## PERJANJIAN KERJA LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

## Andi Takdir Djufri
Universitas Andi Jemma Palopo Email: anditakdirdjufri@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  21  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  seorang  pekerja/buruh atau  serikat pekerja/buruh  yang  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat- syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian pustaka dengan pertimbangan karena banyaknya masalah tentang awak kapal yang tidak menerima hak sesuai yang diperjanjikan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan  atau  kesepakatan  kerja  bersama  merupakan  salah  satu  sarana  untuk terciptanya  hubungan  industrial  pancasila  yang  menciptakan  hubungan  yang  penuh dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang kesemuanya itu bisa dipakai sebagai modal untuk meningkatkan produktifitas yang akhirnya diharapkan bisa  menjamin  kesejahteraan,  kesehatan,  dan  keselamatan  kerja.  Dalam  pengoperasian kapal  laut,  ditegaskan  bahwa  kapal  harus  dalam  keadaan  laiklaut  dan  diawaki  oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar.
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Laut, Perjanjian Kerja.

## Abstract
Based on Article 1 paragraph 21 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, a labor agreement is known as a collective labor agreement, namely an agreement which is the result of negotiations between a worker/laborer union registered with the agency responsible  for  the  manpower  sector  with  employers'  associations  which  contain  the terms  of  employment,  rights  and  obligations  of  both  parties.  This  study  uses  literature research with the consideration that there are many problems about ship crews who do not  receive  the  rights  as  promised.  With  the  basis  of  a  labor  agreement  or  collective labor  agreement  is  one  of  the  means  for  the  creation  of  Pancasila  industrial  relations which creates a relationship that is full of harmony and balance between the two, all of which  can  be  used  as  capital  to  increase  productivity  which  is  ultimately  expected  to guarantee  welfare,  health,  and  work  safety.  In  the  operation  of  ships,  it  is  emphasized that  the  ship  must  be  in  a  seaworthy  condition  and  manned  by  a  number  of  crew members who have met the requirements to sail.
Keywords: Labor, Sea, Work Agreement.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  lingkungan  strategis  nasional  dan  internasional  menuntut penyelenggaraan  pelayaran  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  peran  serta  swasta  dan  persaingan  usaha,  otonomi  daerah,  dan  akuntabilitas penyelenggara  negara,  dengan  tetap  mengutamakan  keselamatan  dan  keamanan
pelayaran  demi  kepentingan  nasional.  (Menimbang  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). 1
C.  T.  Kansil  (1985:188) memberi  pengertian  perjanjian  sebagai  berikut  "Perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  pihak  yang  satu  berjanji  kepada  pihak  yang  lain  untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan menurut R. Subekti (2002) "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". 2
Pengertian  perjanjian  kerja  menurut  Pasal  1601  (a)  KUHPerdata:  Perjanjian  kerja adalah  suatu  persetujuan  bahwa  pihak  ke  satu,  yaitu  buruh,  mengikatkan  din  untuk menyerahkan  tenaganya  kepada  pihak  lain,  yaitu  majikan,  dengan  upah  selama  waktu yang tertentu.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 memberikan  pengertian  yakni:  "Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan kewajiban para pihak".
Perjanjian  kerja  laut  menurut  Pasal  1  (5)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2000  "Perjanjian  Kerja  Laut  adalah  perjanjian  kerja  perorangan  yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan". 3
Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa perjanjian kerja laut yang dilakukan antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal atau kelasi disyaratkan harus diselenggarakan  dihadapan  seorang  pegawai  yang  ditunjukkan  oleh  pihak  yang berwenang.  Yang  dimaksud  dengan  wakil  pemerintah  yang  berwenang  disini  adalah yang  ikut  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  kerja  laut.  Jadi dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut adalah:
1. Pemilik selaku pengusaha kapal;
2. Nakhoda;
3. Anak buah kapal;
4. Syah bandar.
Untuk memperjelas pihak - pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut ini maka penulis akan menguraikan satu persatu.
1. Pengusaha Kapal
Pengertian  pengusaha  kapal  dapat  dilihat  datam  Pasal  320  KUHDagang  yang dirumuskan:
"Pengusaha kapal adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan  mengemudikannya  sendiri  atau  suruh  mengemudikannya  oleh  seorang nakhoda yang bekerja padannya". 4
2. Nakhoda
Dalam  mengoprasikan  kapal  untuk  pelayaran  selalu  mempekerjakan  seorang yang bertanggungjawab terhadap kapal dengan segala isinya kepadanya diserahkan sepenuhnya  semua  tugas  yang  berhubungan  dengan  pelayaran  tersebut.  Orang  itu berdasarkan  perjanjian  kerja  laut  diberi  kedudukan  sebagai  nakhoda,  kapten  kapal atau pemimpin kapal.
1 Dahlan,  AI-Barry,  M.  Y.    2003. Kamus  Induk  Istilah  llmiah  sen  Intelektual. Target  Press. Surabaya.
2 Soedjono  Wiwoho.  1982. Hukum  Perkapalan  dan  Pengangkutan  Laut. Bina  Aksara,  Jakarta. Hal 93
3 Ibid Hal. 217
4 Niniek Suparni. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 57
Menurut Pasal 342 KUH Dagang: "Sedemikian  pemimpin  kapal  nakhoda  harus  mengambil  sikap  dan  bertindak sesuai  kecakapan  dan  kecermatan  serta  kebijaksanaan  yang  demikian sebagaimana diperiukan untuk melakukan tugasnya".
Pengertian  nakhoda  menurut  Pasal  137  UU  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran:
"Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih  memiliki  wewenang  penegakan  hukum  serta  bertanggung  jawab  atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan".
3. Anak Buah Kapal Pengertian anak buah kapal dapat dilihat pada Pasal 1 (42) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi "Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda". Bertolak  dari  rumusan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mengusahakan  pelayaran  kapal  harus  ada  daftar  awak  kapal  (Monsterrol)  yang dibuat dan disyahkan oleh syahbandar. Kewajiban ini terdapat dalam Pasal 145 UU Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yaitu "Setiap  orang  dilarang mempekerjakan  seseorang  di  kapal  dalam  jabatan  apa  pun tanpa  disijil  dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan". Harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang melakukan dinas sebagai anak buah kapai dan pengawas yang berwenang dalam hal ini adalah syahbandar.
4. Syahbandar
Sebagaimana telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  perjanjian  kerja  laut  dibuat antara anak  buah  kapal  (kelasi)  dengan  pengusaha  kapal,  atas  ancaman  batal  harus dibuat  secara  tertulis  dan  dilaksanakan  dihadapan  pihak  yang  berwenang  yaitu Syahbandar. (Pasal 400 ayat (1) KUHDagang). 5
Secara  umum apabila  kita  perhatikan  Pasal  1320  KUHPerdata, maka  untuk  sahnya suatu perjanjian diperiukan empat syarat yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak tertarang.
Dua  syarat  yang  pertama  yakni  syarat  point  1  dan  2,  dinamakan  syarat  subjektif karena  mengenai  orang-orang  atau  subjek  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  dua syarat yang terakhir yakni 3 dan 4, dinamakan syarat objektif kerena mengenai perjanjian sendiri  oleh  objek  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  itu.  Mengenai  syarat subjektif,  jika  syarat  itu  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  oleh  satu pihak. Pihak tersebut yang paling cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. 6
Sebagaimana  telah  dibahas  dalam  pembahasan  sebelumnya,  awak  kapal  termasuk dalam  hukum  perburuhan,  ini  ditinjau  dari  segi  perjanjian  kerja  yang  diadakan,  yaitu antara  anak  buah  kapal  (ABK)  dengan  pihak  pengusaha.  Istilah  buruh  sangat  populer dalam  dunia  perburuhan/ketenagakerjaan,  selain  dari  zaman  penjajahan  Belanda  juga peraturan  perundang-undangan  yang  lama  (sebelum  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh.
5 Ibid : 65
6 Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. Hal. 18
Seperti  halnya  dengan  hubungan  kerja  pada  perusahaan  pada  umumnya,  maka pemutusan hubungan kerja di perusahaan pelayaran dapat terjadi dengan beberapa alasan yang  dapat  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu berdasarkan KUH Perdata dan KUH Dagang. 7
Selain itu ABK asal Indonesia itu dipaksa melaksanakan jam kerja yang berlebihan tanpa diberikan kompensasi. Misalnya, mereka harus bekerja mulai dari pukul 06.30 pagi hingga pukul 11.00 malam.
Ini  membuktikan  bahwa  hak-hak  dan  keselamatan  ABK  tidak  tertindungi  dengan baik,  terutama  bagi  ABK  Indonesia  dan  memerlukan  upaya  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  dan  keselamatan  kerja  mereka.  Dengan  demikian  ABK  selain  dapat dilihat  dari  sudut  pandang  yang  sempit  yakni  hanya  sekedar  beberapa  orang  yang bertugas  di  atas  kapal  sebagai  pekerja/buruh  pada  pihak  pengusaha/majikan  kapal. Namun  dapat  pula  dilihat  dari  sudut  pandang  yang  luas,  yang  dalam  kedudukannya tercakup  peranannya  sebagai  salah  satu  komponen  bagi  persyaratan  keamanan  dan keselamatan kapal selama dalam pelayaran. 8

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  pustaka  dengan  pertimbangan  karena banyaknya  masalah  tentang  awak  kapal  yang  tidak  menerima  hak  sesuai  yang diperjanjikan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  penelitian  pustaka dan lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian Kerja Laut   Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perjanjian kerja pada umumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1601 adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang atau  beberapa  perkumpulan  majikan  yang  berbadan  hukum  dengan  seorang  atau beberapa serikat pekerja/buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian.  Menurut Pasal 1 ayat 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja  bersama  yaitu  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  seorang pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/buruh  yang  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Karena  itu  dengan adanya ketentuan serta uraian tersebut, dapatlah diambil beberapa kesimpulan bahwa:
a. Perjanjian Perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (disingkat KKB), adalah sebagai peraturan induk dari perjanjian kerja bersama.
b. Perjanjian  Kerja  tidak  dapat  mengesampingkan  atas  keberadaan  Perjanjian Perburuhan.
c. Ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Perjanjian  Perburuhan  secara  otornatis beralih ke dalam Kesepakatan Kerja Bersama.
d. Penjanjian      Perburuhan      merupakan    jembatan      untuk      menuju  terciptanya perjanjian kerja yang baik.
7 Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. Hal.62
8 Ibid : Hal 219
e. Perjanjian  Perburuhan  atau  Kesepakatan  Kerja  Bersama  (KKB)  merupakan salah   satu   saran   utama   dalam   mewujudkan hubungan  kerja  yang  serasi, aman,   mantap dan  dinamis berdasarkan Pancasila.
Kelebihan  dan  keuntungan  dalam  suatu  perjanjian  kerja  bersama  sebenamya bukanlah  semata-mata  memperjuangkan  kepentingan  pihak  pekerja  belaka,  akan  tetapi harus pula diingat kepentingan dan kondisi dari pihak majikan. Apakah dengan tuntutan itu pihak majikan nantinya akan sanggup melaksanakan kewajibannya, karena jika hanya mementingkan  selah  satu  pihak  saja,  yaitu  pihak  pekerja  tanpa  menghiraukan  keadaan dari  pihak  majikan,  dan  temyata  pihak  majikan  tidak  sanggup  untuk  melaksanakan kewajibannya, sehingga pengusahan tersebut sampai menutup perusahaannya, dan pada akhirnya pekerja/buruhlah yang ikut mengalami kerugian.
Jadi,  dengan  adanya  perjanjian  perburuhan  dalam  suatu  hubungan  kerja  sama tercipta  suatu  kedamaian  dan  ketenangan  dalam  melaksanakan  hubungan  kerja  pada suatu pekerjaan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  terciptanya  hubungan  industrial  pancasila yang  menciptakan  hubungan  yang  penuh  dengan  keselarasan,  keserasian  dan keseimbangan  antara  keduanya  yang  kesemuanya  itu  bisa  dipakai  sebagai  modal  untuk meningkatkan  produktifitas  yang  akhirnya  diharapkan  bisa  menjamin  kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

## 2. Efekttfitas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut atas Keselamatan Kerja ABK
Menurut  Rahmatullah  selaku  Kepala  Kantor  Kelaiklautan  Kapal  dan  menjabat sebagai  Syahbandar  mengenai  format  bentuk  PKL  yang  digunakan  oleh  Perusahaan Pelayaran Kapal di Kabupaten Kolaka Utara, telah sesuai dengan PKL pada umumnya. Ini  di  karenakan  telah  terformat  sedemikian  rupa  yang  ditentukan  oleh  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut  serta  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
a. Hak-Hak Pengusaha Kapal
1) Menurut  para  buruh  kapal  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  harus sesuai PKL yang telah dibuat. Rahmatullah, menjelaskan bahwa PKL ditanda tangani  oleh  para  pihak  yang  sebelumnya  tertebih  dahulu  dibacakan  isi perjanjian  tersebut  oleh  Syahbandar,  serta  menanyakan  kesanggupan  buruh kapal  untuk  bekerja  dengan  baik  pada  perusahaan.  Buruh  kapal  harus melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik,  sebagaimana  mereka  diupah  untuk bekerja.
2) Perusahaan  dapat  menghentikan  hubungan  kerja  dengan  bunjh  kapal  yang sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  143  Undang-Undang  No.  17  tahun 2008  tentang  Pelayaran.  Hal  ini  tidak  tercantum  di  dalam  PKL,  Rahmatullah mengatakan bahwa apabila ABK meninggalkan kapal tanpa seizing Nakhoda, maka  perusahaan  akan  menghentikannya  dengan  menghentikan  upah  dan tunjangan-tunjangannya.
b. Kewajiban-Kewajiban Pengusahan Kapal
1) Membayar upah kepada buruh kapal sesuai dengan ketentuan yang di setujui, penentuan  besarnya  upah  bagi  ABK  berdasarkan  UMR.  Pembayaran  gaji pokok bagi ABK dibayar per bulan setiap tanggal 30 (tiga puluh).
2) Menunjuk  sebuah  kapal  dimana  Awak  Kapal  bertugas  melaksanakan pekerjaan. Dalam Pasal 2 (a) PKL, pengusahan kapal telah menunjuk sebuah
kapal  yang  sebagaimana  akan  ditempati  oleh  Awak  Kapal  untuk  bekerja sesuai dengan jabatannya.
3) Penjagaan  kesehatan,  keselamatan,  keamanan  dan  kesusilaan  bagi  Awak Kapal.  Rahmatullah  menjelaskan  bahwa  dalam  usaha  penjagaan  kesehatan bagi  Awak  Kapalnya,  mereka  menyediakan  makanan  yang  memenuhi standar kesehatan dan tempat tinggal yang layak di atas kapal.
c. Hak-Hak Awak Kapal
1) Memperoleh upah dari pengusaha kapal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Besarnya upah yang telah disepakati dicantumkan di dalam Pasal 2 PKL, juga harus memenuhi standar UMR.
2) Memperoleh  makanan  dan  penginapan  yang  layak  di  atas  kapal  selama mereka  bekerja  di  kapal.  Hal  in!  dicantumkan  dalam  Pasal  5  PKL  bahwa pengusaha  kapal  diharuskan  menyediakan  makanan  dan  tempat  tidur  yang layak bagi Awak Kapal sesuai dengan jabatannya di atas kapal.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu  dipikirkan  upaya  mengatasi  masalah  yang berkaitan  dengan  sifat  manusiawi  tersebut  yang  berada  dan  bertugas  dikapal  dengan memberikan  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  lebih  luas  mengenai  perkembangan teknologi  perkapalan,  melalui  pendidikan  dart  tatiharr.  Dalam  hal  rnt,  IMO  telah menyusun  dan  memberikan  sertifikat  keterampilan  bagi  jurusan  dek  dan  mesin.  Untuk keseragaman pendidikan dan pelatihan bagi pelaut yang bekerja di atas kapal.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
a. Perjanjian  kerja  merupakan  landasan  utama  bagi  pekerja  dan  atau  buah  untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh  untuk  menuntut  hak-haknya.  Bila  dibandingkan  Perjanjian  Kerja  Laut dengan  Perjanjian  Kerja  yang  berdasarkan  Undang-Undang  akan  ditemui  suatu perbedaan
b. Dalam  pengoperasian  kapal  laut,  ditegaskan  bahwa  kapal  harus  dalam  keadaan laiklaut  dan  diawaki  oleh  sejumlah  Awak  Kapal  yang  telah  memenuhi persyaratan untuk berlayar.
2. Saran
a. Dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  laut  diharapkan  memenuhi  peraturan  yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan diantara pekerja dan pengusaha.
b. Untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja Awak Kapal dalam pelayaran, haruslah memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan pelayaran. Ini dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  musibah  di  laut  dan  demi  tercapainya peningkatan terhadap keselamatan kapal, muatan, dan jiwa manusia di laut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agama,  Kementrian, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur’an, 2002),
Dahlan, AI-Barry, M. Y. dan L Lya Sofyan Yacub. 2003. Kamus Induk Istilah llmiah sen Intelektual. Target Press. Surabaya. Djoko Trryanto. 2005. Bekerja Di Kapal. Mandar Maju. Bandung.
Djumadi.  2006. Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja. PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Hadi.  2007. Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Haryarindo. Jakarta.
Kadir, A.M. 2002. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Kansil,  C.S.T.,  dan  Christine,  S.T.K.  2006. Pokok-Pokok Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Kartini,  M.  2003. Perikatan  yang  Lahir  dan  Perjanjian. PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Kartosapoetra,  G.  1998. Hukum  Perburuan  di  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila. Sinar Grafika. Jakarta.
Niniek Suparni. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rineka Cipta, Jakarta. Poerwosutjipto,  H.M.N.  1993. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  (Jilid  5 Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat). Djambatan, Jakarta. Redaksi Sinar Grafika. 2001. Propenas 2000-2004. Sinar Grafika. Jakarta. _________2007. Undang-Undang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional tahun 2005-2025. Sinar Grafika. Jakarta. Soedjono  Wiwoho.  1982. Hukum  Perkapalan  dan  Pengangkutan  Laut. Bina  Aksara, Jakarta.
Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. Sudarsono.  2005. Kamus  Hukum  (Edisi  Baru). Rineka  Cipta.  Jakarta.  Tim  Redaksi "Permata  Press".  2007. Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Edisi  Tertangkap. Permata Press. Jakarta.
Tim      Redaksi  "Citra  Umbara".    2007. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang. Citra Umbara. Bandung.
Zaeni  Asyhadie.  2007. Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Zulmiar  Yanri.  2005. Himpunan  Peraturan  Perundangan  Kesehatan  Kerja.  Lembaga ASEAN OSHNET Indonesia. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, Tentang Kepelautan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.