Volume 7  Issue 2 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENYEDIAAN AKSES LEGAL DAN AMAN UNTUK ABORSI DI INDONESIA
Alda Nindri Febika 1 , Nita Ariyani 2 , Suswoto 3 , Murti Ayu Hapsari 4
1234 Fakultas Hukum,  Universitas Janabadra, Yogyakarta . e-mail: nita_ariyani@janabadra.ac.id
Abstract: Abortion is regulated internationally especially in the ICCPR, CEDAW and ICESCR. Indonesia also regulates abortion based on Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law No. 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health, and Regulation of Minister of Health No. 3 of 2016.  The practice of safe abortion services until now is difficult for victims of sexual violence to access, in practice there are still many obstacles from a systematic and structural perspective when victims want to access legal abortions This research aims to examine the regulations in national law and  international  law  related  to  providing  legal  and  safe  access  to  abortion  for  women  and  the implementation of providing legal and safe access to abortion in Indonesia.This research uses normative juridical  with  statute  approach,  and  case  approach.  This  research  contains  the  legality  of  abortion  in national law and international law and the obstacles faced in providing access to legal and safe abortion. Indonesia  has ratified CEDAW, ICCPR and ICESCR  regarding providing  access  to legal,  safe and effective abortion in order to realize equality in health services, so the state must take firm actions in order to realize the legal and safe abortion services needed by women and girls.
Keywords: Legal Access,Safe, Abortion.
Abstrak: Aborsi  telah diatur dalam beberapa  instrumen internasional terutama dalam ICCPR, CEDAW dan ICESCR. Indonesia juga mengatur mengenai aborsi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes No. 3 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang  KUHP.  Hingga saat ini praktik layanan aborsi aman  di Indonesia sulit diakses oleh korban kekerasan seksual, dalam penerapannya masih banyak penghalang dari segi sistematis dan struktural ketika korban ingin mengakses aborsi secara legal. Penelitian ini bermaksud mengkaji pengaturan dalam hukum nasional dan hukum internasional berkaitan dengan penyediaan akses legal dan aman dan untuk aborsi bagi wanita dan implementasi penyediaan akses legal dan aman untuk aborsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yuridis (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini berisi mengenai legalitas aborsi dalam  hukum nasional dan hukum internasional dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan penyediaan akses aborsi legal dan aman. Indonesia telah meratifikasi CEDAW, ICCPR dan ICESCR mengenai penyediaan akses aborsi yang  legal,  aman  dan  efektif  dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan  pelayanan  kesehatan maka  negara harus  mengambil  tindakan-tindakan  tegas  dalam rangka  mewujudkan  pelayanan  aborsi  legal  dan  aman yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan.
Kata Kunci: Akses Legal, Aman, Aborsi.

## 1. Pendahuluan
Aborsi ilegal merupakan salah satu persoalan di Indonesia yang marak dilakukan, penuh  dengan  kompleksitas  dan  juga  memiliki  tingkat  kontroversi  yang  tinggi.  Aborsi sendiri  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  menghentikan kehamilan  melalui  cara  menghancurkan  janin  yang  ada  dalam  kandungan  atau melakukan  pengguguran  suatu  kandungan  kandungan.  Kontroversi  mengenai  aborsi terjadi sepanjang sejarah dikarenakan kontradiksi atau dianggap bertentangan dengan agama, moral dan etik(Abbas 2009). Tindakan aborsi dapat dilegalkan apabila memiliki
alasan-alasan  yang  dapat  dibenarkan  antara  lain  seperti  faktor  kesehatan  atau  terjadi darurat  medis,  kasus  perkosaan  atau  kasus  kekerasan  seksual,  dan  pengguguran kandungan  pada  janin  yang  memiliki  kelainan  genetik  yang  menyebabkan  janin mengalami kesulitan untuk bertahan hidup sejak dalam kandungan.
Ketentuan khusus mengenai aborsi di Indonesia diatur terutama dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aborsi di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana apabila seorang  perempuan  melakukan  tindakan  aborsi,  namun  ketentuan  larangan  aborsi  ini menjadi tidak berlaku  dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  yang  menyebabkan  kehamilan  yang  umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 2023).
Pengaturan  mengenai  mekanisme  penyediaan  dan  penyelenggaraan  akses  legal, aman dan efektif untuk aborsi di Indonesia sebelum disahkan  Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat  Perkosaan.  Dalam  tataran  hukum  internasional,  ketentuan  mengenai  aborsi berkaitan dengan beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan aborsi yang mengatur tentang hak-hak reproduksi wanita, akses yang legal, aman dan efektif untuk aborsi antara lain Convention on the Elimination of all forms of  Discrimination Against Women  (CEDAW) dan the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskiriminasi  Terhadap  Wanita  ( Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of Discrimanation Against Women ) dan ratifikasi ICCPR melalui  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait larangan aborsi dan penyediaan  akses  legal,  aman  dan  efektif  bagi  aborsi  bagi  korban  tindak  pidana perkosaan,  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain,  atau  memiliki  indikasi  kedaruratan medis  namun  praktik  aborsi  ilegal  dan  tidak  aman  di    Indonesia  hingga  saat  ini  masih terjadi  dan  berlangsung.    Berdasarkan  data  dari    Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  terkait  angka  kematian  ibu  pada  tahun  2022  mencapai  183  per  100.000 kelahiran,  dan  diperkirakan  11%  (sebelas  persen)  berasal  dari  aborsi  tidak
aman(Trinugroho and Maryoto 2023). Salah satu contoh kasus praktik aborsi ilegal yang berhasil  diungkapkan  pada  tahun  2023  adalah  praktik  aborsi  ilegal  di  Bali  yang  juga memberikan  fakta  mengejutkan  karena  mengungkapkan  sebanyak  1.300  perempuan melakukan aborsi ilegal dan tidak aman dan mereka ada yang terdiri dari pelajar dan juga korban perkosaan. Kasus praktik aborsi ilegal tersebut dilakukan oleh seorang dokter gigi berinisial KW yang berpraktik di Bali. Salah satu penyebab terjadinya praktik aborsi ilegal dan  tidak  aman  di  Bali  tersebut  karena  adanya  kesempatan  bahwa  ada  banyak permintaan  aborsi  yang  legal  dan  aman  namun  kurangnya  akses  untuk  mendapatkan pelayanan aborsi legal dan aman di Indonesia (BBC News Indonesia 2023). Contoh kasus lainnya di tahun 2023 yang berhasil diungkap adalah temuan praktik aborsi ilegal  oleh sebuah klinik aborsi yang telah mengaborsi puluhan janin terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menetapkan 9(sembilan) orang tersangka, dan kesemuanya termasuk yang berperan  sebagai  eksekutor  aborsi,  mereka  tidak  memiliki  latar  belakang medis(Detiknews 2023).
Berdasarkan  contoh  kasus-kasus  aborsi  ilegal    dan  tidak  aman  tersebut,  dapat dinyatakan  bahwa  salah  satu  persoalan  terkait  aborsi  di  Indonesia  adalah  terkait pelayanan akses legal, aman dan efektif  untuk aborsi di Indonesia. Aborsi yang dilakukan secara  legal  dan  aman  meminimalisir  dampak  dan  juga  resiko  yang  lebih  kecil  atas kematian perempuan atau anak perempuan yang melakukan aborsi yang diperbolehkan. Aborsi  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  menggunakan  metode  aborsi  yang  lebih aman  karena  menggunakan  bantuan  dari  tenaga  medis,  dokter  yang  memiliki kompetensi  sesuai  bidangnya,  serta  menggunakan  peralatan  dan  obat-obatan  yang cukup  dan  memadai.  Aborsi  aman  dan  legal  juga  harus  mengikuti  beberapa  prosedur atau persyaratan tertentu dan dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti rumah sakit atau  klinik  yang  terjamin  dan  memiliki  sarana  perlengkapan  dan  obat-obatan  yang memadai(Asmarawati  2012)(Rizqon  2022).  Kajian  mengenai  pengaturan  dan  kendala- kendala  yang  dihadapi  terkait  penyediaan  akses  legal,  aman,  dan  efektif  di  Indonesia perlu dikaji lebih dalam sehingga berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perlu kajian yang lebih komprehensif mengenai penyediaan akses legal, aman dan efektif untuk aborsi di Indonesia berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data yang berasal dari peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti(Soekanto  and  Mamudji  2010).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis  ( statute  approach )  yaitu  menelaah  semua  peraturan  dan  regulasi yang  berkaitan  dengan  penyediaan  akses  legal,  aman  dan  efektif  untuk  aborsi  di Indonesia antara lain CEDAW, ICCPR, General Comment No. 36 (2018) on article 6 ICCPR , Protocol on the Rights of Women in Africa 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang  Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat  Perkosaan.  Metode  pendekatan  lain  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kasus (case approach ) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum seperti dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus praktik aborsi ilegal di Bali yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dalam pendekatan kasus dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain(Marzuki  2009).  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan hukum  penelitian  kepustakaan.  Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  akan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan  bahan  hukum  penelitian diklasifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan,  selanjutnya  hasil  klasifikasi  bahan  hukum disistematisasikan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## 3. Pembahasan
Ketentuan  mengenai  larangan  aborsi  dan  pengecualiannya  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (berlaku efektif setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, untuk selanjutnya  disebut  UU  KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Ketentuan mengenai aborsi dalam Pasal 463  UU  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perempuan  yang  melakukan  aborsi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun,  akan  tetapi  ketentuan tersebut  menjadi  tidak  berlaku  apabila  perempuan  tersebut  merupakan  korban  tindak pidana  perkosaan  atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  yang  menyebabkan kehamilan  yang  umur  kehamilannya  tidak  melebihi  14  (empat  belas)  minggu  atau memiliki  indikasi  kedaruratan  medis.  Ketentuan  dalam  UU  KUHP  memiliki  aspek jangkauan  pengecualian  larangan  aborsi  tidak  hanya  dari  korban  perkosaan  saja  akan tetapi juga meliputi korban kekerasan seksual lain  antara lain korban eksploitasi seksual, dan  korban  perdagangan  orang  untuk    tujuan    seksual  serta  korban  kekerasan  seksual lainnya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun    2022    Tentang    Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual(Febriandari 2023)
Selanjutnya  dalam  Pasal  60    ayat  (2)  UU  Kesehatan  menjelaskan  mengenai pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan:
a. oleh  tenaga  medis  dan  dibantu  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  dan kewenangan;
b. pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri Kesehatan;
c. dengan  persetujuan  perempuan  hamil  yang  bersangkutan  dan  dengan  persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.
Peraturan  lebih  lanjut  mengenai  aborsi  berdasarkan  kriteria  yang  diperbolehkan berdasarkan  Pasal  62    UU  Kesehatan  untuk  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah,  akan tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU KUHP, dan sepanjang Peraturan Pemerintah mengenai aborsi tersebut belum dibentuk maka untuk sementara mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP 61/2014) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pelatihan  dan  Penyelenggaraan  Pelayanan Aborsi  Atas  Indikasi  Kedaruratan  Medis  dan  Kehamilan  Akibat  Perkosaan  (selanjutnya disebut Permenkes 3/2016).  Ketentuan mengenai penyelenggaraan aborsi diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 PP 61/2014.
Pasal 35 PP 61/2014 menyatakan bahwa aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan  (disesuaikan  dengan  UU  Kesehatan  berarti seharusnya  termasuk  juga  korban  kekerasan  seksual)  harus  dilakukan  dengan  aman, bermutu,  dan  bertanggung  jawab.  Terkait  praktik  aborsi  yang  aman,  bermutu,  dan bertanggung jawab meliputi :
a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar ;
b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri ;
c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan ;
e. tidak diskriminatif ; dan
f. tidak mengutamakan imbalan materi.
Ketentuan  selanjutnya  yang  mengatur  penyediaan  akses  legal  dan  aman  diatur  dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 Permenkes 3/2016 pelaksanaan pelayanan aborsi atas indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan.  Ketentuan  ini  harus diperbarui  karena  belum  mencantumkan  korban  kekerasan  seksual  sebagai  salah  satu pengecualian  larangan  aborsi  di  Indonesia  berdasarkan  UU  KUHP  dan  UU  Kesehatan. Pelayanan  aborsi  yang  aman,  bermutu,  dan  bertanggung  jawab  menurut  Permenkes 3/2016  harus  diselenggarakan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh Menteri.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  pelayanan  aborsi  aman,  bermutu  dan bertanggung jawab terdiri atas :
a. puskesmas ;
b. klinik pratama ;
c. klinik utama atau yang setara; dan
d. rumah sakit.
Puskesmas yang dimaksud merupakan puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi  Dasar  (PONED)  yang  memiliki  dokter  yang  telah  mengikuti  Pelatihan.  Klinik pratama yang dimaksud merupakan pelayanan medik dasar yang memiliki dokter yang telah  mengikuti  Pelatihan.  Klinik  utama  atau  yang  setara  merupakan  klinik  yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik obstetri dan ginekologi atau pelayanan medik dasar dan spesialistik obstetri dan ginekologi, yang memiliki dokter obstetri dan ginekologi  yang  telah  mengikuti  Pelatihan.  Rumah  sakit  yang  dimaksud  harus  memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan.
Ketentuan  mengenai  pelayanan  aborsi  atas  indikasi  kedarutan  medis  dan kehamilan  akibat  perkosaan  yang  diatur  dalam  Pasal  19  sampai  21  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pelatihan  dan Penyelenggaraan Pelayan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan sebagai berikut :
a. tindakan  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling  pratindakan  dan  diakhiri  dengan konseling  pascatindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.
b. Kompetensi konselor diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan.
c. Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan serta dapat memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi,  konselor  diatas  harus  memberikan  dampingan  dan  surat  keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.
d. Pelayanan  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis  dilakukan  setelah  ibu  hamil memiliki surat keterangan dari tim kelayakan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor. Pelayanan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban  perkosaan  memiliki  surat  bukti  kehamilan  akibat  perkossan  berupa  surat keterangan  dokter  yang  menyatakan  kehamilan,  keterangan  penyidik  dan  surat keterangan konseling. Dokter terlatih yang melakukan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat  pertama  harus  didukung  oleh  sarana,  prasarana,  dan  peralatan  kesehatan yang  memadai  apabila  tidak  memadai,  rujukan  harus  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  22  Permenkes  3/2016,  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  di setiap wilayah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pencatatan dan melaporkan pelayanan tindakan aborsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kompilasi laporan
di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  kemudian  dilaporkan  kepada  Dinas  Kesehatan Provinsi.  Kompilasi  laporan  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  kemudian  dilaporkan  kepada Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan Ketua Organisasi Profesi setempat. Pencatan dan pelaporan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali (Martha and Sulaksana 2019).
Dalam  memahami  penyelenggaraan  aborsi  yang  legal,  aman,  dan  efektif  secara lebih luas maka selain mengacu kepada hukum nasional juga mengacu kepada beberapa instrumen  internasional.  Pasal  12 CEDAW mengamanatkan  kepada  negara-negara peserta CEDAW wajib  melakukan  upaya-upaya  yang  tepat  untuk  menghapuskan diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  bidang  kesehatan  dalam  rangka  memberi kepastian,  berdasarkan  persamaan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  kesempatan  atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana. Negara- negara  peserta CEDAW juga  wajib  memastikan  bahwa  perempuan  mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui. Pasal 14 Ayat (2) huruf a dan b CEDAW juga  mengamanatkan  bahwa  negara-negara  peserta CEDAW wajib  untuk melakukan  upaya-upaya  yang  tepat  untuk  menghapuskan  diskriminasi  terhadap perempuan  di  pedesaan  dalam  rangka  memberi  kepastian,  berdasarkan  persamaan antara  laki-laki  dan  perempuan,  bahwa  mereka  turut  berpartisipasi  dan  mendapat keuntungan  dari  pembangunan  desa  dan  terutama  harus  memberi  kepastian  bagi perempuan tersebut hak untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana(Tumbelaka and Hadjon  2019).  Indonesia  telah  meratifikasi CEDAW pada  tanggal  24  Juli  1984  melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention On The Elimination  Of  All  Forms  Of  Discrimanation  Against  Women ).  Hal  ini  berarti  Indonesia harus tunduk pada ketentuan pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) huruf a dan b CEDAW .
Selanjutnya  berdasarkan General  Comment  No.  36  (2018)  on  article  6  of  the International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  on  the  Right  to  Life (selanjutnya disebut GC  36/2018 ) berkaitan  dengan  aborsi  dijelaskan  bahwa  pembatasan  terkait aborsi tidak boleh membahayakan nyawa, membuat menderita atau menderita fisik atau mental, mendiskriminasi atau secara sewenang-wenang mengganggu privasi perempuan atau anak perempuan yang melakukan aborsi secara legal. Negara pihak ICCPR memiliki kewajiban  untuk memberikan akses yang aman, legal dan efektif terhadap aborsi ketika nyawa dan kesehatan perempuan atau anak perempuan hamil berada dalam bahaya, dan jika kehamilan sampai cukup bulan akan menyebabkan perempuan atau anak perempuan hamil mengalami kesakitan atau penderitaan yang parah, terutama jika aborsi dilakukan oleh  perempuan  atau  anak  perempuan  tersebut  terutama  jika  kehamilan  tersebut
disebabkan oleh perkosaan atau inses atau kehamilan tidak dapat dipertahankan(Tumbelaka and Hadjon 2019).
Menurut GC  36/2018 menjelaskan  sepanjang  telah  diatur  ketentuan  aborsi  yang aman, legal dan efektif maka negara tidak boleh mengambil tindakan mengkriminalisasi kehamilan  oleh  perempuan  yang  belum  menikah  atau  menerapkan  sanksi  pidana terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  melakukan  aborsi  atau  terhadap penyedia  layanan  medis  yang  membantu  mereka  melakukannya,  karena  mengambil tindakan tersebut sama saja dengan memaksa perempuan dan anak perempuan untuk melakukan  aborsi  yang  tidak  aman.  Selanjutnya  berdasarkan GC  36/2018, negara  juga harus memastikan akses bagi perempuan dan laki- laki terutama anak perempuan dan laki-laki, terhadap informasi dan pendidikan yang berkualitas dan berbasis bukti tentang kesehatan  seksual  dan  reproduksi  dan  terhadap  berbagai  metode  kontrasepsi  yang terjangkau  dan  mencegah  stigmatisasi  perempuan  dan  anak  perempuan  yang menginginkan  aborsi.  Negara-negara  pihak  harus  memastikan  ketersediaan,  dan  akses efektif  keperawatan  kesehatan  prenatal  dan  pasca-aborsi  yang  berkualitas  bagi perempuan dan anak perempuan, dalam segala situasi dan atas dasar kerahasiaan.
Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1 )  of The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dinyatakan bahwa negara-negara Peserta Perjanjian ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai untuk  kesehatan  jasmani  dan  rohani.    Dalam  Penjelasan  leboh  lanjut  dalam  butir  21 General Comment No. 14 (2000) The right to the highest attainable standard of health (article  12  of  the  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights) dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  dalam  rangka  memajukan  hak  atas  kesehatan  bagi perempuan,  negara  harus melakukan  intervensi  salah  satunya  dalam  bentuk  kebijakan untuk menyediakan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi dan terjangkau, termasuk  layanan  seksual  dan  reproduksi  yang  bertujuan  untuk  salah  satunya  adalah untuk  mengurangi  risiko  kesehatan  perempuan.  Perwujudan  hak  perempuan  atas kesehatan  memerlukan  penghapusan  segala  hambatan  yang  mengganggu  akses terhadap  layanan  kesehatan,  pendidikan  dan  informasi,  termasuk  di  bidang  kesehatan seksual dan reproduksi. Penting juga untuk melakukan tindakan preventif, promotif dan remedial  untuk  melindungi  perempuan  dari  dampak  praktik  dan  norma  budaya tradisional yang merugikan yang mengabaikan hak reproduksi penuh dari perempuan.
Indonesia   merupakan  negara yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia(Muslikhah 2017). Penyediaan akses legal dan aman untuk aborsi berdasarkan  kriteria  yang  diperbolehkan  oleh  negara  menjadi  salah  satu  bentuk perwujudan  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  perempuan  di kesehatan  reproduksi  dan  sekaligus  menjadi  suatu  kewajiban  negara  atau  tanggung jawab negara untuk memajukan hak atas kesehatan bagi perempuan dan sekaligus untuk
menghindari terjadinya aborsi yang tidak aman yang dapat menimbulkan dampak atau resiko  yang  tidak  diharapkan  pasca  aborsi  yang  tentunya  membahayakan  kesehatan terutama  bagi  perempuan  atau  anak  perempuan.  Melalui  penyediaan  akses  legal  dan aman  untuk  aborsi  di  Indonesia,  maka  abosi  yang  diperbolehkan  karena  alasan  medis dan/atau alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara legal dan aman  relatif  lebih  menjamin  kesehatan  reproduksi  seksual  perempuan  karena menggunakan  metode  aborsi  modern  dengan  menggunakan  bantuan  tenaga medis,dokter,  peralatan  serta  obat-obatan  yang  memadai  dan  terhindar  dari  metode aborsi tradisional yang menggunakan metode aborsi tidak aman sehingga memiliki resiko yang lebih besar dan berbahaya terhadap kerusakan pada rahim, kerusakan alat/sistem reproduksi,  bahkan  sampai  dengan  resiko  paling  bahaya  hingga  menyebabkan kematian(Rizqon 2022).
Penyediaan  akses  legal  dan  aman  untuk  aborsi  di  Indonesia  pada  tataran pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala baik secara yuridis maupun maupun non yuridis. Menurut Center for Indonesia’s Strategic Developmen Initiatives (CISDI ), Diah Satyani Saminarsih menjelaskan bahwa praktik aborsi ilegal di Indonesia merupakan salah satu  bentuk  akses  dari  kebijakan  yang  tidak  pernah  bisa  jelas  mengenai  pengguguran kandungan legal dan aman. Women’s Crisis Center (WCC) Jombang melalui Ana Abdillah menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia tidak memiliki praktik layanan aborsi aman yang  terbaik  yang  bisa  diakses  oleh  korban  kekerasan  seksual,  dalam  penerapannya masih  banyak  penghalang  dari  segi  sistematis  dan  struktural  ketika  korban  ingin mengakses  aborsi  secara  legal.  Pernyataan  Ana  Abdillah  merujuk  pada  merujuk  pada salah  satu  pengalaman  pendampingan  anak  sekolah  dasar  yang  menjadi  korban perkosaan oleh pelaku pria paruh baya yang terjadi pada bulan Juli 2021 yang mengalami kesulitan  secara  sistematis  dan  struktural  dalam  mengakses  layanan  aborsi  aman  dan legal  sehingga  menyebabkan  korban  yang  masih  anak-anak  harus  menanggung kehamilan dan melahirkan dengan resiko. Berdasarkan riset Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) , dalam tataran implementasi pelaksanaan aborsi legal di Indonesia masih bermasalah, karena dalam beberapa kasus permohonan pelaksanaan aborsi secara legal tidak  didukung  oleh  beberapa  instansi  pemerintah  seperti  administratif  pelaksanaan aborsi dan sistem penyelenggaraan aborsi aman yang belum memadai serta kepentingan dalam  memandang  aborsi  dari  segi  moral/etik,  norma  agama  dan  negara  yang  pada akhirnya  menyebabkan  ketidakjelasan  aturan  dan  pelaksanaan  sehingga  perempuan terus menjadi korban(BBC News Indonesia 2023).
Rata-rata  perempuan  yang  melakukan  aborsi  ilegal  antara  lain  berstatus  pelajar, mahasiswa,  dewasa  yang  belum  memiliki  status  perkawinan  dan  juga  korban  aborsi. Kebanyakan aborsi dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih dan tidak aman yang mana dari  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  komplikasi  hingga  kematian(Sushmita  2024). Praktik aborsi ilegal dan tidak aman yang dilakukan terdiri dari berbagai cara antara lain
melalui  manipulasi  fisik  berupa  memijat  rahim  sehingga  janin  terlepas  yang  justru menyebabkan rasa sakit dan membahayakan organ dalam tubuh; penggunaan ramuan atau obat keras lainnya dengan tujuan menggugurkan kandungan; dan pengunaan  alat bantu  tradisional      yang      tidak      steril      sehingga  dapat  menyebabkan  infeksi  yang mengancam kesehatan perempuan yang kesemuanya dapat mengakibatkan antara lain pendarahan, shock, gangguan neurologis/syaraf,infeksi, bahkan kematian(Sakira 2022).
Aborsi ilegal dan tidak aman juga menimbulkan dampak yang negatif lainnya antara lain :
a. Apabila aborsi dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tidak memenuhi standar maka beresiko mengakibatkan risiko rahim robek atau luka besar;
b. Aborsi yang dilakukan lebih dari 3 kali memiliki risiko yang lebih besar terhadap rahim menjadi infeksi, rahim menjadi kering bahkan memicu terjadinya tumor;
c. Aborsi non medis yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, dapat menyebabkan proses kuretasi tidak bersih hingga menjadi pendarahan hebat ;
d. Peralatan yang tidak steril akan memicu munculnya infeksi di alat reproduksi wanita, bahkan sampai ke usus ;
e. Bagi  pelaku,  rasa  berdosa  yang  timbul  karena  aborsi  dapat  menyebabkan  mereka menderita depresi, berubah kepribadiannya menjadi introvert, serta sering tidak bisa menikmati hubungan seksual jika telah menikah;
f. Jika pelaku aborsi kelak kembali dengan kehamilan yang diinginkan, maka kehamilan tersebut  ada  kemungkinan  besar  akan  bermasalah,  atau  janin  dapat  mengalami masalah pada mata, otak atau alat pencernaannya(Utarini 1997).
The World Health Organization (WHO) mendefinisikan aborsi tidak aman sebagai prosedur untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan atau di lingkungan  yang tidak sesuai dengan standar medis minimal, atau keduanya. WHO merangkum ciri-ciri aborsi tidak aman sebagai berikut :
a. tidak ada konseling dan nasihat pra-aborsi;
b. aborsi  dilakukan  oleh  penyedia  layanan  kesehatan  yang  tidak  terampil,  seringkali dalam  kondisi  yang  tidak  higienis,  atau  oleh  praktisi  kesehatan  di  luar  fasilitas kesehatan resmi/yang memadai;
c. aborsi  dilakukan  sendiri  dengan  mengonsumsi  obat-obatan  tradisional  atau  bahan- bahan berbahaya;
d. Aborsi dipicu dengan memasukkan suatu benda ke dalam rahim oleh perempuan itu sendiri atau oleh praktisi tradisional, atau dengan pijatan perut yang keras;
e. aborsi  medis  diberikan  dengan  resep  yang  salah  atau  obat  diberikan  oleh  apoteker tanpa  atau  dengan  instruksi  yang  salah  dan  tanpa  tindak  lanjut(The  World  Health Organization 2008).
Berdasarkan contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  meskipun  di  Indonesia  telah  memiliki  kebijakan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  akses  aborsi  legal  dan  aman  namun masih  banyak  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  termasuk  dalam  kriteria  yang diperobolehkan  untuk  aborsi,  masih  memiliki  kesulitan  dalam  mengakses  pelayanan aborsi yang aman dan legal di Indonesia sehingga pada sebagian kasus mereka memilih untuk melakukan aborsi tidak aman. Berkaca pada kasus di Indonesia terkait penolakan penyedia  pelayanan  kesehatan  untuk  melakukan  aborsi  aman  dan  legal  maka  negara harus  mempunyai  kewajiban  untuk  menghilangkan  hambatan  penolakan  akses  efektif bagi  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  melakukan  aborsi  aman  dan  legal  yang disebabkan  oleh  pelaksanaan  keberatan  hati  nurani  oleh  penyedia  medis  individu. Pengaturan  mengenai  penyediaan  tindakan  aborsi  yang  aman,  legal  dan  efektif  juga dimaksudkan  untuk  melindungi  kehidupan  perempuan  dan  anak  perempuan  yang merupakan hak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara.
Faktor kesulitan dalam melakukan aborsi secara legal dan aman yang seharusnya menjadi  tanggung  jawab  dari  negara  menyebabkan  banyak  perempuan  Indonesia memilih untuk melakukan aborsi tidak aman dengan mendatangi klinik praktik ilegal atau menggunakan cara pengguguran janin lainnya yang memiliki resiko berbahaya dan tidak sesuai  dengan  standar  medis  serta  tidak  menggunakan  tenaga  medis(Karunia  2023). Berdasarkan amanat Pasal 28I Ayat (4)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yang  mengatur  mengenai  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara  terutama  Pemerintah, Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan yang mengamanatkan aborsi legal dan aman, Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) CEDAW, Pasal 12 ayat (1) ICESCR, dan Pasal 6 ICCPR maka Negara melalui pemerintah harus menyediakan/menunjuk layanan Kesehatan penyedia layanan aborsi aman terhadap kriteria yang diperbolehkan  karena alasan medis dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus-kasus  seperti  korban  perkosaan  atau  kekerasan  seksual  di  Indonesia  yang karena  berbagai  hal  terpaksa  meneruskan  kehamilan  mereka  menjadi  catatan  penting bagi pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak korban seperti perawatan pada saat kehamilan, proses kelahiran hingga sampai pada tahap proses adopsi apabila memang diperlukan sehingga negara hadir ketika korban perkosaan atau kekerasan seksual yang mengalami  kehamilan  tidak  diinginkan  terpenuhi  hak-haknya(Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021). Dengan dibentuknya UU Kesehatan dan UU KUHP pada tahun 2023, pengaturan berkaitan dengan penyediaan akses legal dan aman untuk
aborsi  di  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  teknis  yang  terbaru  dan  masih mendasarkan  pada  PP  61/2014  dan  Permenkes  3/2016  yang  mana  terdapat  banyak perubahan  ketentuan  seperti  misalnya  ketentuan  usia  kehamilan  6(enam)  minggu berubah menjadi 14(empat belas minggu), perubahan kriteria aborsi yang diperkenankan untuk  aborsi,  dan  amanat  penyelenggaraan  aborsi  dalam  ketentuan  Pasal  62  UU Kesehatan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah belum dibentuk. Hal ini tentunya dapat  menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan penyediaan akses aborsi legal dan aman karena ketiadaaan peraturan teknis atau aturan teknis pelaksana yang lebih spesifik mengenai  prosedur  pemberian  layanan  aborsi  legal  dan  aman  terutama  bagi  korban perkosaan atau korban kekerasan seksual (Rahmawati, Singgi, and A.T.Napitulu 2021).
Persoalan selanjutnya terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 61/2014 dan  Permenkes  3/2016    mewajibkan  berbagai  tahapan  dan  analisis  serta  beberapa persyaratan lain untuk mengajukan permohonan aborsi yang bersifat birokratis seperti surat keterangan dokter, adanya  keterangan dari penyidik dan  ketentuan lainnya  yang dikhawatirkan  justru  menyulitkan  dan  merugikan  korban  perkosaan  atau  korban kekerasan  seksual  lain  yang  menyebabkan  kehamilan(Nabila  and  Desmawati  2022). Persoalan selanjutnya terkait pihak-pihak yang belum tentu kompeten sebagai  konselor untuk memberikan konseling, persyaratan izin suami dan anggota keluarga terkait aborsi, namun  justru  tidak  merumuskan  secara  spesifik  terkait  standar  aborsi  yang  aman bagi perempuan  dan  anak  perempuan  yang  masuk  dalam  kriteria  diperbolehkan  untuk melakukan aborsi(Nabila and Desmawati 2022).
Persoalan selanjutnya terkait belum ditetapkannya oleh Pemerintah secara resmi terkait fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang melakukan aborsi legal dan aman dalam rangka kepastian hukum hingga sekarang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus mempersiapkan persyaratan pelatihan terhadap tenaga medis, termasuk juga  pelatihan  konseling  terkait  aborsi    terutama  bagi  korban  perkosaan  atau  korban kekerasan  seksual  lain  yang  mengalami  kehamilan  tidak  diinginkan.  Pada  tahun  2019, melalui  pihak  Kelompok  Kerja  Kesehatan  Reproduksi  Pengurus  Besar  Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyatakan bahwa para praktisi kebidanan dan kandungan dalam posisi menunggu kepastian hukum dari pemerintah terkait pengaturan lebih lanjut praktik aborsi legal dan aman di Indonesia(Rahmawati et al. 2021).  Tindakan aborsi     hanya     dapat dilakukan   pada   penyedia   layanan   kesehatan yang  memenuhi syarat    yang    ditetapkan    oleh  Menteri  Kesehatan  sehingga  Pemerintah  melalui Kementerian  Kesehatan  harus  segera  bertindak  untuk  menyediakan  dan  sekaligus menetapkan secara resmi penyedia layanan kesehatan aborsi karena pada kenyataannya masih sangat minim Rumah  Sakit,  Klinik  atau penyedia    layanan    kesehatan   aborsi yang  memenuhi  persyaratan    sebagai  penyedia  layanan  aborsi  legal  dan  aman  di Indonesia (Ratulangi.T.A.T, Martina ; Lumunon H.W, Theodorus ; Antow Telly 2021) .
Persoalan lainnya yang menjadi kendala pelaksanaan layanan aborsi legal dan aman adalah adanya perdebatan di kalangan dokter terkait kajian   bioetika   kedokteran terkait sikap    dokter     dalam memandang   tindakan    aborsi    akibat perkosaan atau kekerasan seksual  lainnya  berdasarkan Declaration    On    Bioethics    And    Human  Rights (Hakiim, Abdullah, and Romelah 2022). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan  batas  usia  kehamilan  14  minggu sebagaimana  diatur  dalam  UU  KUHP  (berlaku efektif  pada  tahun  2026)  dianggap  sebagai  bentuk  pembunuhan  dan  mendesak pemerintah mengembalikan batas usia menjadi 6 minggu sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 terdahulu(Adinda 2023).
Ketentuan mengenai aborsi legal dan aman terutama bagi korban perkosaan dan kekerasan  seksual  lainnya  dalam  perspektif  korban,  mereka  memiliki  hak  untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan yang salah satunya adalah pelayanan untuk  melakukan  aborsi  yang  legal  dan    aman  berdasarkan  alasan  kesehatan  dan psikologis(Institute  for  Criminal  Justice  Reform  2019).  Dalam  kasus  perkosaan,  pelaku perkosaan hanya menganggap korban sebagai objek seks dan tidak menganggap korban yang seorang perempuan atau anak perempuan tersebut merupakan manusia.  Korban perkosaan mengalami penderitaan yang sangat berat antara lain menderita secara fisik dan  psikis  dan  juga  kerugiaan  materiil.  Tindak  pidana  perkosaan  tersebut  dapat menimbulkan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Korban  perkosaan  pada  umumnya mengalami  trauma  yang  berat  dan  menderita  kerugiaan  yang  luar  biasa  seperti  tidak dapat  melanjutkan  pendidikan,  tidak  dapat  bersosialisasi,  anak  yang  dilahirkan mendapatkan  stigma  anak  haram  dan  kemungkinan  lainnya  mendapatkan  perlakuan yang negatif sehingga korban perkosaan dapat mengambil tindakan melalui aborsi baik yang dilakukan secara legal dan aman maupun sebaliknya(Salamor 2019).
Tindak  pidana  perkosaan  atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada korban  perkosaan atau kekerasan seksual  lain  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak-hak  reproduksi  dari  korban perkosaan atau kekerasan seksual lain(Yanti 2020). Korban perkosaan telah kehilangan hak  menjalani  kehidupan  reproduksi  dan  seksual  yang  sehat,  aman,  serta  bebas  dari diskriminasi,  paksaan  dan/atau  kekerasan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  55  UU Kesehatan.  Negara  melalui  Pemerintah  menjamin  setiap  orang  untuk  menerima pelayanan  dan  pemulihan  Kesehatan  akibat  tindak  pidana  kekerasan  seksual sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  55  huruf  c  UU  Kesehatan.  Korban  perkosaan  atau kekerasan  seksual  lain  juga  berhak  untuk  menjalani  dan  menentukan  kehidupan reproduksi  dan  seksualnya  secara  bebas dari  diskriminasi  dan  berhak  untuk  menerima pelayanan  dan  pemulihan  kesehatan  melalui  penyediaan  aborsi  yang  legal,  aman  dan bertanggung jawab dari negara.
Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dalam pelayanan  kesehatan dalam hal ini penyediaan  pelayanan  aborsi  aman,  legal  dan  efektif  bagi  perempuan  dan  anak perempuan  di  Indonesia  maka  berdasarkan  amanat  Pasal  28H  ayat  1  UUD  NRI  1945 terutama terkait hak memperoleh pelayanan kesehatan,  Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) Huruf a dan b Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) , Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) , Pasal 55  dan  Pasal  62  UU  Kesehatan,  negara  harus  mengambil  tindakan  segera  terkait penyediaan akses legal dan aman untuk aborsi yang diperbolehkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 463 ayat 2 UU KUHP yang terdiri dari perempuan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan  yang  umur  kehamilannya  tidak  melebihi  14  (empat  belas)  minggu  atau memiliki  indikasi  kedaruratan  medis  serta  tindakan  tegas  terhadap  mereka  yang melakukan  penolakan  prosedur  medis  untuk  pelayanan  aborsi  aman,  legal  dan  efektif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan sebagai bentuk kesetaraan dan pencegahan  terhadap  diskriminasi  bagi  perempuan  dan  anak  perempuan  dalam pemenuhan pelayanan kesehatan.

## 4. Kesimpulan
Pengaturan  mengenai  penyediaan  akses  legal  dan  aman  untuk  aborsi  dalam instrumen  internasional  telah  di  atur  terutama  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  14  ayat  (2) Huruf  a  dan  b Convention  on  the  Elimination  of  all  forms  of  Discrimination  Against Women (CEDAW), Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan  Pasal  12  ayat  (1) International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR) .  Pengaturan  penyediaan  akses  legal  dan  aman  untuk  aborsi  dalam  hukum nasional  di  Indonesia  telah  diperbaharui  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang -Undang Nomor 17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Pasal  62  UU  Kesehatan  mengamanatkan pembentukan  Peraturan  Pemerintah  berkaitan  dengan  aborsi  sehingga  Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Pemerintah terkait pengaturan khusus mengenai Aborsi  termasuk  didalamnya  mengatur  mengenai  penyediaan  akses  legal  dan  aman untuk aborsi di Indonesia karena PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016 harus sudah tidak sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  dapat menimbulkan  ketidakjelasan  dalam  pelaksanaan  penyediaan  akses  aborsi  legal  dan aman  di  Indonesia.  Berbagai  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  penyediaan akses legal dan aman untuk aborsi di Indonesia antara lain terdapat penghalang dari segi sistematis  dan  struktural  dalam  mengakses  pelayanan  aborsi  secara  legal  dan  aman, kurangnya  dukungan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  aborsi  legal  dan  aman    karena sistem  penyelenggaraan  aborsi  aman  yang  belum  memadai  serta  kepentingan  dalam memandang  aborsi  dari  segi  moral/etik,  dan  norma  agama  yang  pada  akhirnya
menyebabkan  ketidakjelasan  aturan  dan  pelaksanaan,  adanya  praktik  aborsi  tidak aman,masih  terdapat  penolakan  penyedia  pelayanan  kesehatan  untuk  melakukan aborsi aman dan legal, dan adanya perdebatan di kalangan dokter terkait kajian   bioetika kedokteran terkait sikap    dokter     dalam memandang   tindakan    aborsi    akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain.

## 5. Daftar Pustaka
Abbas, Qaisar. 2009. “Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation- Destination Pakistan.” Pakistan Law Journal (January 2009):25 – 37.
Adinda, Permata. 2023. “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual.”
Https://Projectmultatuli.Org/ . Retrieved
(https://projectmultatuli.org/kebijakan-aborsi-berbalut-stigma-ketika- layanan-kesehatan-tidak-berpihak-pada-hak-korban-kekerasan- seksual/).
Asmarawati, Tina. 2012. Hukum Dan Abortus . Yogyakarta: Deepublish.
BBC News Indonesia. 2023. “Praktik Dugaan Aborsi Ilegal Ribuan Pasien Di Bali - ‘dampak Dari Kebijakan Dan Mekanisme Yang Tidak Bekerja’’.’” Www.Bbc.Com .
Detiknews. 2023. “7 Fakta Klinik Aborsi Di Kemayoran Gugurkan Puluhan Janin Tak Berdosa.” Https://News.Detik.Com/ . Retrieved (https://news.detik.com/berita/d-6800374/7-fakta-klinik-aborsi-di- kemayoran-gugurkan-puluhan-janin-tak-berdosa).

## Febriandari, Yulia. 2023. “Strategi Satgas Ppks Dalam Memberikan
Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” UIR Law Review 7(1).
Hakiim, Arsyzilma, Mariyam Abdullah, and Romelah Romelah. 2022.
“Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Health Sains 3(3):343 – 58. doi: 10.46799/jhs.v3i3.447.
Institute for Criminal Justice Reform. 2019. “ICJR : Aturan Pengguguran Kandungan Bagi Korban Perkosaan Butuh Perhatian Lebih.”
Https://Icjr.or.Id/ . Retrieved September 10, 2023 (https://icjr.or.id/icjr- aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh- perhatian-lebih/).

## Karunia, Kasih. 2023. “Implementasi Hak Aborsi Aman Dan Legal Di
Indonesia Merujuk Pada Permenkes No.3 Tahun 2016.” Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 12(2):257. doi: 10.20961/recidive.v12i2.71647.

## Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. “Mewujudkan
Akses Dan Layanan Aborsi Aman Legal Bagi Perempuan Korban Perkosaan Sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan.”
Https://Komnasperempuan.Go.Id/ . Retrieved (https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers- komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28- september-jakarta-29-september-2021).
Martha, Aroma Elmina, and Singgih Sulaksana. 2019. Legalisasi Aborsi .
Yogyakarta: UII Press.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum . Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Grup.
Muslikhah, Umi. 2017. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.” UIR Law Review 1(1).
Nabila, Aulia, and Yunita Desmawati. 2022. “Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 52(1):14 – 38.
Rahmawati, Maidina, Arunta Dea Dini Singgi, and Erasmus A.T.Napitulu. 2021. Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia . Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice reform (ICJR).
Ratulangi.T.A.T, Martina ; Lumunon H.W, Theodorus ; Antow Telly, Debby.
2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Lex Crimen X(4):185 – 94.
Rizqon. 2022. “Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu Di Indonesia Dalam Tinjauan HAM Dan Hukum Islam.”
Universitas Islam Indonesia.
Sakira, Asra. 2022. “Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3(2):11 – 27. doi: 10.55623/au.v3i2.120.
Salamor, Anna Maria. 2019. “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan
Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Perkosaan .” Jurnal Belo 5(1):32 – 45. doi: 10.30598/belovol5issue1page32-45.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers.
Sushmita, Chelin Indra. 2024. “Ngeri! 2 Juta Janin Diaborsi Di Indonesia Tiap Tahun.” Https://Lifestyle.Solopos.Com/ . Retrieved
(https://lifestyle.solopos.com/ngeri-2-juta-janin-diaborsi-di-indonesia- tiap-tahun-1047436).

## The World Health Organization. 2008. “Information Sheet Safe and Unsafe
Induced Abortion Global and Regional Levels in 2008 , and Trends during 1995 – 2008 Information Sheet.” Information Sheet 1 – 8.
Trinugroho, Antonius Tomy, and Andreas Maryoto. 2023. “Kontroversi - Aborsi.” Https://Www.Kompas.Id/ . Retrieved (https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/02/kontroversi-aborsi).
Tumbelaka, Naomi Amadea, and Edward Thomas Lamury Hadjon. 2019.
“Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.” Jurnal Kertha Negara 7(12):1 – 16.
Utarini, Adi. 1997. Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Yanti, Evi. 2020. “Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif.” Jurnal Lex Renaissance
5(4):831 – 44. doi: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art6.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.