## TINJAUAN IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI TIGA
PROPINSI (KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN DAN

## KALIMANTAN TENGAH
H. M. Aswin
Penulis adalah Dosen Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Abstrak :
Desentralisasi  Fiskal  adalah  pelimpahan  kewenangan  kepada  daerah untuk  menggali  dan  menggunakan  sendiri  sumber-sumber  penerimaan  daerah sesuai  dengan  potensinya  masing-masing  (Sidik,  2002;  Bird  dan  vaillancourt, 2000).    Di  era  otonomi  daerah,  Desentralisasi  Fiskal  sangat  menentukan keberhasilan  pelaksana-an  otonomi  daerah  mengingat  dengan  adanya Desentralisasi  Fiskal  akan  dapat  meningkatkan  efisiensi  ekonomi,  perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana (Bird & Vaillancourt, 2000). Kata Kunci : Implementasi, Desentralisasi Fiskal

## Latar Belakang
Berkaitan  dengan  konteks  hubungan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah, penerapan  Desentralisasi  Fiskal  berarti daerah diberikan wewenang untuk memanfaatkan  sumber  keuangan  sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah. Dengan demikian proporsi antara pemberian  wewenang  terhadap  tugas, tanggungjawab dan pemberian wewenang dalam  pengelolaan  keuangan  untuk mendukung wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebut hendaknya berimbang.  Selama  ini  yang  terjadi adalah ketidak seimbangan antara pemberian  tugas  dan  tanggungjawab dengan  kewenangan  dalam  pengelolaan keuangan.  Daerah  masih  lebih  banyak berperan  sebagai  pelaksana  keputusan Pusat  saja  tanpa  memiliki  kewenangan untuk  menentukan  dan  menggunakan sendiri  sumber-sumber  keuangan  yang ada di daerahnya.
Desentralisasi  fiskal  sebagai  elemen terpenting  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah dimaksudkan agar dapat mengurangi  ketergantungan  keuangan daerah  terhadap  pusat.  Sementara  ini Desentralisasi  Fiskal  masih  dipahami
sebagai pelimpahan  kewenangan  kepada daerah dalam hal tugas-tugas pengeluaran dan pembagian penerimaan negara kepada daerah. Bentuknya adalah dengan memberikan  keleluasaan  daerah  melalui block  grant seperti  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Perimbangan  lainnya. Padahal  Desentralisasi  Fiskal  idealnya harus  mengarah  pada  lahirnya  otoritas fiskal  di  daerah  yang  berarti  adanya kemampuan  pemerintah  daerah  untuk menentukan  pajak  yang  akan  dikenakan, rancangan  pajak  dan  akses  langsung  ke sumber  pendanaan  (Dafflon,  1997). Kewenangan  perpajakan  ini  merupakan bagian  integral  dari  perspektif  keuangan negara,  dan  harus  menjadi  prioritas pertimbangan  kebijakan  Desentralisasi Fiskal.

## Tujuan Penelitian
Melihat  masih  adanya  kesenjangan dalam  pemahaman  dan  pemaknaan  dari esensi Desentralisasi Fiskal tersebut, oleh karenanya penelitian ini ingin mengungkapkan  bagaimana  penerapan
Desentralisasi Fiskal semenjak diberlaku- kannya  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1999  yang  kemudian  diganti  dengan  UU No.
32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang  No.  25  Tahun  1999  yang kemudian  diganti  dengan  UU  No.  33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan  Pusat  Daerah  dan  apakah mempunyai  dampak  positif    terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  berusaha  menyerap  aspirasi dan  persepsi  daerah  mengenai  tingkat kewenangan daerah dalam rangka penerapan Desentralisasi Fiskal yang ber- langsung  selama  era  otonomi  daerah (sejak  2001).    Penelitian  ini  melihat secara spesifik apakah ada dampak positif kewenangan  pemerintah  daerah  dalam penetapan  basis  pajak,  penetapan  jenis pajak dan retribusi, penetapan tarif pajak dan  retribusi,  penetapan  program  dan kegiatan, serta kewenangan dalam penetapan anggaran. Pertimbangan  memilih  Pemerintah
Kabupaten/Kota di tiga provinsi,
diantaranya    bahwa  provinsi – provinsi tersebut  menduduki  peringkat  3  besar  di wilayah Kalimantan dalam per-tumbuhan
PDRB  (Pendapatan  Domestik  Regional Bruto). Bahkan Kalimantan Timur menduduki peringkat tertinggi di Kawasan  Timur  Indonesia  pada  tahun 2002 Dalam penelitian ini yang menggunakan  sejumlah  40    pemerintah Kabupaten/Kota  karena  jumlah  total populasi  tersebut  relatif  dapat  dijangkau secara  keseluruhan  sehingga  peneliti memilih  menggunakan total  sampling (seluruh populasi dijadikan sample penelitian). Sedangkan responden ditetapkan  sebanyak  20  orang  untuk mewakili  setiap  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan  yang  terdiri  dari  10  orang kelompok pegawai/birokrat, dan 10 orang masyarakat.
Metode  Analisis  Data  Untuk  lebih mengoperasionalkan  variabel  penelitian maka    indikatornya  adalah    Variabel
Desentralisasi
fiskal (X) adalah pelimpahan  kewenangan  kepada  daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sbb: kewenangan dalam penetapan basis pajak, kewenangan dalam penetapan  tarif  pajak  dan  retribusi, kewenangan dalam penetapan jenis pajak dan retribusi, kewenangan dalam penetapan  program,  kewenangan  dalam penetapan anggaran program. Teknik  Analisis  Data Penelitian  ini menggunakan model persamaan
struktural  (Structural  Equation  Model atau  SEM)  dengan  bantuan  Software AMOS  4.01  untuk  mempelajari  interaksi antar variabel. Structural Equation Model (SEM)  adalah  sekumpulan  teknik-teknik statistik  yang  memungkinkan  pengujian sebuah  rangkaian  hubungan  yang  relatif rumit  secara  simultan  (Ferdinand,  2000; 3).
Model  Faktor  Desentralisasi  Fiskal yang  digambarkan dalam model pada uji unidimensionalitasnya    dipengaruhi  oleh lima indikator, sebagaimana digambarkan sebagai berikut  :
Gambar 4.2. Model Desentralisasi Fiskal Keterangan:
X.1.1 =   Kewenangan penetapan basis pajak
X.1.2 =  Kewenangan penetapan tarif pajak dan retribusi Desentralisasi Fiskal (X) X.1.1 X.1.3
X.1.2 X.1.4 X.1.5
Gambar 4.2 :  Model Variabel Desentralisasi Fiskal
X.1.3 =  Kewenangan penetapan jenis pajak dan retribusk
X.1.4 =  Kewenangan penetapan program
X.1.5 =  Kewenangan penetapan anggaran program

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  seluruh  responden  dari  40 Pemerintah Kabupaten/Kota beranggapan bahwa tingkat kewenangan daerah dalam hal  penetapan  basis pajak  masih  rendah (skor  1.8).    Rendahnya  kewenangan daerah  dalam  penetapan  basis  pajak nampaknya  memang    sesuai  dengan Undang-Undang
yang
mengatur mengenai  Pajak  dan  Retribusi  daerah yakni  UU  No.34  Tahun  2000  sebagai pengganti  UU  No.  18  Tahun  1997. Bersadarkan  UU  tersebut,  basis  pajak memang  telah  ditetapkan  oleh  Pusat  dan daerah  tinggal  menjalankan  sesuai  apa yang telah ditetapkan tersebut.
Dengan  diubahnya  Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan  Retribusi  daerah  menjadi  Undang- Undang  No.  34  Tahun  2000,  diharapkan daerah lebih memiliki kemampuan keuangan  untuk  melaksanakan  otonomi. Daerah diberi kewenangan dalam pengenaan  pajak  dan  retribusi  daerah agar  dapat  mengoptimalkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melalui kebijakan  pungutan  pajak  dan  retribusi daerah.  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang mengatur  tentang  Pajak  dan  Retibusi daerah  hendaknya  tidak  berbenturan dengan  pungutan  pusat    baik  pajak maupun bea dan cukai karena hal itu akan menimbulkan  duplikasi  pungutan  yang pada  akhirnya  akan  mendistorsi  kegiatan perekonomian (Sidik, 2002).
Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000  telah  ditetapkan  jenis-jenis  pajak yang  dapat  dipungut  oleh  Provinsi  dan jenis-jenis  pajak  yang  dipungut  oleh Kabupaten/Kota.
Pajak  Provinsi  terdiri  dari  4  jenis  pajak yaitu:
(1) Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan
Kendaraan  di  Atas  Air  (PKB  dan
KAA); (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  dan  Kendaraan  di  Atas Air (BBNKB dan BBNKAA); (3) Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor (PBBKB); (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  dan Air Permukaan (P3ABT dan AP). Sementara itu kewenangan pemerintah  Kabupaten  /  kota  meliputi: (1) Pajak Hotel;  (2)  Pajak Restoran;  (3)
Pajak Hiburan;  (4) Pajak Rekalame;   (5) Pajak  Pe-nerangan  Jalan;      (6)  Pajak Pengambilan  Bahan  Galian  golongan  C; dan (7)  Pajak Parkir
Selain jenis pajak yang telah ditetapkan  tersebut,  daerah  masih  diberi peluang  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan lainnya dengan tetap memperhatikan  kriteria  yang  ditetapkan dalam Undang-Undang.
Adanya pelimpahan  kewenangan  itulah  yang merupakan  esensi  dari  Desentralisasi
Fiskal.
Namun  dengan  adanya  kewenangan tersebut,  pada  pelaksanaannya  banyak terjadi  penetapan  pungutan  pajak  dan retribusi  yang  dikemudian  hari  justru menimbulkan masalah.
Hal ini dikarenakan  banyak  jenis-jenis  pungutan yang dulu telah dihapus/dilarang,
dihidupkan  kembali  dengan  dalih  untuk mendongkrak perolehan PAD. Pemerintah sebenarnya telah
mengeluarkan  kriteria  pajak  dan  retribusi yang  dapat  dipungut  oleh  daerah, sehingga apabila ada pungutan yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  dapat ditarik  atau  dibatalkan.  Oleh  karena  itu, daerah  merasa  tidak  mempunyai  peluang yang  mamadai  untuk  menggali  sumber- sumber pajak baru. Hal ini berarti bahwa realisasi dari adanya pelimpahan
kewenangan tersebut masih belum sepenuhnya dapat dijalankan. Selanjutnya,  pada  hasil  penelitian juga diperoleh bahwa tingkat kewenangan  daerah  dalam  penetapan jenis  pajak  dan  retribusi  masih  rendah dengan rata-rata skor 2,00.  Hal ini sesuai dengan pendapat mereka dalam kewenangan penetapan basis pajak seperti yang dipaparkan di atas.
Kewenangan  dalam  hal  penetapan basis  pajak  serta  penetapan  jenis  pajak dan  retribusi  masih  dinilai  rendah, bagaimana  halnya  dengan  kewenangan daerah  dalam  penetapan  tarif  pajak  dan retribusi.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal,
tidak terlepas dari desentralisasi perpajakan  mengingat  pajak  merupakan komponen  penting  dalam  penerimaan daerah.  Sebagaimana  pendapat  Dafflon
(2003)  bahwa  (1)  setiap  pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengenakan  atau  tidak  mengenakan pajak dan berkemampuan untuk membiayai anggarannya secara independen;  (2)  daerah  secara  otonom dapat menawarkan jenis pelayanan publik sehingga  mempunyai  akses  langsung kepada  masalah  perpajakan  dan  daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya  karena  memperhatikan aspirasi masyarakat daerahnya. Salah satu dari  yang  harus  dipertanggung  jawabkan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat  dalam  pemberian  pelayanan publik
adalah dipengaruhi oleh kewenangannya  dalam  penetapan  tarif pajak  dan  retribusi.  Hasil  penilaian responden  mengenai  kewenangan  dalam penetapan  tarif  pajak  dan  retribusi  dapat dilihat  pada  Tabel  6.4  dan  Diagram  6.3 menunjukkan  kewenangan  daerah  dalam penetapan  tarif  pajak  dan  retribusi memang lebih besar dari pada kewenangan  daerah  dalam  hal  penetapan basis  serta  penetapan  jenis  pajak  dan retribusi.    Rata-rata  skor  jawaban
responden  mencapai  3,97  yang  berarti masuk  dalam  kategori  tinggi.  Sesuai dengan  UU  No.  34  Tahun  2000,  daerah diberikan  diskresi  untuk  menetapkan sendiri  tarif  pajak  dan  retribusinya melalui Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai  contoh  di  Kabupaten    Banjar dapat  menetapkan  pajak  bagi  pengelola parkir swasta sebesar 20 %, namun untuk jenis pajaknya itu sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
Selain  ketiga  hal  yang  dijadikan indikator  dari  pelaksanaan  kebijakan Desentralisasi  Fiskal  yang  dipaparkan  di atas,  permasalahan  yang  sering  timbul sebelum diberlakukannya otonomi daerah secara  luas  dan  nyata  berdasarkan Undang-Undang No.22 dan No.25 Tahun 1999, adalah dominannya peran pemerintah pusat dalam aspek perencanaan  dan  penetapan  prioritas pembangunan  di  daerah  yang  kurang melibatkan  stakeholders.  Selain  itu,
dalam aspek pelaksanaan maupun pengawasannyapun juga masih didominasi pusat melalui berbagai petunjuk pelaksanaan (Juknis/Juklak) serta  banyaknya  institusi  pengawasan pusat  seperti  BPKP,  Itjen  Departemen, Irjenbang,  Inspektorat  Daerah,  yang  satu sama  lain  dapat  saling  tumpang  tindih dalam  menjalankan  tugasnya.  Dalam  era reformasi dan otonomi daerah saat ini, hal itu  diupayakan  untuk  di-eliminir  dengan memberikan  kewenangan  yang  lebih besar  kepada  daerah  untuk  menentukan sendiri  penggunaan  anggaran  daerahnya. Bantuan-bantuan  pusat  yang  dulu  sering dalam  bentuk specific  grant kini  menjadi bersifat block grant dimana daerah bebas menentukan sendiri pemanfaatannya. Seiring  dengan  besarnya  urusan – urusan yang dilimpahkan kepada daerah, sebagai konsekwensinya, transfer pusat ke daerah melalui dana perimbangan menjadi semakin  besar.    Total  dana    yang dikeluarkan    melalui    dana    perimbangan kepada Daerah pada tahun 2001 mencapai
Rp.  82,40  triliun  atau  5,6  %  dari  PDB
(APBN  2001),  yang  berarti  untuk  pos dana perimbangan ini mengalami peningkatan
yang cukup
tajam dibandingkan  pada  tahun  2000  yang hanya sebesar 3,3 % atau Rp. 32,9 triliun (Sidik, 2002).
Hal  yang  berbeda  dengan  sebelum reformasi  adalah  bahwa  semakin  besar dana  perimbangan  (transfer)  dari  pusat maka  daerah  semakin  tinggi  tingkat ketergantungannya  kepada  pusat,  namun saat ini dengan besarnya dana perimbangan tidak berarti daerah semakin tergantung pada pusat melainkan dapat  menentukan  sendiri  penggunaan atau  alokasi  dananya  sesuai  dengan kondisi dan kepentingan daerah. Pemahaman  ini  sejalan  dengan  pendapat beberapa  ahli  dimana  untuk  menentukan derajat  Desentralisasi  Fiskal  diukur  dari persentase  dana  perimbangan,  khususnya persentasi  sumbangan  Dana  Alokasi Umum (DAU) terhadap total penerimaan daerah  dan  persentase  sumbangan  bagi hasil  terhadap  total  penerimaan  daerah (Dwiyanto,  2003;  Kuntjoro).    Hal  ini sesuai  dengan  prinsip  untuk  mengatasi horizontal imbalance
dimana penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan (Kuncoro, 2004). Sebagai contoh konkrit yang dapat dikemukakan sebagai bentuk kewenangan  dalam  penetapan  program antara  lain  yang  terjadi  di  Pemerintah Kota  Balikpapan  yang  pada  tahun  2002
beserta legislatifnya sudah sepakat mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang Pelayanan  Sosial,  yang  di  dalamnya terdapat  klausul  bahwa  2,5  persen  dari APBD  dialokasikan  untuk  pembiayaan bantuan  sosial  bagi  masyarakat  tidak mampu.  Dengan  volume  APBD  sekitar Rp  540  miliar,  berarti  per  tahun  ada alokasi  untuk  pembiayaan  bantuan  sosial sebesar  Rp  13,5  miliar.  Dana  bantuan sosial  itu  kemudian  disalurkan  bagi keluarga-keluarga miskin yang
memerlukan  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan hingga bisa menikmati pelayanan  dasar  tersebut  secara  cuma- cuma.
Demikian pula di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah  Kabupaten  dan  legeslatifnya pada tahun 2001 bersepakat mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang Gerakan  Pengembangan  Pemberdayaan
Kutai  Kartanegara  (Gerbang  Dayaku) sebagai Grant  Strategi Daerah.    Setiap tahun  disepakati  untuk  mengalokasikan dana  dalam  bentuk  block  grant  kepada setiap  Desa  dan  Kelurahan  sebesar  Rp.  2 Milyar.  Seluruh siswa mulai dari Sekolah Dasar  sampai  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Atas  dibayarkan  Pemerintah    SPP  dan BP3  melalui  Sekolah  berikut  biaya operasional  jauh  sebelum  kebijakan BOSS  yang saat ini gencar di sosialisasi- kan.  Universitas Kutai Kartanegara yang sebagian  besar  dana  Yayasan  nya  di tunjang  oleh  Pemerintah  Kabupaten, kepada  seluruh  mahasiswanya    diberikan Bea Siswa sebesar Rp. 1.2 juta per orang , mulai  semester  ke  tiga.    Kepada  warga yang tidak mampu, seperti Cacat Veteran, Janda tua yang tidak mampu, Anak Yatim terlantar,  dan  penyandang  Cacat  Tetap diberikan  santunan  sebesar  Rp.  250  ribu. Seluruh  Guru  dan  Tenaga  Pendidik, Tenaga  Perawat  Kesehatan  diberikan insentif sebesar Rp. 500 ribu per orang.
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa Daerah memiliki kewenangan yang sangat tinggi dalam menetapkan program dan  kegiatan  dengan  rata-rata  skor mencapai 4,30. Hal ini sekaligus membuktikan  juga  bahwa  walaupun Daerah masih mengandalkan Dana
Perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat,
namun telah mandiri dalam hal menetapkan kebijakan,  program  dan kegiatan  di  daerahnya.  Hal  ini  berbeda dengan  pelaksanaan  desentralisasi  di  era sebelumnya  dimana  realitas  hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan
tingginya  kontrol  pusat  terhadap  proses pembangunan  daerah.  Ini  terlihat dari rendahnya  proporsi  PAD  terhadap  total pendapatan  daerah  dibanding  besarnya subsidi  (grants)  yang  di  drop  dari  pusat sehingga  untuk  kelancaran  pembiayaan program-program di daerah sangat tergantung  pada  “kebaikan”  pusat  untuk segera  mentransfer  sejumlah  anggaran yang diajukan daerah (Kuntjoro, 2004).
Sebagaimana kewenangan dalam penetapan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Fiskal  dapat  pula  dilihat  dari  adanya kewenangan  daerah  dalam  menetapkan besarnya anggaran untuk program- program yang  ditetapkannya  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuan sumber-sumber  finansial  di  daerahnya. Contoh  kebijakan  yang  diterapkan  oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten  Kutai  Kartanegara  di  atas dapat  pula  menggambarkan  adanya kemandirian dalam mengalokasikan dana APBD  nya  untuk  keperluan-keperluan yang  menurut  ukuran  daerahnya  penting dan  perlu  mendapat  solusi  secepatnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu,  pemerintah  daerah  menetapkan Peraturan  Daerah  untuk  merealisasikan konsep pelayanan sosial.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan
penetapan anggaran mencapai skor 4,15 yang berarti tergolong  ‘tinggi’.  Kemandirian  Daerah dalam  menetapkan  program  berikut
besarnya  anggaran  bagi  masing-masing program dan kegiatan tercermin pula dari besaran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) yang  diterima  daerah.    Meskipun  DAU merupakan transfer pusat terhadap daerah bukan  berarti  kemandirian  daerah  dalam menggunakan dana tersebut terbatas.  Hal ini sesuai dengan prinsip untuk mengatasi horizontal imbalance dimana
penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh daerah yang bersangkutan (Kuncoro,
2004).  Besarnya  alokasi DAU dan Dana bagi hasil dapat menjadi indikator derajat desentralisasi fiskal karena sesungguhnya dana  perimbangan  adalah  dana  daerah yang kewenangan pengalokasiannya berada  di  tangan  pusat    (Suparmoko, 2001; Dwiyanto, 2003). Terlepas
dari  masih  adanya  perbedaan  persepsi mengenai implikasi dari besarnya transfer pusat  ke  daerah, hasil  penelitian  ini mendapatkan  gambaran  bahwa  telah terjadi  pergeseran dalam  menyikapi pola hubungan keuangan pusat- daerah,  dimana  daerah  relatif  sudah memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dibandingkan  dengan  di  era  sebelumnya. Kecenderungan peningkatan dana perimbangan  yang  terjadi  menunjukkan peningkatan wewenang pemerintah daerah  dalam  menetapkan  kebijakan pembangunan  di  wilayahnya.      Adapun besarnya  Dana  Alokasi  Umum  dapat dilihat pada Tabel 7.1.
DANA ALOKASI UMUM (Milyar Ripiah) NO. KABUPATEN/KOTA 2001 2002 2003 1 Pasir 147,65 136,17 122,18 2 Kutai Barat 103,06 106,90 121,79 3 Kutai Kartanegara 288,55 297,81 227,53 4 Kutai Timur 103,06 103,06 108,44 5 Berau 111,68 135,65 130,52 6 Malinau - 78,16 94,22 7 Bulungan 170,19 170,43 174,13 8 Nunukan 80,16 81,63 85,63 9 Panajam Paser Utara *) - - - 10 Balikpapan 126,52 135,71 103,24 11 Samarinda 196,43 195,46 201,00 12 Tarakan 72,99 72,99 52,14 13 Bontang 75,75 82,09 50,03 14 Tanah laut 76,07 99,02 133,03 15 Kota Baru 110,76 130,91 162,35 16 Banjar 96,07 141,42 167,32 17 Barito Kuala 86,03 111,91 133,03 18 Tapin 71,15 103.86 116,13 19 Hulu Sungai Selatan 94,89 119,57 137,66 20 Hulu Sungai tengah 110,36 125,79 139,26 21 Hulu Sungai Utara 104,79 119,89 134,79 22 Tabalong 78,31 99,03 113,74 23 Tanah Bumbu *) - - - 24 Balangan *) - - - 25 Banjarmasin 125,07 167,49 190,30 26 Banjar Baru 60,79 84,78 97,85 27 Kotawaringin Barat 117,81 141,74 106,91 28 Kotawaringin Timur 305,69 245,91 147,18 29 Kapuas 240,62 268,76 183,33 30 Barito Selatan 109,71 146,99 102,55 31 BaritoUtara 120,79 152,57 102,36 32 Sukamara - - 29,91 33 Lamandau *) - - - 34 Seruyan *) - -
-
35 Katingan *) -
-
36 Pulang Pisau - - 74,02 37 Gunung Mas - - 71,33 38 Barito Timur - 65,36 65,36 39 Murung Raya *) - - - 40 Palangka Raya 89,55 124,43 152,50
*)  Daerah pemekaran baru & belum tersedia data pada laporan BPS.
Sumber : Statirstik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 2001-2003,  BPS 2004 (diolah)
Tabel 7.1   Alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003
Secara  nominal  besarnya  DAU  bisa jadi  mengalami  penurunan,  namun  akan lebih  obyektif  lagi  apabila  dilihat  dari persentase
DAU terhadap total penerimaan  APBD.  Jika  dilihat  dari persentase DAU terhadap
total penerimaan APBD pada umumnya diatas 50  %  terutama  untuk  Kabupaten  dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan.  Namun  di  Provinsi  Kalimantan Timur  justru  persentasenya  kecil  yaitu umumnya  di  bawah  30  %  kecuali  untuk Kabupaten    Bulungan  yang  mencapai 34,56  %  dari  total  penerimaan  APBD. Persentase DAU secara rinci per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 7.2 Dari  Tabel  7.2  tersebut  diketahui bahwa mayoritas kabupaten/kota menggantungkan  pembiayaan  daerahnya dari DAU yang besarnya rata-rata sekitar 56  %  dari  penerimaan  APBD.  Dari Kabupaten/Kota
tersebut yang
penerimaan DAU nya dibawah 20 persen hanya  ada  6  yaitu  (mulai  yang  terkecil):
Kutai Kartanegara, Tarakan, Kutai Timur, Bontang,  Malinau,  dan  Nunukan  yang keenam  Kabupaten/  Kota  tersebut  berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Selain  dilihat  dari  besarnya  Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal juga dapat  diamati  dari  besarnya  dana  bagi hasil  yang  diterima  daerah.  Mengingat kedua  jenis  penerimaan  daerah  tersebut sudah dilimpahkan penggunaannya kepada daerah.  Besarnya dana bagi hasil tergantung  dari  potensi  Sumber  Daya Alam  daerah  Kabupaten/Kota  dalam  satu provinsi.  Besaran Dana Bagi Hasil secara rinci  per  Kabupaten/Kota  dapat  dilihat pada Tabel 7.3.
Meskipun  dalam  beberapa  indikator Desentralisasi  Fiskal  sudah  baik,  namun secara  keseluruhan  masih  dinyatakan rendah.  Sebagaimana  hasil  analisis  pada bab  sebelumnya terdapat  16  kabupaten yang  dinilai  tinggi  (40%  dari  total sampel)  dan  24  yang  menilai  rendah
(60%) dalam hal implementasi desentrasilisasi fiskal
% DAU TERHADAP TOTAL PENERIMAAN APBD NO. KABUPATEN/KOTA 2001 2002 2003 1 Pasir 32,89 % 24,68 % 23,75 % 2 Kutai Barat 27,67 % 20,83 % 19,98 % 3 Kutai Kartanegara 18,83 % 16,51 % 9,26 % 4 Kutai Timur 17,63 % 12,30  % 15,83 % 5 Berau 30,97 % 26,86 % 21,78 % 6 Malinau - 19,78 % 17,26 % 7 Bulungan 41,13 % 29,00 % 34,56 % 8 Nunukan 27,57 % 20,44 % 17,68 % 9 Panajam Paser Utara *) - - - 10 Balikpapan 31,39 % 25,41 % 22,15 % 11 Samarinda 40,86 % 32,35 % 30,55 % 12 Tarakan 31,90 % 18,85 % 13,11 % 13 Bontang 25,49 % 20,53 % 15,65 % 14 Tanah laut 59,37 % 60,22 % 62,91 % 15 Kota Baru 54,81 % 60,72 % 59,30 % 16 Banjar 69,14 % 71,68 % 67,79 % 17 Barito Kuala 71,89 % 72,08 % 77,19 % 18 Tapin 63,68 % 68,99 % 63,49 % 19 Hulu Sungai Selatan 74,10 % 68,77 % 73,62 % 20 Hulu Sungai tengah 77.35 % 66,79 % 79,80 % 21 Hulu Sungai Utara 66,85 % 71,26 % 69,64 % 22 Tabalong 51,38 % 58,76 % 63,16 % 23 Tanah Bumbu *) - - - 24 Balangan *) - - - 25 Banjarmasin 65,76 % 71,81 % 68,54 % 26 Banjar Baru 70,06 % 73,74 % 76,47 % 27 Kotawaringin Barat 58,14 % 63,34 % 63,93 % 28 Kotawaringin Timur 64,93 % 62,56 % 50,90 % 29 Kapuas 76,36 % 72,71 % 75,62 % 30 Barito Selatan 69,77 % 68,70 % 64,88 % 31 BaritoUtara 61,51 % 60,52 % 59,19 % 32 Sukamara - - 57,33 % 33 Lamandau *) - -
-
34 Seruyan *) - - - 35 Katingan *) - - - 36 Pulang Pisau - - 63,54 % 37 Gunung Mas - - 62,72 % 38 Barito Timur - 67,49 % 67,49 % 39 Murung Raya *) - - - 40 Palangka Raya 75,81 % 74,63 % 75,14 %
*)  Daerah pemekaran baru & belum tersedia data pada laporan BPS.
Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 2001-2003, BPS 2004 (diolah).
Tabel 7.2 Alokasi persentase DAU untuk Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003 DANA BAGI HASIL PAJAK DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK NO. KABUPATEN/KOTA 2001 2002 2003
2001 2002 2003 1 Pasir 28,89 33,17 62,72 199,41 240,00 206,32 2 Kutai Barat 133,61 28,98 20,07 82,95 221,15 240,71 3 Kutai Kartanegara 50,23 73,99 113,73 1.131,25 1.265,25 1.966,58 4 Kutai Timur 41,86 41,00 127,50 369,68 514,01 308,47 5 Berau 20,12 12,34 74,13 163,86 201,49 231,88 6 Malinau - 18,88 83,99 - 192,10 170,09 7 Bulungan 22,78 23,37 11,15 155,12 192,62 83,15 8 Nunukan 10,19 14,41 18,26 155,14 194,10 247,01 9 Panajam P Utara *) - - - - -
- 10 Balikpapan 63,88 82,93 85,46 152,64 190,06 175,63 11 Samarinda 39,69 54,27 110,25 159,49 197,90 222,75 12 Tarakan 7,35 23,62 61,07 144,85 197,18 202,71 13 Bontang 26,28 28,88 66,09 153,97 195,78 173,77 14 Tanah laut 13,66 16,69 8,03 17,50 20,62 29,81 15 Kota Baru 17,75 21,98 25,19 26,71 21,49 22,78 16 Banjar 7,79 11,69 13,84 10,33 10,12 7,23 17 Barito Kuala 7,79 10,45 17,26 6,24 7,87 5,27 18 Tapin 10,72 15,52 17,08 8,04 6,96 7,23 19 Hulu Sungai Selatan 10,46 10,80 14,93 6,21 7,87 5,27 20 Hulu Sungai tengah 9,36 10,25 15,32 6,21 6,14 0,60 21 Hulu Sungai Utara 16,91 20,57 16,63 19,52 16,18 15,66 22 Tabalong 20,39 25,09 24,48 14,73 16,66 14,88 23 Tanah Bumbu *) - - - - - -
24 Balangan *) - - - - - -
25 Banjarmasin 25,65 34,04 35,60
6,89 6,40 6,00 26 Banjar Baru 5,74 12,32 9,08
7,80 5,94 5,49
27 Kotawaringin Barat 17,73 11,92 8,60 0,65 28,31 1,10 28 Kotawaringin Timur 28,66 26,10 20,95
17,23 22,21 9,00 29 Kapuas 15,45 17,85 11,93
10,56 18,12 4,40 30 Barito Selatan 28,52 28,62 12,19
0,38 9,23 6,25 31 BaritoUtara 25,84 28,13 15,38
2,44 23,18 4,21 32 Sukamara - - 4,30
- - 0,74 33 Lamandau *) - - - - -
- 34 Seruyan *) - - - - -
- 35 Katingan *) - - - - -
- 36 Pulang Pisau - - 6,70
- - 2,68 37 Gunung Mas - - 9,23
- - 3,99 38 Barito Timur - 12,23 12,23
- 0,35 0,00 39 Murung Raya *) - -
- - - -
40 Palangka Raya 10,60 11,91 9,40
6,63
9,15 7,00
*)  Daerah pemekaran baru & belum tersedia data pada laporan BPS. Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 2001-2003, BPS 2004 (diolah)
Tabel 7.3   Alokasi  Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Tahun 2001-2003
Sejauh ini, pelaksanaan desentralisasi ternyata  belum  berjalan  sebagaimana diharapkan khususnya dalam kewenangan  penetapan  basis  pajak  dan jenis-jenis pajak dan retribusi--.
Akibatnya daerah masih sebatas melaksanakan kebijakan perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara bila dicermati lebih mendalam, belum terjadi perubahan yang signifikan  dalam  struktur  perpajakan yang  ditangani  Pusat - Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Walaupun
telah diberlakukan  Undang-Undang  No.  34 tahun  2000  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  dan  ditindak  lanjuti  dengan  PP No.  66  tahun  2001  tentang  Retribusi Daerah    (Sidik,  2002)  ternyata  daerah tidak  banyak  diuntungkan.  Pasalnya hanya sedikit sekali peluang daerah untuk dapat  menambah  dan  memungut  obyek- obyek pajak dan retribusi baru. Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut, Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan untuk  memungut  11  jenis  pajak  dan  28 jenis  retribusi  dengan  pertimbangan bahwa  jenis  pajak  dan  retribusi  tersebut secara  umum  dipungut  di  hampir  semua daerah  dan  merupakan  jenis  pungutan yang  baik.    Selain  itu  Pemerintah Kabupaten/Kota  juga  diberi  kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya  sesuai  kriteria  tertentu  yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun pada  pelaksanaannya  banyak  terjadi penetapan  pungutan  pajak  dan  retribusi yang dikemudian hari justru menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan  banyak  jenis-jenis  pungutan yang dulu telah dihapus/dilarang, dihidupkan  kembali  dengan  dalih  untuk mendongkrak  perolehan  PAD.    Namun disisi  lain,  daerah  juga  mengharapkan adanya kewenangan yang lebih riil dalam menggali  dan  mengelola  sendiri  sumber- sumber  pendapatan  yang  potensial  di daerahnya. Masih
rendahnya
implementasi  Desentralisasi  Fiskal  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Implementasi  Desentralisasi  Fiskal dalam  prakteknya  tidak  terlepas  dari beberapa  faktor,  antara  lain faktor kesiapan  dalam  konteks  kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik  pada  level  pusat  maupun daerah dalam menyikapi kebijakan desentralisasi,  dan  yang  kedua  adalah faktor  kepastian  hukum  dan  segala ketentuan  administratif  operasional yang  dijadikan  pijakan  di  lapangan.  Hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Smeru  (2002), yang  menyimpulkan bahwa  salah  satu  kelemahan  pelaksanaan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah lambatnya pemerintah pusat dalam menerbitkan peraturan pendukungnya. Faktor  kesiapan  dalam  menjalankan Desentralisasi  Fiskal  tidak  terlepas  dari pengalaman dan faktor pendorong diberlakukannya  desentralisasi  tersebut. sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Behrman, et  al (2003)  dan  Sidik  (2002), bahwa  dorongan  desentralisasi  yang terjadi  di  berbagai  negara  dunia  terutama negara-negara  berkembang,  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  misalnya  latar belakang  atau  pengalaman  suatu  negara, peranannya  dalam  globalisasi  dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi,  tuntutan  terhadap  perubahan tingkat  pelayanan  masyarakat, tanda- tanda adanya disintegrasi, dan banyaknya kegagalan  yang  dialami  oleh  pemerintah sentralistis  dalam  memberikan  pelayanan masyarakat yang efektif.
Untuk kasus di Indonesia, pengalaman  menerapkan  desentralisasi dan  otonomi  selama  ini  belum  mengarah pada pemberlakukan otonomi yang nyata,
melainkan masih lebih bersifat
sentralistis.  Hal  ini  jelas  berpengaruh terhadap  kesiapan  dan  kapasitas  sumber daya  aparatur  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah  dalam  menyikapi  dan
melaksanakan  kebijakan  otonomi  yang baru  tersebut.    Bird  dan  Vaillancourt (2000)  mengatakan  bahwa  tidak  mudah untuk menjalankan dan kemudian mencapai  manfaat  dari  Desentralisasi Fiskal,  kalau  tidak  dipenuhi  dahulu beberapa  prasyaratnya  seperti: kapasitas lokal,  kelembagaan  dan  administrasi serta  kapasitas  aparaturnya.  Hal  ini didukung  pula  pendapat  Campo  dan Sundaram  (2002)  dimana  salah  satu prasyarat agar Desentralisasi Fiskal dapat berjalan  dengan  baik  adalah  adanya kesiapan dan kapasitas administrasi  yang memadai khususnya di bidang perpajakan.    Sebagaimana  pengalaman negara  Afrika  Selatan  dimana  jauh sebelum  penerapan  Desentralisasi  Fiskal telah  dilakukan  pembangunan  kapasitas lokal  dengan  menciptakan  demokratisasi melalui proses penyediaan barang-barang publik  kepada  semua  ras,  mendorong pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas  fiskal,  membentuk  konstitusi baru,  sehingga  mem-percepat  proses restrukturisasi hubungan politik, ekonomi dan  fiskal  antara  berbagai  tingkat pemerintahan  (Ahmad  dalam  Wildasin, ed.,  1997)  .  Negara  Afrika  Selatan  ini termasuk  dalam  sedikit  negara  yang mencapai  keberhasilan  dalam  penerapan Desentralisasi Fiskal.
Faktor  pengalaman  dari  masing- masing negara juga memberikan pengaruh secara spesifik terhadap keberhasilan  pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal,  seperti  latar  belakang  sejarah  dan kebudayaan, kondisi kelembagaan pemerintah,  politik  dan  ekonomi  yang melekat  pada  masing-masing  negara. Adanya  kendala  dari  faktor  pengalaman atau  kondisi  lingkungan  nasional  dalam keberhasilan  implementasi  otonomi  dan Desentralisasi  Fiskal  ini  jauh  sebelum pemberlakuan  Undang-Undang  No.  22 tahun 1999 sebenarnya telah
dimunculkan  antara  lain  oleh  Islam (1999)  dalam  penelitiannya  di  Indonesia
yang  menegaskan  bahwa  desentralisasi seharusnya  diikuti  dengan  perubahan struktur  sosial,  ekonomi dan  politik secara  komprehensif  dan  berkala.  Dalam hal perubahan struktur sosial dan politik - - misalnya -- pemerintah daerah mestinya dituntut  untuk  akuntabel  terhadap  rakyat di daerahnya dan demokrasi politik sudah benar-benar terealisir di tingkat pemerintah  lokal.  Demikian  pula  dalam konteks  perubahan  struktur  ekonomi, pemerintah  daerah  seharusnya  lebih ditopang oleh sumber-sumber penerimaan asli daerah bukannya dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat (Campo dan Sundaram,2002). Selain faktor pengalaman yang terlalu lama  berada  pada  alam  sentralistis,
kendala yang lain adalah kondisi perekonomian dimana pemberlakuan
Desentralisasi Fiskal justru ketika kondisi negara  sedang  mengalami  kesulitan secara  finansial  (akibat  krisis  ekonomi). Secara teoritis,
desentralisasi membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar terutama  dalam  tahap  permulaan  guna menyiapkan  dan  meningkatkan  kapasitas kelembagaan  yang  ada.    Dalam  konteks ini kapasitas kelembagaan meliputi lembaga-lembaga pemerintahan dan politik    serta  sosial  agar  dapat  turut bertanggung  jawab  terhadap  keseluruhan proses  perubahan  tersebut.      Pada umumnya,  birokrasi  pemerintah  lokal  di negara  sedang  berkembang  bahkan  di beberapa  negara  majupun  masih  kurang responsif,  dan  masih  memiliki  banyak kelemahan secara teknis maupun manajerial  serta  kurang  termotivasi, sehingga  diperlukan  upaya  keras  dan biaya  tinggi  untuk  membangun  kapasitas birokrasi  di  tingkat  lokal  (Campo  dan Sundaram, 2002).
Bryant  dan  White  (1989)  lebih  jauh telah
mengupas kemungkinan-
kemungkinan  kegagalan  desentralisasi  di negara  sedang  berkembang  yang  antara
lain  sangat  dipengaruhi  oleh:  1)  iklim politik  dan  tingkat  dukungan  terhadap kebijakan,  2)  sifat  dan  hakikat  dari kebijakan  itu  sendiri,  dan  3)  jenis penghubung  dan  sarana  koordinasi  yang tersedia antara berbagai tingkatan pemerintahan  dan diantara badan-badan. Jika  dirunut  dari  kemunculan  kebijakan Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia,  ketiga hal  yang  disebutkan  di  atas  justru  masih dalam  kondisi  ‘bermasalah’  terutama iklim  politik yang  tidak  stabil,  kebijakan yang  cenderung  ‘dipaksakan’  sehingga secara  substantif  masih  banyak  terdapat kelemahan  dan  kekurangan,  serta  sarana koordinasi  antar  tingkatan  dan  lembaga- lembaga pemerintahan juga masih lemah.
Bagaimanapun desentralisasi merupakan pilihan kebijakan yang diyakini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah terutama  dalam  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  dan  selanjutnya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Melalui  kebijakan  desentralisasi  ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung  jawab  (good  government), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi pemerintahan  (Bird,  2003;  Sidik,  2002; Bahl  dan  McMullen,  2000).    Dengan adanya Desentralisasi Fiskal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya  masyarakat  dengan  pemerintah sehingga  mampu  mengakomodasikan kondisi  masyarakat  dan  wilayah  yang heterogen.

## KESIMPULAN
Implementasi  Desentralisasi  Fiskal dalam  prakteknya  tidak  terlepas  dari beberapa  faktor,  antara  lain faktor kesiapan  dalam  konteks  kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia baik  pada  level  pusat  maupun daerah dalam menyikapi kebijakan desentralisasi, dan  yang  kedua  adalah faktor  kepastian  hukum  dan  segala ketentuan  administratif  operasional yang dijadikan pijakan di lapangan. salah satu kelemahan pelaksanaan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah lambatnya pemerintah pusat dalam menerbitkan peraturan pendukungnya. Hasil  penelitian  ini  mendapatkan gambaran bahwa telah terjadi pergeseran  dalam  menyikapi  pola hubungan keuangan pusat-daerah, dimana  daerah  relatif  sudah  memiliki kewenangan  yang  lebih  besar  dalam pengelolaan keuangan daerah dibandingkan  dengan  di  era  sebelumnya. Kecenderungan peningkatan dana perimbangan  yang  terjadi  menunjukkan peningkatan wewenang pemerintah daerah  dalam  menetapkan  kebijakan pembangunan di wilayahnya
Sejauh  ini,  pelaksanaan  desentralisasi ternyata  belum  berjalan  sebagaimana diharapkan khususnya dalam kewenangan penetapan  basis  pajak  dan  jenis-jenis pajak  dan  retribusi--.  Akibatnya  daerah masih  sebatas  melaksanakan  kebijakan perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah  Pusat.    Sementara  bila dicermati  lebih  mendalam,  belum  terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur perpajakan  yang  ditangani  Pusat - Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Walaupun telah  diberlakukan  Undang-Undang  No. 34  tahun  2000  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah  dan  ditindak  lanjuti dengan  PP  No.  66  tahun  2001  tentang Retribusi Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan penetapan anggaran
mencapai skor 4,15 yang berarti tergolong  ‘tinggi’.  Kemandirian  Daerah dalam  menetapkan  program  berikut besarnya  anggaran  bagi  masing-masing program dan kegiatan tercermin pula dari besaran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)
yang  diterima  daerah.    Meskipun  DAU merupakan transfer pusat terhadap daerah bukan  berarti  kemandirian  daerah  dalam menggunakan  dana  tersebut  terbatas. Hasil penelitian juga menunjukan  bahwa tingkat kewenangan daerah dalam
penetapan jenis pajak dan retribusi masih rendah dengan rata-rata skor 2,00.  Selain itu  daerah  memiliki  kewenangan  yang sangat tinggi dalam menetapkan program dan  kegiatan  dengan  rata-rata  skor mencapai 4,30. Hal ini sekaligus membuktikan  juga  bahwa  walaupun Daerah masih mengandalkan Dana Perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat, namun telah mandiri dalam hal menetapkan  kebijakan,  program  dan kegiatan di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahl, R. and N.McMullen. 2000. Aturan- Aturan  Implementasi  Desentralisasi Fiskal. Center  for  International Reform  and  The  Informal  Sector (IRIS).  University  of  Maryland  at College Park. March 2000. Behrman, J. R., A. B. Deolalikar and L.-
Y.  Soon.  2003.  The  Role  of Decentralization in Promoting Effective  Schooling  in  Developing Asia. Asian  Development  Review. 20(1):57-99. Bird, R and Francois Vaillancourt, 2000. Fiscal Decentralization ini developing  countries (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bryant.C. dan L.G.White. 1989. Managing  Development  in  the  third world. Westview Press Inc.Boulder.Colorado. Campo,Salvatore S. and Sundaram,P.2002. To  serve  and  to preserve: Improving Public Administration  in  A  Competitive world. Sean Development Bank. Dafflon, Bernard (2003), Federal
Finance in Theory and Practice with
Special  Reference  to  Switzerland,
Bern : Verlag Paul Haupt. Dwiyanto. 2003. Reformasi: Tata
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.
Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan UGM. Yogjakarta.
Kuntjoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan Pembangunan  daerah:  Reformasi,
Perencanaan,  strategi  dan  Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta. Lembaga Penelitian Smeru. 2002. Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah  Atas  Kinerja  Pelayanan Publik: Kasus  Kabupaten  Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lembaga penelitian Smeru. http://www.gtzsfdm.or.id. Lembaga Penelitian Smeru. 2002. Mencari  Alternatif  Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran dari Daerah. Disampaikan pada  Workshop:  Otonomi  Daerah dan  Akuntabilitas  Publik  dalam Perspektif  Lokal.  Kerjasama  LIPI dengan  Semeru.  Jakarta,  20  Agustus 2002.
Sidik,  M.  2002.    Format  Hubungan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah yang Mengacu pada
Pencapaian  Tujuan  Nasional. Paper disampaikan  pada  Seminar  Nasional Public  Sector  Scorecard,  Jakarta  17- 18 April 2002.  Jakarta.
Suparmoko.M.  2001. Ekonomi  Politik:
Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan daerah. Andi.Yogjakarta.
Wildasin,D.E. (ed.), 1997, Fiscal Aspects of  Involving  Federations,  Cambridge
: Cambridge University Press.