## KEWENANGAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Azis Akbar Ramadhan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl Jalan Airlangga 4-6, Airlangga Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115 email: Azisakbar2750@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Pengadilan Perikanan, Anak  Dibawah  Umur, Illegal Fishing Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan mencapai 3.257.483 km2 yang mengandung sumber daya perikanan yang melimpah, tentunya dengan luas perairan tersebut, dimungkinkan rawan terjadi praktek illegal fishing yang dilakukan  nahkoda  kapal  beserta  anak  buah  kapal  berbendera  Indonesia  atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  telah membentuk  Pengadilan  Perikanan  sebagai  pengadilan  khusus  di  lingkungan peradilan  umum  sebagaimana  dalam  Pasal  27  UU  Kekuasaan  kehakiman  di samping  pengadilan  hak  asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi, pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial  serta  pengadilan  anak  yang berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  tindak  pidana  illegal fishing.  Lalu  timbul  masalah  apabila  tindak  pidana  illegal  fishing  dilakukan dengan  melibatkan  seorang  anak  buah  kapal  yang  masih  anak  dibawah  umur. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan  yang  berwenang,  sehingga  bukan  tidak  mungkin  terjadi  konflik kewenangan  mengadili  mengingat  kedudukan  pengadilan  perikanan  dan pengadilan anak sama sama pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual diperoleh bagaimana karakteristik dari pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus  dalam  memeriksa  perkara  tindak  pidana  illegal  fishing  serta  apakah pengadilan  perikanan  sebagai  pengadilan  khusus  berwenang  untuk  mengadili tindak  pidana  illegal  fishing  yang  dilakukan  oleh  anak  dan  pendekatan  kasus untuk  mengupas  kasus  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  yang  akan ditelaah. Ketentuan pidana dalam UU Perikanan tentu berlaku bagi anak pelaku tindak  pidana  illegal  fishing  sehingga  tunduk  pada  pengadilan  perikanan, persidangannya pun dilakukan di pengadilan perikanan, karena pada prinsipnya pengadilan perikanan dan pengadilan anak merupakan pengadilan khusus yang berada  dalam  satu  tempat  dan  lingkup  yang  sama  yakni  di  peradilan  umum sekaligus  sebagai  prinsip  efisiensi,  namun  karena  anak  pelaku  tindak  pidana illegal  fishing  ini  masih  dibawah  umur  proses  pemeriksaan  maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi.
ABSTRACT Keywords: Fisheries  Court,  Child, Illegal Fishing Indonesian is maritime country with area waters reach 3.257.483 km2 containing fisheries resources a lot, of course with the area waters, made possible happen illegal  fishing  carried  out  by  ship’s  crew  Indonesian  citizens  or  ships’s  crew foreign countries. In Article 71 of Law No. 45 of 2009 concerning Fishery has

## Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak
formed Fisheries Court as special court authorities for investigate, adjudicate illegal fishing crime as in Article 27 of the Judicial Power Law in addition to human rights courts, corruption courts, commercial courts, industrial relations courts  and  juvenile  courts.  Then  a  problem  arises  when  a  illegal  fishing  by involving ship’s crew still underage child. In Article 24 of Law No. 11 of 2012 concering  the  juvenile  justice  system,  that  child  commid  criminal  act  together with adult people or The Indonesian National Armed Forces filed child court, while adults or The Indonesia National Armed Forces filed to authorized court, so that it is not impossible for a conflict of authority to adjudicate bearing in mind that the positions of the fisheries court and juvenile court are the same as special courts within the general court. By using a statutory and conceptual approach, clarity characteristic Fisheries Court as special court for investigate, adjudicate illegal fishing crime as well as the fisheries court as special court authorities for investigate,  adjudicate  illegal  fishing  crime  conducted  by  child  and  case approach to peel of the case deep verdict court reviewed. Fisheries criminal law certainly applies to these child perpetrators of criminal acts illegal fishing so that the trial is conducted in a Fisheries Court, because in principle the fisheries court and the juvenile court are in the same place and scope, namely in the general court as well as the principle of efficiency, but because these child perpetrators of criminal acts illegal fishing are still under the age of the examination process and the trial still refers to the principles of law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system so that their rights as childern remain fulfilled.

## PENDAHULUAN
Sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah laut. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairannya mencapai 3.257.483 km 2 yang mengandung potensi ekonomi sangat besar dan beragam 1 . Sumber kelautan sebagian besar sumber daya alam yang  dapat  diperbaharui  sebagai  basis  pembangunan  ekonomi  secara  berkelanjutan,  namun tentunya hal tersebut harus seimbang dengan keamanan pengelolaan perikanan yang terkandung didalamnya. Dengan luas perairan tersebut, dimungkinkan rawan terjadi praktek pencurian ikan yang  dilakukan  nahkoda  kapal  beserta  anak  buah  kapal  berbendera  Indonesia  atau  berbendera asing di daerah perairan Indonesia 2 .
Salah satu gangguan keamanan laut adalah tindak pidana illegal fishing . Tindak pidana illegal  fishing merupakan  praktek  penangkapan,  pengolahan,  dan  perdagangan  perikanan  yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, untuk selanjutnya  disebut  sebagai “UU  Perikanan” ) 3 .  Tindak  pidana illegal  fishing tersebut  dapat berupa pencurian hasil, pengeboman ikan, pembiusan, penggunaan pukat harimau, dan sebagainya yang bersifat destruktif maupun menyebabkan over fishing. Tindak pidana illegal fishing diatur dimuat ketentuan pidana dalam UU Perikanan Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 4 .
1 Herry Saksono “Ekonomi Biru : Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, Jurnal Bina Praja , Vol 5, No 1, 2013, h.2.
2 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan , Rineka Cipta, Jakarta, 2011. h. 20.
3 Ibid ., h. 22.
4 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. h. 40.

## Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak
Terkait dengan kasus tindak pidana illegal fishing , Bab XIV UU Perikanan telah mengatur secara  khusus  mengenai  penegakan  tindak  pidana illegal  fishing dari  proses  penyidikan  yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi, kemudian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan oleh keputusan Jaksa Agung serta telah mengikuti persyaratan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan, kemudian pemeriksaan di persidangan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Perikanan Karier dan Hakim Ad Hoc yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 5 . Berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan menyatakan:
1.  Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2.  Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
Kemudian Pasal 71A UU Perikanan menyatakan:
Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dalam  perkembangan  penerapan  hukum  pidana  di  Indonesia,  keberadaan  anak  yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban baik secara material maupun nyawa 6 . Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum, termasuk juga anak yang menjadi korban dalam  tindak  pidana,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  kepada  anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Tak terkecuali dengan tindak pidana illegal fishing yang dimungkinkan dilakukan oleh orang dewasa yang melibatkan pelaku anak 7 . Timbul permasalahan apabila  tindak  pidana illegal  fishing dilakukan  oleh  pelaku  anak,  UU  Perikanan  masih  belum memberikan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  subyek  pelaku  anak  apabila  diduga  melakukan tindak pidana illegal fishing .
Berdasarkan  hal  tersebut  akhir-akhir  ini  banyak  beredar  kasus illegal  fishing yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  yang  mengikutsertakan  anak  sebagai  pelaku,  salah  satunya  yang terjadi  di  perairan  Sialang  Buah  Teluk  Mengkudu  Serdang  Bedagai,  provinsi  Sumatra  Utara, tepatnya di Pantai Cermin yang mana berawal dari patroli Direktorat Polisi Air Baharkam Polda Sumatra Utara menangkap unit kapal KM Nelayan Jaya IV, yang membawa anak buah kapal masih di bawah umur ikut melakukan penangkapan ikan dengan jaring dan pukat trawl 8 . Kemudian yang terjadi di perairan Taliabu, Ternate, Provinsi Maluku Utara, dimana Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) berhasil meringkus terhadap nahkoda unit kapal
5 Ibid ., h. 23.
6 Liliek Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia edisi ke 2, PT Alumni Ikapi, Bandung, 2014. (selanjutnya disebut Liliek Mulyadi I) h. 46.
7 Zendy  Wulan  Ayu  Widhi  Prameswari,”Ratifikasi  Konvensi  Tentang  Hak  Hak  Anak  Dalam  Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Yuridika , Vol 35, No 3, 2020, h. 183.
8 Beritasumut “Cegah Illegal Fishing dan Peredaran Gelap Narkoba, Polair Poldasu Malah Temukan ABK di Bawah Umur”, (Portal Berita Sumatra Utara, 2017) <https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Cegah-Illegal- Fishing-dan-Peredaran-Gelap-Narkoba--Polair-Poldasu-Malah-Temukan-ABK-di-Bawah-Umur> Diakses  pada tanggal 11 Oktober 2022.
KM  Musda  02  beserta  7  (tujuh)  anak  buah  kapal  yang  melakukan  aktifitas  penangkapan  ikan dengan bahan peledak ( distructif fishing ) serta berhasil menyita sejumlah barang bukti ikan hasil bom seberat 1 (satu) ton, dan bahan peledak dalam botol beserta 1 (satu) bahan peledak di dalam jerigen  berukuran  5  (lima)  liter.  Dari  nahkoda  dan  7  (tujuh)  anak  buah  kapal  yang  ditetapkan sebagai tersangka, dua tersangka masih di bawah umur, masih berusia 14 tahun dan 16 tahun. 9 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5332,  selanjutnya  disebut  sebagai “UU  SPPA” ),  Pasal  1 ketentuan umum dijelaskan bahwa kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:
1.  Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2.  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3.  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  artinya  anak  yang  berusia  12  (duabelas)  tahun  tetapi  belum mencapai  umur  18  (delapanbelas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dapat dipertanggungjawabkan dan diproses. Selanjutnya, menurut Pasal 20 UU SPPA disebutkan bahwa:
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.
Pasal 24 UU SPPA disebutkan bahwa:
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  dengan  orang  dewasa  atau  anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Ketentuan beracara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP” )  berlaku  juga  dalam  acara  peradilan  pidana  anak,  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini. Ruang lingkup dalam memeriksa dan mengadili terhadap tindak pidana pelaku anak,  menjadi  kewenangan  pengadilan  khusus  yakni  pengadilan  anak  dalam  lingkup  peradilan umum 10 .
9 Mahmud Ichi, “ Ditpolairud Maluku Utara Ringkus Tujuh Anak Buah Kapal Tangkap Ikan dengan bahan peledak di Perairan Taliabu,”,
(Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2022),
<https://www.mongabay.co.id/2022/06/08/perairan-taliabu-rawan-destructive-fishing/ >  Diakses  pada  tanggal  28 Januari 2023.
10 R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016. h. 23.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, untuk selanjutnya  disebut  sebagai “UU  Peradilan  Umum” )  Pasal  1  angka  5,  dinyatakan  bahwa pengadilan  khusus  merupakan  pengadilan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan.
Dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 ,untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman” ) Pasal 27 Ayat (1)  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengadilan  khusus  antara  lain  adalah  pengadilan  anak, pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  pengadilan hubungan  industrial  dan  pengadilan  perikanan  yang  berada  dalam  lingkungan  peradilan  umum serta pengadilan pajak yang berada pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekhususan dari peradilan yang terdapat pada pengadilan anak adalah :
1. Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini.  (diatur  dalam  Pasal  16  UU SPPA);
2.  Adanya  proses  diversi  dalam  setiap  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan persidangan (diatur dalam Pasal 6 UU SPPA);
3.  Melibatkan  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional  dan  tenaga kesehjahteraan sosial (diatur dalam Pasal 18 UU SPPA);
4. Persidangan dilakukan secara tertutup, identitas Anak wajib dirahasiakan (diatur dalam Pasal 19, 54 UU SPPA);
5.  Proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  persidangan  dilakukan  oleh  penyidik Anak, penuntut umum Anak, dan hakim Anak (diatur dalam Pasal 26, 41, 43 UU SPPA)
6.  Komposisi hakim dalam pemeriksaan sidang anak tingkat pertama dengan hakim tunggal, kecuali dengan susunan majelis apabila perkara sulit dalam hal pembuktian (diatur dalam Pasal 44 UU SPPA);
7.  Penjatuhan pidana dan tindakan (diatur dalam Pasal 69 UU SPPA);
8.  Hakim, penuntut umum, penasihat hukum dalam proses peradilan anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan (diatur dalam Pasal 22 UU SPPA) 11 .
Berdasarkan  uraian  diatas  muncul  sebuah  permasalahan  kaitannya  apabila  tindak  pidana illegal fishing dilakukan dengan melibatkan pelaku anak. Berdasarkan Pasal 71 Jo. Pasal 71A UU Perikanan  dinyatakan  bahwa  pengadilan  perikanan  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan  perkara  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  wilayah  pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan menurut Pasal 24 UU SPPA dinyatakan apabila anak yang terlibat melakukan  suatu  tindak  pidana  maka  diajukan  ke  pengadilan  anak.  Apakah  pelaku  anak melakukan  tindak  pidana illegal  fishing tunduk  pada  pengadilan  perikanan  atau  tunduk  pada pengadilan anak .
11 Ibid ., h. 27.

## METODE
Penelitian  Hukum  atau legal  research adalah  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi, yaitu adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, adakah kesesuaian antara norma  hukum  dengan  prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  seseorang  sesuai  dengan  norma hukum atau prinsip hukum 12 . Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif ( legal research ). Tipe penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku  (hukum  positif)  untuk  menemukan  kebenaran  secara  yuridis  formal,  kemudian dihubungkan  dengan  aplikasinya  dalam  praktik  dunia  hukum  khususnya  terkait  dengan  tindak pidana di bidang perikanan illegal fishing yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  Pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum atau karya tesis yang terkait dengan penelitian ini, serta  komentar  atas  putusan  pengadilan 13 .  Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ( library research ). Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini  dikumpulkan  dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan pemilahan terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan, serta saling mengaitkan kedua bahan hukum guna memperoleh penjabaran yang sistematis. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di inventarisir serta diklasifikasikan, termasuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer  dan  sekunder  yang  telah  diinventarisir  dan  diklasifikasi  kemudian  ditelaah  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  untuk  mengetahui  apakah pengadilan  perikanan  sebagai  peradilan  khusus  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh anak, kemudian dengan pendekatan kasus tersebut untuk mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan ditelaah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang selanjutnya dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing.
Kewenangan  mengadili  atau  kompetensi  yurisdiksi  pengadilan  pada  hakikatnya  untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara baik dari segi kompetensi absolut dan relatif, sehingga pengajuan suatu perkara tersebut dapat diterima dan  tidak  ditolak  dengan  alasan  pengadilan  tidak  berwenang  mengadilinya. 14 Dalam  perkara
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2017. h. 147.
13 Ibid . h.185.
14 M.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Mahkamah  Agung:  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan  kembali Perkara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2007. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). h. 53.
perdata  misalnya  kewenangan  mengadili  merupakan  syarat  fomil  sahnya  gugatan,  sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut  dapat  dianggap  salah  alamat  dan  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  sesuai  dengan kewenangan mengadili baik dari segi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 15
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan mengadili lingkungan peradilan tertentu  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  berdasarkan  jenis  perkara  yang  akan diperiksa  dan  diputus.  Menurut  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berada  di  bawah  mahkamah agung  merupakan  penyelenggara  kekuasaan  negara  di  bidang  yudikatif  yang  dilakukan  oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Menurut M Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem  peradilan  yang  terpisah  berdasarkan  yurisdiksi.  Kewenangan  tersebut  memberikan kewenangan absolut pada masing-masing Kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai subject matter of jurisdiction , sehingga masing- masing  lingkungan  peradilan  berwenang  mengadili  sebatas  kasus  yang  dilimpahkan  undang- undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi: 16
a. Peradilan umum, berdasarkan UU Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara pidana  (umum)  dan  perkara  perdata  (umum).  Disamping  itu  di  lingkungan  peradilan umum dibentuk 6 (enam) pengadilan khusus yang berwenang memutus perkara pidana (khusus) dan perkara perdata (khusus).
b. Peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.
c.  Peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Di samping  itu  di  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dibentuk  1  (satu)  pengadilan khusus.
d. Peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah TNI.
Sedangkan  kewenangan  relatif  pengadilan  adalah  kekuasaan  dan  wewenang  yang diberikan  antara  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  yang  sama  atau  wewenang  yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Pada pengadilan agama misalnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:
Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara  harus  didasarkan  pada  koridor  yang  sesuai  dengan  yang  digariskan  dalam  peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya dalam melaksanakan wewenangnya dapat terjadi sengketa mengadili di badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Bilamana terjadi sengketa kewenangan mengadili, maka penyelesaian secara yudisial terletak di tangan mahkamah agung,  sebaliknya  bilamana  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya
15 Ibid ., h. 54.
16 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2005. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II). h. 25.
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. 17 Dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang timbul dalam lingkungan peradilan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai batasan yang telah digariskan oleh undang-undang, terutama dalam UU Kekuasaan Kehakiman.
Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan yang satu dengan lembaga pengadilan yang lain seyogyanya sedapat mungkin agar dapat dihindarkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Mahkamah Agung” ) memberikan pengaturan apabila terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili, Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung menyebutkan: Pasal 33:
(1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
a.  Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. (contoh pengadilan negeri surabaya dengan pengadilan tata usaha negara surabaya).
b. Antara 2 (dua) pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang  berlainan  dari  lingkungan  peradilan  yang  sama.  (contoh  pengadilan  negeri surabaya dengan pengadilan negeri semarang).
c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. (pengadilan tinggi surabaya dengan pengadilan tinggi semarang atau dengan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya).
Pasal 56:
(1)  Mahkamah  Agung  memeriksa  dan  memutus  sengketa  tentang  kewenangan  mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 Ayat (1).
(2)  Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
a.  Jika  2  (dua)  pengadilan  atau  lebih  menyatakan  berwenang  mengadili  perkara  yang sama;
b.  Jika  2  (dua)  pengadilan  atau  lebih  menyatakan  tidak  berwenang  mengadili  perkara yang sama.
Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) diatur lebih rinci dalam Bab IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung Bagian  Ketiga  Pemeriksaan  Sengketa  Tentang  Kewenangan  Mengadili  Paragraf  2  Peradilan Umum.
Dalam  sengketa  kewenangan  mengadili  perkara  perdata  dalam  Pasal  57  Ayat  (1)  UU Mahkamah  Agung  mengatur  bahwa  permohonan  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
a.  Pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan; b.  Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
Pasal 57 Ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan  atas  perintah  Ketua  Mahkamah  Agung  mengirimkan  salinannya  kepada  pihak  lawan  yang
17 M. Yahya Harahap I, Op.Cit ., h. 61.
berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung  disertai  pendapat  dan  alasan-alasannya.  Pasal  57  Ayat  (3)  UU  Mahkamah  Agung menetapkan  bahwa  setelah  permohonan  tersebut  diterima  maka  pemeriksaan  perkara  oleh pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Pasal  57  Ayat  (4)  UU  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Agung disampaikan kepada:
a. Para pihak melalui Ketua Pengadilan; b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Dalam  sengketa  kewenangan  mengadili  perkara  pidana  dalam  Pasal  58  UU  Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili  perkara  pidana,  diajukan  secara  tertulis  oleh  penuntut  umum  atau  terdakwa  disertai pendapat dan alasan-alasannya. Apabila permohonan diajukan oleh penuntut umum, maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan penuntut umum pada  kejaksaan  lain  serta  kepada  terdakwa  selambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima salinan permohonan, baik penuntut umum dan/atau terdakwa menyampaikan pendapat masing- masing kepada Mahkamah Agung. Pasal 60 Ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan apabila permohonan  diajukan  oleh  terdakwa,  maka  surat  permohonannya  diajukan  melalui  penuntut umum yang bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan  berkas  perkaranya  kepada  Mahkamah  Agung.  Pasal  60  Ayat  (2)  UU  Mahkamah  Agung menetapkan  bahwa  penuntut  umum  mengirimkan  salinan  surat  permohonan  dan  pendapatnya kepada penuntut umum lainnya. Sedangkan Ayat (3) menyatakan bahwa penuntut umum lainnya mengirimkan  pendapatnya  kepada  Mahkamah  Agung  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari setelah  menerima  salinan  permohonan  tersebut.  Pasal  61  Ayat  (1)  UU  Mahkamah  Agung menyatakan bahwa penuntut umum secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada  para  Ketua  Pengadilan  yang  memutus  perkara  tersebut.  Pasal  61  Ayat  (2)  menyatakan bahwa setelah permohonan tersebut diterima Ketua Pengadilan, maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari  terdakwa  tentang  hal-hal  yang  dianggap  perlu.  Pasal  62  Ayat  (2)  UU  Mahkamah  Agung menggariskan  setelah  melaksanakan  perintah  tersebut,  pengadilan  yang  diperintahkan  segera memuat berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung. Pasal 63 Ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan dalam hal sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh penuntut umum, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah mendengar pendapat Jaksa  Agung.  Pasal  63  Ayat  (2)  mengatur  bahwa  Jaksa  Agung  memberitahukan  putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa dan penuntut umum dalam perkara tersebut.
Selain  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tinggi  berwenang  untuk  memutus  sengketa wewenang mengadili jika antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah  hukumnya,  hal  tersebut  diatur  dalam  Bagian  Kedua  Memutus  Sengketa  mengenai Wewenang Mengadili Pasal 151 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 51 Ayat (2) UU Peradilan Umum yang menyebutkan:
Pasal 151 Ayat (1) KUHAP:
Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
Pasal 51 UU Peradilan Umum:
Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan di daerah hukumnya.
Pasal 33 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili Pasal 151 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 51 Ayat (2) UU Peradilan Umum tidak mengatur  perihal  penyelesaian  sengketa  kewenangan  mengadili  jika  terjadi  antar  pengadilan khusus  di  lingkungan  peradilan  umum.  Dalam  perkembangannya,  pembentukan  pengadilan khusus di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terus berkembang. Terdapat pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan anak yang dibentuk di lingkungan peradilan umum dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara yang merupakan perkembangan terkini badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mengingat badan pengadilan khusus tersebut dibentuk khusus guna memeriksa dan mengadili perkara tertentu dan berposisi sejajar, maka dalam melaksanakan  kewenangan  mengadili  yang  telah  digariskan  dalam  koridor  undang-undang dimungkinkan suatu perkara dapat terjadi sengketa mengadili antar sesama pengadilan khusus baik di lingkungan peradilan umum atau pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara dalam kekuasaan kehakiman.
Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03 / PID.SUS- PRK / 2018 / PN. Mdn. dengan terdakwa Budi Santoso dan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29 / PID.SUS-PRK / 2018 dengan terdakwa Epha Metia yang melakukan  tindak  pidana illegal  fishing dengan  modus  operandi  sebagaimana  dalam  putusan, perkara  tersebut  dilimpahkan  dan  diadili  di  pengadilan  khusus  yakni  pengadilan  perikanan  di lingkungan  peradilan  umum,  perkara  tersebut  jelas  menjadi  kewenangan  mengadili  dari pengadilan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 71A UU Perikanan dan yang telah digariskan dalam koridor UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum.
Namun dalam Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn. dengan terdakwa Thi Haoo yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun yang masih kategori anak terjadi sengketa kewenangan mengadili antar badan pengadilan khusus di lingkup peradilan umum yakni pengadilan perikanan dan pengadilan anak.

## 1.1 Kewenangan Mengadili Pengadilan Perikanan.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara harus didasarkan pada koridor yang sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, baik dari segi kompetensi absolut dan relatif, sehingga pengajuan suatu perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Pada pengadilan perikanan kewenangan mengadili suatu perkara telah diatur dalam Pasal 71 UU Perikanan yang menyebutkan bahwa:
1.  Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2.  Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
Pasal 71A UU Perikanan:
Pengadilan  perikanan  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara  tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Pasal 108 UU Perikanan menyebutkan:
Perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.
Kekhususan  dari  pengadilan  perikanan  sebagai  pengadilan  khusus  terletak  pada  hukum materiil yang menjadi objek perkara yang dapat diperiksa, yakni hanya terbatas pada tindak pidana khusus  perikanan  yang  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perikanan.  Ketentuan  tersebut mensyaratkan bahwa perkara tindak pidana illegal fishing merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan  khusus  yakni  pengadilan  perikanan  di  lingkungan  peradilan  umum.  Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn dengan  terdakwa  Thi  Haoo yang  berumur  17  (tujuhbelas)  tahun  yang  masih  kategori  anak dilibatkan  melakukan  tindak  pidana illegal  fishing ,  melanggar  ketentuan  pidana  UU  Perikanan bersama-sama dengan orang dewasa sebagaimana modus operandi dalam putusan, sehingga jelas menjadi kewenangan mengadili dari pengadilan perikanan sebagai konsekuensi dari Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur mengenai kewenangan dari pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Maka dari itu perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan perikanan.

## 1.2 Kewenangan Mengadili Pengadilan Anak.
Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum UU SPPA, menjelaskan bahwa kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:
1.  Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2.  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3.  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Ketentuan  tersebut  artinya  seseorang  yang  berusia  12  (duabelas)  tahun  tetapi  belum mencapai umur 18 (delapanbelas) yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  pengertian  anak  yang  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan: 18
18 Letezia  Tobing,  “Batasan  Usia  Anak  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia” https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang- undangan-lt4eec5db1d36b7 , diakses pada tanggal 24 februari 2023.
1.  Pasal  1  butir  1  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 butir 5 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  menyebutkan  bahwa  Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 (delapanbelas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Pasal 1 butir 4 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.
4.  Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
Beranjak dari pengertian anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan UU  SPPA,  maka  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Perikanan  Pada  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor  21  /  PID.SUS-PRK  /  2013  /  PN.Mdn  dengan  terdakwa  Thi  Haoo  yang  berumur  17 (tujuhbelas) tahun yang terlibat melakukan tindak pidana illegal fishing masih termasuk ke dalam kategori Anak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA menyebutkan:
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan  belas)  tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  anak  tetap diajukan ke sidang anak.
Ketentuan Pasal 24 UU SPPA menyebutkan:
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama  dengan  orang  dewasa  atau  anggota Tentara  Nasional  Indonesia  diajukan  ke  pengadilan  anak,  sedangkan  orang  dewasa  atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013  /  PN.Mdn  dengan  terdakwa  Thi  Haoo  yang  berumur  17  (tujuhbelas)  tahun  berdasarkan ketentuan undang-undang masih termasuk kategori anak, yang terlibat melakukan tindak pidana illegal fishing bersama sama dengan orang dewasa seharusnya penuntutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan anak. Maka dari itu karena tindak pidana yang pelakunya masih kategori anak, sesuai penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan anak berada di bawah badan peradilan umum. Sehingga seharusnya perkara tersebut dapat diajukan di sidang pengadilan anak dengan  pemeriksaan  persidangan  tanpa  memakai  toga  atribut  kedinasan,  pemeriksaan  dengan hakim  tunggal,  persidangan  dilakukan  secara  tertutup  tanpa  mengekspos  identitas  anak,  dan pendampingan  oleh  orang  tua  dan  adanya  diversi.  Dengan  demikian  kewenangan  mutlak (kompetensi absolut) dalam mengadili perkara anak di pengadilan anak, tetap ada pada peradilan umum (pengadilan negeri).
2. Anak Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Tunduk Pada Pengadilan Perikanan.
UU  Perikanan  sebagai  landasan  pembentukan  pengadilan  perikanan  telah  mengatur yuridiksi dari pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus yakni:
Pasal 71A UU Perikanan menyebutkan:
Pengadilan  perikanan  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara
Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindak pidana illegal fishing baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing sepanjang tindak pidana tersebut terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tunduk pada  pengadilan  perikanan  sebagai  pengadilan  khusus  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadili.  Namun  terkhusus  untuk  subyek  pelaku  anak  yang  belum  dewasa  tetap  diberikan ketentuan khusus jika sewaktu-waktu melakukan tindak pidana.
Penundukkan  demikian  dilakukan  dan  terjadi  dalam  berbagai  konteks  hukum,  pertama terdapat pengkhususan hukum materiil yakni UU Perikanan sebagai hukum pidana khusus. UU Perikanan memiliki ketentuan yang berbeda dalam memeriksa perkara illegal fishing dari aspek penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan perikanan. Kedua mengingat wilayah Indonesia  sebagaian  besar  terdiri  dari  wilayah  perairan  sehingga  rawan  terjadi  praktek illegal fishing dengan  dibentuknya  pengadilan  perikanan  bertujuan  untuk  meningkatkan  effisiensi penegakan hukum terhadap illegal fishing .
Kemudian bagaimana dengan pelaku tindak pidana illegal fishing yang masih anak atau belum dewasa, hal ini menyangkut dengan pertanggungjawaban seseorang. Pertanggungjawaban pidana  membahas  tentang  dapat  atau  tidak  dapat  dipidananya  pelaku  tindak  pidana.  Berbeda dengan perbuatan pidana yang hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu  pidana.  Permasalahan  tentang  penjatuhan  pidana  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak pidana sebagaimana yang telah diancamkan tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan pidana dia mempunyai kesalahan. Karena asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dapat  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan”  ( Geen  straf  zonder  schuld ). 19 Ukuran  seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas  seseorang  tersebut  sudah  ada  aturannya  atau  belum.  Jika  sudah  ada  aturannya,  dapat dikatakan orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya apabila belum ada aturannya, maka segala perbuatan atau tindakan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana,
Sehingga  perbuatan  orang  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  tidak terdapat kesalahan didalamnya. Hal inilah yang disebut dengan asas legalitas. 20 Berbicara tentang kesalahan,  pada  umumnya  para  ahli  hukum  pidana  berpandangan  bahwa  kesalahan  merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tidak hanya  sebagai  dasar  dipertanggungjawabkannya  pembuat,  tetapi  tidak  adanya  kesalahan  juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Berdasarkan pandangan common law system , kesalahan yang berhubungan dengan keadaan fisik pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. 21 Ada batasan usia dimana seseorang tidak dapat dihukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa:
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19 Agus Rusdianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya , Prenadamedia Group, Surabaya, 2016. h. 36.
20 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. h. 40.
21 Agus Rusdianto, Op.Cit ., h. 40.
Artinya  anak  yang  berumur  dibawah  umur  12  (duabelas)  tahun  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana, mereka hanya akan dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi anak yang  telah  berumur  12  (duabelas)  tahun  tetapi  belum  berumur  18  (delapanbelas)  tahun  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tentu saja dengan cara-cara dan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa.
UU  Perikanan  sebagai  landasan  pembentukan  pengadilan  perikanan  tidak  memberikan pengaturan  bagaimana  mengadili  subyek  pelaku  anak  yang  melakukan  tindak  pidana illegal fishing , berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 6 menyebutkan:
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
Namun secara tegas dijelaskan dalam Pasal 71A UU Perikanan yang mengatur bahwa:
Pengadilan  perikanan  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Sehingga  otomatis  anak  pelaku  tindak  pidana illegal  fishing juga  tunduk  pada  pengadilan perikanan sekalipun masih dibawah umur. Disini berlaku asas lex specialis systematic (kekhususan yang sistematikal), yakni suatu asas yang diterapkan manakala ketika terjadi dua aturan khusus yang bertentangan atau sama. Pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu materi atau norma yang bertentangan, kemudian dari pertentangan norma tersebut harus diutamakan aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus. 22 Maksudnya, norma yang lebih khusus tersebut haruslah memuat rasa  keadilan  atau  kualifikasi  dari  pelanggaran  yang  dibuat.  Dalam  menentukan  aturan  khusus mana yang akan dipakai diperlukan penafsiran secara mendalam dan teliti, karena jika tidak tepat akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang dirugikan. 23
Dengan demikian, karena seorang anak pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut masih dibawah umur, maka ketentuan UU SPPA tetap melekat kepadanya. Selain itu, ketika berkaitan dengan anak, kekhususan dalam UU SPPA mengalahkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sehingga, ketika anak yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana illegal fishing akan diadili di pengadilan perikanan, namun dalam proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA tanpa mengurangi hak-haknya sebagai  anak.  Seperti  diberlakukannya  upaya  diversi,  memperoleh  bantuan  hukum  dan pendampingan orang tua ketika proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, kemudian  persidangan  secara  tertutup  tanpa  mengekspos  identitas  anak,  ketentuan  penjatuhan sanksi pidana anak dan juga persidangan dilakukan secara non-formal yaitu tanpa memakai atribut
22 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Hukum Pidana Belanda  dan  Padanannya  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2003. h. 578.
23 “Pengertian
Asas Lex specialis sistematis”, (Terus Berjuang, 2017),
< https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html .>  Diakses  pada  tanggal  28 Januari 2023.
pakaian toga. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan agar masa depan anak pelaku tindak pidana yang belum dewasa masih bisa terselamatkan sebagai generasi penerus bangsa. Ketentuan ini  juga  sejalan  dengan  prinsip  efisiensi  mengingat  pengadilan  perikanan  dan  pengadilan  anak sama-sama berada pada satu tempat dan satu lingkungan peradilan yang sama yakni lingkungan peradilan umum .

## KESIMPULAN
Mahkamah agung dan pengadilan tinggi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan jika terjadi sengketa mengadili sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai sengketa mengadili jika terjadi antar pengadilan khusus. Sehingga otomatis anak pelaku tindak pidana illegal fishing juga tunduk pada pengadilan perikanan sekalipun masih dibawah umur. Disini berlaku asas lex specialis systematic (kekhususan yang sistematikal), yakni suatu  asas  yang  diterapkan  manakala  ketika  terjadi  dua  aturan  khusus  yang  bertentangan  atau sama. Dengan demikian, karena seorang anak pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut masih dibawah umur, maka ketentuan UU SPPA tetap melekat kepadanya. Selain itu, ketika berkaitan dengan anak, kekhususan dalam UU SPPA mengalahkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sehingga, ketika anak yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana illegal fishing akan diadili di pengadilan perikanan, namun dalam proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA tanpa mengurangi hak-haknya sebagai  anak.  Seperti  diberlakukannya  upaya  diversi,  memperoleh  bantuan  hukum  dan pendampingan orang tua ketika proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, kemudian  persidangan  secara  tertutup  tanpa  mengekspos  identitas  anak,  ketentuan  penjatuhan sanksi pidana anak dan juga persidangan dilakukan secara non-formal yaitu tanpa memakai atribut pakaian toga. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi mengingat pengadilan perikanan dan pengadilan anak sama-sama berada pada satu tempat dan satu lingkungan peradilan yang sama yakni lingkungan peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU:
Marbun, SF, Peradilan Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta, 2010. Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta,  1997. (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I).
___________________, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi, Liberty, Yogyakarta, 2006. (Selanjtnya disebut Sudikno Mertokusumo II).
Sunyowati, Dina dan Enny Narwati, Hukum Laut , Airlangga University Press, Surabaya, 2013. Ria Sombo, Maehaeni, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
Hosein,  Zainal  Arifin, Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia:  Sejarah,  Kedudukan,  Fungsi  dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Konstitusi , Setara Press, Jakarta, 2016.
Hamzah,  Andi, Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Teori  dan  Praktek ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2010. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah I).
____________________, Hukum  Acara  Pidana ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2012.  (Selanjutnya disebut Andi Hamzah II).
____________________, Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah III).
Nawawi  Arief,  Barda, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2013. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).
____________________, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Undip Press, 1991.
Asshiddiqie,  Jimmly, Model-Model  Peradilan  Konstitusi  di  Berbagai  Negara ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010.
Minarno,  Nur  Basuki ,  Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009.
Nurdin Dkk, Hukum Perikanan cetakan pertama , Brawijaya University Press, Malang, 2017. M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2007. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). ______________________, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2005. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II).
A'an, E., & Freddy P, Hukum Administrasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Arif, Grosita, Masalah Perlindungan Anak edisi ke-1 , Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. Hadjon, Philipus. M, Hukum Administrasi dan Good governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
Indrati, Maria Farida, Teknik Pembuatan dan Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2017. Mulyadi,  Liliek, Wajah  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia  edisi  cetakan  ke-1 ,  Alumni, Bandung, 2014. (Selanjutnya disebut Liliek Mulyadi I).
_____________________, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan permasalahannya , Mandar Maju, Bandung, 2005. (Selanjutnya disebut Liliek Mulyadi II).
Nunung,  M., Illegal  Fishing:  pertanggungjawaban  Pidana  Koorporasi  di  Wilayah  Perairan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Purwoleksono, Didik. Endro, Hukum Acara Pidana , Airlangga University Press, Surabaya, 2015. (Selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I).
_____________________, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, cet-ke 1 , Airlangga University Press,Surabaya, 2019. (Selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II).
Ridwan, H. Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. Sulistyono, Adi. Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori & Praktek , Gramedia, Jakarta ,2011. Supramono, Gatot, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Perikanan , Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
Tribawono, Djoko, Hukum Perikanan Indonesia edisi ke-2 , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Wangga, Maria Syilvia, Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktek , Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2014.
Heniarti, Dini Dewi, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, 2017. Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana , PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. Rusdianto,  Agus, Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan  Kritis  Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya , Prenadamedia Group, Surabaya, 2016.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Hukum Pidana  Belanda  dan  Padanannya  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Prodjohamidjojo,  Martiman, Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT  Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
Wagiati Sutedjo , Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2008. Wiyono, Eksistensi Pengadilan Ham di Indonesia , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Amafradpress, Jakarta, 2019.
Suparman, Marzuki, Pengadilan Ham Di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2012. Alex  T.  Tobing  dkk, Pengadilan  Perikanan  Suatu  Upaya  Pemberantasan  IUU  Fishing  di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2019.
Widiadi Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia , PT Andi, Yogyakarta, 2017. Ikhwan Farojih, Hukum Acara Pidana Korupsi , Setara Press, Malang, 2016. Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Jakarta, 1998. JURNAL : Hadjon,  Philipus  M.  “Tentang  Wewenang”. Yuridika, Vol 7 ,  No  5-6,  1997,  ( copyright pada website Yuridika tahun 2017), diakses pada tanggal 11 September 2022.
Prameswari,  Zendy  Wulan  A.  W.,  “Ratifikasi  Konvensi  Tentang  Hak  Anak  Dalam  Sistem Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia”. Yuridika, Vol 35 ,  No  50-52,  2020, (copyright pada website Yuridika tahun 2020), diakses pada tanggal 23 Agustus 2022. Indra,  Y.,  “Dimensi  Keadilan  Pengelolaan  Perikanan  Tangkap  Dalam  Prespektif  Otonomi Daerah”. Yuridika, Vol. 32 , No 33, 2017, ( copyright pada website Yuridika tahun 2017), diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
Herman dan Syahbudin, “Criminal Law Aspect of Illegal Transshipment Under Act Number 45 of 2009  Concerning  Fisheries”, Yuridika ,  Vol  36,  No  2,  2021,  (Copyright  pada  website Yuridika tahun 2021), diakses pada tanggal 08 Januari 2023.
Khopiatuziadah, “Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 14, No 01, 2017, diakses pada tanggal 02 Februari 2023.
Riska  Andi  Fitriono  dkk,  “Tindakan  Illegal  Fishing  di  Indonesia  dalam  kriminologi”, Jurnal Intelektiva , Vol 3, No 05 Januari 2022. diakses pada tanggal 26 Februari 2023.
Muhammad Yusuf; Abd. Razak; Muhadar; M. Said Karim, "Legal Effectiveness in Combating Illegal Fishing," Journal of Law, Policy and Globalization 72 2018. diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
Daniel  Da  Fieno  Jibaja,  "Interdiction  Actions  against  the  Illegal  Fishing,"  Vox  Juris  37,  no.  2 (2019): 59-66-68. diakses pada tanggal 24 Desember 2022.
Afrie  Afriansyah,  “  Indonesia’s  Practice  in  Combating  Illegal  Fishing”, Asian  Yearbook  of International Law , Vol 22, 2016. diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

## SURAT KABAR :
Beritasumut,  “Cegah  Illegal  Fishing  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba,  Polair  Poldasu  Malah Temukan  ABK  di  Bawah  Umur”.(Portal  Berita  Sumatra  Utara,  2017) <https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Cegah-Illegal Fishing-dan-Peredaran- Gelap-Narkoba--Polair-Poldasu-Malah-  Temukan  ABK-di-Bawah-Umur>  Diakses  pada tanggal 11 Oktober 2022.
Mahmud Ichi, “Ditpolairud Maluku Utara Ringkus Tujuh Anak Buah Kapal Tangkap Ikan dengan bahan peledak di Perairan Taliabu,”, (Mongabay
SitusBeritaLingkungan,2022),< https://www.mongabay.co.id/2022/06/08/perairan-taliabu- rawan-destructive-fishing/ > Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.
Ali  Salmande,  “Alur  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-tata-usaha-negara- lt4c4563e1e4f15>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
Erizka  Permatasari,  “Penegetian  Anak  Pidana,  Anak  Negara,  dan  Anak  Sipil  “, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-pidana--anak-negara--dan- anak-sipil-lt5b5e86f3e466d>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.
Letezia  Tobing,  “Batasan  Usia  Anak  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia”<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap- hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>,  Diakses  pada  tanggal
24 februari 2023. “Pengertian Asas Lex specialis sistematis”, (Terus Berjuang, 2017),
<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html .> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

## TESIS :
Wahyuningtyas,  Yuli  Winiari,  “Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perikanan  Berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan” . Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2015.
Bahrunsyah. “Kompetensi Pengadilan Perikanan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009. Alfrets Talompo, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perampasan Dalam Tindak Pidana  di  Bidang  Perikanan” . Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya, 2019.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License