## Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif

## Zelika Ayu Andaresa
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran zelikaandaresa@gmail.com
Helza Novalita Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran helzanova@yahoo.com

## HazarKusmayanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hazarkusmayanti@yahoo.com

## Abstract
Waqf in Indonesia has been arranged on Waqf Act Number 41 of 2004 with enactment that regulation the procedur of wqaf should be based on Waqf Act Number 41 of 2004. In practice of waqf still have a deviations which is mostly found are heirs of waqif want to overpower management or take over of waqf property. In the provision given the task of managing and developing property of waqf is nazhir or someone who has been appointed,as set forth in asrticle 11 of Waqf Act Number 41 of 2004.Heirs do not have the right to own or take over the management of waqf property unless they are designated as  nazhri,  base  on  Acrticle  3  and  40    of  Waqf  Act  Number  41  of  2004  waqf  property  cannot  be cancelled,  pulled  back,  on  sale,  bequeathed,  mortgaged,  and  other.  The  heirs  who  took  over  the management  of  waqf  property  are  not  legal  because  those  who  are  given  the  duties  and  authority regarding it are only someone who is appointed as nazhir by the waqif. If a dispute occurs based on article 62 of Waqf Act Number 41 of 200, disputes can be resolved by using a delebration system but if  the  delibrations  cannot  be  resolved  the  mediation  can  be  done,  if  mediation  cant  be  resolved  the disputes  then  parties  can  use  Islamic  arbitration  system.  The  last  way  that  can  be  done  if  a delebrations, mediation or Islamic arbitration cannot resolve a dispute, the dispute can be resolved through a religious court.
Key Word : Waqf, Waqf Land, Nazhir

## Abstrak
Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan  diberlakukannya  undang-undang  tersebut  maka  pelaksanaan  wakaf  harus  berdasar  pada  UU No.41  Tahun  2004.  Pada  praktiknya  masih  terjadi  penyimpangan  salah  satunya  adalah  mengenai pengambil  alihan  pengelolaan  dan  penguasan  tanah  wakaf  oleh  ahli  waris  wakif.  Pada  ketentuanya yang  diberikan  tugas  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  adalah  nazhir  atau seseorang yang telah ditunjuk oleh wakif, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf. Ahli waris tidak memiliki hak apapun untuk menguasai ataupun mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf apabila tidak ditunjuk sebagai nazhir, hal tersebut ditegaskan dalam  Pasal 40 UU No.  41  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  harta  benda wakaf  dilarang  untuk  dijadikan  jaminan,  disita, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk lainnya kemudian dalam  Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa  wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dapat dikatakan bahwa ahli waris yang mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf adalah tidak sah karena yang diberikan tugas dan wewenang mengenai hal tersebut adalah hanya seseorang yang ditunjuk sebagai nazhir oleh wakif.Apabila terjadi sengketa wakaf maka berdasrkan Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004, sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  kemudian  apabila  mediasi  masih  belum  dapat menyelesaikan  sengketa  dapat  menggunakan  sistem  arbitrase  syariah  dan  apabila  sengketa  masih belum juga dapat diselesaikan maka dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama.
Kata Kunci : Wakaf, Tanah Wakaf, Nazhir

## PENDAHULUAN
Agama  Islam  mengajarkan umatnya untuk senantiasa selalu melakukan perbuatan  dan  menjalin  hubungan  yang baik  dengan  Allah  SWT  juga  pada  sesama umat manusia, salah satu cara umat muslim dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah  SWT  adalah  dengan  beribadah. Ibadah  yang  dilakukan  oleh  umat  muslim adalah seperti, shalat, puasa, zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya.
Wakaf menurut syara’ adalah menahan  harta  yang  dimungkinkan  untuk dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan  ataupun  merusak  bendanya serta  dapat  digunakan  untuk  kebaikan. 1
Terdapat dua pendapat yang mengemukakan  mengenai  pertama  kalinya wakaf dilakukan, pendapat pertama mengatakan  bahwa  Rasalullah  SAW  yang melaksanakan wakaf pertama kali berdasarkan hadis riwayat Umar bin Syabah dan  „Amr  bin  Sa‟ad  bin  Mu‟ad  kemudian pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  wakaf pertama  kali  dilakukan  oleh  Umar  bin Khatab  berdasarkan  hadis  riwayat  Ibnu Umar  ra.  mengenai  lahan  yang  didapatkan Umar di Khaibar dan kemudian diwakafkan.
Sumber utama wakaf dalam Hukum Islam  adalah  al-Qur‟an,  wakaf  termasuk
1 Adijani  Al-Alabij, Perwakafan  Tanah Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Prakterk, Jakarta  : PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2004, hlm. 25.
kedalam infaq fi sabilillah , berikut beberapa ayat  al-Qur‟an    yang  menginformasikan mengenai infaq  fi  sabilillah dan  dapat dijadikan  sebagai  dasar  hukum  wakaf tersebut, yaitu:
1. Dalam  Q.S.  al  –  Baqarah  (2)  : 261,dalam surat ini dapat disimpulkan bahwa berwakaf yang dimaksud  bukanlah  asal  berwkaf saja,  akan  tetapi  wakaf  yang dilakukan  haruslah  wakaf  di  jalan Allah. 2
2. Dalam Q.S. al – Baqarah (2) : 267, ayat ini berwakaf haruslah di jalan Allah  hanya  sebagian  hasil  usaha. Maksudnya adalah tidak dikehendaki berwakaf seluruh harta  yang  dimiliki  hal  tersebut dikarenakan  masih  adanya  ahli waris  yang  harus  diperhatikan, kecuali  apabila  seseorang  hidup sebatang  kara  dan  tidak  ada  lagi keluarga yang ditinggalkan. 3
Harta  benda  yang  dapat  diwakafkan berupa  harta  benda  bergerak  maupun  tidak bergerak. Pada praktiknya harta benda yang lebih  banyak  diwakafkan  adalah  harta benda  tidak  bergerak  berupa    sebidang tanah  dan  atau  bangunan  di  atasnya  hanya saja  harta  benda  yang  diwakafkan  harus benda  milik  yang  bebas  dari  segala
2 Suhrawardi  K.  Lubis, Wakaf  dan Pemberdayaan Umat , Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.
3 Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit., hlm. 13.
pembebanan,  ikatan,  juga  sengketa. 4 Hal tersebut dikarenakan tanah merupakan salah satu  sumber  daya  alam  yang  dibutuhkan oleh  manusia,  selain  itu  tanah  dapat bermanfaat  bukan  hanya  bagi  kepentigan pribadi  tetapi  akan  bermanfaat  pula  bagi kepentingan umum. 5
Di  Indonesia  sendiri  perwakafan sudah  dikenal  dan  diakui  sejak  lama, pertauran perundang-undangan pertama kali yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai perwakafan  khususnya  wakaf  tanah  adalah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA).  Seiring  berkembangnya zaman  praktik  perwakafan  di  Indonesia semakin berkembang dan menjadi perhatian penting,    oleh  karena  itu  pada  tahun  2004 dibuat undang-undang wakaf yaitu Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  sebagai  salah  satu  dasar  dan panduan  dalam  hal  perwakafan.  Peraturan lainnya  yang  mengatur  mengenai  wakaf adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf  yang  saat  ini  telah  dirubah  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2018.
4 Rachmandi  Usman, Hukum  Perwakafan di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2009 , hlm. 67.
5 Irma  Devita  Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Mengatasi  Masalah Hukum Pertanahan, Bandung : Kaifa, 2010, hlm. 1.
Berdasarkan  Hukum  Islam  wakaf terjadi  sesaat  setelah  adanya  ikrar  wakaf atau  pernyataan  dari  pihak  yang  yang  akan mewakafkan  harta  bendanya,  namun  jika berdasarkan  pada  Pasal  6    UU  No.  41 Tahun  2004  pelaksanaan  wakaf  harus memenuhi unusr-unsur yaitu, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta  benda  wakaf,  dan  jangka  waktu wakaf.  Keenam  unsur  tersebut  tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah  satu  yang  paling  penting  adalah mengenai  ikrar  wakaf.  Ikrar  wakaf  pada ketentuannya  tidak  dapat  dilakukan  begitu saja,  Pasal  17  ayat  (1)  UU  No.  41  Tahun 2004  menyatakan  bahwa  ikrar  wakaf dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nazhir dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan  oleh  2 (dua)  orang  saksi,  kemudian  pada  Pasal  17 ayat  (2)  UU  No.  41  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  ikrar  wakaf  nantinya harus  dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf. Akta  ikrar  wakaf  merupakan  salah  satu dasar  atau  bukti  yang  dapat  memberikan kekuatan  serta  perlindungan  hukum  bagi harta benda wakaf.
Setelah  terjadinya  perwakafan  harta benda wakaf akan dikelola dan dikembangkan  oleh  nazhir,  berdasarkan Pasal  1  angka  4  UU  No.  41  Tahun  2004 nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya. Para ulama sepakat mengenai  kekuasaan  nazhir  hanya  terbatas pada  pengelolaan  wakaf  agar  dimanfaatkan sebagaimana  tujuan  wakaf  yang  tercantum dalam ikrar wakaf yang tentunya dikehendaki  wakif. 6 Nazhir  tidak  memiliki hak  apapun  terhadap  harta  benda  wakaf karena  harta  benda  yang  telah  diwakafkan akan  menjadi  milik  Allah  SWT  karna dengan  adanya  perwakafan  maka  wakif telah  melepaskan  kepemilikannya  dan siapapun  sudah  tidak  berhak  atas  harta benda wakaf tersebut.
Pengelolaan dan pengembangan harta  benda  wakaf  oleh  nazhir  tentunya memiliki keuuatan hukum karena status dan kedudukan  nazhir  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Wakaf.  Pasal  40  Undang- Undang  Wakaf  menyatakan  bahwa  harta benda  wakaf  yang  sudah  diwakafkan dilarang untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual,  diwariskan, ditukar  atau dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak lainnya.
Adanya  prosedur-prosedur  ataupun larangan-larangan  yang  diatur  mengenai perwakafan  dalam  Undang-Undang  Wakaf, pada praktiknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi. Masuknya  pihak  ketiga  selain  nazhir  dan wakif merupakan salah satu  hal  yang dapat
6 Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf  Teori  dan  Prakteknya di  Indonesia , Jakarta  : GH UI, 2005, hlm. 117.
menyebabkan sengketa wakaf salah satunya adalah  ahli  waris.  Sesuai  dengan  Pasal  40 Undang-Undang Wakaf bahwa tanah wakaf tidak  boleh  diwariskan,  namun  banyak  ahli waris  wakif  yang  masih  merasa  memiliki hak terhadap harta benda wakaf. Salah satu sengketa  wakaf  yang  sering  ditemui  adalah sengketa  wakaf  dengan  objek  sebidang tanah  atau  bangunan  karena  jika  melihat keadaan  saat  ini  tanah  memiliki  nilai  jual yang tinggi.
Penyimpangan  oleh  ahli  waris  yang kerap  ditemui  adalah  ahli  waris  yang menguasai kembali, membatalkan, menjual, dan  lain  sebagainya  terhadap  harta  benda wakaf.  Selain  itu  penyimpangan  lainnya yang  akan  penulis  bahas  dalam  tulisan  ini adalah mengenai pengambil alihan pengelolaan  tanah  wakaf  berupa  masjid oleh  ahli  waris,  hal  tersebut  tentu  tidak sesuai  dengan das  sollen bahwa  yang memiliki  wewenang  untuk  mengelola adalah nazhir.
Sengketa  wakaf  mengenai  adanya pengambil  alihan  pengelolaan  oleh  ahli waris  wakif  terjadi  di  salah  satu  masjid  di Kelurahan  Cipedes  Kecamatan  Sukajadi. Pada tahun 2007 seseorang telah mewakafkan  harta  bendanya  yaitu  berupa masjid  dan  menunjuk  seseorang  untuk menjadi  nazhirnya.  Proses  perwakafan tersebut  pada  awalnya  tidak  disetujui  oleh ahli  waris  wakif  namun  wakif  dan  ahli warisnya melakukan diskusi dan
menghasilkan  keputusan  bahwa  masjid tersebut akan diwakafkan. Pada perwakafan ini  ikrar  wakaf  tidak  dilakukan  di  hadapan PPAIW  dan  tidak  dibuat  akta  ikrar wakafnya.Setelah adanya perwakafan nazhir  kemudian  melakukan  pengelolaan dan pengembangan terhadap masjid tersebut dengan baik.
Permasalahan  terjadi  pada  tahun 2014  yang  mana  ahli  waris  wakif  ingin mengambil  kembali  serta  membatalkan masjid  tersebut  sebagai  harta  benda  wakaf. Nazhir  tidak  menyetujui  dan  kedua  belah pihak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi proses musyawarah tidak mengahasilkan  kesepakatan  yang  baik antara  kedua  belah  pihak.  Ahli  waris kemudian  memutuskan  untuk  mengambil keputusan  dengan  memecat  dan  mngganti nazhir.  Setelah  adanya  pemecatan  nazhir kemudian  ahli  waris  wakif  mengambil  alih pengelolaan  terhadap  masjid  tersebut. Akibat adanya pengambil alihan pengelolaan  harta  benda  wakaf  oleh  ahli waris wakifmengakibatkanadanya ketidakpastian  mengenai  sah  atau  tidaknya ahli  waris  tersebut  mengelola  harta  benda wakaf  dan  status  masjid  tersebut  menjadi tidak jelas.
Berkaitan  dengan  latar  belakang yang  sudah  penulis  jelaskan  terdapat  suatu permasalahan  mengenai  ketidaksesuaian mengenai  praktik  perwakafan  yang  sudah
diatur  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004. Permasalahan  tersebut  adalah  mengenai adanya  pengambil  alihan  pengelolaan  atau penguasaan kembali harta benda wakaf oleh ahli  waris  wakif.  Oleh  karena  itu  penulis akan  menarik  suatu  permasalahan  yang penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  keabsahan  pengelolaan tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris wakif ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa  dalam  sengketa  tanah wakaf  yang  dikuasai  oleh  ahli waris wakif ?

## METODE PENELITIAN
Metode yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif.  Penelitian  dengan  metode  yuridis normatif ini akan menggunakan pendekatan pada  ketentuan-ketentuan  atau  norma- norma  yang  dijadikan  sebagai  hukum positif. 7 Untuk menganalisis dan menjawab permaslahan yang ada, dalam hal ini adalah megenai keabsahan pengambil alihan pengelolaan  harta  benda  wakaf  oleh  ahli waris wakif dan cara penyelesaian sengketa wakaf  maka  penulis  akan  menelaah peraturan perundang-undangan  yang terkait dan  dengan  kasus  atau  permasalahan tersebut.
7 Johnny  Ibrahaim, Teori  dan  Metedologi Penelitian  Hukum  Normatif, Malang  :  Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Nazhir dalam Wakaf
Istilah  nazhir  berasal  dari  kata kerja nazira  yandzaru yang  memiliki arti “menjaga” dan “mengurus”. 8 Pasal 1 angka  4UU  No.  41  Tahun  2004 dikatakan  bahwa  nazhir  adalah  pihak yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai  dengan  peruntukannya.  Maka nazhir  merupakan  pihak  yang  berhak dalam  hal  bertindak  atas  harta  wakaf, seperti mengursunya, memelihara, mengelola,  serta  mendistribusikan  hasil wakaf  kepada  orang-orang  yang  berhak untuk  menerimanya  serta  nazhir  berhak untuk  bertindak  yang  memungkinkan agar  harta  wakaf  dapat  bertumbuh  atau berkembang dengan baik serta kekal. 9
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 nazhir memilki tugas yaitu, mengelola, mengembangkan, melakukan  pengawasan,  melindungi serta  mengadministrasikan  harta  benda wakaf, dan memberikan laporan mengenai  kegiatan  perwakafan  secara terartur kepada menteri dan BWI.
8 Taufik  Harmani, Perwakafan  Tanah dalam  Politik  Hukum  Agraria  Nasional ,  Jakarta  :
Tatanusa, 2003, hlm. 97.
9 Said  Aqil  Husain  al-Munawwar, Hukum Islam  dan  Pluralitas  Sosial ,  Jakarta  :  Penamadani, 2004, hlm. 151.
Sama  hal  nya  dengan  tugas nazhir  yang  diatur  dalam  Pasal  11 Undang-Undang  Wakaf,  dalam  Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengatur  mengenai  kewajiban  nazhir seperti  mengurus  serta  bertanggung jawab  atas  harta  benda  wakaf  beserta hasilnya,  dan  melaksanakan  wakaf sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  oleh Menteri  Agama,  serta  nazhir  wajib untuk  membuat  laporan  secara  berkala mengenai  semua  hal  yang  menjadi tanggung  jawabnya  kepada  Kepala KUA  Kecamatan  dan  Majelis  Ulama Kecamatan. Dibalik tugas dan kewajiban  yang  dibebankan  kepada nazhir,  nazhir  juga  memilik  hak-hak yang  akan  didapatkannya,  menurut Pasal  222  KHI  nazhir  berhak  untuk mendapatkan  penghasilan  serta  fasilitas yang  jenis  dan  jumlahnya  ditentukan berdasarkan  kelayakan  atas  dasar  saran Majelis  Ulama  Kecamatan  dan  KUA Kecamatan setempat. 10
Nazhir  dapat  digantikan  atau diberhentikan  yang    tentunya  harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Pasal 45 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan  harta  benda  wakaf,
10 Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia ,  Bandung  :  PT  Refika  Aditama,  2011, hlm. 66.
nazhir diberhentikan atau diganti dengan  nazhir  lain  apabila  nazhir  yang bersangkutan,  telah  meninggal  dunia, untuk  nazhir  organisasi  atau  badan hukum yang telah bubar atau dibubarkan dengan sesuai pada ketentuan yang berlaku, adanya permintaan  dari  diri  nazhir  untuk berhenti  atau  digantikan,  nazhir  tidak menjalankan tugasnya atau tidak amanah,  serta  apabila  nazhir  dijatuhi hukuman pidana melalui putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Nazhir dalam perwakafan memiliki  kedudukan  yang  sah  karena termasuk subjek hukum dalam perwakafan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Wakaf. Dapat dikatakan  bahwa  nazhir  telah  diakui serta  memiliki  kedudukan  yang  sah dalam  melakukan  pengelolaan  dan pengembangan  terhadap  harta  benda wakaf.
B. Keabsahan  Pengelolaan  Tanah Wakaf    Yang  Diambil  Alih  Oleh Ahli Waris Wakif
Hukum waris merupakan salah satu  hukum  yang  mengatur  mengenai pembagian harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Salah satu yang mengatur  mengenai  kewarisan  ini adalah  Hukum  Islam,  dalam  Hukum Islam  kewrisan  merupakan  salah  satu
aspek  yang  diatur  dengan  jelas  dalam al-Qur‟an  dan  hadis.  Kewarisan  Islam tentunya harus dilakukan dengan berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis,  hal tersebut  dikarenakan  kewarisan  ini berkaitan langsung dengan harta benda yang  apabila  tidak  berdasarkan  pada ketentuan  tentunya  akan  menimbulkan sengketa. 11
Seseorang  yang  memberikan harta  peninggalannya  disebut  dengan pewaris  dan  seseorang  yang  akan menerima  harta  warisan  adalah  ahli waris.Berdasarkan  Pasal  171  huruf  (c) KHI  ahli  waris  merupakan  seseorang yang  memiliki  hubungan  darah  atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, kemudian ahli waris tersebut merupakan  umat  muslim,  dan  tidak terhalang  untuk  menjadi  ahli  waris. Harta benda yang termasuk dalam harta warisan  berdasarkan  Pasal  171  huruf (e) KHI adalah harta bawaan serta harta bersama  yang  telah  dikurangi  untuk keperluan  pewaris  selama  hidupnya maupun utang piutang. Berdasarkan hal tersebut  tidak  semua  harta  benda  yang pernah  dimiliki  oleh  pewaris  dapat diwariskan.
11 Idah  Suaidah  ( et.al.), “Fungsi  dan Tujuan  Kewarisan  Menurut  al-Qur‟an”, Jurnal Diskursus Islam Vol.7 No.2, 2019, hlm. 337-338.
Harta  benda  yang  tidak  dapat diwariskan  atau  yang  tidak  termasuk dalam harta waris salah satunya adalah harta benda yang telah diwakafkan.Saat seseorang  mewakafkan  harta  bendanya maka  harta  tersebut  akan  berpindah kepada  Allah  SWT  oleh  karenanya harta benda wakaf tidak boleh diwariskan  melainkan  akan  dikelola dan dikembangkan oleh nazhir.
Kekuasaan nazhir terhadap harta benda wakaf  pun  hanya  sebatas  pengelolaan saja tidak boleh memilikinya, walaupun  nama  nazhir  akan  tercantum pada  saat  didaftrkannya  harta  benda wakaf bukan berarti harta benda wakaf tersebut menjadi milik nazhir. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 42 Tahun  2006  bahwa  terdaftarnya  harta benda  wkaf  atas  nama  nazhir  tidak membuktikan  kepemilikan  nazhir  atas harta benda wakaf.
Pada  praktiknya  kerap  terjadi sengketa  mengenai  ahli  waris  yang ingin  mengambil  kembali,  menguasai atau  membatalkan  harta  benda  wakaf. Padahal  berdasarkan  Pasal  40  UU  No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual,  diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak  lainnya,  maka  sudah  jelas  bahwa ahli  waris  sudah  tidak  memiliki  hak apapun  terhadap  harta  benda  wakaf
melainkan  harta  benda  tersebut  akan menjadi  milik  Allah  SWT.  Pasal  3 Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 juga  secara  tegas  menyebutkan  bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan  ataupun  ditarik  kembali. Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  tanah wakaf  yang  telah  diwakafkan  tidak dapat dijadikan bagian dalam hal waris mewaris. 12 Pasal 3 dan Pasal 40 UU No. 41  Tahun  2004  merupakan  pasal  yang dapat  dijadikan  sebagai  perlindungan hukum bagi harta benda wakaf.
Ahli waris yang tidak ditunjuk oleh  wakif  sebagai  nazhir  tentunya tidak  diperbolehkan  untuk  mengambil alih atau menguasai harta benda wakaf, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang diambil alih oleh ahli waris  wakif  tidaklah  sah.  Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal  11  UU  No.  41  Tahun  2004  yang diberikan  tugas  dan  berhak  untuk mengelola  harta  benda  wakaf  adalah nazhir  yang  telah  ditunjuk  oleh  wakif. Tidak  hanya  untuk  harta  benda  yang sudah  memiliki  akta  ikrar  wakaf  atau didaftarkan tetapi  terhadap harta benda wakaf  yang  belum  memiliki  akta  ikrar wakaf  pun  tidak  dibenarkan  apabila pihak  lain  mengambil  alih  atau
12 Amelia  Nadya  Pricillia  Tjung,  Debby Eka  Kartikasari,  dan  Choiryzha  Rochmatul  Hilma, “Kedudukan  Tanah  Wakaf  Yang  Dikuasai  Ahli Waris”, Perspektif Vol. 2 No. 2 , 2019,  hlm. 114.
melakukan  cara-cara  yang  dilarang dalam  Pasal  40  UU  No.  41  Tahun 2004.
Sengketa  yang  penulis  angkat dalam  tulisan  ini  yang  mana  terdapat salah  satu  ahli  waris  wakif  yang mengambil  alih  pengelolaan  serta memecat  nazhir  begitu  saja  tentu  tidak dibenarkan.  Ahli  waris  tersebut  tidak memiliki kedudukan apapun serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil  alih  pengelolaan  masjid tersebut.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  ahli waris  tersebut  tidak  sah,  walaupun masjid  tersebut  belum  memiliki  akta ikrar  wakaf  tetap  saja  dirinya  tidak memiliki  hak  apapun  terhadap  masjid tersebut. Hubungan darah yang dimiliki oleh  ahli  waris  dengan  wakif  tidak menjadikan  ahli  waris  tersebut  dapat memiliki  atau  menguasai  tanah  wakaf tersebut,  karena  berdasarkan  Pasal  40 Undang-Undang  Wakaf  hara  benda wakaf tidak boleh diwariskan.
Pengambil  alihan  pengelolaan masjid  tersebut  oleh  ahli  waris  wakif tidak  merubah  status  masjid  tersebut yaitu  masih  berstatus  harta  benda wakaf, hal tersebut dikarenakan masjid tersebut sampai saat ini masih digunakan  sesuai  peruntukunnya  yaitu sebagai tempat beribadah.
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf  Yang  Dikuasi  Oleh  Ahli Waris Wakif
Pada  umumnya  penyelesaian sengketa  dapat  melalui  dua  cara  yakni melalui  cara  “litigasi”  dan  “non litigasi”. Penyelesaian sengketa melalui cara  litigasi  yaitu  proses  penyelesaian sengketa  yang  dilaksanakan  melalui pengadilan  dengan  adanya  proses beracara  di  pengadilan  yang  akan diputuskan  oleh  hakim,  sedangkan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa  yang  dilaksanakan  di  luar pengadilan cara ini juga dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 13
Pada sengketa perwakafan kedua cara tersebut dapat dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa,  namun  lebih mengutamakan  penyelesaian  melalui cara non litigasi.
Diutamakannya  penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi karna perwakafan  sendiri  merupakan  suatu perbuatan    yang  erat  kaitannya  dengan keagamaan.  Dalam  Agama Islam sendiri  selalu  mengajarkan  mengenai perdamaian  dan  rasa  persaudaraan ( ukhuwah )  sebagaimana  yang  tertuang
13 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika,  cet.  8,  2008,  hlm. 234.
dalam  ayat  al-Qur‟an  seperti,  Q.S.  al- Hujuraat (49) : 9, Q.S. al-Hujuraat (49) : 10, Q.S. al-Imran (3) : 103, yang pada dasarnya ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada manusia khususnya  umat  muslim  untuk  selalu menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara yang damai.
Selain  dalam  ayat-ayat  al- Qur‟an  penyelesaian  sengketa  wakaf juga diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.  41  Tahun  2004yang  menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Cara  musyawarah  merupakan  salah satu yang harus dilakukan dan diusahakan  terlebih  dahulu  dalam sengketa wakaf, hal tersebut dikarenakan  musyawarah  salah  satu cara  untuk  menerapkan  ajaran  Islam mengenai
perdamaian dan
persaudaraan.Musyawarah dilakukan untuk membicarakan suatu
permasalahan  yang  kemudian  akan dirundingkan  antara para pihak dengan tujuan akhir untuk mengambil keputusan demi mencapai kata mufakat. 14
Saat  penyelesaian  sengketa wakaf melalui musyawarah tidak dapat
14 Syufa‟at, “ Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama”, Volksgeist Vol. 1 No. 1 , 2018, hlm. 31.
menyelesaikan  sengketa  tersebut  maka dapat dilakukan dengan sistem penyelesaian  sengketa  lainnya  selain musyawarah.  Berdasarkan  Pasal  62 ayat  (2)  UU  No.  41  Tahun  2004  yang menyatakan apabila penyelesaian sengketa  dengan  musyawarah  tidak berhasil,  sengketa  dapat  diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.  Para  pihak  yang  telah melakukan musyawarah tetapi sengketa masih  belum  terselesaikan  maka  dapat melakukan  mediasi  yaitu  proses  atau cara  penyelesaian    sengketa  dengan melakukan  perundingan  diantara  para pihak  yang  bersengketa  dan  dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga atau penengah.  Mediator  tidak  memiliki kewenangan  untuk  memutus  sengketa, mediator  hanya  berwenang  untuk membantu  para  pihak  dalam  hal penyelesaian sengketa yang terjadi. 15
Sengketa  wakaf  yang  tidak dapat diselesaikan melalui cara mediasi masih dapat dilakukan upaya penyelesaian  sengketa  lainnya  yaitu dengan sistem arbitrase, dalam sengketa  wakaf  sendiri  yang  erat kaitannya  dengan  keagaam  khususnya Agama  Islam  sistem  arbitrase  yang diigunakan  adalah  arbitrase  syariah.
15 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan , Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.
Penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase ini  sudah  dikenal  pula  dalam  sejarah Islam  dengan  istilah tahkim . 16 Sistem arbitrase  ini  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa khususnya sengketa  perdata  yang  dilakukan  tidak melalui  peradilan  atau  diluar  peradilan umum. Apabila terjadi sengketa wakaf, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya  dengan  sistem  arbitrase dengan  mengajukannya  ke  Badan
Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas).
Upaya-upaya penyelesaian sengketa  wakaf  dengan  cara  non litigasi  seperti  musyawarah,  mediase ataupun  arbitrase  syariah  tidak  selalu dapat  menyelesaikan  sengketa  wakaf. Sengketa wakaf yang sudah tidak dapat diselesaikan  lagi  melalui  jalur  non litigasi  masih  dapat  dilakukan  upaya penyelesaian  sengketa  dengan  jalur litigasi yaitu di pengadilan.
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  62  ayat (2)  UU  No.  41  Tahun  2004  jika langkah musyawarah, mediasi, maupun
16 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah , Jakartta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 69.
arbitrase syar‟iah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka sengketa dapat  dibawa  ke  pengadilan  agama dan/atau mahkamah syar‟iah.
Penyelesaian  sengketa  wakaf  melalui pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah dirubah  sebanyak  dua  kali  oleh Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009,  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1) Undang-Undang Peradilan Agama, menyatakan  bahwa  kewenangan  yang diberikan  pada  Pengadilan  Agama adalah  untuk  menyelesaikan  perkara- perkara  seperti,  perkawinan,  waris, wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak, sedekah, dan ekonomi syari‟ah. 17
Berdasarkan  penjelasan  yang telah  dipaparkan  sebelumnya  maka sengketa  wakaf  harus  diselesaikan dengan  cara-cara  perdamaian  (non litigasi)  dan  apabila  cara-cara  tersebut tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa maka  dapat  menyelesaikannya  melalui jalur  litigasi  yaitu  di  Pengadilan Agama.  Penyelesaian  sengketa  wakaf ini  merupakan  bentuk  perlindungan hukum  lainnya  bagi  perwakafan  baik itu terhadap harta benda wakaf maupun
17 Upi  Komariah,  “Penyelesaian  Sengketa Wakaf  Di  Pengadilan  Agama”  , Jurnal  Hukum  dan Peradilan vol. 3 No. 2, 2014 , hlm. 123.
pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan.
Dilakukannya penyelesaian sengketa dalam
perwakafan dapat memberikan perlindungan  hukum  yang  bersifat represif  karena  perlindungan  hukum yang  bersifat  represif  ini  memiliki tujuan  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  atau  sengketa  yang  telah terjadi  yang  dapat  dilakukan  oleh Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan lainnya.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan Pasal 11  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  hanya  dapat  dilakukan oleh nazhir yaitu seseorang, organisasi  atau  badan  hukum  yang telah ditunjuk oleh wakif. Pihak lain salah  satunya  ahli  waris  wakif  yang tidak  ditunjuk  oleh  wakif  sebagai nazhir  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf. Ahli  waris  wakif  yang  mengambil alih  pengelolaan  harta  benda  wakaf dari  nazhir  tentunya  tidak  memiliki keabsahan,  adapun  pemberhentian nazhir  harus  berdasarkan  alasan- alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  45 ayat  (1)  Undang-Undang  Wakaf. Terhadap  harta  benda  wakaf  yang belum  memiliki  akta  ikrar  wakaf
pun  pengelolaan  tetap  dilakukan oleh  nazhir  yang  telah  ditunjuk wakif,  ahli  waris  tidak  dapat  begitu saja  mengambil  alih  pengelolaan karna  harta  benda  yang  telah diwakafkan  sudah  menjadi  milik Allah  SWT  dalam  artian  ahli  waris bahkan  wakif  pun  sudah  tidak memiliki hak nya.
2. Penyelesain  sengketa  wakaf  harus mengupayakan cara-cara yang berdasar  pada  konsep  Hukum  Islam yakni  dengan  cara  berdamai  dan rasa persaudaraan ( ukhuwah) sebagaimana  yang  diatur  dalam beberapa  ayat  al-Qur‟an  seperti  Q.S al-Hujuraat  (49)  :  9,  Q.S.  al- Hujuraat  (49):10,  dan  Q.S.  al-Imran (3)  :  103,  yang  pada  dasarnya memerintahkan untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan persaudaraan. Salah satu  cara  tersebut  adalah  dengan melakukan musyawarah untuk mencapai  mufakat,  namun  jika  cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan  sengketa,  para  pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang diatur dalam Pasal 62 ayat  (1) Undang-Undang Wakaf. Cara  lain  tersebut  adalah  mediasi, arbitrase syariah, dan melalui pengadilan agama.

## REFERENSI
Adijani Al-Alabij, cet. 5, 2004, Perwakafan
Tanah  Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan
Prakterk, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Amelia  Nadya  Pricillia  Tjung,  Debby  Eka
Kartikasari, dan Choiryzha Rochmatul Hilma, “Kedudukan
Tanah  Wakaf  Yang  Dikuasai  Ahli
Waris”, Perspektif Vol. 2 No. 2 , 2019.
Farida  Prihatini,  2005, Hukum  Islam  Zakat dan  Wakaf  Teori  dan  Prakteknya  di
Indonesia , GH UI, Jakarta.
Idah  Suaidah  ( et.al.), “Fungsi  dan  Tujuan Kewarisan Menurut al-Qur‟an”,
Jurnal  Diskursus  Islam  Vol.7  No.2,
2019.
Irma  Devita  Purnamasari,  2010, Kiat-Kiat Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Mengatasi Masalah  Hukum  Pertanahan, Kaifa,
Bandung.
Johnny Ibrahaim, 2006, Teori dan
Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,
2014, al-Qur’an  Terjemah ,  Sygma,
Bandung.
Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa  diluar  Pengadilan ,  Pustaka
Yustisia, Yogyakarta.
Mardani,  2011, Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung.
-----------,  2009, Hukum  Acara  Perdata Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syariah ,Sinar Grafika, Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  cet.  8,  2008, Hukum Acara  Perdata ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Rachmandi Usman,2009, Hukum Perwakafan  di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Said  Aqil  Husain  al-Munawwar,  2004,
Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial , Penamadani, Jakarta.
Suhrawardi  K.  Lubis,  2010, Wakaf  dan Pemberdayaan Umat , Sinar Grafika,
Jakarta.
Syufa‟at,  “  Penerapan  Prosedur  Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf  Di  Pengadilan  Agama”,
Volksgeist Vol. 1 No. 1 , 2018.
Taufik  Harmani,  2003, Perwakafan  Tanah dalam Politik Hukum Agraria
Nasional , Tatanusa, Jakarta.

## Upi  Komariah,  “Penyelesaian  Sengketa Wakaf  Di  Pengadilan  Agama”  ,
Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  Vol.  3
No. 2, 2014 .
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004
Tentang Wakaf.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).