## PANDANGAN TOKOH PERS TERHADAP ETIKA MEDIA BARU

## Wahyudi M. Pratopo
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) wahyudimarhaen@dsn.moestopo.ac.id

## Abstract
This study seeks to reveal the opinion of Indonesian press leaders about the new media ethics in the digital age. The study uses descriptive qualitative method. Researcher collected data by studying documents and interviewing  press  leaders  from  the  Indonesia  Journalists Association  and  the Alliance  of  Independent Journalists. This study reveals that Indonesian journalists have had journalism code of ethics and cyber media guidelines, but they haven’t had the New Media Code of Ethics. The press leaders share the same view about journalism ethics, but they have different opinion about new media ethics.
Keywords : ethics, new media, journalism

## Abstrak
Penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan  pandangan  tokoh  pers  Indonesia  mengenai  etika  media  baru di era digital ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan penelaahan dokumen dan wawancara tokoh pers dari Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa wartawan Indonesia sudah memiliki Kode Etik Juranlistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, namun belum memiliki Kode Etik Media Baru. Para tokoh pers memiliki persamaan pandangan mengenai etika jurnalistik, namun mereka berbeda pendapat mengenai Pedoman Media Siber dan Kode Etik Media Baru.
Kata Kunci : etika, media baru, jurnalistik
PENDAHULUAN Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  serta  industri  media  membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain akses informasi yang  makin  luas  dan  mudah,  berkembangnya perdagangan secara elektronik, dan tumbuhnya demokrasi.  Sedangkan  dampak  negatifnya antara  lain  terjadinya  ketimpangan  akses terhadap media baru dalam masyarakat ( digital divide ), terjadinya berbagai bentuk kejahatan di ranah siber ( cyber crime ), semakin mudahnya pembuatan dan penyebaran konten pornografi dan  berita  bohong  ( hoax ),  merebaknya pembajakan  dan  plagiarisme,  benturan  nilai dan budaya, dan sebagainya.
Berbagai  persoalan  yang  muncul  dari
perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi serta lahirnya media baru tersebut mengandung  aspek  etika.  Skandal  Presiden Clinton-Monica Lewinsky merupakan contoh  persoalan  etika  yang  muncul  dalam perkembangan  media  baru.  Skandal  Clinton- Lewinsky  muncul  pertama  kali  bukan  di koran  pagi  atau  majalah  investigasi,  tapi  di halaman  situs  Internet.  Kasus  ini  pertama kali  dipublikasikan  dalam Drudge  Report pada  17  Januari  1998.  Laporan  Matt  Drudge menyebutkan  bahwa  reporter  investigatif majalah Newsweek ,  Michael  Isikoff,  telah mengembangkan berita perselingkuhan Clinton-Lewinsky. Namun, laporan Isikoff itu ditunda oleh Newsweek . Drudge mendapatkan informasi  tentang  liputan  investigasi  Isikoff
itu  dari  orang  dalam Newsweek ,  kemudian mengunggahnya  di  Internet.Matt  Drudge tidak  menghadapi  persoalan  untuk  menunda penerbitan  karena  ia  seorang  reporter Internet  yang  menulis  sendiri  laporannya  dan mengunggahnya  di  laman  situsnya.  Drudge dengan bangga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki redaktur, kecuali dirinya sendiri. Di  Indonesia  juga  terdapat  sejumlah kasus etika dalam media digital, di antaranya menyangkut  nama-nama  tokoh  terkenal, baik  dari  kalangan  artis,  politisi,  pengusaha, pejabat,  hingga  presiden.  Penyebaran  teks, foto,  dan  rekaman  video  para  tokoh  yang menimbulkan  persoalan  etika  tersebut  ada yang  palsu,  ada  hasil  rekayasa,  ada  yang  asli tapi  diolah,  dan  ada  yang  asli.  Pelanggaran etika yang dilakukan oleh kalangan wartawan atau  media  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi, terlihat dari jumlah pengaduan di Dewan Pers. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan ke Dewan Pers mencapai 604 kasus, meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 500 kasus.
Dewan  Pers  menilai  kebebasan  pers  dan perkembangan media dewasa ini menimbulkan dilema etis. Perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  memungkinkan setiap  orang  dapat  menjalankan  kegiatan jurnalistik:  mencari,  merekam,  mengolah, dan  menyebarkan  informasi  dalam  berbagai bentuk. Dengan memanfaatkan berbagai kanal berita  dan  media  sosial,  setiap  orang  bisa menjadi  jurnalis  dengan  berpartisipasi  aktif dalam proses pertukaran informasi.
Reynolds  (2007)  menyatakan  bahwa pertumbuhan Internet, kemampuan mendapatkan  dan  menyimpan  data  pribadi dalam jumlah besar, dan sistem informasi yang lebih  andal  dalam  semua  aspek  kehidupan telah  meningkatkan  risiko  penggunaan teknologi  informasi  secara  tidak  etis.  Di tengah berbagai kemajuan teknologi informasi beberapa tahun terakhir, pentingnya etika dan nilai-nilai  kemanusiaan  kurang  mendapat perhatian  –dengan  berbagai  akibatnya.  Pada umumnya, masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya etika ketika mereka menggunakan
teknologi  informasi.  Mereka  biasanya  lebih banyak  berkutat  pada  persoalan  teknis.  Di kalangan  perusahaan,  pengambilan  keputusan penting  dalam  teknologi  sering  diserahkan kepada  tenaga  teknik  dengan  mengabaikan pertimbangan etik.
Penelitian ini akan melihat persoalan etika dalam media baru yang merupakan fenomena yang  masih  terus  berkembang.  Adapun permasalahan  penelitian  ini  dirumuskan sebagai  berikut:  Bagaimana  pandangan  tokoh pers Indonesia terhadap etika media baru?

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Studi  kontemporer  tentang  etika  dalam riset  dan  praktik  komunikasi  umumnya merefleksikan sejumlah interpretasi. Sejumlah penelitian  awal,  khususnya  dalam  jurnalisme, berusaha menentukan apa yang benar dan apa yang salah, jujur dan tidak jujur, adil dan tidak adil. Berbagai penelitian lain mendekati studi etika  melalui  perilaku  moral  dalam  situasi tertentu,  di  antaranya  mempertimbangkan kebutuhan  dasar  manusia  untuk  berfungsi secara jujur dan etis.
Laporan  Komisi  Hutchins  mengenai tanggung  jawab  sosial  media  pada  1947 mengkritik  jurnalisme  media  cetak  yang dianggap  kurang  memerhatikan  tanggung jawab  sosial  (Straubhaar  &  La  Rose:  2000). Komisi  Hutchins  merupakan  kelompok  studi yang  prihatin  atas  kekuasaan  media  yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok media. Komisi Hutchins menyampaikan sebuah kode pertanggungjawaban  sosial  bagi  pers  yang terdiri atas lima tujuan dasar: 1) Pertimbangan yang benar, komprehensif, dan cerdas terhadap peristiwa  terkini  dalam  sebuah  konteks yang  memberi  makna;  2)  Sebuah  forum  bagi pertukaran  pandangan  dan  kritik;  3)  Proyeksi yang menggambarkan representasi kelompok- kelompok dalam masyarakat; 4) Presentasi dan klarifikasi  tujuan-tujuan  dan  nilai-nilai  dalam masyarakat;  5)  Akses  yang  besar  terhadap perkembangan pemikiran terkini. Secara umum, Komisi Hutchins mendukung institusi  pers  yang  independen,  obyektif,
informatif, dan beragam yang akan menghindari terjadinya penyerangan, kejahatan, kekerasan, atau  kerusuhan.  Tanggung  jawab  sosial mesti  diraih  dengan  kontrol  mandiri,  bukan atas  intervensi  pemerintah.  Teori  tanggung jawab  sosial  melibatkan  pandangan  tentang kepemilikan  media  sebagai  bentuk  dari kepercayaan publik daripada sebagai waralaba swasta yang tak terbatas. Hak media atas  kebebasan  tak  terpisahkan  dari  hak masyarakat  untuk  memiliki  pers  bebas;  juga hak  masyarakat  untuk  memiliki  pers  yang memadai.  Pengembangan  profesionalisme kinerja media merupakan salah satu kerangka teoritis  tanggung  jawab  media , yang  salah satunya  diwujudkan  dalam  bentuk  adanya aturan yang ajeg, seperti kode etik jurnalistik. Dewan  Pers  meneliti  pemahaman  dan ketaatan wartawan terhadap kode etik jurnalistik dengan  melakukan  survei  terhadap  1.200 wartawan di seluruh Indonesia (Sukardi, 2012). Dalam  penelitian  ini  terungkap  bahwa  10% responden menyatakan belum pernah membaca kode  etik  jurnalistik,  49%  persen  responden menyatakan  sudah  pernah  membaca  sebagian kode  etik  jurnalistik,  dan  41%  menyatakan sudah  membaca  seluruh  kode  etik  jurnalistik. Para responden yang pernah membaca seluruh isi  kode  etik  jurnalistik  kemudian  ditanya tentang  beberapa  bagian  dalam  kode  etik jurnalistik.  Terhadap  pertanyaan  tentang  hak tolak,  91%  responden  menjawab  benar  dan 9%  responden  menjawab  salah.  Terhadap pertanyaan tentang hak jawab, 86% responden menjawab benar, 4% menjawan salah, dan 10% menjawab  tidak  tahu.  Terhadap  pertanyaan tentang  pengawasan  dan  penilaian  kode  etik jurnalistik,  86%  responden  menjawab  benar dan 14% responden menjawab salah.
Wahyu  Wibowo  (2009)  meneliti  tentang filsafat bahasa dan relevansinya terhadap etika pers.  Dengan  merujuk  pada  pemikiran  John Langshaw Austin, Wibowo menilai kesadaran berbahasa  wartawan  dalam  relevansinya dengan  nilai-nilai  etis  dapat  dilihat  melalui tindak  tutur  lokusi,  tindak  tutur  ilokusi,  dan tindak  tutur  perlokusi  yang  diwujudkan
ketika  wartawan  mengonstruksi  fakta  dan realitas.  Tindak  lokusi  adalah  tindak  tutur penutur  dalam  menyampaikan  sesuatu  yang pasti  sekalipun  tidak  ada  keharusan  bagi  si penutur  untuk  melaksanakan  isi  tuturannya. Ungkapan  jurnalistik  dilihat  sebagai  upaya wartawan  menghadirkan  fakta  melalui penafsiran  subjektif.  Tindak  ilokusi  adalah tindak tutur penutur yang hendak menyatakan sesuatu  menggunakan  daya  yang  khas,  yang membuat  si  penutur  bertindak  sesuai  dengan apa  yang  dituturkannya.  Tindak  perlokusi adalah efek tindak tutur si penutur bagi mitra tuturnya.  Elemen  perlokusi  dimaknai  sebagai tindak tutur wartawan, yang karena ungkapan jurnalistiknya, menyebabkan efek tertentu bagi pendengarnya  atau  pembacanya,  baik  secara aktif maupun pasif.
Teori  etika  media  atau  etika  jurnalisme tidak lepas dari teori etika umum. Clifford G. Christians  (dalam  Cheney,  May,  dan  Munshi: 2011) menyebutkan sejumlah teori etika media, yakni teori etika klasik, etika dialogis, dan teori tanggung jawab sosial.
Pandangan  klasik  yang  terdiri  atas  teori kebajikan,  teori  utilitarianisme,  dan  teori deontologi-  dapat  digunakan  untuk  etika media.  Dalam  perspektif  teori  kebajikan, profesi jurnalisme akan dihargai secara moral jika  kita  mendidik  orang  yang  baik  untuk bekerja  dalam  semua  tahapan  -reportase, editing,  dan  manajemen.  Etika  utilitarianisme berjalan  bersama  proses  demokrasi:  cara terbaik  memaksimalkan  kepuasan  manusia adalah  dengan  memberi  kebebasan  kepada setiap  orang  untuk  melakukan  kesukaannya. Sementara etika deontologi memberi pedoman kepada  praktisi  media  dengan  kewajiban sebagai  sistem  etika.  Membuat  kewajiban tidak  bisa  ditawar-tawar  mendorong  tindakan bertanggung jawab, baik dalam suasana positif maupun negatif.
Etika dialogis menekankan pada hubungan sosial daripada individual. Menurut pandangan dialogis, hubungan seseorang dengan orang lain membawa  kewajiban  moral.  Kewajiban  kita pada orang-orang lain lebih fundamental bagi
identitas  kemanusiaan  daripada  hak  individu. Ada sejumlah teori etika dialogis, diantaranya etika  wacana,  etika  feminis,  dan  etika komunitarian. Etika diskursus yang dipelopori Jurgen  Habermas  menempatkan  pandangan moral  dalam  praktek  komunikasi  masyarakat. Dia  memperkenalkan  bentuk  dialogis  dari alasan  moral.  Semua  orang  yang  terpengaruh klaim  normatif  atau  tindakan  moral  harus terlibat dalam membentuk norma tersebut dan menjalankannya.  Semua  anggota  masyarakat harus  berpartisipasi  dalam  duskursus  yang membuat  semua  orang  saling  menyadari tentang  konsep  dan  perspektif  orang  lain. Etika feminis menegaskan bahwa pengasuhan dan  empati  mesti  memainkan  peran  utama dalam pembuatan keputusan moral melampaui batas-batas  budaya,  ras,  dan  sejarah.  Etika komunitarian  berpandangan  bahwa  identitas manusia  diberikan  lewat  lingkungan  sosial. Semua masalah moral muncul dan diselesaikan dalam  masyarakat.  Etika  merupakan  proses bersama  dari  penemuan  dan  interpretasi. Dalam  kaitan  dengan  media,  konsep  baik merefleksikan  nilai-nilai  masyarakat  daripada keahlian profesional media.
Teori  tanggung  jawab  sosial  merupakan bentuk etika profesi yang berakar dari praktek profesional,  berbeda  dengan  teori  klasik  dan teori  dialogis  yang  berakar  pada  filsafat. Menurut teori tanggung jawab sosial, landasan etika adalah orientasi pada kewajiban daripada hak.  Pandangan  teori  tanggung  jawab  sosial mendorong  adanya  perhatian  besar  pada kualitas kerja dan integritas, kode etik, dewan media,  pelatihan  yang  lebih  baik,  dan  kritik media.
Teori etika berusaha menjawab pertanyaan tentang  apa  kebajikan  itu.  Karena  itu,  teori etika  berkaitan  dengan  moral,  nilai-nilai,  dan budaya. Hursthouse (1999) membedakan teori etika menjadi dua kategori, yakni etika tindakan dan etika karakter.
Etika  tindakan  mempertanyakan  tindakan apa  yang  mesti  kita  lakukan,  sementara  etika karakter  mempertanyakan  menjadi  manusia seperti  apa  kita  seharusnya.  Etika  tindakan
meliputi  teori  konsekuensialisme  dan deontologi,  sedangkan  yang  termasuk  etika karakter adalah teori kebajikan. Teori  konsekuensialisme  berpandangan bahwa  tindakan  yang  benar  adalah  yang menghasilkan paling banyak kebaikan intrinsik. Teori  konsekuensialisme  ini  dapat  dibedakan antara  konsekuensi  terhadap  pelaku  (etika egoisme) dan konsekuensi terhadap siapa saja (utilitarianisme).  Teori  utilitarianisme  yang dipelopori  John  Stuart  Mill  berpandangan bahwa  tindakan  yang  benar  adalah  yang menimbulkan dampak terbaik. Dampak terbaik diartikan  sebagai  dampak  yang  memberikan kebahagiaan maksimal.
Teori  deontologi  berpandangan  bahwa kebaikan  didefinisikan  secara  independen dari kebenaran. Teori deontologi Imauel Kant (Kantianisme)  berpandangan  bahwa  tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip- prinsip atau aturan moral. Aturan moral adalah aturan yang didukung oleh rasionalitas.
Teori  moral  Aristoteles  berpandangan bahwa  tindakan  yang  benar  adalah  tindakan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani pada situasi tertentu. Seorang yang baik adalah yang berlaku luhur/saleh, yakni yang mempraktikkan kebajikan.  Kebajikan  adalah  karakter  yang diperlukan  manusia  untuk  berkembang  atau hidup baik.
Penelitian ini akan menggunakan Pembagian Teori Etika Hursthouse yang membedakan teori etika menjadi dua cabang, yakni etika tindakan dan etika karakter. Dari dua cabang itu, peneliti menggunakan  etika  tindakan  (utilitarianisme) dan etika karakter (idealisme).
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma konstruktivisme atau interpretif. Konstruktivisme berpandangan bahwa kebenaran  bersifat  relatif  dan  kebenaran tersebut  bergantung  pada  suatu  perspektif. Guba  dan  Lincoln  (2011)  mengemukakan bahwa secara ontologi paradigma konstruktivisme melihat realitas dengan sudut pandang  relativisme  -  realitas  lokal  yang dikonstruksikan atau dikokonstruksikan secara spesifik.  Konstruktivisme  berasumsi  bahwa
realitas yang kita ketahui adalah realitas yang dikonstruksikan  secara  intersubjektif  melalui makna  dan  pemahaman  yang  dikembangkan secara sosial dan berdasar pengalaman.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Denzin dan  Lincoln  (2011:  3)  menjelaskan  bahwa penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian yang menempatkan peneliti dalam dunia nyata. Penelitian  kualitatif  terdiri  atas  seperangkat praktik-praktik  material  interpretif  yang memungkinkan  dunia  bisa  diamati.  Peneliti kualitatif  mempelajari  hal-hal  dalam  situasi alamiah,  berusaha  membuat  fenomena yang  diinterpretasikan  bisa  dipahami  dalam kerangka  makna  yang  diberikan  oleh  orang- orang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan secara  sistematis  fakta  dan  permasalah yang  diteliti.  Penelitian  ini  tidak  mencari atau  menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji hipotesis atau membuat prediksi.Menurut Isaac dan Michael, metode deskriptip adalah metode penelitian  yang  berujuan  melukiskan  secara sistematis  fakta  atau  karakteristik  populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (dalam Rakhmat, 1998: 22).
Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan  dengan  studi  dokumen  wawancara. Dokumen  dan  arsip  yang  akan  dilihat  dalam penelitian  ini  adalah  yang  terkait  dengan etika  media.  Misalnya  kode  etik  wartawan Indonesia, pedoman pemberitaan media siber, kode  etik  asosiasi  wartawan,  dan  lainnya. Sedangkan wawancara dilakukan dengan para tokoh  pers  dari  asosiasi  wartawan  Indonesia, yakni  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

## TEMUAN DAN DISKUSI
Peraturan dan Etika Pers di Indonesia Peraturan  tentang  pers  di  Indonesia  tak bisa  dilepaskan  dari  situasi  sosial  politik maupun kebudayaan yang sedang berlangsung pada  setiap  masa.  Kondisi  ini  terlihat  dari zaman  pemerintahan  kolonial  Belanda,  masa pendudukan Jepang, hingga sekarang.
Pada  zaman  Hindia  Belanda,  pers dikendalikan oleh pemerintah kolonial dengan berbagai  peraturan  (Surjomihardjo,  2004,  p. 2).  Misalnya Reglement  op  de  Drukwerken in  Nederlandsch-Indie yang  terbit  1856 dan Haatzaai  Artikelen dalam  pasal  154,  155, 156, 157 Wetboek van Strafrechtvan Nederlands- Indie (1918).  Ketika  Jepang  mengambil  alih kekuasaan Belanda di Indonesia, semua media berada  di  bawah  pengawasan  pemerintah militer  Jepang  dan  dipergunakan  sebagai  alat propaganda perang Jepang melawan Sekutu.
Pada masa kemerdekaan terdapat sejumlah peraturan  perundang-undangan  tentang  pers yang  pernah  berlaku  di  Indonesia.  Pada  era Orde  Lama  berlaku Undang-undang  Nomor 4  PNPS  Tahun  1963  tentang  Pengamanan terhadap  Barang-barang  Cetakan  yang  Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
Landasan perundang-undangan pers masa  Orde  Baru  adalah  Ketetapan  MPRS No.  XXXII/MPRS/1966  tentang  Pembinaan Pers dan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pers. Undang-Undang  ini  mengalami  perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 danUndang-undang  Nomor  21  Tahun  1982. Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku pada  masa  Orde  Baru  ini  masih  bersifat membatasi.
Pada  era  reformasi,  terbit  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers sebagai  revisi  atas  Undang-undang  Pers sebelumnya.  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 1999 dilandasi semangat reformasi dan demokratisasi  sehingga  isinya  mencerminkan sistem  pers  bebas. Pasal  4  Undang-undang Nomor  40/1999  menyatakan  bahwa:  (1) Kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi warga  Negara;  (2)    Terhadap  pers  nasional tidak  dikenakan  penyensoran,  pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) juga dihapuskan.  Untuk  merespons  perkembangan teknologi informasi dan globalisasi informasi, diberlakukan  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik. Etika  pers  di  Indonesia  sudah  mulai  ada pada  masa  Kolonial  Belanda.  Pada  akhir Desember 1933, sejumlah wartawan Indonesia mengadakan  rapat  di  Surakarta  untuk membentuk  Persatoean  Djoernalis  Indonesia (Perdi) dan mengeluarkan prinsip-prinsip etika wartawan.Etika pers di Indonesia pascakolonial dikembangkan  oleh  Persatuan  Wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi wartawan  hingga  tahun  1990.  Etika  pers  itu dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik PWI. Pada tahun  1994,  berdiri  organisasi  wartawan  lain yakni  Aliansi  Jurnalis  Indonesia  (AJI),  yang merupakan penolakan terhadap otoritarianisme Orde  Baru  terhadap  kebebasan  berbicara  dan berserikat,  serta  penolakan  terhadap  wadah tunggal  bagi  wartawan.  Sebagai  asosiasi wartawan, AJI juga memiliki kode etik sendiri. Setelah  Presiden  Suharto  jatuh  dan  Indonesia memasuki  era  reformasi,  sejumlah  asosiasi wartawan berdiri, yang beberapa di antaranya juga mengembangkan kode etik sendiri. Dewan  Pers  yang  salah  satu  fungsinya menetapkan  dan  mengawasi  Kode  Etik Jurnalistik,  kemudian  menyusun  Kode  Etik Jurnalistik bersama asosiasi wartawan-asosiasi wartawan. Pada tahun 1999 dibuat Kode Etik Wartawan  Indonesia  (KEWI)  yang  disepakati oleh organisasi wartawan-organisasi wartawan bersama Dewan Pers. KEWI ini direvisi pada 2006 dengan nama Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 wakil organisasi wartawan. Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan lewat Surat Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/ III/2006 dan disahkan dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor  6/Peraturan-DP/V/2008.  Seiring dengan  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  serta  perkembangan  media digital,  Dewan  Pers  menerbitkan  Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  dalam  rangka mengatur  penyebaran  informasi  lewat  media daring. Pedoman Pemberitaan Media Siber ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.
Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Kemerdekaan berpendapat,
berekspresi,  dan  pers  adalah  hak  asasi manusia  yang  dilindungi  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.  Kemerdekaan  pers  adalah  sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan  berkomunikasi,  guna  memenuhi kebutuhan  hakiki  dan  meningkatkan kualitas  kehidupan  manusia.  Dalam mewujudkan  kemerdekaan  pers  itu, wartawan  Indonesia  juga  menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung  jawab  sosial,  keberagaman masyarakat,  dan  norma-norma  agama. Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak, kewajiban  dan  peranannya,  pers menghormati  hak  asasi  setiap  orang, karena  itu  pers  dituntut  profesional  dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.”
“Untuk  menjamin  kemerdekaan pers  dan  memenuhi  hak  publik  untuk memperoleh  informasi  yang  benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman  operasional  dalam  menjaga kepercayaan  publik  dan  menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas  dasar  itu,  wartawan  Indonesia menetapkan  dan  menaati  Kode  Etik Jurnalistik.”
Kode Etik Jurnalistik mengatur berbagai hal, antara  lain  tanggung  jawab  sosial,  kebebasan pers, privasi seseorang, kebenaran, obyektivitas, independensi,  konflik  kepentingan,  akurasi, praduga  tak  bersalah, off  the  record ,  sumber anonim, hingga masalah amplop dan pemberian lain dari narasumber.
Pedoman Media Siber menyebutkan bahwa media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan  pedoman  agar  pengelolaannya dapat  dilaksanakan  secara  profesional, memenuhi  fungsi,  hak,  dan  kewajibannya sesuai  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999  tentang  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik. Pedoman  Media  Siber  mengatur  tentang
hal-hal  sebagai  berikut:  1.  ruang  lingkup,  2. verifikasi  dan  keberimbangan  berita,  3.  isi buatan pengguna ( user generated content ), 4. Ralat,  koreksi,  dan  hak  jawab,  5.  Pencabutan berita, 6. Iklan, 7. Hak cipta, 8. Pencantuman pedoman, dan 9. Sengketa.
Pandangan Tokoh Pers tentang Etika Media Baru Untuk  mengetahui  pandangan  tokoh pers  terhadap  etika  media  baru,  peneliti mewawancarai  dua  orang  narasumber,  yakni Ilham Bintang dan Suwarjono. Ilham Bintang adalah  Ketua  Dewan  Kehormatan  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Pemimpin Umum/Pemimpin  Redaksi  Tabloid Cek  & Ricek ,  sedangkan  Suwarjono  adalah  Ketua Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Indonesia dan  Pemimpin  Redaksi Suara.com .  Kedua narasumber  tersebut  mewakili  dua  organisasi wartawan terbesar dan terkemuka di Indonesia, yakni  PWI  dan  AJI.  Ilham  Bintang  sangat relevan untuk berbicara mengenai etika media baru  karena  posisinya  sebagai  Ketua  Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebuah organ di PWI yang bertugas menangani persoalan-persoalan etika. Suwarjono juga merupakan orang yang tepat untuk berbicara tentang media baru karena posisinya sebagai Ketua AJI Indonesia, orang nomor satu di organisasi wartawan ini, maupun praktisi media siber yang berpengalaman.
Ilham Bintang berpandangan  bahwa kode  etik  jurnalistik  berasal  dari  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  bersifat universal,  meskipun  platform  media  yang digunakan bisa bermacam-macam. “Kita  melihat  media  apa  pun,  entah media online, media sosial, media baru, saya  ingin  menjelaskan  bahwa  kode etik jurnalistik itu merupakan kumpulan nilai-nilai  masyarakat,  yang  jadi code of  conduct wartawan.  Jadi  asumsinya, dimana pun itu universal. Maka, orangnya harus  berpegang  pada  code  of  conduct itu.  Jadi  ini  kan  diperjanjikan  untuk menjaga martabat wartawan, jadi prinsip operasional  wartawan  dalam  bekerja.
Dari  mana  sumbernya  itu?  Dari  nilai- nilai  perilaku  masyarakat  itu  sendiri.” (Ilham Bintang, 2017)
Ilham menilai apa yang terjadi pada media online, apalagi media sosial, justru menubruk sistem  nilai  itu,  nilai-nilai  masyarakat. Dia  menolak  pandangan  yang  mengatakan bahwa  sekarang  merupakan  masa  generasi milenial  yang  boleh  meninggalkan  nilai-nilai masyarakat. Pertengkaran yang terjadi di media sosial seperti zaman Ahok, menurut dia, karena mereka meninggalkan sistem nilai masyarakat. “Sistem  nilai  kita  harus  kita  jaga itu.  Kita  harus  jaga  standar.  Dalam implementasi,  saya  katakan  wartawan itu  tidak  hanya  tunduk  pada  peraturan perundangan di bidang pers, bukan hanya menaati  kode  etik  dalam  menjalankan profesinya,  tapi  dia  juga  harus  menaati sistem nilai yang ada dalam masyarakat di  mana  ia  berada.”  (Ilham  Bintang, 2017)
Adanya  internet,  media  online,  media sosial menjadi tantangan baru bagi organisasi wartawan maupun Dewan Pers. Menurut Ilham, persoalan media baru makin kompleks karena muncul bersamaan dengan era reformasi yang membuka  kebebasan  berbicara  secara  luas. Selain itu, ditambah dengan lahirnya generasi milenial  yang  tidak  mempunyai  pengalaman dengan  fase-fase  perjuangan  kemerdekaan. Generasi milenial yang ingin bebas tanpa batas itu  berpikir  bahwa  sekarang  ini  merupakan masa  mereka  yang  mesti  mereka  isi  sendiri tanpa  mempedulikan  sejarah  dan  budaya bangsa.  Padahal,  apa  yang  ada  sekarang merupakan produk budaya, tradisi yang sudah ratusan tahun.
Untuk  menanggapi  kondisi  tersebut,  PWI banyak melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama  dengan  instansi  pemerintah  maupun swasta.  Misalnya  safari  jurnalistik,  sekolah jurnalisme,  dan  uji  kompetensi  wartawan. PWI  juga  mengusulkan  kepada  Dewan  Pers untuk dibuat ratifikasi perusahaan pers. Hanya
perusahaan pers yang memiliki badan hukum yang diratifikasi. Kemudian perusahaan pers itu dipagari Deklarasi Palembang yang berisi tiga hal, yakni: 1. Menaati kode etik jurnalistik; 2. Melakukan  perlindungan  terhadap  wartawan; 3. Memperhatikan sisi kesejahteraan. Langkah lain  yang  dilakukan  PWI  adalah  membentuk Dewan  Kehormatan  di  daerah-daerah  untuk mengawasi penerapan kode etik jurnalistik.
“Kita menginginkan wartawan memahami martabatnya itu bukan karena kecerdasannya.  Karena  itu  bisa  dididik. Anda  mau  wartawan  investigator,  bisa dididik.  Tapi  wartawan  yang  menjaga moralitas itu lebih sulit. Karena memang Kode etik kita memberikan kemungkinan untuk  itu,  memberi  ruang  untuk  itu, untuk  melanggar  sekaligus.  Ada  butir h  Pasal  4  Kode  etik  yang  mengatakan: Dalam  keadaan  tertentu  wartawan  bisa menggunakan  cara  yang  khusus  untuk mendapatkan informasi demi kepentingan publik.” (Ilham Bintang, 2017) Ilham  menilai  Pedoman  Pemberitaan Media  Siber  yang  ada  sekarang  sudah  cukup bagus  karena  dibuat  Dewan  Pers  dengan melibatkan para pengelola media baru. Namun, pelaksanaannya  sulit  diawasi  karena  jumlah media  siber  yang  sangat  banyak,  sementara yang  terdaftar  mungkin  hanya  sepersen  dari yang ada. Ia mengapresiasi Dewan Pers karena sudah membuat pedomannya.
Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, mengatakan bahwa AJI sejak tiga tahun sudah melakukan  asesmen  terhadap  perkembangan etika media baru, dan seluruh aturan, kode etik dan  undang-undang  regulasi  yang  selama  ini mengatur  media,  baik  itu  penyiaran  maupun berbagsis cetak, tidak lagi bisa mengakomodasi perubahan-perubahan di level kebijakan media hingga sampai pembaca. Karena regulasi tidak bisa mengakomodasi, kata dia, kemudian kode etik  juga  tidak  mengakomodasi  karena  sudah sangat maju dan berkembang persoalan media baru ini.
AJI  selaku stakeholder bersama  Dewan Pers waktu itu mencoba merumuskan aturan di
bawah Dewan Pers, di bawah kode etik yang bisa  menjadi  pegangan  bagi  pengurus  media online. Paling tidak untuk bisa mengatasi kalau ada problem, paling tidak ada solusi terhadap hal-hal  baru  yang  tidak  ada  dalam  kode  etik. Kemudian  munculah  Pedoman  Pemberitaan Media Siber. Pembahasan
Pedoman
Pemberitaan  Media  Siber  itu  melewati perdebatan  sangat  keras  dengan  melibatkan stakeholder,  seperti  AJI,  PWI,  dan  pengelola media online.
Setelah terbit Pedoman Pemberitaan Media Siber,  kemudian  muncul  perkembangan  yang lebih dahsyat lagi dan belum ada regulasi atau aturan  baru.  Sebagai  contoh  yang  menjadi perdebatan  atau  diskusi  di  AJI  adalah  kode perilaku bagi anggota. Kode perilaku ini yang akan  mengatur  anggota AJI,  sebagai  jurnalis, dalam  beraktivitas  di  media  sosial.  Apakah jurnalis juga bebas beraktivitas di media sosial seperti orang lain. Atau apakah sebagai seorang jurnalis,  ketika  akan  menyebarkan  informasi di  media  sosial  atau  media  lain,  harus  selalu di  bawah  sadar,  juga  harus cover  both  sides , tetap check and balance , atau harus cek dulu faktanya baru merilis informasi. Dalam  perkembangannya  sekarang  ini, apalagi  era hoax ,  masyarakat  bingung  mana berita yang layak dipercaya mana yang tidak, mana  yang  buatan  jurnalis  mana  yang  tidak, karena  penyebarannya  masif  sekali.  Penyebar informasi itu selalu mengatasnamakan media- media.  Penyebaran  materi  yang  diolah  pun makin canggih, baik berupa foto maupun video. Kalau  foto  yang  dimontase  sudah  lama  ada, tapi sekarang video pun bisa diolah sedemikian rupa  sehingga  seakan-akan  orang  tersebut yang  ngomong,  yang  omongannya  kemudian menjadi kontroversi. “Kan  orang  kadang-kadang  nggak ngerti mana sih yang asli dan yang nggak. Hal semacam itu sekarang makin banyak: foto,  teks,  video,  grafis  yang  kita  tidak pernah memperkirakan pelanggaran etik itu sampai sebegitu jauh. Kita tak pernah, kode etik yang kita buat pun masih sangat basic,  masih  sangat  bias  cetak,  sangat
cetak  sekali,  belum  mengakomodasi kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi.” (Suwarjono, 2017)
Ia  mencontohkan  kode  etik  itu  sangat cetak,  misalnya  kewajiban  menyajikan cover both  sides yang  diartikan cover  both  sides itu  disajikan  dalam  satu  halaman  antara  atas dan bawah. Sedang dalam media baru hal itu berbeda,  meskipun  dalam  Pedoman  Media Siber  ada  pengecualian,  untuk  isu  terorisme, isu sara, oleh pemerintah atau kepolisian agar tidak menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Suwarjono  berharap  Dewan  Pers  akan mengeluarkan regulasi-regulasi tentang etika  media  baru.  Selama  ini  Dewan  Pers sering  merilis  adanya  43.000  media  online. Ia  berharap  Dewan  Pers  melakukan  regulasi media online tapi tidak justru membunuh karya jurnalisme dan tidak menyuburkan malpraktik jurnalisme.  Yang  dia  sebut  malpraktik jurnalisme  adalah  penggunaan  media  online untuk  kepentingan-kepentingan  tertentu,  baik kepentingan  politik,  kepentingan  bisnis,  atau kepentingan  propaganda.  Pertumbuhan  media online  sekarang  ini  menyuburkan  malpraktik media  atau  jurnalisme  yang  kemudian  oleh Dewan Pers disebut media abal-abal dan media propaganda yang dipakai ideologi tertentu untuk menyebarkan politik identitas. Penyalahgunaan yang  kedua  adalah  digunakan  murni  bisnis, yang murni mencari uang dari traffic . Mereka membuat  konten  yang  ngawur  asal  kliknya tinggi,  sehingga  mendatangkan  keuntungan. Sekarang  sudah  jadi  rahasia  umum,  adanya media-media  yang  mengejar traffic ,  termasuk media esek-esek, yang ternyata ada bisnisnya. Bisnisnya adalah ditangkap ad network untuk memasang iklan.
Menurut  Suwarjono,  saat  ini  ada  dua  isu. Pertama,  kemerdekaan  informasi,  kebebasan pers  yang  didukung  teknologi  informasi yang  memberi  kesempatan  bagi  kita  untuk menjalankan  jurnalisme  yang  benar  dengan membuat  konten-konten  sendiri  tanpa tergantung pada media mainstream lagi. Kedua. adanya orang-orang yang menyalahgunakan.
“Kalau yang memanfaatkan ini adalah teman-teman  yang  memiliki  komitmen bahwa  media  ini  harus  dikelola  yang benar, maka itu yang seharusnya arahnya ke sana. Tapi dari 43.000 ini di bawah 1% adalah media benar, sisanya adalah media abal-abal.  Kalau  media  komunitas  saya menghargai,  juga  media-media  kampus, dan  media-media  perusahaan  untuk public relations.” (Suwarjono, 2017) Di tengah maraknya penyalahgunaan media dan di tengah kebingungan masyarakat tentang mana  berita  yang  benar  dan  tidak,  termasuk mana berita yang layak dikonsumsi dan mana yang  tidak,  sekarang  AJI  sedang  mendorong para  anggota  dan  jurnalis  untuk  membuat konten  yang  bagus  sesuai  standar  jurnalisme tanpa  melihat  medianya  apa  atau  wadahnya apa. “Jadi  yang  dinilai  karyanya,  bukan dia kerja di media apa. Karena di media besar pun kadang-kadang bukan jaminan. Medianya  terverifikasi  tapi  kontennya dipakai    untuk  kepentingan  politik. Karena itu, kami akan melawan Dewan Pers, termasuk melawan UU Pers karena UU Pers itu yang diakui jurnalis adalah yang bekerja di media berbadan hukum.” (Suwarjono, 2017)
Karena  itu,  AJI  sekarang  dan  ke  depan arahnya  lebih  banyak  mendidik  orang  dan mengajari  orang  membuat  konten  yang professional.  Dunia  jurnalisme  ini  adalah pertarungan konten, bagaimana supaya konten ini tidak diisi oleh orang-orang yang tidak benar atau untuk kepentingan yang tidak benar. Yang baru dalam dunia jurnalisme ini adalah orang yang  memenuhi  standar  jurnalisme  itu  bisa masuk  tanpa  harus  melalui  nama  perusahaan. Bisa  berkelompok,  industri,  tapi  juga  bisa individu,  bisa  membikin  konten  yang  bagus- bagus,  yang  standar,  yang  bisa  bikin  acuan. Bahkan, konten dari individu tadi kadang bisa lebih besar kalau bagus, lebih viral dibanding dengan  yang  bekerja  di  media  yang  kadang kebijakan  redaksinya  membatasi.  Ke  depan
anggota  AJI  yang  penting  membuat  konten yang profesional yang sesuai standar kode etik, kode  perilaku.  Maka  anggota AJI  tidak  harus bekerja di sebuah media, tapi bisa juga sebagai blogger, sebagai youtuber, sebagai pembentuk opini  melalui  sosial  media,  termasuk  pers mahasiswa.  Selama  karyanya  konsisten,  terus menerus, bisa menjadi anggota. “Nah,  ini  semangatnya  yang  kita nilai  kontennya,  bukan  medianya. Konsistensi  konten,  konsistensi  karya, dalam membuat konten, video, foto, itu yang  kami  lihat.  Tentu  ini  kalau  dilihat dari  regulasi  nggak  cocok  karena  UU Pers  hanya  mengakui  jurnalis  yang bekerja di media yang berbadan hukum.” (Suwarjono, 2017)
Diskusi Informan  dari  PWI,  Ilham  Bintang,  dan informan  dari  AJI,  Suwarjono,  sama-sama berpendapat  bahwa  etika  media  baru  tidak berbeda  dengan  etika  media  lama.  Ilham menyebut prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik  jurnalistik  bersifat  universal,  sedangkan Suwarjono menyebut jurnalisme itu tetap dan kekal. Mereka berpandangan bahwa kode etik jurnalistik  tetap  berlaku,  meskipun  platform media yang digunakan bisa bermacam-macam.
“Kita melihat media apa pun, entah media online,  media  sosial,  media  baru,  saya  ingin menjelaskan  bahwa  kode  etik  jurnalistik  itu merupakan  kumpulan  nilai-nilai  masyarakat, yang  jadi code  of  conduct wartawan.  Jadi asumsinya, dimana pun itu universal.” (Ilham Bintang, 2017) “Justru  yang  namanya  jurnalisme  itu standarnya tetap seperti halnya kekekalan energi. Jurnalisme itu seharusnya kekal, bentuknya mau apa pun, mau di blog, di medsos, di media mainstream, di media TV atau apa pun , itu hanya bentuk, Itu yang kita jagain. Jadi bukan merespons, ini  malah  mengukuhkan,  menguatkan, mengekalkan apa itu jurnalisme, produk jurnalisme,  bahwa  yang  namanya jurnalisme itu kekal.” (Suwarjono, 2017)
Ilham menilai apa yang terjadi pada media online, apalagi media sosial, justru menubruk sistem  nilai  itu,  nilai-nilai  masyarakat. Keributan yang terjadi di media sosial, menurut dia,  karena  mereka  meninggalkan  sistem nilai  masyarakat.  Menurut  Ilham,  persoalan media  baru  makin  kompleks  karena  muncul bersamaan dengan era reformasi yang membuka kebebasan  berbicara  secara  luas.  Selain  itu, ditambah  dengan  lahirnya  generasi  milenial yang  tidak  mempunyai  pengalaman  dengan fase-fase  perjuangan  kemerdekaan.  Untuk menanggapi  kondisi  tersebut,  PWI  banyak melakukan  pelatihan-pelatihan  bekerja  sama dengan  instansi  pemerintah  maupun  swasta. Selain  itu  juga  dibentuk  Dewan  Kehormatan PWI di daerah-daerah.
Suwarjono  mengatakan  bahwa  asesmen AJI terhadap perkembangan etika media baru menunjukkan bahwa seluruh aturan, kode etik dan undang-undang yang selama ini mengatur media,  baik  itu  penyiaran  maupun  cetak, tidak  lagi  bisa  mengakomodasi  perubahan- perubahan  di  level  kebijakan  media  hingga sampai  pembaca.  Karena  regulasi  tidak  bisa mengakomodasi, kata dia, kode etik juga tidak mengakomodasi karena sudah sangat maju dan berkembang persoalan media baru ini. Karena itu,  maka  disusunlah  Pedoman  Pemberitaan Media Siber.
Ilham  menilai  Pedoman  Pemberitaan Media  Siber  yang  ada  sekarang  sudah  cukup bagus  karena  dibuat  Dewan  Pers  dengan melibatkan para pengelola media baru. Namun, pelaksanaannya  sulit  diawasi  karena  jumlah media  siber  yang  sangat  banyak.  Persoalan lain  yang  banyak  terjadi  adalah  pemanfaatan media online untuk kepentingan politik praktis. Karena itu, PWI mendukung verifikasi media siber oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang mempunyai  kewenangan  untuk  membuat sumber  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas  pers serta bertugas melindungi masyarakat.
Suwarjono  menilai  Pedoman  Pemberitaan Media  Siber  tidak  memadai  lagi  karena munculnya perkembangan yang lebih dahsyat lagi dan belum ada regulasi atau aturan baru.
Misalnya kode perilaku yang mengatur jurnalis dalam  beraktivitas  di  media  sosial.  Dalam perkembangan  sekarang,  apalagi  era hoax , masyarakat  bingung  mana  berita  yang  layak dipercaya mana yang tidak, mana yang buatan jurnalis mana yang tidak, karena penyebarannya masif  sekali.  Selain  itu,  ia  menilai  kode  etik jurnalistik yang ada sekarang sangat bias media cetak. Karena itu, Suwarjono berharap Dewan Pers  akan  mengeluarkan  regulasi-regulasi tentang etika media baru.
Dalam  situasi  banjir  informasi  ini,  AJI mendorong  para  anggota  dan  jurnalis  untuk membuat  konten  yang  bagus  sesuai  standar jurnalisme  tanpa  melihat  medianya  apa  atau wadahnya apa.
“Jadi  yang  dinilai  karyanya,  bukan dia kerja di media apa. Karena di media besar pun kadang-kadang bukan jaminan. Medianya  terverifikasi  tapi  kontennya dipakai    untuk  kepentingan  politik. Karena itu, kami akan melawan Dewan Pers, termasuk melawan UU Pers karena UU Pers itu yang diakui jurnalis adalah yang bekerja di media berbadan hukum.” (Suwarjono, 2017)
Kedua  informan  memiliki  dasar  idealisme yang  sama  mengenai  jurnalisme  dan  etika jurnalisme.  Mereka  berpendapat  bahwa jurnalisme  dan  etika  jurnalisme  itu  bersifat universal dan tetap, meskipun platform media yang diguanakan berbeda-beda. Namun, mereka memiliki pandangan berbeda ketika berbicara tentang etika media baru dan pelaksanaannya. Ilham berpikir formal dengan mengacu pada peraturan  peundang-undangan  yang  berlaku, yakni  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999  tentang  Pers  serta  peraturan-peraturan Dewan  Pers.  Pandangan  formal  ini  juga menjadi  pandangan  PWI  mengenai  Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  serta  verifikasi media  online.  Bahkan,  PWI  yang  mendorong Dewan  Pers  untuk  melakukan  verifikasi media  online.  Pandangan  ini  juga  merupakan bentuk  konservatisme  PWI  karena  organisasi wartawan ini sudah lama terbentuk dan sudah
cukup established sehingga  nyaman  dengan kondisi  maupun  peraturan  yang  berlaku. Mereka  bertahan  dengan  peraturan  dan  kode etik yang ada, termasuk Pedoman Pemberitaan Media  Siber,  serta  menjalankan  ketentuan- ketentuan yang ada itu.
Suwarjono  berpikir  lebih  pragmatis  dan progresif  ketika  menghadapi  perkembangan media baru yang demikian cepat dan kompleks, termasuk  dengan  melawan  peraturan  yang berlaku. Pandangan pragmatis dan progresif ini juga yang menjadi sikap AJI dengan membuka kesempatan  kepada  para  jurnalis  warga  atau pegiat  media  sosial  untuk  menjadi  anggota. Mereka  beralasan,  sekarang  yang  penting bisa  menghasilkan  karya  dengan  kualitas bagus  sesuai  standar  jurnalisme,  terlepas  dari media yang digunakan karena sekarang eranya homeless media . Karena  itu,  AJI  tidak  sependapat  dengan verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers  karena  kebijakan  ini  bisa  membatasi kebebasan  pers,  walaupun  mereka  menyadari adanya standar perusahaan pers sesuai dengan Undang-Undang  Pers  Nomor  40  Tahun  1999 dan  Peraturan  Dewan  Pers.  Sikap  AJI  yang bertentangan dengan Undang-undang Pers dan Peraturan  Dewan  Pers  tersebut  tak  lepas  dari sejarah  kelahiran  AJI  yang  dianggap  illegal karena merupakan bentuk perlawanan terhadap Orde Baru.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa informan AJI lebih pragmatis dibanding informan PWI dalam menghadapi persoalan etika media baru. Sikap tersebut sejalan dengan sikap organisasi masing-masing.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa etika  pers  di  Indonesia  sudah  muncul  sejak masa  kolonial  Belanda  lewat  penetapan  asas perjuangan  Persatuan  Djurnalis  Indonesia (Perdi).  Etika  pers  pada  era  kemerdekaan kemudian dikembangkan organisasi wartawan yang  ada  di  Indonesia,  yakni  PWI,  AJI,  dan lainnya.  Dewan  Pers  kemudian  menetapkan kode  etik  junalistik  yang  disepakati  oleh
Print ISSN:  2614-8153 Online ISSN: 2614-8498
organisasi  wartawan-organisasi  wartawan. Dewan  Pers  juga  menetapkan  Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  untuk  mengatur media  online  yang  berkembang  dengan  pesat berkat teknologi informasi dan komunikasi.
Tokoh  pers  dari  PWI  dan  tokoh  pers  dari AJI  sama-sama  memiliki  pandangan  idealis mengenai  jurnalisme  dan  etika  jurnalistik. Mereka  berpendapat  bahwa  jurnalisme memiliki  prinsip-prinsip  ideal  yang  harus dijaga  dan  diterapkan  oleh  para  wartawan, walaupun  kondisi  masyarakat  berubah  dan platform media yang digunakan berbeda-beda.
Tokoh  pers  dari  PWI  dan  tokoh  pers  dari AJI berbeda pandangan mengenai etika media baru.  Tokoh  pers  dari  PWI  menilai  Pedoman Pemberitaan  Media  Siber  yang  diterbitkan Dewan Pers sekarang ini sudah bagus. Namun, Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  itu pelaksanakaannya  sulit  karena  jumlah  media siber yang demikian banyak dan adanya euforia kebebasan yang muncul di era reformasi. Tokoh pers  dari  AJI  menilai  Pedoman  Pemberitaan Media  Siber  yang  diterbitkan  Dewan  Pers sekarang  ini  bias  media  cetak  dan  tidak memadai  lagi  untuk  mengatur  perkembangan media baru yang sangat dahsyat.
Perbedaan  pandangan  tentang  etika  media baru  tersebut  membuat  tokoh  pers  dari  PWI dan  tokoh  pers  dari  AJI  berbeda  pendapat mengenai  tindakan  yang  mesti  dilakukan. Tokoh pers dari PWI mengedepankan tindakan pengawasan terhadap media siber maupun para wartawan. PWI mengusulkan dan mendukung verifikasi media online oleh Dewan Pers. PWI sendiri  meningkatkan  pengawasan  terhadap anggotanya  dengan  membentuk  Dewan Kehormatan  PWI  di  daerah-daerah,  serta menggalakkan  pelatihan-pelatihan  dan  uji kompetensi wartawan. Sebaliknya, tokoh pers dari AJI mengedepankan tindakan pembebasan dengan mendorong penciptaan karya jurnalistik yang berkualitas. AJI tidak sependapat dengan kebijakan verifikasi media online oleh Dewan Pers  karena  tindakan  itu  mereka  anggap  bisa membatasi  kebebasan  pers  dan  kebebasan berpendapat. AJI sendiri membuka kesempatan
kepada  kalangan  wartawan  warga  untuk menjadi anggota, termasuk pegiat media sosial dan media kampus. AJI berpendapat sekarang ini  memasuki  era homeless  media yang  akan memunculkan persaingan konten. Meskipun  memiliki  persamaan  idealisme mengenai  jurnalisme  dan  etika  jurnalistik, tokoh  pers  dari  PWI  dan  tokoh  pers  dari AJI berbeda  pandangan  mengenai  etika  media baru. Pandangan tokoh pers dari PWI mewakili pandangan  normatif  formal,  sedangkan  tokoh pers dari AJI mewakili pandangan utilitarianis liberal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alia,  Valeria.  (2004). Media  Ethics  and Social  Changes .  Edinburg:  Edinburg University Press.
Cheney,  George;  May,  Steve;  Munshi,
Debashis.  (2011). The  Handbook  of Communication  Ethics .  New  York: Routledge.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011).
Qualitative Research . ThousandOaks, California: Sage Publications. Ess,  Charless.  (2009). Digital  Media  Ethics . Cambridge, Malden: Polity Press. Hursthouse,Rosalind. (1999). OnVirtueEthics. Oxford: Oxford UniversityPress.
Lincoln,  Ivonna  S.,  Lynham,  Susan  A.,  dan Guba,  Egon  G.  (2011). Paradigmatic Controversies,  Contradictions,  and Emerging  Confluences,  Revisited . Dalam Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna  S. Qualitative  Research. California: SAGE Publications Ltd.
Lister,  Martin;  Dovey,  Jon;  Giddings,  Seth; Grant, Lain, Kieran, Kelly. (2009). New Media, A Critical Introduction. Second Edition. New York: Routledge. Rakhmat,  Jalaluddin.  (1998). Metode Penelitian  Komunikasi .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Reynold, George. (2007). Ethics in Information Technology . Boston:
Course Technology.
Straubhaar,  J.  &  La  Rose,  R.  (2000) Media Now , 2 nd edition. Belmont, Wadsworth/ Thomson Learning. Sukardi, Wina Armada. (2012). Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik . Jakarta: Dewan Pers. Surjomihardjo, Abdurrachman. (2002)
Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers  di  Indonesia. Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Wibowo,  Wahyu.  (2009). Menuju  Jurnalisme Beretika . Jakarta: Penerbit Kompas.
Internet Global Internet Report 2014
http://www.internetsociety.org/sites/default/ files/Global_Internet_Report_2014_0. pdf    (diakses  pada  17/12/2014  pukul 23.47 WIB)
Internet
World Statistic (http://www. internetworldstats.com) http://www.internetworldstats.com/stats.htm
(diakses 17/12/2014 pukul 00.18 WIB)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  40  Tahhun  1999 tentang Pers Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan-peraturan Dewan Pers