## ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR : 01/PID.PRA/2014/PN.BGL TGL 16 JUNI 2014 TERKAIT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ZINA Jo PASAL 284 KUHP

## Satriyo Rusdi
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : satriyorusdi1653@gmail.com

## Abstrak
Didalam  Putusan  Hakim  Pra  Peradilan  Pengadilan  Negeri  Bangil  nomor  : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl,  tertanggal  16  Juni  2014,  terkait  Tindak  Pidana  Zina mengalami  perluasan  makna  dan  tidak  lagi  berpatokan  sepenuhnya  seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP menurut penjelasan Soesilo dalam KUHP,  Persetubuhan adalah : “Perpaduan antara anggota kelamin laki laki dan perempuan  yang  bisa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin laki  laki  harus  masuk  kedalam  anggota  kelamin  perempuan  sehingga mengeluarkan  air  mani.”  Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  hukum mengalami  perubahan  sejak  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  RI  no. 854/Pid/1983  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  “seorang  laki-laki  terbukti  telah bersama  sama  dengan  seorang  perempuan  dalam  satu  kamar,  pada  satu  tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”,  akan  tetapi  pada  akhirnya  hakim  Pra  Peradilan  Pengadilan  Negeri Bangil , memutus perkara yang terkait dengan Tindak Pidana Zinah dengan tidak lagi  mengacu  pada  satu  kamar  dan  satu  tempat  tidur  lagi,  melainkan  menjadi “seorang laki laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang syah dan bukan suami istri, dalam satu rumah ( terdiri :  2 ruang kamar tidur, 1 ruang kamar mandi,  1 ruang makan dan 1 ruang tamu ) merupakan  petunjuk  bahwa  laki  laki  tersebut    “sudah  dapat  dianggap”  telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”,
Kata kunci: pidana, zina, putusan, penyidikan

## Abstract
In  the  Bangil  District  Court  Pre-Court  Judge's  Decision  number:  01  /  Pid.Pra  / 2014 / PN.Bgl, dated June 16, 2014, related to Adultery Crimes has expanded its meaning  and  is  no  longer  fully  regulated  as  referred  to  in  Article  284  of  the Criminal Code according to Soesilo's explanation in KUHP, intercourse is: "The combination of male and female genital members that can be carried out to have children,  so  male  genital  members  must  enter  the  female  genitalia  so  that  they release semen." Over time the development of law has changed since the ruling of the  Indonesian  Supreme  Court  no.  854  /  Pid  /  1983  which  reads  as  follows:  "a
man is proven to have been together with a woman in one room, in one bed is an indication that the man had had sex with the woman", but in the end the judge Pre The Bangil District Court, decided the case related to the Criminal Act of Zinah by no longer referring to one room and another bed, but to be "a man proven to have been together with a woman without any legal marital ties and not husband and wife, in one house (consisting of 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 dining room and 1 living room) is an indication that the man "can be considered" having had sex with the woman ",
Keywords: criminal, adultery, verdict, investigation

## PENDAHULUAN
Zina  adalah  setiap  persetubuhan  yang  terjadi  bukan  karena  pernikahan yang sah, bukan karena syubhat , dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis  besar  pengertian  ini  telah  disepakati  oleh  para ulama‟ Islam,  meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya 1 . Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak  muda  bahkan  juga  orang  yang  sudah  menikah  sangatlah  meresahkan masyarakat.  Karena  hal  itu  dikhawatirkan  akan  merusak  moral  seseorang. Disamping  rusaknya  moral  sesorang,  dengan  terjadinya  kasus  perzinaan  yang terus  meningkat  ditakutkan  akan  menimbukan  beberapa  penyakit  diantaranya HIV,  AIDS,  Sipilis  dan  lain  sebagainya.  Dan  jika  hal  itu  sudah  terjadi,  tentunya saja  orang  yang  merasa  dirugikan  bukan  hanya  si  pelaku,  namun  orang disekitarnya  pasti  merasa  dirugikan.  Apalagi  jika  si  pelaku  tertangkap  tangan dalam  melakukan  perzinaan  ataupun  terkena  penyakit  dari  apa  yang  telah  dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi kalau dari apa yang telah dia lakukan  bisa  menimbulkan  lahirnya  seseorang,  tentunya  orang  yang  lahir  dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya Beberapa  waktu  yang  lalu  telah  terjadi  peristiwa  diduga  telah  melakukan perbuatan  Perzinahan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  anak  manusia  dengan predikat “Haji“ , menurut keterangan dari beberapa orang yang telah melakukan penangkapan  tersebut  dan  dari  serangkaian  keterangan  peristiwa  tersebut  maka dilakukan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Polres  Pasuruan  ,  didalam serangkaian  kegiatan  proses  penyidikan  ,  penyidik  telah  melakukan  atau memintakan  pendapat  ahli  hukum  pidana  akan  tetapi  dijelaskan  bahwa  perkara tersebut hanya melanggar norma agama dan tidak melanggar hukum pidana. Serta Penyidik  tidak  menemukan  bukti  awal  maka  sebagaimana  saran  dan  pendapat hukum  dari Pendapat  Ahli Hukum maka dilakukannya tindakan yaitu dihentikan Penyidikannya atau SP3, akan tetapi  pada tanggal 4 Juni 2014,  Polres Pasuruan telah  menerima  surat  Relaas  Panggilan  Pengadilan  Negeri  Bangil  Nomor  : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl,  tertanggal    4  Juni  2014  terkait  adanya  Gugatan  Pra Peradilan sehubungan dengan adanya SP3 tersebut dan didalam Gugatan tersebut , disebutkan bahwa sebagai : Termohon Pra Peradilan  adalah Polres Pasuruan dan sedangkan    H  Mursyid    sebagai  Pemohon,  sehubungan  dengan  adanya  Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan  (selanjutnya  disingkat  menjadi  SP3)  yang
1 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 37.
dilakukan  oleh  Polres  Pasuruan  ,  terkait  tentang  Tindak  Pidana    Zina  yang dilakukan oleh Istri Pemohon dengan seorang laki laki lain di Villa Taman Dayu Blok Pasadena Hill Kec. Prigen Kab. Pasuruan .
Berdasarkan  surat relaas dari  Pengadilan  Negeri  Bangil  tersebut  ,  maka Kepala  Kepolisian  Resort  Pasuruan,  memerintahkan  anggotanya  ,  termasuk Penulis  sebagai  anggota Team  yang bertugas di  Bagian Sub Bag Hukum dengan Jabatan Ps. Paur Bankum dan mendapat perintah untuk mewakili Polres Pasuruan dan  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  dari serangkaian kegiatan dalam proses Praperadilan selama 7 ( Tujuh ) hari kerja yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangil, dengan putusan yang berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan sebagian;
2. Memerintahkan kepada pihak termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara pengaduan polisi bernomor : LP/61/III/2013/Jatim/Res-pas , tgl 2 Maret 2013;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya Ada  satu  hal  yang  sangat  menarik  perhatian    bagi  penulis  terkait  dari materi  Gugatan  tersebut  adalah  perkara  Perzinahan  yang  di  SP3  (  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  ),  dengan  penafsiran  sedemikian  rupa  tentang  makna “Zina“  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  dan  seterusnya  disingkat  dengan  KUHP,  bahwa  perbuatan Perzinah  an  menekankan  adanya  persetubuhan  atas  dasar  suka  sama  suka  tanpa ada  paksaan  dan  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  perzinahan  apabila sudah melakukan persetubuhan.
Dalam  penjelasan  KUHP.  Persetubuhan  adalah  :  “  Perpaduan  antara anggota  kelamin  laki  laki  dan  perempuan  yang  bisa  dijalankan  untuk mendapatkan anak, jadi  anggota kelamin  laki laki  harus masuk kedalam  anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani “ . 2
Dengan  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  8  tahun  1980  yang ditujukan kepada Saudara Ketua Pengadilan Tinggi dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri  di  Seluruh  Indonesia  tentang  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor : 349 K/Kr/1980,    tanggal  26  Desember  1980  mengenai  perkara  Pasal  284  ayat  (1)  1a KUHP, yang menegaskan bahwa tidak hanya pelaku saja yang dipersalahkan akan tetapi yang turut serta juga dipersalahkan.
Sehubungan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  yang menggariskan keseimbangan dalam perlakukan hukum  antara seorang suami dan seorang istri yang dituduhkan melakukan “Perbuatan zina“ ex. Pasal  284  KUHP dengan Lampiran Putusan Mahkamah Agung No. 349.K/Kr./1980 tentang putusan Pengadilan  Negeri  Sukabumi  yang  berbunyi  :  menghukum  terbukti  bersalah melakukan kejahatan “laki laki yang beristri melakukan zina, dilakukan beberapa kali“,  selanjutnya  diajukan  penuntutan  kasasi  oleh  Terdakwa  II  (Cecep  Iskandar bin Ajun ) akan tetapi Mahkamah Agung Menguatkan putusan pengadilan Negeri untuk  selebihnya;  menghukum  penuntut  kasasi  tersebut  untuk  membayar  segala biaya perkara dalam tingkat ini.
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  hukum  mengalami  perubahan sejak  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  RI  no.  854/Pid/1983  yang  berbunyi sebagai  berikut  :“seorang  laki-laki  terbukti  telah  bersama  sama  dengan  seorang
2 Soesila, Penjelasan KUHP, Jakarta : Sinar  Grafika, 1995, h.209
perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”,
Dengan  demikian  sudah  tidak  lagi  berpedoman  sebagaimana  dimaksud dalam  penjelasan  KUHP  yang  menerangkan  bahwa  Persetubuhan  adalah “Perpaduan antara anggota kelamin laki laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin  laki  laki  harus  masuk  kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani“ 3 , akan tetapi pada putusan Pra Peradilan Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl, tertanggal 16 Juni 2014, banyak  mengalami  perubahan  makna  yaitu  tidak  lagi  mengacu  pada  satu  kamar dan  satu  tempat  tidur  lagi,  melainkan  menjadi  “seorang  laki  laki  terbukti  telah bersama sama dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan  bukan  suami  istri,  dalam  satu  rumah  (terdiri  :  2  ruang  kamar  tidur,  1  ruang kamar mandi, 1 ruang makan dan 1 ruang tamu) merupakan petunjuk bahwa laki laki tersebut“sudah dapat dianggap”telah bersetubuh dengan perempuan tersebut, sehingga  pemaknaan  tentang  perbuatan  perzinahan  mengalami  pergeseran  sejak adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  1980  hingga    Putusan Mahkamah Agung nomor 854.K/Pid/1983 tersebut .

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap putusan hakim pra peradilan pengadilan negeri bangil nomor : 01/Pid.Pra/2014/Pn.Bgl tgl 16 juni 2014  Terkait surat perintah Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Zina jo Pasal 284 KUHP, dengan peraturan perundang – undangan terutama Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana  yang  membahas  tentang  Tindak  Pidana  Perzinahan  Dengan  penggunaan penelitian  yuridis  nomatif  ini,  permasalahan  diatas  akan  dikaji  melalui  sejumlah peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan permasalahan tersebut.

## PEMBAHASAN
Dalam  Putusan  Pra  Peradilan  dengan  Nomor  :  01/Pid.Pra/2014/PN.BIL, tertanggal 16 Juni 2014, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  HARIS  BUDIARSO,S.H.,M.H,  Hakim  pada  Pengadilan  Negri  Bangil dengan dibantu oleh SUWANDI,S.H.,M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa  Hukum  Pemohondan  Kuasa  Hukum  Termohon  ,  dengan  bunyi  Putusan sebagai berikut :
MENGADILI : DALAM EKSEPSI
1. Menolak eksepsi Termohon

## DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon sebagian;
2. Memerintahkan  kepada  pihak  Termohon  untuk  melanjutkan  Penyidikan perkara  pengaduan  polisi  bernomor  :  LP/61/III/2013/Jatim/res.Pas,  Tanggal  2 Maret 2013.
3. Menolak permohonan Permohon selain dan selebihnya
3 Soesila, Penjelasan KUHP, Jakarta : Sinar  Grafika, 1995, h.209
Putusan hakim Pra Peradilan merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  Hakim  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tentu  saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat  formal  maupun  yang  bersifat  materiil,  sampai  dengan  adanya  kecakapan teknik  membuatnya.  Jika  hal-hal  negatif  dapat  dihindari,  tentu  saja  diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Dalam  sidang  Pra  Peradilan  di  Pengadilan  Negeri  Bangil  terkait  Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan  (  SP3  )  tentang  Tindak  Pidana  Perzinahan, sebagaimana pada point angka satu bahwa Hakim telah mengabulkan Permohonan Pra Peradilan pemohonan sebagian dengan  pertimbangan hukum yang digunakan adalah  :
a. Pertimbangan tentang Visum Et Repertum
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  184  KUHAP  tentang  adanya  alat bukti  ,  maka  Visum  Et  Repertum  adalah  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  berupa “Surat”  dan  juga  “Keterangan  ahli“  .  Visum  Et  Repertum  merupakan  suatu laporan  tertulis  dari  dokter  (  ahli  )  yang  dibuat  berdasarkan  sumpah  dan Jabatannya , perihal apa yang dilihat dan yang ditemukan atas bukti hidup, mayat atau  fisik  atau  barang  bukti  lain,  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang  juga  merupakan  pendapat  dari  seorang  ahli  atau  kesaksian  (  ahli  )  secara tertulis.
Oleh karena itu Visum Et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara  pidana  menjadi  jelas  dan  hanya  berguna  bagi  kepentingan  pemeriksaan dan  untuk  keadilan  serta  diperuntukan  bagi  peradilan  ,  Visum  Et  Repertum tidaklah  dibuat  atau  diterbitkan  untuk  kepentingan  yang  lain,  maka  itu  didalam setiap  pembuatan  Visum  Et  Repertum  selalu  didahului  dengan  perkataan  “Pro Yustitia”  atau “ Demi Keadilan.
Pertimbangan Hakim Pra Peradilan, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap  dua  orang  yang  bernama  Misbahul  Munir  dan  Hj.  Asrukhan  tersebut kemudian  Unit  PPA  Polres  Pasuruan  yang  melakukan  penyelidikan  serta penyidikan  terhadap  pengaduan  Pemohon,  (  diakui  oleh  saksi  Ditrmei  Hartono petugas  kepolisian  Resort  Pasuruan  Unit  PPA  )  kemudian  yang  menjadi permasalahan  pihak  Termohon  tidak  langsung  melakukan  visum  (  vide  T-25  ) terhadap  dua  orang  yang  bernama  Misbahul  Munir  dan  Hj.  Asrukhan  tersebut dengan alasan sudah malam hari dan harus kedokter kandungan akan tetapi pihak Termohon tidak cermat dalam memahami sebuah bukti yang dapat hilang jikalau sudah melebihi jangka waktu yang cukup lama dimana visum tersebut dilakukan keesokan  harinya  sehingga  dapat  dikatakan  ada  kesempatan  yang  cukup  bagi seseorang yang disangka melakukan sebuah tindak pidana menghilangkan bukti- bukti tersebut  dan`tindakan tersebut  diatas menurut  hakim adalah ketidakcekatan serta  kurang  responsifnya  Termohon  dalam  usaha  untuk  menambah  atau melengkapi  bukti-bukti  sehingga  mendapat  hasil  yang  sia-sia  atas  bukti  yang didapat.
Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  adalah  tidak  dengan  segera  dilakukan Visum et Repertum sehingga mengakibatkan hilangnya sebuah alat bukti melalui alat bukti surat yang berupa Visum et Repertum ,Permintaan Visum Et Repertum dilakukan pada tanggal 2 Maret 2013 pada malam hari tidak bisa dilakukan karena tidak adanya dokter ahli kandungan dan baru bisa dimintakan pada  esok  harinya pada  tanggal  3  Maret  2013  dan  belum  sampai  1  X  24  jam  ,  kalau  Visum  et Repertum  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  luka  sobek  pada  kemaluan perempuan  yang  sudah  berusia  40  Tahun  keatas  akibat  persetubuhan  ,  apalagi perempuan  tersebut  sudah  mempunyai  beberapa  anak  maka  akan  sulit  untuk didapat  akan  tetapi  apabila  dilakukan  Visum  et  Repertum  dengan  tujuan  apakah telah  dilakukan  persetubuhan  maka  akan  kedapatan  sperma  dari  laki-laki  yang menyetubuhi  yang  berada  didalam  rahim  wanita  dan  Sperma  dapat  hidup  dan membuahi  dalam  waktu    antara  2  sampai  3    Hari  setelah  enjakulasi  ,  jadi  kalau dikatakan  bahwa  tidak  Reponsif  atau  cekatan  adalah  tidak  benar  dan  tidak mendasar sedangkan hasil Visum et Repertum yang dinyatakan oleh pihak Rumah Sakit Umum , dengan hasil “ Negatif “ dengan maksud tidak adanya sperma yang tertinggal  didalam  Rahim wanita maka menunjukan bahwa tidak /  belum adanya bentuk persetubuhan 4 .
Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bangil  ,  hanya terfokus pada adanya Visum  Et Repertum saja dan tidak melihat bukti lain yang berupa  celana  dalam  ,  padahal    seorang  laki-laki  atau  perempuan  setelah melakukan  persetubuhan  maka  apabila  kemudian  memakai  celana  dalam  maka ada terlihat bercak basah yang akan menempel dicelana dalam tersebut dan bercak cairan  tersebut  adalah  sisa  cairan  yang  keluar  akibat  persetubuhan  yang  disebut “Madi“  ,  kejahatan  A  Susila  tanpa  ada  bukti  persetubuhan  maka  termasuk Perbuatan Cabul dan kalau persetubuhan disertai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan  atau  dalam  keadaan  tidak  berdaya  maka  termasuk  Perbuatan Pemerkosaan
Dengan  tidak  adanya  sperma  didalam  kandung  Rahim  ada  dua kemungkinan yaitu :
1) Belum terjadinya persetubuhan ( masuknya alat kelamin laki laki kedalam lubang  tempat  keluarnya  anak  )    antara  laki  laki  dan  perempuan  yang melakukan perbuatan Zina.
2) Tertangkap tangan , sehingga belum selesainya secara sempurna perbuatan Zina tersebut
b. Pertimbangan Tentang Tempat Kejadian Perkara. Bahwa pihak Termohon ( Penyidik Polres Pasuruan ) berpandangan sempit berkaitan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan MA RI No. Perkara. 845.K/Pid/1993 yang menyatakan “ Seorang laki-laki terbukti  telah  bersama-sama  dengan  seorang  perempuan  dalam  1  (satu)  kamar merupakan  petunjuk  bahwa  laki-laki  itu  telah  bersetubuh  dengan  perempuan tersebut “ dimana  Termohon  terjebak  dalam    kamar  “  yang  menjadi  pertanyaan hakim  apakah  persetubuhan  hanya  dapat  dilakukan  dikamar,  jikalau  dirumah tersebut  tidak  terdapat  kamar  akan  tetapi  ada  bukti  Kasur  atau  alas  tempat  tidur disebuah  ruangan  bukan  kamar  dimana  persetubuhan  dilakukan  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  bukan  pasangan  sah  dimana  salah  satu  dari  pasangan
4 Imelda Fitri. 2017. Lebih Dekat Dengan Sistem Reproduksi Wanita . Gosyeh Publising. Yogyakarta
tersebut  mempunyai  ikatan  pernikahan  dengan  pihak  lain,  apakah  hal  tersebut akan  menjadikan  tindakan  perzinahan  menjadi  tidak  terbukti  dan  atau  kurang cukup bukti.
Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil adalah bahwa disebutkan alamat kejadian adalah “ Perumahan Taman Dayu Blok Pasadena Hill Prigen  Pasuruan  “  setidak-tidaknya  adalah  bentuk  rumah  dan  bukan  kamar  dan sedangkan  Perumahan  Taman  Dayu  Blok  Pasadena  Hill  Prigen  Pasuruan  adalah rumah  yang  terdiri  dari  :  2  ruang  kamar  tidur,  1  ruang  kamar  mandi,  1  ruang makan  dan  1  ruang  tamu),  makna  dari  Yurisprudensi  MARI  No.  854/Pid/1983 harus  dibaca  di  mana  tempat  yang  diduga  untuk  melakukan  perzinahan  adalah sebuah kamar bukan sebuah rumah yang terdiri  dari  beberapa  kamar  dalam arti  tempat  yang  disebut  sebagai  “  kamar  “  atau  sebuah  “  ruangan  “  tersebut merupakan  satu-satunya  tempat  yang  memang  diyakini    sebagai  tempat melakukan  perbuatan  yang  diduga  sebagai  “  zina  “  dan  keyakinan  tentang  hal tersebut  timbul  apabila  memang  tidak  menimbulkan  suatu  keyakinan  lain  bahwa Terdakwa /Tersangka sebenarnya tidak melakukan hal yang dituduhkan sehingga dapat  terhindar  dari  sekedar  fitnah  atau  kecurigaan  tanpa  dasar.  Dalam  kasus  ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata di “ kamar “ atau “ruangan “ yang diduga sebagai  tempat  “ perzinahan “ tersebut  masih ada “ kamar “ atau “ ruangan  “  lain,  sehingga  menimbulkan  keraguan  keyakinan  bahwa antaraTerdakwa / Tersangka  dan kawan zinanya patut untuk dituduh melakukan hal  tersebut,  dan saat  dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang berlainan jernis  tersebut  tidak  berada  didalam  satu  ruangan  akan  tetapi  yang  perempuan berada  didalam  kamar  dan  sedangkan  laki  laki  berada  diruang  tamu  dan membukakan pintu.
Bahwa pihak termohon tidak jeli dan tidak Reponsif atas perkara tersebut, pihak Termohon sudah mengetahui bahwa ada dua orang yang bernama Misbahul Munir  dan  Hj.  Asrukhan  “  bukan  pasangan  yang  sah  “  dimana  Hj.  Asrukhan tersebut adalah istri sah dari H Mursyid tentunya dengan pengetahuan yang cukup tersebut dapat diperkirakan jikalau ada seorang berlainan jenis kelamin berduaan dalam sebuah rumah bukan pasangan yang sah dan tidak ada orang lain selain dua orang  yang  berlainan  jenis  kelamin  maka  dapat  disimpulkan  maka  kedua  orang tersebut  telah  melakukan  perzinahan,  dapat  diketahui  di  Kabupaten  Pasuruan adalah  kota  agamis,  dimana  norma  agama  menjadi  panutan  dan  dikedepankan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan tentunya hal tersebut adalah perbuatan yang  sangat  tercelah  dan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  /  norma-norma  yang hidup  dalam  masyarakat  serta  agama,  apalagi  salah  satu  dari  orang  yang  berada didalam  satu  rumah  tersebut  adalah  Hj.  Asrukhan  tentunya  sudah  paham  ajaran agama yang didapat.
Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil adalah bahwa dua  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin  dan  bukan  pasangan  yang  sah  dimana salah  satu  pasangan  diketahui  telah  mempunyai  seorang  suami  dan  tidak  ada orang  lain  selain  dua  orang  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  maka  kedua  orang tersebut  “  Telah  “  atau  “  bisa  “  dikatakan  telah  melakukan  Perzinahan  ,  dengan menyimpulkan telah melakukan perzinahan tanpa melakukan pembuktian dengan cara  dilakukan  visum  et  repertum  oleh  ahli  kandungan  (  untuk  diketahui  apakah ada  sperma  yang  tertinggal  dalam  rahim  setelah  adanya  persetubuhan  atau perzinahan  itu  dilakukan    )  maka  kesimpulan  tersebut  menjadi  kabur  dan  tidak
mendasar  sama  sekali.  Serta  jikalau  dikaitkan  dengan  Kabupaten  Pasuruan  yang merupakan  kota  agamis  ,  dimana  norma  agama  menjadi  panutan  dan dikedepankan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Pasuruan  dan  tentunya  hal  tersebut adalah  perbuatan  yang  sangat  tercelah  dan  bertentangan  dengan  nilai  agama, apalagi  salah  satu  dari  orang  yang  berada  didalam  satu  rumah  tersebut  adalah seorang  Haji,  maka  jelas  apa  yang  terjadi  didalam  rumah  di  Perumahan  Taman Dayu  Blok  Pasadena  Hill  Prigen  kabupaten  Pasuruan,  adalah  merupakan pelanggaran norma agama dan bukan atau tidak  melanggar norma hukum pidana
Bahwa  seharusnya  dalam  rangkaian  kejadian  tersebut  Termohon  jeli dimana  jikalau  seorang  tamu  datang  ketempat  seseorang  apakah  pemilik  rumah hanya  menggunakan  sarung  dan  kaos,  jika  seseorang  membicarakan  masalah bisnis  apakah  mungkin  menemui  rekan  bisnis  menggunakan  pakaian  yang  tidak pantas  dan  kurang  sopan,  selain  itu  juga  adanya  perbuatan  Misbahul  Munir berkata bohong ketika menyatakan bahwa wanita yang bersamanya adalah istrinya padahal  dan  dapat  dibuktikan  kebenarannya  wanita  yang  Bersama  Misbahul Munir adalah istri orang lain dan bukan pasangan yang sah.
Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil adalah bahwa apa dengan menggunakan sarung dan kaos untuk memenuhi rekan bisnis dianggap sudah tidak pantas dan tidak sopan ,dan kalau dilihat rekan bisnis yang bagaimana sehingga  menggunakan  kaos  dan  sarung  sudah  dinggap  tidak  sopan  , sebagaimana  Ahli  Dr. H. Setyono,S.H.,M.H berpendapat  bahwa apa yang terjadi dengan  Sdr.    Misbahul  Munirdan  Hj.  Asrukhan  tidak  memenuhi  unsur  tindak pidana  ,  serta  tidak  melanggar  norma-norma  hukum  pidana    melainkan  telah melanggar norma hukum agama.
c. Pertimbangan Tentang Pembuktian
Sejarah  perkembangan  hukum  acara  pidana  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  system  atau  teori  untuk  membuktikan  perbuatan  yang  didakwakan. Sistem  atau  teori  pembuktian  ini  bervariasi  menurut  waktu  dan  tempat,  antara lain:
a. Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif ( Positive Wettelijk Bewijstheorie )
b. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
c. Sistem/Teori  Pembuktian  berdasarkan  Keyakinan  Hakim  atas  Alasan yang Logis ( Laconviction Raisonnee )
d. Sistem  atau  Teori  Pembuktian  berdasarkan  Undang-Undang  secara Negatif ( Negatief Wettelijk ) 5
Bahwa  berdasarkan  Pasal  184    ayat  (1)  KUHAP  dan  Pasal  183  KUHAP sebagaiman dimaksud tersebut diatas, setidak-tidaknya ada dua atau tiga alat bukti dalam perkara ini yang memenuhi perkara ini :
a. Keterangan Saksi ;
b. Keterangan Ahli dan
c. Petunjuk.
Dan  pendapat  M  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  “  Pembahasan-
Pembahasan.  Dan  penerapan  KUHAP,  Edisi  kedua,  Penerbit  PT  Sinar  Grafika
5 Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Sinar Grafika Jakarta . h. 249
Tahun  1985,  Hal  283  –  284  menyebutkan  “,  untuk  membuktikan  kesalahan Terdakwa / Tersangka harus merupakan :
a. Penjumlahan  dari  sekurang-kurangnya  seorang  saksi  ditambah  dengan seorang ahli
b. Atau  bisa  juga,  penjumlahan  dua  alat  bukti  itu  berupa  keterangan  dua orang  saksi  yang  saling  bersesuaian  dan  saling  menguatkan,  maupun penggabungan  antara  keterangan  terdakwa  jelas  terdapat  saling persesuaian. 6
Sebenarnya  pendapat  M  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  “  Pembahasan- Pembahasan.  Dan  penerapan  KUHAP,  Edisi  kedua,  Penerbit  PT  Sinar  Grafika Tahun  1985,  Hal  283  –  284  pada  point  :  Penjumlahan  dari  sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan  penjumlahan  kedua  alat  bukti  tersebut  harus  “saling  bersesuaian”  ,  “ saling menguatkan “ dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;
Dengan telah melakukan penjumlahan alat bukti yang sah dan Hakim Pra Peradilan  sudah  cukup  memberikan  bahan  dimana  sudah  ada  alat  bukti  yang cukup  berupa  :  saksi  ,  ahli  dan  petunjuk  dalam  dugaan  perzinahan  tersebut, sehingga menurut Hakim sudah dianggap perkara tersebut bukan menjadi terhenti oleh  karena  kurangnya  alat  bukti,  dalil  penghentian  penyidikan  oleh  Termohon yang tidak cukup bukti, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena bukti-bukti yang telah disajikan sudah cukup untuk dijadikan patokan dasar dalam menindak lanjuti  tindak  pidana  ke  tahap  penuntutan  ,  Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang muncul  dan    terungkap  dipersidangan    adalah  :    ada  satu  alat  bukti  “  Surat  “ berupa “ Visum Et Repertum “ yang tidak dianggap dan diabaikan oleh Hakim Pra Peradilan , sehingga dari beberapa alat bukti yang ada ternyata ada salah satu alat bukti yang tidak bersesuai dengan alat bukti yang lain , maka dengan adanya alat bukti  berupa  “  petunjuk  “  tersebut  maka  Pertimbangan  Putusan  Hakim  menjadi tidak sempurna  atau “ Sumir “
Dalam  mengurai  alat  bukti  petunjuk  antara  keterangan  saksi  ,  dan keterangan ahli , ada tidak persesuaian dengan  alat bukti surat berupa “ Visum Et Repertum “ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum  Bangil dengan Nomor : 180/0563/424.079/2013, tanggal          14 Maret 2013 .
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  183  KUHP  yang  mengatur  sebagai berikut :
“  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali apabila  dengan  sekurang-kuranya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tidak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya “
Dan  alat  bukti  yang  sah  diatur  dalam  Pasal  184  KUHP,  disertai  dengan keyakinan  Hakim  Praperadilan  yang  diperoleh  dari  alat-alat  bukti  tersebut, sehingga  Hakim  Pra  Peradilan  Negeri  Bangil  :  “  Memerintahkan  kepada  pihak Termohon  untuk  melanjutkan  Penyidikan  perkara  Pengaduan  Polisi  Nomor  : LP/61/III/2013/Jatim/Res.Pas. tanggal 2 Maret 2013.
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  dan  seterusnya  disingkat  dengan  KUHP,  bahwa  perbuatan
6 M. Yahya Harapan. Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Edisi Kedua. PT. Sinar Grafika. 1985. h. 283-284
Perzinahan  menekankan  adanya  persetubuhan  atas  dasar  suka  sama  suka  tanpa ada paksaan dan diketahui salah satu atau keduanya telah mempunyai pasangan , seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  perzinahan  apabila  sudah  melakukan persetubuhan.
Menurut Soesilo dalam  penjelasan  KUHP.  Persetubuhan  adalah  :  “ Perpaduan  antara anggota kelamin  laki laki dan  perempuan yang bisa dijalankan untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin  laki  laki  harus  masuk  kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani “. 7
Terkait  dengan  berlakunya  Pasal  284  ayat  (1)  KUHP  ini  juga  berlaku adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 1980 yang ditujukan kepada Saudara  Ketua  Pengadilan  Tinggi  dan  Saudara  Ketua  Pengadilan  Negeri  di Seluruh  Indonesia  tentang  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor : 349  K/Kr/1980 tanggal  26  Desember  1980  mengenai  perkara  Pasal  284  ayat  (1)  1a  KUHP, Sehubungan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut,  yang  menggariskan keseimbangan  dalam  perlakukan  hukum  antara  seorang  suami  dan  seorang  istri yang  dituduhkan  melakukan  “Perbuatan  zina“ ex. Pasal  284  KUHP  dengan Lampiran  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  349.K/Kr./1980  tentang  putusan Pengadilan  Negeri  Sukabumi  yang  berbunyi  :  menghukum  terbukti  bersalah melakukan kejahatan “ laki laki yang beristri melakukan zina, dilakukan beberapa kali “, selanjutnya diajukan penuntutan kasasi oleh Terdakwa II (Cecep Iskandar bin Ajun ) akan tetapi Mahkamah Agung Menguatkan putusan pengadilan Negeri untuk  selebihnya;  menghukum  penuntut  kasasi  tersebut  untuk  membayar  segala biaya perkara dalam tingkat ini.
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  hukum  mengalami  perubahan sejak  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  RI  no.  854/Pid/1983  yang  mengatur sebagai  berikut  :“  seorang  laki-laki  terbukti  telah  bersama  sama  dengan  seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut ”,
Dengan  demikian  sudah  tidak  lagi  berpedoman  sebagaimana  dimaksud dalam  penjelasan  KUHP  menurut Soesilo  (  1995  ;  209  ) yang  menerangkan bahwa    Persetubuhan  adalah    “Perpaduan  antara  anggota  kelamin  laki  laki  dan perempuan  yang  bisa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin laki  laki  harus  masuk  kedalam  anggota  kelamin  perempuan  sehingga mengeluarkan  air  “mani“,  akan  tetapi  pada  putusan  Praperadilan  Nomor  : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl,  tertanggal  16  Juni  2014,  banyak  mengalami  perubahan makna  yaitu  tidak  lagi  mengacu  pada  satu  kamar  dan  satu  tempat  tidur  lagi, melainkan menjadi “seorang laki laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang syah dan bukan suami istri, dalam satu rumah           ( terdiri : 2 ruang kamar tidur, 1 ruang kamar mandi, 1 ruang makan dan 1 ruang tamu ) merupakan petunjuk  bahwa laki  laki tersebut  “sudah dapat  dianggap”  telah  bersetubuh  dengan  perempuan  tersebut,  sehingga pemaknaan  tentang  perbuatan  perzinahan  mengalami  pergeseran  sejak  adanya Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  1980  hingga    Putusan Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 tersebut . 8
Secara normative  hal yang terpenting adalah tetap harus ada pembuktian , apakah sebelumnya telah terjadi persetubuhan antara Sdr. MIsbahul Munir dan Hj.
7 Soesilo, 1995. Penjelasan KUHP. h 209
8 Ibid
Asrukhan atau belum terjadinya persetubuhan , dan tidak hanya sekedar berasumsi bahwa  perempuan  dan  laki  laki  yang  bukan  suami  istri  dalam  satu  rumah  sudah merupakan atau “ sudah bisa dianggap “ bersetubuh tanpa harus ada pembuktian tentang persetubuhan itu sendiri.
Dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana , kecuali berdasarkan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu terjadi .
Dengan  adanya  pergeseran  dan  perluasan  makna  zina  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  284  KUHP  hingga  putusan  Praperadilan,  adalah  suatu proses  perkembangan  hukum  dengan  tujuan  adanya  pembaharuan  /  perbaikan  / penyempurnaan  suatu  hukum  .Disamping  itu,  selain  sebagai  penyempurna  atau pelengkap,  segala  unsur  hukum  yang  baru  itu  dapat  pula  berfungsi  sebagai penganti unsur-unsur lama yang kiranya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lebih  lama,  mengingat  kondisinya  yang  sudah  tidak  selaras  lagi  dengan  situasi perkembangan zaman.
Pembaruan dibidang hukum sangat diperlukan dalam setiap perkembangannya  ,  dengan  maksud  dan  tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan kepatian  bagi  masyarakat,  maka  tentu  saja  setiap  hukum  yang  ditetapkan  selalu diusahakan  dan  diselaraskan  penetapannya  agar  dapat  berlaku  selama  dan selanggeng mungkin.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negri Bangil, Terhadap Perkara Pra Peradilan Dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl, tertanggal  16  Juni  2014  ,  terkait  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  tentang Tindak  Pidana  Perzinahan    ,  Bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bangil dalam  pertimbangan  putusannya  kurang  cermat  dan  tidak  memperhatikan  secara jelas,  syarat-syarat  Formil  maupun  syarat-syarat  Materiil  maupun  unsur-unsur tindak  pidana  perzinahan  ,  sehingga  putusan  menjadi  sumir  ,  Terbukti  hasil “ Visum Et Repertum “ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bangil dengan Nomor : 180/0563/424.079/2013, tanggal  14 Maret 2013 .  dinyatakan  Negative / tidak terbukti dan Hakim hanya berpedoman  pada fakta bahwa adanya laki – laki dan  perempuan  berada  didalam  satu  rumah  dan  berlainan  tempat  (  Kamar  dan ruang  tamu  )    sudah  bisa  dianggap  telah  melaksanakan  persetubuhan  .  Hal  ini dipedomani  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bangil  karena  adanya Yurisprudensi  MahkamahAgung  RI  sebagaimanadalamputusan  MA  RI  No. Perkara.845.K/Pid/1993 .
Dengan  adanya  putusan  hakim  Pra  Peradilan  Pengadilan  Negeri  Bangil Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl, Tgl. 16 Juni 2014 Tentang Tindak :Pidana Zina dan  Yurisprudensi  MA  RI  No.  854/Pid/1983  ,  adanya  perbedaaan  yang  sangat mencolok  sekali  akhirnya  menimbulkan  pemikiran  yang  keragu – raguan  , kekaburan  atau  ketidakjelasan  ,  apakah  perbuatan  perzinahan  tersebut  benar – benar sudah terjadi atau belum terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alfitrah.  2011.  Hukum  Pembuktian  dalam  beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korupsi di Indonesia edisi revisi. Raih Asa Sukses. Pamulang
Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua.Sinar Grafika.
Jakarta
HMA Kuffal. 2002. Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum edisi Revisi. UMM Malang
Imelda  Fitri.  2017.  Lebih  Dekat  dengan  Sistem  Reproduksi  Wanita.  Gosyeh Publising. Yogyakarta.
Luhut  MP  Pangaribuan.2013.  Hukum  Acara  Pidana  Surat  Resmi  Advokat  di Pengadilan. Papas Sinar Sinani. Jakarta.
M  Yahya  Harahap.  2000.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP ( Penyidikan dan Penuntutan ) edisi Kedua.Sinar Gafika. Jakarta
M  Yahya  Harahap.2000  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP ( Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasi, dan Peinjauan Kembali ) edsi Kedua. Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud,2007,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Munir    Fuady.  2012.  Teory  Hukum  Pembuktian  Pidana  dan  Perdata.  PT  Gita Aditya Bhakti Bandung.Jakarta.
Moeljatno.2009, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta Rachmat Trijono. 2016. Kamus Hukum .Pustaka Kemang.Jakarta
Suratman. H Philipus Dilla. 2012. Metode Penelitian Hukum. Alfa Beta Bandug. Malang
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji,  2009,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja grafindo Persada, Jakarta
Soeparmono.2015.  Praperadilan  Dan  Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti Kerugian Dalam KUHAP. CV.Mandar Maju. Bandung.
Sunggono,  Bambang.  1996.  Metodologi  Penelitian  Hukum.  Raja  Grafindo Persada Jakarta.
Mabes  Polri  .1987.  Himpunan  Juklak  dan  Juknis  tentang  Proses  Penyidikan Tindak Pidana . Jakarta.
Fakultas  Hukum  Universitas  Merdeka  Pasuruan..2014  Buku  Pedoman  Penulisan Proposal Dan Skripsi. Pasuruan
Undang-undang Dan Peraturan :
Kitab  Undang-undang  Hukum    Pidana  (  KUHP  )  dengan  Penjelasannya  oleh  R.
Sugadhi
Kitab Undang-undang Hukum   Pidana  ( KUHP ) dengan Penjelasannya  oleh R. Soesilo
Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  ( KUHP ) Divisi Buku Perguruan Tinggi oleh R Soerodibroto
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 1980 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 854/Pid/1983 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 561.K/Pid/1982. Tgl 2Juli 1983 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93.KJiCr/1976. Tgl 19 Npember 1977 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 52.K/Kr/1953. Tgl 19 Maret 1955
Internet http://fakta-inspiratif.blogspot.co.id/2015/10/peran-dan-fungsi-pengadilan- tingkat-pertama.html. , ( https://idm.wikipedia.org/iki/Pengadilantinggi )