http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 2 (2020)

## Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi
Oleh:
Mochammad Farisi 1 , Rio Yusri Maulana 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi Indonesia.
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
1 mochammadfarisi@unja.ac.id
Keywords:

## Abstract
Volunteer Democracy; 2019 Elections; community participation The volunteer democracy program is a social movement intended to  increase  voter  participation  and  quality  in  exercising  their voting  rights.  This  program  involves  the  widest  possible participation  of  the  community  where  they  are  placed  as pioneers  of  democracy  for  their  communities.  Democracy volunteers become KPU partners in carrying out the agenda of outreach and voter education based in districts/cities. This form of community participation is expected to be able to encourage the  growth  of  high  awareness  and  full  responsibility  of  the community  to  use  their  rights  in  elections  optimally.  The Democracy  Volunteer  Program  initiated  by  the  KPU  involved community  groups  from  11  (eleven)  strategic  voter  bases, namely; family base, novice voter base, young voter base, women voter  base,  disabled  people  base,  special  needs  voter  base, marginal people base, community base, religious base, internet citizen base, and democratic volunteer base. Relationships will be formed on each basis which will then become extension agents in  each community. The  Relationship  Program is motivated by the  level  of  voter  participation  which  tends  to  decline,  the  last four  national  elections  and  the  implementation  of  post-conflict local elections in various regions show that indication, namely the  1999  election  (93%),  the  2004  election  (  84.1%),  the  2009 election  (70.9%),  2014  election  (75.11%).  The  trend  of decreasing participation is a challenge for the KPU on how to increase participation in the 2019 Election, for this reason, this article explains what the factors are causing the decline in voter participation and how the Relation strategy is to increase voter participation in the 2019 Election in Jambi Kata Kunci: Abstrak Relawan Demokrasi,; Pemilu 2019; Program  relawan  demokrasi  adalah  gerakan  sosial  yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan
Partisipasi Masyarakat peran  serta  masyarakat  yang  seluas-luasnya  dimana  mereka ditempatkan  sebagai  pelopor  demokrasi  bagi  komunitasnya. Relawan  demokrasi  menjadi  mitra  KPU  dalam  menjalankan agenda  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  berbasis  di kabupaten/kota.  Bentuk  peran  serta  masyarakat  ini  diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab  penuh  masyarakat  untuk  menggunakan  haknya  dalam pemilu  secara  optimal.  Program  Relawan  Demokrasi  yang digagas  KPU  melibatkan  kelompok  masyarakat  yang  berasal dari  11  (sebelas)  basis  pemilih  strategis  yaitu;  basis  keluarga, basis  pemilih  pemula,  basis  pemilih  muda,  basis  pemilih perempuan,  basis  penyandang  disabilitas,  basis  pemilih berkebutuhan  khusus,  basis  kaum  marginal,  basis  komunitas, basis  keagamaan,  basis  warga  internet  dan  basis  relawan demokrasi. Relasi akan dibentuk disetiap basis yang kemudian menjadi  penyuluh  pada  setiap  komunitasnya.  Program  Relasi dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun,  empat  pemilu  nasional  terakhir  dan  pelaksanaan pemilukada di berbagai  daerah menunjukkan indikasi itu yaitu pemilu  1999  (93%),  pemilu  2004  (84,1%),  pemilu  2009 (70,9%),  pemilu  2014  (75,11%).  Tren  menurunnya  partisipasi menjadi  tantangan  bagi  KPU  bagaimana  meningkatkan partisipasi di Pemilu 2019, untuk itu artikel ini menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunya partisipasi pemilih dan  bagaimana  strategi  Relasi  dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi.

## Pendahuluan
Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar  utama  dari  sebuah  akumulasi  kehendak  rakyat,  pemilu  sekaligus  merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya  para  wakil  rakyat  ini  diserahi  mandate  kedaulatan  rakyat  untuk  mengurusi negara.  Ibnu  Tricahyono  mendefinisikan  pemilu  umum  merupakan  instrument  untuk mewujudkan kedaulatan  rakyat  yang bermaksud  membentuk  pemerintahan  yang abash serta  sarana  mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  (Sulastono:2001). Sedangkan menurut Praktikno pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat (Pratikno: 2004).
Berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Umum,  Pemilu  merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,serta untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  kuat,  dan  memperoleh  dukungan
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  dilaksanakan  oleh  negara  Indonesia dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  sekaligus  penerapan  prinsip-prinsip  atau nilai-nilai  demokrasi,  meningkatkan  kesadaran  politik  rakyat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  pemilihan  umum  demi  terwujudnya  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yang demokratis.
Berdasarkan pengertian diatas, peran publik, pemilih dan warga negara tidak bisa diabaikan. Tingkat  partisipasi  pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu  faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan  seberapa  tinggi  tingkat  pemilih  menggunakaan  hak  pilihnya  di  bilik  suara, tetapi juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran sebagai pemilih.
Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dihitung selain hasil pemilu adalah angka partisipasi  pemilih  di  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Angka  partisipasi  pemilih, setidaknya akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi suatu  pemilu.  Jika  ingin  dilihat  dari  sisi  lain,  angka  partisipasi  pemilih  ini  juga  akan menjelaskan  kekuatan  legitimasi  dari  orang  yang  terpilih  melalui  proses  pemilu  yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses pemilu adalah bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berangkat dari itu, tingkat  partisipasi  pemilih  mestinya menjadi  entitas penting  yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi  penting untuk  diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi  pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan  partisipasi  masyarakat  menjadi  salah  satu  indikator  penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.
Pemerintah  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat  bagi  penyelenggara  pemilu  dan  stakeholders  terkait.  Tidak  mudah  menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan
saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh  partai  politik  peserta  pemilu.  Karena  itu,  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu  juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat (Aprizal: 2019).
Program  relawan  demokrasi  adalah  gerakan  sosial  yang  dimaksudkan  untuk meningkatkan partisipasi  dan kualitas pemilih dalam  menggunakan hak pilih.  Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai  pelopor  (pioneer)  demokrasi  bagi  komunitasnya.  Relawan  demokrasi  menjadi mitra  KPU  dalam  menjalankan  agenda  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  berbasis kabupaten/kota.  Bentuk  peran  serta  masyarakat  ini  diharapkan  mampu  mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.
Program  relawan  demokrasi  dilatarbelakangi  oleh  partisipasi  pemilih  yang cenderung  menurun.  Empat  pemilu  nasional  terakhir  dan  pelaksanaan  pemilukada  di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (93%), pemilu 2004 (84,1%), pemilu 2009 (70,9%), pemilu 2014 (75,11%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya  adalah  jenuh  dengan  frekuensi  penyelenggaraan  pemilu  yang  tinggi, ketidakpuasan  atas  kinerja  sistem  politik  yang  tidak  memberikan  perbaikan  kualitas hidup,  mal-administrasi  penyelenggaraan  pemilu,  adanya  paham  keagamaan  anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen  transformasi  sosial,  dan  lain  sebagainya  (KPU  RI:  2016).  Program  relawan demokrasi  muncul  juga  dilatarbelakangi  oleh  inflasi  kualitas  memilih.  Tanpa mengabaikan  apresiasi  kepada  pemilih  yang  menggunakan  hak  pilihnya  secara  cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas  idealisme  tertentu  tetapi  ada  yang  didasarkan  pada  kalkulasi  untung  rugi  yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari- hari.  Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.
Pemilu  2019  mesti  menjadi  titik  balik  persoalan  partisipasi  pemilih  yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.
Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula,  basis  pemilih  muda,  basis  pemilih  perempuan,  basis  penyandang  disabilitas, basis  pemilih  berkebutuhan  khusus,  basis  kaum  marginal,  basis  komunitas,  basis keagamaan,  basis  warga  internet  dan  basis  relawan  demokrasi.  Pelopor-pelopor demokrasi  akan dibentuk di  setiap basis  yang kemudian menjadi  penyuluh pada setiap komunitasnya (KPU RI: 2019).
Segmentasi  berdasarkan  basis  pemilih  dilakukan  dengan  kesadaran  bahwa  tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut  adalah  strategis  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  pengaruhnya  dalam  dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Pada  akhirnya  relawan  demokrasi  ini  dapat  menggerakkan masyarakat  tempat  mereka  berada,  agar  mau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta bagaimana peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, serta memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat  mengenai  kegiatan-kegiatan  atau  aktifitas  yang  dilakukan  relawan  demokrasi dalam  membangun  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  memiliki  pengetahuan dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi. seperti; keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  pemilihan,  pengawasan  pada  setiap  tahapan  pemilihan,  sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan pemantauan pemilihan.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif  bukan  hanya  menyajikan  data  apa  adanya melainkan  juga  berusaha  menginterpretasikan  korelasi  sebagai  faktor  yang  ada  yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Menurut Moleong (2007:  6)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa  yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara  menyeluruh  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## Hasil Dan Pembahasan

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
KPU  sebagai  lembaga  negara  yang  mempunyai  tugas  utama  menyelenggarakan pemilu  terus  berupaya  agar  pemilu  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  benar.  Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sesungguhnya sangat sederhana. Pemilu bisa dianggap sukses  besar  jika  pelaksanaannya  berjalan  luber  (langsung,  umum,  bebas,  rahasia)  dan jurdil (jujur dan adil) serta tingkat partisipasinya tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas  pemilu  tersebut  bisa terpenuhi.  Bila asas luber dan jurdil bisa berlangsung dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaian tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014:47).
Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan  serta  menggelar  pergantian  pemerintahan  secara  berkala.  Menurut  teori demokrasi  minimalis  (schumpetrian), pemilu  merupakan sebuah  arena  yang mewadahi kompetisi  antara  actor  politik  untuk  meraih  kekuasaan;  partisipasi  politik  rakyat  untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara (Liando: 2016). Pemilu  juga  memberikan  ruang  keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam menentukan  pemimpinannya.  Pemimpin  yang  akan  menentukan  nasib  rakyat  melalui kebijakan  hukum  yang  sah.  Oleh  karenanya,  para  penyelenggara  Negara  merupakan pengemban mandate rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat.  Sebagai  sarana  untuk  melakukan  siklus  pergantian  pemimpin  dan  membentuk pemerintahan  yang berkualitas, dalam  pemilu  masyarakat  berdaulat untuk  menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi makna pentingya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Partisipasi  selalu  menjadi  bagian  penting  dalam  pemilu  sekaligus  menjadi tantangan  kerja  bagi  penyelenggara  pemilu.  Tiga  kali  pemilu  paska-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 1999 tingkat partisipasi  pemilih  berada  dikisaran  92,6%.  Penurunan  tingkat  partisipasi  terjadi  pada Pemilu 2004 yang ada pada kisaran 84,1%. Demikian juga pada Pemilu 2009, penurunan tingkat  partisipasi  terjadi,  dimana  hanya  70,9%.  Jika  diperhatikan  terjadi  tingkat penurunan  yang  konstan  di  kisaran  8-10%.  Peningkatan  tingkat  partisipasi  memang terjadi pada pemilu 2014, sebanyak 75,1% pemilih menggunakan hak pilihnya. Namun angka tersebut masih dibawah tingkat partisipasi Pemilu 2004 dan 1999 (KPU RI: 2019).
Tabel 1:
Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD & Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 di Provinsi Jambi
Pemilu  DPR, DPD dan DPRD di  Prov. Jambi Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di Prov. Jambi Tahun Partisipasi % Tahun Partisipasi % 2004 78,58 % 2004 78,58 % 2009 74,57 % 2009 74,08 % 2014 77,25 % 2014 70,58 % 2019 85,13 % 2019 85,27%
Sumber: Laporan Evaluasi Pemilu 2019, KPU Provinsi Jambi.
Berdasarkan  data  diatas  tingkat  partisipasi  masyarkat  di  Provinsi  menurun  dari Pemilu 2004 – 2014, khusus Pemilu Legislatif 2014 sempat naik diangkat 77,25% namun Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  justru  menurun  sampai  dititik  terendah  70,58%. Peningkatan tajam terjadi pada Pemilu Serentak 2019 menjadi sekitar 85%. Peningkatan ini mengindikasikan peran Relasi sangat efektif meningkatkan partisipasi pemilih.

## Relawan Demokrasi
Program  relawan  demokrasi  adalah  gerakan  sosial  yang  dimaksudkan  untuk meningkatkan partisipasi  dan kualitas pemilih dalam  menggunakan hak pilih.  Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam  menjalankan  agenda  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  berbasis  di kabupaten/kota.  Bentuk  peran  serta  masyarakat  ini  diharapkan  mampu  mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.
Program Relawan Demokrasi (Relasi) pertama kali digagas oleh KPU pada Pemilu 2014,  program  ini  merupakan  respon  atas  semakin  menurunnya  tingkat  partisipasi pemilih  dan  sekaligus  merupakan  strategi  baru  baru  dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih. Relasi pada Tahun 2014 hanya dibagi dalam 5 segmen pemilih strategis yaitu: pemilih  pemula,  kelompok  agama,  kelompok  perempuan,  penyandang  disabilitas  dan kelompok  pinggiran  (Desi  Arianto:  2019).  Program  Relasi  Pemilu  2019  mengalami pelebaran segmen, berdasarkan Pasal 5 (1) huruf a PKPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum,  KPU  menjadikan  pemilih  berbasis  sebagai  sasaran  utama.  Pemilih berbasis  artinya  pemilih  yang  memiliki  basis,  jaringan  yang  luas  atau  komunitas, meliputi:  basis  keluarga;  pemilih  pemula;  pemilih  muda;  pemilih  perempuan;  pemilih penyandang  disabilitas;  pemilih  berkebutuhan  khusus;  kaum  marjinal;  komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen).
Berdasarkan pembagian basis tersebut menuntut KPU harus mampu berkreasi dan menemukan  instrumen  pendidikan  politik  dan  sosialisasi  pemilu  yang  kreatif,  efektif, menyenangkan  dan  kekinian.  Istilah  yang  dikenal  sekarang  sosialisasi  zaman Now/electiontainment.  Relasi  yang  dibentuk  oleh  KPU  tingkat  kabupaten/kota merupakan  salah  satu  jawaban  sosialisasi  pemilu  zaman  Now.  Mereka  melakukan sosialiasi  berdasarkan  basis  mereka  masing-masing,  sehingga  sosialisasi  lebih  mudah ditangkap oleh anggota komunitasnya.

## Faktor Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurun
Hasil wawancara dengan Desy Arianto, Komisoner KPU Kabupaten Sarolangun 2 periode  tahun  2003–2013,  Komisioner  KPU  Provinsi  Jambi  Tahun  2013-2018,  dan sekarang  sebagai  Pembina  Komunitas  Peduli  Pemilu  dan  Demokrasi  (KOPIPEDE) Provinsi  Jambi,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  turunnya  angka  partisipasi pemilu  baik  secara  nasional  maupun  di  daerah.  Pertama  golput  ideologis  disebabkan karena  adanya  paham  keagamaan  anti  demokrasi,  ketidakpuasan  atas  kinerja  sistem politik  (pemerintahan  dan  partai  politik)  yang  tidak  memberikan  perbaikan  kualitas hidup,  dan  masyarakat  sudah  kehilangan  harapan  pada  calon-calon  legislatif  maupun anggota DPR. Kedua adalah golput teknis yaitu masyarakat tidak berpartisipasi karena faktor tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT).
Sedangkan menurut Apnizal Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Barat selama dua  periode  tahun  2008-2018  yang  sekarang  sebagai  Komisioner  KPU  Provinsi  Jambi
Divisi  Sosialisasi  penyebab  menurunnya  angka  partisipatif  pemilu  adalah  3  faktor: pertama faktor non teknis yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait pentingnya pemilu, sehingga pada saat mereka tidak terdaftar dalam DPT mereka juga  tidak  peduli.  Kedua  faktor  teknis  yaitu  tidak  validnya  data  kependudukan  dan diperparah  dengan  tidak  maksimalnya  pekerjaan  Petugas  Pemutahiran  Daftar  Pemilih (PPDP), kondisi geografis yang susah dijangkau dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Faktor  ketiga  yaitu  faktor  politis  dimana  masyarakat  sudah  apatis  tidak  percaya  lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggar dan tidak mempunyai visi misi  yang jelas. Khusus untuk  pemilih pemula, kebanyakan masih menganggap pemilu itu menyulitkan. Kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya acapkali menyulitkan mereka untuk memilih.
Strategi  Relawan  Demokrasi  (Relasi)  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi
Program Relawan Demokrasi  di Provinsi Jambi melibatkan kelompok masyarakat yang  berasal  dari  11  (sebelas)  basis  pemilih  strategis  yaitu:  1.  basis  keluarga,  2.  basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas,  6.  basis  pemilih  berkebutuhan  khusus,  7.  basis  kaum  marginal,  8.  basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor  demokrasi  akan  dibentuk  di  setiap  basis  yang  kemudian  menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.
Jumlah  relawan  demokrasi  maksimal  55  (lima  puluh  lima)  orang  yang  mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan. Relasi bekerja selama 3 bulan mulai bulan Februari samai dengan April  2019.  Sebelum  menjalankan  tugasnya,  relawan  demokrasi  diwajibkan  mengikuti Training  of  Trainer  (ToT)  dengan  materi:  1.  Pentingnya  demokrasi,  pemilu  dan partisipasi,  2.  Pemahaman  tentang  teknis  tahapan  pemilu  yang  strategis,  3.  Kode  etik relawan. dan 4. Teknik-teknik berkomunikasi publik. Setelah lolos ToT, tugas relawan demokrasi menyampaikan materi tersebut diatas yang telah disusun dalam sebuah modul kepada  basis  masing-masing.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Relawan  Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: a. Simulasi. b. Bermain peran. c. Diskusi kelompok. d. Ceramah. e. Alat bantu (visual dan non visual). dan f. Posting materi sosialisasi ke media sosial. Mekanisme kegiatan relawan demokrasi
meliputi:  a.  Memetakan  varian  kelompok  sasaran  (mapping).  b.  Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.  c.  Identifikasi  materi dan metode sosialisasi  yang akan dilakukan. d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain. e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota (Aprizal: 2019).
Berikut  dijelaskan  peran  Relasi  di  11  kabupaten/kota  yang  telah  dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan Komisoner KPU dan Relasi. Pada prinsipnya semua Relasi  di  11  kabupaten/kota  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  di  semua  (11)  basis masyarakat, namun karena keterbatasan halaman artikel maka akan dijelaskan kegiatan Relasi satu kabupaten satu basis masyarakat:
1. Kabupaten Sarolangun
Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah  perbatasan  atau  terpencil,  penghuni  lembaga  permasyarakatan,  pasien  dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.  Relawan  Demokrasi  Basis  Kebutuhan  Khusus  Kabupaten  Sarolangun fokus kepada masyarakat terpencil seperti Suku Anak Dalam, yakni: 1. Suku Anak Dalam di  Desa  Lubuk Jering Kec. Air Hitam, 2. Suku Anak Dalam di  Desa Pematang Kabau Kec.  Air  Hitam,  3.  Suku  Anak  Dalam  di  Desa  Bukit  Suban  Kec.  Air  Hitam.  Jumlah Peserta  pada  saat  3  kali  kegiatan  dihadiri  oleh  ±50  orang  setiap  satu  kali  pertemuan. Waktu  dan  tempat  pelaksanaan  sosialisasi:  pertama  pada  Hari  Minggu  Tanggal  17 Februari 2019 di Desa Lubuk Jering, sosialisasi kedua pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2019 di Desa Pematang Kabau, sosialisasi ketiga pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam (Marbawi: 2019).
2. Kabupaten Batang Hari
Relawan Demokrasi  Basis  Pemilih Pemula, kelompok  sasarannya adalah Siswa/i SLTA  sederajat  dalam  Kabupaten  Batang  Hari  yang  telah  berusia  17  tahun  pada  saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi  basis  pemilih  pemula  untuk  melaksanakan  sosialisasi  adalah  dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah baik dalam bentuk surat maupun menemui pimpinan,  guru  bidang  kesiswaan  atau  pengurus  sekolah  lainnya    untuk  memperoleh persetujuan pelaksanaan sosialisasi di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Pemilu  Tahun  2019.  Kegiatan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  relawan  demokrasi pemilih pemula dapat dijabarkan sebagai berikut ( Kadir: 2019) :
a. Siswa/i Kelas XII SMK  N 1 Batang Hari, Aula  SMK N 1 Batanghari , Jumat, 8 Februari 2019
b. Siswa/i Kelas XII SMA N 10 Batang Hari, Aula SMA N 10 Batanghari, Selasa, 12 Februari 2019
c. Siswa/i Kelas XII SMK N 5 Batang Hari, Aula SMK N 5 Batanghari, Kamis, 14 Februari 2019
d. Siswa/i  Kelas  XII  MAN  1  Batang  Hari,  Aula  MAN  1  Batanghari,  Jumat,  15 Februari 2019
e. Anggota PMII Kabupaten Batang Hari, Gedung BPLS Muara Bulian, Minggu, 17 Februari 2019.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Relasi  Basis  keluarga  sebagai  salah  satu  orientasi  gerakan  sosialisasi  dan pendidikan  pemilih  karena  keluarga  merupakan  unit  sosial-ekonomi  terkecil  dalam masyarakat  yang  merupakan  landasan  dasar  dari  semua  institusi.  Keluarga  merupakan kelompok  primer  yang  terdiri  dari  dua  atau  lebih  orang  yang  mempunyai  jaringan interaksi  interpersonal,  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan,  dan  adopsi.  Bentuk kegiatannya  adalah  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  ke  ibu-ibu  arisan,  perkumpulan rutin  tingkat  RT/RW,  desa/kelurahan,  contohnya:  1.  Sosialisasi  di  Kantor  Desa  Parit Pudin, selasa 12 Februari 2019, sasaran keluarga PKH, 2. Sosialisasi di Desa Parit Pudin Dusun Pudin Pasar, Rabu 13 Februari 2019, sasaran ibu-ibu PKH, 3. Sosialisasi di Desa Parit Pudin Dusun Parit Cagat, Kamis 21 Februari 2019, di keluarga PKH, 4. Sosialisasi di  Dusun  Parit  Panglong  Desa  Mekar  Jaya,  minggu  10  maret  2019,  di  keluarga  PKH (Ilyas: 2019).
4. Kabupaten Bungo
Basis  Penyandang  Disabilitas,  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Bungo memiliki    perkumpulan  dan  telah  terdaftar  sebagai  Lembaga  resmi  dalam  Kabupaten Bungo  yakni Sekretariat Perkumpulan Penyandang disabilitas.  Berikut 3 sasaran  yang telah dilaksanakan oleh Relasi Basis Disabilitas : 1.  Sosialisasi Februari, Rabu & Minggu  Tanggal  :  06,  10,  17  &  24  Februari  2019    di  Sungai  Pinang,  Asrama  SDLB, Disabilitas Apotek Sehat & Dilubuk Landai, 2. Sosialisasi Maret, Jumat, Minggu, Senin & Selasa Tanggal : 01, 10, 11 & 12 Maret 2019 di Sekretariat PPDI Kabupaten Bungo, Simpang Babeko, Dusun Babeko & Dusun Sepunggur, 3.  Sosialisasi  April,  Senin  &
Jumat  Tanggal : 08 & 12 April 2019, di Sungai Pinang & Punti Luhur, Peserta Komunitas Kepala Dusun Punti Luhur dan Keluarga 12 Orang (Bisri: 2019).

## 5. Kabupaten Muaro Jambi
Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016,  pengguna  internet  Indonesia  saat  ini  mencapai  132,7  juta.  Dari  jumlah  tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet  Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial  dapat  berkomunikasi  dan  mengakses  informasi  kapanpun  dan  di  manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.
Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi  Relasi  untuk  menyasar basis warga internet  sebagai basis gerakan sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih.  Relasi  membentuk  dan  menghidupkan  media komunikasi  berbasis internet  seperti website dan  media sosial  seperti twiter, facebook, instagram  dan platform  media sosial  lainnya, kemudia Relasi membuat  status,  kicauan dan  komentar-komentar  yang  segar,  elegan,  cerdas  dan  mendidik  tentang  politik, demokrasi dan pemilu (Edison: 2019).
6. Kabupaten Tebo
Basis  pemilih  muda  dijadikan  sebagai  basis  gerakan  sosialisasi  dan  pendidikan pemilih  karena  jumlah  mereka  dalam  struktur  pemilih  yang  cukup  signifikan.  Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.
Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/ tidak bekerja penting  mendapat  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  karena  mereka  akan  mengisi struktur  pemilih  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  lama.  Edukasi  secara  terus  menerus dibutuhkan  agar  kepercayaan  mereka  terhadap  pemilu  sebagai  instrumen  demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak  tergerus  oleh  apatisme  maupun  pragmatisme  politik  yang  pada  akhirnya  akan merusak kualitas demokrasi.
Bentuk kegiatannya relasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa di  kampus. Contoh: sosialisasi  club  motor team  herex rimbo,
pengurus karang taruna, raider safety community, base camp club motor RKC dan VR. Rimbo Bujang, arisan pemuda, club olahraga bola voli kantor Desa Purwoharjo, dll (Bisri: 2019).
7. Kabupaten Kerinci
Jumlah DPT perempuan di Pemilu 2019 lebih besar dari laki-laki, untuk itu basis ini menjadi penting sebagai sasaran sosialisasi dan edukasi. Bentuk kegiatannya Relasi adalah  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  ke  kelompok-kelompok  perempuan,  ibu-ibu kompleks, contoh: kelompok takziah Desa Kemantan, kelompok pengajian ibu Desa Koto Majidin,  kelompok  pengajian  ibu  Desa  Semerap,  perkumpulan  ibu-ibu  Desa  Pendung, kelompok ibu-ibu desa Siulak Mukai, (Syarif:2019).
8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Basis  pemilih  komunitas  adalah  sekelompok  orang  yang  saling  peduli  satu  sama lain  lebih  dari  yang  seharusnya.  Komunitas  dapat  dibagi  2  (dua)  komponen.  Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang  mempunyai  sesuatu  yang  sama  secara  geografis.  Kedua,  berdasarkan  minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobbi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya. Bentuk  kegiatannya  adalah  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  ke  komunitas  pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobbi, komunitas masyarakat etnis dan lain sebagainya. Contoh: PSHT Ranting Rantau Rasau, Kelompok Hadroh AlIstiqomah Desa Pematang  Rahim,  Kecamatan  Mendahara  Ulu,  Organisasi  Kemahasiswaan  PMII Komisariat STIE AL-Mujaddid Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Komunitas Motor Klasik Lawas (K.M.K.L) Dusun Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kelompok Pemuda Teluk Buan Mesjid SK I, Dusun Teluk Buan, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, komunitas Mahasiswa STIES dan UT Tanjung Jabung Timur Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat (Nurdin: 2019).
9. Kota Jambi
Basis Keagamaan, basis keagamaan menggunakan forum-forum keagamaan untuk melakukan  sosialisasi.  Berikut  sasaran  Relasi  Basis  Keagamaan  Kota  Jambi:  Pemilih yang aktif di berbagai etnis agama, Majelis Taklim Agama Islam, pemilih yang aktif di
jama’ah Kristen Protestan, Pemilih yang aktif di Jama’ah Kristen Katolik. Jumlah Peserta pada saat 7 x Kegiatan di hadiri oleh ± 50 Orang setiap satu kali pertemuan.
Waktu pelaksanaan sosialisasi pertama pada hari Sabtu 23 Februari 2019 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Sosialisasi kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di Masjid Nur Aminah Pattimura. Sosialisasi ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Masjid Darrusalam Simpang  Kawat.  Sosialisasi  keempat  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  02  Maret  2019  di Gereja Bethen Indonesia, Sosialisasi kelima dilaksanakan pada hari Rabu 06 Maret 2019 di Gereja Santos Paal 10. Sosialisasi keenam dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2019 di SD Xaverius II. Sosialisasi ketujuh dilaksanakan pada hari Minggu 07 April 2019 di Hotel Grand Abadi (Yatno: 2019).
10. Kota Sungai Penuh
Basis kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka  memiliki  hak  hidup  dan  hak  berpartisipasi  yang  sama  dengan  warga  Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka  membutuhkan  sosialisasi,  motivasi  dan  fasilitasi  untuk  dapat  berpartisipasi sehingga  secara  sosial  mereka  tidak  makin  terbelakang.  Contoh  bentuk  kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran danau kerinci, komunitas waria/LGBT  di  pasar sungai  penuh,  masyarakat  miskin  kota, pemulung, dll (Irwan: 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  faktor-faktor  yang menyebabkan  menurunnya  partisipasi  masyarakat  di  Provinsi  Jambi  karena  3  faktor: pertama  faktor  non  teknis  yaitu  rendahnya  tingkat  kesadaran  dan  pendidikan  politik masyarakat terkait pentingnya pemilu. Kedua faktor teknis maladministrasi pemilu yaitu tidak validnya Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, kondisi geografis dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Ketiga faktor politis dimana masyarakat sudah apatis tidak percaya lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggar dan tidak mempunyai visi misi yang jelas.
Peran  Relawan  Demokrasi  sangat  efektif  meningkatkan  tingkat  partisipasi masyarakat  di  Provinsi  Jambi  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  11  (sebelas)  basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4.  basis  pemilih  perempuan,  5.  basis  penyandang  disabilitas,  6.  basis  pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marginal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi.
Sosialisasi dilakukan secara terstrukutr massif dan sistematis dimana langkah awal KPU  kabupaten/kota  melakukan  seleksi  Relasi  secara  ketat  (55  orang  tiap kabupaten/kota) kemudian para Relasi dibekali dengan Training of Trainer (ToT) materi- materi  kepemiluan,  kemudian  melakukan  pemetaan  sasaran  per  basis  dan  terakhir melakukan sosialiasi dengan metode yang efektif dan menghibur atau electiontainment. Dengan  peran  relasi  ini  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Provinsi  Jambi  pada  Pemilu Serentak 2019 naik menjadi 81,75% melebihi target nasional 77,5%.

## Daftar Pustaka
Liando, M. Daud. (2016). Pemilu dan partisipasi Politik Masyarakat , Jurnal LPP Vol 3 Tahun 2016. Unsrat.
Moleong, J. Lexy. (2001). Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pratikno,  2004, Proses,  Tahapan,  dan  Distorsi  Politik  Dalam  Pemilu  2004 ,  dalam  M. Faried Cahyono dan Lambang.
Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, Potret Partisipasi Pemilih 2014, KPU RI, Jakarta. Pedoman Pelaksanaan
Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas , KPU RI, Jakarta.
Sulastono. (2001). Demokrasi atau Democrazy , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Supriyono,  Arif.    (2014). Mendongkrak  Partisipasi  Pemilu  di  Indonesia .  Perludem, Jakarta.
Trijono,  (Eds). Pemilu  2004:  Transisi  Demokrasi  dan  Kekerasan ,  CSPS  Books, Yogyakarta.
KPU Provinsi, 2019, Laporan Evaluasi Pemilu 2019 , KPU Provinsi Jambi, Jambi.
KPU RI, 2019, Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019 , KPU RI, Jakarta.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemerintah Republik Indonesia No. 10
Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum

## Hasil Wawancara:
Wawancara bersama Desy Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi Periode: 2003-2008 dan Periode: 2013-2018
Wawancara dengan Apnizal. (2019). Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.
Wawancara dengan Mawin Marbawi. (2019). Koordinator Relasi Kab. Sarolangun, Pada 17 Juni 2019
Wawancara dengan A. Kadir (2019). Ketua KPU Kab. Batang Hari, Pada 20 Juni 2019 Wawancara dengan M.Ilyas. (2019). Komisoner KPU Kab. Tanjung Jabung Jabat Divisi Sosialisasi, Pada 23Juli 2019
Wawancara dengan M. Bisri, Ketua KPU Kab. Bungo, Pada 24 Juli 2019
Wawancara dengan Edison, Komisioner KPU Kab. Muaro Jambi dan Nando Nawawi Relasi Basis Netizen, Pada 26 Juli 2019.
Wawancara dengan Basri, Ketua KPU Kabupaten Tebo, Pada 28 Juli 2019
Wawancara dengan Syahril Syarif, Komisioner KPU Kab. Kerinci Divisi Sosialisasi, Pada 23 Juni 2019
Wawancara dengan Nurdin. (2019). Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Divisi Sosialisasi dan Ade Hawati Relasi Basis Komunitas, Pada 29 Juli 2019 Wawancara dengan Yatno. (2019). Ketua KPU Kota Jambi, Pada 30 Juli 2019 Wawancara dengan Irwan. (2019). Ketua KPU Kota Sungai Penuh dan para Relasi, Pada 29 Juni 2019.