## Legalitas

## Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
Evan Ivander Hutagalung 1 , Benny Enrico Siahaan 2 , Aqila Fikril Hakim 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji evanivanderhutagalung89@gmail.com; siahaanbenny09@gmail.com; aqilafikri2003@gmail.com
Abstract. Narcotics is like a double-edged knife which can be interpreted that the use of narcotics is good in the field of medicine but wrong when used illegally, causing criminal acts. This research examines the abuse of narcotics in the jurisdiction of Bintan Police  based  on  criminological  reviews.    This  research  uses  empirical  research  methods  or  field  research  with  a  descriptive qualitative approach. There are 2 problem formulations in this study, namely: What are the factors that cause narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station? and How are efforts to overcome narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station? The conclusion in this research is that weak self-control, low education, work environment and economic problems are the main factors causing narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station. The countermeasures taken by Bintan Police are repressive efforts or prosecution efforts after the occurrence of criminal acts and preventive efforts, namely by conducting socialization, counseling, and establishing cooperation with community leaders, non-governmental organizations, and BNNK.
Keywords; Abuse, Narcotics, Crime, Criminology
Abstrak. Narkotika ibaratkan pisau bermata dua yang dapat diartikan bahwa penggunaan narkotika baik dalam bidang pengobatan tapi salah ketika dipergunakan secara ilegal sehingga menyebabkan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji tentang Penyalahgunaan Narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Bintan  berdasarkan  tinjauan  kriminologi.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya  penyalahgunaan narkotika di  wilayah hukum  Polres Bintan? dan Bagaimana upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Bintan?  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah lemahnya  penguasaan  diri,  rendahnya  pendidikan,  lingkungan  bekerja  dan  masalah  ekonomi  menjadi  faktor  utama  penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Bintan yakni upaya represif atau upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana dan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan BNNK.
Kata Kunci; Penyalahgunaan, Narkotika, Tindak Pidana, Kriminologi

## PENDAHULUAN
Keberadaan  narkotika  didalam  kehidupan  manusia  ibaratkan  pisau  bermata  dua  yang  jika  digunakan sebagaimana mestinya akan berguna dan bermanfaat untuk manusia. Sebaliknya, penggunaan narkotika yang tidak semestinya dan berada pada tangan yang salah akan menyebabkan kerugian baik bagi perorangan maupun bagi orang lain.  Hal  ini  selaras  dengan  bagian  menimbang  huruf  (c)  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika menyebutkan:
“bahwa  Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan pengawasan yang ketat dan saksama”
Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan mental dan kecanduan. 1 Penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman yang signifikan di Indonesia, seperti yang terlihat  dalam  berita  koran,  tv  dan  media  sosial  lainnya  yang  hampir  setiap  waktu  muncul  memberitakan  tentang kejahatan atau penyalahgunaan terkait narkotika.
Sejak munculnya narkotika di tengah masyarakat menimbulkan keresahan serta kekawatiran yang mendalam, sebab  banyak  pihak  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  dirugikan  oleh  peredaran  narkotika  yang  sembarangan. Kini sasaran dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak muda pun sebagai generasi cemerlang  untuk  penerus  bangsa  ini  ikut  menjadi  target  dari  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  moral  dan tanggungjawab. 2 Narkotika yang disalahgunakan terjadi hampir disetiap  negara di dunia, sehingga tidak heran jika
1 Lela  Hartini,  “Hubungan  Penyalahgunaan  Narkotika  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kota Bengkulu,” Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan 13, no. 1 (2023): 29-37. Hal. 33.
2 Gunartin and others, ‘Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di LPKA Kelas 1 Tangerang)’, Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.2 (2022), 362- 368. Hal. 363.
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
kejahatan  ini  masuk  dalam  kategori extraordionary  crime termasuk  juga  negara  Indonesia  khususnya  di  wilayah hukum Polres Bintan terletak di Kabupaten Binta Kepulauan Riau.
Masuknya  peredaran  narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Bintan  salah  satu  penyebabnya  adalah  karena merupakan  daerah  kepulauan  dengan  jalur  perdagangan  internasional.  Polres  Bintan  yang  berada  di  Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah yang dapat dikatakan dekat dengan perbatasan beberapa negara. Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Nursalam selaku Banit Satresnarkoba Polres Bintan mengungkapkan “walau Kepulauan Riau khususnya wilayah hukum Polres Bintan memiliki wilayah strategis bukan berarti menjadi market dari pada peredaran narkotika melainkan hanya sebagai jalur perdagangan saja. Belum tentu juga peredarannya di Bintan dan ada juga yang  hanya  sebagian  memang  ditinggalkan  untuk  diedarkan,  hal  tersebut  diketahui  berdasarkan  penangkapan  dan penyidikan dari para pelaku yang sudah berhasil diamankan”, pungkas beliau.
Berikut data kasus penyalahgunaan narkotika yang didapat dari Polres Bintan dari tahun 2020-2023:
Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Satresnarkotika Polres Bintan
Tahun Jumlah Kasus Laki-Laki Perempuan Anak-Anak Barang Bukti 2020 32 Kasus 43 Orang 4 Orang 2 (Laki-Laki) Sabu,  Ganja,  Ekstasi,  Serbuk  Ekstasi, Happy Five 2021 26 Kasus 33 Orang 1 Orang - Sabu, Ganja, Pil Ekstasi, Happy Five 2022 28 Kasus 34 Orang 2 Orang - Sabu, Ganja, Pil Ekstasi 2023 24 Kasus 28 Orang 3 Orang - Sabu, Ganja, Pil Ekstasi, Happy Five Sumber: Satresnarkotika Polres Bintan Tahun 2023
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut membuktikan bahwa kasus  mengenai  narkotika sangat sulit untuk diberantas, walaupun secara jumlah kasus  dominan  mengalami  penurunan  secara  berangsur-angsur.  Walaupun  demikian  bukan  berarti  akibat  dari penyalahgunaan  narkotika  ini  dianggap  sepele  untuk  pemberantasannya.  Sebab  penyalahgunaan  narkotika  yang meluas  memiliki  banyak  dampak  yang  merugikan  bagi  masyarakat,  termasuk  rusaknya  hubungan  kekeluargaan, penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas kerja secara drastis, perilaku maladaptif dan anti-sosial,  masalah kesehatan fisik dan mental, peningkatan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan aktivitas kekerasan dan kriminalitas. 3 Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika secara ilegal untuk tujuan non-medis, semata- mata untuk merasakan efeknya. Penyalahgunaan ini melibatkan konsumsi narkotika dalam jumlah besar secara tidak teratur  dan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  sehingga  menyebabkan  masalah  kesehatan  fisik,  mental,  dan  sosial. Kecanduan  atau  ketergantungan  pada  narkotika  tidak  terjadi  secara tiba-tiba,  melainkan melalui  serangkaian  tahap penyalahgunaan,  termasuk  penggunaan  eksperimental,  penggunaan  sosial,  penggunaan  situasional,  penggunaan kebiasaan, dan akhirnya menjadi ketergantungan. 4
Masalah penyalahgunaan narkotika sudah menjadi gejala sosial karena tindak pidana ini tidak berdiri sendiri yang dalam artian bahwasanya ada keterkaitan maupun sangkut paut beberapa faktor yang muncul dalam kehidupan manusia terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tentunya kejahatan ini harus diatasi dan segala faktor penyebabnya perlu diketahui sehingga motif para pelaku dapat terbongkar untuk kemudian dapat disediakan upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mempelajari mengenai kejahatan disebut sebagai ilmu kriminologi. Ilmu ini bukanlah dipergunakan untuk berbuat jahat melainkan bagaimana kejahatan dapat diperlari untuk kemudian dapat dicegah, ditanggulangi, dan diatasi.
Mengutip pendapat dari  Jerome Michael dan Mortimer Jerome Adler  yang berpendapat bahwa “kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya, dan cara bagaimana penjahat itu secara  resmi  atau  tidak  resmi  diperlakukan  oleh  badan-badan  kemasyarakatan  dan  anggota  kemasyarakatan”. Sedangkan  R.  Soesilo  dengan  pendapatnya  tentang  kriminologi  adalah  “ilmu  pengetahuan  yang  ditunjang  oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya  sebagai  ilmu,  atau  agar  supaya  hasilnya  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mencegah  dan memberantas kejahatan itu.” 5
3 Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia,” Sosio Humaniora- Jurnal Ilmu ilmu Sosial dan Humaniora 20, no. 2 (2018): 168-176. Hal. 174.
4 Human  BNN,  ‘Mengenal  Proses  Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Tahapan  Pemulihannya’,  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten Kuningan, 2020 <https://kuningankab.bnn.go.id/mengenal-proses-penyalahgunaan-narkotika-dan-tahapan- pemulihannya/> [accessed 16 November 2023]. Diakses pada tanggal 16 November 2023.
5 A.S Alam, Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 1-2.
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
Berdasarkan pemaparan diatas, maka kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor- faktor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah  hukum  Polres  Bintan?  dan  Bagaimana  upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan?

## METODE
Winarno Surakhmad memberikan definisi bahwa “Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai  suatu  tujuan,  untuk  mencapai  tingkat  ketelitian,  jumlah,  dan  jenis  yang  dihadapi,  dengan  mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikir nya untuk mencapai suatu maksud”. 6 Sangat penting untuk memilih jenis penelitian yang tepat karena jenis penelitian berperan sebagai pondasi utama untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, memilih jenis penelitian yang tepat adalah kunci karena akan berdampak pada keseluruhan  proses  penelitian.  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris  atau  penelitian  lapangan  yang berfokus pada fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. 7
Sedangkan pendekatan  yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Oleh Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa “Penelitian bersifat deskriftif analitis yaitu suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”. 8 Para peneliti  menggunakan  berbagai  teknik  untuk  mengumpulkan  data,  termasuk  wawancara,  observasi,  dan  analisis dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dikenal dengan istilah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi primer secara langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bintan dengan wawancara yang dilakukan dengan Briptu Nursalam selaku Banit Narkoba Polres Bintan, serta empat orang terpidana kasus narkoba.

## PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Berdasarkan  Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan
Ancaman serius sedang dan telah dialami setiap negara, termasuk  didalamnya Indonesia khususnya  wilayah hukum  Kepolisian  Polres  Bintan  akibat  dari  peredaran  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Tidak  heran  jika kemudian tindak pidana narkotika dikatakan sebagai kejahatan extraordionary crime sebab perederannya sudah lintas negara dan menjadi musuh yang harus diberantas demi keselamatan generasi penerus bangsa kelak. 9 Maka siapapun yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapat hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga berwenang yakni lembaga legislatif.
Hukum digunakan sebagai sarana untuk  menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan  yang adil. Dengan  kata  lain,  hukum  digunakan  baik  sebagai  alat  untuk  pembangunan  maupun  sebagai  alat  kontrol  untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil. Fungsi hukum dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam. 10 Untuk itu, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukum pidana tanpa kompromi atau negosiasi dan ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus menerima hukuman akibat perbuatannya.
Penyalahgunaan  narkoba  adalah  masalah  kompleks  yang  mempengaruhi  orang-orang  dari  semua  lapisan masyarakat, termasuk individu yang berpendidikan, pengusaha, pejabat pemerintah, dan petugas penegak hukum. Hal ini tidak terbatas pada populasi yang tidak berpendidikan atau anak-anak sekolah. Secara defenisi “narkotika adalah zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.” 11
Penyalahgunaan  narkotika  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  tanpa  korban (crime  without  victim) dari  sudut pandang kriminologi. Namun, bukan berarti tidak memiliki korban. Bahkan, pengguna sendiri juga merupakan korban dari  kejahatan ini.  Dengan  kata  lain  pelaku dan  korban adalah  satu  kesatuan. 12 Penggunaan  narkotika secara  ilegal
6 Winarni Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik (Bandung: Tarsito). Hal. 131.
7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 124.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010). Hal. 63.
9 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). Hal. 7-8.
10 Saleh Muliadi, ‘Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan’, Fiat Justitia:Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2012), 1- 11. Hal. 2.
11 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.
12 Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” Menara Ilmu XII, no. 3 (2018): 34-43. Hal. 35.
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
sebagai  masalah  kejahatan  merupakan  masalah  umum  yang  selalu  dibicarakan  di  mana-mana,  dengan  penyebab tindakan  kriminal  yang  sangat  beragam.  Kejahatan  merupakan  produk  sampingan  dari  masyarakat  dan  merupakan fenomena sosial yang dihadapi baik oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan, seperti yang terlihat pada kejadian- kejadian yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Bintan.
Menurut Saparinah Sadli, tindak kriminal atau perbuatan jahat merupakan bentuk "perilaku menyimpang" yang ada  dalam  setiap  masyarakat  dan  melekat  secara  inheren  dan  tidak  ada  masyarakat  yang  terbebas  dari  kejahatan. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau tatanan sosial,  menimbulkan  ketegangan  individual  maupun  sosial  dan  merupakan  ancaman  nyata  atau  potensial  terhadap pemeliharaan  tatanan  sosial.  Oleh  karena  itu,  selain  merupakan  masalah  kemanusiaan,  kejahatan  juga  merupakan masalah sosial. 13
Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana narkotika tidakalah berdiri sendiri dan ada sebab  musababnya. Artinya,  tindak  pidana  ini  sebagai  suatu  kejahatan  memiliki  faktor-faktor  mengapa  seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal yang perlu dicari tahu dengan ilmu kriminologi. Hal tersebut sejalan dengan  pendapat  J.  Constant  yang  mengatakan  bahwa  “kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.” 14
Sutherland dalam Ramadhan mengemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacammacam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.” 15 Hasil temuan di lapangan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni faktor yang berasal dari dalam diri (internal) pelaku dan faktor eksternal.
a. Faktor internal (dari diri pelaku), seperti kontrol diri yang tidak kuat atau dapat dikatan lemah. Kontrol diri yang lemah sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima karena kurangnya pengetahuan. Hal ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya informasi yang tersedia bagi remaja, sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan pada akhirnya  menyebabkan  kurangnya  kontrol  diri. Akibatnya,  individu  menjadi  lebih  rentan  terhadap  pengaruh negatif dan mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan narkoba.
Selain  karena  lemahnya  kontrol  terhadap  diri  juga  dipengaruhi  rendahnya  tingkat  pendidikan  para terpidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan nerkotika. Mereka tidak mengetahui betapa bahanya narkotika ketika  disalahgunakan  dan  diedarkan  secara  ilegal.  Temuan  ini  didasarkan  pada  hasil  wawancara  terhadap terpidana  dengan  inisial  (EF)  usia  34  tahun  dengan  hanya  tamatan  sekolah  SMP  dan  inisial  (EK)  33  tahun tamatan SD.
b. Faktor eksternal (diluar diri pelaku). Lingkungan menjadi salah-satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  mana  dapat  memberikan  pengaruh  pada  terbentuknya  perilaku  seseorang. Lingkungan  pergaulan  yang  bebas  seringkali  mempengaruhi  penyimpangan  perilaku  seseorang,  karena masyarakat berinteraksi dengan individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka adalah pihak yang menyediakan sarana untuk terjadinya kejahatan, sehingga kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga interaksi sosial yang baik.
Menurut Briptu Nursalam selaku Banit Satresnarkoba Polres Bintan, bahwa:
“Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan tidak terlepas dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, banyaknya pelaku yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar. Beberapa orang juga mengkonsumsi narkoba sebelum melakukan pekerjaan berat.”
Selanjutnya oleh pelaku penyalahgunaan narkotika yakni inisial (EK) 33 tahun, mengungkapkan bahwa: “saya bekerja sebagai tukang galon di pagi sampai sore, malam kadang sebagai kuli panggul untuk bongkar muat kapal pompong. Memang tidak tiap hari, tergantung panggilan dari teman saja. Saya menggunakan narkoba karena diajak teman-teman paling sekali dalam satu bulan sebagai penambah stamina. Itu sudah berlangsung selama 1 tahun.”
Setelah faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana narkotikan ini adalah faktor ekonomi. Krisis ekonomi  memiliki  dampak  negatif  seperti  pengangguran  dan  penurunan  nilai  moral.  Faktor  ekonomi  dapat
13 Saleh Muliadi. Op.cit. Hal 7.
14 I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Terminologi Kriminologi (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2017) Hal. 46.
15 Ramadhan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. July (2014): 1-11. Hal. 4.
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
berkontribusi  pada  meningkatnya  kejahatan,  terutama  pengangguran.  Kondisi  ekonomi  saat  ini  juga  dapat menyebabkan perubahan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi.
Faktor ekonomi menjadi salah-satu penyebab penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan, dimana sebagian besar pengedar narkoba hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini dimanfaatkan oleh bandar besar  yang  menjanjikan keuntungan besar bagi para pengedar. Untuk  meningkatkan status ekonomi  mereka, individu dan kelompok terlibat dalam perdagangan narkotika ilegal dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa kerja  keras,  yang  mengarah  pada  keinginan  yang  kuat  untuk  terlibat  dalam  penyelundupan  narkotika  dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
Hasil wawancara dengan seorang narapidana inisial (AR) usia 25 tahun yang berperan sebagai kurir atau pengantar barang haram tersebut, mengatakan:
“saya  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  ini  dengan  mengedarkan  narkotika  jenis  sabu  adalah karena saya tergiur dengan jumlah uang yang besar dan juga sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.”
Mahalnya biaya pernikahan dan ketidak mampuan dalam mengumpulkan dana menjadi pemicu dalam berbuat tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan  hasil  temuan  di  atas  dari  wawancara  dengan  para  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut disebabkan oleh faktor  internal  yakni  lemahnya  penguasaan  diri  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  serta  faktor  internal disebabkan pengaruh lingkungan kerja atau pergaulan dan masalah ekonomi yang lemah sehingga tidak cukup untuk kebutuhan hidup.

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bintan
Sebagai sebuah realitas sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu ada. Tidak heran jika hal ini menimbulkan  kekhawatiran,  karena  kejahatan  dipandang  sebagai  gangguan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Menyikapi keadaan ini, baik warga masyarakat maupun pemerintah melakukan tindakan untuk memberantas masalah kriminalitas.
Upaya dan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yang pada gilirannya terkait dengan kebijakan sosial yang lebih luas bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat. Barda Nawawi Arief menguraikan dua pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal lebih kepada yang sifatnya repressive seperti penindakan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan  jalur  non  penal  lebih  menitikberatkan  sifat preventive seperti  pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. 16

## a. Upaya Represif
Langkah-langkah represif adalah program yang bertujuan untuk menghukum produsen, pengedar, distributor, dan pengguna narkoba secara hukum. Langkah-langkah ini diambil setelah kejahatan terjadi dan dimaksudkan untuk mencegah penjahat mengulangi perbuatannya serta untuk meningkatkan kesadaran bahwa tindakan mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah individu mengulangi perilaku kriminal mereka dan mencegah orang lain mengikuti jejak mereka.
Langkah-langkah  represif  juga  mengandung  unsur  pencegahan  karena  melibatkan  ancaman  dan  pengenaan hukuman atas pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, kebijakan penal akan terus diperlukan dalam memerangi kejahatan karena hukum pidana dipandang sebagai sarana kebijakan sosial untuk mengekspresikan “ketidaksukaan sosial” atau “ketidaksetujuan/kebencian sosial”, sekaligus berfungsi sebagai bentuk “perlindungan sosial.” 17
Langkah-langkah yang diambil untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan melibatkan tindakan represif yaitu jika menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, Kepolisian Polres Bintan akan melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Setelah itu, akan merencanakan sebuah strategi penggerebekan untuk mengamankan pelaku dan barang bukti. Tindakan ini akan diikuti  oleh  proses  penyidikan  guna  memastikan  keamanan  pelaku  dan  barang  bukti  sebelum  akhirnya  diproses hukum. 18 Dalam  penanganan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  pelaku  akan  ditangani  oleh  Tim  Reserse
16 Titiek  Guntari,  “Upaya  Penal  Dan  Non  Penal  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup,”  Jurna Advokatura Indonesia 1, no. 1 (2022): 47-87. Hal. 60.
17 Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 182.
18 Hasil Wawancara Bersama Briptu Nursalam Banit Narkoba Polres Bintan
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan
Narkotika  Polres  Bintan,  yang  akan  melakukan  penyidikan  termasuk  penangkapan,  penahanan,  interogasi,  dan penyitaan barang bukti. Berkas perkara kemudian akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang akan mendakwa dan menuntut tersangka berdasarkan laporan penyidik, sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Adapun  ketentuan  hukum  yang  sering  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di Polres Bintan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: Pasal 112:
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Mengenai  hukuman  untuk  penyalahgunaan  narkotika,  pelaku  akan  menerima  jaminan  rehabilitasi,  tetapi ditegaskan dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa mereka juga dapat dihukum dan dapat kehilangan hak nya untuk mendapatkan rehabilitasi, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban  penyalahgunaan  narkotika.  Ketentuan  rehabilitasi  akan  mengacu  pada  Pasal  103  UU  Narkotika,  yang menyatakan bahwa hakim “dapat” memutuskan untuk memilih rehabilitasi, yang dihitung sebagai hukuman penjara, yang dikenal sebagai “Double Track System.” 19

## b. Upaya Preventif
Pencegahan  kejahatan  seharusnya  tidak  hanya  dilihat  sebagai  alat  untuk  menanggulangi,  tetapi  juga  sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu cara untuk mencapai penanggulangan kejahatan adalah melalui pendekatan  preventif,  yaitu  tindakan  atau  upaya  untuk  menghindari  atau  mencegah  terjadinya  kejahatan.  Dapat dikatakan bahwa upaya preventif merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih baik dibandingkan dengan upaya  represif,  karena  tidak  menimbulkan  akibat-akibat  negatif  seperti  penderitaan  dalam  berbagai  bentuk, pelanggaran hak-hak asasi manusia, permusuhan satu dengan yang lain, dan sebagainya.
Hasil  wawancara  bersama  Bapak  Briptu  Nursalam  sebagai  Banit  Narkoba  Polres  Bintan,  bahwa  dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara preventif telah melakukan upaya:
1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam memberikan edukasi dan penyadaran hukum tentang bahaya narkotika dan akibat yang akan timbul jika seseorang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, termasuk sanksi-sanksi yang akan terjadi jika seseorang menyalahgunakan narkotika.
2) Membangun hubungan kolaboratif yang kuat dengan masyarakat umum, termasuk guru, dosen, orang tua, dan berbagai organisasi swadaya masyarakat sangat penting dalam melakukan penyuluhan hukum dan pemahaman kesadaran yang ditargetkan secara khusus untuk remaja di wilayah hukum Polres Bintan. Tujuan utamanya adalah untuk  mencegah  mereka  terlibat  dalam  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba.  Sebagai  wujud  nyata  dari kerjasama ini dengan para tokoh masyarakat setempat, telah diresmikan sebuah kampung bebas narkoba  yang diberi nama Kampung Tangguh di Lobam.
3) Polres Bintan juga menjalin kerja sama bersama dengan pihak BNNK Tanjungpinang terutama untuk rehabilitasi korban penggunaan narkotika.”
19 Sitta  Saraya  and  Yusrina  Handayani,  “Rehabilitasi  Penyalahguna  Narkotika  Dengan  Double  Track  System  Dalam Pemidanaan Di Indonesia,” Adil Indonesia Journal 4, no. 2 (2023): 68-81. Hal. 72.
Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi di Wilayah Hukum Polres Bintan

## SIMPULAN
Berdasarkan hail pembahasan di atas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana ditinjau dari kriminologi di wilayah hukum Polres Bintan disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebakan karena lemahnya penguasaan diri atau lemahnya mental dan akibat rendahnya pendidikan dari para pelaku tindak pidana. Sedangkan faktor eksternal disebabkan lingkungan kerja maupun lingkungan pergaulan dari para pelaku yang di ikuti juga akibat lemahnya keadaan ekonomi.
Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan yakni upaya  represif  dengan  menjalankan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yakni  sesuai  dengan  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Selain  upaya  reprentif,  Polres  Bintan  turut  melakukan  upaya  prefentif  dengan  melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan jalinan kerja sama dengan para tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan BNNK.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, A.S. Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2018.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Atmasasmita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
BNN, Human. “Mengenal Proses Penyalahgunaan Narkoba Dan Tahapan Pemulihannya.” Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuningan. Last modified 2020. Accessed November 16, 2023.
https://kuningankab.bnn.go.id/mengenal-proses-penyalahgunaan-narkoba-dan-tahapan-pemulihannya/. Gunartin,  Yoyon  M  Darusman,  Bambang  Wiyono,  Ade  Nomi,  Anggara  Dwi  Putra,  Asti  Saraswati,  Dimas  Putra Pratama, et al. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di LPKA Kelas 1 Tangerang).” Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2022): 362-368.
Guntari,  Titiek.  “Upaya  Penal  Dan  Non  Penal  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup.”  Jurna Advokatura Indonesia 1, no. 1 (2022): 47-87.
Handoko, Duwi. “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya.” Menara Ilmu XII, no. 3 (2018): 34-43.
Hartini, Lela. “Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Bengkulu.” Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan 13, no. 1 (2023): 29-37.
Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” Fiat Justitia:Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2012): 1-11.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Parwata, I Gusti Ngurah. Parwata, I Gusti Ngurah. Bahan Ajar Terminologi Kriminologi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2017.
Ramadhan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. July (2014): 1-11.
Saraya, Sitta, and Yusrina Handayani. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia.” Adil Indonesia Journal 4, no. 2 (2023): 68-81.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010. Surakhmad, Winarni. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik. Bandung: Tarsito. Suyatna, Uyat. “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia.” Sosio Humaniora- Jurnal Ilmu ilmu Sosial dan Humaniora 20, no. 2 (2018): 168-176.
Hasil Wawancara Bersama Briptu Nursalam Banit Narkoba Polres Bintan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.