The current issue and full text archive of this journal is available at www.jraba.org
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1(2017) 181-201 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Page | 181

## MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E- COMMERCE DI INDONESIA DAN SOLUSI PEMECAHANNYA

## Resha Dwiayu Pangesti 1

## ABSTRACT
This  article  was  written  to  provide  opinions  on  the  taxation  of  e-commerce  in Indonesia  from  the  perspective  of  government  policy  by  using literature  study through information obtained through regulations, documents and supporting data.
The purpose of writing this article is to provide feedback on e-commerce taxation that occurred in Indonesia with various types of valuations such as transactions and how e-commerce is done in order to find the gap how to levy taxation of e-commerce activities.Research  method  used  is  through  the  review  literature  review  and  the previous research then do the analysis to give an opinion. The result of the research is the revenue authority has an important role in realizing the full potential of e- commerce. According to SE-62 / PJ / 2013 there are four types of e-commerce.In Indonesia  in  the  provisions  of  the  applicable  Income  Tax  Law  is  article  23/26, provided that the payment is received by a state taxpayer who does not have a P3B with Indonesia. Establishment of a regulatory body is required to monitor the traffic of  communication  through  the  internet  to  prevent  the  occurrence  of  crime  in cybercrime.
Keyword : E-commerce Transactions, Indonesian taxes, OECD Models
Pendahuluan Indonesia  adalah  negara  dengan  jumlah  penduduk  terpadat  keempat  di dunia  dengan  populasi  di  atas  250  juta  dan  meningkat  pesat  kelas  menengah. Sepertiga  penduduknya  dapat  mengakses  internet,  pasar e-commerce Indonesia diperkirakan  akan  tumbuh  menjadi  US$  130  miliar  pada  tahun  2020,  dengan pertumbuhan  tahunan  sebesar  50%  sesuai  dengan data Kementerian  Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ( https://www.kominfo.go.id/ , 2015) . E-commerce  yang merujuk pada semua bentuk transaksi komersial  yang menyangkut  organisasi  dan  individu  yang  didasarkan  pada  pemrosesan  dan transmisi data  yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga  pengaruh  bahwa  pertukaran  informasi  komersial  secara  elektronik  yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah seperti manajemen  organisasi,  negosiasi  dan  kontrak  komersial,  legal  dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.
1 Corresponding author : Mahasiswa Magister Akuntansi FEB Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, No. 4 Surabaya. Telp. 081216215745 Email : rere.cassillaz@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article History : Received 27 March 2017 Accepted 22 May 2017 Availabe online 31 May 2017
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Kelas  menengah  yang  berkembang  dan  tersedianya  teknologi  di  Indonesia telah  memicu  pertumbuhan  e-commerce.  Namun  pembelian  online  yang  diwakili pada tahun 2015 hanya 1% dari total pendapatan ritel di negara ini. Daftar negatif 2016 Indonesia yang baru menggantikan daftar negatif 2014 sebelumnya. 35 sektor bisnis  terbuka  untuk  investasi  asing  100%,  termasuk  bisnis  e-commerce  (pasar) dengan nilai investasi lebih dari Rp100 miliar (sekitar US$ 7,5 juta), industri film, bisnis restoran, operator jalan tol, dan pembuatan bahan baku farmasi. Penetrasi internet semakin meningkat setiap tahun di Indonesia. Tapi ketika kita  melihat  lebih  dekat  statistik  terbaru,  hanya  19,4%  populasi  Indonesia  adalah pengguna internet, dibandingkan 68,6% untuk Malaysia, 43,5% untuk Filipina, dan 42,7%  untuk  Thailand  (Struharova,  2016).  Jumlah  tersebut,  Indonesia  menempati urutan  keenam  dunia  dalam  hal  pengguna  internet.  Angka  tersebut  akan  terus berkembang, diperkirakan pada tahun 2017 mencapai 117 juta netizen (Muniriyanto, 2015). Melihat perkembangan yang pesat, antisipasi atas kegiatan ini terus dilakukan salah satunya melalui perlindungan konsumen dan peraturan transaksi dunia maya. Berdasarkan data yang dikutip dari majalah marketing event veritrans (2014) peningkatan jumlah penjualan e-commerce pada beberapa negara termasuk Indonesia mengalami  peningkatan.  Diprediksi  pasar  e-commerce  di  Indonesia  akan  terus mengalami  pengingkatan  dan  lebih  tingggi  dibandingkan  negara  ASEAN  lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Filiphina. Tabel 1. Menjelaskan tentang peningkatan pendapatan  setiap  tahunnya  dari  penjualan  melalui  e-commerce.  Indonesia  masih berada di tingkatan rendah bagi pelaku e-commerce, namun tidak dipungkiri bahwa pengguna  internet  di  Indonesia  selau  meningkat  maka  kegiatan  belanja  melalui internet juga diprediksi akan mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan melalui e-commerce.

## Tabel 1. Tren Peningkatan Pendapatan E-Commerce
Negara 2013 2014 2015 2016 RRT Tiongkok $181, 62 $ 274,57 $ 358,59 $ 439,72 Jepang $ 118,59 $ 127,06 $ 135,54 $ 143,13 Korea Selatan $ 18,52 $ 20,24 $ 21,92 $ 23,71 India $16, 32 $ 20,74 $ 25,65 $ 30,31 Indonesia $ 1,79 $ 2,60 $ 3,56 $ 4,89 Sumber: http//:startupbisnis.com
Tabel  1.  Menjelaskan  tentang  peningkatan  pendapatan  setiap  tahunnya dari penjualan melalui e-commerce. Indonesia masih berada di tingkatan rendah bagi  pelaku  e-commerce,  namun  tidak  dipungkiri  bahwa  pengguna  internet  di Indonesia selalu meningkat maka kegiatan belanja melalui internet juga diprediksi akan  mengalami  peningkatan  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  dari penjualan  melalui  e-commerce. Cita-cita  menjadikan  Indonesia  sebagai  pelaku ekonomi  digital  terbesar  di  Asia  Tenggara  dengan proyeksi  nilai  transaksi  e- commerce sebesar 130  milliar  dolar  Amerika  per  tahun  bukanlah  hal  yang mustahil.
Model  bisnis  berbasis  atau  e-commerce  sangat  berbeda  dengan  bisnis konvensional.  Misalnya  seperti  amazon,  ini  memiliki markas  tapi  tidak  punya
Page | 182
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
outlet fisik. Beda dengan toko buku konvensional yang memiliki gerai di banyak tempat  untuk  menjangkau  pasar.  Untuk  melakukan  bisnis  seperti  rantai  ritel, pelaku  e-commerce  dapat  menikmati  jaringan  yang  ada.  Ini  berarti  melibatkan pihak  ketiga  yang  menunjang  pelaksanaan  jaringan.  Proses  pembelian  bisa dilakukan  secara  online,  namun  pengirimannya  dilakukan  secara  offline.  Model lain dari produk dan layanan e-commerce yang ditransformasikan menjadi format digital  (digital),  umumnya  berupa  artikel,  buku,  lagu  dan  sebagainya  dan dikirimkan ke perusahaan lain atau pengguna  akhir. Model ini lebih sulit untuk refabrikasi dari mana ia pergi dan dimana disampaikan. Artinya, dibutuhkan cara untuk  membangun  lebih  dari  sekedar  cara  konvensional  yang  ada.  Akibatnya, produk dan layanan yang didigitalisasi tidak hanya rawan penggelapan, tapi juga sulit menerapkan pajak apapun.
Sejumlah  pemerintah  sangat  antusias  telah  mengenakan  pajak  penjualan atau nilai (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap transaksi e-commerce apapun yang terjadi.  Uni  Eropa,  misalnya,  mengenakan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  atas setiap  produk  yang  dapat  diunduh,  yang  dikirimkan  ke  bisnis  atau  institusi pengguna akhir. Pengenaan pajak, di satu sisi, hal itu bisa berakibat melorotnya daya saing produk atau jasa serupa kepada pesaing luar negeri. India dan Filipina tampaknya telah secara serius mempertimbangkan kebijakan pajak e-commerce di masa  depan.  India  adalah  salah  satu  kandidat  raksasa  teknologi  informasi  (TI) produk  dan  layanan  yang  mengekspor  banyak  e-commerce.  Sebagian  besar produk  dan  layanan  seperti  itu  selama  ini  tidak  dikenai  pajak,  sehingga  negara rugi  dalam  hal  penerimaan.  Jika  itu  terjadi  terus  menerus,  jelas  negara  akan kehilangan potensi pendapatan yang sangat signifikan di masa depan. Kebijakan  perpajakan  negara  berdasarkan  wilayah  dan  yurisdiksi  mulai gagal  setelah  memperbaiki  e-niaga.  Konsep  seperti  bentuk  usaha  tetap,  titik penjualan,  klasifikasi  produk  dan  pendapatan  yang  digunakan  dalam  proses perpajakan  tetap  tidak  memadai.  Sedangkan  penentuan  lokasi  penjual  dan konsumen yang bertransaksi di internet memang sulit, ada rugi penerimaan pajak. Electronic  commerce memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan tanpa kehadiran  fisik.  (Basu,  2008). Karena  implikasi  e-commerce  ini,  administrasi perpajakan hampir menjangkau informasi tentang pajak yang harus dikumpulkan dan  dengan  demikian  ada  kerugian  pajak. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Indonesia mengambil  langkah  untuk  dapat  memperbaiki  system  perpajakan  bidang  e- commerce.
Hambatan  untuk  menerapkan  e-commerce  adalah  waktu  untuk merencanakan  dan  kemudian  menerapkan,  memperbarui  teknologi,  biaya  untuk menerapkan  dan  membatasi  keahlian  teknologinya.  Masalah  lain  untuk perpajakan  e-commerce  timbul  dari  pembuatan  bentuk  usaha  tetap  yang  tidak diperlukan. Untuk menerapkan pajak dan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki  kekuatan  perpajakan,  perlu  untuk  menunjukkan  kehadiran  fisik  dan bentuk usaha tetap. Menurut OECD, situs web bukanlah bentuk usaha tetap dan jika  usaha  membeli  atau  menyewa  server  dan  kegiatan  di  server  tidak  hanya dilakukan persiapan atau penolong (OECD, 2005).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utomo  (2013)  menjelaskan  bahwa meningkatnya  transaksi  e-commerce  di  Indonesia  tidak  sebanding  dengan
Page | 183
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
realisasi  penerimaan  pajak  diIndonesia,  terbukti pada  tahun  2012  penerimaan pajak masih dibawah target peneriman yang telah dianggarkan. Irmawati (2011) juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dapat muncul saat terjadi transaksi e- commerce adalah pembuat laporan pajak tersedia di internet namun belum tentu dapat  melaksanakan  dengan  bai  katas  pelaporan  pajaknya.  Permasalahan berikutnya  adalahdalam  hal  pengawasan  dan  penanganan  perpajakan  atas transaksi e-commerce adalah  keberadaan  sistem  Internal  dari  DJP  yang  belum mampu memberikan kebutuhan data  yang tepat  untuk para pelaku usaha online dan peredaran transaksi yang terjadi (Aprilia, 2014).
Permasalahan  yang  muncul saat  ini adalah  Pemerintah  belum  maksimal memecahkan  masalah anonimitas  data  pelaku  e-commerce.  Beberapa permasalahan yang dihadapi seperti sulitnya mengetahui pemilik sebenarnya dari situs  e-commerce,  sulitnya  mengetahui  lokasi  sebenarnya  dari  pelaku  yang banyak menggunakan domain dot com, mudahnya membuka dan menutup usaha melalui  e-commerce,  pelaku  e-commerce  di  luar  negeri  yang  tidak  diwajibkan membuka  kantor  cabang  atau  perwakilan  di  Indonesia,  keterbatasan  dalam mendeteksi  data  transaksi  e-commerce,  mudahnya  pelaku  e-commerce menghapus informasi ataupun memberikan informasi yang dapat terjadi kesalahan dalam  bertransaksi,  metode  pembayaran yang  sebagian  dilakukan  secara  tunai (cash  on  delivery) ,  dan  melalui  banyak payment  gateway yang  berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan sulit mengetahui nilai transaksi yang sebenarnya. Penulisan  artikel  ini  mengungkapkan bagaimana  permasalahan perpajakan  atas  transaksi e-commerce dan bagaimana  solusi  atas  masalah perpajakan atas transaksi e-commerce yang ada di Indonesia. Permasalahan yang mendasar  untuk  Indonesia  adalah  bagaimana  Pemerintah  mengkaji  kesiapan sumber  daya  manusia,  kecepatan  teknologi  informasi  bertransformasi,  yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik.
Menarik untuk dilakukan penelitian karena dapat memberikan saran dan kritik  pemerintah  guna  perbaikan  sistem  perpajakan  yang  ditujukan kepada  e- commerce.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan  umpan  baik  permasalahan yang  telah  dihadapi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  memaksimalkan penerimaan  pajak  pada  e-commerce  untuk  menambah  penerimaan  fiskal. Penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan  saran  dalam  mengatasi permasalahan  meningkatnya  transaksi  e-commerce  maka  diperlukan  berbagai sudut pandang aspek, jenis dan perhatian terhadap lalu lintas perdagangan melalui dunia maya agar terhindar dari kejahatan dunia maya (cybercrime).

## Tinjauan Pustaka
Model Bisnis Internet Konsep  model  bisnis  internet  menurut  Laudon  dan  Laudon  (2012) merupakan  hasil  yang  mendasar  dari  perubahan-perubahan  dalamekonomi informasi  hampir  merupakan  revolusi  dalam  dunia  perdagangan,  dengan banyaknya  model  bisnis baru  yang  bermunculan  dan  banyaknya  model  bisnis lama  tidak  lagi  dapat  dipertahankan.Model  bisnis  untuk  menentukan  lokasi, waktu, dan pendapatan didasarkan sebagian pada biaya dan distribusi informasi.
Page | 184
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil, biaya menu ( menu cost , biaya penjual akibat perubahan harga) yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk  mengubah  harga  dengan  dinamis  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  pasar. Dalam  penentuan  harga  dinamis (dynamicpricing) ,  harga  dari  sebuah  barang bergantung pada karakteristik permintaan dari konsumen atau situasi pasokan dari penjual.Pasar  digital  dapat  mengurangi  atau  menambah  biaya  penggantian, bergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual, dan dapat menyebabkan penundaan kepuasan. Tidak seperti pasar fisik, Anda tidak dapat dengan segera mengonsumsi  barang,  seperti  membeli  baju  melalui  Web (Laudon  dan  Laudon, 2012b). Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan  penerapan  dari  e-bisnis (e-business) yang  berkaitan  dengan  transaksi komersial,  seperti:  transfer  dana  secara  elektronik,  SCM (supply  chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau  pemasaran  online  (online marketing),  pemrosesan  transaksi  online (online  transaction  processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll. Sekiatar  80  % dari  e-commerce  B2B  masih  didasarkan  pada  sistem berbayar  untuk  pertukaran  barang  elektronik (electronic  data  interchange-EDI), yang  memungkinkan  pertukaran  informasi  komputer  antara  dua  organisasi  dari transaksi standar, seperti penangihan, surat jalan, jadwal pengiriman atau pesanan pembelian. Transaksi otomatis ditransmisikan dari sistem informasi yang satu ke sistem  yang  lain  melalui  jaringan,  menghilangkan  pencetakan  dan  penanganan kertas di satu sisi dan dalam proses memasukkan data di sisis lainnya. Perusahaan menggunakan EDI untuk mengotomatisasi transaksi untuk e-commerce B2B dan pengisian persediaan secara kontinu. Pemasok dapat otomatis mengirimkan data tentang  pengiriman  kepada  perusahaan  pembeli.  Perusahaan  pembeli  dapat menggunakan EDI untuk menyediakan kebutuhan produksi dan persediaan serta pembayaran kepada pemasok (Laudon dan Laudon, 2012). Berikut adalah gambar pertukaran Electronic Data Interchange (EDI):
Gambar 1. Pertukaran Electronic Data Interchange
Sumber: Laudon dan Laudon (2012 )
Page | 185
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7

## RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ………………..
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
EDI  sangat  bergantung  kepada  pengembangan  format  standar  untuk dokumen–dokumen  bisnis  seperti  faktur,  pesanan  pembelian,  dan  surat  tanda terima.  Harus  ada  persetujuan  dari  pelaku-pelaku  bisnis  yang  terkait  dan pengakuan  di  tingkat  nasional  maupun  internasional  untuk  dapat  menggunakan format-format  standar  ini  dan  mentransmisikan  data  secara  elektronik. Pertumbuhan  EDI  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum  berkembang  secara signifikan  sehingga  perbaikan  EDI  perlu  ditingkatkan  seiring  dengan  pesatnya kegiatan e-commerce.
E-Commerce Definisi  transaksi  e-commerce  menurut  OECD  (2010)  adalah “commercial  transactions  occurring  over  open  netwoks,  such  as  the  internet. Both business-to-business and business-to sonsumer transactions are include.” E-commerce  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Direktorat Jenderal  Pajak  yaitu  SE-62/PJ/2013  bahwa  e-commerce  adalah  perdagangan barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  melalui sistem elektronik.
Prinsip  dan  tujuan  dari  transaksi  e-commerce  sama  dengan  perdagangan lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada  perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara  transaksi  e-commerce  dan transaksi  perdagangan  lainnya.  Peraturan  perpajakan  e-commerce  di  Indonesia mencatat  bahwa  tidak  ada  objek  pajak  baru  dalam  transaksi  e-commerce  serta perlu  mewujudkan  keseragaman  dalam  memahami  aspek  atas  perpajakan  e- commrce yang terjadi di Indonesia.
Terdapat  lima  klasifikasi  e-commerce  menurut India  Chartered Accounting (2012) yaitu:
a. Business to Customers atau B2C
b. Business to Business atau B2B
c. Government to Customers atau G2C
d. Government to Business atau G2B
e. Customers to Customers atau C2C Dalam hal ini yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Business to Business (B2B)  dan Business to Customers (B2C). Menurut  peraturan  SE-62/PJ/2013  di  Indonesia  bentuk  e-commerce terbagi menjadi empat bagian yaitu antara lain: a. Classified Ads adalah situs iklan baris, dimana situs yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online. Berikut contoh bentuk classified ads :

## Gambar 2. Classified Ads
Sumber : Asosiasi E-Commerce Indonesia Page | 186
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
b. Market  Place adalah  model  bisnis  dimana  website  yang  bersangkutan  tidak hanya  membantu  mempromosikan  barang  dagangan  saja,  tapi  juga menfasilitasi transaksi uang secara online untuk para pedagang online. Berikut adalah contoh dalam Market Place:

## Gambar 3. Market Place
Sumber: Asosiasi E-Commerce Indonesia
c. Retail  Online adalah  toko  online  dengan  alamat  website  (domain)  sendiri dimana  penjual  memiliki  stok  produk/jasa  dan  menjualnya  secara  online kepada pembeli. Berikut adalah contoh bentuk retail online sebagai berikut:

## Gambar 4. Retail Online
Sumber:Asosiasi E-Commerce Indonesia
d. Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa daily deals  sebagai  tempat Daily  Deals  Merchant menjual  barang  dan/atau jasa kepada  pembeli  dengan  menggunakan  voucher  sebagai  sara  pembayaran. Berikut adalah contoh dari produk e-commerce Daily Deals :
Page | 187
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7

## Gambar 4. Daily Deals
Sumber: Asosiasi E-Commerce Indonesia
Pajak Penghasilan Menurut  peraturan  pajak  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No  7 tahun  1983  tentang  PPh  yang  telah  dirubah  menjadi  UU  No  36  tahun  2008, berdasarkan keberadaan Subjek Pajak tersebut di Indonesia bukan berdasarkan dari kewarganegaraan dari Subjek Pajak tersebut. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari di Indonesia masuk katagori Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1(a.1) UU PPh mendefinisikan yang menjadi subjek pajak orang pribadi dan lebih detail diatur dalam Pasal 3(1),(3),12(2),18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 43/PJ/2011. Untuk Wajib Pajak Badan (sekumpulan orang atau  sekumpulan  modal)  menjadi  Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  jika  badan  tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.Jenis Subjek Pajak ada juga yang disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Pasal  2  ayat  (5)  Undang-Undang  PPh,  dijelaskan  mengenai  pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) mencakup 3 hal,  yaitu: keberadaan fisik tempat usaha baik berupa tanah, gedung, peralatan dan mesin, adanya aktivitasatau kegiatan usaha yang  dilakukan  di  Indonesia,  adanya  agen  yang  kedudukannyatidak  bebas  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  orang  pribadi  atau  badan  yang  tidak  bertempat tinggalatau tidak bertempat kedudukan di Indonesia BUT perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan WP Badan. Dari ketiga jenis Subjek Pajak tersebut keberadaan menjadi faktor terpenting dalam menentukan jenis Subjek Pajak yang akan berakibat dengan jenis hak dan kewajibannya. Aspek PPh yang muncul dari transaksi e Commerce adalah penghasilan antara lain :
1. penjualan barang atau jasa. 2. hubungan kerja.
3. penjualan/penyewaan  : Host/server ,    Nama  domain,  Jasa  pembuatan website/laman/lapak online dan Jasa pemeliharaan website/laman/lapak online
4. Royalti.
5. Deviden .
6. Bunga, dll.
Prinsip Perpajakan E-Commerce Lima prinsip perpajakan yang menjadi penilaian untuk regulasi transaksi e- commerce  menurut  Sakti  (2007)    yang  dikutip  dari  OECD  (2000)  dalam  laporan yang  dibuat  oleh Committee  of  Fiscal  Affairs meliputi:  1)  Kenetralan,  ketentuan perpajakan harus bersifat netral  untuk seluruh bentuk perdagangan, baik elektronik
Page | 188
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
maupun tradisional; 2) Efesiensi, adanya biaya seperti biaya kepatuhan untuk wajib pajak  an  biaya  administrasi  untuk  Direktorat  Jenderal  Pajak  harus  benar-benar diminimalkan;3) Kepastian dan Kesederhanaan, peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dimengerti sehingga wajib pajak mengetahui pengenaan pajak ketika transaksi dilakukan;  4)  Efektivitas  dan  Keadilan,  perhitungan  pajak  harus  benar-benar  tepat pada  saat  yang  tepat;  5)  Fleksibel,  system  perpajakan  harus  fleksibel  dan  dinamis untuk  memastikan  bahwa  sistem  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan perdagangan.  Syarat  yang  ditetapkan  oleh  Negara-negara  OECD  sepakat  bahwa pemungutan  pajak  penghasilan  atas  transaksi  e-commerce  yang  memiliki  Bentuk Usaha  Tetap  menggunakan  asas  sumber,  apabila  tidak  memiliki  BUT  maka menggunakan asas domisili (Stephen dan Fletcher, 2003).

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunkan metode  penelitian  kualitatif.  Pengumupulan  data  menggunakan  studi  literature  dan jenis  data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  berupa  peraturan  perpajakan yang berlaku di Indonesia, dokumen yang mendukung dan hasil penelitian terdahulu dengan  menganalisis  beberapa  jurnal  dengan  tema  perpajakan  dalam  e-commerce. Data  literature  tersebut  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  memahami bagaimana  interpretasi  penulis  dalam  memberikan  umpan  balik  terhadap permasalahan  perpajakan  e-commerce  dan  memberikan  solusi  pemecahan  dari beberapa kutipan yang telah disimpulkan.

## Hasil dan Diskusi
E-Commerce Indonesia Tonggak sejarah lahirnya e-commerce di Indonesia sejak tahun 1994 menurut data  Asosiasi  E-Commerce  Indonesia  (2016)  berawal  dari  munculnya Internet Servive  Provider (ISP)    komersial  pertama  di  Indonesia  Indosat,  kemudian  portal Kaskus pada tahun 1999 dan diikuti oleh perusahaan startup lainnya. Menurut Data Sensus Ekonomi dalam Badan Pusat Statistik (2016) menjelaskan bahwa industri e- commerce dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total usaha e- commerce mencapai 26,2 juta unit. Fenomena ini berdampak pada pertumbuhan e- commerce  Indonesia  menjadi  potensi  perdagangan  online  tertinggi  di  dunia. Kemajuan para pemain e-commerce di Indonesia sudah tidak diragukan lagi di tanah air. Hal ini juga diikuti oleh bisnis-bisnis lainnya yang mendukung seperti logistik dan pembayaran. Sebagai contoh, yang dapat memicu inovasi yang dapat dilakukan oleh  pemain  e-commerce  adalah  menghadirkan  layanan  konsultasi  hingga  logistik bagi e-commerce tanah air. Sehingga e-commerce dapat meraih dana segar mencapai US$10 atau sekitar Rp 130 miliar.
Beberapa perusahaan e-commerce telah mengembangkan sistem pembayaran yang dapat dikatakan aman dengan memanfaatkan jaringan antar bank yang ada di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia terpacu untuk lebih mudah dalam melakukan belanja online. Meskipun tidak sebanding dengan negara India, Cina dan Korea, Indonesia masih terbilang kecil dalam memanfaatkan bisnis ini. Namun tidak dipungkiri Indonesia dapat menuyusul ketertinggalannya, karena Indonesia memiliki pertumbuhan  e-commerce  terbesar  di  Asia  Pasific.  Berdasarkan  hasil  survey  yang
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1
201 7 Page | 189
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
dilakukan oleh APJII (2016), data statistic pada gambar 5 tentang pengguna Internet hingga akhir tahun 2016, seperti pada gambar berikut ini:

## Gambar 5. Data Pengguna Internet Indonesia
Sumber: Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2016)
Jumlah pengguna internet di ndonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau  sekitar  51,5%  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar  256,2  juta. Pengguna internet terbanyak terdapat di Pulau Jawa 86.339.350 user atau sekitar 65%  dari  total  penggunan  Internet.  Jika  dibandingkan  penggunana  Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikkan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun (2014 – 2016). Artinya bahwa potensi pasar online di Indonesia sangat potensial untuk melakukan transaksi bidang e-commerce. Melihat  perkembangaan  e-commerce  di  Indonesia  masih  menjadi  bisnis startup primadona. Nilai uang yang berputar dalam bisnis ini begitu menggiurkan bagi  konglomerat  lokal  maupun  yang  berasal  dari  luar  negeri.  Saat  ini  e- commerce  telah  mendapat  dukungan  pemerintah  dalam  bentuk  roadmad  e- commerce.  Dalam  roadmap  tersebut  menyinggung  tentang  penggunaan  dana universal service obligation (USO) untuk pendanaan startup, hingga pembuatan program inkubator dan kesetaraan pajak (Pratama, 2016).
Pajak Penghasilan
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  7  tahun  1984  dan  telah  dirubah menjadi  Undang-Undang  nomor  36  tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan mengatur tentang subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Menurut  Mardiasmo  (2011)  menjelaskan bahwa  terspat  tiga  asat  pemungutan  pajak,  yaitu  (1)  asas  domisli  atau  tempat tinggal dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan  yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri; (2) asas sumber, dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber  di  wilayahnya  tanpa  memperhatikan  tempat  tinggal  wajib  pajak;  (3)
Page | 190
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
asas kebangsaan, dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Menurut  Budilaksono  (2011)  implikasi  perpajakan  bidang  e-commerce akan  timbul apabila  penyewa  atas  space  di Internet  Service  Provide r  atau penyedia  jasa  internet  adalah  perusahaan  yang  berdomisili  di  luar  negeri. Hadirnya  perusahaan  luar  negeri  melalui  sebuah  situs  web  menimbulkan pertanyaan  apakah  perusahaan  tersebut  merupakan  Badan Usaha Tetap(BUT). Sesuai  dengan  pasal  2  ayat  5  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  menjelaskan bahwa  kegiatan  tersebut  tidak  menimbulkan  BUT. Apabila  kegiatan  tersebut memberikan  jasa  melalui  website-nya,  maka  perusahaan  dapat  dikenakan  PPh Pasal 23/26, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Perjanjian Pajak  Berganda  dengan  Indonesia  (P3B).  Apabila  perusahaan  memiliki  sebuah server, lebih lanjut, maka server tersebut akan menimbulkan BUT dengan syarat server tersebut  memiliki  lokasi  yang  tetap  dan  pasti,  sehingga  dapat  dikenakan Pajak Penghasilan (OECD, 2005).
Semua  transaksi  yang  terkait  dengan  persiapan  untuk  mengoperasikan website , dimana server dimiliki oleh wajib pajak luar negeri, perlakuannya akan sama.  Semisal  salah  satu  penyewa  website,  yang  merupakan  wajib  pajak  luar negeri, menggunakan website tersebut untuk menyimpan informasi tertentu, yang kemudian  ditawarkan  ke  pihak  ketiga,  sehingga  pihak  ketiga  menjadi pelanggannya,  dan  pelanggan  tersebut membayar  iuran  untuk  mengakses informasi yang dimaksud, akan dimasukkan dalam kategori royalti sesuai dengan penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  h  UU  Pajak  Penghasilan.  Sehingga  apabila pelanggannya wajib pajak Indonesia, maka penyewa website harus dipotong PPh Pasal 23/26. Berikut adalah gambar ilustrasi aspek perpajakan e-commerce:

## Gambar 6. Ilustrasi Aspek Perpajakan E-Commerce
Sumber: http://www.pajak.go.id/
Penggalian pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak baik konvensional maupun e-commerce. Karena
Page | 191
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
pada  dasarnya  kewajiban  wajib  pajak  pelaku  bisnis  konvensional  atau  e- commerce  tidak  berbeda.Kegagalan  dalam  memungut  pajak  dari  transaksi  e- commerce  akan  mengakibatkan  tidak  dilaksanakannya prinsip  keadilan  dalam penegakan  hukum,  mengakibatkan  ketidakseimbangan  dalam  persaingan  antara pengusaha karena beban pajak yang tidak merata di antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal (Muniriyanto, 2015a).

## Pajak Pertambahan Nilai
Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  atau  Penjualan  atas  Barang Mewah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009 adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor Barang Kena Pajak atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  dan  dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Menurut Winardi  (2006)  menyebutkan,  sesuai  dengan OECD
Characterization ,  terdapat  28  jenis  transaksi  e-commerce  yang  dapat  dilakukan melalui website dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, di antaranya adalah (1) Proses order elektronik atas barang tidak berwujud; (2) Pemesanan elektronik dan download  atas  produk  digital;  (3)  Pemesanan  elektronik  dan  download  atas produk  digitaluntuk  tujuan  eksploitasi  komersial  atas  hak  cipta;  (4)  Kegiatan update  dan  penambahan  kelengkapan  atas  suatu  software;  (5)  Pemberian  izin secara  cuma-cuma  untuk  memanfaatkan  suatu  software  dalam  jangka  waktu tertentu;  (6)  Transaksi  dimana  pembeli  mendapatkan  hak  hanya  sekali  untuk memakai software atau produk digital lain; (7) Hak untuk menempatkan software dan  bantuan  teknik;  (8)  Perjanjian  dengan  provider  pemilik  hak  cipta  untuk mengakses suatu software; (9) Transaksi ASP; (10) Biaya lisensi atas ASP; (11) Pemberian  tempat  pada  server  untuk  ditempati  website;  (12)  Pemeliharaan software; (13) Jasa pemanfaatan space untuk menyimpan database (14) Bantuan teknik  yang  dilakukan  secara  online;  (15)  Penyerahan  informasi  kepada pelanggan;  (16)  Penyerahan  produk  dalam  bentuk  informasi  beserta  tambahan analisis data pelanggan; (17) Transaksi pembayaran atas fee iklan yang muncul; (18)  Konsultasi  jasa  profesional;  (19)  Informasi  teknis  yang  rahasia;  (20) informasi yang dikirim ke pelanggan; (21) Akses terhadap website tertentu; (22) Penempatan katalog oleh merchant secara online ; (23) Online auction; (24) Sales referral  program;  (25)  Transaksi  pembelian  konten;  (26) Streaming berbasis penyiaran;  (27)  Pembayaran  yang  dilakukan  Content  Provider  kepada  operator website  agar  content-nya  di-display  pada  website;  dan  (28)  Langganan  ke  situs web yang memungkinkan download produk digital.
Skema Pemungutan Pajak E-Commerce Indonesia Pajak  atas  transaksi  e-commerce  sesuai  dengan  SE-62/PJ/2013 telah mempertegas bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-commerce. Sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara  transaksi  e-commerce  ataupun  konvensional. Bagi  penjual atau  pembeli dapat  dikenakan  pajak  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  yang sudah ada (Muniriyanto, 2015b). Berdasarkan surat edaran yang telah diterbitkan
Page | 192
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Nomor: SE - 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan  Atas  Transaksi  e-commerce  menjelaskan  bebarapa klasifikasi  pungutan  perpajakan  baik  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan Nilai untuk kegiatan e-commerce, antara lain:
A. Skema pajak transaksi e-commerce Online Market Place . Berikut  ini  adalah  rincian  pemungutan  Pajak  Penghasilan Online  Market place:
1) Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu a. Objek Pajak Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
c. Tarif Penyelenggara Online  Market place sebagai  penyedia  jasa  yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan PPh
Apabila Online  Market place  Merchant sebagai  pengguna  jasa  adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau  Badan  yang ditunjuk sebagai pemotong PPh,  maka  pengguna  jasa  tersebut  wajib  melakukan  pemotongan  PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
2) Penjualan Barang dan/atau Jasa a. Objek Pajak Penghasilan  dari  penjualan  barang  dan/atau  penyediaan  jasa  merupakan objek PPh.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  penjualan barang dan/atau penyediaan jasa.
c. Tarif Pihak Online  Market place  Merchant sebagai  penjual  barang  atau penyedia  jasa  dalam Online  Market place yang  penghasilannya  tidak dikenai  pajak  yang  bersifat  final,  tarif  PPh  Pasal  17  diterapkan  atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan PPh
Apabila  Pembeli  barang  atau  pengguna  jasa  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh.
3) Penyetoran  Hasil  Penjulan  Kepada Online  Market place  Merchant oleh
Penyelenggara Online Market Place a. Objek Pajak
Penghasilan  dari  jasa  perantara  pembayaran  merupakan  objek  PPh  yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
Page | 193
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
b. Subjek Pajak
Orang  pribadi  atau  badan  yang memperoleh  penghasilan  dari  jasa perantara pembayaran.
c. Tarif Untuk  pihak penyelenggara Online  Market place sebagai  penyedia  jasa yang  penghasilannya  tidak  dikenai  pajak  yang  bersifat  final,  tarif  PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan PPh
Apabila Online  Market place  Merchant sebagai  pengguna  jasa  adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau  Badan  yang ditunjuk sebagai pemotong PPh,  maka  pengguna  jasa  tersebut  wajib  melakukan  pemotongan  PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Skema Pajak Pertambahan Nilai dalam beberapa transaksi Online Marketplace 1) Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu a. Objek Pajak Penyerahan jasa penyediaan waktu dan/atau tempat dalam media lain.
b. Saat PPN Terutang Saat Penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan.
c. Dasar Pengenaan Pajak Penggantian,  termasuk  semua  biaya  yg  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh  Penyelenggara  OM  karena  penyerahan  JKP  tersebut. Contoh : Penggantian, Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, dan Subscription Fee.
2) Penjualan Barang dan/atau Jasa
a. Objek Pajak Penyerahan BKP dan/atau JKP.
b. Saat PPN Terutang Saat Pembayaran .
c. Dasar Pengenaan Pajak Harga Jual, Penggantian, dan/atau Nilai Ekspor, termasuk semua biaya yg diminta  atau  seharusnya  diminta  oleh  OM  Merchant  karena  penyerahan BKP  dan/atau  JKP  tersebut. Contoh : Harga  Jual,  Penggantian,  dan/atau Nilai Ekspor, biaya pengiriman, dan biaya asuransi.
3) Penyetoran  Hasil  Penjualan  Kepada Online  Market place  Merchant oleh Penyelenggara Online Market place.
a. Objek Pajak
Penyerahan jasa perantara pembayaran.
b. Saat PPN Terutang
Saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan.
c. Dasar Pengenaan Pajak Penggantian,  termasuk  semua  biaya  yg  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh penyelenggara  OM  karena  penyerahan  JKP  tersebut. Contoh : Penggantian,  biaya  settlement,  dan  fee  penggunaan  kartu  kredit/kartu debit/ internet banking.
Page | 194
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ………………..
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201
ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## C. Skema Perpajakan dalam transaksi e-commerce Classified Ads
Berikut  ini  adalah  skema  Pajak  Penghasilan  dalam  beberapa  transaksi Classified Ads .
1) Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
a. Objek PPh
Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
c. Tarif
Untuk  pihak penyelenggara Classified  Ads sebagai  penyedia  jasa  yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan PPh Apabila pengiklan  sebagai  pengguna  jasa  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
Berikut Skema Objek PPN dalam Beberapa Skema Transaksi Classified Ads. 2) Jenis Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
a. Objek PPN Penyerahan  jasa  penyediaan  waktu  dan/atau  tempat  dalam  media lain(termasuk kemungkinan jasa tersebut diserahkan secara cuma-cuma).
b. Saat PPN Terutang Saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan.
c. Dasar Pengenaan Pajak Penggantian,  termasuk  semua  biaya  yg  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh Penyelenggara CA karena penyerahan JKP tersebut.Contoh:Penggantian dan transaction fee. Dalam hal JKP tersebut diserahkan  secara  cuma-cuma,  DPP-nya  adalah  Penggantian  dikurangi laba kotor.
D. Skema Perpajakan E-Commerce Transaksi Daily Deals. Berikut adalah skema Pajak Penghasilan dalam transaksi Daily Deals :
1) Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
a. Objek Pajak Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.
Page | 195
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
c. Tarif
Untuk  pihak  Penyelenggara Daily  Deals sebagai  penyedia  jasa  yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan Pajak
Apabila Merchant Daily Deals sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  ditunjuk  sebagai  pemotong  PPh,  maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
2) Penjualan Barng dan/atau Jasa a. Objek PPh Penghasilan  dari  penjualan  barang  dan/atau  penyediaan  jasa  merupakan objek PPh.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  penjualan barang dan/atau penyediaan jasa.
c. Tarif Untuk Merchant  Daily  Deals sebagai  penjual  barang  atau  penyedia  jasa yang  penghasilannya  tidak  dikenai  pajak  yang  bersifat  final,  tarif  PPh Pasal 17 diterapkan.
d. Pemotongan PPh Apabila  Pembeli  barang atau  pengguna  jasa  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli  barang  atau  pengguna  jasa  tersebut  wajib  melakukan pemotongan/pemungutan PPh.
3) Penyetoran Hail Penjualan Kepada Daily Deals Merchant oleh Penyelenggara Daily Deals a. Objek Pajak
Penghasilan  dari  jasa  perantara  pembayaran  merupakan  objek  PPh  yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
b. Subjek PPh Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  jasa perantara pembayaran.
c. Tarif Untuk  pihak  Penyelenggara  Daily  Deals  sebagai  penyedia  jasa  yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.
d. Pemotongan PPh. Apabila Daily Deals Merchant sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  ditunjuk  sebagai  pemotong  PPh,  maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
E. Skema Pajak Pertambahan Nilai dalam skema transaksi Daily Deals 1) Jasa Penyediaan Tempay dan/ atau Waktu
a. Objek Pajak
Penyerahan jasa penyediaan waktu dan/atau tempat dalam media lain.
Page | 196
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ………………..
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201
ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
b. Saat PPN Terutang
Saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan.
c. Dasar Pengenaan Pajak Penggantian,  termasuk  semua  biaya  yg  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh Penyelenggara DD karena penyerahan JKP tersebut.
2) Penjualan Barang dan/atau Jasa a. Objek Pajak Penyerahan BKP dan/atau JKP.
b. Saat PPN Terutang Saat Pembayaran.
c. Dasar Pengenaan Pajak Harga Jual, Penggantian, dan/atau Nilai Ekspor, termasuk semua biaya yg diminta  atau  seharusnya  diminta  oleh  DD  Merchant  karena  penyerahan BKP  dan/atau  JKP  tersebut. Contoh : Harga  Jual,  Penggantian,  dan/atau Nilai Ekspor, biaya pengiriman, dan biaya asuransi.
3) Penyetoran  Hasil  Penjualan  Kepada  Daily  Deals Merchant  Oleh Penyelenggara Daily Deals a. Objek PPN Penyerahan jasa perantara pembayaran.
b. Saat PPN Terutang Saat penyerahan, saat pembayaran, atau saat pemanfaatan.
c. Dasar Pengenaan Pajak
Penggantian,  termasuk  semua  biaya  yg  diminta  atau  seharusnya  diminta oleh  Penyelenggara  DD  karena  penyerahan  JKP  tersebut. Contoh: Penggantian,  biaya  settlement,  dan  fee  penggunaan  kartu  kredit/kartu debit/ internet banking.
F. Skema Perpajakan dalam beberapa transaksi Online Retail. Berikut adalah skema Pajak Penghasilan dalam Transaksi Online Retail :
1) Penjualan Barang dan/atau Jasa a. Objek PPh Penghasilan  dari  penjualan  barang  dan/atau  penyediaan  jasa  merupakan objek PPh.
b. Subjek Pajak Orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh  penghasilan  dari  penjualan barang dan/atau penyediaan jasa.
c. Tarif Pihak penyelenggara Online Retail (sekaligus Merchant) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17.
d. Pemotongan PPh
Apabila  Pembeli  barang  atau  pengguna  jasa  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli  barang  atau  pengguna  jasa  tersebut  wajib  melakukan pemotongan/pemungutan PPh.
Page | 197
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
G. Skema Pajak Pertmbahan Nilai dalam transaksi Online Retail
1) Penjualan Barang dan/atau Jasa a. Objek PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP
b. Saat terutang PPN Saat penyerahan, atau saat pembayaran.
c. Dasar Pengenaan Pajak Harga Jual, Penggantian, dan/atau Nilai Ekspor, termasuk semua biaya yg diminta  atau  seharusnya  diminta  oleh  Penyelenggara  OR  karena penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut. Contoh :Harga Jual, Penggantian, dan/atau Nilai Ekspor, biaya pengiriman, dan biaya asuransi.
Solusi Pemecahan Masalah  Bidang E-Commerce di Indonesia Penjelasan yang disampaikan oleh Djuaniardi (2016) beberapa solusi yang dapat  dilakukan  dalam  membendung  maraknya  kegiatan  e-commerce  adalah memperketat  izin  perdagangan  serta  izin  pembukaan  situs  dalam  rangka berdagang  di  Indonesia,  memonitor  data  pengiriman,  serta  memonitor  transaksi dan  pengguna  kartu  kredit,  perlunya  adanya  kewajiban  bagi  pelaku  untuk memastikan  data  transaksi  di  situs  tetap  ada  sampai  jangka  waktu  tertentudan perlu  adanya  ketentuan  yang  mengatur  kewajiban  pembayaran  melalui  satu payment gateway nasional.
Membentuk badan pengawas  yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komunikasi  melalui  internet  agar  tidak  menimbulkan  terjadinya  kejahatan  di dunia maya (cybercrime). Melakukan penerapan cyberlaw meskipun butuh waktu lama,  karena  dari  pihak  otoritas  setidaknya  harus  membentuk  wadah  baru  serta melatih orang - orangnya melalui pelatihan sehinnga bentuk promosi apapun yang dilakukan di internet tentunya harus dikenai pajak.Mencari data Wajib Pajak yang melakukan usaha secara e-commerce sebenarnya bisa lebih mudah dan valid jika dibandingkan dengan melakukan sensus pajak yang harus mendatangi ruko atau toko satu per satu.
Hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengecek secara langsung website atau situs e-commerce sehingga dapat mengetahui siapa pelaku e-commerce  tersebut,  ditambah  lagi  biasanya  tercantum  nomor  rekening  pihak penjual  yang  dapat  mempermudah  untuk  mengetahui  siapa  yang  menerima penghasilan tersebut.Oleh karena itu, dalam sistem self assessment ini keberadaan basis  data  perpajakan  yang  lengkap  dan  akurat  sangat  penting  bagi  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP).  Data  ini  akan  digunakan  untuk  membuktikan  bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak  sudah  benar.  Apabila  diketahui  masih  salah,  maka  data  tersebut  akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.
Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  diikuti  dengan meningkatnya jual-beli melalui transaksi online mengakibatkan beberapa masalah muncul  seperti  ketakutan  adanya cybercrime dalam  dunia teknologi  dengan membuat cyberlaw khususnya  bidang  perpajakan.  Dalam  meningkatkan
Page | 198
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
penerimaan pajak, peran aktif Pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki  tingkat  kewaspadaan  setiap  perkembangan  dunia  e-commerce. Penggalian pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi  semua  wajib  pajak  baik  konvensional  maupun  e-commerce.  Karena  pada dasarnya  kewajiban  wajib  pajak  pelaku  bisnis  konvensional  atau  e-commerce tidak  berbeda.  Pembentukan  badan  pengawas  terhadap  transaksi  e-commerce melalui  lalu  lintas  dunia  website  diperlukan  dengan  menyiapkan  sumber  daya manusia yang ahli pada bidang tersebut.
Penulisan artikel ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbanganuntuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain hanya mengungkap permasalahan pajak e-commerce di Indonesia dimana  terjadi  peningkatan  volume  transaksi  perdagangan  eletronik  dengan peraturan  yang  terbatas  pada  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  yaitu  SE- 62/PJ/2013 tanpa ada peraturan khusus pajak seperti Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan  keterbatasan  penelitian.  Keterbatasan  penelitian  hanya mendeskripsikan  permasalahan  pajak  e-commerce  di  Indonesia  baik  PPh  dan PPN.  Maka  saran  untuk  penelitian  mendatang  adalah  memperluaspembahasan sistem  perpajakan  bidang  e-commerce  pada  negara-negara  yang  memiliki pendapatan tertinggi sebagai akibat kegiatan e-commerce dan dapat memberikan bahan evaluasi agar peraturan perpajakan e-commerce disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Pemerintah lainnya.
Implikasi  penelitian  ini  adalah  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Pajak  yaitu  SE-62/PJ/2013  dan  UU  Pajak  Penghasilan  serta UU  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  berlaku  hingga  saat  ini,  pemerintah  dapat membuat  kebijakan  pembaharuan  untuk  membendung  kejahatan  bidang  e- commerce  dan  lebih  detail  dalam  memungut  pajak.  Hal  ini  diharapkan  agar penerimaan pajak dalam bidang e-commerce meningkat sesuai dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia,  A.  2014.  Penanganan  Dan  Pengawasan  Perpajakan  Dalam  Rangka Intensifikasi Di Bidang E-Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Mahasiswa Perpajakan . Vol. 2. No. 1. Pp.1-10.
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  2016. Data  Survey  Pengguna Internet  Indonesia . ( Online),  ( https://www.apjii.or.id ,  diakses  19  Mei 2017).
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Data  Sensus  Ekonomi  2016. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Basu,  S.  2008. International  Taxation  of  E-Commerce:  Persistent  Problems  and Possible  Developments. Journal of Information, Law & Technology , JILT 1.1. Pp. 1-25.
Page | 199
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Budilaksono,  Agung.  2011. Bagaimana  Perlakuan  Pajak  dari  Transaksi  E- commerce  di Indonesia. (Online),  ( https://www/bppk.kemenkeu.go.id , diakses 20 Mei 2017).
Djuniardi,  Iwan.  2015.  Aspek  Perpajakan  Transaksi  e-Commerce. Makalah disampaikan pada Paparan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
India  ,  The  Institute  of  Chartered  Accountant.  2012. Taxation  of  E-Commerce Transaction .  (Online),  ( http://idtc.icai.org/publications.php ,  diakses  20 Mei 2017)
Irmawati, D. 2011. Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis. Vol. 6. No. 2. Pp. 95-112.
Laudon, Kenneth  C.,  dan  Jane,  P.  Laudon.  2012. Management  Information System:Managing the Digital Firm . New Jersey: Prentice-Hall.
Event,  Veritrant.  2014.  Rise  of  E-Commerce. Majalah  Marketing  Edisi 08/XIV/Agustus/2014 , WSJ. Pp. 24-26.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jogjakarta: Andi Jogjakarta.
Muniriyanto,  Buyung.  2015. Menelusur  Pajak  atas  Transaksi  e-Commerce. (Online). ( http://www.pajak.go.id/content/article , diakses 20 Mei 2017).
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD).  2005. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E- Commerce?: Final Report.
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD).  2010. The Economic and Social Role Of Internet Intermediaries. ICCP Committee .
Pratama,  Aditya  Hadi.  2016. Kilas  Balik  Perkembangan  E-Commerce  di Indonesia Sepanjang 2016 .(Online). ( http://id.techinasia.com/article2016 , diakses 19 Mei 2016).
Republik  Indonesia. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  :  SE - 62/PJ/2013  Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi  e- commerce.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009 tentang  Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah.
Page | 200
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2 No.1 201 7
RESHA DWIAYU PANGESTI, MENGUAK PERMASALAHAN PERPAJAKAN E-COMMERCE ……………….. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1 (2017) 180-201 ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
Sakti,  N.  W.  2007. E-commerce  as  the  Tax  Potential  Revenue  in  Indonesia. Niigata University Graduate School of modern society Arts and Sciences : Contemporary Social and Cultural Studies.
Stephen H, H., Norris, D. F., dan Fletcher, P. D. 2003. Electronic government at the local level: Progress to date and future issues. Public Performance & Management Review . Vol. 26. No.4. Pp. 325-344.
Struharova,  Michael.  2016. E-commerce  in  Indonesia:  Rising,  but  Challenging. (Online). ( http://www.aseantoday.com/ , diakses 12 Desember 2016).
Utomo, E. M. 2013. Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan . Vol.2. No.1. Pp.152- 173.
Winardi,  Wahyu.  2006. Aspek  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Transaksi  E- Commerce Berdasarkan UU  No.  18  tahun  2000. Tesis  Magister  tidak diterbitkan . Program Studi Magister UI, Jakarta.
https://www.kominfo.go.id/ Diakses 20 Mei 2017
Page | 210
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga
Vol. 2 No.1 201 7