Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939

## KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH

## STRENGTH OF EVIDENCE OF LAND INFORMATION AS EVIDENCE OF LAND OWNERSHIP OF LAND

## Muhammad Nadzir, Suwandi
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: cakndzir@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Sejak  berlakunya  UUPA,  SKT  tidak  diakui  lagi  sebagai  bukti  hak  kepemilikan  hak  atas tanah, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk  kemudian  dilakukan  pendaftaran  tanah  dan  selanjutnya  diterbitkan  sertifikat  yang merupakan bukti  kuat sebagai bukti  kepemilikan  hak  atas tanah dan negara memberikan jaminan perlindungan  hukum terhadap hak atas yang telah bersertifikat. Penerbitan SKT banyak  hal  negatif  yang  dijumpai  misalnya  penerbitan  SKT  ganda.  Kekeliruan  tersebut sangat  memungkinkan  terjadi  karena  kepala  kantor  Lurah  atau  Desa  memiliki  register tanah  atau  pencatatan  dalam  buku  daftar  tanah  tidak  baik,  sebagaimana  halnya  dikantor pertanahan,  walaupun  demikian  SKT  dikalangan  masyarakat  semakin  tumbuh  subur bagaikan  jamur  di  musim  hujan.  Pendeketan  dalam  penelitian  ini  lebih  mengedepankan penggunaan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  didukung  dengan  wawancara,  dimana metode  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  norma  dan  aturan  hukum  serta  beberapa  kajian  para  ahli  terhadap  ilmu pengetahuan. 1. Kekuatan pembuktian Surat Ketarangan Tanah (SKT), sebagai bukti hak kepemilikan  atas  tanah  oleh  masyarakat  hanya  merupakan  surat  keterangan  mengenai obyek  tanah  yang  dikuasai  secara  fisik  oleh  masyarakat  dan      sebagai  alat  bukti  tertulis dibawah  tangan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sebagai  bukti  hak kepemilikan  hak  atas  tanah,  namun  demikian  alat  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti  dimuka  Pengadilan,  Surat  Keterangan  Tanah  tersebut  juga  merupakan  surat-surat yang  dikategorikan  alas  hak  atau  data  yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Kata Kunci : Pembuktian, Surat Keterangan Tanah, Bukti Hak

## Abstract
Since  the  enactment  of  Law  Number  5  of  1960,  Land  Information  Letter  is  no longer recognized as proof of ownership  rights to land, SKT is only proof of old rights  which  is  the  initial  process  or  basis  for  rights  to  be  subsequently  carried out  land  registration  and  subsequently  issued  certificates  which  are  strong evidence as proof of ownership  of land  rights and the state provides guaranteed legal protection for the rights to  those that have  been certified. Issuance of SKT many  negative  things  were  found,  for  example  a  double  SKT  issuance.  This mistake is very likely to occur because the head of the Lurah or Village office has a land register or the register in the land register book is not good, as is the case in the land office, even so the SKT among the community thrives like mushrooms in  the  rainy  season.  The  approach  in  this  research  emphasizes  the  use  of  a
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
normative  juridical  approach  supported  by  interviews,  where  the  normative juridical method is used to study issues related to legal norms and rules and some expert studies on science. 1. The strength of proof of land bills (SKT), as proof of ownership rights over land by the community is only a certificate about the object of  land  that  is  physically  controlled  by  the  community  and  as  written  evidence under the hand that does not have binding legal force as proof of ownership rights on  land,  however  the  instrument  can  be  used  as  evidence  before  the  Court,  the Land Certificate is also a document which is categorized as the basis of rights or juridical data on land which is used as a condition for the complete requirements for the application for land  rights as stipulated in the provisions of Government Regulation Number 24 1997 About Land Registration. Keywords: Proof, Land Certificate, Proof of Rights

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Tanah  merupakan  Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  dapat dipisahkan dari tata kehidupan mahluk hidup, oleh karena itu sangat penting bagi kehidupan. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat bermukim  maupun untuk  mencari  nafkah  bagi  kelangsungan  hidupnya.  Hubungan  manusia  dengan tanah  merupakan  hubungan  yang  sangat  erat  dan  bersifat  abadi,  yang  dimulai sejak  manusia  lahir  hingga  akhir  hayatnya  manusia  selalu  berhubungan  dengan tanah 1 . Sangat  strategisnya  tanah  bagi  masyarakat  sehingga  perlu  diatur  oleh hukum  guna  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  dalam pengunaannya,  karena  masyarakat  atau  setiap  orang  mempunyai  kepentingan sendiri akan kebutuhan tanah. Bentuk atau kepentingannya dapat sama dan dapat berlainan,  bahkan  dapat  juga  bertentangan  satu  sama  lain.  Kehadiran  hukum berfungsi  untuk  mengatur  sehingga  setiap  orang  atau  badan  hukum  dapat terpenuhi  kepentingannya  secara  seimbang  dan  saling  menghormati  hak-hak  dan kewajiban masing-masing.
Adapun  Peraturan  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUPA  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1961  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  23  Maret  1961  yang  kemudian disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.
Fungsi  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan penjabaran  fungsi  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  ketentuan  diantaranya yaitu: 2
1. Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang  kuat  mengenai  data  yuridis  dan  data  fisik  yang  termuat  di  dalamnya,
1 Jazim  Hamidi,  2011, Optik  Hukum  Peraturan  Daerah  Bermasalah ,  Jakarta:  PT. Prestasi Pustakaraya, hlm.247.
2 Lihat,  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
2. Sertipikat yang telah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  tahun  sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak  mengajukan  gugatan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Kelurahan  Buluminung  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  ditetapkan sebagai  kawasan  budidaya  bukan  pertanian  dan  pilih  menjadi  Kawasan  Industri Buluminung  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  sebagaimana  diatur  dalam  Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 3
Sejak  Kelurahan Buluminung ditetapkan  sebagai  kawasan Industri sejak itu  juga  kawasan  tersebut  yang  menjadi  daya  tarik  investor  untuk  menanamkan modal  atau  investasi,  investasi  yang  paling  pertama  meraka  lakukan  adalah dengan  melakukan  pembebasan  lahan  masyarakat  yang  berada  dalam  kawasan industri.  Para  investor  tersebut  paham  betul  bahwa  mereka  membutuhkan  lahan tanah sebagai salah satu penunjang kegiatannya investasinya.
Selain  investor,  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  tersedianya  lahan  di kawasan  Industri  Buluminung,  pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  juga melakukan pembebasan lahan-lahan dari masyarakat yang berada dalam Kawasan Industri Buluminung.
Para Investor selangkah lebih cepat dari pemerintah semenjak ditetapkan Kawasan  Industri  Buluminung,  mereka  sudah  lebih  dulu  membebaskan  lahan masyarakat  dan  masyarakat  pemilik  lahanpun  sangat  tergiur  dengan  harga  yang ditawarkan  karena  cukup  tinggi  dibandingkan  sebelum  ditetapkannya  Kawasan Industri  Buluminung,  banyak  perantara  jual  beli  mendatangi  investor  atau perwakilan  investor  menawarkan  tanah  yang  berada  disekitar  dan  didalam kawasan industri dengan membawa bukti surat kepemilikan hak atas tanah berupa Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  dengan  tahun  pembuatan  bervariasi  bahkan  ada yang baru dibuatkan SKT.
Surat  keterangan  tanah  (SKT)  adalah  surat  keterangan  mengenai  objek atau  tanda  bukti  atas  kepemilikan  lahan/tanah  yang  dibuat  atas  permintaan  atau permohonan masyarakat kepada kantor Kelurahan atau Desa dimana obyek tanah yang dimohonkan, dan atas permintaan atau permohonan tersebut Kelurahan atau Desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Kebutuhan  masyarakat  terhadap  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  cukup  tinggi.  Mereka  sadar  akan  jaminan kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  agar  dikemudian  hari  tidak  terdapat gangguan-gangguan  dari  pihak  lain.  Dengan  demikian  sebagian  masyarakat menempuh  berbagai  macam  cara  untuk  mendapatkan  bukti  kepemilikan  hak
3 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Izin Peruntukan Dan Penggunaan Tanah
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
tanah,  antara  lain  dengan  mendatangi  kantor  lurah  atau  desa  meminta  untuk dibuatkan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT).  Di  Kawasan  Industri  Buluminung Penajam hampir semua bukti kepemilikan lahan atau tanah berupa Surat Kerangan Tanah SKT.
Proses penerbitan SKT sangat sederhana, karena cukup adanya kesaksian oleh  Rt dan  beberapa  saksi-saksi kemudian diusulkan kepada  Lurah atau  Kepala Desa  untuk  disetujui  penerbitan  SKT.  Jika  merujuk  kepada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat, pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia  menurut ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan serta pencatatan  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut  yang  kemudian diberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertipikat hak atas tanah.
Sejak  berlakunya  UUPA,  SKT  tidak  diakui  lagi  sebagai  bukti  hak kepemilikan  hak  atas  tanah,  SKT  hanya  merupakan  bukti  hak  lama  yang merupakan  proses  awal  atau  alas  hak  untuk  kemudian  dilakukan  pendaftaran tanah  dan  selanjutnya  diterbitkan  sertifikat  yang  merupakan  bukti  kuat  sebagai bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  negara  memberikan  jaminan  perlindungan hukum terhadap hak atas yang telah bersertifikat.
Fakta  yang  ada  dimasyarakat  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan memiliki SKT, merasa sudah aman dan terlindungi oleh hukum karena prakteknya selama  ini  memang  demikian,  pemerintah  sendiri  secara  tidak  langsung mengakuinya,  ketika  ada  lahan  masyarakat  yang  terkena  dampak  pembangunan oleh  pemerintah  melalui  instansi  terkait  akan  mendata  masyarakat  yang  terkena dampak itu, dengan mengumpulkan semua bukti atau dokumen berupa surat tanah baik  sertifikat  maupun  SKT  yang  kemudian  ditentukan  harganya  sesuai  dengan harga  dari  pemerintah.  Harga  tanah  yang  bersertifikat  dengan  yang  belum bersertifikat  dalam  kawasan  yang  sama  harganya  sama,  dengan  demikian  bahwa SKT  dan  sertifikat  kedudukannya  sama  dimata  pemerintah.  Lembaga  perbankan pun  kerap  kali  mensyaratkan  masyarakat  ketika  mengajukan  kredit  di  bank sebagai  jaminannya  SKT  dan  bahkan  dilembaga  peradilan  juga  SKT  diakui sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  masih  banyak  praktek-praktek dalam masyarakat yang menggunakan SKT sebagai alat transaksi.
Penerbitan  SKT  banyak  hal  negatif  yang  dijumpai  misalnya  penerbitan SKT  ganda.  Kekeliruan  tersebut  sangat  memungkinkan  terjadi  karena  kepala kantor Lurah atau Desa memiliki register tanah atau pencatatan dalam buku daftar tanah  tidak  baik,  sebagaimana  halnya  dikantor  pertanahan,  walaupun  demikian SKT  dikalangan  masyarakat  semakin  tumbuh  subur  bagaikan  jamur  di  musim hujan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  Penulis  tertarik  dalam melakukan  penelitian  untuk  menyusun  Tesis mengenai KEKUATAN PEMBUKTIAN  SURAT  KETERANGAN  TANAH  (SKT)  SEBAGAI  BUKTI KEPEMILIKAN    HAK  MILIK  ATAS  TANAH  DI  KABUPATEN  PENAJAM PASER UTARA.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penulis  meneliti beberapa  permasalahan  pokok  yang  menjadi  pertanyaan  untuk  mengungkapkan pembuktian  terhadap  Surat  Keterangan  Tanah  sebagai  hak  kepemilikan masyarakat.
1. Apakah  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagai hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat?
2. Bagaimanakah  proses  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  telah  dikuasai oleh masyarakat dengan bukti alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT)?

## 3. Metode Penelitian
Pendeketan  dalam  penelitian  ini  lebih  mengedepankan  penggunaan pendekatan  secara  yuridis  normatif  didukung  dengan  wawancara,  dimana metode  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  norma  dan  aturan  hukum  serta  beberapa  kajian  para  ahli terhadap ilmu pengetahuan.
Penggunaan  metode  yuridis  normatif  adalah  untuk  menelaah  dan menjelaskan  serta  menganalisis  teori  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  mengenai  kekuatan  pembuktian  Surat  Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti  hak kepemilikan masyarakat terhadap suatu obyek tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga diharapkan dapat diperoleh penjelasan apakah SKT memiliki kekuatan pembuktian sebagai hak milik atas tanah. selain menganalisis kekuatan pembuktian SKT tersebut diatas penelitian ini  juga  mengkaji  proses  pendaftaran  SKT  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Tinjauan Pustaka
1). Pembuktian dengan Bukti Tertulis
Suatu  surat  adalah  pembawa  tanda  tangan  bacaan  yang  berarti menterjemahkan  suatu  isi  pikiran  dalam  Pasal  1867  yang  mengatur mengenai  pembuktian  tertulis,  undang-undang  membagi  surat-surat dalam  surat  otentik  dan  surat  bawah  tangan.  Suatu  surat  otentik  adalah suatu  surat  yang  dibuat  oleh  seorang  pegawai  dalam  kedudukannya.
Bukti  tulisan  adalah  apa  yang  dinamakan  dengan  akta  suatu  surat  yang ditandatangani,  diperbuat  sebagai  bukti  dan  untuk  dipergunakan  oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 4
Tandatangan di sini sangatlah penting dalam suatu akta karena bagi pihak  yang  menandatangani  dianggap  menanggung  tentang  kebenaran apa  yang  tertulis  dalam  akta  dan  bertanggung  jawab  tentang  apa  yang ditulisnya didalam akta tersebut.
Ada tiga macam surat sebagai alat bukti, antara lain:
a) Akta Otentik
Akta  Otentik  adalah  sebagaimana  tercantum  didalam  Pasal
1868 KUHPerdata  yang berbunyi suatu akta otentik adalah akta yang
4 Ibid, hlm. 51
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.  Kekuatan  pembuktian  yang  melekat  pada  akta  otentik  adalah merupakan  alat  bukti  yang  mengikat  dan  sempurna  artinya  apa  yang ditulis  dalam  akta  tersebut  harus  dipercaya  oleh  hakim  yaitu  harus dianggap  sebagai  benar  selama  ketidakbenarannya  tidak  dibuktikan sebaliknya  dan  sudah  tidak  memerlukan  suatu  penambahan pembuktian lain. Akta  Otentik  mempunyai  macam  pembuktian  antara  lain:
pembuktian  formil,  pembuktian  materil,  pembuktian  keluar.  Nilai kekuatan  pembuktian  akta  otentik  ini  bila  terpenuhinya  syarat  formil dan materil maka 5 :
(1)  Pada  dirinya  langsung  mencukupi  batas  minimal  pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain.
(2)  Langsung sah sebagai alat bukti yang otentik (3)   Melekat  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat (4)  Hakim  wajib  dan  terikat  untuk  menganggap  akta  otentik tersebut  benar  dan  sempurna,  harus  menganggap  apa  yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan hakim terikat atas  kebenaran  yang  dibuktikan  akta  tersebut,  sehingga  harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. b) Akta di Bawah Tangan Sebagiamana  tercantum  dalam  Pasal  1874  KUHPerdata  dan Pasal 286 RBG dapat dirumuskan akta dibawah tangan adalah:
(1)   Akta yang ditanda tangani dibawah tangan;
(2)  Tidak  dibuat  dan  ditanda  tangani  dihadapan  pejabat  yang berwenang,  tetapi  dibuat  sendiri  oleh  seseorang  atau  para pihak;
(3) Terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat dihadapan pejabat  yang  meliputi  surat-surat,  register-register,  surat-surat urusan rumah tangga;
(4) Tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
Singkatnya, segala  bentuk tulisan atau akta  yang  bukan akta otentik yang disebut akta dibawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum 6 . Agar suatu  tulisan  bernilai  sebagai  akta  dibawah  tangan,  diperlukan persyaratan pokok:
(a) Surat atau tulisan itu ditanda tangani;
(b)  Isi  yang  diterangkan  didalamnya  menyangkut  perbuatan hukum  ( rechtshandeling )  atau  hubungan  hukum  ( recht bettrekking ).
(c)  Sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  dari  perbuatan hukum yang disebut didalamnya.
5 Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 583.
6 Ibid , hlm 590.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas dan  setinggi  derajat  akta  otentik.  Akta  otentik  memiliki  daya pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Tidak demikian dengan akta dibawah  tangan,  yang  padanya  tidak  mempunyai  daya  pembuktian lahiriah,  namun  hanya  terbatas  pada  daya  pembuktian  formil  dan materiil  dengan  bobot  yang  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  akta otentik.
c) Surat-surat lain
Surat  biasa/  surat-surat  lain  merupakan  surat  dalam  bentuk tulisan  yang  dibuat  tidak  sengaja  atau  tidak  dengan  maksud  untuk dijadikan  alat  bukti,  akan  tetapi  surat  ini  dapat  dijadikan  alat  bukti tambahan  dan  dapat  juga  dikesampingkan  atau  tidak  dipergunakan sama sekali contoh karcis, bon, tiket pesawat. 2) Pembuktian Oleh Saksi Selain  bukti  tertulis  pembuktian  dengan  saksi  dapat  juga dijadikan alat bukti yang mana hal ini dapat terjadi apabila:
a) Tidak dimilikinya alat bukti tulisan untuk membuktikan suatu gugatan;
b) Alat bukti tulisan yang ada tidak cukup dapat membuktikan.
Sehingga jalan keluar yang dapat ditempuh untuk membuktikan
dalil  dari  suatu  gugatan  adalah  dengan  menghadirkan  saksi  yang kebetulan  melihat,  mengalami  maupun  mendengarkan  suatu  kejadian tersebut. 7 Pembuktian  dengan  saksi  ditegaskan  dalam  Pasal  1895 KUHPerdata  yang  menegaskan  bahwa  pembuktian  dengan  saksi-saksi diperkenankan  dalam  segala  hal  dimana  itu  tidak  dikecualikan  oleh undang-undang.
Akan tetapi dalam  hal  membuktikan sesuatu hal  seorang hakim tidak  boleh  hanya  mempercayai  keterangan  seorang  saksi  saja  tanpa suatu  alat  bukti  lain  yang  menguatkan.  Dapat  kita  lihat  dalam KUHPerdata  terdapat  suatu  larangan  pembuktian  seorang  saksi  dalam suatu  isi  akta  karena  tidak  semua  saksi  dapat  dipercaya  kesaksiannya karena  adanya  kebohongan,  adanya  pertentangan  dengan  isi  akta sehingga  suatu  akta  otentik  akan  kehilangan  kekuatan  pembuktiaannya dikalangan  masyarakat.  Dalam  memberikan  suatu  kesaksian  haruslah disertai  dengan  alasan-alasan  bagaimana  seseorang  saksi  tersebut  dapat mengetahui  apa  yang  akan  diterangkannya,  sedangkan  suatu  pendapat maupun perkiraan yang diperolah dari pemikiran seorang saksi bukanlah merupakan suatu kesaksian.
Semua  orang  yang  cakap  untuk  menjadi  saksi  diharuskan memberikan  kesaksian  dimuka  hakim.  Tetapi  seorang  saksi  dapat meminta  agar  dibebaskan  sebagai  saksi  jika  adanya  pertalian kekeluargaan  dengan  salah  satu  pihak  ataupun  karena  adanya  suatu kepentingan  atau  jabatan  oleh  undang-undang  diwajibkan  untuk dirahasiakan  sebagai  contohnya  adalah  seoarang  Notaris  dimana  dalam undang-undang  jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  Notaris  diwajibkan
7 Ibid , hlm 623.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
3) Pembuktian dengan Persangkaan
Persangkaan  adalah  kesimpulan-kesimpulan  yang  mana  oleh Undang-undang  atau  hakim  ditariknya  suatu  peristiwa  yang  terkenal kearah  yang  tidak  terkenal.  Berawal  dari  suatu  peristiwa  yang  telah ditemukan  faktanya  keperistiwa  yang  faktanya  belum  dapat  ditemukan. Sehingga  persangkaan  ini  mempermudah  hakim  untuk  mencari  fakta yang  mendekati  kepastian  dari  suatu  peristiwa  akan  tetapi  persangkaan yang rendah kualitas kepastiannya tidaklah dapat dijadikan alat bukti.
Mr.  Wirjono  Prodjodikoro  berpendapat  bahwa  oleh  karena persangkaan  itu  adalah  merupakan  kesimpulan  belaka,  maka  hal  ini sebenarnya yang dipakai sebagai alat bukti adalah penyaksian atau surat atau  pernyataan  suatu  pihak,  yang  membuktikan  bahwa  adanya  suatu peristiwa.
Dengan  dijadikannya  persangkaan  sebagai  salah  satu  alat pembuktian,  maka  pada  hakekatnya  Undang-undang  memberikan kebebasan  kepada  hakim  untuk  memakai  segala  bukti-bukti  yang diketahui  pada  sidang  pengadilan  sebagai  alat  bukti  guna  menentukan suatu keputusan. 8
Berdasarkan  Pasal  1915  KUHPerdata,  Ada  dua  macam persangkaan yaitu:
a)  Persangkaan yang menurut Undang-undang adalah merupakan persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan  tertentu  atau  peristiwa  tertentu  berdasarkan ketentuan  khusus  Undang-undang.  Contohnya  pembebasan utang  dari  keadaan  tertentu  dan  kekuatan  hakim  yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. b) Persangkaan  yang  tidak  berdasarkan  Undang-undang dinamakan  juga        persangkaan  menurut  hakim  yang  mana pada  akhirnya  diserahkan  kepada  pertimbangan  dan kewaspadaan  hakim  serta  pemikiran  bebas  dari  hakimlah yang  menentukan  adanya  suatu  fakta  yang  tidak  terbukti.
Dan  hal  ini  hanya  boleh  diperhatikan  apabila  Undang- undang mengizinkan.
Persangkaan  sebagai  alat  bukti  banyak  memberikan  pro  kontra dari  pada  teoritikus  maupun  praktisi  dikarenakan  untuk  dapat mewujudkan  eksistensi  dari  persangkaan  ini  haruslah  dikuatkan  dengan bukti-bukti yang lain.

## 4) Pembuktian dengan Pengakuan
Pengakuan  adalah  keterangan  sepihak  dari  salah  satu  pihak dalam  suatu  perkara,  dimana  ia  mengakui  apa  yang  dikemukakan  oleh
8 R.  Supomo,  1980, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri ,  Jakarta:  Pradnya Paramita, cet ke 5, hlm. 63
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
pihak  lawan  atau  sebahagian  dari  apa  yang  dikemukakan  oleh  pihak lawan. 9 Pengakuan  yang  disampaikan  suatu  pihak  dapat  dikemukakan baik didalam maupun diluar pengadilan.
Pengakuan  yang  bernilai  sebagai alat bukti  menurut Pasal 1923 KUHPerdata, Pasal 174 HIR adalah 10 :
a)  Pernyataan  atau  keterangan  yang  dikemukakan  oleh  salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. b)  Pernyataan  atau  keterangan  yang  dilakukan  dimuka  hakim atau dalam sidang pengadilan.
c)  Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebahagian.
Menurut  sifat  dan  bentuknya,  memasukan  pengakuan  sebagai
alat bukti rasanya kuranglah tepat dikarenakan yang merupakan alat bukti adalah  suatu  alat  yang  mampu  dipergunakan  untuk  membuktikan  suatu perkara  atau  peristiwa,  yang  mana  pengakuan  tidaklah  memiliki  bukti fisik  yang  dapat  diajukan  dalam  persidangan.  Dan  apabila  salah  satu pihak lawan, maka pengakuan tidak dibenarkan lagi oleh hakim sehingga apa yang telah diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain.
Pitlo  juga  berpendapat  bahwa  pengakuan  bukan  merupakan suatu  alat  pembuktian,  yang  mana  apa  yang  dapat  dibuktikan  hanya  hal yang dalam perkara  menjadi  pokok dari sengketa dan dengan  mengaku, maka  tidaklah  dimungkinkan  suatu  pengakuan  dapat  berisikan  suatu ketidakbenaran suatu peristiwa atau perkara.
Pengakuan  yang  diberikan  secara  suka  rela  tanpa  adanya paksaan  harus  dianggap  selamanya  benar  walaupun  pengakuan  tersebut mengandung unsur ketidak  benaran disinilah  sikap hakim untuk menilai kualitas dari pengakuan tersebut.
Yang  berwenang  memberikan  pengakuan  terdapat  dalam  Pasal 1925 KUHPerdata antara lain:
a)  Pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  perkara  baik penggugat atau tergugat.
b) Kuasa yang dari yang hendak memberikan pengakuan.
Adapun bentuk dan cara melakukan pengakuan dapat dilakukan dengan  bentuk bukti  lisan dan  bukti tulisan dan dengan  cara dinyatakan dengan  tegas  ataupun  tidak  menyangkal  dari  suatu  bantahan  ataupun mengajukan bantahan tanpa alasan yang jelas. 11

## 5) Pembuktian dengan Sumpah di Muka Pengadilan
Pada  prakteknya  pembuktian  dengan  sumpah  ini  sering  kali diterapkan  sebagai  alat  pembuktian  untuk  mengakhiri  penyelesaian
9 Mr.A. Pitlo, Op.cit ., hlm. 150.
10 Yahya Harahap, Op.cit ., hlm. 722.
11 Ibid , hlm. 725
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
sengketa  suatu  perkara  walaupun  ditempatkan  pada  urutan  terakhir sebagai alat bukti dan dianggap seolah-olah tidaklah penting. Pembuktian dengan sumpah ini biasanya dilakukan dengan suatu pernyataan ataupun keterangan  yang  terlebih  dahulu  diangkat  sumpahnya  dengan mengatasnamakan  Tuhan  bertujuan  agar  orang  yang  diangkat  sumpah takut  akan  kemurkaan  Tuhan  sedangkan  orang  tersebut  tidak  akan berbohong  ataupun  memberikan  keterangan  palsu  mengenai  pernyataan yang  akan  dinyatakannya  di  muka  pengadilan.  Hal  ini  merupakan  daya pendorong  bagi  yang  bersumpah  untuk  menerangkan  yang  sebenar- benarnya.
Lain halnya dengan orang yang tidak jujur pada pernyataannya, sumpah  bukanlah  suatu  jaminan  untuk  seseorang  berkata  benar,  karena kebohongan  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupannya  begitu  juga  bagi orang  yang  tidak  percaya  kepada  Tuhan  sehingga  bagi  yang  bersumpah merupakan  hal  yang  biasa.  Disisi  lain  suatu  alasan  seseorang  untuk memberikan keterangan palsu dalam suatu perkara juga dapat dilihat dari banyaknya  faktor  sosial  yang  merupakan  keinginan  dari  bersumpah untuk menolong orang terdekatnya agar tidak terkait masalah hukum.
Untuk  sistem  pembuktian  sumpah  dalam  sistem  hukum Indonesia  patut  dipertimbangkan  kembali  eksistensinya  meskipun dipercaya  bahwa  aka  ada  siksaan  dari  Tuhan  jika  ada  yang  berani mengangkat  sumpah  palsu  tetapi  keampuhannya  tetap  dipersoalkan dikarenakan  mengingat  pengaruh  paham  sekularisme,  kenekatan  dan keanifan  dari  ummat  manusia  banyak  orang  yang  tidak  segan-segan sumpah  meskipun  isi  keterangan  itu  tidak  benar  sehingga  hal  ini  dapat merusak sistem pencari keadilan. 12
Sehingga  pada  kenyataannya  kita  dapat  meragukan  kebenaran yang  dikemukakan  dalam  alat  bukti  yang  mana  sering  sekali mengandung unsur:
a) Dugaan dan prasangka b) Faktor kebohongan dan c) Unsur kepalsuan. Syarat formil dari suatu sumpah agar dipenuhi sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 13 a) Ikrar diucapkan dengan lisan b) Diucapkan dimuka hakim dalam pengadilan
c) Dilaksanakan dihadapan pihak lawan
d) Tidak adanya bukti lain. b.  Surat Keterangan Tanah (SKT) Dalam Hukum Tanah Nasional
Alas hak atas tanah berupa surat-surat yang dibuat oleh masyarakat dengan  berbagai  ragam  bentuk  yang  ditujukan  untuk  menciptakan  bukti tertulis  dari  obyek  atau  bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat termasuk  hak yang berasal dari Adat  yang masing-masing daerah-daerah di Indonesia  memiliki  penamaan  yang  berbeda-beda:  Girik,  Letter  C,  Petuk,
12 Munir Fuadi, Op.Cit ., hlm.14.
13 Yahya Harahap, Op.Cit ., hlm. 746.
Grant  Sultan  dan  sejenis  hak  yang  berasal  dari  hak-hak  Adat,  khusus  di lokasi penelitian ini sebutannya disebut Surat Keterangan Tanah (SKT).
Penerbitan  bukti-bukti penguasaan  bidang tanah tersebut ada  yang dibuat  diatas  tanah  yang  belum  dikonversi  maupun  tanah-tanah  yang dikuasai  oleh  Negara  dan  kemudian  tanah  tersebut  diduduki  oleh masyarakat baik disengaja  ataupun diatur oleh  Kepala  Desa/  Lurah  bahkan sampai  disahkan  oleh  camat,  seolah-olah  tanah  tersebut  telah  merupakan hak  seseorang  ataupun  termasuk  kategori  hak-hak  Adat.  Dalam perkembangannya di Lokasi Penelitian ini masyarakat menyebutnya dengan Surat Keterangan Tanah.
Didalam  Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  diterangkan  bahwa  untuk  keperluan Pendaftaran  hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  lama dibuktikan  dengan  alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa  bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  Pendaftaran  secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Sebelum  lahirnya  UUPA,  surat  keterangan  tanah  diatas  masih diakui  sebagai  tanda  bukti  hak  atas  tanah,  tetapi  setelah  UUPA  lahir  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  hanya  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diakui  sebagai  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah.  Sekalipun  demikian,  selain  sertipikat  hak  atas tanah  nampaknya  tanda  hak  lain-pun  masih  ada  yang  berlaku  yakni  Surat Keterangan  Tanah  yang  masing-masing  daerah  punya  penyebutan  nama yang berbeda-beda. Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa SKT adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak mempermasalahkan apakah SKT  itu  produk  sebelum  tahun  1960  ataupun  sesudahnya  dan  bagaimana status  hukumnya.  Pokoknya  kalau  tanah  tertentu  sudah  memiliki  SKT, pemiliknya sudah merasa aman.
SKT  yang  sebenarnya  adalah  surat  pajak  hasil  bumi,  sebelum diberlakukannya  UUPA  memang  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah,  tetapi  setelah  berlakunya  UUPA  SKT  bukan  lagi  sebagai  bukti  hak atas  tanah,  namun  hanya  berupa  surat  keterangan  objek  atas  tanah,  dan terakhir  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  dikenal  sebagai    surat  keterangan tanah  berupa  Segel  adalah  tanda  pembayaran  atau  pelunasan  pajak  bukan merupakan pemilikan hak. 14
Apabila  ditelusuri  lebih  jauh  sebelum  lahirnya  UUPA  secara yuridis  formal,      SKT  berupa  segel  benar-benar  diakui  sebagai  tanda  bukti hak  atas  tanah,  tetapi  sekali  lagi  bahwa  setelah  berlakunya  UUPA  SKT berupa  segel  tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  juga  dipertegas  dengan  Putusan
14 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Mahkamah  Agung  RI.  No.  34/K/Sip/1960,  tanggal  19  Februari  1960  yang menyatakan  bahwa  surat  keterangan  petuk  atau  girik  (bukti  penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.
Masih  berkembangnya  pemahaman  bahwa  SKT  merupakan  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  setelah  UUPA,  disebabkan  adanya  anggapan demikian  yang  masih  terus  berkembang  di  kalangan  masyarakat,  termasuk di kalangan pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan. Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman, karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya.
Setelah  lahirnya  UUPA  SKT  berupa  segel  dan  hak  adat sejenisnya  sudah  tidak  berlaku  lagi  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertipikat hak atas  tanah  yang  didapat  melalui  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Dengan perkataan  lain  SKT  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tetapi permasalahannya  di  kalangan  masyarakat  secara  umum,  termasuk  juga, instansi  pemerintah  seperti  instansi  perpajakan,  instansi  penegak  hukum seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  serta  PPAT,  masih menganggap  SKT  atau  surat  segel    sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah,  sehingga  masih  banyak  pula  produk-produk  pengadilan  berupa putusan  yang  menguatkan  keberadaan  SKT  atau  surat  segel  sebagai  alat bukti  kepemilikan.  Sebagai  contoh  masih  diaukuinya  SKT  sebagai  bukti kepemilikan  tanah  di  kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  sehingga  masih sering  kita  temukan  dalam  masyarakat  dan  bahkan  SKT  tersebut  dapat dijadikan jaminan di Bank.
Setelah  tahun  1960,    SKT  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  kecuali  hanya  sebagai  alat keterangan  objek  tanah  dan  bangunan  sebagai  bukti  pajak  tanah  dan bangunan.
Terlalu  banyak  masalah  yang  ditimbulkan  dari  penilaian  terhadap tanah  adat  seperti  SKT  (girik,  letter  c,  petuk,  grant  sultan  dan  sejenis  hak yang  berasal  dari  hak-hak  adat).  Pengadilan  direpotkan  dengan  perkara- perkara  tanah  yang  seharusnya  telah  dikonversi.  Tanah-tanah  adat seharusnya  sudah  dikonversi  dan  tunduk  pada  ketentuan  UUPA,  karena pemerintah  tidak  mungkin  lagi  mengeluarkan  bukti-bukti  hak  atas  tanah yang  tunduk  pada  sistem  hukum  yang  lama.  Sehingga  dengan  demikian SKT  dan  tanah-tanah  hak  adat  lainnya  tidak  dapat  lagi  dijadikan  bukti kepemilikan.
Pembuktian  hak  lama  berdasarkan  Pasal  24  dan  25  Peraturan Pemerintah.  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk  pendaftaran  sistematik  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk pendaftaran sporadik.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Penilaian  tersebut  didapat  atas  dasar  pengumpulan  dan  penelitian data  yuridis  mengenai  bidang  tanah  bersangkutan  oleh  Panitia  Ajudikasi dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Atas  dasar  alat  bukti dan  berita  acara  pengesahan  hak  atas  tanah  yang  data  fisik  dan  data yuridisnya  sudah  lengkap  dan  tidak  ada  sengketa  dilakukan  pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
Data  yuridis  adalah  keterangan  mengenai  status  hukum  bidang tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  pemegang  haknya  dan  hak pihak  lain  serta  beban-beban  lain  yang  membebaninya. 15 Sedangkan  data fisik  adalah  keterangan  mengenai  letak,  batas  dan  luas  bidang  tanah  dan satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  termasuk  keterangan  mengenai  adanya bangunan  atau  bagian  bangunan  di  atasnya  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya pembuktian kepemilikan  hak atas tanah dengan dasar SKT saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut  dilakukan  atas  dasar  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau  desa  atau  kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

## II. Pembahasan
A. Pelaksanaan  Pendaftaran  Surat  Keterangan  Tanah  Menjadi  Sertifikat Hak  Atas Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Sebelum membahas lebih jauh tentang proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan  hak  milik  atas  tanah  yang  memiliki  kepastian  hukum,  peneliti mengutip pendapat  Hans  Kelsen. Menurut Hans  Kelsen hukum adalah sebuah system  norma.  Norma  adalah    pernyataan  yang  menekankan  aspek “seharusnya” atau  das sollen dengan  menyertakan beberapa peraturan tentang apa  yang  harus  dilakukan.  Norma  -  norma    adalah  produk  dan  aksi  manusia yang  delibe rative.  Undang - undang yang berisi  aturan-aturan yang bersifat umum  menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat, baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum 16 . Menurut Gustav
15 Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu hukum, Kencana: Jakarta, 2008, hlm. 58
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Radbruch,  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai  identitas,  yaitu  sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid),Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan  hukum (gerectigheit), Asas  ini  meninjau dari sudut  filosofis, dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua  orang  di  depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility.
Pendaftaran  tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  perlu mendapatkan perhatian secara serius dan seksama dalam rangka pengumpulan data  dan  menentukan  status  atau  pemilikan  dan  penguasaan  atas  sebidang tanah.  Hal  ini  dipertegas  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Pasal 6 :
1. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah  ini  atau  Perundang-Undangan  yang  bersangkutan  ditugaskan kepada pejabat lain.
2. Dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan  kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  dan Perundang-undangan yang bersangkutan.
Permohonan  pendaftaran  tanah  adalah  meliputi  permohonan  untuk mendaftar hak baru, hak lama atau pengukuran untuk keperluan tertentu dapat diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui PPAT.
Pendaftaran  tanah  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  (PPU), sebagian  besar masyarakat melakukan permohonan pendaftaran tanah menjadi sertifikat  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Penajam  Paser Utara,  tanpa  melalui  jasa  PPAT  atau  mengurus  sendiri.  Berdasarkan wawancara  yang  penulis  peroleh  dari  pemilik  tanah,  yaitu  dengan  Bapak Malisa,  menyatakan  bahwa”  dalam  permohonan  sertifikat  ini  saya  mencoba mengurus sendiri karena sambil belajar untuk mengetahui praktek pendaftaran dan  biayanya  bisa  lebih  murah’’. 17 Walaupun  permohonan  pendaftaran  yang dilakukan  sendiri,  kadang  terasa  agak  sulit  karena  disebabkan  oleh  ketidak lengkapan  data  yang  dimiliki  oleh  pemohon.  Data-data  yang  tidak  lengkap terkadang menimbulkan rentetan permasalahan yang dapat menghambat proses pendaftaran tanah.
Data  yang  dijadikan  alat  bukti  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sporadik oleh masyarakat di Kab. PPU berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ada juga yang sudah berupa Akta tetapi sebagian besar masih dalam bentuk SKT. Permohonan  pendaftaran tanah  baik  itu dengan SKT  maupu  Akta harus dilengkapi  dengan  identitas  pemohon  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),
17 Malisa, wawancara, warga yang mendaftarkan tanah secara langsung atau sendiri Kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, (Penajam, 7-8-2017)
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Kartu  Keluarga  (KK),  Surat-surat  tanah  dan  riwayat  tanah  atau  kronologis, pernyataan tidak dalam sengketa, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan. 18
Praktek  pendaftaran  tanah  dengan  bukti  SKT  di  Kabupaten  Penajam Paser Utara agak sulit dirasakan oleh masyarakat pemohon hak di bandingkan dengan  bukti  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT 19 .  Kesulitan  itu  disebabkan biasanya karena adanya peralihan hak atas tanah yang masih berupa SKT yang terjadi  karena  pemutihan  secara  langsung  yaitu  penggantian  nama  pemilik pertama  yang  tertera  didalam  SKT  kepemilik  berikutnya,  hal  ini  cukup menimbulkan  permasalahan  yang  rumit  terutama  dirasakan  oleh  pemilik berikutnya  ketika  SKT  tersebut  didaftarkan  atau  diajukan  permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.
Pemutihan  pada  SKT,  selain  menimbulkan  permasalahan  juga  dapat menyebabkan  kekaburan  atau  ketidak  jelasan  kepemilikan  hak  atas  tanah. menyikapi  hal  tersebut  guna  untuk  memperjelas  bukti  kepemilikan,  pemohon harus  membuat  kronologi  data  SKT  untuk  dijadikan  sebagai  syarat  pada permohonan  Sertifikat  dengan  meminta  pihak  Desa/  Kelurahan  melakukan pengecekan  lokasi. 20 Selanjutnya  oleh  pihak  Desa/Kelurahan  setempat dibuatkan surat keterangan yang isinya menerangkan silsilah data kepemilikan tanah  yang  berguna  menyambung  atau  mengaitkan  kronologi  data  tanah  dari pemilik pertama sampai pemilik terakhir.
Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik diatas prosesnya relatif lama. Terkadang pada saat pengurusan timbul permasalahan yang tidak terduga dan dapat menghambat jalannya proses pendaftaran tanah.  Pemilik tanah yang melakukan  sendiri  proses  pendaftaran  hak  terkadang  tidak  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  selain  itu  faktor  keterbatasan pengetahuan  dan  dana  ikut  menghambat  kelancaran  proses  pendaftaran  hak atas  tanah.  apabila  hal  ini  dibiarkan  berlarut-larut  tanpa  ada  solusinya  proses pendaftaran  hak atas  tanah dapat  terhenti, karena  pemilik tanah enggan untuk menindaklanjuti pengurusannya. Permasalahan diatas yang ikut mempengaruhi masih  ditemukan  sebagian  besar  masyarakat  di  Kab.Penajam  Paser  Utara menguasai bidang tanah dengan bukti kepemilikan seperti SKT.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Sub  Seksi
Pendaftaran  Hak  Tanah  Kantor  Pertanahan    Kabupaten  Penajam  Paser  Utara, menyatakan  bahwa  langkah-langkah  dalam  hal  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali secara sporadik adalah:
1. Pemohon mengajukan permohonan pada kantor pertanahan agar didaftarkan haknya dengan melampirkan data-data yang diperlukan diantaranya.
a. Surat pernyataan kepemilikan suatu bidang tanah;
18 Muhammad Surianyah, Wawancara, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, (Penajam, 19-8-2017)
19 H. Kallo, Wawancara, warga yang mendaftarkan tanah secara langsung atau sendiri Kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, (Penajam, 17-8-2017)
20 Yusran,  Wawancara,  Kasubsi  Hubungan  Hukum  Pertanahan,  Kantor  Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, (Penajam, 19-8-2017)
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
b. Surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut tidak dalam sengketa (tidak digadaikan dan tidak pula dalam sitaan);
c. Surat  pernyataan  pemilikan  tanah  dan  mengisi  formulir  dari  kantor pertanahan yang didalamnya memuat tentang daftar riwayat tanah, saksi- saksi  serta  batas-batas  tanah  ditanda  tangani  oleh  pihak  yang bersangkutan dengan diketahui dan ditanda tangani oleh lurah dan camat setempat.
2. Pemohon membayar biaya di loket pendaftaran kantor pertanahan.
3. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran serta pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk.
4. Berdasarkan  hasil pengukuran tersebut petugas akan  mengeluarkan gambar situasi  berupa  peta  dalam  ukuran  berskala  yang  menerangkan  letak  tanah, keadaan tanah, batas dan luas tanah yang dimaksud.
5. Selanjutnya  dari  hasil  pengukuran  yang  didapat  dilapangan  dituangkan dalam suatu risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditanda tangani  oleh  seluruh  anggota  (tetangga  batas,  lurah  setempat,  petugas pertanahan dan pengukuran yang ditunjuk).
6. Melakukan  pemeriksaan  data  yuridis  (riwayat  kepemilikan  tanah)  oleh panitia pemeriksaan “A” yang ditunjuk.
7. Kemudian kepala kantor pertanahan mengumumkan permohonan pengakuan hak atas tanah. Pengumuman tersebut dilakukan selama 60 hari (2 bulan) berturut-turut di kantor pertanahan, kelurahan dan kecamatan.
8. Apabila  waktu  pengumuman  sudah  berakhir  dan  tidak  ada  keberatan  dari pihak  lain  atas  pengumuman  tersebut,  maka  kepala  kantor  pertanahan memberikan  pengakuan  hak  sebagai  hak  milik  pada  pemegang  hak  atas tanah yang bersangkutan.
9. Setelah  kantor  pertanahan  memberikan  pengakuan  hak  kepada  pemegang yang  bersangkutan,  oleh  kepala  seksi  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah dilakukan  pendaftarannya  dalam  buku  tanah  menurut  ketentuan  yang berlaku.  Buku  tanah  dan  sertipikat  hak  milik  yang  bersangkutan  ditanda tangani  oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Penajam  Paser Utara. Apabila  Kepala  Kantor berhalangan  maka  buku tanah dan sertipikat ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran hak.
10. Selanjutnya  sertipikat  diserahkan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang tercantum  namanya  dalam  buku  tanah  atau  pihak  lain  yang  dikuasakan olehnya. 21
Semua  proses  pengurusan  diatas  rata-rat  terselesaikan  dalam  waktu antara 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah penulis mencermati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 11 menyatakan bahwa “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran  tanah”.  Pada  PP  No.  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah
21 Ibid .  wawancara,  Kasubsi  Pendaftaran  Hak  Tanah,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Penajam Paser Utara.
yaitu  pada  Pasal  12  ayat  (1)  menyatakan,  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali meliputi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik b. Pembuktian hak dan pembukuannya c. Penerbitan sertipikat
d. Penyajian data fisik dan atau yuridis
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Sedangkan pada pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) yaitu :
1. Pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan pada  data  fisik  atau  data  yuridis  obyek  pendaftaran  tanah  yang  telah terdaftar;
2. Pemegang  hak  yang  bersangkutan  wajib  mendaftarkan  perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor Pertanahan.
Penulis  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  khususnya  pada  tanah-tanah  yang  belum Bersertifikat  atau  tanah  dengan  bukti  hak  berupa  SKT,  sangat  rawan  akan terjadinya  konflik  pertanahan.  Sebagian  masyarakat  yang  awam  hukum  juga rawan  sekali  akan  terjadinya  penipuan.  Data-data  yang  dimiliki  dan  dijadikan sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  belum  menjamin  adanya  kepastian hukum. Hal ini terjadi karena bukti yang dimiliki sebagian besar masih berupa SKT.
Bukti  kepemilikan  tanah  yang  alas  haknya  masih  berupa  SKT,  pada proses pelakasanaan pendaftaran tanah harus dapat dibuktikan dengan jelas dan lengkap.  Dalam  hal  ini  baik  data  fisik  dan  data  yuridisnya  harus  dapat menunjukkan  sinkronisasi  data  yang  mendukung  terhadap  pembuktian  data tanah  tersebut.  Data-data  tanah  yang  jelas  dan  lengkap  dapat  mendukung lancarnya  proses  pelaksanaan  pendaftaran  tanah.  Pada  saat  pelaksanaan pendaftaran  tanah  masyarakat  merasa  aman,  apabila  data  tanah  yang  mereka miliki dipastikan benar, jelas dan lengkap oleh Kantor Pertanahan. Dari kondisi ini  masyarakat  berharap  di  kemudian  hari  tidak  terjadi  permasalahan  karena ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  bidang  tanah  tersebut.  Jadi  dengan demikian  setelah  sertifikat  diterbitkan  dapat  menjamin  dan  memberikan kepastian hukum atas hak suatu bidang tanah kepada pemiliknya.
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  pemberian  jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :
1. Tersedianya  perangkat  hukum  tertulis,  lengkap  benar  dan  jelas  serta dilaksanakan secara konsisten.
2. Penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  harus  dapat  dapat dilakukan dengan cara efektif.
B. Faktor-Faktor  Penghambat  Dan  Pendukung  Dalam  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  Dengan  Bukti  Alas  Hak  Surat Keterangan Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  terdapat adanya  faktor-faktor  yang  menjadi  menghambat  dan  pendukung.  Timbulnya berbagai  faktor  tersebut  dapat  menyebabkan  terjadinya  bermacam-macam kendala  sekaligus  motivasi  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pendaftaran tanah.
1. Faktor-faktor Penghambat Adapun mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dengan bukti alas hak SKT adalah:
a. Faktor  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  akan  prosedur  pendaftaran tanah;
b. Terjadinya  fakta  yang  berbeda  antara  dokumen  fisik  dan  yuridis  yang terdapat dalam SKT;
c. Data riwayat tanah tidak lengkap;
d. kronologois SKT yang terputus atau hilang;
e. Adanya sengketa tanah dan tidak adanya tanda batas pengukuran tanah;
f. Biaya pendaftaran tanah mahal;
Berbagai  kendala  yang  terjadi  diatas  dapat  menajadi  penghambat dan  pengaruh  terhadap  kelancaran  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali secara  sporadik.  Dalam  mengatasi  kendala  yang  ada,  perlu  adanya sosialisasi  tentang  prosedur  dan  proses  pendaftaran  tanah  secara  sporadik kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dapat  diberikan  dalam  bentuk  pengetahuan hukum  dibidang  pertanahan,  yang  dilakukan  secara  teratur  dan berkesinambungan  dengan  menjalin  kerjasama  antara  Kantor  Pertanahan dengan instansi terkait seperti Kecamatan, Desa/Lurah.
Dari  sosialisasi  tersebut  diatas  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  yang  jelas  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat  memotivasi masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. Motivasi masyarakat dalam melakukan  pendaftaran  tanah  berdampak  positif  dan  dapat  menjadi  faktor- faktor pendukung terwujudnya tertib administrasi di bidang pertanahan.
2. Faktor-faktor Pendukung
Faktor-faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah pertama kali secara sporadik adalah sebagai berikut :
a. Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.
b. Diperolehnya perlindungan hukum akan hak atas tanah bagi pemilik.
c. Diperolehnya alat bukti yang kuat berupa sertifikat.
d. Meningkatkan nilai jual tanah.
e. Menimbulkan minat masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah.
Terhadap  terjadinya  faktor-faktor  penghambat  dan  pendukung dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sporadik  penulis mencermati berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  pada  Pasal  3  bahwa  pendaftaran  tanah bertujuan :
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Menurut penulis, terhadap terjadinya berbagai kendala pelaksanaan pendaftaran tanah sebenarnya diawali dari :
a. Keadaan obyektif tanah-tanahnya.
b. Sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.
Kondisi  ini  menurut penulis,  masih  belum cukup  untuk  menjawab dan  memberikan  kemungkinan  untuk  terlaksananya  pendaftaran  tanah dalam  waktu  singkat,  dengan  hasil  yang  memuaskan.  Dengan  demikian tujuan  dari  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, diatas belum dapat terselenggara secara optimal di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sementara  itu  menurut  penulis  dalam  rangka  meningkatkan dukungan  terhadap  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  diperlukan  faktor pendukung  yang  lebih  baik dengan  memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan.
Faktor-faktor  pendukung  diatas  dapat  bermanfaat  baik  terhadap masyarakat,  pemerintah  maupun  hukum  yang  berlaku.  Hasil  dari pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dengan diperolehnya  alat bukti  yang kuat  berupa  sertifikat.  Masyarakat  yang  telah  mempunyai  alat  bukti sertifikat akan mendapat kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.
Dalam  pemerintahan  berguna  untuk  keperluan  bagi  pembangunan oleh  pemerintah  yang  memerlukan  data-data  otentik  dibidang  pertanahan. Dengan demikian data-data pertanahan secara nasional dapat teradministrasi dengan  baik,  sehingga  apabila  saatnya  diperlukan  dapat  dengan  mudah mencarinya.  Sedangkan  bagi  kepentingan  hukum  termasuk  bagi  Investor seperti investasi modal yang mereka tanam di kawasan Industri Buluminung lokasi  penelitian  ini,  sertifikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan  sudah dijamin  oleh  Undang-undang.  Dalam  hal  ini  bila  terjadi  sengketa  tanah terutama  di  pengadilan,  dengan  adanya  sertifikat  akan  lebih  mudah  untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

## III. PENUTUP A. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dibahas  tersbut  diatas,  maka  ada  beberapa  yang  dapat disimpulkan:
1. Kekuatan  pembuktian  Surat  Ketarangan  Tanah  (SKT),  sebagai  bukti  hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat hanya merupakan surat keterangan mengenai  obyek  tanah  yang  dikuasai  secara  fisik  oleh  masyarakat  dan
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
sebagai  alat  bukti  tertulis  dibawah  tangan  yang  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat  sebagai  bukti  hak  kepemilikan  hak  atas  tanah,  namun demikian alat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka Pengadilan, Surat  Keterangan  Tanah  tersebut  juga  merupakan  surat-surat  yang dikategorikan  alas  hak  atau  data  yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  syarat kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Proses  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan  Bukti  alas  hak  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT),  pada  proses pelaksanan  pendaftaran  Surat  Keterangan  Tanah  harus  dapat  dibuktikan dengan  jelas  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  dan  harus  menunjukkan sinkronisasi data yang mendukung terhadap pembuktian data tanah tersebut, data-data  yang  jelas  dan  lengkap  dapat  mendukung  lancarnya  proses pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  adapun  faktor  yang  dapat  penghambat dalam  proses  pendaftaran  tanah  seperti  keterbatasan  pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, terjadinya fakta yang berbeda antara  dokumen  atau  data  fisik  dan  yuridis  yang  terdapat  dalam  Surat Keterangan  Tanah,  data  riwayat  tanah  tidak  lengkap,  kronologois  Surat Keterangan  Tanah  yang  terputus  atau  hilang,  adanya  sengketa  tanah  dan tidak  adanya  tanda  batas  pengukuran  tanah,  serta  biaya  pendaftaran  tanah yang mahal.

## B. Saran
1. Kepada  Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait,  seperti  Camat,  Kepala  Desa  serta  Lurah agar mengadakan sosialisasi hukum dibidang pertanahan kepada masyarakat sesering  mungkin,  sehingga  dapat  memberikan  pemahaman  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  mengkonversi  hak-hak  lama dalam  hal  ini  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  untuk  dikonversi  atau didaftarkan menjadi sertifikat hak atas tanah yang mempunyai kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya.
2. Kepada  masyarakat  agar  tidak  hanya  menguasai  bidang  tanah  secara  fisik saja  tetapi  juga  harus  dapat  membuktikan  dengan  data  yuridisnya,  serta kronoligis  penguasaan  atas  tanah,  dengan  begitu  secara  tidak  langsung masyarakat  akan  sadar  betapa  pentingnya  bukti-bukti  hak  atas  tanah  yang dapat  memberikan  kekuatan  dan  kepastian  hukum  terhadap  bidang  tanah yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Achmad  Rubaie,  2007, Hukum Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum, Malang: Bayumedia Publishing.
Andrian Sutedi, 2006, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
AP.  Parlindungan , 1993 , Komentar  atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria , Bandung: Mandar Maju.
,  1988, Pendaftaran  Tanah  dan  Konfersi  hak  milik  atas  tanah menurut UUPA , Bandung: Alumni. Bachtiar  Effendie,  1993, Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  Dan  Peraturan Pelaksanaannya , Bandung: Alumni.
______________,  et  all,  1999, surat  gugat  dan  hukum  pembuktian  dalam perkara perdata, Bandung: PT. Citra Aditya. Boedi  Harsono,  2005, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan. Jazim Hamidi, 2011, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah , Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
J.  Andy  Hartanto,  2009, Problematika  Hukum  Jual  Beli  Tanah  Belum Bersertipikat , Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Kaelan  M.S., Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Filsafat  (Paradigma  bagi Pengembangan  Penelitian  Interdisipliner  Bidang  Filsafat,  Budaya, Sosial,  Semiotika,  Sastra,  Hukum  dan  Seni) ,  Yogyakarta:  Paradigma, 2005).
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), Maria  S.W.  Sumardjono,  2001,  Kebijakan  Pertanahan:  Antara  Regulasi  &
Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Mr.  A.  Pitlo,  1978, Pembuktian  Dan  Daluwarsa (  Menurut  KUHPerdata), Jakarta: PT. Intermasa.
Munir  Fuady,  2006, Teori  Hukum  Pembuktian, Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Putri  Ayu  Wijiyanti,2001,  Tanah  dan  Sistem  Perpajakan  Masa  Colonial  Inggris, Yogyakarta: Terawang.
R.  Supomo,  1980, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri ,  Jakarta:  Pradnya Paramita, cet ke 5.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Undang- Undang Pokok Agraria Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Peraturan  Menteri  Agrarian  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,a
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Izin Peruntukan Dan Penggunaan Tanah.

## C. Artikel
Pena  Rifai,  2011, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak Atas  Tanah ,  diakses  dari  http://pena-rifai.blogspot.com/2011/06/perlindungan- hukum-terhadap-pemegang.html, pada 20 Mei 2017, Pukul 12.5.