## M A N A Z H I M

## Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan
p-ISSN : 2656-5374 e-ISSN : 2656-0216
Terindeks : SINTA 4, Crossref,
Garuda,  Moraref, Google
Scholar, dan lain-lain.

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram)
Yusri 1 , Rispawati 2 , Yuliatin 3
Universitas Mataram yusri3902@gmail.com ; rispa64@gmail.com

## Abstract
Community Supervisor according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Article 1 paragraph (13) is a functional law enforcement official who carries out community research, guidance, supervision, and assistance to children in and outside  the  criminal  justice  process.  This  research  aims  to  find  out  the  role  of  Community Supervisors in assisting Children Who  Face The Law at  the Correctional Center Klas  II Mataram. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The subject in this study is the Community Supervisor. Data collection techniques use observation techniques, interviews, and documentation. Based on the results of the study shows that the Community Supervisor  in  assisting  children  who  face  the  law  consists  of  assistance  at  the  investigation stage, the prosecution stage, the trial stage, and the trial. The internal factors that affect the Community Supervisor in assisting children who face the law are Human Resources, the area of work area, and the budget of funds. While external factors consist of cooperative relations with other agencies and coordination with parents / guardians and the community.
Keywords : Community Advisor, Accompaniment, ABH
Abstrak : Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  1  ayat  (13)  adalah  pejabat fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam mendampingi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  di  Balai  Pemasyarakatan  Klas  II Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Subjek dalam  penelitian  ini  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  terdiri  dari  pendampingan  pada  tahap  penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan sesusah persidangan. Adapun faktor internal yang mempengaruhi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan
dengan  hukum  yaitu  Sumber  Daya  Manusia,  luas  wilayah  kerja,  dan  anggaran  dana. Sedangkan  faktor  eksternal  terdiri  dari  hubungan  kerja  sama  dengan  instansi  lain  dan koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat.
Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Pendampingan, ABH

## PENDAHULUAN
Di Indonesia belakangan ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa,  tidak  sedikit  dari  pelaku  tindak  pidana  adalah  anak.  Anak  yang  menjadi pelaku,  korban,  dan  saksi  disebut  dengan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum atau  disingkat  ABH,  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  dalam  Pasal  1  ayat  (2),  bahwa  ABH adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Setiap tahunnya kasus ABH mengalami peningkatan. Data registerasi di Balai Pemasyarakatan  Klas  II  Mataram  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) dilansir  dari  website  Puspensos.go.id  tercatat  sepanjang  tahun  2011  sampai  2019 terdapat  11.492  kasus.  Sejak  bulan  Januari  sampai  bulan  Agustus  2020,  dari  data terdapat  123  kasus  ABH  sebagai  pelaku.  Kriminalitas  terbanyak  yaitu  kekerasan, kekerasan  fisik  dengan  jumlah  30  kasus  dan  kekerasan  seksual  sebanyak  28  kasus. Selain itu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas sejumlah 13 kasus dan pencurian menyusul  dengan  12  kasus.  Selain  itu,  berdasarkan  data  registrasi  di  Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tercatat pada tahun 2021sampai dengan bulan Juni 2022  terdapat  124  kasus  ABH  yang  didampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak, dimana kasus paling banyak yaitu pencurian dan kekerasan fisik.  Data tersebut membuktikan bahwa kasus ABH di negeri ini masih cukup tinggi dan perlindungan terhadap anak belum dilakukan secara optimal.
Penanganan terhadap ABH melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa tidak memberikan hasil efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak  yang  telah  melalui  proses  peradilan  pidana  malah  merasakan  trauma  yang berkepanjangan.  Hal  ini  disebabkan  karena  secara  kejiwaan,  anak  berbeda  dengan orang  dewasa.  Maka  konsep  peradilan  pidana  yang  memberikan  tekanan  cukup
banyak  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidaklah  tepat  digunakan  pada  anak.  Maka negara mengeluarkan instrumen hukum, yang membedakan perlakuan hukum antara orang  dewasa  dengan  anak  ialah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1977 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). hal ini dilakukan dengan tujuan  agar  terwujudnya  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH sebagai penerus bangsa.
Dalam menjamin terwujudnya peradilan yang melindungi kepentingan terbaik terhadap  ABH,  maka  perlu  dilakukan  pendampingan  khusus  dari  aparat  penegak hukum, karena pendampingan bertujuan untuk melakukan pembelaan pada penerima manfaat  yang  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  (Adnyana  &  Suyanto,  2013:  262). Mengingat bahwa anak paling rentan dan lemah, sering kali ditempatkan pada posisi yang  paling  dirugikan  (Arif  Gosita:  28).  Maka  dalam  Pasal  1  ayat  (13)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA), menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan, dan  pendampingan  terhadap  Anak  di  dalam  dan  di  luar  proses  peradilan  pidana. Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  disingkat  PK,  memiliki  tugas  pokok  yaitu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, terkhusus juga pada ABH. PK mempunyai kedudukan yang  sangat  penting  untuk  menentukan  keputusan  yang  terbaik  bagi  anak,  melalui proses pendampingan, rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.
PK sangat berperan dalam melakukan pendampingan terhadap ABH dimulai dari  sebelum  persidangan  hingga  selesai  dilakukannya  persidangan,  yang  bertujuan agar  anak  mendapatkan  hukum  yang  adil  sehingga  terwujudnya  keadilan  restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Leibman, 2007: 25). Pada saat melakukan pendampingan terhadap ABH, PK dituntut  serta  wajib  berlaku  aku  adil  terhadap  anak,  baik  pada anak  pelaku,  korban dan anak saksi, maka dari itu PK  harus bersifat netral dan tidak ada intervensi dari
pihak  manapu.  Sehingga  dalam  memberikan  rekomendasi  diversi  di  pengadilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Diversi  merupakan  pemberian  wewenang  kepada  aparat  penegak  hukum untuk  mengambil  tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain menghentikan atau tidak meneruskan melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan  atau  menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan pelayanan  sosial  lainnya  (Setya  Wahyudi, 2011:  56). Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan  aparat  penegak  hukum  yang  disebut discretion  atau  diskresi  dalam  Undang-Undang  Nomor  30    Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang- undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas, dan  adanya  stagnasi  pemerintahan.  Namun  PK  dalam    memberikan  pendampingan terhadap  anak  tetap  tidak  diperkenankan  memakai  tanda  pengenal,  karena  dinilai mempengaruhi  psikologis  anak.PK  memiliki  kedudukan  penting  dalam mempengaruhi keberhasilan setiap proses peradilan pidana anak secara keseluruhan, dimana  PK  adalah  bagian  dari  sistem  tata  peradilan  pidana anak,  mempunyai  tugas memberikan pembimbingan dan pendampingan untuk ABH agar hak anak terjamin dalam  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  anak  tidak  memiliki  trauma  yang berkepanjangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  dokumentasi,  wawancara  dan observasi  yang  dilaksanakan  dari  awal  bulan  April  sampai  pertengahan  Mei. Dokumentasi  menurut  (Siyoto  &  Shodik,  2015) adalah  teknik  mengumpulkan  data dengan  cara  memeriksa  dan  menggali  informasi  melalui  dokumen  seperti  catatan,
buku  dan  lain  sebagainya,  yang  dalam  hal  ini  teknik  dokumentasi  yang  digunakan untuk  memperoleh  data  tentang  mendampingi  ABH.  Teknik  wawancara  menurut (Koentjaraningrat,  2009)  adalah  cara  untuk  memperoleh  informasi  dan  secara  lisan pembentukan  responden,  untuk  berkomunikasi  secara  langsung.  Observasi  adalah pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati  suatu  kejadian  tertentu  dengan menggunakan lembar observasi (Astutik & Harmanto, 2019).
Subjek  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive  sampling. Sugiyono  (2018:300)  menjelaskan  bahwa  teknik purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  melakukan  pertimbangan tertentu.  Hal  ini  sejalan  dengan    pernyataan  bahwa  teknik purposive  sampling mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan  atas  adanya  pertimbangan  yang  berfokus  pada  tujuan  tertentu, (Arikunto, 2006).  Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Subseksi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Mendampingi  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  meliputi  pendampingan  pada  tahap  penyidikan, penuntutan,  persidangan  dan  sesudah  persidangan.  Beberapa  subtansi  tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  tahap penyidikan  Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  tugas  dan  wewenang untuk  berperan  melakukan  pendampigan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  sesuai  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  1  ayat  (13) ditegaskan  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,
pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap  Anak  di  dalam dan  di  luar  proses  peradilan  pidana.  Beberapa  subtansi  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a. Dalam melaksanakan perannya setiap Pembimbing Kemasyarakatan di
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Mataram  pada  saat  melakukan pendampingan  anak,  sebagaimana  dalam  Peraturan  Menteri Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010  tentang  Pedoman  Umum  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum  bahwa  anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan  belas)  tahun,  Pembimbing  Kemasyarakatan  diperkenanka untuk  mengenakan  toga  atau  atribut  kedinasan,  hal  ini  sesuai  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  22  bahwa,  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  menangani  perkara  Anak,  Anak  Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini bertujuan  untuk  menjaga  anak  agar  tidak  terganggu  mentalnya  dan membuat anak untuk tidak trauma yang berkepanjangan.
b. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  pada  tahap  penyidikan  memastikan  anak mendapatkan  hak-haknya  disetiap  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  penyidik,  diantara  hak-haknya  yaitu  anak  diperlakuakan  dengan baik,  anak  mendapatkan  bantuan  hukum,  anak  tidak  mendapatkan tekanan,  tidak  mendapatkan  diskriminasi  dan  intimidasi  yang menyebabkan  kejiwaan  dari  anak  terganggu.  Hal  ini  sesuai  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  3  bahwa  Setiap  Anak  dalam  proses peradilan  pidana  berhak:  (a)  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b) dipisahkan dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, (d) melakukan kegiatan rekreasional, (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan  derajat  dan  martabatnya.  Karena  tujuan  dari  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  adalah  mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum.
c. Selain  memastikan  anak  yang  berhapan  dengan  hukum  untuk memperoleh  hak-haknya  pada  saat  penyidikan,  peran  Pembimbing Kemasyarakatan  juga  melakukan  Penelitian  Kemasyarakatan,  yaitu mendalami  kondisi  anak  secara  menyeluruh  mulai  dari  segi  ekonomi, psikologi sampai Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui alasan anak tersebut dalam melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing  Kemasyarakatan,  bahwa  Penelitian  Kemasyarakatan adalah  kegiatan  untuk  mengetahui  latar  belakang  kehidupan  warga binaan  pemasyarakatan  dan  juga  termasuk  anak  yang  berhadapan dengan hukum. karena sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 57  Ayat  (2)  bahwa,    Penelitian  Kemasyarakatan  berisikan  tentang:  (a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, (b) latar belakang dilakukannya tindak pidana, (c) keadaan korban dalam hal ada korban  dalam  tindak  pidana  terhadap  tubuh  atau  nyawa.  Tujuan dilakukannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  nantinya dalam  memutuskan  perkara  pidana  anak,  apabila  hakim  memutuskan tanpa  mempertimbangkan  hasil  Penlitian  Kemasyarakatan,  maka putusan  hakim  batal  demi  hukum.  Hal  ini  sejalan  dengan  Undang- Undang  Nomor  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) pada  Pasal  60  Ayat  (4)  bahwa,  dalam  hal  laporan  penelitian kemasyarakatan  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  Hakim,  maka putusan batal demi hukum.
d. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  pada  tahap  penyidikan  selanjutnya memastikan  serta  mengupayakan  agar  anak  yang  diancam  pidana penjara  di  bawah  7  tahun  dan  bukan  pengulangan  kejahatan,  harus mendapatkan Diversi atau upaya damai dengan cara musyawarah diluar dari proses peradilan melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Orang  Tua/Wali,  Korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja Sosial  dan  Penyidik  Kepolisian.  Hal  ini  sesuai  dalam  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  pada  Pasal  Ayat  (1)  dan  (2)  bahwa  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk anak yang diancam pidana penjara di bawah 7  tahun  dan  bukan  pengulangan  kejahatan.  Tujuan  dari  dilakukannya Diversi yaitu tercapai perdamaian antara korban dan anak, terselesainya perkara  anak  di  luar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
2. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan Pada  tahap  Penuntutan  Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki peran  yaitu  melakukan  pendampigan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  agar  anak  mendapatkan  hak-haknya  dan  memproleh keadilan restoratif yang mHzengedepankan rasa kekeluargaan. Hal ini sesuai dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 ayat (13) ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan atau pelimpahan perkara ke  Kejaksaan,  yaitu  memastikan  apakah  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Jaksa sudah sesuai dengan yang mandatkan Undang-Undang . Sebagaimana ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  3  bahwa  Setiap  Anak  dalam proses peradilan pidana berhak: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya.  (b)  dipisahkan  dari orang  dewasa.  (c)  memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara efektif.  (d)  melakukan  kegiatan  rekreasional.  (e)  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan  derajat  dan  martabatnya.  Tujuan  dari  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) adalah  mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan  dengan  hukum  pada  tahap  penuntutanselanjutnya  adalah memastikan serta mengupayakan agar anak yang diancam pidana penjara di bawah  7  tahun  dan  bukan  pengulangan  kejahatan,  harus    mendapatkan Diversi  atau  upaya  damai  dengan  cara  musyawarah  diluar  dari  proses peradilan  melibatkan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  Orang Tua/Wali,  Korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  dan Penyidik  Kepolisian.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal  Ayat  (1)  dan  (2)  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri  wajib  mengupayakan Diversi  untuk  anak  yang  diancam  pidana  penjara  di  bawah  7  tahun  dan bukan  pengulangan  kejahatan.  Tujuan  dilakukannya  Diversi  yaitu  tercapai perdamaian  antara  korban  dan  anak,  terselesainya  perkara  anak  di  luar proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan, mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan  rasa tanggungjawab  kepada  anak.  Apabila  upaya  diversi  gagal  pada  tahap penuntutan  maka  prosesnya  akan  naik  pada  tahap  persidangan  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib  mendampingi  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan dengan hukum pada tahap persidangan selanjutnya memastikan
apakah hakim dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang- Undang  atau  belum,  apakah  anak  sudah  mendapatkan  hak-haknya  atau belum.  Hal  ini  sesuai  dalam  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  2  bahwa  penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar Konvensi  Hak-Hak  Anak  meliputi  :  a)  non  diskriminasi;  b)  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak;  c)  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan;  dan  d)  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Ketentuan pada  Pasal  2  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  ditegaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA)  pada  Pasal  3  bahwa  Setiap  Anak  dalam  proses  peradilan pidana  berhak:  (a)  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya,  (b)  dipisahkan  dari  orang  dewasa,  (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efekti, (d) melakukan kegiatan  rekreasional,  (e)  bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan  derajat dan martabatnya.  Tujuan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dialkukan  peneliti,  Peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan berikutnya adalah memastikan serta mengupayakan  agar  anak  yang  diancam  pidana  penjara  di  bawah  7  tahun dan bukan pengulangan kejahatan, harus  mendapatkan Diversi atau upaya damai dengan cara musyawarah diluar dari proses peradilan melibatkan anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  Orang  Tua/Wali,  Korban,  Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Penyidik Kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  Ayat  (1)  dan  (2)  bahwa  pada tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di pengadilan  negeri  wajib  diupayakan  Diversi  untuk  anak  yang  diancam
pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan. Tujuan dari dilakukannya Diversi yaitu tercapai perdamaian antara korban dan anak, terselesainya perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Apabila upaya diversi gagal pada tahap ini, maka proses persidangan akan tetap dilanjutkan.
Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukkan penliti pada tahap persidangan,  dalam  proses  persidangan  pertama  Hakim  akan  membuka persidangan  dan  sidang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum.  Selanjutnya Hakim  akan  membacakan  surat  dakwaan  untuk  anak,  setelah  itu Pembimbing  Kemasyarakatan  akan  dipersilahkan  oleh  Hakim  untuk membacakan  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  mengenai  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  selama  beberapa  menit.  Hal  ini  sesuai  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 57 bahwa, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan  Pembimbing  Kemasyarakatan  membacakan  laporan  hasil Penelitian  Kemasyarakatan  mengenai  anak  yang  bersangkutan  tanpa kehadiran  anak,  kecuali  Hakim  berpendapat  lain.  Tujuan  dibcakannya Penelitian  Kemasyarakatan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  nantinya  dalam  memutuskan  perkara pidana  anak,  apabila  hakim  memutuskan  tanpa  mempertimbangkan  hasil Penlitian Kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum.
3. Mendampingi  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  pada  tahap  sesudah persidangan
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  tahap  sesudah persidangan  atau  setelah  putusan  hakim  dibacakan    adalah  mendampingi dan memastikan agar Jaksa  memproses anak harus sesuai berdasarkan hasil putusan  hakim,  serta  memastikan  anak  mendapatkan  perlakuan  atau program sesuai dengan kondisi anak pada saat itu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA)  pada  Pasal  65  bahwa  dalam  melakukan  pendampingan,
pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Maka peran  Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap sesudah persidangan atau setelah anak di jatuhi hukuman adalah melakukan  koordinasi  bersama  Jaksa  untuk  memproses  anak  berdasarkan hasil putusan hakim.

## B. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  di
Bapas  Kelas  II  Mataram  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dibagi  menjadi  ke  dalam  dua  faktor,  yakni,  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
1. Faktor-faktor  Internal  yang  mempengaruhi  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
a. Sumber Daya Manusia
Adapun  faktor  internal  yang  mempengaruhi  peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yakni  sumber  daya  manusia  meliputi kuantitas dan kualitas dari petugas di Bapas Kelas II Mataram. Melihat data  Bapas  Kelas  II  Mataram  bahwa  jumlah  petugas  yang  khusus mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sangat kurang dari luas wilayah kerjanya sepulau Lombok. Secara keseluruhan terdapat 25 orang yang menempati jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram, dilihat dari jumlah tersebut belum bisa dikatan ideal jika luas wilayah kerjanya sepulau Lombok.
Mengenai  kualitas  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Bapas Kelas  II  Mataram  sendiri  masih  ada  yang  belum  mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Bahkan dari 25 jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, baru ada 2 orang yang  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  terkait  dengan sistem  peradilan  pidana  anak.  Namun  Bapas  Kelas  II  Mataram  sudah
memberikan  petugas  sedikit  pemahaman  tentang  pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pedidikan dan pelatihan  menjadi  Pembimbing  Kemasyarakatan, hanya  saja  itu  belum maksimal  dalam  memberuikan  pendampingan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum.
b. Luas wilayah kerja
Adapun faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing
Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum yakni luas wilayah kerja Bapas Kelas II Mataram. Berdasarkan hasil  penelitian  di  Bapas  Kelas  II  Mataram,  bahwa  luas  wilayah  kerja dari  Bapas  Kelas  II  Mataram  sendiri  adalah  sepulau  Lombok  yang meliputi  5  wilayah  kabupaten/kota,  yaitu:  Kota  Mataram  Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.
Kemudian  dari  5  wilayah  kabupaten/kota  terbagi  menjadi beberapa  kecamatan,  dalam  setiap  kecamatan  terdapat  Polisi  Sektor yang harus dipenuhi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II  Mataram.  Apabila  secara  bersamaan  terdapat  kasus  dan  meminta Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  beberapa  Polisi  Sektor  maka kemungkinan  besar  akan  ada  yang  tidak  akan  dipenuhi  karena mengingat jarak tempuh jauh dari kantor dan jumlah petugas hanya 25 orang.
c. Anggaran dana
Adapun faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yakni  terkait  anggaran  dana.  Anggaran  dana  yang  diterima Bapas  Kelas  II  Mataram  dari  pemerintah  pusat  melalui  APBN  untuk Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  masih  kurang  ideal  melihat  jumlah pendampingan yang dilakukan dan jarak tempat anak yang didampingi jauh dari kantor Bapas Kelas II Mataram.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  bapak  IW menuturkan bahwa dana yang diberikan pemerintah pusat kepada Balai Pemasyarakatan  untuk  mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  belum  sesuai  jika  melihat  jarak  tempuh  dan  waktu  yang dihabiskan oleh Pembimbing Kemasyarakan di Bapas Kelas II Mataram (Wawancara, 1 April 2022).
2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
a. Hubungan kerja sama dengan instansi lain
Adapun  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yakni  hubungan  kerja  sama  dengan instansi  lain.  Hubungan  kerja  sama  dengan  instansi  lain  dalam mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  upaya untuk memberikan hak-hak anak dalam proses  sistem peradilan dan mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Hal  ini  sesuai  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 18  Dalam  menangani  perkara  Anak,  anak  korban,  dan/atau  anak saksi,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional  dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan  suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan  dengan  hukum  berkoordinasi  bersama  instansi  lain. Dalam  hal  bekerja  sama  dengan  instansi  lain  Pembimbing Kemasyarakatan  harus  mampu  menyesuaikan  diri  mulai  dari  waktu kerja, yang seharusnya 8 jam kerja tetapi dituntut untuk menyesuaikan dengan instansi yang jam kerjanya 24 jam kerja.
b. Koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat
Adapun  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yakni  koordinasi  bersama  Orang Tua/Wali  dan  Masyarakat.  Dalam  hal  mendampingi  anak  dengan berkoordinasi  bersama  Orang  Tua/Wali  dan  Masyarat,  masih kurangnya  Orang  Tua/Wali  dan  Masyarakat  dalam  memahami terkait  sistem  peradilan  pidana  anak,  sehingga  menyulitkan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  melakukan  pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendampingi  anak  yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas II Mataram dilakukan mulai dari tahap  Penyidikan,  Penuntutan,  Persidangan  dan  Sesudah  Persidangan. Dimana  disetiap  tahapnya,  Pembimbing  Kemasyarakatan  berperan mendampingi  anak  untuk    memastikan  yaitu  disetiap  tahap  dalam pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  mendapatkan  hak-haknya,  membuat  Penelitian Kemasyarakatan  untuk  mendalami  kondisi  anak  mulai  dari  kondisi psikologis anak, ekonomi, sosial dan sampai pada mengetahui alasan kenapa anak  melakukan  tindak  pidana,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada setiap tahapnya selalu mengupayakan Diversi bagi anak atau upaya damai di luar persidangan yang melibatkan masing-masing Orang Tua/Wali.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor internal dan fakor eksternal. Adapaun untuk  faktor  internal  yang  mempengaruhi  peran  Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan  hukum  adalah  sumber  daya  alam,  luas  wilayah  dan  anggaran.
Sedangkan  untuk  faktor  eksternal  mempengaruhi  peran  Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan  hukum  yaitu  hubungan  kerjasama  dengan  instansi  lain  dan koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat.

## DAFTAR PUSAKA
Adnyana & Suyanto. (2013:). Penggunaan Efi Scanner Sebagai Media Pembelajaran Untuk  Meningkatkan  Minat,  Motivasi  dan  Prestasi  Belajar  Siswa. Jurnal Pendidikan Vokasi , Vol. 3, No. 2.
Astutik,  Y.,  &  Harmanto.  (2019).  Strategi  Penanama  Nilai-Nilai  Moral  pada  Siswa SMK  Negeri  1  Pungging  Kabupaten  Mojokerto.  Jurnal  Kajian  Moral  dan Kewarganegaraan, 1(2), 323. file:///C:/Users/7/Downloads/3722-6085-1-SM (2).pdf.
Arif Gosita. 1989 Masalah Perlindungan Anak , Jakarta. Akademi Pressindo.
Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : PT. Rineka Cipta. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta
Liebman et al. 2007, Urid Acid Nephrolithiasis, Current Rheumatology Reports, Vol. 9, No. 3, pp. 251-257.
Peraturan  Menteri  Pemeberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  15 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Umum  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Inonesia  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Jabatan  Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
PUSPENSOS: Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia. (https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di- indonesia diakses pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 13.30 Wita).
Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Genta Publishing.
Siyoto,  S.,  &  Shodik,  A.  (2015). Dasar  Metode  Penelitian (Ayup  (ed.);  1  ed.).  Literasi Media Publishing.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D . Penerbit CV.
Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.