Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Lies Ariany
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

## Abstrak
Pengawasan di lakukan oleh Pemerintah pusat kepada Hulu Sungai Selatan terkait dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  utamanya  terhadap  peraturan daerah. Dengan adanya kewenangan yang di miliki oleh pemerintah pusat melalui pejabat  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  kewenangan  yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membentuk peraturan perundang- undangan,  karena  dipahami  bahwa  kemandirian  dalam  berotonomi  tidak  berarti daerah  dapat  membuat  peraturan  perundang-undangan  atau  keputusan  yang terlepas  dari  sistem  perundang-undangan  secara  nasional.  Peraturan  perundang- undangan  tingkat  daerah  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan  tingkat  daerah  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi  tingkatnya atau juga bertentangan  dengan kepentingan umum.

## Abstract
Supervision  is  should    be  the  central  government  to  the  Hulu  Sungai  Selatan associated  with  the  implementation  of  government  and  especially  to  local regulations.  The  authority  is  possession  the  central  government  through  the competent  authorities  to  supervise  the  authorities  of  the  Hulu  Sungai  Selatan  in shaping  legislation,  because  it  can  be  understood    that  the  independence  of  the implementation of autonomy does not mean the area can make laws or decisions regardless  of  system  of  national  legislation.  The  local  level  legislation    is  an integral  part  of  the  unified  system  of  national  legislation.  Therefore,    the  local level legislation must not contrary with the regulations of higher level and also to must not contrary to the public interest.
Key words: Otonomi daerah, pengawasan, peraturan daerah
I. Pendahuluan Sejalan dengan perjalanan ketatanegaraan  di  Indonesia  dengan runtuhnya  Orde  Baru  turut  pula mempengaruhi sistem negara kesatuan  yang  dianut.    Salah  satu aspek perubahan penting dan menarik untuk dikaji setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto
(pemerintahan  Orde  Baru)  melalui
reformasi tahun 1998, adalah perkembangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hubungan  antara  pusat  dan  daerah pada masa Orde Baru  yang dicirikan sebagai  hubungan  yang  bersifat sentralistik  mengalami  perubahan paradigmatik,  di  tandai  dengan  sifat hubungan yang desentralistik dengan melimpahkan  urusan  ke  daerah
melalui  otonomi  luas,  nyata  dan bertanggungjawab. 1 Hakekat penyelenggaraan pemerintahan  oleh  daerah  dalam negara  kesatuan  yang  didasarkan pada  asas  atau  sistem  desentralisasi yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah  (pusat)  kepada  daerah- daerah untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangga  sendiri sebagai  daerah  otonom,  bahkan pandangan  lain  menyatakan  bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan
(dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi,  juga  merupakan  suatu sistem  desentralisasi,  yakni  suatu tindakan kebalikan dari pada sentralisasi. 2 Desentralisasi pada implementasinya adalah pembentukan badan-badan yang terpisah  dari  pusat,  dimana  badan- badan  perwakilan  lokal  memiliki kekuasaan formal untuk memutuskan tentang  beragam  isu  publik.  Basis politik  badan-badan  lokal  dan  bukan nasional.  Wilayah  kewenangannya dibatasi  dan  diikat  oleh  hukum nasional. Kewenangan dan pembatasannya  hanya  bisa  diubah oleh  legislasi  baru.  Badan-badan tersebut  memiliki  sumber-sumber pembiayaan  dan  digunakan  untuk keperluan  yang  dirancang  sendiri. 3
Dalam  sistem  desentralisasi,  tugas-
1 Ni’matul  Huda,  2010. Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta:
FH UII Press, hlm. 1. 2 Irawan Soejito, 1990.
Hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, Jakarta: Rineka, hlm. 34.
3 Muhammad  Fauzan,  2005. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di Indonesia, Bandung:  (Disertasi)  Program
Pascasarjana  UNPAD, hlm. 98-99.
tugas  pemerintahan  yang  terkait dengan  urusan  tertentu  di  anggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintahan  daerah,  yang  oleh karena  itu  memiliki  kewenangan untuk  mengurus  hal  itu  sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 4 Desentralisasi sendiri
mengandung  dua  elemen  pokok, yaitu  pembentukan  daerah  otonom dan  penyerahan  kewenangan  secara hukum  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  untuk  mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan  desentralisasi  dalam negara  kesatuan  berarti  memberikan hak  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat setempat. 5 Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam  rangka  pelaksanaan  asas desentralisasi  pada dasarnya menjadi wewenang  dan  tanggung  jawab daerah sepenuhnya. 6 Oleh karena itu, daerah harus bersandar pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan  pembangunan  daerah untuk  periode  5  (lima)  tahunan  yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan  program  kepala  daerah  agar terbangun sinergi perencanaan pembangunan  daerah  antara  satu dengan  yang  lain  serta  antara pembangunan daerah
dan pembangunan secara nasional.
4 Jimly  Asshiddiqie,  2007. Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer, hlm. 423.
5 Agussalim Andi Gadjong, 2005.
Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,  hlm. 76.
6 Bayu  Surianingrat,  1980. Desentralisasi dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa, Jakarta: Dewarucci Press, hlm. 13.
Kemandirian  dalam  berotonomi tidak  berarti  daerah  dapat  membuat peraturan  perundang-undangan  atau keputusan  yang  terlepas  dari  sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat  daerah  merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  kesatuan sistem  perundang-undangan  secara nasional.  Karena  itu  tidak  boleh  ada peraturan perundang-undangan tingkat  daerah  yang  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatnya  atau  juga  bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan  umum  yang  harus diperhatikan  bukan  saja  kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 7 Sebagai konsekuensi dari pemberian  otonomi  kepada  daerah, maka daerah mempunyai hak mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri. Hak mengatur dan mengurus dimaksud berwujud pembentukan  produk  hukum  daerah, yang  sesuai  dengan  Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  dan  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah meliputi peraturan daerah dan peraturan  kepala  daerah.  Sedangkan, hak  mengatur  diwujudkan  dalam bentuk keputusan kepala daerah yang bersifat konkret dan individual.
Sejalan dengan pemikiran bahwa Indonesia  adalah  negara  kesatuan (unitary  state), sehingga  di  nilai rasional  apabila  pemerintah  pusat
7 Abdul Latief. 2005. Hukum dan Peraturan  Kebijaksanaan  (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Pres hlm. 65
sebagai pemerintahan atasan diberikan kewenangan untuk mengendalikan  sistem  hukum  di lingkungan  pemerintahan  daerah. Akan tetapi, tidaklah rasional apabila pemerintah  pusat  dianggap  tidak berwenang melakukan tindakan untuk  mengatur  dan  mengendalikan pembentukan perda yang tidak sejalan dengan maksud  diadakannya mekanisme  pembentukan  perda  itu sendiri  oleh  pemerintahan  daerah provinsi,  kabupaten  dan  kota  di seluruh  Indonesia.  Sepanjang  untuk kepentingan nasional yang objektif. 8
Oleh  karena  kedudukan  hukum (rechtpositie) daerah  otonom  adalah sub  sistem  negara  kesatuan  dan otonomi (vrijheid en zelfstandigheid) bukan dalam arti kemerdekaan (onafhankelijkheid) yang  lepas  dari ikatan negara kesatuan, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam praktek pemerintahan, pengawasan yang berbentuk pembatalan spontan di anggap inheren  pada  organ  pemerintahan yang lebih tinggi. 9

## Kajian  Terhadap  Pembentukan Peraturan Daerah
Hukum  sangat  diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan  adanya  kenyataan  bahwa dalam  masyarakat  terdapat  varian kepentingan  sehingga  hal  ini  bisa menutup  kemungkinan  timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan  itu.  Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa  diatasi  jika  semua  peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada  konsep  awal  yaitu  pada
8 Ni’matul Huda . Op.cit, hlm. 278.
9 Ibid.
general  norm .  Organ-organ  yang menerapkan hukum harus dilembagakan  sesuai  dengan  tatanan hukum,  sebaliknya  tatanan  hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan. 10 Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap  memperhatikan,  memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban  dan  keteraturan  tetap terpelihara. 11 Untuk  itu  salah  satu unsur  yang  dimiliki  oleh  negara hukum  adalah  asas  legalitas  yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, keberadaan  peraturan  perundang- undangan  sangatlah  penting  dalam mewujudkan  konsep  atau  gagasan hukum. 12 Secara  sederhana  pengertian rechtsstaat adalah negara menempatkan  hukum  sebagai  dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan  kekuasaan  tersebut 10 Ali Fauzan, 2010. Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang
Desa Terkait Dengan Peran Badan
Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecaman Wanasari  Kabupaten  Brebes, Semarang: Program  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Undip, hlm. 22. 11 Rusli  K.  Iskandar.  2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi  Negara. Yogyakarta:  UII
Press., hlm. 185.
12 Haeruman  Jayadi.  2009. Kedudukan  dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Bandung: (Tesis) Program
Pascasarjana Unpad, hlm. 71.
dalam segala bentuknya dilakukan di bawah  kekuasaan  hukum.  Dalam rechtsstaat maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan  ikatan  yang  hakiki. 13
Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan  sebagai  aturan  main dalam  penyelenggaraan  kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara  tujuan  hukum  itu  sendiri antara  lain  “… opglegd  om  de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan  untuk  menata masyarakat  yang  damai,  adil  dan bermakna).  Artinya  sasaran  dari Negara  hukum  adalah  terciptanya kegiatan  kenegaraan,  pemerintahan dan  kemasyarakatan  yang  bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan  atau  kebermaknaan. Dalam  negara  hukum,  eksistensi hukum  dijadikan  sebagai  instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 14 Pembentukan hukum merupakan  awal  dari  bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang  memisahkan  keadaan  tanpa hukum  dengan  keadaan  yang  diatur oleh  hukum.  Ia  merupakan  pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak  saat  itu  kejadian  dalam masyarakat  pun  mulai  ditundukkan pada  tatanan  hukum.  Lebih    lanjut dikatakan  bahwa  pembuatan  hukum meliputi  bahan  dan  struktur.  Bahan menunjuk  kepada  isi,  sedangkan struktur  menunjuk  pada  sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan  hukum  itu  dibuat.
Tanpa wadah struktur tertentu,
13 Abdul Latief . Op.cit , hlm. 15.
14 Ridwan  HR.    2006. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 20.
pembuatan  hukum  belum  tentu  bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang  akan  mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja. 15 Untuk itulah dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan  tersebut  lebih  dahulu sebelum  peraturan  itu  diberlakukan. Artinya,  tidak  menimbulkan  banyak protes  dari  mereka  yang  terkena peraturan itu. 16 Kaidah hukum dikatakan memiliki  keberlakuan  faktual  jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh- sungguh  di  dalam  masyarakat  nyata- nyata  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum  itu  efektif  karena  ia  berhasil mempengaruhi  para warga  dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi  hukum,  maka  hukum  itu tampil sebagai das sein-sollen, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial  yang  sungguh-sungguh  yang terjadi  dalam  kenyataan  masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)). 17 Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu  dalam  “ L’esperit  des
Louis ”  mengemukakan  sejumlah persyaratan  yang  harus  dipenuhi
15 Yohanes  Golot  Tuba  Helan.  2006. Implementasi  Prinsip  Demokrasi  Dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Era Otonomi  Daerah. Bandung  :  (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 35.
16 Ibid, hlm. 71. 17 Ibid, hlm. 123.
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 18 1. Gaya  penuturannya  hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran  dan  retorik  hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir; 2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya  bersifat  mutlak  dan relatif,  sehingga  memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum  hendaknya  membatasi diri  pada  hal-hal  yang  riil  dan aktual  dengan  menghindari  hal- hal  yang  bersifat  metaforis  dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan  dalam  bahasa  yang tinggi,  karena  ditujukan  kepada rakyat  yang  memiliki  tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan  logika,  melainkan hanya  penalaran  sederhana  yang bisa  dipahami  oleh  orang  rata- rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian,
pembatasan  atau  pengubahan, gunakan  semua  itu  jika  benar- benar diperlukan;
6. Hukum  hendaknya  tidak  bersifat debatable (argumentatif), di mana  bahaya  memerinci  alasan-
alasan  yang  akan  menimbulkan konflik;
18 Lihat  Hamid  S.  Attamimi  sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan  Eksekutif  di  Bidang  Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) . Malang: UMM Press, hlm. 124-125.
Pembentukan  norma  hukum dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yang  berbeda,  yaitu pertama norma yang  lebih  tinggi  dapat  menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi  dari  norma  yang  lebih  rendah; kedua, menentukan  sendiri  prosedur pembentukan  serta  isi  dari  norma yang  lebih  rendah  tersebut  atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma  yang  lebih  tinggi  sekurang- kurangnya  menentukan  organ  yang membuat  norma  yang  lebih  rendah. Suatu  norma  yang  pembentukannya sama  sekali  tidak  ditentukan  oleh suatu norma lain, 19
Selanjutnya  dalam  konteks otonomi  daerah  maka  pembentukan hukum  ini  juga  di  introdusir  melalui peraturan  daerah.  Peraturan  daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang  (badan)  atau  bersifat  umum dan tidak
mengidentifikasikan individu  tertentu.  Dengan  kata  lain perda  berlaku  bagi  setiap  subjek hukum  yang  memenuhi  unsur-unsur yang  terkandung  dalam  ketentuan mengenai  suatu  pola  tingkah  laku. 20
Dalam  rangka  menyusun  perda kiranya  perlu  juga  memperhatikan asas  hukum.  Hal  ini  karena  asas hukum  merupakan  sesuatu  yang menjadi  dasar,  prinsip,  patokan, acuan  atau  tumpuan  umum  untuk berpikir  atau  berpendapat  dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan  dan  peraturan- peraturan  hukum.  Dengan  kata  lain, peraturan  hukum  itu  lahir  tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu,  yang  lazim  dinamakan dengan asas hukum. Peraturan
19 Yohanes  Golot  Tuba  Helan, op.  cit, hlm. 113.
20 Ibid, hlm. 48.
hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum. Undang-Undang No. 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan  peraturan  daerah  dan asas-asas  materi  muatan  peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan  juga  dalam Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Asas-asas  pembentukan peraturan  daerah  dimaksud,  yakni: kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan, dapat dilaksanakan,
kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Kemudian,  berkaitan  dengan materi  muatan  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan, ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  menentukan  bahwa  materi muatan peraturan perundang- undangan  juga  harus  mencerminkan asas Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan,  Kebangsaan,  Asas Kekeluargaan,    Kenusantaraan,  Asas
Bhinneka  Tunggal  Ika  ( Unity  in Diversity ),  Asas  Keadilan  ( Justice ,
Gerechtigheid ), Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan
Pemerintahan,  Asas  Ketertiban  dan
Kepastian  Hukum  ( Rechtsorde  en rechrs zekerheid ). Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Pentingnya  asas-asas  hukum dalam pembentukan perundang- undangan adalah untuk dapat melihat
“benang  merah”  dari  sistem  hukum positif  yang  ditelusuri  dan  di  teliti. Asas-asas hukum ini  dapat dijadikan sebagai  patokan  bagi  pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari  cita  hukum (rechtsidee) yang
telah  disepakati  bersama.  Namun secara  teoritis  asas-asas  hukum bukanlah aturan hukum (rechtsregel) , sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung  terhadap  suatu  peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai  bagian  dari  norma  hukum.
Namun  demikian,  asas-asas  hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena  hukum  tidak  akan  dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. 21 Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Pelaksanaan  pemerintahan  di daerah dengan mengedepankan aspek  desentralisasi  bertujuan  untuk mencegah  penumpukan  kekuasaan pada  satu  lapisan  pemerintahan (pusat),  yang  sekaligus  menjadi sumber pengakuan pemerintah terhadap  potensi  dan  kemampuan daerah  dengan  melibatkan  wakil- wakil rakyat di daerah. Realisasi dari sistem desentralisasi tersebut, daerah-daerah perlu diberikan kewenangan. 22 Pola manajemen pemerintahan  berawal  dari  tingkat daerah  dengan  pemerintahan  di tingkat pusat  merupakan  ujung proses.  Maka  lingkup  kewenangan pemerintahan  di  tingkat  pusat,  tidak lahir  dari  kehendak  ingin  menguasai dan  mengatur  seluas-luasnya  namun merupakan  kewenangan  dasar  yang
21 Suprin  Na’a., Ruang  Lingkup  Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program
Pascasarjana Unpad, 2003, hlm. 71.
22 Agussalim  Andi  Gadjong, Pemerintahan Daerah  Kajian  Politik  dan  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,  2005 , hlm. 176.
tidak  bisa  tidak  harus  dimiliki pemerintah  pusat  untuk  eksisnya sebuah negara. Konsekuensi demokrasi adalah proses yang bottom up yang dalam pemerintahan bersifat desentralistik. 23
Pembentukan  norma  hukum dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yang  berbeda,  yaitu pertama norma yang  lebih  tinggi  dapat  menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi  dari  norma  yang  lebih  rendah; kedua, menentukan  sendiri  prosedur pembentukan  serta  isi  dari  norma yang  lebih  rendah  tersebut  atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma  yang  lebih  tinggi  sekurang- kurangnya  menentukan  organ  yang membuat  norma  yang  lebih  rendah. Suatu  norma  yang  pembentukannya sama  sekali  tidak  ditentukan  oleh suatu norma lain, 24
Suatu negara dikatakan desentralistis  berarti  bahwa  tata hukum  nasional  mengandung  bukan hanya norma-norma pusat melainkan juga  norma-norma  daerah.  Norma- norma  hukum  pusat  dan  norma- norma  hukum  daerah  membentuk sebuah  tata  hukum  nasional  atau negara.  Masing-masing  tata  hukum membentuk masyarakat hukum sendiri  yaitu  masyarakat  hukum pusat dan masyarakat hukum daerah. Tata hukum pusat membentuk masyarakat hukum pusat,  bersama-sama  dengan  tata hukum  daerah  yang  membentuk masyarakat hukum daerah, membentuk masyarakat hukum keseluruhan yang di sebut
masyarakat  hukum  nasional  atau “negara”.  Dua  norma  yang  berlaku bagi  daerah-daerah  yang  berbeda tetapi  berhubungan  dengan  pokok
23 Hendarmin Ranadireksa, op.  cit. hlm. 84.
24 Yohanes  Golot  Tuba  Helan, op.  cit, hlm. 113.
masalah  yang  sama,  yakni  norma- norma yang memiliki bidang validitas  materiil  yng  sama,  dapat mengatur  pokok  masalah  yang  sama secara berbeda untuk daerah masing- masing.
Salah  satu  alasan  utama  dari desentralisasi  adalah  semata-mata bahwa desentralisasi memberi kemungkinan  pengaturan  masalah yang  sama  secara  berbeda  untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangan yang membuat perbedaan tata hukum nasiona
semacam itu didasarkan pada pertimbangan  geografis,  nasional, keagamaan.  Semakin  besar  teritorial negara dan semakin bervariasi kondisi-kondisi  sosial  maka  akan semakin  diharuskan  desentralisasi melalui pembagian teritorial (desentralisasi teritorial). 25 Dengan  otonomi  luas  dan penyerahan kewenangan (desentralisasi)  tidak  berarti  aspek sentralisasi yakni dekonsentrasi menjadi  pupus.  Dalam  sistem  NKRI dianutnya  desentralisasi  tidak  berarti ditinggalkannya  asas  sentralisasi, karena  kedua  asas  tersebut  tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum.  Pada  prinsipnya  tidaklah mungkin diselenggaraknya desentralisasi tanpa sentralisasi, karena akan menimbulkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakekatnya  mengandung  kebebasan dan  keleluasaan  berprakarsa  tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan  pemerintah  sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. 26
25 Yohanes  Golot  Tuba  Helan, op.cit, hlm. 118-119.
26 Pusat  Kajian  dan  Dampak  regulasi  dan Otonomi Daerah, 2009. Pengawasan Terhadap  Produk  Hukum  Daerah  Dalam
Terkait  dengan  hal  tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi  daerah  sangat  penting, sebab  perda  merupakan  konsekuensi logis  dari  wewenang  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan conditio sine quanon (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah. 27 Namun sebagaimana di singgung  di  awal  bahwa  Indonesia merupakan  negara  kesatuan  maka tidak  bisa  di  kesampingkan  peran pemerintah pusat kepada Hulu
Sungai  Selatan  sebagai  salah  satu Kabupaten  yang  ada  di  Indonesia dalam  rangka  menjamin  pemerintah Hulu  Sungai  Selatan  agar  berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Untuk  itulah  pengawasan  di lakukan oleh Pemerintah pusat kepada  Hulu  Sungai  Selatan  terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan  daerah  dan  peraturan kepala daerah. Dengan adanya kewenangan  yang  di  miliki  oleh pemerintah  pusat  melalui  pejabat yang berwenang melakukan pengawasan  terhadap  kewenangan yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai  Selatan  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan memang terkesan mencampuri urusan daerah ini yang sesungguhnya merupakan  daerah  otonom.  Namun disisi  lain  juga  harus  di  ingat  bahwa

## Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum,
Yogyakarta:  Laporan  Penelitian  Fakultas Hukum UGM, hlm. 16.
27 Anis  Ibrahim, 2008.  Legislasi  dan Demokrasi (Interaksi dan Konfigurasi Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum di  Daerah), Malang:  In-Trans  Publishing, hlm. 126.
pembagian kewenangan tersebut sebenarnya  di  atur  dalam  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah,  maka  bentuk kewenangan tersebut sebenarnya dalam  rangka  menentukan  urusan- urusan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
Dalam Negara kesatuan, yang bertanggungjawab atas seluruh urusan pemerintahan adalah pemerintah,  sehingga  pemerintah mempunyai monopoli kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dapat memberikan, membiarkan dan mengakui kewenangan  urusan  pemerintahan tertentu  pada  daerah.  Demikian  juga pemerintah  dapat  menentukan  cara- cara  tertentu  dalam  rangka  membagi dan/atau membatasi kewenangan
daerah dalam menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  daerah,
sehingga  pelaksanaan  pembagian kewenangan yang merupakan bentuk pembatasan kewenangan pada daerah (secara  teoritis)  dapat  diikuti  pula dengan cara pengawasan oleh
pemerintah  terhadap  urusan-urusan tertentu  yang  berada  dan  menjadi kewenangan  daerah,  bahkan  dalam hal-hal  tertentu  pengawasan  dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban dari daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. 28 Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
28 Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan  Preventif  Terhadap  Peraturan daerah, Bandung: (Tesis) Program
Pascasarjana Unpad, 2001, hlm. 21.
Sebelum UUD 1945 diamandemen,  masalah  kewenangan daerah untuk membentuk perda tidak diatur.  Baru  setelah  UUD  1945 diamandemen diatur tentang kewenangan daerah dalam membentuk  perda.  Sesuai  dengan perintah  Pasal  18  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, maka pemerintah daerah berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran serta  masyarakat.  Disamping  itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan  mampu  meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Selanjutnya daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berhak menetapkan perda  sebagaimana  yang  terkandung dalam  Pasal  18  ayat  (6)  bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas  pembantuan”. Sejalan  dengan  uraian  tersebut  di atas  maka  tidak  semua  urusan pemerintahan  diatur  dan  diurus  oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan  atas  bantuan  satuan- satuan  pemerintahan  yang  lebih rendah  dalam  bentuk  otonomi  dan tugas pembantuan. Urusan
pemerintahan  yang  telah  diserahkan
dan  menjadi  urusan  rumah  tangga daerah  diikuti  atau  disertai  dengan pemberian  kewenangan,  sehingga daerah  dapat  berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan dengan  cara  membentuk  peraturan perundang-undangan sendiri (legislatieve  bevoegheid,  legislative power) 29 . Peraturan  yang dibuat oleh daerah  itu  berlaku  untuk  masing- masing wilayah/teritorial.
Dalam kedudukan perda yang demikian, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  dapat  terjadi    telah  mengatur dan menentukan materi muatan suatu perda,  sehingga  perda  yang  akan dibentuk  dapat  dikatakan  sebagai peraturan yang mengatur dan memperinci lebih  lanjut  materi muatan peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam hal  seperti  itu,  untuk  menentukan atau  memastikan  bahwa  suatu  perda sudah sesuai dan menjadi bagian dari peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi, maka materi suatu perda perlu disesuaikan/dibandingkan dengan peraturan perundan- undangan yang lebih tinggi tersebut. 30
Selanjutnya  aturan  normatif yang  ada  dalam  Pasal  18  ayat  (6) UUD  1945  di  atribusikan  dalam Undang-Undang No. 32  Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang telah menggariskan bahwa pembentukan  perda  adalah  dalam kerangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  provinsi/kabupaten/kota  dan tugas pembantuan.
Dalam  prakteknya  memang tidak dapat di pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  terdapat  kewenangan  yang luas  sehingga  terkadang  ada  urusan
29 Lendy Siar, op.cit, hlm. 43.
30 Ibid , hlm. 190.
yang  sebenarnya  tidak  ditentukan dalam  perundang-undangan  yang lebih tinggi,   Kadang  pula  dalam prakteknya  aturan  yang  lebih  tinggi hanya  mengatur  secara  garis  besar sehingga  perlu  di  atur  lebih  lanjut lagi  dalam  peraturan  perundang- undangan yang lebih rendah.
Disinilah  peran  dari  daerah  sangat penting  untuk  mengaturnya  lebih lanjut  agar  urusan  tersebut  tidak terbengkalai  ataupun  agar  tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Peraturan daerah yang merupakan  produk  legislatif  yang melibatkan  peran  para  wakil  rakyat yang  di  pilih  secara  langsung  oleh rakyat yang berdaulat bersama dengan  pemerintah,  maka  perda  di sebut sebagai produk legislatif (legislative acts) sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuknya adalah  produk  regulasi  atau  produk regulatif (executive  acts). Sebagai produk  legislatif  maka  kedudukan perda  di  banding  undang-undang  di lihat  dari  segi  terotorial  lebih  sempit lingkupnya. Selanjutnya agar dalam pembentukan  perda  itu  terarah  dan terencana dengan baik. Aspek perencanaan ini penting, oleh karenanya dalam pembentukan perda harus  dimulai  dari  perencanaan.  Di susun  secara  berencana,  terpadu  dan sistematis  serta  di  dukung  oleh  cara dan  metode  yang  pasti  dan  standar yang  mengikat  suatu  lembaga  yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. 31 untuk itu
pula, pembentukan peraturan perundang-undangan perlu di
31 Mega  Novarina  D.A,  2012. Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan  Program  Legislasi  Daerah, Banjarmasin:  makalah  Lembaga  Perwakilan Rakyat, hlm. 1.
tuangkan  dalam  sebuah  Prolegda yang merupakan instrumen perencanaan  program  pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Adanya  prolegda  itu  maka perda  yang  akan  ditetapkan  menjadi lebih terarah dan terencana dan tetap dalam kesatuan sistem hukum nasional,  disesuaikan  dengan  skala prioritas dari kepentingan masyarakat  yang  bersangkutan  di daerah tersebut. Dalam hal ini terkait dengan penyusunan program legislasi  daerah  di  Kabupaten  Hulu
Sungai  Selatan  di  buat  dalam  jangka waktu  1  (satu)  berdasarkan  skala prioritas  pembentukan  Rancangan Peraturan  Daerah  kabupaten,  hal  ini dilakukan  setiap  tahunnya  sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah  kabupaten  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara  lebih  rinci  dapat digambarkan  bahwa  upaya  tindak lanjut  yang  dilakukan  di  lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai  Selatan  dalam  penyusunan Prolegda  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
Agar dapat menghasilkan
peraturan  daerah  yang  baik  yang selaras  dengan  perintah  Peraturan Perundang-undangan  lebih  tinggi, rencana
pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas  pembantuan  dan  juga  aspirasi masyarakat  daerah,  maka  antara
DPRD  dan  Pemerintah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan saling bekerjasama dengan semangat kebersamaan  dalam  bingkai  harmoni sehingga  perda  yang  dihasilkan sesuai dengan yang di harapkan yang mampu  mengakomodir  sebanyak- banyaknya  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat  di  daerah  ini  serta terhindar  dari  cacat  tersembunyi  di dalamnya  baik  cacat  yuridis  maupun cacat meta yuridis. Meski kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom  memiliki  kewenangan  untuk membentuk perda, namun pembentukan  perda  tidak  dapat dilakukan  sesuka  hati  daerah  yang bersangkutan. Ada rambu-rambu hukum  tertentu dari Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  yang  harus dipenuhi  dalam  pembentukan  perda, yang  jika  rambu-rambu  tersebut dilanggar  akan  menyebabkan  suatu perda bisa di batalkan atau dimintakan pembatalan. Rambu-
rambu  tersebut  termaktub  dalam Pasal  136  ayat  (4)  Undang-Undang
No.  32  Tahun  2004  yang  berbunyi “Perda  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi”. 32
Sejak  otonomi  daerah  yang luas  diimplementasikan,  eksistensi perda sebagai  salah satu  sarana legal atas  kebijakan  daerah  merupakan salah satu isu sentral dan sampai saat ini  menjadi  kontroversi  yang  hingga kini  belum  berakhir.  Telah  berkali- kali
pemerintah pusat mempublikasikan adanya perda yang dianggap  tidak  mampu  mewadahi
32 Ibid, hlm. 127.
kepentingan  nasional,  konteks  sosial setempat, bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum, serta  yang  menurut  banyak  kalangan dinilai  tidak  aspiratif  baik  dari dimensi  publik maupun dunia usaha, sehingga  direkomendasikan  untuk dibatalkan  dan/atau  direvisi.  Perda demikian ini populer dengan sebutan “Perda  bermasalah”  atau  “Perda tidak aspiratif”. 33
Adanya  pembatalan  tersebut merupakan bentuk pengawasan refresif yang dilakukan oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah. Kewenangan pengawasan yang dimiliki  oleh  pemerintah  berupa wewenang  untuk  memeriksa  apakah perda  atau  keputusan  kepala  daerah yang  dibuat  oleh  setiap  daerah  tidak bertentangan  dengan  kepentingan umum maupun peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai  salah satu  kabupaten yang ada di Indonesia yang merupakan  bagian  dari  NKRI  tidak luput dari pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah. Di
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan tercatat  beberapa  Perda  yang  telah dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam Negeri  dalam  kurun  waktu  2003- 2012 yakni Perda No. 13 Tahun 2001 tentang  Retribusi  Izin  usaha  Industri Penggergajian Kayu melalui Kepmendagri  No.  87  Tahun  2003,
Perda  No.  23  Tahun  2001  tentang
33 Anis  Ibrahim, Legislasi  dan  Demokrasi (Interaksi  dan  Konfigurasi  Politik  Hukum Dalam  Pembentukan  Hukum  di  Daerah), Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 13
Penghargaan  Purna  Bhakti  Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan melalui  Kepmendagri  No.  1  Tahun 2005,  Perda  No  11  Tahun  2001 tentang Retribusi Dana Pembangunan  Daerah  Kerja  Bagian Sisa  Hasil  Usaha  Koperasi  melalui Kepmendagri  No.  16  Tahun  2007, selanjutnya  Perda  No.  10  Tahun 2001  tentang    Retribusi  Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Kopersai melalui Kepmendagri  No.  176  Tahun  2008, Perda  No.  9  Tahun  2002  tentang Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan  Umum  Kepmendagri No.  205  Tahun  2008,  Perda  No.  14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan  Ketenagakerjaan  melalui Kepmendagri No. 206 Tahun 2008. 34
Adanya  pembatalan  terhadap perda  memang  merupakan  bentuk pengawasan  refresif  yang  dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai
Selatan untuk menjamin agar pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berjalan dengan baik  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pembatalan  Perda  tersebut tentu  berpengaruh  bagi  berjalannya roda  pemerintahan  di  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  sendiri  namun tidak sampai menghambat pembangunan  di  daerah  ini.  Dan terhadap  perda  yang  dibatalkan  oleh kepmendagri itupun maka pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan mencoba untuk memasukkannya kembali dalam
34 www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/ 2006/06/21/1339/ ,  Mendagri  Angkat  Suara 16  Perda  Kalsel  Dibatalkan.  Diakses  2 Februari 2012 dan Data Kementerian Dalam Negeri.
Prolegda  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan.
perda  yang  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  daerah  dalam proses penyusunan maupun implementasinya  perlu  dimonitor secara terus menerus untuk memberikan  jaminan  kepada  publik bahwa  semua  ketentuan  yang  diatur dalam perda tersebut sudah mengikuti norma-norma/kaidah- kaidah yang berlaku yaitu memenuhi persyaratan  sebagai  peraturan  yang baik.  Kegiatan  monitoring  tersebut pada  dasarnya  adalah  merupakan bagian  dari  kegaiatan  pengawasan yang  harus  dilakukan  oleh  suatu lembaga/institusi  tertentu  yang  pada lazimnya  mempunyai  kedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian  untuk  memastikan  bahwa segala  ketentuan  yang  tercantum  di dalam perda di maksud adalah sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  maupun prinsip-prinsip  yang  harus  diikuti berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. 35 Penutup Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap  segala  kegiatan  pemerintah daerah  termasuk  keputusan  kepala daerah  dan  perda,  merupakan  suatu akibat  mutlak  dari  adanya  Negara kesatuan.  Di  dalam  Negara  kesatuan tidak  dikenal  bagian  yang  lepas  dari atau  sejajar  dengan  Negara,  tidak mungkin  pula  ada  Negara  dalam Negara.  Bahkan  dapat  dikatakan
35 Agus  Kusnadi,  2009. Bentuk  dan  Ruang Lingkup Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Yang  Demokratis  Menurut  UUD  1945,
Bandung:  Program  Pascasarjana  Unpad, hlm. 75.
tidak  ada  pemerintahan  berotonomi tanpa pengawasan.
Pengawasan  yang  dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah haruslah dipandang  sebagai  hal  yang  positif karena  pengawasan  itu  dilakukan agar daerah terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum  sehingga  daerah dalam  menjalankan  kewenangannya selaras  dengan  semangat  otonomi daerah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Latief.  2005. Hukum  dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press. Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan  Daerah  Kajian Politik  dan  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,  2005 . Agus  Kusnadi,  2009. Bentuk  dan Ruang  Lingkup  Pengawasan
Pusat Terhadap Daerah Dalam Mewujudkan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Yang Demokratis Menurut UUD 1945, Bandung: Program Pascasarjana Unpad. Ali  Fauzan,  2010. Implementasi
Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  Tentang  Desa Terkait  Dengan  Peran  Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan  dan  Penetapan
Peraturan  Desa  Di  Kecaman Wanasari  Kabupaten  Brebes, Semarang:  Program  Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip. Anis  Ibrahim, 2008.  Legislasi  dan Demokrasi (Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum
Dalam Pembentukan Hukum di Daerah), Malang: In-Trans Publishing. Bayu Surianingrat, 1980. Desentralisasi dan Dekosentrasi  Pemerintahan  Di Indonesia Suatu Analisa, Jakarta: Dewarucci Press. Haeruman  Jayadi.  2009. Kedudukan dan  Materi  Muatan  Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad. Irawan  Soejito,  1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah, Jakarta: Rineka. Jimly  Asshiddiqie,  2007. Pokok-
Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia  Pasca  Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif  Terhadap  Peraturan daerah, Bandung: (Tesis) Program  Pascasarjana  Unpad, 2001. Mega Novarina D.A, 2012. Dinamika  Pelaksanaan  Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah, Banjarmasin: makalah Lembaga Perwakilan Rakyat. Muhammad Fauzan, 2005. Hubungan  Keuangan  Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata
Penyelenggaraan Pemerintahan  Di  Indonesia, Bandung:  (Disertasi)  Program
Pascasarjana  UNPAD.
Ni’matul  Huda,  2010. Problematika Pembatalan Peraturan
Daerah, Yogyakarta:  FH  UII Press. Pusat  Kajian  dan  Dampak  regulasi dan  Otonomi  Daerah,  2009. Pengawasan  Terhadap  Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum, Yogyakarta:  Laporan Penelitian  Fakultas Hukum UGM. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi  Negara. Jakarta: Rajagrafindo. Rusli K. Iskandar. 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi  Negara  Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum  Administrasi  Negara. Yogyakarta: UII Press. Sumali.  2002. Reduksi  Kekuasaan Eksekutif  di  Bidang  Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) . Malang: UMM Press. Suprin  Na’a., Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2003. www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/ 2006/06/21/1339/, Mendagri Angkat  Suara  16  Perda  Kalsel
Dibatalkan. Diakses 2 Februari 2012  dan  Data  Kementerian Dalam Negeri. Yohanes  Golot  Tuba  Helan.  2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi
Daerah. Bandung  :  (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.