## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 5 No. 2 September 2017, hal. 1-6

## Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Studi di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat )
Ibrahim 1 , Sri rejeki 2 , Sawaludin 3
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, ibrahim345@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, umi.cici.66@gmail.com 3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sawaludin45@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-Juni-2017 Disetujui:  12  September- 2017 Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun  2014  tentang  Desa  dan  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat  dalam  mengefektifkan  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bajur Kecamatan Labuapi.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik penentuan subyek penelitian adalah purposive  sampling,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi dan teknik analisis data adalah reduksi data penyajian data dan verifikasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  sesuai  dengan  program-program  pembangunan  desa,  namun  terdapat  masalah adanya pelaksanaan pembangunan yang dilapangan tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati  oleh  pemerintah  desa,  DPD  dan  masyarakat  setempat.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  untuk  mengefektifkan  Undang-undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  desa  di  desa  Bajur  ialah  mengadakan  kegiatan  sosialisasi  diberbagai pemerintah desa. Jadi disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang no. 6 tahun 2014 telah  memberikan  manfaat  yang  kontruktif  dalam  mengelola  pemerintahan  desa  secara konstitusional.
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  Law  Number  6  of  2014 concerning  Villages  and  to  find  out  the  efforts  made  by  the  West  Lombok  Regency Government in making the implementation of Law Number 6 of 2014 effective on Villages in the  Bajur  Village  of  Labuapi  District.  The  type  of  research  used  in  this  study  is  qualitative research,  the  technique  of  determining  research  subjects  is  purposive  sampling,  data collection techniques used are interviews and  documentation and data analysis techniques are  data  reduction  data  presentation  and  verification.  The  results  showed  that  the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages was in accordance with village development programs, but there were problems with the implementation of development in the field not in accordance with the initial plans agreed upon by the village government, DPD and local communities. The efforts made by the West Lombok District Government to streamline  law  Number  6  of  2014  concerning  villages  in  Bajur  village  are  to  hold socialization activities in various village governments. So it was concluded that with the law no.  6  of  2014  has  provided  constructive  benefits  in  managing  village  governance constitutionally.
Kata Kunci: Implementasi
Undang-undang desa
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa, dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan pemerintahan  dan  pembang-unan  menuju  masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera[1].
Paradigma pembangunan pemerintah desa diyakini menjadi  salah  satu  upaya  mewujudkan  keadilan  sosial karena  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  tinggal  di
desa.  Pengaturan  tentang  desa  dimaksudkan  untuk menjawab  permasalahan  sosial,  budaya,  ekonomi  dan politik desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat desa  dan  memperkuat  desa  sebagai  entitas  masyarakat paguyuban  yang  kuat  dan  mandiri.  Selain  itu, pengaturan  tentang  desa  juga  dimaksudkan  untuk mempersiapkan  desa  merespon  proses  modernisasi, globalisasi  dan  demokratisasi  yang  terus  berkembang. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi  yang  memadai.  Tantangan  ini  memerlukan institusi  yang  lebih  kuat  dalam  hal  ini  negara  untuk menghadapinya.  Oleh  karena  itu  diperlukan pembagian
tugas  dan  kewenangan  secara  rasional  di  negara  dan masyarakat  agar  masing-masing  dapat  menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian  tugas  dan  kewenangan  tersebut  adalah daerah dan desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen  fleksibel  dalam  entitas negara.
Relitas  yang  terjadi  dilapangaan  khususnya  desa Bajur  Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat bahwa  implementasi  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang desa, terutama tentang kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dalam konteks  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa,  dikaitkan  dengan  kondisi  rill  pada  pemerintah desa  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  dan  staf  desa dalam  pelaksanaan  kewenangannya  terutama  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  diperuntukan  dalam meningkatkan pemberdayaan dan perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat setempat, hasilnya  masih  minim  atau  belum  terlaksana  secara optimal. Hal tersebut kurangnya pengetahuan pemerintahan desa dalam mengelola system governance desa  maupun  pengelolaan  sumber  daya  manusia  serta keuangan desa.
Hasil  tersebut  sesuai  penelitian  sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif  karena  belum  dikelola  secara  transparan  dan akuntabel  [2].  Sedangkan  untuk  kesiapan  pemerintah desa  dalam  otonomi  desa  tidak  hanya  menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus  memberdayakan  aktivitas  ekonomi  masyarakat desa  [3].  Akibat  kurangnya  pengetahuan  aparatur  desa dalam  mengimplementasikan  Undang-undang  desa tersebut menyebabkan kurangnya pelayanan public yang baik. Berbagai persolan di atas menunjukkan diperlukan konsep  dan  pemahaman  bagi  siapapun  yang  menjabat sebagai aparat pemerintahan desa dalam mengimplementasikan  Undang-undang  nomor  6  tahun 2014 tentang desa.
Secara  umum  pemerintahan  bermakna  melaksana- kan wewenang pemerintahan, sarana/ sistem pemerintahan,  fungsi  atau  kekuasaan  pemerintahan, wilayah atau negara yang diperintah, badan yang terdiri dari  otang-orang  yang  melaksanakan  wewenang  dan administrasi hukum dalam suatu Negara [4]. Sedangkan implementasi  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa,  dalam  rangka  pemanfaatan  sumber  daya alam  demi  tercapainya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, maka diperlukan mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi permasalahan  serta  merumuskan  alternatif  solusi  yang tepat  secara  partisipatif  [5].  Selain  pengkajian  potensi desa  pendapat  lain  menyatakan  bahwa  dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan  pemerintahan  desa  dikarenakan  aturan
yang  lebih  terperinci.  Tetapi  selain  mempermudah dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa,  dengan berlakunya  UU  Desa  tersebut  juga  dianggap  lebih mempersulit  desa  dalam  pelaksanaan  pemerintahan desa [6].
Jadi  dalam  konsideran  Undang-undang  tersebut bahwa  Desa  memiliki  hak  asal usul  dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan  berdasarkan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera. Berbagai literature di atas, maka tujuan  dalam  artikel  ini,  akan  memfokuskan  kajian tentang implementasi  Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang  desa  studi  di  Desa  Bajur  Kecamatan  Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering di  sebut metode penelitian  naturalistik  karena penelitianmya  di lakukan pada  kondisi  yang  alamiah ( natural setting )[7]. Adapun pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  yaitu  dengan  melakukan pendekatan  penelitian  deskriptif  atau  melalui  uraian- uarian  yang  menggambarkan  dan  menjelaskan  subjek penelitian.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif.

## 2. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  yang  telah  didapatkan  adalah kepala  desa,  staff  desa,  BPD  desa,  kapala  Dusun,  tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  jelas,  maka teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam peneltian  ini  antara  lain  adalah  teknik    wawancara. Teknik  wawancara  adalah  metode  pengambilan  data dengan  cara  menanyakan  sesuatu  kepada  seorang menjadi  informan  atau  responden.  Wawancara  dapat dilakukan  dengan  pedoman  wawanvara  atau  dengan Tanya jawab secara langsung[8].
Teknik  dokumentasi.  Teknik  ini  digunakan  untuk menelaah data-data yang tertulis atau berupa arsip-arsip yang  ada  dilokasi  penelitian  yang  relevan  dengan masalah yang diteliti[9]. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari  catatan-catatan  mengenai  data  pribadi responden, arsip-arsip, surat-surat atau hal lainnya.
4. Teknik Analisis Data
Tehnik  analisis  data  dilakukan  analisis  interaktif [10], yakni reduksi data, tekni sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyeder-hanaan, pengabstrakan dan  transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  lapangan.    Penyajian  data merupakan  pendeskripsian  sekumpulan  informasi tersusun  yang  akan  memberikan  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. penyajian  data  kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  teks naratif.  Penarikan  kesimpulan  adalah  merupakan kegiatan  diakhir  penelitian  kualitatif.  Peneliti  harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari  segi  makna  maupun  kebenaran  kesimpulan  yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implemetasi  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa
Pelaksanaan  Undang-undang  no.  6  tahun  2014 tentang  desa  didasarkan  pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat Bajur Kecamatan Labuapi hanya  sebagian  yang  sudah  mengetahui  tentang Undang-undang  no.  6  tahun  2014  tentang  Desa. Secara  lebih  jelas  hasil  wawancara  peneliti  dengan beberapa  narasumber  di  Desa  Bajur  dapat dikemukakan secara lengkap seperti berikut ini.
Menurut    Lalu  Humaidin  selaku  tokoh  agama masyarakat Desa Bajur menjelaskan:
” Keberadaan  Undang-undang  no.  6  tahun 2014 tentang desa dan saya sendiripun sudah mengetahuinya.  Untuk  kebijakan  yang  akan tempuh oleh pemerintah Desa Bajur berkaitan dengan  Undang-undang  tersebut  adalah memperbaiki administrasi desa, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa diantaranya meliputi perbaikan jalan, perbaikan  kantor  kepala  desa,  perbaikan saluran  air  dan  saluran  irigasi.  Tentu  perlu kiranya koordinasi dan komunikasi yang baik antara  lembaga  Desa  dan  tokoh  masyarakat mengadakan  musyawarah  untuk  setiap penentuan  kebijakan  desa ”  (Hasil  wawancara, tanggal 22 Desember 2016 ).
Undang-undang  Desa  memberikan  kesempatan pada masyarakat dan pemerintah Desa dalam rangka melakukan  musyawarah  Desa  kaitannya  dengan program  pembangunan  sarana  infrastruktur  desa, pemerintah  Desa  dan  masyarakat  telah  memiliki rencana  ke  depan,  yaitu  dengan  mengemukakan program  pembangunan  infrastruktur  desa  yang meliputi  perbaikan  jalan,  perbaikan  kantor  kepala desa,  perbaikan  saluran  air  dan  pembenahan  irigasi
sebagaimana yang direncanakan pada hasil musyawarah desa bersama-sama masyarakat Desa.
Menurut  lalu  Juani  salah satu  masyarakat  Desa Bajur menyatakan :
”Saya  sebagai  warga  masyarakat  Dusun tempit  Desa  Bajur  sangat  mendukung  penuh apa  yang  disampaikan  bapak  Kades  pada kegiatan  musyawarah  yang  berhubungan dengan  rencana  kerja  pemerintah  Desa  Bajur yang  berkaitan  dengan  perbaikan  jalan  gang antara  warga  juga  dananya  dari  keuangan Desa. Tentu itu dibuat untuk kepentingan kita semua.  Siapa  yang  merasa  nyaman  kalau jalannya bagus. Kalau untuk perbaikan irigasi ataupun  saluran  air  untuk  pengairan  sawah petani  sekitar  masyarakat  bajur  saya  juga sangat  mendukung,  sangat  tepat  sekali  itu. Yang penting kebijakan yang dilakukan bapak Kades  bermanfaat  bagi  petani” (Hasil wawancara, tanggal 23 Desember 2016).
Tugas  pemerintah  desa  dalam  mempraktekan Undang-undang  desa  pada  bagian  pengelolaan anggaran desa pada perbaikan sarana dan prasarana seperti irigasi dan saluran air sudah cukup memadai dan  sejalan  dengan  penjelasan  dengan  amanah Undang-undang  desa  sehingga  masyarakat  desa sangat terbantu segala kebutuhan dalam pertanian..
Menurut    Muhammad  Rhumpina  menyatakan bahwa:
”Pandangan  saya  bahwa  strategi  yang  akan tempuh  oleh  pemerintah  Desa  sesuai  dengan Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang Desa itu sendiri sudah mendapatkan persetujuan  dari  masyarakat  Desa  Bajur. Menurut  pandangan  saya  bahwa  faktor  yang menjadi  pendorong  adalah  mempercepat kemajuan desa sedangkan penghambat dalam menjalankan program sesuai Undang-undang Desa  adalah  antara  kebutuhan  desa  dan anggaran  desa  tidak  seimbang.  Berkaitan dengan program-program tersebut kita sudah melakukan  evaluasi  untuk  perkembangan  di tahun-tahun  selanjutnya,  karena  apa  yang sudah  dikerjakan  harus  ada  kelanjutannya” (Hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2017).
Dengan adanya Undang-undang tersebut memudahkan aparat desa untuk mengelola dana desa dengan  efektif,  akuntabel,  transparansi  dan  tepat sasaran. Selainnya itu juga dalam pemerintahan desa dilakukan  juga  evaluasi  kinerja  desa  untuk mengevaluasi  sejauhmana  hasil  kinerja  mereka dalam melayani kebutuhan masyarakat desa. Namun disisi  lain  masyarakat  menganggap  keberadaan Undang-undang  Desa  sebagian  besar  masyarakat belum  mengetahui  kelebihan  dari  pada  aturan tersebut.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Lambok Barat untuk mengefektifkan pelaksanaan  Undang-undang  No.  6  tahun 2014 tentang Desa
Upaya  merupakan  usaha  proaktif  dalam menjalankan  tugas  sesuai  dengan  tuntutan  dan tujuan  yang  yang  ingin  dicapai.  Dalm  pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Bajur sudah terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkat- kan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  sarana  dan prasarana  desa,  pengembangan  potensi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Menurut  Lalu  Humaidin  selaku  tokoh  agama masyarakat Desa Bajur menjelaskan:
” Upaya  penyuluhan  atau  sosialisasi  diadakan oleh  BPMPD  Kabupaten  Lombok  Barat  kegiatan tersebut  kami  dengar  di  lakukan  diberbagai instansi  pemerintah  Desa  termasuk  Desa  bajur dengan membagikan Undang-uandang Desa dan peraturan lainya agar aparatur desa mengetahui dengan  jelas  terkait  kewenangan  pengelolaan keuanga  Desa  diperuntukan  meningkatkan pembangunan Desa dan
pemerdayaan masyarakat Desa secara merata ” (Hasil wawncara, tanggal 22 Desember 2016).
Upaya  pemerintah  lombok  barat  melalui  BPMPD untuk  mengefektifkan  UndangUndang  desa  melalui penyuluhan  diadakan  diberbagai  instansi  pemerintah desa  dengan  membagikan  peraturan  perundang- undangan  desa  terkait  tugas  dan  dan  kewenangannya dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dibidang pembangunan dan pemberdayaan masysrakat Desa.
Menururut Abidin menuturkan bahwa:
”Upaya  pencegahan  yang  dilaksanakan  oleh BPMPD  Kabupaten  Lombok  Barat  dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepaada  aparatur  desa  termasuk  desa  bajur itu  sendiri  mengenai  dampak  positifnyanya apabila Undang-undang Desa berjalan dengan  baik.  Hal  ini  merupakan  upaya terobosan  baru  yang  pernah  dilakukan  oleh pemerintah Kabupaten sebelumnya khususnya BPMPD lombok barat dalam rangka memberikan  kesadaran  tentang  pentingnya memberikan  informasi  kepada  aparat  desa terkait  amanat  dari  Undang-undang  desa tersebut” (Hasil  wawancara  tanggal  22 Desember 2016).
Upaya  yang  di  lakukan  pemerintah  Daerah Kabupaten  Lombok  barat  untuk  mengefektifkan Undang-undang  Desa  di  pemerintah  Desa  Bajur Kecamatan  Labuapi  melalui  salah  satu  instansi Daerah  dalam  ini  BPMPD  dalam  melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lombok Barat tidak terkecuali pemerintah Desa Bajur. Selain itu  BPMPD  mengfasilitasi  seluruh  Desa  yang  ada  di Kabupaten Lombok Barat termasuk Desa Bajur peran
BPMPD  lombok  Barat  dalam  melakukan  upaya mengefektifkan  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang  Desa  seperti  penyuluhan  atau  sosialisasi diberbagai  pemerintah  Desa  sasarannya  tentu aparatur  Desa  mulai  kepala  desa,  sekretaris  desa mupun  satafnya  dengan  membagikan  Undang- undang  Desa  dan  aturan  pelaksananya  pada pemerintah  Desa  Bajur  terkait  kewenangan  Desa bukan  hanya  pembicaraan  belaka,  namun  wujud nyata  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang- undang  desa  tersebut  dalam  tangka  meningkatkan pembangunan  yang  memadai  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
Menurut  ibu  Rosdiatun  Adwiah  menuturkan bahwa:
”Pemerintah  daerah  melalui  BPMPD  lombok barat telah melakukan upaya untuk menjamin penyelenggaraan  pemerintah  Desa  bajur maupun  desa  lain  yang  ada  di  Kabupaten barat dengan baik telah membekali pemerintah desa dalam ini aparatur desa dan stafnya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi  seluruh  kepala  desa  Kabupaten lombok barat termasuk desa bajur
mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  yang mendukung, terkait penyelenggaraan
pemerintahan  Desa  agar  dapat  dilaksanakan sebaik mungkin untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa” (Hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2017).
Untuk  meningkatkan  pengetahuan  staff  desa tentang  Undang-undang  desa,  tentunya  telah dilakukan  pendampingan  Desa  dalam  rangka mengefektifkan Undang-undang desa terkait pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  yang,  baik dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri sudah  tentu  melakukan  fasilitasi  untuk  pemerintah dan  masyarakat  desa  agar  kegiatan  pemerintahan Desa,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa  dapat  berjalan  dengan  efektif  demi  percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat.
Sementara ibu Ida Widiayati menjelaskan:
”Pertama,
Pendampingan Desa yang
dilakukan  oleh  jajaran  pemerintah  kabupaten lombok barat dikoordinasikan oleh Kemendagri dan pendampingan oleh masyarakat dikoordinasikan Kemendes PDTT. Menarik  untuk  disoroti  di  sini  adalah  tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh masyarakat.  Kedua,  Pendamping  desa  ini merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal penyelenggaraan  pemerintah  Desa  yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunann dan
pemberdayaan  masyasrakat  Desa”  (Hasil wawncara tanggal 23 Desember 2016).
Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa,  membawa  perubahan  struktur pemerintahan Desa Bajur dimana pemerintahan desa diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan menjalankan  sendiri  urusan  rumah  tangga  desanya, termasuk  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa. Pengelolaan  keuangan  desa  perlu  dilakukan  oleh Kepala  Desa.  Dengan  tetap  dilakukan  pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Kinerja  perangkat  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintah  desa  berdasarkan  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  sudah  berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan dalam  membuat  perencanaan  pembangunan  desa, kemampuan  dalam  memberikan  pengarahan  kepada bawahan  atau  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan,  kemampuan  dalam  mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan,  kemampuan  dalam  mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan Desa, dan kemampuan  dalam  mengawasi  aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.
Pemerintah  desa  Bajur  Kecamatan  Labuapi Kabupaten  Lombok  Barat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan kerjasama antara pemimpin  dengan  pegawainya.  Untuk  itu  para pegawai  dituntut  agar  bertanggung  jawab  dalam berbagai  usaha  dalam  upaya  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik.  Pelaksanaan  Undang- undang  desa  tersebut  didukung  penelitian  yang menjelaskan  bahwa  implementasi  penerapan  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam APBDesa  telah  siap  mengimplementasi  penerapan UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mencapai 85%.  Hal  tersebut  dikarenakan  UU  Desa  serta peraturan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten [11]. Jadi dalam mengamalkan Undang-undang  nomor  4  tahun  2014  harus  dikelola oleh  orang  berpendidikan  tinggi  sesuai  dengan keahliannya,  sehingga  dengan  kompetensi  yang tinggi  maka  akan  mempengaruhi  juga  kualitas kinerjanya.
Pengelolaan  keuangan  desa  dapat  dilakukan dengan:  Perencanaan  APBDes  yaitu  yang  mencakup pendapatan  dan  belanja,  pengumpulan  pendapatan desa  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  desa, alokasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara, bagian  dari  hasil  pajak  daerah,  alokasi  dana  dan pendapatan-pendapatan lain desa yang sah[12].
Alokasi  atau  pembelanjaan  dana  APBDes tersebut  perlu  dikelola  dengan  beberapa  prinsip pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  yaitu  dengan adanya  rancangan  APBDes  yang  berbasis  pada programprogram, rancangan APBDes yang
berdasarkan  pada  partisipasi  masyarakat.  Keuangan yang  dikelola  harus  secara  bertanggung  jawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.  Keberadaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  membawa  perubahan dalam  sistem  pemerintahan  desa,  dan  telah dirasakan hampir seluruh perangkat desa.
Kepala  Desa  diberi  kewenangan  penuh  untuk mengatur  dan  membangun  desa.  Demikian  halnya dengan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD) mengalami  perubahan,  jika  sebelumnya  BPD merupakan  unsur  penyelenggara  pemerintah  desa maka  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  menjadi  lembaga  desa.  BPD  harus menjadi  lembaga  yang  independen.  Yang  berarti adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  ditangani oleh pemerintah desa. Hal tersebut sejalan penelitian sebelumnya  yang  menemukan  peran  kepala  dalam mengelola  keuangan  desa,  perangkat  desa  cukup berperan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan dalam seluruh pengelolaan keuangan desa manajemen sesuai dengan Permendagri no. 113 2014. Akuntabilitas  manajemen  mulai  dari  desain,  pejabat desa  melakukan  pertemuan  untuk  membahas rencana pembangunan jangka menengah desa[13].
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang desa[14]  merupakan  Undang-undang  yang  baru. Pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Bajur  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Hasil tersebut  sesuai penelitian  yang  menghasilkan  bahwa untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  baik diperlukan  adanya  transparansi,  akuntabel  dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu  merupakan  aspek  penting  dalam  menciptakan good  governance[15]  dalam  pengelolaan  keuangan desa  yang  telah  tertuang  dalam  UU  No.  14  tentang Desa.  Selain  itu  hambatan  dalam  pelaksanaan  good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya  manusia  yang  ada  di  pemerintahan  desa  yang tidak cakap [12].
Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari  pembangunan- pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa misalnya membangun jalan onderlah dan pembuatan drainase  baru  di  Desa  Bajur.  Pemerintah  desa  perlu terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan
pemerintahan  desa  diharapkan  menjadi  wadah  atau gelanggang  politik  baru  bagi  warga  desa  dan membangun  tradisi  demokrasi,  sekaligus  tempat pembuatan  kebijakan  publik  desa.  Hal  ini  bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun  desa  bersama  perangkat  desa  dan masyarakat  berarti  pemerintah  desa  adalah  Kepala Desa  sebagai  eksekutif.  Peran  dan  fungsi  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah  menjadikan  fungsi  Kepala  Desa  sebagai kepala  pemerintahan  harus  memberi  ruang  pada partisipasi  masyarakat.  Pemerintah  Desa  adalah dalam  rangka  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas aparatur  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan masyarakat di Bajur.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa sesuai dengan program-program pembangunan  desa,  namun  terdapat  masalah  adanya pelaksanaan pembangunan yang dilapangan tidak sesuai dengan  rencana  awal  yang  disepakati  oleh  pemerintah desa,  DPD  dan  masyarakat  setempat.  Upaya  oleh pemerintah  Lombok  Barat  untuk  mengefektifkan pelaksanaan  Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang Desa  di  Desa  Bajur  yakni  pemerintah  daerah  melaui BPMPD  mengadakan  penyuluhan  atau  sosialisasi kepada  aparatur  Desa  termasuk  Desa  Bajur  terkait dengan  keberadaan  Undang-undang  desa  dan  aturan pelaksananya.  Terkait  dengan  implementasi  Undang- undang  desa,  maka  disarankan  kepada  pemerintah daerah  untuk  dapat  meningkatkan  pengetahuan  kepala Desa,  sekretaris  Desa  dan  staf  Desa  melalui pendidikan dan  pelatihan  di  bidang  teknis  manjemen  pengelolaan keuangan  Desa,  sumber  daya  manusia,  fasilitas  umum lainnya.  Kepada  pemerintah  Desa  Bajur  Kecamatan Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat  agar  senantiasa merencanakan,  menyusun,  dan  menjalankan  program kerja sesuai dengan aturan yang belaku tentangdesa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM UM  Mataram  yang  senantiasa  memberikan  saran  dan masukan  kepada  penulis  sehingga  artikel  ilimiah  ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] S.  Wasistiono  and  I.  Tahir,  “Administrasi Pemerintahan Desa,” 2014.
[2] F.  Sidik,  “Menggali  potensi  lokal  mewujudkan kemandirian  Desa,” JKAP  (Jurnal  Kebijak.  dan Adm. Publik) , vol. 19, no. 2, pp. 115–131, 2015. [3] A. Herry, “Kesiapan Desa Menghadapi
Implementasi  Undang-Undang  Desa  (Tinjauan
Desentralisasi  Fiskal  dan  Peningkatan  Potensi Desa),” CIVIS , vol. 5, no. 1/Januari, 2015.
[4] J.  Asshiddiqie,  “Gagasan  negara  hukum
Indonesia,” Makal. (http//www. jimly. com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_H ukum_Indonesia. pdf). Diakses pada hari Rabu , vol. 13, 2011.
[5] A.  Supriyatna,  “Relevansi  Metode  Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang  Pemerintahan  Desa,” J.  Lingk. Widyaiswara , vol. 1, no. 1, pp. 39–45, 2014.
[6] S.  Rahmawati  and  B.  Subali,  “The  Effect  o  f Ethnoscience Based Contextual Learning Toward Students  ’  Learning  Activity,”  vol.  8,  no.  2,  pp.
152–160, 2019. [7] Sugiyono, “Metode Penelitian dan Pengembangan,” Res. Dev. D , 2015.
[8] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[9] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . 2013.
[10] M. B. Milles, “Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis.” London: Sage Publication.
[11] H.  I.  Rahmawati  and  C.  Ayudiati,  “Analisis Kesiapan  Desa  Dalam  Implementasi  Penerapan UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi Pada  Delapan  Desa  di  Kabupaten  Sleman),”  in Prosiding  Seminar  Nasional  &  Internasional , 2015.
[12] T.  P.  Astuti  and  Y.  Yulianto,  “Good  Governance Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” Berk. Akunt. dan Keuang. Indones. , vol. 1, no. 1, 2016.
[13] N. T. Indrianasari, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntanbilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa,” ASSETS  J.  Ilm.  Ilmu  Akuntansi,  Keuang.  dan Pajak , vol. 1, no. 2, pp. 29–46, 2017.
[14] D.  W.  Susyanti  and  N.  Latianingsih,  “Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan,” Epigram , vol. 11, no. 1, 2014.
[15] E.  Supriadi,  “Pertanggungjawaban  Kepala  Desa dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,” J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan , vol. 3, no.
2, 2015.