## TINGKAT IMPLEMENTASI dan PERSEPSI TERHADAP SAK ETAP
(STUDI PADA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT)
Nova Novita*

## Puspita
STIE Indonesia Banking School, Jalan Kemang Raya no 35, Jakarta Selatan Nova.novita@ibs.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 24, 2018 Revised May 10, 2018 Accepted June 2, 2018
Key words: SAK ETAP, Small and Medium Enter- prises, Palm Oil, Smallholder, Coopera- tion.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  see  the  level  of  SAK  ETAP  implementation  in  oil  palm plantation  cooperatives  in  West  Sumatra  and  Jambi.  The  oil  palm  plantation cooperative was chosen, because the existence of this cooperative contributed greatly to  the  national  palm  oil  exports,  more  than  20  million  Indonesians  rely  on  this sector, but very few studies have made palm oil cooperatives the object of research. The results show that the level of SAK ETAP implementation in oil palm plantation cooperatives is generally very good, in other words has implemented a large part of SAK  ETAP.  The  results  also  show  that  all  respondents  agree  about  the implementation and benefits received by the cooperative with the application of SAK ETAP. The average difference test results indicate that there is no difference in the application  of  ETAP  SAK  to  the  manager  and  supervisor  of  oil  palm  plantation cooperatives  in  West  Sumatera  and  Jambi.  The  result  of  difference  test  of  average perception  shows  the  difference  of  perception  to  SAK  ETAP  on  the  manager  and supervisor of oil palm plantation cooperative in West Sumatera and Jambi.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat implementasi SAK ETAP di koperasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Jambi. Koperasi perkebunan kelapa sawit  dipilih,  karena  keberadaan  koperasi  ini  berkontribusi  besar  terhadap  ekspor kelapa  sawit  nasional,  lebih  dari  20  juta  orang  Indonesia  bergantung  pada  sektor ini, tetapi sangat sedikit penelitian yang menjadikan koperasi kelapa sawit sebagai objek  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  penerapan  SAK ETAP di koperasi perkebunan kelapa sawit umumnya sangat baik, dengan kata lain telah  menerapkan  sebagian  besar  SAK  ETAP.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan bahwa  semua  responden  setuju  tentang  implementasi  dan  manfaat  yang  diterima oleh koperasi dengan penerapan SAK ETAP. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  dalam  penerapan  ETAP  SAK  kepada  manajer  dan pengawas koperasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Jambi. Hasil uji beda persepsi rata-rata menunjukkan perbedaan persepsi terhadap SAK ETAP pada manajer  dan  pengawas  koperasi  perkebunan  kelapa  sawit  di  Sumatera  Barat  dan Jambi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  penghasil minyak  sawit  mentah  terbesar  di  dunia.  Produksi minyak  sawit  mentah  ini  dilakukan  oleh tiga  pilar perkebunan kelapa sawit yakni perkebunan rakyat, perkebunan  besar  milik  negara  dan  perkebunan besar  milik  swasta.  Berdasarkan  data  Statistik Perkebunan Indonesia (2013) data luas total semen- tara  perkebunan  kelapa  sawit  Indonesia  adalah 10.465.020  hektar  dengan  jumlah  produksi  total mencapai 27.782.004 ton. Bila dibagi berdasar pen- gusahaannya,  perkebunan  rakyat  memiliki  luas 4.356.087  hektar  dengan  jumlah  produksi
10.010.728 ton.  Perkebunan besar negara memiliki luas  727.767  hektar  dengan  jumlah  produksi 2.144.651  ton.  Perkebunan  swasta  memiliki  luas 5.381.166  hektar  dengan  jumlah  produksi  sebesar 15.626.625 ton. Jika disajikan dalam persentase, luas perkebunan  sawit  yang  diusahakan  oleh  rakyat memiliki  persentase  luas  41,6%  dari  luas  total,  se- dangkan  persentase  produksi  mencakup  36%  dari total produksi nasional. Berdasarkan data tersebut, dapat  diketahui  bahwa  perkebunan  sawit  rakyat memiliki  potensi  peranan  yang  signifikan  dalam menjalankan  perkebunan  kelapa  sawit  berkelanju- tan.

## TINGKAT IMPLEMENTASI dan PERSEPSI TERHADAP SAK ETAP (STUDI PADA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT) OLEH : NOVITA dan PUSPITA
Data  sebaran  areal  perkebunan  sawit  per  pro- pinsi  menunjukkan bahwa areal perkebunan sawit terluas  berada  di  pulau  Sumatera  (63,8%)  dengan persentasi  produksi  69,2%  disusul  Kalimantan (31,6%) dengan produksi 27,6%. Rincian mengenai luas  areal  dan  produksi  perkebunan  Sumatera disajikan dalam Tabel 1. dibawah ini. Berdasarkan tabel  1.    dapat  diketahui  bahwa  tiga  besar  rasio produksi  per  hektar  dimiliki  oleh  Sumut  (3,39), Riau  (3.03)  dan  Sumbar  (2,81).  Sumatera  Barat menunjukkan  data  yang  menarik,  meski  dengan luas areal hanya 5% dari total luas sumatera namun mampu  memiliki  rasio  produksi  per  hektar terbesar ke tiga untuk Sumatera.

## Tabel 1. Data Luas Areal dan Produksi Sawit Sumatera Tahun 2013
Sumber:  Data  Diolah  dari  Statistik  Perkebunan Indonesia (2013)
Proyek  PIR-BUN  OPHIR  (Inti-Plasma)  di  kabu- paten Pasaman Barat sejak dibangun awal 1980-an hingga tahun 2016 telah berumur 35 tahun. Proyek ini  awalnya  meliputi  8000  hektar  lahan  perke- bunan,  dimana  4.800  hektar  dikelola  oleh  rakyat (Plasma) dan 3,200 hektar dikelola  oleh PT.  Perke- bunan  Nusantara  VI  (Inti).  Perusahaan  inti  men- jalankan  fasilitas  pengolahan  buah  sawit,  se- dangkan  petani  (Plasma)  menjadi supplier bagi  pe- rusahaan  Inti.  Para  petani  Plasma  ini  kemudian dibagi menjadi 5 plasma (plasma 1, 2, 3, 4, dan 5). Setiap  plasma  rata-rata  terdiri  dari  400  kepala keluarga,  setiap  kepala  keluarga  masing-masing memiliki  2  hektar  kebun.  Untuk  memudahkan pengelolaan  kebun,  setiap  plasma  memiliki Koperasi  Perkebunan  Sawit  (KPS).  Sedangkan  di Jambi,  KUD  Dano  Bangko  memiliki  anggota  202
KK  dengan  luas  arela  rebun  413,44  hektar.  KUD Akso Dano memiliki anggota 2000 KK, dengan luas kebun  mencapai  6126  hektar.  Kegiatan  koperasi perkebunan  sawit  bervariasi,  mulai  dari  pemesan- an  dan  pendistribusian  pupuk  ke  areal  kebun, pengangkutan  tandan  buah  segar  ke  pabrik,  ad- ministrasi  produksi,  penjualan  dan  distribusi  hasil penjualan  kepada  anggotanya  hingga  usaha  sim- pan  pinjam.  Melalui  koperasi  ini,  setiap  anggota menerima laporan dan hasil penjualan buah setiap bulannya, layaknya karyawan yang  menerima gaji setiap  bulan.  Beberapa  plasma  ini  saat  ini  telah memulai periode peremajaan tanaman ( replanting ). Undang-undang  17  tahun  2012  tentang perkoperasian,  mendefinisikan  koperasi  sebagai “badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi aspirasi  dari  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai dan  prinsip  akuntansi”.  Untuk  mengukur kesuksesan  operasional  usaha,  koperasi  harus menyampaikannya  dalam  sebuah  laporan  keu- angan.  Laporan  keuangan  tersebut  akan  menjadi dasar  pengambilan  keputusan  bagi  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  koperasi,  baik  dari internal (pengurus dan anggota) maupun eksternal (pemerintah  dan    Bank).  Bila  koperasi  tidak  mem- buat  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar pelaporannya,  maka  tingkat  keyakinan  akan laporan  keuangan  yang  dibuat  koperasi  tersebut akan  rendah.  Akibatnya  bila  koperasi  ingin menambah  modal  dari  pihak  eksternal  akan terkendala  persoalan  akuntabilitas  laporan  keu- angan,  yang  pada  akhirnya  dapat  menahan  laju perkembangan usaha koperasi.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  pada  17  Juli 2009  telah  meluncurkan  Standar  Akuntansi  Keu- angan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP), sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi usaha  kecil  dan  menengah  dan  koperasi.  Saat  ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Langkah  ini  merupa- kan  upaya  mewujudkan  UMKM  Indoensia  yang maju,  mandiri  dan  modern.  Pemerintah  bahkan mendorong  penerapan  SAK  ETAP  bagi  koperasi melalui  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan UMKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012  tentang  Pedoman Umum  Akuntansi  Koperasi  SAK  ETAP  mulai  ber- laku  efektif  per  1  Januari  2011.  Penerapan  SAK
Propinsi Luas (Ha) %Lu as Produksi (ton) %Pro duk si (ton) Rasio Produk si per Ha Aceh 396,644 0.06 817,525 0.04 2.06 Sumut 1,340,348 0.20 4,549,202 0.24 3.39 Sumbar 364,208 0.05 1,022,332 0.05 2.81 Riau 2,193,721 0.33 6,646,997 0.35 3.03 Kep. Riau 19.036 0.00 36,774 0.00 1.93 Jambi 657,929 0.10 1,749,617 0.09 2.66 Sumsel 1,060,573 0.16 2,690,620 0.14 2.54 Kep. Bangka Beli- tung 201,091 0.03 508,125 0.03 2.53 Bengkulu 290,633 0.04 787,050 0.04 2.71 Lampung 158,045 0.02 424,054 0.02 2.68 Total 6,682,228 19,232,296
ETAP  di  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Indonesia telah  dievaluasi  oleh  sejumlah  peneliti  seperti Dewi,  Herawati  dan  Purnamawati    (2016),  Asma- harani, Atmadja dan Sinarwati (201), Warno (2014), Rudiantoro  dan  Siregar  (2012).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  SAK  ETAP,  sejak diformalkan  tahun  2011  hingga  kini  masih  belum menyeluruh.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan bahwa  permasalahan  penelitian  ini  adalah  tingkat implementasi SAK ETAP yang masih beragam pa- da laporan keuangan koperasi.
Riset  mengenai  implementasi  SAK  ETAP  teru- tama  pada  koperasi  perkebunan  sawit,  sepanjang pengetahuan  penulis  belum  pernah  dilakukan. Sebagian  besar  riset  terkait  implementasi  SAK ETAP,  tidak  mengkhususkan  pada  sektor  UMKM tertentu.  Berdasarkan  data  nasional  luas  kebun petani  sawit  swadaya  mencapai  41,6%  dengan produksi  mencakup  36%  dari  produksi  sawit  na- sional. Lebih dari 20 juta kepala keluarga menggan- tungkan  hidupnya  pada  hasil  sawit.  Diperlukan dukungan  teknis  pengelolaan  kebun,  penguatan kelembagaan  dan  pengembangan  usaha  koperasi mereka.  Salah  satu  bentuk  dukungan  dari  bidang ilmu  akuntansi  adalah  membantu  penerapan  me- nyeluruh dari SAK ETAP khususnya pada koperasi perkebunan  sawit.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk melihat sejauh mana penerapan dan persepsi pengurus koperasi terhadap SAK ETAP di koperasi perkebunan  sawit  di  Pasaman  Barat  Provinsi  Su- matera Barat dan Muaro serta Batang Hari Provinsi Jambi.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  men- jadi  bukti  implementasi  dari  SAK  ETAP,  sehingga dapat  menjadi  masukan  bagi  penyusun  standar. Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil dan  Menengah.  Implementasi  SAK  ETAP  yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada prin- sip-prinsip pengakuan dan pencatatan yang ada di SAK  ETAP  yang  telah  dirangkum  oleh  Narsa  dan Isnalita  (2014).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  5 Koperasi  Perkebunan  Sawit  (KPS)  di  Kabupaten Pasaman  Barat,  Sumatera  Barat  dan  4  Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) di Kabupaten Batang hari dan Muaro, Jambi.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (ETAP),  yaitu entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik signifikan;  dan  menerbitkan  laporan  keuangan untuk  tujuan  umum  (general  purpose  financial
statement)  bagi  pengguna  eksternal.  SAK  ETAP bertujuan  untuk  menciptakan  fleksibilitas  dalam penerapannya  dan  diharapkan  memberi  kemu- dahan  akses  ETAP  kepada  pendanaan  dari  per- bankan.  SAK  ETAP  merupakan  SAK  yang  berdiri sendiri  dan  tidak  mengacu  pada  SAK  Umum,  se- bagian  besar  menggunakan  konsep  biaya  historis; mengatur  transaksi  yang  dilakukan  oleh  ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan  akuntansi  dan  relatif  tidak  berubah selama beberapa tahun.
SAK ETAP terdiri dari 30 bab yang terdiri dari:

## Tabel 2. SAK ETAP
Bab 1 Ruang Lingkup Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan Bab 4 Neraca Bab 5 Laporan Laba Rugi Bab  6  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Bab 7 Laporan Arus Kas Bab  8  Catatan atas  Laporan Keuangan Bab  9  Kebijakan  Akuntansi,  Estimasi, dan Kesalahan Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu Bab 11 Persediaan Bab  12  Investasi  pada  Entitas  Asosiasi dan Entitas Anak Bab 13 Investasi pada Joint Venture Bab 14 Properti Investasi
Bab 15 Aset Tetap Bab 16 Aset Tidak Berwujud Bab 17 Sewa Bab  18  Kewajiban  Diestimasi  dan Kontinjensi
Bab 19 Ekuitas Bab 20 Pendapatan Bab 21 Biaya Pinjaman Bab 22 Penurunan Nilai Aset Bab 23 Imbalan Kerja Bab 24 Pajak Penghasilan Bab 25 Mata Uang Pelaporan Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing Bab  27  Peristiwa  setelah Akhir Periode Pelaporan Bab  28  Pengungkapan  Pihak - pihak  yang  Mempunyai  Hub- ungan Istimewa Bab  29  Ketentu- an Transisi Bab 30 Tanggal Efektif
Dalam  pembuatan  laporan  keuangan  koperasi Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  IAI  telah menerbitkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP).  SAK ETAP  memiliki  bentuk  pengaturan  yang  lebih  se- derhana  dalam  hal  pengakuan,  pengukuran,  pen- yajian, dan pengungkapan transaksi dibandingkan PSAK  Umum.  Sejumlah  penelitian  telah  mencoba menginvestigasi tingkat penerapan SAK ETAP. Dewi  dkk.,  (2016)  mengevaluasi  tingkat  imple- mentasi  SAK  ETAP  pada  Koperasi  di  Kecamatan Buleleng,  dan  meninjau  persepsi  pelaku  Koperasi di  Kecamatan  Buleleng  terhadap  implementasi SAK  ETAP.  Penelitian  Dewi  dkk.,  (2016) menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif dan  pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan data  dalam  penelitian  Dewi  dkk.,  (2016) menggunakan  metode  survei,  menggunakan penyebaran  kuesioner  (angket)  tertutup  kepada responden  yang  menjadi  sampel  penelitian  dan melakukan  wawancara  terhadap  beberapa  re- sponden  tersebut.  Sebanyak  174  kuesioner  telah disebarkan yakni 87 kuesioner tingkat implementa- si dan 87 kuesioner persepsi untuk pelaku koperasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  im- plementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan
Buleleng  memperoleh  skor  interval  „kurang  dit- erapkan‟,  dari  masing-masing  indikator  diketahui bahwa sebagian besar koperasi cukup menerapkan SAK ETAP namun hanya pada prinsip-prinsip ter- tentu  saja.  Sedangkan    mengenai    persepsi  pelaku koperasi terhadap SAK ETAP masuk pada ketegori „setuju‟ yang berarti pelaku koperasi memiliki per- sepsi  yang  baik  terhadap  penerapan  SAK  ETAP meskipun  terdapat  perbedaan  persepsi  dari  hasil wawancara lebih lanjut.
Asmaharani, Susilawati dan Halim (2015) mene- liti  mengenai  kesesuaian  perlakuan  akuntansi pengakuan  pendapatan  dan  beban  pada  Koperasi Tombo  Ati  Muamalah  Jatim  dengan  SAK  ETAP dan  mengetahui  hasil  implikasi  penerapan  SAK ETAP  pada  laporan  keuangan  tahun  buku  2012- 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaj- ian  pencatatan  pendapatan  dan  beban  pada Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim belum sesuai dengan  SAK  ETAP.  Praktek  yang  ada  menunjuk- kan  bahwa  pendapatan  jasa  yang  diterima  oleh Koperasi  Tombo  Ati  Muamalah  Jatim  belum dipisahkan  antara  pendapatan  dari  anggota  dan non  anggota  yang  nantinya  akan  mempengaruhi hasil partisipasi bruto terhadap laba atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota.
Warno  (2014)  meneliti  mengenai  kepatuhan koperasi  di  Semarang  terhadap  SAK  ETAP.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  koperasi  di  Kota Semarang  (50  koperasi)  hanya  sebagian  kecil  yang sudah  menerapkan  SAK  ETAP,  sedangkan  sebagi- an  besar  telah  mencoba  menerapkan  SAK  ETAP tetapi  belum  keseluruhan  ketentuan.  Hasil penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  ada koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP sama sekali.
Andriani,  dkk.,  (2014)  melakukan  analisis  ter- hadap  pencatatan  keuangan  berbasis  SAK  ETAP pada salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Buleleng, yaitu Peggy Salon.  Mekipun Peggy Salon telah lama didirikan, memiliki  organ- isasi  serta  aktivitas  bisnis  yang  memadai  namun belum dapat menerapkan SAK ETAP dengen baik. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) Sistem pen- catatan  keuangan  yang  dilakukan  secara  manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pen- catatan  keuangan  adalah  untuk  mempermudah pemilik  dalam  memberikan  bonus  kepada  karya- wannya,  2)  Faktor  yang  menyebabkan  gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal  berupa  kurangnya  pemahaman,  kedisipli- nan  dan  sumber  daya  manusia,  sedangkan  faktor eksternalnya  karena  kurangnya  pengawasan  dari
stakeholder  yang  berkepentingan  dengan  laporan keuangan.
Kumar (2014) meneliti mengenai kesiapan usaha kecil  dan  menengah  di  Uni  Emirat  Arab  dalam mengadopsi  IFRS  for  SMEs.  Usaha  Kecil  dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian  UEA.  UAE  baru-baru  ini  diklasifi- kasikan  dalam  pasar  berkembang  dengan  jumlah UKM  sekitar  85%  -  95%.  Dengan  kondisi  tersebut, bank  dan  investor  menjadi  sangat  selektif  dalam memberi  pinjaman.  Studi  dilakukan  untuk mengeksplorasi  kesiapan  UKM  di  UEA  untuk mengadopsi  IFRS  bagi  UKM.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  60%  dari  UKM  di  UEA cenderung  untuk  mengikuti  IFRS  untuk  UKM  di tiga tahun ke depan.
Narsa  dan  Isnalita  (2014)  meneliti  tingkat  pen- erapan, persepsi pengurus dan akuntansi pendidik terhadap SAK ETAP pada koperasi di Jawa Timur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei.  Data hasil  survei  diolah  dengan  menggunakan  statistik deskriptif  dam  uji  beda.  Dari  150  kuesioner  yang didistribusikan,  diperoleh  hasil  sebagai  berikut: tingkat  penerapan  SAK  ETAP  pada  koperasi  sam- pel  berada  dalam  kategori  ' Less  Implemented ',  per- sepsi  pengurus  koperasi  dan  akuntan  pendidik terhadap  SAK  ETAP  tergolong  kedalam  “Agree”. Hasil  uji  beda  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  persepsi  antara  pengurus  koperasi dengan akuntan pendidik.
Rudiantoro  dan  Siregar  (2012)  menguji pengaruh  dari  kualitas  laporan  keuangan  UMKM terhadap  tingkat  kredit  yang  diterima  UMKM  ter- sebut, serta prospek dari implementasi SAK Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  di  tahun 2011  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keu- angan  UMKM.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari kuesioner  dengan  responden  pengusaha  UMKM yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan beberapa  wilayah  lain  di  pulau  Jawa.  Responden yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  ber- jumlah 50 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah  kredit  yang diterima  UMKM,  hal  ini  dikarenakan  masih  ren- dahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehing- ga  perbankan  masih  meragukan  relevansi  dan keandalan  kualitas  laporan  keuangannya.  Prospek implementasi  SAK  ETAP  terhadap  peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi  kendala  akibat  masih  rendahnya pemahaman  para  pengusaha  UMKM  atas  SAK ETAP tersebut.
Tyas  dan  Fachriyah  (2012)  melakukan  evaluasi penerapan  standar  akuntansi  keuangan  dalam pelaporan  aset  biologis.  Penelitian  ini  adalah penelitian studi kasus tunggal yang diadakan pada sebuah  koperasi  perkebunan  “M”  di  kabupaten Kubu Raya,  Kalimantan Barat. Proses evaluasi dil- akukan berdasarkan kesesuaian aktivitas pengakuan,  pengukuran,  dan  pelaporan  khusus pada  aset  biologis  yang  dimiliki  Koperasi  “M”. Data  penelitian  didapatkan  melalui  wawancara dengan  beberapa  narasumber  dari  Koperasi  “M” dan  observasi  ke  lokasi  penelitian  untuk  melihat kegiatan operasional terkait pengolahan aset biolo- gis  Koperasi  “M”.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaporan aset biologis yang dilakukan oleh Koperasi  “M”  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan SAK ETAP. Unsur yang sesuai dengan SAK ETAP adalah  pengakuan  akun  Tanaman  Belum Menghasilkan  (TBM)  dan  Tanaman  Menghasilkan (TM)  serta  penggunaan  metode  biaya  historis  se- bagai dasar pengukuran aset tersebut. Unsur yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah tidak adan- ya  pengakuan  penyusutan  aset  biologis  yang  ma- suk  ke  dalam  kelompok  aset  tetap,  tidak  adanya pengukuran  dan  pengakuan  mengenai  beban  ke- rugian  atas  aset  yang  rusak  atau  produk  yang cacat, dan tidak terdapat akun Persediaan di dalam Laporan  Posisi  Keuangannya.  Hasil  penelitian  ini memberikan  makna  bahwa  Koperasi  “M” sebaiknya  melakukan  beberapa  poin  usulan pelaporan  aset  biologis  seperti  yang  diajukan  oleh peneliti  agar  penerapan  SAK  ETAP  bisa  dil- aksanakan  dengan  baik  dan  mampu  menambah kualitas laporan keuangan Koperasi “M”. Rudiantoro  dan  Siregar  (2011)  meneliti  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pemahaman  UMKM terhadap  SAK  ETAP  di  Jabodetabek.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  50  responden UMKM  hanya  32%  (16  responden)  yang  mengaku pernah  mengetahui  atau  mendengar  SAK  ETAP. Hanya  11  responden  yang  pernah  memperoleh pelatihan  terkait  SAK  ETAP.  Pada  riset  ini ditemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir ber- pengaruh positif terhadap pemahaman SAK ETAP pelaku UMKM. Lama usaha berpengaruh negative terhadap pemahaman SAK ETAP. Sedangkan latar belakang  pendidikan  dan  ukuran  usaha  tidak  ber- pengaruh terhadap pemahaman SAK ETAP.
Atik  (2010)  meneliti  tentang  bagaimana  persepsi para  pelaku  ukm  terhadap  diadopsinya  ifrs  for smes  di  negara  turki.  Hasil  penelitian  menunjuk- kan  bahwa  74,7%  responden  menyiapkan pelaporan keuangan berdasarkan aturan pajak dan hanya  1,81%  menyiapkan  berdasarkan  ifrs.  Hal
tersebut  dikarenakan  hanya  sekitar  17,87%  re- sponden mengetahui tentang ifrs for smes. Namun demikian  94,41%  responden  mendukung  adanya pengadopsian  standar  tersebut  dan  88,19%  re- sponden  memiliki  keinginan  untuk  menerapkann- ya.  Penelitian  bunea,  sacarin  dan  mihaela  (2012) menunjukkan  hasil  bahwa  52,6%  responden,  dari total  190  akuntan  romanian,  setuju  untuk  diada- kannya sistem pelaporan keuangan yang lebih dis- ederhanakan  lagi  bagi  ukm.  Namun  hanya  4,2% responden  setuju  bahwa  ifrs  for  smes  cocok digunakan  bagi  ukm.  Terakhir,  hasil  penelitian milik  otchere  dan  agbeibor  (2012)  menunjukkan bahwa  bisnis  kecil  di  ghana  tidak  terlalu memiliki kebutuhan  atas  ifrs  for  smes.  Hal  itu  disebabkan karena mereka jarang atau tidak memiliki struktur dan  aktivitas  internasional  sehingga  tidak  diminta untuk  menyiapkan  laporan  keuangan  yang  dapat diperbandingkan  secara  internasional.  Kemudian ditemukan  pula  bahwa  beberapa  karakteristik  pe- rusahaan  seperti  ukuran  perusahaan,  bentuk hukum,  dan  jumlah  pemilik  memiliki  hubungan positif  yang  rendah  terhadap  kebutuhan  bisnis kecil atas ifrs for smes.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kuantitatif.  Data  primer  dikumpulkan  melalui survei  terhadap  pengurus  koperasi  perkebunan sawit  di  provinsi  Jambi  dan  Sumatera  Barat. Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purpos- ive  sampling ,  berdasarkan  kesediaan  pengurus koperasi  sebagai  responden.  Survei  dilakukan untuk  melihat  tingkat  penerapan  SAK  ETAP  dan persepsi  pengurus  koperasi  terhadap  SAK  ETAP. Tingkat  penerapan  SAK  ETAP  pada  penelitian  ini didefinisikan  sebagai  ukuran  besarnya  intensitas kesesuaian  tata  cara  dan  sistematika  pelaporan keuangan  yang  mengacu  pada  SAK  ETAP. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  variabel persepsi  pada  penelitian  ini  adalah  suatu  sikap, pandangan,  dan  penilaian  terhadap  isu  penerapan SAK ETAP. Indikator yang akan digunakan untuk melakukan  pengukuran  terhadap  variabel  ini adalah  berdasarkan  treatment  prinsip  pengakuan, pengukuran,  pengungkapan,  dan  penyajian  sesuai dengan  definisi  dan  ketentuan  yang  ada  dalam SAK  ETAP.  Sedangkan  persepsi  terhadap  SAK ETAP  dalam  riset  ini  didefinisikan  sebagai    suatu sikap,  pandangan,  dan  penilaian  terhadap penerapan SAK ETAP.
Tingkat  penerapan  SAK  ETAP  diukur  dengan menggunakan  5  skala,  dari  Sangat  Tidak Diterapkan  (STD),  Tidak  Diterapkan  (TD),  Kurang
Diterapkan  (KD),  Diterapkan  (D)  dan  Sangat Diterapkan  (SD).  Persepsi  pengurus  koperasi terhadap SAK ETAP diukur dengan menggunakan 5  skala,  dari  Sangat  Tidak  Setuju  (STS),  Tidak Setuju  (TS),  Kurang  Setuju  (KS),  Setuju  (S)  dan Sangat Setuju (SS). Indikator tingkat penerapan dan persepsi  terhadap  SAK  ETAP  yang  digunakan dalam  riset  ini,  merujuk  pada  instrumen  yang disusun oleh Narsa dan Isnalita (2014) (lampiran 1). Tingkat  penerapan  SAK  ETAP  di  ukur  melalui  31 indikator,  prinsip  pengakuan  diukur  dengan menggunakan  4  indikator,  prinsip  pengukuran diukur  dengan  menggunakan  2  indikator,  prinsip pengungkapan  terdiri  dari  4  indikator  sedangkan prinsip  penyajian  terdiri  dari  9  indikator. Sedangkan  Persepsi  terhadap  SAK  ETAP  diukur dengan menggunakan 13 pernyataan.
Setelah  hasil  survei  ditabulasi,  selanjutnya dilakukan  perhitungan  rentang  deskriptif  skor persentase  tingkat  keterterapan  dan  persentase persepsi,  yang  dihitung  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut (Khafid, 2010):
% = Skor Nyata (jawaban) x 100%
Skor Ideal
Hasil perhitungan skor selanjutnya akan dikonversi kedalam tabel 3:
Tabel 3. Kriteria Keterterapan dan Kriteria Per- sepsi
Sumber : Narsa dan Isnalita (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden dan koperasi perkebunan sawit yang berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4. Data Koperasi dan Jumlah Responden
Provinsi Sumatera Barat
Kab. Pasaman Barat Provinsi Jambi Kabupaten 1. Koperasi 5 orang 1. Koperasi Puding 5 orang
Perkebunan Sawit Maju (KPS Maju) 2. Koperasi Perkebunan Sawit Makmur (KPS Makmur) 3. Koperasi Perkebunan Sawit Perin- tis (KPS Perintis) 4. Koperasi Serba Usaha Niat Bersa- ma 5. Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera 5 orang 5 orang
5 orang
3 orang Sejahtera 2. Koperasi Unit Desa Karya Mandiri 3. Koperasi Unit Desa Harapan Jaya 4. Koperasi Unit Desa Akso Dano 4 orang 4 orang 6 orang
Total Responden
37 orang

## Tabel 5. Deskripsi Koperasi
No. Koperasi Jumlah Anggota Luas Kebun 1. Koperasi Perkebunan Sawit Maju (KPS Maju) 1.100 KK  2.200 Ha 2. Koperasi Perkebunan Sawit  Makmur  (KPS Makmur) 115 KK 230 Ha 3. Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPS Perintis) 510 KK 1.020 Ha 4. Koperasi  Serba  Usaha Niat Bersama 5. Koperasi  Serba  Usaha Bina Tani Sejahtera 486 KK 972 Ha 6. Koperasi  Puding  Se- jahtera 246 KK 1.000 Ha 7. Koperasi Unit  Desa Karya Mandiri 540 KK 1.080 Ha 8. Koperasi Unit  Desa Harapan Jaya 9. Koperasi Unit  Desa Akso Dano 2.209 KK  4.418 Ha
Responden yang terlibat dalam survei ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam praktek pelaporan keuangan  koperasi,  terdiri  dari  pengurus, pengawas,  kasir,  manajer  dan  bagian  keuangan. Survei  di  Jambi  dilaksanakan  mulai  dari  14 Agustus  hingga  17  Agustus  2017.  Sedangkan  di Sumatera  Barat  mulai  dari  6-13  September  2017. Sebaran demografi responden disajikan pada tabel 6. dibawah ini:
Tabel 6. Demografi Responden Usia 24-30 tahun 31-39 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun 61-70 4 orang (11%) 5 orang (14%) 27 orang (70%) 6 orang (16%) 1 orang (3%) Kriteria Keterterapan dan Kriteria Persepsi Kriteria Variabel Keterterapan dan Variabel Persepsi Interval Rata- rata Skor Sangat Tidak Diterap- kan/Sangat Tidak Setuju 0% - 20% Tidak  Diterapkan/Tidak  Set- uju >20% - 40% Kurang  Diterapkan/Kurang Setuju >40% - 60% Diterapkan/Setuju >60% - 80% Sangat Diterapkan/Sangat Setuju >80% - 100%
Gender Laki-laki: 31 orang (84%) Perempuan: 6 orang (16%) Tingkat P endidikan Sarjana: 6 orang (16%) Diploma: 3 orang (8%) SMA/SMK: 29 orang (78%)
SMP: 2 orang (5%) SD: 2 orang (5%)
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas dapat  disimpulkan bahwa  mayoritas  responden  atau  pengelola koperasi  dalam  penelitian  ini  berusia  senior  yaitu 40-60 tahun dan mayoritas adalah laki-laki. Pengu- rus dan Pengawas pada koperasi sampel mayoritas berpendidikan SMA kecuali pada koperasi Perintis, seluruh  pengurus  koperasi  berpendidikan  strata satu.  Responden  yang  berusia  muda  umumnya menempati  posisi  staf  atau  tidak  duduk  dalam struktur pengurus atau pengawas koperasi. Karena mayoritas  tingkat  pendidikan  Pengurus  dan Pengawas  adalah  tingkat  SMA,  maka  rekrutmen staff  menggunakan  pertimbangan  latar  belakang keilmuan  bidang  akuntansi  (SMK)  atau  sarjana untuk menjunjang kerja Pengurus.

## Tabel 7. Tingkat Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Perkebunan Sawit
Tabel  7  menunjukkan  tingkat  penerapan  SAK ETAP  itu  sendiri  (terdiri  dari  31  indikator)  dit- ambah  dengan  pelaksanaan  aspek  pengakuan (terdiri  dari  4  indikator),  aspek  pengukuran  (2  in-
dikator),  aspek  pengungkapan  (terdiri  dari  4  indi- kator)  dan  aspek  penyajian  (terdiri  dari  9  indi- kator). Dari tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat  penerapan  SAK  ETAP  di  koperasi  Perke- bunan  Sawit  adalah  70%  (kategori  Diterapkan).
Berdasarkan  persentase  tersebut  dapat  disimpul- kan  bahwa  secara  umum,  koperasi  telah  berusaha membuat  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan standar. Hal ini  mungkin  disebabkan  karena  seba- gian besar koperasi memiliki ketentuan yang tertu- ang  dalam  AD  ART  bahwa,  laporan  keuangan yang disampaikan dalam RAT adalah laporan keu- angan yang telah di audit oleh auditor independen. Berdasarkan  hal  tersebut,  koperasi  mendapat tekanan  untuk  membuat  sistem  akuntansi  dan pelaporan  yang  sesuai  standar.  Akibatnya  tingkat penerapan  SAK  ETAP  pada  koperasi  perkebunan sawit  ini  secara  umum  tergolong  memuaskan (70%).  Namun demikian terdapat beberapa catatan yang ditemukan dalam penerapan SAK ETAP ini.
Catatan pertama terkait dengan aspek yang dit- erapkan dengan baik. Indikator yang diungkapkan dengan  baik  (diterapkan  dan  sangat  diterapkan) terdiri  dari:kas  dan  setara  kas,  Piutang usaha/Piutang dagang dan piutang lainnya, Perse- diaan  (persediaan  barang  dagang),  Aset  Tetap, Kewajiban  Imbalan  Pascakerja,  Modal  (simpanan pokok, wajib dan sukarela), Pendapa- tan/Penjualan,  Beban  operasional,  Beban  non- operasional,  Beban  pajak,  Laba  bersih  atau  rugi bersih,  Distribusi  ke  pemilik  ekuitas,  Penerimaan kas  dari  penjualan  barang  &  jasa,  Penerimaan  kas dari  aktivitas  lain-lain,  Pembayaran  kas  kepada pemasok  barang  &  jasa,  Pembayaran  kas  kepada anggota  koperasi,  Pembayaran  kas  untuk  mem- peroleh  aset  tetap  dan  Penerimaan  kas  dari  pin- jaman kepada pihak selain bank.
Catatan  kedua,  terkait  aspek  yang  sangat  tidak diterapkan  meliputi:  Investasi  pada  Properti,  Aset tidak  Berwujud,  Utang  Bank,  Utang  Usaha/Utang dagang  dan  Utang  Lainnya,  Bagian  laba  atau  rugi dari  investasi  yang  menggunakan  metode  ekuitas, Pengaruh  perubahan  kebijakan  akuntansi  &  kore- ksi  kesalahan  yang  diakui  dalam  periode,  Pem- bayaran  kas  untuk  memperoleh  investasi  pada properti,  Penerimaan  kas  dari  pinjaman  bank, Pembayaran  pinjaman  bank  dan  Pembayaran  pin- jaman  kepada  pihak  lain  selain  bank.  Transaksi- transaksi tersebut tidak diterapkan karena mayori- tas  koperasi  terikat  pada  kebijakan  utang  yang ketat,  bahwa  anggota  koperasi  tidak  mengijinkan koperasi  melakukan  pinjaman  pada  bank  maupun pihak  lain.  Sehingga  rendahnya  penerapan  bukan disebabkan karena koperasi mengabaikan transaksi tersebut, namun karena memang transaksi tersebut tidak  ada  di  sebagian  besar  koperasi.  Mayoritas koperasi belum memiliki dana berlebih yang dapat di investasikan, hanya satu koperasi (Koperasi Per- intis)  yang  ditemukan  memiliki  investasi  pada  ke-
STD TD KD D SD Skor Skor In- ter- val Kategori 1 2 3 4 5 Nyata Ideal
Indikator Ketertera- pan Frek 359 33 19 129 592 1132 5660 0,70 DIterapkan Total Skor 359 66 57 516 296 0 3958
Indikator Prinsip
Pengakua n Frek 0 2 2 21 123 148 740 0.95 Sangat
Total Skor 0 2 4 84 615 705 Diterapkan Indikator Prinsip Penguku- ran Frek 0 7 0 15 52 74 370 0.90 Sangat
Total Skor
0 14 0 60 260 334 Diterapkan
Indikator Prinsip Pengungk apan Frek 0 0 3 13 132 148 740 0.97 Sangat
Total Skor 0 0 9 52 660 721
Diterapkan Indikator Prinsip Penyajian Frek 9 1 5 73 210 298 1490 0.92
Sangat Total Skor 9 2 15 292 105 0 1368 Diterapkan
bun.
Penerapan  prinsip  pengakuan,  pengukuran, pengungkapan  dan  penyajian  menunjukkan  kate- gori sangat diterapkan, seluruhnya berada di inter- val diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya  koperasi  sampel  telah  mencatat  aset, kewajiban,  penghasilan  dan  beban  sesuai  dengan prinsip  pengakuan  dalam  SAK  ETAP.  Demikian juga  halnya  dengan  aspek  pengukuran  transaksi dan  pengungkapannya,  rata-rata  responden  men- jawab  “sangat  diterapkan”.  Penerapan  prinsip penyajian  juga  sangat  memuaskan,  karena  re- sponden  hanya  memberikan  jawaban  “diterapkan dan  “sangat  diterapkan”.  Hasil  ini  mungkin  di- pengaruhi  oleh  adanya  tuntutan  dari  mekanisme Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT),  yang  mewajibkan pengurus  untuk  memaparkan  capaian  kinerja  or- ganisasi dalam satu tahun secara rutin.
Secara  umum  hasil  penerapan  SAK  ETAP  yang relatif  memuaskan  ini  dipengaruhi  oleh  peran  au- ditor  independen.  Selain  mengaudit,  berdasarkan penjelasan  para  responden,  auditor  tersebut  juga menjelaskan  dan  mengarahkan  bagaimana  setiap elemen  dalam  laporan  keuangan  (aset,  kewajiban, modal,  pendapatan  dan  beban)  dicatat  dan dilaporkan.

## Tabel 8. Persepsi Pengurus dan Pengelola
Koperasi Perkebunan Sawit Terhadap SAK

## ETAP
Tabel  8  menunjukkan  persepsi  pengurus koperasi  terhadap  SAK  ETAP.  Indikator  terkait persepsi  di  kelompokkan  kedalam  3  indikator:  In- dikator I (menunjukkan pengetahuan), Indikator II (legalitas)  dan  Indikator  III  (menunjukkan  pen- dapat  responden  terhadap  SAK  ETAP).  Secara keseluruhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  da- sarnya  responden  mendukung  penerapan  SAK ETAP,  hal  ini  terlihat  dari  interval  indikator  per- sepsi  yang  menunjukkan  nilai  78%  (setuju).  Jika ditelisik lebih dalam, dari sisi pengetahuan terlihat bahwa  responden  dalam  penelitian  ini  cukup mengetahui  tentang  SAK  ETAP,  meski  tingkat  in- terval  terkait  persepsi  merupakan  yang  terendah (75%). Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pendidi- kan  mayoritas  pengurus  yang  berlatar  belakang
SMA dan tidak berlatar belakang akuntansi. Untuk mengatasi  kelemahan  dari  pengetahuan  pelaporan keuangan  tersebut,  pengurus  mengangkat  staf  ad- ministrasi/keuangan  yang  berlatar  belakang akuntansi.  Ditinjau  dari  sisi  legalitas  penerapan, responden  juga  setuju  bahwa  SAK  ETAP  merupa- kan pedoman pelaporan yang baku dan tepat bagi koperasi  78%.  Terakhir,  dari  sisi  pendapat,  re- sponden  sepakat  bahwa  dengan  adanya  laporan keuangan  yang  mengacu  pada  SAK  ETAP  akan memberi  manfaat  lebih  pada  koperasi,  baik  dalam hal  penilaian  capaian  kinerja  organisasi  maupun kemudahan mengakses pinjaman dari bank.

## Hasil uji beda rata-rata
Uji  normalitas  pada  riset  ini  menggunakan  Saphi- ro-Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa var- iabel Persepsi tidak terdistribusi normal (sig. 0,000) sedangkan variabel Penerapan terdistribusi normal (sig. 0,083). Oleh karena itu, uji beda rata-rata anta- ra  persepsi  Provinsi  Jambi  dan  Sumatera  Barat akan  menggunakan  Levene  Test  (statistik  para- metrik)  sedangkan  ji  beda  rata-rata  antara  penera- pan SAK ETAP Provinsi Jambi dan Sumatera Barat akan  menggunakan  Mann  Witney  Test  (statistik nonparametrik).

## Tabel 9. Hasil Pengujian
Variabel Hasil Pengujian Persepsi Terdapat  perbedaan  rata-rata (Mann Witney test) Penerapan Tidak  terdapat  perbedaan  rata- rata (t-test)
Probability  Levene‟s  test  >  0,05  (0.548),  artinya tidak  terdapat  perbedaan  varians  pada  Penerapan SAK  ETAP  di  provinsi  Sumbar  dan  Jambi,  oleh karena  itu  uji  beda  rata-rata  pada  variabel  ini mengasumsikan  varian  tidak  homogen.  Hasil  uji beda  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbe- daan tingkat penerapan SAK ETAP antara Provinsi Sumbar dan Jambi (sig, t-test 0, 061).
Hasil  uji  Mann  Witney  menunjukkan  bahwa  ter- dapat  perbedaan  persepsi  terhadap  SAK  ETAP pada pengurus dan pengelola koperasi perkebunan di  Jambi  dan  Sumbar  (sig.  Mann  Witney  U  0.003, kecil  dari  0,05).  Rata-rata  persepsi  pengelola koperasi  di  provinsi  Sumbar  lebih  tinggi  di  band- ing  koperasi  di  Jambi.  Hasil  ini  mungkin  di- pengaruhi  oleh  tingkat  kematangan  dan  pengala- man  koperasi  perkebunan  Sawit  OPHIR  Sumbar yang  lebih  tinggi  di  banding  Jambi,  jumlah koperasi yang tergabung dalam skema OPHIR ada-
STS TS KS S SS Skor Skor In- ter val Kat ego ri 1 2 3 4 5
Nyata Ideal Variabel Persepsi Frek 38 53 20 15 2 195 458 2290 0.78 Set- uju Total Skor 38 106 60 61 6 975 1795 Indikator I: Pengetahuan Frek 16 15 8 51 50 140 700 0.75 Set- uju Total Skor 16 30 24 20 4 250 524 Indikator  II: Legalitas
Frek 8 13 5 37 42 105 525 0.78 Set- uju Total Skor 8 26 25 14 8 210 407 Indikator III: Pendapat Frek 14 25 7 64 103 213 1065 0.80 Set- uju Total Skor 14 50 21 25 6 515 856
lah  3  dari  5  koperasi  yang  menjadi  sampel  dari Kab,  Pasaman  Barat.  Koperasi  OPHIR  adalah koperasi  yang  pada  awal  didirikan  menggunakan skema  kemitraan  Inti-Plasma.  Pada  skema  ini  pe- rusahaan  perkebunan  milik  pemerintah  berperan sebagai  pihak  Inti.  Skema  NES  PIR  ini  merupakan skema  pertama  yang  digunakan  oleh  pemerintah pada  tahun  1988  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan.    Sedangkan koperasi  lainnya  menggunakan  skema  kemitraan Inti-Plasma  generasi  kedua  dengan  perusahaan swasta  sebagai  Mitra  Inti.    Dalam  operasionalnya, koperasi yang berada dalam skema kemitraan gen- erasi  kedua,  banyak  diintervensi  oleh  perusahaan Inti,  misalnya  dalam  hal  pengelolaan  kebun  dan hasil  panen.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan koperasi  skema  kemitraan  Inti-Plasma  generasi pertama,  yang  saat  ini  independen  dalam  mengel- ola kebun, hasil panen maupun koperasi. Faktor  lain  yang  menyebabkan  mengapa  persepsi terhadap SAK ETAP di provinsi Sumbar lebih ting- gi  dibanding  Jambi,  adalah  kebijakan  internal koperasi  Pasaman  Barat,  yang  seluruhnya  me- wajibkan audit independen atas laporan keuangan koperasi.  Koperasi  sawit  di  Jambi  tidak  me- wajibkan audit independen atas laporan keuangan koperasi.  Bagi  koperasi  yang  bersentuhan  dengan audit  independen,  dalam  prosesnya  akan mendapat transfer knowledge dalam hal pelaporan keuangan dari auditor yang mengaudit.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  tingkat penerapan  SAK  ETAP  di  koperasi  perkebunan sawit  di  wilayah  Sumatera  Barat  dan  Jambi. Koperasi  perkebunan  sawit  dipilih,  karena keberadaan  koperasi  ini  berkontribusi  besar  bagi ekspor  sawit  nasional,    lebih  dari  20  juta  rakyat indonesia  bergantung  hidupnya  pada  sektor  ini, namun  demikian  sangat  sedikit  penelitian  yang menjadikan  koperasi  perkebunan  sawit  sebagai objek  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tingkat  penerapan  SAK  ETAP  di  koperasi perkebunan  sawit  secara  umum  sangat  baik, dengan  kata  lain  telah  menerapkan  sebahagian besar  SAK  ETAP.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  seluruh  responden  setuju mengenai  penerapan  dan  manfaat  yang  diterima oleh koperasi dengan penerapan SAK ETAP. Hasil uji  beda  rata-rata  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  Penerapan  SAK  ETAP  pada pengelola  dan  pengawas  koperasi  perkebunan sawit di Sumbar dan Jambi. Hasil uji beda rata-rata Persepsi menunjukkan  adanya  perbedaan  persepsi
terhadap SAK ETAP pada pengelola dan pengawas koperasi perkebunan sawit di Sumbar dan Jambi. Penelitian  ini  tidak  memisahkan  penerapan SAK  ETAP  pada  koperasi  sawit  pada  skema kemitraan  Inti-Plasma  generasi  pertama  (Koperasi yang  program  Ophir:  Koperasi  Perintis,  Maju  dan Makmur)  dan  generasi  kedua  (Perusahaan  mitra adalah  perusahaan  swasta).  Terdapat  perbedaan sistem  kemitraan  pada  kedua  jenis  koperasi tersebut, yang tidak hanya berdampak pada sistem akuntansi dan pelaporan koperasi, tetapi juga pada mekanisme  manajerial  koperasi  dan  partisipasi anggota. Penelitian berikutnya disarankan membandingkan  efektititas  dan  efisiensi  koperasi sawit  sistem  kemitraan  Inti-Plasma  generasi pertama  dan  kedua  ini  terhadap  kesejahteraan anggota koperasi. Karena tujuan didirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota.
Sedikitnya  2  dari  koperasi  sampel  pada penelitian ini berada pada fase penanaman kembali (replanting),  sehingga  aktivitas  koperasi  tidak cenderung  tidak  banyak,  hal  ini  tentu  berdampak pada  pencatatan  transaksi  harian  koperasi  dan laporan  keuangan  yang  akan  di  hasilkan. Konsekuensinya, peneliti meminta responden pada koperasi tersebut mengisi angket dengan mengacu pada aktivitas normal. Kondisi ini menjadi temuan yang  menarik,  penelitian  berikutnya  diharapkan dapat  mengkaji  keberlanjutan  koperasi  yang memasuki  fase  replanting.  Koperasi  yang memasuki fase replanting, dapat dikatakan berada pada  kondisi  kritis,  baik  dari  sisi  kelembagaan koperasi  maupun  dari  sisi  keanggotaan  koperasi. Bagi  anggota  yang  menggantungkan  pendapatan utama  dari  hasil  penjualan  buah  sawit,  pada  saat memasuki  periode  penanaman  kembali  praktis akan kehilangan pemasukan utama selama 3 tahun (tanaman sawit muda membutuhkan waktu sekitar 3  tahun  untuk  berbuah).  Kondisi  tersebut  dapat mendorong  anggota  untuk  menjual  kebun  mereka akibat  himpitan  ekonomi,  yang  pada  akhirnya berdampak  pada  kelembagaan  koperasi.  Tidak hanya  itu,  anggota  koperasi  juga  membutuhkan modal  yang  tidak  sedikit  untuk  penanaman kembali sawit mereka. Perbedaan aturan main dan manajemen  pada  setiap  kelompok  petani  yang bernaung  di  bawah  koperasi  menyebabkan  tidak semua  petani  siap  dengan  pendanaan  peremajaan kebun.  Meski  BPDPS  (Badan  Pengelola  Dana Perkebunan  Sawit)  menyatakan  akan  membantu subsidi  dana  peremajaan  kebun,  hingga  kini kebijakan  tersebut  belum  jelas  pelaksanaannya maupun pencairan dananya.
Koperasi  perkebunan  sawit  yang  diteliti  hanya
terbatas  pada  Sumbar  dan  Jambi,  penelitian selanjutnya  diharapkan  mengambil  sampel  dari Provinsi  Riau,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan dan  Kalimantan.  Sehingga  penelitian  ini  belum dapat  dikatakan  mewakili  seluruh  koperasi perkebunan  sawit  di  Indonesia.  Kemudahan pelaksanaan  survei  penelitian  dapat  bekerjasama dengan  APKASINDO  (Asosiasi  Petani  Kelapa Sawit  Indonesia)  yang  telah  memiliki  perwakilan hingga  kabupaten  dan  BPDPS  (Badan  Pengelola Dana  Perkebunan  Sawit)  demi  mendorong kemajuan dan kesejahteraan petani sawit swadaya

## REFERENCES
Andriani,  L.,  Atmadja,  A.  T.,  dan  Sinarwati,  N. K.,  (2014),  Analisis  Penerapan  Pencata- tan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) (Sebuah  Studi  Interpretatif  Pada  Peggy Salon), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , Vol 2 No 1.
Asmaharani, N., Susilawati, R. A. E., dan Halim,
A.,  (2015),  Analisis  SAK  ETAP  Tentang Pengakuan PEndapatan dan Beban Pada Koperasi  Tombo  Ati Muamalah  Malang Jawa  Timur, Jurnal  Riset  Mahasiswa Akuntansi , Vol 3 No 1. Atik,  A.,  (2010),  SME‟s  Views  on  the  Adoption and  Application  of  “IFRS  for  SMEs”  in Turkey, European  Research  Studies  Jour- nal , Vol XIII No 4, page 19-32.
Bunea, S., Sacarin, M., dan Mihaela, M. I. N. U., (2012),  Romanian  Professional  Account- ants'  perception  on  The  Differential  Fi- nancial  Reporting  for  Small  and  Medi- um-Sized  Enterprises, Accounting  and Management  Information  Systems , Vol  11 No 1.
Dewi,  K.  N.  T.,  Herawati,  N.  T.,  dan  Pur- namawati, I. G. A., (2016), Implementasi SAK  ETAP  dan  Persepsi  Pelaku  pada Koperasi  (Studi  Empiris  pada  Koperasi di  Kecamatan  Buleleng), Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , Vol 4 No
1.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  (2009),  Standar
Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Khafid, M., (2010),Analisis PSAK No. 27 Tentang
Akuntansi
Perkoperasian
dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha Pada  KPRI, Jurnal  Dinamika  Akuntansi, Vol 2 No 1.
Kumar, V., (2014). Readiness of SMEs in UAE for an  accounting  standard  transition  to IFRS for SMEs: an empirical analysis, In- ternational Journal of Strategic Business Al- liances 1 , Vol 3 No 4, page 282-296.
Narsa,  N.  P.  D.  R.  H.  dan  Isnalita,  (2014),  Ket- erterapan SAK ETAP Pada Koperasi ser- ta  Persepsi  Pelaku  Koperasi  dan Akuntan  Pendidik, Artikel disajikan  da- lam  Simposium  Nasional  Akuntansi,
Universitas Mataram, Lombok.
Otchere,  F.  A.,  dan  Agbeibor,  J.,  (2012),  The  In- ternational Financial Reporting Standard for  Small  and  Medium-sized  Entities (IFRS  for  SMES)  Suitability  for  small businesses  in  Ghana, Journal  of  Financial Reporting  and  Accounting ,  Vol 10  No  2, page 190-214.
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UMKM
Republik Indonesia Nomor:
04/Per/M.KUKM/VII/2012  tentang  Pe- doman  Umum  Akuntansi  Koperasi  SAK ETAP
Rudiantoro,  R., dan  Siregar, S. V ., (2012), Kuali- tas  Laporan  Keuangan  Umkm  Serta Prospek Implementasi SAK ETAP, Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia ,  Vol  9 No 1.
Statistik Perkebunan Indonesia (2013).
www.bps.go.id
Tyas, E. L. A. dan Fachriyah, N., (2012), Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam  Pelaporan  Aset  Biologis  (Studi Kasus Pada Koperasi “M”), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , Vol 1 No 1.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
Warno.  (2014),  Kepatuhan  Koperasi  di  Kota  Se- marang  Terhadap  Standar  Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK  ETAP)  Tahun  2013, Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Ekonomi  Islam , Vol 5 No 1.
LAMPIRAN

## Tabel 10. Instrumen Penilaian Tingkat Penerapan SAK ETAP
No. Penerapan Frekuensi Pencatatan pada Koperasi
STD TD KD D SD 1. Kas dan setara kas
2. Piutang  usaha/Piutang  dagang  dan  piutang lainnya 3. Persediaan (persediaan barang dagang) 4. Investasi pada Properti 5. Aset Tetap (tanah;bangunan;peralatan;mesin) 6. Aset tidak Berwujud (goodwill;hak paten) 7. Utang Bank 8. Utang Usaha/Utang dagang dan Utang Lainnya
9. Kewajiban Imbalan Pascakerja 10. Aset dan Kewajiban Pajak 11. Kewajiban Diestimasi (hutang garansi, penyisihan piutang ragu-ragu) 12. Ekuitas 13. Pendapatan/Penjualan
14.
Beban  operasional  (beban  penjualan;beban
administrasi dan umum;dll) 15.
Beban non-operasional (beban penyusutan)
16. Bagian  laba  atau  rugi  dari  investasi  yang menggunakan metode ekuitas 17. Beban pajak 18.
Laba bersih atau rugi bersih untuk periode
19.
Pengaruh  perubahan  kebijakan  akuntansi  &
koreksi kesalahan yang diakui dalam periode 20. Distribusi ke pemilik ekuitas (SHU) 21. Penerimaan kas dari penjualan barang & jasa
22. Penerimaan kas dari aktivitas lain-lain
23. Pembayaran kas kepada pemasok barang & jasa 24. Pembayaran kas kepada anggota koperasi
25. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap 26. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap 27. Pembayaran  kas  untuk  memperoleh  investasi pada properti 28. Penerimaan kas dari pinjaman bank 29. Penerimaan  kas  dari  pinjaman  kepada  pihak
selain  bank  (simpanan  pokok,  simpanan  wajib, hibah, dll) 30.
Pembayaran pinjaman bank
31. Pembayaran  pinjaman  kepada  pihak  lain  selain bank No. Prinsip Pengakuan Frekuensi Pencatatan pada Koperasi
STD TD KD D SD 32. Aset  diakui  jika  besar  kemungkinan  bahwa manfaat  ekonomi  yang  terkait  dengan  pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. 33. Kewajiban  diakui  dalam  neraca  jika  besar kemungkinan  bahwa  pengeluaran  sumber  daya yang  mengandung  manfaat  ekonomi  akan dilakukan  untuk  menyelesaikan  kewajiban sekarang  dan  jumlah  yang  harus  diselesaikan dapat diukur dengan andal.
34. Penghasilan  diakui  jika  kenaikan  manfaat ekonomi  di  masa  depan  yang  berkaitan  dengan peningkatan  aset  atau  penurunan  kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 35. Beban  diakui  jika  penurunan  manfaat  ekonomi masa  depan  yang  berkaitan  dengan  penurunan aset atu peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. No. Prinsip Pengukuran
Frekuensi Pencatatan pada Koperasi
STD TD KD D SD 36. Transaksi-transaksi  diukur  berdasarkan  „Biaya
Historis/Harga Perolehan‟.
37. Transaksi-transaksi  diukur  berdasarkan  „Nilai Wajar‟. No. Prinsip Pengungkapan
Frekuensi Pencatatan pada Koperasi
STD TD KD D SD 38. Entitas memberikan informasi mengenai domisili
dan bentuk hukum Koperasi serta alamat kantor yang terdaftar.
39.
Entitas memberikan informasi mengenai penjelasan sifat operasi dan aktivitas utama.
40.
Entitas  memberikan  informasi  tentang  dasar penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
41. Entitas  memberikan  informasi  tambahan  yang tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan,  tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. No. Prinsip Penyajian
Frekuensi Pencatatan pada Koperasi
STD TD KD D SD 42. Entitas  menyajikan  Laporan  Perubahan  Posisi Keuangan (Neraca).
43. Entitas menyajikan Laporan  Laba Rugi (Laporan
Sisa Hasil Usaha) 44. Entitas menyajikan Laporan Perubahan Modal 45. Entitas menyajikan Laporan Arus Kas 46. Entitas  menyajikan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan 47. Entitas  menyajikan  aset  lancar  dan  aset  tidak lancar,  kewajiban  jangka  pendek  dan  kewajiban jangka  panjang,  sebagai  suatu  klasifikasi  yang terpisah dalam neraca.
48. Entitas  menyajikan  klasifikasi  pos-pos  dalam laporan keuangan secara konsisten antar periode.
49. Entitas  menyajikan  secara  lengkap  laporan keuangan minimal satu tahun sekali. 50 Entitas menyajikan informasi komparatif (perbandingan) periode pelaporan sebelumnya.