Volume 11                                            Nomor 1, April 2021                         Halaman   91 - 105

## PERGESERAN MAKNA SOSIAL MAHKOTA BINOKASIH
PADA PENGANTIN KEBESARAN SUMEDANG 1970-2010
Sofi Solihah Institut Teknologi Bandung sofisolihah1@gmail.com
Ruly Darmawan Institut Teknologi Bandung ruly.darmawan@gmail.com

## Abstrak
Tata rias merupakan sentuhan keindahan yang tampak pada penampilan keseluruhan  pengantin.  Tata  rias  juga  memiliki  fungsi  memperindah atribut pengantin khususnya pada saat perhelatan pernikahan. Tata Rias Pengantin  Kebesaran  Sumedang  memiliki  ciri  khas yang  spesifik,  yakni digunakannya  mahkota  sebagai  perlengkapan  perhiasan.  Mahkota tersebut  dikenal  dengan  Mahkota  Binoka  Sri  atau  Binokasih  untuk mempelai laki-laki dan Mahkota Binokasri untuk mempelai wanita. Oleh karena  proses  Tata  Rias  Pengantin  Kebesaran  Sumedang  mengalami perjalanan sejarah maka penelitian ini bertujuan menguraikan perubahan sosial  yang  diidentifikasi  melalui  penggunaan  Mahkota  Binokasih. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode sejarah  sebagai  cara  menguraikan  proses.  Metode  sejarah  terdiri  atas heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Pendekatan penelitian yang digunakan yakni antropologi budaya untuk menganalisis bagaimana  cara  berpikir  manusia  sehingga  tercipta  budaya  berbeda sehingga  dapat  mengubah  tradisi  sebelumnya.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  pada  setiap  perhelatan  Pengantin  Kebesaran  Sumedang memiliki  identitas  kesejarahan  yang  terjaga  sejak  abad  ke-16  melalui mahkotanya.  Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  keturunan  menak Sumedang mengalami pergeseran ras kebangsawanan dari menak dengan menak menjadi menak dengan bukan menak. Hal tersebut nampak pada perhelatan pernikahan tradisional sejak 1970 hingga 2010.

## Kata kunci: Binokasih, menak, pengantin, kebesaran, Sumedang

## Abstract
Makeup is a touch of beauty that shows in the overall appearance of the bride and groom. Makeup also has function to beautify the attributes of the bride and groom, especially  at  wedding.  Sumedang  Greatness  Bridal  Makeup  has  specific characteristic, namely the use of crown as jewelry equipment. The crown is known as Mahkota Binoka Sri or Binokasih for the bridegroom and Mahkota Binokasri for the  bride.  Because  the  process  of  Sumedang  Greatness  Bridal  Makeup  has historical journey, this study aims to describe the social changes identified through
the use of the Mahkota Binokasih. The research methodology used is qualitative with historical methods as a way of describing the process. The historical method consists  of  heuristics,  source  criticism,  interpretation,  and  historiography.  The research approach used is cultural anthropology to analyze how humans think so that different cultures are created so that they can change previous traditions. The results of this study indicate that each event of the bride and groom Sumedang has historical  identity  that  has  been  preserved  since  the  16th  century  through  its crown. In addition, this study shows that Sumedang's descendants experienced shift in the aristocratic race from menak with menak to being menak with ordinary society. All of these can be seen in traditional wedding events from 1970 to 2010.
Keywords: Binokasih, menak, bridal, greatness, Sumedang

## I.  PENDAHULUAN
Tata  rias  yang  digunakan  pada  perhelatan  pernikahan  memiliki  beberapa  fungsi, salah satunya sebagai olesan untuk memperindah penampilan. Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang merupakan tata rias pengantin khusus untuk para bangsawan keturunan  Pangeran  Menak  Sumedang.  Perjalanan  sejarah  Kabupaten  Sumedang dapat ditelusuri bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada abad ke-16. Pada  masa  itu,  kekuasaan  Pajajaran  menjadi  terpecah.  Kerajaan  Sumedanglarang dapat bertahan karena pada abad ke-16, sebagian besar rakyatnya sudah memeluk Islam di bawah kekuasaan Pangeran Kusumahdinata yang memerintah tahun 1530- 1578 (Ibu Nonoy, 83 tahun. Ahli Silsilah Museum Prabu Geusan Ulun. Wawancara, Sumedang, 1 Desember 2020)
Menurut  Lubis  (1998:  34-36)  Kerajaan  Sumedanglarang  mencapai  puncak kekuasaannya saat dipimpin oleh Pangeran Angka Widjaja. Pada masa pemerintahan Pangeran Angka Widjaja, Mahkota Binokasih diserahkan oleh Sri Baduga Maharaja agar  Kerajaan  Sumedanglarang  menjadi  penerus  Kerajaan  Pajajaran.  Sejak  saat  itu tahun  1578,  Mahkota  Binokasih  menjadi  simbol  penobatan  raja  Sumedanglarang dengan  gelar  Prabu  Geusan  Ulun  (1579-1601).  Mahkota  Binokasih  selanjutnya digunakan  sebagai  identitas kebangsawanan  keturunan  Kerajaan  Sumedanglarang secara  turun-temurun  hingga  sekarang.  Mahkota  Binokasih  digunakan  pada  acara pernikahan  bagi  para  keturunan  menak  Sumedang.  Oleh  karena  itu,  Mahkota Binokasih dan Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang tidak dapat terpisahkan.
Terdapat berbagai lambang, makna, dan simbol yang digunakan dalam Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang. Menurut Unajah (2006: 33) sebelum era 1900- an suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh para menak Sumedang berbeda dengan sekarang.  Ada  masa  di  mana  kedua  calon  mempelai  untuk  mendapatkan pasangannya  dijodohkan  oleh  kedua  orangtua  sehingga  belum  mengenal  calon pasangan masing-masing. Para putra dan putri menak tersebut pada umumnya taat pada aturan kebangsawanan tersebut sehingga patuh sampai menerima jodoh atau pasangan  yang  dipilih  oleh  orangtua  masing-masing.  Tentu  pilihan  pasangan tersebut memiliki pertimbangan khusus sebagai kriteria yang menjadi syarat, dilihat dari:
1. Bibit, artinya asal usul keturunan dari orang tua kedua belah pihak masih memiliki status  sosial  Menak  atau  bangsawan,  sehingga  trah  menak  atau  darah  biru  masih tetap dapat dipertahankan selanjutnya dilihat segi kesehatan jasmani dan rohani 2. Bobot dilihat kualitas tingkat pendidikan, perilaku keseharian, penerapan agama budi pekerti etika sopan santun dan sosialisasi dalam masyarakat pada umumnya sehingga  watak  dan  sikap  tingkah  laku  orang  tua  akan  sangat  kuat  pengaruhnya pada generasi penerus.
3.  Bebet,  artinya  dinilai  berdasarkan  kekuatan  materi  kekayaan  kedua  orang  tua. Kedua belah pihak mempertimbangkan keseimbangan harta, setelah setuju dengan pilihan  orang  tua  maka  diadakan  penyelidikan  atau  penelitian  pada  calon  istri dengan  mempertimbangkan  pada  bibit  bebet  bobot  dan  lain-lain.  Apabila  semua hasil penelitian baik dan disetujui oleh semua pihak keluarga, diadakan kunjungan ke tempat wanita untuk melaksanakan rangkaian upacara pernikahan.
Ketiga  hak  tersebut  menjadi  syarat  agar  terjaga  sistem  kekerabatan  antar keluarga  keturunan  Kerajaan  Sumedanglarang.  Cara  menjaga  hubungan kebangsawanan  tersebut  ada  pada  sejumlah  syarat  yang  harus  ditempuh  calon pengantin  sebelum  melaksanakan  pernikahan.  Pertama,  calon  mempelai  harus memberikan  bukti  berupa  salinan  buku  silsilah  Kerajaan  Sumedanglarang.  Calon mempelai  tergantung  pada  siapa  yang  merupakan  keturunan  Kerajaan Sumedanglarang. Bisa salah satu pihak atau kedua calon pengantin.
Gambar 1. Silsilah Keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang
Setelah bukti  silsilah dipenuhi, calon pengantin datang ke Museum Prabu  Geusan Ulun  untuk  mengisi  formulir  pernyataan.  Kemudian  dari  pihak  museum,  yang memiliki ahli silsilah akan menelusuri dan mencocokan apakah bukti silsilah sesuai dengan arsip resmi museum. Apabila sesuai, maka antara calon pengantin dan pihak museum akan menentukan proses penyerahan mahkota dari awal acara pernikahan hingga  selesai.  Proses  tersebut  sudah  termasuk  penyerahahan  identitas kebangsawanan lain seperti pakaian dan alas kaki.
Berdasarkan  uraian  pada  pendahuluan,  rumusan  masalah  yang  peneliti dapatkan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  hubungan  antara  Mahkota  Binokasih  dengan  pengantin  Kebesaran Sumedang?
2. Bagaimana pergeseran sosial terjadi di kalangan bangsawan Sumedang?
3. Apa saja dampak dari pergeseran makna sosial terhadap penggunaan Mahkota Binokasih?
Penelitian  ini  akan  terfokus  pada  pembahasan  mengenai  penggunaan Mahkota Binokasih dengan pengantin Kebesaran Sumedang, yakni: a. Periode yang dijelaskan dibatasi pada tahun 1970an hingga 2010an. b.  Membatasi  secara  spasial  lingkup  penelitian,  yakni  di  Kabupaten  Sumedang dengan  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  pihak  keluarga  keturunan bangsawan Sumedang.
c. Data-data yang dikumpulkan berupa dokumentasi foto yang berlatar pernikahan sehingga didapat kegiatan pada kehidupan riil sehari-hari.

## II. LANDASAN TEORI
Penelitian  ini  merupakan  riset  mengenai  desain,  sejarah,  dan  budaya sehingga proses penelitian menggunakan beragam teori juga perspektif dari disiplin ilmu  lain.  Perspektif  disiplin  ilmu  yang  digunakan  adalah  sejarah  dan  kajian budaya.  Metodologi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Data yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  sejumlah  informasi  bukan berbentuk angka.
Metode  Penelitian  juga  memuat  metode  dan  teknik  penelitian,  teknik pengumpulan  data,  teknik  analisis  data,  dan  sumber  data.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah,  terdiri  atas  heuristik,  kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik atau tahap mencari dan mengumpulkan sumber dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan proses yang dilakukan  penulis,  pengumpulan  data  dimulai  dari  mencari  sumber  literatur. Peneliti membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis dari internet.
Tahap  kedua,  yaitu  kitik,  ketika  sumber  ditemukan  melalui  tahapan heuristik maka harus diuji dahulu dengan  kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik ekstern  meliputi  masalah  otentisitas  sumber,  kritik  intern  meliputi  masalah kredibilitas, yaitu masalah dapat tidaknya dipercaya sumber itu (Herlina, 2008: 94), kritik  intern  ini  digunakan  untuk  menekankan  kembali  bahwa  sumber  yang ditemukan paling dekat dengan apa yang benar-benar terjadi sehingga fakta dapat dijelaskan  berdasarkan  perolehan  data  di  lapangan,  selanjutnya  dinyatakan kredibel setelah melalui kritik ekstern dan kritik intern (Gottschalk, 2008: 112-113).
Tahap  ketiga  adalah  Interpretasi,  penulisan  sejarah  lebih  merupakan masalah interpretasi atau penafsiran masa lampau daripada usaha menghidupkan kembali atau menciptakannya. Berbagai fakta yang lepas satu dari lainnya dengan melalui  interpretasi  oleh  peneliti  satukan  hingga  menjadi  kesatuan  cerita  yang harmonis  dan  masuk  akal.  (Herlina,  2008:99).  Pada  pelaksanaan  interpretasi  ini peneliti  dihadapkan  pada  analisis  atau  menguraikan  karena  terkadang  sebuah sumber menghasilkan beberapa kemungkinan sehingga untuk menghasilkan fakta dibutuhkan  sintesis  atau  menyatukan  data.  Dengan  demikian,  proses  berpikir
antara  analisis  dan  sintesis  dapat  menghasilkan  hal  yang  mendekati  fakta (Kuntowijoyo, 2013:78-80).
Terakhir  yaitu  Historiografi,  pada  tahapan  ini  penulis  menyusun  hasil interpretasi fakta-fakta menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Dalam menuliskan kisah ini hendaknya seorang penulis menggunakan bahasa yang baik sehingga hasil tulisan mudah dimengerti Herlina, 2008:100).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  antropologi  budaya  sebagai  alat  analisis untuk membedah pola perilaku manusia. Perhatian terhadap pendekatan ini ditujukan pada sifat khusus manusia seperti cara produksi tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Fokus studi ini ada pada antropologi budaya atau mempelajari manusia dari mulai identifikasi tingkah laku hingga  cara  berpikir.  Antropologi  kebudayaan  pada  umumnya  menyelidiki bagaimana manusia mampu berkembang sehingga mengembangkan kebudayaannya  sepanjang  zaman.  Ini  menunjukkan  manusia  dengan  akal  dan struktur fisik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluri semata melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Antropologi  budaya  ini  memberikan  gambaran  bahwa  kebudayaan  merupakan suatu hal yang sangat esensial pada diri manusia.
Peneliti juga mencari studi yang pernah dilakukan sebelumnya dari tesis dan disertasi  yang  peneliti  dapatkan  dari  berbagai  perpustakaan.  Di  antaranya Perpustakaan  Fakultas  Seni  Rupa  dan  Desain  Institut  Teknologi  Bandung,  Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung, Perpustakaan Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Padjadjaran,  Perpustakaan  CISRAL  ( Center  of Information and Scientific Resource and Library) Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Ayip  Rosidi,  Perpustakaan  Salman  Corner,  dan  Dispusipda  (Dinas  Perpustakaan Daerah) Kota Bandung.
Setelah  pencarian  sumber  literatur,  penulis  melakukan  wawancara  yang menjadi  cara  pengumpulan  data  rujukan  primer.  Data  yang  didapat  berasal  dari para pihak yang dianggap ahli di bidang kebudayaan, misalnya di Museum Prabu Geusan  Ulun  terdapat  ahli  silsilah  dan  ahli  siger.  Mengingat  penelitian  ini menguraikan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  sejarah  perjalanan  manusia. Peneliti melakukan wawancara mendalam sdiscourse analisysra tersetruktur pada saat pencarian data di lapangan.
Wawancara  mendalam  secara  terstruktur  (structured  interview)  digunakan peneliti  saat  memperoleh  informasi  awal  tentang  berbagai  isu  atau  permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan pasti permasalahan atau variabel apa yang  harus  diteliti.  Wawancara  berstruktur  dapat  terlaksana  apabila  peneliti melakukan  sejumlah  persiapan.  Berkaitan  dengan  penelitian  akademik  maka beberapa narasumber memberikan syarat berupa surat izin wawancara dari instansi. Dibutuhkan  ketelitian  serta  ketekunan  peneliti  untuk  mengurus  sejumlah  syarat administrasi  resmi.  Menjadi  peneliti  membuat  individu  memiliki  tanggung  jawab akademik saat mengakses dokumen resmi organisasi dan museum. Peneliti membuat daftar pertanyaan agar informasi tidak terlewat.
Pada saat pelaksanaan wawancara, peneliti juga meminta kesediaan narasumber untuk  menunjukkan  alat  dan  bahan  riasan  pengantin  kebesaran  Sumedang. Mengidentifikasi  elemen  apa  yang  khusus  diaplikasikan  agar  membentuk  riasan khas kebesaran Sumedang. Informasi spesifik bisa didapatkan juga bila peneliti aktif
menggali lebih rinci sehingga mendapatkan pemahaman atas topik yang ditanyakan. Namun,  ini  harus  dilakukan  secara  hati-hati  mengingat  data  yang  diakses  berupa lembaran  resmi  museum.  Sebagai  catatan  akhir  setelah  wawancara  dilakukan, peneliti  hendaknya  mengukur  kedalaman  data  yang  diperoleh  jika  harus  datang kembali di lain waktu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengantin  Kebesaran  Sumedang  memiliki  ciri  khas  mahkota  hingga  kini. Identitas kebesaran Sumedang ada pada mahkota Binokasih dan Binokasri. Hal ini menjadikan keunikan tersendiri bila dibandingkan identitas pengantin daerah lain di  Jawa  Barat.  Identitas  Pengantin  Kebesaran  Sumedang  dipertahankan  melalui berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut ada pada proses verifikasi seorang calon pengantin  keturunan  Kerajaan  Sumedanglarang.  Proses  verifikasi  dilakukan  oleh pihak  Museum  Prabu  Geusan  Ulun  yang  juga  generasi  penerus  Kerajaan Sumedanglarang.  Sehubungan  dengan  itu,  para  generasi  keturunan  Kerajaan Sumedanglarang  mempertahankan  identitas  tersebut  dengan  berbagai  cara,  salah satunya  menjaga  keutuhan  mahkota  di  Museum  Prabu  Geusan  Ulun  serta memberikan syarat khusus sebelum calon pengantin mengenakan mahkota.
Berkaitan  dengan  pemakaian  Mahkota  Binokasih  sebagai  identitas  menak Sumedang.  Memasuki  tahun  1970an,  terdapat  pergeseran  nilai  kebangsawanan terlihat  dari  dokumentasi  pernikahan  Kebesaran  Sumedang.  Pergeseran  tersebut tampak dari siapa penggunanya, yakni antara bangsawan dan bukan bangsawan.
Gambar 2. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1970 Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang
Memasuki  tahun  1970an,  penggunaan  Mahkota  Binokasih  yang  otentik  mulai digantikan  oleh  replika.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pihak  museum  untuk  menjaga keutuhan bentuk dari elemen-elemen mahkota yang sepenuhnya terbuat dari emas. Adapun dari segi nilai kebangsawanan, calon pengantin Kebesaran Sumedang tidak lagi  diwajibkan  harus  kedua  mempelai.  Artinya,  apabila  salah  satu  pihak  yang merupakan  keturunan  menak  tidak  menjadi  masalah  dan  perhelatan  tetap  dapat dilaksanakan  dengan  menggunakan  Mahkota  Binokasih.  Berikut  merupakan deskripsi lebih detail Mahkota Binokasih:
Bagian dalam berlapis hitam. Bagian utama dari mahkota adalah kuluk yang menutupi  bagian  kepala  sampai  dahi.  Pada  sebelah  kiri-kanan  kuluk  atau
bagian pelipis, terdapat ron berupa hiasan tumpal yang tersusun tiga. Pada bagian kuluk belakang dihiasi oleh helai-helai daun dan Garuda Mungkur. Pada  bagian  ron  terdapat  lima  buah  hiasan  yang  berbentuk  lebah  dengan filosofi  kehidupan  rumah  tangga  kedua  mempelai  dapat  semanis  lebah madu. Pada bagian kiri-kanan di bawah ron terdapat lima untai biji ketimun, yakni lambang dari jumlah hari (Unajah: 2006: 53).
Dapat ditarik pemahaman bahwa tata rias pengantin Kebesaran Sumedang memiliki identitas  makna  yang  berfokus  pada  mempelai  pria,  berkaitan  dengan  jejak kesejarahan bahwa Mahkota Binokasih menjadi simbol penyerahan kepempimpinan Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Kerajaan Sumedanglarang.
Gambar 3. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1980an Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang
Pada  tahun  1980  riasan  pengantin  Kebesaran  Sumedang  tidak  mengalami perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 1970an. Pengantin masih  mengikuti  pergeseran  nilai  kebangsawanan  karena  pada  foto  di  atas,  yang merupakan keturunan menak Sumedang adalah mempelai pria.
Gambar 4. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 1990an Sumber: Dokumentasi Keluarga Asri Rosalina
Pada  perhelatan  pernikahan  Kebesaran  Sumedang  1990an,  terlihat  bahwa mempelai wanita merupakan keturunan campuran antara warga negara Indonesia dan  warga  negara  asing.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  untuk menentukan  pasangan  pada  pernikahan  Sunda  telah  berubah.  Kebijakan  dibuat untuk  membuat  perilaku  orang  banyak  menjadi  terpola  sesuai  pola  budaya  yang
berlaku.  Dengan  model  pemikitan  seperti  ini  maka  kebijakan  merupakan  sebuah produk kultural. Sementara perancangan, proses, dan pelaksanaanya adalah proses kultural. Pada saat  ketiga aktivitas tersebut,  terjadi lagi proses  perubahan  kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan khusus (Wiranata, 2011: 16).
Gambar 5. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 2000an Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang
Gambar kelima menunjukkan bahwa mempelai pria merupakan suku di luar Sunda,  tepatnya  keturunan  Belanda.  Terdapat  sedikit  perbedaan  antara  gambar keempat dan kelima. Apabila gambar keempat menunjukkan pengantin perempuan masih memiliki keturunan Indonesia, maka gambar kelima dari pihak mempelai pria merupakan  warga  negara  yang  berasal  dari  negara  luar  sepenuhnya  (bukan keturunan campuran).
Gambar 6. Pengantin Kebesaran Sumedang Tahun 2010an Sumber: Dokumentasi Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang
Pada  gambar  terakhir  ini,  mempelai  pria  merupakan  warga  negara  asing (Perancis)  yang  menikah  dengan  keturunan  menak  Sumedang.  Sampai  saat  ini, pernikahan  antara  warga  keturunan  asing  masih  berlangsung  karena  telah  terjadi perubahan peraturan dari lingkungan internal keturunan Kerajaan Sumedanglarang. Hal ini menjadi suatu proses pernikahan yang sudah dianggap biasa. Seiring dengan
per  kembangan  zaman,  pada  internal  keluarga  Kerajaan  Sumedanglarang  sudah mengadakan  pertemuan  membahas  mengenai  pernikahan  dengan  warga  negara asing tersebut.  Pernikahan antarbangsa  menjadi fenomena yang biasa terjadi pada masyarakat setelah masa kontemporer.
Apabila  diperhatikan  kembali,  mulai  tahun  1970-an,  pengantin  Kebesaran Sumedang  mengalami  perubahan  garis  keturunan.  Banyak  di  antara  pengantin Kebesaran  Sumedang,  salah  satu  dari  pengantinnya  bukan  keturunan  Kerajaan Sumedanglarang.  Meski  demikian,  pemakaian  atribut  lain  seperti  pakaian  tidak mengalami perubahan meski pemakainya bukan dari kalangan bangsawan.
Berdasarkan  semua  foto  tahun  1970  hingga  2010, pakaian  Pengantin Kebesaran  Sumedanglarang  berwarna  kuning.  Pada  bagian  atasnya  menggunakan potongan pendek. Kemudian dilapisi kain bludru hitam dengan hiasan sulam benang keemasan  yang  menutupi  torso.  Pada  bagian  bawah,  pengantin  mengenakan  kain batik wiru bercorak lereng.
Tata  Rias  Pengantin  Kebesaran  Sumedang  mengalami  pergeseran  sosial apabila  dilihat  dari  perubahan  pemakai  atribut  kebangsawanan.  Saat  ini  baik Mahkota Binokasi maupun busana pengantin merupakan imitasi. Meskipun atribut asli masih disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. Sebenarnya, replika baju  kebesaran  mempelai  pria  dan  wanita  hanya  boleh  dipakai  oleh  mereka  yang masih memiliki keturunan raja Sumedang. Namun, saat ini berdasarkan keputusan bersama  dari  internal  keluarga  kerajaan,  atribut  pengantin  boleh  digunakan  oleh pihak di luar bangsawan. Identifikasi mengenai pergeseran tatanan sosial kehidupan bangsawan Sunda akan dijelaskan kemudian berkaitan dengan identitas simbol yang memberikan  eksplanasi  pentingnya  peran  kebangsawanan  dan  analisis  mengenai sistem kekerabatan dalam masyarakat Sunda.
Kemampuan  mengindentifikasi  memiliki  makna  penting  karena permasalahan dalam menjejaki identitas dan jati diri melalui penanaman sejarah  akan  muncul  setidaknya  melalui  dua  kondisi.  Pertama, keterbatasan  atau  bahkan  ketiadaan  catatan  sejarah  tentang  komunitas- komunitas  khususnya  dalam  bentuk  sumber  tertulis.  Kedua  terjadinya pemudaran  atau  hilangnya  kesadaran  sejarah  di  tengah  komunitas.  Bila dua  kondisi  tersebut  terjadi  bukanlah  barang  mudah  untuk  bisa membangun  identitas  bagi  sebuah  komunitas.  Kalaupun  ada,  bisa  jadi kekuatan  integratif  komunitas  tersebut  tidak  akan  kokoh.  Besar kemungkinan  mudah  digoyahkan  bila  komunitas  tidak  memiliki kemampuan identifikasi yang kuat. Berpijak pada alur berpikir seperti itu jelas pengenalan mengenai sejarah Sunda bagi komunitas yang bernama etnis  Sunda  tidak  lagi  merupakan  suatu  kondisi  untuk  bisa  mengenal dengan  baik  identitas  dan  jati  diri  orang  Sunda.  Selanjutnya,  agar pengenalan  tersebut  dapat  memiliki  nilai  guna  maka  realita  perjalanan orang  Sunda  harus  dipahami  makna  di  dalamnya.  Makna  untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Lebih dari itu melalui pengenalan dan  pemaknaan  sejarah  Sunda  diharapkan  dapat  membangun  sebuah kesadaran  tentang  kekuatan  dan  kelemahan  diri  sepanjang  perjalanan sejarah (Dienaputra, 2011).

## 1. Pergeseran Nilai Bangsawan Sunda di Priangan
Pergeseran  nilai  kebangsawanan  ini  disebabkan  oleh  dua  faktor.  Pertama, pergeseran  terjadi  sejak  masa  kedatangan  Belanda  ke  Nusantara  pada  abad  ke-16. Kedua, saat masa invasi Kerajaan Mataram ke wilayah Tatar Ukur. Nama Tatar Ukur merujuk pada wilayah Sunda yang saat ini sebagian besarnya merupakan Provinsi Jawa Barat.
Kepemimpinan  seorang  bupati  muncul  pertama  kali  sejak  masa  invasi Kerajaan  Mataram  ke  wilayah  Tatar  Ukur.  Wilayah  Priangan,  sebagai  salah  satu Kabupaten  yang  dibentuk  Pemerintah  Kerajaan  Mataram,  dan  berada  di  bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Priangan memiliki sistem  pemerintahan  Mataram.  Bupati  memiliki  berbagai  jenis  simbol  kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh  bupati,  antara  lain  ditunjukkan  oleh  pemilikan  hak-hak  istimewa  yang biasa dimiliki oleh raja.
Meski  demikian,  pengawasan  langsung  dari  penguasa  Mataram  amat terbatas, sehingga waktu itu para Bupati di Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Bupati berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup  bupati  merupakan  miniatur  dari  kehidupan  keraton.  Dalam  menjalankan tugasnya,  bupati  dibantu  oleh  pejabat-pejabat  bawahannya,  seperti  patih,  jaksa, penghulu,  demang  atau  kepala  cutak  (kepala  distrik),  camat  (pembantu  kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.
Wilayah Priangan berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ke tangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram - Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah  kekuasaan  Kompeni  (1677-1799),  Bupati  di  Priangan  tetap  berkedudukan sebagai  penguasa  tertinggi  di  kabupaten,  tanpa  ikatan  birokrasi  dengan  Belanda. Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan dengan tatanan sosial pada kerajaan, karena Belanda hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Belanda, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Kekuasaan bupati mulai mengalami pergeseran ketika memasuki abad ke-20 seiring dengan terjadinya pergolakan sosial politik di lingkungan pemerintahan (Lubis, 2015: 18-19).
Salah satu kewajiban utama Bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman  wajib  tanaman  tertentu,  terutama  kopi,  dan  menyerahkan  hasilnya. Sistem  penanaman  wajib  itu  disebut  Preangerstelsel.  Sementara  itu  bupati  wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat  atau  memecat  pegawai  bawahan  bupati  tanpa  pertimbangan  Bupati yang  ditunjuk  oleh  Belanda  atau  penguasa  Kompeni  di  Cirebon.  Bupati  dapat melaksanakan  kewajiban  sebagai  perwakilan  pemerintah  Belanda  sehingga pengaruh  bupati  dalam  bidang  keagamaan  di  tengah  masyarakat  dapat  fokus melaksanakan  tugasnya.  Termasuk  mengelola  penghasilan  dari  bidang  terkait keagamaan, seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat, dalam hal ini petani kopi, mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh pemerintah Belanda.
Melalui fakta ini dapat dipahami mengapa kemudian kedudukan bangsawan Sunda  mulai  bergeser.  Awalnya,  bupati merupakan  keturunan  langsung  kerajaan-
kerjaan di masa lampau. Menjelang kedatangan Belanda, posisi bupati yang tadinya menempati posisi teratas dalam tatana sosial masyarakat menjadi bergeser berada di bawah pemerintahan Belanda.
Memasuki  abad  ke-20,  pemerintah  Belanda  melalui  Staatsblad  tahun  1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus menetapkan Jawa Barat sebagai sebuah nama wilayah administratif.  Selanjutnya,  Belanda  membuat  sistem  perubahan  pemerintahan dengan  membentuk  gewest  (wilayah  administratif)  yang  dibagi  lagi  atas  wilayah karesidenan.  Saat  dibentuk  tahun  1926,  Jawa  Barat  terbagi  atas  lima  karesidenan, delapan belas kabupaten, dan enam kotapraja, yakni:
1. Karesidenan Banten, terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak
2. Karesidenan Batavia, terdiri atas Kabupaten Batavia, Kabupaten Meester Cornelis,
Kabupaten Karawang, Kotapraja Batavia, dan Kotapraja Meester Cornelis
3.  Karesidenan  Buitenzorg,  terdiri  atas  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, Kotapraja Buitenzorg, dan Kotapraja Sukabumi
4.  Karesidenan  Priangan,  terdiri  atas  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Sumedang,
Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten  Ciamis,  dan  Kotapraja Bandung 5.  Karesidenan  Cirebon,  terdiri  atas  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kotapraja Cirebon. Dari  kelima  karesidenan  tersebut,  Kabupaten  Sumedang  termasuk  ke  dalam Karesidenan  Priangan.  Istilah  Priangan  saat  ini  masih  digunakan  untuk menunjukkan wilayah Bandung, Sumedang, dan sekitarnya. Adanya pemerintahan Belanda, membuat kekuasaan bangsawan menjadi terbagi lagi.  Penyebutan identitas bangsawan  Sunda  berkembang  menjadi  menak,  santana,  dan  cacah  yang menunjukan perbedaan strata kebangsawanan.
Istilah ménak sudah merupakan salah satu kosa kata yang sangat populer bagi masyarakat  Sunda,  untuk  menunjukkan  satu  lapisan  masyarakat  yang berdasarkan  hukum  (saat  itu)  memiliki  berbagai  hak  yang  istimewa.  Di kalangan  masyarakat  luas  kata  ménak  kemudian  diartikan  untuk  mereka yang  harus  diladeni  segala  keperluannya  (oleh  orang  lain)  sehingga hidupnya menjadi enak.  Bagi masyarakat kebanyakan, yang disebut  somah atau cacah, perilaku, sikap serta bahasa untuk ménak pun ada tatacara serta aturannya yang khusus. Dalam bahasa (Sunda) ada yang disebut undak-usuk di mana bila somah berbicara kepada ménak harus menggunakan bahasa halus (basa  lemes)  sementara  ménak  ter-hadap  somah  cukup  menggunakan  bahasa kasar  (basa  kasar,  basa  loma)  saja;  sedang  dalam  perilaku  ada  yang  disebut unggah-ungguh yang mencantumkan berbagai tatacara dalam bersikap (bagi kalangan somah terhadap ménak), di mana kalau tatacara itu dilanggar, yang bersangkutan  akan  disebut  tidak  tahu  adat,  dan  ménak  pun  akan  marah dibuatnya (Lubis: 1998:25)
Mengapa  pergeseran  dalam  tatanan  sosial  bangsawan  dapat  terjadi?    Karena perkembangan  masyarakat  pada  interaksi  yang  hidup  di  antara  wilayah  berbeda, telah mengubah sifat singular menjadi plural (Piliang, 2020: 112). Pergeseran seperti ini dapat terjadi bila lembaga-lembaga kebudayaan, tidak lagi berperan sebagai pusat orientasi  dari  seluruh  lembaga  kebudayaan  lainnya.  Perubahan  kebudayaan
dirasakan  manfaat  dan  memberi  keuntungan  bagi  peningkatan  kesejahteraan hidupnya, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Masyarakat yang menjadi pendukung perubahan kebudayaan lebih kuat, terutama mereka yang memegang kekuatan politik, dibanding dengan mereka yang menentang perubahan (Hidir, 2009: 50).
Perubahan dalam transformasi budaya juga dijelaskan oleh Dominic Strinati sebagai  pertarungan  budaya  dan  negosiasi  berbagai  kepentingan.  Negosiasi  ini dilakukan  baik  oleh  kelompok  dominan  maupun  individu.  Bagaimana  budaya dipengaruhi  budaya  kuat  dan  dominan  direpresentasikan  kepada  masyarakat melalui cara yang penuh makna. Negosiasi budaya ini menjelaskan kondisi di mana individu dan kelompok membawa proses, pola pikir, serta cara berkreasi dari asal wilayahnya  sehingga  mempengaruhi  mencapai  tawaran  yang  lebih  solutif  dalam menentukan identitas bersama (Mayo, 2015: 23).
Negosiasi  budaya  melibatkan  proses  interaksi  yang  cukup  rumit  karena menggabungkan  sejumlah  elemen  gaya  yang  mengintegrasikan  ciri  khas  dari masing-masing  perias  seluruh  Jawa  Barat.  Negosiasi  dalam  perubahan  dalam pengantin Sunda dapat terlaksana dengan negosiasi dari kalangan bangsawan Sunda (keturunan  menak),  masyarakat  sipil,  dan  negara  hadir  untuk  memfasilitasi kebijakan budaya dalam pernikahan. Birokrasi negara, dalam pemahaman Gramsci diidentifikasikan  sebagai  pelayanan  sipil,  kesejahteraan,  dan  institusi  pendidikan. Aktivitas  negara  tidak  hanya  sekedar  melakukan  tindakan  dalam  membangun konsensus melalui pendidikan dan fungsi kelembagaan.

## 2. Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Sunda Terhadap Tata Rias Pengantin Kebesaran Sumedang
Selain analisis dari sudut pandang kebangsawanan, adanya perubahan sosial budaya  dalam  pengantin  Sunda  dapat  dipahami  melalui  sudut  pandang antropologis.  Masyarakat  Sunda  menganut  sistem  kekerabatan  bilateral,  yaitu kekerabatan  anggota  keluarga  baik  pihak  ayah  maupun  ibu  memiliki  kedudukan sama.  Menurut  (Marlina,  2006:  191),  Wanita  dalam  pandangan  masyarakat  Sunda lama  memang  menduduki  tempat  terhormat.  Meskipun  tidak  sampai  menduduki tempat-tempat terpenting  dalam ruang publik,  kedudukan wanita amat terhormat dalam ruang domestik dan terlebih dalam pandangan orang Sunda.
Berdasarkan adat dan pandangan orang Sunda yang lebih kuat menghormati wanita  (ibu)  daripada  pria  (ayah).  Timbul  sikap  menghormati  wanita  (ibu)  itu tampak dari nama atau istilah beberapa panutan yang disebut indung (ibu) misalnya indung beurang (dukun beranak), indung suku (ibu jari), indung pare (padi yang paling dulu  masak  dan  dituai).  Termasuk  pihak  yang  mendidik  dan  merawat  anak  bagi semua  makhluk  adalah  indung  (ibu).  Artinya,  simbol  pendidik  menunjuk  pada wanita.
Apabila melihat tradisi lisan Sunda yang berupa ungkapan-ungkapan, maka kedudukan wanita Sunda itu bervariatif juga ada yang tinggi dan ada yang rendah, malah kebanyakan ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami  seperti  dalam  ungkapan;  taraje  nanggeuh,  dulang  tinande  (tangga  bersandar, dulang  siap  menadah)  mengandung  makna  wanita  selalu  bersedia  untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dalam setiap pasang-surut rumah tangga.
Inilah mengapa pada perhelatan pernikahan Kebesaran Sumedang, sebagian mempelai pria merupakan warga negara asing karena dalam pandangan masyarakat Sunda,  baik  wanita  (ibu)  maupun  pria  (ayah),  saat  menjalani  kehidupan  rumah tangga  memiliki  sistem  kekerabatan  yang  sama.  Meski  terdapat  pula  dalam kehidupan rumah tangga, bahwa pria (ayah)  sebagai pemimpin keluarga. Namun, wanita  (ibu)  juga  memiliki  kedudukan  sama  sebagai  pendidik  sehingga  memiliki peran dalam proses tumbuh kembang dalam kehidupan rumah tangga.
Peranan  wanita  dapat  dilihat  dari  dua  segi:  pertama,  peranannya  dalam keluarga dan rumah; wanita sebagai pendidik pertama dan utama mempunyai tugas menyiapkan  manusia-manusia  yang  cerdas,  sehat,  terampil,  kreatif,  dinamik, produktif  dan  disiplin.  Generasi  yang  akan  datang  bergantung  harap  kepada kemampuan wanita dalam mempersiapkan manusia pembangunan dewasa ini; dan kedua, peranan wanita di luar keluarga dan rumah atau peranannya di masyarakat.
Wanita dengan kepribadiannya yang cerdas, teliti, cermat, rajin, dan disiplin adalah suatu potensi yang tidak dapat diabaikan dalam memainkan peran di tengah keluarga. Peran wanita sehubungan dengan perkembangan generasi muda, berkaitan dengan fungsi semula jadi wanita dalam hal ini ibu sebagai pembimbing anak. Ibu lebih dapat diterima oleh anak muda sebagai penegak norma dan nilai kehidupan dalam  keluarga.  Hal  tersebut  berpengaruh  pula  dalam  mengukuhkan  norma kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian peran penting wanita dalam  keluarga,  terutama  dalam  fungsi  keibuannya  adalah  untuk  membina ketahanan keluarga (Komariah, 2019: 355-356).

## IV. PENUTUP
Pergeseran  dalam  penggunaan  atribut  pernikahan  Kebesaran  Sumedang, memberikan  penjelasan  tentang  peran  manusia  tetapi  juga  mampu  memberikan peran  keluarga,  kerabat,  suku  bangsa,  dan  negara.    Mengenai  kesadaran  tentang perjalanan  hidup  dikelompokkan  itu  yang  akhirnya  mampu  memetakan  identitas atau jati diri manusia secara individu maupun manusia sebagai suatu komunitas. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan kerabat masyarakat Sunda karena pernikahan merupakan  momen  sakral.  Pada  perhelatan  pernikahan  juga  digunakan  artefak budaya  yang  memiliki  makna  mendalam.  Makna  tersebut  merepresentasikan identitas  kebangsawanan  Sumedang.  Pemahaman  mengenai  identitas  dan  jati  diri bagi individu merupakan terlebih sebuah komunitas memiliki makna penting karena permasalahan dalam menjejaki identitas dan jati diri.
Pada penelitian ini tentu terdapat sejumlah kekurangan sehingga diharapkan menjadi  peluang  pada  penelitian  selanjutnya,  Sebagai  saran  untuk  para  peneliti selanjutnya peluang penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Jejak kehidupan manusia yang tertuang dalam catatan-catatan sejarah, memiliki pengaruh  besar dalam  memberikan penjelasan tentang peran  manusia. Catatan bersejarah  juga  mampu  memberikan  peran  keluarga  yang  berdampak  pada kebijakan  pubik  sehingga  kesadaran  tentang  perjalanan  hidup  di  masa  lalu mampu  memetakan  identitas  atau  jati  diri  manusia  secara  individu  maupun manusia sebagai suatu komunitas.
2.  Penemuan  mengenai  kekerabatan  dalam  masyarakat  Sunda  dan  kaitannya dalam pernikahan adat Sunda memerlukan interpretasi dan pemahaman narasi
yang  lebih  komprehensif.  Termasuk  di  dalamnya  kebutuhan  untuk mengidentifikasi objek-objek penelitian.
3. Perubahan tatanan sosial kebangsawanan Sunda menggambarkan kehidupan masa kerajaan hingga masuknya pemerintahan Hindia-Belanda perlu dikaji lebih jauh.  Hal  ini  karena  berkaitan  erat  dengan  penggunaan  siger  sebagai  simbol perhiasan wanita, perlu dikaji lebih jauh. Demikian halnya dengan Siger Sunda yang  juga  digunakan  pada  pernikahan  Kebesaran  Sumedang,  penelitian mengenai  Siger  Sunda  membutuhkan  pemahaman  secara  historis  agar  dapat memberikan kontribusi keilmuan. Pada penelitian mengenai tata rias Kebesaran Sumedang  ini,  Siger  Sunda  harus  digunakan  bersama  Mahkota  Binokasih, bentuknya  menyerupai  Mahkota  Batara  Rama  yang  melambangkan  keluhuran sebagaimana  layaknya  kedudukan  seorang  raja.  Mahkota  Binokasih  memiliki pesan  bahwa  mempelai  pria  nantinya  akan  menjadi  pemimpin  rumah  tangga sehingga hendaknya pemimpin rumah tangga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh  Batara  Rama.  Apabila  tata  rias  di  wilayah  lain  berpusat  pada  mahkota pengantin wanita, tata rias pengantin Kebesaran Sumedang. Kontribusi melalui pengenalan dan pemaknaan sejarah Sunda diharapkan dapat membangun sebuah kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan diri sepanjang perjalanan sejarah.
Pentingnya kesadaran tersebut menempatkan manusia sebagai aktor sentral dalam  kehidupan  sosial  budaya.  Pemahaman  ini  dapat  dikatakan  menjadi pemahaman standar yang perlu dimiliki manakala berbicara tentang sejarah, budaya, dan desain.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Komariah,  Siti.  2019.  “Perubahan  Peranan  Wanita  Sunda:  Studi  Kasus  di  Kota Bandung” dalam Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 2, No.2, hlm. 354-384. Marlina, Ietje. 2006. “Kedudukan Wanita Menak Dalam Struktur Masyarakat Sunda (Studi Kasus di Kota Bandung)” dalam Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 8, No.2, hlm. 184-204.
Buku
Dienaputra, Reiza D. 2011. Sunda. Sejarah, Budaya, dan Politik. Sumedang: Sastra Unpad Press .
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hidir, Achmad. 2009. Antropologi Budaya Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya. Riau:
Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
Ihromi,  T.O.  2016.  Pokok-Pokok  Antropologi  Budaya.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor
Indonesia.
Lubis, Nina H. 2008. Metode Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Mayo, Peter. 2015. Hegemony and Education Under-Neoliberalism. Insight from Gramsci. New York: Routledge.
Moleong,  Lexy  J.  2013.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
R.F. Ankersmit. 1987. Refleksi tentang Sejarah. Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah. Jakarta: Gramedia.
Unajah,  Uun.  2006.  Tata  Rias  Pengantin  Kebesaran  Sumedang.  Kegiatan  Peningkatan Mutu Lembaga Kursus Subdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.
Wiranata, I Gede A.B. 2011. Antropologi Budaya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Sumber Lisan/Informan
Ibu  Munaroh  (52  tahun).  2020.  Bagian  Siger  dan  Tata  Rias  Pengantin  Kebesaran Sumedang  Museum  Prabu  Geusan  Ulun.  Wawancara,  Sumedang,  1  Desember 2020
Ibu Nonoy (83 tahun).  2020. Ahli Silsilah Museum Prabu Geusan Ulun. Wawancara, Sumedang, 1 Desember 2020.
Ibu  Nurwati  (39  tahun).  2020.  Bagian  Siger  dan  Tata  Rias  Pengantin  Kebesaran Sumedang  Museum  Prabu  Geusan  Ulun.  Wawancara,  Sumedang,  1  Desember 2020.
Teh Rani (23 tahun). 2020. Staf Museum Prabu Geusan Ulun. Wawancara, Sumedang, 28 November 2020.
Teh Neng (27 tahun). 2020. Staf Museum Prabu Geusan Ulun. Wawancara, Sumedang, 28 November 2020.