## EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN SUBSIDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tri Marhendra Rahardyan UPN Veteran Jakarta trimarhendrar@upnvj.ac.id
Dhian Adhetiya Safitra Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan dhian.safitra@pknstan.ac.id
Afif Hanifah Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan afif.hanifah@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
This study groups patterns to identify deficiencies experienced by SOEs in Indonesia based on the findings of the BPK published in the IHPS ( Summary of Semester Audit Results) with a focus on subsidy management. This study aims to identify the pattern of BPK's findings related to the recurring problem of subsidy management on the performance of BUMN in Indonesia to provide an overview of BUMN managers in the future. The research data source is limited to IHPS from 2016 to 2018 (published by BPK in 2019) or before the Covid-19 pandemic. This study found that there are  problems  with  weaknesses  in  the  Internal  Control  System  (SPI),  which  are  still  the  findings  with  the  most significant number, and the trend is increasing. In addition, the themes of the examination of Revenue, Costs, and Investments, Operations of SOEs, and Management of Subsidies are the findings of the investigation of the SPI of SOEs  that  repeatedly appear with a  number  of significant  problems.  Specifically  regarding  Subsidy  Management, several themes of findings often occur, including SOPs that have not been prepared/incomplete, SOPs that have not been running optimally, and SOPs that are not adhered to. To overcome these problems, BUMN managers need to pay attention to the implementation of SPI, especially in the implementation of the complete preparation of SOPs and their implementation, which must be monitored so that they are adhered to, and the subsidy management business process can run optimally.
Keywords: IHPS BPK, Internal Control, Management of Subsidies, Performance of SOEs

## ABSTRAK
Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan  subsidi  yang  berulang  atas  kinerja  BUMN  di  Indonesia  untuk  memberikan  gambaran  pada  pengelola BUMN  di  masa  yang  akan  datang.  Sumber  data  penelitian  dibatasi  pada  IHPS  Tahun  2016  hingga  Tahun  2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  yang  masih  menjadi  temuan  dengan  jumlah  paling signifikan  dan  kecenderungan  tren  meningkat.  Selain  itu,  tema  pemeriksaan  Pendapatan,  Biaya,  dan  Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan. Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal. Kata Kunci: IHPS BPK, SPI, Pengelolaan Subsidi, Kinerja BUMN
Klasifikasi JEL: H25, H29
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022)
Hal 1 - 14 Halaman 2

## 1. PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di negara berkembang, merupakan salah  satu  elemen  yang  mempengaruhi aktivitas  sosio  ekonomi.  Sebagian  besar BUMN  memiliki  tujuan  mendistribusikan pelayanan  pada  masyarakat  ( Khongmalai  et al., 2010 ), mendorong pertumbuhan ekonomi dan memproduksi barang/jasa untuk menjaga kestabilan  harga  pasar  ( Kiranmai  &  Mishra, 2019 ).  BUMN  juga  berperan  dalam membangun infrastruktur, menyediakan barang  yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup orang  banyak  seperti  air  dan  listrik, mengontrol  penggunaan  sumber  daya  alam, menyelesaikan  masalah  terkait  kegagalan pasar  (seperti  monopoli,  penyediaan  barang publik,  atau asymetry  information ),  serta menyelesaikan  masalah  ( Arrobbio  et  al.,
2014 ). Peningkatan ekspektasi para stakeholder mendorong pemerintah di banyak negara melakukan reformasi di tubuh BUMN untuk menekan tingkat defisit serta meningkatkan  daya  saing.  Selain  itu,  dalam beberapa  waktu  belakangan  ini,  fokus  dalam corporate  governance terutama  saat  terjadi krisis  global,  juga  makin  meningkat.  Hal  ini mendorong  perkembangan  konsep corporate governance yang  didorong  makin  banyak ditemukan  perusahaan  besar  bertumbangan ( Kiranmai & Mishra, 2019 ).
Data menggambarkan bahwa performa  keuangan  BUMN  dan  kontribusi BUMN  terhadap  keuangan  negara  terus meningkat  sepanjang  tahun.  Salah  satunya karena terus meningkatnya praktek corporate governance ( Arrobbio  et  al.,  2014 ).  Dapat dilihat  di  China,  keuntungan  BUMN meningkat setelah the expansion of competition, corporatization, and the creation in 2003 of the State Owned Assets Supervision and  Administration  Commission  to  exercise authority  over  state  enterprises ( The  World Bank, 2013 ). Maraknya isu privatisasi BUMN di  berbagai  negara  tidak  mengurungkan pentingnya  BUMN  untuk  mengelola  sektor- sektor penting, seperti keuangan, infrastruktur, penyediaan  sumber  daya  energi,  atau pengelolaan sumber  daya  alam.  Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara
berpenghasilan tinggi saja, namun juga negara berpenghasilan  menengah  kecil.  Bahkan  di beberapa  negara,  BUMN  menjadi  salah  satu alat  untuk  mempercepat  pembangunan  atau ekspansi usaha ke area global ( Arrobbio et al.,
2014 ).
Apakah  BUMN  sepenting  itu  di  dunia? Secara global, di tahun 2006 tercatat investasi dunia berasal dari BUMN dan 5% tenaga kerja diserap  oleh  BUMN  ( Robinett,  2006 ) . Pada beberapa  negara  berkembang  di  Afrika, BUMN menghasilkan  15%  regional  GDP,  di Asia  sebesar  8%  dan  6%  di  Amerika  Latin pada tahun 2006 ( Robinett, 2006 ) . BUMN di India,  pada  tahun  2010,  hanya  menghasilkan retorn on equity sebesar 17%, namun angka ini meningkat  sebesar  dua  kali  lipat  setelah  5 tahun  kemudian  ( Arrobbio  et  al.,  2014 ). Di Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara,  tercatat BUMN  berkontribusi  pada  nilai  tambah ekonomi  antar  wilayah  dan  menyerap  30% tenaga  kerja ( OECD,  2012 ).  Di  Indonesia, sekitar  150  BUMN  berkontribusi  sekitar  15 hingga 40% dari GDP yang didominasi dari 22 BUMN besar. Selain itu, BUMN di Indonesia menghasilkan pembayaran deviden dan pajak, sebesar  12%  dari  penerimaan  negara ( Abubakar, 2010 ) Konsep pengelolaan BUMN di Indonesia harus berdasarkan prinsip yang ada pada pasal 33 UUD RI 1945. Semangat dalam pengelolaan  BUMN  tetap  diarahkan  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga  perlu  adanya  kendali  pengawasan atas  tata  kelola  BUMN  yang  independen. Fungsi  pengawasan  ini  diberikan  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).  Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004  tentang  Pemeriksa  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan  atas  pengelolaan  keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menguatkan bahwa BPK bertugas melakukan pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara  yang  salah  satunya dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).  Pemeriksaan  BPK  tidak  hanya
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
Halaman 3
mencakup pemeriksaan keuangan, namun juga terkait  pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan dengan  tujuan  lain.  Produk  yang  dikeluarkan BPK  adalah  hasil  pemeriksaan  yang dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan ini juga  mendeskripsikan  penilaian  dan/atau penetapan  jumlah  kerugian  negara  yang diakibatkan  kelalaian  atau  kesengajaan  oleh pengelola BUMN. Saat BPK sebagai eksternal auditor menemukan  defisiensi  pada  laporan keuangan,  internal  kontrol,  atau  manajemen risiko  BUMN,  temuan-temuan tersebut harus ditindaklanjuti  atau  diperbaiki.  Komite  audit dari  BUMN  harus  mengambil  rencana  aksi yang diketahui manajemen untuk memastikan langkah  tindak  lanjut  atas  temuan  tersebut merupakan  langkah  yang  tepat  ( Arrobbio  et al., 2014 ). Salah  satu  tugas  dari  BUMN 1 adalah menjalankan  tugas  khusus  yang  ditugaskan oleh  pemerintah  untuk  menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Konsekuensi dari tugas  khusus  ini  adalah,  saat  biaya  yang dikeluarkan  tidak  visibel  dilakukan  secara finansial  oleh  BUMN  maka  ada  kompensasi biaya.  Kompensasi  ini  dapat  berupa Public Service  Obligation 2 atau  subsidi.  Besarnya subsidi  &  PSO  yang  ditanggung  pemerintah, cukup  besar.  Tercatat  di  tahun  2019, pemerintah menanggung biaya subsidi & PSO sebesar Rp224,3 triliun yang meningkat 43% dari  tahun  sebelumnya.  Walaupun  nilainya berkurang pada APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi  Rp199,  triliun,  namun  angkanya masih cukup besar 3 .
Banyak  negara meneliti terkait  masalah corporate governance . Penelitian di Indonesia pun  banyak  yang  membandingkan  berbagai variabel  untuk  mengetahui  hubungan  antar variabel  terhadap corporate  governance . Penelitian  ini  mengelompokkan  pola  untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN  di  Indonesia  dengan  dasar  hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS  dengan  berfokus  pada  pengelolaan
1 Menurut Pasal 66 ayat 1 UU  Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
2 Ada perbedaan definisi antara PSO dan subisdi, namun dalam APBN PSO kita kenal sebagai bagian dari subsidi atau biaya yang harus dikeluarkan negara akibat selisih antara harga yang
subsidi.  IHPS memuat  ringkasan  temuan permasalahan  yang  disajikan  dalam  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP) BPK,  baik  pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan lainnya . Penelitian  ini  mencoba  menggali lebih  dalam  permasalahan  yang  dialami BUMN  di  Indonesia  berdasarkan  indikasi agency problems yang tercerminkan pada hasil temuan  BPK,  mencari  pola  masalah,  dan memberikan  rekomendasi.  Tujuan  penelitian ini adalah mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang  atas  kinerja  BUMN  di  Indonesia untuk  memberikan  gambaran  pada  pengelola BUMN  di  masa  yang  akan  datang.  Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga  Tahun  2018  (diterbitkan  BPK  pada Tahun  2019)  atau  sebelum  terjadi  pandemi Covid-19.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Teori Agensi
Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan  hubungan  agensi  sebagai suatu  kontrak  antara  prinsipal  dengan  agen untuk  melaksanakan  layanan  bagi  prinsipal melalui pendelegasian wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan didasarkan pada premis bahwa agen memiliki informasi  yang  lebih  banyak  dibanding prinsipal  dan  informasi  asimetris  ini merugikan  dan  mempengaruhi  kemampuan prinsipal  untuk  memantau  secara  efektif apakah  kepentingan  mereka  telah  dilayani agen dengan baik ( Adams, 1994 ). Institute of Internal  Auditors (2012) menjelaskan  bahwa ada beberapa hal yang ada pada sektor publik yang  merepresentasikan  hubungan principal- agent. Pertama,  para  pejabat  pemerintah bertindak
sebagai agen yang
merepresentasikan kepentingan publik/ masyarakat  selaku principal .  Secara  berkala, pejabat  pemerintah  harus  bertanggungjawab
ditetapkan pemerintah dengan harga yang riil dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa terkait untu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin ( Kemenkeu, 2007 ) 3 Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019 dan 2020
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.1 (2022)
Hal 1 - 14
Halaman 4
kepada principal mengenai  penggunaan  dan pengelolaan  sumber  daya.  Selain  itu, pemerintah juga bertanggungjawab  mengenai sejauh mana pencapaian tujuan kegiatan untuk kepentingan  masyarakat.  Kedua,  audit  yang efektif  akan  mengurangi  risiko  yang melekat dalam  hubungan principal-agent . Principal bergantung  pada  auditor  untuk  memberikan evaluasi  secara  obyektif  dan  independen mengenai keakuratan akuntansi yang dilaksanakan  agen.  Selain  itu,  auditor  akan melaporkan  apakah  agen  menggunakan sumber  daya  sesuai  dengan  keinginan principal .

## 2.2. Corporate Governance
Corporate  Governance pada  BUMN merupakan  fenomena  baru  ( Kiranmai  & Mishra,  2019 ).    Isu  terkait corporate governance timbul  karena  terdapat  dua kondisi, pertama terdapat agency problem atau adanya  konflik  kepentingan  antara  pengurus perusahaan  (bias  pemilik,  manajer,  pekerja atau  pengguna  jasa/barang).  Kedua,  adanya transaction  cost yang  menyebabkan  biaya tambahan  akibat  adanya agency  problem . Tanpa agency  problems ,  semua  pihak  dalam organisasi  akan  bekerja secara optimal  untuk meraih  tujuan  organisasi  dengan  menekan sekecil  mungkin transactional  cost . Agency problems terkait  dengan principal-agency problem dalam  mengidentifikasikan  motivasi seseorang  untuk  memberikan  kinerja  yang optimal. Hal ini tertuang pada principal-agent contract . Namun demikian, transactional cost tidak  dapat  ditangkap  oleh principal  agent contract saat  terdapat agency  problem . Corporate  governance menjadi  isu  bagi perusahaan  kecil  maupun  besar  dan  menjadi isu  yang  lebih  besar  bagi  perusahaan  publik ( Hart,  1995 ).  Masalah corporate  governance menjadi  hal  yang  penting  di  semua  negara, baik  negara  berkembang  atau  negara  maju ( Shleifer & Vishny, 1997 ).
Corporate governance dapat dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, antara lain
4 Diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M- Mbu/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN
budaya  organisasi  dan  SPI  ( Sari  &  Lubis, 2018 ). Keberadaan sistem pengendalian intern berpengaruh  positif  terhadap corporate governance secara signifikan ( Jianfei & Yiran, 2011 ).  Hal  ini  berarti,  semakin  baik pengendalian  internal  perusahaan  maka  tata kelola perusahaan juga akan semakin baik.

## 2.3. Internal Control Deficiency
Pengendalian dapat didefinisikan sebagai  mekanisme  yang  digunakan  untuk melindungi  perusahaan  dari  risiko  dan menekan  dari  dampak  risiko  terhadap perusahaan  jika  risiko  yang  teridentifikasi terjadi  ( McLeod  &  Schell,  2007 ).  Definisi serupa disampaikan Bagranoff (2007) dalam konteks  pengendalian  internal,  bahwa pengendalian internal menggambarkan kebijakan,  rencana,  dan  prosedur  yang diterapkan  oleh  pihak  manajemen  suatu organisasi untuk melindungi aset perusahaan. Di  Indonesia,  Direksi  BUMN  diwajibkan untuk  menerapkan  SPI  yang  efektif  untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. 4 Pengendalian  internal  dapat  juga didefinisikan sebagai proses yang diberlakukan  oleh Board  of  Directors ,  atau pihak  manajemen  yang  dirancang  untuk memberikan  jaminan  terhadap  pencapaian tujuan  dengan  mengedepankan  efektivitas dan  efisiensi  operasi,  keandalan  laporan keuangan,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum yang  berlaku  ( Moeller, 2011 ).  Pengendalian internal sendiri memiliki beberapa komponen,  antara  lain:  [1]  lingkungan pengendalian,  [2]  penilaian  risiko,  [3] aktivitas  pengendalian,  [4]  informasi  dan komunikasi,  dan  [5]  pengawasan  ( COSO, 2006 ). Defisiensi dalam pengendalian internal ( internal  control  deficiency  –  ICD ) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan pemerintah  yang  tidak  dapat  dicegah, dideteksi,  dan  diperbaiki  sesuai  waktu  yang ditentukan ( GFOA, 2011 ). Salah satu elemen
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.1 (2022)
Hal 1 - 14
Halaman 5
dari good  governance adalah  internal  audit ( Khongmalai  et  al.,  2010 ),  namun  terdapat faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  audit internal  menciptakan good  governance .  Hal ini  didasarkan  pertanyaan  apakah  audit internal  dapat objektif  mengevaluasi adanya defisiensi pengendalian internal ( Gramling & Schneider,  2018 ). Gramling  dan  Schneider (2018) menyimpulkan  bahwa  ada  beberapa faktor  unik  sehingga  internal  auditor  tidak dapat  secara  objektif  bekerja  melakukan evaluasi terhadap defisiensi proses pengendalian  internal.  Pertama,  dua  pihak yang  ada  pada  organisasi,  yaitu  manajemen dan auditor internal, memiliki pengaruh yang besar  dan  berpengaruh  pada  fungsi  audit internal  (IAF  – internal  audit  function ). Kelemahan  yang  terjadi  pada  pengendalian internal  pada  pelaporan  keuangan  (ICFR  – Internal  Control    over  Financial  Report ) mencerminkan  adanya  kelemahan  pada kedua  fungsi  tersebut,  bisa  terjadi  karena auditor  internal  hanya  menyusun  prosedur internal  kontrol  sebagai  rutinitas  dan  tidak merasa  bertanggung  jawab  saat  dijalankan ( Gramling  &  Schneider,  2018 ; Skaife  et  al.,
2007 ).
Kualitas  pengendalian  internal  pada pelaporan  keuangan  sendiri  tidak  secara langsung merefleksikan fungsi audit internal. Terjadinya  defisiensi  pengendalian  internal terkadang  mencerminkan  ketidakpedulian manajemen  puncak  terhadap  pentingnya kontrol  internal  serta  tidak  tepatnya pengawasan  yang  dilakukan  komite  audit. Hal  ini  didorong  atas  anggapan  bahwa pengawasan  internal  merupakan  tanggung jawab  komite  audit  semata  ( Gramling  & Schneider,  2018 ).  Auditor  internal  biasanya menyediakan  informasi  terkait  efektivitas dari pengendalian internal kepada organisasi tempat  mereka  bernaung  ( Lin  et  al.,  2011 ).
Informasi  yang  harus  disediakan  adalah kelemahan  dan  kekuatan  dari  pengendalian internal termasuk  rekomendasi  untuk perbaikan  yang  dikomunikasikan  secara informal  atau  formal  dalam  bentuk  laporan
5 Dapat BUMN (perusahaan negara), lembaga pemerintah, atau swasta (pihak ke tiga)Laporan
audit  ( Gramling  &  Schneider,  2018 ).  Setiap laporan yang bernada negatif atau mendeskripsikan  kelemahan  pengendalian pada penyajian laporan keuangan memberikan  kesan  negatif  pada  proses pengendalian  intern.  Kesan  negatif  ini memberikan  konsekuensi  negatif  untuk perusahaan,  khususnya  dalam  masalah pemberian keputusan pinjaman ( Schneider & Church, 2008 ).

## 2.3. Subsidi dan PSO
Schrank  dan  Keithly  Jr  (1999) mendefinisikan  subsidi  sebagai  program pemerintah  yang  memberikan  ijin  untuk perusahaan  tertentu  untuk  meningkatkan keuntungan  yang  lazim  saat  tidak  ada kebijakan  pemerintah.  Saat    perusahaan meningkatkan  keuntungannya  sama  dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah. Keuntungan  di  sini  merupakan  dampak  dari aktivitas  ekonomi  perusahaan  tersebut. Dengan sedikit perbedaan, Todaro dan Smith (2009) mendefinisikan  subsidi  sebagai kompensasi yang dibayarkan pemerintah atas produksi  suatu  industri  untuk  menghindari penurunan produksi industri terkait.
UU  No.  20  tahun  2019  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2020  menjelaskan  bahwa Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian  dukungan  dalam  bentuk  alokasi anggaran  kepada  pihak  terkait 5 untuk menyediakan  barang/jasa  yang  strategis 6 sesuai kemampuan  keuangan negara. Pengelolaan subsidi di Indonesia ditugaskan kepada  BUMN  yang  mencakup  subsidi energi,  subsidi  beras,  subsidi  pupuk,  dan kewajiban  pelayanan  publik  ( Public  Service Obligation/ PSO) di bidang angkutan umum. Sebagai  bagian  dari  unsur  keuangan negara, pengelolaan subsidi oleh BUMN juga menjadi  obyek  pemeriksaan  BPK.    IHPS BPK  Semester  I  Tahun  2018  menyatakan bahwa pada tahun 2017 pemeriksaan subsidi dilakukan  terhadap  10  objek  pemeriksaan pada  11  entitas.  Entitas  tersebut  meliputi
6 Terkait hajat hidup orang banyak
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
Halaman 6
empat  BUMN  perseroan  terbatas,  satu BUMN  perusahaan  umum  (Perum),  lima anak perusahaan BUMN serta satu perseroan terbatas swasta.
Pemeriksaan  atas  pengelolaan  subsidi bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh  pemerintah  serta  menilai  apakah pelaksanaan subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (IHPS  I  2018).  Selain  menyajikan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,99 triliun dan  koreksi  positif  senilai  Rp115,10  miliar, hasil  pemeriksaan  BPK  dalam  IHPS  I  2018 menyimpulkan  pengelolaan  subsidi  pada empat  objek pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai  dengan  SPI  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal dalam  pengelolaan  subsidi  oleh  BUMN masih perlu mendapatkan perhatian.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data dari berbagai literatur,  baik  penelitian  terdahulu  serta  data dari  IHPS  Badan  Pemeriksa  Keuangan khususnya  pada  Hasil  Pemeriksaan  dengan Tujuan  Tertentu  pada  BUMN  dan  Badan Lainnya  selama  tiga  tahun  yaitu  tahun  2016 hingga  2018.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif untuk mendeskripsikan  dan mengidentifikasi  permasalahan  penelitian. Metode  ini  mengembangkan  konsep  untuk mengetahui permasalahan dari pola
sekelompok data ketimbang mengembangkan suatu model, hipotesis, atau teori ( Taylor et al., 2016 ). Lebih lanjut, penelitian ini dikembangkan  dengan  metode descriptive content  analysis . Prasad  (2008) menyatakan bahwa descriptive  content  analyis bertujuan untuk  mengungkap  pola  atau  tema  untuk menyajikan kasus secara  keseluruhan dengan tidak memberikan kesimpulan rinci. Descriptive content analysis menurut  ( Dinçer, 2018 ) umumnya dilaksanakan  dengan mengkategorikan  topik  yang  diteliti  dalam bidang tertentu yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  temuan auditor  eksternal,  dalam  hal  ini  BPK,  atas internal control BUMN di Indonesia. Analisis temuan  BPK  dalam  LHP  dan  IHPS  telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya  antara  lain Dinarjito  (2017) , Sougi et al. (2018) , dan Genita (2013) meneliti permasalahan pengelolaan   PNBP dalam LHP BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 – 2015. Sougi et al. (2018) menganalisis  faktor-faktor  yang memengaruhi  temuan  aset  tetap  dan  melihat perkembangan    penyelesaian    temuan    aset tetap  berdasarkan  LHP  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada tiga kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2014- 2016. Sementara Genita (2013) , menggunakan LHP  BPK  tahun  2008  -  2011  untuk memetakan  dan  menganalisis  temuan  serta memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan pengelolaan hibah di Indonesia.
Berdasarkan IHPS 2016 sampai dengan 2018,  penelitian  ini  mengidentifikasi  dan mengelompokkan  temuan  BPK  dalam pengelolaan  subsidi  oleh  BUMN.  Hasil identifikasi bertujuan untuk menemukan pola permasalahan  yang  terjadi  selama  3  tahun terakhir. Konseptual model pada penelitian ini tergambar sebagai berikut:
Penelitian ini juga mengkaji pemeriksaaan  BPK  atas  BUMN  dan  Badan lainnya  yang  terdiri  dari  tiga  kelompok bahasan.  Ketiga  kelompok  bahasan  ini memuat  delapan    fokus  temuan  mengenai defisiensi,  yaitu  (a)  kelemahan  Sistem Pengendalian Internal (SPI) (b) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan,  dan  (c)  temuan  ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
Halaman 7 Kelompok ketidakpatuhan terhadap peraturan terdiri dari kelompok temuan yang mengandung  kerugian  negara,  potensi kerugian,  kekurangan  penerimaan,  dan penyimpangan  administrasi.  Dari  ketiga kelompok besar, atau delapan kelompok kecil, secara total, paling banyak ditemukan temuan terkait kelemahan SPI.

## 4. PEMBAHASAN
Hasil pemeriksaan BPK yang dipublikasikan  melalui  IHPS  tahun  2016 hingga 2018 menunjukkan
bahwa pengendalian  pengelolaan  subsidi  kurang memadai.  Hal  ini  ditengarai  sebagai  kurang efektifnya  SPI 7 .  Pemeriksaan  BPK  atas BUMN  dan  Badan  lainnya    terdiri  dari  tiga kelompok bahasan. Ketiga kelompok bahasan ini memuat delapan fokus temuan mengenai defisiensi  yang  dikelompokkan lagi  menjadi dua kelompok besar permasalahan. Kelompok  pertama  adalah  kelompok  yang berhubungan  dengan  kelemahan  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI).  Kelompok kedua  terkait  ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terdiri dari  empat  sub  kelompok,  yaitu  yang menimbulkan  kerugian,  potensi  kerugian, kekurangan  penerimaan,  dan  penyimpangan administrasi. Kelompok yang terakhir adalah kelompok terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Dari  gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa masing-masing fokus defisiensi memiliki tren yang berbeda-beda. Temuan defisiensi terkait Kelemahan  SPI  terlihat  memiliki  jumlah permasalahan  yang  signifikan,  hingga  lebih dari 3 kali lipat dari permasalahan defisiensi lainnya. Kelemahan SPI ini meskipun sempat mengalami  penurunan,  namun  pada  tiga
semester  terakhir  mengalami  tren  kenaikan yang cukup signifikan. Dari semester I 2016, terdapat  269  permasalahan  Kelemahan  SPI. Sementera  itu,  permasalahan  BUMN  terkait Kelemahan SPI meningkat menjadi 282 pada semester II 2016, namun kemudian menurun menjadi 248 pada semester I tahun 2017.
Tren  Kelemahan  SPI  pada  BUMN ternyata  kemudian  meningkat  pada  tiga semester berikutnya, yaitu berturut-turut 301 permasalahan  pada  semester  II  2017,  319 permasalahan pada semester I 2018, dan 362 permasalahan pada semester II 2018. Hal ini patut  dicermati  lebih  lanjut  mengenai penyebab  mengapa  terjadi  peningkatan  tren permasalahan Kelemahan SPI pada BUMN.
Di sisi lain, permasalahan Ketidakefisienan cenderung mengalami penurunan  jumlah  dalam  kurun  waktu  tiga semester  terakhir.  Apabila  dibandingkan dengan  data  tiga  semester  pertama, penurunan  jumlah  permasalahan  terkait Ketidakefisienan  cukup  signifikan.  Berawal dari 22 temuan permasalahan pada semester I 2016  dan  berturut-turut  menjadi  26  dan  30 pada  semester  II  tahun  2016  dan  semester  I tahun  2017.  Angka  temuan  permasalahan turun  menjadi  berturut-turut  6,  5,  dan  2 permasalahan  di  tiga  semester  terakhir.  Hal ini  merupakan  sinyal  positif  bahwa  BUMN diasumsikan  telah  mampu  meningkatkan level efisiensi dalam mengelola keuangan.
Selain  itu,  data  pada  gambar  1 menunjukkan bahwa tren jumlah permasalahan defisiensi terkait faktor lainnya menunjukkan  kecenderungan  mengalami kenaikan. Meskipun demikian, defisiensi yang diakibatkan  oleh  Ketidakefektifan  cenderung mengalami  penurunan  dalam  2  semester terakhir, setelah 4 semester sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan.
Gambar 1: Jumlah Kasus per Kelompok Temuan  atas Pemeriksaan BUMN Tahun 2016 s.d. 2018
7 Kompas 3 Oktober 2018 “Laporan BPK: Kendali Pengelolaan Subsidi Kurang Memadai” diakses 8 Februari 2020
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
Halaman 8
Sumber: Laporan IHPS BPK Tahun 2016 s.d. 2018
Apabila  dilihat  dari  sisi  nilai  rupiah permasalahan  temuan  selama  enam  semester tersebut,  terdapat  beberapa  variasi  nilai  yang mengalami baik peningkatan maupun penurunan tajam. Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa permasalahan Kekurangan Penerimaan mengalami  penurunan  dan  peningkatan  yang cukup signifikan pada semester I 2016 sampai dengan  semester  II  2017.  Namun  demikian, dalam  dua  semester  terakhir,  permasalahan tersebut cukup stabil dengan tren yang sedikit menurun. Di sisi lain, meskipun pada awalnya nilai  rupiah  permasalahan  Ketidakefisienan
cukup  besar  (sedikit  lebih  tinggi  daripada permasalahan Kekurangan Penerimaan), namun  pada  semester  II  tahun  2016  sampai dengan  semester  II  tahun  2018  angka Ketidakefisienan  BUMN  berhasil  ditekan  di level yang cukup stabil dengan nilai yang jauh lebih rendah daripada semester I tahun 2016. Sementara  itu,  nilai  rupiah  Kerugian, Ketidakhematan,  Potensi  Kerugian,  dan Ketidakefektifan,  mengalami  tren  dengan kecenderungan  menurun,  terutama  dalam kurun waktu dua semester terakhir.
269 282 248 301 319 362 27 31 24 51 51 117 8 45 14 31 34 52 44 31 37 88 57 83 132 62 100 145 97 109
9 21 9 15 28 30 22
26 30 6 5 2 27 160 104 156 84 72 0 50 100 150 200 250 300 350 400 SMT I 2016 SMT II 2016 SMT I 2017 SMT II 2017
SMT I 2018 SMT II 2018 Kelemahan SPI Kerugian Potensi Kerugian Kekurangan Penerimaan Penyimpangan Administrasi Ketidakhematan Ketidakefisienan Ketidakefektifan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14 Halaman 9
Gambar 2: Nilai Rupiah per Kelompok Temuan atas Pemeriksan BUMN Tahun 2016 s.d. 2018 (dalam miliar)
Sumber: Laporan IHPS BPK Tahun 2016 s.d. 2018
Permasalahan Kelemahan SPI
setidaknya  dapat  digolongkan  ke  dalam  14 jenis kasus yang menjadi temuan dalam IHPS tahun 2016 sampai dengan 2018. Dari 14 jenis kasus  tersebut,  terdapat  total  1.496  jumlah permasalahan yang terjadi di dalam sejumlah 405  entitas  BUMN  yang  menjadi  temuan BPK.  Dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini bahwa  dalam  permasalahan  Kelemahan  SPI, terdapat  permasalahan  yang  menjadi  temuan BPK  dengan  jumlah  yang  cukup  signifikan. Salah  satu  permasalahan  terkait  Kelemahan SPI  yaitu  disebabkan  oleh  SOP  yang  belum berjalan dengan optimal dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 328 kasus yang terjadi pada 87 entitas BUMN. Hal ini menjadi catatan  tersendiri  bahwa  SOP  yang  telah disusun  sebagai  pedoman  pelaksanaan business  process pada  BUMN  belum  secara optimal  dijalankan  dalam  mengelola  BUMN di Indonesia.
Di sisi lain, terdapat 64 entitas BUMN yang menjadi temuan dalam 191 permasalahan
mengenai tidak lengkapnya SOP atau bahkan belum  adanya  SOP  dalam  ke-64  BUMN tersebut.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian bahwa  pengelolaan  kekayaan  negara  yang dipisahkan  melalui  BUMN-BUMN di Indonesia  ini  belum  mengikuti  atau  bahkan tidak memiliki SOP yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan proses bisnisnya.  Selain  itu,  terdapat  kebijakan- kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh BUMN yang  pada  akhirnya  berakibat  terjadinya peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis. Dalam  kasus  ini,  terdapat  temuan  167 permasalahan yang dilakukan oleh 64 BUMN. Sebagai  tambahan,  terdapat  sejumlah  156 permasalahan Kelemahan SPI terkait pelaksanaan kebijakan BUMN yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan yang terjadi pada 51 BUMN. 35,40 816,63 40,29
99,35 299,61 348,48 10.918,97 2.185,79 16.419,28 3.824,45 2.223,55
2.064,66 3,70 3.854,03 1.666,25 1.967,44 48,19 282,44 - 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 SMT I 2016 SMT II 2016 SMT I 2017 SMT II 2017 SMT I 2018 SMT II 2018 Kerugian Potensi Kerugian Kekurangan Penerimaan
Ketidakhematan Ketidakefisienan Ketidakefektifan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Halaman 10

## Tabel 1: Permasalahan SPI pada BUMN
Permasalahan SPI pada BUMN Jumlah Permasalahan Jumlah Entitas Kelemahan pengelolaan fisik aset 2 0 Lain-lain Kelemahan SPI 536 115 Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan 156 51 Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya 167 64 Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat 29 9 Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja 21 3 Perencanaan kegiatan tidak memadai 2 1 Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 9 4 Satuan Pengawas Intern belum optimal 1 1 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 2 1 SOP belum berjalan optimal 328 87 SOP belum disusun/ tidak lengkap 191 64 SOP tidak ditaati 25 4 SPI 27 1 Total 1496 405
Sumber: Laporan IHPS Tahun 2016 – 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)
Dalam temuan pemeriksaan atas SPI BUMN, terdapat  beberapa  tema  pemeriksaan  yang muncul  berulang  kali  dengan  jumlah permasalahan yang cukup besar, diantaranya Pendapatan,  Biaya,  dan  Investasi  dimana terdapat  710  permasalahan  yang  terjadi  di dalam  sejumlah  188  entitas  BUMN.  Selain itu,  tema  pemeriksaan  Operasional  BUMN berada pada urutan kedua dengan jumlah 428 kasus  pada  114  entitas  BUMN.  Sebagai
tambahan,  terdapat  pula  permasalahan Pengelolaan Subsidi pada 78 entitas dengan jumlah  permasalahan  mencapai  282  buah. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  operasional BUMN,  pengelolaan  pendapatan,  beban biaya,  dan  investasi  pada  BUMN  serta pengelolaan subsidi yang dilakukan pemerintah  melalui  BUMN  belum  berjalan secara optimal.
Tabel 2: SPI per Tema Pemeriksaan atas Pemeriksaan BUMN Tahun 2016 - 2018
Tema Pemeriksaan Jumlah Permasalahan Jumlah Entitas 1  Pendapatan, Biaya dan Investasi 710 188 2  Operasional BUMN 428 114 3  Pengelolaan Subsidi 282 78 4  Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW 27 1 5  Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah 19 4 6  Pengelolaan PMN 10 11 7  Kegiatan Investasi Hulu 7 3 8  Pengelolaan Investasi 7 4 9  Perhitungan Bagi Hasil Migas 6 2 Total 1496 405
Sumber: Laporan IHPS Tahun 2016 – 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Halaman 11 Pada pembahasan selanjutnya, penelitian ini membatasi permasalahan pada hasil pemeriksaaan BPK yang terkait dengan aspek SPI dalam pengelolaan subsidi. Hal ini dilakukan  agar  pembahasan  dapat  lebih berfokus  pada  permasalahan  defisiensi pengendalian  intern,  khususnya  dalam penugasan  pengelolaan  Subsidi  dan  PSO oleh BUMN.
Dalam temuan audit BPK terkait tema audit Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa permasalahan terkait SPI BUMN yang belum dijalankan  dengan  baik.  Dalam  282  kasus pada  78  entitas  BUMN,  terdapat  beberapa
permasalahan,  diantaranya  adalah  SOP mengenai  pengelolaan  subsidi  yang  belum disusun/SOP  yang  belum  lengkap  sebanyak 52  kasus  dalam  17  entitas  BUMN,  SOP pengelolaan  subsidi  yang  belum  berjalan optimal yang terjadi pada 14 BUMN dengan permasalahan  sejumlah  50  temuan,  serta pengelolaan subsidi yang tidak menaati SOP yang berlaku pada 4 BUMN dengan temuan sebanyak  25  permasalahan.  Hal  ini menandakan  bahwa  pengelolaan  subsidi yang  dipercayakan  pemerintah  kepada BUMN belum berjalan sebagaimana mestinya serta membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaannya.

## Tabel 3: Rincian Defisiensi SPI pada Tema Pemeriksaan Pengelolaan Subsidi BUMN
Tema Temuan Pemeriksaan Pengelolan Subsidi Jumlah Permasalahan  Jumlah Entitas Lain-lain Kelemahan SPI 98 25 SOP belum disusun/ tidak lengkap 52 17 SOP belum berjalan optimal 50 14 SOP tidak ditaati 25 4 Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja 20 2 Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya 19 12 Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat 11 2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 7 2 Grand Total 282 78
Sumber: Laporan IHPS Tahun 2016 – 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)

## 5. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Dalam  IHPS  2016  s.d.  2018  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  pemeriksaan BPK memperoleh temuan pengendalian pengelolaan  subsidi  di  405  entitas BUMN  di  Indonesia  masih  kurang memadai.  Permasalahan  kelemahan Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI) masih  menjadi  temuan  yang  paling signifikan
jumlahnya dengan kecenderungan  tren  meningkat  apabila dibandingkan  dengan  permasalahan-
permasalahan  lainnya.  Selain  itu,
Ketidakefektifan  dan  Penyimpangan Administrasi  menjadi  permasalahan selanjutnya yang memiliki jumlah kasus tertinggi  kedua  dan  ketiga  sepanjang tahun 2016 hingga 2018.
2. Permasalahan  Kekurangan  Penerimaan dan  Ketidakefektifan  menjadi  hal  yang cukup signifikan efeknya apabila dilihat dari  sisi  jumlah  nilai  rupiah  meskipun pada akhirnya cenderung menurun pada tahun 2018.
3. Dari  sisi  kelemahan  SPI,  permasalahan pada  BUMN  yang  diperiksa  mayoritas berasal  dari  pelaksanaan  SOP  yang
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
belum  berjalan  secara  optimal,  SOP yang  belum  disusun/tidak  lengkap, pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan  peningkatan  biaya,  dan pelaksanaan  kebijakan  mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.
4. Tema  pemeriksaan  Pendapatan,  Biaya, dan  Investasi,  Operasional  BUMN,  dan Pengelolaan  Subsidi  menjadi  temuan pemeriksaan  atas  SPI  BUMN  yang muncul berulang dengan  jumlah permasalahan  yang  cukup  signifikan, baik  dari  sisi  jumlah  permasalahan maupun  jumlah  entitas  BUMN  yang melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa operasional BUMN, pengelolaan pendapatan, biaya, dan  investasi  serta  pengelolaan  subsidi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN belum secara optimal dilaksanakan.
5. Secara  spesifik  mengenai  Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang  sering  terjadi  diantaranya  SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum  berjalan  optimal,  dan  SOP  tidak ditaati.
Dari  rangkuman  kesimpulan  di  atas, rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  diambil diantaranya  melakukan  penguatan  Sistem Pengendalian Internal entitas BUMN melalui penegakan  aturan  dengan  lebih  seksama, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara  lengkap  serta  pelaksanaannya  yang harus  diawasi  agar  ditaati  dan  proses  bisnis pengelolaan  subsidi  dapat  berjalan  dengan optimal. Hal ini perlu menjadi perhatian para penyelenggara  operasional  BUMN  yang terkait  dengan  pengelolaan  subsidi  karena defisiensi dalam pengelolaan subsidi menyebabkan  pemanfaatan  subsidi  tersebut tidak  dapat  dilaksanakan  dan  dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Untuk  penelitian  selanjutnya,  perlu diidentifikasi  sektor  BUMN  yang  memiliki permasalahan dalam pengelolaan subsidinya agar dapat ditelaah lebih lanjut permasalahan yang mendasari temuan berulang yang terjadi serta  kemungkinan  rekomendasi  yang  lebih spesifik untuk masing-masing sektor.

## REFERENSI
Abubakar,  I.  M.  (2010).  Ministry  of  State-
Owned Enterprises, Indonesia:
Towards  World  Class  Corporations. PowerPoint presentation .
Adams, M. B. (1994). Agency theory and the internal  audit. Managerial  Auditing Journal, 9 (8), 8-12.
Arrobbio, A., Barros, A. C. H., Beauchard, R. F., Berg, A. S., Brumby, J., Fortin, H., .  .  .  Nunez,  A.  (2014).  Corporate governance of state-owned enterprises:  a  toolkit. Washington, DC: World Bank Group . Bagranoff,  N.  A.  (2007). Core  Concepts  of Accounting  Information  Systems: With  Modeling  and  Designing Accounting  Systems :  John  Wiley  & Sons, Inc. COSO.  (2006). Internal  Control  Over Financial  Reporting:  Guidance  for Smaller Public Companies : Committee of Sponsoring Organizations  of  the  Treadway Commission. Dinarjito, A. (2017). Analisis temuan badan pemeriksa keuangan atas penerimaan negara bukan pajak
kementerian/lembaga. Info  Artha, 1 (1), 1-16.
Dinçer,  S.  (2018).  Content  analysis  in scientific  research:  Meta-analysis, meta-synthesis, and descriptive content  analysis. Bartın  University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 176-190.
Genita, V. Y. (2013). Analisis temuan BPK terkait  pengelolaan  hibah  pada Laporan Keuangan Hibah di Kementerian  Lembaga  (BA  999.02) Tahun  2008-2011=  Analysis  of supreme  audit  institution  s  findings related  to  grant  management  of  line ministry  s  grant  (BA  999.02) financial statement from 2008-2009. GFOA. (2011). Internal Control Deficiencies in  Audits.      Retrieved  from
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
https://www.gfoa.org/internal- control-deficiencies-audits Gramling,  A.,  &  Schneider,  A.  (2018). Effects  of  reporting  relationship and type of internal control deficiency on internal  auditors’  internal  control evaluations. Managerial  Auditing Journal, 33 (3), 318-335.
Hart, O. (1995). Corporate governance: some
theory and implications. The economic  journal,  105 (430),  678- 689.
Institute  of  Internal  Auditors.  (2012). International  standards  for  the professional  practice  of  internal auditing (standards): The IIA
Altamonte Springs, FL.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  the  firm:  Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal  of  financial economics, 3 (4), 305-360.
Jianfei,  L.,  &  Yiran,  D.  (2011).  Internal control  disclosure  and  corporate governance: empirical research from Chinese listed companies. Technology and Investment, 2011 . Kemenkeu. (2007). Public Service
Obligation (PSO).
Khongmalai, O., Tang, J. C., & Siengthai, S.
(2010).  Empirical  evidence  of corporate  governance  in  Thai  state- owned enterprises. Corporate Governance: The international journal of business in society, 10 (5), 617-634.
Kiranmai, J., & Mishra, R. (2019). Corporate Governance Practices in Listed State- owned  Enterprises  in  India:  An Empirical  Research. Indian  Journal of Corporate Governance, 12 (1), 94- 121.
Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. (2011). The role of the internal audit  function  in  the  disclosure  of material weaknesses. The Accounting Review, 86 (1), 287-323. McLeod,  R.,  &  Schell,  G.  P.  (2007). Management   Information   Systems
(10th  ed.).  USA:  Pearson  Prentice Hall.
Moeller, R. R. (2011). COSO enterprise risk management:  establishing  effective governance,  risk,  and  compliance processes (Vol.  560):  Wiley  Online Library. OECD. (2012). Towards New Arrangements for  State  Ownership  in  the  Middle East  and  North  Africa :  OECD Publishing.
Prasad,  B.  D.  (2008).  Content  analysis.
Research methods for social work, 5 , 1-20.
Robinett, D. (2006). Held by the visible hand.
The  challenge  of  SOE  corporate governance  for  emerging  markets. World  Bank  Corporate  Governance Issues, Washington DC .
Sari,  M.,  &  Lubis,  A.  D.  (2018).  The influence  of  organization's  culture and  internal  control  to  corporate governance  and  is  impact  on  bumn (state-owned  enterprises)  corporate performance in indonesia. J. Advanced Res. L. & Econ., 9 , 681. Schneider, A., & Church, B. K. (2008). The effect  of  auditors’  internal  control opinions on loan decisions. Journal of Accounting and Public Policy, 27 (1), 1-18.
Schrank, W. E., & Keithly Jr, W. R. (1999). The  concept  of  subsidies. Marine Resource Economics, 14 (2), 151-164. Shleifer,  A.,  &  Vishny,  R.  W.  (1997).  A survey of corporate governance. The journal of finance, 52 (2), 737-783. Skaife, H. A., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R., & LaFond, R. (2007). The effect of  SOX  internal  control  deficiencies and  their  remediation  on  accrual quality. Available at SSRN 906474 . Sougi,  T.,  Rahayu,  S.,  &  Machpuddin,  A.
(2018). Analisis Temuan
Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten  Merangin,  Pemerintah
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi pada Badan Usaha Milik Negara Tri Marhendra Rahardyan 1 , Dhian Adhetiya Safitra 2 , Afif Hanifah 3
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 1 - 14
Halaman 14
2014–2016. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Unja, 3 (3), 34-40.
Taylor,  S.,  Bogdan,  R.,  &  DeVault,  M.
(2016).  Introduction  to  qualitative research  methods:  a  guidebook  and resource  .  Canada:  JohnWiley  & Sons: Inc.
The  World  Bank.  (2013). China  2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative  Society :  World  Bank Publications.
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2009). Economic  development.  Harlow: Pearson Education.