## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022: Social and Government Hal. 198-206 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.279

## EVALUASI  KEBIJAKAN  PPKM  DARURAT  COVID-19  DALAM PERSPEKTIF LHKP PP MUHAMMADIYAH

## Nurul Sepfiatin (1), Gerry Katon Mahendra (2)
(1) Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, (0274) 4469199
(2) Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, (0274) 4469199
(1) Korespondesi Penulis: gerrykatonvw@gmail.com
Abstrak: Pemerintah pada masa pandemi sudah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Diawali kebijakan social distancing, PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat menuai berbagai pro dan  kontra.  LHKP  dalam  hal  ini  merupakan  lembaga  di  bawah  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  yang mempunyai  fokus  kerja  di  kebijakan  publik  ikut  meresponnya.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  evaluasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengetahui, menganalisis  evaluasi  kebijakan  PPKM  Darurat  dalam  perspektif  LHKP  PP  Muhammadiyah  dan  memberikan rekomendasi  kebijakan  yang  akan  diterapkan  kedepannya.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  (1)  Efektiftivitas  kebijakan  PPKM  Darurat  ini  dinilai  efektif, (2)  Efisiensi  dalam  indikator  ini  dinilai tidak efisien. Hal ini dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi; manusia, dana, metode, sarana dan prasarana, serta mesin, (3) Kecukupan kebijakan PPKM Darurat ini dinilai cukup, (4) Perataan  kebijakan PPKM Darurat nasional dalam perspektif LHKP dinilai belum merata dalam penerapannya, (5)  Responsifitas kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak responsif, terakhir (6) Ketepatan kebijakan dinilai sudah tepat. Pemerintah dalam kebijakan PPKM Darurat belum bersungguh-sungguh menjalankan peraturan dan respon pemerintah pun agak lambat.
Kata kunci; Evaluasi kebijakan, LHKP, PPKM Darurat
Abstract: The government during the pandemic has undergone several policy changes starting with the social distancing  policy,  PSBB,  Micro Community  Activities  Restrictions  Enforcement ,  to  Emergency Community Activities  Restrictions  Enforcement .  The  Emergency Community  Activities  Restrictions  Enforcement policy reaped  various  pros  and  cons.  The  Institute  for  Public  Policy  Wisdom  (LHKP)  in  this  case  is  an  institution under the Central Leadership of Muhammadiyah which has a focus on public policy. This study will examine the evaluation of the Covid-19 Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy in the perspective of PP Muhammadiyah LHKP. The aim is to find out, analyze the evaluation of Emergency Community Activities Restrictions  Enforcement policies  in  the  perspective  of  LHKP  PP  Muhammadiyah  and  provide  policy recommendations  that  will  be  implemented  in  the  future.  This  research  employed  descriptive  qualitative research.  Data  collection  techniques  used  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis  was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1)  the  effectiveness  of  the  Emergency Community  Activities  Restrictions  Enforcement policy  is  considered effective,  (2)  the  efficiency  in  this  indicator  is  considered  inefficient.  This  is  seen  from  the  five  influencing factors;  people,  funds,  methods,  facilities  and  infrastructure,  as  well  as  machines,  (3)  The  adequacy  of  the Emergency Community  Activities  Restrictions  Enforcement policy  is  considered  sufficient,  (4)  The  leveling  of national  Emergency Community  Activities  Restrictions  Enforcement policies  in  the  LHKP  perspective  is considered  uneven  in  its  application,  (5)  The  responsiveness  of  the  Emergency Community  Activities Restrictions Enforcement policies is considered inadequate responsive, lastly (6) The accuracy of the policy is considered  appropriate.  The  government  in  the  Emergency  Community  Activities  Restrictions  Enforcement policy has not seriously implemented the regulations and the government's response was a bit slow.
Keywords: Policy Evaluation, LHKP, Emergency Community Activities Restrictions Enforcement
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22

## PENDAHULUAN
Keadaan  dunia  saat  ini  berbeda  dari  tahun  sebelumnya,  dikarenakan  terdapat  fenomena  alam  yang kembali mengguncang kehidupan manusia. Fenomena tersebut berupa wabah yang mengancam kehidupan dan nyawa  orang-orang  di  dunia.  Wabah  ini  adalah Coronavirus variasi  baru  (SARS-CoV-2)  dan  penyakitnya dinamakan Coronavirus  disease 2019 (Covid-19). Coronavirus ini  awal  mulanya  dari  Wuhan, Tiongkok  pada puncak Desember 2019 (Yuliana, 2020).
Wabah  mengakibatkan  ribuan  korban  berjatuhan.  Data  terkonfirmasi  di  Indonesia,  melalui  situs  (Data kasus  Covid-19,  2022)  pada  13  Januari  2022  telah  mempublikasikan  data  yang  cukup  mengejutkan,  kasus dinyatakan  positif  sebanyak  4.268.890  orang,  pasien  sembuh  ada  4.117.347  orang,  dan  yang  meninggal sejumlah  144.115  orang.  (Covid19, https://covid19.go.id/ ,    diperoleh  tanggal  13  Januari  2022).  Tenaga  medis hingga saat ini juga menjadi korban penanganan  virus corona. Data korban   pada 13 Januari 2022, ditemukan ada  2.066  Tenaga  Kesehatan  Indonesia  gugur  dalam  melawan  Covid-19,  730  diantaranya  adalah  Dokter,  46 orang  adalah  Dokter  Gigi,  670  orang  adalah  Perawat,  398  orang  adalah  Bidan,  serta  222  diantaranya  adalah nakes yang lainnya (LaporCovid-19,1, https://laporcovid19.org/ , diperoleh tanggal 13 Januari 2022). Pemerintah  Indonesia,  berdasarkan  himbauan  WHO  memberlakukan  kebijakan Social  Distancing (pembatasan  sosial)  kemudian  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kebijakan  ini  juga  belum  bisa menurunkan  kasus  positif  Covid-19,  sehingga  pemerintah  berencana  akan  menerapkan  pembaruan  kebijakan new normal (tatanan normal baru) atau disebut juga PSBB Transisi . Pemerintah setelah itu juga memberlakukan kebijakan  PPKM  Mikro  yang  mulai  berlaku  sejak  9  Februari  2021.  Kasus  angka  positif  Covid-19  masih  saja menunjukkan  pertambahan,  hingga  akhirnya  pemerintah  Indonesia  menginisiatif  dan  mengumumkan pemberlakuan kebijakan baru, yakni kebijakan PPKM Darurat. Pembaruan PPKM Darurat ini berlangsung dari 3-20 Juli 2021 di daerah Jawa dan Bali, kemudian kebijakan PPKM Darurat ini juga di susul  untuk  luar Jawa dan  Bali.  Tujuan  landasan  ini  dibuat  untuk  pengendalian  laju  penularan  Covid-19  dan  penurunan  mobilitas masyarakat (Sibuea, 2021).
Selama dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat, data kasus Covid-19 cenderung masih tinggi. Data 3 Juli 2021 kasus  terkonfirmasi  sebanyak  25.830  jiwa,  pada  4  Juli  2021  sebanyak  27.913  jiwa  dan  terus  mengalami kenaikan setiap harinya. Data hingga 9 Juli 2021 kasus terkonfirmasi bertambah menjadi 38.124 jiwa, meski 10 Juli 2021 terjadi penurunan kasus sebanyak 36.197 kasus. Data kembali naik  menjadi 40.427 kasus pada 12 Juli 2021, lalu terus mendapati kenaikan, hingga 15 Juli 2021 data menunjukkan angka yang mengejutkan, sebanyak 56.  757  kasus  terkonfirmasi  dan  merupakan  kasus  tertinggi  dari  sebelumnya.  Data  kemudian  turun  di  angka 54.000 pada 16 Juli 2021 dan pada 19 Juli 2021 kasus turun menjadi 34.257 kasus terkonfirmasi. Hari terakhir kasus terkonfirmasi Covid-19 naik kembali menjadi 38.325 kasus. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPKM Darurat  belum  berhasil  mengendalikan  percepatan  penyebaran  virus  corona,  karena  kasus  masih  cenderung tinggi. (Covid-19.go.id)
Penerapan  pemberlakuan  kebijakan  PPKM  Darurat  ini  diantaranya;  kegiatan  belajar  mengajar  yang dilakukan secara work from home (wfh), makanan atau minuman ditempat umum ( dine in ) tidak diperbolehkan, kegiatan ditempat ibadah ditutup sementara, serta acara nikah didatangi maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol  secara  disiplin  (Dihartawan  et  al.,  2021).  Pemerintah  juga  memberikan  penguatan  3  T  yakni testing, tracing, dan treatment . Pelaku perjalanan dinas dan keperluan logistik wajib membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama serta hasil tes swab maupun tes antigen dengan hasil negatif Covid-19. Penumpang pesawat juga membawa  hasil  tes  swab  PCR  2  x  24  jam  (Mendagri  dalam  (Nuraeny  et  al.,  2021),  serta  protokol  kesehatan yang dilakukan dengan 5 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, mengurangi mobilitas lebih diitingkatkan di dalam pemberlakuan PPKM Darurat.
Kebijakan  PPKM  Darurat  ini  juga  memberikan  pengaruh  pada  aspek  kehidupan.  Di  bidang  sosial ekonomi  berdampak  pada  pendapatan  masyarakat  Indonesia  menurun,  baik  dibidang  perusahaan,  pariwisata, maupun  karyawan  yang  ter  PHK  karena  dampaknya  wabah.  Ekonomi  masyarakat  menengah  kebawah  juga semakin  tertindas.  Tidak  adanya  aktivitas  orang  untuk  bertatap  muka  langsung,  kegiatan  jual  beli  yang  harus dilakukan  secara  online,  sehingga  menyebabkan  perekonomian  bangsa  terhenti.  Lembaga  Hikmah  Kebijakan Publik  (LHKP)  dalam  hal  ini  merupakan  lembaga  di  bawah  struktur  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  juga merespon kebijakan PPKM Darurat. Sesuai amanat Muktamar ke-47 di Makasar dan amanat Tanwir pada tahun 2017 di Ambon, LHKP PP Muhammadiyah dalam periode 2015-2021 ini mempunyai program  prioritas yakni mengoptimalkan  kajian  spesifik  persoalan  krusial  yang  terkait  dengan  penghidupan  rakyat  dan  kebijakan nasional, yang menjadi bahan sikap LHKP dalam menghadapi isu. LHKP pada tahun 2021 menyelenggarakan acara  diskusi  publik,  dimana  dalam  diskusi  itu  memberikan  kesimpulan  bahwa  kebijakan  PPKM  Darurat  ini dinilai  belum  berhasil  atau  belum  efektif.  Ada  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  pemerintah  kedepannya,  yakni terkait mitigasi, regulasi serta implementasi di lapangan.
Penelitian  Hasan  Sadikin  Muis  (2021)  yang  membahas  bahwa  Ijtihad  Kemanusiaan  MDMC  dalam Menghadapi  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  cukup  baik.  Kepedulian  sosial  dan  solidaritas  MDMC  ditandai dengan dibentuknya Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) untuk melawan pandemi baik secara
media  maupun  di  luar  ranah  medis.  Langkah  -  langkah  yang  dilakukan  adalah  melalui  reaktualisasi  ritual teologi,  membatalkan  agenda  strategis  persyarikatan  dan  rekayasa  teknis  pembelajaran  (Muis  Sadikin  Hasan, 2021).  Penelitian  Ansar  Suherman  (2021)  mendeskripsikan  bahwa  setiap  daerah  memiliki  model  komunikasi karakteristik  yang  berbeda.  Melalui  sistem  top-down  dan  bottom-up  sebagai  bentuk  penyelenggaraan pemerintahan,  koordinasi  dan  integrasi  antara  daerah  dan  MCCC  pusat  terkoordinasi  dengan  erat.  Perlu koordinasi  dan  sosialisasi  yang  lebih  luas  melalui  adopsi  sistem  yang  dikembangkan  MCCC  agar  sosialisasi tidak terfokus pada warga Muhammadiyah secara khusus.(Suherman et al., 2021).
Penelitian  Umi  Qodarsasi  (2021)  mendeskripsikan  bahwa  guna  mengatasi  pandemi,  Muhammadiyah melakukan  beberapa  program,  diantaranya;  penguatan  jaringan  dakwah  secara  masif  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pandemi  Covid-19,  membentuk  beberapa  tim  kerja  penanganan  pandemi  guna meningkatkan komunitas  ketahanan bencana,  termasuk  Muhammadiyah  Covid-19 Command  Center (MCCC), Pusat  Penanggulangan  Bencana  Muhammadiyah  (LazisMu),  dan  Keterlibatan  Muhammadiyah  dengan pemangku kepentingan serta lembaga pembangunan, seperti kerjasama dengan Kementrian Kesehatan, BNPB, DFAT, dan USAID untuk tindakan preventif dan kuratif Covid-19 (Qodarsasi et al., 2021).
Berdasar  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilaksanakan  memiliki  persamaan  rencana  penelitian  yakni wabah Covid-19 dan penanganan perspektif Muhammadiyah. Kebaruan  paper ini membahas kebijakan PPKM Darurat  terkait  evaluasi  dari  LHKP.  Fokus  paper  yakni  mengetahui,  menganalisis,  serta  memberikan rekomendasi  terkait  Evaluasi  Kebijakan  PPKM  Darurat  pada  perspektif  LHKP.  Penulisan  artikel  ini  bisa menjadi sarana referensi dalam menyelesaikan persoalan atau memberikan rekomendasi kepada presiden terkait Evaluasi Kebijakan PPKM Darurat Covid-19 ini.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Bogdan  dan  Biklen  dalam  (Sugiono,  2018)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang menganalisis  dan  menafsirkan  teks  dan  hasil  wawancara  untuk  menemukan  makna  fenomena. Fokus  penelitian  kualitatif  adalah  bersifat  proses,  contohnya  antara  lain,  interaksi  antar  manusia  dalam  suatu komunitas,  proses  pelaksanaan  pekerjaan,  dan  perkembangan  suatu  fenomena  atau  peradaban.  Berdasarkan pernyataan  di  atas,  dapat  disimpulkan  dalam  paper  ini  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif.  Teknik  ini diperlukan guna mengerti makna dari kumpulan data berupa kata-kata atau gambar serta pendapat narasumber lalu  dianalisis  secara  mendalam  dan  dideskripsikan.  Artikel  menggunakan  narasumber  atau  subjek  penelitian yang  mengetahui  serta  membidangi  topik/persoalan  sesuai  penelitian.  Subjek  penelitian  atau  narasumber  pada artikel ini adalah :
a. Ketua LHKP PP Muhammadiyah
b. Wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah
c. Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah
d. Anggota Divisi Pendidikan Politik LHKP PP Muhammadiyah
Pengumpulan data dalam artikel ini adalah bab sangat penting dalam menentukan supaya penelitian yang dilaksanakan  berjalan  secara  lancar  serta  teratur.  Teknik  pengumpulan  data  juga  dapat  dikerjakan  guna mengurangi  kendala  serta  kesalahan  pada  penelitian  yang dikerjakan.  Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data dilaksanakan  melalui  tahap  observasi,  wawancara,  terakhir  dokumentasi.  Miles  dan  Huberman  dalam  (Rizka, 2017) menyampaikan bahwa teknik analisa deskriptif kualitatif dikerjakan jika data empiris yang didapat adalah data  kualitatif  berbentuk  kumpulan  kata-kata  bukan  rangkaian  angka  dan  tidak  bisa  dirangkai  pada  kelompok atau struktur klasifikasi.
Prosedur dari analisa deksriptif kualitatif dalam artikel ini dilakukan reduksi data yang diperoleh ketika peneliti  terjun  ke  lapangan  dengan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  yakni menghimpun,  menentukan dan  memfokuskan  hal-hal  penting,  dicari  tema  dan  polanya  serta  menghilangkan  hal  yang  tidak  dibutuhkan. Dalam  hasil  observasi,  wawancara  serta  dokumentasi  bagian  yang  direduksi  adalah  berkaitan  analisa  dalam pengevaluasian kebijakan PPKM Darurat perspektif LHKP serta rekomendasi LHKP dalam evaluasi kebijakan tersebut. Tahapan selanjutnya setelah data direduksi adalah peyajian data (data display ). Peneliti menampilkan atau mempertunjukkan data dengan jelas guna mempermudah dalam menafsirkan masalah yang diteliti. Tahap penyajian data pada artikel mencakup representasi hasil penelitian diawali dari lokasi penelitian, yakni Lembaga Hikmah  Kebijakan  Publik  (LHKP)  di  Jl.  Cik  Ditiro  No.23  Yogyakarta,  kemudian  deskripsi  objek  penelitian. Peneliti kemudian melakukan penyajian, pendeskripsian, serta analisis pengevaluasian kebijakan PPKM Darurat perspektif  LHKP  serta  rekomendasi  LHKP  dalam  evaluasi  kebijakan  PPKM  Darurat.  Langkah  selanjutnya sesudah  penyajian  data  adalah  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Pada  proses  ini,  peneliti  menyimpulkan dengan data-data ynag sudah disatukan  berdasarkan dari aktivitas yang sudah  dilaksanakan. Kesimpulan harus bersifat kredibilitas atau dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga  Hikmah  Kebijakan  Publik  atau  yang  disingkat  LHKP  didirikan  pada  8  Juli  2000  atau  dalam kalender  Islamnya  5  Rabiul  Akhir  1421  H.  LHKP  ini  dibentuk  berdasarkan  keputusan  Muktamar  tahun  2000 dan  dalam  Qa’idah  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  tercantum  pada  Nomor  01/QDH/1.0/B/2013.  Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) ini berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh pimpinan pusat. Sesuai pasal  4  Bab  III,  lembaga  termasuk  LHKP  mempunyai  fungsi  menjadi  unsur  pembantu  pimpinan  yang menjalankan tugas pendukung persyarikatan, dalam pasal 5 Bab III menjelaskan lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Lembaga ini, juga mempunyai wewenang menentukan  perencanaan,  pelaksananaan,  serta  pengawasan  pada  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  sesuai dengan kebijakan dan atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan, sesuai pasal 6 bab III.
LHKP ini bertempat semula di Jl. Cik Diro No. 23 Yogyakarta, dan semenjak tahun 2016 kantor pindah ke  Jl.  Ahmad  Dahlan  No.  103  Yogyakarta.  LHKP  ini  mempunyai    kiprah  untuk  mengkaji  isu-isu  berkaitan dengan  politik,  kebijakan  publik,  pemilu,  pemilukada,  dan  lain-lain,  kiprah  tersebut  ada  di  tanfidz  keputusan Tanwir Muhammadiyah yang diadakan setiap satu tahun dalam muktamar Muhammadiyah.
Secara umum, LHKP PP Muhammadiyah berfokus pada dua isu strategis, yaitu:
1) Politik  nasional,  meliputi  persoalan  kedaulatan  dan  martabat  bangsa,  kritik  kebijakan,  dan partisipasi politik kader persyarikatan.
2) Hubungan antar umat beragama, termasuk hubungan antara SuniSyiah.
Kedua  bidang  ini  tentunya  merupakan  respon  LHKP  PP  Muhammadiyah  yang  diberikan  dalam menanggapi  dinamika  dan  isu-isu  nasional  yang  muncul,  dan  kemudian  menyampaikan  harapan,  saran  atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LHKP mengambil pendekatan dalam mengatasi masalah sebagai berikut:
1) Jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan rencana dalam memperkuat komitmen nasional dan hubungan komunitas agama. LHKP PP Muhammadiyah juga ikut terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa program yang diselenggarakan lembaga lain.
2) Legalisasi  lembaga  dengan  penerbitan  jurnal  hikmah,  website,  workshop  serta  pelatihan  dengan mengikutsertakan  kader  persyarikatan  tentang  politik  kebangsaan  dan  kebijakan  publik. (Ghazali,2017).
Lembaga  Hikmah  Kebijakan  Publik  (LHKP)  dalam  kurun  waktu  2015-2021  merespon  berbagai dinamika  politik  kebangsaaan  dengan  plus  minusnya,  LHKP  menyusun  program  dengan  difokuskan  pada  : Pertama,  Transformasi  (perubahan  cepat  menuju  kemajuan)  sistem  dan  jaringan  organisasi  yang  maju, profesional  dan  modern;  kedua,  sistem  gerakan  yang  berkembang  dan  amal  usaha  berkualitas  dasar  dan mandiri  untuk menciptakan kondisi dan faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya; ketiga, meningkatkan dan mengembangkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa,  dan  dinamika  global.  Program  Prioritas  LHKP  sesuai  dengan  tanfidz  keputusan  Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019 di Bengkulu, yakni ada 3:
1. Memperkuat kajian tentang isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang melibatkan hajat hidup orang banyak, yang menjadi bahan sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu nasional.
Kegiatan dalam program ini terdiri dari berbagai macam kegiatan, diantaranya; Diskusi membuat pusat- pusat  studi  dan riset  advokasi  kebijakan  Publik;  Diskusi  Rencana  Strategi  LHKP,  MHH  dengan  Majelis  Dikti Litbang  untuk  membuat  pusat  studi  riset  dan  advokasi  dan  bantuan  hukum;  Diskusi  isu-isu  krusial  Undang- Undang  pemilu; Diskusi  Hasil  Riset  SDA  oleh  KPK; Diskusi  Publik  “Ramadhan  di  Bulan  Politik  dan  Buka Puasa Bersama; Diskusi Publik dengan tema “Menagih Komitmen Keberpihakan Perijinan Tambang dan Migas Untuk  kepentingan  Nasional;  Diskusi  Publik  “Pemilu  Berintegritas”;  Diskusi  Publik  “Keputusan  MA  tentang PKPU 20 dan 26 Dimata Publik”; Diskusi Terbatas “Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme; serta Diskusi Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?
2. Menciptakan  jaringan  sinergis  antara  kader  serta  partisipan  Muhammadiyah  di  lembaga  eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga strategis lainnya untuk meningkatkan peran strategis Muhammadiyah di  dalam  kehidupan  bangsa  dan  negara.  Kegiatan  dari  program  ini  yakni;  Kunjungan  LHKP,  Majelis Hukum dan HAM kepada Ketua DPR RI dan Pansus UU Terorisme.
3. Melaksanakan  Sekolah  Kepemimpinan  Nasional  guna  menpersiapkan  kader-kader  politik Muhammadiyah di lembaga stategis kenegaraan serta mengatur pedoman berkaitan pendidikan politik Muhammadiyah. Kegiatan dalam program ini terdiri dari:
a. Diskusi Rancangan Model Sekolah Politik Muhammadiyah.
b. Konsolidasi Nasional Kader Politik Muhammadiyah.
c. Memberikan  rekomendasi  untuk  kader  Muhammadiyah  guna  mengikuti  PPRA  Ke-LIX  Tahun 2019 LEMHANAS.
Isu strategis lima bulan terakhir ini, LHKP mengangkat isu yakni  “Menakar kebijakan PPKM Darurat berhasil  atau  gagal”,  peneliti  pun  tertarik  untuk  memilih  isu  tersebut.  PPKM  ini  adalah  singkatan  dari
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat.  PPKM  ini  dibuat  oleh  pemerintah  karena  adanya  situasi kegawat daruratan akibat wabah Covid-19 yang belum saja menurun kasusnya.
Pemerintah  sebelumnya  sudah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  di  dalam  usaha  menurunkan  kasus Covid-19,  dimulai  dari  Social  Distancing,  PSBB, new  normal ,  PPKM  Mikro,  dan  terakhir  PPKM  Darurat. Kebijakan PPKM Darurat ini dibentuk guna pengendalian kasus penularan Covid-19 dan penurunan mobilitas masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini diberlakukan selama dua pekan, yakni 3-20 Juli 2021 pada saat varian delta dan oleh pemerintah selanjutnya kebijakan ini di perpanjang. Terdapat point-point di dalam pembuatan PPKM Darurat, diantaranya:
1. Aktivitas  Kerja:  100%  WFH  untuk  sektor  non-esensial  dan  kritikal,  dan  50%  staff  WFO untuk sektor esensial.
2. Kegiatan  perdagangan:  Supermarket  dan  pasar  tradisional  dibatasi  hingga  pukul  20:00, dengan  arus  pengunjung  50%,  apotek  buka  24  jam  sehari,  pusat  perbelanjaan;  misal  mall ditutup, dan restoran hanya menyediakan layanan pesan antar.
3. Kegiatan  sosial:  tempat  ibadah  ditutup  sementara,  kegiatan  seni  budaya  dan  olahraga dihentikan  sementara,  fasilitas  umum  ditutup  sementara,  resepsi  pernikahan  dapat  didatangi hingga 30 orang, dan kerumunan atau makan tidak diperbolehkan di tempat tersebut.
4. Mobilitas Masyarakat: angkutan umum diberlakukan dengan kapasitas penumpang maksimal 70%,  pelaku  perjalanan  domestik  yang  menggunakan  transportasi  jarak  jauh  harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis 1) dan PCR dan/atau antigen.
Aturan PPKM Darurat yang berlaku  3-20 Juli 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, menimbulkan perdebatan. LHKP  PP  Muhammadiyah  dalam  rangka  mengevaluasi  atas  strategi  PPKM  Darurat,  menyelenggarakan program unggulan yakni “Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal”?, yang dilaksanakan pada Juli 2021. Program ini menghadirkan Dr. H. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM),  dr.  Didit  Ratam  (Satgas  Relawan  Penanggulangan  Covid-19  BNPB),  Dr.  Agus  Syamsuddin  (Ketua Muhammadiyah  Covid-19 Command  Center ),  Dr.  Pandu  Riono  (Dosen  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia),  dan  Dr.  Rimawan  Pradiptyo,  Ph.D.  (Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Gajah  Mada  dan Inisiator Sonjo).
Hasil  pemaparan  kajian  menyimpulkan  ada  tiga  pokok  utama  pemikiran  yang  perlu  diperhatikan  oleh pemerintah. Pertama ,  berkaitan  dengan  Rancangan  Induk  ( grand  design )  mitigasi  dan  manajemen  krisis. Kedua ,  integrasi  dan  harmonisasi  antara  struktur  komando  mitigasi,  regulasi  dan  implementasi  di  lapangan. Ketiga , paradigma kedaruratan, landasan pengambilan respon, dan orientasi moralitas regulasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, konstitusi 1945 dan ilmu pengetahuan.

## Evaluasi Kebijakan PPKM Darurat dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah
Artikel  ini  menggunakan  teori  William  Dunn.  William  Dunn  menyatakan  bahwa  ada  enam  indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan bentuk evaluasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, evaluasi kebijakan  PPKM  Darurat  perspektif  LHKP  PP  Muhammadiyah  diantaranya  adalah  efektifitas,  efisien, kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan  ketepatan.  Pertama,  efektifitas.  Efektif  yakni  penjelasan  mengenai koherensi hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ditentukan, jika hasil kebijakan mendekati tujuan yang telah ditetapkan  maka  efektifitasnya  tinggi,  sedangkan  jika  hasil  kebijakan  tidak  mendekati  tujuan  yang  telah ditetapkan  maka  efektifitasnya  rendah  (Akibu,  2014).  Kefektifan  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  berhasilnya PPKM  Darurat  di  dalam  mengurangi  mobilitas  masyarakat.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  data  tentang  orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat. Hal ini dapat dilihat pada  gambar  1.  tentang  orang  yang  dalam  perjalanan  jarak  jauh  sebelum  PPKM  Darurat  dan  selama  PPKM Darurat.

## Orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat
Berdasarkan diagram yang ditampilkan Badan Pusat Statistik (BPS), membuktikan mobilitas masyarakat menurun  sewaktu  pelaksanaan  PPKM  Darurat.  Masyarakat  menjadi  lebih  banyak  berdiam  di  rumah  sejak kebijakan  diberlakukan.  Data  BPS  merinci  34,8%  masyarakat  tidak  melakukan  perjalanan  selama  PPKM Darurat, dibandingkan sebelum adanya kebijakan sebesar 18,8%. Masyarakat yang sekali melakukan bepergian selama  PPKM  Darurat  sebanyak  23%.  Persentase  ini  juga  meningkat  sebelum  PPKM  Darurat  yang  hanya 14,4%.
0 10 20 30 40 50 Lebih dari 4 kali 2-3 kali Sekali Tidak sama sekali Sebelum PPKM Darurat Selama PPKM Darurat
Gambar 1. Grafik orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2 Agustus 2021
Di  sisi  lain,  orang  yang  keluar  2-3  kali  mencapai  23,4%.  Persentasenya  ini  turun  yang  sebelumnya PPKM  Darurat  adalah  25,4%.  Masyarakat  yang  melakukan  perjalanan  lebih  dari  empat  kali  selama  PPKM Darurat juga turun menjadi 18,8% selama PPKM Darurat, sedangkan sebelum PPKM darurat ada 41,4% masih bepergian  secara  teratur.  Sebagian  besar  dari  mereka  yang  masih  bepergian  hanya  bepergian  dalam  satu kabupaten/kota  yang  sama,  sedangkan  orang  yang  bepergian  antar  kabupaten/kota  dan  antar  provinsi  lebih sedikit  (Pusparisa,  2021).  Kedua,  efisiensi.  Efisien  yakni  kriteria  yang  menentukan  terkait  usaha  yang  dipakai guna mencapai tujuan yang diharapkan. Efisiensi ini dapat diukur dari keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan dari  sumberdaya  atau nilai  suatu  kebijakan nantinya.  Indikator  sumber  daya  itu  sendiri  terdiri  dari  5  M, yakni manusia (man ),  uang  ( money ),  metode  ( methods ),  sarana  dan  prasarana  ( material )  serta  mesin  ( machine ). Indikator  yang  pertama  yakni  manusia  ( man ).  Manusia  adalah  aktor-aktor  dari  kebijakan  publik  itu  sendiri. Aktor kebijakan publik ini terdiri dari:
1) Lembaga eksekutif, yakni presiden dan menteri.
Keefesienan  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  tegasnya  lembaga  eksekutif  dalam  membuat  kebijakan PPKM  Darurat.  Muhammadiyah  menyebut  PPKM  sebagai  kebijakan  yang  tidak  ada  panglimanya,  artinya kebijakan  yang  tidak  ada  pemimpinnya,  padahal  wabah  Covid-19  ini  adalah  arena  perang,  yang  harus  segera diselesaikan.  LHKP  dalam  hal  ini  mengkaji  bahwa  dalam pembuatan  kebijakan,  pemerintah  tidak mempunyai rondmap,  setiap  respon dilakukan  secara  spontan,  ada  sesuatu  baru bereaksi.  Kondisi realitanya,  dalam  wabah Covid-19 ini  urusan Pulau Jawa dikendalikan dibawah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, sedangkan diluar  Pulau  Jawa  dikendalikan  dibawah  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan,  hal  ini  menyebabkan  aturan menjadi tumpang tindih. Pemerintah ambigu, mau fokus pada pertumbuhan bisnis atau upaya untuk kebijakan penanggulangan Covid-19.
2) Masyarakat,  Keefesienan  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  peran  masyarakat  secara  aktif  dalam pembuatan  kebijakan  PPKM  Darurat.  Muhammadiyah  selalu  suport  kerja  pemerintah  sepanjang menyangkut  keselamatan  bersama  atau  kemaslahatan  umat,  hal  ini  sesuai  dengan  misi  dakwah Muhammadiyah itu sendiri. LHKP sebagai lembaga dibawah struktur Muhammadiyah juga ikut terlibat dalam forum-forum pembuatan kebijakan bersama ormas lain.
LHKP  merespon  kebijakan  PPKM  Darurat  dengan  menyelenggarakan  program  unggulan  yakni “Menakar  Kebijakan  PPKM  Darurat,  Berhasil  atau  Gagal”.  LHKP  bersama  ormas  lain  ikut  mengevaluasi kebijakan ini apakah sudah berhasil atau belum juga kemudian memberikan rekomendasinya, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat ini berdasarkan indikator manusia (man) tidak  efisien.  Pemerintah  yang  tidak  tegas  dalam  memilih  SDM  saat  penanggulangan  covid,  begitupun  juga kepada aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Indikator yang  kedua  yakni  uang  ( money) .  Uang  adalah  biaya  yang  didistribusikan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat. Kefesiensi indikator ini dapat dilihat dari idealnya anggaran/biaya tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Data  yang  ditemukan  peneliti  terkait  anggaran,  pemerintah  mendistribusikan  tambahan  dana  guna  Program Pemulihan  Ekonomi  Nasinal  (PEN),  spesifiknya  klaster  Kesehatan  serta  Perlindungan  Sosial  (Perlinsos)  yang mendapat  tambahan  sejumlah  Rp55,21  triliun.  Khusus  untuk  Program  Perlinsos  ditambah  sebesar  Rp33,98 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp187,84 triliun yang sebelumnya Rp153,86 triliun (Moegiarso, 2021). Anggaran atau dana ini tidak efisien. Dana belum disalurkan secara tepat terhadap kepentingan penangulangan covid, anggaran justru digunakan untuk kepetingan infrastruktur.
Indikator ketiga yakni metode ( methods ). Kefesienan metode ini berkaitan dengan regulasi pada Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2021.  LHKP  menilai  Instruksi  ini  rancu  dan  ambigu,  sehingga menghasilkan  implementasi  yang  kurang  maksimal.  Definisi  PPKM  yang  secara  substansi  sama  saja,  tetapi namanya saja yang berbeda, dari pembagian level, penentuan zonasi, kemudian stakeholder yang terlibat dalam pengamanan dan penyelenggaran PPKM itu juga tidak menjadi jelas. LHKP memberikan sudut pandang bahwa letak masalahnya bukan pada instruksi, tetapi ada pada ekosistem yang membuat regulasi itu. Jadi, pandangan LHKP lebih fundamental, yakni mempersoalkan proses regulasi diterbitkan.
Peneliti  menemukan  data  bahwa  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran  Kasatgas  Covid-19 Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Protokol  Kesehatan  Perjalanan  Internasional  Selama  Pandemi  Covid-19,  yang intinya  memperketat  akses  WNI,  bahkan  membatasi  masuknya  WNA,  tetapi  tidak  langsung  dapat  diterapkan, pemerintah baru menerapkannya setelah terjadi peningkatan tajam kasus Covid-19 di India pada 25 April 2021, meski  pemberitahuan  itu  datang  sebelum  lonjakan  kasus  di  India.  Keterlambatan  yang  lama  dalam pemberlakuan pembatasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi tidak dilakukan secara serius dalam menangani Covid-19.
Indikator keempat yakni sarana dan prasarana ( material ). Keefisienan sarana dan prasarana ini berkaitan dengan  penyiapan  rumah  sakit  dan  infrastruktur  pendidikan.  Dalam  menghadapi pandemi,  infrastruktur  rumah sakit pemerintah merespon dengan tidak cepat, begitupun juga dengan infrastruktur pendidikan juga terlambat. Pada  saat  terjadi  lonjakan  kasus  covid,  menteri  pendidikan  belum  menentukan  wajah  pendidikan  di  era  covid seperti apa, sedangkan dari Muhammdiyah sudah lebih dahulu mengedarkan panduan pendidikan di lingkungan sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Indikator kelima yakni mesin ( machine ). Keefisienan mesin ini berkaitan dengan sarana informasi yang digunakan  dalam  mensosialisasikan  terkait  penanggulangan  Covid-19.  Banyak  informasi  yang  beredar  dari sumber-sumber  yang  tidak  resmi  sehingga  membuat  masyarakat  bingung.  Banyaknya  informasi  yang didapatkan  dari  beberapa  sumber  berita  terkait  pandemi  ini  menjadikan  masyarakat  harus  lebih  teliti  karena jaringan pemerintah jauh lebih besar daripada buzzer, masyarakat boleh percaya informasi yang diberikan hanya dari lembaga resmi.
Ketiga,  kecukupan.  Kecukupan  dalam  kebijakan publik  diartikan  sebagai  seberapa  jauh perolehan  hasil yang diharapkan guna memecahkan persoalan (Winarta et al., 2020). Indikator kecukupan ini dapat dilihat dari suksesnya  point-point  kebijakan  PPKM  Darurat  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  yakni  pembatasan-pembatasan yang  dibuat  pemerintah  dan  respon  positif  yang  dilakukan  masyarakat  di  dalam  kondisi  wabah  Covid-19. Disampaikan  juga  anggota  divisi  pendidikan  politik,  masyarakat  Jogja  membentuk  pusat  solidaritas  pangan. Solidaritas  ini  membantu masyarakat  yang berdampak  covid,  yakni  buruh-buruh,  perempuan  tua yang  bekerja dipasar dengan pandapatan rendah. Mereka saling bahu membahu, saling membantu; ada yang berbagi pangan, bahan  makanan  pokok,  berbagi  vitamin,  obat-obatan,  dan  juga  ada  yang  berbagi  jasa.  Mereka  sangat  respon dengan positif.
Keempat, perataan. Perataan adalah indikator dalam evaluasi kebijakan terkait bagaimana manfaat yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda, sudah merata atau belum. Perataan ini dapat dilihat dari  kepatuhan  pejabat  di  dalam  melaksanakan  kebijakan  penanganan  Covid-19.  LHKP  menilai  bahwa  dalam pelaksanaan  kebijakan  PPKM  Darurat,  pemerintah  juga  harus  bersungguh-sungguh  menjalankan  peraturan  ini serta menghargai peran masyarakat. Pemerintah tidak boleh membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan, seperti negara yang membuat kebijakan omnibus law pada saat pandemi, UU Minerba saat pandemi, sehingga menyebabkan  orang  cenderung  berkerumun  dan  membuat  wabah  semakin  menyebar.  Hal  ini  membuat kepercayaan publik atau masyarakat menjadi berkurang.
Kelima, Responsivitas. Responsivitas adalah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok  tertentu.  Indikator  responsivitas  ini  dapat  dilihat  dari  respon  atau  tanggapan  pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah membuat kebijakan penanggulangan Covid-19. LHKP menilai bahwa pemerintah tidak responsif. Awal covid muncul tahun 2019, pemerintah Indonesia tidak langsung ada respon, walaupun presiden sendiri sudah mengumumkan bahwa ada orang yang pertama terinfeksi Covid-19  awal  bulan  Maret  2020.  Indonesia  seharusnya  ada  kebijakan  larangan  travel,  penerbangan internasional  ke  Indonesia  dibatasi,  namun  belum  dibatasi  juga.  Berdinamikanya  kebijakan  yang  dibuat pemerintah, seperti dari sosial distancing, new normal, PSBB, PPKM  Mikro, hingga PPKM Darurat  membuat masyarakat bingung terhadap peraturannya.
Keenam,  ketepatan.  Ketepatan  adalah  hasil  atau  tujuan  yang  diinginkan  benar-benar  berguna  atau bernilai.  Indikator  ini  berkaitan  dengan  kesesuaian  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  pemeritah  dengan kondisi di Indonesia dan keberhasilan masyarakat di dalam melakukan pembatasan-pembatasan serta memegang kendali  soal  obat-obatan.  Kebijakan  ini  sudah  tepat  untuk  diterapkan,  karena  sudah  sesuai  dengan  keadaan  di saat  virus  delta  melonjak  dan  ganas.  Berbagai  pembatasan-pembatasan  yang  dilakukan  masyarakat  sudah menujukkan keberhasilannya. Keberhasilan itu dapat dilihat dari data BPS terkait mobilitas masyarakat.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  mobilitas  masyarakat  turun  saat  pemberlakuan  kebijakan  PPKM Darurat  ini,  dimana  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  dibentuknya  kebijakan  PPKM,  yakni  menurunkan mobilitas  masyarakat.  Kemudian  terkait  keadaan  Indonesia  yang  memang  sudah  tepat  dengan  kebijakan  ini, daripada lockdown total, karena jika Indonesia melakukan kebijakan lockdown maka bagaimana nasib perilaku usaha dan lain-lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri  banyak yang usaha UMKM.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  terkait  dengan  evaluasi  kebijakan  PPKM  Darurat perspektif  LHKP  PP  Muhammadiyah,  maka  LHKP  PP  Muhammadiyah  sebagai  pihak  yang  melakukan monitoring  dan  hasil  kebijakan  menyimpulkan.  Efektifitas  :  kebijakan  PPKM  Darurat  ini  dinilai  efektif. Kefektifan  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  berhasilnya  PPKM  Darurat  di  dalam  mengurangi  mobilitas masyarakat.  Efisien  :  kebijakan  PPKM  Darurat  ini  dinilai  tidak  efisien.  Hal  ini  dilihat  dari  lima  faktor  yang mempengaruhi.  Manusia (man) ,  Pemerintah  yang  tidak  tegas  dalam  memilih  SDM  dalam  penanggulangan covid, begitupun juga kepada aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil tidak diperhatikan oleh Pemerintah.  Dana (money) ,  Dana  belum  disalurkan  secara  tepat  terhadap  kepentingan  penangulangan  covid, anggaran  justru  digunakan  untuk  kepentingan  infrastruktur.  Metode (methods ),  Landasan  yang  dibuat  masih belum serius. Pemerintah masih menunda-nunda dalam penerapannya. Infrastruktur rumah sakit dan pendidikan dalam meresponnya terlambat. Banyak informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat bingung. Sarana dan Prasarana ( material ), Faktor material ini tidak efisien. Infrastruktur rumah  sakit  dan  pendidikan  dalam  meresponnya  terlambat.  Mesin  ( machine ),  Faktor  mesin  ini  belum  efisien. Banyak informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat bingung.
Kecukupan:  kebijakan  PPKM  Darurat  ini  dinilai  cukup.  Kecukupan  kebijakan  ini  dilihat  berdasarkan masyarakat  Indonesia  yang  respon  aktif  dalam  kondisi  Covid-19  dan  suksesnya  point-point  kebijakan  PPKM Darurat  dalam  mengurangi  mobilitas  masyarakat.  Pemerataan:  kebijakan  PPKM  Darurat  nasional  ini  belum merata  dalam  penerapannya.  Pemerintah  belum  bersungguh-sungguh  menjalankan  peraturan  ini  serta menghargai  peran  masyarakat.  Pemerintah  ditengah  pandemi  malah  membuat  kebijakan  omnibuslaw  dan  UU Minerba,  hal  ini  membuat  orang  berkerumun.  Responsifitas:  kebijakan  PPKM  Darurat  nasional  ini  tidak responsif. Pemerintah membuat kebijakan PPKM Darurat ini agak lambat, kebijakan ini dibuat setelah adanya varian  delta  melonjak  dan  ganas.  Ketepatan:  kebijakan  PPKM  Darurat  berdasarkan  indikator  ketepatan  sudah tepat. Kebijakan PPKM sudah mencapai tujuannya dan sudah tepat dilaksanakan di negara Indonesia.
Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut perbaikan  maka LHKP PP Muhammadiyah sebagai  pihak  yang  melakukan  monitoring  dan  hasil  kebijakan  memberikan  saran.  Kepada  Pemerintah  untuk memperhatikan  dan  mengikuti  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana.  Bila dirasa  BNPB  perlu  ditingkatkan  dalam  menghadapi  Bencana  Pandemi  Covid-19  ini,  maka  harus  ditentukan dengan  tegas  siapa  pemimpin  dan  penanggungjawab  sektor  pengarah  nasional  ( leading  sector )  untuk pencegahan,  penanganan,  pengendalian,  dan  pemulihan  dari  penyebaran  wabah  Covid-19.  Pemerintah  bila mendapatkan masalah keterbatasan anggaran, seharusnya bisa menghentikan dahulu pengeluaran anggaran pada sektor yang saat ini harus menjadi non-prioritas, seperti misalnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus menerapkan single  door  information  policy dan  tidak  membenarkan  para  pejabat  negara  saling  berbicara tumpang  tindih  yang  dapat  menyebabkan  kebingungan  publik.  Pemerintah  harus  bertindak  tegas  pada penyebaran  disinformasi  dan  misinformasi.  Pemerintah  harus  tegas  membatasi  mobilitas  antar  negara  yang menjadi  faktor  utama  penyebaran  varian  baru  Covid-19  karena  sudah  jelas  berbagai  varian  Covid-19  yang masuk ke Indonesia semua sejak awal dibawa oleh orang-orang yang datang masuk ke Indonesia.
Pemerintah  harus  serius  mendesain  regulasi,  tidak  reaktif  dan  bersifat ad-hoc sebagaimana  yang  sudah tercermin  misalnya  pada  pembaruan  isitilah  PPKM.  Pemerintah  cukup  menerapkan  regulasi  kekarantinaan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Bila permasalahan anggaran menjadi halangan penerapan UU  Karantina,  maka  Pemerintah  bisa  mengajak  peran  serta  masyarakat  luas  untuk  berpartisispasi  mengisi bagian yang sulit dipenuhi Pemerintah dalam penerapan UU tersebut. Dalam rangka memahami situasi pandemi, pemerintah harus mendukung pengetesan (test), pelacakan (tracing) dan penelusuran (tracking). Tidak dikurangi demi  pencitraan  informasi  publik  seolah-olah  pandemi  mulai  landai.  Pemerintah  perlu  mengapresiasi  dan mendukung  prakarasa  mitigasi  dan  manjemen krisis  di  tingkat  masyarakat  sipil  sebagai bentuk partisipasi  dan gotong  royong  pada  masa  krisis  akibat  pandemi.  Sebagai  contoh,  program-program  ketahanan  pangan  dan ekonomi yang dikembangkan oleh warga sipil maupun organisasi kemasyarakatan yang harus diakomodir dan dijaga keberlangsungannya.
Pendayagunaan APBN untuk penanggulangan wabah seperti bansos, stimulus perekonomian khususnya untuk  UMKM  dan  pelunasan  biaya-biaya  pemulihan  kesehatan  jangan  ditahan-tahan  dan  sebaiknya  secepat mungkin  harus  dialirkan  untuk  menghindari  stagnasi  ekonomi  karena  masyarakat  dan  dunia  usaha  tidak memiliki kecukupan lagi untuk tetap beroperasi yang justru akan membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. Pemerintah harus mendesain komunikasi resiko yang humanis,  persuasif dan bebabasis pada data.  Konsolidasi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan secara intensif dengan sistem top down dan bottom up .  Sistem  pemantauan  dalam  kebencanaan  perlu  dioptimalkan  lagi  dan  berkembang  lagi,  sehingga  nantinya tidak ada alasan rumah sakit penuh oleh pasien Covid-19 dan orang-orang harus merawat sendiri.

## REFERENSI
Akibu,  R.  S.  (2014).  Evaluasi  Kebijakan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  Di  Sma  Negeri  1  Ampibabo Kecamatan Mpibabo Kabupaten Parigi Moutong. E-Jurnal Katalogis , Volume 2 (1), 8–14.
Dihartawan, Lestari, N., Maulidya, A., & Ariana, E. (2021). Penyemprotan Disinfektan Di Lingkungan Rw 06
Kelurahan  Pesanggrahan  dan  Vodcast :  Peran  Generasi  Muda  Di  Lingkungan  Masyarakat  Pada  Masa Pandemi Covid-19. Seminar Nasional
Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ , 1–7. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat
Moegiarso,  S.  (2021).  Optimalisasi  Pemanfaatan  Anggaran  Program  PEN  Untuk  Mendorong  Akselerasi
Pemulihan  Ekonomi  Nasional. Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia .
Muis Sadikin Hasan. (2021). Ijtihad Kemanusiaan MDMC dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Journal of Arts and Humanities , 25 , 517–528.
http://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/478/270
Nuraeny,  R.,  Azizah,  Nur,  S.,  &  Salam,  Anisa,  N.  (2021).  PENGARUH  KEBIJAKAN  PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  KEGIATAN  MASYARAKAT  DARURAT  (PPKM)  PENGARUH  TERHADAP KETAHANAN  KELUARGA  PEDAGANG  DI  KEBUMEN. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 2 (9), 1627–1630.
Pusparisa,  Y.  (2021).  BPS:  Mobilitas  Masyarakat  Berkurang  Selama  PPKM  Darurat  Responden  yang Melakukan Perjalanan ke Luar
Rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) , 2021.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/bps-mobilitas-masyarakat-berkurang-selama- ppkm-darurat#:~:text=Hasil survei Badan Pusat Statistik,berlaku pada 3 Juli 2021
Qodarsasi,  U.,  Huda,  R.  N.,  &  Zuma,  U.  A.  (2021).  Strengthening  communities’  disaster  resilience  during
COVID-19  time:  A  case  of  Muhammadiyah  in  Indonesia. Simulacra , 4 (2),  229–245. https://doi.org/10.21107/sml.v4i2.11952
Sibuea, H. Y. P. (2021). Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Jawa dan Bali. Info Singkat , XIII (13), 1–6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat- XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf
Suherman, A., Rosyidi, I. M., & Rasyid, E. (2021). Crisis Communication Model for The Covid-19 Task Force Team of Muhammadiyah in The Epicentrum Region. Journal of Communication , 5 (2), 167–187.
Winarta,  I.  W.  T.,  Agung,  A.,  Raka,  G.,  Made,  I.,  &  Warmadewa,  U.  (2020). Public  Inspiration :  Jurnal Administrasi Publik Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di . 5 (1), 28–42.
Yuliana. (2020). WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE. WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE , 2 (1),
187–192. https://wellness.journalpress.id/wellness
(2022). Data kasus Covid-19. Jakarta: https://covid19.go.id . (2022). Data Tenaga Medis yang menjadi korban dalam penanganan Covid-19. Jakarta:
https://laporcovid19.org/ . (2021). Grafik Kasus harian Covid-19 sejak 3 Juli 2021. https://covid19.go.id/ Sumartomjon,  M.  (2021). Inilah  Aturan  Lengkap  PPKM  Mikro  mulai  berlaku  22  Juni  sampai  5  Juli  2021. Jakarta: https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-aturan-lengkap-ppkm-mikro-mulai-berlaku-22-juni- sampai-5-juli-2021 .
(Siaran  Pers  Kajian  atas  Pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM  Darurat)  3-20 Juli 2021 Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, 2021)