Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No.1, Januari 2021

## TINJAUAN  YURIDIS  PEMBUKTIAN  PEMERIKSAAN  PERKARA  PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENGALAMNI GANGGUAN JIWA
Triandy Gunawan, Tifany Kartika Octafian, Chezaria Crescendo Vionita, Siswoko Andianto dan Dennia Gracia Angelica
Universitas Narotama Surabaya Jawa Timur, Indonesia Email: triandyg@gmail.com, tifanykartika@gmail.com, chezariavio@gmail.com, siswoko_andianto@ymail.com dan graciadennia@gmail.com

## Abstract
This  jurnal  aims  to  analyze  the  process  of  evidencing  and  examination  criminal case done by defendant who suffered mental disorder and to determine who has the authority  to  examine,  evidencing  and  produce  verdict  judgement.  The  type  of  this research is normative legal research with case and legislation approach. This study concludes  that  process  of  evidencing  and  examination  of  criminal  case  involving defendant  who  suffered  mental  disorder  is  not  far  different  than  the  process  of common  criminal  prosecution  with  the  only  exception  of  requirement  of  expert witness  to  observe  and  give   expert  statement  as comprehensive  method  legal  test for  insanity  to  verify  that  an  accused  lacks  of  the  necessary  capacitites  and  thus can’t be held to account for his or her actions in the context of criminal trial and conviction

## Keywords: Insanity; Criminal Liability

## Abstrak
Jurnal  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  tentang  proses  pembuktian  pemeriksaan perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pidana  yang  mengalami  gangguan kejiwaan  dan  untuk  mengetahui  siapakah  yang  berwenang  untuk  memeriksa, membuktikan  dan  memutus  perkara  pidana.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normative  dengan  metode  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  Perundang  – undangan.  Dari  hasil  ini  disimpulkan  bawa  pembuktian  dan  pemeriksaan  perkara pidana  terhadap  pelaku  yang  diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan  tidak  jauh berbeda dengan penanganan perkara pidana pada umumnya, namun ada kekhususan dimana  pemeriksan  kondisi  kejiwaan  dan  kemampuan  bertanggung  jawab  pelaku pidana perlu memerlukan pemeriksaan dari ahli untuk mengobservasi dan memberi keterangan ahli dalam menentukan pengambilan keputusan tentang pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Kata kunci: Gangguan Jiwa; Pertanggungjawaban Pidana;
Coresponden Author Email: triandyg@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Pidana  dan  pemidanaan  dari  dulu  selalu  mendapatkan  perhatian  dikarenakan hukum  pidana  berfungsi  untuk  mewujudkan  ketertiban  umum.  Hukum  pidana  dalam perkembangannya  selalu  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keadaan  manusia, oleh  karenanya  selaras  dengan  pendapat  van  Bemmelan  dan  van  Hattum  yang menyatakan bahwa hukum pidana saat ini telah mencapai suatu tahap tertentu di dalam sejarah perkembangannya, meskipun titik akhirnya itu jelas belum tercapai (Bemmelen &  van  Hattum,  1953).  Hukum  pidana  dimaksudkan  sebagai  hukuman  terhadap seseorang  yang  melanggar  kepentingan  hukum.  Mengenai  maksud  dan  tujuan dibentuknya  hukum  pidana  terdapat  dua  sekolah  yaitu  sekolah  klasikal  dan  sekolah modern.  Atas  dasar  mazhab  klasik,  pembentukan  hukum  pidana  bertujuan  untuk melindungi kepentingan seseorang dari pengaruh kekuasaan negara, sebaliknya, mazhab modern  mengajarkan  bahwa  tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  menghapuskan kejahatan dan melindungi masyarakat (Dewi, 2019).
Salah  satu  aspek  dalam  hukum  pidana  yang  sangat  sering  dibahas  adalah menengenai  kesalahan  dan  pertanggung  jawaban  pidana.  Hal  ini  karena  aspek  tentang kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  masih  memiliki  permasalahan  baik  dalam bidang  teoritis,  maupun  dalam  praktik  hukum.  Salah  satu  bukti  bahwa  adanya permasalahan dalam hukum pidana tentang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana adalah adanya ketidak  konsistensian atau perbedaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.
Terdapat  beberapa  peristiwa  pidana  yang  diduga dilakukan  oleh  seseorang  yang gila atau cacat mental. Diantaranya yaitu kasus pembunuhan keluarga polisi oleh Petrus Bakus  dan  kasus  seorang  wanita  mengendong  seekor  anjing  yang  kemudian  masuk  ke dalam  Masjid  di  Bogor  dan  melepaskan  anjingnya  di  dalam  area  masjid.  Perkara tersebut  kemudian  diproses  secara  pidana  hingga  sampai  pada  tingkat  peradilan, kemudian  dalam  putusan  terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  karena  melakukan penodaan  agama,  akan  tetapi  kondisi  terdakwa  mengidap  penyakit  jiwa  yakni skizofrenia sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut (Ali, 2021).
Alasan  dari  proses  pemidanaan  bagi  orang  yang  diduga  gila  menjadi  sangat menyedot  perhatian  publik  adalah  selain  dari  perbuatannya  pidananya  yang  biasanya dipandang  publik  sangat  mengganggu  ketertiban umum,  misalkan  pembunuhan  orang- orang  yang  berpengaruh,  juga  adanya  sorotan  bahwa  para  pelaku  kejahatan  tersebut diduga pura-pura sakit, atau juga dikenal dengan modus malingering yaitu suatu modus yang  sedemikian  rupa  dipakai  sebagai  cara  terdakwa  untuk  menghindari  tanggung jawab  pidana.  Malingering  adalah  istilah  dari  kedokteran  yang  artinya  seseorang berpura-pura sakit dengan tujuan menghindari tanggung jawab pemidanaan (Ozora et al., 2020).
Pengaturan-pengaturan tentang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dalam berbagai  Undang-Undang,  baik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUH Pidana)  maupun  dalam  peraturan  perundang  undangan  lainnya  tidak  banyak  yang
memberikan  porsi  yang  cukup  tentang  pemidanaan  bagi  orang  gila.  Masalah pemidanaan  dan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  KUH  Pidana  sangat  berhubungan dengan  alasan-alasan  penghapus  pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  44,  48, 49, 50, dan 51 KUH Pidana dan juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8  Undang-Undang  No  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  hanya  sebatas membahas  perlunya  menemukan  kesalahan  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan pidana.
Hukum  pidana  Indonesia  mengenal  suatu  asas  yaitu  untuk  seseorang  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  pidana,  harus  ada mens  rea .  Adapun mens  rea adalah guilty of mind atau vicious will . Hal ini kemudian dikenal dengan ajaran dualistis yang membedakan  antara  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana.  Pola  penentuan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dihubungkan dengan pemidanaan terhadap orang  gila,  dapat  ditemukan  dengan  melakukan  pendalaman  tidak  hanya  terhadap hukum  materiil,  tetapi  juga  pada  hukum  pidana  formil,  karena  hal  tersebut  selalu dikaitkan dalam praktik hukum beracara (Eddy OS, 2016).
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tentang apa  pembuktian  tindak  pidana  bagi  orang  yang mengalami  gangguan  kejiwaan  berupa gila.  Adapun  tujuan  dari  penulis  untuk  mengkaji  dan  membuat  penelitian  ini  adalah untuk    mengetahui  dan  melakukan  analisis  terhadap  pembuktian  tindak  pidana  bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan berupa gila.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( legal research )  yang  mencoba  menemukan  dan  mengidentifikasi  masalah  hukum  yang sedang  terjadi  dan  kemudian  melakukan  kajian,  analisa  masalah,  dan  pada  akhirnya menggali,  mempelajari  adakah  aturan  hukum  sesuai  norma  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  memberikan  pemecahan  atas  masalah  tersebut  dan  berkoherensi dengan  prinsip-prinsip  kebenaran  hukum  yang  sesuai  dengan  cita-cita  hidup masyarakat.
Penulis menggunakan sumber data utama dan data penolong yang data utamanya bersumber  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang Pidana Nomor 73 Tahun 1958 yang mengatur tentang diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. 1946. Peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah  Republik  Indonesia,  serta  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Negeri  Cibinong Nomor 465 / Pid.B / 2019 / PN Cbi tanggal 5 Februari 2020. Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K  /  PID  /  2020  tanggal  16  Juni  2020  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Xintang  Nomor 135  /  Pid.B /  2016  /  PN.Stg  tanggal  1  Desember 2016.  Pada  tanggal  8  Februari  2017, Pengadilan  Tinggi  Kalimantan  Barat  No.  7  /  PID  /  2017  /  Putusan  No.  377  K  /  PID  / 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung PT KALBAR pada tanggal 5 Juli 2017.
Data sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan menjelaskan bahan hukum pokok yang dapat berasal dari penelitian, jurnal, buku hukum atau artikel penelitian  yang  mengandung  pertanggungjawaban  pidana  kepada  masyarakat.  Bentuk psikosis yang gila.

## Hasil dan Pembahasan
Apabila  pelaku  tindak  pidana  diduga  memiliki  gangguan  kejiwaan,  maka  dokter ahli  jiwa  (psikiater)  harus  dilibatkan  sejak  awal  pemeriksaan  di  kepolisian  guna menentukan  kondisi  jiwa  pelaku.  Kondisi  kejiwaan  pelaku  dapat  diketahui  melalui observasi  klinis  kejiwaan  biasanya  untuk  jangka waktu  14 (empat  belas)  hari,  ataupun lebih tergantung dengan lamanya masa penahanan dan tanpa pemberian obat. Observasi itu  berguna untuk menentukan  apakah pelaku tersebut  mengalami  sakit jiwa atau sehat serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Hasil dari obervasi itu biasanya berbentuk Surat  autentik  dikenal  dengan Visum  Et  Repertum  Psychiatricum (VeRP)  yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan (Irawati, 2016).
Istilah psikiatri forensik merupakan istilah yang umum digunakan dan merupakan terjemahan  dari forensic  psychiatry .  Istilah  psikiatri  forensik  sering  diartikan  sebagai gabungan dua cabang keilmuan, yaitu ilmu psikiatri dan ilmu forensik. Psikiatri forensik adalah  bagian  spesialisasi  ilmu  kedokteran  untuk  mentelaah  keadaan  kejiwaan  atau psikologi  seseorang  yang  berfungsi  membantu  hukum  dan  peradilan.  Kedokteran forensik  merupakan  ilmu  yang  berkaitan  dengan  ilmu  hukum  dan  ilmu  kedokteran. Perbedaan  antara  ilmu  forensik  dan  ilmu  hukum  kedokteran  yaitu  ilmu  forensik berfungsi membantu ilmu hukum dan peradilan secara aktif, sedangkan ilmu kedokteran merupaan obyek pasif dari telaah ilmu hukum (Westheimer & Taguchi, 1971).
Psikiatri  forensik  selama  ini  hanya  terpaku  untuk  meneliti  dan  menyimpulkan apakah  seseorang  memiliki  gangguan  jiwa  atau  tidak.  Diperlukan  perkembangan  yang bersifat  lebih  maju  agar  dapat  menumbuhkan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  pada umumnya  didasari  oleh  dua  pandangan  yaitu  pandangan  yang  realisitis  bahwa diperlukan  penerapan  hukum  yang  adil  sesuai  dengan  kondisi  kejiwaan  seorang terdakwa  yang  memiliki  gangguan  jiwa  namun  sebaliknya  terdapat  pandangan oportunistik  bahwa  seseorang  yang  dinyatakan  memiliki  gangguan  jiwa,  akan mendapatkan  keringanan  hukuman  atau  bahkan  menghindari  pertanggung  jawaban pidana  atau  di  pengadilan  dibandingkan  apabila  kejiwaannya  dinyatakan  sehat (Zimmerman, 1966).
Dasar hukum mengenai VeRP diatur pada Staaatsblad 350 tahun 1937 yaitu:
Visa  Reperta  dari  dokter-dokter,  yang  dibuat  diatas  sumpah  jabatan  yang diikrarkan  pada  waktu  menyelesaikan  pelajaran  kedokteran  di  negeri  Belanda  atau  di Indonesia  atau  atas  sumpah  khusus,  sebagai  dimaksud  Pasal  2,  mempunyai  daya  bukti dalam  perkara-perkara  pidana,  sejauh  itu  mengandung  keterangan  tentang  yang  dilihat oleh dokter-dokter pada benda yang diperiksa.
Penjelasan  tentang  VeRP  juga  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  15  ayat  (3) “Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  1993  /  Kdj  /  U  /  1970  tentang  Perawatan  Penderita Jiwa”,  repertum  Psikiatri  bersifat  pidana  /  perdata.  perkara  Kesaksian  tertulis,  atas permintaan hakim ketua sidang dan mengingat sumpah dokter ” (Price, 1965) .
Terdapat dua jenis keterangan ahli, yaitu secara lisan yang disampaikan ahli pada persidangan di pengadilan dan keterangan tertulis disebut Visum et Repertum . Visum et Repertum adalah hasil  obeservasi  yang  dilakukan  oleh  dokter  untuk  dijadikan  sebagai alat  bukti  kepentingan  persidangan. Visum  et  Repertum dibuat  sesuai  hasil  observasi penglihatan  medis  terhadap  obyek  (orang)  yang  diperiksa.  Hasil  tersebut  kemudian dibuat  dalam  bentuk  laporan,  yang  dikenal  dengan  istilah Visum  et  Repertum yaitu penglihatan dan laporan. Visum et Repertum sesungguhnya merupakan hasil penglihatan dan  penjelasan  dari  obyek  yaitu  manusia. Visum  et  Repertum merupakan  gabungan antara fakta dengan pendapat. Visum et Repertum untuk bidang pisikiatri disebut Visum et Repertum Psychiactricum (Corey & Venkateswarlu, 1972) .
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dokter  psikiater  dalam  menjalankan  tugasnya, adalah  dokter  psikiater  seringkali  harus  berhadapan  dengan  profesi  lain  yang  tentunya memiliki  perbedaan  bahasa  dan  pola  kerja,  sehingga  sering  terjadi missinterpretasi dengan  profesi  lainnya.  Psikiatri  forensik  ditujukan  untuk  membantu  menjembatani komunikasi  antara  dokter  dan  penegak  hukum.  Hal  tersebut  agar  keterangan  dan informasi  kondisi  kejiwaan  seorang  terdakwa  dapat  dipahami  oleh  hakim  secara  baik dan benar serta dapat dimanfaatkan secara tepat. Seorang yang memiliki gangguan jiwa diharapkan  bisa  mendapatkan  perlakuan  dan  vonis  yang  adil  saat  dihadapkan  dimuka peradilan.  Vonis  hakim  juga  tetap  harus  menjunjung  nilai  –  nilai honesty  and  striving for objectivity (Zimmerman, 1966) .
Visum et Repertum disusun berdasarkan pendapat dokter dari segi medis sehinga tidak  selalu  eksak  atau  pasti,  namun  juga  terdapat  peluang  atau  kemungkinan  – kemungkinan  maka  dari  itu  tidak  dapat  memberikan  jawaban  yang  pasti.  Kepastian hukum  sepenuhnya  tergantung  hakim  yang  memeriksa  dan  menjatuhkan  putusan peradilan, sedangkan Visum et Repertum hanyalah keterangan ahli sebagai bukti tertulis yang merupakan sumber informasi penting untuk dasar hakim menjatuhkan putusan.
Pihak  yang  berhak  meminta Visum  et  Repertum  Psychiatricum adalah  penegak hukum yaitu termasuk kepolisian, jaksa dan hakim dan yang bersangkutan (diantaranya pelaku,  korban,  atau  walinya).  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  SK  Menteri  kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 / Menkeas/ SK/II/1986 tentang Pedoman VeRP , orang – orang yang berhak meminta keterangan VeRP secara tertulis adalah :
1. Penyidik (berdasarkan Pasal 120 KUHAP);
2. Penuntut  umum  dalam  hal  tindak  pidana  khusus  (berdasarkan  Pasal  120,  284 KUHAP);
3. Hakim pengadilan (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP);
4. Tersangka  atau  terdakwa  melalui  pejabat  sesuai  dengan  tingkatan  proses pemeriksaan (berdasarkan Pasal 180 ayat (1), (2), (3) dan (4));
5. tersangka atau Korban melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan (berdasarkan Pasal 65 KUHAP); dan
6. Penasihat  hukum  atau  pengacara  melalui  pejabat  sesuai  dengan  tingkatan  proses pemeriksaan (berdasarkan Pasal 80 ayat (1), dan (2) KUHAP) (Brown et al., 1973). Visum et Repertum Psychiatricum memiliki bentuk standard yang pasti sesuai dengan  pedoman  pembuatan Visum  et  Repertum  Psychiatricum Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan. VeRP merupakan dokumen hukum,  untuk itu  ditulis  seperti  layaknya  produk  hukum  lainnya.  Oleh  karena  ini  bukan  produk kedokteran medis melainkan merupakan produk hukum, tata bahasa kedokterannya haruslah  di  sesuaikan  menjadi  bahasa  umum  atau  bahasa  sehari  –  hari  agar  lebih mudah dimengerti oleh ahli hukum.
Bagian  yang  terpenting  dalam VeRP adalah  bagian  kesimpulan  dimana biasanya  dibahas  mengenai  bagaimanakah  keadaan  mental  terperiksa  dan bagaimanakah kemampuan bertanggung jawab  dari  terperiksa, dapatkah  seseorang diajukan  sebagai  saksi  dalam sidang pengadilan atau apakah terperiksa cakap atau kompeten  untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu  yang memiliki konsekuensi hukum.  Hasil  dari  kesimpulan  pemeriksan  selalu  harus  ada,  namun  kadang  masih dimungkinkan tidak dapat ditarik suatu kesimpulan karena kondisi  terperiksa yang tidak tetap (permanen) (Corey & Venkateswarlu, 1972).
Dokter psikiater yang menyusun VeRP akan mengadakan observasi terhadap seorang yang perlu diperiksa, dan hasil VeRP tersebut memberikan kesimpulan dan menentukan :
1. Ada atau tidaknya penyakit kejiwaan pada terperiksa;
2. Ada  atau  tidaknya  hubungan  kausalitas  diantara  penyakit  kejiwaan  dengan perbuataan tindak pidana;
3. Keadaan dan kemampuan bertanggung jawab terperiksa (Kornau et al., 1995). Dalam  proses  peninjauan  tindakan  ilegal,  ada  pepatah  terkenal  bahwa testis  tidak  berdokumen,  yang  berarti  bahwa  satu  alat  bukti  saja  tidak  cukup untuk  membuktikan  kejahatan  dan  kesalahan  terdakwa.  Bukti  yang  diperoleh melalui psikiatri  forensik  dimasukkan dalam surat  atau bukti yang disampaikan oleh  ahli,  tergantung  cara  penyajiannya.  Pasal  183  KUHAP  melarang  hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa didasari oleh dua alat bukti yang  sah  dan  keyakinan  hakim  terhadap  terdakwa.  Setelah  mendengar  dan menganalisa  bukti  dan  keterangan  saksi  di  persidangan,  hakim  bebas menentukan  nilai  atau  nilai  barang  bukti  dan  alat  bukti  tersebut,  termasuk keterangan  ahli  termasuk  psikiater,  dan  surat  atau  keterangan  VRERP  sebagai alat  bukti  yang  benar.  Unsur  subyektivitas  dan  tingginya  kebebasan  hakim ( Judicial  Independence ),  dapat  menyebabkan VeRP maupun  keterangan  ahli psikiatri  tidak  dinilai  secara  maksimal.  Pada  akhirnya  Hakim  memiliki kebebasan  mutlak  untuk  menentukan  seorang  terdakwa  bersalah  dan  dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (Aoyama et al., 1988).
Hakim  dalam  memutus  perkara  tidak  hanya  harus  menggunakan keterangan  ahli  psikiatri  melainkan  hakim  juga  memiliki  kebebasan  termasuk tidak  terbatas  meminta  keterangan  dari  rumah  sakit,  dokter  perawat  terdakwa (apabila  terdakwa  memiliki  rekam  jejak  perawatan  oleh  seorang  dokter), maupun dari tetangga di lingkungan terdakwa tanggal. Tentunya bobot penilaian dari masing-masing keterangan saksi tersebut mutlak adalah wewenang hakim.

## Kesimpulan
Saat  ini  tidak  Semua  perkara  yang  pelakunya  diduga  memiliki  gangguan kejiwaan dimintakan saksi ahli dokter pisikiatri, Semua ini tergantung dari pengalaman dan  preferensi  para  penegak  hukum  yang  menangani  kasus  pidana  tersebut, menyebabkan  timbulnya  standard  ganda  dalam  penanganan  perkara  yang  melibatkan terdakwa yang gila. Bagian terpenting dalam VeRP adalah kesimpulan yang membantu penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan khususnya hakim untuk meneliti dan memutus perkara pidana tersebut dengan mengacu pada setidaknya dua alat bukti dan keyakinan hakim.  Sayangnya  VeRP  sendiri  formatnya  tidak  standard  dan  akibatnya  sering menimbulkan  multitafsir  diantara  penegak  hukum.  Selain  menggunakan  keterangan saksi  ahli  dokter  psikiatri  yang  didengar  dan  diminta  menuangkan  Analisanya  terkait kondisi  kejiwaan  terdakwa  dalam  bentuk  tertulis  VeRP,  Hakim  pengadilan  dapat  juga menggunakan  keterangan  dari  Rumah  sakit  jiwa,  Kepala  Rumah  Sakit  Jiwa,  maupun dari dokter perawat terdakwa untuk menggali kondisi kejiwaan dan hubungan kausalitas antara  kondisi  kejiwaan  dan  perbuatan  pidananya  untuk  menentukan  apakah  terdakwa sehat  atau  sakit  jiwa,  sehingga  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana.  Bahwa kendala  utama  seorang  dokter  psikiater,  adalah  perbedaan  ilmu  pengetahuan  dan pengalaman  yang  mana  berakibat  timbulnya  multitafsir  dalam  penggunaaan  Bahasa yang digunakan dokter psikiater dengan profesi lain. Seorang yang  memiliki gangguan jiwa  tetap  harus  diproses  pidana,  baik  dari  tahap  penyidikan  dan  penuntutan  di Pengadilan.  Bahwa  seorang  penyidik  maupun  penuntut  umum  tidak  boleh menghentikan perkara pidana yang tersangkanya diduga gila, karena keadaan jiwa yang sakit bukan merupakan alasan penghentian penyidikan. Adapun jika dalam penyidikan, terdakwa susah dimintai keterangan, maka penyidik dapat menggunakan keterangan dan alat  bukti  lainnya.  Penyidik  juga  dapat  meminta  keterangan  saksi  ahli  psikiatri  yang dituangkan  dalam  bentuk  VeRP  untuk  mengetahui  tentang  keadaan  kondisi  kejiwaan dan  hubungannya  dengan  perbuatan  pidana  untuk  menjadi  bukti  petunjuk  bagi  hakim Pengadilan  dalam  mengadili  perkara  tersebut.  Apabila  dalam  proses  pembuktian  dan penelitian  perkara  di  Pengadilan  terdakwa  atau  kuasa  hukumnya  dapat  membuktikan bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa, sehingga dalam proses pembuat pidana tidak dapat  menginsyafi  perbuatannya,  maka  hakim  akan  memutuskan  bahwa  perbuatan terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan,  akan  tetapi  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya  dikarenakan  kondisi  jiwanya  memili  gangguan  baik  gangguan  dalam pertumbuhannya atau gangguan karena penyakit.

## BIBLIOGRAFI
Ali,  C.  R.  (2021). Penegakan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Investasi  Dengan Menerapkan Skema Ponzi  Menurut  Perspektif  Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam:  Studi  Kasus  Di  Reserse  Kriminal  Khusus  Polisi  Daerah  Jawa  Timur, Surabaya . Uin Sunan Ampel Surabaya.
Aoyama,  Y.,  Tanaka,  Y.,  Toi,  H.,  &  Ogoshi,  H. (1988).  Polar  Host-Guest  Interaction. Binding  Of  Nonionic  Polar  Compounds  With  A  Resorcinol-Aldehyde Cyclooligomer  As  A  Lipophilic  Polar  Host. Journal  Of  The  American  Chemical Society , 110 (2), 634–635.
Bemmelen,  J.  M.,  &  Van  Hattum,  W.  C.  F.  (1953). Hand-En  Leerboek  Van  Het Nederlandse Strafrecht . Martinus Nijhoff.
Brown,  H.  C.,  Hamaoka,  T.,  &  Ravindran,  N.  (1973).  Stereospecific  Conversion  Of Alkenylboronic  Acids  Into  Alkenyl  Bromides  With  Inversion  Of  Configuration. Striking Differences In The Stereochemistry Of The Replacement Of The Boronic Acid  Substituent  By  Bromine  And  Iodine  And  Its  Significance  In  Terms  Of  The Reaction  Mechanism. Journal  Of  The American Chemical  Society , 95 (19),  6456– 6457.
Corey,  E.  J.,  &  Venkateswarlu,  A.  (1972).  Protection  Of  Hydroxyl  Groups  As  Tert- Butyldimethylsilyl  Derivatives. Journal  Of  The  American  Chemical  Society , 94 (17), 6190–6191.
Dewi,  A.  M.  (2019). Wanprestasi  Pada  Penjanjian  Utang  Piutang  Dalam  Perspektif Hukum  Perikatan  Islam  (Studi  Kasus  Panglong  Kayu  Di  Desa  Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah) . Iain Metro.
Eddy Os, H. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Irawati,  D.  (2016).  Rekonstruksi  Pasal  44  Kuhp  Dan  Verp  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Prioris , 2 (2), 84–105.
Kornau,  H.-C.,  Schenker,  L.  T.,  Kennedy,  M.  B.,  &  Seeburg,  P.  H.  (1995).  Domain Interaction  Between  Nmda  Receptor  Subunits  And  The  Postsynaptic  Density Protein Psd-95. Science , 269 (5231), 1737–1740.
Ozora,  N.,  Turatmiyah,  S.,  &  Afrilia,  D.  (2020). Analisis  Hukum  Batas  Umur  Untuk Melangsungkan  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Uu  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan . Sriwijaya University.
Price, D. J. D. S. (1965). Networks Of Scientific Papers. Science , 510–515.
Westheimer,  F.  H.,  &  Taguchi,  K.  (1971).  Catalysis  By  Molecular  Sieves  In  The Preparation  Of  Ketimines  And  Enamines. The  Journal  Of  Organic  Chemistry ,
36 (11), 1570–1572.
Zimmerman,  H.  E.  (1966).  On  Molecular  Orbital  Correlation  Diagrams,  The Occurrence Of Möbius Systems In Cyclization Reactions, And Factors Controlling Ground-And  Excited-State  Reactions.  I. Journal  Of  The  American  Chemical Society , 88 (7), 1564–1565.