## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif
Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia
Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: l.arwansyah210@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pidana mati  di  Indonesia  serta  bagaimana  konsep  batas  waktu pelaksanaan  pidana  mati  yang  berkepastian  hukum  dan berkeadilan.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif, artikel  ini  menunjukkan  aspek  kepastian  dan  keadilan mengenai  pengaturan  batas  waktu  pelaksanaan  pidana  mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif, praktik    pidana  mati  kerap  menimbulkan  persoalan  terkait batas  waktu  pelaksanaan  eksekusi,  aspek  kepastian  hukum dan  keadilan  bagi  terpidana  mati  belum  terjamin,  sehingga perlu pembaharuan terhadap peraturan perundang- undangan terkait pelaksanaan pidana mati baik dalam hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formal,  maupun  hukum pelaksanaan pidana.
Kata Kunci: Batas waktu;
kepastian hukum; keadilan; pidana mati.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-19 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
Keywords: Limitation; legal certainty; justice; death sentence.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  how  the  aspects  of legal certainty and justice in the implementation of the death penalty in Indonesia and how the concept of the deadline for the execution of capital punishment that is legal and just. By using  the  normative  juridical  method, this  article shows  that the  aspects  of  certainty  and  justice  regarding  the  time  limit for  the  implementation  of  the  death  penalty  are  still  not regulated  in  positive  law,  the  practice  of  capital  punishment often raises problems related to the time limit for execution, aspects of legal certainty and justice for death convicts have not. guaranteed, so that it is necessary to renew the laws and regulations  related  to  the  implementation  of  the  death penalty  both  in  material  criminal  law,  formal  criminal  law, and criminal law enforcement.

## A. PENDAHULUAN
Penerapan pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih tetap dipertahankan melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:2-3/PUU-V/2007  mengenai  permohonan  uji materiil terhadap sanksi pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika  tentang  ancaman  pidana  mati  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  28A  dan
Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin  hak  untuk  hidup.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Hak Asasi  Manusia  tepatnya  pada  Penjelasan  Pasal  9  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa: “Penjatuhan  pidana  mati  dalam  keadaan  tertentu  tidak  melanggar  hak  untuk  hidup”. Pelaksanaan  pidana  mati  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  2/Penpres/1964 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Militer,  namun  terdapat  kekosongan  norma  yang mengatur  kapan  batas  akhir  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  demikian  pula  dalam undang-undang terkait.
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan HAM yang telah diolah oleh tim ICJR, data rekapitulasi terpidana mati yang belum dieksekusi per 9 Oktober 2019 yang memuat 274 orang dengan persebaran usia antara 20-30 tahun sebanyak 50 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 73 orang, usia 41-50 tahun sebanyak  88  orang,  dan  usia  >50  tahun  sebanyak  63  orang. 1 Terpidana  mati  yang mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, maka proses ekseksusi tidak dapat dilaksanakan  sampai  adanya  Keputusan  Presiden  tentang  penolakan  grasi  yang kemudian telah diterima oleh terpidana mati 2 .
“Pelaksanaan  eksekusi  mati  harus  memperhatikan  kepentingan  hak-hak terpidana  mati.  Secara  yuridis  memang  dibenarkan  untuk  dilakukannya penundaan  eksekusi, pertama, adanya  permintaan  penundaan  dari  terpidana, kedua, terpidana  dalam  keadaan  hamil, ketiga, terpidana  mengajukan  grasi, keempat ,terpidana  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  berupa  kasasi  demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali kepada Presiden.” 3
Terpidana mati yang menjalani masa tunggu, berada dalam ketidakpastian dan hal  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  lanjutan  bagi terpidana  mati. 4 Antara  lain,  pidana  ganda  ( double  punishment )  terpidana  mati menjalani  pembinaan  seperti  warga  binaan  tanpa  batas  waktu  yang  ditentukan 5 , terpidana  mati menghadapi  dua  jenis  pidana  pokok  yaitu  pidana  penjara dan  pidana mati.
Selain  itu  masa  tunggu  yang  terlalu  lama  berimbas  pada  kesehatan  mental terpidana mati yang mengakibatkan tekanan psikis, stress, serta perasaan takut yang berkepanjangan.  Sebagai  contoh  terpidana  mati  yang  mengalami  tekanan  psikis  ada terpidana mati Sugiono alias Sugik. Sugiono alias Sugik merupakan terpidana mati atas tindak pidana pembunuhan satu keluarga yang dilakukannya pada tahun 1995 silam.
1 Adhigama  Andre  Budiman  dan  Maidina  Rahmawati,  Fenomena  Deret  Tunggu Terpidana  Mati  di Indonesia  (Jakarta selatan: Institute  for  Criminal  Justice  Reform , 2020), hlm. 22.
2 Leny  Oktavia,  “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  yang  Dijatuhi  Pidana  Mati (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 A Raja Basssa Bandar Lampung)” Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana , (2019), hlm. 3.
3 Roni Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 2 (2019), hlm. 305-306.
4 Erasmus  A.T.  Napitupulu,  Laporan  Situasi  Kebijakan  Hukuman  Mati  di  Indonesia: “Mempermainkan Takdir ” , (2019), hlm. 23.
5 Djernih  Sitanggang,  Kepastian  Hukum  Masa  Tunggu  Eksekusi  Pidana  Mati  Dalam Mewujudkan  Rasa  Keadilan  Menuju  Pembaharuan  Hukum  Pidana  (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Cet. Pertama, 2018), hlm. 18.
Saat  ini  menderita  gangguan  kejiwaan  dan  pada  akhirnya  eksekusi  pidana  mati terancam  tidak  dapat  terlaksana  sampai  yang  bersangkutan  pulih  dari  keadaannya. 6 Dampak  negatif  lainnya  ialah  adanya  peluang  untuk  kembali  melakukan  atau mengulang  tindak  pidana  dengan  memanfaatkan  waktu  selama  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  Pengulangan  tindak  pidana  dapat  dijadikan  modus  operandi  oleh terpidana guna memperpanjang proses hukum yang akan dijalani oleh terpidana mati. Seperti hal nya yang dilakukan oleh Freddy Budiman, mengendalikan bisnis narkotika. 7 Penundaan eksekusi pidana mati menunjukan sisi yang berseberangan, disatu sisi  penundaan  menunjukan  sikap  kehati-hatian  dari  penegak  hukum  karena  ketika eksekusi  telah  dilaksanakan  maka  tidak  dapat  diperbaiki  lagi,  akan  tetapi  di  sisi  lain penundaan  eksekusi  pidana  mati  akan  menimbulkan  ketidakjelasan  nasib  terpidana mati yang ditunda eksekusinya. 8
Untuk  terlepas  dari  permasalahan  pelik  seperti  yang  tersebut  maka  sudah seharusnya  dilakukan  perubahan  terhadap  pengaturan  batas  waktu  pelaksanaan pidana  mati  melaui  pembangunan  hukum.  Menurut  Shidarta  untuk  mengarahkan  ke pembangunan  hukum,  pembangunan  mensyaratkan  adanya  iklim  politik  yang  sehat, yang  mampu  memberikan  ruang  diskursus  publik  yang  leluasa  dan  cukup  bernas untuk ikut mengoreksi kualitas hukum (undang-undang) yang dibentuk penguasa. 9
“Pembangunan  hukum  merupakan  salah  satu  elemen  yang  sangat  mendasar ( fundamental )  dalam  pembaharuan  hukum  nasional  yang  sedang  digagas  oleh pemerintah.  Pembaharuan  hukum  pidana  meliputi  hukum  pidana  materil (substantive), hukum  pidana  formil  (hukum  acara  pidana)  dan  hukum pelaksanaan pidana (strafvollstreckuengsgesetz) .” 10
Terdapat  skema  dalam  kebijakan  pidana  mati  dalam  Rancangan  KUHP, menjadikan  pidana mati sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus  dan hanya  diancamkan secara  alternatif. 11 Pemerintah  memberikan  upaya  komutasi  untuk  hukuman  pidana mati,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  mati  dengan  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh) tahun dan pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. 12 Namun  draft  RKUHP  versi  terakhir  yakni  September  2019,  komutasi  hukuman  mati tidak  dapat  secara  otomatis  diterapkan  dikarenakan  bergantung  pada  pernyataan hakim  yang  menghendaki  adanya  masa  percobaan  terhadap  terpidana  mati  yang
6 Hilda Meilisa, “Eksekusi Mati Sugik, Pembunuh Satu Keluarga Mungkin Dibatalkan, Ini Sebabnya ”, Detik News, Berita Jawa Timur, 31/12/2019, diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
7 Dhani  Irawan,  “Cerita  Freddy  Budiman  Atur  Bisnis  Narkoba  dan  Nyabu  Bareng Model  Dilapas ” ,  Detik  News,  Berita,  29/7/2016,  diakses  pada  tanggal  31  Oktober 2019.
8 Marselinus  Yohanes  Rian  Asmaran,  “Pelaksanaan  Aturan  Limitasi  Waktu  Eksekusi Terpidana Mati”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , (2017), hlm. 7.
9 M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan  atau  Mengabdi  pada  Pembangunan”, Undang  Jurnal  Hukum ,  Vol.1 No.2 (2018), hlm. 386.
10 Dey  Ravena  dan  Kristian,  Kebijakan  Kriminal (Criminal  Policy) (Jakarta:  Kencana,
Cet. Pertama, 2017), hlm. 266.
11 Pasal 67 RKUHP Tahun 2019.
bersangkutan. 13 Sehingga  skema  ini  di  masa  yang  akan  datang  sulit  untuk dipertahankan  dan  diterapkan  dalam  upaya  memutus  angka  deret  tunggu  terpidana mati.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dimana  berangkat  dari adanya isu hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam mengahadapi masalah yang dihadapi dan diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji aturan hukum tentang pelaksanaan pidana mati yang dimuat dalam KUHP dan Undang- Undang  Nomor  2/PN  PS/1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

## C. PEMBAHASAN
1. Aspek  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan  dalam  Pelaksanaan  Pidana  Mati  di

## Indonesia
Menurut Jan Remmelink, hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.  Di  satu  sisi  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat,  sedangkan  di  sisi  lainnya  penegakan  hukum  pidana  menimbulkan penderitaan bagi individu yang melanggarnya. 14 Peranan aparat penegak hukum dalam proses  penegakan  hukum  sangat  menentukan  arah  dan  tujuan  serta  hasil  yang  akan dicapai dalam penegakan hukum. 15
Pelaksanaan eksekusi pidana mati dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964  yaitu  Penpres  Nomor  2  Tahun  1964  yang  telah  ditetapkan  menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Militer.  Di  dalam peraturan  pelaksana  tidak  pengaturan  mengenai  kapan  batas  waktu  pelaksanaan eksekusi  terpidana  mati,  baik  yang  tengah  mengajukan  upaya  hukum  maupun  yang tidak mengajukan upaya hukum.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi.  Dalam  upaya pemenuhan hak permohonan grasi justru makin memperpanjang deret tunggu, karena tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk dikeluarkannya Keputusan Presiden  yang  berisi  diterima  atau  ditolaknya  permohonan  grasi  yang  diajukan terpidana mati. Terpidanamati yang mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, proses  eksekusinya  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  adanya  Keputusan  Presiden tentang  penolakan  permohonan  grasi  yang  kemudian  telah  diterima  oleh  terpidana mati. 16
13 Erasmus A.T. Napitupulu, Laporan Situasi, hlm. 24.
14 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum, hlm. 214.
15 Monika  Dwi  Putri  Nababan  dan  Kabib  Nawawi,  “Pelaksanaan  Hak  Tahanan (Tantangan  dan  Permasalahan)”, PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  1 (2020), hlm. 82.
16 Leny Oktavia, “Pelaksanaan Pmbinaan” , hlm. 3.
Berikut  rekapitulasi  data  seacara  keseluruhan  jumlah  terpidana  mati  yang tengah menjalani masa tunggu eksekusi ditunjukkan tabel diberikut ini: 17
Tabel 1.1
Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 Per Bulan Oktober 2020
No Persebaran Kasus Terpidana Mati 1. Narkotika 214 orang 2. Pembunuhan 119 orang 3. Perampokan 8 orang 4. Psikotropika 8 orang 5. Terorisme 4 orang 6. Penculikan dan Penganiayaan 1 orang Jumlah 355 orang
Fenomena  terpidana  mati  yang  berada  dalam  deret  tunggu  eksekusi  tengah menghadapi  sebuah  ketidakpastian  dan  hal  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  bagi  terpidana  mati. 18 Terpidana  mati  yang  belum  dieksekusi ditempatkan di LAPAS akan menunggu sampai waktu yang belum ditentukan, dengan demikian berarti LAPAS telah melampaui fungsi utama yaitu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.
Jika  dilihat  dari  permasalahan  tersebut  masa  tunggu  yang  terlalu  lama bertentangan  dengan  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  jo Pasal  3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. “Konsep kepastian hukum mengandung dua  prinsip  mendasar, pertama ,  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  atau  acuan  dalam  bertindak. Kedua, adanya  penerapan  atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal pelanggaran hukum.” 19
Berdasarkan  Pasal  1  butir  3  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  menjelaskan  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan.  Sementara terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. 20 Lembaga  Pemasyarakatan  ikut  dihuni  oleh terpidana mati, baik yang sedang mengajukan upaya hukum maupun yang telah ditolak grasinya oleh Presiden.
Sejatinya tujuan dan fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah menekankan pada perbaikan diri warga binaan agar dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat
17 Adhigama  Andre  Budiman,  Laporan  Situasi  Kebijakan  Hukuman Mati  di  Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi (Jakarta Selatan: Institute for Justice and Criminal Reform, 2020), hlm. 22.
18 Erasmus A.T. Napitupulu, Laporan Situasi , hlm. 23. 19 Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum , Vol.1 No.1 ( 02018), hlm. 80.
20 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
yang  bebas,  baik,  dan  bertanggungjawab,  maka  dengan  aturan  yang  berlaku  saat  ini Sistem Pemasyarakatan tidak berlaku bagi terpidana mati.
Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  NKRI  1945,  yang  mengamanatkan:  “Setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang sama dihadapan  hukum.”Terpidana  mati  berhak untuk mendapatkan keadilan  dan  kepastian  hukum,  tindakan  pemerintah  yang  menggantungkan  nasib terpidana  mati  dalam  masa  tunggu  eksekusinya,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. 21
Kejaksaan  memprioritaskan  eksekusi  terpidana  mati  pada  kasus  tertentu merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  terhadap  ketentuan  konstitusional.  Pasal 28I  Ayat  (2)  UUD  NKRI  1945,  mengamanatkan;  “Setiap  orang  berhak  bebas  dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif.”  Maka  sudah  jelas diskresi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak dibenarkan secara konstitusional.
Periode  saat  ini  terpidana  mati  yang  telah  dieksekusi  periode  2014-2016 menurut  data  dari  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  yang  ditunjukan  pada  tabel berikut: 22

## Tabel 1.2

## Eksekusi Pidana Mati Tahun 2014-2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  adanya pengaturan  yang  diberlakukan  secara  tegas  dan  pasti  mengenai  batas  waktu pelaksanaan  ekseskusi  pidana  mati  sehingga  aspek  kepastian  hukum  dan  keadilan dapat dikatakan belum terpenuhi, peristiwa ini menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah  terpidana  mati  yang  belum  dieksekusi  oleh  Kejaksaan.  Presiden  melalui Kejaksaan melaksanakan diskresi eksekusi terhadap terpidana dengan
21 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum, hlm. 280.
22 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum , hlm. 128. No TERPIDANA MATI 2014 2015 2016 18 JANUARI 29 APRIL 1. Pembunuhan - - - - 2. Terorisme - - - - 3. Narkotika - 6 (5 WNA & 1 WNI) 8 (7 WNA & 1 WNI) 4 (3 WNA & 1 WNI) JUMLAH 6 8 4
memprioritaskan  terpidana  mati  untuk  tindak  pidana  narkotika  sebagai  upaya pemberantasan narkotika di indonesia.
Diskresi yang dilakukan berdampak pada masa tunggu atau waktu yang dijalani oleh  terpidana  mati,  diskresi  tersebut  mengakibatkan  adanya  disparitas  antara terpidana  mati  yang  satu  dengan  terpidana  mati  lainnya.  Banyaknya  terpidana  mati yang belum dieksekusi merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan oleh Kejaksaan  dan  tentu  saja  memerlukan  bantuan  pemerintah  selaku  pembentuk kebijakan.
Pasal 28G Ayat (2) UUD NKRI 1945, menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain.”Dengan  adanya ketidakpastian hukum maka akan berimplikasi pula pada kesehatan mental terpidana mati, menempatkannya dalam tekanan psikis yang berkepanjangan merupakan bentuk siksaan yang diterima oleh terpidana mati.
Data  Terpidana  Mati  Ditjen  PAS  2020  tidak  mencantumkan  tanggal  putusan terakhir terpidana mati, ICJR mengolah data per tanggal 28 September 2020 hingga 1 Oktober  2020  dengan  jumlah  total  terpidana  mati  yang  dapat  dihitung  lama  masa tunggu  eksekusinya  adalah  sebanyak  350  orang.  Berikut  masa  tunggu  yang  dijalani terpidana mati: 23
Tabel 1.3
Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati N o Masa Tunggu Jumlah Terpidana 1 < 5 Tahun (sejak 2016) 202 orang 2 5 – 10 Tahun (sejak 2011) 85 orang 3 10 – 15 Tahun (sejak 2006) 37 orang 4 15 – 20 Tahun (sejak 2001) 23 orang 5 > 20 Tahun (sejak 1979) 3 orang Jumlah 350 orang
Dari  data  rentang  masa  tunggu  terdapat  63  orang  terpidana  mati  yang  telah berada  didalam  tahanan  selama  lebih  dari  10  tahun.  Bahkan  terdapat  3  orang terpidana mati yang memiliki masa tunggu  paling panjang, yakni lebih dari 20 tahun dengan berada dideret tunggu sejak 1983, 1997, dan 1998. 24 Salah satunya terpidana mati  yang  bernama  Eddy  Maulana  Sampak  bin  M.  Santaka  (Alm),  beliau  telah melampaui masa hidupnya dengan menanti untuk dieksekusi. 25
23 Adhigama Andre Budiman, Laporan Situasi, hlm. 26.
25 Erasmus A.T. Napitupulu, Laporan Situasi , hlm. 24.
Batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana mati kian jauh dari makna  kepastian  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pidana  mati.  Tentunya  akan membawa  dampak  negatif  bagi  terpidana  mati.  Dampak  negatif  yang  diterima  oleh terpidana mati ada beberapa persoalan, yaitu:
1. Hukuman Ganda ( Double Punishment )
Terpidana  mati  harus  menjalani  2  (dua)  jenis  pidana  pokok,  yaitu: Pertama , pidana  penjara  untuk  waktu  yang  tidak  ditentukan  dengan  ditempatkan  di  Lapas sampai pada waktu pelaksanaan eksekusi mati; kedua , pidana mati itu  sendiri sesuai dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Bambang  Waluyo mengemukakan “Seolah-olah disatu pihak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis hukuman atas satu perbuatan yang sama yaitu hukuman mati dan hukuman penjara.” 26
2. Tekanan Psikis Kondisi mental yang dialami oleh terpidana mati akibat tidak diaturnya batas waktu  pelaksanaan  eksekusi  mati  menyebabkan  terpidana  mati  berada  pada  kondisi gangguan  atau  tekanan  psikis,  yakni  stress,  tekanan  kejiwaan,  serta  rasa  takut  yang berkepanjangan.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  tidak  diberikannya  program pembinaan  terhadap  terpidana  mati  maka  akan  berpotensi  membahayakan  dirinya sendiri serta membahayakan orang lain dalam berinteraksi dengan sesama penghuni di Lapas.
Guru  Besar  Fakultas  Psikologi  Universitas  Padjajran,  Diana  Harding menyampaikan bahwa:
“Secara umum setiap orang akan merasa takut dan cemas dalam menghadapi kematian, termasuk terpidana mati. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kepribadian narapidana itu sendiri,  jika  terpidana  mati  terus  memikirkan  dan  menghayati  mengenai kematiannya maka yang bersangkutan akan terus berada pada posisi ketakutan dan  kecemasan.  Begitu  juga  dengan  faktor  eksternal  yang  berasal  dari dukungan  keluarga,  jika  keluarga  tidak  memberikan  dukungan  kepada terpidana  mati  maka  yang  bersangkutan  akan  selalu  berada  pada  kondisi ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi kematian.” 27
Perlakuan  yang  tidak  mewajibkan  kepada  terpidana  mati  untuk  mengikuti program  pembinaan  dalam  Lapas,  maka  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  Hak Asasi  Manusia  untuk  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  atas  kondisi  gangguan tekanan  psikis  yang  dialami.  Negara  dalam  hal  ini  telah  lalai  dalam  memberikan pelayanan kesehatan secara wajib kepada terpidana mati.
3. Pengulangan Tindak Pidana
Pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terpidana  mati  selama menunggu di Lapas terjadi karena batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terlalu lama. Pengulangan  tindak  pidana  tidak  terjadi  semata-mata  karena  minimnya  pengawasan terhadap terpidana mati namun juga dapat dikarenakan Sistem Pemasyarakatan tidak memberikan  Progam  Pembinaan  yang  wajib  terhadap  terpidana  layaknya  warga
26 Bambang  Waluyo,  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2016), hlm. 33.
27 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum, hlm. 270.
binaan  lainnya.Hal  tersebut  terbukti  pada  terpidana  mati  perkara  narkotika,  yakni pada  kasus  Freddy  Budiman.  Tepidana  mati  Freddy  Budiman  mengendalikan  bisnis narkotika saat berada di Lapas Cipinang selama menunggu eksekusi mati. 28

## 4. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
Dampak  negatif  dari  tidak  diaturnya  batas  waktu  pelaksanaan  eksekusi  mati maka  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  antara  lain  Pasal  28D  Ayat  (1),  Pasal 28G Ayat (2) UUD NKRI 1945,  Pasal 28D  Ayat (1), dan Pasal  28I  Ayat (2) UUD NKRI 1945.
Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945 yang secara tegas mengamanatkan bahwa: “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD  NKRI  1945  secara  substansial  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  semua  orang berhak  mendapatkan  rasa  kepastian  hukum  dan  keadilan,  tidak  terkecuali  terpidana mati.  Maka  tindakan  pemerintah  yang  menggantung  nasib  terpidana  mati  sudah termasuk kedalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Pasal  28G  Ayat  (2)  UUD  NKRI  1945  mengamanatkan  bahwa:  “Setiap  orang berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat martabat manusia dan berhak memperoleh  suaka politik dari negara lain.” Substansi pasal di atas menegaskan mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik fisik  maupun  psikis  kepada  semua  orang.  Pengaturan  mengenai  batas  waktu pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  yang  tidak  diatur  secara  tegas,  menyebabkan keadaan  terpidana  mati  dibawah  tekanan  psikis  karena  memikirkan  waktu eksekusinya.Tekanan  psikis  yang  dialami  terpidana  dapat  dikualifikasikan  sebagai tindakan  penyiksaan  khususnya  psikis,  dan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya  Pasal  28I  Ayat  (2)  UUD  NKRI  mengamanatkan  bahwa:  “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”Sifat  diskriminatif  disini  terlihat  dari  perbedaan  antara  terpidana  satu dengan  yang  lain  dalam  hal  menunggu  eksekusi,  selain  itu  berkaitan  pula  dengan perlakuan terhadap terpidana mati pada saat berada di Lapas.
“Eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara cepat tentu akan memberikan landasan  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  dalam  prosesnya.  Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati, korban, dan masyarakat luas, bahkan juga meningkatkan kewibawaan sebagai negara hukum.” 29
Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum, maka sudah seyogyanya sebagai perwujudan dari negara hukum perlu diatur lebih  lanjut  secara  tegas  dan  pasti  mengenai  pembaharuan  regulasi  mengenai  batas waktu  eksekusi  pidana  mati.  Pembaharuan  harus  dilaksanakan  secara  komprehensif dengan  tidak  berfokus  pada  pasca  penolakan  grasi  oleh  Presiden,  melainkan  juga
28 Ita  Lismawati  F.  Malau,  “Rentetan  Kasus  Hukum  Freddy  Budiman  si  Gembong Narkoba”, Viva News, Berita, 30/09/2010, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.
29 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum, hlm. 35.
ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan kembali dan grasi.
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Sipol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights. Konvenan Sipol mengatur lebih rinci mengenai jaminan fair trial guna melindungi hak- hak individu dari kesewang-wenangan. Pasal 6 Ayat (1) ICCPR mengatur mengenai hak untuk hidup dan mengatur mengenai pembatasan pidana mati, dengan menyatakan: 30 “ Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrally deprived of his life.”
(Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini  wajib  dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  hak  hidupnya secara sewenang-wenang).
Sekilas pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menunjukan bahwa adanya keinginan dari ICCPR untuk melindungi hak hidup, mengupayakan lewat hukum dan menegaskan bahwa  hak  untuk  hidup  tidak  dapat  dirampas  secara  sewenang-wenang.  Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) ICCPR, yaitu:
“ In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the  time  of  the  commission  of  the  crime  and  not  contrary  the  provisions  of  the present  Convenant  and  to  the Convention  on  the  Prevention  and  Punishment of the  Crime of  Genocide. This  penalty  can  only  be  carried  out  pursuant  to  a  final judgement  rendered  by  a  competent  court.” (Dinegara-negara  yang  belum menghapuskan  pidana  mati,  putusan  pidana  mati  dapat  dijatuhkan  terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat  dilakukannya  kejahatan  tersebut,  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Pidana ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.)
Pada  Pasal  6  Ayat  (2)  tersebut,  frasa  “terhadap  kejahatan-kejahatan  paling berat”, frasa ini mengimplementasikan bahwa pidana mati diberlakukan hanya sebagai langkah  yang  bersifat  khusus.  Hukuman  mati  harus  tidak  melebihi  kejahatan berencana ( intentional crime ) dengan konsekuensi sangat besar dan mematikan.
ICCPR  juga  memberikan  hak  bagi  terpidana  mati  untuk  mengajukan  permohonan pengampunan,  hal  tersebut  dimuat  dalam  Pasal  6  Ayat  (4)  ICCPR,  yaitu:  “ Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the death may be granted in all cases.” (setiap orang yang  telah  dijatuhi  pidana  mati  berhak  untuk  memohon  ampunan  atau  penggantian pidana.  Amnesti,  pengampunan  dan  penggantian  pidana  mati  dapat  diberikan  dalam semua kasus). 31
Ketentuan lain pada Pasal 6 ini ialah mengatur tentang hak bagi terpidana mati untuk  mendapatkan  pengampunan  serta  mengatur  tentang  batasan  atau  larangan
30 Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
31 Pasal  6  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
menghukum  mati  atau  melakukan  ekseksusi  pada  orang-orang  dengan  kategori tertentu,  larangan  eksekusi  terhadap  anak  dibawah  18  tahun  dan  larangan  eksekusi bagi perempuan hamil. 32 Hak-hak terpidana mati meliputi Hak sebelum persidangan, Hak saat persidangan, dan Hak setelah persidangan.
Ketentuan hak-hak fair trial lebih spesifik diatur dalam Pasal 9 - 15 Konvenan, antara lain:
1. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak dan kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan;
3. Hak  dianggap  tidak  bersalah  sampai  kesalahannya  dibutikan  menurut hukum;
4. Hak untuk diberitahukan secepatnya dengan rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;
5. Hak  atas  waktu  yang  cukup  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk mempersiapkan pembelaan;
6. Hak untuk diadili tanpa penundaan;
7. Hak  untuk  memeriksa  atau  meminta  diperiksanya  saksi-saksi  yang memberatkannya  dan  meminta  dihadirkan  dan  diperiksanya  saksi-saksi yang meringankannya;
8. Hak  mendapatkan  bantuan  cuma-cuma  dari  penerjemah  apabila  ia  tidak mengerti  atau  tidak  dapat  berbicara  dalam  bahasa  yang  digunakan  di pengadilan;
9. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah; dan lain sebagainya. 33
Kemudian  ICCPR  mengatur  mengenai  penghapusan  pidana  mati  yang tercantum pada bagian akhir Pasal 6 Ayat (6) ICCPR, yaitu: “ Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Convenant.” (Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda  atau  mencegah  penghapusan  pidana  mati  oleh  Negara  yang  menjadi  Pihak dalam Konvenan ini).
ICCPR  pada  pasal  ini  ingin  menghendaki  agar  pidana  mati  dapat  dihapuskan, akan  tetapi  bagi  negara-negara  yang  belum  menghapuskan  pidana  mati,  pada penerapannya ICCPR memberikan batasan-batasan yang sangat ketat agar pidana mati dapat diterapkan.
2. Ius  Constituendum Konsep  Batas  Waktu  Pelaksanaan  Pidana  Mati  dalam

## Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan
Pidana mati di Indonesia mulai menjadi perdebatan kembali sejak diangkatnya hak untuk hidup bukan hanya sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang- Undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi suatu keharusan. 34 Penjatuhan sanksi pidana menjadi titik krusial, khususnya sanksi pidana yang  terberat  yakni  pidana  mati.  Pidana  mati  merupakan  bagian  dari  realitas  dalam sejarah  hukum  yang  ada  di  dunia.  Keberadaannya  tidak  terlepas  dari  aspek
32 Zainal Abidin, Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform , 2019), hlm. 38.
33 Zainal Abidin, Menyelisik Keadilan , hlm. 38. 34 Eva  Achjani  Zulfa, “Menakar  Kembali  Keberadaan  Pidana  Mati  (Suatu  Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, Lex Jurnalica, Vol. 4, No. 2 (2007), hlm. 93.
menakutkan  atau  menjerakan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat.  Sanksi pidana menjadi salah satu elemen penting dalam hukum pidana, selain norma-norma yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. 35
Perdebatan  mengenai  pidana  mati  di  Indonesia  tidak  akan  pernah  lepas  dari penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007, maka secara sah dan konstitusional menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I Ayat (1) UUD NKRI 1945. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan  Internasional  Tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik),  adapun  alasan-alasan pidana mati masih diberlakukan, antara lain:
1. Pidana  mati  masih  sangat  diperlukan  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  berat (Narkotika,  Terorisme,  Pembunuhan  Berencana,  dan  lain  sebagainya),  sehingga penjatuhan  pidana  mati  memenuhi  aspek  keadilan  dan  seimbang  dengan  tindak pidana yang dilakukan. Menurut Andi Hamzah, pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana. 36
2. Pidana  mati  dapat  digunakan  sebagai  sarana  yang  mencegah  seseorang  untuk melakukan tindak kejahatan, karena pidana mati merupakan pidana yang sifatnya menakutkan  dan  menjerakan.  Menurut  Anselm  Von  Feuerbach  melalui  teorinya Psycologishe  Zwang (paksaan  psikologis),  pidana  mati  dapat  memberikan  aspek manfaat dan akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. 37
3. Pidana  mati  sudah  ada  sejak  Pemerintahan  Majapahit,  jadi  secara  historis penjatuhan  pidana  mati  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru  bagi  masyarakat Indonesia.
4. Aspek  kepastian  hukum  masih  tercantum  di  dalam  ketentuan  KUHP  dan  di  luar KUHP,  termasuk  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati.  Terdapat  argumentasi mengenai pemberlakuan pidana mati, dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan  bahwa  dipertahankannya  pidana  mati  lebih  menitikberatkan  atau berorientasi  pada  perlindungan  kepentingan  masyarakat,  namun  pada penerapannya  diharapkan  bersifat  selektif,  hati-hati,  serta  berorientasi  juga  pada kepentingan individu (pelaku tindak pidana). 38
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sewajarnya untuk dijadikan komitmen dari penegak hukum untuk melaksanakannya secara konsisten, hati-hati,  serta  cermat  dalam  hal  menjatuhkan  pidana  mati.  Namun  tidak  hanya sebatas  itu  saja melainkan  juga  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan.
35 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum, hlm. 215.
36 Fransiska Novita Eleanora, Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana (Jakarta: Universitas Mpu Tantular, 2012), hlm. 12.
37 M.  Ali  Zaidan,  “Dari  Rehabilitasi  Menuju  Rekonsiliasi  (Kasus  Kelompok  Rentan Berhadapan Dengan Hukum)”, Jurnal Hukum Doctrinal , Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 7.
38 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 238.
Masalah  penegakan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhinya, ada pun faktor-faktor tersebut adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang;
2. Faktor  penengak  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yaitu  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 39
Keberhasilan  penegakan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya, salah satunya faktor penegak hukum. 40 Dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati, baik dari fase pemenuhan hak hingga fase penolakan grasi oleh Presiden.
Dalam  usaha  memberikan  kepastian  hukum,  adanya  penerapan  atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum. 41 Menurut Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan:
1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh ( accessible ), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa  instansi-instansi  penguasa  (pemerintah)  menerapkan  aturan- aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa  mayoritas  warga  pada  prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan karena itu menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Bahwa  hakim-hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpihak menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konrit dilaksanakan. 42
Kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukan kepastian hukum tidak hanya  menyangkut  persoalan  yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum  saja, melainkan  termasuk  pada  pelaksanaan  hukum  oleh  instansi-instansi  negara  serta lembaga peradilan. Selama ini aspek kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana mati  telah  tercantum  di  dalam  KUHP  dan  juga  di  luar  KUHP,  namun  pengaturan mengenai  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  tanpa  tersedia  aturan-aturan  hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur batas waktu pelaksanaannya atau batas terakhir  eksekusi  mati  dijalankan  dan  atau  dapat  dikatakan  sebagai  masa  tunggu. Upaya pemerintah dalam menangani pemasalahan mengenai pengaturan hukuman mati  tengah  diupayakan  melalui  RKUHP,  dengan  menjadikan  pidana  mati  bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. 43
39 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum , hlm. 113. 40 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum , hlm. 113. 41 Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia” , hlm. 80.
42 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Pertama, 2006), hlm. 123.
Penjatuhan pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh)  tahun,  dalam  Pasal  100  Ayat  (1)  RKUHP  menentukan:  “Hakim  dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
1. Terdakwa menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
2. Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; atau
3. Ada alasan yang meringankan.
Pasal  100  Ayat  (4)  RKUHP  memberikan  kemungkinan  bahwa  pidana  mati dapat  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  dengan  Keputusan  Presiden dan  pertimbangan  Mahkamah  Agung. 44 Dalam  ketentuan  Pasal  101  menegaskan apabila terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi telah ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan  Keputusan  Presiden  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Mahkamah Agung. 45 Tim  perumus draft RKUHP  menyebut  ini  sebagai  “ The  Indonesian  Way ” terhadap  ketentuan  pidana  mati  di  masa  mendatang.  Namun  penjatuhan  pidana mati  percobaan  hanya  dapat  diberikan  apabila  terdapat  pernyataan  oleh  Hakim secara tegas dalam putusan, sesuai kriteria tersebut.
Berdasarkan draft RKUHP  apabila  hakim  tidak  menjatuhkan  pidana  mati percobaan maka penulis melihat pembaharuan terhadap batas waktu pelaksanaan pidana mati memiliki 2 (dua) fase dengan membagi waktu 10 (sepuluh) tahun yang ada dalam RKUHP, fase yang pertama yakni fase pemenuhan hak-hak dari terpidana mati berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan grasi, kemudian fase pasca penolakan grasi oleh Presiden.
Pada  tahap pertama upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali  dari  awal proses  pengajuan  sampai  adanya  putusan  peninjauan  kembali  dari  Mahkamah Agung,  jangka  waktu  yang  diperlukan  yaitu  selama  5  (lima)  tahun  ketentuan  ini akan dicantumkan di dalam perubahan KUHAP.
Tahap kedua setelah adanya putusan peninjauan kembali, yaitu hak terpidana mati  untuk  mengajukan  grasi  kepada  Presiden.  Pengajuan  grasi  dari  awal  proses sampai adanya Keputusan Presiden yang mengabulkan atau menolak permohonan grasi, jangka waktu yang diperlukan yaitu selama 4 (empat) tahun. Tahapan kedua dimulai  sejak  berakhirnya  tahapan  pertama  yaitu  upaya  hukum  luar  biasa peninjauan kembali. Jangka waktu 4 (empat) tahun ini akan dicantumkan dalam UU Grasi,  sebagai  antisipasi  kekosongan  hukum  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  107/PUU-XIII/2015  yang  membatalkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat (2) UU Grasi perihal permohonan grasi diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. 46 Apabila  terpidana  mati  tidak mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali  dalam  kurun  waktu  5 (lima) tahun, maka permohonan grasi tidak dapat diajukan karena terpidana mati masih dalam tahap pembinaan.
Pembinaan  terhadap  terpidana  mati  tetap  diperlukan  untuk  mengisi  waktu luang  selama  menunggu  eksekusi.  Program  pembinaan  bagi  terpidana  mati
44 Pasal 100 Ayat (4) RKUHP 2019.
45 Pasal 101 RKUHP 2019.
46 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.
bertujuan  untuk  memberikan  kebaikan  bagi  terpidana  mati  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  tidak  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum selama di Lapas. Program pembinaan dan kegiatan yang diikuti terpidana mati akan dimasukkan ke dalam Buku Perwalian Warga Binaan Pemasyarakatan. Argumentasi ini didukung oleh pendapat Edi Warsono, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas  Klas  I  Batu  Nusakambangan  yang  menyatakan  umumnya  narapidana  dan terpidana mati menunjukan indikasi berperilaku baik dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai  5  (lima)  tahun  sejak  berada  di  Lapas. 47 Yang  artinya  dalam  kurun  waktu tersebut  terpidana  mati  yang  tengah  mengajukan  upaya  hukum  telah  dapat dilakukan  penilaian,  sehingga  dapat  diputuskan  pemberian  atau  penolakan  grasi oleh Presiden.
Program  pembinaan  mempunyai  arti  penting  sebagai  bentuk  pelayanan kesehatan  kepada  terpidana  mati  dalam  mengatasi  tekanan  atau  gangguan  psikis. Pembinaan kepribadian melalui bimbingan kerohanian, bimbingan konseling, serta pembinaan  kemandirian  melalui  latihan  kerja  yang  diharapkan  efektif menyelesaikan  permasalahan  ini.  Selama  menunggu  kepastian  eksekusi  maka program  pembinaan  menjadi  suatu  keharusan  yang  harus  dilaksanakan  secara wajib bagi terpidana mati. Pembinaan bertujuan untuk memberikan waktu kepada Petugas  Lapas  melakukan  penilaian  terhadap  perilaku  terpidana  mati  selama  di Lapas serta untuk mempersiapkan terpidana mati untuk menghadapi eksekusi mati, selain  itu  nantinya  program  pembinaan  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi Presiden  untuk  mempertimbangkan  permohonan  grasi  yang  diajukan  oleh terpidana  mati.  Perubahan  ini  akan  dicantumkan  di  dalam  UU  Pemasyarakatan, untuk memberikan keadilan dengan memberikan persamaan hak-hak yang diterima oleh sesama penghuni Lapas lainnya.
Jangka  waktu  fase  pemenuhan  hak  terpidana  mati  mulai  dari  mengajukan upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali  dan  grasi  secara  keseluruhan membutuhkan  waktu  selama  10  (sepuluh)  tahun.  Fase  pemenuhan  hak  terpidana mati hanya dilakukan apabila terpidana mati menggunakan haknya, bagi terpidana mati  yang  sejak  awal  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  telah  menyatakan tidak  akan  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali  atau  grasi, maka  pihak  Kejaksaan  dapat  segera  mengeksekusi  tanpa  harus  menunggu  jangka waktu tersebut selesai.
Selanjutnya  fase  pasca  penolakan  grasi,  maka  tugas  dari  Kejaksaan  untuk segera  mengeksekusi  terpidana  mati  yang  bersangkutan.  Mulai  dari  kelengkapan administrasi  dan  sebagainya,  dan  jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  Kejaksaan yaitu  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  penetapan  Keputusan  Presiden  mengenai penolakan grasi. Penggunaan jangka waktu 1 (satu) tahun bertujuan agar Kejaksaan dapat  membuat  agenda  dan  mempersiapkan  eksekusi  terpidana  mati  untuk anggaran tahun berikutnya. Ketentuan perubahan ini akan dicantumkan dalam UU No.2/Penpres/1964. Dasar pertimbangan 1 (satu) tahun yakni pada perbandingan negara  Malaysia  dan  Singapura,  yang  hanya  memberikan  waktu  eksekusi  paling lama 1 (satu) tahun sejak penolakan grasi. 48
47 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum , hlm. 303. 48 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum , hlm. 304.
Pembaharuan  batas  waktu  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  dilaksanakan secara  komprehensif,  tidak  hanya  terfokus  pada  pengaturan  masa  tunggu,  akan tetapi  menekankan  pula  agar  adanya  harmonisasi  dan  singkronisasi  dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai peninjauan kembali dan grasi, serta memberikan  jangka  waktu  yang  pasti  pasca  penolakan  grasi  dilaksanakan  oleh penegak hukum dengan konsisten.
“Pembangunan  hukum  pidana  melalui  pembaharuan  perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang diperuntukkan sebagai  pembaharuan  substansi  hukum  ( legal  substance )  dalam  rangka mengefektifkan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, hal ini mengandung pengertian bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga harus dilatarbelakangi oleh sumber- sumber  yang  berorientasi  pada  ide  dasar  ( basic  idea )  Pancasila  yang  di dalamnya  mengandung  konsep  Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial.” 49
Besar  harapan  konsep  ini  nantinya  akan  mempermudah  Kejaksaan  dalam memberikan  landasan  kepastian  hukum.  “Kepastian  hukum  berupa  keamanan individu dari kesewenangan pemerintah, dan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan  negara  kepada  individu.” 50 Serta  memberikan  keadilan  terhadap terpidana  mati  selama  proses  pemenuhan  hak-hak  sebelum  dilaksanakannya eksekusi  mati.  Konsep  “Batas  Waktu  Pelaksanaan  Pidana  Mati  dalam  Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, bertujuan agar pelaksanaan eksekusi pidana mati agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan secara Hak Asasi Manusia.

## D. SIMPULAN
Artikel ini menyimpulkan pertama, dalam hukum positif Indonesia tidak ditemui ketentuan  yuridis  yang  secara  tegas  mengatur  batas  waktu  pelaksanaan  eksekusi pidana  mati  sehingga  sering  kali  terkendala  dalam  menentukan  batas  akhir dilaksanakannya  eksekusi  terhadap  terpidana  mati,  selain  itu  kerap  ditemui pelanggaran atas hak asasi manusia terhadap terpidana mati selama menanti eksekusi di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Akibat  dari  tidak  jelasnya  pengaturan  mengenai  batas akhir  pelaksanaan  eksekusi  maka  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  di  Indonesia belum  memenuhi  aspek  kepastian  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  hak-hak  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, DUHAM, serta ICCPR. Kedua, pengaturan pidana mati kedepannya akan dilaksanakan dengan diterapkannya pidana mati percobaan oleh Hakim, namun apabila hakim tidak menerapkan  pidana  percobaan  terhadap  terpidana  maka  dapat  dilaksanakan  dalam kurun waktu 10 tahun, meliputi fase pemenuhan hak-hak terpidana mati baik selama di  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  mengajukan  upaya  hukum  hingga  fase  pasca penolakan  grasi  oleh  Presiden,  sehingga  dengan  demikian  pelaksanaan  eksekusi
49 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum, hlm. 292.
50 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum  (Jakarta:  Kencana,  Cet.  Ke-10, 2017), hlm. 137.
pidana mati dapat memenuhi aspek tujuan hukum yakni, kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan dari penerapan pidana mati di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.UU Nomor 8 Tahun 1981.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 137. TLNRI Nomor 4250.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  UU
Nomor 46 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 155. TLNRI 5074.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Grasi. UU Nomor 22 Tahun 2002.  LNRI Tahun 2002 Nomor 108. TLNRI Nomor 4234.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Grasi. UU Nomor 5 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. LNRI Tahun 2010 Nomor 100. TLNRI Nomor 5150.
Republik Indonesia.  Undang-Undang Tentang  Pemasyarakatan.    UU Nomor  12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3614.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 2000 Nomor 208. TLNRI Nomor 3886.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme.  UU  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. LNRI Tahun 2018 Nomor 92. TLNRI Nomor 6216.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Narkotika.  UU  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 Tentang Narkotika. LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNRI Nomor 5062.

## Buku:
Abidin,  Zainal. Menyelisik  Keadilan  yang  Rentan:  Hukuman  Mati  dan  Penerapan  Fair Trial di Indonesia . Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Budiman,  Adhigama  Andre.  Laporan  Situasi  Kebijakan  Hukuman  Mati  di  Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi. Jakarta Selatan: Institute for Justice and Criminal Reform, 2020.
Budiman, Adhigama Andre & Maidina Rahmawati. Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-10, 2017.
Napitupulu,  Erasmus  A.T.  Laporan  Situasi  Kebijakan  Hukuman  Mati  di  Indonesia: “Mempermainkan Takdir”, 2019.
Ravena,  Dey  &  Kristian,  Kebijakan  Kriminal (Criminal  Policy). Jakarta:  Kencana,  Cet. Pertama, Jakarta, 2017.
Shidarta.  Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir.  Bandung:  PT Refika Aditama, Cet. Pertama, 2006.
Sitanggang,  Djernih.  Kepastian  Hukum  Masa  Tunggu  Eksekusi  Pidana  Mati  Dalam Mewujudkan  Rasa  Keadilan  Menuju  Pembaharuan  Hukum  Pidana.  Bandung: Pustaka Reka Cipta, Cet. Pertama, 2018.
Waluyo,Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## Jurnal:
Asmaran,  Marselinus  Yohanes  Rian.  “Pelaksanaan  Aturan  Limitasi  Waktu  Eksekusi Terpidana Mati”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , (2017).
Aulia,  M.  Zulfa.  “Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja:  Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan”, Undang Jurnal Hukum , Vol.1 No.2 (2018).
Efendi,  Roni.“Konstitusionalitas  Masa  Tunggu  Eksekusi  Bagi  Terpidana  Mati  dalam Sistem Pemidanaan ”, Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 2 (2019).
Eleanora, Fransiska Novita. “Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana”, Universitas Mpu Tantular Jakarta , (2012).
Nababan, Monika Dwi Putri & Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 1 (2020).
Oktavia,  Leny. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Dijatuhi Pidana Mati (Studi Kasus  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  1  A  Raja  Basssa  Bandar  Lampung)” Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana , (2019).
Usman  &  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum , Vol.1, No.1, 2018.
Zaidan,  M.  Ali.  “Dari  Rehabilitasi  Menuju  Rekonsiliasi  (Kasus  Kelompok  Rentan Berhadapan Dengan Hukum)”, Jurnal Hukum Doctrinal , Vol. 1, No. 2 (2016).
Zulfa,  Eva  Achjani.  “Menakar  Kembali  Keberadaan  Pidana  Mati  (Suatu  Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, Lex Jurnalica , Vol. 4, No. 2 (2007).

## Internet:
Dhani Irawan, “Cerita Freddy Budiman Atur Bisnis Narkoba dan Nyabu Bareng Model Dilapas”, detikNews, Berita, 29/7/2016, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.
Hilda Meilisa, “Eksekusi Mati Sugik, Pembunuh Satu Keluarga Mungkin Dibatalkan, Ini Sebabnya”,  detikNews,  Berita  Jawa  Timur,  31/12/2019,  diakses  pada  tanggal 17 Februari 2020.
Ita  Lismawati  F.  Malau,  “Rentetan  Kasus  Hukum  Freddy  Budiman  si  Gembong Narkoba”, Viva  News,Berita,  30/9/2010,  diakses  pada  tanggal  02  Februari 2020.