Dinamika Program Siaran TVRI Tahun 1969-1989
Anan Tawazun N. Universitas Diponegoro anan.tnkw12@gmail.com

## Alamsyah
Universitas Diponegoro alam_mahir@yahoo.com

## Abstract
During  the  New  Order  era,  economic  development  policies  were  the  focus  of  the  Soeharto administration. To implement development, the country's socio-political conditions needed to be controlled.  This  control  was  done  through  the  utilisation  of  television  as  a  tool  to  spread development messages. This mass media is very effective and efficient in shaping people's mindset. In carrying out its duties, TVRI does so through its broadcast programmes. However, people do not like  TVRI's  lighting  broadcasts,  they  prefer  entertainment  broadcasts.  Therefore,  development messages began to be inserted into TVRI's entertainment broadcasts. This effort intensified after advertising  was  banned  on  television.  At  that  time,  almost  all  TVRI  broadcasts  were  aimed  at supporting development policies. This situation lasted until the New Order government collapsed
Keywords: Propaganda, Broadcast, TVRI, New Order.

## Abstrak
Selama era Orde Baru, kebijakan pembangunan ekonomi menjadi fokus pemerintahan Soeharto. Untuk melaksanakan pembangunan, kondisi sosial-politik negara perlu dikontrol. Pengendalian ini  dilakukan  melalui  pemanfaatan  televisi  sebagai  alat  untuk  menyebarkan  pesan-pesan pembangunan. Media massa ini sangat efektif dan efisien dalam membentuk pola pikir masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TVRI melakukannya melalui program-program siarannya. Namun, masyarakat kurang menyukai siaran penerangan TVRI, mereka lebih menyukai siaran hiburan. Oleh  karena  itu,  pesan-pesan  pembangunan  mulai  disisipkan  ke  dalam  siaran  hiburan  TVRI. Upaya ini semakin gencar dilakukan setelah iklan dilarang ditayangkan di televisi. Pada saat itu, hampir  semua  siaran  TVRI  ditujukan  untuk  mendukung  kebijakan  pembangunan.  Situasi  ini berlangsung hingga pemerintahan Orde Baru runtuh.
Kata kunci: Propaganda, Siaran, TVRI, Orde Baru.

## 1. Pendahuluan
Media  massa  merupakan  komponen  penting  dalam  proses  komunikasi  massa.  Sepanjang sejarah, media massa digunakan untuk menginformasikan peristiwa ke masyarakat dengan tujuan menciptakan kesadaran masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Media massa berbentuk mulai dari surat kabar hingga televisi. Pengaruh televisi sangat besar dalam membentuk pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa. Televisi memberi dampak positif maupun negatif kepada penontonnya. Televisi merupakan suatu alat yang bersifat politis karena televisi dapat disiarkan secara informatif, edukatif, dan rekreatif atau gabungan dari ketiganya.
Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  merupakan channel dan  stasiun  televisi  pertama  yang hadir di Indonesia, berdiri pada 24 Agustus 1962 berdasar kepada SK Menpen RI No.20/SK/VII/61. Pada  saat  itu,  Indonesia  menjadi  tuan  rumah Asian  Games  ke  IV.  Sebelum  menyiarkan Asian Games,  TVRI  melakukan  siaran  ujicoba  pada  upacara  peringatan  kemerdekaan  Indonesia  17 Agustus  1962.  Uji  coba  yang  berhasil  ini  menandakan  bahwa  Indonesia  sudah  siap  untuk menyiarkan  laga Asian  Games.  Selesai  siaran Asian  Games  ke  IV,  dibentuklah  Yayasan  TVRI sebagai organisasi yang memayungi aktivitas televisi dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin umum (Dhianita, 2021: 543).
Keluarnya Keppres No. 215/1963 menjadikan TVRI memiliki hak untuk menyiarkan televisi tanpa intervensi badan lain. Pada saat itu TVRI tidak mendapatkan dana dari presiden sehingga sumber pendanaannya berasal dari anggaran negara serta iklan. TVRI yang dipimpin langsung oleh seorang  presiden  menjadikan  lembaga  ini  dipandang  sebagai  alat  presiden  untuk  memperkuat kekuasaannya. Perubahan dalam kehidupan pers termasuk pertelevisian berlangsung sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan. Hal ini ditandai dengan hilangnya surat kabar-surat kabar yang kritis dan memastikan bahwa para pekerja dan pihak manajemen pers bertanggung jawab secara mutlak kepada pemerintah. Tindakan Soeharto jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pers (Hill, 2011: 7).
Akar konflik antara pemerintah-pers disebabkan oleh Soeharto yang menginginkan kekuasaan yang absolut. TVRI dijadikan pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan tugas tersebut. Melalui program acara dan pemberitaan yang ditayangkan, hanya hal-hal yang baik saja yang diperlihatkan oleh  pemerintah  kepada  rakyatnya. Adapun  hal-hal  yang  buruk  tidak  ditayangkan  sama  sekali. Keadaan ini yang menjadikan masyarakat seolah-olah mempunyai kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Sebenarnya program acara TVRI disusun dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi pada masa Orde Baru, acara-acara seperti “Kamera Ria”, “Dunia Dalam Berita”, “Si Unyil”, dan sebagainya tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kritik-kritik yang  masuk  melalui  berbagai  surat  kabar.  Ini  menandakan  bahwa  masyarakat  sadar  adanya intervensi dari pemerintah. (Iswandi, 2013: 53)
Merujuk latar belakang di atas, TVRI memiliki kecenderungan untuk menampilkan program acaranya sesuai dengan arahan pemerintah Orde Baru. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perkembangan TVRI pada masa Orde Baru? 2) Bagaimana pelaksanaan siaran TVRI pada masa Orde Baru?

## 2. Pembahasan
Pada dasarnya, propaganda adalah kegiatan penerangan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan  orang  agar  menganut  sesuatu  keyakinan,  sikap,  atau  arah  tindakan  tertentu (Moeryanto,  2010:  40).  Pada  penelitian  ini,  yang  dimaksud  dengan  propaganda  adalah  usaha
pemerintah  dalam membentuk  pikiran  masyarakat  bahwa  kebijakan  pembangunan  adalah  kunci kesejahteraan. Adapun propaganda tersebut dilakukan melalui program siaran TVRI. Pada saat itu, program  siaran  TVRI  adalah  sumber  informasi  masyarakat.  Melalui  program  siaran  TVRI  ini, pemerintah menyebarkan pesan-pesannya. Hal ini ditujukan agar kebijakan ekonomi bisa berjalan. Secara garis besar, propaganda-propaganda pemerintah dilakukan melalui siaran penerangan TVRI. Akan  tetapi  masyarakat  tidak  menyukai  siaran  tersebut.  Dalam  perkembangannya,  pemerintah menyelipkan pesan-pesan pembangunan dalam siaran hiburan TVRI. Ini karena masyarakat lebih menyukai siaran tersebut. Pada kurun waktu 1969 hingga 1989, terjadi banyak perubahan terkait kebijakan  pertelevisian.  Perubahan-perubahan  tersebut,  mengganggu  TVRI  untuk  berkembang. Akibatnya  TVRI  menjadi  stagnan.  Berdirinya  televisi  swasta  pada  tahun  1989  memperburuk keadaan TVRI, sehingga TVRI semakin ditinggalkan masyarakat.

## 2.1. Sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI)
Pada tanggal 25 Juli 1961, keluarnya Surat Keputusan Menteri Penerangan No.20/SK/M/1961 menandai  berdirinya  televisi  di  Indonesia.  Ketika  itu,  perlombaan Asian  Games  ke  IV  sedang berlangsung di Jakarta. Penggunaan televisi sebagai alat komunikasi anatara pemerintah dengan masyarakat mulai intensif sejak Soeharto menjadi presiden. Pada saat itu, televisi digunakan untuk melakukan  propaganda  pemerintah.  Masyarakat  disuguhi  dengan  hiburan  dan  informasi  yang cenderung pada pemenuhan kepentingan politik pemerintah.
Pada tanggal 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan keputusan presiden mengenai aturan pembentukan Yayasan TVRI.  Keppres  No.  215/1963  ini menjelaskan  bahwa TVRI  adalah  satu- satunya badan yang mempunyai wewenang untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia. Selain itu, TVRI  diberi  wewenang  sebagai  pengelola tunggal  pertelevisan  di  Indonesia. Adapun TVRI ditujukan sebagai sarana komunikasi massa untuk pembagunan mental/spiritual, khususnya dalam pembentukan  manusia  sosialis.  Pada  tahun  yang  sama,  pemerintah  mengeluarkan  Keppres  No. 218/1963 yang merincikan tentang pembayaran iuran wajib bagi setiap pemilik pesawat televisi. Pada saat itu juga, TVRI mulai  merintis  pembangunan  stasiun  daerah.  Pendirian  stasiun daerah dimulai dari Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan seterusnya.
Pada tahun 1962-1963, siaran TVRI rata-rata satu/dua jam sehari. Isi dari program siaran TVRI mencerminkan fungsi TVRI sebagai pembangun mental bangsa. Akibatnya, siarannya berkembang menjadi media penerangan, pendidikan, hiburan, pembina kebudayaan. Dari sekian fungsi media TVRI,  program  acaranya  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga. Pertama ,  siaran  penerangan, pendidikan, dan kebudayaan yang memperoleh porsi sebesar 60% dari total jam tayang. Kedua , siaran hiburan yang memperoleh porsi sebesar 30% dari total jam tayang. Ketiga , siaran niaga/iklan yang  memperoleh  porsi  sebesar  10%  dari  total  jam  tayang.  Pada  tahun  1964,  jam  siaran TVRI
meningkat  menjadi  3,15  jam  tiap  hari,  dengan  komposisi  acara  yang  sama.  Jika  dilihat  dari komposisi siarannya, TVRI memiliki peran penting sebagai alat perjuangan.
Pada  masa  Orde  Baru,  TVRI  bercorak  monopolistik.  Pihak  swasta  tidak  terlibat  dalam penyelenggaraan  televisi.  Meskipun  begitu  hubungan  antara  pemerintah  dengan  TVRI  tidak mengikat. TVRI bisa beroperasi tanpa pertimbangan pemerintah. Pada 15 tahun pertama, siaran TVRI tidak membosankan. Pada saat itu, siaran TVRI condong bercorak menghibur, dengan sajian berupa  film,  musik,  sandiwara,  dan  sebagainya.  Adanya  pemasukan  dari  iklan  mendorong keberhasilan  program TVRI.  Setelah  pemasukan  dari  iklan  menghilang,  kondisi TVRI  menjadi stagnan.  Pada  saat  itu,  TVRI  dimanfaatkan  sebagai  media  pemerintah  yang  fungsinya  sebagai media  propaganda.  TVRI  diarahkan  untuk  selalu  mendukung  dan  mempromosikan  program pembangunan  pemerintah.  Keberhasilan  program  pembangunan  dianggap  sebagai  indikator keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam membangun perekonomian.
Pada  Juli  1976  Satelit  Palapa  mengudara,  sehingga  pemerintah  bisa  lebih  giat  untuk mengkampanyekan pembangunan nasional. Pada saat itu, jumlah pesawat televisi tercatat sekitar 512.000 unit. Pada tahun 1980, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.216.000 unit. Pada tahun 1980, penontonnya sudah sebanyak 60% dari total populasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Januari 1981, Soeharto mengumumkan bahwa iklan di televisi akan ditiadakan. Dengan alasan agar TVRI memfokuskan  dirinya  pada  pelaksanaan  program-program  pembangunan  serta  menghindarkan masyarakat dari efek buruk iklan. Ketika itu, siaran iklan digantikan dengan siaran pembangunan. Penayangan siaran pembangunan tidak disukai masyarakat. Masyarakat yang mempunyai parabola mengalihkan  tontonannya  pada  siaran  televisi  Singapura,  Thailand,  dan  Malaysia.  Beralihnya tontonan masyarakat berpengaruh buruk bagi pemerintah. Hal ini karena pola pikir masyarkat bisa dibentuk melalui siaran-siaran asing.
Pelarangan  iklan  menyebabkan  masyarakat  untuk  mengubah  tontonannya.  Dengan  begitu kondisi TVRI  semakin  buruk  karena  ditinggalkan  masyarakat.  Keadaan  ini  berlangsung  hingga tahun 1986. Pada saat itu, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk mendirikan stasiun  televisi.  Melalui  surat  bernomor  190A/1987  pemerintah  memberikan  wewenang  kepada TVRI untuk mengatur izin siaran televisi berlanggan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. TVRI dengan wewenangnya dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan siaran televisi,  dengan  syarat  bahwa  pihak  swasta  wajib  memberikan  12,5%  dari  penghasilan  iklan mereka. Pada tanggal 28 Oktober 1987, RCTI secara resmi menjadi televisi swasta pertama yang berdiri di Indonesia. Dengan jangkauan sekitar Jakarta saja.
Keberhasilan  RCTI  mengundang  berdirinya  televisi  swasta  lain,  seperti  SCTV  dan  TPI. Meskipun televisi swasta mulai bermunculan bukan berarti pers sudah bebas. Pemilik RCTI adalah putra ketiga Soeharto yang bernama Bambang Trihatmodjo. Begitu pula dengan SCTV dan TPI yang dimiliki oleh Sudwikatmono, sepupu Soeharto dan Siti Hardiyati Sukmana, anak perempuan
Soeharto.  Artinya  pihak  swasta  sebenarnya  adalah  cara  Soeharto  mengatur  situasi  politik  di Indonesia. Pengaturan ini diperjelas dengan tugas televisi swasta dalam mempromosikan proyek pembangunan  nasional.  Namun  demikian,  TPI  disiarkan  secara  nasional.  Hal  ini  mengundang kecemburuan  dari  televisi-televisi  swasta  lainnya.  Kemudian  pemerintah  mengizinkan  mereka untuk menyiarkan program acara mereka dengan lingkup nasional. Artinya saluran-saluran televisi ini bisa dinikmati secara gratis. Oleh karena itu, sejak saat itu cengkeraman Orde Baru menghilang.

## 2.2. Sarana dan Prasarana TVRI
Dalam  menjalankan  tugasnya,  TVRI  memperlukan  dukungan  pemerintah  dengan  bentuk perlengkapan teknik dan studio. Akan tetapi, dukungan dari pemerintah sulit direalisasikan. Padahal sejak  tahun  1967,  masyarakat  sudah  menuntut  TVRI  untuk  meningkatkan  kualitas  siarannya. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki TVRI. Ketika TVRI berdiri, studio yang dibangun di Senayan hanya seluas 14 x 8 meter. Pada tahun 1967, TVRI mendirikan  studio  yang  digunakan  untuk  pusat  latihan  dan  merekam  acara-acara  tertentu. Perlengkapan yang seharusnya diganti setiap lima tahun, hingga tahun 1970 belum diganti. Selain itu, studio Senayan tidak mendukung live programme yang mana format siaran TVRI kebanyakan seperti itu.
Pada pertengahan tahun 1974 bersamaan dengan pengumuman penertiban iklan-iklan, Menteri Penerangan  Mashuri  mengatakan  bahwa  penertiban  iklan  di  TVRI  berhubungan  erat  dengan rencana penyempurnaan siaran televisi tahun 1976. Pada tanggal 9 Juli 1976, Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD) mengudara. Akan tetapi, pembangunan stasiun relay dan antena pemancar  belum  selesai,  sehingga  masyarakat  belum  bisa  menikmati  siaran  televisi  karena komponen yang diperlukan belum dibangun. Sebagai contoh di Pontianak, masyarakat baru bisa menikmati siaran televisi setelah TVRI daerah Pontianak mempunyai stasiun relay yang berdiri pada Juni 1977.
Pada tahun 1980-an, mayoritas masyarakat sudah bisa menikmati siaran televisi. Di sisi lain, masyarakat tidak ingin menonton siaran TVRI karena siarannya difokuskan pada siaran pedesaan. Masyarakat kota lebih suka dengan siaran yang menghibur, sehingga mereka beralih pada siaran luar negeri yang menggunakan antena parabola. Melalui peralatan tersebut mereka bisa menikmati siaran televisi Malaysia, Singapura, atau Thailand. Peralihan tontonan masyarakat memberi efek negatif  bagi  pemerintah,  sebab  pola  pikir  masyarakat  bisa  terbentuk  dari  opini  asing.  Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  menerapkan  Sistem  DBS  ( Direct  Broadcasting Satellite ).
Pada  tahun  1980-an,  TVRI  memiliki  sembilan  stasiun  penyiaran.  Masing-masing  stasiun penyiaran  dilengkapi  dengan  stasiun-stasiun  pemancar  dan  stasiun  penghubung.  TVRI  juga memiliki 10 stasiun  produksi  keliling  ke  desa-desa,  sehingga setiap  desa  bisa menikmati  siaran TVRI. Ini menandakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki TVRI cukup memadai. Meskipun begitu,  kualitas  siarannya  masih  buruk.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  tersebarnya  tenaga  ahli berpengalaman yang ditugaskan untuk mengelola studio-studio baru. Adanya ketimpangan antara jumlah sarana dan prasarana dengan tenaga ahli yang dimiliki TVRI menjadi persoalan baru. TVRI harus melatih karyawan baru untuk menyaingi keterampilan tenaga ahli berpengalaman. Hanya saja untuk  melatih  keterampilan  diperlukan  waktu  yang  lama.  Hal  ini  menjadikan TVRI  sulit  untuk berkembang.

## 2.3. Program Siaran Penerangan
Menurut Soeharto, Program siaran penerangan berfungsi membantu masyarakat memahami suatu masalah di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, program ini berfungsi sebagai penstabil situasi  sosial-politik  dan  kontrol  sosial.  Program  ini  ditampilkan  melalui  siaran  berita  seperti “Dunia  Dalam  Berita”,  “Siaran  Berita”,  “Laporan  Luar  Negeri”,  “Laporan  Pembangunan”,  dan sebagainya.  Dalam  menjalankan  kepentingan  tersebut,  TVRI  menampilkannya  dalam  bentuk upacara, pidato, dan wawancara dengan tokoh nasional pada siaran berita. Masyarakat sadar bahwa ada intervensi pemerintah dalam siaran berita TVRI sebab mereka tahu bahwa fungsi televisi adalah memberi  penerangan.  Namun  demikian,  masyarakat  mengkritik  cara  pemerintah  menayangkan siaran penernagan. Masyarakat berharap bahwa siaran penerangan dibuat menjadi menarik.
Keputusan menyajikan siaran hiburan yang diselingi penyampaian pesan-pesan pembangunan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh drs. P. Dalimunthe. Sebagai contoh, pada program acara  “Kamera  Ria”.  Program  yang  mulai  tayang  pada  tahun  1964  ini  adalah  kolaborasi  antara ABRI  dan  TVRI  dengan  tujuan  sebagai  hiburan.  Dalam  perkembangannya,  program  ini menyampaikan pesan-pesan ABRI kepada masyarakat. Pesan-pesan dari ABRI disampaikan secara halus kepada masyarakat melalui lagu-lagu yang dibawa para artis dan penyanyi.
Pada  Mei  1975,  Menteri  Penerangan  Mashuri  mengatakan  bahwa  siaran  TVRI  akan disempurnakan.  Ketika  itu,  pemerintah  mengurangi  porsi  iklan  di  televisi,  menghentikan  impor film-film asing, dan merencanakan peluncuran SKSD Palapa (Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa). Kebijakan ini menegaskan peran TVRI sebagai pembina pembangunan. Penyempurnaan siaran  dimaksudkan  agar  isi  maupun  kualitas  siaran  TVRI  sesuai  kepentingan  pembangunan nasional.  Isinya  juga  perlu  menampilkan  keserasian  antara  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  di bidang penerangan dan pendidikan, serta apa yang menjadi selera masyarakat di bidang hiburan. Jadi  kebijakan  ini  ditujukan  agar  kontrol  sosial  tetap  berjalan  tanpa  mengganggu  kesenangan masyarakat.
Pada  tahun  1976  Satelit  Palapa  mengudara.  Hal  ini  menandakan  bahwa  siaran  TVRI  bisa dinikmati  oleh  masyarakat  yang  berada  di  luar  Jawa.  Dengan  meluasnya  jangkauan  siaran, penyusunan acara TVRI perlu dilakukan dengan hati-hati. Nilai -nilai dan budaya masyarakat yang beragam harus diperhatikan dalam menyusun siaran. Tujuannya agar pesan-pesan pembangunan mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.
Pada tahun 1981, pemerintah melarang TVRI untuk menayangkan iklan. Jam-jam yang kosong karena hilangnya siaran iklan digantikan dengan siaran pembangunan. Ada 19 program acara untuk menggantikan  lebih  dari  30  jam  siaran  yang  kosong.  Program-program  tersebut  yaitu  “Daerah Membangun”, “Dari Desa ke Desa”, “Desa Kita”, “Wanita dan Pembangunan”, “Krida Remaja”, “Siaran Berita Terakhir”, dan sebagainya. Program-program tersebut diarahkan kepada penerangan yang bermanfaat dan bersifat edukatif bagi masyarakat untuk memelihara idealisme pembangunan. Pada saat itu, siaran TVRI difokuskan kepada masyarakat desa, dengan tujuan agar mereka bisa dibujuk untuk aktif melakukan pembangunan.
Dengan  munculnya  siaran  pembangunan  yang  menghibur,  maka  penyebaran  pesan-pesan pembangunan semakin efektif. Sebagai contoh, pada acara “Kelompencapir” yang disutradarai oleh Departemen Penerangan. Acara ini berisikan fatwa-fatwa Soeharto kepada masyarakat. Menurut Agus  Maladi  Irianto,  penyutradaraan  acara  “Kelompencapir”  oleh  Departemen  Penerangan bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan. Dalam acara tersebut, Soeharto bertemu dengan kelompok masyarakat kecil. Akan tetapi, kelompok masyarakat tersebut diperagakan oleh petugas  penyuluhan  pertanian  dan  karyawan  Departemen  Penerangan.  Agus  Maladi  Irianto mengatakan  bahwa  acara  ini  bertujuan  mengkonsolidasikan  topik-topik  masyarakat  desa  tanpa membicarakan  tentang  persoalan  politik. Acara  ini  juga  dirancang  dan  diarahkan  kepada  suatu gambaran bahwa pemerintah adalah sumber informasi utama. (Irianto, 2014: 31-32).
Munculnya televisi swasta menjadi penyebab kemunduran TVRI. Kemunduran ini disebabkan oleh pembatasan ruang gerak TVRI oleh pemerintah. Hampir seluruh program siarannya berisikan tentang misi pemerintah seperti program KB, transmigrasi, pertanian, dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah mengizinkan televisi swasta untuk menyiarkan programnya asalkan tidak melanggar susila, agama, dan tidak menyinggung perbedaan suku. Meskipun begitu, penayangan berita masih menjadi hak eksklusif TVRI sehingga pemerintah masih mengatur arus informasi yang beredar di masyarakat. Dalam intruksi Menpen tahun 1990 dijelaskan bahwa selain dilarang memproduksi berita,  televisi  swasta  diwajibkan  untuk  me- relay siaran  “Berita  Nasional”  dan  “Dunia  Dalam Berita” pada jam yang sama. Menteri Penerangan Harmoko bersikeras bahwa tugas stasiun televisi swasta bukanlah memproduksi berita. Produski berita adalah hak eksklusif TVRI. Akan tetapi RCTI tidak menaati instruksi tersebut. Siaran berita RCTI ternyata lebih menarik dibandingkan dengan siaran berita TVRI. Sejak saat itu cengkeraman monopoli pemerintah atas siaran televisi  pelan- pelan menghilang.

## 2.4. Program Siaran Niaga/Iklan
Program siaran niaga/iklan muncul sejak tahun 1963. Pada saat itu, tiga periklanan komersial ditayangkan dengan model gambar-gambar yang ditampilkan pada sebuah presentasi atau slide . Adapun ketiga iklan tersebut adalah iklan Hotel Tjipajung, PT Masayu, dan PT Arschoob Ramasita. Iklan  yang  ditayangkan  melalui  televisi  menarik  perhatian  para  pengusaha  untuk  memasarkan produk-produknya. Mereka berpikir bahwa pemasaran seperti ini memiliki pengaruh lebih besar daripada  melalui  surat  kabar  dan  radio. Sejak  saat  itu,  permintaan  pemasangan  iklan  di  TVRI meningkat.  Bagi  TVRI,  iklan  memberikan  dampak  positif  sebab  menambah  pendapatannya. Melimpahnya pendapatan iklan menjadikan TVRI beroperasi tanpa meminta izin dari departemen lain, dan memiliki kebebasan finansial.
Pada  tahun  1970-an,  penayangan iklan  yang  berlebihan  membuat  kesal masyarakat.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penertiban iklan pada tahun 1974.  Pemerintah  menganggap  iklan  adalah  suatu  penggambaran  hidup  mewah.  Hal  ini  sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat, yang mayoritasnya penduduk desa. Jika iklan sering ditayangkan di TVRI, pemerintah khawatir akan terjadi perpecahan akibat dari perbedaan sosial.
Pada Desember 1976, TVRI membuat program baru yang berjudul “Manasuka Siaran Niaga”. Program  ini  merupakan  pengelompokan  iklan  pada  jam-jam  tertentu  di  TVRI.  Tujuan  dibuat program “Manasuka Siaran Niaga” adalah untuk menghindarkan masyarakat dari rasa terganggu apabila iklan masuk di tengah-tengah acara. Pembatasan tersebut menandakan bahwa porsi iklan semakin sedikit. Meskipun begitu, 40% dari total anggaran TVRI bergantung pada siaran iklan. Iklan  berdampak  negatif  bagi  masyarakat.  Pemerintah  membatasi  iklan  karena  pola  konsumsi masyarakat berubah dengan menyampingkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.
Pada  tahun  1981,  pemerintah  melarang TVRI  untuk  menayangkan  iklan. Akibatnya, TVRI hanya  mengandalkan  subsidi  dari  pemerintah.  Namun,  subsidi  yang  diberikan  pemerintah tidak cukup  dan  tidak  bisa  menutupi  seluruh  anggaran  yang  dikeluarkan  TVRI.  Agar  tetap  bisa beroperasi,  TVRI  terkadang  menampilkan  iklan-iklan  terselubung.  Misalnya  sebelum  sebuah album  kaset  dipasarkan,  terlebih  dahulu  lagu  tersebut  disiarkan  melalui  siaran  hiburan  TVRI. Perilaku tersebut menjadikan siaran hiburan khususnya siaran musik, ditampilkan tanpa memilah kualitas lagu yang dibawakan.
Iklan terselubung  tidak  terjadi pada  siaran hiburan TVRI  saja.  Hampir  semua  siaran TVRI berbau iklan. Misalnya pada siaran “Varia Ilmu & Pendidikan” yang notabene merupakan siaran pendidikan. Program ini bertujuan menampilkan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga pendidikan. Akan  tetapi,  kebanyakan  yang  tampil  adalah  kampus-kampus  swasta  baru.  Siaran  berita  juga mengalami hal tersebut. Perilaku-perilaku seperti ini ditujukan agar TVRI tetap beroperasi dengan normal. Akan tetapi, pada saat TVRI kesusahan untuk menutup anggarannya. Pemerintah  justru mengizinkan  televisi  swasta  untuk  menayangkan  iklan.  Namun  demikian,  diizinkannya  televisi
swasta  untuk  menayangkan  iklan  tidak  merugikan  TVRI  karena  TVRI  memperoleh  presentase keuntungan dari penayangan iklan televisi swasta.
Skema  pembagian  keuntungan  TVRI  dengan  televisi  swasta  bertujuan  untuk  membantu mereka dalam membina siarannya. Pada saat itu, TVRI mewajibkan setiap televisi swasta memberi 12,5% dari pendapatan iklan mereka. Iklan yang boleh ditayangkan televisi swasta dibatasi oleh Departemen Penerangan sebanyak 15% dari total jam tayang mereka. Kebijakan pelarangan iklan menjadikan pertelevisian tidak bisa berkembang dengan karakter industri. Hal ini karena pada saat pemerintah menggalakkan pemakaian produk dalam negeri. Televisi sebagai sarana promosi efektif maupun sarana penumbuh apresiasi tidak diberikan kesempatan untuk berperan. Padahal jangkauan siaran iklan TVRI sangat luas.

## 3. Simpulan
Pada  masa  Orde  Baru,  TVRI  adalah  alat  pemerintah  untuk  menyebarkan  pesan-pesan pembangunan.  Pesan  tersebut  disampaikan  melalui  siaran-siaran  TVRI.  Pada  awal  Orde  Baru, siaran  penerangan  adalah  cara  pemerintah  untuk  menyampaikan  pesan-pesannya.  Akan  tetapi, masyarakat  tidak  menyukai  siaran  tersebut.  Masyarakat  lebih  menyukai  siaran  hiburan  mereka. Mengetahui  hal  tersebut,  pemerintah  mulai  menggunakan  siaran  hiburan  TVRI  untuk menyampaikan kepentinganya. Contohnya pada acara “Kamera Ria” dan “Si Unyil”. Pada tahun 1981,  dengan  dilarangnya  iklan  tayang  di  televisi.  Program  siaran  TVRI  diarahkan  kepada penerangan  yang  bermanfaat  dan  bersifat  edukatif  bagi  masyarakat.  Pada  saat  itu,  mayoritas program  siaran TVRI  berisikan  misi  pemerintah  mengenai  pembangunan.  Siaran  tersebut  tidak disukai  masyarakat,  sehingga  mereka  meninggakan  siaran  TVRI.  Hal  tersebut  terjadi  sampai stasiun televisi swasta berdiri. Namun demikian, munculnya stasiun televisi swasta justru membuat TVRI  semakin  terpuruk.  Dengan  begitu,  posisi  TVRI  sebagai  sumber  informasi  masyarakat tergantikan dengan adanya televisi swasta.

## Daftar Pustaka
Anugrah, Memo Leo, “Kebijakan Penghapusan Iklan Di TVRI Pada Tahun 1981-2002”, Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 7 No. 1, (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019).
Armando, Ade, Televisi Jakarta di Atas Indonesia , (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2011).
Darmanto, Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia , (Yogyakarta: Penerbit Samdra Biru, 2020).
Gottschalk,  Louis, Mengerti  Sejarah terjemahan  Nugroho  Notosusanto,  (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1975).
Hadi,  Dwi  Wahyono  dan  Gayung  Kasuma,  “Propaganda  Orde  Baru  1966-1988”  dalam Jurnal Verleden Vol. 1 No. 1, (Surabaya: Universitas Arilangga, 2012).
Hill, David T., Pers di Masa Orde Baru , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
Hutagalung,  Inge,  “Dinamika  Sistem  Pers  di  Indonesia”  dalam Jurnal  Interaksi Vol.  II  No.  2,
(Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2013).
Hutomo,  Setio  Budi  Hendro,  “Industri  Televisi  Swasta  Indonesia  dalam  Perspektif  Ekonomi Politik”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 1, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004). Imron, Sariyatun, Tri Yunianto, “Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru” dalam Jurnal Candi Vol. 13 No. 1, (Solo: Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 2016).
Irianto, Agus Maladi, Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer , (Gigih Pustaka Mandiri, 2014).
Masita,  Adhitia,  “Perkembangan  TVRI  Stasiun  Jawa  Tengah  Dari  Monopoli  Sampai  Masa Persaingan  Televisi  Swasta  Tahun  1982-2005  Di  Semarang”,  (Skripsi  pada  Program Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang, 2007).
Munthe, Moeryanto Ginting, “Propaganda dan Ilmu Komunikasi”, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta : Vol 2 No. 2 (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010).
Murtiningsih,  Siti  dan  Joko  Soswanto,  “Pembungkaman  Pers  Masa  Orde  Baru”  dalam Jurnal Filsafat Seri ke-29 , (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1999).
Nugroho, Putri, dan Laksmi, Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia), (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012).
Nugroho, Y., Dwitri Amalia, dkk, Televisi Indonesia: Dinamika Struktur dan Khalayak , (Jakarta: Ford Foundation Indonesia, 2015).
Nurhayati, Meti, “Kebijakan Pemberitaan Kantor Berita Antara Di Era Konvergensi Media”, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Vol. 20 No. 2, (Universitas Gunadarma Depok, 2021).
Pertiwi, Dhianita Kusuma, Mengenal Orde Baru , (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).
Said,  Salim, Menyaksikan  30  Tahun  Pemerintahan  Otoriter  Soeharto ,  (Bandung:  PT  Mizan Pustaka, 2016).
Sejarah Departemen Penerangan RI , (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986).
Saptohadi, Satrio, “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2011).
Setio  Budi  HH,  “Industri Televisi  Swasta  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Politik”  dalam
Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1 no. 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004).
Syahputra,  Iswandi, Rezim  Media  Pergulatan  Demokrasi,  Jurnalisme  dan  Infotainment  dalam Industri Televisi , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
Wendy,  Fensya  Lenggotama,  “Strategi  Perancangan  Program Acara  Hiburan  Di Televisi  Publik Indonesia”, (Skripsi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung, 2016).