This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di ”Kampung Tahu” Pekalongan Indonesia
Kuat Ismanto 1 , Tarmidzi 2 , Akhmad Afroni 3 , Iqbal Kamaludin 4
1,2,3,4 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan KM. 5 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
e-mail: 1 kuat.ismanto@uingusdur.ac.id, 2 tarmidzi@uingusdur.ac.id, 3 akhmad.afroni@uingusdur.ac.id, 4 iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id

## Abstrak
Pemerintah Republik Indonesia sedang menggalakkan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Program  sertifikasi  halal  yang diselenggarakan oleh BPJPH ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam teknisnya, pelaku usaha dibantu oleh pendamping proses produk halal. Tujuan artikel ini adalah membahas kontribusi pendampingan peningkatan kualitas produk halal melalui program sertifikasi halal. Hasil produksi makanan dan minuman dari masyarakat diajukan ke BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kegiatan pemberdayaan  ini  dilakukan  dengan  metode  ceramah  dan  bimbingan  teknis.  Pelaku  usaha dibantu  membuat  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  melakukan  pendaftaran.  Pada pelaksanaannya, pendampingan dilakukan dua kali dengan melatih pelaku usaha membuat dan mendampingi  mendaftarkan  produk  ke  BPJP  melalui  akun  SIHALAL.  Dari  hasil pendampingan peserta di lapangan diperoleh hasil bahwa para pelaku usaha antusias mengikuti acara pendampingan. Di sisi lain, para pelaku usaha juga telah berhasil memiliki NIB sesuai produk  yang  dihasilkan.  Pada  pendampingan  yang  ke  dua,  para  pelaku  usaha  telah  berhasil membuat  akun  di  ”SIHALAL”  dan  pengajuannya  telah  diverifikasi  P3H.  Pada  tahap selanjutnya adalah para pelaku usaha menunggu hasil sidang Komite Fatwa yang selanjutnya akan  diterbitkan  sertifikat  Halal.  Dari  hasil  ini  bisa  diperoleh  informasi  bahwa  peningkatan kualitas  produk  UMKM  bisa  dilakukan  melalui  sertifikasi  produk  halal  dengan  cara pendampingan  secara  intensif.  Pengetahuan  tentang  sertifikasi  halal  mengalami  peningkatan pengetahuan sebesar 75% di awal, meningkat 80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir. Pendampingan  diperlukan  karena  mereka  tidak  memiliki  informasi  dan  kemampuan  yang memadai untuk melakukan akses.
Kata Kunci: Pendampingan UMKM, Produk Halal, Sertifikasi Halal

## Abstract
This article discusses the contribution of assisting in improving the quality of products through the halal certification program. The food and beverage production results from the community are submitted to BPJPH to obtain a free halal certificate with the help of a Halal Product Process Assistant (P3H). In its implementation, assistance is done twice by training business actors to create  a  Business  Identification  Number  (Nomor  Induk  Berusaha  (NIB))  and  registering products with BPJPH via an SIHALAL account. The results of agricultural assistance in the field showed that business actors were enthusiastic about participating in mentoring events. On the other hand, business actors have also succeeded in having NIB according to the products they produce. In the second assistance, the business actors have successfully created an account
at "SIHALAL," and P3H has verified their application. In the next stage, business actors wait for the results of the Fatwa Committee hearing, which will then issue a Halal certificate. These results show that improving the quality of MSME products can be done through halal product certification  using  intensive  assistance.  Assistance  is  needed  because  they  need  more knowledge and abilities to access it.

## Keywords:, Halal Certification, Halal Products, MSME Assistance

## Pendahuluan
Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah tulang punggung ekonomi negara Indonesia (www.kemenkeu.go.id./30/09/2023).  Keberadaannya  berkontribusi  kepada  APBN  dan  juga ekonomi daerah dan masyarakat bawah. Meskipun demikian perkembangan UMKM di daerah dilakukan  upaya  peningkatan  kualitas  dari  berbagai  aspek  seperti  kualitas  produk,  perijinan, standarisasi produk dan lainnya. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Pemerintah Kabupaten (PemKab) Pekalongan akan mengoptimalkan potensi 58.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri ( www.prokopim.setdapekalongan.com . 30/09/2003).
Kajian  penelitian  dan  pengabdian  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  UMKM melalui  sertifikasi  halal  telah  dikerjakan  oleh  para  peneliti  terdahulu.  Di  antara  kajian  yang sudah  dilakukan  adalah  pendampingan  sertifikasi  halal  untuk  kesadaran  halal  pelaku  usaha (Aslikhah & Syu’aibi, 2023), sertifikasi halal sebagai media dakwah MUI (Wahyuningrum & Kusmanto,  2005),  sertifikasi  halal  sebagai  pemenuhan  kepuasan  konsumen  (Maksudi  et  al., 2023), sertifikasi halal demi keamanan dan kesehatan UMKM (Siti et al., 2023), sertifikasi halal untuk  pariwisata  (Yusrizal  et  al.,  2023),  sosialisasi  dan  sertifikasi  halal  UMKM  (Ismail  & Kornitasari, 2022), sertifikasi halal melalui CSR (Murwadji et al., 2020), PIRT dan sertifikasi halal (Dakum et al., 2022), asistensi sertifikasi halal di Cirebon (Macmud & Bustaman, 2022), dan pendamping PIRT dan sertifikasi halal (Fahira & Yasin, 2022). Dari penelitian terdahulu nampak bahwa pendampingan UMKM Kampung Tahu di Babalan Lor belum dilakukan. Maka dari  itu,  pemberdayaan  ini  berupa  pendampingan  UMKM  produk  tahu  untuk  memperoleh sertifikasi halal.
Babalanlor adalah desa di  kecamatan  Bojong,  Pekalongan,  Jawa  Tengah,  Indonesia yang juga dikenal dengan ”Kampung Tahu”. Sejatahnya, Program Kampung Tahu merupakan Program yang ada di Desa Babalan Lor yang terbentuk dari prakarsa masyarakat. Program ini terbentuk karena Desa Babalan Lor mendapat dana sebesar 1 M dari program Program Penataan Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  Kabupaten  Pekalongan.  Semula, bantuan  ini  digunakan  untuk  pembangunan  fisik  untuk  memperbaiki  lingkungan  Desa  yang kumuh  dan  berbau.  Setelah  berjalannya  program,  dikembangkan  program  lanjutan  berupa kegiatan  Bank  Sampah,  wisata  edukasi,  dan  lainnya.  Dari  serangkain  program  ini  masih berjalan  hingga  sekarang  dan  semakin  memajukan  masyarakat  desa.  Berbagai  pelatihan diselenggarakan  oleh  berbagai  instansi  untuk  membantu  masyarakat  lebih  berdaya.  Seiring dengan  program  kementerian  agama  berupa  sertifikasi  halal  produk,  nampaknya  masyarakat belum cukup memahami program tersebut.
Sertifikat  halal  merupakan  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kementerian  Agama  (Jannah  &  Al- Banna, 2021). Sedangkan label halal merupakan tanda bahwa suatu produk halal. Kepemilikan
sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan meningkatkan  nilai  suatu  produk.  Manfaat  sertifikasi  halal  antara  lain  meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal maka produk UMKM akan lebih diterima di pasar, khususnya di kalangan konsumen muslim yang  membutuhkan  produk  halal  baik  di  pasar  domestik  maupun  internasional  (Halim  & Ahmad,  2014).  Perguruan  tinggi  dapat  membentuk  Pusat  Studi  Halal  sebagai  pusat pengembangan  halal,  sosialisasi,  pendidikan,  dan  berbagai  kegiatan  pengembangan  literasi halal (Ismanto, 2022).
Tujuan  artikel  ini  untuk  mendeskripsikan  program  bantuan  UMKM  di  “Kampung Tahu” Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Pendampingan terhadap UMKM dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pendampingan pembuatan NIB dan perolehan sertifikasi halal produk masyarakat. Program tersebut meliputi sosialisasi, teknis  registrasi  NIB,  penyiapan  bahan  produk,  registrasi  halal,  verifikasi  dan  validasi,  serta penerbitan  sertifikat.  Bantuan  ini  diperlukan  karena  beberapa  produk  masih  memerlukan sertifikat  halal.  Programnya  mendukung  Indonesia  menjadi  pusat  halal  dunia  (Aminuddin, 2017).

## Kajian Teori Pemberdayaan UMKM
UMKM merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia  (Hubeis et al.,  2015;  Sulaiman  et  al.,  2019).  UMKM  ini  memiliki  tujuan  untuk  memperluas  lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Dengan kata lain UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga,  maupun  juga  badan  usaha  kecil.  Tujuan  pemberdayaan  adalah:  pertama  adalah menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  UMKM  menjadi  usaha  yang  tangguh  dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan  pekerjaan,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan  rakyat dari kemiskinan. Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto.

## UMKM Naik Kelas
Berbagai strategi telah ditempuh oleh pemerintah, pelaku UMKM, dan akademisi untuk menaikkan kelas UMKM (Irawan et al., 2022; Machfuzhoh et al., 2020; Sutandi et al., 2020). Konsep UMKM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas  produk  atau  layanan,  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  operasional, mengembangkan  strategi  pemasaran  yang  lebih  baik,  membangun  merek  yang  kuat,  dan meningkatkan pangsa pasar.  Di antara cara menaikkan kelas UMKM adalah:  1)  Manfaatkan Media  Sosial  untuk  Mempromosikan  Produk;  2)  Meningkatkan  Kualitas  Produk;  3) Meningkatkan Kualitas Layanan; 4) Pilihlah Lokasi Bisnis yang Strategis; 5) Jual Produk via E-Commerce. UMKM naik kelas secara teknis dan praktis dapat dinilai dari indikator seperti kemampuan  inovasi,  volume  usaha,  wilayah  pasar,  tenaga  kerja,  penghargaan  dan  CSR ( Corporate Social Responsibility) (www.republika.id/01/10/2023).

## Sertifikasi Halal Produk
Sertifikasi  produk  halal  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  produk  dari  sisi standarisasi  dan  keagamaan.  Upaya  ini  sudah  dilakukan  oleh  para  pihak  terkait  seperti pemerintah  dan  lainnya  (Choiri  &  Ma’adi,  2023;  Hasan,  2015).  Sertifikat  halal  merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan
suatu  produk.  Manfaat  sertifikasi  halal  meliputi  Meningkatkan  kepercayaan  konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan  produk  halal  baik  di  pasar  domestik  maupun  internasional.  Pendampingan perijinan  UMKM  menjadi  program  yang  tepat  untuk  membantu  UMKM  (Fahira  &  Yasin, 2022).

## Metode
Pemberdayaan  UMKM  melalui  pendampingan  sertifikasi  halal  ini  dilaksanakan  di ”Kampung Tahu” desa Babalan Lor Kabupaten Pekalongan dengan dua kali pendampingan. Pada tahap awal, para pelaku usaha diberi materi sertifikasi dan nilai pentingnya. Pada tahap kedua,  pelaku  usaha  diajari  tentang  bahan-bahan  baku  dalam  pembuatan  produk  halal.  Pada tahap  ketiga,  pelaku  usaha  didampingi  secara  teknis  membuat  NIB  dan  juga  mendaftarkan sertifikat halal produk pada akun SIHALAL.
Dari  kegiatan  ini  diuji  efektifitasnya  dalam  memberi  bantuan  kepada  masyarakat. Pemberdayaan  UMKM  merupakan  langkah  yang  strategis  dalam  meningkatkan  dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui  penyediaan  lapangan  kerja  dan  mengurangi  kesenjangan  serta  mengurangi  tingkat kemiskinan (Ansharullah et al., 2018). Metode yang digunakan adalah pendampingan UMKM memperoleh sertifikasi halal. Tugas pendamping adalah mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, yaitu dari produk yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat (Marselina et al., 2024).

## Hasil Pra Pemberdayaan
Sebelum  dilakukan  kegiatan  pemberdayaan,  dilakukan  pengukuran  pra  pembedayaan pada masyarakat kepada sebanyak 49 peserta yang hadir pada acara sosialisasi. Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan hasil sebagaimana tampak pada grafik 1.
Grafik 1. Literasi sebelum Pemberdayaan
Dari grafik 1, diperoleh informasi bahwa pengetahuan bahan halal memiliki nilai yang paling  tinggi.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena  informasi  halal  mudah  diperoleh  dari  berbagai
78 80 82 84 86 88 90 92 pengetahuan logo halal pengetahuan bahan halal konsumsi produk halal informasi produk halal prioritas produk halal mendukung produk halal Pemberdayaan
sumber  seperti  media  sosial,  berita  online,  atau  bahkan  sumber  lainnya.  Dari  kondisi  bisa menjadi modal awal dalam pemberdayaan berikutnya, yaitu proses pendaftaran produk halal yang diawali dari sosialisasi  pembuatan NIB (Nomor  Induk Berusaha). Selanjutanya, terkait dengan  materi  kewajiban  sertifikasi  halal  dan  upaya  penaikan  kualitas  produk  UMKM  yang ada di masyarakat Kampung Tahu.

## Pemberdayaan Pertama
Pada kegiatan pemberdayaan yang pertama, masyarakat memperoleh sosialisasi tentang produk halal, sertifikasi halal, bahan halal, bahan pokok halal, bahan pendukung halal, dan tata cara  memperoleh  sertifikat  halal  secara  gratis.  Setelah  dilakukan  sosialisasi  maka  terjadi peningkatan literasi bagi peserta sebagaimana tampak pada grafik 2.

## Grafik 2. Hasil Pemberdayaan I
Dari  paparan  grafik  2  nampak  bahwa  ada  perbaikan  nilai  literasi  dan  inklusi  yang dialami UMKM ”Kampung Tahu” Desa Babalan Lor Kabupaten Pekalongan. Angka ini bisa dibandingkan dengan nilai sebelumnya, sebelum dilakukan pendampingan melalui sosialisasi sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh  tim  Halal  Center  UIN  K.H.  Abdurrahman  Wahid Pekalongan.  Karena  memungkinkan  untuk  dinaikkan  pemahamannya,  maka  dilakukan pemberdayaan  yang  kedua.  Pada  pendampingan  yang  kedua  dilakukan  pendampingan pembuatan NIB dan pembuatan akun dan pendaftaran produk di website sihalal yang dimiliki oleh BPJPH Kemenag RI.

## Pemberdayaan Kedua
Pemberdayaan  kedua  dilaksanakan  sebagai  tindaklanjut  yang  pertama  dengan  fokus pendaftaran produk di SIHALAL. Pada kegiatan ini satu persatu pelaku usaha dibimbing oleh P3H dengan mengisi daftar bahan pembuatan produk, pengenalan bahan, bahan tambahan, dan bahan pendukung. Dengan bahan-bahan tersebut diidikan di aplikasi SIHALAL yang dimiliki oleh Kemenag RI. Selain bahan, pelaku usaha juga dipandu untuk penulisan proses pembuatan produk.  Dalam  proses  ini  dibutuhkan  kejelian  dan  kesabaran,  baik  pelaku  usaha  maupun pendamping. Setelah semua isian terisi, maka pendamping melakukan verifikasi dan validasi. Setelah selesai, maka pelaku usaha mengirimkan data tersebut ke Komite Fatwa. Komite fatwa akan melakukan sidang atas kehalalan produk yang diajukan.
78 80 82 84 86 88 90 92 pengetahuan logo halal pengetahuan bahan halal konsumsi produk halal informasi produk halal prioritas produk halal mendukung produk halal Pemberdayaan I
Dengan bimbingan teknis seperti secara tidak langsung telah memberi edukasi kepada pelaku usaha tentang bahan halal dan proses pembuatan produk halal. Dari hasil penyebaran kuesioner sebagai bahan evaluasi nampak bahwa literasi dan inklusi mereka terhadap produk halal semakin meningkat (lihat grafik 3.).

## Grafik 3. Pemberdayaan II
Dari  paparan  grafik  3  bisa  diperoleh  gambaran  bahwa  aspek  literasi  dan  inklusi masyarakat ”Kampung Tahu” Desa Babalan Lor semakin meningkat. Kenaikan angkanya dari 5-7  poin  dari  setiap  aspeknya.  Dengan  dimikian,  pendampingan  sertifikasi  halal  ini  bisa dikatakan cukup berhasil.
Seiring  dengan  program  BPJPH  Kemenag  RI  yang  menyelenggarakan  sertifikasi produk  halal,  maka  pemberdayaan  UMKM  melalui  pendampingan  pelaku  usaha  untuk memperoleh sertifikat halal adalah program yang tepat. Pembiayaan yang gratis bagi UMKM tentu  menambah  kemanfaatan  yang  harus  disegerakan  untuk  diperoleh.  Ketiadaan  informasi dan  akses  bagi  UMKM,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  memilikinya, seperti  perguruan  tinggi.  Pengabdian  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Universitas  Islam  Negeri  K.H.  Abdurrahman  Wahid  Pekalongan melalui Halal Center yang menyelenggarakan pendampingan UMKM di Kampung Tahu adalah program  yang  baik.  Menurut  Ismanto  (2022)  bahwa  Perguruan  Tinggi  bisa  membantu masyarakat dalam industri halal, bahkan bisa menjadi bagian pentahelix industri halal (Wibowo & Khoiruddin, 2020).
Jika pendampingan  UMKM melalui sertifikasi  halal di  Pekalongan dianggap sebagai program  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  produk,  maka  ini  sejalan  dengan  berbagai program  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pengabdi  sebelumnya  di  Magelang  (Dakum  et  al., 2022),  Cirebon  (Macmud  &  Bustaman,  2022),  Bangka  Belitung    (Mashithoh  et  al.,  2021), Malang  (Ismail  &  Kornitasari,  2022),  dan  Bangkalan  (Choiri  &  Ma’adi,  2023).  Di  sisi  lain, pendampingan  cocok  bagi  produk  makanan  dan  minuman  sebagaimana  diprogramkan  oleh pemerintah. Jika pendampingan halal menjadi program yang baik maka keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia akan segera tercapai.
78 80 82 84 86 88 90 92 pengetahuan logo halal pengetahuan bahan halal konsumsi produk halal informasi produk halal prioritas produk halal mendukung produk halal Pra Pemberdayaan II

## Kesimpulan
Masyarakat  yang  tergabung  dalam  sebuah  komunitas  memerlukan  pendampingan dalam berbagai aspek pembangunan, tidak terkecuali pengembangan UMKM. Wadah berupa kelompok  swadaya  sangat  diperlukan  guna  memudahkan  koordinasi  dan  pencapaian  tujuan. Pendampingan  sertifkasi  halal  produk  menjadi  program  yang  tepat  bagi  UMKM  ”Kampung Tahu” karena masih minimnya pengetahuan halal dan prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal.  Maka  dari  itu,  tim  Halal  Center  sudah  bertindak  tepat  untuk  membantu  masyarakat memperolehnya. Dari hasil pendampingan, masyarakat menyatakan berguna dan bermanfaat khususnya  untuk  kualitas  produk  dan  juga  komunitas  masyarakat.  Pengetahuan  tentang sertifikasi  halal  mengalami  peningkatan  pengetahuan  sebesar  75%  di  awal,  meningkat  80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir.

## Ucapan Terima Kasih
Tim pengabdian dan halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada Ketua LP2M dan pemerintah desa Babalan Lor atas perkenaannya untuk dilakukan pemberdayaan bagi UMKM ”Kampung Tahu”.

## Daftar Pustaka
Aminuddin,  M.  Z.  (2017).  Sertifikasi  Produk  Halal:  Studi  Perbandingan  Indonesia  dan Thailand. SHAHIH :  Journal  of  Islamicate  Multidisciplinary , 1 (1), 27. https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52
Ansharullah, A., Natasha, H., & Indra, A. M. (2018). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Sektor Melalui  Peningkatan  Pemahaman  Konsep  Wisata  Syariah. Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat Madani , 2 (2), 224–236.
Aslikhah, & Syu’aibi, M. M. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten
Pasuruan. Jurnal Mualim , 5 (1), 68–83. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424
Choiri,  M.,  &  Ma’adi,  A.  S.  (2023).  Identifikasi  Pemberdayaan  dan  Sertifikasi  Halal  Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam Dan Prnata Sosial Islam , 5 (1), 787–796. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289
Dakum, D., Aristina, M., Fatoni, Y., Amiyati, A., Wahyuningsih, A., & Setiawati, R. (2022). Assistance  in  PIRT  registration  and  halal  certification  for  home  industry  Jenang  Lot Karyasari,  Bojong,  Magelang  Regency. Community  Empowerment , 7 (8),  1453–1458. https://doi.org/10.31603/ce.6696
Fahira,  K.  T.,  &  Yasin,  R.  M.  (2022).  Peningkatan  Nilai  Produk  Melalui  Perijinan  PIRT, Sertifikasi  Halal  dan  Digital  Marketing  Pada  UMKM  Sirup  Parijoto. Jurnal  SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat) Vol. , 11 (2), 173–180. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034
Halim, M. A. A., & Ahmad, A. A. (2014). Enforcement of consumer protection laws on halal products: Malaysian experience. Asian Social Science , 10 (3), 9–14. https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p9
Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 22 (2), 290–307.
Hubeis,  M.,  Purwanto,  B.,  Dewi,  F.  R.,  Widyastuti,  H.,  &  Febtyanisa,  M.  (2015).  Strategi
Pengembangan  UMKM  Pangan  Yang  Berdaya  Saing  Di  Indonesia. Manajemen Pemasaran .
Irawan,  A.,  Sosial  Sains,  F.,  Pembangunan  Panca  Budi,  U.,  Ekonomi,  F.,  &  Tinggi  Ilmu Ekonomi  IBBI,  S.  (2022).  Pembukuan  Usaha  Mewujudkan  UMKM  Naik  Kelas (Kolaborasi UMKM Indonesia dan Malaysia). Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi , 1 (3), 14–22. https://journal.adpebi.com/index.php/JPMA/article/view/179
Ismail,  M.,  &  Kornitasari,  Y. (2022). Socialization of Halal Certification to  Develop  MSEs: Case Study in Jabung, Malang Regency. Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study , 2 (2), 86–92. https://doi.org/10.21776/jiscos.02.02.04
Ismanto, K. (2022). The Role of Islamic Universities in the Development of the Halal Industry Case Study in Central Java Province of Indonesia. Proceeding International Conference on
… . https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/iconie/article/view/744%0Ahttps://proceedi ng.uingusdur.ac.id/index.php/iconie/article/download/744/303
Machfuzhoh, A., Lutfi, L., & Widyaningsih, I. U. (2020). Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Umkm  Menuju  Umkm  Naik  Kelas  Di  Kecamatan  Grogol. Jurnal  Pengabdian  Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) , 1 (2), 109–116. https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12143
Macmud, A., & Bustaman. (2022). Pirt Licensing Assistance and Halal Certification of Snack Products  for  SMEs  in  Panembahan  Village,  Plered  District,  Cirebon  District. Asian Journal of Community Services , 1 (5), 269–282. https://doi.org/10.55927/ajcs.v1i5.1891
Maksudi, Bahrudin, & Nasrudin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam  Upaya  Pemenuhan  Kepuasan  Konsumen. Jurnal  Imihan  Ekonomi  Islam , 9 (01), 825–840. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508 1.
Marselina,  Prasetyo,  T.  J.,  &  Ciptawaty,  U.  (2024).  Pendampingan  Memperoleh  Sertifikat Halal. BEGAWI :Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2), 119–124. https://doi.org/https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25
Mashithoh, H., Mulyana, A., & Wardhani, R. S. (2021). The Development Strategy Of Halal Nature Tourism Based On The Empowerment Of Bangka Belitung Coastal Community. Integrated Journal of Business and
Economics , 5 (2), 134. https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.363
Murwadji, T., Asmara. Teguh tresna Puja, &  Magdalena,  I. (2020).  Empowerment  of Micro Small Enterprises By Improving Halal Certified Food Products Through Corporate Social Responsibility. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  … , 11 (April),  1–15. https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/2392
Siti, I., Syamsul, M., Daryono, D., & Budiono, B. (2023). Assistance in the implementation of occupational safety and health towards halal certification for small and medium enterprise. Journal of Community Service and Empowerment , 4 (2), 400–407. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.26644 INTRODUCTION
Sulaiman,  N.  S.,  Deuraseh,  N.,  Wahab,  N.  A.,  &  Masruki,  R.  (2019).  Business  Excellence Practices  in  Brunei  Darussalam  Halal  Industry. 1st  International  Halal  Conference  &
Exhibition (IHCE) 2019 , 1 (1), 227–233.
http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ihce/article/view/633%0Ahttps://www.academia.
edu/41093646/Business_Excellence_Practices_in_Brunei_Darussalam_Halal_Industry Sutandi, S., Vikaliana, R., Hidayat, Y. R., & Evitha, Y. (2020). Strategi Peningkatan Kinerja UMKM melalui “UMKM Naik Kelas” Pada UMKM di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusa. Jurnal  Komunitas :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  159–163. https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.740
Wahyuningrum, A., & Kusmanto, T. Y. (2005). Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis  Ulama  Indonesia)  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmu  Dakwah , 35 (2),  186–206. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21580/jid.35.2.1618
Wibowo,  M.  G.,  &  Khoiruddin,  A.  Y.  (2020).  Model  of  Halal  Tourism  Management  in Bukittinggi City, West Sumatra Province, Indonesia. International Journal of Publication and Social Studies , 5 (2), 115–130. https://doi.org/10.18488/journal.135.2020.52.115.130
Yusrizal,  Sukiman,  &  Yusuf,  M.  (2023).  Strategy  For  Strengthening  Local  Wisdom-Based Community Empowerment In Improving Welfare Through The Halal Tourism Program In North Sumatra Province. Journal of Hunan University （ Natural Sciences ） , 4 (2), 167– 177.