## ANALISIS EKONOMI-EKOLOGI UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BANTEN
Yoga Candra Ditya 1 , Luky Adrianto 2 , Rokhmin Dahuri 2 dan Setyo Budi Susilo 2
1 Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum
2 Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Institut Pertanian Bogor Email: yogakoko@yahoo.co.uk
Diterima 10 April 2012 - Disetujui 3 Desember 2012

## ABSTRAK
Dalam  perencanaan  wilayah  pesisir  Provinsi  Banten,  perikanan  budidaya  memiliki  peran  penting terhadap  nilai  sosial  dan  ekonomi,  terutama  dalam  hubungannya  dengan  aktivitas  ekspor  dari  produk perikanan budidaya tersebut. Namun demikian, aktivitas perikanan budidaya juga berpotensi memberikan multiplier  negatif  jika  dipandang  dari  segi  efek  yang  ditimbulkan  ke  lingkungan  pesisir,  terutama  ketika tidak  ada  pengelolaan  yang  baik  pada  aktivitas  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Menelaah kekuatan struktur dan interaksi antar sektor dari perikanan budidaya; (2) Mengestimasi dampak ekonomi dan ekologi dari pembangunan perikanan budidaya; dan (3) Mengestimasi daya dukung lingkungan pesisir yang  dapat  dimanfaatkan  bagi  kegiatan  perikanan  budidaya  berkelanjutan.  Untuk  menjawab  tujuan tersebut, dibangun model ecological input-output dan  pendekatan ecological footprint .  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa indeks keterkaitan ke belakang (1,84) lebih tinggi daripada keterkaitan ke depan (1,02). Hal ini berarti bahwa aktivitas perikanan budidaya di Provinsi Banten lebih memiliki kemampuan dalam menarik sektor hulu dibandingkan dengan sektor hilirnya. Lebih lanjut, pembangunan perikanan budidaya juga  memberikan  multiplier  ekonomi  yang  memiliki  income  multiplier  (2,20)  lebih  tinggi  dibandingkan employment  multipliernya  (1,17).  Dari  segi ecological  multiplier ,  area  mangrove  memberikan  indeks sebesar 0,005, COD (0,001), dan TDS (0,001). Penggunaan pendekatan ecological footprint , diestimasikan bahwa daya dukung dari area pesisir yang tersedia adalah pada level 48.886 ha dengan target permintaan 497.825,59 juta rupiah.
Kata Kunci: pembangunan perikanan budidaya, ecological input-output, ecological footprint, wilayah pesisir Banten
Abstract:  Ecological-Economic Analysis of Sustainable Aquaculture Development Planning in the Coastal Zone of Banten Province. By: Yoga Candra Ditya, Luky Adrianto, Rokhmin Dahuri and Setyo Budi Susilo.
In the planning of Banten coastal zone, aquaculture has important role due to its social and economic value especially related with export activities of the aquaculture products. However, aquaculture activities potentially  have  also  a  negative  multiplier  effect  on  the  coastal  environment,  especially  when  there  is no proper management of those activities. The aims of this research are (1) to identify the structure and interaction among sectors in aquaculture activities; (2) to estimate the economic and ecological impact of the aquaculture activities, and ;(3) to estimate carrying capacity of the coastal area enabling for sustaining aquaculture development. To achieve these objectives, ecological input-output model was developed and supported with  ecological  footprint approach.  Results  of  the study  reveal  that  backward linkages  index (1.84) is higher than forward linkages one (1.02). This means that aquaculture activities in Banten Province has  capacity  to  pull  upstream  sectors  rather  than  downstream  sectors.  Furthermore,  aquaculture developmant  has  also  produced  economic  multiplier  by  which  income  multiplier  is  (2.20)  higher  than
employment  multiplier  (1.17).  From  the  ecological  multiplier  point  of  view,  mangrove  area  producs index  as  of  0.005,  COD  (0.001),  and  TDS  (0.001).  Using  ecological  footprint  approach,  the  carrying capacity of appropriated coastal area is estimated at the level of 48,886 ha with the demand target of IDR 497,825.59 million.
Keywords: aquaculture development, ecological input-output, ecological footprint, Banten coastal zone

## PENDAHULUAN
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan ekonomi setiap wilayah. Berbagai cara dan kebijakan dilakukan agar tetap berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Provinsi Banten yang sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan, sebagai provinsi yang relatif masih  muda  dan  kaya  akan  sumberdaya alam,  baik  yang renewable maupun  yang non-renewable . Provinsi ini berupaya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam yang tersedia.
Provinsi Banten memiliki garis pantai sepanjang 501 km dengan tiga muka pantai yaitu sebelah utara yang berhadapan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Selat Sunda dan sebelah selatan dengan Samudera Hindia (BAPPEDA,  2002).  Kemampuan  Provinsi Banten  dalam  melakukan  pengelolaan perikanan  budidaya  di  wilayah  pesisirnya telah  memberikan  total  produksi  sebesar 16.810,70 ton dari budidaya tambak seluas 8.010,55 ha dan budidaya laut seluas 11.882,00 ha  (BPS,  2006).  Keseriusan  pengelolaan perikanan budidaya di Provinsi Banten juga terlihat  dengan  dilaksanakannya  Program Intensifikasi Budidaya Perikanan (INBUDKAN) yang kegiatannya meliputi kegiatan percontohan dan penguatan modal untuk memberdayakan masyarakat nelayan pembudidaya.
Selain itu, perikanan budidaya mampu menciptakan peluang usaha dan penyerapan tenaga  kerja.  Namun  demikian,  ternyata sisi  lain  yang  terjadi  berkurangnya  areal hutan  mangrove  yang  dikonversi  menjadi tambak mengakibatkan menurunnya potensi sumberdaya  alam  hayati.  Kerusakan  dan konversi hutan mangrove ini terjadi di pantai
utara, selatan dan barat Provinsi Banten, yang meliputi  wilayah  pesisir  Kabupaten  Serang, Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Selama periode 2004 tercatat luas hutan mangrove di Provinsi Banten 2.374,11 ha kemudian pada tahun 2005 luas tersebut menurun menjadi 2.214,45 ha (DKP, 2006).  Dengan  kata  lain,  terjadi  penurunan luasan 6,73% per tahun, angka ini lebih besar dari  rata-rata  penurunan  luasan  mangrove secara nasional 1,1% per tahun.
Implikasi dari hal ini dikarenakan kawasan pesisir  merupakan  kawasan  yang  rentan ( vulnerable ) terhadap perubahan lingkungan, yang akan menerima dampak negatif berupa pencemaran,  sedimentasi,  dan  perubahan hidrologi serta penurunan keanekaragaman hayati  ( biodiversity loss )  akibat  aktivitas manusia  dan  pembangunan  di  daratan.  Hal ini jika dibiarkan akan berakhir pada konflik penggunaan ruang karena sifat wilayah pesisir yang merupakan common property resource dengan pola pemanfaatan menjadi open access (siapa saja, kapan saja, dan berapa saja bebas menggunakan  pesisir)  yang  akibatnya  akan terjadi tragedy of the commons .
Oleh karena itu, untuk mempertahankan pertumbuhan  ekonomi,  baik  melalui pemanfaatan sumberdaya alam, intensifikasi penggunaan  lahan  maupun  industrialisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan,  atau  sering  dikatakan  adanya trade-off antara  sisi  ekonomi  dan  ekologi. Namun  demikian,  dampak  negatif  dari kegiatan  pembangunan  ekonomi  tidak berarti harus menghentikan atau mengurangi kegiatan  pembangunan  ekonomi,  karena penghentian kegiatan pembangunan berarti akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi yang  pada  gilirannya  akan  menurunkan pendapatan masyarakat dan pada sisi lain akan
meningkatkan pengangguran atau kemiskinan.
Hal tersebut mendorong perlunya suatu perencanaan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan terkait dengan daya dukung kawasan/wilayah pesisir itu sendiri. Dengan menekankan  pada  perhatian  pemanfaatan lahan pesisir yang optimal dan diharapkan dengan  adanya  perencanaan  perikanan budidaya  bisa  mengestimasi  kemungkinan konsekuensi yang timbul. Selain itu, belum adanya studi tentang daya dukung lingkungan dilihat dari segi pemanfaatan lahan pesisir yang  optimal  untuk  keberlanjutan,  analisis daya  dukung  kawasan  menjadi  tantangan tersendiri dalam pengembangan ilmu yang ada. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Menelaah kekuatan struktur dan interaksi antar sektor dari perikanan budidaya di Provinsi Banten; 2). Mengestimasi dampak terhadap ekonomi dan ekologi dari pembangunan perikanan budidaya di  wilayah  pesisir;  dan  3).  Mengestimasi daya dukung lingkungan pesisir yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan.

## METODOLOGI
Analisis ekonomi-ekologi digunakan dalam penelitian  ini  untuk  mengkaji  perencanaan pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan (meliputi  budidaya  laut  dan  budidaya tambak)  di  wilayah  pesisir  Provinsi  Banten, menggunakan pendekatan ecological footprint dan pengembangan analisis ecological input- output dengan aspek ekonomi-ekologi. Pada aspek ekonomi mencakup dampak dari kegiatan perikanan budidaya terhadap pendapatan dan ketersediaan  lapangan  kerja.  Aspek  ekologi meliputi input sumberdaya alam untuk kegiatan perikanan budidaya dalam hal ini berupa input lahan dan mangrove serta dampak yang terjadi terhadap lingkungan akibat kegiatan tersebut yang berupa limbah bahan organik.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam kajian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  penelusuran  pustaka  dan  laporan
dari  berbagai  instansi,  yang  meliputi:  data fisik, sosial dan ekonomi, antara lain: Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dan Tabel Input-Output  Provinsi  Banten.  Wawancara juga  dilakukan  kepada stakeholders dalam hal ini BAPPEDA untuk konfirmasi penggunaan lahan. Guna keperluan analisa disusun tabel Input-Output perikanan Banten yang diawali dengan perhitungan variabel penyusunnya. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama  dilakukan  dan  membutuhkan  energi yang lebih karena ada tahap rekonsiliasi yang dilakukan berulang-ulang hingga tabel Input- Output perikanan yang disusun balance .

## Metode Analisis Data
Ecological input-output digunakan untuk menelaah  kekuatan  struktur  dan  interaksi antar  sektor  dari  perikanan  budidaya  dan mengestimasi  dampak  terhadap  ekonomi dan  ekologi  dari  pembangunan  perikanan budidaya  di  wilayah  pesisir  yang  meliputi multiplier ekonomi  dan  ekologi. Ecological input-output merupakan  pengembangan dari model input-output (I-O) konvensional yang  telah  digunakan  sebagai  alat  analisis perencanaan pembangunan selama ini (KMNLH dan  BPS,  2000).  Model ecological input- output dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis komoditas ekologi, seperti air dan tanah ke dalam deretan sektor produksi dan menambahkan pada kolom-kolom terakhir beberapa output yang berupa limbah atau permasalahan  lingkungan/ekologi  seperti pencemaran dan sebagainya yang merupakan produk kegiatan ekonomi.
Prinsip analisis yang digunakan sama dengan prinsip pada analisis dasar, dimana dengan mengasumsikan koefisien konstan, maka dampak perubahan permintaan akhir pada produksi berbagai sektor (termasuk produksi limbah) akan bisa diprediksi. Karena model ini mencakup komoditi ekologi seperti air dan tanah yang dimasukkan sebagai input, maka dapat diprediksi dampak perubahan permintaan akhir pada besarnya kebutuhan input setiap sektor, sehingga dampaknya pada degradasi
lingkungan dapat diperkirakan (KMNLH dan BPS, 2000).
Di samping itu, pendekatan ecological footprint digunakan untuk mengestimasi daya dukung lingkungan untuk kegiatan perikanan budidaya berkelanjutan. Pengaruh fisik pada perhitungan  metodologi  difokuskan  pada ketersediaan lahan yang diperkenalkan oleh Wackernagel  dan  Rees  (1996)  dan  secara umum  direferensikan  untuk ecological footprint (Hubacek dan Giljum, 2002). Oleh Wackernagel  dan  Rees  (1996), ecological footprint didefinisikan  sebagai  total  area lahan dan perairan yang dibutuhkan untuk mendukung suatu populasi dengan spesifik lifestyle dan pemberian teknologi terhadap kebutuhan sumberdaya alam dan mengabsorbsi semua buangan dan emisi dalam kurun waktu tertentu.
Lebih lanjut Adrianto (2006),
menambahkan ecological footprint merupakan suatu konsep daya dukung lingkungan dengan memperhatikan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga perbandingan ketersediaan lahan untuk  populasi  di  suatu  wilayah  dengan ketersediaan ecological capacity , defisit atau surplus keberlanjutan dapat dikuantitatifkan.
Analisis carrying capacity di  sini menggunakan pendekatan ecological footprint , dimana menurut Hubacek dan Giljum (2002) perhitungan ecological footprint adalah bagian dari kategori lahan built-up dan kesesuaian lahan  langsung  untuk  infrastruktur,  bukan pada  dasar  penggunaan  lahan  aktual  atau data  tutupan  lahan,  tetapi  diawali  dengan konsumsi  sumberdaya  oleh  suatu  populasi yang spesifik dalam unit massa.
Penggunaan ecological footprint dapat  dilihat  sebagai  hal  yang  bermanfaat dengan  suatu  jalan  yang  berbeda  untuk membuat kebijakan (Moffat et al ., 2000). Yang fundamental dari metode ecological footprint adalah ide untuk menunjukkan areal lahan dalam beberapa tipe areal yang digunakan per kapita dari perhitungan terhadap populasi suatu wilayah. Model Haberl’s digunakan sebagai model dasar perhitungan ecological footprint (Haberl et al ., 2001), yaitu sebagai berikut :
dimana
Keterangan :
EF i = Ecological Footprint produk ke-i (Ha/ kapita)
EF lok = Total Ecological Footprint (lokal) (Ha/ kapita)
DE i = Domestic Extraction produk ke-i (Ton/ kapita)
IM i = Impor produk ke-i (Ton/ha)
EX i = Ekspor produk ke-i (Ton/ha)
Y lok I = Yield (produktivitas)  lokal  produk ke-i (Ton/ha)
Y reg I = Yield (produktivitas) regional produk ke-i (Ton/ha)
Sementara itu biocapacity (BC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
i Y EX i Y IM i Y DE EF lok i reg i lok i i − + = ∑ = i lok EF EF YF A BC k k = YF A BC k lok ∑ = , dimana
Keterangan :
A k = Luas land cover kategori ke-k (Ha)
YF = Yield factor land cover kategori ke-k
Untuk yield factor land cover yang digunakan  dalam  perhitungan biocapacity pada pendekatan ecological footprint di sini, didasarkan  pada  tipe land use dan  faktor pembobotan  dari  riset  yang  diperkenalkan oleh  Lenzen  dan  Murray  (2001)  dan  dapat dilihat pada Tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Permintaan dan Penawaran
Berdasarkan kajian terhadap struktur  permintaan  dan  penawaran  pada sektor  perikanan  budidaya  (Tabel  2), dapat  dijelaskan  bahwa  sektor  perikanan budidaya  penyebarannya  hampir  merata. Jumlah  permintaan  seluruhnya  mencapai 218.391  juta  rupiah.  Dari  jumlah  tersebut
sebesar 30.040 juta rupiah atau sekitar 13,76% digunakan untuk memenuhi permintaan antara sektor produksi lainnya, memenuhi permintaan akhir domestik sebesar 177.140 juta rupiah (81,11%) dan selebihnya untuk ekspor, yakni sebesar 11.211 juta rupiah (5,13%) dari seluruh permintaan.
Namun demikian, jika dilihat dari sisi penawaran  menunjukkan  bahwa  Provinsi Banten hanya mampu berperan menyediakan produksi perikanan budidaya sebesar 107.576 juta rupiah (49,26%) dari seluruh penawaran/ penyediaan  produk,  kekurangannya  yakni sebesar  16.182  juta  rupiah  (7,41%)  harus dipasok  dari  luar  Provinsi  Banten.  Dengan adanya kekurangan pasokan sebesar 7,41%
menunjukkan bahwa di Provinsi Banten telah terjadi kekurangan pasokan (minus) dalam penyediaan produksi perikanan budidaya atau penawaran sektor perikanan budidaya lebih kecil dari permintaannya, dengan demikian secara keseluruhan sektor perikanan budidaya mengalami defisit sebesar 4.971 juta rupiah (2,28%).

## Struktur Permintaan Akhir
Hasil analisis terhadap sektor perikanan budidaya  yang  disajikan  pada  Tabel  3 menunjukkan bahwa permintaan akhir sektor ini paling banyak digunakan untuk konsumsi rumah  tangga  yaitu  sebesar  94,75%,  dan
Tabel 1. Faktor Pembobotan Lahan Menurut Tipe Penggunaan Lahan. Table 1. Weighting Factor by Land Use Type.
Tipe penggunaan lahan / Land use Type
Faktor Pembobotan/ Weighting Factor - Lahan yang dibangun/ Built 1.00 - Lahan padang rumput atau tanaman yang  terdegradasi akibat lahan tambang/ Degraded pasture or crop land Mined land 0.80
- Lahan padang rumput atau tanaman yang dibersihkan untuk perke bunan non-alami/ Cleared pasture and crop land Non-native planta tions 0.60 - Menipisnya taman padang rumput dan perkebunan taman nasional/ Thinned pasture Parks and gardens Native plantations 0.40 - Sebagian padang rumput terganggu (kebanyakan kering)/ Partially disturbed pasture (mostly arid) 0.20
Sumber: Lenzen dan Murray (2001)/ Source: Lenzen and Murray (2001)

## Tabel 2. Struktur Permintaan dan Penawaran Perikanan Budidaya di Provinsi Banten (Juta Rp).
Table 2.  Structure of Demand and Supply of Aquaculture in Banten Province (Million IDR).
Sektor/ Sector Permintaan Antara / Between Demand Permintaan Akhir/
Final Demand
Penyediaan Input/ Input Primer Jumlah Permintaan/ Penawaran / Sum of Demand/
Supply Domestik/ Domestic Ekspor/ Ekspor Import/ Import Domestik/ Domestic Perikanan budidaya/ Aquaculture 30,040 177,140 11,211 16,182 107,576 218,391 Total Sektor/ Total Sector 52,426,415 27,867,314 28,800,957 13,483,939 43,184,332 109,094,686
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/
Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000
ekspor  sebesar  5,95%,  sedangkan  untuk konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap sama sekali tidak ada, bahkan terjadi minus 0,7% untuk perubahan stok sehingga diperlukan  impor  untuk  mengatasi  hal tersebut.  Interpretasi  dari  hal  ini  ternyata produksi  perikanan  budidaya  lebih  banyak digunakan  untuk  konsumsi  rumah  tangga baik  langsung  maupun  tidak  langsung dibandingkan  untuk  kegiatan  produksi sektor lainnya.
Nilai investasi yang terbentuk di sektor perikanan  budidaya  tidak  ada,  terbukti dengan  pembentukan  modal  tetap  sama sekali  tidak  ada.  Hal  ini  perlu  mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan semua stakeholder ,  jika  diinginkan  sektor  ini menjadi  sektor  andalan  dimana  salah  satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan investasi melalui pemberian insentif.

## Struktur Input Primer
Struktur input primer merupakan semua jenis  balas  jasa  yang  dibayarkan  kepada sektor  ekonomi  sebagai  kompensasi  atas keterlibatannya  dalam  kegiatan  perikanan budidaya. Pada Tabel 4 kegiatan usaha perikanan budidaya relatif lebih memberikan proporsi yang  menguntungkan  dibanding  kegiatan ekonomi lainnya, ditunjukkan dengan surplus usaha sebesar 79.357 juta rupiah (73,77%) dari total nilai output. Angka ini lebih besar dari rata-rata surplus usaha semua sektor ekonomi wilayah  (52,39%).  Ini  menunjukkan  bahwa dalam pembentukan output di sektor perikanan budidaya, komponen surplus usaha memegang peranan penting. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga perbankan yang berkisar antara 6% hingga 12% per tahun, maka surplus usaha ini jauh lebih tinggi. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini.
Tabel 3. Komposisi Permintaan Akhir Perikanan Budidaya Menurut Komponennya. Table 3. Composition of Final Demand Aquaculture According to Components.
Komponen/ Componen Sektor Perikanan Budidaya/ Aquaculture Sector Nilai (Juta Rp)/ Value (Million IDR) % Konsumsi rumah tangga/ Household consumption 178,465 94.75 Konsumsi pemerintah/ Government consumption 0 0.00 Pembentukan modal tetap/ Fixed capital formation 0 0.00 Perubahan stok/ Stock changes (1,325) (0.70) Ekspor/ Eksport 11,211 5.95 Jumlah permintaan akhir/ Final demand total 188,351 100.00
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000
Tabel 4. Beberapa Komponen Input Primer Perikanan Budidaya dan Sektor Basis. Table 4. Some Components of the Primary Input Aquaculture and Sector Basis .
Komponen/ Com- ponents Perikanan Budi- daya/ Aquacul- ture Pertanian/ Agriculture Industri/ Industry Perdagangan/ Trade Lainnya/ Others Jumlah/ Quantity Upah dan gaji/ Wages and salaries 18,603 2,205,411 6,653,583 1,686,513 3,523,090 14,087,200 17.29 54.33 29.07 22.21 41.28 32.62 Surplus usaha/ Surplus effort 79,357 1,577,182 12,777,254 5,000,944 3,189,948 22,624,685 73.77 38.86 55.81 65.86 37.38 52.39 Jumlah/ Total 107,576 4,059,114 22,889,689 7.,593,761 8,534,192 43,184,332 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000
Namun demikian, tingkat upah dan gaji yang diterima masyarakat nelayan relatif kecil dibanding dengan kegiatan ekonomi lainnya yaitu sebesar 18.603 juta rupiah (17,29%). Angka  tersebut  lebih  kecil  dari  rata-rata semua  sektor  ekonomi  dalam  membayar pekerja yaitu sebesar 32,62%. Padahal upah dan gaji merupakan satu-satunya komponen nilai tambah yang bisa langsung diterima oleh pekerja (buruh nelayan). Upah dan gaji yang relatif lebih kecil secara langsung dan tidak langsung  akan  mempengaruhi  daya  beli masyarakat (buruh nelayan).

## Keterkaitan Sektor Perikanan Budidaya
Sektor perikanan budidaya mempunyai nilai Backward Linkages (BL) yang lebih besar yaitu sebesar 1,8378 dibandingkan dengan nilai Forward Linkages (FL) yang hanya sebesar 1,0198. Hal ini berarti bahwa sektor perikanan budidaya mempunyai daya serap input yang tinggi  dibandingkan  dengan  daya  dorong outputnya.  Daya  serap  tersebut  sebagian besar  dilakukan  terhadap  sektor  industri yaitu  sebesar  67.061  juta  rupiah  (30,71%)
dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13.530 juta rupiah (6,20%).
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perikanan budidaya mempunyai daya penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat kepekaannya.  Hal  ini  berarti  bahwa  sektor perikanan  budidaya  lebih  kuat  dipengaruhi oleh  sektor-sektor  penyedia  input  daripada dengan sektor-sektor pengguna output sektor yang bersangkutan. Gambar 1 adalah ilustrasi pengelompokkan sektor kegiatan berdasarkan daya penyebaran dan derajat kepekaan. Perikanan Budidaya dinotasikan dengan angka 2.
Gambar  1  terlihat  bahwa  perikanan budidaya mempunyai indeks daya penyebaran tinggi dengan indeks derajat kepekaan rendah sehingga dikategorikan sebagai sektor Potensial, karena sektor tersebut mempunyai daya dorong yang lebih kecil dari rata-rata semua sektor, tetapi mempunyai daya tarik yang lebih besar dari rata-rata semua sektor. Di Provinsi Banten yang termasuk kelompok ini adalah perikanan budidaya,  sektor  konstruksi  (6)  dan  sektor transportasi  dan  komunikasi  (8).  Namun demikian, sektor industri (4) masih menjadi sektor andalan di Provinsi Banten.

## Gambar 1. Pengelompokkan Sektor Kegiatan Berdasarkan Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan.
Figure 1.       Grouping of Activities Sector Based on the Power of Dispersion and the Degree of Sensitivity.

## Dampak Ekonomi Pembangunan Perikanan Budidaya
Kegiatan  usaha  perikanan  budidaya pada  umumnya  secara  langsung  dan  tidak langsung berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat  nelayan.  Sejauh  mana  dampak ekonomi  yang  tercipta  dapat  ditunjukkan pada  Tabel  5  yaitu  nilai income multiplier dan employment multiplier . Analisis income multiplier menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya mempunyai nilai income multiplier sebesar  2,20  yang  berada  di  atas  rata-rata pembentukan  pendapatan  masyarakat secara sektoral sebesar 1,58. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu juta rupiah permintaan akhir di sektor perikanan  budidaya  akan  menyebabkan peningkatan pendapatan sebesar 2,20 kali. Informasi ini memberi petunjuk bahwa dari sisi pengganda pendapatan sektor perikanan budidaya  cukup  andal  dalam  menciptakan pendapatan masyarakat nelayan.
Analisis employment multiplier menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki nilai sebesar 1,17 berada di bawah rata-rata total pembentukan lapangan kerja secara  sektoral  yang  sebesar  1,57.  Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu juta rupiah permintaan akhir akan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,17 orang. Informasi ini memberi petunjuk bahwa dari sisi pengganda
tenaga kerja sektor perikanan budidaya belum cukup andal dalam menciptakan kesempatan kerja pada masyarakat nelayan. Hal ini perlu mendapat  perhatian  khusus  dikarenakan upah  dan  gaji  yang  diterima  oleh  tenaga kerja di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan  dengan  surplus  usaha  yang diterima oleh pengusaha.

## Dampak Ekologi Pembangunan Perikanan Budidaya
Tinjauan  ekologi  dilakukan  terhadap sumberdaya  yang  dimanfaatkan  dalam pembangunan perikanan budidaya antara lain: lahan untuk produksi dan ekosistem mangrove sebagai input dari ekosistem serta polutan/ limbah bahan organik sebagai eksternalitas yang dihasilkan akibat kegiatan perikanan budidaya. Analisis ecological multiplier menunjukkan bahwa kebutuhan tertinggi area lahan terjadi pada sektor pertanian dengan nilai 0,1394, sedangkan perikanan budidaya menempati posisi kedua dengan nilai sebesar 0,0982 (Tabel 6) yang berada di atas rata-rata kebutuhan area secara sektoral sebesar 0,0403. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiah output bagi sektor perikanan budidaya baik secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan area tanah seluas 0,0982 ha. Demikian juga untuk menghasilkan satu juta rupiah output sektor perikanan budidaya dibutuhkan area mangrove seluas 0,0103 ha.
Tabel 5. Income Multiplier dan Employment Multiplier Perikanan Budidaya Table 5. Income Multiplier and Employment Multiplier aquaculture Sektor/ Sector Income Multiplier Employment Multiplier Perikanan budidaya/ Aquaculture 2.20 1.17 Rata-rata per sektor/ The average per sector 1.58 1.57
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Tahun 2000/ Source:Processed Results of the Input-Output Table at of 2000
Tabel 6. Kebutuhan Area dan Mangrove Serta Limbah Bahan Organik Perikanan Budidaya. Table 6. Area and Mangrove Needs and Waste Materials Organic Aquaculture.
Sektor/ Sector Area Mangrove BOD COD TSS TDS Perikanan Budidaya/ Aquaculture 0,0982 0,0103 0,0006 0,0011 0,0004 0,0010 Rata-rata per sektor/ Average per sector 0,0403 0,0010 0,0010 0,0017 0,0007 0,0016
Sumber: Hasil Pengolahan Ecological Input-Output Tahun 2000/ Source:Processed Results of the Ecological Input-Output at of 2000
Sedangkan analisis ecological multiplier dari sisi polutan/limbah bahan organik yang dihasilkan dari kegiatan perikanan budidaya menunjukkan  bahwa  perikanan  budidaya dalam  menghasilkan  eksternalitas  masih berada di bawah rata-rata ekternalitas secara sektoral. Implikasi dari hal ini dapat diketahui bahwa sektor perikanan budidaya meskipun merupakan  sektor  yang  potensial  ternyata dalam menghasilkan pencemaran bahan organik masih relatif lebih rendah dibandingkan sektor potensial lainnya.

## Ecological Footprint
Ecological footprint (EF)  merupakan suatu konsep daya dukung lingkungan dengan memperhatikan tingkat konsumsi masyarakat (Adrianto 2006). Analisis footprint di suatu wilayah didasarkan pada kegiatan konsumsi, ekspor dan impor yang dilakukan oleh wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil analisis footprint yang disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3, rata- rata area yang dibutuhkan untuk budidaya laut di wilayah pesisir Provinsi Banten adalah 1.135.157 ha atau 1,2 kali dari luas total wilayah Provinsi Banten (943.833 ha). Jika dibandingkan dengan area produktif untuk budidaya laut seluas 48.886 ha, maka area yang dibutuhkan 23 kali dari luas areal produktif.
Rata-rata area yang dibutuhkan untuk budidaya tambak di wilayah pesisir Provinsi Banten adalah 130.183 ha atau 0,13 kali dari luas total wilayah Provinsi Banten (943.833 ha). Jika dibandingkan dengan area produktif untuk  budidaya  tambak  seluas  11.707  ha, maka area yang dibutuhkan 11,12 kali dari luas areal produktif.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa Provinsi  Banten  saat  ini  terjadi  “ ecological defisit ”  untuk  budidaya  laut  dan  budidaya tambak. Namun demikian, perlu diingat bahwa
Gambar 2. Ecological Footprint Budidaya Laut Provinsi Banten
Figure 2. Ecological Footprint of Mariculture in Banten Province
Gambar 3. Ecological Footprint Budidaya Tambak Provinsi Banten Figure 3. Ecological Footprint of the Aquaculture Pond in Banten Province
daerah yang ecological defisit belum tentu “tidak  makmur”  dalam  konotasi  ekonomi karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh sumberdaya alam dan lingkungan setempat. Daerah yang ecological defisit juga dapat  makmur  jika  hasil  dari  sumberdaya alam yang tersedia dapat dipasarkan secara sehat  untuk  ditukarkan  dengan  kebutuhan hidup  lain  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh sumberdaya dan lingkungan setempat. Jika dibandingkan dengan beberapa negara dan dunia, ecological footprint dari budidaya laut dan budidaya tambak Provinsi Banten memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan negara lain, sebagai contoh: Singapura 6,9 ha/kapita (Vitner et al ., 2006) dan Dunia 0,3 ha/kapita (WWF, 2002).
Linkage Ecological Footprint (EF) dan Ecological Input-Output (EIO)
Hasil analisis dari EIO diperoleh bahwa untuk memenuhi target permintaan sebesar satu juta rupiah output perikanan budidaya diperlukan  areal  lahan  seluas  0,0982  ha dan  atau  mangrove  seluas  0,0103  ha.  Hal ini  memberikan  hubungan  bahwa  untuk membuka  suatu  usaha  budidaya  baik  laut maupun tambak sangat tergantung pada target permintaan  yang  ingin  dipenuhi.  Semakin besar target permintaan yang ingin dicapai, maka semakin besar pula areal dan mangrove yang dibutuhkan. Hubungan EF dengan EIO
dalam bentuk area untuk perikanan budidaya disajikan pada Gambar 4.
Areal  yang  optimum  untuk  budidaya laut yaitu pada level 48.886 ha atau sejalan dengan biocapacity , dengan target permintaan yang dapat dipenuhi sebesar 497.825,59 juta rupiah. Budidaya tambak, areal yang optimum hanya  pada  level  11.707  ha  dengan  target permintaan  yang  dapat  dipenuhi  sebesar 119.217,04  juta  rupiah.  Dari  hubungan  EF dan EIO untuk perikanan budidaya khususnya dalam bentuk area, diperoleh suatu persamaan yaitu : A = 0,0982 y, Dimana: A = Areal tanah (ha), dan y = Target permintaan yang ingin dipenuhi (juta rupiah).
Persamaan di atas bisa digunakan dalam merencanakan  pembangunan  perikanan budidaya  di  Provinsi  Banten  khususnya untuk mengetahui berapa besar areal yang dibutuhkan untuk usaha budidaya (laut atau tambak) berdasarkan pada target permintaan yang ingin dipenuhi. Namun demikian, perlu diingat batasan biocapacity sebagai sebuah ukuran ketersediaan lahan produktif secara ekologis,  sehingga  dalam  pemanfaatannya tidak boleh melebihi agar pembangunan yang berkelanjutan terpenuhi.
Selain itu, hubungan EF dan EIO untuk perikanan budidaya khususnya dalam keperluan area mangrove diperoleh suatu persamaan yaitu:  M  =  0,0103  y,  Dimana:  M  =  Area Mangrove (ha), dan y = Target permintaan
Gambar 4. Hubungan Ecological  Footprint dan Ecological Input-Output dalam Bentuk Area untuk Perikanan Budidaya.
Figure 4.     Ecological Footprint and Ecological Input-Output Relationships in the form of Area for Aquaculture.
yang ingin dipenuhi (juta rupiah). Persamaan ini  bisa  digunakan  dalam  merencanakan pembangunan perikanan budidaya di Provinsi Banten khususnya untuk mengetahui berapa besar mangrove yang dibutuhkan untuk usaha budidaya (laut atau tambak) berdasarkan pada target permintaan yang ingin dipenuhi. Namun demikian, perlu diingat batasan biocapacity untuk  mangrove  itu  sendiri.  Ternyata  di Provinsi Banten luas mangrove hanya sebesar 2.214,45 ha, hal ini bisa menjadi perhatian dan pertimbangan yang optimum oleh pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan perikanan budidaya agar lebih berwawasan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Ditinjau dari kekuatan struktur perikanan budidaya Provinsi Banten cenderung digunakan untuk  keperluan  konsumsi  baik  langsung maupun tidak langsung dibandingkan untuk kegiatan produksi. Namun demikian, perikanan budidaya  termasuk  dalam  kategori  sektor potensial untuk dikembangkan. Implikasi dari hal ini ditunjukkan bahwa perikanan budidaya mempunyai  daya  serap  input  yang  tinggi dibandingkan dengan daya dorong outputnya, atau dengan kata lain lebih kuat dipengaruhi oleh sektor-sektor penyedia input dibanding dengan sektor-sektor pengguna outputnya.
Berdasarkan estimasi dampak ekonomi yang muncul dari pembangunan perikanan budidaya ternyata perikanan budidaya cukup andal  dalam  meningkatkan  pendapatan masyarakat  nelayan,  tetapi  belum  cukup andal  dalam  menciptakan  kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan surplus usaha yang diterima oleh pengusaha yang relative lebih  besar  dibandingkan  dengan  upah dan gaji yang diterima oleh tenaga kerja di sektor tersebut, sehingga berimplikasi pada rendahnya  keinginan  bekerja  di  sektor  ini dan lebih tertarik di sektor lain. Selain itu, estimasi dampak ekologi dari pembangunan perikanan  budidaya  ternyata  perikanan budidaya membutuhkan input lingkungan di atas rata-rata kebutuhan area dan mangrove
secara sektoral. Namun demikian, eksternalitas yang  ditimbulkan  dari  perikanan  budidaya masih berada di bawah rata-rata ekternalitas secara sektoral.
Analisis  daya  dukung  lingkungan menunjukkan  bahwa  perikanan  budidaya Provinsi Banten mengalami ecological defisit . Daya dukung lingkungan pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut yaitu pada level  48.886  ha  dengan  target  permintaan optimum 497.825,59 juta rupiah, sedangkan budidaya tambak pada level 11.707 ha dengan target permintaan optimum 119.217,04 juta rupiah.

## Implikasi Kebijakan
Dalam  melakukan  pembangunan perikanan  budidaya  perlu  memperhatikan keberadaan  sektor  industri  dan  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran,  karena sektor  tersebut  memiliki  daya  tarik  dan daya dorong yang besar terhadap perikanan budidaya. Sehingga pembangunan tidak bersifat sektoral  melainkan  lintas  sektoral,  dan keterkaitan  dengan  sektor  tersebut  akan semakin kuat.
Di samping itu, untuk mendukung hal tersebut kebijakan terhadap iklim investasi dan usaha khususnya di sektor perikanan budidaya juga menjadi perhatian utama jika ingin sektor ini menjadi sektor andalan. Dengan tingkat surplus usaha yang diatas rata-rata dari sektor lainnya, ini bisa menjadi modal tersendiri untuk menarik minat para investor. Namun perlu diperhatikan juga tingkat upah dan gaji yang diterima oleh masyarakat nelayan agar daya beli tetap terjaga dan terjadi keseimbangan dalam kegiatan produksinya.
Terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan, hendaknya lebih memperhatikan mariculture sebagai sebuah solusi implikasi kebijakan dari keberlanjutan perikanan  budidaya.  Hal  ini  dikarenakan dukungan biocapacity yang  lebih  besar sehingga  mampu  memberikan  target permintaan  yang  optimum,  dengan  tetap menjaga kelangsungan ekosistem mangrove.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto,  L.  2006.  Pengelolaan  Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan: Tantangan Riset dan Akademik. Disampaikan pada Mukernas Himitekindo Bogor, 16 Januari 2006. PKSPL- IPB. Bogor.
Anonim. 2000. Modul Pelatihan Model Ekonomi Makro  untuk  Analisis  Lingkungan  di Indonesia. Kerjasama antara Pemerintah Kerajaan Norwegia Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Biro Pusat Statistik. Jakarta.
_____.  2002.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  (RTRWP)  Banten  2002-2017. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (BAPPEDA) Banten.
______. 2006. Banten Dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Banten.
______. 2006. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Haberl, Heinz, E.K., and F. Krausmann. 2001. How to Calculate and Interpret Ecological Footprints  For  Long  Periods  of  Time: The Case of Austria 1926-1995. Ecological Economics 38 : 25-45.
Hubacek,  K.,  and  S.  Giljum.  2002.  Applying Physical  input-output  analysis  to estimate land appropriation (ecological footprints) of international trade activities. J. Ecological Economics 44:137-151.
Lenzen, M. and S.A. Murray. 2001. A Modified Ecological  Footprint  Method  and  Its Application  to  Australia. J Ecological Economics 37:229-255.
Moffat, I., Hanley, N. and M.D. Wilson. 2000. Measuring  and  Modeling  Sustainable Development.  Parthenon  Publishing.
Bristol, UK.
Vitner,  Y.,  Susilo,  S.B.  dan  Aminuddin.  2006. Model Daya Dukung “Ecological Footprint” Pulau-Pulau  Kecil  (Studi  Kasus  Pulau Wetar). Disampaikan pada Seminar 10 Tahun PKSPL IPB. Bogor, 15 Agustus 2006. PKSPL-IPB. Bogor.
Wackernagel, M. and Rees. 1996. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on The Earth. New Society Publishers, Gabriola
Island. British Columbia.
WWF. 2002. Assessing The Ecological Footprint.
A Look at The WWF’s Living Planet Report 2002. Environmental Assessment Institute.
Denmark.