## ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS

## An Analysis the Implementation of Driving License Issuance in the Maros Resor Police
Franssiscus Patrick Siahaya 1* , Baso Madiong 2 , Basri Oner 2
1 Kepolisian Resor Maros
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: patrick21@gmail.com
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  di  Polres  Maros  dan  yang  menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta  Kesadaran  Masyarakat  yang  produktif  terhadap  aturan  Hukum  Lalu  Lintas.  Dalam  Proses  penerbitan  SIM  di  Polres Maros,  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat  terwujudnya  kelengkapan  surat-surat  bagi  pengemudi.  Biaya yang  masih  relatif  memberatkan  untuk  kalangan  masyarakat  di  desa,  edukasi  terhadap  persyaratan  serta  akses  jaringan internet yang harus diperhatikan.
Kata Kunci : Implementasi, Penerbitan, Surat Izin Mengemudi, Maros

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the  Maros  Resort  Police  has  completed  the  implementation  and  service  of  making  a  driver's  license.  in  accordance  with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public  Awareness  of  the  rules  of  Traffic  Law.  In  the  process  of  issuing  a  SIM  at  the  Maros  Resort  Police,  there  are  still several  obstacles  that  hinder  the  realization  of  the  completeness  of  the  documents  for  the  driver.  Costs  are  still  relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.
Keywords: Implementation, Issuance, Driving License, Maros
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Masyarakat  mulai  menerima  bahwa  Polri  adalah  satu- satunya  lembaga  yang  mengeluarkan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  sejak  Polri  mulai  menerbitkannya  lebih  dari  50  tahun yang  lalu.  Surat  Izin  Mengemudi  adalah  tanda  bukti pendaftaran  dan  tanda  pengenal  yang  dikeluarkan  oleh Kepolisian  Umum  kepada  seseorang  yang  memenuhi peraturan,  berakal  budi,  memahami  peraturan  lalu  lintas,  dan cakap mengemudikan kendaraan bermotor. cara mendapatkannya  dengan  mengikuti  beberapa  peraturan kepolisian,  khususnya  Peraturan  Kapolri  No.  1  tentang prosedur  operasi  standar  untuk  mendapatkan  SIM.  tentang SIM dan UU No. 9 Tahun 2012 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Untuk  menjadi  anggota  Polri,
khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mewakilinya, ia harus menguasai  registrasi  dan  identifikasi  surat  izin  mengemudi. Dalam  upaya  mendukung  kegiatan  tersebut,  antara  lain pelatihan,  penataran,  dan  pendidikan,  dikembangkan  Standar Operasional  Prosedur  pembuatan  SIM  untuk  menghilangkan kesan  negatif di  masyarakat.  Pelayanan kepolisian khususnya polisi  lalu  lintas  yang  terkait  dengan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  harus  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  tanpa membeda-bedakan  masyarakat.  Pelayanan  polisi  lalu  lintas kepada  masyarakat  dalam  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM)  harus  lebih  profesional,  prosedural,  bermoral,  dan transparan  seiring  dengan  kemajuan  reformasi.  menyetir. Dalam  menetapkan  aturan  atau  metodologi  kerja  standar

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di ….(Franssiscus Patrick Siahaya, Baso Madiong, Basri Oner)
untuk  memberikan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Polri  pada umumnya dapat menerima perubahan keadaan individu.
Penerbitan  layanan  SIM  juga  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  karena  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) merupakan  salah  satu  faktor  utama  penunjang  lalu  lintas dalam  masyarakat  modern.  Alhasil,  polisi  lalu  lintas  pun memiliki  mimpi  dan  misi  yang  sesuai  dengan  perbincangan yang  akan  segera  diarahkan  kepada  Polri.  Spekulasi  ini mencoba  kepada  polisi  lalu  lintas  sebagai  penyelenggara negara  atau  manajemen  yang  terletak  pada  kebijakan manajemen  yang  diharapkan  dapat  memberikan  dukungan yang  luar  biasa  terhadap  keuntungan  polisi  yang  luar  biasa yang sesuai dengan asumsi daerah setempat dan dapat bekerja pada  citra  polisi  lalu  lintas.  selain  untuk  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  negara,  khususnya Polri.
Untuk  memastikan  bahwa  SIM  diterbitkan  tepat  waktu, diperlukan  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Maros.  Selain  itu, tuntutan masyarakat terhadap Polres Maros untuk memberikan pelayanan  yang lebih baik  kepada masyarakat harus dipenuhi guna  mewujudkan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  mencapai hasil  yang diinginkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, dan tanggung jawab pelayanan masyarakat.
Kondisi  administratif  seputar  pembuatan  SIM  card  di Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Maros  menunjukkan  adanya kekurangan, terutama mengingat protes yang sering terdengar dari  masyarakat  umum  dan  yang  tujuannya  biasanya  untuk pengurusan  SIM.  Dalam  penyelenggaraan  pembuatan  SIM, setiap  pembuat  SIM  yang  tersusun  harus  mengikuti  cara pembuatan  SIM  yang  paling  umum  sesuai  dengan  standar dalam  Norma  Tata  Cara  Kerja  (SOP)  tentang  SIM,  padahal pelaksanaannya  pembuatan  SIM  tidak  mengikuti  kerangka sesuai SOP, dari pendaftaran langsung hingga penerbitan SIM tanpa  pengujian  spekulasi.  Praktis,  unit  yang  menerbitkan SIM  tidak  menjalankan  pedoman  SOP  SIM.  Agar  unit tersebut  efektif  dalam  sistem  hukum,  ia  harus  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  hukum.  Jika  sistem  hukum  tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan tatanannya akan campur aduk  dan  tumpang  tindih.  Secara  alami,  ada  batasan  yang mencegah  sistem  hukum  bekerja  dengan  baik  dalam  situasi ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  di  Polres  Maros  dan  yang menjadi  kendala  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  di  Polres Maros.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis empiris  sebagai  metode  penyelidikannya.  Polres  Maros menjadi tempat penelitian. Hasil wawancara dengan informan, khususnya  anggota  Polres  Maros,  menjadi  sumber  informasi utama. Semua data yang sesuai akan dibedah dengan hati-hati, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Efektivitas  Pelaksanaan  Pembuatan  Surat  Izin Mengemudi di Polres Maros
a. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  temuan  penelitian,  tanggung  jawab  dan sikap  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  pemohon  SIM  menunjukkan  bahwa  kualitas sumber daya manusia pelayanan SIM sangat profesional. Sifat
SDM  yang  digerakkan  oleh  polisi  lalu  lintas  dan  pekerja  di Polres  Maros  memang  luar  biasa.  dibuktikan  dengan  adanya keterampilan  dan  pengetahuan  yang  relevan,  serta  ketulusan dan tanggung jawab atas pekerjaannya.
Publik kini memahami kinerja pemerintah, baik dari segi sikap  dan  perilaku  aparatur  maupun  kapasitasnya  dalam memberikan  pelayanan.  Riset  di  lapangan  menunjukkan bahwa pameran perangkat mendapatkan  reaksi yang berbeda- beda, baik melalui komunikasi yang luas maupun lugas. Dapat ditarik  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  di Kantor  Satuan  Pelaksana  (SATPAS)  Polres  Maros  bahwa kinerja  suatu  organisasi  akan  dipengaruhi  oleh  kemampuan petugas  atau  petugas.  Dengan  kata  lain,  kinerja  karyawan berkorelasi  dengan  kemampuannya  untuk  menyelesaikan tugas yang ada.
Menurut  pembina,  pejabat  dan  pekerja  di  Satuan  Kerja Pengurusan  Pengurus  (SATPAS)  Polres  Maros  hendaknya lebih mengembangkan latihan/pelatihan keahlian bagi pejabat. Dengan  tujuan  agar  hasil  akhir  dari  persiapan  tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kapasitas/kemampuan mereka  dalam  berbagai  sudut  pandang  yang  menjadi kewajiban dan kewajiban mereka.
b. Sarana dan Prasarana
Perkantoran  dan  yayasan  merupakan  salah  satu komponen  pendukung  dalam  penyelenggaraan  pengurusan izin  mengemudi di Polres Maros. Karena kehadirannya dapat memberikan  efek  yang  sangat  positif,  salah  satu  faktor  ini sangat  penting.  Yang  dimaksud  dengan  “fasilitas  pelayanan” adalah  setiap  dan  semua  peralatan,  perlengkapan  kerja,  dan fasilitas  lainnya  yang  berfungsi  baik  sebagai  alat  utama maupun  pelengkap  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan  juga melayani  kebutuhan  sosial  dari  mereka  yang  berinteraksi dengan organisasi kerja.
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  BAUR  SIM  Polres Maros  sudah  baik,  sesuai  temuan  wawancara  dan  observasi. Mereka  juga  memperhatikan  suasana  ruang  tunggu  yang memungkinkan pemohon SIM dapat melihat langsung kinerja pelayanan.  Cukup  memuaskan  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas.  Di  Polres  Maros  juga  terdapat  kamar  kecil, monitor  TV,  perpustakaan  mini,  ruang  merokok,  ruang pengaduan, dan meja tulis formulir pendaftaran. Prasarana dan sarana  ujian  SIM  juga  sudah  memadai  mengingat  ujian  di Polres  Maros  sudah  menggunakan  model  ujian  AVISs  untuk memudahkan penyelenggaraannya.
Namun  pengamatan  penulis  menunjukkan  bahwa  tidak semua  meja  aparatur  di  BAUR  SIM  terdapat  printer  atau komputer.
c. Kesadaran Masyarakat
Meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat akan  penggunaan  SIM  sebagai  pelengkap  berkendara bermotor menuntut instansi dan aparatur untuk meningkatkan kinerja  pelayanannya  yang  merupakan  salah  satu  faktor  yang dapat  mempengaruhi  pelayanan  SIM.  Demikian  pula, informasi masyarakat tentang tata cara dan siklus pengurusan surat  izin  mengemudi  akan  memudahkan  pejabat  dalam memberikan jenis bantuan.
Warga Kabupaten Maros menyadari pentingnya memiliki  SIM  Card  untuk  berkendara.  Kegiatan  sosialisasi kepada anak usia dini, sosialisasi kepada siswa SD, SMP, dan SMA,  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat  melalui  media sosial  atau  media  massa  seperti  radio,  surat  kabar  (koran), Instagram,  dan  lain  sebagainya  merupakan  contoh  upaya preventif.  Sosialisasi  Kegiatan  Polantas  di  Kabupaten  Maros bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  berlalu  lintas  guna menjaga  ketertiban  masyarakat  dengan  berbagai  cara.  serta
tindakan  pembatasan  untuk  mencegah  pengendara  yang melanggar hukum, seperti mengenakan denda.
Penulis menegaskan bahwa pendekatan sosial dan moral yang  diperlukan  untuk  menyikapi  tertib  kepatuhan  warga Kabupaten Maros, khususnya yang tinggal di pedalaman desa, dengan  syarat  memiliki  surat  izin  mengemudi  masih  belum memadai.
d. Kinerja Pelayanan
Penyerahan  polisi  penanggung  jawab  administrasi  SIM menunjukkan  administrasi  ke  daerah  setempat,  termasuk orang yang mengajukan SIM di Satlantas Polres Maros dalam hal  ini.  Dalam  pertunjukkan  yang  dapat  diselenggarakan hendaknya  dilihat  kemampuan  delegasi  yang  bersangkutan karena  disitulah  kemampuan  para  ahli  dan  kepolisian  harus dilihat.
Suatu  jasa  dikatakan  berhasil  bila  mampu  memuaskan pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Namun,  kinerja  layanan mungkin  tidak  efektif  jika  pihak  yang  berkepentingan  atau pihak yang berurusan tidak puas.
Semua  asosiasi,  apakah  itu  publik,  seperti  dalam  kasus pemerintah,  atau  swasta,  seperti  dalam  kasus  komunitas bisnis, wajib mematuhi pedoman khusus dan mencapai tujuan tertentu.  Hasil  perintis  dapat  diperkirakan  dari  pameran  atau pelaksanaan  asosiasi  yang  bersangkutan.  Aturan  eksekusi harus  dijamin  untuk  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam pengujian  apa  yang  telah  dicapai  dan  apa  yang  umumnya diharapkan  secara  keseluruhan.  Standar  penyajian  ini  juga dapat  digunakan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  orang atas tindakan mereka.
Administrasi  SIM  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Maros memiliki  norma  dan  tujuan  tertentu  yang  harus  dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Penulis mengkaji apakah kinerja pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  kepolisian  yang bertugas  memberikan  pelayanan  SIM  kepada  konsumen— masyarakat  umum  dan  pihak  lain  selain  aparat  kepolisian  itu sendiri—memuaskan  daripada  melihat  kinerja  yang  ada  saat ini. dilakukan dalam bisnis, khususnya melihat kebutuhan dan tujuan  yang perlu dipenuhi. Penelitian dilakukan dengan cara demikian  karena  tidak  menggunakan  perhitungan  melainkan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Jumlah  pelaksanaan resmi  dapat  diperkirakan  dengan  memperluas  kapasitas pejabat  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dan  kewajiban  yang diberikan serta sifat dukungan klien.
Penulis  menegaskan  bahwa  hal  ini  menunjukkan  bahwa kinerja aparat kepolisian dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk  memberikan  pelayanan  SIM  dan  kualitas  pelayanan kepada  pemohon  SIM  sejalan  dengan  tanggung  jawab tersebut.
e. Perilaku Kerja Profesional
Apakah  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pihak  yang berkepentingan  atau  transaksi  yang  telah  dilakukan  secara profesional  dan  didukung  oleh  etos  kerja  yang  kuat  akan terlihat  dari  respon  pihak  tersebut.  Profesionalisme  adalah kode  etik  yang  dianut  saat  menjalankan  pekerjaan  atau profesi.  Oleh  karena  itu,  keterampilan  yang  mengesankan membutuhkan seseorang dengan kapasitas khusus yang tinggi, meskipun  orang  yang  solid  dan  sikap  mental  yang  terfokus pada  keinginan  untuk  melakukan  atau  memberikan  yang terbaik  dan  bekerja  secara  konsisten  sesuai  dengan  disposisi psikologis dan kode yang telah ditetapkan.
Karena  aplikasi  SIM  harus  dibekali  dengan  peraturan lalu  lintas  yang  tepat,  keterampilan  teknis  yang  tinggi diperlukan  untuk  kinerja  layanan  SIM.  Mengingat  pelayanan SIM  disediakan  di  Kantor  Satlantas  Polres  Maros,  tentunya para  petugas  kepolisian  atau  petugas  jaga  sudah  dibekali dengan baik  untuk  membantu para pemohon  SIM  memahami kelebihan dan fungsi SIM mereka.
Agar  pemohon  SIM  memahami  cara  menggunakannya, petugas  kepolisian  perlu  bertindak  secara  profesional  dalam pekerjaannya,  terutama  dalam  hal  mematuhi  peraturan  lalu lintas.  Jika  ini  tidak  dilakukan,  ada  kemungkinan  kecelakaan yang  bisa  membunuh  seseorang  di  jalanan.  Sebagai  polisi selain  membutuhkan  skill  yang  mumpuni,  mereka  juga dibatasi oleh disiplin kerja yang tinggi.
Tabel 1.
Biaya Administrasi SIM Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia No Jenis SIM Baru Perpanjangan 1 A Rp. 120.000 Rp. 80.000 2 A Umum Rp. 120.000 Rp. 80.000 3 B1 Rp. 120.000 Rp. 80.000 4 B1 Umum Rp. 120.000 Rp. 80.000 5 BII Rp. 120.000 Rp. 80.000 6 BII Umum Rp. 120.000 Rp. 80.000 7 C Rp. 100.000 Rp. 75.000 8 D Rp. 50.000 Rp. 30.000 Tabel 2. Waktu Pelayanan SIM No Hari Jam Pelayanan 1 Senin-Kamis 08.30-15.00 WITA 2 Jumat 08.30-11.00 WITA

## Gambar 1. Bagan Alur Proses Pembuatan SIM
Sumber: Polres Maros
f. Pelaksanaan Pelayanan
Pemohon  harus  memenuhi  sejumlah  tahapan  dan persyaratan selama proses pembuatan SIM sebelum menerima SIM.  Petugas  wajib  memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat  selama  proses  berlangsung;  Namun, ketiadaan  sarana  dan  prasarana  menyulitkan  pelayanan, terutama  yang  berlangsung  di  wilayah  operasi  Polres  Maros. Pembuatan  SIM  Mobile  untuk  memudahkan  masyarakat mengurus perpanjangan SIM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan SIM. Bagaimanapun, dari  hasil  penjajakan  di  Polres  Maros,  tidak  ada  SIM serbaguna  karena  kantor  dan  yayasan  orang  miskin  telah diperoleh dari otoritas publik.
Analisis Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di ….(Franssiscus Patrick Siahaya, Baso Madiong, Basri Oner)
Tabel 3
Adapun Data-Data Pembuatan SIM/Bulan Pada Tahun 2022
No Bulan Pembuatan Sim Baru Jumlah Produksi SIM SIM A SIM C SIM D 1 Januari 90 303 - 393 2 Februari 24 107 - 131 3 Maret 35 105 - 140 4 April 37 166 - 203 5 Mei 127 543 - 670 6 Juli 116 431 - 547 7 Juni 116 396 - 512 8 Agustus 128 412 - 540 9 September 93 277 - 370 10 Oktober 85 253 - 338 11 November 155 556 - 711 12 Desember 94 325 - 419 Jumlah 110 3874 0 4974 Sumber: Polres Maros, 2023
Gambar 1. Grafik Pembuatan SIM Berdasarkan Bulan
Setelah berbicara dengan polisi di Polres Maros, dimana penulis kasus ini berbicara dengan dua orang informan polisi, Pada  tanggal  22  Desember  2022  penulis  berbicara  langsung dengan Andi Herman sebagai individu dari Satuan Lalu Lintas bagian SIM Polres Maros. Dia menambahkan:
“Karena pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  ada, maka perawatan dan perhatian petugas di ruang pengurus SIM  dikatakan  cukup  baik,  berdasarkan  pengalaman langsung  di  lapangan.  ."  Selain  itu,  ia  mengungkapkan kinerja  petugas  sudah  maksimal  dan  masyarakat  belum mengeluhkan  pelayanan  fisik  hingga  saat  ini.  Namun, masyarakat  sempat  mengeluhkan  ruangan  yang  sempit dan panas di sarana dan prasarana tersebut.
Pada 24 Desember 2022, penulis juga berbincang dengan sejumlah warga sekitar yang tertarik untuk mendapatkan SIM saat  itu.  Yang  pertama  adalah  Andri,  adik  saya  yang  berusia 23  tahun  dan  seorang  mahasiswa  di  salah  satu  perguruan tinggi di Makassar. Dia butuh SIM A, katanya.
“Metodologi  pembuatan  SIM  di  Polres  Maros  terbilang mendasar, dan prasyarat pembuatannya pun tidak dibuat- buat.  Selain  itu,  petugas  membantu  masyarakat  dengan memberikan  arahan.  Namun,  petugas  yang  tidak menyapa  orang  dengan  senyuman  adalah  lebih cenderung  cuek,  yang  berimbas  pada  kemampuannya membuat  SIM  yang  tidak  sesuai  aturan.  Selanjutnya, pejabat  yang  bekerja  saat  ini  masih  belum  disiplin  atau tanggap.  Selain  itu,  Frater  Adri  mengatakan,  “Masih belum  adil  karena  ada  yang  belum  melalui  tes  tertulis
atau praktek dalam proses pembuatannya dan biaya yang dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai kewajaran jasa pembuatan SIM card.”
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  kakak  Yaniarum  yang lebih  tua,  23  tahun,  seorang  mahasiswa  di  Maros,  yang persyaratan  untuk  mengajukan  SIM  C.  Berikut  adalah pernyataannya:
“Metodologi penyebarluasan surat  izin mengemudi baik karena polisi sering mengarahkan upaya sehingga benar- benar sederhana dan lancar. Masih ada aparat yang lebih mengutamakan masyarakat dan mengutamakan pelayanan kepada pihak tertentu, namun jika dilihat dari segi  keramahan  petugas  merasa  nyaman  dan  fasilitas yang ada, namun pelayanan yang diberikan petugas saat pembuatan  SIM  masih  kurang  memuaskan  karena keadilan  dalam  mendapatkan  pelayanan  tidak  sesuai dengan ketentuan.
Seputar  penegasan  Marwanto  (17  tahun)  tentang keutamaan menerbitkan SIM (wawancara 24 Desember 2022):
“Mengingat  kami  juga  antri,  saya  yakin  satu  setengah jam  sudah  cukup  untuk  mendapatkan  SIM.  Tes  tertulis dan latihan memakan waktu paling lama, yang memakan waktu  sekitar  45  menit.  Untuk  sesi  foto  ,  anda  harus menunggu  kurang  lebih  15  menit  78,  mengingat  anda harus tetap mengantri agar saya bisa memahaminya. Kita  bisa  melihat  dari  data  di  atas  bahwa  biayanya berbeda  atau  pengguna  jasa  harus  membayarnya.  Biaya sebesar  Rp120.000  harus  dibayar  oleh  pemohon  SIM  yang mengurus sendiri, sesuai ketentuan. Apalagi, calon kartu SIM yang menggunakan administrasi delegasi diharapkan membayar minimal Rp. 250.000,-.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  atas  mengenai kepastian  dan  kejelasan  pelayanan,  penulis  menegaskan bahwa  Kantor  Izin  Mengemudi  Lalu  Lintas  telah  berupaya memberikan kejelasan kepada  masyarakat  mengenai  tata cara pembuatan SIM, namun kejelasan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna jasa. tentang tata cara atau tata cara pembuatan SIM. Akibatnya, Satuan Lalu Lintas Polres Maros tidak  dapat  memberikan  keadilan  yang  memadai  kepada pengguna  jasa  karena  prosedur  pelayanan  petugas  terkait untuk menjelaskan biaya SIM dianggap tidak memadai.
3.2. Faktor Penghambat Pembuatan Surat Izin
Mengemudi di Polres Maros
a. Tidak Disiplin Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  ketidakdisiplinan pegawai antara lain disebabkan oleh kurangnya ketegasan dan pengawasan  pimpinan  terhadap  bawahan  dalam  menjalankan aturan  yang  ada  sehingga  memungkinkan  terjadinya pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan ruang pengelola SIM  mengalami penurunan akibat kondisi tersebut.
Disiplin  kerja  yang  adaptif  dan  dinamis  dalam  arti mampu  bertindak  dan  berperilaku  bijaksana  dan  konsisten dalam  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  tata  tertib organisasi  merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ditegakkan  dan dipertahankan  oleh  seorang  pemimpin.  Disiplin  kerja  yang baik  dari  bawahannya  sebagai  penyelenggara  pelayanan publik  adalah  tujuan  dari  segala  sesuatu  yang  dilakukannya. Hasil  wawancara  dengan  Kapolres  Awaludin  Amin  Polres Maros menyatakan bahwa:
“Kami  benar-benar  menjaga  aturan  di  sini,  termasuk disiplin  kerja.  Jika  petugas  melanggar  aturan  dengan  cara apapun,  kami  tidak  segan-segan  memberikan  sanksi  yang berat.  Demi  meningkatkan  kepuasan  masyarakat,  hal  ini
dilakukan. Wawancara Awaludin Amin, 2 Januari 2023
Menurut  penulis,  berdasarkan  wawancara  di  atas,  tekad seorang  pemimpin  untuk  menegakkan  aturan  demi  kepuasan masyarakat  terkait  layanan  SIM.  Hal  itu  hanya  dilakukan untuk  memberikan  pelayanan  prima  yang  tentunya  membuat masyarakat pengguna layanan publik senang. b. Tingkat Kesadaran
Konsekuensi  dari  pemeriksaan  tersebut  menunjukkan bahwa  rendahnya  kesadaran  dan  konsistensi  antara  petugas Lalu  Lintas  dan  calon  SIM  itu  sendiri  dengan  prinsip  dan pedoman  di  ruang  pengurus  SIM  telah  menghambat pencapaian target dari pedoman yang sebenarnya.
Apabila  seseorang  berusaha  untuk  mencapai  hasil  kerja yang  maksimal  sebagai  pencapaian  tertingginya  selama melaksanakan  pekerjaan,  maka  keinginan  atau  motivasi tersebut  dapat  menjelma  menjadi  semangat  kerja.  Apabila seseorang berusaha mencapai hasil kerja yang maksimal yang lebih  baik  dari  pada  hasil  atau  prestasi  yang  dihasilkan  oleh pegawai atau anggota lain dalam organisasi yang sama, maka motivasi  atau  kemauan  ini  dapat  berubah  menjadi  motivasi bersaing.  Sebuah  instansi  pemerintah  dengan  jumlah  pejabat atau anggota yang banyak akan memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses.
Wawancara  dengan  salah  satu  petugas  kepolisian setempat menghasilkan informasi sebagai berikut:
“Untuk  dan  sebagai  pelaksana  pekerjaan  di  suatu organisasi atau instansi, mutlak diperlukan motivasi yang tinggi  karena  tidak  mungkin  mencapai  hasil  yang maksimal  dan  poin  keberhasilan  kerja  tanpa  semangat kerja yang tinggi.” Arfa, 2 Januari 2023)
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pimpinan  harus  selalu memberikan  motivasi  kepada  pejabat  sebelum  mereka  dapat menjalankan tanggung jawabnya. Jika pesanan terus diberikan dan  berlangsung  setiap  hari,  tentu  asosiasi  bisa  sampai  pada tempat pencapaiannya.
c. Sarana dan Prasarana
Anggap  saja  kantor  dan  yayasan  yang  ada  di  ruang pengurusan  SIM  Polres  Maros  sudah  sangat  lengkap,  namun dari  segi  batas  masih  sangat  terbatas,  misalnya  ruang pengurusan  SIM  yang  umumnya  masih  terbatas  dan  panas. Karena ruang foto SIM hanya memiliki satu camcorder, maka pendaftar  harus  mengantre  lama  untuk  mengambil  foto  SIM. Ini  menghalangi  staf  polisi  lalu  lintas  untuk  menawarkan bantuan berkualitas kepada calon SIM.
d. Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam  menawarkan  jenis  bantuan  publik,  pihak berwenang  biasanya  menawarkan  dua  cara  berbeda  kepada masyarakat  umum,  yaitu  cara  cepat  dan  lambat.  Masyarakat sangat tertarik dengan cara cepat ini karena cepat tapi  mahal. Dalam  hal  ini  korbannya  adalah  orang-orang  yang  tidak memiliki uang atau orang miskin.
Tujuan  administrasi  publik  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  kebijakan  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dengan  lebih  baik  dan  untuk  meningkatkan pemahaman  publik  tentang  pemerintah  dalam  hubungannya dengan  orang-orang  yang  dilayaninya.  Administrasi  publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik.
Penulis mengatakan bahwa definisi tersebut mengartikan bahwa  administrasi  publik  adalah  upaya  pemenuhan
kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan nilai pelaksanaan dan efisiensi.
e. Persyaratan Pembuatan SIM Pengaruh  strategi  uji  hipotesis  SIM  untuk  kendaraan bermesin dalam meningkatkan kewaspadaan regulasi angkutan  adalah  dengan  meningkatkan  jumlah  pemilik  SIM dan mengurangi kendaraan yang tidak sesuai dengan pedoman umum.  Selain  itu,  dalam  hal  informasi  tentang  lalu  lintas, masyarakat  pada  umumnya  juga  mendapatkan  informasi tentang  keputusan  lalu  lintas  yang  harus  diketahui  oleh pengemudi  kendaraan  bermotor  melalui  penggunaan  strategi uji hipotesis.
Prasyarat pembuatan SIM harus melalui uji hipotesis, hal ini merupakan hambatan kritis selama waktu pembuatan SIM. Alasannya  adalah  banyak  teori  gagal.  Hal  ini  karena masyarakat  masih  belum  cukup  mengetahui  tentang  tanda- tanda, psikotes, dan cara menggunakan komputer.
Sikap  positif  terhadap  tes  teori  tumbuh  seiring bertambahnya  pengetahuan  tentang  hukum  lalu  lintas,  yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang tujuan konten dan  interpretasi  yang  benar.  Sebagai  hasil  dari  tanggapan positif  masyarakat  terhadap  kebijakan  ini,  semakin  banyak orang  yang  memahami  bahwa  mematuhi  peraturan  lalu  lintas juga  mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas.  Orang  yang  lebih sadar  dan  sadar  menghindari  pelanggaran  lalu  lintas  adalah satu-satunya  orang  yang  diuntungkan  dengan  mematuhi peraturan lalu lintas.
f. Jaringan Internet
Berbagai  kendala  dalam  program  SIM  di  Polres  Maros antara  lain  menawarkan  bentuk  bantuan  pemberian  SIM secara  online,  cepat,  tepat  dan  tepat  kepada  masyarakat  yang membutuhkan dengan mengutamakan ketepatan, keterusterangan  dan  tanggung  jawab.  Selain  itu,  perlu  untuk menjamin  bahwa  data  pusat  dimasukkan  dan  diterima sekaligus.  Namun,  program  SIM  masih  menemui  kendala. Karena ini program baru,  modul dari core switch  yang sudah rusak  menyebabkan  jaringan  internet  terkadang  tidak  stabil. juga  hal-hal  seperti  komputer  dan  hal-hal  lain.  Karena pembatasan  ditempatkan  pada  sakelar  inti,  tidak  ada  aplikasi yang  berfungsi.  Dampak  dari  keharusan  tersebut  adalah pengurusan SIM di wilayah Polres Maros memakan waktu.
Menurut  pembuatnya,  penting  untuk  me-refresh  server antara  tengah  dan  lokal  sehingga  terlepas  dari  apakah  ada masalah jaringan, ini tidak memakan banyak waktu

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  dan  administrasi  pembuatan  surat  izin mengemudi  di  Polres  Maros  sesuai  pedoman  yang  berlaku. pelaksanaan  siklus  bantuan  dan  pelaksanaannya  didasarkan pada  SDM  yang  memadai  namun  memenuhi  sifat administrasi  yang  juga  didukung  oleh  kantor  dan  kerangka kerja  yang  memuaskan  dan  kesadaran  publik  yang  berguna dari  pedoman  peraturan  transit.  Masih  terdapat  beberapa kendala  dalam  penerbitan  SIM  Card  di  Polres  Maros  yang membuat  dokumen  pengemudi  tidak  lengkap.  Biaya  yang umumnya  masih sulit untuk wilayah lokal  di kota, pelatihan tentang  kebutuhan  dan  masuk  ke  jaringan  web  yang  harus dipikirkan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, 2017. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif  dan  Kolaborasi,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press).
Annie  Sailendra,  2015.  Langkah-Langkah  Praktis  Membuat SOP, (Yogyakarta; Transa Idea Publishing,). Aprilia  Malik,  Siswidiyanto,  Endah  Setyowati,  2012.
Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Voll. No.5.
Arini  T.  Soemohadiwidjojo,  2014.  Mudah  Menyusun  SOP
Standard  Operating  Procedure,  (Jakarta;  Penebar Swadaya Grup).
Arini Tathagati, 2014. Step By Step Membuat SOP (Standard Operating Procedure), (Yogyakarta; Efata Publiching).
Arista  Atmadjati,  2018.  Layanan  Prima  dama  Praktik  Saat ini, (Yogyakarta: Deepublish,).
Arnina  P,  2016.  Langkah-Langkah  Efektif  Menyusun  Sop Standard Operating Procedure, (Depok; Huta Media). Ayu Tri Wardhani, 2015. Kualitas Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa.
Ratminto dan Atik, 2003. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s
Charter  dan  Standar  Pelayanan  Minimal.  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar).
Ratminto  dan  Winarsih,  2006.  Manajemen  Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Richard M. Steers, 1999. Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)
Rudi M Tambunan, 2013. Standard Operating Procedure SOP edisi 2, (Jakarta; Maiestes Publishing).
Sinambela,  L.  P.,  2011.  Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori, Kebijakan, Implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara)
Syafie,  I.  K.,  1999.  Ilmu  Administrasi  Publik,  (Jakarta: Rineka Cipta).
Tjiptono,  F.,  2000.  Manajemen  Pemasaran,  (Yogyakarta: Andi Offset).
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009,  Tentang  Pelayanan
Publik. Diakses pada 15 April 2020.
Yusriadi, 2018. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Deepublish).
Zulian  Yamit,  2017Manajemen  Kualitas  Produk  dan  Jasa, (Yogyakarta: Ekonisia).