## INFOTECH journal
ISSN : 2460-1861 (Print),  2615-4250 (Online) Vol. 9 No. 2, pp. 658-663

## ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI DENGAN METODE SKM
Daffa Alfian Anugrah 1 , Albet Triadi, M.Kom 2 , Khairul Azryan 3 , Rivaldi Riansyah 4 , Ridho Hidayat 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: daffaalfian107@gmail.com

## ABSTRACT
In the era of regional autonomy, public services that previously had a bad impression can be transformed into quality services. Services that involve the community and government are expected to provide satisfaction to both the service provider and the recipient of the service. The government, which is the party that provides public services to the community, should carry out its responsibilities and always strive to provide the best services to improve public services. The success of services provided by public service providers must focus on meeting the needs of the community optimally both in terms of quality and quantity. Community satisfaction can be assessed through the Community Satisfaction Survey (SKM). One of the agencies that carries out Community Satisfaction Monitoring is the Jambi City Population and Civil Registration Service (hereinafter referred to as Dukcapil). The aim  of  this  research  is  to  obtain  information  regarding  the  method  of  assessing  community  satisfaction  at  the Jambi City Dukcapil and to identify obstacles in assessing community satisfaction at the Jambi City Dukcapil.

## Keyword: Field work practice, Dukcapil, SKM

## ABSTRAK
Dalam era otonomi daerah, pelayanan publik yang sebelumnya mempunyai kesan buruk dapat berganti menjadi  pelayanan  yang  berkualitas.  Pelayanan  melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah  diharapkan  keduanya mempunyai  kepuasan dalam memberikan pelayanan maupun penerima pelayanan. Pemerintah yang merupakan pihak yang menyediakan layanan publik yang masyarakat butuhkan seharusnya menjalankan tanggung jawabnya dan  senantiasa  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  paling  baik  untuk  meningkatkan  pelayanan  public Keberhasilan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  penyedia  layanan  publik,  harus  difokuskan  pada  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  secara  maksimal  baik  dari  segi  kualitas  maupun  2  kuantitasnya.  Penilaian  kepuasan masyarakat  dapat  dinilai  melalui  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM).  Salah  satu  instansi  yang  melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (selanjutnya disebut Dukcapil).  Tujuan  penelitian  ini  yakni  Untuk  memperoleh  suatu  informasi  terkait  metode  penilaian  kepuasan masyarakat pada Dukcapil Kota Jambi serta Untuk mengidentifikasi kendala dalam penilaian kepuasan masyarakat pada Dukcapil Kota Jambi.
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Dukcapil, SKM
Riwayat Artikel  :
Tanggal diterima  : 02-12-2023
Tanggal revisi : 16-12-2023
Tanggal terbit : 20-12-2023
DOI :
https://doi.org/10.31949/infotech.v9i2.7608
INFOTECH journal by Informatika UNMA is licensed under CC BY-SA 4.0
Copyright © 2023 By Author
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Islam  Negeri  Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi memiliki visi menjadi fakultas yang unggul sebagai lokomotif perubahan sosial dalam bidang sains dan teknologi  dengan  semangat  moderasi  islamik teknopreneurship. Kerja Praktek merupakan penugasan  kepada  mahasiswa  untuk  mempelajari dan  mengikuti  kegiatan  suatu  pekerjaan  sesuai dengan  bidang  atau  mata  kuliah  di  lapangan  dan menulis  laporan  kegiatan  secara  tertulis.  Program Kerja  Praktek  merupakan  salah  satu  fasilitas  yang disediakan  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  bagi mahasiswa  untuk  mendukung  terlaksananya  visi tersebut.  Melalui  partisipasi  dalam  pelaksanaan magang  bentuk  nyata  yang  dapat  dilakukan mahasiswa adalah terjun langsung di industri kerja. Dengan begitu diharapkan mahasiswa mendapatkan gambaran  secara  langsung  mengenai  kondisi  dan situasi  yang  sesungguhnya  terjadi  didalam  dunia kerja. Mahasiswa akan mengetahui kualifikasi fresh graduate yang  menjadi  daya  tarik  bagi  instansi pemerintah  ataupun  pihak-pihak  swasta  sehingga mahasiswa  dapat  mengukur  kemampuan  yang dimilikinya dengan persyaratan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Dengan mengetahui kemampuan diri  masing-masing,  mahasiswa  dapat  segera memperbaiki  kualitas  diri  agar  menjadi  lebih kompetitif dan potensial.
Magang merupakan penyempurna dari pelaksanaan  Kuliah  Kerja  Lapangan  yang  telah dilaksanakan  pada  semester  tuju  ,  sekaligus merupakan  usaha  memperluas  pengetahuan  dan pemikiran karena disadari bahwa pengetahuan yang diperoleh  mahasiswa  dibangku  kuliah  belum memadai  untuk  bakal  terjun  di  lapangan  kelak. Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain  fungsi  pelayanan  bidang  administrasi kependudukan  dan  pencatataan  sipil.  Pelayanan yang  diberikan  bersifat  pelayanan  administrasi kepada  masyarakat.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  urusan  administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang  harus  dikelola  dan  ditangani  secara  baik  oleh pemerintah(Oemar, 2007).
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  bahwa  setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara langsung  maupun  tidak  langsung  wajib  menyusun, menetapkan  dan  menerapkan  Standar  Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan  di  lingkungan  masing  –  masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang pelayanan  publik,  mengartikan  pelayanan  publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan
penduduk  atas  barang,  jasa  dan  atau  pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berbicara penyelenggara pelayanan  publik,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  merupakan  salah  satu  institusi penyelenggara  pelayanan  publik  sehingga  secara written  rule wajib  menyusun  standar  pelayanan public (Lestari, 2020).
Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009,  bahwa  dalam penyusunan  penetapan  Standar  Pelayanan  Publik wajib dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait Dalam Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Pasal  3  Tentang pelaksanaan pemberian telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Pasal  6  Tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Era globalisasi  saat  ini,  persaingan  hidup  semakin meningkat terutama dalam persaingan di dunia kerja. Untuk  itu  setiap  orang  dituntut  memiliki  keahlian baik  softskill  maupun  hardskill  serta  pengalaman agar  mampu memenangkan persaingan. Tentu saja hal  tersebut  harus  sesuai  dengan  bidang  ilmu  yang telah  dipelajari  seseorang,  misalnya  pendidikan perkuliahan.  Hal  tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk menunjang prestasi dalam bekerja (Agus, 2006).
Pelayanan  yang  baik  sangatlah  penting  dalam mempertahankan pelanggan. Karena bentuk pelayanan  yang  baik  dapat  menarik  perhatian  dari masyarakat.  Pelayanan  yang  dikelola  dengan  baik diharapkan  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat, karena  masyarakat  memiliki  peran  besar  untuk perbandingan  standar  evaluasi  kepuasan  maupun kualitas. Kepuasan masyarakat merupakan perbandingan  antara  keyakinan  masyarakat  yaitu pelanggan itu sendiri yang akan diterimanya dengan kualitas  layanan  yang  diterimanya  dalam  bentuk kinerja.  Tingkat  kualitas  layanan  dipersepsikan memuaskan  serta  baik,  dan  jika  kualitas  layanan yang  diberikan  melebihi  harapan  masyarakat dipersepsikan ideal. Pelayanan publik adalah wujud dari  kedekatan  Negara  dengan  masyarakat  melalui pelayanan.  Masih  banyak  pelayanan  yang  berjalan tidak sesuai dengan prosedur di berbagai daerah(Yusuf, 2007). Tingkat kepatuhan untuk memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  publik  masih  rendah. Sikap  diskriminatif  terhadap  kelompok  masyarakat tertentu  karena  berbeda  keyakinan  masih  saja berlangsung. Begitu juga praktek pungutan liar tetap marak  akibat  lemahnya  pengawasan.  Melalui pelayanan publik merupakan wajah suatu pemerintahan. Dalam era otonomi daerah, pelayanan publik  yang  sebelumnya  mempunyai  kesan  buruk dapat  berganti menjadi pelayanan yang berkualitas. Pelayanan  melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah diharapkan  keduanya  mempunyai  kepuasan  dalam memberikan pelayanan maupun penerima pelayanan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  model pelayanan  modern  yang  menuntut  pelayanan maksimal dan memuaskan masyarakat.
Selain itu tentunya dalam kehidupan organisasi modern, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di organisasi  publik/instansi  pemerintah  menjadi  hal yang  penting  karena  kerap  dipergunakan  sebagai sarana pengukuran terhadap tingkat kematangan dari sebuah  organisasi  publik.  Persoalan  ini  ialah  tanda bahwa  organisasi  publik/instansi  pemerintah  sudah terkelola  secara  baik.  Meskipun  demikian,  seorang kepala  instansi  diharapkan  dapat  mengakibatkan pegawainya  menentukan  sikap  dan  perilaku  yang seperti  apa  yang  seharusnya  mereka  perlihatkan ketika  melayani  masyarakat.  Pada  suatu  organisasi pemerintah,  kepuasan  masyarakat  termasuk  ke dalam  elemen  penting  dan  menentukan  untuk mempertahankan  ataupun  menumbuh  kembangkan wilayah, sehingga masalah kualitas layanan (service quality)  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan keberhasilan organisasi.
Pemerintah  yang  merupakan  pihak  yang menyediakan  layanan  publik  yang  masyarakat butuhkan seharusnya menjalankan tanggung jawabnya dan senantiasa berupaya untuk memberikan  pelayanan  yang  paling  baik  untuk meningkatkan  pelayanan  publik.  Kepuasan  yang masyarakat  rasakan  menjadi  tolak  ukur  penilaian dari  kualitas  layanan  yang  diberikan  aparat  kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik, harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik  dari  segi  kualitas  maupun  2  kuantitasnya. Bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Sabihaini  (2000)  dalam  (Rukayat,  2017)  kualitas layanan  ialah  sebuah  wujud  penilaian  atas  tingkat layanan  yang  masyarakat  terima  terhadap  tingkat layanan yang masyarakat harapkan. Kualitas layanan bisa  diketahui  melalui  upaya  perbandingan  sudut pandang masyarakat  terhadap sebuah layanan yang sudah seharusnya masyarakat terima dengan layanan yang sebenarnya masyarakat terima.
Penilaian  kepuasan  masyarakat  dapat  dinilai melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM)(Pratama,  2021).  Salah  satu  instansi  yang melaksanakan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  adalah Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Jambi (selanjutnya disebut Dukcapil). Ialah instansi pemerintahan  yang  memiliki  kewajiban  membantu segala  keperluan  Bupati  ketika  menjalankan  peran penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi  kependudukan  di  mana  merupakan kedaulatan  yang  dilimpahkan  kepada  daerah  serta tugas  pembantuan  yang  diserahkan  pada  bidang administrasi  kependudukan  di  kabupaten/Kota. Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Jambi tentang Standar Pelayanan Publik terhadap Dukcapil Kota  Jambi,  Dukcapil  sebagai  salah  satu  instansi pemerintahan yang diharuskan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  dengan  standar  baku  pelayanan sebagai  pedoman  bagi  aparat  dalam  melayani masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  diidentifikasi  metode survei kepuasan masyarakat di Dukcapil Kota Jambi. Karena  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  kota  jambi  merupakan  salah  satu  contoh perlunya  penerapaan  komputerisasi  agar  dapat
menghasilkan  informasi  yang  akurat  sehingga pelayanan yang diberikan pun membuat masyarakat puas  guna  mempermudah  dalam  proses,  sehingga pelayanan terhadap masyarakat  menjadi  lebih baik. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  kota  jambi  pun  lebih  tanggap serta  memahami  keluhan  masyarakat.  Dalam memperhatikan  latar  belakang  di  atas  maka  perlu dilakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan pelayanan  cepat,  ramah,  efisien  dan  maksimal. Dengan  adanya  desentralisasi  maka  tugas-tugas pemerintah  kini  lebih memungkinkan  dilaksanakan oleh  daerah,  dengan  asumsi  bahwa  peningkatan kesejahteraan  rakyat  akan  lebih  cepat  diwujudkan mengingat  lebih  dekatnya  Pemerintah  Daerah kepada masyarakat  di  harapkan terjadi peningkatan kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat dan  peningkatan  kepuasan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Berdasarkan pemikiran tersebut penulis mengambil  judul  “Analisis  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pada  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi Dengan  Metode  SKM    (Studi  Pada  Mahasiswa Universitas  Islam  Negri  Sulthan  Thaha  Saifuddin Jambi).
1.2. Tinjuan Pustaka
Kualitas Pelayanan dapat diperoleh dengan membandingkan  persepsi  pelanggan  terhadap pelayanan  yang  sebenarnya  diterima  dengan pelayanan  yang  diharapkan  (Lupiyadi  2013). Kualitas  pelayanan  public  terdiri  dari  transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dan memiliki kesamaan hak (Sinambela, 2016).
Kepuasan Masyarakat adalah respon yang diberikan pelanggan yang diungkapkan dalam perasaan puas, terpenuhinya  kinerja  dan  harapan  pelayanan (Suwarman, 2016).
Hubungan  yang  erat  antara  kualitas  pelayanan dengan kepuasan seseorang dimana apabila kualitas pelayanan  yang  diberikan  bagus  maka  akan mendapatkan respon positif dan masyrakat menjadi puas  (Kloter,  2013).  Apabila  terjadi  hal  seperti  itu maka  akan  menghasil  keuntungan  bagi  instansi. Oleh karena itu, perlu  adanya pembenahan isntansi untuk  memberikan  mutu  pelayanan  yang  baik  dan mendatangkan kepuasan yang sesungguhnya (Abubakar, 2017).

## 1.3. Metodologi Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan  studi  pustaka  (Yusuf,  2021).  Peneliti  juga melakukan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  dengan menyebarkan Kuisioner melalui Google Form.

## 2. HASIL
Survei dilaksanakan dan berlokasi di unit pelayanan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Jambi  yang  dilaksanakan  secara Online melalui Google  Form .  Respondennya  adalah  mahasiswa
Kota Jambi yang pernah merasakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Jambi.  Survei  dilaksanakan  dengan menggunakan  kuesioner.  Dari  Kuesioner  tersusun dari  9  pertanyaan  sejalan  terhadap  total  unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima bersandar kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Adapun  untuk  responden  sendiri  peneliti  memilih 100 orang responden yang mana, para responden ini merupakan  mahasiswa  yang  tinggal  atau  tercatat sebagai warga resmi Kota Jambi. Adapun Kuesioner yang diberikan yakni sebagai berikut.
1. Menurut  pendapat  anda  apakah  persyaratan pelayanan  sesuai  dengan  jenis  pelayanan  di DUKCAPIL Kota Jambi ?
2. Apakah  anda  mudah  memahami  prosedur
pelayanan dari DUKCAPIL Kota Jambi ?
3. Apakah pelayanan dari Dinas DUKCAPIL Kota Jambi terbilang cepat?
4. Bagaimana  pendapat  saudara/I  terkait  dengat tarif pelayanan pada Dinas DUKCAPIL Kota Jambi?
5. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan
hasil yang didapatkan oleh masyarakat ?
6. Apakah petugas DUKCAPIL memiliki kualitas pelayanan yang baik ?
7. Bagaimana  pendapat  anda  terkait  sarana  dan prasarana yang tersedia ?
8. Apakah perilaku petugas menunjukan
kesopanan dan keramahtamahan ?
9. Apakah pengaduan pelayanan ditangani dengan baik ?
Catatan:  untuk  setiap  pertanyaan  di  beri  range  dari angka  1  sampai  4  dimana  yang  paling  tidak  sesuai diberi  angka yang paling kecil (1) dan yang sangat sesuai diberi angka (4).

## Hasil Pengujian
Dalam mengukur atau mengetahui tingkat pelayanan yang  diberikan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  terhadap  kepuasan  masyarakat,  maka dilakukan  dengan  metode Community  Satifaction Survey. Untuk  mengukur  metode  ini  sendiri  dapat dilakukan dengan melihat kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai berikut(Dzulfadli, 2019): Tabel 1. Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka didapatlah  hasil  darai  survey  kepuasan  masyarakat atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi,  yang  mana  dapat dilihat berdasarkan tabel berikut .
Tabel 2. Pengukuran Tingkat Kualitas Pelayanan No Unsur Nilai Kategori 1 Persyaratan 3,30 Baik 2 Sistem,  mekanisme, prosedur 3,20 Baik 3 Waktu pelayanan 3,10 Baik 4 Biaya Tarif 3,95 Sangat Baik 5 Spesifikasi pelayanan  3,20 Baik 6 Kompetensi Pelaksana 3,24 Baik 7 Perilaku Pelaksana 3,22 Baik 8 Sarana dan Prasarana 3,30 Baik 9 Pengaduan 3,76 Sangat Baik Nilai IKM 3,37 Baik Konv  Konversi Nilai KM 84,25 Baik
Adapun hasil nilai  IKM diatas didapat  berdasarkan perhitungan dibawah ini : 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 + 𝑈4 + 𝑈5 + 𝑈6 + 𝑈7 + 𝑈8 + 𝑈9 9
= 3,30 + 3,20 + 3,10 + 3,95 + 3,20 + 3,24 + 3,22 + 3,30 + 3,76
9
= 3,37 (Baik)
Berdasarkan hasil diatas, maka untuk memudahkan peneliti  dalam  mengkonversikannya  dengan  nilai Indeks Kepuasan Masyarakay, maka dapat diketahui dengan melakukan perkalian dengan bilangan 25. Nilai IKM X 25
3,37 X 25 = 84,25 (Baik)
Berdasarkan data yang telah ditemukan diatas maka dapat diketahui bahwasannya, tingkat kualitas pelayanan  yang  dilihat  dari  kepuasan  masyarakat yakni  sebesar  3,37  yang  mana  angka  ini  dapat dikategorikan  dengan  angka  yang  baik.  Selain  itu, setelah  di  konversikan  dengan  angka  Indeks Kepuasan  Masyarakat,  maka  didapatlah  hasil sebesar  84,  25.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan masayarakat memiliki Kepuasan yang baik terhadap kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi. Sehingga  semakin  tinngi  nilai  kualitas  pelayanan maka  akan  semakin  tinggi  pula  nilai  kepuasan  dari masyarakat,  hal  ini  menyatakan  bahwasannya, peneliti menerima Hipotesa yang menyatakan bahwa Kualitas  Pelayanan  Memiliki  Pengaruh  Terhadap Kepuasan  Masyarakat  Pada  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi.  Hal  ini  juga membuktikan  bahwasannya  semakin  baik  kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  dan  hasil yang  didapat  diatas,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  bahwa  Metode  yang  digunakan  dalam
analisis  ini  ialah  dengan  metode
Community Satisfaction Survey
atau survey Kepuasan Masyarakat  (SKM).  Metode  ini  dipilih  karena diharapkan dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat  yang  akan  mengukur  tingkat  kualitas pelayanan sehingga kita dapat menganalisis kualitas pelayanan  terhadap  kepuasan  masyarakat  secara terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka didapatlah  hasil  bahwasannya  tingkat  kualitas pelayanan  yang  dinilai  dari  kuesioner  kepuasan masyarakat  mancapai  angka  rata-rata  3,37  yang mana angka tersebut menunjukan kategori baik.

## PUSTAKA
Abubakar,  R.  (2017). Manajemen  Pemasaran . Alfabeta. Agus,  F.  Y.  (2006). Ketidakpaiapan  Memasuki Dunia  Kerja  Karena  Pendidikan .  Dinamika Cipta.
Dzulfadli, A. M. , B. W. M. (2019). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap
Layanan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan Provinsi  SulawesiTenggara. Jurnal  Teropong Aspirasi  Politik  Islam , 15 (2),  228–239. https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.p hp/TAPIs/index Kloter, P. (2013). Manajemen Pemasaran . Erlangga. Lestari, R. V. O. Reindra. , R. Zaili. , Y. F. (2020). Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Jurnal
Ilmu Administrasi Negara , 16 (1), 118–123.
Oemar, H. (2007). Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan . Bumi Aksara.
Pratama, Y. F. , Y. A. F. , M. A. , R. Y. , S. R. D. , S.  St.  (2021).  Survei  Kepuasan  Masyarakat
Terhadap  Pelayanan  Publik  di  Sulawesi Selatan. Jurnal  Administrasi  Publik , 17 (2), 197–210. https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.67 Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia . Grafika Offset. Suwarman,  U.  (2016). Perilaku  Konsumen  Teori Penerapan  Dalam  Pemasaran .  Gahlia Indonesia. Yusuf,  A.  M.  (2007). Kiat  Sukses  dalam  Karier . Gahlia Indonesia. Yusuf  M.  (2021). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan . KENCANA.