Pembelahan Politik Kiai NU di Pilgub Jatim 2018
Ainur Rohim 1
Mayuko Galuh Mahardika 2

## Abstract
The  realm  of  East  Java  politics  which  has  been  known  as  the  main  community  of Traditional  Islam,  bequeaths  a  separate  record  of  the  dynamics  and  political maneuvers of NU strategic elites (Kiai) in the context of 2018 East Java Pilgub. Similar political  realities  have  occurred  since  the  East  Java  Pilgub  in  2008  and  2013  .  One thing  that  is  most  useful  and  more  in  several  perspectives  is  the  change  in  political division among the NU East Java kiai in the 2018 Pilgub. Things that happened also in the East Java Pilgub 2008 and 2013 ago . The writing of this journal is preceded by the existence  of  research  with  qualitative  methods  with  primary  data  collection  through interviews with people who understand this case study and also supported by secondary data.  The  author  will  analyze  the  phenomena  that  occur  with  the  cleavage  theory described by Peter Mair (2014).
Keywords : Election of East Java Governor, Nahdlatul Ulama

## Abstrak
Ranah politik Jatim yang selama ini dikenal sebagai kandang utama komunitas Islam Tradisional  (Nahdlatul  Ulama/NU)  di  jagat  politik  nasional,  mewariskan  catatan tersendiri  tentang  dinamika  dan  manuver  politik  elit-elit  strategis  NU  (Kiai)  dalam konteks  Pilgub  Jatim  2018.  Realitas  politik  serupa  terjadi  sejak  Pilgub  Jatim  secara langsung  pada  2008  dan  2013  lalu.  Satu  catatan  penting  yang  layak  dipahami  lebih mendalam dan komprehensif dalam beberapa perspektif adalah terjadinya pembelahan politik di kalangan kiai NU Jatim pada Pilgub 2018. Hal serupa terjadi pula di Pilgub Jatim  2008  dan  2013  lalu.  Penulisan  jurnal  ini  didahului  dengan  adanya  penelitian dengan  metode  kualitatif  dengan  pengambilan  data  primer  melalui  wawancara terhadap orang-orang yang memahami study kasus ini dan juga didukung dengan data sekunder. Penulis melakukan analisa fenomena yang terjadi dengan teori pembelahan yang diuraikan oleh peter mair (2014).
Kata Kunci: Pilgub Jatim, Nahdlatul Ulama
1 Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga
2 Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga

## PENDAHULUAN
S atu fenomena menarik di Pilgub Jatim 2018 adalah bertemunya dua kader terbaik NU  sebagai  kandidat  gubernur  Jatim.  Keduanya  adalah  Saifullah  Yusuf  (Gus  Ipul)  yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jatim dan Khofifah Indar Parawansa (Khofifah), Ketua Umum PP Muslimat NU dan pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla (JK).  Pilgub  Jatim  2018  menjadi  pertemuan  ketiga  bagi  Gus  Ipul  dan  Khofifah  dalam kontestasi  politik  tingkat  regional.    Otomatis  tampilnya  dua  kader  terbaik  NU  di  ajang Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan dinamika politik yang cenderung bergerak meninggi di internal NU, terutama di kalangan kiai pengasuh pondok  pesantren (Ponpes), jamaah, dan jam’iyyah NU secara kelembagaan. Terjadi pembelahan politik di internal kiai dan ponpes di lingkungan NU terkait politik dukung-mendukung pasangan cagub-cawagub
Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) belum lama  tuntas  digelar  pada  27  Juni  2018  lalu.  Pasangan  Khofifah  Indar  Parawansa-Emil  E Dardak  unggul  atas  pasangan  Saifullah  Yusuf  (Gus  Ipul)-Puti  Guntur  Soekarnoputra.
Khofifah-Emil  yang  didukung  Partai  Demokrat,  Partai  Golkar,  Partai  NasDem,  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  dan  Partai  Hati  Nurani Rakyat  (Hanura)  meraih  dukungan  10.465.218  suara  (53,55%),  sedangan  Gus  Ipul-Puti dengan  9.076.014  suara  (46,45%).  Gus  Ipul-Puti  didukung  4  partai  politik:  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pilgub  Jatim  2018  berlangsung  dengan  total  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  mencapai 30.155.719  pemilih,  Jutaan  pemilih  ini  tersebar  di  38  kabupaten/kota  di  Jatim  (Data
selengkapnya lihat tabel I), yang terbagi dalam 666 kecamatan, 8.497 kelurahan/desa, dan memberikan  suaranya  di  67.644  tempat  pemungutan  suara  (TPS)    (Sumber  Data:  KPU Jatim,  2018).  Jumlah  pemilih  di  Jatim  ini  terbesar  kedua  di  Indonesia  setelah  Jawa  Barat (Jabar). Sehingga dalam perspektif politik elektoral, ranah Jatim menjadi barometer penting kontestasi  politik  di  level  regional  maupun  nasional.  Anggaran  yang  dibutuhkan  untuk menggelar Pilgub Jatim dan 18 Pilkada Kabupaten/Kota yang tempo pemungutan suaranya bersamaan dengan Pilgub Jatim mencapai Rp 817 miliar. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengatakan, termin pertama anggaran Pilgub Jatim cair sebesar Rp 119 miliar pada bulan Juli 2017 dan sisanya termin kedua cair Rp 698 miliar pada Januari 2018. Total anggaran Pilgub  Jatim  2018  sekitar  Rp  1,2  triliun  jika  ditambah  dengan  anggaran  keamanan  yang dikelola Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya. ( beritajatim.com, 16 Juni 2017 ).
Nahdlatul  Ulama  (NU)  sebagai  komponen  sosial  penting  dan  bersifat  strategis  di Jatim  memberikan  warna  khas  dalam  setiap  kontestasi  politik  langsung,  seperti  Pilgub Jatim. NU dengan elit strategisnya yaitu kiai jadi determinan politik penting selain partai politik,  ormas  kemasyarakatan,  media  massa,  intelektual,  dan  lainnya  dalam  dinamika politik Pilgub Jatim 2018.
Secara  garis  besar,  Pilgub  Jatim  2018  mengakibatkan  munculnya  dua  poros  besar kiai  dan  pondok  NU  terkait  dengan  politik  dukung-mendukung  cagub-cawagub.  Pada Pilgub  Jatim  2018,  ada  dua  poros  politik  yang  terbentuk. Pertama, Poros  Tebuireng, mengacu  pada  Pondok  Tebuireng  Jombang  yang  dipimpin  KH  Salahuddin  Wahid  (Gus Solah). Poros ini mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak. Tokoh sentral  poros  ini  di  antaranya  Gus  Solah  dan  KH  Asep  Syaifuddin  Halim  (Kiai  Asep), pimpinan  Pondok  Amanatul  Ummat,  Kecamatan  Pacet,  Kabupaten  Mojokerto. Kedua,
Poros Lirboyo , mengacu pada Pondok Lirboyo di Kota Kediri. Ada cukup banyak kiai NU yang  berada  di  poros  ini  dan  para  kiai  NU  tersebut  dikenal  memiliki  loyalitas  tinggi mendukung Gus Ipul di bursa Pilgub Jatim. Mereka bukan sekadar mendukung Gus Ipul di Pilgub  Jatim  2018,  tapi  juga  pada  Pilgub  Jatim  2008  dan  2013.  Salah  satu  tokoh  sentral poros  ini  adalah    KH  Anwar  Manshur  dari  Pondok  Lirboyo  dan  KH  Anwar  Iskandar, pimpinan Pondok Al Amin Jamsaren dan Ngasinan, Kota Kediri.
Sejumlah kiai sepuh NU yang tergabung dalam Poros Lirboyo, menjadi pendukung tulen  Gus  Ipul,  antara  lain,  KH.  Zainuddin  Jazuli  (Ponpes  Ploso  Kediri),  KH.  Anwar Manshur (Ponpes Lirboyo), KH Nurul  Huda Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Miftahul Akhyar (Ponpes Miftahussunah Surabaya dan Wakil Rais Aam PBNU), KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri  (Ponpes Bumi Sholawat Lebo, Sidoarjo),  KH.  Anwar  Iskandar  (Ponpes  Al  Amin,  Kediri),    KH.  Mutawakkil  Alallah (Ponpes  Zainul  Hasan  Genggong,  Probolinggo  dan  Ketua  NU  Jatim  ketika  Pilgub  Jatim 2018 berlangsung),  KH. Fuad Nur Hasan (Ponpes Sidogiri, Pasuruan),  KH. Fuad Jazuli (Ponpes  Ploso,  Kediri),    KH.  Idris  Hamid  (Ponpes  Salafiyah,  Kota  Pasuruan),    KH. Abdullah  Kafabihi  (Ponpes  Lirboyo,  Kediri),    KH.  Cholil  As'ad  Samsul  Arifin  (Ponpes Walisongo,  Situbondo),    KH  Fakhri  Aschal  (Ponpes  Syaichona  Cholil,  Bangkalan),    dan KH. Ubaidilah Faqih (Ponpes Langitan Tuban).
Tentu  saja  ada  sejumlah  argumentasi  kenapa  dukungan  para  kiai  NU,  khususnya kiai-kiai  NU  yang  pernah  mendukung  pasangan  Pakde  Karwo-Gus  Ipul  di  Pilgub  Jatim 2008  dan  2013,  sangat  getol  menyatakan  dukungannya  kepada  Gus  Ipul  sebagai  cagub Jatim  di  Pilgub  2018.  KH  Anwar  Iskandar,  juru  bicara  para  kiai  sepuh  NU  yang mendukung  Gus  Ipul,  mengungkapkan  sejumlah  pertimbangan  para  kiai  sepuh  NU
mendukung  Gus  Ipul.  Pertimbangan  para  kiai  itu  lantaran  pengalaman  Gus  Ipul mendampingi Gubernur Soekarwo selama dua periode. Hal ini dinilai sebagai waktu yang cukup lama bagi Gus Ipul untuk belajar tentang Jatim. Selanjutnya, dari segi elektabilitas, nama  Gus  Ipul    cukup  tinggi  elektabilitasnya  saat  ini  menurut  hasil  survei  beberapa lembaga survei kredibel dan independen. Latar belakang Gus Ipul sebagai kader NU yang lahir dari kalangan Nahdliyyin, membuatnya akrab dengan NU. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB) mengakui dorongan dari masyayikh (kiai) agar DPP merekomendasikan satu nama, yakni Gus Ipul, sebagai cagub Jatim 2018. Tampaknya semua kiai kompak dan sepakat dengan satu nama, yakni Saifullah Yusuf. Cak Imin mengaku tentu akan sami’na waato’na kepada para kiai. Pihaknya mengaku akan taat dan tunduk dengan perintah para ulama.
Di  samping  itu,  KH  Anwar  Iskandar  pada  saat  diwawancarai  pada  4  Mei  2018 mengatakan bahwa pencalonan Gus Ipul sebagai cagub Jatim bisa dimaknai sebagai wujud keterlibatan  dan  pengaruh  ulama/kiai  di  jalur  politik.  Kiai  tak  sekadar  berjuang  di  jalur kultural.  Yang  tak  kalah  penting  adalah  kiai  harus  berjuang  melalui  jalur  politik.  Hal  itu wujud dari pertanggungjawaban kiai terhadap bangsa, negara, dan umat. Antara politik dan agama tak mungkin dipisahkan. Amanat sejumlah kiai khos NU kepada Gus Ipul sebagai cagub  itu  dicantumkan  dalam  kontrak  jam’iyyah,  yang  berintikan  pada  3  poin  penting. Pertama, pencalonan Gus Ipul sebagai cagub Jatim yang kelak nanti jika terpilih harus bisa memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  secara  luas.  Kedua,  mampu  mewujudkan  clean and  good  government.  Ketiga,    mewujudkan  masyarakat  berkemajuan,  khususnya masyarakat Islam di Jatim.
Sejumlah  pertimbangan  mengapa  dukungan  politik  diberikan  kepada  Khofifah untuk tampil sebagai cagub Jatim di Pilgub 2018. Ini merupakan kali ketiga Khofifah maju dalam  kontestasi  Pilgub  Jatim.  Dukungan  para  kiai  NU  itu    disampaikan  usai  melakukan pertemuan  tertutup  dengan  Khofifah  di  Pondok  Tebuireng,  Jombang,  yang  digelar  sejak siang hingga petang, Minggu, 15 Oktober 2017. Usai pertemuan, juru bicara para kiai, KH Asep Saifudin Halim, mengungkapkan alasan para kiai mendukung Khofifah, karena kiai punya  tanggung  jawab  terwujudnya  tatanan  kehidupan  yang  luhur.  Sesunggungnya  Allah SWT  menitipkan  bumi  ini  pada  hamba-hamba-Nya  yang  soleh  dan  solehah.    Khofifah dianggap memenuhi empat kriteria atau sifat seorang pemimpin sebagaimana ada pada diri Nabi  Muhammad  SAW  dan  para  sahabatnya.  Empat  sifat  itu  antara  lain  siddiq  (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan gagasan), fathonah (cerdas), dan amanah (bertanggung jawab). Dengan banyak pengalaman dan  peran Khofifah baik di bidang keagamaan, sosial, politik,  dan  pemerintahan  di  tingkat  nasional  dan  internasional,  kapasitas  dan  kapabilitas Khofifah dinilai sangat mumpuni.
Tabel I: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018 No Nama Kabupaten / Kota Jumlah TPS Jumlah Pemilih 1  Pacitan 993 460.102 2  Ponorogo 1.731 753.356 3  Trenggalek 1.210 576.560 4  Tulungagung 1.840 844.818 5  Blitar 2.078 936.896 6  Kediri 2.594 1.188.565 7  Malang 4.178                    1.966.373 8  Lumajang 1.872                        812.479 9  Jember 4.427                    1.810.220 10  Banyuwangi 2.830                    1.257.684 11  Bondowoso 1.500                        578.741 12  Situbondo 1.183                        472.792 13  Probolinggo 1.700                        845.901 14  Pasuruan 2.380                     1.151.502 15  Sidoarjo 2.287 1.359.815 16  Mojokerto 1.719                         811.959 17  Jombang 2.147 977.676 18  Nganjuk 2.079 848.657 19  Madiun 1.014 566.704 20  Magetan 1.296 532.853 21  Ngawi 1.551 699.567 22  Bojonegoro 2.408 1.026.229 23  Tuban 2.006 925.104 24  Lamongan 2.347 1.039.849 25  Gresik 2.210 900.962 26  Bangkalan 1.984 859.067 27  Sampang 1.450 803.499 28  Pamekasan 1.583 680.392 29  Sumenep 2.400 854.158 30  Kota Kediri 485 199.271 31  Kota Blitar 249 110.255 32  Kota Malang 1.400 600.646 33  Kota P Linggo 379 163.567 34  Kota P Suruan 310 139.508 35  Kota Mojokerto 219 96.132 36  Kota Madiun 310 149.026 37  Kota Surabaya 4.284 2.006.061 38  Kota Batu 411 148.773 TOTAL 67.644 30.155.719 Sumber Data: KPU Provinsi Jatim (2018)

## TEORI PEMBELAHAN POLITIK DAN ELITE NU
Bagaimana memotret dan memahami dukung-mendukung di kalangan kiai NU pada  Pilgub  Jatim  2018.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  mengajukan  dua  pisau  analisis teoritis tentang fenomena politik di atas, yakni teori pembelahan politik dan teori elite.
Peter  Mair  (2014),  mengatakan,  sebagian  besar  tulisan  tentang  pembelahan  apakah mereka  dipandang  sebagai  sosial,  politik  atau  budaya  cenderung  mengabaikan perspektif yang dinamis. Seringkali pembelahan diperlakukan seolah-olah akibat alami dari stratifikasi sosial. Jika ada pembagian dalam masyarakat, inilah yang dilihat untuk menjelaskan keberadaan partai dan politik. Dan jika kemudian keberadaan ini kemudian berubah sedemikian rupa sehingga garis-garis stratifikasi lama memudar  dan yang baru muncul  menggantikan  mereka,  ini  pasti  menyebabkan  tenggelamnya  satu  partai  dan muncul serta tumbuhnya  partai lain.
Dalam  pendekatan  baru,    pembelahan  politik  diasumsikan  sesuatu  tentang sistem  kepercayaan,  dengan  pembagian  struktural  sosial  tradisional  seperti  kelas  dan agama  tampaknya  terkikis,  dan  digantikan  sesuatu  yang  dibangun  hampir  secara eksklusif  pada  preferensi,  pola    pikir,  dan  nilai  (Lihat  khususnya  Flanagan,  1987; Ingleharg, 1990; Kriese, 1998).  Pembelahan mungkin ada dalam masyarakat, dan ini, selanjutnya  mungkin  berhubungan  dengan  nilai-nilai  atau  identitas  tertentu,  tapi  ini tidak mesti berarti bahwa ini semua relevan secara politik. Ini adalah poin utama yang digarisbawahi  Sartori  (1990)  mengacu  pada  pentingnya  penerjemahan  dan  persuasi serta  juga  poin  yang  dibuat  Schattschneider  (1983,  69)  ketika  ia  berbicara  tentang beberapa  isu—dan  kita  dapat  menambahkan  beberapa  identitas  dan  nilai—yang
diorganisir ke dalam politik, sementara yang lain diorganisir di luar. Dengan kata lain, pergeseran  dari  masyarakat  ke  politik  terjadi  ketika  pembelahan  sosial  tertentu berasosiasi dengan seperangkat nilai atau identitas tertentu, ketika ini kemudian dibawa ke  dunia  politik  dan  dijadikan  relevan  secara  politik,  dengan  sarana  partai  atau kelompok yang terorganisir.
Teori elit bersandar kepada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori  yang  luas  cakupannya.  Pertama,  sekelompok  kecil  manusia  yang berkemampuan  dan  karenanya  menduduki  posisi  untuk  memerintah.  Kedua,  sejumlah besar  massa  yang  ditakdirkan  untuk  diperintah.    Mulanya  teori  elit  politik  lahir  dari diskusi  para  ilmuwan  sosial  Amerika  Serikat  pada  tahun  1950-an,  antara  lain Schumpeter  (ekonomi),  Lasswell  (politik),  dan  C  Wright  Mills  (sosiologi).    Mereka percaya  bahwa  setiap  masyarakat  diperintah  sekelompok  kecil  orang    yang  memiliki kualitas-kualitas  yang  diperlukan  bagi  kehadiran  mereka  pada  kekuasaan  sosial  dan politik  yang  penuh.  Mereka  yang  bisa  menjangkau  pusat  kekuasaan  adalah  selalu merupakan yang terbaik. Mereka dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil,  yang  mampu  menduduki  jabatan  tinggi  dan  dalam  lapisan  masyarakat  (SP Varma, 2001; 198-200).
Konsep lain yang mesti dijelaskan dalam artikel ini adalah kiai (ulama) sebagai elit agama, sosial, kultur, dan politik dalam organisasi NU. KH Achmad Siddiq (2005), Rais  Am  PBNU  hasil  Muktamar  NU  ke-27  tahun  1984  di  Situbondo  menyebut,  NU menentukan dengan mantap bahwa tiang utamanya, sokoguru dan kekuatan sentralnya adalah para ulama. Hal itu didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, sebagai organisasi keagamaan harus memilih dan menentukan kekuatan sentralnya pada tokoh-
tokoh  yang  paling  kuat  dan  paling  dapat  dipertanggungjawabkan  jiwa,  mental,  ilmu, amal dan akhlak keagamaannya, yakni para ulama. Kedua, seorang ulama yang paling kecil  lingkaran  pengaruhnya  pun  selalu  mempunyai  kewibawaan  dan  pengaruh  atas santri/muridnya  dan  para  (bekas)  santri/murid  yang  sudah  pulang  kampung  dengan posisi  dan  potensinya  masing-masing.  Bahkan  para  ulama  juga  memiliki  jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekelilingnya, yang dapat menembus batas- batas  kelompok  organisasi,  batas-batas  kedaerahan  sampai  jauh  ke  pelosok-pelosok Tanah  Air,  malah  bisa  lebih  luas  daripada  itu.  (Siddiq,  2005;  17-18).  Karena  itu,  NU menyimpulkan  esensi  keulamaan  sebagai  berikut:  Norma  pokok  berhubungan  dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Para ulama dalam pengertian dimaksud itulah yang dijadikan  kekuatan  sentral  atau  sokogurunya  NU.  Tidak  setiap  orang  yang  mengerti ilmu agama mendapat predikat ulama,  apalagi mereka yang meng-ulama-kan diri  atau di-ulama-kan  dengan  memperkosa  pengertian  ulama  yang  sewajarnya.  (Siddiq,  2005; 24-25).

## POROS LIRBOYO VS POROS TEBUIRENG
Pilgub  Jatim  2018  menghadapkan  pasangan  Khofifah Indar  Parawansa-Emil  E Dardak  yang  disokong  Poros  Tebuireng  versus  pasangan  Saifullah  Yusuf  (Gus  Ipul)- Puti  Guntur  Soekarnoputra  yang  di-back  up  Poros  Lirboyo.  Hasil  akhir  Pilgub  Jatim 2018 adalah: 10.465.218 suara (53,55%) untuk pasangan Khofifah-Emil dan  Gus Ipul- Puti  dengan  9.076.014  suara  (46,45%).  Total  suara  yang  digunakan  mencapai 20.323.259 suara dari total DPT yang mencapai 30.155.719 pemilih.
Hasil Pilgub Jatim 2018 juga menunjukkan, pasangan Khofifah-Emil menang di 27 kabupaten/kota di Jatim. Kemenangan Khofifah-Emil di 27 kabupaten/kota itu rata-
rata  bersifat  mutlak  dan  hanya  di  Kota  Pasuruan,  Khofifah-Emil  dan  Gus  Ipul-Puti meraih  suara  nyaris  imbang,  dengan  kemenangan  pasangan  Gus  Ipul-Puti.  Di  Kota Pasuruan ini, Gus Ipul-Puti merebut dukungan  45.842 suara dan Khofifah-Emil dengan 45.617  suara.  Di  titik  lain,  Gus  Ipul-Puti  kalah  telak  dibandingkan  Khofifah-Emil  di Kabupaten  Pacitan.  Di  daerah  kelahiran  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) ini,  Khofifah-Emil  Dardak  merebut  dukungan  230.087  suara,  sedang  Gus  Ipul-Puti dengan 79.274 suara.
Kemenangan  pasangan  Khofifah-Emil  di  27  kabupaten/kota  di  Jatim,  antara lain:  Kabupaten  Banyuwangi,  Bojonegoro,  Bondowoso,    Gresik,  Jember,  Jombang, Kota  Kediri,  Kota  Malang,  Kota  Mojokerto,  Kota  Probolinggo,  Kota  Surabaya, Kabupaten  Lamongan,  Lumajang,  Magetan,  Mojokerto,  Nganjuk,  Ngawi,  Pacitan, Pamekasan,  Ponorogo,  Probolinggo,  Sampang,    Sidoarjo,  Sumenep,    Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Di sisi lain, 11 kabupaten/kota yang dimenangkan Gus Ipul- Puti  adalah:    Kabupaten  Situbondo,  Kabupaten  Pasuruan,  Kota  Pasuruan,  Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, Kediri, Blitar, dan Bangkalan. Bagaimana formasi sebaran suara dukungan untuk pasangan Khofifah-Emil Dardak dan Gus Ipul-Puti Guntur bisa dilihat dalam tabel II.
Persebaran  suara  dari  kedua  calon  menggambarkan  tentang  adanya  pembelahan pada  suaraa  kiai-kiai  NU.  Peter  Mair  menguraikan,  pembelahan  memiliki  3 karakteristik  yang  berbeda.  Pertama,  pembelahan  melibatkan  pembagian  sosial  yang membedakan antara kelompok-kelompok orang atas dasar karakteristik sosial-struktural utama, seperti agama, status, atau etnis. Kedua,  harus ada kesadaran yang jelas tentang identitas  kolektif  yang  terlibat,  dalam  arti  kelompok-kelompok  yang  mendasari
pembelahan  harus  menyadari  identitas  dan  kepentingan  bersama  mereka.  Ketiga, pembelahan  harus  menemukan  ekspresi  organisasi,  baik melalui  partai  politik,  serikat pekerja, gereja, atau lembaga lain. Karena dalam pembelahan politik hampir tidak ada sesuatu yang berbeda dari konflik atau perpecahan politik dan karenanya tidak ada yang menuntut penggunaan istilah pembelahan.
Kiai  atau  ulama  adalah  komponen  penting  dalam  NU.    NU  jadi  kanal kelembagaan Islam kiai atau ulama berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam konteks membentengi  ajaran-ajaran  Islam  sebagaimana  digariskan  ulama  terdahulu.    Kiai menjadi  sokoguru  bagi  NU  dengan  berbagai  label  dan  kapasitas  yang  melekat  di dalamnya,  baik  dalam  perspektif  teologis,  sosial,  kultural,  dan  politik.    Kiai  jadi  elit penting  dan  strategis  dalam  NU,  baik  dalam  perspektif  jam’iyyah  (kelembagaan organisasi)  maupun  jamaah  (keumatan).  Sedang  massa  NU  yang  popular  dengan sebutan warga Nahdliyyin merupakan komunitas keagamaan (Islam) yang menjadikan kiai atau ulama sebagai patron dan rujukan utamanya, baik dalam lapangan keagamaan, sosial, kultural, dan politik.
Hasil  Pilgub  Jatim  2018  memperlihatkan  kemungkinan  mulai  merosotnya pengaruh politik kiai-kiai NU yang tergabung dalam Poros Lirboyo dibanding kiai-kiai NU  yang  berada  di  kubu  Poros  Tebuireng.  Di  barisan  kiai  NU  pada  Poros  Lirboyo, banyak kiai besar yang menduduki jabatan struktural di PWNU Jatim maupun PBNU, seperti  KH  Miftakhul  Akhyar  sebagai  Wakil  Rais  Aam  PBNU  (Kota  Surabaya),   KH Mutawakkil Alallah (Kabupaten Probolinggo) sebagai Ketua PWNU Jatim, KH Agoes Ali  Masyhuri  (Kabupaten  Sidoarjo)  sebagai  Wakil  Syuriah  NU  Jatim,  KH  Zainuddin Jazuli (Ponpes Ploso Kediri),  KH. Anwar Manshur (Ponpes Lirboyo Kota Kediri), KH
Nurul  Huda Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri),  KH. Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri, Pasuruan),    KH.  Anwar  Iskandar  (Ponpes  Al  Amin,  Kediri),      KH.  Fuad  Nur  Hasan (Ponpes Sidogiri, Pasuruan),  KH. Fuad Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri),  KH. Idris Hamid (Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan),  KH. Abdullah Kafabihi (Ponpes Lirboyo, Kediri), KH.  Cholil  As'ad  Samsul  Arifin  (Ponpes  Walisongo,  Situbondo),    KH  Fakhri  Aschal (Ponpes  Syaichona  Cholil,  Bangkalan),    dan  KH.  Ubaidilah  Faqih  (Ponpes  Langitan Tuban). Dari barisan kiai NU pendukung Gus Ipul-Puti Guntur tersebut, yang terlihat pengaruhnya masih kuat di daerahnya masing-masing adalah KH. Cholil As'ad Samsul Arifin (Ponpes Walisongo, Situbondo). Hal itu dibuktikan dengan kemenangan cukup telak  pasangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur  atas  Khofifah-Emil  Dardak,  dengan  raihan dukungan  172.048  suara  untuk  pasangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur  dan    138.174  suara untuk pasangan Khofifah-Emil Dardak.
Kabupaten Bangkalan, yang mana pasangan Gus Ipul-Puti Guntur memperoleh dukungan politik KH Fakhri Aschal dari Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan unggul tak  terlalu  tajam  dibanding  pasangan  Khofifah-Emil  Dardak.  Gus  Ipul-Puti  Guntur memperoleh  dukungan  271.088  suara,  sedang  Khofifah-Emil  Dardak  dengan  261.467 suara.
Di Kabupaten/kota lainnya yang menjadi daerah asal kiai khos NU pendukung Gus  Ipul-Puti  Guntur,  pasangan  ini  memang  meraih  kemenangan.  Tapi,  tingkat kemenangannya  tak  bersifat  mutlak.  Gus  Ipul-Puti  Guntur  hanya  menang  tipis-tipis, seperti di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Kediri. Di Kota Kediri yang menjadi lokasi 3 ponpes besar pendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur, yakni Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, dan Pondok Al Amin pimpinan KH Anwar Iskandar,
pasangan  ini  tak mampu  mengalahkan  pasangan Khofifah-Emil  Dardak.  Kemenangan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur di Kabupaten Malang,  Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar,  Kota  Blitar,  dan  Kota  Madiun  lebih  merujuk  pada  kenyataan    historis-politik bahwa  wilayah  politik  tersebut  di  atas  selama  ini  dikenal  sebagai  kandang  komunitas politik  Nasionalis-Soekarnoisme.    Khusus  kemenangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur  di Kabupaten Malang,  pengaruh pimpinan Pondok An Nuur Bululawang, KH Fahrur Rozi yang dikenal sebagai sahabat kental Gus Ipul, tak mungkin dinafikan. Pondok An Nuur merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  agama  komunitas  Islam  Tradisional  yang cukup  besar  di  Malang  dan  memiliki  ribuan  santri  dari  kawasan  Malang  dan  daerah lainnya di Indonesia.
Di  sebagian  besar  kawasan  Tapal  Kuda  Jatim,  yakni  4  kabupaten  di  Pulau Madura  plus  Kabupaten/Kota  Pasuruan,  Kabupaten/Kota  Probolinggo,  Situbondo, Bondowoso,  Banyuwangi,  Jember,  dan    Jember,  sebagian  besar  wilayah-wilayah tersebut dimenangkan pasangan Khofifah-Emil Dardak. Pasangan Gus Ipul-Puti Guntur hanya  menang  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten/Kota  Pasuruan,  dan  Kabupaten Situbondo. Padahal di kawasan ini banyak berkonsentrasi sejumlah pondok besar yang kiainya  jadi  pendukung  Gus  Ipul-Puti,  seperti  sejumlah  pondok  di  Kota/Kabupaten Pasuruan  dan  Kota/Kabupaten  Probolinggo.  Bahkan,  saat  masa  kampanye,  pasangan Gus Ipul-Puti Guntur sempat menggelar kampanye akbar di Kabupaten Jember, tapi di daerah yang dipimpin Bupati dokter Faida ini, pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Selain itu, walaupun Gus Ipul sempat berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), tapi di wilayah ujung timur Jatim tersebut,  pasangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur  kalah  cukup  telak  atas  pasangan  Khofifah-
Emil Dardak (Data selengkapnya lihat tabel II). Di sebagian besar kawasan Tapal Kuda, pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Lumajang.
Pun  demikian  di  sejumlah  kawasan  di  Mataraman  Jatim,  seperti  Trenggalek, Tulungagung,  Nganjuk,  Magetan,  Ngawi,  Ponorogo,  Pacitan,  dan  Kota  Kediri, pasangan  Khofifah-Emil  Dardak  menang  cukup  telak  atas  pasangan  Gus  Ipul-Puti Guntur. Padahal, sejumlah daerah itu di bawah kepemimpinan bupati-wakil bupati yang diusung  PDIP,  seperti  Tulungagung,  Trenggalek,  Magetan,  dan  Nganjuk.  Kota Surabaya  yang  selama  ini  jadi  kandang  terkuat  kaum  Nasionalis  di  Kota  Besar  selain kabupaten/kota  lainnya  di  kawasan  Mataraman,  di  Pilgub  Jatim  2018  juga  tak  bisa diharapkan  banyak  bisa  menyokong  suara  untuk  pasangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur.  Di Kota Pahlawan ini, justru pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul tipis atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur, sekalipun Wali Kota  Tri Rismaharini telah terjun langsung dan bekerja all out memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur.
Tabel 2.
Raihan Dukungan Suara Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak dan Saifullah
Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputra di Pilgub Jatim 2018 No Kota / Kabupaten Khofifah - Emil Gus Ipul - Puti 1 Bangkalan 261467 271088 2 Banyuwangi 410547 394480 3 Blitar 288645 317425 4 Bojonegoro 398617 351556 5 Bondowoso 242761 192455 6 Gresik 345598 251351 7 Jember 555577 402998 8 Jombang 326596 319896 9 Kediri 388998 407623 10  Kota Batu 53269 54928 11  Kota Blitar 31039 46716 12  Kota Kediri 75522 73998
13  Kota Madiun 50349 52972 14  Kota Malang 199054 180818 15  Kota Mojokerto 40482 32609 16  Kota Pasuruan 45617 45842 17  Kota Probolinggo 69446 55170 18  Kota surabaya 579246 560848 19  Lamongan 346260 281176 20  Lumajang 302072 270849 21  Madiun 196671 207799 22  Magetan 189442 188988 23  Malang 588727 621650 24  Mojokerto 321490 229653 25  Nganjuk 327234 233401 26  Ngawi 242639 221289 27  Pacitan 230087 79274 28  Pamekasan 343494 136684 29  Pasuruan 331225 383660 30  Ponorogo 287670 199484 31  Probolinggo 331939 260066 32  Sampang 339222 312331 33  Sidoarjo 477746 377313 34  Situbodo 138174 172048 35  Sumenep 248074 240683 36  Trenggalek 266008 120118 37  Tuban 289615 236343 38  Tulungagung 304149 290498 Total Jumlah Suara 10.465.218 9.076.014 Sumber Data: KPU Provinsi Jatim (2018)

## KESIMPULAN
Apakah  pengaruh  kiai-kiai  NU  mulai  meredup?  Tak  mudah  memberikan jawaban pasti atas pertanyaan penting ini. Sebab, pertama , di kubu pasangan Gus Ipul- Puti  Guntur  yang  disokong  banyak  kiai  NU  struktural  dengan back  ground pondok besar  yang  mereka  pimpin  ternyata  tak  mampu  merebut  dan  mengoleksi  suara signifikan  bagi  pasangan  Gus  Ipul-Puti  Guntur.  Hanya  di  Kabupaten  Situbondo,  di mana Pondok Walisongo pimpinan KH Cholil As’ad Syamsul Arifin berada, pasangan Gus  Ipul-Puti  Guntur  mampu  merebut  suara  besar  dan  perbedaan  raihan  suaranya
dengan  pasangan  Khofifah-Emil  Dardak  cukup  signfikan.  Jabatan  struktural  di  NU, baik  di  tingkat  PWNU  Jatim  maupun  PBNU,  ternyata  tak  memberikan  political influence besar bagi pasangan Gus Ipul-Puti Guntur dalam konteks Pilgub Jatim 2018 lalu.
Kedua , dari  sejumlah  kiai  pendukung  pasangan  Khofifah-Emil  Dardak,  hanya KH  Salahuddin  Wahid  (Gus  Solah)  pimpinan  Pondok  Tebuireng  Jombang  dan  KH Asep Syaifuddin Halim (Gus Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang paling dikenal publik dan pernyataan-pernyataannya seringkali  dikutip  media  massa.  Kedua  kiai  ini  tak  memiliki  jabatan  struktural  di PWNU Jatim maupun PBNU. Sedang kiai NU lainnya yang merapat ke kubu Khofifah- Emil  Dardak  umumnya  tak  sedang  memangku  jabatan  strutural  di  PWNU  Jatim maupun  PBNU.  Namun  demikian,  kemungkinan  besar  pengaruh  mereka  di  kalangan pemilih NU di tingkat akar rumput ternyata lebih kuat dan menyebar dibanding dengan kiai-kiai NU struktural yang  banyak merapat ke kubu Gus Ipul-Puti Guntur.  Kondisi ini tak mungkin juga dilepaskan pengaruh dari faktor lain, seperti ketokohan Khofifah- Emil Dardak, dukungan partai pengusung, dukungan Soekarwo (Pakde Karwo) sebagai gubernur Jatim petahana, dukungan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan presiden RI yang berasal dari Pacitan (Jatim), dan faktor-faktor lainnya.
Ketiga , hasil  Pilgub  Jatim  2018  menegaskan  bahwa  jabatan  struktural  di organisasi  NU  dari  kiai  pendukung  satu  pasangan  cagub-cawagub  tidak  bisa  menjadi garansi politik bersifat otomatis dan mekanis bakal menggerek raihan dukungan suara dari  pemilih,  khususnya  dari  pemilih  kalangan  Islam  Tradisional,  terhadap  pasangan cagub-cawagub  bersangkutan.  Pilgub  Jatim  secara  langsung  sebagai  breakdown
demokrasi  electoral  terlalu  disimplikasikan  sekiranya  faktor  kiai  semata  yang  bisa dijadikan  garansi  politik  untuk  merebut  suara  signifikan  di  akar  rumput.  Di  Jatim, volume  pemilih  tradisional  yang  perilaku  politiknya  bersifat  paternalistik  dan menempatkan  relasi  kiai-santri  sebagai  patron-client  tetap  tinggi.  Di  sisi  lain,  pemilih rasional  bahkan  pragmatis  juga  tak  kalah  banyaknya.  Konfigurasi  karakter  politik pemilih  yang  beragam  mengharuskan  dilibatkannya  banyak  faktor  politik  dalam konteks mempersuasi massa dan merebut suara dari konstituen. Hasil Pilgub Jatim 2018 sekaligus  menegaskan  satu  hal  penting  bahwa  pengaruh  kiai  kultural  di    tingkat  akar rumput  tak  kalah  penting  dan  strategis  nilainya  selain  kiai  struktural  di  level kepemimpinan NU. (***)

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Kartodirdjo, Sartono. Elite dalam Perspektif Sejarah . Jakarta: LP3ES, 1983.
Keller, Suzanne. Penguasa dan Kelompok Elit. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
KH Achmad Siddiq: Khittah Nahdliyyah. Khalista, 2005
Nurhasim, Moch. Konflik antar Eli Politik Lokal (Dalam Pemilihan Kepala Daerah) . Jakarta: Pustaka Pelajar. 2005
Richard  S.  Katz  dan  William  Crotty, Handbook  Partai  Politik ,  Bandung:  Penerbit Nusa  Media  Bekerja  Sama  dengan  Lembaga  Pengembangan  Ilmu Pengetahuan (LPIP) Jakarta, 2014
TB Bottomore. Elite dan Masyarakat. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006. Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan . Yogyakarta: LKiS, 2004
Varma, SP. Teori Politik Modern. Raja Grafindo Persada, 2001.
Zuhro, R Siti, dkk. Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali). PT THC Mandiri, 2011.
Media Massa:
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/300803/anggaran_kpu_rp_817_m_untuk_pilgu b_jatim_2018.html
Wawancara :
Wawancara dengan KH Anwar Iskandar pada 4 Mei 2018