## TUNJUK AJAR ADAT MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN DI RIAU

## M. MUSA
1
Abstrak Konflik anatara penguasahaan dan
masyarakat  adat  akibat  dari  perebutan lahan  perkebunan  di  Riau  sejak  masa  orde baru  hingga  saat  ini  tidak  kunjung  selesai. Semula  hutan  dan  lahan  merupakan tempat  bertumpu  kehidupan  masyarakat adat,  menjadi  beralih  kepada  perusahaan secara  sistematis.  Dengan  menggunakan sarana  penegakan  hukum  pidana  dalam menyelesaikan  konflik  antara  masyarakat adat  untuk  mempertahankan  hak  atas lahan  yang  dikuasi  perusaha,  selalu  pula berujung  dengan  timbulnya  tindak  pidana lain  denganmengaitkan  berbagai  pihak. Konsep  tindak  pidana  dalam  ketentuan hukum  positip  yang  berhubungan  dengan penguasaan  hutan  dan  lahan  perkebunan, merupakan  konsep  yang  sangat  berbeda dengan  konsep  pemilikan  hutan  dan  lahan bagi  masyarakat  adat.  Kesebatian  ikatan emosional  masyarakat  adat  terhadap alam  yang  bersifat  ajeg  enggan  dipahami oleh  penegak  hukum  maupun  pengusaha. Kriminalisasi  terhadap  penguasaan  hutan dan  lahan  oleh  masyarakat  atas  lahan perusahaan  yang  mendapat  legalisasi pemerintah  akan  selalu  terus  bermasalah. Hukum  adat  Melayu  yang  berisi  tunjuk ajar  adat  sebagai  patokan  kehidupan Adat  Melayu,  dapat  dijadikan  alternatif dari  penegakan  hukum  pidana  dalam
penyelesaian  konflik  lahan  perkebunan  di  Provinsi  Riau.  Dengan pemahaman nilai-nilai tunjuk ajar adat Melayu yang menggunakan metoda  musyawarah,  yang  bertujuan  untuk  menemukan “keseimbangan”  antara  prinsip  “keadilan  dan  kebenaran”  dapat ditampung dalam wadah mediasi, baik berupa Mediasi Penal maupun Alternatif Dispute Resolution.
Kata  kunci: Konflik  lahan,  perusahaan  dan  masyarakat,  tunjuk  ajar adat Melayu.

## A.   Pendahuluan
1 S ebagaimana  dimaklumi  dalam  pertumbuhan  ekonomi dari  sektor  perkebunan  merupakan  bagian  primadona  di Indonesia,  mulai  dari  orde  baru  hingga  saat  ini  terutama  di luar Pulau Jawa bermunculan pemilik modal untuk berusaha dibidang perkebunan yang membutuhkan lahan untuk tempat berusaha.  Pulau  Kalimantan  dan  Pulau  Sumatera  adalah sentral jantung perkebunan yang strategis di Indonesia, seperti salah satunya yakni Provinsi Riau yang lahan hutannya masih mejadi “buruan” untuk dieksplorasi dan disulap untuk usaha perkebunan sawit oleh pengusaha-pengusaha multi nasional. Sisi yang tidak terelakkan dari kebijakan nasional pada sektor pengelolaan sumberdaya alam di bidang perkebunan ini, adalah persoalan  konflik  penguasaan  hutan  dan  lahan  yang  tidak berkesudahan  antara  masyarakat  tempatan  dan  pengusaha pengelola  perkebunan.  Kunci  konflik  yang  tidak  kunjung selasai itu disinyalir adanya benturan memaknai nilai tentang hubungan tanah dan manuasia dalam pemahaman masyarakat dan  hukum  adatnya  dengan  ketentuan  hukum  positif,  baik dari sisi nilainya secara filosofis maupun secara sosiologis dan emosional.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru .
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
Akibat  lebih  lanjut  dari  perbedaan  dalam memaknai  nilai  hubungan  tanah  dan  manusia tersebut,  timbul  benturan  hukum,  budaya  dan malahan dicangkok dan dimanfaatkan ke ranah isue politik  pemerintahan  lokal.  Penyelesaian  hukum konflik  yang  terjadi,  seluruhnya  digiring  ke  aspek norma-norma  hukum  positif.  Kekerasan-kekerasan pisik  dan  psikis  yang  terjadi  dalam  pengamanan lahan selalu dikriminalisasi, dan proses hukum pidana di  jadikan  ultimum  remedium.  Kekusaan  penegak hukum  dengan  prosedural  formal  tidak  lagi  melihat aspek  nilai-nilai  “hukum  yang  terjalin“  dalam  ikatan emosional masyarakat dan hutan.
Scale  Up ,  sebagai  salah  satu  lembaga  yang bergerak di isu pengelolaan Sumber Daya Alam, telah menerbitkan  laporan  tahunan  konflik  sumber  daya alam  di  Riau.  Dalam  laporan  penelitiannya  tentang kecenderungan  konflik  lahan  yang  terjadi  antara masyarakat  dengan  perusahaan  di  Riau  sepanjang tahun  2014  setidaknya  terdapat  60  kasus  sengketa. Dalam laporan itu juga disebutkan di sektor perkebunan dan kehutanan adalah yang paling dominan yakni 25 dan 24 kasus. Konflik lainnya yaitu 8 kasus tapal batas dan  3  kasus  tambang.  Jika  dilihat  dari  sebaran  per kabupaten,  maka  Kabupaten  Pelawan  paling  banyak sengketa  kehutanan  yang  mencapai  10  kasus  lalu diikuti Rokan Hilir, Siak, dan Kampar masing-masing 3 kasus. Di sektor perkebunan, kasus terbanyak terjadi Kabupaten  Rokan  Hulu  yakni  6  konflik  dan  diikuti Pelalawan  dan  Kampar  masing-masing  lima  kasus. Dalam  laporan  tersebut  juga  menyebutkan  luasan lahan  yang  bermasalah  di  sektor  perkebunan  87. 125  hektar  dan  sektor  kehutanan  376.  890  hektar. 2 Terkait dengan penyebab utama dari maraknya konflik tersebut,  Harry  menjelaskan  akarnya  adalah  karut- marut  perizinan  baik  di  sektor  kehutanan  maupun perkebunan.     Banyak  perusahaan  yang  beroperasi terlebih dahulu baru, kemudian mengurus izin. Padahal lokasi  yang  diajukan  sebagai  kebun  terdapat  lahan atau  pun  kebun  milik  masyarakat  setempat.  Selain itu ketidakjelasan tapal batas antara pemilik konsesi dan  masyarakat  juga  memicu  timbulnya  konflik.
2 www.  scaleup.  or.  id,  Posted  by  admin  19  Februari  2015, diakses tgl. 21 Maret 2015
Juga  ketidakjelasan  tapal  batas  antara  kabupaten, kota  ataupun  provinsi.  Kondisi  ini  menurut  Harry diperparah  dengan  pengerahan  aparat  keamanan seperti  polisi  dan  tentara  yang  mempertajam  dan memperluas perselisihan. 3
Pengerahan aparat keamanan dari kepolisian dan tentara dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perebutan  sumberdaya  alam  hutan  dan  lahan perkebunan  ini,  adalah  suatu  cermin  pemaksaan dalam penyelesaian dengan kredo hukum yang jauh dari  jiwa  “berhukum”  masyarakat  adat  yg  masih menyatu secara emosional terhadap alamsejak turun- temurun. Masalah sengketa perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu merupakan gambaran nyata. Penyelesaian konflik antara perusahaan yang menguasi lahan dari perkebunan  yang  disengketakan  dengan  komunitas masyarakat  adat,digunakan  tindakan  upaya  paksa aparat  penegak  hukum.  Sengketa  perkebunan  ini tidak  kunjung  selesai  karena  penyelesaian  hanya mengutamakan  jalur  hukum  positif.  Puncak  dari sengketa  dengan  dilakukannya  penangkapan  oleh kepolisian atas laporan serusahaan terhadap seluruh masyarakat  yang  melakukan  panen  buah  sawit. Padahal panen sawit dilakukan masyarakat atas dasar saran Bupati kepada masyarakat dan diberi bantuan pengamanan  oleh  Satpol  PP  Pemkab.  Rokan  Hulu dari Bupati. Muara dari permasalahan sengketa lahan menjadi tindak pidana, dan seluruh masyarakat yang terkait dengan pencurian sawit dilahan perkebunannya sendiri.

## B.   Pokok permasalahan
Dengan  ragam  gejala  ini  sebagai  sosial  setting yang perlupengkajian dari konflik yangterjadi, dengan melihat secara jernih dalam memaknai penyelesaian konflik antara perusahaan disatu pihak dan masyarakat dengan pemahaman cara pandang tentang nilai-nilai hukumnya  yang  bersendikan  hukum  adat  setempat. Dengan  penomena  tersebut,  pada  garis  besarnya ada dua permasalahan utama untuk di pahami dalam
3 www.  scaleup.  or.  id,  Posted  by  admin  12  Februari  2015, diakses tgl 21 Maret 2015
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
menetralisir konflik yang berkelanjutan terkait dengan sumber  daya  alam  hutan  dan  lahat  perkebunan di  Provinsi  Riau.  Akar  permasalahan  itu  adalah memahami  substansial  konflikyang  diproses  secara hukum  pidana,  dan  mencari  pemahaman  tentang kesetaraan  dalam  penyelesaian  yang  berkeadilan antara  pengusaha  dan  masyarakat  dalam  alternatif hukum adat.

## C.   Metode penulisan
Objek studi dalam tulisan ini adalahkonflik yang terjadi antara masyarakat denganperusahaan beserta pemerintahdan  penegak  hukum  sebagai  pihak  yang mengambil  kebijakan.  Tulisan  ini  disajikan  dalam bentuk  pemaparan  konsep  dan  teori  dan  data  yang didapatkan  berupa  data  sekunder.  Sumber  data penelitian  didapatkan  dari  dokumen  pemerintah Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  dokumen-dokumen proses  penyelesaian  konflik  dari  penegak  hukum baik  dari  kepolisian  dan  advokat  serta  LSM  yang menangani penyelesaian konflik. Selain ketiga sumber data  tersebut,  tulisan  ini  juga  memanfaatkanmedia massa  sebagai  sumber  data  informasi.  Pembahasan dari  tulisan  dilakukan  dengan  pendekatan  yang bersifat  lintas  disiplin,  yakni  dengan  melakukan elaborasi antara hukum dan budaya, serta pemaknaan hukum  dalam  konteks  budaya  penegakan  hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum di tengah masyarakat.

## D.   Telaah teoritis
Konsep  tunjuk  ajar  penyelesaian  konflik  dalam hukum adat Riau
Dalam pandangan Moh. Koesnoe, bahwa dalam hukum adat apa yang dinamakan teori hukum adat itu, adalah apa yang berisi pandangan para pemikir adat waktu  dahulu  tentang  alam  adat  yang  dihayati  dan diamalkan rakyat. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa alam adat terdiri dari empat lapisan yang disebut dengan sebutan adat yang empat. Alam adat itu sendiri sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat
adat yang ada, yang umumnya menyangkut perangkat pemerintahan suatu masyarakat adat. Empat lapisan tersebut adalah sbb:
a. Lapisan  pertama;  adalah  lapisan  yang  masih berada  dalam  alam  filsafat  hidup  rakyat  yang disebut “Adat sebenar Adat” menuntut manusia belajar dari alam terkembang.
b. Lapisan kedua adalah “Adat Istiadat” dalam alam ini  keseluruhan  nilai-nilai  belum  tertata  rapi, masih  merupakan  suatu  chaos  .  dan  masih  tak terhingga.
c. Lapisan  ketiga  disebut  “Adat  yang  Teradat” merupakan nilai-nilai dari alam nilai yang terpilih dan  lebih  jelas  keadaannya  yang  sudah  berada dalam perwadahan.
d. Lapisan ke-empat disebut “Adat yang Diadatkan” sebagai  suatu  lapisan  adat  karenanya  berada dalam keadaan yang logos. 4
Dalam  nilai-nilai  kehidupan  Orang  Melayu  Riau konsepsi  penyelesaian  masalah  dalam  masyarakat, prinsip-prnsip  musyawarah  dan  mufakat  memiliki makna  sebagai  budi  pekerti  yang  tinggi.  Ungkapan nilai  kearifan  dalam  menuntaskan  permasalahan  itu ditemukan dalam butir-butir kata bijak yang tersusun dengan  estetika  tutur  kata  yang  santun.  Kepatutan- kepatutan  itu  di  jadikan  pegangan  sebagai  petuah luhur dalam laras kehidupan masyarakat adat melayu di  Riau.  Ungkapan  kata  petuah  melayu  ini  seperti dituliskan oleh Tennas Efendi sbb: 5
Kato ukum kato bono ( Kata hukum kata benar); Kato bono kato adat (Kata benar kata adat);
Kato  adat  kato  mufakat (Kata  adat  kata mufakat); Tediri  adat  atas  mufakat (Terdiri  adat  atas mufakat);
Tuah  rajo  dalam  dolatnyo,  tuah  ayat  dalam mufakatnyo (Tuah raja dalam daulatnya, tuah rakyat dalam mufakatnya);
4 Moh.  Koesnoe,  1996,  “Hukum  Adat  (Dalam  Alam Kemerdekaan  Nasional  dan  Persoalannya  Menghadapi  Era Globalisasi)”, Ubhara Press, Surabaya, hal. 210
5 Tennas Efendi, Tunjuk Ajar Melayu. http://m. melayuonline. com/ind/culture/dig/2695/pantun-adat-melayu-prinsip- musyawarah-dan-mufaka t . diakses tgl 22 Maret 2015
Besulao  ke  mato  ai,  bepayung  ke  mufakat (Bersuluh kematahari, berpayung ke mufakat);
Togak  adat  pado  mupakat (Tegak  adat  pada mufakat);
Dalam mupakat, salah boso dipekocik, salah kocik diabisi (Dalam mufakat, salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi);
Bulat kaji dalam uji, bulat aei dalam pembulou, bulat kato dalam mupakat (Bulat kaji dalam uji, bulat air dalam pembuluh, bulat kata dalam mufakat);
Mengaji  dii  dalam  dii,  mengaji  adat  dalam mupakat (Mengaji diri dalam diri, mengaji adat dalam mufakat)
Mupakat  membuang  kosat,  unding  membuang ucing (Mufakat membuang kesat, runding membuang runcing);
Usai mupakat, boat engan samo diangkat (Usai mufakat, berat ringan sama diangkat);
Dimano  unding  selosai,  disitu  adat  dipakai (Dimana runding sudah selesai, di situ adat dipakai);
Kalau  unding  sudah  selesai,  pantang  diungkai (Kalau runding sudah selesai, pantang diungkai);
Prinsip musyawarah dan mufakat yang mengan- dung nilai-nilai luhur dalam kehidupan orang Melayu ini  menjadi  patokan  untuk  menyelesikan  masalah- masalah  yang  timbul  jika  ada  pertikaian  dalam pergaulan  sosial.  Konsep  penyelesaian  musyawarah ini dalam konsep hukum pidana dikenal dengan istilah “Mediasi Penal”, atau “Alternatif Dispute Resolution” pada konsep penyelesaian dalam hukum administrasi dan hukum perdata.
Sistem hukum adat bertumpu pada ajaran adat tentang manusia dan alam semesta yang merupakan kategori  konstitutip,  yang  dituangkan  ke  dalam lembaga-lembaga  adat  sebagai  kategori  institutip . Moh. Koesnoe menyatakan, bahwa untuk menuangkan lembaga adat yang terletak dalam kategori institutip kedalamkategori  eksekutip,  maka  oleh  adat  dan hukum adat telah disediakan tiga macam asas kerja, yaitu; Asas Rukun, Asas Patut, Asas Laras. Ketiga asas
ini  mengandung  suatu  ajaran  bagaimana  persoalan dan  sengketa  dalam  masyarakat  adat  ini  harus diselesaikannya  dengan  suatu  tujuan  tercapainya kehidupan  bermasyarakat  yang  tentram,  damai  dan sejahtera  dalam  ikatan  kekeluargaan.  Penerapan ketiga asas kerja ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain,  baik  dalam  proses  maupun  dalam  soal-soal materiil. 6 Asas-asas ini dalam alam pikiran Pancasila menurut Bagi Arief Sidharta, bahwa hukum yang diji- wai  oleh  Pancasila  adalah  hukum  yang  berasaskan semangat  kerukunan.  Karena  itu  juga  hukum  secara langsung  diarahkan  untuk  mewujudkan  keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan  dan  masing-masing  warga  masyarakat kesejahteraan.  Terpaut  pada  asas  kerukunan  adalah asas kepatutan, asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk  berperilaku  dalam  kepantasan  yang  sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial. 7

## E.   Pembahasan
1.   Memahami  substansi  konflik  hak  milik  dan penegakan hukum pidana
Konflik sumber daya alam (SDA) di Provinsi Riau cukup sering terjadi. Masyarakat mengklaim sebuah betangan lahan adalah miliknya secara turun temurun, sementara  pihak  perusahaan  berpegang  pada  surat keputusan  dari  pemerintah  (Menteri  Kehutanan) atas  hak  pengelolaan  lahan.  Sementara  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum dapat mengakomodir kepentingan  kedua  pihak. 8 Dalam  catatan  Scale Up,  konflik  SDA  di  Riau  telah  menimbulkan  banyak korban. Pada Tahun 2008, satu korban meninggal dan 76  orang  ditangkap  lalu  dipenjarakan.  Tahun  2009, ada  tiga  korban  meninggal  dan  16  orang  luka-luka. Pada 2010, satu korban meninggal. Tahun 2011, dua korban meninggal. Tahun 2012, satu orang meninggal. Tahun 2013, lima korban meninggal dan di tahun 2014
6 Moh. Koesnoe, 2002, Op. Cit, hal. 319
7 B.  Arief  Sidharta,  Filsafat  Hukum  Pancasila,  Bahan  Kuliah PDIH Undip 2012, Non Publisir, halaman 5.
8 GORIAU. COM , diakses tgl. 21 Maret 2015
sebanyak tiga korban meninggal. 9
Masalah konflik SDA disektor perkebunan hingga akhir tahun 2014, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu(Rohul) yakni 6 konflik dan diikuti Pelalawan dan  Kampar  masing-masing  lima  kasus.  Dalam laporan tersebut juga menyebutkan luasan lahan yang bermasalah di sektor perkebunan 87. 125 hektar dan sektor kehutanan 376. 890 hektar. 10 Salah satu dari 6 kasus konflik lahan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana laporan yang dilansir Media Massa tersebut  di  atas,  adalah  diawali  dari  sengketa  lahan dan muaranya menjadi sengketa panen sawit antara PT. BMJ dan PT. AMR sebagai mitra masyarakat dalam bentuk Koperasi. PT. BMJ yg mengklaim memilik tanah seluas 300 Ha atas perjanjian jual beli denga seorang penduduk dan ternyata lokasinya berada diluar wilayah yang dimaksud serta berada pada tanah masyarakat di  kawasan  lain.  Akhirnya  rekomendasi  persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit No. 525/Pem/2007/1V/3but5 tgl 26 April 2007 dicabut  kembali  oleh  Bupati  dengan  Surat  No.  100/ PEM?2008/476  pada  tanggal  21  Mei  2007  dengan dasar  kekeliruan  lokasi  yang  dimohonkan  PT.  BMJ. Masyarakat  yang  tergabung  dalam  Koperasi  STJ sebagai pemegang izin dengan Surat Bupati No. 525/ Pem/2007/629  tanggal  30  Nopember  2007  yang telah  melakukan  MoU  dengan  PT.  AMR,  melakukan penanaman sawit di lokasi yang telah mendapat izin serta  mendapat  dukungan  dari  pejabat  kelurahan, camatan setempat. Namun PT. BMJ tetap melakukan penanaman  sawit  selain  PT.  AMR  secara  tumpang tindih.
Konflik penguasaan hutan dan lahan perkebunan di Rohul, merupakan konflik antara perudahaan dan masyarakat yang terkait dengan hak dan milik. Untuk mengurai  permasalahan  yang  menjadi  konflik  perlu dipahami  makna hak dan milik menurut pandangan hukum adat. Orang melayu menjunjung tinggi hak dan milik  yang  menjadi  milik  pribadi,  milik  masyarakat, atau milik penguasa. Petuah adat mengungkapkan:
9 www.  scaleup.  or.  id,  Direktur  Eksekutif  Scale  Up,  Harry Oktavian, diakses tgl 21 Maret 2015
10 www. scaleup. or. id, diakses tgl 22 Maret 2015
Yang  hak  berpunya,  yang  milik  bertuan;  Hak orang kita pandang;
Milik  orang  kita  kenang;  Pusaka  orang  kita kandang’
Maksud  ungkapan  adat  ini,  bahwa  hak  dan milik  orang  wajib  dipandang,  dikenang,  dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi. Mengambil hak milik, harta,  atau  pusaka  orang  lain  secara  semena-mena sangat  dipantangkan,  karena  menyalahi  syara’  dan adat istiadatnya. Merampas atau menguasai hak dan milik orang secara tidak halal atau tidak sah dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan diyakini akan dilaknat Allah. Dalam ungkapan adat dikenal:
Apa tanda orang terkutuk, mengambil milik orang ia kemaruk;
Apa  tanda  orang  celaka,  mengambil  hak  orang semena-mena.
Dalam adat istiadat luhur melayu, amat hati-hati menjaga  milik  orang  lain  dan  memelihara  hak  dan miliknya.  Dalam  sifatnya,  watak  orang  melayu  jika terjadi perselisihan mengenai hak dan milik, lazimnya akan “mengalah” karena takut melanggar syara” dan takut  melanggar  adat  jika  termakan  hak  orang  lain. Lapang dada dan kebesaran jiwa, orang melayu mau bertolak-ansur,  tidak  loba  dan  tidak  tamak  harta. Dilain sisi orang melayu mampu dan berani “bertikam bunuh”  dalam  mempertahankan  hak  miliknya,  jika menyangkut harkat, martabat, tuah dan marwah atau harga dirinya. 12
Pada tahun 2015 Sebagai mana yang dilansir dalam Media Elektronik tanggal 16 Februati 2015, Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Riau  melayangkan surat pemanggilan kepada Bupati Rokan Hulu untuk diperiksa sebagai saksi kasus pencurian buah kelapa sawit oleh masyarakat terhadap milik PT. BMJ. Bupati dipanggil sebagai saksi perkara sengketa panen sawit antara PT AMR dan PT BMPJ karena adanya indikasi pengarahan  Bupati  untuk  melakukan  pemanenan sawit  kepada  masyarakat.  Pemanggilan  itu  untuk melengkapi keterangan darisembilan anggota Satuan Tenas Effendi, Op. cit, hlm. 242
12 Tenas Effendi, Op. Cit, hlm. 242
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang ditempatkan Bupati dalam pengamanan pemanenan sawit  oleh  masyarakat.  Sebelumnya  telah  dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh warga Kepenuhan Timur Rohul,  yang  saat  kejadian  disuga  sedang  memanen sawit di kawasan lahan yang diduga milik PT BMPJ. 13 Konflik  sengketa  lahan  tanahan  masyarakat  dengan perusahaan di Riau, pada dasarnya berada dalam ranah sengketa yang termasuk domain hukum perdata dan hukum  administrasi,  namun  penyelesaian  sengketa ditarik  ke  ranah  hukum  pidana  dengan  melakukan upaya-upaya  kriminalisai.  Dalam  penyelesaian sengketa  lahan  antara  perusahaan  dan  masyarakat adat campur tangan penegak hukum lebih dominan, dan  dominasi  itu  ditindak  lanjuti  dengan  langkah- langkah  tindakan  projustitia  terhadap  laporan  pihak pelapor  yang  merasa  dirugikan.  Kelanjutan  proses dari penegak hukum dalam menyikapi laporan dalam kasus  sengketa  lahan,  lebih  mengedepankan  aspek penegakan  hukum  pidana  (primum  remedium)  dan bukan dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga  hal  itu  membuat  substansi  konflik  yang sesungguhnya  menjadi  terkaburkan.  Bernard  L. Tanya  dalam  tulisannya  tentang  Masyarakat  Sabu mengistilahkan  “ketertiban  yang  terusik”,  karena konteks situasi (lokal) menentukan strategi penataan ketertiban  setempat.  Nilai,  norma  dan  pergumulan nyata  sehari-hari  warga  komunitas,  merupakan sejumlah  variabel  yang  kait  mengait  dalam  suatu konstruksi  ketertiban  lokal.  Kekhususan  struktural komunitas  itu,dengan  sendirinya  akan  mewarnai keunikan  konstruksi  ketertiban  yang  mereka  miliki- yang  niscaya  sulit  diperhitungkan  dalam  paket ketertiban yang didatangkan dari luar. 14
Bagi  Masyarakat  Melayu  Riau,  laut,  tanah  dan hutan  merupakan  kesebatian  antara  alam  dan masyarakat,  karena  persebatian  itu  laut,  hutan  dan tanah  tidak  mungkin  dipisahkan.  Maka  substansi sengketa  tidak  bisa  diukur  dan  menggunakan
13 http://www.  beritasatu.  com/nasional/249737-pencurian- sawit-polda-riau-akan-periksa-bupati-rokan-hulu.  htm l ,  diakses tgl 22 Maret 2015
14 Bernard  L.  Tanya,  Hukum  Dalam  Ruang  Sosial,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlm. 182.
penyelesaian semata-mata dilihat pada aspek hukum positif,  baik  sisi  keperdataan  maupun  dari  sudut hukum  pidana  dalam  menyelesaikan  permasalahan hutan dan lahan karena dari persepktif kultur tanah dan hutan adalah menyatu terhadap manusia dalam pandangan Adat Melayu Riau. Kesebatian (penyatuan) alam  dan  manusia  dalam  pandangan  orang  melayu, alam  tersebut  bukan  semata-mata  hanya  menjadi sumber  nafkah  tetapi  yang  lebih  penting  sebagai sumber  unsur-unsur  budayanya.  Dalam  ungkapan tunjuk ajar melayu dinyatakan: 15
“Kalau tidak ada laut, hampalah perut; Bila tak ada hutan, binasalah badan; Kalau binasa hutan yang lebat; Rusak lembaga hilanglah adat ”.
Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan Selo Soemardjan, “Kebudayaan” sebagai keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dimanfaatkan menurut  karsa  masyarakat  itu  sendiri. 16 Bagi  Adat Orang Melayu Riau, dikenal beberapa pembagian alam terutama pembagian hutan dan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, alam yang diperuntukkan bagi satu  suku  dan  kaum,  ada  pula  yang  diperuntukkan bagi negeri, dan untuk masyarakat luas. Berdasarkan pemanfaatan  hutan  dan  tanah  tersebut,  maka  ada hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”. Sisi lain dikenal  pula  hutan  tanah  menjadi  milik  persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang disebut “tanah ulayat”  yang  disebut  juga  dengan  istilah  “tanah adat”. 17 Ada  konflik  yang  berkepanjangan  tersebut selain adanya berbedaan cara pandang, yakni tentang eksistensi  nilai  (value)  hubungan  alam  (laut,  hutan dan  tanah)  menurut  masyarakat  adat  Melayu  Riau dan  dilain  pihak  Pengusaha  yang  berpegang  teguh kepada legalitas hukum yang ada.
Aspek  legalitas  dalam  hukum  pidana  memang sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, akan tetapi dalam melihat permasalhan konflik hutan dan
15 Tenas  Effendi,  Tunjuk  Ajar  Melayu,  Balai  Kajian  dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, 2006, hlm. 662 16 Dikutip  dari  E.  Suherman  dalam  Shidarta  “Karakteristik Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Keindonesiaan,  CV.  Utomo, Bandung, 2006, hlm. 75.
17 Tenas Effendi, Op. Cit, hlm 663
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
tanah dalam Adat Melayu Riau perlu memperhatikan prinsip-prinsip  “alur  dan  patut”  yang  ada  tertanam dalam sandaran masyarakat secara ajeg: “ Dimana bumi tempat  berpijak  disanalah  langit  wajib  dijunjung ”. Perlu  pula  diingat,  selain  asas  legalitas  dalam kriminalisasi yang ada pada ketentuan Pasal 1 KUHP, perlu  pula  diperhatikan  asas  lainnya  yang  disebut asas  subsidiaritas,  dan  asas  persamaan/kesamaan. Secara  doktrinal  asas  legalitas  ini  memiliki  enam fungsi  selain  dirancang  untuk  memberimaklumat kepada publik tentang apa yang dilarang olehhukum pidana. 18 Pada  dasarnya  fungsi  asas  legalitas  untuk mengamankan  posisi  hukum  rakyatterhadap  negara dan  fungsi  untuk  melindungi  anggota  masyarakat daritindakan  sewenang-wenang  pihak  pemerintah merupakan dimensi politikhukum dari asas legalitas. 19 Hal  ini  adalah  tafsiran  tradisionalyang  telah mengenyampingkan  arti  asas  legalitas  sepenuhnya sepertidimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII(delapanbelas). 20 Terkecuali asas legalitas, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menghendaki hukum  pidana  untuk  ditempatkan  sebagai  ultimum remedium, dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakansarana penalbukanlah sebagai primum remedium(senjata  utama)  untukmengatasi  masalah kriminalitas.  Diterapkannya  asas  subsidiaritas  dalam situasi  tertentu  untuk  penegakkan  hukum  pidana menjadi  faktor  yang  penting  selain  asa  legalitas. Pertama,  penggunaan  asas  subsidiaritas  akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya “overcriminalisasi”  dan  “overpenalisasi”  sehingga hukum  pidana  menjadi  kehilangan  pengaruhnya dalam  masyarakat.  Di  samping  itu,  overkriminalisasi dan  overpenalisasi  semakin  memperberat  beban kerja aparatur hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat  selanjutnya,  hukum  pidana  tidak  dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan
18 Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, Yogyakarta, LkiS dan PustakaPelajar, 1990, hlm. 197
19 Salman Lutahn, Ibid,hlm. 7 20 Roeslan  Saleh  mengutip  Antonie  A.  G.  Peter,  dalan AsasHukum Pidana DalamPerspektif, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 28.
wibawa. 21
Terkait  dengan  masalah  asas  legalitas  dalam Hukum Pidana dan unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur secara normatif dalam Buku II dan Buku III KUHP serta ketentuan Undang-Undang di laur KUHP, maka permasalaha konflik hutan dan lahan sebagai bagian dari SDA di Riau adalah merupakan masalah tersendiri jika  dilihat  dari  persepektif  hubungan  masyarakat adat dengan SDA. Dengan demikian untuk memahami masalah  konflik  perusahaan  dan  masyarakat tempatan  (adat)  harus  berhati-hati  menggunakan sarana  hukum  pidana.  Pandangan  formalistik  dalam menyikapi permasalahan perlu “disandingkan” dengan kenyataan ikatan batin masyarakat dengan SDA yang menjadi  bagian  dari  diri  masyarakat  adat.  Hukum pidana  bukanlah  satu-satunya  alat  yang  dianggap ampuh  menyelesaikan  permasalahan  perbuatan pidana,  jika  penyelesaian  permasalahan  yang  ada denganmenggunakan sarana penaldiperkirakan tidak dapat  tercapainya  tujuan  yang  dikehendaki  hukum pidana,  maka  denganmenggunakan  cara-cara  lain yang  lebih  kecil  ongkos  sosial  danindividualnyanya perlu diutamakan sebagai bentuk sarana non penal. Kedaan  ini  disebabkan  adanya  kenyataan  sosial kemasyarakatan yang “ajeg dan sebatin” dengan alam dalam  Adat  Masyarakat  Riau,merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum.  Ada benarnya  dalam  ungkapan  Salman  Luthan  tentang pola  hubungan  masyarakat  dan  hukum  seperti  ini tergambar  dalam  ungkapan  adat  “ sakaliaie  gadang sakali titian baran jak.” 22
2.   Penyelesaian  konflik  berdasar  keseimbangan keadilan  dan  kebenaran  dalam  hukum  adat Melayu Riau.
Suatu  pernyataan  dari  Djojodiguno  bahwa hukum  adat  keadaannya  hidup  dalam  arti  ada  dan berkembang setiap saat di dalam jiwa dan pikiran para
21 Roeslan Saleh, Op. Cit. , Asas Hukum , hlm. 48 22 http://law.  uii.  ac.  id/images/stories/Jurnal%20Hukum/ Salman%20Luthan.  pdf,  Salman  Luthan,  “Asas  Dan  Kriteria Kriminalisasi”, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI, UII, 2009, hlm. 4
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
warga masyarakat. Keputusan-keputusan hukum yang diberikan  bukanlah  sumber  kenal  yang  sepenuhnya dari  hukum  adat.  keputusan-keputusan  itu  hanya sebagai bekas pelaksanaan hukum adat adalah “layon” (bangkai) dari hukum hukum adat. Dari itu mengenal hukum  adat  dari  luar,  diperlukan  suatu  usaha  yang lebih teliti untuk ini keseluruhan kenyataan-kenyataan yang  mungkin  dipergunakan  untuk  pengenalan  itu perlu diolah secara tepat. 23
Dari  pandangan  Moh.  Koesnoe  dan  Djojo Diguno tersebut, upaya penyelesaian konflik sebagai alternatif  yang  sesuai  jiwa  adat  masyarakat  yang berpokok  kepada  musyawarah.  Dalam  penyelesaian konflik  SDA  antara  pengusaha  dan  masyarakat  adat paling patut bukanlah dengan jalur litigasi. Menurut Direktur  Eksekutif  Scale  Up,  proses  non  litigasi  atau diluar  jalur  pengadilan  dengan  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  adalah  pilihan  yang  lebih  baik untuk para pihak. 24 Perlu diketahui ada tiga tingkatan adat dalam Hukum Adat Mmelayu Riau, yang dapat dipahami dan digunakan untuk menyelesaiakan segala permasalahan, tiga tingkatan adat tersebut adalah: 25
Adat  sebenar  adat; merupakan  prinsip  adat Melayu  yang  tidak  dapat  dirobah,  yang  tersimpul dalam  “adat  bersendikan  syara’ . Ketentuan  yang bertentangan  dengan  prinsip  ini  tidak  dapat  dipakai atau digunakan.
Adat  yang  diadatkan; merupakan  adat  yang dibuat  oleh  penguasa  pada  suatu  kurun  waktu  dan adat  itu  terus  berlaku  selama  tidak  diubah  oleh penguasa berikutnya.
Adat yang teradat; adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik, sebagai pedoman dalam menentukan  sikap  dan  tindakan  dalam  menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
23 Moh.  Koesnoe,  2002,  Kapita  Selekta  Hukum  Adat,  Varia Peradilan, Jakarta, hal. 223
24 www. scaleup. or. id, diakses tgl 22 Maret 2015 Tenas  Effendy,  “Buku  Saku  Tunjuk  Ajar  Melayu,  Peneribit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. xxvii-xxxix.
Dari ketiga tingkatan adat ini, kecuali “adat sebenar adat”,  merupakan  ketentuan  yang  dapat  berubah sesuai dengn kebutuhan dan keadaan menurut ruang dan  waktu.  Jika  “adat  yang  teradat”  merupakan ketentuan  yang  dibuat  penguasa,  sedangkan  “adat yang  teradat”  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian yang  mengikat.  Prinsip  konsensualitas  dalam  Adat Melayu  Riau  bukanlah  prinsip  konsensualitas  yang bersifat  indidivualis,  melainkan  konsensus  yang bercorak  kesetaraan  dari  kepentingan  para  pihak sebagai  indvidual  dan  masyarakat  serta  alam.  Asas konsnsualisme dijadikan pegangan bersama, sehingga merupakan  kebiasaan  turun  temurun.  Adat  yang teradat  ini  dapat  berubah  sesuai  dengan  nilai-nilai baru yang berkembang.
Dalam  ketentuan  “Adat  yang  teradat  “  ini,  jika terjadi  kasus,  maka  diadakan  musyawarah.  Dalam musyawarah  digunakan  “ungkapan  adat”  yang  arif disebut  “bilang  undang”.  Bilang  undang  tersebut mempunyai  sifat-sifat  yang  tidak  menyakiti  dan menyudutkan : 26
Hukum jatuh benar terletak;
Gelak berderai timbal balik;
Undang menarik rambut dalam tepung;
Rambut ditarik tidak putus;
Tepung tertarik tidak berserak; Minta wasiat kepada yang tua; Minta petuah kepada yang alim; Minta akal kepada yang cerdik; Minta daulat kepada raja;
Keadilan  dan  kebenaran  sebagai  asas  keseim- bangan  dalam  membuat  penyelesaian  maslah merupakan keutamaan dalam keputusan musyawarah adat.  Keadilan  dan  kebenaran  merupakan  pasangan dari  landasan  menyelesaikan  permasalahan  dalam hukum adat melayu. Uangkapan tunjuk ajar tentang keseimbangan keadilan dan kebenaran tersebut sbb:
Apa tanda Melayu jati, membela keadilan berani mati;
26 Tenas Effendy, Ibid, hlm. Xii.
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...
Apa tanda Melayu jati, menegakkan yang benar tahan mati;
Apa  tanda  Melayu  jati,  adil  yang  benar  jatinya diri;
Apa tanda Melayu jati, adil dan benar dipegang mati;
Apa  tanda  Melayu  jati,  adil  menghukum  benar mengkaji;
Apa  tanda  Melayu  bertuah,  adil  dan  benar menjadi tuah;
Apa  tanda  Melayu  bertuah,  adil  dan  benar menegakkan maruah;
Apa tanda Melayu berbudi, adil dan benar tempat berdiri;
Apa  tanda  melayu  terpuji,  adil  dan  benar  ia taati;
Apa  tanda  Melayu  terpuji,  membela  keadilan pantang lari;
Apa  anda  Melayu  terpuji,  menegakkan  yang benar sepenuh hati. . .
Prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam  tunjuk  ajar adat Melayu ini jika di formatkan dalam matrik hukum yang dibuat Satjipto Rahardjo, dapat dikatakan warna hukum  adatnya  lebih  mengarah  ke  Rule  of  Moral. Matrik  dari  Satjipto  Rahardjo  yang  membedakan antara ROL (rule of law) dengan rule of moral, sebagai transformasi dari yang satu kepada yang lain sbb 27 .
Rule of Law Rule of Moral 1. Penyelesaian konflik 2. Perundang-undangan 3. Prosedur
4. Kebenaran hukum
( legal justce ) 5. Birokrasi 1. Perdamaian 2. Moral, keadilan 3. Empati 4. Kebenaran substansial 5. Komitmen
Demikian  pula  Arief  Hidayat  dalam  tulisannya menegaskan bahwa konsep yang dianut oleh negara
27 Satjipto  Rahardjo,  1995, Transformasi  Nilai-Nilai  dalam Penemuan  dan  Pembentukan  Hukum  Nasional ,  Seminar  BPHN, Jakarta, hlm. 23.
hukum  Indonesia  sejak  zaman  kemerdekaan  hingga saat  ini  bukanlah  konsep Rechtsstaat dan  bukan pula konsep the Rule of Law , melainkan membentuk suatu  konsep  negara  hukum  baru  yang  bersumber pada  pandangan  dan  falsafah  hidup  luhur  bangsa Indonesia.  Konsep  baru  tersebut  adalah  negara hukum Pancasila 28 sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia.

## F.   Kesimpulan
1.   Konflik penguasaan hutan dan lahan masyarakat oleh  perusahaan  perkebunan  di  Provinsi  Riau, upaya  penyelesaiannya  lebih  mengutamakan penggunakan  jalur  hukum  pidana  (hukum positif).  Upaya  penyelesaian  ini  tidak  optimal dan  menimbulkan  masalah  tindak  pidana  baru, disebabkan  penegak  hukum  tidak  memahami arti  hubungan  hutan  terhadap  masyarakat berdasarkan  hukum  adat  yang  dipegang masyarakat.
2.   Alternatif  lain  dari  penggunaan  sarana  hukum pidana  dalam  menyelesaikan  masalah  konflik penguasaan  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau lebih  tepat  menggunakan  sarana  hukum  adat, karena  tunjuk  ajar  hukum  adat  lebih  dapat dipahami  masyarakat  yang  terkait  dengan masalahpenguasan  hutan  dan  lahan.  Alternatif penyelesaian  dengan  asas  musyawarahdalam konsep tunjuk ajar hukum adat Melayu, bertujuan menyeimbangkan  pada  penyelesaian  konflik untuk  terwujudnya  keseimbangan  keadilan  dan kebenaran  yang  dapat  dirasakan  para  pihak. Nilai-nilai  keseimbangan  yang  ditemukan  dalam musyawarah adat dapat dituangkan pada sarana mediasi baik dalam mediasi penal maupun ADR.
28 Arief  Hidayat,  NEGARA  HUKUM  PANCASILA  (Suatu  Model Ideal  Penyelenggaraan  Negara  Hukum)  Makalah  Semiloka Pendidikan  Pancasila  dan  Konstitusi  2011  yang  diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, hlm. 7
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...

## Daftar Kepustakaan
Abdullah  Ahmed  An-Naim, Dekonstruksi  Syari’ah, Yogyakarta , LkiS dan Pustaka Pelajar, 1990
Arief  Hidayat, Negara  Hukum  Pancasila  (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum),
Makalah  Semiloka  Pendidikan  Pancasila dan  Konstitusi,  yang  diselenggarakan  oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, 2011
Bernard L. Tanya, Hukum Dalam Ruang Sosial , Genta Publishing, Yogyakarta, 2006
B.  Arief  Sidharta, Filsafat  Hukum  Pancasila ,  Bahan Kuliah PDIH Undip 2012, Non Publisir, 2012.
Moh.  Koesnoe, Kapita  Selekta  Hukum  Adat ,  Varia Peradilan, Jakarta,2002
Moh.  Koesnoe,  “ Hukum  Adat  (Dalam  Alam Kemerdekaan  Nasional  dan  Persoalannya Menghadapi  Era  Globalisais ”,  Ubhara  Press, Surabaya, 1996
Roeslan Saleh, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif , Jakarta: Aksara Baru, 1981.
Shidarta  “ Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam Knteks  Keindonesiaan ,  CV.  Utomo,  Bandung, 2006.
Satjipto  Rahardjo, Transformasi  Nilai-Nilai  dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional , Seminar BPHN, Jakarta,1995
Salman  Luthan,  “ Asas  Dan  Kriteria  Kriminalisasi ”, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 16 Januari, UII, 2009.
Tenas  Effendi, Tunjuk  Ajar  Melayu ,  Balai  Kajian  dan Pengembangan  Budaya  Melayu,  Yogyakarta,
2006,
-----------------,  “ Buku  Saku  Tunjuk  Ajar  Melayu , Peneribit  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012. .
----------------,, Tunjuk  Ajar  Melayu .  http://m. melayuonline. com/ind/culture/dig/2695/ pantun-adat-melayu-prinsip-musyawarah-dan- mufaka t . diakses tgl 22 Maret 2015
http://www.  beritasatu.  com/nasional/249737- pencurian-sawit-polda-riau-akan-periksa- bupati-rokan-hulu.  htm l ,  diakses  tgl  22  Maret 2015
www. scaleup. or. id, diakses tgl 22 Maret 2015
http://law. uii. ac. id/images/stories/Jurnal%20Hukum/ Salman%20Luthan. pdf,
www. scaleup. or. id, diakses tgl 21 Maret 2015
GORIAU. COM , diakses tgl. 21 Maret 2015
M. Musa . TUNJUK AJAR ADAT  MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF  ...