## DUAL BANKING SYSTEM DI INDONESIA
Arivatu Ni’mati Rahmatika

## ABSTRAKSI
Dual Banking System sebagai sistem perbankan yang dianut di  Indonesia. pengelolaan asset agar tidak terlalu banyak idlefund juga menjadi salah satu dari sekian banyak kebijakan yang  diprioritaskan  oleh  manajemen  baik  bank  konvensional  maupun  bank  syariah.Dana pihak ketiga merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh bank konvensional dan bank syariah, dana pihak ketiga dikelola sedemikian rupa agar fungsi lembaga keuangan bank  tetap  berjalan  yaitu funding dan lending .  Dalam  praktiknya,  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional  memberikan  kredit/pembiayaan  kepada  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah),  baik  secara  langsung  maupun  melalui Microfinance ,  sesuai  dengan  target masing-masing lembaga keuangan bank. Oleh karena itu, konsep Dual Banking System harus diperjelas  agar  tingkat  keamanan  syariah  bagi  muslim  benar-benar  terjaga  dari  sisi pengelolaan asset, pendapatan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank dan penyaluran dananya.
Kata Kunci: Dual Banking System, Asset, DPK, Penyaluran Dana

## PENDAHULUAN
Secara  tegas,  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan menjelaskan  bahwa perbankan di Indonesia  terdapat dua sistem ( Dual Banking System ) yaitu  perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah.  Selanjutnya,  Bank  Indonesia sebagai  pemegang  otoritas  perbankan  Indonesia  perlu  mempersiapkan  perangkat peraturan dan juga fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang yang mampu mendukung operasional bank syariah, dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Perbankan Syariah dimulai perkembangannya sejak tahun 1992, dipicu juga oleh UU  Nomor  10  Tahun  1998  yang  memungkinkan  bagi  perbankan  untuk  menjalankan
Dual  Banking  System ,  dan  bank-bank  konvensional  yang  sudah  menguasai  pasarpun mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.
Atas  dasar  bahwa  Bank  Indonesia  merupakan  otoritas  perbankan  saat  ini, menganggap  penting  adanya  pengawasan  dan  pengaturan  kepada  Bank  Syariah  agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi, maka terbitlah atau berlakulah Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  didalamnya  diatur tentang  perbankan  syariah,  Undang-undang  tersebut  sebagai  penyempurnaan  dari  UU Nomor  7  Tahun  1992.  Undang-undang  perbankan  yang  baru  tersebut  mengungkapkan secara tegas bahwa di Indonesia terdapat dua system perbankan ( Dual Banking System ) yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan syariah.Maka dari itu dalam jurnal  ini  akan  membahas  tentang  bagaimana  pengelolaan  dan  penyaluran  dana  bank dengan sistem dual banking system yang ada di Indonesia.

## Dual Banking System
Maksud dualbanking system, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya  mengikuti  prinsip-prinsip  perbankan  syariah,  sedangkan  bagi  yang  melakukan kedua-duanya  maka  mekanisme  kerjanya  diatur  sedemikian  rupa,  terutama  yang menyangkut  interaksi  antara  kegiatan-kegiatan  yang  berbasis  bunga  yang  merupakan kekhasan  dari  perbankan  konvensional  dengan  kegiatan  yang  bebas  bunga  yang merupakan  kekhasan  dari  perbankan  syariah,  sehingga  antara  keduanya  dapat dipisahkan.
Pada  bank  yang  beroperasi  secara  konvensional,  pendapatan  bank  yang  utama berasal  dari  bunga  yang  dihitung  berdasarkan  pada  prosentase  tertentu  dari  pinjaman
yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya.
Sementara  bank  yang  beroperasi  secara  prinsip  syariah,  memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman  atau  kredit  yang  diberikan  bank  dengan  modal  keseluruhan  yang  dipunyai perusahaan dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah. Seperti halnya pada bank konvensional, bank yang beroperasi  secara  prinsip  syariah  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memeberikan imbalan bagi penyimpan dana, imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah  dihitung  secara  proporsional  terhadap  jumlah  total  masing-masing  jenis simpanan.
Perbandingan  antara  bank  konvensional  dengan  bank  syariah  disajikan  dalam table berikut:
Tabel 1: Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 1 Pembeda Bank Konvensional Bank Syariah Jenis investasi halal dan haram Halal saja Pembagian keuntungan Bunga Bagi  hasil,  jual  beli  atau sewa Hubungan dengan nasabah Debitur-kreditur Kemitraan Dasar kegiatan Tidak ada fatwa Fatwa DSN MUI Orientasi kegiatan Profit oriented Profit dan falah oriented
Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  menegaskan  bahwa BI  selaku  otoritas  perbankan  perlu  untuk  mempersipakan  perangkat  peraturan  dan fasilitas  penunjang  yang  mendukung  operasional  bank  syariah.  Berdasarkan  pada undang-undang  tersebut,  Bank  Indonesia  adalah  otoritas  moneter  yang  memiliki  tugas
1 www.bi.go.id dan www.ojk.go.id/
pokok,  yaitu:  (a)  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter;  (b)  mengatur  dan menjaga kelancaran system pembayaran dan (c) mengatur dan mengawasi bank. 2
Islamic  finance  in  Indonesia,  the  largest  Muslim  country,  has  evolved  since around  1990,  mainly  in  response  to  political  demands  from  muslim  scholars  and organizations. The first Islamic cooperatives were established in 1990, followed by rural banks in 1991 and the first Islamic commercial bank in 1992. In 1998, Bank Indonesia gave  official  recognition,  as  part  of  a  new  a  banking  act,  to  the  existence  of  a  dual banking system, conventional and Islamic, or shariah based. 3
Landasan prinsipil Islamic Banking dalam Q.S An-Nisa’ ayat 58:
    

Artinya: Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha Melihat. 4
2 Maulana  Hamzah,  “Optimalisasi  Peran  Dual  Banking  System  Melalui  Fungsi  Strategis  JUB  dalam  Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia”, La_Riba , Vol 3, No 2, Desember 2009, 202.
3 Hans Dieter Seibel, Islamic Microfinance in Indonesia:The Challenge of Instutional Diversity , Regulation and Supervision, University of Cologne, Germany, 14 April 2007
4 Al-Qur’an, 4:58

## 1. Asset
Bisnis  perbankan  mempunyai  kekhususan  yang  dapat  diuraikan  sebagai berikut 5 :
a. Produk dari industri perbankan berupa jasa di bidang keuangan yang mempunyai bentuk dan dimensi beragam.,
b. Sebagian besar asset bank berupa monetary assets dan di sisi lain fisical assets relative sangat kecil.,
c. Sebagian  besar  asset  bank  berupa  alat  likuid  ( current  assets )  sedangkan fixed assets juga relatif kecil.,
d. Dalam  operasinya  bank  terlibat  dengan  jenis  mata  uang  asing  yang  beraneka ragam, dimana mata uang asing tersebut mempunyai nilai yang beraneka ragam dan cepat mengalami perubahan ( volatile ).,
e. Bank  beroperasi  dengan  cabang  yang  banyak  dan  tersebar  dengan  area  yang luas.,
f. Uang dalam bisnis perbankan mempunyai 2 fungsi, pertama sebagai barang yang diperdagangkan  dan  yang  kedua  sebagai  alat  likuid  yang  harus  dipertahankan dalam bank.,
g. Dan lain-lain.
Kualitas aset yang rendah bagi suatu bank akan merupakan tekanan yang berat terhadap  kebutuhan  dana  bagi  bank  yang  bersangkutan,  karena  adanya negative multiplier effect terhadap penurunan dana. Hal ini terlihar antara lain:
a. Asset ( earning assets) suatu bank akan merupakan sumber pendapatan/laba yang akan  menjadi  salah  satu  sumber  dana  bagi  bank  yang  bersangkutan.  Dengan
5 Teguh Pudjo Mulyono, Bank Budgeting Profit Planning & Control (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), 1.
rendahnya  kualitas  asset  suatu  bank  akan  menimbulkan  kerugian  yang  justru akan mengurangi volume dana yang dimilikinya.
b. Asset  suatu  bank  yang  rendah  kualitasnya  berarti  mempunyai  turn  over  yang lambat, dan akan mengakibatkan pemborosan sumber dana karena dana tersebut berarti dan tidak dapat ditanamkan ke earning assets lainnya.
c. Asset  suatu  bank  yang  rendah  akan  mengakibatkan  besarnya  cadangan  aktiva yang  diklasifikasikan  untuk  bank  yang  bersangkutan  semakin  besar.  Cadangan ini  nantinya  akan  dipakai  untuk write  off  assets tersebut  apabila  benar-benar tidak  dapat  lagi  ditarik  dari  debitur.  Hal  ini  berarti  akan  mengakibatkan berkurangnya volume dana (modal) yang dimiliki. 6
Kondisisnya  tentu  akan  berlainan  apabila  sebagian  besar  (100%)  dari  asset bank yang bersangkutan merupakan asset produktif maka akan menciptakan sumber dana secara positive multiplier effect terhadap bank yang bersangkutan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Asset  yang  produktif  akan  menciptakan  pendapatan/laba  yang  dapat  digunakan untuk menumpuk modal
b. Turn over assets yang cepat akan mengakibatkan efisiensi pemakaian asset
c. Asset  yang  produktif  tersebut  dapat  juga  dipakai  untuk  melakukan  penetrasi pasar  produk  dan  jasa  bank  lainnya,  sehingga  bank  yang  bersangkutan  dapat memanfaatkan overhead secara  maksimal  dan  biaya overhead akhirnya  dapat ditekan  lebih  rendah.  Disamping  itu,  dengan  asset  yang  produktif  ini,  dapat dikembangkan  sumber-sumber  dana  baru  yang  berupa derivativeproduct dari assets itu sendiri.
6 Ibid., 140.
d. Apabila sebagian besar asset bank berupa asset yang produktif, maka bank yang bersangkutan  tidak  perlu  membentuk  cadangan  aktiva  yang  diklasifikasikan terlalu besar, dan tidak perlu melakukan write off dari assetnya. 7
Dari uraian di atas dapat dilihat justru dari asset yang produktif tersebut dapat diciptakan  timbulnya  sumber-sumber  dana  baru yang  dapat  ditanamkan ke earning assets lainnya untuk mendapatkan laba dan seterusnya. 8
Selanjutnya,  kualitas  asset  suatu  bank  dapat  ditunjukkan  dengan  indikator tingginya Return  of  Assets,  Profit  Margin,  Interest  Margin,  Return  on  Risk  Assets,
Return  on  Earning  Assets dan  lain-lain.  Atau  sebaliknya,  kualitas  asset  dapat  juga ditunjukkan  dengan  rendahnya  persentase  cadangan  aktiva  yang  diklasifikasikan, rendahnya  penghapusan  ( write  off )  debitur  macet,  rendahnya  biaya  dana  dan seterusnya. 9
Berikut  adalah  gambar  tentang  pengelolaan  asset  perbankan  syariah  pada sumber dan penggunaan dana dengan pendekatan pusat pengumpulan dana ( Pool of Fund Approach) 10
7 Ibid., 141.
8 Ibid., 141.
9 Ibid., 141-142.
10 Ismail Nawawi Uha, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: VIV press, 2014), 188.

## Gambar 2:

## Pool of Fund
Berikut  adalah  gambar  tentang  pengelolaan  asset  perbankan  syariah  pada sumber dan penggunaan dana dengan Assets Allocation Approach . 11
11 Ibid., 189.

## Gambar 3:

## Asset Allocation Approach

## 2. DPK (Dana Pihak Ketiga)
Sumber  dana  pihak  ketiga  merupakan  porsi  sumber  dana  terbesar  bagi  setiap bank dibanding dengan sumber dana dari ke-3 kelompok lainnya. Dana pihak ketiga ini  dihimpun  oleh  bank  dengan  melalui  berbagai  macam  produk  dana  yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan  untuk  menyimpan  dan  memutarkan  uangnya  untuk  kemudian  ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun capital gain dari
bank  tersebut.  Ada  beberapa  kelompok  anggota  masyarakat  yang  menjadi  sumber dana bank antara lain 12 :
a. Kelompok masyarakat perorangan/rumah tangga
b. Kelompok perusahaan, swasta, pemerintah, asing
c. Kelompok bank dan lembaga keuangan
d. Kelompok yayasan, lembaga pemerintah, lembaga non profit.
Dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 198 dijelaskan tentang Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) Atau Prinsip Mudharabah Dan Murabahah
     
Artinya: Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil  perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah  di  Masy'arilharam.  dan  berdzikirlah  (dengan  menyebut)  Allah  sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. 13

## 3. Kredit/Pembiayaan UMKM
Kredit  bagi  setiap  bank  mempunyai  arti  yang  strategis  dalam  pengembangan bisnis bank yang bersangkutan. Mengingat kedit mempunyai berbagai manfaat yang besar bagi bank, antara lain:
a. Sebagai  sumber  pendapatan  yang  terbesar  yang  berupa  bunga.  Dengan  adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancer
12 Mulyono, Bank Budgeting, 1.
13 Al-Qur’an, 2:198
b. Untuk  menjaga  solvabilitasnya,  sebab  kredit  merupakan  salah  satu  bentuk penyaluran  dana  bank  yang  terbesar.  Dengan  semikian  diharapkan  dari  kredit yang  lancer  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  sarana  untuk  pembayaran  kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat.
c. Kredit  dapat  dipakai  sebagai  alat  yang  sangat  baik  untuk  memasarkan  produk jasa  bank  lain,  bahkan  saat  ini  ada  suatu  pameo  yang  mengatakan  pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubazir.
d. Dengan  menyalurkan  kredit  akan  mampu  mengembangkan  para  stafnya  untuk mengenal dunia bisnis yang lain. 14
Didalam  pelaksanaan  fungsi  bank  sebagai agent  of  development pemerintah (Bank  Indonesia,  Departemen Keuangan)  juga  menugaskan  dunia  perbankan  untuk menyediakan permodalan dalam bentuk perkreditan bagi sektor-sektor usaha/golongan ekonomi tertentu agar dapat berkembang lebih cepat. Jenis kredit ini ada  yang  bersifat  wajib  seperti  kredit  usaha  kecil  atau  kredit  lainnya  yang  bersifat moral obligation dari  bank  terhadap  masyarakat.  Adapun  kredit-kredit  dalam  jenis ini antara lain: 15
a. Kredit Usaha Kecil dan Kredit Kelayakan Usaha
Sebagai pengembangan dari scheme kredit investasi investasi kecil, kredit modal  kerja  pemanen  yang  di  introdusir  pada  tahun  1974  kemudian  diperluas menjadi kredit kelayakan, dan akhirnya dikenal dengan istilah kredit usaha kecil yang mempunyai scheme sebagai berikut:
1) Total kredit yang diberikan maksimum Rp 250 juta.,
14 Ibid., 207.
15 Ibid., 238.
2) Total  maksimum assets Rp  600  juta  tidak  termasuk  nilai  tanah  dan  rumah yang ditempati.,
3) Untuk pembelian, pembangunan, renovasi rumah. 16
Kredit  ini  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  semua  bank dengan minimum jumlah sebesar 20% dari portofolio kredit yang ada pada bank tersebut, dengan rumus sebagai berikut:
% = ℎ − −
b. Kredit kepada Koperasi
Dalam rangka mendorong pertumbuhan koperasi pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi atau anggotanya baik dengan mendapatkan bantuan likuiditas  ataupun  tidak.  Jenis  kredit  ini  dapat  diberikan  kepada  Koperasi  Unit Desa,  koperasi  primeir,  koperasi  pasar  mandiri,  koperasi  serba  usaha  mandiri. Pemberian kepada koperasi di sini selain bank dituntut untuk dapat memperoleh pendapatan  biaya  juga  dituntut  untuk  dapat  membantu  perkembangan  koperasi tersebut  dalam  rangka  memperluas  kesempatan  kerja  dan  peningkatan kesejahteraan para anggotanya.
c. Kredit kepada Perusahaan Inti Rakyat
Proyek  perusahaan  inti  rakyat  mencakup  pembiayaan  kebun  inti,  kebun plasma,  sarana  penunjang  ataupun  juga  untuk  perunggasan,  tambak  udang  dan lain-lain,  yang  mengandalkan  para  petani,  petambak  yang  kecil,  kecil mempunyai  kesempatan  untuk  melakukan  usahanya  dan  hasil  produksinya
16 Ibid., 238.
ditampung  untuk  dipasarkan.  Kredit  ini  biasanya  berjangka  panjang  dan  ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana likuiditas dari Bank Indonesia.

## Kesimpulan
Dual  Banking  System dijadikan  sebagai  konsep  perbankan  di  Indonesia  dianggap sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia,  yang  notabene  bermacam-macam  karakter  bahkan bermacam pula agamanya walau mayoritas islam. Bank syariah digunakan sebagai alternatif bagi  para  masyarakat  muslim  di  Indonesia  yang  dihadirkan  oleh  Bank  Indonesia  untuk memenuhi  permintaan  masyarakat  muslim  karena  menuntut  keamanan  syariah  dari  segala macam  transaksinya.  Selanjutnya  dalam  penelolaan  assetnya,  bank  konvensional  dan  bank syariah  disebut  dengan Dual  Banking  System dikarenakan  manajemen  satu atau  manajemen tunggal  di  Bank  Indonesia,  yang  pada  dasarnya  baik  Bank  Konvensional  maupun  Bank Syariah tetap memikirkan bagaimana cara agar tidak menumpuk dana nganggur ( idle fund ).
Pengelolaan  asset  seiring  dengan  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  semakin  banyak  DPK maka  lembaga  keuangan  bank  menjadi  lebih  mampu  untuk  mengelola  harta  (assetnya), pengelolaan  disini  dapat dimaksudkan dengan penyaluran dana, sedangkan penyaluran dana diserahkan  kepada  masing-masing  lembaga  keuangan,  yang  dapat  diketahui  pasti  ada penyaluran  dana  kepada  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  dikarenakan  pasti membutuhkan bantuan dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Nafis. Efficiency and Risk-Taking in Dual Banking System: Evidence from Emerging Markets , International review of Business Research Papers Vol.8. No4. May 2012.
Andriani, Baitul maal wat tamwil (konsep dan mekanisme di Indonesia) , Empirisma Vol 14 No.2 Juli 2005.
Bacha,  Obiyatullah  I. Dual  Banking  Systems  and  Interest  Rate  Risk  for  Islamic  Banks , MPRA, December 2004.
Comptroller of the Currency Administrator of National Banks, National Banks and The Dual Banking System.
Division  Economic  Development  and  Employment  Sector  Project  Financial  Syatems Development, Islamic Microfinance in Indonesia.
Fariadi,  Ruslan. Bank,  Asuransi,  Riba  Serta  Etika  Bisnis  menurut  Majlis  Tarjih Muhammadiyah, Fuqaha’ dan organisasi-organisasi Islam Internasional , Yogyakarta, CV Surya Idaman, 2007.
Hamzah,  Maulana. Optimalisasi  peran  Dual  Banking  System  melalui  fungsi  strategis  JUB dalam rangka menjaga stabilitas system keuangan di Indonesia , La_Riba Vol 3 No 2, Desember 2009.
Izhar, Hylmun, Mehmet Asutay. The Controllability and Realiablility of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia ,t.t
Mashita,  Dian  dan  Habib  Ahmed. why  is  growth  of  Islamic  micro  finance  lower  than  its conventional  counterparts  in  Indonesia?, Islamic  Economic  Strategis  Vol  21,  No  1,
June 2013.
Mawardi,  Imron,  Ririn  Tri  Ratnasari,  dan  M.  Nafik  Hadi  Ryandono. The  effect  of  sharing financing  and  non-sharing  financing  on  the  risk  and  profitability  of  Islamic microfinance, the  2012  iInternational  Conference  on  Business  and  Management, Phuket-Thailand, September 2012.
Muljono, Teguh Pudjo. Bank Budgeting Profit Planning & Control , BPFE-Yogyakarta,1996.
Murtiyani, Siti. The Historical Fact And Development Concept Of Shariah Accounting , PSEI STEI HAMFARA, Yogyakarta, t.t
Prasetyaningsih,  Nidaul  Uswah, Islamic  Corporate  Identity  dalam  praktik  pengungkapan laporan tahunan bank syariah , FRPS II, 9 Desember 2010.
Rahim,  Abdul  dan  Abdul  Rahman. Islamic  Microfinance : A  Missing  Component  in  Islamic Banking, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007).
Seibel,  Hans  Dieter Seibel. Islamic Microfinance in Indonesia:The Challenge of Instutional Diversity, Regulation and supervision , University of Cologne, Germany, 14 April 2007.
Statistik Perbankan Syariah ( Islamic Banking Statistic ), Bank Indonesia.
Sutarso,  Yudi, Peranan  Penggunaan  Prinsip  Syariah  Dan  Budaya  Dalam  Model  Kualitas Jasaloyalitas Pada Perbankan Syariah , FRPS II, 9 Desember 2010.
Wijono, Wiloejo Wirjo. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar system  keuangan  nasiona:  upaya  konkrit  memutuskan  mata  rantai  kemiskinan ,  jurnal kajian ekonomi dan keuangan, Jakarta, edisi khusus Desember 2005.