Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.611 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik)
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al

## Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)
1 Mhd. Hasbi , 2 Tengku Mabar Ali
1 Universitas Haji Sumatera Utara, 2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Article Info ABSTRACT Keywords: Regulasi, Tindak Pidana Pemilu, Berbasis Keadilan.
Pelaksanaan  Pemilu  yang  bebas  dan  adil  ( free  and  fair )  adalah  suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan bagi sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara yang demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan hukum  dalam  upaya  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  Pemilu  yang  bebas  dan adil,  utamanya  untuk  mengatasi  berbagai  pelanggaran  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan  Pemilu.  Regulasi  tindak  pidana  Pemilu  dan  Sanksi  tindak pidana  dalam  Undang-Undang  Pemilu  serta  penegakan  hukumnya  dirasakan belum  maksimal  dan  mampu  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  jujur  dan adil.  Penelitian  ini  bertujuan  untu  menganalisis  kelemahan  Undang-Undang Pemilu  sehingga  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  lebih berkepastian  hukum.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma  konstruktifisme.  Hasil  pembahasan  diperoleh  bahwa  Kelemahan regulasi  tindak  pidana  saat  ini,  menunjukkan  bahwa  sistem  sanksi  pidana dalam  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dirumuskan  dalam  bentuk sanksi maksimal, yang dalam penerapannya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memiliki daya guna sebagai  pencegahan umum ( general preventif ) untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  Pemilu.  Secara  kelembagaan, kedudukan  Sentra  Gakkumdu  masih  terdapat  kekaburan  norma  dalam pelaksanaannya, sehingga fungsi dari Sentra Gakkumdu belum berjalan secara maksimal.  Kemudian  budaya  hukum  masyarakat,  utamanya  penegak  hukum belum  menunjukkan  profesionalisme  kerja,  yang  memiliki  integritas  dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license
Corresponding Author: Mhd. Hasbi Universitas Haji Sumatera Utara hasbiunhaj@gmail.com

## PENDAHULUAN
Saat  ini  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  Pemilu  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  telah  direvisi  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang  dengan diterbitkan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2023  tentang  Penepatan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).
Beberapa faktor berkontribusi pada masalah penegakan hukum pemilu tersebut. Yang pertama adalah  bahwa  batas  terjaditidaknya  pelanggaran  tidak  jelas,  yang  menyebabkan  banyak  interpretasi yang  berbeda;  kedua,  tidak  jelas  bagaimana  menangani  pelanggaran  sehingga  sulit;  ketiga,  lembaga penegak  hukum  pemilu  tidak  disiapkan  dengan  baik  sehingga  terjadi  kedodoran  dalam  menangani kasus-kasus yang terjadi; dan keempat, sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan hukum. (Andi Hakim Lubis, 2024)
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
Dilihat  dari  aspek  pranata  atau  lembaga  penyelenggara  Pemilu,  maka  terdapat  beberapa lembaga  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Pemilu,  diantaranya  :  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  Pemantau  Pemilu,  Peserta  Pemilu,  dan  Pemilih,    serta  pihak- pihak terkait lainnya. (Prihatmoko, 2008)
Pembaharuan  hukum  Pemilu  dan  perubahan  sistem  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia  pada dasarnya  bertujuan  agar  pelaksanaan  Pemilu  lebih  berkualitas  dan  demokratis.  Sehingga  hasil penyelenggaraan  Pemilu  tersebut  nantinya  akan  benar-benar  memperoleh  pemimpin  memiliki integritas,  kapabilitas  dan kapasitas    yang  sesuai  dengan  harapan  rakyat.  Misalnya  :  pada  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Juga pada pemilihan Kepala Daerah, seperti : Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Pemilihan  Bupati/Wakil  Bupati  atau    Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Demikian  pula  halnya  dalam  pemilihan  Anggota  Legislatif,  baik  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun DPD, diharapkan wakil-wakil rakyat yang dapat mengakomodir dan membawa aspirasi rakyat.
Undang-Undang  Pemilu  tidak  saja  mengatur  tentang  mekanisme  dan  teknis  pelaksanaan Pemilu,  yang  dimulai  dari  verifikasi  partai  politik  peserta  Pemilu,  pendaftaran  calon,  pada  Pemilu Legislatif  dan  Calon  pada  Pemilukada  dan  Pemilihan  Presiden,  pelaksanaan  verifikasi  para  calon, pemungutan  suara,  perhitungan  suara  sampai  pada  pengumuman  hasil  Pemilu,  tetapi  juga  memuat tentang beberapa bentuk pelanggaran dalam Pemilu, termasuk pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Pelaksanaan  Pemilu  memang  sangat  rentan  terjadi  berbagai  pelanggaran,  baik  itu  sebelum dilaksanakannya  Pemilu,  pada  saat  dilaksanakannya  Pemilu,  maupun  setelah  dilakukannya  Pemilu. Pelanggaran  yang  terjadi  mencakup  pelanggaran  dalam  bentuk  pelanggaran  kode  etik,  administrasi dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. (Mulyadi, 2012)
Undang-Undang Pemilu telah mengatur dan menentukan beberapa bentuk pelanggaran Pemilu yang  termasuk  sebagai  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  II  Ketentuan  Pidana Pemilu  mulai  dari  Pasal  488  sampai  dengan  Pasal  544  Undang-Undang  Pemilu,  yang  didalamnya mengatur beberapa bentuk pelanggaran Pemilu dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.
Salah  satu  pelanggaran  Pemilu  dan  termasuk  sebagai  tindak  pidana  Pemilu  adalah  praktik politik uang ( money politic ). Politik uang ( money politic ) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  bahkan  dapat  dikatakan  praktik  politik  uang  sudah  menjadi  suatu kebiasaan yang berulang pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Meskipun larangan mengenai praktik politik  uang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu,  namun  praktik  politik  uang  dalam pelaksanaan Pemilu masih tetap mewarnai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. (Karna, 2020)
Praktik  politik  uang  ( money  politic )  dalam  pelaksanaan  Pemilu  akan  berdampak  pada menurutnya  kualitas  penyelenggaraan  Pemilu  dan  menghambat  tercapainya  demokrasi  dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan, yang pada akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang tidak  memiliki  integritas  untuk  menduduki  jabatan-jabatan  politik  tertentu  sebagaimana  yang diharapkan oleh masyarakat luas. (Zainuddin, 2021)
Politik  uang  ( money  politic )  pada  pelaksanaan  Pemilu  sudah  menjadi  suatu  fenomena  sosial atau gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Di mana politik  uang menjadi sarana bagi para kandidat  untuk  meraih  simpati  dari  para  pemilih  dan  tolok  ukur  bagi  pemilih  untuk  memilih  para kandidat  yang  menjadi  peserta  Pemilu.  Kebiasaan  politik  uang  dalam  pelaksanaan  Pemilu  ditandai dengan  munculnya  berbagai  ungkapan  sesat  yang  berkembang  di  masyarakat,  yang  menunjukkan bahwa  politik  uang  merupakan  hal  yang  dianggap  wajar  yang  memberi  warna  pelaksanaan  pesta demokrasi  yang  diselenggarakan  dalam  5    (lima)  tahun  sekali.  Ungkapan  yang  berkembang  di masyarakat  terkait  dengan  maraknya  praktik  politik  uang  diantaranya:  “ wani  piro/berani  berapa ”, yang  berarti    bahwa  masyarakat  akan  memilih  kandidat  tertentu  yang  berani  membayar  atau memberikan  sejumlah  uang  kepada  pemilih.  Fenomena  politik  uang  ( money  politic )  telah  menjadi kebiasaan buruk dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Pelaksanaan  Pemilu  yang  bebas  dan  adil  ( free  and  fair )  adalah  suatu  keniscayaan  yang  harus dilaksanakan  bagi  sebuah  negara  yang  menyatakan  diri  sebagai  negara  yang  demokrasi.  (Andri Herlina, 2021) Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan hukum dalam upaya untuk mewujudkan
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
pelaksanaan  Pemilu  yang  bebas  dan  adil,    utamanya  untuk  mengatasi  berbagai  bentuk  pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  yuridis  normatif,  yang  bertujuan  untuk menganalisis  tentang  ketentuan  pidana  dan  penerapannya  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini, dalam hal ini  mengenai  ketentuan  pidana  dan  penerapannya  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang berkepastian.
Pada penelitian disertasi ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang- undang  ( statute  approach ),  yaitu  dengan  cara  menganalisis  substansi  ketentuan  pidana  dan penerapannya  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu.  Selain  pendekatan  undang-undang,  juga  digunakan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ),  yaitu  dengan  menelusuri  berbagai  pendapat  ahli,  doktrin  hukum  dan  asas-asas  hukum, khususnya  mengenai  konsep  dasar  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  sebagai  bentuk  dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan lain  yang  digunakan  dalam  penelitian  disertasi  ini  adalah  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  yaitu dengan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap terhadap kasus-kasus tindak pidana Pemilu.
Data  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian kepistakaan berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi : bahan hukum promer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian ini menitikberatkan kepada analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilu merupakan bagian dari politik hukum pidana. Sebab, politik hukum merupakan kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menetapkan  hukum  mana  yang perlu  diganti,  diubah,  dipertahankan  atau  yang  mana  perlu  diatur  agar  dengan  kebijakan  itu penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  dalam  berjalan  dengan  baik  dan  tertib,  sehingga  tujuan negara secara bertahap dapat tercapai. (Amran Suaidi, 2016)
Salah satu karakteristik yang tampak pada negara hukum demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan  umum  (untuk  selanjutnya  disebut  Pemilu).  Di  Indonesia,  Paragraf  keempat  Pembukaan UUD 1945 dan demokrasi Pancasila menjadi ruh dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pengaturan Pemilu  secara  eksplisit  diatur  pada  Pasal  22E  UUD  1945.  Urgensitas  pengaturan  Pemilu  dalam konstitusi  adalah  sebagai  komitmen  Indonesia  dalam  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  dan  memberi kepastian  hukum.  Melalui  ketentuan  tersebut,  maka  sudah  tentu  memberikan  jaminan  waktu pelaksanaan  Pemilu  secara  periodik  sekaligus  menjamin  teknis  pelaksanaan  atau  proses  serta terselenggaranya Pemilu yang berintegritas. (Huda, 2017)
Negara  demokrasi  mempunyai  prinsip  yang  memandang  rakyat  sebagai  pemilik  kekuasaan yang  utama  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah of  the  people , by  the  people , for  the  people . Menyadari  ketidakmungkinan  untuk  memberikan  kekuasaan  kepada  seluruh  rakyat,  maka  muncul kesepakatan untuk memilih secara langsung sebagian dari mereka untuk menjalankan kekuasaan itu. Kendatipun demikian, dalam realitanya justru timbul beragam ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam dunia politik, terumata dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang tentu membawa dampak buruk yang lebih besar.
Contoh  konkrit  ketidakjujuran  dan  ketidakadilan  yang  dapat  dilihat  dalam  proses penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah politik uang dalam kompetisi Pemilu yang merupakan salah  satu  dari  bentuk  tindak  pidana  Pemilu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Fenomena politik  uang  dalam  perebutan  kekuasaan  kian  tak  terkendali  yang  tentunya  merusak  atau  bahkan
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
menghancurkan hampir seluruh aspek kehidupan. Orientasi politik yang mengarah pada dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat berubah haluan menjadi politik uang.
Politik  uang  yang  terjadi  di  Indonesia  secara  nyata  menimbulkan  dampak  yang  buruk.  Hal tersebut ditandai dengan berubahnya cara pikir masyarakat dalam memilih pemimpin. Pada awalnya, masyarakat memilih pemimpin dengan pertimbangan pada hati nurani dan kesesuaian atau relevansi antara visi misi calon pemimpin dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya politik uang, masyarakat memilih pemimpin tidak lagi berdasarkan kriteria tersebut, melainkan berdasarkan calon  pemimpin  yang  sanggup  memberikan  uang  atau  materi  lainnya.  Perubahan  cara  pandang  ini tidak  terlepas  dari  peran  partai  politik  dan  politisi.  Sebagian  partai  politik  maupun  politisi menggunakan strategi politik uang sebagai langkah praktis untuk menaikkan angka elektabilitas calon sehingga  mencoreng  nilai  demokrasi  dan  memberikan  pendidikan  politik  yang  buruk  terhadap masyarakat.  Dampak  selanjutnya  yang  timbul  adalah  terpilihnya  pemimpin  yang  tidak  berintegritas, mengabaikan  aspirasi  rakyat,  dan  cenderung  meningkatnya  jumlah  pemimpin  koruptif.  (Hariman, 2018)
Berkenaan  dengan  politik  hukum  pidana  dalam  upaya  mencegah  dan  menanggulangi  tindak pidana  Pemilu,  maka  tentunya  berkaitan  erat  dengan  kebijakan  hukum  pidana,  yaitu  sebagai  upaya penanggulangan  kejahatan.  Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  merupakan  bagian integal  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( sosial  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat ( social walfare ). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Arief, 2015)
Upaya  penanggulangan  kejahatan  di  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kebijakan  penal ( penal  policy ),  yang  berarti  sebagai  usaha  rasional  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki arti yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana ( criminal law policy ) dan politik hukum pidana ( straftrechtpolitiek ). (Luthan, 2014)
Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan  hukum  pidana  beserta  sanksinya,  suatu  prosedur  hukum  pidana  dan  suatu mekanisme  pelaksanaan  pidana.  (Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru,  2010) Prosedur  pemidanaan  sebagai  bagian  dari  mekanisme penegakan  hukum  maka  dapat  pula  diartikan  suatu  proses  kebijakan  yang  sengaja  direncanakan. Kebijakan  formulasi/kebijakan  legislatif  dalam  menetapkan  sistem  pemidanaan  merupakan  suatu proses kebijakan yang melalui berbagai tahapan. (Rizkan Zulyadi, 2023)
Marc Ancel menyatakan bahwa “ modern criminal science ” terdiri dari tiga komponen, yaitu : criminology , criminal law , dan penal policy . Macr Ancel mengemukakan, penal policy adalah suatu ilmu  sekaligus  seni  yang  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  suatu  peraturan  hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Mulyadi B. N., 2023)

## 1. Kelamahan Substansi Hukum
Undang-Undang  hakikatnya  diharapkan  dapat  menjangkau  seluruh  aspek  dalam  bidang  yang diaturnya. Dengan kata lain, undang-undang haruslah mampu memenuhi dan menjangkau masa depan (dalam  arti  hukum  yang  dicita-citakan  ( ius  contituendum ).  Akan  tetapi,  bagaimanapun  juga pembentuk  undang-undang  tidak  akan  mampu  merumuskan  Undang-Undang  dengan  sempurna, sehingga  substansi  hukum  dalam  suatu  undang-undang  senantiasa  akan  terdapat  kekurangan  dan kelemahan. Hal ini pulahlah yang mendasari adanya pembaharuan hukum, yakni pembaharuan aturan hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  dinamika  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat. (Mhd. Hasbi Simanjuntak, 2023)
Kelemahan  regulasi  tindak  pidana  Pemilu  terlihat  dalam  perumusan  sistem  sanksi  pidana. Pasal-pasal  dalam  ketentuan  pidana  Undang-Undang  Pemilu  menerapkan  sistem  sanksi  pidana
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
maksimum  ( straaf  maksima ).  Sistem  sanksi  pidan  yang  demikian  memiliki  kelmahan,  yakni  terlalu memberikan kebebasan pada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak  pidana  Pemilu.  Sehingga  dalam  penerapannya,  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat lebih ringan dari ancaman maksimalnya, karena tidak adanya batasan sanksi pidana minimum.
Apabila memperhatikan sanksi  pidana  pada  tindak  pidana  Pemilu  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Pemilu,  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  pidana  dan  pemidanaan  dalam  Undang-Undang Pemilu belum memiliki daya cegah (preventif) sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem  pemidanaan  di  Indonesia.  Tujuan  pemidanaan  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. `1/2023 tentang KUHP, yang meliputi :
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan  pembimbingan  agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  timbul  akibat  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d. Menumbuhkan rasa penyelesan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Salah satu penyebab kurangnya daya cegah atau efek pencegahan atas terjadinya tindak pidana dikarenakan sanksi pidana pada tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dipandang terlalu  ringan.  Sanksi  pidana  yang  diancamkan  pada  tindak  pidana  Pemilu  dalam  Undang-Undang Pemilu  terlalu  ringan,  utamana  sanksi  pidana  penjara,  dikarenakan stelsel pidana  yang  digunakan dalam  merumuskan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Pemilu  menggunakan stelsel pidana hukuman  maksimal.  Sebagai  contoh  misalnya  ketentuan  Pasal  515  Undang-Undang  Pemilu,  yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta  Pemilu  tertentu  atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Seharusnya sistem sanksi ( stelsel ) pidana dalam Undang-Undang Pemilu menggunakan stelsel pidana  hukuman  minimal  ( straaf  minima ),  utamanya  pada  jenis  sanksi  pidana  penjara,  sehingga terdapat  kepastian  hukum/  Selain  itu.  penerapannya  akan  memiliki  efek  pencegahan  untuk  tidak terjadinya  tindak  pidana  Pemilu  sesuai  dengan  prinsip  tujuan  pemidanaan  ( general  preventie atau pencegahan umum).
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pengaturan  sanksi  pidana  minimum  khusus  dalam Undang-Undang  dimaksudkan  sebagai  saana  untuk  lebih  mengefektifkan  pengaruh  prevensi  umum ( general  prevention )  untuk  delik-delik  tertentu  yang  dipandang  membahayakan  atau  meresahkan masyarakat.  Selain  juga  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan.  (Arief, 2010)
Alasan  pengaturan  sanksi  pidana  minimum  khusus  pada  jenis  sanksi  pidana  penjara  dalam dalam Undang-Undang Pemilu, dikarenakan sanksi pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa perampasan  kemerdekaan,  sehingga  orang  yang  dikenakan  pidana  tersebut  akan  kehilangan kemerdekaannya. Pidana penjara diyakini sebagai salah satu jenis pidana yang masih menjadi momok yang ditakuti setelah pidana mati. (Bakhri, 2009)
Selanjutya, pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemilu didasari pada alasan bahwa sistem pidana ini lazim digunakan pada tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.  Hal  ini  didasari  pada  pertimbangan  dampak  dari  kejahatan  itu  sendiri.  Meskipun  Undang- Undang  Pemilu  bukanlah  Undang-Undang  Pidana  Khusus,  akan  tetapi  dikarenakan  dalam  Undang- Undang  tersebut  mengatur  tentang  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  bab  tersendiri,  maka  tindak pidana Pemilu termasuk pula tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP.
Dilihat  dari  jenis  kejahatannya,  tindak  pidana  Pemilu  berkaitan  dengan  proses  politik,  maka tentunya dampak dari tindak pidana Pemilu berpotensi menimbulkan kekacauan politik suatu negara,
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
bahkan  keamanan  dan  ketertiban.  Sehingga  wajar  bila  sanski  pidana  pada  tindak  Pemilu  diancam dengan sanksi pidana yang berat untuk menimbulkan efek jera.
Selain kelemahan sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang,kelemahan lainnya adalah menyangkut  hukum  acara  dalam  proses  peradilan  pidana  Pemilu.  .  Dalam  menyelesaikan  tindak pidana  pemilu  dengan  limitasi  waktu  yang  sangat  terbatas  ( speedy  trial ),  semua  harus  memiliki kesadaran  bahwa,  setiap  kebenaran  materiil  yang  hendak  dicapai  pada  suatu  proses  pemeriksaan  di persidangan  adalah  tanggung  jawab  dan  kewajiban  bersama  dari  setiap  orang  yang  terlibat  dalam proses tersebut, termasuk kewajiban dari terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya. (MD, 2013)
Adapun  landasan  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017    yaitu  : Pasal 481 Ayat (1) : “ Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana  pemilu  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  kecuali  ditentukan  lain dalam undan-undang ini.” Pasal 482 Ayat (4) : “ Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.”
Pembatasan  waktu  pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  yang  cukup  singkat menyebabkan  prpses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  menjadi  kurang  maksimal, mengingat dengan batasan waktu tersebut tidak cukup bagi penegak hukum,. Utamanya bagi penyidik dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidkan  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  alat-alat  bukti yang cukup sebagai syarat dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan praktik politik uang.

## 2. Kelemahan Struktur Hukum
Berkenaan  dengan  struktur  hukum  tindak  pidana  Pemilu,  Undang-Undang  Pemilu  Pemilu mengamanatkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam Pasal 1 angka 38 Undang- Undang Pemilu menyebutkan bahwa :
Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  yang  terdiri  atas  unsui  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau  Kepolisian  Resor,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu betujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola  penanganan  tindak  pidana  Pemilu.  Sehingga  Keberadaan  Sentra  Gakkumdu  dalam  penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak Pemilu  dalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum.   Dibutuhkannya  kesepahaman,  dikarenakan  salah  satu problemtika yang cukup mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah pemenuhan unsur-unsur yang sangat sulit, sehingga tidak dapat dilakukan penindakan, seperti : unsur pidana Pasal 492,  Pasal  515,  Pasal  523  ayat  (1),  dan  Pasal  547  Undang-Undang  Pemilu. Di  negara  berkembang seperti  Indonesia,  permasalahan  utama  dalam  penegakan  hukum  adalah  kualitas  orang  yang melaksanakan hukum, bukan sistem hukum itu sendiri. (Andi Hakim Lubis d. , 2024)
Selain  itu,  meskipun  pola  penyidikan  dan  penuntut  dan  persidangan  mengacu  pada  KUHAP, namun  dalam  proses  acara  pidana  dalam  penegakan  tindak  pidana  Pemilu  terdapat  beberapa perbedaan  dengan  tindak  pidana  pada  umum,  khususnya  mengenai  adanya  batasan  waktu  yang ditetapkan  secara  limimatatif  dalam  Undang-Undang  Pemilu,  pada  setiap  proses  peradilan  pidana Pemilu, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sampai pada penjatuhan putusan pengadilan.
Dilihat  dari  batasan  waktu  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana Pemilu  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP,  yang memberikan  batasan  waktu  yang  lebih  lama  dan  ada  perpanjangan  ketika  batasan  waktu  yang  telah ditetapkan belum  cukup  untuk melakukan atau menyempurnakan  berkas  penyidikan.  Demikian  pula hal dengan batasan waktu penuntutan oleh penuntut umum, termasuk pula batasan waktu pemeriksaan di pengadilan.
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
Batasan  waktu  yang  cukup  singkat  dalam  proses  peradilan  tindak  pidana  Pemilu  berdasarkan Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pemilu  tentunya  akan  mempengaruhi  kinerja  dari  penegak  hukum, terlebih lagi laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilu cukup banyak pada setiap  tahapan  proses  Pemilu.  Rentang  waktu  penanganan  perkara  yang  relatif  singkat,  maka  setiap laporan  dugaan  terjadinya tindak  pidana  pemilu  yang  dilaporkan  kepada  Bawaslu  guna  menentukan terdapat  atau  tidaknya  cukup  dasar  untuk  meneruskan  laporan  tersebut  kepada  Kepolisian  untuk dilakukan penyidikan, tidak optimal. Dalam praktik, sering kali terjadi perbedaan penafsiran terhadap kasus  posisi  serta  ketentuan  pidana  yang  diduga  dilanggar,  sehingga  akhirnya  banyak  dugaan pelanggaran  pemilu  yang  tidak  dapat  dilanjutkan  karena  lampaunya  waktu  penanganan  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang.  (Ramadhan,  2019)  Topo  Santoso  mengidentifikasi  beberapa masalah terkait dengan penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu :
1. batasan  terjadi-tidaknya  pelanggaran  tidak  pasti  sehingga    menimbulkan  multitafsir  yang berujung pada kontroversi;
2. kedua,  mekanisme  dan  prosedur  penanganan  pelanggaran  tidak  jelas  sehingga penanganannya pun tidak mudah;
3. ketiga,  lembaga  penegak  hukum  pemilu  tidak  disiapkan  dengan  baik  sehingga  kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi;
4. keempat,  sanksi  hukum  atas  terjadinya  pelanggaran  sangat  ringan  sehingga  tidak  memberi efek jera. (Santoso, 2006)
Nelson  Simanjuntak  (Anggota  Bawaslu  RI  Tahun  2012–2017)  mengatakan  bahwa  terdapat suatu kecenderungan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran pidana pemilu justru tersendat atau terhambat  di  Sentra  Gakkumdu.  Sehingga  keberadaan  Sentra  Gakkumdu  itu  sendiri  dalam kenyataannya tidak banyak membantu. (Ramadhan, 2019)
Apabila  berkaca  pada  Pemilu  tahun  2019,  maka  paling  tidak  terdapat  beberapa  kendala operasional Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu:
1. Masih kurangnya koordinasi dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana Pemilu antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan;
2. Adanya  beberapa  daerah  yang  belum  memiliki  Kepolisian  RI  Tingkat  Provisi  (Polda)/ Kepolisian RI Tingkat Kota/Kabupaten (Polres) dan/atau Kejaksaan Tinggi (Kejati)/Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  sehingga  mengalami  kendala  dalam  koordinasi  dengan Polda/Polres dan atau Kejati/Kejari di daerah induk;
3. Kondisi  demografis  dan  geografis  serta  minimnya  peralatan  komunikasi  di  beberapa provinsi/kabupaten/kota yang menghambat kegiatan Sentra Gakkumdu;
4. Masih adanya ketidakpercayaan publik mengenai efektifitas Sentra Gakkumdu;
5. Adanya  kelemahan  dalam  tata  kerja  dan  pola  hubungan  dalam  Sentra  Gakkumdu  yang membuat penanganan tidak maksmial; dan
6. Adanya  subjektifitas  tertentu  dari  unsur-unsur  yang  ada  didalam  Sentra  Gakkum  dalam menangani suatu kasus-kasus tertentu.
Kurang  efektifnya  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  pada  pelaksanaan  pemilu  2019  melalui Sentra  Gakkumdu  disebabkan  pengaturan  lebih  lanjut  baik  itu  dalam  Undang-Undang  Permilu maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, menunjukkan keberadaan dan  fungsi  Sentra  Gakkumdu  yang  masih  kurang  jelas,  apakah  Sentra  Gakkumdu  adalah  lembaga yang diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan  sampai  penuntutan  tanpa  harus  melibatkan  institusi  penegak  hukum  lain  dalam  proses pengambilan  keputusan  atau  hanya  wadah  koordinasi  antara  Bawaslu  dengan  penyidik  Polri,  dan Kejaksaan dalam rangka penyamaan persepsi agar penanganan tindak pidana Pemilu lebih efektif dan optimal.
Apabila  memperhatikan  ketentuan  Pasal  476  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Pemilu,  maka fungsi  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kab/kota  dan/atau  Panwas  Kecamatan  hanyalah meneruskan laporan ke Kepolisian, setelah Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Pernyataan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/kota
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
dan/atau  Panwas  Kecamatan  mengenai  apakah  tindakan  atau  perbuatan  diduga adalah  tindak  pidana Pemilu setelah melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu.
Kemudian apabila mencermati ketentuan substansi Pasal 486 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Gakkumdu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melekat  pada  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota”  Selanjutnya,  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  “Penyidik  dan  penuntut sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  menjalankan  tugas  secara  penuh  waktu  dalam  penanganan tindak pidana Pemilu”.
Ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Pemiliu memberikan penegasan bahwa rentang  kendali  terhadap  proses  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Sentra Gakkumdu  berada  di  Bawaslu  bukan  berada  pada  masing-masing  institusi,  mengingat  keberadaan penyidik  dan  penuntut  ditempatkan  dan  dibebastugakan  dari  institusi  awal,  sehingga  proses administratif  dan  perintah  penyidikan  maupun  penuntutan  dilakukan  oleh  Bawaslu.  Sebagai  upaya mengoptimalkan  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  maka  konstruksi  di  dalam  ketentuan  Pasal  486 ayat  (2)  dan  ayat  (4)  diterapkan  dan  diajabarkan  secara  komprehsnif  didalam  Peraturan  Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.
Namun, apabila ketentuan Pasal 476 ayat (1) dan (2) dihadapkan dengan ketentuan Pasal 486 ayat  (2)  dan  ayat  (4),  menunjukkan  adanya  kekaburan  norma,  bahkan  terjadi  pertentangan  norma. Dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  dan  fungsi  dari  Sentra  Gakkumdu  pada  dasarnya  adalah  untuk memudahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/kota dan/atau Panwas Kecamatan melakukan koordinasi  dengan  penyidik  Kepolisian  dan  Penuntut  yang  tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu. Namun,  justeru  sebaliknya  Bawaslu  berperan  sebagai  pengambilan  keputusan  untuk  menyatakan bahwa  laporan  yang  diterima  termasuk  sebagai  tindak  pidana  Pemilu,  sehingga  kemudian  Bawaslu berhak untuk menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana dan berbedapa pandangan dengan  penyidik  atau  kejaksaan  yang  ada  dalam  Sentra  Gakkumdu.  Dengan  kata  lain,  keberadaan penyidik  dari  Kepolisian  dan  penuntut  dari  Kejaksaan  dalam  Gakkumdu  hanyalah  sebagai  forum koordinasi  bagi  Bawaslu  dan/atau  jajarannya  sampai  Panwaslu  Kecamatan,  bukan  forum  untuk mengambil keputusan. (Prayitno, 2009)
Berbagai  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Sentra  Gakkumdu  dalam  mencapai  tujuan  untuk menegakkan  hukum  Pemilu  menuntut  adanya  perbaikan  atas  atas  dua  hal,  yakni  penyamaan pemahaman  antara  unsur-unsur  di  Sentra  Gakkumdu  dan  kedua  perlu  penyempurnaan  dari  konsep kelembagaan  Sentra  Gakkumdu.  Apabila  penyamaan  pemahaman  dari  suatu  pasal  tindak  pidana Pemilu tidak dapat dilakukan, maka perlu untuk dipikirkan konsep baru penegakan Pemilu yang lebih efektif, sehingga Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dapat terwujud. (Surahman, 2023)

## 3. Kelemahan Budaya Hukum
Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  keseluruhan  jalinan  nilai  sosial  yang  berkaitan  dengan hukum  beserta  sikap  tindak  yang  mempengaruhi  hukum,  seperti  adanya  rasa  malu,  rasa  bersalah apabila melanggar hukum dan  sebagainya. Semakin tinggi rasa malu  untuk melanggar  hukum maka maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat  mengubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai hukum selama ini. Lawrence M. Friedman menyebutkan tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. (Raharjo, 2010)
Budaya  hukum  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  budaya  hukum  masyarakat  dan  juga  penegak hukum dalam merespon aturan hukum Pemilu (Undang-Undang Pemilu). Dalam kaitannya penelitian ini  menyangkut  tentang  ketaatan  hukum  masyarakat  (masyarakat  dalam  arti  luas  dan  masyarakat dalam arti sempit, yaitu lembaga penegak hukum) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, khususnya Undang-Undang Pemilu.
Budaya  hukum  masyarakat  berkaitan  erat  dengan  ketaatan  hukum  masyarakat  itu  sendiri. Meskipun  asas  hukum  menjelaskan  bahwa  dalam  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum ( equality before of the law ). Namun, prakteknya  tidak  jarang  terjadi  hukum  berada  di  bawah  pengaruh  politik  dan  kekuasaan.  Adanya pengaruh  politik  tersebut  menjadikan  penegakan  hukum  tidak  berjalan  semestinya  dan  terjadinya pelanggaran ketentuan undang-undang.
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
Dengan demikian, ketaatan hukum tidak terlepas dari sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu  aturan  hukum.  Efektivitas  dari  sudut  pandang  hukum, menurut  Achmad  Ali  dapat  diukur  dari sejauh  mana  aturan  hukum  itu  ditaati  atau  tidak  ditaati.  Menurutnya,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efekitvitas  hukum  (perunfang-undangan)  secara  umum  adalah  profesionalitas  dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas  yang  dibebankan  pada  diri  mereka  maupun  dalam  penegakan  perungang-undangan  tersebut. (Soekanto, 2014)
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Achmad  Ali  tersebut,  maka  dapat  dipahami bahwa ketaatan hukum seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh faktor  kepentingan  seseorang  ataupun  sekelompok  orang.  Dengan  kata  lain,  seseorang  atau sekelompok  orang  akan  mentaati  hukum  tersebut  jika  kepentingannya  atau  kelompoknya  dapat dipenuhi oleh regulasi atau aturan undang-undang tersebut.
Faktor kepentingan yang dimaksud dalam hal ini cukuplah luas, salah satunya dapat dipandang dari  faktor  ekonomi.  Kepentingan  ekonomi  sangat  memengaruhi  ketaatan  seseorang,  dalam  hal  ini erat  kaitannya  dengan  faktor  biaya  atau  pengorbanan,  serta  keuntungan,  jika  mentaati  hukum. Ketaatan hukum seseorang juga tidak terlepas dari asumsi atau persepsi serta berbagai faktor subjektif lain.  Dengan  demikian,  proses  seseorang  memutuskan  untuk  taat  terhadap  suatu  aturan  hukum  atau tidak,  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  kepentingan  dan  asumsi  serta  persepsi  yang  dimiliki  terhadap aturan hukum tersebut.
Ketaatan hukum juga dapat pula dilihat dari sisi politis, meskipun dalam hukum dikenal bahwa hukum  di  atas  segalanya.  Asas  hukum  ini  menjelaskan  bahwa  dalam  penegakan  hukum  ( law enforcement ) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum ( equality before of the law ). Namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi hukum berada di bawah pengaruh politik. Sebagai  contoh  misalnya,  kebiasaan  yang  sudah  membudaya  pada  setiap  penyelenggaraan Pemilu  adanya  praktik  politik  uang.  Di  mana  peserta  Pemilu  biasanya  memberikan  sejumlah  uang kepada  calon  pemilih  untuk  mendulang  suara.  Demikian  pula  sebaliknya,  masyarakat  (pemilih) memanfaatkan  hak  pilihnya  untuk  mendapatkan  materi  dari  salah  seorang  peserta  pemilu.  Pada  hal praktik politik uang dilarang dalam proses penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi hal ini merupakan hal yang  telah  dianggap  lumrah  oleh  masyarakat  dalam  pesta  demokrasi  yang  dilaksanakan  lima  tahun sekali.
Upaya  pencegahan  ( preventif )  yang  dilakukan  dengan  cara  mendorong  kesadaran  hukum masyarakat  melalui  pendekatan  hukum  pidana  untuk  tidak  menerima  uang  menjadi  tidak  maksimal, karena tidak adanya aturan pidana yang menjerat penerima politik uang, baik itu yang diberikan oleh pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  maupun  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu.
Apabila dicermati secara seksama, maka perubahan substansi delik pidana politik uang dalam penyelenggaraan  Pemilu,  baik  itu  pemilihan  legislatif,  Pemilukada  maupun  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  asas  kepastian  dan  keadilan  hukum.  Ketentuan tindak  pidana  politik  uang  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu  saat  ini  masih  belum  mampu untuk  mendorong  adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  pihak  yang  memiliki  hak  untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan yang lebih demokrasi dan  beradab.  Dikatakan  demikian,  karena  Undang-Undang  Pemilu  tidak  merumuskan  delik  pidana secara  berimbang,  di  mana  delik  pidana  politik  uang  hanya  menjerat  pemberi  saja,  baik  itu  sebagai pelaksana mupun peserta Pemilu.

## KESIMPULAN
Kelemahan  regulasi tindak  pidana saat ini, menunjukkan  bahwa  sistem sanksi pidana  dalam pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dirumuskan  dalam  bentuk  sanksi  maksimal,  yang  dalam penerapannya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memiliki daya guna sebagai  pencegahan umum ( general preventif ) untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu. Pemenuhan unsur-unsur pidana  dalam  pasal–pasal  Undang-Undang  Pemilu,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  politik  uang
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
masih sangat sulit, sehingga dibutuhkan adanya  kesepahaman diantara penegak hukum. Hal tersebut menjadi salah satu problemtika yang cukup mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, sehingga  tidak  dapat  dilakukan  penindakan,  seperti  :  unsur  pidana  Pasal  492,  Pasal  515,  Pasal  523 ayat (1), dan Pasal 547 Undang-Undang Pemilu.
Secara  kelembagaan,  kedudukan  Sentra  Gakkumdu  masih  terdapat  kekaburan  norma  dalam pelaksanaannya, sehingga fungsi dari Sentra Gakkumdu belum berjalan secara maksimal. Kemudian budaya  hukum  masyarakat,  utamanya  penegak  hukum  belum  menunjukkan  profesionalisme  kerja, yang  memiliki  integritas  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Di  sisi  lain,  praktik  politik  uang sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  terus  berlanjut  dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilu,  baik  itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu  Mirah  Iswari  Karna,  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Politik  Uang  Dalam Kampanye Pemilu , (Jurnal Kertha Wicara), Vol. 9, No. 5, hlm. 1-14. Andri Herliana, Imas Rosidawati Wiradirja, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif , (Jurnal Iustitia Omnibus, Vol. 3, No. 1, hlm. 12-36
Bakhri Syaiful, (2009), Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia , Total  Media, Yogyakartam. Huda.  Ni’matul,  (2017), Penataan  Demokrasi  &  Pemilu  di  Indonesia  Pasca  Reformasi .  Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
Hariman.  Satria,,  (2018).,  “Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum  di Indonesia”. Jurnal Anti Korupsi Integritas KPK 5, No. 1, hlm. 1-14.
Lubis, A. H., Siagian, F. S. (2024). Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Lubis, A. H., Siagian, F. S., Putra, P. S., & Firouzfar, S. (2024). THE PROBLEMATICS OF LAW ENFORCEMENT  AGAINST  THE  EXECUTION  OF  ELECTORAL  PENALTIES  IN INDONESIA. Semarang Law Review (SLR) , 5 (1), 143-169. Luthan, Salman, (2014), Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan , FH UII Press, Yogyakarta. Muladi dan Nawawi, Arief Barda, (2010), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung/ Mulyadi,  Dedi,  (2012), Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  di  Indonesia Dalam Perspektif Indonesia , Gramata Pubhlising, Jakarta. MD,  Mahfud,  Moh.,  (2013), Inilah  Hukum  Progresif  Indonesia,  Dalam  Buku  Dekonstruksi  Dan Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif ,  Thafa  Media  dan  Konsorsium  Hukum  Progresif UNDIP Semarang, Yogyakarta.
Prihatmoko,  J.  Joko,  (2008), Mendemokrasikan  Pemilu  dari  Sistem  Sampai  Eleman  Taktis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Priyanto, Dwidja, (2009), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , PT. Rafika Aditama, Bandung.
Nawawi Arief, Barda, (2010) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
------------, (2015), Pembaharuan Hukum Pidana Dala Perpsketif Kajian Perbandingan , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Rahardjo Satjipto, (2010), Ilmu Hukum , Alumni. Bandung.
Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana. Suadi,  Amran  dan    Candra,  Mardi,  (2016), Politik  Hukum  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah ,  Prenada Kencana Media Group,  Jakarta. Simanjuntak,  Hasbi  Mhd  dan  Ali,  Mabar  Tenku,  (2023) Ilmu  Perundang-Undangan ,    CV.  Kreasi Media Group, Medan/
Santoso, Topo, (2006) Tindak Pidana Pemilu , Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto,  Soerjono, (2014), Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum PT.  Raja Wali Press, Jakarta.
Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al
Ramadhan,  Nur  Muhammad,  (2019),  Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu  Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, Jurnal Adhyasta Pemilu , Vol. 2, No. 2, 115-127.
Surahman,  dkk,  (2023),  Redesain  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  2014  Upaya  Mewujudkan Keadilan, Jurnal USM Law Review Vol. 6, No. 3, hlm. 1005-1019 Zainuddin  dan  Muhammad  Taufik  Nasution.  (2021), Menata  Ulang  Sistem  Pemilu .  CV.  Pustaka Prima, Medan.