## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KAB. ACEH BARAT

## Aduwina Pakeh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Teuku Umar
email: e aduwina@utu.ac.id

## Abstract
Law No. 06 of 2014 on the village said that the source of income of the village consists of a). Revenue native village consisting of; results of operations of the village, the wealth of the village, the result of self-help  and  participation,  the  results  of  gotong  royong,  and  other  legitimate  revenue  villages;  b). Tax-sharing  districts  /  cities  of  at  least  10%  of  the  levy  for  the  village  and  district  /  city  mostly reserved for the village; c). Part of the financial balance of central and local received by the district / city to the village at least 10% which distribution proportionally to each village which is the Village Fund  Allocation;  d).  Financial  assistance  from  the  government,  provincial  government,  regency  / municipal  government  in  the  implementation  of  government  affairs;  e).  grants  and  donations  from third  parties  that  are  not  binding.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the implementation  of  Government  policy  on  the  Village  Fund  Budget  (ADD)  –The  Village  Fund Allocation (ADG - Government of Aceh) in the Village Pante Ceureumen West Aceh District. Based on the results, it can be concluded that development plan is not yet fully meet aspirations of society with mutual trust and open.The activities conducted in the public aspirations village level so that only representatives  of  the  community  is  able  to  convey  the  problems  and  needs  facing.  Only  a  small portion is in the village of Pante Ceureumen who have to meet the aspirations of the mutual trust and open.
Keywords :  Implementation,  Policy,  The  Village  Fund  Allocation  (ADG),  the  Village,  Pante Ceureumen

## 1. PENDAHULUAN
Kelahiran  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desamemberikan  kepastian  hukum  terhadap perimbangan  keuangan  desa  dan  kabupaten/kota.  Desa  (Gampong-Pemerintah  Aceh)  memperoleh jatah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  –  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG-Pemerintah  Aceh).  ADG  yang diberikan ke gampong merupakan hak gampong. Sebelumnya, gampong tidak memperoleh kejelasan
anggaran  untuk  mengelola  pembangunan,  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  gampong.  Saat  ini, melalui  ADG  berpeluang  untuk  mengelola  pembangunan,  pemerintahan  dan  sosial  kemasyarakatan gampong  secara otonom. ADG adalah dana  yang diberikan  kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan  keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh  kabupaten/kota.  Disejumlah daerah  kabupaten/kota,  sebutan  untuk  ADD  menggunakan  istilah  yang  berbeda.  Hal  ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia.
ADG merupakan hak gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk  memperoleh  anggaran  DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  dan  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  dari Pemerintah  Pusat.  Dapat  dianalogikan  bahwa  ADG  merupakan  DAU/DAK  bagi  gampong,  dan  bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG. Untuk itu diharapkan aparatur gampong, utamanya Keuchik (Kepala Desa) lebih memposisikan ADG sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang  bermanfaat  jangka  pendek  /  kecil  kontribusinya  bagi  pemberdayaan  masyarakat  atau  lebih  – lebih  sebagai  sumber  penghasilan  bagi  aparatur  desa.  Kurang  terarahnya  distribusi  ADG  selama  ini dapat  dilihat  dari  realita  bahwa  sebagian  besar  gampong  mengalokasikan  anggaran  ADG-nya  untuk perbaikan  /  peningkatan  fisik  jalan,  gedung,  irigasi  yang  kontribusinya  rendah  dalam  mendorong pemberdayaan  masyarakat  dan  sangat  sedikit  gampong  yang  mengarahkan  anggaran  ADG-nya  bagi pembiayaan  yang  lebih  produktif  semisal  pembentukan  BUMG,  Bank  Gampong,  Pasar  Gampong, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga  untuk  kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan gampong, ataupun kegiatan produktif lainnya.
Tujuan  ADG  itu  sendiri  adalah:  (1).  Untuk  memperkuat  kemampuan  keuangan  desa (APBDes) – (APBG-Pemerintah Aceh), dengan demikian sumber APBG terdiri dari Pendapatan Asli Gampong  (PAG)  ditambah  ADG.  (2).  Untuk  unsur  keleluasaan  bagi  gampong  dalam  mengelola persoalan  pemerintahan,  pembangunan  serta  unsur  kemasyarakatan.  (3).  Untuk  mendorong terciptanya  demokrasi  gampong.  (4).  Untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  pemerataannya  dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat gampong.
Beberapa  Manfaat  ADG  Bagi  Kabupaten/Kota  yakni:  pertama  Kabupaten/Kota  dapat menghemat  tenaga  untuk  membiarkan  desa  mengelola  otonominya,  tanpa  terus  bergantung  kepada Kabupaten/Kota.  Kedua  Kabupaten/kota  bisa  lebih  berkonsentrasi  meneruskan  pembangunan pelayanan unsur untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Pengelolaan  ADG  harus  menyatu  di  dalam  pengelolaan  APBG,  sehingga  prinsip  pengelolaan ADGsama persis dengan pengelolaan APBG, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yakni partisipatif, transparan, akuntabel, kesetaraan.
Persoalan  sekarang  yang  dialami  dalam  perencanaan  pembangunan  gampong  khususnya dalam  penyusunan  Alokasi  Dana  Gampong  di  Gampong  Pante  Ceureumen  yakni  masalah  seputar keterlibatan  masyarakat,  peran  pemerintah  gampong,  peran  Tuha  Peut.  Bagaimana  kebijakan  ADG dalam  implementasinya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  gampong.  Didalamnya  apakah  ADG memberi  ruang  lebih  luas  kepada  akses  dan  aspirasi  masyarakat  untuk  melibatkan  diri  dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat  sangat lemah, terkadang penyusunan  ADG dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, ataupun kalau melibatkan masyarakat hanya sekedar formalitas  saja  untuk  memenuhi  peraturan  yang  ada.  Hasilnya  nanti,  pembangunan  yang direalisasikan  menimbulkan  masalah  baru  karena  tidak  mengakomodasi  dan  melibatkan  masyarakat secara  baik.  Persoalan  lain  lagi  dalam  hal  penggunaandana  ADG  tersebut  yang  tidak  transparan ataupun penggunaannya tidak seperti yang diharapkan untuk pembangunan kesejahteran masyarakat

## Konsep Implementasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  implementasi  adalah  pelaksanaan, penerapan. Sedangkan menurut Susilo (2007) implementasi merupakan suatu penerapan idea, konsep, kebijakan,  atau  inovasi  dalam  suatu  tindakan  praktis  sehingga  memberikan  dampak,  baik  barupa perubahan  pengetahuan,  keterampilan  maupun  nilai,  dan  sikap.  Dalam Oxford  Advance  Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).
Secara  etimologis  pengertian  implementasi  menurut  Kamus  Webster  yang  dikutip  oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement . Dalam  kamus  besar  Webster, to  implement (mengimplementasikan)  berati  to  provide  the  means  for
carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2001).
Menurut  Usman  (2002)  implementasi  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara  sungguh-sungguh berdasarkan  acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan  kegiatan.  Oleh  karena  itu  implementasi  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh  objek berikutnya.
Implementasi  juga  diartikan  sebagai  perluasan  aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  proses interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana, birokrasi  yang  efektif  (Setiawan,  2004).  Implementasi  yaitu  merupakan  proses  untuk  melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
Syukur  dalam  Surmayadi  (2005)  mengemukakan  ada  tiga  unsur  penting  dalam  proses implementasi  yaitu:  (1)  adanya  program  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan  (2)  target  group  yaitu kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dan  ditetapkan  akan  menerima  manfaat  dari  program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung  jawab  dalam  memperoleh  pelaksanaan  dan  pengawasan  dari  proses  implementasi tersebut.
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut  “street  level  bureaucrats”  untuk  memberikan  pelayanan  atau  mengatur  prilaku  kelompok sasaran ( target group ). Untuk kebijakan  yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang  berfungsi  sebagai  implementor,  misalnya,  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  publik  untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang  lebih baik, sebaliknya untuk  kebijakan makro, misalnya,  kebijakan  pengurangan  kemiskinan  di  pedesaan,  maka  usaha-usaha  implementasi  akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.
Menurut  uraian  di  atas,  implementasi  itu  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk mencapaitujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan

## Kebijakan
Kebijakan (policy) merupakan  suatu  program  kegiatan  yang  dipilih  atau  diputuskan  oleh seseorang  atau  kelompok  orang  dan  dapat  dilaksanakan  serta  berpengaruh  terhadap  sejumlah  orang dalam rangka mencapai tujuan tertetu. Sementara itu kata publik merupakan kata  untuk  menjelaskan kebijakan  yang  dimaksud  dapat  dibedakan  dari  kebijakan/keputusan  perorangan  atau  kelompok (Islamy, 2007).
Adapun  menurut  Woll  kebijakan  merupakan  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan masalah di masyarakat baik  secara langsung  maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan  masyarakat  (dalam  Tangkilisan,  2003).  Dari  kedua  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.
Kebijakan  diciptakan  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  disepakati  bersama.  Menurut  Fredrickson  dan  Hart  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  sambil  mencari  peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003).
Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan  kebijaksanaan.  Adapun pengertian  kebijaksanaan lebih ditekankan  kepada pertimbangan  dan kearifan  seseorang  yang  berkaitan  dengan  dengan  aturan-aturan  yang  ada.  Sedangkan  kebijakan mencakup  seluruh  bagian  aturan-aturan  yang  ada  termasuk  konteks  politik,  karena  pada  dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut M. Irafan Islamy berpendapat  bahwa  kebijaksanaan  memerlukan  pertimbangan-pertimbangan  yang  lebih  jauh  lagi (lebih  menekankan  kepada  kearifan  seseorang),  sedangkan  kebijakan  mencakup  aturan-aturan  yang
ada  di  dalamnya  sehingga policy lebih  tepat  diartikan  sebagai  kebijakan,  sedangkan  kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom (Islamy, 1997).

## Definisi Implementasi Kebijakan
Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini  diarahkan  pada  lokus  dan  fokus  (perubahan)  dimana  kebijakan  diterapkan  akan  sejalan  dengan pandangan  Van  Meter  dan  van  Horn  yang  dikutip  oleh  Parsons  (1995)  dan  Wibawa,  dkk.,  (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya  dengan hasil  kegiatan  pemerintah.  Ini  sesuai  dengan  pandangan  Van  Meter  dan  van  Horn  (Grindle,  1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan  melalui  aktivitas  instansi  pemerintah  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang berkepentingan.
Alasan  mengapa  implementasi  kebijakan  diperlukan  mengacu  pada  pandangan  para  pakar bahwa  setiap  kebijakan  yang  telah  dibuat  harus  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu,  implementasi kebijakan  diperlukan  karena  berbagai  alasan  atau  perspektif.  Berdasarkan  perspektif  masalah kebijakan,  sebagaimana  yang  diperkenalkan  oleh  Edwards  III  (1984),  implementasi  kebijakan diperlukan  karena  adanya  masalah  kebijakan  yang  perlu  diatasi  dan  dipecahkan.  Edwards  III memperkenalkan  pendekatan  masalah  implementasi  dengan  mempertanyakan  faktor-faktor  apa  yang mendukung  dan  menghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  pertanyaan  retoris tersebut  dirumuskan  empat  faktor  sebagai  sumber  masalah  sekaligus  prakondisi  bagi  keberhasilan proses  implementasi,  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  birokrasi  atau  pelaksana,  dan  struktur organisasi  termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi.  Empat  faktor  tersebut  merupakan  kriteria  yang  perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.
Implementasi  kebijakan  di-perlukan  untuk  melihat  kepatuhan  kelompok  sasaran  kebijakan. Oleh  karena  itu,  dilihat  dari  perspektif  perilaku,  kepatuhan  kelompok  sasaran  merupakan  faktor penting  yang  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Pemahaman  ini  sejalan  dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau  tingkatan  birokrasi,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang,  (2)  adanya  kelancaran  rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

## Teori Implementasi Kebijakan
Dalam  pandangan  Edwards  III  (1984),  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat variabel,  yakni:  (1)  komunikasi,  (2)  sumberdaya,  (3)  disposisi,  dan  (4)  struktur  birokrasi.  Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Menurut meter dan horn, ada lima variable yang memengaruhi kinerja implementasi iaitu: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; hubungan antar organisasi; karakteristik agen pelaksan; serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
Dalam  pandangan  Weimer  dan  Vining  (1999)  ada  tiga  kelompok  variabel  besar  yang  dapat memengaruhi keberhasilan implementasi  suatu program,  yakni: logika kebijakan,  lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.
a. Logika  dari  suatu  kebijakan.  Ini  dimaksudkan  agar  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
b. Lingkungan  tempat  kebijakan  tersebut  dioperasikan  akan  memengaruhi  keberhasilan impelmentasi  suatu  kebijakan.  Yang  dimaksud  lingkungan  ini  mencakup  lingkungan  sosial, politik, ekonomi,hankam, dan fisik atau geografis.
c. Kemampuan  implementor.  Keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

## Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) – Alokasi Dana Gampong (ADG)
Alokasi Dana Desa(ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah  dan  Bagian  dari  Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh kabupaten. Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 20144 Tentang Desa pada Fasal 72 Ayat (1.d) dan (4) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh  Kabupaten/Kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selanjutnya  masih  dalam  UU  yang  sama  pada  Pasal  79,  mengamanatkan  pemerintah  desa harus  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu pada  perencanaan  pembangunan  Kabupaten/Kota.  Rencana  pembangunan  tersebut  meliputi  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  –  (RPJMG  –  Pemerintahan  Aceh)  untuk  jangka waktu  6  (enam)  tahun  dan  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  –  (RKPG  –  Pemerintahan  Aceh)  merupakan  penjabaran  dari  Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Di sejumlah daerah  kabupaten/kota, sebutan untuk  ADD menggunakan istilah  yang berbeda. Hal  ini  dimungkinkan,  mengingat  keanekaragaman  bahasa  dan  adat  istiadat  di  Indonesia.  Di  Aceh sendiri  ADD  disebut  sebagai  ADG  (Alokasi  Dana  Gampong)  disesuaikan  dengan  penggunaan  nama Gampong untuk menggantikan Desa. ADG merupakan hak Gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota  memiliki  hak  untuk  memperoleh  anggaran  DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  dan  DAK (Dana  Alokasi  Khusus)  dari  Pemerintah  Pusat.  Tujuan  adanya  ADG  adalah  untuk  memperkuat kemampuan keuangan Gampong (APBG), dengan demikian sumber APBG terdiri dari PADes – PAG (Pendapatan  Alsi  Gampong)  ditambah  ADG,  untuk  memberi  keleluasaan  bagi  gampong  dalam mengelola  persoalan  pemerintahan,  pembangunan  serta  sosial  kemasyarakatan  gampong,  untuk mendorong  terciptanya  demokrasi  gampong,  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarkat gampong.

## Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)
Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  merupakan  bagian  yangtidak terpisahkan  dari  Pengelolaan  Keuangan  Gampong  dalam  APBG,  oleh  karenaitu  dalam  Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  harus  memenuhiPrinsip  Pengelolaan  Alokasi  Dana Gampong sebagai berikut:
1. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)direncanakan,  dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsipdari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secaraadministrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  dilaksanakan  dengan  menggunakan  prinsiphemat,  terarah  dan terkendali.
4. Jenis  kegiatan  yang  akan  dibiayai  melalui  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)sengat  terbuka  untuk meningkatkan  sarana  Pelayanan  Masyarakat  berupaPemenuhan  Kebutuhan  Dasar,  Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatanlainnya yang dibutuhkan Masyarakat Gampong yang diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
5. Alokasi Dana Gampong (ADG) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Gampong (APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## Gampong (Desa)
Gampong (desa) secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Geuchik  (Kepala Desa) dari sebuah pemilihan  secara langsung.  Secara formal pemerintah  telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang  mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).
Keberadaan gampong (desa) telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum  Indonesia  merdeka.Masyarakat  di  Indonesia  secara  turun  temurun  hidup  dalam  suatu kelompok  masyarakat  yang  disebut  dengan  desa.  Desasecara  etimologi  berasal  dari  bahasa Sansekerta, desayang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.Dari perspektif geografis, desa
atau  villagediartikan  sebagai  ‘ a  group  of  houses  and  shops  in  a  country  area,  smaller  than  a town’ .Desa atau gampong, menurut definisi  universal adalah  sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan  ( rural ).Di  Indonesia  stilah  desa  adalah  pembagian  wilayah  administratif  di  Indonesia  di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Aceh Barat, Provinsi Aceh,disebut Keuchik Gampong.
Gampong  sebagai  organisasi  pemerintah  terendah  merupakan  tumpuan  segenap  pelaksana urusan  pemerintahan  dan  pembangunan,  Dengan  berbagai  potensi  sumber  daya  yang  dimilikinya. Keberadaan  dan  kehidupan  gampong  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  dimana  bertempat  tinggal sejumlah  penduduk  yang  berhak  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  adalah  suatu  organisasi masyarakat  yang  ada  sejak  lama  mendahului  terbentuknya  Negara  Indonesia.  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Desa dan Desa adat atau yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakasa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  /atau  hak tradisional  yang  di  akui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Selanjutnya  di  Desa  terdapat  Pemerintahan  Desa  yaitu  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)  menyebutkan  gampong  atau  nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berada  di bawah mukim dan dipimpin oleh keucik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

## Pembangunan Gampong
Pembangunan  gampong  merupakan  seluruh  kegiatan  pembangunan  yang  berlangsung  di gampong,  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  dari  seluruh  masyarakat  yang  dilaksanakan  secara terpadu  dengan  mengembangkan  swadaya  gotong  royong.  Indikator  keberhasilan  pembanguna gampong  pada  dasarnya  adalah  perbaikan  rill  dalam  kondisi  kehidupan  masyarakat  secara keseluruhan,  karena  pembangunan  senantiasa  merupakan  proses  perbaikan  dari  suatu  keadaan  ke keadaan yang lebih baik.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripitif dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  deskriptif  memusatkan  perhatian  terhadap  masalah-masalah  atau fenomena  yang  ada  pada  saat  penelitian  dilakukan  atau  masalah  yang  bersifat  aktual,  kemudian menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya  diiringi  dengan interpretasi rasional yang akurat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Gampong  Pante  Ceureumen,  Kecamatan  Pante  Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Penentuan informan untuk proses wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik sampling  purposive dan  teknik snowball  sampling. Informan  terdiri  dari  Geuchik,  Sekretaris Gampong, Tuha  Peut  Gampong (Badan  Permusyawaratan  Desa),  pengurus  PKK  dan  tokoh masyarakat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tahapan Dalam Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Pante Ceureumen
Sebagaimana  amanat  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  tegas memberikan  kewenangan  kepada  kabupaten  dan  desa  (gampong)  dalam  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  baik, benar,  transparan  dan  akuntable.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kabupaten  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  kebijakan  –  kebijakan  tentang  gampong,  terutama  dalam  hal  memberikan  pelayanan, peningkatan  peran  serta  masyarakat  dan  keswadayaan,  prakarsa,  inovasi  dan  pemberdayaan masyarakat gampong guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  untuk  meningkatkan  kapasitas  Pemerintah  Gampong, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  gampong  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih
besar, diataranya melalui pola pengalokasian pengelolaan dana gampong atau Alokasi Dana Gampong (ADG).  ADG  tersebut  dibagikan  kepada  seluruh  gampong  dalam  Kabupaten  Aceh  Barat  secara  adil dan proposional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan gampong.
ADG  diberikan  kepada  gampong  dengan  tujuan  untuk:    (a)  meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan  gampong  dalam  melaksanakan  pelayanan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan. (b) meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif  sesuai  dengan  potensi  sesebuah  gampong,  (c)  meningkatkan  pemerataan  pendapatan kesempatan  bekerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  gampong.  Dan  (d)  mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Sebagai  langkah  awal,  gampong  harus  terlebih  dahulu  merencanakan  penggunaan  APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) di mana ADG masuk ke dalamnya, berdasarkan penggalian kebutuhan dari masyarakat gampong. Hal ini tentu saja berbeda dengan masa lalu, di mana program untuk  gampong  direncanakan  dan  ditetapkan  dari  atas  (oleh  dinas  /  instansi  pemerintah kabupaten/kota  terkait),  bukan  berasal  dari  kebutuhan  yang  sebenarnya  digampong.  Sehingga, meskipun programnya baik tetapi sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh gampong.
UU  No.  06  Tahun  2014  pasal  79,  mengamanatkan  setiap  harus  menyusun  perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Desa (RPJMDes) – (RPJMG – Pemerintahan Aceh) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  – (RKPG –  Pemerintahan  Aceh)  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  jangka  Menengah  Desa untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun.  Secara  umum,  tahapan  yang  biasa  dilakukan  dalam  proses peruntukkan  ADG  seharusnya  dimusyawarahkan  antara  Pemerintah  Gampong  dengan  masyarakat gampong  serta  pihak  lainnya  ( Tuha  Peut  Gampong, Lembaga  Kemasyarakatan,  LSM,  dll)  untuk kemudian  dituangkan  dalam  Peraturan  Gampong  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Gampong (APBG) tahun yang bersangkutan.
(1) Tahapan perencanaan pembangunan gampong;
a. Tujuan musyawarah perencanaan gampong
b. Keluaran / hasil
c. Tahapan pasca pelaksanaan
(2) Tahapan pembahasan anggaran gampong
a. Mengkonsultasikan RAPBG (Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong )  ke masyarakat melalui lembaga Tuha Peut
b. Menyusun tanggapan, koreksi dan usulan perbaikan
c. Perumusan dan penetapan persetujuan
d. Penetapan pengesahan dan pengundangan (menjadi peraturan gampong mengenai APBG) Supaya  ADG  dapat  dimanfaatkan  secara  nyata  berpihak  ke  masyarakat  gampong, minimal 70 % dari ADG harus digunakan  untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik, ekonomi, dan  sosial  budaya.  Sisanya  untuk  belanja  rutin/operasional.  Khusus  untuk  besaran  penghasilan tetap  setiap bulan bagi Kepala Desa  (Geuchik) dan  aparatur gampong ditetapkan minimal setara dengan  upah  minimum  regional  Kabupaten/Kota  yang  dialokasikan  di  dalam  APBK kabupaten/Kota di luar ADG untuk setiap gampong, sedangkan tunjangan lainnya dibebakan pada APBG yang bersumber dari ADD.
(3) Pengawasan ADG
Pengawasan  adalah  kegiatan  mengumpulkan  informasi  tentang  perkembangan  atau pelaksanaan  sebuah  kegiatan.  Pengawasan  biasanya  dilakukan  secara  berkala  selama  proses berlangsungnya kegiatan terkait. Sedangkan  evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah  sebuah  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  atau  kegiatan  yang  telah disusun  sebelumnya.  Evaluasi  biasanya  dilakukan  pada  akhir  suatu  kegiatan  Secara  umum, pelaksanaan ADG diawasi oleh tim Pembina di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
Pemerintah  gampong  terdiri  atas  kepala  desa  (geuchik)  dan  perangkat  desa.  Perangkat  desa terdiri  dari  secretariat  desa,  pelaksana  kewilayahan;  dan  pelaksana  teknis  (UU  No  04  Tahun  2014). Peranan  pemerintah  gampong  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  APBG  adalah  pelaksanaan  dari tugas,  fungsi,  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  pemerintah  gampong  dalam  hal
pelaksanaan  pembangunan  di  gampong,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  dan pelaksanaan APBG.

## Tugas dan Peran Pengelola Alokasi Dana Gampong di Gampong Pante Ceureumen
Untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  ADG  di  Kabupaten  Aceh  Barat  padatahun  anggaran 2015, maka pengelola ADG mempunyai tugas dan peran sesuai dengan Tingkatannya, sSecara umum pengelola  ADG  di  gampong  terdiri  dari  ;  (1)  Kepala  Desa  (Geuchik),  (2)  Badan  Permusyarawatan Desa  (BPD)  –  Tuha  Peut  gampong,  (3)  Sekretaris  gampong  (4)  Bendahara  gampong,  dan  (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM / Pokmas / PKK / Karang Taruna / OMS).
Selanjutnya  menurut  salah  satu  anggota  Tuha  Peut  gampong  yaitu  Bpk.  B  bahwa berhubungandengan  Alokasi  Dana  Gampong  di  Pante  Ceureumen,  mereka  memiliki  tugas  sebagai berikut;
1) Melaksanakan  musyawarah  pembahasan  RAPBG  bersama  dengan  Keuchik  dan  Perangkat gampong untuk ditetapkan menjadi APBG.
2) Membahas  dan  menyetujui  Peraturan  Gampong  (Pergam),  Keputusan  Keuchik berkaitandengan pelaksanaan kegiatan.
3) Meneliti dan menyetujui Rencana Penggunaan Dana (RPD).
4) Memberi persetujuan kepada Keuchik dalam penunjukan Pelaksana Kegiatan.
5) Mengawasi proses setiap tahapan  ADG, mulai dari  sosialisasi, perencanaan,pelaksanaan dan pemeliharaan hasil kegiatan tingkat desa
Sekretaris  gampong  berperan  sebagai  koordinator  pengelolaan  keuangan  ADG,  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawabatas  keberhasilan  pelaksana.  Lembaga  Kemasyarakatan  berfungsi  dan berperan sebagai berikut
1) Membantu  Pemerintahan  gampong  dalam  proses  perencanaan,  menggerakkan  swadaya  dan gotong  royong  masyarakat  untuk  melaksanakan  program  ADG  yang  berupa  infrastruktur gampong yang dilaksanakan secara swadaya, dan pelaksanaan ADG bersifat padat karya.
2) Malaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
3) Malaksanakan pengendalian penggunaan ADG dalam berbagai bidang.

## Tinjauan Pelaksanaan Perencanaan Anggaran (Penyusunan Alokasi Dana Gampong)
Gampong Pante Ceureumen menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan gampong (Musrenbang  gam)  pada  tahun  2014  lalu,  yang  dihadiri  oleh  kepala  dusun,  organisasi  masyarakat, Tuha Peut (BPD), palmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK dan tokoh adat. Masyarakat yang diundang  cukup  antusias  dalam  mengikuti  proses  perencanaan  pembangunan,  mereka  merasa  lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat  memang  sangat  mengharapkan  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan, namun  karena  kurangnya  sosialisasi  tentang  perencanaan  pembangunan  menyebabkan  mereka  tidak hadir dalam preses musrenbang tersebut.
Pemerintah  gampong  Pante  Ceureumen  terus  berusaha  untuk  dapat  melibatkan  masyarakat dalam  setiap  tahap  proses  perencanaan  pembangunan  setiap  tahunnya.  Keuchik  menjelaskan  bahwa proses  perencanaan  pembangunan  yang  diselenggarakan  selama  sehari  penuh  itu  sedapat  mungkin bisa  melibatkan  masyarakat  secara  keseluruhan,  namun  karena  kesibukan  dan  keterbatasan  ruang maka tidak seluruhnya diundang, namun aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan pembangunan.
Pasca  musrenbang  gampong,  sebagaimana  yang  telah  diatur  bahwa  rancangan  rencana pembangunan  gampong  akan  dimasukkan  ke  dalam  Rencana  Anggaran  Pembangunan  dan  Belanja Gampong  (RAPBG),  di  mana  anggaran  ADG  akan  masuk  di  dalamnya  sebagai  salah  satu  sumber APBG. Dengan demikian Alokasi Dana Gampong adalah hasil dari perencanaan musrenbang.
Peran  masyarakat  dapat  terlihat  dalam  hal  partisipasinya  dalam  penyusunan  ADG  yang melalui  proses  musyawarah  pembangunan  gampong,  kemudian  penyusunan  APBG.  Keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk mendapatkan hasil rencana pembangunan yang tepat sasaran. Kemampuan  sumber  daya  manunia  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan menjadikan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang partisipatif dan tepat guna.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG)  adalah  peraturan  gampong  yang memuat  sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  gampong  dalam  kurun  waktu  satu
tahun. APBG terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong, dan pembiayaan. Rancangan APBG  dibahas  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  gampong  (musrenbang  gampong). Keuchik bersama Tuha Peut menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong. Perencanaan pembangunan  gampong  disusun  secara  partisipatif  oleh  pemerintah  gampong  sesuai  dengan kewenangannya.  Dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  gampong  wajib  melibatkan  lembaga kemasyarakatan gampong.
Saat  ini  hampir  seluruh  kegiatan  pembangunan  di  gampong,  pelaksanaannya  dilakukan dengan  metoda  pembangunan  partisipatif,  namun  masing-masing  kegiatan  pembangunan  terdapat perbedaan  pada  target  sasaran  masyarakat  yang  direncanakan  untuk  berperan  serta  dalam  kegiatan perencanaan  sampai  dengan  pelaksanaan  pembangunan.  Perbedaan  itu  terletak  pada  tingkatan kedudukan fungsi dan peran para pemangku kepentingan dalam masyarakat. Misalnya dalam program pemberdayaan  masyarakat,  di  mana  masyarakat  yang  diikutsertakan  untuk  berperan  serta  dalam kegiatan perencanaan hingga dengan pelaksanaan pembangunan hanya para pelaku yang mempunyai kedudukan  penting  saja  misalnya  tokoh  masyarakat,  aparatur  gampong.  Dalam  program pemberdayaan  perempuan  yang  diikutsertakan  untuk  berperan  aktif  dalam  perencanaan  serta  dalam pelaksanaan  adalah  tokoh-tokoh  perempuan.  Berbeda  halnya  dengan  yang  dilakukan  pada  program penanggulangan  kemiskinan  masyarakat,  di  mana  setiap  tahapan  kegiatan  dari  perencanaan  sampai dengan  pelaksanaan  harus  melibatkan  warga  masyarakat  secara  keseluruhan  tanpa  memandang  usia, jenis kelamin, kedudukan dalam masyarakat dan jenjang pendidikan.

## Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Gampong
ADG dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Pengelola ADG di gampong dan pihak terkait lain  di  kecamatan  dan  kabupaten  terlebih  dahulu  melakukan  persiapan  dan  melengkapi  persyaratan yang diperlukan untuk keperluan pencairan dana.
Adapun  Alokasi  Dana  Gampong  untuk  GampongPante  Ceureumen  Tahun  2015  berjumlah Rp.  200.000.000,00  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah).  Penggunaan  dana  Alokasi  Dana  Gampong  yang diperuntukkan  bagi  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan.  Dimana  30%  untuk  operasional Keuchik,  Aparatur  gampong,  PKK,  Karang  Taruna,  70%  lagi  digunakan  untuk  pemberdayaan masyarakat  untuk  penunjang  kegiatan  kelembagaan,  bimbingan  teknis  Keuchik  dan  aparaturnya, bintek  Tuha  Peut  gampong  (BPD),  penunjang  pokja  profil  desa,  pembuatan  drainase,  belanja komputer,belanja pengadaan linmas, belanja HUT Gampong, HUT RI.
Untuk preses pencairan dana tersebut, masing-masing kegiatan tersebut dengan melampirkan:
1) Surat Permohonan kepada Keuchik Gampong.
2) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3) Surat  sebagai  mana  dimaksud  di  atas  ditandatangani  oleh  Ketua  Pelaksana  Kegiatan  yang bersangkutan.
Alur proses pencairan dana Alokasi Dana Gampong (ADG):
a. Pengajuan dana oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dana dilapangan.
b. Setelah  permohonan  disetujui  oleh  Keuchik,  Bendahara  Gampong  mencairkan/menyerahkan dana kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan.
c. Tim  Pelaksanan  kegiatan  berkewajiban  mempertanggungjawabkan  Penggunaan  Danabaik secara  fisik  maupun  administrasi  dengan  membuat  dan  menyampaikan  SPJkepada  Keuchik yang  selanjutnya  SPJ  tersebut  digunakan  oleh  Bendahara  Gampong  untuk  membuat  laporan pertanggungjawaban
d. Pengajuan danaADG selanjutnya setelah SPJ sebelumnya disampaikan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Menurut  Undang-Undang  No  06  Tahun  2014  tentang  Desa,  menjelaskan  Desa  adalah  desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan
kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesi. Selanjutnya  pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keucik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Struktur  pemerintah  di  level  bawah  ini  (Gampong),  memegang  peranan  penting  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  tingkat  paling  bawah.  Memahami  proses  pada  seluruh tahapan  pengelolaan  APBG  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong)  berkaitan  penyusunan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban.  Proses  pengelolaan  APBG  yang  didasarkan  pada  prinsip partisipatif,  transparansi  dan  akuntabel  akan  memberikan  nilai  bahwa  pemerintahan  gampong dijalankan dengan baik.
Adanya Alokasi Dana Gampong yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APBG, diharapkan  akan  mampu  mendorong  roda  pemerintahan  di  tingkat  gampong,  termasuk  untuk menanggapi  kebutuhan-kebutuhan  yang  mampu  ditangani  di  tingkat  gampong  yang  merupakan kewenangan gampong. APBG yang baik dapat mendorong partisipatif warga lebih luas pada proses- proses  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan,  pelaksanaan  dan  monitoring  dan  evaluasi. Namun  demikian,  agar  terwujudnya  APBG  yang  baik  perlu  dilakukan  penguatan  Pemerintahan Gampong  (Pemerintah  Gampong  dan  Tuha  Peut  Gampong)  dalam  mengelola  keuangan  gampong, khususnya  berkaitan  dengan  penyusunan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  APBG,  agar  APBG atau  ADG  yang  disusun  berorientasi  kepada  peningkatan  kesejahetraan  masyarakat  gampong  dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipatif, efektifitas dan akuntabel. Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Untuk lebih meningkatkan lagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan gampong, diharapkan pemerintah  dapat  meningkatkan  alokasi  dana  setiap  tahunnya.  Sehingga  dengan  keberhasilan pembangunan  gampong  akan  menjadi  keberhasilan  pembangunan  secara  menyeluruh  di kabupaten.  Selain  itu  perlu  penyempurnaan  tahapan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan  maupun  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  dengan  tidak  mengurangi  prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah  gampong  perlu  mengoptimalkan  kegiatan  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan masyarakat  mulai  tingkat  lingkungan  bawah  supaya  gampong  mempunyai  data  tentang  potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah gampong mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
3. Perlu  ada  peningkatan  pemahaman  perangkat  gampong/kecamatan,  tokoh  masyarakat  dan masyarakat umumnya mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan  melalui  kegiatan  pelatihan  atau  penambahan  wawasan,  pendekatan  yang  aktif melalui  kader  pembangunan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  berpartisipatif  aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kemampuan  tokoh  masyarakat  terutama  yang  masuk  dalam  keanggotaan  tuha  peut  perlu ditingkatkan  untuk  dapat  terlibat  aktif  dalam  perencanaan  pembangunan  gampong  yang  akan menghasilkan Anggaran Dana Gampong yang mengena saasaran dan bersifat partisipatif
5. Bagi  aparat  pemerintahan  yang  masih  merasa  terbatas  dalam  memahami  kebiajakan  ADG,  agar terus  belajar,  bertanya  dan  mencari  informasi-informasi  tentang  kebijakan  ADG  serta  terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak kabupaten.
6. Membuat  papan  pengumuman  disetiap  dusun  untuk  mengumumkan  laporan  pelaksanaan kebijakan ADG agara diketahui oleh seluruh masyarakat.

## B. Saran
1. Untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong, diharapkan pemerintah  dapat  meningkatkan  Alokasi  Dana  setiap  tahunnya.  Sehingga  dengan  keberhasilan pembangunan  gampongakan  menjadi  keberhasilan  pembangunan  secara  menyeluruh  di kabupaten.
2. Agar  proses  pengesahan  pertanggung  jawaban  keuangan  kebijakan  ADG  tidak  memakan  waktu yang  lama,  diharapkan  pemerintah  dapat  menetapkan  satu  pos  verifikasi  SPJ  saja,  apakah dikecamatan atau di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
3. Bagi  aparat  pemerintahan  yang  masih  merasa  terbatas  dalam  memahami  kebiajakan  ADG,  agar terus  belajar,  bertanya  dan  mencari  informasi-informasi  tentang  kebijakan  ADG  serta  terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak kabupaten.
4. Membuat  papan  pengumuman  disetiap  dusun  untuk  mengumumkan  laporanpelaksanaan kebijakan ADG agara diketahui oleh seluruh masyarakat.

## 5. REFERENSI
Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing . London: Jai Press Inc. Grindle, Merilee S., (ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World , New Jersey: Princetown University Press.
Islamy, Irfan. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Martoyo,  Susilo.  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi  5,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta: BPFE.
Parsons,  W.  1995.  Public  Policy: An  introduction  to  the  theory  and  practice  of  policy  analysis . London: Edward Elgar.
Ripley,  Ronald  B  and  Grace  Franklin.  1986. Policy  Implementation  Bereaucracy .  Chicago:  Dorsey Press.
Setiawan,  Guntur.  2004. Implementasi  Dalam  Birokrasi  Pembangunan. Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Sumaryadi,  I  Nyoman.  2005. Efektivitas  Implementasi  Kebijkan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  Citra Utama.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Usman, Nurdin. 2007. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Bintang Pustaka. Weimer, David.L,.dan Vining, Aidan R. 1999. Policy Analysis: Concepts and Practice , third edition, New Jersey: Prentice Hall, Chapter 13.
Wibawa, Samudera. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.