## ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
Oleh: Zaenal Arifin Dan Ade Haryani POLITEKNIK NEGERI JAKARTA zen_z36@yahoo.com

## ABSTRAK
Perjanjian pengadaan adalah perjanjian dimana pihak memegang pekerjaan untuk pihak tertentu yang diterima. Dalam prakteknya, perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa dari pemasok sebagai penyedia  penyelesaian  tepat waktu  dan bekerja  sesuai dengan  janji  yang terkandung dalam dokumen.  Selain itu,  penyedia layanan  wajib  merumuskan  kontrak  yang diajukan oleh  pengguna pendekatan  akan digunakan  dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  empiris untuk  yuridis. Dalam  pengadaan  barang dan jasa menjadi  penyedia layanan  tetap bertanggung jawab atas  semua konsekuensi  yang timbul dari  pekerjaan subkontrak,  dan  apabila terbukti  dalam pelaksanaan penyedia jasa tenaga kerja, tidak sesuai dengan perencanaan atau keterlambatan dalam penyelesaian penyedia layanan  akan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan kesepakatan  yang telah  ditetapkan.

## Kata kunci: barang dan jasa kontrak,Politeknik Negeri Jakarta, Perjanjian, Pengadaan

## ABSTRACT
The procurement agreement is an agreement by which the parties hold a job for a certain party received. In practice, the agreement for the procurement of goods and services from the supplier as a provider of completion on time and work in accordance with the promise contained in a document. In addition, service providers obliged to formulate a contract submitted by the user of the approach will be used in this study uses an empirical approach to juridical. In the procurement of goods and services into the service provider remains responsible for all the consequences arising out of the subcontract work, and if it is proven in the implementation of employment services provider, is not in accordance with planning or delays in the completion of the service providers will be subject to sanctions in accordance with the agreement has been established.
Keywords: goods and services contracts.agreement, State Polytechnic of Jakarta, contract

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam dunia usaha selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan tebosan baru mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era tekonologi, dengan mengggunakan Teknologi Modern bahkan dengan bisnis on-line, sehingga pelaku usaha harus benar-benar memahami berbagai macam kebutuhan para  pengguna jasa, sehingga bisnis ini sudah tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Negara  Indonesia adalah  negara  yang  sedang  membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang.
Pembangunan   adalah   usaha   untuk
menciptakan   kemakmuran   dan kesejahteraan  rakyat.   Oleh  karena  itu hasil-  hasil  pembangunan  harus  dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil  dan  merata. Dalam mensukseskan  pembangunan  disegala bidang  perlu adanya  partisipasi  dari seluruh  lapisan  masy  arakat    Indonesia agar  terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut. Pembangunan Nasional sangat  banyak jenis dan  macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum.  Sebagai contohnya adalah pembangunan  saluran-saluran  air,
jalan-jalan, jembatan, perkantoran,  pe- rumahan rakyat,dan masih banyak lagi. Pembangunan    Nasional    tidak terlepas    dari    partisipasi    berbagai pihak.Dalam   pelaksanaannya, pembangunan   proyek-proyek   ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemberi tugas, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Disamping itu perlu diperhatikan peralatan  -  peralatan yang canggih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pem- bangunan tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan ini antara pihak-  pihak yang melaksankannya perlu adanya suatu perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian  / kontak pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata dan Pasal 1601,Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat dilaksanakandengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan,terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari egi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.
Sebagai negara hukum, maka pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peraturan-  peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kenyataanya peraturan- peraturan  hukum itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Peraturan-  peraturan yang dipakai dalam proyek-  proyek pemerintah ada yang sudah ketinggalan jaman tetapi masih digunakan. Maka disempurnakanlah Keppres No.16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dengan Keppres No.18 tahun 2000, lalu kemudian disempurnakan kembali dengan Keppres
No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan terakhir perubahannya Perpres No.95 tahun 2007.Oleh kerena itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah haruslah  berpedoman pada peraturan-  peraturan yang ada agar pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan dengan sukses, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## Identifikasi Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi perumusan masalahan dalam penelitian  ini adalah :
1. Apakah yang menjadi permasalahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di   Politekbnik Negeri Jakarta ?
2. Apakah kontrak pengadaan barang dan Jasa  Negeri Jakarta telah sesuai dengan  Perpres       No.95 tahun 2007?
3. Bagaimana upaya - upaya Penyelesai- an  sengketa terhadap  kontrak  yang Bermasalah?

## Tinjauan Pustaka Landasan Teori
Pengertian Barang dan Jasa Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik  untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan
Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa….
perundang-undangan lainnya, serta pengertian barang  dan jasa menurut kamus.
Menurut Weele (2005:10), pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahanbaku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini mengilustrasikan bahwa input pengadaan berkaitan dengan aktivitas primer di dalam suppor activities Fokus pengadaan saat ini ada pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga pengadaan dijadikan sebagai strategic activity dalam perusahaan (Bowersox, 2010:75) Pengadaan Barang dan Jasa” menurut Keppres no 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, Politeknik Negeri Jakarta adalah  Instansi Pemerintah yang bergerak dalam Pendidikan  di kepalai seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kementrian Pendidikan  mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan . Maksud umum adalah merubah pola pikir dari yang sebelumnya persaingan menjadi pemberdayaan, sekaligus dalam rangka memacu proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin persaingan yang luas dan sehat. Selain itu maksud pengaturan ini didasarkan atas keadaan bahwa : 1.  Besarnya pembelanjaan uang APBN  /
APBD yang dibelanjakan /
dikeluarkan melalui proses pengadaan barang / jasa.
2. Agara adanya kejelasan pengaturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tercapainya efisiensi.
3.  Kebijakan       dalam      menghadapi tantangan  ke depan
– Liberalisasi perdagangan
– Government Procurement Aggreement  dalam  Panel  WTO
Tujuan Penyusunan Keppres No. 80 Tahun 2003. Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.
1.  Mengurangi ekonomi biaya  tinggi dan untuk meningkatkan efisiensi.
2. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
3. Penyederhanaan prosedur.
4.  Mempercepat proses pengadaan barang/jasa
5. Mengurangi kemungkinan KKN
6. Melindungi dan memperluas peluang usaha kecil/koperasi kecil.
7.  Mendorong penggunaan produksi/jasa dalam negeri.
8.  Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana dan pengelola proyek.
Kebijakan pengadaan Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.
Mengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?
• Volume yang sangat besar
• Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant
• Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien
• Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing;

## Konsep  Etika pengadaan Barang dan Jasa
Yang dimaksud dengan Konsep pengadaan barang dan jasa dalam adalah Konsep terkandung didalamnya yaitu hakekat, filosofi, etika dan norma pengadaan barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum pengadaan barang dan jasa adalah kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan
Epigram, Vol.11 No.2 Oktober 2014:115-122
kebijaksanaan peningkatan produksi dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil dan menengah.
Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik- baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip- prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.
Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistimatis (the system of thought),  mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.
Sehingga etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud
perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

## Tujuan Pengadaan Barang dan jasa
Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika Pengadaan yaitu :
a. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan para pihak
Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa….
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflik of interest)
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
g.  Menghindari dan mencegah penyalah- gunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,  golongan atau pihak  lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat dalam bentuk profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.

## Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.
a.    Efisien, berarti    pengadaan barang  / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
b.   Efektif berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c.  Terbuka dan Bersaing, berarti peng- adaan barang  / jasa harus terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang  /  jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
d.    Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang  /  jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang  /  jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang  /  jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
e. Adil  / Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang  / jasa  dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
f.  Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang  / jasa.

## PEMBAHASAN
Proses Pengadaan Barang dan  /  atau jasa
Pada tahap menentukan spesifikasi, pihak Politeknik Negeri Jakarta dihadapkan pada pilihan untuk membuat sendiri barang/jasa yang dibutuhkan, tapi membeli kepada perusahaan-perusahaan yang menjual alat produksi atau jasa tertentu,seperti bantuan teknis, pemborongan, dan lain-lain. Keputusan untuk membeli barang  /  jasa ini merupakan proses bisnis dengan menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan alat produksi, bukan membuat alat produksi. Ketika menerima justifikasi kebutuhan dari user  / unit kerja pemakai, PNJ menerima deskripsi barang yang diuraikan dalam spesifikasi teknis. Selain itu,user  / unit kerja masing  -  masing jurusan  pemakai juga menjelaskan alasan mengapa harus menunjuk merk / pabrikan tertentu (jika ada).Sebelum mengirim Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) kepada peserta pengadaan, PNJ terlebih dahulu menentukan cara pengadaan yang ingin dilakukan. Menurut Pedoman Pelaksanaan Pengadaan tahun 2011,PNJ hanya melakukan pengadaan melalui tiga cara, yaitu pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.. Menurut penulis, metode penunjukan langsung ini kurang efisien karena menyebabkan kurangnya bargainingpower yang dimiliki PNJ, sehingga berdampak pada harga barang/jasa. Sebaiknya PNJ meningkatkan pengadaannya melalui pelelangan atau pemilihan langsung, karena dengan semakin banyaknya peserta pengadaan, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan tawar menawar PNJ dengan peserta pengadaan tersebut.  Proses pemilihan supplier yang dilakukan PNJ terhadap peserta pengadaan telah diatur melalui beberapa tahap yang detail, salah satunya dibuktikan dengan adanya evaluasi awal terhadap peserta pengadaan sebelum melakukan negosiasi harga. Selain itu,
kriteria supplier yang dirumuskan PNJ sudah sangat lengkap, seperti harus memiliki NPWP ,membayar pajak, tidak dalam pengawasan, tidak pailit, memiliki track record yang baik, menandatangani pakta integritas, dan kriteria lainnya.PNJ juga telah mengatur tentang peserta pengadaan asing yang tidak memiliki NPWP dengan cara mengganti dengan dokumen lain yang sejenis.Pada penyusunan kontrak/ perjanjian dengan supplier , PNJ telah memuat ketentuan- ketentuan kontrak yang seharusnya dan sesuai dengan prosedur kontrak. Setelahbmenandatangani surat kontrak,supplier harus membayarkan jaminan pelaksanaan sebesar 5-7% dari total harga pembelian untuk mengurang tingkat risiko bagi PNJ . Dalam pengawasan kualitas barang/jasa, PNJ telah melakukan evaluasi sebagai pengukuran performa supplier PNJ tidak hanya mengevaluasi diakhir pelaksanaan pekerjaan, namun juga pada persyaratan administrasi sebelum pemilihan supplier yang tepat dan sesuai. Pada evaluasi akhir pelaksanaan, PNJ menggunakan tiga pendekatan, yaitu metode evaluasi harga terendah, evaluasi sistem nilai, dan evaluasi khusus metode penunjukan langsung. Pada metoda penunjukan langsung, PNJ sulit untuk menilai harga yang tepat dan wajar karena evaluasi hanya sebatas keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik. Sebaiknya   pnj menetapkan standar harga untuk barang/jasa tertentu yang hanya bisa dibeli menggunakan metoda penunjukan langsung, tentunya dengan prinsip ketepatan dan kewajaran harga.

## KESIMPULAN
Setelah mempelajari proses Pengadaan Barang dan Jasa, beserta permasalahannya yang terdapat di  Politeknik Negeri Jakarta maka dapat disimpulkan bahwa : 1.  Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Politeknik Negeri Jakarta merupakan kegiatan  yang dilakukan
Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa….
secara rutin, pihak sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai user  dan penyedia barang, berbeda .karena proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
2.  Pihak Politeknik Negeri Jakarta membuat  akte Perjanjian pengadaan Barang dan jasa sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian kepada pihak kontraktor yang ditandatangani kedua belah pihak.
3.  Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian peemborongan dilakukan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mustawarah maka akan diselesaikan suatu badan arbitrase. Keputusan badan arbitrase ini mengnikat kedua belah pihak, dan biaya perselisihan akan dipikul bersama, dan apabila pada perselisihan ini tidak dapat diselesaikan maka melalui Pengadilan. Namun selama ini, dalam praktenya perselesihandapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat selama tidak ada pihak dirugikan, dan diantara para pihak belum pernah terjadi perselesihan yang diselesaikan oleh pihak Arbitrase atau ke Pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita, Komar. 1993. Hukum Pemborongan Malakukan Pekerjaan Tertentu Alumni, Bandung.
Djumialdji, 1995. Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta.
_______. 1996. Hukum Bangunan Dasar- Dasar Hukum Dalam Proyekdan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
Fuady, Munir. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Patrik, Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan YangLahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang),
M  Sutedi Andrian, 2008,. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika  Jakarta Cet I andar Maju,Bandung.
_______. 1986. Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
Projodikoro, R. Wiryono. 1993. Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.
Rahman, Hasanuddin. 2003. Contract Drafting Seni Ketrampilan
Merancang Kontrak,  PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
S, Nasution. 1992. Metode Penelitian
Kualitatif, Tarsito, Bandung.
Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sutedi Andrian, 2008,. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika  Jakarta Cet I
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
_______. 1985. Metode Penelitian
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Subekti,  R. 1992. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
______. 1963. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.dilan.