Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.6 No.2 / Juli 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ANAK DALAM KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Adam Yudi Zasya adamyudizasya@gmai.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan  sanksi  pidana,  tetapi  untuk  lebih  fokus  pada  pertanggungjawaban pelaku  kejahatan,  yang  disebut  pendekatan  keadilan  restoratif.  Tujuan  keadilan restoratif  adalah  untuk  kesejahteraan anak  yang  bersangkutan,  tanpa mengurangi kepentingan  para  korban  dan  masyarakat.  Tulisan  ini  membahas  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  implementasi diversi.  Penelitian  ini  menggunakan  metoda  penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Undang-Undang  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan  diversi  sebagai  upaya  perlindungan  hak  atas  perlindungan  hak-hak  anak diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat  dipastikan  anak  akan  kehilangan  kebebasannya.  Dengan  dialihkan,  maka kebebasan  anak  tetap  terjamin,  dan  perampasan  kemerdekaan  terhadap  mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum agar  dapat memenuhi hak-hak dasar anak.
Kata Kunci: Diversi: Perlindungan Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Pendahuluan
Salah  satu  elemen  utama  dari  negara  hukum  adalah  kesetaraan  di  depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan:  Semua  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  mendukung  hukum  dan  pemerintahan  ini  tanpa kecuali.  Ketika  diberi  status  yang  sama  di  depan  hukum  dan  pemerintah,  setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum
atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat,  warga  sipil  dan  militer.  Jika  dia  melanggar  hukum,  dia  akan  dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang  diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak (Bouffard, Cooper & Bergseth 2016).
Anak-anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  dan  merupakan  salah  satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa,  potensi  dan  cita-citanya  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  ia  memiliki  fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik secara  fisik  maupun  mental,  serta  sosial  dan  moral.  Perlindungan  juga  harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua  hak  dihormati  dan  diakui  tanpa  diskriminasi  (May,  Osmond  dan  Billick 2014).  Masa  kanak-kanak,  menabur  benih,  meletakkan  tumpukan,  meletakkan fondasi  yang  dapat  disebut,  juga  merupakan  periode  karakter,  kepribadian  dan karakter.  Mereka  bertujuan  untuk  mendapatkan  kekuatan  dan  kemampuan  dan berdiri teguh dalam kehidupan (Burfeind, & Bartusch 2015
Salah satu upaya pencegahan dan pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang  biasa  disebut  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Tujuan  keadilan restoratif  adalah  untuk  kesejahteraan anak  yang  bersangkutan,  tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mulai berlaku pada Juli 2014 telah memiliki kekuatan hukum permanen untuk  diterapkan  setelah  diratifikasi.  Dalam  undang-undang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ada ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak.  Diversion  adalah  tindakan  atau
perlakuan  yang  memindahkan  kasus  dari  proses  formal  ke  informal,  atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. (Davies, & Robson 2016) Ini berarti bahwa tidak semua masalah anak yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan  melalui  sistem  peradilan  formal  dan  memberikan  solusi  alternatif dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  untuk  kepentingan  terbaik anak dan mempertimbangkan keadilan bagi para korban dan masyarakat (Siegel, & Welsh 2014).
Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.” Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang- undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada  tanggal  25  Agustus  1990  yang  merupakan  ratifikasi  dari  Konvensi  PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriana, 2001)
Mengenai  prinsip  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggarakan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak  memiliki  keterbatasan  dalam  memahami  apa  yang  ia  pelajari  sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.
Sejauh penelusuran penulis ada beberapa artikel yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang mengulas tentang salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  maksimal  bagi  kepentingan anak-anak yang harus hidup sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup
umat  manusia  (Wahyudi  2009).  Artikel  berikutnya  membahas  tentang  tujuan pengorganisasian  sistem  peradilan  anak  bukan  hanya  untuk  menjatuhkan  sanksi pidana  kepada  para  pelaku.  Namun,  lebih  fokus  pada  premis  bahwa  pengenaan sanksi sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak yang melakukan kejahatan (Shoemaker, 2017)
Artikel  selanjutnya  membahas  mengenai  penanganan  kasus  anak  yang bertentangan dengan hukum (ABH) harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan.  Oleh  karena  itu,  adanya  hak  layak  hidup  anak  sebagaimana  dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Petrosino et.al, 2013).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Daly hanya menyebutkan mengenai  musyawarah  dalam  penyelesaian  kasus  yang  melibatkan  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tanpa  memberikan  solusi  lebih  lanjut  apabila  ABH memiliki  kendala  dalam  proses  musyawarah  tersebut  (Daly,  2002).  Kemudian, lingkungan  yang  ingin  mempraktikkan  keadilan  restoratif  mulai  dengan mengidentifikasi  prinsip  restoratif.  Prinsip  restoratif  didasarkan  pada  filosofi keadilan  restoratif  dan  dapat  disesuaikan  dengan  lingkungan  di  mana  mereka diterapkan. Hal ini tidak bisa semena mena diterapkan sebagaimana yang dikatakan dalam  penelitian  oleh  Brownstein  yang  mengatakan  bahwa  praktik  disiplin hukuman paling kuat mempengaruhi ras dan etnis minoritas yang dihukum lebih sering  dan  lebih  berat  daripada  rekan-rekan  mereka  yang  bukan  minoritas. (Brownstein, 2010)
Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Artinopolou menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (SPP) adalah struktur kekuasaan yang sah dan de jure.  Baik  teori  kontrak  sosial maupun  konflik,  sepakat  bahwa  kekuasaan  adalah elemen  yang  melekat,  korporat,  dan  fundamental  dalam  sistem  peradilan  pidana.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.6 No.2 / Juli 2023
Oleh karena itu harus dihindarkan dari anak sebagai upaya perlindungan hukum, tidak seperti penelitian yang sebelumnya yang hanya menetapkan SPP sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus pidana (Artinopoulou, 2016)
Berdasarkan  artikel-artikel  tersebut  peneliti  belum  menemukan  kajian mengenai klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversi, dimana diversi merupakan penyelesaian perkara anak diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi tewujudnya restorative justice pada anak. Pada artikel ini, bermaksud untuk menjawantahkan perwujudan  perlidungan  hak  anak,  melalui  implementasi  diversi  yang  termaktub dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  atau  lebih  dikenal  dengan  UU  SPPA.  Namun,  dengan  adanya  peraturan tersebut,  apakah  pengaturan  dan  implementasi  diversi  ini  sudah  memenuhi  dan melindungi hak-hak anak jika ditinjau dari UUD 1945, Konvensi Hak Anak, dan juga  peraturan  lain  yang  terkait  dengan  perlindungan anak?  Maka  dari  itu,  perlu ditinjau bagaimana peran negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak yang diwujudkan dengan mekanisme diversi ini.
Sementara  artikel  yang  dibahas  penulis  menekankan  pada  pelaksanaan diversi yang utuh dan konkrit sebagai upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan  hukum.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perlu  dibahas  lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.  Penelitian  hukum  normatif  dimaksud  untuk  mengkaji  serta  menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  ada kaitannya  dengan  penerapan  Diversi  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  anak yang berhapan dengan hukum seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan  The  Beijing  Rules.  Objek  penelitian  dalaam  penulisan  artikel  ini  adalah
bagaimana diterapkannya diversi melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  wujud  perlindungan  hukum  bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Sumber  informasi  hukum  menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang- undangan, konseptual,  analisis  dan  perbandingan  hukum  dalam  membantu  pemecahan rumusan  masalah.  Sumber  data  penelitian  ini,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap  peraturan  perundang-  undangan,  literatur,  data,  dan  beberapa  dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
Peran  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Anak  Melalui  Mekanisme  Diversi Sebagai  Wujud  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum Baru pada tahun 2012 Indonesia membuat proses penyelesaian kenakalan remaja terbuka yaitu dengan menerapkan diversi dimana kedua belah pihak antara korban  dan  pelaku  dapat  menyelesaikan  permasalahan  melalui  musyawarah mufakat  yang  difasilitasi  langsung  oleh  penegak  hukum  sesuai  dengan  tingkatan diversi  yang  sedang  dijalankan.  Menurut  UU  SPPA,  provokasi  bertujuan  untuk mendamaikan para korban dan anak-anak, menyelesaikan kasus di luar pengadilan, mencegah  anak-anak  dari  dipenjara,  mendorong  partisipasi  masyarakat,  dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak
Peran  penting  diversi  (pengalihan)  sangat  dirasakan  utamanya  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  anak.  Saat  anak  melakukan tindak  pidana,  maka  harus  ada  penyelesaian.  Penyelesaian  perkara  melalui  jalur peradilan  pidana  formal,  mempunyai  dampak  buruk  dalam  perkembangan  anak sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Menurut  Harefa  dalam  buku  kapita Selekta Hukum Pidana Anak sejak saat penyelidikan/penyidikan di kepolisian hak- hak  anak  berpotensi  dilanggar.  Berlanjut  pada  tahap  penuntutan  oleh  penuntut umum  hingga  sidang  di  pengadilan.  Pada  sidang  di  pengadilan  anak  berpeluang
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.6 No.2 / Juli 2023
besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Bahkan dampak buruk berlanjut disaat anak berada di lembaga pemasyarakatan. Sekolah kejahatan dan stigmatisasi berpotensi  didapatkan  anak.  Oleh  sebab  itu,  menempatkan  anak  dalam  proses peradilan  pidana  formal  harus  dihindari,  karena  melanggar  hak-hak  asasi  anak (Harefa, 2016)
Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa  depan  anak.  Diversi  kiranya  lebih  memperhatikan  hak-hak  asasi  anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Farid,  2003)  (Konvensi  Hak-Hak  Anak) yaitu  :  hak  atas  kelangsungan  hidup  (survival),  hak  untuk  berkembang (development),  hak  atas  perlindungan  (protection)  dan  hak  untuk  berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).
Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa  depan  anak.  Diversi  kiranya  lebih  memperhatikan  hak-hak  asasi  anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Farid,  2003)  (Konvensi  Hak-Hak  Anak) yaitu:  hak  atas  kelangsungan  hidup  (survival),  hak  untuk  berkembang (development),  hak  atas  perlindungan  (protection)  dan  hak  untuk  berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).
Kedua, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (development).  Berkembang  dalam  arti  yang  lebih  luas  seperti  mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi  kewenangan  bagi  penegak  hukum  untuk  melakukan  penangkapan  dan penahanan.  Penangkapan,  penahanan  anak,  akan  mengganggu  sekolah,  dan kesempatan  lainnya  untuk  belajar  misalnya  kursus  atau  les  pelajaran  di  luar  jam
sekolah.  Diversi  (pengalihan)  menjadi  suatu  upaya  yang  sangat  berarti  untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.
Ketiga, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (protection).  Pada  saat  anak  berhadapan  dengan  proses  peradilan  pidana  formal, maka  dapat  dipastikan  anak  akan  kehilangan  kebebasannya.  Dengan  dialihkan, maka  kebebasan  anak  tetap  terjamin,  dan  perampasan  kemerdekaan  terhadap mereka  dapat  dihindari.  Diversi  (pengalihan)  menjadi  suatu  upaya  yang  sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak.
Keempat,  peranan  diversi  sebagai  upaya  perlindungan  hak  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat  (participation).  Partisipasi  yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa  diversi),  kesempatan  anak  berinteraksi,  bergaul  dengan  masyarakat  akan terganggu. Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/  cap  negatif  terhadap  anak.  Diversi  mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).
Konsep  transformasi  sangat  sejalan  dengan  semangat  keadilan  restoratif. Beberapa bahkan secara terbuka menyatakan bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah  provokasi.  Keadilan  restoratif  bermaksud  untuk  mengubah  paradigma berpikir yang telah berkembang sejauh ini dalam sistem peradilan anak. Namun, selama  ini,  hukumannya  didasarkan  pada  balas  dendam  (retributif),  (Sambas, 2010). Sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pemidanaan) bagi seorang,  bukan  merupakan  balas  dendam,  tetapi  harus  merupakan  suatu  bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan (Hartono, 1991)
Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan  memperbaiki  kerugian  yang  disebabkan  atau  diungkapkan  oleh perilaku  kriminal  (Prayitno,  2012)  Ini  terkait  dengan  gagasan  yang  bersifat
provokatif, yang berupaya mengarahkan proses penyelesaian kasus pidana anak di luar  peradilan  resmi  untuk  merehabilitasi  anak-anak  terhadap  korban  dan masyarakat.  Dalam  model  keadilan  restoratif,  petugas  penegak  hukum memfasilitasi pertemuan tersangka dengan korban untuk mengembangkan skema penyelesaian terbaik dan dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa (Gunarto, 2013).
Menurut  ahli  kriminologi  kebangsaan  Inggris  Tony  F.  Marshall, menyatakan bahwa “restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolver collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (Moris, & Maxwell, 2001).  Berdasarkan  defenisi  yang  dikemukakan  oleh  Tony  F.  Marshall,  menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice, yaitu (Bowater, 2008)  :a.  restorative  justice  mengandung  partisipasi  penuh  dan  konsensus;  b. restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/ kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan; c. restorative justice memberikan pertanggungjawaban  langsung  dari  pelaku  secara  utuh;  d.  restorative  justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah  karena  tindakan  kriminal;  e.  restorative  justice  memberikan  ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Hal-hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  dalam  keadilan  restoratif,  yang diutamakan  bukanlah  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  pidana,  melainkan bagaimana  pelaku  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  pidana  yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat  pulih  seperti  semula.  Konsep  diversi  yang  menerapkan  nilai-nilai  keadilan restoratif  bukanlah  barang  baru  bagi  masyarakat  Indonesia.  Program  ini  telah banyak dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat, untuk menyelesaikan konflik yang  terjadi  antar  warga  masyarakat  (Marcus).  Bila  dilihat  secara  historis  kultur (budaya),  masyarakat  Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  pendekatan  konsensus (musyawarah  dan  mufakat)  (Mushadi,  2007).  Soekarno,  presiden  pertama Indonesia, menyebut musyawarah sebagai salah satu dari tiga aset asli besar yang
ada di Indonesia. Dua lainnya adalah gotong royong dan mufakat. Gotong royong dapat  secara  sederhana  didefinisikan  sebagai  saling  membantu  dengan  bekerja bersama. Istilah musyawarah dan mufakat cenderung diterapkan bersama sebagai satu paket (Magnis-Suseno, 2011).
Musyawarah adalah proses negosiasi non- koersif yang melibatkan semua pihak  yang  berkepentingan  (Burns,  2004)  Dalam  konteks  saat  ini,  semua  orang yang  terlibat  dalam  suatu  kejahatan,  yaitu  korban,  pelaku,  dan  juga  masyarakat, dipengaruhi  oleh  kejahatan  tersebut  dan  dapat  berpartisipasi  dalam  musyawarah. Mufakat  adalah  hasil  dari  proses  negosiasi.  Mufakat  adalah  buah  dari  proses musyawarah  dan  konsensus  bersama  dari  kolektif.  Musyawarah  telah  berperan penting dalam penyelesaian konflik di Indonesia peran musyawarah perlahan-lahan telah digantikan oleh sistem pengadilan kriminal, terutama untuk kejahatan berat (tindak pidana berat). Namun, sebagian besar orang Indonesia terus menggunakan musyawarah  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka  sebagai  sarana  untuk menyelesaikan konflik dalam permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.
Apa yang dirasakan oleh masyarakat tercermin dalam Peraturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan Remaja (Resolusi 40/33), sering disebut The Beijing Rules. Dalam Poin 6 bagian umum dari resolusi, mengingat berbagai kebutuhan  khusus  remaja,  serta  berbagai  tindakan  yang  tersedia,  ruang  lingkup diskresi  yang  sesuai  harus  diizinkan  pada  semua  tahap  proses  dan  tingkat administrasi peradilan anak, termasuk investigasi, penuntutan, ajudikasi dan tindak lanjut  disposisi.  Menurut  Beijing  Rules,  kebijaksanaan  diizinkan  dalam  kasus remaja  untuk  mengalihkan  sistem  peradilan  pidana  di  semua  tahap  dan  tingkat. Pengalihan seperti itu dapat dipahami karena remaja memainkan peran yang sangat penting sebagai generasi penerus mengingat keberlanjutan suatu negara. Gagasan ini sesuai dengan Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386), yang menyatakan  bahwa  anak-anak  akan  menikmati  perlindungan  khusus,  dan  akan diberikan  kesempatan  dan  fasilitas,  secara  hukum  dan  dengan  cara  lain,  untuk memungkinkan  mereka  berkembang  secara  fisik,  mental,  moral,  spiritual,  dan sosial secara sehat dan cara normal dan di bawah kondisi kebebasan dan martabat.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.6 No.2 / Juli 2023
Dalam  pemberlakuan  undang-undang  untuk  tujuan  ini,  kepentingan  terbaik  anak harus menjadi pertimbangan utama. (Hadisuprapto, 2008)
Berdasarkan gagasan ini, kita harus menentukan penyelesaian terbaik bagi remaja  yang  berkonflik  dengan  hukum  untuk  menciptakan  perlindungan  yang melindungi  masa  depan anak- anak.  Salah  satu  metode  tersebut adalah  apa  yang kita kenal sebagai keadilan restoratif. Hukum pidana formal, juga disebut hukum acara  pidana,  adalah  hukum  yang  mengatur  bagaimana  suatu  negara  dengan perantara  peralatannya  menggunakan  haknya  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana (Sudarto  2009).  Dengan  demikian  hukum  acara  peradilan  pidana  anak  adalah peraturan yang mengatur untuk hukum pidana anak abstrak yang diterapkan secara konkret (Djamil, 2013). Pada dasarnya, dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  mengatur  upaya pengalihan  dan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian pada Bab III dari Pasal 16 hingga Pasal 62 mengatur tentang Hukum Acara Pidana Anak dan ada pengaturan untuk mewajibkan dilaksanakannya diversi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Lebih  lanjut,  implementasi  konsep  ini  didiversifikasikan  sesuai  dengan paradigma keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pengalihan prosedur yang sama  dengan  bentuk  upaya  penyelesaian  menggunakan  beberapa  metode  dan pendekatan yang mencerminkan paradigma keadilan restoratif dalam upaya untuk menyelesaikan  kasus  anak-anak  yang  bertentangan  dengan  hukum  di  Indonesia. Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis  keadilan  restoratif  di  Pengadilan  Negeri  adalah  sebagai  berikut  (Ariani, 2014):  1)  Mediasi;  2)  Konsiliasi  diikuti  oleh  rekonsiliasi;  3)  Restitusi;  4) Permintaan  maaf  pelaku;  5)  Tindakan  penyesalan  oleh  pelaku;  6)  Akuntabilitas pelaku; 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan mengawasi anak untuk tidak mengulangi tindakannya lagi; 8) Pemulihan kondisi asli korban dan pelaku; 9) Layanan kepada korban; 10) Pemulihan pelaku melalui elemen komunitas, yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau
menyerahkannya  ke  lembaga  pendidikan  berbasis  agama  untuk  memulihkan perilaku  pelanggar  anak;  11)  Diharapkan  bahwa  hasil  akhir  akan  menjadi kesepakatan  berbasis  konsensus  yang  disetujui  oleh  semua  pihak  yang  terlibat dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengalihan  dengan  pendekatan keadilan restoratif pada saat penyelesaian di tingkat pengadilan diantaranya:
a. Korban  dan  keluarga  korban.  Keterlibatan  korban  dalam penyelesaian keadilan restoratif cukup penting. Ini karena selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban tidak terlibat ketika korban adalah  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  konflik  (pihak  yang dirugikan). Dalam musyawarah, kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari keputusan yang harus diambil. Selain itu, keluarga korban perlu dilibatkan karena pada umumnya masalah  inti  adalah  dari  keluarga  terutama  jika  korban  masih  di bawah umur.
b. Pelaku  dan  keluarga.  Keluarga  pelaku  adalah  pihak  yang  mutlak karena  mengingat  usia  pelaku  yang  belum  matang  juga  dianggap sangat penting karena keluarga akan menjadi bagian dari perjanjian penyelesaian,  seperti  dalam  hal  pembayaran  kompensasi  atau pelaksanaan kompensasi lain sesuai dengan konsensus. persetujuan. 3)  Perwakilan  masyarakat  adalah  pihak-pihak  penting  untuk mewakili kepentingan lingkungan di mana insiden kriminal terjadi. Tujuannya adalah agar kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap  terwakili  dalam  pengambilan  keputusan.  Kriteria  pemimpin masyarakat  setempat  adalah  kepala  desa,  kepala  desa  dan  tokoh- tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak tertarik dengan kasus-kasus yang dihadapi.
Pada  tingkat  pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus  anak-anak yang  berkonflik  dengan  hukum  wajib  mengupayakan  prosedur pengalihan  dan  keadilan  restoratif  sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan  untuk  2  (dua)  kasus  anak-anak  yang bertentangan  dengan  hukum.  Upaya  penyelesaian  dengan menyatukan  kedua  pihak  keluarga  pelaku  dan  keluarga  korban dengan  model  penyelesaian  menggunakan  metode  mediasi, konsiliasi  dan  restitusi  secara  bersamaan.  Dengan  demikian  kasus anak-anak  yang  berkonflik  dengan  wajib  diupayakan  untuk menghindari proses peradilan (litigasi) dan dialihkan ke luar proses peradilan (nonlitigasi) yang dilakukan melalui prosedur pengalihan dengan pendekatan berdasarkan hukum yang restoratif.

## Kesimpulan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan  kasus-kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  terlihat  dari  proses diversi.  Diversi  memiliki  peran  sebagai  upaya  perlindungan  hak  anak  atas perlindungan  (protection).  Pada  saat  anak  berhadapan  dengan  proses  peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan,  maka  kebebasan  anak  tetap  terjamin,  dan  perampasan  kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat  berarti  untuk  memberikan  perlindungan  (protection)  bagi  anak.  Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  dengan  cara  nonformal.  Pelaksanaan  diversi  bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jurnal Media Hukum, Vol.21, (No.2), pp.2.
Artinopoulou, V. 2016). Restorative Justice: A Value For Money Justice? Regional Science Inquiry, Vol. VIII, (No.3). pp. 107-123.
Bouffard, Jeff., Cooper, Maisha., and Bergseth, Kathleen. (2016). The Effectiveness of
Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, Vol.15, (No.4), pp.465- 480.
Brownstein, R. (2010). Pushed Out:” Troubled Students pushed from classrooms to criminal justice system. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, Vol. 75, (No.7), pp.23-27.
Daly, K. (2002). Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice. Journal of
Adolescence, Vol. 4, (No.1) pp.343-54
Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, (No.1), pp.29-39.
Prayitno, Kuat P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika
Hukum, Vol.12, (No.3), pp. 111.

## Artikel
Gunarto, Marcus P. (2013). Restrukturisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pidato Pengukuhan Guru Besar, pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 24 Desember 2013.
Magnis-Suseno, Franz. (2011). Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi dalam Implementasi Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Seminar atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2013

## Buku
Burfeind, James., & Bartusch, Dawn Jeglum. (2015). Juvenile Delinquency: An Integrated Approach. London: Routledge Burns, P. (2014). The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia. Leiden: KITLV. Djamil, Nasir M. (2013). Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Farid, M. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. New York : UNICEF.
Hadisuprapto, P. (2008). Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya.
Malang: Bayumedia.