How to cite: Muhammad  Hendra.  et  al  (2022)  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  dengan  Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Muhammad Hendra, Peby Novalia Br Sembiring, Andreas Josua Situmorang, M.Fikri Rady Ilham Hasibuan
Falkultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia Email: cavaleramaximus123456@gmail.com, novaliapeby@gmail.com, andreasjosuaa9 9@gmail.com fikrihasibuan717@gmail.com

## Abstrak
Bahwa  penegakan  hukum  di  Negara  Republik  Indonesia  tercinta  ini  senantiasa diuji oleh berbagai macam persoalan hukum dengan berbagai macam skenario dan motif  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Institusi-institusi  penegak  hukum  baik Kepolisian,  Kejaksaan,  maupun  Kehakiman  juga  selalu  bahu  membahu  saling mendukung  proses  penegakan  hukum  tersebut.  Satu  institusi  dengan  lainnya saling  membutuhkan,  bagaikan  satu  bangunan  yang  tidak  terpisahkan. Kekompakan  institusi-institusi  tersebut  dipertaruhkan  tatkala  dihadapkan  pada kasus tindak pidana berskala nasional. Kasus tindak pidana berskala nasional yang tengah  viral  menjadi  sorotan  seluruh  elemen  masyarakat,  baik  akademisi, mahasiswa,  Advokat,  wartawan  media  cetak  maupun  elektronik,  maupun masyarakat  awam  lainnya.    Sebagaimana  kasus  besar  yang  dialami  oleh  seorang karyawati  BRI  Syariah  di  Jalan  S.  Parman,  Medan  yang  bernama  Wahyuni  Br Simangunsong  terkait  pidana Pasal  365  Ayat  (4)  KUHP  Pidana,  yakni pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian. Bahwa ketentuan  tindak  pidana  Pasal  365  Ayat  (4)  KUHPidana  yang  berbunyi  sebagai berikut, “diancam  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, bila perbuatan (pencurian ) itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  disertai  pula  oleh  salah  satu  yang diterangkan  dalam  nomor  satu  dan  tiga.,” merupakan  ketentuan  pasal pemidanaan  yang  memberikan  solusi  terbaik  untuk menghukum  mati para pelaku  tindak  pidana  yang  tergolong  biadab  dan  sadis  tersebut.  Bahwa  dalam tindak  pidana  tersebut terkandung  3  (tiga)  buah  tindak  pidana  berlapis sekaligus,  yakni  tindak  pidana  pencurian,  penganiayaan  dan  tindak  pindak pembunuhan .  Akumulasi  dari  ketiga  unsur  tersebut  menciptakan  sebuah  tindak pidana  kejam  luar  biasa  yang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  365  Ayat  (4) KUHPidana sangat pantas dijatuhkan pidana mati, penjara seumur hidup maupun penjara 20 (dua puluh) tahun. Karenanya wajar jika kemudian majelis hakim yang memutuskan  perkara  ini  terkadang  memberikan  hukuman  terberat  berupa hukuman  mati  atau  minimal  seumur  hidup  sebagai  perwujudan  rasa  keadilan ( Sense Of Justice ) bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

## Abstract
That  law  enforcement  in  the  beloved  Republic  of  Indonesia  is  always  tested  by various  kinds  of  legal  issues  with  various  scenarios  and  motives  for  the  crimes committed.  Law  enforcement  institutions,  including  the  Police,  the  Prosecutor's Office,  and  the  Judiciary,  also  always  work  hand  in  hand  to  support  the  law enforcement  process.  One  institution  to  another  need  each  other,  like  an inseparable building. The cohesiveness of these institutions is at stake when faced with criminal cases on a national scale. The national-scale criminal case which is currently viral  is in the spotlight of all elements of society, including academics, students,  advocates,  journalists  in  print  and  electronic  media,  as  well  as  other ordinary  people.  As  in  the  big  case  experienced  by  a  BRI  Syariah  employee  on Jalan S. Parman, Medan named Wahyuni Br Simangunsong related to Article 365 Paragraph (4) of the Criminal Code, namely theft with violence resulting in death. That  the  provisions  of  Article  365  Paragraph  (4)  of  the  Criminal  Code  which reads  as  follows,  "threatened  with  a  death  penalty  or  life  imprisonment  or imprisonment for a certain time, a maximum of 20 (twenty) years, if the act (theft) results  in  serious  injury.  or  death  and  is  committed  by  two  or  more  people  in alliance, accompanied by one of those described in numbers one and  three.," is a provision  of  the  criminal  law  that  provides  the  best  solution  for  punishing  the perpetrators  of  these  savage  and  sadistic  crimes.  That  in  the  crime  contained  3 (three) layers of criminal acts at once, namely the crime of theft, persecution and murder. The accumulation of these three elements creates an extraordinary cruel crime  which  based  on  the  provisions  of  Article  365  Paragraph  (4)  of  the Criminal Code is very appropriate to be sentenced to death, life imprisonment or 20  (twenty)  years  imprisonment.  Therefore,  it is  natural that the  panel  of  judges who  decides  this  case  sometimes  gives  the  heaviest  sentence  in  the  form  of  the death penalty or a minimum of life imprisonment as an embodiment of a sense of justice for the victim and the bereaved family.
Keywords:  Law  Enforcement,  Article  365  Paragraph  (4)  of  the  Criminal  Code concerning the Crime of Theft With Violence That Causes Death.

## Pendahuluan
Penegakan  hukum  ialah  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  tentang  keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. (SatjiptoRahardjo., 1987) Menurut  Andi  Hamzah,  istilah  penegakan  hukum  sering  disalah  artikan  seakan  hanya bergerak  di  bidang  hukum  pidana  atau  di  bidang  represif.  Istilah  penegakan  hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving . Berbeda dengan istilah law enforcement, yang  sekarang  diberi  makna  represif,  sedangkan  yang  preventif  berupa  pemberian informasi persuasive maupun petunjuk disebut law compliance , yang berarti pemenuhan ataupun penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah atau pengadilan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  sudah  dijelaskan,  maka  dengan  ini kami ingin membahas lebih mendalam terkait kasus besar pada tahun 2011, yang sangat menggemparkan  publik  kota  Medan  pada  khususnya  dan  publik  Indonesia  pada umumnya, yakni penculikan, perampokan sekaligus pembunuhan terhadap Wahyuni Br Simangunsong,  seorang  karyawati  BRI  Syariah,  yang  beralamat  kantor  di  Jalan  S. Parman, Medan dengan judul penelitian
“PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1452 K/Pid/2012)
Berdasarkan    latar  belakang  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Apa  yang  menjadi  latar  belakang  para  pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Wahyuni Br Simangunsong ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan  aparat Kepolisian dalam mengungkap  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan kematian  Wahyuningsih Br Simangunsong ?
Apakah kendala-kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam upaya penegakan hukum  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian Wahyuni Br Simangunsong ?
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tersebut bertujuan:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  latar  belakang  para  pelaku  dalam  melakukan tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian terhadap Wahyuni Br Simangunsong.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana  pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian  Wahyuni Br Simangunsong.
3. Untuk  mengetahui  dan  memahami  kendala-kendala  yang  dihadapi  aparat Kepolisian  dalam  upaya  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian  Wahyuni Br Simangunsong.
Adapun manfaat  yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Secara  teoritis,  penelitian  ini  dapat  membuka  wawasan  dan  paradigma  berfikir masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum serta penegak hukum pada  khususnya  terkait  permasalahan  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian  Wahyuni Br Simangunsong.
2. Penelitian  ini  dapat  pula  menjadi  bahan    referensi  bagi  peneliti  selanjutnya  baik dari  unsur  mahasiswa,  akademisi  maupun  praktisi,  guna  memperkaya  khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

## Kerangka Teori
Penegakan  hukum adalah  sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  alat  negara  maupun pemerintah  yang  bertindak  secara  terorganisir  guna  menegakkan  hukum  dengan  cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang  dan  norma  hukum  yang  mengatur  masyarakat  ditempat  anggota penegak hukum tersebut berada.

## Kerangka Konsepsi
Kerangka  konsepsi  adalah  salah  satu  bagian  terpenting  dari  teori.  Kerangka konsepsi  diterjemahkan  sebagai  usaha  membawa  sesuatu  dari  abstrak  menjadi  suatu yang  konkrit,  yang  disebut  dengan operational  definition .  Pentingnya  definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan  pengertian atau penafsiran mendua ( dubitus ) dari suatu istilah yang dipakai.

## Metode Penelitian
Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta  atau  kebenaran  yang  diungkap  dalam  penelitian  akan  dengan  mudah  untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  yakni  terkait  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  dan  divonis melalui  Putusan  Mahkamah  Agung    Nomor  :  1452K/Pid/2012.  Sifat  penelitian  ini adalah  deskriptif  analitis  dengan  menggambarkan  fakta-fakta  mengenai  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  sekaligus menjelaskan  hubungan  antara  fakta  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Sebagai  data  untuk  memperkuat  argumentasi-argumentasi  dalam  penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada anggota dan pejabat Kepolisian diwilayah hukum provinsi Sumatera Utara serta pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan ( field research ) sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Data sekunder dibagi dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  UU  No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum  primer,  Putusan  Mahkamah  Agung    Nomor  :  1452K/Pid/2012  tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni menggunakan      penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi  yakni  merupakan  teknik pengumpulan  data  dari  buku-buku  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian, dokumen-dokumen,  arsip-arsip,  catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian.

## 4. Analisis Data
Data  yang  ada  dianalisa  secara  kualitatif  artinya  menguraikan,  menceritakan kenyataan  –  kenyataan  yang  terungkap  dari  data  dengan  menarik  kesimpulan  dari logika  berfikir  deduktif  kepada  induktif  yakni  dari  bersifat  umum  kepada  yang khusus. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Penyajian data
Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  memungkinkan  peneliti melakukan  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan  penyajian  data kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif,  penyajian  juga  dapat  berbentuk matriks, grafik,jaringan,bagan. Semuanya dirancang dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
b. Verifikasi data
Penarikan  kesimpulan  sebagai  konfigurasi  yang  utuh,  dan  seluruh kesimpulan–kesimpulan tersebut  juga  diverifikasi  selama  penelitian  berlangsung. Kesimpulan  dapat  diubah  setelah  seluruh  data  dianalisis  mengenai  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Yang Mengakibatkan Kematian .

## Hasil dan Pembahasan
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Kasus  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor: 1452 K/Pid/2012)
Bahwa  begitu  juga  dengan  proses  penegakan  hukum  maksimal  yang  telah dilakukan  aparat  Kepolisian  demi  tegak  dan  berfungsinya  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Pasal 365 Ayat (4)  KUHPidana,  terbukti  pada  akhirnya  setelah  melakukan  proses  penyelidikan  dan penyidikan secara seksama berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, aparat Kepolisian Polrestabes Medan berhasil menangkap para pelaku tindak pidana tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 sekitar pukul 17:00 WIB, dengan uraian identitas nama sebagai berikut:
1. Erwin Panjaitan.
2. Ria Hutabarat.
3. Suherman Alias Embot.
4. Eva Lestari Surbakti.
Maka  selanjutnya  proses  penegakan  hukum  dilanjutkan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  dengan  mengajukan  dakwaan  alternatif  terutama  pada  terdakwa  yang bernama Erwin Panjaitan dengan rincian detail sebagai berikut:
1. Pasal  365  ayat  4  (KUHPidana)    berbunyi, “diancam  dengan  pidana  mati  atau dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan tertentu,yakni paling lama 20 tahun,jika  apabila  perbuatan  pencurian  itu  mengakibatkan  luka  berat  atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.”
2. Pasal  339  KUHP,  “yaitu pembunuhan  yang  diikuti,  disertai  atau  didahului  oleh suatu tindak pidana, yakni yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun berserta  lainnya  dari  pidana  bila  tertangkap  tangan,  ataupun  untuk  memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
3. Pasal 55 ayat 1 kesatu “ mereka yang melalukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.
Bahwa atas dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2012  mengajukan tuntutan pidana ( Requisitoir )  sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Erwin  Panjaitan    terbukti  melakukan  tindak  pidana  Pasal 365 ayat (4) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 20 (dua puluh) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk di musnahkan
Bahwa  sangat  disayangkan  ternyata  semangat  penegakan  hukum  yang  dimiliki Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  faktanya  menunjukkan  kenyataan  yang  sangat memprihatinkan  dan  menyedihkan  dengan  hanya  mengajukan  tuntutan  sangat  minim kepada pelaku yang bernama Erwin Panjaitan, tepatnya pada tuntutan ( Requisitoir ) butir 2  berbunyi,  “menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Erwin  Panjaitan  selama  20  (dua puluh) tahun penjara potong tahanan”. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sangat  memprihatinkan  dan  menyedihkan  tersebut  selanjutnya  Majelis  Hakim melanjutkan acara persidangan, melakukan kajian dan pertimbangan hukum mendalam guna membuka seluruh fakta-fakta hukum yang ada dengan memberikan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan ( Sense Of Justice) dan kepastian hukum.
a. Putusan-Putusan Majelis Hakim
Berdasarkan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  terhadap  terdakwa  yang bernama  Erwin  Panjaitan  tersebut  pada  akhirnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Medan,  memutuskan  ketentuan  Pasal  365  ayat  (4)  KUHPidana  tentang  pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang adalah ketentuan
pidana yang tepat dengan hukuman berat diberikan pada terdakwa. Bahwa tepatnya melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No. 160/Pid.B/2012/PN.Medan tanggal 8 Mei 2012 yang sebagian amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  Erwin  panjaitan  telah  pula  terbukti  secara  sah bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  yang  diikuti  dan  disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap masih berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa barang-barang bukti dirampas untuk negara dan dimusnahkan.
5. Membebankan  bahwa  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).
Bahwa  atas  putusan  pengadilan  negeri  tersebut  terdakwa  Erwin  Panjaitan mengajukan banding namun pengajuan bandingnya tidak membuahkan hasil .
Atas  putusan  Pengadilan Tinggi  Medan  tersebut,  terdakwa  Erwin  Panjaitan  tetap  tidak menerima  dan  kembali  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  yang  pada  akhirnya  juga kembali tidak membuahkan hasil.

## Pembahasan  Pasal  365  ayat  (4)  KUHPidana  tentang  pencurian  yang  diikuti  dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
Bahwa  pada  dasarnya  delik  dari  Pasal  365  (KUHP)  adalah  Pasal  Pencurian dengan  Kekerasan  sebagai  Pemberatan  dari  Pasal  Pencurian  Biasa,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Berikut uraian Pasal 365 KUHP.
Pasal 365 KUHP
( 1) Diancam dengan pidana penjara yakni paling lama sembilan tahun
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
(3)   Jika  perbuatan  mengakibatkan  kematian,  maka  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
(4)   “diancam  dengan  pidana  mati  atau  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau dengan  tertentu,yakni  paling  lama  20  tahun,jika  apabila  perbuatan  pencurian  itu mengakibatkan  luka  berat  atau  kematian  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih”.

## Putusan Mahkamah Agung Yang Telah Berupaya Memenuhi Rasa Keadilan
Bahwa  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu:
1. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa,
2. Putusan bebas ( vrijspraak ).
3. Putusan lepas ( ontslag van alle rechtsvervolging ).
Bahwa  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  pada hari  Kamis tanggal 27 September 2012 No.1452 K/Pid/2012, yang amar putusannya sebagai berikut:
1. “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa:ERWIN PANJAITAN tersebut”.
2. Membebankan  kepada  terdakwa  tersebut untuk  membayar  seluruh  biaya  perkara dalam tingkat kasasi Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Merupakan  “putusan  yang  menyatakan  terdakwa  bersalah  dan  menghukum terdakwa”,  dan  salah  satu  muatan  tersebut  yakni  “Pertimbangan” yang  disusun  secara ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar  penentuan  kesalahan  terdakwa , yang diuraikan sebagai berikut, “ bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena  Judex  Factie”  tidak  salah  menerapkan  hukum  dan  telah  mempertimbangkan hal-hal  yang  relevan  secara  yuridis  dengan  benar  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
• Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  yang menjadi dasar  kesalahan Terdakwa bersama istri dan rekan-rekannya yaitu telah melakukan  perbuatan  terhadap  korban  yang  di  awalin  dengan  Terdakwa menggunakan seragam Polisi memberhentikan kendaraan korban dengan alasan korban  melanggar  rambu-rambu  lalu  lintas,  setelah  korban  berhenti  Terdakwa masuk mobil korban kemudian berjalan sampai di pom bensin tempat yang udah ditentukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, selanjutnya istri dan rekan-rekan Terdakwa  masuk  mobil  korban,  untuk  mempermudah  Terdakwa  mengambil barang-barang korban, maka korban dilakban mulut, mata, hidung hanya diberi lubang  sedikit  selanjutnya  istri  dan  rekan-rekan  Terdakwa  mencatat  nomor  PIN tabungan  korban  dengan  cara  korban  diberi  alat  tulis  menuliskan  nomor  PIN. Setelah  mendapat  nomor  PIN,  istri  Terdakwa  dan  rekan-rekannya  mengambil uang milik korban di ATM.
• Bahwa Terdakwa sejak masuk mobil korban mengambil alih kemudi dan korban didudukkan  dibawah jok  belakang  supir agar  tidak  dilihat  orang.  Karena  kedua kaki  dan  kedua  tangan  korban  diikat,  maka  korban  tidak  bisa  bergerak  dan kehabisan nafas akhirnya korban meninggal dunia.
• Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban  Wahyuni  Br  Simangunsong  sesuai  Visum  Et  Repertum  No. 157/VIII/IKK/VER/2011,  tertanggal  06  Agustus  2011,  dan  perbuatan  Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 Ayat(4) KUHPidana.
• Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex  Factie  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  undang- undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.
Dengan  demikian  jelas  Mahkamah  Agung  telah  sependapat  dengan  putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk itu apresiasi  setinggi-tingginya  pantas  diberikan  kepada  Mahkamah  Agung  yang  telah menjatuhkan  putusan  pidana  yang  jauh  lebih  baik  dari tuntutan    ( Requisitoir) Jaksa
Penuntut  Umum  (JPU)  berupa  pidana  seumur  hidup,  namun  demikian  bagi  keluarga korban  dan  sebagian  besar  masyarakat  pada  umumnya,  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  No.1452  K/Pid/2012  dinilai  masih  kurang  maksimal  dalam memenuhi “ sense of justice ” atau rasa keadilan, dikarenakan:
1. Bunyi  pada  Pasal  365  Ayat  (4)  KUHPidana, Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,  jika  perbuatan  mengakibatkan  luka  berat  atau  kematian  dan  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  disertai  pula  oleh  salah  satu  hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
2. Sekaligus mengingat efek negatif luar biasa yang telah dihasilkan oleh Terpidana Erwin  Panjaitan  Cs  baik  itu  kematian  bagi  diri  korban  maupun  trauma berkepanjangan bagi keluarga maupun masyarakat luas.
Oleh karena itu sejatinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1452 K/Pid/2012, lebih mengakomodir salah satu tujuan hukum yakni “ sense of justice ” atau rasa  keadilan,  yakni  dengan  jalan  menjatuhkan  “hukuman  mati”  kepada  Terpidana Erwin  Panjaitan  Cs,  disebabkan  penganiayaan  berat  yang  berujung  pada  kematian korban, merampas harta kekayaan milik korban, maupun luka traumatis berkepanjangan bagi  keluarga  yang  ditinggalkan  tentunya  tidak  dapat  dimaafkan  untuk  alasan  apapun juga.  Oleh  karena  itu  sekali  lagi  ditegaskan  sepatutnya  Mahkamah  Agung  dapat menjatuhkan  hukuman  mati  kepada  Terpidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  365  Ayat (4) KUHPidana.

## Kesimpulan
Bahwa dengan jelas Mahkamah Agung telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  maupun  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi,  untuk  itu apresiasi  setinggi-tingginya  pantas  diberikan  kepada  Mahkamah  Agung  yang  telah menjatuhkan  putusan  pidana  yang  jauh  lebih  baik  dari tuntutan    ( Requisitoir) Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  berupa  pidana  seumur  hidup,  namun  demikian  bagi  keluarga korban  dan  sebagian  besar  masyarakat  pada  umumnya,  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  No.1452  K/Pid/2012    dinilai  masih  kurang  maksimal  dalam memenuhi “ sense of justice ” atau rasa keadilan, dikarenakan:
1. Bunyi  pada  Pasal  365  Ayat  (4)  KUHPidana, Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,  jika  perbuatan  mengakibatkan  luka  berat  atau  kematian  dan  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  disertai  pula  oleh  salah  satu  hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
2. Sekaligus mengingat efek negatif luar biasa yang telah dihasilkan oleh Terpidana Erwin  Panjaitan  Cs  baik  itu  kematian  bagi  diri  korban  maupun  trauma berkepanjangan bagi keluarga maupun masyarakat luas.
Oleh karena itu sejatinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1452 K/Pid/2012, lebih mengakomodir salah satu tujuan hukum yakni “ sense of justice ” atau rasa  keadilan,  yakni  dengan  jalan  menjatuhkan  “hukuman  mati”  kepada  Terpidana Erwin  Panjaitan  Cs,  disebabkan  penganiayaan  berat  yang  berujung  pada  kematian korban, merampas harta kekayaan milik korban, maupun luka traumatis berkepanjangan bagi  keluarga  yang  ditinggalkan  tentunya  tidak  dapat  dimaafkan  untuk  alasan  apapun juga.  Oleh  karena  itu  sekali  lagi  ditegaskan  sepatutnya  Mahkamah  Agung  dapat menjatuhkan  hukuman  mati  kepada  Terpidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  365  Ayat (4) KUHPidana.

## BIBLIOGRAFI
SatjiptoRahardjo. (1987). MasalahPenegakan Hukum. Bandung: SinarBaru .
Satjiptorahardjo. 1987. Masalahpenegakan Hukum. Bandung: Sinarbaru. Hlm.15
Andi  Hamzah.  2005.  Asas-Asaspentingdalam  Hukum  Acara  Pidana.  Surabaya:  Fh Universitas. Hlm. 2
Soerjonosoekanto.  1983.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhipenegakan  Hukum. Jakarta: Rajawali. Hlm. 24.
Alam,  A.S.  2002.  Kejahatan,  Penjahat,  Dan  Sistem  Pemidanaan.  Makassar:  Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
Anwar, H.A.K Moch. 1999. Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi.  1998.  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembanganhukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi.  1992. Teori-Teori Dan  Kebijakan  Pidana:  Masalah  Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khususdalammasyarakatmodern. Bandung: Alumni.
Bachtiar, Effendi,  Dkk..  1991.  Surat  Gugatan  Dan  Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chazawi, Adami. 2000. Pelajaran Hukum Pidana Bag I. Jakarta: Raja Grafindo.
Chazawi,  Adami.  2005.  Hukum  Pidana  Materiil  Dan  Formil  Korupsi  Di  Indonesia. Malang:    Bayumedia Publishing.
Chazawi,  Adami.  2000.  Kejahatan  Terhadap  Tubuh  Dan  Nyawa.  Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo      Persada.
Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Jakarta: Gosita, Arif. 2003. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
Hamzah, Andi.2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Harahap,  M.  Yahya.  2001.  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap Penyidikan  Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kartanegara,  Satochid.  1998.  Hukum  Pidana  Bagian  Satu.  Jakarta:  Balai  Lektur Mahasiswa.  Lilik  Mulyadi.  2002.  Hukum  Acara  Pidana  (Suatu  Tinjauan  Khusus
Terhadap  Surat  Dakwaan.  Eksepsi  Dan  Putusan  Peradilan).  Bandung:  Pt.  Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Mertokusumo,  Sudikno.  2005.  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar.  Yogyakarta: Liberty.Muladi. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Rineka Cipta.
Muladi,  Dan  Barda  Nawai  Arief.  1998.  Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana.
Bandungalumni.
Nassaruddin,  Ende  Hasbi.  2016.  Kriminologi.  Bandung:  Pustaka  Setia.Prinst,  Darwan. 1999. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1994.  Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia.  Cet  :  Ii.
Bandung:Pt.  Eresco.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta:Genta Publishing.
Saleh, Roeslan. 1993. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
Sidharta, Arief. 2006. Hukum Dan Logika. Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  1992.  Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum.  Jakarta: Rajawalipers.
Soekanto,  Soerjono.  2005.  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Penegakan  Hukum Jakarta:Pt   Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  2007.  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum.  Jakarta:  Pt  Raja Grafindopersada.Syahrani,  Ridhuan.  1999.  Rangkaian  Intisari  Ilmu  Hukum. Bandung:  Pt.  Citra  Adityabakti.  Shant,  Delyana.  1998.  Konsep  Penegakan Hukum.  Yogyakarta:  Liberty.Lilik  Mulyadi,  2007,  Hukum  Acara  Pidana, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
Copyright holder:
Muhammad Hendra, Peby Novalia Br Sembiring, Andreas Josua Situmorang, M.Fikri Rady Ilham Hasibuan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: