p-ISSN:2580-1120

## Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Elly  Sudarti, Syofyan  Nur, Khabib  Nawawi, Nys. Arfah, Erwin

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Abstrak: Pengadian Pada Masyarakat bertujuan: (1) U ntuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga; (2) U ntuk  memberikan  pemahaman  bentuk perlindungan  hukum  terhadap    korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  harus  diberikan  oleh  pihak Kepolisian; (3) U ntuk  memberikan  pemahaman  kepada  Penyidik  tentang  mediasi  penal  dalam  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi  di  dalam  masyarakat.  .  Masalah  KDRT  itu  sendiri  sebetulnya  masalah  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan  berumah  tangga,  tetapi  sebagaian  masyarakat  tidak  menganggap  yang  dialaminya  sebagai  suatu perbuatan  yang  salah  dimata  hukum.  Oleh  sebab  itu  masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman  tentang  KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang  digunakan  adalah  metode  partisipatif  diharapkan  mitra  dapat  berperan  aktif  dalam  kegiatan  penyuluhan hukum  dalam  bentuk  (1)  Ceramah  Sosialisasi  UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  KDRT;  (2)  Penyuluhan hukum  tentang  materi    UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  KDRT;  (3)  Penyelesaian  KDRT    melalui  mediasi penal. Kesimpulan: Penyuluhan Hukum   Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, menunjukkan bahwa akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan  mitra    terhadap  kegiatan  mengalami  peningkatan  pengetahuan  dan pemahaman  mitra  tentang  materi  kegiatan.  Yaitu  adanya  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  mitra  mampu  menyampaikan  ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan  KDRT  serta  dalam  penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) dalam penanggulangan KDRT, karena penegakan hukum tidak harus  diselesaikan  dengan  penegakan  hukum  pidana,  contohnya  dalam  KDRT  dapat  dilakukan  upaya  mediasi penal.
Kata Kunci: Pelaku, Korban, KDRT, Mediasi Penal

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Analisis  Situasi
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat  yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri  dan  anak-anaknya.  Interaksi  antara  suami  dan  anak-anaknya  dalam  kehidupanrumah tangga  yang  didasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  seharusnya  mampu  menciptakan kehidupan  berumah-tangga  yang  bahagia.  Kenyataannya  masih  banyak  terjadi  kekerasan dalam kehidupan berumah-tangga. Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas  dari segala bentuk kekerasan.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  pada  istri  dan  anak-anak  serta  mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada  umumnya  menganggap  bahwa  anggota  keluarga  itu  merupakan  milik  laki-laki  dan masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  masalah  pribadi  yang  tidak  dapat  dicampuri
p-ISSN:2580-1120
oleh  orang  lain.  Sementara  itu,  sistem  hukum  dan  sosial  budaya  yang  ada  bukan  menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya mempunyai  hak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman,  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap  perempuan,  keadilan  dan  kesetaraan  jender  serta  arti  diskriminasi,  sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  pelanggaran  HAM  dan kejahatan  terhadap  eksistensi  kemanusiaan  serta  merupakan  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Data  statistic  yang  lengkap  mengenai  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) yang terjadi di seluruh Indonesia memang tidak tersedia, Sedikitnya ada 2 (dua) alasan yang saling berkaitan untuk menjawab mengenai kekosongan data tersebut yakni: Pertama, KDRT sejauh  ini  tidak  dikenal  sebagai  kejahatan  dalam  masyarakat  meskipun  terjadi  di  banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan  dan  bentuk  kekerasan  lainnya.  Dalam  kasus-kasus  tertentu,  korban  yang berupaya  melindungi  diri  dan  membalas  perlakuan  pelaku  dengan  mencederainya,  akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Persepsi yang berkembang  di  masyarakat  selama  ini  menganggap  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  sebagai  urusan  pribadi  (personal)  dan  karenanya  pihak-pihak  lain  (pihak  luar termasuk  aparat  penegak  hukum  atau  polisi),  tidak  sepatutnya  ikut  campur  di  dalamnya (intervensi).
Kedua,  kebanyakan  korban  tidak  bisa  berbicara  secara  terbuka  mengenai  kasus  yang dialaminya  dalam  keluarga.  Ini  bisa  dimengerti  karena  kasus-kasus  tersebut  tidak  dianggap atau  diremehkan  oleh  masyarakat  di  sekitarnya.  Para  tetangga  atau  saksi  lainnya  biasanya tidak  serta  merta  membantu  korban.  Korbanlah  yang  banyak  menanggung  kerugian  seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib. Namun demikian, sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah cukup untuk menunjukkan fakta, bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki  dan  perempuan.  Ini  terjadi  dalam  relasi  pasangan  perkawinan,  keluarga  /  pasangan intim (Jurnal Prempuan, 2002: 9).
Rumah  tangga  semestinya  adalah  tempat  berlindung  bagi  seluruh  anggota  kaluarga, namun  pada  kenyataannya  justru  banyak  rumah  tangga  menjadi  tempat  penderitaan  dan penyiksaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Pasal  1:    Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah,  “setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga”
Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi:
p-ISSN:2580-1120
a. Suami, isteri dan anak;
b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a,  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut;
c. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga tersebut.
Korban  menurut  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2004,  adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Seharusnya antara suami, isteri dan anak-anak saling hormat menghormati dan hidup rukun  sebagaimana  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, bahwa:  “Antara  suami  mempunyai  kewajiban  untuk  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati, setia dan member  bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
Adanya  ketentuan  tersebut  masing-masing  pihak,  suami  dan  isteri  akan  dapat menghindari  perselisihan  atau  tindakan  fisik  yang  cenderung  menyakiti  dan  membahayakan jiwa  seseorang.  Kenyataan  berbicara  lain  sebagaimana  dilaporkan Rifka  Annisa  Wome’s centre, bahwa:
“Sejak tahun 1994 sampai tahun 2003, kekerasan dalam rumah tangga mencapai 1511 kasus  yang  hampir  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Sejak  tahun  1994  ada  18 Kasus, tahun 1995 ada 82 kasus, 1996 sebanyak 134 kasus, kemudian pada tahun 1997 menjadi  188  kasus.  Selanjutnya  tahun  1998  ada  208  kasus  dan  1999  ada  182  kasus. Dari 706 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70 % adalah korban kekerasan suami. Bahkan  ada  yang  menyebabkan  kebutaan,  tetapi  ironisnya  hanya  2%  saja  yang bersedia  membawa  kasusnya,  baik  ke  pengadilan  maupun  melapor  ke  Kepolisian.” (Rika Saraswati, 2006: 2)
Banyaknya  kasus  yang  tidak  dilaporkan  ke  kepolisian  atau  sampai  ke  meja  hijau karena  masih  adanya  pandangan  patriaki (Rika  Saraswati,  2006:2), memandang  urusan rumah  tangga  adalah  urusan  pribadi  yang  tidak  boleh  dicampuri  oleh  orang  lain.  Dari  sisi hukum  tentunya pandangan demikian tidak lagi  dapat  dipertahankan, karena perempuan dan urusan  kekerasan  termasuk  tindak  pidana  yang  akibat  hukumnya  diatur  secara  hukum  dan setiap  orang  berhak  memperoleh  perlindungan  secara  hukum.  Selain  itu,  kekerasan  dalam rumah tangga  sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu  dan masyarakat  yang pelakunya  seharusnya  dapat  dipidana,  tetapi  sulit  ditangani  karena  dianggap  sebagai  urusan internal  rumah  tangga  orang.  Masyarakat  seharusnya  tidak  berpikir  sempit,  artinya  jika masyarakat  masih  berpikir  bahwa  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tanggah  adalah  urusan internal rumah tangga, maka selama itu pula kasus kekerasan dalam rumah tangga  tidak dapat ditangani secara hukum.
Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan  dengan  kekerasan.”  Apabila  KUHP  sudah  mengatur  tindak  pidana  yang  dapat disetarakan dengan kekerasan, bahkan dapat dikenakan perbuatan tersebut dalam KUHP dapat dikatagorikan  perbuatan  “penganiayaan”  yang  diancam  dengan  Hukum  sebagaimana  Pasal 354 KUHP. Persoalannya adalah mengapa masih diperlukan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  .  Posisi  pria  sebagai  suami  seharusnya  menciptakan
p-ISSN:2580-1120
kenyamanan,  memberi    perlindungan  kepada  isterinya  dan  memberi  nafkah,  tetapi  malah sebaliknya  menciptakan  kekerasan.  Mengingat  peranan  dan  fungsinya,  maka  KUHP  tidak cukup untuk dikenakan kepada pelaku.
Selain itu, ada perbedaan antara pria dan wanita baik  secara biologis  maupun  psikis- anatomis  dan  fisiologis  sehingga  antara  pria  dan  wanita  seharusnya  saling  melengkapi bukannya sebaliknya menyakiti. Perbedaan itu membawa dampak  social yang cukup tinggi, sehingga  ketentuan-ketentuan  huku  dalam  KUHP  khususnya  pasal-pasal  tentang  kejahatan terhadap tubuh dan nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 351, 352, 353, 354 tidak cukup memadai (Herkutanto, 2007: 265).
Berbagai  masalah  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  ketentuannya  diatur  dalam  pasal-pasal  KUHP tentang penganiayaan, derajat luka yang menentukan sanksi pidana atas penganiayaan ringan, sedang,  dan  berat  masih  belum  terinci  secara  tegas.  Untuk  mengukur  derajat  luka  ketentuan yang  ada  menggunakan  indicator  “timbulnya  penyakit”  dan  “halangan  menjalankan pekerjaan.”
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh pemerintah, telah merubah  cara  pandang,  semula  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  urusan  pribadi  kini telah  menjadi  urusan  dan  kepentingan  publik.  Kepedulian  pemerintah  terhadap  kasus  ini terbukti  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Adanya kedua perangkat hukum di atas tidak serta merta menyadarkan perempuan dan masyarakat yang  menjadi korban kekerasan untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat  dihukum melalui hukum pidana, tetapi lebih memilih  dengan  menempuh  secara  perdata  melalui  perceraian.  Seharusnya  kekerasan  dalam tangga  adalah  tindak  pidana  yang  melanggar  kepentingan  public  yang  dapat  diselesaikan dengan  penegakan  hukum  pidana.  Sedikitnya  kasus  yang  diselesaikan  secara  pidana menunjukkan  bahwa  ada  keengganan  dari  korban  untuk  menempuh  penyelesaian  kasusnya secara pidana.
Menurut  Kepala  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  (BPMPP)  Propinsi  Jambi  Eny Harriyati,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  mengalami  peningkatan  yang  signifikan, tahun 2012 ditemukan sebanyak 50 kasus KDRT, sedangkan tahun 2013 ada 56 kasuss. Pada tahun 2014, hingga bulan Februari terdapat 16 kasus. Menurut ibu Eny kasus kekerasan dalam rumah  tangga  (KDRT)  mengalami  peningkatan  di  tahun  2014  (Harian  Jambi,  19  Februari 2014).
Jika  dilihat  permasalahan  di  atas,  maka  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum  terlaksana.  Sehubungan  dengan  masalah  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Timur,  khususnya  anggota kepolisian dan penyidik  setempat  belum pernah  mendapatkan penyuluhan tentang kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Masalah  KDRT  itu  sendiri  sebetulnya  masalah  yang  sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya  sebagai  suatu  perbuatan  yang  salah  dimata  hukum.  Oleh  sebab  itu  masyarakat
p-ISSN:2580-1120
perlu  diberikan  pemahaman  tentang  KDRT,  sehingga  jika  terjadi  atau  mengalami  KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum.
Persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks,  karena  masyarakat  masih  menganggap  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  masalah  domestic  dalam  rumah  tangga,  padahal kekerasan  dalam  rumah  tangga  terrmasuk  masalah  kejahatan.  Adapun  tema  penyuluhan hukum  mengangkat  permasalahan  sebagai  berikut:  “Masih  banyaknya  perbuatan-perbuatan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  dalam  rumah  tangga,  terhadap  isteri sebagai  korban  tidak  mendapatkan  perlindungan,  sementara  terhadap  pelaku  tidak  diproses secara  hukum.  Penyuluhan  hukum  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat, khususnya  korban  KDRT  Tentang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  merupakan  hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Oleh sebab itu penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anggota Kepolisian dan Penyidik di Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Barat  dirasa  penting  untuk  dilaksanakan,  mengingat  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat  terjadi  kepada  siapa  saja  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Terhadap  korban  kekerasan dalam rumah tangga   harus mendapatkan perlindungan.

## 1.2.Permasalahan Mitra
Persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks,  karena  masyarakat  masih  menganggap  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  masalah  domestic  dalam  rumah  tangga,  padahal kekerasan  dalam  rumah  tangga  terrmasuk  masalah  kejahatan.    Permasalahan  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Mitra  mengetahui tetapi belum memahami isi Undang-Undang Nomor   23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.
2. Mitra  belum  memahami  bentuk  kekerasan  psikis  dan  penelantaran  dalam  rumah  tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga.
3. Mitra  belum  memahami  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap    korban  kekerasan  dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian.
4. Mitra  belum  memahami  mediasi  penal  dalam  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.
5. Mitra belum memahami perbedaan kodrat dan gender dalam kaitannya  dengan  kekerasan dalam rumah tangga.

## 1.3.Tujuan Pengadian Pada Masyarakat
1. Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Untuk  memberikan  pemahaman  bentuk  kekerasan  psikis  dan  penelantaran  dalam  rumah tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga;
3. Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian;
p-ISSN:2580-1120
Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
4. Untuk  memberikan  pemahaman  kepada  Penyidik  tentang  mediasi  penal  dalam  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
5. Untuk  memberikan  pemahaman  kepada  Penyidik  perbedaan  kodrat  dan  gender  dalam kaitannya  dengan  kekerasan dalam rumah tangga.

## 1.4 Manfaat  Pengabdian Pada Masyarakat
1.    Diharapkan    mitra  memperoleh  pengetahuan  yang  tepat,  memahami  isi  aturan  mengenai kekerasan    dalam  rumah  tangga  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Diharapkan  setelah  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  mitra  mengetahui, memahami  hak-hak  maupun  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan    Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Setelah  mitra  mengikuti  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  diharapkan  ada peningkatan pemahaman  yang mendalam terhadap isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga diharapkan terhadap mitra ada perubahan  sikap  atau  perilaku  tidak  melakukan  maupun  mengalami  kekerasan  dalam rumah tangga.
2. TARGET  DAN  LUARAN

## 2.1 Target
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat    Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  Dan  Penyidik  Di  Kepolisian  Resort (POLRES)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Sebenarnya  siapa  saja  mempunyai  potensi untuk  menjadi  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban  KDRT  dalam  lingkup  rumah tangga.  Pada  umumnya  yang  rentan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah perempuan  dan  anak.  Target  dan  sasaran  penyuluhan  hukum  ini  ditujukan  kepada:  Anggota Polisi  Dan  Penyidik  Di  Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat. Dengan  adanya  penyuluhan  hukum  tentang  KDRT  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban KDRT,  diharapkan  ada  peningkatan  pemahaman  tentang  KDRT,  dalam  proses  penyelesaian pada  kondisi  tertentu  tidak  selalu  mengedepankan  kepastian  hukum  tetapi  penyidik  dapat menerapkan mediasi penal.

## 2.2 Luaran
1. Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang diatur  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
2. Mitra  mampu  memahami  isi  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2004  kekerasan  dalam Rumah Tangga.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan dan jurnal pengabdian pada masyarakat.

## 3. METODE   PELAKSANAAN
Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah dalam bentuk  penyuluhan  hukum  yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan
2. Materi  kegiatan
p-ISSN:2580-1120

## 3. Kegiatan Pokok
4. Evaluasi
5. Penyusunan  Laporan

## 3.1. Persiapan,
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  dengan  cara  Audiensi  kepada  Aparat Kepolisian  Resort  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Bapak  Kasat  Reskrim  AKP.  Pandit Wasianto,  S.H.,  S.I.K.,  NRP  83091418,  guna  meminta  kesediaan  untuk  menjadi  Mitra, POLRES  Tanjung  Jabung  Barat  berada  di  Kecamatan  Tungkal  Ilir.  Selanjutnya  Tim penyuluhan  menyampaikan  surat  permohonan  serta  izin  untuk  mengadakan  penyuluhan Lokasi sasaran. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan.  Tahap  berikutnya  menyebarkan  undangan  dan  konfirmasi  kehadiran  peserta  dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## 3.2. Materi  kegiatan,
Materi  yang  akan  disampaikan  adalah  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  OLEH  NARASUMBER.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  kurang  lebih  50  orang,  terdiri atas  Anggota  Kepolisian  dan  Penyidik  di  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan materi sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:
1. Pengertian kekerasan Dalam Rumah tangga
2. Larangan kekerasan Dalam rumah Tangga
3. Perlindungan Terhadap korban.
4. Pemulihan Korban.
3.3. Kegiatan Pokok
1. Penyampaian  materi  dengan  metode  ceramah  dengan  materi  tentang  KDRT  dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. (KDRT).
2. Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh kasus berkaitan dengan kekerasan yang dialami korban KDRT yang sering terjadi di masyarakat.
3. Diskusi dan tanya jawab antara penyaji materi dengan peserta penyuluhan hokum

## 3.4. Evaluasi
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan  dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:
- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatgunaan
- Dampak jangka panjang
p-ISSN:2580-1120

## 3.5. Penyusunan  Laporan
Penyusunan  laporan  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  tim  atas kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  telah  dilakukan  terhadap  seluruh  kegiatan  mulai  dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## 4. KELAYAKAN  UNIVERSITAS  JAMBI
Perguruan Tinggi dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) bertindak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen di  lingkungan  Universitas  Jambi  dalam  pelaksanaan  TRI  DHARMA  Perguruan  Tinggi. Alokasi  dana  yang  tersedia  sangat  menunjang  kegiatan pengabdian  dan  ketersediaan  tenaga ahli di bidangnya masing-masing.
Universirtas  Jambi selaku lembaga pendidikan yang mengemban tugas pelaksana Tri DHARMA  PERGURUAN  TINGGI  bertanggung  jawab  atas  atas  pelaksanaan  program tersebut,  baik  penyiapan  tenaga  ahli  maupun  fasilitas,  sarana  prasarana  serta  alokasi  dana yang  tersedia  sangat  menunjang  kegiatan pengabdian  dan  ketersediaan  tenaga  ahli  di bidangnya masing-masing.
Lembaga  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (LPM),  merupakan  salah  satu  perangkat lembaga  struktural  yang  ada  di  Universitas  Jambi,  secara  teknik  operasional  merupakan Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
Kami    salah  satu  Tim  pengusul  dari  unsur  akademisi  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi,  akan  melakukan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dengan  judul; “Penyuluhan Hukum  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.

## 5. HASIL DAN   PEMBAHASAN

## 5.1. Pelaksanaan Penyuluhan

## a. Lokasi Penyuluhan
Kegiatan  penyuluhan  dilaksanakan  di  Kantor  Aula  Kepolisian  Resort  (POLRES) Kabupaten  Tanjung Jabung Barat.

## b. Materi dan Jadwal Penyuluhan
No Hari/Tgl Kegiatan Narasumber Ket 1 Sabtu, 7  Sep  2018 Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan Tim Penyuluhan dan Instruktur 2 Sabtu, 7  Sep  2018 Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan penyidik di Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat Jam Materi 08.30 wib - 09.30 wib Lingkup  Kekerasan Dalam Rumah tangga Tim Penyuluhan dan Instruktur 09.30 wib – 11.30 wib Hak-Hak Korban 11.00 wib – 12.00 wib Kewajiban  Pemerintah dan
p-ISSN:2580-1120
Masyarakat 12.00 wib -  14.00 wib Isoma 14.00 wib – 15.30 wib Pemulihan & Perlindungan Korban 15.30 wib – 17.00 wib Ketentuan  Pidana 3 Senin, 9 - 9 - 2018 08.00  - 09.00 wib 10.00  - 11.00 wib Diskusi dan  Evaluasi Tim Penyuluhan dan Instruktur

## c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi  pengamatan  secara  langsung mengenai  sikap  dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan  langsung  oleh  Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Materi Indikator Evaluasi Persentase Sebelum  Sesudah 1.
2. 3. 4. 5.
-   Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga -   Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Hak-Hak Korban -   Kewajiban Peme-
rintah & anggota masyarakat
- Pemulihan dan Perlindungan Korban - Ketentuan  Pidana
-Mampu menjelaskan lingkup kekerasan  dalam rumah tangga -Mampu menjelaskan macam-macam KDRT -Mampu menjelaskan hak- hak korban Mampu menje- laskan Kewajiban Pemerintah dan anggota masyarakat - Mampu menje- laskan Pemuli- han &Perlindu- ngan Korban - Mampu menje- laskan  Ketentuan Pidana bagi pelaku KDRT Pengetahuan:
-    Mengetahui dan  me- mahami materi lingkup kekerasan dalam rumah
tangga
- Mengetahui dan
memahami Macam-
macam KDRT - Mengetahui dan memahami hak-hak
korban KDRT - Mengetahui dan
memahami Kewajiban
Pemerintah & anggota masyarakat - Mengetahui dan memahami bagaimana Pemulihan dan Perlindungan terhadap Korban KDRT - -  M
- isi
-
60 % 75 %
Sikap: - Mengajukan bebe-rapa pertanyaan  yang  relevan dengan materi - Mengikuti kegiatan sampai  dengan  selesai secara  tertib  dan  disiplin - 75 %
p-ISSN:2580-1120
berpartisipasi secara aktif. 2 - Diskusi dan Evaluasi - Mampu menyampaikan pemikiran/ide berkaitan dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 65 % 80 %
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  melalui  kuis  yang  dilakukan  sebelum maupun  setelah  kegiatan  dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan  penyuluhan  maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 75%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  tentang  KDRT  dan  mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan KDRT.
2. 75%  peserta  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan  berlangsung  dengan ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi  penyuluhan  serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 75% peserta mengetahui bahwa ada kewajiban pemerintah dan anggota masyarakat  untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
4. 80% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.
Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan  ditandai banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  narasumber/instruktur. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain sebagai berikut: Pertanyaan:
1. Pertanyaan dari  Bapak Rian Ariandi: Perbuatan yang bagaimana yang dapat dikatagorikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## Jawaban:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah,  “setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sekual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga”.
2. Pertanyaan  Bapak Joko Purnomo:  Apakah korban kekerasan di dalam rumah tangga itu hanya perempuan? Bagaimana kalau yang melakukan kekerasan adalah perempuan.
Jawaban:
Ruang lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi:
a. Suami, istri, dan anak.
p-ISSN:2580-1120
b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana  dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga   tersebut.
Korban  KDRT  pada  umumnya  sebagian  besar  dialami  oleh  perempuan  (isteri)  dan pelakunya  adalah  suami.  Pelaku  atau  korban  KDRT  adalah  orang  yang  mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak- anak bahkan pembantu rumah tangga yang bertempat tinggal dalam satu atap.
Jadi  orang-orang  yang  disebut  dalam  Pasal  2  ini  dapat  saja  menjadi  korban  kekerasan, tetapi    yang  paling  rentan  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah perempuan dan anak.
3. Pertanyaan  Ani  Rohim:  Apa  saja  bentuk  kekerasan  yang  dapat  digolongkan  ke  dalam kekerasan  dalam rumah tangga, bagaimana kalau suami menyakiti isteri dengan lisannya atau kata-katanya.
Jawaban:
Pasal 5  UUPKDRT, Setiap  orang  dilarang   melakukan  kekerasan dalam  rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.
4. Pertanyaan  Rional:     Jika seorang perempuan mengalami  kekerasan dalam  rumah tangga, apa saja perlindungan yang diberikan?
Jawaban:
Pasal 10 UUPKDRT, korban berhak mendapatkan:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus  berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan  oleh  pekerja  social  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.
5. Pertanyaan    Windi:  Apa  sikap  kami  jika  di  sekitar  kami  tetangga  misalnya  mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
Jawaban:
Meskipun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga  adalah tetangga kita, kita dapat melaporkannya  kepada  Kepolisian    terdekat,  karena  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tngga adalah Delik Umum, jadi siapa saja dapat melaporkannya, kecuali yang diatur dalam Pasal 44 ayat 4 UUPKDRT yaitu:
“Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  suami  tisteri atau  sebalaiknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp  5.000.000,-  (lima  juta rupiah).

## 6. PENUTUP
p-ISSN:2580-1120

## 6.1 Kesimpulan
Pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  melakukan:  Penyuluhan  Hukum      Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  Dan  Penyidik  di Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat”,  menunjukkan  bahwa akseptabilitas  yakni  tingkat  penyerapan  mitra    terhadap  kegiatan  mengalami  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  mitra  tentang  materi  kegiatan.  Yaitu  adanya  peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide  atau  pemikiran  berkaitan  dengan  KDRT  serta  dalam  penyelesaian  KDRT  mitra  telah menerapkan mediasi penal.

## 6.2. Saran
Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya  Aparat Penegak Hukum  (Kepolisian)  dalam  penanggulangan  KDRT,  karena  penegakan  hukum  tidak  harus diselesaikan  dengan  penegakan  hukum  pidana,  contohnya  dalam  KDRT  dapat  dilakukan mediasi penal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku- Buku
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai  Pustaka.
Jakarta. 1993.
Luhulima,  Achie  Sudiarti,  Pemahaman Bentuk-Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya . PT. Alumni, Jakarta.2000.
Prayudi,  Guse, Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Merkid Press. Jogjakarta.2008.
Soeroso,  Moerti  Hadiati.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspsektif  Yuridis Fiktimologi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Saraswati, Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009.
Jurnal  Perempuan  22,  Memikirkan  Perkawinan,  Yayasan  Jurnal  Perempuan,  Jakarta 2002.

## Peraturan Perundang-Undangan.
R. Soesilo, KUHP serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1993.
p-ISSN:2580-1120
___________, Undang-Undang    Tentang  Perkawinan .  UU  Nomor  1  Tahun  1974.        LNRI Tahun 1974 Nomor 1 TLN RI Nomor 3017.
___________ , Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No 7 Tahun  1984 LNRI Tahun 1984 Nomor 29, TLN RI Nomor 3277.
___________, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004, LNRI tahun 2004 Nomor 95, TLN RI Nomor 4419.