## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS YURIDIS KESEPAKATAN MENENTUKAN HARGA ANTAR PENGUSAHA SEPEDA MOTOR (MATIC) PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Oleh :

## Haris Yani, Marzuki

## Abstract
Based  on  the  provisions  regarding  the legal  requirements  of  an  agreement  as regulated in Article 1320 of the Civil Code, then in an agreement, the conditions for the validity of the agreement specified in the law of the article must  be  fulfilled.  The  conditions  for  the  validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are cumulative; it means that the non-fulfillment  of  one  of  the  conditions  of  the provisions  of  the  article  will  result  in  the cancellation or the agreement can be cancelled. This  study  aims  to  determine  the  legal provisions  of  the  agreement  in  determining  the price  of  an  item  among  businessmen  in  the perspective  of  the  Civil  Code,  and  the  validity along  the  legal  consequences  of  an  agreement or  on  agreements  in  determining  the  price  of motorcycle  among  motorcycle  entrepreneurs based on the Civil Code.
From a civil law perspective, the alleged occurrence  of  a  cartel  carried  out  between  PT. Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing  (PT. YIMM) and PT. Astra Honda Motor (PT AHM) in selling  automatic  motorcycles  type  110-125  cc has not fulfilled the elements of Article 5 of Law no.  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition.  In  this  case,  KPPU  has  not  been able  to  fully  prove  the  existence  of  an "agreement"  between  PT.  Yamaha  Indonesia Motor  (PT.  YIMM)  and  PT.  Astra  Honda  Motor (PT  AHM)  in  determining  the  price  agreement. The  legal  consequence  of  price  agreement  in determining  the  prices  based  on  a  civil  law perspective  is  an  act  that  is  against  the  law, namely Law no. 5 of 1999, so that an agreement or on agreements in determining the prices is an agreement  or  on  agreements  that  is  contrary to the  law,  which  has  legal  consequences  of  the cancellation  or  get  the  cancellation  of  the agreement.
Keywords :
Agreement, Motorcycle
Entrepreneur, Civil Law.
Abstrak
Berdasarkan ketentuan mengenai syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  maka  dalam suatu  perjanjian  harus  terpenuhi  syarat-syarat sahnya  perjanjian  yang  ditentukan  dalam undang-undang  pasal  tersebut.  Syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata  bersifat  kumulatif,  artinya  dengan tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat  dari ketentuan pasal tersebut akan berakibat batalnya  atau  dapat  dibatalkannya  suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  ketentuan  hukum  kesepakatan menentukan  harga  suatu  barang  antar  pelaku usaha  dalam  perspektif  KUH  Perdata,  dan keabsahan serta akibat hukum persetujuan atau kesepakatan  menentukan  harga  sepeda  motor antar  pengusaha  sepeda  motor  berdasarkan KUH Perdata.
Dalam perspektif hukum perdata diperbolehkan  berdasarkan  asas  kebebasan dalam berkontrak, sepanjang tidak menimbulkan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat.  Perspektif  hukum  perdata,  dugaan terjadinya  Kartel  yang  dilakukan  antara  PT. Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing  (PT. YIMM)  dan  PT.  Astra  Honda  Motor  (PT  AHM) dalam  penjualan  sepeda  motor  matic  type  110- 125  cc  belum  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  perkara  ini  KPPU belum  sepenuhnya  dapat  membuktikan  adanya “perjanjian”  yang  dilakukan  antara  PT.  Yamaha Indonesia  Motor  (PT.  YIMM)  dan  PT.  Astra Honda  Motor  (PT  AHM)  dalam  menentukan kesepakatan  harga.  Akibat  hukum  kesepakatan harga  dalam  menetapkan  harga  berdasarkan perspektif hukum perdata adalah suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum, yaitu  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, sehingga  perjanjian  atau  kesepakatan  dalam menetapkan harga adalah suatu perjanjian atau kesepakatan  yang  bertentangan  yang  melawan hukum,  yang  memiliki  konsekuensi  hukum batalnya atau dapatnya pembatalan perjanjian.
Kata Kunci: Kesepakatan,  Pengusaha Sepeda Motor, Hukum Perdata.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia baik sebelum dan sesudah amandemen konstitusi Tahun 2002 menginstruksikan bahwa
perekonomian Indonesia  disusun  serta  berorientasi  pada ekonomi  kerakyatan.  Pasal  33  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan  acuan  normatif  dalam  menyusun kebijakan  perekonomian  nasional  menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat
kerakyatan  dengan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat
Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. 1
Persaingan  usaha  dalam  suatu  kegiatan usaha merupakan hal yang mutlak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi saat ini. Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui persaingan  usaha  yang  sehat  merupakan sebuah  keniscayaan,  dalam  rangka  perwujudan pembangunan  ekonomi  secara  menyeluruh yang  mencakup  efesiensi  dan  kesejahteraan konsumen. Prakteknya, dalam persaingan usaha terdapat kemungkinan terjadinya persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang dilakukan  oleh  beberapa  pelaku  usaha  ataupun asosiasi usaha.
Persaingan  usaha  tidak  sehat  (negatif) dapat  menimbulkan  praktek  monopoli  di  mana pasar  hanya  dikuasai  oleh  pelaku  usaha tersebut.  Selain  itu,  akibat  lain  yang  timbul  dari praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah kecenderungan  pelaku  usaha  menjual  barang yang  mahal  dengan  kualitas  yang  tidak memadai  (rendah).  Seringkali  suatu  industri
1 Ningrum Natasya Sirait, Hukum
Persaingan  di  Indonesia ,  Pustaka  Bangsa, Medan, 2004, h. 1.
hanya  mempunyai  beberapa  pemain  (pelaku usaha)  yang  mendominasi  pasar.  Keadaan seperti ini dapat mendorong pelaku usaha untuk mengambil  tindakan  bersama  dengan  tujuan untuk  mengambil  keuntungan  yang  lebih  besar dari kegiatan usaha. Di mana para pelaku usaha tersebut dapat melakukan berbagai kesepakatan  antar  pelaku  usaha  lainnya, misalnya kesepakatan dalam menentukan harga barang di pasar.
Struktur  pasar  bersifat  tidak  sempurna ( imperfect market ) dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi ekonomi atau yang disebut sebagai kegagalan pasar ( market failure ). Selain dari  bentuk  pasar  yang  tidak  sempurna, kegagalan  pasar  juga  dapat  terjadi  karena adanya  eksternalitas,  barang  publik,  dan informasi yang tidak simetris. 2
Ketika  terjadi  kegagalan  pasar,  maka muncul  rasionalitas  akan  perlunya  intervensi dari  pihak  pemerintah.  Pemerintah  dapat  turun tangan  untuk  mengintervensi  kegagalan  pasar yang  terjadi.  Intervensi  pemerintah  tersebut diharapkan  dapat  mengarahkan  pasar  menjadi lebih  baik  atau  dalam  pengertian  sebelumnya membuat  pasar  menjadi  lebih  efisien  secara ekonomi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, setiap  orang  yang  berusaha  di  Indonesia  harus berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat dan  wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku usaha tertentu.
Penjelasan umum Undang-Undang Antimonopoli  dimaksudkan  untuk  menegakkan aturan  hukum  dan  memberikan  pertimbangan yang  sama  bagi  setiap  pelaku  usaha  dalam
2 Andi  Fahmi  Lubis,  et.al, Hukum Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks , Rov Creative Media,  Jakarta, 2009, h. 38.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
upaya  untuk  menciptakan  persaingan  usaha sehat.  Undang-Undang  Antimonopoli  secara jelas  menentukan  tujuan  pembentukannya sebagai berikut:
1.  Menjaga
kepentingan umum dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.  Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3.  Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4.  Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Tujuan  pokok  yang  hendak  dicapai dengan diberlakukan
Undang-Undang
Antimonopoli  adalah  menciptakan  iklim  usaha yang  sehat,  yang  dilakukan  dengan  cara  tetap menjaga  kelangsungan  persaingan.  Persaingan antar  para  pelaku  usaha  di  pasar  perlu mendapatkan  pengawasan  dan  tetap  dijaga eksistensinya  agar  tercapainya  efisiensi,  baik bagi  masyarakat  konsumen  maupun  pelaku usaha.
Undang-Undang  Antimonopoli  memuat  3 (tiga)  kategori  tindakan  yang  dilarang,  yaitu: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan  posisi  dominan.  Dalam  kategori  perjanjian yang dilarang paling tidak terdapat 10 (sepuluh) tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha,  yakni Oligopoli ,  Penetapan  Harga,
Pembagian  Wilayah,  Pemboikotan, Kartel,
Trust , Oligopsoni ,  Integrasi  Vertikal,  Perjanjian
Tertutup,  serta  Perjanjian  dengan  Pihak  Luar Negeri. 3
Kategori  yang  kedua  adalah  kegiatan yang  dilarang  menurut  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999  yaitu  Monopoli,  Monopsoni, Penguasaan Pasar, dan Persekongkolan. Untuk kategori posisi dominan, bentuk-bentuk tindakan yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999,  yaitu  Penyalahgunaan  Posisi Dominan,  Jabatan  Rangkap,  Pemilikan  Saham, serta
Penggabungan,
Peleburan dan Pegambilalihan. 4 Undang-Undang Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menetapkan  bahwa  pelaku  usaha  di  Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan umum.  Persaingan  dalam  kegiatan  usaha adalah  suatu  hal  yang  niscaya  dan  merupakan “nafas” dari kegiatan usaha itu sendiri. 5
Kartel  adalah  bentuk  kerjasama  sejumlah pelaku  usaha  untuk  dapat  mengendalikan jumlah  produksi  dan  harga  suatu  barang  atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas  tingkat  keuntungan  yang  wajar.  Kartel menggunakan berbagai cara untuk
mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha. 6
Praktek  kartel  biasanya  tumbuh  dan berkembang  pada  struktur  pasar oligopoli ,
3 Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha ,  Prenada  Kencana  Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 25.
4 Ibid ., h. 38. 5 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan  Usaha  :  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2012,  h. 1. 6 Riris  Munadiya, Bukti  Tidak  Langsung (Indirect  Evidence)  dalam  Penanganan  Kasus Persaingan  Usaha ,  Jurnal  Ilmiah,  Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5,  2001, h. 163.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dimana  lebih  mudah  untuk  bersatu  dan menguasai  pangsa  pasar.  Pelaku  usaha mencoba  untuk  membentuk  suatu  kerjasama horizontal  atau  biasanya  berbentuk  asosiasi yang  sesungguhnya  dapat  melakukan  tindakan positif  seperti  standarisasi  kelayakan  suatu produk  tetapi  digunakan  untuk  melakukan pengaturan  harga  yang  dapat  menghambat persaingan usaha. 7
Persaingan  usaha  dalam  suatu  kegiatan usaha merupakan hal yang mutlak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi saat ini. Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui persaingan  usaha  yang  sehat  merupakan sebuah  keniscayaan,  dalam  rangka  perwujudan pembangunan  ekonomi  secara  menyeluruh yang  mencakup  efesiensi  dan  kesejahteraan konsumen.
Persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktek monopoli. Monopoli dilarang  karena  dalam  kegiatan  usaha  dapat menciptakan  pemusatan  kekuatan  pada  satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya sedikit  pelaku  usaha  dapat  berpartisipasi  dalam kegiatan usaha. 8
Salah  satu  contoh  kasus  terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, yang terjadi karena  adanya  kesepakatan/perjanjian  yang dilarang,  yaitu  perjanjian  dilakukan  oleh  pelaku usaha  perdagangan  sepeda  motor  jenis  kutik 110-125  cc,  yang  dilakukan  oleh  perusahaan Yamaha dan Honda.
Berdasarkan  keterangan  Helmi  Nurjamil, selaku  salah  satu  anggota  Tim  investigator
KPPU dalam perkara dugaan kartel perdagangan  sepeda  motor  antara  perusahaan Yamaha dan Honda, menjelaskan:
7 Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit ., h. 117.
8 Rachmadi Usman, Op.Cit. , h. 5.
Bahwa telah terjadi pelanggaran Undang- Undang  No  5  Tahun  1999  Pasal  5  Ayat (1)  yang  isinya,  Pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan pada  pasar  bersangkutan  yang  sama. Pemenuhan  unsur  pasal  tersebut,  dapat dilihat  adanya  perjanjian  tidak  tertulis ( tacit collusion ), berupa surat elektronik di antara direksi kedua perusahaan.
Komunikasi  itu  berisi  koordinasi  untuk menyesuaikan  harga  jual  sepeda  motor jenis  skuter  matik  di  Indonesia  dalam kurun waktu 2013-2015. 9
Terjadinya perjanjian antara satu perusahaan  dengan  perusahaan  lain  yang menjadi  pesaingnya  dalam  bentuk  kartel persekongkolan, maka persaingan bisnis diantara mereka dapat diredam bahkan dieliminir. Perjanjian kartel secara langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
Perjanjian kartel berdampak pada timbulnya  kerugian  bagi  kepentingan  umum atau publik. Pelaku usaha dalam kartel biasanya terdiri  dari  kumpulan  perusahaan-perusahaan besar  yang  menghasilkan  atau  memasarkan produk-produk  yang  sejenis,  yang  tujuan utamanya  terfokus  pada  pengendalian  harga, sehingga  harga  yang  terbentuk  bukanlah  harga yang bersaing (competitive price) .
Pengaturan kartel dalam kebijakan persaingan  usaha  di  Indonesia  diatur  di  dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Praktek  kartel menutup  peluang  masuknya  inovasi  maupun
9 Destrianita. K. Ketua KPPU: Bukti Kartel Yamaha dan Honda Bersekongkol Cukup untuk Disidangkan, diakses melalui hhtp:/m.tempo.co.id .  Tanggal  18  Februari  2018.
Pukul. 12. 30 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pendatang  baru  yang  mampu  menawarkan harga  yang  lebih  kompetitif  dan  kualitas  produk serta  pelayanan  yang lebih  baik.  Dalam  banyak hal,  praktek  kartel  biasanya  diikuti  dengan sejumlah  pelanggaran  hukum  dan  pelanggaran sosial lainnya, misalnya seperti korupsi, pelanggaran  pajak,  perkara  perdata  bahkan pidana, pelanggaran lingkungan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji lebih jauh lagi mengenai perjanjian kesepakatan dalam menentukan harga (kartel) dalam perspektif  hukum  perdata,  dengan  judul  tesis: Analisis  Yuridis  Kesepakatan  Menentukan Harga  Antar  Pengusaha  Sepeda  Motor (Matic) Perspektif Hukum Perdata.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut:
1.  Bagaimana perspektif hukum perdata terhadap  kesepakatan  pengusaha  dalam menentukan harga jual sepeda motor matic?
2.  Bagaimana  keabsahan  kesepakatan  para pengusaha  dalam  menentukan  harga  jual sepeda motor matic berdasarkan KUHPerdata?

## C.  Tujuan Penelitian
Pelaksanaan  suatu  penelitian  tentunya memiliki  tujuan  tersendiri  yang  ingin  dicapai. Dalam  penelitian  ini,  adapun  tujuan  yang hendak dicapai adalah:
1.  Untuk  mengetahui  perspektif  hukum  perdata terhadap  kesepakatan  pengusaha  dalam menentukan harga jual sepeda motor matic.
2.  Untuk  mengetahui  keabsahan  kesepakatan para  pengusaha  dalam  menentukan  harga
jual  sepeda  motor  matic  berdasarkan KUHPerdata.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan,  khususnya  di  bidang  hukum bisnis.  Adapun  manfaat  yang  diharapkan  dari penelitian adalah:
1.  Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan menambah khasanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya mengenai  perkembangan  ilmu  hukum  bisnis yang mengkaji mengenai kesepakatan pelaku  usaha  dalam  menentukan  harga (kartel)  yang  merupakan  suatu  perbuatan yang  dilarang  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.  Secara Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pengetahuan
yang berguna bagi masyarakat,  khususnya  bagi  pengusaha, agar  lebih  memahami  bentuk-bentuk  dari perjanjian  yang  dilarang  oleh  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.

## E.  Kerangka Teori dan Konsep

## 1.  Kerangka Teori
Sebagai  titik  tolak  atau  landasan  befikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan  perlu  adanya  pedoman  teoritis yang  dapat  membantu.  Untuk  itu  perlu  disusun kerangka  teori  yang  memuat  pokok-  pokok pikiran  yang  menggambarkan  dari  sudut  mana masalah tersebut akan dianalisis.
Teori  merupakan  serangkaian  asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menerangkan  suatu  fenomena  sosial  secara sistematis  dengan  cara  merumuskan  hubungan antar konsep. 10 Oleh karena  itu, untuk memudahkan  penelitian  diperlukan  pedoman berpikir yaitu kerangka teori.

## a.  Teori Perlindungan Konsumen
Berkenaan  dengan  perlindungan  hukum, terdapat  beberapa  ahli  yang  menjelaskan mengenai  pengertian  dari  perlindungan  hukum antara lain, Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus  M  Hadjon  dan  Lily  Rasyidi.  Satjipto Rahardjo,  menjelaskan  bahwa:  “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.” 11 Sedangkan  menurut  Lili  Rasjidi  dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melainkan juga predektif dan antipatif. 12

## 2.  Kerangka Konsep
Konsep  diartikan  sebagai  kata  yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal  yang  khusus,  yang  disebut  dengan definisi operasional. 13 Untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  maka  perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang dipakai, sebagai berikut:
10 Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, Metode  Penelitian  Survey ,  LP3ES,  Jakarta,
2005, h, 3
11 Satjipto Raharjo, Op.Cit., h. 69 12 Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem, Remaja  Rusdakarya,
Bandung, 1993, h. 118 13 Sumadi Suryabrata, Metodelogi
Penelitian ,  PT.  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 1998, h. 34
a.  Analisis  yuridis  adalah  kajian  terhadap permasalahan  berdasarkan  kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum yang berlaku.
b.  Kesepakatan  harga  adalah  kesepakatan dalam  menentukan  harga,  dalam  hal  ini adalah  kesepakatan  harga  antara  pelaku usaha  sepeda  motor  Yamaha  dan  Honda dalam menentukan harga jual sepeda motor skutik ( matic ).
c.  Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha  atau  pekerjaannya  menghasilkan barang,  mengimpor  barang,  mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan.
d.  Jual  Beli  adalah  perjanjian  dimana  para pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak  yang lain  untuk  membayar  harga  benda  yang telah diperjanjikan.
e.  Hukum  Perdata  adalah  ketentuan  yang mengatur  hak-hak  dan  kepentingan  antara individu-individu dalam masyarakat.

## F.  Keaslian Penelitian
Setelah dilakukan penelusuran dan penelitian  di  perpustakaan  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui  internet,  maka  diketahui  bahwa  belum pernak  dilakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan  penelitian  tesis  dengan  judul:  Analisis Yuridis Kesepakatan  Menentukan  Harga  Antara Pengusaha  Sepeda  Motor  (Matic)  Perspektif Hukum  Perdata,  belum  pernah  dilakukan. Namun,  demikian  terdapat  beberapa  penelitian yang  terkait  dengan  penelitian  yang  penulis lakukan, diantaranya:
1.  Penelitian/tesis oleh Alfonsus Nahak, dengan  judul:  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang Oleh Perusahaan  Di  Luar  Yurisdiksi  Teritorial

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No.
07/KPPU-L/2007). Mahasiswa Program
Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Riau,  penelitian  dilaksanakan  pada  Tahun 2015.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah: a.  Apakah  undang-undang  No.  5  Tahun 1999 dapat diterapkan atas perusahaan di  luar  yurisdiksi  territorial  hukum Indonesia  yang  melakukan  perjanjian dan  kegiatan  yang  dilarang  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
b.  Bagaimana  Komisis  Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan di luar yurisdiksi  teritorial  hukum  Indonesia yang  melakukan  perjanjian  dan kegiatan  yang  dilarang  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2.  Tesis  oleh  Galuh  Puspaningrum,  dengan judul  tesis:  Tinjauan  Hukum  Terhadap Perjanjian  Yang  Dilarang  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Menciptakan Persaingan  Usaha  Yang  Sehat  &  Tidak Monopolistik.  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu Hukum Universitas Jember, Penelitian pada tahun  2012,  dengan  permasalahan  sebagai berikut:
a.  Bagaimana  prinsip-prinsip  perjanjian dalam  hubungan  hukum  antar  pelaku usaha di bidang ekonomi?
b.  Bagaimana  implikasi  hukum  terhadap pelarangan  perjanjian  dalam  kegiatan
ekonomi (persaingan
Usaha)
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4
sampai  dengan  Pasal  16  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999?
c.  Bagaimana  konsep  dan  pemikiran  yang
terkait dengan pengembangan
persaingan  usaha  yang  sehat  dan  tidak monopolistik  melalui  kebijakan  dan peraturan perundang-undangan
khususnya  yang  terkait  dengan  aspek perjanjiannya? 3.  Tesis  oleh  Winarno,  dengan  judul  : Perumusan Asas Keseimbangan
Kepentingan  Dalam  UU  No.5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Serta Penerapan  Hukumnya  Dalam  Putusan Hakim  Atas  Perkara  Persaingan  Usaha, mahasiswa program pasca sarjana
Universitas  Dipenogoro,  penelitian  pada tahun  2009.  Adapun  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
a.  Apakah perumusan ketentuan- ketentuan  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999 tentang    Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat telah  mencerminkan asas keseimbagan kepentingan?
b.  Bagaimana penerapan
asas
keseimbangan  tersebut  dalam  putusan hakim atas  perkara persaingan usaha? Berdasarkan  ketiga  penelitian  tersebut  di atas, penelitian tentang: Analisis Yuridis Kesepakatan Menentukan Harga Antar
Pengusaha  Sepeda  Motor  (Matic)  Perspektif Hukum  Perdata  belum  pernah  dilakukan  oleh peneliti  sebelumnya.  Dengan  demikian,  maka dapat dikatakan penelitian ini adalah murni hasil pemikiran penulis.
G. Metode Penelitian
1.  Sifat Penelitian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penelitian  ini  bersifat  analitis  deskriptif.
Menurut Amiruddin, penelitian deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat- sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 14
Penelitian ini merupakan deskriptis  analitis  yang  mengarah  pada  metode pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini
mencoba untuk menggambarkan  keadaan  secara  umum  dari permasalahan, yakni menyangkut tentang pembuatan  kesepakatan  harga  antar  pelaku usaha dalam perdagangan sepeda motor skutik (matic) Yamaha dan Honda.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa metode  pendekatan,  yakni  pendekatan  undang- undang  ( statutory  approach )  dilakukan  dengan menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang berhubungan dengan objek penelitian.
Pendekatan  kasus  ( case  approach ), dilakukan dengan menganalisis kasus kesepakatan  penentuan  harga  sepeda  motor skutik  antara  perusahaan  Yamaha  dan  Honda. Selain  pendekatan  kasus,  juga  digunakan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), yang  dilakukan  dengan  menelusuri  teori  dan doktrin perjanjian yang dilarang, dan berdampak terciptanya praktek monopoli.

## 2.  Sumber Data
Sumber  data  penelitian  bersumber  dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka,  peraturan
14 Amiruddin  &  Zainal  Asikin.  2014. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, h. 25-26.
perundangan,  dan  doktrin-doktrin  hukum,  yang terdiri atas:
a.  Bahan  hukum  primer,  berupa:  Undang- Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Peraturan  Komisi  No.  4  Tahun  2011 tentang Pedoman Pasal 11.
b.  Bahan hukum sekunder, yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
c.  Bahan  hukum tertier,  yakni  bahan  hukum yang memberikan petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. 15

## 3.  Alat Pengumpul Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menelusuri  bahan-bahan kepustakaan ( library reseacrh ). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan  penelurusan  terhadap  referensi hukum  berupa  buku-buku,  majalah,  skripsi, tesis,  dan  juga  karya  ilmiah  lainnya  serta melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan perundang-udangan,  terutama  berupa  arsip- arsip  dan  termasuk  juga  buku-buku  tentang pendapat,  teori-teori,  dalil  atau  hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 4.  Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya yang  dilakukan  dengan    mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang dapat  diolah,  dan  mensintesiskannya,  mencari dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang
15 Ibid ., h. 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang dipelajari.

## II. PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA TERHADAP KESEPAKATAN PENGUSAHA  DALAM  MENENTUKAN HARGA JUAL SEPEDA MOTOR MATIC

## A.  Perjanjian Menurut Hukum Perdata

## 1.  Pengertian Perjanjian
Perjanjian merupakan sendi yang penting dari  Hukum  Perdata,  karena  Hukum  Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum  yang  berdasarkan  atas  janji  seseorang. Perjanjian  menerbitkan  suatu  perikatan  antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.
Perjanjian  adalah  sumber  perikatan  di samping  sumber  lain,  yaitu  Undang-  Undang. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pasal  1233  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa:  “Tiap-tiap perikatan  dilahirkan  baik  karena  persetujuan, baik karena Undang- Undang”.Perikatan menunjukkan  adanya  suatu  hubungan  hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing.  Perjanjian  menunjukkan  suatu janji  atau  perbuatan  hukum  yang  saling mengikat  antara  para  pihak.  Menurut  Subekti, “perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum
antara  dua  pihak,  berdasar  mana  pihak  yang satu  berhak  menuntut  sesuatu  dari  pihak  yang lain,  berkewajiban  memenuhi  itu”. 16 Definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat memberikan pemahaman bahwa setiap perikatan  harus  memiliki  unsur-unsur  sebagai berikut, yaitu: a.  Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan  yang  akibatnya  diatur  oleh hukum.
b.  Adanya  pihak  kreditur  dan  debitur,  yaitu pihak  yang  aktif  berpiutang  (kreditur)  dan berhak  atas  prestasi  tertentu,  sedangkan debitur  adalah  pihak  yang  diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
c.  Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk  dilaksanakan  baik  oleh  kreditur maupun  oleh  debitur  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1234  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa: Tiap perikatan adalah  untuk  berbuat  sesuatu  atau  tidak berbuat sesuatu.
Perikatan  untuk  memberikan  sesuatu berupa  menyerahkan  sesuatu  barang  atau memberikan  kenikmatan  atas  suatu  barang, misalnya pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan barang atau kenikmatan dari obyek sewamenyewa  kepada  penyewa.  Perikatan untuk  berbuat  sesuatu  berupa  perjanjian    untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya perjanjian perburuhan,  melukis,  membuat  bangunan,  dan lain-lain. Perikatan  untuk tidak  berbuat  sesuatu, misalnya seorang berjanji untuk tidak mendirikan  bangunan  atau  benteng  yang  tinggi sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari  ke  rumah  tetangga,  perjanjian  untuk tidak  mendirikan  sesuatu  perusahaan  yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.
16 Subekti, Hukum  Perjanjian, Intermesa, Jakarta, 2010, h. 50.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 2.  Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Pasal  1313  KUHPerdata,  menyebutkan:
“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  Kemudian  di dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  disebutkan: “untuk  sahnya  suatu  perjanjian,  diperlukan  4 (empat)  syarat,  yaitu:  sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan,  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang halal.  Dengan  memenuhi  persyaratan  ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja.
Berdasarkan
redaksi Pasal 1320
KUHPerdata  di  atas,  maka  dapat  dipahami bahwa suatu perjanjian dianggap sah bila terjadi kata  sepakat  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari perjanjian.  Kesepakatan  merupakan  salah  satu satu syarat  subjektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan  atau  kekeliruan.  Apabila  perjanjian yang  dibuat  mengandung  salah  satu  unsur tersebut serta apabila pihak-pihak yang membuat  belum  dewasa,  perjanjian  dapat dibatalkan.    Dengan  kata  lain  perjanjian  dapat dibatalkan atau menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan,  yaitu  :  apabila  salah  satu  pihak mengendakinya agar dibatalkan, namun apabila perjanjian tidak dibatalkan maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah. 17
Selain  syarat  subjektif,  dalam  suatu perjanjian  harus  pula  memenuhi  syarat  objektif, sebab  karena  tidak  adanya  objek  perjanjian yang  jelas  atau  perjanjian  tersebut  tidak dibenarkan oleh hukum maka perjanjian tersebut  batal  demi  hukum.  Artinya  sejak perjanjian  tersebut  dibuat  sudang  dianggap
17 Arus Akbar  Silondae dan Andi Fariana, Op. Cit ., h. 14.
tidak  pernah  ada  tanpa  melalui  proses pembatalan terlebih dahulu. 18

## 3.  Asas-asas Dalam Perjanjian
Ketentuan  hukum  kontrak,  terdapat  5 (lima)  asas  yang  dikenal  menurut  ilmu  hukum perdata.  Kelima  asas  itu  antara  lain  adalah: asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ), asas konsensualisme
( concsensualism ), asas kepastian hukum ( pacta sunt servanda ), asas itikad baik ( good faith ) dan asas  kepribadian  ( personality ). 19 Berikut  ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:
a.  Asas  Kebebasan  Berkontrak  ( freedom  of contract )
Kebebasan  berkontrak  ( freedom  of making  contract )  adalah  salah  satu  asas yang  sangat  penting  di  dalam  hukum perjanjian, kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran  hak  asasi  manusia. 20 Asas kebebasan  berkontrak  dapat  dianalisis dari  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata,  yang  berbunyi:    “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya”.
b.  Asas Konsensualisme ( concensualism )
Asas  konsensualisme,  artinya  bahwa suatu  perikatan  terjadi  (ada)  sejak  saat tercapainya  kata  sepakat  antara  para pihak.  Dengan  kata  lain  bahwa  perikatan itu  sudah  sah  dan  mempunyai  akibat hukum  sejak  saat  tercapainya  kata
18 Ibid ., h. 15.
19 Titik  Triwulan  Tutik.  2014. Hukum Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Jakarta: Media Group, h. 277.
20 Ibid. ,  h. 229.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sepakat  antara  para  pihak  mengenai pokok perikatan. 21
c.  Asas  Kepastian  Hukum  ( pacta  sunt servanda )
Asas  kepastian  hukum  atau  asas
( pacta  sunt  servanda )  merupakan  asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.  Asas  kepastian  hukum  ( pacta sunt  servanda )  merupakan  asas  bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati  substansi  kontrak  yang dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
d.  Asas Itikad Baik ( good faith )
Asas  itikad  baik  tercantum  dalam Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata    yang berbunyi:  “Perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik.”  Asas  ini  merupakan asas  bahwa  para  pihak,  yaitu  pihak kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
e.  Asas Kepribadian ( personality )
Asas  kepribadian  merupakan  asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau  membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan  saja.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  1315  dan  Pasal  1340  KUH Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata
menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak  dapat  mengadakan  perikatan  atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

## B.  Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Yang  Dilarang
Dalam Hukum Persaingan Usaha
Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa praktek monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat  dibagi  dalam  3 (tiga)  bentuk  yaitu  perjanjian  yang  dilarang, kegiatan  yang  dilarang,  dan  posisi  dominan. Perjanjian  ditentukan  dalam  Pasal  1  huruf  g Undang-Undang Persaingan Usaha yang menentukan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha  lain  dengan  nama  apapun,  baik  tertulis maupun tidak tertulis.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas, dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Persaingan Usaha meliputi:
1.  Adanya karena suatu perbuatan.
2.  Adanya  pelaku  usaha  sebagai  pihak dalam perjanjian.
3.  Berbentuk tertulis atau tidak tertulis.
Perjanjian  dalam  teori  persaingan  usaha adalah  upaya  dua  pelaku  usaha  atau  lebih dalam  konteks  strategi  pasar,  maka  esensi perjanjian  adalah  saling  bersepakatnya  antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya  ataupun  menyepakati  tingkah  laku bagian  tertentu  dari  keseluruhan  tingkah  laku pasar. 22 Akibatnya  pelaku  usaha  tidak  lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.
Hal  pokok  dari  perjanjian  dalam  hukum anti  monopoli  adalah  ikatan.  Pihak  yang  terikat perjanjian  tidak  harus  melibatkan  semua  pihak, jika  hanya  satu  pihak  yang  terikat  juga  sudah cukup.  Undang-undang  Persaingan  Usaha mengatur  beberapa  bentuk-bentuk  perjanjian yang  dilarang  atau  yang  bertentangan  dengan hukum ekonomi, yaitu:
1.  Oligopoli
22 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit., h. 86.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Secara  sederhana,  oligopoli  adalah monopoli  oleh  beberapa  pelaku  usaha, “ monopoly  by  a  few ”.  Oligopoli  dapat  juga diartikan kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa  perusahaan  menjual  barang  yang sama  atau  produk  yang  standar.  Pasal  4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang p erjanjian  oligopoli.  “Pelaku  usaha membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lainnya untuk  secara  bersama-sama  melakukan penguasaan  produksi  dan/atau  pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Jika penguasaan atas barang atau jasa dilakukan oleh hanya satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu disebut monopoli.
2.  Penetapan Harga ( Price Fixing Agreement ) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999
melarang  pelaku  usaha  untuk  mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan  harga  atas  suatu  barang dan/atau  jasa  yang  harus  dibayar  konsumen atau  pelanggarannya.  Larangan  penepatan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  atas suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”
Larangan  penetapan  diskriminasi (price discrimination) disebutkan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Larangan  Monopoli  dan Persaingan usaha tidak sehat, menyebutkan: “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian yang  mengakibatkan  pembeli  yang  satu harus membayar dengan harga yang
berbeda  dari  harga  yang  harus  dibayar  oleh pembeli  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa yang sama.”
Pengertian  penetapan    diskriminasi berdasarkan  redaksi  Pasal  6  di  atas,  dapat dipahami bahwa larangan diskriminasi harga dilarang  apabila  pelaku  usaha  membuat suatu  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang  mengakibatkan  pembeli  yang  satu harus  membayar  harga  yang  tidak  sama atau  berbeda  dengan  harga  yang  harus dibayar  pembeli  lain  untuk  barang  dan/atau jasa  yang  sama,  karena  hal  ini  dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak sehat  di  kalangan  pelaku  usaha  atau  dapat merusak persaingan usaha.
Pelaku usaha juga dilarang menerapkan harga  di  bawah  biaya  marginal (predatory price) . Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999  mengatur  bahwa:  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga di  bawah  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Larangan perjanjian penetapan harga di bawah  biaya  marginal,    adalah  perjanjian yang  dibuat  pelaku  usaha  dengan  pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan menetapkan  harga  di  bawah  pasar  atau  di bawah  biaya  rata-rata,  yang  membawa akibat  timbulnya  persaingan  usaha  yang tidak  sehat.  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999  juga  melarang  pelaku  usaha  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang memuat persyaratan bahwa penerima barang  dan/atau  jasa  tidak  akan  menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang  telah  diterimanya,  dengan  harga  yang lebih  rendah  daripada  harga  yang  telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
3.  Pembagian Wilayah
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, juga  melarang pelaku usaha dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  dengan  tujuan membagi  wilayah pemasaran  atau  alokasi  pasar  terhadap barang dan/atau jasa, sehingga mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal
9.Perjanjian pembagian wilayah yang terkena  larangan  adalah  jika  isi  perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud bertujuan membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau  jasa,  di  mana  perjanjian  itu  dapat menimbulkan  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4.  Pemboikotan
Larangan membuat
perjanjian pemboikotan  ini  diatur  dalam  Pasal  10 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  yang mengatur: a.  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya yang dapat menghalangi  pelaku  usaha  lain untuk melakukan usaha yang sama,
baik  untuk  tujuan  pasar  dalam negeri maupun pasar luar negeri. b.  Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  menolak  menjual setiap  barang  dan/atau  jasa  dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut:
1)  Merugikan  atau  dapat  diduga merugikan  pelaku  usaha  lain;
atau  Membatasi  pelaku  usaha lain dalam menjual atau membeli  setiap  barang  dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 2)  Pemboikotan seperti yang diaturdalam  Pasal  10  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  ini
dapat  menutup  akses  kepada input yang diperlukan oleh pesaing-pesaing lain.
Pasal  10  ayat  (1)  memang  tidak mensyaratkan  adanya  dampak  negatif  dari perjanjian  pemboikotan  tersebut,  tetapi  ayat (2)  mensyaratkan  adanya  kerugian  yang diderita  pelaku  usaha  lain  sebagai  akibat pemboikotan  atau  halangan  perdagangan barang dan/atau jasa.
5.  Kartel Larangan membuat kartel ini dicantumkan  dalam  Pasal  11  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  yang  mengatur bahwa:  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran  suatu  barang  dan/atau  jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.
Perjanjian  kartel  yang  dilarang  adalah perjanjian  tingkat  produksi,  tingkat  harga, dan/atau  wilayah  pemasaran  atas  suatu barang,  jasa,  atau  barang  dan  jasa,  yang dapat berdampak pada terciptanya monopolisasi  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat dengan pelaku usaha
saingannya. 6.  Trust Trust adalah perjanjian untuk melakukan  kerja  sama  dengan  membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih  besar  dengan  tetap  menjaga  dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing  perusahaan  atau  perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol  produksi  dan/atau  pemasaran atas barang dan/atau jasa.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Trust ,  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-
Undang  Antimonopoli,  yang  selengkapnya berbunyi:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain untuk  melakukan  kerja  sama  dengan membentuk  gabungan  perusahaan atau  perseroan  yang  lebih  besar,
dengan tetap menjaga dan mempertahankan  kelangsungan  hidup masing-masing perusahaan atau perseroan  anggotanya,  yang  betujuan untuk  mengontrol  produksi  dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
7.  Oligopsoni
Oligopsoni  adalah  perjanjian  yang bertujuan  untuk  secara  bersama-sama menguasai  pembelian  atau  penerimaan pasokan  agar  dapat  megendalikan  harga atas  barang  dan/atau  jasa  dalam  pasar yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  13  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999, yang menetapkan:
a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan  untuk  secara  bersama-sama menguasai  pembelian  atau  penerimaan pasokan  agar  dapat  mengendalikan harga  atas  barang  dan/atau  jasa  dalam pasar  yang  bersangkutan,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat. b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai
pembelian dan/atau penerimaan pasokan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai lebih  dari  75%  (tujuh  puluh  lima  persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
8.  Integrasi Vertikal
Integrasi  vertikal  adalah  perjanjian antara  para  pelaku  usaha  yang  bertujuan untuk  menguasai  produksi  sejumlah  produk
yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi barang  dan/atau  jasa  tertentu  yang  mana setiap  rangkaian  produksi  merupakan  hasil pengolahan  atau  proses  lanjutan,  baik dalam  satu  rangkaian  langsung,  maupun tidak langsung, yang diatur dalam Pasal 14, yang berbunyi:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang bertujuan untuk  munguasai produksi sejumlah produk yang termasuk  dalam  rangkaian  produksi barang  dan/atau  jasa  tertentu  yang mana setiap rangkaian produksi merupakan  hasil  pengolahan  atau proses  lanjutan,  baik  dalam  satu rangkaian  langsung  maupun  tidak langsung,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.
9.  Perjanjian Tertutup
Perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang  dilarang  yang  diatur  dalam  Pasal  15, yang berbunyi:
a.  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang  memuat  persyaratan  bahwa  pihak yang  menerima  barang  dan/atau  jasa hanya  akan  memasok  kembali  barang dan/atau  jasa  tersebut  kepada  pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. b.  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pihak  lain  yang memuat  persyaratan  bahwa  pihak  yang menerima  barang  dan/atau  jasa  tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok. c.  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan  harga  tertentu  atas  barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa  pelaku  usaha  yang  menerima barang  dan/atas  jasa  dari  pelaku  usaha pemasok.
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri adalah  perjanjian  yang  memuat  ketentuan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 16  Undang-Undang  Antimonopoli,  yang selengkapnya  berbunyi:  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pihak luar  negeri  yang  memuat  ketentuan  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat”.
C.  Ketentuan Hukum Kesepakatan
Menentukan  Harga  Antar  Pelaku  Usaha Menurut Hukum Persaingan Usaha
Kartel  sebenarnya  merupakan  istilah umum  yang  dipakai  untuk  setiap  kesepakatan atau  kolusi  atau  konspirasi  yang  dilakukan  oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi  dalam  kartel  yang  utama  dan  kartel lainnya.  Kartel  yang  utama  terdiri  dari  kartel mengenai  penetapan  harga,  kartel  pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.
Praktek  kartel  dapat  pula  menimbulkan kerugian  bagi  konsumen,  oleh  karena  harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar.  Kartel  adalah  kerjasama  sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi  kegiatannya  sehingga  dapat mengendalikan  jumlah  produksi  dan  harga suatu  barang  dan  atau  jasa  untuk  memperoleh keuntungan  diatas  tingkat  keuntungan  yang wajar. 23
Kartel  berakibat  pada  timbulnya  kerugian bagi  perekonomian,  karena  para  pelaku  usaha anggota  kartel  akan  setuju  untuk  melakukan kegiatan  yang  berdampak  pada  pengendalian harga,  seperti  pembatasan  jumlah  produksi, yang  akan  menyebabkan  inefisiensi  alokasi.
23 Rilda  Murniati, Hukum  Persaingan Usaha  Kajian  Teoritis  Menciptakan  Persaingan Sehat  Dalam  Usaha ,  Justice  Publisher,  Bandar Lampung, 2014, h. 78.
Kartel  juga  dapat  menyebabkan  inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang  tidak  efisien,  sehingga  menaikkan  biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu  industri.  Salah  satu  syarat  terjadinya kartel  adalah  harus  ada  perjanjian  atau  kolusi antara  pelaku  usaha.  Ada  dua  bentuk  kolusi dalam kartel yaitu:
1.  Kolusi  eksplisit,  dimana  para  anggota mengkomunikasikan  kesepakatan.  mereka secara  langsung  yang  dapat  dibuktikan dengan  adanya  dokumen  perjanjian,  data mengenai  audit  bersama,  kepengurusan kartel,  kebijakan-kebijakan  tertulis,  data penjualan dan data-data lainnya.
2.  Kolusi  diam-diam,  dimana  pelaku  usaha anggota  kartel  tidak  berkomunikasi  secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan  secara  rahasia.  Biasanya  yang dipakai  sebagai  media  adalah  asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan  yang  legal  seperti pertemuan  asosiasi.  Bentuk  kolusi  yang kedua  ini  sangat  sulit  untuk  dideteksi  oleh penegak  hukum,  namun  pengalaman  dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya  30%  kartel  adalah  melibatkan asosiasi. 24
Kartel  umumnya  mempunyai  beberapa karakteristik,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pedoman  Pasal  11  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999, yang meliputi:
1.  Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
2.  Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat.
3.  Biasanya  dengan  menggunakan  asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
4.  Melakukan price  fixing atau  penetapan harga.  Agar  penetapan  harga  berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen  atau  pembagian  wilayah  atau alokasi  produksi.  Biasanya  kartel  akan menetapkan pengurangan produksi.
5.  Adanya  ancaman  atau  sanksi  bagi  anggota yang melanggar perjanjian.
6.  Apabila  tidak  ada  sanksi  bagi  pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan 24 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keuntungan  yang  lebih  besar  daripada anggota kartel lainnya.
7.  Adanya  distribusi  informasi  kepada  seluruh anggota  kartel.  Bahkan  jika  memungkinkan dapat  menyelenggarakan audit dengan menggunakan  data  laporan  produksi  dan penjualan pada periode tertentu.
8.  Adanya mekanisme kompensasi dari anggota  kartel  yang  produksinya  lebih  besar atau  melebihi  kuota  terhadap  mereka  yang produksinya  kecil  atau  mereka  yang  diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.
9.  Sistem  kompensasi  ini  tentu  saja  akan berhasil  apabila  para  pelaku  usaha  akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka
melakukan persaingan.
Rumusan Pasal 5 Undang-Undang Persaingan  Usaha  memiliki  kesamaan  dengan Pasal  11  yang  mengatur  mengenai  kartel. Perbedaan  antara  Pasal  11  dengan  Pasal  5 adalah  dalam  Pasal  5  pelaku  usaha  sepakat untuk menetapkan harga sedangkan pada kartel yang disepakati oleh anggota adalah mempengaruhi  harga  dengan  jalan  mengatur produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Jadi  pada kartel  para  pelaku  sepakat mengenai jumlah  produksi  dan  atau  pemasaran  barang atau  jasa,  yang  melalui  kesepakatan  ini  akan berpengaruh  terhadap  harga  barang  atau  jasa yang mereka produksi.

## D.  Kesepakatan  Menentukan  Harga  Antara
Pengusaha Sepeda Motor Dalam Penjualan  Sepeda  Motor  Matic  Dalam Perspektif Hukum Perdata
Keberadaan  persaingan  usaha  tidak lepas  dari  keterlibatan  antar  pelaku  usaha, meliputi produsen, distributor, pelaku usaha dan konsumen  yang  meliputi  beberapa  rangkanan kegiatan  produksi  yakni  kebutuhan  akan  bahan baku, pengolahan, pendistribusian atau peredaran  barang/  jasa  di  pasar.  Untuk mendukung mobilisasi usaha maka dari kegiatan  tersebut  terciptalah  hubungan  hukum antar  pelaku  usaha.  Hubungan  hukum  tersebut
menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  serta tanggung jawab yaitu perjanjian. 25
Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata,  yang  meliputi: kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu,  dan sebab yang tidak dilarang. Dengan terpenuhinya 4  (empat)  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan  kehendak  satu  orang  atau  lebih dengan  pihak  lainnya.  Adanya  persetujuan antara pihak-pihak yang meliputi unsur perjanjian,  syarat-syarat  tertentu  dan  bentuk tertentu.  Jika  dalam  kata  sepakat  ada  unsur paksaan,  penipuan  dan  tipu  muslihat  maka dapat  dilakukan  pembatalan  atas  perjanjian tersebut. Bagaimana caranya untuk menentukan  telah  terjadinya  kata  sepakat, selalu  menjadi  pertanyaan  saat  terjadinya kesepakatan antar pihak.
Terkait dengan hukum persaingan usaha, yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam penelitian ini, hukum persaingan usaha meurpakan  ranah  hukum  perdata  ( privat )  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  pelaku usaha  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban para  pihak  secara  keperdataan  dalam transaksi perdagangan  meliputi  kegiatan  jual  beli  dan hubungan kontraktual.
Pasal  5  jo  Pasal  11  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1999  adalah  dasar  hukum,  larangan atas  kesepakatan  atau  perjanjian  menentukan harga  jual  antar  pelaku  usaha.  Kesepakatan dalam  menentukan  harga  jual  suatu  produk barang  berdasarkan  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  merupakan  suatu  perbuatan  dan
25 Ibid ., halaman 57.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kegiatan yang dilarang, sebab dapat menimbulkan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha yang tidak sehat.
Dugaan  praktek  kartel  dalam  perkaran No. 04 /KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran  Pasal  5  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  dalam  Industri  sepeda  motor  jenis skuter  matic  110-125  cc  di  Indonesia.  Dalam perkara  ini,  Manajemen  PT.  Yamaha  Indonesia Motor  Manufacturing  dan  PT.  Astra  Honda Motor  diduga  telah  melakukan  kesepakatan tentang harga jual motor.
KPPU  berdasarkan  hasil  investigasinya menyatakan  bahwa  antara  pelaku  usaha  yakni PT.  Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing dan  PT.  Astra  Honda  Motor  diduga  telah melakukan  kesepakatan  tentang  harga  jual motor  diduga  telah  terjadi  kesepakatan  dalam menentukan  harga  yang  melanggar  Pasal  5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan praktek penetapan harga  berdasarkan  adanya  komunikasi  antara kedua  manajemen  perusahaan  melalui  email resmi  perusahaan.  Adapun  isi  komunikasi  dari kedua  menajemen  perusahaan  tersebut,  antara lain:
“Please  find  attached  the  IDN  price comparasion  material  presented  by  YMC at ASEAN Mtg just after GEC. As you can notice,  prices  of  some  models  are  lower Honda,  such  as  Vixion,  Fino,  etc.  We need  to  send  message  to  Honda  that Yamaha  follows  H  price  increase  to countermeasure exchange rate
fractuation  /  labor  cost  increase  as  a common issue for the industry. So please
Review the current pricing and wher there is  a  room,  please  adjust  the  price.  I understand that to maintain the volume, if necessary,  we  use  the  amount  of  price increase  for  promotion  of  the  models  at least  for  the  time  being.Thanks,  Kojima
(see  attached  file  :  Price  position  IDN 2014.Pptx). 26
E-mail di  atas  dikirimkan  pada  28  April 2014  dari  Presiden  Direktur  YIMM  Yoichiro Kojima  kepada Executive  Vice  President Dyonisius  Beti  serta  diteruskan  ke  grup manajemen  pemasaran.  Komunikasi  via  email tersebut  telah  diklarifikasi  oleh  tim  investigator KPPU,  dan  yang  bersangkutan  membenarkan bahwa  bahwa  pernah  mengirimkan e-mail tersebut. E-mail kedua,  yang  menjadi  dasar bukti  bagi  KPPU adalah  pesan  yang  dikirim oleh  Direktur  Marketing  YIMM,  Yutaka  Terada kepada  Dyonisius  dan  Direktur  Sales  YIMM Sutarya, yang isinya:
I  have  just  heard  from  Mr  Iida  that  Dyon san  and  Sutarya  san  discussed  while  I was not in the office on 8 th Jan to increase Retail  Price  to  follow  Honda  as  Honda increased  retail  price  from  Januari  2015. But  I  do  not  completely  agree  with  retail price increase to follow Honda Reasons:
1.  Presiden  Kojima  san  has  requested us  to  follow  Honda  price  increase many  times  since  Januari  2014 because  of  his Promise with  Mr. Inuma  President  of  AHM  at  Golf Course. As we know this is illegal. We never  follow  such  price  negotiation process.  YMC  also  educated  all employees  not  to  negotiate  prices with competitors.
2. Yamaha should decide our retail price by our own marketing strategy.
3. I  can  agree  with  only  Soul  GT  and Jupiter  MX  as  we  need  to  make smooth  step  up  to  new  models  for these 2 models.
4. First  we  need  to  fight  back  to  fight back  and  to  increase  market  share especially in the beginning of 2015.
5. And  I  do  not  agree  to  discuss  retail price  matter  at  CMM. Once we  did like  this  we  will  be  requested  to  do same at CMM.
Thank U and Regards…… Terada”. 27
26 Febri  Ardani  Saragih,  Begini  Bukti Email,  Lengkap  Kartel  Yamaha  dan  Honda, website: http://otomotif.kompas.com , berita
Senin,  3  April,  2017.  Diakses  pada  tanggal.  21 Maret 2017, Pukul 17. 30 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dugaan  praktek  kartel  yang  dilakukan manajemen  PT  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor  (PT  AHM),  terkait  dengan  harga  jual sepeda  motor  matik  kelas  110  cc  dan  125  cc, kemudian  pada  tanggal  20  Februari  2017,  oleh KPPU telah dijatuhkan vonis dengan menyatakan  bahwa  PT.  Yamaha  Indonesia Motor  Manufacturing  (PT.  YIMM)  dan  PT.  Astra Honda  Motor  (PT  AHM)  telah  melakukan praktek  kartel  dalam  industri  sepeda  motor matik  kelas  110  cc  dan  125  cc  di  Indonesia. Dalam  putusannya  KPPU  menjatuhkan  vonis denda  masing-masing  sebesar  Rp.  25  miliar buat YIMM dan Rp. 22,5 miliar untuk AHM.
Kesimpulan  dari  Majelis  KPPU  yang menyatakan  bahwa  PT.  Yamaha  Indonesia Motor  Manufacturing  (PT.  YIMM)  dan  PT.  Astra Honda  Motor  (PT  AHM)  telah  melakukan praktek  kartel  dalam  industri  sepeda  motor matik  kelas  110  cc  dan  125  cc,  terhadap keputusan  tersebut  kedua  perusahaan  merasa keberatan  dan  mengajukan  banding.  Oleh karena,  putusan  tersebut  masih  dalam  proses banding, maka hingga saat selesainya penelitian ini penulis belum dapat mengakses isi lengkap  dari  putusan  KPPU.  Namun,  karena substansi  dari  permasalahan  dalam  penelitian ini yakni terfokus pada kesepakatan harga yang dilakukan  oleh  PT.  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor  (PT  AHM),  maka  pembahasan  dan analisis  terhadap  permasalahan  penelitian  ini cukup  kiranya  menyimak  isi  dari  pembicaraan kedua  manajemen  perusahaan  yang  termuat dalam kiriman email resmi perusahaan.
Dugaan  telah  terjadinya  kesepakatan harga  antara  PT.  Yamaha  Indonesia  Motor
27 Ibid .
Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor (PT AHM), di dasari adanya pembicaraan yang  dilakukan  antara  kedua  perusahaan  yang dilakukan  melalui  email.  Berdasarkan  email tertanggal  28  April  2014  dari  Presiden  Direktur YIMM  Yoichiro  Kojima  kepada Executive  Vice President Dyonisius  Beti  serta  diteruskan  ke grup  manajemen  pemasaran,  isi  pembicaraan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:
Silakan  lihat  bahan  harga  comparasion IDN  yang  disajikan  oleh  YMC  di  ASEAN Mtg. Seperti yang Anda perhatikan, harga beberapa  model  yang  lebih  rendah Honda,  seperti  Vixion,  Fino,  dll.    Kami perlu mengirim pesan ke Honda Yamaha, berikut  mengenai  kenaikan  harga  untuk penanggulangan  kenaikan  biaya  nilai tukar fractuation /buruh  sebagai  masalah umum  bagi  industri.  Jadi  silakan  Tinjau harga  saat  ini  dan  wher  ada  ruang, silakan menyesuaikan harga. Saya mengerti  bahwa  untuk  mempertahankan volume,  jika  perlu  kita  menggunakan jumlah  kenaikan  harga  untuk  promosi model  setidaknya  untuk being .  Terima kasih  atas  waktunya,  Kojima  (lihat  file terlampir: Posisi Harga IDN 2014.
Kemudian berdasarkan translate isi pembicaraan  pada  email  kedua,  isi  pembicaran tersebut kira-kira berbunyi sebagai berikut:
Saya  baru  saja  mendengar  dari  Mr  Iida yang Dyon san dan Sutarya San, adanya pembahasan  mengenai  kenaikan  harga untuk mengikuti Honda, karena saya tidak berada  di  kantor  pada  8  januari.  Tapi saya  tidak  sepenuhnya  setuju  dengan kenaikan  harga  eceran  untuk  mengikuti Honda Alasan:
1.  Presiden  Kojima  san  telah  meminta kita  untuk  mengikuti  Honda  kenaikan harga  berkali-kali  sejak  Januari  2014, karena  Janji  dengan  Mr.  Inuma Presiden  AHM  di  Golf  Course.  Seperti yang  kita  tahu  ini  adalah  ilegal.  Kami tidak pernah mengikuti proses negosiasi  harga  tersebut.  YMC  juga berpendidikan  semua  karyawan  untuk tidak bernegosiasi harga dengan pesaing.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Yamaha  harus  memutuskan  harga eceran kami dengan strategi pemasaran kita sendiri.
3.  Saya  bisa  setuju  dengan  hanya  Jiwa GT dan Jupiter MX yang kita butuhkan untuk  membuat  langkah  halus  hingga model baru untuk 2 model ini.
4.  Pertama  kita  perlu  berjuang  kembali untuk melawan dan untuk meningkatkan  pangsa  pasar  terutama di awal 2015. 5.  Dan saya tidak setuju untuk membahas  masalah  harga  eceran  di CMM. Setelah kami melakukan seperti ini  kita  akan  diminta  untuk  melakukan yang  sama  di  CMM.  Terima  U  dan Salam ...... Terada”.
Memperhatikan dan mencermati pembicaran  yang  dilakukan  oleh  manajemen perusahaan  PT.  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor  (PT  AHM)  via  email  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  dalam  pembicaraan  tersebut tidak  menunjukkan  adanya  kesepakatan  harga, khususnya  dalam  menentukan  harga  jual sepeda motor matic 110 125 cc.
Substansi  email  dari  email  tertanggal  28 April 2014 dari Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima  kepada Executive  Vice  President Dyonisius  Beti  yang  diteruskan  ke  grup manajemen  pemasaran,  menunjukkan  adanya penawaran  dari  perusahaan  yamaha  kepada perusahaan  honda  untuk  menyesuaikan  harga. Mengingat  harga  honda  dalam  beberapa  model lebih  rendah  dari  pada  harga  yamaha.  Pesan yang  terkandung  dalam  pesan  tersebut  pada dasarnya  adalah  tawaran  yang  disampaikan oleh  pihak  yamaha  kepada  perusahaan  honda untuk  dapat  menyesuaikan  harga  sesuai dengan biaya produksi dan operasional perusahaan. Kemudian, pesan yang dikirim oleh perusahaan  honda  kepada  yamaha,  diketahui adanya permintaan honda agar yamaha
bersedia  untuk  mengikuti  harga  honda.  Akan tetapi,  penawaran  yang  diberikan  oleh  honda tersebut tidak disetujui oleh yamaha.
Permintaan  presiden  Kojima  San  untuk menyesuaikan  kenaikan  harga  dengan  harga honda tidak disetujui oleh yamaha. Dalam email tersebut  jelas  terlihat  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pernyataan dalam email tersebut, yang menyatakan: ….kita tahu ini adalah ilegal. Kami tidak  pernah  mengikuti  proses  negosiasi  harga tersebut.  YMC  juga  berpendidikan  semua karyawan  untuk  tidak  bernegosiasi  harga dengan  pesaing.  Yamaha  harus  memutuskan harga  eceran  kami  dengan  strategi  pemasaran kita sendiri.
Pembicaraan yang ada dalam email yang menjadi  bukti  dari  KPPU  dalam  proses pemeriksaan  dugaan  praktek  kesepakatan menentukan  harga  sesuai  dengan  Pasal  5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  yang dipersangkakan  oleh  KPPU,  terlihat  bahwa dalam  pembicaraan  tersebut  tidak  terjadi kesepakatan  antara  para  pihak  sebagaimana yang didugakan oleh KPPU.
Suatu  perjanjian  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis  harus  didasari  pada  adanya kesepakatan  para  pihak  yang  membuatnya. Dengan  belum  adanya  kesepakatan,  maka perjanjian  dalam  hal  ini  belumlah  terwujud. Tidak  adanya  kesepakatan  dalam  penawaran tersebut,  maka  perjanjian  belum  terwujud.  Oleh karena  itu,  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  yang  dipersangkakan  oleh KPPU belum cukup mendasar.
Pasal  5,  disebutkan:  Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada pasar bersangkutan yang sama.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan pada uraian di atas, menurut hukum  perdata  suatu  perjanjian  baru  terbentuk jika  terjadi  kesepakatan  antar  pihak-pihak  yang membuatnya. Dengan belum adanya kesepakatan  yang  tercapai  antara  para  pihak, maka  pembuatan  perjanjian  tersebut  belum terwujud.  Dengan  kata  lain,  tidak  akan  terjadi suatu  perjanjian  tanpa  adanya  kesepakatan antar  para  pihak  yang  membuatnya.  Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur kesepakatan antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor  (PT  AHM),  maka  perjanjian  tersebut belum  dianggap  sah  atau  tidak  pernah terjadinya perjanjian.
Unsur  selanjutnya  yang  harus  dipenuhi adalah  kesamaan  harga  untuk  jenis  produk barang tertentu. Unsur ini juga belum sepenuhnya  terpenuhi,  Ketua  KPPU  Syarkawi Rauf  menjelaskan  kepada  harian  merdeka bahwa:
Saat  ini  Yamaha  dan  Honda  menguasai 97  persen  pangsa  pasar  Indonesia.  Kita enggak melihat ke produsen lain. Kenapa?  Karena  penguasaan  pasar  itu dikuasai  Yamaha  29  persen  dan  Honda 68  persen.  Sehingga  total  penguasaan pasar  itu  bisa  mencapai  97  persen.
Sehingga, produsen lain hanya menguasai  3  persen  pasar,  dengan demikian persekongkolan akan sulit terjadi.  Harga  sepeda  motor  matik  yang dijual  oleh  pabrikan  asal  Jepang  tersebut seharusnya berada di kisaran Rp 12 juta. Karena ongkos produksi itu hanya Rp 7,5 sampai Rp 8,5 juta-an per unit, kemudian ditambah  ongkos  lain,  kira-kira  harganya sekitar  Rp  12,6  juta  per  unit,  tapi  di pasaran dijual di atas 15 juta. 28
Perkara  ini  yang  perlu  dibuktikan  telah terjadinya  persekongkolan  atau  kesepakatan
28 Saugi  Riyandi,  “5  Fakta  Menarik Yamaha  dan  Honda  Disebut  Kartel  Motor Matik”.    Berita  Harian  Merdeka,  7  September 2016, diakses melalui website
hhtp://www.merdeka.com ,  pada  tanggal  21 Maret 2017. Pukul. 18. 30 WIB.
dalam  menetapkan  harga  barang  adalah  yakni terjadinya  kesamaan  harga  untuk  suatu  produk barang tertentu. Terjadinya kenaikan harga atas produk barang sepeda motor untuk jenis sepeda motor matic 110-12 cc bukan berarti telah terjadi penetapan  harga.  Persamaan  harga  mungkin saja  terjadi,  dikarenakan  biaya  produksi  dan operasional  perusahaan  untuk  model  tertentu memang memiliki persamaan biaya produksi.
Berdasarkan uraian di atas,  maka berdasarkan  perspektif  hukum  perdata,  dugaan terjadinya  Kartel  yang  dilakukan  antara  PT. Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing  (PT. YIMM)  dan  PT.  Astra  Honda  Motor  (PT  AHM) dalam  penjualan  sepeda  motor  matic  type  110- 125  cc  belum  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena, dalam perkara ini KPPU belum sepenuhnya dapat membuktikan adanya “perjanjian” yang dilakukan  antara  PT.  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor (PT AHM) dalam menentukan
kesepakatan harga.
Tidak  adanya  kesepakatan  antara  pihak- pihak yang  membuat perjanjian  memiliki konsekuensi  hukum  bahwa  perjanjian  tersebut belum dianggap sah dan batal demi hukum atau dapat  dibatalkan.  Dengan  kata  lain,  tanpa adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  dalam suatu  perjanjian,  maka  berdasarkan  asas-asas hukum  perdata  dan  ketentuan  hukum  yang terkait  dengan  perjanjian  dan  perikatan,  belum tercapainya  kesepakatan  belum  melahirkan suatu  perjanjian.  Di  mana  dalam  hukum perdata,  suatu  perikatan  dapat  dilahirkan  dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan oleh undang-undang. Perikatan yang dilahirkdan dari perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  baru

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kemudian terjadi setelah adanya atau tercapainya  kesapakatan  antara  pihak-pihak yang membuatnya.
Berdasarkan  teori  hukum  kontrak,  yaitu teori  tawar  menawar  ( bargaining  theory )  yang merupakan  perkem bangan  dari  teori  “sama nilai”  ( equivalent  theory ),  mengajarkan  bahwa suatu kontrak hanya  mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan  (tawar  menawar)  dan  kemudian disetujui oleh para pihak.
Memperhatikan  tawar  menawar  dalam perjanjian menentukan harga antara perusahaan  honda  dengan  yamaha,  maka dapat dilihat bahwa penawaran dari honda agar yamaha  bersedia  untuk  menyesuaikan  harga jual  sesuai  harga  produksi  belum  diterima  dan disetujui  oleh  perusahaan  yamaha,  Dengan demikian,  jika  merujuk  pada  teori  tawar menawar,  maka  perjanjian  dalam  menentukan harga  juga  sepeda  motor  antara  perusahaan honda dengan yamaha dalam ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat masing-masing.
Dengan  kata  lain,  perjanjian  tersebut  belum terbentuk karena belum adanya persetujuan dari yamaha  untuk  menerima  penawaran  dari perusahaan honda.

## III. KEABSAHAN  KESEPAKATAN  PARA
PENGUSAHA  DALAM  MENENTUKAN HARGA JUAL SEPEDA MOTOR MATIC BERDASARKAN KUHPERDATA A.  Kesepakatan Menentukan Harga Sebagai Bentuk  Perjanjian  Di  Larang  (kartel) dalam Hukum Persaingan Usaha
1.  Larangan Praktek Kartel Dalam Hukum

## Persaingan Usaha
Hakikatnya  hukum  persaingan  usaha adalah
mengupayakan secara optimal terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat  ( fair
competition )  dan  efektif  pada  suatu  saat tertentu.  Persaingan  usaha  yang  sehat  akan mendorong  pelaku  usaha  untuk  melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan pesaingnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999,  diketahui  bahwa tujuan  dari  hukum  persaingan  usaha  adalah menciptakan  efisiensi,  dalam  ekonomi  pasar dan  mencegah  praktek  monopoli,  mengatur persaingan  usaha  yang  sehat  dan  bebas  serta pemberian  sanksi  bagi  para  pihak  yang melanggar. Tujuan tersebut kemudian dipersempit  menjadi  3  (tiga)  tujuan,  yang meliputi:  pertama,  memberikan  kesempatan yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  atau pelaku  usaha  untuk  menjalankan  kegiatan usaha.  Kedua,  bertujuan  untuk  menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kepentingan umum). 29
Andi Fahmi Lubis, menjelaskan:
Tujuan  hukum  persaingan  usaha  tidak sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya  kesejahteraan  konsumen  maka terciptalah  kesejahteraan  rakyat.  Dengan kata  lain,  keberadaan  hukum  persaingan usaha tidak hanya menjamin kesejahteraan  konsumen  tetapi  juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 30
Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
29 Hermansyah. Op. Cit ., h. 15
30 Andi Fahmi Lubis, et. al., Op. Cit ., h.
19.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha. 31
Di  samping  itu,  dalam  konteks  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan membawa implikasi positif sebagai berikut:
a.  Persaingan merupakan sarana untuk melindungi  para  pelaku  ekonomi  terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
b.  Persaingan mendorong alokasi dan realokasi  sumber-sumber  daya  ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen.
c.  Persaingan  bisa  menjadi  kekuatan  untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi  dan  metode  pemanfaatannya secara efisien.
d.  Persaingan  bisa  merangsang  peningkatan mutu  produk,  pelayanan,  proses  produksi, dan teknologi.
Konteks  aktivitas  bisnis,  dapat  dipastikan terjadi persaingan (competition) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan,  mengemas,  serta  memasarkan produk  yang  dimiliki  baik  barang/jasa  sebaik mungkin  agar  diminati  dan  di  beli  oleh konsumen.  Persaingan  dalam  usaha  dapat berimplikasi  positif,  sebaliknya,  dapat  menjadi negatif  jika  dijalankan  dengan  perilaku  negatif dan  sistem  ekonomi  yang  menyebabkan  tidak kompetitif.  Dari  sisi  manfaat,  persaingan  dalam dunia  usaha  adalah  cara  yang  efektif  untuk mencapai  pendayagunaan  sumber  daya  secara optimal.
Perjanjian  kartel  merupakan  salah  satu perjanjian  yang  kerap  kali  terjadi  dalam  tindak monopoli.  Secara  sederhana,  kartel  adalah perjanjian  satu  pelaku  usaha  dengan  pelaku usaha pesaingnya untukmenghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari  produsen-produsen  produk  tertentu  yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan  harga  serta  untuk  melakukan  monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.
31 Rachmadi Usman, Op.Cit. , h. 78.

## 2.  Indikator Kartel
Syarat terjadinya  kartel  adalah  harus  ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu: 32
a.  Kolusi  eksplisit,  di mana  para  anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka  secara  langsung  yang  dapat dibuktikan  dengan  adanya  dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.
b.  Kolusi  secara  diam-diam,  di  mana pelaku  usaha  anggota  kartel  tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan  juga  diadakan secara  rahasia.  Media  yang  biasanya dipakai adalah sebuah asosiasi industri, sehingga pertemuan- pertemuan anggota kartel dikamuflasekan  dengan  pertemuan- pertemuan yang legal seperti pertemuan  asosiasi.  Bentuk  kolusi yang  kedua  ini  sangat  sulit  untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman  dari  berbagai  negara membuktikan  bahwa  setidaknya  30% kartel melibatkan asosiasi.
Praktek kartel umumnya memiliki
beberapa ciri atau karakteristik, yang meliputi:
a.  Adanya  konspirasi  diantara  beberapa pelaku usaha.
b.  Melibatkan  para  senior  eksekutif  dari perusahaan  yang  terlibat.  Para  Senior eksekutif inilah yang biasanya menghadiri  pertemuan-pertemuan  dan membuat keputusan. c.  Menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
d.  Melakukan price-fixing (penetapan harga). Agar penetapan harga berjalan efektif,  maka  diikuti  dengan  alokasi konsumen  atau  pembagian  wilayah atau  alokasi  produksi.  Biasanya  kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
e.  Adanya  ancaman  atau  sanksi  bagi pelanggar,  maka  suatu  kartel  akan rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan  keuntungan  yang  lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
32 Andi Fahmi Lubis, et. al., Op. Cit ., h. 34.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
f. Adanya  distribusi  informasi  kepada seluruh  anggota  kartel.  Bahkan  jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan  data  laporan  produksi dan  penjualan  pada  periode  tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel  dan  kemudian  membagikan hasil  audit  tersebut  kepada  seluruh anggota kartel.
g.  Adanya  mekanisme  kompensasi  dari anggota  kartel  yang  produksinya  lebih besar  atau  melebihi  kuota  terhadap mereka  yang  produksinya  kecil  atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil  apabila  para  pelaku  usaha akan  mendapatkan  keuntungan  lebih besar  dibandingkan  dengan  apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan  membuat  kepatuhan  anggota kepada  keputusan-keputusan  kartel akan lebih terjamin. 33
Terdapat  beberapa  persyaratan  agar suatu kartel dapat berjalan efektif, diantaranya:
a.  Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, semakin  sulit  untuk  terbentuknya suatu  kartel.  Kartel  akan  mudah dibentuk  dan  berjalan  lebih  efektif apabila  jumlah  pelaku  usaha  sedikit atau pasar terkonsentrasi.
b.  Produk  di  pasar  bersifat  homogen. Karena  produk  homogen,  maka  lebih mudah  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai harga.
c.  Elastisitas terhadap permintaan barang.  Permintaan  akan  produk tersebut  tidak  berfluktuasi.  Apabila permintaan  sangat  fluktuatif,  maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan  baik  mengenai  jumlah produksi maupun harga. d.  Pencegahan  masuknya  pelaku  usaha baru ke pasar.
e.  Tindakan-tindakan anggota kartel mudah  untuk  diamati.  Dalam  suatu kartel  terdapat  kecenderungan  bagi
33 KPPU  RI.  2011.  Peraturan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha, Jakarta:  KPPU Republik Indonesia, h. 9.
anggota untuk melakukan kecurangan. Apabila  jumlah  pelaku  usaha  tidak terlalu  banyak,  maka  mudah  untuk diawasi.
f. Penyesuaian terhadap perubahan pasar
dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota- anggotanya untuk menjalankan kesepakatan  kartel  sesuai  dengan permintaan  dan  penawaran  di  pasar. Kartel  akan  semakin  efektif  jika  dapat dengan cepat merespon kondisi pasar dan membuat kesepakatan kartel baru jika diperlukan.
g.  Investasi  yang  besar.  Apabila  suatu industri  untuk  masuk  ke  pasarnya membutuhkan  investasi  yang  besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang  akan  masuk  ke  pasar.  Oleh karena  itu,  kartel  diantara  pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan. 34
Suatu  kartel  bisa  berjalan  secara  efektif apabila setiap anggota kartel memenuhi persyaratan-persyaratan yakni:
a.  Anggota  kartel  harus  setuju  untuk mengurangi  produksi  barang  dan kemudian  menaikkan  harganya  atau membagi  wilayah.  Perjanjian  kartel yang  efektif  dapat  mengakibatkan kartel  itu  betindak  sebagai  monopolis yang  dapat  menaikkan  dan  atau menurunkan  produksi  dan  atau  harga atau  tanpa  takut  pangsa  pasar  dan keuntungannya berkurang.
b.  Diperlukan
monitoring atau mekanisme  hukuman  bagi  anggota kartel  yang  melakukan  kecurangan. Hal  ini  disebabkan  kartel  rentan terhadap  kecurangan  dari  anggota kartel  untuk menjual lebih  banyak  dari yang  disepakati  atau  menjual  lebih murah dari harga yang telah ditetapkan dalam kartel.
c.  Perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong anggota kartel untuk bekerja secara rahasia guna menghindarii terungkapnya atau diketahuinya kartel oleh otoritas pengawas  persaingan  usaha,  karena kartel  pada  prinsipnya  melanggar undang-undang.
d.  Agar kelangsungan kartel dapat terjaga,  maka  para  anggota  kartel akan  berupaya  mencegah  masuknya
34 Ibid. , h. 9-10.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelaku  usaha  baru  yang  tertarik  untuk ikut menikmati harga kartel. 35
Setiap  pelaku  usaha,  pedagang  memiliki hak untuk mengembangkan perusahaan ataupun usaha dagangnya dengan menjalankan ikhtiar-ikhtiar  untuk  memperbesar  pendapatan (laba)  dari  kegiatan  usaha  atau  perdagangan yang  dilakukan.  Namun ikhtiar  tersebut  tidaklah boleh  dijalankan  dengan  sesuka  hati,  sehingga pengusaha/pedagang
bertindak
dengan sewenang-wenang. Dengan kata lain, pengusaha/pedagang  tidak  lagi  mengindahkan nilai  kejujuran  dan  kelayakan  yang  harus  ada dalam tatanan pergaulan hukum dunia usaha.
Perilaku  jujur  dan  kelayakan  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  adalah  suatu keharusan, demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat yang dapat memberikan perlindungan  bagi  masyarakat,  khususnya  bagi konsumen.  Salah  satu  bentuk  larangan  dan perilaku  tidak  jujur  dari  pengusaha  adalah bentuk  kesepakatan  dalam  menentukan  harga jual  antar  pelaku  usaha.  Kesepakatan  antar pelaku usaha yang bertujuan untuk mempengaruhi  pasar  adalah  suatu  bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
Prakteknya, dalam bentuk pasar oligopoli, dimana  hanya  terdapat  sedikit  pelaku  usaha dalam  pasar  tersebut  yang  mengakibatkan sulitnya  masuk  ke  dalam  pasar  tersebut  atau diterapkannya barrier to entri . Dalam jenis pasar ini    terdapat  saling  ketergantungan  antara masing-masing pelaku usaha sehingga keputusan strategis suatu perusahaan
tergantung dari keputusan strategis perusahaan lainnya  yang  terdapat  dalam  pasar  tersebut. 36
35 Ibid ., h. 10.
36 Andi Fahmi Lubis, et.al. Op. Cit , h. 36.
Kondisi pasar inilah yang kemudian  melahirkan tindakan kartel.
Kartel  adalah  bentuk  kerjasama  sejumlah pelaku  usaha  untuk  dapat  mengendalikan jumlah  produksi  dan  harga  suatu  barang  atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas  tingkat  keuntungan  yang  wajar.  Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha. 37
Praktek  kartel  biasanya  tumbuh  dan berkembang  pada  struktur  pasar oligopoli , dimana  lebih  mudah  untuk  bersatu  dan menguasai  pangsa  pasar.  Pelaku  usaha mencoba  untuk  membentuk  suatu  kerjasama horizontal  atau  biasanya  berbentuk  asosiasi yang  sesungguhnya  dapat  melakukan  tindakan positif  seperti  standarisasi  kelayakan  suatu produk  tetapi  digunakan  untuk  melakukan pengaturan  harga  yang  dapat  menghambat persaingan usaha. 38
Persaingan  usaha  dalam  suatu  kegiatan usaha merupakan hal yang mutlak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi saat ini. Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui persaingan  usaha  yang  sehat  merupakan sebuah  keniscayaan,  dalam  rangka  perwujudan pembangunan  ekonomi  secara  menyeluruh yang  mencakup  efesiensi  dan  kesejahteraan konsumen.
Persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktek monopoli. Monopoli dilarang  karena  dalam  kegiatan  usaha  dapat menciptakan  pemusatan  kekuatan  pada  satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya
37 Riris  Munadiya, Bukti  Tidak  Langsung (Indirect  Evidence)  dalam  Penanganan  Kasus Persaingan  Usaha ,  Jurnal  Ilmiah,  Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5, 2011, h.163.
38 Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit ., h. 117.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sedikit  pelaku  usaha  dapat  berpartisipasi  dalam kegiatan usaha. 39
Bentuk  persaingan  usaha  tidak  sehat yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli  terdiri  dari  3  (tiga)  jenis,  yaitu perbuatan/kegiatan  yang  dilarang,  perjanjian yang  dilarang,  dan  penyalahgunaan  posisi dominan.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat menimbulkan  praktek  monopoli  di  mana  pasar hanya  dikuasai  oleh  beberapa  pelaku  usaha. Akibat  lain  yang  timbul  dari  praktek  persaingan usaha tidak sehat adalah kecenderungan pelaku usaha  menjual  barang  yang  mahal  dengan kualitas yang tidak memadai (rendah).
Praktek  kartel  merupakan  salah  satu strategi  yang  diterapkan  diantara  pelaku  usaha untuk  dapat  mempengaruhi  harga  dengan mengatur  jumlah  produksi  mereka.  Pelaku usaha/pengusaha berasumsi jika suatu produksi yang  dihasilkan  di  dalam  pasar  dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk tersebut  di  dalam  pasar  tetap,  akan  berakibat kepada  naiknya  harga  ke  tingkat  yang  lebih tinggi.  Sebaliknya,  jika  di  dalam  pasar  produk melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap  penurunan  harga  produk  di  pasar. Maka dari itu, pelaku usaha mencoba membentuk  suatu  kerjasama  horizontal  ( pools ) untuk  menentukan  harga  dan  jumlah  produksi barang  atau  jasa.  Namun  pembentukkan kerjasama  ini  tidak  selalu  berhasil,  karena  para anggota  seringkali  berusaha  berbuat  curang untuk keuntungannya masing-masing.
Mengantisipasi  anjloknya  harga  suatu produk  di  pasar,  sehingga  harga  produk barang/jasa yang ditawarkan pelaku usaha tetap dapat  memberikan  keuntungan  yang  besar, maka pelaku usaha biasanya membuat perjanjian  diantara  sesama  pelaku  usaha
39 Rachmadi Usman. Op. Cit , h. 5.
lainnya  ( horizontal )  yang  bertujuan  mengatur jumlah  produksi  sehingga  produksi  di  pasar tidak  berlebih.  dan  tujuannya  agar  tidak membuat  harga  produk  tersebut  menjadi  lebih murah.  Pengaturan  jumlah  produksi  tersebut bertujuan  agar  harga  hasil  produksi  tetap  stabil di tingkat konsumen.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami bahwa tidak semua kesepakatan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dapat  disebut sebagai tindakan kartel. Oleh karena, kesepakatan  harga  antar  pelaku  usaha  dalam perdagangan  dapat  pula  terbentuk  berdasarkan mekanisme  pasar.  Misalnya:  pasokan  terhadap produk  barang  berupa  sembako  mengalami kelangkaan  didalam  pasar  karena  terjadinya bencana  alam  disuatu  daerah  penghasil  bahan sembako tersebut. Terjadinya kelangkaan suatu barang, akan berakibat meningkatnya
permintaan terhadap barang tersebut, berdasarkan  teori  hukum  ekonomi  penawaran dan  permintaan  ( suplly  and  deman ),  maka kelangkaan  barang  sewajarnya  membuat  harga barang tersebut lebih tinggi.
Kartel dalam Undang-Undang Anti Monopoli  dikategorikan  sebagai  salah  satu bentuk  perjanjian  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha.  Hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  Anti Monopoli,  yang  menyebutkan:  “pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian,  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  yang  bermaksud  untuk mempengaruhi  harga  dengan  cara  mengatur produksi  dan/atau  pemasaran  suatu  barang dan/atau  jasa,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.”
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas, dapat diketahui bahwa kartel dirumuskan secara rule  of  reason ,  di  mana  pelaku  usaha  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya yang bermaksud
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi  atau  pemasaran  suatu  barang  atau jasa  asalkan  tidak  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat.
Perkembangan  dunia  perdagangan  dan dunia  usaha  dalam  hukum  persaingan  usaha telah  menunjukkan  bahwa  kesepakatan  antar pelaku  usaha  dalam  menentukan  harga  dan atau  hasil  suatu  produksi  di  pasar  yang  disebut kartel  terkadang  tidak  hanya  bertujuan  untuk menjaga stabilitas harga produk di pasar.
Kesepakatan  yang  dibuat  antar  pelaku usaha memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dengan mengurangi  produk  secara  signifikan  di  pasar, sehingga  kondisi  dimana  suatu  minimnya barang  di  dalam  pasar  akan  menimbulkan kelangkaan  terhadap  jenis  produk  tersebut.
Keadaan demikian akan mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk  dapat membeli  produk   tersebut  di  pasar. Dengan  kata  lain,  tujuan  utama  dari  praktek kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen  ke  produsen.  Oleh sebab  itu,  praktek  kartel  menukar  kompetisi dengan  tindakan-tindakan  yang kolutif diantara pesaing  dilarang  dalam  hukum  persaingan usaha.
3.  Larangan  Kartel  bagi Industri Otomotif
dalam  Undang-undang  Perindustrian No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Otomotif merupakan sesuatu yang berhubungan  dengan  alat  yang  dapat  berputar atau  bergerak  dengan  sendirinya.  Otomotif biasanya  akan  dikaitkan  dengan  motor  atau
mesin  yang  dapat  menggerakan  benda  yang lebih  besar  daripada  mesin/  motor  penggerak tersebut.  Industri  otomotif  menjadi  salah  satu industri yang diunggulkan di Indonesia. Perkembangan  pesat  industri  ini  menjadi  salah satu penyebab industry yang diunggulkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  larangan  praktek  tidak  saja ditegaskan dalam Undang-Undang Anti
Monopoli,  melainkan  juga  ditegaskan  dalam
Undang-Undang
perindustrian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktek kartel dalam  perdagangan  industri  otomatif  selain bertentangan  dengan  Undang-Undang  Anti Monopoli,  juga  bertentangan  dengan  Undang- Undang Perindustrian.

## B.  Keabsahan  Menentukan  Harga  Antar
Pelaku  Usaha  Sepeda  Motor  Menurut KUHPerdata
Menjalankan
perusahaan maka persaingan  melawan  huukum  di  dalam  negara hukum  tentu  tidak  diperkenankan,  akan  tetapi terhadap  persaingam  hanya  untuk  memperoleh laba  dan  batas-batas  yang  wajar,  tentu  tidak dilarang,  bahkan  merupakan  suatu  keharusan bagi  perkembangan  perusahaan  itu  sendiri, termasuk cabang perdagangang dari perusahaan-perusahaan tersebut. 40
Setiap  pengusaha,  pedagang  memiliki hak untuk mengembangkan perusahaan ataupun usaha dagangnya dengan menjalankan ikhtiar-ikhtiar  untuk  memperbesar  pendapatan (laba)  dari  kegiatan  usaha  atau  perdagangan yang  dilakukan.  Namun ikhtiar  tersebut  tidaklah boleh  dijalankan  dengan  sesuka  hati,  sehingga pengusaha/pedagang bertindak dengan
40 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 2003, h. 170.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sewenang-wenang. Dengan kata lain, pengusaha/pedagang  tidak  lagi  mengindahkan nilai  kejujuran  dan  kelayakan  yang  harus  ada dalam tatanan pergaulan hukum dunia usaha.
Perilaku  jujur  dan  kelayakan  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  adalah  suatu keharusan, demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat yang dapat memberikan perlindungan  bagi  masyarakat,  khususnya  bagi konsumen.  Salah  satu  bentuk  larangan  dan perilaku  tidak  jujur  dari  pengusaha  adalah bentuk  kesepakatan  dalam  menentukan  harga jual antar pelaku usaha.
Berdasarkan defenisi mengenai perjanjian yang  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata tersebut  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  dari perikatan. Dalam hukum perdata, suatu perikatan  dapat  lahir  karena  adanya  perjanjian dan atau karena undang-undang. Hal ini secara eksplisit  dijelaskan  dalam  Pasal  1233  KUH Perdata.
R.  Subekti  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  perikatan,  ialah:  “Suatu hubungan  hukum  (mengenai  kekayaan  harta benda)  antara  dua  orang,  yang  memberik  hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. 41
Mengenai sumber perikatan, dalam KUHPerdata  disebutkan  bahwa  suatu  perikatan dapat  lahir  dari  suatu  persetujuan  (perjanjian) atau  dari  undang-undang.  Perikatan  yang  lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan yang  lahir  dari  undang-undang  saja  dan  yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan  orang.  Yang  belakang  ini,  dapat dibagi  atas  perikatan  yang  lahir  dari  suatu
41 R, Subekti, Op.Cit. , h. 122.
perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  lahir dari perbuatan yang berlawan dengan hukum. 42
Sistem hukum perjanjian menganut sistem  terbuka,  artinya  para  pihak  mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk  apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Hal  ini  dapat kita  lihat  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.
Sah suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata  mensyaratkan  4  (empat)  elemen atau  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam perjanjian.  Syarat  pertama,  sepakat  mereka untuk  mengikatkan  diri.  Kedua,  kecakapan untuk  membuat  suatu  perjanjian.  Ketiga,  suatu hal  tertentu,  dan  keempat,  suatu  sebab  ( causa ) yang halal.
Ketentuan  mengenai  perjanjian  dalam KUHPerdata merupakan asas-asas dan ketentuan  umum  yang  berlaku  untuk  semua perjanjian.  Di  samping  juga  terdapat  undang- undang  khusus  yang  mengatur  mengenai perjanjian.  Salah  satu  ketentuan  khusus  yang mengatur  tentang  perjanjian  dapat  ditemui dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, memberikan  rumusan  perjanjian  meskipun pengertian perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata.  Hal  ini  berarti,  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999,  mengatur  secara tersendiri  mengenai  perjanjian-perjanjian  yang terjadi dalam konteks hukum persaingan usaha.
42 Ibid ., h. 123.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perjanjian  dalam  hukum  persaingan usaha  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  ayat  (7) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  yang menyebutkan: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku  usaha  untuk  mengikatkan  diri  terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”
Hukum  perdata  dikenal  suatu  asas  yang mendasar  dalam  kaitannya  dengan  pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, yakni asas kebebasan  berkontrak.  Menurut  Agus  Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan  menjadi  aturan  hukum  namun mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam hubungan kontraktual. 43
Kebebasan  berkontrak  pada  dasarnya merupakan  perwujudan  dari  kehendak  bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya
dilandasi semangat liberalisme  yang menganggungkan  kebebaasan individu.  Menurut  faham  individualisme  setiap orang  bebas  untuk  memperoleh  apa  yang dikehendaki,  sementara  itu  dalam  hukum perjanjian  falsafah  ini  diwujudkan  dalam  asas kebebasan berkontrak. 44
Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak seseorang  pada  umumnya  mempunyai  pilihan bebas  untuk  mengadakan  perjanjian.  Di  dalam asas  ini  terkandung  suatu  pandangan  bahwa orang  bebas  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  perjanjian,  bebas  dengan  siapa mengadakan  perjanjian,  bebas  tentang  apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.
43 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial , LBM, . Yokyakarta, 2008, h. 93. 44 Ibid ., h. 94.
Meskipun KUHPerdata memberikan kebebasan  bagi  seseorang  untuk  melakukan kontrak  dengan  siapa  saja  dan  mengenai  apa saja  serta  menetapkan  syarat-syarat  kontrak, tetapi  KUHPerdata  juga  memberikan  batasan terhadap kebebasan tersebut.
Menurut  Munir  Fuady,  para  pihak  bebas untuk membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.  Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
2.  Tidak dilarang oleh undang-undang.
3.  Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
4.  Sepanjang  kontrak  tersebut  dilaksanakan dengan iktikad baik. 45
Berdasarkan  pembatasan  terhadap  asas kebebasan  berkontrak  tersebut,  maka  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999,  diatur beberapa  perjanjian  yang  dilarang  untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:
1.  Oligopoli
2.  Penetapan harga
3.  Pembagian  wilayah  (Pasal  9  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999)
4.  Pemboikotan (Pasal 10 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999)
5.  Kartel  (Pasal  11  Undang-Undang  No. 5 Tahun 1999)
6. Trust (Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)
7.  Oligopsoni  (Pasal  13  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)
8.  Integrasi  vertikal  (Pasal  14  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999)
9.  Perjanjian Tertutup
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. 46
Bentuk-bentuk  perjanjian  yang  dilarang dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, penelitian  ini  terfokus  pada  jenis  perjanjian kesepakatan  dalam  menentukan  harga  untuk mempengaruhi  pasar  yang  dalam  hukum persaingan usaha disebut kartel. Dalam pembahasan  ini,  larangan  perjanjian  dalam
45 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 24.
46 Andi Fahmi Lubis, et.al. Op. Cit ., h. 87.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membuat  kesepakatan  harga  antara  pelaku usaha  akan  dianalisis  berdasarkan  ketentuan hukum perdata.
Perjanjian  penetapan  harga  ( price  fixing agreement ) merupakan salah satu strategi yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  yang bertujuan  menghasilkan  laba  yang  setingi- tingginya.  Dengan  adanya  penetapan  harga yang  dilakukan  di  antara  pelaku  usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan  persaingan  dari  segi  harga  bagi produk  yang  mereka  jual  atau  pasarkan,  yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen  yang  seharusnya  dinikmati  oleh pembeli  atau  konsumen  dipaksa  beralih  ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur  harga,  pada  dasarnya  merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.
Persaingan  antar  pelaku  usaha  dapat didasarkan  pada  kualitas  barang,  pelayanan atau  servis  dan/atau  harga.  Namun  demikian, persaingan  harga  adalah  satu  yang  paling gampang  untuk  diketahui.  Persaingan  dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat  yang  serendah  mungkin,  sehingga memaksa  perusahaan  memanfaatkan  sumber daya yang ada seefisien mungkin.
Sebaliknya,  adanya  perjanjian  penetapan harga,  para  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam perjanjian  penetapan  harga  kemungkinan  dapat mendiktekan  atau  memaksakan  harga  yang diinginkan  secara  sepihak  kepada  konsumen. Biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen  merupakan  harga  yang  berada  di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap  pelaku  usaha  yang  berada  di  dalam pasar,  maka  dapat  menyebabkan  konsumen tidak  memiliki  alternatif  yang  luas  kecuali  harus menerima  barang  dan  harga  yang  ditawarkan
oleh  pelaku  usaha  yang  telah  melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999,  merumuskan  bahwa:  “Pelaku usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan pada  pasar  bersangkutan  yang  sama.”  Melihat rumusan  tersebut,  maka  pasal  yang  mengatur mengenai  penetapan  harga  ini  dirumuskan secara per  se  illegal ,  sehingga  penegak  hukum dapat  langsung  menerapkan  pasal  ini  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan  perjanjian penetapan  harga  tanpa  harus  mencari  alasan- alasan  mereka  melakukan  perbuatan  tersebut atau  tidak  diperlukan  membuktikan  perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  5  ayat  (2), memberikan pengecualian, sehingga tidak semua  perjanjian  penetapan  harga  ( price  fixing agreement ) dilarang. Suatu perjanjian penetapan  harga  ( price  fixing )  yang  dibuat dalam  suatu  usaha  patungan  dan  yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, tidak dilarang.
Perjanjian  diskriminasi  harga  adalah perjanjian  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha dengan  pelaku  usaha  lainnya  dimana  untuk suatu  produk  yang  sama  dijual  kepada  setiap konsumen  dengan  harga  yang  berbeda-beda. Secara  sederhana,  suatu  diskriminasi  harga telah  terjadi  apabila  terjadi  perbedaan  harga antara  satu  pembeli  dengan  pembeli  lainnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa diskriminasi  harga  tersebut  disebabkan  karena adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan  lainnya  seperti  biaya  iklan  dan  lain-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lain.  Terdapat  beberapa  syarat  untuk  terjadinya diskriminasi harga yaitu:
1.  Para  pihak  haruslah  mereka  yang melakukan  kegiatan  bisnis,  sehingga diskriminasi  harga  akan  merugikan apa  yang  disebut  “ primary  line ” injury yaitu dimana diskriminasi harga dilakukan  oleh  produsen  atau  grosir terhadap  pesaingnya.  Begitu  pula diskriminasi harga dapat pula merugikan  “ secondary  line ”  apabila diskriminasi  harga  dilakukan  oleh suatu  produsen  terhadap  suatu  grosir, atau retail yang satu dan yang lainnya mendapatkan  perlakuan  khusus.  Hal ini  akan  menyebabkan  grosir  atau retail  yang  tidak  disenangi  tidak  dapat berkompetisi  secara  sehat  dengan grosir atau retail yang disenangi.
2.  Terdapat perbedaan harga baik secara lagsung maupun tidak langsung,  misalnya  melalui  diskon, atau pembayaran secara kredit, namun  pada  pihak  lainnya  harus  cash dan tidak ada diskon.
3.  Dilakukan  terhadap  pembeli  yang berbeda.  Jadi  dalam  hal  ini  paling sedikit harus ada dua pembeli.
4.  Terhadap  barang  yang  sama  tingkat dan kualitasnya.
5.  Perbuatan tersebut secara  substansial akan merugikan, merusak atau mencegah  terjadinya  persaingan  yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktifitas
perdagangan. 47
Pasal  6  Undang-Undang  No.  Tahun 1999,  melarang  setiap  perjanjian  diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada  diskriminasi  harga,  di  mana  bunyi  dari pasal  tersebut  antara  lain:  “Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan  pembeli  yang  satu  harus membayar  dengan  harga  yang  berbeda  dari harga  yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.”
Mencermati  rumusan  pasal  di  atas, diketahui  bahwa  pembuat  undang-undang  tidak membedakan siapa pembelinya, apakah
47 Ibid ., h. 87.
perseorangan ataukah pelaku usaha. Dalam hal ini  yang  dilihat  adalah  pengaruhnya  terhadap persaingan  usaha,  maka  yang  dimaksudkan pembeli  disini  akan  lebih  tepat  kalau  hanya meliputi  pelaku  usaha.  Dengan  adanya  praktek diskriminasi  harga  seperti  dirumuskan  dalam Pasal  6  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, dapat  menyebabkan  pembeli  tertentu  (dimana pembeli tersebut merupakan pelaku usaha juga) terkena  kewajiban  harus  membayar  dengan harga  yang  lebih  mahal  dibandingkan  pembeli lain  (yang  juga  merupakan  pelaku  usaha)  yang sama-sama  berada  dalam  pasar  yang  sama, sehingga  dapat  menyebabkan  pembeli  yang mengalami  diskriminasi  tersebut  tersingkir  dari pasar  karena  dia  akan  kalah  bersaing  dengan pelaku  usaha  lainnya  yang  memperoleh  harga yang lebih rendah.
Predatory  pricing adalah  salah  satu bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  dalam  menjual  produk  dengan  harga dibawah  biaya  produksi  ( average  cost  atau marginal  cost ).  Areeda  dan  Turner  Dalam  Andi Fahcmi mengatakan bahwa:
Bukan merupakan predatory pricing apabila  harga  adalah  sama  atau  di  atas biaya  marginal  dari  produksi  suatu barang.  Adapun  tujuan  utama  dari predatory  pricing untuk  menyingkirkan pelaku  usaha  pesaing  dari  pasar  dan juga  mencegah  pelaku  usaha  yang berpotensi  menjadi  pesaing  untuk  masuk ke  dalam  pasar  yang  sama.  Segera setelah  berhasil  membuat  pelaku  usaha pesaing  keluar  dari  pasar  dan  menunda masuknya  pelaku  usaha  pendatang  baru, maka  selanjutnya  dia  dapat  menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan  yang  mungkin  didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut,  maka  pelaku  usaha  tersebut haruslah  mempunyai  pangsa  pasar  yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh  dapat  menutupi  kerugian  yang diderita selama masa predator . 48
48 Ibid ., h. 98

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Alasan dan keampuhan strategi predatory pricing masih  menjadi  kontroversi.  Banyak  ahli ekonomi  mempertanyakan  strategi predatory pricing atas dasar bahwa, stratejik ini bisa sama mahalnya bagi si pelaku usaha yang melakukan predatory  pricing dan  bagi  korbannya.  Begitu pula  sasaran predatory  pricing tidak  akan mudah  untuk  dicapai,  karena  akan  sangat  sulit mengeluarkan  pesaingnya  dari  pasar.  Di samping  itu  sebagaimana  dinyatakan  oleh Areeda dalam Andi Fachmi, bahwa:
Predatory  pricing ini  tidaklah  selalu bertentangan  dengan  hukum.  Beliau menyatakan bahwa kita harus membedakannya dengan persaingan
sempurna  atau  persaingan  yang  sangat ketat, karena bisa saja dianggap predatori tapi  sebenarnya  adalah  persaingan  yang sangat  kompetitif.  Lebih  lanjut  Areeda menyatakan  bahwa  terdapat  dua  syarat pendahuluan
sebelum melakukan
predatori  yaitu;  pertama,  pelaku  usaha yakin  bahwa  pesaingnya  akan  mati  lebih dulu  dari  pada  dia.  Kedua,  keuntungan setelah  predatori  akan  melebihi  kerugian selama masa predatori. 49
Praktek predatory  pricing sebagai  salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk  mengusir  pesaing-pesaingnya  dari  pasar yang  sama  sebenarnya  sangat  sulit  untuk dilakukan  pada  ekonomi  pasar  yang  sehat ( healty  market  economy ).  Karena  pada  pasar yang  sehat,  tidak  ada  hambatan  untuk  masuk ( entry  barrier )  ke  pasar  bagi  pelaku  usaha, sehingga pada awalnya (jika berhasil) predatory pricing memang  akan  mengusir  pelaku  usaha pesaingnya  dari  pasar,  namun  ketika  si  pelaku usaha  yang  menjalankan  strategi predatory pricing -nya  berhenti  dan  kemudian  menaikan harga  lagi  untuk  mengeruk  keuntungan  yang sebesar-besarnya,  maka  pada  saat  itulah pelaku usaha pesaingnya akan berusaha masuk kembali  ke  pasar.  Akan  tetapi  belum  tentu  di
49 Ibid .
masa depan, ketika pelaku usaha sukses dalam menjalankan  strategi predatory  pricing dan menyebabkan  tidak  memiliki  pesaing  yang berarti  lagi,  maka  pelaku  usaha  tersebut  akan menaikan  harga  kembali  bahkan  mungkin setinggi-tingginya  untuk  mengejar  keuntungan yang sebesar-besarnya agar pengorbanan yang pernah  dikeluarkan  selama  pelaku  usaha tersebut  melakukan  praktek predatory  pricing terbayarkan  ( recoupment  test ).  R.  Sheyam Khemani dalam Andi Fachmi, menjelaskan:
Predatory pricing biasanya dilarang bukan dikarenakan  menetapkan  harga  yang terlalu  rendah  terhadap  produk  yang dijualnya  sekarang,  tetapi  dikarenakan  di masa  yang  akan  datang  pelaku  usaha akan berusaha untuk mengurangi produksinya  dan  menaikan  harga.  Lebih lanjut,    beliau  mengatakan  bahwa  hal  ini bisa  terjadi  apabila  pelaku  usaha  yang lain  lemah,  dan  terdapat  halangan  untuk masuk  kepasar  baik  bagi  perusahaan baru  maupun  bagi  perusahaan  yang dikalahkan. 50
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  apabila  pelaku  usaha  yang melakukan  praktek predatory  pricing ,  namun tidak  mengurangi  produksinya  dan  juga  tidak menaikan  harga,  maka  mungkin  tidak  akan terjadi predatory  pricing yang  bertentangan dengan hukum.
Pasal  7  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999, melarang pelaku usaha membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lainnya  untuk menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar ( predatory  pricing )  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Oleh karena  ketentuan  yang  mengatur  mengenai predatory  pricing dirumuskan  secara rule  of reason ,  maka  sesungguhnya  dapat  dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha
50 Ibid ., h. 99

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  dibawah harga  pasar,  asalkan  tidak  mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  atau pelaku  usaha  tersebut  mempunyai  alasan- alasan yang dapat diterima.
Pasal  8  Undang-undang  No.  5  Tahun 1999 menyatakan bahwa:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat  persyaratan  bahwa  penerima barang  dan/atau  jasa  tidak  akan  menjual atau  memasok  kembali  barang  dan/atau jasa  yang  diterimanya,  dengan  harga yang  lebih  rendah  daripada  harga  yang telah diperjanjikan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Ahli  Hukum  dan  Ahli  Ekonomi  aliran
Chicago menyatakan bahwa:
resale price maintenance bukanlah merupakan  perbuatan  yang  melawan hukum  persaingan.  Setiap  pelaku  usaha mempunyai hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi dari produknya. Pelaku  usaha  dapat  saja  mendirikan perusahaan retail sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
Mendirikan  retail  sendiri  memerlukan modal  dan tenaga,  sedangkan  kerjasama dengan pihak lain namun tidak mempunyai kontrol secara langsung. 51 Doktrin hukum persaingan usaha, menentukan  2  (dua)  macam resale  price maintenance ,  pertama  penetapan  harga  secara maksimum  ( maximum  price  fixing ).  Dengan penetapan harga maksimum ini, maka sebenarnya  masih  terdapat  persaingan  antara pelaku usaha, yang mungkin akan menguntungkan konsumen, karena yang diperjanjikan  adalah  larangan  untuk  menjual lebih  mahal  atau  diatas  harga  maksimum  yang disepakati,  sehingga  pelaku  usaha  masih  bisa berkompetisi  di  harga  jual  sepanjang  hal
51 Ibid ., h. 100.
tersebut  masih  diatas  harga predatori .  Kedua adalah minimum resale price maintenance ( floor price )  yaitu  kesepakatan  antar  pelaku    usaha dimana  pembeli  akan  menjual  kembali  barang yang  dia  beli  pada  harga  dimana  tidak  boleh dibawah  harga  yang  ditentukan. 52 Adanya perjanjian minimum  resale  price  maintenance yang  telah  dibuat  sebelumnya  oleh  perusahaan dengan perusahaan penyalurnya akan mengakibatkan  perusahaan  penyalur  tidak  lagi memiliki  kebebasan  untuk menjual  produk  yang disalurkan  tersebut  dengan  harga  yang  lebih rendah  dari  harga  yang  ditetapkan  perusahaan penyalur lainnya.
Pembagian  pasar  tidak  dapat  berjalan secara  efektif  apabila  konsumen  mempunyai kemampuan  yang  cukup  untuk  berpindah  dari pasar  yang  satu  ke  pasar  yang  lain  untuk membeli  kebutuhannya.  Permasalahan  baru timbul  apabila  biaya  yang  diperlukan  untuk pindah  pasar  tersebut  cukup  mahal,  juga  bisa terjadi masalah apabila barang yang dibutuhkan terbatas  dan  tidak  ada  substitusinya.  Perjanjian pembagian pasar dalam perkembangannya bisa terjadi  dalam  bentuk  suatu  pelaku  usaha diwajibkan  untuk  memasok  hanya  dengan kuantitas  atau  kualitas  barang  atau  jasa tertentu,  tidak  mengiklankan  produknya  secara gencar,  atau  tidak  melakukan  ekspansi  usaha yang  berlebihan  di  wilayah  pelaku  usaha pesaingnya.
Adanya  perjanjian  pembagian  pasar  ini, jelas dapat membuat pelaku usaha yang terlibat di  dalam  praktek  ini  akan  berkembang  dengan pesat  pada  wilayah  tersebut,  namun  dia  akan mengalami  kesulitan  dalam  mengembangkan aktifitas  usahanya  secara  lebih  besar,  karena wilayahnya terbatas. Tetapi hal ini dikompensasi dengan  cara  melakukan  eksploitasi  secara
52 Andi Fahmi Lubis, et.al. Op. Cit ., h. 96.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
besar-besaran  terhadap  konsumen.  Namun dalam  kenyataannya,  sesungguhnya  kerjasama antara  pelaku  usaha  yang  bersaing  untuk melakukan perjanjian pembagian wilayah sebenarnya  tidak  hanya  merugikan  konsumen tetapi juga sesungguhnya dapat merugikan bagi pelaku  usaha  itu  sendiri  dimana  mereka  akan dibatasi  dalam  mengembangkan  usaha  mereka dan  hilangnya  kesempatan  mereka  untuk meningkatkan kekuatan pasar yang dimilikinya.
Adapun yang menjadi tujuan dari perjanjian  pembagian  wilayah  adalah  untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah  “ location  clause ”  yaitu  suatu  klausula yang  mengatur  lokasi  dimana  suatu  pelaku usaha  diberikan  kewenangan  untuk  menjual barang  atau jasa.  Tujuan lebih  lanjutnya  adalah untuk  mengontrol  kepadatan  distribusi  dan mencegah  terjadinya  kelebihan  barang  pada lokasi tertentu.
Umumnya terdapat beberapa karakteristik dari  kartel.  Pertama,  terdapat  konspirasi  antara beberapa  pelaku  usaha.  Kedua,  melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat  efektif,  maka  dilakukan  pula  alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan  biaya.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya kompromi  diantara  anggota  kartel  misalnya dengan  adanya  kompensasi  dari  anggota  kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil. 53

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Ketentuan hukum kesepakatan dalam menentukan  harga  antar  pelaku  usaha dalam perspektif hukum perdata diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan dalam berkontrak, sepanjang tidak
menimbulkan praktek monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang Persaingan Usaha, sehingga pelanggaran  terhadap  larangan  praktek kartel  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar hukum. Suatu kesepakatan yang dibuat,  tidak  dibenarkan  melanggar  hukum atau  bertentangan  dengan  hukum  sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2.  Keabsahan  persetujuan  atau  kesepakatan dalam  menentukan  harga  dalam  perspektif hukum perdata mengenai dugaan terjadinya kartel  yang  dilakukan  antara  PT.  Yamaha Indonesia  Motor  Manufacturing  (PT.  YIMM) dan  PT.  Astra  Honda  Motor  (PT  AHM) dalam  penjualan  sepeda  motor  matic  type 110-125  cc,  belum  memenuhi  unsur-unsur Pasal  5  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Oleh karena,  dalam  perkara  ini  KPPU  tidak sepenuhnya  dapat  membuktikan  adanya “perjanjian”  yang  dilakukan  antara  PT. Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing (PT. YIMM) dan PT. Astra Honda Motor (PT AHM)  dalam  menentukan  kesepakatan harga.

## B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  KPPU  sebagai  lembaga  yang  bertugas
mengawasi  jalannya  persaingan  usaha tersebut harus
meningkatkan kemampuannya  secara  kelembagaan  untuk mengawasi perilaku anti persaingan, seperti praktek monopoli,  persaingan  usaha,  kartel, kesepakatan  harga  dan  lain-lain  baik  di tingkat  pusat  (nasional)  maupun  ditingkat daerah. Selain juga juga tentunya
mengawasi  peraturan  pemerintah  pusat atau  daerah  yang  memberikan  peluang perusahaan melakukan tindakan anti persaingan seperti tata niaga yang memberikan hak monpoli/monopsoni.
2.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  mengandung  sejumlah kelemahan,  baik  yang  mengatur  substansi praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha maupun di dalam mengatur acara
pemeriksaan persidangannya (hukum acara yang hendak diterapkan). Sebagai konsekuensi, UULPM & PUTS ini memerlukan review kembali demi penyempurnaan kedepan secara
komprehensif.  Disamping  itu  kebijakan  anti monopoli dan persaingan usaha tidak sedikit kebijakan  pemerintah  yang  bersifat  anti persaingan.  Pada  gilirannya,  kebijakan- kebijakan  tersebut  menjadi  kendala  bagi terwujudnya  iklim  persaingan  usaha  yang sehat.  Guna  menyelesaikan  masalah  ini diperlukan  proses  harmonisasi  kebijakan yang  melibatkan  berbagai  pihak  atau instansi terkait yang bertugas dan berwenangan melakukan
penegakan
hukum.

## Daftar Bacaan
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , LBM, . Yokyakarta, 2008 Andi Fahmi Lubis, et.al, Hukum
Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks , Rov Creative Media,  Jakarta, 2009
Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan Usaha ,  Prenada  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2008
Febri  Ardani  Saragih,  Begini  Bukti  Email, Lengkap  Kartel  Yamaha  dan  Honda,  website: http://otomotif.kompas.com ,  berita  Senin,  3 April,  2017.  Diakses  pada  tanggal.  21  Maret 2017, Pukul 17. 30 WIB.
Mustafa Kamal Rokan, Hukum
Persaingan  Usaha  :  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2012
Riris  Munadiya, Bukti  Tidak  Langsung (Indirect  Evidence)  dalam  Penanganan  Kasus Persaingan  Usaha ,  Jurnal  Ilmiah,  Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5,  2001
Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan  di  Indonesia ,  Pustaka  Bangsa, Medan, 2004
Titik Triwulan Tutik. 2014. Hukum Perdata Dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta:  Media Group
Rilda  Murniati, Hukum Persaingan  Usaha Kajian  Teoritis  Menciptakan  Persaingan  Sehat Dalam  Usaha ,  Justice  Publisher,  Bandar Lampung, 2014 . Riris  Munadiya, Bukti  Tidak  Langsung (Indirect  Evidence)  dalam  Penanganan  Kasus Persaingan  Usaha ,  Jurnal  Ilmiah,  Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5, 2011
Saugi Riyandi, “5 Fakta Menarik Yamaha dan  Honda  Disebut  Kartel  Motor Matik”.   Berita Harian  Merdeka,  7  September  2016,  diakses melalui  website hhtp://www.merdeka.com ,  pada tanggal 21 Maret 2017. Pukul. 18. 30 WIB.
Singarimbun.  Masri  dan  Sofian  Effendy, Metode  Penelitian  Survey ,  LP3ES,  Jakarta, 2005 Lili  Rasjidi  dan  I.  B  Wysa  Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem, Remaja  Rusdakarya, Bandung, 1993