## PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I BENGKULU

## Vadli Akhrijulian, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : vadli.akhrijulian@gmail.com , padmono.wibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia adalah Negara hukum. Demikian yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-uandang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Keberadaan  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  (RUPBASAN)  sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana ( criminal justice process) memilik kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak  mengulangi  lagi  kejahatannya.Tindakan  penyitaan  dilakukan  untuk  tujuan pembuktian  sedangkan  tindakan  perampasan  meruakan  eksekusi  dari  pelaksaan pemutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha  paksa  tersebut  memiliki  kesamaan  yaitu  yang  menjadi  objek  sitaan  atau rampasan  harus  dipelihara  dengan  baik  agar  tetap  terjaga  kondisi  nya  serta  tidak menurunkan nilai ekonominya.
Kata Kunci : Pengelolaan, Benda sitaan dan barang rampasan, Rumah penyimpanan

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  state  of  law.  This  is  stated  in  Article  1  paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of the House for the Storage of  Confiscated  Goods  and  State  Loot  (RUBASAN)  as  a  place  to  store  evidence related to criminal acts in the criminal justice process  (criminal justice process). has a very important position in the criminal justice system. The objectives of the criminal  justice  system  can  be  formulated,  namely:  a)  preventing  people  from becoming victims of crime; b) resolving cases of crimes that occurred so that the community is satisfied that justice has been served and the guilty are punished; c) ensure that those who have committed crimes do not repeat their crimes. The act of confiscation is carried out for the purpose of proof, while the act of confiscation is the execution of the execution of a court decision that has permanent legal force, however, the two forced efforts have something in common, namely that which is the object of confiscation or confiscation must be maintained properly in order to maintain its condition and not reduce its economic value.
Keywords : Management, confiscated goods and loot, Storehouses

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Demikian  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-uandang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Sebagai  Negara  hukum,  Negara menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemenrintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum  dapat  diselesaikan  dengan  hukum  yang  berlaku pada saat itu.
Keberadaan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana ( criminal justice process) memilik kedudukan sangat penting dalam  sistem  peradilan  pidana.  Tujuan  sistem  peradilan  pidana  dapat  dirumuskan,  yaitu:  a) mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan;  b)  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c)  mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak  mengulangi  lagi kejahatannya.Tindakan  penyitaan  dilakukan  untuk  tujuan  pembuktian  sedangkan  tindakan perampasan meruakan eksekusi dari pelaksaan pemutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap,  namun  demikian  kedua  usaha  paksa  tersebut  memiliki  kesamaan  yaitu  yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisi nya serta tidak menurunkan nilai ekonominya.(Zainefi et al., 2016)
Menurut Mardjono Reksodiputro, fungsi dari suatu Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian keberadaan Rupbasan adalah sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  yang  diakibatkan  dari tindakan penyidikan berupa penyitaan ( inbesilagneming ).(M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019)
Tempat  penyitaan  bagi  barang  sitaan  dan  barang  rampasana  Negara  adalah  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN).  RUPBASAN  menjadi  satu-satunya lembaga yang sah untk menyimpan sebgaiamana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI  No.M.05.UM.01.06  Tahun  1983  tentang  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang Rampasan Negara. Didalam ketentuan KUHAP telah diatur perihal barang sitaan dan barang rampasan sebgai berikut :
1. Benda sitaan atau benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik,  penuntut  umum  atau  pejabat  yang  karena  jabatannya  yang mempunyai  wewenang  untuk  menyita  barang  guna  keperluan  dalam  proses peradilan.
2. Barang rampasan atau barang rampasan Negara (Baran) adalah barang  bukti yang  telah  diperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dirampas  untuk  Negara  yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
a. Dimusnahkan
b. Dilelang untuk negara
c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan ;
d. Diserahkan di Rumah Penyimpanana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sedangkan  barang  temuan  adalah  barang  hasil  temuan  yang  diduga  berasal  dari  tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
Secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan KUHAP,  Pasal  30  ayat  (1)  Rupbasan  dikelola  oleh  Departemen  Kehakiman  (sekarang Kementerian Hukum dan HAM-pen); kemudian ayat (2) Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan  tersebut  ada  pada  penjabat  sesuai  dengantingkatan  pemeriksaan;  dan  pada  ayat  (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan. (Hilang, 2019)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana Pasal 15 menyatakan, bahwa Kepala Rupbasan  wajib  mengelola  Basan  dan  Baran.  Bagian  menimbang  (konsideran)  huruf  b, menyatakan bahwa proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan asset negara hasil tindak pidana.
Mengingat  tugas  dan  fungsi  Rupbasan  selain  melakukan  perawatan,  pengelolaan  dan pengamanan,  juga  saat  ini  mempunyai  tugas  cukup  berat  yaitu  penegakan hukum,perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset Negara hasil tindak pidana. Di wilayah Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II , namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Atas dasar ini,  penelitian ini penulis mengambil  judul “Pengelolaan  Benda Sitaan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Bengkulu”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  Sosial  legal  yang  memadukan  penedekatan normatif  dan  data  temuan  dilapangan  guna  mengetahui  secara  lebih  jauh  mengenai permasalahan yang dibahas.Data yang digunakan adalah adalah data primer yang didapat dari wawancara  terhadap  petugas  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  NegaraKelas  I  Bengkulu. Selain  itu  juga  digunakan  data  sekunder  yang  didapat  melalui  kajian  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku  hukum,  dan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang dibahas, Data yang didapat untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada.(Penelitian, 2015)

## PEMBAHASAN

## 1. Tata Kelola Rupbasan Kelas I Bengkulu
Selama  ini  betapa  buruknya  penjagaan  dan  penyimpanan  yang  dilakukan  terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat  yang  bersangkutan  mengharapkan  bisa  kembali  kepada  yang  berhak  dalam keadaan  utuh.  Hampir  semua  dalam  keadaan  hancur  tanpa  mempunyai  nilai  harga  lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya  ruangan penyimpanan atau gudang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyimpanan  dan  ditambah  bertele-telenya  pemeriksaan  perkara  mulai  dari  penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan. Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah  member  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengarahkan  gerak  langkah  Departemen Kehakiman  untuk  tampil  memenuhi  gagasan-gagasan  pembaharuan  sarana  penyimpanan benda-benda  sitaan dimasa yang akan datang.(M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019)
Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda  pidana  tersebut  harus  diamankan  oleh  penyidik  yaitu  menempatkannya  dalam  suatu tempat  yang  khusus  untuk  penyimpanan  benda-benda  sitaan  negara.  Bertitik  tolak  dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu satunya tempat  penyimpanan  segala  macam  jenis  benda  sitaan.  Rupbasan  secara  struktural  dan fungsional  berada  dibawah  lingkungan  Departemen  Kehakiman  yang  akan  menjadi  pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.(Hasibuan, 2019)
Mengenai  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara  di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  dimana  sebagai  pedoman pelaksanaannya  telah  diatur  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  : E2.UM.01.06  Tahun  1986  tanggal  17  Februari  1986  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan  Benda Sitaan Negara,  yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  :  E1.35.PK.03.10  Tahun  2002  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasaan  Negara  di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan di sempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 tanggal 27 Meret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.(RI, 1985)
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS  140.PK.02.01 Tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara, di mulai dari pertama penerimaan dan registrasi, Tanggung  jawab  penerimaan  Basan  adalah  Kepala  Rupbasan,  dalam  hal  kepala  Rupbasan tidak  berada  ditempat,  tanggung  jawab  penerimaan  Basan  dilakukan  oleh  pejabat  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  melakukan  penerimaan  Basan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh Kepala Rupbasan. Proses penerimaan Basan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Penerimaan Basan di dalam Rupbasan dan Penerimaan Basan di luar Rupbasan.(Gani, 2019)
Proses penerimaan Basan yang penempatannya berada di luar Rupbasan, sama dengan proses  penerimaan  Basan  di  dalam  Rupbasan,  hanya  pelaksanaan  penelitian,  penilaian  dan pendokumentasiannya dilakukan ditempat dimana Basan itu berada. Penerimaan Basan dalam hal  yang  dinyatakan  cepat  rusak,  berbahaya  dan/atau  menimbulkan  biaya  tinggi  Kepala Rupbasan  dapat  merekomendasikan  kepada  instasi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua ,  Klasifikasi  dan  Penempatan,  Tujuan  dilakukan  klasifikasi  dan  Penempatan Basan  pada  Rupbasan  adalah  Memudahkan  penyimpanan,  pencarian,  pemeliharaan  dan pengadministrasian  Basan  dan  Baran,  Menyediakan  informasi  data  pengelolaan  Basan  dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Baran menurut golongan/kelompok Barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan pekiraan nilai harga, dan Sebagaimana alat transpransi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi  terkait  dan  publik  (masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya). Ketiga Pemeliharaan, Maksud pemeliharaan adalah untuk memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran  selama  disimpan  di  Rupbasan  dan  Tujuan  pemeliharaan  adalah  untuk  mencegah terjadinya  kerusakan  Basan  dan  Baran  selama  disimpan  di  Rupbasan. Keempat ,  Mutasi, adalah  kegiatan  pemutasian  basan  secara  administrasi  yang  berkaitan  dengan  peralihan kewenangan yuridis basan yang disertai dengan perubahan pencatatan pada buku register.
Kelima ,  Penghapusan  basan  dan  baran,  dilakukan  karena  Faktor  alam  yang mengakibatkan  Kerusakan;  dan/atau  Penyusutan,  Kebakaran,  Bencana  alam  dan  Huruhara. Syarat  penghapusan  basan  dan  baran,  antara  lain:  a)  Rekomendasi  tim  peneliti  yang menyatakan bahwa basan dan/  atau baran mengalami  pembusukan, kerusakan, penyusutan, bencana alam, kebakaran dan huru-hara. b) Surat usulan kepala rupbasan kepada pihak yang bertanggung  jawab  secara  yuridis  perihal  penghapusan  basan  dan/  baran;  c)  Penetapan penghapusan dari pengadilan;  d) Surat  pelaksanaan penetapan/pengeluaran basan dan/  atau baran dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; e) Surat penunjukan/ sprint petugas yang melaksanakan penetapan pengadilan; dan  f) Berita acara penghapusan.
Keenam , Penggunaan Basan Untuk Proses Peradilan. Basan yang disimpan dirupbasan dapat  digunakan  oleh  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  untuk  kepentingan penyidik,  penuntutan,  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  untuk  dapat  menggunakan basan  dalam  proses  peradilan  harus  memenuhi  persyaratan:a.  Surat  izin  penggunaan  basan dari  pengadilan  setempat;  b.  Surat  permintaan  penggunaan  basan  dari  instansi  yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan;c. Surat  penugasan  dari  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis;d.  Berita  acara pengeluaran. Basan yang telah digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk  keperluan  proses  peradilan  yang  dikembalikan  ke  rupbasan  maka  dilakukan  proses penerimaan kembali basan sebagaimana proses penerimaan basan.
Ketujuh , Pengeluaran, a).pengeluaran basan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dikarenakan  Perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut karena  tidak  cukup  bukti  atau  bukan  merupakan  tindak  pidana  dan  Perkara  tersebut dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  ditutup  demi  hukum.  b).Pengeluaran  basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  karena  Dikembalikan  kepada  yang  berhak  dan  dirampas  untuk  Negara(Dilelang, Dimusnahkan, Dihibahkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan).
Kedelapan Pengamanan,  Tujuan  dilakukan  pengamanan  adalah  untuk:  Terciptanya situasi dan kondisi aman dan terkendali dirupbasan, Terkelolanya administrasi pengamanan dan Terlaksanya pengelolaan basan dan baran secara baik. Kesimbilan Sarana dan prasarana pengamanan  basan  dan  baran,  dibagi  menjadi  2  (dua)  antara  lain:  1)Sarana  administrasi pengamanan (Buku laporan pengamanan, Papan control pengamanan, CCTV, Senjata api dan peluru cadangan, dan lain-lain), dan 2) Prasarana pengamanan (Gedung kantor, Gudang basan dan baran, Pos-pos penjagaan dan lainlain).Sepuluh, Pelaporan, Guna ketertiban administrasi, pengawasan,  pemantauan  dan  pengendalian  tugas  pengelolaan  basan  dan  baran  diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat. Semua kegiatan pengelolaan basan dan baran dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan dan Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, kepala rupbasan segera melaporkan  kepada  kepala  kantor  wilayah  kementrian  hukum  dan  HAM  setempat  dengan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tembusan  direktur  jendral  pemasyarakatan  dan  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara yuridis.
Secara  yuridis  penyimpanan  benda  sitaan  negara  adalah  di  Rumah  Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kecuali memang belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan  atau  benda  sitaan  dan  atau  barang  rampasan  tidak  mungkin  disimpan  dalam Rupbasan,  maka  penyimpanan  benda  sitaan  tersebut  dapat  dilakukan  di  kantor  kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, digedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.
Pelaksanaan  tugasnya  sebagai  tempat  penyimpanan  dan  pengelolaan  benda  sitaan negara  dan  barang  rampasan  negara  (Rupbasan)  Kotabumi  belum  dapat  menjalankan fungsinya  secara  optimal,  meskipun  sudah  ada  ketentuan-ketentuan  yang  mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan Negara untuk disimpan di Rupbasan.  Namun  benda  sitaan  tersebut  dikelola  dan  dimanfaatkan  sendiri  oleh  instansi hukum  terkait,  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Padahal Rupbasan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  sistem  peradilan,  dilihat  dari  segi penyimpanan  barang  bukti,  yang  akan  digunakan  dalam  pembuktian  pada  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Rupbasan  Bengkulu  menerapkan  prosedur/mekanisme  penyimpanan  benda  sitaan sesuai  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Kehakiman  RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait mau melaksanakan penyimpanan benda  sitaan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Karena  selama  ini  masih  saja  instansi hukum  terkait  tidak  melaksanakan  penyimpanan  benda  sitaan  sesuai  dengan  prosedur. Sebagai  contoh  konkrit  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Rupbasan,  bahwa  dalam pemutasian  peminjaman  benda  sitaan  oleh  instansi  yang  berwenang  untuk  keperluan pembuktian di siding pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya benda sitaan tersebut tidak  dikembalikan  tanpa  adanya  pertanggung  jawaban  dari  instansi  yang  berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut.(Sanusi et al., 2018)
2.  Kendala-kendala  Yang  Timbul  Dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bengkulu
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, memang  belum  begitu  dikenal  oleh  masyarakat  namun  keberadaan  Rupbasan  memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari  Lembaga  Penyitaan  yang  merupakan  bagian  terintegrasi  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat  benda-benda  yang harus disimpan  untuk  keperluan  barang  bukti  dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan,  termasuk  barang  yang  dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan.(TRI WAHYUNI, 2018)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya  yang  ringan,  diharuskan  mendukung  kelancaran  sistem  pemasyarakatan  maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  seringkali  membuat  Rupbasan  sendiri  ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan yang kompleks dikarenakan posisi Rupbasan yang dapat dikatakan masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Bengkulu
Pelaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ada,  Rupbasan  Kelas  I  Bengkulu  masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap  Kepala  Rupbasan  Kelas  I  Bengkulu,  maka  penulis  dapat  menjabarkan  kendala- kendala  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang    rampasan  negara sebagai berikut :
a. Kendala Intern
Kendala  intern  yang  dimaksud  adalah  kendala  yang  muncul  di  dalam  diri  Rupbasan sendiri, yang meliputi :
1) Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
2) Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  menyangkut  gedung/gudang  serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
. b. Kendala Ekstern
Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :
1) Adanya  anggapan  dari  aparat-aparat  penegak  hukum  bahwa  Rupbasan  Kelas  I Bengkulu dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.
Sebagai  contoh  konkritnya  adalah  mengenai  uang  hasil  kejahatan  yang  seharusnya disimpan  di  Rupbasan  tetapi  realitanya  uang  hasil  korupsi  disimpan  di  instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.
2) Belum  adanya  persamaan  persepsi  masyarakat  terhadap  Rupbasan,  khususnya instansi terkait.
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan  tugasnya.  Agar  pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  dapat  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  maka  diperlukan  upaya-upaya  untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
3) Kurangnya pengetahuan mayarakat tentang Rupbasan.
Masyarakat yang hanya mengetahui bahwa KemenkumHAM hanya membina narapidan atau tahanan saja tetapi  tidak tahu jikalau barang ata benda milik Negara  yang disita atau dirampas disimpan dan dipelihara oleh Rupbasan yang berada di bawah naungan KemenkumHAM.
3. Upaya-Upaya  Yang  dilakukan  Untuk  Mengatasi  Kendala-Kendala Tersebut
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pelaksanakan  tugasnya,  Rupbasan  Kelas  I  Bengkulu  masih  mengalami kendalakendala  baik  Secara  intern  maupun  ekstern.  Kendala-kendala  yang  muncul merupakan  suatu  tantangan  bagi  pihak  Rupbasan,  maka  kendala  tersebut  harus  segera diatasi  secara  tepat,  agar  peranan  Rupbasan  sebagai  tempat  penyimpanan  benda  sitaan dapat  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya.  Untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :
a. Dari  segi  kesiapan  personil  Rupbasan  yang  masih  terbatas  sumber  daya manusianya  (pejabat/petugas)  yang  dipandang  dari  sudut  kualitas  maupun kuantitasnya Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 23 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Kelas I Bengkulu yang belum cukup, Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM untuk penambahan bantuan personil yang diungkapkan oleh Kepala Rupbasan Ramlan,S.H.
b. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  menyangkut  gedung/gudang  serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kepala Rupbasan telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang yang diungkapkan oleh Ramlan, S.H. (Ka.Rupbasan Bengkulu).
c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan kelas I Bengkulu dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan  kelas  I  Bengkulu  masih  sangat  kurang  yang  mengetahui  apa  itu Rupbasan  sehingga  aparat-aparat  penegak  hukum  menganggap  Rupbasan belum  mampu  menyimpan  benda  sitaan  secara  profesional.  Disamping  itu masih  adanya  keinginan  untuk  menguasai  benda  sitaan  dalam  hal  ini  adalah pengambilalihan  dari  instansi  hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengadilan  Negeri  mengenai  benda  sitaan  yang  memang  prosedurnya  harus diserahkan  pengelolaannya  kepada  Rupbasan.  Kendala  tersebut  diatasi  oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.(Perdana et al., 2020)

## PENUTUP
Pelaksanaan  tugasnya  sebagai  tempat  penyimpanan  dan  pengelolaan  benda  sitaan negara  dan  barang  rampasan  negara  (Rupbasan)  Bengkulu  belum  dapat  menjalankan fungsinya  secara  optimal,  meskipun  sudah  ada  ketentuan-ketentuan  yang  mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan Negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun  benda sitaan tersebut  dikelola dan dimanfaatkan sendiri  oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  sistem  peradilan,  dilihat  dari  segi penyimpanan  barang  bukti,  yang  akan  digunakan  dalam  pembuktian  pada  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan akan tetapi masih terbatas sumber daya manusianya  (pejabat/petugas)  yang  dipandang  dari  sudut  kualitas  maupun  kuantitasnya, Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung  pelaksanaan  fungsi  Rupbasan  dan  Adanya  anggapan  dari  aparat-aparat penegak  hukum  bahwa  Rupbasan  Kelas  I  Bengkulu  dianggap  belum  mampu menyimpan/mengelola  benda  sitaan  negara.  Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bengkulu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk  penambahan bantuan personil,  kemudian  Keterbatasan sarana dan prasarana  yang menyangkut  gedung/gudang  serta  anggaran  dalam  mendukung  pelaksanaan  fungsi Rupbasan  Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bengkulu  untuk  penambahan  anggaran  untuk penambahan dan perawatan sarana dan prasarana.(TRI WAHYUNI, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA
Gani, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian , 13 (2), 138–147. http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/163
Hasibuan, S. R. (2019). Uud 1945 . 2 , 1–19. https://doi.org/10.31227/osf.io/mh39x
Hilang, R. A. (2019). Tanggung Jawab Kepala Rumah penyimpanan ……. | 1402 . 5 (2), 1401– 1420.
M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh. (2019). Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara. Pagaruyuang Law Jurnal , 3 (1), 15–28.
Penelitian,  dasar metodologi. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. Dasar Metodologi Penelitian , 1–109.
Perdana, A. P., Pemasyarakatan, P. I., Depok, K., & Barat, J. (2020). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA ( RUPBASAN ) KELAS I JAKARTA SELATAN . 7 (1), 222–228.
RI, P. (1985). Uu 8, 1985 . 1 .
Sanusi, A., Penelitian, B., & Kementerian, H. A. M. R. I. (2018). Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State ’ s Warehouse of Confiscated Items ) Abstrak . 199–211.
TRI WAHYUNI. (2018). Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Zainefi, A., Riset, K., Dan, T., Tinggi, P., Tanjungpura, U., & Hukum, F. (2016). Benda Sitaan Negara ( Rupbasan ) Pontianak ( Rupbasan ) Pontianak .