## HUBUNGAN KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DALAM  PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG PASCA  PERUBAHAN UUD 1945

## RADJIJO, SH. MH Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:The  amandemen  of  Indonesia  constitution  of  UUD  1945 is  resulting  the  movement  of the power from Executive Heavy to Legislative Heavy.  This movement of lawmaking has  the  consequences  on  the  law  construction  format  which  is  currently  under  the President’s  consideration  whereas  actually  should  be  under  the  parliament’s consideration.
Keywords: authority relationship, Executive Heavy, Legislative Heavy

## PENDAHULUAN
Perubahan  UUD  1945  yang  telah  dilakukan  sebanyak  empat  kali  secara  berturut-turut mulai perubahan pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan  keempat  ditetapkan  pada  tanggal  10  Agustus  2002,  telah  membawa  dampak  yang besar terhadap perubahan sistem pemeritnahan di negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  teori  dan  praktik  yang  berkembang  memperlihatkan  bahwa  UUD  1945 merupakan  hukum  dasar  tertulis  yang  tertinggi  dalam  negara  ( the  higher  low  of  the  land ). Sebagai  hukum  dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  pusat  maupun  daerah  memuat ataupun  menggariskan  tentang  pembagian  kekuasaan  baik  secara  vertikal  maupun  secara horizontal.  Dalam  UUD  1945  pembagian  fungsi  antara  organ  kenegaraan  relatif  banyak  diatur didalamnya,  termasuk  hubungan  fungsional  atau  hubungan  kekuasaan  antara  satu  organ  dengan organ kenegaraan yang lain dan menggambarkan dengan adanya devision of powers .
Susunan  organisasi  tingkat  pusat  adalah  organisasi  kenegaraan  yang  diatur  dalam  UUD 1945,  yang  pada  paska  amandemen  UUD  1945  terdiri  atas  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden,  BPK, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta komisi yudisial (bukan lembaga peradilan).  Setiap  organ  mempunyai  tugas  dan  fungsi  masing-masing.  Namun  dalam menjalankan  fungsinya  organ  kenegaraan  yang  satu  tidak  terlepas  atau  terpisah  secara  mutlak dengan  yang  lain.  UUD  1945  meletakkan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hubungan  antara
organ-organ kenegaraan tersebut baik hubungan yang bersifat dua arah maupun ada kalanya pula hubungan yang bersifat searah.
Hubungan  yang  bersifat  dua  arah  misalnya  hubungan  antara  Presiden  dengan  DPR  dalam hal  pembahasan  Rancangan  Undang  Undang  (RUU).  Meskipun  DPR  menurut  Pasal  20  ayat  (1) UUD  1945  (perubahan)  sebagai  pemegang  kekuasaan  utama  untuk  membentuk  undang-undang, Presiden  pun  masih  tetap  memiliki  hak  untuk  mengajukan  Rancangan  Undang-undang  (RUU) kepada DPR. Oleh karena itu untuk membahas RUU, Presiden dan DPR terlibat secara bersama- sama  dalam  pembentukan  undang-undang  dari  awal  sampai  akhir  tahap  pengesahan  oleh Presiden.
Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 dari Undang Undang No. 10 tahun 2004 menyatakan :
1. Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
2. Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3. Undang-undang  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
Berdasarkan    pengertian  Pasal  1 angka 1,  2 dan 3 UU  No. 10 tahun  2004 tersebut di  atas sekedar  untuk  memperjelas  tentang  pengertian  peraturan  perundang-undangan  dengan  undang- undang.  Sedangkan  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini  hanyalah  apa  yang  tersebut  dalam  Pasal  1 angka  3  UU  No.  10  tahun  2004  yaitu  undang-undang  atau  lebih  jelasnya  adalah  hubungan kewenangan  Presiden  dengan  DPR  dalam  pembentukan  undang-undang.  Disamping  bentuk- bentuk  hubungan  Presiden  dengan  DPR  baik  sebelum  maupun  sesudah  perubahan  UUD  1945 meliputi:  1.  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  UU;  2.  yang  berkaitan  dengan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN);  3.  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  kebijakan;  dan yang ke 4. adalah yang berkaitan dengan pelanggaran UUD (1945).
Perubahan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  dan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  dalam pembentukan  undang-undang  telah  terjadi  pergeseran  kekuasaan  pembentukan  undang-undang dari kekuasaan Presiden berpindah ke kekuasaan DPR. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
ayat  (1)  UUD  1945  kekuasaan  pembentukan  undang-undang  dari  Presiden  bergeser  ke  DPR, maka sebagai konsekuensinya akan mengubah pada format pembuatan undang-undang.

## PERMASALAHAN
Hubungan Presiden dengan  DPR berdasarkan  Pasal  5 ayat (1)  dan  Pasal 20  ayat (1)  UUD 1945 perubahan pertama  tahun 1999  terjadi pergeseran  kekuasaan pembentukan  undang-undang dari  Presiden  kepada  DPR.  Pergeseran  kekuasaan  pembentukan  undang-undang  ini  sebagai konsekuensinya  berpengaruh  pula  terhadap  format  frase  pertimbangan  dalam  undang-undang tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Makna Hubungan Kewenangan
Dalam  menganalisis  hubungan  kewenangan  antara  Presiden  dengan  DPR  dalam  sistem pemerintahan  menurut  UUD  1945  dan  pelaksanaannya,  maka  perlu  dipahami  makna kewenangan, hubungan kewenangan dan jenis hubungan kewenangan.
Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  atau kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yaitu  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan legislatif.  Wewenang  itu  sendiri  adalah  berarti  kekuasaan  untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum publik misalnya kekuasaan / wewenang menandatangi (Juanda, 2004:265).
Berpedoman  pada  pendapat  tersebut,  di  dalam  kewenangan  terkandung  makna  kekuasaan. Kekuasaan  yang  dimaksud  adalah  kekuasaan  yang  diberikan  dana  didasarkan  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dan  kewenangan  akan  melahirkan  beberapa  wewenang.  Hubungan kewenangan  dalam  hal  ini  adalah  hubungan  kewenangan  Presiden  dengan  DPR  dalam  rangka pembentukan  sebuah  undang-undang  baik  yang  berasal  dari  DPR  maupun  yang  berasal  dari Presiden  (pemerintah).  Jadi  hal  yang  mendasar  dalam  hubungan  kewenangan  Presiden  dengan DPR  adalah  melaksanakan  urusan  pembentukan  undang-undang,  dan  tidak  akan  bisa  terlaksana bila  kedua  hubungan  kedua  organ  tersebut  tidak  dijalankan  setara,  seimbang  dan  kemitraan sebagaimana pengalaman dari pengalaman dalam pembentukan undang-undang.
Salah  satu  jenis  hubungan  kewenangan  antara  lain  hubungan  perundang-undangan  yang merupakan konsekuensi dari pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan  rakyatnya,  maka  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  dan  menetapkan  norma hukum  berupa  sebuah  undang-undang.  Hubungan  jenis  ini  adalah  hubungan  yang  sifatnya  dua arah (hubungan timbal balik).
Untuk  menemukan  konsep  dan  mengembangkan  pola  hubungan  kewenangan  antara Presiden  dengan  DPR  dalam  sistem  pemerintahan  berdasarkan  UUD  1945,  menggunakan  teori pemisahan  kekuasaan  dan  pembagian  kekuasaan.  Penggunaan  teori  pemisahan  dan  pembagian kekuasaan  sebagai  grand  theory  berdasarkan  pada  pemahaman  bahwa  keberadaan  Presiden sebagai badan atau organ menjalankan fungsi eksekutif dan DPR sebagai badan atau organ yang menjalankan  fungsi  legislatif  merupakan  perwujudan  atau  berakar  dari  pemisahan  dan pembagian  kekuasaan  karena  penyelenggaraan  pemerintahan  itu  artinya  mengandalkan pemisahan dan pembagian kekuasaan.
Teori  pemisahan  kekuasaan  dan  pembagian  kekuasaan  pada  mulanya  lahir  akibat  dari kekuasaan  di  tangan  satu  orang,  maka  kemudian  timbul  ajaran  oleh  Immanuel  Kant  sebagai Doktrin  Trias  Politica  Montesquiau dan  kemudian  dikembangkan  oleh  John  Locke  (Suwato Mulyosudarmo,1997:26).  Dalam  perkembangannya  ternyata  di  beberapa  negara  modern sekarang  ini  jarang  yang  menerapkan  teori  pemisahan  kekuasaan  secara  murni  (materiil),  karena selain  tidak  praktis,  keseimbangan  antara  cabang  kekuasaan  yang  satu  dan  yang  lain  juga  dapat menimbulkan  kesewenang-wenangan  di  dalam  lingkungan  masing-masing  cabang  kekuasaan tersebut.
Begitu  pula  di  Indonesia,  UUD  1945  mempraktekkan  pemerintahan  kekuasaan  secara formal (Dahlan Thaib, 1993:21). Hal ini terbukti adanya keterkaitan antara semua lembaga tinggi negara dan  saling  bekerja  sama dalam  bidang  tertentu,  seperti hubungan  antara  Presiden  dengan DPR,  keduanya  memiliki  kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Keterkaitan  dan  kerja  sama antara  kedua  lembaga  tersebut  tentu  dalam  hubungan  keselarasan  dan  kemitraan.  Keselarasan dan kemitraan tersebut sebenarnya telah mendapat landsan yang kuat di dalam pembukaan UUD 1945  alenia  keempat  terutama  melalui  prinsip  yang  terkandung  dalam  sila-sila  pancasila,  yaitu keseimbangan keserasian dan keselarasan.

## B. Hubungan kewenangan Presiden dengan DPR dalam pembentukan undang-undang
Dengan  berlakunya  Undang  Undang  No.  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dan  berlaku  sejak  tanggal  11 November  2004,  undang-undang  ini  terdapat perubahan  yang  sangat  mendasar  di  bidang  perundang-undangan,  baik  dalam  masalah  jenis, hirarki,  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  maupun  proses  dan  teknik pembentukannya.
Pengembangan ilmu  perundang-undangan  dapat  mendorong  fungsi  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan, oleh karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum  modern,  tujuan  utama  dari  pembentukan  undang-undang  itu  bukan  lagi  menciptakan kodifikasi  bagi  norma-norma  dan  nilai-niai  kehidupan  yang  sudah  mengendap  dalam masyarakat, tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau  perubahan  dalam  kehidupan  dalam  masyarakat  atau  dengan  kata  kata  lain  bahwa pembentukan  undang-undang  dewasa  ini  tidak  lagi  pertama-tama  berusaha  kearah  kodifikasi melainkan  modifikasi  ( de  wetgever  streeft  niet  meer  primair  naar  codificatie  maar  naar modificatie ) (Maria Farida Indrati, 1996:3).
Perubahan UUD 1945 sampai saat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat tajam  diantara  para  pakar  di  bidang  politik,  hukum,  dan  bidang-bidang  yang  menyangkut masalah  kenegaraan,  baik  perbedaan  di  bidang  proses  pembentukannya  maupun  materi  yang terkandung  di  dalam  perubahan  UUD  1945.  Namun  demikian  dalam  praktek  penyelenggaraan sejak  ditetapkan  perubahan  pertama  UUD  1945  tahun  1999  baik  yang  menyangkut  lembaga negara  dan  perundang-undangan  tetap  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  perubahan UUD 1945.
Sebelum  perubahan  pertama  UUD  1945  (tahun  1999),  UUD  1945  mengatur  hubungan kewenangan  Presiden  dengan  DPR  dalam  konteks  pembentukan  undang-undang  diatur  dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (asli) menyatakan  "Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".
Oleh karena itu  Pasal 5 ayat (1) tersebut jika diartikan secara harfiah, maka yang berkuasa di  dalam  pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah  Presiden.  Namun  dalam  penjelasan  Pasal 5  ayat  (10)  UUD  1945  menyatakan  :  kecuali executive  power ,  Presiden  bersama-sama  dengan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  menjalankan legislation  power dalam  negara.  Hal  ini  dapat  diartikan dengan  kata-kata  bersama-sama  antara  Presiden  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai kekuasaan  yang  sama  kedudukannya  dalam  menyalurkan  fungsi  legislasi:  artinya  keduanya  yaitu Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai  kekuasaan  yang  sama  dalam  menjalankan fungsi legislasi.
Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  (asli)  menyatakan:  Tiap-tiap  undang-undang  menghendaki persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pasal  ini  menghendaki  untuk  sahnya  suatu  undang- undang harus ada persetujuan dari dewan, karena itu jika  Pasal 20 ayat (1)  dihubungkan dengan Pasal  5  ayat  (1)  tersebut,  maka  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  hanya  persetujuan  atau  tidak ada persetujuan dari dewan. Jadi fungsi dewan hanyalah menyetujui atau mengiyakan atau tidak. Kekuasaan pembentukan undang-undang itu adalah ada pada tangan Presiden ( eksekutive heavy ). Setelah  UUD  1945  perubahan  pertama  pada  tahun  1999,  maka  terjadilah  pergeseran kekuasaan  pembentukan  undang-undang  dari  Presiden  bergeser  kepada  dewan  perwakilan rakyat, sehingga pengaturan pembentukan undang-undang diatur sebagai berikut:
Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  perubahan  pertama  menyatakan:  Presiden  berhak  mengajukan rancangan  undang-undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kedudukan  Presiden  bukan  lagi sebagai  pemegang  kekuasaan  pembentukan  udang-undang,  tetapi  Presiden  selain  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  eksekutif,  masih  mempunyai  fungsi  legislasi  artinya  masih  berhak mengajukan rancangan undang-undang atas inisiatif persiden.
Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  perubahan  pertama  menyatakan:  Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Semula  tugas  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat  berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  (asli)  tugasnya  dalam  pembentukan  undang- undang  hanyalah  sekitar  fungsi  persetujuan  saja  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  pembentukan undang-undang,  maka  setelah  perubahan  UUD  1945  Dewan  Perwakilan  Rakyat-lah  yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang ( legislative heavy ).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ajat (1) UUD 1945, perubahan pertama tahun 1999 dan  UUD  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  akan berpengaruh  terhadap  format  UU  yang  akan  dibentuk,  sehingga  format  UU  semestinya  tidak seperti format UU yang berlaku saat ini.

## C. Pembahsan RUU di DPR
Dalam  tingkat  pembahasan  di  DPR  setiap  RUU  (baik  yang  berasal  dari  pemerintah,  DPR maupun  yang  berasal  dari  DPD)  dibahas  dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  keputusan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.Pembahasan  RUU  ini  dapat  dilakukan  dengan  melalui  2 (dua) tingkat yaitu :
1. Pembicaraan  tingkat  I,  yang  dilakukan  dalam  rapat  gabungan  komisi,  rapat  badan  legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat panitia khusus.
2. Pembicaraan tingkat II, yang dilakukan dalam rapat paripurna.
Selain itu, sebelum dilakukan pembicaraan tingkat I dan tingkat II diadakan rapat fraksi.
1. Pembicaraan Tingkat I meliputi :
a. 1) Pandangan dan pendapat fraksi-fraksi atau pandangan dan pendapat fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berasal dari Presiden.
2)  Pandangan  dan  pendapat  Presiden  atau  pandangan  dan  pendapat  Presiden  beserta DPD apabila RUU berasal dari DPR.
b. Tanggapan  Presiden  atas  pandangan  dan  pendapat  dimaksud  pun  a  angka  1)  atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU terhadap pandangan sebagaimana dimaksud pun b angka 2).
c. Pembahasan  RUU  oleh  DPR  dan  Presiden  berdasarkan  Daftar  Inventaris  Masalah (DIM)
d. Dalam pembicaraan tingkat I dapat :
1) Dapat diadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum
2) Diundang  pimpinan  lembaga  negara  atau  lembaga  lain  apabila  materi  RUU berkaitan  dengan  lembaga  negara  atau  lembaga  lain  dan  atau  diadakan  rapat intern.
e. Dalam  pembicaraan  tingkat  I,  DPR  dapat  didampingi  oleh  tim  asistensi,  tim pendamping.
2. Pembicaraan Tingkat II meliputi (berdasarkan peraturan tata tertib DPR)
a. Pembicaraan  tingkat  II  meliputi  pengambilan  keputusan  dalam  rapat  paripurna  dan didahului oleh :
1) Laporan hasil pembicaraan tingkat I
2) Pendapat  akhir  fraksi  yang  disampaikan  oleh  anggotanya  dan  apabila  dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya ( minderhiednota ) 3) Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
b. Apabila  RUU  itu  tidak  mendapat  persetujuan  bersama,  RUU  itu  tidak  boleh  diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
Perlu  diketahui  bahwa  sejak  saat  pemeritnah  dengan  surat  Presiden  mengirimkan  RUU kepada  pimpinan  DPR,  fraksi-fraksi  dapat  mengadukan  dengar  pendapat  ( hearing )  dengan  para pakar  atau  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  untuk  mencari  masukan  dalam membawakan  aspirasi  rakyat  atau  fraksinya.  Rancangan  undang-undang  (RUU)  yang  tidak disetujui bersama oleh DPR dari Presiden, maka jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal  persetujuan  bersama.  Sekretariat  Negara  akan  menuangkan  dalam  kertas  kePresidenan segera  dikirimkan  kepada  Presiden  untuk  ditandatangani  dan  diundangkan  sebagaimana mestinya.

## D. Kerangka peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan undang-undang
Setiap  peraturan  perundang-undangan  dapat  dikenali  dengan  melihat  dalam  kerangka (bentuk  luar  kuorum)  peraturan  perundang-undangan  secara  garis  besarnya  terdiri  atas: judul/penamaan,  pembukaan,  batang  tubuh,  penutup  dan  penjelasan,  serta  lampiran  (bila diperlukan).
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 perubahan, bahwa kekuasaan membentuk  undang-undang  telah  bergeser  dari  Presiden  kepada  DPR,  maka  format pembentukannya kerangka pembukaan yang terdiri atas frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,  jabatan  pembentuk  peraturan  perundang-undangan,  konsederaus,  dasar  hukum  dan  diktum, maka  merumuskannya  harus  disesuaikan  dengan  perubahan  UUD  1945.  Perubahan  kekuasaan membentuk  undang-undang  dari  Presiden  kepada  DPR  semestinya  membawa  konsekuensi perubahan format undang-undang.
Selama ini, format undang-undang didahului dengan frase : "Presiden Republik Indonesia", frase  ini  menunjukkan  Presiden  yang  membentuk  undang-undang  dengan  persetujuan  DPR. Berdasarkan perubahan pertama UUD 1945, DPR lah yang membentuk undang-undang. Dengan demikian  frase  yang  dipakai  semestinya  "Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia"  dan  seterusnya.
Presiden  hanya  mengesahkan  sebagai  tanda  tidak  ada  penolakan  atas  undang-undang  tersebut dan menjadi syarat untuk berlaku.
Contoh 1:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: …………. TAHUN ………….
TENTANG
………………………………………………….
(Nama Undang-undang)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang   : a. Bahwa ………………
b. Bahwa ……………… dst
Mengingat
: a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
b. Undang-undang (dst)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN …… dst…..
Contoh 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: …………. TAHUN ………….
TENTANG
………………………………………………….
(Nama Undang-undang)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Menimbang   : a. Bahwa ………………
b. Bahwa ……………… dst
Mengingat
: a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 b. Undang-undang (dst)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN …… dst…..

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  jo  pasal  10  ayat  (1)  UUD  1945  perubahan  kekuasaan pembentukan undang-undang telah bergeser/berpindah dari Presiden ke DPR ( executive heavy ke legislative heavy ), maka sebagai konsekuensinya seharusnya ada perubahan format pembentukan undang-undang yang didahului frase "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" menjad "DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  REPUBLIK  INDONESIA".  Dengan  demikian  format  pembentukan undang-undang telah sesuai dengan perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan  Thaib,1993, Implementasi  Sistem  Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 :  Yogyakarta, Liberty.
Maria Farida, 2006, Ilmu Perundang-undangan : Yogyakarta, Kanisius.
Suwato  Mulyosudarmo,1999, Peralihan  Kekuasaan  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap Pidato Nawaksara : Jakarta, Grand Media Pustaka.