PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KHUSUSNYA DALAM
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

## I Kadek Adi Surya
Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan. Email : suryaadysurya@gmail.com
Abstrak, Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  pula  menyebabkan hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi  dan budaya  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat.  Teknologi  informasi  mencakup masalah  sistem  yang  mengumpulkan,  menyimpan,  memproses,  memproduksi  dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat Demikian  juga  dengan  Indonesia,  dimana  penggunaan  teknologi  informasi  berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah  semakin  meluas  sehingga  memasuki  hampir  semua  segi  kehidupan.  Dengan kemudahan  adanya  media  sosial  masyarakat  juga  bebas  berekspresi  dan  mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan  orang lain  dan  menjaga etika berbahasa dan berprilaku  dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya  dampak  negatif  yang  timbul  dari  manfaat  media  sosial.  Sehingga  sering  terjadi tuduhan  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan,  karena  kurang  berhati-hati  dalam berinteraksi  melalui  media  sosial.  Dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan melalui  media  elektronik  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  berdasar  Undang-Undang  ITE atau  melalui  pengadilan  melainkan  bisa  juga  diselesaikan  dengan  perdamaian  melalui Alternative  Penyelesaian  Sengketa  atau  nonlitigasi.  Karena  tindak  pidana  pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang dapat dicabut oleh pihak pelapor, dimana proses penyeselaiannya  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  cara  yang  dipilihnya  yang kemudian  mencabut  laporannya  di  kepolisian  dan  membuat  surat  pernyataan  perjanjian perdamaian serta mengenai hambatan hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat  beberapa  faktor  diantaranya,  yang  pertama  faktor  kepentingan,  kedua  hak  dan yang  ketiga  kekuasaan,  kemudian  faktor-faktor  yamg  mendorong  penyelesaian  secara perdamaian  adalah  karena  pihak  itu  sendiri  sadar  dan  datang  untuk  meminta  maaf, kemudian di karenakan para pihak yang bersangkutan masih ada dalam hubungan keluarga, teman,  pacar  ataupun  mantan  pacar.  Kemudian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  diantaranya  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor sarana  dan  fasilitas,  masyarakat  serta  kebudayaan.  Upaya  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  penggunaan  media  elektronik  yang  baik  dan mencegah  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  masalah  serta  disalah  gunakan  oleh  pihak- pihak lain mengenai pelanggaran Undang Undang.
Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, UU ITE, UU Arbitrasa & Alternatif Penyelesaian Sengketa, KUHP
Abstract, The development of information and communication technology has also caused world relations to become borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so rapidly. Information technology includes the problem of systems
that  collect,  store,  process,  produce  and  transmit  information  from  and  to  industry  or society in an effective and fast manner. Its use has also expanded so that it enters almost all aspects of life. With the convenience of social media, people are also free to express and  express  opinions,  but  this  freedom  must  still  maintain  the  comfort  of  others  and maintain language and behavior ethics in interacting through social media. This triggers a negative impact arising from the benefits of social media. So there are often accusations of defamation or humiliation, because they are not careful in interacting through social media. In the case of defamation carried out through electronic media, it can not only be resolved based on the ITE Law or through the courts but can also be resolved peacefully through  Alternative  Dispute  Resolution  or  non-litigation.  Because  the  criminal  act  of defamation is a complaint offense that can be revoked by the reporting party, where the settlement process is carried out by both parties in the way they choose who then withdraws the report to the police and makes a statement of peace agreement as well as regarding the obstacles that affect the legal settlement of the pollution case. the good name that is carried out through electronic media peacefully there are several factors including, the first is the interest factor, the second right and the third is power, then the factors that encourage a peaceful  settlement  are  because  the  party  itself  is  aware  and  comes  to  apologize,  then because the parties concerned are still in the relationship of family, friends, girlfriends or ex-girlfriends. Then the factors that influence law enforcement include the law itself, law enforcement  factors,  facilities  and  facilities,  society  and  culture.  Efforts  to  prevent violations of the Law on Information and Electronic Transactions are to socialize to the public about the good use of electronic media and prevent things that can cause problems and be misused by other parties regarding violations of the Act.
Keywords:  Defamation,  ITE  Law,  Arbitration  Law  &  Alternative  Dispute  Resolution,
Criminal Law.
PENDAHULUAN Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  telah  ditegaskan bahwa  negara  Indonesia  adalah  Negara yang  berdasarkan  atas  hukum.  Hal  ini berarti  bahwa  Indonesia  menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan bahwa  ”Setiap  orang  berhak  atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
Selanjutnya Pasal 28 F Undang – Undang  Dasar  1945  secara  tegas menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia .” Akan  tetapi,  Pasal  28  G  ayat
(1) amandemen Undang – Undang Dasar 1945  juga  mengatur  sebagai  berikut “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi.” Hukum tersebut harus ditegakkan demi  terciptanya  tujuan  dan  cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana
dirumuskan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar    Negara    Republik Indonesia  Tahun  1945  alenia  ke-empat yaitu  membentuk    suatu    Pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaanperdamaian abadi  dan  keadilan  sosial.  Untuk mencapai tujuan dan cita-cita
bangsa,teknologi  informasi  memegang peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akandatang. Teknologi informasi diyakini membawa  keuntungan  dan  kepentingan yang  besar  bagi  negara.    Di  era globalisasi saat ini teknologi yang sangat berkembang adalah teknologi internet. Informasi elektronik yang memiliki  muatan  penghinaan  dan  /  atau pencemaran  nama  baik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronic data interchange (EDI),  surat  elektronik ( elektronic  mail ), telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang  telah  diolah  sehingga  di  dalamnya mengandung  unsur  penghinaan  atau pencemaran nama baik seseorang.
Tindak pidana pencemaran nama baik  merupakan  kejahatan  hukum  yang saat ini perlu diperhatikan secara khusus.
Banyak  kasus-kasus  pencemaran  nama baik yang berkembang dalam masyarakat yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan informasi elektronik. Perkembangan  teknologi  inilah  yang mendorong beberapa perbuatan melawan hukum  dalam  masyarakat  terutama pencemaran nama baik melalui teknologi modern ini.
Dinamika  teknologi  yang  maju pesat  inilah  yang  menjadi  faktor terlampauinya hukum. Dilihat dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana pencemaran  nama  baik  diistilahkan sebagai  penghinaan  atau  penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang  telah  melakukan  perbuatan yang  belum  terbukti  kebenarannya dengan  maksud  tuduhan  itu  akan  tersiar di ketahui orang banyak.
Pencemaran  nama  baik  melalui media  sosial  termasuk  kategory  tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/  mentransmisikan dan/  membuat  dapat  di  aksesnya informasi  elektronik  dan/  dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/  pencemaran  nama baik”.
Menurut  putusan  Mahkamah Konstitusi No.50/PUU.VI/2008
penafsiran  norma  yang  termuat  dalam Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  mengenai penghinaan dan/ pencemaran nama baik tidak bisa di lepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam BAB  XVI  tentang  penghinaan  yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Sehingga  Konstitusional  Pasal  27  ayat (3) UU ITE harus di kaitkan dengan Pasal 310  dan  311  Kitab  Undang  Undang Hukum Pidana.
Dengan  demikian  segala  unsur tindak  pidana  pencemaran  nama  baik dalam  Pasal  27  ayat  (3)  mengacu  pada pemahaman dan esensi unsur
pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan  Pasal  311  pencemaran  nama  baik atau  penghinaan  dimaksudkan  untuk menyerang  kehormatan  atau  nama  baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.
Sedangkan  sanksi  pidananya terdapat dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang  berbunyi  ”Setiap  orang  yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) berbunyi  ”Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  tersebut  adalah berusaha untuk memberikan
perlindungan  atas  hak-hak  individu maupun  institusi,  dimana  penggunaan setiap  informasi  melalui  media  yang menyangkut data pribadi seseorang atau
institusi harus dilakukan atas persetujuan institusi/orang  yang  bersangkutan.  Oleh sebab  itu  pencemaran  nama  baik  dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat  kerugian  disisi  orang  yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi  elektronik.  Suatu  perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat  terhadap  perbuatan  itu,  dan karenanya  perbuatan  tersebut  kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.  Dapat  dicelanya  si  pembuat justru  bersumber  dari  celaan  yang  ada pada  tindak  pidana  yang  dilakukan  si pembuat.
Oleh  karena  itu,  ruang  lingkup pertanggungjawaban  pidana  mempunyai korelasi penting dengan struktur pidana, terutama  dalam  hal  pencemaran  nama baik di informasi elektronik ini.
Berhadapan  dengan  kasus-kasus  yang menyangkut  teknologi  informasi,  maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang menjadi  masalah  yang  perlu  dihadapi.
Seringkali para penegak hukum mengalami  kesulitan  dalam  menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana  Indonesia.  Sementara  upaya penjeratan  terhadap  pelaku  -  pelaku kejahatan  di  dunia  maya  harus  tetap dilakukan.  Sehingga  upaya  yang  paling memungkinkan  adalah  perluasan  alat bukti  sebagai  solusi  dari  penegakan hukum di bidang teknologi informasi.
Penerapan hukum menjurus kepada  pemidanaan  pelaku  dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan  pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan  pidana  yang  terjadi  atau  tidak. Jadi penerapan hukum menjadi
1 Chairul  Huda,  2006, Dari  Tindak Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, h 68
2 Andi  Hamzah,  2014, Delik-Delik Tertentu  Dalam  KUHP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, h  178.
permulaan  pertanggungjawaban  yang hanya  dapat  terjadi  setelah  seseorang melakukan suatu tindak pidana 1 . Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat  delik  aduan,  yakni  perkara pencemaran  nama  baik  terjadi  jika  ada pihak yang mengadu 2 . Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap  mencemarkan  nama  baiknya atau  merasa  terhina  dapat  mengadu  ke aparat  hukum  agar  perkara  dapat segera di  tindak  lanjuti,  artinya  aparat  hukum tidak  berinisiatif  melakukan  penyidikan dan  pengusutan  apabila  tidak  ada  pihak yang merasa dirugikan 3 .
Agar  dapat  dipidananya  si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang telah  ditentukan  dalam  Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan tindakannya  apabila  tindakan  tersebut melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sanksi  dalam  Undang-undang  tentang perbuatan  melawan  hukum  pencemaran nama baik di dunia maya diharapkan agar bisa  membuat  efek  jera  bagi  pelaku. Namun  demikian  tindakan  pencemaran nama  baik  masih  banyak  ditemui  dalam kehidupan ini. Meski peraturan
perundang undangan secara jelas mengaturnya.  Hal  tersebut  dikarenakan akibat  adanya  kemajuan  teknologi  yang berkembang  dalam  masyarakat  yang memungkinkan    terjadinya  kejahatan baru  yang  dapat  dilakukan  lewat  dunia maya. Dengan  demikian  subjek  pelaku pencemaran  nama  baik  melalui  dunia maya  dikualifikasikan  sebagai  orang yang  telah  melakukan  tindakan  hukum nyata. Hukum ditekankan pada fungsinya untuk  mengatur  menyelesaikan  konflik- konflik  yang  timbul  dalam  masyarakat
3 Eko  Junarto  Miracle  Rumani, 2015.  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindak Pidanapencemaran  Nama  Baik  Di  Dunia Maya, Fakultas Hukum Unsrat, h 118.
secara  teratur.  Tempat  hukum  di  dalam masyarakat harus mampu menghubungkan  peran  hukum  dengan hal  lain  yang  berhubungan  dengan masalah  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat. Penegakan  hukum  dalam  arti  luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap penyelenggara atau penyimpangan hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan ataupun  melalui  prosedur  arbitrase  dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( alternative disputes nor conflict resolution ).  Bahkan  dalam  pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum  mencakup  pula  segala  sesuatu aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai  perangkat  kaidah  normatif  yang mengatur  dan  pengikat  para  subjek hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  benar- benar  ditaati  dan  sungguh-sungguh dijalankan  sebagaimana  mestinya 4 .  Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 1. Bagaimanakah  penyelesaian  hukum kasus  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan  melalui  media  elektronik tidak  berdasarkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik  dan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitase  Dan  Alternatif
Penyelesaian ?
2. Apakah faktor –  faktor  yang menghambat dalam penyelesaian
secara perdamaian kasus pencemaran nama  baik  yang  dilakukan  melalui media elektronik ?

## METODE PENELITIAN
4 Jimly  Assidiqie,  2006, Konstitusi dan Konstitusi Analisme , Sekretaris jenderal dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta, h 385.
Jenis penelitian dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normative. Penelitian hukum normative dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doctrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan  memberikan  penjelasan  yang terperinci atas isu hukum yan gdihadapi 5 .
Sedangkan jenis pendekatan yan gdigunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.  Dalam  penelitian hukum  normatif,  permasalahan  dikaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan konsep atau teori  hukum  digunakan  sebagai  analisis untuk mencari pemecahan permasalahan, adapun perundang-undangan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara lain : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  Tentang  Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian PEMBAHASAN a. Penyelesaian Hukum Kasus Pencemaran  Nama  Baik  Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik  Tidak  Berdasarkan Dengan  Undang-Undang  Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  Dan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting  dalam  suatu  Negara  yang berdasarkan atas hukum, untuk
5 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an Efendi,  2014, Penelitian  Hukum  (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, h. 11
terciptanya  ketertiban  dan  kedamaian,
agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai  dengan  cita  hukum  masyarakat
Negara  tersebut .6 Upaya  penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama  baik  melalui  media  elektronik terjadi.  Bentuk  dari  upaya  ini  aparat kepolisian  menerima  pengaduan  dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan  tersebut  dengan  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media sosial elektronik. Kepolisian  dalam  penegakan  hukum tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui  media  elektronik  dilakukan dengan pendekatan penal maupun pendekatan  non  penal.  Upaya  represif, yaitu  upaya  penegakan  hukum  setelah tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui  media  sosial  elektronik  terjadi.
Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian  menerima  pengaduan  dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan  tersebut  dengan  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian memberi  kesempatan  kepada  tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan  dan/atau  perdamaian.  Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna  mencapai  kesepakatan  perdamaian antara kedua belah pihak yang
bersengketa.  Ada  tiga  kemungkinan terkait  dengan  status  kasus  setelah adanya  pengaduan  dari  pelapor  dengan kasus yang di laporkan diantaranya yang pertama  di  upayakan  perdamaian  antara kedua  belah  pihak,  yang  ke  dua penyelesaian  melalui  pengadilan  dan yang ketiga masih dalam proses
penyidikan
di kepolisian, yang
6 Made  Sukadana,  2012, Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang
disebabkan  karena  tidak  cukup  bukti serta saksi yang diminta tidak hadir dan alasan  alasan  lainnya.  Pada  prinsipnya, seluruh  tindak  pidana  tidak  dapat  di damaikan,  kecuali  tindak  pidana  aduan (delik  aduan),  yaitu  tindak  pidana  yang terjadi  dalam  lingkungan  keluarga. Perdamaian  –  perdamaian  kasus  pidana sebelum  sampai  ke  kepolisian  sudah lazim  terjadi,  dan  sepanjang  kasus  itu tidak kasus terkenal, dan sepanjang dapat di  selesaikan  antara  pelaku  dan  korban, dengan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,  maka  pihak  kepolisian lazimnya tutup mata.
Dalam  alternative  penyelesaian sengketa dalam kasus pidana sebenarnya sangat unik dan beraneka ragam. Kasus – kasus  yang  relative  agak  kabur  dan memerlukan  pembuktian  -  pembuktian, untuk  beberapa  saat  bahkan  dalam rangka  memberikan  kesempatan  para pihak menyelesaikan sendiri, polisi dapat menolong dan bermain dengan menunda pelaporan  dimulainya  penyidikan  (Pasal 109 ayat Kitab Undang Undang Hukum Acara  Pidana)  bahkan  dapat  melakukan penghentian  penyidikan  dengan  alasan tidak  cukup  bukti  sepeti  diatur  dalam Pasal  109  ayat  (2)  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Dalam kasus; pencemaran nama baik (Pasal 310 –  321  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana),  Penggelapan  (Pasal  372-377 Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana), Penipuan (Pasal 378 – 395 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana) yang pembuktiannya  masih  samar  –  samar, yang  apabila  pihak  –  pihak  mau berdamai,  maka  polisi  dengan  dasar ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara Pidana  akan  dapat  menjadi  media Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang
Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 2
intinya adalah damai 7 Alternative Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa  diluar pengadilan yang    didasarkan    kepada    hukum,    dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan  kepada  penyelesaian  yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikkan  secara  demikian  akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa  kebencian  dan  dendam.  Pasal  39 ayat    (2)    Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang  Informasi    dan    Transaksi Elektronik  menyatakan    bahwa  “selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan” 8 Sejalan dengan Pasal tersebut diatas maka dalam pembahasan ini  lebih  mengutamakan  bagaimana proses  penjatuhan  putusan  terhadap kasus  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan melalui media elektonik tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan transaksi  Elektronik  atau  bisa  dikatakan melalui jalur perdamaian.
Penyelesaian  alternatif  dalam menyelesaikan sengketa secara Perdamaian atau di luar  pengadilan mempunyai beberapabentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat ahli. Bentuk penyelesaian  sengketa  dilakukan  oleh pihak  yang  merasa  dirugikan  atau terjadinya  perbedaan  pendapat  baik  itu diantara  individu,  kelompok  maupun antar  badan  usaha.    Penyelesaian sengketa    melalui  jalur    alternative penyelesaian    sengketa  dilakukan  untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  cara
7 Wayan wiryawan, 2010,
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilaan , Udayana University, Denpasar , h. 95.
8 http;//www.fhunipassingaraja.blogsp ot.com//I  Nyoman  Gede  Remaja,  2010, Pengaturan  Alternative  Dispute  Resolution
musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian  konflik  atau  sengketa secara kekeluargaan. Macam – macampenyelesaian  sengketa  melalui jalur  alternative  penyelesaian  dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli  (  Pasal  1 angka  10  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  1999  tentang  Arbitase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) :
1. Konsultasi, Merupakan suatu tindakan  yang  bersifat  personal antara  suatu  pihak  tertentu  yang disebut  dengan  klien  dengan  pihak lain  yang  merupakan  konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. 2. Negosiasi,  Yang  dimaksud  dengan negosiasi adalah proses yang berlangsung secara sukarela diantara pihak – pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat  diterima  kedua  belah  pihak mengenai  suatu  isu  atau  masalah tertentu.
3. Mediasi,  Mediasi  adalah  bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi,  namun  pihak  ketiga (mediator)  tersebut  tidak  ikut  serta mengambil keputusan.
4. Konsiliasi,  Merupakan  usaha  yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan pihak  –  pihak  yang  bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan tercapainya persetujuan. 5. Penilaian Ahli Merupakan pendapat hukum  atau legal  opinion atas permintaan  dari  para  pihak  yang bersengketa 9
(ADR)  (kajian  terhadap  Undang  Undang Nomor 30 Tahun 1999) . (dikutip pada Senin, 31 Oktober 2022).
9 http;//www.fhunipassingaraja.blog spot.com//I  Nyoman  Gede  Remaja,2010.
Penyelesaian hukum diluar pengadilan atau perdamaian bisa dilakukan oleh kedua  belah  pihak  jika pihak    pelapor  mencabut    laporannya.
Pada    dasarnya  pencemaran  nama  baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi  jika  ada  pengaduan dari    orang    atau    pihak    yang    merasa nama  baiknya dicemarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana  yang    berbunyi    “orang yang    mengajukan  pengaduan,    berhak menarik  kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.
Pasal 75 Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana  ini  hanya  bisa  berlaku untuk  kejahatan  –  kejahatan  yang  sifat deliknya  adalah  delik  aduan,  sehingga bila  pengaduan  dicabut  maka  akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan  dapat  dilakukan  pada  tahap penyidikan,  pemeriksaan  berkas  perkara (pra  penuntutan)  dan  pemeriksaan  di muka  persidangan.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan  apabila  pengaduan  itu  di cabut  ialah  maka  penuntutannya  pun menjadi  batal.  Pencabutan  pengaduan terhadap  delik  aduan  menjadi  syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan. Pada  mekanisme  Alternative Penyelesaian  Sengketa  syarat  yang  di perlukan  dari  para  pihak  adalah  sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan  Penyelesaian  melalui alternative  penyelesaian  sengketa,  akan mendapatkan  penyelesaian  yang  lebih baik  dari  system  litigasi,  karena  dalam proses alternative penyelesaian sengketa tidak ada unsur pemaksaan.
Proses Perdamaian ini diawali dengan :
1. Para  pihak  melakukan  perdamaian melalui alternative penyelesaian sengketa.
2. Pihak  pelapor  mencabut  laporan pengaduan. Para pihak membuat surat pernyataan  yang  berisi  perjanjian
Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR)  (kajian  terhadap  Undang  Undang
menyatakan  bahwa  kasus  tersebut ditutup  atau  selesai  dengan  damai melalui  persetujuan  kedua  belah pihak yang di saksikan oleh
3. Kepolisian  sebagai  pihak  ketiganya. dengan  begitu  penjatuhan  putusan terhadap kasus tersebut selesai.
4. Di  dalam  pengambilan  keputusan melalui alternative penyelesaian sengketa, diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif. Penyelesaian  kooperatif  ini  biasa  di istilahkan sebagai “ win-win solutions ”  yaitu  suatu  penyelesaian dimana  semua  pihak  merasa  sama  – sama menang.
Asas  yang  berlaku  pada  alternative penyelesaian sengketa adalah :
1. Asas Kerahasiaan.
2. Asas Itikad Baik.
3. Asas Mengikat.
4. Asas Kontraktual.
5. Asas Kebebasan. Penyelesaian  sengketa  hukum
secara alternative penyelesaian sengketa atau  non  litigasi  dengan  cara-cara penerapan  hukum  dengan  meyakinkan kepada  para  pihak  bahwa  hukum  itu adalah cara yang paling bermoral dalam penyelesaian sengketa yang dapat menuntaskan  tanpa menyisakan dendam yang  dapat  menimbulkan  kekacauan  di masyarakat. Dengan demikian penyelesaian  sengketa  secara  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Intinya
penyelesaian  masalah  hukum,  secara hukum dan nurani sehingga disitu hukum dapat  dimenangkan  dan  nurani  orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian  secara  sukarela,  tanpa  ada yang merasa kalah.
Penyelesaian  kasus  pencemaran nama  baik  secara  perdamaian  tidak  bisa dilakukan jika berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P21) yang melebihi waktu  tiga  bulan  sejak  pengaduan. Pencabutan pengaduan dilakukan paling lama  tiga  bulan  sejak  pengaduan diajukan  ke  polisi,  jika  lebih  dari  tiga
Nomor  30  Tahun  1999).  (dikutip  pada Senin, 31 Oktober 2022).
bulan maka sifat delik pencemaran nama baik  itu  sendiri  berubah  menjadi  delik biasa  dan  proses  hukum  akan  di lanjutkan.  Jadi  jika  kasus  pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik  di  lanjutkan  atau  tidak diselesaikan secara perdamaian (pengaduan tidak dicabut) di kepolisian, maka  apabila  berkas  perkara  telah dinyatakan  lengkap  (P21),  Selanjutnya
Penyidik  melimpahkan  Berkas  perkara tersebut ke Kejaksaan. b. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Hukum Secara Perdamaian. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. keadaan  seperti  ini  biasanya  berakhir dengan  putusnya  jalur  komunikasi  yang sehat  sehinga  masing  -  masing  pihak mencari  jalan  keluar  tanpa  memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar  tercipta  proses  penyelesaian  yang efektif,  prasyarat  yang  harus  di  penuhi adalah  kedua  belah  pihak  harus  sama sama  memperhatikan  atau  menjunjung tinggi  hak  untuk  mendengar  dan  hak untuk  di  dengar.  Dengan  prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu  ( commond  ground )  yang  akan menjadi  panggung  proses  penyelesaian sengketa  baru dapat berjalan. Jika  tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini proses  penyelesaian  sengketa  tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. 10 Faktor – faktor yang menghambat dalam penyelesaian sengketa  melalui  perdamaian  atau  non litigasi: 1. Kepentingan
Penyelesaian hukum dalam kasus  pencemaran  nama  baik bisa  di  lakukan  melalui  proses litigasi  (pengadilan)  maupun non litigasi (di luar pengadilan). dalam proses penyelesaian melalui non litigasi atau 10 Suyud  Margono,  2002, ADR  & Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum , Ghalla Indonesia, Bogor, h 34
perdamaian, kepentingan seringkali menjadi masalah antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak memiliki  kepentingan  pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lainnya dengan memanfaatkan teknologi  informasi  mengingat media  elektronik  seperti  media social  merupakan  media  yang dipakai  oleh  banyak  orang sehingga  para  pihak  dengan mudah perbuat seenaknya dengan menjatuhkan pihak dengan  menjelek  jelekkan  atau mencemarkan  nama  baiknya. Dengan  demikian  orang  yang mengetahui tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat  dan  mengakibatkan terjadinya provokasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini  banyak  digunakan  untuk Kepentingan  Politik  dimana media  elektronik  seperti  media social  dan  internet  lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan  pribadi  dan  untuk menjatuhkan lawan politik lainnya. Sehingga dalam penyelesaian secara perdamaian biasanya  akan  sulit  tercapai karena  para  pihak  memiliki kepentingan kepentingan pribadi  yang  tidak  mau  saling mengalah. 2. Hak Hak  merupakan  hal  yang penting  dalam  penyelesaian sengketa karena dalam permasalahannya terdapat pihak yang tidak terima karena merasa haknya telah di rendahkan melalui pencemaran nama baiknya. Kemudian dalam  penyelesaiannya  yang membuat sulit untuk melalukan penyelesaian secara
perdamaian adalah sifat egoisme  dimana  rasa  ego  yang mengendalikan  hak  yang  yang mementingkan  dirinya  sendiri tanpa  memperdulikan  situasi dan keadaan orang lain, hal ini menandakan  salah  satu  pihak tidak ingin kalah terhadap pihak lainnya  yang  menyebabkan penyelesaian secara perdamaian tidak dapat terlaksana  dan  memilih  jalur hukum melalui pengadilan. 3. Kekuasaan Kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber  –  sumber  pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain, sehingga  pihak  lain  berprilaku sesuai  dengan  kehendak  yang mempengaruhi. Ini juga berlaku juga dalam penyelesaian hukum dimana kekuasaan dimanfaatkan  untuk  digunakan sebagai  kekuatanya  sehingga penguasa  bisa  mengendalikan keadaan  sesuai  keinginannya. Sehingga  untuk  tercapainya penyelesaian secara perdamaian  akan  sulit  terjadi karena salah satu pihak dengan pihak lainnya memiliki kekuasaan. Namun  demikian  banyak  faktor yang  bersifat  psikologis  yang  seringkali merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian perkara alternatif. Rintangan rintangan yang bersifat psikologis yaitu: 1. Para Pihak hanya memikirkan kepentingannya sendiri; 2. Tujuan  utama  dari  para pihak yaitu untuk memenangkan perkara, sehingga tidak begitu 11 Marita,  Isna,  Wisudha,  2000.
Institusionalization  of  Dispute  Resolution Through Negotiation, Mediation and
Arbitration,  1996,  h  6, sebagaimana  dikutip
tertarik  terhadap  proses yang  berorientasi  kepada perjanjian;
3. Pihak  yang  lebih  kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk mencapai  kepentingan  – kepentingannya; 4. Pihak  yang  lebih  kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lawan menyerah; 5. Adanya sikap untuk menutup  –  nutupi  masalah yang sebenarnya; 6. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi; 7. Adanya  kemauan  untuk hanya  mengikuti  putusan yang di kehendakinya sendiri 11 .
c. Faktor-Faktor Penyelesaian Kasus  Pencemaran  Nama  Baik dilakukan Secara Perdamaian. Adapun  alasan  lain  para  pihak menyelesaiakan kasusnya
secara perdamaian  atau  melalui  alternative penyelesaian  sengketa  karena  lebih menguntungkan  antara  kedua  belah pihak, keuntungan tersebut diantaranya :
1. Proses  lebih  cepat,  artinya penyelesaian  sengketa  dapat dilaksanakan  dalam  hitungan hari, minggu atau bulan.
2. Biaya lebih murah.
3. Sifatnya informal karena segala sesuatunya  dapat  ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan – ketentuan yang mengatur pertemuan merekadan
sebagainya.
dari  Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 6
4. Kerahasiaan  terjamin,  artinya materi  yang  dibicarakan  hanya diketahui oleh kalangan terbatas,  sehingga  kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau publikasikan. 5. Adanya  kebebasan  memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian di bidangnya.
6. Dapat  menjaga  hubungan  baik persahabatan,  karena  dalam proses  penyelesaian  para  pihak berupaya  untuk  menyelesaikan
seengketa secara kooperatif. 7. Lebih mudah mengadakan perbaikan-  perbaikan,  artinya masih bisa diadakannya negosiasi untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan yang telah dicapai. 8. Bersifat  final,  artinya  putusan yang  diambil  oleh  para  pihak adalah  final  sesuai  kesepakatan yang  telah  dituangkan  kedalam kontrak.
9. Tata cara penyelesaianya diatur sendiri  oleh  para  pihak.  Sebab tidak  terikat  oleh  peraturan perundang undanganyang berlaku 12 .

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah serta  pembahasan  mengenai  penegakan hukum  terhadap  Undang-Undang  19 Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa khususnya dalam pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
12
http;//www.fhunipassingaraja.blogspot.com/ /I  Nyoman  Gede  Remaja,2010.  Pengaturan Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)
1. Dalam  kasus  pencemaran  nama baik  yang  dilakukan  melalui media  elektronik  tidak  hanya dapat diselesaikan berdasar Undang  –  Undang  ITE  atau melalui  pengadilan  melainkan bisa  juga  diselesaikan  dengan perdamaian  melalui  Alternative Penyelesaian Sengketa atau nonlitigasi. Karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan  delik  aduan  yang dapat dicabut oleh pihak pelapor, dimana  proses  penyeselaiannya dilakukan  oleh  kedua  belah pihak dengan cara yang dipilihnya yang kemudian mencabut laporannya di kepolisian  dan  membuat  surat pernyataan perjanjian perdamaian. 2. Hambatan hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum  kasus  pencemaran  nama baik  yang  dilakukan  melalui media elektronik secara perdamaian  terdapat  beberapa faktor diantaranya, yang pertama faktor  kepentingan,  hal  ini banyak ditemukan seperti kepentingan  politik,  kedua  hak, sifat egoisme yang mempengaruhi  hak  seseorang untuk  tidak  mau  mengalah  satu sama  lain,  dan  yang  ketiga kekuasaan,  dimana  kekuasaan dimanfaatkan  sebagai  kekuatan untuk  mencapai  keinginannya sendiri.  Kemudian  faktor  faktor yamg  mendorong  penyelesaian secara perdamaian adalah karena pihak  itu  sendiri  sadar  dan datang  untuk  meminta  maaf, kemudian  di  karenakan  para pihak  yang  bersangkutan  masih ada  dalam  hubungan  keluarga, teman  ,  pacar  ataupun  mantan pacar.  Kemudian  faktor-faktor
(kajian terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999).(dikutip 31 Oktober 2022).
yang  mempengaruhi  penegakan hukum diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak  hukum,  faktor  sarana dan  fasilitas,  masyarakat  serta kebudayaan. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran  Undang  Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  adalah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat tentang penggunaan media elektronik yang baik dan mencegah  hal-hal  yang  dapat menimbulkan masalah serta disalah  gunakan  oleh  pihak- pihak lain mengenai pelanggaran Undang Undang. Saran 1. Penegak hukum khususnya Kepolisian  dalam  menjalankan tugasnya  harus  memperhatikan dan  memilah  kasus  pencemaran nama  baik  yang  dilakukan melalui  media  elektronik  sesuai dengan  penentuan  bobot  dan tingkatannya sesuai dengan tingkat kejahatan, kondisi pelaku,  dan  keadaan  keadaan lainnya 2. Kemudian penegak hukum diharapkan untuk lebih menekankan kepada upaya pencegahan  terjadinya  kasus pencemaran  nama  baik  melalui media  elektronik  dengan  cara  – cara seperti sosialisasi , mengadakan seminar dan memberikan  tanda  peringatan serta  tata  cara  beretika  di media elektronik yang mudah dipahami. Ucapan Terima Kasih
Puji  Syukur  saya  panjatkan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  /  Ida Hyang  Widhi  Wasa,  karena  berkat, rahmat dan karunianya, penelitian jurnal ini  dapat  diselesaikan  tepat  pada waktunya  dan  sesuai  dengan  harapan yang  saya  mohonkan  dibuat  dalam rangka  pemenuhan  salah  satu  syarat untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tabanan. Adapun hambatan- hambatan  dalam  penelitian  Jurnal  ini sudah  baragn  tentu  hambatan-hambatan yang  dihadapi  dapat  dilalui  dengan dukungan  dari  teman-teman  sejawat  di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tabanan,  sehingga  jurnal  ini  selesai sesuai  dengan  yang  diharapkan,  saya ucapkan  terima  kasih  dan  penghargaan penulis terutama sekali kepada :
1. Orangtua,  Istri,  Anak  dan keluarga  yang  telah  banyak membantu  dengan  doa  yang senantiasa terpanjat demi Kesehatan dan kelancaran penulisan jurnal ini. 2. Bapak Ketua Yayasan Universitas Tabanan dan Bapak Rektor  Universitas  Tabanan yang telah memberikan dukungan  dan  arahan  kepada penulis  untuk  menyelesaikan penelitian jurnal ini. 3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas  Hukum  Universitas Tabanan  yang  telah  banyak memberikan arahan dan dukungan terkait dengan penelitian jurnal ini. 4. Rekan-rekan Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas  Hukum  Universitas Tabanan yang selalu memberikan motivasi, semangat  dan  doa  yang  luar biasa dalam penyelesaian penulisan penelitian jurnal ini. Ahkir kata penulis mengucapkan
terima  kasih  dan  berhadap  penelitian jurnal  ini  dapat  bermanfaat  bagi  semua pihak yang berkepentingan
Daftar Fustaka Andi Hamzah, 2014, Delik-Delik Tertentu  Dalam  KUHP ,  Sinar Grafika, Jakarta. Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan ,  Kencana,
Jakarta.

## Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an
Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika,
Jakarta. Eko  Junarto  Miracle  Rumani,  2015, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidanapencemaran Nama  Baik  Di  Dunia  Maya, Fakultas Hukum Unsrat. Jimly  Assidiqie,  2006, Konstitusi  dan Konstitusi  Analisme ,  Sekretaris jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta made sukadana, 2012, Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan  Proses  Peradilan Yang  Sederhana,  Cepat  Dan Biaya  Ringan ,  Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta. Suyud Margono, 2002, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Ghalla Indonesia, Bogor.
Wayan  wiryawan,  2010, Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilaan , Udayana University, Denpasar. Marita, Isna, Wisudha, 2000. Institusionalization  of  Dispute Resolution Through Negotiation, Mediation and Arbitration,
1996,  h  6, sebagaimana  dikutip dari  Munir  Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. http;//www.fhunipassingaraja.blogspot.c om//I Nyoman Gede Remaja,2010. Pengaturan Alternative  Dispute  Resolution (ADR) (kajian terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999).(dikutip 31 Oktober 2022). http;//www.fhunipassingaraja.blogspot.c om//I  Nyoman  Gede  Remaja, 2010, Pengaturan  Alternative Dispute Resolution (ADR) (kajian terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) .
(dikutip pada Senin, 31 Oktober 2022). http;//www.fhunipassingaraja.blogspot.c om//I Nyoman Gede Remaja,2010. Pengaturan Alternative  Dispute  Resolution (ADR) (kajian terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999). (dikutip pada Senin, 31 Oktober 2022). Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan Alternatif
Penyelesaian