## Enigma Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945
Faisal Saidi 1 , Siti Fatimah 2 1 2 Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Indonesia

## calsaidi2@gmail.com

## Abstract
If  we  review  the  presidential  system  after  the  amendments  to  the  1945  Constitution  in Indonesia,  cognitively,  the  presidential  system  is  not  regulated  or  it  is  not  stated  that Indonesia  adheres  to  a  presidential  system.  In  other  words,  the  presidential  system  in Indonesia  is  not  expressed  verbally  in  the  1945  Constitution  but  is  only  recognized because,  both  in  theory  and  in  the  concept  of  constitutionalism,  Indonesia  tends  to resemble a presidential system. This is where the enigma or ambiguity of the presidential system  adopted  by  Indonesia  lies,  which  in  practice  often  creates  debate  among  legal scholars  in  Indonesia.  On  the  other  hand,  among  these  uncertainties,  the  presidential system has quite complex consequences and vulnerabilities. This article aims to explain the vulnerabilities and consequences of the presidential system in Indonesia. This research is library research, which means that the data that is the source of this article comes entirely from books, scientific journals, research reports, laws, regulations, etc. Then with the data obtained,  the  writer  wants  to  describe  the  facts  that  are  by  the  topic  raised  and  then produce  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  presidential  system  in Indonesia after the amendment to the 1945 Constitution contains two meanings at once: first, presidential ambiguity in Indonesia departs from the absence of a clear legal basis to identify it. Second, a presidential system is very likely to strengthen authoritarian power and at the same time has the potential to necessitate constitutional obedience and shorten the life of democracy.
Keywords: Demokrasi Presidensial, Enigma Demokrasi Presidensial, Perubahan UUD 1945 Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULAUN
Sudah  empat  kali  UUD  1945  Indonesia  telah  diamandemen.  Dalam  proses amandemen  tersebut  memiliki  akar  sejarah  dan  perasaan  kebatinan  tertentu, menyesuaikan  dengan  jaman  tertentu,  serta  memastikan  bahwa  UUD  1945  telah  benar- benar  bisa  mengakomodasi  kepentingan  kedaulatan  rakyat  Indonesia.  Di  samping  itu, setiap kali perubahan amandemen undang-undang tersebut, dalam pengertian konstitusi, relatif memiliki tujuan yang sama, yakni: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan  warga  negara,  ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat fundamental,  serta  pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaran  yang  bersifat fundamental pula (Sa’adah, 2019) . Jika amandemen pertama UUD 1945 yang terjadi pada tahun 1999 memberi penegasan dalam aspek pemisahan kekuasaan ( separation of power )

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  paradigma  pembagian  kekuasaan  ( division  of power/distribustion  of  power )  melalui  penetapan  Sidang  Umum  Majelis  Permusyaratan Rakyat,  amandemen  ke  ke  empat  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2002  tersebut  lebih memberi  makna  daulat  rakyat,  di  mana  presiden  di  batasi  kewenangannya  terhadap lembaga lain selain eksekutif.
Di  lain  pihak,  perubahan  ke  empat  UUD  1945  itu  memiliki  pengaruh  yang  cukup signifikan  dalam  cita  ketatanegaraan.  Menukil  Jimmly,  setidaknya  ada  empat  hal  yang menjadi  pokok  dasar  perubahan  amandemen  ke  IV  UUD  1945  itu,  yakni:  (1)  penegasan dianutnya  cita  demokrasi  dan  nomokrasi secara sekaligus  dan  saling  melengkapi  secara kompamenter; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balancec ; (3) penguatan cita  persatuan  dan  keragaman  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Aasshiddiqe, 2013). Senada dengan hal itu, UUD 1945  diletakkan sebagai sebuah dasar bernegara,  yang  dengan  kata  lain  merupaan  konstitusi  atau  hukum  paling  tinggi  serta fundamental untuk menjalankan seluruh sektor kehidupan bernegara di Indonesia. Maka tidak  mengherankan  jika  UUD  1945  Indonesia  kerap  kali  di  amandemen,  karena  yang diperjuangkan  tidak  semata  hal  yang  berisfat  aturan  biasa,  namun  sebuah  substansi hukum  yang  kemudian  akan  menjadi  dasar  hidup  bernegara.  Sebagaimana  yang ditegaskan  Hamdan  Zoelva,  perubahan  UUD  1945  keempat  tersebut  membangkitkan ulang  prinsip  negara  hukum  ( rechtstaat )  bukan  negara  atas  kekuasaan  belaka ( machsstaat )  serta  memperhatikan  prinsip  konstitusional  yang  tidak  berdasar  pada absolutisme,  yang  sebelumnya  hal  demikian  tidak  dijelaskan  sebelum  perubahan  UUD 1945 sebelum perubahan (Zoelva, 2005).
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada sebuah perubahan yang sangat signifikan  dalam  amandemen  keempat  UUD  1945,  yang  salah  satu  dari  perubahan tersebut  yakni;  penegasan  karakter  presidensil  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia dengan  menempatkan  Presiden  sebagai  figur  pilihan  rakyat  melalui  pemilihan  umum (Zaini & Maturidi, 2021). Sementara di saat yang sama, Presiden diberikan kewenanagan tertentu yang tertuang pula dalam amandemen UUD 1945 yang, dalam catatan (Muntoha, 2013)  terdapat  tiga  (3)  bidang  kekuasaan,  meliputi: Pertama :  Kekuasaan  Presiden  di bidang  pemerintahan  (eksektuif);  yang  dalam  pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan bahwa Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  Pemerintah  menurut  Undang- Undang  Dasar .  Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  ditegaskan  juga  bahwa Dalam  menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden , seturut dengan penegasan berikunya  yang  menjadi  penanda  kekuasaan  presiden  dalam  aspek  eksekutif  yakni Presiden dibantu oleh mentri-mentri yang diankgat dan diberhentikan oleh presiden ( Lihat Pasal 17 UUD 1945) .
Kedua :  masih  dengan  catatan  Muntoha,  Presiden  memiliki  kekuasaan  dalam  bidang legislatif, yang berarti presiden memiliki kewenangan membentuk peraturan di luar dari kerja  legislatif  (DPR)  itu  sendiri  yang,  dalam  hal  membentuk  Undang-Undang  presiden ikut terlibat dalam proses perencanaan, pembasahan (diwakili menteri), dan pengesahan. Serta  selanjutya  presiden  mempunyai  kewenangan  membentuk  peraturan  pemerintah, sebagai  peraturan  turunan  UU.  Lalu  yang Ketiga :  kekuasaan  presiden  sebagai  kepala negara. Kepala negara yang termasuk meliputi ( Lihat  UUD  1945  dalam  Pasal  10,  Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14).
1. megang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkata Laut, dan Angkatan Udara.
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian.
3. Menyarakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul.
4. Memberi grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi
5. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.
Berdasarkan  dengan  tiga  bidang  kekuasaan  presiden  yang  secara  pararel  berubah dalam  amandemen  keempat  UUD  1945  tersebut,  membawa  implikasi  yang  signifikan dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan. Implikasi tersebut yakni: a)  Penegasan karakter  presidensil    dalam    sistem  pemerintahan    Indonesia    dengan    menempatkan Presiden    sebagai    figur  pilihan    rakyat    melalui    pemilihan    umum.    (b)    Perubahan kedudukan  MPR  dari  lembaga  tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, dengan kewenangan yang sangat terbatas. (c) penguatan peran   dan   kewenangan   DPR   dalam bidang   legislasi   dan   pengawasan   terhadap   eksekutif. Keinginan  untuk  menegaskan sistem  presidensil  sendiri  sudah  cukup  lama(Zaini & Maturidi, 2021).

## METODE
Penelitian yang hendak ditulisankan ini merupakan model penelitian yang berbasis kepustakaan  ( library  research ).  Yang  berarti,  sumber  data  yang  diambil,  digunakan,  dan ditampilkan  dalam  tulisan  ini  berlatar  dari  sumber  buku,  jurnal,  majalah,  artikel,  hasil penelitian,  serta  hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  pustaka.  Kemudian  dengan data  yang  didapat,  akan  penulis  uraikan  fakta-fakta  yang  tentu  berkaitan  dengan  judul tulisan ini, yakni: Enigma Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen
UUD  1945  sebelum  amandemen  menekankan  kedudukan  Presiden  sebagai;  (a) Presidenadalah mandataris MPR , (b) Presiden tidak “ neben ”, akan tetapi “ untergeorned ” kepada Majelis. ,(c) Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah Majelis, (d) dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab di tangan presisen ( concentration of power and responsibility upon the Presiden ). Kemudian ditebalkan  lagi  oleh  Bagir  Manan,  dalam  aspek  presidensial  sebelum  amandemen  UUD 1945, ciri khusus yaitu:  (a)  Presiden  RI  dipilih  oleh  badan  perwakilan  rakyat  (MPR). (b)  Presiden RI tunduk dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (MPR), tetapi  tidak  tunduk  dan  bertanggung  jawab  kepada  DPR.  Selain  itu,  Presiden  RI  dapat diberhentikan oleh MPR. (c) Presiden  RI  dapat  dipilih kembali  tanpa  batas  setiap  5 tahun  sekali.  (d)  Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan   kekuasaan   membentuk undang-undangBagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 27.
Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara di Indonesia berdasarkan UUD 1945 selalu terdapat kekurangan dalam evolusi praktik ketatanegaraan. Konsekuensinya, dengan  diterapkannya  sistem  pemilihan  presiden  langsung,  berdasarkan  amandemen keempat UUD 1945, serta penyempurnaan struktural dan fungsional lembaga MPR, model pemerintahan  kita  akan  semakin  kuat  dalam  peralihannya  ke  sistem  pemerintahan presidensial.  Dalam  beberapa  catatan,  sistem  presidensial  mengandung  manfaat  jika dipandang melalui praktek idealnya. Melalui Lijphart, ia menjelaskan ada keunggulan jika sistem  presidensial  digunakan  sebagai sistem  kenegaraan  yang  itu  dihubungkan  dengan upaya  legitimasi  seturut  dengan  peluang  pencegahan  Presiden.  Lijphart  menjelaskan keunggulan tersebut yakni (Lijphart, 2005); (1) stabilitas eksekutif yang didasarkan oleh
jaminan  terhadap  kepastian  lamanya  jabatan  presiden.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem parlementer yang lebih memungkinkan terjadinya instabilitas eksekutif yang disebabkan oleh  besarnya  memungkinan  penggunaan  kekuasaan  parlemen  untuk  menjatuhkan kabinet  melalui  mosi  tidak  percaya  atau  juga  tanpa  mosi  tidak  percaya  secara  formal ketika  kabinet  telah  kehilangan  dukungan  mayoritas  anggota  parlemen.  (2)  pemilihan umum  terhadap  presiden  dapat  dianggap  lebih  demokratis  dari  pada  pemilihan  secara tidak langsung baik formal maupun secara informal sebagaimana eksekutif dalam sistem parlementer.  (3)  adanya  pemisahan  kekuasaan  yang  berarti  pembatasan  terhadap kekuasaan  eksekutif  yang  merupakan  proteksi  yang  sangat  berharga  untuk  kebebasan individu terhadap pemerintahan tirani (Isra, 2003)
Di lain pihak, alasan paling fundamental kenapa sistem presidensial dipilih menjadi sebuah  bagian  dari  sestem  ketatanegaraan  Indonesia  setelah  penegasan  dalam amandemen  UUD  1945  keempat  itu,  Saldi  Isra  memberi  penguatan  setidaknya  lima indikator, yakni:
1. sistem  presidensial  yang  dianggap  mampu  menciptakan  stabilitas  nasional pemerintahan;
2. Bangsa  Indonesia  mempunyai  pengalaman  traumatis  ketika  berlaku  sistem pemerintahan parlementer menurut UUD Sementara 1950;
3. Sistem  pemerintahan  parlementer  dianggap  sebagai  aliran  pemikiran  demokrasi liberal;
4. Pemilihan langsung memperkuat legitimasi pemerintah karena mendapat mandat langsung dari rakyat;
5. Sistem  pemerintahan  presidensial  dianggap  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan yang  sebenarnya  dikehendaki  para  pendiri  bangsa  ( The  Founding  Fathers ) meskipun formatnya tidak sebagaimana sistem presidensial pada umumnya.
Dengan merujuk  lima  indikator  yang  dipaparkan Saldi  Isra,  kepastian akan  sistem presidensial  semakin  nyata  adanya.  Kemudian  jika  dihubungkan  dengan  perubahan  lain yang melegitimasi presidensial di Indonesia bisa ditemukan atau ditandai dengan:
a. Digunakannya  istilah  ‘Presiden’  sebagai  kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala negara.  Tidak  dikenal  adanya  pemisahan  dua  fungsi  tersebut,  sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
b. Dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan, sebagaimana dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menandakan,  tidak  ada  satu  lembaga  pun  yang  lebih  supreme  dari  lembaga lainnya.  Semua  lembaga  negara  yang  termasuk  main  organ  berada  dalam kedudukan yang setara dengan fungi masing-masing.
c. Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  menggunakan  sistem  pemilihan langsung  oleh  rakyat,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6A.  Format  pemilihan umum  yang  terpisah  antara  pemilu  legislatif  dan  Presiden  dan  Wapres  turut menandakan  dianutnya  sistem  presidensil.  Sebab,  jika  pada  pemilu  legislatif salah  satu  partai  menguasai  kursi  parlemen  (meskipun  tidak  mayoritas),  tidak otomatis  menjadikan  pemimpin  partai  tersebut  menjadi  seorang  kepala pemerintahan. Sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
d. Kewenangan Presiden dalam legislasi yang hanya menjadi pengusul sebuah RUU kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini berbeda dengan format  kewenangan  legislasi  yang  sebelumnya  diatur  dalam  UUD  1945  pra- amandemen,  di  mana  kekuasaan  legislasi  pada  dasarnya  berada  di  tangan Presiden.
e. Pengangkatan  dan  pemberhentian  menteri  merupakan  hak  prerogatif  Presiden tanpa  perlu  mekanisme persetujuan  dari  DPR, sebagaimana  diatur  dalam Pasal 17 ayat (2). Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
f. Penggunaan  “ fixed  tenure  of  office untuk  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yaitu  5 (lima) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7.
g. Lama jabatan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan bahwa,  MPR  hanya  dapat  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dalam  masa  jabatannya  menurut  UUD.  Yang  tidak  lain  adalah  mekanisme impeachment, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 7A.
h. Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu tetapi langsung kepada rakyat pemilihnya. Sebagai konsekuensi legal dan politis dari dianutnya sistem  pemilihan  secara  langsung  bagi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Meskipun secara praktek, Presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja di hadapan DPR. Namun hal itu bukan merupakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem parlementer.
Di  lain  pihak,  seperti  yang  telah  dibahas  di  atas  terkait  pemaknaan  amandemen perubahan UUD 1945 yang dimaknai sebagai penguatan sistem presidensial di Indonesia, jika ditelisik dengan pendekatan positifistik, amandemen keempat UUD 1945 sebenarnya tidak  menyebut  persis  bahwa  Indonesia  dalam  instrumen  ketatanegaraan  menganut sistem  presindesial.  Dengan  kata  lain,  sistem  presidensial  dalam  UUD  1945  tidak  diatur secara exspresis  verbis melainkan  dimaknai  sebagai  dasar  umum  peraturan  yang, peraturan  itu  cenderung  atau  dekat  dengan  nilai-nilai  presindensial.  Di  titik  inilah perdebatan  apakah  Indonesia,  baik  secara  konsep,  teori,  dan  praktek  telah  terealiasasi dalam setiap proses ketatanegaraan serta terejawantahkan dalam nilai konstitus. Dengan nada  yang  sama,  perdebatan  itu  pada  akhirnya  menjurus  pada  titik  rentan  sistem presidensial yang acap kali menjadi ruang penguasa dalam mengendalikan warga negara. Pengendalian  warga  negara  di  sini  bermaksud  mereduksi,  menihilkan,  serta mengenyampingkan  hak  warga  negara  yang  kemudian  pada  saat  yang  sama  meghianati konstitusi itu sendiri.

## Kerapuhan Sistem Presidensial
Sebagai sebuah sistem, betapapun berfungsi dengan baik dan terukur, tetap menyisahkan ketidak-akuratan dan pada saat yang sama memiliki sisi negatifnya. Demikain pula dengan sistem presidensial, meski memiliki aspek yang baik dengan itikad menghapus gap yang terkesan totaliter dalam sistem kenegaraan, namun tetap saja tidak sempurna. Kondisi ini bisa  ditemukan  melalui  beberapa  catatan,  di  mana  sistem  presidensial  memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden yang itu potensial melahirakan otoritarian dan melanggengkan kekuasaan.
Jhon  Gerring  dan  Strom  C.  Thacker  mengingatkan  bahwa  sistem  presidensial  itu ditandai  dengan  adanya  skema  pembagian  kekuasaan  antara  presiden  (eksekutif)  dan parlemen  atau  DPR  (legislatif),  yang  secara  linier  terciptanya  juga  desentralisasi kekuasaan,  di  mana  pada  saat  yang  sama  terciptanya  kondisi  di  tangan  presidenlah kendali  berpusat,  sehingga  semakin  besar  kekuasaan  yang  dimiliki  presiden,  maka semakin  tampak  sistem  presidensialnya.  Dan  pada  akhinrya,  dalam  temuannya,  sistem
presidensial  cenderung  sangat  mungkin  melakukan  tindakan  korupsi  dari  pada  sistem parlementer (Gerring & Thacker, 2004).
Kritik lain yang muncul seturut dengan kerapuhan sistem presindensil yakni di mana kekuasaan presiden semakin gemuk, sehingga tak terhidarkan lagi peluang penyalagunaan kekuasaan. Adalah Juan J. Linz yang secara aktif mengritik model sistem presidensialisme. Scott  dan  Matthew  memberi  kejelasan  apa  dasar  penolakan  Juan  Linz  terhadap  sistem presidensial yang memang sedari awal dianggap buruk dan menjadikan sistem itu sebagai legitimasi  kekuasaan  otokrasi  presiden,  yakni  (Mainwaring  &  Shugart,  1997):  Pertama: Linz  beranggapan  bahwa  dalam  sebuah  sistem  presidensil  menghendaki  rakyat  untuk memilih presiden (eksekutif) dan legilatif secara bersamaan. Artinya, dalam situasi ini, ada dua pemegang kekuasaan yang itu dipilih langusung oleh rakyat. Hal ini kemudian memicu konflik  yang  laten.  Di  saat  yang  sama  bernaung  dalam  sebuah  sistem  demokrasi.  Klaim Linz  dengan  sistem  yang  demikian,  memberikan  makna  bahwa  antara  presiden  dan legislatif memiliki kekuasaan yang sama perisis, dan tentu menjadi tumpang tindih jika di kemudian  hari  ada  sebuah  kebijakan  yang  diperlukan  untuk  kemakmruan  rakyat.  Pada tahap  ini,  relasi  kuasa  menjadi  paling  penting,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa terciptanya penyalagunaan wewenang.
Kedua:  Presidensial  cenderung  kaku,  dan  tidak  menghendaki  adanya  kewajiban koalisi ( the winer takes all . Perasaan ini tercipta karena presiden menganggap kuat serta populer  di  hapapan  masyrakat.  Di  samping  itu,  dengan  peralatan  negara  yang  lengkap, presiden  sewaktu-waktu  bisa  menggunakan  peralatan  itu  untuk  menunjuang kekuasaanya.  Ketiga:  Tertutupnya  peluang  oposisi  untuk  mengawasi  presiden.  Sebab presiden  menganggap  dia  lebih  berkuasa,  maka  dengan  otomatis  presiden  beruapaya untuk mencegah atau paling tidak membatasi dan mengawasai peluang oposisi terhadap dirinya. Dan terakhir, Keempat: dengan otoritas presiden yang begitu luas, maka potensial pengekangan pun semakain terbuka.
Dengan mempertimbangkan pikiran J. Linz itu, bayangan sistem presidensial menuju ke  ke  arah  otoritarian  tentu  sangat  mungkin.  Dengan  asumsi,  bahwa  selain  sistem presidensial  yang  retan  dengan  kepentingan  kekuasaan  presiden  seperti  yang dikhawatirkan  Linz,  peluang  otoritarian  juga  lebih  meungkin  terjadi  di  tengah  kooptasi demokrasi  oleh  kekuasaan.  Di  beberapa  negara,  misalnya,  demokrais  konstitusional sengaja  dibajak  oleh  sekelompok  otokrat  yang  secara  akses  hukum  memadai,  yang kemudian  menggunakan  nama  konstitusional  dan  demokrasi  untuk  menghancurkan keduanya (Scheppele†, 2018) .

## KESIMPULAN
Secara teoritik atau konsep ketatanegaraan, sulit diakui kalau Indonesia menganut sistem presidensial. Itu karena tidak adaanya cantolan hukum yang jelas dalam UUD 1945 yang  membahasan  sistem  presidensial  tersebut.  dengan  kata  lain,  kata  presidensial  di Indonesia digunakan karena sebuah keterikatan perasaan yang dialami di dalam rumusan amandemn  keempat  UUD  1945.  Di  pihak  lain,  dengan  segala  keterbatasan  sistem presidensial  yang  potensial  menerobos  konstitusi  di  saat  yang  sama  memberikan kekuasaan yang sangat berlebih kepada presiden untuk meniscayakan ketaatan konstitusi. Pun dengan nada yang sama, demokrasi akan menuju regresi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aasshiddiqe,  J.  (2013).  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat UUD Tahun 1945. Seminar Pembangunan Hukum Nasioanl VIII , 1 – 2. Gerring,  J.,  &  Thacker,  S.  C.  (2004).  Political  Institutions  and  Corruption:  The  Role  of Unitarian and Parliamentarism. Journal of Political Science , 34 (2), 304 – 305. Isra,  S.  (2003). Pergeseran  Fungsi  Legislasi  (Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia) . Raja Grafindo. Lijphart,  A.  (2005). Parliamentary  Versus  Presidencial  Goverment .  Oxford  Press. https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_6
Mainwaring,  S.,  &  Shugart,  M.  S.  (1997).  Juan  Linz,  Presidentialism,  and  Democracy:  A Critical Appraisal. comparative Politics , 29 (4), 450. Manan, B. (1999). Lembaga Kepresidenan . Gama Media.
Muntoha.  (2013). Negara  Hukum  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945 (M.  Haris  (ed.); Cet-Pertam). Kaukaba Dipantara.
Sa’adah, N. (2019). Persoalan Yang Tersisa Dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 48 (3), 276. Scheppele†, K. L. (2018). Autocratic Legalism. The Unversity of Chicago Law Review , 85 (2), 547.
Zaini,  A.  A.,  &  Maturidi.  (2021).  Problematika  Demorkasi  Presidensil  Pasca  Perubahan Undang-Undang Dasar. JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 55. Zoelva ,  H.  (2005).  “Sistem  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Negara  Menurut  UUD  1945.” Sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan , 1.
Copyright Holder : © Faisal Saidi & Siti Fatimah (2023).

## First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: