Vol. 16 No. 1 Juni 2020 Hal. 69-77
Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Pajak, C orporate Social Responsibility, Shodaqoh, dan Kebermanfaat Usaha Micro, Small, and Medium Enterprises Contribution: Tax, Corporate Social Responsibility, Shodaqoh, and Business Benefit
Suwarno Suwarno¹*, Rahmawati Rahmawati², Sri Murni³, Warsina 4
1 STIE Purna Graha, Pekanbaru
2,3,4 Universitas Sebelas Maret, Surakarta

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 21 February 2020 Revised 08 June 2020 Publish 16 June 2020
Keywords: Corporate Social Responsibility, MSM,; Shodaqoh, Tax.
DOI:
https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6802

## A B S T R A C T
The  existence  of  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs),  which constitute the largest share in the national economy, is an indicator of the level of  community participation  in various  economic  sectors.  UMKM  towards the environment  that  is  approved  by  tax,  alms,  CSR,  and  business  benefit.  The method  of  analysis  uses  descriptive  analysis.  Data  collection  using  observa- tions,  questionnaires,  and  direct  interviews  to  250  MSMEs  engaged  in  batik and  grocery  stores  in  Surakarta.  66.8%  MSMEs  have  not  paid  taxes  and 33.2%  MSMEs  have  paid  taxes,  96.8%  MSMEs  in  Surakarta  have  done shodaqoh,  60.8%  MSMEs  in  Surakarta  have  not  done  CSR  and  37.2%  are actively doing CSRs, 85, 6%  of MSMEs stated that their businesses provided benefits for the community, while for the community about the business envi- ronment. Other findings show that MSMEs who have paid business taxes are long-term  business  groups,  have  permanent  businesses,  and  have  large-scale relationships  and  most  MSMEs  do  not  do  CSR  more  because  they  have  not seen the benefits of CSR activities.

## A B S T R A K
Keberadaan ” Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  merupakan bagian  terbesar  dalam  perekonomian  nasional,  merupakan  indikator  tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. ” Penelitian ini bertujuan  memotret  kontribusi  UMKM  terhadap  lingkungan  sekitar  dian- taranya  mencakup  pajak,  sedekah,  CSR,  dan  kebermanfaatan  usaha.  Metode analisis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan observasi, kuesioner, dan wawancara langsung ke 250 UMKM yang bergerak di bidang batik dan toko kelontong di Surakarta. Temuan menunjukkan bahwa 66,8%  UMKM  belum  membayar  pajak  dan  33,2%  UMKM  sudah  membayar pajak, 96,8% UMKM di Surakarta telah melakukan shodaqoh, 60,8% UMKM di  Surakarta  tidak  melakukan  CSR  dan  37,2%  aktif  melakukan  CSR,  85,6% UMKM menyatakan bahwa usaha yang mereka jalankan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, terutama bagi masyarakat sekitar lingkungan usaha.  Temuan lain  menunjukkan  UMKM yang  telah  membayar  pajak  usaha merupakan golongan usaha yang telah berjalan lama, sudah mempunyai tem- pat  usaha  tetap,  dan  cenderung  berskala  besar  dan  sebagian  besar  UMKM tidak melakukan CSR lebih karena belum melihat kebermanfaatan dari kegiatan CSR.

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  usaha  untuk  meningkatkan  daya  dan  taraf  hidup  masyarakat  disebut  dengan  kegiatan ekonomi, ” karena  dengan ” semakin  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  maka  kebutuhan  masyarakat akan  terpenuhi. ” Untuk ” memenuhi  kebutuhan  masyarakat  maka  dibutuhkan  lapangan  pekerjaan  yang
* Corresponding author: suwarnoiai14@gmail.com
mampu  menyerap  setiap  angkatan  yang  ada. ” Indonesia ” sebagai  negara  yang  penuh  dengan  kekayaan alam,  belum  mampu  untuk  memaksimalkan  potensi  yang  ada. ” Masyarakat ” dituntut  untuk  lebih mengembangkan  kemampuan  atau  potensi  yang  ada  pada  diri  sendiri  maupun  yang  berada  di  wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi ”(Rifa’i, 201 3). Keberadaan ” Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  merupakan  bagian  terbesar  dalam perekonomian  nasional,  merupakan  indikator  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  sektor ” kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui  mekanisme  penciptaan  kesempatan  kerja  dan  nilai  tambah.  Keberhasilan  dalam  meningkatkan kemampuan  UMKM  berarti  memperkokoh  bisnis  perekonomian  masyarakat.  Halini  akan  membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan ” (Budi, 2006).
Industri kecil dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada lingkungan ekternal maupun internal. UMKM  merupakan  potensi  bisnis  yang  sangat  digalakkan  oleh  pemerintah  karena  semakin  banyak masyarakat berwirausaha  maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Meskipun UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dan bertahan dalam krisis,  tetapi  sejumlah  fakta  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  usaha  kecil  dapat  bertahan  dalam menghadapi krisis ekonomi (Tohar, 2000).
Pengembangan  UMKM  ini  harus  menjadi  salah  satu  prioritas.  Hal  ini  selain  karena  usaha  tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan, dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiski- nan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan  dapat  memberikan  konstribusi  yang  signifikan  dalam  mempercepat  perubahan  struktural,  yaitu meningkatnya  perekonomian  daerah  dan  ketahanan  ekonomi  nasional  (Sudiarta  dkk,  2014)  dan  dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar yang dapat menciptakan kesejahteraan.
Bukti  riil  adanya  kontribusi  antara  lain  pembayaran  pajak, Corporate  Social  Responsibility (CSR) , sa- daqoh/amal dan manfaat UMKM tersebut untuk lingkungan sekitar. Adanya beberapa kontribusi tersebut dapat  memberikan  manfaat  kepada  lingkungan  sekitar  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kesejahteraan  merupakan  cita-cita  sosial  yang  tidak  hanya  diangankan  untuk  dimiliki,  tetapi  juga  harus diusahakan.  Tanpa  usaha  dan  kerjasama  di  antara  berbagai  pihak  terkait,  kesejahteraan  merupakan  fa- tamorgana.
Surakarta merupakan kota industri kreatif yang berpotensi besar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota  Surakarta,  Nur  Haryani  menyatakan  “untuk  jumlah  UMKM  di  Kota  Solo  yang  menjadi  binaannya mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sekitar 10 persen/tahun. Program penumbuhan wirausaha baru yang dilakukan setiap tahun menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah UMKM di Kota Solo tersebut. Jumlah UMKM secara potensi di Kota Solo sekitar 43.700 UMKM (Wasita, 2019). Selain itu, tahun 2017 terdapat penurunan besaran pajak UMKM untuk mendorong peningkatan jumlah wajib pajak (WP) (Perdana , 2018). Besaran pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. ” Kepala ” Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Jawa  Tengah  II,  Rida  Handanu ”menjelaskan  “ada  per bedaan  signifikan dengan jumlah pajak di 2017” (Perdana , 2018).
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1) Apakah UMKM di Surakarta  membayar  pajak?  2)  Apakah  UMKM  di  Surakarta  melakukan  sedekah/beramal?  3)  Apakah UMKM di Surakarta menyiapkan CSR untuk masyarakat sekitar? 4) Apakah produk atau jasa UMKM di Surakarta  bermanfaat  bagi  masyarakat?  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  sebagai  berikut.  1)  Untuk mengetahui  apakah  UMKM  di  Surakarta  membayar  pajak;  2)  Untuk  mengetahui  apakah  UMKM  di Surakarta  melakukan  sedekah/beramal;  3)  apakah  UMKM  di  Surakarta  menyiapkan  CSR  untuk masyarakat sekitar; dan 4) apakah produk atau jasa UMKM di Surakarta bermanfaat.

## 2. TELAAH LITERATUR Pajak dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  Undang-Undang  sehingga  dapat dipaksakan  dengan  tidak  membalas  jasa  secara  langsung.  Pajak  dipungut  dengan  berdasarkan  berbagai norma  hukum  untuk  dapat  menutup  biaya  produksi  barang  serta  jasa  kolektif  guna  mencapai kesejahteraan  umum.  Pajak  merupakan ” konstribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang  sifatnya  memaksa
berdasarkan  Undang-Undang  yang  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai, konstribusi wajib pajak  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sugianto (2008) mendefinisikan pajak sebagai, suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan  dengan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  yang  kemudian  digunakan  untuk menyelenggarakan  pemerintah  serta  untuk  pembangunan  daerah.  Soemitro  (2007)  mendefinisikan  pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar  pengeluaran  umum.Adriani  (2014)  mendefiniskan  pajak  sebagai  iuran  kepada  negara  yang dapat  dipaksakan  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan  perpajakan,  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari  pajak,  yaitu  iuran  wajib  yang  dapat  dipaksakan,  dipungut  berdasarkan  Undang-Undang,  tidak memberikan  timbal  balik  atau  kontraprestasi  secara  langsung  atas  pembayaran  pajak,  dipungut  oleh negara,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  diperuntukan  untuk  keperluan  umum,  membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  telah  diteliti  sebelumnya  (Fuadi  &  Mangoting,  2013;  Hendri,  2016; Yusro  &  Kiswanto,  2014;).  Hendri  (2016)  menemukan  pengetahuan  wajib  pajak  (WP)  berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan WP dan sanksi perpajakan berpengaruh langsung terhadap  kepatuhan  WP;  dan  kesadaran  WP  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Yusro  & Kiswanto  (2014)  menganalisis  pengaruh  tarif  pajak,  mekanisme  pembayaran  pajak  dan  kesadaran membayar  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Kudus  dan  menemukan  hanya mekanisme  pembayaran  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  UMKM.  Fuadi  & Mangoting  (2013)  menemukan  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
C orporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  komitmen  perusahaan  atau  dunia  bisnis  untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial  perusahaan  dan  menintikberatkan  pada  keseimbangan  antara  perhatian  terhadap aspek  ekonomis, sosial  da n  lingkungan”(Untung,  2009).  Ko mpleksitas  permasalahan  sosial  yang  semakin  rumit  dalam dekade  terakhir  dan  implementasi  desentralisasi  telah  menepatkan  CSR  sebagai  suatu  konsep  yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Kotler  dan  Nancy  (2005)  mendefinisikan Corporate  Social  Responsibilit y  (CSR)  sebagai  komitmen perusahaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  komunitas  melalui  praktik  bisnis  yang  baik  dan mengkontribusikan  sebagian  sumber  daya  perusahaan.  Upaya  sungguh-sungguh  dari  entitas  bisnis meminimumkan  dampak  negatif  dan  memaksimumkan  dampak  positif  operasinya  terhadap  seluruh pemangku  kepentingan  dalam  ranah  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Secara  garis  besar ” CSR  adalah  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap masyarakat  di  luar  tanggung  jawab  ekonomisnya,  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya.

## Sedekah
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefiniskan ” sedekah  sebagai  derma  kepada  orang  miskin  dan sebagainya. ” Berdasarkan  cinta  kasih  kepada  sesama  manusia,  selamatan,  kenduri,  pemberian  sesuatu kepada  fakir  miskin  atau  yang  berhak  menerimanya,  di  luar  kewajiban  zakat  dan  zakat  fitrah  sesuai dengan kemampuan pemberi (derma). Sedekah ” berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar  bersedekah  bisa  diartikan  sebagai  orang  yang  benar  pengakuan  imannya. ” Menurut ” istilah  atau terminologi  syariat,  sedekah  yaitu  mengeluarkan  sebagian  harta  atau  pendapatan/penghasilan  untuk
suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara  sukarela  kepada  siapa  saja,  tanpa  nisab  dan  tanpa  adanya  aturan  waktu  yang  mengikat  (Sanusi, 2009).
Sedekah  berarti  sesuatu  yang  diberikan  dengan  tujuan  mendekatkan  diri  pada  Allah.  Banyak  ayat dalam  Al-Quran  yang  menyebutkan  tentang  sedekah.  Tetapi  tidak  semua  ayat  -  ayat  yang  mengandung kata  sedekah  dimaksudkan  sebagai  sedekah  yang  berarti  berderma  seperti  yang  difahami.  Sedangkan Wahyu (2007: 15-22) mendefinisikan sebagai macam sedekah tidak kenal batasan, secara garis besar bahwa sedekah tidak melalui sosial, hartaduiniawi saja, akan tetapi juga dengan harta rohani.

## Kebermanfaatan Usaha
Definisi usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran,  atau  badan  untuk  mencapai  suatu  maksud.  Pekerjaan,  perbuatan,  prakarsa,  ikhtiar,  daya  upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha  adalah “ setiap  tindakan,  perbuatan,  atau  kegiatan  apapun  dalam  bidang  perekonomian  yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. ” Dengan berusaha  kita  tidak  hanya  menghidupi  diri  kita  sendiri, ” tetapi  juga  menghidupi  orang-orang  yang  ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif. ” Penelitian deskriptif ” merupakan “ penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa  dan  kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat  perhatian  untuk  kemudian  digambarkan  sebagaimana  adanya ” (Sudjana  dan  Ibrahim,  1989:  64). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  kuesioner,  maupun  wawancara  langsung.  Penyebaran kuesioner  dan  wawancara  langsung  dilakukan  kepada  250  pelaku  UMKM  di  Surakarta  yang  bergerak dibidang  batik  dan  toko  kelontong.  Kuesioner  mencakup  pengumpulan  beberapa  data.  Bagian  pertama, data demografi UMKM yang mencakup nama usaha, nama pemilik, jenis usaha, dan tempat. Bagian  dua, pertanyaan tentang pajak, sedekah, c orporate social responsibility , dan kebermanfaatan usaha UMKM.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pajak UMKM
Hasil survei ke 250 UMKM di Kota Surakarta terkait dengan aktivitas pajak UMKM menunjukkan se- bagai  berikut  (Tabel  1).  Tabel  1  menunjukkan  66,8%  UMKM  belum  membayar  pajak  dan  33,2%  UMKM sudah membayar pajak. Jadi sebagian besar UMKM di Surakarta belum membayar pajak.
Tabel 1. Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Surakarta
Keterangan Jumlah UMKM Persentase Belum membayar pajak 167 66,8% Sudah membayar pajak 83 33,2% Total 250 100%
Sumber: diolah (2020)
Alasan 66,8% UMKM di Surakarta belum membayar pajak dikarenakan beberapa hal. Hasil survei menunjukkan  bahwa  seperti  tidak  memiliki  NPWP,  baru  merintis  usaha,  penghasilan  belum  mencapai PKP, karena usaha belum didaftarkan, dan tidak paham mengenai pajak (Tabel 2). Tabel 2 menunjukkan bahwa  tidak  memiliki  NPWP  menjadi  alasan  utama  para  pelaku UMKM  tidak  membayar  pajak.  Hal  itu menjadi wajar karena memang NPWP merupakan salah satu persyaratan utama seorang pengusaha mem- bayarkan  pajaknya  atas  usaha  yang  dijalankan.  Namun  dapat  ditemukan  bahwa  tidak  memiliki  NPWP merupakan alasan yang sangat umum. Berdasarkan data yang tersedia ternyata masih ada beberapa pen- gusaha yang mau menyebutkan tidak mau membayar pajak atas usaha yang dijalankan seperti baru saja merintis  usaha.  Hal  itu  menjadi  alasan  para  pelaku  usaha  karena  mereka  merasa  untuk  melakukan  per- putaran uang dalam rangka digunakan sebagai modal kembali  ternyata masih sangat sulit karena masih belum konsisten atas pendapatan yang mereka peroleh.
Tabel 2. Alasan UMKM Belum Membayar Pajak Keterangan Jumlah UMKM Tidak memiliki NPWP 117 Baru merintis usaha 20 Penghasilan belum mencapai PKP 22 Karena usaha belum didaftarkan 2 Tidak paham pajak 6
Sumber: diolah (2020)
Alasan terkait dengan penghasilan yang mereka peroleh masih belum mencapai PKP (Pendapatan Kena Pajak) tersebut tentu saja masuk akal apabila seorang wirausaha lebih memilih tidak membayar pajak karena mereka tidak memenuhi salah satu persyaratan wajib seseorang untuk membayar pajak. Terdapat 2 pelaku  usaha  yang  mengaku  belum  mendaftarkan  usahanya  namun  mereka  berniat  untuk  ikut mendaftarkan usahanya dan sedang dalam proses. Selain itu 6 pelaku usaha yang mengaku belum paham terkait  pajak.  Hal  ini  artinya  perlunya  pihak  berwajib  untuk  memberikan  pengarahan  kembali  kepada pelaku usaha UMKM akan pentingnya membayar pajak dan juga sanksi-sanksi yang akan mereka terima apabila  mereka  tidak  membayar  pajak  secara  rutin. ” Dengan  melihat  beberapa  alasan  secara  spesifik  bisa jadi UMKM telah mempunyai NPWP namun masih terbatasnya uang penghasilan yang digunakan sebagai modal  kembali  dan  masih  terbatasnya  pengetahuan  mereka  terkait  pembayaran  pajak  usaha  akhirnya mereka memilih untuk tidak membayar pajak usaha dahulu.
Berdasarkan hasil survei  yang diperoleh diantara banyaknya pelaku usaha yang belum  membayar pajak,  masih  ada  sebagian  pelaku  usaha  UMKM  di  Surakarta  yang  telah  membayar  pajak  yaitu  sebesar 33,2% dari 250 pengusaha UMKM. UMKM yang telah membayar pajak usaha merupakan golongan usaha yang telah berjalan lama, sudah mempunyai tempat usaha tetap, dan cenderung berskala besar.

## Corporate Social Responsibility UMKM
Hasil  survei  ke  250  UMKM  di  Kota  Surakarta  terkait  dengan  aktivitas corporate  social  responsibility UMKM  menunjukkan  sebagai  berikut  (Tabel  3).  Tabel  3  menunjukkan  60,8%  UMKM  di  Surakarta  tidak melakukan CSR, 37,2% aktif melakukan CSR, dan 2% tidak memberikan jawaban terkait keakitfan dalam melakukan CSR.
Tabel 3. Aktivitas Corporate Social Responsibility UMKM di Surakarta
Keterangan Jumlah UMKM Persentase Aktif melakukan CSR 93 37,2% Tidak aktif melakukan CSR 152 60,8% Tidak mengisi 5 2% Total 250 100%
Sumber: diolah (2020)
Bentuk CSR yang diberikan UMKM Surakarta bermacam-macam. Tabel 4 menunjukan hasil survei antara  lain  pembangunan  fasilitas  umum  seperti  jalan  dan  masjid,  sponsor  kegiatan  kampung,  bingkis- an/jasa gratis untuk masyarakat sekitar saat even tertentu, maupun untuk karyawan sendiri dalam  rangka menjaga solidaritas kerja. Dari sekian bentuk CSR tersebut, yang lebih banyak  dilakukan oleh UMKM di Surakarta  tersebut  adalah  menjadi  sponsor  kegiatan  kampung  dan  pembangunan  fasilitas  umum  yaitu sebesar 43% dan 34%.
Alasan  mengapa  tidak  melakukan  kegiatan  CSR  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Tabel  5  menunjukkan sebanyak  78,28%  pelaku  UMKM  tidak  bersedia  memberikan  keterangan/alasan  tidak  melakukan  CSR, 18,42% menyebutkan belum ada wujud berbagi seperti bentuk CSR, dan 3,28% lainnya menyebutkan kare- na  usaha  masih  baru  merintis  sehingga  skala  usaha  masih  kecil.  Dengan  kata  lain,  belum  mampu  untuk melakukan kegiatan CSR secara aktif.
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  UMKM  tidak melakukan  CSR  lebih  karena  belum  melihat  kebermanfaatan  dari  kegiatan  CSR.  Sehingga  diperlukan
sosialisasi kepada para pelaku UMKM tentang manfaat dari kegiatan CSR dan apa saja bentuk yang bisa dilakukan dalam melakukan kegiatan CSR.
Tabel 4. Bentuk-Bentuk CSR UMKM di Surakarta Keterangan Jumlah Prosentase Pembangunan fasilitas umum 32 34,4% Sponsor kegiatan kampong 40 43,01% Beasiswa 1 1,07% Karyawan 2 2,15% Bingkisan/jasa 18 19,35% Total 93 100%
Sumber: diolah (2020)
Tabel 5. Alasan UMKM di Surakarta Belum Melakukan CSR Keterangan Jumlah Persentase Usaha masih baru dirintis atau masih kecil/belum mampu 5 3,28% Belum ada wujud berbagi seperti bentuk CSR 28 18,42% Tanpa keterangan 119 78,28% Total 152 100% Sumber: diolah (2020)

## Beramal/Shodaqoh UMKM
Hasil  survei  ke  250  UMKM  di  Kota  Surakarta  terkait  dengan  aktivitas  beramal/shodaqoh  UMKM menunjukkan sebagai berikut (Tabel 6). Tabel 6 menunjukkan 96,8% UMKM di Surakarta telah melakukan shodaqoh  dan  3,2%  belum  melakukan  shodaqoh.  Hasil  survei  UMKM  Surakarta  menunjukkan  terdapat banyak UMKM yang telah melakukan kegiatan amalan shodaqoh yaitu sebanyak 242 pelaku UMKM atau sekitar  96,8%. ” UMKM  tersebut  melakukan  shodaqoh  dengan  tenggang  waktu  yang  berbeda-beda,  ada yang melakukan shodaqoh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau tidak ditentukan waktu tertentu sehingga  mereka  tetap  melaksanakan  shodaqoh  kapan  pun  apabila  ada  kesempatan  dan  rejeki  berlebih walaupun jumlahnya tidak sama. ” Untuk tujuan penerima shodaqoh yaitu biasanya mereka tujukan untuk tetangga sekitar yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, atau di masjid-masjid sekitar rumah.
Tabel 6. Aktivitas Shodaqoh UMKM di Surakarta Keterangan Jumlah UMKM Persentase Belum beramal/shodaqoh 8 3,2% Sudah beramal/shodaqoh 242 96,8% Total 250 100%
Sumber: diolah (2020)
Terdapat  8  pelaku  UMKM  atau  sekitar  3,2%  yang  tidak  membayar  shodaqoh.  Hal  ini  tidak  tanpa alasan,  mereka  tidak  melakukan  amalan  shodaqoh  dikarenakan  masih  banyaknya  kebutuhan  sehari-hari yang  harus  dicukupi  sehingga  masih  belum  mampu  menyisihkan  sebagian  penghasilan  yang  mereka peroleh untuk bershodaqoh, dan selain itu alasannya dikarenakan masih merupakan usaha yang baru saja dirintis, maka mereka ingin fokus terlebih dahulu untuk mengembangkan usahanya.

## Kebermanfaatan Usaha UMKM
Hasil survei ke 250 UMKM di Kota Surakarta terkait dengan aktivitas kebermanfaatan usaha UMKM menunjukkan  sebagai  berikut  (Tabel  7).  Tabel  7  menunjukkan  85,6%  pelaku  UMKM  menyatakan  bahwa usaha  yang  mereka  jalankan  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  secara  umum,  terutama  bagi masyarakat  sekitar  lingkungan  usaha. ” 6  %  UMKM  menyatakan  usahanya  kurang  memberikan  manfaat kepada  masyarakat  secara  umum,  dan  10%  pelaku  UMKM  yang  tidak  memberikan  pernyataan  terkait kebermanfaatan usaha bagi lingkungan sekitar.
Tabel 7. Kebermanfaatan Usaha UMKM di Surakarta Keterangan Jumlah Persentase Usaha bermanfaat bagi lingkungan 214 85,6% Usaha tidak bermanfaat bagi lingkungan 11 6% Tidak mengisi 25 10% Total 250 100%
Sumber: diolah (2020)
Tabel  8  menunjukkan  bentuk  manfaat  yang  disampaikan  pelaku  UMKM  yaitu  sebanyak  71% menyatakan  bahwa  usahanya  memberikan  manfaat  berupa  memenuhi  kebutuhan  pasar. ” Keberadaan mereka  memudahkan  warga  sekitar  untuk  memperoleh  kebutuhan  yang  mereka  perlukan  tanpa  harus jauh-jauh pergi ke pusat perbelanjaan. 16% UMKM lainnya menyatakan bahwa keberadaan usaha mereka mampu  memperbaiki  perekonomian  warga  sekitar,  dikarenakan  karyawan  yang  mereka  rekruit  berasal dari warga sekitar. Sedangkan 12% UMKM lainnya tidak memberikan alasan kebermanfaatan usahanya.
Alasan kurang bermanfaat usaha mereka dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 menunjukkan pelaku UMKM  yang  menyatakan  bahwa  usahanya  kurang  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar, sebanyak 2 pelaku menyatakan bahwa usahanya memberikan manfaat tidak langsung dan 9 lainnya tidak memberikan  keterangan/alasan  terkait  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  survei  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  sebagian  besar  UMKM  menyatakan  bahwa  usaha  mereka  memberikan  kebermanfaatan  bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pasar.
Tabel 8. Bentuk Manfaat Usaha UMKM di Surakarta Keterangan Jumlah Persentase Meningkatkan perekonomian 35 16,35% Memenuhi kebutuhan pasar 153 71,49% Tanpa keterangan 26 12,14% Total 214 100%
Sumber: diolah (2020)
Tabel 9. Alasan Kurang Kebermanfaatan Usaha Keterangan Jumlah Persentase Manfaat tidak langsung 2 18,18% Tanpa keterangan 9 81,81% Total 11 100%
Sumber: diolah (2020)

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memotret  kontribusi  UMKM  di  Surakarta  terkait dengan  kontribusi pajak, CSR, shodaqoh, dan kebermanfaatan usahanya.  Survei 250 pelaku UMKM di Surakarta menunjuk- kan bahwa 66,8% pelaku UMKM masih belum membayar pajak. Hal ini dikarenakan beberapa alasan sep- erti  tidak  memiliki  NPWP,  baru  merintis  usaha,  penghasilan  belum  mencapai  PKP,  karena  usaha  belum didaftarkan,  dan  tidak  paham  mengenai  pajak.  33,2%  pelaku  usaha  UMKM  yang  telah  membayar  pajak merupakan golongan usaha yang telah berjalan lama, sudah mempunyai tempat usaha tetap, dan cender- ung berskala besar.
96,8%  pelaku  UMKM  di  Surakarta  telah  melakukan  shodaqoh  dengan  tenggang  waktu  yang  ber- beda-beda, kapanpun apabila ada kesempatan dan rejeki berlebih walaupun jumlahnya tidak sama yang ditujukan untuk tetangga sekitar yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, atau di masjid-masjid seki- tar rumah. 36,4% pelaku UMKM telah aktif dalam melakukan CSR. Bentuk CSR yang diberikan bermacam- macam,  antara  lain  pembangunan  fasilitas  umum  seperti  jalan  dan  masjid,  sponsor  kegiatan  kampung, bingkisan/jasa gratis untuk masyarakat sekitar saat even tertentu, maupun untuk karyawan sendiri dalam rangka  menjaga  solidaritas  kerja.  71,49%  pelaku  UMKM  menyatakan  bahwa  usahanya  memberikan manfaat berupa memenuhi kebutuhan pasar dimana keberadaan mereka memudahkan warga sekitar un-
tuk memperoleh kebutuhan yang mereka perlukan tanpa harus jauh-jauh pergi ke pusat perbelanjaan. 16% lainnya menyatakan bahwa keberadaan usaha mereka mampu memperbaiki perekonomian warga sekitar, dikarenakan karyawan yang mereka rekruit berasal dari warga sekitar.
Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penelitian. Perlu dilakukannya sosialisasi tentang perhi- tungan pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional di Indonesia yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak serta dibantu oleh Kementrian Perdagangan dan Perindustrian maupun pihak berkepentingan yang lain kepada para pelaku usaha. Begitu pula dengan CSR, perlu dilakukan sosialisasi oleh para pen- damping UMKM tentang manfaat CSR kepada para pelaku usaha di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani . (2014). Teori Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat. Arief, E, M. (2009). The Power Of Good Coorporate Governance . Jakarta: Salemba Empat Budi. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Ekonomi, 4(3).
Dhita.  (2009).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  terhadap  Tingkat  Harga  Saham Perusahaan. Universitas Widyatama.
Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Elkington, J. (1997). Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line Of Twentieth Century Business, Dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. CSR Sebuah Keharusan Dalam Investasi Sosial . Jakarta: Pusat Penyuluhan So- sial (Pusensos) Departemen Sosial RI. La Tofi Enterprise
Fuadi, A. O. & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review , 1(1), 18 – 27. Hadi, N. (2011). Corporate Social Responsibility . Yogyakarta : Graha Ilmu .
Hendri,  N.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Memepengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak pada UMKM di Kota Metro. AKUISISI, 12(1), 1-15. Ibrahim, I. (2010). Utang Lebih Mulia Dari Pada Sedekah . Jakarta: Ufuk. Iskandar. (1994). Sedekah Membuka Pintu Rezeki . Bandung: Pustaka Islam.
Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha
Besar (UB) Tahun 2016 – 2017. Diperoleh 16 Desember 2019, dari
http://www.depkop.go.id/data-umkm Kotler, P., & Nancy, L. (2005). Corporate Social Responsibility; Doing The Most Good You’re Your Company And Your Cause . Newjersey; Johnwiley& Sons,Inc. Mansur, Y. (2010). Dahsyatnya Sedekah . Jakarta: Tim PPPA Daarul Q ur’an .
Perdana. (2018). Pajak UMKM Turun, Jumlah Wajib Pajak Meningkat. Diakses pada tanggal 13 Mei 2020. Alamat https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/10/05/97574/pajak-umkm-turun-jumlah-wajib- pajak-meningkat
Retnowati, W. I. (2007). Hapus Gelisah Dengan Sedekah . Jakarta: Qultum Media. Rifa’i,  B.  (201 3).  Efektivitas  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM). Kebijakan  dan Manajemen Publik, 1(1), 130-136.
Soemitro, R. (2007). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan . Bandung: Eresco Sanusi, M. (2009). The Power of Sedekah . Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. Satyo. (2001). Pengungkapan Social dalam Laporan Tahunan . Jakarta: PT Intama Artha Indonesia. Shihab, Q. (1994). Membumikan Al- Qur’an Fungsi dan  Peran  Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat . Bandung: Mizan .
Sudiarta,  P.  L.  E.,  Kirya,  I  K.,  &  Cipta,  I  W.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli. Jurnal Managemen Indonesia , 2(1) . https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/3381 Sudjana, N., & Ibrahim. (1989). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Sinar Baru Sugianto. (2008). Pajak dan Retribusi Daerah . Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia Tohar, M. (2000). Membuka Usaha Kecil. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
Wasita,  A.  (2019).  Solo  miliki  potensi  43.000  UMKM.  Diakses  pada  tanggal  13  Mei  2020.  Alamat https://jateng.antaranews.com/berita/213590/solo-miliki-potensi-43000-umkm
Yusro, H. W. & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran
Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal , 3(4), 429 – 436.