## Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pendekatan Pendidikan Responsif Gender di Kabupaten Sumenep
AH. Mansur
Institut Agama Islam AL-Azhaar Lubuk Linggau Indonesia
ahmansur@iai-al-azhaar.ac.id Mufiqur Rahman IAI AL-Khairat Pamekasan mufiqurrahman@alkhairat.ac.id Muhammad Tang
Muhammadtang.mt78@gmail.com STAI Al-Furqan Makassar

## Abstract
This article aims to discuss increasing the human development index through a gender-responsive education approach. This article uses a library research approach with content analysis techniques. The results showed that the HDI of  Sumenep  Regency  was  still  relatively  low,  namely  that  males  were  at 72.32% while females were at 58.38%. This figure illustrates that there are still significant differences between males and females. One of the indicators is the school average of 6.60% for boys and 4.63% for girls. This fact is still detrimental  to  women.  Then  the  Gender  Empowerment  Index  (IDG)  in Sumenep is 60.99% better than other districts in Madura. IDG Sumenep data from  2010  to  2019  shows  a  fairly  good  increase,  even  better  than  other districts in Madura. However, this gap is still a development problem in the field  of  education  in  Sumenep.    This  study  shows  the  revitalization  of  the human  development  agenda  in  the  field  of  gender  responsive  education, especially in rural areas and islands. Development challenges in Sumenep are still faced with cultural praxis, some of which are not yet in favor of gender equality.  The  Sumenep  government  should  be  able  to  increase  the  human development  index  through  gender  responsive  education,  by  making  this study a recommendation to the relevant agencies. One of them is revitalizing the role of the education board, by optimizing the function of the education board  as  an  advisory  agency,  supporting  agency,  controlling  agency,  and mediating agency.
Keywords: Human Development Index (IPM), Gender Empowerment Index (IDG), Gender responsive education
Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  peningkatan  indek pembangunan  manusia  melalui  pendekatan  pendidikan  resposif  gender. Artikel ini menggunakan pendekatan library research dengan teknik konten analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  IPM  kabupaten  Sumenep masih  relatf  rendah  yaitu  laki-laki  berada  pada  angka  72.32  %  sementara perempuan  58.38  %  angka  ini  menggambarkan  bahwa  masih  terjadi perbedaan  yang  signifikan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Salah  satu indikatornya adalah rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%. Fakta  ini  masih  merugikan  perempuan.  Kemudian  indek  pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep adalah 60.99% lebih baik dari kabupaten lainnya di  Madura.      data  IDG  Sumenep  dari  2010  sampai  2019  menunjukkan peningkatan  yang  cukup  baik,  bahkan  lebih  baik  dari  kabupaten  lain  di Madura.  Kendati  demikian  kesenjangan  ini  masih  menjadi  persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumenep. Studi ini menunjukkan revitalisasi  agenda  pembangunan  manusia  di  bidang  pendidikan  yang responsif gender, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. Tantangan pembangunan  di  Sumenep  masih  dihadapkan  pada  praksis    budaya  yang sebagian  diantaranya  belum  berpihak  pada  kesetaraan  gender.  Pemerintah Sumenep  seyogyanya  dapat  meningkatkan  indek  pembangunan  manusia melalui  jalur  pendidikan  responsive  gender,  dengan  menjadikan  kajian  ini sebagai  rekomendasi  kepada  dinas  terkait.  Salah  satunya  adalah merevitalisasi peran dewan pendidikan, yaitu mengoptimalkan fungsi dewan pendidikan sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediating agency.
Kata  kunci:  Indek  Pambangunan  manusia  (IPM),  indek  pemberdayaan Gender (IDG), Pendidikan responsive gender

## Pendahuluan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan beberapa parameter, dan  yang  paling  populer  saat  ini  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). 1 Pembangunan manusia menjadi masalah besar di kawasan Madura. Indek Pembangunan Manusia (IPM) empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di jawa timur, dan lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. 2 Soal Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep menjadi diskursus dan perhatian media massa sejak lima tahun yang lalu. Sumenep pada tahun 2017 yang lalu menjadi kabupaten dengan peringkat 36  dari  38  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Timur. 3 Salah  satunya  adalah  indek pembangunan manusia (IPM) di Sumenep masih relatif rendah, yaitu 62,38 poin.
Fakta  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  pembangunan  manusia  di kabupaten  dengan  sumberdaya  alam  yang  terbaik  di  Madura  ini  belum  maksimal. Walaupun sampai hari ini pemerintah kabupaten Sumenep masih terus melakukan upaya peningkatan pada seluruh sektor pembangunan, terutama pada sektor perbaikan system pendidikan  formal  dan  nonformal  yang menjadi  fokus  kerja  pemerintah. 4 Perbaikan  di sektor  pendidikan  yang  dimaksud  adalah  di  antaranya  berkaitan  dengan  program peningkatan  kesejahteraan  guru,  peningkatan  kompetensi  pendidik,  dan  penyediaan fasilitas sarana pendidikan yang lengkap. 5
Fokus pemerintah Kabupaten Sumenep pada pendidikan tidak bsa dilepaskan dari IPM  di  Sumenep  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus,  bahwa  pendidikan  menjadi faktor  penting  dalam  pembangunan  manusia,  walaupun  untuk  mengukur  capaian pembangunan  manusia juga  dibangun  melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar.  Dimensi tersebut mencakup  umur  panjang  dan  sehat;  pendidikan  (pengetahuan),  dan  kehidupan yang  layak.  Ketiga  dimensi  tersebut  memiliki  pengertian  sangat  luas  karena  terkait banyak  faktor.  Untuk  mengukur  dimensi  kesehatan,  digunakan  angka  harapan  hidup waktu  lahir.  Selanjutnya  untuk  mengukur  dimensi  penddikan  digunakan  gabungan
1 Suwandi, Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program “Mawar Iteng” Di Kabupaten Pemalang (Prosiding seminar nasional dan call for papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.
2 Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014. BPS, Jakarta
3 Baca https://mediamadura.com/2017/01/17/mengejutkan-indek-pembangunan-manusia-di-sumenep- terendah-di-jawa-timur/
4 Baca https://www.timesindonesia.co.id/read/news/332880/genjot-pembangunan-sumenep-bupati-fauzi- bidik-sektor-pendidikan
5 Ibid
indikator  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah, 6 termasuk  juga  pemerataan pendidikan dalam konteks responsif kesetaraan gender. 7
Maka  jika  indikatornya  adalah  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah, kemudian  juga  pemerataan  pendidikan  dalam  konteks  responsif  gender  maka  dalam analisis sementara penulis, pemerintah seyogyanya melakukan gerakan dan terobosan di tiga  indikator  penting  tersebut,  dengan  membuat  gerakan education  for  all atau pendidikan untuk semua atau lebih focus lagi pada pendidikan responsive gender. Dengan kebijakan  dan  peraturan  daerah,  pemerintah  dapat  melakukan  pola  pendidikan  yang ramah terhadap kaum difabel, membangun akses pendidikan dari desa melalui kelompok belajar untuk masayarakat (taman baca masyarakat) dan juga yang tidak kalah penting pemberdayaan perempuan sehingga mengurangi angka perempuan putus sekolah. 8
Kondisi  kontras  yang  terlihat  pada  pembangunan  laki-laki  dan  perempuan merefleksikan  adanya  disparitas  pembangunan  manusia  berbasis  gender  di  tingkat kabupaten/kota.  Kondisi  ini  penting  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  agar melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan pada penduduk perempuan melalui program-program otonomi daerah. Dengan demikian, capaian pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat segera diperoleh dengan  tingkat kesenjangan gender yang dapat ditekan seminimal mungkin. Pembangunan berbasis gender merupakan salah satu amanat yang  termaktub  dalam  berbagai  regulasi,  terutama  telah  menjadi  salah  satu  prioritas pembangunan dalam Rencana Strategis RPJMN Tahun 2015-2019 9
Dalam konteks Sumenep, dalam laporan penelitian Ismi Aulil Wardani tahun 2019 menyatakan bahwa pendidikan perempuan di kepulauan Sumenep relatif sangat rendah. Ismi  menyebutnya  dengan  modal  manusia  sebagai  salah  satu  faktor  yang  di  dalamnya terdapat  pendidikan  dan  keterampilan.  Faktor  pendidikan  perempuan  dapat  dijelaskan sekitar 11,402%. Variabel pendidikan ini memiliki nilai rendah sehingga perempuan di kepulauan Sumenep relatif kecil jumlah perempuan yang memiliki keterampilan, 10 karena dengan  pendidikan  seseorang  bisa  dengan  mudah  mengasah  atau  memperbanyak
6 Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), Indeks Pembangunan Manusia 2016. BPS, Jawatimur
7 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.
8 Baca https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/22/nadiem-makarim-perempuan-lebih-rentan- putus-sekolah-di-masa-pandemi-covid-19
9 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.
10 Umumnya mereka hanya memasak, menjemur ikan dan mencari kerang.
keterampilan  yang  dimiliki.  Sehingga  perempuan  di  kepulauan  hidupnya  sangat tergantung  kepada  penghasilan  suami.  Sehingga  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa kebertahanan  hidup  perempuan  di  kepulauan  bergantung  secara  dominan  kepada finansial. 11
Persoalan  pendidikan  perempuan  secara  sosiologis  di  kepulauan  Sumenep menurut pandangan penulis, menambah catatan persoalan pembangaunan manusia yang perlu disikapi secara cepat dan tegas dalam rangka mempercepat program pembangunan di  Sumenep,  dengan  mensukseskan  pendidikan  perempuan  sesuai  dengan  jenjang pendidikan usia sekolah. Biasanya dikelompokkan ke dalam empat kelompok umur, yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Perkiraan penduduk usia sekolah (7-24 tahun). 12
Dalam konteks pembangunan daerah diperlukan keterlibatan dan partisipasi peran lembaga  pemerintahan  dan  masyarakat  termasuk  di  dalamnya,  lembaga  dewan pendidikan  daerah  yang  juga  berfungsi  untuk  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 13
Dewan Pendidikan Kabupaten juga memiliki peran penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  tersebut  dengan  aktif  menjadi  pengawas  dan mendukung pemerintah melakukan kajian dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menjaga  mutu  pendidikan  di  daerah  termasuk  peningkatan  pendidikan  pada  aspek perempuan.
Maka,  melalui  fakta  emperik  dan  kajian  penelitian  sebelumnya  mengantarkan kajian  ini  ini  akan  membahas  secara  spesifik  tentang  bagaimana  indek  pembangunan manusia  di  kabupaten  Sumenep  dapat  dilakukan  melalui  sektor  pendidikan  dengan pendekatan  pendidikan  responsif  Gender.  Dengan  mempertimbangkan  latar  belakang masalah, makalah ini secara khusus ingin menjawab permasalah utama secara deskriptif, dan  interperetatif, pertama bagaimana  Indek  Pembangunan  Manusia  di  kabupaten
11 Ismi Aulil Wardani, et.all, Faktor  Yang  Mempengaruhi  Strategi  Bertahan  Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.
12 Widharto, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional Indonesia: Peran-serta Pustakawan Dalam Mencerdaskan Bangsa (Jurnal Perpustakaan Pertanian, V o l . 1 4 N o . 3 & 4 T a h u n 2 0 0 7), 154.
13 Baca Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ayat (2).
Sumenep, kedua bagaimana  Indek  Indek  Pemberdayaan  Gender  (IDG)  di  Sumenep, ketiga bagaimana  Peran  Dewan  Pendidikan  daerah  dalam  peningkatan  Indek Pembangunan Manusia di kabupaten Sumenep.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan library  research dengan  analisis isi/konten  menggunakan  sumber  buku  premer  dan  scunder.  Sumber  primer  yang digunakan adalah   buku Pembangunan manusia berbasis gender 2020 yang ditulis oleh Iklilah Muzayyanah Dini, yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian sumber lainnya seperti Luciana Castellia, dkk, dengan  judul  Equity  in  education:  a  general  overview. Dengan  mendialogkan sebuah temuan penelitian dengan teori di atas.

## Hasil dan Pembahasan
Kajian  akademis  tentang  peningkatan indek  pembangunan  manusia  melalui  jalur pendidikan pernah dilakukan antara lain adalah Ismi Aulil Wardani dkk  pada tahun 2019. Ismi  dan  timnya  melakukan  penelitian  tentang faktor    Yang    Mempengaruhi    Strategi Bertahan    Hidup  Perempuan  Pulau  Di  Desa  Gedugan,  Pulau  Giligenting,  Kabupaten Sumenep yang diterbitkan di jurnal SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019.
Penelitian  Ismi  dkk  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  strategi  bertahan  hidup  yang  ada  di  Desa  Gedugan  Pulau Giligenting  dan  menganalisis  hubungan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dengan strategi  bertahan  hidup  perempuan  pulau.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis kuantitatif  dengan  menyebarkan  kuisioner  (skala  likert),  observasi  dan  wawancara. Metode pengambilan sampling yang digunakan adalah random sampling dengan slovin. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal finansial, modal sosial, modal alam, modal fisik dan modal manusia, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mendominasi dan paling berpengaruh tehadap stratei bertahan hidup Perempuan Pulau adalah modal finansial. 14
14 Ismi Aulil Wardani, et.all, Faktor  Yang  Mempengaruhi  Strategi  Bertahan  Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.
Penelitian  Ismi  dkk  akan  memberikan  data  penting  bagi  penulis  dalam  faktor pendidikan bagi perempuan di kepulauan, sehingga penulis dapat melakukan tindak lanjut dan  pola  pendidikan  yang  dapat  meningkatkan  indek  pembangunan  manusia  secara epistimologis..
Selain  Ismi  dkk,  penelitian  lainnya  seperti  Suwandi,  menulis  laporan  penelitian yang  berjudul  Strategi  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Sektor  Kesehatan Melalui  Program “Mawar  Iteng” Di  Kabupaten  Pemalang.  Penelitin  Suwendi mendeskripsikan  strategi  peningkatan  IPM  melalui  sektor  kesehatan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  peningkatan  IPM  sektor  kesehatan  melalui  program “Mawar Iteng” dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) melalui kegiatan  :  kelas  ibu  hamil,  fasilitasi  rumah  tangga  kelahiran/persalinan,  peningkatan kompetensi bidan serta pembinaan desa siaga. 15 Walaupun penelitian ini tidak membahas peningkatan IPM melalui sector pendidikan namun tetap memberikan petunjuk (guide) bagi penulis untuk mencari pola yang sama dalam sector pendidikan.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Dini Damayanti dan Fitria Rismaningtyas dengan judul pendidikan berbasis responsif gender sebagai upaya meruntuhkan segregasi gender tahun  2021  penelitian  ini  menganalisis  pendidikan  yang  responsif  gender  dengan teori konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan pendidikan responsif gender harus dilakukan oleh semua pihak dengan metode collaborative learning . 16 Penelitian ini secara spesifik membahas  tentang  pendidikan  responsive  gender  namun  tidak  membahas  bagaimana korelasinya  secara  langsung  dengan  IPM.  Namun  penelitian  dapat  memberi  petunjuk secara teoritis dan ontologis.
Kemudian,  Rizka  Eliyana  Maslihah,  tahun  2018  melaporkan  hasil  penelitiannya berjudul Nilai Responsif Gender dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Rizka menemukan diskriminasi gender dalamstereotype yang terdapat dalam buku bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah  yaitu pada penggunaan kosa kata  dan dhomir mudzakkar muannats secara adil  dan  pembelajaran  termasuk  buku ajar,  untuk  melihat  lebih tajam terhadap  seluruh aspek pokok dan sasaran penelitian.
15 Suwandi, Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program “Mawar Iteng” Di Kabupaten Pemalang (Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.
16 Dini Damayanti & Fitria Rismaningtyas, Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender (Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):60
Ambawati  Ambarwati  dan  Aida  Husna  melakukan  penelitian  dengan  judul Manajemen  Pesantren  Responsif  Gender  :  Studi  Analisis  Di  Kepemimpinan  Nyai Pesantren  Di  Kabupaten  Pati.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  masih  ditemukan Ketidaksetaraan  gender  di  lembaga  pendidikan  Islam.  Ketidak  setaraan  gender  ini menurutnya karena pengaruh bias gender yang ada dalam kajian kitab kuning.  Bahwa masih ada stigma second class pada perepuan. Ambawati mengatakan dibutuhkan peran sentral Nyai/Kyai sebagai pimpinan pesantren dalam pengembangan pola pembelajaran responsif gender. 17
Kajian  penelitian  terdahulu  di  atas  secara  spesifik  akan  berbeda  dengan  kajian penulis  yaitu  pada  aspek  peningkatan  IPM  melalui  pendidikan  dengan  pendekatan responsive gender yang nantinya penulis akan kaji secara pustaka dengan memanfaatkan teori  kesetaraan  gender  yaitu equity  in  education atau  keadilan  dalam  mendapatkan pendidikan  dengan  spirit education  for  all .  Dan  beberapa  buku  pendidikan  responsive gender lainnya.

## Pendidikan untuk Semua
Education for all artinya pendidikan harus didaptkan ole semua orang dengan adil. Keadilan dalam pandangan Abdurrahman Wahid adalah salah satu nilai moderasi Islam. 18 Secara  etimologi  ada  sedikit  perbedaan  arah  antara (equity) (equality) menurut  Joseph Levitan 19 kesetaraan  dengan  merujuk  terminology equity adalah  kesetaraan  yang berbicara tentang keadilan (fairness) adalah untuk memastikan seorang anak mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan kesetaraan dengan merujuk pada terminologi equality untuk  membicarakan  kesamaan (sameness) jadi  mempromosikan  keadilan  dengan memberikan anak sesuatu yang sama. 20
Dalam  teori equity  in  education responsif  gender  peneliti  akan  mengunakan konsep    Kathleen  Lynch  dan    John  Baker 21 yang  teruji  konsep  ini  dalam  proses
17 Ambawati Ambarwati & Aida Husna, Manajemen Pesantren Responsif Gender : Studi Analisis Di Kepemimpinan Nyai Pesantren Di Kabupaten Pati  ( Palastren : Jurnal Studi Gender, Vol 7, No 2, 2014), 255.
18 Muhammad Aqil, Nilai-nilai humanism dalam dialog antar agama perpektif Gus Dur ( Al-Adyan : Journal of religious studies 1 (1), 52-66, 2020), 52
19 PhD candidate in Educational leadership and comparative at Penn state .
20 Jeseph Levitan, The difference between educational equality, equity and justice (Aje Forum, Forum of American Journal of education), 32
21 Kathleen Lynch dan  John Baker, Equality in education: An equality of condition perspective (Equality Studies Centre, University College Dublin. 2005), 131
pembelajaran  dalam  rangka  mencapai  lembaga  pendidikan  yang  egalitarian  dan menganut  responsif  gender  setidaknya  memerhatikan  hal  yang  mendukung  kepada keadilan dalam pendidikan pertama adalah equity in education harus memerhatikan aspek kesamaan dalam penghormatan dan rekognisi terhadap manusia ( equality of respect and rocognision) kemudian  yang  kedua  adalah  kesetaraan  dalam  kemampuan/kekuasaan (equality of power) kemudian kesetaraan dalam mendapatkan rasa kasih sayang (equality of love) , yaitu rasa saling peduli dan solidaritas. Bentuk kesetaraan tersebut di atas dapat memberikan  akses  mendapatkan  kesetaraan  dalam  proses  pembelajaran (equality  of learning) . 22
Selain  konsep  dan  teori  konsep    Kathleen  Lynch  dan    John  Baker,  akan dikembangkan juga pada teori lainnya yaitu konsep Onate dan Gruber, pada tahun 2008 mereka  membuat  konsep  tentang  akses  pendidikan  dalam  diversitas  masyarakat,  dan mengajukan  konsep equity yaitu opportunity  or  legally  recognised  rights, setiap  siswa memiliki hak yang sama secara yuridis dalam layanan dan akses pendidikan di sekolah, yang  kedua, access  to  school, akses  berangkat  ke  sekolah  yang  ketiga treatment  or educational models and measures, adalah pelayanan atau model dan arah pendidikan dan results or opportunity for success, yaitu hasil atau kesempatan untuk sukses . 23
UNESCO  menyatakan every  leaners  matters  and  matters  equally pesan  ini seharusnya  menjadi  responsibilitas  dan  kometmen  moral  bagi  pemangku  kebijakan tentang  pendidikan. 24 Equity  in  education harus  menjamin  keadilan (fairness) dalam pendidikan, bahwa peserta didik memiliki hak yang sama dalam layanan pendidikan. 25 Maka  dalam  menegakkan  pola equity  in  education setidaknya  harus  dilakukan  oleh pemerintah, dan system pendidikan serta para guru sebagai pelaksana.
Sesuai  dengan  pernyataan  OECD 26 bahwa  untuk  mengembangkan  pendidikan berkeadilan  dapat  dilakukan  melalui  tiga  domain  kebijakan  disain  sistem  pendidikan, praktek di dalam kelas dan di luar kelas, dan sumber daya manusi (SDM). 27
22 Ibid, 131
23 Luciana Castellia, Serena Ragazzia & Alberto Crescentinia, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Equity in education: a general overview(Procedia - Social and Behavioral Sciences 69 ( 2012 ) 2243 – 2250, 2246.
24 UNESCO  (united  nation,  educational,  scientific,  and  cultural  organization, A  guide  for  ensuring inclusionand equity in education (France : UNESCO,  2017), 12.
25 Ibid, 7
26 organization for economic co-operation and development
27 OECD  (organization  for  economic  co-operation  and  development), ten  step  to  equity  in  education (OECD; 2008), 2.

## Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Sumenep
Prinsip  utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik  laki-laki maupun  perempuan  memiliki  banyak  pilihan  dalam  kehidupannya,  menyadari  potensi yang  ada  pada  dirinya,  dan  kebebasan  menjalani  kehidupan  secara  terhormat  dan berharga. 28 Untuk mencapai prinsip utama tersebut, Pendidikan responsif gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting  untuk  diperhitungkan  sehingga  sama-sama  dapat  berperan,  terlibat,  dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Realitas pembangunan manusia  di  Sumenep  masih  terus  diperjuangkan  untuk  mencapai  harapan  terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan  manusia  di  Sumenep  masih  dihadapkan  pada  persoalan  struktural  dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih  perlu  diperkuat  melalui  penguatan  sistem,  perspektif,  dan  analisis  gender  para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural. 29
Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM)  kabupaten  Sumenep  yang  telah  dirilis  oleh data dan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen  PPPA)  tahun  2020  menerangkan  bahwa  komponen  IPM  kabupaten  Sumenep masih  relatf  rendah  yaitu  laki-laki  berada  pada  angka  72.32  %  sementara  perempuan 58.38 % angka ini menggambarkan bahwa masih terjadi perbedaan yang signifikan antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  IPM.  Sementara  komponen  yang  harus  diperhatikan dalam  laporan  IPM  ini  adalah  pada  komponen  angka  harapan  hidup,  bahwa  angka harapan hidup laki-laki di Sumenep lebih rendah dari perempuan yaitu 69.21 % sementara perempuan 73.11 %. Kemudian pada komponen harapan lama sekolah, laki-laki berada pada angka 13.39% dan perempuan pada angka 12.91%. Sementara rata-rata sekolah laki-
28 UNDP, Gender Equality in Human Development (Measurement Revisited (2015), 50
29 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
laki 6.60 % dan perempuan 4.63%. Kemudian pengeluaran perkapita laki-laki 13.949% sementara perempuan 5.144%. Dari hasil data ini IPM pada perempuan sumenep lebih rendah dari laki-laki yaitu 58.38% sedangkan laki-laki 72.32%.  Berikut ini adalah IPM dan komponennya menurut privinsi dan kabupaten tahun 2019.
Tabel 01 : IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019 30 Kabupat en Angka harapan hidup Harapan lama sekolah Rata- rata lama sekolah Pengeluara n perkapita
IPM IPG L P L P L P L P L P Sumenep 69,2 1 73,1 1 13,3 9 12,9 1 6,6 0 4,6 3 13,94 9 5,14 4 72,3 2 58,3 8 80,7 2
Dengan  data  di  atas  menyimpulkan  bahwa  konstruksi  gender  masih  merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan.  Menurut penulis budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil- hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang  secara  budaya  diposisikan  lebih  rendah  sehingga  pengambilan  keputusan  masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia khsusnya di Sumenep.
Di sektor pendidikan, perempuan Sumenep masih tertinggal dari laki-laki (rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%). Ini  Hal ini terlihat pada kepemilikan ijazah tertinggi, angka partisipasi  kasar  dan  angka  partisipasi murni  antara perempuan dan  laki-laki  belum  setara.  Kesenjangan  ini  menjadi  persoalan  pembangunan  dalam bidang pendidikan di Sumenep. Hal ini menunjukkan pentingnya agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan yang responsif gender, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan.
Berbagai  persoalan  ketimpangan  gender  ini  menurut  Iklilah  dkk  terjadi  bukan hanya  karena  pembangunan  yang  belum  sepenuhnya  mempertimbangkan  masalah
30 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
gender,  namun  tantangan  pembangunan  di  Sumenep  masih  dihadapkan  pada  praktik budaya  yang  sebagian  diantaranya  belum  berpihak  pada  kesetaraan  gender.  Harapan sekolah pada perempuan yang cukup tinggi sulit dipenuhi karena masih terdapat budaya di  masyarakat  yang  menganggap  anak  perempuan  tidak  perlu  sekolah  tinggi,  mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas,  dan  bahkan  karena  kondisi  ekonomi  dan  sosial  menyebabkan  anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah. 31
Dalam teori equity in  education responsif  gender  dalam konsep  Kathleen Lynch dan    John  Baker 32 kesenjangan  gender  dalam  aspek  pendidikan  terjadi  karena  aspek kesamaan dalam penghormatan dan rekognisi terhadap manusia ( equality of respect and rocognision) tidak  terwujud,  kemudian  yang  kedua  adalah  kesetaraan  dalam kemampuan/kekuasaan (equality  of  power) kemudian  kesetaraan  dalam  mendapatkan rasa  kasih  sayang (equality  of  love) ,  yaitu  rasa  saling  peduli  dan  solidaritas.  Bentuk kesetaraan  tersebut  di  atas  dapat  memberikan  akses  mendapatkan  kesetaraan  dalam proses pembelajaran (equality of learning) . 33
Dalam  pembangunan manusia,  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Kesenjangan gender yang masih terlihat,  terutama  di  bidang  pendidikan,  harus  direspon  melalui  langkah  dan  tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan. Pembatasan atau pengurangan pada akses,  peluang,  dan  pilihan  pada  perempuan  berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi  dan kontrol  perempuan  dalam  memajukan  kapasitas  dan  potensi  dirinya.  Akibatnya, kemajuan  yang  dicapai  perempuan  menjadi  lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki. 34
Komitmen  pemerintah  Sumenep  dalam  memastikan  pembangunan  manusia  Indonesia berbasis  gender  diperkuat  melalui  turut  sertanya  pemerintah  dalam  memenuhi  target pembangunan di tingkat kabupaten.
Indek IPG kabupaten Sumenep dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini :
31 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 89.
32 Kathleen Lynch dan  John Baker, Equality in education: An equality of condition perspective (Equality Studies Centre, University College Dublin. 2005), 131
33 Ibid, 131
34 Ibid

## Indek Pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep
Indek  Pemberdayaan  Gender  adalah  dalam  pembangunan  diukur  melalui  indeks komposit  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG).  Indeks  ini  merupakan  nama  lain  dari Gender  Empowerment Measure  (GEM)  yang  dikembangkan UNDP.  IDG  didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan  dalam  parlemen,  perempuan  sebagai  tenaga  profesional  dan  sumbangan pendapatan perempuan. Meski samasama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender,  IDG  berbeda  dengan  IPG  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya.  IPG mengukur  capaian  kualitas  pembangunan  manusia  terpilah  gender  yang  dilihat  pada aspek  kesehatan,  pendidikan  dan  ekonomi;  sedangkan  IDG  melihat  sejauh  mana kesetaraan  gender  sudah  terbangun  melalui  partisipasi  perempuan  di  bidang  politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. 35
Keterlibatan  perempuan  di  Parlemen  di  kabupaten  Sumenep  berada  pada  angka yang cukup baik yaitu 8.00% lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura yang masing- masing berada di angka 6.00% . Hal ini menunjukkan peran serta perempuan Sumenep pada kontestasi politik yang lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura. Kemudian pada komponen  perempuan  sebagai  tenaga  professional,  perempuan  Sumenep  berada  pada angka 41.25 % angka ini bila dibandingkan dengan angka capaian di kabupaten lainnya di Madura masih relative rendah, angka tertinggi di kabupeten lainnya berada pada angka 43.53. Sementara pada komponen sumbangan pendapatan perempuan, sumenep berada
35 Ibid, 97.
70,84 73,92 75,71 77,14 78,63 78,7 0 79,65 80,11 80,72 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 IPG IPG
pada  angka  36.60%  lebih  tinggi  dari  kabupaten  lainnya  di  Madura.  Dengan  demikian indek pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep adalah 60.99% lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura.   Berikut ini adalah gambar indek IDG Sumenep :
Gambar  02 : Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Sumenep 36
Tabel  02 : Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Sumenep 37 Kabupaten Keterlibatan perempuan di parlemen Perempuan sebagai tenaga profesional Sumbangan pendapaan perempuan Indek pemberdayaan gender Sumenep 8,00 41,25 36,60 60,99
IDG di Sumenep memang unggul bila dibanding dengan kabupaten yang ada di Madura  namun  bila  dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya  di  Jawa  timur,  IDG sumenep masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan sehinga keterwakilan perempuan di  parlemen  berdampak  pada  akses,  peluang,  kesempatan,  partisipasi,  perlindungan dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Tanpa adanya kontribusi perempuan  di  bidang  politik,  maka  proses-proses  pengambilan  keputusan  dalam kebijakan  publik  lebih  sulit  dicapai  karena  pengalaman  dan  kebutuhan  perempuan lebih  mudah  disuarakan  dan  diperjuangkan  oleh  wakil  dari  perempuan.  Dengan demikian,  persentase  perempuan  di  parlemen  menunjukkan  adanya  kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dapat dimaknai sebagai bukti adanya
36 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
37 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020).
5% 28% 25% 42%

## Indek IDG Sumenep
Keterlibatan di parlemen Tenaga Profesional
Sumbangan pendapatan perempuan Indeks IDG
keberdayaan perempuan di bidang politik. 38 Berikut ini adalah gambar skema IDG dari tahun ketahun:
Skema 01 : Indek Pemberdayaan Gender Sumenep dari tahun 2010-2019 39
Dari gambar skema di atas terlihat bahwa data IDG Sumenep dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, bahkan lebih baik dari kabupaten lain di Madura. namun bila dibandingkan dengan kabupaten lain di luar Madura, Sumenep dalam  konteks  pemberdayaan  gender  masih  perlu  ditingkatkan  hingga  dapat berkompetisi dengan kabupaten lain seperti Kediri 84,46%.    Data statistic ini dapat membantu  pemerntah  dalam  mengambil  strategi  jitu  sehingga  mencapai      tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  yaitu Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 40
SDGs  memuat  17  tujuan  yang  terbagi  ke  dalam  169  target.  Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan  manusia.  Kemajuan  suatu  negara  tidak  dapat  dicapai  tanpa  adanya
38 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 102.
39 Sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
40 Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020)
0 10 20 30 40 50 60 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indek IDM
kesetaraan gender.  Hal ini  tampak menjadi kesadaran seluruh  bangsa yang  menjadi anggota  PBB,  termasuk  Indonesia,  untuk  memastikan  segala  diskriminasi  berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. 41
Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu  1)  menjamin bahwa  semua  anak  perempuan dan  laki-laki menyelesaikan SD- SMP  tanpa  dipungut  biaya,  setara,  dan  berkualitas,  yang  mengarah  pada  capaian pembelajaran yang relevan dan efektif,  2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,  pendidikan  pra-sekolah  dasar  yang  berkualitas,  sehingga  mereka  siap untuk  menempuh  pendidikan  dasar,  3)  menjamin  akses  yang  sama  bagi  semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk  universitas,  yang  terjangkau  dan  berkualitas, 4)  menghilangkan disparitas gender  dalam  pendidikan,  dan  menjamin  akses  yang  sama  untuk  semua  tingkat pendidikan  dan  pelatihan  kejuruan,  bagi  masyarakat  rentan  termasuk  penyandang cacat,  masyarakat  penduduk  asli,  dan  anak-anak  dalam  kondisi  rentan,  dan  5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 42

## Peran Dewan Pendidikan
Dewan  Pendidikan  Kabupaten  juga  memiliki  peran  penting  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tersebut dengan aktif menjadi pengawas dan mendukung pemerintah melakukan kajian dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menjaga  mutu  pendidikan  di  daerah  termasuk  peningkatan  pendidikan  pada  aspek perempuan. 43
Melihat  fakta  emperik  di  atas,  dewan  pendidikan  kabupaten  dapat  mengambil peran  sebagai  penyampai  aspirasi  masyarakat,  melakukan  audiensi  dan  memberikan masukan kepada pemerintah termasuk juga mengawasi proses layanan pendidkan yang
41 Ibid
42 Ibid
43 Hendarman, Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012), 35.
ada di daerahnya. Karena menurut Hendarman dewan pendidikan memiliki tujuan, peran, dan  fungsi  yang  sangat  strategis  dan  vital.    Peran  tersebut  adalah:  1)  memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) memberikan dukungan (supporting agency) baik pemikiran, tenaga, maupun finansial dalam  penyelenggaraan  pendidikan;  3)  mengontrol (controlling  agency) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu;  dan  4)  memediasi (mediating  agency) antara  pemerintah  (eksekutif),  Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan masyarakat. 44

## Penutup
Konstruksi  gender  masih  merugikan  salah  satu  kelompok  jenis  kelamin, terutama pada perempuan.  Di sektor pendidikan, perempuan Sumenep masih tertinggal dari laki- laki (rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%). Kesenjangan ini menjadi persoalan  pembangunan  dalam  bidang  pendidikan  di  Sumenep.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan yang responsif gender, terutama  di  wilayah  perdesaan  dan  kepulauan.  Tantangan  pembangunan  di  Sumenep masih dihadapkan pada praksis  budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender.  Harapan sekolah  pada perempuan yang  cukup  tinggi sulit dipenuhi karena masih  terdapat budaya di  masyarakat yang  menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas, dan bahkan karena kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah.
Pemerintah Sumenep seyogyanya dapat meningkatkan indek pembangunan manusia melalui  jalau  pendidikan  responsive  gender,  dengan  menjadikan  kajian  ini  sebagai rekomendasi  kepada  seluruh  dinas  terkait.  Salah  satunya  adalah  merevitalisasi  peran dewan  pendidik,  yaitu  mengoptimalkan  fungsi  dewan  pendidikan  sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediating agency.

## Daftar Pustaka
Ambarwati & Aida Husna , Manajemen Pesantren Responsif Gender: Studi Analisis Di Kepemimpinan  Nyai  Pesantren  Di  Kabupaten  Pati Palastren: Jurnal  Studi Gender, Vol 7, No 2, 2014), 255.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2016),  Indeks  Pembangunan  Manusia  2012-2014.  BPS,
Jakarta
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2016),  Indeks  Pembangunan  Manusia  2016.  BPS,
Jawatimur
Dini Damayanti & Fitria Rismaningtyas, Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender (Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):60
Hendarman, Peran  Dewan  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan Pendidikan (Jurnal  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Vol.  18,  Nomor  1,  Maret 2012), 35.
https://mediamadura.com/2017/01/17/mengejutkan-indek-pembangunan-manusia-di- sumenep-terendah-di-jawa-timur/
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/332880/genjot-pembangunan-sumenep- bupati-fauzi-bidik-sektor-pendidikan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/22/nadiem-makarim-perempuan-lebih- rentan-putus-sekolah-di-masa-pandemi-covid-19.
Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 ( Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.
Ismi  Aulil  Wardani,  et.all, Faktor    Yang    Mempengaruhi    Strategi    Bertahan    Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.
Jeseph  Levitan, The  difference  between  educational  equality,  equity  and  justice (Aje Forum, Forum of American Journal of education), 32
Kathleen  Lynch  dan    John  Baker, Equality  in  education:  An  equality  of  condition perspective (Equality Studies Centre, University College Dublin. 2005), 131 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
Luciana Castellia, Serena Ragazzia & Alberto Crescentinia, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Equity in education: a general overview(Procedia - Social and Behavioral Sciences 69 ( 2012 ) 2243 – 2250, 2246.
Muhammad Aqil, Nilai-nilai humanism dalam dialog antar agama perpektif Gus Dur ( Al-Adyan : Journal of religious studies 1 (1), 52-66, 2020), 52
OECD (organization for economic co-operation and development), ten step to equity in education (OECD; 2008), 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ayat (2).
Suwandi, Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program  “Mawar  Iteng”  Di  Kabupaten  Pemalang (Prosiding  SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.
UNDP, Gender Equality in Human Development (Measurement Revisited (2015), 50 UNESCO (united nation, educational, scientific, and cultural organization, A guide for ensuring inclusionand equity in education (France : UNESCO,  2017), 12.
Widharto,  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Pembangunan  Nasional Indonesia:  Peran-serta  Pustakawan  Dalam  Mencerdaskan  Bangsa  (Jurnal Perpustakaan Pertanian, Vol. 14 No.3 & 4 Tahun 2007), 154.