## AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
(Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)
Wardani Rizkianti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasioanl “Veteran” Jakarta Email” rizkianti88@gmail.com
Abstrak
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan RUPS juga mengalami  transformasi  dari  sistem  konvensional  menuju  pada  penggunaan sistem  elektronik  dengan  pemanfaatan  teknologi  telekomunikasi.  Sebagaimana diatur  dalam  Pasal  77  UUPT  yang  memebrikan  legitimasi  pelaksanaan  RUPS telekonferensi dan mengamanahkan kewajiban pembuatan risalah RUPS tersebut. Ditinjau  dari  satu  sisi,  Pasal  77  UUPT  ini  memberikan  legitimasi  dalam pembuatan  akta  otentik  RUPS  melalui  media  telekonferensi    namun  di  sisi  lain terdapat  ketidakharmonisan  dengan  regulasi  terkait  khususnya  Undang-Undang Jabatan  Notaris  Nomor  30  Tahun  2004  (UUJN)  dan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P)  sehingga  menimbulkan  permasalahan mengenai  mekanisme  yang  tepat  dan  kekuatan  pembuktiannya.  Kajian  ini merupakan  suatu  langkah  awal  dalam  rangka  mereformasi  hukum  nasional  agar dapat  mengakomodasi  dinamika  teknologi  telematika  dalam  pembuatan  akta  di Indonesia.
Kata kunci : Akta, RUPS, Telekonferensi.

## Abstract
While  the  times  and  technology,  the  implementation  of  the  GMS  also undergone  a  transformation  from  conventional  systems  towards  the  use  of electronic  systems  with  the  use  of  telecommunications  technology.  As stipulated in Article 77 of the Company Law which  legitimacy implementation of  the  GMS  teleconferencing  and  mandated  obligation  of  making  the  minutes of  the  meeting  .  Viewed  from  one  side  ,  Article  77  of  the  Company  Law provides  legitimacy  in  making  authentic  deed  AGM  via  media  teleconference on the other hand there is disharmony with the related regulations , especially Law  Notary  No.  30  of 2004  (  UUJN  )  and  Law  No.  2  of 2014  on  Amendment Act  No.  30  of  2004  concerning  Notary  (  UUJN  -  P)  ,  giving  rise  to  concerns regarding  the  exact  mechanism  and  strength  of  evidence. This  study  is  a  first step  in  reforming  the  national  legal  framework  in  order  to  accommodate  the dynamics of telematics technology in a deed in Indonesia .
Key Word : Deed, RUPS, Telconfrence

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum Indonesia mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Salah satu badan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) yang pengaturannya terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT)  yang  diundangkna  dengan  tujuan  untuk  memberikan
landasan  hukum  yang  kuat  untuk  kegiatan  usaha  suatu  badan  usaha  yag berbentuk  hukum  PT. 1 Korporasi  dengan  konsep  tanggung  jawab  terbatas  dan entitas mandiri ini adalah bentuk korporasi yang mengalami perkembangan begitu cepat dalam masyarakat Indonesia. Istilah “perkembangan” menunjuk pada suatu proses yang sedang berlangsung. Proses yang dimaksud dapat mengarah pada dua keadaan,  yaitu  pertumbuhan  ( growth ) 2 dan  perubahan    ( change ). 3 Kedua  hal  ini tidak  dapat  dipisahkan,  di  mana  suatu  pertumbuhan  diikuti  atau  didahului  oleh perubahan begitu juga sebaliknya.
Sebuah perseroan terbatas memiliki 3(tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS),  direksi  dan  dewan  komisaris. Organ-organ  tersebut  mempunyai  fungsi  dan  tugas  masing-masing  yang mempunyai hubungan organis maupun fungsional antara organ yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas maupun anggaran dasar perseroan 4 .
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ yang memiliki keistimewaan  dibandingkan  dengan  dua  organ  lainnya.  Menurut  Ridwan Khairandy  “RUPS  bukanlah  organ  yang  tertinggi  namun  RUPS  memiliki kewenangan  eksklusif  yang  tidak  dimiliki  oleh  dua  organ  lainnya  yakni  direksi dan  komisaris”. 5 Gunawan  Widjaja  juga  mengemukakan  pendapat  yang  sama bahwa  “RUPS  sejajar  dengan  dua  organ  lainnya  direksi  dan  komisaris  namun RUPS  diberikan  sisa-sisa  kewenangan  yang  tidak  dimiliki  oleh  dua  organ tersebut”. 6 Bertitik  tolak  pada  urgensi  dari  RUPS  sebagai  forum  pengambilan keputusan  terbaik  oleh  para  pemegang  saham  dengan  kewenangan  eksklusif, maka setiap pelaksanaan RUPS mengisyaratkan dibuatnya risalah RUPS.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan RUPS juga mengalami  transformasi  dari  sistem  konvensional  menuju  pada  penggunaan sistem  elektronik  dengan  pemanfaatan  teknologi  telekomunikasi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  77  UUPT  yang  memberikan  legitimasi  pelaksanaan  RUPS dengan  menggunakan  media  telekonferensi  dan  mengamanahkan  kewajiban pembuatan  risalah  RUPS  tersebut. 7 Hal  ini  sejalan  dengan  kesepakatan  global
1 Nindyo  Pramono,  2006, Bunga  Rampai  Hukum  Bisnis Aktual, PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm 152.
2 Pertumbuhan  merupakan  perkembangan  yang  bersifat  kuantitatif  dalam  hal  ini  yang  terjadi adalah  perluasan  peningkatan  dan  pertambaan  jumlah  dari  sesuatu  yang  menjadi  objek perkembangan,  lihat  Disertasi  Nurhasan  Ismail,  2006, Perkembangan  Hukum  Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi Politik , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
3 Perubahan  merupakan  perkembangan  yang  bersifat  kualitatif  yaitu    berkaitan  dengan pergantian,  pergeseran  dan  perbauran  sesuatu  yang  lebih  substansial  seperti  system  nilai  yang dianut, peranan-peranan, kepentingan-kepentingan, norma-norma pengatur kehidupan masyarakat. Ibid.
4 Binoto  Napadpad,  2012, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Pustaka  Yusticia,  Yogyakarta,  hlm 111.
5 Vide Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ PT yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  ini  dan/anggaran  dasar.  Dari  ketentuan  ini  terlihat bahwa  organ  ini  bukan  merupakan  organ  tertinggi  namum  memiliki  kewenangan  eksklusif  yang tidak  diberikan  kepada  direksi  atau  komisaris.  Ridwan  Khaerandy,  2009, Perseroan  Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi ,Total Media, Yogyakarta, hlm180.
6 Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham , Forum Sahabat, Jakarta, hlm  81.
7 Secara  terminologi  telekomunikasi  adalah  komunikasi  jarak  jauh.  Komunikasi  yang dimaksudkan  adalah  “ the  process  by  wich  an  individuals  (the  communicator)  transmits  stimuli
dalam  forum  UNCITRAL 8 yang  telah  lama  memberikan  rekomendasi  tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. 9
Risalah  RUPS  telekonferensi  harus  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  semua peserta  RUPS.  Untuk  hal-hal  tertentu  yang  perubahannya  meliputi  nama perseroan  dan/atau  tempat  kedudukan  perseroan;  maksud  dan  tujuan  serta kegiatan  usaha  perseroan;  jangka  waktu  berdirinya  perseroan;  besarnya  modal dasar;  pengurangan  modal  dasar  dan  disetor;  dan/atau  status  Perseroan  tertutup menjadi  Perseroan  terbuka  wajib  dituangkan  ke  dalam  akta  otentik  sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 21 UUPT.
Proses  Pembuatan  Akta  Otentik  dari  RUPS  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan.  Diberlakukannya  UUPT  yang  memungkinkan melakukan  RUPS  melalui  media  telekonfrensi  tidak  memberikan  penjelasan mengenai  mekanisme  dan  proses  pembuatannya.  Hal  ini  menjadi  sangat  riskan mengingat  ekanisme  tersebut  sangat  penting  mengingat  mekanisme  yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan Akta Otentik dari suatu RUPS.
Dalam proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui  2  (dua)  cara  yaitu:  Pertama,  dengan  Akta  Otentik  yang  dibuat  langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalaha rapat dengan tidak menghadirkan  notaris  dituangkan  ke  dalam  Akta  Otentik  yaitu  dengan  membuat Pernyataan  Keputusan  Rapat  (PKR).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (5) UUPT    PKR  dibuat  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal keputusan RUPS.
Ditinjau  dari  satu  sisi  Pasal  77  UUPT  ini  memberikan  legitimasi  dalam pembuatan  akta  otentik  RUPS  melalui  media  telekonferensi    namun  di  sisi  lain terdapat  ketidakharmonisan  dengan  regulasi  terkait  khususnya  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN-P) sebagai pedoman notaris dalam menjalankan profesinya.
UUITE  yang  diharapkan  mampu  menjabarkan  lebih  lanjut  mengenai penggunaan  informasi  dan  transaksi  elektronikpun  justru  belum  menguatkan ketentuan  Pasal  77  ayat  (3)  UUPT.  UUITE  justru  menaifkan  dunia  notaris Indonesia  dengan  belum  memberikan  pengakuan  terhadap  kekuatan  pembuktian dari  surat  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  dan surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notaris, atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 5 UUITE menyatakan bahwa :
(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dmaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yag berlaku di Indonesia
(usually  verbal  symbols)  to  modify  the  behavior  of  other  individuals  (communicates) ,  Carl  I Hovland, 1998, Source of Communication , Yale University Publicity, London, hlm 24
8 UNCITRAL adalah singkatan dari United  Nation Commision on International Trade Law
9 UNCITRAL  (1), Official  Records  of  the  General  Assembly, Fortieth  Session,  Supplement No.17  (A/40/17),  chap.VI,  sect.  B.,  11  Dec  1985.  (“ the  recommendation  on  the  legal  value  of computer records ’).
(3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila meggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tidak berlaku untuk:
a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Kajian  terhadap  pembuatan  Akta  RUPS  melalui  media  telekonferensi merupakan  suatu  langkah  awal  dalam  rangka  mereformasi  hukum  nasional  agar dapat  mengakomodasi  dinamika  teknologi  telematika  dalam  pembuatan  akta otentik dengan memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sebagai  sebuah  akta  otentik.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  judul mengenai “Akta Otentik RUPS Melalui Media Telekonferensi (Proses Pembuatan dan  Kekuatan  Pembuktiannya) ” Dikaji  dalam  jurnal  ini  agar  dapat  memberikan suatu  keseragaman  payung  hukum  sehingga  tercipta  kepastian  hukum  dalam penerapannya di Indonesia.

## B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan    di  atas,  maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah senagai berikut:
Bagaimana  mekanisme  pembuatan  dan  kekuatan  pembuktian  Akta  Otentik Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  yang  dilakukan  Melalui  Media Telekonferensi?

## C. Pembahasan
1.Mekanisme Pembuatan Akta Otentik dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.
Perkembangan  sarana  teknologi  komunikasi  dan  transportasi  menyebabkan pemilik  saham  dapat  bergerak  dengan  cepat  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. Kemajuan  teknologi  memungkinkan  pemilik  saham  dapat  menyelesaikan  suatu masalah  yang  menyangkut  kepentingannya  dalam  perseroan  terbatas  tanpa  perlu bertemu secara fisik dengan mempergunakan telekonferensi.
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)  memberikan  terobosan  baru  dalam  penyelenggaraan  Rapat  Umum Pemegang  saham  (RUPS).  Mengakomodasi  perkembangan  zaman  yang  semakin canggih  dan  berpusat  pada  perkembangan  tekhnologi,  maka  pasal  77  ini memberikan cara baru pelaksanaan RUPS dengan melalui media telekonferensi. Sebelum  ketentuan  dalam  pasal  ini  diberlakukan,  pelaksanaan  RUPS  hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana semua para pemegang saham harus berada  pada  satu  tempat  yang  sama  untuk  melaksanakannya.  Keberadaan  para pemegang saham di tempat yang sama merupakan unsur mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.
RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi tidak lagi mensyaratkan hal tersebut. Pasal 77 ayat (1)  UUPT memperbolehkan para peserta RUPS tidak berada langsung dalam satu tempat  yang sama tetapi cukup menggunakan media yang  dapat  memfasilitasi  para  pemegang  saham  untuk  dapat  saling  melihat  dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kemudian dalam ayat
(2) pasal tersebut dijelaskan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS  melalui  media  telekonfrensi    sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang PT dan/atau anggaran dasar perseroan.
Sama  halnya  dengan  RUPS  yang  dilakukan  secara  konvensional,  RUPS melalui  media  telekonferensi  juga  mewajibkan  dibuatkannya  risalah  RUPS. Aturan  mengenai  notulen/Risalah  RUPS  terdapat  dalam  pasal  90  ayat  (1)  UUPT Nomor  40 Tahun 2007 yang mewajibkan dibuatnya Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaran RUPS  yang ditandatangani  oleh  ketua rapat  dan paling sedikit  1 (satu orang) pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS. Dalam pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan syarat yang berbeda, jika RUPS dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  risalah  RUPS  yang  dibuat  dari  RUPS melalui  media  telekonferensi    disetujui  dan  ditandatangani  oleh  semua  peserta RUPS.  Penjelasan  mengenai  disetujui  dan  ditandatangani  terdapat  dalam penjelasan  pasal  ini  yaitu  disetujui  dan  ditandatangani  secara  fisik  atau  secara elektronik. 10
Edmon  Makarim  selaku  dosen  inti  penelitian  bidang  Hukum  Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 77 UUPT, RUPS melalui media telekonferensi  secara eksplisit  dimungkinkan untuk dilaksanakan,  sepanjang  menjamin  bahwa  interaksinya  adalah  hal  yang  riil.  Hal tersebut  tercermin  dari  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  semua  peserta  RUPS saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam  rapat. Aturan  ini  merupakan  perkembangan  hukum  yang  berusaha  mengakomodasi perkembangan  teknologi  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanaan RUPS. 11
Indonesia sendiri masih mengalami kendala dalam menghadapi perkembangan tersebut,  oleh  karena  itu  dalam  prakteknya  saat  ini  di  Indonesia,  risalah  rapat RUPS  yang  membutuhkan  akta  notaril  menjadi  sulit  dilakukan. 12 Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum. Salah  satu  asas  hukum  yang  juga  merupakan  tujuan  hukum  adalah  kepastian hukum.  Menurut  Frans  Magins  Suseno  “kepastian  diartikan  sebagai  kejelasan norma,  sehingga    dapat  dijadikan  pedoman  bagi  masyarakat  yang  dikenakan peraturan  itu.  Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Hal  ini  untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir”. 13
Kepastian  dan  hukum  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Kepastian  hukum  merupakan  ciri  spesifik  hukum  ,  terutama  hukum  tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan makna krena tidak dapat lagi dijadikan  pedoman  dalam  masyarakat.  Adapun  pengertian  hukum  yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:
Van  Apeldorn  berpendapat  bahwa  kepastian  hukum  yaitu  adanya  kejelasan skenarioperilaku  yang  bersifat  umum  dan  berlaku  mengikat  semua  warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum
10 Lihat  penjelasan  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
11 Edmon  Makarim,  2013, Notaris  dan  Transaksi  Elektronik, edisi  kedua,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.
12 Ibid
13 Frans  Magins  Suseno, Etika  Dasar  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat Moral ,  Kanisius, Yogyakarta, hlm 79.
jga berarti apa yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang bersifat konkret. 14
Gustav Radbruch mendasarkan pandangannya mengenai kespatian hukum adalah kepastian  hukum  itu  sendiri.  Kepastian  hukum  merupakan  produk  dari  hukum atau  lebih  khusus  dari  perundang-undangan,  jika  ada  hukum  maka  di  saat  itulah terdapat kepastian hukum.
Selanjutnya Radbruch menyatakan unsur kepastian hukum harus dijaga 15 demi  keteraturan  /ketertiban  suatu  Negara,  oleh  karenanya  hukum  positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu  ditaati,  meskipun  hukum  positif  itu  kurang  adil  atau  kurang mencapai tujuan hukum.
Penciptaan  kepastian  hukum  terutama  dalam  peraturan  berupa  perundang- undangan sebagaimana dikatakan oleh Nurhasan Ismail, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan internal dari norma hukum itu sendiri.
Nurhasan  Ismail    menyatakan  bahwa  persyaratan  internal  tersebut  adalah sebagai berikut : pertama , kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi  deskripsi  mengenai  perilaku  tertentu  yang  kemudian  disatukan  ke dalam  konsep  tertentu  pula. Kedua ,  kejelasan  hirarki  kewenangan  dari lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan.  Kejelasan  hirarki  ini penting  karena  menyangkut  sah  atau  tidak  dan  mengikat  atau  tidaknya peraturan  perundang-undangan  yang  dibuatnya.  Kejelasan  hirarki  akan memberi  arahan  pembentuk  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  tertentu. Ketiga ,  adanya konsistensi  norma  hukum  perundang-undangan.Artinya  ketentuan-ketentuan dari  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  satu subyek tertentu tidak saling bertentangan. 16
Menjawab  kendala  tersebut  dan  menemukan    mekanisme  pembuatan  Akta Otentik  dari  rapat  umum  pemegang  saham  demi  tercapainya  kepastian  hukum pelaksanaannya harus dilakukan dengan menganalisis  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

## a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.
Berita  Acara  RUPS    merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  atau  Akta Relaas (ambtelijke  akten) yang  merupakan  uraian  notaris  yang  dilihat  dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak, 17 dalam hal ini adalah para  pemegang  saham  agar  keinginan  dari  pemegang  saham  tersebut  dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 21 ayat (4) UUPT.
14 Van  Apeldorn,  1990,  Pengantar  Ilmu  Hukum  (terjemahan  dri  Inleiding  To  De  Studie  Van Het  NEDERIDSE  Recht  oleh  Oetarid  Sadino),  cetakan  keduapuluh  empat  Pradnya  Paramita, Jakarta, hlm 24-25.
15 The  Huijbers  ,  1982,  Filsafat  Hkum  Dalam  Lintasan  Sejarah,  Cetakan  Kelima  belas, Kanisius, Yogyakarta, hlm 165.
16 Nurhasan  Ismail,  2006, Perkembangan  Hukum  Pertanahan  Indonesia , Suatu  Pendekatan Ekonomi-Politik, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 39-41.
17 H.R.  daeng  Naja,2012, Teknik  Pembuatan  Akta  (Buju  Wajib  Kenotariatan) ,  Pustaka yusticia, Yogyakarta, hlm16.
Sebelum  membuat  Berita  Acara  RUPS,  maka  notaris  harus  memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS, yaitu: 18
1) Akta  pendirian,  yang  harus  diperhatikan  dalam  anggaran  dasar  PT  yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI.  Hal  ini  sangat penting  diperhatikan  karena  berdasarkan  UUPT  status  hukum  dari  PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
2) Perubahan  Anggaran  Dasar,  dalam  perubaan  anggaran  dasar,  harus diperhatikan  mengenai  hubungannya  dengan  Menteri,  apakah  anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.
Apabila  kedua  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  maka  Notaris  dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk  membuatkan  berita  acara  dari  RUPS  telekonferensi  tersebut.  Sebelum RUPS  dimulai,  Notaris  harus  memperhatikan  kuorum  dari  RUPS  sebagai  syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS.
Mekanisme  Pembuatan  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang dilakukan  melalui  media  telekonferensi    berdasarkan  hasis  analisis  terhadap Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,sebagai berikut:
Dalam hal pembuatan Akta Berita AcaraRUPS maka  terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak  awal  hingga  berakhirnya  RUPS  untuk  mencatat  segala  sesuatu  tindakan hukum  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  RUPS.  RUPS    dihadiri  oleh  direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung,  namun  untuk  RUPS  telekonferensi  unsur  tatap  muka  dipenuhi  dengan bukan  bertatap  muka  langsung  secara  fisik  namun  dengan  dengan  menggunakan layar monitor.
Pelaksanaan  RUPS  dengan  telekonferensi  yang  melibatkan  peran    Notaris harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  38,  Pasal  39, Pasal  40  dan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris. 19 Ketentuan tersebut antara lain  mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu,  pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta.
Ketentuan  kehadiran  peserta  rapat  dalam  pelaksaaan  RUPS  dengan telekonferensi  dapat  disamakan  dengan  telah  hadirnya  direksi,  pemegang  saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi, dalam kata lain tatap muka secara langsung  antara  direksi,  pemegang  saham  dan  Notaris  dapat  diartikan  bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.
Begitu  halnya  dengan  syarat  pada  tempat  dan  waktu  tertentu 20 dapat disamakan  bahwa  tempat  dan  tanggal  adalah  dengan  menggunakan  tempat  dan tanggal  pelaksanaan  telekonferensi.  Sedangkan  benar  memberikan  keterangan
18 Mulyoto,  2010, Kriminalisasi  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas , Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 9-10.
19 Ahmadimiru,  “ Cyber  Notary dari  Sudut  Pandang  Hukum  Indonesia  dan  Pemberlakuan Cyber  Notary di  Indonesia  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,” Cyber  Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia, Makassar, 2011.
20 Daeng  naja, Op.Cit , hlm 79.
dalam  rapat  sebagaimana  tercantum  dalam  akta  akan  dibuat  oleh  Notaris  yang secara  langsung  hadir  dan  bertatap  muka  dengan  peserta  rapat,  yang  akan mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS.
Berita  Acara  RUPS  merupakan  Akta  relaas  ( amtelijke  akten )  dalam  proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal  ini  para  peserta  rapat  dengan  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  point  (l)  jo  Pasal  40  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pembacaan  akta  oleh  Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta  ini  merupakan  bagian  yang  dinamakan verlijden (pembacaan  dan penandatanganan) dari akta.
Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatangan akta Berita Acara RUPS  hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung  dalam  hal  ini  karena  Notaris  hadir  secara  langsung  dalam  RUPS  dan melihat  serta  mendengarkan  secara  langsung  hasil  keputusan-keputusan  RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam  Akta  Berita  Acara  RUPS,  terdapat  perbedaan  redaksi  awal  akta  yang biasanya  digunakan  sebagai  standar  awal  akta  pembuatan  berita  acara,  karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi.
Notaris  wajib  menerangkan  bahwa  pelaksanaan  RUPS  diselenggarakan melalui  telekonferensi,  menerangkan  waktu  pelaksanaan  RUPS,  tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan  ruangan  RUPS  melalui  telekonferensi  maka  Notaris  wajib menerangkan  dalam  Akta  Berita  Acara    yang  dibuatnya  bahwa  terdapat  peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.
Kewajiban  seluruh  peserta  RUPS  adalah  harus  tetap  menandatangani  daftar hadir  RUPS  yang  menerangkan  bahwa  benar  telah  dihadiri  oleh  seluruh  peserta RUPS  dan  telah  memenuhi  ketentuan  kuorum  sesuai  Pasal  86  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  RUPS  dapat  dilangsungkan  jika  dalam  RUPS  lebih  dari  ½ (satu  perdua)  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
Penandatanganan  akta  ini  tidak  dibutuhkan  tanda  tangan  dari  seluruh pemegang saham  seperti  yang disyaratkan dalam pasal  77 ayat  (4) namun cukup dengan  ditandatangani  oleh  Notaris  sebab  Akta  ini  merupakan  Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Berita Acara merupakan akta otentik yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  maka  penandatanganan  Berita  Acara ini tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UUITE yang menyatakan bahwa:
“Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik  dan/atau  Dokumen  elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
1) surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis, dan
2) surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat akta”.

## b.   Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR)
Cara    kedua  yang  dapat  dilakukan  dalam  pembuatan  Akta    Notaris  adalah pembuatan  Okta  otentik  yang  berasal  dari  RUPS  tanpa  kehadiran  notaris.  Pada prakteknya  dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  (Akta PKR).  Akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada pimpinan rapat  yakni direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Notaris  atau  Akta  PKR.  Hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang  dibuat  oleh  Notaris  harus  dinyatakan  dalam  akta  Notaris  paling  lambat  30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Maka dalam pembuatan Akta  PKR,  peserta  rapat  harus  memberikan  kuasa  kepada  pimpinan  rapat  yakni Direksi  Perseroan  untuk  menyatakan  keputusan-keputusan  RUPS  ke  dalam  Akta PKR  di  hadapan  Notaris  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pelaksaan RUPS.
Tahap-tahap  yang  dilakukan    oleh  seorang  Notaris  pada  saat  diminta bantuannya untuk membuat Akta PKR adalah notaris wajib meminta risalah rapat dan/atau  daftar  hadir  RUPS,  seperti  diuraikan  Notaris  dapat  menuangkannya  ke dalam  Akta  Otentik  dengan  ketentuan  semua  dokumen  RUPS  melalui telekonferensi  dalam  berbentuk  dokumen  asli.  Terdapat  beberapa  alternatif penandatangan  risalah  rapat  dan/atau  daftar  hadir  RUPS,  sehingga  Notaris  harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Jika  proses  penandatangan  dilakukan  ketika  para  pemegang  saham kembali di tempat Perseroan maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar  hadir  asli  kepada  pimpinan  rapat/penerima  kuasa,  Notaris memperhatikan  isi  keputusan-keputusan  RUPS  dan  benar  peserta  rapat telah  menyetujui  dan  menandatangani  risalah  rapat  dan/atau  daftar  hadir RUPS;
2) Jika  proses  penandatangan  dilakukan  secara  konvensional  dengan  cara risalah  rapat  dan  daftar  hadir  RUPS  asli  dikirim  melalui  pos  atau  titipan kilat maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan  rapat/penerima  kuasa  Notaris  kemudian  melihat  tentang kebenaran telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
3) Jika  proses  penandatanganan  dilakukan  melalui  Faksimile  maka  Notaris harus  meminta  risalah  rapat  dan  daftar  hadir  RUPS  asli  kepada  pimpinan rapat/penerima  kuasa  dengan  memperhatikan  isi  keputusan-keputusan RUPS  dan  benar  peserta  rapat  telah  menyetujui  dan  menandatangani risalah  rapat  dan/atau  daftar  hadir  RUPS.  Pimpinan  rapat/penerima  kuasa kemudian menyerahkan 3 (tiga) dokumen yaitu :
a)  risalah  rapat/daftar  hadir  RUPS  yang  ditandatangani  asli  ditempat Perseroan;
b)  risalah  rapat/daftar  hadir  RUPS  yang  ditandatangani  asli  ditempat pemegang saham; dan
c)  risalah rapat/daftar hadir RUPS hasil dari pengiriman Faksimile;
4) Proses  penandatanganan  melalui  media  email  dan  tandatangan  elektronik belum  dapat  diterapkan  karena  hingga  saat  ini  Indonesia  belum memberlakukan/memiliki Certificate  of  Authority (CA) 21 .  CA  ayang
21 CA adalah pihak ketiga yang terpercaya , merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang menerbitkan digital certificate yang membuat digital signature dan public –private key dari digital signature yang diterbitkannya itu.
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal  13 hingga pasal  16   Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik yitu sebagai berikt:
a. Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:
(1) Setiap  orang  berhak  mengunakan  jasa  Penyelenggara  sertifikasi elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
(2) Penyelenggara  sertifikasi  elektronik  harus  memastikan  keterkaitan suatu tandatangan elektronik dengan pemiliknya;
(3) Penyelengara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara sertifikasi Indonesia;
b. Penyelenggara sertifikasi Elektronik Asing;
(4) Penyelenggaraan sertifikasi Elektronik Indonesiaberbadan    hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  Asing  yang  beroperasi  di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Penyelenggara  Sertifikasi
Elektronik  sebagaimana  demaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
b. Pasal 16 UUITE menyatakan bahwa:
Penyelenggara    sertifikasi  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang  akurat,  jelas,  dan  pasti  kepada  setiap  pengguna  jasa,  yang meliputi:
a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan;
b. Hal  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  data  diri  pembuat Tanda Tangan Elektronik;dan
c. Hal  yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan  keberlakuan  dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
c. Pasal 15 UUITE mnyatakan bahwa:
(1) Setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  harus  menyelenggarakan sistem elektronik secara andal  dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
(2) Penyelenggara sistem elektronik menjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku dalam  hal  dapat  dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
d. Pasal 16 UUITE menyatakan bahwa:
(1) Sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  undang-undangtersendiri, setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  mengoperasikan sistem  elektronik  yang  memenuhi  persyaratan  minimum  sebagai berikut: a. Dapat  menampilkan  kembali  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  dan keteraksesan  Informasi  Elektronik  dalam  penyelenggaran  sistem elektronik tersebut;
c. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. Dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan dengan  bahsa,  informasi,  atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh pihak  yang  bersangkutan  dengan  Penyelenggaraansistem elektronik tersebut; e. Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga kebaruan,  kejelasan,  dan  kebertanggungjawaban  prosedur  atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  peraturan pemerintah. lembaga sertifikasi yang atau dengan kata lain belum ada organisasi/perusahaan yang menerbitkan CA, selain itu hingga saat ini belum ada regulasi  hukum  yang  mengaturnya  Peraturan  Pemerintah    (PP)sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang telah dipaparkan di atas; 22
2. Kekuatan  Pembuktian  Dari  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS) yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi Telekonferensi. Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  pasal  1868  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (UUJN), suatu Akta diklasifikasikan sebagai Akta Otentik apabila a. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang, pasal 38 UUJN
b. Dibuat  oleh  atau  di  hdapan  Pejabat  Umum,  dalam  hal  ini  Notaris,  Pasal  1 angka 1 juncto pasal 15 ayat (1) UUJN
c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai kewenangan meliputi: a). tempat/wilayah jabatan, pasal 52 ayat (1) dan pasal 53 UUJN;
b). Orang (penghadap dan saksi), pasal 52 ayat (10 dan pasal 53 UUJN;
c). Waktu, pasal 4 dan Pasal 25 UUJN
d). Substansi/materi yang dimuat dalam akta, pasal 15 ayat (1) UUJN
Masalah  global  yang  dihadapi  dunia  ,  seperti  revolusi  teknologi-ekonomi, perdagangan,  ,  invesstasi,  kompetisi  dan e-commerce membawa  dampak  pada pelayanan hukum jaa notaris. Dengan sendirinya layanan terhadap jasa notarispun mengalami  perubahan  selain  perusahaan,  notarispun  mengalami  dilema  yaitu notaris  berada  diantara  negara,  masyarakat  dan  pasar.  Walaupun  hingga  kini jabatan  notaris  pada  hakikatnya  masih  menggunakan  model  dan  pola  pelayanan notariat pada permulaan  abad ke 19, sesuai dengan tuntutan zaman notaris  harus pula  menjadi  pelopor  di  bidang  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  di  era globalisasi 23 dengan  pemanfaatan  media  elektronik  termasuk  di  dalamnya pembuatan akta otentik RUPS berbasis telekonferensi.
Dari  segi  UUPT  maka  Pada  prinsipnya  kekuatan  pembuktian  Berita  Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris maupun Akta yang berasal dari risalah rapat yang kemudian  dibuat  di  hadapan  notaris  berupa  Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat (PKR)  dapat  dilihat  dari  pemegang  saham  benar  telah  hadir  dalam  pelaksanaan RUPS  melalui  telekonferensi  yang  membuktikan  bahwa  pemegang  saham  ikut
22 Suryajaya “ Cyber Notary dalam Perspektif  Hukum Pembuktian ”, Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia, Makassar,  Juni 2011
23 Helien Budiono, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 219.
serta dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dengan mengisi daftar hadir serta  menyetujui  dan  menyepakati  keputusan-keputusan  RUPS  melalui telekonferensi,  baik  yang  disaksikan  langsung  oleh  Notaris  maupun  tidak disaksikan Notaris.
Penandatanganan  daftar  hadir  RUPS  untuk  membuktikan  bahwa  benar  para pemegang  saham  telah  hadir  dapat  dilakukan  dengan  cara  konvensional (langsung)  yaitu  apabila  pemegang  saham  telah  kembali  ke  tempat  Perseroan dalam  jangka  waktu  tidak  melebihi  30  (tiga  puluh  hari),  kedua,  dapat ditandatangani  langsung  di  tempat  pemegang  saham  berada  dengan  cara  circuler resolution, apabila telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi’ ketiga, dapat dikirimkan melalui  faksimile  maka  dapat  menjadi  alat  bukti  bahwa  pemegang  saham  telah mengadiri  RUPS telekonferensi  karena  yang ditandatangani  adalah di  atas kertas dan  tandatangan  tersebut  merupakan  tandatangan  yang  dibubuhkan  dalam dokumen asli, sebagiaman diatur dalam pasal 6 UUITE, yaitu:
”dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  4 UUITE  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  informasi  elektronik  dianggap  sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
1. Kekuatan  pembuktian  risalah  rapat  yang  dibuat  oleh  Notaris  (Akta  Berita Acara RUPS)
Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian risalah rapat  yang dibuat oleh Notaris pada  saat  pelaksanaan  RUPS  melalui  telekonferensi  merupakan  suatu  Akta Otentik.  Apabila    pelasaksanaan  RUPS  dan  pembuatan  akta  telah  sesuai  dengan ketentuan UUJN dan UUPT sebaimana  yang dipaparkan di atas,  yang  dihasilkan dan ditandatangani dalam bentuk dokumen asli bukan dokumen elektronik sesuai dengan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi teknologi menyatakan:
”Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a.  surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;dan b.  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Maka akta Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya  adalah  sempurna  ( volledig  bewijskracht )  dan  mengikat  ( bindende bewijskracht )  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1870  KUHPerdata/Pasal  285  RBG. Apabila ada  alat bukti lain  yang diajukan oleh pihak lain  yang memenuhi  syarat formil dan syarat materiil, maka tidak mengurangi risalah rapat/Akta Berita Acara RUPS  melekat  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  ( volledig  en bindende bewijskracht ).
Dengan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  tersebut,  maka  Akta  Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu: 24
a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, dalam artian bahwa Akta Berita Acara RUPS  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  membuktikan  sendiri
24 Miftahul  Machsun, Kekuatan  Pembuktian  Materiil  dari  Akta  Otentik ,  dalam    Acara Pembekalan  dan  Pemyelenggaraan  Pengetahuan  Dalam  Rangka  Kongres  I.N.I    ke  XXI  di Yogyakarta, 2012.
keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa latin dengan acta publica probant  seseipsa .  Oleh  karenanya  itu  hakim  maupun  pihak  yang berperkara  wajib  menganggap  bahwa  Akta  Berita  Acara  RUPS  tersebut sebagai  Akta  Otentik  hingga  pihak  lawan  dapat  membuktikan  Akta  yang bersangkutan bukan sebagai Akta Otentik.
b. Kekuatan  pembuktian  formal,  dalam  arti  Pernyataan  Notaris  sebagai Pejabat  Umum  dalam  tulisan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Akta tersebut  adalah  sebagaimana  yang  dilakukan  dan  disaksikan  oleh  Notaris sebagai  Pejabat  Umum  yang memiliki kewenangan dalam membuat  Akta tersebut dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjadi dasar bahwa segala  sesuatu  yang  dinyatakan  dalam  Akta  tersebut  baik  yang  dituliskan langsung  oleh  Notaris  ataupun  yang  dinyatakan  oleh  para  penghadap dinyatakan  benar  sebagai  keterangan  yang  disampaikan  dan  dikehendaki oleh  para  pihak,  termasuk  dalam  kekuatan  pembuktian  ini    kepastian tanggal  akta,  kebenaran  tandatangan    yang  terdapat  dalam  Akta,  identitas orang-orang yang hadir serta tentang tepat di mana Akta tersebut dibuat.
c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai  yang    benar  terhadap  setiap  orang  yang  menyuruh  membuatkan Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.
2. Kekuatan  pembuktian  risalah  rapat  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  (Akta Pernyataan Keputusan Rapat);
Kekuatan  pembuktian  risalah  rapat  sebelum  menghadap  dihadapan  Notaris terdapat beberapa alternatif antara lain :
1) Jika  risalah  rapat  ditandatangani  dan  dilakukan  ketika  para  pemegang saham  kembali  ditempat  Perseroan,  maka  risalah  rapat  asli  yang  belum ditandatangani  oleh  peserta  rapat  dapat  melakukan  tandatangan  secara konvensional, dengan demikian risalah tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  jika  ditandatangani  oleh  seluruh  peserta rapat sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata. Disamping itu telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  bahwa  risalah  rapat  harus  disetujui  dan ditandatangani seluruh peserta RUPS;
2) Jika risalah rapat asli dikirim melalui circuler resolution maka risalah rapat telah  mempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  jika ditandatangani  oleh  seluruh  peserta  rapat  sebagaimana  ketentuan  Pasal 1869 KUHPerdata.
3) Jika  risalah  rapat  ditandatangani  dan  dilakukan  melalui  Faksimile  maka bentuk  risalah  rapat  dalam  bentuk  cetakan  media  elektronik  sehingga kekuatan pembuktian merujuk pada penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menjelaskan bahwa  disetujui  dan  ditandatangani  secara  fisik  atau  secara  elektronik.
Dalam hal kekuatan pembuktian berdasarkan pada ketentuan Pasal  5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  dokumen  elektronik dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah  sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.
a. Kekuatan pembuktian risalah rapat setelah menghadap dihadapan Notaris. Akta Pernyataan keputusan Rapat juga merupakan Akta Otentik, karena telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai Akta Otentik, meskipun isi dari akta isi dari akta tersebut berasal dari risalah rapat yang dibuat di bawah tangan.maka
akta Pernyatan keputusan Rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna baik secara formil maupun materiil.
Terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan akta otentik, antara lain:
1) akta PKR dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum
2) bentuk akta PKR telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. 25
Bentuk akta PKR telah memuat:
a) awal akta atau kepala akta, yang memuat judul akta, nomor akta, waktu pembuatan  akta,  serta  nama  dan  tempat  kedudukan  Notaris  yang membuat akta PKR;
b) badan  akta,  yang  memuat  identitas  penghadap  yang  diberi  kuasa  oleh RUPS,  keterangan  mengenai  kedudukan  bertindak  penghadap  selaku kuasa  RUPS,  isi  akta  yang  merupakan  keterangan  penghadap berdasrkan notulen atau berita acara rapat;
c) akhir atau penutup  akta,  yang memuat uraian tentang pembacaan  akta, uraian  tentang  penandatanganan  akta,  identitas  para  saksi  akta,  dan uraian  tentang  ada  atau  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam pembuatan  akta  atau  uraian  tentang  ada  atau  tidaknya  perubahan  yang dapat  berupa  penambahan,  pencoretan,  atau  penggantian  dalam  akta PKR.
Dalam melaksanakan kewenangan Notaris dalam membuat Akta PKR  harus mememenuhi syarat-syarat kewenangan notaris yang lain diantaranya:
1) Penghadap  bukan  merupakan  pihak  yang  dilarang  oleh  undang-undang, diantaranya  isteri  atau  suami  Notaris  yang  membuat  akta  tersebut,  memiliki hubungan  darah  atau  semenda  dengan  Notaris,  serta  harus  dewasa,  dikenal oleh  notaris  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  atau  2  (dua)  orang penghadap lainnya, dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2) Akta PKR dibuat di dalam wilayah jabatan notaris yang bersangkutan;
3) Akta PKR dibuat oleh notaris yang sedang melaksanakan jabatannya. Notaris dalam menjalankan masa jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara 26
Walaupun  berasal  dari  risalah  RUPS  dibawah  tangan  yang  merupakan  Akta di bawah tangan, Apabila telah dituangkan dalam Akta PKR maka Akta tersebut merupakan Akta Otentik. Adapun Perbedaan antara Akta Otentik dengan Akta di bawah tangan, antara lain: 27
1) Akta  Otentik  memiliki  tanggal  yang  pasti,  sedangkan  mengenai  tanggal  dari Akta di bawah tangan tidak selalu demikian;
2) Grosse  dari  akta  otentik  dalam  beberapa  hal  mempunyai  kekuatan eksekutorial,  sedangkan  akta  di  bawah  tangan  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial;

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
25 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
26 Habib  Adjie,  2008, Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung hlm 134
27 Tan  Thong  Kie,  2007, Studi  Notariat  beberapa  Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi  Praktek Notaris , PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 441.
1. Masih  terdapat  ketidakharmonisasian  pengaturan  perundang-undangan mengenai  pembuatan  akta  rups  melalui  media  telekonferensi  dan  kekuatan pembuktiannya, menarik benang merah berdasarkan analisis terhadap UUPT, UUJN dan UUITE maka mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Apabila  berbentuk  Berita  acara  RUPS,  dilakukan  dengan  cara  Notaris hadir  secara  langsung  di  tempat  pelaksanaan  telekonferensi  kemudian mengikuti  telekonferensi  dalam  hal  ini  kehadiran  Notaris  dan  pemegang saham  walaupun  tidak  terdapat  di  tempat  yang  sama  namun  tetap memenuhi unsur  kehadiran yang  difasilitasi melalui  peralatan telekonferensi  yaitu  layar  monitor  yang  memungkinkan  untuk  saling melihat secara langsung, kemudian Notaris mengikuti RUPS telekonfernsi hingga  selesai  dan  membuatkan  Akta  serta  membacakan  dan menandatangani  akta,  pembuatan  Akta  belum  dapat  dilakukan  dalam bentuk  Dokumen  elektronik  namun  masih  secara  konvensional.  Untuk jenis  akta  pernyataan  keputusan  rapat,  kuasa  RUPS  menghadap  kepada Notaris  dengan  membawa  risalah  yang  telah  ditandatangani  oleh  para pemegang  saham,  proses  penandatangan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara  konvensional  yaitu  menunggu  kembalinya  para  pemegang  saham  ke perseroan  namun  tidak  boleh  lebih  dari  30  (tiga  puluh  )  hari,  dapat dilakukan dengan mengirimkan ke pemagang saham  dengan cara sirkuler namun  tidak  boleh  melebihi  30  (tigapuluh  hari)  dan  dapat dikirimkanmelalui  faksimile  dengan  catatan  harus  diperlihatkan  dokumen aslinya  kepada  Notaris.  Kemudian  Notaris  memformulasikan  Risalah tersebut ke dalam Akta PKR.
2. Kekuatan Pembuktian Aakta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi  apabila telah dilakukan dengan mekanisme  yang seduai ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Akta  Berita  Acara  RUPS  memiliki    kekuatan  pembuktian  yang  melekat padanya adalah sempurna ( volledig bewijskracht ) dan mengikat ( bindende bewijskracht ) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata.
b. Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  (Akta  PKR)  juga  memiliki    kekuatan pembuktian  yang  sempurna  ( volledig  bewijskracht) dan  mengikat ( bindende bewijskracht )  sebagaimana ketentuan  Pasal  1870 KUHPerdata, mengikat  dan  sempurna  menyebabkan    Akta  Otentik  tersebut  memiliki kekuatan  pembuktian  lahir,  kekuatan  pembuktian  formil  dan  kekuatan pembuktian materiil.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Karya Ilmiah
Adjie,  Habib,  2008, Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung Ahmadimiru,  “ Cyber  Notary dari  Sudut  Pandang  Hukum  Indonesia  dan Pemberlakuan Cyber  Notary di  Indonesia  Ditinjau  dari  Undang-Undang Jabatan  Notaris,” Cyber  Notary Tantangan  sebagai  Notaris  Indonesia, Makassar, 2011.
Apeldorn,  Van  ,1990, Pegantar  Ilmu  Hukum  (terjemahan  dari  Ineiding  Tot  De Studie Van Het  Nederlanse Recht  oleh Oetarid  Sadino) , Pradyna Paramita, Jakarta.
Budiono,  Herlien,  2010, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  bidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Carl  I,  Hovland,  1998, Source  of  Communication ,  Yale  University  Publicity, London.
Frans  Magins  Suseno, Etika  Dasar  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat Moral , Kanisius, Yogyakarta
Gunawan  Widjaja,  2008, Hak  Individu  dan  Kolektif  Para  Pemegang  Saham , Forum Sahabat, Jakarta
Harahap, Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta.
Ismail,  Nurhasan,  2006, Perkembangan  Hukum  Pertanahan  Indonesia , Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
H.R.  daeng  Naja,2012, Teknik  Pembuatan  Akta  (Buju  Wajib  Kenotariatan) , Pustaka yusticia, Yogyakarta.
Khaerandy,  Ridwan,  2009, Perseroan  Terbatas:  Doktrin,  Peraturan  Perundang- Undangan, dan Yurisprudensi , Total Media, Yogyakarta. Makarim,  Edmon,  2013, Notaris  dan Transaksi Elektronik, edisi  kedua,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Napadpad,  Binoto  2012, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Pustaka  Yusticia, Yogyakarta.
Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris , PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Machsun,  Miftahul, Kekuatan  Pembuktian  Materiil  dari  Akta  Otentik ,  dalam Acara  Pembekalan  dan  Pemyelenggaraan  Pengetahuan  Dalam  Rangka Kongres I.N.I  ke XXI di Yogyakarta, 2012.
Mulyoto,  2010, Kriminalisasi  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Perseroan Terbatas , Cakrawala Media, Yogyakarta. Suryajaya  “ Cyber  Notary dalam  Perspektif    Hukum  Pembuktian ”, Cyber  Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia, Makassar,  Juni 2011.
Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang    Jabatan  Notaris  Lembaran Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  117,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4432.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan    Terbatas    Lembaran Negara  RI  Tahun  2007  Nomor  65,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4675.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik    Lembaran  Negara  RI  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.