Terakreditasi

## Masyarakat Adat Dayak dan Penanggulangan Transboundary Haze Pollution di Kalimantan Barat
Adhi Cahya Fahadayna * , Reza Triarda, Jovanka Mayank Candri Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
* a.fahadayna@ub.ac.id

## Abstract
This research will explore the role and involvement of the indigenous people, the Dayak Tribe, in resolving the problem of wildfire and transboundary haze pollution. This article's case study will focus on Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. The research aims to explain indigenous people's participation in resolving transboundary haze pollution in West Borneo. This article will use qualitative methods and a descriptive approach. Data collection and analysis will be done through 1) observation to map the actors involved in resolving  transboundary  haze  pollution,  2)  interviews  with  actors  affected  by transboundary haze pollution, and 3) assessment to clarify data and secondary sources from the government. The research concludes that the involvement of the Dayak People as  an  indigenous  tribe  in  West  Kalimantan  is  relatively  minimum  in  solving  the transboundary  haze  pollution.  Government  programs  focusing  on  transboundary  haze pollution should engage with Indigenous tribes actively and deliberately..

## Keywords:  Borders;  Transboundary  Haze  Pollution;  Indigenous  People;  Dayak
People; West Borneo

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  menjelaskan  tentang  peran  masyarakat  adat  Dayak  dalam penyelesaian  permasalahan  karhutla,  dan  kabut  asap  yang  terjadi,  khususnya  dalam penanggulangan transboundary haze pollution . Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menjelaskan  proses  pelibatan  masyarakat  adat  dalam  menanggulangi transboundary haze pollution di Kalimantan Barat dan wilayah perbatasa. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  dan analisis akan ditempuh melalui: 1) observasi untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan transboundary haze pollution ; 2) wawancara mendalam dengan aktor-aktor  yang  terlibat  aktor  yang  terdampak  dari  adanya Transboundary  Haze Pollution ; 3) dan terakhir adalah assesment untuk klarifikasi data serta sumber-sumber sekunder  yang  tersedia  termasuk  dokumen  pemerintah . Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelibatan  dan  partisipasi  masyarakat  adat  Dayak  masih  sangat minim dalam mengatasi transboudary haze pollution . Program-program pemerintah yang dijalankan untuk mengatasi transboudary haze pollution membutuhkan partisipasi aktif dan deliberative dari masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat.

## Kata Kunci: Perbatasan; Polusi Asap Lintas Batas; Masyarakat Adat; Masyarakat Dayak; Kalimantan Barat

## Pendahuluan
Diskursus  lingkungan  mendominasi  ruang  perdebatan  politik  dewasa  ini,  serta turut  menjadi  bagian  dari  kepentingan  nasional  negara.  Dalam  kasus  Indonesia, permasalahan   asap   yang   dihasilkan   dari   kebakaran   hutan   menjadi  salah satu isu
lingkungan  yang  memperoleh  perhatian  tinggi  dari  pemerintah.  Sebab,  titik  lokasi terjadinya  kebakaran  hutan  berada  pada  kawasan  perbatasan  dengan  negara  tetangga, seperti  Malaysia  dan  Singapura.  Bahkan,  permasalahan  tersebut  juga  telah  memperoleh respons dari Malaysia dan Singapura, terutama dampak dari kabut asap yang ditimbulkan dari  kebakaran  hutan  yang  terjadi  (Alam,  Nurhidayah  &  Lim,  2022;  Zhang  &  Savage, 2019).
Secara  mendasar,  kebakaran  hutan  yang  terjadi  disebabkan  oleh  konflik kepentingan yang terjadi di antara para perusahaan multinasional (MNC) yang melakukan pembakaran hutan secara masif pada wilayah hutan konsesi yang berada dalam status Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Zhang & Savage, 2019). Hutan,  secara  hakikat,  merupakan  salah  satu  fondasi  alam  yang  dapat  menyediakan berbagai  macam  sumber  daya  untuk  memenuhi  dan  menunjang  kebutuhan  manusia (Astuty & Hizbaron, 2017). Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu sumber ekonomi  guna  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Akan  tetapi,  permasalahan  yang kerap  terjadi  berasal  dari  perilaku  eksploitasi  berlebihan  dan  tidak  berorientasi  pada pemenuhan hak rakyat (Khakim, 2005).
Melihat  posisi  dan  peran  hutan  yang  signifikan  terhadap  kehidupan  manusia, Indonesia  sebagai  negara  dengan  kepemilikan  hutan  yang  luas,  terkhususnya  hutan  di Pulau Kalimantan, berhasil memperoleh julukan sebagai “Paru - Paru Dunia” ( lungs of the world ). Merujuk pada Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan  sebagai  sebuah  ekosistem  yang  terdiri  dari  hamparan  lahan  dengan keberagaman sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan dan persekutuan alam yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, persoalan terkait hutan masih menjadi sebuah permasalahan  bagi  Indonesia,  terutama  dengan  masifnya  kasus  kebakaran  hutan  dan pengalihfungsian lahan yang terjadi.
Pulau Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Barat yang menjadi salah satu faktor Indonesia memperoleh julukan sebagai Paru - Paru Dunia, memiliki total luas wilayah 14,7 juta hektar dengan komposisi 8,1 juta hektar merupakan hutan dan 1,6 juta adalah lahan gambut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, n.d.). Praktek pembakaran lahan merupakan  praktek  turun-temurun  yang  kental  dengan  nilai  kebudayaan  masyarakat. Ironisnya,  praktek  kebudayaan  masyarakat  tersebut  dipahami  sebagai  tindak  kriminal dalam rangka perluasan lahan sawit (Alam, Nurhidayah & Lim, 2022). Sehingga hal ini turut  disusul  dengan  permasalahan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  kebakaran  hutan. Permasalahan kebakaran hutan yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap munculnya reaksi dari negara tetangga, akan tetapi juga dampak ekonomi. Pada tahun 2015, kebakaran hutan  telah  membuat  Indonesia  mengalami  kerugian  sebesar  Rp  221  triliun  yang disebabkan oleh biaya kesehatan dan disrupsi ekonomi yang terjadi (World Bank, 2016).
Kasus  kebakaran  hutan  dan  kabut  asap  yang  terjadi  dapat  dikatakan  sebagai ‘bencana  yang  rutin’  terjadi  setiap  memasuki  musim  kemarau  di  Kalimantan  Barat, terkhususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bencana yang paling parah setelah kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997 (Moryanti, 2016). Secara mendasar,  bencana  karhutla  yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  telah  mencapai  batas membahayakan  dan  meningkatkan  urgensi  secara  konkret  untuk  segera  ditanggulangi (Zhang & Savage, 2019).
Menyikapi  hal  tersebut,  masyarakat  adat  Dayak  memiliki  mekanisme  untuk mengatasi  permasalahan  kebakaran  hutan  yang  terjadi  secara  alami.  Masyarakat  adat Dayak memiliki sebuah konsep Kalender Musim  dalam tradisi mereka. Tradisi tersebut dilakukan  secara bambi  ari’ sebagai  bentuk  aksi  kolektif  dalam  menyelesaikan  sebuah persoalan yang terjadi, termasuk persoalan kebakaran hutan yang terjadi (Moryanti, 2016).
Konsep bambi ari’ yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak merupakan sebuah proses kerja  sama  yang  dilakukan  secara  bergantian  dengan  tujuan  mempercepat  proses pengerjaan dan memaksimalkan hasil yang ingin dicapai.
Melihat hal tersebut, penelitian ini berfokus pada eksplorasi peran masyarakat adat Dayak dalam penyelesaian permasalahan karhutla dan kabut asap yang terjadi. Mengingat posisi hutan dalam masyarakat adat Dayak merupakan suatu hal yang ‘sakral’ dan mereka telah hidup berdampingan dengan hutan sejak dulu (Huruta & Kurniasari, 2018). Di sisi lain, mereka juga memiliki budaya secara kolektif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,  dimana  hal  tersebut  telah  diakui  oleh  pemerintah  melalui  penggunaan  definisi masyarakat  adat  sebagai  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  hukum  adat  sendiri dipandang  memiliki  seperangkat  keterikatan  secara  sosial  yang  dapat  menghasilkan pandangan dan perangkat hukum yang mengatur permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi. Sehingga, tulisan ini memiliki urgensi untuk melihat bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat dalam penanggulangan bencana karhutla dan kabut asap yang terjadi di Kalimantan Barat.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif  untuk menjelaskan  dan  memahami  peran  serta  pelibatan  masyraakat  adat  Dayak  dalam mengatasi karhutla. Pengumpulan data dan analisis akan ditempuh melalui: 1) observasi untuk  memetakan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  penanggulangan transboundary  haze pollution ; 2) wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat aktor yang terdampak dari  adanya  Transboundary  Haze  Pollution;  3)  dan  terakhir  adalah assesment untuk klarifikasi  data  serta  sumber-sumber  sekunder  yang  tersedia  termasuk  dokumen pemerintah.Terdapat output penting yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui signifikansi  peran  masyarakat  adat  Dayak  dalam  menanggulangi transboundary  haze pollution . Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan, gambaran, dan informasi kepada  pemerintah  daerah,  dan  aktor  di  luar  pemerintah  untuk  melibatkan  peran masyarakat adat dalam penanggulangan transboundary haze pollution .

## Hasil dan Pembahasan
1. Indigenous Knowledge dan Indigenous Environmentalism
Dari  tahun  ke  tahun,  Indonesia  kerap  mendapati  peristiwa  kebakaran  hutan  dan lahan yang menimbulkan permasalahan transboundary haze polution (THP). Lebih lanjut, isu  THP  merupakan  bagian  dari  pencemaran  udara  (Suratmo,  1995).  Isu  ini  memiliki dampak  masif,  tak  terkecuali  pada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  adat  dan  isu  ini dapat  dikaitkan  dengan  peran  masyarakat  adat  dalam  menanggulangi  permasalahan tersebut.  Masyarakat  adat  sendiri  menurut  Pasal  1  Indigenous  and  Tribal  Peoples Convention  International  Labour  Organization  tahun  1989  memiliki  definisi  sebagai masyarakat  di  negara-negara  merdeka  yang  dianggap  sebagai  masyarakat  adat  karena keturunan mereka dari populasi yang mendiami negara, atau wilayah geografis di mana negara itu berasal, pada saat penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat  ini  dan  siapa,  terlepas  dari  status  hukum  mereka,  mempertahankan  beberapa  atau semua  lembaga  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik  (Indigenous  and  Tribal  Peoples Convention No. 169, 1989).
Namun, pada kenyataan di lapangan masyarakat adat mendapati tantangan untuk tetap memegang teguh budayanya dalam hal bertahan hidup. Tantangan tersebut berupa permasalahan  lingkungan  yang  muncul  baik  dari  internal,  maupun  eksternal.  Peranan masyarakat  adat,  hingga  relasi  antar  pemerintah  dengan  masyarakat  adat  dalam menanggulangi  dan  menanggapi  THP  dapat  dianalisis  menggunakan  teori Indigenous
Environmentalism yang  terdiri  atas self  determination,  indigenous  participation ,  dan indigenous environmental knowledge (Nutall, 1998).
Mengenai self determination , penting untuk digarisbawahi bahwa masyarakat adat memiliki pandangan bahwa masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat diselesaikan menggunakan  otonomi  politik  dan  kemandirian  ekonomi  (Cajete,  2018).  Hal  ini dikarenakan melihat adanya sebuah proses eksternal yang baik secara cepat atau lambat mengubah (budaya, adanya ekspansi yang berkaitan dalam pengembangkan sumber daya, dan  tak  dapat  dipungkiri  ancaman  kerusakan  lingkungan.  Salah  satu  contohnya  adalah hutan dengan level yang memprihatinkan (Khakim, 2005). Wajar saja apabila masyarakat adat  menuntut  agar  hak  politiknya  digunakan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan pemerintah. Tuntutan ini mendasar bahwa mereka sejatinya adalah ahli ekologi sejati, dan segala  putusan  dalam  suatu  kebijakan  akan  memengaruhi  kehidupan  masyarakat  adat (Ytterstad, 2020).
Selanjutnya adalah indigenous participation . Partisipasi dari masyarakat adat pada garda terdepan dalam isu lingkungan seharusnya dapat menjadi suatu dorongan kuat bagi kesadaran bersama, tetapi berdasar kenyataan di lapangan masyarakat adat tidak memiliki wadah  yang  tepat  maupun  jelas  untuk  memusatkan  atensinya  terhadap  isu  lingkungan seperti pembentukan organisasi (Martello, 2008). Kekecewaan mengenai tiadanya wadah yang jelas ini diperparah dengan keadaan bahwa pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, juga tidak melihat perspektif masyarakat adat dalam hal pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berskala besar. Penyusunan dan implementasi program penanggulangan dan pencegahan bencana karhutla seharusnya menerapkan mekanisme adaptive management yang melibatkan masyarakat  adat  secara holistik, tidak hanya secara spasial (Armatas, Venn, McBride, Watson, & Carver, 2016). Sebab,  secara  mendasar  masyarakat  adat  memiliki  modal  sosial  yang  mumpuni  untuk diutilisasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla.
Poin  ketiga  adalah indigenous  environmental  knowledge .  Dari  generasi  ke generasi,  masyarakat  adat  memiliki  sebuah  pemahaman  mengenai  tata  kelola lingkungannya, hal ini terbentuk, terkumpul, dan terus berkembang dengan sifat selaras dengan  alam  (Tania  Murray,  2000).  Pemahaman  tersebut  melahirkan  suatu indigenous environmental  knowledge yang  secara  unik  lahir  sebagai  pengetahuan  budaya  atau masyarakat adat.
Penerapan indigenous knowledge pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan nama-nama tempat lokal. Meski terlihat sederhana, namun pengumpulan ini memiliki nilai penting  bagi  masyarakat  adat  secara  keseluruhan  baik  kolektif  maupun  individu  karena menyangkut kegiatan mata pencaharian, hingga cerita mitos dan nyata. Pengumpulan pada tahap  ini  terdiri  dari  pengetahuan  tentang  hewan,  tanaman,  bentang  alam,  informasi perubahan  iklim,  dan  sistem  manajemen  sumber  daya  lokal  (Whyte,  2018).  Setelah melakukan  pengumpulan,  pengetahuan-pengetahuan  tersebut  digunakan  untuk mengevaluasi  aspek-aspek  yang  berkaitan  seperti  partisipasi  mata  pencaharian, pengelolaan lingkungan, dampak lingkungan, warisan budaya, klaim lahan, hingga desain program pendidikan (Williams, 2012). Hal ini bertujuan agar aspek-aspek tersebut tetap relevan  dengan  masyarakat  adat.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat dapat meningkatkan persentase keberhasilan dikarenakan  masyarakat  adat  memiliki  informasi  yang  tidak  tersedia  oleh  ilmuan,  oleh sebab  itu  masyarakat  adat  kerap  disebut  sebagai  pakar  lingkungan.  Meski  tidak  jarang beberapa  pihak  juga  menolak  pengetahuan  masyarakat  adat  karena  dinilai  tidak  akurat, dan tidak empiris (Tania Murray, 2000).
2. Gambaran Umum Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kabut asap selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terkhususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, karhutla dan kabut asap yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu yang paling parah. Pada tabel 1, luasan lahan yang mengalami karhutla masih besar. Walapun pada tabel 1 menunjukkan data yang fluktuatif, namun pada tahun 2018, 2019 dan 2021 luas lahan yang megalami kurhutla sangat tinggi dan signifikan. Tahun 2018 dan 2019 lahan yang terbakar naik dari 68.422,03 Ha ke 151.919,00 Ha yang berarti terjadi kenaikan 45% terhadap luas lahan  karhutla.  Tahun  2020  terjadi  penurunan  luas  lahan  yang  mengalami  kebakaran sebesar  50%,  tercatat  7.646  Ha  luas  lahan  yang  mengakami  karhutla.  Namun,  terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 37%, tercatat luas lahan yang mengalami karhutla adalah 20.590 Ha dan pada 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,9% dengan luas lahan sebesar  21.836  Ha.  Ironisnya  bagi  masyarakat  Kalimantan  Barat,  hal  tersebut  bukanlah suatu  hal  yang  baru,  sebab  hampir  setiap  tahunnya  tedapat  kebakaran  hutan  yang  di sebabkan  oleh  perilaku  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  maupun  indikasi faktor  alam.  Dari  tabel  1,  juga  terlihat  bahwa  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk mengurangi  luas  lahan  kurhutla  masih  belum  efektif.  Hal  tersebut  menimbulkan pertanyaan apakah penyebab kebakaran hutan yang membuat masyarakat merasakan kabut asap  serta  jerebu  yang  menyelimuti  wilayah  Kalimantan  Barat.  Akan  tetapi,  setiap tahunnya selalu hadir para tersangka dari kaum petani atau masyarakat yang disalahkan (Fernández‐Llamazares, et.al., 2020). Padahal praktik perkebunnan dan peladangan secara tradisional  dengan  cara  membakar  lahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sudah berlangsung  lama,  namun  tidak  pernah  menjadi  pemicu  utama  bencana  karhutla  secara masif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir (Alam, Nurhidayah & Lim, 2022).
Grafik 1. Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2022 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023 Luasnya lahan yang mengalami kebakaran menyebabkan titik panas ( hotspot ) di Kalimantan  Barat  mengalami  tren  fluktuatif,  namun  dengan  kecenderungan  meningkat setiap  tahunnya.  Berdasarkan  Tabel  1,  sejak  tahun  2016  –  2022,  jumlah  titik  panas ( hotspot )  di  Kalimantan  Barat  mencapai  angka  146,770  titik  yang  tersebar  di  seluruh Provinsi  Kalimantan Barat.  Jumlah titik  panas tertinggi  terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 37,385 titik, kemudian diikuti tahun 2019 dengan jumlah 35,311 titik. Persebaran titik  panas  yang  tinggi  di  Kalimantan  Barat  menjadi  salah  satu  persoalan  yang  terus meresahkan dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup penduduk dan satwa liar, terkhususnya ekosistem di Kalimantan Barat.
Grafik 2. Jumlah Titik Panas (Hospot) di Kalimantan Barat Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023 Melihat urgensi nyata terkait bencana karhutla yang terjadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan  Barat  sudah  menunjukan  keseriusan  mereka  dalam  penanganan  dan pencegahan  bencana  karthutla  yang  selama  ini  menjadi  momok  menakutkan  bagi masyarakat.  Bentuk  keseriusan  Pemprov  Kalimantan  Barat  terlihat  melalui  Pergub (Peraturan  Gubernur)  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  yang  telah  mengatur  secara  sistematis  terkait  pencegahan, penanggulangan,  rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  dan  sanksi  yang  akan  diberikan  kepada pihak  yang  terbukti  menyebabkan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Beberapa  poin  dalam Pergub  tersebut  juga  kembali  disempurkan  melalui  Pergub  No.  97  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Gubernur  No.  39  Tahun  2019  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan.  Dalam  Pergub  tahun  2020  tersebut, perubahan sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah menjadi semakin berat, hingga dapat dicabut izin usahanya. Keseriusan dalam penanganan bencana karhutla oleh Pemprov Kalimantan Barat telah berhasil memperoleh pencapaian yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari Provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil memperoleh predikat terbaik dalam penanganan karhutla (Muharrami, 2021).

## 3. Relasi Masyarakat Adat dengan Lingkungan
Secara mendasar, masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan secara pribadi dan filosofis  dengan  hutan  dan  alam.  Bagi  mereka,  sumber  daya  alam  merupakan  suatu  hal yang  menjadi  bagian  terpenting  dalam  kehidupan  mereka,  sehingga  dalam  aktivitas mereka sehari-hari sukar untuk dipisahkan dari aktivitas seperti berburu, mengumpulkan kayu, atau mencari madu. Hal tersebut mendorong kelompok masyarakat adat akan selalu melakukan  konservasi  hutan  secara  berkelanjutan  (Mulyoutami,  Rismawan,  &  Joshi, 2009).  Konservasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  bertujuan  untuk  menjaga  dan menjamin ketersediaan sumber daya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Langkah tersebut menghasilkan pola berkebun dan berladang secara efektif dan menghindari ekstraksi dan eksploitasi yang berlebih terhadap hutan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya (Edington, 2017).
Keterkaitan antara kelompok masyarakat adat dan lingkungan tergambarkan dari pola dan aktivitas mereka dalam berkebun dan berladang, mereka memiliki kecenderungan untuk menjadikan fenomena-fenomena alam sebagai sebuah penanda bagi mereka untuk memulai atau mengakhiri sebuah aktivitas berkebun atau berladang (Alam, Nurhidayah & Lim,  2022).  Pandangan  tersebut  dihasilkan  dari  pengalaman  dan  pengetahuan  mereka
terkait lingkungan yang didasari pada nilai-nilai kearifan lokal. Hal tersebut didasari pada adat mereka dalam melakukan aktivitas perladangan dan perkebunan dengan melakukan pembakaran  lahan,  namun  dapat  meminimalisir  dampak  yang  masif  (Deur,  Recalma- Clutesi  &  Dick,  2021).  Implementasi  nilai  dan  pengetahuan  berbasis  kearifan  lokal masyarakat adat dapat diimplementasikan dalam upaya penanggulangan bencana karhutla. Terlebih lagi, relasi antara masyarakat adat dan lingkungan, terkhususnya hutan, memiliki keterkaitan yang erat—baik secara filosofis maupun individu (Deur, Recalma-Clutesi & Dick, 2021). Tabel 3 menunjukan temuan terhadap kegiatan dan proses pembukaan lahan oleh  masyarakat  adat  yang  didasari  pada  teknik  dan  pengetahuan  lingkungan  berbasis kearifan lokal dilakukan dalam tiga periode yang berebeda. Dalam tabel 3, pada periode pertama  yaitu  bulan  ke-4  sampai  bulan  ke-6,  masyarakat  adat  Dayak  akan  melakukan persiapan memulai aktivitas  berladang yang dimulai dengan persiapan lahan yang akan ditanami.  Aktivitas  ini  dimulai  dengan  menjadikan  munculnya  buaya  ke  daratan  untuk bertelur sebagai sebuah pertanda untuk memulai aktivitas mereka. Sedangkan pada akhir bulan ke-6, kemunculan bintang pada dinihari yang dinilai serupa dengan posisi matahari pada pukul 09.00 pagi menjadi tanda untuk menyelesaikan aktivitas penebangan dan akan memulai aktivitas pembakaran pada lahan yang akan dikelola ke depannya.
Dalam  tabel  3  terdapat  periode  ketiga  atau  pada  bulan  ke-7  sampai  bulan  ke-9, masyarakat adat Dayak akan memulai proses pembenihan pada lahan. Aktivitas ini akan dimulai jika pada malam hari muncul ribuan bintang secara periodik. Proses dan aktivitas berkebun oleh masyarakat adat Dayak ini masih berlangsung hingga saat ini. Terlepas dari seluruh  aktivitas  berkebun  dan  berladang  masyarakat  adat  yang  didasari  pada  nilai  dan pengetahuan berbasis kearifan lokal, terdapat satu budaya unik yang terus dijalankan oleh mereka  dalam  setiap  kegiatan,  terkhususnya  berkebun  dan  berladang  (Williams,  2012). Budaya  tersebut  sangat  menekankan  nilai  koletivitas  yang  terjalin  dan  terjaga  dalam kelompok  masyarakat  adat,  sehingga  seluruh  kegiatan  dan  aktivitas  dijalankan  secara bersama-sama dan saling membantu. Budaya tersebut dikenal dengan nama Bambi Ari’ .
Tabel 1. Aktivitas Berkebun dan Berladang Masyarakat Adat Kalimantan Barat Secara Tradisional Periode Penanda Aktivitas Tahap Pertama (bulan ke-empat sampai ke- enam). Munculnya buaya ke daratan untuk bertelur. Melakukan persiapan terhadap ladang yang akan ditanami. Tahap Kedua (akhir bulan ke-enam). Kemunculan bintang di Malam hari yang dinilai sejajar dengan matahari pada pukul 09:00 pagi. Menyelesaikan aktivitas penebangan dan pembakaran lahan. Tahap Ketiga (bulan ke- tujuh sampai ke- sembilan). Kemunculan ribuan bintang secara periodik. Proses pembenihan ladang dimulai.

## Sumber: Hasil pengolahan penulis berdasarkan hasil wawancara

## 4. Relasi Masyarakat Adat dengan Penanggulangan Bencana Karhutla
Kuatnya relasi antara masyarakat adat dan lingkungan menghasilkan relasi yang unik, baik secara materil dan immateril (filosofis) (Edington, 2017). Relasi yang terjalin antara masyarakat adat dan lingkungan memainkan peran penting dalam konteks bencana karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat, mengingat masyarakat adat memandang alam dan hutan sebagai suatu hal dengan keterkaitan yang khusus dan spesial dengan mereka. Sehingga,  bencana  karhutla  yang  terjadi  merupakan  persoalan  yang  memperoleh  atensi
masyarakat adat, serta dapat menjadi ancaman terbesar terhadap eksistensi mereka (Alam, Nurhidayah  &  Lim,  2022).  Apalagi  selama  ini  masyarakat  adat  lebih  banyak menggantungkan hidup mereka dengan hutan, mulai dari tempat untuk bernaung hingga aktivitas ekonomi yang didasari pada ekstraksi sumber daya yang terdapat dalam hutan.
Relasi yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lingkungan, secara mendasar, dapat diutilisasi serta menghadirkan perspektif dan mekanisme alternatif yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat. Namun, dalam upaya tersebut terdapat beberapa hal, seperti self-determination, indigenous participation, dan environmental  knowledge ,  yang  perlu  diperhatikan.  Sebab,  posisi masyarakat adat dalam society saat ini tidak berada dalam posisi yang diuntungkan dan dapat berbuat banyak yang disebabkan oleh beberapa alasan dan situasi, seperti lemahnya posisi  dan  minimnya  keterlibatan  masyarakat  adat  dalam  perumusan  kebijakan pemerintah, kebiasaan pandangan masyarakat adat yang menerima segala sesuatu dengan lapang  dada,  sehingga  menyebabkan  mereka  seringkali  enggan  untuk  menuntut  lebih kepada pemerintah.
a. Self Determination
Tingginya keterkaitan antara masyarakat adat dan hutan mengehasilkan identitas yang  terkonstruksi  sebagai  pelindung  hutan.  Identitas  tersebut  terus  terpelihara  secara turun  temurun  melalui  pengetahuan  lingkungan  yang  bersifat  lokal  ( environmental knowledge ).  Bahkan,  identitas  yang  terbentuk  tersebut  juga  berkontribusi  terhadap pembentukan persepsi yang dimiliki masyarakat adat terkait konservasi dan perlindungan lingkungan, terkhususnya hutan. Persepsi tersebut dipegang teguh oleh masyarakat adat dan  menjadi  landasan  bagi  mereka  untuk  menentang  segala  praktik  yang  menyangkut lingkungan dan hutan yang bersifat destruktif, karena bagi mereka lingkungan dan hutan bukan hanya sebatas tempat bagi mereka untuk bernaung, akan tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian dan tempat sakral yang mereka harus lindungi (Tsosie, 2007).
Namun,  identitas  yang  telah  dikonstruksi  dan  dijaga  lintas  generasi  tidak  dapat berjalan dengan optimal  tanpa dibarengi  dengan  kebebasan bagi masyarakat  adat untuk menentukan  determinasi  secara  menyuluruh  dalam  kehidupan  mereka.  Pentingnya self- determination didasari pada pandangan masyarakat adat bahwa segala permasalahan yang tejadi, baik dalam lingkup sosial; politik; hingga ekonomi dapat mereka selesaikan secara mandiri melalui otoritas politik yang otonom dan kemandirian ekonomi. Kedua aspek— otoritas  politik  yang  otonom  dan  kemandirian  ekonomi—dapdat  dicapai  melalui kebebasan  masyarakat  adat  dalam  menentukan  nasib  kehidupan  mereka,  namun  hal  ini dapat  diartikan  secara  tersirat  dimana  terdapat  keterlibatan  mereka  dalam  proses perumusan dan pengambilan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk tetap memberikan ruang bagi mereka untuk mempertahankan dan menjalankan budaya dan kebiasaan tradisional mereka.
Pemerintah,  baik  pusat  maupun  provinsi,  telah  mengeluarkan  beberapa infrastruktur  hukum  sebagai  bentuk  pemberian  jaminan  dan  landasan  hukum  kepada masyarakat  adat  dalam  menjalankan  kehidupan  dan  aktivitas  mereka  sehari-hari.  Pada tahun  2020,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  mengeluarkan  Peraturan Menteri  (Permen)  Nomor  P.17  yang  mengatur  tentang  hutan  adat  dan  hutan  hak. Keberadaan  Permenlhk  tersebut  telah  memberikan  pengakuan,  sekaligus  kepastian  dan jaminan hukum kepada masyarakat adat terkait kepemilikan mereka atas hutan adat. Di sisi  lain,  dalam  permenlhk  tersebut  juga  turut  mengakui  wilayah  adat  dan  pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat.
Pemberian kepastian dan jaminan hukum melalui infrastruktur hukum tidak hanya dihadirkan  oleh  pemerintah  pusat,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  melalui Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian
Berbasis Kearifan Lokal juga telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat untuk  melaksanakan  aktivitas  pertanian  dan  perkebunan  secara  tradisional.  Kepastian hukum ini menjadi sangat penting, sebab dalam aktivitas berladang, mereka menggunakan pendekatan kearifan lokal  dengan cara membakar lahan secara terbatas  (Sillitoe, 2021). Sehingga, dalam aktivitas berkebun dan berladang mereka dapat terhindar dari tuduhan- tuduhan penyebab bencana karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat. Di sisi lain, Pergub Kalimantan  Barat  Nomor  103  tersebut  juga  memberikan  pembatasan  lahan  sebanyak  2 (dua) hektar per kepala keluarga. Terlepas dari terdapatnya pembatasan lahan yang diatur dalam Pergub Kalimantan Barat, dalam praktiknya, masyarakat adat dari dulu tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan mekanisme ladang berpindah lebih dari satu hektar. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari praktik ekstraksi dan eksploitasi sumber daya secara berlebih, agar dapat terus tersedia bagi generasi akan datang.
Secara hakikat, bagi masyarakat adat untuk dapat memperoleh dan meningkatkan posisi tawar mereka memerlukan kepastian dan perlindungan dalam status mereka secara legal yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia saat ini, meskipun dalam Permenlhk Nomor P.17 Tahun 2020 telah mengatur dan mendefinisikan masyarakat adat, akan tetapi undang-undang yang mengatur secara spesifik terhadap perlindungan dan kepastian hukum masyarakat adat hingga saat ini belum mencapai kesepakatan (Atkinson, 2014). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat masih belum memiliki status dan kepastian hukum secara konkrit, sehingga posisi mereka dalam masyarakat masih berada dalam posisi yang lemah dan cenderung termarjinalkan (Tsosie, 2007).
Penggunaan definisi sebagai masyarakat hukum adat dapat memberikan kepastian terhadap  status  hukum  bagi  masyarakat  adat  untuk  lebih  leluasa  dalam  menentukan kehidupan dalam berbagai aspek. Meskipun undang-undang mengenai masyarakat hukum adat  belum  disahkan,  akan  tetapi  definisi  tersebut  sudah  digunakan  dalam  beberapa perangkat  hukum  lainnya,  seperti  Permenlhk  Nomor  P.17  Tahun  2020  yang  mengatur tentang Tanah Adat dan Tanah Hak (Atkinson, 2014). Mengingat definisi yang digunakan oleh  pemerintah  Indonesia  memandang  masyarakat  adat  sebagai  sebuah  entitas  yang memiliki sistem niai yang mendasari pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. b. Indigenous Participation
Selama ini dalam persepsi dan keinginan kelompok masyarakat adat menginginkan fokus  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  sistem  dan  desain  pembangunan  yang mengedepankan  pendekatan  berkelanjutan.  Akan  tetapi,  minimnya  keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan, pengambilan, dan implementasi kebijakan membuat masyarakat  adat  tidak  dapat  berbuat  banyak  terhadap  hal  tersebut.  Kondisi  tersebut diperparah dengan lemahnya kekuatan politik yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memiliki bargaining  point yang  signifikan  dengan  pemerintah  dan  perusahaan  atau pemilik modal.
Dengan dilibatkannya kelompok masyarakat adat secara holistik, mereka mampu mengimplementasikan mekanisme bambi ari’ yang merupakan bagian dari budaya yang telah berjalan secara turun temurun dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas berkebun dan berladang. Secara mendasar, konsep dari bambi ari’ dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme melakukan aktivitas yang sama namun dilakukan dengan cara bergiliran,  hal  tersebut  untuk  mempercepat  pengerjaan  dan  memaksimalkan  hasil  yang hendak  dicapai  (Muryanti,  2016).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  perwakilan masyarakat adat yang menolak disebutkan identitasnya, nilai kolektivitas dan pandangan filosofis yang tergambarkan dalam budaya bambi ari’ yang telah dipelihara selama turun- temurun  dapat  menjadi  modal  penting  bagi  kelompok  masyarakat  adat  untuk  dapat berkontribusi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Meskipun  masyarakat  adat  melakukan  pembakaran  dalam  upaya  mereka  untuk membuka  dan  mempersiapkan  lahan  perkebunan  mereka,  namun  bukan  berarti  mereka menjadi  penyebab  bencana  karhutla  yang  terjadi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan perwakilan  masyarakat  adat,  aktivitas  yang  dilaksanakan  dengan bambi  ari’ yang menekankan  nilai  kolektivitas  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  saling  mengawasi persebaran api agar tidak menjadi destruktif terhadap hutan tempat mereka bernaung.
Keterlibatan masyarakat adat secara aktif dan holistik, tidak hanya dapat berguna dalam  penanggulangan  dan  pencegahan  bencana  karhutla,  namun  juga  dapat meminimalisir  konflik  agrarian  yang  sering  menyangkut  tanah  adat.  Ditambah  lagi seringkali rencana pembangunan yang dirumuskan berada dalam skala yang masif, dimana hal  tersebut  bertentangan  dengan  pandangan  filosofis  kehidupan  masyarakat  adat  yang mengharapkan  dapat  hidup  secara  nyaman  dan  tentram  bersama  dengan  alam, terkhususnya  hutan.  Konflik-konflik  horizontal  maupun  vertikal  dapat  dicegah  dengan melibatkan masyarakat adat, tidak hanya secara spasial, namun secara holistik.
Secara  mendasar  pemerintah  telah  berupaya  dalam  melibatkan  masyarakat setempat  dalam  upaya  penanggulangan  bencana  karhutla  yang  terjadi  di  Provinsi Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Barat. Program Masyarakat Peduli Api secara aktif melibatkan  masyarakat  melalui  edukasi  dan  pelatihan  terkait  pencegahan  dan penanggulangan kebakaran yang terjadi di hutan. Program ini turut melibatkan beberapa unsur  lain,  seperti  pemerintah  daerah,  kepolisian,  hingga  TNI.  Akan  tetapi,  pelibatan masyarakat  melalui  program  tersebut  masih  belum  secara  aktif  mengimplementasikan adaptive  management  strategy ,  sebab  pelibatan  masyarakat  dalam  penanggulangan bencana karhutla masih belum secara holistik, melainkan hanya secara spasial atau hanya pada penanggulangan di lapangan semata.
Sedangkan Adaptive  management  strategy sangat  bersifat  holistik,  dimana keterlibatan semua pihak dimulai dari tahap identifikasi masalah, sampai ke tahap evaluasi dan pengembangan pengetahuan terkait mitigasi dan hasil yang dicapai (Armatas, Venn, McBride, Watson, & Carver, 2016). Keterlibatan masyarakat secara spasial menyebabkan penerapan indigenous environmental knowledge yang dimiliki oleh masyarakat adat tidak dapat  diterapkan dan diutilisasi  secara maksimal  dalam upaya penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat.
Pelibatan  masyarakat  adat  melalui  mekanisme adaptive  management  strategy memiliki beberapa keunggulan, seperti: membuka ruang dialog antara akademisi, ahli, dan masyarakat adat untuk  mengembangkan diskursus pengetahuan terkait lingkungan yang terjadi  di  lapangan  (Selin  &  Selin,  2008).  Mengingat  masyarakat  adat  telah  memiliki pengalaman secara konkret terhadap lingkungan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari mereka  yang  banyak  menggantungkan  diri  dengan  lingkungan;  kedua,  menghadirkan perspektif  alternatif  terhadap  pembangunan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Masyarakat adat selama ini memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan dan sekitar mereka untuk menjalankan kehidupan mereka, namun mereka sangat menghindari eksploitasi dan ekstraksi sumber daya secara berlebih. Pandangan tersebut dapat menjadi sudut  pandang  baru  yang  dapat  digunakan  dalam  melihat  permasalahan  lingkungan, terkhususnya dalam mitigasi bencana karhutla; dan, konservasi keberagaman. Masyarakat adat  membentuk  dan  memiliki  identitas  sebagai  pelindung  lingkungan,  terkhususnya hutan. Identitas tersebut menghasilkan pandangan yang mendorong masyarakat adat untuk secara aktif melakukan konservasi lingkungan.
5. Indigenous Environmental Knowledge Masyarakat Dayak
Pengetahuan  terkait  lingkungan  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  merupakan sebuah  pengetahuan  unik  yang  melekat  dan  dimiliki  oleh  kelompok  masyarakat  adat. Pengetahuan tersebut telah diproduksi dan diduplikasi secara turun temurun lintas generasi melalui  cerita,  dongeng,  dan/atau  kebiasaan  yang  telah  dibangun  dan  terpelihara. Pengalaman hidup berdampingan dengan alam, terkhususnya hutan, telah menjadi modal penting bagi kelompok masyarakat adat dalam menghasilkan pengetahuan yang bersifat mendalam terkait kondisi lokal hutan, kehidupan satwa liar, sumber daya yang tersedia di hutan dan alam, iklim, dan strategi pendekatan hidup manusia dengan alam (Tsosie, 2018).
Pengetahuan terhadap lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat adat dinilai dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan, terkhususnya hutan. Terlebih lagi, relasi yang terjalin oleh masyarakat adat dan hutan sangat erat sehingga membentuk identitas sebagai pelindung  hutan.  Namun,  yang  menjadi  persoalan  adalah  kuatnya  dominasi  diskursus pemikiran dan logika barat yang menekankan pengujian dan pembuktian secara empiris maupun rasional dalam setiap dimensi pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Hal  tersebut  menyebabkan  perkembangan indigenous  environmental  knowledge tidak dimanfaatkan  secara  maksimal,  diabaikan,  atau  bahkan  dianggpa  tidak  ilmiah.  Padahal pengalaman  dan  kebiasaan  kelompok  masyarakat  adat  seperti  bagaimana  mereka melakukan  pengontrolan  terhadap  api  dalam  aktivitas  membakar  lahan  sebagai  upaya membuka  ladang,  atau  bagaimana  mereka  dapat  mengatur  dan  menjaga  ketersediaan sumber  daya  yang  terdapat  di  hutan  agar  tidak  terjadi  eksploitasi  secara  berlebihan merupakan bagian dari pengertahuan mengenai lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat.  Di  sisi  lain,  hal  tersebut  juga  dapat  menjadi perspektif  alternatif  yang  bersifat  konstruktif  terhadap  mekanisme  pengelolaan  sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, terkhususnya hutan (Tsosie, 2018).
Di  sisi  lain,  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat terkait  lingkungan  dan  alam  sekitar  seharusnya  dapat  menjadi  modal  penting  bagi masyarakat  adat  untuk  melembagakan  pengetahuan  serta  budaya  mereka  agar  dapat terlibat lebih signifikan dalam berbagai aspek yang menyangkut lingkungan. Akan tetapi, minimnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat semakin menjauhkan cita-cita tersebut, mengingat posisi mereka dalam dinamika politik masih sangat lemah. Meskipun saat ini dunia internasional dan pemerintah Indonesia sudah mulai mengalami pergeserah paradigma pembangunan menuju paradigma berkelanjutan yang turut memperhitungkan aspek  kehidupan  dan  keberagaman  hayati  dalam  skema  pembangunan,  dan  secara mendasar pemerintah Indonesia melalui permenlhk pasal 1 ayat 10, telah mengakui bahwa pengetahuan  tradisional  atau  berlandaskan  pada  nilai  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh masyarakat  adat  menekankan  nilai  dan  pandangan  pembangunan  berkelanjutan,  namun hingga  saat  ini  masyarakat  adat  masih  belum  dilibatkan  secara  aktif  dan  holistik,  baik dalam  proses  penyusunan  kebijakan  atau  program  hingga  tahap  implementasi  dan evaluasi.
Pergeseran paradigma pembangunan secara global seharusnya dapat menjadi jalan bagi  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  tidak  hanya  sekedar  memberikan  pengakuan kepada masyarakat  adat  bahwa pengetahuan yang mereka miliki  menitik beratkan pada konsep  dan  logika  pembangunan  berkelanjutan,  namun  juga  turut  melibatkan  mereka secara  holistik.  Mengingat  pandangan  masyarakat  adat  terhadap  lingkungan  didasarkan pada keterkaitan atau relasi yang khusus dan spesial, sehingga mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai penjaga lingkungan.
Gagasan  mengenai  perbedaan  jenis  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat adat  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  dengan  jenis-jenis  pengetahuan  lainnya  masih terabaikan. Padahal, dalam perkembangan diskursus politik internasional dewasa ini mulai
didominasi  oleh  wacana  dan  diskursus  terkait  relasi  manusia  dan  lingkungan,  serta keberlangsungan hidup. Secara hakikat, bagaimana suatu individu ataupun entitas dalam masyarakat melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari, serta kemampuan mereka dalam melakukan  inovasi  dan  adaptasi  merupakan  refleksi  dari  pengetahuan  serta  kompetensi terkait  lingkungan  sosial  dan  fisik  (Li,  2000).  Hal  tersebut  secara  jelas  dimiliki  oleh kelompok  masyarakat  adat,  dimana  pengalaman  telah  menjadi  bekal  dalam  produksi pengetahuan  yang  dapat  secara  mudah  mengidentifikasi  hal-hal  di  alam,  terkhususnya hutan.
Di sisi lain, pandangan seperti gagasan bahwa pengetahuan mengenai lingkungan yang  berbasis  pada  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  merupakan pengetahuan yang tidak rasional serta bersifat ‘ tahayul’ masih menjadi penghambat dalam upaya penerapan secara praktik terhadap pengetahuan tersebut (Edington, 2017). Masih terdapatnya  upaya  untuk  membenturkan indigenous  environmental  knowledge dengan standar-standar pengetahuan dan logika barat yang masih mendominasi menjadi salah satu alasan  utama  mengapa  pandangan  miring  terhadap  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat adat masih langgeng terjadi hingga saat ini.
Upaya  membenturkan  pengetahuan  lingkungan  berbasis  kearifan  lokal  yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, masih kuatnya sentimen  terhadap  jenis  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat.  Sentimen tersebut kuat dan langgeng karena dominasi diskursus logika dan pengetahuan barat yang menuntut  terjadinya  proses  pembuktian  secara  empiris,  sedangkan  proses  produksi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat sangat bersifat tradisional yang diperoleh melalui  pengalaman  dan  relasi  erat  mereka  dengan  alam  dan  lingkungan  (Huruta  & Kurniasari, 2018). Kemudian, lemahnya posisi politik yang dimiliki oleh masyarakat adat turut menjadi salah satu sumber permasalahan. Sebab, dengan lemahnya posisi masyarakat adat dalam dinamika politik yang terjadi, menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi secara  aktif  dan  holistik  dalam  perumusan  kebijakan  dan  program  penanggulangan. Keterbatasan  tersebut  memperkecil  ruang  diskusi  dan  dialektika  yang  turut  melibatkan perspektif alternatif berbasis pada pengetahuan lokal.
Secara  mendasar,  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  bisa  diminimalisir dengan  memberikan  kepastian  terhadap  status  dan  kedudukan  masyarakat  adat  yang dilindungi  oleh  undang-undang.  Mengingat  penggunaan  definisi  pemerintah  yang mendefinisikan  masyarakat  adat  sebagai  Masyarakat  Hukum  Adat  sudah  memberikan ruang bagi mereka untuk memperkuat status dan kedudukan politik mereka di masyarakat, tanpa harus mengesampingkan budaya, adat, dan kebiasaan mereka.

## Kesimpulan
Bencana  karhutla  yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  menjadi  isu  yang  paling meresahkan, bukan hanya dampak terhadap degradasi lingkungan yang terjadi, akan tetapi kabut asap yang ditimbulkan juga telah meresahkan negara-negara tetangga.  Meskipun dalam  kurun  waktu  setahun  terakhir  pemerintah  Kalimantan  Barat  dan  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  telah  berusaha  keras  untuk  menanggulangi  bencana karhutla, namun mitigasi tersebut masih minim dalam melibatkan kelompok masyarakat adat. Pada faktanya masyarakat adat memiliki berbagai keunggulan yang dapat diutilisasi dalam upaya penanggulangan bencana karhutla yang terjadi, seperti pengetahuan terkait lingkungan yang didasarkan pada kearifan lokal, dan budaya bambi ari’ yang menekankan nilai  kolektivitas.  Kedua  hal  tersebut  dapat  menjadi  upaya  yang  dapat  dimaksimalkan untuk mencegah dan menanggulangi bencana karhutla. Hal ini sering diremehkan bahkan dikesampingkan oleh otoritas setempat karena menganggap peran masyarakat adat yang tidak  akan  berdampak  signifikan  dalam  penanggulangan  karhutla.  Penelitian  ini
menemukan bahwa realitas yang terjadi di lapangan masyarakat adat masih sangat minim dilibatkan  dalam  berbagai  kegiatan.  Meskipun  saat  ini  Pemerintah  memiliki  program Masyarakat  peduli  api,  namun  pelibatan  masyarakat  adat  masih  secara  spasial,  belum holistik. Bahwa masyakat adat memiliki rasa yang sangat mendalam terhadap kepemilikan hutan sebagai bagian dari eksistensi budaya mereka. Namun, hal ini semakin sulit untuk didorong tanpa adanya komitmen dari pemerintah, sebab masyarakat adat tidak memiliki kuasa  ( power )  yang  dapat  meningkatkan bargaining  position mereka  agar  dapat memberikan sumbangsi gagasan dalam perencanaan dan implementasi program.

## Daftar Pustaka
Alam,  S.,  Nurhidayah,  L.,  &  Lim,  M.  (2022).  Towards  a  Transnational  Approach  to Transboundary  Haze  Pollution:  Governing  Traditional  Farming  in  Fire-Prone Regions of Indonesia. Transnational Environmental Law , 1-27. Armatas,  C.  A.,  Venn,  T.  J.,  McBride,  B.  B.,  Watson,  A.  E.,  &  Carver,  S.  J.  (2016). Opportunities  to  utilize  traditional  phenological  knowledge  to  support  adaptive management of social-ecological systems vulnerable to changes in climate and fire regimes. Ecology and Society , 21 (1).
Astuty,  T.  I.,  &  Hizbaron,  D.  R.  (2017).  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Menjaga Kelestarian  Hutan  dan  Mengelola  Mataair  di  Desa  Beji,  Kecamatan Ngawen. Jurnal Bumi Indonesia , 6 (1).
Atkinson,  C.  L.  (2014).  Deforestation  and  transboundary  haze  in  Indonesia:  Path dependence  and  elite  influences. Environment  and  urbanization  Asia , 5 (2),  253- 267.
Cajete, G., Nelson, M. K., & Shilling, D. (2018). Native science and sustaining Indigenous communities. Traditional  ecological  knowledge:  Learning  from  Indigenous practices for environmental sustainability , 15-26.
Convention C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). (1989). Retrieved  May  23,  2021,  from  International  Labour  Organization  website: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100 _ILO_CO DE:C169
Deur,  D.,  Recalma-Clutesi,  K.,  &  Dick,  C.  A.  (2020).  Balance  on  every  ledger: Kwakwaka’wakw resource values and traditional ecological management. In The Routledge  Handbook  of  Indigenous  Environmental  Knowledge (pp.  126-135). Routledge.
Edington, J. (2017). Indigenous Environmental Knowledge: Reappraisal . Springer. Fernández‐Llamazares, Á., Garteizgogeascoa, M., Basu, N., Brondizio, E. S., Cabeza, M., Martínez‐Alier,  J.,  ...  &  Reyes‐García,  V.  (2020).  A  state‐of‐the‐art  review  of indigenous  peoples  and  environmental  pollution. Integrated  Environmental Assessment and Management , 16 (3), 324-341.
Huruta,  A.  D.,  &  Kurniasari,  M.  D.  (2018).  Environmental  management  within  the indigenous  perspective  Pengelolaan  lingkungan  dalam  perspektif  penduduk asli. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 31 (3), 270-277. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021). Rekapitulasi  Luas  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  (Ha)  Per  Provinsi  Di  Indonesia  Tahun  2016-2021 .  Diambil kembali dari SiPongi.menlhk: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (n.d.). Indonesia  National  Carbon Accounting System: Kalimantan Barat . Retrieved from INCAS: http://incas.menlhk.go.id/id/data/west- kalimantan/
Khakim,  A.  (2005). Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia  (Dalam  Era  Otonomi Daerah . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Khakim,  A.  (2005). Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia:  Dalam  Era  Otonomi Daerah. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Martello, M. L. (2008). Arctic indigenous peoples as representations and representatives of climate change. Social Studies of Science , 38 (3), 351-376.
Moryanti,  R.  (2016).  Bambi  Ari’  Sebagai  Wujud  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dayak Dalam Penanganan Bencana Kabut Asap Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sosiologi Reflektif , 21-39.
Muharrami,  N.  (2021,  Februari  24). Kalbar  Dapat  Predikat  Terbaik  Tangani  Karhutla .
Diambil kembali dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:
https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-dapat-predikat-terbaik-tangani- karhutla.html
Mulyoutami, E., Rismawan, R., & Joshi, L. (2009). Local knowledge and management of simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan, Indonesia. Forest Ecology and Management , 2054–2061. Nuttall, M. (2005). Protecting the Arctic: Indigenous peoples and cultural survival . New York: Routledge.
Selin,  H.,  &  Selin,  N.  E.  (2008).  Indigenous  peoples  in  international  environmental cooperation:  Arctic  management  of  hazardous  substances. Review  of  European Community & International Environmental Law , 17 (1), 72-83. Sillitoe,  P.  (2020).  Soil  ethnoecology.  In The  Routledge  Handbook  of  Indigenous Environmental Knowledge (pp. 72-94). Routledge. Suratmo, F. G. (1995). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: F Gunarwan Suratmo . Gajah Mada University Press.
Tania Murray, L. (2000). Locating Indigenous Environmental Knowledge in Indonesia. In Ch.  13 Indigenous  Enviromental  Knowledge  and  Its  Transformations:  Critical Anthropological Perspectives (pp. 121–150). Amsterdam: Harwood Academic. Tsosie, R. (2018). Indigenous Peoples and ‘Cultural Sustainability’: The Role of Law and Traditional  Knowledge. Traditional  Ecological  Knowledge:  Learning  from Indigenous Practices for Environmental Sustainability , 1 , 229-249.
Whyte,  K.  (2018).  What  Do  Indigenous  Knowledges  Do  for  Indigenous  Peoples?
Traditional  ecological  knowledge:  Learning  from  Indigenous  practices  for environmental sustainability, 57-81.
Williams, J. (2012). The impact of climate change on indigenous people–the implications for  the  cultural,  spiritual,  economic  and  legal  rights  of  indigenous  people. The International Journal of Human Rights , 16 (4), 648-688. World Bank. (2016). The Cost of FIre: an Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis. Jakarta: World Bank Group. Ytterstad, A. (2020). Indigenous good sense on climate change. In Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda (pp. 150-166). Routledge. Zhang,  J.  J.,  &  Savage,  V.  R.  (2019).  Southeast  Asia's  transboundary  haze  pollution: Unravelling the inconvenient truth. Asia Pacific Viewpoint , 60 (3), 355-369.