Mei 2020

## PENGUKURAN PIHAK KETIGA

## PASCA ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DI KABUPATEN SIDOARJO DAN PASURUAN
Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Complete Systematic Land Registration is a program which taken by the government in providing legal certainty in the field of land in Indonesia. PTSL activities at Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency Land Office are carried out with third parties. Before starting the measurement, it  is  necessary  to  carry  out  the  contradictoire  delimitatie  principle  to  ensure  legal  certainty  of ownership of land rights. The research used a qualitative method with a descriptive approach. The data  analysis  carried  out  by  compiling  logically  proportional  statements  to  answer  research questions.  Problem  analysis  is  carried  out  by  making  a  description  based  on  premier  data  and secondary data obtained through interviews and observations of implementation. The results of the research  showed  that  the  implementation  of  the  contradictoire  delimitatie  principle  is  broadly following PP. No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No. 3 of 1997. The results of the study also showed that there were obstacles in the implementation of the contradictoire delimitatie principle, such as the third parties were not following technical guidelines No. 01 / JUKNIS-300/1/2018 annex 10 in the making  of  measurement  drawings.  Quality  control  is  needed  to  improve  the  quality  of  work  and results of third party products and minimize land problems in the future.
Keywords: principle of contradictoire delimitation, third party.
Intisari  : Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  langkah  pemerintah  dalam memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dalam  bidang  pertanahan  di  Indonesia.  Kegiatan  PTSL  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan  dilaksanakan  bekerjasama dengan  Pihak  Ketiga  yang  sebelumnya  melalui  tahapan  asas contradictoire  delimitatie untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  analisa  yang  dilakukan  yaitu  dengan menyusun pernyataan-pernyataan proposional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa  permasalahan  dilakukan  dengan  membuat  uraian  berdasarkan  data  premier  dan  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  wawancara  serta  observasi  langsung  terhadap  pelaksanaan kegiatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  asas contradictoire  delimitatie secara garis  besar  telah  sesuai  dengan  PP.  No.  24  Tahun  1997  dan  PMNA  KaBPN  No.  3  Tahun  1997. Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yakni  pembuatan Gambar Ukur oleh Pihak Ketiga tidak sesuai  dengan  pedoman  JUKNIS  No.  01/JUKNIS-300/1/2018  lampiran  10.  Sehingga  diperlukan pengawasan kendali mutu terkait pekerjaan dan hasil produk dari Pihak Ketiga agar kedepannya hasil  pekerjaan  yang  dihasilkan  lebih  baik  dan  tidak  menjadi  permasalahan  pertanahan dikemudian hari.
Kata Kunci : asas contradictoire delimitatie , pihak ketiga.

## A. Pendahuluan
Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan melaksanakan pendaftaran  tanah  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  (UUPA),  yang  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  Peraturan

## 54 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  No.  10  Tahun  1961). Lebih  dari  30  tahun  sejak  diterbitkannya  PP  No.  10  Tahun  1961  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  baru  sekitar  16,3  juta  hektar  yang  sudah  didaftar  dari  sekitar  55  juta hektar  tanah.  Sebagai  upaya  menyempurnakan  ketatalaksanaan  pendaftaran  tanah, Pemerintah  mengganti  PP  10  Tahun  1961  dengan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  data  dari  Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN)  tahun  2016,  dapat diketahui  bahwa  pendaftaran  tanah  yang  berhasil  dilaksanakan  baru  mencapai  41,8  juta bidang tanah dari seluruh bidang tanah di Indonesia yang diperkirakan lebih dari 100 juta bidang  (Ikhlas  2018,  18).  Sehingga  walaupun  sudah  lebih  dari  57  tahun  sejak  terbitnya UUPA  sampai  saat  ini,  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dapat  dikatakan  belum  kunjung dapat  terselesaikan.  Sekitar  126  juta  bidang  tanah  di  Indonesia  dibutuhkan  waktu  lebih dari 100 tahun untuk menerbitkan hak atas tanah. Jika tidak ada percepatan pendaftaran, sejak  tahun  2017,  pemerintah  melaksanakan  pensertipikatan  tanah  seluruh  Indonesia, dapat  dipangkas  menjadi  sembilan  tahun.  Diharapkan  tahun  2025  seluruh  bidang  tanah sudah terdaftar dan bersertipikat (Ardani  2019, 277).
Masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  (2014-2019)  dicanangkan  sembilan agenda  prioritas  pembangunan  atau  sering  disebut  dengan  Nawacita.  Salah satu  agenda ke empat dalam Nawacita yang diimplementasikan melalui agenda strategis Kementerian ATR/BPN  yaitu  mewujudkan  tanah  untuk  keadilan  ruang  hidup  bagi  rakyat.  Untuk mewujudkan nawacita tersebut maka diwujudkan dalam program strategis Kementerian ATR/BPN  yakni  reforma  agraria,  pengadaan  tanah  dan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL).  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  merupakan  langkah  yang diambil  oleh  pemerintah  dalam  rangka  menjawab  tantangan  lambannya  pendaftaran tanah di Indonesia. Presiden menargetkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Kementerian  ATR/BPN  yaitu  5  juta  bidang  tanah  tahun  2017,  meningkat  menjadi  7  juta bidang tanah tahun 2018 dan tahun 2019 target ditingkatkan menjadi 9 juta bidang tanah. Mendasarkan  pada  target  tersebut  diharapkan pada  tahun 2025  seluruh  bidang  tanah  di Indonesia  telah  terdaftar.  Agar  target  percepatan  tercapai,  diperlukan  strategi  dan langkah-langkah penyelesaian secara terukur mengingat keterbatasan waktu dan dengan harapan  jaminan  kepastian  hukum  juga  tercapai,  tanpa  mengabaikan  kecermatan  yang berpotensi ketidakvalidan data di kantor pertanahan (Guntur 2017, 6).
Tahapan pelaksanaan PTSL sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun  2018  terdiri  dari:  (1)  perencanaan;  (2)  penetapan  lokasi;  (3)  persiapan;  (4) pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas; (5) penyuluhan; (6)
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 55
pengumpulan  data  fisik  dan  pengumpulan  data  yuridis;  (7)  penelitian  data  yuridis  dan pembuktian  hak;  (8)  pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  serta pengesahannya;  (9)  penegasan  konversi,  pengakuan  hak  dan  pemberian  hak;  (10) pembukuan  hak;  (11)  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah;  (12)  pendokumentasian  dan penyerahan  kegiatan;  dan  (13)  pelaporan.  Adapun  proses  sebelum  pendaftaran  tanah terlebih  dahulu  dilakukan  pengukuran  untuk  mengetahui  ukuran  tanah  yang  akan didaftarkan  yang  kemudian  untuk  dibuat  gambar  atau  peta  lokasi  tanah  tersebut (Nurcahyo  2007,  22).  Sebelum  dilaksanakan  kegiatan  pengukuran  bidang  tanah,  maka Panitia Ajudikasi akan melaksanakan penetapan batas bidang tanah  sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  (PMNA  No.  3  Tahun 1997).
Hal  yang  paling  penting  sebelum  penetapan  batas  adalah  penentuan  letak  batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kotradiktur dikenal  dengan  asas  kontradiktur  (Arianto  2001) . Pada  dasarnya    implementasi  asas contradictoire delimitatie dalam pelaksanaan PTSL mudah tercapai mengingat pengukuran yang  dilakukan  secara  serentak  terhadap  seluruh  obyek  pendaftaran  tanah,  maka  para pemilik  tanah  seharusnya  hadir  saat  dilakukan  pengukuran.  Melihat  hal  itu  seharusnya tidak  ada  istilah  pemilik  tanah  berbatasan  yang  tidak  hadir  saat  pengukuran.  Sehingga kolom  persetujuan  batas  yang  ada  dalam  DI  107  dan  DI  201  dapat  terisi  penuh  dengan tanda  tangan  pemilik  bidang  tanah  dan  para  pemilik  bidang  tanah  yang  berbatasan sebagai bentuk persetujuan batas bidang tanah tanah baik bentuk maupun luasnya.
Subagyo  (2002)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  sebelum  pengukuran bidang  tanah  dilaksanakan,  terlebih  dahulu  dilakukan  pemberitahuan  kepada  pemilik tanah maupun pemegang hak yang berbatasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Pemilik tanah maupun pemegang hak yang berbatasan atau yang diberi kuasa hadir saat dilakukan  pengukuran  bidang  tanah  tersebut,  setelah  kesepakatan  batas  bidang  tanah sudah tercapai, petugas ukur melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, dan apabila  kesepakatan  batas  bidang  tanah  tersebut  belum  tercapai,  maka  pengukurannya ditunda  terlebih  dahulu  sampai  ada  kesepakatan  batas  bidang  tanah  tersebut.  Menurut Rochmani (2005) dari 100 sampel yang diteliti, terdapat 21% proses permohonan kegiatan pendaftaran  tanah  sampai  penyelesaian  sertipikat  di  Kabupaten  Kendal  yang  proses pensertipikatannya dikategorikan sangat lambat yang disebabkan oleh lama waktu Panitia A dalam penelitian data yuridis dan pemeriksaan kebenaran alat bukti hak permohonan akan tetapi pekerjaan menjadi lebih teliti dalam menyimpulkan data yuridis bidang tanah yang dimohon. Sedangkan 14% proses pengukuran bidang tanahnya dikategorikan sangat

## 56 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
lambat yang disebabkan oleh tertundanya jadwal pengukuran karena petugas ukur harus benar-benar menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan.
Pelaksanaan  PTSL  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  berbagai  kendala  baik  kendala sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  pengukuran  dan  pengumpulan  data, kurangnya partisipasi masyarakat dan berbagai macam kendala lainnya (Aprillia 2018, 3). Permasalahan  kepemilikan  atas  tanah  sudah  diatur  sedemikian  rupa,  akan  tetapi  dalam pelaksanaan  asas contradictoire  delimitatie tidak  berjalan  dengan  baik.  Apabila  penerapan asas contradictoire  delimitatie dilaksanakan  dalam  pendaftaran  tanah  maka  sengketa mengenai  batas  tanah  tidak  akan  terjadi,  bisa  mengurangi  atau  menghindari  terjadinya salah  satu  permasalahan  atau  sengketa  pertanahan  yang  sedang  marak  sekarang  ini (Qoyum  2012,  59).  Menurut  Nugraha  (2013,  11)  adapun  akibat  hukum  yang  akan ditimbulkan dengan tidak melaksanakan kewajiban pemasangan tanda batas tanah akan mengakibatkan  terjadinya  sengketa  batas  antara  pemegang  hak  yang  satu  dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar,  akan  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  batas  antara  ahli  waris  pemegang  hak dengan  pemegang  hak  lainya,  akan  memerlukan  waktu  yang  lama  bagi  pemegang  hak apabila  akan  mengembalikan  batas  hak  atas  tanahnya  dikemudian  hari  dan  juga  akan berhubungan dengan kegiatan jual beli tanah.
Sebagaimana  diatur  dalam  petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang Tanah  Sistematis  Lengkap  Nomor:  01/JUKNIS-300/I/2018  (JUKNIS  Nomor:  01/JUKNIS- 300/I/2018), bahwa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL  dilakukan  dalam  dua  mekanisme  yaitu  secara  Swakelola  dan  Pihak  Ketiga. Mekanisme  pelaksanaan  pengukuran  dan  pemetaan  yang  dapat  dilaksanakan  melalui pihak  ketiga  ini hendaknya  perlu  dilakukan  kontrol  dan  monitoring  apakah  tahapannya sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  serta  memenuhi  syarat  dan standar di dalam pendaftaran tanah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kantah yang memiliki target cukup tinggi dalam PTSL, dimana pada tahun 2018 ini mendapat  target  60.000  bidang  tanah  PTSL  yang  mana  20.000  bidang  tanah pengukurannya dikerjakan oleh ASN dan 40.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga, sementara di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mendapat target 52.000 bidang tanah PTSL yang mana 22.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh ASN dan 30.000 bidang tanah pengukurannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Pelaksanaan asas contradictoire  delimitatie dalam  PTSL  akan  terkendala  apabila  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  akan menimbulkan  ketidakpastian  hak  seseorang  atas  kepemilikan  suatu  bidang  tanah  yang
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 57
mengakibatkan  sengketa  dan  dapat  menimbulkan  konflik  pertanahan  dikemudian  hari. Selain  pelaksanaan  asas contradictoire  delimitatie dengan  target  dan  jumlah  yang  begitu besar maka perlu sumber daya manusia yaitu dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Kewenangan  Pihak  Ketiga  diperluas  dengan  penetapan  batas  sesuai  dengan  Juknis  No: 01/JUKNIS-300/1/2018.
Peneliti  hendak  melaksanakan  asas contradictoire  delimitatie dalam  Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  yang  pelaksanaan  pengukurannya  dilakukan  oleh Pihak Ketiga yaitu KJSKB, yang mana kewenangan dalam hal penetapan batas oleh SKB terdapat  pada  JUKNIS  No:  01/JUKNIS-300/I/2018  dan  juga  lokasi  penelitian  yang  akan diteliti oleh calon penbeliti yang berbeda juga dari lokasi penelitian yang sudah ada yaitu di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  analisa  yang dilakukan  adalah  dengan  menyusun  pernyataan–pernyataan  proporsional  secara  logis untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Analisis  permasalahan  dilakukan  dengan membuat  uraian  berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui wawancara  serta  observasi  langsung  terhadap  pelaksanaan.  Wawancara  dilakukan terhadap  pejabat-pejabat  terkait  pelaksanaan  PTSL,  Kepala  Kantor,  Kasi  Pengukuran, Kasubsi  Pengukuran,  Tim  Panitia  Ajudikasi,  Pihak  Ketiga,  aparat/perangkat  desa, massyarakat peserta PTSL tahun 2018.

## B. Pengukuran  oleh  Pihak  Ketiga  dalam  PTSL  Pasca  Pelaksanaan  Asas Contradictoire Delimitatie
1. Pelaksanaan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  mempunyai  target  sebanyak  60.000  bidang tanah PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2018 dibentuk 5 tim Satgas Fisik dan 5 tim Satgas  Yuridis.  Kegiatan  pengukuran  PTSL  tahun  2018  selain  dikerjakan  melalui swakelola sebanyak 20.000 bidang tanah PTSL juga dikerjakan oleh Pihak Ketiga sebanyak 40.000  bidang  tanah  PTSL.  Pengerjaan  pengukuran  yang  dikerjakan  oleh  Pihak  Ketiga terdapat  2  (dua)  paket  yaitu  paket  pertama  dikerjakan  oleh  PT.  Heksa  Indotech Consultants sebanyak 20.000 bidang tanah PTSL yang berada pada 11 desa, 2 kecamatan sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Nomor:  3/SKB-35.15/III/208  dan  Surat  Perjanjian  Mulai Kerja  (SPMK)  Nomor:  17/Sprint-35.15/III/2018.  Paket  kedua  dilaksanakan  oleh  PT. Geomosaic  Indonesia  sebanyak  20.000  bidang  tanah  PTSL,  yang  berada  pada  14  desa  2 kecamatan  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Nomor:  2/SKB-35.15/III/2019  dan  Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 14/Sprint-35.15/III/2018.

## 58 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan untuk  pelaksanaan  pekerjaannya  dibentuk  7  tim  Satgas  Fisik  dan  7  tim  Satgas  Yuridis. Pengerjaan pengukuran yang  dikerjakan oleh Pihak Ketiga terdapat 2 (dua)  paket yaitu paket pertama dikerjakan oleh PT. Tigenco Graha Persada sebanyak 20.000 bidang tanah PTSL  yang  berada  pada  14  desa,  5  kecamatan  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Nomor: 02/S.Perj-35.14/III/208 dan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK)
Nomor: 06/SPMK/PPK/35.14/III/2018.  Paket  kedua  dilaksanakan  oleh  PT.  Geomosaic  Indonesia sebanyak  10.000  bidang  tanah  PTSL,  yang  berada  pada  14  desa,  2  kecamatan  sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 01/S-Perj-35.14/III/2019 dan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PPK/35.14/III/2018.
Pelaksanaan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten Pasuruan  dimulai  dengan  perencanaan,  penetapan  lokasi  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 3 (tiga) tahapan perubahan  surat keputusan penetapan lokasi  PTSL Tahun  2018 dan meghasilkan Surat Keputusan Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor:  181/KEP-35.15/I/2018  tentang  Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 131/KEP- 35.15/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 1/KEP-35.15/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan  Lokasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Surat  keputusan  perubahan terakhir tersebut dapat dilihat pada lampiran 1c. Hasil dari surat keputusan tersebut yaitu dimana  ditetapkan  sebanyak  9  kecamatan  dan  mencangkup  39  desa  yang  terdapat  di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  telah  melakukan  3  (tiga)  tahapan perubahan  surat  keputusan  penetapan  lokasi  PTSL  tahun  2018  menghasilkan  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  Nomor:  47/Kep- 35.14.2/VIII/2018  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pasuruan  Nomor:  39/KEP-35.14.2/III/2018  tentang  Penetapan  Lokasi Percepatan  PTSL  Tahun  Anggaran  2018  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan.  Surat keputusan  perubahan  terakhir  tersebut  dapat  dilihat  pada  lampiran  IIc.  Hasil  dari penetapan  lokasi  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah  terdapat  9 kecamatan yang terdiri dari 43 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Persiapan  dilakukan  masing-masing  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  menyiapkan:  a)  sarana  dan  prasarana pelaksanaan  kegiatan  PTSL,  b)  sumber  daya  manusia,  c)  kebutuhan  transportasi,  d) koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, dan e) alokasi anggaran. Selain itu setelah
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 59
lokasi  PTSL  ditetapkan,  Kepala  Kantor  menyiapkan  Peta  Dasar  Pendaftaran  yang berbentuk Peta Garis dan Peta Foto atau peta pendukung lainnya apabila belum tersedia.
Menurut  Permen  ATR/BPN  No.  6  Tahun  2018,  Panitia  Ajudikasi  adalah  satuan organisasi  yang  dibentuk  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  melaksanakan  kegiatan PTSL.  Pasal  11  ayat  (1) menyebutkan  bahwa:  a)  Ketua  merangkap  anggota,  yang  dijabat oleh  pegawai Kantor Pertanahan, b)  Wakil Ketua  bidang  fisik  merangkap  anggota,  yang dijabat  oleh  pegawai  Kantor  Pertanahan  yang  memahami  urusan  Infrastruktur Pertanahan, c) Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor  Pertanahan  yang  memahami  urusan  hubungan  hukum  pertanahan,  d)  Sekretaris yang  dijabat  oleh  pegawai  Kantor  Pertanahan,  e)  Kepala  Desa/Kelurahan  setempat  atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya dan f) Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.
Satgas Fisik terdiri dari unsur ASN Kementerian, PTT/Pegawai Non Pegawai Negeri Kementerian,  SKB,  ASKB  dan/atau  KJSKB  yang  diketuai  oleh  Wakil  Ketua  bidang  fisik Panitia Ajudikasi PTSL. Satgas Yuridis terdiri dari unsur ASN Kementerian, PTT/Pegawai Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  Kementerian,  Perangkat  Desa/Kelurahan,  perangkat RT/RW/Lungkungan,  organisasi  masyarakat,  Bintara  Pembina  Desa  (BABINSA), Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (BHABINKAMTIBNAS) oleh wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.
Pengumpul  Data  Yuridis  yaitu  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  dan/atau  non Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data yuridis. Pembentukan Panitia Ajudikasi dalam rangka pelaksanaan PTSL tahun 2018 yang  ditetapkan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  memalui  4  (empat) tahapan  dengan  menghasilkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pasuruan  Nomor:  51/KEP-35.14.2/X/2018  tentang  Perubahan  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  Nomor:  48/KEP-35.14.2/VIII/2018  tentang  Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Yuridis PTSL.
Pembentukan  tim  Panitia  Ajudikasi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang mana dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan dengan menghasilkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 202/KEP-35.15/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang  Perubahan  Kedua  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sidoarjo Nomor: 179/KEP-35.15/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor:  129/KEP-35.15/I/2018 tentang  Susunan  Panitia  Ajudikasi,  Satuan  Tugas  Fisik  dan  Satuan  Tugas  Yuridis Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun

## 60 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Anggaran  2018.  Untuk  perubahan  surat  keputusan  terakhir  dapat  dilihat  pada  lampiran Ic.
Penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  beserta  tim Satgas  Fisik  bersama  Satgas  Yuridis.  Kegiatan  penyuluhan  dilaksanakan  pada  bulan Januari  s.d.  Februari  2018  di  masing-masing  desa  peserta  PTSL.  Kegiatan  penyuluhan tersebut masing-masing tim harus melengkapi evidence atau bukti-bukti yang diperlukan berupa:  a)  surat  tugas  dilengkapi  dengan  bukti kehadiran  melaksanakan  tugas,  b)  berita acara pengumpulan data puldadis, c) daftar normatif, d) kuitansi biaya pengumpulan data puldadis.
Hal-hal  yang  disampaikan  pada  waktu  penyuluhan  adalah  mengenai  target  PTSL untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 60.000 bidang tanah PTSL dengan dengan  tim  I  sebanyak  10.000  bidang,  tim  II  sebanyak  10.000  bidang,  tim  III  sebanyak 11.122  bidang,  tim  IV  sebanyak  12.610  bidang  dan  tim  V  sebanyak  6.268    bidang. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebanyak 52.000 bidang tanah PTSL dengan tim I sebanyak 7.354 bidang, tim II sebanyak 7.142 bidang, tim III sebanyak 7.698 bidang, tim IV sebanyak  7.296  bidang.  tim  V  sebanyak  7.261,  tim  VI  sebanyak  7264  bidang  dan  tim  VII sebanyak 7.525 bidang.
Dilanjutkan  dengan  pengertian  tentang  PTSL  baik  dari  cakupan  wilayah,  obyek PTSL,  dan  juga  produk  PTSL,  tidak  berhenti  di  situ  saja  tim  penyuluhan  juga mempresentasikan  soal  biaya  dan  syarat-syarat  bidang  yang  akan  menjadi  obyek  PTSL. Selain itu juga di beri pengertian soal tahapan-tahapan kegiatan PTSL, waktu penyelesaian pelaksanaan  PTSL  dan  juga  pengukuran  serta  pemasangan  patok  tanda  batas  sebagai syarat  terjadinya  asas contradictoire  delimitatie .  Seharusnya  dalam  rangka  pelaksanaan penyuluhan  dilakukan  beserta  SKB  jika  dalam  pekerjaan  pengukuran  PTSL  melibatkan Pihak Ketiga.
Ketidakikutsertaan  Pihak  Ketiga  dalam  penyuluhan  di  masing-masing  kantor pertanahan  dikarenakan  penyuluhan  yang  dilaksanakan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  s.d.  Februari sedangkan Pihak Ketiga di kedua kantor pertanahan tersebut memenangkan lelang pada bulan  Februari  dan  mendapatkan  Surat  Perjanjian  Kerja  dan  Surat  Perintah  Mulai  Kerja (SPMK)  pada  bulan  Maret  2018.  Selain  itu  Pihak  Ketiga  turun  ke  lapangan  hanya melakukan  pengukuran  saja  setelah  batas-batas  bidang  tanah  telah  terpasang,  karena  isi dari Surat Perjanjian Kerja adalah meliputi pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah.
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 61
Memastikan  keterangan  yang  tertuang  dalam  yuridis  sesuai  dengan  keadaan  di lapangan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan Analisis data lapangan pada bulan April s.d. Desember 2018  masing-masing  desa  peserta  PTSL.  Dalam  kegiatan  tersebut  masing-masing  tim menyiapkan evidence yang  diperlukan  yaitu:  a)  surat  tugas  dilengkapi  dengan  bukti kehadiran melaksanakan tugas, b) berita acara pelaksanaan pemeriksaan tanah, c) daftar nominatif,  c)  kwitansi  biaya  pemeriksaan  tanah.  Pada  tahap  pemeriksaan  tanah  realisasi fisik  bisa  ditentukan  klasifikasi  K1,  K2,  K3,  K4.  Pengumuman  Hasil  pemeriksaan  tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan diumumkan  pada  papan  pengumuman  di  Kantor  Pertanahan,  Kantor  Kelurahan/Desa, Sekretariat RT/RW dan/atau web portal daerah/Kementerian ATR /BPN.
Hasil  Pengumuman  disahkan  dalam  Berita  Acara  Hasil  Pengumuman  oleh  Panitia Ajudikasi  yang  dilaksanakan  pada  bulan  Mei  s.d.  Desember  2018.  Untuk  dapat dipertanggungjawabkan  keuangannya  diperlukan  dokumen  pendukung  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Kantor.  Penerbitan  SK  Penetapan  Hak  dan  SK Penegasan/Pengakuan  Hak  kegiatan  penerbitan  SK  Hak/Pengesahan  data  fisik  dan  data yuridis  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Desember 2018.

## 2. Pengukuran  PTSL  oleh  Pihak  Ketiga  Pasca  Pelaksanaan  Asas  Contradictoire Delimitatie
Ketentuan mengenai pelaksanaan asas contradictoire delimitatie terdapat dalam yaitu PP 24 Tahun 1997 Pasal 17, 18 dan 19. Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur dalam PMNA No. 3 Tahun 1997, asas contradictoire delimitatie ini wajib dilaksanakan oleh pemohon  (pemilik  tanah)  sebelum  petugas  ukur  Badan  Pertanahan  Nasional  melakukan pengukuran, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang  dimiliki  oleh  pemilik  tanah, lalu  juga  menghadirkan  perangkat  desa  dan  pemohon juga  menunjukkan  batas-batas  tanahnya  miliknya  dan  sekaligus  memasang  tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. Menurut PMNA No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 19 disebutkan bahwa penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran  tanah  secara  sistematik,  dan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pegawai kantor pertanahan yang ditugaskan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Menurut  Pasal  18  ayat  (1)  penetapan  batas  bidang  tanah  yang  sudah  dipunyai dengan  suatu  hak  yang  belum  terdaftar  atau  sudah  terdaftar  tetapi  belum  ada  surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar ukur yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan  yang  sebenarnya,  dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah

## 62 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
secara  sporadik,  berdasarkan  penunjukan  batas  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  dan  sedapat  mungkin  disetujui  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang berbatasan. Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  (2)  dituangkan  dalam  suatu  berita  acara  yang  ditandatangani  oleh  mereka yang memberikan persetujuan.
Selain PP 24 Tahun 1997 yang membahas tentang penetapan batas bidang tanah, ada juga  PMNA  No.  3  Tahun  1997  Pasal  57  yang  menyebutkan  bahwa  apabila  pengukuran bidang-bidang  tanah  dilaksanakan  oleh  pegawai  BPN,  penetapan  batas  dilakukan  oleh Satgas  pengukuran  dan  pemetaan  atas  nama  Ketua  Panitia  Ajudikasi.  Apabila pengukuran  bidang-bidang  tanah  dilaksanakan  oleh  Pihak  Ketiga,  penetapan  batas bidang  tanah  dilaksanakan  oleh  Satgas  Pengumpul  Data  Yuridis  atas  nama  Panitia Ajudikasi.  Menurut  PMNA  No.3  Tahun  1997  pada  Pasal  58  menyebutkan  setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dlakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997,  PMNA  No.3  tahun  1997  dan  Permen  ATR/BPN  No.6  Tahun  2018  menyebutkan bahwa  Panitia  Ajudikasi  dibantu  oleh  Satgas  Fisik,  Satgas  Yuriidis  dan  Satgas Administrasi.
JUKNIS  No:  1/JUKNIS-300/I/2018  halaman  21  menyebutkan  bahwa  batas  bidang tanah  ditetapkan  oleh  Panitia  Ajudikasi  atau  SKB  atas  penunjukan  pemilik tanah/kuasanya.  Adanya  deliniasi  batas  bidang  tanah  sebelumnya  diharapkan  dapat mempermudah  identifikasi  lapangan.  Kewengan  Pihak  Ketiga  yang  terdapat  pada JUKNIS  No:  1/JUKNIS-300/I/2018  tersebut  sangat  tidak  sesuai  dengan  apa  yang terdapat pada  PP  No.24  Tahun  1997,  PMNA  No.3  tahun  1997.  Mengantisipasi  dampak ketidaksesuaian  peraturan  yang  telah  dibuat,  maka  dalam  pelaksanaannya  di  Kantor Pertanahan  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan  dalam  hal  penetapan  batas tetap dilakukan oleh aparat/perangkat desa sebagai tim Satgas Yuridis atas nama Panitia Ajudikasi.
Sesuai  uraian  yang  sudah  disebutkan  tadi,  pelaksanaan  penetapan  batas  yang dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  dilaksanakan  setelah  terjadinya  asas contradictoire delimitatie dan  persetujuan  batas  oleh  kedua  belah  pihak  dibuktikan  dengan  pembuatan Berita  Acara  Pemasangan  Tanda  Batas  atau  disebut  juga  Surat  Pernyataan  Tanda  Batas dan  Perbedaan  Luas  (BAPTBPL)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kabupaten  Pasuruan  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berbatasan  dan diakui  kebenarannya  oleh  aparat/perangkat  desa  setempat.  Contoh  untuk  Surat Pernyataan  Tanda  Batas  dan  Perbedaan  Luas  dapat  dilihat  pada  lampiran  Id  untuk Kabupaten Sidoarjo dan IId untuk Kabupaten Pasuruan.
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 63
Penetapan  batas  secara  sporadik  dilakukan  dengan  pemohon  mengajukan permohonan  pendaftaran  tanah  miliknya  ke  kantor  pertanahan  secara  individu,  syarat- syarat  permohonan  yaitu  identitas  diri  pemohon,  alas  hak  atas  tanah,  formulir-formulir permohonan.  Salah  satu  yang  wajib  disertakan  oleh  pemohon  adalah  BAPTBPL  dimana berita acara tersebut merupakan bukti tertulis telah terjadinya asas contradictoire delimitatie, yang  dilaksanakan  antara  pemilik  tanah,  pihak  yang  berbatasan  dan  disaksikan  oleh aparat/perangkat desa. Pembuatan BAPTBPL pada saat sebelum permohonan merupakan strategi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten Pasuruan. Strategi tersebut dilakukan  untuk percepatan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali.
Ketika berkas permohonan sudah selesai diproses dan diserahkan ke petugas ukur, pada saat di lapangan langsung bisa dtetapkan batasnya dan diukur oleh juru ukur yang bersangkutan.  Selanjutnya  proses  hasil  pengukuran  tersebut  dituangkan  dalam  Gambar Ukur sebagai bukti telah dilakukan pengukuran bidang tanah yang sudah memenuhi asas contradictoire  delimitatie. Kegiatan  penetapan  batas  pada  PTSL  tidak  jauh  berbeda prosesnya yaitu dilakukan setelah selesai kegiatan penyuluhan yang dilakukan pihak BPN mengenai  PTSL.  Seharusnya  dalam  pembuatan  BAPTBPB  tidak  kesulitan  dalam penandatanganan  persetujuan  saksi  batas,  mengingat  PTSL  dilakukan  secara  serentak. Setelah  selesai  dilakukan  penyuluhan  selanjutnya  pelaksanaan  kegiatan  pemasangan tanda batas secara serentak dilakukan oleh peserta PTSL yang didampingi oleh tim Panitia Ajudikasi,  masyarakat  sekitar  yang  berbatasan  dan  sekaligus  dilakukan  pembuatan BAPTPL.  Selesai  pembuatan  BAPTPL  yang  dietujui  dan  disepakati  oleh  pihak  yang berbatasan, maka saat itu juga ditetapkan batasnya oleh Panitia Ajudikasi.
Hasil penetapan  batas  tersebut  akan  dituangkan  dalam  Risalah  Data  Yuridis  dan Penetapan Batas atau Daftar Isian 201 (DI 201), untuk DI 201 isinya meliputi: letak tanah, informasi  subyek,  sketsa  bidang  tanah,  persetujuan  batas  bidang  oleh  tetangga  yang berbatasan, bukti-bukti kepemilikan, riwayat tanah, jenis bangunan, status tanah, dan lain- lain.  Selain  berisi  hal  yang  telah  disebutkan  juga  berisi  kesimpulan  yuridis  mengenai pemilik,  status  tanah,  dan  kelengkapan  alat  bukti. Wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  terhadap tim Panitia Ajudikasi dan aparat/perangkat desa mereka mngutarakan bahwa  untuk  pengisian  tanda  tangan  tetangga  berbatasan  yang  ada  pada  Risalah  Data Yuridis (DI 201) baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo wajib diisi/ditandatangi oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan.
Penerapan asas contradictoire delimitatie di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon dan Desa Terik Kecamatan Krian lalu Kabupaten Pasuruan khususnya di  Desa  Pukul  Kecamatan  Kraton  dan  Desa  Parerejo  Kecamatan

## 64 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Purwodadi  dilakukan  oleh  Satgas  Yuridis  dan  Satgas  Fisik  Kantor  Pertanahan  setelah pelaksanaan penyuluhan di desa-desa tersebut. Pemasangan patok tanda batas dilakukan oleh  aparat  desa  dan  pemilik  tanah  dengan  persetujuan  tetangga  berbatasan  dibuktikan dengan pembuatan Surat Pernyataan Tanda Batas dan Beda Luas yang wajib dilampirkan dalam  dokumen  pendaftaran  tanah.  Sesuai  wawancara  dari  tim  PTSL  di  kedua  kantor pertanahan  tersebut,  petugas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa petugas di kedua kantor pertanahan tersebut, tidak ikut serta dalam semua kegiatan pemasangan patok tanda batas. Pihak tim PTSL kantor pertanahan hanya mengikuti sebagian saja kegiatan pemasangan tanda batas di  wilayah  tersebut  dan  sisanya  hanya  memantau  melalui  koordinator  PTSL  desa  dan menanyakan  juga  memastikan  apakah  patok  bidang  yang  terpasang  di  lapangan  sudah lengkap  atau  belum,  jika  sudah  terpasang  lengkap  dan  sudah  ditetapkan  batasnya  oleh koordinator  desa  yang  ikut  tergabung  dalam  tim  Panitia  Ajudikasi  maka  Satgas  Fisik turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
Pada  proses  pemasangan  patok  tanda  batas  masyarakat  membentuk  tim  khusus yang  didasari  oleh  kesadaran  masyarakat  sendiri  dalam  berpartisipasi  untuk mensukseskan  dan  melancarkan  program  PTSL  di  desanya.  Masyarakat  di  Kabupaten Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  minat  yang  besar  setelah  dilakukan penyuluhan  dari  pihak  kantor  pertanahan.  Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat adalah  dengan  melakukan  pemasangan  patok  tanda  batas  secara  massal  dengan didampingi  baik  Satgas  Fisik  maupun  Satgas  Yuridis.  Masing-masing  individu menyiapkan  patok    kayu  sepanjang  1  m  dengan  diameter  kurang  lebih  5  cm,  dengan  80 cm  ditanam  dan  20  cm  disisakan  dipermukaan.  Pemasangan  patok  batas  sudah  sesuai Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  atau PMNA/KaBPN No.3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1c).
Sebelum Pihak Ketiga melakukan pengukuran bidang tanah PTSL mereka dibekali oleh  kantor  pertanahan  masing-masing  seperti:  a)  Peta  Dasar  Pendafataran  (berupa  Peta Foto atau Peta Garis) dengan skala 1:1.000 atau 1:2.500 dengan sistem koordinat nasional proyeksi  TM3°  dalam  bentuk  digital  dan  atau;  b)  Peta  Citra/Peta  Foto  pada  lokasi  kerja sebagai  Peta  Kerja,  c)  Deskripsi  Tugu  Titik  Dasar  Teknik  apabila  ada,  c)  Data  bidang- bidang tanah bersertipikat yang berada di dalam lokasi PTSL yang telah terpetakan dalam KKP dalam bentuk *.dwg (format Autocad), e) daftar nama dan nomor hak bidang tanah yang  berada  pada  KW  4,  5,  dan  6  di  dalam  wilayah  desa  yang  ditetapkan  sebagai PTSL dengan  format *.xls ,  f)  Surat  Keputusan  Penetapan  Lokasi  beserta  dengan  lampiran poligon batas wilayah kerjanya, g) Persiapan Administrasi Surat Tugas,
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 65
Lokasi  bidang  PTSL  di  Desa  Pejangkungan  dan  Desa  Terik  untuk  wilayah Kabupaten  Sidoarjo,  lalu  Desa  Pukul  dan  Desa  Parerejo  untuk  wilayah  Kabupaten Pasuruan,  sudah  ada  sebagian  bidang  yang  sudah  terdaftar  atau  bersertipikat,  maka dengan  alasan  tersebut  pihak  kantor  pertanahan  menambah  bekal  mereka  untuk pengukuran bidang PTSL seperti: a) Peta Pendaftaran, b) Fotokopi Peta Foto, c) Fotokopi daftar  tanah,  d)  Fotokopi  SU,  GS  maupun  GU.  Prinsip  dasar  pengukuran  bidang  tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran  dan  pemetaan  sehingga  bidang  tanah  yang  diukur  dapat  dipetakan  dan dapat diketahui letak, luas diatas peta serta dapat direkontruksi batasnya di lapangan.
Objek  pengukuran  dan  atau  pemetaan  adalah  seluruh  bidang  tanah  yang  belum terdaftar  maupun  sudah  terdaftar  yang  ada  dalam  satu  atau  bagian  dari  desa/kelurahan secara lengkap dengan target yang telah ditetapkan. Proses pengukuran bidang tanah oleh Pihak  Ketiga  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan  adalah  dimulai  dengan persiapan  hal-hal  yang  harus  dilakukan  adalah  investarisasi  sebaran  Titik  Dasar  Teknik (TDT)  atau  juga  melakukan  pengukuran Ground  Control  Point (GCP).  Pengukuran  GCP dimaksudkan  untuk  merapatkan  jaringan  TDT  yang  sudah  ada  dan  dapat  digunakan sebagai  referensi  koordinat  dalam  sistem  koordinat  TM3°.  Pengukuran  GCP menggunakan  metode  satelit  GPS  dengan  system  RTK.  Jaringan  koordinat  GCP  yang dibuat dan diukur sebagai titik kontrol/ikat kegiatan pengukuran dalam rangka PTSL.
Titik  kontrol  yang  dihasilkan  terdiri  dari  titik  kontrol  dalam  sistem  koordinat lintang,  bujur,  dan  tinggi  terhadap  speroid  pada  datum  WGS-84  dan/atau  koordinat proyeksi  TM3°.  Referensi  koordinat  titik  kontrol/titik  ikat  yang  digunakan  untuk pengukuran GCP adalah TDT Orde 3 yang banyak tersebat di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan.  Titik-titik  poligon  yang  sudah  dibuat  di  lapangan ditandai dengan patok non permanen tetapi kuat dan tidak mudah dicabut. Patok tersebut dapat dibuat dengan kayu diberi paku payung untuk alat bantu centering alat ukur Total Station pada titik poligon yang bersangkutan. Pemasangan patok harus pada lingkungan yang  aman,  dengan  memperhatikan  aspek  lingkungan  ,  mudah  dicari  dan  tidak  mudah dicabut.  Hasil  pengukuran  polygon  dicatat  pada  formulir  lapangan  (DI.103)  dan  hasil perhitungan poligonnya dicatat pada formulir hitungan (DI.104).
Selanjutnya  setelah  melakukan  pengukuran  GCP  yaitu  menginventarisasi  bidang tanah  yang  sudah  terdaftar  dan  belum  terdaftar.  Dilanjutkan  dengan  koordinasi  dan sosialisasi dengan instansi lain, aparat/perangkat desa, dan juga masyarakat sekitar. Selain itu  juga  menginventarisasi  data  pendukung,  penyiapan  peralatan  pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah  atau  bisa  juga  disebut  Peta  Kerja.  Pemasangan  tanda  batas mengacu  kepada PMNA/KaBPN  No.  3  Tahun 1997,  patok  batas  dapat  berupa  pematang

## 66 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
sawah, pematang tambak, atau batas lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta.
Berdasarkan wawancara dari peneliti kepada masing-masing Pihak Ketiga baik dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Pasuruan,  selama  proses pengukuran  di  lapangan  hal-hal  yang  harus  dipatuhi  dan  disepakati  untuk  seluruh  tim adalah:
a. Pinsip  dasar  pengukuran  bidang  tanah  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah harus  memenuhi  kaidah-kaidah  teknis  pengukuran  dan  pemetaan.  Dengan  alasan agar  bidang  tanah  yang  sudah  diukur  dapat  dipetakan,  dapat  diketahui  letak batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan;
b. Pengukuran  bidang  tanah  hanya  boleh  dilakukan  pada  bidang  tanah  yang  jelas batas bidang tanahnya;
c. Penunjukan batas bidang tanah, pemasangan tanda batas, dan atau identifikasi batas biadang  tanah  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  atau  kuasanya  atau  perangkat desa/kelurahan/kampong/RT/RW;
d. Objek pengukuran adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah terdaftar  (yang  sebelumnya  belum  dipetakan  atau  perlu  ditingkatkan  kualitas datanya),  dengan  melakukan  penyesuaian  terhadap  struktur  dengan  target  yang telah ditetapkan;
e. Untuk  daerah  pemukiman,  komersil,  industry  pengukuran  menggunakan  metode terestris, GNSS atau kombinasi;
f. Apabila  dalam  pengukuran  bidang  tanah  ditemukan  adanya  bidang-bidang  tanah yang  sudah  terdaftar  belum  dipetakan,  maka  bidang-bidang  tersebut  diukur  dan dipetakan;
g. Apabila luas bidang tanah terdaftar yang diukur sekarang melebihi 0,5 akar L (L = luas bidang tanah PSTL), maka harus segera dilaporkan ke Panitia Ajudikasi PTSL dalam  bentuk  laporan  dan  dibuat  berita  acara  yang  memuat  daftar  bidang  tanah yang berbeda luas tersebut;
h. Akurasi  ploting  titik  yang  harus  dicapai  untuk  setiap  titik  batas  bidang  adalah  0.1 mm pada skala peta, relative terhadap titik-titik lain yang bersebelahan;
i. Metode  deliniasi  dapat  dilakukan  pada  Peta  Pendaftaran/Peta  Dasar  Pendafataran berupa Peta Foto atau Peta Garis dan detail titik batas yang terlihat jelas atau mudah diidentifikasi di peta tersebut. Metode ini hanya dapat dilakukan untuk panjangan bidang lebih besar dari 20 meter;
j. Untuk  identifikasi  bidang  tanah  dan  membedakan  dengan  bidang  tanah  lainnya, diperlukan tanda pengenal tanda bidang tanah yang bersifat unik, sehingga dengan
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 67
mudah  mencari  dan  membedakan  tanah  yang  dimaksud  dengan  bidang  tanah lainnya.  Tanda  pengenal  tersebut  disebut  Nomor  Identifikasi  Bidang  (NIB) sementara.  NIB  tersebut  merupakan  penghubung  antara  Peta  Pendafataran  dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah;
k. Sebelum  dilaksanakan  pengukuran  dan  penetapan  batas,  pelaksanaan  pekerjaan harus  mendokumentasikan  seluruh  penunjuk  batas/pemilik  dan  pelaksana pekerjaan dengan kamera geotagging lengkap dengan identitas para penunjuk batas pada  saat  itu.  Hasil  dari  dokumentasi  ini  dicetak  untuk  menjadi  lampiran  Gambar Ukur untuk tiap tim.
Berdasarkan  Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  antara  Pihak  Ketiga  dengan  kantor pertanahan  meliputi  pengukuran,  pemetaan  dan  informasi  bidang  tanah,  maka  untuk pengumpulan data pemilik tanah hal yang harus dilakukan oleh Pihak Ketiga adalah:
a. Tindak  lanjut  dari  penyuluhan,  maka  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga adalah sebagai berikut:
1) Berkoordinasi  dengan  aparat/perangkat  desa/Ketua  RW/Ketua  RT/tokoh masyarakat  tentang  rencana,  jadwal  dan  pelibatan  masyarakat  dalam pemasangan tanda batas bidang tanah dan pengukurannya
2) Mendapatkan gambaran awal jumlah bidang yang dapat diukur
3) Mengumpulkan  salinan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga (KK) peserta PTSL
4) Mengumpulkan  salinan  dokumen  alas  hak  (jika  ada)  atau  dokumen pernyataan pemilikan/penguasaan tanah dari peserta PTSL
b. Data pemilik tanah yang menjadi peserta PTSL harus dikumpulkan pada saat akan dilaksanakannya  pengukuran  bidang  tanah  karena  data-data  tersebut  akan digunakan sebagai acuan pengisian identitas pada sertipikat yang akan diterbitkan.
c. Jika tidak memungkinkan dalam bentuk fotokopi, data tersebut bisa difoto.
d. Cara tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pengukuran oleh Pihak Ketiga, karena  bidang  yang  diukur  begitu  banyak  Pihak  Ketiga  mengakalinya  dengan pembuatan sketsa bidang tanah. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas- batasnya,  dan  telah  dipasang  tanda  batas  oleh  masing  bidang  tanah  dan dicantumkan  masing-masing  Nomor  Urut  Berkas  (NUB)-nya.  Pembuatan  sketsa bidang  tanah  ini  dimaksudkan  agar  tim  pengukuran  tidak  melakukan  kekeliruan pengukurannya.  Dengan  cara  tersebut  tentu  yang  boleh  diukur  hanya  bidang- bidang tanah yang telah ditetapkan batasnya dan telah dipasang tanda batasnya.

## 68 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Untuk kegiatan selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan adalah  pembuatan foto geotagging dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut:  a)  KTP  pemilik  tanah  difoto close  up sehingga dengan mudah dapat dibaca datanya; b) Pemilik tanah berdiri di depan bidang tanahnya  dengan  menunjukkan  data  nama  yang    dibuat  oleh  petugas  ukur  difoto menggunakan kamera geotag yang dapat menunjukkan posisi tanah tersebut dalam sistim koordinat  TM3°;  c)  Hasil  pemotretan  dibuatkan  folder  tersendiri  sebagai  data  foto geotagging.
Menghindari  permasalahan  dikemudian  hari  Pihak  Ketiga  harus  memperhatikan patok  tanda  batas  bidang  tanah,  kegiatan  tersebut  dilakukan  di  Kabupaten  Sidoarjo maupun  Kabupaten  Pasuruan,  jika  tidak  terpasang  patok  tanda  batas  maka  bidang tanahnya tidak boleh diukur. Sehingga secara tidak langsung SKB atau Pihak Ketiga juga telah  menerapkan  aturan  kaidah-kaidah  pengukuran  dengan  mengukur  bidang  tanah yang  sudah  melaksanakan  asas contradictoire  delimitatie. Kegiatan  yang  dilakukan  setelah selesai  pengukuran  bidang  tanah  sesuai  dengan  wilayah  masing-masing  adalah  di lakukan  overlay  hasil  pengukuran  dengan  peta  kerja.  Seluruh  hasil  pengukuran  bidang tanah di lapangan harus dituangkan pada Gambar Ukur.
Untuk  pembuatan  Gambar  Ukur  yang  dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga  adalah  sebagai berikut:
a. Gambar  Ukur  (DI.  107)  pada  prinsipnya  adalah  dokumen  yang  memuat  hasil pengukuran  bidang  tanah  yang  dapat  berupa:  gambar  bidang  tanah  disertai  jarak, sudut  dan  azimuth  dan  situasi  sekitar  atau  gambar  bidang  tanah  disertai  nilai koordinat  dan  situasi  sekitar.  Selain  data  di  atas  juga  diberi  keterangan  lain  yang mendukung  untuk  memudahkan  dalam  penatausahaan  Gambar  Ukur.  Catatan- catatan  pada  Gambar  Ukur  harus  dapat  digunakan  sebagai  data  rekontruksi  batas bidang  tanah  apabila  karena  sesuatu  hal  titik-titik  batas  yang  ada  di  lapangan hilang;
b. 1 (satu) lembar Gambar Ukur sistematik dapat memuat satu bidang tanah atau lebih;
c. Gambar  Ukur  dapat  berupa  blanko  Gambar  Ukur  dengan  format  kertas  standar A3/double  A4  dengan  ketebalan  seperti  karton  manila  atau  Peta  Kerja  yang dilengkapi dengan hasil ukuran lapangan/deliniasi;
d. Gambar Ukur yang dihasilkan dengan metode terestis harus mencantumkan angka ukur, sudut, dan atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan;
e. Gambar  Ukur  yang  dihasilkan  dari  metode  fotogrametris  dengan  deliniasi  harus mencantumkan  ukuran  panjang  sisi  bidang  tanah  hasil  deliniasi  yang  dilengkapi dengan  koordinat  muka  peta  kerja.  Data  ukuran  panjangan  sisi  bidang  tanah  hasil pengecekan di lapangan dapat ditambahkan, bila diperlukan;
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 69
f. Gambar Ukur yang dihasilkan dengan cara pengamatan satelit yang data ukurannya dalam bentuk digital (seperti GNSS dll) terdiri dari formulir Gambar Ukur dan print out koordinat hasil hitungan;
g. Gambar Ukur wajib menyertakan informasi datanya;
h. Untuk  proses  kendali  mutu,  penyerahan  Gambar  Ukur  dilengkapi  dengan softcopy foto geotagging yang menggambarkan kondisi lapangan beserta petugas ukur;
i. Gambar  Ukur  wajib  ditandantangani  oleh  pemilik/kuasa  pemohon  sebagai  bentuk persetujuan penetapan batas;
j. Gambar Ukur wajib ditandatangani atau disahkan oleh SKB.
Berdasarkan hasil penemuan Gambar Ukur oleh peneliti  dengan NIB 00198 dengan Nomor Gambar Ukur 20991 yang diambil secara acak, pada Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten  Sidoarjo  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo,  peneliti  menemukan Gambar Ukur dari halaman I s.d. IV pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,  padahal  bidang  tersebut  sudah  jadi  sertipikat.  Untuk  DI  201  pada  NIB  00198 sudah  terisi  tanda  tangan  saksi  batas  dan  Gambar  Ukur  yang  tidak  dilengkapi  tanda tangan saksi batas.
Peneliti  menemukan  Gambar  Ukur  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  pembuatan Gambar Ukur pada JUKNIS No: 01/JUKNIS/-300/1/2018. Seperti Gambar Ukur yang telah di  tampilkan  di  atas,  untuk  halaman  1  tidak  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah disebutkan,  daftar  isian  yang  sudah  disediakan  tidak  diisi  sesuai  petunjuk  yang  telah ditetapkan. Pada halaman II jika dilihat bidang tersebut merupakan hasil dari pengukuran dengan  menggunakan  RTK,  akan  tetapi  hasil  dari  hitungan  alat  ukur  elektronik  tidak ditampilkan  dan  di- print  out sebagai  lampiran  Gambar  Ukur,  karena  lampiran  hasil hitungan alat dan Gambar Ukur merupakan bagian yang tak terpisahkan. Selain itu untuk nomor  titik  batas  bidang  tanah  sebagai  titik  sasaran  alat  ukur  tidak  dicantumkan  pada batas-batas yang sudah dibidik.
Pada  halaman  III  seharusnya  digunakan  sebagai  hasil  penggambaran  halus  hasil print  out komputer  akan  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  lakukan,  baik  pada  halaman  II dan III dalam penggambarannya dijadikan satu berupa hasil print out data komputer tidak ada  koordinat  pada  satu  atau  dua  titik  batas  bidang  tanah.  Pada  halaman  IV  tidak dilampirkan  hasil  pendataan/identifikasi  lapangan,  yanitu  nama  pemohon  atau  pemilik tanah (beserta KTP), alamat tanah yang dijadikan objek PTSL, macam-macam tanda batas yang digunakan sesuai dengan ketentuan PMNA No. 3 Tahun 1997, keadaan sekitar lokasi bidang  tanah  PTSL.  Pada  kolom  terakhir  harus  diisi  dengan  tanda  tangan  persetujuan saksi batas–batas pemilik bidang yang berbatasan.

## 70 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Hal  tersebut  terjadi  karena  petugas  yang  terkait tidak  mengoreksi  lagi  perhalaman Gambar  Ukur  pada  proses  penandatanganan  saksi  batas  oleh  pemilik  tanah  dan  pihak- pihak  yang  berbatasan.  Selain  itu  pada  saat  pembagian  Gambar  Ukur  pada  masing- masing wilayah PTSL, aparat/perangkat desa yang terkait tidak hadir diwaktu pembagian Gambar Ukur.  Padahal untuk  berkas  DI  201  dengan  dengan  NIB  00198  atas nama  Didik Wicaksono  Diputra  yang  bidang  tanahnya  tercantum  pada  Gambar  Ukur  nomor  20991 tersebut berisi tanda tangan saksi batas yang lengkap. Kegiatan pembuatan Gambar Ukur yang  dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga  khususnya  PT.  Geomosaic  Indonesia,  tidak  sesuai dengan  tata  cara  pembuatan  Gambar  Ukur  yang  telah  diatur  dalam  JUKNIS  No: 01/JUKNIS-300/1/2018 pada lampiran 10d tentang tata cara pengisian Gambar Ukur.
Jika  suatu  Gambar  Ukur  tidak  terdapat  tanda  tangan  saksi  batas,  akan dikhawatirkan  terjadi  permasalahan  dikemudian  hari.  Apabila  pada  bidang  tanah  yang terdapat  di  Gambar  Ukur  tersebut  akan  dikembalikan  batasnya,  pihak-pihak  yang berbatasan  tidak  menyetujui  hasil  pengembalian  batas  bidang  tanah  tersebut  dengan alasan pihak-pihak yang berbatasan tidak mengetahui bentuk gambar bidang tanah yang terdapat  pada  Gambar  Ukur  dan  juga  karena  tidak  menandatangani  persetujuan  batas pada  Gambar  Ukur.  Disamping  itu  juga  Gambar  Ukur  dapat  dijadikan  dokumen  untuk menguatkan  bukti-bukti  hak  jika  terjadi  sengketa  hak  kepemilikan  tanah,  karena didokumen  tersebut  tercantum  pengakuan/persetujuan  batas  dengan  para  pihak  yang berbatasan (Nugroho 2014, 5).
3. Hambatan  Pengukuran  dan  Pelaksanaan  Asas  Contradictoire  Delimitatie  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
a. Sengketa Batas Tanah dan Para Pihak Tidak Hadir dalam Penetapan Batas
Sengketa yang terjadi pada sebuah bidang dapat membuat permusuhan dan pihak- pihak  yang  berkepentingan  tidak  mau  saling  bertemu  dalam  pengukuran  tanah.  Para pihak  mempunyai  pendirian  masing-masing  mengenai  penempatan  letak  batas-batas bidang tanah yang mereka kuasai. Pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa  hadir  pada  waktu  penetapan  batas  tanah,  hal  ini  menghambat  dalam  pengukuran sehingga  memperlambat  penyelesaian  pendaftaran  tanah.  Tidak  hadirnya  pihak  yang berbatasan dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain, pihak yang berbatasan pada saat  penetapan  batas  berada  diluar  kota  atau  bahkan  tidak  diketahui  keberadaannya bahkan  keluarga  atau  wakil  tidak  dapat  mengikuti  penetapan  batas  tersebut.  Jumlah bidang  sengketa  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidaorjo  sebanyak  35  bidang  yang meliputi  Kecamatan  Prambon  Desa  Kajartengguli  sebanyak  3  bidang,  Kecamatan  Krian Desa  Sidomojo  sebanyak  2  bidang,  Kecamatan  Prambon  Desa  Simogiring  sebanyak  10
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 71
bidang,  Kecamatan  Krian  Desa  Terik  sebanyak  2  bidang,  dan  Kecamatan  Prambon  Desa Wonoplintahan sebanyak 6 bidang. Daftar Inventarisasi KI, K2, K3, dan K4 pada wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada lampiran IV.
b. Patok Tidak Tersedia di Lapangan Diwaktu Pelaksanaan Pengukuran
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas atau patok bidang tanah  yang  dimilikinya  mengakibatkan  petugas  ukur  dari  Pihak  Ketiga  akan  kesulitan karena  batas  tanahnya  tidak  jelas  hal  ini  menyulitkan  dalam  pengukuran  dan  pemetaan dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pngukuran bidang tanah.

## c. Persoalan Administasi dan Teknis
Kegiatan  PTSL  yang  berada  di  lokasi  penelitian  terdapat  beberapa  bidang  tanah persawahan yang tidak diketahui nama pemilik bidang tanah, dikarenakan pemilik yang bersangkutan  berada  di  luar  daerah,  dan  juga  kurang  lengkapnya  sejarah  atau  riwayat tanah yang terdapat pada kantor desa, kantor lurah. Selain itu tidak terdapat peta tanah secara  keseluruhan  sehingga  tidak  diketahui  kepemilikan  bidang  tanah  secara administratif.
d. Sebagian Masyarakat Belum Tertarik Mensertipikatkan Tanahnya
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sertipikat hak atas tanah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagian masyarakat belum tertarik akan  hal  itu.  Hambatannya  dikarenakan  mereka  beranggapan  bahwa  walaupun  bidang mereka  bersertipikat  atau  tidak,  hal  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap  kehidupan ekonomi mereka.
4. Upaya  Penyelesaian  Pengukuran  dan  Pelaksanaan  Asas  Contradictoire Delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
a. Musyawarah untuk  Menyelesaikan Masalah
Perselisihan  tentang  batas  antara  beberapa  bidang  tanah  yang  berbatasan  atau perselisihan  tentang  siapa  yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah,  maka  Panitia  berusaha menyelesaikan  hak  itu  dengan  yang  berkepentingan  secara  damai  (Pasal  5  PP  No.  10 Tahun  1961).  Pasal  6  menyebutkan  jika  usaha  tesebut  di  atas  gagal,  maka  yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya  berhak  atas  bidang  tanah  itu,  dapat  mengajukan  hal  itu  ke  muka  hakim. Tanah-tanah  yang  menjadi  pokok  perselisihan  pada  peta-peta  dan  daftar-daftar  yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan suatu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan. Penyelesaian sengketa batas menurut Pasal 19 PP 24 Tahun 1997  yaitu:
72 Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
1) Jika  dalam  penetapan  batas  bidang  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18 ayat  (1)  tidak  diperoleh  kesepakatan  antara  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  yang  berbatasan,  pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;
2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir, setelah dilakukan pemanggilan,  pengukuran  bidang  tanahnya,  untuk  sementara  dilakukan  sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai  dilakukannya  pengukuran  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan  (2),  termasuk  mengenai  belum  diperolehnya  kesepakatan  batas  atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Sosialisasi kepada aparat/perangkat desa dan juga kepada masyarakat peserta PTSL, tentang  arti  pentingnya  pemasangan  tanda  batas  untuk  menjamin  kepastian  hukum pemegang  hak  atas  tanah,  dan  juga  membuat  dan  membagikan  buku  petunjuk pendaftaran tanah serta tata laksana pemasangan tanda batas. Adanya patok tanda batas tentunya batas bidang tanah akan jelas dan memiliki kepastian letak serta luas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hambatan untuk ketidaktertarikan masyarakat untuk tidak ikut PTSL  dilakukan  dengan  Petugas  kantor  pertanahan  bekerja  sama  dengan  aparat  desa berupaya  untuk  menyadarkan  masyarakat  agar  mau  ikut  serta  dalam  program  PTSL dengan cara memberi pemahaman dampak positif yang akan terjadi apabila bidang tanah yang di miliki sudah bersertipikat. Setelah itu sesuai wawancara kepada tim PTSL pihak aparat/perangkat desa dan masyarakat akan diberi penekanan, apabila tidak didaftarkan semua maka sertifikat tidak akan dikeluarkan dengan alasan tertib administrasi.

## b. Pembuatan Basis Data Pertanahan Desa
Perlunya  pembuatan  basis  data  desa  tentang  pertanahan  untuk  membantu  proses PTSL.  Petugas  dari  Kantor  Pertanahan  hendaknya  bersinergi  dengan  aparat  desa  dalam penyusunan  basis  data  pertanahan.  Masyarakat  juga  wajib  berpartisipasi  untuk membantu proses pembuatan basis data pertanahan.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  penerapan  asas contradictoire  delimitatie dilaksanakan  oleh Panitia  Ajudikasi  dilaksanakan  sesudah  penyuluhan  dan  di  waktu  pengukuran.
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan 73
Pelaksanaan  penerapan  asas contradictoire  delimitatie secara  garis  besar  sudah  sesuai dengan  PP  No.  24  tahun  1997  dan  PMNA  No.  3  Tahun  1997.  Pembuatan  Gambar  Ukur yang  dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga  khususnya  PT.  Geomosaic  untuk  PTSL  di  wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan peraturan berlaku dan tidak sesuai dengan pedoman pada JUKNIS No: 01/JUKNIS-300/1/2018 pada lampiran 10d. Hal tersebut  sangat  beresiko  apabila  suatu  saat  dengan  sebab  tertentu  titik-titik  batas  hilang akan  susah  dikembalikan  batasnya  dikarenakan  pihak  yang  berbatasan  tidak menandatangani kolom saksi batas pada Gambar Ukur.
Hambatan-hambatan yang dialami seperti sengketa batas, konflik internal, pada saat pelaksanaan pengukuran PTSL, apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan diteruskan  ke  pengadilan,  akan  dilewati  proses  pendaftaran  tanahnya  atau  di  tunda penerbitan haknya, dikarenakan khawatir tidak akan cukup dan kehabisan waktu apabila melalui proses pengadilan, sedangkan kegiatan PTSL sendiri merupakan pekerjaan yang dengan target bidang yang sangat banyak dan dengan waktu yang ditentukan.

## 2. Saran
a. Seharusnya  petugas  kendali  mutu  hasil  pekerjaan  pengukuran  dari  Pihak  Ketiga khusunya berupa Gambar Ukur lebih diawasi dan diteliti, dikarenakan tidak semua Gambar Ukur yang telah dibuat sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
b. Seharusnya  Pihak  Ketiga  perlu  diberi  pemahaman  secara  mendalam  terkait petunjuk  teknis  tentang  pengukuran  dan  pemetaan,  selain  itu  penyuluhan  juga pembekalan terkait hal tersebut.
c. Perlu  memberi  pendalaman  dan  pengertian  terhadap  Pihak  Ketiga  tentang  surat perjanjian kerja yang telah dibuat, agar kedepannya Pihak Ketiga lebih bertanggung jawab  terhadap  hasil  pekerjaan  yang  dihasilkan,  hal  ini  untuk  menghindari permasalahan  hasil  pekerjaan  Pihak  Ketiga  dikemudian  hari  supaya  tidak  menjadi masalah bagi BPN kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia,  R  2018,  ‘Kontrol  Kualitas  Hasil  Pengukuran  Pihak  Ketiga  pada  Pendaftaran Sistematik  Lengkap  Tahun  2017  di  Kabupaten  Semarang’,  Skripsi  pada  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Ardani,  MN  2019,  ‘Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemberian  Kepastian  Hukum’, Gema Keadilan , vol 6, no. 3/2019.
Arianto,  T    2001,  ‘Letak  Batas  Bidang  Tanah  yang  Mempunyai  Kekuatan  Hukum’,
diposting pada 24 Juli 2011, dilihat pada 11 Maret 2019,
http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com/2011/07/letak-batas- bidang-tanah-yang-mempunyai.html
Guntur,  IGN  dkk  2017, Pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap:  proses  dan  evaluasi  program prioritas (laporan penelitian sistematis 2017) , STPN Press, Yogyakarta.
Ikhlas,  M  2018,  ‘Strategi  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (studi  di Desa  Kampili,  Kecamatan  Pallanga,  Kabupaten  Gowa)’,  Skripsi  pada  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Nugraha,  RZ  2013  ‘Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  Terhadap  Kepastian Hukum  Obyek  Hak  Atas  Tanah  Di  Kota  Samarinda’ ,  Jurnal  Braja  Niti ,  vol  2  no. 11/2013, hlm 11.
Nugroho, T 2014, Pembuatan gambar ukur dan pengembalian batas , STPN Press, Yogyakarta.
Nurcahyo,  DD  2007, Kajian  hukum  terhadap  penerbitan  sertipikat  yang  diterbitkan  tanpa  di hadiri oleh saksi batas , Jakarta.
Qoyum  2012,  ‘Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  dalam  Pendaftaran  Tanah
Sporadic di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang’ , Unnes Law Journal, vol. 1 no. 1/2012, hlm.59.
Rochmani,  A  2005,  ‘Penerapan  Asas  Contradictoire  Delimitatie  dalam  Pelaksanaan Pengukuran Bidang-Bidang Tanah di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Subagyo, C 2002, ‘Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Menjamin Kepastian Hukum  Hak  Atas  Tanah  di  Kabupaten  Klaten,  Provinsi  Jawa  Tengah,’  Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor    5    Tahun    1960    tentang    Peraturan    Dasar    Pokok-  Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap perubahan  dari  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematis  Lengkap  Nomor:
01/JUKNIS-300//I/2018 Tanggal 08  Januari 2018.