## PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA
Robiatul Adawiyah a , Rumawi a
a Fakultas Syariah IAINJember, Email: Robiatuladawyh27@gmail.com , rumawi@iain-jember.ac.id
Naskah diterima: 20 Juli 2020; revisi: 4 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672

## Abstrak:
Kekayaan  intelektual  adalah  hasil  kreasi  manusia  berdasarkan  kemampuan  intelektual  berupa  karya ciptaan  hasil  buah  pikiran yang  berbentuk  ekonomi  kratif tak  berwujud  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  kesejahteraan  manusia.  Kekayaan  intelektual  memiliki  beberapa  jenis  namun  yang  menjadi perhatian  sekarang  ini  adalah  kekayaan  intelektual  komunal.  Kekayaan  intelektual  komunal  adalah kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  umum  bersifat  komunal.  Kekayaan  intelektual komunal di Indonesiaterdiri atas empat macam yaitu: ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber  daya  genetik  dan  pengetahuan  tradisional.  Kekayaan  Intelektual  Komunal  (KIK)  Indonesia rawan diakui, dicuri dan dibajak negara lain karena Indonesiamasih belum berdaulat dalam menjaga budaya.  Konstitusi  UNESCO, sui  generis dalam Convention  on  Biological  Diversity (CBD)  dan Undang-Undang Malaysia tahun 2005 AKTA 645 tentang warisan kebangsaan merupakan bukti nyata bahwa  budaya  harus  memiliki  pengaturan  khusus  yang  mengikat  untuk  menjaganya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  masyarakat  komunal  di Indonesia  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  temuan  meliputi  bahwa  ada  kelemahan dalam  melindungi  kekayaan  komunal  masyarakat  yaitu  pengaturan  masih  diatur  dalam  beberapa peraturan HKI diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merk  sehingga  menimbulkan  keambiguan.  Demi  terwujudnya  perlindungan  kekayaan  intelektual komunal secara maksimal perlu adanya undang-undang khusus yang mengandung definisi dan ruang lingkup serta adanya badan khusus yang mengatur mekanisme penerapannya.
Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Komunal; Kebudayaan; Pengaturan
Abstract :
Intellectual  property  is  the  result  of  human  creations  based  on  intellectual  abilities  in  the  form  of ideas  created  in  the  form  of  an  intangible  creative  economy  to  meet  human  needs  and  welfare. Intellectual property has several types but what is of concern today is communal intellectual property. Communal  intellectual  property  is  intellectual  property  that  is  owned  by  the  general  public  in  a communal  nature.  Communal  intellectual  property  in  Indonesia  consists  of  four  types,  namely: traditional  cultural  expressions,  geographical  indications,  genetic  resources  and  traditional knowledge. The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco,  sui  generis  system  from  Convention  on  Biological  Diversity  (CBD)  and  regulation  of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific  binding  arrangement  to  protect  for  it.  This  research  purpose  to  know  the  setting  of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against  intellectual  property  requires  a  special  law  containing  definitions  and  ling  space  and  the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.
Keywords : Communal; Culture; Intellectual Property Rights; Regulations

## LATAR BELAKANG
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengakibatkan negara di dunia seolah tanpa  sekat.  Berbagai  perkembangan  yang  ada  di  suatu  negara  dengan  cepat  menyebar  dan mudah  diakses  oleh  manusia  di  belahan  dunia.  Kondisi  ini  berbanding  lurus  dengan berkembangnya  hak  kekayaan  intelektual  (HKI). 1 HKI  menjadi  salah  satu  pilar  utama pembangunan  ekonomi  suatu  negara.  Pengembangan  ekonomi  dalam  kekayaan  intelektual berbasis pengetahuan ( knowledge-based economy ). 2 Di era sekarang negara secara langsung dituntut  untuk  melakukan  penguatan  HKI  dengan  adanya  globalisasi  dan  pasar  bebas.  Arus globalisasi dan pasar bebas hanya dapat dibendung dengan membangun sistem perlindungan HKI. 3 Untuk  menghadapi  hal  tersebut  diperlukan  adanya  transplantasi  hukum  sebagai pengambilan langkah yang paling tepat.
Konsep yang dicetuskan oleh Alan watson tentang transplantasi hukum beranggapan dapat  memudahkan  dalam  memberlakukan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  hukum  nasional masing-masing. Namun, terdapat kelemahan dalam pemberlakuan ini yaitu melupakan nilai- nilai  yang  berlaku  di  kelompok  masyarakat  tertentu  sehingga  berdampak  pada  pembajakan kekayaan intelektual dalam komunal masyarakat.
Negara-negara  Uni  Eropa  memahami  kondisi  ini  lebih  dulu  dibuktikan  dengan mengeluarkan Convention  on  Biological  Diversity (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Mengenai  Keanekaragaman  Hayati)  atau  CBD.  Diatur  dalam  Pasal  8  huruf  J  CBD  diatur sistem sui  generis yaitu    konsep  mengatur  sendiri  perlindungan  kekayaan  intelektual  sesuai kebutuhan  negara  yang  memiliki  hak  kekayaan  intelektual.  Sistem  ini  mengakui  adanyahak komunal masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur perundang-undangan nasional untuk menghormati,  melindungi  dan  mempertahankan,  juga  bertujuan  untuk  pembagian  yang  adil atas  keuntungan  yang  didapatkan  serta  pendayagunaan,  praktik  dan  inovasi-inovasi masyarakat  asli  yang  mencerminkan  gaya  hidup  lokal  serta  memanfaatkan  keanekaragaman hayati dan menerapkannya secara lebih luas. 4
Perlindungan  kekayaan  intelektual  internasional  dilandasi  oleh  perjanjian Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  dalam World  Trade  Organization (WTO) yang merupakan organisasi perdagangan dunia. 5 TRIPs A greement merupakan salah satu  dari  15  persetujuan The  Final  Act  Embodying  the  Result  o  The  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations  bersama  Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization .  TRIPs  telah  diratifikasi  oleh  lebih  dari  150  negara  di  dunia.  Perjanjian  ini memperluas  ruang  lingkup  perlindungan  HKI  dan  mengukuhkan  penegakan  hukum  dari perjanjian  sebelumnya  seperti Bern  Convention,  Paris  Convention,  Rome  Convention dan
1 Mahmuda Pancawisma Febriharini, ―Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber,‖ Serat Acitya 5, no. 1 (2016): 15.
2 Slamet  Yuswanto,  ―ANALISIS  PENGEMBANGAN  USAHA  BERBASIS  KEKAYAAN  INTELEKTUAL,‖ Lingkar Widyaiswara 4, no. 4 (2017): 10.
3 Pandi  Yusron,  ―INDIKASI  GEOGRAFIS  SEBAGAI  HAK  MILIK  KOMUNAL  BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM‖ (IAIN Purwokerto, 2019), 1.
4 Simona  Bustani,  ―PERLINDUNGAN  HAK  KOMUNAL  MASYARAKAT  ADAT  DALAM  PERSPEKTIF KEKAYAAN  INTELEKTUAL  TRADISIONAL  DI  ERA  GLOBALISASI :  KENYATAAN  DAN HARAPAN,‖ JURNAL HUKUM PRIORIS 6, no. 3 (2018): 307–308.
5 Dwi  Martini,  Hayyanul  Haq,  and  Budi  Sutrisno,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak),‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 1 (March 2017): 69, doi:10.25216/JHP.6.1.2017.67-90.
Washington  Treaty . 6 Bergabungnya  Indonesia  dalam  TRIPs  menjadi  pilihan  yang  dilematis karena di satu sisi TRIPs berdominasi pada unsur komersialisasi dan individualisme sehingga mengabaikan  kekayaan  intelektual  komunal.  Namun,  di  sisi  lain  mengabaikan  TRIPs  akan mencipta kerugian karena hilangnya akses pasar dan fasilitas yang disediakan oleh WTO. 7
Sebagai  negara  berkembang,  kekayaan  intelektual  komunal  Indonesia  masih  belum berdaulat  sehingga  produk  unggulan  Indonesia  rawan  dicuri  dan  diakui.  Masyarakat cenderung  tidak  tertarik  untuk  mengambil  manfaat  ekonomi  dari  kekayaan  intelektual komunal  karena  minimnya  pengetahuan  mereka. 8 Padahal  kekayaan  intelektual  komunal harus  dijaga  karena  beberapa  alasan,  yaitu  meningkatkan  keuntungan  ekonomi,  terciptanya keadilan dalam sistem perdagangan dunia dan  melindungan hak-hak masyarakat lokal.
Di Indonesia pengaturan tentang hak komunal masyarakat masih belum secara khusus melainkan general  yang ada di berbagai Undang-Undang HKI, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merk dan Undang-Undang Paten. Kekayaan intelektual komunal Indonesia belum memiliki regulasi khusus karena RUU PTEBT yang tak kunjung disahkan. Hal  ini  menghambat  perlindungan  hak  masyarakat  komunal  dan  mengakibatkan ketidakjelasan.
Selain itu, kekayaan intelektual komunal dianggap sebagai sesuatu yang terbuka oleh masyarakat sehingga tidak terkandung konsep monopolisasi. Seperti perlindungan atas karya seniman,  perlindungan  atas  buah  pemikiran  intelektual  berupa  lagu,  karya  sastra,  dan  lain sebagainya. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual menimbulkan maraknya kasus  pelanggaran terhadap kekayaan  intelektual  komunal masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik bangkit kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual masyarakat komunal. 9 Karena  itu,  sangat  penting  untuk  melindunginya  dengan  pengaturan  hukum  agar tidak  merugikan  masyarakat  adat  khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya. 10 Di  tengah peradaban  dunia  kita  bertugas  untuk  ikut  andil  dalam  mewujudkan  tujuan  nasional  yang terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  ikut  berperan  memajukan  kebudayaan yang nantinya digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan serta membangun peradaban bangsa. 11
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  perumusan  masalahnya  yakni: pertama , apakah  yang  dimaksud  dengan  hak  kekayaan  intelektual? Kedua ,  apakah  yang  dimaksud dengan kekayaan Intelektual komunal masyarakat Indonesia? Ketiga , bagaimana pengaturan
6 Kholis  Roisah,  ―KEBIJAKAN  HUKUM  ‗TRANFERABILITY‘  TERHADAP  PERLINDUNGAN  HAK KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DI  INDONESIA,‖ LAW  REFORM 11,  no.  2  (September  2015):  242, doi:10.14710/lr.v11i2.15772.
7 Martini, Haq, and Sutrisno, ―PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL  DALAM  REZIM  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  (HKI)  INDONESIA  (Studi  Pada Masyarakat Tradisional Sasak).‖
8 Winda  Risna  Yessiningrum,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  INDIKASI  GEOGRAFIS  SEBAGAI  BAGIAN DARI  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL,‖ Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 3,  no.  1  (2015):  43, doi:http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198.
9 Abdul  Atsar,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENGETAHUAN  DAN  EKSPRESI  BUDAYA TRADISIONAL  UNTUK  MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG  NO.  5  TAHUN  2017  TENTANG  PEMAJUAN  KEBUDAYAAN  DAN  UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,‖ LAW REFORM 13, no. 2 (September 2017): 285, doi:10.14710/lr.v13i2.16162.
10 Atsar,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENGETAHUAN  DAN  EKSPRESI  BUDAYA TRADISIONAL  UNTUK  MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG  NO.  5  TAHUN  2017  TENTANG  PEMAJUAN  KEBUDAYAAN  DAN  UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.‖
11 Ibid.
kekayaan intelektual komunal di berbagai negara dan Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah meningkatkan  pemahaman  mengenai  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  atas  kekayaan intelektual  komunal masyarakat  Indonesia serta memahami pengaturan kekayaan intelektual di berbagai negara dan Indonesia demi menjaga warisan budaya agar tetap lestari.

## METODE
Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan  yuridis normatif atau disebut juga  penelitian doktrinal  yang  melihat  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  analisis  aturan  hukum,  konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum serta memberikan prekripsi apa yang seyogyanya. 12 Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statue approach ), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. 13
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perpaduan  dari bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim  dan  bahan-bahan hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmiyang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual.  Publikasi  tentang  hukum meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan, 14 yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.
Pengumpulan  bahan  hukum  terdiri  atas:  1)  studi  peraturan  perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. 2) Studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsepsi, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian  ini.  Dari  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  dilakukan  analisis  dengan  cara: pertama ,  identifikasi  fakta  hukum  dan  menyisihkan  hal-hal  yang  tidak  relavan  untuk menetapkan  isi  hukum  yang  akan  dipecahkan. Kedua ,  mengumpulkan  bahan  hukum  yang memiliki  relevansi  dan  bahan-bahan  non  hukum  juga  diikutsertakan. Ketiga ,  melakukan telaah  isu  berdasarkan  bahan  hukum  yang  terkumpul. Keempat ,  menarik  kesimpulan  dalam bentuk argumentasi  yang menjawab isu hukum.  Dan kelima , memberikan argumentasi  yang telah dibangun dalam kesimpulan. 15 Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah.

## ANALISIS DAN DISKUSI Hak atas Kekayaan Intelektual
Hasil  kreasi  manusia  berdasarkan  kemampuan  intelektual  berupa  karya  ciptaan  hasil  buah pikiran  yang  berbentuk  ekonomi  kratif  tak  berwujud  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kesejahteraan manusia disebut Hak Kekaayan Intelektual (HKI). 16 Kecerdasan daya pikir dan produk  pemikiran  manusia  ( the  creations  of  the  human  mind )  tersebut  merupakan  objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual.
Hak  melindungi  karya  hasil  cipta,  rasa  dan  karsa  setiap  individu  maupun  kelompok merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia.  HKI  Sebagai  kemampuan  yang  perlu
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44.
13 Marzuki, Penelitian Hukum .
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa (Malang: Setara Press, 2015), 1.
diraih sehingga kita harus memahami HKI. Hal itu dapat membuat kita sadar akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual. Barang siapa yang ingin maju maka berperanlah menjadi faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam menciptakan inovasi baru yang kreatif.
Kekayaan  intelektual  dibagi  dalam  dua  jenis,  yakni:  pertama,  hak  cipta  ( copyright ) dan  kekayaan  intelektual  yang  berifat  non-komunal  yang  terdiri  dari  paten  ( patent ),  merek ( trademarks ),  rahasia  dagang  ( trade  secrets ),  desain  industri  ( industrial  design ),  desain  tata latak sirkuit terpadu ( integrated circuit layout design ), dan  varietas tanaman ( plan variety ); sedangkan  yang  termasuk  dalam  kekayaann  intelektual  komunal  adalah  ekspresi  budaya tradisional  ( tradisional  culture  expressions ),  pengetahuan  tradisional  ( tradisional knowledge ),  indikasi  asal  dan  indikasi  geografis  ( indication  of  origin  and  geographical indication ) dan sumber daya genetik ( genetik recources ). 17
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  bawah  naungan  Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  yang  memiliki wewenang untuk mengelola HKI di Indonesia. Selain itu dibentuk pula Direktorat Teknologi Informasi  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  khusus  untuk  mengelola informasi HKI.
Dasar-dasar  hukum  penetapan  HKI  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,    antara  lain adalah:  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing the  World  Trade  Organization (WTO),  Udang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan,  Undang-Undang  Nomor12  Tahun  1997  tentang  Hak  Cipta,  Undang-Undang Nomor14  Tahun  1997  tentang  Merek,  Undang-UndangNomor13  Tahun  1997  tentang  Hak Paten  dan  sebagainya.  Beberapa  regulasi  tersebut  berfungsi  untuk  mengatur  secara komprehensif  untuk  melindungi  hak  eksklusif  dari  pencipta,  penemu,  atau  pendesain. Perlindungan ini bermanfaat karena akan mendorong setiap orang untuk menciptakan ide-ide baru yang akan membantu diri sendiri maupun ekonomi negara. 18
Di  samping  itu,  MUI  juga  mengeluarkan  fatwa  terkait  HKI  pada  tahun  2003  yang isinya adalah mengharamkan tindakan pembajakan terhadap karya cipta.Fatwa MUI terkesan lebih keras  daripada hukum  positif. Dalam fatwa tersebut  HKI dipandang sebagai  kekayaan yang  mendapat  perlindungan  hukum  seperti  mal  dalam  Islam  dengan  syarat  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu HKI juga dapat digunakan sebagai objek akad baik  akad  komersil  maupun  non-komersil  serta  dapat  digunakan  sebagai  waqaf  dan  waris. Dalam fatwa MUI sangat ditegaskan bahwa segala macam bentuk pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. 19
Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual non-Komunal:
a. Hak Cipta ( Copyrights )
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor16  Tahun  2020  Pasal  1  angka  1  apabila suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis, hak ekslusif akan timbul, hal itu disebut hak cipta.
Sebelum  menciptakan  hak  cipta  nasional,  Indonesia  sempat  memberlakukan Auterswet 1912  (Stb.  1912  No.600).  Lalu  pada  tahun  1982  Indonesiaberhasil
17 Dara  Quthni  Effida,  ―TINJAUAN  YURIDIS  INDIKASI  GEOGRAFIS  SEBAGAI  HAK  KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL),‖ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, no. 2 (2019): 59.
18 Fathoni  Fathoni,  ―Paradigma  Hukum  Berkeadilan  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  Komunal,‖ JURNAL CITA HUKUM 2, no. 2 (December 2014): 293, doi:10.15408/jch.v1i2.1469.
19 Zae, ―Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram,‖ Www.hukumonline.com , 2005 pukul 21:46 WIB.
memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta  yang merupakan regulasi pertama mengenai hak cipta. Selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987.  Kemudian  disempurnakan  lagi  dengan Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1997  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor19  Tahun  2002  dan  disempurnakan  kembali    Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2020. 20
Hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi adalah  semua  hasil  karya  tulis,  ceramah  dan  ciptaan  sejenisnya,  lagu  dan  musik, drama, segala macam karya seni, dan lain-lain yang lengkap tertuang dalam Pasal 40 ayat  (1)  UUHC  2014.  Dalam  hak  cipta,  pencipta  boleh  mendaftarkan  atau  tidak mendaftarkan  karya  ciptanya  karena  walaupun  tidak  didaftarkan  tetap  memperoleh perlindungan  hukum  dengan  hak  khusus  dari  pencipta.  Hak  ini  bertujuan  agar  tidak ada  orang  lain  yang  melakukan  hak  tersebut  selain  yang  berkepentingan  atau  yang mendapat izin dari pencipta. Hak tersebut adalah segala macam hak yang melanggar terhadap  HKI  antara  lain;  hak  menjual,  hak  menggandakan,  hak  mendapat  manfaat dari karya cipta tersebut dan lain-lain selama pencipta tidak memberi izin.
b. Paten ( Patent )
Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual, hak eksklusif pemilikpaten  atastemuan  di  bidang  teknologi,  melaksanakan  sendiri  atau  memberi persetujuan  kepada  pihak  lain  dalam  waktu  tertentu  untuk  melaksanakan  temuannya disebut paten. 21 Pemilik paten disebut inventor sedangkan temuannya disebut invensi. Berbeda  dengan  hak  cipta,  paten  wajib  didaftarkan  agar  memperoleh  perlindungan hukum.
Contohnya  temuan Levi  Strauss ,  pada  tahun  1873  dianugerahi  paten  oleh Amerika.  Temuan  itu  adalah  paku  kecil  yang  dipasang  di  ujung-ujung  celana  jeans Pemakaian  luar  yang  intensitasnya  cukup  tinggi  membuat  jahitan  saku  celana berbahan denim tersebut mudah lepas. 22
Undang-undang  yang  mengatur  hak  paten  adalah  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1989  tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1997  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
c. Merek ( Trademarks )
Merek adalah tanda. Tanda tersebut  dapat  berupa gambar, kata, nama, huruf, angka, susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  berbagai  unsur  yang  digunakan  dalam perdagangan  barang  atau  jasa.  Tanda  tersebut  juga  harus  memiliki  daya  pembeda. Merek  wajib  didaftarkan  agar  memperoleh  perlindunganhukum.  Jangka  waktu perlindungan hukum pada merek adalah  10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah terdaftar berlaku surut sejak tanggal permohonan diterima. 23
Undang-undang  yang  mengatur  merk  adalah  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  1992  tentang  Merek,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1997  tentang
20 Maya Jannah,  ―PERLINDUNGAN HUKUM  HAK  KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA,‖ Jurnal Ilmiah Advokasi no. Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi (2018): 55.
21 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  -  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  ―Kekayaan  Intelektual,‖ Www.dgip.go.id , n.d. pukul 15:18 WIB.
22 ―Informasi Mengenai Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia,‖ Hki.co.id , n.d. pukul 15:33 WIB.
23 ―Merk,‖ Dik.ipb.ac.id , n.d. pukul 15:50 WIB.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  dan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
d. Rahasia Dagang ( Trade secrets )
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Pasal  1  ayat  (1)  Informasi  yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik di bidang teknologi atau bisnis yang  memiliki  nilai  ekonomi  serta  berguna  untuk  kegiatan  usaha/dagang  disebut rahasia dagang. 24
Pemilik  rahasia  dagang  berhak  menggunakan  sendiri  rahasia  dagangnya, memberikan  lisensi  atau  melarang  pihak  lain  untuk  menggunakan  atau mengungkapkan  rahasia  dagangnya,  tiga  hal  tersebut  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh pemilik rahasia dagang. Sama seperti hak cipta, rahasia dagang tidak perlu diaftarkan karena secara langsung rahasia dagang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi apabila dilakukan pengalihan Hak harus ada dokumen pengalihan yang dicatatkan pada Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Rahasia dagang memiliki waktu perlindungan hukum tidak terbatas selama dipegang oleh pemiliknya.
e. Desain Industri ( Industrial Design )
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) Suatu kreasi dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang merupakan gabungan konfigurasi warna atau garis atau  keduanya  yang  memberi  kesan  estetis.Kreasi  tersebut  juga  dipakai  untuk menghasilkan produk, barang, atau kerajinan tangan disebut desain industri.Pendesain industri  juga  diberi  hak  atas  hasil  kreasinya  selama  waktu  tertentu.  Waktu perlindungan  hukum  unuk  desain  industri  adalah  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal penerimaan.
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Integrated Circuit Layout Design ) Kreasi  berupa  rancangan  peletakan  tiga  dimensi  yang  merupakan  gabungan  dari beberapa elemen dengan syarat mininal satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif disebut desain tata letak sirkuit terpadu. 25
DTLS  yang  memperoleh  perlindungan  adalah  desain  yang  orisinil  (karya mandiri  dan  bukan  bersifat  umum).  Jangka  waktu  perlindungan  hukum  adalah  10 tahun sejak tanggal penerimaan.
g. Varietas tanaman ( Plant Variety )
Varietas  tanaman  perlu  untuk  dilindungi.  Pemulia  tanaman  mendapat  hak perlindungan  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2000.  Hak tersebut adalah hak untuk menggunakan sendiri hasil pemuliaan varietas tanamannya maupun  memberi  kepada  orang  atau  badan  lain  untuk  menggunakan  dalam  waktu tertentu.  Perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  spesies  tanaman  baru  yang  akan diberi nama. Selain itu spesies tanaman baru harus unik, seragam, dan stabil.
Spesies  tanaman  baru  adalah  tanaman  yang  belum  pernah  diperdagangkan, dan apabila telah diperdagangkan waktunya tidak lebih dari setahun untuk diIndonesia dan tidak lebih dari 4 tahun untuk luar negeriuntuk tanaman musim seperti semangka dan  6  tahun  untuk  tanaman  tahunan  seperti  padi.  Jangka  waktu  perlidungan  hukum varietas  tanaman  adalah  20  tahun  untuk  tanaman  semusim  dan  25  tahun  untuk tanaman tahunan. 26
24 Pasal 1 Ayat (1) ―Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,‖ 2000.
25 ―Pengenalan DTLST,‖ Http://dgip.go.id , n.d. pukul 07:17 WIB.
26 ―PVT,‖ Http://dik.ipb.ac.id , n.d. pukul 07:30 WIB.

## Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Indonesia
Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Jika  keragaman itu dapat dikelola dengan baik  dan  benar  maka  besar  peluang  kebangkitan  ekonomi  Indonesia.  Hak  kekayaan intelektual mencakup hak komunal ekslusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. 27 Diera digital ini,  kekayaan  intelektual  komunal  harus  diindungikeberadaannya.  Perkembangan  teknologi dan informasi membuat negara di dunia seolah tanpa sekat sehingga mudah bagi pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  mengklaim  secara  sepihak  kekayaan  tradisional  yang mungkin tidak diketahui banyak orang.
Kekayaan  intelektual  komunal  adalah  kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh masyarakat  umum  bersifat  komunal.  Kekayaan  intelektual  komunal  Indonesia  dibagi  atas empat  jenis  yaitu  indikasi  geografis,  pengetahuan  tradisional,  sumber  daya  genetik,  dan ekspresi budaya tradisional sebagai berikut :
1. Ekspresi Budaya Tradisional ( Traditional culture expressions )
Ekspresi budaya tradisional adalah Warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni. Ekspresi budaya tradisional  dalam  Pasal  38  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  adalah  yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis  seni  rupa dan  yang terakhir adalah upacara adat.
Badan/lembaga  yang    bertugas  untuk  melakukan  penyusunan  bahan  perumusan, koordinasi,  dan  pelaksanaan  kebijakan,  pembinaan  dan  pelestarian,  evaluasi  laporan  bidang ekspresi  budaya  tradisional  dan  lain-lain  adalah  Seksi  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. 28
Cara  melindungi  ekspresi  budaya  tradisional  adalah  dengan  adanya  pemusatan  dan dokumentasi  nasional  dari  masing-masing  negara.  Dalam  hal  ini  diharapkan  setiap  negara dapat menemukan ekspresi budaya tradisionalnya. Selain itu ada pula perlindungan preventif. Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  mengatur  ketentuan  ekspresi  budaya tradisional.  Pada  Pasal  38,  negara  mengatur  perlindungan  dengan  melakukan  kewajiban untuk mengintervensi, menjaga dan memelihara berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada. 29

## 2. Pengetahuan tradisional ( Traditional Knowledge )
Hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional.  Inovasi  atau  kreasi  berbasis  tradisi  yang  disebabkan  pengetahuan  tradisi  dari bermacam  bidang  seperti  ilmuah,  industri,  atau  kesusasteraan. 30 Pengatahuan  tradisional berwujud  Informasi  yang  didapat  oleh  masyarakat.  Informasi  adalah  penginterpretasian
27 Sigit  Nugroho,  ―PERLINDUNGAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DALAM  UPAYA PENINGKATAN  PEMBANGUNAN  EKONOMI  DI  ERA  PASAR  BEBAS  ASEAN,‖ Supremasi  Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 24, no. 2 (March 2017): 169, doi:10.33369/jsh.24.2.164-178.
28 Pasal  561  Ayat  (2)  ―Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,‖ n.d.
29 Dyah  Permata  Budi  Asri,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  PREVENTIF TERHADAP  EKSPRESI  BUDAYA TRADISIONAL  DI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,‖ JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018 (2018): 20–22.
30 Karlina  Sofyarto,  ―Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Atas  Pengetahuan  Tradisional  Terhadap Perolehan  Manfaat  Ekonomi,‖ Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  1  (April  2018):  150, doi:10.24815/kanun.v20i1.9832.
kebutuhan  terhadap  alam,  lingkungan  dan  hasil  interaksi  ekologi,  sosial,  dan  budaya. Pengetahuan  tradisional  sangat  erat  kaitannya  dengan  kekayaan  intelektual  terbukti pengetahuan  tradisional  ada  di  dalam  hampir  semua  cabang  kekayaan  intelektual. Pengetahuan  tradisional  merupakan  identitas  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia  yang  dapat dimanfaatkan  secara  ekonomi  demi  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Contohnya klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh negara tertentu.
HKI  nampaknya  belum  mampu  melindungi  pengetahuan  tradisional  sebab  HKI dimaksud  melindungi  hak-hak  individu  sebagai  subjek  sedangkan  dalam  pengetahuan tradisional bertujuan melindungi kepemilikan bersama atau komunal. Selain itu, kendala yang dihadapi  Indonesia  adalah  masyarakat  mengganggap  bahwa  pengetahuan  tradisional merupakan public right sehingga masyarakat tidak keberatan apabila produk mereka ditiru. 31
Kelemahan  lain  adalah  terbatasnya  data,  dokumentasi  dan  informasi  mengenai pengetahuan  tradisional.  Sebagai  negara  yang  memiliki  berbagai  kekayaan  mengenai pengetahuan  tradisional,  adanya  perlindungan  untuk  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia menjadi  penting  karena  beberapa  alasan,  yakni  adanya  pertimbangan  keadilan,  konservasi, pemeliharaan  budaya  dan  praktek  tradisi,  mencegah  perampasan,  dan  pengembangan pengatahuan  tradisional.  Namun,  lemahnya  regulasi,  kurangnya  pengatahuan  dan kemampuan  masyarakat  dalam  mengembangkan  pengetahuan  tradisional  yang  ada  menjadi hal  yang  disayangkan. 32 Untuk  menghindari  persaingan  yang  tak  sehat  Pengetahuan tradisional  harus dilindungi  dengan sebaik  mungkin  sehingga menjadi  aset  yang tak ternilai dan membantu pembangunan ekonomi.
3. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis ( Indication Of Origin And Geographical Indication )
Dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun  2007  dan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun 2001.  Indikasi  Geografis  adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang yang  dilindungi  oleh  negara.  Dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun  2007  dan Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001.  Indikasi  geografis  adalah  tanda-tanda  mengenai suatu  barang  yang  berasal  dari  teritorial  suatu  negara  atau  daerah  yang  secara  esensial kualitas, reputasi dan ciri-ciri berkaitan dengan asal geografis. 33 Faktor alam, faktor manusia atau komparasi dari kedua faktor tersebut termasuk dalam faktor  lingkungan geografis yang mencipta reputasi, kualitas dan karekteristik dari barang yang dihasilkan. 34
Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 UU Merk dan Indikasi Geografis adalah sama  seperti  paten,  indikasi  gaeografis  harus  didaftarkan  dengan  mengajikan  permohonan kepada menteri karena Indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri. Pemohon hanya  boleh  dilakukan  oleh  lembaga  yang  mewakili  suatu  daerah  atau  pemerintah  daerah tersebut  di  tingkat  provinsi  atau  kabupaten/kota.  Adapaun  barang/produk  yang  diaftarkan adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri.
31 Muthia  Septarina,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  PENGETAHUAN  TRADISIONAL  DALAM  KONSEP HUKUM  KEKAYAAN  INTELEKTUAL,‖ Al’Adl:  Jurnal  Hukum 8, no. 2 (2016): 47–48, doi:http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457.
32 Septarina,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  PENGETAHUAN  TRADISIONAL  DALAM  KONSEP  HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL.‖
33 Tavinayati  Tavinayati  et  al.,  ―PERLINDUNGAN  TERHADAP  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL INDIKASI  GEOGRAFIS  HASIL  PERTANIAN  LAHAN  BASAH  SEBAGAI  PRODUK  KHAS  PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,‖ Badamai Law Journal 1, no. 1 (March 2016): 81, doi:10.32801/damai.v1i1.251.
34 Syarifa  Mahila,  ―Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Seni  Batik  Jambi  Di  Kota  Jambi,‖ Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 18, no. 3 (October 2018): 270, doi:10.33087/jiubj.v18i3.526.
Dijelaskan  secara  garis  besar  bahwa  perlindungan  hukum  indikasi  geografis  dapat diberikan  apabila  telah  melakukan  pendaftaran.Perlindungan  hak  indikasi  geografis berlangsung  selama  ciri/karakter  dan  kuaitas  yang  menjadi  dasar  perlindungan  atas  indikasi geografis  masih  ada.  Indikasi  geografis  dapat  berupa  produk  pertanian  dan  kerajinan  serta memiliki  nilai  ekonomis  dan  mengindikasi  tempat  asal  produk. 35 Misalnya  berdasarkan ketentuan  undang-undang,  Direktorat  Jenderal  Hak  kekayaan  Intelektulal  memberikan perlindungan  hukum  dengan  hak  indikasi  geografis  dan  indikasi  Asal  untuk  lada  putih  asal Bangka Belitung dengan Nama Muntok white Pepper .
Permasalahan  indikasi  geografis  adalah  banyak  penggunaan  nama  daerah  untuk barang  yang  tidak  dihasilkan  dari  daerah  tersebut,  sehingga  konsumen  dan  produsen  sama- sama  dirugikan  dalam  hal  ini.  konsumen  rugi  karena  telah  dibohongi  sedangkan  produsen merugi  dalam  dua  hal  yang  pertama  rusaknya  reputasi  barang  dari  mata  konsumen  serta menurunnya omzet penjualan. Indikasi geografis penting dilindungi, dasar hukum utama dari pengaturan  indikasi  geografis  adalah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek. 36
Indikasi  geografis  termasuk  dalam  salah  satu  elemen  HKI  yang  mendapat  perhatian dari  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  Indikasi  geografis  mulai  berkembang  di  Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Ditjen HKI hampir tiap tahun  walaupun  masih  belum  terlihat  peningkatan  yang  signifikan. 37 dilansir  dari  website resmi  Ditjen  HKI  per  Juli  2020  sebanyak  8%  dari  keseluruhan  KIK  yang  telah  didaftrakan merupakan Indikasi geografis atau sekitar 187. 38
Masyarakat  perlindungan  indikasi  geografis  (MPIG)  secara  teknis  terbentuk berdasarkan  kepemilikan  indokasi  geografis  yang  bersifat  komunal  yang  terdiri  dari produsen,  petani,  pengolah,  pedagang,  dan  dapat  ditambah  dari  unsur  pemerintah.  Adapun fungsi  dari  MPIG  adalah  menghimpun  dan  mengorganisir  para  pelaku  usaha.  Perlindungan dalam  hukum  positif  adalah  dengan  cara  mewajibkan  produsen  mendaftar  kepada  MPIG. Indikasi  geografis  dapat  dituntut  secara  hukum  apabila  ditemukan  produsen  yang  tidak mendaftar namun mengatasnamakan produk. 39
Beberapa  produk  unggulan  Indonesia  yang  mendapat  tempat  di  pasar  internasional antara  lain  Kopi  Arabika  Kintamani  Bali,  Java  Coffe,  Kopi  Arabika  Mandailing.  Apabila beberapa  produk  tertinggi  Indonesia  tidak  memiliki  perlindungan  maka  akan  terjadi pencurian, pengakuan, pengklaiman dari negara lain. Contoh kasus produk indikasi geografis yang  tidak  mendapat  perlindungan  dan  diklaim  pihak  asing  sebagai  merk  dagangannya adalah Kopi Arabika Toraja. Kopi yang ditanam di Toraja, Sulawasi Selatan ini dikelola dan didaftarkan  sebagai  merk  dagang  dari  perusahaan  Jepang  Key  Coffe  co.  Akibatnya,  Kopi Arabica  Toraja  tidak  bisa  dijual  secara  internasional  kecuali  oleh  perusahaan  Jepang  Key
35 Lola  Elvita,  ―ASPEK  YURIDIS  HAPUSNYA  HAK  INDIKASI  GEOGRAFIS  DAN  INDIKASI  ASAL DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  MEREK  (Studi  Perkebunan  Lada),‖ Notarius;  Vol  8,  No  2  (2015): NotariusDO  - 10.14710/nts.v8i2.10264 (n.d.): 182.
36 Tavinayati  et  al.,  ―PERLINDUNGAN  TERHADAP  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  INDIKASI GEOGRAFIS  HASIL  PERTANIAN  LAHAN  BASAH  SEBAGAI  PRODUK  KHAS  PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.‖
37 Asma  Karim  and  Dayanto  Dayanto,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN  PENGEMBANGAN  POTENSI INDIKASI   GEOGRAFIS  MINYAK  KAYU  PUTIH  PULAU  BURU,‖ Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 5, No 3 (2016): December 2016 (November 2016): 381–397.
38 ―Indikasi Geografis,‖ Www.dgip.go.id , n.d. pukul 14:02 WIB.

## 39 Yusron, ―INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.‖
Coffe  Co.  Untuk  mengembalikan  produk  indikasi  geografis  ini  maka  didaftarkan  di    Ditjen HKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Oktober 2013. 40
Kasus yang dialami oleh masyarakat toraja juga dialami oleh masyarakat Aceh. Kopi Gayo yang dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika terbaik hanya tumbuh di dataran tinggi  Aceh  diklaim  pihak  asing  sebagai  merk  dagang  mereka.  Perusahaan  tersebut  berasal dari Belanda yaitu Holland Coffe B.V secara resmi mendaftarkan dan mengklaim kopi Gayo pada tanggal 28 April 2010. 41
Untuk menghindari kedua kasus diatas terulang, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor  51  Tahun  2007  mengatur  mengenai  pemakaian  indikasi  geografis  oleh  pihak  yang tidak  berhak.  Dalam  pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)dijelaskan  bahwa  apabila  indikasi  geografis yang  ingin  didaftarkan  memiliki  tanda  yang  sama  dengan  indikasi  geografis  yang  telah didaftarkan maka dihentikan pemakaiannya setelah 2 tahun terdaftar. Namun apabila indikasi geografis  tersebut  sebelumnya  didaftarkan  merek  maka  masih  dimungkinkan  pemakaian dengan syarat pemakaian merk tersebut  menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin tidak akan menyesatkan Indikasi Geografis terdaftar.  Dengan adanya regulasi dan  pendataan  dari  pemerintah  diharapkan  indikasi  geografis  Indonesia  dapat  terjaga  dan membantu pembangunan ekonomi.
4. Sumber Daya Genetik ( Genetic Resources )
Jenis  mahkluk  hidup  seperti  tanaman,  hewan,  atau  jasad  renik  yang  memiliki  kemampuan untuk  menurunkan  sifat  ke  generasi  berikutnya  disebutsumber  daya  genetik.  Pada  tanaman terdapat  dalam  biji,  jaringan,  bagian  lain  tanaman  serta  tanaman  muda  dan  dewasa.  Pada hewan,  terdapat  dalam  jaringan,  bagian-bagian  hewan  seperti  telur,  embrio,  hewan  hidup, baik muda maupun dewasa. Setiap daerah di  Indonesia memeliki sumber daya genetik yang khas sehingga memiliki keanekaragaman dan pennyebaran yang tinggi. 42
Sumber daya genetik adalah suatu bagian dari mahluk hidup yang sangat penting bagi kelagsungan  hidup  manusia.  Bentuk  perlindungan  sumber  daya  genetik  diatur  dalam instrument  internasional  yaitu convention  on  Biological  Diversity (CBD)  telah  diratifikasi melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994.  Regulasi  baru  yang  memuat  tentang perlindungan  sumber  daya  genetic  ada  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016. Indonesia memang sangat membutuhkan perlindungan mengenai sumber daya genetik dalam sistem  hak  kekayaan  intelektual  karena  banyaknya  kasus misappropriation dan biopiracy yaitu pencurian sumber daya genetik di Indonesia. 43 Indonesia dengan kekayaan sumber daya genetik  yang  melimpah  memberikan  penghidupan  bagi  sejumlah  penduduk  juga  menjaga ketahanan pangan dan kesehatan. 44
40 Dara Quthni Effida, Etty Susilowati, and Kholis Roisah, ―UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN,‖ LAW REFORM 11, no. 2 (September 2015): 190, doi:10.14710/lr.v11i2.15765.
41 Effida,  ―TINJAUAN  YURIDIS  INDIKASI  GEOGRAFIS  SEBAGAI  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL).‖
42 Sudaryat  Sudaryat,  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  SUMBER  DAYA  GENETIK  INDONESIA  DAN OPTIMALISASI  TEKNOLOGI  INFORMASI,‖ Bina  Hukum  Lingkungan 4,  no.  2  (April  2020):  238, doi:10.24970/bhl.v4i2.98.
43 Devica  Rully  Masrur,  ―UPAYA  PERLINDUNGAN  SUMBER  DAYA  GENETIK  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2016  TENTANG  PATEN,‖ Jurnal  Jurisprudence 8,  no.  2 (February 2019): 6, doi:10.23917/jurisprudence.v8i2.6994.
44 Sudaryat,  Sudjana,  and  Rika  Ratna  Permata, Hukum  Kekayaan  Intelektual  Cakupan  Dan  Prinsip  Dasar (Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019), 191.

## Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Berbagai Negara dan Indonesia
Adanya pembajakan HKI menjadi bukti bahwa negara maju menganggap  Indonesia sebagai negara  berkembang  kala  itu  tidak  menghargai  HKI. The  World  Intellectual  Property Organization (WIPO)  sebagai    organisasi  HKI  sedunia.  WIPO  adalah  organisasi  pembuat TRIPs  Agreement yaitu  perjanjian  internasional  tentang  HKI.    Kedua  organisasi  ini  adalah organisasi  yang  berhubungan  langsung  dengan  HKI.  Selain  itu  ada  pula  organisasi internasional yaitu UNESCO adalah akronim dari United Nations Educational, Scientific, and cultural  Organization adalah  satu-satunya  yang  dapat  memverifikasi  warisan  budaya  di dunia.  Padatahun  1945  lembaga  ini  didirikan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). 45 Tugas  unesco  adalah  membuat  pengakuan  terhadap  aspek  budaya  dan  pengetahuan tradisional  bertaraf  internasional.  Pengakuan  tersebut  hanya  bisa  dilakukan  oleh  UNESCO. Beberapa  warisan  Indonesia  yang  diakui  oleh  UNESCO  antara  lain  gendang  belek  dari Lombok, gamelan dan tarian Jawa Tengah,  pencak silat, tari jaipong, dan topeng.
Selain  UNESCO,  tiap-tiap  negara  di  dunia  memiliki  peraturan  yang  mengikat mengenai  hak  kekayaan  intelektual  yang  bersifat  komunal  karena  rezim  hukum  kekayaan intelektual  adalah  adanya  pembajakan  kekayaan  intelektual  tradisional.  Seperti    kasus Sheseido,  topeng  Bali,  motif  folklor  perak  Bali,  tari  gandrung  dan  pelanggaran  HAM  atas petani jagung di Kediri. Melihat kondisi ini, negara-negara Eropa mengeluarkan Convention on  Biological  Diversity (CBD)  atau  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Keanekaragaman  Hayati).  CBD  merupakan  regulasi  nasional  yang  mengakui  hak  komunal masyarakat  dengan  sistem sui  generis . Sui  generis adalah  konsep    mengatur  sendiri perlindungan  kekayaan  intelektual  sesuai  kebutuhan  negara  masing-masingsesuai  hak kekayaan intelektualnya. 46
Negara  tetangga,  Malaysia  juga  memiliki  payung  hukum  untuk  melindungi  warisan budayanya yaitu Undang-Undang Tahun 2005 AKTA 645 tentang warisan kebangsaan, Pasal (69) dan (70)  dijelaskan  bahwa setiap warisan nasional  yang dimiliki oleh orang selain dari pemerintah  maka  dapat  terus  menjadi  milik  pemiliknya.  Maka  dari  itu  tidak  ada  pertukaran dengan  kepemilikan  warisan  nasional  kecuali  melalui  pewaris  dan  penjual  dengan  izin pemilik  terlebih  dulu.  Pada  pasal  70  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  apabila  pemilik  warisan nasional  hendak  menjual  warisan  nasionalnya  maka  pemilik  harus  memprioritaskan Pemerintah Malaysia.
Di Panama, dibentuk undang-undang  yang melindungi  pengetahuan tradisional  yaitu pengguna  pengetahuan  tradisional  harus  mematuhi  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Indigenous  group sebagai  pemilik  atau  pemegang  pengetahuan  tradisional.  Di  Peru, mengeluarkan  undang-undang  yang  mewajibkan  calon  pemakai  untuk  memperoleh persetujuan dan membuat perjanjian penggunaan dari komunitas yang memiliki pengetahuan tradisional.
Regulasi  pertama  Indonesia  di  bidang  HKI  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1982  tentang  Hak  Cipta  lalu  diikuti  regulasi  lainnya.  Banyak  negara  yang  secara  khusus memiliki peraturan untuk melindungi warisan budaya. Di Indonesia, Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 diakui hak-hak tradisional dengan pemahaman lebih luas seperti hak kebudayaan, adat, benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
45 ―Organisasi Pendidikan, Keilmuan, Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa,‖ Id.wikipedia.org , n.d. pukul 13.:00 WIB.
46 Bustani,  ―PERLINDUNGAN  HAK  KOMUNAL  MASYARAKAT  ADAT  DALAM  PERSPEKTIF KEKAYAAN  INTELEKTUAL  TRADISIONAL  DI  ERA  GLOBALISASI :  KENYATAAN  DAN HARAPAN.‖
Sejak  2008,  pemerintah  Indonesia  telah  memulai  proses  penyusunan  rancangan undang-undang  sui  generis  untuk  melindungi  penggunaan  kekayaan  intelektual  yang  ada pada  Perlindungan  dan  Pemanfaatan  kekayaan  intelektual  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi  budaya  tradisional  (RUU  PTEBT).  Faktor  yang  melatarbelakangi  dibuatkannya RUU tentang ekspresi budaya tradisional ini karena melihat dalam kenyataannya pemerintah tidak peduli pada  rusak dan hilangnya warisan budaya  yang berwujud, seperti cagar budaya dan  artifak.  Kekurangan  dari  RUU  ini  yaitu  hanya  mengatur  masalah  komersial  HKI  dari PTEBT dan tidak ada penggunaan non-komersialnya.
Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Indonesiajuga  perlu  untuk  menyediakan  pusat  data  nasional  yang  terintegrasi  dan  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Saat  ini  database  warisan  budaya  masih  berpencar  sehingga  akan menylitkan  masyarakat.  Database  tersebut  antara  lain  warisan  budaya  tak  benda  berada  di lembaga pemerintahan. DJKI sebagai sebagai penyuara dalam mengkoordinasi pengumpulan dan  penyatuan  data  nasional  terkait  kekayaan  intelektual  komunal  yang  terdiri  atas Genetic Resources /  Sumber  Daya  Genetik, Traditional  knowledge  and  Folklore (GRKTF)/ Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).
Selain  memperkuat  kedaulatan,  Pusat  Data  KIK  ini  juga  mempunyai  banyak  fungsi yaitu  sebagai  sumber  rujukan  pengobatan  pada  daerah  yang  tidak  terjangkau  pengobatan modern,  akses  nilai-nilai  kesejarahan  mulai  dari  kebudayaan  dan  pengetahuan  tradisional, sebagai  sumber  rujukan  para  peneliti,  dan  sumber  daya  genetik  Indonesia  sehingga  lebih memudahkan dan lain sebagainya.
Dilansir  dari  website  resmi  direktorat  jenderal  HKI,  Total  data  KIK  yang  telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Uraian pencatatan  adalah sebagai berikut:
1. Ekspresi budaya Tradisional (59%) atau 1.338.
2. Pengetahuan Tradisional (28 %) atau 654.
3. Indikasi Geografis (8 %) atau 187, dan
4. Sumber Daya Genetik (5%) atau 117. 47
Selain pusat data Nasional, Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah: Pertama, meninjau  kembali  regulasi  dan  menciptakan  sistem  sui  generis  yang  digunakan untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  komunal  Indonesia.  Kedua,  menyiapkan  pusat  data nasional  sehingga  dokumentasi  yang  ada  dapat  dikumpulkan  dalam  satu  tempat  sehingga dapat digunakan dengan tepat bagi KIK. Ketiga, berupaya untuk selalu melestarikan dengan cara mengembangkan dan mempromosikan KIK yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat  komunal.  Keempat,  mendirikan  badan/lembaga  khusus  untuk  menjalankan regulasi serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat. Menyuarakan ke  seluruh  negeri  untuk  mendaftarkan  segala  kekayaan  intelektual  komunal  yang  dipunya agar  dapat  memberi  manfaat  dan  keuntungan  dari  segi  ekonomi  bagi  masyarakat  yang memiliki  kekayaan  tersebut.  Upaya-upaya  di  atas  perlu  mendapat  dukungan  dari  seluruh kalangan  terutama  pihak-pihak  yang  mempunyai  kepedulian  terhadap  hak  masyarakat  lokal atas kekayaan intelektual komunal mereka.
47 ―DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekaayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri,‖ Www.dgip.go.id , n.d. pukul 13:53 WIB.

## KESIMPULAN
Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya  ciptaan  hasil  buah  pikiran  yang  berbentuk  ekonomi  kratif  tak  berwujud  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan  manusia.  Kekayaan  intelektual  memiliki  beberapa jenis  namun  yang  menjadi  perhatian  sekarang  ini  adalah  kekayaan  intelektual  komunal. Kekayaan  intelektual  komunal  adalah  kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh  masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesiaterdiri atas empat macam yaitu: ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Keberagaman  budaya  yang  dimiliki  Indonesia  menciptakan  peluang  baru  untuk membangun  ekonomi  negeri.  Kekayaan  intelektual  komunal  menjadi  salah  satu  pilar ekonomi  sehingga  berbagai  negara  di  belahan  dunia  gencar  untuk  menjaganya.  Bentuk penjagaan  itu  adalah  dengan  dibuatnya  TRIPs  Agreement  sebagai  perjanjian  internasional yang  mengatur  hak  kekayaan  intelektual.  Di  setiap  negara  juga  dibuat  sistem  sui  generis dalam  regulasi  masing-masing  negara  untuk  mengatur  kekayaan  negaranya.  Selain  itu, dibentuk pula organisasi khusus HKI yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO).
Upaya  perlindungan  oleh  pemerintah  untuk  kekayaan  intelektual  komunal  Indonesia belum  mampu  dilaksanakan  dengan  baik.  Sehingga  perlu  adanya  regulasi  khusus  yang melindungi    kekayaan  intelektual  komunal.  Di  Indonesia  dalam  perlindungan  HKI  belum berdaulat  dan  masih  memiliki  banyak  kekurangan.  Langkah  penting  yang  harus  dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kekayaan intelektual komunal adalah adanya pusat data nasional  karena  sampai  Juli  2020  pengumpulan  data  tersebut  masih  terpencar  kebeberapa tempat.  Selain  itu  diharapkan  agar  sistem  sui  generis  yaitu  RUU  PETBT  segera  disahkan demi melindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Asri,  Dyah  Permata  Budi.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  PREVENTIF  TERHADAP EKSPRESI  BUDAYA  TRADISIONAL  DI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.‖ JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018 (2018).

## Atsar,  Abdul.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENGETAHUAN  DAN
EKSPRESI BUDAYA

## TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.‖ LAW REFORM 13, no. 2 (September 2017): 284. doi:10.14710/lr.v13i2.16162.
Bustani, Simona. ―PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI :  KENYATAAN  DAN  HARAPAN.‖ JURNAL  HUKUM  PRIORIS 6, no. 3 (2018).
―DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekaayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri.‖ Www.dgip.go.id , n.d.
Effida,  Dara  Quthni.  ―TINJAUAN  YURIDIS  INDIKASI  GEOGRAFIS  SEBAGAI  HAK KEKAYAAN  INTELEKTUAL  NON-INDIVIDUAL  (KOMUNAL).‖ Ius  Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, no. 2 (2019).

## Effida,  Dara  Quthni,  Etty  Susilowati,  and  Kholis  Roisah.  ―UPAYA  PERLINDUNGAN
HUKUM  INDIKASI  GEOGRAFIS  TERHADAP  SALAK  SIDIMPUAN  SEBAGAI KEKAYAAN  ALAM  TAPANULI  SELATAN.‖ LAW  REFORM 11,  no.  2  (September 2015): 188. doi:10.14710/lr.v11i2.15765.
Elvita,  Lola.  ―ASPEK  YURIDIS  HAPUSNYA  HAK  INDIKASI  GEOGRAFIS  DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (Studi Perkebunan Lada).‖ Notarius; Vol 8, No 2 (2015): NotariusDO  - 10.14710/nts.v8i2.10264 (n.d.).
Fathoni,  Fathoni.  ―Paradigma  Hukum  Berkeadilan  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual Komunal.‖ JURNAL CITA
HUKUM 2, no. 2 (December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1469.
Febriharini,  Mahmuda  Pancawisma.  ―Eksistensi  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Terhadap Hukum Siber.‖ Serat Acitya 5, no. 1 (2016).
HAM,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  -  Kementerian  Hukum  dan.  ―Kekayaan Intelektual.‖ Www.dgip.go.id , n.d.
―Indikasi Geografis.‖ Www.dgip.go.id , n.d.
―Informasi Mengenai Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia.‖ Hki.co.id , n.d.
Jannah, Maya. ―PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM  HAK  CIPTA  DI  INDONESIA.‖ Jurnal  Ilmiah  Advokasi no.  Vol  6,  No  2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi (2018): 55–72.

## Karim, Asma, and Dayanto Dayanto. ―PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN  POTENSI  INDIKASI    GEOGRAFIS  MINYAK  KAYU  PUTIH PULAU BURU.‖ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 5, No 3 (2016): December 2016 (November 2016).
Mahila, Syarifa. ―Keberadaan Hak Kekayaan  Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi.‖ Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi 18,  no.  3  (October  2018):  565. doi:10.33087/jiubj.v18i3.526.
Martini,  Dwi,  Hayyanul  Haq,  and  Budi  Sutrisno.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  PENGETAHUAN  OBAT-OBATAN  TRADISIONAL  DALAM  REZIM HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  (HKI)  INDONESIA  (Studi  Pada  Masyarakat Tradisional  Sasak).‖ Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 6,  no.  1  (March  2017):  67. doi:10.25216/JHP.6.1.2017.67-90.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Masrur,  Devica  Rully.  ―UPAYA  PERLINDUNGAN  SUMBER  DAYA  GENETIK BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2016  TENTANG PATEN.‖ Jurnal Jurisprudence 8, no. 2 (February 2019): 53–67. doi:10.23917/jurisprudence.v8i2.6994.
―Merk.‖ Dik.ipb.ac.id , n.d.
Nugroho,  Sigit.  ―PERLINDUNGAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DALAM UPAYA  PENINGKATAN  PEMBANGUNAN  EKONOMI  DI  ERA  PASAR  BEBAS ASEAN.‖ Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum 24,  no.  2  (March  2017):  164– 178. doi:10.33369/jsh.24.2.164-178.
―Organisasi  Pendidikan,  Keilmuan,  Dan  Kebudayaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.‖ Id.wikipedia.org , n.d.
―Pengenalan DTLST.‖ Http://dgip.go.id , n.d.
―Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,‖ n.d.
―PVT.‖ Http://dik.ipb.ac.id , n.d.
Roisah, Kholis. ―KEBIJAKAN

## HUKUM ‗TRANFERABILITY‘ TERHADAP
PERLINDUNGAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DI  INDONESIA.‖ LAW REFORM 11, no. 2 (September 2015): 241. doi:10.14710/lr.v11i2.15772.
———. Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Sejarah,  Pengertian  Dan  Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa . Malang: Setara Press, 2015.
Septarina,  Muthia.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  PENGETAHUAN  TRADISIONAL DALAM  KONSEP  HUKUM  KEKAYAAN  INTELEKTUAL.‖ Al’Adl:  Jurnal  Hukum 8, no. 2 (2016). doi:http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457.
Sofyarto,  Karlina.  ―Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Atas  Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi.‖ Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 1 (April 2018): 149–162. doi:10.24815/kanun.v20i1.9832.
Sudaryat,  Sudjana,  and  Rika  Ratna  Permata. Hukum  Kekayaan  Intelektual  Cakupan  Dan Prinsip Dasar . Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019.
Sudaryat,  Sudaryat.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  SUMBER  DAYA  GENETIK INDONESIA  DAN  OPTIMALISASI  TEKNOLOGI  INFORMASI.‖ Bina  Hukum Lingkungan 4, no. 2 (April 2020): 236. doi:10.24970/bhl.v4i2.98.
Tavinayati,  Tavinayati,  Mohammad  Effendy,  Zakiyah  Zakiyah,  and  Muhammad  Taufik Hidayat.  ―PERLINDUNGAN  TERHADAP  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL INDIKASI  GEOGRAFIS  HASIL  PERTANIAN  LAHAN  BASAH  SEBAGAI PRODUK  KHAS  PROPINSI  KALIMANTAN  SELATAN.‖ Badamai  Law  Journal 1, no. 1 (March 2016): 80. doi:10.32801/damai.v1i1.251.
―Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,‖ 2000.
Yessiningrum,  Winda  Risna.  ―PERLINDUNGAN  HUKUM  INDIKASI  GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.‖ Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2015). doi:http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198.
Yusron, Pandi. ―INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.‖ IAIN Purwokerto, 2019.
Yuswanto,  Slamet.  ―ANALISIS  PENGEMBANGAN  USAHA  BERBASIS  KEKAYAAN INTELEKTUAL.‖ Lingkar Widyaiswara 4, no. 4 (2017): 8–24.
Zae.  ―Fatwa  MUI:  Semua  Bentuk  Pelanggaran  HKI  Hukumnya  Haram.‖ Www.hukumonline.com , 2005.