## PDPGR (PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG GOYONG) SEBAGAI INOVASI DALAM PENANGANAN PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Eddy Oswaronto 1 , Muhammad Saleh 2* , Harjito 3*
123 Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Autor Email: muhammad.saleh@uts.ac.id, harjito@uts.ac.id

## Diterima :
Bulan September
2020 Diterbitkan : Bulan Oktober 2020 Keyword : PDPGR, Inovasi, Percepatan,
Rehabilitasi, dan
Rekonstruksi

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  dan  indikator  keberhasilan  PDPGR sebagai inovasi penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  berupa peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  kabupaten  Sumbawa  Barat  terkait  PDPGR. Informan dipilih dengan purposive sampling . Informan yang dipilih berjumlah 7 orang yang  merupakan  tim  pengarah  tingkat  kabupaten,  agen  PDPGR,  tokoh  adat,  tokoh agama,  dan  tokoh  masyarakat.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  tiga  jalur yakni  reduksi,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung.  Keabsahan  data  diuji  menggunakan  teknik  triangulasi sumber.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  PDPGR  sebagai  penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa antara lain; 1) Mempermudah dan mempercepat  pembentukan  pokmas  yang  merupakan  aturan  dasar  dalam  proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2) Membantu proses pendataan masyarakat terdampak gempa secara cepat dan meyeluruh. Hal ini disebabkan adanya agen PDPGR yang terstruktur dan massif sampai tingkat blok yang tergabung dalam Pokmas Plus. 3) Membantu  mempercepat  proses  admistrasi  seperti  pembuatan  RAB,  pencairan  dana, pengurusan ke BPBD, dan pembuatan LPJ. Hal  ini disebabkan agen PDPGR  memiliki pengalaman  terkait  dengan  program  rehab  rumah  selama  2  tahun  terakhir.  4) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Indikator keberhasilan PDPGR dalam mempercepat proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  antara  lain  waktu  pengerjaan  yang  lebih  cepat daripada waktu yang diberikan BNPB serta  kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dari  data  diperoleh  bahwa  lebih  dari  95%  rumah  masyarakat terdampak  gempa  sudah terselesaikan dengan cepat baik untuk kategori Rusak Ringan (RR), Rusak Sedang (RS), dan Rusak Berat (RB).

## PENDAHULUAN
Letak  geografis  Indonesia  yang  merupakan pertemuan  beberapa  lempeng  benua  menyebabkan Indonesia  sangat  rentan  dengan  bencana  alam berupa  gempa  bumi  dan  tsunami.  Bencana  alam gempa  bumi  dan  tsunami  tidak  hanya  banyak memakan  korban  jiwa,  namun  juga  merusak pemukiman,  kantor  pemerintahan,  serta  sarana prasarana  ibadah  dan  sosial.  Keadaan  ini  telah mendorong  bangsa  Indonesia  untuk  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana.  Untuk  merealisasikan Undang-Undang  tersebut,  pada  tahun  2008  telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan  Pengelolaan  Bencana,  Peraturan  Pemerintah
Nomor 23 tentang Peranserta Lembaga Internasional  dan  Lembaga  Asing  Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menangani  bencana  bukan  saja  terletak  pada ketersediaan perangkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kebencanaan,  tetapi  juga  implementasi  perangkat kebijakan  tersebut  di  lapangan.  Di  hadapan perubahan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya bangsa  Indonesia  serta  perubahan  global  yang sangat  cepat,  bukan  tidak  mungkin  implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Penanggulangan  Bencana  mengalami  hambatan. Sebagai  contoh,  kebijakan  otonomi  daerah  yang dimaksudkan  untuk  memberdayakan  pemerintah daerah  dan  mendekatkan  serta  mengoptimalkan
pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  ternyata  tidak dengan  sendirinya  meningkatkan  kemampuan daerah  menangani  bencana.  Kebijakan  otonomi daerah sering dipahami terbatas sebagai keleluasaan  untuk  memanfaatkan  sumberdaya tanpa  dibarengi  kesadaran  untuk  mengelolanya secara  bertanggungjawab.  Penggeseran  wewenang dari  pusat  ke  daerah  seringkali  tidak  diiringi dengan  pengalihan  tanggung  jawab  pelayanan  dan perlindungan  kepada  masyarakat.  Akibatnya,  pada saat  bencana  terjadi  tanggapan  daerah  cenderung lambat  dan  seringkali  tergantung  pada  pusat. Keadaan  ini  menjadi  semakin  rumit  apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Di lain  pihak,  pada  saat  terjadi  bencana,  kurangnya koordinasi antar tataran pemerintahan menghambat pelaksanaan  tanggapan  yang  cepat,  optimal  dan efektif.
Berdasarkan    uraian  di  atas,  setiap  daerah sepatutnya  memiliki  inovasi  tersendiri  untuk mengatasi  kesenjangan  yang  terjadi.  Menurut Gopalakrishan  dan  Damanpur  dalam  Noor  (2017) mengungkapkan, inovasi pada dasarnya menunjukkan  pada  sesuatu  yang  baru,  apakah berbentuk  gagasan-gagasan  baru,  produk,  metode atau  bentuk  pelayanan.  Pemerintah  kabupaten Sumbawa  Barat  juga  mengalami  permasalahan yang  sama,  dan  terlebih  lagi  berhubungan  dengan permasalahan  tata  kelola  dan  pelayanan  publik yang  menjadi  latar  belakang  pengembangan  suatu inovasi  dalam  tata  kelola  dan  pelayanan  publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
mengembangkan  Program  Daerah  Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
PDPGR  merupakan  aksi  daerah,  gerakan aparatur  dan  masyarakat  Kabupaten  Sumbawa Barat  dengan  semangat  kerja  “Ikhlas,  Jujur  dan Sungguh-sungguh  (IJS)”.  Untuk  merealisasikan gotong  royong  sebagai  sarana  partisipasi  dan integrasi  sosial  masyarakat  dalam  pembangunan, telah tersedia pedoman pelaksanaan pemberdayaan gotong  royong  yang  menjamin  efisiensi  (daya guna),  efektivitas  (hasil  guna),  produktivitas  dan keberlanjutan pemberdayaan gotong royong.
Sebelumnya  telah  dilakukan  penelitian  oleh Abdulkadir  (2017)  tentang  evaluasi  implementasi PDPGR  di  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  di kabupaten  Sumbawa  Barat.  Dengan  pendekatan kualitatip,  maka  pada  dimensi  Konteks,  Masukan dan  Proses  secara  keseluruhan  sudah  memenuhi kriteria.  Beberapa  indikator  pada  dimensi  Produk, yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  sasaran penerima, partisipasi masyarakat, dan manfaat yang diterima masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan  di  lapangan  dan  pengolahan  data diperoleh  bahwa pertama; untuk  indikator  sasaran penerima,  kelompok  masyarakat  desa  yang  paling mendapatkan  keuntungan  dari  PDPGR  ini  adalah
masyarakat  miskin  pada  sektor;  Usaha  Mikro, Pertanian, Peternakan, serta Perikanan & Kelautan. Kedua; Indikator  partisipasi  masyarakat,  diperoleh kategori  dalam  partisipasi  sedang. Ketiga ;  untuk indikator  manfaat  yang  diterima,  diperoleh  bahwa manfaat bidang keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan pendapatan yang diterima masyarakat  desa  masih  dikategorikan  dalam kategori  kenaikan  sedang.  Namun  pada  akhirnya dengan  otoritas  penuh  para  Agen  mampu memberdayakan  masyarakat  menurunkan  angka kemiskinan secara signifikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat meyakinkan  bahwa  keberadaan  pemberdayaan gotong  royong  sebagai  suatu  program  yang  sangat bermanfaat dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan  dasar  masyarakat  ( basic  needs )  di Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Sehingga  PDPGR dipandang  sangat  layak  untuk  dikembangkan  dan direplikasikan menjadi “Inovasi Pembangunan dan Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah” dalam memberikan  pelayanan  publik  di  zaman  modern saat ini.
Bencana  gempa  bumi  yang  melanda  beberapa daerah  dai  NTB  pada  tahun  2018  termasuk  di daerah  kabupaten  Sumbawa  Barat  menyebabkan pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  penerapan skema  PDPGR  dalam  rangka  mempercepat  proses rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  gempa  bumi. Hal  inilah  yang  dikaji  oleh  peneliti  terkait  dengan peran  dan  indikator  keberhasilan  PDPGR  sebagai inovasi  penanganan  percepatan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  pasca  gempa  bumi  di  Kabupaten Sumbawa Barat.
Fokus  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui peran  dan  indikator  keberhasilan  PDPGR  sebagai inovasi  penanganan  percepatan    rehabilitasi  dan rerekonstruksi  pasca  gempa  bumi  Di  Kabupaten Sumbawa Barat.

## LANDASAN TEORI Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)
Inovasi  adalah  suatu  gagasan,  praktek,  atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok  masyarakat.  Inovasi  merupakan  bagian integral  bagi  suatu organisasi, karena  bukan  hanya digunakan sebagai motor penggerak keberlangsungan organisasi, melainkan juga sebagai  bentuk  kemampanan  dalam  berkompetisi dengan organisasi lain. United Nations Departement  of  Economic  And  Social  Affairs (2006) memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya inovasi  dan  eksperimen  di  pemerintah  pusat  dan daerah  khususnya  di  bidang  pelayanan  dan  pada saat  ini  berlangsung  di  berbagai  penjuru  dunia sebagai  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk merevitalisasi administrasi publik.
Menurut  Gopalakrishan  dan  Damanpur  dalam Noor  (2017)  mengungkapkan,  inovasi  pada dasarnya  menunjukkan  pada  sesuatu  yang  baru, apakah  berbentuk  gagasangagasan  baru,  produk, metode  atau  bentuk  pelayanan.  Sedangkan  inovasi menurut  Rogers  dalam  Noor  (2007),  inovasi  tidak hanya  berurusan  dengan  pengetahuan  baru  dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus  bisa  membawa  hasil  yang  lebih  baik  ,  jadi selain melibatkan Iptek baru, tetapi juga melibatkan cara  pandang  dan  perubahan  sosial.  Selanjutnya menurut  Albury  menyatakan  secara  sederhana bahwa  inovasi  sebagai  new  ideas  that  work.  Ini berarti  bahwa  inovasi  berhubungan  erat  dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak  diikuti  dengan  nilai  kemanfaatan  dari kehadirannya.
Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan  cara  lama  dalam  mengerjakan  atau memproduksi sesuatu. Dalam penelitian ini, inovasi yang dimaksud yakni Prorgam
Daerah
Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Kegiatan  pemberdayaan  gotong  royong  pada Program  Daerah  Pemberdayaan  Gotong  Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat diselengarakan oleh Kelembagaan Pengelola PDPGR  melalui  “pendekatan  sistem  (system approach)”  dengan  menerapkan  fungsi-fungsi manajemen  berdasarkan  “pendekatan  hubungan fungsional  yang  sistematis”.  Adanya  kombinasi dari  kedua  pendekatan  itulah  yang  membedakan pengelolaan kegiatan pemberdayaan gotong royong sebagai  “inovasi  pembangunan  dan  tata  kelola pemerintahan  daerah”  (sebagai  inovasi  baru dan/atau  penyempurnaan)  dibandingkan  dengan pengelolaan kegiatan gotong royong dari model/program sebelumnya.
Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  telah menetapkan Pemberdayaan Gotong Royong sebagai program unggulan daerah melalui Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Barat Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Program  Daerah Pemberdayaan  Gotong  Royong  (PDPGR)  di Kabupaten  Sumbawa  Barat.  PDPGR  adalah penyediaan  ruang  dan  penegasan  arah  penguatan gotong  royong  sebagai  suatu  nilai  dan  cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela,  bersama-sama  dan  tolong  menolong dengan  dilandasi  semangat  Ikhlas,  Jujur,  dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam mewujudkan pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan perluasan  kesempatan  kerja  secara  efektif  dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
Pemberdayaan  ( empowerment )  adalah  proses perbaikan  pola  fikir  ( kognitive ),  sikap  mental ( afective ) dan pola tindak ( psicomotoric ) sumberdaya  manusia/masyarakat,  baik  secara
perorangan  maupun  berkelompok/lembaga,  dalam melaksanakan  berbagai  aktivitas  kehidupan  guna peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonominya. Menurut  Pangabean  (2015)  dalam  kajiannya tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya  pemberdyaaan  masyarakat  dalam pembangunan  maka  dapat  memberikan  arahan pencapaian  sasaran  dan  tujuan  pembangunan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
Gotong  royong  adalah  kegiatan  kerjasama masyarakat, baik  secara orang perorangan  maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang  diarahkan  pada  penguatan  persatuan  dan kesatuan,  serta  peran  aktif  masyarakat  dalam rangka  peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi masyarakat  dan  pengembangan  sosial  ekonomi wilayah.  Eksistensi  gotong  royong  yang  berakar dari  budaya  bangsa  ini  harus  dibangkitkan  lagi. Terlebih  dari  dalam  konteks  pembangunan  yang menuntut  peran  serta  masyarakat  sebagai  subyek dan  obyek  pembangunan.  Menurut  Effendi  (2013) dalam  kajiannya  tentang  budaya  gotong  royong masyarakat  dalam  perubahan  sosial  saat  ini menyimpulkan bahwa gotong royong telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita sejak lama. Dalam  budaya  gotong  royong  melekat  nilai-nilai substansi  modal  sosial.  Sebagai  modal  sosial, gotong  royong  dapat  dijadikan  rujukan  dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih memegang teguh prinsip  gotong  royong  sebagai  modal  sosial  maka lebih  mudah  dalam  mencapai  kemajuan  bersama. Sebaliknya,  bila  nilai-nilai  gotong  royong  yang terkandung  dalam  modal  sosial  tidak  lagi  menjadi pegangan  dan  rujukan  dalam  masyarakat  dan komunitas  bisa  jadi  akan  mengalami  kesulitan karena  energi  sosial  bisa  terbuang  sia-sia  dan berpotensi menghalangi mencapai tujuan kemajuan bersama. Bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial.
Pemberdayaan  Gotong  Royong  secara  umum dilakukan  melalui  3  jenis  gotong  royong  yaitu: Gotong Royong Mandiri/Swadaya, Gotong Royong Stimulan,  dan  Gotong  Royong  Padat  Karya. Pertama, Gotong  Royong  Mandiri  adalah  gotong royong  yang  kegiatannya  direncanakan  secara sederhana, dibiayai dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat  secara  swadaya  murni  atau  partisipasi sukarela  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan kepentingan  bersama  anggota  masyarakat. Kedua,
Gotong  Royong  Stimulan  adalah  gotong  royong yang  kegiatannya  direncanakan  dan  dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan  dan/atau  biaya  pendampingan  dari Pemerintah  Daerah  atau  Pemerintah  Desa  atau Dunia  Usaha/Perusahaan  melalui  dana Corporate Social Responsibility/ CSR dan atau sumber lainnya yang  sah. Ketiga, Gotong  Royong  Padat  Karya
adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui  APBD  atau  Pemerintah  Desa  melalui APBDes  atau  Perusahaan/Sumber  Lainnya  yang Sah  melalui  dana Corporate  Social  Responsibility ( CSR)  atau  Sumber  lainnya  yang  sah,  yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.

## Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
Rehabilitasi  adalah  Perbaikan  dan  Pemulihan semua  aspek  layanan  publik/  masyarakat  sampai tingkat  memadai  pada  wilayah  pascabencana dengan  sasaran  utama  Normalisasi/  berjalannya secara  wajar  berbagai  aspek  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat  seperti  pada  kondisi sebelum terjadinya bencana.
Rekonstruksi  adalah  Pembangunan  kembali semua  prasarana  dan  sarana  serta  kelembagaan pada  wilayah  pasca  bencana  pemerintahan/ masyarakat  dengan  sasaran  utama  Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi,  sosial dan budaya, tegaknya  hukum  dan  ketertiban  serta  bangkitnya peran  serta  masyarakat  dalam  segala  aspek kehidupan.
Berdasarkan  dengan  Undang-Undang  No.  24 paa  Tahun  2007  mengenai  Penanggulangan Bencana,  yang  mana  arti  mitigasi  ini  ialah  suatu rangkaian  dari  bentuk  upaya  yang  dilakukan  udah dapat meminimalisir dari terjadinya risiko dan juga dampak  bencana,  itu  baik  dengan  melalui pembangunan  infrastruktur  maupun  juga  dengan memberikan kesadaran dan juga kemampuan untuk dapat menghadapi bencana.
Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, manajemen  bencana  adalah  suatu  proses  dinamis, berlanjut dan terpadu untuk  meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi  dan  analisis  bencana  serta  pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan  darurat,  rehabilitasi  dan  rekonstruksi bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan
Penanggulangan  Bencana  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  pedoman  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca bencana, dijelaskan bahwa rehabilitasi adalah perbaikan  dan  pemulihan  semua  aspek  pelayanan publik  atau  masyarakat  sampai  tingkat  yang memadai  pada  wilayah  pasca  bencana  dengan sasaran  utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya secara  wajar  semua  aspek  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi  dilakukan melalui  kegiatan  (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan  prasarana  dan  sarana  umum;  (c) pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat; (d)  pemulihan  sosial  psikologis;  (e)  pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan  sosial  ekonomi  budaya;  (h)  pemulihan
keamanan  dan  ketertiban;  (i)  pemulihan  fungsi pemerintahan;  dan  (j)  pemulihan  fungsi  pelayanan publik.
Kegiatan  rehabilitasi  harus  memperhatikan pengaturan mengenai standar rekonstruksi bangunan, kondisi sosial, adat  istiadat, budaya dan ekonomi.    Pemberian  bantuan  perbaikan  rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat  bencana  untuk  dapat  dihuni  kembali. Bantuan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  hasil verifikasi  dan  evaluasi  tingkat  kerusakan  rumah yang dialami.
Bantuan  pemerintah  untuk  perbaikan  rumah masyarakat  sebagaimana  dimaksud  diberikan dengan  pola  pemberdayaan  masyarakat  dengan memperhatikan  karakter  daerah  dan  budaya masyarakat,  yang  mekanisme  pelaksanaannya ditetapkan  melalui  koordinasi  BPBD.  Tujuan pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kondisi  rumah masyarakat  agar  dapat  mendukung  kehidupan masyarakat,  seperti  komponen  rumah,  prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan  berlangsungnya  kehidupan  sosial dan ekonomi  yang  memadai  sesuai dengan standar pembangunan  perumahan  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Rekonstruksi  adalah  perumusan  kebijakan  dan usaha  serta  langkah-langkah  nyata  yang  terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun  kembali  secara  permanen  semua prasarana,  sarana  dan  sistem  kelembagaan,  baik  di tingkat  pemerintahan  maupun  masyarakat,  dengan sasaran  utama  tumbuh  berkembangnya  kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan  ketertiban,  dan  bangkitnya  peran  dan partisipasi  masyarakat  sipil  dalam  segala  aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Rekonstruksi  fisik  adalah  tindakan  untuk memulihkan  kondisi  fisik  melalui  pembangunan kembali  secara  permanen  prasarana  dan  sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat,    prasarana  dan  sarana  ekonomi (jaringan  perhubungan,  air  bersih,  sanitasi  dan drainase,  irigasi,  listrik  dan  telekomunikasi  ), prasarana  dan  sarana  sosial    yang  rusak  akibat bencana,  agar  kembali  ke  kondisi  semula  atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang perlu  dilakukan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang diteliti (Maleong, 2007).  Menurut Sudrajat (2015),
penelitian  kualitatif  adalah  suatu  prosedur  yang menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa  diamati.  Penelitian  kualitatif  cenderung berkembang  dan  banyak  digunakan  dalam  ilmu- ilmu  sosial  yang  berhubungan  dengan  perilaku sosial/manusia,  dengan berbagai  argumentasi tentunya.
Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan  Agustus 2019  sampai  dengan  Januari  2020  bertempat  di kantor  Pemerintah  Daerah  KSB  dan  beberapa lokasi  di  wilayah  KSB.  Pemilihan  sumber  data dalam  penelitian  ini  dengan  cara purposive sampling yaitu  informan  yang  dipilih  harus mengetahui,  memahami,  bahkan  termasuk  dalam sistem kerja PDPGR. Informanyang akan dijadikan obyek untuk diwawancarai adalah beberapa pejabat di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa Barat  yaitu  diantaranya  adalah  Bupati  Sumbawa Barat,  Wakil  Bupati  Sumbawa  Barat,  Sekda Sumbawa  Barat  dan  Asisten  2  Sumbawa  Barat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Alasan  pemilahan  informan  diatas  adalah pejabat  tersebut  merupakan  pejabat  pembuat kebijakan  publik  di  Pemerintahan  Kabupaten Sumbawa  Barat  yang  memiliki  ide  dan  konsep terkait PDPGR, serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan  tokoh  agama  mewakili  masyarakat  secara umum  dalam  memberikan  penilaian  terhadap kebijakan Pemrintah Daerah terkait PDPGR.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  ,  wawancara dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  digunakan metode interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi  interview  bebas  dengan  interview terpimpin, dimana pewawancara membawa pedoman  yang  hanya  merupakan  garis  besar tentang  hal-hal  yang  ditanyakan.  Dokumentasi merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau karya-karya  monumental.  Dalam  penelitian  ini diperoleh  dokumen  dalam  bentuk  tulisan  berapa peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  kabupaten Sumbawa Barat terkait PDPGR.
Keabsahan  data  dicek  menggunakan  teknik triangulasi  sumber  yang  ditunjukkan  dengan jumlah  informan  wawancara  lebih  dari  satu informan.  Keabsahan  data  juga  dicek  dengan mendiskusikan dengan pakar atau orang yang lebih ahli  termasuk  koreksi  di  bawah  bimbingan  dosen pembimbing.  Dari  diskusi  ini  diperoleh  kritik  dan masukan segala macam proses penelitian, sehingga terjadi interaksi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi data  ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data displays ),  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  ( conclusion drawing  /  ver iffication).  Analisis  data dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat
pengumpulan  data  berlangsung  dan  setelah  selesai pengumpulan data(Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  PDPGR  Sebagai  Inovasi  Penanganan Percepatan    Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Pasca  Gempa  Bumi  Di  Kabupaten  Sumbawa Barat
Bencana  gempa  bumi  yang  terjadi  di  daerah kabupaten  Sumbawa  Barat  mengakibatkan  banyak rusaknya  fasilitas publik dan rumah tempat tinggal penduduk.  Kondisi  ini  mengharuskan  pemerintah untuk  melaksanakan  proses  rehabilitasi  dan rekonstruksi  bangunan  pasca  gempa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana.  Untuk  merealisasikan Undang-Undang  tersebut,  pada  tahun  2008  telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana.
Menurut  Perka  PNPB  Nomor  14  Tahun  2104 tentang  petunjuk  teknis  tata  cara  pengajuan  dan pengelolaan  dana  bantuan  sosial  pasca  gempa dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dalam  perencanaan  pembangunan,  memerlukan aspek  perencanaan  dan  pendanaan  sesuai  yang diatur peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah baik dalam bentuk kebijakan perencanaan, pendanaan dan kebijakan pembangunan  daerah.  Secara  teknis,  pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan  dalam  bentuk  rencana  aksi  atau proposal  perencanaan  lain  yang  disetarakan. Selaras  dengan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan  dana  bantuan  kepada  daerah  yang terkena bencana dalam  bentuk dana  bantuan  sosial berpola  hibah.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2010  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Nasional  (APBN)  tahun  2011  menyatakan  bahwa pengalokasian  dana  bantuan  sosial  berpola  hibah ini  berada  di  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lebih  lanjut  dalam  strategi  yang  dijelaskan dalam  Perka  PNPB  nomor  14  Tahun  2011 disebutkan bahwa khusus untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilaksanakan melalui Kelompok  Masyarakat  (POKMAS)  yang  berbasis masyarakat. Aturan ini mengaharuskan pembentukan  POKMAS  sebagai  syarat  pencairan dana  bantuan. Namun, pembentukan POKMAS  ini menjadi  masalah  tersendiri  karena  memerlukan pendataan  yang  teliti  dari  masyarakat  terdampak gempa,  dimana  pendataannya  memerlukan  waktu dan proses  yang cukup  memakan waktu. Sehingga tidak  heran  di  beberapa  daerah  terdampak  gempa
banyak  ditemukan  permasalahan  keterlambatan pembentukan  pokmas  dan  tidak  menyentuh  semua masyarakat terdampak gempa.
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong  (PDPGR)  merupakan  program  yang dicanangkan  oleh  Bupati  dan  Wakil  Bupati kabupaten  Sumbawa  Barat  sejak  tahun  2016 melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa Barat  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Program Daerah  Pemberdayaan  Gotong  Royong  (PDPGR) di  Kabupaten  Sumbawa  Barat.Program  Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). PDPGR menekankan  pada  partisipasi  aktif  masyarakat sebagai  subyek  dan  obyek  dari  pembangunan daerah  dengan  konsep  IJS  (Ikhlas,  Jujur,  dan Sungguh-sungguh). PDPGR memiliki fungsi dalam perencanaa, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian  dan  pengawasan,  serta  evaluasi  dan pelaporan.  Kelembagaan PDPGR  sangat sistematis dan  massif.  Dimulai  dari  Tim  Pengarah  tingkat kabupaten  sampe  tim  pada  tingkat  desa  bahkan blok  yang  disebut  Agen  Pemberdayaan  Gotong Royong.  Agen  Pemberdayaan  terdiri  atas  Agen Pemberdayaan  Tingkat  Kecamatan  2  orang  per kecamatan (ada 8 kecamatan), Agen Pemberdayaan Tingkat Desa/Kelurahan
2 orang per desa/kelurahan  (ada  64  desa/kelurahan),  dan Agen Pemberdayaan  Tingkat  Peliuk/Blok  Wilayah  3 orang per peliuk/blok wilayah (ada 193 Peliuk).
Terdapatnya  agen  PGR  sampai  pada  tingkat paling rendah memudahakan pemerintah kabupaten Sumbawa  Barat  dalam  pembentukan  POKMAS yang disebut sebagai POKMAS Plus. Pokmas Plus terdiri  dari  masyarakat  terdampak  gempa  sebagai anggotanya  dan  agen  PGR  sebagai  ketuanya. Karena  daari  tahun  2016  sudah  terdata  dan terkelompok  dengan  rapi,  hal  ini  memudahkan dalam  pendataan  masyarakat  terdampak  gempa. Adanya  POKMAS  Plus  memberikan  percepatan dalam  proses  pendataan,  pencairan,  pelaksanaan, sampai  dengan  pelaporan.  Berdsarkan  hasil wawancara  juga  dijelaskan  bahwa  dengan  adanya PDPGR  skema-skema  yang  diberikan  dalam pengelolaan  dana  bantuan  berupa  pokmas-pokmas dari  pemerintah    bisa  kita  sesuaikan.  Justru keberadaan agen-agen ini yang menjadi pilar utama yang menentukan betapa cepatnya kita dibandingkan  tempat  lain.  Agen  PGR  sebagai pokmas  plus  dibantu  oleh  agen  penggerak  di tingkat  desa,  agen  pembina  tingkat  kecamatan,  di tingkat  kabupaten  ada  pembina  dan  pengarah. Sistem  inilah  yang  membuat  perbedaan  signifikan penanganan gempa dengan kabupaten/kota lainnya. Bekerjanya  sistem  ini  mulai  dari  pendataan, perencanaa, eksekusi, pembayaran, dan pelaporan .
Selain  struktur  PDPGR  yang  sistematis  sampai ke  tingkat  peliuk,  penanganan  percepapatan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  gempa  juga dipengaruhi  oleh  pengalaman  Sumbawa  Barat  dari
tahun  2016  dengan  kelompok  masyarakat  yang sudah  ada  bersama  Agen  Pemberdayaan  Gotong Royong  yang  berjumlah  193  Peliuk.  Pengalaman ini membuat kabupaten Sumbawa Barat tidak perlu “belajar”  lagi  dalam  mengadaptasi  penangangan pasca gempa bumi.
Selain  2  hal  tersebut,  perubahan  sikap  mental masyarakat yang semangat ikut berpasrtisipasi aktif tolong-menolong dalam rehabilitasi dan rekonstruksi  sebagai  perubahan mindset sebagai dampak  PDPGR  juga  memberi  peran  penting dalam  percepatan  penanganan  pasca  gempa. Gotong  royong  adalah  modal  dari  pembangunan. Di lapangan, agen PDPGR ini dibantu oleh Babinsa TNI, Babhinkamtibmas Polri, dan masyarakat. Tak hanya  Agen  Pemberdayaan  Gotong  Royong  , anggota  TNI  dan  Polri,  pemerintah  Daerah Aparatur  Sipil  Negara  dalam  mempercepat  proses rehab  rekon  korban  terdampak  gempa.  Dengan semangat kebersamaan, semua unsur bahu membahu  membantu  masyarakat  untuk  bangkit dari keterpurukan.
Menurut  Effendi  (2013)  dalam  kajiannya tentang  budaya  gotong  royong  masyarakat  dalam perubahan  sosial  saat  ini  menyimpulkan  bahwa gotong  royong  telah  tumbuh  dan  berkembang dalam  masyarakat  kita  sejak  lama.  Dalam  budaya gotong  royong  melekat  nilai-nilai  substansi  modal sosial.  Sebagai  modal  sosial,  gotong  royong  dapat dijadikan  rujukan  dan  pegangan  dalam  mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih  memegang  teguh  prinsip  gotong  royong sebagai  modal  sosial  maka  lebih  mudah  dalam mencapai kemajuan bersama.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  peran  PDPGR  sebagai  inovasi  penanganan percepatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca gempa  di  kabupaten  Sumbawa  Barat  diepangaruhi oleh 3 hal yaitu :
1. Keberadaan  agen  pemberdayaan  gotong royong memudahkan pemerintah dalam membentuk POKMAS Plus sehingga pendataan  masyarakat  terdampak  gempa, pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi  lebih  cepat  dari  waktu  yang ditargetkan.(Fakta  pada  tanggal  15  Oktober 2018  KSB  menjado  Kabupaten  pertama  yang membentuk  Pokmas  dan  dapat  mencairkan dana rehab rekon tahap 1)
2. Adanya pengalaman PDPGR dari tahun 2016 memudahkan  untuk  mengadaptasi  skema- skema yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3. Adanya  perubahan mindset masyarakatan untuk  tolong-menolong  dalam  bentuk  gotong royong dalam segala hal.
Indikator Keberhasilan PDPGR Sebagai Inovasi Penanganan  Percepatan    Rehabilitasi  dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Sumbawa Barat
Keberhasilan PDPGR sebagai
inovasi penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca  gempa  di  kabupaten  Sumbawa Barat  terlihat  dari  beberapa  indikator  yaitu  waktu pengerjaan  yang  lebih  cepat,  kuantitas  pekerjaan yang  banyak  dan  cakupan  yang  luas,  penggunaan dana  yang  efekif  dan  efisien,  serta  tidak terdapatnya  protes/demonstrasi  dari  masyarakat terkait proses pengerjaan.
Waktu  pengerjaan  yang  lebih  cepat  dari  target merupakan indikator keberhasilan PDPGR mempercepat  rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Hal  ini terlihat  dari  data  yang  disampaikan  oleh  Bupati kabupaten Sumbawa Barat. Menurut hasil wawancara  dijelaskan  bahwa  rehabilitasi  dan rekonstruksi  menggunakan  mekanisme PDPGR  ini sangat  efektif    karena  didasari  jiwa  IJS  (Ikhlas, Jujur,  dan  Sungguh-sungguh),  sehingga  tidak  ada keraguan  terhadap  mekanisme  ini.  Dari  hasil evaluasi  dengan  membandingkan  dengan  nilai uang, selalu saja  fisik  itu  nilainya  lebih tinggi  dari uang  yang    diterima.  Bahkan  pada  saat  uang  yang kita  dapatkan  mencapai  47%,  fisik  kita  sudah mencapai  85%.  Ini  membuktikan  ada  partisipasi yang aktif yang terjadi pada mekanisme PDPGR.
Waktu  pengerjaan  yang  relatif  cepat  ini  terjadi karena mekanisme PDPGR sudah sangat sistematis.  Pembentukan  POKMAS  Plus  dari  agen PGR  dapat  mempercepat  proses  pendataan, pencairan, pengerjaan, dan pelaporan. Terlebih lagi dengan  pengalaman  PGPGR  dari  tahun  2016 memudahkan  pemerintah  dalam  mengadaptasi skema-skema  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat.
Indikator kedua keberhasilan
PDPGR
mempercepat  rehabilitasi  dan  rekonstruksi adalah kuantitas  pekerjaan  dan  cakupan  yang  luas. Terdapatnya  agen  PGR  di  193  peliuk  mampu mendata  secara  keseluruhan  sehingga  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  rencana.  Data  jumlah rumah  terdampak  dan  telah  direhabilitasi  dan direkonstruksi  di  KSB  totalnya  sebanyak  18.430 unit.  Rumah  kategori  Rusak  Berat  sebanyak  1.286 unit  dan  telah  selesai  dibangun  95  persen  lebih. Rusak  Sedang  sebanyak  3.835  dan  telah  tuntas dikerjakan  seluruhnya.  Sementara  Rusak  Ringan sebanyak  13.309  unit  dan  telah  tuntas  dikerjakan sebanyak 98,49 persen.
Menurut
Peraturan
Kepala Badan
Penanggulangan  Bencana  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  pedoman  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca  bencana  menjelaskan  indikator  pencapaian rehabilitasi  rumah  masyarakat  pasca  bencana sebagai berikut:
1. Bantuan  diterimakan  ke  masyarakat  dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan/rehabilitasi.
Bantuan  diterima  oleh  seluruh  masyarakat terdampak gempa di kabupaten Sumbawa Barat karena  pendataan  yang  cepat  dan  merata  yang dilakukan  oleh  agen  PDPGR  sampe  tingkat peliuk.  Agen  PDPGR  dibantu  oleh  Babinsa TNI,  Babhinkamtibmas  Polri,  Kepala  Dusun dan  Kepala  Desa/Lurah.  Selanjutnya  data tersebut  diverifikasi  kembali  oleh  tim  ditingkat pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  kerjasama dalam  konsep  gotong  royong  ini  mampu mempercepat  pendataan  yang  valid  untuk masyarakat terdampak gempa.
2. Adanya share dari  masyarakat,  baik  berupa dana,  tenaga,  material,  untuk  pelaksanaan rehabilitasi rumah.
PDPGR  menekankan  pada  gotong  royong  dan terbentuknya swadaya masyarakat.
Bersdasarkan  temuan  di  lapangan,  bila  dana stimulan tidak cukup maka kelompok masyarakat  akan  melakukan  swadaya  untuk membantu masyarakat lainnya.
3. Perbaikan/rehabilitasi rumah terlaksana Indikator  ini  ditunjukkan  dengan  prosentase penyelesaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca  gempa  diatas  90%  baik untuk rumah kategori Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS), maupun Rusak Ringan (RR).
4. Rumah  kembali  layak  huni,  memenuhi  kondisi minimal Rumah Sehat Sederhana
5. Masyarakat korban kembali bermukim.
6. Tersalurkannya dana bantuan berupa stimulan
7. Diterimanya  dana  bantuan  oleh  masyarakat korban yang membutuhkan
8. Terdistribusikannya  material  dan  komponen bangunan sesuai kebutuhan korban
9. Terdistribusikannya  peralatan  pembangunan untuk tindak perbaikan rumah
10. Hadirnya SDM sesuai kebutuhan penyelenggaraan perbaikan 11. Fisik bangunan
dapat memberikan naungan/ shelter dan  jaminan  perlindungan (kokoh), sesuai dengan standard teknis bangunan
Indikator pencapaian rehabilitasi dan rekonstruksi  yang  diberikan  oleh  PNPB  dapat dicapai dengan lebih cepat menggunakan mekanisme PDPGR. Indikator keberhasilan PDPGR lainnya adalah tidak terdapatnya protes/demonstrasi  atas  proses  yang  terjadi,  tidak sepeti  di  daerah  lain.  Protes-protes  seringkali terjadi  karena  pendataan  yang  tidak  akurat  dan tidak  tepat  sasaran,  proses  yang  lama,  dan  bahkan ketidak  jujuran  oknum  POKMAS.  Dengan  skema PDPGR,  pendataan  yang  dilakukan  merat  dan dalam  waktu  yang  relatif  cepat  serta  PDPGR
berlandaskan  jiwa  IJS  (Ikhlas,  Jujur,  dan  Sunguh- sungguh).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong  Royong  )  sebagai  inovasi  penanganan percepatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca gempa  di  kabupaten  Sumbawa  Barat  dapat ditinjau  dari  beberapa  hal.  Peran  Agen Pemberdayaan  Gotong  Royong  sangat  penting dalam  percepatan  proses  awal  pembentukan POKMAS  Plus  sehingga  mempercepat  proses pendataan secara menyeluruh, pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adanya pengalaman PDPGR dari tahun 2016 memudahkan  untuk  mengadaptasi  skema- skema  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat. Adanya perubahan mindset masyarakatan untuk tolong-menolong  dalam  bentuk  gotong  royong dalam  segala  hal.  Dengan  prinsip  Gotong Royong  yang  telah  disebutkan  diatas  yang melandasi  semua  kegiatan  yang  dilakukan PDPGR sebagai Pokmas Plus sehingga membantu percepatan kegiatan rehab rekon.
2. Indikator keberhasilan PDPGR (Program Daerah  Pemberdayaan  Gotong  Royong  ) sebagai inovasi penanganan percepatan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  gempa  di kabupaten  Sumbawa  Barat  dapat  ditinjau  dari waktu  pengerjaan  yang  relatif  lebih  cepat daripada  target  yang  diberikan  dan  kuantitas pngerjaan  yang  menyeluruh  karena  proses pendataan  yang  baik  oleh  POKMAS  Plus. Indikator pendukung lainnya berupa penggunaan dana  yang efektif dan efisien serta tidak terdapatnya protes dari masyarakat. Indikator  ini  telah  disampaikan  oleh  para Informan  baik  pejabat  formal  di  Pemda  KSB maupun  tokoh  informal  yaitu  tokoh  agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

## REFERENSI
Buku, Desertasi, dan Jurnal Abdulkadir. 2017. Evaluasi Implementasi PDPGR di Daerah Otonom Baru (DOB) di
Kabupaten Sumbawa Barat . Desertasi Universitas Negeri Jakarta
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah . Yogyakarta : Graha
Ilmu
Effendi, Noer Tadjuddin. 2013. Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat ini . Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1 , Mei 2013
Maleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Pangabean, Mangasi. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan . Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.1 No.1 Januari 2015
Sudrajat, M Subana . 2005. Dasar- dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka setia. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Dr Jalaludin Rakhmat, 30 januari 2012, Kompasiana.com, Rekayasa Sosial. Nancy Brandon Tuma, 4 April 2018,
Sosiologis.com, Dinamika Sosial, di dalam articlenya MacMillan Encyclopedia of Sociology

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
_________________ Nomor 22  Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

## Bencana
_________________ Nomor 23 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

## Program Daerah Pemberdayaan Gotong
Royong di Kabupaten Sumbawa Barat Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
____________________ Nomor 14 Tahun 2104
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Dana Bantuan Sosial Pasca Gempa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)