## EXECUTION OF QISAS PENALTY BETWEEN THEORY AND IMPLEMENTATION
(Comparative Study of the Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab)
Erha Saufan Hadana, Harnides, Aries Munandar
Universitas Iskandarmuda saufanhadana@gmail.com , harnides2@gmail.com ,

## Abstract
This study discusses the concept of maqashid shari'ah related to the protection of the human soul, where every perpetrator of crimes against the soul is subject to qisas punishment. This theme  has  always  been  an  interesting  discussion  among  Muslim  and  western  scholars, related to  the term qisas and its  implementation  for  countries that implement  it. This  paper uses a comparative analysis method sourced from library data. From the author's analysis, it is  found  that  there  are  differences  in  views  between  Hanfiyah  scholars  and  Syafi'iyah scholars in the concept of carrying out the execution of qisas punishment. The difference lies in the media or tools used in carrying out the execution of the qisas punishment. Hanafiyah scholars argue that the medium of the sword is a tool that must be used in carrying out qisas punishment. While the Syafi'iyah scholars interpret the arguments that are the reference for qisas,  not  only  limited  to  the  media  of  the  sword,  but  depending  on  the  media  used  by  the perpetrators in carrying out their criminal acts.
Keywords: Qisas, Implementation, Hanafiyah Mazhab, and Syafi'iyah Mazhab

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  kesempurnaan  syari‟at  Islam  adalah  adanya  aturan-aturan  yang berkenaan  dengan  hukum  publik.  Islam  tidak  hanya  sebatas  mengajarkan  moral  saja melainkan  juga  menyediakan  aturan-aturan  yang  bersifat  imperatif,  baik  yang  bersumber pada Al-Qur‟an maupun as-sunnah yang mengikat para pengikutnya dengan sanksi-sanksi yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. 1
Perwujudan  dari  aturan-aturan  tersebut  demi  menegakkan  harkat  dan  martabat manusia,  yang  bertujuan  supaya  terciptanya  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  itu  sendiri. Kemaslahatan  dapat  terealisasikan  dengan  baik  jika  lima  unsur  pokok  dapat  diwujudkan dan dipelihara,  yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, Kelima unsur pokok di atas dinamakan dengan istilah maqashid syar‟iyah.
Menurut  Syatibi  bahwa  tujuan  utama  dari  syariah  adalah  untuk  menjaga  dan memperjuangkan tiga katagori hukum, tujuan dari tiga katagori hukum tersebut ialah untuk
1 Jaih  Mubarok  dan  Enceng  Arif  Faizal, Kaidah  Fiqh  Jinayah:  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 1.
memastikan  bahwa  kemaslahatan  kaum  muslimin  baik  di  duna  dan  akhirat  terwujud dengan  cara  yang  terbaik  karena  Tuhan  berbuat  demi  kebaikan  hamba-Nya. 2 Salah satu unsur terpenting dari tujuan pensyari‟atan adalah perlindungan terhadap jiwa  manusia.  Karena  kelak  di  hari  akhir,  perbuatan  yang  berhubungan  dengan  hak manusia  ( hablumminanas )  yang  pertama  diperiksa  yakni  menyangkut  persoalan  darah (jiwa). Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman:
َف  َْٔأ ٍشْفََ ِشَْٛغِث بًضْفََ َمَزَل  ٍَْي َََُّّأ َمِٛئاَشْصِإ َُِٙث  ََٰٗهَع بَُْجَزَك َكِن ََٰر ِمْجَأ  ٍِْي
بَْبَْٛحَأ  ٍَْئَ بًعًَِٛج  َسبَُّنا َمَزَل بًََََّأَكَف ِضْسَ ْلْا ِٙف ٍدبَض َذْعَث ْىُُِْٓي اًشِٛثَك  ٌَِّإ َّىُث ِدبََُِّٛجْنبِث بَُُهُصُس ْىُْٓرَءبَج ْذَمَنَٔ ۚ بًعًَِٛج  َسبَُّنا بَْٛحَأ بًََََّأَكَف ٌَُٕفِشْضًَُن ِضْسَ ْلْا ِٙف َكِن ََٰر
3
Berdasarkan  ayat  tersebut  para  ulama  mengartikan  bahwa  menghilangkan  nyawa seseorang  merupakan  tindakan  yang  zalim  dan  juga  melanggar  aturan-aturan  Allah  yang telah digarisbawahi.
Dalam  pandangan  hukum  pidana  Islam,  bagi  yang  membunuh  tanpa  sebab  yang dibenarkan agama akan dijatuhi sanksi yang berat, yakni sanksi hukuman pidana mati atau hukuman  qisas.  Namun,  pelaksanaan  hukuman  tersebut  menjadi  hak  sepenuhnya  dari keluarga  yang  terbunuh.  Pilihannya,  apakah  tetap  dilaksanakan  hukuman  qisas  atau dimaafkan dengan syarat adanya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Allah.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  menghilangkan nyawa  orang  lain  maka  akan  dikenakan  sanksi  qisas  diyat.  Namun,  akibat  dari perkembangan  zaman  yang  telah  semakin  modern,  model  pemidanaan  tersebut  telah ditinggalkan  oleh  negara-negara  yang  menjunjung  supremasi  hukum,  beberapa  negara telah  menghapus  sistem  hukuman  mati,  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan  pinsip-prinsip yang dianut sistem pemidanaan modern.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  perlu  kiranya  dilakukan kajian ulang terhadap sistem eksekusi hukuman qisas serta implementasinya yang telah di
2 Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Pes, 2013), hlm. 105. 3 Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang  manusia,  bukan  karena  orang  itu  (membunuh)  orang  lain,  atau  bukan  karena  membuat  kerusakan dimuka  bumi,  maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh  manusia  seluruhnya.  Dan  barangsiapa  yang memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka  seolah-olah  dia  telah  memelihara  kehidupan  manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan  yang  jelas,  kemudian  banyak  diantara  mereka  sesudah  itu  sungguh-sungguh  melampaui  batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah: 32)
syari‟atkan  oleh  Allah.  Agar  para  sarjana  mengerti  bahwa  dibalik  terlaksanya  hukuman qisas  diyat  mempunyai  hikmah  yang  besar,  yakni  sebagai  upaya  menjaga  kemaslahatan manusia.

## KAJIAN TEORITIS

## 1. Pengertian Maqashid Syari’ah
Kalau  dipelajari  dengan  seksama  ketetapan  Allah  dan  ketetapan  Rasul-Nya  yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan kitab-kitab hadis yang sahih. Maka segera dapat diketahui, tujuan hukum Islam pada umumnya adalah untuk kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat serta untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. 4 Tujuan  penetapan  hukum  atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajianhukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari’ah tersebut, para ahli teori  hukum  menjadikan maqashid  syari’ah sebagai  sesuatu  yang  harus  dipahami  oleh mujtahid  yang  melakukan  ijtihad.  Adapun  inti  dari  teori maqashid syari’ah adalah  untuk mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghindarkan  keburukan,  atau  menarik  manfaat  dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.
Istilah maqashid  syari’ah secara lughawy (bahasa)  terdiri  dari  dua  kata,  yakni maqhasid dan syari’ah. maqashid adalah bentuk plural dari maqshad,qashd, maqshid atau qushud yang  merupakan  bentuk  kata  dari qashada  yaqshudu dengan  beragam  makna, seperti  menuju  suatu  arah,  tujuan,  tengah-tengah,  adil  dan  tidak  melampaui  batas,  jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan. 5
Adapun syari’ah secara  bahasa  berarti  jalan  menuju  sumber  air.  Jalan  menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. 6 Sedangkan menurut  Yusuf  Qarḍāwī  dalam  bukunya  “ Membumikan  Syariat  Islam ”  dengan  mengutip dari “ Mu’jam al Fzẓal-Quran al-Karim ” menjelaskan bahwa kata syari’at berasal dari kata syara’a  al-syari’a yang  berarti  menerangkan  atau  menjelaskan  sesuatu,  atau  juga  berasal
4 Mohammad Daud  Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61.
5 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas  Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi  Maqāṣid  al-Syarī’ah  dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178-179.
6 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqāṣid  al-Syarī’ah  menurut  al-syatibi (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo, 1996), hlm. 61.
dari  kata syir’ah dan syari’ah yang  berarti  suatu  tempat  yang  dijadikan  sarana  untuk mengambil  air  secara  langsung  sehingga  orang  yang  mengambilnya  tidak  memerlukan bantuan alat lain. 7 Dengan demikian, maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum demi terciptanya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. 8
Untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat,  berdasarkan penelitian  para  ahli  usul fikih,  ada  lima  (5)  unsur  pokok  yang  harus  dipelihara  dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut  adalah agama, jiwa,  akal,  keturunan, dan harta. Dari  kelima  unsur  pokok  di  atas  guna  kepentingan  menetapkan  hukum,  kelima  unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni, daruriyat , hajjiyat , dan tahsiniyat . 9
Pengelompokan  ini  didasarkan  pada  tingkat  kebutuhan  dan  skala  prioritasnya, urutan  peringkat  ini  akan  terlihat  kepentingannya  manakala  kemaslahatan  yang  ada  pada masing-masing  peringkat  satu  sama  lain  bertentangan.  Dalam  hal  ini  peringkat daruriyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajjiyat , dan kemudian disusul oleh tahsiniyat .
Namun, jika ditelusuri lebih mendalam terdapat perbedaan pendapat mengenai apa- apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  pada  diri  manusia  ( daruriyat ).  Imām  al-Juwayni (wafat  tahun  478  H)  berpendapat  dalam  kitabnya al-Burhan  fi  Usull  al-Fiqh ,  ada  lima pembagian  „ illal dan usul dalam al-Burhan karya  al-Juwayni. Pertama , asl atau  dasar perkara  primer  ( amr  daruri )  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  misalnya  menkisas pelaku  kriminal,  alasannya  demi  menjaga  kehormatan  darah  atau  hak  hidup  masyarakat. Kedua ,  dasar  perkara  dalam  kepentingan  umum  yang  tidak  sampai  ketingkat  primer, misalnya  memperbaiki  sistem  sewa  rumah,  alasannya  untuk  mempermudah  masyarakat yang  tidak  mampu  membayar  secara  kontan. Ketiga ,  dasar  perkara  yang  tidak  ada hubunganya  dengan  primer  ataupun  kepentingan  umum,  misalnya  menghilangkan  hadas kecil. Keempat ,  dasar  perkara  yang  bukan  bersandar  pada  kebutuhan  umum  ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal  yang disunahkan. Kelima , dasar
7 Yusuf Qaraḍāwī, Membumikan Syari’at Islam (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.
8 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah …, hlm. 5.
9 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125-126.
perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhah. 10
Sedangkan  al-Ghazzali  (wafat  tahun  505  H)  membagi  urutan maqashid  syari’ah menjadi  tiga;  pertama, daruriyat (hak  primer  yaitu  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta);  kedua, hajjiyat ,  (hak  skunder);  dan  ketiga tahsiniyat (hak  suplementer)  dari  cara pembagian  ini  tidak  diragukan  al-Ghazzali    meringkas  kelima  pembagian ‘llat dan usul dalam al-Burhan fi Usul al-Fiqh karya gurunya al-Juwayni. Namun, bagi Izzuddin Ibn Abd al-Salam  (wafat  th  660  H)  pada  segi  kebutuhan daruriyat ,  beliau  memasukkan al-‘irad (kehormatan)  untuk  melengkapi  lima  maslahat  primer  al-Ghazzali.  Jika  maslahat  primer menurut  al-Ghazzali  itu  ada  lima:  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan  harta.  Di  tangan Izzuddin,  maslahat  primer  ditambahkanmenjadi  enam:  agama,  jiwa,  keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzuddin adalah ulama usul pertama yang mencantumkan kehormatan ( al-‘irad ) dalam al-mashalih al-dharruriyyah. 11
Dapat  disimpulkan  bahwa,  teori maqashid  syari’ah telah  berkembang  sejak  masa Imam  al-Juwayni.  Kemudian  dikembangkan  oleh  ulama  lainnya  seperti,    al-Ghazzali,  al- Razi, Izzuddin, al-Qarafi, al-Tufi, Ibnu Taymiyyah, Syatibi, Zamakhsyari, dan sampai pada masa Ibnu Asyur. Pada dasarnya, pemahaman konstruk teori maqashid syari’ah dari ulama di  atas  hampir  sama  dengan  ulama  lainnya.  Perbedaan  hanya  terdapat  pada  penempatan skala  prioritas  kebutuhan daruriyat yang  didahulukan,  seperti  halnya  al-Razi memprioritaskan jiwa daripada agama.

## 2. Pengertian Hukum Qisas
Qisas  berasal  dari  bahasa  arab  yang  artinya  menggunting,  memangkas, menceritakan,  mengikuti,  dan  membalas. 12 Sedangkan  menurut  istilah  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, qisas  yaitu persamaan,  yakni  membalas si  pelaku sesuai dengan perbuatannya. 13
Para  ahli memberikan beberapa definisi tentang  pengertian qisas, antara lain  yang dikemukakan  oleh  Al-Jasash,  menurutnya  qisas  adalah  suatu  perbuatan  yang  dikenakan
10 Muhammad  Mustafied,  dkk,” Peta  Pemikiran  Ulama  Ushul  tentang  maqāṣid  al-Syarī’ah:Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi ” (Yogyakarta: Jurnal MLANGI , Volume I No. 3 November 2013). hlm. 37.
11 Muhammad Mustafied, dkk,” Peta Pemikiran Ulama …, hlm. 38-42.
12 Ar-Razi, Mukhtar Al-Shihah , (Beirut: Dar Al-Fikri), hlm. 226.
13 Abdul  Qadir  Audah, Al-Tasyri’  Al-Jina’I  Al-Islami  Muqaranan  bil  Qanun  Al-Wadh’I ,  Juz  II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1992), hlm. 114.
kepada  si  pelaku  kejahatan  seperti  yang  dilakukannya  terhadap  si  korban. 14 Sedangkan Haliman, memberikan definisi qisas yakni hukuman yang sama dikenakan terhadap orang yang  menghilangkan  jiwa  atau  melukai  atau  menghilangkan  anggotan  badan  orang  lain sebagaimana yang telah diperbuat olehnya. 15
Al-Qur‟an  sendiri  memberikan  isyarat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  qisas  adalah sanksi  hukum  yang  ditetapkan  dengan  semirip  mungkin  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  sebelumnya.  Dalam  Al-Qur‟an  kata  qisas  disebutkan  4  kali  dan  semuanya  di dalam bentuk ism (kata benda). 16
Dari pengertian di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa qisas pembunuhan  adalah suatu tindakan  pembalasan  yang  diberikan  oleh  pihak  penguasa  kepada  pelaku  kejahatan pembunuhan  yang  dimana  dilakukan  dengan  motif  kesengajaan.  Adapun  yang  dimaksud dengan  pembunuhan  sengaja  adalah  suatu  tindakan  yang  direncanakan  oleh  seseorang terhadap  orang  lain  yang  dibunuh  dengan  mengunakan  alat  yang  pada  kebiasaan  dapat mematikan.

## 3. Dasar Hukum Qisas
Hukuman qisas terhadap pelaku pembunuhan telah terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur‟an,  As-Sunnah,  dan  Ijma‟  ulama,  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  disebutkan dalam Al-Qur‟an yakni terdapat pada surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:
ُْلْا َٔ ِذْجَعْنبِث ُذْجَعْنأَ ِّشُحْنبِث ُّشُحْنا ۖ َٗهْزَمْنا ِٙف  ُصبَصِمْنا ُىُكَْٛهَع  َتِزُك إَُُيآ  ٍَِٚزَّنا بََُّٓٚأ بَٚ ۚ  ََٰٗثَُْ ْلْبِث  ََٰٗثَْ ًٍََْف
ٍْ ِي َُّن َِٙفُع َٔ ِفُٔشْعًَْنبِث ٌعبَجِّربَف ٌءَْٙش ِِّٛخَأ
َأ  ٌةاَزَع َُّهَف َكِن ََٰر َذْعَث  ََٰٖذَزْعا ًٍََِف ۗ ٌخًَْحَسَٔ ْىُكِّثَس  ٍِْي  ٌفِٛفْخَر َكِن ََٰر ۗ ٌٍبَضْحِإِث َِّْٛنِإ ٌءاَدَأ ٌىِٛن 17
Asbabun  nuzul  dari  ayat  di  atas  sebagaimana  diriwatkan  oleh  Sa‟ad  bin  Jubair, bahwa  pernah  ada  dua  kabilah  bangsa  Arab  di  masa  jahiliyah  yang  tidak  jauh  dari  masa kedatangan  Islam,  saling  membunuh,  yang  kemudian  masing-masing  diantara  kedua
14 Al-Jasash, Ahkam Al-Qur’an , Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 133.
15 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 48.
16 Sahabuddin, Ensiklopedia  Al-Qur’an:  Kajian  Kosakata ,  (Jakarta:  Lantera  Hati,  2007),  hlm.  772- 773.
17 Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan  dengan  orang-orang yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan  cara  yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diat)  kepada  yang  memberi  maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah: 178)
kabilah ada korban yang meninggal dan luka-luka termasuk diantaranya wanita dan hamba sahaya. Kemudian akhirnya meraka masuk Islam sebelum sempat membalas pembunuhan tersebut.  Salah  satu  dari  dua  kabilah  yang  berseturu  menampakkan  keangkuhannya terhadap  suku  lainnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  lalu  mereka  bersumpah bahwa  tidak  rela  kalau  belum  membalas  pembunuhan  yang  dilakukan  kabilan  lain.  Bagi seorang  hamba  sahaya  dari  golongan  kami  yang  terbunuh,  balasnya  adalah  membunuh seorang  yang  merdeka  dari  kalangan  mereka,  dan  bagi  wanita  dari  golongan  kami balasannya membunuh seorang laki-laki dari kalangan mereka. 18
Mustafa  Al-Maraghiy  dalam  tafsirnya  menjelaskan,  bahwa  pengertian  ayat  di  atas adalah mewajibkan berlaku adil dan seimbang dalam melaksanakan hukuman qisas. Tidak seperti  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  merasa  dirinya  kuat  terhadap  orang-orang yang lemah,  yaitu mereka yang menuntut secara berlebihan, karena membunuh seseorang mereka  menuntut  balasasan  lebih  yang  dilakukan  oleh  kabilah  lain. 19 Dan  di  dalam  surat al-Isra‟ ayat 33 Allah berfirman yang berbunyi:
َُّاللّ َوَّشَح ِٙزَّنا  َشْفَُّنا إُهُزْمَر  َلََٔ ِإ ۖ ِمْزَمْنا ِٙف  ْفِشْضُٚ  َسَْف بًَبَ ْهُص ِِِّّٛنَِٕن بَُْهَعَج ْذَمَف بًيُٕهًَْي َمِزُل  ٍَْئَ ۗ ِّكَحْنبِث  َّلَِإ
ٌَبَك ََُّّ
اًسُٕصَُْي
20
Larangan membunuh dalam ayat di atas merupakan petunjuk jelas dasar ditetapkan oleh para ulama bahwa melindungi jiwa merupakan suatu hal yang urgen, dan oleh karena itu tidak boleh membunuh kecuali ada hak yang menyebabkan kebolehan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Mazhab Imam Hanafi
Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahlus sunnah  Wal  Jama‟ah  yang  populer.  Mazhab  ini  dinisbahkan  kepada  Imam  besar  Abu
18 At-Thabary, Jami’ul Bayan , Juz II, (Beirut, Al-Halabi wa Syuraka, 1968), hlm. 104.
19 Mustafa Al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy , Juz II, ter. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra. 1989), hlm. 110.
20 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  melampaui  batas  dalam  membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra‟: 33)
Hanifah an-Nu‟man bin Tsabit bin Zutha at-Tamimi. 21
Dilahirkan di kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul  Malik,  Abu  Hanifah  selanjutnya  menghabiskan  masa  kecil  dan  tumbuh  menadi dewasa  di  sana.  Sejak  masih  kanak-kanak,  beliau  telah  mengkaji  dan  menghafal  Al- Qur‟an.  Beliau  dengan  tekun  senantiasa  mengulang-ulang  bacaannya,  sehingga  ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik alam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami  makna  yang  dikandung  ayat-ayat  tersebut.  Dalam  hal  memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur‟an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. 22
Selain  memperdalam  Al-Qur‟an,  beliau  juga  aktif  mempelajari  ilmu  fikih.  Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizra. Adapun karya-karya Imam Hanifah  yakni  kitab  Al-Musuan  (kitab  hadist,  dikumpulkan  oleh  muridnya),  Al-Makharij (kitab ini dinisnahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqh Akbar. 23

## 2. Sejarah Mazhab Imam Syafi’I
Imam Syafi‟I yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi‟I adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟I Al-Quraisyi, beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. 24
Sejak  usia  7  tahun,  beliau  sudah  hafiz  Al-Qur‟an  dan  di  usia  9  tahun  sudah menyelesaikan  membaca  kitab  Al-Muwatha‟  karya  Imam  Malik.  Pada  usia  yang  ke-20 tahun,  beiau  meninggalkan  Mekkah  untuk  mempelajari  fiqh  dari  Imam  Malik.  Merasa masih  harus  memperdalam  pengetahuannya,  beliau  berangkat  ke  irak  dan  memperdalam kembali ilmu fiqih pada murid Imam Abu Hanifah. 25
Sirajuddin  Abbas  dalam  bukunya  “Sejarah  Keaguman  Mazhab  Syafi‟I”,
21 Ahmad  Asy-Syurbasi, Sejarah  dan  biografi  Empat  Mazhab ,  Terj.  Sabil  Huda,  (Jakarta:  Amzah, 2001), hlm. 12-13.
22 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali , ter. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus., Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2012), hlm. xxv.
23 Ibid., hlm. xxvi.
24 Ibid., hlm. xxiv.
25 Syaikh  Ahmad  Farid, Bografi  Ulama  Salaf ,  Terj.  Masturi  Irham,  (Jakarta:  Pustaka  al-Kausar, 2006), hlm. 335.
meyimpulkan dasar hukum  yang dipakai Imam Syaf‟I dalam beristinbath ialah bersumber pada  Al-Qur‟an  dan  As-sunnah,  jika  tidak  menemkan  dalil  dari  kedua  sumber  tersebut, maka beliau mengqiyaskan kepada al-Qur‟an dan As-Sunnah. 26
Imam  Syafi‟I  wafat  pada  tahun  204  H/820  M,    sebelum  wafat  beliau  sempat mengajar  di  Masjid  Amru  bin  Ash,  beliau  juga  sempat  menulis  kitab  Al-Umm,  Amali Kubra,  Kitab  Risalah,  dan  Ushul  al-Fiqh. 27 Adapun  penyebaran  Mazhab  Syafi‟I,  telah menyebar ke wilayah kta besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Imam  Syafi‟I  juga  berkembang  di  Palestina,  Kurdistan,  dan  Armenia.  Perkembangan mazhab  tersebut  juga  sampai  pada  wilayah  Asia  tenggara  yang  mayoritas  bermazhab Syafi‟i. 28

## 3.  Pendapat  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab  Syafi’I  Mengenai  Sarana  Eksekusi Hukuman Qisas
Sebagaimana telah diketahui, para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan  terhadap  orang  lain,  maka  terhadapnya  dikenakan  hukuman  qisas.  Namun mereka  berbeda  pendapat  tentang  alat  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  qisas,  dalam masalah ini ada dua pendapat berkenaan menyangkut eksekusi qisas.
Menurut  ulama  Hanafiyah  bahwa  alat  pelaksanaan  hukuman  qisas  hanya dibolehkan  dengan  memakai  pedang,  baik  pelakunya  membunuh  dengan  pedang  ataupun tidak. 29 Sedangkan  ulama  Syafiiyah  berpendapat  bahwa  alat  yang  digunakan  dalam pelaksanaan hukuman qisas harus sama dengan alat yang dipakai pelaku. 30
Namun  mereka  memberikan  pengecualian  dalam  beberapa  kasus,  yaitu  tindakan pembunuhan dengan membakar, menenggelamkan, melempar dengan batu, atau dilempar dari ketinggian. Dalam hal ini ada dua pilihan yang dapat dituntut oleh wali korban yaitu, tuntutan yang sama persis dengan tindakan pelaku atau qisas dengan pedang.
26 Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keaguman Mazhab Syafi’I , (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1991), hlm. 120.
27 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab …, hlm. xxviii
28 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 206.
29 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami …, hlm. 759.
30 Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah , Juz V, (Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.), hlm. 267.
Mazhab  Hanafi  dalam  mengutarakan  pendapat  tentu  menpunyai  dalil  yang  kuat yakni berdasarkan hadist Nabi s.a.w yang artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Ibrahim  bin  Mustamir  Al-Uruqi  telah  menceritakan kepada kami dari Sofyan dari Jabir dari Abi „Azib dari Nu‟man  bin Basyir bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada qisas kecuali dengan pedang”. (H.R Ibnu Majah). 31
Yang dimaksudkan dengan pedang disini adalah senjata tajam, penyebutan pedang dengan  makna  senjata  tajam  karena  biasanya  alat  yang  dipersiapkan  untuk  qisas  adalah pedang. 32 Hadist  di  atas  menjelaskan  bahwa  hukuman  qisas  tidak  boleh  dilaksanakan kecuali dengan senjata tajam. Pendapat yang mengatakan kebolehan pelaksanaan hukuman qisas dengan selain benda tajam jelas bertentangan dengan makna hadist tersebut.
Sedangkan  dalil-dalil  yang  digunakan  oleh  mazhab  Syafiiyah  yakni  berdasarkan firman Allah s.w.t dalam surat al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:
َِّْٛهَع أُذَزْعبَف ْىُكَْٛهَع  ََٰٖذَزْعا ًٍََِف ۚ  ٌصبَصِل  ُدبَيُشُحْنأَ ِواَشَحْنا ِشَّْٓشنبِث ُواَشَحْنا ُشَّْٓشنا ۚ ْىُكَْٛهَع  ََٰٖذَزْعا بَي ِمْثًِِث
ٍَِٛمَّزًُْنا َعَي َ َّاللّ  ٌََّأ إًَُهْعأَ َ َّاللّ إُمَّرأَ
33
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hukum membunuh itu wajib dengan cara yang sama.  Apabila  si  pembunuh  melakukan  pembunuhan  dengan  mencekik  maka  ia  harus dicekik  pula,  dan  apabila  dengan  cara  menenggelamkan  maka  hukumnya  pun ditenggelamkan. 34
Dan berdasarkan hadist Nabi s.a.w yang artinya:
“Hadist dari Barrak Ibnu Azib bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: barangsiapa membakar, maka dia dibakar, dan barang siapa menengelamkan, maka akan ditenggelamkan”.
Pada dasarnya konsep hukuman qisas tidak hanya terbatas pada kasus pembunuhan saja yang dikenakan hukuman qisas, namun untuk perkara penganiayaan ringan dan sedang juga dikenakan hukuman qisas.
Untuk  perkara  yang  dikenakan  hukuman  qisas,  seperti  perbuatan  pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan
31 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.h.), hlm. 889.
32 As-Sarakhsy, Al-Mabsuth , Juz XIII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1993), hlm. 122.
33 Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh  sebab  itu  barangsiapa  yang  menyerang  kamu,  maka  seranglah  ia,  seimbang  dengan  serangannya terhadapmu.  Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  beserta  orang-orang  yang  bertakwa. (Al-Baqarah: 194)
34 Mustafa Al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghi y…, hlm. 172.
sengaja,  dan  penganiyaan  tidak  sengaja.  Dari  perkara  di  atas,  dapat  dipahami  hukuman qisas  tidak  hanya  berlaku  pada  tindak  pidana  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  namun juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan yang mengakibat seseorang kehilangan anggota tubuh atau adanya bekas luka baik berat maupun ringan.
Konsep  ijtihad  ulama  hanafi  terhadap  persoalan  qisas,  lebih  mengarah  kepada persoalan tindak pidana pembunuhan, karena dalam berijtihad tidak dijelaskan media lain selain  pedang  untuk  melaksanakan  eksekusi  hukuman  qisas.  Sedangkan  dalam  konteks kerangka  berpikir  ulama  Sayafi‟iyah,  dalam  memahami  nash-nash  dan  hadist  yang berhubungan dengan qisas, mazhab Syafi‟iyah menyimpulkan bahwa ada media lain yang dapat  dipergunakan  untuk  melaksanakan  eksekusi  hukuman  qisas,  selain  pedang  dan  alat tajam lainnya. Jika merujuk pada surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:
ُْلْبِث  ٌَُرُ ْلْأَ ِفََْ ْلْبِث  َفََْ ْلْأَ ٍَِْٛعْنبِث  ٍََْٛعْنأَ ِشْفَُّنبِث  َشْفَُّنا  ٌََّأ بَِٓٛف ْىَِْٓٛهَع بَُْجَزَكَٔ
َحُٔشُجْنأَ  ٍِِّّضنبِث  ٍَِّّضنأَ ٌُِر
ََْأ بًَِث ْىُكْحَٚ ْىَن  ٍَْئَ ۚ َُّن ٌحَسبَّفَك ََُٕٓف ِِّث َقَّذَصَر  ًٍََْف ۚ  ٌصبَصِل ًٌَُِٕنبًَّنا ُىُْ َكِئََٰنُٔأَف ُ َّاللّ َلَز
35
Dapat  dipahami  bahwa  ada  media  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  pelaksanaan hukuman  qisas.  Untuk  memperkuat  argumen  di  atas,  dapat  ditelaah  salah  satu  hadis  nabi yang menjelaskan persoalan qisas yang artinya sebagai berikut.
“Dari  Amr  bin  Syu‟aib,  dari  bapaknya,  dari  datuknya,  bahwasannya  seorang  laki-laki menikam  seorang  laki-laki  di  lututnya  dengan  tanduk,  lalu  ia  datang  kepada  Nabi  s.a.w. dan  berkata:  adakanlah  balaan  buat  saya,  sabdanya:  “tunggu  hingga  engkau  sembuh”. Kemudian ia datang kepadanya dan berkata: Adakanlah balasan buat saya. Lalu ia adakan balasan  buat  dia.  Kemudian  ia  datang  kepadanya  dan  berkata:  Ya  Rasulullah!  saya  telah pincang.  Sabdanya:  “Sesungguhnya  aku  telah  larangmu,  tetapi  engkau  tidak  menurut kehendakku, maka Allah berikan kebinasaan kepadamu dan telah jadi sia-sia pincangmu”. Kemudian Rasulullah s.a.w. larang dibalas luga hingga sembuh orang yang dilukai”. 36 إجه ف خٚسبج خُٛث دشضك ّزًع شضُنا ذُث عٛثشنا ٌأ ُّع ٗنبعر اللّ ٗضس شَأ ٍعٔ طسلْا إضشعف إثأف ٕفعنا بٓٛنإ
شَأ لبمف .صبصمنبث ىهصٔ ّٛهع اللّ ٗهص اللّ لٕصس شيأف .صبصمنا لَإ إثأف ىهصٔ ّٛهع اللّ ٗهص اللّ لٕصس إرأف إثأف
35 Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat)  bahwasanya  jiwa  (dibalas) dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung,  telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka luka  (pun)  ada  qishaashnya.  Barangsiapa  yang  melepaskan  (hak  qishaash)nya,  maka  melepaskan  hak  itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45)
36 Ibnu Hajar „Al-Asqalani, Bulughul Maram , Terj. A. Hassan, (Bandung: CV. Diponogoro, 1981), hlm. 557.
ىهصٔ ّٛهع اللّ ٗهص اللّ لٕصس لبمف .بٓزُٛث شضكر لَ كحنبث كثعث ٘زنأ لَ ؟ عٛثشنا خُٛث شضكرأ اللّ لٕصس بٚ : شضُنا ٍث ٗهع ىضلأ ٕن ٍي اللّ دبجع ٍي ٌإ : ىهصٔ ّٛهع اللّ ٗهص اللّ لٕصس لبمف إفعف وٕمنا ٙضشف .صبصمنا اللّ ةبزك شَأ بٚ :
ٖسبخجهن ظفهنأ ّٛهع كفزي  .ِشثلْ اللّ 37
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  dua pendapat  mengenai  mekanisme  eksekusi  hukum  qisas  bagi  pelaku  pembunuhan  atau pelaku  yang  telah  menghilangkan  anggota  badan  orang  lain,  maka  dikenakan  hukuman yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  pada  orang  lain,  namun berbeda mekanisme dalam pelaksanaannya.

## 4. Implementasi Eksekusi Hukuman Qisas Masa Kini
Pada  zaman  modern  saat  ini,  ada  beberapa  negara  Islam  yang  telah  menjalankan hukuman  qisas  sebagai  salah  satu  model  bentuk  sistem  penghukuman.  Namun,  sangat disayangkan  term  qisas  disalahartikan  oleh  para  sarjana  barat,  yang  beranggapan  qisas tersebut  merupakan  hukuman  mati.  Padahal  jika  ditelaah  lebih  mendalam,  term  qisas diartikan  sebagai  hukuman  setimpal  yang  dikenakan  kepada  pelaku  yang  berbuat kejahatan.  Oleh  sebab  itu,  banyak  sarjana  barat  dan  sarjana  Islam  yang  tidak  setuju penerapan hukuman qisas pada negara yang bermayoritas umat Islam.
Salah  satu  negara  yang  menjalankan  hukuman  qisas  yakni  Arab  saudi,  hukum  di Arab Saudi tidak pandang bulu baik kepada warga asli maupun warga pendatang. Bahkan, seperti diberitakan beberapa waktu dahulu, seorang warga kerajaan pun tidak terlepas dari hukuman  qisas.  Ada  3  jenis  pelaksanaan  hukuman  qisas  di  Arab  Saudi,  tergantung seberapa  berat  kejahatan  yang  dilakukan,  yakni  seperti  dengan  cara  dipancung,  dirajam sampai mati, atau di tembak mati.
Berbicara  mengenai  implementasi  dari  model  penghukuman  qisas,  negara Indonesia dirasa sangat cocok untuk mulai belajar menerapkan hukuman qisas pada pelaku
37 “Dari  Anas  r.a,  dia  berkata:  “  Sesungguhnya  Rubayyi  bintu  An-Nadhr,  bibi  Anas,  mematahkan gigi  seorang  wanita.  Kemudian,  keluarga  Rubayyi  itu  minta  maaf  kepadanya.  Akan  tetapi,  keluarga  wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya. Kemudian mereka datang  menghadap  Rasulullah  SAW  tetapi  mereka  tidak  mau  selain  qishash.  Lalu  Rasulullah  SAW memerintahkan untuk di qishash. Anas bin An-Nadhr berkata: “Apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan ? jangan,  demi  Tuhan  yang  telah  mengutus  engkau  dengan  kebenaran,  janganlah  dipecahkan  gigi  serinya. Kemudian  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Wahai  Anas,  Kitabullah  telah  menetapkan  qishash.  Maka  keluarga wanita  itu  merelakan  dan  memeaafkan  Rubayyi.  Kemudian  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Sesungguhnya  di antara  hamba-hamba  Allah  itu  terdapat  orang-orang  yang  bersumpah  dengan  nama  Allah,  dan  dia  akan berlaku jujur kepada-Nya.” ( HR. Muttafaq „Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-Bukhari )
kejahatan,  karena  rakyat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  bahkan  menjadi  negara umat muslim terbanyak di dunia.
Salah satu  wilayah di  Indonesia  yang telah menjalankan syari‟at  Islam dari aspek muamalah, munakahat, dan jinayah yakni Provinsi Aceh. Aceh menjadi salah satu provinsi yang menjalankan hukum  Islam sejak tahun 2002. Hingga saat ini, aceh telah melahirkan banyak  qanun  yang  berhubungan  dengan  syar‟at  Islam.  Salah  satu  qanun  yang berhubungan dengan  persoalan jinayah,  yakni  qanun nomor 6 tahun  2014 tentang hukum jinayah.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  dapat  belajar  dari  provinsi  Aceh,  dan menjadikan Aceh sebagai role model menjalankan hukum Islam.

## C. KESIMPULAN
1. Golongan  hanafiyah  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  hukuman  qisas  bagi  pelaku pembunuhan  hanya  boleh  dilaksanakan  dengan  pedang.  Sedangkan  golongan  Syafi‟iyah berpendapat  bahwa  alat  yang  dipakai  dalam  melaksanakan  hukuman  qisas  bagi pembunuhan harus sama dengan yang dipakai oleh pelaku.
2. Dalam konteks implementasi  hukuman qisas, hanya sedikit  negara  yang menjalankannya, dikarenakan  ada  permasalahan  perbedaan  penafsiran  term  dari  qisas  tersebut,  sebagian sarjana barat dan muslim, mengartikan qisas identik dengan hukuma mati terhadap pelaku pembunuhan.  Sedangkan  jika  ditelaah  secara  mendalam,  term  qisas  sendiri  tidak  hanya identik dengan hukuman mati, melainkan hukuman yang diberikan hakim setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadir  Audah,  Al-Tasyri‟  Al-Jina‟I  Al-Islami  Muqaranan  bil  Qanun  Al-Wadh‟I,  Juz  II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1992.
Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba‟ah, Juz V, Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.
Ahmad  Asy-Syurbasi,  Sejarah  dan  biografi  Empat  Mazhab,  Terj.  Sabil  Huda,  Jakarta:  Amzah,
2001.
Ahmad  Imam  Mawardi,  Fiqh  Minoritas  Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi  Maqāṣid  al-Syarī‟ah  dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta:Lkis, 2010.
Al-Jasash, Ahkam Al-Qur‟an, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
Ar-Razi, Mukhtar Al-Shihah, Beirut: Dar Al-Fikri,tt.h.
Asafri  Jaya  Bakri,  Konsep  Maqāṣid  al-Syarī‟ah  menurut  al-syatibi,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo,
1996.
As-Sarakhsy, Al-Mabsuth, Juz XIII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1993.
At-Thabary, Jami‟ul Bayan, Juz II, Beirut, Al-Halabi wa Syuraka, 1968.
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
Ibnu Hajar „Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. A. Hassan, Bandung: CV. Diponogoro, 1981.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.h.
Jaih  Mubarok  dan  Enceng  Arif  Faizal,  Kaidah  Fiqh  Jinayah:  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam,
Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟I, dan Hambali, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus., Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2012.
Muhammad  Mustafied,  dkk,”Peta  Pemikiran  Ulama  Ushul  tentang  maqāṣid  al-Syarī‟ah:Menuju Kontekstualisasi  dan  Reformulasi”,  Yogyakarta:  Jurnal  MLANGI,  Volume  I  No.  3 November 2013.
Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pes, 2013.
Mustafa Al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, Juz II, ter. Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra.
1989.
Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur‟an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lantera Hati, 2007.
Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keaguman Mazhab Syafi‟I, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1991.
Syaikh Ahmad Farid, Bografi Ulama Salaf, Terj. Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
Yusuf Qaraḍāwī, Membumikan Syari‟at Islam, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.