Palilati,  A.  2004.  Pengaruh  Tingkat  Kepuasan terhadap  Loyalitas  Nasabah  Tabungan Perbankan di Wilayah Etnik Bugis . Laporan Penelitian .  Tidak  Dipublikasikan.  Fakultas Ekonomi  Universitas  Tadulako  Palu.
Syawir,  A.  &  Irawati,  E.  2007.  Analisa  Pengaruh Relationship  Marketing  terhadap  Pening- katan Customer Value dari Fosca Salon dan Spa . Laporan Penelitian . Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.
Winer. 2001. Customer Relationship Management:
A Framework, Research Directions, and the Future. Haas School of Business,University of California at Barkeley.
Zeithaml, V.A. & Bitner. 1996. Measuring The Qual- ity of Relationship in Customer Service: An Empirical  Study. European  Journal  of  Mar- keting .
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No.2 Mei 2010, hal. 329  –  344 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007
Korespondensi  dengan  Penulis:
Tyas Danarti: Telp.+ 62 341 551 396, Fax.  +62  341  553  834 E-mail:  tyasdanar@yahoo.com

##   
  
Tyas Danarti Asfi Manzilati

## Nurul Badriyah
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No.165 Malang 65145
Abstract : The purpose of this study was how the regulations concerning the financing insti- tutions (rules or “rules of play” and supervision), how the reality of system or mechanism for each financial institution referred to in channeling financing to small and medium segment, and on turn, how the impact of these two issues of competition among the existing financ- ing institutions. With in-depth observation and interviews, we found that formally Bank of Indonesia only act as mediators between the SMEs and business actors such financial institu- tions through training, meeting facilitation for coordination and delivery of information; implications of the operational rules of the microfinance institutions can be divided into four important issues, those are the target market, the mechanism of realization of loans, settlement mechanism of risk, and strategies to face competition; and the absence of clear rules  or  boundaries  for  the  operation  of  financial  institutions,  in  turn,  a  uniform  service delivery and increasing competition tightened and increased the risk to the financial institu- tions themselves and for society.
Key words :  financial institutions, financing rules, competition, credit risk
Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  mempunyai peranan penting terutama ditilik dari segi jumlah unit  usaha  dan  tenaga  kerja  yang  diserapnya. Bahkan, menurut Adiningsih (2004) peranan UKM dalam  perekonomian  Indonesia  pada  dasarnya sudah  besar  sejak  dulu  dan  sejak  krisis  ekonomi melanda  Indonesia,  peranan  UKM  meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan  bahwa  persentase  jumlah  UKM
dibandingkan total perusahaan pada tahun 2008 adalah  sebesar  99,66%.  Pada  tahun  yang  sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 94,42% dari total tenaga kerja. Demi- kian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto  (PDB)  juga  besar,  lebih  dari  separuh  eko- nomi  kita  didukung  oleh  produksi  dari  UKM 52,67%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan  UKM  dalam  perekonomian  Indonesia
adalah  sentral  dalam  menyediakan  lapangan pekerjaan  dan  menghasilkan  output  dan  UKM berperan sebagai salah satu penggerak kegiatan
ekonomi di Indonesia. Bukti lain tentang sentral- nya kontribusi UMKM ini dapat diamati dari Tabel 1.
Tabel 1. Kontribusi UMKM Versus Usaha Besar Tahun 2008
Sumber: Indikator Makro Ekonomi UMKM (2009).
Pada  gilirannya,  keberadaan  dan  keung- gulan UMKM tersebut disikapi lembaga keuangan dengan memberikan perhatian lebih pada fasilitas pembiayaan segmen ini. Selain BRI yang memang fokus pada pengembangan UMKM, kini sejumlah bank gencar berekspansi ke kredit mikro, seperti Danamon,  BTPN,  Bank  Mayapada.
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  Bank  Perkre- ditan  Rakyat  (BPR).  Terlihat  dari  meningkatnya dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat dari Rp 79,14 triliun pada Januari 2008 jadi Rp 82,55 triliun pada Juni 2008. Sementara total outstand- ing kredit  mencapai  Rp  23,877  triliun  dengan jumlah debitur 2.627.940. Total tabungan hingga Juni  2008  adalah  Rp  6,6  triliun  dan  deposito  Rp 13,551  triliun.  (Ridhotulloh,  2008).
Fenomena besarnya penyaluran kredit MKM tersebut,  juga  terjadi  pada  lembaga  keuangan lain di luar naungan BI, seperti koperasi dan pe- gadaian.  Koperasi  di  seluruh  Indonesia,  tumbuh
mencapai  angka  149.793  unit  pada  2008  atau tumbuh sebanyak 119 koperasi primer dan tujuh koperasi  sekunder  dengan  peningkatan  jumlah koperasi  berkualitas  mencapai  886  koperasi. Sementara itu, jumlah penyaluran kredit koperasi mencapai  Rp63,08  triliun  dan  Sisa  Hasil  Usaha (SHU) sebesar Rp3,47 triliun.
Sedangkan kondisi penyaluran kredit MKM di  pegadaian  dari  waktu  ke  waktu  juga  meng- alami peningkatan. Dari data terakhir diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2008 perum pega- daian berfokus diri ke Usaha Kecil Mikro, terutama yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan dan  saat  ini  perum  pegadaian  telah  memiliki 85.000  nasabah  di  seluruh  Indonesia.  Hingga triwulan  I  2009,  Perum  Pegadaian  telah  menya- lurkan kredit kepada nasabah yang mencapai Rp 10,6 triliun atau naik sekitar 30 persen dibanding periode  sama  2008  yang  besarnya  Rp  7,8  triliun (Kompas,  2009).
M ikro Kecil M enengah Tot al UM KM Besar Tot al Jumlah Unit Usaha 50,697,659 520,221 39,657 51,257,537 4,372 51,429,838 Porsi (%) 98,58% 1,01% 0.08% 99,66% 0.01% 100 Jml Tenaga Kerja (orang) 83,647,711 3,992,371 3,256,188 90,896,270 2,776,214 96,267,457 Porsi (%) 88.69% 4,15% 3,38% 94,42% 2,88% 100 Jumlah PDB (Rp juta) 1,505,308 473,267 630,785 2,609,360 2,087,121 4,954,029 Porsi (%) 30,39% 9,55% 12,73% 52,67% 42,13% 100 Jumlah Ekspor (dalam milyar) 20,247 44,148 119,364 183,759 727,169 910,928 Porsi (%) 2,10% 4,58% 13,05% 19,19% 80,01% 100
adalah  sentral  dalam  menyediakan  lapangan pekerjaan  dan  menghasilkan  output  dan  UKM berperan sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi di Indonesia. Bukti lain tentang sentral- nya kontribusi UMKM ini dapat diamati dari Tabel
1.

## Tabel 1. Kontribusi UMKM Versus Usaha Besar Tahun 2008
Sumber: Indikator Makro Ekonomi UMKM (2009).
Pada  gilirannya,  keberadaan  dan  keung- gulan UMKM tersebut disikapi lembaga keuangan dengan memberikan perhatian lebih pada fasilitas pembiayaan segmen ini. Selain BRI yang memang fokus pada pengembangan UMKM, kini sejumlah bank gencar berekspansi ke kredit mikro, seperti Danamon,  BTPN,  Bank  Mayapada.
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  Bank  Perkre- ditan  Rakyat  (BPR).  Terlihat  dari  meningkatnya dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat dari Rp 79,14 triliun pada Januari 2008 jadi Rp 82,55 triliun pada Juni 2008. Sementara total outstand- ing kredit  mencapai  Rp  23,877  triliun  dengan jumlah debitur 2.627.940. Total tabungan hingga Juni  2008  adalah  Rp  6,6  triliun  dan  deposito  Rp 13,551  triliun.  (Ridhotulloh,  2008).
Fenomena besarnya penyaluran kredit MKM tersebut,  juga  terjadi  pada  lembaga  keuangan lain di luar naungan BI, seperti koperasi dan pe- gadaian.  Koperasi  di  seluruh  Indonesia,  tumbuh
mencapai  angka  149.793  unit  pada  2008  atau tumbuh sebanyak 119 koperasi primer dan tujuh koperasi  sekunder  dengan  peningkatan  jumlah koperasi  berkualitas  mencapai  886  koperasi.
Sementara itu, jumlah penyaluran kredit koperasi mencapai  Rp63,08  triliun  dan  Sisa  Hasil  Usaha (SHU) sebesar Rp3,47 triliun.
Sedangkan kondisi penyaluran kredit MKM di  pegadaian  dari  waktu  ke  waktu  juga  meng- alami peningkatan. Dari data terakhir diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2008 perum pega- daian berfokus diri ke Usaha Kecil Mikro, terutama yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan dan  saat  ini  perum  pegadaian  telah  memiliki 85.000  nasabah  di  seluruh  Indonesia.  Hingga triwulan  I  2009,  Perum  Pegadaian  telah  menya- lurkan kredit kepada nasabah yang mencapai Rp 10,6 triliun atau naik sekitar 30 persen dibanding periode  sama  2008  yang  besarnya  Rp  7,8  triliun (Kompas,  2009).
Dari  kondisi  yang  terjadi  pada  penyaluran kredit  MKM  oleh  berbagai  lembaga  keuangan yang  ada,  dapat  disimpulkan  masing-masing lembaga  keuangan    berpandangan  jika  sektor UMKM adalah pangsa pasar yang potensial bagi peningkatan profitnya. Atas realitas karakteristik kredit  MKM  (jumlahnya  kecil  dan  mekanisme yang  sederhana),  pada  akhirnya  direspon  oleh lembaga  keuangan  MKM  dengan  menciptakan produk  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karak- teristik  tersebut.  Akibatnya  kemudian  berbagai macam  produk  pembiayaan  tersebut  tampak seragam atau sejenis (khususnya dalam mekanis- me dan syarat pengajuan pembiayaan). Padahal semestinya masing-masing lembaga memiliki ke- khasan  tersendiri  dalam  mekanisme  dan  persya- ratan pembiayaannya dan kekhasan itu mestinya dapat memenuhi diversitas dari kebutuhan pem- biayaan  nasabah.
Di  sisi  nasabah,  kurangnya    pengetahuan tentang  kekhasan  lembaga  keuangan,  sejalan dengan  pernyataan  Abdullah  dalam  Wibisono (2007) bahwa masyarakat Indonesia masih sedikit yang  memahami  bank    (well-informed).  Hal tersebut disebabkan minimnya edukasi oleh pihak perbankan, khususnya mengenai prosedur, meka- nisme  dan  berbagai  hal  yang  terkait  dengan kredit dan macam-macamnya. Rendahnya penge- tahuan tentang aspek ini berdampak pada lemah- nya  daya  tawar  nasabah  ketika  berinteraksi dengan perbankan atau lembaga keuangan yang lain.  Jika  nasabah  memiliki  pengetahuan  yang cukup  dan  pada  gilirannya  memiliki  daya  tawar yang  memadai,  maka  maraknya  lembaga  pem- biayaan  MKM  akan  menjadikan  mereka  mem- punyai  banyak  pilihan  pembiayaan  usahanya. Tetapi  hal  tersebut  tidak  terjadi,  karena  mereka tidak mengetahui produk mana yang seharusnya menjadi  pilihan  kebutuhannya.
Dua  persoalan,  yaitu  lemahnya  pengeta- huan  dan  daya  tawar  nasabah  dan  keberadaan regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang berbeda-beda  ini  akan  berdampak  pada  per- saingan yang kurang sehat yang merugikan nasa- bah dan pada sisi lain besarnya risiko kredit yang berdampak  pada  kerugian  lembaga  keuangan sendiri.  Pada  titik  inilah  dirasa  penting  untuk menganalisis  mengenai  “aturan  main”  Pembia- yaan Kecil Menengah (Mikro) dalam Konteks Per- saingan  antara  Lembaga  (pegadaian,  koperasi, BPR, dan BRI khususnya BRI Unit).
Realitas  diatas  meninggalkan  beberapa pertanyaan. Beberapa hal yang ingin ditemukan jawaban  diantaranya  bagaimana  sebenarnya regulasi mengenai lembaga pembiayaan tersebut (peraturan  atau  “aturan  main”  dan  pengawas- annya),  bagaimana  realitas  sistem/mekanisme masing-masing  lembaga  pembiayaan  yang dimaksud dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen  kecil  dan  menengah,  serta  bagaimana implikasinya  terhadap  persaingan  di  antara lembaga  pembiayaan  yang  ada.

## HUBUNGAN RENTE EKONOMI DENGAN PERSAINGAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO
Dalam  ekonomi  pasar  global,  kita  hanya bisa bertahan kalau mampu bersaing. Untuk ber- saing harus ada daya saing, yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi.  Untuk itu pula, diper- lukan etika dalam berusaha, karena praktik beru- saha yang tidak etis, dapat mengakibatkan rente ekonomi, mengurangi produktivitas dan menge- kang efisiensi (Kartasasmita, 2007).
Secara  sederhana  rente  ekonomi  diterje- mahkan  sebagai  pengambilan  keuntungan  oleh
satu pihak (agen ekonomi) yang melebihi keun- tungan  normal.  Pengambilan  rente  ekonomi  ini didorong oleh penguasaan informasi yang tidak simetris antara satu pelaku dengan pelaku yang lain.  Dalam  konteks  ini,  produsen  mengetahui lebih banyak informasi dari konsumen.
Pengertian mengenai rente ekonomi  terse- but  juga  berlaku  pada  pasar  keuangan  (pasar kredit).  Seperti  telah  diuraikan  pada  latar  bela- kang bahwa masyarakat/nasabah sebagai konsu- men pada pasar kredit masih kurang memahami ( well-informed ) mengenai berbagai regulasi pada sistem/mekanisme  perkreditan.  Penguasaan informasi tentu lebih banyak ada pada sisi produ- sen/lembaga  pembiayaan.  Informasi  yang  tidak simetris  (ditambah  dengan  beragam/tumpang tindihnya  regulasi)  ini  berdampak  melemahnya daya tawar nasabah. Hal tersebut memberi kesem- patan  pihak  produsen  (lembaga  pembiayaan) untuk  mengambil  rente  ekonomi  pada  pasar kredit ini, sehingga spread (margin bunga) yang diambil oleh pihak lembaga pembiayaan menjadi semakin  besar.  Pada  gilirannya,  meningkatnya rente ekonomi ini akan membuat fungsi interme- diasi menjadi kurang efisien.

## REGULASI YANG MENJAMIN KEAMANAN SEKALIGUS MENUMBUHKAN PERSAINGAN PADA PASAR KREDIT
Mengambil suatu risiko merupakan perilaku yang  normal  dari  lembaga  keuangan,  karena pada dasarnya risiko dan expected return saling mempengaruhi.  Bank  atau  lembaga  keuangan lain  yang  memberikan  kredit  akan  menentukan harga atau interest rate yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya risiko yang dihadapi. Oleh
karenanya,  pihak  pemberi  kredit  seperti mendapat insentif untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dengan ekspektasi mendapatkan re- turn yang lebih tinggi pula (Bessis, 2002)
Menyadari bahwa operasional dalam sistem lembaga  keuangan  sangat  berisiko,  sedangkan di sisi kepentingan masyarakat sebagai depositor juga  berhak  mendapatkan  jaminan  keamanan, sehingga  regulator  (pemerintah  dan  otoritas moneter) mengenakan regulasi yang ketat untuk mencegah  lembaga  keuangan  (termasuk  di dalamnya  lembaga  pembiayaan  MKM)  melaku- kan operasional yang terlalu berisiko.
Dalam  praktiknya,  regulasi  tertentu  justru menimbulkan  dampak  negatif  berupa  pening- katan moral  hazard dan adverse  selection pada operasional lembaga keuangan. Selain itu, regu- lasi  yang  ketat  juga  mengurangi  insentif  untuk terciptanya  persaingan  di  antara  lembaga keuangan, dan rendahnya persaingan dapat men- dorong  inefisiensi  di  sektor  keuangan.  Artinya, pembuat  regulasi  menghadapi  suatu  dilema, yaitu berupa trade off antara keamanan dan ting- kat  kompetisi  yang  diinginkan.  Dengan  kenya- taan tersebut, pemerintah dan otoritas moneter melaksanakan deregulasi pada sektor keuangan dengan  harapan  bisa  menumbuhkan  kompetisi yang  sehat  namun  tetap  memberikan  jaminan keamanan  kepada  masyarakat  yang  menggu- nakan  jasa  lembaga  keuangan.
Deregulasi  sendiri  akan  mempengaruhi operasional semua lembaga keuangan khususnya yang  memberikan  jasa  kredit.  Deregulasi  secara umum  akan  mereduksi  atau  menghilangkan aturan-aturan  mengenai  pembatasan  wilayah operasional,  jenis  produk  dan  jasa  yang  diper- bolehkan serta penentuan interest rate baik untuk simpanan maupun kredit (Gup & Kolari, 2005)
satu pihak (agen ekonomi) yang melebihi keun- tungan  normal.  Pengambilan  rente  ekonomi  ini didorong oleh penguasaan informasi yang tidak simetris antara satu pelaku dengan pelaku yang lain.  Dalam  konteks  ini,  produsen  mengetahui lebih banyak informasi dari konsumen.
Pengertian mengenai rente ekonomi  terse- but  juga  berlaku  pada  pasar  keuangan  (pasar kredit).  Seperti  telah  diuraikan  pada  latar  bela- kang bahwa masyarakat/nasabah sebagai konsu- men pada pasar kredit masih kurang memahami ( well-informed ) mengenai berbagai regulasi pada sistem/mekanisme  perkreditan.  Penguasaan informasi tentu lebih banyak ada pada sisi produ- sen/lembaga  pembiayaan.  Informasi  yang  tidak simetris  (ditambah  dengan  beragam/tumpang tindihnya  regulasi)  ini  berdampak  melemahnya daya tawar nasabah. Hal tersebut memberi kesem- patan  pihak  produsen  (lembaga  pembiayaan) untuk  mengambil  rente  ekonomi  pada  pasar kredit ini, sehingga spread (margin bunga) yang diambil oleh pihak lembaga pembiayaan menjadi semakin  besar.  Pada  gilirannya,  meningkatnya rente ekonomi ini akan membuat fungsi interme- diasi menjadi kurang efisien.

## REGULASI YANG MENJAMIN KEAMANAN SEKALIGUS MENUMBUHKAN PERSAINGAN PADA PASAR KREDIT
Mengambil suatu risiko merupakan perilaku yang  normal  dari  lembaga  keuangan,  karena pada dasarnya risiko dan expected return saling mempengaruhi.  Bank  atau  lembaga  keuangan lain  yang  memberikan  kredit  akan  menentukan harga atau interest rate yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya risiko yang dihadapi. Oleh
karenanya,  pihak  pemberi  kredit  seperti mendapat insentif untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dengan ekspektasi mendapatkan re- turn yang lebih tinggi pula (Bessis, 2002)
Menyadari bahwa operasional dalam sistem lembaga  keuangan  sangat  berisiko,  sedangkan di sisi kepentingan masyarakat sebagai depositor juga  berhak  mendapatkan  jaminan  keamanan, sehingga  regulator  (pemerintah  dan  otoritas moneter) mengenakan regulasi yang ketat untuk mencegah  lembaga  keuangan  (termasuk  di dalamnya  lembaga  pembiayaan  MKM)  melaku- kan operasional yang terlalu berisiko.
Dalam  praktiknya,  regulasi  tertentu  justru menimbulkan  dampak  negatif  berupa  pening- katan moral  hazard dan adverse  selection pada operasional lembaga keuangan. Selain itu, regu- lasi  yang  ketat  juga  mengurangi  insentif  untuk terciptanya  persaingan  di  antara  lembaga keuangan, dan rendahnya persaingan dapat men- dorong  inefisiensi  di  sektor  keuangan.  Artinya, pembuat  regulasi  menghadapi  suatu  dilema, yaitu berupa trade off antara keamanan dan ting- kat  kompetisi  yang  diinginkan.  Dengan  kenya- taan tersebut, pemerintah dan otoritas moneter melaksanakan deregulasi pada sektor keuangan dengan  harapan  bisa  menumbuhkan  kompetisi yang  sehat  namun  tetap  memberikan  jaminan keamanan  kepada  masyarakat  yang  menggu- nakan  jasa  lembaga  keuangan.
Deregulasi  sendiri  akan  mempengaruhi operasional semua lembaga keuangan khususnya yang  memberikan  jasa  kredit.  Deregulasi  secara umum  akan  mereduksi  atau  menghilangkan aturan-aturan  mengenai  pembatasan  wilayah operasional,  jenis  produk  dan  jasa  yang  diper- bolehkan serta penentuan interest rate baik untuk simpanan maupun kredit (Gup & Kolari, 2005)
Lebih  jauh,  deregulasi  pada  jenis  produk dan  jasa  yang  ditawarkan  akan  menghilangkan spesialisasi  pada  lembaga  keuangan  yang  se- mestinya spesialisasi tersebut menjadi karakteristik atau  kekhasan  suatu  lembaga  keuangan.  Pada umumnya lembaga-lembaga keuangan memper- luas dan mendiversifikasikan jenis produk dan jasa yang ditawarkan bahkan hingga keluar dari jalur bisnis  asalnya.  Salah  satu  konsekuensinya  dari reaksi  lembaga-lembaga  keuangan  terhadap deregulasi adalah adanya kesamaan produk antar lembaga keuangan baik yang bank maupun non bank. Konsekuensi tersebut berdampak pada me- ningkatnya  iklim  persaingan  di  antara  lembaga keuangan,  terutama  persaingan  dalam  mempe- rebutkan pangsa pasar kredit.
Sejatinya  eksistensi  mekanisme  pasar  dihi- dupkan oleh adanya kondisi persaingan, iklim per- saingan yang sehat akan mendorong mekanisme pasar menjadi efisien, namun yang perlu digaris- bawahi adalah kemungkinan terjadinya persaing- an  yang  terlalu  ketat  yang  justru  akan  memicu terjadinya moral  hazard dan  berujung  pada inefisiensi. Sebagai contoh karena bersaing untuk mendapatkan nasabah, lembaga keuangan/pem- biayaan    ‘berani’  mengambil  risiko  yang  terlalu tinggi.  Jika  tidak  disertai  dengan  kemampuan manajemen  risiko  yang  baik  akan  berdampak pada  kegagalan  lembaga  keuangan  tersebut ( bank  failure ).  Oleh  karena  itu,  didapat  kesim- pulan bahwa di era deregulasi sektor keuangan, tetap  diperlukan  suatu  regulasi  tertentu  yang membatasi jangkauan operasional dari berbagai tipe  lembaga  keuangan,  agar  pasar  kredit  tidak menjadi over competitive.

## PENTINGNYA RISK MANAGEMENT PADA REGULASI DI PASAR KREDIT
Regulator,  dalam  hal  ini  otoritas  moneter dan/atau  pemerintah  membuat  suatu  kebijakan di  bidang risk  management yang  dapat  berupa risk control yang bersifat pre-emptive maupun risk insurance atau penjaminan deposit yang bersifat pasif  (Bessis,  2002).  Kebijakan  yang  bersifat pre- emptive salah satunya adalah ketentuan tentang modal  minimum  yang  dipersyaratkan.  Pada praktiknya,  kebijakan  penjaminan  deposit  tetap diperlukan  untuk  membatasi  konsekuensi  dari kegagalan lembaga keuangan. Eratnya ketergan- tungan antar lembaga keuangan mengakibatkan kegagalan  di  satu  lembaga  keuangan  dapat memicu kejadian yang sama di lembaga keuang- an  lain,  sehingga  pada  akhirnya  terjadi  risiko sistematis.  Padahal  penerapan  kebijakan  penja- minan  deposit  dapat  mendorong  lembaga  ke- uangan  mengambil  risiko  yang  berlebihan.
Setiap  peraturan  yang  ditujukan  untuk membatasi sedari awal atas konsekuensi perilaku mengambil  risiko,  ternyata  lebih  merupakan insentif  untuk  mengambil  risiko  lebih  tinggi daripada untuk mengurangi risiko (Bessis, 2002). Artinya,  regulator  dituntut  untuk  menciptakan regulasi yang bisa mengkontrol risiko tanpa ada- nya efek negatif yaitu memicu terjadinya perila- ku mengambil risiko tinggi.
Secara umum terdapat tiga penyebab utama kegagalan bank yaitu, adanya credit risk, interest rate risk dan foreign exchange risk . (Gup & Kolari, 2005).  Begitu  pula  dengan  lembaga  keuangan non bank (berbagai lembaga pembiayaan) yang menyalurkan kredit, akan mengalami jenis risiko yang sama.
Credit risk merupakan salah satu risiko yang harus dikelola oleh lembaga pembiayaan. Mayo- ritas aset dari lembaga pembiayaan adalah kredit, sehingga risiko kredit menjadi risiko utama yang dihadapi. Risiko kredit terjadi ketika debitur gagal membayar  bunga  maupun  pokok  pinjaman seperti yang sudah diperjanjikan dalam kontrak. Terjadinya  risiko  kredit  memang  tidak  bisa dihindari  (default  risk)  sehingga  lembaga  ke- uangan membuat alokasi khusus untuk berjaga- jaga  terhadap  kredit  bermasalah  yang  menim- bulkan kerugian. Namun ketika kredit yang ber- masalah jumlahnya melebihi dana yang dialoka- sikan,  kerugian  tersebut  ditutup  dari  modal. Ketika jumlah kerugian sangat besar, konsekuen- sinya  modal  akan  berkurang  hingga  dapat menyebabkan  kegagalan  lembaga  keuangan.
Kemungkinan  tersebut,  yang  melandasi kebijakan  penetapan  modal  minimum.  Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat dilema antara risk controlling dengan risk taking. Upaya untuk mengkontrol risiko dengan mensyaratkan sejum- lah tertentu modal akan membatasi kemampuan lembaga  keuangan  melakukan  ekspansi  usaha. Hal  tersebut  menggambarkan  dilema  antara tujuan  bisnis  yaitu  memperbesar  volume  usaha dengan tujuan membatasi risiko melalui penetap- an modal minimum.
Untuk  memperoleh  gambaran  bagaimana terjadinya  proses  pertumbuhan  dan  kegagalan lembaga keuangan, Gup & Kolari (2005) menge- mukakan 5 asumsi yang mendasari. Pertama, baik shareholders maupun stakeholders ingin memak- simalkan kepuasan sehingga menuntut pengelola lembaga  keuangan  untuk  memaksimalkan pertumbuhan.  Kedua,  kredit  yang  bermasalah dapat  disebabkan  oleh  kondisi  internal  debitur maupun  kondisi  eksternal  yang  di  luar  kontrol debitur.  Ketiga,  lembaga  keuangan  dalam
menyalurkan kredit terkonsentrasi pada satu ke- lompok,  kasus  di  negara  berkembang  hal  terse- but  disebabkan  terbatasnya  alternatif  pangsa pasar kredit. Keempat, kredit tidak didukung oleh jaminan yang memadai. Kelima, total aset lemba- ga  keuangan  adalah  senilai  kredit  yang  disalur- kan.
Tampaknya  kelima  asumsi  yang  dike- mukakan oleh Gup & Kolari (2005) cukup meng- gambarkan kondisi pasar kredit di Indonesia. Pada gilirannya kondisi pasar kredit seperti itu berdam- pak pada tingginya risiko yang dihadapi nasabah maupun lembaga keuangan. Realitas ini membu- tuhkan regulasi yang tepat, dalam arti tetap men- dorong  tumbuhnya  persaingan  yang  sehat dengan  risiko  yang  dapat  dikelola.

## METODE
Penelitian  mengenai  penelusuran  aturan main  ini  dimaksudkan  sebagai  penelitian  eks- ploratif  yang  bertujuan  mengidentifikasi  atau menggali  aspek-aspek  penting  bagi  pengadaan pengawasan  bagi  lembaga  keuangan  mikro. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Paradigma  kualitatif  menekankan  pada  pema- haman  mengenai  masalah-masalah  dalam  kehi- dupan  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  atau natural  setting  yang  kompleks  dan  rinci (Sugiyono,  2007).
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah regulasi  yang  mengatur  berbagai  lembaga  ke- uangan  mikro  dalam  operasionalnya  untuk mengetahui “aturan main” formal yang ada serta interaksi antara lembaga keuangan mikro tersebut dengan  nasabah.  Aturan  main  yang  dimaksud adalah dalam konteks persaingan dan risiko bagi
Credit risk merupakan salah satu risiko yang harus dikelola oleh lembaga pembiayaan. Mayo- ritas aset dari lembaga pembiayaan adalah kredit, sehingga risiko kredit menjadi risiko utama yang dihadapi. Risiko kredit terjadi ketika debitur gagal membayar  bunga  maupun  pokok  pinjaman seperti yang sudah diperjanjikan dalam kontrak.
Terjadinya  risiko  kredit  memang  tidak  bisa dihindari  (default  risk)  sehingga  lembaga  ke- uangan membuat alokasi khusus untuk berjaga- jaga  terhadap  kredit  bermasalah  yang  menim- bulkan kerugian. Namun ketika kredit yang ber- masalah jumlahnya melebihi dana yang dialoka- sikan,  kerugian  tersebut  ditutup  dari  modal.
Ketika jumlah kerugian sangat besar, konsekuen- sinya  modal  akan  berkurang  hingga  dapat menyebabkan  kegagalan  lembaga  keuangan.
Kemungkinan  tersebut,  yang  melandasi kebijakan  penetapan  modal  minimum.  Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat dilema antara risk controlling dengan risk taking. Upaya untuk mengkontrol risiko dengan mensyaratkan sejum- lah tertentu modal akan membatasi kemampuan lembaga  keuangan  melakukan  ekspansi  usaha.
Hal  tersebut  menggambarkan  dilema  antara tujuan  bisnis  yaitu  memperbesar  volume  usaha dengan tujuan membatasi risiko melalui penetap- an modal minimum.
Untuk  memperoleh  gambaran  bagaimana terjadinya  proses  pertumbuhan  dan  kegagalan lembaga keuangan, Gup & Kolari (2005) menge- mukakan 5 asumsi yang mendasari. Pertama, baik shareholders maupun stakeholders ingin memak- simalkan kepuasan sehingga menuntut pengelola lembaga  keuangan  untuk  memaksimalkan pertumbuhan.  Kedua,  kredit  yang  bermasalah dapat  disebabkan  oleh  kondisi  internal  debitur maupun  kondisi  eksternal  yang  di  luar  kontrol debitur.  Ketiga,  lembaga  keuangan  dalam
menyalurkan kredit terkonsentrasi pada satu ke- lompok,  kasus  di  negara  berkembang  hal  terse- but  disebabkan  terbatasnya  alternatif  pangsa pasar kredit. Keempat, kredit tidak didukung oleh jaminan yang memadai. Kelima, total aset lemba- ga  keuangan  adalah  senilai  kredit  yang  disalur- kan.
Tampaknya  kelima  asumsi  yang  dike- mukakan oleh Gup & Kolari (2005) cukup meng- gambarkan kondisi pasar kredit di Indonesia. Pada gilirannya kondisi pasar kredit seperti itu berdam- pak pada tingginya risiko yang dihadapi nasabah maupun lembaga keuangan. Realitas ini membu- tuhkan regulasi yang tepat, dalam arti tetap men- dorong  tumbuhnya  persaingan  yang  sehat dengan  risiko  yang  dapat  dikelola.

## METODE
Penelitian  mengenai  penelusuran  aturan main  ini  dimaksudkan  sebagai  penelitian  eks- ploratif  yang  bertujuan  mengidentifikasi  atau menggali  aspek-aspek  penting  bagi  pengadaan pengawasan  bagi  lembaga  keuangan  mikro. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Paradigma  kualitatif  menekankan  pada  pema- haman  mengenai  masalah-masalah  dalam  kehi- dupan  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  atau natural  setting  yang  kompleks  dan  rinci (Sugiyono,  2007).
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah regulasi  yang  mengatur  berbagai  lembaga  ke- uangan  mikro  dalam  operasionalnya  untuk mengetahui “aturan main” formal yang ada serta interaksi antara lembaga keuangan mikro tersebut dengan  nasabah.  Aturan  main  yang  dimaksud adalah dalam konteks persaingan dan risiko bagi
pelaku lembaga keuangan mikro maupun masya- rakat  (nasabah).
Informasi  (data)  akan  digali  melalui  2 sumber,  yaitu: pertama ,  berbagai  perundang- undangan/regulasi terkait dengan “aturan main” pada  operasional  lembaga  pembiayaan. Kedua , informan, untuk mendapatkan informasi menge- nai  realitas  pemberian  kredit  dan  dampaknya terhadap  persaingan  serta  risiko  bagi  lembaga pembiayaan  yang  ada  maupun  nasabah.
Lokasi yang dipilih adalah wilayah (misalnya dalam satu kecamatan) dimana terdapat berbagai macam lembaga pembiayaan MKM (antara lain: pegadaian,  koperasi,  BPR,  dan  BRI  Unit)  di Malang.
Adapun penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak manajerial lem- baga  pembiayaan  terkait  dan  nasabah.  Sedang- kan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: publikasi ilmiah, literatur, data statistik, sumber elektronik.

## HASIL
Sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian, temuan ini terkait dengan pertama ,  regulasi me- ngenai lembaga pembiayaan tersebut (peraturan atau “aturan main” dan pengawasannya), kedua , realitas sistem/mekanisme masing-masing lembaga pembiayaan  dalam  menyalurkan  pembiayaan pada segmen kecil dan menengah, dan pada gilir- annya  implikasi dua persoalan tersebut  terhadap persaingan di antara lembaga pembiayaan yang ada.

## Informan dan Lingkungannya
Informan  yang dipilih adalah  para  praktisi pada  pembiayaan  mikro.  Lembaga  pembiayaan mikro  yang  dipilih  adalah  pegadaian,  koperasi, BPR,  dan  BRI  Unit.  Secara  rinci,  para  informan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2 Nama-Nama Informan
Sumber: Data primer/lapang, diolah (2009).
Para praktisi dalam pembiayaan mikro terse- but merupakan informan yang mampu mengung- kapkan realitas dalam pembiayaan mikro terkait aturan main, mekanisme penyaluran pembiayaan mikro,  dan  implikasi  keduanya  terhadap  persai- ngan antar lembaga keuangan mikro.
Adapun realitas yang berhasil diungkap dari para  informan  tersebut,  dijelaskan  sebagai  beri- kut: (a) kebijakan BI terhadap lembaga keuangan yang  terkait  pembiayaan,  adalah  penetapan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Meka- nisme penyaluran kredit sepenuhnya menjadi ke- wenangan  bank.  BI  hanya  mensyaratkan  pene-
Nama Inf orman Lembaga Pembiayaan M ikro Posisi Hendri Tri Laksono BRI Unit Dau Kepala Unit Edwin BPR Bali Catur Mandiri Karyawan Irawan Koperasi Koperasi Arta Karya Jaya Kepala Cabang Heldalina Pegadaian Karyawan
rapan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang  mendasarkan  pada  5C  ( Character,  Capital, Condition  of  Economy,  Capacity, dan Collateral ). (b)  Meskipun  tujuan  pendirian  dari  keempat lembaga yaitu: BPR, BRI Unit, koperasi dan pega- daian  untuk  melayani  pasar  yang  berbeda. Namun  pada  praktiknya  dari  keempat  lembaga keuangan tersebut mempunyai target pasar yang sama berdasar skala ekonomi, yaitu kalangan ma- syarakat menengah bawah dari berbagai macam bidang  usaha/profesi.  (c)  Mekanisme  realisasi kredit  merupakan  faktor  penting  yang  menjadi pertimbangan  calon  nasabah  dalam  memilih lembaga  keuangan.  Nasabah  lebih  menyukai mekanisme yang sederhana, fleksibel dan hemat waktu,  hingga  kadangkala  harga  atau  biaya bunga  pinjaman  bukan  menjadi  faktor  utama dalam  mengambil  keputusan.  Kecenderungan perilaku masyarakat (nasabah) tersebut direspon lembaga keuangan dengan membuat penyeder- hanaan  dalam  mekanisme  realisasi  kredit.  (d) Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan lembaga keuangan ternyata beragam. Pada  BPR,  ditekankan  pada  perolehan  pengem- balian  yang  likuid.  Sedangkan  pada  BRI  Unit, untuk  jenis  kredit  usaha,  penyelesaian  kredit bermasalah  dilakukan  dengan  mengambil  alih jaminan. Sedangkan untuk kredit umum, penye- lesaiannya  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan instansi tempat nasabah bekerja. Pada koperasi, mekanisme  penyelesaian  risiko  kredit  dilakukan dengan  musyawarah  atau  kompromi  antara nasabah  dengan  pihak  koperasi.  Sedangkan praktik penyelesaian risiko kredit pada pegadaian dilakukan  dengan  melelang  barang  yang digadaikan.

## PEMBAHASAN

## Regulasi Mengenai Lembaga Pembiayaan
Lembaga  keuangan  yang  memberikan pembiayaan  pada  usaha  mikro  terdiri  dari lembaga-lembaga yang berada di bawah naung- an  Bank  Indonesia  (BRI  Unit  dan  BPR)  dan lembaga-lembaga yang tidak di bawah naungan BI seperti koperasi dan pegadaian.
Kebijakan  BI  terhadap  lembaga  keuangan khususnya  terkait  dengan  pembiayaan,  adalah kebijakan  penetapan  BMPK,  yang  merupakan implementasi dari risk control yang bersifat pre- emptive. Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk pemerataan kredit dan  strategi pembagian risiko bagi  bank  tersebut.    BMPK  juga  harus  diaplika- sikan  dalam  mengalokasikan  pembiayaan  pada sektor-sektor tertentu.
Sedangkan  untuk  mekanisme  penyaluran kredit  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  bank. BI  hanya  mensyaratkan  diterapkannya  prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang menda- sarkan pada 5C ( Character, Capital, Condition of Economy,  Capacity, dan Collateral ).
Saat ini dalam menyikapi persaingan harga antar  bank,  BI  tidak  dimungkinkan  untuk  mem- batasi  atau  menentukan  suku  bunga.  Kebijakan yang dilakukan saat ini adalah apa yang disebut dengan birokrasi ekonomi. Dalam birokrasi eko- nomi, BI tidak mengatur terlalu jauh kegiatan ope- rasional perbankan. Suku bunga bank tidak diba- tasi,  dan  diserahkan  pada  bank  untuk  menen- tukannya. Proses penentuan harga (suku bunga) pada akhirnya diserahkan ke mekanisme pasar.
Dalam koridor birokrasi ekonomi, BI hanya mempunyai  otoritas  untuk  mengatur  melalui penerapan kebijakan, dan mengawasi perbankan
rapan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang  mendasarkan  pada  5C  ( Character,  Capital,
Condition  of  Economy,  Capacity, dan Collateral ).
(b)  Meskipun  tujuan  pendirian  dari  keempat lembaga yaitu: BPR, BRI Unit, koperasi dan pega- daian  untuk  melayani  pasar  yang  berbeda.
Namun  pada  praktiknya  dari  keempat  lembaga keuangan tersebut mempunyai target pasar yang sama berdasar skala ekonomi, yaitu kalangan ma- syarakat menengah bawah dari berbagai macam bidang  usaha/profesi.  (c)  Mekanisme  realisasi kredit  merupakan  faktor  penting  yang  menjadi pertimbangan  calon  nasabah  dalam  memilih lembaga  keuangan.  Nasabah  lebih  menyukai mekanisme yang sederhana, fleksibel dan hemat waktu,  hingga  kadangkala  harga  atau  biaya bunga  pinjaman  bukan  menjadi  faktor  utama dalam  mengambil  keputusan.  Kecenderungan perilaku masyarakat (nasabah) tersebut direspon lembaga keuangan dengan membuat penyeder- hanaan  dalam  mekanisme  realisasi  kredit.  (d) Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan lembaga keuangan ternyata beragam. Pada  BPR,  ditekankan  pada  perolehan  pengem- balian  yang  likuid.  Sedangkan  pada  BRI  Unit, untuk  jenis  kredit  usaha,  penyelesaian  kredit bermasalah  dilakukan  dengan  mengambil  alih jaminan. Sedangkan untuk kredit umum, penye- lesaiannya  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan instansi tempat nasabah bekerja. Pada koperasi, mekanisme  penyelesaian  risiko  kredit  dilakukan dengan  musyawarah  atau  kompromi  antara nasabah  dengan  pihak  koperasi.  Sedangkan praktik penyelesaian risiko kredit pada pegadaian dilakukan  dengan  melelang  barang  yang digadaikan.

## PEMBAHASAN

## Regulasi Mengenai Lembaga Pembiayaan
Lembaga  keuangan  yang  memberikan pembiayaan  pada  usaha  mikro  terdiri  dari lembaga-lembaga yang berada di bawah naung- an  Bank  Indonesia  (BRI  Unit  dan  BPR)  dan lembaga-lembaga yang tidak di bawah naungan BI seperti koperasi dan pegadaian.
Kebijakan  BI  terhadap  lembaga  keuangan khususnya  terkait  dengan  pembiayaan,  adalah kebijakan  penetapan  BMPK,  yang  merupakan implementasi dari risk control yang bersifat pre- emptive. Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk pemerataan kredit dan  strategi pembagian risiko bagi  bank  tersebut.    BMPK  juga  harus  diaplika- sikan  dalam  mengalokasikan  pembiayaan  pada sektor-sektor tertentu.
Sedangkan  untuk  mekanisme  penyaluran kredit  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  bank. BI  hanya  mensyaratkan  diterapkannya  prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang menda- sarkan pada 5C ( Character, Capital, Condition of Economy,  Capacity, dan Collateral ).
Saat ini dalam menyikapi persaingan harga antar  bank,  BI  tidak  dimungkinkan  untuk  mem- batasi  atau  menentukan  suku  bunga.  Kebijakan yang dilakukan saat ini adalah apa yang disebut dengan birokrasi ekonomi. Dalam birokrasi eko- nomi, BI tidak mengatur terlalu jauh kegiatan ope- rasional perbankan. Suku bunga bank tidak diba- tasi,  dan  diserahkan  pada  bank  untuk  menen- tukannya. Proses penentuan harga (suku bunga) pada akhirnya diserahkan ke mekanisme pasar.
Dalam koridor birokrasi ekonomi, BI hanya mempunyai  otoritas  untuk  mengatur  melalui penerapan kebijakan, dan mengawasi perbankan
dengan  pengawasan  pasif  maupun  aktif.  Peng- awasan  pasif  melalui  laporan  keuangan  dan pengawasan aktif melalui pemeriksaan. Sedang- kan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Dengan demikian, meskipun BI tidak mempengaruhi operasional bank secara langsung  tetapi  melalui  sistem  yang  dibangun diharapkan persaingan antar lembaga keuangan dapat  dipantau  dan  dikendalikan.
Namun pada tataran praktik, tidak  mudah mengendalikan  dan  mengarahkan  pelaku  pasar dalam hal ini perbankan dan masyarakat, apalagi membatasi persaingan antar lembaga keuangan. Kesulitan  yang  dihadapi  BI  yang  berasal  dari kalangan perbankan adalah ‘tameng’ mekanisme pasar  yang  dimanfaatkan  para  bankir  untuk mengeksploitasi pasar sehingga persaingan antar bank menjadi sangat ketat. Sedangkan masyara- kat sebagai calon nasabah juga kurang memaha- mi cara untuk menilai kelayakan harga yang dibe- rikan  bank  serta  tingkat  risiko  yang  mengikuti ( embodied ).
Untuk  memberdayakan  masyarakat  agar memperoleh  manfaat  dari  persaingan  dalam mekanisme  pasar  dengan  tanpa  mengabaikan risiko  yang  didapat,  BI  diharapkan  memberian edukasi  tentang  bagaimana  memilih  bank  yang baik dan bagaimana suku bunga menjadi pertim- bangan untuk mendapatkan kredit. Pada umum- nya masyarakat yang  menyimpan dana di bank menginginkan  imbal  hasil  yang  tinggi  sekaligus aman,  padahal  pemberian  imbal  hasil  (bunga) yang  tinggi  merupakan  indikator  bahwa  bank beroperasi pada tingkat risiko yang tinggi, sehing- ga dapat membahayakan keamanan dana nasa- bah. Oleh karena itu, otoritas moneter (BI) berke- wajiban  memberikan  sinyal  kepada  masyarakat manakala  bank  beroperasi  pada  tingkat    bunga yang tinggi tetapi bank tidak dalam kondisi aman.
Untuk lembaga koperasi diatur oleh Depar- temen Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Mene- ngah. Sedangkan pegadaian, sebagai BUMN ker- janya di bawah aturan Departemen Keuangan RI.

## Realitas  dan  Implikasi  Hubungan  Aturan terhadap  Operasional  Lembaga  Keuangan Mikro
Implikasi  hubungan  aturan  terhadap  ope- rasional lembaga keuangan mikro dapat dipilah ke dalam empat persoalan penting, yaitu target pasar,  mekanisme  realisasi  kredit,  mekanisme penyelesaian risiko, dan strategi yang dikembang- kan  pada  masing-masing  lembaga  keuangan.

## Target Pasar
Berdasarkan tujuan pendiriannya, keempat lembaga yaitu: BPR, BRI Unit, koperasi dan pega- daian  melayani  pasar  yang  berbeda.  BPR  diberi kesempatan  beroperasi  dalam  lingkup  kecamat- an, BRI Unit merupakan unit layanan BRI (sebagai bank  pemerintah)  untuk  nasabah retail di pedesaan, koperasi dirancang untuk memberikan layanan  (khususnya)  kepada  anggotanya.  Se- dangkan  pegadaian  yang  merupakan  lembaga pemerintah  yang  dikembangkan  sejak  jaman Belanda  dimaksudkan  untuk  melayani  masyara- kat  kecil  khususnya  untuk  menghindarkan  dari praktik ijon dan rentenir.
Pada praktiknya dari keempat lembaga ke- uangan  yaitu  BPR,  BRI  Unit,  koperasi  dan  pega- daian mempunyai target pasar yang sama berdasar skala  ekonomi  yaitu  kalangan  masyarakat menengah bawah dari berbagai macam okupansi. Artinya  dari  profesi  apapun,  bidang  usaha  apa- pun,  selama  berada  pada  skala  ekonomi  kecil menengah akan dijadikan target pasar.
Misalkan pada BRI Unit, semestinya mayori- tas penyaluran dananya kepada sektor usaha per- tanian di pedesaan, namun BRI Unit memperluas target  ke  calon  nasabah  yang  berpenghasilan tetap (karyawan) meski tetap pada skala ekonomi menengah  kecil.
Untuk  kredit  umum  yang  diberikan  pada nasabah yang usahanya bergerak di bidang per- dagangan  dan  pertanian,  angsuran  pengem- balian  kredit  disesuaikan  dengan  arus  penda- patan  nasabah.  Dengan  demikian  untuk  sektor pertanian maka periode angsuran menjadi relatif panjang  karena  menunggu  musim  panen.
Oleh  karenanya  jika  mayoritas  nasabah berasal dari sektor usaha yang sama akan meng- akibatkan bank kesulitan dalam mempertemukan antara sumber dana yang bisa dihimpun dengan kebutuhan pembiayaan nasabah. Hal ini terung- kap dari pernyataan Hendri Tri Laksono informan BRI  unit  Dau  berikut  ini:  “produk  utama  BRI adalah simpan pinjam. Antara kedua sisi simpanan dan  pinjaman  harus  seimbang.  Posisi  simpanan yang besar, berarti bagus untuk bank. Namun, jika posisi simpanan lebih besar dari pinjaman, maka bank  harus  cepat-cepat  lebih  ekspansif  ke  posisi pinjaman  untuk  memutar/mengolah    dana simpanan  yang  ada.”
Kondisi  sebagaimana  dijelaskan  tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mengapa  BRI  Unit  memperluas  target  pasarnya ke  masyarakat  non  pertanian  khususnya  masya- rakat  dengan  pendapatan  tetap  namun  masih konsisten pada segmen menengah kecil.
BPR  dirancang  untuk  melayani  segmen menengah  kecil  di  wilayah  kecamatan,  namun kenyataannya masyarakat di pedesaan pun dapat mengakses  pembiayaan  pada  BPR.  Selain mengenai  tidak  berlakunya  batasan  jangkauan wilayah  nasabah  yang  dilayani,  latarbelakang
pekerjaan  dari  target  pasar  BPR  juga  beragam termasuk masyarakat dari sektor usaha pertanian.
Pada koperasi juga dijumpai modifikasi ope- rasional yang justru mengaburkan jatidiri koperasi itu sendiri. Pelayanan koperasi tidak dikhususkan untuk  anggotanya,  dalam  arti  semua  individu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bisa mendapatkan  pelayanan  seperti  anggota  kope- rasi.  Dengan  demikian  target  pasar  koperasi meluas  dan  tidak  berbeda  dengan  lembaga keuangan  lain  yang  beroperasi  pada  segmen pasar menengah kecil. Luasnya target pasar kope- rasi ini diungkapkan oleh informan Irawan seba- gai berikut : “target pasar utama koperasi ini ada- lah  masyarakat  lokal  sekitar.  Angggota  koperasi disini background -nya  bermacam-macam,  ada pegawai,  petani,  pengusaha  kecil,  dan  lain-lain. Mayoritas anggota bergerak dalam bidang perta- nian, namun nasabah non anggota biasanya ada- lah  pekerja/pegawai  wiraswasta.”
Pasar  menengah  kecil  juga  diramaikan dengan  keberadaan  pegadaian.  Operasional pada Pegadaian semestinya berdasarkan hukum gadai, namun saat ini Pegadaian juga memberi- kan pembiayaan (kredit) seperti halnya lembaga keuangan  bank,  yang  berarti  tidak  berdasar hukum gadai. Produk (baru) yang dikembangkan oleh pegadaian ini berada pada pasar yang sama dengan  lembaga  keuangan  lain.
Dari uraian mengenai target pasar masing- masing  lembaga  keuangan  (BRI  Unit,  BPR, koperasi, dan pegadaian) terbukti bahwa semua lembaga keuangan tersebut memperebutkan tar- get pasar yang sama yaitu semua sektor usaha dan okupansi dari segmen menengah bawah. Regulasi yang ada memang tidak membatasi secara tegas target  pasar  untuk  masing-masing  lembaga  ke- uangan  yang  sejatinya  berbeda  ‘ruh’.  Situasi  ini dimanfaatkan  sebagai  peluang  oleh  lembaga-
Misalkan pada BRI Unit, semestinya mayori- tas penyaluran dananya kepada sektor usaha per- tanian di pedesaan, namun BRI Unit memperluas target  ke  calon  nasabah  yang  berpenghasilan tetap (karyawan) meski tetap pada skala ekonomi menengah  kecil.
Untuk  kredit  umum  yang  diberikan  pada nasabah yang usahanya bergerak di bidang per- dagangan  dan  pertanian,  angsuran  pengem- balian  kredit  disesuaikan  dengan  arus  penda- patan  nasabah.  Dengan  demikian  untuk  sektor pertanian maka periode angsuran menjadi relatif panjang  karena  menunggu  musim  panen.
Oleh  karenanya  jika  mayoritas  nasabah berasal dari sektor usaha yang sama akan meng- akibatkan bank kesulitan dalam mempertemukan antara sumber dana yang bisa dihimpun dengan kebutuhan pembiayaan nasabah. Hal ini terung- kap dari pernyataan Hendri Tri Laksono informan BRI  unit  Dau  berikut  ini:  “produk  utama  BRI adalah simpan pinjam. Antara kedua sisi simpanan dan  pinjaman  harus  seimbang.  Posisi  simpanan yang besar, berarti bagus untuk bank. Namun, jika posisi simpanan lebih besar dari pinjaman, maka bank  harus  cepat-cepat  lebih  ekspansif  ke  posisi pinjaman  untuk  memutar/mengolah    dana simpanan  yang  ada.”
Kondisi  sebagaimana  dijelaskan  tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mengapa  BRI  Unit  memperluas  target  pasarnya ke  masyarakat  non  pertanian  khususnya  masya- rakat  dengan  pendapatan  tetap  namun  masih konsisten pada segmen menengah kecil.
BPR  dirancang  untuk  melayani  segmen menengah  kecil  di  wilayah  kecamatan,  namun kenyataannya masyarakat di pedesaan pun dapat mengakses  pembiayaan  pada  BPR.  Selain mengenai  tidak  berlakunya  batasan  jangkauan wilayah  nasabah  yang  dilayani,  latarbelakang
pekerjaan  dari  target  pasar  BPR  juga  beragam termasuk masyarakat dari sektor usaha pertanian.
Pada koperasi juga dijumpai modifikasi ope- rasional yang justru mengaburkan jatidiri koperasi itu sendiri. Pelayanan koperasi tidak dikhususkan untuk  anggotanya,  dalam  arti  semua  individu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bisa mendapatkan  pelayanan  seperti  anggota  kope- rasi.  Dengan  demikian  target  pasar  koperasi meluas  dan  tidak  berbeda  dengan  lembaga keuangan  lain  yang  beroperasi  pada  segmen pasar menengah kecil. Luasnya target pasar kope- rasi ini diungkapkan oleh informan Irawan seba- gai berikut : “target pasar utama koperasi ini ada- lah  masyarakat  lokal  sekitar.  Angggota  koperasi disini background -nya  bermacam-macam,  ada pegawai,  petani,  pengusaha  kecil,  dan  lain-lain. Mayoritas anggota bergerak dalam bidang perta- nian, namun nasabah non anggota biasanya ada- lah  pekerja/pegawai  wiraswasta.”
Pasar  menengah  kecil  juga  diramaikan dengan  keberadaan  pegadaian.  Operasional pada Pegadaian semestinya berdasarkan hukum gadai, namun saat ini Pegadaian juga memberi- kan pembiayaan (kredit) seperti halnya lembaga keuangan  bank,  yang  berarti  tidak  berdasar hukum gadai. Produk (baru) yang dikembangkan oleh pegadaian ini berada pada pasar yang sama dengan  lembaga  keuangan  lain.
Dari uraian mengenai target pasar masing- masing  lembaga  keuangan  (BRI  Unit,  BPR, koperasi, dan pegadaian) terbukti bahwa semua lembaga keuangan tersebut memperebutkan tar- get pasar yang sama yaitu semua sektor usaha dan okupansi dari segmen menengah bawah. Regulasi yang ada memang tidak membatasi secara tegas target  pasar  untuk  masing-masing  lembaga  ke- uangan  yang  sejatinya  berbeda  ‘ruh’.  Situasi  ini dimanfaatkan  sebagai  peluang  oleh  lembaga-
lembaga  keuangan  untuk  memperluas  target pasar dengan motivasi memaksimalkan profit.

## Mekanisme Realisasi Kredit
Mekanisme  realisasi  kredit  merupakan faktor  penting  untuk  pertimbangan  calon  nasa- bah dalam memutuskan lembaga keuangan yang dipilih. Nasabah lebih menyukai mekanisme yang sederhana,  fleksibel  dan  hemat  waktu,  hingga kadangkala  harga  atau  biaya  bunga  pinjaman bukan  menjadi  faktor  utama  dalam  mengambil keputusan.  Kecenderungan  perilaku  masyarakat (nasabah)  yang  demikian  dipahami  oleh lembaga-lembaga  keuangan  sehingga  berusaha merespon  secara  positif  dengan  membuat  pe- nyederhanaan dalam mekanisme realisasi kredit.
Mekanisme  realisasi  kredit  selalu  diawali dengan pemeriksaan kesesuaian data secara ad- ministratif.  Pada praktiknya, banyaknya poin-poin persyaratan administrasi dan data nasabah sejalan dengan besarnya pembiayaan yang akan diberi- kan. Fakta yang tersebut membuktikan lembaga- lembaga  keuangan  berusaha  untuk  fleksibel dalam  operasionalnya.  Hal  tersebut  merupakan reaksi  atas  tuntutan  pasar  yang  semakin  kom- petitif.  Namun  fleksibilitas  mekanisme  realisasi kredit dilihat dari prinsip kehati-hatian bank sebe- narnya justru bisa meningkatkan risiko kredit. Dari keempat lembaga yang diteliti, jika diurut berda- sarkan jumlah persyaratan administrasinya dimulai dari yang paling sedikit (sederhana) adalah kope- rasi, BPR, pegadaian dan yang paling konservatif adalah  BRI  Unit.
Semua lembaga keuangan dalam penelitian ini  pada  dasarnya  menggunakan  prinsip  5  C ( Character, Capacity, Capital, Condition, dan Col- lateral )  untuk  menganalisis  karakter,  kapasitas, kondisi usaha serta kelayakan jaminan  dari calon debitur,  hanya  saja  masing-masing  mempunyai
cara  dan  modifikasi  dalam  mengaplikasikannya. Misalkan pada BPR, prinsip yang diutamakan ada- lah karakter dari calon debiturnya, meskipun ka- pasitasnya layak dan nilai jaminan melebihi nilai pinjaman  namun  jika  data  survei  menginforma- sikan karakter yang kurang baik, maka pihak BPR tidak akan memberikan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan Edwin: “karakteristik, mayoritas karak- teristiknya.  Dari  patokan  yang  dipakai  itu  ooo karakternya  begini.  Kadang  kapasitasnya  bagus kolateralnya bagus karakternya jelek, maka kita gak  berani.”
Analisis data di lapang yang dilakukan selain untuk memastikan kebenaran data calon debitur juga  digunakan  untuk  menentukan  besarnya kredit yang diberikan serta besarnya angsurannya. Dari wawancara terhadap informan dari masing- masing  lembaga  keuangan,  disimpulkan  ada kesamaan  metode  penentuan  nilai  kredit  dan angsuran. Semua lembaga keuangan yang diteliti (BRI  Unit,  BPR,  koperasi,  dan  pegadaian)  mene- rapkan  kriteria  yang  sama  untuk  memutuskan kelayakan kredit, menetapkan jumlah kredit dan jumlah  angsuran.  Variabel  yang  paling  menen- tukan dalam persetujuan kredit adalah karakter dari  calon  debitur,  meskipun  kondisi  usaha  atau status  pekerjaan  telah  lolos  analisis  kelayakan namun ketika terdapat indikasi mengenai adanya karakter  calon  debitur  yang  berpotensi  untuk melakukan moral hazard , maka pengajuan kredit menjadi  tidak  disetujui.

## Mekanisme Penyelesaian Risiko
Dalam operasionalnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit (pembiayaan) senantiasa berhadapan  dengan  risiko  kredit.  Oleh  karena itu,  semua  lembaga  keuangan  pada  dasarnya telah  mengaplikasikan  prinsip  kehati-hatian ketika menyalurkan kredit, namun masing-masing
lembaga  keuangan  mempunyai  kebijakan  yang disesuaikan  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki serta tipologi nasabahnya.
Pada  BPR  dan  koperasi,  penyelesaian  pin- jaman yang bermasalah mengedepankan proses persuasi secara personal kepada nasabah, bahkan pada koperasi dimungkinkan  terjadinya musya- warah  atau  kompromi  antara  nasabah  dengan pihak koperasi. Sedangkan pada BPR, diusahakan agar nasabah bersedia mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajibannya. Upaya  yang  dilakukan  BPR  maupun  koperasi ditekankan pada perolehan pengembalian dalam bentuk  yang  likuid.    Langkah  untuk  mengambil alih  jaminan    diambil  sebagai  langkah  terakhir karena proses pencairan jaminan membutuhkan waktu yang lama dan berbiaya, padahal dari sisi likuiditas BPR dan koperasi sangat membutuhkan keberlangsungan  arus  masuk  dana  mengingat keterbatasan sumber dana yang dimiliki.
Sedangkan  pada  BRI  Unit,  kredit  yang bermasalah ditangani sesuai standar operasional dari  pusat.  Penanganan  tergantung  pada  jenis kreditnya, apakah  kredit usaha atau kredit umum dan  tergantung  pada  pekerjaan  nasabahnya apakah sebagai karyawan tetap atau pengusaha.
Untuk  jenis  kredit  usaha,  ketika  terjadi kredit  yang  bermasalah  maka  BRI  Unit  akan mengambil alih agunan yang dijaminkan sebagai mekanisme penyelesaian risiko. Sedangkan untuk kredit  umum,  penyelesaian  risiko  kredit  berma- salah  bisa  dilakukan  dengan  cara  bekerja  sama dengan  instansi  tempat  nasabah  bekerja  (kerja- sama  antar  lembaga),  sehingga  bank  masih mungkin  mengusahakan  keberlangsungan angsuran  pinjaman.  Juga  diketahui  bahwa  BRI Unit  tidak  memberikan  kebijakan  penjadwalan ulang bagi penyelesaian kredit yang bermasalah. Hal tersebut secara implisit menjelaskan kekuatan
posisi tawar BRI Unit terhadap nasabahnya seka- ligus  kekuatannya  dalam  persaingan  dengan lembaga  keuangan  lain  yang  beroperasi  pada segmen pasar yang sama.
Sementara  itu,  pegadaian  menggunakan cara penyelesaian risiko kredit yang berbeda dari tiga  lembaga  sebelumnya  (BRI  Unit,  BPR,  dan koperasi).  Mekanisme  penyelesaian  risiko  kredit di  pegadaian  cenderung  bersifat  formal  dan menggunakan  penalti  berupa  konsekuensi keuangan.  Artinya  jika  terjadi  keterlambatan pembayaran (melewati jatuh tempo) pihak pega- daian  mengenakan  denda  secara  progresif. Dengan  kebijakan  tersebut  diharapkan  nasabah akan  segan  untuk  menunggak  pembayaran, karena  konsekuensi  biaya  yang  tinggi.
Jika diperbandingkan kebijakan dari keem- pat  lembaga  keuangan  tersebut  dalam  mena- ngani  risiko  kredit,  ada  indikasi  bahwa  semakin kecil skala operasi maka hubungan antara nasa- bah dengan lembaga semakin bersifat personal. Kondisi hubungan yang demikian yang memung- kinkan metode persuasif berhasil menyelesaikan kredit yang bermasalah. Artinya, terdapat keter- kaitan  antara  skala  operasional,  sifat  hubungan nasabah dengan lembaga serta kekakuan tindak- an penyelesaian risiko kredit. Pegadaian dan BRI Unit  yang  notabene  merupakan  lembaga  milik pemerintah  dengan  jangkauan  yang  luas  serta permodalan  yang  relatif  lebih  kuat,  lebih  kaku dalam  mengambil  tindakan  sebagai  upaya  me- nyelesaikan  risiko  kredit.  Hal  ini  sekaligus  juga menggambarkan posisi tawar antara nasabah dari BPR  dan  koperasi  dengan  nasabah  BRI  Unit  dan pegadaian  terhadap  lembaga  keuangan  yang memberi  mereka  pembiayaan  (kredit),  dimana semakin besar dan mapan lembaga keuangannya maka semakin rendah posisi tawar nasabah tersebut.
lembaga  keuangan  mempunyai  kebijakan  yang disesuaikan  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki serta tipologi nasabahnya.
Pada  BPR  dan  koperasi,  penyelesaian  pin- jaman yang bermasalah mengedepankan proses persuasi secara personal kepada nasabah, bahkan pada koperasi dimungkinkan  terjadinya musya- warah  atau  kompromi  antara  nasabah  dengan pihak koperasi. Sedangkan pada BPR, diusahakan agar nasabah bersedia mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajibannya.
Upaya  yang  dilakukan  BPR  maupun  koperasi ditekankan pada perolehan pengembalian dalam bentuk  yang  likuid.    Langkah  untuk  mengambil alih  jaminan    diambil  sebagai  langkah  terakhir karena proses pencairan jaminan membutuhkan waktu yang lama dan berbiaya, padahal dari sisi likuiditas BPR dan koperasi sangat membutuhkan keberlangsungan  arus  masuk  dana  mengingat keterbatasan sumber dana yang dimiliki.
Sedangkan  pada  BRI  Unit,  kredit  yang bermasalah ditangani sesuai standar operasional dari  pusat.  Penanganan  tergantung  pada  jenis kreditnya, apakah  kredit usaha atau kredit umum dan  tergantung  pada  pekerjaan  nasabahnya apakah sebagai karyawan tetap atau pengusaha.
Untuk  jenis  kredit  usaha,  ketika  terjadi kredit  yang  bermasalah  maka  BRI  Unit  akan mengambil alih agunan yang dijaminkan sebagai mekanisme penyelesaian risiko. Sedangkan untuk kredit  umum,  penyelesaian  risiko  kredit  berma- salah  bisa  dilakukan  dengan  cara  bekerja  sama dengan  instansi  tempat  nasabah  bekerja  (kerja- sama  antar  lembaga),  sehingga  bank  masih mungkin  mengusahakan  keberlangsungan angsuran  pinjaman.  Juga  diketahui  bahwa  BRI Unit  tidak  memberikan  kebijakan  penjadwalan ulang bagi penyelesaian kredit yang bermasalah. Hal tersebut secara implisit menjelaskan kekuatan
posisi tawar BRI Unit terhadap nasabahnya seka- ligus  kekuatannya  dalam  persaingan  dengan lembaga  keuangan  lain  yang  beroperasi  pada segmen pasar yang sama.
Sementara  itu,  pegadaian  menggunakan cara penyelesaian risiko kredit yang berbeda dari tiga  lembaga  sebelumnya  (BRI  Unit,  BPR,  dan koperasi).  Mekanisme  penyelesaian  risiko  kredit di  pegadaian  cenderung  bersifat  formal  dan menggunakan  penalti  berupa  konsekuensi keuangan.  Artinya  jika  terjadi  keterlambatan pembayaran (melewati jatuh tempo) pihak pega- daian  mengenakan  denda  secara  progresif. Dengan  kebijakan  tersebut  diharapkan  nasabah akan  segan  untuk  menunggak  pembayaran, karena  konsekuensi  biaya  yang  tinggi.
Jika diperbandingkan kebijakan dari keem- pat  lembaga  keuangan  tersebut  dalam  mena- ngani  risiko  kredit,  ada  indikasi  bahwa  semakin kecil skala operasi maka hubungan antara nasa- bah dengan lembaga semakin bersifat personal.
Kondisi hubungan yang demikian yang memung- kinkan metode persuasif berhasil menyelesaikan kredit yang bermasalah. Artinya, terdapat keter- kaitan  antara  skala  operasional,  sifat  hubungan nasabah dengan lembaga serta kekakuan tindak- an penyelesaian risiko kredit. Pegadaian dan BRI Unit  yang  notabene  merupakan  lembaga  milik pemerintah  dengan  jangkauan  yang  luas  serta permodalan  yang  relatif  lebih  kuat,  lebih  kaku dalam  mengambil  tindakan  sebagai  upaya  me- nyelesaikan  risiko  kredit.  Hal  ini  sekaligus  juga menggambarkan posisi tawar antara nasabah dari BPR  dan  koperasi  dengan  nasabah  BRI  Unit  dan pegadaian  terhadap  lembaga  keuangan  yang memberi  mereka  pembiayaan  (kredit),  dimana semakin besar dan mapan lembaga keuangannya maka semakin rendah posisi tawar nasabah tersebut.
Perebutan  Pasar:  Strategi  untuk  Bertahan dalam Persaingan
Kondisi  persaingan  menuntut  masing- masing  lembaga  keuangan  untuk  mempunyai strategi  tertentu  sehingga  bisa  memenangkan (atau  paling  tidak  dapat  bertahan)  dalam  per- saingan  pasar.  Namun  pada  praktiknya,  strategi yang  dilakukan  masing-masing  lembaga keuangan  tersebut  menampakkan  beberapa kesamaan.  Pertama,  strategi  proaktif  untuk mendatangi  langsung  target  pasarnya  (jemput bola) dilakukan baik oleh BPR, BRI Unit, koperasi tapi  tidak  dilakukan  oleh  pegadaian.
Dari  keempat  lembaga  keuangan  yang diteliti  hanya  pegadaian  yang  tidak  melakukan strategi  proaktif  mendatangi  langsung  target pasar, namun memakai media brosur saja. Tidak dilakukannya strategi ‘jemput bola’, dikarenakan pegadaian  memiliki  sumber  daya  spesifik  yaitu keberadaannya yang telah mengakar di masyara- kat  serta  satu-satunya  lembaga  keuangan  yang memakai  hukum  gadai.  Oleh  karena  itu,  pega- daian menganggap tidak memerlukan tim pema- saran yang mendatangi langsung nasabah, yang berarti adanya penghematan sumberdaya.
Kesamaan kedua adalah, penetapan harga yang bersaing (baca: penetapan margin minimal). Penentuan  harga  (bunga)  sangat  dipengaruhi kondisi  persaingan  antar  lembaga  keuangan  di suatu wilayah. Pada kondisi riil, pangsa pasar yang paling  luas  adalah  segmen  menengah  kecil, sehingga sangat banyak lembaga keuangan yang menjadikan segmen tersebut sebagai target pasar potensial. Tipologi segmen menengah kecil dija- dikan dasar oleh lembaga keuangan yang terjun di  segmen  ini  untuk  menciptakan  produk  jasa keuangan, sehingga produk yang diberikan mem- punyai banyak kemiripan. Ketiadaan aturan atau batasan  yang  jelas  bagi  operasional  lembaga
keuangan  tersebut  pada  akhirnya  semakin  me- nyeragamkan  layanan  yang  diberikan  dan semakin memperketat persaingan.
Ketiga,  kesamaan  strategi  yang  dilakukan adalah kerjasama antar instansi/lembaga. Strategi ini  dilakukan  dengan  tujuan  yaitu,  menjaring target  pasar,  meminimalisir  risiko,  serta  menda- patkan  tambahan  pendapatan  non  bunga  (bo- nus  atau  komisi).    Sebagai  contoh,  persyaratan bagi  yang  mengajukan  kredit  pada  kantor  BRI Unit  harus  yang  letaknya  satu  wilayah  kerja dengan tempat bekerja calon debitur, sebenarnya bertujuan meminimalkan risiko kredit. Jika tempat bekerja nasabah satu wilayah kerja dengan kantor BRI, bank mudah untuk melakukan “survei” ter- hadap calon debitur. Di saat yang sama, biasanya calon  debitur  disyaratkan  untuk  melengkapi pengajuan  kredit  dengan  pernyataan  kesediaan memotong gaji dari bendaharawan di mana calon debitur  bekerja.  Dengan  adanya  pernyataan kesediaan  dari  bendaharawan  tersebut  secara tidak langsung BRI telah “bekerja sama” dengan lembaga tersebut.
Di  samping  adanya  kesamaan  strategi  di antara lembaga tersebut, masing-masing lembaga keuangan (BRI Unit, BPR, koperasi dan pegadaian) mempunyai strategi yang spesifik berbeda antara satu  dengan  yang  lain.  Pada  koperasi,  upaya mengusahakan  sumber  dana  dilakukan  dengan menggandeng lembaga/instansi untuk menanam- kan  dananya  di  koperasi  dalam  jangka  waktu lama, sehingga dana tersebut bisa dikelola kope- rasi dengan lebih leluasa.
Sedangkan  BRI  Unit  mempunyai  strategi spesifik membentuk loyalitas nasabah dengan cara menjalin hubungan baik secara personal. Wilayah kerja  BRI  Unit  yang  relatif  tidak  luas  memung- kinkan pihak bank melakukan kunjungan ke na- sabahnya. Komunikasi yang lancar, memudahkan
bank  untuk  “menangkap”  peluang  untuk  digu- nakannya  produk-produk  bank  oleh  nasabah, sedang dari sisi nasabah akan merasa mendapat kemudahan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang berkenaan dengan jasa keuangan. Persepsi nasa- bah tentang layanan yang memuaskan dan mera- sa  menjadi  nasabah  yang  diperhatikan  tersebut akan membentuk loyalitas terhadap bank.
Pada pegadaian, strategi spesifiknya adalah penggunaan  variabel  waktu  sebagai  kekuatan produk.  Jika  pada  ketiga  lembaga  keuangan lainnya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  proses realisasi kredit dalam hitungan hari, maka pega- daian mampu memangkas menjadi hanya dalam hitungan  menit.
Dari  penelusuran  mengenai  strategi  yang dilakukan keempat lembaga keuangan yaitu BRI Unit,  BPR,  koperasi,  dan  pegadaian,  memang masing-masing mempunyai strategi yang spesifik, namun semua strategi lembaga keuangan terse- but bermuara pada ‘perang harga’ karena semua strategi  spesifik  hanya  ‘melengkapi’  strategi penentuan  harga.  Dimana  lembaga  keuangan berusaha  memberi  harga  (baca:  bunga  kredit) paling rendah yang mereka mampu. Agar pihak lembaga keuangan dapat menjaga eksistensinya dalam kondisi margin minimal, maka yang harus dilakukan adalah menambah jumlah penyaluran kredit. Tuntutan untuk menambah jumlah penya- luran  kredit  ini  berdampak  pada  melonggarnya kriteria yang dipakai dalam menentukan kelayak- an kredit, yang artinya meningkatnya risiko kredit yang disalurkan lembaga keuangan. Peningkatan risiko kredit selain berdampak negatif pada kinerja keuangan  lembaga  keuangan  juga  akan  meru- gikan  kepentingan  pihak  nasabah  depositor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagai- mana  sebenarnya  regulasi  mengenai  lembaga pembiayaan  tersebut  (peraturan  atau  “aturan main” dan pengawasannya), bagaimana realitas sistem/mekanisme  masing-masing  lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam menyalurkan pembiayaan  pada  segmen  kecil  dan  menengah, serta  bagaimana  implikasinya  terhadap  persa- ingan di antara lembaga pembiayaan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan diketahui bahwa: Pertama, secara for- mal Bank Indonesia hanya  bertindak sebagai me- diator antara pelaku usaha UMKM dengan lem- baga keuangan melalui pelatihan, fasilitasi rapat koordinasi  dan  pemberian  informasi.  Kebijakan BI terhadap Lembaga Keuangan khususnya terkait dengan  pembiayaan,  adalah  penetapan  BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Sedangkan mekanisme  penyaluran  kredit  sepenuhnya  men- jadi  kewenangan  bank.
Kedua, implikasi  hubungan  aturan  terha- dap operasional lembaga keuangan mikro dapat dipilah  ke  dalam  empat  persoalan  penting; (1)Target  pasar;  keempat  lembaga  keuangan yaitu BPR, BRI Unit, koperasi dan pegadaian mem- punyai  target  pasar  yang  sama  berdasar  skala ekonomi  yaitu  kalangan  masyarakat  menengah bawah  dari  berbagai  macam  bidang  usaha  dan profesi; (2) Mekanisme realisasi kredit; berdasar- kan jumlah  persyaratan administrasinya, semakin besar  skala  usaha  lembaga  keuangan  terdapat kecenderungan  semakin  tidak  fleksibel  proses pembiayaannya.  Namun  keragaman  fleksibilitas pembiayaan  nyatanya  tetap  memungkinkan
bank  untuk  “menangkap”  peluang  untuk  digu- nakannya  produk-produk  bank  oleh  nasabah, sedang dari sisi nasabah akan merasa mendapat kemudahan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang berkenaan dengan jasa keuangan. Persepsi nasa- bah tentang layanan yang memuaskan dan mera- sa  menjadi  nasabah  yang  diperhatikan  tersebut akan membentuk loyalitas terhadap bank.
Pada pegadaian, strategi spesifiknya adalah penggunaan  variabel  waktu  sebagai  kekuatan produk.  Jika  pada  ketiga  lembaga  keuangan lainnya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  proses realisasi kredit dalam hitungan hari, maka pega- daian mampu memangkas menjadi hanya dalam hitungan  menit.
Dari  penelusuran  mengenai  strategi  yang dilakukan keempat lembaga keuangan yaitu BRI Unit,  BPR,  koperasi,  dan  pegadaian,  memang masing-masing mempunyai strategi yang spesifik, namun semua strategi lembaga keuangan terse- but bermuara pada ‘perang harga’ karena semua strategi  spesifik  hanya  ‘melengkapi’  strategi penentuan  harga.  Dimana  lembaga  keuangan berusaha  memberi  harga  (baca:  bunga  kredit) paling rendah yang mereka mampu. Agar pihak lembaga keuangan dapat menjaga eksistensinya dalam kondisi margin minimal, maka yang harus dilakukan adalah menambah jumlah penyaluran kredit. Tuntutan untuk menambah jumlah penya- luran  kredit  ini  berdampak  pada  melonggarnya kriteria yang dipakai dalam menentukan kelayak- an kredit, yang artinya meningkatnya risiko kredit yang disalurkan lembaga keuangan. Peningkatan risiko kredit selain berdampak negatif pada kinerja keuangan  lembaga  keuangan  juga  akan  meru- gikan  kepentingan  pihak  nasabah  depositor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagai- mana  sebenarnya  regulasi  mengenai  lembaga pembiayaan  tersebut  (peraturan  atau  “aturan main” dan pengawasannya), bagaimana realitas sistem/mekanisme  masing-masing  lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam menyalurkan pembiayaan  pada  segmen  kecil  dan  menengah, serta  bagaimana  implikasinya  terhadap  persa- ingan di antara lembaga pembiayaan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan diketahui bahwa: Pertama, secara for- mal Bank Indonesia hanya  bertindak sebagai me- diator antara pelaku usaha UMKM dengan lem- baga keuangan melalui pelatihan, fasilitasi rapat koordinasi  dan  pemberian  informasi.  Kebijakan BI terhadap Lembaga Keuangan khususnya terkait dengan  pembiayaan,  adalah  penetapan  BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Sedangkan mekanisme  penyaluran  kredit  sepenuhnya  men- jadi  kewenangan  bank.
Kedua, implikasi  hubungan  aturan  terha- dap operasional lembaga keuangan mikro dapat dipilah  ke  dalam  empat  persoalan  penting; (1)Target  pasar;  keempat  lembaga  keuangan yaitu BPR, BRI Unit, koperasi dan pegadaian mem- punyai  target  pasar  yang  sama  berdasar  skala ekonomi  yaitu  kalangan  masyarakat  menengah bawah  dari  berbagai  macam  bidang  usaha  dan profesi; (2) Mekanisme realisasi kredit; berdasar- kan jumlah  persyaratan administrasinya, semakin besar  skala  usaha  lembaga  keuangan  terdapat kecenderungan  semakin  tidak  fleksibel  proses pembiayaannya.  Namun  keragaman  fleksibilitas pembiayaan  nyatanya  tetap  memungkinkan
lembaga tersebut memiliki nasabahnya sendiri; (3) Mekanisme  penyelesaian  risiko;  ada  kecende- rungan bahwa semakin besar lembaga keuangan, maka semakin formal cara yang digunakan. Baik terkait dengan kesepakatan penyelesaian, perla- kuan  terhadap  jaminan,  maupun  pendekatan dalam  bernegosiasi.  Tampaknya  hal  ini  merupa- kan konsekuensi dari tingginya posisi tawar lem- baga  tersebut  terhadap  nasabah;  (4)  Strategi untuk menghadapi persaingan; secara garis besar strategi yang digunakan oleh keempat lembaga tersebut cenderung serupa yaitu strategi jemput bola  (kecuali  pegadaian)  dan  persaingan  harga. Strategi yang sarat dengan ketatnya persaingan muncul melalui penentuan margin minimal. Mar- gin yang  minimal  tersebut  harus  diimbangi  pe- ningkatan turn  over setingginya.  Tuntutan  me- nambah jumlah penyaluran kredit ini berdampak pada  melonggarnya  kriteria  untuk  menilai  kela- yakan  kredit,  yang  artinya  meningkatnya  risiko kredit  yang  disalurkan  lembaga  keuangan.  Pe- ningkatan risiko kredit selain berdampak negatif pada kinerja keuangan lembaga keuangan juga akan  merugikan  kepentingan  pihak  nasabah depositor.
Ketiga, ketiadaan aturan atau batasan yang jelas  bagi  operasional  lembaga-lembaga  keua- ngan  tersebut  pada  akhirnya  semakin  menyera- gamkan  layanan  yang  diberikan  dan  semakin memperketat persaingan sekaligus meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

## Saran
Perlu  regulasi  yang  jelas  mengenai  sistem, daerah operasional dan kewenangan dari masing- masing  lembaga  keuangan.
Pembinaan yang dilakukan oleh BI semesti- nya  tidak  sebatas  pada  fungsi  mediator,  tetapi
juga  perlu  memberikan  pendidikan  mengenai strategi  dan  manajemen  risiko  pada  pelaku lembaga  keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih,  S.  2004. Regulasi dalam  Revitalisasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia , http://lfip.org, didownload pada tanggal 14 April 2007.
Anonymous.  2005.  Diakses  pada  www.aphi- net.com. diakses pada tanggal 25 Mei 2009.
Bank Indonesia. 2004. Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.1,  Juni.  http//www.  bi.go.id, di download pada  tanggal  20  Mei  2007.
Bessis, J. 2002. Risk Management In Banking : Sec- ond Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Badan  Pusat  Statistik.  2002. Profil  UMKM  Tidak Berbadan Hukum Selain Sektor Pertanian.
Gup, B. E. & Kolari, J.W. 2005. Commercial Bank- ing:  The  Management  of  Risk .  USA:  John Wiley & Sons, Inc.
Hill, H. 2001. Small and Medium Enterprise in In- donesia: Old Policy Challenges for the New Administration. Asian Survey , Vol.41, pp.248- 270.
Kartasasmita,  G.  1997. Etika  Dunia  Usaha  Atau Etika  Bisnis  dalam  Pembangunan .
Disampaikan  pada  Peresmian    Lembaga Studi  dan  Pengembangan  Etika  Usaha  In- donesia  (LSPEU Indonesia) Jakarta.
Kuncoro, M. & Supomo, I.A. 2003. Analisis Formasi Keterkaitan,  Pola  Kluster  Dan  Orientasi
Pasar:  Studi  Kasus  Sentra  Industri  Keramik di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. Jurnal Empirika, Vol.16, No.1.
Rachbini, D.J. 2006 . Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara. Kompas . 15 april 2006.
Republika Newsroom. 2009. 2008 Koperasi di In- donesia  Tumbuh  Mencapai  149  Ribu.  By Republika  Newsroom  tanggal  Rabu,  07 Januari 2009.
Ridhotulloh,  M.D.  2008. Menunggu  Kiprah  BPR . Jakarta:  www.inilah.com,  diakses  pada tanggal 25 Mei 2009.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung:  Alfabeta.
Warjiyo,  P.  2004.  Pembiayaan  Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan Dan Strategi Ke Depan. Infokop , No.25 Tahun XX.
Wibisono,  A.  2007. BI  Buat  Program  Melek Perbankan .  Diakses  dari  www.detikFinan- ce.com pada tanggal 25 Mei 2009.