## Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Dhimam Zidny Siradj dhimamzidnysiradj@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
As a result of the covid-19 pandemic, it has an impact on all sectors of human life in the world, which causes changes in human activities that cause various problems, one of which is in the economic field.  In  response  to  this,  the  government  issued  Regulation  of  the Minister  of  Finance  Number  86  of  2020  concerning  Tax  Incentives for  Taxpayers  affected  by  the  Covid-19  Pandemic.  The  East  Java Provincial  Government  itself  followed  up  with  the  issuance  of  the Governor of East Java Decree No. 188/394/KPT/013/2020 to become the implementing regulations. In this case, the East Java Provincial Government made a policy of exempting administrative sanctions on motorized vehicle taxes, free from transfer of motor vehicle names to deductions on motor vehicles during the Covid-19 pandemic. Keywords: Covid-19  pandemic;  Tax  Incentive  Policy;  Economy.

## Abstrak
Akibat dari adanya pandemi covid-19 berdampak pada segala sektor kehidupan manusia di dunia yang menyebabkan perubahan aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Untuk merespons hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/ KPT/013/2020 guna menjadi aturan pelaksanaanya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan membebaskan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor hingga potongan pokok pajak pada kendaraan bermotor dalam masa pandemi covid-19.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kebijakan Insentif Pajak; Ekonomi.

## Pendahuluan
Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah khususnya dalam upaya pemberdayaan daerah, dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki harus sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah itu sendiri. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Dhimam Zidny Siradj ‘Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26976
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
pajak daerah dan retribusi daerah. 1 Pajak adalah salah satu unsur pendukung untuk membiayai pembangunan nasional dan merupakan bentuk partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah.
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 2 Pajak dinilai sebagai sumber utama dalam penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam APBD. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajaklah yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar. 3 Dominasi pajak dalam penerimaan dalam negeri sangat besar terlebih lagi jika sumber daya alam sudah tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan lagi. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang sangat terbatas suatu saat akan habis diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah.
Fungsi budgeter dalam pajak yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam pembangunan. Pemungutan pajak terbagi atas dua yaitu dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yakni lima pajak provinsi, dan 11 pajak kabupaten atau kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pemerintah akan melakukan usaha apapun dalam memaksimalkan segala potensi daerah termasuk pajak asli daerah. Salah satu pajak asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak provinsi yang
1 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Rajawali Pers, 2016). [4].
2 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (CV Andi Offset 2011).[1].
3 Herliene Yudhah Altius, Erlina, dan H.B Tarmizi, ‘Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Perkembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara’ (2013) Vol. 16 Jurnal Ekonom.[105].
memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pemerintah provinsi tidak lain tidak bukan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya. Menyadari akan hal bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah, maka pemerintah daerah hendaknya berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.
Dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah, maka segala pembiayaan dalam pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik semestinya. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan terutama dalam sektor pajak kendaraan bermotor adalah melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 5 Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan uang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa, “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
Adanya pandemi corona virus disease 2019 sangat berdampak pada kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kota Surabaya, dimana banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini merasa kesulitan dalam hal ekonomi apalagi dalam hal membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak daerah Jawa Timur membebaskan masyarakat dari biaya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kedua hingga seterusnya (BBN II). Insentif ini diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah  Indar  Parawansa  untuk  meringankan  beban  masyarakat  Jawa  Timur  di tengah proses pemulihan perekonomian yang terimbas pandemi.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur didasarkan pada alasan bahwa dengan adanya pandemi corona virus disease 2019 ini berdampak
4 Damang, Pajak Kendaraan Bermotor Cetakan Kedua (Gramedia 2011).[5].
5 Siti Resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus (Salemba Empat 2014).[8].

## 934 Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
buruk  terhadap  berbagai  sektor  kehidupan, baik swasta maupun pemerintahan.
Maka dari itu diperlukan langkah yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Provinsi Jawa Timur. Yaitu salah satunya dengan percepatan penerimaan kas daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu juga untuk memberikan stimulus  fiskal  untuk  meringankan  beban  masyarakat  yang  terdampak  pandemi dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Pemutihan pajak daerah Jatim sudah memasuki periode ketiga, dimana periode pertama pemutihan pajak daerah pada April 2020 sampai dengan Juni 2020, periode kedua pemutihan PKB dan BBNKB pada 12 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, dan periode ketiga pada 1 September 2020 sampai dengan 28 November 2020. 6 Kebijakan yang berlaku mulai 1 September hingga 28 November 2020 termaktub pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/KPT/013/2020. 7
Keputusan yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah didukung referensi dari pemerintah pusat yang memberikan perpanjangan pemnerian insentif pajak sampai Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi corona virus disease 2019. Pelaksanaan kebijakan ini dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang tercantum pada Pasal 2 bahwa jenis- jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 66 ayat (1) yaitu Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.
6 Ruly Kurniawan, ‘Pemutihan Pajak Kendaraan di Jatim Diperpanjang sampai Novem- ber’ (Kompas, 2020) < https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/07/094200215/pemutihan-pa- jak-kendaraan-di-jatim-diperpanjang-sampai-november#:~:text=Gubernur%20Jawa%20Timur%20 Khofifah%20Indar,2020%20hingga%2028%20November%202020.&text=%22Ayo%20buru- an%20manfaatkan%20kebijakan%20pemutiha n,bermotor%20(BBNKB)%20ini%20lur.> , dikun- jungi pada 2 September 2020.
7 Grace Kanal Satu, ‘Diskon Corona Berakhir, Gubernur Khofifah Keluarkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor’ (Kanal Satu, 2020) < https://kanalsatu.com/id/post/55053/diskon-corona-berakh- ir--gubernur-khofifah-keluarkan-kebijakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>, dikunjungi pada 2 Septem - ber 2020
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kesempatan kali ini terbagi menjadi dua program yaitu yang pertama program bebas bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), dan kedua program bebas sanksi administrartif pajak kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor. 8 Kemudian juga ada diskon sebesar 15 persen dari biaya pokok pajak untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih mendapat diskon sebesar lima persen dari biaya pokok pajak. Kebijakan diskon pajak berlaku untuk kendaraan bermotor plat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, serta kendaraan bermotor plat kuning yang dimiliki perorangan atau badan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan plat merah. Namun pada realitanya masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Menurut data dari bulan Januari sampai dengan Mei 2020 banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak. Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 1.315.009 obyek dengan potensi Rp 559.363.782.600,00 dengan perincian Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi Rp. 215.494.808.000 sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp 343.868.974.600. 9
Menurut Kepala Badan Pendapatan Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, selama periode pemberian diskon korona pada 12 Juni hingga 27 Agustus, tercatat sebanyak 3.227.446 wajib pajak telah memanfaatkan kebijakan ini. Dari transaksi tersebut pendapatan yang diterima dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri sebesar Rp. 1.33 triliun. 10 Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim berhasil merealisasikan Pendapatan Asli
8 Avilia Primaturin, ‘Kabar Gembira! Pemprov Jatim Bebaskan Bea Balik Nama dan Sank- si Administratif Kendaraan Bermotor’ (Jurnal Presisi, 2020) < https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat. com/jawa- timur/pr-15712218/kabar-gembira-pemprov-jatim-bebaskan-bea-balik-nama-dan-sank- si- administratif-kendaraan-bermotor>, dikunjungi pada 2 September 2020.
9 Bapenda , ‘Gubernur Jawa Timur Berikan Diskon Pajak Kendaraan’ (Dipenda Jatim, 2020) < https://www.dipendajatim.go.id/?tag=samsat>, dikunjungi pada 2 September 2020.
10 Dian Kurniawan, ‘Pemprov Jatim Keluarkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai 1 September’ (Liputan 6, 2020) < https://surabaya.liputan6.com/read/4344407/ pemprov-jatim-keluarkan-kebijakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-mulai-1-september>, dikunjungi pada 2 September 2020.

## 936 Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
Daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2020, sebesar 72,26 persen dari target Rp. 10,3 triliun. 11

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktinal). Sebagaimana jenis penelitian normatif maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber hokum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan ( library research ). Hasil analisa dari bahan hokum akan diintrepetasikan menggunakan metode intepretasi sistematis.

## Urgensi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid19
Pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, terhutang oleh wajib pajak, tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang nantinya berguna untuk membiayai beberapa pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 12
Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend sebagai berikut: 13
1.  Fungsi budgeter adalah sebagai sumber pemasukan kas negara dengan tujuan dalam rangka membiayai pengeluaran negara dalam hal pengeluaran rutin maupun pembangunan. 14
2.  Fungsi regulerend adalah fungsi yang mengatur sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan, misal ekonomi, politik, budaya,
11 Nunung Nasikhah, ‘Diperpanjang, Warga Jatim Bebas Bayar Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Agustus’ (Urban Asia, 2020) < https://www.urbanasia.com/diperpanjang-warga-jatim- bebas-bayar-denda- pajak-kendaraan-hingga-31-agustus-U16983>, dikunjungi pada 2 September 2020.
12 Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Eresco 1986).[2].
13 Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (Grasindo 2005).[2].
14 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi Ketiga (PT Indeks 2013).[5].
pertahanan keamanan. 15 Diantaranya terkait dengan mengadakan perubahan tarif ataupun memberikan pengecualian berupa keringanan yang ditujukan pada masalah tertentu. 16 Fungsi ini dapat juga dikatakan sebagai fungsi tambahan atas fungsi utama karena didalamnya terdapat kaitan dengan pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah oleh pemerintah dalam rangka mengatur konsumsi masyarakat. 17
Pajak dapat dikelompokkan dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutan, berdasar sifatnya, dan wewenang pungutannya. 18
1.  Dari segi administratif (yuridis)
a.  Pajak dapat dikatakan sebagai pajak langsung jika dipungut periodik, maksudnya secara berulang-ulang tidak hanya satu pungutan. Misalnya Pajak Penghasilan. Adapula pajak tidak langsung dalam hal ini dipungut secara tidak berulang-ulang, hanya sekali. Misalnya saja Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, bea materai (dilakukan terhadap dokumen).
b.  Pajak dikatakan pajak langsung apabila beban dari pajak tersebut tidak dilimpahkan kepada pihak lain maksudnya pihak yang dikenakan kewajiban adalah pihak yang memikul beban pajak. Pajak dikatakan pajak tidak langsung apabila wajib pajak dapat mengalihkan beban pajak kepada pihak lain maksudnya yang memikul beban pajak adalah pihak yang berbeda. 19
2.  Berdasar titik tolak pungutannya 20
a.  Pajak subjekti yaitu pajak yang dikenakan pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).
b.  Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaanya pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajak harus dicari subjeknya.
3.  Berdasarkan sifat 21
15 ibid. 16 Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Setara Press, 2012). [230].
17 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan (Graha Ilmu, 2010). [4].
18 ibid. [6].
19 Y. Sri Pudyatmoko, Op.cit. [10-11].
20 ibid. [12].
21 ibid. [13-14].

## Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
a.  Pajak pribadi atau perorangan yaitu pajak yang didalamnya memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
b.  Pajak kebendaan yaitu pajak yang dipungut tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak, biasanya berkaitan dengan pajak tidak langsung.
4.  Berdasar wewenang pemungutannya 22
a.  Pajak pusat yaitu pajak yang diadminkan oleh pemerintah pusat (Depkeu atau Direktorat Jenderal Pajak), contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan cukai.
b.  Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah yang kemudian dibedakan menjadi pajak provinsi dan pemda. Pajak Provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak daerah contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan baha galian golongan C, dan pajak parkir. 23
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 24 Pengertian mengenai pajak kendaraan bermotor ini sama dengan Pasal 1 angka 9 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Subjek pajak PKB adalah orang pribadi maupun badan yang dalam hal ini memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal badan yang memiliki kendaraan bermotor maka diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi masa pandemi covid 19, pemerintah
22 ibid. [15].
23 Siti Kurnia Rahayu, Op.Cit. [13].
24 Mustaqiem, Pajak  Daerah  dalam  Transisi  Otonomi  Daerah (FH UII Press Cetakan Pertama 2009).[289].
mengeluarkan berbagai kebijakan dengan harapan dapat membantu masyarakat. 25
Dalam rangka Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut antara lain: 26
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020).
2  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK-23/PMK.03/2020).
3.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang pada intinya merupakan relaksasi jatuh tempo kewajiban perpajakan.
Gubernur  Jawa  Timur  Khofifah  Indar  Parawansa  mengeluarkan  suatu kebijakan dalam hal pemutihan terhadap sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 27 Kebijakan pemutihan ini juga berlaku dalam bentuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya. Urgensi dikeluarkannya kebijakan ini sebagai bentuk upaya penertiban administrasi kendaraan bermotor. 28
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya ingin memberikan suatu penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajak kendaraan
25 Fitri Novia  Heriani,  ‘Memprediksi Pemulihan Ekonomi A k i b a t Pandemi’ (Hukum Online, 2020) < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f59fc15ed030/ memprediksi-pemulihan-ekonomi- akibat-pandemi/>, dikunjungi pada 10 Oktober 2020.
26 Sigar Aji Poerana, ‘Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak Corona’ (Hukum Online, 2020) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt5e86b795b3f55/kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-meng- hadapi-dampak-corona/>, dikunjungi pada  10 Oktober 2020.
27 Keterangan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur  Ibu  Khofifah  Indar  Parawansa  di  Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 31 Agustus 2020.
28 Wawancara dengan Kasubid Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bapenda Jawa Timur Bapak Aries Yudhanata.

## Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
bermotor. 29 Dengan demikian dengan adanya kebijakan insentif yang diberikan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, karena dengan adanya kebijakan seperti ini wajib pajak akan tertib administrasi kendaraan bermotornya sesuai dengan kepemilikannya.
Dengan adanya pembebasan BBNKB juga diharapkan dapat menggali beberapa potensi pajak kendaraan bermotor yang mungkin selama ini belum secara maksimal karena tidak adanya dasar yang baik terkait objek  pajak, status dan jumlah kendaraan yang ada. Terhadap juga sejatinya dalam penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Dikeluarkannya kebijakan ini juga dalam rangka mensukseskan penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Dan juga dalam pendapatan asli daerah. Kebijakan insentif PKB yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur ini juga memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan PAD. 30
Peningkatan dalam penerimaan pajak merupakan rangka jangka panjang yang mana menjadi salah satu hal tujuan diadakannya kebijakan insentif pembebasan pajak kendaraan bermotor khususnya selama pandemi Covid 19 dalam rangka memulihkan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

## Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid 19
Penegakan hukum yang dilakukan terhadap sektor pajak kendaraan bermotor dapat diwujudkan dalam bentuk sanksi administrasi PKB. 31 Pengenaan sanksi dibebani kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran PKB saat jatuh tempo. 32 PKB termasuk pajak daerah, sehingga oleh daerah harus dipungut dan diurus oleh suatu lembaga yang dinamakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 33 Sanksi pajak memiliki peranan yang penting terhadap wajib
29 ibid.
30 Wawancara  dengan  Badan   Pendapatan  Daerah   Provinsi  Jawa  Timur,  Surabaya, 15 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB.
31 Wiryawan, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2007).[5].
32 Sugiyono, Metode Penelitian Administratif (Alfabeta 2006).[10].
33 ibid.
pajak agar masyarakat tidak lagi meremehkan pajak. Pengenaan sanksi administratif dan kesadaran dari wajib pajak sangat berpengaruh terhadap patunhnya wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi merupakan suatu bentuk hukuman negatif yang dikenakan terhadap individu yang melanggar aturan. 34 Sedangkan denda merupakan hukuman dengan cara membayarkan sejumlah uang dikarenakan individu tersebut telah melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku. 35 Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwasanya sanksi denda merupakan hukuman negatif yang dikenakan terhadap individu dalam hal ini orang dengan cara membayar uang. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang tervesar dalam Pendapatan Asli Daerah.
Hal ini dikarenakan PKB bersifat elastis, biayanya cukup rendah dengan pelayanan administrasi yang mudah dengan computeryzed, dan adil.
Dalam pemungutan PKB dikenal adanya sistem OSS ( Official  Assesment System) yaitu penentuan nominal dan pelaporan terhadap objek pajak dilakukan oleh  instansi  terkait . 36 Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh negara guna untuk mendorong wajib pajak yang telat membayar pajak untuk segera melaksanakan kewajiban pajaknya. Pajak pemutihan denda pajak kendaraan bermotor adalah keringanan yang diberikan negara kepada wajib pajak agar si wajib pajak segera membayar pajaknya dikarenakan telat atau lupa untuk melakukan pembayaran dengan menghapus beban denda keterlambatan selama periode tertentu ataupun dapat menghapus denda setahun maupun lebih namun tidak menghapus tunggakan selama menunggak membayar pajak kendaraan bermotor.
Bahkan dalam kebijakan lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sebuah pengurangan terhadap pokok pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan jika kendaraan roda dua dan tiga sebesar 15% dan untuk pengurangan pokok pajak
34 Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan (Rineka Cipta 2011).[65].
35 Norma Novak, Tax Administration in Theory and Practice (Preager Publisher 2006).[43].
36 Bhakti Nur Avianto, ‘Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kend- araan Bermotor’ (2020) Vol. 3 Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi.[22].

## 942 Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
kendaraan roda empat atau lebih serta alat berat sebesar 5%. Kebijakan diskon pokok pajak tersebut berlaku untuk kendaraan plat hitam dan plat kuning yang dimiliki perorangan ataupun badan hukum dengan ketentuan kendaraan bermotor hanya mendapatkan satu kali potongan diskon pokok PKB dalam hal pembayaran PKB tahunan, STNK 5 Tahun, Peralihan Hak Mutasi serta kendaraan baru, jika wajib pajak dalam hal belum membayar PKB lebih dari satu tahun, maka potongan diskon pokok pajak hanya berlaku terhadap pembayaran PKB tahun terakhir.
Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah berupa pembebasan bea balik nama dan sanksi administrasi pajak kendaraan, membawa akibat hukum yang sangat besar terhadap masyarakat apalagi dengan adanya pandemi covid 19. Khususnya di Kota Surabaya, Walikota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID -19) di Kota Surabaya.
Konsideran dalam Peraturan Walikota ini menyebutkan bahwasanya penyebaran virus Covid 19 cenderung terus meningkat yang semakin hari menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu untuk diberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat atau pengusaha. Dengan pula didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona dan Surat Edaran Nomor SE- 19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dipandang perlu untuk memberikan insentif untuk mendukung penanggulangan dampak virus tersebut.
Kebijakan pemerintah yang seperti ini pun sebenarnya sudah dilaksanakan setiap tahun, namun kali ini dalam situasi dan kondisi yang berbeda yaitu masa pandemi Covid 19. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, menarik minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini pula dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan
ini pun sudah dilakukan selama tiga tahap perpanjangan, mulai dari 2 April 2020 hingga 31 Juli 2020 kemudian diperpanjang hingga 31 Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan November 2020. Sebelumnya memang pada saat periode pertama dan kedua hanya diberikan kepada pemilik kendaraan pribadi dan badan usaha di tengah Covid 19. Selain itu Gubernur pun membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Perpanjangan batas waktu tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah bagi masyarakat Jawa Timur. Keputusan Gubernur tersebut juga didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid 19.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dengan adanya program ini sangatlah positif untuk masyarakat karena dengan adanya program ini masyarakat dapat membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan tidak dikenakan denda atau bunga, hanya membayar pokoknya saja.  Oleh karena itu, memang banyak masyarakat memanfaatkan program pemerintah ini agar pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh para wajib pajak menjadi ringan karena hanya membayar pokoknya saja.
Selain itu dengan adanya program ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat mengenai sumber daya manusia dan sistem informasi yang modern yang didukung oleh pelayanan yang cepat dan tepat. Karena dapat diketahui bahwasanya dengan adanya pandemi Covid 19 selain dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat, dapat juga dibayarkan melalui platform-platform digital ataupun bank-bank lainnya seperti Tokopedia, Samsat Online Nasional, Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, Permata Bank, maupun market-market lainnya. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak jauh lebih praktis karena dapat dibayarkan dimanapun.
Dalam update data dari data Bapenda Jatim sepanjang masa pandemi Covid-19 mengakibatkan kenaikan terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lewat

## 944 Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
Payment  Point  Online  Bank (PPOB) serta melalui Marketplace. Tercatat dalam periode Maret-April 2020 angka transaksi naik sebesar 170% dari Maret 21.963 obyek, dan dalam periode April naik menjadi 59.442 obyek. Sedangkan dalam bulan Mei kembali naik 41% menjadi 84.345 obyek. Dari segi lain yakni terhadap realisasi kebijakan adanya media online terhadap pembayaran pajak memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  itu  sendiri,  hal  itu  sejak diberlakukan penutupan layanan unggulan serta adanya penerapan cegah Covid-19 dan dampaknya pada Maret-April terjadi kenaikan 187% dari Rp 12.219.812.350,00 pada Maret menjadi Rp 48.013.613.800,00 pada April 2020 serta dalam periode Mei naik kembali sebesar 36% menjadi Rp 48.013.613.800,00.
Pembebasan sanksi ini pun bertujuan untuk mempermudah masyarakat sebab ditengah pandemi seperti ini kondisi perekonomian masyarakat menjadi menurun. Perpanjangan tersebut juga guna meringankan masyarakat dalam hal masyarakat yang terkena PHK, pedagang, sehingga dalam hal ini pemerintah membantu untuk meringankan beban masyarakat. Memang sebagian besar masyarakat yang datang kebanyakan hanya mengganti pelat nomor ataupun perpanjangan pajak setiap lima tahunan karena kini pembayaran pajak bisa dilakukan secara online.Pembebasan keterlambatan dalam pembayaran pajak tidak berlaku selamanya sebab jika ada hal misalnya kendaraan bermotor pajaknya sudah lama mati maka pula akan dikenakan denda. Karena pengenaan sanksi tersebut berlaku sejak adanya pandemi, jikalau denda yang lama tidak membayar kemungkinan masih tetap berjalan.
Kebijakan pemutihan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meringankan wajib pajak dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari jumlah tunggakan pajak yang menurun saat kebijakan pemutihan dilakukan. Saat kebijakan terkait dengan pemutihan ini berlaku maka hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan PKB yang dalam hal ini sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini cenderung memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak sehingga hal ini berdampak pada kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## Kesimpulan
Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai warga negara dan juga pemerintah yang sebagai representasi negara khususnya dalam sektor ekonomi. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan adanya insentif pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK 03 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19 serta dalam pelaksanaanya ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/ KPT/013/2020 dalam rangka menjawab kesulitan bagi pemenuhan kewajiban wajib pajak maupun upaya dalam rangka membantu jalanya perekonomian negara.

## Daftar Bacaan

## Buku
Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan (Rineka Cipta 2011).
Damang, Pajak Kendaraan Bermotor Cetakan Kedua (Gramedia 2011).
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (CV Andi Offset 2011).
Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Rajawali Pers 2016).
Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Setara Press 2012).
Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah (FH UII Press Cetakan Pertama 2009).
Norma Novak, Tax Administration in Theory and Practice (Preager Publisher 2006).
Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Eresco 1986).
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan (Graha Ilmu 2010).
Siti Resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus (Salemba Empat 2014).
Sugiyono, Metode Penelitian Administratif (Alfabeta 2006).
Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi Ketiga (PT Indeks 2013).

## 946 Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (Grasindo 2005).
Wiryawan, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2007).

## Jurnal
Bhakti Nur Avianto, ‘Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor’ (2020) 3 Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi.
Herliene Yudhah Altius, Erlina, dan H.B Tarmizi, ‘Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Perkembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara’ (2013) 16 Jurnal Ekonom.

## Laman
Avilia Primaturin, ‘Kabar Gembira! Pemprov Jatim Bebaskan Bea Balik Nama dan Sanksi Administratif Kendaraan Bermotor’ (Jurnal Presisi, 2020) < https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/jawa- timur/pr-15712218/kabar- gembira-pemprov-jatim-bebaskan-bea-balik-nama-dan-sanksi-administratif- kendaraan-bermotor>, dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Bapenda , ‘Gubernur Jawa Timur Berikan Diskon Pajak Kendaraan’ (Dipenda Jatim, 2020) < https://www.dipendajatim.go.id/?tag=samsat>,  dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Dian Kurniawan, ‘Pemprov Jatim Keluarkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai 1 September’ (Liputan 6, 2020) < https://surabaya.liputan6. com/read/4344407/pemprov-jatim-keluarkan-kebijakan-pemutihan-pajak- kendaraan-bermotor-mulai-1-september>, dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Fitri  Novia  Heriani, ‘Memprediksi Pemulihan  Ekonomi  Akibat  Pandemi’ (Hukum Online, 2020) < https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5f59fc15ed030/memprediksi-pemulihan-ekonomi- akibat-pandemi/>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.
Grace  Kanal  Satu,  ‘Diskon  Corona  Berakhir,  Gubernur  Khofifah  Keluarkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor’ (Kanal Satu, 2020)
< https://kanalsatu.com/id/post/55053/diskon-corona-berakhir--gubernur- khofifah-keluarkan-kebijakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>, dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Nunung Nasikhah, ‘Diperpanjang, Warga Jatim Bebas Bayar Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Agustus’ (Urban Asia, 2020) < https://www.urbanasia. com/diperpanjang-warga-jatim-bebas-bayar-denda-pajak-kendaraan-
hingga-31-agustus-U16983>, dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Ruly Kurniawan, ‘Pemutihan Pajak Kendaraan di Jatim Diperpanjang sampai November’ (Kompas, 2020) < https://otomotif.kompas.com/ read/2020/09/07/094200215/pemutihan-pajak-kendaraan-di-jatim- diperpanjang-sampai-november#:~:text=Gubernur%20Jawa%20 Timur%20Khofifah%20Indar,2020%20hingga%2028%20November%- 202020.&text=%22Ayo%20buruan%20manfaatkan%20kebijakan%20 pemutiha n,bermotor%20(BBNKB)%20ini%20lur.> , dikunjungi pada tanggal 2 September 2020.
Sigar Aji Poerana, ‘Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak Corona’ (Hukum Online, 2020) <https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e86b795b3f55/kebijakan- keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-menghadapi- dampak-corona/>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010 Seri B).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/KPT/013/2020.

## Dhimam Zidny: Kebijakan Insentif Pajak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--