## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## ANALISIS HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENERTIBAN KENDERAAN BECAK MOTOR (BENTOR)

## LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL REGULATIONS ON THE  CONTROL  OF  MOTORCYCLES  (BENTOR) VEHICLES
Awaludin S. Habibie 1 , Rafika Nur 2 , Rusmulyadi 3 1 Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: awalhabibie02@gmail.com
2 Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: rafikanur2985@gmail.com
3 Magister Hukum UNISAN Gorontalo, Email: rusmulyadi.law@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan  penyelenggaraan  angkutan  kenderaan  Bentor,    secara  substansi  bertentangan dengan  Peraturan  yang  lebih  tinggi.Tujuan  dari  Penelitian  ini  yaitu  Untuk  Memahami  dan Menganalisis  Peraturan  Daerah  Terhadap  Penertiban  Kenderaan  Bentor  di  Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan  Daerah  terkait  dengan  Bentor.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  :  Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor  yang  tidak  diatur  jalur  melintas,  Administrasi  Kenderaan  Bentor  yang  tidak  sesuai dengan  peruntukkan  kenderaan  penumpang,  Perindustrian  Kenderaan  Bentor  yang  tidak memiliki  Izin  Usaha  Produksi,  standarisasi  Pembuatan  produksi  Bentor,  pengawasan  dan pengendalian produksi. Kemudian Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber  matapencaharian  masyarakat  Gorontalo.  Sehingganya  dalam  Perda  Bentor  perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan.
Kata kunci: Urgensi, Perda, Penertiban Becak Motor

## Abstract
The  formation  of  Regional  Regulations  must  be  in  accordance  with  applicable  statutory  provisions, especially  in  the  case  of  the  formation  of  Regional  Regulation  Number  6  of  2006  concerning  the regulation of the operation of Bentor vehicle transportation, which substantially conflicts with higher regulations.  The  aim  of  this  research  is  to  understand  and  analyze  regional  regulations  Regarding Controlling  Bentor  Vehicles  in  Gorontalo  Province.  This  research  uses  normative  legal  research methods,  especially  on  Regional  Regulations  related  to  Bentor.  The  research  results  show  that:  The urgency of the Bentor Regional Regulation's cargo material in terms of technical requirements which include: Bentor construction which is driven by being pushed, Bentor braking system which does not
use main brakes on each vehicle wheel axle, Bentor vehicle equipment which does not use SNI helmets or seat belts. for passengers, Bentor Vehicle Operation Areas which are not regulated by passing routes, Administration  of  Bentor  Vehicles  which  are  not  in  accordance  with  the  designation  for  passenger vehicles, Bentor Vehicle Industry which does not have a Production Business Permit, standardization of Bentor production, supervision and control of production. Then, from a sociological aspect, Bentor vehicles are used as a source of livelihood for the people of Gorontalo. So the Bentor Regional Regulation needs to be reviewed, so that it is in accordance with the law.
Keywords: Urgency, Regional Regulation, Controlling Motorized Becaks.

## Pendahuluan
Di Indonesia mengenal adanya hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dimana mengatur terkait dengan susunan Perundang-Undangan dari tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  (TAB  MPR),  Undang-Undang  atau Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu),  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  daerah  Provinsi,  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. 1
Dalam  penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan,  harus  sesuai dengan  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  tidak boleh  Peraturan  di  tingkatan  bawah  bertentangan  dengan  Peraturan diatasnya. Namun, sejak mengenal adanya Otonomi Daerah mempunyai hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  harus  berdasarkan  Asas-asas  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sehingganya dalam hal ini, Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 48 yang mengatur terkait jenis Kenderaan,  Persyaratan  Teknis  Kenderaan.  Pasal  58  terkait  perlengkapan Kenderaan.  Pasal  80  Bentuk  dan  Penggolongan  Surat  Izin  Mengemudi, berbeda halnya di Provinsi Gorontalo yang mengenal adanya kenderaan Becak Motor  (Bentor)  terkait  dengan  Persyaratan,  Perlengkapan  Surat  Izin Mengemudi, Izin Operasional dan lain sebagainya.  Hal tersebut diatur dalam
1 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 206 tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan kenderaan Becak Motor. Pasal 1 Angka 7 terkait dengan kenderaan Bentor digerakkan atau di dorong oleh kenderaan bermotor jenis  sepeda  motor  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  48  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengenal  adanya  penggandengan  kenderaan  bermotor  dan  penempelan kenderaan  bermotor.  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Becak Motor, Pasal 6 ayat (1) huruf b terkait dengan TNKB dasar hiitam tulisan putih, yang menggunakan SIM C bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 58 terkait Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi.
Bentor  adalah  Kenderaan  tradisional  Daerah  Gorontalo,  yang digandeng antara Kenderaan Motor dengan kepala Bentor  Yang digerakkan dengan  cara  di  dorong.  Sehingganya  dengan  adanya  Bentor  tersebut diharapkan dapat memberi keselamatan bagi Penumpang, serta memberikan Kepastian Hukum.
Identifikasi  masalah  ditinjau  dari  aspkek  Yuridis    yaitu    Persyaratan Teknis dari segi Posisi rumah-rumah kenderaan Bentor yang digerakkan atau di “di dorong” 2 , hal tersebut tidak sesuai dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  yang  mengenal  Penggandengan,  penempelan  kenderaan  bermotor 3 , harusnya frasa kata “di didorong” dicabut dan diganti dengan penempelan atau penggandengan.
Persyaratan  Teknis  Sistem  rem  pada  kenderaan  becak  motor  hanya mengatur satu jenis rem yang terdapat pada roda belakang, ha tersebut tidak sesuai dengan kenderaan baik kenderaan pribadi dan Umum yang memiliki konstruksi  rem  depan  dan  belakang,  sehingganya  kenderaan  Bentor  perlu diatur  dari  segi  konstruksi  rem  depan  sehingga  tertib  dari  segi  keamanan pengereman.
Persyaratan  Teknis  dari  segi  batasan  operasional  kenderaan  Bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan karena tidak menjamin keselamatan penumpang,  Persyaratan  teknis  kenderaan  Bentor  dalam  perda  bentor tersebut  tidak  mengatur  Jenis  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  produksi kenderaan bentor sehingganya perlunya pengaturan baik dari jenis besi yang
2 Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor.
3 Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
digunakan, ukuran atau ketebalan besi, bahan yang digunakan dalam rumah- rumah kap bentor terbuat dari plastic atau sejenisnya dan tidak boleh tersebut dari bahan kaca agar tertib dalam produksi, dalam perda tersebut juga tidak mengatur pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam hal badan usaha baik  yang  terdaftar  atau  tidak,  serta  batasan  produksi  kenderaan  Bentor supaya tertib dari segi produksi agar tidak sembrautnya produksi kenderaan Bentor.
Persyaratan  Administasi  Dalam  Peraturan  Daerah  terkait  kenderaan Bentor mengatur TNKB Hitam dengan tulisan putih, serta menggunakan Sim (C) yang diperuntukkan untuk kenderaan mengangkut orang atau barang, hal tersebut bertentangan dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa TNKB Hitam  dengan  tulisan  putih,  yang  pengemudinya  menggunakan  sim  (C) diperuntukan  untuk  kenderaan  pribadi 4 ,  sedangkan  kenderaan  Umum dengan  TNKB  Kuning,  yang  pengemudinya  menggunakan  sim  kenderaan umum,  seharusnya  kenderaan  bentor  ini  masuk  pada  TNKB  kuning  dan pengemudinya  menggunakan  SIM  Umum,  sehingganya  persyaratan administrasi kenderaan Bentor perlu adanya dari segi penggunaan sim yang digunakan pengemudi serta TNKB yang digunakan.
Perlengkapan  kenderaan  baik  pengemudi  dan  penumpang  saat berkendara  tidak  dimuat  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Bentor, sehingganya  perlu  adanya  pengaturan  khusus  yang  tertuang  jelas  bahwa dalam  hal  penumpang  memakai  Helem  Standar  Indonesia  (SNI)  serta penumpangnya harus memakai pelingdung baik pengaman sabuk, helem atau sejenisnya yang melindungi keselamatan penumpang 5 . Keenam, batasan daya angkut  dalam  Perda  tersebut  mengagutur  batasan  3  orang  sudah  termasuk pengemudi dan barang berat 20 KG, seharusnya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan penumpang, kenderaan Bentor secara perundang-undangan masih dikategorikan sebagai kenderaan  pribadi  yang  memuat  2  orang  termasuk  pengemudi,  jika  syarat administasi  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  Bentor  ini  layak  dikategorikan sebagai kenderaan angkut barang bukan kenderaan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.
4 Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5 Lihat Pasal 57.
Ditinjau  dari  aspek  Sosiologis  masyarakat,  kenderaan  Bentor  sebagai sumber  matapencaharian  masyarakat  Gorontalo.  Bentor  dijadikan  sebagai kenderaan Alternatif atau kenderaan Umum.
Sehingannya dari Identifikasi masalah di atas maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kenderaan Becak Motor (Bentor) perlu untuk ditinjau kembali dengan memuat seluruh pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari ulasan tersebut penulis  tertarik  membahas  terkait  “  Analisis  Hukum  Peraturan  Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo”.
Tujuan  dari  Penelitian  ini  yaitu  Untuk  Memahami  dan  Menganalisis Peraturan  Daerah  Terhadap  Penertiban  Kenderaan  Bentor  di  Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal  ini  terdapat  Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu  yaitu  :Penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  Awaludin  Saputra  Habibie 6 ,  Judul  :  “Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor  (Bentor).  Implikasi  hukum  atau  akibat  hukum  yang  ditimbulkan dengan  adanya  Peraturan  Daerah  terkait  dengan  Bentor  yaitu  berimplikasi pada  masyarakat,  dimana  dari  hasil  penelitian  tidak  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat,  dalam  Perda  Bentor  tidak mengakomodir  keselamatan  penumpang  dalam  berkendara,  kemudian kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarkat sangatlah rendah hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  banyaknya  pelanggaran  Lalu  Lintas  di Kabupaten  Gorotalo,  Kota  Gorontalo,  serta  Kabupaten  Bone  Bolango  dari tahun  2020-2023  total  pelanggaran  sebanyak  3.924  kasus  dan  kecelakaan kenderaan Bentor di masyarkat berjumlah 91 kasus. Implikasi berikutnya pada kearifan  lokal  Bentor  sebagai  kenderaan  tradisonal  masyakat  yang bertentangan  dari  segi  Persyaratan  Teknis  kenderaan,  Perlengkapan kenderaan, Persyaratan Administasi, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor, dan Perindustrian Kenderaan Bentor.
Berdasarkan Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal  ini  terdapat  Perbedaan  dari  penelitian  terdahulu  yaitu  :Penelitian  yang telah dilakukan oleh  Andi Yusuf Katilli dan
6 Awaludin Saputra Habibie, “ Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap Penertiban Kenderaan Bacak Motor (Bentor)”, Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hlm. 1.
Nolfi  S.  Tueno 7 , dengan  judul  :  “Analisis  Implementasi  Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kenderaan Bentor sebagai Moda Transportasi di Gorontalo, fokus kajiannya  pada analisis mengenai Implementasi  Kebijakan Pengaturan  Pengoperasian  Kenderaan  Bentor  sebagai  Moda  transportasi. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  (1)  Kepatuhan  pengendara  Bentor terhadap  peraturan  berlalu  lintas  masih  rendah  sehingga  perlu  dilakukan penindakan  oleh  aparat  terkait;  (2)  Koordinasi  antara  petugas  Dinas Perhubungan  dengan  Kepolisian  dalam  melaksakan  tugas  belum  terjalin dengan baik, sehingga pelanggaran pun terus terjadi; (3) Pengawasan dinas terkait  terhadap  aparat  di  lapangan  dalam  menjalankan  peraturan  daerah masih  rendah,  karena  minimnya  petugas  yang  akan  ditugaskan  sebagai pengawas lapangan.
Sehingganya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mempunyai  sisi perbedaan  dari  Segi  fokus  kajiannya  yaitu  Fokus  pada  Analisis  Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor.
Adapun  kebaharuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  Produk Hukum  Daerah  terhadap  penertiban  kenderaan  Bentor  dari  segi  Yuridis substansi  Peraturan  Derah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor, terkait dengan Konstruksi, Persyaratan Teknis,  Perlengkapan  Kenderaan,  Wilayah  Operasi,  dan  Keselamatan Penumpang. Dan Sosiologisnya.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  hendak  dikaji  dalam  tulisan  ini  ialah  Bagaimana Analisis  Hukum  Peraturan  Daerah  Terhadap  Penertiban  Kenderaan  Bentor (Bentor).

## Metode
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Normatif.  Metode penelitian  normative  yakni  penelitian  hukum  doktrinal,  disebut  demikian karena  pada  penelitian  normatif  ini  fokus  pada  kajian  tertulis  yaitu menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan  Peraturan  Perundang- Undangan,  Teori  Hukum,  Asas-Asas  Hukum,  Prinsip-Prinsip  Hukum,  dan
7 Andi  Yusuf  Katili,  Nolfi  S.  Tueno,  “ Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengaturan  Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo ”, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020 : STIA Bina Taruna Gorontalo. Hlm.1.
dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). 8 Dimana penelitian ini untuk  menganalisis  Peraturan  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  pengaturan penyelenggaraan  kenderaan  Becak  Motor  (Bentor).  Dengan  Pendekatan Penelitian  ini  yaitu  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statuta  Approach ), Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach), Pendekatan  Konseptual  ( Conseptual Approach ).
Pembahasan Analisis Hukum Peraturan Daerah terhadap penertiban Kenderaaan Becak Motor (Bentor)

## 1) Landasan Yuridis
Dalam  Pembahasan  ini  terkait  dengan  Analisis  Hukum  Peraturan Daerah  terhadap  Penertiban  Bentor,  menggunakan  Teori  Lawrance  M. Friedman terkait Substansi Hukum ( Substance Of The Law ) 9 , Teori Perundang- Undangan  menurut  Hans  Kelsen  tentang Hierarki (Tata  Susunan)  Norma Hukum  ( Stufenbau  Theori-Stufenbau  des  Recht). Menurutnya,  Norma-norma Hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  tata  susunan atau hierarki 10 . Serta menggunakan asas “ Lex Superrior Derogate Legi Inferiori” , Peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang tertinggi.  Asas tersebut Dikaitkan dengan Konflik Norma yang berbenturan antara  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengaturan Penyelenggaraan  Kenderaan  Angkutan  Bentro  yang  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.  Dalam  melakukan  analisis  Perda  yang  mengacu  pada  beberapa Indikator  yaitu  :  (1)  Persyaratan  Teknis  meiputi  :  Konstruksi,  Perlengkapan kenderaan,  (2)  Wilayah  Operasi,  (3)  Administrasi  Kenderaan  Bentor  (4) Perindustrian Kenderaan Bentor.

## 1.1. Persyaratan Teknis
Persyaratan Teknis yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan Pasal 48  merupakan  persyaratan  teknis  yang  harus  dipenuhi  dan  laik  jalan  yakni susunan , perlengkapan , ukuran, karoseri, rancangan teknis kenderaan sesuai
8 Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020, “Penelitian Hukum”, Yogyakarta: Mirra Buana, Hlm.98.
9 https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman. Diakses pada tanggal  17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01.
10 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm.41.
dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kenderaan Bermotor, penempelan kenderaan Bermotor . Sedangkan kenderaan laik jalan terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem parkir, efisiensi rem utama, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuain kinerja  dan  kondisi  ban,  kesesuain  daya  mesin  penggerak  terhadap  berat kenderaan. Berikut ini beberapa hasil kajian terkait dengan persyatan teknis kenderaan Becak Motor (Bentor):

## a. Konstruksi Kenderaan Bentor
Konstruksi yang dimaksud merupakan susunan, model, atau tata letak suatu  kenderaan  yang  harus  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  susunan  kenderaan  Becak  Motor (Bentor).
Pada  Ketentuan  Umum  pasal  1  Angka  7  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2006  Tentang  Pengaturan  Penyelenggaraan  Angkutan  Bentor berbunyi  “Kenderaan  Bentor  adalah  kenderaan  alternative  khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang  yang  dilengkapi  dengan  rumah-rumah  dan  digerakkan  atau  di dorong  oleh  kenderaan  bermotor  jenis  sepeda  motor”.  Hal  tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait terkait Persyaratan teknis dan layak kenderaan bermotor yang menyatakan bahwa :  “setiap  kenderaan  bermotor  yang  dioperasikan  harus  memenuhi persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  seperti  penggunaannya, penggandengan  kenderaan  bermotor,  atau  penempelan  kenderaan bermotor”, Sebagai bahan perbandingannya yaitu : 11 kenderaan Bentor di daerah Medan dan Sumatra kenderaanya di gandeng di samping Motor. Dari  ulasan  tersebut    materi  muatan  dalam  pasal  1  Angkat  7  Peraturan Daerah terkait bentor yang terdapat frasa “di dorong”, seharusnya dalam Perda  tersebut  harus  mememenuhi  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan seperti  penggunaannya,  penggandengan  kenderaan  bermotor,  atau penempelan  kenderaan  bermotor.  Dikarenakan  Kenderaan  Becak  Motor
11 https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.
(Bentor)  dipergunakan  untuk  angkutan  orang  sebab  hal  tersebut menyangkut keselamatan Penumpang yang lebih diutamakan.

## b. Sistem Rem Kenderaan Bentor
Pengertian  rem  secara  umum  adalah  suatu  sistem  yang  digunakan untuk memperlambat atau menghentikan gerak rotasi. Prinsip kerja sistem rem  adalah  mengubah  energi  kinetik  menjadi  panas  dengan  cara menggesekkan dua buah logam pada suatu benda yang berputar sehingga menyebabkan  putaran  menjadi  lambat  sehingga  kecepatan  kendaraan melambat atau terhenti akibat benturan pada sistem rem. Sistem rem mobil merupakan  bagian  yang  penting  untuk  menjamin  keselamatan  saat berkendara, jika rem tidak berfungsi maka dapat membahayakan dan tidak aman saat berkendara. Oleh karena itu, bagian rem yang bergesekan harus tahan gesekan (tidak mudah aus), tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuk saat bekerja pada suhu tinggi 12 .
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012  tentang Kenderaan, Pasal 6 ayat (2) yang  mengatur  tentang  Perksyaratan Teknis kenderaan, yang dimana pasal 7 huruf h terkait susunan persyaratan teknis khusus sistem rem. Pasal 19 ayat (1) sistem rem meliputi: sistem rem utama dan  sistem  rem  parkir.  (2)  Dalam  hal  Kendaraan  Bermotor  dengan transmisi  otomatis  selain  dilengkapi  dengan  sistem  rem  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  harus  dilengkapi  dengan  sistem  yang  mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman.
Pasal 20 terkait rem utama harus memenuhi persyaratan :
a. Ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan
b. Bekerja  pada  semua  roda  kenderaan  sesuai  dengan  besar  beban pada masing-masing sumbu.
Pasal 21 terkait sistem rem parkir harus memenuhi persyaratan :
a. Dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi  kenderaan  dalam  keadaan  berhenti  pada  jalan  datar, tanjakan, maupun turunan;
12 Aditya, Sugihartana. 2014 Pengertian rem cakram. Hlm. 4., dikutip http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31409/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllow ed=y.
b. Dilengkapi  denngan  pengunci  yang  bekerja  secara  mekanis  dan sistem lain sesuai perkembangan teknologi.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan  Kenderaan  Bentor  mengatur  terkait  Konstruksi Kenderaan Bentor terdapat pasal 2 ayat (1) huruf a terkait sistem rem pada kenderaan Becak Motor, sebagaimana  diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006  tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi  Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan  Angkutan  Kenderaan  Bentor  pasal  10  bahwa  setiap kenderaan bentor harus dilengkapi minimal peralatan pengereman harus memenuhi  persyaratan  :  Pengemudi  dapat  melakukan  pengendalian kecepatan  atau  memperlambat  dan  memberhentikan  kenderaan  bentor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi, serta  rem  tersebut  harus  dapat  bekerja  sekurang-kurangnya  pada  satu sumbu roda belakang. Dalam penjelasan pasal tesebut terdapat frasa kata “sekurang - kurangnya  satu  sumbu  roda  belakang”  artinya  bahwa  rem pada kenderaan bentor hanya memiliki satu jenis rem belakang saja, hal tersebut  sangat  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun 2012 tentang Kenderaan, pasal 19, 20 dan 21. Dimana pada sistem rem  baik  yang  ada  pada  kenderaan  umum  maupun  kenderaan  pribadi yang  memiliki  sistem  pengereman  utama  dan  sistem  rem  parkir, seharusnya pada kenderaan Becak Motor (Bentor) harus memiliki sistem rem  disetiap  roda  kenderaan  dengan  besar  beban  pada  masing-masing sumbu. Dalam hal pengaturan sistem pengeraman tesebut perlu ditinjau kembali.

## c. Perlengkapan Kenderaan Bentor
Perlengkapan  Kenderaan  yang  dimaksud  merupakan  barang-barang yang  digunakan  dalam  melengkapi  saat  berkendara  pada  kenderaan bermotor.  Hal  ini  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kenderaan bermotor yaitu Setiap kenderaan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kenderaan bermotor,  bagi  sepeda  motor  berupa  helm  Standar  nasional  Indonesia, Perlengkapan  bagi  kenderaan  bermotor  beroda  empat  atau  lebih sekurang-kurangnya  terdiri  atas : Sabuk keselamatan, Helm dan rompi
pemantul  cahaya  bagi  Pengemudi  kenderaan  bermotor  beroda  empat atau  lebih  yang  tidak  memiliki  rumah-rumah,  Peralatan  pertolongan pertama  pada  kecelakaan  lalu  lintas,  Peraturan  Daerah  Provinsi Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan  Penyelenggaraan Kenderaan  Bentor  tidak  diatur  dari  segi  keselamatan  penumpangnya berupa sabuk keselamatan, serta pengunaanya pemakaian helm standar Nasional Indonesia.
Analisis  penulis  terkait  dengan  perlengkapan  kenderaan  angkutan Bentor  bahwa  :  Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  6  Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan kenderaan Bentor yang diperuntukkan untuk mengangkut orang, dari segi pengemudi dan penumpang  dalam  Perda  tersebut  tidak  mengatur  perlengkapan penumpang  baik  penggunaan  helem  SNI  atau  sabuk  pengaman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  lalu  dan  angkutan  jalan.  Sehingganya  materi  muatan  dalam Peraturan  Daerah  terkait  Bentor  seharusnya  perlu  mengatur  dari  sisi perlengkapan demi keselamatan Penumpang dalam hal ini Helm Standar Nasional Indonesia ataupun sabuk pengaman.

## 1.2. Wilayah Operasi Kenderaan Bentor
Wilayah Operasional kenderaan bentor merupakan batasan Operasional kenderan  Angkutan  Bentor  yang  sesuai  dengan  peruntukannya  atau  yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.
Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang  dioperasikan  di  jalan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis,  hal  ini  di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006 Tentang  Pengaturan  Penyelenggaraan  Angkutan  Kenderaan  Bentor  pasal  4 bagian a bahwa : setiap kenderaan bentor yang  dioperasikan di jalan harus memiliki  motor  penggerak  yang  memenuhi  persyaratan  mempunyai  daya untuk  dapat  mendaki  pada  jalan  tanjakan  dengan  kecepatan  minimum  20 kilometer  per  jam  pada  segala  kondisi  jalan.  Dari  penjelasan  pasal  tersebut frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan”, menurut penulis sangat berpotensi kecelakaan  sebab  dengan  mempertimbangkan  sistem  rem  yang  ada  pada
kenderaan bentor hanya terdapat satu rem belakang dan keseimbangan pada roda kenderaan Bentor yang menggunakan 3 roda yang tidak seimbang antara muatan penumpang dan pengemudinya. serta posisi penumpang yang berada di  depan  dari  pada  pengemudi  sangat  berpotensi  mengalami  kecelakaan, seharusnya  frasa  kata  “mendaki  pada  jalan  tanjakan”  harus  dihapus  dan batasan  operasional  kenderaan  bentor  tidak  boleh  mendaki  pada  jalan tanjakan.  Serta  jalur  melintas  kenderaan  Bentor  itu  perlu  diatur  agar  tertib dalam berkendara.

## 1.3. Persyaratan Administrasi Kenderaan Bentor
Penyelenggaraan  Administrasi  Pemerintahan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 13 . Pasal 1 angka (1) : Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; (2) Fungsi  Pemerintahan  adalah  fungsi  dalam  melaksanakan  Administrasi Pemerintahan  yang  meliputi  fungsi  pengaturan,  pelayanan,  pembangunan, pemberdayaan,  dan  perlindungan.  Pasal  5:  dalam  penyelenggaraan Administasi Pemerintahan harus berdasarkan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
Persyaratan Administrasi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang kenderaan Bentor terkait persyaratan kenderaan bentor,  Pasal 6 ayat (1)  huruf  b  berbunyi  “Permohonan  Pengoperasian  Kenderaan  Bentor  wajib memenuhi  persyaratan  yaitu  Tanda  Nomor  Kenderaan  Bermotor  (TNKB) dengan  dasar  hitam  tulisan  putih”,  hal  ini  di  jelaskan  pada  Peraturan Gubernur  Gorontalo  Nomor  18  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan  Angkutan  Kenderaan  Bentor,  pasal  19  ayat  (2)  berbunyi: “Setiap pengemudi kenderaan bentor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan tanda khusus dari Kepolisian”.  hal ini bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  angkutan Jalan menjelaskan bahwa Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) dengan dasar hitam Tulisan Putih menggunakan SIM C dan TNKB untuk kenderaan Umum  dengan  warna  kuning,  hal  ini  terdapat  pada  pasal  80  huruf
13 Lihat Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
menyatakan bahwa : Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil  penumpang  dan  barang  perseorangan  dengan  jumlah  berat  yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan  Sepeda  Motor.  Dari  ulasan  diatas  maka  kenderaan  Bentor merujuk  pada  pasal  1  angka  7  merupakan  kenderaan  khas  masyarakat Gorontalo  yang  digunakan  untuk  angkutan  Orang  atau  Barang  seharusnya Tanda  Nomor Kenderaan  Bermotor  (TNKB)  harus  sesuai  dengan  ketentuan kategori  kenderaan  Umum  yaitu  TNKB  dengan  dasar  berwarna  Kuning seperti  di  daerah  Sumatra  dan  medan  Kenderaan  Becak  Motor  TNKB berwarna Kuning.olehnya itu agar kenderaan Bentor tertib Administrasi dari segi  persyaratan  kenderaan  Bentor  perlu  adanya  perombakan  dari  segi administrasi  agar  terciptanya  kenderaan  Bentor  sesuai  dengan  Perundang- Undangan  yang  berlaku.  Serta  perlu  adanya  pengaturan  terkait  dengan retribusi pajak ke daerah terkait dengan kenderaan Bentor agar keselamatan pertanggungjawaban terhadap penumpang bisa terpenuhi.
Tata cara Pengangkutan diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor  18  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan  Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor, pasal 18 ayat 2 mengatur terkait batasan daya angkut  kenderaan  Bentor,  berbunyi  :  “Batas  daya  angkut  kenderaan  bentor khusus  untuk  angkutan  orang  dan  barang  adalah  3  orang  termasuk pengemudi dan 20 Kg Barang”.menurut penulis batasan itu sebaiknya hanya satu orang penumpang saja, karena dari aspek keselamatan tidak menjamin keselamatan  penumpang,  kenderaan  Bentor  secara  perundang-undangan masih  dikategorikan  sebagai  kenderaan  pribadi  yang  memuat  2  orang termasuk  pengemudi,  jika  tidak  syarat  administasi  tersebut  tidak  terpenuhi maka  Bentor  ini  layak  dikategorikan  sebagai  kenderaan  penumpang  atau kenderaan angkut barang bukan kenderaan mengangkut orang karena tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan.
Analisis  Penulis  bahwa  terkait  Persyaratan  Administrasi  khusus kenderaan  angkutan  Bentor,  ditinjau  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  pengaturan  penyelenggaraan
angkutan  kenderaan  Bentor  dari  segi  administrasi  bertentangan  dengan Undang-undang  nomor  30  tahun  2014  tentang  Admnistrasi  Pemerintahan yakni  Asas  Legalitas  dan  Asas-asas  umum  Pemerintahan  yang  baik  salah satunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan jalan. Materi muatan Perda Bentor tersebut dari segi TNKB dasar hitam, penggunaan Sim C harusnya masuk dalam kategori kenderaan Pribadi bukan untuk kenderaan angkutan Orang.sehingganya dari segi administrasi kenderaan  angkutan  Bentor  secara  substansi  Perda  perlu  dirubah  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## 1.4. Perindustrian kenderaan Bentor
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian;
Pasal 1 Angka 1 berbunyi : “Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”.
Pasal  53  ayat  (1)  huruf  b  menyatakan  bahwa  :  setiap  orang  dilarang memproduksi,  mengimpor,  dan/atau  mengedarkan  barang  dan/atau  Jasa Industri  yang  tidak  memenuhi  SNI,  spesifikasi teknis,  dan/atau  pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
Pasal  54  :  “Setiap  barang  dan/atau  Jasa  Industri  yang  tidak  memenuhi  SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegi atan Jasa Industri”.
Perindustrian  diatur  juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri, sebagaimana berikut ini :
Pasal  2 ayat (1) : setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh izin usaha Industri; (2) : perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat  berbentuk  perorangan,  perusahaan  persekutuan  atau  badan  hukum  yang berkedudukan di Indonesia.
Pasal  4  ayat  (1)  :  Untuk  memperoleh  izin  usaha  Industri  diperlukan  tahap persetujuan  Prinsip;  (2)  :  Izin  usaha  Industri  diberikan  kepada  perusahaan Industri  yang  telah  memenuhi  semua  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku dan telah selesai membangun pubrik dan sarana produksi; (3) Izin usaha
industry dapat diberikan langsung pada saat permintaan Izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau
b. Jenis  dan  komoditi  yang  proses  produksinya  tidak  merusak  ataupun membahayakan  lingkungan  serta  tidak  menggunakan  sumberdaya  alam secara berlebihan;
c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
Dalam pembuatan produksi kenderaan Angkutan Bentor, ditinjau Pada
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kenderaan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kenderaan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur  Gorontalo  Nomor  18  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor mengatur terkait persyaratan teknis pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 meliputi motor penggerak, sistem pembuangan,  penerus  daya,  sistem  roda,  sistem  suspense,  alat  kemudi  dan sistem  rem,  lampu-lampu,  komponen  pendukung.  Serta  pasal  13  mengatur terkait  tempat  duduk  dan  rumah”  kenderaan  bentor.  dalam Perda  tersebut terkait dengan persyaratan teknis kenderaan bentor tidak spesifik mengatur terkait dengan Jenis dan Bahan yang digunakan dalam produksi pembuatan kenderaan bentor misalnya dalam kerangka kenderaan Bentor, mestinya jenis Besi yang digunakan merek apa, ketebalan besi atau ukuran besi nomor berapa dalam  standar  pembuatan  kerangka  Bentor,  bahan-bahan  yang  digunakan dalam  pembuatan  kerangka  kenderaan  Bentor  seperti  bagian  penutup  kap- kap rumah-rumah kenderaan Bentor mestinya diatur dari segi bahan terbuat dari  plastik  atau  sejenisnya  yang  kiranya  bisa  melindungi  keselamatan penumpang, serta larangan terhadap pembuatan produksi Kenderaan Bentor.

## Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengaturan
Penyelenggaraan  Angkutan  Kenderaan  Bentor,  pasal  3  berbunyi  :  “Badan Usaha  yang  memproduksi  kenderaan  Bentor  harus  mendapat  Izin  dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  melalui  instansi  yang  membidangi industri ”,dalam  pasal  tersebut  tidak  adanya  Standar  Operasional  Prosedur dalam Pembuatan Kenderaan Bentor,  dalam perda bentor tesebut seharusnya terdapat Pengawasan dan pengendalian produksi kenderaan Bentor dalam hal
produksi baik badan usaha yang terdaftar maupun tidak terdaftar sehingga ada  bentuk  pengawasan  dan  pengendalian  produksi  bentor,  serta  harus mengatur juga terkait Batasan produksi kenderaan Bentor supaya tertib dari sisi produksinya agar tidak sembrautnya produksi kenderaan Bentor.
Wawancara dengan Bapak Fahmi Ihsan, selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa:
1. Yang  terdata  pada  kami  khususnya  produksi  kenderaan  Bentor,  itu hanya  bengkel-bengkel  pengelasan  pada  umumnya.  Mengenai produksi  kenderaan  Bentor  sampai  dengan saat  ini  tidak  ada  tempat khusus produksi kenderaan Bentor;
2. Dari  segi  aturannya  belum  adanya  yang  mengatur  terkait  spesifikasi khusus tempat pengelasan dalam pembuatan kenderaan Bentor;
3. Standar  Operasional  Prosedur  kenderaan  Beentor  dalam  hal pembuatan  kenderaan  Bentor  tidak  diatur  SNI  pembuatan  kerangka Bentor;
4. Pengendalian dan pengawasan belum diatur dan pengujian kenderan Bermotor sampai dengan saat ini belum diatur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arman  Badjuka,  selaku pemilik tempat produksi kenderaan Bentor di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Menjelaskan bahwa :
1. Dalam  hal  produksi  kenderaan  Bentor  itu  sudah  berjalan  sekitar  8 (delapan) Tahun sampai dengan sekarang;
2. Terdapat  tenaga  kerja  berjumlah  6  (enam)  orang,  yang  mempunyai tugas masing-masing;
3. Penyelesaian  lama  produksi  kenderaan  untuk  1  (satu)  Kepala  Bentor memakan  waktu  (2)  dua  minggu    atau  bisa  sampai  dengan  1  (satu) Bulan, sesuai kemampuan keuangan dari konsumen;
4. Untuk jenis kepala Bentor terdiri dari model Standar, Lamborghini, dan merek  lainnya  sesuai  dengan  request  dari  pihak  konsumen.  Untuk pasaran  harga  Kepala  Bentor,  dari  harga  Rp.  8.000.000.00  sampai dengan Rp. 26.000.000.00.;
5. Untuk pengenaan pajak, sampai dengan saat ini tempat produksi kami tidak dikenakan pajak;
6. Jenis  dan  Bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan  Kepala  Bentor terdiri dari :
a. Besi SNI nomor TP 280, dengan ukuran 8, 12 mm;
b. Besi Plat untuk dinding samping Bentor ukuran 1,2 Mil;
c. Pipa Kotak penyangga ukuran 1,8 Mil;
d. Plat Bawah menggunakan Besi Plat Ukuran 1 Mil;
e. Besi Siku ukuran 3 kali 3 cm;
f. Kawat Las dengan Nomor SNI; NIKKO Steel RD. 260-3.2. mm;
g. Penutup  Sandaran  tergantung  pesanan,  pada  umumnya  terbuat dari Plastik dan ada juga yang pesan terbuat dari kaca;
h. Ukuran Lebar Kepala Bentor mulai dari 90-92 mm;
i. Sistem pengereman hanya menggunakan 1 (satu) jenis rem pada sumbu belakang roda;
j. Untuk pengecetan menggunakan High Gloss Tinner, Belkote Cler No.6300, dan Cat merek Spider Automotive Refinish.
7. Memproduksi  kepala  Bentor  dari  bengkel  kami,  tidak  ada  batasan. Hanya sesuai dengan permintaan;
8. Untuk distribusi pesanan kepala Bentor berasal dari daerah Gorontalo dan luar daerah Gorontalo.
Dari  uraian  tersebut  Analisis  penulis  terkait  perindustrian  khusus Angkutan  kenderaan  bentor,  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo Nomor  6  Tahun  2006  tentang  pengaturan  penyelenggaraan  angkutan kenderaan  Bentor,  tidak  mengatur  secara  spesifik  terkait  Izin  Standar Operasional  Prosedur  dalam  produksi  kenderaan  angkutan  Bentor  yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian terkait  dengan Industri  yang  memenuhi  SNI,  spesifikasi teknis,  dan/atau pedoman  tata  cara  yang  diberlakukan  secara  wajib.  Serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1995  tentang  izin  usaha  Industri.  Seharusnya terkait  izin  produksi  khusus  kenderaan  Bentor,  izin  produksi  yang  tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Standarisasi Produksi kenderaan  Angkutan  Bentor  yang  harus  memenuhi  SNI,  Batasan  Produksi Bentor,  pengawasan  dan  pengendalian  produksi  Bentor.  Sehingga  urgen untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan penertiban Bentor.
2) Landasan Sosiologis
Landasan  sosiologis  merupakan  landasan  sosial  (faktor  masyarakat), dalam  pembentukan  Peraturan  perundang-undangan  yang  intinya melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukannya 14 . Landasan  sosiologis  yakni  landasan  bahwa  setiap  norma  hukum  yang dituangkan  dalam  undang-undang  haruslah  mencerminkan  tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran  hukum  masyarakat.  sehingganya  dalam  konsideran,  harus dirumuskan  dengan  baik  pertimbangan  yang  sifatnya  empris,  sehingga gagasan normative yang dituangkan dalam perundang-undangan didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat 15 .
Berdasarkan  Lampiran  I  (Kesatu)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011, menegaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan  yang  menggambarkan  bahwa  Peraturan  yang  dibentuk  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Sehingganya  perlu dipahami bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya 16 .
Dalam  penjelasan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, menjelaskan bahwa perubahan  dan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  untuk  kearah  yang lebih maju pada dasarnya turut ditopang oleh adanya sarana dan prasarana dalam  mendukung  pergerakan  (mobilisasi)  masyarakat,  yang  salah  satu diantaranya  adalah  sarana  transportasi  yang  lancar  dan  tertib,  menjamin tingkat  keamanan,  kenyamanan  serta  mudah  didapatkan  setiap  saat. Kehadiran  sarana  transportasi  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  masyarakat sehingga pola operasionalnya perlu dilakukan suatu pengaturan sehingganya dalam penyelenggaraannya dapat mewujudkan harapan akan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan pengguna alat angkutan, pengendara maupun antara sarana angkutan yang satu dengan yang lainnya.
14 Putera Astomo, 2019, “Ilmu Perundang - Undangan”, Raja Grafindo; Depok, hlm. 79.
15 Mukhlis Taib, 2017, “ Dinamika Perundang-Undangan ”, PT. Refika Aditama;Bandung. Hlm. 31.
16 Ibid. hlm. 32.
Diciptakannya kenderaan Bentor karena Bentor merupakan salah satu jenis kenderaan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat  Gorontalo  yang  keberadaannya  telah  begitu  memasyarakat  dan banyak beroperasi di wilayah provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan beradaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.
Wawancara  dengan  Bapak  Budiyanto  Hawue,  Kabag  Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Gorontalo. Menjelaskan bahwa : “Dilihat  dari  kondisi  Sosiologis  masyarakat,  dengan  adanya  kenderaan Bentor  sangat  membantu  perekonomian  masyarakat  Gorontalo  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarganya  masing-masing.  Sehingga  itulah menjadikan  kenderaan  Bentor  sebagai  kenderaan  utama  masyarakat Gorontalo.”

## Wawancara  dengan  Bapak  Karim,  Bidang  Angkutan  Dinas
Perhubungan  Provinsi  Gorontalo,  menjelaskan  bahwa:  “Bentor  sebagai kenderaan alternative masyarakat Gorontalo yang diminati oleh masyarakat pada  umumnya,  dikarenakan  kenderaan  Bentor  mudah  diakses  oleh  semua kalangan. Disisi lain, kenderaan Bentor juga sebagai penunjang perekonomian masyarakat pengemudi Bentor.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Yasin  Abdullah  sebagai pengurus  Ikatan  Pengemudi  Bentor  (IPB)  Provinsi  Gorontalo,  sekaligus pengemudi  Bentor 17 ,  menjelaskan  bahwa  :  “Kenderaan  Bentor  di  Gorontalo sangat  membantu  perekonomian  kami,  sebab  kami  pengemudi  Bentor menjadikan  Bentor  sebagai  matapencaharian  sehari-hari  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga kami. Akan tetapi, pendapatan untuk kenderaan Bentor sekarang ini tidak menentu, berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya.”
Dari  uraian  diatas  maka,  analisis  penulis  bahwa  Landasan  Sosiologi merupakan  landasan  empiris  dalam  pembentukan  Peraturan  perundang- undangan,  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  dalam  hal  ini Pembentukan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  pengaturan
17 Wawancara dengan Bapak Yasin Abdullah sebagai salah satu pengurus Ikatan Pengemudi Bentor (IPB)  Provinsi  Gorontalo  sekaligus  Pengemudi  Bentor,  pada  tanggal  01  November  2023,  Pukul 14:30 WITA.
penyelenggaraan  angkutan  kenderaan  Bentor  yang  dibetuk  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  Gorontalo  sebagai  penunjang  perekonomian,  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat.  disisi  lain  juga  kenderaan Bentor dijadikan sebagai kenderaan Alternative masyarakat Gorontalo yang beroperasi  24  jam  sehari.  Sehingganya  landasan  empiris  kenderaan  Bentor memuat seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

## Kesimpulan
Urgensi  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  pengaturan penyelenggaraaan  kenderaan  angkutan  Bentor  terhadap  penertiban Kenderaan Bentor, dari segi substansi Perda Bentor, yang memuat persyaratan teknis yaitu  dari segi Konstruksi Kenderaan Bentor yang digerakan dengan cara  didorong,  sistem  pengereman  Kenderaan  Bentor  hanya  menggunakan satu jenis rem belakang, perlengkapan penumpang yang tidak sesuai dengan kenderaan  angkutan  Umum,  dari  segi  persyaratan  Administrasi  kenderaan Bentor  hanya  menujukkan  kenderaan  Pribadi,  Produksi  kenderaan  Bentor tidak diatur mengenai (SOP) produksi Bentor, izin usaha, batasan produksi, pengawasan  dan  pengendalian  produksi  Bentor.  Kemudian  dari  aspek Sosiologis,  kenderaan  Bentor  sebagai  penunjang  perekonomian  masyarakat Gorontalo.  Berdasarkaan  penjabaran  diatas  maka  seharusnya  Pemerintahan Provinsi  Gorontalo  terkait  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, perlu direvisi dan dikukan perubahan dalam Materi Muatan agar sesuai dengan pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Sebab secara substansi Perda tersebut  bertentangan  dengan  Peraturan  perundang-udangan  yang  lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

## Buku :
Irwansyah, 2020, “Penelitian Hukum”, Yogyakarta: Mirra Buana. Isharyanto, 2016,  “ Teori Hukum”, WR Penerbit, Jakarta.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
Mukhlis  Taib,  2017,  “ Dinamika  Perundang-Undangan ”,  PT.  Refika Aditama;Bandung.
Ni’matul Huda, Mhum & R. Nazriyah, 2019,  “Teori & Peraturan Perundang - Undangan”, Cetakan II.
Putera Astomo, 2019, “Ilmu Perundang - Undangan”, Raja Grafindo; Depok.

## Jurnal :
Andi Yusuf Katili, Nolfi S. Tueno, “ Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian  Kendaraan  Bentor  Sebagai  Moda  Transportasi  Di  Gorontalo ”, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020 : STIA Bina Taruna Gorontalo.
Awaludin  Saputra  Habibie,  “ Implikasi  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah terhadap  Penertiban  Kenderaan  Bacak  Motor  (Bentor)”, Magister  Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

## Internet :
Aditya,  Sugihartana.  2014  Pengertian  rem  cakram.  Hlm.  4.,  dikutip http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31409/BAB %20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y.
https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman.
Diakses pada tanggal  17 Mei 2023, Pukul 10:01. Hlm. 01. https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia- image271400883.html.  Diakses  pada  tanggal  03  Mei  2023,  Pukul  14:34 WITA.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kenderaan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin Usaha Industri. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kenderaan Bentor.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  pengujian berkala kenderaan bermotor.