## OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH BENGKOK GUNA TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

## OPTIMIZATION OF UTILIZATION OF CURRENT SOIL TO ACHIEVE WELFARE OF VILLAGE EQUIPMENT
Rizka Andhika Putra * , Nur Rizqi Arifin, Rita Patonah, Yuyun Susanti
Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Galuh *Email: rizkaandhikaputra@gmail.com (Diterima 29-05-2022; Disetujui 20-07-2022)

## ABSTRAK
Kesejahteraan aparatur desa akan memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Indikator kesejahteraan salah satunya  dapat  diukur  melalui  peningkatan  pendapatan.  Salah  satu  sumber  pendapatan  bagi  perangkat  desa yaitu  melalui  pemanfaatan  tanah  benkok.  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan tentang:  1)  Optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  di  wilayah  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung Kabupaten  Ciamis.  2)  Meningkatkan  pemahaman  perangkat  desa  akan  model  pemanfaatan  tanah  bengkok yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  perangkat  desa  di  wilayah  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung Kabupaten  Ciamis.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif. Metode  analisis  pengabdian  ini  yang  digunakan  adalah  analisis  studi  kasus  berdasarkan  metode,  data,  dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian diambil kesimpulan: 1) Adanya peningkatan pemahaman  peserta  mengenai  model  pemanfaatan  tanah  bengkok  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan perangkat  desa  di  wilayah  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis.  2)  Tersusunnya rancangan  model  pengelolaan  tanah  bengkok  di  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis berupa  model  pengelolaan  berbasis  agro  wisata,  model  pengelolaan  rumah  makan,  model  pengelolaan pertokoan,  model  pengelolaan  berbasis  olah  raga  dan  pembuatan  pertanian  terpadu.  Adapun  saran  untuk perangkat desa Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, diharapkan untuk selalu berusaha membuka  akses  informasi  sehingga  dapat  ditemukannya  referensi-referensi  model  pengelolaan  tanah bengkok yang optimal.
Kata Kunci: Tanah Bengkok, Model Pengelolaan

## ABSTRACT
The welfare of the village apparatus will affect services to the community. One of the indicators of welfare can be measured through an increase in income. One source of income for village officials is through the use of bent land. This service aims to find out and explain about: 1) Optimizing the utilization of crooked land in the  Darmaraja  Village  area,  Lumbung  District,  Ciamis  Regency.  2)  Increase  the  understanding  of  village officials on the Benngkok land use model that can improve the welfare of village officials in the Darmaraja Village  Area,  Lumbung  District,  Ciamis  Regency.  The  model  used  in  this  service  uses  a  qualitative methodology. This service analysis method used is case study analysis based on methods, data, and source triangulation. Based on the results of the service implementation, conclusions were drawn: 1) There was an increase in participants' understanding of the Benngkok land use model that could improve the Welfare of Village Apparatus in the Darmaraja Village Area, Lumbung District, Ciamis Regency. 2) Compilation of a design model for the management of crooked land in Darmaraja Village, Lumbung District, Ciamis Regency in  the  form  of  an  agro-tourism-based  management  model,  a  restaurant  management  model,  a  shop management  model,  a  sports-based  management  model  and  integrated  agriculture.  As  for  suggestions  for village officials, Darmaraja Village, Lumbung District, Ciamis Regency, it is hoped that they always try to open access to information so that references to optimal benthic land management models can be found.
Keywords: Bent Soil, Management Model

## PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  merupakan  subsistem  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat.  Untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera  memerlukan  terselenggaranya
pemerintahan  yang  baik  ( Good  Govennance )  secara  terus  menerus.  Soewarno Handayaningrat  (1982:154)  mengatakan  bahwa  aparatur  pemerintah  ialah  aspek-aspek administrasi  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  atau  negara,  sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Aspek-aspek  administrasi  itu  terutama  ialah kelembagaan  atau  organisasi  dan  kepegawaian.  Aparatur  pemerintah  merupakan perangkat/alat kelengkapan negara  terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan,  kepegawaian  yang  mempunyai  tanggung  jawab  melaksanakan  roda pemerintahan sehari-hari, aparatur juga sebagai pelaksana roda birokrasi.
Kesejahteraan aparatur desa akan mempengaruhi pada pelayanan kepada masyarakat. indikator kesejahteraan salah satunya dapat diukur melalui peningkatan pendapatan. Salah satu  sumber  pendapatan  bagi  perangkat  desa  yaitu  melalui  pemanfaatan  tanah  bengkok. Beberapa  pengabdian  tentang  tanah  bengkok  desa  ruang  lingkupnya  masih  terkait  dasar hukum atau tinjauan yuridis pengelolaannya saja (Dewi, 2017; Isfardiyana, 2017; Hartanto, 2016; Savitri, 2016; Rusdianto, 2015; Panji, 2013).
Pengabdian lainnya tentang pemanfaatan tanah bengkok memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja perangkat desa (Ningrum, 2017; Prasetyo dan Nafidah, 2019). Sedangkan  pelaksanan  ini  dititik  beratkan  pada  pemanfaatan  tanah  bengkok  untuk meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintahan desa.
Adapun  tujuan  kegiatan  pengabdian  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna tercapainya  kesejahteraan  perangkat  desa  di  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung Kabupaten  Ciamis  adalah  untuk:  1)  Optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  di  wilayah Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis.  2)  Meningkatkan  pemahaman perangkat  desa  akan  model  pemanfaatan  tanah  bengkok  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di wilayah Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## BAHAN DAN METODE
Pengabdian ini telah dilakukan di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.  Permasalahan  bahwa  perangkat  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung  masih kurang memahami mengenai optimalisasi pengelolaan tanah bengkok diselesaikan dengan metode  persentasi  dan  diskusi.  Kegiatan  ini  dikemas  dalam  bentuk  sosialisasi.  Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metodologi kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  dilakukan  dengan  tiga  tahapan,  di  mana  tahap  pertama merupakan  tahap  persiapan.  Pada  tahap  ini  kelompok  pengabdi  melakukan  suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai pengelolaan tanah bengkok yang telah  dilakukan  oleh  perangkat  Desa  Darmaraja.  Dalam  tahap  ini  dicari  permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan tanah bengkok.
Tahap  selanjutnya  merupakan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian.  Dalam tahap  ini  pengabdi  melakukan  kegiatan  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna tercapainya kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk sosialisasi dengan menyampaikan jenis pemanfaatan tanah bengkok berupa; 1) Sewa, 2) Kerjasama pemanfaatan, 3) Bangun guna serah & bangun serah guna, dan 4) Pinjam pakai.
Tahap  yang  terakhir  adalah  tahap  evaluasi.  Pada  tahap  ini  dilakukan  evaluasi  atas hasil yang telah dicapai oleh peserta sosialisasi. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data  yang diperoleh dari  kegiatan  sosialisasi  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya kesejahteraan perangkat desa. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman perangkat desa  Darmaraja  mengenai  jenis-jenis  pengelolaan  tanah  bengkok.  Indikator  ketercapaian tujuan  pengabdian  adalah  bahwa  80%  perangkat  desa  sudah  memahami  model pemanfaatan  tanah  Bengkok  yang  dapat  meningkatkan  Kesejahteraan  Perangkat  Desa  di Wilayah Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Bengkok Guna Tercapainya Kesejahteraan Perangkat Desa
Pelaksanaan  pengabdian  dilakukan  dengan  tiga  tahapan,  di  mana  tahap  pertama merupakan  tahap  persiapan.  Pada  tahap  ini  kelompok  pengabdi  melakukan  suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai pengelolaan tanah bengkok yang
telah  dilakukan  oleh  perangkat  Desa  Darmaraja.  Dalam  tahap  ini  dicari  permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan tanah bengkok.
Tahap  selanjutnya  merupakan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian.  Dalam tahap  ini  pengabdi  melakukan  kegiatan  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna tercapainya kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk sosialisasi dengan menyampaikan jenis pemanfaatan tanah bengkok berupa; 1) Sewa, 2) Kerjasama pemanfaatan, 3) Bangun guna serah & bangun serah guna, dan 4) Pinjam pakai.
Tahap  yang  terakhir  adalah  tahap  evaluasi.  Pada  tahap  ini  dilakukan  evaluasi  atas hasil yang telah dicapai oleh peserta sosialisasi. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data  yang diperoleh dari  kegiatan  sosialisasi  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya kesejahteraan perangkat desa. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman perangkat desa Darmaraja mengenai jenis-jenis pengelolaan tanah bengkok.
Indikator  ketercapaian  tujuan  pengabdian  adalah  bahwa  80%  perangkat  desa  sudah memahami  model  pemanfaatan  tanah  Bengkok  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan perangkat desa di wilayah Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## Gambar 2. Peserta Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Bengkok
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dikemas  dengan menggunakan pendekatan sosialisasi. Kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi  dan  Tanya  jawab.  Adapun  langkah-langkah  dalam  pelaksanaan  kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
Langkah 1  :  Penyampaian dasar hukum pengelolaan tanah bengkok berdasar atas:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Kekayaan Desa.
3. Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  1  Tahun
2016 menetapkan tiga format penggunaan tanah desa: sewa, kerja sama dalam  bentuk  usaha  bersama  (joint  venture),  dan  perjanjian  Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).
4. Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  55  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
Langkah 2  :  Penjelasan Pengertian Tanah Bengkok. Materi:
1. Tanah merupakan kelompok aset yang sangat strategis dalam kekayaan suatu  organisasi.  Tanah  bengkok  atau  tanah  kas  desa  sudah  ada  sejak jaman penjajahan belanda.  Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam  (Krisamurti,  dkk,  2019:  4)  memberikan  desa-desa  wewenang untuk  mengelola  aset  mereka  (termasuk  tanah  kas  desa)  untuk kesejahteraan  bersama  dan  untuk  dimanfaatkan  bagi  kelompok  yang paling rentan di desa tersebut.
2. Tanah  desa  adalah  barang  milik  desa  berupa  tanah  bengkok,  kuburan dan  titsara.  (Pasal  1  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  tahun 2007 tentang Pedoman Kekayaan Desa)
3. Tanah Kas Desa adalah suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan  desa  yang  bersangkutan  berupa  tanah  bengkok,  titisara, kuburan, jalan-jalan desa, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain.
Langkah 3  :  Penjelasan  mengenai  pemanfaatan  tanah  kas  desa  adalah  usaha mengoptimalkan  daya  guna  dan  hasil  guna  tanah  kas  desa  baik  oleh pemerintah  desa  sendiri  atau  melalui  cara  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa.
Langkah 4  :  Jenis Pemanfaatan Tanah Bengkok:
1. Sewa.
2. Kerjasama Pemanfaatan.
3. Bangun guna serah & bangun serah guna.
4. Pinjam pakai.
Langkah 5  :  Peserta  diberikan  kesempatan  untuk  mendiskusikan  materi  yang  telah diberikan.  Kesempatan  tanya  jawab  diberikan  untuk  memperjelas  hal-hal
yang masih menjadi keraguan.
Langkah 6  :  Peserta  diberikan  kesempatan  untuk  mengungkapkan  ide  dan  gagasan pengelolaan  tanah  bengkok  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di  Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis.
Langkah 7  :  Hasil  ide  gagasan  peserta  mengenai  pengelolaan  tanah  bengkok dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut.

## Dampak Sosial
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  tentang optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya  kesejahteraan  perangkat  desa yang diikuti oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Kegiatan inti sosialisasi berlangsung dalam 1 hari. Kegiatan sosialisasi  ini  ternyata  mendapatkan  respon  yang  baik  dari  seluruh  perangkat  desa  dan tokoh  masyarakat  Desa  Darmaraja.  Masangankulon.  Peserta  yang  hadir  berjumlah  29 orang.
Adapun  dampak  ekonomi  dan  sosial  sosialisasi  optimalisasi  pemanfaatan  tanah bengkok  guna tercapainya  kesejahteraan perangkat desa adanya peningkatan pemahaman perangkat  desa  akan  model  pemanfaatan  tanah  bengkok  yang  dapat  meningkatkan Kesejahteraan  Perangkat  Desa  di  Wilayah  Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung Kabupaten Ciamis sebagaimana tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Pemahaman Peserta mengenai Dasar Hukum Pengelolaan Tanah Bengkok Sebelum Pelaksanaan Sosialisasi
Agro Wisata; 12; 48% Rumah Makan; 1; 4% Pertokoan; 7; 28% Sarana Olah Raga; 5; 20% Dasar  Hukum  Pengelolaan  Tanah Bengkok Agro Wisata Rumah Makan Pertokoan Sarana Olah Raga
Gambar 3. Pemahaman Peserta mengenai Dasar Hukum Pengelolaan Tanah Bengkok Setelah Pelaksanaan Sosialisasi
Berdasarkan  gambar  2  dan  gambar  3,  diketahui  setelah  melakukan  sosialisasi optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya  kesejahteraan  perangkat  desa, dari  29  peserta  sebanyak  24  orang  (83%)  menyatakan  memahami  dasar  hukum pengelolaan, dan 5 orang (17%) peserta sangat memahami. Berdasarkan data tersebut telah terjadi peningkatan signifikan mengenai pemahaman dari sebelumnya sebanyak 16 orang (55%)  peserta  menyatakan  tidak  paham  dan  13  orang  (45%)  peserta  menyatakan  sangat tidak paham mengenai dasar hukum pengelolaan tanah bengkok.
Lebih  lanjut  mengenai  pemahaman  peserta  mengenai  jenis  pemanfaatan  tanah bengkok, sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi tersaji pada Gambar 4 dan 5.

## Gambar 4. Pemahaman Peserta Mengenai Jenis Pemanfaatan Tanah Bengkok Sebelum Sosialisasi
Berdasarkan  Gambar  4,  diketahui  sebelum  melakukan  sosialisasi  optimalisasi pemanfaatan tanah bengkok guna tercapainya kesejahteraan perangkat desa, dari 29 peserta sebanyak 8 orang (28%) menyatakan tidak memahami jenis pemanfaatan tanah bengkok, dan  21  orang  (72%)  peserta  sangat  tidak  memahami  mengenai  jenis-jenis  jenis pemanfaatan tanah bengkok.
Agro Wisata; 12; 48% Rumah Makan; 1; 4% Pertokoan; 7; 28% Sarana Olah Raga; 5; 20% Dasar  Hukum  Pengelolaan  Tanah  Bengkok Agro Wisata Rumah Makan Pertokoan Sarana Olah Raga Agro Wisata; 12; 48% Rumah Makan; 1; 4% Pertokoan; 7; 28% Sarana Olah Raga; 5; 20% Jenis  Pemanfaatan  Tanah  Bengkok Agro Wisata Rumah Makan Pertokoan Sarana Olah Raga

## Gambar 5. Pemahaman Peserta Mengenai Jenis Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Sosialisasi
Berdasarkan  Gambar  5,  diketahui  setelah  melakukan  sosialisasi  optimalisasi pemanfaatan tanah bengkok guna tercapainya kesejahteraan perangkat desa, dari 29 peserta sebanyak 23 orang (79%) menyatakan memahami jenis pemanfaatan tanah bengkok, dan 6 orang  (21%)  peserta  sangat  memahami  mengenai  jenis-jenis  jenis  pemanfaatan  tanah bengkok.  Sehingga  berdasarkan  hasil  analisis  data  diketahui  terdapat  peningkatan pemahaman  peserta  dalam  hal  ini  perangkat  Desa  Darmaraja,  Kecamatan  Lumbung, Kabupaten Ciamis dalam hal model pemanfaatan tanah bengkok yang dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di wilayah Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## Kontribusi Mitra terhadap Pelaksanaan
Kontribusi  mendasar  dari  kegiatan  ini  adalah  peningkatan  perangkat  Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis dalam hal model pemanfaatan tanah bengkok  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  perangkat  desa  sehingga  diharapkan kepala desa dapat mengambil kebijkan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok agar lebih optimal. Adapun berdasarkan hasil ide dan  gagasan  yang disampaikan peserta diperoleh beberapa saran model pengelolaan tanah bengkok yang tersaji pada Gambar 6.
Agro Wisata; 12; 48% Rumah Makan; 1; 4% Pertokoan; 7; 28% Sarana Olah Raga; 5; 20% Jenis Pemanfaatan Tanah Bengkok
Agro Wisata Rumah Makan
Pertokoan Sarana Olah Raga
Gambar 6. Rancangan Model Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  Gambar  6  diketahui  rancangan  model  pengelolaan  tanah  bengkok  di Desa  Darmaraja  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis  yang  berasal  dari  peserta kegiatan. Sebanyak 12 orang (41%) peserta menyarankan model pengelolaan berbasis agro wisata,  1  orang  (4%)  peserta  menyarankan  rumah  makan,  7  orang  (24%)  peserta menyarankan dibuat pertokoan, 5 orang (17%) peserta menyarankan dimanfaatkan sebagai sarana olah raga, dan 4 orang (14%) peserta memberikan ide berupa pembuatan pertanian terpadu.

## Faktor yang Menghambat/Kendala
Beberapa  faktor  yang  menghambat  terlaksananya  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  dengan  tema  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya kesejahteraan  perangkat  desa  adalah  keterbatasan  waktu  sosialisai  dan  fasilitas  peralatan yang  minim  sehingga  sosialisasi  dilaksanakan  di  kantor  Desa  Darmaraja  Kecamatan Lumbung dengan fasilitas seadanya.

## Faktor yang Mendukung
Beberapa  faktor  yang  mendukung  terlaksananya  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  dengan  tema  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya kesejahteraan perangkat desa adalah besarnya minat dan antusiasme peserta dalam hal ini perangkat desa selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif.

## Solusi dan Tindak Lanjut
Adapun  solusi  dan  tindak  lanjut  berupa  mengadakan  pertemuan  lanjutan  dengan kepala  desa,  perangkat  desa,  BPD,  MUI,  dan  tokoh  masyarakat  Desa  Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
12; 41% 1; 4% 7; 24% 5; 17% 4; 14% Rancangan  M odel Pengelolaan  Tanah Bengkok Agro Wisata Rumah Makan
Pertokoan Sarana Olah Raga Pertanian Terpadu

## Rencana Keberlanjutan
Berdasarkan  hasil  observasi  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya, disepakati  untuk  melakukan  pertemuan  dengan  perangkat  Desa  Darmaraja  Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang waktunya akan ditentukan kemudian. Bentuk kegiatan yang  akan  dilakukan  berupa  pertemuan  dengan  perangkat  Desa  Darmaraja  Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Tujuan pertemuan ini adalah:
1. Mensosialisasikan hasil rancangan model pengelolaan tanah bengkok yang bersumber dari peserta kegiatan.
2. Merancang  kebijakan  mengenai  pengelolaan  tanah  bengkok  bersama  kepala  desa, perangkat  desa,  BPD,  MUI,  dan  tokoh  masyarakat  Desa  Darmaraja  Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai optimalisasi pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya  kesejahteraan  perangkat  desa  di  Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dapat diambil kesimpulan:
1. Adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai model pemanfaatan tanah Bengkok yang  dapat  meningkatkan  Kesejahteraan  perangkat  desa  di  wilayah  Desa  Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
2. Tersusunnya  rancangan  model  pengelolaan  tanah  bengkok  di  Desa  Darmaraja Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis  berupa  model  pengelolaan  berbasis  agro wisata,  model  pengelolaan  rumah  makan,  model  pengelolaan  pertokoan,  model pengelolaan berbasis olah raga dan pembuatan pertanian terpadu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Lembaga  Penelitian  &  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Galuh  sehingga  kami  diberi  kesempatan  untuk melaksanakan  pengabdian  optimalisasi  pemanfaatan  tanah  bengkok  guna  tercapainya kesejahteraan  perangkat  desa melalui  skema  pendanaan  hibah  internal  Universitas  Galuh Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah . Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu
Dewi,  Iga.  2016. Pengaturan  Tanah  Bengkok  Di  Desa  Sojopuro  Kabupaten  Wonosobo Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa .  Semarang  : Universitas Diponegoro
Djalil, Rizal. 2014. Optimalisasi Keuangan Daerah, Implementasi pasca Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka
Eman,    Ramelan. Keberadaan  tanah  bengkok  atau  ganjaran  dalam  perspektif  hukum  di Indonesia . Yuridika. Vol.14. Hlm 111. Handayaningrat  Soewarno.  1982. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Management . Jakarta: PT Inti Idayu Press.
Haris, Syamsudin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi dan Optimalisasi Pemerintah Daerah ). Jakarta: LIPI Press. Hartanto  Dwiyana.  2016. Kedudukan  Tanah  bengkok  Sebagai  Hak  Asal-Usul  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Universitas Muria Kudus.
Isfardiyana.  2017. Keabsahan  Hak  Gadai  Tanah  Bengkok  Yang  DilakukanOleh  Kepala Desa . Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Krisnhamurti,  dkk.  2019. Mengoptomalkan  Penggunaan  Tanah  Kas  Desa:  Studi  Kasus Lima Desa di Jawa Tengah . Jakarta: CIPS Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Pengabdian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Ningrum Diah Ayu Sekar. 2017. Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47  Tahun  2015  di  Desa  Tampir  Wetan  Kabupaten  Candi  Mulyo  Kabupaten Magelang . Semarang : Universitas Diponegoro.
Panji,  Bagus.  2013. Tinjauan  Yuridis  Tentang  Status  Tanah  Bengkok  Di  Desa  Prembun Kecamatan  Prembun  Kabupaten  Kebumen  Jawa  Tengah .  Makasaar  :  Universitas Hasanudin
Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  Republik  Indonesia.  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Prasetyo  dan  Nafidah.  2019. Optimalisasi  Pengelolaan  Tahan  Bengkok  dalam meningkatkan  Kinerja  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Jombang .  Seminar  Nasional Ekonomi & Bisnis Dewantara https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SNEB/issue/view/46
Rusdinato, Zakky. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Sepanyul,  Kecamatan  Gudo,  Kabupaten  Jombang.  Semarang :  Universitas  Negeri Semarang.
Savitri, Miya. 2016. Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. Malang : Universitas Negeri Malang