Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.6402

## PERSPEKTIF HUKUM DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAHAN MAKANAN YANG MENGANDUNG RHODAMIN B
Dewi Septiana 1 , Hesti Atasasih 2
Poltekkes Kemenkes Riau 1,2 dewi.septiana@pkr.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum perlindungan konsumen dari bahan  makanan  yang  mengandung  Rhodamine  B.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengaturan keamanan pangan telah diatur dari berbagai lapisan peraturan baik dari peraturan KUHP, Undang-Undang konsumen, Undang-Undang  Kesehatan  Peraturan  pemerintah,  peraturan  kementerian  kesehatan hingga peraturan BPOM. Simpulan penelitian ini bahwa penggunaan Rhodamine B sudah ada  sanksi  jika  melanggar  baik  berupa  sanksi  perdata  maupun  pidana.  Namun  belum dapat menghentikan produsen makanan menggunakan bahan berbahaya Rhodamine B.
Kata Kunci: Bahan Makanan Berbahaya, Kejahatan Makanan, Perlindungan Konsumen, Rhodhamin B

## ABSTRACT
The aim of this research is to know the legal perspective of consumer protection of food ingredients  containing Rhodamin e  B.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative juridical approach, with specifications of analytical descriptive research. The results of this study show that food safety regulations have been regulated from various layers of regulation, from the KUHP regulations, the Consumer Law, the Health Act, Government Regulations,  regulations  of  the  Ministry  of  Health  to  the  BPOM  regulations.  The conclusion of this research is that the use of Rhodamin e B has already been sanctioned if it violates both civil and criminal sanctions. But it hasn't stopped food manufacturers from using the dangerous substance Rhodamin e B.
Keywords: Consumer protection, Dangerous food ingredients, Food crime, Rhodamin e B

## PENDAHULUAN
Kanker merupakan penyebab kematian  nomor  dua  di  dunia  dengan jumlah  9.6  juta  kematian  per-tahun.  Di
Indonesia  kanker  juga  masih  menjadi masalah kesehatan yang serius. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyebutkan prevalensi penyakit kanker mengalami
peningkatan.
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)  tahun  2018,  prevalensi kanker  di  Indonesia  mencapai  1.79  per 1000  penduduk,  naik  dari  tahun  2013 sebanyak  1.4  per  1000  penduduk (Muhammad Saddad T dan Wahyuningsih,2019). Data dari
Globocan  mencatat  pada  tahun  2020, kasus  baru  kanker  sebanyak  396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang (Iva, 2023).
Salah satu penyebab kanker adalah dari  makanan.  Makanan  merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup, masyarakat Indonesia memiliki daya beli yang  tinggi, sehingga menjadikan banyak  produsen  makanan  bersaing dalam  memodifikasi  makanan  yang dijualnya agar dapat menarik konsumen dengan  menambahkan  bahan  tambahan pangan  yang  dapat  mempengaruhi  sifat dan  bentuk  makanan.  Banyak  produsen yang  menggunakan  bahan  tambahan pangan yang aman, namun tidak sedikit juga yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang, misalnya  zat  pewarna  Rhodamin  B. Bahan  tambahan  pangan  ini  banyak digunakan  oleh  para  penjual  makanan pada pembuatan makanan ringan seperti kue  –  kue  tradisional,  berbagai  macam es,  buah  –  buahan,  cemilan  atau  snack kemasan dan lain sebagainya.
Hasil penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya  tentang  bahan makanan  yang  mengandung  Rhodamin
B  diantaranya  yaitu  penelitian  pada Tahun 2016 Rhodamin B Pada Kue Ku
Yang  Beredar  Di  Pasar  Tradisional Kabupaten Sleman, Yogyakarta didapatkan    hasil  pemeriksaan    kue    ku positif    mengandung  Rhodamin    B sebesar    15,38%  (Anna,  2019).  Pada tahun  yang  sama  dari  penelitian Paratmanitya  &  Aprilia  menunjukkan dari 15 sampel jajanan anak yang diduga mengandung  Rhodamin  B,  7  sampel (46,7%) terdeteksi mengandung Rhodamin  B.  Secara  persentase,  jenis jajanan yang positif mengandung Rhodamin  B  berupa  jajanan  Jelly  (Siti, dkk, 2016).
Penelitian pada tahun 2017
menunjukkan  jenis  pangan  yang  paling banyak mengandung Rhodamin B yaitu kerupuk (58%) diikuti oleh terasi (51%). Penelitian kandungan Rhodamin B pada krupuk juga telah dilakukan oleh peneliti lain di Kota Manado pada kerupuk yang beredar  di  Kota  Manado  yang  dijual  di Pasar  Tanjung  Anyar  Kota  Mojokerto menunjukan hasil bahwa terdapat kandungan Rhodamin B pada
sampelnya.  Selain  itu  penelitian  lain pada  tahun  2022  melakukan  penelitian Kandungan  Pewarna  Rhodamin  B  pada Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar di Pasar Tradisional Rawasari Cempaka Putih  didapatkan  bahwa  salah  satu sampel  kerupuk  berwarna  merah  yang beredar  positif  mengandung  Rhodamin B.  (Aqillah,  dkk,  2022).  Pada  Tahun 2023  Petugas  Balai  Besar  Pengawas Obat  dan  Makanan  BPOM  di  Kota Pekanbaru menemukan pedagang menjual  bahan  baku  cendol  delima berwarna merah terdeteksi mengandung bahan  berbahaya  pewarna  Rhodamin  B
(Frislidia, 2023).
Meskipun dalam pengaturan pangan, bahan berbahaya telah dilarang namun  dari  penelitian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  bahan  berbahaya seperti  Rhodamin  B  dalam  makanan masih beredar ditengah-tengah masyarakat  yang  dapat  membahayakan
kesehatan  masyarakat  Indonesia  dan akan  menurunkan  tingkat  ketahanan kesehatan secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui  tentang  rangkaian  proses pembuatan  produk  makanan  di  pasaran berkait  dengan  bahan  yang  digunakan, komposisi  bahan,  proses  pembuatan sampai  pada  distribusi/pemasarannya. Selain  itu  informasi  atas  produk  yang dikonsumsi juga hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh produsen penghasil  barang  mengenai  kondisi barang  yang  dijual  yang  tingkat kebenaran informasinya sangatlah bergantung  pada  itikad  baik  dan kejujuran pihak produsen/ pelaku usaha tersebut.
Apakah hal  ini sudah menjadi hal biasa dari pelaku usaha, atau apakah ada niat  dari  pelaku  usaha  dengan  melihat ketidaktahuan masyarakat luas?. Masyarakat  akan  dirugikan  selaku konsumen  makanan.  Lalu  seperti  apa perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya  dalam  makanan.  Sehingga perlunya  kajian  dari  perspektif  hukum bagaimana perlindungan konsumen dari bahan  makanan  yang  mengandung Rhodamin B.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis.  Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan
dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun  bahan  hukum  tersier  yang dilakukan  melalui  studi  kepustakaan untuk  selanjutnya  diolah  dan  dianalisa secara  yuridis  kualitatif  adan  analisis kritik.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konsumen
Konsumen  menurut Black’s  Law
Dictionary adalah  seseorang  yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memelihara dan menggunakan/  menghabisi  dari  produk dan  jasa.  Sedangkan  menurut  Hornby konsumen  adalah  seseorang  atau  suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Unsur  dari  definisi  konsumen  meliputi (Abdul  A.  dan  Rani,  2019):  (1).  Setiap orang,  subjek  yang  disebut  sebagai konsumen  adalah  setiap  orang  yang berstatus  sebagai  pemakai  barang  dan atau jasa. (2). Pemakai, konsumen akhir. (3).  Barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau di manfaatkan oleh konsumen. (4). Yang tersedia di masyarakat, barang dan atau  jasa  yang  ditawarkan  kepada masyarakat tersedia di pasaran. (5). Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lainnya. (6). Barang dan atau jasa tidak untuk diperdagangkan. Menurut  John F. Kennedy konsumen  terdapat  empat  unsur  dasar yaitu berhak mendapatkan produk yang aman,  berhak  mendapatkan  informasi produk, berhak menentukan pilihan dari produk, berhak untuk didengarkan yang menjadi  ketertarikan  konsumen.  Empat unsur tersebut merupakan hak-hak yang didapatkan  dari  produsen,  hak  akan selalu  diimbangi  dengan  kewajiban konsumen, kewajiban konsumen diantaranya  yaitu  (Abdul,  2019):  (1).
Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan  jasa,  demi keamanan dan keselamatan. (2).
Beretikat baik dalam melakukan transaksi  pembelian  barang  dan/atau jasa. (3). Membayar sesuai dengan nilai tukar  yang  disepakati  (4).  Mengikuti
upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan konsumen secara patuh.
Hak  konsumen  dan  kewajiban produsen saling terikat satu dengan yang lainnya. Jika konsumen mempunyai hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur maka hak tersebut akan didapat jika  pelaku  usaha  dapat  memberikan informasi  yang  jelas  dan  jujur  pada produk yang dijualnya.

## Bahaya  Makanan  yang  Mengandung Rhodamin B bagi Kesehatan
Menurut  Peraturan  BPOM  No  11 Tahun  2019  tentang  Bahan  Tambahan Pangan,  Bahan  Tambahan  Pangan adalah  bahan  yang  ditambahkan  ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Tujuan penggunaan bahan  tambahan  pangan  pada  pangan diantaranya  yaitu  untuk  mengawetkan pangan  dengan  mencegah  pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya  reaksi  kimia  yang  dapat menurunkan  mutu  pangan,  membentuk pangan  menjadi  lebih  baik,  renyah  dan lebih enak di mulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera, meningkatkan kualitas  pangan,  menghemat  biaya (Leha, 2016). Bahan tambahan pangan dibedakan  menjadi  bahan  tambahan pangan  yang  diizinkan  dan  bahan tambahan pangan yang dilarang/berbahaya  untuk  digunakan. Untuk  bahan  tambahan  pangan  yang diizinkan, penggunaannya
harus diberikan dalam batasan dimana konsumen  tidak  menjadi  keracunan dengan  mengkonsumsi  tambahan  zat tersebut  yang  dikenal  dengan  istilah ambang  penggunaan.  Sementara  untuk kategori  bahan  tambahan  pangan  yang dilarang,  penggunaan  dengan  dosis sekecil apapun tetap tidak diperbolehkan (Jatmiko,  2017).  Bahan  tambah  pangan yang diperbolehkan diatur dalam
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  033  Tahun  2012 Tentang  Bahan  Tambahan  Pangan, menetapkan  ketentuan  mengenai  jenis bahan  tambahan  pangan  dan  batas maksimal  penggunaan  bahan  tambahan pangan  sesuai  kategori  pangan.  Salah satu  bahan  tambahan  pangan  yang disebutkan  dalam  peraturan  Permenkes tersebut adalah Pewarna (colour), termasuk  Pewarna  Alami  (natural  food colour)  dan  Pewarna  Sintetis  (synthetic food colour).
Pewarna  makanan  salah  satu kebutuhan  yang  selalu  digunakan  oleh produsen  makanan  untuk  memberikan kesan  menarik  pada  makanan  sehingga diminati  oleh  konsumen,  namun  tidak semua  pewarna  aman  untuk  digunakan sehingga  perlunya  pengaturan  bahan- bahan  yang  tidak  diijinkan  digunakan dalam  makanan.  Bahan  tambah  pangan yang  tidak  diijinkan  adalah  bahan berbahaya, hal ini diatur dalam Peraturan Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Nomor  22  Tahun  2023  Tentang  Bahan Baku  Yang  Dilarang  Dalam  Pangan Olahan  Dan  Bahan  Yang  Dilarang Digunakan  Sebagai  Bahan  Tambahan Pangan, dalam peraturan PBOM tersebut menerangkan  bahan-bahan  makanan yang  tidak  boleh  digunakan  dalam makanan  salah  satu  daftar  bahan  yang berbahaya  dan  tidak  boleh  digunakan dalam makanan adalah Rhodamin B.
Rhodamin  B  termasuk  ke  dalam salah  satu  daftar  bahan  zat  berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.
Rhodamin  B  adalah  zat  warna  sintetik berbentuk  serbuk  kristal  berwarna kehijauan,  berwarna  merah  keunguan dalam  bentuk  terlarut  pada  konsentrasi tinggi  dan  berwarna  merah  terang  pada konsentrasi  rendah.  Rhodamin  B  dapat digunakan  untuk  pewarna  kulit,  kapas, wool, serat kulit kayu, nilon, serat asetat, kertas, tinta dan vernis, sabun, dan bulu ( Sidabutar, 2019) . Dari pengertian diatas
sudah jelas menerangkan bahwa Rhodamin  B  bukanlah  bahan  makanan, namun  masih  banyak  penjual  makanan yang  tetap  menggunakan  Rhodamin  B sebagai bahan pewarna makanan karena Rhodamin B dapat mengeluarkan warna pekat  sehingga  warna  makanan  dapat lebih menarik pembeli.
Rhodamin  B  sebagai  zat  yang berbahaya bagi  kesehatan manusia juga dinyatakan  oleh  WHO.  Rhodamin mengandung sifat kimia dan kandungan logam  berat  yaitu  senyawa  klorin  (Cl). Senyawa  klorin  merupakan  senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika tertelan,  maka  senyawa  ini  akan berusaha  mencapai  kestabilan  dalam tubuh  dengan  cara  mengikat  senyawa lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun  bagi  tubuh.  Selain  itu,  Rhodamin B  juga  memiliki  senyawa  pengalkilasi (CH3-CH3) yang bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam tubuh. Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa  mulai  1984  karena  Rhodamin  B termasuk  bahan  karsinogen  (penyebab kanker)  yang  kuat.  (BPOM,  2022). Menurut  BPOM  Rhodamin  B,  hanya terhirup  saja  sudah  dapat  menyebabkan batuk, sakit tenggorokan, sulit pernafasan  sampai  dapat  menyebabkan nyeri  dada.  Hal  ini  tentu  saja  dapat berakibat lebih parah jika Rhondamin B tertelan maka akan berakibat iritasi pada saluran  pencernaan  dan  menyebabkan toksik, sedangkan dalam jangka panjang dapat  menyebabkan  gangguan  fungsi hati dan kanker hati.
Kajian  Hukum  dalam  Melindungi
Konsumen dari Kandungan Berbahaya pada Makanan Bahan  berbahaya  dalam  makanan tentunya akan membahayakan konsumen.  Rhodamin  B  merupakan bahan kimia yang tidak layak digunakan sebagai  pewarna  makanan  terlebih
dikonsumsi oleh manusia. Dari penjabaran  sebelumnya  telah  diketahui dampak buruk Rhodamine B bagi tubuh manusia.  Peraturan  yang  menyatakan bahwa  bahan  Rhodamin  B  dilarang sebagai  bahan  makanan  telah  diatur sejak  tahun  1985  dalam Permenkes  RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan  berbahaya,  Rhodamin  B  telah masuk  dalam  daftar  zat  pewarna  yang berbahaya  terutama  jika  digunakan dalam  makanan.  Meskipun  pengaturan Rhodamine  B  telah  lama  dilarang  pada kenyataannya  produsen  makanan  masih menggunakan  Rhodamine  B  sebagai bahan pewarna makanan hingga saat ini.
Penggunaan  Rhodamin  B  masih sering digunakan sebagai bahan tambahan  dalam  pembuatan  makanan dapat  dilihat  berdasarkan  penelitian Tahun  2020  di  kota  Palembang,
dilakukan penelitian saus yang mengandung  Rhodamine  B,  hasilnya dari  6  sampel  pedagang  saus  tomat berbeda  merek  terdapat  empat  sampel saus  tomat  yang  diduga  mengandung Rhodamin B (Amelia, 2020). Pada tahun 2022  ditemukan  40  sampel  yang mengandung  zat  berbahaya.  Sampel yang  positif  mengandung  Rhodamin  B adalah  sampel  kerupuk,  dari  masing- masing  SDN  Sraturejo  1  dan  SDN Sraturejo 2 kedua sampel kerupuk positif mengandung zat pewarna sintetik berbahaya  Rhodamine B  ( Andini,  dkk, 2023). Tahun 2023 dilakukan penelitian di  kota  Makasar  dari  10  sampel  terasi diperoleh  hasil  yaitu  6  sampel  positif adanya  Rhodamin    B  (Muawanah,  dkk, 2023).  Tahun  2023  Dinas  kesehatan tulung  agung,  jawa  timur  melakukan sidak  total  41  sampel  makanan  dan minuman  takjil  yang  diperiksa  di laboratorium,  terdapat  2  sampel  yang mengandung  Rhodamin  B  (Destyan, 2023). Selain itu masih banyak penelitian yang menemukan penggunaan
Rhodamin  B  dalam  berbagai  macam olahan makanan.
Makanan-makanan yang
ditemukan  mengandung  Rhodamin  B pun  jenis  makanan  yang  sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan pangan  merupakan  kebutuhan  pokok yang  setiap  harinya  diperlukan  oleh masyarakat,  sebagai  konsumen  sudah sepatutnya  masyarakat  menginginkan keamanan  pangan  yang  dikonsumsi. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  86  Tahun  2019 Tentang Keamanan Pangan, menyebutkan  keamanan  pangan  adalah kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan  cemaran  biologis,  kimia,
dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan  budaya  masyarakat  sehingga  aman untuk  dikonsumsi.  Keamanan  pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat bukan hanya  menjadi  tanggung  jawab  dari konsumen tetapi juga menjadi tanggungjawab produsen sehingga diperlukan regulasi  atau  peraturan yang memberikan  kepastian  hukum  baik untuk  pihak  konsumen  maupun  untuk pihak produsen/ penjual.
Kepastian hukum dalam keamanan pangan  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 86  Tahun  2019  Tentang  Keamanan Pangan,  menyebutkan  dalam  Pasal  28 “Setiap  orang  yang  memproduksi  dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi  standar  keamanan  pangan dan mutu pangan”. Keamanan dan mutu yang dimaksud  dalam pasal  28 tersebut tentu saja juga terbebas dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.  Hal  ini  dipertegas  dalam Pasal 41 berbunyi “Setiap orang dilarang mengedarkan  pangan  tercemar.  Pangan tercemar  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  berupa  pangan  yang:  (A). mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan  atau  jiwa  manusia;  (B). mengandung  cemaran  yang  melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;  (C).  mengandung  bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau  proses  Produksi  Pangan;  (D). mengandung  bahan  yang  kotor,  busuk, tengik, terurai,  atau mengandung bahan nabati  atau  hewani  yang  berpenyakit atau berasal dari bangkai; (e). diproduksi dengan cara yang dilarang; dan atau (f). sudah kedaluwarsa. Pelanggaran keamanan pangan dapat diberikan sanksi mulai  dari  peringatan  tertulis  sampai dengan denda”.
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  86  Tahun  2019 Tentang  Keamanan  Pangan  tersebut sudah sangat tegas melarang penggunaan bahan makanan yang dapat berbahaya serta harus memenuhi standar keamanan  pangan.  Larangan  produsen menggunakan bahan yang dapat merugikan  dan  atau  merusak  kesehatan konsumen juga tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Pasal  8  ayat  1 menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha dilarang memproduksi
dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengaturan tersebut tentunya mengarah pada perundang-undang yang terkait  dengan  standar  penggunaan bahan  makanan  yang  telah  ditetapkan, jika penggunaan Rhodamine B termasuk dilarang  maka  sudah  pasti  produsen telah  melakukan  pelanggaran  terhadap
Undang-Undangan Perlindungan Konsumen tersebut. Undang-Undang perlindungan
konsumen  di  dalam  Undang-Undang Kesehatan  terbaru  Nomor  17  Tahun
2023 juga menegaskan bahwa produsen makanan harus mengikuti standar ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal 146  “Setiap  orang  yang  memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan
makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu,  dan  gizi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan…”.
Peraturan tersebut merupakan penegasan kepada  produsen  makanan  agar  tetap mengikuti  standar  dalam  penggunaan bahan makanan, jika memang Rhodamine  B  tidak  diperbolehkan bahkan termasuk dalam bahan berbahaya  sudah  seharusnya  produsen tidak menggunakannya walaupun dengan takaran sedikit. Pada tahun 2021 BPOM
melakukan survey pada produsen tentang bahan tambahan pangan melalui pemahaman produsen terhadap
peraturan Peraturan Badan POM No. 11 Tahun  2019  tentang  Bahan  Tambahan Pangan  sisi  pelaku  usaha,  dalam peraturan  tersebut  terdaftar  daftar  yang boleh  digunakan  beserta  takaran  dan cara  penghitungan  sehingga  bahan tambahan  pangan  yang  digunakan memenuhi  standar  mutu.  Dari  survey tersebut  didapatkan  hasil  sebanyak 95,1% pelaku usaha menyatakan bahwa dengan  adanya  Peraturan  Badan  POM No.  11  Tahun  2019  tentang  Bahan
Tambahan Pangan
mempermudah pekerjaan  mereka.  Pelaku  usaha  juga menyatakan  bahwa  peraturan  tersebut sangat  diperlukan  sebagai  acuan  dalam penggunaan bahan tambah pangan yang aman dalam memproduksi atau mengimpor  pangan  olahan  agar  mutu dan keamanan pangan olahan yang akan diedarkan dapat terjamin (Yunid, 2021). Jika melihat hasil survey tersebut  maka dapat  dilihat  bahwa  produsen  sudah paham  tentang  keamanan  pangan  serta batasan-batasan bahan pangan yang akan
digunakan dalam memproduksi makanan. Tujuan dari dikeluarkan pengaturan bahan tambah pangan sampai  ke  peraturan  daftar  bahan berbahaya yang telah dikeluarkan tentunya  adalah  untuk  memberitahu kepada produsen agar tidak menggunakan bahan-bahan yang
dilarang  yang  dapat  membahayakan konsumen. Selain itu untuk memberikan pedoman  bagi  tenaga  pengawas  dalam melakukan  tugas  pengawasan,  paduan bagi  pelaku  usaha  dalam  produksi pangan, serta melindungi konsumen/masyarakat  dari  penggunaan bahan  tambahan  yang  tidak  memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.
Namun  kenyataan  di  masyarakat  masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan tambah pangan yang berbahaya  salah  satunya  Rhodamine  B seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Dari  hasil  penelitian  banyak menemukan  makanan  yang  banyak mengandung  Rhodamine  B  merupakan makanan  produksi  rumahan  sehingga produsen tidak diharuskan dalam mencantumkan  bahan-bahan  makanan karena  kebanyakan  makanan  tersebut tidak  diperlukan  pengemasan.  Namun dalam
memproduksi makanan diperlukan  sikap  jujur  dan  etiket  yang baik  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa
Kewajiban  pelaku  usaha  adalah:  a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan  usahanya;  b).  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan
dan
pemeliharaan.
Keamanan pangan pada konsumen sangatlah  penting  karena  berkaitan langsung  dengan  kelangsungan  hidup manusia sehingga pengaturan keamanan pangan  tidak  hanya  meliputi  hal-hal yang  di  larang  produsen  tetapi  juga mengatur pemberian sanksi para produsen  yang  melanggar  diantaranya dalam Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012 Tentang Pangan pada Pasal 55 huruf (c), “menggunakan  bahan  yang  dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau  bahan  apa  pun  yang  dapat melepaskan  cemaran  yang  merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu pada
Pasal 56 Undang-Undang Pangan berbicara tentang kelalaian, yang
sanksinya  berupa  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda paling  banyak  Rp  120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian  pada  Pasal  57  berbicara tentang pemberatan pidana, yaitu
tambahan seperempat dari pidana pokok, jika mengakibatkan menimbulkan kerugian  terhadap  kesehatan  manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.
Pengaturan sanksi dalam produksi makanan yang tidak diperbolehkan juga diterangkan  pada KUHP terbaru, dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Pasal  504  disebutkan  bahwa setiap  orang  yang  melakukan  produksi pangan  untuk  diedarkan  menggunakan bahan  tambahan  pangan  melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai  bahan  tambahan,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5
(lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori V. Pengaturan pemberian sanksi tentunya untuk menghentikan produsen-produsen makanan  menggunakan  bahan-bahan yang  dapat  membahayakan  kesehatan konsumen, sehingga konsumen terhindar dari  bahan  makanan  yang  dapat membahayakan  bagi  kesehatan.  Hal  ini juga  sebagai  hukum  tegas  dalam melindungi konsumen.
Sangat disayangkan meskipun pengaturan yang sudah  berlapis-lapis  telah  dilakukan tetapi  penggunaan  Rhodamine  B  dalam makanan masih terus ditemukan, hal ini tentunya  perlu  penegasan  tindakan dalam  pemberian  sanksi  kepada  para pelaku  produsen  makanan  yang  masih menggunakan  Rhodamine  B  sebagai bahan pewarna dalam makanan.
Peraturan/regulasi berperan penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi  konsumen,  pelaku  usaha  atau produsen, pemerintah dalam melakukan pengawasan  dan  pembinaan.  Adanya pemahaman yang baik dan persepsi yang sama tujuan regulasi untuk perlindungan konsumen dan pengawalan perdagangan pangan yang adil dan bertanggung jawab dapat  terwujud. Hal  ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan  konsumen,  serta  kepastian hukum.

## SIMPULAN
Rhodhamin B merupakan zat yang dapat  berbahaya  bagi  tubuh  manusia karena  dapat  menimbulkan  efek  buruk seperti  gangguan  nafas  pencernaan bahkan  kanker.  Bahan  Rhodamin  B dilarang  sebagai  bahan  makanan  telah diatur sejak tahun 1985 dalam Permenkes RI  No.  239/Menkes/Per/V/1985  tentang
zat  warna  tertentu  yang  dinyatakan sebagai bahan berbahaya, namun berdasarkan  penelitian,  sidak  yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  masih ditemukan makanan-makanan yang mengandung Rhodamine B.
Perlindungan  konsumen  terhadap bahan  berbahaya  telah  dicantumkan dalam  berbagai  lapisan  perundang- undangan.
Mulai dari peraturan
perundang-udangan pangan, bahan tambah  pangan,  bahan  tambah  pangan yang  dilarang,  KUHP  Tahun  2023, Undang-undang  kesehatan  Tahun  2023, undang-undang perlindungan konsumen, peraturan BPOM dan yang yang lainnya sudah sangat jelas dan tegas
menyebutkan larangan penggunaan
bahan makanan berbahaya salah satunya bahan  yang  dilarang  adalah  Rhodamine B.  Jika melanggar dapat diberikan sanksi baik berupa perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  R.,  &  Zairinayati,  Z.  (2021). Analisis Keberadaan Rhodamin B pada Saus Tomat yang Beredar di
Pasar Kota Palembang. Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan , 14 (2), 85. https://doi.org/10.26630/rj.v14i2.2 153
Andini, A., Wijayanti, N. E., Sari, M. I., Oktavia,  A.  I.  (2023).    Analisis
Rhodamin  B  pada  Makanan Jajanan  Anak  di  Sekitar  Sdn Sraturejo 1 dan SDN Sraturejo 2 di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno  Kabupaten  Bojonegoro. HEXAGON:  Jurnal  Teknik  dan Sains Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral. 4 (2). 49- 60. https://jurnal.uts.ac.id/index.php/h exagon/article/download/3133/14 78 Atsar, A., dan Apriani, R. (2019 ). Buku Ajar Hukum Perlindungan
Konsumen. Deepublish Yogyakarta BPOM. (10, November 2022). Waspada Penggunaan  Rhodamin  B  di Makanan Kita! https://klubpompi.pom.go.id/articl e/waspada-penggunaan- Rhodamin-b-di-makanan-
kita#:~:text=Bahaya%20Rhodami n%20B%20bagi%20Kesehatan,ha logen%20yang%20berbahaya%20 dan%20reaktif . BPOM. Rhodamin B. https://sib3pop.menlhk.go.id/B3/

## RodaminB.htm
Fatimah, S., Astuti, D. W., & Lestari, S. D.  (2016).  Analisis  Kualitatif Rhodamin  B  pada  Kue  Ku  yang Beredar  di  Pasar  Tradisional Kabupaten Sleman Yogyakarta. Journal  of  Health (JoH) , 3 (1), 33-38. https://doi.org/10.30590/vol3-
no1-p33-38
Frislidia, F. (26, Maret 2023). Waspada,
Cendol  Delima  di  Pekanbaru Ada yang  Mengandung  Rhodamin  B. https://riau.antaranews.com/berita /328110/waspada-cendol-delima- di-pekanbaru-ada-yang- mengandung-Rhodamin-b
Halim, A. B. (2019). Hak-Hak Konsumen. CV.  Hikam  Media
Utama. Yogyakarta Iva, I., dan SDR. (3, Februari 2023). Hari Kanker Sedunia 2023 Kota Yogyakarta:  "Close  The  Care Gap" Dinas Kesehatan Yogyakarta. Diakses dari: https://kesehatan.jogjakota.go.id/b erita/id/427 Julaeha, L., Nurhayati, A., dan Mahmudatussa’adah,  A.  (2016). Penerapan  Pengetahuan  Bahan Tambahan Pangan pada Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa Pendidikan Tata Boga Upi. Media Pendidikan,  Gizi  dan  Kuliner.
5 (1). 17-25. https://ejournal.upi.edu/index.php/
Boga/article/view/8429
Khairunnisa,  A.  M.,  Suciati,  Y.  ., Suseno,  D.  .,  Roswiem,  A.  P.  .,
Qomariyah,  Q.,  &  Arsyad,  M.  . (2022). Kandungan Pewarna Rhodamin B Pada Kerupuk Berwarna  Merah  yang  Beredar  di Pasar Tradisional Rawasari Cempaka  Putih  dan  Tinjauannya dalam  Pandangan  Islam. Cerdika:
Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 2 (9),
743–751.
https://doi.org/10.59141/cerdika.v
2i9.428
Muawanah, M., Arisanti, D., Razak, A., Rasyid,  N.  Q.  (2023).  Analisis
Kualitatif  Pewarna  Rhodamin  B pada Terasi dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis. Lontara Journal  of  Health  Science  and Technology. 4 (1). 16-23. http://dx.doi.org/10.53861/lontara riset.v4i1.329
Sidabutar,  A.  D.,  Nasution,  A.  N., Nasution, S. W., Ramadhani, S. L., Narustion,  N., Kurniawan, H. M., Girsang,  E.  (2019).  Identifikasi dan Penetapan Kadar Rhodamin B dalam  Kerupuk  Berwarna  Merah yang  Beredar  di  Masyarakat. Jurnal  Farmacia.  1 (1).  24-30. https://www.neliti.com/id/publicat ions/286687/identifikasi-dan- penetapan-kadar-Rhodamin-b- dalam-kerupuk-berwarna-merah- yang-be Soedarto,  Y.  N.,  Egayanti,  Y.  (2021).
Survei  Monitoring  Implementasi dan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan  di  Bidang Pangan  Olahan. Deputi  Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Jakarta Soedarto,  Y.  N.,  Egayanti,  Y.  (2021). Survei  Monitoring  Implementasi dan Efektivitas Peraturan
Perundang-Undangan  di  Bidang Pangan  Olahan .  Deputi  Bidang pengawasan pangan Olahan BPOM. Jakarta Sujarwoko,  D.  H.  (24,  Maret  2023). Dinkes  Tulung  Agung  Temukan Takjil  Mengandung  Rhodamin  B. Diakses dari: https://www.antaranews.com/berit a/3456099/dinkes-tulungagung- temukan-takjil-mengandung-
Rhodamin- b#:~:text=Dinkes%20Tulungagun g%20temukan%20takjil%20meng andung%20Rhodamin%20B%20J umat%2C,laboratorium%20darura t%20di%20Tulungagung%2C%2
0Jawa%20Timur%2C%20Jumat %20%2824%2F3%2F2023%29 Tanrewali, M. S., & Wahyuningsih, W.
(2019).  Pengalaman  Pengobatan dan  Kecemasan  pada  Pasien
Kanker  di  Awal  Bros  Hospital Makassar. Journal of Health,
Education  and  Literacy , 2 (1),  14-
18. https://doi.org/10.31605/j- healt.v2i1.440
Wahyudi,  J.  (2017).  Mengenali  Bahan
Tambahan  Pangan  Berbahaya: Ulasan. Jurnal  Litbang:  MEdia Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK. 13 (1). 3-12. https://ejurnal- litbang.patikab.go.id/index.php/jl/
article/view/88