Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534

## Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Tiara Cantika Puja Ramadani, Dyah Listyarini, Arikha Saputra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tcantika42@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
Smoking is the act of inhaling tobacco smoke, which has serious impacts on health and society. Even though reduction efforts have been made, Indonesia has a high smoking prevalence rate. No-Smoking Areas are regulated by Law Number 3 of 2013. Challenges in enforcing the rules arise  in  public  places,  with  a  lack  of  awareness  and  supervision.  This  research  highlights  the obstacles and effectiveness of law enforcement by Satpol PP in Semarang City regarding Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. This research uses qualitative methods to  explain  the  interactions  between  researchers  and  respondents.  Research  parameters  include analysis  and  description.  The  data  source  is  secondary  data  from  primary  and  secondary  legal materials.  Data  collection  methods  involve  interviews,  observation,  literature  study,  and documentation. Data is presented in narrative form, and data analysis uses a qualitative normative approach.  The  research  focuses  on  enforcing  no-smoking  area  rules  in  the  city  of  Semarang. Semarang, capital of Central Java, Indonesia. The research highlights the enforcement of Semarang City  Regional  Regulation  Number  3  of  2013  concerning  No-Smoking  Areas.  Routine  Satpol  PP outreach  in  schools,  public  places,  offices  and  tourist  attractions  increases  public  awareness. Sanctions include warnings, statements that you will not smoke, and sanctions for minor crimes. The main  obstacles  involve  societal  ignorance  and  a  lack  of  human  resources.  However,  increased awareness since 2017 shows positive progress. This research concludes that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas has succeeded in  increasing  public  awareness  through  routine  Satpol  PP  outreach.  Sanctions  are  applied systematically  and  progressively,  in  accordance  with  regulations,  with  the  potential  to  reduce tobacco  consumption.  The  main  obstacle  involves  community  ignorance,  requiring  cooperation from the government, Satpol PP, Non-Governmental Organizations, and communities to increase understanding  and  compliance.  Suggestions  involve  stronger  synergies,  comprehensive implementation methods, and active cooperation to achieve efficient and sustainable smoke-free areas in Semarang City.
Keywords: Law Enforcement, No-Smoking Zones, Semarang City.

## ABSTRAK
Merokok  adalah  tindakan  menghisap  asap  tembakau,  memiliki  dampak  serius  pada kesehatan dan masyarakat. Meskipun upaya pengurangan telah dilakukan, Indonesia memiliki tingkat prevalensi merokok tinggi. Kawasan Tanpa Rokok diatur oleh UU Nomor 3 tahun 2013. Tantangan  penegakan  aturan  muncul  di  tempat  umum,  dengan  kurangnya  kesadaran  dan pengawasan. Penelitian ini menyoroti kendala dan efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP di Kota Semarang terkait Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan interaksi antara peneliti dan responden. Parameter penelitian mencakup analisis dan deskripsi. Sumber data berupa data sekunder dari bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  melibatkan  wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data disajikan dalam bentuk naratif, dan analisis data  menggunakan  pendekatan  normatif  kualitatif.  Penelitian  fokus  pada  penegakan  aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian menyoroti penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi Satpol PP rutin di sekolah, tempat umum, kantor, dan tempat wisata meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Sanksi  termasuk  peringatan,  pernyataan  tidak  akan merokok,  hingga  sanksi  tindak  pidana  ringan.  Kendala  utama  melibatkan  ketidakpedulian masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran sejak 2017 menunjukkan progres positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda Kota  Semarang  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  berhasil  meningkatkan kesadaran  masyarakat  melalui  sosialisasi  rutin  Satpol  PP.  Sanksi  diterapkan  sistematis  dan progresif,  sesuai  peraturan,  berpotensi  mengurangi  konsumsi  tembakau.  Kendala  utama melibatkan  ketidakpedulian  masyarakat,  memerlukan  kerjasama  pemerintah,  Satpol  PP, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Saran melibatkan sinergi yang lebih kuat, metode implementasi menyeluruh, dan kerjasama aktif untuk mencapai kawasan tanpa rokok yang efisien dan berkelanjutan di Kota Semarang.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Semarang.

## PENDAHULUAN
Merokok adalah tindakan menghisap dan menghirup asap  produk tembakau yang dibakar,  seperti  rokok, cerutu  atau  pipa.  Merokok melibatkan  pembakaran tembakau dan  menghirupnya  melalui  mulut,  sehingga  menghasilkan  asap  yang  menghasilkan sejumlah senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh. Merokok sudah dikenal sejak lama dan mempunyai dampak  serius bagi kesehatan individu maupun masyarakat.
Di  Indonesia  tingginya  pravelensi  memicu  berbagai  upaya  pemerintah  dan organisasi  kesehatan  untuk  mengurangi  konsumsi  tembakau,  seperti  kampanye  anti- merokok dan regulasi ketat terhadap produk tembakau. Meskipun demikian, tantangan besar  masih  ada  dalam  mengatasi  masalah  merokok  di  masyarakat.  Upaya  terus
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
menerus  diperlukan  untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat  dari  dampak  negatif merokok yang sangat serius.
Menurut World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa (Riskedas,  2018)  Merokok  merupakan  suatu  ancaman  besar  terhadap  kesehatan manusia. World  Health  Organization (WHO)  memperkirakan  sekitar  5,4  juta  orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang disebabkan rokok sebagai faktor risiko. Angka  ini  diperkirakan  akan  terus  naik,  terutama  di  negara-negara  berkembang, termasuk  Indonesia.  Menurut The  Tobacco  Atlas tahun  2016,  Indonesia  menempati peringkat pertama jumlah perokok di ASEAN.
Di sisi lain merokok memang memiliki dampak positif seperti mengurangi stress, menimbulkan perasaan nikmat, dan mempererat pergaulan antar kawan. Meskipun ada beberapa  dampak  positif  yang  disebutkan  terkait  merokok,  kenyataannya  merokok justru  memiliki  dampak  negatif  yang  sangat  banyak  seperti  kanker,  kerusakan  paru- paru, masalah penglihatan, masalah pada sistem saraf pusat, resiko saraf pusat, risiko diabetes, gangguan kesuburan dan reproduksi, komplikasi kehamilan, gangguan indera pengengecap dan penciuman, tekanan darah tinggi, dan luka susah kering.
Peringatan  bahaya  merokok  bagi  kesehatan  tidak  henti-hentinya  diserukan pemerintah melalui dinas kesehatan, tetapi masih banyak orang yang menghisap rokok. Padahal,  peringatan  bahaya  tersebut  kini  semakin  jelas  dengan  memberikan  gambar akibat efek samping merokok dalam kemasan rokok. Kita sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar yang mengerikan tertempel di kemasan rokok, mulai dari gambar anak kecil  dengan  orang  tua  perokok  sampai  dan  banyak  lagi.  Gambar  tersebut  bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras karena peringatan sebelumnya kurang mengena di masyarakat terutama kalangan perokok.
Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok.
Area-area ini sering kali ditetapkan oleh pemerintah, dunia usaha, atau organisasi dalam upaya melindungi kesehatan dan kenyamanan orang lain yang mungkin terpapar asap tembakau. Kebijakan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk semua orang. Secara umum, pelanggaran terhadap kebijakan kawasan dilarang  merokok  dapat  mengakibatkan  sanksi  atau  denda  sesuai  ketentuan  yang berlaku di kawasan tersebut.
Dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang merupakan hasil revisi pemerintah dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diatur mengenai kawasan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
tanpa rokok di Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam Pasal 151 ayat 1 yang mencakup beberapa lokasi, yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya, pada ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah  memiliki  kewajiban  untuk  menetapkan  dan  mengimplementasikan  Kawasan tanpa  rokok  di  wilayahnya.  Terakhir,  dalam  ayat  3,  diatur  bahwa  pengelola, penyelenggara,  atau  penanggung  jawab  harus  menyediakan  tempat  khusus  untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum atau tempat lain yang telah ditetapkan (UU nomor 17 Tahun 2023)
Tidak jarang kita melihat  banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya  menghormati  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  tempat  umum.  Meskipun beberapa  daerah  telah  menerapkan  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR),  namun masih  terdapat  tantangan  dalam  menegakkan  peraturan  tersebut  sehingga menyebabkan  sebagian  masyarakat  merasa  dapat  melanggarnya  tanpa  sanksi. Kurangnya  pengawasan  dan  penegakan  peraturan  yang  ketat  seringkali  mendorong sebagian  masyarakat  untuk  merokok  secara  bebas  di  tempat  umum  tanpa mempertimbangkan  dampak  sosial  yang ditimbulkannya.  Serta  kurangnya  kesadaran dan kurang ketatnya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membuat masih banyak  orang  yang  merokok  di  tempat  umum.  Selain  berbahaya  terhadap  kesehatan perokok  dan  orang  sekitarnya,  merokok  di  tempat  umum  ternyata  bisa  memberikan kerusakan  sosial.  Selain  memicu  kerusakan  sosial,  paparan  asap  rokok  baik  untuk perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama terbukti menyebabkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Paparan asap rokok orang lain selama 30 menit sudah  mampu  membuat  racun  dalam  rokok  masuk  aliran  darah  dan  menyebabkan pembekuan darah yang meningkatkan risiko jantung dan stroke.
Untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa akibat perokok  yang merokok di tempat  umum  atau  tempat  lainnya,  Pemerintah  Kota  Semarang  telah  mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok atau Peraturan Kawasan KTR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. Dan untuk melaksanakan peraturan tersebut, diperlukan kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk mencapai pengawasan yang optimal terhadap perokok  yang  merokok  di  kawasan  tanpa rokok  di  Kota  Semarang.  Dengan demikian aparat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  merupakan  garis  terdepan  dalam  hal  menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam lingkup daerah.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  atau  Satpol  PP  bersama  Dinas  Pendidikan,  Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Polisi, dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
Kota Semarang melakukan sidak di beberapa kawasan pelayanan publik. Dari operasi yang digelar, beberapa orang kedapatan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Stasiun Poncol langsung ditindak dengan membuat surat penyataan. Berbeda dengan Stasiun  Poncol,  Pukesmas  Poncol  tidak  ditemukan  orang  merokok  di  area  tersebut tampaknya  masyarakat  sudah  sadar  akan  kawasan  bebas  rokok  di  area  pelayanan kesehatan.  Perda  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  berhasil  dilakukan  di  area  pelayanan kesehatan dan sekolah sedangkan tempat yang banyak dilakukan pelanggaran adalah tempat  hiburan, refresing,  dan layanan publik.  Sidak  ini  dilakukan  pada  akhir  kuartal ketiga tahun 2019.
Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana pelanggaran aturan dan kendala implementasi perda nomor 3 tahun 2013. Selain itu penulis memberikan contoh kasus bahwa  merokok  di  tempat  umum  dapat    membahayakan  nyawa  seseorang.  Dalam operasi  Satpol  PP,  10  orang  terjaring  operasi  penegakan  Peraturan  Daerah  Nomor  3 tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  yang  digelar  di  Kawasan  Balai  Kota Semarang. Dari 10 orang yang kedapatan merokok di lingkungan Balai Kota Semarang, beberapa di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sisanya masyarakat umum. Padahal beberapa poster pemberitahuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah ditempek  dibeberapa  sudut  komplek  Balai  Kota  Semarang,  tetapi  banyak  yang  tidak mengindahkan  aturan.  Kasus  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  di  Kota  Semarang  masih banyak masyarakat tidak mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya dapat membahayakan  nyawa  seseorang  dengan  menjadi  perokok  pasif.  Dengan  demikian maka penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dengan kontribusi Satpol PP harus dilaksanakan secara tepat.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  pokok  permasalahan  yang  dikaji,  peneliti  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  prosedur  untuk menghasilkan deskripsi tentang apa yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan ditulis ataupun diucapkan oleh orang yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif  tidak  bertujuan  melakukan  pengukuran  atau  prosedur  statistic  dalam menjelaskan hasil penelitian.
Metode  penelitian  kualitatif  ini  dipilih  karena  memungkinkan  kita  untuk mengajukan pertanyaan langsung tentang sifat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka untuk dapat beradaptasi dengan aspek nilai-nilai yang ditemui.
Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata atau pernyataan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Untuk mendeskripsikan secara jelas, akurat dan praktis aplikasi
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
yang  dibuat  oleh  Satpol  PP  dalam  menangani  permasalahan  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR) peneliti menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun  melalui  prosedur  non-peradilan.    Sedangkan  dalam  arti  sempit  penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.  Penegakan hukum adalah  suatu  sistem  aparatur  pemerintah  yang  bertindak  secara  terorganisir  untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang  yang  melanggar  hukum  dan  standar  hukum  yang  mengatur  keberadaan aparat penegak hukum itu berada.
Hasil penelitian yang penulis temukan setelah melakukan penelitian pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 untuk mengetahui penegakan aturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok yaitu penelitian ini menyelidiki tentang upaya penegakan hukum melalui kegiatan sosialisasi Satpol PP di lingkungan seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan atau yang kita kenal sebagai car free day, dan tempat wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan tersebut bergantung pada kegiatan sosialisasi rutin Satpol PP yang mencakup berbagai lapisan masyarakat dan dilakukan tiga sampai lima  kali  seminggu.  Sekolah,  tempat  umum,  kantor,  car  free  day,  dan  tempat  wisata dilakukan  sosialisasi  secara  merata.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah setempat untuk memberi tahu orang tentang pentingnya menjaga wilayah tanpa rokok. Kegiatan sosialisasi rutin sangat penting untuk mencapai pemahaman masyarakat yang optimal.  Dengan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  sebanyak  tiga  sampai  lima  kali seminggu, pemerintah Kota Semarang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan  kepatuhan  terhadap  aturan  kawasan  tanpa  rokok.  Selain  itu,  pendekatan komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut ditunjukkan oleh lokasi sosialisasi yang mencakup sekolah, tempat umum, kantor, car free day, dan tempat wisata. Salah satu tugas  Satpol  PP  di  lapangan  adalah  melakukan  kegiatan  sosialisasi  ini.  Keterlibatan instansi  tersebut  menunjukkan  perhatian  pemerintah  terhadap  pengawasan  dan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Satpol  PP  berfungsi sebagai penegak hukum di lapangan, yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki efek positif. Kawasan tanpa rokok menjadi lebih penting bagi masyarakat, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah, seperti  pemahaman  yang  masih  rendah  di  beberapa  kelompok  masyarakat  dan kemungkinan  ketidakpatuhan  masih  cenderung  tinggi  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan aturan. Pemerintah  Kota  Semarang  dapat  mempertimbangkan  untuk  meningkatkan  aktivitas sosialisasi, meningkatkan kampanye edukasi melalui media, dan melibatkan Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  komunitas  masyarakat  dalam  penegakan  aturan kawasan tanpa rokok.
Pemerintah  Kota  Semarang  telah  menunjukkan  komitmennya  terhadap pelaksanaan  undang-undang  kawasan  tanpa  rokok  dengan  mengadakan  sosialisasi teratur di berbagai tempat strategis. Penelitian ini tidak hanya memiliki hasil yang baik, tetapi  juga  memberikan  informasi  tentang  cara  memperbaiki  dan  mengefektifkan penegakan  aturan.  Kawasan  tanpa  rokok  yang  lebih  bersih  dan  sehat  dapat  dicapai hanya dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi berbagai pihak.
Sehingga penegakan aturan peraturan daerah ini selaras dengan teori penegakan hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  yaitu  penegakan  hukum  terletak pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah  yang  mantap  dan  sikap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ( Soeejono Soekanto, 1983). Seperti yang ditemukan  dalam  penelitian  ini,  faktor-faktor  berikut  berkontribusi  terhadap pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Semarang:
1. Kegiatan  Sosialisasi  Rutin:  Satpol  PP  rutin  melakukan  kegiatan  sosialisasi  di berbagai tempat seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan, dan tempat wisata. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.
2. Komprehensif  dalam  Strategi:  Strategi  pemerintah  yang  komprehensif  yang melibatkan berbagai lokasi sosialisasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok.
3. Peran  Satpol  PP  sebagai  Penegak  Hukum  di  Lapangan:  Keterlibatan  Satpol  PP sebagai  penegak  hukum di  lapangan  meningkatkan  efisiensi  penegakan  hukum dengan memberikan sanksi langsung kepada mereka yang melanggar aturan.
4. Dampak  Positif  Kegiatan  Sosialisasi:  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kegiatan  sosialisasi  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka.
5. Tantangan  dalam  Pemahaman  dan  Ketidakpatuhan:  Meskipun  ada  kemajuan, penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  masalah  seperti  tingkat  pemahaman  yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
rendah  di  beberapa  kelompok  masyarakat  dan  kemungkinan  tinggi ketidakpatuhan.
6. Rekomendasi  untuk  Peningkatan  Efektivitas:  Penelitian  ini  menyarankan  agar kegiatan sosialisasi dilakukan lebih sering, melakukan kampanye edukasi melalui media,  dan  mendorong  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  komunitas masyarakat untuk mendukung penegakan aturan.
7. Komitmen  Pemerintah  Lokal:  Pemerintah  Kota  Semarang  menunjukkan komitmennya  dengan  melakukan  sosialisasi  teratur  dan  mencari  solusi  untuk meningkatkan penegakan aturan kawasan tanpa rokok.
8. Harmonisasi  dengan  Teori  Penegakan  Hukum:  Pemerintah  menggunakan  teori penegakan  hukum  Soerjono  Soekanto  sebagai  dasar  untuk  mewujudkan penegakan aturan yang harmonis.
Kota  Semarang  untuk  menerapkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2013 tentang kawasan tanpa rokok. Berdasarkan wawancara dengan staff ketertiban umum Satpol  PP  Kota  Semarang,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  normatif  yang menunjukkan  bagaimana  pemerintah  melakukan  penegakan  hukum  dan  sosialisasi tentang aturan kawasan tanpa rokok.
Kegiatan  sosialisasi  Satpol  PP  pertama-tama  merupakan  implementasi  edukasi penegakan  hukum.  Pemerintah  berusaha  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang pentingnya menjaga area tanpa rokok. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran publik sebagai langkah pertama menuju penegakan aturan. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan tiga sampai lima kali  seminggu  menunjukkan  bahwa  pemerintah  sangat  berkomitmen  untuk meningkatkan  kepatuhan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  kawasan  tanpa  rokok, pemerintah  menggunakan  lokasi  sosialisasi  yang  merata,  yang  mencakup  sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan, dan tempat wisata. Ini menunjukkan upaya Soerjono  Soekanto  untuk  menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  dalam  kaidah-kaidah yang kuat.
Dengan 15 anggota dalam satu regu dan 5 anggota dari badan penyidik, Satpol PP memainkan  peran  penting  di  lapangan.  Mereka  bertindak  sebagai  penegak  hukum dengan  memberlakukan  sanksi  langsung  kepada  mereka  yang  melanggar  undang- undang, memberikan teguran nyata, dan memastikan bahwa semua orang mematuhi. Jumlah staf yang terlibat menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban sesuai dengan hukum. Satpol PP bertugas menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok.
Hasil  penelitian  tentang  penegakan  aturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota Semarang menunjukkan bahwa penertiban atau pendirian Kantor Tanpa Rokok (KTR) memerlukan  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  teliti,  terutama  ketika  dilakukan.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
Berdasarkan  penelitian  ini,  penertiban  atau  pendirian  Kawasan  Tanpa  Rokok  perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti sosialisasi, penegakan aturan, dan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

## Sanksi  dalam  Penegakan  Hukum  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi diartikan sebagai  tanggungan,  tindakan,  hukuman  untuk  memaksa  orang  menepati  perjanjian atau  menaati  ketentuan  undang-undang  ( Mahrus  Ali,  2015) Dengan  melakukan wawancara  dengan  staf  ketertiban  umum  Satpol  PP  Kota  Semarang,  penulis  dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sanksi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Hasil penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang jenis sanksi yang digunakan dan  bagaimana  aturan  ini  diterapkan.  Sebagai  hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan penulis  pada  tanggal  30  November  2023,  staff  ketertiban  umum  Satpol  PP  Kota Semarang  mengatakan  bahwa  ada  tiga  tingkat  sanksi  yang  digunakan  untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa  rokok.  Pertama,  melanggar  aturan  akan  dikenai  sanksi  administrasi  berupa peringatan langsung atau lisan tanpa bukti tertulis sebanyak satu kali apabila melanggar aturan sekali.
Kedua,  sanksi  resmi  akan  diberikan  kepada  pelanggar  jika  mereka  melakukan pelanggaran  kedua  terhadap  Peraturan  Daerah  tersebut.  Pelanggar  harus  membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan merokok lagi di area tanpa rokok. Ini merupakan tindakan  yang  lebih  signifikan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  aturan peraturan daerah tersebut. Lalu ketika seseorang melanggar aturan sebanyak tiga kali, mereka akan dikenai sanksi tindak pidana ringan, yang mencakup kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah. Ini adalah sanksi yang paling serius. Sanksi tindak pidana ringan diterapkan melalui proses hukum di pengadilan negeri dan atau kejaksaan. Sanksi ini diterapkan satu hingga dua kali setahun.
Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  dampak  rokok  yang  perlu dipertimbangkan ketika berbicara tentang penerapan undang-undang Kawasan Tanpa Rokok. Ada bukti bahwa rokok memiliki efek negatif tidak hanya pada individu yang aktif merokok,  tetapi  juga  pada  lingkungan  dan  masyarakat  di  sekitar  mereka.  Berikut  ini adalah  beberapa  faktor  yang  mendukung  pentingnya  dan  keberhasilan  penerapan Kawasan Tanpa Rokok:
1. Dampak Kesehatan Masyarakat: Adanya Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi risiko  paparan  asap  rokok  bagi  masyarakat,  mendukung  upaya  pencegahan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
penyakit    terkait  merokok.  Ini  karena  rokok  mengandung  berbagai  zat  kimia berbahaya  yang  dapat  menyebabkan  kanker,  penyakit  jantung,  dan  gangguan pernapasan.
2. Perlindungan  Anak-Anak  dan  Masyarakat  Rentan:  Kawasan  Tanpa  Rokok melindungi  anak-anak,  ibu  hamil,  dan  kelompok  rentan  lainnya  dari  risiko  asap rokok pasif. Anak-anak yang terpapar asap rokok pasif dapat mengalami masalah.
3. Dampak  pada  Lingkungan:  Filter  rokok,  puntung rokok,  dan  limbah  rokok dapat merusak lingkungan. Kita dapat mengurangi jumlah sampah rokok yang mencemari lingkungan,  mendukung  keberlanjutan,  dan  menjaga  kebersihan  kota  dengan menciptakan Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peningkatan Kualitas Udara: Area Tanpa Rokok dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Salah satu penyebab utama polusi udara dalam ruangan adalah asap rokok.  Dengan  mengurangi  paparan  asap  rokok,  udara  menjadi  lebih  sehat  dan sehat.
Mendorong Perubahan Perilaku  Masyarakat: Dengan menciptakan kawasan yang bebas rokok, pemerintah tidak hanya berusaha untuk menerapkan peraturan, tetapi juga  ingin  mengubah  cara  orang  berperilaku.  Kawasan  Tanpa  Rokok  dapat membantu  mengurangi  jumlah  orang  yang  aktif  merokok  dan  meningkatkan kesadaran akan efek negatif rokok.

## Kendala dari Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  pada  30  November  dengan  staf ketertiban  umum  Satpol  PP  Semarang  menjadi  dasar  penelitian  ini.  Kendala  utama adalah  masyarakat  yang  tidak  peduli  dan  egois  terhadap  aturan  ini.  Jika  orang  tua merokok  di  dekat  anak-anak  mereka,  itu  melanggar  kehati-hatian  dan  keselamatan anak-anak. Situasi seperti itu sering menyulitkan penegakan aturan. Menurut staf Satpol PP,  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  efektif  menyebabkan  tingkat  kesadaran masyarakat  masih  tinggi.  Salah  satu  kendala    utama  dalam  mencapai  kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut adalah kesadaran rendah tentang kepentingan bersama  dan  rasa  tanggung  jawab  sosial.  Selain  itu,  ada  situasi  di  mana  merokok dianggap sebagai hak setiap individu, tanpa mempertimbangkan dampak pada orang lain.
Menariknya, narasumber mengatakan bahwa sanksi tindak pidana ringan yang diberikan kepada pelaku memiliki efek yang baik. Tindak pidana ringan dilaksanakan dua  kali  setahun,  yang  menunjukkan  metode  hukuman  yang  cukup  efektif  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Namun,  adanya  dua  kali  sanksi  tindak  pidana ringan  dalam  setahun  juga  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  pelanggaran  masih terjadi.  Karena  tingkat  ketidakpedulian  yang  masih  tinggi  di  kalangan  masyarakat,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
penegakan  kawasan  tanpa  rokok  merupakan  tantangan  yang  sama  bagi  komunitas penegak  kawasan  tanpa  rokok.  Namun,  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Kawasan Tanpa Rokok telah meningkat sejak 2017. Melalui kegiatan sosialisasi rutin, Satpol PP terbukti berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran ini.
Itu  berarti  pelanggaran  peraturan  kawasan  tanpa  rokok  di  Kota  Semarang diperkirakan lebih parah sebelum tahun 2017. Situasi ini mengalami perbaikan berkat peningkatan  kesadaran  masyarakat,  terutama  berkat  upaya  rutin  Satpol  PP  dalam sosialisasi, penerapan sanksi, dan kerja sama dengan komunitas penegak kawasan tanpa rokok.  Singkatnya,  ketidakpedulian  masyarakat  adalah  kendala  utama  dalam pelaksanaan  Perda  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota  Semarang.  Meskipun  demikian, tindakan  konkret  seperti  sanksi  tindak  pidana  ringan  untuk  tindak  pidana  dan sosialisasi Satpol PP telah menunjukkan hasil yang baik. Kota Semarang dapat mencapai tingkat  keberhasilan  yang  lebih  tinggi  lagi  dalam  mewujudkan  kawasan  tanpa  rokok yang  sehat  dan  berdaya  dengan  mengutamakan  peningkatan  kesadaran  masyarakat, melibatkan berbagai pihak, dan terus meningkatkan efisiensi sanksi.
Faktor  yang  memperngaruhi  adanya  pelanggaran  aturan  peraturan  Kawasan Tanpa Rokok antara lain:
1. Pemahaman  yang  Rendah  di  Beberapa  Kelompok  Masyarakat:  Penelitian menunjukkan  bahwa,  meskipun  Satpol  PP  melakukan  kegiatan  sosialisasi  secara teratur,  masih  ada  tingkat  pemahaman  yang  rendah  di  beberapa  kelompok masyarakat.  Faktor-faktor  ini  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  menjaga  area  bebas  rokok  dan  juga  dapat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran.
2. Ketidakpedulian dan Egoisme Masyarakat: Kedua kendala utama yang ditemukan adalah sikap masyarakat yang tidak peduli dan egois terhadap aturan area tanpa rokok.  Pelanggaran  aturan  dapat  terjadi  jika  seseorang  atau  kelompok  percaya merokok  di  dekat  anak-anak  atau  di  area  tanpa  rokok  tidak  memiliki  efek  yang signifikan.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Efektif: Kurangnya sumber daya manusia yang efektif berkontribusi pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat. Jika Satpol PP  dan  pihak  berwenang  kekurangan  personel  atau  kekuatan  yang  diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara efektif, dapat terjadi pelanggaran.
4. Persepsi  Merokok  sebagai  Hak  Individu:  Beberapa  orang  mungkin  menganggap merokok  sebagai  hak  setiap  individu,  tanpa  mempertimbangkan  efeknya  pada orang lain atau lingkungan sekitar. Persepsi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
Situasi  Sebelum  2017:  Situasi  sebelumnya  dianggap  sebagai  masa  di  mana pelanggaran  aturan  kawasan  tanpa  rokok  mungkin  lebih  parah,  meskipun penelitian  menunjukkan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  sejak  2017. Perubahan  ini  menunjukkan  bahwa  langkah-langkah  penegakan  aturan  telah memberikan dampak positif, namun tantangan tetap ada.

## KESIMPULAN
Untuk  menerapkan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP melakukan sosialisasi di berbagai tempat di masyarakat, seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas mobil, dan tempat wisata. Strategi  pemerintah  Kota  Semarang,  yang  mencakup  berbagai  tempat  sosialisasi, menunjukkan  komitmen  untuk  mencapai  tujuan  kawasan  tanpa  rokok.  Kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  tiga  hingga  lima  kali  seminggu  memiliki  efek  positif  pada pemahaman dan kepatuhan komunitas. Sebagai penegak hukum di lapangan, Satpol PP memberlakukan  sanksi  langsung  kepada  pelanggar,  meningkatkan  efektivitas penegakan aturan. Terjadi kemajuan, tetapi masih ada tantangan, seperti pemahaman yang  buruk  oleh  beberapa  kelompok  masyarakat  dan  tingkat  ketidakpatuhan  yang mungkin  terus  meningkat.  Dengan  mengadakan  sosialisasi  rutin  di  berbagai  lokasi strategis,  pemerintah  Kota  Semarang menunjukkan  komitmennya  untuk  menerapkan undang-undang  kawasan  tanpa  rokok.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  penelitian  ini menunjukkan hasil yang positif, masih ada informasi tentang bagaimana meningkatkan dan  memperbaiki  penegakan  aturan.  Oleh  karena  itu,  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sejalan  dengan  teori  penegakan  hukum  Soerjono  Soekanto,  yang menekankan  pentingnya  mengharmoniskan  hubungan  nilai-nilai  untuk  mewujudkan kedamaian  dalam  pergaulan  hidup.  Penelitian  ini  menekankan  betapa  efektifnya penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok,  yang didukung  oleh  kegiatan  sosialisasi  rutin  Satpol  PP.  Kegiatan  ini  meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga area bebas rokok, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini termasuk lokasi sosialisasi yang  merata,  keterlibatan  Satpol  PP  sebagai  penegak  hukum  di  lapangan,  dan  sanksi langsung yang diberikan kepada mereka yang melanggar.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  sanksi  yang  ditetapkan  dalam  Perda  Kota Semarang  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  diterapkan  secara sistematis  dan  progresif.  Sanksi  terdiri  dari  peringatan  langsung  untuk  pelanggaran pertama,  surat  peringatan  resmi  untuk  pelanggaran  kedua  yang  memerlukan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi, dan sanksi tindak pidana ringan untuk pelanggaran ketiga, yang mengakibatkan kurungan maksimal tiga bulan  dan  denda  lima  puluh  juta  rupiah.  Selain  itu,  penelitian  menunjukkan  betapa
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
pentingnya Kawasan Tanpa Rokok bagi kesehatan masyarakat, perlindungan anak-anak, lingkungan,  peningkatan  kualitas  udara,  dan  mendorong  perubahan  perilaku masyarakat terhadap merokok. Aturan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit terkait  merokok,  melindungi  kelompok  rentan,  menjaga  kebersihan  lingkungan, meningkatkan  kualitas  udara,  dan  mendorong  perubahan  positif  dalam  perilaku masyarakat terhadap konsumsi. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan di Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang sesuai dengan peraturan  dan  dapat  membantu  mengurangi  jumlah  tembakau  yang  dikonsumsi. Meskipun demikian, perlu ada upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan  kesadaran  masyarakat,  serta  untuk  memastikan  bahwa  Satpol  PP  dan  instansi terkait melakukan pekerjaan yang paling efektif. Untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok  yang  lebih  efektif, pemerintah  dapat mempertimbangkan  untuk  meningkatkan frekuensi sosialisasi, mengadakan kampanye pendidikan yang lebih luas, dan bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini memiliki efek yang signifikan dalam jangka panjang, termasuk menciptakan lingkungan tanpa rokok yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan umum Kota Semarang. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketidakpedulian  dan  keegoisan masyarakat  adalah  hambatan  utama  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Beberapa  kelompok masyarakat seringkali tidak memahami aturan, tidak peduli, dan menganggap merokok sebagai  hak  individu  tanpa  mempertimbangkan  dampak  merokok  pada  lingkungan mereka. Sumber daya manusia yang efektif tidak ada, yang berkontribusi pada tingginya kesadaran  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketidakpedulian  dan keegoisan masyarakat  adalah  hambatan  utama  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Beberapa kelompok masyarakat seringkali tidak memahami aturan, tidak peduli, dan menganggap merokok  sebagai  hak  individu  tanpa  mempertimbangkan  dampak  merokok  pada lingkungan  mereka. Sumber  daya  manusia  yang  efektif  tidak  ada,  yang  berkontribusi pada tingginya kesadaran masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Perundang-undangan:
Pasal  1  Ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal  1  Ayat  (8)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Satuan Polisi Pamong Praja.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
Pasal 44-45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang.
Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peranturan Perundang- Undangan Mengatur Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
Buku dan Jurnal:
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h. 64.
Aditama, Yoga T. 2006. Tuberkolosis, Rokok dan Perempuan . Jakarta: Balai Penerbit.
Adit. 2002. Bye..Bye..Smoke . Jakarta: PT. TriEks Trimacindo.
Brigham,  C  J.  1991. Social  Psychology .  Boston:  Harper  Collins  Publisher,  inc. Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna) , Sitti Hasna Wati, Bahtiar, dan Dewi Anggraini.
Hans Tendra, 2003, Merokok dan Kesehatan, Surabaya.
Husaini, Aiman. 2006. Tobat Merokok . Depok: Pustaka Iiman.
JimlyAsshiddiqie,  1988, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi , Cet.I, Balai Pustaka Jakarta, hlm 93.
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , hlm 111.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, hlm 667.
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2008, hlm 329.
Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga, 2005, hlm 543.
Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2006, hlm 563.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011: 14.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1682 - 1696  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6534
1696 | Volume 6 Nomor 2 2024
Kesowo, Bambang, 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, 2015, hlm 193 dan 202
Ngalim Purwanto, Loc. Cit