## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA MASYARAKAT 1
Umi Supraptiningsih (Dosen STAIN Pamekasan /e-mail : umisupraptiningsih@yahoo.com)
Abstrak:  Tanah  wakaf  adalah  melanggengkan  manfaat  tanah untuk  kepentingan  umum,  diharapkan  dapat  memberikan jaminan  kepastian  hukum.  Tujuan  penelitian,  yaitu    pertama, mendeskripsikan  pemahaman  masyarakat  tentang  syariat  wakaf tanah dan keberlangsungan manfaatnya. Kedua, mendeskripsikan pola    dan  problem  pelaksanaan  perwakafan  tanah  hak  milik. Ketiga, merumuskan jaminan kepastian hukum perwakafan tanah hak  milik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative  approach)  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  Pertama,  pemahaman  masyarakat Kecamatan  Pamekasan,  Kabupaten  Pamekasan  tentang  syariat wakaf    tanah  milik  dalam  rangka  untuk  tempat  ibadah  (masjid atau  mushola),  dan  lembaga  pendidikan.  Kedua,  Pemikiran masyarakat  tentang  wakaf  banyak  dipengaruhi  oleh  para  tokoh dan  para ulama.  Problem  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan wakaf  adalah  pada  saat  penyerahan  harta  wakaf  oleh  wakif kepada  nazhir  tanpa  persetujuan  dari  calon  ahli  waris  wakif, maka  ahli  warisnya  terkadang  menggugat  tanah  orang  tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Ketiga, Dalam pelaksanaan  wakaf  hak  milik,  jarang  yang  didaftarkan  sehingga tidak Sertipikat.

## Kata Kunci: Problematika, Sertifikasi, Wakaf
1 Artikel  merupakan  hasil  penelitian  kolektif  yang  beranggotakan  Latief  Mahmud  dan Achmad Mulyadi

## Umi Supraptiningsih
Abstraction :  Land  communal  ownership  is  being  permanent  of  ground benefit  for  the  public  importance,  expected  can  give  rule  of  law  guarantee. Research target, that is first, describing of society understanding  about land communal  ownership  syariat  and  take  place  its  benefit.  Second,  describing the  pattern  and  the  private  property  communal  ownership  execution problems. Third, formulating the private property communal ownership rule of  law  guarantee.  This  research  uses  the  qualitative  approach    with descriptive  research  type.  Result  of  research  shows  Firstly,  society understanding  of  Pamekasan  District,  Sub-Province  Pamekasan  about ownership  land  communal  ownership  syariat  in  order  to  for  the  place  of religious  service  (mushola  or  mosque),  and  education  institute.  Second, Society  thinking    about  communal  ownership  is  many  influenced  by  all figures and all moslem scholars. Problem which often happened in communal ownership execution is at  the time of delivery  of  communal ownership estae by  wakif  to  nazhir  without  approval  from  wakif  heir  candidate,  hence  its heir  sometimes  sues  its  old  fellow  land  returned  or  does  suing.  Third,  In property communal  ownership  execution,  seldom  which  is registered  so  that not Sertipikat
Keywords : Problematika, Sertifikasi, Communal ownership

## Pendahuluan
Dalam  hukum  Islam  dikenal  syariat  wakaf.  Istilah  tersebut  tidak ditemukan  dalam  al-Quran,  akan  tetapi  didapatkan  dasarnya  dalam  hadis  yaitu sadaqah  jariyah.    Karena  itu,  pada  syariat  perwakafan  tanah,  seorang  wakif menyerahkan  sebagian  tanahnya  sebagai  tanah  waqaf  untuk  investasi kehidupannya kelak di akhirat. Di samping itu, para ulama menyebutnya sebagai perbuatan “memberi pinjaman kepada Allah” dan atau “jihat dengan harta”.
Secara  praktis, tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan  umum  seperti  pembangunan  prasarana  keagamaan  baik  untuk pembangunan  masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain. 2 Untuk itu  berdasarkan  pertimbangan  niat  wakif,  maka  diperlukan  perangkat  hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan perwakafan di Indonesia.
2 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1 .

## Problematika Implementasi Sertifikasi
Tanah Wakaf pada Masyarakat
Terdapat  lembaga  wakaf  yang  mengatur  berbagai  permasalahan perwakafan  tanah  yang  berhubungan  juga  dengan  masalah  keagamaan.  Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. Pertama, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan pada  masyarakat  muslim,  sehingga  mereka  yang  memberi  wakaf  (wakif) mendapat  pahala dari  Allah  karena melakukan anjuran tersebut.  Kedua, dimensi sosial  ekonomi,  bahwa  kegiatan  wakaf  melalui  uluran  tangan  sang  dermawan telah  membantu  sesama  untuk  saling  tenggang  rasa  sehingga  dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia. 3
Fenomena perwakafan pada masyarakat di kota Pamekasan banyak  tanah wakaf yang tidak memiliki  kepastian hukum, baik data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Kepastian data fisik dan data yuridis baru didapatkan apabila atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian,  faktor  pemicu  konflik  tanah  wakaf  di masyarakat,  yaitu  karena  tidak  didaftarkannya  tanah  wakaf  melalui  prosedur perwakafan  secara  hukum.  Ahli  waris  wakif  seringkali  mempersoalkan  tanda bukti  baik  secara  otentik  maupun  di  bawah  tangan  bahwa  orang  tua  (pewaris atau  wakif)  benar-benar  telah  mewakafkan  hak  atas  tanahnya  kepada  nadzir (pengelola  dan  penerima  wakaf).  Berbagai  peraturan  sudah  jelas  memberikan persyaratan dan  pengaturan  tentang prosedur perwakafan  sampai  dilakukannya pendaftaran  tanah  wakaf  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dengan mendasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  tentang  Pendaftaran Tanah.  Pada  kenyataan  di  masyarakat,  peraturan  tersebut  tidak  dilaksanakan dengan benar  dan baik,  sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan  kepastian hukum  atas  perbuatan  hukum  wakif  yang  telah  melakukan  perwakafan  tanah hak  miliknya.  Karena  itu,  problem  di  atas  perlu  ditelusuri  lebih  jauh  untuk meminimalisir berbagai konflik secara khusus di masyarakat kota Pamekasan.
Masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  meliputi;  pertama:  Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tentang syariat  wakaf  tanah  dan  manfaatnya?,  kedua,  Bagaimana  pola    dan  problem pelaksanaan  perwakafan  tanah  hak  milik  masyarakat  Kecamatan  Pamekasan Kabupaten  Pamekasan?;  dan  ketiga,  Bagaimanakah  jaminan  kepastian  hukum perwakafan  tanah  hak  milik  masyarakat  Kecamatan  Pamekasan,  Kabupaten Pamekasan?
3 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 48

## Umi Supraptiningsih

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative  approach)  karena  data  yang  dikumpulkan  lebih  banyak  menggunakan data  kualitatif  yakni  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  verbal  bukan  dalam bentuk  angka 4 yang  semaksimal  mungkin  berusaha  mendeskripsikan  realitas aslinya  kemudian  dianalisis  dan  diabstraksikan  dalam  bentuk  teori,  tentang problematika implementasi  sertifikasi  tanah wakaf  pada  masyarakat  Kecamatan Pamekasan.
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  menetapkan informan Kepala dan staf KUA Kecamatan Pamekasan, Pejabat Penyelenggara Zakat  Wakaf  Kementerian  Agama  Kab.  Pamekasan,  Kepala  atau  Kepala  Sub seksi  pendaftaran  dan  pengukuran  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pamekasan,  lembaga-lembaga  sosial  dan  keagamaan,  masyarakat  umum  selaku wakif dan/atau ahli warisnya.
Teknik pengumpulan datanya menggunakan  observasi,  wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumentasi  dan  bahan- bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan- bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain. Analisis data tersebut ditandai dengan proses analisis induktif.
Proses validitas temuan,  peneliti mengecek  temuan dengan menggunakan  teknik  perpanjangan  kehadiran  peneliti,  observasi  yang diperdalam, dan Audit Trial Sendiri.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Wakaf  menurut  istilah  syarak  adalah  menahan  harta  yang  mungkin diambil  manfaatnya  tanpa  menghabiskan  atau  merusakkan  bendanya  (ain-nya) dan digunakan untuk  kebaikan. 5 Ahli Fikih dari  kalangan mazhab Syafi’i, yaitu Ibn  Hajar  Al-Haitami  dan  Syaikh  Umairah  mendefinisikan  wakaf  adalah menahan  harta  yang  bisa  dimanfaatkan  dengan  menjaga  keutuhan  harta tersebut,  dengan  memutuskan  kepemilikan  barang  tersebut  dari  pemiliknya
4 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 29.
5 Muhammad  Ibn  Ismail  ash  Shan’aniy,  Subulus  Salam,  Jus  3,  (Mesir:  Muhammad  Ali Shabih, tt), hlm.114 dalam H. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia – Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25
Problematika Implementasi Sertifikasi

## Tanah Wakaf pada Masyarakat
untuk hal yang dibolehkan. 6 Boedi Harsono memberikan pengertian pewakafan tanah Hak Milik, yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selamanya menjadi “sosial wakaf”,  yaitu  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  peribadatan  atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. 7 Menurut pendapat Teer  Haar,  bahwa  wakaf  adalah  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu disuatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah  (atau  benda  lain)  yang  menyebabkan  obyek  itu  mendapat  kedudukan hukum yang bersifat khusus, tetapi dilain pihak bersamaan dengan itu perbuatan tersebut  menimbulkan  suatu  badan  dalam  hukum  adat,  yaitu  suatu  badan hukum yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum sebagai obyek hukum. 8
Wakaf  tanah  Hak  Milik  adalah  perbuatan  hukum  berupa  penyerahan tanah  Hak  Milik  untuk  selama-lamanya  oleh  perseorangan  atau  badan  hukum sebagai  pemilik  tanah  guna  kepentingan  tempat  peribadatan  dan  kepentingan sosial  lainnya,  misalnya  panti  asuhan,  gedung  pendidikan,  gedung  kesehatan, kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi  umat  menurut  ajaran  agama  Islam. Pengertian wakaf yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan  sebagian  dari  harta  kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut Pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004,  yang  dimaksud  wakaf adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Ada  perbedaan  pengertian  antara Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  dengan  Undang-undang  No.  41 Tahun 2004 mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28  Tahun  1977,  wakaf  tidak  mempunyai  jangka  waktu  tertentu  tetapi  untuk selama-lamanya,  sedangkan  menurut  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
6 Abdul  Ghofur  Anshori,  Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia,  (Yogyakarta:  Pilar Media, 2005), hlm. 8
7 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika,  2007), hlm. 311.
8 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1.983), hlm. 1.23

## Umi Supraptiningsih
Tanah  wakaf  termasuk  salah  satu  hak  penguasaan  atas  tanah  yang bersifat  perseorangan,  yang  di  dalamnya  terdapat  wewenang  (kewenangan), kewajiban,  dan  atau  larangan  bagi  pemegang  tanah  wakaf.  Wakaf  tanah merupakan penggunaan  tanah untuk  kepentingan keagamaan khususnya agama Islam. UUPA memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan tanah.
Mhd  Yamin  Lubis  dan  Abd  Rahim  Lubis  menyatakan  bahwa  masalah perwakafan  tanah  mendapat  tempat  tersendiri  dalam  aturan  hukum  di  bidang keagrarian/pertanahan  di  Indonesia, 9 sehingga  diatur  secara  tersendiri  dalam Pasal  49  ayat  (3)  UUPA,  yang  menyebutkan  bahwa  “Perwakafan  tanah  milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan  dan  sosial.  Dalam  Penjelasan  Pasal  49  ayat  (3)  UUPA  menyatakan bahwa  :  “Untuk  menghilangkan  keragu-raguan  dan  kesangsian,  maka  pasal  ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan  suci  lainnya,  dalam  hukum  agraria  yang  baru  akan mendapat  perhatian  sebagaimana  mestinya”.  Pasal  49  ayat  (3)  UUPA memerintahkan  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  perwakafan  tanah Hak  Milik dengan  Peraturan  Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksudkan  dalam pasal  49  ayat  (3)  UUPA    adalah  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977 tentang  Perwakafan  Tanah  Milik.  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977 dilaksanakan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  6  Tahun  1977 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Tanah  Mengenai  Perwakafan  Tanah  Milik, selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun 1977  mengalami  penggantian terakhir dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik, yaitu pertama, wakif adalah pihak yang mempunyai kecakapan untuk melakukan  tabarru  yaitu  melepaskan  hak  milik  tanpa  imbangan  materiil 10 . Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004,  wakif  adalah pihak  yang  mewakafkan  harta  benda  miliknya.  Wakif  bisa  berupa  orang perorang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, ataupun badan  hukum  yang  memenuhi  syarat  sebagai  subyek  Hak  Milik.  Persyaratan untuk menjadi wakif diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, yaitu:  Bagi  wakif  perseorangan,  persyaratannya  harus  dewasa,  berakal  sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah tanah Hak
9 Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.266.
10 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia, hlm. 26.
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
Milik. Bagi wakif badan hukum, persyaratannya wakif badan hukum hanya dapat melakukan  wakaf  apabila  memenuhi  persyaratan  sebagai  subyek  tanah  Hak Milik.
Bagi  subyek  Orang  atau  badan  hukum  yang  mewakafkan  tanah  Hak Miliknya  harus  dengan  sukarela,  keikhlasan,  dan  kehendak  sendiri  untuk mewakafkan  tanah  Hak  Miliknya,  tidak  boleh  ada  tekanan,  paksaan,  intimidasi dari  pihak  lain.  Abdul  Ghofur  Anshori  memberikan  penegasan  bahwa  untuk dapat  menjadi  wakif  harus  cakap,  untuk  menentukan  kecakapan  seseorang dalam  melakukan  tabarru bukan saja baligh 11 tetapi  juga dengan ketentuan  rasyid yaitu kematangan jiwa dan kematangan akalnya. 12
Kedua, Nazhir, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa berupa perseorangan, organisasi  atau  badan  hukum.  Persyaratan  bagi  perseorangan  untuk  menjadi nazhir menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004, adalah : Warga  Negara  Indonesia,  beragama  Islam,  dewasa,  amanah,  mampu  secara jasmani  dan  rohani,  dan  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum. Persyaratan bagi nazhir yang berbentuk badan hukum menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-undang  No.  41  Tahun  2004,  adalah:  pengurus  badan  hukum  yang bersangkutan  memenuhi  persyaratan  nazhir  perseorangan,  badan  hukum Indonesia  yang  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,  dan/atau  keagamaan  Islam.  Kewajiban  dan  hak-hak  Nazhir terdapat  dalam pasal 220  sampai  pasal  222 KHI, yang menyatakan: Kewajiban Nazhir, Pasal 220: Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas  kekayaan  wakaf  serta  hasilnya,  dan  pelaksanaan  perwakafan  sesuai  dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama. Nazhir diwajibkan  membuat  laporan  secara  berkala  atas  semua  hal  yang  menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  setempat  dengan  tembusan  kepada  Majelis  Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.
Kewajiban  Nazhir,  Pasal  221:  Nazhir  diberhentikan  oleh  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
a. Meninggal dunia;
11 Istilah baligh dititik beratkan pada umur (usia)
12 Ibid

## Umi Supraptiningsih
b. Atas permohonan sendiri;
c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nazhir;
d. Melakukan sesuatu kejahatan sehingga dipidana.
Bilamana  terdapat   lowongan  jabatan  Nazhir  karena  salah  satu  alasan sebagaimana  terdapat  dalam  ayat  (1),  maka  penggantiannya  diangkat  oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat. Seorang Nazhir yang telah berhenti, sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Hak Nazhir, Pasal 222: Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas  yang  jenis  dan  jumlahnya  ditentukan  berdasarkan  kelayakan  dan  saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
Ketiga, Tanah yang diwakafkan (Mauquf), oleh karena dalam wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selama-lamanya, maka tanah yang  dapat  diwakafkan  hanyalah  tanah  yang  berstatus  Hak  Milik  sebab  sifat tanah  Hak  Milik  adalah  turun  temurun,  artinya  tanah  Hak  Milik  tidak mempunyai  batas  jangka  waktu  tertentu.  Tanah  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan tidak dapat diwakafkan sebab  mempunyai  batas  jangka  waktu  tertentu.  Bilamana    Hak  Guna  Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  atau  Hak  Sewa  Untuk  Bangunan  mau diwakafkan,  maka hak atas  tanah  tersebut diubah terlebih  dahulu menjadi Hak Milik.  Tanah  Hak  Milik  yang  diwakafkan  bisa  sudah  bersertipikat  atau  baru bertanda  bukti  petuk  pajak  bumi/landrete,  girik,  ketitir,  pipil,  verponding Indonesia,  IPEDA,  IREDA, atau kutipan letter c.  Tanah  Hak Milik yang akan diwakafkan  tidak  boleh  sedang  dalam  jaminan  utang,  sitaan,  perkara,  kasus, konflik, atau pun sengketa. Kalau tanah Hak Milik yang akan diwakafkan sedang dalam jaminan utang, sitaan, perkara, kasus, konflik atau sengketa dengan pihak lain,  maka  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu,  setelah  itu  baru  bisa  diwakafkan oleh  pemilik  tanahnya.  Jika  tanah  Hak  Milik  yang  akan  diwakafkan  hanya sebagian, maka terhadap bidang tanah tersebut oleh calon wakif harus dilakukan pemisahan  terlebih  dahulu atas  bagian  yang  tidak  diwakafkan  dan  bagian  yang akan diwakafkan.
Ikrar  wakaf,  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-undang  No.  41  Tahun 2004,  yang  dimaksud  dengan  ikrar  wakaf  adalah  pernyataan  kehendak  wakif yang  diucapkan  secara lisan  dan/atau tulisan  kepada  nazhir  untuk mewakafkan harta  benda  miliknya.  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta  ikarar  wakaf. Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  adalah  pejabat  yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh Menteri  Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dijabat
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan.  Penggunaan  tanah wakaf.  Tanah  Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya dipergunakan  untuk kepentingan  peribadatan  dan  atau  kepentingan  sosial  lainnya,  misalnya  gedung pendidikan,  gedung  panti  asuhan,  gedung  kesehatan  (rumah  sakit/pusat kesehatan masyarakat).
Dibentuknya  lembaga  wakaf  sebagai  lembaga  independen  diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah/tempat untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan  nasional 13 .  Pentingnya  dibentuk  lembaga  wakaf  ini  sebagai perwujudan dari amanat ketentuan pasal 49 UUPA yang berbunyi:
Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha  dalam  bidang  keagamaan  dan  sosial  diakui  dan  dilindungi.  Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
Untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan  suci  lainnya  sebagai  dimaksud dalam  pasal  14  dapat  diberikan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara dengan  hak  pakai.  Perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Lembaga wakaf hanya ada pada agama Islam yang diorientasikan kepada kesejahteraan umat  melalui  penyerahan  tanah Hak Milik  untuk selama-lamanya yang  pendaftaran  tanahnya  diatur  dalam  Hukum  Tanah  Nasional.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
Terdapat  2  (dua)  sasaran  adanya  perwakafan  tanah  hak  milik,  yaitu  (1) kekayaan  berupa  tanah  yang  dapat  diberikan  untuk  keperluan  peribadatan;  (2) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk kepentingan umum. 14 Mendasarkan pada dua sasaran perwakafan di atas, maka harapan dari wakif khususnya dan masyarakat pada umumnya wakaf tanah betul-betul dapat difungsikan  sesuai  dengan  tujuannya.  Disinilah  harapan  masyarakat  kepada Badan  Wakaf  Indonesia  untuk  lebih  berperan  menjalankan  fungsinya  sesuai dengan  amanat  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  :  Pertama,  Badan  Wakaf Indonesia  menginventarisasi  seluruh  tanah  wakaf  yang  berpotensi  untuk dikembangkan secara produktif antara lain berupa: usaha pertanian, perkebunan, pembangunan gedung perkantoran, pembangunan real estate, dan pembangunan  industri  rumah  tangga.  Kedua,  Badan  Wakaf  Indonesia  bersama dengan  Lembaga  Keuangan  Syariah  mengumpulkan,  mengelola  dan mengembangkan  wakaf  tunai  untuk  disalurkan  pada  lembaga-lembaga  nazhir
13 Pasal 47 ayat (1.) UU No. 41. Tahun 2004
14 Supriadi, Hukum Agraria, hlm. 135

## Umi Supraptiningsih
wakaf  tanah  produktif  sesuai  dengan  kondisi  alam  dan  kebutukan  masyarakat berdasarkan  analisis  bisnis.  Ketiga,  Badan  Wakaf  Indonesia  meningkatkan kualitas nazhir tanah wakaf produktif dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang usaha yang dilakukannya. 15
Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, adalah: Pertama,  Melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  dalam  mengelola  dan mengembangkan  harta  benda  wakaf.  Kedua,  Melakukan  pengelolaan  dan pengambangan  harta  benda  wakaf  berskala  nasional  dan  internasional.  Ketiga, Memberikan  persetujuan  dan  perijinan  atas  perubahan  dan  peruntukan  dan status  harta  benda  wakaf.  Keempat,  Memberhentikan  dan  mengganti  Nazhir. Kelima,  Memberikan  persetujuan  atas  penukaran  harta  benda  wakaf.  Keenam, Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  menyusun kebijakan di bidang perwakafan. 16
Wakaf  merupakan  perbuatan  terpuji,  dengan  sendirinya  barang  atau harta  yang  hendak  diwakafkan  haruslah  suci,  artinya  bersih  tidak  tercacat  dari segi status kepemilikannya. 17 Banyak perbedaan pendapat dari para ulama fikih tentang  status  tanah  wakaf.  Menurut  Imam  Syafi’I,  wakaf  adalah  suatu  ibadah yang  disyariatkan,  wakaf  telah  berlaku  sah  bilamana  Wakif  telah  menyatakan dengan  perkataan  waqaftu  (telah  saya  wakafkan),  sekalipun  tanpa  diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan Wakif tidak mempunyai hak kepemilikan  lagi  sebab kepemilikannya  telah  berpindah kepada Allah  SWT  dan tidak juga  menjadi milik penerima wakaf  (maukuf alaih),  akan tetapi  wakif  tetap boleh  mengambil  manfaatnya. 18 Sedangkan  pendapat  ulama  Syafi’iyah  yang sejalan  dengan pendapat ulama  Hanabilah  berpendapat bahwa wakaf  mengikat dan  karenanya  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  diperjualbelikan,  digadaikan, diwariskan  oleh  wakif. 19 Bertentangan  dengan  ulama  Hanafiyah  yang menyatakan bahwa harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (Wakif),  oleh  karena  itu  pada  suatu  waktu  harta  wakaf  tersebut  dapat  diambil oleh  Wakif  atau  ahli  waris  Wakif  setelah  waktu  yang  ditentukan.  Pendapat Hanafiyah ini didasarkan oleh Hadis yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Ibnu Abbas yang artinya, Ibnu Abbas berkata, “Setelah turunnya ayat tentang faraidh
15 H.  Ahmad  Djunaidi  (Ketua),  Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  di Indonesia  (Jakarta:  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Depag  RI,  2005),  hlm.  91-93 dalam Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm.. 85
16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia, hlm. 68
17 Ibid 18 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia, hlm.33
19 Ibid, hlm.33-34
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
dalam  surat  An-Nisa’  Rasulullah  bersabda,  “Tidak  ada  wakaf  setelah  turunnya surat An-Nisa”. 20
Pada  dasarnya  terhadap  benda  yang  telah  diwakafkan  tidak  dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.  Penyimpangan  dari  ketentuan  tersebut  penyelesaiannya  dapat dipergunakan  ketentuan  Pada  pasal  225  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyatakan:
Pada  dasarnya  terhadap  benda  yang  telah  diwakafkan  tidak  dapat  dilakukan perubahan  atau  penggunaan  lain  daripada  yang  dimaksud  dalam  ikrar  wakaf. Penyimpangan dari ayat tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal  tertentu  setelah  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan kepentingan umum.
Dengan  harapan  apa  yang  menjadi  tujuan  perwakafan  betul-betul tercapai  dan  niat  dari  wakif  terlaksana,  maka  dalam  praktik  pelaksanaan perwakafan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  dan  prosedur  yang  telah ditur  dalam  perundang-undangan.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  UU  No.  41 Tahun  2004  jo  PP  No.  28  Tahun  1977  tata  cara  perwakafan  hak  milik dilaksanakan sebagai berikut:
Perorangan  atau  Badan  Hukum  yang akan  mewakafkan  tanah miliknya (sebagai  calon  Wakif)  datang  sendiri  dihadapan  PPAIW  untuk  melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang kehadapan PPAIW karena suatu sebab,  seperti  sakit,  sudah  sangat  tua  dan  lain-lain  dapat  membuat  ikrar  wakaf secara  tertulis  dengan  persetujuan  Kepala  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten  letak  tanah  yang  bersangkutan  di  hadapan  dua  orang  saksi.  Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada Nazhir di hadapan  PPAIW.
Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, Wakif harus membawa surat- surat  sebagai  berikut:  pertama,  Sertipikat  Hak  Milik  atau  tanda  bukti  pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA  (girik, petok,  ketitir dan  sebagainya). Kedua, Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang  menerangkan  kebenaran  pemilikan  tanah  dan  tidak  termasuk  sengketa. Ketiga, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Keempat, Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah  memenuhi  untuk  pelepasan  hakatas  tanah  (untuk  diwakafkan),  meneliti

## Umi Supraptiningsih
saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir. Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi,  wakif  mengikrarkan  (mengucapkan)  kehendak  wakaf  itu  kepada  Nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan  dalam  bentuk  tertulis.  Bagi  wakif  yang  tidak  dapat  mengucapkan ikrarnya,  karena  bisu  misalnya,  ia  dapat  menyatakan  kehendaknya  itu  dengan isyarat,  kemudian  mengisi  formulir  ikrar  wakaf.  Kemudian  semua  yang  hadir menandatangani  blangko  ikrar  wakaf.  Tentang  bentuk  dan  isi  ikrar  wakaf tersebut  telah  ditentukan  di  dalam  peraturan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  tanggal  18  April  1978  No.  Kep/D/75/78.  Pasal  9  PP  No. 28/1977  mengharuskan  adanya  perwakafan  secara  tertulis,  tidak  cukup  hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  persoalan  seperti  untuk  bahan-bahan pendaftaran  pada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan  untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.
PPAIW  segera  membuat  Akta  Ikrar  Wakaf  rangkap  tiga  dengan dibubuhi  materai  dan  Salinan  Akta  Ikrar  Wakaf  rangkap  empat.  Akta  Ikrar Wakaf  tersebut  paling  sedikit  memuat:  Nama  dan  Identitas  wakif,  nama  dan identitas  Nazhir,  data  dan  keterangan  harta  benda  wakaf,  peruntukan  harta benda  wakaf  dan  jangka  waktu  wakaf.  Selanjutnya  selambat-lambatnya  satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang  bersangkutan.  Disamping  membuat  akta,  PPAIW  membubuhkan  semua itu  dalam  Daftar  Akta  Ikrar  Wakaf  dan  menyimpannya  dengan  baik  bersama aktanya.
Ketentuan  tentang  Akta  Ikrar  Wakaf  ini,  menurut  PP  No.  10/1061 adalah  untuk  memenuhi  asas  publisitas  dan  asas  spesialitas.  Asas  publisitas adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada di atas  sebidang  tanah  terdaftar  dalam  daftar  umum  yaitu  daftar  yang  terbuka untuk  umum.  Asas  Spesialitas  adalah  asas  yang  menghendaki  letak,  luas  dan batas-batas  tanah  tampak  jelas  (bagi  siapapun  juga).  Oleh  karena  itu,  sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya. 21
Salah  satu  tujuan  diundangkan  UUPA  adalah  meletakkan  dasar-dasar untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Untuk  mewujudkan  tujuan  jaminan  kepastian  hukum  ditempuh  melalui  upaya pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  ini  menjadi  kewajiban  bagi  Pemerintah, yang  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA,  yaitu  pertama,  untuk  menjamin  kepastian
21 Ibid., hlm. 82-85
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Kedua,  Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  1  pasal  ini  meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; Pendaftaran hak-hak atas tanah dan  peralihan  hak-hak  tersebut;  Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Ketiga,  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya  menurut  pertimbangan  Menteri  Agraria.  Keempat,  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud  dalam  ayat  1  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  menetapkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pendaftaran  tanah  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Peraturan Pemerintah  yang  dimaksudkan  disini  semula  adalah  Peraturan  Pemerintah  No. 10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  selanjutnya  dinyatakan  tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan  oleh  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Arie  S.  Hutagalung  menyatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster yang bertujuan memberikan  kepastian hukum dan  perlindungan  hukum kepada pemegang hak atas  tanah,  dengan  alat  bukti  yang  dihasilkan  pada  akhir  proses  pendaftaran tanah  tersebut  berpa  buku  tanah  dan  sertipikat  tanah  yang  terdiri  atas  salinan buku tanah dan surat ukur. 22
Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  1997  adalah  sistem  pendaftaran  hak  (registration  of  titles)  bukan  sistem pendaftaran  akta  (registration  of  deeds).  Boedi  Harsono  menyatakan  sistem pendaftaran  hak  nampak  adanya  buku  tanah  sebagai  dokumen  yang  memuat data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dihimpun  dan  disajikan  serta  diterbitkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak yang didaftar. 23 Lebih lanjut dikemukakan oleh
22 Arie  Sukanti  Hutagalung,  Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah,  (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 81.
23 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, hlm. 484.

## Umi Supraptiningsih
Boedi Harsono, dalam pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya, melainkan justru  aktanya  yang  didaftar,  yaitu  dokumen-dokumen  yang  membuktikan diciptakannya  hak  yang  bersangkutan  dan  dilakukan  perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian.
Pengertian  pendaftaran  tanah  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya. Akibat pendaftaran tanah akan diterbitkan sertipikat, menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  sertipikat  adalah  surat  tanda  bukti hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan  yang  masing-masing  sudah dibukukan dalam  buku  tanah yang bersangkutan.
Mengenai  pendaftaran  tanah  wakaf  pada  sub  Direktorat  Agraria (sekarang  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional)  Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 adalah sebagai berikut:
pertama, Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  akta  ikrar wakaf  ditandatangani  dengan dilampiri : sertipikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat  bukti  kepemilikan  tanah  yang  ada,  salinan  akta  ikrar  wakaf  yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan Nazhir;
kedua,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  setelah  menerima surat  permohonan  dari  PPAIW  dan  meneliti  surat  dan  lampiran  surat permohonan  itu,  mencatat  perwakafan  tanah  milik  tersebut  pada  buku  tanah yang  ada  dikantornya  dan  pada  sertipikat  tanah  yang  diwakafkan  itu  dicatat beberapa hlm sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik.  Bila  pengajuan  permohonan  itu  bersamaan  dengan  permintaan pengesahan  hak/konversi,  maka  pencatatan  wakafnya  baru  dilakukan  setelah sertipikatnya  dikeluarkan.  Bila  yang  diwakafkan  itu  sebagian  dari  tanah  milik, maka  terhadap  bidang  tanah  itu  harus  dilakukan  pemisahan  terlebih  dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertipikat sendiri-sendiri. Jika Nazhir terdiri
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
dari  kelompok  orang,  maka  yang  ditulis  dalam  buku  tanah  dan  sertipikatnya adalah  nama  orang-orang  dari  kelompok  tersebut  disertai  kedudukannya  di dalam  kepengurusan.  Bila  kelak  ada  anggota  Nazhir  yang  meninggal  dunia, mengundurkan  diri  atau  diganti,  maka  diadakan  penyesuaian  seperlunya, berdasarkan  pengesahan  susunan  Nazhir  yang  dilakukan  oleh  PPAIW.  Jika Nazhir itu Badan Hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertipikatnya adalah nama badan hukum tersebut.
Ketiga,  Setelah  perwakafan  tanah  dicatat  pada  buku  tanah  dan sertipikatnya,  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat menerbitkan  bukti  pendaftaran  harta  benda  wakaf  dan  menyerahkan  sertipikat itu  kepada  Nazhir  yang  wajib  melaporkan  halaman  itu  kepada  PPAIW  untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di kecamatan.
Keempat,  Dalam  hal  harta  benda  wakaf  ditukar  atau  diubah peruntukannya,  Nazhir  melalui  PPAIW  mendaftarkan  kembali  kepada  instansi yang  berwenang  (dalam  hlm  ini  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota) dan  Badan  Wakaf  Indonesia  harta  benda  wakaf  yang  ditukar  atau  diubah peruntukannya  itu  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  tata  cara pendaftaran harta benda wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah  untuk  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  tanah  yang diwakafkan.  Bila  hal  ini  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  ketertiban  masalah perwakafan di Indonesia akan tercapai. 24
Pembahasan  dari  permasalah  pokok  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini menghasilkan,  bahwa  pemahaman  masyarakat  Kecamatan  Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tentang syariat wakaf  tanah milik dilakukan semata-mata untuk  tempat  ibadah  yang  penggunaannya  diperuntukkan  sebagai  masjid, mushola,  dan  lembaga  pendidikan  berupa  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an.  Pada dasarnya  masyarakat  mempunyai  kesadaran  dan  pemahaman  sangat  tinggi  dan perbuatan  itu  dilakukan  sebagai  amal  jariyah  dan  tidak  hanya  terbatas  pada orang-orang  yang  mampu  saja  dalam  melakukan  wakaf  tanah  miliknya  bahkan sebagian masyarakat yang tergolong biasa dalam artian tidak terlalu kaya karena memang sudah menjadi niat mereka kemudian me-wakafkan tanahnya.
Sebenarnya wakaf  tanah milik tidak hanya  terbatas pada  tempat-tempat ibadah  saja  tetapi  juga  bisa  dilakukan  wakaf  untuk  kepentingan  umum,  fakir miskin dan wakaf untuk lingkungan keluarga sendiri. Bilamana ditinjau dari segi peruntukan  dan  penggunaannya  wakaf  dapat  dibedakan  menjadi  dua:  pertama, wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik seorang
24 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia, hlm. 85-86

## Umi Supraptiningsih
atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut dengan wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah  dan  yang  berhak  mengambil  manfaatnya adalah mereka  yang  ditunjuk  dalam  pernyataan  wakaf.  Wakaf  jenis  ini  (wakaf ahli/Dzurri)  kadang-kadang  juga  disebut  wakaf  ‘alal  aulad,  yaitu  wakaf  yang diperuntukkan  bagi  kepentingn  dan  jaminan  social  dalam  lingkungan  keluarga (family),  lingkungan  kerabat  sendiri. 25 Wakaf  untuk  keluarga  ini  secara  hukum Islam  dibenarkan  dengan  mendasarkan  pada  Hadits  Nabi  yang  diriwayatkan oleh  Bukhari  dan  Muslim  dari  Anas  bin  Malik  tentang  adanya  wakaf  keluarga Abu Thlmhah kepada kaum kerabatnya. Banyak kendala dalam hlm jenis wakaf ini  selain  berkembangnya  kerabat  sehingga  menjadikan  banyak  keturunan  dan menjadi kendala dalam membagi atau bisa menjadikan punahnya kerabat karena tidak  ada  keturunannya  juga  ditinjau  dari  segi  manfaat  yang  kurang.  Sehingga banyak pendapat berkeinginan untuk  menghapus jenis wakaf ini.
Kedua,  wakaf  khairi,  yaitu  wakaf  yang  secara  tegas  untuk  kepentingn agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan  untuk  keperluan  pembangunan  masjid,  sekolah  jembatan,  rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan  lain  sebagainya. Jenis wakaf  ini seperti yang dijelaskan  dalam  Hadits  Nabi  Muhammad,  SAW  yang  menceriterakan  tentang wakaf  sahabat  Umar  bin  Khattab.  Beliau  memberikan  hasil  kebunnya  kepada fakir  miskin, ibnu  sabil,  sabilillah, para  tamu, dan hamba sahaya yang  berusaha menebus  dirinya.  Wakaf  ini  ditujukan  kepada  umum  dengan  tidak  terbatas penggunaannya  yang  mencakup  semua  aspek  untuk  kepentingan  dan kesejahteraan umat  manusia pada umumnya.  Kepentingan umum  tersebut bisa untuk  jaminan  sosial,  pendidikan,  kesehatan,  pertanahan,  keamanan  dan  lain- lain. 26
Pemikiran  masyarakat tentang wakaf saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh  para  tokoh  dan  para  ulama  besar,  seperti  misalnya  wakif  juga  sebagai pengelola tanah wakaf atau masuk sebagai Nazhir. Nazhir yang lain akan merasa pengelolaan  wakaf  selalu  dibawah  pengawasan  wakif    yang  berakibat  pada ketidak  bebasan  pengelolaan  dari  harta  benda  wakaf.  Ada  kesan  wakif    tidak secara  sungguh-sungguh  dan  sepenuhnya  mewakafkan  tanahnya  atau  dengan kata lain masih belum ada kepercayaan penuh kepada nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Bagaimana dengan  boleh atau tidaknya si wakif juga masuk dalam
25 Sayyid  Sabiq,  Fidhu  as-Sunnah,  (Lebanon:  Dar  al-Arabi),  1971.,  hlm.  378  dalam  Fiqih Wakaf,  (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 14
26 Ibid, hlm. 16
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
jajaran  Nazhir?,  hlm  ini  pernah  dilakukan  oleh  Nabi  dan  Sahabat  Ustman  bin Affan.  Sebagai  contoh  wakaf  masjid,  maka  si  wakif  boleh  saja  ikut  mengelola masjid,  mewakafkan  sumur,  maka  si  wakif  boleh  mengambil  air  dari  sumur tersebut.  Wakaf  yang  demikianlah  yang  merupakan  salah  satu  segi  dari  cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di  jalan Allah SWT. Dilihat dari manfaat kegunaannya  merupakan  salah  satu  sarana  pembangunan,  baik  dibidang keagamaan,  khususnya  peribadatan  perekonomian,  kebudayaan,  kesehatan, keamanan  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  benda  wakaf  betul-betul dimanfaatkan  untuk  kepentingan  kemanusiaan  (umum)  tidak  hanya  untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. 27
Salah  satu  alasan  wakif  juga  masuk  dalam  jajaran  Nazhir  sebenarnya dilatar  belakangi  kurangnya kepercayaan  wakif  kepada  pengelolaan harta wakaf yang  dilakukan  oleh  Nazhir.  Sebenarnya  hal  yang  demikian  tidak  perlu  terjadi dan  diragukan  oleh  wakif  karena  peraturan  perundang-undangan  sangat  jelas mengatur bilamana terjadi berbagai pelanggaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menjaminkan,  menghibahkan, menjual,  mewariskan,  mengalihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya  harta benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  40 atau tanpa  izin  menukar  harta  benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengubah  peruntukan  harta  benda wakaf  tanpa  izin sebagaimana dimaksud  pada pasal 44, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas  hasil  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  melebihi  jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Problem  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan  wakaf  karena  pada  saat penyerahan harta  wakaf oleh  wakif  kepada  nazhir  tanpa persetujuan dari  calon ahli  waris  wakif  sehingga  begitu  wakif  meninggal,  ada  ahli  warisnya  yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan atau menggugat melalui jalur hukum, hal ini  terjadi karena wakaf yang  dilakukan  tidak  dengan cara  yang benar, yaitu
27 Ibid.,  hlm. 17

## Umi Supraptiningsih
dicatatkan  dengan  dibuatkan  Akta  Ikrar  Wakaf  dihadapan  PPAIW  selanjutnya didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  supaya  dapat  diterbitkan sertipikat Hak Wakaf yang mempunyai kepastian hukum.
Praktik  dilapangan  tentang  pelaksanaan  wakaf  hak  milik,  jarang  yang dilakukan  pendaftaran  sampai  diterbitkannya  Sertipikat  Wakaf.  Pada  tahun sembilan puluhan memang banyak tanah wakaf yang disertipikatkan karena pada waktu itu ada program PRONA (tanpa dipungut biaya) tetapi setelah tahun dua ribu  sudah  tidak  ada  lagi.  Dari  data  register  yang  terdapat  di  Kantor  KUA Kecamatan  Pamekasan,  diketahui  sebanyak  58  tanah  Hak  milik  wakaf  yang dilakukan  oleh  masyarakat  (wakif)  dengan  penggunaan  sebatas  pada  musholla, masjid,  dan  tempat  pendidikan.  Pelaksanaan  dari  wakaf  tersebut  ada  yang dilakukan secara lisan maupun ada yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf. Data yang  terdapat  di  KUA  Kecamatan  Pamekasan  tersebut  berbeda  jauh  dengan data  yang  terdapat  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pamekasan.  Dari  tahun 2000  sampai  tahun  2011  ada  13  Sertipikat  Tanah  Wakaf  di  Kecamatan Pamekasan yang telah diproses dan diterbitkan sertipikat Hak Wakaf.
Masyarakat  dalam  hal  ini  nazhir  khususnya  dalam  melakukan  proses perwakafan  hanya  sebatas  untuk  kepentingan  sesaat,  yaitu  hanya  untuk memenuhi  persyaratan  mendapatkan  bantuan  dana,  mereka  tidak  memikirkan sebagai langkah aman pada jangka waktu yang panjang pada masa depan dalam rangka  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum.  Untuk  melakukan  rangkaian kegiatan  perwakafan,  dokumen  yang  harus  disiapkan  oleh  calon  wakif  berupa: Sertipikat  Hak  Milik  atas  nama  wakif;  Surat  Persetujuan  dari  para  ahli  waris calon  Wakif;  Surat  pernyataan  keluarga  Wakif  tentang  tanah  yang  akan diwakafkan;  Surat  Keterangan  dari  Kepala  Desa  yang  dikuatkan  oleh  Camat yang menjelaskan bahwa tanah yang akan diwakafkan tersebut benar milik calon wakif  dan  tanah  tersebut  tidak  dalam  sengketa;  Surat  Keterangan  Pendaftaran Tanah  (SKPT)  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota/Kabupaten  yang  antara lain menjelaskan bahwa tanah tersebut dalam keadaan bebas dari segala hak lain yang membebani seperti : hak tanggungan (tanah menjadi obyek agunan), HGB di  atas  tanah  tersebut  dan  lain-lain;  Surat  izin  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan (atas nama Walikota/Bupati); Biaya untuk mengganti pembelian materai.
Sedangkan  dokumen  yang  harus  disiapkan  oleh  Nazhir,  yaitu  surat Keterangan  dari  Kepala  KUA  Kecamatan  setempat  tentang  bukti  dan keabsahan penunjukan Nazhir tersebut sebagai pengelola tanah wakaf tersebut; KTP  bila  nazhir  perseorangan,  atau  Akta  Badan  Hukum  bila  nazhir  adalah Badan  Hukum yang  telah  mendapat  pengesahan  dari  Kementrian  Hukum  dan HAM.  Langkah berikutnya  adalah Penerbitan Sertipikat  Wakaf,  dokumen yang
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
harus disiapkan oleh PPAIW sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan Sertipikat  Hak  Wakaf  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Sertipikat  Hak Milik atas nama Wakif. Akta Ikrar Wakaf, Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama tentang Nazhir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut.
Ada  tiga  prosedur  yang  harus  diperhatikan  dalam  rangka  pendaftaran tanah  wakaf.  Ketiga  prosedur  ini    tergantung  dari  status  tanah  yang  akan diwakafkan.
Pertama,  untuk  hak  atas  tanah  yang  sudah  bersertipikat  hak  milik,  pada prosedur    ini  calon  wakif  sudah  mempunyai  sertipikat  Hak  Milik  atas  nama wakif.  Pada  tahapan  pertama  yang  dilakukan  adalah  proses  penerbitan  Akta Ikrar Wakaf di Kantor KUA Kecamatan setempat yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW).  Setelah  Akta  Ikrar  Wakaf  diterbitkan, maka  langkah  berikutnya  permohonan  penerbitan  sertipikat  tanah  wakaf  oleh PPAIW Kecamatan atas nama Nazhir yang diajukan kepada Kepala Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 sampai 35 UU No. 41 Tahun 2004.
Kedua,  untuk hak atas  tanah yang  belum  bersertipikat.  Pada  tahapan ini tanah  milik  calon  wakif  belum  mempunyai  Sertipikat  Hak  Milik.  Bagi  tanah milik yang demikian dokumen dan prosesnya lebih rumit dan panjang termasuk pembiayaan  yang  lebih  besar.  Ada  tiga  proses  yang  harus  dilakukan  :  yang pertama penerbitan sertipikat hak milik atas nama wakif dulu, kedua penerbitan Akta  Ikrar  Wakaf  oleh  PPAIW,  dan  yang  ketiga  permohonan  penerbitan sertipikat  tanah  wakaf  oleh  PPAIW  atas  nama  Nazhir  yang  diajukan  kepada Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota. Perbedaan yang utama dalam tahapan ini yaitu tanah yang akan diwakafkan harus bersertipikat hak milik atas nama wakif dulu,  baru  prosedur  berikutnya  sama  dengan  tahapan  pada  tanah  yang  telah bersertipikat.  Proses  yang  demikian  inilah  yang  sering  menjadikan kendala  dan problem.  Ada  keengganan  dari  Nazhir  karena  harus  mengeluarkan  biaya  yang tidak  sedikit  dan  rumitnya proses  penerbitan  sertipikat  hak  milik.  Hal  ini  yang kemudian Nazhir mencukupkan, bilamana wakif sudah menyatakan melepaskan hak atas tanahnya untuk diwakafkan. Akibatnya  tanah yang diwakafkan tersebut belum  mempunyai  kepastian  hukum  bahwa  tanah  tersebut  sudah  diwakafkan oleh si Wakif.
Ketiga,  yaitu  proses  tanah  wakaf  yang  masih  berstatus  bukan  hak  milik artinya tanah tersebut masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau hak lain, karena dalam obyek Tanah Wakaf wajib berstatus Hak Milik,  maka  ada  tiga  langkah  yang  harus  diperhatikan:  pertama  hak  atas  tanah tersebut  (baik  yang  masih  berstatus  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Guna  Usaha,

## Umi Supraptiningsih
Hak Pakai atau hak lain) harus dilakukan peningkatan Hak atau penegasan hak atas  tanah  agar  dapat  menjadi  Hak  Milik  terlebih  dahulu,  langkah  kedua,  baru dibuatkan atau penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW Kecamatan, dan yang ketiga  permohonan  penerbitan  sertipikat  tanah  wakaf  oleh  PPAIW  mewakili Nazhir  yang  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota. Pada prosedur ini memang agak rumit sedikit dibandingkan dengan tanah yang sudah  bersertipikat  Hak  Milik,  akan  tetapi  lehih  ringan  dibandingkan  dengan tanah yang belum bersertipikat dan biayanya juga tidak terlampau tinggi.
Selain berkaitan dengan status tanah wakaf yang menjadi kendala dalam jaminan  kepastian  hukum  tanah  wakaf,  kendala yang  lain  terletak  pada  ketidak pahaman pihak-pihak dalam menjalankan prosedur wakaf. Peranan dari PPAIW sangat  tinggi dalam  rangka  penerbitan  Sertipikat  Wakaf  sehingga Tanah Wakaf tersebut mempunyai jaminan kepastian hukum. Dapat dilihat pada Pasal 32 UU No.  41  Tahun  2004,  yang  menyebutkan  bahwa  “PPAIW  atas  nama  Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  akta  ikrar  wakaf  ditandatangani”.  PPAIW  bukan  saja menyiapkan  dokumen  atau  kelengkapan  administrasi  saja  sebagai  kelengkapan untuk mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat wakat tetapi pejabat yang dianggap  mempunyai  kompetensi  dan  kapabel  untuk  mewujudkan  jaminan kepastian hukum.
Begitu pula Nazhir, tidak semua nazhir adalah orang-orang yang paham tentang  ketentuan  ataupun  prosedur  wakaf.  Begitu  si  Nazhir  menerima  harta benda wakaf, yang dipahami hanya mengelola begitu saja. Bisa jadi Nazhir juga tidak faham antara hak dan kewajiban, ketentuan yang dibolehkan dan dilarang. Sedangkan  penentuan  Nazhir  adalah  hak  mutlak  dari  wakif,  kepada  siapa penerima dan pengelola obyek wakaf tersebut dipercayakan.

## Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  pemahaman  masyarakat  Kecamatan  Pamekasan,  Kabupaten Pamekasan  tentang syariat  wakaf   tanah milik dilakukan  semata-mata  untuk tempat ibadah yang penggunaannya diperuntukkan sebagai masjid, mushola, dan  lembaga  pendidikan  berupa  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an.  Pada dasarnya  masyarakat  mempunyai  kesadaran  dan  pemahaman  sangat  tinggi dan  perbuatan  itu  dilakukan  sebagai  amal  jariyah.  Bahkan  ada  masyarakat yang memahami bahwa syari’at wakaf menjadi wajib bagi yang mampu.
2. Pola  pelaksanaan  wakaf  yang  terjadi  di    lingkungan  masyarakat  Kecamatan Pamekasan, tentang wakaf saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan  para  ulama  besar,  seperti  misalnya  wakif  juga  sebagai  pengelola  tanah
Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat
wakaf atau masuk sebagai Nazhir. Nazhir  yang lain akan merasa pengelolaan wakaf  selalu  dibawah  pengawasan  wakif    yang  berakibat  pada  ketidak bebasan  pengelolaan  dari  harta  benda  wakaf.  Problem  yang  sering  terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada  nazhir tanpa  persetujuan dari  calon ahli waris wakif sehingga begitu wakif  meninggal,  ada  ahli  warisnya  yang  meminta  tanah  orang  tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan melalui jalur hukum.
3. Dari  data  register  yang  terdapat  di  Kantor  KUA  Kecamatan  Pamekasan, diketahui sebanyak 58 tanah Hak milik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat (wakif)  dengan  penggunaan  sebatas  pada  musholla,  masjid,  dan  tempat pendidikan. Pelaksanaan dari wakaf tersebut ada yang hanya dilakukan secara lisan maupun ada yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf.

## Umi Supraptiningsih

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Aneka  Masalah  Hukum  Agraria  dalam  Pembangunan  di  Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1983 Al-Alabij,  H.  Adijani,  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia  –  Dalam  Teori  dan  Praktek, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta :
Pilar Media, 2005
Departemen  Agama  RI,  Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf,  Jakarta:
Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2003
______,  Fiqih  Wakaf,  Jakarta  :  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006 Hadi,  Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Affist, 1990 Harsono,  Boedi,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang
Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2003. Herman  Hermit,  Cara  Memperoleh  Sertifikat  Tanah  Wakaf,  Bandung:  Mandar Maju, 2007.
Hutagalung,  Arie  Sukanti,  Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. Ismail  ash  Shan’aniy, Muhammad Ibn,  Subulus  Salam, Jus 3,  Mesir: Muhammad
Ali Shabih, tt, hlm. 114
Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung : Mandar Maju, Bandung, 2008.
Moleong,   J.  Lexy,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1990 Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif,  Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Mubarok, Jaih, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008 Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media,
2005.
Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1988. Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika,  2007.