## Merawat Hak Asasi Manusia
Kita  semua  mahfum,  sejarah  hak  asasi  manusia  (HAM),  terutama  kemunculan instrumen-instrumen  HAM  selalu  dilatarbelakangi  oleh  kulminasi  berbagai pelanggaran  HAM.  Absolu sme  monarki  Inggris  di  masa  lalu  berangsur-angsur melahirkan satu demi satu instrumen HAM, mulai dari Magna Charta (1215) yang sifatnya sangat eli s hingga Bill of Rights 1689 yang dianggap sebagai kemenangan rakyat (Jimly Asshidiqie: 2006, hlm. 87). Demikian pula pada level internasional, solidaritas penghapusan perbudakan pada abad 18-19, melahirkan kelembagaan dan berbagai dokumen HAM yang tak selalu mulus, mulai dari Liga Bangsa-Bangsa, Interna onal Labour Organiza on (ILO) dan berbagai konvensi internasional-nya hingga kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan the Interna onal Bill of Rights : UDHR, ICCPR, dan ICESCR (Rhona K.M. Smith, et.al.: 2008, hlm. 32-36). Perkembangan HAM baik jaminan maupun implementasinya sangat dinamis, dan bergantung pada konteks sosial poli k masyarakat, baik pada  ngkat nasional maupun  internasional.  Bahkan  ada  yang  mengatakan  bahwa  HAM  dak  dapat dideka  oleh teori yang bersifat idealis k seper  teori keadilan John Rawl, namun teori  HAM  merupakan  teori  non-ideal  karena  berupaya  untuk  memahami “bagaimana bergerak dari konstruksi ke dakadilan ke konstruksi yang lebih adil, bukan hanya menteori sasi tentang bentuk dari konstruksi keadilan” (Brooke A. Ackerly:  2008,  hlm.  43).  Dengan  demikian,  isu  HAM  bukan  hanya  persoalan 'jaminan'  namun  juga  mekanisme,  implementasi,  dan  perilaku  negara  dan masyarakat. Dengan kata lain, upaya merawat HAM dalam prak k sama pen ngnya dengan menjamin HAM secara norma f.
Masyarakat Indonesia sendiri kembali menikma  jaminan HAM yang kompre- hensif  sejak  Reformasi  1998.  Jaminan  HAM  begitu  menguat  terutama  sejak Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 mengatur bab khusus tentang HAM (Bab XA). Jaminan HAM yang begitu komprehensif dalam UUD 1945 menjadikannya sebagai  hak  yang  dilindungi  secara  kons tusional  ( cons tu onal  rights )  yang diharapkan  dapat  memperkuat  pemajuan  dan  perlindungan  HAM  di  Indonesia (Bagir Manan dkk, 2001: hlm. 83-84). Da ar instrumen HAM internasional yang dira ﬁkasi  Indonesia  pun  semakin  bertambah  panjang.  Dua  Instrumen  HAM internasional utama, yakni ICCPR dan ICESCR menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia  setelah  dira ﬁkasi  pada  tahun  2005.  Namun,  apakah  premis the  full realiza on of human rights betul-betul sudah terwujud? Tentu saja belum. Jika kita sepakat menempatkan persoalan HAM sebagai sebagai suatu hal yang  dak netral: ﬁnal secara norma f, kondisional secara prak kal, maka selalu ada pasang surut realisasi  HAM,  baik  oleh  negara  sebagai  pengemban  kewajiban,  maupun  imple- mentasi oleh rakyat sebagai pemangku hak.

## Editorial
Kondisi Indonesia pasca Reformasi 1998 dengan jaminan hak-hak poli k yang komprehensif,  memunculkan  an tesa:  rakyat  kuat,  negara  lemah.  Bahkan,  di samping  realisasi  hak  poli k  yang  menguat,  seper   kebebasan  pers,  kebebasan berpendapat  dan  berorganisasi,  ada  pula  efek  samping  dari  hak-hak  kebebasan yang  disalahgunakan,  seper   perilaku  anarkis,  merusak  dan  sebagainya.  Namun demikian,  ke ka  persepsi  masyarakat  terhadap  HAM  mulai  menunjukkan kedewasaan berpikir, dan ins tusionalisasi HAM dalam prosedur bernegara mulai terbangun, ada pula kecenderungan penyangkalan HAM oleh negara. Kasus terkini penyangkalan hak atas air petani Kendeng sebagai derivasi hak atas hidup mereka, dapat  menunjukkan  kecenderungan  ini.  Ada  kekhawa ran,  ke ka  negara  mulai kembali  fokus  membangun  infrastruktur  ﬁsik,  pendekatan  teknokra sme  mulai kembali menjadi arus utama, dan pendekatan HAM mulai di nggalkan.
Dunia  akademik,  khususnya  dunia  keilmuan  hukum,  perlu  merespon kecenderungan demikian. Upaya merawat HAM bagi academia hukum, juga harus ditunjukkan  tentu  melalui  jalur-jalur  akademik,  seper   riset,  tanpa  menyangkal pen ngnya advokasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Namun perlu dicatat,  secara  umum  studi  HAM  lebih  didominasi  ilmu  hukum,  ke mbang  ilmu sosial terutama melalui pendekatan norma f (Freeman, 2001 dalam Tod Landman: 2006, hlm. 1). Di sisi lain, konteks HAM yang dinamis menuntut analisis terhadap realisasi  dan  implementasi  HAM  secara  prak kal,  selain  studi  norma f.  Studi demikian  menjadi  pen ng  untuk  menganalisis  berbagai  faktor  non-ideal  yang menghambat atau faktor yang mendorong keberhasilan realisasi HAM. Oleh karena itu, pendekatan studi empirikal seper  sosiolegal terhadap HAM dianggap sebagai upaya melengkapi berbagai studi HAM yang sudah ada (Patrick Schmidt & Simon Halliday: 2004, hlm. 3). Tradisi riset demikian diharapkan juga mulai terbangun oleh para peneli  HAM di Indonesia terutama yang berlatar belakang ilmu hukum.
Upaya mengiden ﬁkasi faktor-faktor empiris penegakan HAM menjadi pen ng untuk mengetahui posisi saat ini: apa yang sudah dicapai dan sejauh mana serta apa yang belum dicapai. Seper  halnya hukum yang non-self execu ng, norma-norma HAM pun  dak berjalan dengan sendirinya. Memahami persoalan realisasi HAM - melalui riset empiris- dapat membantu upaya mendesain mekanisme HAM dalam kenyataan yang lebih efek f. Namun, mengingat penguasaan metode riset empiris, dak secara spesiﬁk menjadi kemampuan para akademisi hukum, maka upaya riset kolabora f  antara lawyers dan  ilmuwan  sosial  perlu  didorong.  Riset-riset  ini diharapkan  dapat  menjembatani gap antara  norma-norma  HAM  yang  bersifat idealis k dengan persoalan penegakan HAM dalam kenyataan. Dengan kata lain, merawat  HAM  dalam  kenyataan  adalah  suatu  keharusan,  namun  hanya  dapat dilakukan jika persoalan HAM dapat dipahami bukan hanya secara norma f, namun juga secara prak kal.
Dalam rangka Hari HAM Internasional 10 Desember, terdapat 6 ar kel bertema HAM dalam edisi ini. Diawali pada kolom Ar kel Kehormatan, Prof. Bagir Manan dan Susi  Dwi  Harijan   menulis  persoalan  Kons tusi  dan  HAM.  Tulisan  selanjutnya, Abdul  Haris  Semendawai  membahas  penetapan  Status Jus ce  Collaborator bagi tersangka  atau  terdakwa  dalam  Perspek f  HAM.  Dari  perspek f  hukum  HAM internasional,  Diajeng  Wulan  Chris an   menganalisis  persoalan  kejahatan penyelundupan manusia dan perlindungan pencari suaka untuk kasus pengungsi Rohingnya.  Ar kel  keempat,  Ali  Abdurahman  dan  Mei  Susanto  menekankan kembali  pembentukan  Undang-Undang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  di Indonesia  yang  sebelumnya  pernah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Kons tusi. Selanjutnya dan satu-satunya ar kel berbahasa Inggris pada edisi kali ini, Nabilla Utami Dhiya Rahmani menganalisis implikasi hukum deklarasi Pales na dan aksesi terhadap Statuta Roma dalam kasus serangan Israel ke Gaza (2009-2014). Terakhir dan  satu-satunya  pula  ar kel  yang  dak  hanya  membahas  HAM  dari  aspek norma f, ditulis oleh Trini Handayani mengenai op malisasi pola asuh Materna- lis k  dalam  pencegahan  kejadian  paedoﬁlia.  Kemudian  4  ar kel  lainnya  yang mengangkat  isu  di  luar  tema  HAM  dari  Mardianis,  Kama  Sukarno,  Purnama Trisnamansyah, dan Si  Hapsah Isfardiyana,  dak kalah menarik untuk dibaca.
Selain itu, rubrik book review dan khazanah tetap menjadi ciri khas se ap edisi. Book  review kali  ini  ditulis  oleh  Irawa   Handayani  terhadap  buku  berjudul Jus Cogens - Interna onal Law and Social Contract . Kemudian pada rubrik Khazanah masih  melanjutkan  paham  posi visme  hukum  dari  edisi  lalu,  kali  ini  membahas pemikiran Hart. Selamat membaca!
iii