ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 1
TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

## Muhammad Ubaidillah
Universitas Diponegoro Semarang Email: ubaidillah@lecturer.undip.ac.id

## Rizqon Halal Syah Aji
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: rizqon.halal@uinjkt.ac.id

## Abstract
Covid-19 pandemic has occurred in almost all countries in the world. The pandemic has caused millions of people to find it difficult to pay off credit or financing installments due to declining daily income. If these conditions are not properly addressed, it will cause a country's economic growth to decline. This article aims to examine the application of the Surah Al Baqarah verse 280  to  the  granting  of  credit  or  financing  restructuring  to  debtors  affected  by  the  Covid-19 pandemic. The literature review method is used in this article. In addition, this article also uses descriptive  analysis  methods  to  describe  the  phenomena  that  occur  in  the  field.  The  study conducted in this article shows that the application of Surah Al Baqarah verse 280 at the time of the Covid-19 pandemic can be a solution to maintain Indonesia's economic growth rate.
Keywords:  Covid-19,  Surah  Al  Baqarah  verse  280,  Restructuring  of  Credit  or  Financing,

## Economic Growth, Liquidity

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  terjadi  di  hampir  seluruh  negara  di  dunia.  Pandemi  tersebut  telah mengakibatkan  jutaan  orang  mengalami  kesulitan  untuk  melunasi  angsuran  kredit  atau pembiayaan  karena  menurunnya  penghasilan  sehari-hari.  Jika  kondisi  tersebut  tidak  disikapi dengan baik maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  kepada  debitur  yang  terdampak  pandemi  Covid-19. Metode  kajian  pustaka  digunakan  dalam  artikel  ini.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  menggunakan metode  analisis  deskriptif  untuk  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Kajian yang  dilakukan  dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  Surat  Al  Baqarah  ayat  280 pada saat pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kata Kunci  : Covid-19, Surah Al Baqarah ayat 280, Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan, Pertumbuhan Ekonomi, Likuiditas
2│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......

## Dasar Pemikiran
Islam  telah  mengatur  urusan  utang  piutang  dengan  ketat  dan  tegas.  Islam  secara prinsip  menggariskan  bahwa  hukum  meminjam  uang  atau  berutang  itu  mubah, sedangkan  melunasi  utang  berhukum  wajib.  Orang  yang  meminjam  uang  atau  debitur wajib  melunasi  utang  dalam  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (kreditur dan debitur). Tidak dipungkiri, sering terjadi  kondisi  penangguhan pelunasan utang  ketika  debitur  mengalami  kesulitan  dalam  melunasi  pinjamannya.  Kesulitan membayar  utang  sering  terjadi  dan  menimpa  siapapun  debitur.  Kondisi  ini  bisa  terjadi dikarenakan kondisi keuangan yang sulit, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan  debitur  mengalami  kesulitan  keuangan.  Kondisi  kesulitan  keuangan debitur, menstimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan tersebut banyak dijumpai ketika terjadi krisis ekonomi, terlebih  pada  saat  sekarang,  ketika  wabah  Pandemi  global  Covid-19  menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat.
Dampak global Pandemi Covid-19 telah menyerang 216 negara di dunia dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 jiwa dan mengakibatkan sebanyak 482.730  orang  meninggal  dunia  (www.covid19.go.id;  Suryahadi  et  al  2020).  Kondisi korban  Pandemi  di  Indonesia  terkonfirmasi  sebanyak  51.427  jiwa  terkategori  positif terkena  virus  dan  2.683  jiwa  telah  meninggal  (World  Health  Organization  2020). Menurut laporan WHO angka ini akan terus meningkat dari hari ke hari. Sebagai upaya penanganan  atas  wabah  tersebut,  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  tindakan khususnya bagi wilayah yang terpapar Pandemi untuk melakukan tindakan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  mengatur  cara  bekerja  maupun  beraktivitas  sehari- hari dari rumah ( work from home ). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian dan lain-lain. Akibatnya dampak Pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di  sektor  informal  bahkan  juga  sektor  formal  terpaksa  kehilangan  pekerjaan,  dan berdampak pada menurunnya penghasilan.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 3
Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh  pada  kontraksi  pertumbuhan  ekonomi.  Pemerintah  sebagai  regulator ekonomi  mempunyai  peran  penting  dalam  menetapkan  kebijakan  penyelamatan ekonomi  masyarakat  karena  dampak  Pandemi  global  Covid-19.  Secara syari’i ,  Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan “ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka  berilah  tenggang  waktu  sampai  dia  memperoleh  kelapangan.  Dan  jika  kamu menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang),  itu  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui. ”  Uraian  dari  QS.  Al  Baqarah  (280),  sangat  relevan  ketika  dihubungkan dengan  kondisi  kesulitan  ekonomi  masyarakat  karena  dampak  Pandemi  Covid-19. Kondisi  ekonomi  masyarakat  mengalami  kesulitan  besar  akibat  kebijakan  pemerintah Indonesia  yang  memaksa  memutus  rantai  Pandemi  virus  Covid-19.  Kebijakan  yang diambil  antara  lain  seperti physical  distancing , social  distancing ,  dan  terakhir  adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kesulitan ekonomi bukan semata- mata  dialami  oleh  penduduk  Indonesia,  melainkan  oleh  penduduk  dunia  secara  global (Nurhayati  &  Aji  2020).  Relevansi  surat  Al  Baqarah  280  dengan  kebijakan  ekonomi keuangan pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan keuangan.
Respons  Pemerintah  sebagai  upaya  mengatasi  krisis  keuangan  pada  kondisi Pandemi  dilakukan  dengan  mengeluarkan  regulasi  atas  pengaturan  keuangan  negara. Ada  dua  regulasi  keuangan  negara  yang  dikeluarkan  oleh  negara  untuk  mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor  11/POJK.03/2020.  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2020.  Kedua  aturan  tersebut  telah  menjadi  payung  hukum  pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak  Pandemi Covid-19 (Republik Indonesia 2020; Otoritas Jasa Keuangan 2020).
Regulasi  dari  dua  payung  hukum  tersebut  belum  terlihat  dampaknya  untuk masyarakat.  Masih  banyak  debitur  yang  mengalami  penurunan  penghasilan  karena
4│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......
dampak  Pandemi  belum  merasakan  kemudahan  dari  berlakunya  dua  payung  hukum tersebut.  Malah  sebaliknya,  banyak  debitur  mengalami  kesulitan  dalam  proses pengurusan  restrukturisasi  kedit  atau  pembiayaan  di  lembaga  keuangan  serta  masih diharuskan untuk membayar beban angsuran seperti biasa (Bisnis.com 2020a; Kompas 2020).  Kebijakan  hukum  yang  diambil  oleh  pemerintah  belum  dapat  dinikmati  secara cepat  dan  menyeluruh  oleh  debitur.  Jika  kondisi  tersebut  masih  berlangsung  terus dengan jangka waktu lama, maka akan memberikan pengaruh kuat terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Latar  belakang  pemikiran  dari  kajian  ini  telah  mengeksplorasi  hubungan  kuat antara  kebijakan  pemerintah  Indonesia  atas  regulasi  keuangan  di  Indonesia  dengan perintah Allah Swt pada surat Al Baqarah 280. Dua payung hukum yang telah disahkan oleh  pemerintah  mengisyaratkan  pertanyaan,  efektifkah  pelaksanaan  kebijakan  dari Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor  11/POJK.03/2020?  Kajian  ini  menjadi  sangat  relevan  dan  penting  ketika kebijakan hukum mengenai jasa keuangan telah disahkan oleh pemerintah, maka perlu adanya  publikasi  serta  evaluasi,  untuk  melihat  sejauh  mana  efektifnya  kebijakan tersebut pada sisi regulasi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  ( library  research )  dengan  metode penelitian  deskriptif  ekplanatori  (Sugiyono  2012).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskriptifkan  fenomena  yang  seperti  halnya  perbedaan  situasi  kondisi  karena kebijakan-kebijakan tertentu  yang telah diambil oleh invidu atau kelompok orang atau bahkan  institusi.  Penelitian  ini  mendalami  tentang  kebijakan  pemerintah  Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang direlasikan dengan kandungan Alquran surat Al Baqarah ayat 280. Kumpulan data yang berkembang seputar pemberitaan atas kebijakan keuangan  yang  diambil  oleh  pemerintah  karena  Pandemi  Covid-19  bersumber  dari buku,  naskah  undang-undang,  peraturan  OJK,  artikel  jurnal,  serta  artikel  berita  yang dikumpulkan dan dirumuskan menjadi suatu konsep yang utuh dan sistematis.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 5

## Ulasan Teori Jenis Utang
Utang dibagi menjadi tiga jenis yaitu utang konsumtif, utang produktif dan utang negara  (Rahim,  Suliaman,  and  Razzak  2012).  Utang  konsumtif  adalah  utang  yang diambil  dengan  tujuan  untuk  konsumsi  semata.  Umumnya  jenis  utang  ini  merupakan utang yang dilakukan oleh golongan menengah ke bawah. Utang produktif adalah utang yang  diambil  untuk  keperluan  usaha  baik  oleh  perorangan  maupun  korporasi.  Utang produktif  biasanya  dilakukan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dari  suatu  usaha. Sementara,  utang  negara  adalah  utang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Utang  negara biasanya digunakan untuk keperluan pembangunan atau untuk menutup defisit anggaran negara.  Artikel  ini  hanya  membahas  jenis  utang  yang  pertama  dan  kedua  yaitu  utang konsumtif  dan  utang  produktif.  Sementara  utang  negara  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut dalam artikel ini.
Masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah  merupakan  golongan  yang  banyak terlibat  dalam  utang  konsumtif.  Penghasilan  yang  didapatkan  dari  keluarga  golongan menengah  ke  bawah  hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Kebutuhan lain yang sifatnya bukan pengeluaran sehari-hari seperti tempat tinggal dan kendaraan biasanya dicukupkan dengan cara berutang baik kepada perorangan maupun lembaga keuangan bank dan nonbank (Aji 2014). Bahkan sudah lazim pola pikir yang beredar  di  masyarakat  seperti  misalnya  jika  tidak  melalui  utang  maka  bagaimana mereka bisa mempunyai rumah ataupun kendaraan. Lembaga keuangan pun menyambut baik pikiran tersebut dengan banyak menyediakan berbagai jenis utang baik kredit dari lembaga  keuangan  konvensional  maupun  pembiayaan  dari  lembaga  keuangan  Syariah (Aji  and  Kurniasih  2015).  Prinsip  utang  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  tersebut adalah  boleh  sepanjang  tidak  melanggar  syariat  seperti  tidak  berutang  yang  bersifat ribawi dan berutang sesuai dengan kemampuan untuk membayar kembali. Namun, jika dua  hal  tersebut  dilanggar,  akan  menimbulkan  ketidakberkahan  dalam  harta  yang didapatkan serta akan senantiasa terbelenggu dalam lingkaran utang piutang yang tidak berkesudahan.
6│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......

## Tafsir Ekonomi dari Surat Al Baqarah Ayat 280
Allah telah berfirman dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 280,

## Artinya:
Dan  jika  (orang  yang  berutang  itu)  dalam  kesulitan,  maka  berilah  tenggang waktu  sampai  dia  memperoleh  kelapangan.  Dan  jika  kamu  menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Surat  Al  Baqarah  ayat  280  merupakan  ayat  yang  lebih  menjelaskan  anjuran  atas kearifan  kreditur  atau  orang  yang  memberi  pinjaman  uang.  Allah  memerintahkan  para kreditur  untuk  bersabar  dengan  cara  memberi  kelonggaran  waktu  bagi  debitur  yang mengalami  kesulitan membayar dan tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk melunasi  utangnya.  Kelonggaran  waktu  tersebut  harus  tidak  menambah  jumlah  utang yang  seharusnya  karena  itu  termasuk  riba  yang  dilarang  dalam  Islam.  Perilaku menambah  jumlah  utang  yang  harus  dibayar  karena  pemberian  tambahan  tempo pembayaran dinamakan riba jahiliyah karena merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (Katsir 2004).
Senada  dengan  Imam  Ibnu  Katsir,  Imam  Al-Qurtubi  juga  menerangkan asbabun nuzul tentang turunnya ayat tersebut. Dalam keterangannya, bahwa ayat ini turun ketika Bani  Tsaqif  menuntut  pelunasan  utang  dari  Bani  al-Mughirah.  Bani  al-Mughirah meminta  kelonggaran  waktu  untuk  membayar  sampai  buah-buahan  mereka  bisa dipanen.  Namun,  Bani  Tsaqif  tidak  menerima  permintaan  tersebut  sehingga  turunlah Surat Al Baqarah ayat 280 (Al-Qurtubi 2006).
Meskipun  Alquran  menganjurkan  kreditur  untuk  memberi  kelapangan  bagi debitur  yang  kesulitan  dalam  melunasi  utangnya,  Alquran  tidak  memberi  rincian definisi  kesulitan  tersebut.  Surat  Al  Baqarah  ayat  280  hanya  memberikan  panduan secara  umum  mengenai  kondisi  kesulitan  yang  dialami  oleh  debitur.  Ab  Rahim, Suliaman  dan  Abd  Razzak  (2012)  memberikan  tiga  kriteria  kesulitan  yang membolehkan  implementasi  ayat  tersebut.  Pertama,  ketika  orang  mempunyai  beban dalam  kehidupannya,  untuk  mengatasi  hidupnya  maka  ia  berutang,  dengan  utangnya
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 7
maka ia kemudian mampu mengatasi beban keuangan yang menimpanya. Kedua, orang miskin  yang  melalui  utang  menjadikannya  mampu  meneruskan  kehidupannya.  Ketiga, orang  yang  terkena  musibah  sehingga  harta  bendanya  habis.  Ketika  ia  berutang  dan membuatnya bisa memperoleh harta untuk meneruskan kehidupannya kembali.
Islam  tidak  membiarkan  debitur  berketerusan  berada  dalam  situasi  sulit  dalam melunasi  utang.  Penegasan  pada  QS  Al  Baqarah  (280),  menyerukan  kepada  kreditur untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utang yang diberikan kepada debitur ketika kreditur  melihat  kondisi  ketidakmampuan  jangka  panjang  debitur  dalam  melunasi utangnya.  Tentu,  ayat  tersebut,  dilarang  untuk  dijadikan  alasan  bagi  debitur  untuk berlindung dari kewajiban pelunasan utang. Hukum Islam sangat mengatur pentingnya kewajiban  membayar  utang  oleh  debitur.  Bahkan  hukum  Islam  menganalogikan terhadap debitur ketika tidak membayar utang dengan seorang pencuri. Rasulullah Saw pernah  menyampaikan  dalam  hadis  yang  dapat  diartikan  sebagai  berikut;  “ Siapa  saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari  kiamat)  dalam  status  sebagai  pencuri ”  (HR.  Ibnu  Majah  No.  2410).  Sebaliknya diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  pada  Hadis  nomor  2399,  Allah  swt  akan  memudahkan debitur dalam melunasi utangnya sepanjang mau berupaya melunasinya.
Selain  anjuran  untuk  menyedekahkan  piutang,  Islam  mengkategorikan  debitur yang  kesulitan  dalam  melunasi  utang  kedalam  kelompok  mustahik  (kelompok  orang yang  berhak  menerima  zakat).  Perkara  ini  ditegaskan  dalam  Alquran  Surat  At  Taubah ayat 60;
Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan)  hamba  sahaya, untuk  (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah  Maha Mengetahui, Mahabijaksana. QS At Taubah (60).
Ayat pada QS At Taubah (60), menjelaskan bahwa debitur berhak atas pemberian zakat  sampai  dirinya  berada  dalam  kelapangan  untuk  melunasi  utangnya.  Akan  tetapi, ayat  tersebut  tidak  merinci  tentang  batasan  seorang  debitur  yang  kondisinya  dianggap mempunyai  kelapangan  hidup.  Oleh  karena  itu,  definisi  ini  diserahkan  kepada  situasi
8│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......
masyarakat dengan acuan Ijma’ maupun Qiyas (Ab Rahim, Suliaman, and Abd Razzak 2012) .

## Pembahasan

## Regulasi Pembiayaan Keuangan dan Pesan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 280
Penekanan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  yaitu  memerintahkan  kepada institusi perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur. Berlakunya payung hukum  tersebut  berdampak  pada  regulasi  bank  umum  baik  sistemik  maupun  tidak sistemik  mengalami  kesulitan  keuangan.  Konsekuensi  yang  terjadi  dari  kebijakan tersebut,  maka  pemerintah  memberikan  kewenangan  kepada  Bank  Indonesia  untuk memberikan  pinjaman  likuiditas  jangka  pendek  atau  pembiayaan  likuiditas  jangka pendek  kepada  bank.  Jika  stimulus  tersebut  belum  berhasil  menyelamatkan  keadaan, maka Bank Indonesia diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada  bank  sistemik.  Pasal-pasal  yang  menjadi  dasar  kebijakan  tersebut  dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 poin a dan b seperti yang tertulis pada paragraf berikut ini;
Untuk  mendukung  pelaksanaan  kewenangan  KSSK  (Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan)  dalam  rangka  penanganan  permasalahan  stabilitas  sistem  keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1),  Bank  Indonesia  diberikan kewenangan untuk:
a.  Memberikan  pinjaman  likuiditas  jangka  pendek  atau  pembiayaan  likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;
b.  Memberikan  Pinjaman  Likuiditas  Khusus  kepada  Bank  Sistemik  yang mengalami  kesulitan  likuiditas  dan  tidak  memenuhi  persyaratan  pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dijamin  oleh  Pemerintah  dan  diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;
Penjelasan  pasal  16  ayat  1  point  a  dan  b  sangat  jelas  secara  operasional  bagi perbankan.  Meskipun  sebelum  Perppu  nomor  1  tahun  2020  disahkan  menjadi  undang- undang  tersebut,  OJK  telah  mengeluarkan  peraturan  OJK  nomor  11/POJK.03/2020 tentang  stimulus  perekonomian  nasional  sebagai Countercyclical dampak  ekonomi akibat  penyebaran Coronavirus  Disease 2019.  Kebijakan Countercyclical adalah kebijakan  yang  berlawanan  dengan  arus  siklus  bisnis.  Contoh  penerapannya  ketika
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 9
terjadi  resesi  ekonomi,  pemerintah  menetapkan  kebijakan  ekspansif  seperti melonggarkan fiskal dan moneter (Kaminsky, Reinhart, and Végh 2004). Dalam kondisi ini,  kebijakan  yang  diambil  adalah  kebijakan  untuk  merestrukturisasi  kredit  atau pembiayaan  bagi  debitur  yang  mengalami  kesulitan  akibat  pandemi  Covid-19.  OJK mengimbau  bagi  bank  untuk  memberikan  restrukturisasi  terhadap  kredit  atau pembiayaan  kepada  debitur  yang  terkena  dampak  ekonomi  akibat  Pandemi  Covid-19 dari  sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  tanpa  batasan  plafon  pinjaman. Sebagaimana  dijelaskan  undang-undang  nomor  2  tahun  2020  juga  menyebutkan  pada pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 2 serta pasal 6 poin b berikut ini.
Pasal  2  ayat  2:  Kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Pasal  5  ayat  2:  Restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  terhadap  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal  6:  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  berlaku  untuk  kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:
b.  direstrukturisasi  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh  pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 2  Tahun  2020  dan  POJK  Nomor  11/POJK.03/2020  yang  memberi  kelonggaran  pada debitur  yang  mengalami  kesulitan  akibat  pandemi  Covid-19  telah  relevan  dengan perintah dalam QS Al Baqarah (280). Meskipun secara implementasi di lapangan belum semuanya  sesuai  dengan  harapan  kebijakan  pemerintah.  Masih  banyak  dikeluhkan debitur  karena  belum  mendapatkan  fasilitas  restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan (CNBC  2020;  Bisnis.com  2020a;  Kompas  2020).  Kondisi  tersebut  distimulasi  oleh pemberlakuan  kebijakan  lain  dalam  mencegah  penyebaran  Pandemi  Covid-19,  yakni kebijakan  bekerja  dari  rumah  (WFH)  yang  berakibat  melambatnya  proses  verifikasi
10│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......
prosedural  di  masing-masing  perbankan  (Kumparan  2020).  Selain  itu,  keputusan restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  diserahkan  kepada  masing-masing  bank, sehingga  berdampak  pada  perbedaan  kebijakan  antarbank  (Bisnis.com  2020b).  Oleh karena  itu,  pemerintah  melalui  OJK  harus  lebih  transparan  dan  tegas  dalam mengakomodasi keluhan debitur yang terdampak Covid-19 yang belum ditindaklanjuti oleh perbankan.

## Dampak Ekonomi dan Ghirah Alquran Surat Al Baqarah Ayat 280
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada  situasi  ekonomi  Indonesia.  Menurut  data Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemnaker)  pada  tanggal  2  Juni  2020  terdapat  3,05  juta orang pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja/PHK. Jumlah tersebut  akan terus meningkat  jika  keadaan  semakin  memburuk.  Bahkan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI), Badan  Litbang Ketenagakerjaan Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memprediksi ada sebanyak 25 juta pekerja  yang  terancam  kehilangan  pekerjaan  terutama  dari  sektor  pekerjaan  bebas (Tempo.co 2020).
Dampak  ekonomi  akibat  pemutusan  kerja  tersebut  berpengaruh  terhadap pendapatan  nasional.  Secara  teoritikal  maupun  empirikal,  pendekatan  pendapatan nasional yang sesuai dengan kondisi PHK adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran  merupakan  metode  perhitungan  pendapatan  nasional  dengan  cara menjumlahkan  seluruh  pengeluaran  atau  perbelanjaan  atas  barang  dan  jasa  yang diproduksi  di  dalam  suatu  negara  (Sukirno  2011).  Secara  matematis,  pendekatan pengeluaran dinotasikan dalam persamaan Y = C + I + G + ( X – M ) . Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan nasional (Y) merupakan penjumlahan secara agregat  dari  konsumsi  (C),  investasi  (I),  pengeluaran  pemerintah  (G),  Ekspor  (X) dikurangi Impor (M).
Ketika  terjadi  Pandemi  Covid-19  dan  kebijakan  bekerja  dari  rumah  serta  PSBB, maka berdampak pada jutaan tenaga kerja harus bekerja dari rumah, tingkat pendapatan berkurang,  bahkan  yang  terburuk  adalah  sebanyak  3,05  juta  pekerja  mengalami  PHK (Tempo.co 2020). Kejadian itu semua berdampak secara ekonomi yaitu penurunan daya
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 11
beli  masyarakat.  Kondisi  tersebut  diperparah  oleh  situasi  para  debitur  yang  menerima dampak  dari  rendahnya  konsumsi  masyarakat.  Dampak  yang  nyata  adalah  kewajiban mengangsur  cicilan kredit atau pembiayaan menjadi  terganggu (macet).  Terganggunya pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan kepada bank atau pun kreditur berdampak langsung  pada  menurunkan  tingkat  konsumsi  masyarakat  dibandingkan  saat  sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Adanya  penurunan  konsumsi  masyarakat  akibat  penurunan  penghasilan  serta masih  adanya  kewajiban  untuk  membayar  angsuran  selama  masa  Pandemi  Covid-19 akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun penulis belum menemukan analisis korelasi langsung antara kedua hal tersebut selama masa Pandemi Covid-19,  sudah  ada  peneliti  yang  menganalisis  korelasi  antara  tingkat  konsumsi dengan  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  dalam  perspektif  negara  Indonesia. Swaramarinda dan Indriani pada tahun 2011 telah menganalisis korelasi konsumsi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang dianalisis adalah  data  sekunder  tahunan  selama  11  tahun  sejak  tahun  1997  hingga  tahun  2007. Hasil  dari  analisis  data  yang  telah  dilakukan  membuktikan  bahwa  ada  korelasi  yang positif  antara  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  pada periode  penelitian.  Hal  tersebut  bisa  berlaku  karena  pengeluaran  konsumsi  pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, uang pensiun, tunjangan dan  belanja  barang-barang  dalam  negeri,  dana  rutin  daerah  serta  pengeluaran  rutin lainnya  akan  meningkatkan  konsumsi  pegawai  atau  masyarakat  terhadap  barang  dan jasa (Swaramarinda and Indriani 2011).
Penelitian serupa dilakukan oleh Ernita, Amar dan Syofyan pada tahun 2013 yang menganalisis  pertumbuhan  ekonomi,  konsumsi  dan  investasi  di  Indonesia.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  kuartalan  selama  10  tahun  mulai  dari  kuartal  I  tahun 2001  sampai  dengan  kuartal  IV  tahun  2010.  Hasil  dari  analisis  yang  telah  dilakukan membuktikan  bahwa  variabel  konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  dan  net ekspor (ekspor dikurangi impor) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap
12│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......
pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  tersebut  mempunyai  arti  jika terjadi  kenaikan  variabel-variabel  independen  yang  meliputi  konsumsi,  investasi, pengeluaran  pemerintah  serta  net  ekspor  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  Sebaliknya,  pertumbuhan  ekonomi  akan  menurun  jika  terjadi  penurunan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor (Ernita, Amar, and Sofyan 2013).
Regulasi  baru  perbankan  atas  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  telah memaksa  perbankan  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan.  Jika kebijakan  ini  dilakukan  dengan  konsisten,  pemerintah  akan  mampu  mempertahankan tingkat  konsumsi  masyarakat  sehingga  dapat  mencegah  penurunan  ekstrem  dari konsumsi masyarakat. Apabila semua dapat berjalan dengan baik, regulasi tersebut akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dari sudut pandang mikro,  debitur juga perlu diberikan pengetahuan untuk tidak mengambil  kredit  atau  pembiayaan  lebih  dari  40%  dari  penghasilan  mereka.  Idealnya rasio  utang  terhadap  penghasilan  adalah  berada  di  kisaran  15-20%  dari  penghasilan (Tamanni  and  Mukhlisin  2018).  Rasio  ini  perlu  diterapkan  agar  ketika  terjadi  keadaan yang  tidak  diinginkan  seperti  Pandemi  Covid-19,  debitur  tersebut  tidak  mengalami kesulitan  yang  berarti.  Debitur  hanya  perlu  sedikit  penyesuaian  terhadap  pengeluaran- pengeluaran  yang  lain  akibat  penurunan  penghasilan  yang  dialami.  Selain  itu, diperlukan edukasi untuk tidak mengambil kredit ribawi dari bank konvensional karena perbuatan tersebut adalah dilarang dalam Islam. Apalagi masyarakat masih banyak yang menganggap  sama  antara  kredit  dari  bank  konvensional  dengan  pembiayaan  dari  bank syariah.  Meskipun  sekilas  mirip  yaitu  debitur  sama-sama  harus  membayar  kelebihan atas  nominal  kredit  atau  pembiayaan  yang  didapat,  pembiayaan  dari  bank  syariah dibolehkan karena menggunakan akad yang halal seperti jual beli atau murabahah .

## Simpulan
Alquran  surat  Al  Baqarah  ayat  280  telah  memberikan  solusi  keuangan  kepada kreditur untuk memberi kelonggaran kepada debitur yang terdampak Covid-19. Ayat ini telah dijabarkan kedalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan  POJK  Nomor  11/POJK.03/2020.  Kedua  peraturan  tersebut  merupakan  landasan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 13
hukum  bagi  perbankan  untuk  memberikan  restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan kepada  debitur  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan  perlu  diberikan  agar  tingkat  konsumsi  masyarakat  terjaga  dan  tidak mengalami penurunan yang besar. Ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat  dipertahankan  pada tingkatan yang optimal. Namun, peraturan  tersebut  tidak  cukup  jika  pelaksanaan  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan  apa yang  sudah  dicanangkan.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  harus  hadir  langsung  untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ab Rahim, Nik Mohd Zaim, Ishak Suliaman, and Munirah Abd Razzak. 2012.
“Kesempitan Hidup Penghutang: Analisis Ayat 280 Surah Al- Baqarah.” In Annual International Qur’anic Conference , 114–26.
Aji, RHS. 2014. “Efesiensi Persaingan Bank Umum Syariah : Pendekatan Data Envelopment Analysis ( DEA ) Dan Boston Consulting Group ( BCG ).”
Signifikan 3 (1): 63–80.
Aji, RHS, & Kurniasih. 2015. “The Intelektual Capital Effect On Financial Performances At Islamic Insurance.” Al_Iqtishad 7 (2): 181–96.
Al-Qurtubi, Muhammad Al-Ansari Al. 2006. Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an Jilid 4 .
Beirut: Dar al-Risalah.
Bisnis.com. 2020a. “Pro-Kontra Keringanan Kredit Dari Kacamata Pelaku UMKM Dan Bankir - Finansial Bisnis.Com.” April 2020.
———. 2020b. “Keringanan Kredit Bank Capai Rp391,178 Triliun, Masih 30,67 Persen Dari Potensi Restrukturisasi - Finansial Bisnis.Com.” May 2020.
CNBC. 2020. “Pusingnya Pengusaha, Minta Keringanan Kredit Dicuekin Bank.” April 2020.
Ernita, Dewi, Syamsul Amar, & Efrizal Sofyan. 2013. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi,
Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia.” Jurnal Kajian Ekonomi I (02): 176–93.
Kaminsky, Graciela L., Carmen M. Reinhart, and Carlos A. Végh. 2004. “When It
14│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......
Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies.” NBER Macroeconomics Annual 19 (January): 11–53. https://doi.org/10.1086/ma.19.3585327. Katsir, Ibnu. 2004. Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Jilid 1 . Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
Kompas. 2020. “Relaksasi Kredit Di Tengah Wabah Corona, Apa Betul Bikin Rileks? - JEO Kompas.Com.” April 2020.
Kumparan. 2020. “OJK: WFH Hambat Perbankan Verifikasi Permohonan Keringanan Kredit - Kumparan.Com.” May 2020.
Nurhayati, Titik & Aji, RHS. 2020. “Emansipasi Melawan Pandemi Global: Bukti Dari Indonesia.” Buletin ’Adalah , 2020. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15468. Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 . Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rahim, NMZ Ab, I Suliaman, and M Abd Razzak. 2012. “Kesempitan Hidup Penghutang: Analisis Ayat 280 Surah Al-Baqarah.” In The 2nd Annual
International Qur’anic Conference 2012 , 114–26.
Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang . Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi . Pertama. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar . 3rd ed. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma. 2020. “The Impact of
COVID-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia.” Jakarta.
Swaramarinda, Darma Rika, and Susi Indriani. 2011. “Pengaruh Pengeluaran Konsumsi
Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.”
EconoSains IX (2): 95–105.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 │ 15
Tamanni, Luqyan, and Murniati Mukhlisin. 2018. Sakinah Finance . Solo: Tinta Medina.
Tempo.co. 2020. “Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni - Bisnis Tempo.Co.” 2020.
World Health Organization. 2020. “WHO Coronavirus Disease (COVID-19)
Dashboard.” May 2020.
www.covid19.co.id
16│ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PERPANJANGAN......