https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt
e-ISSN   : 2620-309X

## DEFORESTASI EKOSISTEM MANGROVE DI PULAU TANAKEKE, SULAWESI SELATAN, INDONESIA
DEFORESTATION OF MANGROVE ECOSYSTEMS ON TANAKEKE ISLAND, SOUTH SULAWESI, INDONESIA
Aceng Hidayat 1 & Dessy Rachmawatie 2*
1 Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor, 16680, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Indonesia *E-mail: d.rachmawatie@umy.ac.id

## ABSTRACT
Mangroves are one of the main coastal ecosystems, if the mangrove ecosystem is damaged it will have detrimental impact on humans and the surrounding habitat. This study discusses three issues, (1) how the phenomenon of forest deforestation in the period 1972-2013 in Tanakeke, (2) how the potential for deforestation  of  land  use  cover  of  mangroves  in  the  island  of  Tanakeke,  (3)  how  the  institutional concept  that  occurred  on  Tanakeke  Island  during  the period  1972-2013. The  data  used in  this  study are  secondary  data  obtained  from  the  results  of  previous  research.  The  analytical  method  used  is quantitative  and  qualitative  data  analysis. The  results  of  this study  indicate  land  conversion  massive mangrove  ecosystem  has  occurred  since  1972-1993  implicated  in  a  broad  decline  that  reached 1166.61 hectare mangrove. Whereas from 1993-2013 the area of mangrove forest cover that was lost due  to  the  conversion  of  mangrove  land  into  ponds  reached  32.25%  within  20  years.  Deforestation that  occurred  on  Tanakeke  Island  resulted  in  a  decline  in  the  level  of  community  welfare  and environmental  damage.  The  phenomenon  of  damage  mangrove  encourages  some  institutions  to motivate directly involvement society Tanakeke island to form of institutional andpolicy in maintaining the continuity of the mangrove ecosystem.
Keywords : deforestation, mangrove ecosystem, The Tanakeke Island

## ABSTRAK
Mangrove  merupakan  salah  satu  ekosistem  pesisir  yang  utama,  jika  ekosistem  mangrove  rusak  maka akan berdampak merugikan bagi manusia dan habitat sekitarnya. Penelitian ini membahas 3 (tiga) hal, (1) fenomena  deforestasi hutan pada periode 1972–2013 di Tanakeke, (2) potensi  deforestasi tutupan lahan  mangrove  di  pulau  Tanakeke,  (3)  kelembagaan  konsep  yang  terjadi  di  Pulau Tanakeke  selama periode  1972-2013.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  sebelumnya  (1972-2019). Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  studi  literatur, pengujian  indikator  dari  penelitian  sebelumnya, depth  interview ,  dan  analisis  data  kuantitatif  dan kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  konversi  lahan  ekosistem  mangrove  secara  masif  telah terjadi  sejak  tahun  1972-1993  yang  berimplikasi  pada  penurunan  luas  mangrove  yang  mencapai 1.166,61  ha.  Sedangkan  dari  tahun  1993-2013,  luas  tutupan  hutan  mangrove  yang  hilang  akibat  alih fungsi  lahan  mangrove  menjadi  tambak  mencapai  32,25%  dalam  kurun  waktu  20  tahun.  Deforestasi yang terjadi di Pulau Tanakeke mengakibatkan kerusakan lingkungan. Fenomena kerusakan mangrove mendorong  beberapa  institusi  untuk  memotivasi  keterlibatan  langsung  masyarakat  pulau  Tanakeke untuk membentuk kelembagaan dan kebijakan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Kata kunci: deforestasi, ekosistem mangrove, Pulau Tanakeke

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  ekosistem  mangrove  di sepanjang  garis  pantai  tropis  dan  subtropis dunia  sangat  penting  dalam  melindungi wilayah  pesisir  dan  dalam  menjaga  berbagai ekosistem  laut  ( UNEP-WCMC  Biodivers. Ser. 24 , 2011). Peran ekosistem  mangrove di Asia  juga  sangat  penting  bagi  kesejahteraan masyarakat  pesisir  karena  lebih  dari  70% populasi  manusia  bergantung  pada  sumber daya  pesisir  sebagai  sumber  pangan  dan lapangan  kerja  bagi  masyarakat  lokal (Dahdouh-Guebas, 2011). Ekosistem mangrove  memberikan  banyak  manfaat  bagi masyarakat  lokal  dan  lingkungan  sekitarnya. Tidak  hanya  itu,  ekosistem  mangrove  juga sangat  penting  bagi  keanekaragaman  hayati, menyediakan  banyak  fungsi  ekosistem,  dan sumber  daya  alam  bagi  ribuan  komunitas kecil  pesisir  di  seluruh  daerah  tropis  (Anhar et al ., 2019).
Hutan  mangrove  tersebar  hampir  di seluruh  wilayah  pesisir  di  Indonesia,  mulai dari  Sumatra,  Jawa,  Kalimantan,  Sulawesi hingga  Papua  (Hermawan  &  Setiawan, 2018).  Luasnya  sangat  bervariasi  tergantung pada  kondisi  fisik,  komposisi  substrat, kondisi hidrologis, dan iklim yang terdapat di pulau-pulau  tersebut.  Salah  satu  provinsi  di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan dengan luas 12.821.497 ha, panjang garis pantai 1.937 km dan  total  299  pulau  merupakan  habitat potensial  bagi  pertumbuhan  dan  perkem- bangan  ekosistem  mangrove  (Mutmainnah, 2005)  dan  (Purwanti,  2020).  Kawasan tersebut  adalah  Pulau  Tanakeke  yang merupakan  salah  satu  kawasan  ekosistem mangrove  yang  penting  di  Sulawesi  Selatan. Fakta  ini  menempatkan  Indonesia  sebagai salah  satu  habitat  mangrove  terpenting  di dunia (Global Forest Watch, 2018).
Pulau  Tanakeke  adalah  pulau  utama di  wilayah  Kepulauan  Tanakeke  yang dikelilingi  oleh  hamparan  hutan  bakau (Hermawan  &  Setiawan,  2018).  Hutan mangrove  membentuk  sabuk  hijau (green belt) yang berfungsi sebagai pelindung alami
pulau  dari  gelombang  laut  dan  faktor  alam lainnya  (Setiawan,  2017).  Selain  fungsi  fisik tersebut,  hutan  mangrove  di  Tanakeke  juga bermanfaat  secara  ekonomi  sebagai  sumber pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat setempat  dan  telah  menjadi  bagian  penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hasil  penelitian  (Anhar et  al .,  2019) menyebutkan  bahwa  pada  awal  1980-an, hutan mangrove di Pulau Tanakeke mencapai 1.770  ha.  Luas  hutan  mangrove  di  Pulau Tanakeke  menurun  drastis  selama  dua  puluh tahun berikutnya. Hasil kajian YKL Sulawesi Selatan  (2015)  menyebutkan  bahwa  hutan mangrove  yang  tersisa  di  Pulau  Tanakeke saat  ini  hanya  berkisar  500-700  ha, sedangkan  (Setiawan,  2017)  dengan  meng- gunakan  data  citra  satelit  diperkirakan  luas mangrove  yang  tersisa  adalah  951,11  ha. Hilangnya  tutupan  mangrove  di  Pulau Tanakeke  disebabkan  oleh  konversi  lahan mangrove  menjadi  budidaya  perikanan  skala besar  pada  tahun  1990-an  (Djaenudin et  al. , 2018).
Tekanan  perubahan  tata  guna  lahan yang terjadi di Pulau Tanakeke salah satunya didorong  oleh  faktor  bertambahnya  jumlah penduduk  yang  ada  di  sekitar  kawasan ekosistem  sehingga  menyebabkan  banyak kegiatan pemanfaatan sumber daya  yang ada di  sekitar  kawasan  ekosistem  (Giri et  al ., 2011).  Pada  tahun  2010  terjadi  peningkatan jumlah  penduduk  Pulau  Tanakeke  sehingga terjadi pemekaran wilayah menjadi lima desa dengan tambahan desa Rewatayya, Tompotana, dan Balangdatu. Jumlah penduduk  di  Pulau  Tanakeke  pada  tahun 2018  sebanyak  7.771  jiwa  (Anhar et  al ., 2019).
Di  bidang  kehutanan,  kawasan  hutan di  Pulau  Tanakeke  berupa  lahan  mangrove sangat penting bagi masyarakat. Kesejahtera- an ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kelestarian  fungsi ekologi  mangrove. Mendukung perekonomian masyarakat, ekosistem mangrove berperan sebagai sumber  kayu  untuk  kebutuhan  kayu  sehari- hari masyarakat dan tempat menangkap biota
perairan untuk kebutuhan pangan (Mutmainnah,  2005).  Keberadaan  ekosistem mangrove  juga  secara  tidak  langsung mendukung  keberhasilan  usaha  budidaya rumput laut yang telah banyak dikembangkan di Pulau Tanakeke karena adanya keterkaitan ekologis  yang  positif  antara  pelestarian mangrove  dengan  pertumbuhan  rumput  laut yang baik (Purwanti, 2020).
Tingginya  pemanfaatan  sumber  daya di  sekitar  ekosistem  mangrove  tersebut  di atas di Pulau Tanakeke mendorong peningkatan alih guna lahan, sehingga hal ini dapat menjadi ancaman tidak hanya terhadap kelestarian  lingkungan  dan  ekonomi  tetapi juga kehidupan sosial dan budaya. Keberadaan ekosistem mangrove tidak hanya penting  dalam  aspek  ekonomi  tetapi  juga dipandang  sebagai  identitas  masyarakat setempat  sebagai  tempat  tinggal.  Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat secara  berlebihan  yang  terjadi  pada  awal tahun  1980-an  berdampak  pada  hilangnya tutupan  mangrove dalam  jumlah  yang cukup besar  yaitu  sekitar  1.770  ha  (Alho et al., 2002a;  Suryani et al.,  2020),  namun  saat  ini hanya  tersisa  41%  dari  luasan  awal.  Adanya faktor  kemiskinan  masyarakat  yang  hidup  di sekitar  kawasan  ekosistem  ditambah  dengan adanya  program Intra-Intensive  Community Pond (INTARA)  yang  digaungkan  oleh pemerintah  pada  tahun  1980-an  mendorong masyarakat  untuk  mengubah  lahan  hutan mangrove  menjadi  tambak  dengan  harapan mata  pencaharian  penduduk  semakin  baik (Setiawan, 2017).
Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait ekosistem mangrove, khususnya  penelitian  yang  mengkaji  tentang kondisi  dan  potensi  ekosistem  mangrove  di Tanakeke. Seperti penelitian yang membahas perubahan  tutupan  lahan  dari  tahun  1993- 2013  menggunakan  citra  Landsat  multi- temporal.  Teori  Forest  Transition  Curve, Robertsen  menjelaskan  terdapat  pola  umum perubahan  tutupan  hutan  yang  terdiri  dari  4 tahapan proses transisi  hutan.  Adapun  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur
perubahan  tutupan  lahan  yang  terjadi  di Tanakeke,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan mangrove di Tanakeke  disebabkan  oleh  perubahan  fungsi ekosistem mangrove menjadi kawasan budidaya  (Mutmainnah,  2005).  Berdasarkan fakta  di  lapangan,  perubahan  tutupan  lahan terlihat  dari  tahun  1993  hingga  2013,  yang awalnya  (1993)  luas  tutupan  lahan  adalah 1.330.05,  menyusut  menjadi  951,11  ha (Hermawan  &  Setiawan,  2018).  Penurunan juga  disebabkan  oleh  alih  fungsi  kawasan ekosistem mangrove menjadi kawasan tambak, luas awal tambak adalah 1.690,80 ha menjadi  2.068,18  ha  atau  32.  25%  dalam waktu  20  tahun  (1993-2013)  (Global  Forest Watch,  2018).  Beberapa  faktor  mendukung terjadinya  hal  tersebut,  baik  karena  faktor antropogenik  yang  timbul  dari  konversi budidaya atau perubahan kawasan pemukiman  dan  dapat  juga  disebabkan  oleh industri  arang  yang  membuat  ekosistem mangrove  terus  berkurang  di  kawasan tersebut.
Tren luas tutupan lahan yang digunakan  untuk  tambak  terus  meningkat dalam  kurun  waktu  41 tahun  terakhir  (1972- 2013), sedangkan tren tutupan lahan mangrove di Pulau Tanakeke terus menurun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran penggunaan lahan yang signifikan dari  lahan  mangrove  menjadi  tambak  yang mengakibatkan degradasi sumberdaya mangrove  di  Pulau  Tanakeke  (Mutmainnah, 2005; Purwanti, 2020). Secara umum hilang- nya  tutupan  mangrove  di  Pulau  Tanakeke dipengaruhi  oleh  faktor  antropogenik  yaitu konversi mangrove menjadi tambak, penebangan  mangrove  untuk  produksi  arang secara besar-besaran, dan pemanfaatan mangrove untuk keperluan rumah tangga.
Dengan  kata  lain,  terdapat  hubungan negatif  antara  luas  tutupan  lahan  untuk kegiatan konservasi mangrove dengan budidaya  tambak  di  Pulau  Tanakeke.  Jika terjadi  peningkatan  penggunaan  lahan  untuk kegiatan  tambak  maka  terjadi  penurunan penggunaan lahan pada konservasi mangrove
di  Pulau  Tanakeke.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  laju  deforestasi  hutan pada  periode  1972-2013  di  Tanakeke, menghitung potensi tutupan deforestasi untuk penggunaan  lahan  pada  mangrove  di  Pulau Tanakeke,  dan  menganalisis  kelembagaan yang terjadi di Pulau Tanakeke selama tahun 1972-2013 (Global Forest Watch, 2018).

## II. METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh dari artikel jurnal terkait  dengan  topik  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan  mendalam. Survey  lapang  dan  studi  literatur  dilakukan pada  bulan  Agustus  2019.  Metode  analisis yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif. Analisis  kuantitatif  digunakan  untuk  meng- analisis  potensi  kehilangan  luasan  tutupan lahan mangrove dan total pemanfaatan bersih mangrove  selama  periode  1972-1993,  1994- 2003,  2004-2013,  dan  2017.  Analisis kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis fenomena  penurunan  tutupan  penggunaan lahan  mangrove  pada  periode  1972-2013, serta  analisis  kelembagaan  yang  bekerja  di Pulau Tanakeke selama periode 1972-2013.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kondisi Deforesrasi Hutan
Mangrove Periode 1972-2013 di Pulau Tanakeke
Kondisi  hutan  di  Tanakeke,  Sulawesi Selatan  secara  umum  hampir  sama  dengan kondisi  hutan  di  Indonesia,  pada  tahun  1900 masih  berupa  hutan  lebat.  Hasil  penelitian (Anhar et  al .,  2019)  menyimpulkan  bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan kawasan  hutan.  Menurut  model yang dikembangkan  oleh  Bank  Dunia,  tutupan hutan di tiga pulau terbesar di Indonesia yaitu Sumatera,  Kalimantan,  dan  Sulawesi  pada tahun 1900, memiliki luas hutan 103.000.000
ha.  Luas  ini  mencerminkan  penurunan  13% dari  luas  tutupan  hutan  yang  diperkirakan oleh  (Purwanti,  2020)  dalam  penelitiannya menyatakan bahwa penyebab utama pembukaan  hutan  di  Indonesia  sampai  tahun 1950  adalah  untuk  keperluan  pertanian, terutama untuk kegiatan budidaya padi.
Laju  deforestasi  selama  periode  1972 hingga  1993  merupakan  laju  penurunan tertinggi di Pulau Tanakeke, yaitu menunjukkan  penurunan  luas  mangrove sebesar  46,73%  (Suryani et  al .,  2020a). Faktor-faktor  yang  memengaruhi  hilangnya mangrove di Pulau Tanakeke dari antropogenik  adalah  konversi  mangrove menjadi  kegiatan  tambak,  pembukaan  pohon mangrove  untuk  produksi  arang  skala  besar, dan  pemanfaatan  pohon  mangrove  untuk keperluan  rumah  tangga  (Purwanti,  2020). Penanaman  mangrove  secara  alami  telah dilakukan  di  beberapa  tempat  di  Pulau Tanakeke,  namun  masih  jauh  dari  kompen- sasi kerugian akibat deforestasi.  Peningkatan tutupan  kawasan  mangrove  dari  tahun  1972 hingga  1992  merupakan  yang  tertinggi  yaitu sebesar 8.47% (Veettil et al ., 2019).
Kerusakan ekosistem mangrove dapat timbul akibat pemanfaatan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke yang cenderung merusak  dan  tidak  melestarikan  lingkungan, termasuk  lahan  yang  dijadikan  kawasan tambak  yang  memberikan  kontribusi  besar terhadap  kerusakan  dan  penurunan  kawasan ekosistem  mangrove  di  Pulau  Tanakeke (Anhar et al ., 2019). Konversi lahan di Pulau Tanakeke  yang  terjadi  secara  masif  dari tahun 1972 hingga 1993, sehingga berimplikasi pada menurunnya luasan mangrove  sebesar  1.166,61  ha.  Berdasarkan informasi  masyarakat  setempat  pada  tahun 2018, lahan yang telah dikonversi mulai tidak produktif, yang tampak tidak lagi optimalnya hasil  panen  bandeng  dan  udang,  sehingga sebagian  lahan  yang  semula  dialihfungsikan kembali  menjadi  mangrove.  Berkurangnya luasan ekosistem mangrove di Pulau Sulawesi  khususnya  di  Pulau  Tanakeke menurut  hasil  penelitian  Akbar  (2014),
disebabkan oleh alih fungsi kawasan ekosistem mangrove menjadi kawasan tambak,  awalnya  luas  area  tambak  hanya 1.690,80  ha  menjadi  2.068,18  ha  atau meningkat  32,25%  dalam  kurun  waktu  20 tahun  (1993-2013)  (Anhar et  al .,  2019). Beberapa  faktor  yang  mendukung  terjadinya hal tersebut, yaitu karena faktor antropogenik yang  timbul  dari  konversi  budidaya  atau perubahan  kawasan  pemukiman,  dan  juga karena  adanya  industri  arang  sehingga  lahan mangrove  terus  berkurang  di  kawasan tersebut (Purwanti, 2020).

## 3.2. Potensi Deforestasi Tutupan Penggunaan Lahan Mangrove di Pulau Tanakeke
Berdasarkan  kondisi  geografis,  Pulau Tanakeke  merupakan  pulau  dataran  rendah yang dibentuk oleh terumbu karang, sehingga Pulau  Tanakeke  pada  umumnya  memiliki bentuk  garis  pantai  terluar  dan  berlekuk- lekuk  membentuk  teluk,  kondisi  tersebut menjadikan  Pulau  Tanakeke  kaya  akan endapan lumpur dan merupakan habitat yang sangat cocok untuk pemberdayaan ekosistem mangrove  (Setiawan  &  Mursidin,  2018). Mata  pencaharian  utama  masyarakat  Pulau Tanakeke  adalah  nelayan,  juga  budidaya rumput  laut  merupakan  sektor  pemanfaatan sumber  daya  alam  yang  besar  sebagai  mata pencaharian utama masyarakat Pulau Tanakeke.  Sebagai  salah  satu  penyangga kehidupan,  ekosistem  mangrove  memiliki fungsi  ekologis  sebagai  tempat  pemijahan ikan di perairan, menyaring intrusi air laut ke daratan,  dan  menyerap  kandungan  logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, habitat satwa  liar,  dan  tempat  berlindung  burung migran;  dan  menahan  abrasi  pantai,  angin topan, dan tsunami (Dahdouh-Guebas, 2011b).  Sementara  itu,  fungsi  ekonomi (Purwanti,  2020)  yang  beragam  menjadikan ekosistem ini sebagai tumpuan mata pencaharian  dan  pendapatan  masyarakat, termasuk  penyedia  kayu,  obat-obatan,  bahan makanan,  dan  lahan  untuk  pengembangan tambak/silvofishery. Keberadaan dan  potensi
produksi  atau  manfaat  ekosistem  pesisir  dan pesisir seringkali menjadi titik tolak pembangunan suatu wilayah (Purnomo et al ., 2021).
Kerusakan ekosistem disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa ekosistem mangrove  adalah  milik  umum  dan  terbuka untuk  umum,  sehingga  pemanfaatan  sumber daya yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan yang tinggi (Setiawan, 2017). Penyebab kerusakan lingkungan  mangrove  antara  lain  pelestarian lingkungan atau pelestarian ekosistem mangrove yang tidak memperhatikan kesehatan  lingkungan  sehingga  dilakukan penebangan  yang  berlebihan.  Kerusakan ekosistem  mangrove  juga  dapat  berimplikasi pada  rendahnya  tingkat  kesejahteraan  dan menurunnya  pendapatan  masyarakat  nelayan dalam  perolehan  ikan.  Dampak  kerusakan lingkungan  di  Tanakeke  mengakibatkan seringnya terjadi abrasi dan banjir rob akibat rusaknya  hutan  mangrove  yang  berfungsi sebagai penahan di Pulau Tanakeke, sehingga  penderitaan  masyarakat  semakin meningkat  akibat  dampak  negatif  kerusakan lingkungan  mangrove.  Terutama  masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dengan menangkap  kepiting,  ikan,  dan  udang  di sekitar  hutan  mangrove  merasakan  dampak langsung dari rusaknya mangrove tersebut.
Degradasi hutan mangrove di Sulawesi  Selatan  tidak  terlepas  dari  payung hukum yang lemah. Rencana eksplorasi pada radius  50  meter  dari  garis  pantai  harus memiliki AMDAL. Melalui AMDAL tersebut,  diketahui  dampak  pembangunan terhadap habitat di kawasan tersebut termasuk keberadaan mangrove. Oleh karena itu,  penegasan  kawasan  pesisir  sangat diperlukan,  agar  pemanfaatan  ekosistem pesisir  tetap  sesuai  peruntukannya  tanpa mengabaikan  kondisi  lingkungan.  Sejalan dengan  penjelasan  di  atas,  penting  dalam memperhatikan  perkembangan  ruang  pesisir di  Pulau  Tanakeke  yang  tidak  memper- hatikan kualitas lingkungan atau ekosistem di
sekitarnya.  Kondisi  tersebut  juga  diperparah dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  yang tidak  berpihak  pada  lingkungan,  oleh  sebab itu  sangat  diperlukan  adanya  model  kelem- bagaan  yang  berpihak  pada  pengembangan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke.

## 3.3. Kelembagaan di Pulau Tanakeke
Sejak  tahun  2012,  MAP  telah membangun Tempat Studi dan Laboratorium Alam  Mangrove  sebagai  upaya  rehabilitasi ekologi  mangrove  dan  pembuatan  lahan tambak yang ramah lingkungan yang terletak di  Dusun  Kuricaddi,  Desa  Nisomalia, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat belajar dan laboratorium dibangun menggunakan  metode  ekologi  mangrove rehabilitasi (EMR), yang berupaya melestarikan mangrove bukan melalui penanaman,  tetapi  dengan  memperbaiki kondisi  ekologi  kawasan  pesisir  sehingga kondusif bagi ekosistem mangrove.
Upaya yang dilakukan untuk memulihkan  ekosistem  mangrove  di  Pulau Tanakeke  antara  lain  melalui  program coastal  livesliance  restorer (RCL)  atau pemulihan  mata  pencaharian  masyarakat pesisir,  program  ini  digagas  oleh  lembaga swadaya  masyarakat  yaitu Makassar  Oxfam Institute dan Marine  Conservation (Giri et al.,  2011a;  Veettil et al.,  2019).  Disamping itu  ada  juga  Yayasan  Hutan  Biru  atau Blue Forest (LSM)  yang  memprakarsai  program restorasi ekosistem mangrove melalui program  rehabilitasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga berimplikasi pada perbaikan ekosistem mangrove dengan angka mencapai 465 ha (Wilkie & Fortuna, 2003).
Tujuan  dari  program  RCL  adalah untuk meningkatkan  produktivitas  atau kesejahteraan  masyarakat  pesisir  melalui kemitraan  dengan  konsep multi-stakeholder yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  upaya pengelolaan  pesisir  termasuk  pemanfaatan sumberdaya  mangrove  (Purnomo et  al ., 2021).  Sasaran  khusus  dari  program  ini adalah  pemberdayaan  perempuan  pesisir,
kesetaraan  gender  di  masyarakat,  upaya perlindungan  hak-hak  perempuan  pesisir sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan  ekonomi  masyarakat  pesisir (Hermawan  &  Setiawan,  2018).  Serangkaian program  dari  Yayasan  Konservasi  Laut bekerja  sama  dengan  Oxfam  yang  di antaranya  digagas  melalui  program  RCL, awalnya  melakukan  beberapa  pertemuan antara lima  desa  di  Tanakeke yang merupakan  hasil  dari  terbentuknya  Forum Pemerintah Desa Tanakeke,
Sedangkan upaya penyelamatan ekosistem  mangrove  dari  deforestasi  yang terjadi  oleh  MAP  Indonesia  atas  dukungan Oxfam dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem  mangrove. Salah satu upaya MAP Indonesia  dan  Oxfam  dalam  menjaga ekosistem  mangrove  di  kawasan  tersebut adalah  dengan  mendirikan  Sekolah  Lapang Petani  Tambak  (Rahadiati et  al .,  2017). Melalui sekolah lapang ini para pembudidaya tambak  diajarkan  untuk  mengenali  berbagai masalah,  termasuk  menemukan  jiwanya secara  efektif  sesuai  dengan  kondisi  daerah- nya  masing-masing,  siswa  akan  mencari penyebab  menurunnya  produktivitas  tambak di daerah tersebut, sehingga pendidikan dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya  keberadaan  mangrove  dan  cara budidaya tambak yang benar.
Masyarakat  Pulau  Tanakeke  bersama Oxfam  menyelamatkan  mangrove  dengan luas lahan ekosistem mangrove telah mencapai  500  ha  berkelanjutan  bahkan bertambah, untuk mendukung program pemerintah desa bahkan menghasilkan Peraturan  Desa  (PERDES)  dan  disahkan pada  tahun  2015  tentang  Perlindungan Mangrove  pulau  Tanakeke  (Setiawan  & Mursidin,  2018).  Salah  satu  poin  yang ditetapkan  dalam  PERDES  tersebut  terdapat aturan  tentang  penanaman  dan  penebangan mangrove  serta  sanksi  yang  akan  diberikan bagi  yang  melanggar  aturan  tersebut  dengan mengganti  pohon  yang  ditebang  dua  kali lipat  dari  harga  jual.  Selain  itu,  dalam
PERDES tersebut juga diatur bahwa pemilik lahan mangrove harus melakukan seleksi dan harus  meninggalkan  beberapa  pohon  induk pada  saat  penebangan  dilakukan  juga terdapat aturan mengenai larangan menebang mangrove orang lain dengan diberikan sanksi jika melanggar aturan.
Optimalisasi  kesadaran  masyarakat dalam  merawat  hutan  mangrove  agar  tetap terjaga  dan  bermanfaat  secara  berkelanjutan dapat diwujudkan melalui peningkatan persepsi  dan  sikap  masyarakat  terhadap ekosistem  mangrove  yang  ditandai  dengan pemahaman  yang  baik  bahwa  kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya hayati  mangrove.  Ekosistem  dan  sumber daya  yang  diinginkan  kekuasaan  dikelola dengan  baik,  sedangkan  sikap  yang  tinggi berarti masyarakat sangat mendukung kegiatan  pelestarian  ekosistem  mangrove. Tingkat persepsi masyarakat sangat dipengaruhi  oleh  faktor  tempat  tinggal, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan  rehabilitasi  mangrove,  sedangkan tingkat  sikap  masyarakat  sangat  dipengaruhi oleh partisipasinya dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
Menurut  Arman  (2018),  atas  dampak negatifnya, masyarakat sadar akan pentingnya  ekosistem mangrove  dalam kelestarian  lingkungannya,  sehingga  banyak masyarakat yang akhirnya merelakan tambak yang  sudah  tidak  produktif  lagi  untuk
penanaman  kembali  mangrove.  Masyarakat Pulau  Tanakeke  sadar  bahwa  pemanfaatan hutan mangrove harus seimbang, oleh karena itu  diperlukan  kebijakan  atau  regulasi  yang mengikat agar dalam pemanfaatan ekosistem mangrove  masyarakat  dapat  mempertim- bangkan  aspek  ekologi  untuk  tetap  menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove. Ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat dengan  mempertimbangkan  keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. ekosistem mangrove.
Ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke  berpotensi  untuk  dikembangkan menjadi  ekowisata  berbasis  edukasi  untuk mengembangkan ekonomi dan edukasi kepada  wisatawan  dan  masyarakat  setempat sehingga berimplikasi pada kepedulian wisatawan dan masyarakat terhadap kelestarian  ekosistem  mangrove.  Meningkat- kan keberhasilan upaya konservasi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat  perlu  melakukan  sosialisasi  dan sosialisasi yang intensif mengenai kepemilikan mangrove. Selain itu, pengembangan  ekosistem  mangrove  yang sudah rusak, dapat dicapai dengan keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam pemberdayaan  mangrove  maupun  melalui komunitas CBI, jadi lebih baik karena semua kebijakan  masyarakat  yang  membentuk dirinya.
Tabel 1. Luas perubahan penggunaan/tutupan lahan dari tahun 1972 hingga 2013:
Penggunaan/Penutup Lahan pada tahun 1972 Luas Penggunaan/Penutup Lahan tahun 2013 (ha) Bakau Akuakultur Vegetasi lahan kering Hunian Air dangkal Bakau 654.67 1,676,35 - 2.95 162.69 Akuakultur - 35.77 - - - Vegetasi lahan kering - 137,95 705.51 - - Hunian - - - 13.20 - Air dangkal 246.44 218.11 - 2.57 2.923,28
Sumber: (Mutmainnah, 2005; Setiawan & Mursidin, 2018).
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapang menunjukkan  bahwa  pemicu  deforestasi  di Tanakeke  masih  memerlukan  kajian  lebih lanjut.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian Akbar  (2014)  dan  Anhar  (2018)  dijelaskan bahwa mangrove di Pulau Tanakeke berkurang  1.676,35  ha  (67,14%)  untuk budidaya,  turun  2,95  ha  (0,12%)  untuk pemukiman,  menurun  sebesar  162,69  ha (6,52%)  ke  perairan  dangkal,  dan  meningkat sebesar  246,44  ha  (7,27%)  dari  perairan dangkal  (Mutmainnah,  2005;  Setiawan  & Mursidin, 2018).
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  hutan  mangrove  di Pulau  Tanakeke  telah  berkurang  dengan cepat. Namun, pertumbuhan alami mangrove telah  dilakukan  di  beberapa  tempat  tetapi jauh  dari  kompensasi  kerugian  akibat
deforestasi.  Peningkatan  mangrove  sebesar 54,82  ha  dari  perairan  dangkal  disebabkan oleh faktor lingkungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Gambar 1 menunjukkan bahwa perubahan penggunaan  lahan  secara  masif  di  Tanakeke terjadi  pada  tahun  1972-1993,  dari  peman- faatan  kawasan  mangrove  menjadi  budidaya perairan.  Pada  tahun  1993-2003  perubahan penggunaan  lahan  di  Pulau  Tanakeke  paling sering  terjadi  pada  penggunaan  lahan budidaya. Kondisi ini terjadi sedemikian rupa hingga tahun 2013. Jika dilihat secara umum pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  perubahan pemanfaatan  lahan  mangrove  di  Pulau Tanakeke  dari  tahun  1972-2013  terjadi sangat  dinamis  dan  masif,  sehingga  kondisi ini  menyebabkan  berkurangnya  mangrove  di Pulau Tanakeke.
Gambar 1.  Penggunaan/penutup  lahan  dari  tahun  1972-2013  di  Pulau  Tanakeke.  Sumber: (Global Forest Watch, 2018).
Faktor  demografi  dan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  dapat  memengaruhi sikap masyarakat dalam konservasi mangrove  (Wilkie &  Fortuna, 2003). Seperti halnya  kerusakan  ekosistem  mangrove  di pulau Tanakeke dapat didorong oleh perubahan penggunaan lahan yang dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  hal  ini dikarenakan kebutuhan lahan akan cenderung terus  meningkat  sebagai  dampak  dari perkembangan  atau  pertumbuhan  ekonomi atau  penduduk,  yang  akan  mendorong persaingan  penggunaan  lahan  sekaligus sebagai  manifestasi  dari  hukum  permintaan ( demand ) dan penawaran ( supply ). Penggunaan  lahan  juga  akan  dipengaruhi oleh  kondisi  alam  dan  kegiatan  sosial ekonomi  dan  budaya  masyarakat  suatu wilayah.  Senada  dengan  itu,  Utoyo  (2012) juga  menjelaskan  beberapa  faktor  yang  akan memengaruhi  pola  pengembangan  lahan, antara lain faktor fisik-biologis, pertimbangan  ekonomi,  faktor  kelembagaan (kelembagaan), topografi, relief dan ketinggian,  aksesibilitas,  kemampuan,  dan kesesuaian  lahan  serta  tekanan  penduduk (Alongi et al ., 2016).
Deforestasi  dapat  disebabkan  oleh peningkatan populasi (Purnomo et al ., 2020). Selain  itu,  perubahan  tutupan  lahan  seperti fenomena deforestasi pada ekosistem mangrove  juga  dapat  disebabkan  oleh ketidakseimbangan politik, sosial, dan ekonomi  (Carrasquilla-Henao  &  Juanes, 2017; Rogers & Mumby, 2019). Oleh karena itu,  untuk  mengurangi  dampak  terhadap lingkungan efisiensi penggunaan  lahan dapat dioptimalkan  melalui  kepatuhan  terhadap rencana  tata  ruang  di  suatu  wilayah,  kondisi ini  akan  tercapai  dengan  pengelolaan  tata ruang  yang  baik  (Veettil et  al .,  2019). Sehingga  diperlukan  model  kelembagaan yang dapat memperbaiki keberlanjutan sumber daya hutan (Purnomo et al ., 2020).
Penggunaan  lahan  di  suatu  wilayah bersifat  dinamis  dari  waktu  ke  waktu  karena akan sejalan dengan interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di
sekitarnya.  Perubahan  struktur  penggunaan lahan tidak semata-mata menyebabkan penurunan  luas  penggunaan  lahan  tertentu dan  peningkatan  penggunaan  lainnya,  tetapi juga  terkait  dengan  perubahan  orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat.  Seperti  Brown,  ia  menyatakan bahwa  perubahan  penggunaan  lahan  adalah hasil dari faktor biofisik, sosial, dan ekonomi (Anhar et  al .,  2019).  Demikian  pula perubahan  penggunaan  lahan  di  suatu wilayah akan berbeda-beda, hal ini tergantung  pada  kondisi  alam  dan  kebijakan pembangunan  di  suatu  wilayah.  Seperti halnya  dengan  kebijakan  pemerintah  di Brazil yang berimplikasi pada perubahan tata guna lahan (Alho et al ., 2002).
Pertumbuhan  penduduk  di  Tanakeke (Giri et  al .,  2011)  berkontribusi  besar terhadap  penurunan  luas  hutan  di  beberapa wilayah  lain  dan  membentuk  pola  umum perubahan  tutupan  hutan  sejalan  dengan perkembangan  ekonomi.  Kurva  lingkungan Kuznets menghipotesiskan model U nonlinier  terbalik  yang  menggambarkan hubungan  antara  pembangunan  ekonomi  dan degradasi  lingkungan  (Jovita et  al .,  2018). Kurva  lingkungan  Kurznets  pada  kondisi awal degradasi meningkat, kemudian menurun seiring dengan meningkatnya tingkat  pembangunan  ekonomi  (Suryani et al .,  2020b).  Indikator  lingkungan  diwakili oleh  kawasan  hutan  sehingga  terjadi  pola transisi pembangunan sosial ekonomi, pembangunan  ekonomi  cenderung  menye- babkan penurunan kawasan hutan.
Konsep  ini  sangat  jelas  terlihat  pada kondisi  aktual  yang  terjadi  di  Pulau Tanakeke,  Sulawesi  Selatan.  Berdasarkan data  BPS  Kabupaten  Takalar  (2018),  jumlah penduduk  di  Pulau  Tanakeke  adalah  7.771 jiwa (BPS, 2021). Tingginya jumlah penduduk  di  sekitar  kawasan  mangrove berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Orang-orang yang tinggal di sekitar hutan  bakau  di  Pulau  Tanakeke.  Masyarakat di  Pulau  Tanakeke  tidak  hanya  meng- gantungkan  hidupnya  dari  mangrove  tetapi
juga  dari  kegiatan  lain  seperti  produksi  di sektor  perikanan  (Carrasquilla-Henao  & Juanes,  2017).  Hasil  tangkapan  dari  tambak ikan berhubungan langsung dengan luas total mangrove (Reis-Filho et al ., 2019; Rogers & Mumby,  2019)  produk  kayu  yang  dihasilkan dan  perlindungan  terhadap  risiko  bencana alam.
Gambar 2.  Status Tambak di Pulau Tanakeke. Sumber: Blue Forests, 2010
Hasil  penelitian  Carrasquilla-Henaoa et  al. (2019)  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan  antara  sumberdaya  mangrove dengan  sumberdaya  perikanan.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  tekanan  terhadap
sumberdaya  yang  ada  akibat  desakan peningkatan  jumlah  penduduk  di  sekitar kawasan  hutan  mangrove.  Hutan  mangrove merupakan  habitat  yang  sangat  penting  bagi keberadaan  ekosistem  ikan  dan  udang, merupakan  habitat  pembibitan  yang  baik (Anneboina  &  Kavi  Kumar,  2017).  Namun penangkapan  ikan  skala  kecil  di  hutan mangrove ini jarang diatur sehingga berdam- pak  pada  ukuran  ikan  dan  keanekaragaman ikan  yang  dapat  menurun  di  daerah penangkapan  berisiko tinggi  meskipun  hutan mangrove  sudah  ada  (Reis-Filho et  al ., 2019).  Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga kelestarian  mangrove,  maka  perlu  adanya aturan  kelembagaan  yang  mengatur  aturan tersebut  di  Tanakeke,  agar  pemanfaatan sumberdaya  di  sekitar  kawasan  hutan  tidak merusak  kelestarian  sumberdaya  tersebut  di waktu yang akan datang. Pemahaman tentang proses  transisi  hutan  adalah  tindakan  media pembelajaran  dari  penggunaan  sumber  daya untuk  pembangunan  yang  dilakukan  dan memperhitungkan  sejauh  mana  konsekuensi- nya. Hal ini dilakukan untuk dapat mencegah kerusakan  lebih  lanjut terhadap sumber daya tersebut di kemudian hari. Tukahirwa (2002)
Gambar 3.  Hubungan  kausal  dalam  perubahan  tata  guna  lahan  di  Indonesia  (Prusty et  al ., 2017).
memperkuat  argumen  ini  bahwa  keputusan penggunaan  lahan  akan  berdampak  sangat luas dan dapat disebabkan oleh  faktor sosial, ekonomi, dan politik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden  di  lapang,  faktor-faktor  penyebab diantaranya:  kondisi  sosial  masyarakat, pendapatan  ekonomi  masyarakat  di  sekitar Tanakeke yang rendah mendorong terjadinya aktivitas  ekonomi  masyarakat  disamping  itu kebijakan  pemerintah  menekan  terjadinya perubahan  lahan  di  Tanakeke,  sehingga berpengaruh  terhadap  peningkatan  tutupan hutan  dan  deforestasi  dan  degradasi  hutan. Kondisi  ini  sesuai  dengan  temuan  (Prusty et al., 2017)  yang  menjelaskan  bahwa  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan,  pada dasarnya ada trade-off antara upaya pengem- bangan  ekonomi  dan  upaya  pelestarian sumber  daya  dan  lingkungan.  Di  Indonesia, proses pembangunan ekonomi telah menyebabkan  perubahan  penggunaan  lahan yang  signifikan.  Proses  penggunaan  lahan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain aspek  sosial  ekonomi,  proses  ekologi,  dan faktor  kebijakan.  Di  sisi  lain,  kesadaran lingkungan  dan  pembangunan  ekonomi  juga dapat  mengubah  faktor-faktor  penyebab perubahan  penggunaan  lahan  di  Indonesia. Degradasi  dan  deforestasi  hutan  terjadi melalui  proses  dan  program  yang  terencana dan tidak terencana. Rencana konversi  hutan umumnya disebabkan oleh kebijakan pemerintah  yang  didorong  oleh  faktor  sosial dan pembangunan ekonomi,  sedangkan  yang tidak  terencana  umumnya  disebabkan  oleh dorongan faktor sosial ekonomi.

## 3.4. Pendorong Transisi Hutan Mangrove di Pulau Tanakeke
Menganalisis perubahan tutupan hutan  di  Pulau  Tanakeke,  perlu  dilakukan kajian  mendalam  berdasarkan  identifikasi faktor penyebab dan dinamika transisi hutan. Dari  berbagai  referensi  direkomendasikan untuk  menganalisis  hubungan  sebab  akibat antara  kondisi  sosial  ekonomi  dan  sumber daya hutan. Parameter yang digunakan dalam
analisis  ini  antara  lain  perkembangan ekonomi,  kondisi  demografi,  kelembagaan, dan faktor geografis yang diduga memengaruhi  sumberdaya  hutan.  Hipotesis transisi  hutan  dijelaskan  oleh  kurva  transisi hutan.  Teori  Forest  Transition  Curve, Robertsen (2011) menjelaskan bahwa terdapat pola umum perubahan tutupan hutan yang  terdiri  dari  4  tahapan  proses  transisi hutan, yaitu:

## 3.4.1 Tahap 1 (Hutan Inti)
Pada  tahap  ini,  sumber  daya  hutan yang  belum  terganggu  oleh  stok  hutan  yang luas,  ditandai  dengan  laju  deforestasi  yang rendah.  Pemanfaatan  sumber  daya  hutan cenderung tidak mempertimbangkan konsekuensi di masa depan, tetapi pada tahap ini  dimungkinkan  juga  pembatasan  produksi komersial  melalui  perlindungan.  Seiring waktu, perbaikan infrastruktur dan pembangunan  ekonomi  akan  memengaruhi aksesibilitas  sumber  daya  hutan.  Pem- bangunan infrastruktur seperti jalan baru atau peningkatan  kualitas  jalan  akan  membuka akses masyarakat terhadap migrasi atau pasar yang mendorong proses deforestasi.

## 3.4.2 Tahap 2 (Hutan Perbatasan)
Tahap  ini  ditandai  dengan  laju eksploitasi  dan  deforestasi  hutan  yang  cepat yang  menyebabkan  kelangkaan  sumber  daya hutan.  Kecenderungan  membuka  hutan  terus berlanjut hingga luas tutupan hutan mencapai titik  terendah,  dan  sumber  daya  hutan  sudah sangat  terbatas  serta  dikeluarkan  kebijakan yang  mendorong  kegiatan  reboisasi.  Kondisi ini  akan  berdampak  lebih  besar,  seperti pertumbuhan  ekonomi  dan  pertumbuhan penduduk.  Kedua  faktor  ini  akan  mening- katkan  kegiatan  ekonomi  dan  pada  akhirnya akan memberikan tekanan pada sumber daya hutan yang langka.

## 3.4.3  Tahap 3 (Mosaik Hutan-Pertanian)
Pada  tahap  ini  laju  deforestasi melambat dan tutupan hutan menuju stabilisasi  kawasan.  Hal  ini  dimungkinkan
karena  masyarakat  telah  menyadari  bahwa sumber  daya  hutan  terbatas  dan  didukung oleh  kebijakan  penghijauan  yang  menjamin pengelolaan  yang  optimal,  baik  secara ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Transisi hutan  dapat  terjadi  karena  penyesuaian teknologi  pertanian  (intensifikasi)  dan  hanya terfokus  pada  lahan  subur.  Pada  tahap  2  dan 3  ditandai  dengan  penetapan  kebijakan pengendalian  laju  deforestasi,  perbaikan sistem  tenurial,  dan  penetapan  kawasan lindung  yang  mendorong  penurunan  laju deforestasi.  Pada  tahap  ini  kekuatan  politik dan sosial ekonomi akan membatasi peningkatan  laju  deforestasi  dan  mengarah pada kondisi stabilisasi tutupan hutan.

## 3.4.4 Tahap 4 (Penghijauan)
Pada  tahap  ini  telah  dilaksanakan kebijakan reboisasi seperti penanaman pohon dan  penerapan  pengelolaan  sumber  daya hutan  lestari.  Pada  tahap  ini  penanaman  dan peningkatan  teknologi  pertanian  merupakan cara  yang  efektif  untuk  membalikkan  tren deforestasi. Peningkatan kegiatan penanaman atau larangan penebangan merupakan alternatif  untuk  mempercepat  restorasi  lahan hutan.
Gambar 4.  Tahapan Transisi Hutan Mangrove. Sumber: (Mutmainnah, 2005) Perubahan
penggunaan lahan merupakan  proses  dinamis  yang  sangat kompleks, saling berhubungan antara
lingkungan  alam  yang  berdampak  langsung terhadap  lahan,  air,  atmosfer,  dan  isu lingkungan  global  lainnya.  Deforestasi  skala besar  di  daerah  tropis  bertransformasi menjadi aktivitas penggunaan lahan lain yang berdampak  masif  terhadap  keanekaragaman hayati,  tanah,  degradasi,  dan  kemampuan bumi untuk mendukung kebutuhan manusia.
Kerusakan  ekosistem  mangrove  di Pulau Tanakeke disebabkan oleh pemanfaatan mangrove secara tidak terkendali,  sehingga  muncul  kesepakatan  di masyarakat  untuk  melakukan  rehabilitasi melalui  kebijakan greenbelt ,  yang  dicapai melalui penanaman kembali ekosistem mangrove  di  lokasi  kerusakan  ekosistem mangrove  di  Pulau  Tanakeke.  Luas  hutan mangrove  yang  telah  direhabilitasi  sekitar 8,05  km 2 dengan  target  luasan  perbaikan ekosistem  mangrove  yang  ingin  dicapai sekitar  23,55  km 2 atau  52%  dari  luas sebelumnya  (Mutmainnah,  2005).  Menjamin kelestarian ekosistem mangrove, Pulau Tanakeke  selalu  memiliki  hukum  adat  yang mengatur  kelestarian  ekosistem  mangrove. Aturan adat yang dibuat oleh pemimpin adat (gallarang)  di  Pulau  Tanakeke  mengatur tentang  teknik  penebangan  mangrove,  yaitu ketentuan  mengenai  penebangan  mangrove yang  diwajibkan  menebang  mangrove  harus di  tengah  dan  harus  meninggalkan  tepi.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk
memberikan sedikit ruang bagi pohon bakau, agar  pohon  muda  yang  ditumbuhi  pucuk bakau  serta  terjaga  oleh  tumbuhan  yang  ada di sekitarnya.
Hukum  adat  lainnya  yang  berkaitan dengan  mangrove  di  Tanakeke,  pada  masa lalu  pemerintah  desa  memberlakukan  pajak hidup  terhadap  penduduk  desa  yang  dalam bahasa  adatnya  disebut  sima.  Masyarakat setempat  wajib  membayar  pajak  kepada Gallarang  (pemimpin  adat).  Sedangkan masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu membayar  sima,  akan  diberikan  alternatif pengambilan  kayu  mangrove  di  tappampang Bangko  yang  kemudian  diserahkan  kepada gallarang  dengan  imbalan  pembayaran  sima
(pajak jiwa) melalui  kayu mangrove. Berdasarkan  hasil  penelitian  Arman  (2018), masyarakat pulau Tanakeke telah menerapkan  kembali  kebijakan  tingkat  desa berdasarkan  kearifan  lokal  atau  hukum  adat yang telah ada sejak zaman dahulu, meskipun aturan  tersebut  telah  melemah.  kebijakan yang  dibentuk  berdasarkan  kesepakatan bersama  masyarakat  di  pulau  Tanakeke bertujuan untuk menjamin kelestarian ekosistem  mangrove  atau  menekan  laju deforestasi ekosistem mangrove.
Terkait pelestarian ekosistem mangrove  di  Pulau  Tanakeke,  berdasarkan hasil wawancara dengan responden di lapang menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat Pulau Tanakeke terhadap konservasi mangrove  juga  akan  memengaruhi  sikap masyarakat  dalam  mengelola  ekosistem mangrove.  Oleh  karena  itu,  optimalisasi kesadaran masyarakat dalam merawat ekosistem  mangrove  agar  tetap  terjaga  dan bermanfaat secara berkelanjutan dapat diwujudkan  melalui  peningkatan  persepsi dan  sikap  masyarakat  terhadap  ekosistem mangrove, yang ditandai dengan pemahaman yang  baik  bahwa  kehidupan  mereka  sangat bergantung  pada  sumber  daya  hayati.  Selain pentingnya  merumuskan  peraturan  atau kebijakan  yang  dapat  menjamin  kelestarian ekosistem  mangrove  dan  meningkatkan persepsi positif terhadap ekosistem mangrove,  seperti  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  hutan  mangrove  di Pulau Tanakeke berpotensi untuk dikembangkan  menjadi  ekowisata  berbasis pendidikan. dan bertujuan untuk mengedukasi  wisatawan  dan  masyarakat lokal,  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan kepedulian  wisatawan  dan  masyarakat  lokal terhadap  pentingnya  menjaga  kelestarian ekosistem  mangrove  di  Pulau  Tanakeke. Sedangkan  tingkat  sikap  masyarakat  sangat dipengaruhi oleh partisipasinya dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
Peningkatan  kesadaran  masyarakat Pulau Tanakeke dalam menghadapi eksploitasi  ekosistem  mangrove  melihat
aturan-aturan  yang  telah  dirumuskan  oleh masyarakat  yang  menurut  kearifan  lokal, mengatur keseimbangan seluruh ekosistem di Pulau Tanakeke, ditempuh dengan menetapkan peraturan berdasarkan kesepakatan  bersama.  Melalui  beberapa fasilitator  dari  LSM,  baik  pemerintah maupun  non-pemerintah,  di  Pulau  Tanakeke telah dibentuk struktur desa untuk mengawal ekosistem mangrove. Secara langsung keterlibatan  masyarakat  dalam  mengawasi kelestarian  ekosistem  mangrove  seperti upaya  kelembagaan  yang  sangat  efektif dalam  menanggulangi  deforestasi  mangrove. Selain  itu, aturan tersebut dirumuskan dalam bentuk  kearifan  lokal  mengikuti  hukum  adat masyarakat  Pulau  Tanakeke  pada  zaman dahulu,  kebijakan yang  diadopsi  dari masyarakat  adat  diharapkan  lebih  efektif diterapkan  oleh  semua  generasi  lalu  lintas, sehingga  kedepannya  akan  datang  aturan yang  bertujuan  untuk  melindungi  ekosistem alam  pulau  Tanakeke  tetap  dipertahankan dan ditegakkan.

## IV. KESIMPULAN
Fenomena  deforestasi  yang  terjadi  di Pulau  Tanakeke  sangat  parah,  berdasarkan data  dari  sebuah  penelitian  yaitu  hilangnya tutupan  lahan  di  Pulau  Tanakeke  dari  tahun 1972  hingga  2013  mencapai  3.234,79  ha. Tingginya  luas  tutupan  lahan  di  Pulau Tanakeke  memiliki  implikasi  negatif  seperti kerusakan  lingkungan  sehingga  ekosistem  di sekitar  hutan  mangrove  di  Pulau  Tanakeke juga akan terancam. Sementara itu, deforestasi  yang  terjadi  di  Pulau  Tanakeke tidak  lepas  dari  dampak  negatifnya  bagi masyarakat,  dampak  kerusakan  lingkungan menyebabkan penurunan kesejahteraan terutama bagi mereka yang mata pencaharian utamanya  sebagai  nelayan  yang  merasakan berkurangnya  perolehan  ikan  akibat  dampak deforestasi  yang  terjadi,  ditambah  kerugian langsung  juga  dirasakan  masyarakat  seperti terjadinya  banjir  rob  karena  tidak  ada  lagi ekosistem penyangga.
Pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove telah lama disadari oleh masyarakat adat Pulau Tanakeke sejak zaman dahulu, hal ini terbukti dari adanya kebijakan atau  hukum  adat  pulau  Tanakeke  yang mengatur  tentang  perlindungan  ekosistem mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke sangat erat kaitannya dengan fenomena perubahan tutupan lahan mangrove yang  diubah  menjadi  tambak,  hal  ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan pemerintah tahun 1984 yang merupakan awal dari rusaknya ekosistem mangrove. Lemahnya aturan hukum yang dapat menjamin  kelestarian  ekosistem  mangrove membuat celah besar terjadinya deforestasi di Pulau Tanakeke, sehingga membuat beberapa institusi  baik  lembaga  pemerintah  maupun non  pemerintah  memfasilitasi  masyarakat untuk  merehabilitasi  ekosistem  mangrove yang  rusak  dengan  berbagai  kebijakan  yang dibuat  oleh  masyarakat.  dan  mengikuti budaya leluhur. masyarakat di Pulau Tanakeke,  sehingga  akan  menghasilkan aturan yang efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  khusus  untuk  review profesional  oleh  Prof.  Dr.  Ir.  Dietriech Geoffrey Bengen, anggota DEA Dewan Guru Besar IPB, telah membantu mereview naskah ini,  sehingga  layak  untuk  dikirim  ke  Jurnal Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan  Tropis,  jurnal nasional bereputasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alongi, D.M., D. Murdiyarso, J.W. Fourqurean, J.B. Kauffman, A. Hutahaean,  S.  Crooks,C.E.  Lovelock, J.  Howard,  D.  Herr,  M.  Fortes,  E. Pidgeon, & T. Wagey. 2016. Indonesia’s  blue  carbon:  a  globally significant  and  vulnerable  sink  for seagrass and mangrove carbon.
Wetlands  Ecology  and  Management , 24(1): 3–13.
https://doi.org/10.1007/S11273-015- 9446-Y
Anhar,  F.P.,  A.  Hidayat,  &  M.  Ekayani. 2019.  Analisis  nilai  manfaat  da kerugian  dari  pemanfaatan  ekosistem mangrove di pulau Tanakeke,
Sulawesi Selatan. Jurnal Sosial
Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan ,
14(1): 1-12.
https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i1.6 773
Anneboina,  L.R.  &  K.S.K.  Kumar.  2017. Economic  analysis  of  mangrove  and marine  fishery  linkages  in  India.
Ecosystem Services , 24: 114–123. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017. 02.004 BPS.  2021 . Badan  pusat  statistik  kabupaten takalar. https://takalarkab.bps.go.id/
Carrasquilla-Henao,  M.  &  F.  Juanes.  2017.
Mangroves  enhance  local  fisheries catches:  a  global  meta-analysis. Fish and Fisheries , 18(1): 79–93. https://doi.org/10.1111/faf.12168
Dahdouh-Guebas,  F.  2011.  World  Atlas  of Mangroves:  Mark  Spalding,  Mami Kainuma  and  Lorna  Collins  (eds).
Human Ecology , 39(1): 107–109. https://doi.org/10.1007/s10745-010- 9366-7
Djaenudin,  D.,  R.  Oktaviani,  S.  Hartoyo,  & H.  Dwiprabowo.  2018.  Analisis peluang  keberhasilan  penurunan  laju deforestasi  pendekatan  teori  transisi hutan. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan Ekonomi Kehutanan , 15(1): 15–29. https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.1 5.1.15-29
Giri, C., E. Ochieng, L.L. Tieszen, Z. Zhu, A. Singh,  T.  Loveland,  J.  Masek,  &  N. Duke. 2011. Status and distribution of mangrove  forests  of  the  world  using earth observation satellite data. Global  Ecology  and  Biogeography , 20(1): 154–159. https://doi.org/10.1111/j.1466- 8238.2010.00584.x
Global  Forest  Watch.  2018. Indonesia
Deforestation  Rates  &  Statistics . Global Forest Watch. https://www.globalforestwatch.org/da shboards/country/IDN Hermawan,  A.  &  H.  Setiawan.  2018. Kearifan  lokal  masyarakat  pulau tanakeke  dalam  mengelola  ekosistem mangrove. Balai Litbang Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  Makassar , 15
(1): 53–64. http://balithutmakassar.org/wp- content/uploads/2018/07/05_Kearifan -Lokal-Tanakeke_Arman_Infotek- Ebony.pdf UNEP-WCMC Biodiversity Series 24. 2011. In the Front Line. Shoreline Protection  and  Other  Ecosystem
Services  from  Mangroves  and  Coral
Reefs.  UNEP-WCMC  Biodiversity Series 24. https://doi.org/10.5962/bhl.title.44950 Jovita,  H.D.,  A.  Nurmandi,  D.  Mutiarin,  & E.P.  Purnomo.  2018.  Why  does network  governance  fail  in  managing post-disaster conditions in the Philippines? Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies , 10(1): a585.
https://doi.org/10.4102/jamba.v10i1.5 85 Mutmainnah.  2005.  Development  resource use  island  Tanakeke  District  Takalar South Sulawesi Province Mutmainnah, 1(1): 29–38. http://ojs.uho.ac.id/index.php/bisnispe rikanan/article/view/385
Prusty,  B.A.K.,  R.  Chandra,  &  P.A.  Azeez. 2017.  Wetland  science:  perspectives from  south  asia. Wetland  Science:
Perspectives From South Asia ,
October , 1–587. https://doi.org/10.1007/978-81-322- 3715-0
Purnomo,  E.P.,  R.  Ramdani,  L.  Salsabila,  & Choi,  J.-W.  2020.  Challenges  of community-based  forest  management with  local  institutional  differences between  South  Korea  and  Indonesia. Development  in  Practice ,  30(8):
1082–1093. https://doi.org/10.1080/09614524.202 0.1749561
Purnomo,  E.P.,  A.A.  Zahra,  A.D.  Malawani, &  P.  Anand.  2021.  The  kalimantan forest fires: an actor analysis based on supreme court documents in Indonesia. Sustainability , 13(4): 2342. https://doi.org/10.3390/su13042342 Purwanti,  R.  2020.  Economic  Valuation  of mangrove  forest  in  Tanakeke  Island, Takalar  District,  South  Sulawesi Province. Buletin Eboni , 2(1): 25–34. https://doi.org/10.20886/buleboni.580
4
Rahadiati, A., K. Soewardi, Y. Wardiatno, & Dewayany.  2017.  Spatial  pattern  and temporal  variation  of  water  quality and  carrying  capacity  for  seaweed mariculture  in  Takalar,  Indonesia. AACL Bioflux , 10(4): 894–910. http://www.bioflux.com.ro/docs/2017 .894-910.pdf
Reis-Filho,  J.A.,  E.S.  Harvey,  &  T. Giarrizzo.  2019.  Impacts  of  small- scale  fisheries  on  mangrove  fish assemblages. ICES Journal of Marine Science , 76(1): 153–164.
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy11 0 Setiawan,  H.  2017.  Persepsi  dan  sikap masyarakat terhadap konservasi ekosistem mangrove di pulau Tanakeke  Sulawesi  Selatan. Jurnal
Penelitian Sosial Dan Ekonomi
Kehutanan , 14(1): 57–70.
https://doi.org/10.20886/jsek.2017.14.
1.57-70
Setiawan,  H.  &  M.  Mursidin.  2018. Ecological characteristic and health of mangrove  forest  at  Tanakeke  Island South  Sulawesi. Jurnal  Penelitian Kehutanan Wallacea , 7(1): 47-58. https://doi.org/10.18330/jwallacea.20 18.vol7iss1pp47-58
Suryani,  A.,  S.  Soedarso,  E.  Endarko,  &  A.
Muklason.  2020.  Why  we  should talk?  the  potentials  of  community
dialog  in  grounding  an  integrated rural  development. Journal  of  Asian
Rural Studies , 4(2): 154-177. https://doi.org/10.20956/jars.v4i2.225 0
Veettil,  B.K.,  R.D.  Ward,  N.X.  Quang, N.T.T.  Trang,  &  T.H.  Giang.  2019. Mangroves  of  Vietnam:  Historical development, current state of research
and  future threats. Estuarine, Coastal and Shelf Science , 218: 212–236. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.12 .021
Submitted  :   25 August 2021 Reviewed  :   22 November 2021 Accepted  :  20 December 2021

## FIGURE AND TABLE TITLES
Figure 1.  Land use/cover from 1972-2013 on Tanakeke Island. Source: (Global Forest Watch, 2018).
Figure 2.  Status of Ponds on Tanake Island. Figure 3. Causal relationships in land use change in Indonesia (Prusty et al., 2017). Figure 4. Mangrove forest transition stages (Mutmainnah, 2005). Table 1.   Area of land use/cover change from 1972–2013.