AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016

## ANALISIS PRINSIP BAGI HASIL MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PAMEKASAN

## USTMAN

## Universitas Madura

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prinsip  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh BSM  dan  nisbah  bagi  yang  menguntungkan  yaitu  dengan  menganalisis  prinsip  bagi  hasil pada Bank Syariah Mandiri Cab. Pamekasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana. Standar Akuntansi Keuangan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, demikian juga dengan perbedaan fungsi perbankan syariah dan konvensional yang  secara  umum  sama  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat yang  membutuhkan,  tetapi  memiliki  perbedaan  fungsi  secara  khusus  yaitu  perbankan konvensional  berorientasi  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dan  perbankan syariah mengelola dana dengan orientasi tolong menolong.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM  menggunakan  akad mudharabah dan musyarakah. Nisbah  bagi  hasil  untuk  sumber dana mudharabah telah ditentukan oleh BSM. Kemudian nisbah bagi hasil untuk pengelola dana  dilakukan  kesepakatan  untuk  menentukan  nisbah.  Prinsip  bagi  hasil  yang  dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena sudah mencapai asas keadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.
Kata kunci : Sumber dana, Pengelola dana, mudharabah, musyarakah

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, banyak bank konvensional yang melakukan perubahan sistem perbankan konvensional menjadi syariah. Perubahan ini terlihat sangat menggembirakan ketika bank syariah lahir dan tumbuh dari waktu ke waktu. Juga terasa menggembirakan ummat pada umumnya.  Ini  dibuktikan  oleh  banyaknya  bank  yang  sudah  berdiri  di  Indonesia  seperti yang  dikemukakan  oleh  Kara  (2005).  Misalnya    bank  syariah  mandiri,  bank  rakyat indonesia  syariah,  bank  BNI  syariah,  bank  danamon  Syariah,  bank  jabar  syariah,  bank bukopin syariah, dan bank International indonesia syariah.
Bank  konvensional  melakukan  transaksi  keuntungan  dengan  menggunakan  sistem bunga, yang mana memperoleh keuntungan dengan sistem bunga, oleh para nasabah telah dianggap bahwa bunga di bank konvensional hukumnya haram  yang dilarang oleh agama Islam karena sudah termasuk sebagai harta riba.
Hal  ini  disebabkan  karena  pembagian  hasil  keuntungan  dan  kerugian  berada  pada  salah satu  pihak,  dengan  sistem  yang  demikian  telah  melanggar  norma  keadilan.  Dan  juga dijelaskan  oleh  Fauziyah  (2006)  dengan  kata  membungakan  uang,  yang  dimaksud membungakan  uang  itu  kegiatan  usaha  yang  tingkat  pengembaliannya (return) berupa bunga yang tetap. Islam telah menyuruh masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, dan dilarang  membungakan  uang.  Karena  setiap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  tidak  selalu mengalami  keuntungan,  sewaktu-waktu  bisa  mengalami  kerugian,  sehingga  memiliki resiko  ketidakpastian.  Dengan  demikian,  tingkat  pengembaliannya (return) juga  tidak pasti.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
Berdasarkan  pernyataan  diatas  sistem  bunga  mulai  ditinggalkan  oleh  para  nasabah. Para  nasabah  sudah  mulai  memahami  tentang  bank  syariah,  yang  mana  telah  mendekati syariat Islam dan lebih menguntungkan dengan adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini menguntungkan bagi nasabah maupun bank syariah sebagai pengelola keuangan. Bagi hasil dalam bank syariah juga sering disebut dengan istilah pembagian nisbah (bagi hasil), yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah.
Perkembangan  bank  syariah  ini  merupakan  wujud  dari  keinginan  masyarakat, terutama  di  daerah  Pamekasan  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Sehingga menginginkan  transaksi  keuangan  dan  kegiatan  usahanya  mengacu  pada  prinsip-prinsip syariah,  yang  mana  transaksi  keuangan  masyarakat  atau  nasabah  mencapai  unsur  halal. Pembagian bagi hasil yang telah dilakukan bank syariah didasarkan pada prinsip Islam dan dilakukan perjanjian/akad suka sama suka antara nasabah dengan bank.
Disetiap bank syariah yang ada di Indonesia ini dalam prakteknya menggunakan pola pembagian nisbah atau bagi hasilnya dengan perhitungan yang berbeda. Sehingga nasabah pemilik  dana (shahibul  maal) kurang  mengetahui  proporsi  bagi  hasil  yang  didapat  dari bank  syariah (mudharib) tersebut.  Yang  mana,  adanya  pola  proporsi  bagi  hasil  yang berbeda ini bank syariah seharusnya memberikan penjelasan sebagaimana mestinya prinsip bagi  hasil  yang  digunakan  dalam  kegiatan  usaha.  Agar  para  nasabah  pemilik  dana mengetahui  proporsi  bagi  hasil  yang  akan  dibagikan  dari  bank  syariah tersebut.  Karena besar  kecilnya  keuntungan  dan  kerugian  yang  diperoleh  para  nasabah  pemilik  dana atau bank  syariah itu  sendiri,  sangat  tergantung  pada  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib). .
Kemudian  setelah  nisbah  bagi  hasil  yang  dilakuakan  oleh  nasabah  pemilik  dana dengan  bank  syariah,  ada  juga  nisbah  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah (shahibul maal) dengan nasabah pengelola dana (mudharib) . Pola bagi hasil yang diterima oleh bank syariah  dengan  nasabah pengelola dana, juga ada perbedaan pembagian  nisbah bagi hasilnya pada bank syariah. Perbedaan pola itu dijelaskan oleh Fauziyah (2006), yang menyatakan  bagi  hasil  dihitung  menggunakan profit/revenue  sharing disetiap pembagiannya berdasarkan kebijakan dari bank syariah tersebut. Kemampuan mengangsur sangat  ditentukan  oleh  pendapatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  nasabah.  Metode  yang digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap adalah metode revenue sharing yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.
Dari hasil perbandingan antara metode profit sharing dengan revenue sharing, lebih menguntungkan  menggunakan  metode revenue  sharing dengan  alasan  metode revenue sharing lebih mudah digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap, BMT mudah membuat standar harapan bagi hasil dari nasabah pembiayaan.
Dengan adanya perbedaan ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian prinsip apa saja  yang  digunakan  sebagai  acuan  bagi  hasil  atau  nisbah  di  setiap  pembagian  dari  bagi hasil atau nisbah dari setiap bank syariah. Apa saja keunggulan dan kelemahan dari prinsip bagi  hasil/nisbah  yang  di  ambil  oleh  bank  syariah,  dilihat  dari  bank  yang  melakukan prinsip tersebut dan dilihat dari para nasabah pemilik dana yang menabung di bank syariah tersebut maupun para nasabah pengelola dana. Hal inilah yang membuat penelitian tentang analisis prinsip bagi hasil pada bank syariah masih menarik untuk diteliti.
Berdasarkan  uraian  diatas,  muncul  perumusan  masalah  penelitian  yang  dapat diidentifikasi yaitu bagaimana prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM dan nisbah bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah (bagi hasil) antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016

## TINJAUAN PUSTAKA Bank Syariah Di Indonesia
Sudarsono (2003:27), mendefinisikan bank  syariah sebagai  lembaga keuangan  yang usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Prinsip  syariah  yang  dimaksud  adalah  sesuatu  yang  memiliki  unsur-unsur  seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), ba’i (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya,  yang memiliki fungsi  yang  dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.
Muhamad (2002:13) memaparkan, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga/biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan  yang  operasional  dan  produknya  dikembangkan  berlandaskan  pada Al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi  SAW.  Atau  dengan  kata  lain,  Bank  Syariah  adalah  lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

## Tujuan Bank Syariah
Bank  syariah  mempunyai  beberapa  tujuan  yang  mana  telah  disebutkan  oleh sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut:
a. mengarahkan  kegiatan  ekonomi  umat  untuk  ber- muamalat secara  Islam,  khususnya muamalat yang  berhubungan  dengan  perbankan,  agar  terhindar  dari  praktek-praktek riba  atau  jenis-jenis  usaha/perdagangan  lain  yang  mengandung  unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
b. Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi  dengan  jalan  meratakan pendapatan  melalui  kegiatan  investasi,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  yang  amat  besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk  meningkatakan  kualitas  hidup  umat  dengan  jalan  membuka  peluang  berusaha yang  lebih  besar  terutama  kelompok  miskin,  yang  diarahkan  kepada  kegiatan  usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan,  yang  pada  umumnya  merupakan  program utama  dari  negara-negara  yang  sedang  berkembang.  Upaya  bank  syariah  di  dalam mengentaskan  kemiskinan  ini  berupa  pembinaan  nasabah  yang  lebih  menonjol  sifat kebersamaan  dari  siklus  usaha  yang  lengkap  seperti  program  pembinaan  konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  moneter.  Dengan  aktivitas  bank  syariah  akan mampu  menghindari  pemanasan  ekonomi  di  akibatkan  adanya  inflasi,  menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah.

## Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Filosofis Keuangan Syariah
Falsafah  yang  dikemukakan  oleh  Muchtar  (2010)  yaitu,  harus  memiliki  4  (empat) fondasi, memiliki 3 (tiga) pilar, dan dengan 1 (satu) tujuan. Penjelasannya sebagai berikut:
a. 4  (empat)  Fondasi,  (1)  Melakukan  tata  hubungan  umat  dalam  konteks  kebersamaan universal untuk  mencapai  kesuksesan  bersama.  (2)  Kaidah-kaidah  hukum  muamalah dibidang ekonomi  yang  membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu  sesuai  dengan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
syariah.  (3)  Akhlak  yang  membimbing  aktivitas  ekonomi  senantiasa  mengedepankan kebaikan  sebagai  cara  mencapai  tujuan.  (4)  Pengawasan  Sang  Pencipta  yang menimbulkan kesadaran  bahwa setiap  aktivitas manusia memiliki akuntabilitas kepada Allah.
b. 3  (tiga)  Pilar,  (1)  Aktivitas  ekonomi  yang  berkeadilan  dengan  menghindari  eksploitasi berlebihan, spekulatf , dan kesewenag-wenangan. (2) Adanya keseimbangan aktivitas di sektor  riil-finansial,  pengelolaan  hak- return ,  aktivitas  bisnis-sosial,  aspek  spiritual- material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan. (3) Bertransaksi pada kemaslahatan yang  berarti  melindungi  keselamatan  kehidupan  beragama,  proses  regenerasi,  serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal.
c. 1  (satu)  Tujuan,  yaitu  kesuksesan  yang  hakiki  dalam  berekonomi  berupa  tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.

## Fungsi Dan Peran Bank Syariah
Fungsi  dan  peran  bank  syariah  yang  diantaranya  tercantum  dalam  pembukaan standar akuntansi  yang dikeluarkan oleh AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for  Islamic  Financial  Institution ),  dalam  buku  Sudarsono  (2003:39),  sebagai  berikut:  (a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. (b) Investor, bank syariah  dapat  menginvestasikan  dana  yang  dimilikinya  maupun  dana  nasabah  yang dipercayakan  kepadanya.  (c)  Penyedia  jasa  keuangan  dan  lalu  lintas  pembayaran,  bank syariah  dapat  melakukan  kegiatan-kegiatan  jasa-jasa  layanan  perbankan  sebagaimana lazimnya. (d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah,  bank  Islam  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  dana  mengelola (menghimpun,  mengadministrasikan,  mendistribusikan)  zakat  serta  dana-dana  sosial lainnya.

## Riba Dan Bunga Bank
Riba  secara  syar’i  yang  didefinisikan  oleh  Al-Jurjani  dalam  Kara  (2005:76)  adalah, kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah  seorang  dari  dua  orang  yang  membuat  akad  atau  transaksi.  Pendapat  yang  berbeda dikemukakan  oleh  Badr  al-Din  al-Aini  yaitu  penambahan  atas  harta  pokok  tanpa  adanya aqad atau transaksi jual beli yang riil.
Definisi bunga bank menurut Muhamad (2002:40) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.
Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010),yaitu sebagai berikut: (a)  Bunga  memerlukan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  melihat,  bahkan  ketika  standar kehidupan yang riil tetap konstan. (b) Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi. (c) Bunga  memusatkan  kekayaan  pada  kaum  minoritas  dengan  membebankan  kaum mayoritas.  (d)  Bunga  menciptakan  hutang  menumpuk  yang  tak  terbayar,  dimana  akan mengakibatkan  pertambahan  aset  dan  debitur  kepada  kreditur  dengan  harga  yang  sangat murah.  (e)  Menciptakan  inflasi  dan  komisi  ekonomi  yang  tidak  stabil.  (f)  Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengagguran.

## Bahaya Bunga Bank
Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010),yaitu sebagai berikut:
a. Bunga  memerlukan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  melihat,  bahkan  ketika  standar kehidupan yang riil tetap konstan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
b. Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi.
c. Bunga  memusatkan  kekayaan  pada  kaum  minoritas  dengan  membebankan  kaum mayoritas.
d. Bunga menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar, dimana akan mengakibatkan pertambahan aset dan debitur kepada kreditur dengan harga yang sangat murah.
e. Menciptakan inflasi dan komisi ekonomi yang tidak stabil.
f. Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengagguran.

## Prinsip Bagi Hasil
Antonio  (2001:90)  menjelaskan  bahwa  prinsip  bagi  hasil  yang  banyak dilakukan/dipakai oleh perbankan syariah adalah al-musyarakah dan al-mudharabah.
Definisi  bagi  hasil  manurut  Ibid,  dalam  Fauziyah  (2006)  menjelaskan  bahwa  bagi hasil  adalah  bentuk return (perolehan  kembalian)  dari  kontrak  investasi,  dari  waktu  ke waktu,  tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali  itu  bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

## Mudharabah
Pengertian mudharabah menurut Wiroso (2009), yaitu akad kerjasama usaha antara dua  pihak  dimana  pihak  pertama  (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh  dana,  sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara  mereka  sesuai  kesepakatan  sedangkan  kerugian  finansial  hanya  ditanggung  oleh pemilik dana.
Jenis  Akad Mudharabah menurut  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009:114), mudharabah diklasifikasikan  ke  dalam  3  jenis  yaitu Mudharabah  muthlaqah adalah  mudharabah  di mana pemilik dananya  memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah  muqayyadah adalah  mudharabah  di  mana  pemilik  dana memberikan  batasan  kepada  pengelola  antara  lain  mengenai  dana  mengenai  lokasi,  cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi Menurut  PSAK  No  105,  dana mudharabah  muthlaqah boleh  mencampurkan  dana pemilik dana dengan dana lainnya. Mudharabah muqayyadah tidak boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

## Musyarakah
Pengertian musyarakah menurut  Muhamad  (2008:9)  yaitu  suatu  perkongsian  antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan  dan  bertanggungjawab  akan  segala  kerugian  yang  terjadi  sesuai  dengan penyertaannya masing-masing.

## Dasar Syariah Akad Mudharabah
Dalam  melakukan  akad  mudharabah,  diperlukan  adanya  pengetahuan  tentang  dasar syariah.  Dasar  syariah  yang  dijelaskan  oleh  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009:115),  Sumber Hukum Akad Mudharabah menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini  dapat  diambil  dari  kisah  Rasulullah  yang  pernah  melakukan  mudharabah  dengan  Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
Mudharabah  telah  dipraktikkan  secara  luas  oleh  orang-orang  sebelum  masa  Islam  dan beberapa  sahabat  Nabi  Muhammad  SAW.  Jenis  bisnis  ini  sangat  bermanfaat  dan  sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.
Al-Qur’an  surat  Al-Jumu’ah  ayat  10  menyatakan  bahwa ”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” di surat Al- Baqarah ayat 283 juga menyatakan ”... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” .
As-Sunah dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”tiga hal yang di  dalamnya  terdapat  keberkatan:  jual  beli  secara  tangguh,  muqaradhah  (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu  Majah).  Dan  juga  dalam  As-Sunah ”Abbas  bin  Abdul  Muthalib  jika  menyerahkan harta  sebagai  mudharabah,  ia  mensyaratkan  kepada  pengelola  dananya  agar  tidak mengarungi  lautan  dan  tidak  menuruni  lembah,  serta  tidak  membeli  hewan  ternak.  Jika persyaratan  itu  dilanggar,  ia  (pengelola  dana)  harus  menanggung  risikonya.  Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)
Rukun  dan  ketentuan  syariah  dalam  akad  mudharabah  menurut  Nurhayati  dan Wasilah  (2009)  ada  empat.  Yang  pertama  adalah  pelaku  harus  cakap  hukum  dan  baligh, pelaku  akad  mudharabah  dapat  dilakukan  sesama  atau  dengan  non-muslim,  pemilik  dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah (Modal), dimana modal yang diserahkan dapat  berbentuk  uang  atau aset  lainnya dan harus jelas jumlah dan jenisnya, modal  harus tunai  dan  tidak  utang,  modal  harus  diketahui  dengan  jelas  jumlahnya  sehingga  dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas  seizin  pemilik  dana,  pengelola  dana  tidak  diperbolehkan  untuk  meminjamkan  modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik  dana,  serta  pengelola  dana  memiliki  kebebasan  untuk  mengatur  modal  menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
Rukun  yang  ketiga  yaitu  objek  mudharabah  (Kerja),  dimana  kontribusi  pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, pengelola dana  harus  menjalankan  usaha  sesuai  dengan  syariah,  pengelola  dana  harus  mematuhi semua  ketetapan  yang  ada  dalam  kontrak.  Dalam  hal  pemilik  dana  tidak  melakukan kewajiban  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  kesepakatan,  pengelola  dana  sudah menerima  modal  dan  sudah  bekerja  maka  pengelola  dana  berhak  mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah
Poin keempat dalam rukun dan ketentuan syariah yang dikemukakan Nurhayati dan Wasilah (2009),  yaitu ijab kabul  adalah pernyataan dan ekspresi  saling rida/rela di  antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Nisbah  Keuntungan  yaitu  besaran  yang  digunakan  untuk  pembagian  keuntungan, mencerminkan imbalan  yang berhak diterima oleh kedua pihak  yang bermudharabah  atas keuntungan  yang  diperoleh.  Pengelola  dana  mendapatkan  imbalan  atas  kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus  diketahui  dengan  jelas  oleh  kedua  pihak,  inilah  yang  akan  mencegah  terjadinya
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam  akad  tersebut  tidak  dijelaskan  masing-masing  porsi,  maka  pembagiannya  menjadi 50%  dan  50%.  Perubahan  nisbah  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Pemilik  dana  tidak  boleh  meminta  pembagian  keuntungan  dengan  menyatakan  nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba
Apabila  terjadi  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  dana  kecuali  ada  misconduct , negligence atau violation, cara  menyelesaikannya  adalah  sebagai  berikut  (a)  Diambil terlebih  dahulu  dari  keuntungan  karena  keuntungan  merupakan  pelindung  modal  (b)  Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal

## Dasar Syariah Akad Musyarakah
Dalam  melakukan  akad  musyarakah,  perlu  diketahui  beberapa  dasar  syariah,  yang dijelaskan  oleh  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009:139). Sumber  Hukum  Akad  Musyarakah dalam  Al-Qur’an  surat  Sad  ayat  24  yang  artinya ”dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari orang-orang  yang  berserikat  itu  sebagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebagian  yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”
As-sunah  Hadits  Qudsi:  ”Aku  (Allah) adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang beserikat,  sepanjang  salah  seorang  dari  keduanya  tidak  berkhianat  terhadap  lainnya. Apabila  seseorang  berkhianat  terhadap  lainnya  maka  Aku  keluar  dari  keduanya.” (HR Abu  Dawud  dan  Al-Hakim  dari  Abu  Hurairah).  Dan  juga  dari  As-Sunah  ” pertolongan Allah  tercurah  atas  dua  pihak  yang  berserikat,  sepanjang  keduanya  tidak  saling berkhianat.” (HR. Muslim).
Unsur-unsur  dan  ketentuan  syariah  yang  harus  ada  dalam  akad  musyarakah  atau rukun  musyarakah  menurut  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009)  ada  empat.  Yang  pertama adalah pelaku dimana para mitra harus cakap hukum dan baligh.
Rukun  yang  kedua  objek  musyarakah  berupa  modal,  modal  yang  diberikan  harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset  tidak  berwujud  seperti  lisensi,  hak  paten,  dan  sebagainya.  Apabila  modal  yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal yang harus diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya,  yang  satu  khusus  membiayai  pembelian  bangunan,  dan  yang  lain  untuk membiayai  pembelian perlengkapan kantor.  Dalam  kondisi  normal,  setiap mitra memiliki hak  untuk  mengelola  aset  kemitraan.  Mitra  tidak  boleh  meminjam  uang  atas  nama  usaha musyarakah, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang  atau  menghadiahkan  uang  tersebut.  Kecuali,  mitra  lain  telah menyepakatinya.  Seorang  mitra  tidak  diizinkan  untuk  mencairkan  atau  menginvestasikan modal  itu  untuk  kepentingan  sendiri.  Pada  prinsipnya  dalam  musyarakah  tidak  boleh  ada penjaminan  modal,  seorang  mitra  tidak  bisa  menjamin  modal  mitra  lainnya,  karena musyarakah  didasarkan  prinsip al  ghunmu  bi  al  ghurmi -hak  untuk  mendapat  keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian  atau  kesalahan  yang  disengaja.  Modal  yang  ditanamkan  tidak  boleh  digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.
Rukun  yang  ketiga  objek  musyarakah  berupa  modal  kerja  partisipasi  para  mitra dalam  pekerjaan  merupakan  dasar  pelaksanaan  musyarakah.  Tidak  dibenarkan  bila  salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.  Meskipun  porsi  kerja  antara  satu  mitra  dengan  mitra  lainnya  tidak  harus  sama.
Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak bleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Setiap  mitra  bekerja  atas  nama  pribadi  atau  mewakili  mitranya.  Para  mitra  harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar  wilayah  tugas  yang  ia  sepakati,  berhak  mempekerjakan  orang  lain  untuk  menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut  merupakan  tanggungan  musyarakah.  Jika  seorang  mitra  mempekerjakan  pekerja lain  untuk  melaksanakan  tugas  yang  menjadi  bagiannya,  biaya  yang  timbul  harus ditanggungnya sendiri.
Rukun  yang  keempat  yaitu  ijab  kabul/serah  terima  dimana  pernyataan  dan  ekspresi saling  rida/rela  di  antara  pihak-pihak  pelaku  akad  yang  dilakukan  secara  verbal,  tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Nisbah keuntungan untuk akad (a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan  harus  disepakati  oleh  para  mitra  di  awal  akad  sehingga  risiko  perselisihan  di  antara para mitra dapat  dihilangkan.  (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah  pihak.  (c)  Keuntungan  harus  dapat  dikuantifikasi  dan  ditentukan  dasar  perhitungan keuntungan  tersebut  misalnya  bagi  hasil  atau  bagi  laba.  (d)  Keuntungan  yang  dibagikan tidak  boleh  menggunakan  nilai  proyeksi  akan  tetapi  harus  menggunakan  nilai  realisasi keuntungan.  (e)  Mitra  tidak  dapat  menentukan  bagian  keuntungannya  sendiri  dengan menyatakan  nilai  nominal  tertentu  karena  hal  ini  sama  dengan  riba  dan  dapat  melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko. (f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan ( reserve ) Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari  masing-masing  mitra.  Dalam  musyarakah  yang  berkelanjutan  dibolehkan  untuk menunda  alokasi  kerugian  dan  dikompensasikan  dengan  keuntungan  pada  masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

## Metode Bagi Hasil
Metode  bagi  hasil  dalam  PSAK  No  105  (2009)  yaitu Gross  Profit  Margin (Laba Bruto) dan Profit Sharing (Bagi Laba Neto)
a. Pengertian Gross Profit Margin
Jika  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  maka  dasar  pembagian  hasil  usaha  adalah  laba bruto, bukan total pendapatan usaha .
b. Pengertian Profit Sharing
Laba  neto  yaitu  laba  bruto  dikurangi  beban  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana mudharabah.

## METODE PENELITIAN
Dari  jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  yang  digunakan, menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif,  dinyatakan    oleh  Aditya  (2009)  yaitu  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan  gambaran  atau deskripsi  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif.  Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk mengetahui pola bagi hasil yang dilakukan oleh BSM.
Objek penelian ini adalah Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Di Jln.KH.Agus Salim  No.3A,  Pamekasan.  Penulis  memilih  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Pamekasan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
karena  merupakan  bank  yang  menjalankan  usahanya  pertama  di  Pamekasan  berdasarkan prinsip syariah.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  kualitatif  dan  kuantitatif. Menurut Djunaedi (2000), data kuantitatif diartikan sebagai data  yang berupa angka  yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya, yaitu  datanya  bukan  berupa  angka  yang  dapat  diolah  dengan  matematika  atau  statistik. Data  yang  diambil  yaitu  mengenai  akad  dan  data  yang  digunakan  untuk  menghitung pembagian bagi hasil.
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data  yang diambil dari dokumen atau arsip-arsip yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dalam hal ini sumbernya yaitu BSM cabang Pamekasan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakuakan  peneliti  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan berupa dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi  dari  arsip-arsip  atau  dokumen-dokumen  yang  telah  dilakukan  oleh  BSM yang terkait dengan objek penelitian.
Adapun  Langkah-langkah  atau  tahapan  setelah  memperoleh  data  untuk  melakukan analisis data, yaitu sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
b. Mengidentifikasi perhitungan nisbah mudharabah dan musyarakah
c. Menganalisis prinsip bagi hasil yang berpeluang untuk membuka/melakukan usaha.
d. Mengkomparasi prinsip bagi hasil antara mudharabah dan musyarakah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk nisbah (bagi hasil) yang diberikan oleh bank syariah mandiri kepada nasabah pemilik  dana  atau  yang  melakukan  pendanaan,  melalui  beberapa  produk  pendanaan  yang ada di bank syariah mandiri, telah ditentukan nisbah (bagi hasil) oleh bank syariah mandiri, sebagai berikut:
Tabel 1 Distribusi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Jenis Simpanan Saldo Rata-rata Distribusi Bagi Hasil Nisbah Nisbah bonus dan bagi hasil 1. Simpanan  Mudharabah 10.476.436.320.367,40 91.668.873.339,71 29.619.567.698,40 1.1 Tabungan BSM 8.801.195.944.468,66 77.010.511.170,01 34%  26.183.573.797,80 1.2 Tabungan BSM Mabrur 977.989.997.064,00 8.557.417.658,72 25% 2.139.354.414,68 1.3 Tabungan BSM kurban 502.888.101,50 4.400.273,55 13% 572.035,56 1.4 Tabungan Investa BSM 174.239.147.466,26 1.524.593.463,99 52% 792.788.601,27 1.5 Tabungan Berencana BSM 104.599.621.939,52 915.247.246,46 45% 411.861.260,91 2. Deposito Berjangka Mudharabah 18.304.476.259.410,70  160.164.264.303,46 83.286.043.805,44 2.1 Deposito BSM 1 bulan 7.188.150.588.306,69 62.896.355.752,69 51%  32.077.141.433,87 2.2 Deposito BSM 3 bulan 848.170.851.852,13 7.421.499.449,93 52% 3.859.179.713,97 2.3 Deposito BSM 6 bulan 571.982.754.535,86 5.004.852.134,32 53% 2.652.571.631,19 2.4 Deposito BSM 12 bulan 574.687.204.150,12 5.028.516.082,78 54% 2.715.398.684,70
Sumber: Laporan keuangan BSM bulan juni 2011

## Tabungan Mudharabah
Sumber dana di BSM memiliki banyak produk yaitu tabungan mudharabah, tabungan BSM  Mabrur,  tabungan  BSM  Qurban,  BSM  tabungan  Investa  Cendekia,  dan  BSM tabungan  Berencana.  Dari  bermacam-macam  produk  tabungan  mudharabah  yang  ada, BSM memberikan proporsi nisbah  yang berbeda. Misalnya  produk dana  Tabungan  BSM, telah  ditetapkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  proporsi  66%  untuk  bank,  dan  34% untuk nasabah.
Contoh  Perhitungan:  Saldo  rata-rata  tabungan  Sarman  bulan  Juni  2011  adalah  Rp  1  juta. Perbandingan nisbah (bagi  hasil)  antara Bank dan Nasabah adalah 66:34.  Bila saldo  rata- rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Juni 2011 adalah Rp 8.801.195.944.468,66 dan pendapatan  Bank  yang  dibagi  hasilkan  untuk  nasabah  tabungan  adalah  Rp 26.183.573.797,80 maka bagi hasil yang diperoleh Sarman adalah:
= 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ
=
𝑅𝑝. 1.000.000 𝑅𝑝. 8.801.195.944.468,66 𝑥 𝑅𝑝. 26.183.573.797,80 𝑥 34%

## = Rp 1.011 (sebelum pajak)
Sumber  dana  lainnya  yang  dimiliki  oleh  BSM  yaitu  Tabungan  Berjangka Mudharabah.  Tabungan  ini  memliki  beberapa  produk  seperti  Deposito  BSM  1  bulan, Deposito BSM 3 bulan , Deposito BSM 6 bulan , Deposito BSM 12 bulan. Pada tiap-tiap produk  tabungan  berjangka  mudahrabah  ini  memiliki  proporsi  nisbah  yang  berbeda, misalnya  Deposito  BSM  1  bulan  telah  ditetapkan  proporsi  nisbah  dengan  ketentuan  49% untuk bank, dan 51% untuk nasabah.
Perhitungan:  Deposito  Ibu  Fitri  Rp  10.000.000  berjangka  waktu  1  bulan.  Perbandingan nisbah  bank  dan  nasabah  adalah  49:51.  Total  saldo  semua  deposan  (1  bulan)  adalah  Rp 7.188.150.588.306,69  dan  bagi  hasil  yang  dibagikan  adalah  Rp  32.077.141.433,87.  Bagi hasil yang didapat ibu Fitri adalah:
= 𝑅𝑝. 10.000.000 𝑅𝑝. 7.188.150.588.306,69 𝑥 32.077.141.433,87 𝑥 51%
= Rp 22.759 (sebelum dipotong pajak)
Nisbah (Bagi Hasil) Untuk Pembiayaan Dana (Pengelola Dana) dan Perhitungannya.

## Pembiayaan Mudharabah
Dalam  pembiayaan  akad  Mudharabah,  nasabah  harus  memberitahukan  terlebih dahulu  bisnis/pekerjaan  apa  yang  akan  di  jalankan,  kepada  bank.  Dan  bank  harus mengetahui  mengenai  bisnis/pekerjaan  apa  yang  di  jalankan  oleh  nasabah,  untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal.
Contoh Perhitungan Akad Mudharabah Wildan ingin membuka usaha perdagangan. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal  50  juta.  Maka  Wildan  mengajukan  pembiayaan  dana  dengan  akad  mudharabah
kepada bank sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode revenue sharing. Dan proyeksi penjualan perbulan Rp 20 juta.
Dengan catatan bank memberikan ekspektasi rate/harapan tarif keuntungan setahun sebesar 13,5%.
Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/terget) revenue yaitu Rp 100 juta pertahun.
Perhitungannya: Modal = Rp 50.000.000 : 12 = Rp 4.166.666,7
Ekspektasi rate per tahun = Rp 50.000.000 x 13, 5% = Rp 6.750.000
Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil)
= 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑥 100%
= 𝑅𝑝. 6.750.000 100.000.000 𝑥 100% = 6,7 % (𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑏𝑎𝑛𝑘)
= 100% - 6,7% = 93,3% (untuk nasabah)
Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7
Perhitungan bagi hasilnya Wildan pada usaha perdagangannya mengalami keuntungan sebesar Rp 20.000.000. Rp 20.000.000 x 6,7% = Rp 1.340.000 (keuntungan untuk BSM) Rp 20.000.000- Rp 1.340.000 = Rp 18.660.000 (untuk nasabah)
Perhitungan jika mengalami kerugian Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka semua kerugian ditanggung BSM.
Angsuran pokok Rp 4.166.666,7 – Rp 500.000 = 3.666.666,7
Kalau kerugian diakibatkan kelalaian pengelola dana ( mudharib)
Maka dibebankan kepada pengelola dana, dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
Dalam pembiayaan akad Mudharabah, BSM cabang Pamekasan belum mengaplikasikannya.  Karena  pembiayaan  usaha  100%  dan  kerugian  ditanggung  100% dalam akad Mudharabah ini, terlalu beresiko untuk BSM.

## Pembiayaan Musyarakah
Dalam  pembiayaan  akad  Musyarakah,  nasabah  memberitahukan  terlebih  dahulu kepada  bank,  tentang  bisnis/pekerjaan  apa  yang  akan  dijalankan  oleh  nasabah/pengelola dana  tersebut.  Bank  wajib  mengetahui  bisnis/pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  calon pengelola dana, untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1, Mei 2016
Kemudian,  setelah  mengetahui  halal  atau  tidaknya  bisnis/pekerjaan  tersebut,  bank melakukan  atau  memberi  persyaratan  pembiayaan  modal  kerja  yang  telah  diketahui  oleh bank bahwa bisnis/pekerjaan tersebut halal.
Setelah  semua  persyaratan  dan  jaminan  telah  disepakati,  baru  bank  memberikan  plafon modal yang di inginkan.
Misalkan  50  juta,  dengan  ekspektasi  rate/  harapan  tarif  yang  telah  ditentukan  oleh  BSM yaitu 13,5%.

## Tabel 2
Penilaian Kembali Target Penjualan No Keterangan 1. Tindakan ini diambil jika usaha yang dilakukan adalah usaha musiman. 2. Penilaian  kembali  dilakukan  apabila  estimasi  penjualan  kurang  tepat/tidak sesuai.
Sumber: BSM cabang Pamekasan
Proyeksi yield/ hasil yang diharapkan dapat diperoleh oleh shahibul maal, dilihat dari keuntungan  sebelum  meminjam  dana  (jika  telah  melakukan  usaha  terlebih  dahulu).  Jika belum melakukan usaha, dilakukan estimasi keuntungan.
Kemudian  melakukan  penetapan  proyeksi  pembayaran  angsuran  yang  telah ditentukan  bulanan  atau  sekaligus  di  akhir  periode  dengan  cara  menghitung  perhitungan dengan  akad  musyarakah.  setelah  itu  baru  bisa  ditentukan  nisbah  (bagi  hasil)  yang  akan diberikan kepada masing-masing dari bank dan nasabah.
Contoh Perhitungan Akad Musyarakah Wildan  ingin  membuka  usaha  perdagangan,  Wildan  memiliki  modal  Rp  20  juta.  Modal untuk  membuka  usaha  perdagangan  itu  minimal  70  juta.  Maka  Wildan  mengajukan tambahan  dana  dengan  akad  musyarakah  kepada  bank  sebesar  Rp  50  juta  dalam  jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode revenue sharing. Proyeksi penjualan perbulan 20 juta.
Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/terget) revenue yaitu Rp 100 juta pertahun. Dengan catatan bank memberikan rate/tarif dasar sebesar 13,5%. Perhitungan: Modal = Rp 50.000.000 : 12 = Rp 4.166.666,7
Ekspektasi rate per tahun = Rp 50.000.000 x 13, 5% = Rp 6.750.000
Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil) 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑥 100%
𝑅𝑝. 6.750.000 𝑅𝑝. 100.000.000 𝑥 100% = 6,7 (𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑏𝑎𝑛𝑘)
100% - 6,7% = 93,3% (untuk nasabah) Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7
Wildan mendapat keuntungan Rp 20 juta dibulan pertama Bagihasilnya di bulan pertama.
Rp 20.000.000 x 6,7% = Rp 1.340.000 (untuk BSM) Rp 20.000.000 – Rp 1.340.000 = 18.660.000 (untuk nasabah)
Perhitungan jika mengalami kerugian Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka Bagi ruginya:
Rp 500.000 x 70% = Rp 350.000 (kerugian BSM) Rp 500.000 – 350.000 = Rp 150.000 (kerugian nasabah)
Tabel 3 Perbandingan Prinsip Bagi Hasil Jenis Mudharabah Musyarakah Keterangan Plafon Min 100 juta Min 50 juta Modal minimal yang dipinjam oleh nasabah Modal usaha 100% dari BSM 70% modal dari BSM dan 30% modal nasabah Pembagian modal untuk usaha yang diberikan BSM kepada nasabah Kerugian 100% ditanggung BSM Dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan Kerugian yang ditanggung oleh BSM dan Nasabah

## Sumber: BSM cabang Pamekasan
Prinsip  bagi  hasil  yang  disediakan  oleh  BSM  cabang  Pamekasan  yaitu  pembiayaan Mudharabah  dan  Musyarakah.  Tetapi  yang  dijalankan  oleh  BSM  cabang  Pamekasan, hanya  pembiayaan  Musyarakah.  Pengertian  Musyarakah  adalah  kerjasama  antara  kedua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  dana  dengan  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.  Prinsip  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  BSM  menguntungkan  bagi  kedua belah pihak ( shahibul maal dan mudharib). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari  eksploitasi  berlebihan,  spekulasi,  dan  kesewenang-wenangan.  Hal  ini  dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.
Penggunaan  pembiayaan  prinsip  bagi  hasil  yang  menguntungkan  nasabah  untuk melakukan  usaha  yaitu  dengan  akad  mudharabah.  Karena  nasabah  yang  kondisi ekonominya  lemah,  bisa  mendirikan  usaha/melakukan  usaha  dengan  modal  dari  BSM, yang  mana  seluruh  modal  usaha  diberikan  oleh  BSM,  kemudian  keuntungan  dibagi menurut nisbah dari kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan BSM.
Penggunaan  pembiayaan  prinsip  bagi  hasil  dengan  akad  musyarakah  masih menyulitkan nasabah yang kekurangan/tidak memiliki dana untuk membuka usaha. Karena dengan akad ini BSM meminta penyertaan modal 30% dari nasabah untuk usaha tersebut. BSM  hanya  memberikan  modal  maksimal  70%  dari  usaha,  jika  nasabah  itu  benar-benar tidak  memiliki  dana,  maka  nasabah  tidak  bisa  meminjam/mendirikan  usaha  dengan  akad musyarakah  yang  diberikan  oleh  BSM.  Yang  mana  plafon  yang  diberikan  BSM  minimal meminjam 50 juta, jadi nasabah harus memiliki dana 20 juta.
Jadi  prinsip  bagi  hasil  yang  paling  menguntungkan  bagi  nasabah  untuk  membuka usaha yaitu pada akad mudharabah, karena dengan bekerjasama dengan akad mudharabah, nasabah  yang  tidak  memiliki  dana  akan  dipinjamkan  dana  100%,  sehingga  nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha.

## PENUTUP Kesimpulan
BSM  menggunakan  metode revenue  sharing dalam  perhitungan  bagi  hasil  akad mudharabah  dan  musyarakahnya  masih  berdasarkan  pada  PSAK  No.59  yaitu  total pendapatan  yang  belum  dikurangi  beban  dan  biaya-biaya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan mudharabah atau musyarakah. Tetapi metode revenue sharing di PSAK No.59 sudah  tidak  berlaku  atau  telah  diganti  dengan  PSAK  No.105  yaitu  menggunakan  metode gross profit margin dan profit margin.
Prinsip  bagi  hasil  yang  disediakan  oleh  BSM  cabang  Pamekasan  yaitu  pembiayaan Mudharabah  dan  Musyarakah.  Tetapi  yang  dijalankan  oleh  BSM  cabang  Pamekasan, hanya pembiayaan Musyarakah.
Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak ( shahibul maal dan mudharib). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari eksploitasi  berlebihan,  spekulasi,  dan  kesewenang-wenangan.  Hal  ini  dilihat  dari  hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.
Prinsip  bagi  hasil  yang  paling  menguntungkan  bagi  nasabah  yaitu  pada  akad mudharabah,  karena  dengan  bekerjasama  dengan  akad  mudharabah,  nasabah  yang  tidak memiliki dana akan dipinjamkan dana 100%, sehingga nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha.

## Saran
Pembiayaan  akad  mudharabah  yang  belum  di  aplikasikan  di  BSM  cabang Pamekasan, yang menurut BSM cabang Pamekasan terlalu beresiko untuk BSM itu sendiri. Peneliti menyarankan agar BSM mau mengeluarkan pembiayaan akad mudharabah, tetapi dengan kriteria dan seleksi  lebih ketat terhadap nasabah pengelola dana  ( mudharib). Bisa dilihat  dari  latar  belakang  keluarga,  karakter  dari  nasabah  sejauh  mana  itikad  baik  dan kejujuran  nasabah  untuk  membayar  kembali  kredit  yang  diterimanya,  orang  yang  bisa dipercaya,  amanah,  dan  bisa  juga  BSM  memberikan  pembiayaan  dengan  nominal  rupiah yang  kecil  (untuk  usaha  mikro).  Jadi  bisa  membantu  nasabah  yang  tidak  memiliki  dana, dan membantu memakmurkan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Syafi’i,  Muhammad  2001, Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta.  Gema Insani,
Aditya, Dodiet,IG,S.SKM, 2009.”Metodologi Research : Penelitian Deskriptif”, didapat di http://adityasetyawan.files.wordpress.com/2009/10/penelitian-deskriptif1.pdf, (diakses mei 2011).
Djunaedi, Achmad, 2000.”Ragam Penelitian”, didapat di
http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a02-metlit- ragam-lit.pdf , (diakses mei 2011).
Endrawanto,  Juniar,2010.”Bank  Muamalat: mudharabah ”, short  course Akuntansi syariah:UMM, 16 Januari 2010.
Fauziyah,Umi,2006.”  Analisis  metode  perhitungan  bagi  hasil  pada  pembiayaan mudharabah  berdasarkan  fatwa  dewan  syariah  nasional  (DSN)  di  BMT  khonsa cilacap.”
Didapat di http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CD0QFjAG&url=htt
p%3A%2F%2Fidb4.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2Fsm4009%2BANALISIS %2BMETODE%2BPERHITUNGAN%2BBAGI%2BHASIL%2BPADA.pdf&rct= j&q=pengertian%20bagi%20hasil&ei=ZX- mTZynFMu4hAfxydTeCQ&usg=AFQjCNF_UxV5rsPzw88jpsKPVe4jgwI7HA&c ad=rja (diakses april 2011).
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  (2009),  ”Standar  Akuntansi  Keuangan”.  Jakarta  Salemba Empat:
Kara,  H.  Muslimin,  2005. Bank  Syariah  di  Indonesia  :  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah . Yogyakarta. UII Press.
Muchtar, M.  Faisal,LC.Msi, 2010.” A  Brief  Concept  Of  Islamic  Economics  And  Banking: Sharia  Compliance -Bank  Muamalat”, short  course Akuntansi  syariah:UMM,  16 Januari 2010
Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syari’ah . Yogyakarta.UPP AMP YKPN.
Muhamad. 2008. Sistem dan Prosedur Bank Syariah . Yogyakarta.UII Press.
Nurhayati, Sri Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta. Salemba Empat.
Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta.EKONISIA.
Wiroso, 2009.”Akuntansi syariah: Akuntansi Mudharabah (psak 105)”, short course Akuntansi Syariah:UMM, 16 Januari 2010
Www.syariahmandiri.co.id