COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN KALIGREJENG VILLAGE, WONOTIRTO SUB-DISTRICT, BLITAR DISTRICT

## PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KALIGREJENG KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR
Shinta Dayang Nabilla 1 , Faizal Satria Desitama 2
UIN SATU Tulungagung 1,2
Shintadayang99@gmail.com 1 , faizalsatria6@uinsatu.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  transparency,  accountability,  community participation  on  village  financial  management  in  Kaligrenjeng  Village,  Wonotirto District, Blitar Regency. This type of research is quantitative research using primary and secondary  data  by  distributing  questionnaires  to  respondents.  The  population  in  this study are village officials and the local community. The sample selection method used purposive sampling to get 97. The data analysis method used multiple linear regression analysis and tested the validity and reliability of the quality of the questionnaire with the SPSS version 26 application. The results showed that partially the transparency variable had a significant effect on financial management with a significance of 0.000 and tcount 4.106.  Partially  the  accountability  variable  has  a  significant  effect  on  financial management  with  a  significance  of  0.000  and  tcount  5.614.  Partially,  the  community participation  variable  has  a  significant  effect  on  financial  management  with  a significance of 0.16 and a tcount of 2.449. Conclusion, transparency and accountability and  community  participation  partially  affect  the  management.  Simultaneously, transparency,  accountability  and  community  participation  have  an  impact  on  village financial management.
Keywords: Transparency,  Accountability,  Community  Participation,  Village  Financial Management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat setempat. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sehingga mendapatkan 97. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan menguji validitas dan  reabilitas  kualitas  kuesioner  dengan  aplikasi  SPSS  versi  26.  Hasil  penelitian menunjukkan,  secara  parsial  variabel  transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikasi sebesar 0.000 dan t hitung 4.106. Secara parsial variabel  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  dengan signifikasi sebesar 0.000 dan t hitung 5.614. Secara parsial variabel Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikasi sebesar 0.16 dan  t hitung sebesar  2.449.  Kesimpulan,  transparansi  dan  akuntabilitas  dan  partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan . Adapun secara simultan
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaru terhadap pengelolaan keuangan desa.
Kata  Kunci: Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  Pengelolaan Keuangan Desa

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  unit  organisasi pemerintah  yang  berhadapan  secara langsung  dengan  masyarakat  dengan segala  latar  belakang  kepentingan  dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat  strategis,  dikarenakan  kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan  oleh  kemajuan  desa,  basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan  desa.  (Herianti  &  Arifin, 2018).  Keuangan  Desa  dialokasikan  ke desa oleh pemerintah, alokasi keuangan desa  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa dan dialokasikan dengan memperhitungkan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan kesulitan  geografis,  perhitungan  dibagi secara  merata  setiap  desa,  disisi  lain indeks  kemahalan  biaya  kontruksi menunjukkan tingkat kesulitan geografis.  Pengelolaan  keuangan  desa dalam APBD kabupaten/kota
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan desa  masing-masing  kabupaten/kota diatur  dengan  peraturan  presiden mengenai  rincian  APBN.  Oleh  karena itu,  besaran  keuangan  desa  setiap  desa akan bervariasi dari desa ke desa sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan kabupaten/kota. (Raharjo, 2020) Dengan adanya anggaran keuangan desa yang direalisasikan pada pemerintah  desa  diharapkan  mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai pembangunan desa  yang  maju  bagi  kesejahteraan masyarakat desa. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa keuangan desa tidak sepenuhnya untuk
program  pemerintah,  tetap  juga banyak  penyelewengan  anggaran  desa untuk  kepentingan  pribadi.  Menurut Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono    kasus  korupsi  anggaran desa  terjadi  saat  desa  Tuliskriyo  telah menerima  pagu  anggaran  dana  desa (ADD)  2018  dari  pemerintah  pusat senilai Rp 797.107.400 yang dikirim ke kas desa. Dana telah diberikan dalam dua tahap  yaitu  April  dan  Juni.  Anggaran tersebut  yang  direalisasikan  oleh tersangka sesuai APBDes hanya tahap 1 saja  yaitu  sebesar  Rp  307.507.250  dan sisa  anggaran  sebesar  Rp  489.600.150 pada  tahap  2  oleh  tersangka  tidak direalisasikan sesuai APBDes. Sementara  itu  tersangka  telah  mengaku uang tersebut digunakan untuk menutupi
ADD  tahun  2017  atas  perintah  kepala desa,  dan  juga  untuk  membayar  hutang ( https://www.beritasatu.com ). Banyaknya kasus
penyimpangan keuangan  desa  menuntut  pemerintah untuk  melakukan  pembenahan,  baik pembenahan  aparatur  desa  maupun penerapan  prinsip-prinsip  manajemen publik yang.
Tabel 1. Daftar Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018-2022
Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Kaligrenjeng yang  terletak  di  Kecamatan  Wonotirto Kabupaten  Blitar  dan  memiliki  dana desa  pada  tahun  2018-2022  tersebut, dimana dana ini memerlukan pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas.  Tujuan  penelitian  ini
adalah untuk mengetahui pendapat atau pemikiran  masyarakat  setempat  tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan desa  di  desa  Kaligrenjeng.  Apabila pendapat  atau  gagasan  tentang  kinerja perangkat  desa  dalam  pelaksanaan transparansi  keuangan  dengan  baik, maka  tugas  perangkat  desa  terpenuhi sesuai dengan tanggung jawabnya, atau sebaliknya  jika  peranan  perangkat  desa belum  memenuhi  persuaratan  yang diharapkan  masyarakat  sekitar  maka tugas  perangkat desa tidak memberikan pengaruh  positif  terhadap  pengelolaan keuangan desa di desa Kaligrenjeng.
Fenomena  masalah  yang  ditemui pada  tahap  pertama  survey  di  Desa Kaligrenjeng  adalah  belum  adanya fasilitas informasi di Desa Kaligrenjeng untuk memberikan informasi tentang kas masuk  dan  kas  keluar  serta  tetang kegiatan  yang  berlangsung  di  desa tersebut dalam pengalokasikan keuangan desa.  Dalam penelusuran awal oleh  peneliti  Desa  Kaligrenjeng  telah membuat  papan  informasi  (baliho) sebagai media informasi bagi masyarakat  namun,  baliho  tidak  dapat bertahan lama sampai akhir tahun karena faktor alam. Sehingga masyarakat tidak dapat melihat laporan pertanggungjawaban  yang  di  sediakan oleh desa  sampai akhir tahun, dan pihak desa tidak memperbarui media informasi (baliho) tersebut. Pada desa tersebut juga belum  terdapat  media  informasi  secara online  (website)  yang  diperlukan  untuk mengakses  anggaran  sebagai  bentuk pemanfaatan  teknologi  informasi.    Dari segi  kualitas  perangkat  desa  saat  ini sebagian  besar  diukur  dari  tingkat pendidikan  yang  mayoritas  tamat SMA/SMK  dan  hanya  sebagian  kecil yang  masuk  perguruan  tinggi.  Untuk ketrampilan  masih  banyak  perangkat desa yang belum memiliki  ketrampilan komputer atau teknologi informasi.
Penelitian  terdahulu  yang  serupa
dengan  penelitian  ini  yaitu  yang dilakukan  Anita  Firdaus,  Suharno  dan Sunarti  (2019)  berjudul  “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada desa Sidoharjo. Penelitian lain dilakukan Marhaendra,  Endah  dan  Astrini  (2022) yang  berjudul  “Pengaruh  transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Mayarakat Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa”.
Hasil  analisis  penelitian  ini membuktikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi  berpengaruh  positif  terhadap pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada Kecamatan  Nganjuk.  Penelitian  lain yang  dilakukan  Emilianus  (2019)  yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat  Pada  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai
Timur).  Hasil  penelitian  ini  yaitu transparansi  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh  positif  signifikan  pada pembedayaan  masyarakat,  sedangkan akuntanbilitas  tidak  berpengaruh  pada pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian lain yang dilakukan Ade, I Wayan dan I Putu  (2021)  yang  berjudul  “Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Pada  Desa  Songan  B  Kecamatan Kintamani  Kabupaten  Bangli.  Hasil penelitian  ini  adalah  akuntabilitas  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pemberdayaan  masyarakat  sedangkan transparansi  dan  partisipasi  masyarakat
berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

## Kajian Teori Teori Stewardsip
Teory  Stewardship  menunjukkan bahwa  tidak  ada  situasi  dimana manajemen  termotivasi  untuk  tujuan- tujuan  individu  tetapi  terfokus  tujuan utama  yaitu  kepentingan  organisasi (Donaldson  dan  Davis,  1991).  Asumsi filosofi  teori  stewardship  didasarkan pada  sifat  manusia  untuk  dapat dipercaya, bertindak secara bertanggungjawab,  memiliki  intergritas dan jujur kepada orang lain. dengan kata lain  teory  stewardship  mengasumsikan bahwa manajemen dapat bertindak baik untuk  kepentingan publik pada umumnya maupun  shareholders  pada  khusunya (Daniri, 2005). Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan keberadan pemerintah  daerah  sebagai  lembaga yang  dapat  dipercaya  untuk  memenuhi aspirasi masyarakat dan pelayanan baik untuk publik, mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan  transparansi  keuangan  daerah, sehingga dapat mencapai tujuan
ekonomi  dan  mencapai  kesejahteraan masyarakat  secara  maksimal.  (Raja, 2021)

## Transparansi
Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin setiap orang bebas mengakses informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  yaitu  tentang  informasi kebijakan,  proses  pembuatan  kebijakan dan hasil yang dicapai (Loina, 2003).
Indikator  transparani  meliputi  1.
Informatif yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur,  data,  fakta  bagi  pemangku kepentingan (stakeholders) yang membutuhkan informasi  yang jelas  dan akurat. 2. Keterbukaan yaitu
keterbukaan informasi publik memberikan  hak  kepada  setiap  orang untuk  menerima  infromasi  sehingga semua  informasi  publik  harus  terbukan dan dapat diakses bagi semua pengguna informasi  publik  kecuali  dari  informasi yang  dikecualikan  yang  diatur  dengan undang-undang.  3.  pengungkapan  yaitu mengungkapkan atau menginformasikan kepada  publik  tentang  kegiatan  dan kinerja finansial. (Mardiasmo, 2009).

## Akuntabilitas
Menurut  Lembaga  Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  RI  dalam Subroto  (2009),  Akuntabilitas  adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menerangkan  kinerja  dan    perilaku seseorang pimpinan dalam unit organisasi  kepada  pihak  yang  berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki sifat yang konkret tidak absrak dan  harus  ditetapkan  oleh  hukum melalui  serangkaian  prosedur  yang sangat  spesifik  tentang  apa  yang  harus dipertanggungjawabkan.
Indikator  akuntabilitas  meliputi:
1.Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk  berperilaku  jujur  dan  menaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan  tugas.  2.Akuntabilitas manajerial  berkaitan  dengan  prosedur yang  digunakan  untuk  melaksanakan tugas secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 3.Akuntabilitas program yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
4.Akuntabilitas  kebijakan  berkaitan dengan  tanggungjawab  lembaga  publik atas kebijakan yang diambil. 5.Akuntabilitas  finansial  merupakan perwujudan  suatu  instansi  pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  dalam
mencapai tujuan. (Mahmudi, 2013)
Partisipasi Masyarakat Menurut pendapat umum partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambiln keputusan, partisipasi dalam upaya  pembangunan  dan  pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat menyangkup  semua  aspek interaksi  masyarakat  dan  pemerintah. Indikator partisipasi masyarakat meliputi: 1. Partisipasi dalam pengambilan  keputusan  terkait  dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk  menuju  kata  sepakat  tentang gagasan  yang  menyangkut  kepentingan bersama. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan  merupakan  kelanjutan  dari rencana  yang telah  disepakati  bersama sebelumnya,  yang  berkaitan  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  maupun tujuan. 3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan
keberhasilan rencana  yang  dilaksanakan,  apakah sudah  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan  atau  tidak.  4.  Partisipasi dalam  evaluasi  terkait  dengan  masalah pelaksanaan program secara menyeluruh yang  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  pelaksanaan  program  telah sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan atau  ada  penyimpangan.  (Sholekan, 2014)

## Keuangan Desa
Pengertian  keuangan  desa  dalam undang-undang desa meliputi segala hak dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  dan  segala  sesuatu  yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban desa.  Hak  dan  kewajiban  menciptakan pengelolaan  pendapatan,  pengeluaran,
pembiayaan dan keuangan desa.
Keuangan  desa  dikelola  dengan  prinsip transparan,  akuntabel  dan  partisipatif serta  dilaksanakan  secara  tertib  dan
disiplin  anggaran.  (Raharjo,  2020) Keuangan desa dapat dibedakan menjadi keuangan  desa  yang  dikelola  secara langsung  berupa  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang terdiri  dari  Pendapatan  Desa,  Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Sedangkan, keuangan desa yang dikelola secara  mandiri  dilakukan  oleh  Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). (Soleh & Rochmansjah, 2014)

## Kerangka Konseptual

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Variabel yang diuji adalah:
1. Dependent  Variabel  (Y)  yakni variabel  yang  dapat  dijelaskan  atau dipengaruhi oleh variabel bebas (X), pengelolaan  keuangan  di  Desa Kaligrenjeng  Kecamatan  Wonotirto Kabupaten  Blitar  adalah  variabel terikat pada penelitian ini.
2. Independent  Variabel  (X)  yakni variabel  yang  menjelaskan  dan mempengaruhi variabel Y.  Variabel bebas  penelitian  ini  adalah:  X1: Transparansi, X2: Akuntabilitas, X3: Partisipasi Masyarakat

## METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi  dalam  penenlitian  ini adalah seluruh masyarakat desa sebanyak    2.983.  Sedangkan  penarikan sampel yang dilakukan yakni mengunakan metode purposive sampling. Metode  ini  dipilih  karena informan  akan  dipilih  sesuai  dengan kriteria  tujuan  penelitian.  Sehingga sampel  yang  dipilih  terdapat  97 responden  yang  terdiri  dari  Perangkat Desa  (Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa, Bendahara  Desa,  Kaur  Perencanaan),
Tokoh  Masyarakat  (BPD  7  anggota, LPMD 7 anggota, BUMDes 6 anggota, Karang  Taruna  10  anggota,  PKK  24 responden, Ketua RT 30 responden dan Ketua RW 9  responden.

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Variabel  dalam  sampel  diukur dengan  mengunakan  data  kuantitatif yang  berupa  angka.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer merupakan data yang berasal dari sumber  asli  atau  pertama.  Dan  data sekunder  merupakan  data  penelitian yang  diperoleh  secara  tidak  langsung yaitu  dengan  cara  melalui  media perantara.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan kuesioner  atau  angket  dalam  bentuk google  form. Data  tersebut  disebar secara online sehingga tidak
memerlukan kertas.
Teknik Skala Penelitian Skala  pengukuran  yang  dalam penelitian  ini  menggunakan  skala  likert ordional.  Skala  likert  dalam  penelitian ini terdapat lima pilihan jawabannya dan tingkat  penilaiannya  sebagai  berikut: Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral  (N)  =  3,  Tidak  Setuju(TS)  =  2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

## Teknik Analisis Data
Analisi  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif,  data yang  telah  ada  tersebut  akan  diolah menggunakan aplikasi SPSS ( Statistical Program  for  Social  Science )  versi  26. Uji  instrumen  penelitian  juga  dikenal sebagai  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas, uji  instrumen  asumsi  klasik  dikenal dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas,  uji  analisis  regresi
linier  berganda,  uji  hipotesis  juga dikenal  dengan  koefisien  determinasi (R 2 ),  uji  F  (Simultan),  uji  t  (Parsial), ialah  teknik  analisis  yang  diterapkan pada penelitian ini.
HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN Uji Validitas
Tujuan  uji  validitas  adalah  untuk mengetahui  apakah  setiap  pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan  variabelnya  atau  tidak.  Metode yang digunakan adalah mengkorelasikan setiap  item  dengan  skor  total.  Item dianggap  valid  jika  nilai  r  hitung  lebih besar  dari  r  tabel  dan  nilai  signifikansi kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini r tabel yaitu 0,1975 (r tabel dengan sampel 97  dan  tingkat  signifikansi  0,05  atau 5%), sehingga item dikatakan valid jika nilai r hitung lebih dari 0,1975.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Transparansi (X1) Variabel Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N Keterangan X1.1 0.767 ** 0,000 97 Valid X1.2 0. 536 ** 0,0 00 97 Valid X1.3 0. 488 ** 0,0 00 97 Valid X1.4 0. 767 ** 0,0 00 97 Valid X1.5 0. 370 ** 0,0 00 97 Valid Sumber: Output SPSS 26, 2023 Hasil uji validitas variabel transparansi  (X1)  menunjukkan  nilai  r hitung untuk semua item lebih besar dari 0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  semua  item  pada variabel  ini  valid  atau  dapat  digunakan untuk variabel transparansi.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2) Variabel Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Keterangan X2.1 0. 361 ** 0,000 97 Valid X2.2 0. 506 ** 0,000 97 Valid X2.3 0. 483 ** 0,000 97 Valid X2.4 0. 401 ** 0,000 97 Valid X2.5 0. 529 ** 0,000 97 Valid Sumber: Output SPSS 26, 2023 Hasil uji validitas variabel akuntabilitas  (X2)  menunjukkan  nilai  r hitung untuk semua item lebih besar dari
0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  semua  item  pada variabel  ini  valid  atau  dapat  digunakan untuk variabel akuntabilitas.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X3)
Variabel Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N Keterangan X3.1 0. 255 ** 0,012 97 Valid X3.2 0. 372 ** 0,000 97 Valid X3.3 0. 271 ** 0,007 97 Valid X3.4 0. 306 ** 0,002 97 Valid X3.5 0. 231 ** 0,055 97 Valid Sumber: Output SPSS 26, 2023 Hasil uji validitas variabel partisipasi masyarakat (X3) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item  lebih  besar  dari  0,1975  dan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel partisipasi masyarakat. Tabel 5. Hasil Uji Validitas

## Pengelolaan Keuangan (Y)
Variabel Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N Keterangan Y.1 0. 617 ** 0,000 97 Valid Y.2 0. 505 ** 0,000 97 Valid Y.3 0. 440 ** 0,000 97 Valid Y.4 0. 617 ** 0,000 97 Valid Y.5 0. 480 ** 0,000 97 Valid Sumber: Output SPSS 26, 2023 Hasil uji validitas variabel pengelolaan keuangan (X1) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item  lebih  besar  dari  0,1975  dan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel pengelolaan keuangan.

## Uji Reliabilitas
Uji  realibilitas  mengacu  pada pengertian  bahwa  instrument  yang digunakan  dalam  penelitian  untuk mendapatkan  informasi  yang  dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan  mampu  mengungkapkan  informasi
yang  sesunggguhnya  di  lapangan. Variabel  dikatakan  reliabel  jika  nilai cronbach’s alpha untuk masing-masing variabel  lebih  besar  dari  0,60.  Berikut adalah hasil uji reliabilitas tersebut Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Keterangan Transparansi 0. 786 Reliabel Akuntabilitas 0.713 Reliabel Partisipasi Masyarakat 0.720 Reliabel Pengelolaan Keuangan 0.633 Reliabel
Sumber: Output SPSS 26, 2023 Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas, dapat  dilihat  pada  nilai Cronbach's Alpha .  Nilai Cronbach's  Alpha pada keseluruhan variabel yang ada lebih dari 0,60,  maka  kontruk  pertanyaan  adalah reliabel.  Jadi  dapat  diartikan  bahwa kuesioner  yang  digunakan  dalam penelitian  dapat  dipercaya  sebagai  alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dapat  digunakan untuk menganalisis suatu data dan untuk mengetahui  apakah  data  berdistribusi normal  atau  tidak,  sehingga  langkah selanjutnya  tidak  menyimpang  dari kebenaran sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
Uji normalitas dapat dilakukan  dengan  menggunakan  uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui  apakah  tingkat  signifikansi data  tersebut  berdistribusi  normal  atau tidak. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. < 0,05 maka  data  tidak  berdistribusi  normal.
Sebaliknya  jika  nilai  Sig.  >  0,05  maka data  tersebut  berdistribusi  normal. Berikut  adalahhasil  uji  normalitas dengan  meggunakan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov.
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov-
Smirnov
Sumber: Output SPSS 26, 2023 Dari  tabel  hasil  uji  normalitas menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov diatas  menunjukkan  bahwa  nilai
Kolmogorov-Smirnov
tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat 0,05 atau  0,200  >  0,5  .  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual  terdistribusi  normal,  sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Transparansi .872 1.146 Akuntabilitas .743 1.345 Partisipasi Masyarakat .708 1.413 a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Sumber: Output SPSS 26, 2023 Berdasarkan  tabel  hasil  uji multikolonieritas,  nilai  toleransi  dari total  keseluruhan  variabel  independen diatas  0,10  yang  berarti  tidak  terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan  nilai Variance  Inflation Factor (VIF)  juga  menunjukkan  hal sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,00. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi  gejala  multikolonieritas  antar variabel independent dalam regresi.

## Uji Hipotesis
Ada  empat  hipotesis  dalam penelitian  ini  yang  akan  diuji  dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual  (Uji  t)  dan  juga  uji signifikansi  simultan  (Uji  F).  Tujuan pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen  secara  individual  dapat menjelaskan  variasi  variabel  dependen.
Uji  statistik  f  adalah  uji  statistik  yang digunakan  untuk  menguji  signifikansi  f pada  tingkat  α  yang  digunakan  dalam analisis  hipotesis.  Uji  F  menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh  terhadap  variabel  dependen secara bersamaan (simultan).
Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.987 1.886 1.054 .295 Transparansi .289 .070 .306 4.106 .000 Akuntabilitas .474 .084 .454 5.614 .000 Partisipasi Masyarakat .188 .077 .203 2.449 .016
a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Sumber: Output SPSS 26, 2023 a. Pengaruh  Transparansi  terhadap Pengelolaan Keuangan Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t hitung
Transparansi  sebesar  4.106  dengan taraf signifikasi probabilitas sebesar α = 0,05 dan df = n-k-1 = 97-3-1= 93, maka  perhitungan  t tabel didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil  bahwa  nilai  t hitung lebih  besar dari pada t tabel atau 4.106 > 2.02108. Kemudian  jika  dilihat  dari  nilai signifikansinya,  nilai  signifikansi Transparansi  yaitu    sebesar  0.000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 0.000 <  Sig.  0,05.  Berdasarkan  hasil  uji  t menggunakan  nilai  t hitung dan  juga nilai  sig.  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  pertama  diterima  dan  H 0 ditolak.  Sehingga  secara  parsial variabel  Transparansi  berpengaruh signifikan  terhadap  Pengelolaan Keuangan.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 97 Normal Parameters a,b Mean .00000 00 Std. Deviation 1.1427 3397 Most Extreme Differences Absolute .071 Positive .071 Negative -.047 Test Statistic .071 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
b. Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t hitung
Akuntabilitas  sebesar  5.614  dengan taraf signifikasi probabilitas sebesar α = 0,05 dan df = n-k-1 = 97-3-1= 93, maka  perhitungan  t tabel didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil  bahwa  nilai  t hitung lebih  besar dari pada t tabel atau 5.614 > 1.98498. Kemudian  jika  dilihat  dari  nilai signifikansinya,  nilai  signifikansi Akuntabilitas  yaitu    sebesar  0.000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 0.000 <  Sig.  0,05.  Berdasarkan  hasil  uji  t menggunakan  nilai  t hitung dan  juga nilai  sig.  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  kedua  diterima  dan  H 0 ditolak.  Sehingga  secara  parsial variabel  Akuntabilitas  berpengaruh signifikan  terhadap  Pengelolaan Keuangan.
c. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t hitung Partisipasi Masyarakat  sebesar  2.449  dengan taraf signifikasi probabilitas sebesar α = 0,05 dan df = n-k-1 = 97-3-1= 93, maka  perhitungan  t tabel didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil bahwa nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel atau 2.449 < 1.98498.
Kemudian  jika  dilihat  dari  nilai signifikansinya,  nilai  signifikansi Partisipasi Masyarakat yaitu  sebesar 0.016 yang lebih kecil dari 0,05 atau 0.016 < Sig. 0,05. Berdasarkan hasil uji t menggunakan nilai t hitung dan juga nilai  sig.  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  ketiga  diterima  dan  H 0 ditolak.  Sehingga  secara  parsial variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh  signifikan  terhadap Pengelolaan Keuangan. Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji-F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 152.144 3 50.715 37.623 .000 b Residual 125.361 93 1.348 Total 277.505 96
a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
b. Predictors: (Constant), PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
Sumber: Output SPSS 26, 2023 Berdasarkan  hasil  tabel  uji  F simultan menunjukkan nilai probabilitas lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  yaitu 0.000  <  0.05,  dan  nilai  F hitung sebesar 37.623 dengan df(N1) = k-1 =3-1 = 2 dan df  (N2)  =  n-k  =  97-3  =  94,  dimana diketahui perhitungan nilai F tabel sebesar 3.09,  maka  nilai  f hitung lebih  besar  dari nilai  f tabel (3 7.623 >  3.09),  yang  berarti hipotesis  keempat  diterima  dan  H 0 ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat berpengaruh  signifikan  secara  simultan terhadap Pengelolaan Keuangan.

## Tabel 11. Hasil Uji Koefisien
Determinasi
Model Summary Model R  R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .740 a .548 .543 1.161 a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS Sumber: Output SPSS 26, 2023 Berdasarkan  tabel  hasil  uji koefisien  determinasi,  nilai  R-squared sebesar  0.548.  Berarti  sebesar  54,8% variable  independen  dalam  model  yaitu Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi Masyarakat  mampu  mempengaruhi Pengelolaan  Keuangan,  dan  sisanya sebesar  45,2%  dijelaskan  oleh  variabel lain yang tidak masuk estimasi penelitian ini (error term ).

## Pembahasan
1. Pengaruh  Transparansi  Terhadap
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  menujukkan  bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap  Pengelolaan
Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan  Wonotirto  Kabupaten Blitar .  Hal  ini  mengandung  arti bahwa Transparansi dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi  memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan  Keuangan yang  berarti setiap  terjadi  peningkatan  variabel Transparansi ,  variabel  Pengelolaan Keuangan akan mengalami peningkatan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan teori stewardship ,  dimana  aparatur memiliki  tugas  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk  memberikan  keterbukan atau  transparansi  tentang  apa  yang telah  dilakukan  oleh  aparatur.  Hasil penelitian  ini  didukung  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Siti
Susanti  Rahmah  yang  menyatakan bahwa  Transparansi  berpengaruh positif  dan  signifikan Terhadap Pengelolaan  Keuangan.  (Rahmah,
2019).
2. Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  menujukkan  bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng
Kecamatan  Wonotirto  Kabupaten Blitar yang  berarti  setiap  terjadi peningkatan  variabel  Akuntabilitas, variabel Pengelolaan Keuangan akan mengalami  peningkatan..  Hal  ini mengandung arti bahwa Akuntabilitas dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan. Adanya  akuntabilitas  yang  baik dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan  peraturan  yang  telah diberikan dan program kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan,  baik  oleh pemerintah pusat maupun masyarakat.  Semakin  tinggi  tingkat akuntabilitas,  maka  semakin  optimal tingkat kualitas pengelolaan keuangan desa. (Rahmah,  2019). Hal ini  sejalan  dengan  stewardship theory, steward memiliki tanggungjawab  untuk  melaporkan kepada  publik  tentang  hasil  kinerja atas  program  yang  dilaksanakan. (Putri & Maryono, 2022). Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab dari steward (aparatur desa)  atas  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  desa  kepada  eksekutif di  atasnya  maupun  kepada  principal (masyarakat  desa).  Sehingga,  jika masyarakat menilai penerapan prinsip akuntabilitas  pada  penyelenggaraan pemerintahan  sudah  cukup  baik, maka pengelolaan dana desa-nya juga dianggap  sudah  baik  dan  optimal. Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian Elisa Rama Yanti, Wiralestari  dan  Wiwik  Tiswiyanti yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.  (Yanti,  Wiralestari  & Tiswiyanti, 2023). 3. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengelolaan  Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan  Wonotirto  Kabupaten Blitar Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, menujukkan bahwa Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan
Keuangan  Desa  Di  Desa  Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar . Hal  ini  mengandung  arti  bahwa
Partisipasi  Masyarakat  dapat  dijadikan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan . Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan stewardship theory menyatakan bahwa  masyarakat  sebagai  principal merupakan  tujuan  utama  adanya penyelenggaraan pemerintahan, untuk  mewujudkan  prioritas  tujuan pemerintah secara optimal dibutuhkan  partisipasi  masyarakat yang  dapat  memberikan  masukkan, penilaian  dan  pengawasan  pada kinerja  aparat  desa  ( steward ).  (Putri &  Maryono,  2022)  Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan partisipasinya  dalam  pengelolaan keuangan    desa,  dengan  terlibatnya masyarakat  secara  langsung  dalam pengelolaan  keuangan    desa  akan berdampak  pada  semakin  tinggi efektivitas  pengelolaan  keuangan desa. (Juniarti,Inapty & Rakhmawati 2022). Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih,  Siti  Aliyah  yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat  berpengaruh  signifikan Terhadap  Pengelolaan  Keuangan. (Nugroho,  Wahyuningsih  &  Aliyah, 2022) 4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Hasil  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan,  menunjukkan bahwa  Transparansi,  Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng  Kecamatan  Wonotirto Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipasi Masyarakat menjadi faktor yang  dapat  mempengaruhi  Struktur Modal. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang jelas dan optimal  pada  desa,  maka  diharuskan untuk  mengoptimalkan  faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi  keuangan,  akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat desa. Temuan  penelitian  ini  didukung dengan  penelitian  Fitri  Sukmawati dan Alfi Nurfitriani yang mengemukakan  bahwa  Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).    Dengan  demikian  hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel meliputi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan
Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan  Wonotirto  Kabupaten Blitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Daniri, Achmad. (2005). Good Corporate  Governance:  Konsep dan Penerapannya  dalam Konteks
Indonesia . PT Triexs Trimacindo, Jakarta. Donaldson,  L  dan  Davis.  (1991). Stewardship  Theory  or  Agency Theory:  CEO Governance and Shareholders  Returns.  Australian Journal of Management, 16, 49-64. Fibrianto, Didik. 22, Maret, 2022. Buron 2  Tahun,  Bendahara  Korupsi Dana  Desa  Diringkus  Polisi  di Blitar.
( https://www.beritasatu.com ) Firdaus,  Anita,  Suharno  &  Sunarti. (2019).  Pengaru  Transparansi,
Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi  Dana  Di  Desa  Sidoharjo Kecamatan  Sidoharjo  Kabupaten
Sragen. Jurnal  Akuntansi  dan Sistem Teknologi Informasi, 15, 3.
291-300.
Herianti & Arifin. (2018). Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  T.A  2018  di Kecamatan Palakka  Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. Jurnal Al-Tsarwah, 3,1. 21-42 Jaa,  Emilianus.  (2019).  Pengaruh Transparansi,  Akuntabilitas  dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  Terhadap  Pembangunan Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai  Timur).  Jurnal  Riset Mahasiswa Akuntansi, 7,1. 1-9. Juniarti,  Ulvia,  Inapty,  Biana  A  & Rakhmawati, Intan. (2022). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur, Partisipasi  Masyarakat,  Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening.  Jurnal  Risma . 2,3. 608-620 Loina,  Lalolo  Krina.  (2003).  Alat  Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance. Badan  Perencanaan Pembagunan  Nasional  Jakarta, Jakarta. Mahmudi.  (2013).  Manajemen  Kinerja Sektor  Publik.  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN , Yogyakarta. Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor
Publik . Andi, Yogyakarta.
Nugroho,  W  &  Alliyah.  (2022).
“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakt  Terhadap  Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pada 10 Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tahunan  Kabupaten  Jepara)” .
Jurnal. Akuntansi dan Pajak, 23,1. 1-9 Pahlevi,  M  I,  Susilowati,  E  & Widoretno, A A. (2022). Pengaruh Transparansi,  Akuntabilitas,  dan
Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Keuangan , 5,3. 1480-1485. Putri, Ade Ayu A, Sudiana, I Wayan dan P,  I  Putu  Deddy  S.  (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan  B  Kecamatan  Kintamani
Kabupaten  Bangli. Jurnal  Hita Akuntansi  dan  Keuangan ,  2,2.
258-280 Putri,  Aulia  Rakhma  L  dan  Maryono. (2022).  Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,  Dan  Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan.
4,3.1668-1688 Raharjo,  Muhamad  Muiz.  (2020).
Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Aset  Desa .  PT  Bumi  Aksar, Jakarta.
Rahmah, Siti Susanti. (2019). Pengaruh Transparansi,  Akuntabilitas,  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan  Kemuning  Kabupaten Indragiri Hilir). JOM FEB , 6,1. 1-
12 Raja, Tubagus Senopati M&Amanah, L. (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Pemerintahan: Jurnal  Ilmu  dan Riset Akuntansi , 10, 3. 1-18 Sholekan, Mochamad. (2014). Penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Rosdakarya. Jogjakarta.
Soleh,  Chabib  dan  Heru  Rochmansjah.
(2014). Pengelola Keuangan Desa. Fokusmedia, Bandung . Subroto,  A.  (2009).  Akuntabilitas
Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus Pengelolaan ADD di Desa- Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro. Semarang . Sukmawati,  Fitri  dan  Alfi  Nurfitriani. (2019).  Pengaruh  Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Pada  Pemerintah  Desa  Di
Kabupaten  Garut). Jurnal  Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, 2,1. 52-66