## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak

## Cipta
Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti 1*
1 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
* Corresponding Author: susi.irianti20@mail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 09/03/2024 Kajian  Hukum  Tentang  Ijin  Aransemen  Lagu  Tanah  Papua  Berdasarkan Undang-undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta”.  Tujuannya  untuk mengetahui dan memahami mekanisme hukum tentang aransemen lagu Tanah Papua berdasarkan Undang-undang  No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk  mengetahui  penjelasan  dari  para arranger tentang  perijinan  melakukan aransemen  lagu  Tanah  Papua.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  untuk melakukan  ijin  aransemen  yang  perlu  diperhatikan  adalah  Hak  Eksklusif pemegang Hak Cipta yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi dari si pencipta Lagu atau  pemegang  Hak  Cipta  tersebut    sesuai  yang  tercantum  dalam  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Moral disini yaitu dengan mencantumkan nama dan lain-lain yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adanya Lisensi berupa perjanjian tertulis dan membayar Royalti (Hak Ekonomi Pasal 8) sebagai penghargaan  atas  ciptaan.  Ternyata  dari  dua  narasumber  yang  merupakan pelaku  aransemen  ( arranger )  lagu  Tanah  Papua  tidak  melakukan  ijin  kepada pencipta lagu tersebut dikarenakan kurang pengetahuannya tentang aturan dan UUHC.  Karena  lemahnya  pengawasan  dan  pemantauan  pemerintah  atau lembaga-lembaga  dibidang  Hak  Cipta  mengenai  perijinan  suatu  karya  cipta pengetahuan  tentang  Undang-undang  Hak  Cipta  yang  masih  kurang  dalam masyarakat  khususnya  (para arranger )  dan  banyak  yang  masih  kurang menghargai  karya  seni  musik  khususnya  di  Papua  karena  kurang pemahamannya mengenai Hak Cipta.
Diterima, 17/04/2024
Dipublikasi, 20/04/2024 Kata Kunci: Hak Cipta;
Aransemen; Kota Jayapura

## Abstract
Keywords: Copyright; Arrangement; City of Jayapura Legal Study on Tanah Papua Song Arrangement Permit Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright". The aim is to know and understand the legal mechanisms  regarding the arrangement of Tanah Papua songs based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the explanation from the arrangers about permits to arrange Tanah Papua songs. The results of the study revealed that to carry out arrangement permits that need to be considered are the Exclusive Rights of Copyright holders, namely Moral Rights and Economic Rights of the creator of the Song or Copyright holder as stated in Law Number 28 of 2014 Moral Rights here, namely by including names and others written in Article 5 paragraph (1) UUHC has a License in the form of a written agreement and  pays  Royalties  (Economic  Rights  Article  8)  as  a  reward  for  the  work.  It turned out that the two sources who were arrangers of the Tanah Papua song did  not  give  permission  to  the  songwriter  because  of  their lack  of  knowledge about  the  rules  and  UUHC.  Due  to  weak  supervision  and  monitoring  of  the government or institutions in the field of Copyright regarding the licensing of a copyright  work,  knowledge  about  Copyright  Law  is  still  lacking  in  society, especially  (arrangers)  and  many  still  do  not  appreciate  works  of  art,  music, especially in Papua because of their lack of understanding about Copyright.

## PENDAHAULUAN
Kota Jayapura adalah Ibu kota Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi paling timur Indonesia. Kota ini diberkati dengan lahirnya para musisi / penyanyi yang hebat yang menciptakan banyak karya-karya indah yang dapat di nikmati oleh banyak orang untuk menunjukan kepada semua orang tentang budaya yang dimiliki orang Papua.  Adapun yang ingin penulis bahas  mengenai lagu Tanah Papua, lagu ini merupakan lagu yang sangat tidak asing di telinga masyarakat Papua, lagu ini menjadi aset orang papua, hampur disetiap kegiatan resmi, kegiatan organisasi maupun kegiatan nasional yang diselenggarakan di Papua tak lupa untuk selalu mengumandangkan lagu Tanah Papua, tak hanya itu lagu ini juga selalu di  nyanyikan  oleh  anak-anak  Papua  yang  mengikuti  perlombaan  baik  nasional  maupun internasional.  Lagu  Tanah  Papua  di  ciptakan  oleh  Yance  Rumbino  ia  menegaskan,  lagu ciptaanya yang saat ini bergema di seluruh Tanah Papua diciptakan guna mengajak Orang Asli Papua (OAP)  bekerja  keras  di  atas  tanahnya sendiri  agar  menjadi  tuan di negerinya sendiri. Menurutnya,  syair  lagu  yang  dulunya  dianggap  tak  mungkin,  kini  sudah  terbukti,  walaupun karya  ciptanya  itu  pernah  tak  dihargai,  bahkan  diklaim  diciptakan  orang  lain.  Tak  kenal menyerah, ia terus berjuang mempertahankan Hak Ciptanya. Akhirnya lagu itu menjadi sangat populer saat ini.Lagu Tanah Papua menunjukkan betapa sudah sangat populer dan di nyanyikan oleh berbagai penyanyi, profesional maupun amatir. Yance juga mengoreksi lirik lagu tersebut yang  dinyanyikan  secara  keliru  oleh  beberapa  penyanyi.  Salah  satunya  adalah  kelompok penyanyi Trio  Ambisi,  Kekeliruan  Trio  Ambisi  tersebut  ternyata  kemudian  menyebar  dan berulang diikuti oleh penyanyi-penyanyi lain tatkala menyanyikan Tanah Papua. Ditambahkan, meski belum ada pengakuan terhadap karya ciptanya, Yance Rumbino merasa puas karena lagu yang dirilis berdasarkan renungan panjang atas realita Tanah Papua itu kini dijadikan sebagai lagu persatuan Papua. Bahkan dalam menyanyikannya pun, seperti misalnya saat acara-acara penting, lagu tersebut dinyanyikan penuh khidmat dengan posisi berdiri dan tangan diletakan di dada. 1
Dengan apa yang dikatakan bapak Yance Rumbino selaku pencipta  lagu Tanah Papua perlu diketahui bahwa hasil karya itu sangat perlu untuk di lindungi dan bapak Yance sendiri berusaha  keras  utuk  melindungi  karya  ciptaanya  ini  sehingga  tidak  menjadi  masalah  di kemudian  hari  dan  beliau  akhirnya  merasa  lega  karena  hasil  karyanya  itu  telah  diapresiasi dengan  didaftarkan secara resmi.  Namun,  yang menjadi  persoalan  adalah apakah selama  ini para  pengaransemen  Lagu  Tanah  Papua  baik  itu  aransemen  dalam  bentuk  musik  maupun partitur  paduan  suara  sudah  mendapatkan  ijin  dari  pencipta  lagu  tersebut  sesuai  dengan Undang-undang  Hak  Cipta.  Kini  banyak  para  pengaransemen  yang  melakukan  kegiatan aransemen tanpa memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan yakni meminta ijin dari pencipta lagu .
Dalam Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) tahun 2001 2 pada pasal 44 menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah Provinsi untuk melindungi hak kekayaan intelektual  orang  asli  Papua  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  sehingga  dibuatnya Peraturan  Daerah  Khusus  (PERDASUS)  Provinsi  Papua  Nomor  19  tahun  2008  tentang
1 Artikel ini telah tayang di satuharapan.com dengan judul "Lagu Tanah Papua Ajak OAP Jadi Tuan di Negerinya Sendiri",  Klik  untuk  baca: https://www.satuharapan.com/read-detail/read/lagu-tanah-papua-ajak-oap-jadi- tuan-di-negerinya-sendiri , 23 Januari 2024, siang 12.30 Wit.
2 Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2001
Perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua pada pasal 39 ayat (1) dan (2) memepertegas pasal 44 Undang-undang OTSUS yaitu Pemerintah Provinsi berwewenang dan bertanggungjawab terhadap perlindungan HKI orang Papua dengan memberikan fasilitas dan pembinaan. Adapun pasal 12 angka 3 Perdasus berbunyi “Penggunaan karya cipta orang asli Papua,  baik  berupa  patung,  ukiran,  logo,  kata,  kalimat  dan  lain-lain  harus  melalui  ijin  dan berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Cipta” disini sangat jelas bahawa penggunaan karya cipta harus berdasarkan ijin dari pencipta. Walaupun dalam Undang – undang Hak Cipta tidak tertulis secara khusus tentang kegiatan aransemen apapun yang menyangkut tentang Hak Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)  harus  selalu  di  lindungi  dan  dipertahankan  karena merupakan hasil dari pemikiran intelektual seseorang.

## METODE PENELITIAN
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan ijin aransemen lagu yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan penelitian di Kota Jayapura terhadap beberapa ( arranger ) yang melakukan kegiatan aransemen lagu Tanah Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Hukum Tentang  Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang- Undang  No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Berdasarkan hasil kajian dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat menjawab bahwa ijin yang sebenarnya dilakukan atau mekanisme ijin aransmen adalah dengan tetap  memperhatikan  Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi  dari  Pemegang  Hak  Cipta.  Ijin  tersebut dapat berupa lisensi yang diberikan dari pemegang Hak Cipta kepada Arranger . Lisensi adalah kontrak  yang  memungkinkan  pihak  lain  selain  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  untuk membuat, menggunakan, menjual, mengaransemen, mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Pemberian lisensi oleh pencipta atau pemegang Hak  Cipta  dalam  karya  cipta  lagu  dan  musik  kepada  pengguna  dilakukan  oleh  pihak  ketiga dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) atas dasar Pasal 81 UUHC.
Pengertian Lisensi menurut Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Jadi pada intinya Lisensi Hak Cipta merupakan sautu bentuk pemberian ijin pemanfaatan atau penggunaan Hak Cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak,  yang  dimiliki  oleh  pemberi  lisensi  dalam  jangka  waktu  tertentu  ,  yang  pada  umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Ijin dalam lisensi bersifat mutlak maka itu ijin harus dituangkan dalam perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis ataran kedua belah pihak yang bersangkutan (pemegang hak dan penerima lisensi).
Perjanjian lisensi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lisensi Hak Cipta dibuat dengan dasar perjanjian tertulis. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 28 Tahun  2014,  maka  sautu  perjanjian  lisensi  wajib  dicatatkan  pada  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam daftar umum dengan membayar biaya yang
besarnya  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri.  Namun,  jika  perjanjian  lisensi  tidak dicatatkan,  maka  perjanjian  lisensi  tidak  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga. Tidak hanya Lisensi pemberian Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas  penggunaan  hasil  karya  cipta  musik  dan  lagu  yang  di  pergunakan  untuk  keperluan komersial.
Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan definisi Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. 3
Pasal 80 UUHC menyebutkan bahwa:
(1) Kecuali  diperjanjikan  lain,  pelaksanaan  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) disertai  kewajiban  penerima  lisensi  untuk  memberikan  royalti  kepada  pemegang  Hak Cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
(2) Penentuan besarnya royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dan penerimaan lisensi.
(3) Besar royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 4

## Penjelasan para Arranger tentang Perijinan melakukan Aransemen Lagu Tanah Papua
Lagu Tanah Papua menunjukkan betapa sudah sangat populer, dinyanyikan oleh berbagai penyanyi, profesional maupun amatir, dan juga sudah di aransemen oleh beberapa arranger di Papua khususnya di Kota Jayapura yaitu Bapa Agus Samori dan Bapa Berth Kameubun (yang merupakan  narasumber)  berupa  teks  partitur  lagu  SATB  untuk  dinyanyikan  Paduan  Suara. Berdasarkan,  hasil  wawancara  dengan  para  arrenger  yang  bersangkutan,  setelah  ditanya bagaimana prosedur mereka melakukan ijin aransemen Lagu Tanah Papua mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan ijin apapun kepada pemegang Hak Cipta/pencipta lagu tersebut “  untuk  lagu  Tanah  Papua,  saya  tidak  meminta  ijin  kepada  pencipta ” kata  Bapa  Berth Kameubun. Menurut  beliau, tanpa  ijin  itu  tidaklah  masalah  tetapi  jangan  sampai  mengubah lagu asli atau lagu pokok tersebut apalagi lagu ini memang sudah sangat populer di masyarakat Papua  dan  lagu  ini  diaransemen  untuk  kepentingan  semua  masyarakat  dan  bukan  utuk kepentingan dia sendiri. Setelah diberi tahu bahwa melakukan aransemen itu harus meminta perijinan kepada pemegang Hak Cipta barulah beliau paham. 5
Selain itu, menurut Bapa Agus Samori, menurutnya Lagu Tanah Papua itu sangat luar biasa sekali karena setiap upacara ataupun kegiatan resmi yang diadakan di Papua Barat selalu dikumandangkan  dari  situlah  banyak  orang  berlomba-lomba  untuk  mengaransemen  lagu tersebut  termasuk  dirinya  sendiri  tertarik  untuk  mengaransemennya,  karna  lagu  itu  sudah diterima  oleh  semua  masyarakat  Papua  dan  sudah  hampir  berdampingan  dengan  lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri, dan lagu nasional lainnya. Bapa Agus Samori terinspirasi mengaransemen lagu tersebut berdasarkan kemampuan seni yang bapa tahu secara autodidak  yang  akhirnya  dikomposisikan  dalam  bentuk  notasi  angka  sehingga  lagu  tersebut tidak  hanya  dalam  bentuk  syair  saja  dan  kiranya  ada  yang  mengerti  tentang  notasi  dapat
3 Op.cit, Pasal 1 angka 21.
4 Ibid, Pasal 80
5 Wawancara dengan Bapa Berth Kameubun pada Tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 18.30 WIT
menyanyikannya.
Jadi selama ini bapa tidak pernah melakukan ijin aransemen terhadap lagu-lagu yang ia aransemen. 6 Beliau  berharap  untuk  masalah  seperti  ini  pemerintah  juga  harus  andil  dalam melakukan sosialisasi kepada para musisi yang masih kurang paham mengenai Hak Cipta dan berharap agar para arranger di Papua juga perlu dilindungi karena mereka telah melestarikan lagu-lagu Papua dalam bentuk komposisi lagu sehingga lagu-lagu itu terus berkembang sesuai variasi yang di komposisikan tidak hanya itu, mengaransemen juga menguras tenaga, pikiran, waktu karena mereka berhadapan dengan not-not balok maupun not angka untuk mentrasfer lagu-lagu yang awalnya hanya berupa syair lagu dan kini orang-orang bisa mengetahui lagu tersebut dengan menyanyikan notasinya.
Dalam Perdasus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 12 angka (2) tertulis jelas  bahwa “Penggunaan karya cipta orang asli Papua, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat, dan lain-lain harus melalui ijin berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak Cipta.” 7 Dengan  ini  jelas  bahwa  pencipta  lagu  Tanah  Papua  masih  ada  dan  perlu  untuk melakukan  ijin  memakai  karya  cipta  tersebut  (melakukan  aransemen)  kecuali  lagu  tersebut memang tidak jelas penciptanya maka akan menjadi hak masyarakat adat setempat dalam hal ini lagu-lagu foklore atau lagu daerah (etnik) dalam Pasal 11 Perdasus juga tercantum bahwa Pemerintah  Provinsi  juga  dapat  memegang  Hak  Cipta  atas  karta  peninggalan  prasejarah, sejarah, dan benda budaya, serta karya cipta  lainnya, sepanjang tidak ada pengakuan dari masyarakat adat. 8
Pemerintah  Provinsi  sebagai  pemegang  hak  komunitas  adat  yang  tidak  diketahui penemunya dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, dongeng, hikayat,  legensa,  lagu,  kerajinan tangan, patung,  koreografi, tarian, kaligrafi,  dan  karya seni lainnya.
Salah satu Hak Ekonomi dan Hak Moral dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ialah hak  atas  pengaransemenan  ciptaannya.  Aransemen  musik  merupakan  salah  satu  cara  dalam kerja kreatif musik. Aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda  dari  karya  aslinya  tanpa  mengubah  lagu  asli,  dapat  dikatakan  sebagai  transkripsi (perpindahan/salinan). Dalam pasal 9 ayat (3) tertulis “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
Disini yang dimaksudkan dengan komersial adalah dengan memanfaatkan suatu karya cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau berbayar secara pribadi. Berdasarkan pada definisi  dari  aransemen  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  kegiatan  pengaransemenan  tanpa  ijin dapat diindikasikan sebagai kegiatan yang melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  Pengaransemenan  suatu  ciptaan  lagu  juga  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena jelas sesuai dengan ketentuan dari huruf d Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kegiatan aransemen atau pengaransemen merupakan salah satu  bagian  dari  hak  ekonomi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Pencipta  atau  Pemegang Hak  Cipta  memiliki  hak  atas  keuntungan  (ekonomi)  yang  diperoleh  dari  adanya  kegiatan
6 Wawancara dengan Bapa Agus Samori pada Tanggal 8 Desember 2023, pada pukul 14.30 WIT
7 Peraturan Derah Khusus Provinsi Papua, Pasal 12 angka (2)
8 Ibid , pasal 11 angka (3)
pengaransemenan ciptaanya.
Pengaransemenan  suatu  ciptaan  lagu  dapat  berimplikasi  sebagai  kegiatan  pelanggaran Hak  Cipta  dan  dapat  juga  bukan  pelanggaran  Hak  Cipta.  Tergantung  apakah  kegiatan aransemen  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  komersial  atau  tidak  dan  apakah  pihak  yang melakukan aransemen lagu telah mendapat izin atau tidak oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  Pengaransemenan  lagu  merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak  Cipta,  apabila  kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak  Cipta.  Tidak  ada  seorang  pun  dapat  mengaransemen  lagu  ciptaan  orang  lain  (apalagi dengan  tujuan  komersial)  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  izin  atau  lisensi  dari  yang bersangkutan. Sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.
Ketika  kegiatan  aransemen  suatu  ciptaan  lagu  telah  mendapat  izin  atau  lisensi  oleh Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  maka  kegiatan  aransemen  tersebut  bukan  merupakan pelanggaran  Hak  Cipta,  sehingga  kegiatan  tersebut  sah  secara  hukum  (tidak  ada  akibat hukumnya). Namun, jika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu belum atau tidak mendapat izin  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  maka  kegiatan  aransemen  tersebut  merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta antara lain: a. Akibat  Hukum  Secara  Perdata;  adanya  pelanggaran  Hak  Cipta  oleh  seseorang  dengan memanfaatkan  hak  ekonomi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  sehingga  menyebabkan kerugian yang diderita Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilakukan  tersebut.  Dijelaskan  lebih lanjut  dalam  Pasal  99  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta,  gugatan  ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.
b. Akibat  Hukum  Secara Pidana;  pihak yang  mengaransemen suatu  ciptaan  lagu  tanpa izin, juga dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dimana ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapa  Berth  Kameubun  dan  Bapa  Agus  Samori selaku  pengaransemen  lagu  Tanah  Papua  mengatakan  bahwa  mereka  mengaransemen  lagu tersebut tidak dengan tujuan komersial mereka juga mengungkapkan bahwa apabila ada orang atau  kelompok  Paduan  suara  yang  ingin  menyanyikan  lagu  Tahah  Papua  hasil  aransemen mereka,  dan  mereka  pun  tidak  mempermasalahkan  bayaran  atas  lagu  hasil  komposisi  dari mereka  walaupun  itu  diatur,  mereka  hanya  berpikir  lagu  ini  mereka  persembahkan  untuk dinyanyikan  di  semua  kalangan  bahkan  sudah  dipakai  di  perlombaan  paduan  suara  antar sekolah maupun umum.

## KESIMPULAN
1. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorag maupun kelompok yang saling terkait dalam pembentukan suatu karya cipta yang harus dilindungi oleh hukum sehingga diatur dalam Undang – undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud  normatif  tetapi  Undang-undang  tersebut  belum  mampu  menjelaskan  secara  detail
mekanisme  ataupun  prosedur  perizinan  suatu  karya  cipta,  sehingga  masih  banyak  orang yang mengabaikan bahkan tidak tahu terkait perizinan suatu karya (dalam hal ini melakukan aransemen). Karena tidak adanya ijin khusus secara spesifik yang tertulis dalam UUHC inti dari mekanisme ataupun prosedur perijinan suatu karya adalah dengan tetap memperhatikan Hak moral dan Hak Ekonomi Pemilik Hak Cipta.
2. Karena masih Lemahnya pengawasan dan pemantauan pemerintah atau lembaga-lembaga dibidang  Hak  Cipta  mengenai  perijinan  suatu  karya  cipta  sehingga  pengetahuan  tentang UUHC yang masih kurang dalam masyarakat khususnya (para arranger ) dan banyak yang masih  kurang  menghargai  karya  seni  musik  khususnya  di  Papua  karena  kurang pemahamannya  mengenai Hak  Cipta  banyak pencipta  yang hasil  karyanya dipakai orang dan pencipta itu hanya sebatas merasa “Bangga” karena Lagu atau karya ciptanya digunakan meski tanpa adanya proses perijinan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2013). Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Peneliatian Hukum (Legal Research) , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Depok: Rajagrafindo Persada, 2015
Hoeve, Van, Ensiklopedia Indonesia Buku 4 , Ichtiar Baru, Jakarta Miller,  M.  Hugh,  tanpa  tahun,  Pengantar  Apresiasi  Musik,  diterjemahkan  oleh  Triyono Bramantyo  PS.  dari Introduction  to  Music:  A  Guide  to  Good  Listening ,  Institut  Seni IndonesiaYogyakarta, Yogyakarta.
Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis , Malang, 2017
Supramono, Gatot, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 Utomo,  Tomi  Suryo,  2009, Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Peraturan Daerah  Khusus  Provinsi  Papua Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.