Abstrak
Hak  Cipta  merupakan  suatu  perlindungan  hukum  atas  karya  atau  ciptaan  seseorang  yang  dibuat untuk menjaga nilai ekonomi atau keaslian dari ciptaan tersebut. Music yang merupakan hasil karya seni  dari  seseorang  yang  dibuat  untuk  dinyanyikan  dan  dijadikan  produk  di  industry  music  dan entertainment merupakan salah satu yang menjadi objek hak cipta. Diindustri music indonesia masih marak terjadi wanprestasi terhadap para pihak yang bukan pencipta dari karya  yang dihasilkan dan tidak  memiliki  perizinan  melakukan  hal  yang  melanggar  hak  cipta  dan  menghasilkan  nilai  ekonomi dari  kegiatan  tersebut.  Rendahnya  pengetahuan  dan  system  penegakan  hukum  menjadi  masalah utama  dalam  menangani  pelanggaran  hak  cipta  diindonesia,  diperlukan  perkembangan  dan  studi lanjutan  dalam  membuat  kerangka  hukum  yang  lebih  baik  dalam  mengentaskan  pelanggaran  hak cipta diindonesia, pemerintah dan instansi terkait di industry music juga harus lebih mengembangkan pengawasan terkait hak cipta di indonesia.
Kata Kunci: Hak Cipta, Musik, Penegakan Hukum
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10998-11013 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik
Bonaraja Purba 1 , Hasyim 2 , Triana Siahaan 3 ✉ , Datuk Sazli Daffa 4 , Defrin Sinaga 5 , Syamsul Alim Syah 6
Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: 3anashn@gmail.com 3 ✉

## PENDAHULUAN
Hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  merupakan  sebuah  hak  substantif  berupa kepemilikan  hal  yang  berasal  dari  suatu  ide  yang  dari  sebuah  pemikiran  manusia.  Hasil karyanya  berupa  benda  intangible  (asset  yang  tidak  memiliki  wujud).  Kemudian  ide  dari pemikiran tersebut layaknya seperti kecerdasan. HKI terdiri  dari sebuah hukum perdata atas kepemilikan. Hak milik terdiri dari tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud. HKI juga disebutkan sebagai sebuah hak atas asset yang tidak memiliki wujud. Secara universal HKI dapat dibagi atas dua, yaitu Hak cipta dan Hak atas kekayaan industry. (Studi et al., 2021) Hak  kekayaan  atas  industri  dapat  dibedakan  menjadi  berbagai  macam  hak,  antara  lain  hak paten  atau  paten  sederhana,  hak  berupa  rahasia  dagang,  merk  dagang,  hak  atas  desain industri,  hak  atas  perlindungan  varietas  tanaman,  pengaturan  mengenai  tata  letak  sirkuit terpadu, hak atas indikasi geografis serta hak atas indikasi sumber. Dengan penjelasan di atas, nampak hak cipta memiliki tempat tersendiri yang bersamaan dengan HKI lain yang mencakup hak  industri,  bahkan  hak  cipta  merupakan  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu  hak  yang  tiada terlihat  juga  berpengaruh.  Bisa  dimiliki,    hingga  sudah  selayaknya  hak  cipta  tersebut diidentikkan  dengan  hak  eksklusif  dibanding  dengan  hak  intelektual  yang  lain.  Namun, perjanjian  aspek  perdagangan  HKI,  terdiri  dari  perdagangan  barang  palsu  (TRIPs),  juga mengatur  aspek  HKI,  jenis  -  jenis  HKI,  dalam  menyelesaikan  konflik  HKI,  dan  pengawasan
Abstract
Copyright is a legal protection for someone's work or creation that is made to maintain the economic value or authenticity of the creation. Music, which is the work of art from someone who is made to be sung and used as a product in the music and entertainment industry, is one  that  becomes  an  object  of  copyright.  In  the  Indonesian  music  industry,  there  are  still frequent defaults committed by parties who are not the creators of these works and without permission do things that violate copyright and generate economic value from these activities. Low knowledge and law enforcement system is the main problem in dealing with copyright infringement  in  Indonesia,  further  development  and  studies  are  needed  in  making  a  better legal  framework  in  alleviating  copyright  infringement  in  Indonesia,  the  government  and related agencies in the music industry must also develop more oversight regarding copyright in Indonesia.
Keywords: Copyright, Music, Justice
perdagangan, dan barang palsu. Sebabnya hal itu hak cipta bisa dipahami sebagai hak yang harus  mendapatkan  perlindungi  sebab  jika  tidak  terlindungi,  akan  menyebabkan  dampak negatif  seperti  kerugian  orang  yang  berupaya  untuk  menginspirasi,  membayangkan,  dan pemikiran  tentang  penciptaan.  Namun,  harus  disebutkan  mengenai  hak  cipta  tersebut.  Hak Cipta merupakan sebuah yang tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual serta perlindungan utamanya,  apalagi  bagi  lembaga  penelitian,  pengembangan  juga  perguruan  tinggi  yang memperoleh artikel, buku - buku dan software, (Thalib et al., n.d.). Karena itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah, kuantitas ekonomi terhadap karya terkait. Dengan adanya hak yang telah  dihasilkan  karena  adanya  kemampuan  cendekiawan  manusia,  artinya  HKI  dapat menjangkau cakupan ilmu pengetahuan, teknologi berserta karya yang memiliki pesan moral, praktis dan ekonomis. HKI terdiri dari:
1. Hak Cipta berserta hak-hak yang memiliki kaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Hak atas Indikasi Geografis;
4. Hak atasDesain Industri;
5. Hak Paten;
6. Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
7. Informasi Rahasia seperti Rahasia Dagang dam Data Test;
8. Hak terhadap perlindungan Varietas Tanaman Baru.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  sangat  besar  cakupan  HKI  yang  harus  terlindungi. Contohnya,  seperti  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  hak  cipta.  Spesifiknya  hak  cipta bidang  musik  yang  berbentuk  VCD  dan  DVD  terhadap  upaya  -  upaya  pemalsuan  atau pembajakan. Pembajakan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Pembajakan  sederhana  merupakan  sebuah  upaya  rekaman  asli  menduplikasikan rekaman  originalnya  guna  untuk  diperjual  belikan  dengan  tidak  memiliki  izin  dari pencipta  lagu  atau  atau  pemilik  lagu  yang  menerima    HKI  secara  sah,  hasil  berupa rekaman yang telah diduplikasi.
2. Rekaman yang sudah diduplikasi sengaja dibuat dengan desain yang berbeda. Mereka membuat logo dan merk tiruan agar dapat memperdaya pembeli, supaya masyarakat percaya dengan rekaman yang  mereka beli merupakan rekaman yang asli.
3. Rekaman pentas artis-artis yang secara spesifik tidak izin terhadap artisnya sendiri atau komposer atau tanpa tanpa sepengetahuan produser yang terikat kontrak dengan artis yang bersangkutan. (Dengan et al., 2014)
Lagu-lagu tersebut dimaksudkan untuk berada di dalam kawasan HAKI yang dilindungi dalam Pasal 58(d) UU 28 tahun 2014 tentang UUHC, adalah  sebuah lindungan hak cipta terhadap ciptaan  lagu  atau  music  dengan  atau  tidak  memiliki subtitle.  Dimana  maksudnya,  dalam perlindungan UU Hak Cipta, produser lagu mempunyai hak finansial dari karya mereka. Hak cipta dapat dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak  untuk  memperoleh  benefit  berupa  royalti  atas  karya  hak  yang  terkait.  Sedangkan  hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta karya dan mustahil dimusnahkan dengan cara apapun  meskipun  haknya  telah  dialihkan.  Kegiatan  Ekonomi  ini  diperlukan  sebagai  bentuk evaluasi hasil kreativitasnya dalam bentuk lagu untuk dinikmati masyarakat atau orang-orang yang  mendengarkannya.  Ini  berarti  bahwa  penulis  memiliki  hak  tentang  hak  finansial  atas karya yang dimiliki publik. Ciptaan kreatif dalam format online sangat mudah dibuat tumpang tindih, dan hasil dari tindakan ini juga hampir mustahil berbeda dengan aslinya. Tidak hanya itu, manusia juga bisa melakukannya yaitu Melakukan perubahan terhadap hasil perbanyakan dan  perbanyakan  hampir  gratis  di  seluruh  dunia.  Di  sisi  lain,  tentu  saja  demikian  Ini membuatnya  tampak  mudah  bagi  sekelompok  masyarakat  untuk  melakukan  pelanggaran terhadap hak cipta sangat besar, namun di sisi lainnya tampak tidak muda bagi pemilik hak cipta  untuk  menentukan  apakah  adanya  yang  melanggar  atau  sulit  dalam  mengidentifikasi. tapi mengambil tindakan hukum UUHC 2014 mengatur perlindungan hak cipta terkait dengan adanya pertumbuhan teknologi dan informasi sesuai dengan regulasi Dalam Pasal 54, 55 dan 56 Undang Undang Hak Cipta, tapi mungkin sejak saat itu Dengan disahkannya UUHC, banyak situs web terus bermunculan di mana anda dapat men download lagu dengan cuma cuma. Penulis  jelas  akan  mengalami  kerugian  terhadap  performa  masif  yang  bisa  men download lagu Hak cipta tanpa membayar royalti. (Habi Kusno, n.d.)

## Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual (KI)
Berdasarkan asal usul yang dilaporkan, sejak penduduk terdahulu sampai sekarang, benarlah terjadi dimana hak dalam kekuasaan tanah dan properti seorang harus diakui dan dihormati oleh  kepemerintahan  guna  untuk  terlindunginya  sebuah  kepentingan  dan  harta  masyarakat
tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, konsep kekayaan ikut terus berkembang. Pada masa sekarang, sistem hukum mengklasifikasikan kekayaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) kebanyakan orang memiliki pengakuan atas kepemilikan pribadi dan harta individu, yang  disebut  benda  berwujud;  (2),  kekayaan  atas  arti  yang  sebenarnya,  seperti  tanah  dan bangunan; yang (3), seperti properti disebut kekayaan intelektual. Berkenaan dengan kekayaan intelektual, satu dunia melegalkan hak milik berbentuk ide kepemilikan, contohnya hak cipta, hak  atas  paten,  merk  dagang  dan  hak  berupa  rahasia  dagang,  diagram  sirkuit  terintegrasi. Konsep kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan sebuah gagasan bahwa kerja mental buatan  manusia  memerlukan  pengorbanan  tenaga,  waktu,  dan  uang.  Pengorbanan  inilah memberikan  nilai  ekonomi  kepada  tenaga  kerja  yang  dihasilkan  karena  terdapat  sebuah manfaat  yang  dapat  dirasakan.  Menurut  penjelasan  tersebut,    perlunya  dorongan  dalam menghargai  karya  sebagai  perlindungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual.  Pada  dasarnya, konsep kekayaan intelektual digambarkan dengan kekayaan yang tumbuh atau muncul karena kecerdasan  masyarakat.  HKI  merupakan  hak  atas  kekayaan  tertinggi  sehingga  terciptanya sebuah karya intelektual dalam bentuk pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi.
David  Bainbridge  mengatakan  bahwa  Kekayaan  Intelektual  adalah;  “that  area  of  law  which concerns  legal  rights  assosiated with  creatif  effortor  comercial  reputation  and  goodwill.” Konsep  dari  David  ini  rupanya  memiliki  kedekatam  terhadap  pendekatan  hukum.  Ini  dapat dikatakan  sangat  logis  karena  membahas  permasalahan  Kekayaan  Intelektual  pada  akhirnya akan berujung kepada konsep hukum, terkhususnya dalam menyangkut proses perlindungan hak  kepada  KI.  Namun  terdapat  pandangan  lainnya  yang  menyebutkan  bahwa  Kekayaan Intelektual merupakan sebuah pengakuan dan  sebuah kebanggaam kepada seseorang atau badan  hukum  terhadap  temuan  atau  ciptaan  KIl  tersebut  dengan  memberi  hak  yang terkhususkan untuk mereka baik dalam aspek sosial maupun ekonomis.
Secara  menyeluruh,  terdapat  senuah  kesinambungan  antar  standar  yang  terdapat  di  dalam TRIPs  dengan  sistem  yang  terkandung  dalam  Kekayaan  Intelektual  terdahulu  yang  terjadi dalam  jangka  waktu  tertentu  melalui  proses-proses  domestik.  Ada  sesuatu  pula  yang mendorong  domestik  yang  berkelanjutan  atas  perkembangan  dan  penerapan  sistem perlindungan  Kekayaan  Intelektual.  Dilihat  dalam  perspektif  kebijakan,  demi  Kekayaan Intelektual tersebut, atau sebuah langkah yang tiada bersungguh dalam kewajiban universal, akan  tetapi  sebagai  unsur  yang  utuh  terhadap  infrastruktur  hukum  dan  perdagang  sebagai upaya menumbuhkan penanaman modal  dan perdagangan dengan laba yang banyak. Bagi
Indonesia,    ini  meruapakan  permasalahan  yang  sangat  konfleks,  terlepas  atas  peluang  dan rintangannya. Indonesia yang digadang ganang sebagai negara dengan  kekayaan terhadap SDA tentu dapat menarik investor dengan berimplikasi krpada pengembangan UU, termasuk kebijakan  dalam  mengatur  Undang  Undang,  terutama  bagaimana  menyesuaikan  ketentuan konvensi  internasional dengan hukum nasional guna melindungi KI yang ada. (Maria Alfons, n.d.)
Sumber Hukum Hak Cipta dan Ciptaan Yang Dilindungi 1. Sumber Hukum Hak Cipta
a. Perundang-Undangan
Menurut asal usul penegakan hukum, negara Indonesia terintegrasi ke dalam system civil law atau  sistem  hukum  yang  berupa  Eropa  kontinental,  berakar  pada  budaya  Hukum  Roman Germanic  (Romano-Germanic).  Dalam  hukum  keperdataan,  acuan  hukum  yang  diutamakan merupakan    hasil  legislatif  yang  terdiri  dari  undang-undang,  sedangkan  sumber  hukum lainnya  seperti  kebiasaan,  keputusan  pengadilan,  dan  lain-lain.  (jurisprudence),  doktrin (doctrine)  dan  kesepakatan  antar  negara  (traktat)  berlaku  sebagai  tambahan  Pengertian undang-undang  (undang-undang)  di  sini  banyak  digunakan  untuk  memasukkan  selain undang-undang produk hukum lain di bawah undang-undang (hukum bawahan), contohnya aturan  dari    pemerintahan,  kebijaksanaan  presiden,  kebijaksanaan  par  menteri,  dna  lainnya. Peraturan perundang undangan terkait hak cipta, yaitu:
1. UU RI Nomor. 6/1982 tentang Hak Cipta;
2. UU RI Nomor. 7/1987 tentang Perubahan atas;
3. UU Nomor. 6/1982 tentang Hak Cipta;
4. UU RI Nomor. 12/1997 jis.  UU RI 6 Tahun 1982, UU Nomor. 7 tahun 1987;
5. UU RI Nomor. 19 Tahun 2002 jis, UU Nomor. 6/1982, UU Nomor 7/1987 dan UU Nomor. 12/1997;
6. UU  Republik  Indonesia  Nomor  28/2014  jis,  UU  RI  Nomor  6/1982;    Undang-Undang Nomor 7/1987; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997; dan Undang-Undang Nomor 19/2002.
7. PP RI no. 14/1986 tentang Dewan Hak Cipta.
8. Keputusan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  1/1987  Tentang  Penerjemahan    atau Penggandaan Karya Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01/1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
10. Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  04.PW.07.03/1988  Tentang Peneliti Hak Cipta.
11. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  29/2014  tentang  Tata  Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasi dan Evaluasi Lembaga Pengumpul
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.20-T.03.01-04/2015
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HI.01.08/2015
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-01/2016
Berdasarkan peraturan diatas lah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia harus terus dikembangkan dan diperbarui agar dapat memenuhi fungsi dari system hukum tersebut yang diperuntukan  bagi masyarakat dan pihak yang memerlukan. Sebagaimana kekurangan  yang didapat  didalam  UU  terdahulu  tentang  Hak  Cipta  yaitu  UU  Tahun  1982  dan  1987  sudah dihapuskan  dan  diperbaharui  melalui  Undang-Undang  Hak  Cipta  Tahun  1997  yang  sudah berlaku sejak bulan Mei 1997 yang berisi antara lain:
A. Perlindungan hukum kepada sebuah karya cipta yang penciptanya tidak diketahui. Ini diatur oleh Bagian 10A dari UUHC, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak cipta terhadap  karya  yang penciptanya  tidak  diketahui  dalam  masa  waktu  50  tahun  sejak tanggal penemuan dan penyebaran karya cipta kepada masyarakat umum.
B. Pengecualian  atas  Pelanggaran  Hak  Cipta.  Peraturan  terkait  dapat  ditemukan  di Pasal 14  UUHC,  yang  menurutnya  prasyarat  untuk  menentukan  hak  cipta  adalah penunjukan atau pencatatan sumbernya, jika tidak berarti tidak memiliki  pelanggaran terhadap hak cipta.
Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:
i. Menggunakan  ciptaan  yang  dilindungi  hak-hak  lainnya  seperti  pendidikan, pengajian,  penulisan  artikel  ilmiah,  penyusunan  ulasan,  penyusunan  kritis  dan penanganan  isu.  Ini  berlaku  asalkan  keperluan  sah  pencipta  tidak  rusak  atau dilanggar
ii. Mengambil alih karya cipta orang lain, baik  secara  keseluruhan atau  sebagian, dengan tujuan pertunjukkan atau  dipentaskan dengan cuma-cuma atau tanpa pertimbangan keuangan, asalkan tidak merugikan kepentingan sah pencipta.
iii. Penggandaan  suatu  ciptaan  yang  bukan  merupakan  program  komputer dilakukan  sdengan  keterbatasan  dan dengan  proses  serupa  dari  Perpustakaan Umum, bagian bagian yang memiliki sifat tidak untuk mendapatkan keuntungan dan ditujukan semena-mena dalam kegiatannya.
C. Hak dan Kekuasaan untuk Melakukan Gugatan. Hal ini mengacu dalam Pasal 14 UUHC 1997,  yang  menyatakan  bahwa  pencipta  memiliki  hak  untuk  menuntut  hak  moral sehubungan  dengan  kuantitas  non-komersial,  seperti  yang  tercantum  dalam  nama pencipta,  meskipun  hak  cipta  ini  dialihkan  atau  dipindahkan  secara  finansial kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.
D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu tertuang dalam Pasal 47 yang lebih jelas mengatur tentang wewenang dan hubungan PPNS dengan Irjen Pol ang sampai saat ini cakupan tugas dan tanggung jawabnya terbatas.
E. Sewa  Pengaturan.  Hak  atas  sewa  didefenisikan  sebagai  sebuah  hak  perdana  dalam hukum hak cipta dengan berlakunya perjanjian TRIPS-WTO. Bagian di Pasal III UUHC 1997 menekankan bahwa pencipta sinematografi dan program komputer dan produser rekaman suara memiliki wewenang dalam mengizinkan atau tidak memberi izin kepada orang lain yang akan menyewakan karya mereka untuk tujuan komersial.
F. Hak terkait hak cipta (related rights). Jika hak cipta telah dialihkan oleh pencipta, maka hak cipta yang bersangkutan disebutkan secara tegas oleh;
artis  (pemain,  pelakon,  penyanyi,  tukang  tari,    dan  sejenisnya),  pencipta  karya  berupa hasil rekaman audio serta lembaga di bidang penyiaran
G. Pengaturan  ini  merupakan  pembaharuan  hukum  hak  cipta  yang  sebelumnya  diatur oleh Konvensi Roma dan Perjanjian TRIPS-WTO.
H. Lisensi  Hak  Cipta.  Lisensi  adalah  perjanjian  antara  pemilik  hak  cipta  dan  pengguna. Perjanjian  ini  pada  intinya  meliputi  pemberian  lisensi  penggunaan  hak  cipta  dengan tujuan  komersial  dan  penetapan  nilai  dan fee  royalty.  Aturan  lisensi  ini  terdapat  di dalam Pasal 38A, 38B dan 38C sebagai sebuah peraturan utama, selain itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP).

## b. Yurisprudensi
Pertumbuhan  terbentuknya  hak  cipta  melalui  kasus  hukum  belum  lama  terjadi  di Indonesia. Salah satu alasannya ialah karena jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan sedikit dan  sistem  informasi  hukumnya  yang  masih  kurang  baik  sehingga  sulit  untuk  mencari  dan menguak perkara yang sudah diselesaikan oleh peradilan di pengadilan-pengadilan di seluruh wilayah tanah air. Selain sebagai konsekuensi dari menganut sistem hukum perdata, apresiasi hakim  terhadap  kasus  hukum  terkait  hak  cipta  juga  rendah.  Di  Indonesia,  putusan  hakim pendahulu tidak mengikat, artinya hakim lama bebas menggunakan putusan tersebut sebagai sumber hukum untuk mengadili suatu perkara.
c. Perjanjian Internasional
terdapat  sejumlah  konvensional  atau  norma  bilateral  terkait  perlindungan  hukum  hak  cipta yang telah memuat pengesahannya di Indonesia adalah :
a) Keputusan  Presiden  RI  Nomor.  17/1988  tentang  Pengesahan  Perjanjian  antara Pemerintahan  Indonesia  dan  Penduduk  Eropa  tentang  Menjamin  adanya  lindungan Hukum Timbal Balik atas Rekaman Suara.
b) Keputusan  Presiden  RI  Nomot.  25/1989  tentang  Pengesahan  Perjanjian  adanya lindungan Hak Cipta antar negara Indonesia dan Amerika Serikat.
c) Keputusan  Presiden  RI  Nomor.  38/1993  tentang  Pengesahan  Perjanjian  adanya lindungan Hak Cipta antar Indonesia dengan Inggris Raya.
Selain perjanjian bilateral, terdapat perjanjian multilateral, yaitu sebagai berikut:
a) UU RI No. 7/1994 Pengesahan Traktat Organisasi Perdagangan Dunia.
b) Keputusan Presiden RI Nomor. 18/1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni).
c) Keputusan  Presiden  RI  Nomor.  15/1997  Pengesahan  Organisasi  WIPO  (Konvensi  Hak Cipta WIPO).
d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/2004 tentang Kontrak Pertunjukan dan  Fonogram  Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia,  selanjutnya  disebut WPPT.(Jannah et al., 2018)

## METODE PENELITIAN
Sebuah  penelitian yang berfokus untuk meneliti  dan mengidentifikasi dengan akurat, juga melakukan analisa terhadap aturan undang – undang yang memiliki kaitan dengan HKI serta hak cipta atas sebuah karya musil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berupa metode penelitian doktrinal dengan melakukan analisa hasil imiliah yang didasari atas logika dari sisi normatifnya. Sumber yang  dipakai dalam penelitian  ini berupa  bahan studi Pustaka terhadap data yang diperoleh. Bahan sutdi pustaka ini terdiri kepada beberapa acuan hukum, antara lain Bahan Hukum Primer, seperti UU tentang HKI dan UUHC atas karya musik; Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa buku, journal, majalah, artikel yang memiliki kaitan dengan HKI  dan  hak  cipta  karya  musik,  serta  Bahan  Hukum  Tersier,  antara  lain  KBBI  dan  Kamus Hukum. Penelitan ini terlaksanakan dalam tenggang waktu satu bulan  dari Mei 2018 sampai Juni 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum kepada hak cipta dan HKI terhadap penggunaan lagu sebagai konten dalam media sosial
Penegakan  hukum  penggunaan  lagu  terkait  hak  cipta  sebuah  karya  di  Indonesia ternyata  tetap  diakui  sebagai  topik  hangat  untuk  diperbincangkan.  Pertunjukan  yang mementaskan  konten  lagu  atau  musik  berkaitan  dengan  hukum  hak  cipta  masih  cocok untuk dibahas. Aspek hukum hak cipta dan hak paten menjadi penting untuk diperhatikan karena  dalam  pelaksanaannya,  lindungan  hukum  secara  preventif  masih  kurang  dalam penyelesaian  terhadap  sengketa  yang  berkaitan  dengan  pembajakan  lagu  terhadap produk industri musik.  Di sisi  lainnya,  dengan semakin berkembangan teknologi, banyak masyarakat umum yang menyalin dan mempublikasikan  lagu yang merupakan hak cipta kepunyaan orang lain di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan efek ekonomis bagi pihak yang tidak memiliki hak cipta dan pelaku  kurang aware  terhadapnya  kepentingan  penerapan  ketentuan  hak  ekonomi  dan moral berkaitan dengan penciptaan musik bagi pengarang atau pembuatnya.
Hak cipta adalah hak eksklusif, sekaligus kepemilikan hak cipta mutlak atas lagu-lagu tersebut.  Dimana,  setiap  individu  atau  seseorang  komersial  yang  memakai  karya  kreatif seperti lagu untuk kepentingan umum tidak terkecuali dari undang-undang hak cipta dan praktik komersial lainnya yang menciptakan nilai ekonomi, restoran dan tempat lain yang
memerlukan  izin  oleh  produser  bahkan  pemegang  hak  cipta  secara  sah,  serta  memiliki uang  hak  cipta  kepada  pencipta  karena  eksklusivitasnya  milik  produser  dan  tiada  pihak mampu  memperoleh  keuntungan  ekonomi  tanpa  sepengetahuan  produser  atau pemegang  hak  yang  sah.  Fakta  adanya  kajian  di  masyarakat  tentang  pembajakan menjelaskan  bahwa  tingkat  pembajakan  negara  Indonesia  masih  termasuk  kedalam  10 besar  negara  dengan  tingkat  pembajakan  tertinggi  di  dunia.  Walaupun  peraturan perundang  undangan  tentang  hak  cipta  dengan  jelas  mengaturnya.  (Soemarsono  & Dirkareshza, 2021).
HKI adalah suatu kesimpulan proses pemikiran intelektual masyarakat, berupa analisa, desain, seni, tulisan, juga aplikasi dari sebuah ide. Didalam HKI, hak cipta dapat diartikan sebagai sebuah subjek yang dilindungi oleh hukum. Hak cipta adalah khusus sang maha karya terhadap ciptaannya yang tercipta dari ciptaan intelektualnya (kecerdasan manusia). Pasal  4  UUHC  mengatur  tentang  hak  khusus  meliputi  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak ekonomi  adalah  sebuah  hak  memperoleh  dampak  ekonomi  suatu  barang  yang diciptakannya, seperti dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 9 UUHC bahwa :
i. Pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi dengan tujuan:
a. Publikasi penemuan;
b. Penyalinan kreatif dengan bentuk apa pun;
c. Versus terjemahan kreatif;
d. Menyesuaikan, menyusun, hingga mengubah penemuan;
e. Mendistribusikan kreasi atau salinannya;
f. Program kreatif;
g. Publikasi paten;
h. Komunikasi kreatif;
i. Penyewaan paten.
ii. Para  pihak  yang  melakukan  hak  ekonomi  seperti  yang  terdapat  pada  ayat  (1)  wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta tersebut atau pencipta.
iii. Barangsiapa  tidak  memiliki  perizinan  dari  pemilik  hak  cipta  tidak  diperbolehkan menyalin atau memakai karya buatan dalam tujuan komersial. Dengan tujuan ekonomi ini,  pihak  lain  yang  memakai  karya  cipta  dalam  tujuan  komersial  yang  tidak
mendapatkan  perizinan  dari  pencipta  dinyatakan  sebagai  bentuk  kriminalitas  dalam bentuk hukum perdata.
Penggunaan  komersial  dalam  pengertian  Pasal  1(24)  UUHC  adalah  penggunaan suatu ciptaan untuk tujuan mendapatkan untung ekonomi dari berbagai sumber dan cara, atau untuk keuntungan. Sedangkan hak moral yang telah tertulis di dalam Pasal 5 UUHC, merupakan  sebuah  hak  pencipta  yang  memberikan  cantuman  namanya  pencipta  pada karya yang diciptakan dan melarang siapa pun untuk mengubah ciptaannya, sekalipun itu berupa judul atau subjudul dan himpunan yang berbeda.
Kreativitas terdiri atas dua bagian,  pertama, adalah hak diakui sebagai pencipta (hak cipta atau hak orang tua). Oleh karena itu, hak moral mensyaratkan bahwa jati diri pemegang hak  cipta  diberikan  atas  karya  ciptanya,  sesuai  namanya  sendiri  atau  dengan  nama samaran.  Dalam  beberapa  kasus  dan  atas  kebijakan  penulis,  penulis  dapat  menghapus identitasnya  (secara  anonim).  Kedua,  hak  untuk  melindungi  keutuhan  ciptaan,  yang memiliki  hubungan  atas  bentuk  sikap  dan  perilaku  yang  berkaitan  dalam  keutuhan  atau wibawa sang pencipta. Didalam praktiknya, hak ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk larangan  memodifikasi,  mengurangi,  atau  menghancurkan  ciptaan  cenderung  merusak integritas pencipta (Anak et al., 2017).
Ide dan gagasan mereka dalam menciptakan lagu adalah hasil kreativitas. Sebagai pencipta  dalam  dengan  langsung  memperoleh  hak  cipta  terhadap  ciptaan  lagu  dan dilindungi  oleh  pemerintah  berdasarkan  Pasal  4.  Usaha  pemerintahan  untuk  menjamin terlindungnya hak pencipta telah teridentifikasi dalam UUHC.
Pasal  4  mengatur  perlindungan  oleh  pemerintah  terhadap  hak  eksklusif  pencipta  yang merupakan  hak  masing-masing  pencipta.  Akan  tetapi  ada  perbedaan  antara  hak  yang dimiliki oleh pencipta, perbedaannya disini adalah pencipta mempunyai hak yang melekat untuk tetap eksis dalam ciptaannya walaupun setelah ciptaan itu dialihkan atau dialihkan. hak  moral.  hak,  ketentuan  ini  secara  jelas  dinyatakan  dalam  Pasal  5.  Hak  lainnya  bagi produser  yaitu  hak  ekonomi  yang  diberikan  produser  untuk  menyelesaikan  karyanya, pelaksanaan hak ekonomi ini mampu membantu produser sejahtera sebagai pemilik hak cipta  dan  mendapat  pujian  yang  tinggi  sebagai  pencipta.  Pelatihan  kerja  formal  sulit dilakukan  karena  menguras  pikiran  dan  tenaga  dalam  proses  produksi.  Tentang penggunaan eksklusif hak ekonomi sesuai dengan poin 9.
Dalam rangka pelaksanaan hak milik tersebut di atas, pencipta atau pemegang hak cipta  juga  memiliki  hak  memberikan  lisensi  menurut  Pasal  9  ayat  3  berupa  mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya dan pemilik hak cipta. atau pemilik hak cipta berhak  mendapatkan  kompensasi  berupa  pembayaran  royalti  atas  penggunaan  lagunya. Mengingat pemilik hak cipta tunduk pada Pasal 5 ayat 2 maka tiada hak moral dikarenakan satu-satunya hak yang dia miliki adalah hak ekonomi. Kreativitas diterima. Akan tetapi, hak ekonomi milik pemilik hak cipta sebagaimana  royalti yang dimiliki sang pencipta, sehingga perbedaan antara pencipta dan pemilik hak cipta adalah hak moral. Produser atau pemilik hak  cipta  berhak  atas  karya  tersebut. Hukum  ekonomi  yang  sering  digunakan  yaitu distribusi  dan  periklanan.  Law  of  notice  yaitu  hak  produser  atau  pemegang  hak  cipta dengan  tujuan  membuat  pertunjukan  kreatif  atau  tujuan  komersial.  Oleh  karena  itu,  jika oknum  lainnya  ingin  memakai  hak  ekonomi  atas  suatu  ciptaan,  terlebih  dahulu  harus memperoleh perizinan dari pencipta atau pemilik hak cipta, izin tertulis, disebut juga izin siaran. Jika seseorang tidak mendapatkan izin produser atau pemilik hak cipta. Hak cipta dilarang  untuk  kepentingan  komersial  gratis  serta  publikasi  karya.  Pemulihan  kewajiban pengguna (user) untuk melaksanakan lisensi yang telah disahkan didalam UUHC pada bab 9  tentang  pemakaian  karya  cipta  yang  digunakan  oleh  peminatnya  tercurahkan  dalam sebuah  janji  tertulis  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  perizinan  ini  harus  memuat  hasil penggunaan ciptaan pencipta atau pencipta pemegang hak alias  royalty. Pada hakikatnya royalti adalah  imbalan wajib  dipungut sang  pemilik karya atau  pemilik hak  cipta  sebagai imbalan atas eksploitasi hak ekonomi atas suatu karya. Artinya, imbalan adalah hak wajib yang  dipunyai  sang  pemilik  karya  atau  pemilik  hak  cipta,  menerima  imbalan  berupa sejumlah rupiah. (Situmeang & Kusmayanti, 2020).
Pada zaman industri 4.0, teknologi tumbuh dengan sangat cepat, semua yang Anda butuhkan dapat dengan mudah ditemukan berkat teknologi, platform pengiriman layanan musik  tidak  mengabaikan  perkembangan  teknologi.  di  mana  banyak  layanan  musik sekarang  menawarkan  lagu  untuk  diunduh  atau  hanya  didengarkan.  Penikmat  lagu  di platform bahwa perilaku komersial yang memperoleh laba kepada pemilik atau pembuat layanan  musik,  khususnya  iTunes,  platform  lagu  yang  menawarkan  beragam  musik termasuk  lagu  Original  yang  berasal  dari  Indonesia.  Cara  dalam  mendengarkan  musik dalam iTunes dengan syarat pengguna harus berlangganan kepada layanan tersebut, hal ini  disetujuin  pengguna  iTunes  yang  selanjutnya  didapatkan  oleh  iTunes  dan  dihitung
keuntungan  rokeuntungan  royalti  yang  telah  dikirakan,  iTunes  melakukan  pembayaran LMK berbasis Indonesia dan diarahkan ke pemilik karya atau pemilik hak cipta. Sebabnya, pendapatan royalti pada negara yang sama juga negara yang berbeda
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten
Dari  sudut  pandang  penyalahgunaan  hak  cipta,  pencipta  tidak  mungkin mempresentasikan karyanya tanpa bantuan organisasi profesional menangani masalah ini, baik dalam hal karya musik atau opera. Di Indonesia, tugas ini dilakukan oleh YKCI , sebuah unit  yang  mengatur  pengelolaan    hak  cipta  musisi  dan  musik,  baik  ciptaan  Indonesia maupun negara lain. Selain itu, pengguna membayar biaya YKCI berdasarkan jumlah yang mereka tentukan. Dasar pemikiran industri royalti adalah untuk mendistribusikan imbalan yang dikumpulkan dari pengguna berdasarkan laporan penggunaan musik.
Lot dibagikan ke setiap pemilik karya yang sudah termasuk ke dalam YKCI. Jumlah imbalan untuk setiap lagu yang berasal dari tempat yang sama dapat berbeda dari tahun ke tahun. Biaya lisensi minimum adalah Rp 250.000 untuk lagu yang  direkam oleh  label pada saat rilis awal. Selain itu, dihitung berdasarkan unit yang terjual serta rekaman, penjualan, album dan kompilasi terpilih, terjemahan, rekaman ulang.
Persentase  dari  harga  yang  diiklankan,  biasanya  dihitung  sebagai  harga  rilis  eceran dikalikan  dengan  jumlah  unit  kaset  yang  terjual.  Selain  itu,  setelah  lagu  disetujui  secara resmi oleh label atau P3, penulis menerima royalti dari departemen MR YKCI sebagai file P3  yang  disebut  Song  License  Order  .  Pembuat  konten  tidak  mampu  menerima  royalti spontan  dari  P3,  yang  mempersulit  penghitungan  imbalan  penjualan.  Penunjukan  YKCI sebagai Collection Officer berlaku selama beberapa tahun terakhir, dan bisa diperpanjang untuk periode yang sama.
UU  Paten  Tahun  2001  banyak  melakukan  perubahan,  penambahan  dan  penghapusan terhadap UU Paten yang lama, terutama UU Paten Nomor. 14/2001, pemilik paten memiliki hak eksklusif, yang berarti bahwa mereka hanya dapat menggunakannya dengan melarang seseorang untuk melakukan tindakan seperti menjual, membuat atau menyewakan paten atau  produk  yang  dipatenkan  tanpa  persetujuan  mereka.  Hukum  paten  secara  alami menentukan aplikasi mana yang terkait dengan prosedur aplikasi. Sebagai pemilik paten , ia juga dilindungi peraturan perundang undangan atas penemuannya dibidang IPTEK yang mampu merugikan penemunya.
Dalam hal terjadi sengketa paten, keputusan dapat diambil di hadapan Pengadilan Niaga
pada  Pasal  117  UU  Paten,  dimana  pemegang  hak  atau  subjek  paten  dapat  mengajukan permohonan sebelum . Pengadilan Niaga dalam hal Paten diberikan kepada orang yang bukan pemilik yang berhak

## SIMPULAN
Penerapan  hukum  atas  hak  cipta  sebuah  karya  perlu  dilakukan  agar  menghindari pembajakan atau  plagiatisme  atas karya tersebut. Khususnya  pada bidang  musik, banyaknya pembajakan  karya  musik  tentunya  dapat  merugikan  sang  pemilik  karya. Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001 dapat digunakan dalam melindungi hak paten sebuah karya, hal ini bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  atas  hak  cipta  karya  musik  tersebut  dan dapat mempidanakan  siapapun yang  melakukan kegiatan  pembajakan terhadap karya  yang sudah diterlindungi tersebut. Undang Undang hak cipta ini juga menguntungkan bagi pemilik karya, karena setiap orang yang menggunakan musik untuk kegiatan komersil dikenakan biaya royalti.

## DAFTAR PUSTAKA
Maria  Alfons.  (n.d.). IMPLEMENTASI  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DALAM  PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.
Anak,  O. :,  Mirah,  A.,  &  Dewi,  S.  (2017).  Magister  Hukum  Udayana  PERLINDUNGAN HUKUM  HAK  CIPTA  TERHADAP  COVER  VERSION  LAGU  DI  YOUTUBE. UDAYANA MASTER LAW JOURNAL) • Desember , 6(4), 508 – 520. http://ojs.unud.ac.d/ndex.php/ Dengan, H., Royalti, P., Rezky, O. :, & Maramis, L. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM. In Lex Privatum: Vol. II (Issue 2).
Jannah,  M.  P.,  Jannah,  M.,  &  Dosen  Pengampu  Mata  kuliah  Hak  Kekayaan  Intelektual  STIH Labuhanbatu,  M.  (2018).  PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Oleh. Jurnal Ilmiah "Advokasi, 06(02).
Habi Kusno. (n.d.). PERLINDUNGAN  HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH  MELALUI  INTERNET  Legal  Protection  of  Copyright  Creator  of  Song Downloaded  Through  the  Internet.  In Fiat  Justisia  Journal  of  Law  (Vol.  10). http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBAYARAN ROYALTI. 5(1).
Soemarsono,  L.  R.,  &  Dirkareshza,  R.  (2021).  URGENSI  PENEGAKAN  HUKUM  HAK  CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. Jurnal USM Law Review, 4, 615. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15
Studi, P., Hukum, I., & Erfamiati, A. D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  PATEN  DITINJAU  DARI  UU  NO  14  TAHUN  2001  TENTANG  HAK  PATEN  (Vol.  3). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Thalib,  P.,  Wilayah,  K.,  Hukum,  K.,  Hak,  D.,  Manusia,  A.,  &  Jambi,  P.  (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG  HAK  CIPTA  DAN  PEMILIK  LISENSI  REKAMAN BERDASARKANUNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.