INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12155-12168 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Jarimah Qadzaf Dalam Kasus  Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer
Andrizal 1 ✉ , Akbarizan 1 ,  Nurcahaya 2
(1) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
(2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
(3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Email: andrizal@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam hubungan perkawinan secara umum orang perselingkuhan seringkalil diidentikkan dengan oerzinahan  padahal  tidak  semua  perselingkuhan  mengandung  unsur  perzinahan.  Dalam  hal  ini uduhan terhadap perselingkuhan dalam Islam identik dengan tuduhan atas perzinahan atau yang dikenal dengan istilah qadzaf. Dalm perspektif hukum positif ada dua ranah yang terkait dengan tuduhan perselingkuhan ini  yaitu ranah  oidana dan ranah  hukum keluarga.  Dalam ranah  pidana Pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  hukuman  maksimal  sembilan bulan penjara. Dalam ranah hukum keluarga diatur dalam Pasa 116 Kompilasi Hukum Islam dimana alasan-alasan diperbolehkannya  perceraian di antaraya bila salah satu pihak berbuat zina. Namun tindak  perselingkuhan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  ada  unsur  perzinahan,  dalam  hukum  pidana Islam berpotensi untuk masuk dalam tindak qadzaf yang diancam dengan hukum cambuk 80 kali. Dalam ranah hukum keluarga Islam  halini berimplikasi pada status perkawinan dalam bentuk li`an. Dengan  melakukan Li’an ,  maka  suami  atau  istri  dapat  terbebas  dari  hukuman  zina  atau  qadzaf dengan melakukan li`an ini. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sepatutnya hukum positif juga mengadaptasi bagaimana jalan keluar dari tuduhan perzinahan karena baik dalam  ranah pidana maupun  hukum  keluarga  tidak  mengatur  bagaimana  cara  suami  atau  istri  untuk  menghindari tuduhan  dari  perzinahan  sebagaimana  dalam  ancaman  hukum  qadzaf  dan  hanya  diatur  dalam bentuk  ancaman  pencemaran  nama  baik  bila  tuduhan  tersebut  melibatkan  teknologi  informasi terutama melalui media sosial.
Keywords: Zina, perselingkuhan, qadzaf

## ABSTRACT
In  marital  relations  commonly,  people  who  have  an  affair  are  often  identified  with  adultery,  even though not all affairs contain elements of adultery. In this case the accusation of adultery in Islam is always  identified  as  the  accusation  of  adultery  or  what  is  known  as qadzaf.  In  the  perspective  of positive law, there are two domains related to the alleged affair, namely the realm of criminal and the realm of family law. In the criminal realm, Article 284 of the Criminal Code (KUHP) carries a maximum penalty  of  nine  months  in  prison.  In  the  realm  of  family  law,  it  is  regulated  in  Article  116  of  the Compilation of Islamic Law where the reasons for divorce are permitted, including if one of the parties commits adultery. However, acts of adultery that cannot be proven to have an element of adultery, in Islamic criminal law, have the potential to be included in acts of qadzaf which are punishable by 80 lashes. In the realm of Islamic family law this has implications for marital status in the form of li'an. By doing Li'an, the husband or wife can be freed from the punishment of adultery or qadzaf by doing this li'an. Based on this thought, positive law should also adapt how to get out of adultery accusations because  both  in  the  realm  of  crime  and  family  law  do  not  regulate  how  husbands  or  wives  avoid accusations of adultery as in the threat of qadzaf law and are only regulated in the form of threats of defamation either if the allegations involve information technology primarily via social media.
Keywords: Adultery, Affair, Qadzaf

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  merupakan  syariat  Allah  yang  mengandung  kemaslahatan  bagi kehidupan  manusia,  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Syariat  Islam  dimaksud,  secara  materiil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik  yang  ada  pada  diri  sendiri  maupun  yang  ada  pada  orang  lain.  Setiap  orang  hanya pelaksana  yang  berkewajiban  memenuhi  perintah  Allah.  Perintah  Allah  dimaksud,  harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Zainuddin Ali:2007,1).
Salah  satu  kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  dalam  hukum  Islam  adalah  mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Salah satu hal yang menyebabkan      keretakan  dalam  perceraian  tersebut,  diantaranya  adalah  penyelewengan diantara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi  besar  dari  perceraian  yang  disebabkan  oleh  perselingkuhan,  selain  runtuh  dan lenturnya  rasa  kebaikan  yang  telah  dimiliki  oleh  kedua  pasangan  tersebut,  juga mengakibatkan  pecahnya  keluarga,  bahkan  terlantarnya  anak-anak  serta  mampu menghilangkan  kebahagiaan  bagi  dimensi  moral  bagi  laki-laki.  Perselingkuhan  tidak  hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama.
Dalam kehidupan saat ini perselingkuhan terkadang tidak melibatkan pihak suami atau istri  namun  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  ataupun  apparat  pemerintah  yang menggerebek  dugaan  tindak  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  bukan suami istri. Kasus yang sering diidentikkan dengan istilah perselingkuhan ini merupakan delik aduan yang menjadi salah satu sebab alasan terkadinya perceraian. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum  Islam  disebutkan  alasan-alasan  diperbolehkannya  perceraian  di  antaraya  bila  salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah  zina.  Berdasarkan  pemahaman  ini  dalam  artikel  ini  menarik  untuk  dikaji  bagaimana konsep Qadzaf dan tuduhan  perselingkuhan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam Kontemporer.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktriner  atau  penelitian  perpustakaan.  Dinamakan penelitian  hukum  doktriner  dikarenakan  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan kareba akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan
Dalam  penelitian  hukum  normative  hukum  yang  tertulis  dikaji  dari  berbagai  aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, sturktur / komposisi, konsistensim penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum atas Tuduhan Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Positif
Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS.  Poerwadarminta  :  2014,200)  artinya  adalah  :  suka  menyembunyikan  sesuatu  untuk kepentingan  sendiri,  tidak  berterus  terang,  tidak  jujur,  curang,  serong,  suka  menggelapkan uang,  koruptor,  suka  menyeleweng.  Dalam  hubungan  perkawinan  secara  umum  orang mengartikan selingkuh adalah zina.
Perselingkuhan merupakan tindakan yang memliki tahapan mulai dari yang biasa atau ringan sampai pada Tindakan perselingkuhan yang berat (Nur Fadillah:2010,9). Perselingkuhan ringan  biasanya  cepat  terselesaikan  dan  tidak  berkembang  menjadi  selingkuh  berat secepatnya dilakukan perbaikan hubungan dengan suami / istri yaitu dengan cara melakukan diskusi dari hati-kehati pada waktu dan suasana yang tepat. Perselingkuhan yang berat adalah
perselingkuhan  yang  sampai  pada  tahap  perzinahan  yang  dilakukan  oelh  salah  satu  pihak suami atau istri dan mengancam pernikahan berada dalam tahap peceraian.
Seandainya  perselingkuhan  telah  mengarah  kepada  zina,  yakni  melakukan  hubungan badan  atau  seksual  dengan  pasangan  sah  orang  lain,  maka  suami  atau  istri  dari  pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri atau suaminya ke kepolisian setempat. Perzinaan pada dasarnya merupakan delik aduan yang hanya bisa irindaklanjuti apabila diadukan kepada kepolisian  setempat  oleh  pihak  yang  berhak  mengadukannya.  Apabila  pasangan  selingkuh terbukti melakukan zina, dapat dijerat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Kasus Perselingkuhan Perzinahan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi : Dihukum  penjara  selama-lamanya  9  (sembilan)  bulan,  laki-laki  yang  beristeri  berbuat  zina sedang  diketahuinya  bahwa  pasal  27  KUHPerdata  berlaku  padanya,  dan  perempuan  yang bersuami berbuat zina.
Pengaduan  terhadap  kasus  perzinahan  oleh  salah  satu  pihak  suami  atau  istri    oleh hukum  dibatasi  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  peristiwa  tersebut  diketahui  atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada diluar negeri (vide pasal 74 ayat 1 KUHP).  Pengaduan  terhadap  kasus  perselingkuhan  perzinahan  dapat  dilakukan  pencabutan selama  persidangan  perkara  tersebut  belum  dimulai  (vide  pasal  284  ayat  4  KUHP).  Hal  ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke Kepolisian (pasal 75 KUHP).
Khusus kasus perselingkuhan / perzinahan, akan diproses oleh pihak kepolisian jika ada bukti yang cukup bahwa telah terjadi perselingkuhan tersebut dan saat itu juga harus disertai dengan adanya gugatan perceraian dari pihak suami atau isteri yang dirugikan tersebut (vide pasal  284  ayat  5  KUHP).  Tanpa  adanya  gugatan  cerai,  maka  kasus  perzinahan  tidak  dapat dilanjutkan  ke  pengadilan,  walaupun  peristiwa  perzinahan  tersebut  bisa  dibuktikan  benar- benar  terjadi.  Kasus  perzinahan  pasal  284  KUHP  juga  merupakan  delik  aduan  absolut  yang berarti  hanya  dapat  dituntut  jika  ada  pengaduan  dari  suami  atau  isteri  yang  dirugikan  atas perbuatan  perzinahan  tersebut,  sehingga  tanpa  adanya  pengaduan,  maka  polisi  tidak  bisa melakukan proses pidana atas perbuatan perzinahan tersebut.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  dalam  perspektif  hukum  positif  kasus perselingkuhan  merupakan  delik  pidana  yang  juga  menjadi  salah  satu  alasan  terjadinya perceraian.  Namun  perbuatan  selingkuh  secara  khusus  tidak  ada  di  klasifikasikan  dalam undang-undang.  Namun  fenomena  perselingkuhan  menjadi  satu  konflik  pernikahan  yang tidak  pernah  hilang  sejak  dahulu,  maka  hakim  diwajibkan  untuk  menggali  hukum  terkait mengenai perselingkuhan tersebut. Sehingga perkara selingkuh jika dilihat dari pertimbangan
hakim diatas,  maka  dapat  dijadikan  sebagai alasan  perceraian  dengan  dikaitkan  pada  akibat setelah  terjadinya  perselingkuhan  itu  sendiri.  Sebagaimana  dampak  perselingkuhan  bagi mental dan kehormatan pasangan, maka Pasal 19 point (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus”  menjadi  pijakan  khusus  pada perbuatan perselingkuhan untuk dapat dijadikan sebagai petitum gugatan dalam menceraikan pasangan.  Oleh  karenanya  perselingkuhan  dapat  memicu  terjadi  pertengkaran  dikarenakan kurangnya kepercayaan, merasa di khianati  dan hilangnya kehormatan diri korban,  sehingga pernikahan  akan  terus  dihantui  kekhawatiran  mendalam  yang  dapat  mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan anatara suami dan istri.
Terkait dengan tuduhan perselingkuhan biasanya terkait dengan adanya dugaan tanpa menyaksikan  kasus  perzinahan  menurut  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan ketentuan  hukum.  Maka  dalam  hal  ini  tuduhan  terhadap  perselingkuhan  berpotensi  untuk menjadi  unsur  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  terjadi  dalam  konten  penggerebekan perselingkuhan  di  media  social.  Dalam  berbagai  Tindakan  penggerebekan  seringkali didasarkan  pada    penilaian  secara  subjektif  dan  mengnakibatkan  terserangnya  kehormatan oleh  korbannya.  Seandainya  perselingkuhan  memang  benar  terjadi,  pelaku  perselingkuhan tetap memiliki hak konstitusi. Sehingga apabila pelaku perselingkuhan merasa tercemar nama baiknya  karena  video  mereka  disebarluaskan  kepada  publik,  pelaku  perselingkuhan dimungkinkan  mengadukan  atau  melaporkan  kepada  pejabat  yang  berwenang  menerima pengaduan  yaitu  Penyidik  POLRI  atau  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Informasi  dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE).
Dalam  Pasal  310  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP  menjelaskan  bahwa  sengaja  menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena  pencemaran dengan pidana penjara paling  lama  sembilan  bulan.  Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena pencemaran  tertulis  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan.  Kalau pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa setiap orang dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Berdasarkan ketentuan ini maka  tuduhan  terhadap  kasus  perselingkuhan  apalagi  dengan  menyebarkan  melalui  media social  merupakan  potensi  pidana  yang  dapat  mengancam  orang  yang  membuat  atau
menyebarkannya.

## 2. Qadzaf dan tuduhan Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam
Qadzaf  merupakan  bagian  dari  hudud  dalam  hukum  pidana  Islam.  Dengan  demikian Islam  memiliki  perhatian  besar  terhadap  tindak  pidana  ini  sehingga  ditentukan  hukumnya berdasarkan  al-Quran  dan  penjelasan  haids-hadis  Rasulullah.  Untuk  itu  dalam  makalah  ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana jarimah qadzaf ini dalam hukum jinayah Islam dan juga mengaitkannya dengan kehidupan modern sekarang ini. Qadzaf dalam artian bahasa berarti  melempar  dengan  batu. 3 Makna  ini  yang  dipahami  dalam  perkataan  Musa  dalam firman Alla SWT:
ٌّوُدَعَو  ِلِ ٌّوُدَع ُهْذُخَْيَ ِلِحاَّسلِبِ ُّمَيْلا ِهِقْلُ يْلَ ف ِ مَيْلا  ِفِ ِهيِفِذْقاَف ِتوُباَّتلا  ِفِ ِهيِفِذْقا ِنَأ (  ِنّْيَع ىَلَع َعَنْصُتِلَو  ِ نِّم ًةَّبََمَ َكْيَلَع ُتْيَقْلَأَو ُهَل 39 ) Yaitu:"Letakkanlah  ia  (Musa)  di  dalam  peti,  kemudian  lemparkanlah  ia  ke  sungai(Nil), maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya; Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku
Makna ini dalam terminologi syara` terkait dengan zina karena tuduhan yang dilakukan atas perbuatan selain zina tidak termasuk kategori jarimah qadzaf. Dengan demikian jarimah ini terkait erat dengan pemberlakuan hukum hudud atas zina yakni bagi orang yang menuduh orang  lain  berzina  dan  tidak  mampu  mendatangkan  empat  orang  saksi  sebagai  mana dinyatakan dalam persyaratan had zina. Meskipun terlihat sederhana namun persoalan qadzaf terkait  dengan  banyak  persoalan  sebagaimana  akan  dibahas  dalam  bagian selanjutnya.beberapa dalil yang digunkan ulama dalm memahami hukum qadzaf antara lain:
Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang  mengesahkan  tuduhannya  itu)  hanya  dirinya  sendiri,  maka  persaksian  (sah  pada syarak)  bagi  seseorang  yang  menuduh  itu  hendaklah  ia  bersumpah  dengan  nama  Allah, empat  kali,  bahawa  sesungguhnya  ia  dari  orang-orang  yang  benar  Dan  sumpah  yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-
orang yang dusta Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah  ia  bersumpah  dengan  nama  Allah,  empat  kali,  bahawa  suaminya  (yang menuduh)  itu  sesungguhnya  adalah  dari  orang-orang  yang  berdusta  Dan  sumpah  yang kelima  (hendaklah  ia  berkata);  Bahawa  kemurkaan  Allah  akan  menimpa  dirinya  jika suaminya dari orang-orang yang benar (QS An Nur 6-9)
هلهمأأ ، لاجر تيأرما عم تدجو نإ ! الله لوسر ياا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسرل لاق ةدابع نب دعس نأ معن " لاق ؟ ءادهش ةعبربأ تيأ تىح 4 “ .
Bahwa Saad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulalllah jika aku dapati isteriku bersama seorang lelaki adakah aku harus mencari 4 saksi , jawab nabi ya
لاقف ، ءامحس نب كيرشب ملسو هيلع الله ىلص بينلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب للاه نأ هيلع الله ىلص بينلا فِ دح وأ ةنيبلا ( : ملسو كرهظ ) . : لاقف
، لاجر هتأرما ىلع نادحأ ىأر اذإ ، الله لوسر يا فِ دح لاإو ةنيبلا ( : لوقي لعجف ؟ ةنيبلا سمتلي قلطني
كرهظ
Hilal  bin  Umayyah  telah  menuduh  isterinya  berzina  maka  Rasulullah  SAW  meminta beliau datangkan bukti atau dijalankan hukuman ke atasnya sebab menuduh zina  tanpa bukti  .Kata  Hilal  :Apabila  salah  seorang  dari  kami  melihat  seorang  lelaki  berada  diatas isterinya perlu lagi ia mencari bukti?di jawab kembali oleh Rasulullah SAW bawakan bukti jika tidak hukuman hudud ke atas kamu .
Dalam  qadzaf  terdapat  hukuman  pokok  yaitu  jilid  dan  juga  hukuman  tamahan  yaitu tidak  diterimanya  kesaksian  pelaku  qadzaf  selama-lamanya.  Dalam  Surat  al-Nur  ayat  4 dijelaskan:
Dan  orang-orang  yang  melemparkan  tuduhan  (zina)  kepada  perempuan  yang terpelihara  kehormatannya,  kemudian  mereka  tidak  membawakan  empat  orang  saksi, maka jilidlah   mereka  delapan puluh  kali jilid;  dan janganlah  kamu menerima  persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik; -(QS An Nur 4)
Dalam ayat diatas dipahami bahwa hukuman jilid yang dijatuhkan atas pelaku qadzaf adalah  sebanyak  delapan  puluh  kali.  Sedangkan  hukuman  tambahan  yakni  tentang diterimanya  kesaksian  atasnya  maka  Imam  Malik,  Syafi`i  dan  Ahmad  menyatakan  bahwa kesaksiannya  dapat  diterima  kembali  bila  ia  bertaubat  namun  menurut  Abu  Hanifah
kesaksiannya  tidak  bisa  diterima  selama-lamanya.  Hukuman  atas  qadzaf  apat  diangkat  atau dihapuskan bila saksi yang tidak cukup trsebut menarik kesaksiannya kembali atau si tertuduh mengakui tuduhan zina yang dituduhkan atasnya (A. Djazuli:1997,69).
Pelaksanaan  had  dilaksanakan  oleh  Imam  atau  wakilnya  dengan  kehadiran  sejumlah kaum  Mukminin,  dan  juga  dia  tidak  dilaksanakan  kecuali  di  Masjid.    Hukuman  jilid  atau cambuk dilakukan dengan menggunakan pecut, namun dia bukan yang baru dan tidak pula usang, orang yang di cambuk tidak dibuka pakaiannya, pukulan dilakukan pada tempat yang berpindah-pindah  di  tubuh,  dengan  syarat  tidak  memukul  muka,  kepala,  kemaluan  dan sesuatu yang mematikan, bagi wanita pakaiannya dikencangkan. Seseorang dapat dikenakan hukuman qadzaf tidak hanya dalam kedudukannya yang tidak mampu mendatangkan saksi di depan peradilan. Seseorang juga dapat dituntut dengan qadzaf bila ia melontarkan tuduhan dengan  perkataan  baik  secara  jelas  (shorih)  atau  kiasan  (kinayah).  Lafazh  Shorih  dalam menuduh seseorang berzina  seperti berkata: wahai pezina, wahai homo, wahai pelacur dan lainnya.  Sedangkan  lafazh  Kinayah  adalah  seperti  dengan  melontarkan  perkataan  yang terkandung  tuduhan  padanya,  seperti  perkataan:  wahai  pelacur,  wahai  fajir  dan  lainnya, apabila  dengannya  dia  bermaksud  menuduhnya  pezina,  maka  dia  terkena  had  qodzaf,  dan jika  tidak  bermaksud  kesana,  tidak  di  kenai  hukum  had  akan  tetapi  di  ta'zir  (At- Tuwaijri:2009,32).
Syarat diwajibkannya had qodzaf bagi seseorang adalah:
1. Seorang penuduh harus mukallaf, memiliki pilihan dan merupakan ayah bagi dia yang dituduhnya.
2. Orang yang dituduh adalah seorang Muslim mukallaf, merdeka dan afif, serta mampu berjima'.
3. Orang yang dituduh menuntut di tegakkannya hukum had.
4. Tuduhannya  berupa  perzinahan  yang  mengharuskan  had  dan  tidak  terbuktinya tuduhan tersebut.
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  persoalan  qadzaf  terkait  dengan  ketidak  mampuan mendatangkan empat orang saksi. Kesaksian (asy-syahadah) secara etimologi berarti informasi yang  pasti  ( khabarun qathi’un),  sedangkan  secara  syar’i  bermakna  informasi  yang  diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.  Syariat  Islam  tidak  hanya  membatasi  ketetapan  hukum  hudud  pada  kesaksian dalam menentukan kebenaran. Malah para Khalifah al-Rasyidun dan para sahabat Rasulullah yang  lain  pernah  menjatuhkan  hukuman  dalam  kasus  zina  berdasarkan  keadaan  seorang wanita yang hamil dan dalam juga dalam kasus minum arak berdasarkan bau dan muntah (Ibn al-Qayyim:1977,103-104).
Hanya  saja  saksi  memiliki  peran  penting  dalam  penetapan  kasus  hudud.  Dari  segi jumlah saksi, tidak semua kasus memerlukan bilangan yang sama. Dalam kasus qadzaf hal ini tidak  terlepas  dari  kasus  zina,  dimana  dalam  penetapan  hukum  zina  diperlukan  keterangan empat  orang  saksi.    Syaratnya  mereka  mestilah  melihat  kejadian  itu  pada  waktu  yang  sama dan  sama-sama  datang  pada  waktu  yang  sama  untuk  memberi  keterangan  (Ibn Qudamah:1222H,6).
Di samping saksi, penjatuhan hukum atas zina juga dapat dilakuakn dengan alat bukti lain yaitu karenah.  Kedudukannya sebagai bukti terhadap suatu jinayah sentiasa tidak sama. Bagaimanapun,  semuanya  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  kebijaksanaan  seseorang  membuat penilaian terhadapnya. Di kalangan para fuqaha Islam, tokoh yang paling memberi perhatian kepada kedudukan “bukti” (Qarinah) ini sebagai satu jenis keterangan yang boleh digunakan di  mahkamah  ialah  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyah.  Malah,  menurut  beliau,  ada  kemungkinan keterangan-keterangan jenis lain, terutama keterangan yang bersifat bukti kejadian ( qarinat al- hal) lebih meyakinkan daripada keterangan saksi dirajam (Ibn al-Qayyim:1977,112). Disamping alat  bukti  saksi  dan  qorinah,  alat  bukti  pengakuan  juga  diakui  berdasarkan  hadis  Rasulullah SAW tentang pengakuan Ma ‘ iz telah diterima oleh Baginda Rasulullah SAW sebagai dasar atas penetapan had zina atasnya yang kemudiannya dirajam (Syawkani:1973, 259-261).
Dalam kasus dugaan terhadap perselingkuhan yang menjadi fokus dari tulisan ini maka hukum qadzaf tidak dapat dilepaskan dari persoalan penetapan hukum zina. Hanya saja dalam kondisi suatu perbuatan tidak memenuhi unsur zina atau  tidak. Di antara perbuatan manusia ada  yang  menyerupai  dengan  tindakan  zina  seperti  khalwat,  homoseksual,  pencabulan  dan lain  sebagainya.  Tentu  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  pengembangan  hukum  qadzaf  apakah tuduhan  atas  tindakan  tersebut  uga  diatur  dalam  hukum  Islam.  Terhadap  perbuatan  zina larangan  yang  dimuat  dalam  al-Quran  bukan  saja  dalam  hal  pelaku  tindakan  zina  tapi  juga larangan  untuk  mendekati  zina.  Dalam  hal  ini  maka  termasuk  di  dalamnya  larangan berkhalwat. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini  berbeda  dengan  beberapa  jarimah  lain  yang  langsung  kepada  zat  perbuatan  itu  sendiri, seperti  larangan  mencuri,  minum,  khamar,  dan  maisir.  Larangan  zina  justru  dimulai  dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan  kemurnian  nasab  seorang  anak  manusia.    Khalwat  dilarang  Islam  karena perbuatan  ini  bisa  menjerumuskan  orang  kepada  zina,  yakni  hubungan  intim  di  luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al- Isra’ ayat 32:
(  ًلايِبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِإ َناِ زلا اوُبَرْقَ ت  َلاَو 32 ) Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  karena  sesungguhnya  zina  itu  perbuatan  yang keji dan seburuk-buruk cara.
Dengan  demikian  sesungguhnya  hukum  qadzaf  dapat  dikembangkan  tidak  hanya dalam bentuk tuduhan melakukan perbuatan zina namun juga terhadap tindakan  khalwat. Hal ini  disebabkan  karena  khalwat  pada  hakekatnya  merupakan  tindakan  pidana  yang  juga terlarang  karena  mendekati  perbuatan  zina  dan  menjadi  sebab  dilakukannya  tindak  pidana zina. Dalam perspektif lain hubungan khalwat dengan perbuatan zina ini dapat dikaji melalui pendekatan sadd  al-dzari`ah. Secara  kebahasaan sadd  al- zari’ah berasal  dari dua  kata,  yakni sadd  dan zari’ah.  Dalam  bahasa  Arab  (Ibn  Manzhur:t.th.  15)  ‘ sadd ’  berm akna  menutup.
Sementara zari’ah merupakan  bentuk  jama’  dari    lafaz zara’i yang  mengandung  makna al- wasilah. Istilah zari’ah tersebut telah digunakan oleh para pakar hukum Islam baik pada masa klasik maupun kontemporer sebagai bagian kajian bidang ushul fiqh.
Di  antara  pakar  hukum  Islam  yang  mencoba  mendefenisikan zari’ah adalah  Ibnu Qayyim  al-Jauziyyah  (Ibn  al-Qayyim:1977,135).  Menurutnya  istilah zari’ah dalam  tinjauan kebahasaan bermakna sebagai berikut:
ءيشلا لىااقيرطو ةليسو ناك ام ةعيرذلاو
Sesuatu  yang  menjadi  sarana  (perantara)  atau  jalan  (yang  menyampaikan) kepada sesuatu.
Ibnu Qayyim dan Imam al-Qarafi menyebutkan bahwa pengertian zari’ah masih bersifat umum.  Artinya, zari’ah tidak  selamanya  bermakna  yang  berorientasi  kepada  pelarangan (Rachmat Syafe’i:1999,132) . Menurut keduanya, zari’ah adakalanya dilarang, yaitu disebut sadd al- zari’ah dan  adakalanya  dianjurkan,  yaitu fath  al- zari’ah .  Sementara  dalam  tinjauan terminologi (istilah), sadd al- zari’ah (Nasroen Haroen:1996,160-161) bermakna sebagai berikut:
هيلا ابه لصاوتلاو هنع رهس لىا اهرلج ءايشلا عراشلا عنم ىه ىذلا عئارذلادس
Artinya: Sadd  al- zari’ah adalah  pelarangan  oleh  syari’  kepada  sesuatu  yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang (diharamkan).
Pada  bagian  tulisannya  yang  lain,  secara  ringkas  Al-Syatibi  (1973,160)  menjelaskan sekitar pengertan sadd al- zari’ah sebagai berikut:
عونملما لىاةعيرذلادس ةمكلح ةحبالاا نم انه لصلاا نع حرخو
Artinya: Dan keluar dari asal kebolehan  karena adanya hikmah, yaitu adanya sadd al- zari’ah yang berfungsi kepada pencegahan (larangan).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pengertian sadd  al- zari’ah adalah menutup  atau  melarang  suatu  perbuatan  yang  pada  asalnya  dibolehkan  (mubah)  karena perbuatan  tersebut  diduga  dapat  membawa  kepada  perbuatan  yang  dilarang  dan  atau
membawa  kepada  suatu  kemafsadatan.  Dan  sudah  barang  tentu  kemafsadatan  harus  selalu dihindarkan  dari  kehidupan  manusia.  Dalam  kaitannya  dengan  perbuatan  zina  maka pencegahan  terhadap  khalwat  membawa  implikasi  hukum  bahwa  khalwat  diharamkan berdasarkan  pemikiran  ini.  Dalam  kaitannya  dengan  pengembangan  hukum  qadzaf  maka seseorang  juga  daat  dijatuhi  hukuman  qadzaf  bila  ia  tidak  mampu  membuktikan  tuduhan khalwat dengan kekuatan kesaksian yang cukup. Hanya saja karena kedudukan hukum khalwat tidak sama dengan zina maka tindak pidana tuduhan atas khalwat tidak sama dengan qadzaf dan hanya merupakan tindak piana ta`zir.
3. Implikasi Hukum tuduhan berselingkuh terhadap hukum perkawinan
Hukum  qadzaf  juga  berkembang  dalam  persoalan  tuduhan  zina  yang  terjadi  antara suami  atau  isteri.  Masalah  ini  diperselisihkan  para  ulama.  Dua  Imam  madzhab;  Abu  Hanifah dan  Imam  Malik  memandang  bahwa  orang  yang  menuduh  laki-laki  lain  berzina  dengan isterinya,  maka  ia  harus  mengajukan  bukti  atas  hal  itu,  sebab  bila  tidak,  maka  ia  dikenakan hukuman Hadd. Alasannya, karena hal itu merupakan tuduhan berzina terhadap orang yang seharusnya tidak perlu dituduh sehingga ia berada dalam posisi hukum asal Had Qadzaf Sementara dua Imam madzhab lagi; imam asy- Syafi’i dan Ahmad memandang bahwa bila suami menuduh isterinya berzina dengan laki-laki tertentu, kemudian ia melakukan Li’an , maka  telah  gugur  atasnya Hadd  dan  jatuh  kepada  isterinya.  Siapa  yang  menuduhnya (isterinya)  berzina,  maka  dia  harus  menyebutkannya  dalam Li’an atau  tidak  menyebutnya sebab Li’an membutuhkan bukti dari salah satu dari kedua belah pihak, sehingga ia menjadi bukti pada  pihak yang  lain seperti  kedudukan persaksian.  Jika suami  tidak melakukan Li’an , maka bagi masing-masing dari suami dan laki-laki yang dituduh berzina dengan isterinya itu harus  menuntut  dilakukannya Hadd;  siapa  saja  di  antara  keduanya  yang  meminta,  maka  ia sendiri yang dihukum Hadd dan tidak dapat dikenakan kepada yang belum memintanya.
Dalam  perkara  kesaksian  zina  yang  dilakukan  suami  atau  istri  terhadap  pasangannya ini,  maka  kesulitan  untuk  mendatangkan  empat  orang  saksi  dapat  diselesaikan  melalui  jalan Li'an. Li`an adalah persaksian yang dibarengi oleh sumpah dari kedua belah fihak, diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari isteri, dilakukan dihadapan hakim pengadilan ataupun wakilnya. Syarat-syarat li'an adalah:
1- Kedua suami isteri harus sudah dewasa, dilakukan dihadapan imam atau wakilnya.
2- Harus dimulai oleh tuduhan suami kalau isterinya telah berbuat zina.
3-  Isteri  harus  mendustakan  tuduhan  tersebut,  dan  tetap  pada  pendiriannya  sampai  selesai dari saling melaknat.
Apabila seorang  suami menuduh  isterinya berbuat  zina dan  dia dalam  keadaan  tidak memiliki  bukti,  maka  dengan  itu  dia  berhak  untuk  mendapatkan  hukuman  had  qozaf
(tuduhan), hukuman tersebut tidak akan jatuh darinya kecuali dengan melakukan li'an, sifatnya adalah:
1- Dimulai oleh suami dengan mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau  saya  ini  termasuk  dari  orang-orang  yang  jujur  ketika  menuduh  isteriku  ini  dari perbuatan  zina),  dia  mengatakan  hal  tersebut  sambil  menunjuk  kearah  isterinya  jika  dia hadir,  dan  menyebutkan  namanya  jika  berhalangan  hadir,  kemudian  untuk  yang  kelima kalinya dia menambahkan:
 ينبذاكلا نم ناك نإ هيلع الله تنعل نأ 
" Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta" (An-Nuur: 7)
2- Kemudian isterinya mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau dia telah  berdusta  atas  apa  yang  dituduhkannya  terhadapku  dari  perbuatan  zina)  kemudian untuk persaksian kelimanya dia menambahkan:
 ينقداصلا نم ناك نإ اهيلع الله بضغ نأ 
" Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar"(An-Nuur:
9)
Apabila li'an telah selesai, ada lima hukum yang ditetapkan:
1- Jatuhnya hukuman had qozaf (menuduh) dari suami.
2- Jatuhnya hukum rajam dari isteri.
3- Kedua suami dan isteri yang saling melaknat harus dipisahkan.
4- Keduanya diharamkan kembali berkumpul untuk selamanya.
5-  Tidak  dinisbatkannya  anak  terhadap  suami  jika  hamil,  dan  dinisbatkan  hanya  kepada ibunya.
6 - Wanita yang di li'an tidak berhak untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama iddahnya.
Dengan  demikian  Islam  memberikan  jalan  kepada    suami  atau  istri  untuk menyelesaikan  masalah  perselingkuhan  tanpa  harus  terkena  had  qadzaf.  Apabila  seorang suami melihat isterinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, atau dia menuduhnya berzina, namun hal tersebut diingkari oleh isterinya, agar tidak menjadi aib bagi suami dengan perbuatan zina isterinya dan merusak hubungan ranjangnya, atau agar tidak mendapat anak dari  laki-laki  lain,  maka  Allah  syari'atkan  li'an  sebagai  penyelesai  dari  permasalahan  tersebut dan juga untuk menghilangkan keraguan.
Berdasarkan uraian terdahulu dapat dibayangkan betapa sukarnya untuk mendapatkan 4  orang  saksi  dalam  persoalan  penetapan  had  zina.  Memang  benar,  bahkan  dizaman  Nabi saw, Maiz dan Ghamidiah dirajam hingga mati adalah melalui pengakuan mereka sendiri telah
melakukan zina dan bukan melalui pertuduhan sesiapa dengan mengemukakan 4 orang saksi. Namun demikian bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan perzinahan agar  tindakan  ini  tidak  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  salah  satunya  adalah penggunaan  peralatan  modern  berupa  kecanggihan  teknologi  untuk  membuktikan  tinadk perzinahan.  Islam  tidak  menafikan  kepentingan  penemuan  dan  peranan  Sains  kepada kemaslahatan umum umat manusia. Di antaranya adalah teknologi DNA dalam menentukan apakah anak yang dikandung seorang istri adalah anak dari suaminya atau dari laki-laki lain. Hal  ini  akan  menjadi  bukti  yang  kuat  seorang  isteri  yang  berzina  karena  tidak  mungkin  ia mengalami kehamilan kecuali dengan hubungan biologis suami iseri sebelumnya.  Disamping itu  penggunaan  media  kamera  baik  statis  maupun  video  juga  dapat  menjadi  alat  bukti  di pengadilan.
Persoalannya  sekarang  apakah  perkembangan  teknologi  sebagaimana  di  atas  dapat menggantikan  posisi  empat  orang  saks  dalam  tuduhan  atas  pelaku  zina.  Berdasarkan pemahaman dari hadis Nabi “Idrak al - hudud bisy Syubuhaat” (jangan dilaksanakan Hudud jika ada  ket idaktentuan” terdapat  isyarat  bahwa  penetapan  tindak  hudud  tidak  boleh  dilakukan dengan  sembarangan.  Untuk  itu  bila  diyakini  keshahihan  pembuktian  berdasarkan  alat-alat bukti di atas dapat meykini pemenuhan kepastian hukum di lembaga peradilan maka bukan tidak mungkin hal ini menjadi alat bukti yang dapat menggantikan posisi empat orang saksi dalam tuduhan perzinahan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  terdahulu  dapat  dipahami  bahwa  had  qadzaf  terkait  dengan  hak manusia  karena  menyangkut  kehormatan  manusia.    Oleh  karena  itu  dalam  kasus  tuduhan terhadap seseorang dalam dugaan perselingkuhanberpotensi untuk melanggar tindak pidana penghinaan ataupun pelanggaran UU ITE.  Dalam perspektif hukum Islam terdapat  hukuman pokok yaitu jilid dan juga hukuman tambahan yaitu tidak diterimanya kesaksian pelaku qadzaf selama-lamanya.  Dalam  pengembangannya  hukum  qadzaf  dapat  dikembangan  tidak  hanya dalam  batasan  terhadap  tuduhan  zina  tapi  juga  terhadap  tuduhan  berkhalwat  berdasarkan kaedah  hukum  syadd  al-dzariah.  Hanya  saja  karena  kedudukan  hukum  khalwat  tidak  sama dengan zina maka tindak pidana tuduhan atas khalwat tidak sama dengan qadzaf dan hanya merupakan tindak piana ta`zir.
Hukum  qadzaf  berimplikasi  pada  status  perkawinan  dalam  persoalan  tuduhan  zina yang  terjadi  antara  suami  atau  isteri  yang  kemudian  diatur  dalam  bentuk  li`an.    Dengan melakukan Li’an , maka telah gugur atasnya dan suami isti dapat terbebas dari hukuman zina atau  qadzaf  dengan  melakukan  li`an  ini.  Kesulitan  pembuktian  dengan  4  orang  saksi  juga dimungkinkan dapat diselesaikan dengan penggunaan peralatan modern berupa kecanggihan
teknologi  untuk  membuktikan  tindak  perzinahan.  Persoalannya  sekarang  apakah perkembangan teknologi sebagaimana di atas dapat menggantikan posisi empat orang saksi dalam tuduhan atas pelaku zina.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada , 1997)
Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah , Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Alyasa’ Abubakar, dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)
Ibn al-Qayyim, I`laam al-Muwaaqi`iin `an Rabb al-`Alamin, (Kairo: 1970), juz. 1
Ibn Qudamah , al-Mughniy, (Riyadh: Maktabaat al-Riyadh al-Haditsah, 1222 H ) juz. 12
Jamaluddin Ibnu Manzur, Lisan al- ’Arab , Juz IX, (Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.th.)
Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad  al-Syawkani, Nayl  al-Awtar,  juz.  7.  (  Beirut:  Dar  al-Jayl,
1973)
Muhammad  bin  Ibrahim  At-Tuwaijri, Mukhtashar  al-Fiqh  al-Islamiy,  Jilid  7,  terj  oleh  Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif. Lc, (Jakarta: Islamic House, 2009)
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
Nur Fadillah, Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian, (Jakarta : Erlangga, 2010)
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid II, (Beirut: Daar al-Fikri, 1992)
WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2014) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta:  Sinar Grafika, 2007)