Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188
Umayyatun STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Indonesia
Corresponding Author :       mayafaith2021@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received Noember 02, 2023 Revised
December 26, 2023 Accepted
December 31, 2023

## ABSTRACT
This  Improving  noble  morals  is  the  main  goal  of  Islamic  education.  A decrease in despicable morals, such as corrupt behavior, is an indicator of an  increase  in  noble  morals.  Internalizing  contextually  oriented  anti- corruption  values  by  developing  educational  values  in  the  Qur’an  is  the best  strategy  in  fighting  corruption.  This  research  seeks  to  explore  the values of anti- corruption education in the Qur’an, Surah al -Baqarah: 188. This is important to do in order to find a form that can give birth to new principles  and  values  as  well  as  paradigms  in  the  mapping  of  Islamic science. Efforts to reconstruct the epistemology of the Qur’an. Strong and applied regulations are urgently needed to eradicate and prevent cases of corruption that have taken root in Indonesia. In this research, the method used  is  a  qualitative  approach  which  was  chosen  because  it  is  closely related to the ideal values regarding anti-corruption education implicit in the  Qur’an.  This  research  uses  a  type  of  library  study  as  the  main approach. The primary data source used comes from tafsir books that are relevant  to  the  research  topic,  while  secondary  data  is  obtained  from various  sources,  including  books,  journals  or  articles,  and  other information. Data collection techniques are carried out through reviewing written  documents.  Meanwhile,  for  data  analysis,  the  methods  used  are descriptive-philosophical  methods,  content  analysis  methods  and thinking methods: inductive and deductive.
Keywords : Improving  Moral,  Anti-Corruption  Education,  Anti-Corruption Education Values Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Korupsi merupakan salah satu isu paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan  pemerintah  Indonesia.  Problem  korupsi  termasuk  bagian  terpenting  untuk dicegah  dan  diberantas  hingga  ke  akarnya (Adeleke  &  McSharry,  2022; “Insight into the  Optimal  Control  Strategies  on  Corruption  Dynamics  Using  Fractional  Order Derivatives - ScienceDirect,” n.d.; Mahmoudi & Bagheri  Majd, 2021) . Sebab,  semakin lama tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang akan semakin sulit untuk diatasi (Duerrenberger & Warning, 2018; Hajrullai, 2015; Klein et al., 2023; Njangang, Asongu, & Mouchili, 2024). Korupsi sudah menjadi budaya dan epidemi yang merusak tatanan nilai  dan  sosial.  Maraknya  korupsi  di  Indonesia  disinyalir  telah  merayap  dan menggrogori semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

## Attractive : Innovative Education Journal
Fakta tentang  tesis di atas telah ter-cover dalam berbagai penelitian dan hasil survei  lembaga  tranparansi  yang  telah  mengindikasikan  tingginya  tingkat  pidana korupsi  di  Indonesia.  Sejak  akhir  tahun  1990-an,  Jurnal  Foreign  Affairs  dalam laporannya  menyatakan  bahwa  korupsi  telah  menjadi way  of  life di  Indonesia.  Pada tahun  1997,  Trasparency  International  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara terkorup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada  tahun  2017,  masih  berdasarkan  indeks  persepsi  korupsi  yang  dikeluarkan Tranparency  International,  Indonesia  memiliki  indeks  sebesar  37  dari  100  dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Dan, pada tanggal 31 Januari 2023, Transparancy  International  kembali  meluncurkan  hasil  Corruption  Perseption  Index (CPI)  untuk  tahun  pengukuran  2022,  menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang survei, meningkat draktis dari  tahun-tahun  sebelumnya. (“Https://Ti.or.Id/Indeks -Persepsi-Korupsi-Indonesia- 2022-Mengalami-Penurunan-Terburuk-Sepanjang-Sejarah- Reformasi/,” n.d.) Hasil  laporan  lembaga  internasional  tersebut  menyajikan  sebuah  fakta  data bahwa  korupsi  di  Indonesia  merupakan  penyakit  akut  yang  sejatinya  telah  lama menggroti bangsa ini. Hal ini dimulai semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga  tahun  2023.  Pada  awalnya,  kemiskinan  dan  sistem  pengawasan  yang  lemah menjadi  penyebab  utama  terjadinya  korupsi.  Sistem  peradilan  pidana  korupsi  di Indonesia  yang  tidak  berfungsi  secara  efektif  dan  maksimal  menyebabkan  tindak korupsi semakin merajalela kala itu. Namun akhir-akhir ini, gaya hidup hedonis, sifat tamak,  haus  kekuasaan,  dekadensi  mental  dan  moral,  seperti  lemahnya  keimanan, terkikisnya  kejujuran,  dan  hilangnya  rasa  malu  justru  yang  menjadi  faktor-faktor terjadinya tindak korupsi(Antikorupsi, 2018).
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  berdampak  buruk  luar  biasa  pada  seluruh sendi  kehidupan.  Korupsi  telah  menghancurkan  sistem  demokrasi,  perekonomian, hukum,  politik,  Pendidikan,  pemerintahan  dan  tatanan  sosial  kemasyarakatan. Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri  sipil  mulai  dari  kejaksaan,  kehakiman,  tentara,  polisi,  dan  politisi.  Korupsi harus  dipandang  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ),  oleh  karena  itu, memerlukan  upaya  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  effort )  pula  untuk memberantasnya.(Antikorupsi, 2018)
Perang terhadap tindak korupsi harus menjadi ide bersama. Seluruh komponen bangsa  perlu  memberikan  perhatian  khusus  dan  dukungan  penuh  terhadap  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  secara  yuridis  bekerja  menegakkan  supermasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Selain itu, menanamkan nilai-nilai antikorupsi  yang  berorientasi  kontekstual  dengan  mengembangkan  nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam al- Qur’an yang bersifat moralitas pribadi dan moralitas publik  kepada  generasi  bangsa  merupakan  langkah  paradigmatik  guna  membabat habis kultur korupsi hingga ke akar-akarnya.
Sebuah  fakta  bahwa  generasi  bangsa  ini  mayoritas  beragama  Islam.  Pada hakikatnya,  Islam  mengarahkan  manusia  agar  selalu  berbuat  kebaikan  dan menghindari perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Semua telah dijelaskan secara implisit  dalam  al- Qur’an.  Dengan  al - Qur’an  permasalahan  hidup  manusia  dapat diselesaikan  dengan  baik.  Namun  begitu,  penyelesaian  masalah  kemanusiaan  dalam al- Qur’an sebagian  dijelaskan  secara  global  dalam  bentuk  postulat-postulat  atau kaidah-kaidah  dasar.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  adanya  usaha  sungguh-
sungguh untuk memahami, mengungkap isi, serta menggali prinsip-prinsip dan nilai- nilai pendidikan antikorupsi dalam al- Qur’an .

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengkaji  tentang  korupsi  dan  perilaku  koruptif,  faktor-faktor penyebab korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam  Al- Qur’an, serta  implementasi  nilai-nilai  antikorupsi  melalui  pendidikan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library  reseach (penelitian  kepustakaan),  yang  dilakukan  dengan  cara:  1) membaca, 2) mengkaji,  3)  menyajikan  data,  4)  menganalisis  dan  menafsirkan,  5)  menyimpulkan kandungan Qs. al-Baqarah: 188 tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sedangkan data  sekunder,  bersumber  dari  al- Qur’an, kitab-kitab  tafsir,  buku,  jurnal,  artikel  dan informasi  lainnya.  Teknik  analisa  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode deskriptif-filosofis.
Untuk  menganalisis  data,  artikel  ini  menggunakan contens  analysis, sebuah analisis ilmiah isi pesan. Secara teknis, conten analysis berupaya mengklasifikasi data- data yang digunakan, memakai kriteria-kriteria sebagai dasar klasifikasi dan memakai teknis analisis tertentu.(Muhajir, 1998) Berkenaan dengan hal itu, peneliti  melakukan interpretasi terhadap data-data pustaka yang digunakan.
1) Korupsi dan Perilaku Koruptif
a. Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  Bahasa  Latin Corruptio yang  berarti  merusak , godaan,  bujukan,  atau  kemerosotan. Kata  kerjanya  adalah corrumpare ( corrumpo, menghancurkan)  yang  berarti  menimbulkan  kehancuran,  kebusukan,  kerusakan, kemerosotan.  Dalam  Bahasa  Latin,  koruptor  juga  disebut corrupto. (Mikhael  Dua, Andrea Ata Ujan, 2019) Bahasa Indonesia pun memberi nama pelaku korupsi dengan koruptor.  Korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dan  tidak  bermoral. abdul  Jalil,  “Pendidikan  Antikorupsi  Dalam  Keluarga :  Upaya Membangun ” 8  (2022).  Dalam  the  Oxford  Unabrifged  Dictionary,  korupsi didefinisikan  sebagai  penyimpangan  atau  perusakan  integritas  dalam  pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  korup  bermakna  busuk; rusak;  suka  memakai  uang  yang  dipercayakan  kepadanya;  dapat  disogok,  yaitu memakai  kekuasaannya  untuk  kepentingan  pribadi  (Didik  Baehaqi  Arif,  Syaifa  Siti Aulia,  Supriyadi,  2019).  Dengan  demikian,  arti  kata  korupsi  adalah  suatu  perbuatan yang  tercela,  busuk,  jahat  dan  merusak.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  korupsi berkenaan dengan sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan mental yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau pemerintah.
b. Perilaku Koruptif
Perilaku  koruptif  seringkali  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat,  namun sebagian nyaris tidak disadari seolah perilaku tersebut telah menjadi suatu kewajaran. Berikut  beberapa  contoh  perilaku  yang  mencerminkan  koruptif  yang  sering  terjadi, seperti  pelanggaran  lalu  lintas;  suap  menyuap  untuk  memudahkan  peridzinan; memberi  hadiah  atau  menjanjikan  sesuatu  pada  hakim  dengan  maksud mempengaruhi  keputusan  perkara  yang  diadili;  pemerasan;  perbuatan  curang; kebiasaan datang telat; gaya hidup konsumtif dan lain sebagainya.(Sumaryanti, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, 2019)
2) Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
a. Faktor Internal Penyebab Korupsi
Lemahnya keimanan berimplikasi pada merosotnya moral yang menyebabkan perilaku individu untuk korupsi. Kegagalan pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai  iman  dan  moral  yang  termaktub  dalam  kitab  suci  al- Qur’an menyebabkan individu  lepas  kontrol  sehingga  dengan  mudah  dapat  mengambil  harta  milik  orang lain  tanpa  merasa  bersalah.  Dengan  begitu,  peran  keluarga  sangat  signifikan  dalam membentuk pribadi individu yang akan berdampak luas terhadap kehidupan bangsa. Ketika  sebuah  keluarga  dibangun  tanpa  arah  dan  pedoman  hidup  yang  kokoh, begitulah kemungkinan miniatur yang dimiliki oleh bangsanya.  Gaya hidup hedonis dan  konsumtif  telah  mendorong  individu  melakukan  pelanggaran  norma  dan korupsi.(Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, 2019)
b. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi
Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab individu korupsi. Gaji yang kecil menjadi  alasannya.  Namun  demikian,  faktor  rendahnya  gaji  hanya  menjelaskan korupsi  tingkat ‘street  level  bureaucgrats’, tidak  untuk  korupsi  yang  level  dewa  atau tingkat  tinggi.  Budaya  masyarakat  yang  lebih  menghormati  orang  dengan  status ekonomi  yang  lebih  tinggi  turut  memotivasi  individu  untuk  korupsi  demi  sebuah gengsi. Di samping itu, politik dan kekuasaan menjadi faktor utama bagi para politisi korupsi secara berjamaah. Biaya politik yang besar dengan sistem pemilihan langsung membuka celah untuk korupsi.(Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, 2019)

## 3) Tujuan Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan  pengalaman  belajar  yang berlangsung  di  berbagai  bidang  kehidupan  dan  sepanjang  hayat.  Sedangkan antikorupsi  merupakan  sifat  dan  sikap  yang  mengekpresikan  penolakan  dan kebencian  terhadap  perbuatan  korupsi  dalam  segala  bentuk.  Sikap  antikorupsi  ini bersumber  dari  sifat  jujur  yang  terbentuk  dalam  pribadi  seseorang.  Sifat  dan  sikap mulia  ini  harus  diinternalisasikan  kepada  setiap  komponen  bangsa,  mulai  dari individu, keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.
Pendidikan  antikorupsi  memiliki  tujuan  jelas,  yaitu  terwujudnya  nilai-nilai mulia seperti jujur, adil dan  amanah dalam pribadi generasi  bangsa. Nilai-nilai  ideal itu  diharapkan  akan  mempengaruhi  dan  mewarnai  pola  kepribadiannya,  sehingga menggejala  dalam  perilakunya.  Pendidikan  antikorupsi  harus  diperjuangkan  dan dibumikan  demi  lahirnya  generasi-generasi  bangsa  yang  berperilaku  terpuji  dan semangat untuk berbuat anti korupsi.
Pendidikan  antikorupsi  merupakan  pendidikan  Islam.  Konsep  pendidikan antikorupsi  terdapat  dalam  al- Qur’an  sebagai  pedoman  bagi  umat  Islam  dalam menapaki  kehidupan.  Di  dalam  al- Qur’an  terdapat  ayat -ayat  yang  menerangkan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, di antaranya yaitu al- Qur’an surat al -Baqarah ayat 188.
4) Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Qs. Al-Baqarah: 188 Al- Qur’an  merupakan  kitab  suci  yang  berisi pedoman  bagi  manusia  dalam menjalani  kehidupan.  Subjek utama al- Qur’an adalah manusia  d engan segala  bentuk kehidupannya.  Al- Qur’an  tidak  hanya  berisi  petunjuk  yang  berisi  pengetahuan tentang  cara  menjadi  pribadi  yang  beriman  dan  bertakwa  sebagai  seorang  hamba, melainkan juga membimbing umat Islam agar manjadi agen terbaik sebagai makhluk sosial.
Al- Qur’an mengandung tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di bumi. Adanya perintah melakukan sesuatu kebaikan menunjukkan betapa besar cinta dan  harapan  Allah  agar  manusia  memperoleh  kebaikan  dan  kebahagian  dari perbuatan tersebut. Sedangkan adanya larangan merupakan peringatan agar manusia menjauhi  segala  perbuatan  rusak  yang  akan  mengantakannya  pada  jurang kehancuran.
Di dalam al- Qur’an, Allah melarang keras agar umat Islam berbuat kerusakan. Salah  satu  perbuatan  menyimpang  yang  dikecam  oleh  Allah  adalah  mengambil, merampas  dan  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  batil  dan  dzalim (korupsi). Salah satu ayat membahas tentang korupsi (riswah) terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 188.
ۡمَأ  ۡنِ م اٗقي ِرَف ْاوُلُكۡأَتِل  ِماَّكُحۡلٱ ىَلِإ ٓاَهِب ْاوُلۡدُت َو ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ ْا ٓوُلُكۡأَت  َلَ َو َنوُمَلۡعَت  ۡمُتنَأ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱِب  ِساَّنلٱ ِل ََٰو
Artinya :  “ Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ” (Qs. Al-Baqarah/2: 188)
Ayat  tersebut  mengandung  nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi.  Berikut beberapa pendapat para mufassir tentang kandungan surat al-Baqarah ayat 188.
a. Tafsir Jalalain
۟ا ٓوُلُكْأَت   َلَ َو ِلِطَٰبْلاِب  مُكَنْيَب  مُكَل َٰوْمَأ (dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta  sebagian  yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  batil)  artinya,  cara  yang  batil  adalah  mengambil sesuatu  dari  pemiliknya  dengan  cara  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  syari’at. seperti mencuri,  korupsi,  mengintimidasi,  merampas  dan  lain-lain.  Inilah  yang  dimaksud memakan  secara  batil. آَهِب  ۟اوُلْدُت َو (dan  (janganlah)  kamu  membawa  atau  mengajukan (urusan)  harta  itu) ِماَّكُحْلا  ىَلِإ (kepada  hakim)  dengan  menyertakan  uang  suap,  agar mereka memutuskan perkara untukmu secara batil. Padahal putusan hakim tidak bisa menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang  halal. اًقي ِرَف  ۟اوُلُكْأَتِل (supaya  kamu dapat memakan) ِساَّنلٱ ِل ََٰو ۡمَأ  ۡنِ م (sebagian harta manusia) yakni sepotong atau sebagian. ِمْثِ ْلۡاِب (dengan (jalan berbuat) dosa) yakni dengan rasa zalim dan permusuhan. َنوُمَلْعَت ْمُتنَأ َو (padahal kamu mengetahui).(Al-Suyuti, n.d.)
b. Tafsir Ibnu Katsir
Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ali bin Abu Talhah menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada situasi di mana seorang lelaki memiliki hutang dalam jumlah harta tertentu,  sementara  pemberi  hutang  tidak  memiliki  bukti  yang  kuat.  Lalu,  lelaki tersebut  menyangkal  utangnya  dan  membawa  masalah  ini  ke  hadapan  hakim, meskipun dia tahu bahwa dia berada di pihak yang salah dan telah memperoleh harta secara tidak sah.
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  keputusan  hakim  tidak  dapat  mengubah substansi sesuatu, artinya, tidak dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang  halal.  Hakim  hanya  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  bukti  yang  jelas dan  tampak  di  permukaan.  Jika  keputusan  hakim  sesuai  dengan  fakta  yang sebenarnya,  maka  hakim  akan  mendapatkan  pahala,  sementara  dosa  orang  yang memalsukan  bukti  dan  berbuat  curang  dalam  perkara  tersebut  akan  ditanggungnya sendiri.  Namun,  jika  hakim  membuat  keputusan  yang  salah,  perselisihan  ini  tidak akan  terselesaikan  sampai  hari  Kiamat,  di  mana  Allah  akan  mengadili  dengan  adil. Orang yang telah mengganggu hak orang lain dengan cara yang lebih menguntungkan dirinya di dunia ini akan mendapati dirinya rugi di akhirat (Al-Basri, n.d.).

## c. Tafsir Ahmad Mustofa al-Maraghi
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  larangan  mengambil  sebagian  harta  orang  lain dengan cara yang tidak sah. Makanan yang disebutkan dalam ayat ini merujuk pada tindakan  mengambil  atau  merampas  harta  orang  lain  tanpa  izin  atau  hak  yang  sah. Tujuannya  adalah  untuk  mengingatkan  bahwa  menghormati  harta  orang  lain  sama dengan  menghormati  harta  kita  sendiri.  Melakukan  tindakan  sewenang-wenang terhadap  harta  orang  lain  dianggap  sebagai  tindakan  yang  merugikan  seluruh komunitas, karena seseorang yang menjadi korban penindasan juga merupakan bagian dari masyarakat.
Dalam konteks ayat ini, kata "batil" merujuk pada tindakan yang tidak sah atau tidak benar. Beberapa contoh tindakan "batil" yang dijelaskan meliputi: Pertama, Riba: Riba adalah praktik mengambil harta orang lain tanpa memberikan imbalan yang adil atau  tanpa  alasan  yang sah. Kedua, Risywah:  Riswah  merujuk  pada  pemberian harta kepada pejabat atau hakim dengan maksud memengaruhi keputusan mereka. Ketiga, Shadaqah : Memberikan  harta  kepada  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  dan memiliki  penghasilan  yang  cukup. Keempat ,  Orang  yang  mampu  mencari  nafkah:  ini merujuk  kepada  orang  yang  mampu  memberi  nafkah,  tetapi  mencoba  mengambil harta  zakat. Kelima: Ini  mencakup  tindakan  seperti  mengeksploitasi  pekerja  dengan tidak  membayar  upah  yang  layak,  atau  melakukan  penipuan  dan  pemerasan lainnya.(Al-Maraghi, n.d.)
Merampas  harta  orang  lain  dengan  cara  bersumpah  palsu,  memberikan kesaksian  palsu,  atau  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  jujur  untuk  membuktikan klaim yang sebenarnya tidak benar juga dianggap sebagai perbuatan "batil." Selain itu, meminta bantuan dari seorang hakim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang  tidak  sah  juga  dianggap  sebagai  tindakan  yang  dilarang.  Karena  hakim seharusnya  hanya  menjalankan  tugasnya  secara  obyektif  dan  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menghalalkan  atau  mengharamkan  sesuatu  berdasarkan permintaan. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya menghormati harta dan hak milik  orang  lain  dan  menghindari  tindakan  yang  tidak  sah  atau  tidak  jujur  dalam urusan harta benda.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ayat  ini mengandung  nilai-nilai  antikorupsi  yang  dapat  ditemukan  dalam  ayat  ini  adalah: Pertama, kepatuhan : Ayat ini menegaskan bahwa Allah pemilik hukum tertinggi. Al- Qur’an  sebagai  firman  Allah  merupakan  sumber  hukum utama  dalam  Islam.  Al- Qur’an  mengandung  petunjuk  dan  aturan yang  mengatur  kehidupan  umat  muslim dalam  berbagai  aspek,  termasuk  hukum,  ibadah,  dan  etika.  Aturan  tersebut  bisa berupa  perintah  atau  larangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  disadari  bahwa  korupsi  itu termasuk  sesuatu  yang  dilarangan  keras  oleh  Allah.  Melakukan  tindakan  korupsi merupakan  tindakan  makar  terhadap  Allah.  Sebagai  makhluk,  patuh  kepada  aturan sang Allah adalah sebuah keniscayaan.
Kedua , keadilan : Ayat ini menekankan  pentingnya berlaku adil dalam urusan harta  (keuangan)  dan  transaksi.  Mengambil,  mencuri,  menipu,  dan  merampas  harta orang  lain  (korupsi)  termasuk  perbuatan  dzalim  yang  dikecam  oleh  Allah.  Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau  pengaruh  untuk  memperoleh  harta  orang  lain  secara  tidak  benar. Ketiga , kejujuran :  Ayat  ini  mengingatkan  kita  untuk  berlaku  jujur  dalam  urusan  keuangan dan  transaksi.  Korupsi  melibatkan  tindakan-tindakan  yang  tidak  jujur,  seperti  suap
dan  penyuapan,  termasuk  menyuap  hakim  untuk  memenangkan  sebuah  kasus, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang penuh dengan kebohongan. Keempat, tanggung jawab : Ayat ini menekankan pentingnya bertanggung jawab terhadap harta dan  kekayaan  yang  dipercayakan.  Dan,  tindakan  korupsi  melibatkan  pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut.
Dalam  konteks  pendidikan  anti  korupsi,  prinsip  dan  nilai-nilai  ini  dapat diajarkan  dan  diterapkan  dalam  keluarga.  Pendidikan  anti  korupsi  bertujuan  untuk membentuk  generasi  yang  memiliki  kesadaran,  kejujuran,  tanggung  jawab  dan keadilan dalam berurusan dengan harta benda, serta menghindari tindakan korupsi.

## 5) Implementasi  Prinsip  dan  Nilai-Nilai  Antikorupsi  Melalui  Pendidikan Keluarga
Nilai  pendidikan adalah  sebuah  nilai yang mendidik  menuju  arah yang lebih baik  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia.  Nilai  ini  diperoleh  melalui  proses perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  dalam  usaha  untuk  mendewasakan  diri  melalui proses  pendidikan.(Sanjaya,  2022)  Sedangkan  keluarga  merupakan  komponen pendidikan  terkecil  dalam  struktur  masyarakat,  dan  diharapkan  menjadi  pendorong utama  dalam  upaya  sosial  untuk  mengatasi  korupsi  di  Indonesia.  Peran  keluarga memiliki dampak yang sangat penting dalam pembentukan budaya antikorupsi, dan ini menjadi landasan harapan, tuntutan, dan aspirasi dalam kerangka sosial yang lebih luas.  Keluarga  juga  merupakan  kekuatan  penunjang  bagi  generasi  berikutnya  yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini. Jalil, “Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga : Upaya Membangun. ”
Ridwan  Abdullah  Sani  menyatakan  bahwa  keluarga  adalah  tempat  di  mana seorang anak tumbuh dan berkembang dari saat lahir hingga dewasa. Oleh karena itu, pendidikan  yang  diberikan  di  lingkungan  keluarga  memiliki  prioritas  yang  sangat tinggi. Sedangkan menurut Muhammad Soleh Hapudin, anak adalah anugerah yang sangat  berharga  dari  Allah  SWT,  dan  sekaligus  merupakan  amanah.  Orang  tua memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi,  merawat,  mendidik,  dan  membimbing anak  menuju  kehidupan  yang  penuh  nilai  moral  dan  keagamaan  yang baik.(Muhammad Soleh Hapudin, 2019)
Keluarga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menanamkan  nilai-nilai pendidikan  antikorupsi  yang  berlandaskan  pada  al- Qur’an  karena  keluarga  adalah lembaga  pertama  dimana  anak  memperoleh  pendidikan  moral  dan  etika.  Al- Qur’an Surat  al-Baqarah  ayat  188  berisi  pesan-pesan  moral  tentang  integritas  dan  kejujuran dalam  urusan  kehidupan  sehari-hari.  Meskipun  tidak  secara  langsung  menyebutkan "pendidikan antikorupsi," ayat ini mengandung nilai-nilai yang relevan dalam konteks anti-korupsi, terutama melalui peran keluarga.
Implementasi  nilai  pendidikan  antikorupsi  dalam  keluarga  dapat  dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
a. Kepatuhan : Orang tua dapat menggunakan ayat Al-Quran, seperti Al-Baqarah: 188, untuk  membangun  kesadaran  dan  menanamkan  nilai  keimanan  dan  ketakwaan anak  mereka  kepada  Allah.  Orang  tua  dapat  meneladani  dan  menjelaskan  makna ayat  tersebut dan bagaimana  nilai-nilai ketakwaan tersebut  harus diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mengajarkan  nilai  kepatuhan kepada Tuhannya kepada anak sejak usia dini sangat penting. Mengenalkan Allah pada  anak  melalui  sifat-sifat-Nya:  Allah  Maha  Pencipta  dan  Maha  Mengetahui, Allah  Maha  Mendengar  dan  Maha  Mengawasi  akan  membangun  keyakinan  dan
kontrol diri, sehingga mereka dapat menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan semua perintah-Nya.
b. Keadilan: Al- Qur’an  surat  al -Baqarah:  188  menyoroti  masalah  keadilan  dalam hukum dan kehidupan sosial. Melalui ayat ini, orang tua dapat mengingatkan anak agar tidak menggunakan, mengambil atau menyalahgunakan barang (harta) orang lain dengan cara batil, karena itu dilarang oleh Allah. Jika hal itu terjadi, maka anak dinasehati agar meminta maaf serta segera mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.  Anak  diajari  agar  menjaga  dan  menghormati  hak-hak  property  dan kepemilikan orang lain.  Ayat ini juga menegaskan tentang penting keadilan dalam sistem hukum  dan  kehidupan sosial.  Dalam  Islam,  keadilan  adalah salah  satu hal yang  sangat  penting  dan  semua  individu  harus  mendapatkan  perlakuan  adil  dan setiap hak harus dihormati.
c. Kejujuran :  Berdasarkan  al-Quran  surat  al-Baqarah:  188,  orang  tua  dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak mereka. Mereka dapat menjelaskan bagaimana  nilai-nilai  tersebut  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Menanamkan  kejujuran  tidak  berarti  melarang  anak  untuk  melakukan kesalahan.  Sebaliknya,  anak  diajarkan  untuk  selalu  bersikap  jujur  dalam  segala situasi.  Misalnya,  jika  anak  melakukan  kesalahan  dengan  mengambil  barang temannya, orang tua sebaiknya tidak menghukumnya, tetapi meminta anak untuk mengembalikan  barang  tersebut.  Orang  tua  juga  perlu  memberikan  penjelasan tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan cara ini, anak akan memahami bahwa kejujuran adalah hal yang mudah dan tidak menakutkan. Hubungan antara orang tua dan anak memiliki potensi besar untuk membentuk nilai kejujuran dalam lingkungan keluarga.
d. Tanggung  Jawab :  Dalam  Islam,  harta  merupakan  rezeki  dan  ujian  dari  Allah. Karena  itu,  cara  memperoleh,  pengelolaan  dan  penggunaannya  akan  dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Dalam hal ini, orang tua dalam menasehati anak agar  berhati-hati  dalam  mencari  rezeki,  memastikan  kehalalan  dzat  dan  cara mendapatkannya. Orang tua dapat mengingatkan anak agar dalam mengelola harta tersebut sesuai dengan syari’at, misalnya mengeluarkan zakat kepada yang berhak dan  menggunakan  harta  tersebut  dalam  kebaikan  serta  menghindari penyalahgunaan harta. Hal  penting  yang juga perlu  ditegaskan  kepada  anak agar tidak  mengambil  hak  milik  orang  lain  dengan  cara  batil,  karena  itu  perbuatan tercela  dan  Allah  benci  perbuatan  tersebut.  Kemudian,  mengajarkangaya  hidup sederhana  perlu  diterapkan  pada  anak  Keluarga  harus  menjadi  teladan  dalam menerapkan  nilai  kesederhanaan.  Anak  perlu  disadarkan  bahwa  perilaku  korupsi juga dapat disebabkan oleh gaya hidup mewah.
Karakter  Anak  adalah  hasil  dari  peran  yang  sangat  penting  yang  dimainkan oleh  orang  tua  dalam  membimbing  dan  membentuk  anak  mereka.  Hal  ini disebabkan  oleh  kenyataan bahwa  keluarga  adalah  tempat  pertama  di mana  anak memperoleh  pengetahuan  mengenai  nilai-nilai agama,  standar  perilaku,  dan  etika sosial  yang  menjadi  dasar  karakter  mereka  (Werdiningsih,  2023). Orang  tua  harus menjadi  teladan  dalam  hal  kepatuhan  dalam  menjalankan  perintah  dan  menjauhi perintah  Allah,  menegakkan  nilai  keadilan,  menanamkan  nilai  kejujuran  dan menampilkan  sikap  bertanggung  jawab  dengan  keteladanan  perilaku  yang  baik, dapat  membantu  melahirkan  generasi  yang  jujur,  adil,  dan  peduli  terhadap integritas  dalam  kehidupan  pribadi  dan  masyarakat  dan  tidak  terlibat  dalam perilaku  korupsi  di  masa  depan.  Nilai-nilai  yang  diajarkan  dalam  keluarga  akan membekas  dalam  diri  anak  sepanjang  hidup  mereka  dan  membantu  mereka
menjadi  warga  yang  berintegritas.  Ini  sesuai  dengan  ajaran  Islam  dan  juga mendukung upaya pencegahan korupsi secara lebih luas di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  sebelumnya  bisa  ditarik  benang  merah  bahwa  korupsi terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  hal, Pertama ,  faktor  internal,  yaitu  lemahnya keimanan berimplikasi pada merosotnya moral yang menyebabkan perilaku individu untuk korupsi. Kedua , faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi yang seringkali menjadi penyebab  individu  melakukan  tindak  korupsi.  Selain  itu,  politik  dan  kekuasaan menjadi faktor utama bagi para politisi korupsi secara berjamaah. Biaya politik yang besar dengan sistem pemilihan langsung membuka celah untuk korupsi. Dalam upaya mengurangi  perilaku  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  dua  langkah,  yaitu  langkah preventif dan represif. Langkah pencegahan, yaitu melalui jalur pendidikan keluarga, dengan  cara  internalisasi  nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi  terhadap  anak  sejak  dini sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Langkah  represif  atau  penindakan,  yaitu  dengan mengoptimalisasi  fungsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  institusi penegak  hukum  oleh  para  aparat  penegak  hukum.  Selain  itu,  mengintenalisasikan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam al- Qur’an Surat Al -Baqarah ayat 188, yaitu kepatuhan, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab kepada anak dalam lingkungan  keluarga  diharapkan  dan  diyakini  dapat  melahirkan  generasi-generasi bangsa  yang  antikorusi  dan  berkometmen  kuat  untuk  memberantas  korupsi  di Indonesia.

## REFERENSI
Adeleke,  O.,  &  McSharry,  P.  E.  (2022).  Female  enrollment,  child  mortality  and corruption  are  good  predictors  of  a  country ’ s  UN  Education  Index. International Journal of Educational Development , 90 , 102561. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2022.102561
Al-Basri, A. A.-F. I. bin O. bin K. A.-Q. (n.d.). Tafsir Ibnu Katsir . Damaskus: Dar Taiba. Al-Maraghi,  A.  bin  M.  (n.d.). Tafsir  al-Maraghi .  Kairo:  Mustafa  al-Babi  al-Halabi  and Sons Library and Press Company di Mesir.
Al-Suyuti, J. al-D. M. bin A. al-M. dan J. al-D. A. al-R. bin A. B. (n.d.). Tafsir Al-Jalalayn . Kairo: Dar al-Hadits.
Antikorupsi, T. P. B. P. (2018). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi (Cetakan 1;  Y.  K.  Nana  T.  Puspito,  Hibnu  Nugroho,  Ed.).  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Didik  Baehaqi  Arif,  Syaifa  Siti  Aulia,  Supriyadi,  A.  W.  A.  (2019). Panduan  Insersi Pendidikan Anti Korupsi . Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Duerrenberger,  N.,  &  Warning,  S.  (2018).  Corruption  and  education  in  developing countries: The role of public vs. private funding of higher education. International Journal of Educational Development , 62 , 217 – 225.
https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2018.05.002
Hajrullai,  H.  (2015).  What  do  Media,  Corruption  and  Higher  Education  Have  in Common  in  Macedonia? Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 197 ,  1188 – 1194. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.07.377 https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan- terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/. (n.d.).
Insight into the Optimal Control Strategies on Corruption Dynamics using Fractional
Order  Derivatives  -  ScienceDirect.  (n.d.).  Retrieved  January  16,  2024,  from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227624000139 Jalil,  A.  (2022). Pendidikan  Antikorupsi  Dalam  Keluarga :  Upaya  Membangun  Keluarga Sakinah . 8 .
Klein, B., Mullard, S., Ahamadi, K., Mara, P., Mena, J., Nourdine, S., … Maraina, A. V.
(2023).  (Re)Interpreting  corruption  in  local  environments:  Disputed  definitions, contested  conservation,  and  power  plays  in  Northern  Madagascar. Political Geography , 107 , 102973. https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2023.102973
Mahmoudi, F., & Bagheri Majd, R. (2021). The effect of lean culture on the reduction of academic  corruption  by  the  mediating  role  of  positive  organizational  politics  in higher  education. International  Journal  of  Educational  Development , 80 ,  102319. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2020.102319
Mikhael Dua, Andrea Ata Ujan, T. Si. G. R. (2019). Etika Antikorupsi: Menjadi Profesional Berintegritas (Jakarta). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Muhajir, N. (1998). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi III). Yogyakarta. Muhammad  Soleh  Hapudin.  (2019). Membentuk  Karakter  Baik  Pada  Diri  Anak .  Jakarta: Tazkia.
Njangang, H., Asongu, S. A., & Mouchili, E. (2024). Does corruption starve Africa? The mitigating  effect  of  political  distribution  of  power. Journal  of  Policy  Modeling . https://doi.org/10.1016/J.JPOLMOD.2023.12.003
Sanjaya, M. D. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Hanter Karya Syifauzzahra Dan  Relevansinya  Sebagai  Pembelajaran  Sastra  Di  Sma. KREDO :  Jurnal  Ilmiah Bahasa Dan Sastra , 5 (2), 475 – 496. https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6778 Sumaryanti, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, S. (2019). Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi . Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Werdiningsih, R. (2023). Pendiidkan Karakter Tangguh dan Berintegritas (H. R. D. Putranti & A. M. Putri, Eds.). Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press.
Copyright Holder : © Umayyatun (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: