## ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA YANG DIANCAM DENGAN KETENTUAN PIDANA YANG MEMILIKI KETENTUAN ANCAMAN MINIMAL KHUSUS

## Oleh :
Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

## Abstract
One of the criminal provisions that have specific minimum criminal sanctions and can only be done by a child actor is the provision referred to in Article 81 of Law No. 23 of 2002 on the Protection of the Child which states that any person who knowingly commit violence or threats of violence to force children sexual intercourse with him or with another person, shall be punished with imprisonment of fifteen (15) years and a minimum of 3 (three) years ....., but the laws of the criminal justice system in addition to providing kakhususan for child actors, namely as under the  provisions  of 81,  paragraph  2 of  Law criminal  Justice  System Child which  states that imprisonment can  be imposed  on the  longest Son 1/2 (one half) of a maximum penalty  of imprisonment for adults, it  is based  on  the principle  of lex specialis derogat legi generali, rules general no longer have the force of law when there are specific rules, which in this case is the set of criminal punishment for child offenders.
Keywords: special minimum, lex specialis derogat legi generali, Child

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  masa  depan  bangsa, karena dipundak  merekalah  Negara Indonesia  ke  depan  akan  dilanjutkan, sehingga  seorang  anak  tidak  hanya  perlu diberikan  pendidikan  untuk  bekal  di  masa depannya,  namun  sejak  awal  juga  secara hukum  harus  perlu dibedakan  mengenai pertanggungjawaban pidananya dibanding- kan  dengan  pelaku  pidana  yang  sudah dewasa, karena anak memiliki ciri dan sifat khusus dalam pembinaannya.
Negara  Indonesia  telah  berusaha mengayomi  dengan  membuat  undang- undang  yang  bertujuan  untuk  melindungi akan  kepentingan  dan  hak-hak  yang selayaknya  diperoleh  bagi  seorang  anak jika  berhadapan  dengan  hukum.  Undang- undang yang berkaitan dengan hal tersebut antara  lain  adalah  Undang-Undang  No  23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan  Anak dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Bagi  Anak  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2012 Tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Salah satu pasal yang membedakan penjatuhan  pidana  antara  anak  dengan orang  dewasa  adalah  sebagaimana  terurai dalam ketentuan penjatuhan pidana penjara dalam  Pasal  81 ayat  2  Undang-Undang
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang menyebutkan: “ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  1/2 (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” .
Pengertian  dalam  ketentuan  pasal tersebut  mengisyaratkan  bahwa  terlepas dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku  anak  tersebut  sama  dengan perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  akan  tetapi  dalam penjatuhan  pidananya,  seorang  anak  yang melakukan  perbuatan  pidana  tersebut hanya dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua)  dari  maksimum  acaman  pidana penjara bagi orang dewasa.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud diatas  sekilas  memang  mudah  dipahami jika  melihat  dan  memahami  hanya didasarkan  berdasarkan  kalimat  yang terdapat  di  dalam  pasal  dalam  Undang- Undang  itu  saja,  namun  bagaiman  jika ternyata anak tersebut melakukan perbuatan  pidana  yang  ternyata  ancaman pidana  yang  dapat  diberikan  dalam ketentuan pasal pidana tersebut mempunyai  ketentuan  minimal khusus dalam penjatuhan pidananya 1 .
1 Salah  satu  kasus  adalah  dalam  perkara  Nomor: 153/Pid.B/2013/PN.Jr,  dimana  terdakwa  seorang anak  berumu16  tahun  didakwa  oleh  Penuntut Umum yang salah satu dakwaannya adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Subsidair pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor

## PEMBAHASAN
Salah  satu  contoh  perkara  pidana yang  dalam  hal  ketentuan  pidana  yang memiliki  ancaman  pidana  minimal  dan bisa  saja  dilakukan  oleh  seorang  pelaku anak  adalah  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan bahwa  :
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya  atau dengan  orang lain, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah).
(2) Ketentuan  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebo-hongan,  atau membujuk anak melakukan
23  Tahun  2002  atau  pasal  82  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
persetubuhan  dengan-nya  atau dengan orang lain.
Dalam  ketentuan  tersebut  di  atas jelas menyatakan bahwa bagi pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  tersebut maka  hakim  yang  memeriksa,  mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut diberikan batasan dalam penjatuhan  pidananya  yaitu  maksimal  12 tahun dan minimal 3 tahun.
Permasalahan  yang  akhirnya  perlu dikaji  adalah  bagaimana  jika  pelakunya adalah seorang anak jika melihat ketentuan yang  diancamkan  kepadanya  mempunyai ancaman  minimal  khusus,  sedangkan mengingat ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya menyebutkan pengaturan secara tertulis tentang pengenaan  ancaman  pidana  bagi  pelaku anak  paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi orang dewasa
Sebelum  menganalisa  lebih  dalam tentang  pokok  permasalahan  sebagaimana disebutkan  dalam  latar  belakang,  maka pertama-tama  pedoman  pokok  yang  harus dipahami  bahwa dalam undang-undang perlindungan  anak  menegaskan  bahwa anak  adalah  tunas,  potensi  dan  generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki  peran  strategi  dan  mempunyai ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan 2 .
Hal  ini  didukung  pula  dalam  pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang  memberikan  gambaran  bahwa  anak berhak  untuk  mendapatkan perlindungan dari  perlakuan  eksploitasi, baik  ekonomi maupun seksual atau hal lainnya, sehingga jika  melihat  ketentuan  dan  latar  belakang terbentuknya undang-undang ini, permasalahan  tindak  pidana  seksual sebagaimana contoh dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan  pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002, adalah  upaya  dari  pembuat undang-undang untuk memberikan peringatan dan ancaman yang berat kepada orang  untuk  tidak  melakukan  perbuatan yang merugikan secara  seksual bagi anak, karena  hal  ini  dapat  menyebabkan  masa depan anak  sebagai  korban  tersebut  akan berpengaruh besar secara mental dan dapat menyebabkan  traumatis  yang  mendalam terhadap kejiwaannya.
Oleh  karenanya  maka  dalam ketentuan  pasal  81  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002    dan  pasal  82 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
2 Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
tersebut,  hakim  pemeriksa  perkara diberikan  batasan  dalam  penjatuhan pidananya  yang  secara  normatif  maka hakim dalam menjatuhkan pidana minimal atau  paling  singkat  3  tahun  dan  maksimal 12 tahun bagi pelaku kejahatan tersebut.
Barda  Nawawi  Arief,  menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung  dalam  perumusan  tujuan pemidanaan  adalah  :  a)  Pada  hakekatnya undang-undang  merupakan  sistem  hukum yang  bertujuan  sehingga  dirumuskan pidana  dan  aturan  pemidanaan  dalam undang-undang,  pada  hakikatnya  hanya merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan,
b)  Dilihat  secara  fungsional  operasional, pemidanaan  merupakan  suatu  rangkaian proses  dan  kebijakan  yang  konkretnya sengaja  direncanakan  melalui  tiga  tahap. Agar  ada  keterjalinan  dan  keterpaduan antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  satu kesatuan  sistem  pemidanaan,  maka dirumuskan  tujuan  pemidanaan,  c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol”  dan  sekaligus  memberikan landasan  filosofis,  dasar  rasionalitas  dan motivasi  pemidanaan  yang  jelas  dan terarah 3 .
3 Dr.Setyo Utomo.SH.,M.Hum, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice ,  Makalah  disampaikan  dalam  kegiatan Focus  Group  Discussion  (FGD)  tentang
Jika  melihat  bahwa  didalam memberikan  putusan,  seorang  hakim tentunya dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan  yang  bersifat  primer  yaitu peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP  (Hukum  Pidana  Materiil)  namun juga  bisa  memberikan  peringan  pidana yang  sifatnya  sekunder,  yaitu  peringan pidana  yang  diperoleh  dari  dasar  Non Yuridis yang diperoleh didalam persidangan 4 . Namun  apabila  dalam ketentuan suatu pasal perundang-undangan yang  di  dalamnya  mengatur  tentang pengenaan  ancaman  pidana  minimal khusus bagi suatu perbuatan pidana, maka di  dalam  memutuskan  perkara  tersebut, meskipun  di  dalam  persidangan  hakim menemukan  faktor-faktor  peringan  pidana yang sifatnya sekunder, hal ini tidak dapat diartikan  bahwa  kemudian  hakim  bebas untuk  menjatuhkan  pidana  di  bawah ketentuan pidana minimal khusus tersebut, jika  hakim  menemukan  faktor-faktor  non yuridis  yang  dapat  meringankan  pidana bagi  pelaku  kejahatan  tersebut,  hal meringankan  tersebut  hanyalah  sebagai
“POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DILUAR  KUHP”,  diselenggarakan  oleh  Pusat Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN) Departement  Hukum  dan  HAM,  di  Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.
4 I Gede Widhiana Suarda,2011 , Hukum Pidana ,
Materi  Penghapus,  Peringan  dan  Pemberat Pidana , Penerbit Bayu Media Publshing, hlm 184
-216
salah satu alasan yang pada akhirnya hanya pidana teringan yang dapat dapat diberikan kepada  terdakwa  yang  ancaman  pidana minimal  khusus  yang  diatur  dalam peraturan tersebut.
Pemahaman akan ketentuan minimal khusus ini akan menjadi hal yang perlu dianalisa lebih mendalam jika dalam suatu  perbuatan  pidana  yang  memiliki ketentuan pidana ancaman pidana minimal khusus  yang  ternyata  pelakunya  adalah seorang  anak.  Sebagaimana  diketahui sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal 81 ayat  2  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  menyebutkan  pidana penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada Anak  paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi orang  dewasa,  apakah  pengenaan  pidana minimal khusus juga dapat diterapkan pada pelaku anak juga.
Sebelum menganalisa lebih mendalam tentang pasal-pasal sebagaimana  disebutkan  diatas, maka  di dalam  hal  ini  diperlukan  pemahaman terhadap  penafsiran  undang-undang  dan pemahaman  akan  suatu  pasal  yang  lebih mendalam. Dalam ketentuan yang terdapat dalam  pasal  81  ayat  2  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang menyebutkan  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  1/2
(satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa, ketentuan  ini  secara  eksplisit  hanya menjelaskan  bahwa  hanya  mengatur tentang bagaimana hakim dalam memberikan pengenaan pidana maksimal bagi  seseorang  pelaku  anak, sehingga dapat  menggambarkan  adanya  asas sebagaimana  disebutkan  oleh  A.  Ridwan, SH 5 adalah  asas  minimal  universal maksimal  spesial  atau  asas  minimum umum / minimum khusus.
Pengertian  “minimal  universal” adalah  penjatuhan  hukuman  terendah (minimal)  yang  bersifat  umum  (universal) yang  berlaku  bagi  setiap  perkara  dengan jenis hukumannya masing- masing.Pengertian  “maksimal  spesial” adalah  penjatuhan  hukuman  tertinggi (maksimal)  yang  bersifat  khusus  (spesial) atas  masing-masing,  ketentuan  undang undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya.  Atas  dasar  asas  tersebut maka  dijamin  adanya  kepastian  hukum dalam  penerapan  jenis  pidana  dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu  “mengikat  para  hakim  pada  batas minimal dan batas maksimal penghukuman” namun perlu juga dipahami bahwa  di  dalam  ketentuan  pasal  tersebut (pasal  81  dan  pasal  82  UU  Perlindungan
5 Lilik  Mulyadi,  2007, Hukum  Acara  Pidana
(Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya), Alumni, Bandung. Hlm 63
Anak),  jika  tidak  ada  kententuan  pidana minimal  khusus  dalam  pengenaan  pidana penjara tersebut,maka diterapkan ketentuan minimal umum di dalam penjatuhan pidana penjara dalam perkara tersebut.
Stelsel di KUHP terdapat ketentuan Minimum  Umum,  Maximum  Umum, Maksimum  Khusus.  Sedangkan  diluar KUHP  selain  ketentuan  seperti  di  KUHP ditambah  ketentuan  Minimum  Khusus. Apabila  sudah  terdapat  Maximum  Khusus dan Minumum Khusus dalam suatu pasal, hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman yang  bertentangan  dengan  ketentuan tersebut, walaupun ada ketentuan minimum atau maximum umum, pengaturan  ini  sejalan  dengan  Ketentuan dalam  Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu  aturan  pidana  yang  umum,  diatur pula  dalam  aturan  pidana  yang  khusus, maka  yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal  63 ayat  (2)  KUHP  ini  menegaskan keberlakuan ( validitas ) aturan pidana yang khusus  ketika  mendapati  suatu perbuatan yang  masuk  baik  kedalam  aturan  pidana yang  umum  dan  aturan  pidana  yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP  terkandung  asas Lex  specialis derogat  legi generali yang  merupakan suatu  asas  hukum  yang  mengandung makna  bahwa  aturan  yang  bersifat  khusus
( specialis )  mengesampingkan  aturan  yang bersifat umum ( general ).
Dalam  hal  demikian  berlaku asas " Lex  Specialis  derogate legi  generali ".
Adapun  penjelasan  mengenai  ketentuan diatas dalah sebagai berikut ;
1. Minimum  umum  adalah  sanksi pidana  paling  rendah  yang  dapat dijatuhkan kepada pelaku.
Minimum  umum  di  Indonesia;  1 hari  untuk  pidana  kurungan,  1 tahun untuk pidana penjara.
2. Maksimum  umum  adalah  sanksi pidana  paling  tinggi  yang  dapat dijatuhkan kepada pelaku.
Makasimum  umum  di  Indonesia  : Pidana kurungan 1 tahun sedangkan pidana penjara 20 tahun.
3. Maksimum  khusus  adalah  sanksi pidana  maksimum  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  dan diatur  dalam pasal-perpasal  secara khusus.,  setiap  Tindak  pidana memiliki  maksimum  khusus  yang berbeda-beda.
4. Minimum  khusus  adalah  sanksi pidana  minimum  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  dan
diatur  dalam  pasal-perpasal  secara khusus. 6
Ketentuan minimal umum
penjatuhan pidana penjara adalah sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan pasal  12  ayat  2  KUHP  yang  menyatakan bahwa  pidana  penjara  selama  waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut turut, maka jika mengacu akan adanya ketentuan minimal  umum  dalam  pengenaan  pidana penjara,  maka  jika  dijabarkan  lebih mendetail bahwa pasal 81 ayat 2 Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang  menyebutkan  pidana  penjara  yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa  dan minimal satu hari.
Salah  satu  ketentuan  pidana  yang memiliki ancaman pidana minimal khusus dan  bisa  saja  dilakukan  oleh  seorang pelaku anak adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan bahwa    setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan
6 http://www.rudipradisetia.com/p/tanya-jawab_19. html
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan paling  singkat  3  (tiga)  tahun  .....,  maka pengenaan pidana penjara ini adalah suatu pengaturan  yang pengenaan  pidana penjaranya adalah bagi pelaku orang secara umum,  namun  dalam  undang-undang sistem peradilan pidana selain memberikan kakhususan  bagi  pelaku  anak  yaitu sebagaimana  dalam  ketentuan  81  ayat  2 Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  menyebutkan  pidana  penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum ancaman  pidana  penjara  bagi  orang dewasa,  maka  berdasarkan asas  lex specialis derogat legi generali , aturan yang bersifat  umum  tidak  lagi  memiliki kekuatan  hukum  ketika  ada  aturan  yang bersifat  khusus,yang  dalam  hal  ini  adalah mengatur  tentang  penjatuhan  pidana  bagi pelaku anak.
Di  dalam  ketentuan  Pasal  19 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan  bahwa  Hakim  dan  Hakim konstitusi  adalah  pejabat  negara  yang melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang diatur  di  dalam  undang-undang.  Hal  ini menunjukan  bahwa  adanya  kemandirian atau kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.  Hakim  bebas  menentukan timbulnya  keyakinan  dalam  dirinya
berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan  di  depan  persidangan.  Diluar kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi  dirinya  dalam menjatuhkan  putusan 7 ,  namun  hakim  juga harus  memperhatikan  bahwa  dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada  tujuannya.  Karena  pada  hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (criminal policy) pada  kebijakan legislatif 8 .
Oleh  karenanya  sejalan dengan maksud  dan  tujuan  dari  adanya  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak bahwa  sebagaimana  pertimbangan  dalam undang-undang  yang  menyatakan  bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita  bangsa.  Sejalan  dengan  pendapat Fanny  Tanuwijaya 9 ,  maka  sidang  anak tidak hanya bertumpu kepada menggunakan  logika  undang-undang melainkan diperlukan  pula  kajian  yang
7 Andi  Hamzah  2010 Pengantar  Hukum  Pidana Indonesia  melalui  hukum  pidana  Nasional  dan Internasional PTYarsif Watampone, Jakarta  hlm 98-99
8 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan hukum  Pidana .  Citra  Aditya  Bakti.  Bandung. 2002. Hlm.128
9 Fany  Tanuwijaya, Diktat Kuliah  Hukum  Pidana Anak,Perlindungan Hak Asasi Anak sebelum dan saat  sidang  anak ,  Fakultas  Hukum  Universitas Jember, 2001, hlm 47.
didasarkan  pada  logika  umum,  sehingga dalam  penanganan  perkara  pidana  anak, harus  ada  penanganan  sendiri,  sehingga dapat  dibedakan  antara tindakan  yang keluar dari pikirannya sendiri yang bersifat ilmiah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  penjabaran  sebagaimana dalam diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa  walaupun  seorang  pelaku  anak melakukan  kejahatan,  dimana  kejahatan tersebut diatur dalam suatu ketentuan pasal yang  di  dalamnya  terdapat  pengenaan ancaman  pidana  minimal  khusus, akan tetapi  sesuai  dengan  amanah  dari  undang- undang yang guna mendapatkan perlindungan  lebih  bagi  pelaku  anak  atau korban,  dan  adanya  ketentuan  yang terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana anak,  maka  hakim  pemeriksa  perkara pidana  dalam  perkara  tersebut  dapat menjatuhkan  pidana  penjara  kepada seorang  pelaku  anak  dibawah  ketentuan minimal  khusus  yang  terdapat  dalam ketentuan  pasal  undang-undang  yang diancamkan kepada terdakwa.

## Saran
Didalam  melakukan  penjatuhan  putusan penjara terutama bagi pelaku anak, Hakim
hendaknya harus memperhatikan dan lebih memahami  bahwa  adanya  undang-undang yang  mengatur  sistem  pemidanaan  anak adalah mempunyai tujuan untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Pidana Indonesia  melalui  hukum  pidana Nasional dan
Internasional,
PT.Yarsif Watampone, Jakarta, 2001
Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai Kebijakan  hukum  Pidana .  Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
I Gede Widhiana Suarda , Hukum Pidana , Materi  Penghapus,  Peringan  dan Pemberat  Pidana ,  Penerbit  Bayu Media Publshing, 2011
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana (Normatif, Teoretis,  Praktik  dan Permasalahannya), Alumni,

## Bandung. 2007

## Makalah
Dr.Setyo  Utomo.SH.,M.Hum, Sistem Pemidanaan  Dalam  Hukum  Pidana Yang  Berbasis  Restorative  Justice , Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus  Group  Discussion  (FGD) tentang  “politik  perumusan  ancaman pidana  dalam  undang-undang  diluar kuhp”,  diselenggarakan  oleh  Pusat Perencanaan  Pembangunan  Hukum Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional (BPHN) Departement
Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.
Fany  Tanuwijaya, Diktat  Kuliah  Hukum Pidana  Anak, Perlindungan  Hak Asasi Anak sebelum dan saat sidang anak ,  Fakultas  Hukum  Universitas
Jember, 2001.

## Undang-Undang
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak

## Putusan perkara
Putusan
perkara
pidana Nomor:
153/Pid.B/2013/PN.Jr Internet : http://www.rudipradisetia.com/p/tanya- jawab_19.html

## BIODATA SINGKAT PENULIS

## SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR,
S.H., M.H. adalah Dosen  pada
Bagian/Jurusan  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum Universitas Jember.