## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 2, November 2023, Hal 436−444 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i2.4577

## Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Lapor SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN

## Dinar Riftiasari
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Email: riftiasaridinar@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: riftiasaridinar@gmail.com Submitted: 14/11/2023 ; Accepted: 24/11/2023 ; Published: 25/11/2023
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  dan  lapor  SPT  PPN  terhadap penerimaan  PPN  dengan  pengujian  penelitian  secara  parsial  maupun  simultan  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Senen  periode  tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan data sumber yaitu data sekunder dengan pengambilan data selama 5 tahun. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel jenuh,  teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, alat analisis data yang digunakan dengan bantuan  program SPSS versi 26 dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN sedangkan hasil uji Secara simultan jumlah Pengusaha Kena Pajak dan lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
Kata Kunci: Jumlah Pengusaha Kena Pajak; Lapor SPT PPN; Penerimaan PPN
Abstract −This research aims to determine the effect of the number of Taxable Entrepreneurs and reporting VAT SPTs on VAT revenues by conducting partial and simultaneous research tests at KPP Pratama Jakarta Senen for the 2018-2022 period. The type of data used in this research is quantitative data with the data source being secondary data with data collection over 5 years. The sample in this research uses a saturated sampling technique, the data collection technique in this research is a documentation study, the data analysis tool used is with the help of the SPSS version 26 program and the data analysis technique in this research  is the classic assumption test, hypothesis test and coefficient of determination test. The results of this research show that partially the number of Taxable Entrepreneurs has no effect on VAT receipts, reporting VAT SPTs has no effect on VAT receipts, while the simultaneous test results of the number of Taxable Entrepreneurs and reporting VAT SPTs have no effect on VAT receipts.
Keywords : Number of Taxable Entrepreneurs; Reporting VAT SPT; VAT Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019  baik  Indonesia  maupun  dunia  menghadapi  pandemi  global  sehingga  membawa  dampak perubahan baik dibidang ekonomi, aktivitas, kesehatan dan bidang lainnya, hal tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan  ekonomi  sehingga  berdampak  pada  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  selain  itu  adanya masalah baru yang dihadapi  seperti belanja negara, keperluan negara dimana membutuhkan dana yang besar untuk keluar dari masalah perekonomian guna membantu masyarakat oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebangkitan dalam  ekonomi  untuk  meningkatkan  pemasukan  negara  (Putri  &  Subandoro,  2022).  Tidak  hanya  perekonomian mempengaruhi kemajuan suatu bangsa sektor lain seperti politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan juga dapat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa (Melatnebar et al., 2020). Pembangunan nasional di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah (Arifatunnisa & Witono, 2022).
Pajak  sebagai  sumber  pendapatan  negara  dalam  tercapainya  pembangunan  nasional  yang  berguna  bagi keberhasilan    pembangunan  nasional  sehingga  dapat  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  berkepanjangan  dan berkesinambungan (Desmon & Hairudin, 2020). Penerimaan negara berasal dari pajak antara lain pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri diantaranya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB- P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan Pajak lainnya (Wulandari & Yulianti, 2023).
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menduduki  peringkat  kedua  sebagai  sumber  penerimaan  terbesar  pajak sedangkan pada peringkat pertama diduduki oleh Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam Daerah Pabean dimana dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi (Sinambela & Rahmawati, 2019). PPN mempunyai peran strategis dan signifikan sebagai sumber penerimaan negara dimana PPN dapat dibebankan atas konsumsi barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan (Pratiwi et al., 2018).
Pengusaha Kena Pajak (PKP) berwenang melakukan pemotongan atau pemungutan PPN terutang. pengusaha melaporkan dan menghitung jumlah PPN terutang dalam penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana merupakan  kewajiban  PKP  setelah  dikukuhkan  (Ilham  et  al.,  2019).  PKP  berkewajiban  untuk  menyetorkan  dan melaporkan PPN terutang sehingga PKP secara langsung bertanggungjawab melakukan pembayaran dan penyetoran PPN ke kas negara untuk melunasi pajak terutang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memiliki hak atas pengembalian PPN (Pratiwi et al., 2018). Pemerintah menaikkan tarif PPN yang semula dikenakan tarif sebesar 10%  menjadi  11%  berlaku  mulai  1  April  2022,  dengan  adanya  kenaikan  tarif  PPN  memberatkan  masyarakat

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
berdampak pada daya beli konsumsi masyarakat mengalami penurunan sedangkan hal ini harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak yang mengalami penurunan akibat pandemi  Covid-19 (Rita & Astuti, 2023).
Penghitungan Jumlah pajak yang terutang atas PPN maupun PPNBM dilaporkan PKP menggunakan formulir SPT masa PPN dimana pada saat pelaporan SPT PPN bisa terjadi kesalahan wajib pajak seperti tidak lengkaprnya faktur pajak dan kesalahan hitung  (Ilham et al., 2019). PPN merupakan pajak  yang sifatnya objektif dimana pajak yang  dikenakan  berdasarkan  pada  objek  yang  digunakan.  pemerintah  mendorong  kepatuhan  masyarakat  terhadap pajak dengan dilakukannya  berbagai perubahan  maupun peraturan baru perpajakan sebagai  jalan keluar pemulihan ekonomi Indonesia (Putri & Subandoro, 2022). Tindakan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan serta kewaspadaan  wajib  pajak  selain  dilakukan  sosialisasi  pajak  yaitu  dengan  melalui  berbagai  prosedur  seperti diterbitkannya surat ancaman, penawaran jaminan dan penyitaan, penjualan sandera dan penyitaan properti, dengan adanya tindakan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak mengalami peningkatan (Istimemonda et al., 2023).
Pada KPP Pratama Jakarta Senen jumlah PKP tahun 2018 sebanyak 970, tahun 2019 jumlah PKP mengalami peningkatan  menjadi  1.569, tahun  2020  jumlah  PKP  menurun  menjadi  1.499,  tahun  2021  jumlah  PKP  mengalami peningkatan menjadi 1.545, dan tahun 2022 jumlah PKP mengalami peningkatan kembali menjadi 1.617 Sementara itu, untuk SPT masa PPN yang dilaporkan di tahun 2018 berjumlah 960, tahun 2019 meningkat menjadi 1.451, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.108, kemudian tahun 2021 penurunan kembali menjadi 1.060, dan tahun 2022 jumlah SPT yang dilaporkan mengalami peningkatan menjadi 1.131 selain itu, realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 667.355.263.951  tahun  2018  namun  mengalami  penurunan  tahun  2019  menjadi  Rp  553.390.569.765  dan  di  tahun 2020 masih mengalami penurunan menjadi Rp  454.491.700.657 kemudian tahun 2021masih mengalami penurunan menjadi  Rp  358.969.996.389  tetapi  pada  tahun  2022  penerimaan  PPN  kembali  meningkat  menjadi  Rp 467.036.054.177.
Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN merupakan hasil penelitian dari (Ilham et al., 2019), (Melatnebar et al., 2020) namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan  bahwa  tidak  berpengaruh  jumlah  PKP  terhadap  penerimaan  PPN.  Penelitian  sebelumnya  berkaitan dengan  lapor  SPT  PPN terhadap  penerimaan  PPN  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Self  assessment  system  variabel untuk  mengukur  jumlah  PKP,  SSP,  SPT  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  PPN  penelitian  (Desmon  & Hairudin, 2020) sementara itu, hasil penelitian (Ilham et al., 2019) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah  PKP  dan  lapor  SPT  PPN  terhadap  penerimaan  PPN  pada  KPP Pratama Jakarta Senen.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah data PKP yang telah dikukuhkan, lapor SPT PPN, dan jumlah penerimaan PPN dengan data 5 tahun dalam bentuk data tahunan yaitu 2018-2022 pada KPP Pratama Jakarta Senen. Data sampel dalam penelitian  ini  berjumlah 5 sampel  yaitu data jumlah PKP  yang dikukuhkan,  lapor SPT PPN dan penerimaan PPN. Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  penentuan  sampel  jenuh  dimana  menggunakan  semua  anggota populasi sebagai sampel.

## 2.2 Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  yaitu  data  yang  dapat  dihitung  atau  data  berupa angka. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder, Sumber data pada penelitian ini yaitu data jumlah PKP yang dikukuhkan, data lapor SPT PPN dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu data mengenai  jumlah PKP, lapor SPT PPN dan penerimaan PPN KPP Pratama Jakarta Senen.

## 2.4 Definisi Operasional

## 2.4.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)
PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan  pajak  berdasarkan  UU  PPN  beserta  perubahnnya  berdasarkan  (Peraturan  Kementerian  Keuangan  No 147/PMK.03/2017).  Pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  BKP  atau  JKP  sebagai  wajib  pajak  yang  memiliki kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  PKP  adalah  pengusaha  yang  memiliki  jumlah  peredaran  bruto  sampai dengan  suatu  bulan  dalam  satu  tahun  pajak  melebihi  4,8  Miliar,  kecuali  bagi  pengusaha  kecil  yang  ketetapan batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dimana pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku penyerahan BKP atau JKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam keguiatan usaha sehingga dapat

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun peredaran bruto sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun pajak kurang dari 4,8 Miliar (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013).

## 2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  yang  dikenakan  secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. PPN merupakan pajak objektif dimana kewajiban membayar PPN ditentukan oleh objek pajak tanpa melihat kondisi subjektif subjek pajak (Pohan, 2016). Dasar hukun PPN Indonesia adalah UU No 8 Tahun 1983 kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No 11 tahun 1994, UU No 18 Tahun 2000, UU No 42 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No 11 tahun 2020 (Purnomo & Soerjatno, 2021).
PPN memiliki tarif tetap sebesar 10% sejak ditetapkannya UU No 8 Tahun 1983 tetapi berdasarkan (Undang- Undang  No  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan)  PPN  mengalami  perubahan  tarif  menjadi sebesar 11% dimana mulai berlaku 1 April 2022 sedangkan pada 1 Januari 2025 tarif PPN akan mengalami perubahan kembali menjadi sebesar 12%. PKP melakukan penyetoran dan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak apabila tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sanksi telat bayar pajak maka dikenakan sanksi bunga sebesar  2%  per  bulan  dari  waktu  biaya  pajak  yang  belum  dibayarkan  dan    apabila  PKP  melakukan  keterlambatan dalam lapor SPT Masa PPn maka berakibat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (Purnomo & Soerjatno, 2021).

## 2.4.3 Penerimaan PPN
Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kenaikan jumlah konsumsi dan kebijakan peraturan perpajakan. Terdapat 3 rasio yang dapat digunakan untuk mengukur penerimaan PPN suatu negara, antara lain VAT efficiency, VAT C-efficiency dan  VAT  Gross  Compliance,  yang  mana  ketiga  rasio  tersebut  digunakan  untuk  mengukur  penerimaan  PPN dibandingkan  dengan  potensi  penerimaan  PPN  atas  dasar  jumlah  PDB  dan  total  konsumsi  (Wijaya  &  Lisdiyanto, 2022).

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

## 2.5.1 Pengaruh Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN
Direktorat  jenderal  Pajak  (DJP)  guna  tercapainya  target  penerimaan  pajak  meningkat  setiap  tahun    dilakukan insentifikasi  dan  ekstenfikasi  pajak,  Insentifikasi  dengan  dilakukan  pemeriksaan  pajak  sedangkan  ekstensifikasi dengan  meningkatkan  jumlah  PKP  yang  terdaftar  sehingga  penerimaan  pajak  dapat  meningkat  (Sinambela  & Rahmawati,  2019).  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  pengaruh  jumlah  PKP  terhadap penerimaan PPN dengan hasil penelitian bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dimana hasil penelitian dari (Ilham et al., 2019), (Melatnebar et al., 2020) namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha1: Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

## 2.5.2 Pengaruh Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN
Pelaporan SPT saat ini menggunakan pelayanan online dimana mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT dimanapun  dan  kapanpun  tanpa  harus  datang  ke  kantor  KPP  sehingga  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk melaksanakan  kewajibannya  dalam  pelaporan  SPT  (Pramesty  &  Andayani,  2021).  Penerimaan  SPT  Masa  PPN meningkat  apabila  jumlah  PKP  juga  meningkat,  dengan  demikian  penerimaan  PPN  dapat  meningkat  apabila penerimaan  SPT  masa  PPN  mengalami  peningkatan  (Ilham  et  al.,  2019).  Penelitian  sebelumnya  berkaitan  dengan lapor  SPT  PPN  terhadap  penerimaan  PPN  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Self  assessment  system  variabel  untuk mengukur  jumlah  PKP,  SSP,  SPT  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  PPN  penelitian  (Desmon  &  Hairudin, 2020) sementara  itu, hasil penelitian  (Ilham et al., 2019)  menunjukkan  bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: Ha2: Lapor SPT PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

## 2.5.3 Pengaruh jumlah PKP dan Lapor SPT PPN Secara Simultan Terhadap Penerimaan PPN
PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar urutan kedua setelah PPh, untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam  APBN dimana DJP  mengambil upaya  internal dan eksternal  baik secata intensifikasi  maupun ekstensifikasi pajak mulai dari memberikan insentif PPN pada saat pandemi Covid-19 dan menaikkan tarif PPN menjadi 11% tahun 2022 sehingga target penerimaan pajak setiap tahun dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas terkait jumlah PKP  dan  Lapor  SPT  PPN  diharapkan  dapat  mempengaruhi  penerimaan  PPN.  Dengan  demikian,  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
Ha3: Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

## 2.6 Metode Analisis Data

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Pada  pendekatan  kuantitatif  teknik  analisis  data  yang  digunakan  diarahkan  untuk  menguji  hipotesis  dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah mengetahui hubungan secara  linear antara variabel  independen terhadap valiabel dependen. Pada analisis regresi  linear berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis (Ilham et al., 2019). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program Statistical Package the Social Science (SPSS) versi 26.

## 2.6.1 Uji Asumsi Klasik
Uji  asusmsi  klasik  adalah  uji  persyaratan  yang  digunakan  untuk  uji  regresi  dengan  metode  estimasi  Ordinal  Least Square (OLS). Hasil uji asumsi klasik  yang  memenuhi asumsi  maka akan  memperoleh hasil Best Linear Unbiased Estimator  (BLUE)  tetapi  jika  hasilnya  tidak  memenuhi  kriteria  asumsi,  maka  model  regresi  yang  diuji  akan memberikan arti bias dan sulit untuk diinterprestasikan. Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan apakah data penelitian  disebarkan  secara  normal  atau  tidak  dan  apakah  terjadi  multikolinieritas  dan  heterokedastisitas  dalam penyebaran  data.  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  autokorelasi,  uji  multikolinieritas,  dan    uji heterokedastisitas (Riyanto & Hatmawan, 2020).

## a. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi  normal. Pada uji  normalitas hasil uji diwajibkan terdistribusi  normal, dimana uji t dan uji  F diasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.
Analisis  grafik  dilakukan  dengan  melihat  grafik  histogram  kemudian  membandingkan  data  observasi  dengan distribusi  yang  mendekati  distribusi  normal  sedangkan  analisis  statistik  dengan  melakukan  uji  statistik  non parametrik kolmogorov smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut:
Ho: nilai sig > 0,05 maka data residual terdistribusi normal Ha: nilai sig ≤ 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal
b. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  memiliki  tujuan  untuk  menguji  pada  metode  regresi  linear  apakah  terdapat  korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).  Dalam uji autokorelasi  untuk  melihat  ada  atau  tidak  autokorelasi  maka  dilakukan  uji  Durbin-Watson  (DW  test),  dengan kriteria pengambilan keputusan antara lain:
1) Jika 0 < d < dL autokorelasi positif
2) Jika 4-dL < d < 4 autokorelasi negatif
3) Jika dU < d < 4 – dU tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4) Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL pengujian tidak meyakinkan
Apabila adanya korelasi, maka disebut ada problem autokorelasi, yang mana disebabkan adanya observasi secara berurutan  sepanjang  waktu  terkait  satu  sama  lainnya.  Adanya  masalah  ini  terjadi  karena  residual  (kesalahan pengganggu) satu observasi ke observasi lainnya tidak bebas. Model regeresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi.
c. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas terjadi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya terjadi korelasi tinggi. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi.  Tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independent  merupakan  model  regresi  yang  baik.  Pada  uji multikolinieritas  jika  nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10  maka  tidak  ada  multikolinieritas  antar  variabel independen pada model regresi.
d. Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  merupakan  pengujian  yang  bertujuan  apakah  pada  model  regresi  adanya  ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk uji heterokedastisitas:
1. Metode Scatter Plot
Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan cara scatter plot akan mendapatkan hasil uji yang baik jika data yang diuji  merupakan data time series, sedangkan untuk data yang didapat dari  hasil penyebaran kuesioner sering mendapatkan hasil yang kurang jika menggunakan metode scatter plot.
2. Uji Park, Uji Glejser dan Uji White
Pada uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode uji Park, Uji Glejser dan Uji White terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan melihat nilai sig dari variabel bebasnya, dengan ketentuan antara lain:
Apabila pada uji t variabel bebas nilai sig < 0,05 (5%) maka terdapat heteroskedastisitas. Apabila uji t variabel bebas memiliki nilai sig ≥ 0,05 (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

## 2.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R²)
Analisis  koefisien  determinasi  (R²)  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel dependent (variabel terikat). Nilai koefisien determinasi (R²) berkisar antara 0-1. Nilai koefisien determinasi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
(R²)  kecil  menunjukkan  kemampuan  variabel  bebas  (independen)  dalam  menjelaskan  variabel  terikat  (dependen) sangat bebas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi (R²) yang besar dan mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel  bebas  (independen)  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel terikat (dependen).  Koefisien determinasi  memiliki kelemahan  yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen  yang  dimasukkan  ke  dalam  model.  Dimana  setiap  tambahan  satu  variabel  independen  maka  koefisien determinasi  (R²)  akan  meningkat  tanpa  melihat  apakah  variabel  tersebut  memiliki  pengaruh  signifikan  atau  tidak terhadap variabel dependen. Sehingga disarankan untuk menggunakan nilai adjusted  R² untuk mengevaluasi model regresi  yang  terbaik.  Lain  halnya  dengan  nilai  adjusted  R²  dapat  naik  atau  turun  jika  satu  variabel  independen ditambahkan ke dalam model.

## 2.6.3 Uji Statistik t
Uji t disebut juga dengan uji parsial, pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian: a. Hipotesis
Ho : bi = 0 artinya, variabel terikat (independen) tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen). Hi : bi ≠ 0 artinya, variabel terikat (independen) berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen)
b. Pengambilan Keputusan
Jika thitung < thitung atau -thitung > -ttabel atau Sig > 0,05 (5%) maka Ho diterima Jika thitung ≥ ttabel atau -thitung ≤ -ttabel atau Sig ≤ 0,05 (5%) maka Ho ditolak
c. Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikan (α) = 0,05 dengan df (n-k-1) n = jumlah data dan k = jumlah variabel independen
2.6.4 Uji Statistik F
Pengujian  hipotesis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sebuah  tafsiran  parameter  secara  bersama-sama,  yang mengandung  arti  seberapa  besar  pengaruh  dari  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara bersama. langkah-langkah pengujian:
a. Ho  :  b  =  0;  artinya  variabel-variabel  terikat  (independen)  secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh  terhadap variabel bebas (dependen).
Ho : β > 0; artinya variabel-variabel terikat (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas (dependen).
b. F tabel (df pembilang = k; dan df penyebut = n-k-1)
c. kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, yaitu Jika Fhitung ≥ Ftabel atau Sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak Jika Fhitung < Ftabel atau Sig > 0,05 maka Ho diterima
d. Kurva normal uji F
2.7 Kerangka Dasar Penelitian
Secara sistematis kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ho1: Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Ha1: Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Ho2: Lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Ha2: Lapor SPT PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Ho3: Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN Ha3: Jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (X1) Lapor SPT PPN (X2)
Penerimaan PPN (Y)

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Uji Asumsi Klasik
3.1.1.1 Uji Normalitas
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini
Tabel 1. Uji Normalitas Statistik Nilai Keterangan N 5 Terdistribusi normal Mean 0.000 Standar Deviasi 4.11E+10 Kolmogorov-Smirnov .200c,d Monte Carlo Sig. (2-tailed) .901e
Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini  dengan  metode  kolmogrov-smirnov  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikan residual. Jika nilai signifikan pada kolmogrov-smirnov lebih dari 0,05 (sig ≥ 0,05) artinya nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa uji normalitas metode kolmogrov-smirnov  diketahui nilai  signifikansi  0,200  >  0,05  dengan  demikian  variabel  residual  berdistribusi  normal  yang  artinya  data  yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## 3.1.1.2 Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini
Tabel 2. Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics keterangan Tolerance VIF Multikoleniaritas Jumlah PKP 0.671 1.490 Tidak Lapor SPT PPN 0.671 1.490 Tidak
Uji  multikolinearitas dapat dilakukan dengan  melihat nilai dari VIF dan  nilai tolerance dari  masing-masing variabel.  Apabila  nilai  tolerance  ≤  0,10  dan  nilai  VIF  ≥  10  maka  variabel  bebas  mengalami  multikolonieritas, sedangkan apabila nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 maka variabel bebas tidak mengalami multikonolieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel jumlah PKP sebesar 1,490 dan nilai VIF pada variabel lapor SPT PPN sebesar 1,490 sehingga diartikan bahwa kedua variabel bebas yaitu memiliki  nilai VIF kurang dari 10. Variabel  jumlah PKP  memiliki  nilai tolerance sebesar 0,671  dan variabel  lapor SPT PPN memiliki nilai tolerance sebesar 0,671 artinya kedua variabel bebas baik jumlah PKP dan lapor SPT PPN memiliki nilai tolerance lebih dari dari 0,10 Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai TOL ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10,00 maka pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

## 3.1.1.3 Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini
Tabel 3. Uji Autokorelasi Kriteria Niali Keterangan DL 0.4672 Terjadi Autokorelasi DU 1.8964 4-DU 2.1036 Durbin-Watson 2.418
Tujuan uji Autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antar kesalahan penganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1, pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 2,418 hal ini menunjukkan terjadi autokorelasi dalam model regresi.

## 3.1.1.4 Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas Variabel Sig. Heteroskedastisitas Jumlah PKP 0.278 Tidak Lapor SPT PPN 0.363 Tidak

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Pengambilan  keputusan  uji  heterokedastisitas  dengan  melihat  nilai  sig  dari  variabel  bebasnya,  dengan ketentuan apabila pada uji t variabel bebas nilai sig < 0,05 (5%) maka terdapat heteroskedastisitas dan apabila uji t variabel  bebas  memiliki  nilai  sig  ≥  0,05  (5%)  maka  tidak  terdapat  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  hasil  uji heterokedastisitas pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel jumlah PKP sebesar 0,278 ≥ 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas dan nilai signifikan variabel lapor SPT PPN sebesar 0,363 ≥ 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

## 3.1.2 Uji Hipotesis
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah PKP, lapor SPT PPN, dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Data jumlah PKP, lapor SPT PPN, dan penerimaan PPN tahun 2018-2022
Tahun  Jumlah PKP  Lapor SPT PPN  Penerimaan PPN (Rp) 2018 970 960 667.355.263.951 2019 1.569 1.451 553.390.569.765 2020 1.499 1.108 454.491.700.657 2021 1.545 1.060 358.969.996.389 2022 1.617 1.131 467.036.054.177
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  PKP  mengalami  peningkatan  namun  tidak  diikuti  dengan meningkatnya  jumlah  PKP  yang  memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN sehingga  berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan PPN.

## 3.1.2.1 Uji Parsial (Uji-t)
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji parsial (uji-t) dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini
Tabel 6. Uji Hipotesis Variabel Koefisien Regresi (B) Std. Error t Hitung Sig. Keterangan (Constant) 751.646.374.987.970 193.062.979.458.646 3.893 0.060 Jumlah PKP -497.949.636.388 133.217.197.087 -3.738 0.065 Tidak Lapor SPT PPN 407.749.403.151 191.869.938.889 2.125 0.167 Tidak
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Suatu variabel bebas secara parsial dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat  apabila thitung < thitung atau - thitung > -ttabel atau Sig > 0,05 (5%) maka Ho diterima sebaliknya Jika thitung ≥ ttabel atau -thitung ≤ -ttabel atau Sig ≤ 0,05 (5%) maka Ho ditolak. Berdasarkan tabel 6 t test untuk variabel jumlah PKP menghasilkan nilai t hitung sebesar -3.738 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,065 > 0,05 maka Ha1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah  PKP  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN.  Variabel  lapor  SPT  PPN  menghasilkan  nilai  t  hitung sebesar 2.125 dengan tingkat signifikansi  sebesar 0,167 > 0,05 maka Ha2 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa lapor SPT PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

## 3.1.2.2 Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini
Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)
Model Sum of Squares  df  Mean Square  F hitung Sig. keterangan Regression 4.72E+22 2 2.36E+22 6.986 .125b  Tidak Signifikan Residual 6.75E+21 2 3.37E+21 Total 5.39E+22 4
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  bebas  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel terikat. Pengambilan keputusan apabila Jika Fhitung ≥ Ftabel atau Sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak sebaliknya Jika Fhitung < Ftabel atau Sig > 0,05 maka Ho diterima. Pada tabel 7 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 6,986 dan signifikan pada level of significan 0,05 dengan signifikan  0,125 > 0,05 maka Ha3 ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP dan lapor SPT PPN secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

## 3.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²)
R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Keterangan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
.935a 0.875 0.750 5.809.409.654.302.560 sangat kuat
Uji  koefisien  determinasi  (R²)  dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi dari variabel bebas. Pengujian ini juga digunakan untuk menentukan kuat lemahnya hubungan antar variabel yang diukur dari nilai R². Apabila hasil uji menunjukkan nilai R² < 0,5 maka hubungan antar variabel lemah tetapi jika R² = 0,5, artinya hubungan sedang, dan jika R² > 0,5, artinya hubungan kuat. Berdasarkan Tabel 8 menujukkan nilai R-Square sebesar 0,875 ini berarti bahwa variabel bebas jumlah PKP dan lapor SPT PPN memiliki hubungan  yang  sangat  kuat  dengan  variabel  terikat  penerimaan  pajak.  Dengan  demikian  bahwa  87,5%  variasi penerimaan PPN ditentukan oleh variabel  jumlah  PKP dan  lapor SPT PPN atau dapat dikatakan  bahwa kontribusi nilai jumlah PKP dan lapor SPT PPN dalam mempengaruhi penerimaan PPN sebesar 87,5%, sementara 12,5% adalah kontribusi atau pengaruh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

## 3.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel bebas secara parsial maupun simultan maka hasil penelitian pengaruh jumlah PKP dan lapor SPT PPN terhadap penerimaan PPN adalah sebagai berikut:

## 3.2.1 Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN
Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,065 > 0,05 Ha1 ditolak yang artinya bahwa  jumlah  PKP  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPN  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Senen.  Hal  ini dikarenakan  meningkatnya  jumlah  PKP  yang  dikukuhkan  tidak  menjamin  naiknya  penerimaan  PPN  penyebabnya jumlah PKP masih banyak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai PKP sehingga timbulnya ketidakpatuhan PKP seperti tidak adanya penghasilan atau omset yang menurun selama pandemi Covid-19 adanya PKP yang dicabut secara jabatan karena tidak aktivasi akun PKP selama 3 bulan sejak mendaftarkan menjadi PKP, terdapat pengusaha yang belum  dikukuhkan  sebagai  PKP  walaupun  omset  sudah  memenuhi  syarat  menjadi  PKP,  sehingga  hal  tersebut mengakibatkan  penerimaan  PPN  masih  kurang  maksimal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang  menyatakan bahwa  jumlah PKP tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

## 3.2.2 Pengaruh Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN
Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan variabel lapor SPT PPN signifikansi sebesar 0,167 > 0,05 Ha2 ditolak sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  lapor  SPT  PPN tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN  pada  KPP  Pratama Jakarta Senen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP yang lapor SPT PPN mengalami penurunan terutama pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dimana adanya pembatasan layanan tatap muka secara langsung ke KPP sehingga kesulitan untuk berkonsultasi  langsung, kurangnya sosialisasi terkait dengan penyampaian SPT menyebabkan  PKP yang  tidak  memiliki  omset  dimana  ketika  terjadinya  pandemi  Covid-19  adanya  pembatasan  kegiatan  usaha  atau bahkan  usahanya  ditutup  oleh  karena  itu  PKP  tidak  melaporkan  SPT  PPN  hal  ini  disebabkan  ketidaktahuan  PKP bahwa  meskipun SPT PPN statusnya adalah Nihil tetap berkewajiban untuk melaporkan SPT PPN. Selain itu, PKP yang  melakukan  pelaporan  SPT  PPN  melakukan  penunggakan  pembayaran  pajak  terutang  ke  kas  negara.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilham et al., 2019) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

## 3.2.3 Pengaruh Jumlah PKP, Lapor SPT PPN terhadap Penerimaan PPN
Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh tingkat signifikan sebesar  0,125 > 0,05 Ha3 ditolak dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  secara  simultan  jumlah PKP  dan  lapor SPT PPN tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta senen. Kebijakan pemberian insentif PPN pada saat pandemi Covid-19 dan menaikkan tarif PPN pada 1 April 2022 meningkat menjadi 11% penerimaan PPN mulai mengalami peningkatan setelah pemulihan dari pandemi Covid-19 walaupun kenaikan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, jumlah PKP yang belum memenuhi  kewajiban  seperti  lapor  SPT  PPN  hal  tersebut  mengakibatkan  penerimaan  PPN  tidak  mengalami peningkatan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  pertama  bahwa  secara  parsial jumlah PKP tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen, hal  ini  berarti  dengan adanya  peningkatan  jumlah  pengusaha  yang  dikukuhkan  sebagai  PKP  tidak  meningkatkan  penerimaan  PPN  yang disebabkan adanya ketidakpatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP, kedua secara parsial lapor  SPT  PPN  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Senen,  hal  ini  berarti kepatuhan  PKP  dalam  melaporkan  SPT  PPN  masih  kurang  yang  disebabkan  adanya  ketidaktahuan  PKP  bahwa meskipun SPT nihil tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT PPN, dan ketiga secara simultan jumlah PKP dan  lapor SPT PPN tidak  berpengaruh terhadap penerimaan PPN  pada  KPP Pratama Jakarta Senen,  hal  ini  berarti

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Meningkatnya  jumlah  pengusaha  yang  dikukuhkan  sebagai  PKP  tidak  sepenuhnya  PKP  melaksanakan  kepatuhan melaporkan SPT PPN sehingga tidak menjamin bahwa penerimaan PPN akan mengalami peningkatan.

## REFERENCES
Arifatunnisa,  A., &  Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha  Kena Pajak, Tingkat Inflasi  Dan  Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar  As  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Tahun  2015-2019. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis,  11(3),  174–181. https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1012
Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). Target : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(1), 47–55. https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699
Ilham, I., Den Ka, V. S., & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, Dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 3(2), 47–57. https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191
Istimemonda,  G.,  Yunita,  E.  A.,  Raharjo,  T.  B.,  &  Sujarwo,  M.  (2023).  Pengaruh  Self  Assesment  System  ,  Penagihan  Pajak  , Pemeriksaan  Pajak  dan  Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  JABKO:  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 3(2), 72–86. https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42
Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna, V. (2020). Pengaruh PKP, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan PPN Pada Perusahaan  Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak.  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi, 12(2), 106–117. https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.490
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Pohan, C. A. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. PT Gramedia Pustaka Utama. Pramesty, M., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Madiun). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 5(3), 1729–1751. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1561
Pratiwi,  S.  A.,  Suryani,  E.,  &  Kurnia,  K.  (2018).  Pengaruh  Self  Assesment  System,  Surat  Tagihan  Pajak  Dan  Restitusi  Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 4(2), 1201–1210.
https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.181
Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). PPN & PPnBM Teori Dan Praktik (Pertama). PT Nas Media Indonesia. Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. Jurnal Revenue, 3(1), 54–58. https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95
Rita, R., & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi.  Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 4(1), 38–43. https://doi.org/https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279
Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen. Deepublish (CV Budi Utama).
Sinambela,  T.,  &  Rahmawati,  S.  (2019).  Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah  Dan  Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Bisnis, 5(1), 84–97. https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wijaya, S., & Lisdiyanto, F. (2022).  Pajak Pertambahan  Nilai : Potensi Penerimaan Dengan Tabel  Input-Output (Guepedia/Ag (Ed.)). Guepedia.
Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 19(01), 66–84.
https://doi.org/https://doi.org/10.24127/akuisisi.v19i1.1131