## PENGARUH PERUBAHAN FUNGSI  PUBLIC SPACE TERHADAP KAWASAN DISEKITARNYA STUDI KASUS TAMAN BANJARSARI SURAKARTA
Rully Email : ully_placido@yahoo.co.id Diterima tanggal : 14 Januari 2017

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari  rencana  tata  ruang  kedudukan  public  space  akan  menjadi penentu  keseimbangan  lingkungan  hidup  dan  lingkungan  binaan.  Rencana  tata  ruang menjadi  landasan dalam  mengantisipasi  pesatnya  perkembangan  ruang-ruang  terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka, oleh sebab itu public space merupakan  elemen  penting  keberadaannya  yang  tanpa  disadari  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung akan  mempengaruhi  kawasan  disekitarnya.  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  sebagai  bagian  dari  penataan  ruang  kota  perlu  ditetapkan  keberadaannya  secara serius, direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat dengan peraturan yang tegas untuk memperjelas status hukumnya.
Latar  belakang  pemikiran  yang  digunakan  sebagai  landasan  Penelitian  Pengaruh Perubahan  Fungsi  Public  Space  terhadap  Kawasan  disekitarnya  dengan  study  kasus Taman  Banjarsari  Surakarta  didasarkan  pada  proses,  tahapan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  perubahan  fungsi  dan  aktifitas  di  kawasan  Taman  Banjarsari  dari  sejak dibangun hingga sekarang.
Dari  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  diketahui  bagaimana pengaruh  yang ditimbulkan  oleh  adanya  perubahan  fungsi  ruang  terbuka  publik  pasif  menjadi  ruang terbuka  publik  aktif  pada  taman  Banjarsari  Surakarta terhadap  kualitas  kawasan  di sekitarnya. Dengan demikian pengembangan dan pengelolaannya lebih terarah serta dapat menghindari  perubahan  fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  menjadi  fungsi  lainnya,  dan mengupayakan  terciptanya  Kota  Hijau  sebagai  bagian  dari  Ruang  Terbuka  Publik  di kawasan perkotaan. Pada proses analisis, terdapat variabel penelitian yang dibangun dari kajian  teori,  yang  dianalisis  menggunakan  metode  kuantitatif  rasionalistik.  Temuan  studi menunjukkan  perubahan  kualitas  kawasan  pemukiman  di  sekitar  taman  Banjarsari  pasca perubahan  fungsi  dan  variabel  fungsi  taman  Banjarsari  yang  berpengaruh  paling signifikan terhadap perubahan tersebut, yang kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan.
Kata  kunci  :  perubahan  fungsi,  public  space,  publik  space  aktif,  publik  space  pasif, kawasan pemukiman

## 1. PENDAHULUAN
Taman  Banjarsari    pada  awalnya merupakan lapangan untuk latihan berkuda prajurit Mangkunegaran, kemudian  pada  tanggal  1  April  1975 dibangun  Monumen  Taman  Banjarsari yang  terletak  di  dalamnya,  monumen tersebut  didirikan  dengan  tujuan  untuk memperingati  perjuangan  para  pejuang
Surakarta  yang  gugur  pada  pertempuran empat hari di Surakarta saat mempertahankan kemerdekaan dari penjajah  Belanda.  Monumen  tersebut dibangun  dengan  ukuran  lantai  15  X  15 meter,  di  lahan  seluas  17.688  m2.
Bangunan monumen tersebut juga mengambarkan  suatu  rangkaian  kejadian penting  yang  menjabarkan  perjuangan
rakyat  Solo  sejak  perang  kemerdekaan hingga orde baru.
Sejak  semula  pendirian  monumen, kawasan tersebut sudah direncanakan akan dilengkapi  bangunan  pendukung  lainnya, diantaranya  museum  perjuangan,  tempat rekreasi  umum,  sekaligus  difungsikan sebagai public  space .  Taman  Banjarsari dilihat  dari  demografis  jumlah  penduduk, luas wilayah dan kepadatan, merupakan 36 peringkat  terakhir  di  kota  Surakarta, dengan  luas  wilayah  14,81  Km2  ,  jumlah penduduk  162.256.000  dengan  kepadatan 10.955/ Km2.

## Gambar 1.1 Denah lokasi Taman Banjarsari Surakarta
Strategisnya  letak  taman  Banjarsari yang  dekat  dengan  stasiun  Balapan, terminal  Tirtonadi,    pasar  Legi  dan  area pemukiman  menjadikan  timbul  berbagai macam  aktifitas  baik  di  dalam  taman maupun  di  kawasan  sekitarnya,  seiring berjalannya  waktu,  taman  tersebut  yang awalnya  dibangun  untuk  tujuan  mem- peringati perjuangan para pejuang Surakarta  yang  gugur  pada  pertempuran empat  hari  di  kota  Surakarta  saat mempertahankan kemerdekaan
dari penjajahan  Belanda  beralih  fungsi  dari taman  kota  menjadi tempat pedagang  kaki lima,    hal  ini  terjadi  pada  era  pasca  krisis ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada tahun 1997 dan kerusuhan Mei tahun 1998 menjadi momentum bagi masyarakat  yang kehilangan  pekerjaan  untuk  mendapatkan pekerjaan  dengan  menjadi  pedagang  kaki lima disekitar kawasan taman Banjarsari.
Jumlah pedagang kaki lima di taman Banjarsari mengalami peningkatan,
menurut  pendataan  yang  dilakukan  Tim
City  Development  Strategy (CDS)  Kota pada waktu itu.
Foto 1.1 Kondisi perubahan fungsi taman Banjarsari sebagai tempat berkumpulnya pedagang kaki lima, sebelum direnovasi pada tahun 2007
Sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah  PKL  di  taman  Banjarsari  terus bertambah,  kondisi  ini  mengakibatkan menurunnya kualitas kawasan disekitarnya, menurunnya kualitas kawasan tersebut didasarkan pada wawancara  dengan  penduduk  di  kawasan tersebut  yang  mulai  merasa  tidak  nyaman dalam hal terganggunya privasi, kebisingan  dan  tidak  teraturnya  lalu  lintas karena  muncul  tempat  parkir  liar  disekitar taman tersebut.
Perubahan  fungsi public  space taman  Banjarsari  yang  pada  awalnya berupa public  space pasif  menjadi public space aktif  yang  tidak  terkelola  dengan optimal  menimbulkan  pengaruh  negatif bagi kawasan disekitarnya.
Kondisi  perubahan  fungsi public space aktif  namun  tidak  dikelola  sesuai dengan  fungsi  dasarnya  mendapatkan respon  dari  pemerintah  daerah  setempat pada  saat  itu,    sehingga  kawasan  tersebut dikembalikan  ke  fungsi  semula  sebagai ruang  publik  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  warga  kota  Surakarta  untuk  rekreasi, berolahraga,  ataupun  melakukan  aktivitas sosial lainnya.
Pemerintah kota dalam upaya mengembalikan  fungsi  semula  kawasan Monumen  Perjuangan  45’  Banjarsari melakukan  rehabilitasi  dan  pembenahan, meliputi  renovasi  pada hard  material dan soft material
Foto 1.2. Kondisi Monumen 45 Taman Banjarsari setelah direnovasi
2. Landasan Teori
a. Ruang Publik
Ruang  publik  diartikan  sebagai ruang  dimana  anggota  masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya  terhadap  semua  kegiatan publik,  mereka  berhak  melakukan secara  merdeka  didalamnya,  termasuk mengembangkan  wacana  publik  seperti menyampaikan  pendapat  secara  lisan dan  tertulis  (A.S.  Hikam  dalam  A.S. Culla,1999:123)
Dengan  tersedianya  ruang  publik yang  bebas  maka  masyarakat  madani ( civil  society )  akan  terbentuk  dengan sendirinya.  Masyarakat  madani  adalah suatu masyarakat yang memiliki kebebasan individu didalam institusi/assosiasi  (dapat  dimasuki  dan ditinggalkan  secara  bebas),  kelem- bagaan  tidak  mendominasi  individu (menghargai  otonomi  individual),  ada partisipasi  dan  ada  pelembagaan  hak- hak kewarga-negaraan, kebebasan berbicara,  kebe-basan  pers,  kebebasan berorganisasi.
Masyarakat  madani  adalah  meru- pakan  wilayah  kehidupan  sosial  yang
terorganisasi  dan  becirikan  antara  lain,
kesukarelaan ( voluntary ), keswa- sembadaan ( self enerating ), dan keswadayaan ( self upporting ), kemandirian  yang  tinggi  berhadapan dengan  negara  dan  keterikatan  dengan norma-norma  dan  nilai-nilai  hukum yang  diikuti  oleh  warganya.  Adapun ciri-ciri  mendasar  dari  masyarakat Madani, antara lain : a. Egalitarianisme b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi c. Keterbukaan  partisipasi  seluruh anggota masyarakat aktif. d. Penegakkan hukum dan keadilan e. Toleransi dan pluralisme f. Musyawarah (Nurcholis Madjid dalam A.S. Hikam,1997:122-123).

## b. Pertumbuhan Kota
Teori  yang  menyatakan  bahwa pertumbuhan  kota  berlangsung  secara alamiah  antara  lain  dikemukakan  oleh Ernest  W.  Burgess  (1925)  dalam The City , yang  menyumbangkan teori pertumbuhan  kota  yang  alamiah  tetapi bersifat  konserntrik  (seperti  pusat daerah  bisnis,  daerah  transisi,  tempat tinggal  pekerja,  tempat  tinggal  kelas menengah,  dan  tempat  tinggal  para komuter). Teori pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt  (1939)  dalam The  Structure  and Growth  of  Residential  Neighbourhoods in merican Cities . Dan pola
pertumbuhan  kota  yang  alamiah  tetapi bersifat  inti-berganda  ( multiple-nuclei ) dikemukakan  oleh  Harris  dan  Ulman (1945)  dalam Multiple-Nuclei  Theory (teori  pusat  kegiatan  banyak).  Ketiga teori  di  atas  menilai  pertumbuhan  kota berlangsung secara alamiah yang mengikuti pola tertentu (H.S. Yunus,2000:3-61).
c. Perencanaan Kota
Perencanaan kota ( urban planning ) merupakan merupakan aktivitas merencanakan sesuatu lingkungan  tertentu,  yang  lebih  luas dari  pada  perencanaan  lahan  atau  fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik tata guna lahan,  ekonomi,  politik,  administratif dan sosial  yang mempengaruhi wilayah kota. John R. Mennery (1986) mendefenisikan perencanaan kota sebagai  intervensi  di  dalam  proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan di atasnya, dalam sistem aktivitas kota dan regional  oleh  otoritas  publik  yang  sah untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan dengan  menggunakan  sarana  yang sesuai  (Minnery  dalam  A.  Nurmandi, 1999:141-142).

## d. Public  Space  sebagai  Komponen Masyarakat
Di  dalam  memberikan  batasan tentang  pengertian  Ruang  Terbuka, maka  ada  baiknya  terlebih  dahulu dikemukakan tentang pengertian ruang. Filosof  kenamaan  Immanuel  Kant  dan Plato  memberikan  rumusan  yang  baik mengenai hal ini.
Menurut  Kant,  ruang  bukanlah  sesuatu yang  objektif  sebagai  hasil  pikiran  dan perasaan  manusia,  sedangkan  menurut Plato  ruang  adalah  suatu  kerangka  atau wadah  dimana  objek  dan  kejadian tertentu  berada  (E.  Budiharjo  dan Dj.Sujarto : 1999) Pengertian  lain  tentang  ruang  seperti tertera  di  dalam  UU  Nomor  24  Tahun 1992  tentang  penataan  ruang  bahwa ruang  adalah  wadah  yang  meliputi ruang  daratan,  ruang  lautandan  ruang udara  sebagai  suatu  kesatuan  wilayah tempat  manusia  dan  makhluk  lainnya hidup  dan  melakukan  kegiatan  serta memelihara  kelangsungan  hidupnya (Jeluddin Daud, dkk :1996).
Peranan  dan  fungsi  ruang  terbuka secara umum adalah :
- Tempat bermain dan berolah raga;
- Tempat bersantai;
- Tempat komunikasi sosial;
- Tempat peralihan, tempat
menunggu;
- Tempat mendapatkan udara segar;
- Sebagai  sarana  penghubung  antara suatu tempat dengan tempat yang lain;
- Sebagai  pembatas  atau  jarak  diantara massa bangunan.
Fungsi Ekologis : • Penyegaran udara;
• Menyerap air hujan;
• Pengendalian banjir;
• Memelihara ekosistem tertentu;
• Pelembut arsitektur bangunan

## 3. PEMBAHASAN
Dasar  target  dari  penelitian  ini adalah  mempersiapkan  rancangan  teknis public  space taman  Banjarsari  dan kawasan  disekitarnya  dengan  pendekatan pada  arahan  dan  kebutuhan  menurut satuan  wilayah  yang dikaji sehingga dapat mengantisipasi  pengaruh  negatif  beru- bahnya  fungsi public  space terhadap kawasan  disekitarnya.  Dengan  pendekatan tersebut,  perencanaan public  space di wilayah  perkotaan  diawali  dengan  tindak inventarisasi  (ulang)  atas public  space yang terdapat di wilayah tersebut. Inventarisasi  dilakukan  untuk  mencacah sekaligus  mengambil  data  dari public space yang  dimaksud.  Pencacahan public space untuk diinventarisasi dipandu beberapa  hal.  Pertama  adalah  berdasar batasan  teoretik,  kemudian  diputuskan area  yang  dapat  dimasukkan  sebagai bagian  dari public  space .  Namun  pada kenyataannya  penerapan  kaidah  teoretik ini  kurang  efektif,  karena  orientasi pekerjaan  ini  lebih  ke  implementasi praktis,  dimana public  space yang  sesuai kaidah  teoretik  seringkali  tidak  relaistik untuk  diwujudkan  dalam  waktu  dekat. Kedua,  adalah  dengan  mengacu  pada arahan  rencana  tata  ruang  kota  yang
berlaku  ataupun  bentuk  rencana  lain  yang berkenaan dengan public space , pertamanan,  dan  sejenisnya.  Cara  ini  juga tidak  sepenuhnya  aplikatif.  Dalam  banyak kasus public  space yang  ditetapkan  dalam rencana tata ruang  seringkali pada saat  ini masih  sangat  tidak  jelas  keberadaannya (alamat/koordinat)  khususnya  pada  area pengembangan  perkotaan  baru,  karena area  yang  direncanakan  saat  ini  masih berupa  lahan  pertanian  luas.  Ketiga, berdasarkan  pada  petunjuk  instansi  yang berwenang.  Ini  merupakan  cara  yang paling  mudah  diikuti,  dan  berorientasi secara jelas pada keterlaksanaan pembangunan. a. Penggunaan Ruang Terbuka Umum Di kawasan perkotaan terdapat berbagai  fasilitas  umum,  sebagian diantaranya  merupakan  ruang  terbuka umum  yang  bebas  diakses  oleh publik,  pada  ruang  terbuka  umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi,  membentuk  organisasi yang independen dan hak memperoleh informasi yang transparan. Namun  begitu  cukup  banyak  juga responden  yang  menyatakan  bahwa mereka  merasa  ragu  dalam  ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan  berekspresi,  membentuk organisasi  yang  independen  dan  hal memperoleh informasi yang transparan. Bahkan ada juga responden yang menyatakan tidak ada kebebasan  bereksperesi,  membentuk organisasi  yang  independen  serta mendapatkan informasi yang transparan dalam ruang terbuka tersebut.    Pada  ruang  terbuka  umum dimungkinkan  terjadi  keberagaman, keadilan  dan  toleransi  bagi  perbedaan warga kota. Keberadaan ruang terbuka umum  di  Indonesia  pada  umumnya belum  sepenuhnya  dapat  diakomodir oleh  pemerintah.    Memang  sebagian dari  ruang  terbuka  umum  ini  sudah disediakan  oleh  pemerintah  namun
jumlahnya  masih  sedikit  dan  masih minim perawatannya.
Kurangnya akomodir pemerintah terhadap  ruang  terbuka  umum  ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah tidak  mempunyai  komitmen  untuk memberikan kesempatan dan apresiasi bagi keberagaman masyarakat baik  ditinjau  dari  segi  kultur,  dan kebutuhannya.

## b. Partisipasi Masyarakat
Frekuensi  keterlibatan  masyarakat dalam  upaya  untuk  melakukan pengawasan dan menjaga lingkungan  khususnya public  space masih  sangat  rendah  terutama  untuk sektor swasta. Paling Tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan  ada  pada  sektor  sosial. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat  dalam  pengawasan  ter- sebut juga sejalan dengan rendahnya frekuensi dalam mem-berikan masukan  yang  konstruktif  terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh pihak-pihak  terkait.  Dalam  proses pembangunan  baik  dalam  peren- canaan,  pelaksanaan  dan  penga- wasan public  space di  Indonesia, masyarakat  masih  bersifat  apatis.
Berdasarkan indentifikasi awal sebagian  besar  responden,  tidak  ada keterlibatan  langsung  masyarakat dalam  proses  pembangunan  publik space  yang  dilaksanakan  oleh  pihak pemerintah  maupun  swasta,  bukan dikarenakan  tidak  adanya  sarana/ media  bagi  keterlibatan  masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Sebetulnya sebagian kota di Indonesia  sudah memfasilitasi keter- libatan  langsung  masyarakat  untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan public space .
Pembentukan  Masyarakat  Madani (Civil  Society) sangatlah  diperlukan untuk mengantisipasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya
public  space ,  Ciri  utama  dari masyarakat  madani  adalah  masya- rakat  yang  memiliki  kemandirian secara  politik,  sosial  dan  ekonomi atau  merupakan  masyarakat  yang memiliki kebebasan terhadap pengaruh  negara  dan  pengaruh mekanisme  pasar.  Sifat  kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat madani merupakan pencerminan dari ciri  civilisasi  (peradaban/  keso- panan),  penegakan  disiplin  sosial, moralitas masyarakat, identitas,
kohesivitas  sosial,  otonom  dan kemandirian politik, partisipasi sosial,  tertib  sosial,  keadilan  sosial serta visi dan misi strategis. Bila  ditinjau  dari  ciri  masyarakat madani yang ideal sebagian masyarakat  perkotaan  di  Indonesia masih  jauh  dari  kondisi  tersebut. Kondisi yang terjadi pada kenyataanya  dapat  dilihat  dari  jenis hubungan sosial yang terjalin. Hubungan sosial yang terjalin cenderung  hubungan  sosial  yang negatif,  seperti  intimidasi,  penin- dasan, kekerasan, teror serta etakutan.  Sangat jarang terjadi hubungan  positif  antara  anggota masyarakat  yang  tercermin  dalam sikap  saling  menghargai,  tolong- menolong  dan  pengertian  keber- samaan.
Anggota  masyarakat  sekarang  ini masih  kurang  patuh  terhadap  norma dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan berkaitan dengan partisipasinya dalam menjaga lingkungan khususnya public space . Sifat individualisme pada masyarakat  perkotaan  yang  masih sangat menonjol juga akan mempengaruhi  kurangnya  upaya untuk  turut  berperan  serta  dalam menjaga lingkungan.
Peran  pemerintah  masih  sangat menonjol  dalam  hal  ini,  dimana permerintah  masih  sangat  dominan
untuk  mengatur  tatanan  kehidupan masyarakat  tanpa  ikut  melibatkan masyarakat itu sendiri.

## 4. KESIMPULAN
Dari gambaran awal masalah Pengaruh  Perubahan  Fungsi Public  Space terhadap  kawasan  disekitarnya  dengan study  kasus  Taman  Banjarsari  Surakarta dapat dungkapkan adanya sejumlah permasalahan umum  yang perlu mendapat perhatian  dalam  pembangunan public space lebih  lanjut.  Permasalahan  yang teridentifikasi ini merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap pemetaan keseluruhan public  space dalam  wilayah maupun  kajian  individual.  Permasalahan yang  teridentifikasi  dapat  disebutkan  di antaranya adalah: 1) Perubahan fungsi public space enyebabkan berubahnya kualitas kawasan permukiman di sekitarnya.
2) Pengaruh  berubahnya  fungsi public space pasif  menjadi public  space aktif menyebabkan  peningkatan  intensitas kepadatan sirkulasi lalu lintas, kebisingan, polusi udara dan menurunnya  tingkat  privasi  penghuni di sekitar public space tersebut
3) Perlu  adanya  sosialisasi  peran public space dalam  pembangunan  ekonomi wilayah, dimana meski tidak memberikan keuntungan finansial,
public  space dapat  mengembalikan penyegaran  bagi  warga  kota  setelah menjalani  kegiatan  rutin  sehari-hari atau  mingguan, sehingga tingkat produktivitasnya dapat terjaga. 4) Keberadaan public space pada
umumnya  belum  direncanakan  secara sengaja.
Dalam  banyak  kasus,  pengadaan public  space kemungkinan  karena memanfaatkan keberadaan ruang terbuka  yang  tersedia,  yang  bisa  saja berasal  dari  persil  kosong,  atau  tanah kebun,  atau  sempadan  sungai,  dan sejenisnya. Dapat dimaklumi mengingat banyak rencana
pembangunan  tata  ruang  di  Indonesia lebih berorientasi pada aspek pengaturan daripada sebagai cetak biru pembangunan  yang  membentuk  kota (developmental), sehingga    banyak zona  kota  yang  kekurangan  pasokan public  space ,  dan  sebaliknya  ada  juga yang  berlebih.  Kalau  berlebih  pun bentuknya  tidak  menjawab  kebutuhan setempat.
5) Kultur  pemahaman  dan  pemaknaan arti dan fungsi public space suatu kota bisa  berubah  karena  perubahan  tata nilai  dan  pemaknaan  tempat  yang bersangkutan sehingga kekuatan pemahaman tentang obyek pada tingkatan  desainer  sekaligus  upaya kreatif yang dilakukannya untuk menghasilkan pewadahan ruang publik kota  yang  sesuai  kultur  dan  struktur sosial masyarakatnya. 6) Keterlibatan pemerintah setempat dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang madani ( Civil Society) perlu ditingkatkan.
7) Dari  identifikasi  global  mengenai
peran public  space pada  suatu  kota didapatkan fenomena perbedaan pemaknaan  melalui  wujud  desain arsitektural oleh masyarakatnya.
8) Wujud desain arsitektural public space pada  suatu  kota  akan  mempengaruhi tingkatan  upaya  masyarakatnya  dalam menjaga lingkungan binaan kota.
9) Semakin strategis letak public space di suatu  kota akan  semakin  besar
kemungkinan  terjadinya  perubahan dan  pengaruh  serta    fungsi public space dan kawasan disekitarnya apabila  tidak  ada  aturan  tegas  yang mendasarinya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, 1989. Laporan Dinas Pertamanan  DKI  1988  –  1989. Dinas Pertamanan DKI Direktorat Jenderal  Pembangunan  Daerah, Depdagri,  Ruang  Terbuka  Hijau
Kota. Jakarta, 1990
Budiharjo,  Eko  dan  Djoko  Sujarto,  1999, Kota  Berkelanjutan ,  Alumni, Bandung. Budiharjo,  Eko,  1984, Arsitektur  dan Kota  di  Indonesia, Alumni, Bandung.
Budiharjo,  Eko,    1999, Lingkungan Binaan  dan  Tata  Ruang  Kota, Andi, Yogyakarta. Hadi, Hariri, 1987, Strategi Pembangunan  Kota-kota  Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi
Nasional, Prisma  No.1,  LP3ES, Jakarta. Handinoto,  (1995). Perkembangan  Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya : 1870 – 1940. Andi Press, Yogyakarta. Hikam,  Muhammad  As,  1997 Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta Nurmandi,  Ahmad,  1999, Manajemen Perkotaan, Aktor Organisasi dan Pengelolaan  Daerah  Perkotaan di  Indonesia, Lingkaran  Bangsa, Yogyakarta.

## Biodata Penulis,
Rully, S-1  Jurusan  Arsitektur  Fakultas Teknik  Universitas  Tunas  Pembangunan (1996),  S-2  Magister  Teknik  Arsitektur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta sejak 1998.