Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
MEREDUKSI PRAKTIK EIGENRICHTING
DAN

## MENYEIMBANGKAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Saut Parulian Manurung 1 , Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo 2
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya saudjoeee@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memberikan  pendapat  pasca  hadirnya  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  yang  merupakan  hasil  uji  konstitusional  Pasal 15  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999.  Melihat  banyaknya  praktik eigenrichting terhadap eksekusi  jaminan  fidusia,  maka  menjadi  urgensi  untuk  memberikan  ruang  bagi  pencari  keadilan dalam  mempertahankan  haknya  dihadapan  hukum.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan conceptual dan statute approach . Hipotesis di awal pada artikel ini berpendapat bahwa: Pertama, adanya  keinginan  Hakim  Mahkamah  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  kedudukan  hukum  antara  kreditur  dan debitur  guna  memprioritaskan  keadilan  dan  kepastian  hukum. Kedua, putusan a  quo merupakan bentuk  keinginan  Hakim  Konstitusi  untuk  mereduksi  praktik eigenrichting dalam  eksekusi  objek jaminan  fidusia.  Dengan  demikian,  artikel  ini  menghadirkan  kebaharuan  konsep  berpikir  yang mampu  menganalisis  sebuah  putusan  tidak  hanya  secara  tekstual  namun  tidak  terbatas  pada kandungan  kaidah-kaidah  hukum  didalamnya.  Artikel  memberikan  kesimpulan  bahwa  putusan a quo bertujuan  untuk  memberikan  ruang  keadilan  bagi  kreditur  dan  debitur  dalam  penyelesaian sengketa  serta  menghindari  praktik eigenrichting. Analisis  artikel  ini  pun  berorientasi  pada keinginan untuk mencapai tujuan hukum sebagai saran untuk menertibkan perilaku masyarakat. Kata kunci : Eigenrichting; Eksekusi Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi

## REDUCING EIGENRICHTING PRACTICES AND EQUALIZING THE LEGAL PARTIES IN THE EXECUTION OF FIDUCIAN GUARANTEE

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  and  provide  an  opinion  after  the  Constitutional  Court  Decision Number 18/PUU-XVII/2019 resulting of constitutional examination of Article 15 of Law Number 42 of 1999. Seeing many eigenrichting practices regarding the execution of fiduciary it is urgent as provide space for justice seekers to defend their rights before the law. The analysis  in this article uses  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  hypothesis  at  the  beginning  of  this article argues that; First, the desire of the judge in the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII  /  2019  aims  to  equalize  the  legal  position  between  creditors  and  debtors  in  order  to prioritize justice and legal certainty. Second, the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII  /  2019  is  a  form  of  the  desire  of  constitutional  judges  to  reduce  the  practice  of eigenrichting  in  the  execution  of  fiduciary  guarantee objects.  Accordingly,  this  article  presents  a novelty  concept  of  thinking  deeply  that  is  only  able  to  trace  a  decision  not  textually,  but  not limited  to  the  legal  rules  in  it.  This  article  concludes  that  decision  aims  to  provide  justice  for creditors  and  debtors  in  resolving  disputes  and  avoiding  eigenrichting  practices.  Analysis  of  this article is oriented towards achieving legal objectives, probably law as a tool of social engineering. Keyword: Eigenrichting; Execution of fiduciary; Constitutional Court Decision
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Implikasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  sangat  berdampak terhadap  perbaikan  hukum  di  Indonesia,  dampak  tersebut  tidak  hanya berpengaruh terhadap perbaikan substansi hukum (legal substance) namun berlaku  juga  terhadap  pola  kesadaran  masyarakat  atas  kebiasaan  dan budaya  berhukumnya (legal  cultures) .  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  sangat  berpengaruh  atas  reformasi  hukum  dan  sistem  hukum, khususnya terhadap isu-isu konstitusional.
Mahkamah  Konstitusi  diposisikan  pada  garda  terdepan  sebagai pelaksana  nilai-nilai  konstitusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan ketatanegaraan  terkait  problem  isu  konstitusional  lembaga  negara  atau warga  negara,  posisi  yang  demikian  menjadikan  Mahkamah  Konstitusi sebagai the guardian of constitution di  negara  Indonesia,  pengawalan  ini semata-mata ditujukan untuk mengedepankan perlindungan hak konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  oleh  UUD  NRI  1945. 1
Berdasarkan  Pasal  24C  UUD  NRI  1945  mengamanatkan  Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  yang  berwenang  untuk  menguji konstitusionalitas  undang-undang  serta  menjadi  pelaksana  kekuasaan kehakiman. Artinya, bahwa lembaga ini hadir atau dilahirkan oleh perintah dari  undang-undang  dasar  itu  sendiri.  Kemudian  dari  itu,  pengujian konstitusional  oleh  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat, dengan  demikian,  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  atasnya  tidak  lagi  terdapat  ruang untuk mengajukan upaya hukum lainnya. 2
Salah  satu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  final  dan berdampak  bagi  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019 3 ,  hasil judicial review ini  tentu  tidak  terlepas  dari  perkembangan  era  globalisasi  yang  semakin masif  serta  menimbulkan  dampak  yang  sangat  signifikan  dalam  dunia perekonomian,  termasuk  pula  dalam  dunia  bisnis.  Setiap  orang berlomba-lomba  untuk  membangun  usahanya  sendiri,  walau  tanpa  modal yang mencukupi. Sering kita jumpai bila seseorang ingin mendirikan usaha namun modalnya tidak mencukupi, maka orang tersebut akan mengajukan
1 Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
2 F. Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 11, no. 1, 2014: 64–84.
3 Untuk selanjutnya disingkat PMK No. 18/PUU-XVII/2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pinjaman  ke  lembaga  tertentu  ataupun  lembaga  pembiayaan  lainnya dengan  sistem  kredit.    Sehingga  konsekuensinya,  dalam  keadaan  yang demikian  para  pihak  harus  tunduk  kepada  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  undang-undang  ini  menunjuk  pada kebutuhan  dan  perkembangan  dunia  usaha  yang  harus  berjalan berdampingan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, namun,  harus disadari  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  dan  permasalahan  hukum dalam  undang-undang  tersebut  khususnya  atas  pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia. 4 Oleh  karena  itu  diharapkan  dengan  adanya  putusan a quo dapat  memberikan  dampak  yang  positif  terkait  pelaksanaan  eksekusi objek  jaminan  fidusia  yang  dulunya  banyak  terjadi  praktik eigenrichting berubah menjadi tertib hukum dan berperikemanusiaan.
Tentang perjanjian fidusia, perjanjian fidusia tentu bukan perjanjian utama  atau  pokok  dalam  sebuah  perjanjian,  misalnya  sering  dijumpai dalam  perjanjian  kredit,  hutang  piutang  ataupun  perjanjian  lainnya. Perjanjian  fidusia  juga  sering  disebut  sebagai  perjanjian  ikutan (accessoir) . 5 Pengertian  Fidusia  sendiri  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  (1)  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia adalah  “ pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda" .  Lebih  lanjut,  terkait eksistensi dan implikasi sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum  eksekutorial  dan  sama  dengan  putusan  pengadilan  serta berdasarkan  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ke-Tuhanan  Yang Maha  Esa”  secara  eksplisit  di  atur  dalam  ketentuan  Pasal  15
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. 6 Namun,  ketentuan  pasal  15  tersebut  pasca  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019 dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  hal  ini  dikarenakan  pasal  tersebut  berpotensi mengarahkan  kreditur  untuk  melangsungkan  eksekusi  jaminan  fidusia
4 Fatma  Paparang, “Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  Di Indonesia” ,  Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum,  Vol.  1,  No.  2,  2014:  hlm.  56–70.  Dalam penelitiannya  mengemukakan  kendala  dan  permasalahan  yang  muncul  dalam  undang-undang tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF).  Menurutnya,  kendala  utama  atas  keberlakuan  UUJF  yaitu: permasalahan  di  sekitar  dasar  kepercayaan;  kepastian  atas  pendaftaran  jaminan  fidusia;  dan lain-lain.
5 Abdul  Rahman  Praja  Negara,  “Analisa  Yuridis  Terhadap  Pengikatan  Benda  Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir,” Pactum Law Journal 2, no. 02 (2019): 590–605.
6 Ketentuan ini sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
secara sepihak dan menutup ruang keadilan bagi debitur untuk melakukan upaya hukum.
Di  sisi  lain,  secara  aktual  tentu  harus  diakui  bahwa  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  kedudukan  kreditur  dan  debitur  dalam perjanjian  jaminan  fidusia,  dampak  perbedaannya  dapat  dirasakan  ketika terjadi  sengketa  yang  timbul  akibat  perjanjian  fidusia,  dimana  kreditur dapat mengeksekusi objek yang diperjanjikan sekalipun kebendaan berada dalam kekuasaan pemiliknya, misalnya menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 7 Kemudian dari itu, kedudukan debitor  menjadi  pihak  yang  lemah  dalam  perjanjian  tersebut  sekalipun objek  kebendaan  ada  dalam  penguasaanya.  Artinya,  bahwa  dalam perjanjian  fidusia  posisi  tawar-menawar (bargaining  position) antara pemberi  fidusia  dan  peneriman  fidusia  menghadirkan  ketidakseimbangan kedudukan dihadapan hukum. Tentu menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana  langkah  debitor  dalam  mencari  keadilan  hukum  apabila dikemudian  hari  terjadi  sengketa  hukum  yang  timbul  akibat  perjanjian fidusia?
Mereview penelitian terdahulu, terdapat 3 (tiga) penelitian yang akan dikemukakan pada artikel ini. Pertama, Maulana dan Azhar (2020) dengan judul  “Penafsiran  Cidera  Janji  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”. Artikel tersebut difokuskan untuk  membahas  mengenai  penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  terhadap frasa  “cidera  janji”  pasca  lahirnya  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019,  bahwa dalam  artikelnya  mensinyalir  terjadinya  problematika  yang  sangat kompleks  dalam  hak  eksekusi  sita  jaminan  misalnya:  terhadap  debitur yang  keberatan  dinyatakan  telah  melakukan  wanprestasi  maka  kreditur harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, disisilain dirinya juga menyatakan inefisien apabila dalam hal  melaksanakan  eksekusi  jaminan  fidusia  harus  menunggu  putusan pengadilan, karena hal ini akan menyita banyak sekali waktu. 8
Kedua, penelitian  dilakukan  oleh  Sushanty  (2020)  berjudul “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Debt  Collector dan Leasing Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU/XVII/2019”.  Artikel  ini
7 Lihat  Pasal  15  ayat  (3)  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia” (n.d.). Rumusannya berbunyi: “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  Benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas kekuasaanya sendiri”.
8 Agung Pitra Maulana, Azhar. Program, and Studi Magister Kenotariatan, “Penafsiran Cidera  Janji  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dan  Implikasinya,”
Jurnal Notarius Vol. 13, No. 2, 2020 hlm. 763–776.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mendiskusikan tentang istilah dan konsep mengenai fidusia, dan mengulas mengenai  pasal-pasal  yang  telah  dibatalkan  Mahkamah  Konstitusi  pasca hadirnya  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019.  Lebih  lanjut,  diulas  juga mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh debt collector berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 9
Ketiga, penelitian  dilakukan  oleh  Hasani,  dkk  (2020)  berjudul “Implikasi PMK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang  Berobjek  Jaminan  Fidusia”.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Orientasi  pembahasan  pada  artikel  tersebut,  berupaya menunjukkan  perbedaan  eksekusi  jaminan  fidusia  sebelum  PMK  No. 18/PUU-XVII/2019 dengan setelah hadirnya putusan a quo . Sehingga atas perbedaan  tersebut,  ditarik  kesimpulan,  bahwa  eksekusi  jaminan  fidusia dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan  dilakukan  secara sukarela. 10
Sedangkan  perbedaan  artikel  ini  terhadap  penelitian-penelitian terdahulu  yaitu  pokok  pembahasannya  menyoroti  putusan a  quo secara elementer  yang  kemudian  menghasilkan  2  (dua)  kebaharuan  ide  dalam artikel  ini. Pertama, Mahkamah  Konstitusi  berkeinginan  untuk menyeimbangkan  kedudukan  antara  debitur  dan  kreditur  dalam  mencari keadilan  dan  kepastian  hukum,  hal  ini  secara  eksplisit  dijelaskan  dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirangkum demikian:
“Bahwa  titel  eksekutorial  yang  dianggap  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah inkracht van gewijsde, konsekuensi logisnya, eksekusi  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  tidak  lagi  perlu  meminta bantuan  pengadilan.  Keadaan  yang  demikian  menunjukkan kedudukan  kreditur  yang  ekslusif,  disisilain,  terjadi  pengabaian terhadap  debitur  yang  seharusnya  mendapat  perlindungan  yang sama,  yaitu  perlindungan  hak  untuk  mengajukan  keberatan  atas dugaan cidera janji (wanprestasi) dan perlindungan atas penjualan yang wajar atas objek jaminan fidusia”. 11
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  Mahkamah  Konstitusi menginginkan  adanya  kesetaraan  atau  keseimbangan (equal) dalam
9 Vera  Rimbawani  Sushanty,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Debt  Collector  Dan  Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): 59–75.
10 Nadiya Ayu Rizky Saraswati Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia,” Jurnal Hukum Magnum Opus 3 (2020): 223–35.
11 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (n.d.), https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mencari  keadilan  hukum  baik  dari  pihak kreditur maupun  debitur,  hal  ini merupakan konsekuensi dari negara hukum (rechtstaat) yaitu dikehendaki adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). 12
Kedua, Mahkamah  Konstitusi  dalam  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019 berkeinginan untuk menghindari praktik main hakim sendiri di masyarakat atau  dikenal  dengan  istilah eigenrichting .  Praktik eigenrichting pada umumnya timbul ketika pihak kreditur menggunakan pihak ketiga lainnya untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia, yang terkadang rentan dengan praktik kesewenang-wenangan dan kekerasan lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  mengingat  juga  bahwa  eksekusi jaminan fidusia cenderung dilakukan dengan cara-cara  yang bertentangan dengan  hukum,  maka tujuan  dari  artikel ini  yaitu  agar  setiap  orang  dapat mengetahui  konsep  eksekusi  jaminan  fidusia  khususnya  berdasarkan kaidah  hukum  yang  termuat  dalam  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019. Sehingga,  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dengan tertib  hukum,  mengingat  kehadiran  hukum  menghendaki  adanya  suatu ketertiban, dan hukum itu sendiri seharusnya menjadi sarana social control yang mampu menghasilkan ketertiban bagi masyarkat. 13

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah artikel ini  adalah:  Apakah  yang  dikehendaki  Hakim  Mahkamah  pasca  PMK  No. 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia? Atas pertanyaan ini, jawaban  akan  disampaikan  dengan  sistematika  pembahasan  dalam  artikel ini  yang  meliputi  2  (dua)  hal  penting. Pertama, adanya  keinginan  Hakim Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyeimbangkan  kedudukan  hukum  antara kreditur  dan  debitur  dalam  mencari  keadilan  hukum  pasca  PMK  No. 18/PUU-XVII/2019. Kedua, terdapat  keinginan  Hakim  Mahkamah Konstitusi  untuk  mereduksi  praktik  main  hakim  sendiri (eigenrichting) atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di tengah-tengah masyarakat.
C. Metode Penelitian
Artikel  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  2  (dua)  metode  penelitian  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) . Pertama , statute approach adalah  penelitian  yang
12 A. Latif , “Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 49–66.
13 I Gusti Ngurah Parwata Ni Putu Maitri Suastini, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling) ” E-Jurnal Universitas Udayana 2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
didasari  atas  analisa  pemikiran  yang  dilandasi  dengan  aturan perundang-undangan,  asas  dan  norma  hukum. 14 Kedua, conceptual approach merupakan  penelitian  yang  dimensi  pemikiran  berlandaskan logika dan konsep hukum yang tersistematis, karena niscaya hukum pun di pandang  sebagai  disiplin  ilmu  yang  menuntut  kemampuan  untuk menjelaskan sesuatu (explanatory discipline), pandangan ini menghendaki seseorang  untuk  dapat  berlogika  sendiri  dan  bagaimana  agar  konsep  dan aturan/norma dapat bersatu tersistematis. 15
Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  meliputi  seluruh  peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan artikel ini. Bahan hukum sekunder  meliputi  buku-buku,  kamus,  hasil-hasil  penelitian  dan  lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir  seluruh  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan artikel  ini.  Lebih  lanjut,  analisis  dalam  artikel  ini  menggunakan  analisis kualitatif yaitu analisis yang ditujukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan  ataupun  deskrpsi  pada  artikel  ini  serta  digunakan seluruh  bahan  hukum  yang  telah  diinventarisir  untuk  meningkatkan mutu/kualitas analisis dalam artikel ini.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menyeimbangkan Kedudukan  Hukum  Antara  Kreditur  Dan  Debitur  Pasca  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
Pada  bagian  ini  menjelaskan  posisi  Hakim  Konstitusi  dalam  PMK No.  18/PUU-XVII/2019  yang  berkeinginan  untuk  menyeimbangkan (equal) 16 kedudukan kreditur dan debitur dalam mencari keadilan hukum, tujuannya  agar  para  pihak  dapat  menempuh  upaya  hukum  secara  adil  di pengadilan apabila diperlukan. Keinginan tersebut merupakan implementasi atas peran dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan “the guardian  and  the  final  interpreter  of  the  constitution,  which  includes  the protector of human rights, citizens, and democracy”. 17 Bersamaan  dengan
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007.
15 P  Wiratraman  Herlambang, “Challenges  of  Interdisciplinary  Research  Methods  in Indonesia Legal Education ”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, Nomor. 3, 2019, h. 402–418.
16 Artikel ini  menggunakan istilah “keseimbangan/seimbang”  yang  juga pada artikel ini memiliki arti yang serupa dengan “persamaan” ataupun “ equal” .
17 Saut  Parulian  Manurung,  Universitas  Katolik  Darma  Cendika, “Uncertainty in Legal Dispute Regarding Regional Head Election Results” Jurnal Lentera  Hukum, Vol 6,    No 2, 2019, hlm. 319–332.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
itu, Mahkamah Konstitusi turut mengambil peran untuk memastikan tidak ada  hak-hak  konstitusional  warga  negara  yang  dirugikan  oleh undang-undang,  demi  tercapainya  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan hukum khususnya dalam konteks eksekusi jaminan fidusia. 18 Di sisi lain, keinginan  menyeimbangkan  kedudukan  kreditur  dan  debitur  dalam putusan a quo merupakan  penerapan  dari  prinsip  negara  hukum  ( rule of law) ,  konsekuensi  logis  dari  negara  hukum  adalah  dihendaki  adanya kesetaraan  di  hadapan  hukum (equality  before  the  law) . 19 Artinya, diharapkan  adanya  persamaan  kedudukan  hukum  setiap  orang  dalam sistem  hukum  dan  pemerintahan  yang  diakui  secara  normatif  dan dilaksanakan secara empirik. 20
Merujuk  pada  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019  keinginan  Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan kreditur dan debitur secara eksplisit dinyatakan pada pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan a quo dirangkum sebagai berikut:
“Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  No:  42  Tahun  1999  secara konstitusional  tidak  menghadirkan  “keseimbangan”  antara  para pihak  yang  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  fidusia,  baik  itu seimbang  dari  segi  keadilan  hukum,  perlindungan  hukum  maupun kepastian hukumnya.” 21
Merujuk pada uraian diatas bisa dimaknai jika pertimbangan hukum mahkamah terkandung keinginan Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan antara kreditur dan debitur. Di sisi lain pada pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  bisa  di  jumpai  bahwa  terjadi benturan  kepentingan (conflict of interest) antara  debitur  dan  kreditur,  di satu  sisi  kreditur  menginginkan  kepastian  hukum  atas  eksekusi  jaminan fidusia,  di  lain  sisi,  debitur  menghendaki  keadilan  hukum  dalam  bentuk perlindungan hukum dan kebebasan ruang untuk melakukan upaya hukum.
Conflict  of  interest antara  debitur  dan  kreditur  tentu  sangat  sering dijumpai  dalam  praktik  hukum.  Secara  konseptual,  problematika  antara keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  harus  diakui  bahwa
18 Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi . 19 Soemarsono  Maleha, “Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37, Nomor. 2, 2017, hlm. 300.
20 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2011,
https://doi.org/10.14375/np.9782725625973.  Makalah  disampaikan  dalam  Dialog  Perencanaan Pembangunan  Hukum  Nasional  yang  Diselenggarakan  oleh  badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
keberadaan masing-masing prinsip/ajaran tersebut memiliki peran penting dalam  proses  penerapan  hukum.  Apabila  di  telusuri  lebih  lanjut  maka dapat  ditemui  3  (tiga)  alasan  kuat  yang  melegitimasi  ajaran  tersebut. Pertama, ajaran kepastian  hukum  mendapat  dukungan  dari  keberlakuan yuridis (juristische geltung) yang di dominasi melalui text undang-undang sebagai  suatu  kebenaran  tunggal. Kedua, ajaran  keadilan  hukum  yang mendapat  dorongan  dan  di  pelopori  keberlakuan  filosofis (philosophisce geltung) . Ketiga, ajaran  kemanfaatan  hukum  yang  keberlakuannya didukung  oleh  sosiologis (soziologisische  geltung) . 22 Pertanyaan  yang muncul  kemudian  adalah  bagaimana  jika  terjadi  konflik  antara masing-masing  ajaran  tersebut?  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  jika dalam  pengambilan  keputusan  terjadi  konflik  antara  kepastian,  keadilan dan  kemanfaatan  maka  keadilanlah  yang  harus  didahulukan  atau diutamakan. 23
Keinginan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyeimbangkan kedudukan  hukum  antara  kreditur  dan  debitur  muncul  pula  dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirumuskan sebagai berikut:
“Bahwa  menurut  mahkamah,  perihal  penyerahan  objek  perjanjian fidusia,  secara  substansial  perjanjian  fidusia  mencerminkan “ketidakseimbangan”  khususnya  bagi  debitur,  karena  bargaining position  menunjukkan  bahwa  debitur  sebagai  pihak  yang  sangat membutuhkan. Dengan demikian, terselubung “keadaan tidak bebas secara  sempurna  dalam  berkehendak”,  padahal  kebebasan berkehendak  merupakan  syarat  yang  elementer  untuk  keabsahan suatu  perjanjian  sebagaimana  sebagaimana  termaktub  pada  Pasal 1320 KUHPerdata.” 24
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dicermati  bahwa  Hakim Mahkamah  menghendaki  adanya  posisi  tawar  menawar (bargaining position) yang seimbang (equal) antara debitur dan kreditur, baik itu dalam hal  penyerahan  objek  fidusia  dan  tak  terbatas  apabila  di  kemudian  hari debitur  cidera  janji.  Oleh  karena  problematika  tersebut,  Mahkamah Konstitusi memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Dalam  hal  penyerahan  objek  jaminan  fidusia  yang  akan  di  eksekusi, maka Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada
22 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19, No ,2007, hlm. 391.
23 Fence M. Wantu.
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
amar  putusannya  poin  ke-2  menyatakan: “debitur  keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.” 25 Artinya,  mahkamah  menghendaki  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  harus  memperhatikan  secara  cermat  koridor hukum  yang  berlaku  terkait  mekanisme  pelaksanaan  eksekusi  objek fidusia,  mengingat  prinsip  yang  melekat  pada  jaminan  fidusia  yaitu droit  de  preference yang  secara  tidak  langsung  membuat  timpang kedudukan hukum antara kreditur dan debitur. 26
2. Dalam  hal  terjadi wanprestasi yang  dilakukan  oleh  debitur,  maka Mahkamah Konstitusi dalam  PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada amar putusannya  poin  ke-3  menyatakan: “adanya  cidera  janji  tidak ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji” .  Artinya,  dalam hal terjadi konflik antara debitur dan kreditur terkait cidera janji maka mahkamah memberikan 2(dua) opsi yaitu: pertama, untuk memutuskan ada  tidaknya  perbuatan wanprestasi tidak  diperkenankan  di  tentukan oleh sepihak saja, melainkan dengan membuat suatu kesepakatan antar para  pihak,  sehingga  mencerminkan  keseimbangan  kehendak  antara peneriman  dan  pemberi  fidusia;  dan kedua, dalam  hal  opsi  pertama tidak menemukan titik temu/kesepakatan, maka mahkamah menghendaki  agar  para  pihak  mengambil  upaya  hukum  untuk menyatakan  telah  terjadinya  perbuatan wanprestasi ,  misalnya  dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.
Di  sisi  lain,  jika  diamati  secara  mendalam  bahwa  dalam pertimbangan hukum mahkamah seperti ulasan-ulasan sebelumnya, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi memahami betul kompleksitas permasalahan dalam  putusan a  quo dan  dampaknya  terhadap  kepentingan  masyarakat luas,  mengingat  bahwa  salah  satu  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  adalah pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s). 27
Oleh  karena itu,  artikel  berpendapat  bahwa  salah  satu  metode tafsir  yang digunakan  oleh  mahkamah  dalam  memutus  perkara  tersebut  adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi teleologis menghendaki
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
26 Jatmiko  Winarno, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan Fidusia” Jurnal Independent, Vol 1, No 1, 2013, hlm. 44.
27 Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi .
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
adanya  sebuah  tujuan  dari  pada  hanya  mengedepankan  teks undang-undang  semata,  tujuan  yang  dimaksudkan  adalah  untuk kemasyarakatan, 28 sehingga masyarakat dapat tertib dalam menyelesaikan sengketa di bidang kredit khususnya tentang jaminan fidusia.
Dengan  demikian,  uraian  tersebut  diatas  ingin  mendeskripsikan bahwa  “keseimbangan”  yang  dikehendaki  Hakim  Mahkamah  Konstitusi yaitu  meliputi:  keseimbangan  posisi  para  pihak  dalam  perjanjian  fidusia; dan  keseimbangan  kedudukan  para  pihak  untuk  dapat  menempuh  upaya hukum  di  pengadilan.  Ternyata,  keseimbangan (equal) itu  sendiri menghendaki  2  (dua)  poin  penting: pertama, penerapan  asas keseimbangan  dalam  suatu  perjanjian;  dan kedua, penerapan  asas persamaan  di  hadapan  hukum (equality  before  the  law) guna  memberi perlindungan hukum.
Pertama, penerapan  asas  keseimbangan  dalam  suatu  perjanjian.
Keseimbangan  dikenal  dalam  sebuah  perjanjian  sebagai  asas  yang menghendaki  kedua  belah  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang seimbang  dalam  perjanjian.  Daya  kerja  dari  asas  keseimbangan  apabila optimalkan akan menghasilkan keseimbangan bagi kepentingan-kepentingan  para  pihak  dan  memberikan  kedudukan  hukum yang ideal bahkan memberikan keadilan pada sebuah perjanjian. 29 Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Agus  Yudha  Hernoko  sebagaimana  dikutip  oleh Aryo Dwi Prasnowo, bahwa asas keseimbangan memiliki daya kerja yang baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. 30
Pelaksanaan  asas  keseimbangan  dalam  konteks  perjanjian  jaminan fidusia  tentu  tidak  terfokus  hanya  pada  pemenuhan  hak  dan  kewajiban semata,  namun  tidak  terbatas  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  hukum antara  para  pihak  di  kemudian  hari.  Sehingga,  menurut  artikel  ini keseimbangan dalam mencari keadilan dan kepastian hukum melalui jalur litigasi  ataupun  non-litigasi  merupakan  prinsip  yang  sangat  fundamental untuk  di  dahulukan,  tujuannya  untuk  menjamin  dan  memastikan terlindunginya  hak-hak  para  pihak,  serta  disisi  lain  sebagai  suatu konsekuensi  dari  prinsip  negara  hukum  yaitu  adanya due process of law dan  bersampingan  dengan  itu,  diharapkan  mendorong  pentingnya
28 M.  Yusrizal  Adi  Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Mercatoria, Volume: 1, Nomor: 2, 2008, hlm. 115–129.
29 Prasnowo  Aryo  Dwi  dan  Siti  Malikhatun  Badriyah ,  “Implementasi  Asas Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku”, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana, Volume 8, Nomor. 1, 2019, hlm. 61.
30 Prasnowo and Badriyah.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
“constitutional  guaranty” yang  menghendaki  terjaminnya  hak-hak konstitusional warga negara dalam berperkara di pengadilan. 31
Kedua, penerapan  asas  persamaan  di  hadapan  hukum (equality before  the  law) guna  memberi  perlindungan  hukum.  Keseimbangan  ini menuntut adanya persamaan yang berkeadilan antara para pihak dihadapan hukum, misalnya dalam konteks “cidera janji” sebagaimana pada putusan a  quo ,  seperti  ulasan-ulasan  sebelumnya  yang  telah  diuraikan,  bahwa dalam  hal  menentukan  debitur  cidera  janji  terdapat  dua  opsi,  pilihan pertama  harus  terjalin  kesepakatan  antara  para  pihak  bahwa  telah  terjadi cidera  janji  atau  dicantumkan  dalam  perjanjian,  sedangkan  pilihan  kedua dilakukan  upaya  hukum  untuk  menentukan  telah  terjadinya  perbuatan cidera janji.
Pelaksanaan  prinsip  keseimbangan  dalam  konteks  “cidera  janji” seharusnya  memberikan  ruang  keadilan  bagi  pemberi  fidusia  (debitur) untuk membela diri di muka pengadilan, oleh karena itu dalam  PMK No. 18/PUU-XVII/2019 di amar putusannya poin ke-3 menyatakan: “Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “cidera  janji”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa  “adanya  cidera  janji  tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji.” 32
Amar putusan poin ke-3 tersebut diatas, sejalan dan di perkuat dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirangkum sebagai berikut:
“Mahkamah  berpendapat  bahwa  substansi  Pasal  15  ayat  (3) Undang-undang  No.  42/1999  memiliki  permasalahan  konstitusional, seperti  frasa  “cidera  janji”,  memunculkan  pertanyaan  sejak  kapan cidera  janji  tersebut  mulai  terjadi  dan  siapa  yang  berwenang  untuk menentukannya?  Keadaan  yang  demikian,  membawa  konsekuensi yuridis  berupa  ketidakpastian  hukum  atas  eksekusi  objek  fidusia. Sebagaimana Pasal 15 ayat (2) sebagai turunan substansinya yang tidak dapat dipisahkan, muncul persoalan kepastian hukum antara “eksekusi”
31 Donny  W  Tobing, “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Hukum  Acara  Persaingan  Usaha Dalam Perspektif Due Process of Law”, Journal of Private and Commercial Law, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 1–28.
32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dan  “cidera  janji”,  ketidakpastian  hukum  yang  demikian  dengan sendirinya akan mengakibatkan hilangnya ruang keadilan bagi debitur untuk  membela  diri  dan  menjual  objek  fidusia  dengan  harga  yang wajar.” 33
Berdasarkan  keseluruhan  uraian tersebut dalam  bab  ini,  maka  dapat di  tarik  kesimpulan  secara  singkat,  bahwa  artikel  ini  telah  menunjukkan adanya keinginan Hakim Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019, yaitu  Hakim  Konstitusi  berupaya  untuk  menyeimbangkan  kedudukan hukum  kreditur  dan  debitur,  baik  dalam  hal  kreditur  ataupun  debitur memposisikan  diri  sebagai  seseorang  yang  sedang  mempertahankan  hak ataupun sebagai seseorang yang sedang menuntut/klaim atas adanya suatu hak.
B. Keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mereduksi Praktik Eigenrichting  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum  membahas  keinginan  Hakim  Konstitusi  dalam  mereduksi praktik eigenrichting pasca  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019,  di  awal  perlu untuk  memberi  pengertian  tentang  prinsip  kesukarelaan,  karena  pada umumnya  perilaku  main  hakim  sendiri (eigenrichting) sering  diakibatkan karena  debitur  enggan  merelakan  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia, sehingga penarikan paksa atas objek tersebut terkadang dilakukan dengan sewenang-wenang dan di luar ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip  kesukarelaan  dalam Black  Law  Dictionary menggunakan istilah Voluntary: “Unconstrained by interference; unimpelled by another's influence; spontaneous; acting of oneself” . 34 Artinya,  prinsip  sukarela  itu tidak  dibatasi  oleh  gangguan;  tidak  terpengaruh  oleh  orang  lain;  spontan; dan  bertindak  dari  diri  sendiri.  Di  sisi  lain  merujuk  pada  Kamus  Besar Bahasa Indonesia sukarela memiliki makna: atas kemauan sendiri; dengan rela hati; dan atas kehendak sendiri. Dalam arti lain, prinsip kesukarelaan (voluntary  principle) merupakan  langkah  yang  mendasari  diri  untuk berbuat  sesuatu  tanpa  paksaan,  ancaman  ataupun  tekanan  dari  pihak manapun. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dimaknai bahwa prinsip sukarela  merupakan  prinsip  diri  seseorang  untuk  mengambil  tindakan secara  ikhlas  dan  tanpa  intervensi,  apabila  di  tarik  dalam  konteks penyerahan  dan eksekusi  objek  fidusia, maka  debitur  secara  sukarela  dan
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
34 Alexander  Hamilton  Frey  and  Henry  Campbell  Black,  “Black’s  Law Dictionary, ” University of Pennsylvania Law Review and American Law Register 82, No. 8 (1934), hlm. 886.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tanpa  intervensi  mau  menyerahkan  objek  fidusia  untuk  di  eksekusi,  baik itu  melalui  lembaga  lelang  ataupun  melalui  kesepakatan-kesepakatan lainnya yang disetujui oleh para pihak.
Menurut Firganefi istilah main hakim sendiri adalah sebuah tindakan seseorang  yang  mendahulukan  kehendaknya  dan  keinginannya  sendiri, memiliki  sifat  sewenang-wenang,  dan  mendahului  aturan  hukum  tanpa tunduk  pada  prosedural  hukum. 35 Eigenrichting tentunya  bertentangan dengan amanat konstitusi, karena dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  Indonesia  sebagai negara  hukum (rechsstaat) ,  konsekuensi  bernegara  hukum  adalah  dengan adanya  “ due process of law” ,  artinya,  dalam  segala  tindakan  hukum  baik itu  masyarakat  ataupun  pemerintah  harus  sejalan  dengan  undang-undang. Lebih lanjut, hukum itu sendiri hendaknya di junjung tinggi sebagaimana telah  di amanatkan  dalam  isi  Pasal  27  UUD  NRI  1945  yang  mewajibkan setiap  elemen  masyarakat  untuk  menjunjung  tinggi  hukum,  oleh  karena itu,  tindakan  main  hakim  sendiri  merupakan  tindakan  yang  tidak dibenarkan berdasarkan perspektif konstitusi. 36
Merujuk  pada  ketentuan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik 37 Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan  Fidusia,  tujuan  dari  PerKapPolri  ini  dalam  isi  Pasal  2  Huruf  (a) dan (b) berbunyi: 38
a) “Terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  secara aman, tertib, lancar dan dapat di pertanggungjawabkan; dan
b) Terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan  Penerima  Jaminan Fidusia,  Pemberi  Jaminan  Fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”
Ketentuan  PerKapPolri  No.  8/2011  tentu  menghendaki  adanya ketertiban  dan  keamanan  atas  eksekusi  objek  jaminan  fidusia,  hal  ini  di atur  untuk  menghindari  adanya  oknum  atau  pihak  ketiga  lainnya  yang mengambil  tindakan  di  luar  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku,
35 I  Gusti  Agung  Kiddy  Krsna  Zulkarnain, “Kriminalisasi  Perbuatan  Main  Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara, 2019, hlm. 1– 17.
36 Chrisna  Darpita, “Aspek  Kriminogen  Dalam  Eigenrichting  Dapat  Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).
37 Untuk selanjutnya di singkat PerKapPolri 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
38 “Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011” (2011).
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tujuannya  untuk  memberikan  keamanan  bagi  masyarkat  atas  potensi kerugian harta benda ataupun keselamatan jiwa.
Di sisi lain, ketentuan Pasal 9 Ayat (1) PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi: “ Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan  eksekusi,  permohonan  pengamanan  eksekusi  diajukan dengan  melampirkan  perjanjian  kerja  sama  eksekusi  jaminan  fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk”. Berdasarkan ketentuan  ini  memperbolehkan  penerima jaminan  fidusia  (kreditur)  untuk menunjuk  pihak  ketiga  lainnya  dalam  hal  mengeksekusi  objek  jaminan fidusia, ketentuan ini disinyalir akan menjadi celah yang  sangat potensial serta  rentan  menimbulkan  praktik  main  hakim  sendiri,  karena  bisa  saja pihak  ketiga  yang  ditunjuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  diluar koridor hukum.
Sekalipun  sudah  diatur  sedemikian  rupa  tentang  pengamanan eksekusi jaminan fidusia, namun pada praktiknya masih saja sering terjadi tindakan  main  hakim  sendiri,  baik  dengan  menggunakan  kekerasan, penganiayaan  dan  lain  sebagainya.  Sebagai  contoh  artikel ini  menyajikan fakta telah terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) sebagai berikut:
1. Pada hari Kamis, 2 April 2020 dengan tagline “warga ketakutan, oknum debt  collector rampas  motor  dan  STNK  di  Jalanan,  korban  sampai dicekik  dan  dipukul”.  Kasat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya  AKBP
Sudamiran  mengaku  dua  pelaku  diamankan  setelah  menerima  laporan pemilik  kreditur  yang  motornya  di  tarik  paksa.  Ujarnya,  korban  ini memang  kreditur  macet,  akan  tetapi  penarikannya  yang  tidak dibenarkan. AKBP Sudamiran juga mengatakan bahwa aksi mereka ini dilakukan  4  orang,  semuanya  melakukan  kekerasan  terhadap  pemilik motor,  2  diantaranya  DPO  dan  2  lainnya  telah  di  tersangkakan  dan dikenai Pasal 365 KUHP. 39
2. Di publish pada  ta nggal  17/02/2020  dengan  tagline  “Aksi  Sadis Komplotan Debt Collector di Banten: Mobil di tarik paksa, pemiliknya dipukul dan dibuang di tol. Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono melalui  Kasat  Reskrim  Polres  Serang  Kota  AKP  Indra  Feradinata membenarkan  hal  tersebut  perihal  penangkapan  terhadap  DPO  yaitu atas dugaan pencurian dengan kekerasan. 40
39 Aong,  “Warga  Ketakutan,  Oknum  Debt  Collector  Rampas  Motor  Dan  STNK  Di Jalanan, Korban Sampai Dicekik Dan Dipukul,” 2020.
40 Mahyadi,  “Aksi  Sadis  Komplotan  Debt  Collector  Di  Banten;  Mobil  Ditarik  Paksa, Pemiliknya Dipukuli Dan Dibuang Di Tol,” 2020.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan contoh fakta tersebut, maka dapat di lihat bahwa ketika debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  utang  ataupun membayar  kredit,  penarikan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  sering dilakukan  dengan  tindakan-tindakan  kekerasan.  Padahal,  tata  cara pelaksanaanya  telah  di  atur  berdasarkan  ketentuan  PerKapPolri  Nomor  8 Tahun  2011  dan  berlandaskan  pada  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019.
Kaidah-kaidah  hukum  ini,  bertujuannya  agar  pelaksanaan  eksekusi  objek jaminan fidusia dilakukan dengan tertib dan dapat di pertanggungjawabkan.  Namun,  walaupun  mekanisme  eksekusi  objek jaminan  fidusia  telah  diatur  sedemikian  rupa,  pertanyaan  yang  muncul kemudian  adalah:  Debitur  mana  yang  mau  menyerahkan  objek  yang dijaminkan  secara  sukarela?  Oleh  karena  itu  prinsip  kesukarelaan (Voluntary) terus di pertanyakan eksistensinya.
Menjawab  pertanyaan  tersebut  atas,  jika  debitur  (pemberi  fidusia) tidak  berkenan  memberikan  objek  jaminan  secara  sukarela  karena  sebab atau  alasan  tertentu,  maka  kreditur  harus  menempuh  upaya  hukum sebagaimana  yang  telah  di  tentukan  dalam  isi  Pasal  196  dan  197  HIR (Herzien  Inlandsch  Reglement) 41 yang  pada  prinsipnya  mengajukan permohonan  eksekusi  jaminan  fidusia  kepada  pengadilan  negeri  yang berwenang.  Lebih  lanjut,  dalam  permohonan  tersebut  setidaknya pengadilan  dalam  putusannya  memuat:  sah  tidaknya  sertifikat  jaminan fidusia  tersebut;  dan  memutuskan  apakah  debitur  (pemberi  fidusia)  telah cidera janji ataupun melakukan perbuatan lainnya yang merugikan kreditur secara nyata.
Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  kebaikan  yang  bisa  diperoleh  dengan diajukannya  gugatan  oleh  kreditur  ke  pengadilan. Pertama ,  supaya  tidak terjadi  klaim  secara  sepihak  dalam  menyatakan  debitur  telah  melakukan
41 Rumusan  pasal  196  &  197  “Herzien  Inlandsch  Reglement  (H.I.R)”  (n.d.).  berbunyi: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka  fihak  yang  menang  memasukkan  permintaan,  baik  dengan  lisan,  maupun  dengan  surat, kepada  ketua,  pengadilan  negeri  yang  tersebut  pada  ayat  pertama  pasal  195,  buat  menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia  memenuhi  keputusan  itu  di  dalam  tempo  yang  ditentukan  oleh  ketua,  yang  selama-lamanya delapan hari.”
“Pasal 197 berbunyi: “Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut  di  dalam  keputusan  itu  dan  ditambah  pula  dengan  semua  biaya  untuk  menjalankan keputusan itu.”
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
wanprestasi ,  artinya,  diberikan  kesempatan  bagi  debitur  untuk  di dengarkan  haknya  secara  berimbang  di  pengadilan  sebagaimana  dikenal asas audi  et  alteram  partem yang  bertujuan  agar  kedua  belah  pihak  di dengar  secara  bersama-sama. 42 Kedua, mengingat  kedudukan  kreditur sangat eksklusif sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dengan titel eksekutorial,  oleh  karena  itu,  melalui  pengadilan  pelaksanaan  eksekusi dapat  dilaksanakan  dengan  tertib,  aman,  dan  juga  bisa  berkerja  sama dengan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan konsideran huruf a,b,c PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Ketiga ,  agar  terhindar  dari  tindakan  main  hakim sendiri (eigenrichting) saat  dilaksanakannya  eksekusi  jaminan  fidusia,  yang  pada praktiknya  sering  di  jumpai  terjadi  tindakan  kekerasan,  perampasan  dan penganiayaan  di  alami  oleh  debitur.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas maka  semakin  nyata  bahwa  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrichting) merupakan  suatu  tindakan  yang  harus  dihapuskan  dalam  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan ketentuan perundang-undangan yang tertulis.
Lebih  lanjut,  menelusuri  pertimbangan  hukum  PMK  No. 18/PUU-XVII/2019,  praktik eigenrichting tentu  sudah  di  prediksi  oleh Hakim  Mahkamah  dengan  segala  konsekuensinya,  sehingga  dalam pertimbangan hukumnya dirangkum demikian:
“Bahwa  sehubungan  dengan  konstitusionalitas  Pasal  15  ayat  (2) Undang-undang  No.  42  Tahun  1999  yang  meletakkan  “titel eksekutorial” atau dimaknai setara dengan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  mengakibatkan  terjadinya  tindakan sepihak oleh kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri objek jaminan terhadap  debitur.  Konsekuensi  logisnya,  tindakan  yang  demikian sangat  potensial  menghasilkan  tindakan  main  hakim  sendiri  serta dilakukan dengan cara yang tidak manusia dan bertentangan dengan hukum.” 43
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  mahkamah  secara  nyata mengatakan adanya potensi bahkan secara aktual proses eksekusi ini akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi baik secara fisik dan psikis, oleh karena itu, keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur menjadi situasi yang harus diutamakan. Di  sisi  lain,  mahkamah  dalam  putusannya  juga  menyadari  masih  ada
42 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar, “Konsep  Keadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Perdata” Jurnal Mimbar Hukum Vol 21, No. 2, 2009, hlm. 354–369.
43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
persoalan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang berpotensi  merendahkan  harkat  martabat  debitur,  sehingga  dalam putusannya  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  sebagaimana  dirangkum demikian:
“Terdapat ketidakpastian hukum terkait mekanisme eksekusi jaminan dan/atau  mengenai  hal  kapan  waktu  debitur  dapat  disebut  telah melakukan tindakan “cidera janji”, disisilain hal ini membuat debitur tidak memiliki peluang untuk menjual benda jaminan sesuai dengan harga yang dikehendakinya, lebih daripada itu sering pula dijumpai perlakuan  dengan  “paksaan”  dan  “kekerasan”  oleh  oknum  yang disuruh  untuk  menagih  dan  bahkan  telah  melahirkan  perbuatan sewenang-wenang  serta  merendahkan  harkat  dan  martabat debitur.” 44
Sebagaimana  kondisi  tersebut  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  hakim konstitusi  dalam  PMK  No.  18/PUU-XVII/2019  telah  memprediksi perbuatan-perbuatan tidak taat hukum yang akan dilakukan oleh kreditur, oleh karena itu hakim konstitusi dalam putusan a quo berupaya sedemikian rupa  untuk  mereduksi  potensi-potensi  terjadinya  perilaku/praktik  main hakim sendiri (eigenrichting) di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Di satu sisi, apabila di analisa lebih lanjut berdasarkan teori dan konsep hukum, keadaan hukum yang terjadi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan  sebuah  upaya  untuk  merekayasa  masyarakat  agar  tercapai suatu  ketertiban  hukum  atau  sering  dikenal  dengan  isitilah law as tool of social engineering ,  mengingat  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  juga merupakan  produk  hukum  yang  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan hukum dan sistem hukumnya.
Teori  hukum social  engineering merupakan  pemikiran  yang dipopularkan  oleh  Roscoe  Pound,  menurutnya  hukum  sebagai  saran  atau alat  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  yang  dikenal  dengan  istilah law as tool  of  social  engineering . 45 Tujuan  dan  fungsinya  yaitu  untuk mengembalikan  perilaku  masyarakat  kepada  tujuan  yang  diinginkan  oleh hukum  itu  sendiri,  mengikis  etika  perilaku  yang  tidak  sesuai  lagi  di masyarakat,  serta  menghadirkan  pola  nilai  kelakuan  yang  baru  dan  lebih baik kedepannya. 46 Oleh karena itu, dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019
44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
45 H Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia” Masalah Masalah Hukum , Volume 40, No 3, 2011, hlm. 365–374.
46 Djasmani.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dapat  disadari  hukum  itu  sendiri  mengambil  peran  untuk  menghindari kebiasaan-kebiasaan tercela di tengah-tengah masyarakat.
Hukum juga harus dipandang sebagai pelindung kepentingan-kepentingan  umum  dan  pribadi,  perlindungan  tentunya diutamakan  kepada  kepentingan  masyarakat  yang  bersentuhan  dengan keinginan akan ketertiban serta kedamaian dan keinginan untuk mencegah pelanggaran hak. 47 Keadaan yang demikian, dalam konteks putusan a quo maka  peran  hukum  niscaya  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan  masyarakat  guna  mencegah  pelanggaran  hak,  serta  demi mencerminkan  kedamaian  dan  ketertiban  sebagaimana  termaktub  dalam ketentuan Pasal 2 Huruf (a) PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011.
Dengan demikian, selain hukum digunakan sebagai instrumen untuk rekayasa  sosial,  di  dalamnya  juga  terkandung  keinginan  untuk menertibkan  perilaku  masyarakat,  hal  ini  merupakan  suatu  tujuan  hukum sebagaimana  di  kemukakan  oleh  Sudikno  Mertokusumo,  menurutnya bahwa hukum bertugas dan berfungsi untuk mengusahakan keseimbangan tatanan  di  masyarakat  agar  tujuan  hukum  tercapai,  yaitu  ketertiban masyarakat. 48 Lebih  lanjut,  menyambung  pendapat  tersebut,  Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  dengan  tercapainya  ketertiban  di masyarakat niscaya seluruh kepentingan masyarakat dapat terlindungi. 49

## III. PENUTUP
Melalui  analisis  pada  artikel  ini  yang  merujuk  pada  PMK  No. 18/PUU-XVII/2019,  maka  dapat  ditemukan  adanya  keinginan  mahkamah untuk  menyeimbangkan  kedudukan  hukum  antara  penerima  fidusia (kreditur)  dan  pemberi  fidusia  (debitur),  tidak  hanya  terfokus  pada pelaksanaan  asas  keseimbangan  dalam  perjanjian  fidusia  semata,  namun tidak terbatas pada pemberian keseimbangan antara para pihak di hadapan hukum (equality before the law) , tujuannya yaitu untuk memberikan ruang keadilan dan perlindungan hukum kepada debitur untuk mempertahankan hak-haknya yang berpotensi di ciderai. Pada dimensi pemikiran yang lain, PMK  No.  18/PUU-XVII/2019  terkandung  keinginan  mahkamah  untuk mereduksi  praktik eigenrichting terhadap  eksekusi  jaminan  fidusia  yang secara  faktual  sering  ditemui  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan
47 Nazaruddin  Lathif, “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau Merekayasa Masyarakat ,” Palar Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 73–94.
48 Nugroho  Wahyu, “Pembaruan  Teori  Hukum  Pembangunan  Ke  Dalam  Penyusunan Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Pasca  Reformasi ”  Bina  Hukum  Lingkungan,  Volume.  1, Nomor. 2, 2017, hlm. 190–206.
49 Nugroho.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
demikian,  dalam  hal  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  prinsip  kesukarelaan (voluntary principle) harus tetap dikedepankan agar tidak menjadi pemicu munculnya  konflik  antara  debitur  dan  kreditur.  Artikel  ini  memberikan saran  yang  ditujukan  kepada  kreditur,  debitur,  penegak  hukum  dan  pihak ketiga lainnya agar dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan objek  fidusia dilaksanakan  berdasarkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terkandung  dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Praja  Negara.  “Analisa  Yuridis  Terhadap  Pengikatan Benda  Jaminan  Secara  Fidusia  Sebagai  Perjanjian  Yang  Bersifat Accessoir.” Pactum Law Journal 2, no. 02 (2019): 590–605.
Aong.  “Warga  Ketakutan,  Oknum  Debt  Collector  Rampas  Motor  Dan STNK Di Jalanan, Korban Sampai Dicekik Dan Dipukul,” 2020.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia,”  2011.
https://doi.org/10.14375/np.9782725625973. Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata.” Mimbar Hukum 21, no. 2 (2009): 354–69. https://doi.org/10.22146/jmh.16262.
Darpita,  Chrisna.  “Aspek  Kriminogen  Dalam  Eigenrichting  Dapat Menimbulkan  Tindak  Pidana  Penganiayaan.”  Universitas  Sebelas Maret Surakarta, 2011.
Djasmani,  H  Yacob.  “Hukum  Sebagai  Alat  Rekayasa  Sosial  Dalam Praktek  Berhukum  Di  Indonesia.” Masalah  Masalah  Hukum Volumel 40, no. No 3 (2011): 365–74.
Fatma Paparang. “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia” 1, no. 2 (2014): 56–70.
Fence  M.  Wantu.  “Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim.”
Mimbar Hukum 19, no. 3 (2007): 391.
Frey,  Alexander  Hamilton,  and  Henry  Campbell  Black.  “Black’s  Law Dictionary.” University of Pennsylvania Law Review and American Law Register 82, no. 8 (1934): 886. https://doi.org/10.2307/3308065.
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (n.d.). Jazau  Elvi  Hasani,  Fitri  Agustina  Trianingsih,  Nadiya  Ayu  Rizky Saraswati.  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang
Berobjek Jaminan Fidusia.” Jurnal Hukum Magnum Opus 3  (2020):
223–35.
Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk
Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402. Latif,  A.  “Jaminan  Uud  1945  Dalam  Proses  Hukum  Yang  Adil.” Jurnal Konstitusi 7, no. 1 (2010): 49–66. https://doi.org/10.31078/jk.
M.  Yusrizal  Adi  Syaputra.  “Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim  Mahkamah
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Konstitusi.” Mercatoria 1, no. 2 (2008): 115–29. Mahyadi. “Aksi Sadis Komplotan Debt Collector Di Banten; Mobil Ditarik
Paksa, Pemiliknya Dipukuli Dan Dibuang Di Tol,” 2020. Manurung,  Saut  Parulian,  Universitas  Katolik,  and  Darma  Cendika. “Uncertainty  in  Legal  Dispute  Regarding  Regional  Head  Election Results” 6, no. 2 (2019): 319–32. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6.i2.11131. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2007. Ni  Putu  Maitri  Suastini,  I  Gusti  Ngurah  Parwata.  “Pemidanaan  Terhadap Pelaku  Main  Hakim  Sendiri  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kontrol Sosial  (Social  Controlling).” E-Jurnal  Universitas  Udayana ,  2019.
https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2436.63-67. Nugroho,  Wahyu.  “Pembaruan  Teori  Hukum  Pembangunan  Ke  Dalam Penyusunan  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Pasca  Reformasi.” Bina Hukum Lingkungan
1, no. 2 (2017): 190–206. https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.15.
Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 (2011). Pitra  Maulana,  Agung,  Azhar  Program,  and  Studi  Magister  Kenotariatan.
“Penafsiran  Cidera  Janji  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya.” Notarius 13, no. 2015
(2020): 763–76.
Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. “Implementasi Asas
Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8,  no.  1 (2019): 61. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  (n.d.). https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi. Hukum Acara  Mahkamah  Konstitusi .  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Soemarsono,  Maleha.  “Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut Teori  Tujuan  Negara.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 37,  no.  2 (2017): 300. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480.
Soeroso,  F.  “Aspek  Keadilan  Dalam  Sifat  Final  Putusan  Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (2014): 64–84.
Sushanty,  Vera  Rimbawani.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Debt  Collector
Dan  Leasing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): 59–75. Tobing, Donny W. “Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan
Usaha  Dalam  Perspektif  Due  Process  of  Law.” Journal of Private and Commercial Law 1, no. 1 (2018): 1–28. https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12344. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia (n.d.).
Winarno,  Jatmiko.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian
Jaminan  Fidusia.” Jurnal  Independent 1,  no.  1  (2013):  44.
Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5.
Wiratraman,  Herlambang  P.  “Challenges  of  Interdisciplinary  Research Methods  in  Indonesia  Legal  Education.” Mimbar Hukum 31,  no.  3 (2019): 402–18.
Zulkarnain,  I  Gusti  Agung  Kiddy  Krsna.  “Kriminalisasi  Perbuatan  Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” Kertha Wicara , 2019, 1–17.