## Flood Mitigation : TINJAUAN TENTANG KONDISI DAN MASALAH SISTEM DRAINASE SERTA PENGENDALIAN  BANJIR DI KOTA CIMAHI

## Oleh: Nandi*)

## Abstrak
Bahaya atau bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Bentuk dan jenis bencana  pun  bermacam-macam,  Bencana  diartikan  sebagai  peristiwa  fisik  yang berpotensi  merusak,  yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  nyawa  atau  luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Bencana, seperti terjadinya bahaya, mungkin memiliki pengaruh lokal (lingkungan atau  masyarakat)  atau  dampak  yang  sangat  besar  diatas  batas  negara.  Bencana ini  juga  kadang  tergantung  oleh  penyebabnya,  bisa  aktivitas  manusia  dan  atau fenomena  alam.  Selain  itu,  bahaya  untuk  bencana  dapat  berupa  serangan mendadak berbahaya atau serangan lambat berbahaya (UNDP, 1992).
Tulisan  ini  akan  menyajikan  kondisi  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Kota Cimahi  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  Sistem  Drainase  Kota.    Fungsi drainase  sebagai  pengendali  banjir  saat  ini  mulai  berkurang,  kerusakan  dan buruknya  kualitas  konstruksi  bangunan  air  akan  menjadi  tantangan  bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya.
Tuntutan  akan  peningkatan  kondisi  drainase  sebagai  pengendali  banjir  memang suatu keharusan, karena dengan kondisi drainase kota yang baik maka terjadinya bencana banjir akan terminimalisir.
Selain  itu,  penyebab  utama  terjadinya  genangan  dan  banjir  di  daerah  perkotaan bukan  semata  karena  factor  topografi  atau  geografis.  Perubahan  penggunaan lahan  di  daerah  hulu  merupakan  pemicu  terjadinya  bencana  banjir.  Perubahan penggunaan  lahan  dari  ruang  terbuka  dan  tidak  terbangun,  menjadi  ruang  yang terbangun  akan  menyebabkan  meningkatnya  jumlah  limpasan  permukaan  (Run off).  Di  sisi  lain,  kapasitas  drainase  sebagai  penampung  air  limpasan  tidak memadai, sehingga terjadilah apa yang disebut banjir.
Kata Kunci: Sistem Drainase, Kota Cimahi, Pengendali Banjir
*) Nandi, , S.Pd.,M.T.,M.Sc., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Secara umum, bahaya didefinisikan sebagai suatu bahaya bencana. Menurut FEMA, 2006, bahaya  merupakan peristiwa  yang  mengancam kehidupan, properti, dan  aset  lainnya.  Twigg  (2004)  bahaya  didefinisikan  sebagai  peristiwa  fisik  yang berpotensi  merusak,  yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  nyawa  atau  luka, kerusakan harta benda, gangguan  sosial dan ekonomi, atau kerusakan  lingkungan. PIRBA (Pusat Informasi  Riset Bencana  Alam  -  Kementerian Riset dan Teknologi Republik  Indonesia)  bahaya  alam  didefinisikan  sebagai  potensi  kejadian  atau fenomena  alam  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  atau  kerugian  jiwa,  materi, gangguan ekonomi, dan degradasi lingkungan.
Bahaya  alam  dapat  terjadi  sebagai  ancaman  tunggal  atau  kombinasi  dari mereka  pada  penyebabnya  dan  dampaknya.  Selain  itu,  bahaya  alam  yang diklasifikasikan  berdasarkan  karakteristik  lokasi,  intensitas  dan  probabilitas. Risiko,  kemudian  didefinisikan  sebagai  fungsi  dari  bahaya  dan  rentan  /  kapasitas yang  menjelaskan  kemungkinan  kondisi  berbahaya  dan  ekstrim,  di  mana  kondisi ini  dapat  berubah  menjadi  bencana.  Dengan  demikian,  manajemen  bencana  alam ini bertujuan untuk mempersiapkan suatu daerah sebelum bencana terjadi.
Bencana,  seperti  terjadinya  bahaya,  mungkin  memiliki  pengaruh  lokal (lingkungan atau  masyarakat) atau dampak  yang  sangat besar diatas  batas  negara. Bencana ini juga kadang tergantung oleh penyebabnya, bisa aktivitas manusia dan atau  fenomena  alam.  Selain  itu,  bahaya  untuk  bencana  dapat  berupa  serangan mendadak  berbahaya  atau  serangan  lambat  berbahaya  (UNDP,  1992).  Dari  sudut pandang  ekologis,  bencana  alam  adalah  kondisi  normal  dari  dinamika  alam. Andjelkovic,  2001,  mengatakan  bahwa  kejadian  ekstrem  hanya  menjadi  bencana ketika  telah  berdampak  pada  pemukiman  manusia  dan  kegiatannya.  Dalam pengertian ini, bencana alam muncul berdasarkan kenyataan bahwa beberapa orang tinggal di daerah dengan potensi bahaya alam. Bencana bukan merupakan peristiwa rutin, sehingga pemerintah harus siap untuk kejadian-kejadian.
Pendekatan pemerintah dalam  menangani  bencana adalah untuk  mencegah bencana  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia  seperti  banjir,  kekeringan,  atau siap untuk kesempatan yang lebih buruk dari bencana alam, seperti letusan gunung berapi,  tsunami,  gempa  bumi  dan  lain-lain  sehingga,  sangat  penting  untuk mengetahui  karakteristik  dari  bahaya  alam.  Sering  kali,  bahaya  alam  dapat diprediksi.  Mereka  cenderung  terjadi  berulang  kali  di  lokasi  geografis  yang  sama karena  mereka  terkait  dengan  cuaca  pola  atau  karakteristik  fisik  suatu  daerah. Alasan  bagi  pemerintah  untuk  mencegah  bencana  adalah  bahwa  bencana  dapat mengganggu  pembangunan.  Hal  ini  dapat  mengganggu  inisiatif  pembangunan dalam  banyak  hal,  seperti  hilangnya  sumber  daya,  gangguan  selama  program pembangunan, menghancurkan investasi dan ketidakstabilan politik. Pengembangan  sumber  daya  yang  rugi  saat  terjadinya  bencanaperti  keluarnya produk investasi. Ketika bencana melanda suatu daerah berulang kali dalam waktu singkat,  itu  akan  menciptakan  citra  buruk  daerah  tersebut  untuk  para  investor. Investor perlu kondisi yang stabil dan keamanan yang mengarah  ke kondisi bisnis yang  baik  dalam  menginvestasikan  uang  mereka.  Akhirnya,  tekanan  atas
pemerintah dalam menangani bencana dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Hal  ini  dapat  terjadi  ketika  pemerintah  mengelola  miss-kejadian  pasca  bencana yang  pada  akhirnya  akan  menciptakan  ketidakpuasan  warga  negara.  Pemerintah juga bisa disalahkan karena ketidakmampuan perusahaan untuk mencegah bencana. Salah  satu  bencana  yang  sangat  umum  di  Indonesia  adalah  banjir.  Banjir  adalah salah satu bahaya umum yang menyebabkan hilangnya nyawa dan sifat orang dan bahkan  menyebabkan  keadaan  ekonomi  yang  parah  untuk  mengatur  kembali, khususnya  di  negara-negara  berkembang  (UNDP,  1999).  Namun,  kondisi  potensi kejadian banjir dapat diidentifikasi di muka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola  kondisi  potensi  banjir  untuk  mencegah  satu.  Dalam  tulisan  ini,  sebuah diskusi tentang manajemen pengendalian banjir yang akan di laksanakan, selain itu juga dibahas identifikasi masalah sistem drainase di Kota Cimahi. Tulisan ini akan disajikan ke dalam beberapa bagian; bagian awal akan menjelaskan gambaran dari sistem  drainase  yang  ada  dan  klasifikasi  sistem  drainase  di  Kota  Cimahi. Selanjutnya  pada  pembahasan  akan  dibahas  mengenai  analisis  daerah  genangan hujan  dan  pengendalian  banjir  di  Kota  Cimahi.  Pada  bagian  terakhir  adalah kesimpulan.

## 2. Sistem drainase di Kota Cimahi
Kota Cimahi terletak di sebelah barat Kota Bandung. Secara geografis, Kota ini  adalah  bagian  dari  Wilayah  Cekungan  Bandung,  mempunyai  peran  penting sebagai  pintu  masuk  ke  Kota  Bandung.  Dahulu,  Kota  Cimahi  merupakan  bagian dari  Kabupaten  Bandung  hingga  Oktober  2001,  dan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  9  /  2001  maka  terbentuklah  daerha  Otonom  Kota  Cimahi.  Dalam  konteks regional, Cimahi kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Bandung Metropolitan Area  (BMA),  dengan  fungsinya  sebagai  daerah  penyangga  Kota  Bandung. Beberapa kegiatan Kota Bandung seperti jasa, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya terdistribusi untuk melayani penduduk Cimahi.
Sebagai  kota  baru,  Cimahi  harus  mempersiapkan  infrastruktur  untuk  masa depan. Namun Infrastruktur yang akan disediakan harus memenuhi kebutuhan kota. Salah satunya adalah sistem drainase. Tentu saja, kota Cimahi dilalui oleh banyak sungai  dari  wilayah  sekitar,  seperti  dari  Kabupaten  Bandung  dan  bermuara  di Sungai  Citarum  sebagai  saluran  drainase  utama.  Keempat  sungai  besar  yang melintas di Kota Cimahi, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cigugur/ Sungai Cibaligo, dan Sungai Cibeureum.
Secara  hukum,  pengelolaan  air  di  Daerah  yang  dilalaui  Sungai  Citarum diatur  oleh    nomor  Peraturan  Provinsi  Jawa  Barat    No.  12  /  1989  tentang pengelolaan air, dan peraturan ini diikuti dengan nomor Surat Keputusan Gubernur 614.05/SK  834-Huk/97  tentang  Pembentukan  Komite  Pengelolaan  Air  Wilayah Sungai Citarum. Tugas komite ini adalah:
1) Koordinasi pengumpulan data dan tabulasi di Wilayah Sungai Citarum
2) Koordinasi utilitas sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum
3) Memberikan saran dan rekomendasi dalam pengelolaan Sungai Citarum Daerah
4) Meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  warga  pemanfaatan,  pengembangan, konservasi, dan kontrol sumber daya air.
5) Monitoring  dan  Pengendalian  pengelolaan  air  Citarum  Wilayah  Sungai Dengan  demikian,  pengendalian  banjir  dan  sistem  drainase  di  Kota  Cimahi adalah  di  bawah  koordinasi  dengan  Panitia  Pengelolaan  Air  Wilayah  Sungai Citarum.
Drainase  di  Cimahi  terhubung  dengan  adanya  sungai  yang  melalui  Kota  Cimahi. Sungai-sungai  menjadi  saluran  utama  dalam  sistem  drainase  Cimahi.  Sistem drainase di Cimahi dibagi menjadi empat subsistem, yaitu:
1) Cihaur subsistem; mengalir ke barat
2) Cimahi - Cisangkan subsistem, subsistem paling  luas dan melewati pusat kota, berakhir di selatan.
3) Cilember - Mancong subsistem; melewati pusat kota, berakhir di selatan.
4) Cibeureum  subsistem,  terletak  di  bagian  timur  kota  di  perbatasan,  berakhir  di selatan.
Gambar  1. Sistem Drainase di Kota Cimahi (Bappeda, 2003)
Ada dua fungsi drainase di Kota Cimahi; untuk menguras irigasi dan untuk mengalirkan  air  hujan.  saluran  irigasi  di  Cimahi  yang  diletakkan  di  Kecamatan Cimahi  Utara  terdidri  dari  kelurahan  Cipageran,  Citeureup,  Padasuka.  untuk
Kecamatan  Cimahi  Selatan  terdapat  di  keluarahan  Cibeber  dan  Leuwigajah. Namun,  karena  pergeseran  fungsi  Cimahi  menjadi  daerah  perkotaan  dan  karena penggantian  lahan  pertanian  oleh  daerah  terbangun,  fungsi  saluran  irigasi  akan bergeser  ke  dalam  penggunaan  drainase  air  hujan.  Pergeseran  ini  harus  ditangani dengan  hati-hati karena perbedaan karakter dan tujuan. Selain  itu, sistem drainase di  Kota  Cimahi  dapat  diklasifikasikan  sebagai:  jaringan  drainase  primer;  jaringan drainase sekunder; dan jaringan drainase tersier.

## a. Jaringan Drainase Primer
Kondisi  topografi  alam,  sungai-sungai  di  Kota  Cimahi  berfungsi  sebagai drainase  primer.  Sungai-sungai  tersebut  memiliki  banyak  atribut  seperti  kanal, saluran,  dll  parit  yang  berfungsi  sebagai  pengumpul  air  dari  drainase  yang  lebih kecil di  Kota Cimahi.  Sungai  Cimahi adalah sungai terbesar di  Kota Cimahi  yang melintas dari utara ke selatan. Panjang Sungai Cimahi yang melalui Cimahi 10.355 kilometer  dengan  lebar  rata-rata  5  -  8  meter.  Secara  rinci  dimensi  dari  sungai- sungai di Cimahi dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Dimensi Sungai Di Kota Cimahi No Rivers Dimension Debit (m 3 / second) District Length (m) Wide (m) 1 Cimahi 4,420 5 – 8 4,500 North Cimahi 3,425 5 – 8 4,500 Central Cimahi 2,510 5 – 8 4,500 South Cimahi 2 Cisangkan 5,395 4 – 5 700 North Cimahi 3,040 4 – 6 700 Central Cimahi 5,360 4 – 6 700 South Cimahi 3 Cibeureum 3,250 3 – 6 1,500 Central Cimahi 4 Cigugur 4,435 6 – 7 4,000 North Cimahi 1,830 6 – 8 4,000 Central Cimahi 2,790 6 – 8 2,500 South Cimahi
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (2003), Yulianta (2005)
Selain  sungai,  ada  dua  sub-jaringan  drainase  primer  di  Kota  Cimahi. Pertama,  saluran  drainase  yang  terbentang  sepanjang  jalan  utama  Cimahi.  Secara keseluruhan, mereka memiliki panjang 12 kilometer, 7 km di sebelah selatan dan 5 km  di  sebelah  utara.  Pada  saat  ini,  saluran  tidak  berfungsi  secara  optimal  karena sedimentasi  yang  mencakup  70%  dari  saluran.  Kedua,  saluran  drainase  yang terletak  di  kawasan  CBD;  sekitar  Alun  -  Alun  ke  Pasar  Atas.  Sebagian  besar saluran masih bekerja dengan baik, namun di beberapa lokasi mereka terhambat.

## b. Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan  drainase  sekunder  yang  ada  adalah  saluran  drainase  yang memperluas  jalan utama di sebelah  jalan utara dan  selatan  Kota  Cimahi.  Saluran- saluran  yang  terletak  di  sebelah  jalan  seperti  di  Jalan  Kolonel  Masturi,  Jalan Cihanjuang,  Jalan  Gatot  Subroto,  Jalan  Cimindi  –  Leuwigajah,  Jalan  Nanjung  –
Baros.  Saluran  drainase  yang  ada  di  sepanjang  kiri  dan  kanan  Jalan  Kolonel Masturi memiliki total panjang 3.600 meter. Kondisi saluran baik dengan debit sisi kiri  16,44  m3  /  detik  dan  debit  sisi  kanan  12,6  m3/detik;  total  kapasitas  saluran adalah 29,04 m3 / detik. saluran drainase Jalan Cihanjuang itu tidak dalam kondisi baik. Sebagian besar saluran tertutup sehingga tidak dapat menahan air ketika curah hujan,  meskipun kapasitas saluran adalah salah satu yang terbesar di Cimahi.  Sisi saluran memiliki kapasitas 9,17 m3 / detik dan sisi kiri memiliki 10,91 m3 / detik; total saluran memiliki 20,08 m3 / detik. Saluran drainase di sisi jalan Gatot Subroto mempunyai debit total 12,8 m3/detik. Sisi kiri memiliki 4,42 m3 per detik dan sisi kanan  memiliki  8,38  m3  per  detik.  Kapasitas  saluran  drainase  di  Cimahi ditunjukkan dalam tabel 2.
Tabel 2. Nama Jalan dan Kondisi Drainase
No Street Name Length (m) Q-left side (m 3 / second) Q-right side (m 3 / second) Q total (m 3 / second) Condition 1 Dustira 2,464 1.29 0.96 2.25 Covered by solid waste 2 Cisangkan Hilir 1,370 4.26 4.49 8.75 Good 3 Gandawijaya 667 3.44 3.44 6.88 Covered by solid waste 4 Tani Mulya 1,085 4.26 1.59 5.85 Not connected 5 Jati 653 1.79 10.58 12.37 Covered by solid waste 6 Panday 519 8.24 8.24 16.48 Bad construction 7 Ciawitali 2,058 2.25 3.16 5.41 Not connected 8 Citeureup 906 10.15 6.84 16.99 Good 9 Cihanjuang 2,400 9.17 10.91 20.08 Sealed 10 Kolonel Masturi 3,600 16.44 12.60 29.04 Good 11 Kamarung 1,491 3.41 6.75 10.16 Covered by solid waste 12 Sangkuriang 1,470 1.43 1.49 2.92 Sedimentation 13 Margaluyu 1,382 1.88 2.91 4.79 Covered by solid waste 14 Babakan 341 0.79 0.23 1.02 Sedimentation 15 Pesantren 2,023 7.16 8.93 16.09 Covered by solid waste 16 Abdul Halim 1,323 4.73 4.73 9.46 Sedimentation 17 Sisingamaraja 1,324 2.11 2.92 5.03 Bad construction and Covered by solid waste 18 Contong 1,634 2.45 1.81 4.26 Sedimentation 19 Lapangan Tembak 1,196 1.09 0.83 1.92 Covered by solid waste 20 Jend. Sudirman 1,211 3.28 4.33 7.61 Covered by solid waste 21 Kebon Rumput 1,156 3.19 0.59 3.78 Covered by solid waste 22 Ibu Ganirah 1,752 1.15 1.24 1.19 Covered by solid waste 23 Cibeber-Leuwigajah 2,445 0.58 1.21 1.79 Sealed 24 Leuwigajah Cangkorah 2,893 24.90 19.30 44.20 Sedimentation 25 Gatot Subroto 2,976 4.42 8.38 12.80 Sealed 26 Cibodas 1,721 0.21 0.21 0.42 Sedimentation 27 No data 44,776
Sumber : Nandi (2003), Dinas Pengairan dan Tata Kota (2005)

## 3. Daerah Genangan di Kota Cimahi
Secara  topografi,  Cimahi  bukanlah  daerah  dataran  banjir.  Bagaimanapun, ketika  hujan  turun  dengan  sangat  deras,  di  beberapa  tempat  terjadi  penggenangan air. Dinas tata Kota Cimahi (2006) melaporkan sedikitnya terdapat 21 lokasi yang tergenang  ketika  turun  hujan  dan  beberapa  daerah  mempunyai  potensi  untuk
tergenang tegantung pada durasi dan besarnya intensitas hujan serta kondisi sistem drainasenya.
Gambar 2: Masalah Sistem Drainase di Kota Cimahi

## 4. Penyebab Genangan di Cimahi
Secara  umum,  Yuliyanta  (2005)  menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa masalah utama yang menyebabkan penggenangan di Kota Cimahi, yaitu:
1) aliran permukaan ( run off ) dari arah Utara
2) rintangan pada sistem drainase
3) penurunan  infiltarsi  air  hujan  yang  disebabkan  oleh  perubahan  penggunaan lahan,  dari  area  tidak  terbangun  menjadi  area  terbangun,  khususnya  di  daerah utara Kota Cimahi.
Dari tiga penyebab ini, kita dapat mengekstrak menjadi dua penyebab yang memberikan  kontribusi  terhadap  terjadinya  genangan  di  Kota  Cimahi,  yaitu; konversi  penggunaan  lahan  dan  kapasitas  drainase  ( supply )  dan  volume  aliran permukaan  ( demand ).  Perubahan  penggunaan  lahan  dari  pertanian  dan  ruang terbuka  menjadi  area  terbangun  telah  menurunkan  kapasitas  infiltrasi  air  pada tanah.  Itu  dapat  terjadi  karena  ruang  terbuka  dan  lahan  pertanian  mempunyai tingkat  infiltrasi  yang  tinggi  disbanding  daerah  terbangun.  Intinya,  keberadaan
ruang  terbuka  dan  lahan  pertanian  di  Utara  Kota  Cimahi  sangat  penting  dalam mengendalikan aliran permukaan dari daerah Utara.
Gambar 3: Arah aliran permukaan di Kota Ciamahi (Bappeda, 2003)
Sangat  disayangkan,  analisa  perubahan  penggunaan  lahan  di  Kota  Cimahi menunjukan  bahwa  selama  30  tahun,  ruang  terbukan  dan  lahan  pertanian  telah mengalami  penurunan  hamper  80%.  Pada  tahun  1976,  lahan  pertanian  luasnya mencapai 2,612.34 ha, tetapi pada tahun 2004 luasnya hanya mencapai  519.97 ha. Luas ruang terbuka mencapai 470.58 ha di tahun 1976, tetapi di tahun 2004 hanya mencapai  hamper  32.77  ha.  Tipe  penggunaan  lahan  lainnya  yang  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pengendalian  aliran  permukaan  adalah  badan  air, seperti kolam dan danau. tetapi, tipe penggunaan lahan ini telah berkurang hingga 68%  selama  30  tahun.  Disisi  lain,  daerah  terbangun  di  Kota  Cimahi  meningkat dengan  cepat.  Selama  30  tahun,  daerah  terbangun  di  Kota  Cimahi  meningkat hingga  330%.  Jika  kecenderungan  perubahan  penggunaan  lahan  ini  terus  terjadi dan  terus  berlangsung  selama  30  tahun,  maka  infrastructure  sistem  drainase  nya harus dapat dipersiapkan untuk merespon peningkatan jumlah aliran permukaan.
Karena itu, Yuliyanta (2005) menunjukan bahwa peningkatan jumlah aliran permukaan  tidak  diikuti  oleh  peningkatan  kapasitas  drainase.  Dengan  kata  lain, tidak ada keseimbangan antara kondisi drainase dengan  volume aliran permukaan (Nandi,  2003).  Pada  tahun  1995,  sistem  drainase  Kota  Ciamhi  dapat mengendalikan  secara  optimal  kejadian  banjir.  Namun  pada  tahun  2002,  dan
selanjutnya  tahun  2003  volume  aliran  permukaan  lebih  besar  dibanding  kapasitas sistem drainasenya. Hubungan antara volume aliran permukaan maksimum dengan sistem drainase ditunjukan pada gambar 4.
Gambar  4: Volume maksimum limpasan permukaan dengan system drainase Sumber: Modifikasi dari Yuliyanta (2005)
Seperti  pada  gambar  4,  tanpa  adanya  peningkatan  atau  pembaharuan  pada insfrastruktur  sistem  drainase,  Cimahi  akan  menghadapi  daerah  penggenangan yang  lebih  dasyat  secara  periodic.  Idealnya,  insfrastruktur  sistem  drainase  harus disiapkan secara periodic mengikuti tren peningkatan volume limpasan permukaan pada rencana proyek pemabangunan selanjutrnya dan pemeliharaan sistem drainase yang sudah ada. Tetapi sangat disayangkan, Karena pengelolaan sistem drainase di Kota  cimahi  tidk  begitu  bagus.  Masalah  dalam  penegelolaan  drainase  Kota Ciamahi  dapat  diidentifikasi  seperti  buruknya  konstruksi  bangunan,  cakupan limbah padat, sedimentasi, pengdangkalan, dan pengendali Banjir Cimahi
Secara  teknis,  prinsip  pengendali  banjir  adalah  menyimpan  sebanyak mungkin  air  dari  peristiwa  hujan  melalui  infiltrasi  tanah,  dan  memperkecil ternjadinya aliran permukaan ( run off ). Dengan melakukan hal demikian, air atanah yang  ada  dapat  digunakan  sebagai  cadangan  air  tanah  ( water supply ).  Dengan memperkecil  jumlah  aliran  permukaan,  kemungkinan  terjadinya  banjir  akan terminimalisir. Dalam hal ini, penggunaan lahan adalah kunci utama dalam proses pengendalian  aliran  permukaan.  Perubahaan  berbagai  bentuk  penggunaan  lahan dari  vegetasi  menjadi  daerah  terbangun  di  daerah  hulu,  akan  memperkecil kemampuan  tanah  dalam  meloloskan  air  dengan  demikian  secara  tidak  langsung akan  meningkatkan  jumlah  aliran  permukaan.  Dalam  jumlah  yang  besar,  aliran permukaan  dari  berbagai  anak  sungai/saluran  dapat  menyebabkan  kapasitas  atau daya tampung sungai/saluran   induk tidak akan  mencukupi.  Ketika  hal  ini terjadi, maka banjir pun akan terjadi pada daerah yang lebih rendah.
2002 2003 Time V,C (m 3 /second) 388.89 386.11 V = maximum runoff volume C = drainage system capacity Inundation dimension
Karena  itu,  volume  aliran  permukaan  dapat  dipertimbangkan  sebagai permintaan ( demand) , sedangkan sistem drainase sebagai sediaan (supply). Dengan demikian, prinsip dari pengendalian banjir adalah menyeimbangkan  antara supply dan demand .  Aliran  permukaan  itu  sendiri  dipengaruhi  oleh  tiga  variabel,  yaitu curah hujan, topografi, dan koefisien aliran.
Keika demand lebih besar dari supply , hal yang harus diseimbangkan antara demand dan supply adalah  dengan  menurunkan  jumlah demand dan  menaikan jumlah supply .  Dari  sini  variabel demand ,  hanya  koefisien  aliran  saja  yang  dapat dimanipulasi.  Dengan  mengontrol  perubahan  penggunaan  lahan  dari  lahan  tidak terbangun  menjadi  lahan  terbangun,  khususnya  di  daerah  hulu.  Disisi  lain, peningkatan  pada  sisi supply dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kapasitas sistem drainase melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pemeliharaan  infrastruktur  dapat  berfungsi  sebagai  pencegah  sedimentasi, penyempitan, dan pendangkalan.
Untuk  meminimalisir  resiko  banjir,  terdapat  dua  metode  yang  dapat dilakukan;  metode  terstruktur  dan  metode  tidak  berstruktur  (Kodoatie,  2003).  Di masa  lalu,  pengarusutamaan  dalam  pengendalian  banjir  lebih  kepada  metode berstruktur. Bagaimanapun, karena pada pergantian paradigma dalam pengendalian banjir  didasarkan  pada  pengelolaan  DAS  yang  dikemukakan  oleh  para environmentalist,  sekarang,  penggunaan  metodenya  lebih  kepada  kombinasi dantara kedua metode tersebut. Metode terstruktur termasuk didalamnya konstruksi tanggul,  dam  dan  pengahalang,  kanal-kanal  tambahan,  dan  pembentukan  kembali DAS  dan  garis  pantai.  Metode  tidak  berstruktur  ditunjukan  dengan  penggunaan lahan,  dan  tentunya  pengalihan  lahan  terbangun  dari  lokasi  yang  sensitif  dirubah menjadi  penggunaan  lahan  yang  dapat  digunakan  sebagai  lahan  buatan  untuk cekungan air ketika memungkinkan itu dilakukan (Schwartz and Voogd, 2004).
Kodoatie  (2003)  menuliskan  bahwa  metode  tidak  berstruktur  terdiri  dari pengelolaan  penggunaan  lahan,  penguatan  hokum,  pengendalian  erosi  pada  DAS, dan pengendalaian banjir pada daerah yang berpotensi banjir. Selain  itu, Kodoatie juga  membagi  metode  terstruktur  kedalam  dua  bagian,  yaitu;  konstruksi pengendalian  banjir  dan  peningkatan  pengelolaan  sistem  sungai  dan  DAS. konstruksi  pengendalian  banjir  dapat  berupa  dam,  ambangan,  kolam  retensi, cekungan  penghambat  ,  dan  lain-lain.  Peningkatan  pengelolaan  sistem  sungai  dan DAS  terdiri  dari  normalisasi  sungai  (sodetan),  perlindungan  tanggul,  sistem  by pass,  aliran  banjir,  dan  lain-lain.  Griggs  (1998)  dalam  Kodoatie  (2003) mengemukakan  bahwa  terdapat  empat  strategi  mendasar  untuk  mengelola pengendalian banjir, dalam hal ini metode teknik dan keruangan, diantaranya:
1) Pengelolaan penggunaan lahan
2) meningkatkan  kapasitas  bentang  alam  melalui  penghutanan  kembali  daerah hulu
3) manajemen akibat banjir melalui teknik mitigasi
4) memodifikasi  peristiwa  banjir  melalui  bangunan  pengendali  (DAM)  atau normalisasi sungai

## 5. Penutup
Cimahi  memainkan  peran  penting  sebagai  pintu  gerbang  menuju  Kota Bandung. Beberapa kegiatan Kota Bandung seperti jasa, perdagangan, dan lainnya telah  terdistribusikan  kepada    penduduk  Cimahi,  perkembangan  industri  dan pemukiman pun terjadi di  Kota Cimahi.  Namun,  Cimahi  masih  memiliki  masalah dalam menyediakan infrastruktur terutama di sistem drainase. Kondisi baru-baru ini menunjukkan  sistem  drainase  tidak  terintegrasi  satu  sama  lainnya,  sehingga  di masa depan diperlukan pemikiran yang  mendalam dan dicarikan  solusi  yang tepat dari  pemerintah  setempat  untuk  membuat  Kota  Cimahi  tidak  akan  menghadapi dimensi  yang  lebih  besar  dari  genangan  setiap  tahun.  Selain  itu  manajemen pengendalian  banjir  yang  kompleks  dan  melibatkan  banyak  pelaku.  Dengan demikian,  pengendalian  banjir  harus  ditangani  oleh  pemerintah  dalam  rangka mengakomodasi  kepentingan  para  pemangku  kepentingan.  Pemerintah  pusat memainkan peranan penting dalam  hal pengelolaan pengendalian  banjir di daerah aliran  sungai  dengan  lintas  yurisdiksi  administratif.  Selain  itu,  metodologi  yang digunakan untuk pengendalian banjir harus kombinasi terstruktur dan metode tidak terstruktur  tergantung  pada  karakteristik  daerah  yang  bersangkutan.  Pengelolaan penggunaan  lahan  adalah  faktor  yang  paling  penting  yang  dapat  memberikan pengaruh besar pada debit run-off. Dengan demikian, infrastruktur yang diberikan setelah jelas bahwa kapasitas sistem drainase yang tidak bisa menahan debit run-off maksimum.

## Daftar Pustaka
_________. 2005. Hazard. FEMA Publications in http://www.fema.gov/pdf/hazards/flood/
_________. 2007. Banjir. Pusat Informasi Riset Bencana Alam Kementrian Negara Riset dan Technology in http//www.pirba.go.id/main/banjir.html
Andjelkovic,  I.  2001. Guidelines  on  Non-Structural  Measures  in  Urban  Flood Management .  Technical Documents in Hidrology. UNESCO. Paris Carter,  N.  1992. Disaster  Management:  A  Disasters  Manager  Handbook .  Asian Development Bank. Manila – Philippines.
BAPPEDA  Kota  Cimahi.  2003.  Rencana  Stratejik  Kota  Cimahi  2013.  Cimahi: BAPPEDA.
Dikun, Suyono, et al (Eds.) . 2003. Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis. Jakarta: BAPPENAS.
Djohanputro B. 2006. Manajemen Bencana (Disaster Management). Sekolah Tinggi Manajemen PPM in http://www.ppm.ac.id/main/article/
Kodoatie  R  J.  2003. Manajemen  dan  Rekayasa  Infrastruktur .  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta
Mitchell B et all. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan (tarns) . Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta
Molle,  F.  2006. Planning  and  managing  water  resources  at  the  river-basin  level: Emergence  and  evolution  of  a  concept .  International  Water  Management Institute. Colombo, Sri Lanka.
Nandi. 2004.  Kesesuaian Debit  Aliran Permukaan ( surface runoff ) dengan Sistem Drainase  Kota  Cimahi.  Bandung.  Department  of  Geography  Education, FPIPS- UPI.
Pidwirny  MJ.  2002. Fundamental  of  Physical  Geography .  Department  of
Geography, Okanagan University College.
Prinz  and  Thanuja.  2006. Integrated  River  Basin  Planning  and  Management.
Institute  of  Water  &  River  Basin  Management,  Karlsruhe  University, Germany.
Schwartz M and Voogd H. 2004. Safeguarding Water Interests in Dutch Land Use Planning. (unknown). Twigg  J.  2004. Good  Practice  Review,  Disaster  Risk  Reduction:  Mitigation  and Preparedness  in  Development  and  Emergency  Programming. Overseas Development Institute. London
Yuliyanta, S Y H. 2005. Model Pengembangan Sistem Drainase Kota Berdasarkan Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kota Cimahi. Thesis in Magister Program of Urban and Regional Planning – ITB. Bandung