Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Lembang Parang Kabupaten Gowa
1 Amal Nur, 2 Armin Arsyad, 3 Gustiana Anwar Kambo

## Abstract
This paper describes the leadership of the village head. Community response is a benchmark for running  an  administration  in  Lembang  Parang.  The  method  used  in  this  paper  is  qualitative research that uses primary data sources by direct observation by the author in Lembang Parang Village, Barombong District, Gowa Regency. Researchers collect data and information through interviews with related parties. This research is supported by data sources and information from books and documents that help research themes, journals, and electronic information media. The results of the study show that the transactional efforts used by the leadership of the Village Head towards  his  constituents  are  effective  by  observing  the  community's  enthusiasm  in  actively participating  in  Village  programs.  The  people  of  Lembang  Parang  received  Transactional Leadership  from  Mursalim  Abubaedah.  On  the  other  hand,  the  transformational  leadership pattern implemented by Fatmawati as Lurah was also well received by the people of Lembang Parang.  For  the  people  of  Lembang  Parang,  the  transformational  design  implemented  by Fatmawati is seen as an effort to improve people's lives in Lembang Parang.

## Abstrak
Tulisan  ini  mengurai  mengenai  kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  Lurah.  Respon  masyarakat dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dari  berjalannya  sebuah  kepemimpianan  di  Lembang  Parang. Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan sumber  data  primer  dengan  cara  observasi  langsung  penulis  di  Kelurahan  Lembang  Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara kepada pihak yang terkait. Penelitian ini juga didukung dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari buku dan dokumen yang menunjang tema penelitian, jurnal, serta media informasi elektronik. Adapuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya transaksional yang  digunakan  dalam  kepemimpinan  Kepala  Desa  terhadap  konstituennya  berjalan  efektif, dengan  melihat  antusias  masyarakat  dalam  ikut  bertasipasi  aktif  dalam  program-program Desa. Kepemimpinan Transaksional oleh Mursalim Abubaedah direspon baik oleh masyarakat Lembang  Parang.  Di  sisi  lain,  pola  kepemimpinan  tranformasional  yang  dijalankan  oleh Fatmawati  sebagai  Lurah  juga  direspon  baik  oleh  masyarakat  Lembang  Parang.  Bagi masyarakat Lembang Parang, pola transformasional yang dijalankan oleh Fatmawati dilihat sebagai sebuah usaha untuk meingkatkan kehidupan masyarakat di Lembang Parang.
Palita: Journal of Social Religion Research
Oktober - 2023, Vol.8, No.2, hal.205-218 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E): 2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI : http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.4074
Keywords : Leadership, Village Head, Lurah
1,2,3 Universitas Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan, Km 10 Tamalanrea, Kota Makassar E-mail: amalnur01@yahoo.com
Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa , Lurah
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218

## Pendahuluan
Kepemimpinan  politik  menurut  Andrew  Heywood  dapat  dipahami dalam  tiga  perspektif  yaitu  kepemimpinan  sebagai  pola  perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan sebagai nilai politik. 1 Kepemimpinan  politik  biasanya  berlangsung  di  dalam  suprastruktur  dan infrastruktur  politik  atau  dalam  lembaga  pemerintah,  Partai  Politik  dan lembaga  masyarakat.      Kepemimpinan  politik  adalah  sebuah  posisi  penting dalam  sistem  politik  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Sebuah kepemimpinan yang baik dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat yang  dipimpin,  namun  pada  saat  yang  sama,  sebuah  kepemimpinan  yang buruk dapat menghasilkan efek yang sebaliknya.
Kepemimpinan  politik  memiliki  perbedaan  dengan  kepemimpinan. Kepemimpinan  politik  merujuk  pada  kepemimpinan  dalam  konteks  politik, yaitu  kepemimpinan  yang  berfokus  pada  pengambilan  keputusan  dan pengarahan dalam rangka mencapai tujuan politik. Kepemimpinan politik juga dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  memimpin  dan  memengaruhi orang  lain  dalam  rangka  mencapai  tujuan  politik  tertentu.  Dalam  hal  ini, seorang  pemimpin  politik  harus  mampu  memahami  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat  serta  menentukan  strategi  dan  taktik  yang  tepat untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Kepemimpinan politik sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mengisi jabatan politik.
Kepemimpinan  politik  dapat  dikatakan  sebagai  kepemimpinan  yang berlangsung  dalam  suprastruktur  politik  (lembaga-lembaga  pemerintahan), dan  yang  berlangsung  dalam  infrastruktur  politik  (partai  politik  dan organisasi kemasyarakatan).  Sondang P. Siagian mengemukakan pengertian kepemimpinan politik, yakni
“Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi sumber- sumber dan alat- alat lainnya dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi politiknya” 2
Pengertian  yang  lebih  luas  mengenai  kepemimpinan  politik  diungkapakan oleh  Andrew  Heywood,  mengungkapakan  bahwa  dalam  Kepemimpinan politik  dapat  dipahami  dalam  3  (tiga)  perspektif  yaitu,  pertama,
1 Andrew Heywood dalam M. S Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), 157.
2 Besse Akrariyana, “Kepimpinan Politik H. Andi Asmidin Di Kabupaten Wajo Periode 2004-2009” (Universitas Hasanuddin, 2012), 13.
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
kepemimpinan  sebagai  pola  perilaku  politik.  Kedua,  kepemimpinan  sebagai kualitas personal. Dan ketiga, kepemimpinan sebagai nilai politik. 3
Pemimpin politik mempunyai perbedaan dengan kepala suatu lembaga pemerintah  karena  mereka  secara  aktif  menggunakan  wewenang  mereka untuk  mempengaruhi  bawahannya,  berbeda  dengan  kepala  lembaga  yang lebih  cenderung  memanfaatkan  hubungan.  Kepemimpinan  pejabat  politik didasarkan pada keyakinan mereka bahwa otoritas yang mereka miliki berasal dari rakyat, atau kepentingan publik.
Kepemimpinan  politik  sering  kali  berkaitan  dengan  tujuan  untuk mencapai kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai  cara  seperti  memengaruhi  pendapat  publik  melalui  media  massa, memperkuat  dukungan  dari  kelompok  politik,  serta  melakukan  berbagai kebijakan politik yang dianggap menguntungkan bagi pihak yang berkuasa. Di  Indonesia,  berawal  dari  Undang-Undang  (UU)  No.  32  Tahun  2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  diubah  menjadi  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  berimplikasi  terhadap  kehadiran pemimpin-pemimpin politik di tingkat lokal. Payung hukum dalam penentuan Kepala  Desa  secara  langsung  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk merebutkan  kursi  kepemimpinan  di  Desa  sebagai  Kepala  Desa  melalui pemilihan secara langsung, seperti yang tertuang pada Pasal 31 UU No 6 Tahun 2014  tentang  Desa  yang  menjelaskan  mengenai  tata  cara  Pemilihan  Kepala Desa. Secara umum pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 dalam UU No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  dijelaskan  secara  umum  mengenai  tata  cara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan perangkat Desa. Hal ini secara langsung menjadikan  kepala  Desa  terpilih  duduk  sebagai  pemimpin  politik  di  Desa. Dengan  demikian,  Kepala  Desa  bukanlah  sebagai  kepanjangan  tangan pemerintah,  melainkan  sebagai  pemimpin  masyarakat.  Artinya  kepala  desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.
Desa  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk  kuno  dari  kehidupan  Bersama sebanyak  beberapa  ribu  orang,  hamper  semuanya  saling  mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat di pengaruhi oleh kehendak alam dan hukum alam. Dan lam temapt tinggal itu terdapat berbagai ikatan keluarga yang rapat, ketaatan  pada  tradisi  dan  kaidah-kaidah  sosial. 4 Namun,  konsekuensi  dari modernisasi  dan  jumlah  pertumbuhan  masyarakat  yang  kian  cepat
3 Lihat dalam M. Alfan Alfian, Wawasan Kepemimpinan Politik (Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2016), 102.
4 Bouman dan Baratha dalam Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa , ed. Yusri Munaf (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 10.
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
menyebabkan  secara  perlahan  Desa  berubah  menjadi  wilayah  kelurahan. Kelurahan  dianggap  sebagai  sebuah  wilayah  yang  lebih  maju  dibandingkan dengan  Desa.  Menariknya  di  Indonesia,  tidak  semua  desa  menginginkan statusnya  berubah  menjadi  kelurahan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ivan (2021) dapat diperhatikan bahwa adanya desa yang menolak merubah status. Sementara pada sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Jeddawi, dkk (2018) 5 memperlihatkan bahwa berdasarkan perspektif hukum wilayah Teluk Kapuas telah memenuhi syarat menjadi kelurahan akan tetapi tetap bertahan menjadi sebuah desa.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ivan 6 (2021)  setidaknya menggambarkan  dinamika  yang  terjadi  terhadap  perubahan  status  desa menjadi  kelurahan.  Pada  penelitian  Ivan  tergambarkan  bahwa  Penolakan terhadap  Perubahan  status  Desa  menjadi  Kelurahan  di  Desa  Condongcatur, Kecamatan  Depok,  Kabupaten  Sleman,  Yogyakarta,  tidak  terlaksana  karena mendapatkan  penolakan  dari  Pemerintah  Desa.  Kondisi  ini  terjadi  akibat adanya  kekhawatiran  akan  kehilangan  otonomi  dan  kemandirian  Desa. Sementara  itu,  perbedaan  penelitian  dahulu  dengan  penelitian  ini,  dapat dilihat  dari  hasil  kebijakan  yang  berlaku,  yang  mana  pada  penelitian  ini penolakan  kelompok  masyarakat  terhadap  perubahan  status  desa  menjadi kelurahan tidak berhasil sehingga desa tetap berubah menjadi kelurahan. Perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  sebenarnya  tidak  hanya terkait  dengan  aspek  administratif  semata,  namun  juga  perlu  dipahami memiliki  dampak  yang  lebih  luas  pada  kehidupan  masyarakat  dan  politik lokal.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ivan  (2021)  ditemukan  bahwa tentang  rasa  kekhawatiran  dari  masyarakat  desa  akan  kehilangan keistimewaannya sebagai desa, sehingga hal tersebut menjadi kendala tidak terlaksananya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Perubahan  status  Desa  menjadi  kelurahan  juga  turut  memberikan dampak  bagi  kepemimpinan  yang  berada  di  Desa.  Oleh  sebab,  kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  Lurah  sebagai  perpanjangan  tangan  dari Pemerintah  Kabupaten/Kota,  sementara  ketika  masih  menjadi  Desa, kekuasaan  berada  di  tangan  masyarakat  Desa  yang  mendelegasikan kekuasaannya kepada Kepala Desa melalui Pilkades.
5 Murtir  Jeddawi,  Abdul  Rahman,  and  M.  Nawawi,  “Studi  Kemungkinan  Perubahan Status  Desa  Teluk  Kapuas  Menjadi  Kelurahan  Di  Kabupaten  Kubu  Raya,” Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa 3,  no.  1  (2018):  31–50,  https://doi.org/10.33701/ jipsk.v3i1.301.
6 Indrian Ivan, “Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan” (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021).
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat setempat. Hal ini membuat Kepala Desa lebih berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada masyarakatnya—walaupun tidak semuanya—bukan pada pemerintah daerah.  Oleh  sebab  itu,  perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan dari masyarakat setempat yang merasa  kehilangan  kontrol  atas  wilayah  mereka.  Oleh  karena  itu,  dapat pahami bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan memiliki implikasi sosial-politik yang signifikan, karena berdampak pada struktur kekuasaan dan kendali pemerintah daerah terhadap wilayah tersebut.
Masyarakat Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa setidaknya pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh Kepala Desa dan juga Kepala Kelurahan. Masyarakat Lembang Parang pernah dipimpin oleh Kepala Desa terakhir pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 status Desa Lembang Parang  berubah  menjadi  Kelurahan  Lembang  Parang,  yang  juga  berakibat berakhirnya kepemipinan Kepala Desa digantikan menjadi Kepala kelurahan.
Hal  ini  kemudian  menarik,  sebab  akan  dapat  dijadikan  titik  awal  untuk memulai sebuah penelitian. Perbedaan-perbedaan antara kepimpinan Kepala Desa  (politik)  dan  Kepala  Kelurahan  dapat  terlihat  dari  respon  masyarakat Lembang  Parang  terhadap  kehadiran  pemimpin-pemimpin  itu.  Oleh  sebab, Kepemimpinan tidak berjalan satu arah melainkan berjalan dua arah, dalam arti lain sebuah kepempinan dapat dinilai berhasil ataupun efektif tergantung dari respon yang diberikan oleh masyarakat. Maka dari itu, “bagaimana respon masyarakat  terhadap  kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  Kepala  Kelurahan  di wilayah  Lembang  Parang?”  menjadi  pertanyaan  di  dalam  tulisan  ini  yang diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  mengenai  perbandingan kepemimpinan  politik  dan  kepemimpinan  administratif  dengan  melihat respon  masyarakat  Lembang  Parang  terhadap  kepemimpinan  yang berlangsung.

## Metode
Tulisan  ini  menggunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam melihat Respon Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Lembang Parang Kabupaten Gowa. Metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  riset  kepustakaan  ( library  research )  yang  bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.
Penelitian  ini  menjadikan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk menggambarkan proses penelitian yang berasal dari hasil studi pustaka, yaitu
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
buku, riset lembaga survei, dan konsultan politik. Dengan demikian peneliti melakukan  riset  kepustakaan  terkait  kepemimpinan  politik  dan  respon masyarakat  dengan  mencari  literatur  yang  relevan  dari  berbagai  sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, makalah, dan lain-lain. 7 Dalam penelitian ini,  metode  deskripsi  kualitatif  digunakan  untuk  menggambarkan  proses penelitian  dari  hasil  penelitian  kepustakaan,  khususnya  buku,  penelitian lembaga survei dan konsultan politik. 8
Data  yang  dikumpulkan  penulis  kemudian  dilakukan  pengolahan  data tersebut yang disesuaikan dengan kebetuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal  pengolahan  data  itu  dimulai  dengan  melakukan  editing  setiap  data masuk.  Setelah  proses  editing  dilakukan  proses  coding,  yaitu mengklasifikasikan  jawaban  informan  menurut  macam-macamnya.  Dalam proses  penelitian  setelah  data  yang  dikumpulkan  dan  diperoleh  tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. 9 Sebagai penelitian yang menggunakan metode riset kepustakaan, data-data yang telah dikumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini merupakan teknik yang menggambarkan secara sistematis fakta atau objek penelitian secara apa adanya. 10

## Hasil dan Diskusi
Kepala Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Lurah diangkat oleh bupati/wali  kota  atas  usul  sekretaris  daerah  dari  pegawai  negeri  sipil  yang memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  melaksanakan  tugas,  Lurah  bertanggung  jawab  kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh  perangkat  kelurahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3).  Sementara itu, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan  tugas  Lurah  dapat  dibentuk  lembaga  lainnya  sesuai  dengan
7 Febrihada Gahas Candramukti, “Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal Pada Pilpres 2019,” ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan IlmuIlmu Sosial 2, no. 2 (2019): 245–56.
8 Indar  Arifin,  “Agama  Dalam  Pelaksanaan  Dan  Kemenangan  Pemilu  Pilpres  Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia,” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 8, no. 4 (2022).
9 Bagong  Suyanto,  Sutinah,  and  Dkk, Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan ,  ed.  Bagong  Suyanto  and  Sutinah,  Pertama  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), 56–57.
10 Sudaryono, Metodologi  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Mix  Method (Depok: Rajawali Pers, 2019).
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Sementara Kepala Desa diatur pada Pasal 1 Ayat 3 dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa, Pemerintah Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bukan  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  kabupaten,  melainkan sebagai pemimpin masyarakat Desa. Dengan kata lain, posisi kepala Kelurahan merupakan posisi yang diperoleh dari kepala daerah, sementara kepala Desa merupakan  posisi  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  pemilihan  umum  yang dilaksanakan di desa.
Inti dari kepemimpinan politik adalah pengaruh, suatu kepemimpinan yang terkait dengan kemampuan seorang aktor politik untuk mempengaruhi orang  lain  dalam  mengupayakan  tujuan  yang  diharapkan.  Pengaruh ( influence )  merupakan  konsep  strategi  dalam  kepemimpinan  khususnya kepemimpinan  politik.  Terkait  sekali  dengan  kekuasaan,  bahkan  ada  yang berpendapat hakikat kekuasaan adalah pengaruh. 11
Kepala  Desa  adalah  pemimpin  politik,  sementara  kepala  kelurahan adalah pemimpin manejerial. Oleh sebab itu, kepala desa juga berbeda dengan kepala kelurahan, sebab kepala desa lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi  bawahannya.  Sementara  kepala  kelurahan  cenderung menggunakan  hubungan.  Dengan  demikian,  melihat  pola  tingkah  laku masyarakat  dalam  merespon  pemimpin  mereka  dapat  dijadikan  tolak  ukur dalam keberhasilan suatu kepemimpinan.

## Lembang Parang, dari Desa menjadi Kelurahan (2008-2009)
Lembang  Parang  merupakan  sebuah  wilayah  yang  pernah  merasakan status Desa dan juga status Kelurahan. Setidaknya Lembang Parang terakhir mendapatkan  status  Desa  tahun  2008,  sementara  sejak  tahun  2008  sampai dengan tulisan ini dibuat memiliki status sebagai kelurahan. Perubahan status Desa Lembang Parang menjadi Kelurahan Lembang Parang resmi pada tanggal 14 April 2009 sejak ditetapkannya oleh Bupati Gowa yaitu Ichan Yasin Limpo dengan  lahirnya  sebuah  aturan  yang  berbentuk  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten Gowa No 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Lembang Parang  menjadi  Kelurahan  Lembang  Parang  Kecamatan  Barombong Kabupaten Gowa.
Perubahan status Desa menjadi kelurahan diawali oleh kosongnya kursi kepemimpinan  di  wilayah  tersebut,  oleh  sebab,  kepala  desa  kala  itu  yaitu Mursalim Abubaedah ikut maju dalam pemilihan anggota legislatif sehingga harus  menanggalkan  jabatannya  sebagai  kepala  desa.  Akibat  kosong  kursi
11 Heywood dalam M. Alfan Alfian, Wawasan Kepemimpinan Politik , 102.
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
kepala desa tersebut berimplikasi terhadap keinginan masyarakat Lembang Parang  untuk  mencari  pemimpin  baru.  Gayung  bersambut,  Pemerintah Kabupaten  Gowa  masuk  ke  dalam  dinamika  itu  dengan  menawarkan  opsi perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini kemudian menerima banyak respon  dari  masyarakat  Lembang  Parang,  dari  hal  setuju  sampai  dengan penolakan.
Masyarakat  Desa  Lembang  Parang  kala  itu  terbagi  menjadi  dua kelompok, kelompok yang pro terhadap perubahan status menjadi kelurahan dan  kelompok  yang  kontra  terhadap  perubahan  status  menjadi  kelurahan. Sumarlin sebagai tokoh kelompok pemuda yang kontra terhadap perubahan status  menjadi  kontra  terhadap  perubahan  status  tersebut.  Menurut Sumarlin 12 dalam  wawancara  bahwa,  ketika  Desa  Lembang  Parang  menjadi kelurahan maka desa tersebut akan kehilangan jati diri sebagai masyarakat yang  senang  dengan  budaya  gotong  royong  dalam  setiap  penyelesaian masalah  dalam  desa  tersebut.  Sumarlin  juga  menambahkan  bahwa,  ketika desa  diubah  menjadi  kelurahan,  maka  fokus  mata  pencaharian  masyarakat Lembang Parang “dipaksa” beralih dari sektor pertanian menjadi sektor jasa. Sementara  masyarakat  Lembang  Parang  memiliki  sumber  penghasilan  dari pertanian.
Pernyataan Syamsul Bahri Sanusi 13 sebagai salah satu masyarakat yang pro  terhadap  perubahan  status  menjadi  kelurahan  memberikan  perspektif yang  lain.  Menurutnya,  bahwa  perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan merupakan sebuah jalan yang berdampak positif bagi masyarakat Lembang Parang.  Dalam  wawancara  Syamsul  Bahri  Sanusi 14 mengungkapkan  bahwa, dengan berubahnya Lembang Parang menjadi kelurahan maka, tidak akan ada lagi  permusahan-permusuhan  antara  kelompok  masyarakat  akibat  adanya kegiatan  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades).  Bagi  Syamsul  Bahri  Sanusi Pilkades menjadi sumber perpecahan bagi masyarakat Lembang Parang. Proses  perjalanan  perubahan  Lembang  Parang  dari  desa  menjadi kelurahan menuai proses yang memakan banyak energi masyarakat Lembang Parang. Konflik terjadi dari yang bentuknya protes sampai dengan demo atau aksi  turun  ke  kantor-kantor  pemerintah  daerah  oleh  masyarakat  Lembang Parang.  Terbitnya  Perda  Kabupaten  Gowa  No  2  Tahun  2009  tentang Perubahan Status Desa Lembang Parang menjadi Kelurahan Lembang Parang
12 Wawancara  dengan  Sumarlin  selaku  Tokoh  Pemuda  Desa  Lembang  Parang  yang dilaksanakan  pada Tanggal 15 Juli 2023
13 Syamsul Bahri Sanusi selaku Tokoh masyarakat Lembang Parang yang juga sebagai calon kepala Desa yang ikut bertarung tahun 2008.
14 Wawancara dengan Syamsul Bahri Sanusi pada Tanggal 14 Juli 2023
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
Kecamatan  Barombong  Kabupaten  Gowa,  kemudian  menjadi  jawaban  dari dinamika tersebut.
Respon Masyarakat Lembang Parang terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Kekuasaan  yang  efektif  memerlukan  model  kepemimpinan  yang  baik.
Pemimpin  harus  memahami  manajerialisme  dan  penerapannya  dalam organisasi sederhana atau kompleks. Manajemen memerlukan kepemimpinan,  bagaimana  memotivasi  bawahan  terhadap  kinerja.  Nixon mengatakan bahwa pemikiran manajemen adalah tentang hari ini dan masa depan.  Pemimpin  memikirkan  hari  esok/masa  depan.  Manajemen  mewakili suatu proses, kepemimpinan mewakili peristiwa sejarah. 15
Kepemimpinan  diartikan  sebagai  proses  mempengaruhi  dan mengarahkan  berbagai  tugas  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai  strategi  dan  tujuan  bersama  dan  kemampuan  mempengaruhi kelompok  agar  mengidentifikasi,  memelihara  dan  mengembangkan  budaya organisasi.  Kepemimpinan  adalah  masalah  relasi  dan  pengaruh  antara pemimpin dan yang dipimpin. 16 Dengan demikian, maka dapat diperhatikan bahwa  kepemipinan  Kepala  Desa  dan  Kepala  Kelurahan  perlu  ditilik  lebih lanjut.  Oleh  sebab,  Kepala  Desa  memperoleh  legitimasi  sebagai  pemimpin yang berasalkan dari masyarakat yaitu pemilih, sedangkan Kepala Kelurahan memperoleh  legitimasinya  sebagai  pemimpin  yang  berasalkan  dari  Kepala Daerah dengan proses penunjukan. Dengan ini dapat terlihat, bahwa orientasi kepemimpinan antar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan memiliki perbedaan. Orientasi  kepemimpinan  yang  berbeda  akan  memberikan  implikasi terhadap  pola  kepemimpinan  yang  digunakan  oleh  pemimpin.  Akibatnya, berbagai pola yang digunakan oleh pemimpin akan direspon oleh masyarakat yang  dipimpinnya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  pola  kepemimpinan  yang digunakan oleh Mursalim Abubaedah sebagai Kepala Desa Lembang Parang (2008) dan pola kepemimpinan yang digunakan oleh Fatmawati selaku Kepala Kelurahan (2009).
15 Alfian  dalam  Jovan  Prima  Firmansyah  et  al.,  “Peran  Marketing  Politik  Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik,” Jurnal Rectum 5, no. 1 (2023): 956.
16 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2010), 2.
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218

## Kepemimpinan Transaksional Kepala Desa
Mursalim  Abubaedah  terpilih  kembali  menjadi  Kepala  Desa  Lembang Parang  pada  tahun  2008  melalui  proses  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) yang berlangsung secara demokratis. Mursalim Abubaedah memasuki periode keduanya setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lembang Parang  periode  2003-2008.  Pada  Pilkades  2008  Mursalim  Abubaedah mengalahkan  lawan  politiknya  yaitu  Syamsul  Bahri  Sanusi.  Selama  masa Kepemimpinan  Mursalim  Abubaedah  ditemukan  bahwa  pola  transaksional dijadikan  gaya  yang  digunakan  oleh  Mursalim  Abubaedah  dalam  hal menghadapi ataupun memimpin masyarakat Desa Lembang Parang.
Kepemimpinan  transaksional  digagas  oleh  pemikir  James  MacGregor Burns pada tahun 1992. Kepemimpinan (politik dan manajemen) cenderung menghasilkan  pemimpin  yang  “biasa-biasa  saja”  atau  bahkan  tidak bertanggung  jawab.  Menurut  Burns,  kepemimpinan  adalah  suatu  jenis hubungan  transaksional  antara  seorang  pemimpin  dan  pengikutnya, hubungan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  model  pertukaran ( exchanging one thing to another ) berupa pekerjaan, jabatan atau uang untuk mendapatkan  suara. 17 Dengan  demikian  Mursalim  Abubaedah  dalam  hal menghadapi  ataupun  memimpin  masyarakat  Desa  Lembang  Parang dipandang sebagai pengguna pola kepemimpinan transaksional.
Pola  Kepemimpinan  Transaksional  Mursalim  Abubaedah  yang menjadikan  program  Pembangunan  Jalan  Tani  sebagai  penanda  pola-pola transaksionalnya. Program Pembangunan Jalan Tani bermaksud membangun akses  para  petani  menuju  ke  lahan-lahan  pertanian  masyarakat.  Hal  ini dijadikan  program  andalan  Mursalim  Abubaedah  selama  memimpin masyarakat  desa  Lembang  Parang  yang  dapat  diidentifikasi  dari  hasil wawancara  dengan  masyarakat  Lembang  Parang  yaitu  H.  Tompo. 18 menjanjikan pembangunan jalan tani oleh Mursalim Abubaedah ditenggarai sebagai pola transaksional.
Program Pembagunan Jalan Paving Block oleh Mursalim Abubaedah juga dapat  dilihat  sebagai  pengaplikasian  pola  transaksional.  Dalam  wawancara dengan  Haruna 19 dapat  terlihat  pola  transaksional  dijalankan  oleh  kepala Desa. Kala itu, Mursalim Abubaedah menjanjikan bahwa ketika dia  menjabat sebagai Kepala Desa maka jalan-jalan yang berada di Desa Lembang Parang akan diubah yang awalnya jalan rusak dan berasal dari tanah menjadi jalan yang lebih layak digunakan oleh penduduk setempat.
17 M. Alfan Alfian, Wawasan Kepemimpinan Politik , 353.
18 Wawancara dengan H. Tompo pada Tanggal 14 Juli 2023
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218

## Kepemimpinan Transformasional Lurah
Pasca peralihan Lembang Parang menjadi Kelurahan, pada tahun 2009 ditunjuklah  Fatmawati  sebagai  Lurah  Lembang  Parang  oleh  Ichsan  Yasin Limpo selaku Bupati Gowa. Fatmawati kemudian menjadi Lurah pertama di Kelurahan  Lembang  Parang.  Sebagai  Lurah,  Fatmawati  memiliki  Pola kepemimpinan yang berbeda jika dibandingkan dengan Mursalim Abubaedah. Tampak  bahwa,  Fatmawati  mengedepankan  pola  transformasional  dalam memimpin sebagai lurah guna menghadapi masyarakat Lembang Parang.
Kepemimpinan  transformasional,  dapat  dilihat  dari  pola  hubungan antara pemimpin-pengikut, dimana pemimpin melibatkan para pengikutnya sedimikian rupa sehingga mereka saling menaikkan motivasi dan moralitas ke level yang lebih tinggi. 20 Keterbatasan anggaran yang dimiliki Kelurahan mau tak  mau  berkonsekuensi  kepada  gaya  kepemimpinan  yang  digunakan  oleh Fatmawati sebagai Lurah. Berbeda dengan Desa yang miliki Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM  Pedesaan,  pada  tahun 2007 -2014) menyebabkan Kepala Desa dapat melakukan pola transaksional dalam Kepemimpinannya, sementara Kelurahan memiliki dana yang terbatas untuk  mengelola  Kawasan  kelurahan,  di  mana  dana  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  Daerah  (APBD).  Kondisi  yang  demikian  berbeda  berimplikasi terhadap pola kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Fatmawati sengai Lurah Lembang  Parang  kala  itu.  Keadaan  itu  memaksa  Fatmawati  untuk mengerahkan  masyarakat  dengan  melalui  pola-pola  transformasional.
Memberikan  contoh  langsung  kepada  masyarakat  Lembang  Parang  dengan turun  langsung  ke  wilayah  Lembang  Parang  dalam  Hal  Kerja  Bakti  dapat dijadikan  inspirasi  bagi  masyarakat  setempat.  Ungkapan  yang  disampaikan oleh  Ani 21 sebagai  masyarakat  Lembang  Parang  dengan  memberikan komentarnya terhadap Kepemimpinan Fatmawati sebagai Lurah. Ani melihat bahwa  turun  langsungnya  Lurah  di  tengah-tengah  masyarakat  mampu menggerakkan  masyarakat  Lembang  Parang  untuk  ikut  melakukan  Kerja Bakti di lingkungan Lembang Parang.
Kepemimpinan transformasional menurut Burns adalah kepemimpinan transformasional  yang  pada  akhirnya  bersifat  moral,  karena  meningkatkan level tingkah laku dan aspirasi etis pemimpin dan yang dipimpin, dan dengan demikian  memiliki  suatu  efek  mentranformasikan  keduanya. 22 Posisi  Lurah yang  menjabat  akibat  dari  penunjukan  oleh  Kepala  Daerah,  menyebabkan tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Lurah  kepada  masyarakat  tidak  sebesar tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala Desa. Sehingga lurah tidak selalu
20 Martha L Cottam, Pengantar Psikologi Politik (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 167. 21 Wawancara dengan Ani pada Tanggal 14 Juli 2023
22 Cottam, Pengantar Psikologi Politik , 81.
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218
harus berhadapan langsung kepada masyarakat, berbeda dengan Kepala Desa yang  mesti  mendengarkan  aspirasi  konstituennya.  Akan  tetapi  kondisi demikian  tidak  menyebabkan  hubungan  pemimpin-pengikut  antara  lurah- masyarakat terhenti, seperti mengadakan sosialisasi-sosialisasi program dari Kepala  Daerah  sebagai  salah  bentuk  relasi  antara  lurah-masyarakat  yang disebabkan  oleh  keinginan  meningkatkan  level  tingkah  laku  masyarakat sekaligus  Lurah  Lembang  Parang.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Nurmi 23 bahwa, Fatmawati sewaktu menjadi Lurah sering mengadakan sosialisasi di masyarakat  sebagai  bentuk  menjalin  relasi  yang  juga  sekaligus  memotivasi masyarakat sesuai harapan dari program milik daerah.

## Kesimpulan
Terlihat  bahwa,  upaya  transaksional  yang  digunakan  dalam kepemimpinan  Mursalim  Abubaedah  sebagai  Kepala  Desa  terhadap konstituennya  berjalan  efektif,  dengan  melihat  antusias  masyarakat  dalam ikut  bertasipasi  aktif  dalam  program-program  yang  dicanangankan  oleh Mursalim  Abubaedah.  Kepemimpinan  Transaksional  oleh  Mursalim Abubaedah  direspon  baik  oleh  masyarakat  Lembang  Parang,  hal  ini  dapat terjadi  dengan  melihat  kondisi  masyarakat  yang  cukup  pasif  dalam berpartisipasi  kepada  program  pembangunan  desa.  Sehingga  pilihan  untuk melanggengkan pola Kepemimpinan Transaksional oleh Mursalim Abubaedah sebagai  sebuah  pilihan  logis  dari  Kepala  Desa  kala  itu.  Di  sisi  lain,  pola kepemimpinan  tranformasional  yang  dijalankan  oleh  Fatmawati  sebagai Lurah juga direspon baik oleh masyarakat Lembang Parang. Bagi masyarakat Lembang  Parang,  pola  transformasional  yang  dijalankan  oleh  Fatmawati dilihat sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Lembang Parang.
Adapun  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  Kepemimpinan  seyogianya berasal  dari  harapan  pengikutnya.  Dengan  itu  maka  pemimpin  akan  dapat dinyatakan sukses sebagai pemimpin ketika memperoleh respon positif dari para  pengikutnya.  Kepemimpinan  Kepala  Desa  maupun  Kepemimpinan Kepala Kelurahan seyogianya berlandaskan kebutuhan masyarakat. Sehingga ada  baiknya  untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya  dapat  menilik  pola kepemimpinan-kepemimpinan yang berada pada tingkat lokal.
23 Selaku staff kecamatan Barombong Tahun 2009, Wawancara pada Tanggal 16 Juli 2023
Amal Nur  dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal. 205-218

## Daftar Pustaka
Akrariyana, Besse. “Kepimpinan Politik H. Andi Asmidin Di Kabupaten Wajo Peridoe 2004-2009.” Universitas Hasanuddin, 2012.
Arifin,  Indar.  “Agama  Dalam  Pelaksanaan  Dan  Kemenangan  Pemilu  Pilpres Sebagai  Sebuah  Realitas  Politik  Di  Indonesia.” JPPI  (Jurnal  Penelitian Pendidikan Indonesia) 8, no. 4 (2022).
Cottam, Martha L. Pengantar Psikologi Politik . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Febrihada  Gahas  Candramukti.  “Peranan  Agama  Dalam  Menyikapi  Konflik Komunal  Pada  Pilpres  2019.” ENTITA:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial Dan IlmuIlmu Sosial 2, no. 2 (2019): 245–56.
Firmansyah,  Jovan  Prima,  Memorianus  Amzihono,  Chaca  Annisa,  Marisa Permatasi,  and  Joko  Susilo  Raharjo.  “Peran  Marketing  Politik  Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik.” Jurnal Rectum 5, no. 1 (2023): 947–61.
Hasibuan, M. S. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Ivan, Indrian. “Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi  Kelurahan.”  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyarakat  Desa, 2021.
Jeddawi,  Murtir,  Abdul  Rahman,  and  M.  Nawawi.  “Studi  Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 3, no. 1 (2018): 31–50. https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301.
Kartono,  Kartini. Pemimpin  Dan  Kepemimpinan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Perkasa, 2010.
M.  Alfan  Alfian. Wawasan  Kepemimpinan  Politik .  Bekasi:  PT  Penjuru  Ilmu Sejati, 2016.
Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. Pemerintahan Desa . Edited by Yusri Munaf. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
Sudaryono. Metodologi  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Mix  Method . Depok: Rajawali Pers, 2019.
Suyanto,  Bagong,  Sutinah,  and  Dkk. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Alternatif Pendekatan . Edited by Bagong Suyanto and Sutinah. Pertama.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Undang-Undang No.  6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah