## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
Wulan Nur Fath-Hiah* dan Binti Azizatun Nafi’ah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya-Indonesia
*Email Corespondence: wulannur023@gmail.com

## Abstract
Employment social security is a program of the Government of Indonesia organized by the Employment Social Security  Administration  Agency  (BPJS)  with  the  aim  of  protecting  all  workers  in  Indonesia.  To  make  the program  policy  successful,  socialization  activities  need  to  be  carried  out.  This  research  focuses  on  formal workers or wage  workers  (PU) in the  city  of Surabaya. In government regulations, companies that have an NIB are required to register business entities and their employees in the BPJS Ketenagakerjaan program. This study aims to describe and find out the implementation of the employment social security program for formal workers at BPJS Ketenagakerjaan by using the policy implementation theory according to Merilee S. Grindle. The research method used by the author is descriptive qualitative research. Based on the results obtained, the implementation  of  the  employment  social  security  program  for  formal  workers  at  the  Tanjung  Perak Employment BPJS is not optimal. This is because there are still many business entities that have not registered their companies and employees in the BPJS Employment program. This is evidenced by the internal data of the Tanjung  Perak  Employment  BPJS,  which  recorded  that  only  8.28%  of  companies  out  of  1,130  company acquisitions in the Surabaya area were participants of the Employment BPJS.
Keyword: employment BPJS; implementation; program; socialization

## Abstrak
Jaminan  sosial  ketenagakerjaan  merupakan  suatu  program  Pemerintah  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan tujuan melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk mensukseskan kebijakan program tersebut kegiatan sosialisasi perlu dilakukan. Penelitian  ini  berfokus  pada  pekerja  formal  atau  pekerja  penerima  upah  (PU)  di  Kota  Surabaya.  Dalam peraturan pemerintah, Perusahaan yang memiliki NIB diwajibkan mendaftarkan badan usaha dan pegawainya pada  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  mengetahui implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Merilee  S.  Grindle.  Metode  penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  yaitu  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak  belum  optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  badan  usaha  yang  belum  mendaftarkan perusahaan  dan  para  pegawainya  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data internal  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  yang  mencatat  baru  8,28%  perusahaan  dari  1.130  akuisisi perusahaan di wilayah Surabaya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: BPJ S ketenagaker jaan; implementasi; pr ogr am; sosialisasi
How  to  Cite : Hiah,W, N, F., Nafi’ah, B, A. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8(2); 67-75. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67-75
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 68
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak

## 1.  Pendahuluan
Setiap negara tentu memiliki cita-cita dan tujuan bersama pada pendiriannya. Negara Indonesia memiliki tujuan yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya  pada  alinea  ke-empat  yang  berbunyi  “Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial”.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  negara  Indonesia menjadi negara dengan sistem kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara pengembangan sistem jaminan sosial  yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya Pasal 34 ayat  2  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  yang  berbunyi  :  “Negara  mengembangkan  sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan  martabat  kemanusiaan”.  Sistem  jaminan  sosial  tersebut  ditujukan  kepada  seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan sesuai dengan kebutuhan dasar hidup mereka yang layak (Hendrada 2021). Landasan hukum mengenai Sistem Jaminan Sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  (SJSN)  dan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum publik dibawah komando presiden yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat yang  ada  di  Indonesia  tanpa  terkecuali  (Hutahuruk  2021).  BPJS  ini  dibentuk  guna mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  sosial,  serta  terpenuhinya  kebutuhan dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta  dan  anggota  keluarga  dari  peserta  yang bersangkutan (Dewi 2016). Di Indonesia, BPJS dibagi menjadi 2 lingkup bidang yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa PT Jamsostek sudah  resmi  dibubarkan  tanpa  adanya  likuidasi.  PT  Jamsostek  berubah  menjadi  BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 (Lalihatu, Warouw, and Tulung 2017). BPJS Ketenagakerjaan  adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di  Indonesia  yang  dibentuk dengan  tujuan  untuk  melindungi  tenaga  kerja  yang  ada  di  seluruh  Indonesia  tanpa terkecuali.  BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  lembaga  penyelenggara  jaminan  sosial  yang ditujukan  kepada  seluruh  pekerja  dengan  memberikan  perlindungan  mendasar  untuk memenuhi  kebutuhan pekerja dan menjamin kelangsungan pendapatan pengganti sebagian atau seluruhnya pendapatan yang hilang akibat risiko kerja atau sosial (Luthfiyyah 2017).
Program yang ditujukan untuk para pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (2) diantaranya yaitu : a) program Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  b)  program  Jaminan  Kematian  (JKM),  c)  program Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  d)  program  Jaminan  Pensiun  (JP),  dan  e)  pada  Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Gurusinga et al. 2023). BPJS Ketenagakerjaan memiliki  123  Kantor  Cabang  Wilayah  dan  202  Kantor  Cabang  Pratama  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia  (Hutahuruk  2021).  Segmen  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan sendiri  meliputi  semua  pekerja,  baik  pekerja  yang  ada  di  sektor  formal  (Penerima  Upah), pekerja di sektor informal (Bukan Penerima Upah), pekerja jasa konstruksi yang ditujukan untuk kuli bangunan (Jakon), maupun pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam mencapai cakupan target kepesertaan diperlukan perluasan kepesertaan tenaga kerja,  salah  satunya  dengan  cara  sosialisasi  program  dan  manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan (Gurusinga  et  al.  2023).  Menurut  Soerjono  Soekanto  pada  buku  Taufiq  Rochman  Dhoiri, dkk  (2007:79),  “sosialisasi  merupakan  suatu  proses  sosial  dimana  seorang  individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya” (S 2010). Pada kegiatan sosialisasi diperlukan komunikasi yang baik.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 69
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
Public  relations sebagai  sarana  terciptanya  komunikasi  yang  dilakukan  secara  dua  arah (two way communication) antara suatu organisasi bersama dengan publiknya. Pelaksanaan public relations yang baik tentu bisa membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, dapat mencapai tujuannya dalam meratakan kehidupan yang sejahtera bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Tornado  2018).  Kegiatan  sosialisasi  ini  sangat  penting dilakukan  mengingat  masih  banyak  pelaku  usaha  dan  karyawannya  yang  tidak  terdaftar menjadi  peserta  aktif  di  BPJS  Ketenagakerjaan.  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  yang dimaksudkan  bukan  hanya  pegawai  yang  bekerja  di  perusahaan-perusahaan  besar,  namun pekerja  dari  perusahaan  mikro  dan  pekerja  mandiri  pun  juga  bisa  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan.  Dari  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  tersebut,  maka  penulis  tertarik mengambil  judul  “Implementasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja Formal  Di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak”  untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Formal  Di  BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak.

## 2.  Konsep dan Teori

## Implementasi
Implementasi  diartian  sebagai  pelaksanaan  atau  penerapan  yang  biasanya  dikaitkan dengan  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan.  Menurut  Pressman  dan  Wildavsky  pada  (H. Tachjan,  2006)  menyampaikan,  "implementation  as  to  carry  out,  accomplish,  fulfill. complete"  (implementasi  untuk  melaksanakan,  mencapai,  memenuhi,  menyelesaikan). Barret  pada  (Agustiono,  2019),  mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah proses  pelaksanaan  dari  isi  kebijakan  yang  telah  diamanatkan  oleh  pencipta  kebijakan tersebut  yang dapat berupa undang-undang, keputusan yudikatif, atau keputusan eksekutif. Kebijakan  yang  dibuat  tersebut  meliputi  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  guna tercapainya  maksud  dan  tujuan.  Juga  menetapkan  upaya  pelaksanaan  dari  isi  kebijakan. Upaya  implementasi  kebijakan  tersebut  diharapkan  menghasilkan  hasil  yang  bisa  dinilai berdasarkan keberhasilan proses dan pencapaian tujuan. Van Meter dan  Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan bahwa suatu implementasi kebijakan publik dapat  dinilai  sebagai  tindakan  pada  pilihan-pilihan  sebelumnya.  Implementasi  kebijakan adalah  serangkaian  proses  kebijakan  untuk  melihat  bagaimana  proses  pelaksanaan  guna mengetaui  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  (Putra  2023).  Tindakan  ini sebagai  upaya  dalam  mengubah  pilihan  menjadi  aksi  nyata  yang  praktis  dalam  kerangka waktu  tertentu,  serta  upaya  mempertahankan  perubahan  signifikan  ataupun  bertahap  pada keputusan kebijakan yang telah dibuat oleh organisasi publik dengan tujuan untuk mencapai visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Teori  Implementasi  kebijakan  dengan perspektif  top-down  dikembangkan  oleh  George  C.  Edward  III  dalam  (Agustiono,  2019) dengan istilah "Direct and Indirect Impact on Implementation" (dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi). Terdapat 4 indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan,  yaitu:  a)  Komunikasi,  sebagai  penentu  apakah  kebijakan tersebut  berhasil  atau  tidak.  Ketika  orang  yang  membuat  keputusan  sudah  mengetahui keinginan mereka maka efektivitas implementasi bisa terjadi. b) Sumber daya, implementasi publik  yang  efektif  membutuhkan  sumber  daya  manusia  seperti  staf  atau  sumber  daya informasi,  otoritas,  dan  fasilitas,  c)  Kepribadian.  Agar  implementasi  kebijakan  menjadi efektif,  orang  yang  melaksanakan  kebijakan  selain  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan, mereka juga wajib memiliki kapasitas menjalankannya sehingga tidak ada prasangka dalam pelaksanaannya.  d)  Kerangka  kerja  administratif.  Semua  kebijakan  tentu  membutuhkan kerja sama  agar pelaksanaannya dapat berjalan  dengan  efektif dan  efisien. Ketika struktur birokrasi  tidak  berjalan  dengan  kondusif,  maka  implementasi  kebijakan  dapat  teranggu. Dalam  hal  ini,  birokrasi  menjadi  pelaksana  kebijakan  yang  harus  mendukung  keputusan yang telah ditetapkan.
Teori  Implementasi  Kebijakan  menurut  Merilee  S.  Grindle  mendefinisikan implementasi  dalam  (H.  Tachjan,  2006)  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  diarahkan  pada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 70
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
pelaksanaan  program  operasional,  artinya  program  dapat  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh pelaksana  kebijakan  dan  memuat  tujuan,  sasaran,  sumber  daya  yang  diperlukan,  dan prosedur  pelaksanaan.  Menurut  Merilee  S.  Grindle,  keberhasilan  implementasi  kebijakan dapat  diukur  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Terdapat  dua  indikator  atau  aspek  besar  sebagai ukuran  keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut  Merilee  S.  Grindle.  Kedua  aspek tersebut antara lain yaitu:
Isi Kebijakan ( Content of Policy ) terdiri dari enam poin diantaranya ; a) Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi, b) Jenis manfaat, c) Derajat perubahan yang akan dicapai, d)  Letak  pengambilan  keputusan,  e)  Pelaksana  program,  f)  Sumber-sumber  daya  yang digunakan.
Konteks  Kebijakan  ( Context  of  Policy )  terdiri  dari  tiga  poin  diantaranya  ;  a) Kekuasaan,  b)  Karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa,  c)  Tingkat  kepatuhan  dan daya tanggap dari pelaksana.

## BPJS Ketenagakerjaan
BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  salah  satu  badan  penyelenggara  program  jaminan sosial  di  Indonesia  di  bawah  komando  presiden  yang  berkewajiban  memberikan perlindungan  sosial  ekonomi  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Sebagaimana tercantum  pada  UUD  1945  pasal  28  H  yang  menyatakan  “setiap  orang  berhak  terhadap jaminan sosial yang memungkinkannya pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang  bermartabat.”  Jaminan  sosial  merupakan  wujud  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah Indonesia kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kesanggupan negara untuk memberi bantuan ekonomi kepada masyarakat dan pendayagunaannya secara efektif melalui  badan  atau  organisasi.  BPJS  Ketenagakerjaan  memiliki  beberapa  program  yang diperuntukkan  bagi  pegawai  di  bidang  Penerima  Upah  (PU)  dan  Bukan  Penerima  Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penerima Upah atau pekerja  formal  (PU)  merupakan  tenaga  kerja  yang  bekerja  dan  menerima  upah  dari perusahaan  tempatnya  kerja.  Bukan  Penerima  Upah  (BPU)  merupakan  tenaga  kerja  yang berkegiatan  ekonomi  secara  mandiri  untuk  mendapatkan  sumber  penghasilan  dari  usaha tersebut,  seperti  pemilik  usaha,  tenaga  kerja  di  luar  hubungan  kerja  atau  pekerja  mandiri, dan tenaga kerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang tidak menerima upah, seperti tukang ojek, sopir angkot, pedagang keliling, dan lain-lain. Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (Jakon) adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi. Pegawai jakon ini umumnya  memiliki  masa  kepesertaan.  Dan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  merupakan WNI yang melakukan pekerjaan di negara lain.

## Sosialisasi
Stewart (1985:93) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses medapatkan ide budaya, sikap, nilai, dan kebiasaan. Menurut KBBI, sosialisasi adalah upaya merubah kepemilikan dari yang perseorangan menjadi milik umum. Sosialisasi juga didefinisikan sebagai proses pembelajaran  manusia  untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  standar  dan  norma  sosial, sehingga adanya sikap yang sesuai dengan perilaku yang ada di masyarakat. Menurut teori sosial,  sosialisasi  adalah  proses  dua  arah.  Pada  situasi  ini,  publik  tidak  hanya  menjadi sasaran sosialisasi, namun juga menjadi agen aktif yang memberikan pengaruh pada isi dan hasil sosialisasi.
Sosialisasi  kebijakan  bertujuan  menginformasikan  kepada  publik  tentang  suatu kebijakan.  Narwoko  dan  Suyanto,  sebagaimana  dikutip  Sukmawati  Herlina  (2009:  3), “sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi oleh lembaga tertentu kepada  masyarakat”.  Sosialisasi  yang  dimaksudkan  yaitu  secara  tatap  muka  langsung ataupun  melalui  daring.  Menurut  Soerjono  Soekanto  pada  buku  Taufiq  Rochman  Dhoiri, dkk  (2007:79),  “sosialisasi  merupakan  suatu  proses  sosial  dimana  seorang  individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam  kelompoknya”.  Menurut  beberapa  definisi  sosialisasi  di  atas,  sosialisasi  pada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 71
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak hakekatnya adalah suatu proses penyajian atau berbagi pengetahuan tentang peristiwa yang ada dalam masyarakat yang bisa berdampak pada pandangan dan tingkah laku seseorang.

## 3.  Metode
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  pada  penelitian  kali  ini  yaitu  metode  kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. Pada penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenegakerjaan Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif dipakai untuk mengkaji, mendapatkan, memvisualisasikan, dan menguraikan aspek ataupun karakteristik dampak sosial yang belum bisa diuraikan, diukur, atau  didefinisikan  dengan  menggunakan  teknik  kuantitatif  (Semi  2021).  Data  yang dikumpulkan  yaitu  melalui  teknik  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  dokumentasi kegiatan.  Narasumber  dari  wawancara  ini  yaitu  pengawai  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung Perak  dan  pimpinan  badan  usaha  yang  belum  mendaftarkan  badan  usaha  dan  pegawainya dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Setelah  data  terkumpul  maka  akan  dianalisis menggunakan beberapa tahapan yaitu:
Reduksi data. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumen dipilah. Reduksi data ini bertujuan  untuk  mempermudah  pengumpulan  data  pada  saat  pencarian  data  lapangan. (Siyoto and Sodik 2015).
Penyajian data, dalam (Siyoto and Sodik 2015), Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “penyajian data digambarkan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang menarik kesimpulan dan menghadirkan peluang untuk bertindak”. Pada tahap ini, peneliti mencoba mengkategorikan  dan  menampilkan  data  berdasarkan  topik  materi,  yang  diawali  dengan pengkodean untuk setiap sub-masalah.
Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir  pada  proses  analisis  data.  Peneliti  menarik  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  telah kumpulkan.  Kegiatan  ini  berupaya  menemukan  signifikansi  data  yang  telah  terkumpul dengan mencari kaitan, persamaan, dan perbedaan.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk melindungi seluruh tenaga kerja di  Indonesia dari risiko  yang dapt dialami ketika bekerja. Sebagai  badan  hukum  publik  yang  bergerak  dalam  bidang  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan  (Studi  et  al.  2022).  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  gencar memberikan  informasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  manfaat  program BPJS Ketenagakerjaan. Pada penyampaian informasi, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak melakukan  kegiatan  sosialisasi  dalam  upaya  menjadi  penghubung  antara  lembaga  dengan masyarakat.  Soerjono  Soekanto  pada  buku  Taufiq  Rochman  Dhoiri,  dkk  (2007:79), “sosialisasi  merupakan  suatu  proses  sosial  dimana  seseorang  individu  mendapatkan pembentukan  sikap  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  perilaku  orang-orang  di  dalam kelompoknya”.  Sebelum  ditetapkan  atau  diterapkan  dalam  masyarakat,  sebuah  kebijakan idealnya  melalui  berbagai  tahapan.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya  kebijakan  yang dikembangkan tepat pada sasaran dan berjalan dengan lancar dalam pelaksanaannya. Tentu saja, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tujuan program harus diadopsi oleh pihak didalamnya  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan. Akibatnya,  sosialisasi  sangat  penting  pada  fase  awal,  sebelum  penyebaran.  Menurut Saefullah  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Aripin  dan  Daud  (2014:  1163),  “langkah  awal dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah  sosialisasi,  agar  kebijakan  yang  bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan”. Berkaitan dengan hal  ini,  diindikasikan  bahwa  semua  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  perlu disosialisasikan  kepada  masyarakat  terlebih  dahulu  agar  masyarakat  atau  publik
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 72
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
memahaminya.
Implementasi  program  jaminan sosial  ketenagakerjaan pada sektor pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak dalam meningkatkan perluasan kepesertaan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Terdapat 2 variabel besar yang menjadi pengaruh berhasil atau tidaknya suatu implementasi program, diantaranya yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).
Isi kebijakan (content of policy)

## Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (Interest Affected)
Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dibuat  Pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan melindungi  kepada  seluruh  pekerja  di  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Program  ini diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan.  Perlindungan  yang  diberikan  tidak  hanya untuk  keselamatan  pekerja,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya. Keuntungan peserta menjadi pendorong BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak dalam  melaksanakan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  di  sektor  penerima  upah. Keuntungan  bagi  pegawai  sektor  formal  yang  menjadi  peserta,  seperti  rasa  aman  saat bekerja. Namun keuntungan itu tidak hanya untuk peserta saja, BPJS Ketenagakerjaan jugs mendapatkan keuntungan yaitu terdapat input finansial dari pembayaran peserta.

## Tipe manfaat (Type of Benefit)
Pada  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  tepatnya  Pasal  6  ayat  2  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, BPJS memiliki 5 Program dengan manfaat yang besar bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja di sektor penerima  upah  atau  pekerja  formal  yang  mengikuti  program  BPJS  Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sebagai berikut: 1) Manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja yang meliputi  santunan  dan  rehabilitasi  bagi  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja,  2) Manfaat  program  Jaminan Kematian berupa biaya pemakaman dan santunan total  42 juta, diberikan  kepada  ahli  waris  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  meninggal  dunia  tidak akibat  dari  kecelakaan  kerja.  3)  Manfaat  program  Jaminan  Hari  Tua,  penghimpunan  dana sebagai  simpanan  uang  di  hari  tua  yang  dapat  diambil  ketika  berhenti  bekerja  atau  sudah mencapai  usia  56  tahun  tanpa  adanya  biaya  administrasi  bahkan  akan  berkembang  diatas bunga  deposito  bank,  4)  Manfaat  program  Jaminan  Pensiun,  program  yang  hanya  bisa diikuti  oleh  tenaga  kerja  sektor  penerima  upah  dengan  tujuan  jika  pekerja  tersebut  sudah pensiun  maka  akan  tetap  mendapatkan  sejumlah  uang  pengganti  penghasilan,  5)  Manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, program baru ini tujukan kepada pekerja yang tiba- tiba  diberhentikan  oleh  perusahaan.  BPJS  Ketenagakerjaan  bekerjasama  dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan kerja dan pemberian informasi lowongan pekerjaan baru untuk pekerja yang terkena PHK.

## Derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of change Envision)
Sebelum  membuat  kebijakan  pastinya  sudah  mempertimbangkan  arah  dan  tujuan mengapa kebijakan tersebut dibuat. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara program  jaminan  sosial  bagi  seluruh  pekerja  yang  ada  di  Indonesia  dengan  tujuan  utama yaitu  menyelenggarakan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  tenaga  kerja  di  Indonesia akibat  hilangnya  sebagian  atau  seluruhnya  penghasilan.  Hal  tersebut  diwujudkan  dengan adanya  5  program  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  masing-masing  dari  program  tersebut memiliki manfaat yang banyak untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making)
Menurut  Sondang  P.  Siagian  mengemukakan  “pengambilan  keputusan  merupakan pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi, dan bertindak berdasarkan perhitungan adalah tindakan yang paling cepat”. Pada pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan  sektor  pekerja  formal  di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak,  letak
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 73
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak pengambilan  keputusan  yang  diinginkan  adalah  masih  banyak  badan  usaha  yang  belum menjadi  peserta  aktif  BPJS  Ketenagakerjaan.  Banyak  badan  usaha  tidak  mendaftarkan karyawannya karena bersifat sementara atau masih di masa uji coba. Sedangkan peraturan kepesertaan  sudah  dijalankan  sejak  tanggal  1  Juli  2014,  dan  ditekankan  mengenai  apapun status  pegawainya,  pegawai  berhak  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sehingga  jika badan  usaha  tidak  mendaftarkan  pegawainya  sebagai  peserta  akan  menghadapi  sanksi. Badan  usaha  yang  tidak  mendaftarkan  kepegawaiannya  sebagai  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  dapat  menghadapi  konsekuensi  mulai  dari  pembatasan  akses  layanan publik  hingga  penerbitan  izin  perusahaan.  Minimnya  layanan  publik  antara  lain  tidak diberikannya izin jaringan telepon, listrik, perawatan kesehatan, dan pembatasan penerbitan izin usaha dan surat-surat hukum lainnya. Hal ini ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

## Pelaksana Program (Program Implementer)
Suatu  kebijakan  tidak  dapat  dilaksanakan  jika  tidak  ada  pelaksana  dari  kebijakan tersebut.  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  merupakan  pelaksana  program  jaminan sosial ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Surabaya hanya membantu sebagai bagian dari instansi  pemerintah  kota.  Pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  melaksanakan  kebijakan  yang ada, tetapi  juga merencanakan prosedur  atau teknik  yang akan digunakan untuk  mencapai tujuan  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  cara-cara yang  digunakan  dalam  mengimplementasikan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  di BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  badan usaha.  Selain  itu,  juga  adanya  kerjasama  dengan  pemerintah  dan  organisasi  perizinan pendirian  usaha  saat  membuat  surat-surat  seperti  NIB,  SIUP,  TDP,  KITAS,  persyaratan tender,  dan  lainnya.  Dengan  adanya  upaya  tersebut,  diharapkan  mampu  menarik  seluruh badan usaha menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## Sumber-sumber daya yang digunakan (Resources Commited)
Untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  agar  berjalan  dnegan  efektif  dan  efien,  tentu diperlukan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan sukses.  Sumber  daya  manusia  dan  non  manusia  (infrastruktur)  tersedia  di  BPJS Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak.  Sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  terampil diperlukan  untuk  mensosialisasikan  program  manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan  kepada perusahaan  dan  masyarakat  umum  untuk  memperluas  cakupan  tujuan  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan.  Maksud  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  BPJS  Ketenagakerjaan dalam hal ini yaitu petugas yang bertugas di bidang Account Representative Khusus (ARK). Account Representative Khusus (ARK) di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak terdiri dari 4  orang  yang  memiliki  tugas  yang  sama  yaitu  menyusun  usulan  rencana  pengelolaan kepesertaan untuk tim-nya mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta (sebagai bagian dari program CRN), memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan tepat, serta melakukan pembinaan kepada tim-nya, guna tercapainya tertib  administrasi,  adanya  hubungan  baik  dengan  peserta,  dan  meningkatkan  kepesertaan dan  iuran  yang  telah  diberlakukan  (Hutahuruk  2021).  Untuk  mendukung  sumber  daya manusia juga diperlukan sumber daya non manusia seperti sarana prasarana sebagai faktor pendukung  keberhasilan  kebijakan.  Fasilitas  dalam  pelaksanaan  program  BPJS Ketenagakerjaan seperti fasilitas transportasi, media massa, dan sebagainya.
Lingkungan implementasi (context of implementation)
Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor penerima upah di BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak,  peserta  yang  terdaftar  pada  program  BPJS Ketenagakerjaan  berdasarkan  data  internal  pada  bulan  Juni  2023,  BPJS  Ketenagakerjaan Tanjung Perak Surabaya mencatat baru 8,28% perusahaan dari 1.130 akuisisi perusahaan di wilayah  Surabaya  yang  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Sehingga  diperlukan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 74
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
strategi  untuk  meningkatkan  perluasan  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  utamanya  di sektor pekerja formal. Berdasarkan hasil observasi penulis, strategi  BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak adalah berkolaborasi dengan pemerintah sebagai prasyarat dalam pembuatan surat-surat  seperti  NIB,  SIUP,  TDP,  KITAS,  persyaratan  tender,  dan  lain-lain.  Dengan strategi  tersebut  diharapkan  mampu  menarik  seluruh  badan  usaha  yang  ada  di  Kota Surabaya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain kemitraan, upaya sosialisasi sangat diperlukan  untuk  memberikan  informasi  program  dan  manfaat  dari  program  BPJS Ketenagakerjaan.

## Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
Pelaksanaan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  pada  pekerja  formal  di  BPJS Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  belum  berjalan  dengan  optimal.  Pelaksana  program  yaitu BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  dan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Surabaya  belum efektif dalam meningkatkan program tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 7 ayat 2 UU  No  24  Tahun  2011,  BPJS  bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden.  Hal  ini dikarenakan  kedudukan  hukum  BPJS  sebagai  Badan  Hukum  Publik.  Sebelumnya  hanya diawasi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  BPJS  Ketenagakerjaan  kini  diawasi langsung  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Perubahan  status  hukum  BPJS  Ketenagakerjaan  dari  PT.  Jamsostek  sudah  seharusnya menjadi  landasan  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  mensejahterakan  seluruh  pegawai  di Indonesia.

## Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana
Dalam  implementasi  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  pada  sektor  penerima upah  di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak,  tingkat  kepatuhan  dari  pegawainya  sudah cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  penulis  berdasarkan  observasi  ketika  magang yaitu  semua  pegawai  mengikuti  kegiatan  briefing  setiap  hari  tepat  pukul  07.45  WIB sebelum  melakukan  jam  kerja  08.00-17.00  WIB  dan  pegawai  yang  bertugas  sellau menjalankan  tugasnya  dengan  maksimal.  Selain  itu  ketika  ada  peserta  yang  mengalami keluhan atau kebingungan mengenai program dan cara mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan mereka  bisa  langsung  menghubungi  ARK  yang  ada  di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung Perak melalui WhatsApp maupun Email. Dan ARK tersebut akan membalas dengan sangat responsif. Jadi  dapat  dilihat bahwa tingkat  kepatuhan dari  BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak  sudah  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  perundang-undangan.  Namun permasalahannya  yaitu keinginan badan usaha dalam mendaftarkan usaha dan pegawainya masih belum bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## 5.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  mengenai  implementasi  program  jaminan  sosial ketenagakerjaan  pada  pekerja  formal  di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  dapat disimpulkan bahwa:
Implementasi program program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  belum  optimal  karena  masih  rendahnya  kesadaran badan usaha dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan para pegawainya. Selain itu, masih  banyak  badan  usaha  yang  memiliki  NIB  namun  badan  usaha  tersebut  belum beroperasi normal dan keuangan badan usaha tersebut belum stabil sehingga belum mampu membayarkan perlindungan ketenagakerjaan para pegawainya.
Informasi mengenai kejelasan program jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya mengetahui BPJS Kesehatan dan tidak mengetahui  apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja program  dan manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak  sudah  cukup  optimal  meskipun  hasil  yang  mereka  capai
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 75
Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak
belum sesuai dengan target. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan juga  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  mereka  juga  sudah  cukup responsive dalam menjawab berbagai pertanyaan atau keluhan peserta.

## Daftar Pustaka
Dewi, Rani. 2016. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh .
Gurusinga,  Monica  Oktriani,  Jurusan  Ilmu,  Administrasi  Publik,  Universitas  Riau,  Jurusan  Ilmu, Administrasi  Publik,  and  Universitas  Riau.  2023.  “Implementasi  Program  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Pekanbaru” 6 (1): 305–14.
Hendrada,  Muhammad  Athar  Haqqa.  2021.  “Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Sosial  Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,” 1–12.
Hutahuruk, Yohana. 2021. “Bab 1: Pendahuluan.” Profil Kesehatan Kab.Semarang 41: 1–9.
Lalihatu, Inca Rahel, Desie M.D. Warouw, and Lingkan E. Tulung. 2017. “Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan Bpjs Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar Segar Paal2.” E-Journal Acta Diurna VI (3): 1–13.
Luthfiyyah,  Nanda.  2017.  “Implementasi  Public  Relations  Dalam  Membangun  Brand  Awareness AIESEC Universitas Andalas Sebagai Organisasi Kepemimpinan.” JOM Fisip 4 (2): 1–14.
Putra,  I  Putu  Adi  Permana.  2023.  “Perempuan  Dalam  Pariwisata :  Implementasi  Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu Di Kota Denpasar” 9 (1): 81–91.
S,  Verida  Indri.  2010.  “Pelaksanaan  Public  Relations  Dalam  Sosialisasi.” Pelaksanaan  Public Relations Dalam Sosialisasi .
Semi, M. Atar. 2021. “Metoda Penelitian Sastra,” 146.
Siyoto,  Sandu,  and  Muhammad  Ali  Sodik.  2015. Dasar  Metodologi  Penelitian .  Literasi  Media Publishing.
Studi, Program, Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah, D A N Komunikasi, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2022. Oleh : Khairun Nisa ’ Ramelany .
Tornado,  J.  2018.  “Implementasi  Peran  Public  Relations  Dalam  Komunikasi  Pelayanan  Publik  Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dumai.”