SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (11-21) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak

## Lilik Nur Aktaviani
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: lilioktaviani1732@gmail.com

## Hervina Puspitosari
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel
|Submitted : 13 April 2022 |Revised : 08 Juni 2022 |Accepted : 09 Juni 2022
How to cite:  Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari, “Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus  Pencabulan  Anak  di  Polda  Jawa  Timur  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum Perlindungan  Anak”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2  No.  1,  (Juni, 2022), hlm. 11-21.

## ABSTRACK:
An  investigation  is  a  series  of  investigative  actions  at  a  time  regulated  in  accordance  with  the procedures contained in the law. The party conducting the investigation is the police. A child who is revealed to have experienced a crime in the form of obscenity then the child must be protected and examined by the Police as a state apparatus as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study will discuss the process of investigating cases of child abuse and its analysis of the process of investigating cases of child abuse  when viewed from the perspective of child protection law with data obtained from the East  Java  Regional  Police.  This  study  uses  the  juridical-empirical  method  by  conducting  interviews  with East  Java  Police  investigators  who  handle  cases  of  child  abuse.  The  results  of  this  study  indicate  that  the procedures given by the East Java Regional Police in conducting investigations into children as victims of sexual  abuse  are  in  accordance  with  providing  facilities  and  physical  or  psychological  recovery  due  to working with psychiatric institutions and hospitals in Surabaya so that children who have become victims of sexual abuse get their right to protected as a victim.
Keyword : Investigation, Child Abuse, Child Protection

## ABSTRAK:
Penyidikan  adalah  sebuah  rangkaian  tindakan  penyidik  pada  waktu  yang  diatur  sesuai dengan  tata  cara  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang.  Pihak  yang  berwenang  melakukan penyidikan  adalah  aparat  Kepolisian.  Seorang  anak  yang  diindikasikan  mengalami  kejahatan berupa  pencabulan  maka  anak  tersebut  harus  dilindungi  dan  diperiksa  oleh  pihak  Kepolisian selaku  aparat  negara  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Penelitian  kali  ini  akan  membahas  mengenai  proses  penyidikan  terhadap kasus  pencabulan  anak  dan  analisisnya  terhadap  proses  penyidikan  kasus  pencabulan  anak apabila ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak dengan perolehan data dari Polda Jawa Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-empiris  dengan  melakukan  wawancara kepada  penyidik  Polda  Jatim  yang  menangani  kasus  pencabulan  anak.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa prosedur yang diberikan Polda Jatim dalam melakukan penyidikan kepada anak  selaku  korban  pencabulan  sudah  sesuai  dengan  memberikan  fasilitas  konseling  dan pemulihan  fisik  ataupun  psikisnya  karena  bekerja  sama  dengan  lembaga  psikiater  serta  rumah sakit  yang  ada  di  Surabaya  sehingga  anak  yang  menjadi  korban  pencabulan  sudah  mendaptkan haknya untuk dilindungi sebagai korban.
Kata Kunci : Penyidikan, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak

## Pendahuluan
Dalam  dunia  globalisasi  saat  ini, masyarakat dituntut harus terus berkembang,  mengikuti  proses  adaptasi yang  seringkali  mencerminkan  proses yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan masyarakat harus berhadapan  dengan  ilmu  pengetahuan dan  mentalitas  yang  berkembang  pesat, dengan  kata  lain  pelanggaran  peraturan sering  terjadi  di  masyarakat  dan kejahatan  meningkat.  Selain  itu,  ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pencegahan  kejahatan,  tetapi  alasan utamanya  adalah  adanya  kesempatan dan keinginan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan.
Salah satu kejahatan yang banyak diperbincangkan di masyarakat kita saat ini  adalah  kejahatan  kesusilaan,  seperti pemerkosaan  dan  pencabulan  terhadap anak.  Perbuatan  pencabulan  sangat mengkhawatirkan  sebab  mempengaruhi psikologis  perkembangan  anak  dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Standar  yang  dapat  dibuat  oleh  sistem peradilan  pidana  mengenai  pencabulan terhadap anak adalah dengan meningkatkan  deteksi  sehingga  pelaku dapat ditangkap dan diadili. Berdasarkan data Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan  dan  pencabulan  terhadap anak  mendominasi  peringkat  pertama pada  tahun  2020  yakni  terdapat  419 kasus  anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual. 1 Provinsi  Jawa  Timur  menempati urutan  kedua  dalam  hal  kekerasan terhadap anak, termasuk jumlah pencabulan  tertinggi  di  Indonesia,
1 Jayani,  “Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  Mendominasi  Saat  Pandemi Covid-19.”,  Katadata.co.id,  18  Mei  2021 https://databoks.katadata.co.id/datapublish /2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual- terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi- covid-19 (diakses tanggal 9 November 2021)
setelah DKI Jakarta. 2 Menurut data yang penulis  peroleh  dalam  penelitian  di Polda Jawa Timur selama 3 tahun dapat diketahui sebagai berikut :
NO. TAHUN JUMLAH KASUS 1. 2019 157 2. 2020 157 3. 2021 238
Sumber : Unit Ditreskrimum Polda Jawa Timur
Dari  data  diatas  dapat  dikatakan bahwa  kasus  pencabulan  terhadap  anak di  Provinsi  Jawa  Timur  masih  tinggi yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum  bagi  anak  korban  pencabulan belum optimal.
Tindak  pidana  pencabulan  telah di  atur  dalam  Pasal  289-296  bab  XIV Buku  ke-II  Kitab  Undang-Undang Pidana.  Tindak  pidana  pencabulan  di atur  pula  pada  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak.  Pengaturan  mengenai  tindak pidana  pencabulan  dan  perlindungan hukum  bagi  anak  telah  diterapkan, namun  hal  tersebut  tidak  dapat menghentikan  para  pelaku  pencabulan untuk terus mencari korban. Anak tidak dapat  melindungi  diri  dari  berbagai ancaman  psikologis,  fisik  dan  sosial dalam  berbagai  bidang  kehidupan, sehingga  pengelolaan  hukum  yang terbaik sangat penting untuk kesejahteraan anak. 3 Kepolisian Negara Republik Indonesia  adalah  salah  satu  aparat negara  yang  memiliki  peran  penting dalam  menanggulangi  tindak  pidana
2 Agustin,  “Kasus  Kekerasan  Terhadap Anak Mengusik Predikat Kota Layak Anak.”,
Lintasjatim.com, 25 Juli 2020 https://lintasjatim.com/tag/pipit-agustin/ (diakses tanggal 10 November 2021)
3 Nashriana, Perlindungan  Hukum Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia .  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.,
pencabulan  anak,  sehingga  penelitian kali ini berfokus kepada pihak kepolisian dalam  menjamin  perlindungan  hukum anak  sebagai  korban  pencabulan  pada proses penyidikan yang sedang berlangsung. Penyidikan sendiri memiliki arti sebuah rangkaian tindakan penyidik pada waktu yang diatur sesuai dengan  tata  cara  yang  terdapat  dalam Undang-Undang.  Jika  seorang  anak diindikasikan mengalami kejahatan berupa  pencabulan  maka  anak  tersebut harus  dilindungi  dan  diperiksa  sesuai yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun  realita  menunjukkan bahwa  masih  tingginya  jumlah  yang anak  menjadi  korban  pencabulan  setiap tahun lantas membuat tanda tanya besar apakah keberlangsungan proses
penyidikan pada kasus pencabulan anak sudah  berjalan  maksimal  oleh  aparat polisi.  Faidir  dan  Marlina  dalam penelitiannya  yang  berjudul  Peran  Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 4 lantas  mengatakan  bahwa  ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan munculnya  problematika  penyidikan terhadap  tindak  pidana  anak  yang meliputi ketidakterbukaan korban karena  masih  dibaluti  rasa  takut sehingga cenderung pasrah dan menerima,  kemudian  seringnya  kasus seperti ini dilakukan pencabutan penuntutan  oleh  korban  karena  ingin melindungi identitasnya walaupun proses  penyidikan  masih  berlangsung setengah jalan.
Pihak  Kepolisian  yang  sudah jelas  peranannya  dinyatakan  sebagai lembaga  yang  memiliki  fungsi  utama untuk mengelola dan mendeteksi kasus- kasus  yang  terjadi  di  masyarakat  maka
4 Marliana,  “Peran  Polri  Dalam Penyidikan  Tindak  Pidana  Terhadap  Anak Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum.” Jurnal Mercatoria, Vol.05, No.01, 2021, hlm. 4.
memiliki  fungsi  kekuasaan  untuk  dapat melakukan penyidikan terhadap masalah yang sedang berlangsung. Fakta bahwasannya terdapat beberapa
hambatan yang berbenturan dengan adat istiadat  dan  norma  agama  menjadi kendala  bahwsannya  penyidikan  oleh pihak  kepolisian  tidak  bisa  melakukan penyidikan secara maksimal dan dianggap  penyidikan  terhadap  kasus pencabulan anak belum sesuai harapan. Dari penjelasan dan table perhitungan  permasalahan  pencabulan terhadap anak selama tiga tahun terakhir pada  Polda  Jawa  Timur  maka  bisa dikatakan  bahwa  pihak  Kepolisian belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan korban  pencabulan  anak,  selain  karena benturan sosial namun terdapat hambatan juga pada proses
penyidikannya  terhadap  korban.  Oleh karena  itu,  penelitian  kali  ini  penulis ingin  membahas  lebih  lanjut  terkait proses penyidikan pada kasus pencabulan jika dilihat dalam perspektif hukum perlindungan anak dengan studi kasus  yang  dilakukan  di  Polda  Jawa Timur  serta  membahas  tentang  hasil pelaksanaan  proses  penyidikan  pada kasus  pencabulan  anak  apabila  dilihat dari  perspektif  hukum  perlindungan anak yang ada di Polda Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  yuridis-empiris  atau yang  biasa  disebut  dengan  penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan mengaitkannya  dengan  apa  yang sebenarnya  terjadi  di  masyarakat.
5 Data yang diperoleh bersumber dari wawancara  dengan  orang  tua  korban pencabulan  anak,  Kanit  I  Subdit  IV Renakta  dan  Penyidik  Ditreskrimum
5 Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktik , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15..
Polda  Jawa  Timur,  serta  didapatkan melalui  observasi  atau  melalui  langkah dokumentasi  untuk  kemudian  data tersebut  digabungkan  dengan  teori  dan peraturan  perundang-undangan  yang ada  dari  buku-buku  referensi,  literatur hukum dan karya ilmiah lainnya.
Pelaksanaan  Proses  Penyidikan  pada Kasus Pencabulan Anak dalam Perspektif  Hukum  Perlindungan  Anak di Polda Jawa Timur Dasar hukum pelaksanaan
penyidikan tindak pidana di Polda Jawa Timur  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3
Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, dan
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Dalam  hal  ini,  Polda  Jatim menangani  kasus  pencabulan  anak, berdasarkan ketentuan Standart
Operasional  Prosedure  Polda  Jawa Timur  yang  berlaku  dimulai  dari diketahuinya  peristiwa  pidana  sampai dengan  pelimpahan  berkas  perkara beserta  tersangka  dan  barang  bukti kepada Kejaksaan Negeri.
Dalam  kasus  pencabulan  yang dialami  anak  tentunya  memerlukan bantuan  saksi  untuk  dapat  memberikan keterangan  mengingat  seorang  anak masih dibawah umur sehingga keaktualan  fakta  pada  proses  ini  sangat dibutuhkan.  Berikut  ini  beberapa  proses pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian  Jawa  Timur  terkait  tindak pidana pencabulan meliputi:
a. Saksi  didengar  secara  individu, dalam  beberapa  kasus  dapat dikumpulkan
b. Saksi  diperiksa  dengan  tidak  dan dalam  bentuk  apapun  tanpa paksaan dan saksi wajib memberikan data yang faktual c. Keterangan  saksi  dicatat  dalam Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) yang  ditandatangani  penyidik setelah saksi  menyetuji isinya. Jika saksi  tidak  setuju  dengan  tanda tangan tersebut, penyidik mencatat dalam  berita  acara  interogasi  dan menyebutkan  alasan  saksi  tidak mau menandatangi.
Pelaksanaan  proses  penyidikan pada kasus pencabulan anak yang terjadi di  Polda  Jatim  lantas  tidak  semudah yang  dibayangkan  karena  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkan  munculnya problematika  penyidikan  tindak  pidana anak yang berbenturan langsung dengan korbannya,  bahwa  korban  tersebut cenderung  menutup  diri  dan  tidak terbuka  karena  menjalani  pemeriksaan penyidikan  dibayangi  oleh  rasa  takut atau trauma pasca kejadian.
Selain  mewawancarai  korban, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan  untuk  dapat  melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau
penggeledahan  badan  dengan  tata  cara yang  telah  ditentukan  dalam  KUHAP yang harus disertakan dengan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan.
Apabila korban diketahui memiliki disabilitas mental maka penyidik  dapat  memastikannya  dibantu dengan ahli psikolog dibuktikan dengan Visum  et  Repertum  Physiatricum. Hasil dari  pemeriksaan  psikologis  itu  lalu dituliskan pada Berita Acara
Pemeriksaan  Ahli,  dan  pada  saat pengambilan  keterangan  saksi  korban maka dilakukan di ruangan khusus unit remaja,  anak,  dan  wakita  Ditreskrimum Polda  Jawa  Timur  yang  dilakukan  oleh penyidik  wanita.  Dalam  hal  ini  kasus pencabulan  terhadap  anak,  Polda  Jatim bekerja  sama  dengan  rumah  sakit Bhayangkara  H.  S.  Samsoeri  Mertojoyo
yang  terletak  di  Jl.  A.  Yani  No.  116 Wonoloco  dengan  membentuk  Pusat
Pelayanan Terpadu Jatim untuk menyediakan bantuan ataupun perlindungan  kepada  korban,  selain  itu pada  proses  penyidikan  ini  korban diberikan pendampingan  home  visit konseling, terapi psikiatri, bantuan konsultasi dan pengacara, serta konsultasi psikologi  tanpa  dipungut  biaya.  Pada dasarnya pelayanan medis yang diberikan untuk proses pemulihan atas trauma fisik maupun psikis dari korban. 6
Setelah  mengurai  proses  empiris yang berlangsung selama proses penyidikan kasus pencabulan anak, maka
Polda  Jatim  telah  melakukan  proses penyidikan sebaik mungkin dan memberikan  fasilitas  yang  layak  berupa bimbingan  konseling  untuk  korban  dan sudah  bekerja  sama  dengan  pihak  rumah sakit sehingga anak yang menjadi korban merasa aman dan terlindungi.
Selanjutnya  setelah  penyidik melakukan  penyidikan  dan  menjamin fasilitas pemulihan korban maka kriteria keberhasilan  proses  pidana  pada  kasus pencabulan  anak  dinyatakannya  berkas perkara  lengkap  (P-21)  oleh  Jaksa Peneliti  pada  Kejaksaan  Negeri  harus meliputi: 7
1.  Diketahuinya Persitiwa Pidana
Penyidik  menerima  laporan  atau pengaduan peristiwa pidana pencabulan anak.  Suatu  tindak  pidana  dapat diketahui  melalui  laporan,  pengaduan, tertangkap tangan, diketahui sendiri oleh penyidik,  dan  pemberitaan  media. Penyidik  membuat  laporan  polisi  dan
6 Wawancara  dengan  Ibu  AKP  Puspita, M.Si,  selaku  penyidik  Unit  Renakta Ditreskrimum  Polda  Jawa  Timur  tanggal  28 Januari  2022  di  Kantor  Unit  Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur
7 Wawancara  dengan  Ibu  Dinik Suciharti,  S.H.,  M.H  Kanit  I  Subdit  IV Renakta  Ditreskrimum  Polda  Jawa  Timur pada  tanggal  11  November  2021  di  Unit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur
memasukkannya ke dalam buku mutasi,
kemudian melaporkannya kepada kepala departemen daerah dan
menginformasikan  kepada  RESERSE untuk  tindakan  pengolahan  Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2.  Tempat Kejadian Perkara
Tindakan  pertama  di  tempat kejadian  perkara  (TKP)  merupakan tindakan  polisi  yang  harus  dilakukan segera setelah kejahatan untuk memberikan  bantuan  dan  perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, menutup  dan  mengamankan  area. Tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik TKP  biasanya  meliputi  Pengamatan umum  (General  Observation);  foto  dan sketsa;
Penanganan korban; dan Penanganan  Barang  Bukti.  Kemudian membuat  laporan  Polisi  atau  laporkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) atau  Berita  Acara  Pemeriksaan  di  TKP yang  memuat  segala  sesuatu  yang dilihat,  dialami,  atau  didengar.  Berita Acara  Pemeriksaan  di  TKP  merupakan alat bukti sah yakni alat bukti surat. 3.  Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan
Jika seseorang diduga kuat melakukan  tindak  pidana  pencabulan anak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  pencabulan  terhadap  anak  dan dibuktikan  dengan  bukti  permulaan yang  cukup,  ia  dapat  ditangkap  sesuai dengan  Pasal  17  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan  atau  penetapan  hakim yang  menyebutkan  identitas  tersangka dan  memberikan  salinan  surat  perintah penangkapan kepada keluarganya. Penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat  melakukan  penggeledahan  atau pemeriksaan  menurut  tata  cara  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4.  Pemeriksaan Saksi Korban
Penyelidikan terhadap saksi
korban  harus  dilakukan  segera  dan secepatnya,  mendapatkan  visum  et repertum,  karena  bukti  tindak  pidana mudah  hilang.  Permintaan  visum  et repertum tersebut dengan cara penyidik mengajukan  permintaan  tertulis  ke kedokteran  forensik.  Dalam  proses penyidikan,  penyidik  meminta  bantuan petugas  Dinas  Sosial  Jawa  Timur  untuk menyaring para korban.
5.  Pemeriksaan Saksi-Saksi
Pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk memberikan bukti yang ia dengar dan ia lihat sendiri Keterangan saksi  tersebut  akan  dicatat  dalam  Berita Acara  Pemeriksaan  (BAP)  sebagai  alat bukti bahwa ia telah memberikan barang bukti tentang tindak pidana sehubungan dengan  tindak  pidana  tersebut.  Jika penyidik  memerlukan  keterangan  ahli untuk  meminta  pembuktian,  ia  dapat meminta pendapat ahli dengan keahlian khusus.
6.  Pemeriksaan Tersangka Pemeriksaan  terhadap  tersangka
tindak  pidana  pencabulan,  bertujuan untuk  mengetahui  benar  atau  tidaknya tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh tersangka,  apabila  hasil  penyidikan menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka mengandung unsur tindak  pidana,  maka  penyidikan  dapat dilakukan  sejak  diterimanya  laporan. Menurut  KUHAP,  penyidik  kemudian secara cermat mencatat keterangan yang diberikan tersangka dalam tindak pidana perkosaan dalam Berita Acara
Pemeriksaan  (BAP)  sesuai  dengan  apa yang dikatakan tersangka.
7.  Penyerahan Berkas Perkara
Ketika  penyidik  telah  selesai melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut  umum.  Penyelesaian  berkas perkara meliputi penyusunan ringkasan, yaitu ringkasan dan kesimpulan berdasarkan  hasil  penyidikan  tindak pidana.  Kemudian  penyusunan  isi berkas  perkara  dan  pemberkasan.
Pemberkasan  adalah  aktivitas  yang mengikat  isi  dari  sekumpulan  objek dengan pengaturan dan kondisi pengikatan  tertentu.  Setelah  kasus selesai,  penyidik  menyerahkan  kasus tersebut  ke  kejaksaan  bersama  dengan surat yang ditandatanganinya. Penyerahan  berkas  dicatat  dalam  buku penerusan dengan disertai tanda terima, tanda  tangan,  dan  nama  yang  jelas  dari jaksa  penuntut  umum  setempat  yang bertanggung  jawab  menerima  berkas dan  menyerahkannya  dengan  stempel dinas. Hal ini penting mengingat jangka waktu  empat  belas  hari  sejak  tanggal penerimaan yang digunakan jaksa untuk memeriksa  dan  mengembalikan  berkas tersebut. 8
Berdasarkan  uraian  di  atas  yang menjelaskan proses penyidikan terhadap korban  dan  saksi  korban  maka  jelaslah bahwa  proses penyidikan tindak pidana pencabulan  adalah  fakta  yang  ada  agar pelaku  bisa  ditangkap  dan  diberi hukuman.
Analisis Pelaksanaan Proses Penyidikan  pada  Kasus  Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan  Anak  di  Polda  Jawa Timur Negara menjamin
kepastian hukum  bagi  seluruh  rakyat  dalam menjalankan  aktivitasnya  sehari-hari dengan  melindungi  masyarakat  dengan menegakkan peraturan perundang- undangan.  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  mendorong  perlunya perlindungan  anak  untuk  menjamin terwujudnya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi dengan menghormati harkat  dan  martabat  manusia  serta dilindungi dari kekerasan dan
8 Wawancara  dengan  Ibu  AKP  Puspita M.Si  selaku  penyidik  Unit  Renakta Ditreskrimum  Polda  Jawa  Timur  pada tanggal  28  Januari  2022  di  Unit  Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur
diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
pencabulan  selama  proses  penyidikan merupakan  bentuk  perhatian  dan perlakuan  khusus  untuk  melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Perhatian dan  perlakuan  khusus  diberikan  dalam bentuk  perlindungan  hukum  untuk menjamin  agar  anak  tidak  menderita penderitaan psikis, fisik dan sosial akibat penerapan  hukum  yang  tidak  benar. Kegiatan perlindungan anak merupakan proses  hukum  yang  memiliki  akibat hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan perlindungan  hukum  untuk  kegiatan perlindungan  anak.  Untuk  melanjutkan kegiatan  perlindungan  anak,  kita  harus mengupayakan  kepastian  hukum  dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak  buruk  dalam  pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. 9 Berdasarkan  penelitian  penulis  di Polda  Jawa  Timur,  Penyidik  Unit Renakta Polda Jawa Timur dalam hal ini memberikan  perlindungan  diberikan pada  semua  tingkat  penyidikan,  mulai dari  penyidikan,  penuntutan  hingga pemeriksaan
pengadilan, korban pelecehan  seksual  dan  keluarganya untuk  mencegah  intimidasi  terhadap keluarga  tersangka  atau  tersangka. Proses  penyidikan  hingga  pemeriksaan persidangan  sedemikian  rupa  sehingga korban  yang  bersaksi  aman  dan  tidak ada  tekanan  dari  salah  satu  pihak. Bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan yang diberikan oleh Penyidik Unit  Renakta  Polda  Jatim  adalah menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh  korban  dan  harus  selalu  diawasi dalam  proses  penyidikan  terhadap korban tindak pidana pencabulan.
Menurut  hasil  penelitian  penulis, jumlah kasus pencabulan terhadap anak adalah  di  Polda  Jawa  Timur  mengalami
9 Gultom, Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Di  Indonesia, PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2014, hlm. 57.
peningkatan  dari  tahun  2018  sampai dengan  2020  sehingga  diperlukan penanganan  yang  serius  hal  ini dikarenakan  anak  yang  rentan  sebagai korban  kejahatan  perlu  diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Banyaknya  angka  anak-anak  yang menjadi korban tindak pidana pencabulan  di  Polda  Jawa  Timur menunjukan bahwa diperlukan penanganan yang serius terkait
kepastian  hukum.  Menurut  Jan  Michiel Otto, kepastian hukum adalah kepastian hukum  dan sebenarnya  memiliki dimensi  hukum  yang  lebih  besar,  tetapi Otto  memberikan  tambahan  batas kepastian  hukum  dan  mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan  dalam  situasi  tertentu, yaitu sebagai berikut :
A. Adanya  aturan  hukum  yang  jelas, konsisten  dan  dapat  diakses  yang dikeluarkan dan diakui oleh negara;
B.  Instansi  pemerintah  secara  konsisten berlaku  dan  tunduk  pada  dan mematuhi aturan hukum;
C. Warga  negara  pada  prinsipnya  akan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini; D. Hakim independen dan tidak memihak  dan  selalu  menerapkan aturan  hukum  satu  sama  lain  ketika menyelesaikan perselisihan; dan
E.  Keputusan  pengadilan  secara  khusus ditegakkan. 10
Bentuk perlindungan anak sebagai korban  pencabulan  merupakan  dasar dari  hal  yang  memberikan  kepastian hukum,  ketika  ada  regulasi  konsisten maka  badan  pengatur  (pemerintah) secara  konsisten  menerapkan  aturan hukum  dan  juga  mematuhi  dan menaatinya.
Penyidik Unit  Renakta Polda Jawa Timur  menyatakan  bahwa  korban memberikan informasi kepada penyidik,
10 Otto,  “Moralitas  Profesi  Hukum,
Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir.  PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.”
hal  itu  diungkapkan  secara  terbuka sehingga  terungkap  tindak  pidana pencabulan  yang  dilakukan  sehingga pelaku  dapat  segera  ditangkap  dan ditangkap serta dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya tanpa  ada  tekanan  dari  pemeriksa  di tempat  penggalian.  Peristiwa  yang menimpa  korban  pencabulan  dalam memberikan  keterangan  dan  kesaksian tanpa  tekanan  dari  pemeriksa  atau ancaman
yang mempengaruhi
keakuratan  informasi  yang  diberikan, bebas dari pertanyaan yang rumit. Saksi korban, non-saksi korban dan anggota  keluarganya  memiliki  akses yang mudah terhadap informasi perkembangan  kasus  diberikan  kepada korban  dengan  penyampaian  Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2HP)  secara  bertahap.  Anak  korban kejahatan  pencabulan  juga  mendapat informasi  tentang  putusan  pengadilan. Penting  untuk  mengkomunikasikan informasi  ini kepada korban, setidaknya sebagai  pengakuan  atas  kesediaannya untuk  bersaksi  di  persidangan,  dan  jika tidak  disediakan,  ada  kekhawatiran bahwa  terdakwa  dapat  dibebaskan  dan dapat  melakukan  pembalasan  terhadap korban  dan  jika  hak  ini  diberikan, korban akan merasa
nyaman memberikan pemberitahuan.
Identitas  korban  dalam  tahap Penyidikan  sangat  rahasia,  sehingga tidak  diperlukan  identitas  baru  bagi korban, namun jika kasus cabul tersebut dipublikasikan  di  media  cetak  maupun elektronik, pihak Satpol PP Renakta Jawa Timur  wajib  merahasiakan  identitas korban.  inisial.  korban  atau  penamaan benda  lain,  seperti  "mawar"  "Putih",  dll untuk  mencegah  gangguan  psikologis korban.
Perlindungan hukum yang ditawarkan  penyidik  dalam  menangani kasus  anak  korban  pencabulan  dalam kasus  ini  adalah  berupa  nasihat  hukum dari  tahap  awal  penyidikan  sampai dengan selesainya penyidikan. membuat
tindakan  atau  keputusan  terbaik.  demi keselamatan  dan  masa  depan  terbaik para  korban  itu  sendiri.  Selain  itu, memberikan  biaya  hidup  sementara hingga  dengan  berakhirnya  masa perlindungan  diberikan,  tapi  hanya untuk  keluarga  korban  misalnya  tidak bisa putus sekolah kemudian disekolahkan  dan  memberikan  bantuan kepada  korban  dengan  bekerjasama dengan  dinas  social  Jawa  Timur.  Upaya rehabilitasi  medis  dan  sosial  di  dalam dan  di  luar  lembaga  selama  masa pemulihan  psikologis  korban  tidak hanya didampingi oleh seorang psikolog,  tetapi  juga  oleh  seorang rohaniwan  sesuai  dengan  iman  dan keyakinan  korban  pencabulan  yang mengalami  histeria  dengan  menunaikan keyakinannya  agar  lebih  menerima  apa yang menimpanya.
Dalam  hal  pengobatan,  untuk melakukan  visum  et  repertum  atau untuk  memeriksa  kondisi  fisik  bekerja sama  satu  atap  dengan  Rumah  Sakit Bhayangkara,  sehingga  korban  dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara serta difasilitasi  selama  pemulihan  fisik dengan  perawatan  khusus  dan  ruangan khusus  yang  terpisah  dari  orang  lain. dan  gratis,  termasuk  polisi  menerima hasil  visum  korban.  Korban  tindak pidana  pencabulan  dapat  menuntut ganti  rugi,  tetapi  ganti  rugi  tersebut bukan  berupa  uang  atau  materi, melainkan  menjadi  tanggung  jawab orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul tersebut.  Bentuk  ganti  rugi  materil berupa restitusi harus dihormati, karena mencerminkan pertanggungjawaban
pelaku  atas  kejahatan  keji  yang  telah dilakukannya, berupa pemidanaan berupa  ganti  rugi  kepada  korban  dan keluarga korban. Seperti halnya bantuan psikososial  yang  diberikan  mulai  dari pengobatan  hingga  penyembuhan,  yang bertujuan  untuk  membawa  korban kembali ke masyarakat dan mempersiapkan masyarakat agar korban
dan  keluarga  korban  tidak  dirugikan, dan  mental  korban  siap.  Bantuan psikososial diberikan sehubungan dengan reaksi sebagian besar masyarakat terhadap  kasus-kasus  paparan  tidak senonoh  dan  kecenderungan  lain  untuk diasingkan,  bahkan  pengusiran  korban dan  keluarga  korban  kejahatan  seksual untuk  pelaporan.  Gagasan  bahwa korban  tidak  menderita  secara  fisik  dari luar, mengapa malah melapor ke Polisi.
Adapun  contoh  kasus  yang ditangani oleh Unit Renakta
Ditresrimum  Polda  Jawa  Timur  yang akan  saya  paparkan  dengan  keputusan serta upaya hukumnya antara lain yaitu seorang  laki-laki  berumur  54  tahun, tinggal  di  Surabaya  yang  berprofesi sebagai pendeta di Gereja Happy Family Center Sidoarjo, dimana si B melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu si A yang merupakan jemaat gereja perempuan  sekaligus  anak  angkatnya sejak  si  A  berumur  12  tahun  sampai umur  18  tahun.  Bahwa  si  B  melakukan perbuatannya  pertama  kali  pada  tahun 2008 dengan cara si A dipanggil melalui SMS  untuk  naik  ke  lantai  4  Gedung Gereja tempat si B tinggal. Pada saat tiba di  lantai  4,  si  B  duduk  di  ruang  tamu dalam  keadaan  cahaya  remang-remang kemudian  berdiri  dan  mengatakan “ingat  ya  me,  ini  berkat  karena  meme ama papi bisa berdua lagi” lalu memeluk badan si A dengan erat sampai tidak bisa bergerak  dan  memaksa  mencium  bibir kemudian  menarik  kedua  tangan  ke depan  lalu  memaksa  untuk  memegang alat  kelamin  si  B  dan  memaksa melakukan oral seks dengan mendorong kepala  si  A  ke  arah  alat  kelamin terdakwa  dan  setelah  itu  si  B mengancam “jika kamu kasih tahu, saya hancur  dan  papa  mama  kamu  juga hancur. Kamu tidak mau kan keluargamu  hancur.  Suamimu  juga  ke depannya  tidak  perlu  tahu”.  Dalam kurun  waktu  antara  tahun  2008  sampai dengan  tahun  2011  si  B  memperdaya  si A  secara  akal  sehat  dan  pengertian
rohani  si  A  secara  ke  Kristenan  sudah dirusak  oleh  terdakwa  sehingga  timbul dalam  pemikiran  si  A  apakah  hal  yang dialami adalah hal sewajarnya dilakukan oleh  anak  dan  orang  tua  namun  tidak ada  keberanian  si  A  untuk  menanyakan ataupun  menyampaikan  kepada  orang tua.
Disini  atas  perbuatan  ayah  angkat korban,  dimana  seharusnya  pelaku adalah  tempat  berlindungnya  si  korban tapi malah sebaliknya maka hukum yang diberikan  yaitu  menjatuhkan  hukuman bagi  pelaku  atau  ayah  korban  yang melakukan pencabulan terhadap korban yaitu  dengan  penjara  selama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  Rp. 100.000.000  (seratus  juta  rupiah),  jika denda  tidak  dibayar  diganti  dengan kurungan 6 (enam) bulan.
Adapun  dari  kasus  pencabulan diatas  dimana  upaya  hukum  yang  di lakukan  yaitu  hanya  dengan  memberi kepastian  hukum  terhadap  korban,  dan korban  atas  kasus  tersebut  telah mendapatkan  pendampingan  psikologi oleh  psikiater  untuk  memulihkan psikisnya yang mengalami trauma berat.
Proses  penyidikan  oleh  aparat polisi  pada  kasus  ini  prakteknya  sudah sesuai  dengan  prosedur  seharusnya dengan  memberikan  jaminan  rasa  aman dan  fasilitas  pemulihan  psikis  yang dialami  korban  dibuktikan  dengan adanya  pendampingan  yang  dilakukan oleh  Unit  Khusus  dan  bekerja  sama dengan  lembaga  swadaya  masyakarat yang  bergerak  pada  pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat  dikemukakan  bahwa  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  pencabulan anak  yang  dilakukan  penyidik  Polda Jatim  sudah  sesuai  dengan  ketentuan prosedur  penyidikan  yang  ada,  yakni dimulai dari menerima laporan, pemeriksaan di Tempat Kejadian
Perkara (TKP), melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan  korban  dan  pemeriksaan oleh  dokter  (visum  et  repertum), pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pembuatan BAP dan
disampaikan  kepada  Kejaksaan  Negeri (P21). Dalam pelaksanaan proses penyidikan  Polda  Jatim  juga  telah memperhatikan  faktor  korban  anak dalam hal perlindungan hukum terhadap  anak,  anak  atau  korban ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK)  dan  selama  proses  penyidikan korban  serta  harus  didampingi  orang tua. Untuk kepentingan visum repertum, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara.
Berdasarkan  pemaparan  kasus yang  dijelaskan  oleh  penulis  diatas melihatkan bahwa Perlindungan terhadap  anak  oleh  Polda  Jawa  Timur sebagai  korban  pencabulan  sudah diberikan  fasilitas  berupa  rehabilitasi medis  dan  sosial,  kompensasi,  restitusi dan  ganti  rugi  yang  ditawarkan  oleh pelaku  kepada  korban  untuk  menutupi kerugian medis, psikologis dan ekonomi lainnya  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Selain  itu  untuk  tersangka  yang sudah dilaporkan juga telah mendapatkan  hukum  yang  setimpal berupa  penjara  selama  10  (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta  rupiah),  jika  denda  tidak  dibayar diganti  dengan  kurungan  6  (enam) bulan.

## Daftar Pustaka
Agustin,  Pipit.  “Kasus  Kekerasan
Terhadap  Anak  Mengusik  Predikat Kota Layak Anak,” n.d. https://lintasjatim.com/kolom/384
1/kasuskekerasan-terhadap-anak- mengusik-predikat-kota-layak-
anak/. Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. Jayani,  Dwi  Hadya.  “Kasus  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi  Saat  Pandemi  Covid- 19.” katadata, 2021. https://databoks.katadata.co.id/da tapublish/2021/05/27/kasus-
kekerasan-seksual-terhadap-anak- mendominasi-saat-pandemi-covid- 19.
Marliana, dan Faidir. “Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik Dengan  Hukum.” Jurnal  Mercatoria Vol. 05 No (2012): 4. https://doi.org/10.31289/mercatori a.v5i1.623. Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi Anak Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Otto,  Jan  Michiel.  “Moralitas  Profesi Hukum,  Suatu  Tawaran  Kerangka Berpikir.”  edited  by  Sidharta,  85. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum
Dalam Praktik . Jakarta: Sinar
Grafika, 2002.
Wawancara  dengan  Ibu  AKP  Puspita, M.Si,  selaku penyidik Unit  Renakta Ditreskrimum  Polda  Jawa  Timur tanggal  28  Januari  2022  di  Kantor Unit  Renakta  Ditreskrimum  Polda Jawa Timur.
Wawancara  dengan  Ibu  Dini  Sucihati S.H., M.H, selaku Kanit I Subdit IV Unit  Renakta  Ditreskrimum  Polda Jawa  Timur  tanggal  11  November 2021  di  Kantor  Unit  Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur.