E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 3, Maret 2024

## PERBANDINGAN  SISTEM  HUKUM  KESEHATAN  DI  INDONESIA  DAN AMERIKA SERIKAT DALAM HAL MALPRAKTIK MEDIS
Lia Marliana 1 , Juniaty Caroline Simanjuntak 2 , Yudi Hasnawan 3 , Jhohan Adhi Ferdian 4 , Ade Saptomo 5
Universitas Borobudur, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia 1,2,3,4,5
Email: marjono@gmail.com 1 , juniatycs@gmail.com 2 , yudihasnawan@gmail.com 3 , , jhohan.adhi.ferdian@gmail.com 4 , adesaptomo@yahoo.com 5

## Abstrak
Malpraktek medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian, baik fisik maupun psikis, kepada pasien. Sistem hukum kesehatan di setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam mengatur malpraktek medis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, nilai-nilai, dan sistem hukum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan  sistem  hukum  kesehatan  di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal malpraktek medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  sistem  hukum  malpraktik  di  Indonesia  dan  Amerika  serikat  memiliki  beberapa perbedaan  diantaranya  dari  sistem  hukum  Indonesia  menganut  civil  law  dan  Amerika menganut  common  law.  Sedangkan  dari  sisi  pembuktian  Indonesia  melakukan pembuktiann  dengan  pembuktian  langsung  dan  Amerika  dengan  pembuktian  terbalik. Kemudian  dari  bentuk  pertanggungjawabannya,  Indonesia  mengimplementasikannya dalam bentuk Litigasi dan Non litigasi dan Amerika dalam bentuk hukum perdata. Selain itu, dari pengaturan dan pengawasan indonesia berada di dalam pengawasan Kementerian Kesehatan dan Lembaga profesi seperti MDKDI dan IDI dan Amerika dalam pengawasan badan federal dan yuridiksi negara bagian.
Kata Kunci: Sistem Hukum, Hukum Kesehatan, Indonesia, Amerika, Malpraktik Medis

## Abstract
Medical malpractice is a medical action carried out by health workers that causes harm, both physical and psychological, to the patient. The health legal system in each country has different provisions in regulating medical malpractice. This is caused by various factors, such  as  differences  in  culture,  values,  and  legal  systems.  The  aim  of  this  research  is  to compare the health legal systems in Indonesia and the United States in terms of medical malpractice. This research uses comparative research methods. Research data is collected from various sources, such as statutory regulations, books, journals and scientific articles. The data that has been collected is then analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that the malpractice legal system in Indonesia and the United States has several  differences,  including  the  Indonesian  legal  system  adheres  to  civil  law  and  the United  States  adheres  to  common  law.  While  in  terms  of  evidence,  Indonesia  conducts proof  with  direct  evidence  and  America  with  reverse  evidence.  Then  from  the  form  of responsibility,  Indonesia  implements  it  in  the  form  of  litigation  and  non-litigation  and America  in  the  form  of  civil  law.  In  addition,  from  the  regulation  and  supervision,
Indonesia is under the supervision of the Ministry of Health and professional institutions such as MDKDI and IDI and America is under the supervision of federal agencies and state jurisdictions.
Keywords: Legal System, Health Law, Indonesia, America, Medical Malpractice
Keywords : Interactive Learning Models, Learning Outcomes, Mechanical Engineering

## Pendahuluan
Istilah  malpraktek  tidak  dijelaskan  secara  langsung  dalam  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  menurut  Institute  of  Medicine,  malpraktek  (medical  error)  dapat diartikan sebagai kegagalan pelaksanaan tindakan medis yang telah direncanakan untuk diselesaikan tidak sesuai dengan harapan, atau tindakan yang salah atau perencanaan yang keliru untuk mencapai suatu tujuan (Pontoh, 2013). Dalam layanan kesehatan, kelalaian juga  dikaitkan  dengan  pelayanan  yang  tidak  memenuhi  standar  pelayanan  medis  atau norma  profesi  yang  biasa  digunakan  untuk  membedakan  antara  risiko  medis  dengan malpraktek medis. Apabila pelayanan terhadap pasien dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan medis yang berlaku namun pasien mengalami luka berat atau meninggal, hal ini disebut sebagai risiko medis. Namun, jika pasien mengalami luka berat atau kematian sebagai akibat dari pelayanan dokter yang tidak sesuai dengan standar medis, maka dapat dikategorikan sebagai malpraktek (Rompis, 2017).
Tercatat  ada  182  kasus  kelalaian  medis  atau  yang  dikenal  secara  umum  sebagai malpraktik yang telah terbukti dilakukan oleh dokter di seluruh Indonesia. Pembuktian malpraktik ini terjadi melalui sidang yang diadakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dampak dari kasus malpraktik yang terjadi selama ini adalah pencabutan sementara izin praktik dari 29 dokter. Dari 182 kasus malpraktik yang tercatat di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus oleh dokter bedah, 33 kasus oleh dokter kandungan, dan 16 kasus oleh dokter spesialis anak. Sisanya melibatkan 10 macam kasus lainnya yang dilaporkan (Pally et al., 2022).
Apabila  seorang  dokter  terbukti  melakukan  tindakan  malpraktek  medis  yang mengakibatkan kerugian pada pasiennya, maka dokter tersebut wajib bertanggung jawab atas  perbuatannya  di  ranah  hukum.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  salah  satu komponennya adalah hukum substantif. Di antara hukum positif yang berlaku, tidak ada pengakuan terhadap istilah "malpraktik," baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1992,  khususnya  Pasal  54  dan  55, menyebutkan  sebagai  kesalahan  atau  kelalaian  dokter.  Sementara  itu,  dalam  Undang- Undang No. 29 Tahun 2004, terutama Pasal 84, disebutkan sebagai pelanggaran disiplin dokter (Tumiwa, 2016).
Di setiap negara, sistem hukum kesehatan memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam mengatur kasus malpraktek medis. Perbedaan ini muncul karena adanya faktor- faktor  seperti  budaya,  nilai-nilai,  dan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  masing-masing negara. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan dan aturan terkait tanggung  jawab  hukum,  sanksi,  dan  prosedur  hukum  yang  harus  diikuti  dalam  kasus malpraktek  medis.  Adanya  variasi  dalam  peraturan  ini  mencerminkan  keragaman antarnegara  dalam  pendekatan  terhadap  isu  kesehatan  dan  hukum  yang  terkait.  Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan membandingkan sistem hukum pada dua negara berbeda.
Penelitian terdahulu oleh (Faisal et al., 2020) menunjukan bahwa pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh
KUHAP.  Pembuktian  dalam  KUHAP  menganut  sistem  atau  teori  pembuktian  yang berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  (negatief  wettelijk),  sedangkan  di  Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur. Di  Amerika  Serikat  tiap-tiap  negara  bagian  memiliki  ketentuan-ketentuannya  sendiri- sendiri dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika  Serikat  yaitu  Liability  Act,  Good  Samaritan  Law  dan  Medico  Legal Consideration.
Penelitian lain oleh (Bal, 2009) malpraktek medis di Amerika Serikat menunjukan bahwa  sistem  hukum  dirancang  untuk  mendorong  penemuan  dan  negosiasi  ekstensif antara pihak-pihak yang berseberangan dengan tujuan menyelesaikan perselisihan tanpa melalui  pengadilan  juri.  Pasien  yang  terluka  harus  menunjukkan  bahwa  dokter  telah melakukan  kelalaian  dalam  memberikan  perawatan,  dan  kelalaian  tersebut mengakibatkan  cedera.  Untuk  melakukan  hal  tersebut,  empat  unsur  hukum  harus dibuktikan:  (1)  kewajiban  profesional  yang  harus  dibayarkan  kepada  pasien;  (2) pelanggaran terhadap kewajiban tersebut; (3) cedera akibat pelanggaran; dan (4) kerugian yang diakibatkannya. Ganti rugi berupa uang, jika diberikan, biasanya memperhitungkan kerugian ekonomi aktual dan kerugian nonekonomi, seperti rasa sakit dan penderitaan.
Kebaharuan  penelitian  ini  yakni  membandingkan  mekanisme  kompensasi  bagi pasien  yang  menjadi  korban  malpraktik  medis  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  dan ketentuan  terkait  ganti  rugi  yang  dapat  diterima  oleh  pihak  yang  terkena  dampak. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung  jawab  medis  dan  perlindungan  hak  pasien  di  kedua  negara.  Ini  memberikan kontribusi pada literatur hukum kesehatan dengan menyajikan perbandingan mendalam terhadap  prinsip-prinsip  hukum  yang  mendasari  kasus  malpraktik  medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan sistem hukum kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal malpraktek medis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  komparatif.  Studi  komparatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, dengan tujuan untuk mengungkapkan perbedaan atau kesamaan antara objek yang sedang diteliti. Metode penelitian komparatif bersifat ex post facto, di mana penelitian dilakukan setelah  peristiwa  atau  fenomena  terjadi  untuk  menganalisis  dan  memahami  hubungan antarvariabel  tersebut  (Ramdhan,  2021).  Obyek  penelitian  ini  adalah  sistem  hukum Indonesia  dan  Amerika.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Data  penelitian  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber,  seperti  peraturan perundang-undangan,  buku,  jurnal,  dan  artikel  ilmiah.  Data  yang  telah  terkumpul kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.    Dalam  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif,  proses  analisis  data  melibatkan  serangkaian  langkah  untuk memahami, menggambarkan, dan menafsirkan makna dari data yang terkumpul.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan  praktik  kedokteran  memegang  peran  sentral  dalam  berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan. Hal ini dilakukan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi  yang  diharapkan  memiliki  integritas  etika  dan moral  yang  tinggi,  serta  perlu  secara  berkelanjutan  meningkatkan  kualitasnya  melalui pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  pemberian  sertifikasi,  proses  registrasi, pemberian lisensi, dan melalui pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Semua langkah
ini  diperlukan  agar  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  dapat  selaras  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Koswara,  2020).  Dokter  dan  tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan standar perawatan yang tinggi kepada pasien mereka. Dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam praktik medis yang penuh risiko ini, terkadang dokter dan tenaga kesehatan tidak dapat  menghindari  terjadinya  kelalaian  atau  kesalahan  yang  dapat  disebut  sebagai tindakan malpraktik.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  tidak  semua  kesalahan  medis  dianggap  sebagai malpraktik.  Beberapa  situasi  dapat  dianggap  sebagai  risiko  atau  komplikasi  yang mungkin  terjadi  dalam  pengobatan  medis  yang  wajar.  Namun,  jika  kesalahan  tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka  dapat  dianggap  sebagai  malpraktik.  Kelalaian  medis  merupakan  suatu  keadaan dimana seseorang bertindak kurang hati-hati menurut ukuran wajar. Kelalaian mencakup dua hal, yakni pertama, karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau kedua,  karena  tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukannya  (Wiriadinata, 2014).
Berbicara  mengenai  malpraktik  atau  malpractice  berasal  dari  kata  “mal”  yang berarti  buruk.  Sedang  kata  “practice”  berarti  suatu  tindakan  atau  praktik.  Dengan demikian  secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  medik  “buruk”  yang dilakukan  dokter  dalam  hubungannya  dengan  pasien  (Heryanto,  2010).  Malpraktik merujuk pada tindakan atau perilaku yang dianggap keliru, salah, atau tidak memenuhi standar  yang  diharapkan  dalam  menjalankan  suatu  profesi.  Ini  dapat  mencakup pelanggaran  etika,  ketidakprofesionalan,  atau  tindakan  yang  dapat  menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain (Koto & Asmadi, 2021), malpraktik dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran.
Tindakan  malpraktik  yang  telah  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap pasiennya,  memerlukan  suatu  kaidah  hukum  sebagai  perlindungan  hak  pasien  dan menegakan keadilan. Hukum terkait malpraktik dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi. Biasanya,  pasien  yang  percaya  bahwa  mereka  menjadi  korban  malpraktik  dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Proses hukum  semacam  itu  dapat  melibatkan  penyelidikan  yang  cermat  untuk  menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim malpraktik.
Sistem hukum kesehatan dan regulasi terkait malpraktik medis dapat berbeda-beda, seperti hal nya di antara negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum common  law.  Perbedaan  sistem  hukum  ini  berpengaruh  pada  cara  penyelesaian  kasus malpraktik. Berikut ini beberapa perbandingan dalam hal malpraktik medis antara kedua negara tersebut meliputi karakteristik sistem hukum, pembuktian hukum malpraktik, dan dalam hal pertanggung jawaban kompensasi kerugian, dan badan pengaturan/pengawasan.
Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh  kekuatan  mengikat,  karena  diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi (Ahmad & Amri, 2023). Dapat dijabarkan sumber hukum yang utama dalam sistem Civil Law adalah undang-undang  yang  berlaku  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  Civil  Law. Undang-Undang ini biasanya disusun secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjadi rujukan yang jelas bagi para pemangku kepentingan hukum. Sedangkan dalam Common Law sumber hukum tertinggi yaitu kebiasaan masyarakat yang dikembangkan
di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan (Aulia & Al-fatih, 2017). Sumber hukum  yang  utama  dalam  sistem  Common  Law  adalah  preseden,  yaitu  keputusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Hakim dalam sistem Common Law terikat oleh preseden  yang  telah  ada,  sehingga  keputusan  hakim  dalam  satu  kasus  harus  konsisten dengan keputusan hakim dalam kasus-kasus serupa sebelumnya.
Menurut Undang-Undang 17 tahun 2023 dalam pasal 305 ayat (1) memuat pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis. Arti dari pasal ini adalah memberikan hak kepada setiap individu yang merasa dirugikan atau  mengetahui  adanya  tindakan  yang  dapat  merugikan  oleh  tenaga  kesehatan  untuk mengadukan  hal  tersebut  secara  tertulis,  adanya  ketentuan  ini  dapat  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  terhadap  praktek  kedokteran  yang  tidak  etis  atau merugikan.  Dalam  hal  pembuktian  hukum  di  Indonesia  yang  diatur  pada  Pasal  183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang  sah  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa.
Sementara  di  negara  Anglo  Saxon  termasuk  Amerika  Serikat  dalam  pembuktian kasus malpraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur (the thing speaks for itself) doktrin ini berkaitan langsung dengan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Faisal et al., 2020). Pembuktian terbalik adalah suatu prinsip hukum yang mewajibkan pihak yang dituduh melakukan kesalahan (tergugat) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika pihak yang menggugat (penggugat) dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang dituduh (Faisal et al., 2020). Pasien yang dirugikan harus menunjukkan bahwa dokter bertindak lalai dalam memberikan perawatan dan kelalaian tersebut  mengakibatkan  cedera.  Untuk  melakukannya,  ada  empat  elemen  hukum  yang harus  dibuktikan  pertama  kewajiban  profesional  yang  harus  dilakukan  kepada  pasien, kedua pelanggaran kewajiban tersebut, ketiga cedera yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut,  dan  keempat  kerugian  yang  diakibatkannya  (Susila,  2021).  Atau  menurut (Widjaja & Aini, 2022) dalam common law, menentukan terjadinya malpraktik medis yang dilakukan oleh seorang dokter haruslah memenuhi empat buah unsur yang dikenal dengan 4D, yaitu Unsur “Duty” (Kewajiban), “Breach Of Duty/Derelict” (Pelanggaran Kewajiban),  “Damage”  (Kerugian/Kerusakan),  dan  “Direct  Causation”  (Hubungan Sebab-Akibat). Jika syarat tersebut terpenuhi, maka beban pembuktian beralih dari pasien kepada  tenaga  medis.  Dalam  sistem  pembuktian  terbalik,  terdakwalah  yang  harus membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah  atau  tenaga  medislah  yang  harus  membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan jika di Indonesia beban  pembuktian  terletak  pada  penuntut  umum  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah  di  luar  keraguan  yang  masuk  akal.  Namun,  di  Amerika  Serikat  sistem pembuktian terbalik, terdakwalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  medis  di  Indonesia  dapat  melalui  dua  jalur yaitu secara litigasi dan non litigasi (Mulyadi, 2020). Penyelesaian malpraktik melalui litigasi  melibatkan  proses  hukum  di  pengadilan  sesuai  dengan  norma-norma  hukum perdata,  pidana,  atau  administratif  yang  berlaku.  Di  sisi  lain,  non  litigasi  melibatkan metode  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  seperti  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan bersama atau dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti melalui
mediasi,  arbitrase,  dan  konsiliasi.  Pilihan  antara  litigasi  dan  non  litigasi  dalam menyelesaikan  sengketa  medis  dapat  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
Penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan atau melalui non litigasi menjadi opsi utama dalam menangani malpraktik medis, dalam UU 17 tahun 2003 2023 pasal 310 menyatakan dalam situasi di mana tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi pasien,  penyelesaian  perselisihan  yang  timbul  dari  kesalahan  tersebut  harus  dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu. Kemudian dalam (Jauhani, 2020) menyebutkan proses peradilan dianggap kurang efisien dan tidak adil oleh sebagian pihak karena melibatkan biaya yang tinggi dan memakan waktu yang lama. Kritik juga muncul terkait hasil dari pengadilan, di mana seringkali ada satu pihak yang dianggap sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Sistem peradilan dianggap terlalu formalistik dan teknis, serta dianggap kurang responsif terhadap kepentingan umum. Beberapa orang berpendapat bahwa jalur pengadilan terlalu padat  dan  lamban  dalam  menjalankan  fungsinya.  Kritik  tersebut  menyatakan  bahwa proses peradilan terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.
Untuk menyelesaikan sengketa medis antara pasien dan dokter, langkah pertama yang diharapkan adalah melibatkan proses mediasi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi,  khususnya  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI) (Busthomi et al., 2023). Mediasi, arbitrase dan konsiliasi memilki kesamaan dalam cara penyelesaian sengketa medis yaitu kesepatan kedua belah pihak dengan menggunakan pihak  ketiga  yang  tidak  memihak.  Namun  terdapat  pula  perbedaan  yaitu,  dalam pendekatan  ini,  penyelesaian  sengketa  dimulai  dengan  mediasi,  apabila  mediasi  tidak berhasil  upaya  penyelesaian  kemudian  ditingkatkan  melalui  konsiliasi.  Jika  upaya tersebut juga tidak berhasil, barulah sengketa tersebut diarahkan ke jalur arbitrase atau penyelesaian melalui peradilan (Moray, 2019).
Jika dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan gagal mencapai  solusi  atau  perjanjian  yang  memuaskan  untuk  semua  pihak  yang  terlibat, langkah berikutnya yang bisa diambil yaitu proses peradilan atau jalur litigasi. Seorang tenaga  kesehatan  yang  diduga  melanggar  hukum  profesi  kedokteran,  maka  tenaga kesehatan tersebut dapat mendapat tuntutan perkara secara administrasi, hukum perdata, ataupun  hukum  pidana  (Maghfirah,  2022).  Sanksi  pidana  dapat  mencakup  tindakan hukum yang melibatkan pengadilan dan dapat mengakibatkan hukuman pidana seperti denda atau penahanan. Sanksi perdata dapat melibatkan gugatan hukum oleh pihak yang merasa  dirugikan,  yang  dapat  menghasilkan  pembayaran  ganti  rugi  atau  kompensasi. Sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan regulasi dan lisensi profesional, dan dapat mencakup pembatasan, penangguhan, atau pencabutan lisensi dokter.
Pertanggung jawaban tenaga kesehatan berdasarkan landasan hukum dan besaran denda atau dan tuntutan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan pertama dalam perkara perdata, landasan hukum pasal 1365 KUHPerdata setiap tindakan yang menyalahi hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul akibat  kesalahan  tersebut.  Pasal  1366  KUHPerdata  tiap  orang  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya, karena kelalaian atau karena pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dan pasal 1371 KUHPerdata menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau
karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Artinya Ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi materiil, ganti  rugi  immateriil,  atau  keduanya.  Tanggung  jawab  ganti  rugi  berdasarkan  tingkat kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab berdasarkan asas proporsionalitas (Putri, 2019). Ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang dapat diukur dengan uang, seperti biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya transportasi, dan kehilangan pendapatan. Ganti rugi immateriil  adalah  ganti  rugi  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  uang,  seperti  rasa  sakit, penderitaan, dan cacat.
Selanjutnya dalam perkara pidana memiliki landasan hukum pasal 84 UU no. 36 tahun 2014 pasal 1 dan 2 menyatakan Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat  yang  mengakibatkan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  luka  berat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun.  Jika  kelalaian  berat  yang  dimaksud mengakibatkan  kematian,  setiap  Tenaga  Kesehatan  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun. Artinya setiap tenaga kesehatan yang melanggar pidana dapat mendapat hukuman 3 tahun atau 5 tahun berdasarkan kelalaian yang diakibatkannya.
Dalam  perkara  administrasi,  korban  malpraktik  dapat  melaporkan  tenaga  medis atau  rumah  sakit  yang  melakukan  malpraktik  kepada  lembaga  berwenang.  Lembaga berwenang  tersebut  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  tenaga  medis  atau rumah sakit yang terbukti melakukan malpraktik. Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ditegaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang  dengan  sengaja  melakukan  praktek  kedokteran  tanpa  memiliki  surat  izin  praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Berbeda dengan Indonesia hukum malpraktik medis di Amerika Serikat merupakan bagian  dari  hukum  perdata,  bukan  hukum  pidana  (Bal,  2009).  Sejalan  dengan  John  J. Elwell, dalam studinya pada tahun 1860 tentang malpraktik medis, pertanggungjawaban atas  malpraktik  medis  di  Amerika  Serikat  sebagian  besar  terpusat  pada  ranah  hukum privat atau perdata, bukan hukum pidana (Michalak, 2021). Malpraktik yang menganut common law termasuk ke dalam tort law yang hanya termasuk civil liability (Widjaja & Aini, 2022). Tort law adalah cabang hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan  hukum  yang  tidak  disengaja  (negligence).  Malpraktik  dalam  common  law termasuk dalam kategori tort law, yang secara khusus terkait dengan civil liability atau tanggung jawab perdata. Dalam konteks ini, malpraktik dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata yang dapat mengakibatkan gugatan atau tuntutan ganti rugi oleh pihak yang  menderita  kerugian  atau  cedera  akibat  tindakan  yang  disalahgunakan  oleh  pihak medis atau profesional kesehatan. Jika penggugat berhasil, pengadilan akan memberikan keputusan untuk penggugat dan mengeluarkan perintah pengadilan untuk ganti rugi (Bal, 2009).  Jumlah  ganti  rugi  tersebut  dapat  bervariasi,  tergantung  pada  tingkat  keparahan cedera yang dialami korban.
Ganti  rugi  yang  bersifat  hukuman  sangat  jarang  terjadi  dalam  kasus  malpraktik medis, dan hanya diberikan oleh pengadilan untuk tindakan yang sangat berat sehingga masyarakat mempunyai kepentingan khusus untuk mencegahnya. Meskipun demikian, dalam  beberapa  kasus  yang  sangat  serius,  seperti  tindakan  medis  yang  disengaja  atau sangat kelalaian, hukum pidana tetap dapat diterapkan terhadap praktisi medis. Namun, dalam  sebagian  besar  kasus  malpraktIk  medis,  penyelesaian  cenderung  melibatkan pembayaran  ganti  rugi  finansial  melalui  proses  hukum  sipil.  Dengan  demikian,
penyelesaian  sengketa  malpraktik  biasanya  melibatkan  proses  hukum  perdata  untuk menentukan tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.
Pengaturan  dan  pengawasan  hukum  di  Amerika  Serikat  dilakukan  oleh  badan federal  dan  negara  bagian.  Beberapa  negara  bagian  memiliki  badan  khusus  untuk menangani  malpraktek  medis.  Undang-Undang  malpraktik  medis  berada  di  bawah wewenang masing-masing negara bagian, kerangka dan aturan yang mengaturnya telah ditetapkan melalui keputusan tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan negara. Oleh karena  itu,  undang-undang  negara  bagian  yang  mengatur  malpraktik  medis  dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi di Amerika Serikat (Bal, 2009). Berbeda dengan di Indonesia  kewenangan  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  oleh  Kementerian Kesehatan dan Lembaga profesi seperti MDKDI (majelis kehormatan displin kedokteran Indonesia)  dan  IDI  (Ikatan  Dokter  Indonesia).  Berikut  perbandingan  sistem  hukum kesehatan dalam hal malpraktik di Indonesia dan Amerika Serikat yang di gambarkan berdasarkan tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan sistem hukum malpraktik di Indonesia dan Amerika Serikat
No. Perbedaan Indonesia Amerika Serikat 1. Sistem hukum Menganut  Civil  law,  sistem  hukum berdasarkan Undang-undang Menganut Common law, sistem hukum berdasarkan keputusan juri hakim atau kasus sebelumnya. 2. Pembuktian Pembuktian langsung, korban membuktikan dengan sekurangnya 2 bukti yang sah. Pembuktian  terbalik,  terdakwa yang  harus  membuktikan  tidak bersalah 3. Bentuk pertanggungjawaban Litigasi dan Non litigasi. Non Litigasi (Mediasi, arbritase, dan konsiliasi). Litigasi (Perdata, pidana dan administratif) Perdata 4. Pengaturan dan pengawasan Kementerian Kesehatan dan Lembaga profesi seperti MDKDI dan IDI. Badan federal dan yuridiksi negara bagian.
Berdasarkan  tabel  1  perbandingan  sistem  hukum  malpraktik  di  Indonesia  dan Amerika Serikat dapat dilihat dari sistem hukumnya, Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dan Amerika Serikat menganut sistem hukum common law (Mukti & Susanti),  di  mana  kedua  sistem  hukum  tersebut  berbeda  dalam  penyelesaian  kasus malpraktik, seperti civil law sistem hukum yang berdasarkan ketetapan Undang-Undang yang  berlaku  sedangkan  Common  law  berdasarkan  keputusan  juri  hakim  atau  kasus sebelumnya. Perbandingan kedua berdasarkan pembuktiannya, di Indonesia berlandaskan hukum KUHAP pembuktian harus membuktikan dengan sekurang-sekurangnya 2 bukti yang sah. Sedangkan di amerika menggunakan pembuktian terbalik atau terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Selanjutnya perbandingan berdasarkan bentuk pertanggung jawaban, di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan) dan non litigasi (diluar peradilan) (Pramono, 2023), non litigasi dapat berupa mediasi, arbitrase dan konsiliasi yaitu penyelesaian kasus melalui kesepakatan yang melibatkan pihak  ketiga,  sedangkan  litigasi  atau  peradilan  dapat  berupa  perdata,  pidana  dan administratif  berdasarkan  tindak  pelanggaran  yang  dilanggar.  Sedangkan  di  Amerika serikat  bentuk  pertanggungjawaban  melalui  hukum  perdata.  Chairul  (2008)  dalam common law sistem teori tentang pertanggungjawaban pidana umumnya identik dengan pertanggungjawaban  perdata  (Fernando,  2021).  Perbandingan  terakhir  melalui  badan pengaturan dan pengawasan, di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
dan Lembaga profesi seperti MDKDI dan IDI (Dewi & Audiary, 2023). Sedangkan di Amerika Serikat dilakukan oleh Badan federal dan yuridiksi negara bagian.
Meskipun  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  keduanya,  sistem  hukum kesehatan  yang  mengatur  mengenai  malpraktik  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat memiliki  tujuan  utama  yang  serupa,  yaitu  memberikan  keadilan  kepada  korban malpraktik medis dan mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap sistem memiliki  keunggulan  dan  kelemahan  masing-masing,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor seperti budaya, hukum, dan praktik medis lokal dalam implementasinya.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  perbedaan  signifikan  antara  sistem  hukum malpraktik di Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu perbedaan utama terletak pada dasar  sistem  hukum  yang  digunakan,  di  mana  Indonesia  menganut  sistem  civil  law, sedangkan Amerika Serikat menganut sistem common law. Selain itu, terdapat perbedaan dalam metode pembuktian yang digunakan, dimana Indonesia menggunakan pembuktian langsung,  sementara  Amerika  Serikat  menggunakan  pembuktian  terbalik.  Dari  segi bentuk pertanggungjawabannya, Indonesia menerapkan bentuk Litigasi dan Non Litigasi, sedangkan Amerika Serikat mengadopsi sistem hukum perdata. Adapun pengaturan dan pengawasan dalam penyelesaian sengketa malpraktik juga menunjukkan perbedaan. Di Indonesia,  pengaturan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan  serta lembaga  profesi  seperti  MDKDI  dan  IDI.  Sementara  itu,  di  Amerika  Serikat,  badan federal  dan  yurisdiksi  negara  bagian  berperan  dalam  mengawasi  dan  mengatur penyelesaian  kasus  malpraktik.  Perbedaan-perbedaan  ini  mencerminkan  keragaman dalam  pendekatan  hukum  kesehatan  di  kedua  negara  dan  menunjukkan  kompleksitas serta  variasi  dalam  sistem  hukum  yang  diterapkan  untuk  menangani  kasus  malpraktik medis.

## BIBLIOGRAFI
Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan  Islamic  Law  dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Karakteristik  Berpikir. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 25 (1), 98-113.
Ahmad, H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir , 1 (2), 231-240.
Bal, B. S. (2009). An introduction to medical malpractice in the United States. Clinical orthopaedics and related research , 467 , 339-347.
Busthomi, A. F., Sutarno, S., Nugraheni, N., & Huda, M. K. (2023). Urgensi Pengadilan Kesehatan  Sebagai  Upaya  Solusi  Masalah  Sengketa  Medis  Di  Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 11 (11), 2677-2693.
Dewi,  D.  A.  R.,  &  Audiary,  F.  S.  (2023).  Pembinaan  dan  Pengawasan  Tenaga  Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) ,
5 (1), 5214-5221.
Faisal,  F.,  Hasima,  R.,  &  Rizky,  A.  (2020).  Studi  Komparatif  Upaya  Penanganan Malpraktek Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika. Halu Oleo Law Review , 4 (1), 25-37.
Fernando, Z. J. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis di Indonesia: Sebuah Kajian lus Constitutum dan lus Constituendum . Nas Media Pustaka.
Heryanto,  B.  (2010).  Malpraktik  Dokter  dalam  Perspektif  Hukum. Jurnal  Dinamika Hukum , 10 (2), 183-191.
Jauhani, M. A. (2020). Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis . Scopindo Media Pustaka. Koswara,  I.  Y.  (2020). Malpraktik  Kedokteran  Perspektif  Dokter  Dan  Pasien  Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) . Deepublish. Koto,  I.,  &  Asmadi,  E.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan Malpraktik  Tenaga  Medis  di  Rumah  Sakit. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Konstitusi , 181-192.
Maghfirah, S. (2022). Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Medik Serta Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter. Tadulako Master Law Journal , 6 (3), 402-422.
Michalak, M. (2021). Medical Malpractice Liability in the United States of America in the Light of the 19th Century Origins of the American Legal System. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa , 14 (3), 287-305.
Moray,  F.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Luar  Pengadilan  Menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2009  Dalam  Rangka  Perlindungan  Konsumen. Lex Privatum , 6 (10).
Mukti, A. R. W., & Susanti, R. (2023). Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat. Wijayakusuma Law Review , 5 (1). Mulyadi, D. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan , 11 (02), 126-138.
Pally, H. S., Tendean, J., Rumondor, K., & Sumilat, R. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. Lex Crimen, 11(5).
Pontoh, M. R. (2013). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter. Lex Crimen, 2(7).
Pramono,  B.  (2023).  Analisis  Hukum  Pertanggungjawaban  Malpraktik  Medis  Pada Dokter Spesialis.
Putri,  N.  P.  A.  M.  G.  (2019).  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Pembayaran  Ganti  Rugi Melalui  Asuransi  Dalam  Kasus  Malpraktik  Dokter. Jurnal  Magister  Hukum Udayan , 2 , 1-17. Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian . Cipta Media Nusantara.
Rompis, M. G. M. (2017). perlindungan hukum terhadap dokter Yang diduga melakukan medical malpraktik. Lex Crimen, 6(4).
Susila,  M.  E.  (2021).  Medical  Malpractice  System  in  the  United  States  of  America: Lesson to Learn for Indonesia. Yuridika , 36 (2), 367-382.
Tumiwa,  B.  J.  (2016).  Kajian  Yuridis  Malpraktik  Kedokteran  Yang  Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 Kuhp. Lex Privatum, 4(7).
Widjaja, G., & Aini, M. H. (2022). Mediasi dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran). Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (6), 1393-1412.
Wiriadinata, W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 (1), 43-54.
Copyright holder:
Lia Marliana, Juniaty Caroline Simanjuntak, Yudi Hasnawan, Jhohan Adhi Ferdian, Ade Saptomo (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: