## FRAUD AWARENESS AND FRAUD DETECTION-PREVENTION METHODS IN THE INDONESIAN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR
Iftikar Arif Yuri 1 , Maya Rizki Sari 2*
1 Program Studi Akuntansi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
2 Program Studi Akuntansi, STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru, Indonesia *Corresponding Author: mayarizkisarii@gmail.com

## ABSTRACT
Purpose - To identify the level of awareness of fraud and methods for detecting and preventing fraud in several private and public companies in Indonesia.
Research Method - This research uses a quantitative approach to examine these problems. In this study, the sample consisted of directors, managers/supervisors, accountants and employees including internal auditors from public and private sector organizations in several Indonesian companies, especially in Riau and West Sumatra Provinces. Data collection techniques used online-based using Google Form distributed to respondents.
Findings - Total of 34 respondents who filled out the questionnaire resulted in the findings of around 76% of employees and managers working in private and public companies being aware of fraud and important factor for companies to consider. Meanwhile, in terms of tools/steps in preventing  and  detecting  fraud  in  their  organization,  they  are  Internal  Audit  (94.1%), background  check  of  prospective  employees  (91.2%)  and  also  the  Internal  Control  System (91.2%) which is a mechanism perceived effectiveness by employees within the organization. Implication  - Gratification  reports  from  workers,  socialization  of  GCG  understanding,  if necessary cooperate with state financial transaction supervisors on suspicious transactions in the accounts of workers and workers' families. Moreover, providing understanding in the form of training and socialization about  the dangers of fraud  and fraud prevention  efforts in  their organization. Prevention and detection methods need to be developed in the organization.
Keywords:  Fraud  Awareness,  Fraud  Detection-Prevention  Methods,  Public  Sector,  Private Sector
JEL code: H83, L32

## PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  yang  memproduksi  barang  atau  organisasi  yang  memberikan  jasa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Melalui manajemen yang baik, semua sumber daya organisasi yang ada dapat direncanakan, diatur, diarahkan dan dipantau sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tepat (Abbas et al ., 2020). Saat ini, organisasi sektor publik dan swasta di seluruh dunia menghadapi perubahan ekonomi yang pesat, seperti globalisasi,  teknologi  yang  semakin  berkembang,  perubahan  industri  dan  bisnis,  risiko  dan kompleksitas informasi dan manajemen data. Dengan perubahan ini, risiko yang ada termasuk risiko  penipuan  meningkat  secara  signifikan  (Meyer,  2016).  Oleh  karena  itu,  organisasi menyadari  perlunya  mengadopsi  metode  deteksi  dan  pencegahan  penipuan  proaktif  untuk mengurangi potensi risiko penipuan.
Sebuah survei yang dilakukan oleh PWC (2011) mengungkapkan bahwa 37% orangg responden secara global mengatakan kecurangan itu terjadi pada perusahaan responden yang menjadi sampel, serta adanya kejahatan ekonomi yang terus-menerus mengancam bisnis dan
proses  bisnis  (Young,  2017).  Sebanyak  59  negara  yang  di  survei  mengatakan  setuju  bahwa kejadian  penipuan  dan  kasus  yang  dilaporkan  tidak  ada  penurunan.  Sehingga  faktanya, berbagai cara baru penipuan terus bermunculan dengan hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh regulator dan publik terus berkembang.
Survei KPMG (2013) menemukan bahwa pelaku fraud terbanyak berasal dari karyawan yang  mencapai  sekitar  50%.  Para  karyawan  tersebut,  termasuk  di  antara  orang-orang  yang bekerja  bukan  dibagian  manajemen  di  sebuah  organisasi.  Di  tahun  2009,  kategori  pelaku penipuan  yaitu  karyawan,  sebaliknya  mewakili  sekitar  34%.  Angka-angka  ini mengkhawatirkan bagi  pemerintah dan manajemen, karena terjadi peningkatan sebesar 16% pada tahun 2013 di organisasi publik dan swasta yang disurvei oleh KPMG (2013).
Kategori  pelaku  penipuan  kedua  adalah  pelanggan,  kemudian  manajemen,  dengan masing-masing  kategori  menyumbang  sekitar  18%.  Laporan  tersebut  juga  merilis  bahwa pencurian dana keluar adalah kategori penipuan tertinggi dengan jumlah 67% pada tahun 2013, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan suervei tahun 2009 yaitu sebesar 57%. Sedangkan jumlah pencurian dana yang masuk adalah sebesar 34%.  Secara khusus, jenis penipuan yang paling umum adalah pencurian dan penerimaan uang tunai (26%), diikuti oleh penipuan faktur (16%) dan pencurian persediaan (13%) (KPMG, 2013). Pemerintah dan pelaku bisnis sepakat bahwa  bahwa  penipuan,  penyuapan  dan  korupsi  adalah  kebiasaan  buruk  bagi  bisnis  dan masyarakat.  Tindakan  tegas  harus  diambil  untuk  mengurangi  perilaku  tersebut  (Ernst  & Young, 2014).
Oleh  karena  itu,  dengan  berkembangnya  jenis-jenis fraud ,  maka  sudah  seharusnya setiap organisasi khususnya organisasi yang bergerak di sektor publik dan swasta harus aware atas  kebutuhan  untuk  memiliki  metode  pendeteksian  dan  pencegahan  fraud  yang  terjadi  di organisasi. Beberapa peristiwa dan penelitian yang telah disajikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kesadaran pegawai yang ada pada sektor swasta dan publik terhadap kecurangan yang terjadi di perusahaan responden yang menjadi sampel, serta untuk memeriksa penggunaan metode maupun teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan  di  perusahaan  yang  bermuara  pada  kinerja  organisasi.  Maka  ketika  produktifitas meningkat secara otomatis tujuan dari organisasi untuk mendapatkan laba juga akan meningkat (Silaen et al ., 2021).

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Fraud
Hall (2010) menyatakan fraud merupakan sikap yang menampilkan dari fakta material berupa representasi palsu yang dibuat oleh salah satu pihak pada pihak lainnya untuk menipu dan membujuk pihak lain agar dibenarkan dengan bergantung pada fakta yang merugikannya. Sesuai dengan SA 240, IAPI menyebutkan bahwa fraud adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang dalam manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola  perusahaan,  serta  karyawan  atau  pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam  penipuan  untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum.
Menurut  Apriliana  dan  Agustina  (2017)  terkait fraud laporan  keuangan  dalam  audit didefinisikan  sebagai  pelaporan  keuangan  yang  mengandung  kecurangan  sebagai  kesalahan penyajian  yang  disengaja,  kelalaian  dari  jumlah  atau  pengungkapan  dengan  tujuan  untuk menipu pengguna laporan keuangan. Hal ini harus diatasi dengan pengendalian internal yang merupakan seperangkat rencana organisasi, metode, dan tindakan yang dipilih oleh perusahaan untuk mengamankan aset, memverifikasi keakuratan, dan keandalan data akuntan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mematuhi pedoman manajemen yang telah ditentukan (Sari, 2018).
Berdasarkan hukum yang berlaku umum, tindakan fraud atau kecurangan terjadi ketika lima syarat berikut terpenuhi, diantaranya:
1. Representasi salah. Ada pernyataan salah atau tidak diungkapkan.
2. Fakta material. Fakta harus menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Maksud. Ada niat untuk menipu atau mengetahui bahwa pernyataan seseorang salah.
4. Kepercayaan  yang  bisa  dibenarkan.  Penyajian  yang  keliru  merupakan  faktor  penting yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan.
5. Kerusakan atau Kerugian. Kecurangan menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap korban kecurangan tersebut.

## Penelitian Terdahulu
Siregar dan Tenoyo (2015) yang melakukan survei kesadaran penipuan sektor swasta di  Indonesia  menemukan  mayoritas  responden  sekitar  82,1%  setuju  bahwa  penipuan  adalah masalah utama bagi bisnis di Indonesia dan bisnis memiliki tingkat kesadaran penipuan yang cukup.  Kontrol  internal  yang  buruk  dan  kurangnya  nilai-nilai  etika  disebut  sebagai  alasan perusahaan  berada  pada  risiko  penipuan,  dan  kebijakan  etika  serta  kode  etik  yang  baik dipandang sebagai proses manajemen risiko penipuan yang diperlukan.
Kemudian survei yang dilakukan Othman et al . (2015) memperoleh hasil analisis yang menunjukkan  93%  responden  sadar  akan  perlunya  pelaporan  dan  tanggung  jawab  untuk mendeteksi  kecurangan.  Dalam  tiga  tahun,  73%  menyatakan  setuju  bahwa  metode  deteksi penipuan yang digunakan dalam organisasi telah meningkat. Meskipun kesadaran, tampaknya ada kurangnya pelatihan. Oleh karena itu, pengembangan metodologi pencegahan penipuan di kalangan pekerja sektor  publik diperlukan karena dapat  memberikan pemahaman  yang baik tentang pencegahan dan deteksi penipuan.
Survei  yang  dilakukan  oleh  PWC  (2011)  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan kesadaran,  mencegah  dan  mendeteksi  penipuan  di  sektor  publik  disimpulkan  bahwa  sistem pengendalian internal adalah instrumen paling efektif untuk mendeteksi adanya penipuan, 36% jumlah responden yang ada memperingatkan adanya penipuan dengan metode ini. Othman et al. (2015) menemukan bahwa kemajuan teknologi telah menghasilkan teknik deteksi penipuan proaktif yang menganalisis data dan transaksi untuk mengisolasi gejala penipuan seperti tren, angka, dan anomali terkait lainnya.
KPMG (2013) melakukan survei penipuan di Malaysia dan menemukan bahwa 62% responden  merasa  bahwa  penipuan  adalah  masalah  besar  bagi  bisnis  Malaysia  dan  83% responden  mengaku  mengalami  penipuan  dalam  organisasi  mereka.  Ada  beberapa  metode deteksi  kecurangan  yang  paling  umum  digunakan,  yaitu  pengendalian  internal  yang  baik, investigasi manajemen, dan tinjauan audit internal (29%).
Pada tahun 2006, KPMG (2006) di dalam Siregar & Tenoyo (2015) melakukan survei penipuan  di  India  dan  menemukan  bahwa  responden  menganggap  risiko  penipuan  tertinggi untuk  sektor  keuangan,  dan  sektor  transportasi,  ritel,  konsumen  dan  makanan  termasuk  di antara  area  risiko  penipuan  yang  lebih  rendah.  Kurangnya  nilai-nilai  etika  disebut-sebut sebagai  salah  satu  alasan  utama  terjadinya  kecurangan  dalam  organisasi.  Ini  dengan  jelas menunjukkan kebutuhan organisasi dan karyawannya untuk secara proaktif bergerak menuju penciptaan “tempat kerja yang lebih etis”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  mengkaji  masalah-masalah tersebut. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari direktur, manajer/supervisor, dan karyawan termasuk  akuntan  dan  auditor  internal  dari  organisasi  sektor  publik  dan  swasta  di  beberapa perusahaan  Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Riau  dan  Sumatera  Barat.  Daerah  ini  dipilih sebagai sampel dikarenakan perusahaan tersebut  lebih mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berbasis  online  menggunakan google  form dan
disebarkan  ke  responden.  Teknik  kuesioner  survei  ini  dikembangkan  berdasarkan  KPMG (2013) dengan beberapa modifikasi sesuai penelitian Siregar dan Tenoyo (2015) yang terdiri dari 30 pertanyaan dan dibagi menjadi tiga bagian.
Bagian A tentang profil demografis responden. Di bagian B, responden ditanyai tentang tingkat  kesadaran  responden  tentang  terjadinya  penipuan  di  organisasi  mereka.  Sedangkan bagian C mengacu pada alat/metode proaktif apa yang telah digunakan oleh organisasi untuk mendeteksi atau mencegah penipuan. Untuk Bagian B, didalam kuesioner nya menggunakan skala Likert lima  poin  yang  dimulai  dari  '1'  (sangat  tidak  setuju)  sampai  '5'  (sangat  setuju). Sedangkan pada bagian C, menggunakan teknik yes no question .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Survei yang dilakukan di organisasi sektor publik dan swasta di beberapa perusahaan Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan Sumatera Barat menggunakan teknik pengumpulan data  berbasis  online  yaitu  dengan  pengumpulan google  form yang  disebarkan  kepada responden. Setelah disebarkan, responden yang memberi tanggapan berjumlah 34 responden dari  organisasi  sektor  publik  dan  swasta  di  beberapa  perusahaan  Indonesia  khususnya  di Provinsi  Riau  dan  Sumatera  Barat.  yang  terdiri  dari  Rumah  Sakit  Ibnu  Sina  Payakumbuh, PT.Pertamina, PT.Indomarco Prismatama, PT. PER dan beberapa perusahaan lainnya.

## Tabel 1. Organisasi Responden
Perusahaan / Organisasi Tempat Bekerja Jumlah  Persentase PT. Indomarco Prismatama Cabang Pekanbaru 18 53% PT. Karya Satria Abadi 4 12% PT. Pertamina (Persero) 1 3% PT. Angkasa Pura Solusi 1 3% PT. Permodalan Ekonomi Rakyat 4 12% PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari 1 3% PT. Bank Riau Kepri 1 3% RSI Ibnu Sina Payakumbuh 4 12% Tabel 2. Profil Demografis Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase Pria 28 82.40% Wanita 6 17.60% Usia Jumlah Persentase < 30 Tahun 23 67.6% 31 - 40 Tahun 10 29.4% 41 - 60 Tahun 1 3.0% Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase SMA se-derajat 7 20.6% Diploma 5 14.7% S1 20 58.8% S2 2 5.9% S3 Posisi/Jabatan Jumlah Persentase Manajer / Supervisor 7 21% Direktur 1 3% Staff Karyawan 25 74% HRD 1 3%
Tabel  1  menampilkan  persentase  dari  perusahaan  atau  organisasi  tempat  responden bekerja.  Sebanyak  53%  responden  yang  mengisi  kuesioner  berasal  dari  PT.Indomarco Prismatama cabang Pekanbaru kemudian PT. PER, PT. Karya Satria Abadi dan RSI Ibnu Sina Payakumbuh  memperlihatkan  hasil  dan  persentase  yang  sama  yaitu  masing-masing  sebesar 12%.
Tabel  2  menampilkan  profil  demografi  responden.  Total  responden  terdapat  28  Pria (82,4%) dan 6 Wanita (17,6%). Berdasarkan usia, rata-rata usia tertinggi adalah di bawah 30 tahun (67,6%) diikuti oleh usia 31-40 tahun (29,4%) dan di atas 40 tahun (3%). Sebagian besar responden adalah pemegang gelar sarjana (59%) diikuti oleh SMA sederajat sebesar  (21%). Untuk posisi jabatan responden, komposisi terbesar pada masing-masing organisasi yaitu staff karyawan sebesar 74% diikuti manajer/supervisor dengan persentase 21%.
Tabel 3. Kesadaran Fraud : Distribusi Tanggapan No Pernyataan STS (%) TS (%) KS (%) S (%) SS (%) 1. Fraud (kecurangan)  adalah  perhatian utama bisnis di Indonesia 1 (2,9%) 6 (17,6%) 8 (23,5%) 19 (55,9%) 2. Perusahaan/organisasi  saya  proaktif dalam menangani risiko penipuan 1 (2,9%) 7 (20,6%) 16 (47,1%) 10 (29,4%) 3. Perusahaan/organisasi saya telah mengidentifikasi dan menyetujui kebijakan  dewan  direksi  tentang bagaimana  entitas  akan  mengelola risiko penipuan 7 (20,6%) 18 (52,9%) 9 (26,5%) 4. Perusahaan/organisasi saya telah melakukan  proses risk  assessment (penilaian risiko) terhadap penipuan 9 (26,5%) 16 (47,1%) 9 (26,5%) 5. Auditor  internal  telah  mengambil prosedur yang diperlukan untuk mendeteksi kecurangan 7 (20,6%) 19 (55,9%) 8 (23,5%) 6. Perusahaan/organisasi saya telah menggunakan  sistem  akuntansi  atau sistem  pengendalian  internal  untuk mencegah penipuan 2 (5,9%) 7 (20,6%) 18 (52,9%) 7 (20,6%) 7. Perusahaan/organisasi saya telah menggunakan  sistem  akuntansi  atau sistem  pengendalian  internal  untuk mendeteksi penipuan 1 (2,9%) 9 (26,5%) 15 (44,1%) 9 (26,5%) 8. Perusahaan/organisasi  saya  memiliki sistem untuk pelaporan atas kecurigaan penipuan, korupsi, atau pelanggaran 1 (2,9%) 8 (23,5%) 15 (44,1%) 10 (29,4%) 9. Auditor  eksternal  bertanggung  jawab untuk  mendeteksi  kecurangan  di perusahaan yang mereka audit 1 (2,9%) 11 (32,4%) 15 (44,1%) 7 (20,6%) 10. Harus  ada  standar  audit  yang  akan membuat auditor eksternal bertanggung  jawab  untuk  mendeteksi dan melaporkan kecurangan 3 (8,8%) 16 (47,1%) 15 (44,1%) 11. Auditor  eksternal  harus  melakukan prosedur  tambahan  dalam  upaya mereka untuk mengungkap kecurangan 1 (2,9%) 8 (23,5%) 16 (47,1%) 9 (26,5%)
12. Auditor eksternal harus menilai aktivitas  departemen  pengendalian internal terkait dengan deteksi kecurangan 8 (23,5%) 16 (47,1%) 10 (29,4%)
Catatan: STS adalah Sangat Tidak Setuju, TS adalah Tidak Setuju, KS adalah Kurang Setuju, S adalah Setuju, dan SS adalah Sangat Setuju
Peneliti  mengajukan  beberapa  pertanyaan  tentang  kesadaran  akan fraud kepada responden.  Distribusi  serta  tanggapan  rata-rata  ditabulasikan  dalam  Tabel  3.  Secara  total, 79,4% dari responden yang ada (total tanggapan untuk poin 4 dan 5) setuju bahwa penipuan adalah  perhatian  utama  bisnis  di  Indonesia.  Bagi  perusahaan/organisasi  mereka  telah mengidentifikasi  dan  menyetujui  kebijakan  dewan  direksi  tentang  bagaimana  entitas  akan mengelola  risiko  penipuan.  Ini  digambarkan  setelah  jumlah  persentase  sekitar  76,5%  (total tanggapan untuk poin 4 dan 5).
Sebagian  besar  juga  setuju  bahwa  perusahaan  responden  memiliki  tingkat  kesadaran penipuan  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  lebih  dari  50  persen  atau  setelah dikalkulasikan sekitar 76% responden yang memilih setuju dan sangat setuju untuk tiap-tiap pertanyaan yang diajukan tentang kesadaran akan fraud di organisasi responden yang menjadi sampel.

## Tabel 4. Alat / Langkah untuk Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
No Tools To Detect or Prevent Fraud Persentase % 1. Sistem Penilaian Penipuan ( Fraud assessment system ) 85,3% 2. Manajemen Risiko Penipuan ( Fraud risk management ) 76,5% 3. Pemberitahuan oleh pihak ketiga (karyawan, pelanggan, vendor atau sumber anonim) 85,3% 4. Secara Tidak Sengaja ( Accidental ) 58,8% 5. Audit Internal 94,1% 6. Sistem Pengendalian Internal 91,2% 7. Audit Eksternal 88,2% 8. Kontrol Teknologi Informasi (TI) 88,2% 9. Audit Teknologi Informasi (TI) 61,8% 10. Penggalian / Pengumpulan Informasi Penting ( Data Mining ) 76,5% 11. Pemeriksaan latar belakang calon karyawan 91,2% 12. Pemeriksaan acak pada email karyawan 64,7% 13. Pemeriksaan acak atas data transaksi 64,7%
Tabel  4  memperlihatkan  daftar  teratas  dari  alat/langkah  untuk  mencegah  dan mendeteksi fraud di organisasi responden yang menjadi sampel adalah dengan audit internal (94,1%)  dan  juga  sistem  pengendalian  internal  (91,2%).  Kemungkinan  besar  hasil  ini didapatkan karena pada perusahaan-perusahaan ini sudah menerapkan prosedur dan kebijakan yang  baik  terkait  sistem  pengendalian  internal  dan  juga  audit  internalnya.  Langkah  ini  bisa diasumsikan bahwa tindakan fraud oleh sumberdaya manusia yang ada di perusahaan akan bisa dideteksi  dan  dicegah  langsung  apabila  prosedur  dan  kebijakan  internal  dilakukan  dan dimonitor secara berkala.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesadaran sumber daya manusia  di  sektor  publik  dan  swasta  terhadap  kecurangan  yang  terjadi  di  organisasi  serta memeriksa penggunaan metode maupun teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan di  perusahaan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  perusahaan  publik  dan  swasta  memiliki
tingkat kesadaran penipuan  yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh lebih dari 50% atau setelah dikalkulasikan sekitar 76% responden yang memilih setuju dan sangat setuju untuk tiap- tiap pertanyaan yang diajukan tentang kesadaran fraud di organisasi.
Sedangkan  dalam  hal  alat/langkah  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  fraud  di organisasi/perusahaan  yang  diteliti  adalah  dengan  audit  internal  (94,1%).  Pemeriksaan  latar belakang  calon  karyawan  (91,2%)  dan  juga  sistem  pengendalian  internal  (91,2%)  yang merupakan  mekanisme  efektif  yang  dirasakan  oleh  karyawan  di  dalam  organisasi.  Terdapat beberapa  informasi  tambahan  didalam  kuesioner  sebagai  saran  dari  responden  untuk pencegahan dan deteksi penipuan di perusahaan/organisasi.
Berdasarkan  tanggapan  yang  ada,  berikut  beberapa  saran  yang  diberikan  terkait pencegahan dan deteksi penipuan. Diantaranya:
1. Pelaporan gratifikasi dari pekerja
2. Sosialisasi pemahaman tata kelola perusahaan yang baik,
3. Bila diperlukan, perusahaan bekerja sama dengan pengawas transaksi keuangan negara terhadap transaksi yg mencurigakan di rekening pekerja dan keluarga pekerja.
4. Pemberian pemahaman dalam bentuk training maupun sosialisasi tentang bahaya fraud serta upaya pencegahan fraud di organisasi/perusahaan .
Peneliti  berharap  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah  sampel  dan meneliti perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti belum bisa  meneliti  banyak  sampel  dan  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia dikarenakan akses yang cukup sulit dan keterbatasan waktu yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  D.  S.,  Agustina,  Y.,  Sari,  M.  R.,  Ardiana,  D.  P.  Y.,  Hartini,  H.,  Maknunah,  L.  U., Moridu, I., Satmoko, N. D., Erwina, E., Pangarso, A., Saputra, A. H., Ramaditya, M., & Butarbutar,  M.  (2020).  Pengantar  Manajemen  Untuk  Organisasi  Publik  Dan  Bisnis. Widina Bhakti Persada Bandung , 2020.
Apriliana,  S.,  &  Agustina,  L.  (2017).  The  Analysis  of  Fraudulent  Financial  Reporting Determinant  through  Fraud  Pentagon  Approach. Jurnal  Dinamika  Akuntansi , 9 (2). https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036
Hall,  J.  A.  (2010).  Information  Technology  Auditing  and  Assurance.  In Lecture  Notes  in Logistics .
KPMG.  (2013).  KPMG  Malaysia  Fraud,  Bribery  and  Corruption  Survey  2013. KPMG Forensic .
Meyer,  M.  (2016).  Global  Automotive  Executive  Survey  2016. KPMG  International ,  1–52. https://doi.org/132042
Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and  Prevention  Methods  in  the  Malaysian  Public  Sector:  Accountants’  and  Internal Auditors’ Perceptions. Procedia Economics and Finance , 28 . https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01082-5
PWC. (2011). Fighting fraud in the public sector. Pwc , June . Sari,  M.  R.  (2018). Pengendalian  Intern,  Total  Quality  Management,  dan  Good  Corporate Governance  terhadap  Peningkatan  Kinerja  Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota  Medan  Pada Tahun 2012-2016 . Universitas Sumatera Utara.
Silaen, N. R., Syamsuriansyah, S., Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyruroh, A., Satriawan, D. G., Lestari, A. S. I., Arifudin, O., Rialmi, Z., & Putra, S. (2021). Kinerja Karyawan. In Widina Bhakti Persada Bandung . Widina Bhakti Persada Bandung.
Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in  Indonesia.
Journal of Financial Crime , 22 (3). https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016 Young, E. &. (2014). Overcoming compliance fatigue Reinforcing the commitment to ethical growth: 13th Global Fraud Survey . Young, E. &. (2017). Blockchain: How this technology could impact the CFO. Ernst & Young LLP.