PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KARAKTERISTIK DEWAN, DAN KESULITAN FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
Kennardi Tanujaya* , Dewi Ratna*, dan Iwan Suhardjo* *Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Batam Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi Batam 29442 E-mail: kennardi.tanujaya@uib.ac.id; Dewi.kho07@gmail.com; iwan.suhardjo@uib.ac.id

## ABSTRACT
This study examines whether variations in ownership structure, board characteristics, and financial distress have an impact on the level of tax avoidance in Indonesia. Independent variables  included  in  the  study  are  family  ownership,  institutional  ownership,  managerial ownership,  foreign  ownership,  the  composition  of  the  board  of  commissioners,  the independence of the board of commissioners, the frequency of board meetings, and financial distress.  Effective  tax  rate  (ETR)  and  cash  flow  effective  tax  rate  (CFETR)  act  as  a measurement to determine the dependent variable namely tax avoidance. Control variables are firm size, profitability, leverage, and market to book value.
This study is designed as a causal-comparative study in which the relationship of each variable is tested. The population consists of all companies listed on the IDX in the 2014-2018 period. Listed companies are classified based on specified criteria to obtain observations of 460 data for ETR and 506 data for CFETR. The data are processed to form hypotheses using descriptive methods and regression methods.
The  research  concludes  that  managerial  ownership,  the  composition  of  the  board  of commissioners and financial distress negatively affect tax avoidance. While family ownership, institutional ownership, foreign ownership, independence of the board of commissioners and the frequency of board meetings do not have a significant relationship to the practice of tax avoidance.
Keywords: Tax Avoidance, Ownership Structure, Board Characteristics, Financial Distress

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan bagi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan  negara  (Mulyadi et  al .,  2014). Pajak diciptakan untuk menawarkan dukungan  keuangan  untuk  kebutuhan  warga dan merupakan sarana untuk mendistribusikan  kembali  kekayaan  dan mempromosikan  kesetaraan  di  antara  warga negara (Knuutinen, 2013).
Di Indonesia, wajib pajak menganggap  pajak  sebagai  beban  usaha. Pajak  merupakan  biaya  yang  signifikan  bagi perusahaan,  penghindaran  pajak  bermanfaat bagi  pemegang  saham  (Chen et  al .,  2008) (Chandra  &  Cintya,  2021).  Distribusi  saham di antara pemegang saham memiliki dampak signifikan pada aksi korporasi yang tergantung  pada voting pemegang      saham.
Pemegang      saham  mayoritas  mempunyai kekuatan  dan  kebebasan  untuk  menentukan keputusan  yang  penting  (Gugler,  2003). Struktur kepemilikan telah dianggap memberikan  insentif  pemantauan  yang  lebih baik,  dan  mengarah  pada  kinerja  yang  unggul (Leech  &  Leahly,  1991).  Di  sisi  lain,  itu  juga dapat  mengarah  pada  pengambilan  manfaat pribadi  oleh  pemegang  saham  pengendali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Ongore, 2011).
Struktur kepemilikan dapat dijadikan sebagai  determinan  penghindaran  pajak perusahaan mengingat kepentingannya dalam pengaturan perusahan (Shackelford & Shelvin, 2001). Di negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas perusahaan dikendalikan oleh  kepemilikan  keluarga  (Sunaryo,  2016). Perusahaan  kepemilikan  keluarga  berperan
penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi.  Perusahaan  kepemilikan  non- keluarga  di  Indonesia  seperti  kepemilikan institusional  kepemilikan  manajerial,  dan kepemilikan  asing.  Dalam  dua  dekade terakhir, kepemilikan asing di Indonesia telah meningkat  secara  signifikan,  dan  itu  akan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan juga  sistem  persaingan  (Idzni  &  Purwanto, 2017).  Christensen  dan  Murphy  (2004) berpendapat  bahwa  kepemilikan  asing  dapat dikaitkan  dengan  profitabilitas  dan  efisiensi tinggi  memungkinkan  kepemilikan  asing melakukan  praktik  penghindaran  pajak. Kepemilikan  institusional  juga  berperan sebagai  tata  kelola  terbesar  di  perusahaan dimana cenderung bisa memengaruhi perbuatan manajemen (Machmud & Djakman,  2008).  Kepemilikan  saham  oleh manajemen dapat mengurangi tingkat agresivitas  pajak  karena  pertimbangan  yang dilakukan  akan  berdampak  pada  entitasnya (Mais & Patminingih, 2017).
Pajak  merupakan  biaya  yang  paling besar  di  perusahaan,  sehingga  manajer  akan berusaha  memperkecil  biaya  pajak  dan memperbesar  pendapatan  setelah  pajak (Gaaya et  al .,  2017).  Menurut  Edwin  dan Victor  (2019),  manajemen  menjalankan perusahaan  dan  menyarankan  strategi  harus melewati persetujuan dari dewan, maka peran dewan komisaris penting dalam pengembangan  tata  kelola  yang  efektif. Pembentukan  tata  kelola  perusahaan  dapat menentukan  pengaruh  perusahaan  dalam mengelola  pajak.  Aspek  yang  dijadikan sebagai  penentuan  tata  kelola  perusahaan yaitu  karakteristik  dewan  berupa  jumlah komposisi  dewan,  independensi  dewan  dan frekuensi  rapat  dewan  (Barros  &  Sarmento, 2019; Dewi & Jati, 2014).
Selain  struktur  kepemilikan  dan karakteristik  dewan,  kesulitan  finansial  juga merupakan faktor penghindaran pajak perusahaan. Kesulitan finansial terjadi ketika keadaan keuangan perusahaan hampir mencapai  tingkat  risiko  kebangkrutan  (Putri
& Chariri, 2017). Perencanaan pajak dirancang  untuk  mengurangi  beban  pajak penghasilan.  Oleh  karena  itu,  penghematan
pajak  dapat  menjadi  agenda  manajemen perusahaan sebagai rencana ketika menghadapi  kesulitan  keuangan  (Richardson et al ., 2015).

## Permasalahan Penelitian
Di Indonesia, sekitar 80% badan usaha melakukan  tindakan  penghindaran  pajak sisanya  adalah  perorangan  dan  angka penghindaran  pajak  mencapai  110  triliun rupiah  setiap  tahun  (Himawan,  2017). Indonesia  memperoleh  peringkat  ke  11  di dunia sebagai negara dimana perusahaan tidak membayar  pajak  ke  negara.  Penghindaran pajak  ini  dapat  menimbulkan  resiko  yang terlihat seperti denda dan biaya hukum, tidak terlihat seperti risiko meningkat dan rusaknya reputasi perusahaan (Susilo, 2017). Salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang bergerak bidang pertambangan pada tahun  2019.  Dalam  kasus  tersebut  diketahui bahwa  perusahaan  Adaro  menurunkan  pajak yang dibayar dengan menyelinap penghasilan perusahaan ke negara lain. PT Adaro Energy Tbk  diindikasi  mengurangi  tagihan  pajak sebesar 14 juta AS per tahun (Friana, 2019). Tindakan  tersebut  merugikan  pemerintah Indonesia dalam rangka perolehan dana untuk pembangunan  negara.  Oleh  karena  itu, diperlukan  implikasi  penelitian  mengenai pembahasan pengaruh terjadinya penghindaran pajak.
Dalam penelitian tersebut akan membahas masalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak? 2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan  institusional  terhadap penghindaran pajak? 3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah  terdapat  pengaruh  jumlah komposisi  dewan  komisaris  terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak? 7. Apakah  terdapat  pengaruh  rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak? 8. Apakah  terdapat  pengaruh  kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak?

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Saputra  (2017)  melakukan  studi  yang berfokus pada perusahaan manufaktur di BEI periode  2012-2014  sebagai  sampel  dan menggunakan  variabel  seperti  kepemilikan asing,  kepemilikan  institusional,  kesulitan finansial  dan tax  loss  carry  forward untuk menunjukkan  pengaruh  terhadap  praktik penghindaran pajak.
Mais dan Patminingih (2017) menganalisis  data  diuji  melalui  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  dalam  BEI  tahun 2014-2017.  Pengukuran  yang  digunakan untuk  menentukan  interaksi  terhadap  praktik penghindaran pajak yaitu kepemilikan manajerial,  kepemilikan  institusional  dan kepemilikan keluarga.
Annuar,  Salihu,  dan  Obid  (2014) menyelidiki asosiasi tiga bentuk kepemilikan dengan  penghindaran  pajak  perusahaan  di Malaysia.  Tiga  bentuk  kepemilikan  yang diusulkan yaitu kepemilikan asing, pemerintah, dan keluarga. Adanya keselarasan  kepentingan  ketika  kepemilikan keluarga memperkerjakan manajer. Kepemilikan keluarga dan manajer menguntungkan  apabila  dapat  menghemat pajak melalui penghindaran pajak.
Armstrong, Blouin,
Jagolinzer,
Larcker,  dan  Armstrong  (2015)  menegaskan bahwa tata kelola perusahaan juga merupakan pertimbangan pengaruh terjadinya penghindaran pajak. Studi tersebut mengukur dengan independensi dewan.
Penelitian Pratama (2017) melakukan pengukuran  dengan  menggunakan  faktor seperti persentase dewan komisaris independen  dan  jumlah  dewan  komisaris. Hasil yang diperoleh melalui uji tersebut yaitu
ditemukan  bahwa  semakin  banyak  dewan komisaris akan menekan perusahaan melakukan tindakan pajak yang salah.
Tanimura  (2001) menginvestigasi dengan  pendekatan  kesulitan  finansial  pada perusahaan  Amerika  dan  Jepang.  Hasil penelitian  yang  diolah  menemukan  adanya relasi  perusahaan  jepang  terlibat  dalam penghindaran  pajak  pada  masa  kesulitan finansial.
Demirguc-Kunt  dan  Huizinga  (2001) menginvestigasi perbandingan bank asing dan bank  domestik  untuk  menemukan  apakah adanya tindakan penurunan pajak oleh bank- bank  tersebut.  Analisis  ini  mencakupi  80 negara OECD, berkembang, dan masa transisi dalam tahun 1988 hingga 1995.

## Penghindaran Pajak
Kegiatan penghindaran pajak dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  metode yang sesuai dengan kode pajak, dan bertujuan untuk  meminimalkan  pajak  dengan  sah (Mclaren,  2008).  Bisnis  menghindari  pajak dengan mengambil semua potongan yang sah dan dengan melindungi pendapatan dari pajak dengan legal dan berdasarkan kode pendapatan  internal  atau  kode  pajak  negara. Penghindaran pajak berlaku khususnya untuk praktik perencanaan pajak yang menghasilkan keuntungan  dalam  bentuk  kewajiban  pajak yang  dikurangi,  ditunda,  atau  dihilangkan dengan  menggunakan  metode  yang  tidak terduga  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian, sering  dikatakan  bahwa  penghindaran  pajak sesuai  dengan  undang-undang  tetapi  tidak sesuai  dengan  etika  secara  hukum  dan mengarah  pada  tarif  pajak  yang  rendah (Freedman, 2006).
Dalam penghindaran pajak, formalitas hukum sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan  pajak.  Tindakan  dan  transaksi penghindaran  pajak  terutama  hanya  dibuat untuk  keperluan  pajak.  Tindakan  dan transaksi penghindaran pajak seringkali palsu dan kurang alasan bisnis yang sah. Meskipun tindakan  dan  transaksi  secara  hukum  resmi dan  diungkapkan  sepenuhnya  dan  jujur  pada laporan    keuangan,    hal    tersebut    juga
bertentangan  dengan  tujuan  hukum  pajak. Selain  itu,  meskipun  tindakan  yang  diambil secara formal disajikan kepada otoritas pajak, tujuan  dari  tindakan  tersebut  seringkali disembunyikan (Knuutinen, 2013).

## Kepemilikan Keluarga
Perusahaan kepemilikan keluarga merupakan  suatu  perusahaan  mempunyai dimana  mayoritas  anggota  keluarga  terlibat dalam  bisnis . Anderson  dan  Reeb  (2003) memaknakan  perusahaan  keluarga  yaitu perusahaan  dimana  manajemen  tingkat  atas selalu diduduki oleh anggota keluarga pendiri sekaligus  sebagai  pemegang  saham  dalam entitasnya.
Menurut  James  (1999),  kemungkinan pemilik  keluarga  untuk  memanipulasi  pajak perusahaan dinyatakan rendah karena mereka peduli  terhadap  reputasi.  Pemilik  keluarga mengakui perusahaan mereka sebagai warisan untuk ditransmisikan kepada penerus mereka. Perusahaan  keluarga  peduli  tentang  nilai jangka  panjang  dari  bisnis  mereka,  daripada manfaat  jangka  pendek.  Dengan  demikian, Chen et al . (2008) menemukan bahwa entitas yang  dikelola  keluarga  lebih  mematuhi  tarif pajak  yang  ditentukan  daripada  perusahaan yang  dikelola  oleh  non-keluarga.  Pemilik keluarga memiliki lebih sedikit insentif untuk menghasilkan  arus  kas  tambahan  dengan risiko  potensi  denda  dan  biaya  reputasi  jika kegiatan penurunan tarif pajak diketahui oleh otoritas pajak.
H 1 : Kepemilikan  keluarga  berpengaruh signifikan
negatif terhadap penghindaran pajak.

## Kepemilikan Institusional
Menurut Saputra (2017), kepemilikan institusional  merupakan  kepemilikan  saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi seperti  perusahaan  asuransi,  bank,  dana pensiun, dan bank investasi. Pemegang saham institusional  yang  mempunyai  kepemilikan saham  mayoritas  memiliki  pengaruh  untuk mengatur  dan  menentukan  setiap  keputusan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan.  Dalam  Desai  dan  Dharmapala
(2007),  tingkat  kepemilikan  institusional merupakan  pengukuran  kualitas  aktivitas dewan  dan  motivasi  bagi  kepemilikan institusional  yang  memiliki  insentif  besar untuk mengatur manajerial perusahaan.
Kepemilikan  institusional  mendorong perusahaan  menuju  tingkat  penghindaran pajak, dan salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu peningkatan tata kelola  akan mendorong  terjadinya  tarif  pajak  efektif  dan penurunan pendapatan pajak pemerintah (Bird &  Karolyi,  2017).  Peningkatan  kepemilikan institusional  juga  menyebabkan  peningkatan yang  lebih  besar  dalam  penghindaran  pajak. Menurut  Dewi  dan  Jati  (2014),  keberadaan kepemilikan  institusional  akan  mendorong manajemen  untuk  menghasilkan  laba  untuk kepentingan  investor  institusional  dengan mempengaruhi  kebijakan  pajak  perusahaan. Dengan  pandangan  yang  berbeda  menurut Winata  (2017),  dengan  adanya  kepemilikan institusional mengamati tingkah laku manajemen  dalam  mengambil  keputusan dapat  meminimalkan  terjadinya  keuntungan manajemen sehingga kemungkinan penghindaran pajak mengecil. H 2 :    Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengindaran pajak

## Kepemilikan Manajerial
Dalam  Alifianti,  Putri,  dan  Chariri (2017)  berpendapat, insider  ownership atau kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan  saham  gabungan  dari  direktur dan  penyelia  dalam  perusahaan.  Maka, meningkatnya kepemilikan dapat mendorong keselarasan yang lebih besar antara kepentingan  manajerial  dengan  kepentingan pemegang  saham  (Mais  &  Patminingih, 2017).
Mais dan Patminingih (2017)
mengemukakan bahwa ketika tingkat manajemen  diduduki  oleh  pemegang  saham terbesar,  maka  akan  meminimalisir  konflik antara kepentingan  manajemen dengan pemegang  sahamnya.  Segala  pertimbangan demi  kesejahteraan  perusahaan  akan  diambil oleh pemilik saham sebagai pengelola utama di  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  manajemen
akan  membatasi  risiko  seperti  kecurangan secara  hukum  yang  dapat  menimbulkan denda. Maka dapat dikatakan bahwa meningkatnya  kepemilikan  manajerial  dapat menekan terjadinya penghindaran pajak. H 3 :  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Kepemilikan Asing
Kepemilikan  asing  adalah  individu, korporasi, badan hukum dari luar negeri yang menguasai  sejumlah  persentase  saham  biasa perusahaan  (Idzni  &  Purwanto,  2017). Investor  asing  melalui  investasi  langsung, usaha  patungan, merger dan  akuisisi,  atau kepemilikan ekuitas untuk mewakili kepentingan  modal  mereka  (Ohori,  2011). Faktor pendorong investor asing menanamkan modal dalam suatu negara yaitu prospek untuk memperluas  jangkauan  dan  meningkatkan potensi  pengembangan  bisnis,  pengalihan lokasi  untuk  biaya  produksi  yang  murah, peluang untuk mengeksploitasi sumber daya, kemajuan  teknologi,  pembebasan  kebijakan, dan keuntungan dalam pembayaran tarif pajak yang rendah (Salihu et al ., 2015).
Seperti yang dikatakan oleh Christensen dan Murphy (2004), kepemilikan asing  atas  saham  telah  dikaitkan  dengan profitabilitas dan efisiensi yang tinggi dimana keberadaan kepemilikan asing terkait dengan praktik  penghindaran  pajak.  Pada  dasarnya, investor  asing  yang menginvestasikan  modal pada  suatu  perusahaan  bermaksud  untuk memperoleh hasil keuntungan yang diinginkan.  Untuk  memperoleh  keuntungan yang  maksimal  dapat  dilakukan  dengan meminimalkan  beban  pajak.  Maka,  semakin dominan kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dalam pembayaran  pajak  perusahaan  (Idzni  & Purwanto, 2017).
H 4 : Kepemilikan asing berpengaruh
signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Jumlah Komposisi dewan Santoso
dan Muid
(2014) mendefinisikan    bahwa    dewan    komisaris
merupakan  perwakilan  perusahaan  untuk mengatur  dan  memberi  nasihat  kepada manajemen termasuk direktur. Untuk mengurangi biaya termasuk biaya pajak, dan meningkatkan nilai pemegang saham, dewan komisaris terlibat dalam strategi penghindaran pajak  yang  legal  untuk  memastikan  bahwa perusahaan menghemat lebih banyak sumber daya  yang  dapat  diinvestasikan  kembali  dan didistribusikan  sebagai  dividen  pemegang saham  (Ogbeide  &  Obraretin,  2018). Kemungkinan  terjadinya  penghindaran  pajak semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya  jumlah  dewan  komisaris (Santoso & Muid, 2014).
H 5 :  Jumlah  komposisi  dewan  berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## Independensi Dewan
Menurut  Alifianti et  al .  (2017),  sifat dari komisaris independen yaitu mengendalikan niat manajemen untuk memperbesar  insentif  dengan  meningkatkan keuntungan  setelah  pajak.  Manajer  memiliki kecenderungan menurunkan beban pajak yang dibayar supaya memperoleh hasil laba bersih yang  lebih  tinggi.  Sehingga  komisaris independen dalam perusahaan akan mengendalikan niat manajer untuk mengambil  peluang  dalam  pajak.  Namun,  di sisi lain menurut Pramudito dan Sari (2015), dewan komisaris independen tidak mempunyai kontrol penuh terhadap keputusan yang  diambil  untuk  perusahaan.  Sehingga, banyak  atau  tidaknya  komisaris  independen tidak berdampak pada kebijakan pajak dalam perusahaan.
H 6 : Jumlah
independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Frekuensi Rapat Dewan
Rapat  dewan  dilaksanakan  bertujuan untuk meningkatkan pengawasan perusahaan. Keputusan  mengenai  kebijakan  dalam  pajak perusahaan  juga  dilakukan  oleh  dewan komisaris  (Ariyani  &  Harto,  2014).  Pradana dan  Ardiyanto  (2017)  menjelaskan  bahwa pengawasan    yang    efektif    apabila    dewan
komisaris  sering  mengadakan  rapat  untuk mengatasi  terjadinya  tindakan  penhindaran pajak oleh manajemen. Barros dan Sarmento (2019) menyatakan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi tampaknya mengarah pada tingkat penghindaran  pajak  yang  lebih  rendah  di perusahaan.  Hasil  dari  kontrol  oleh  anggota dewan  yang  tangguh  dan  terfokus  dapat mengurangi  perilaku  oportunistik  dan  juga mengurangi  risiko  perusahaan  yang  terlibat dalam strategi penghindaran pajak.
H 7 :  Frekuensi  rapat  dewan  berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Kesulitan Finansial
Penghindaran pajak akan terjadi ketika perusahaan  mengalami  kesulitan  finansial. Untuk mengatasi kesulitan finansial, perusahaan tidak punya jalan lain, maka akan mengambil risiko yang tinggi untuk menutupi utang/obligasi  yang  harus  dipenuhi,  risiko tersebut adalah mengabaikan reputasi perusahaan  dan  melakukan  penghindaran pajak  (Richardson et  al .,  2015).  Menurut Frank,  Lynch,  dan  Rego  (2009),  perusahan juga akan melakukan tindakan ekstrim seperti manipulasi  laporan  keuangan  agar  terlihat menarik untuk masa temporer.
H 8 : Kesulitan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## Leverage
Leverage dapat  merepresentasikan struktur  modal  perusahaan  dan  bermaksud untuk  memenuhi  pembiayaan  perusahaan (Gupta  &  Newberry,  1997).  Perusahaan dengan leverage cenderung menghindari lebih banyak pajak. Perusahaan-perusahaan dengan utang yang banyak memerlukan lebih banyak uang  tunai  untuk  membayar  bunga  dan mengamortisasi  pinjaman  pokok  sehingga pada  gilirannya  dapat  menciptakan  insentif untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan peluang dari penggunaan utang (Agusti,  2014).  Perusahaan  mengambil kesempatan  dari  pembayaran  bunga  utang untuk menurunkan penghasilan yang dilaporkan,    sehingga    dapat    menciptakan
rendahnya  pajak  yang  dibayar  (Ngadiman  & Puspitasari, 2017).

## Ukuran Perusahaan
Menurut  Machfoedz  (1994),  ukuran perusahaan  yaitu  besar  kecil  nya  aset  suatu perusahaan  yang  dapat  menjadi  pengukuran bisnis perusahaan. Dang, Li, dan Yang (2018) terdapat  berbagai  macam  pengukuran  untuk menjelaskan  ukuran  suatu  perusahaan,  dan setiap bentuk pengukuran memiliki implikasi yang  berbeda  dalam  keuangan  perusahaan. Misalnya, kapitalisasi pasar lebih berorientasi ukuran pada pasar saham dan berwawasan ke depan, yang hanya mencerminkan kepemilikan  ekuitas,  sementara  total  aset mengukur  total  sumber  daya  perusahaan. Total  penjualan  lebih  terkait  dengan  pasar produk dan tidak melihat ke depan. Stickney dan  Mcgee  (1982)  menjelaskan  bahwa  tarif pajak  perusahaan  dikaitkan  dengan  ukuran perusahaan.  Perusahaan  yang  lebih  besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang  tersedia  untuk  memengaruhi  kebijakan pajak,  memperoleh  keahlian  perencanaan pajak,  dan  mengatur  operasi  dengan  cara penghematan pajak yang optimal.

## Profitabilitas
Irianto et  al. (2017)  menguraikan profitabilitas  sebagai  parameter  kompetensi manajemen dalam memakmurkan perusahaan yang  ditentukan  oleh  laba.  Peningkatan  nilai profitabilitas mengindikasikan bahwa manajemen mengelola aset perusahaan dengan efisien, sehingga mendorong bertambahnya  keuntungan  yang  dihasilkan oleh  entitas  (Agusti,  2014).  Ketika  sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang meningkat,  pajak  dari  pendapatan  juga  akan meningkat.  Hasilnya,  tingginya  nilai  rasio profitabilitas dapat merujuk bahwa perusahaan  mempunyai  beban  pajak  yang tinggi.  Perusahaan  mempunyai  profitabilitas yang  unggul  dapat  memungkinkan  untuk memproyeksikan rencana pajak agar memaksimalkan keuntungan setelah pengurangan  dari  tarif  pajak  (Kurniasih  & Sari, 2013).

## METODE PENELITIAN
Market  to  book  value merupakan perbandingan dan evaluasi nilai pasar saat ini dengan  nilai  buku  perusahaan  tertentu (Gitman,  2003).  Shuping  Chen et  al .  (2007) mengendalikan pertumbuhan dengan memasukkan  rasio market  to  book  value periode  awal  dan  menyatakan  perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi melakukan akuisisi dengan keuntungan pajak. Richardson et  al .  (2015)  juga  menunjukkan peluang pertumbuhan secara positif mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

## Metodologi Penelitian
Data  yang  diperlukan  untuk  riset diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia  sejak  tahun  2014  sampai  dengan 2018  dan  hasil  penelitian  yang  relevan  dan diterbitkan  oleh  para  peneliti  sebelumnya. Data  yang  diperoleh  melalui  situs  website IDX. Data sampel yang diperoleh menggunakan  teknik  penarikan  sampel bertujuan.  Populasi  yang  akan  diteliti  yaitu perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  sebagai berikut.
1. Laporan keuangan perusahan disajikan  dalam  mata  uang  Rupiah Indonesia. 2. Perusahaan tidak mengalami kerugian laba  sebelum  pajak  dan  arus  kas operasional berturut-turut selama tahun 2014 hingga 2018. Dalam proses pengolahan  data,  perusahaan  dengan pendapatan  sebelum  pajak  dan  arus kas  operasional  negatif  dihapus  dari sampel karena ETR dan CFETR tidak memiliki  makna  ekonomi  dan  dapat mendistorsi  temuan  dalam  kasus ketika  penyebutnya  nol  atau  negatif (Noor et al ., 2010).
3. Data  maupun  informasi  perusahaan dapat  mendukung  penelitian  dengan mempunyai variabel independen seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. 4.

## Laporan keuangan audit selama 2014-
2018 yang lengkap

## Tabel 1
Definisi Variabel Operasional Variabel Dependen Penghindaran Pajak Tarif Pajak Total  Beban  Pajak  /  Laba  Sebelum Efektif (ETR) Pajak Tarif Pajak Efektif (ETR) Total  Beban  Pajak/  Arus  Kas Operasional Variabel Independen Kepemilikan Diukur  sebagai  variabel  indikator Keluarga yang  dikodekan  sebagai  1  untuk perusahaan keluarga apabila minimum    persentase    kepemilikan adalah 5%, nol sebaliknya. Kepemilikan Institusional Jumlah  Saham  Institusi  /  Jumlah Saham  Perusahaan  yang  Beredar  x 100% Kepemilikan Manajerial Jumlah  Saham  Manajerial  /  Jumlah Saham  Perusahaan  yang  Beredar  x 100% Kepemilikan Asing Jumlah Saham Asing / Jumlah Saham Perusahaan yang Beredar x 100% Jumlah Komposisi Dewan Jumlah anggota dewan komisaris Independensi Dewan Jumlah  Komisaris  Independen  / Jumlah Anggota Dewan komisaris Frekuensi Rapat Dewan Jumlah  rapat  dewan  komisaris  yang diselanggarakan  dalam  periode  satu tahun. Kesulitan Finansial Arus  Kas  Operasional  /  Total Liabilitas Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Log (total aset) Profitabilitas Laba Sebelum Pajak / Total Aset Leverage Total Utang / Total Aset Market to Book Value Kapitalisasi Pasar / Total Nilai Buku

## Sumber: Data penelitian diolah, 2019

## HASIL PENELITIAN

## Tabel 2

## Daftar Pemilihan Data Penelitian
Keterangan ETR  CFETR Perusahaan di BEI pada tahun 2014-2018 629 629 Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 526 526 Jumlah perusahaan yang digunakan untuk penelitian 103 103 Jumlah data penelitian 515 515 Jumlah data outlier 55 9 Jumlah data pengamatan yang tersisa 460 506 Sumber: Data penelitian diolah, 2019

## Tabel 3

## Tabel Statistik Deskriptif Pengukuran ETR
Sumber: Data penelitian diolah, 2019

## Tabel 4
Tabel Statistik Deskriptif Pengukuran CFETR
Sumber: Data penelitian diolah, 2019

## Tabel 5

## Tabel Frekuensi Kepemilikan Keluarga
Frekuensi Persentase (%) 0 = Bukan

## Hasil Uji Chow Pengukuran ETR
Effects Test Prob. Cross-section  Chi-square 0,0000 Sumber: Data penelitian diolah, 2019.

## Tabel 7
Hasil Uji Chow Pengukuran CFETR Effects Test Prob. Cross-section  Chi-square 0,0000
Sumber: Data penelitian diolah, 2019.
Pengujian  uji Chow digunakan  untuk menentukan  metode  penelitian  yang  cocok diterapkan, dimana metode yang dipilih yaitu PLS dan FEM. Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7, hasil dari uji Chow untuk ETR dan CFETR memperoleh  angka  probabilitas  dari cross- section  chi-squared sebesar  0,0000,  maka model penelitian tersebut dilanjutkan dengan menggunakan  FEM.  Kemudian,  uji chow menyajikan  nilai  kurang  dari  0,05,  sehingga diperlukan uji Hausman.

## Tabel 8
Hasil Uji Hausman Pengukuran ETR Test Summary Prob. Cross-section random 0,0749 Sumber: Data penelitian diolah, 2019

## Tabel 9

## Hasil Uji Hausman Pengukuran CFETR
Test Summary Prob. Cross-section random 0,0002 Sumber: Data penelitian diolah, 2019
Pengujian Hausman digunakan  untuk mengidentifikasi  model  penelitian  yang pantas  untuk  dilanjutkan  yaitu  FEM  dan REM.  Berdasarkan  Tabel  8,  hasil  dari  uji Hausman untuk  ETR  memperoleh  angka probabilitas dari cross-section random sebesar  0,0749.  Demikian,  model  penelitian terbaik    untuk    penelitian    tersebut    adalah
Kepemilikan Keluarga 1 = Kepemilikan Keluarga 420 81,6 95 18,4 menggunakan  REM,  dikarenakan  hasil  uji hausman  dengan  nilai  diatas  0,05  sehingga model    terbaik    untuk    ETR    adalah    REM. Total 515 100,0 Sumber: Data penelitian diolah, 2019 Tabel 6 Sedangkan,  hasil  uji  Tabel  9  untuk  CFETR memperoleh  angka cross-section  random sebesar  0,0002,  nilai  tersebut  menentukan bahwa  model  yang  terbaik  untuk  CFETR
N Min Maks Mean Sdv ETR 460 0,03 0,50 0,25 0,08 INSTOWN 460 0,00 0,98 0,33 0,30 MANOWN 460 0,00 0,95 0,02 0,08 FOROWN 460 0,00 0,99 0,30 0,31 BOCSIZE 460 2,00 13,0 4,78 1,96 BOCIND 460 0,00 0,83 0,40 0,11 BOCMEET 460 1,00 50,0 8,37 6,55 FINDIST 460 0,00 1,82 0,39 0,39 LEV 460 0,06 0,95 0,42 0,18 ROA 460 0,00 0,70 0,13 0,11 FIRMSIZE (dalam milliaran Rupiah) 460 11.20 15.11 12.79 0,74 MKTB 460 0,00 410,6 5,33 23,88 N Min Maks Mean Sdv CFETR 506  0,00 3,07 0,33 0,40 INSTOWN 506  0,00 0,98 0,33 0,29 MANOWN 506  0,00 0,95 0,02 0,08 FOROWN 506  0,00 0,99 0,30 0,30 BOCSIZE 506  2,00 13,00 4,82 1,92 BOCIND 506  0,00 0,83 0,40 0,10 BOCMEET 506  1,00 50,00 8,26 6,36 FINDIST 506  0,00 1,82 0,37 0,37 LEV 506  0,06 0,95 0,43 0,18 ROA 506  0,00 0,70 0,12 0,11 FIRMSIZE (dalam milliaran Rupiah) 506  11.20  15.11 12.79 0,72 MKTB 506  0,00 10,65 4,99 22,80
adalah  FEM  karena  mempunyai  hasil  di bawah 0,05. Tabel Uji t Pengukuran CFETR Sumber: Data sekunder diolah, 2019 Variabel Koefisien Sig. Kesimpulan Tabel 10 Constant 0,4442 0,2111 Tabel Uji F Pengukuran ETR dan CFETR FAMOWN 0,0552 0,2453 Insig Variabel Dependen F Sig    Kesimpulan INSTOWN -0,0489 0,4789 Insig Penghindaran Pajak - MANOWN -0,2440 0,2667 Insig ETR 7,4419  0,0000  Signifikan FOROWN 0,0588 0,3971 Insig Penghindaran Pajak - CFETR 4,1857  0,0000  Signifikan Sumbe
apakah  keseluruhan  variabel  independen berdampak  pada  variabel  dependen.  Pada Tabel  10  menyatakan  bahwa  nilai  signifikan untuk  variabel  dependen  penghindaran  pajak diukur  oleh  ETR  dan  CFETR  memperoleh nilai  signifikan  dibawah  0,05,  maka  untuk pengukuran  ETR  dan  CFETR  ini  dapat digunakan  sebagai  indikasi  penghindaran pajak.

## Tabel 11

## Tabel Uji t Pengukuran ETR
Sumber: Data sekunder diolah, 2019 Variabel Koefisien  Sig. Kesimpulan Constant -0,6099 0,1227 FAMOWN -0,0147 0,6958 Insig INSTOWN -0,0555 0,0603 Insig MANOWN -0,1391 0,0052 Sig- FOROWN -0,0539 0,0444 Sig- BOCSIZE -0,0012 0,6913 Insig BOCIND -0,0405 0,3186 Insig BOCMEET 0,0001 0,8883 Insig FINDIST 0,0063 0,6449 Insig LEV 0,0719 0,1012 Insig ROA -0,2261 0,0003 Sig- FIRMSIZE 0,0721 0,0197 Sig+ MKTB 8.96E-05 0,4738 Insig Tabel 12 FIRMSIZE 0,0136 0,6556 Insig MKTB -0,0005      0,5678 Insig Uji Hipotesis 1 Pengaruh  kepemilikan  keluarga
tidak ditemukan adanya hubungan signifikan dengan penghindaran pajak pada kedua  pengukuran.  Menurut  Brune et  al . (2019)  jika  saham  yang  dikuasai  oleh
keluarga tidak banyak, sehingga pertimbangan  mengenai  pajak  di  luar jangkauan kepemilikan keluarga. Brune et al . (2019) berargumen bahwa ketika perusahaan keluarga  dikelola  oleh  keturunan  atau direktur  non-keluarga  dan  tanpa  pendiri sebagai  pemegang  saham  substansial,  maka kebijakan  perusahaan  cenderung  kurang dibatasi  oleh  pengaruh  pendiri.  Bahkan, direktur baru dapat mengesampingkan praktik masa  lalu  dengan  menerapkan  rencana termasuk penghematan pajak untuk memenuhi  keuntungan  pribadi.  Perolehan hasil  tersebut  serupa  dengan  penelitian sebelumnya oleh Masripah et al . (2015). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, maka H 1 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 2
Kepemilikan institusional tidak mempunyai  hubungan  signifikan  dengan penghindaran  pajak  pada  kedua  pengukuran. Leipala (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan  institusional  jarang  terlibat dalam pengelolaan pajak perusahaan, sehingga kurangnya pemantauan oleh pemegang    saham    institusi    mengakibatkan
r: Data penelitian diolah, 2019 FINDIST -0,4586 0,0000 Sig- LEV -0,2678 0,0322 Sig- Fungsi dari uji F yaitu untuk menguji ROA 0,9202 0,0001 Sig+ BOCSIZE -0,0231 0,0337 Sig- BOCIND 0,0406 0,8040 Insig BOCMEET -0,0021 0,4792 Insig
manajer  perusahaan  sewenang-wenangnya mengambil  tindakan  penghindaran  pajak. Faktor  yang  mendorong  manajer  untuk bertindak  terutama  terkait  bonus  yang  akan dibagikan  dari  laba  yang  dihasilkan  kepada perusahaan.  Hasil  tersebut  juga  sebanding dengan  Waluyo  (2017)  dan  Annisa  dan Kurniasih (2008). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dinyatakan  tidak  signifikan,  maka  H 2 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 3
Kepemilikan manajerial terbukti bahwa  mempunyai  hubungan  signifikan negatif  terkait  tindakan  pengurangan  pajak melalui  pengukuran ETR .  Hasil  penelitian tersebut  didukung  oleh  Tang et  al .  (2019), Multazam dan Rahmawaty (2018), Mais dan Patminingih (2017), dan Fadhila et al . (2017) dimana  banyaknya  kepemilikan  saham  oleh manajemen  dapat  mengurangi  terjadinya penghindaran  pajak  akibat  kepentingan pemegang  saham.  Anggota  dewan  sebagai pemegang  saham  menganggap  penurunan pajak perusahaan tidak selalu mengarah pada pemaksimalan  nilai  perusahaan.  Sebab, perusahaan harus membayar denda besar dan bunga  setelah  audit  pajak  (Landry et  al ., 2013).  Kepemilikan  manajerial  dengan pengukuran CFETR dinyatakan tidak mempunyai  keterkaitan  dengan  penurunan pajak  perusahaan.  Penemuan  tersebut  sejajar dengan  penelitian  oleh  Krisna  (2019),  rata- rata nilai saham kepemilikan manajerial tidak banyak,  sehingga  pengurangan  pajak  tidak memberikan  keuntungan  yang  substansial bagi  anggota  dewan  sebagai  pemegang saham.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  ETR untuk menguji hubungan kepemilikan manajerial dan penghindaran
pajak dinyatakan  signifikan  negatif,  maka  H 3 terbukti.

## Uji Hipotesis 4
Kepemilikan  asing  tidak  terbukti terdapatnya  pengaruh  pada  penghindaran pajak  pada  pengukuran  ETR.  Hal  tersebut karena    investor    asing    tidak    tertarik
menurunkan  tarif  pajak  untuk  meningkatkan kekayaan  pemegang  saham  karena  hal  ini tidak secara langsung menguntungkan mereka.  Hasil  tersebut  setara  dengan  Idzni dan Purwanto (2017). Sedangkan pengukuran CFETR menunjukkan bahwa adanya hubungan  negatif  terhadap  penghindaran pajak.  Hal  ini  karena  reputasi  perusahaan penting  bagi  kepemilikan  asing  sehingga perusahaan  asing  dianggap  menganut  tata kelola  yang  baik  (Chang et  al .,  2013).  Hasil pengukuran  ETR  untuk  menguji  hubungan kepemilikan  asing  dan  penghindaran  pajak dinyatakan  tidak  signifikan,  sedangkan CFETR  dinyatakan  signifikan  negatif,  maka H 4 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 5
Jumlah  komposisi  dewan  terbukti tidak  adanya  asosiasi  dengan  penghindaran pajak.  Pengukuran  dengan  ETR  tidak menghasilkan  signifikansi  dengan  jumlah komposisi dewan karena banyak atau dikitnya anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi  kebijakan  tarif  pajak,  dimana sejajar  dengan  penelitian  oleh  Tandean  dan Winnie (2016), Annisa dan Kurniasih (2008), Putri  dan  Chariri  (2017).  Sedangkan,  hasil dari  pengukuran  CFETR  menemukan  hasil bahwa  adanya  keterkaitan,  seiring  ketatnya pengawasan  oleh  dewan  komisaris  dapat menekan  terjadinya  tindakan  penurunan  tarif pajak  perusahan.  Hasil  penelitian  tersebut sejajar  dengan  Dewi  dan  Jati  (2014),  Edwin dan  Victor  (2019),  Pratama  (2017),  Ogbeide dan Obraretin (2018). Hasil pengukuran ETR menyatakan  tidak  signifikan  sedangkan pengukuran CFETR untuk menguji hubungan jumlah  komposisi  dewan  dan  penghindaran pajak dinyatakan signifikan negatif, maka H 5 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 6
Independensi dewan dalam pengukuran ETR maupun CFETR
menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan dengan variabel penghindaran pajak. Informasi  dari  uji  t  menunjukkan  bahwa banyak sedikitnya komisaris independen pada perusahaan    tidak    ada    hubungan    dengan
penurunan  tarif  pajak  karena  komisaris independen  tidak  mempunyai  kemampuan untuk mengkontrol kebijakan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejajar dengan Dewi  dan  Jati  (2014),  Annisa  dan  Kurniasih (2008), Cahyono et al . (2016), dan Fadhila et al .  (2017).  Hasil  pengukuran  ETR  dan CFETR untuk menguji hubungan independensi  dewan  dan  penghindaran  pajak dinyatakan  tidak  signifikan,  maka  H 6 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 7
Frekuensi  rapat  dewan  terbukti  tidak terdapat  relasi  yang  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  berdasarkan  pengukuran ETR  dan  CFETR.  Sering  atau  tidaknya diadakannya rapat dewan, dewan tidak dapat mengetahui  dan  memantau  segala  aktivitas pajak  yang  dijalankan  oleh  manajer.  Hasil tersebut sama dengan penemuan oleh Ariyani dan  Harto  (2014)  dengan  Pradana  dan Ardiyanto (2017). Hasil pengukuran ETR dan CFETR  untuk  menguji  hubungan  frekuensi rapat dewan dan penghindaran pajak dinyatakan  tidak  signifikan,  maka  H 7 tidak terbukti.

## Uji Hipotesis 8
Dalam  pengukuran  ETR,  kesulitan finansial menyatakan tidak adanya hubungan signifikan kepada penghindaran pajak. Temuan ini mendukung kesimpulan Tanimura (2001)  bahwa  perusahaan  yang  mengalami kesulitan  keuangan  tidak  menghindari  pajak karena  biaya  kesulitan  keuangan  lebih  besar daripada manfaat pajak dari utang. Penemuan ini  sejajar  dengan  penelitian  oleh  Putri  dan Chariri  (2017).  Hasil  yang  diperoleh  dari pengukuran  CFETR  menunjukkan  bahwa adanya  relasi  kesulitan  finansial  dapat mengurangi terjadinya penurunan tarif pajak. Hal  tersebut  memungkinkan  perusahaan untuk  mentaati  pajak  agar  tidak  menambah biaya denda yang tidak diperlukan pada masa kesulitan finansial (Tanimura, 2001). Pengukuran ETR membuktikan tidak signifikan sedangkan hasil pengukuran CFETR  untuk  menguji  hubungan  kesulitan
finansial dan penghindaran pajak dinyatakan signifikan negatif, maka H 8 tidak terbukti.

## KESIMPULAN
Melalui pelaksanaan beberapa pengujian  yang  dimulai  dari  regresi  panel, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  terhadap hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Kepemilikan  keluarga  tidak  terbukti dengan kedua pengukuran tarif pajak. 2. Kepemilikan institusional tidak berhubungan  dengan  penghindaran pajak  berdasarkan  pengukuran  ETR dan CFETR.
3. Kepemilikan  asing  tidak  ditemukan bukti  signifikan  pada  penghindaran pajak  dengan  pengukuran  ETR  dan CFETR.
4. Kepemilikan manajerial tidak terbukti oleh  ETR  dan  hubungan  signifikan negatif  terbukti  pada  pengukuran
CFETR.
5. Jumlah  komposisi  dewan  mempunyai kaitan secara negatif dengan penurunan  tarif  pajak  berdasarkan pengukuran  CFETR,  sedangkan  ETR tidak membuktikan adanya relasi.
6. Jumlah  independensi  dewan  tidak terbukti  dengan  kedua  pengukuran tarif pajak.
7. Frekuensi  rapat  pajak  tidak  terbukti dengan  pengukuran  ETR  maupun CFETR.
8. Terbuktinya kesulitan finansial berpengaruh  secara  negatif  pada penghindaran pajak melalui pengukuran  CFETR,  sedangkan  tidak terbukti signifikan oleh ETR.
Penelitian  ini  menggunakan  dua pengukuran  untuk  penghindaran  pajak. Namun masih ada pengukuran lain yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengukur penghindaran  pajak  seperti  selisih  laba komersial  dan  laba  fiskal.  Selain  itu,  dapat menggunakan  objek  yang  berfokus  pada industri  tertentu  sehingga  dapat  mengetahui karakteristik  penghindaran  pajak  di  masing- masing industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti, W. Y. (2013). Pengaruh profitabilitas, leverage ,  dan corporate  governance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  tahun 2009-2012). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi , 4 (2), 1–32.
Anderson,  R.  C.,  &  Reeb,  D.  M.  (2003).
Founding  family  ownership  and  firm performance:  Evidence  from  the  S&P 500. The  Journal  of  Finance , 58 (3), 1301–1328.
Annisa,  N.  A.,  &  Kurniasih,  L.  (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax  avoidance. Jurnal  Akuntansi  & Auditing , 8 (2), 123–136.
Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 164 , 150–160.
Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder terhadap  tindakan  agresivitas  pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4), 1–12.
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A.
D.,  Larcker,  D.  F.,  &  Armstrong,  C.  S. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics , 60(1), 1-17 Barros, V., & Sarmento, J. M. (2019). Board meeting  attendance  and  corporate  tax avoidance:  Evidence  from  the  UK. Business  Perspectives  and  Research , 1(1), 1–16.
Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and  taxes:  Evidence  from  regression discontinuity. The  Accounting  Review , 92 (1), 29–50.
Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family  firm  heterogeneity  and  tax avoidance:  The  role  of  the  founder. Family Business Review , 32 (3), 296–317. Cahyano,  D.  D.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K. (2016).    Pengaruh komite     audit, kepemilikan institusional,    dewan komisaris,  ukuran  perusahaan  (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap  tindakan  penghindaran  pajak
(tax  avoidance)  pada  perusahaan
perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. Journal of Accounting , 2 (2), 1-10.
Chandra,  B.,  &  Cintya,  C.  (2021).  Upaya praktik  Good  Corporate  Governance dalam  penghindaran  pajak  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 17 (3), 232–
247.
https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016 Chang,  L.  L.,  Hsiao,  F.  D.,  &  Tsai,  Y.  C.
(2013).  Earnings,  institutional  investors, tax avoidance, and firm value: Evidence from  Taiwan. Journal  of  International Accounting,  Auditing,  and  Taxation , 22 (1), 98–108.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2007). Founding  family  ownership  and tax  aggressiveness .  Working  Paper. Retrieved
from https://www.researchgate.net/publication /228431124_Founding_family_ownershi p_and_tax_aggressiveness
Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2008). Are family  firms  more  tax  aggressive  than non-family  firms ? Journal  of  Financial Economics , 91 (1), 41–61.
Christensen,  J.,  &  Murphy,  R.  (2004).  The social  irresponsibility  of  corporate  tax avoidance  :  Taking  CSR  to  the  bottom line. Society for International Development , 47 (3), 37–44.
Dang,  C.  Y.,  Li,  F.,  &  Yang,  C.  (2018). Measuring  firm  size  in  empirical corporate finance. Journal of Banking & Finance , 86 , 159–176.
Demirguc-Kunt,  A.,  &  Huizinga,  H.  (2001). The  taxation  of  domestic  and  foreign banking. Journal  of  Public  Economics , 79 (3), 429–453. banking. Journal of Public Economics , 79 (3), 429–453.
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2007). Corporate tax avoidance and firm value. The Review of Economics and Statistics , 91 (3), 537–546.
Dewi,  N.  N.  K.,  &  Jati,  I.  ketut.  (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan,  dan  dimensi  tata  kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di  bursa  efek  indonesia. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana , 6(2 ),
249–260.
Edwin,  O.  A.,  &  Victor,  O.  (2019).
Corporate  board  characteristics  and tax aggresiveness: A study of manufacturing
firms  in  Nigeria. Global  Journal  for Research Analysis , 8 (4), 245–251.
Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S.
P. (2017). Pengaruh kepemilikan manajerial  ,  komisaris  independen  dan komite  audit  terhadap  tax  avoidance. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 21 (3), 1803–1820.
Frank,  M.  M.,  Lynch,  L.  J.,  &  Rego,  S.  O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its  relation  to  aggressive  financial reporting. The Accounting Review , 84 (2), 467–496.
Freedman,  J.  (2006).  The  tax  avoidance culture: Who is responsible?
Govermental  influences  and  corporate social  responsibility. Current  Legal
Problems , 59 (1), 359–390.
Friana,  H.  (2019).  DJP  dalami  dugaan penghindaran  pajak  PT  Adaro  Energy. Retrieved from https://tirto.id
Gaaya,  S.,  Lakhal,  N.,  &  Lakhal,  F.  (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit  quality. Managerial  Auditing Journal , 32 (7), 731–744.
Gitman,  L.  J.  (2003). Principles  of Managerial  Finance (10th  ed.).  San Diego: Pearson.
Gugler,  K.  (2003).  Corporate  governance, dividend payout policy and the interrelation  between  dividends,  R&D, and  capital  investment. Journal  of Banking and Finance , 27 (7), 1297–1321. Gupta,  S.,  &  Newberry,  K.  (1997). Determinants  of  the  variability  in corporate  effective  tax  rates:  Evidence from  longitudinal  data. Journal  of Accounting and Public Policy , 16(1) , 1– 34.
Himawan,  A.  (2017).  Fitra:  Setiap  Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. Retrieved from https://www.suara.com Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (1),
1–12.
Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Ak, A. W. S.
(2017).  The  influence  of  profitability  , leverage  ,  firm  size  and  capital  intensity towards  tax  avoidance. International Journal  of  Accounting  and  Taxation ,
5 (2), 33–41.
James,  H.  (1999).  Owner  as  manager, extended  horizons  and  the  family  firm. International Journal of the Economics of Business , 6 (1), 41–55.
Knuutinen,  R.  (2013).  International  tax planning,  tax  avoidance  and  corporate social  responsibility. Interdisciplinary Studies Journal , 3 (1), 73–84.
Krisna, A. M. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional  dan  kepemilikan manajerial pada tax avoidance dengan kualitas audit sebagai  variabel  pemoderasi. Wacana Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  Dan Akuntansi) , 18 (2), 82–91. Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  R.  (2013). Pengaruh  return  on  assets,  leverage, corporate governance, ukuran perusahaan,  dan  kompensasi  rugi  fiskal pada  tax  avoidance. Bulletin  Studi Ekonomi , 18 (1), 58–66.
Landry,  S.,  Deslandes,  M.,  &  Fortin,  A. (2013).  Tax  aggressiveness,  corporate social  responsibility  and  ownership structure. Journal  of  Accounting,  Ethics
& Public Policy , 14 (3), 99–132. Leech,  D.,  &  Leahly,  J.  (1991).  Ownership structure, control type classifications and the performance of large British companies. Economic Journal , 101 (409), 1418–1437.
Leipala, A. (2017). Do institutional shareholders  impact  corporate  tax avoidance? Aalto University.
Machfoedz,  M.  (1994).  Financial  ratio analysis  and  the  prediction  of  earnings changes in indonesia. Kelola , 7 (3), 114– 137.
Machmud,  N.,  &  Djakman,  C.  D.  (2008). Pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap luas  pengungkapan  tanggung  jawab sosial  (CSR  Disclosure)  pada  laporan tahunan  perusahaan:  Studi  empiris  pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek  Indonesia  tahun  2006. Simposium Nasional Akuntansi , 11 , 50–63.
Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of  good  corporate  governance  on  tax avoidance of the company in listed of the Indonesia Stock Exchange (BEI). Jurnal STEI Ekonomi , 26 (2), 230–243.
Masripah,  Diyanty,  V.,  &  Fitriasari,  D. (2016).  Controlling  shareholder  and  tax avoidance: Family ownership and corporate governance. International Research  Journal  of  Business  Studies ,
8 (3), 167–180.
Mclaren,  J.  (2008).  The  distinction  between tax  avoidance  and  tax  evasion  has become  blurred  in  Australia:  why  has  it happened? Journal  of  the  Australasian Tax Teachers Association , 3 (2), 141–163. tax  management? Journal  of  Corporate Finance , 16 (5), 703–718.
Multazam,  S.,  &  Rahmawaty.  (2018).  The influence of leverage, executive incentives,  managerial  ownership  on  tax aggresiveness  (Study  in  manufacturing companies  listed  on  IDX  year  2012- 2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (3), 494–504. Mulyadi,  M.  S.,  Anwar,  Y.,  &  Bobby,  E. (2014). Examining corporate governance and  corporate  tax. International  Journal of Finance & Banking Studies , 3 (3), 47– 52.
Ngadiman & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage,  kepemilikan  institusional,  dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan  sektor  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010- 2012. Jurnal Akuntansi , 18 (3), 408–421. Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N.  (2010).  Corporate  Tax  Planning:  A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies.
International Journal of Trade,
Economics and Finance , 1 (2), 189–193. Ogbeide,  S.  O.,  &  Obraretin,  O.  (2018). Corporate  governance  mechanisms  and tax  aggressiveness  of  listed  firms  in Nigeria. Amity  Journal  of  Corporate
Governance , 3 (1), 1–12.
Ohori,  S.  (2011).  Environmental  policy instruments    and    foreign    ownership.
Environmental  Economics  and  Policy
Studies , 13 (1), 65–78.
Ongore,  V.  O.  (2011).  The  relationship between  ownership  structure  and  firm performance:  An  empirical  analysis  of listed  companies  in  Kenya. African Journal  of  Business  Management , 5 (6),
2120–2128.
Pradana,  A.  B.,  &  Ardiyanto,  M.  D.  (2017).
Pengaruh karakteristik pengawasan dewan  komisaris  terhadap  agresivitas pajak perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (4), 1–9.
Pramudito,  B.  W.,  &  Sari,  M.  M.  R.  (2015).
Pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan  manajerial  dan  ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance.
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (3), 705–722.
Pratama, A. (2017). Company characteristics, corporate governance and aggressive tax avoidance practice: A study of Indonesian companies. Review of Integrative  Business  and  Economics Research , 6 (4), 70–81. Putri,  R.  A.  H.,  &  Chariri,  A.  (2017). Pengaruh  financial  distress  dan  good corporate  governance  terhadap  praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Diponegoro  Journal  of Accounting , 6 (2), 56–66.
Richardson,  G.,  Taylor,  G.,  &  Lanis,  R. (2015).  The  impact  of  financial  distress on corporate tax avoidance spanning the global  financial  crisis  :  Evidence  from Australia. Economic  Modelling , 44 ,  44– 53.
Salihu, I. A., Annuar, H. A., Normala, S., & Obid,  S.  (2015).  Foreign  investors’ interests  and  corporate  tax  avoidance: Evidence  from  an  emerging  economy. Journal  of  Contemporary  Accounting  & Economics , 11 (2), 138–147.
Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4),
1–12.
Saputra,  M.  (2017).  The  influence  of ownership structures , financial distress
and  tax  loss  carry  forward  on  tax  avoidance (Study  on  manufacturing  company  listed  in Indonesia  Stock  Exchange). Journal  of Resources  Development  and  Management ,
31 (2011), 21–31.
Shackelford,  D.  A.,  &  Shelvin,  T.  (2001). Empirical  tax  research  in  accounting. Journal  of  Accounting  and  Economics ,
31 , 321–381.
Stickney,  C.  P.,  &  Mcgee,  V.  E.  (1982).
Effective  corporate  tax  rates:  The  effect of  size,  capital  intensity,  leverage,  and other factors. Journal of Accounting and
Public Policy , 1 , 125–152.
Sunaryo.  (2016).  Effect  of  family  ownership towards  tax  aggressiveness  on  food  and beverages  industrial  company  listed  in
Indonesia Stock Exchange. Binus
Business Review , 7 (1), 47.
Susilo, R. (2017). Indonesia masuk peringkat ke-11  penghindaran  pajak  perusahaan,
Jepang No.3. Retrieved
from
https://www.tribunnews.com Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of  good  corporate  governance  on  tax avoidance:  An  empirical  study  on manufacturing  companies  listed  in  IDX period  2010-2013. Asian  Journal  of Accounting Research , 1 (1), 28–38.
Tang,  Y.,  Liu,  Y.,  Liu,  J.,  &  Li,  W.  (2019).
Does  more  managerial  power impede  or promote corporate tax avoidance? Evidence from listed Chinese companies. Open Access Journal , 11 (7), 1–18.
Tanimura,  J.  K.  (2001). Taxes,  financial distress,  and  capital  structure  in  the United  States  and  Japan .  University  of Washington.
Waluyo. (2017). The effect of good corporate governance  on  tax  avoidance:  Empirical study of the Indonesian banking company. The  Accounting  Journal  of
Binaniaga , 2 (2), 1–10