## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: KABUPATEN WAKATOBI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA)
( Sustainable Fisheries Development Policy (Case Study: Wakatobi District, Southeast Sulawesi Province And Morotai Island District, North Maluku
Province )
Lukman Adam 1)
1) Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Email: lukman.adam@dpr.go.id

## ABSTRACT
Development  of  fisheries,  including  aquaculture  sub-sector  and  capture fisheries in Wakatobi and Morotai Island district concerning the balance between social,  economic,  and  environmental.  Fisheries  management  system  includes  the development of fisheries attention both aspects. Condition of fishery resources has decreased need fisheries management in order to remain sustainable and deliver sustainable  results.  Management  of  fisheries  resources  should  be  done  in  a holistic  manner.  Strategies  in  the  management  of  sustainable fisheries  resources are:  The  integration  between  environmental,  economic  and  social  alignments against  fishermen;  Structuring  local  institutions;  Providing  quotas  for  fisheries and aquaculture, and determination of customary rights.
Keywords: sustainable , holistic, fishermen, quotas, customary rights.

## PENDAHULUAN
Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di  masa  mendatang.  Hal  ini  disebabkan  ikan  telah  menjadi  salah  satu  komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Konsumsi ikan masyarakat  global  akan  semakin  meningkat  yang  disebabkan  oleh:  a) meningkatnya  jumlah  penduduk  disertai  meningkatnya  pendapatan  masyarakat dunia,  b)  meningkatnya  apresiasi  terhadap  makanan  sehat  sehingga  mendorong konsumsi  daging  dari  pola red  meat ke white  meat ,  c)  adanya  globalisasi menuntut adanya makanan yang bersifat universal, dan d) berjangkitnya penyakit hewan  sumber  protein  hewani  selain  ikan  sehingga  produk  perikanan  menjadi pilihan alternatif terbaik (Kusumastanto 2008)
Sumber  daya  perikanan  terdiri  dari  perikanan  budidaya  dan  perikanan tangkap.  Pengelolaan  antara  kedua  sumber  daya  ini  berbeda  satu  sama  lain,  dan tergantung  pada  kondisi  eksternal.  Tajerin et  al. (2010)  dalam  kajiannya menemukan bahwa secara umum dalam kedinamikaannya, posisi keterkaitan sub sektor  dari  sektor  kelautan  dan  perikanan  dengan  sektor-sektor  lainnya  dalam perekonomian  Indonesia  termasuk  dalam  kelompok  potensial  dan  kelompok
kurang berkembang. Untuk menjadikan sektor ini sebagai tumpuan pembangunan ekonomi,  mengharuskan  sektor  ini  menjadi  sektor  unggulan  nasional  dan  dapat meyakinkan segenap pelaku ekonomi mengenai kemampuan yang dimiliki sektor kelautan  dan  perikanan,  sehingga  sektor  ini  mampu  menjadi  daya  tarik  dan memiliki  daya  dorong  bagi  sebagian  besar  sektor  lainnya  dalam  kegiatan perekonomian di Indonesia.
Kabupaten  Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  merupakan  kabupaten yang unik. Seluruh wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari Taman Nasional Laut  Wakatobi.    Kondisinya  yang  unik  menyebabkan  pengelolaan  sumber  daya perikanan  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan  melakukan  perencanaan  yang matang.  Pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan harus dilakukan secara hati- hati  dengan  memperhatikan  sumber  daya  terumbu  karang  dan  ketersediaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, jumlah nelayan harus sebanding dengan stok sumber daya ikan.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan, dan merupakan  salah  satu  kabupaten  terluar  di  Indonesia  yang  berbatasan  dengan Samudera Pasifik. Pemanfaatan sumber daya besar-besaran bisa dilakukan dengan tetap memerhatikan kaidah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Potensi  perikanan  terdiri  dari  dua  aspek  pengembangan,  yaitu  perikanan budidaya  dan  perikanan  tangkap.  Permasalahan  dalam  pengembangan  perikanan tangkap  terkait  dengan  dua  permasalahan  pokok,  yaitu:  sumber  daya  perikanan yang  semakin  menurun  akibat  jumlah  tangkapan  ikan  yang  berlebih  dan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing . Menurut Kusumastanto (2008:49-50), problem  IUU fishing tidak hanya mencakup permasalahan klasik pencurian ikan, tetapi  juga  masalah:  perikanan  yang  tidak  dilaporkan  ( unreported  fishing )  dan perikanan  yang  tidak  diatur  ( unregulated  fishing ).  Praktek  pertama  mencakup kegiatan  penangkapan  ikan  yang  tidak  dilaporkan,  terdapat  kesalahan  dalam pelaporannya  dan  pelaporan  yang  tidak  semestinya.  Praktek  kedua  mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara yang bersangkutan. Dua praktek  ini  dilarang  dengan  alasan,  bahwa  cadangan  ikan  di  suatu  negara seharusnya  diidentifikasi  dan  diatur  pemanfaatannya  sehingga  tidak  terjadi kerusakan global di masa mendatang.
Sumber  daya  perikanan  budidaya  bergantung  pada  kemudahan  dan keterjangkauan memperoleh input produksi dan keadaan ekosistem perairan  yang ada di  daerah hulu.  Sedangkan sumber daya perikanan tangkap dipengaruhi  oleh jumlah kapal dan alat penangkapan ikan, keberadaan ekosistem di pesisir, seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Oleh karena itu, metode penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sangat mempengaruhi.
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengembangan  perikanan budidaya  di  Kabupaten  Wakatobi  dan  Kabupaten  Pulau  Morotai,  mengetahui pengembangan  perikanan  tangkap  di  Kabupaten  Wakatobi  dan  Kabupaten  Pulau Morotai, dan merumuskan kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Tiga komponen kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu 1) sistem alam  ( natural  system ) yang  mencakup  ikan,  ekosistem,  dan  lingkungan  biofisik,
2) sistem manusia ( human system ) yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas  perikanan,  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  dan  3)  sistem pengelolaan  perikanan  ( fisheries  management  system )  yang  mencakup perencanaan  dan  kebijakan  perikanan,  manajemen  perikanan,  pembangunan perikanan,  dan  penelitian  perikanan.  Sistem  perikanan  adalah  sistem  yang kompleks,  dan  memiliki  sejumlah  unsur  yang  terkait  satu  sama  lain  secara dinamik  maupun  statis.  Dalam  prakteknya,  keragaman  sistem  perikanan bersumber  dari  beberapa  hal,  yaitu  1)  banyaknya  tujuan  dan  seringkali menimbulkan  konflik  antar  tujuan,  2)  banyaknya  spesies  dan  interaksi  antar spesies  dalam  konteks  level  tropik,  3)  banyaknya  kelompok  nelayan  beserta interaksinya dengan sektor rumah tangga dan komunitas, 4) banyaknya jenis alat tangkap  dan  interaksi  antar  mereka,  5)  struktur  sosial  dan  pengaruhnya  terhadap perikanan, 6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi, 7) dinamika interaksi antar  sumber  daya  ikan,  dan  8)  ketidakpastian  dalam  masing-masing  komponen sistem perikanan (Charles 2001).
Menurut Bailey (1998), kebanyakan penangkapan ikan di daerah pantai Asia Tenggara  sedang  mendekati  atau  telah  melampaui  ambang  penangkapan  yang menjadi syarat bagi pemanfaatan maksimum, karena peningkatan luar biasa dalam usaha  penangkapan  ikan  selama  dua  dasawarsa  terakhir.  Jumlah  nelayan  kecil yang  terus  meningkat  dan  digunakannya  alat  penangkapan  ikan  yang  sangat efektif,  seperti  pukat  harimau,  telah  menciptakan  suatu  ancaman  yang  serius terhadap  sumber  daya  ikan  yang  rentan.  Ada  pengakuan  yang  semakin  besar perlunya menetapkan rencana-rencana pengelolaan yang efektif atas penangkapan ikan di daerah pantai guna menjamin terpeliharanya hasil-hasil yang tinggi untuk jangka panjang.
Sumber daya ikan perlu dikelola secara baik untuk menjamin kelestariannya, karena sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai daya dukung habitatnya.  Sumber  daya  ikan  dikenal  sebagai  sumber  daya  milik  bersama  yang rentan over  fishing (Monintja  dan  Yusfiandayani,  2001).  Boer  dan  Azis  (1995) menyebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  pengelola  sumber  daya  ikan  adalah menentukan  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan  yang  akan  didistribusikan menjadi porsi nasional.   Kerangka pemikiran kajian ini disajikan pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perikanan Budidaya
Perikanan  budidaya  dipengaruhi  oleh  perlakuan  terhadap  ekosistem  yang ada  di  hulu,  seperti  hutan  dan  daerah  aliran  sungai.    Apabila  terdapat  perilaku yang  merusak  sumber  daya  di  hulu  secara  berlebihan  akan  mengganggu  daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami.
Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan pada tahun 2010. Status Kabupaten Wakatobi sebagai bagian dari Taman Nasional Laut  Wakatobi  menyebabkan  pengembangan  budidaya  di  kabupaten  ini  harus dilakukan pada zona pemanfaatan saja. Pengembangan perikanan budidaya harus dilakukan  dengan  memperhatikan  kaidah  kelestarian  lingkungan,  seperti  tidak merusak  ekosistem  terumbu  karang  dan  menyebabkan  terganggunya  ekosistem terumbu  karang memperoleh hara dan air. Pengembangan perikanan budidaya di
Kabupaten  Wakatobi  tidak  dilakukan  untuk  jenis  ikan  napoleon,  karena  akan menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang.
Gambar 1.  Kerangka pemikiran
kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan
Tabel 1.  Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan tahun 2009 – 2010 (ton)
No Kecamatan Tahun 2009 2010 1 Binongko - - 2 Togo Binongko 102 27,8 3 Tomia 162 21,0 4 Tomia Timur 1.310 25,4 5 Kaledupa 5.695 296,7 6 Kaledupa Selatan 11.523 324,5 7 Wangi-Wangi - - 8 Wangi-Wangi Selatan 3.105 231,8 Total 21.897 927,2
Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi tahun  2009 - 2010
Pengembangan  perikanan  budidaya  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  dengan menggunakan  sistem  pembudidayaan  yang  berkelanjutan,  seperti  pengembangan dengan  menggunakan  keramba  jaring  apung  dan  keramba  jaring  tancap.  Zona pengembangan  budidaya  harus  ditetapkan  dalam  rencana  tata  ruang  Kabupaten Pulau  Morotai  dan  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  Kabupaten  Pulau  Morotai.
Dalam zona ini terdapat juga pengembangan untuk kawasan pemukiman nelayan dan tempat pendaratan ikan agar memudahkan nelayan melakukan aktifitasnya.
Tabel  2.  Kawasan  Potensial  untuk  Pengembangan  Budidaya  di  Kabupaten  Pulau
Morotai Zona Luasan (Ha) Sistem Pembudidayaan Komoditas I (Rube-rube) 172,3 Keramba jaring apung, longline, rakit Ikan kerapu, ikan kakap putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut II (Dodola) 1.209,7 Keramba jaring apung, keramba jaring tancap, longline, rakit, penculture III (Loleba) 1.372,3 Keramba jaring apung, keramba jaring tancap, longline, rakit, penculture IV (Ngele-ngele) 1.019,5

## Sumber: Hasil analisis PKSPL IPB, 2006

## Perikanan Tangkap
Pengembangan  perikanan  tangkap  di  harus  memperhatikan  ketersediaan potensi  sumber  daya  ikan  yang  berada  di  wilayah  pengelolaan  perikanan.  Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal dan  jenis  lainnya  masih  memungkinkan  untuk  dieksploitasi.  Eksploitasi  yang dilakukan dengan memperhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti  tidak  menggunakan  bahan  peledak  dan  racun  ikan,  menggunakan  mata pancing  dengan  ukuran  tertentu  agar  tidak  menangkap  anak  ikan,  dan  tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat  mengganggu  zona  pembudidayaan  ikan.  Penangkapan  ikan  di  Kabupaten Wakatobi  dilakukan  pada  zona  pemanfaatan  dan  zona  pemanfaatan  tradisional. Oleh  karena  itu,  nelayan  di  kabupaten  ini  harus  dilengkapi  dengan  kapal perikanan yang memiliki tonase diatas 20 GT.
Tabel 3. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan tahun 2009 – 2010 (ton)
No Kecamatan Tahun 2009 2010 1 Binongko 525 618,90 2 Togo Binongko 382 450,40 3 Tomia 544 642,50 4 Tomia Timur 726 856,20 5 Kaledupa 573 676,60 6 Kaledupa Selatan 465 549,60 7 Wangi-Wangi 747 881,90 8 Wangi-Wangi Selatan 1.082 1.276,40 Total 5.044 5.952,50
Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 - 2010
Pengembangan  perikanan  tangkap  juga  mesti  diikuti  dengan  keberadaan pelabuhan  perikanan  dan  tempat  pelelangan  ikan.  Pembangunan  pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan  yang  memadai,  seperti cold  storage ,  fasilitas  pengisian  bahan  bakar dan  ketersediaan  listrik.  Agar  tidak  terjadi  eksploitasi  berlebih  yang  dapat mengganggu  ketersediaan  sumber  daya  ikan,  maka  jumlah  nelayan  dan  armada penangkapan  ikan  harus  ditentukan.  Pemerintah  daerah  dapat  melakukannya melalui pembatasan surat izin penangkapan ikan.
Tabel 4. Estimasi  potensi  sumber  daya  ikan  laut  di  Perairan  Kabupaten  Pulau Morotai dengan pendekatan rasio luas Wilayah Pengelolaan Perikanan
Jenis Sumber Daya Ikan
Potensi SDI (ton/tahun)
Total
Estimasi Potensi SDI
Perairan Kabupaten Pulau Morotai (5% x total, ton/tahun) WPP 6 WPP 7 Pelagis Besar 106.510 175.260 281.770 14.089 Pelagis Kecil 379.440 384.750 764.190 38.210 Demersal 83.840 54.860 138.700 6.935 Lainnya (ikan karang, lobster, cumi-cumi dan udang) 20.830 17.850 38.680 1.934 Total 590.620 632.720 1.223.340 61.167
Sumber: Hasil analisis PKSPL IPB, 2006

## Pengembangan Perikanan Berkelanjutan
Pengembangan  perikanan,  termasuk  sub  sektor  budidaya  dan  penangkapan ikan  di  Kabupaten  Wakatobi  dan  Kabupaten  Pulau  Morotai  memperhatikan keseimbangan  antara  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Aspek  lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan biofisik.  Aspek  sosial  mencakup  sistem  manusia,  termasuk  didalamnya  adalah nelayan,  pengolah,  dan  masyarakat.  Sesudah  diidentifikasi  kedua  aspek  tersebut, maka  dibuat  sistem  pengelolaan  perikanan,  yang  mencakup  perencanaan, manajemen  perikanan,  sampai  penelitian  perikanan.  Oleh  karena  itu,  sistem pengelolaan  perikanan  memuat  pengembangan  perikanan  yang  memperhatikan kedua aspek tersebut.
Kondisi  sumber  daya  perikanan  yang  semakin  menurun  menyebabkan perlunya  pengelolaan  perikanan  supaya  tetap  lestari  dan  memberikan  hasil  yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembatasan, baik dari  sisi output maupun input .  Beberapa  pembatasan  dari  sisi input dan output yang bisa dilakukan adalah (KPPU 2010):
1) Input  control ,  yaitu  pengaturan  jumlah effort (upaya)  yang  dikeluarkan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, meliputi:
a) Limitting  entry ,  yaitu  membatasi  jumlah  nelayan  yang  dapat melakukan penangkapan ikan.
b) Limitting capacity per vessel , yaitu membatasi jenis serta ukuran kapal dan alat tangkap yang digunakan.
c) Limitting  time  and  allocation ,  yaitu  membatasi  waktu  dan  lokasi penangkapan ikan.
2) Output  control ,  yaitu  pembatasan  hasil  tangkapan  setiap  nelayan,  yang meliputi:
a) Total  allowable  catch ,  yaitu  batasan  jumlah  ikan  maksimum  yang dapat ditangkap oleh seluruh nelayan per tahun.
b) Individual  quota ,  yaitu  pemberian  kuota  penangkapan  ikan  kepada setiap individu yang melakukan penangkapan ikan.
c) Community  quota ,  yaitu  pemberian  kuota  penangkapan  ikan  kepada suatu kelompok.
Tabel 5. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan
No Sub Sektor Aspek Lingkungan Aspek Sosial Sistem Pengelolaan Perikanan 1 Perikanan Budidaya Bibit dan benih yang tidak mengganggu kualitas air Penyuluhan dan sosialisasi Regulasi; Penetapan kawasan konservasi; Pemberian kuota Kualitas lingkungan Gangguan Perubahan musim Tata ruang 2 Perikanan Tangkap Penurunan potensi sumber daya ikan Menetapkan hak ulayat Larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya Kemudahan akses pembiayaan
Sistem  pengelolaan  seperti  ini  secara  adat  dijalankan  hampir  menyebar  di seluruh  Indonesia,  tetapi  sebagai  akibat  transformasi  struktural  dari  masyarakat tradisonal  menuju  ke  masyarakat  industri,  maka  praktek  tersebut  masih  tetap dipegang  dan  dijalankan  oleh  sebagian  penduduk  Indonesia.    Beberapa  praktek hak ulayat pesisir, yaitu:
1) Maluku  (konsep  Sasi):  masyarakat  nelayan  di  Pulau  Saparua  dan  Haruku (Maluku  Tengah),  Desa  Lataluhut  (Pulau  Ambon)  dan  Kepulauan  Kei (Maluku Tenggara).
2) Desa  Panglima  Raja,  Kecamatan  Concong,  Kabupaten  Inderagiri  Hilir, Propinsi Riau. Kearifan lokal yang dimiliki berupa: (i) menentukan waktu menangkap ikan berdasarkan cuaca dan musim,  (ii) mengembangkan  alat tangkap  ikan  dan  alat  pengumpul  kerang,  (iii)  menentukan  kawasan penebangan  bakau,  (iv)  ritual  (upacara)  penghormatan  terhadap  laut,  dan (v)  adanya  komitmen  untuk  tidak  menangkap  dan  membunuh  lumba- lumba, membuang sampah ke laut, menggunakan songko bermesin dalam menangkap ikan dan mengumpulkan kerang.
3) Desa  Bobaneigo,  Maluku  Utara:  Kearifan  tradisional  dalam  pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara umum adalah larang atau boboso , tetapi pengertiannya  dalam  pengelolaan  ikan teri  dan  cumi-cumi  menyangkut
pada  beberapa  batasan,  seperti  pelarangan  pada  musim  pemijahan, pembatasan jumlah alat tangkap, pembatasan frekuensi penangkapan, tidak dibenarkan orang luar memiliki usaha bagan, dan pelarangan penebangan hutan bakau ( soki ) karena luluhan daun dan dahan pohon bakau dianggap sebagai asal-usul ikan teri.
4) Lombok  Barat:  Tradisi  awig-awig  merupakan  aturan  yang  dibuat berdasarkan  kesepakatan  masyarakat,  untuk  mengatur  masalah  tertentu, dengan  maksud  memelihara  ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam awig-awig diatur  perbuatan  yang  boleh  dan  yang dilarang,  sanksi  serta  orang  atau  lembaga  yang  diberi  wewenang  oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  harus  dilakukan  secara  holistik.  Tidak bisa  dipisahkan  antara  pemanfaatan  ekonomi  semata,  namun  juga  harus  ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial.  Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan  dengan  cara  merusak,  dan  harus  mempertimbangkan  pemanfaatan secara berkelanjutan.  Strategi dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah:

## 1) Keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial
Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun  juga  harus  dilihat  dari  keseluruhan  aspek  yang  terkait,  yaitu  aspek lingkungan,  ekonomi  dan  sosial.  Lingkungan  pesisir  sangat  rentan  terhadap kerusakan  iklim.  Apabila  satu  sumber  daya  mengalami  tekanan  akan menimbulkan gangguan terhadap sumber daya lain. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk  harus  dikendalikan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.
Wilayah  pesisir  memiliki  potensi  ekonomi  yang  sangat  tinggi,  karena  kaya akan sumber daya ikan, minyak bumi dan gas, pariwisata bahari, pelayaran, serta bahan baku kosmetik. Menurut Rompas (2011), potensi ekonomi wilayah pesisir mencapai 56 milyar US$ per tahun dilihat dari besarnya potensi terumbu karang, hutan mangrove dan pasir laut di Indonesia.  Belum termasuk diantaranya potensi perikanan,  wisata  bahari  dan  arus  laut.  Namun,  pemanfaatannya  harus  dilakukan dengan  bijaksana.  Pemanfaatan  oleh  masyarakat  lokal  dan  pendatang  harus dikendalikan melalui sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Selain itu, pemanfaatan terhadap sumber daya pesisir harus memperhatikan penerimaan dari  masyarakat  lokal,  dengan  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dan  kajian terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

## 2) Keberpihakan terhadap Nelayan
Profesi  nelayan merupakan mayoritas pekerjaan  di  wilayah pesisir. Mereka tergantung pada ketersediaan sumber daya ikan dan kemudahan akses ke wilayah pesisir.  Apabila  terjadi  pembangunan  di  daerah  pesisir,  maka  nelayan  akan terpinggirkan. Oleh karena itu, tata ruang wilayah pesisir harus ditetapkan dengan mengakomodasi kepentingan nelayan.

## Gambar 2. Keterpaduan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
3) Penataan kelembagaan lokal
Kelembagaan  lokal  seperti  koperasi  dan  kelompok  masyarakat/nelayan mesti  terus  diberdayakan  dan  ditingkatkan  peranannya  agar  mampu  memberikan daya  guna  bagi  kesejahteraan  masyarakat  pesisir.  Lembaga  ini  merupakan lembaga  ekonomi  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  masyarakat  lokal  dan disesuaikan  dengan  kearifan  lokal.  Pemerintah  daerah  melakukan  penguatan melalui  pendampingan  pembuatan  aturan  main,  kemitraan  serta  pemberdayaan lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir.
4) Pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Pengusahaan  terhadap  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya  harus diatur  agar  tidak  terjadi  kelebihan  usaha.  Bukan  saja  untuk  perikanan  tangkap, tetapi juga perikanan budidaya. Oleh karena itu, aspek perizinan harus ditentukan dengan melakukan pengawasan yang ketat. Aspek ini ditetapkan melalui penilaian dari pemerintah pusat, yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

## 5) Penetapan hak ulayat
Hak  ulayat  merupakan  legal  adat  yang  dilakukan  secara  turun-temurun dengan  memperhatikan  ketersediaan  sumber  daya  ikan.  Keberadaan  hak  adat harus  dilestarikan  dan  dibentuk  agar  tidak  terjadi  eksploitasi  yang  berlebihan. Bagi  daerah  yang  sudah  memiliki  hak  ulayat,  maka  negara  harus  mengakuinya dalam  bentuk  regulasi  yang  menetapkan  hak  ulayat  sebagai  hokum  formal.  Bagi daerah yang belum ada, maka negara memfasilitasinya dalam bentuk penyusunan hak ulayat.
Penanganan masalah kerusakan lingkungan harus dilakukan secara terpadu, sinergi, multi dimensi, berkelanjutan, dan jangka panjang. Semua itu hanya dapat dilakukan jika prinsip pemberdayaan dijalankan, yaitu berjalannya proses sosial di dalam  masyarakat.  Sebuah  peraturan  desa  akan  kehilangan  makna  jika  tidak diinginkan  oleh  semua  komponen  masyarakat  yang  bersangkutan.  Prioritas  yang dibutuhkan  dalam  inisiasi  ini  adalah  seberapa  cepat  proses  sosial  dapat  dipacu sehingga  masyarakat  benar-benar  menginginkan  adanya  Peraturan  Desa,  terkait pengelolaan  sumber  daya  perikanan  tangkap,  tidak  hanya  sekedar  atas pertimbangan seberapa cepat Peraturan Desa tersebut dapat dihasilkan.
Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menginisiasi  suatu  institusi  atau kelembagaan formal yang lengkap dengan aturan, sanksi, dan pemegang legalitas adalah dengan cara:
1) Melegal-formalkan  suatu  kelembagaan  informal  yang  telah  ada  di  dalam masyarakat.
2) Memformulasikan suatu kelembagaan formal baru dengan
mengembangkan kebiasaan yang telah ada di dalam masyarakat.
3) Melegal-formalkan  kelembagaan  informal  masyarakat  lain  yang  cocok dengan karakteristik masyarakat setempat.
Fisher  (2000)  menyatakan  bahwa  budaya  sebagai  sumber  daya  untuk mengatasi  konflik  dan  mengembangkan  perdamaian.  Berbagai  tradisi,  struktur, proses dan peran yang terdapat dalam budaya akan sangat membantu usaha dalam penyelesaian  konflik.  Penanganan  konflik  lintas  budaya  harus  diikuti  oleh pemahaman  atas  perbedaan  cara  yang  digunakan  setiap  budaya  untuk mengungkapkan penolakan.

## 1) Hak ulayat laut dan kelestarian sumber daya alam
Ada kecenderungan dari nelayan modern dengan peralatan penangkapan ikan yang maju kurang memperhatikan kelestarian lingkungan perairan, sedangkan nelayan  tradisional  yang  tinggal  di  desa-desa  pesisir  pantai  memiliki komitmen  terhadap  pelestarian  sumber  daya  laut  dengan  menerapkan  Hak Ulayat Laut. Beberapa kasus yang terkait dengan pelestarian sumber daya laut dan praktek Hak Ulayat Laut:
a) Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  alam  adalah budaya.  Kecenderungan  masyarakat  tradisional  lebih  memiliki  komitmen terhadap pelestarian sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:
b) Masyarakat  tradisional  memiliki  ketergantungan  yang  sangat  kuat  pada lingkungan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat  yang relatif  homogen  memiliki  sistem  sosial  yang  tersosialisasi  dan terdokumentasi  dengan  baik.  Kondisi  sosial  yang  sangat  bergantung  pada alam  memunculkan  seperangkat  pengetahuan  tentang  ekosistem,  hewan, dan  tumbuh-tumbuhan  tertentu  terutama  yang  dimanfaatkan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Dalam  aplikasi  pengetahuan  tersebut, mereka  juga  mengembangkan  metoda  pelestarian  alam,  serta  larangan- larangan  yang  dapat  merusak  kelestarian  alam  yang  harus  ditaati  oleh seluruh  anggota  masyarakat.  Terkadang  larangan-larangan  tersebut dikaitkan  dengan  hal-hal  yang  gaib.  Sanksi  dibuat  agar  aturan  yang dijalankan  dapat  berlaku  secara  efektif.  Bagi  masyarakat  nelayan tradisional  yang  menggunakan  Hak  Ulayat  Laut  berguna  dalam  rangka pelestarian sumber daya laut.
c) Pandangan masyarakat terhadap alam berubah dengan penemuan teknologi dan metode ilmiah, dimana masyarakat  modern beranggapan bahwa alam dapat ditaklukkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya.
d) Sumber-sumber  kultural  masyarakat  modern  yang  cenderung  merusak alam adalah:
- The  cornuopia  view  of  nature: Pandangan  yang  menyatakan  bahwa alam  terbentang  luas  dan  tidak  habis  sehingga  akan  memunculkan sifat serakah tanpa pertimbangan ke masa depan.
- Faith in technology : Pandangan yang sangat mendewakan teknologi, dimana  manusia  adalah  penguasa  alam,  sehingga  mereka beranggapan setiap kerusakan dapat diatasi dengan teknologi.
- Materialism  and  individualism ::  Kehidupan  yang  mengagungkan materi  menjadikan  manusia  mendahulukan  pemenuhan  kebutuhan materialnya,  dengan  didukung  oleh  sifat  individualisme  yang  tidak memikirkan  kepentingan  orang  lain  sehingga  dapat  berakibat  pada pengeksploitasian sumber daya alam tanpa batas.
2) Pengelolaan sumber daya perairan laut berbasis komunitas Usaha untuk menginisiasi Perdes pengelolaan sumber daya perairan laut tidak akan menjadi pertentangan, apakah dengan menggunakan cara memformulasikan  suatu  kelembagaan  formal  baru  dengan  mengembangkan kebiasaan yang telah ada di dalam masyarakat atau dengan melegal-formalkan kelembagaan  informal  masyarakat  lain  yang  cocok  dengan  karakteristik masyarakat  setempat.  Usaha  untuk  menginisiasi  suatu  institusi  formal  tidak akan  mengalami  kesulitan  besar,  jika  semua stakeholder bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya.

## KESIMPULAN
Pengembangan  perikanan,  termasuk  sub  sektor  budidaya  dan  penangkapan ikan  di  Kabupaten  Wakatobi  dan  Kabupaten  Pulau  Morotai  memperhatikan keseimbangan  antara  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Aspek  lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan biofisik.  Aspek  sosial  mencakup  sistem  manusia,  termasuk  didalamnya  adalah nelayan,  pengolah,  dan  masyarakat.  Sistem  pengelolaan  perikanan  memuat pengembangan perikanan yang memperhatikan kedua aspek tersebut.
Kondisi  sumber  daya  perikanan  yang  semakin  menurun  menyebabkan perlunya  pengelolaan  perikanan  supaya  tetap  lestari  dan  memberikan  hasil  yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi output maupun input.
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  harus  dilakukan  secara  holistik.  Tidak bisa  dipisahkan  antara  pemanfaatan  ekonomi  semata,  namun  juga  harus  ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan  dengan  cara  merusak,  dan  harus  mempertimbangkan  pemanfaatan secara berkelanjutan.

## SARAN
Dalam pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan:
1) Keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
2) Keberpihakan terhadap Nelayan.
3) Penataan kelembagaan lokal.
4) Pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya
5) Penetapan hak ulayat

## DAFTAR PUSTAKA
Bailey C. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting: D. C. Korten dan Syahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Boer  M,  dan  KA  Azis.  1995.  Prinsip-Prinsip  Dasar  Pengelolaan  Sumber  Daya Perikanan Melalui Pendekatan Bio-Ekonomi. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd. Oxford.
Fisher S.  2000.  Mengelola Konflik:  Keterampilan dan Strategi  untuk  Bertindak.
Alih Bahasa: Karikasari, S.N. The British Council Indonesia, Jakarta [KPPU]  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  2010.  Position  Paper  KPPU: Terkait Kebijakan Klaster Perikanan Tangkap. Jakarta.
Kusumastanto  T.  2008.  Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Daya  Saing  Produk Perikanan  Indonesia.  Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan.  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Monintja  DR.  dan  R.  Yusfiandayani.  2001.  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Tajerin,  Manadiyanto,  dan  Sastrawidjaja.  2010.  Dinamika  Keterkaitan  Sektor Kelautan  dan  Perikanan  dalam  Perekonomian  Indonesia,  1995-2005: Pendekatan Rasmussen’s Dual Criterion. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek
Kelautan dan Perikanan. 5 (1): 97 – 112.