ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK ADANYA PERKARA EKONOMI SYARIAH MASUK DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
Iqbal Kadafi Dian Berkah
e-mail: abdi.iqbal.kadafi@gmail.com

## ABSTRACT
By a implementation of Law No.3, 2006 which is a revision of Law No.7, 1989 concerns with Religious Courts which is reinforced by Constitutional Court decision Number  :  93/PUU-  X/2012,  on  29  Agustus  2013  judicial  review  cases  toward  a regulation section 55, article 2 of Law no 21, 2008 about Sharia Banking, it means that    the  position  of  Religious  Courts  increasingly  strong  and  clear.  This  is  in  line with  the  increasing  absolute  authority  of  Religious  Courts,  especially  in  handling sharia economic cases.
The authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics already covers the entire field of sharia economy and business activities of sharia economy, which  basically  was  born  because  of  a  contract  or  agreement  based  on  sharia principles.
Singaraja which is the capital of Buleleng Regency is located at Ujung Utara Island  Bali  Province whose majority of  the population  is  Hindu and their economic activity uses sharia akad, or it is often mixed between sharia system with local legal culture of Singaraja people who tend to avoid contact with law and court so that it is rarely even there is no issue concerning with sharia economy into the Religious Court of Singaraja.
Nevertheless, the Religious Court of Singaraja must prepare itself by building a  reliable  and  professional  human  resources  if  the  case  of  sharia  economic  will  be entered anytime there.
Keywords: Authority of Religious Courts and Issues of Sharia Economics in minority areas

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  syariah  adalah  satu kesatuan  tak  terpisahkan  dengan ajaran  Islam yang komprehensif  dan universal,  sifat dan  cakupannya yang luas  serta fleksibel khususnya di bidang mu’amalah sehingga  dapat diterapkan  pada  setiap  komunitas
termasuk non muslim. 1
Secara historis  eksistensi  ekonomi syariah telah  ada  dan  dipraktikkan  sejak eksisnya Islam di Nusantara.
Sedangkan  secara  yuridis    formal ekonomi  syariah  diakui  sejak    26
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah,  Cet.  1, Gema  Insani,  Jakarta,  2001, hlm.4
tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia  tanggal  1  Mei  1992, merupakan  Bank  Islam  pertama  di
Indonesia  berbasis  syariah  sebagai salah    satu    bagian    dari    lembaga pengelola  kegiatan  ekonomi syariah.
Ekonomi syariah di Indonesia tergolong  relatif  baru,  dibandingkan dengan  industri-industri  keuangan dan  bisnis konvensional.  Baru, tetapi dalam  waktu  yang relatif   singkat, ia tumbuh  dan  berkembang  sangat pesat,  dan  pada    saat    ini    telah menjadi bagian terpenting dan strategis    sebagai  salah  satu  motor penggerak roda perekonomian Indonesia. 2 Pertumbuhan dan
perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  tidak  hanya disektor bisnis financial  atau  perbankan,  termasuk ragam  dan  jenis  kegiatan  ekonomi syariah  mulai  bermunculan  seperti asuransi  syariah,  pegadaian  syariah. Dengan  demikian  ekonomi  syariah telah menjadi bagian integral terhadap  pembangunan  ekonomi
Indonesia  yang  terbukti  mampu bertahan  di  tengah    perekonomian dunia sedang mengalami gejolak.
Dengan  semakin  luas  dan beragamnya  pola  bisnis  berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan  dan  kepastian  hukum dalam  penerapan  asas  perjanjian
2 Adiwarman  A.  Karim, Perkembangan Ekonomi  Syariah    dan    Potensi  Sengketanya di    Peradilan    Agama Majalah    Peradilan Agama,  Edisi  3,    Des  2013-Feb  2014, Penerbit  Dirjen    Badilag  MA-RI,  2013, hlm.5
dalam  akad  atau  kontrak  di  setiap
Lembaga  dan  transaksi  ekonomi Syariah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena  pada  tataran  pelaksanaan transaksi  bisnis  ekonomi  Syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dari kesepakatan yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat  yang sadar  hukum,  tidak dapat  dihindari munculnya perilaku saling  tuntut  menuntut  satu  sama lain,  yang  mengakibatkan  kuantitas dan  kompleksitas  perkara-perkara bisnis  syariah  akan  sangat  tinggi  dan beragam.
Kekuasaan  Peradilan  Agama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  lebih  luas  dari  pada Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989. Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  bertugas menyelenggarakan  penegakan  hukum dan  keadilan  bagi  rakyat  pencari keadilan  perkara  tertentu,  antar  orang yang  beragama  Islam  dalam  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah ,  dan ekonomi  syariah.  Landasan  hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum 3 Perluasan kewenangan
Pengadilan  Agama  (PA)  disesuaikan dengan  perkembangan  hukum  dan
3 Afdol, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Surabaya:  Airlangga  University  Press,  2006), hlm. 119
kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan  tersebut  meliputi  bidang ekonomi  syariah.  Di  dalam  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  10
Tahun  1998  antara  lain  diatur  tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah . Prinsip syariah yang  dimaksud adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan hukum  Islam  antara  pihak  bank  dan pihak  untuk  penyimpanan  dana  dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan  lain,  yang  dinyatakan  sesuai dengan syariah antara lain mudharabah , musyarakah dan murabahah . 4 Dengan  berlakunya  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan  Badan  Peradilan  Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan  Agama  dalam  menangani sengketa ekonomi syariah, ini menunjukan  bahwa  Peradilan  Agama semakin  mendapatkan  kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  terutama  masalah  sengketea ekonomi syariah.
Adapun  yang  dimaksud  dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip syariah , meliputi Bank Syariah,  Asuransi  Syariah,  Reasuransi, Reksadana  Syariah,  Obligasi  Syariah dan surat berharga berjangka menengah  syariah,  Sekuritas  Syariah,
4 Mohammad  Daud  Ali, Lembaga-lembaga Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo, 1995), hlm 119
Pegadaian  syariah,  Dana  Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah. 5 Kewenangan mengadili lingkungan  Peradilan  Agama  dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan  bidang  ekonomi  syariah. Hal  ini  dapat  dipahami  dari  maksud kata  ekonomi  syariah  itu  sendiri  yang dalam  penjelasan  dalam  pasal  tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah.  Artinya, seluruh  perbuatan  atau  kegiatan  apa saja  dalam  bidang  ekonomi  yang dilakukan  menurut  prinsip  syariah  ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Kehadiran undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama  pada  saat  itu  belum  bisa menjawab sepenuhnya perihal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena masih banyak penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri, terlebih lagi ketika  muncul  Undang-undang  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  perbangkan syariah terutama pada Pasal 55, dimana terdapat pasal yang bertentangan antara satu  dengan  yang  lainnya  di  dalam pasal  tersebut,  dan  bertentangan  pula dengan Ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
Munculnya
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 khususnya Pasal 55 ayat  2  memunculkan  polemik  baru mengenai  siapa  yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
5 Mardani, Hukum  Acara  Peradilan  Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58.
syariah,  apakah  menjadi  kewenangan Pengadilan  Agama  atau  pengadilan
Negeri. Terhadap polemik tersebut akhirnya sebagain masyarakat mengujikan pasal tersebut ke mahkamah  konstitusi  yang  akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU- X/2012, tanggal  29  Agustus  2013  sebagai penjelasan  akhir  terhadap  polemik tersebut, yang pada pokoknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah  tersebut  menjadi  kewenangan absolut  pengadilan  agama  sepanjang tidak ditentuan
penyelesaiannya melalu badan arbitrase.
Hal  ini  juga  sekaligus  dapat merubah  pemahaman  masyarakat akan pengadilan agama sebagai “pengadilan cerai”,  dimana  pengadilan  agama hanya  bisa  menyelesaiakan  urusan masalah  perceraian  saja.  Padahal mengenai kewenangan Pengadilan Agama  sudah  jelas-jelas  disebutkan dalam  peraturan  undang  undangan khususnya  pada  Pasal  49  Undang- undang  No.  3  Tahun  2006  tentang peradilan agama;
Dalam  ilmu  hukum  dikenal teori  fiksi  hukum  yang  menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan  perundang-undangan  oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui  peraturan  tersebut.  Dan kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya  gugur  ketika  peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada alasan  bagi  pelanggar  hukum  untuk menyangkal  dari  tuduhan  pelanggaran
dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya
Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  ingin mencoba  meneliti  dan  Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Ada Perkara  Ekonomi  Syariah  Masuk  Di Pengadilan Agama Singaraja”

## B. PEMBAHASAN
Dalam  rumusan  judul  artikel ini  terdapat  beberapa  istilah,  dua  buah istilah di antaranya mempunyai makna khas  yang  memerlukan  penjelasan lebih rinci agar mendapatkan pemahaman  sesuai  dengan  maksud tulisan. Istilah tersebut Ekonomi Syariah dan Pengadilan Agama.
Istilah  ekonomi  syariah  hanya dikenal  di  Indonesia,  karena  di  negara lain  istilah  yang  polpuler  adalah ekonomi  islam  ( Islamic  economy ). Secara  substansial,  ekonomi  syariah ( Islamic  economy )  berbeda  dengan ekonomi konvensional yang berkembang  dewasa  ini.  Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-niali Islam  dan  ekonomi  konvensional melepaskan  diri  dari  ajaran  agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada
sekularisme dan menjalankan  politik sekulerisasi. 6
Ekonomi  Syariah  adalah  suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-
6 Kurshid  Ahmad  (eds),  1983, Studies  in Islamic  Economics, The  Islamic  Foundation Leicester,  hal  xiii-xvii  (dikutip  dari  Rifyal Ka’bah
permasalahan  ekonomi  dengan  cara- cara  Islam,  yaitu  berdasarkan  atas ajaran  agama  Islam,  yaitu  Al  Qur'an dan Sunnah Nabi 7
Ekonomi  syariah  memiliki  dua hal  pokok  yang  menjadi  landasan hukum  sistem  ekonomi  syariah  yaitu Al  Qur'an  dan  Sunnah  Rasulullah, hukum-hukum  yang  diambil  dari kedua  landasan  pokok  tersebut  secara konsep  dan  prinsip  adalah  tetap  (tidak dapat  berubah  kapanpun  dan  dimana saja).
Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.  Pengadilan Agama  dibentuk  dengan  Keputusan Presiden 8 Peradilan Agama hanya berwenang  di  bidang  perkara  tertentu saja. Peradilan  Agama  adalah Peradilan Islam  di  Indonesia ,  sebab  dari  jenis- jenis perkara yang ia boleh mengadilinya,  seluruhnya  adalah  jenis perkara menurut agama Islam.
Dapat disimpulkan bahwa Peradilan  Agama  adalah  salah  satu dari Peradilan  Negara  Indonesia yang sah,  yang  bersifat  Peradilan  Khusus, yang  berwenang  dalam  jenis  perkara perdata  Islam  tertentu,  bagi  orang- orang Islam di Indonesia
7 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam  (P3EI).  2012. Ekonomi  Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hal 17
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Aga ma#cite_notesejarah_dan_Perkembangan_Ma hkamah_Syar%E2%80%99iyah_di_Aceh-1

## EKONOMI SYARIAH
Istilah  ekonomi  syariah  hanya dikenal  di  Indonesia,  karena  di  negara lain  istilah  yang  polpuler  adalah ekonomi  islam  ( Islamic  economy ). Secara  substansial,  ekonomi  syariah ( Islamic  economy )  berbeda  dengan ekonomi konvensional yang berkembang  dewasa  ini.  Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-niali
Islam  dan  ekonomi  konvensional melepaskan  diri  dari  ajaran  agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan
menjalankan  politik sekulerisasi. 9 Sungguh  pun  demikian, tidak  ada  ekonomi  yang  bebas  nilai, akan  tatapi  nilai  dalam  ekonomi konvensional  adalah  nilai  duniawi ( profane ),  sedangkan  dalam  ekonomi syariah adalah niklai ukhrawi
( eternal ). Untuk  memahami  pengertian ekonomi syariah, sebaiknya diketengahkan terlebih dahulu pengertian  ekonomi  secara  umum. Menpurut  Paul  Anthony  Samuelson yang  dikutip  oleh  Aly  Masykuroh, 10 ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  yang membicarakan  tentang  studi  mengenai tata  cara  manusia  dan  masyarakat dalam  menjatuhkan  pilihan,  dengan atau  tanpa  menggunakan  sumber-
9 Kurshid  Ahmad  (eds),  1983, Studies  in Islamic  Economics, The  Islamic  Foundation Leicester,  hal  xiii-xvii  (dikutip  dari  Rifyal Ka’bah 10 Ely Masykuroh, pengantar Teori Ekonomi : pendekatan  pada  teoti  ekonomi  makro  Islam, (Panoraga  :  STAIN  Panoraga  Press,  2008  hal. 10
sumber  produktif  langka  yang  dapat mempunyai  kegunaan  –  kegunaan alternatif,  untuk  memproduksikan  dan mendistribusikan berbagai barang untuk  dikonsumsi,  baik  untuk  waktu sekarang  maupun  untuk  waktu  yang kana  datang,  untuk  berbagai  golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi  juga  manganalisis  besarnya biaya-biaya  serta  keuntungan  yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber. 11
Ekonomi  Syariah  adalah  suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan  ekonomi  dengan  cara- cara  Islam,  yaitu  berdasarkan  atas ajaran  agama  Islam,  yaitu  Al  Qur'an dan Sunnah Nabi 12
Ekonomi  syariah  memiliki  dua hal  pokok  yang  menjadi  landasan hukum  sistem  ekonomi  syariah  yaitu Al  Qur'an  dan  Sunnah  Rasulullah, hukum-hukum  yang  diambil  dari kedua  landasan  pokok  tersebut  secara konsep  dan  prinsip  adalah  tetap  (tidak dapat  berubah  kapanpun  dan  dimana saja).
Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku: 1. M.A.  Mannan  mendefinisikan ilmu  ekonomi  syariah  sebagai suatu  ilmu  pengetahuan  sosial yang mempelajari masalah-
11 Amran  Suadi,  Abdul  Manan  Ilmuan  dan praktisi  Hukum  kenangan  sebuah  perjuangan, Jakarta Kencana 2016, hal 308-309.
12 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam  (P3EI).  2012. Ekonomi  Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 7
masalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami oleh nilai-nilai islam 13 2. Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi  yang  berdasarkan  pada ketuhanan. Esensi sistem
ekonomi  ini  bertitik  tolak  dari Allah,  tujuan  akhirnya  kepada Allah,  dan  memanfaatkan  sarana yang  tidak  lepas  dari  syari’at Allah.
3. Ziauddin  Ahmad.  Ekonom  yang berasal dari Pakistan ini merumuskan pengertian Ekonomi Syariah merupakan upaya  pengalokasian  sumber- sumber daya untuk memproduksi barang  dan  jasa  sesuai  petunjuk Allah  SWT  untuk  memperoleh ridha-Nya.
4. M.  Syauqi  Al-Faujani.  Ekonomi Syariah merupakan segala aktivitas  perekonomian  beserta aturan-aturannya yang didasarkan  kepada  pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. 5. Khursid  Ahmad.  Ilmu  Ekonomi Syariah  merupakan  suatu  upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi  dan  perilaku  manusia dalam hubungannya dengan permasalahan  tersebut  dari  sudut pandang Islam.” Tujuan Ekonomi Syariah
selaras  dengan  tujuan  dari  syariat Islam  itu  sendiri  ( maqashid  asy syari’ah ),  yaitu mencapai  kebahagiaan di  dunia  dan  akhirat  (falah)  melalui suatu  tata  kehidupan  yang  baik  dan
13 M.  A  Mannan.. Ekonomi  Islam:  Teori  dan Praktek . Jakarta, 1992 : PT. Intermasa, hal 15
terhormat  ( hayyah  thayyibah ).  Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah  meliputi  aspek  mikro  ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat 14 .
Seorang  fuqaha  asal  Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah  mengatakan  ada  tiga  sasaran hukum  Islam  yang  menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat  bagi  seluruh  umat  manusia,
yaitu 15 :
a. Penyucian  jiwa agar  setiap muslim  bisa  menjadi  sumber kebaikan  bagi  masyarakat  dan lingkungannya.
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan  di  bidang  hukum  dan muamalah. c. Tercapainya maslahah (merupakan  puncaknya).  Para ulama menyepakati bahwa maslahah  yang  menjadi  puncak sasaran  di  atas  mencakup  lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan  keyakinan  agama ( al  din ),  kesalamatan  jiwa  ( al nafs ),  keselamatan  akal  ( al  aql ), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl ) dan keselamatan  harta  benda  ( al mal ).
14 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Op.cit hal 54
15 Rahman, Afzalur.. Doktrin ekonomi Islam
Jilid I . 1995Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal. 84
Pelaksanaan  ekonomi  syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut: 16
1. Berbagai  sumber  daya  dipandang sebagai  pemberian  atau  titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam  mengakui  pemilikan  pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi  Syariah  adalah  kerja sama. 4. Ekonomi Syariah menolak terjadinya  akumulasi  kekayaan yang  dikuasai  oleh  segelintir orang saja. 5. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada  Allah  swt  dan  hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan  yang  telah  memenuhi batas (nisab).
8. Islam  melarang  riba  dalam  segala bentuk Layaknya  sebuah  bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan  mampu  menopang  segala  bentuk kegiatan  ekonomi  guna  mencapai tujuan  mulia.  Berikut  ini  merupakan prinsip-prinsip  dasar  dalam  ekonomi syariah, diantaranya adalah : 17
16 Sudarsono,  M.B,  Hendri.  2002. Pengantar Ekonomi  Mikro  Islam .  Yogyakarta,  Ekonosia, hal. 105
17 Zainuddin Ali. 2008. Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika Offset
1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). Penimbunan, dalam
bahasa  Arab  disebut  dengan  al- ihtikar.  Secara  umum,  ihtikar dapat  diartikan  sebagai  tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
ُمُهٰىَتاَء  ٓاَمِب  َنوُلَخۡبَي  َنيِذَّلٱ  َّنَبَس ۡحَي  َلَ َو ٱ ّٞ رَش  َوُه  ۡلَب  ۖمُهَّل ا ٗرۡيَخ  َوُه ۦِهِل ۡضَف نِم ُهَّلل ِِۗةَمَٰيِقۡلٱ  َم ۡوَي ۦِهِب ْاوُل ِخَب اَم  َنوُق َّوَطُيَس  ۖۡمُهَّل
ُهَّللٱ َو  ِِۗض ۡرَ ۡلۡٱ َو  ِت َٰو َٰمَّسلٱ  ُث َٰريِم  ِهَّلِل َو ّٞريِبَخ َنوُلَمۡعَت اَمِب ٠٨١ Artinya : “sekali-kali janganlah  orang-orang  yang bakhil dengan harta yang allah berikan  kepada  mereka  dari karunianya  menyangka,  bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan  itu  adalah  buruk bagi mereka. Harta yang mereka  bakhilkan  itu  akan dikalungkan  kelak  di  lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan allah  mengetahui  apa  yang kamu  kerjakan.(qs.ali  imran [3] : 180) 2. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar,  agar  harganya  menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan  salah  satu  hal  yang dilarang  dalam  Islam,  apabila monopoli diciptakan
secara
sengaja  dengan  cara  menimbun barang  dan  menaikkan  harga barang.
...... ِِۢداَحۡلِإِب ِهيِف  ۡد ِرُي نَم َو   ۚ
ُه ۡقِذُّن  ٖمۡلُظِب ٖميِلَأ ٍباَذَع  ۡنِم
٥٢
“  Dan  barang  siapa  yang  bermaksud di  dalamnya  (  Mekkah  )  melakukan kejahatan  secara  lalim,  niscaya  akan Kami  rasakan  kepadanya  sebahagian siksa yang pedih.” ( Qs al-Hajj : 25 )
3. Menghindari
jual-beli yang diharamkan.  Kegiatan  jual-beli yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam, adil,  halal,  dan  tidak  merugikan salah  satu  pihak  adalah  jual-beli yang  sangat  diridhai  oleh  Allah swt.  Karena  sesungguhnya  bahwa segala  hal  yang  mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram
hukumnya. sebagaimana tercantum  dalam  Al-Qur’an  surat Al  baqarah  ayat  168  sebagai berikut
ٗلَٰٗلَح  ِض ۡرَ ۡلۡٱ  يِف  اَّمِم  ْاوُلُك  ُساَّنلٱ  اَهُّيَأَٰٓي ۡمُكَل ۥُهَّنِإ   ِن َٰطۡيَّشلٱ  ِت َٰوُطُخ ْاوُعِبَّتَت  َلَ َو اٗبِ يَط ٌنيِبُّم  ّٞ وُدَع ٠٦٨ Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang  halal  lagi  baik  dari  apa yang  terdapat  di  bumi  dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena  sesungguhnya  syaitan itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu Q.S. : 2 : 168
PENGADILAN AGAMA KEDUDUKAN DAN KEWENANGANNYA
Sebagaimana yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  1  Ayat  (3)  yang menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah Negara hukum. Hal itu menunjukan  betapa  pentingnya  fungsi lembaga  peradilan  di  Indonesia.  Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara  hukum  dapat  diukur  dari pandangan  bagaimana  hukum  itu diperlakukan, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak  serta  bagaimana  bentuk- bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu keadilan, ketertiban,  kebenaran  dan  kepastian hukum  dalam  sistem  penyelenggaraan hukum  demi  terciptanya  suasana berkehidupan  yang  aman,  tertib,  dan tentram.  Maka  dibutuhkan  adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah  satu  lembaga  untuk menegakan hukum dan dalam mencapai keadilan,
kebenaran,
ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaiman  yang dimaksud dalam UU Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  yang  masing- masing mempunyai lingkup kewenangan  mengadili  perkara  atas sengketa  dibidang  tertentu  dan  salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.
Dalam hal ini, Peradilan
Agama  hanya  berwenang  di  bidang perdata  tertentu  saja  dan  hanya  untuk orang-orang  yang  beragama  Islam  di
Indonesia.  Peradilan  Agama  secara nyata  sudah  ada  dan  tersebar  di berbagai  daerah  di  Indonesia  sejak masa  sebelum  kemerdekaan  Republik Indonesia  dengan  beraneka  ragam sebutan istilahnya, seperti Rapat Ulama,  Raad  Agama,  Mahkamah Islam,  Mahkamah  Syara’,  Priesterrad, Pengadilan Paderi, Godsdients Beamte, Mohammedansche Godsdients Beamte, Kerapatan Qadli,Hof  voor  Islamietische  Zaken, Kerapatan  Qadli  Besar,  Mahkamah
Islam Tinggi, dan sebagainya.
Pada  zaman  Jepang  tidak banyak  mengalami  perubahan  tetapi pada tahun 1957 yakni setelah
Indonesia  merdeka,  ada  lagi  Badan Peradilan  Agama  yang  dibentuk  baru dengan sebutan Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyyah  dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyyah Provinsi Kedudukan dan wewenang Peradilan Agama pada masa Reformasi  sejak  lahirnya  Undang- Undang    Nomor  3  Tahun  2006  atas perubahan    Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1989, telah membawa perubahan besar    dalam    penyelenggaraan Peradilan Lembaga Peradilan Agamabaik aspek organisasi, administrasi, financial, teknis
peradilan, dan penambahan keweangan absolute Peradilan Agama.
Dalam  Pasal  2  jo  pasal  49 Undang-Undang  No.3  tahun  2006 dinyatakan  bahwa,  Peradilan  Agama merupakan  salah  satu  badan  peradilan pelaku  kekuasaan  kehakiman  untuk menyelenggarakan  penegakan  hukum dan  keadilan  dalam  perkara  tertentu antara  orang-orang  yang  beragama
Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.
Dalam penjelasan Pasal  49 UU No.3  tahun  2006  ditegaskan  bahwa, yang  dimaksud  “antara  orang-orang yang beragama Islam” adalah
termasuk  orang  atau  badan  hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan diri  dengan  suka  rela  kepada  hukum Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai ketentuan pasal ini.
Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional  yang  membuka  unit usaha  syariah,  dengan  sendirinya terikat  dengan  ketentuan  ekonomi syariah  baik  dalam  pelaksanaan  akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Dalam  melakukan  hubungan
hukum,  bisa  saja  terjadi  konflik  atau sengketa  keperdataan,  seperti  adanya wan  prestasi  (  cedera  janji  )  atau perbuatan  melawan  hukum  dari  salah satu pihak, dan jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah terutama  mengenai  pelaksanaan  akad atau  perjanjian  yang  telah  disepakati, baik  antar  sesama  bank  syariah  atau antara pihak bank dengan nasabahnya, maka  hal  ini  akan  berakibat  hukum terhadap status barang jaminan , upaya hukum  bagi  kedua  belah  pihak  dalam menyelesaikan  perselisihannya  dan pelaksanaan terhadap obyek sengketa.
Pada dasarnya perselisihan dalam  bidang  bisnis  dan  keperdataan,
bisa  diselesaikan  diluar  pengadilan seperti perdamaian ( al-sulh ) ,arbitrase
( al-tahkim )  yang  dalam  UU  No.30 tahun 1999 disebut negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase, atau dapat  pula  melalui  lembaga  peradilan ( al-qodlo ). Para pihak diberi keleluasan dalam menyelesaikan perselisihan  mereka  dengan  cara  yang dianggap lebih tepat dan menguntungkan  dengan  berpedoman kepada  perjanjian  yang  telah  dibuat dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  (  litigasi  )  sekalipun terkadang  dipandang  terlalu  menguras tenaga,  biaya  dan  memakan  waktu yang  cukup  lama,  namun  harus  diakui bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  peradilan  (litigasi)  lebih memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan, dengan pertimbangan:
1. Pengadilan  sebagai  bagian dari  sistem  pemisahan  atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara Negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka  untuk  menjamin dan  melindungi  kebebasan indifidu, 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka  diperlukan  untuk mencegah penyelenggara pemerintahan  bertindak  tak semena-mena dan menindas. 3. kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  diperlukan  untuk dapat  menilai  keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan  atau suatu peraturan perundang-
undangan  sehingga  sistem
hukum dijalankan dan ditegakkan dengan baik 18 ASAS HUKUM PENGADILAN PASIF
Asas  hukum  ( rechtsbeginsel ) adalah  pokok  pikiran  yang  bersifat umum  yang  menjadi  latar  belakang dari  peraturan  hukum  yang  konkret (hukum  positif).  Prof.  Dr.  Satjipto
Rahardjo, S.H. mengatakan asas
hukum  adalah  jiwanya  peraturan hukum,  karena  ia  merupakan  dasar lahirnya  peraturan  hukum,ialah  ratio legisnya peraturan
Hakim Bersifat Menunggu a. Asas  ini  berarti  bahwa  inisiatif berperkara  di  pengadilan  ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukan dilakukan  oleh  hakim  ( inde  ne proeedat  ex  officio ).  Hakim hanya besikap menunggu datangnya  tuntutan  hak  yang diajukan kepadanya. Akan adanya  proses  atau  tidak,  ada tuntutan hak atau tidak diserahkan  sepenuhnya  kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau sudah ada tuntutan  yang  menyelenggarakan proses adalah Negara. b. Hal  ini  karena  hukum  acara perdata  hanya  mengatur  cara- cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya.  Seorang  hakim  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa 18 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman
Republik  Indonesia ,  (  Bandung  :  Pusat penerbitan  Universitas  Islam  Bandung,  1995  ) hal.6
dan  mengadili  perkara  yang diajukan kepadanya, dengan alasan  bahwa  hukum  tidak  atau kurang  jelas  (Pasal  16  ayat  (1) UU  No.  4  tahun  2004).  Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya  ( ius  curia  novit ). Apabila  hukum  tertulis  tidak ditemukan,  maka  hakim  wajib menggali, mengikiti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  (Pasal  28  ayat  (2)
UU No. 4 tahun 2004)
1. Hakim Bersikap Pasif
i. Maksud  hakim  bersikap  pasif adalah  hakim  tidak  menentukan ruang  lingkup  atau  luas  pokok sengketa yang
diajukan kepadanya,tapi yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak  boleh  menambah  atau menguranginya.  Hakim  hanya membantu  para  pencari  keadilan dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004).
ii. Hakim  harus  mengadili  seluruh bagian  gugatan,  tetapi  hakim dilarang  menjatuhkan  putusan atas  perkara  yang  tidak  dituntut atau mengabulkan lebih  daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2,3
HIR/189 ayat 2, dan 3 Rbg). iii. Namun bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan  sidang  hakim  harus aktif memimpin jalannya persidangan  sehingga  berjalan lancar. Hakimlah yang
menentukan pemanggilan, menetapkan  hari  persidangan serta  memerintahkan  supaya  alat bukti yang diperlukan disampaikan  dalam  persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan  kepada  pihak-pihak yang  berperkara  (Pasal  132
HIR/156 Rbg). Karena itu sering dikatakan  dalam  sistem  HIR adalah  hakim  aktif,  sedangkan dalam  sistem  Rv  hakim  pasif. Karena  Rv  mewajibkan  para pihak  mewakilkan  kepada  orang lain  (procureur)  dalam  beracara dimuka pengadilan.

## KABUPATEN BULELENG
Kabupaten  Buleleng  adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali. Ibu kotanya ialah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah  utara, Kabupaten  Jembrana di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur dan Kabupaten Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan.
Singaraja  adalah  Kota  Istana
Raja Buleleng yang dibangun/didirikan pada  tanggal  30  Maret  1604  oleh  I Gusti  Ngurah  Panji  Sakti  (Raja Buleleng/Bupati Buleleng yang pertama). Dinamakan Singaraja karena untuk  mengenang  keperwiraan  sang Raja  yang  laksana  Singa  dalam pertempuran. Singaraja yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Buleleng terletak di Ujung Utara Pulau Dewata/Pulau Bali/Propinsi Bali, Kabupaten  Buleleng  adalah  wilayah yang terluas di Propinsi Bali, dibanding kabupatenkabupaten lainnya (luas wilayah Kabupaten Buleleng satu per empat bahagian Propinsi Bali).
Buleleng  dibagi  kepada  9 kecamatan  dan  148  desa.  Kecamatan- kecamatannya adalah:
1. Gerokgak 2. Seririt 3. Busung Biu 4. Banjar 5. Buleleng 6. Sukasada 7. Sawan 8. Kubutambahan 9. Tejakula Bila di lihat dari besaran agama yang  paling  banyak  dianut,  sebagain besar penduduk provinsi Bali memeluk agama Hindu, yang berikutnya adalah Agama Islam, Kristen,  Katolik  dan  Budha.  Agama Hindu  menjadi  mayoritas  di   semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Islam dengan jumlah besar di Provinsi ini  ada  di  Kota  Denpasar,  Kabupaten Badung,  Jembrana  dan  Buleleng  , Agama  Kristen,  Katolik  dan  Budha dengan  populasi  besar  ada  di  Kota Denpasar,   dan  Kabupaten  Badung, Berikut  data  di  sajikan  dalam  bentuk tabel untuk setiap kota dan kabuaten di provinsi dimaksud.
Dalam pengambilan data dimaksud,  dari  total  jumlah  penduduk yang  didata,  di  temukan  data  yang tidak  terjawab  sebesar   1  Jiwa  dan tidak  ditanyakan  sebesar  5.513  jiwa, dan  lainnya  sebesar  282  jiwa.  Maka ketiga  jumlah  itu  jika  ditambahkan dengan  jumlah  penduduk  yang  terdata
pada  tabel,  yang  ditemukan  adalah jumlah  total  penduduk  dalam  provinsi di  maksud.  Adapun  pada  kolom jumlah dalam  tabel, untuk  sub jumlah pada  tiap  kabupaten  dan  kota,  adalah penjumlahan  dari  besaran  yang  ada pada kolom-kolom
Agama di sampingnya,  sedangkan  selisih  kurang dari  jumlah  tersebut  adalah  mereka yang  masuk  pada  kategori  data  tidak terjawab  dan  tidak  terdata  seta  lain- lain. 19

## Pengadilan Agama Singaraja
Peradilan    Agama  Singaraja sama seperti Pengadilan Agama lainnya  di  Indonesia.  Pengadilan Agama  pada  umumnya  telah  ada  di Nusantara  jauh  sejak  zaman  masa penjajahan  Belanda.Bahkan  menurut pakar  sejarah  peradilan,  ia  teah  ada sejak  Islam  masuk ke  Indonesia,  yaitu melalui  tahkim.  Perubahan  zaman telah membawa pasang surut perkembanganya  hingga Indonesia merdeka.  Ia  disyahkan  sebagai  bagian dari  sistem peradilan  dengan UU  No. 7  tahun  1989  tentang  Peradilan Agama. Walaupun mengalami berbagai tantangan,  namun  PA masih bisa  eksis  hingga  saat  ini.  Beralihnya PA  menjadi  bagian  dari  Mahkamah
Agung  memiliki  dapak  negatif  dan positif.  Dampak  negatifnya  adalah  ia tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai induknya, sementara dampak positifnya  adalah    secara    langsung PA  telah    diakui  keberadaannya sebagai bagian dari lembaga
19 www.sp2010.go.id.
peradilan    di  Indonesia.  Saat  ini kewenangan  Pengadilan  Agama  tidak hanya  dalam  masalah  Nikah,  Thalak, cerai    dan  rujuk  saja.    Ia  juga mengadili  masalah      persengketaan ekonomi    syariah      di    Indonesia. Berkembangnya    ekonomi  syariah menjadikan  PA  semakin  memiliki prospek di masa yang akan datang.
Sebagai Badan Pelaksana
Kekuasaan  Kehakiman  bagi  rakyat pencari  keadilan  ialah  menerima, memeriksa  dan  memutuskan  setiap perkara   yang  diajukan  kepadanya, termasuk  didalamnya  menyelesaikan perkara voluntair.
Peradilan  Agama  juga  adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di  Indonesia.  Dikatakan  Peradilan Khusus  karena  Peradilan  Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu   dan  mengenai  golongan rakyat tertentu. Dalam struktur 0rganisasi  Peradilan  Agama,  ada Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama  yang  secara  langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman  di  lingkungan  peradilan agama  dilaksanakan  oleh  Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas  lain  Pengadilan
Agama  ialah :
1.
Memberikan keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat tentang Hukum Islam  kepada  instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. 2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan  tugas- tugas lain pelayanan seperti  pelayanan riset/penelitian,  pengawasan  terhadap penasehat hukum dan sebagainya. 4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan  diluar  sengketa  antara orang-orang yang beragama Islam.
Dengan  demikian,  Pengadilan  Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan  semua  masalah  dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan,  hibah,  infaq,  shadaqah, dan ekonomi syariah. 1. Penanganan Perkara Keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Singaraja tahun  2017  baik  perkara  yang  masuk pada  tahun  2017  maupun  sisa  perkara tahun  sebelumnya  yang  masih  belum terselesaikan.  Keadaan  perkara  yang dimaksud meliputi perkara yang masuk,  jenis  perkara,  perkara  putus, minutasi,  penerbitan  akta  cerai  sampai upaya  hukum  para  pihak  atas  putusan Pengadilan  Agama  Singaraja  yang dimulai  pada  tanggal  01  Januari  2017 sampai  dengan  tanggal  31  Desember 2017;
Prosedur  penerimaan  perkara tingkat  pertama  (perkara  gugatan  dan permohonan),  perlawanan  (verzet), permohonan    banding,  kasasi  dan p e n i n j a u a n   k e m b a l i   ( P K )   s e r t a perm o hon an  eks e kus i   di l akuk an dengan  sistem  meja,  yakni  Meja Pertama (termasuk didalamnya petugas Kasir)  Meja  Kedua  dan  Meja  ketiga Prosedur  penerimaan  perkara melalui meja I dan II, sesuai Bindalmin dalam  pelaksanaan  menjadi  tanggung jawab  Panitera  Muda  Gugatan  dan
Panitera  Muda  Permohonan,  demikian juga  untuk  Petugas  Meja  III  adalah P a n i t e r a   M u d a   H u k u m ;
S e l a m a   t a h u n   2 0 1 7 , pelaksanaan  administrasi  perkara  telah berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai Pola Bindalmin. Pendaftaran dilakukan melalui  Meja  I,  PMH  dibuat  tepat waktu  begitu  juga  PHS.  Pendaftaran, p e n c a t at a n ,  p em b a gi a n   p e r k a r a , penentuan  hari  sidang,  pemanggilan atau  pemberitahuan  isi  putusan  semua b e r j a l a n   d e n g a n   m e n g g u n a k a n formulir  dan  instrumen  yang  berbasis court  calender  seperti  ditentukan dalam  Pola  Bindalmin.  Pemberkasan perkara  (minutasi)dilakukan  tetap w a k t u ,   j u g a   P e n g a d i l a n   A g a m a S i n g a r a j a   s e l a m a   t a h u n   2 0 1 7 menangani  sebanyak  200  perkara dimana  sebanyak  170  perkara  adalah perkara  baru  (diterima  selama  tahun 2017)  yang  terdiri  dari  126  perkara gugatan  (terdiri  dari  38  perkara  Cerai Talak,  87  perkara  Cerai  Gugat  dan  1 pe rk ar a  Gu gat an   W ari s)   d an  44 perkara  permohonan  (terdiri  dari  38 perk ar a  It sbat   Ni ka h,  3  p erk ar a D i s p e n s a s i   K a w i n ,   1   p e r k a r a Penetapan  Ahli  Waris,  1  perkara  Wali Adhol  dan  1  perkara  Perwali an) sedangkan sebanyak 30 perkara adalah sisa/tundaan  perkara  tahun  2016 dimana  29  perkara  adalah  perkara Gugatan  dan  1  perkara  permohonan.
T a h u n   2 0 1 7 ,   P e n g a d i l a n Agama Singaraja menangani sebanyak 200  perkara  dimana  sebanyak  170 perkara  adalah  perkara  baru  (diterima selama  tahun  2017)  yang  terdiri  dari 126  perkara  gugatan  dan  44  perkara permohonan  sedangkan  sebanyak  30 perkara  adalah  sisa/tundaan  perkara
tahun  2016  dimana  29  perkara  adalah p e r k a r a   g u g a t a n   d a n   1   p e r k a r a permohonan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Singaraja di tahun 2017 ini mengalami peningkatan dalam  menangani  perkara  sebanyak  9 perkara  atau  4,5%.Pada  tahun  2017, dari  200  perkara  tersebut,  sebanyak 134  perkara  gugatan  telah  diputus, sed an gk an   s eb an ya k   21   p er ka ra gugatan  masih  belum  diputus  dan perkara  permohonan  sebanyak  44 perkara  telah  diputus  dan  sisanya  1 perkara  masih  belum  diputus.  Pada tahun  2016,  dari  191  perkara  tersebut, sebanyak  121  perkara  gugatan,  telah diput us,  s edangkan  seban yak  29 perkara  gugatan  masih  belum  diputus dan  dari  41  perkara  permohonan sebanyak 40 perkara telah diputus dan sisa  n ya  1  perkara  masi h  bel um diputus.  Penanganan  perkara  yang telah  diputus  tahun  2017  mengalami peningkatan  dibanding  dengan  tahun 2016  hal  ini  juga  berbanding  lurus dengan penanganan perkara yang telah d i p u t u s   t a h u n   2 0 1 7   m e n g a l a m i p e n i n g k a t a n   d a r i   t a h u n   2 0 1 6 .
Sementara  hasil  wawancara dengan  Bapak  Ahmad  Basirudin,  SH. S e l a k u   P a n i t e r a   M u d a   H u k u m Pengadilan  Agama  Singaraja  untuk perkara  sengketa  ekonomi  syariah sejak diundangkannya Undang-undang No.  3  tahun  2006  yang  merupakan pe rub ah an  at as   Und an g  Un da n g Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama  sampai  saat  ini  belum  ada perkara  ekonomi  syariah  masuk  di pengadilan  Agama  Singaraja  hal  ini bisa  dikarenakan  memang  belum  ada sengketa  di  Perbankan  syariahhnya meskipun  di  kabupaten  Bouleleng  ini
s u d a h   a d a   2   ( d u a   )   p e r b a n gk a n hsyariah  yakni  Bank  Syariah  Mandiri dan  Bank  BNI  Syariah  atau  bisa  jadi masyarakat  Singaraja  yang  tidak  tau p e n ye l e s a i a n n ya   a p a b i l a   t e r j ad i sengkete  dengan  perbankan  syaria. M e n u r u t   P a n i t e r a   M u d a Hukum  Pengadilan  Agama  Singaraja p e r l u   a d a n y a   p e n y u l u h a n   d a n pengedukasian  terhadap  masyarakat perihal  tersebut,  namun  Pengadilan Agama  Singaraja  tidak  berwenang u n t u k   m e n g a d a k a n   p e n yu l u h a n tersebut  karena  Pengadilan  Agama hanya  bersifat  pasif,  semestinya  dari pemerintah  daerah  setempat  yang b e r i n i s i a t i f   u n t u k   m e n g a d a k a n penyuluhun  perihal  kesadaran  hukum, t e n t u n y a   b e k e r j a   s a m a   d e n g a n Pengadilan  Agama  Singaraja  sebagai s a l a h   s a t u   n a r a s s u m b e r n y a .
Disamping  itu  juga  biasanya yang akan melakukan kegiatan transaksi  atau  dengan  akad  syariah kebanyakan  umat  Islam,  sementara disisi  lain  umat  Islam  di  Kabupaten Bueleleng  termasuk  minoritas  hanya mencapai 13 % dari seluruh penduduk kabupaten Buleleng sehingga hal  yang sangat  wajar  apabila  penanganan perkara di Pengadilan Agama Singaraja  relatif  sedikit  karna  hal tersebut.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor  yang  mempengaruhi  tidak adanya  perkara  ekonomi  syariah di Pengadilan Agam Singaraja
a.
Tidak ada pihak yang memperkaraakan
sengketa
ekonomi  syariah  ke  Pengadilan Agama  Singaraja,  hal  ini  bisa terjadi  karena  memang  tidak  ada sengketa  antara  nasabah  dengan pihak perbankan ; b. Karena faktor minoritas 2. Kewenangan Pengadilan Agama  Singaraja  sama  seperti kewenangan  pengadilan  agama pada  umunya  di  Indonesia  yaitu dalam kewenangannya Pengadilan  Agama  mempunyai dua kewenangan yaitu: 3. Kewenangan  Mutlak (Absolute
Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak  untuk  mengadili  suatu perkara dan yang menjadi kewenangan  absolute  Pengadilan Agama adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus  serta  menyelesaikan perkara  antara  orang-orang  yang beragama Islam dalam bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. InfaqShadaqoh h. Ekonomi Syari’ah 4. Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili  suatu  perkara  yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). 5. Peran Pengadilan Agama Singaraja  dalam  menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah  bersifat pasif, pengadilan Agama Singaraja hanya menunggu sampai  adanya  perkara  ekonomi syariah  itu  masuk  ke  Pengadilan Agama  Singaraja.  Dan  apabila perkara  tersebut  masuk  maka Pengaduilan  Agama  Singaraja harus menyelsaikannya

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman A. Karim, Perkembangan
Ekonomi Syariah   dan  Potensi Sengketanya    di    Peradilan
Agama Majalah    Peradilan Agama,  Edisi  3,    Des  2013- Feb  2014,  Penerbit  Dirjen Badilag MA-RI,  2013.
Afdol, Legislasi  Hukum  Islam  di Indonesia , (Surabaya: Airlangga  University  Press, 2006). Amran  Suadi,  Abdul  Manan  Ilmuan dan  praktisi  Hukum  kenangan sebuah perjuangan, Jakarta Kencana 2016.
Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman Republik Indonesia , (Bandung : Pusat  penerbitan  Universitas Islam Bandung, 1995).
Didi  Fahrudin, Metode  Penelitian untuk ilmu ekonomi, manajemen dan akuntasi dalam teori  dan  praktek (Surabaya: PPS  UM  Surabaya,  Cet.  Ke  II, 2012).
Ely  Masykuroh,  pengantar  Teori Ekonomi  :  pendekatan  pada teoti  ekonomi  makro  Islam,
(Panoraga  :  STAIN  Panoraga Press, 2008). https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadila n_Agama#cite_notesejarah_da n_Perkembangan_Mahkamah_
Syar%E2%80%99iyah_di_Ace h-1
Kurshid  Ahmad  (eds),  1983, Studies in Islamic Economics, The
Islamic  Foundation  Leicester,
hal xiii-xvii (dikutip dari Rifyal Ka’bah
M.  A  Mannan.. Ekonomi  Islam:  Teori dan  Praktek .  Jakarta,  1992  : PT. Intermasa.
Mardani, Hukum  Acara  Peradilan Agama , (Jakarta: Sinar Grafika,
2007).
Mohammad  Daud  Ali, Lembaga- lembaga  Islam  di  Indonesia ,
(Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank
Syari’ah,  Cet.  1, Gema  Insani,
Jakarta,  2001.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. Ekonomi  Islam .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rahman,  Afzalur.. Doktrin  ekonomi
Islam  Jilid  I .  1995Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro Islam . Yogyakarta, Ekonosia, Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian lengkap, praktis dan
mudah dipahami, Pustaka Baru press 2014, . www.sp2010.go.id. Zainuddin  Ali.  2008. Hukum  Ekonomi Syariah .  Jakarta:  Sinar  Grafika Offset