## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Akibat Hukum Jual Beli Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak

## Rolan Napitupulu, Agus Sarono
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: rolannapitupulu@yahoo.com

## Abstract
The deed of relinquishment of rights is made by a notary and has legal consequences for the parties involved in making the deed. The purpose of writing this journal is to find out the process of making a release deed made by a notary and the legal consequences of buying and selling land for the benefit of a private company with a deed of relinquishing land rights. The research method used is normative research. The results of this  journal's  discussion  are  the  process  of  making  the  deed  of  land  release  by  a  notary  starting  from deliberation by the parties related to the form and amount of compensation after agreeing, then signing the deed and submitting an application to the land Office, and the legal consequences arising from the deed of land release, namely the right to the land becomes abolished and becomes State land. The conclusion of this journal is that the deed of relinquishing the rights was made after an agreement was made between the parties and the legal consequence of this was that the land title became State land again and the private company had to apply to the land Office.

## Keywords: legal consequences; deed of relinquishment of rights; private companies

## Abstrak
Akta pelepasan hak dibuat oleh Notaris dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menetahui proses pembuatan akta pelepasan  hak  yang  dibuat oleh  Notaris  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  atas  jual  beli  tanah  untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu proses pembuatan akta pelepasan tanah oleh Notaris dimulai dari musyawarah oleh para pihak terkait dengan bentuk dan besaran ganti rugi setelah sepakat lalu tanda tangan akta tersebut dan melakukan pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan akta pelepasan tanah yaitu hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan menjadi tanah Negara. Simpulan dari jurnal ini yaitu akta pelepasan hak dibuat setelah adanya kesepakatan antara para pihak dan akibat hukumnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah Negara kembali dan perusahaan swasta harus mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.
Kata Kunci: akibat hukum; akta pelepasan hak; perusahaan swasta

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pada saat  ini  tanah  menjadi  asset  yang  berharga  bagi  masyarakat.  Tanah dapat dikatakan atau disebut sebagai social asset . Yang dimaksud dengan tanah sebagai social asset yaitu tanah

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan (Rubaie, 2007). Menurut Undang-Undang o Dasar l945 dalam Pasal 33 ayat  (3) menyatakan i bahwa  bumi i dan air i serta kekayaan i alam  yang i terkandung  di dalamnya o dikuasai oleh negara dan o dipergunakan dengan sebesar-besarnya m untuk kemakmuran n rakyat.  Dari n ketentuan  pasal  tersebut  dapat n diketahui n bahwa n kemakmuran masyarakatlah  yang n menjadi i tujuan i utama  dalam  pemanfaatan i fungsi i bumi,  air  dan  ruang angkasa i serta kekayaan i alam yang i terkandung di i dalamnya. Selain itu tanah mempunyai nilai jual yang  tinggi  di  kalangan  masyarakat.  Kegiatan  pembangunan  yang  semakin i hari  semakin meningkat i merupakan salah satu i faktor yang menyebabkan naiknya harga penjualan tanah.
Kegiatan pembangunan yang banyak dilakukan yaitu pembangunan oleh perusahaan swasta baik  berupa  untuk  kebutuhan  pembangunan  perusahaan  ataupun  pembangunan  yang  dilakukan oleh pemerintah. Untuk dapat menggunakan n sebidang  tanah, orang  baik a sendiri  maupun  secara bersama-sama i dengan  orang i lain  serta  badan-badan i hukum  harus i mempunyai  suatu i hak  atas tanah i yang i telah ditentukan oleh peraturan i perundang-undangan yang i berlaku. Penggunaan i tanah tanpa i hak adalah i dilarang, termasuk i penggunaan tanah i untuk pembangunan oleh pemerintah i harus terlebih i dahulu  dilandasi  dengan  alas  hak i atas  tanah  (Bakri,  2007).  Tanah  yang  diperlukan untuk i pembangunan i umumnya adalah tanah i hak yang i dapat i berupa Hak i Milik, Hak i Guna Usaha, Hak  Guna i bangunan,  dan i Hak i pakai.  Tetapi  untuk  perusahaan  swasta  akan  melakukan pembangunan  untuk  kepentingan  pribadi  perusahaan  atau  untuk  kepentingan  umum  maka memerlukan tanah dengan status Hak i Guna Bangunan i (HGB). Pengertian i Hak Guna i Bangunan itu  sendiri  terdapat  dalam  Pasal  35  ayat  (l)  UUPA  yang  menyatakan i bahwa  Hak i Guna Bangunan i adalah Hak i Milik untuk i mendirikan dan i mempunyai bangunan i atas tanah yang i bukan i miliknya i sendiri,  dengan i jangka  waktu paling  lama  30 i tahun  dan i dapat  di perpanjang i dengan  20 i tahun,  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada i pihak  lain.  Dapat i dijadikan jaminan i hutang  dibebani i Hak i Tanggungan.”  Tanah i yang  dapat i diberikan  dengan i Hak  Guna Bangunan i adalah Tanah Negara,Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik (Utomo, 20l3).
Pembelian  tanah  perseorangan  oleh  Perusahaan  swasta  atau  badan  hukum  harus menggunakan akta pelepasan hak. Akta pelepasan hak ini dipakai karena perusahaan swasta tidak bisa  melakukan  jual beli  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  materiil  dalam  jual  beli,  syarat  yang dimaksud adalah syarat tidak memenuhi sebagai subyek dari hak atas tanah yang diperlukan oleh

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
pihak swasta, maka dari itu perusahaan swasta menggunakan akta pelepasan hak dimana pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya (Hutagalung, 2005). Akta  pelepasan  hak  ini  dibuat  oleh  Notaris  karena  Notaris  berwenang  dalam  pembuatan  akta pelepasan  hak  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  20l6 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pembelian tanah perseorangan kepada perusahaan swasta masih ditemui  penggunaan  akta  jual  beli  tanah  oleh  PPAT  dengan  menggunakan  degradasi.  Hal  ini menimbulkan permasalahan jika terdapat salah satu pihak meninggal pada saat proses degradasi tanah dan hal ini membuat akta yang dibuat batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Tetapi dengan menggunakan akta pelepasan hak atas tanah walaupun pada saat proses nya terdapat kejadian salah satu pihak  meninggal  maka  akta  tersebut  masih  berlaku  dan  tidak batal.  Banyak  Notaris/PPAT yang  tidak  mengetahui  permasalahan  tersebut  dan  masih  banyak  yang  menggunakan  degradasi serta akta jual beli tanah dalam hal perusahaan swasta membeli tanah milik perseorangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak”

## 2. Kerangka Teori
Teori yang digunakan untuk menjawab atau membahas permasalahan dalam jurnal ini yaitu teori akibat hukum. Pengertian akibat hukum itu sendiri adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,  terhadap  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  (Ali,  2008).  Sedangkan menurut  Soeroso  akibat  hukum  merupakan  suatu  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan,  untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang  diatur  oleh hukum,  sedangkan  tindakan  yang  dilakukan  merupakan  tindakan  hukum  yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat  hukum  terjadi  dari  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum dimana akibat hukum ini menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Dengan adanya  perbuatan  Notaris  dalam  pembuatan  Akta  Pelepasan  Hak  yang  melibatkan  pihak-pihak yaitu  pihak  pemilik  tanah  dan  calon  pemilik  tanah  baru  atau  dalam  hal  ini  Perusahaan  Swasta terhadap obyek berupa tanah maka akan menimbulkan suatu akibat hukum.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## 3. Permasalahan
Terkait dengan latar belakang permasalahan diatas maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu :
1) Bagaimana proses pembuatan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris?
2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  dengan  judul  “Akibat  Hukum  Jual  Beli  Tanah  Untuk Kepentingan  Perusahaan  Swasta  Dengan  Akta  Pelepasan  Hak”  merupakan  jurnal  yang  asli  dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk membuktikannya, penulis akan membandingkan jurnal ini dengan beberapa penelitian ataupun jurnal yang memeiliki tema yang sama tetapi memiliki topik atau fokus pembahasan yang berbeda yaitu yang pertama penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Secara langsung Melalui Jual Beli (Studi Kasus Pembelian Tanah Hm Oleh Pemkab Sambas Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah)” dengan nama penulis Urai Imamuddin dengan fokus pembahasan mengenai proses pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang dilakukan secara langsung melalui jual beli oleh Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2001 dan akibat hukum pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan secara langsung melalui jual beli Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah (Imamuddin, 20l0).
Penelitian kedua yaitu berjudul “Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta” ditulih oleh penulis bernama  Urip Santoso, dengan  fokus penelitian  yaitu pejabat i yang berwenang i membuat akta i pelepasan hak i atas i tanah dan akibat hukum dari pelepasan hak atas tanah (Santoso, 20l0). Penelitian ketiga dilakukan oleh peneliti bernama Christina Octavia dengan judul penelitiannya “Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum  (Tinjauan  Yuridis  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Bekasi  Nomor:  6070- HGB.32.75/300/XII/2010)”,  peneliti  membahas  mengenai  Pelepasan  Hak  yang  ditempuh  oleh Badan i Hukum i (PT.  ANDALAN i UTAMA  PRIMA,  Tbk) i untuk  memperoleh  tanah i yang diperlukan telah sesuai i dengan i Undang-undang dan apakah i Surat Keputusan i Kepala Kantor n Pertanahan  Kota n Bekasi  Nomor:  6070-HGB.32.75/300/XII/20l0  telah  sesuai i dengan peraturan i perundang-undangan (Octavia, 20l2).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Berdasarkan  penelitian-penelitian  diatas  yang  mempunyai  tema  atau  topic  yang  sama dengan  jurnal  ini tetapi  memiliki pembahasan atau  topic penelitian  yang  berbeda dengan  jurnal yang ditulis oleh penulis ini dimana penulis lebih memfokuskan menganai proses pembuatan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan atas jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah. Dengan adanya perbedaan topic pembahasan atau fokus penelitian dengan penelitian-penelitian yang lainnya maka jurnal ini dapat diakui keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

## B. METODE PENELITIAN
Disetiap penelitian pasti menggunakan metode dalam pelaksanaan penelitian atau bisa dikatakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penulisan jurnal ataupun penelitian. Pemilihan metodologi penelitian harus  didasarkan  pada  ilmu  pengetahuan  induknya,  sehingga  walaupun  tidak  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  satu  jenis  metodologi  dengan  jenis  metodologi  lainnya,  karena  ilmu  pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat  membantu  untuk  mendapatkan  jawaban  atas  segala  persoalannya  (Soekanto,  2003).  Metode yang  digunakan  untuk  penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian  normative.  Yang  dimaksud  dengan penelitian  normative  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  20l0). Pada  penelitian  hukum  jenis  normatif  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas  (Amiruddin,  2006).  Penyusunan penulisan  jurnal  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative,  karena  penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis suatu permasalahan dalam penyusunan jurnal ini.
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer berupaiUndang-undang yang digunakan yang berkaitan dengan jurnal ini yaitu ada Undang-Undang Jabatan Notaris, UUPA, dan lainnya, sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul jurnal ini, bahan hukum tersier berupa kamus besar, ataupun media elektronik dan lain-lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Pembuatan Akta Pelepasan Hak Yang Dibuat oleh Notaris
Notaris dalam melaksanakn  kewenangan  dan kewajibannya berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  20l4  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Pengertian  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan  kutipannya,  semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh  suatu peraturan umum tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2008). Sedangkan pengertian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004 i Tentang  Peraturan i Jabatan  Notaris i yaitu  pejabat i umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014 atau  berdasarkan  Undang-Undang  lainnya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal l5 ayat (l) dan (2). Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal l5 ayat (2) huruf f, salah satu akta tersebut yaitu  akta  pelepasan  hak.  Yang  dimaksud  dengan  Pelepasan  hak  atas  tanah  adalah  kegiatan melepaskan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang  dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah (Syah, 2007).
Kegiatan pelepasan hak ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan umum tetapi juga dapat dilakukan  untuk  kepentingan  swasta.  Terkait  dengan  tanah-tanah  yang  dilepaskan  haknya  dan mendapat ganti rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang- Undang Nomor. 5 Tahun l960 (UUPA) dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang  diberikan kepada pihak  yang  telah  melepaskan haknya  tersebut  adalah dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali. Sedangkan peran seorang Notaris itu sendiri sangatlah penting  dalam  pembuatan  sebuah  akta  pelepasan  hak  atas  tanah,  khususnya  akta  Pernyataan Pelepasan  Hak/Pembebasan  Hak  Atas  Tanah  pada  tanah-tanah  yang  belum  bersertipikat,  yaitu memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sah. Dasar hukum dari pelepasan ha katas tanah diatur  di  dalam  Pasal  27,  Pasal  34  dan  Pasal  40  UUPA,  sedangkan  terkait  dengan  tata  cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan i Presiden Nomor i 36 Tahun i 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelepasan hak atas tanah tidak dapat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
dilakukan oleh pengadilan negeri, ataupun oleh pengadilan luar negeri. Pelepasan hak milik atas tanah  dapat  dilakukan  dengan  akta  yang  menyatakan  bahwa  hak  yang  bersangkutan  telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau bawah tangan, yaitu diantaranya dengan :
1) akta i notaris  yang i menyatakan  bahwa i pemegang  yang i bersangkutan  melepaskan  hak i atas tanah (dalam hal ini Hak Milik)
2) surat i keterangan  dari i pemegang  hak i bahwa  pemegang i hak  yang i bersangkutan  melepaskan hak i atas tanah i (dalam hal ini Hak Milik) yang i dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah i yang i bersangkutan
3) surat i keterangan  dari i pemegang  hak i bahwa  pemegang i hak  yang i bersangkutan  melepaskan hak i atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang i dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor i Pertanahan setempat.
Untuk  proses  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  pihak  swasta  atau  perusahaan  swasta kepada pemegang hak atas tanah tersebut yaitu berupa uang atau tanah pengganti atau pemukiman kembali. Ganti rugi tersebut diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan pertanahan. Kegiatan pelepasan ha katas tanah dapat dilakukan jika sudah  tercapai  kesepakatan  dalam  musyawarah  antar  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  dengan calom pemegang hak atas tanah yang baru dalam hal ini perusahaan swasta, jika sudah tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi maka dibuatlah akta pelepasan hak atas tanah oleh Notaris ataupun surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Ketika akta pelepasan hak atas tanah sudah di tandatangani maka pihak perusahaan swasta langsung menyerahkan ganti kerugian kepada pihak yang melepaskan hak atas tanahnya tersebut.

## 2. Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Atas  Jual  Beli  Tanah  Untuk  Kepentingan  Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak Tanah
Adanya pelepasan hak atas tanah milik perseorangan kepada pihak swasta atau perusahaan swasta dengan ditandatanganinya akta pelepasan hak atas tanah maka antara pemegang hak atas tanah dengan perusahaan swasta sudah menyepakati semua termasuk terkait ganti kerugian, dan hak  atas  tanah  menjadi  hapus dan  kembali lagi  menjadi  tanah  Negara.  Pengertian i tanah  negara, menurut i Pasal  l  angka  3  Peraturan i Pemerintah  Nomor i 24  Tahun  l997  tentang i Pedaftaran Tanah i adalah “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah.”  Dalam  hal  sudah  menjadi  tanah  Negara  maka

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
perusahaan swasta wajib melakukan pengajuan permohonan pemberian hak atas tanah yang telah dilepaskan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan setempat.
Terdapat beberapa  dasar  hukum  tata  cara  untuk  memperoleh  tanah  Negara  yaitu  sebagai berikut:
1) Peraturan  Kepala  Badan i Pertanahan  Nasional  Nomor i l  Tahun i 20ll  tentang  Pelimpahan Kewenangan i Pemberian  Hak i Atas  Tanah i Dan  Kegiatan i Pendaftaran  Tanah i Tertentu  yang masih  memberlakukan  sebagian i ketentuan  dari i Peraturan  Menteri i Negara  Agraria  /  Kepala Badan i Pertanahan  Nasional  Nomor i 3  Tahun  l999 i tentang  Pelimpahan  Kewenangan i Dan Pembatalan Keputusan i Pemberian Hak i Atas Tanah i Negara.
2) Peraturan i Menteri Negara i Agraria / Kepala Badan i Pertanahan Nasional Nomor i 9 Tahun l999 tentang i Tata  Cara i Pemberian  dan i Pembatalan  Hak i Atas  Tanah i dan  Hak  Pengelolaan, yang i mencabut  Peraturan i Menteri  Dalam  Negeri i Nomor  5  Tahun i l973  tentang i Ketentuan- ketentuan i Mengenai Tata i Cara Pemberian i Hak Atas i Tanah.
3) Peraturan i Menteri Negara i Agraria / Kepala Badan i Pertanahan Nasional Nomor i 3 Tahun l999 tentang  Pelimpahan  Kewenangan i Dan  Pembatalan  Keputusan i Pemberian  Hak i Atas Tanah i Negara, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun l972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
Dengan menggunakan akta pelepasan hak untuk keperluan pelepasan hak atas tanah milik perseorangan kepada perusahaan swasta maka jika terdapat kasus pada saat proses pembuatan akta pelepasan hak terdapat pihak yang meninggal maka akta itu tidak batal dan masih berlaku, berbeda dengan jika menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dimana dilakukannya degradasi terlebih dahulu,  yang  dimaksud dengan  degradasi adalah pengajuan permohonan degradasi  dari sertifikat  Hak  Milik  (HM)  menjadi  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dimana  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun l997 Tentang Pendaftaran Tanah, permohonan degradasi mempunyai jangka waktu 3 (tiga) bulan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemilik tanah meninggal dunia PT tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan pembuatan akta jual beli, jika akta jual beli sudah ditanda tangani maka akan batal demi hukum dengan sendirinya. Maka dari itu penggunaan akta pelepasan hak dinilai sangat tepat. Dengan dibuatnya akta pelepasan hak oleh Notaris maka terjadi akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah dan Perusahaan swasta dimana hak atas tanah tersebut lepas  dari pemegangnya dan  berubah menjadi tanah  milik  Negara  yang selanjutnya  Perusahaan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Swasta  melakukan  pengajuan  terhadap  tanah  tersebut  untuk  dijadikan  Hak  Guna  Bangunan ataupun lainnya untuk kepentingan perusahaan.
Berdasarkan hasil pembahasan diatas jika dikaitkan dengan Teori Akibat Hukum dimana akibat  hukum  terjadi  dari  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum dimana akibat hukum ini menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Dengan adanya  perbuatan  Notaris  dalam  pembuatan  Akta  Pelepasan  Hak  yang  melibatkan  pihak-pihak yaitu  pihak  pemilik  tanah  dan  calon  pemilik  tanah  baru  atau  dalam  hal  ini  Perusahaan  Swasta terhadap  obyek  berupa  tanah  maka  akan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum.  Akibat  hukum  ini timbul apabila adanya suatu peristiwa hukum berupa penandatanganan Akta Pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris yang ditanda tangani oleh para pihak maka status kepemilikan hak atas tanah itu  secara  otomatis  sudah  berpaling  atau  berubah  menjadi  tanah  milik  Negara  dan  perusahaan swasta  menguasai  tanah  tersebut  jika  sudah  mengajukan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional.  Maka dapat disimpulkan bahwa Teori Akibat Hukum sudah diterapkan dalam proses pembuatan Akta Pelepasan Hak dalam hal jual beli antara perseorangan dengan Perusahaan Swasta.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  diatas  maka  dapat  disimpulkan penulis bahwa  terkait dengan proses pembuatan akta pelepasan hak atas tanah oleh Notaris untuk kepentingan perusahaan swasta yaitu dimulai dengan adanya musyawarah diantara para pihak yaitu pihak pemegang hak atas tanah, pihak perusahaan swasta, saksi, serta Nootaris terkait dengan bentuk dan besaran ganti rugi, jika sudah  terdapat  kesepakatan  maka  ditandatanganinya  akta  pelepasan  hak  dan  melakukan  pengajuan permohonan terhadap ha katas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembuatan akta pelepasan hak tersebut yaitu hak atas tanah tersebut tidak langsung berpindah tangan kepada perusahaan swasta tetapi ha katas tanah tersebut hapus dan menjadi tanah Negara,  perusahaan  swasta  harus  melakukan  pengajuan  permohonan  kepada  Kantor  Pertanahan setempat untuk dapat menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Ali, A. (2008). Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Bakri, M. (2007). Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru UntukReformasi Agraria) .
Yogyakarta: Citra Media.
Hutagalung, A. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah . Jakarta: lPHI.
Marzuki, P. M. (20l0). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada.
Rubaie, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Malang: Bayumedia Publishing.
Soekanto, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Press. Soeroso. (2006). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Syah, M. I. (2007). Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Jakarta: Jala Permata Aksara.
Utomo, B. (2013). Hukum Perdata . Yogyakarta: Penerbit Sejahtera.

## Artikel Jurnal:
Imamuddin, U. (2010). Akibat Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Secara langsung Melalui Jual Beli (Studi Kasus Pembelian Tanah Hm Oleh Pemkab Sambas Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah) . Universitas Dipinegoro.
Octavia, C. (2012). Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum (Tinjauan Yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 6070- HGB.32.75/300/XII/2010) . Universitas Indonesia.
Santoso, U. (20l0). Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta. Jurnal Hukum Pro Justitia , Vol. 28 (No. 2), p. 45.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pedaftaran Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara