan data  anggota  keluarga  yang  dilakukan  oleh masyarakat  bersama  pemerintah  (Kantor BKKBN)  secara  serentak  pada  waktu  yang telah  ditentukan  (Juli  sampai  September setiap tahun) melalui kunjungan ke keluarga dari  rumah  ke  rumah.  Analisis  deskripsi menggunakan tabel frekuensi dan dukungan data-data kualitatif digunakan untuk menggambarkan  fenomena unmet  need di DIY secara komprehensif.

## Unmet Need Antaruang di DIY
Tingkat kehidupan yang berbeda akan memunculkan  kebutuhan  yang  berbeda pula  dalam  hal  kontrasepsi.  Hal  ini  karena kontrasepsi  merupakan  pilihan  individu. Diperlukan sosialisasi kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi untuk memberdayakan masyarakat  dengan  informasi  yang  benar. Edukasi  dan  komunikasi  memberikan kesempatan untuk membuat pilihan kontrasepsi dengan penuh kesadaran.
Unmet  need adalah  PUS  yang  tidak menginginkan  anak  atau  menginginkan anak  dengan  jarak  dua  tahun  atau  lebih, tetapi  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi. Kelompok unmet  need merupakan  sasaran
yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelayanan program  KB.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  keseluruhan,  PUS  di  wilayah penelitian, yaitu di Gunungkidul, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul, lebih banyak (lebih dari 50,0 persen) termasuk unmet need untuk pembatasan  dibandingkan  dengan  yang untuk  penjarangan.  Sementara  itu, unmet need untuk  pembatasan  di  lima  wilayah penelitian  tersebut  kurang  dari  50,0  persen. Keinginan  untuk  membatasi  kelahiran  atau limiting diukur  dari  perempuan  usia  subur dan  masih  haid,  berstatus  menikah,  tidak menggunakan  kontrasepsi,  serta  tidak menginginkan anak lagi. Parameter ini dapat dilihat dari perempuan tidak hamil dan tidak menginginkan  anak  lagi  atau  perempuan yang  hamil,  tetapi  kehamilan  tersebut  tidak diinginkan.  Berbeda  dengan  konsep limiting yang lebih terfokus pada tidak menginginkan anak  lagi,  konsep  keinginan  menjarangkan kelahiran  atau spacing terfokus  pada kelompok  yang  menginginkan  anak  lagi bagi  perempuan  yang  hamil  dan  yang  tidak hamil. Sementara itu, bagi perempuan yang sedang  hamil,  dibedakan  antara  ketepatan waktu  kehamilan  dan  apakah  kehamilan  ini direncanakan atau tidak direncanakan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa unmet  need terjadi  pada  perempuan  yang
berumur  kurang  dari  20  tahun,  perempuan yang  berumur  35  tahun  ke  atas,  serta keluarga yang telah memiliki dua anak atau lebih.  Ketiga  kelompok  perempuan  tersebut tidak menginginkan anak lagi. Hanya terdapat satu PUS unmet need yang berumur kurang dari 20 tahun yang menginginkan penundaan kehadiran  seorang  anak.  Sementara  itu, sebagian  besar  (lebih  dari  50,0  persen) PUS unmet  need berumur  30-39  tahun dengan kondisi ingin anak ditunda dan tidak ingin  anak  lagi.    Kelompok-kelompok  ini memiliki  peluang  tinggi  dalam  melakukan perencanaan  keluarga  yang  kurang  tepat. Perencanaan  keluarga  yang  dimaksud terkait  dengan  penggunaan  alat/cara  KB rasional  (BKKBN,  1994)  yang  meliputi masa  menunda  kehamilan,  masa  mengatur atau  menjarangkan  kehamilan,  dan  masa mengakhiri kehamilan (agar tidak hamil lagi). Perencanaan  keluarga  yang  lain  adalah penentuan  jumlah  anak  dan  pemilihan  alat/ cara kontrasepsi yang tepat.
Kebijakan  KB  yang  ada  untuk  PUS yang  melakukan  penundaan  kehamilan sampai  usia  20  tahun  dan  pasangan  belum mempunyai  anak  adalah  mereka  dianjurkan terlebih  dulu  menggunakan  cara  KB  yang sesuai  sampai  wanita  PUS  memasuki usia  reproduksi  sehat  untuk  hamil.  Masa
Tabel 2 Distribusi Unmet Need menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ingin Anak Tunda Tidak Ingin Anak Lagi Total N Persen N Persen Gunungkidul 158 42,2 216 57,8 374 Kota Yogyak arta 26 31,7 56 68,3 82 Kulon Progo 79 34,5 150 65,5 229 Sleman 267 31,9 569 68,1 836 Bantul 133 51,0 128 49,0 261 Total 663 37,2 1.119 62,8 1.782 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015 Hasil  penel itian  menunjukkan bahwa unmet  need terjadi  pada perempuan  yang berumur kurang dari 20 tahun, perempuan yang berumur 35 tahun ke atas, serta keluarga yang  telah  memiliki  dua  anak  atau  lebih.  Ketiga  kelompok  perempuan  tersebut  tidak menginginkan anak lagi. Hanya terdapat satu PUS unmet need yang berumur kurang dari 20 tahun yang menginginkan penundaan kehadiran seorang anak. Sementara itu, sebagian besar (lebih dari 50,0 persen) PUS unmet need berumur 30-39 tahun dengan kondisi ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi.
Kelompok-kelompok  ini  memiliki  peluang  tinggi  dalam  melakukan  perencanaan keluarga  yang  kurang  tepat.  Perencanaan  keluarga  yang  dimaksud  terkait  dengan penggunaan alat/cara KB rasional (BKKBN, 1994) yang meliputi masa menunda kehamilan, ma sa mengatur atau menjarangkan kehamilan, dan masa mengakhiri kehamilan (agar tidak hamil lagi). Perencanaan keluarga yang lain adalah penentuan jumlah anak dan pemilihan alat/cara kontrasepsi yang tepat.
Kebijakan  KB  yang  ada  untuk  PUS  yang  melakukan  penu ndaan  kehamilan  sampai usia  20  tahun  dan  pasangan  belum  mempunyai  anak  adalah  mereka dianjurkan  terlebih dulu  menggunakan  cara  KB  yang  sesuai  sampai  wanita  PUS  memasuki  usia  reproduksi sehat untuk hamil. Masa mengatur atau menjarangkan kehamilan pada pasangan usia 20- 30  tahun  yang  biasanya  telah  mempunyai  satu  anak,  dilakukan  dengan  memilih  alat kontrasepsi  yang reversible .  Sementara  itu,  untuk  masa  mengakhiri  kehamilan,  yaitu perempuan  yang  berumur  lebih  dari  35  tahun  dan  pasangan  yang  umumnya  telah mempun yai  anak  dalam  jumlah  cukup dua  orang  disarankan  untuk  menggunakan  alat kontrasepsi mantap.
Sehubungan dengan keinginan terhadap jumlah anak tertentu, semboyan program KB „ K eluarga  Kecil  Bahagia  Sejahtera,  Dua  Anak  Cukup‟  belum  membudaya  di  kalangan sebagian  responden  untuk  menerima  dan  mempraktikkannya.  Sebagian  keluarga  PUS masih menginginkan tambahan anak lagi walaupun mereka telah mempunyai dua anak atau lebih.  Pemberian  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  terkait  dengan  semboyan tersebut  perlu  lebih  disosialisasikan  dan  lebih  diintensifkan  lagi  ke  tengah-tengah masyarakat.
mengatur  atau  menjarangkan  kehamilan pada  pasangan  usia  20-30  tahun  yang biasanya  telah  mempunyai  satu  anak, dilakukan  dengan  memilih  alat  kontrasepsi yang reversible .  Sementara  itu,  untuk  masa mengakhiri kehamilan, yaitu perempuan yang berumur  lebih  dari  35  tahun  dan  pasangan yang umumnya telah mempunyai anak dalam jumlah  cukup  dua  orang  disarankan  untuk menggunakan alat kontrasepsi mantap.
Sehubungan dengan keinginan terhadap jumlah  anak  tertentu,  semboyan  program KB  ‘Keluarga  Kecil  Bahagia  Sejahtera,  Dua Anak Cukup’ belum membudaya di kalangan sebagian  responden  untuk  menerima  dan mempraktikkannya. Sebagian keluarga PUS masih  menginginkan  tambahan  anak  lagi walaupun mereka telah mempunyai dua anak atau lebih. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait dengan semboyan tersebut  perlu  lebih  disosialisasikan  dan lebih  diintensifkan  lagi  ke  tengah-tengah masyarakat.
Pemberian  penjelasan  tentang  pe- rencanaan  keluarga  dan  pola  penggunaan kontrasepsi  yang  rasional  terkendala  oleh
keterbatasan  jumlah  petugas  lini  lapangan. Sesuai dengan kompetensinya, petugas yang tepat  dalam  memberikan  KIE  tentang  hal tersebut adalah tenaga medis, seperti bidan, baik di puskesmas, pustu, polindes maupun bidan  praktik  swasta.  Namun,  dengan mempertimbangkan waktu penyedia layanan yang terbatas dalam memberikan KIE (karena sekaligus  memberikan  pelayanan),  maka peran  petugas  lapangan  sangat  diharapkan
untuk  memantapkan  KIE  di  masyarakat. Petugas  yang  diharapkan  dapat  membantu KIE  di  lapangan,  misalnya,  adalah  guru, kader terlatih, tokoh masyarakat, atau berupa tenaga profesional lain setempat. Selain itu, kegiatan motivasi/KIE maupun pembinaan di lapangan  akan  terlaksana  apabila  tersedia dukungan dana operasional di lapangan.
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  di Kabupaten  Sleman,  Kulon  Progo,  dan  Kota Yogyakarta, unmet  need tidak  ingin  anak lagi pada PUS pendidikan SMA lebih banyak dibandingkan  dengan  PUS  kategori unmet need yang ingin menunda anak. Sementara itu,  di  Kabupaten  Bantul  dan  Gunungkidul, yang  terjadi  adalah  sebaliknya,  yaitu unmet
Tabel 3 Distribusi Unmet Need menurut Umur dan Kabupaten Kabupaten <20 Umur 20-29 30-39 Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 0 0 10 - 105 73 Sleman 0 0 32 9 220 356 Kulon Progo 0 0 13 6 62 105 Kota Yogyakarta 1 - 2 1 23 49 Gunungkidul 0 0 37 - 113 127 Total 1 0 94 16 523 710 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015
Pemberian  pen jelasan  tentang  perencanaan  keluarga  dan  pola  penggunaan kontrasepsi  yang  rasional  terkendala  oleh keterbatasan  jumlah petugas  lini  lapangan. Sesuai  dengan  kompetensinya,  petugas  yang  tepat  dalam  memberikan  KIE  tentang  hal tersebut  adalah  tenaga medis,  seperti  bidan,  baik  di  puskesmas,  pustu,  polindes  maupun bidan  praktik  swasta.  Namun,  dengan  mempertimbangkan  waktu  penyedia  layanan  yang terbatas  dalam  memberikan  KIE  (karena  sekaligus  memberikan  pelayanan),  maka  peran petugas lapangan sangat diharapkan untuk memantapkan KIE di masyarakat. Petugas yang diharapkan dapat membantu KIE di lapangan, misalnya, adalah guru, kader terlatih, tokoh masyarakat, atau berupa tenaga profesional lain setempat. Selain itu, kegiatan motivasi/KIE maupun  pembinaan  di  lapangan  akan  terlaksana  apabila  tersedia  dukungan  dana operasional di lapangan.
Tabel  4 menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Sleman,  Kulon  Progo,  dan  Kota Yogyakarta , unmet  need tidak  ingin  anak  lagi  pada  PUS  pendidikan  SMA  lebih  banyak dibandingkan dengan PUS kategori unmet need yang ingin menunda anak. Sementara itu, di  Kabupaten  Bantul  dan  Gunungkidul, yang  terjadi adalah  sebaliknya,  yaitu unmet  need PUS  pendidikan  SMA  lebih  banyak  pada  kelompok  ingin yang  ingin  menunda  anak dibandingkan dengan unmet need pada kelompok PUS yang tidak ingin anak lagi. Dengan kata lain, kondisi di lima kabupaten /kota mirip dengan penelitian unmet need di daerah lain, yaitu keluarga dengan pendidikan tinggi cenderung masuk dalam kategori unmet need . Perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki akses informasi tentang KB cukup baik. Informasi  KB  dapat  diakses  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Informasi  alat  atau metode  KB  yang  diterima  menjadi  pertimbangan  negatif  untuk  menolak  KB  karena  efek samping KB untuk tubuhnya. Berikut ini beberapa kutipan yang disampaikan oleh beberapa responden terkait dengan alasan tidak menggunakan kontrasepsi.
“Mengapa saya harus pakai kontrasepsi, kalau pada akhirnya saya mampu menahan untuk tidak hamil tanpa menggunakan alat-alat tersebut? ”
“Bagaimanapu n  juga,  yang  namanya  obat  ataupun  apa pun  yang dimasukkan dalam tubuh tetap akan berdampak, entah saat ini maupun di waktu yang akan datang. Beberapa teman saya banyak yang akhirnya tidak mempunyai anak akibat lama menggunakan alat kontrasepsi. ”
“Suami sa ya rela melakukan sanggama terputus sehingga saya tidak perlu ber-KB. Ketakutan  tubuh  saya  menjadi  gemuk  dan  kenyamanan  seks menjadi pertimbangannya . ”
need PUS  pendidikan  SMA  lebih  banyak pada  kelompok  ingin  yang  ingin  menunda anak dibandingkan dengan unmet need pada kelompok  PUS  yang  tidak  ingin  anak  lagi. Dengan kata lain, kondisi di lima kabupaten/ kota  mirip  dengan  penelitian unmet  need di daerah lain, yaitu keluarga dengan pendidikan tinggi  cenderung  masuk  dalam  kategori unmet need .
Perempuan  dengan  pendidikan  tinggi memiliki  akses  informasi  tentang  KB  cukup baik.  Informasi  KB  dapat  diakses  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Informasi alat  atau  metode  KB  yang  diterima  menjadi pertimbangan  negatif  untuk  menolak  KB karena  efek  samping  KB  untuk  tubuhnya. Berikut ini beberapa kutipan yang disampaikan oleh  beberapa  responden  terkait  dengan alasan tidak menggunakan kontrasepsi.
“Mengapa saya harus pakai kontrasepsi,  kalau  pada  akhirnya saya  mampu  menahan  untuk  tidak hamil  tanpa  menggunakan  alat-alat tersebut?”
“Bagaimanapun  juga,  yang  namanya obat  ataupun  apa  pun  yang dimasukkan  dalam  tubuh  tetap  akan berdampak, entah saat ini maupun di
waktu  yang  akan  datang.  Beberapa teman  saya  banyak  yang  akhirnya tidak  mempunyai  anak  akibat  lama menggunakan alat kontrasepsi.”
“Suami saya rela melakukan sanggama  terputus  sehingga  saya tidak  perlu  ber-KB.  Ketakutan  tubuh saya menjadi gemuk dan kenyamanan seks menjadi pertimbangannya.”
Konsep unmet  need perlu  dilihat dari  sudut  pandang  jumlah  anggota  rumah tangga.  Semua  PUS unmet  need memiliki anak  lebih  dari  dua.  Jika  menggunakan perspektif  program,  kondisi  ini  cukup membahayakan  program  pengendalian penduduk.  PUS  yang  telah  memiliki  anak lebih  dari  dua  justru  mengambil  risiko dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa  referensi  menunjukkan  alasan PUS tidak menggunakan kontrasepsi adalah tidak  adanya  akses  pelayanan,  kurangnya pelayanan  KB,  larangan  penggunaan  (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat), takut  efek  samping,  biaya  mahal,  terlalu tua,  tidak  subur,  masalah  kesehatan,  dan kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah alasan tersebut juga dapat digunakan untuk
Tabel 4 Distribusi Unmet Need menurut Pendidikan dan Kabupaten Kabupaten Pendidikan SMA Perbedaan menurut tingkat pendidikan Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 59 45 0,29 Sleman 130 282 0,009 Kulon Progo 33 35 0,032 Kota Yogyakarta 9 20 0,115 Gunungkidul 23 14 0,000 Total 254 396 0,042 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015 Konsep unmet need perlu dilihat dari sudut pandang jumlah anggota rumah tangga. Semua  PUS unmet  need memiliki  anak  lebih  dari  dua.  Jika  menggunakan  perspektif program,  kondisi  ini  cukup  membahayakan  program  pengendalian  penduduk.  PUS  yang telah memiliki anak lebih da ri dua justru mengambil r isiko dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa referensi menunjukkan alasan PUS tidak menggunakan kontrasepsi adalah  tidak  adanya  akses  pelayanan,  kurangnya  pelayanan  KB,  larangan  penggunaan (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat), takut efek samping, biaya mahal, terlalu tua, tidak subur, masalah kesehatan, dan kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  alasan  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk menjelaskan fenomena unmet need di DIY ? Banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh PUS unmet  need dapat  juga  sebagai  indikator  bahwa  PUS  berada  pada  tahap  akhir  usia reproduksi. Hal ini berarti absensi PUS dalam kontrasepsi tidak akan berpengaruh terhadap kehamilan  karena  PUS  dalam  kondisi  infertil  (berdasarkan  pengalaman  hidup).  Hal  ini sesuai dengan salah satu pernyataan dari seorang ibu dari Kabupaten Bantul berikut ini.
“ Saya sudah  lama  tidak  pakai kontrasepsi, sejak  anak kedua saya umur  3 tahun.  Rencananya  pengin  punya  anak  lagi,  tapi  ternyata  Alloh  tidak memberi. Sejak saat itu hingga saat ini saya tidak KB dan ternyata ya tidak hamil. Saya masih menstruasi. Kalau sekarang, ya saya tidak ingin anak lagi karena sudah tua (umur 45 tahun), dah fok us mendidik anak saja . ”
“ Saya  ti dak  pengin  punya  anak  lagi  karena  anak  saya  sudah  besar  (SMP kelas 3), malu ya. Namun, saya juga tidak KB karena sudah lama saya tidak pakai  juga  tidak  hamil. Awalnya  takut,  setiap  bulan  khawatir,  namun sekarang  tidak  masalah  karena  sudah  8  tahun  saya  tida k  pakai  dan  tidak hamil. ”
Tabel 5 Distribusi Unmet Need menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)

## Kabupaten
Rata- rata jumlah ART Total Unmet Need Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 3,66 4,35 374 Sleman 3,22 4,26 82 Kulon Progo 6,55 7,32 229 Kota 2,69 4,01 836 Gunungkidul 3,65 4,15 261 Total 3,78 4,65 1.782 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
menjelaskan fenomena unmet need di DIY? Banyaknya  jumlah  anak  yang  dimiliki  oleh PUS unmet need dapat juga sebagai indikator bahwa  PUS  berada  pada  tahap  akhir  usia reproduksi. Hal ini berarti absensi PUS dalam kontrasepsi tidak akan berpengaruh terhadap kehamilan karena PUS dalam kondisi infertil (berdasarkan  pengalaman  hidup).  Hal  ini sesuai  dengan  salah  satu  pernyataan  dari seorang ibu dari Kabupaten Bantul berikut ini.
“Saya  sudah  lama  tidak  pakai kontrasepsi,  sejak  anak  kedua  saya
umur  3  tahun.  Rencananya  pengin punya  anak  lagi,  tapi  ternyata  Allah tidak  memberi.  Sejak  saat  itu  hingga saat ini saya tidak KB dan ternyata ya tidak  hamil.  Saya  masih  menstruasi.
Kalau  sekarang,  ya  saya  tidak  ingin anak lagi karena sudah tua (umur 45 tahun), dah fokus mendidik anak saja.”
“Saya  tidak  pengin  punya  anak  lagi karena anak saya sudah besar (SMP kelas 3), malu ya. Namun, saya juga tidak  KB  karena  sudah  lama  saya tidak pakai juga tidak hamil. Awalnya takut,  setiap  bulan  khawatir,  namun sekarang tidak masalah karena sudah 8  tahun  saya  tidak  pakai  dan  tidak hamil.”
Tabel 6 memberikan fakta lain dalam kajian unmet  need .  Terdapat  sebanyak  50 persen PUS unmet need yang memiliki anak balita.  Kondisi  ini  perlu  didiskusikan  terkait dengan  upaya  menyosialisasikan  fungsi
9
Kabupaten Pendidikan SMA Perbedaan menurut tingkat pendidikan Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 59 45 0,29 Sleman 130 282 0,009 Kulon Progo 33 35 0,032 Kota Yogyakarta 9 20 0,115 Gunungkidul 23 14 0,000 Total 254 396
Konsep unmet need perlu dilihat dari sudut pandang jumlah anggota rumah tangga. Semua  PUS unmet  need memiliki  anak  lebih  dari  dua.  Jika  menggunakan  perspektif program,  kondisi  ini  cukup  membahayakan  program  pengendalian  penduduk.  PUS  yang telah memiliki anak lebih da ri dua justru mengambil r isiko dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa referensi menunjukkan alasan PUS tidak menggunakan kontrasepsi adalah  tidak  adanya  akses  pelayanan,  kurangnya  pelayanan  KB,  larangan  penggunaan (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat), takut efek samping, biaya mahal, terlalu tua, tidak subur, masalah kesehatan, dan kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  alasan  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk menjelaskan fenomena unmet need di DIY ? Banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh PUS unmet  need dapat  juga  sebagai  indikator  bahwa  PUS  berada  pada  tahap  akhir  usia reproduksi. Hal ini berarti absensi PUS dalam kontrasepsi tidak akan berpengaruh terhadap kehamilan  karena  PUS  dalam  kondisi  infertil  (berdasarkan  pengalaman  hidup).  Hal  ini sesuai dengan salah satu pernyataan dari seorang ibu dari Kabupaten Bantul berikut ini.
“ Saya sudah  lama  tidak  pakai kontrasepsi, sejak  anak kedua saya umur  3 tahun.  Rencananya  pengin  punya  anak  lagi,  tapi  ternyata  Alloh  tidak memberi. Sejak saat itu hingga saat ini saya tidak KB dan ternyata ya tidak hamil. Saya masih menstruasi. Kalau sekarang, ya saya tidak ingin anak lagi karena sudah tua (umur 45 tahun), dah fok us mendidik anak saja . ”
“ Saya  ti dak  pengin  punya  anak  lagi  karena  anak  saya  sudah  besar  (SMP kelas 3), malu ya. Namun, saya juga tidak KB karena sudah lama saya tidak pakai  juga  tidak  hamil. Awalnya  takut,  setiap  bulan  khawatir,  namun sekarang  tidak  masalah  karena  sudah  8  tahun  saya  tida k  pakai  dan  tidak hamil. ”
Tabel 5 Distribusi Unmet Need menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
Kabupaten Rata- rata jumlah ART Total Unmet Need Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 3,66 4,35 374 Sleman 3,22 4,26 82 Kulon Progo 6,55 7,32 229 Kota 2,69 4,01 836 Gunungkidul 3,65 4,15 261 Total 3,78 4,65 1.782
Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016
Tabel  6 berikut  ini  memberikan  fakta  lain  dalam  kajian unmet  need .  Terdapat sebanyak  50  persen  PUS unmet  need yang  memiliki  anak  balita.  Kondisi  ini  perlu didiskusikan  terkait  dengan  upaya  menyosialisasikan  fungsi  laktasi  sebagai  metode  KB. Dalam hal ini, ketika laktasi dapat berfungsi sebagai metode KB, maka 50 persen keluarga tersebut  tidak  beri siko  terjadi  kehamilan.  Atau  dengan  kata  lain ,  meskipun  keluarga  tidak menggunakan  alat  kontrasepsi,  tidak  akan  menganggu  kebijakan  kependudukan  yang bersifat antinatalis.
Tabel 6 Distribusi Unmet Need menurut Tersedianya Balita dan Bayi Kabupaten Tidak memiliki bayi Memiliki balita Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Ingin anak tunda Tidak ingin anak lagi Bantul 133 128 1 0 Sleman 267 569 41 22 Kulon Progo 267 569 3 2 Kota 20 52 12 6 Gunungkidul 158 216 20 6 Total 845 1.534 77 36 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

## Tantangan Penurunan Unmet Need
Berdasarkan  pembagian  jenis  kebutuhan  kontrasepsi yang  tidak  terpenuhi,  maka  secara umum,  karakteristik  kebutuhan  kontrasepsi  tidak  terpenuhi  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek, seperti aspek sosial demografi, status ekonomi, sosial budaya, dan akses terhadap program  KB.  Aspek-aspek  ini  menentukan  alasan  PUS  tersebut  tidak  memakai  alat kontrasepsi,  padahal mereka  ingin  menjarangkan  anak  atau  membatasi  kelahiran. Hal  ini berpengaruh dalam menentukan faktor  yang paling  dominan terkait keputusan  PUS  untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi.
Berdasarkan  hasil  analisis  perbandingan  studi  fertilitas  antara  beberapa  negara  di dunia,  proporsi  kelompok  kebutuhan  kontrasepsi  tidak  terpenuhi  cukup  menonjol  di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Hasil penelitian tersebut sangat penting untuk mendapatkan gambaran pencapaian program KB dan mengetahui keadaan sasaran yang  belum  tergarap.  Dengan  mengetahui  proporsi  kelompok  tersebut,  akan  diketahui besarnya sasaran potensial yang masih perlu diajak un tuk ber-KB (Ashford, 2003). Faktor-faktor  utama  yang  menyebabkan  perempuan  tidak  menggunakan  alat kontrasepsi adalah masalah keuangan, biaya pelayanan, risiko kesehatan, serta hambatan sosial aspek  kejiwaan dan  medis  (Zahratunisak,  2000).  Bagi  mereka  yang  bermasalah dengan keuangan,  penggunaan alat  kontrasepsi  akanterasa  membebani.  Oleh  karena itu, mereka  lebih  memutuskan  untuk  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi  walaupun  mereka tidak menginginkan penambahan anak lagi.
Beberapa hasil penelitian menunjuk kan hal yang sama, yaitu adanya hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan jumlah unmet need . Namun, beberapa studi unmet need yang  dilakukan  oleh  PSKK  UGM  tahun  2011  dan  2014  menunjukkan  hasil  yang berbeda.  Studi unmet  need yang  dilakukan  di  Kabup aten  Ngawi  menunjukkan  tingkat kesertaan  alat  KB  mantap  keluarga  miskin  sangat  tinggi.  Berikut  ini  merupakan  hasil wawancara dengan beberapa keluarga miskin yang menggunakan sterilisasi pria.
“ Saya  takut  hamil  lagi  kalau  tidak  steril,  bagi  saya  kalau  saya  punya  anak lagi, mau  dipenuhi  dengan  apa,  satu  orang  anak  saja  beban  hidup  kita sudah  susah,  apalagi  kalau  nambah  anak  lagi.  Awalnya  ndak  boleh  steril
laktasi  sebagai  metode  KB.  Dalam  hal  ini, ketika laktasi dapat berfungsi sebagai metode KB, maka 50 persen keluarga tersebut tidak berisiko terjadi kehamilan. Atau dengan kata lain, meskipun keluarga tidak menggunakan alat  kontrasepsi,  tidak  akan  menganggu kebijakan  kependudukan  yang  bersifat antinatalis.

## Tantangan Penurunan Unmet Need
Berdasarkan pembagian jenis kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, maka secara umum, karakteristik kebutuhan kontrasepsi  tidak  terpenuhi  dapat  dilihat dari  beberapa  aspek,  seperti  aspek  sosial demografi,  status  ekonomi,  sosial  budaya, dan  akses  terhadap  program  KB.  Aspek- aspek  ini  menentukan  alasan  PUS  tersebut tidak  memakai  alat  kontrasepsi,  padahal mereka  ingin  menjarangkan  anak  atau membatasi  kelahiran.  Hal  ini  berpengaruh dalam  menentukan  faktor  yang  paling dominan  terkait  keputusan  PUS  untuk  tidak menggunakan alat kontrasepsi.
Berdasarkan
hasil analisis perbandingan studi fertilitas antara beberapa negara di dunia, proporsi kelompok kebutuhan kontrasepsi  tidak  terpenuhi  cukup  menonjol di  beberapa  negara  berkembang,  termasuk Indonesia.  Hasil  penelitian  tersebut  sangat penting  untuk  mendapatkan  gambaran pencapaian  program  KB  dan  mengetahui keadaan  sasaran  yang  belum  tergarap. Dengan  mengetahui  proporsi  kelompok tersebut,  akan  diketahui  besarnya  sasaran potensial yang masih perlu diajak untuk ber- KB (Ashford, 2003).
Faktor-faktor utama yang menyebabkan perempuan tidak menggunakan alat kontrasepsi  adalah  masalah  keuangan,
biaya  pelayanan,  risiko  kesehatan,  serta hambatan  sosial  aspek  kejiwaan  dan  medis (Zahratunisak,  2000).  Bagi  mereka  yang bermasalah dengan keuangan, penggunaan alat  kontrasepsi  akan  terasa  membebani. Oleh  karena  itu,  mereka  lebih  memutuskan untuk  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi walaupun  mereka  tidak  menginginkan penambahan anak lagi.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan hal yang sama, yaitu adanya hubungan yang positif  antara  tingkat  kemiskinan  dengan jumlah unmet need . Namun, beberapa studi unmet  need yang  dilakukan  oleh  PSKK UGM  tahun  2011  dan  2014  menunjukkan hasil yang berbeda. Studi unmet need yang dilakukan di Kabupaten Ngawi menunjukkan tingkat  kesertaan  alat  KB  mantap  keluarga miskin  sangat  tinggi.  Berikut  ini  merupakan hasil wawancara dengan beberapa keluarga miskin yang menggunakan sterilisasi pria.
“Saya  takut  hamil  lagi  kalau  tidak steril,  bagi  saya  kalau  saya  punya anak lagi, mau dipenuhi dengan apa, satu orang anak saja beban hidup kita sudah  susah,  apalagi  kalau  nambah anak  lagi.  Awalnya  ndak  boleh  steril oleh  BKKBN,  tapi  karena  suami  dan saya mantap, akhirnya ya dibolehkan dengan membuat surat perjanjian.”
Sementara  itu,  hasil  penelitian unmet need pada  2015  membuktikan  bahwa sekitar  33  persen  PUS unmet  need masuk dalam  kategori  Keluarga  Sejahtera  2  dan  3 atau  dengan  kata  lain,  mereka  merupakan keluarga  dengan  kondisi  ekonomi  baik. Tuntutan  kualitas  alat  kontrasepsi  modern dengan mengedepankan kenyamanan penggunaan  menjadi  unsur  penting  dalam pemilihan  jenis  alat  kontrasepsi.  Kelompok
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
unmet  need ini  dapat  dijadikan  sasaran program KB untuk diarahkan menjadi akseptor karena  kegagalan  metode  tradisional  yang dilakukan untuk mencegah kehamilan dapat menimbulkan  kekhawatiran  setiap  waktu. Namun,  pengalaman  dan  pengetahuannya tentang suatu jenis alat kontrasepsi menjadi referensi  utama  untuk  memutuskan  tidak menggunakan  alat  kontrasepsi  modern. Berikut  ini  merupakan  salah  satu  ungkapan salah seorang WUS unmet need yang masuk kategori Keluarga Sejahtera 3.
“Saya sebenarnya pengin menggunakan KB  spiral  atau Intra  Uterine  Device (IUD),  namun  ada  tetangga  saya  yang anaknya  cacat  karena  IUD-nya  lepas dan  menempel  pada  kepala  anak. Katanya, IUD menganggu kenyamanan, terutama untuk suami, sedangkan kalau mau menggunakan pil atau suntik, takut gemuk.  Yah  akhirnya  ndak  usah  pakai saja  dan  suami  saya  bersedia  untuk melakukan senggama terputus.”
“Ya  jujur,  setiap  bulan  ada  perasaan cemas,  takut  kalau  hamil.  Kadang- kadang  lupa  mengontrol  diri,  apalagi kalau habis berpisah untuk sementara atau  habis  cekcok.  Kedisplinan merupakan kunci keberhasilan menggunakan metode tradisional.”
Kelompok  ini  memiliki  peluang besar  untuk  diarahkan  menggunakan  alat kontrasepsi. Permasalahannya adalah mampukah  penyedia  layanan  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  diinginkan warga  masyarakat?  Pemilihan  suatu  jenis alat  sangat  terkait  dengan  suka  tidak  suka atau  nyaman  tidak  nyaman  sehingga sangat  tidak  mungkin  untuk  disamaratakan. Persepsi  yang  berkembang  adalah  adanya kesesuaian  satu  jenis  alat  kontrasepsi pada  orang  tertentu  tidak  dapat  begitu  saja ditiru  oleh  orang  lain.  Pendapat  tersebut terbantahkan  dari  kacamata  medis  karena kegagalan dalam hal pencegahan kehamilan berkaitan  dengan  keterampilan  pemberi layanan dan kedisiplinan pengguna layanan.
53% 15% 15,3% 16,3% SD SLTP SLTA
Akademi/PT Sumber: Data Primer, 2016
Gambar 2 Distribusi Unmet Need di Kabupaten Bantul menurut Tingkat Pendidikan
Secara  umum,  dapat  disimpulkan  bahwa karakteristik  individu  berperan  penting menjelaskan  fenomena unmet  need dalam hubungannya dengan keberhasilan menekan tingkat kehamilan.
Salah  satu  faktor  individu  yang berpengaruh  adalah  pendidikan  ibu.  Faktor lain  yang  memengaruhi  adanya  kebutuhan kontrasepsi  tidak  terpenuhi  adalah  usia perkawinan  yang  terlalu  muda,  pendidikan perempuan  yang  rendah,  jarak  ke  layanan, dan  diskriminasi  gender  terhadap  pemilihan jenis  kelamin  anak.  Faktor-faktor  itu merupakan  karakteristik  demografi  yang menentukan  tingginya  kebutuhan  KB  yang tidak terpenuhi (BPS, 2008). Hasil penelitian- penelitian  sebelumnya  menunjukkan unmet need pada  umumnya  adalah  perempuan yang  tidak  terdidik  dengan  kurangnya tingkat  pengetahuan  tentang  kontrasepsi. Penguatan  pengetahuan  dan  pemahaman dengan  sosialisasi  dan  edukasi  KB  mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara  itu,  kasus unmet  need di  DIY  memiliki  kondisi  yang  berlawanan, yaitu  kelompok unmet  need termasuk kategori  terdidik  dengan  pendidikan  SMA dan perguruan tinggi dengan persentase 68 persen. Metode kontrasepsi dan segala aspek yang  terkait  dengan  kontrasepsi,  termasuk di  dalamnya  efek  samping  penggunaan kontrasepsi,  dipahami  dengan  baik.  Media untuk  mendapatkan  informasi  tentang kontrasepsi  terbuka  lebar.  Pemahaman tersebutlah  yang  menjadikan  kontrasepsi modern  tidak  menjadi  pilihan.  Dengan  rasa tanggung  jawab  dan  kesadaran  yang  utuh, dipilihlah  metode  kontrasepsi  tradisional untuk  mencegah  kehamilan.  Berbekal  niat dan  pengetahuan  yang  komprehensif, metode  tradisional  yang  digunakan  memiliki
tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam mencegah kehamilan.
Beberapa  penelitian  tentang  faktor- faktor yang berhubungan dengan unmet need dan perempuan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi menunjukkan bahwa perempuan yang  berpendidikan  tinggi  ternyata  tingkat penggunaan  kontrasepsinya  juga  tinggi. Di  samping  itu,  mereka  juga  menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit dan persentase unmet  need -nya  rendah.  Penelitian  lain menunjukkan  bahwa  angka unmet  need menurun  dengan  meningkatnya  pendidikan perempuan  dan  pada  perempuan  dengan status bekerja di luar rumah.
Sumber  daya  manusia  yang  masih rendah  dengan  pola  pikir  tradisional dilatarbelakangi  oleh  faktor  keagamaan  dan kultur budaya. Faktor jangkauan program KB, terutama berkurangnya tenaga penyuluh KB dan  kurangnya  pengetahuan  PUS  tentang alat  kontrasepsi.  Hal  tersebut  sangat  terkait dengan  tingkat  pendidikan  PUS,  terutama istri.  Di  samping  itu,  pengaruh  orang  lain, seperti lingkungan dan interen keluarga, juga memengaruhi alasan PUS untuk unmet need . Ada juga faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap alasan istri unmet need , yaitu faktor kelemahan  jasmani  karena  rumah  tangga memiliki  lebih  banyak  tanggungan  keluarga daripada sumber nafkah penghasilan. Dengan demikian,  kelemahan  jasmani  merupakan salah  satu  mata  rantai  yang  paling  banyak memiliki  jalinan  yang  berkaitan  erat  dengan kemiskinan.
Tantangan  petugas  KB  semakin besar  manakala  peserta unmet  need ini termasuk  dalam  kategori  PUS  umur  tua. Hasil  penelitian  menunjukkan  sebanyak  25 persen  PUS  memiliki  umur  anak  terakhir  di
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
atas 10 tahun, bahkan terdapat PUS dengan umur  anak  terakhir  lebih  dari  20  tahun. Pengalaman  menggunakan  kontrasepsi tradisional untuk mencegah kehamilan telah terbukti sehingga merupakan suatu hal yang sangat  sulit  mendorong  kelompok  ini  untuk menggunakan  kontrasepsi  modern.  Berikut ini salah satu ungkapan dari PUS unmet need terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern.
“Petugas  KB  selalu  menyuruh  saya untuk  menggunakan  salah  satu  alat KB-nya.  Sejak  anak  saya  lahir  15 tahun yang lalu sampai saat ini, saya tidak KB, tapi ya tidak hamil tuh. Dulu ada  keinginan  nambah  anak  waktu anak saya umur 3 tahun, tapi hingga saat ini saya tidak pernah hamil. Kata dokter, tidak ada kelainan, sehat-sehat saja. Saat ini ya sudah tidak ingin anak lagi karena sudah tua.”
Kasus  yang  sama  diungkapkan  oleh beberapa  PUS.  Oleh  karena  itu,  konsep unmet need perlu ditinjau lagi terkait dengan hal ini. Perempuan kelompok ini masuk dalam kategori infertil atau tidak mampu melahirkan meskipun masih menstruasi. Logika ini harus ditangkap  untuk  menyempurnakan  konsep unmet  need agar  indikator  tersebut  benar- benar  dapat  digunakan  untuk  data  dasar perencanaan pengendalian penduduk.
Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda, pendidikan perempuan yang rendah, jarak ke layanan,  dan  diskriminasi  gender  terhadap pemilihan  jenis  kelamin  anak  adalah karakteristik  demografi  yang  menentukan tingginya  kebutuhan  KB  yang  tidak terpenuhi.  Terdapat  perbedaan  karakteristik demografi  dalam unmet  need pelayanan
KB  untukpembatasan  dan  penjarangan kelahiran. Pembatasan kelahiran lebih tinggi pada  perempuan  dengan  usia  lebih  dari  35 tahun, tidak memiliki pendidikan formal, dan paritas lebih dari empat.
Menurut  cara  penghitungan  baru, 11  persen  perempuan  berstatus  kawin  di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB  yang  tidak  terpenuhi,  4  persen  karena ingin  menunda  kelahiran  anak  berikutnya untuk jangka waktu dua tahun atau lebih, dan 7 persen karena tidak ingin mempunyai anak lagi.  Kebutuhan  pelayanan  KB  yang  tidak terpenuhi bervariasi menurut kelompok umur. Perempuan  kawin  pada  kelompok  umur tua  (35-49  tahun)  cenderung  mempunyai kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang lebih besar  dibandingkan  dengan  perempuan kelompok  umur  muda  (15-34  tahun). Pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  KB  tidak berbeda  antara  perempuan  perkotaan  dan perempuan  perdesaan,  tetapi  kebutuhan pelayanan  KB  di  perkotaan  adalah  untuk membatasi kelahiran, sedangkan perempuan perdesaan  lebih  membutuhkan  pelayanan KB  untuk  menjarangkan  kelahiran  (BKKBN, 2012).
Hasil  temuan  lain  mengungkapkan bahwa tingginya angka unmet need terdapat pada  kelompok  perempuan  usia  muda maupun  tua,  yang  tidak  memiliki  anak maupun  yang  memiliki  anak  lebih  dari  lima. Dapat disimpulkan bahwa angka unmet need untuk  menjarangkan  kehamilan  yang  tinggi terdapat pada kelompok perempuan berusia muda  yang  masih  menginginkan  anak  lagi, sedangkan  untuk  mengakhiri  kehamilan, terdapat pada kelompok perempuan berusia tua  yang  tidak  menginginkan  anak  lagi (BKKBN, 2015). Hal menarik lainnya adalah jumlah anak yang lebih banyak juga memiliki
kemungkinan unmet  need yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan mempunyai anak lebih sedikit.  Responden  yang  mempunyai  anak lebih  dari  dua  orang  memiliki  kemungkinan unmet need 1,34 kali lebih tinggi dibandingkan dengan  yang  mempunyai  dua  anak  atau kurang setelah dikontrol dengan efek variabel yang lain.
Secara umum, unmet need KB banyak terjadi  pada  perempuan  yang  menghadapi hambatan  keuangan,  pendidikan,  geografis, dan sosial. Faktor lain di komunitas, seperti budaya,  kualitas  pelayanan,  keberadaan jalur  transportasi,  dan  karakteristik  daerah, turut berperan dalam pemakaian kontrasepsi. Faktor ketersediaan sumber daya pendukung, yaitu  masih  terbatasnya  pendanaan  untuk menunjang kegiatan operasional pembinaan KB  dan  terbatasnya  akses  informasi pelayanan  KB  juga  menjadi  alasan  lainnya dalam  pemakaian  kontrasepsi.  Masalah unmet  need KB  mengindikasikan  adanya kesenjangan  antara  tujuan  reproduksi perempuan  dengan  perilaku  kontrasepsi mereka.  Hal  ini  berarti  perempuan  memiliki keinginan  untuk  menghindari  kehamilan, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan kehamilan.  Perbedaan  perilaku  KB  telah dihubungkan dengan berbagai faktor, seperti karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
Beberapa penelitian telah mengungkap faktor  penyebab unmet  need, seperti kurangnya  pengetahuan  tentang  KB, kurangnya dukungan suami, dan budaya yang masih  dipegang  teguh  oleh  pasangan  usia subur.  Faktor  umur  seseorang  berpengaruh signifikan  terhadap  pemenuhan  kebutuhan kontrasepsinya.  Kelompok  perempuan  usia muda dan tua berisiko tinggi untuk mengalami unmet  need KB  karena  kelompok  ini  tidak menyadari  bahwa  mereka  memiliki  potensi
komplikasi selama kehamilan. Hal ini karena faktor demografi menjelaskan bahwa semakin muda  seorang  perempuan  atau  semakin rendah  rata-rata  usia  kawin  pertamanya akan  berdampak  pada  panjangnya  usia reproduksi  dan  tingkat  fertilitas  pun  akan semakin  tinggi.  Hal  ini  seperti  kerangka analisis  Easterlin  (1975)  yang  menyatakan bahwa  semakin  banyak  anak  yang  dimiliki akan  semakin  besar  kemungkinan  seorang perempuan telah melebihi preferensi fertilitas yang diinginkannya karena mengalami unmet need KB.  Salah  satu  alasan  keengganan menggunakan  kontrasepsi  adalah  karena kurangnya  akses  untuk  mendapatkan pelayanan  kontrasepsi.  Hal  ini  dapat menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk menggunakan  kontrasepsi  sehingga  akan meningkatkan unmet need KB.
Faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan dalam  mendiskusikan unmet  need adalah kesenjangan  terhadap  akses  pelayanan. Kesenjangan tersebut bila ditelusuri lebih jauh berupa hambatan faktor geografi, keuangan, kultural,  dan  komunikasi  (Zahratunisak, 2000). Selain itu, beberapa faktor penyebab yang  diperkirakan  dapat  berpengaruh terhadap tingginya unmet need adalah karena tidak  adanya  akses  pelayanan,  kurangnya pelayanan  KB,  larangan  penggunaan (baik  dari  suami,  keluarga,  agama,  dan masyarakat),  takut  efek  samping,  mahalnya biaya,  tidak  subur,  masalah  kesehatan,  dan kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi. Selain  faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas, menurut  Ismail  (2012),  faktor  penyebab terjadinya unmet need dapat dipengaruhi oleh umur, pendidikan, jumlah anak masih hidup, pernah  memakai  KB,  dan  ketersediaan  alat KB.
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
Peningkatan unmet  need dapat disebabkan  oleh  melemahnya  akses penduduk  terhadap  pelayanan  kontrasepsi. Menurut
Hull and Mosley (2008), perkembangan  penggunaan  metode  alat kontrasepsi dari data Susenas maupun SDKI memperlihatkan pola yang konsisten. Secara umum,  telah  terjadi  peningkatan  privatisasi pelayanan KB. Hal ini dapat dibaca sebagai fenomena  positif  karena  masyarakat  tidak lagi  tergantung  pada  pelayanan  pemerintah untuk mendapatkan kontrasepsi yang mereka inginkan.  Namun,  hal  ini  juga  dapat  dibaca sebagai fenomena negatif, yaitu kemungkinan menurunnya  ketersediaan  alat  kontrasepsi di  sumber  pelayanan  pemerintah  sehingga konsumen  terpaksa  harus  memperoleh pelayanan  dari  swasta.  Kecenderungan  ini merugikan  keluarga  miskin  karena  mereka tidak mampu menjangkau pelayanan KB dari sektor swasta, sedangkan jumlah pelayanan kontrasepsi  yang  murah  oleh  pemerintah terbatas.  Dari  sisi  klien,  hal  ini  dapat disebabkan oleh ketidakmampuan penduduk untuk  membayar  harga  kontrasepsi  yang cenderung mahal. Dari sisi penyedia layanan, hal  ini  menggambarkan  ketidakmampuan pelayanan kontrasepsi menjangkau ke semua klien.  Keterbatasan  akses  terutama  dialami oleh penduduk miskin yang jumlahnya sangat besar (Darwin dan Kamdi, 2010).
Mudita  (2009)  menyimpulkan  bahwa faktor-faktor  penyebab unmet  need dapat dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal yang dimaksudkan adalah faktor-faktor yang melekat  pada  diri  pribadi  PUS unmet  need tersebut  dan  beberapa  di  antaranya  adalah seperti  berikut.  (1)  Faktor  pengetahuan  dan pemahaman  KB  dan  kesehatan  reproduksi yang kurang sehingga mereka takut adanya
efek  samping  kontrasepsi  yang  hanya mereka  dengarkan  melalui  rumor,  karena baru  melahirkan  atau  masih  menyusui sehingga  merasa  tidak  perlu  untuk  ber-KB, karena merasa tidak subur, dan sebagainya. (2)  Faktor  yang  berkaitan  dengan  perilaku atau  sikap  mereka,  seperti  takut  ber-KB karena  alasan  kesehatan,  jarang  kumpul, biaya  mahal,  dan  tidak  nyaman  pakai  alat kontrasepsi.  Sementara  itu,  faktor  eksternal yang  dimaksudkan  adalah  faktor-faktor yang  berada  di  luar  pengetahuan,  sikap, dan  perilaku  PUS unmet  need tersebut. Faktor-faktor  tersebut,  antara  lain,  adalah (1)  kurangnya  komitmen  pemerintah  untuk melayani unmet  need, terutama  PUS,  (2) mekanisme  operasional  pelayanan  KB  di lapangan  yang  belum  menjangkau  PUS unmet need , (3) kurangnya akses pelayanan KIE  atau  konseling  KB  yang  diterima  oleh PUS unmet  need ,  serta  (4)  hambatan akibat adanya larangan dari desa atau adat setempat.
Hasil  analisis  multivariat  data  Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia (SDKI)  2012  memberikan  gambaran  bahwa responden yang berasal dari status ekonomi sangat  kaya  memiliki  kemungkinan unmet need lebih kecil, yaitu 0,8 kali, dibandingkan dengan  responden  yang  berasal  dari  status ekonomi sangat miskin. Hasil ini didapatkan setelah  dikontrol  dengan  variabel  tempat tinggal, umur, pengetahuan tentang kontrasepsi,  jumlah  anak  yang  masih hidup,  dan  pengambilan  keputusan  terkait kesehatan.  Begitu  juga  dengan  responden yang  tinggal  di  desa,  mereka  memiliki kemungkinan unmet need yang lebih rendah dibandingkan  dengan  responden  yang tinggal  di  perkotaan  setelah  dikontrol  oleh variabel yang lain. Namun, semakin tua umur
responden ternyata kemungkinan unmet need semakin  tinggi.  Responden  yang  usianya lebih  dari  35  tahun  memiliki  kemungkinan unmet need dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan  responden  yang  berumur  kurang dari  20  tahun  dan  yang  berumur  20  tahun. Kesemua  efek  umur  dengan unmet  need telah dikontrol dengan variabel yang lain.

## Kesimpulan
Fenomena unmet  need KB  bersifat multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses pelayanan. Secara umum, unmet need KB banyak terjadi pada perempuan  yang  menghadapi  hambatan keuangan,  pendidikan,  geografis,  dan sosial.  Kondisi  sosial  ekonomi  yang  kurang menguntungkan menjadi penyebab tingginya unmet  need ,  tetapi  wilayah  lain  dengan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang memadai  juga  memiliki  tingkat unmet  need yang  tinggi.  Faktor  yang  melatarbelakangi kedua hal tersebut jelas berbeda. Pendidikan dan  kondisi  ekonomi  merupakan  variabel penting untuk menjelaskannya.
Unmet need tidak selalu berhubungan dengan  tingkat  kelahiran.  Hasil  SDKI  2012 menunjukkan  bahwa  angka unmet  need kontrasepsi di Indonesia sebesar 11,4 persen. Jumlah PUS yang ingin menunda kehamilan atau  tidak  menginginkan  tambahan  anak, tetapi tidak ber-KB meningkat dari 8,6 persen (SDKI 2003) menjadi 9,1 persen (SDKI 2007) dan  kembali  meningkat  menjadi  11  persen tahun 2012. Pada 2012 jumlah unmet need menjadi  tinggi  dan  ini  memengaruhi  nilai TFR  meningkat  sehingga  TFR  2,1  tidak tercapai.  Peningkatan  angka  TFR  terjadi bersamaan  dengan  peningkatan  angka
unmet need . Namun, di DIY dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik, dinamika fertilitas tidak berhubungan dengan unmet  need . Unmet  need yang  ada  tidak serta-merta akan berakhir dengan kehamilan atau kelahiran.
Unmet  need akan  berdampak  pada aborsi karena adanya unwanted pregnancy , jarak  hamil  terlalu  dekat,  melahirkan  terlalu banyak maupun komplikasi penyakit selama kehamilan,  kesulitan  saat  persalinan,  dan komplikasi masa nifas. Laporan hasil unmet need sangat  penting  untuk  mendapatkan gambaran  pencapaian  program  KB  dan mengetahui  keadaan  sasaran  yang  belum tergarap.  Dengan  mengetahui  proporsi kelompok tersebut, akan diketahui besarnya sasaran  potensial  yang  masih  perlu  diajak ber-KB.
Unmet  need berhubungan  dengan kegagalan  program  KB  dalam  memberikan layanan KB. Alat kontrasepsi yang diinginkan tidak tersedia dalam unit-unit pelayanan atau dengan  kata  lain,  kualitas  alat  kontrasepsi yang  ada  di  bawah  ekspektasi  masyarakat. Pemerintah harus melakukan modifikasi alat kontrasepsi yang ramah pengguna sehingga masyarakat  tidak  memiliki  alasan  untuk melakukan penolakan.
Unmet  need sebagai  indikator  kinerja lembaga  kependudukan  perlu  dikaji  lebih jauh. Target unmet need dalam suatu wilayah dengan  tingkat  partisipasi  pendidikan  dan pekerjaan perempuan yang meningkat sangat sulit diturunkan. Namun, jika indikator kinerja menggunakan  TFR,  target  kependudukan dapat  tercapai.  Tingginya unmet  need tidak serta-merta berhubungan dengan kegagalan penurunan tingkat kehamilan atau kelahiran. Jika unmet  need tetap  dijadikan  sebaga i
Umi Listyaningsih , Sumini, dan Sonyaruri Satiti
indikator  kinerja  lembaga  kependudukan, perlu  dilakukan  beberapa  penyesuaian konsep,  seperti  pengklasifikasian  umur perempuan dan umur anak terakhir.
Target  cakupan  akseptor  KB  dari kelompok unmet  need, salah  satunya, didorong  untuk  menggunakan  kontrasepsi mantap yang memiliki risiko kegagalan kecil dan menggunakan unsur hormonal. Pelibatan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian  pendidikan  KB  perlu  digalakkan mengingat  peran  suami  dalam  keputusan penggunaan alat kontrasepsi cukup penting.

## Daftar Pustaka
Ashford,  Lori.  2003.  “Unmet  Need  for Family  Planning:  Recent  Trends  and Their  Implications  for  Programs”. www. Measurecommunication.or g  or www.prb.org Badan  Pusat  Statistik.  2008b. Laporan Pendahuluan  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  2007 .  BKKBN,
Departemen Kesehatan, Macro Calverton Mary Land.
BKKBN.  2002-2003. Survey  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia .  Jakarta:  BPS, BKKBN, DepKes.
Bhushan, Indhu. 1997. Understanding Unmet Need .  Baltimore:  The  John  Hopkins Schools  of  Public  Health  Center  for Communication Programs.
Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel,  and  Charles  F.  Westoff.  2012. Revising Unmet Need for Family Planning . DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International.
Darwin,  Muhadjir  dan  Sukamdi.  2010.
“Revitalisasi Program
Keluarga
Berencana di Indonesia” dalam Muhadjir Darwin. Dinamika  Kependudukan  dan Penguatan  Governance .  Yogyakarta: Media Wacana hlm. 49-51.
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan.
2004. Pengembangan  Model  Sistem Monitoring  Unmet  Need .  Yogyakarta:
Pusat Penelitian Kependudukan,
Universitas Gadjah Mada. Tukiran. 1996. Kebutuhan Keluarga Berencana Tidak Terpenuhi ( Unmet need for  Family  Planning). Yogyakarta:  Pusat Penelitian  Kependudukan,  Universitas Gadjah Mada.
Westoff and A. Bongke. 1995. “Unmet need 1990 – 1994”. DHS Comparative Studies . Institute  for  Resource  Development: Macro International: Colombia.
Westoff  and  Luis  Hernando  Ochoa.  1993. “Unmet  Need  and  Demand  for  Family Planning”. DHS Comparative Studies No.
5. Colombia.