## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ZAKAT TABUNGAN PENSIUN DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

## ZAKAT OF PENSION SAVING IN ISLAMIC JURISPRUDENCE PERSPECTIVE

## Khaerul Aqbar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: khaerul@stiba.ac.id

## Dewi Indriani
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: dewiindriani@stiba.ac.id

## Sulkifili Herman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

## Selvi Wanda Rusmita
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: selviwanda@gmail.com
Keywords : ABSTRACT retirement saving, zakat, Islamic jurisprudence, retirement. This research aims to find out the zakat obligations that must be paid by a pensioner related to the retirement savings he receives at retirement. This research  used a qualitative descriptive research (non-statistical), which focused on the study of manuscripts and texts. The results of this study  explain  that  retirement  savings  are  legally  equated  with receivables that are no longer expected to be paid (already hard to pay), which  are  not  subject  to  obligatory  zakat,  because  pension  savings cannot be disbursed at any time by the beneficiary except at a specified time, so even The savings are already  sufficient  in  terms of  nisab and haulnya  prospective  beneficiaries  are  not  yet  obliged  to  pay  zakat. Beneficiaries  may  issue  their  zakat  immediately  after  receiving  the benefits  if  the  nisab  has  been  fulfilled  in  a  tatawwu  '(not  mandatory) manner, even though the haul has not been sufficient. Kata kunci : ABSTRAK tabungan pensiun, zakat, pensiun, fikih islam, pensiun Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewajiban  zakat  yang  harus ditunaikan oleh seorang pensiun terkait tabungan pensiun yang ia terima pada  saat  pensiun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  menerangkan  bahwa  tabungan pensiun  disamakan  hukumnya  dengan  piutang  yang  tidak  lagi diharapkan  pembayarannya  (sudah  berat  untuk  dibayar),  yang  tidak terkena wajib zakat, karena tabungan pensiun tidak bisa dicairkan kapan saja  oleh  penerima  manfaat  kecuali  pada  waktu  yang  ditentukan, sehingga meskipun  tabungan tersebut  sudah cukup nisab dan haulnya, calon  penerima  manfaat  belum  wajib  membayar  zakatnya.  Penerima manfaat  boleh  langsung  mengeluarkan  zakatnya  setelah  menerima manfaat  jika  telah  terpenuhi  nisabnya  secara taṭawwu’ (bukan  wajib) meskipun belum cukup haulnya.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima :  7  September  2021; Direvisi :  29  Oktober  2021; Disetujui :  10  November  2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How to cite: Khaerul Aqbar, Dewi Indriani, Sulkifli Herman, Selvi Wanda Rusmita. “Zakat Tabungan Pensiun dalam Perspektif Fikih Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 382-394. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.413.

## PENDAHULUAN
Sebagai agama yang universal, Islam dibangun di atas lima penyangga utama yang disebut rukun Islam.  Setelah syahadat yang diikrarkan seorang muslim,  salat dan zakat merupakan dua rukun yang sering disebutkan secara beriringan di dalam ayat Al-Qur’an, diantaranya firman Allah swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 110,
َِب ََّللَّا َّنِإ َِّللَّا َدْنِع ُهوُدَِتَ ٍْيَْخ ْنِم ْمُكِسُفْ نلأ اوُمِِّدَقُ ت اَمَو َةاَكَّزلا اوُتآَو َةلاَّصلا اوُميِقَأَو َب َنوُلَمْعَ ت ا

## ريِْص
Terjemahnya:
“Dan  laksanakanlah  salat  dan tunaikanlah  zakat.  Dan  segala  kebaikan  yang  kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. 1
Ulama  menjelaskam  bahwa  di  antara  hikmah  digandengkannya  salat  dan  zakat adalah  untuk  menunjukkan  keutamaan  dan  pentingnya  zakat. 2 Salah  satu  urgensi menunaikan zakat adalah karena perintah ini mengandung misi sosial untuk mengangkat dari  kemiskinan  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  mana  zakat  tersebut  akan disalurkan  kepada  mereka  yang  membutuhkan  dan  menjaga  kemaslahatan  bersama sesama umat Islam. Zakat juga sangat berpengaruh dan bertujuan untuk menuntaskan atau meminimalisir  problem  kemiskinan,  meratakan  penghasilan  dan  juga  untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.
Sejak  awal  disyariatkannya,    kaum  muslimin  telah  mengenal  beberapa  jenis  harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya uang, barang tambang  dan rikaz, barang dagangan,  hasil  bumi,  buah-buahan,  dan  ternak,  yaitu  unta,  sapi,  dan  domba. 3 Seiring dengan berkembangnya kemajuan kehidupan manusia, telah menjadi konsekuensi logis ditemukannya berbagai persoalan dalam kehidupan manusia modern yang membutuhkan kepastian hukum syariat termasuk diantaranya persoalan zakat atau yang dikenal dengan istilah zakat kontemporer, seperti zakat profesi dan zakat tabungan pensiun.
Tabungan  Hari  Tua  (THT)  atau  lebih  dikenal  dengan  tabungan  pensiun merupakan dana simpanan para pegawai yang merupakan bagian dari gaji yang dipungut secara  berkala  oleh  instansi  untuk  disimpan  dan  hanya  dapat  diambil jika  pekerja atau pegawai tersebut telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja baik karena meninggal atau karena sebab lain. 4
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018).
2 “ةلاصلاب ةاكزلا نارتقا نم ةمكحلا ام,” ملاعلاب يبرع عقوم ربكأ, n.d., https://mawdoo3.com/ةلاصلاب_ةاكزلا_نارتقا_نم_ةمكحلا_ام. (29 Oktober 2021).
3 Wahbāh  bin  Mustafā  Al-Zuhailī,  “Al-Fiqhu  Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Jilid  3  (Damaskus” (Damaskus: Dārul fikr, n.d.), h. 1819.
4 “Tabungan Hari Tua,” PT.Taspen , 2021, https://taspen.co.id/layanan/detail-tht.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam  prakteknya,  jumlah  dana  yang  diterima  saat  pensiun  memiliki  nominal yang  cukup  besar  sehingga  penting  untuk  mengetahui  hukum  dana  tabungan  yang diterima tersebut apabila telah mencapai jumlah nisab, apakah zakatnya wajib langsung dikeluarkan ataukah harus menunggu waktu haulnya sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang muslim terutama para pensiun.
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini adalah:  apakah tabungan  pensiun  wajib  dikeluarkan  zakatnya?  Bagaimana  cara  menghitung  haul tabungan pensiun? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pensiun terkait tabungan pensiun yang diterima pada saat pensiun.
Untuk  mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan  di  atas,  peneliti  menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks.
Dari pengamatan peneliti, telah banyak hasil penelitian yang ditulis terkait dengan masalah tabungan pensiun, di antaranya;
1. Jurnal  berjudul Manajemen  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Dana  Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah yang  ditulis  oleh  Marifah  Yuliani.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana pensiun berdasarkan sistem syariah. Hasil  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  di  masyarakat  sudah  ada  lembaga keuangan  yang  mengelola  dana  pensiun  untuk  masyarakat  luas  Indonesia  yang berbasis syariah, di antaranya Bank Muamalat dengan produk Pensiun Terproteksi Muamalah dan juga di Lembaga Keuangan Asuransi Takaful. 5
2. Jurnal  berjudul Manajemen  Dana  Pensiun  Syariah ,yang  ditulis  oleh Efrita Norman dan Enah Pahlawati. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui perbedaan    dana    pensiun    konvensional    dengan    dana  pensiun  Syariah  serta bagaimana  pengelolaan  dana  pensiun  menurut syariah. Hasil dari penelitian ini ditemukan  bahwa  yang  menjadi  dasar  pembeda  dana  pensiun  Syariah  dengan konvensional  ialah  dana  pensiun  Syariah  memiliki    beberapa  keunggulan,      di antaranya memiliki  akad  dalam  setiap transaksinya; memiliki Dewan Pengawas Syariah;  dan  ketika  peserta  telat  membayar  iuran  pensiun  akan  dikenakan hukuman akan tetapi hasil dari dana hukuman tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosial sehingga disini terdapat unsur tolong menolong ( ta’āwun ) sesama manusia. 6
3. Jurnal berjudul Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Ani  Yunita,  Reni  Budi  Setyaningrum  dan    Muhammad  Annas.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui   pelaksanaan  dan  hambatan   pengelolaan  dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  pensiun  di  Lembaga  Dana  Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
5 Marifah Yuliani, “Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun  Berdasarkan Prinsip Syariah,” Journal of Chemical Information and Modeling 17, no. 2 (2019): 221–40.
6 Efrita  Norman  and  Enah  Pahlawati,  “Manajemen  Dana  Pensiun  Syariah,” Reslaj :  Religion Education Social Laa Roiba Journal 3, no. 2 (2021): 227–35, doi:10.47476/reslaj.v3i2.349.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan,  namun ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan  Surat  Pengangkatan  dari  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana  pensiun  syariah  masih  belum  optimal.  OJK  dalam  menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum. 7
Dari hasil penelitian-penelitian di atas, belum ada yang meneliti tentang zakat dana pensiun atau tabungan hari tua (THT).

## PEMBAHASAN
Zakat Mal (Harta)
Zakat  secara  bahasa  adalah  menyucikan  sesuatu:  apabila  berkembang  dan  bertambah, maka  zakat  dapat  berarti  keberkahan,  berkembang,  kesucian,  dan  kebaikan. 8 Adapun  zakat menurut  istilah  syariat  adalah  hak  wajib  dari  harta  tertentu,  untuk  golongan  tertentu  dan  pada waktu tertentu. 9 Menurut Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, zakat adalah hak wajib dalam harta. 10 Zakat termasuk dalam kategori ibadah māliyah (harta) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.
Zakat  mulai  disyariatkan  pada  tahun  kedua  Hijriyah. 11 Adapun  dasar  hukum  dalil  Al- Qur’an, di antaranya firman Allah swt. berikut ini:
ٍْيَْخ ْنِم ْمُكِسُفْ نلأ اوُمِِّدَقُ ت اَمَو َةاَكَّزلا اوُتآَو َةلاَّصلا اوُميِقَأَو ريِْصَب َنوُلَمْعَ ت اَِب ََّللَّا َّنِإ َِّللَّا َدْنِع ُهوُدَِتَ Terjemahnya: “Dan  dirikanlah  salat  dan  tunaikanlah  zakat. dan kebaikan  apa  saja  yang kamu  usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha  melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” 12 (Q.S. al-Baqarah/2: 110)
. ... َةاَكَّزلا اوُتآَو َةلاَّصلا اوُميِقَأَو . ...
Terjemahnya:
“... dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat ... 13 (Q.S. al-Muzammil/73: 20)
َُّللَّاَو ْمَُلِ رنَكَس َكَتلاَص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِِّلَصَو اَِبِ ْمِهيِِّكَزُ تَو ْمُهُرِِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ رميِلَع رعيَِسَ
7 Ani Yunita and Reni Budi Setyaningrum Muhammad Annas, “TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA  KEUANGAN  SOLO  DI  LEMBAGA  DANA  PENSIUN  UNIVERSITAS,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 460–78, doi:10.14710/mmh.47.4.2018.460-478.
8 Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, “Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Tauḍīḥ Mażāhib Al-Aimmah” Jilid. 2 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003), h. 5.
9 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān,  “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,”  Cet.  XIV  (Kerajaan  Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 2000), h. 222.
10 Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāma, “Al-Mugnī”, Jilid 5. (al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2015), h.
5.
11 al-Fauzān, “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī, h. 222.
12 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 18.
13 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 18.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Terjemahnya:
a) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah  Maha  mendengar  lagi  Maha mengetahui”. 14 (Q.S. al-Taubah/9: 103)
Hadis Nabi saw. menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, salat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
ِة َلاَّصلا ِماَقِا َو .ِالله ُلْوُسَر اًدممح ْنَا َو ،ُِّللَّا  َّلَِا َهَلِا  َلَ ْنَا ِةَداَهَش : ٍسَْخَ ىَلَع ُم َلاْسِلإا  ِنُِب َو ِتْيَ بلا ِِّجَح َو ِةاَكَّزلا ِءاَتْ يِا َو ْوَص )ملسم و يراخبلا هاور(.َناَضَمَر ِم 15
Artinya:
“Islam itu dibangun atas lima dasar: menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."(H.R. Bukhari dan Muslim)
Yusuf al-Qardāwī menjelaskan dalam kitabnya Fiqh al-Zakah bahwa zakat maal meliputi sembilan sektor; pertama, emas, perak, dan barang berharga lainnya; kedua, aset perdagangan; ketiga, hewan  ternak; keempat, hasil  pertanian; kelima, hasil  olahan tanaman dan hewan; keenam, hasil tambang dan tangkapan laut; ketujuh, hasil penyewaan asset; kedelapan, hasil jasa profesi; kesembilan, hasil saham dan obligasi . 16
Sektor  zakat  yang  disebutkan  oleh  Yusuf  al-Qardāwī  hampir  sama  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2011,  dimana  zakat  mal meliputi;  emas,  perak,  dan  logam  mulia  lainnya;  uang  dan  surat  berharga  lainnya; perniagaan;  pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan;  peternakan  dan  perikanan pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. 17
Ada  beberapa  syarat  wajib  zakat  yang  telah  ditetapkan  para  ulama  fikih  yang harus dipenuhi dalam harta, yaitu: 18
a. Al-milku  al-tām (kepemilikan  sempurna),  yaitu pemilik  wajib  berzakat  apabila hartanya  berada  di  bawah  kekuasaannya  secara  utuh.  Harta  umat  tidak  terkena kewajiban zakat begitu pula harta haram.
b. Al-nama’u ( harta produktif), yaitu harta yang terkena kewajiban zakat adalah harta yang berkembang secara produktif atau berpotensi produktif. Pengertian berkembang yaitu harta menghasilkan keuntungan atau pendapatan lain. Harta yang berkembang dapat  digunakan  sebagai  modal  usaha  atau  bisnis  berkelanjutan,  misalnya  sawah, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang
c. Sampai  nisab,  yaitu  harta  yang  tidak  mencapai  nisab  (jumlah  tertentu  sesuai ketentuan syariat) maka tidak wajib dizakati.
d. Melebihi kebutuhan pokok.
14 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 18. 15 Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm Al-Bukhārī, Ṣahīh Al-Bukhārī , Cet. I (al-Qāhirah: Dār ibn al- Jauzī, 2010), h. 12.
16 Yusuf Al-Qardhawi, “Fikih Al Zakah” (Azar, 2006), h. 124.
17 President Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Jakarta, 2011).
18 Al-Qardhawi, “Fikih Al Zakah.”, h. 128- 164.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
e. Kelebihan dari pembayaran utang.
f. Cukup  haul  atau  kepemilikannya  genap  satu  tahun.  Sebagian  sector  zakat  tidak dipersyaratkan haul, seperti zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya setiap panen.

## Hikmah Zakat
Ada beberapa hikmah zakat di antara lain: 19
a. Zakat adalah benteng harta.
Dengan  membayar  zakat  dapat  melindungi  harta  dari  pandangan  hasad  yang  bisa membuat kerusakan pada harta dan juga melindungi harta dari tangan orang orang jahat. Rasulullah saw. bersabda,
ءاعدلا ءلابلل اوّدعأو ،ةقدصلاب مكاضرم اووادو ،ةاكزلاب مكلاومأ اون ِّّصح 20
Artinya:
“Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah dan cegahlah musibah dengan doa.”
b. Menuntaskan kesenjangan social.
Dengan  zakat,  kesenjangan  sosial  dapat  diatasi, 21 sekaligus  dapat  membantu perekonomian  masyarakat,  sehingga  tarwujudlah  masyarakat  yang  harmonis  dan saling tolong menolong.  Zakat dapat menjadi sarana membina kaum ekonomi duafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera.
b. Sebagai perwujudan iman kepada Allah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, wujud dari  mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan  akhlak  mulia  dengan  memiliki  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi, menghilangkan  sifat  kikir  dan  rakus  dengan  berupaya  menunaikan  hak  orang  lain yang ada padanya. 22

## Zakat Tabungan Pensiun
1. Pengertian Tabungan Pensiun
Tabungan Hari Tua (THT) atau lebih dikenal dengan tabungan pensiun merupakan dana  simpanan  para  pegawai  yang  merupakan  bagian  dari  gaji  yang  dipungut  secara berkala oleh instansi untuk disimpan dan hanya dapat diambil jika pekerja atau pegawai tersebut telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja baik karena meninggal atau karena sebab lain. 23
Tabungan  pensiun  dikelola  dan  dikembangkan  oleh  lembaga  atau  badan  hukum pengelola  dana  pensiun  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  karyawan  suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. 24 Pada dasarnya, tabungan pensiun adalah salah satu  solusi  untuk  memberikan  jaminan  kesejahteraan  kepada  karyawan.  Dana  pensuin
19 Hikmat Kurnia and A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat (Jakarta: Qultum Media, 2008).
20 Sulaiman bin Ahmad al Tabrani, “Al Du’aau Li Al Tabrani,” Cet I. Jilid. I (Baeirūt: dar al kutul al ’alamiyah, 1992), h. 35
21 Djaelani, Stategi  Bazis  Dalam  Menyiasati  Implemantasi  UU  No.  38  Tahun  1999  Tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Forum Zakat, 2003).
22 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia , Cet. I (Depok: Rajawali Pers, 2018).
23 Taspen”Tabungan  Hari  Tua”, situs  resmi  PT.Taspen . https://taspen.co.id/layanan/detail-tht .  (4 September 2021)
24 Julius R. Latumaerissa, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Salemba Empat, 2011), h. 138.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tersebut  dapat  menjadi  solusi  bagi  para  pekerja  dalam  memperkecil  masalah-masalah yang timbul dari resiko hidup yang akan dihadapi ke depannya. Sejak Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1992  diberlakukan,  hanya  ada  dua  lembaga  yang  dapat menyelenggarakan  program  dana  pensiun  di  Indonesia,  yaitu  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

## 2. Jenis Dana Pensiun
Jenis-jenis Dana pensiun sebagai berikut: 25
a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK): Yang dibentuk dan  dikelola oleh perusahaan untuk memberikan program dana pensiun bagi karyawannya.
b. Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK):  Yang  dididrikan  oleh  bank  atau perusahaan  asuransi  jiwa  bagi  masyarakat  umum,  baik  karyawan  maupun  pekerja mandiri.

## 3. Manfaat dan Kelemahan Jaminan Pensiun
Pada  dasarnya,  dana  pensiun  diberikan  dengan  tujuan  memberikan  jaminan pendapatan  bulanan  seumur  hidup  bagi  karyawan  bersangkutan  dan  keluarga  mereka. Tentu saja ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima dana ini, seperti: 26 a. Pensiun Hari Tua, diterima karyawan yang pensiun sampai meninggal dunia.
b. Pensiun  Cacat,  diterima  karyawan  bersangkutan  akibat  kecelakaan  atau  penyakit sampai meninggal dunia.
c. Pensiun  Janda/Duda,  diterima  oleh  janda/duda  ahli  waras  karyawan  pensiunan bersangkutan sampai meninggal dunia atau menikah lagi.
d. Pensiun  Anak,  diterima anak  sebagai  ahli  waris  karyawan  pensiunan  bersangkutan sampai menginjak umur 23 tahun, bekerja atau menikah.
e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris  karyawan pensiunan sampai batas waktu yang ditentukan UU.
f. Setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun.
g. Jika karyawan pensiunan meninggal dunia pada masa pembayaran tersebut, ahli waris tetap berhak mendapatkan dana pensiun.
Adapun kelemahan dari tabungan pensiun, yaitu:
a. Perusahaan  menanggung  resiko  atas  kekurangan  dana  apabila  hasil  investasi  tidak mencukupi.
b. Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan.
c. Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan.
d. Karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi.
e. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan.

## Sistem Perhitungan Zakat Tabungan Pensiun
Usia merupakan salah satu batas mutlak seseorang untuk selesai dari tanggung jawab bekerja.  Biasanya  setelah  usia  seseorang  mencapai  batas  pensiun,  akan  mendapatkan tabungan  pensiun.  Tabungan  pensiun  tersebut  merupakan  hak  dari  orang  yang  bekerja
25 Elvina Octavia Bukit, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Pertamina”.” (Universitas Hasanuddin, 2012), h. 13-14.
26 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang telah diraih dengan segala hal (waktu, tenaga, pikiran) dan digunakan untuk tempat kerjanya.
Setiap pekerja memiliki jumlah gaji pensiun yang berbeda-beda. Tabungan pensiun yang di dapatkan oleh setiap pekerja dengan jumlah yang besar bahkan bisa jadi melewati batas wajib zakat. Mengapa demikian? Hal ini karena pada intinya, dari sumber manapun rezeki  didapatkan,  harta  yang  telah  menjadi  milik  sah  seseorang  lalu  disimpan,  akan memiliki  potensi  untuk  dikeluarkan  zakatnya.  Bila  zakat  tersebut  merupakan  dana simpanan atau dana tabungan maka ketentuannya mengikuti zakat emas, baik dalam hal syarat nisab maupun kadar zakat dan haulnya.
Tabungan  pensiun  bila  konteksnya  disimpan,  dapat  dikelompokkan  menjadi  harta simpanan, bila telah mencapai batas nisab emas maka berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebaiknya zakat atas tabungan pensiun langsung dikeluarkan oleh pemiliknya begitu mendapatkannya.
Terdapat beberapa kondisi dalam penunaian zakat untuk pensiun, yaitu:
1. Bila  tabungan  pensiun  didapatkan  utuh  belum  dikurangi  dengan  zakatnya,  maka perlu  dihitungkan  terlebih  dahulu.  Lalu,  bila  memang  telah  telah  mencapai  batas nisab, segera keluarkan zakatnya.
2. Bila  tabungan  pensiun  yang  didapatkan  telah  dikurangi  dengan  zakat  lantas  tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Namun, bila sampai tahun berikutnya jumlah simpanan tabungan  pensiun  masih  memenuhi  batas  nisab  zakat,  maka  perlu  dan  wajib dikeluarkan zakatnya.
Contoh  kasus,  misalnya,  Pak  Ahmad  menerima  pensiun  sebesar  Rp.500.000,000. Ternyata dari perusahaan tempat pak Ahmad bekerja tersebut belum ada potongan berupa zakat.  Padahal  pak  Ahmad  ingin  sekali  bisa  berzakat  melalui  tabungan  pensiunnya. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pak Ahmad? Jawabannya adalah: nisab zakat  emas:  85  gram  atau  setara  dengan  nilai  85  x  Rp.743.000,-  =  Rp.63.155.000,-. Tabungan pensiun yang dimiliki oleh pak Ahmad sudah memenuhi batas nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar : 2,5% x Rp.500.000.000,- = Rp.12.500.000,-. Jadi, besar  zakat  yang  dikeluarkan  Pak  Ahmad  dari  uang  yang  diterimanya  adalah  sebesar Rp.12.500.000,-.

## Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Tabungan pensiun
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam,  dimana  setiap  kaum  muslimin  memilki kewajiban untuk melaksanakan zakat tersebut, dan dengan zakat inilah kaum muslimin menyalurkan  sebagian  dari  harta  yang  di  milikinya.  Namun  kaum  muslimin  memiliki berbagai macam sumber dalam mendapatkan harta atau uang tersebut, salah satu sumber harta yaitu dengan bekerja misalnya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan sangat banyak dari masyarakat berminat dalam pekerjaan ini dengan tujuan memperoleh tabungan, walaupun terkadang gaji bulanan tidak cukup untuk menafkahkan kehidupan keluarga.  Namun  pekerjaan  ini  mendapatkan  gajii  pensiun  di  masa  tua,  gaji  pensiun tersebut didapatkan dari hasil potongan gaji pekerja setiap bulannya.
Hakikat tabungan pensiun adalah sejumlah dana yang diperoleh seorang PNS dari intansinya  ketika  ia  mengakhiri  masa  kerjanya.  Tabungan  tersebut  sebenarnya  bukan mutlak  hadiah  instansi  kepada  mantan  pegawainya.  Ia  adalah  hasil  kumpulan  dana tertentu setiap bulan selama masa kerjanya ditambah kompensasi akhir masa kerja dari

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
instansinya. 27 Tabungan  pensiun  yang  diterima  setelah  berakhirnya  masa  kerja,  tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ada salah satu syarat wajib zakat yang belum terpenuhi yakni haul. Walaupun potongan gaji bulanan tersebut disimpan dan ditabung oleh instansi namun  tabungan  pensiun  belum  menjadi  miliknya  secara  sempurna  karena  masih  di bawah  kepemilikan  instansi  dan  pegawai  tidak  berhak  memiliki  uang  tersebut  apalagi mengambilnya.  Tabungan  pensiun  mutlak  menjadi  miliknya  setelah  berakhirnya  masa kerja pegawai tersebut.
Namun perlu diketahui bahwasannya saat menerima tabungan pensiun dan telah mencapai  nisab  tetapi  belum  mencapai  haul,  maka  hari  ketika  ia  menerima  tabungan pensiun menjadi permulaan untuk menghitung haul tabungan tersebut, agar tahun yang akan datang dapat mencapai haul dan bisa dikeluarkan zakatnya.
Menurut  Muhammad  Shalih  al-Utsaimin , tidak  apa-apa  mendapatkan  dana pensiun, sebab ia merupakan bagian dari gaji pegawai yang disimpan oleh negara untuk saat-saat  yang  membutuhkan.  Tunjangan pensiunan  yang  diambil  dari  gaji tidak  wajib zakat, sebab pemiliknya tidak dapat mengambilnya kecuali dengan persyaratan tertentu. Ia seperti piutang pada orang yang kesusahan dan piutang pada orang susah tidak wajib zakat. Tetapi jika menerimanya, yang lebih hati-hati adalah menzakatinya satu kali saja untuk satu tahun. 28
Menurut  Muhammad  al-Ghazali,  orang  bekerja  dengan  penghasilan  yang melebihi  petani,  wajib  mengeluarkan  zakat.  Hal  ini  berarti  bahwa  zakat  gaji  pensiun dikiaskan dengan zakatnya pertanian. Ia berkata,
ِهْيَلَع ُبَِتَ يِذَّللأ ِحَّلاَفلا ِلْخَد ْنَع ُّلِقَي َلَ ُهُلْخَد ْنَم َّنِإ ،ُبْيِبَّطلاَف ،ًةاَكَز َجِرُْيُ ْنَأ ُبَِيَ ُةَاَكَّزلا
،يِماَحَلماَو ،ُسِدْنَهُلماَو ،ُعِناَّصلاَو ْخَد ْنِم َجَرُْتُ ْنَأ َّدُبَلََو ،ُةاَكَّزلا ْمِهْيَلَع ُبَِتَ ْمُهُهاَبْشَأَو َْيِْفَّظَؤُلماو َْيِْفَِتَْحُلما ُفِئاَوَطَو مِهِل ِْيِْبَكلا 29
Artinya :
“Sesungguhnya  orang  yang  pemasukannya  tidak  kurang  dari  petani  yang  diwajibkan zakat,  maka  ia  wajib  mengeluarkan  zakat.  Karenanya,  dokter,  pengacara,  insinyur, pengrajin, para pekerja profesional, karyawan, dan sejenisnya, wajib zakat atas mereka. Dan zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar ”.
Pandangan ini didasari atas dua alasan, yaitu: Pertama, keumuman firman Allah swt . pada Q.S. al-Baqarah/2: 263,
اَم  ِتاَبِِّيَط ْنِم اْوُقِفْنَأ ْاوُنَمآ َنْيِذَلا اَهُ يَأ َيَ
ْمُتْ بَسَك
Terjemahnya:
27 Muhammad Yassir, “Zakat Tabungan Pensiun,” 2020, https://konsultasisyariah.com/17499-zakat- uang-pensiun-dan-klaim-asuransi.html  l.  https://konsultasisyariah.com/17499-zakat-uang-pensiun-dan- klaim-asuransi.html (29 April 2020).
28 Muhammad Shalih al- Utsaimin, Ensiklopedia Zakat (Pustaka As-Sunnah, n.d.), h.  58.
29 Muhammad  Al-Ghazali,  “Al-Islām  Wa  Audla’una  Al-Iqtishādiyyah,”  Cet.I  (Mesir:  Ḋār  an- Nahdhoti, 2006), h.118.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Hai  orang-orang  yang  beriman  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik. 30
Kedua, secara rasional, Islam telah mewajibkan zakat atas petani. Jika petani saja penghasilannya  lebih  rendah  dari  mereka  diwajibkan  zakat,  apalagi  mereka  yang penghasilannya lebih tinggi dari petani. 31
Salah satu dalil atau hadis yang menunjukkan bahwasanya emas, perak dan uang merupakan  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dengan  syarat  mencapai  nisab beserta haulnya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 34-35,
َو ِلِطاَبْلِبِ ِساَّنلا َلاَوْمَأ َنوُلُكْأَيَل ِناَبْهُّرلاَو ِراَبْحَْلأا َنِم اًيِْثَك َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيَ َنيِذَّلاَو َِّللَّا ِليِبَس ْنَع َنوُّدُصَي
ِفْلاَو َبَهَّذلا َنوُزِنْكَي ( ٍميِلَأ  ٍباَذَعِب ْمُهْرِِّشَبَ ف َِّللَّا ِليِبَس  ِفِ اََنَوُقِفْنُ ي  َلََو َةَّض 34 َمَّنَهَج ِرَنَ  ِفِ اَهْ يَلَع ىَمُْيُ َمْوَ ي ) َنوُزِنْكَت ْمُتْ نُك اَم اوُقوُذَف ْمُكِسُفْ نَِلأ ُْتُْزَ نَك اَم اَذَه ْمُهُروُهُظَو ْمُُبِوُنُجَو ْمُهُهاَبِج اَِبِ ىَوْكُتَ ف ( 35 )
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka  menghalang-halangi  (manusia)  dari  jalan  Allah.  dan  orang-orang  yang menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,“ “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya   dahi mereka, lambung  dan  punggung  mereka (lalu  dikatakan)  kepada  mereka: "Inilah harta bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  Maka  rasakanlah  sekarang  (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” 32
Yusuf al-Qarḍāwī menuliskan dalam kitabnya, Fiqh al-Zakah, bahwasanya uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya. Beliau mengatakan bahwa uang kertas dengan dasar ketentuan  pemerintah  dan praktek nyata sudah menjadi nilai atas suatu harta, menjadi modal, dan juga untuk keperluan jual beli, juga digunakan sebagai pemasukan di setiap Negara. Dan uang gaji, upah dan mukafāah yang diberikan. 33
Ulama  kontemporer  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  zakat  gaji  pensiun sebelum diterima, terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:
Pertama,  zakat  gaji  pensiun  tersebut  wajib  dikeluarkan.  Penerima  gaji  pensiun tersebut  wajib  untuk  mengeluarkan  zakatnya  setiap  tahun  walaupun  tabungan  pensiun tersebut  belum  diterima.    Pendapat  ini  yang  dirajihkan  oleh  Yusuf  al-Qardāwī.  Beliau mengatakan bahwasanya kepemilikan terhadap uang tersebut termasuk kepemilikan yang sempurna  karena  diumpamakan  seperti  utang  yang  diharapkan  (akan  kembali). Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Abu  Ubaid  bahwa  gaji  pensiun  tersebut  sama kedudukannya dengan harta yang ada di tangan yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap mencapai haul apabila nisabnya telah terpenuhi. Begitu pula telah terpenuhi syarat yang lain yaitu  terbebas dari utang dan lainnya. 34
30 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a, h. 45.
31 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahny a, h. 45.
32 Yusuf Qardawi, Fiqhu Zakāh , Cet. II (Bairūt: Muassasat ar- Risālah, 1973), h.273
33 Yusuf Qardawi, Fiqhu Zakāh ,  h.273
34 Muhammad  bin  Sa’id  bin  Fahd  Ad-Dausiri,  “Al-Rātib  Al-Taqāudi  Dirāsatu  Fiqhiyyah”  n.d.,   h. 217-220.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kedua,  zakat  gaji  pensiun  tersebut  tidak  wajib  dizakatkan.  Apabila  gaji  pensiun tersebut  diterima  maka  pegawai  atau  pensiun  tersebut  menggabungkan  dengan  harta lainnya yang ia miliki. Dalil terhadap pendapat ini adalah:
a) Bahwasanya  gaji  pensiun  tersebut  tidaklah  dianggap  sebagai  miliknya  secara sempurna kecuali setelah jika telah diterima karena orang tersebut tidak berhak atas gaji  pensiun  kecuali  setelah  masa  kerjanya  berakhir.  Gaji  pensiun  tersebut  belum menjadi  miliknya  sampai  ia  menerimanya  karena  syarat  paling  penting  wajibnya zakat yaitu kepemilikan secara sempurna  terhadap harta yang ia miliki. Sedangkan kepemilikan  tabungan  pensiun  dianggap  antara  ada  dan  tidak  ada  wujudnya,  dan boleh  jadi  penerimaan  terhadap  harta  pensiun  dibatalkan  apabila  ada  syarat  yang dilanggar maka pensiun tersebut tidak berhak menerimanya.
b) Bahwasanya  pekerja  tidak  dapat  mengalihkan  gaji  pensiun tersebut  kecuali  setelah masa kerjanya berakhir.
c) Bahwasanya gaji pensiun tersebut disatukan dengan harta yang lainnya  sehingga ia wajib menzakatinya ketika telah sempurna masa haulnya karena gaji pensiun tersebut dianggap  seperti māl  mustafad .  Hukum māal  Mustafad itu  dikumpulkan  bersama harta yang lain ketika telah mencapai haul dan nisab.
Ketiga, gaji pensiun tersebut tidak wajib dizakati dan apabila pegawai tersebut telah menerimanya  maka  pensiun  tersebut  harus  menunggu  lagi  sampai  tahun  selanjutnya. Dalil terhadap pendapat ini adalah:
a) Dikiaskan atas utang yang sulit untuk dibayar. Sedangkan utang yang sudah dibayar tidak ada zakat padanya, maka begitu pula juga dengan gaji pensiun tersebut karena tidak memungkinkan untuk mengalihkannya kepada yang lain sebelum diterima. Jadi ketika utang yang sulit dibayar tersebut tidak wajib dizakati maka terlebih lagi untuk gaji pensiun karena tidak adanya kemungkinan peralihan di dalamnya.
b) Bahwasanya  harta  tersebut  belum  dimiliki  sehingga  orang  tersebut  terhalang  dari hartanya yang mana harta tersebut tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya. Dia tidak  wajib  menzakatinya  sebagaimana  kedudukan  harta makātab .  Karena  sebab wajibnya  zakat  yaitu  adanya  harta  yang  berkembang.  Dan  tidak  mungkin  akan berkembang kecuali setelah adanya kemampuan untuk beralih. Sedangkan kondisi ini tidak dimiliki oleh gaji pensiun yang belum diterima.
c) Bahwasanya kepemilikan pegawai terhadap gaji pensiun ataupun lainnya hal tersebut dibatasi  oleh  aturan  yang  mana  hak-hak  pegawai  tersebut  diatur  oleh  aturan bahwasannya seorang pegawai tidak berhak atas gaji pensiun ataupun yamg selainnya kecuali  setelah  bekahirnya  masa  kerja.  Sebagaimana  ia  tidak  berhak  terhadap  gaji pensiun  kecuali  setiap  akhir  bulan  setelah  berakhirnya  masa  kerja.  Pada  kondisi tersebut,  telah  hilang  syarat  penting  dari  wajib  zakat  yaitu  kepemilikan  secara sempurna. Pegawai tersebut tidak berhak untuk meminta haknya sampai berakhirnya masa  kerja.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  kewajiban  zakat  terhadap  pegawai tersebut. 35
Pendapat  yang  paling  kuat  adalah  pendapat  yang  ketiga  yang  mengatakan bahwasanya gaji pensiun tidak wajib dizakati kecuali setelah diterima, berlalunya haul
35 Ibid., h. 223.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
setelah  diterima  dan  mencapainya  nisab setelah  diterima.  Jadi  ketika  ia  menerima  gaji pensiun tersebut maka ia harus menunggu haul yang baru. 36
Menurut  Abdullah  bin  Manshur  al-Ghufaili,  terhadap  pertanyaan:  apakah tabungan  pensiun  wajib  dikeluarkan  zakatnya  setelah    diterima    dan  dikumpulkannya bersama  harta yang lain ketika mencapai haul dan nisabnya ataukah menunggu dua haul setelah diterimanya tabungan pensiun tersebut? Masalah ini terdapat dua pendapat: 37 Pertama,  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dengan  mengumpulkan  harta  tersebut dengan  harta  yang  lainnya  ketika  telah  mencapai    haul  dan  nisabnya.  Pendapat  ini merupakan  fatwa  Nadwah  yang  kelima.  Alasan  pendapat    pertama  bahwasanya  gaji pensiun  diibaratkan  sebagai al-māl  al-mustafād, hukumnya  dikumpulkan  bersama lainnya yang sejenis dalam haul dan nisabnya.
Kedua, tidak wajib dikeluarkan zakat pensiun kecuali mencapai dua haul setelah diterimanya  uang  tersebut.  Ini  merupakan  pendapat Lajnah  al-Dāimah  lil  Buhūṡ  al- Ilmiyah  wa  al-Iftā’. Alasan  pendapat  kedua  adalah  bahwasanya  gaji  pensiun  tersebut merupakan al-māl  al-mustafād yang tidak  memperoleh    perkembangan  dari  harta tersebut.
Pendapat  yang  rajih  dalam  masalah  ini  adalah  pendapat  kedua  dimana  harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah mencapai dua haul.

## KESIMPULAN
Penelitan ini bertujan untuk mengetahui mengetahui kewajiban zakat yang harus ditunaikan  oleh  seorang  pensiun  terkait  tabungan  pensiun  yang  diterima  pada  saat pensiun.  Hasil  dari  penelitian  ini  menerangkan  bahwa  tabungan  pensiun  disamakan hukumnya dengan piutang yang tidak lagi diharapkan pembayarannya (sudah berat untuk dibayar), yang tidak terkena wajib zakat, karena tabungan pensiun tidak bisa dicairkan kapan  saja  oleh  penerima  manfaat  kecuali  pada  waktu  yang  ditentukan,  sehingga meskipun  tabungan  tersebut  sudah  cukup  nisab  dan  haulnya  calon  penerima  manfaat belum  wajib  membayar  zakatnya.  Penerima  manfaat  boleh  langsung  mengeluarkan zakatnya setelah setelah menerima manfaat jika telah terpenuhi nisabnya secara taṭawwu’ (bukan wajib) meskipun belum cukup haulnya.

## DAFTAR PUSTAKA
RI,  Kementrian  Agama. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .  Jakarta  Timur:  Ummul  Qura,
2018.
Ad-Dausiri, Muhammad bin Sa’id bin Fahd. “Al-Rātib Al-Taqāudi Dirāsatu Fiqhiyyah,” n.d.
al- Utsaimin, Muhammad Shalih. Ensiklopedia Zakat . Pustaka As-Sunnah, n.d. Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm. Ṣahīh Al-Bukhārī . Cet. I. al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010.
al-Fauzān,  Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah.  “Al-Mulakhkhaṣal-Fiqhī,”  Cet.  XIV.
Kerajaan Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 2000.
Al-Ghazali, Muhammad. “Al-Islām Wa Audla’una Al-Iqtishādiyyah,” Cet.I. Mesir: Ḋār
36 Muhammad bin Sa’id bin Fahd Ad-Dausiri, “Al-Rātib Al-Taqāudi Dirāsatu Fiqhiyyah” , h 224.
37 Abdullah bin Manshur Al-Ghufaili, Nawāzil Fī Zakāt , Cet. I (Dār al-Maymān, 2008), h.278-290.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 432-444 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
an-Nahdhoti, 2006. Al-Ghufaili, Abdullah bin Manshur. Nawāzil Fī Zakāt . Cet. I. Dār al-Maymān, 2008. Al-Qardāwī, Yusuf. “Fikih Al Zakah.” Azar, 2006. Al-Zuhailī,  Wahbāh  bin  Mustafā.  “Al-Fiqhu  Al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Jilid  3
(Damaskus.” Damaskus: Dārul fikr, n.d.
Bukit, Elvina Octavia. “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai  Akuntansi  Dana  Pensiun  Pada  Pertamina”.”  Universitas  Hasanuddin, 2012.
Djaelani. Stategi Bazis Dalam Menyiasati Implemantasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat . Jakarta: Forum Zakat, 2003.
Ibnu Qudāma, Abdullah bin Aḥmad. “Al-Mugnī.” al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2015. Indonesia,  President  Republik.  “Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat.” Jakarta, 2011.
Kurnia, Hikmat, and A. Hidayat. Panduan Pintar Zakat . Jakarta: Qultum Media, 2008. Latumaerissa, Julius R. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain . Salemba Empat, 2011.
Mahmuddin,  Ronny,  Irsyad  Rafi,  Khaerul  Aqbar,  and  Azwar  Iskandar. “Hukummenyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19.” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 1,  no.  2  (2020): 125–36. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/140.
Mardani. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia . Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Norman,  Efrita,  and  Enah  Pahlawati.  “Manajemen  Dana  Pensiun  Syariah.” Reslaj : Religion  Education  Social  Laa  Roiba  Journal 3,  no.  2  (2021):  227–35. doi:10.47476/reslaj.v3i2.349.
Qardawi, Yusuf. Fiqhu Zakāh . Cet. II. Bairūt: Muassasat ar- Risālah, 1973.
RI,  Kementrian  Agama. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .  Jakarta  Timur:  Ummul  Qura, 2018.
Sālim, Kamāl ibn al-Sayyid. “Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Tauḍīḥ Mażāhib Al-Aimmah.” al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003.
Sarwat, Ahmad. Zakat Uang . Cet.I. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019.
Tabrani, Sulaiman bin Ahmad al. “Al Du’aau Li Al Tabrani,” Cet I. Baeirūt: dar al kutul al ’alamiyah, 1992.
“Tabungan Hari Tua.” PT.Taspen , 2021. https://taspen.co.id/layanan/detail-tht. Yassir, Muhammad. “Zakat Tabungan Pensiun,” 2020. https://konsultasisyariah.com/17499-zakat-uang-pensiun-dan-klaim-asuransi.html l.
Yuliani,  Marifah.  “Manajemen  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Dana  Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.” Journal of Chemical Information and Modeling 17, no. 2 (2019): 221–40.
Yunita, Ani, and Reni Budi Setyaningrum Muhammad Annas. “TANGGUNGJAWAB OTORITAS  JASA  KEUANGAN  SOLO  DI  LEMBAGA  DANA  PENSIUN UNIVERSITAS.” Masalah-Masalah  Hukum 47,  no.  4  (2018):  460–78.
doi:10.14710/mmh.47.4.2018.460-478. “ ةلاصلاب ةاكزلا نارتقا نم ةمكحلا ام ”. ملاعلاب يبرع عقوم ربكأ
, n.d.
https://mawdoo3.com/ةلاصلاب_ةاكزلا_نارتقا_نم_ةمكحلا_ام.