Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5 317 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas
Jufri Febriyanto Poetra 1 , Rafika Nur 2 , Sumiyati Bedu 3
1,2,3 Universitas Ichsan Gorontalo Article Info Abstract Article history: Received : 07 Juny 2023 Publish : 05 July 2023 This  study aims  to  examine  the  criminal  law  aspect  through  the  regulation  of organ  transplantation  of  unidentified corpses and its utilization and commercialization action in its implementation in Indonesia.This study uses normative juridical  research  method  or  legal  research  in  literature  where  research  conducted  by  examining  the  references material  or  secondary  data  related  to  the  rules  (norms)  of  law  in  a  positive  law.The  result  of  study  shows  that Indonesia already has some legal regulations that arrange the organ transplantation on corpses, both regulations at the  level of  constitution  and  its  implementation, in  this  case the  Regulation of  the  Ministry of  Health.  However,  the existing  legal  regulations  are  considered  to  be  unclear  and  specific  regarding  to  the  utilization  of  organ transplantation of unidentified corpses, especially regarding to the time of looking for an identity, resolving disputes, to criminal provisions related to the utilization and commercialization of organ transplantation of identified corpses. The arrangement related to the implementation of organ transplantation of unidentified corpses does not reflect and accommodate the protection and respect for the fundamental rights of corpses.
Keywords: organ donor corpses crime organ commercialization, unidentified corpses transplantation
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 07 Juni 2023 Publis :05 Juli 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  aspek  hukum  pidana  terhadap  pengaturan  transplantasi  organ  tubuh  mayat tanpa  identitas  beserta  pemanfaatannya  dan  tindakan  komersialisasi  dalam  penyelenggaraannya  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  terkait kaidah-kaidah (norma-norma)  hukum dalam  hukum  positif.Hasil  penelitian  ini  menjelasakan  bahwa  Indoenesia  sudah  memiliki  beberapa  regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat baik peraturan setingkat Undang-Undang sampai dengan peraturan pelaksananya dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, regulasi hukum yang ada dianggap masih kurang jelas dan spesifik  mengatur terkait pemanfaatan organ tubuh mayat tanpa identitas untuk tujuan transplantasi terutama menyangkut rentang waktu pencarian identitas, penyelesaian sengketa, sampai pada ketentuan pidana terkait pemanfaatan serta komersialisasi organ tubuh mayat tanpa identitas. Pengaturan terkait penyelenggaraan transplantasi organ  tubuh  bersumber  mayat  tanpa  identitas  belum  mencerminkan  dan  mengakomodir  perlindungan  serta penghormatan terhadap hak-hak fundamental mayat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Jufri Febriyanto Poetra Universitas Ichsan Gorontalo Email : dj.febriyanto@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang  berlandaskan pada prinsip negara hukum, penting bagi negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak semua warga negara, yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk hak atas kesehatan dan perlindungan pemerintahan yang adil.  Pada  kenyataanya  selaras  dengan  perubahan  zaman  sering  terjadi  pelanggaran  dan kejahatan  terhadap  nilai  dan  norma  serta  aturan  hukum  yang  berlaku  sehingga  berimbas merugikan masyarakat.
Kesehatan juga merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  pasal  28  H  ayat  (1)  yang  berbunyi  “ Setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.
Menurut cicero berlaku norma di dalam masyarakat maka pasti ada hukum yang berlaku ( ibi  societas  ibi  ius )  telah  memberikan  pengertian  bahwa  setiap  perilaku  masyarakat  pasti diatur oleh hukum. Demikian halnya terkait dengan praktek penyelenggaraan kesehatan, yang sepatutnya  dalam  setiap  kegiatannya  membutuhkan  pranata  hukum  yang  berfungsi  menjamin berjalannya  penyelenggaraan  kesehatan.  Perangkat  hukum  kesehatan  adalah  pranata  hukum yang  mengatur  penyelenggaraan  kesehatan.  Keberadaan  perangkat  hukum  kesehatan  pada
dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Pemenuhan  akses  kebutuhan  dalam  bidang  kesehatan,  menjadi  tanggung  jawab pemerintah bersama dengan masyarakat, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sudah sepatutnya berlandaskan pedoman yang tegas demi kepentingan masyarakat. Selain itu, pemenuhan  kesehatan  tidak  lepas  dari  ketersediaan  sumber  daya  bidang  kesehatan  yang mencakup  ketersediaan  tenaga  kesehatan,  perbekalan  kesehatan,  sediaan  farmasi,  fasilitas layanan kesehatan, serta teknologi dalam bidang kesehatan yang mencakup alat kesehatan dari yang sederhana sampai yang tercanggih.
Secara  historis,  peraturan  perundangan  dalam  bidang  kesehatan  di  Indonesia,  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1960  tentang  Pokok  Kesehatan,  Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagaimana perubahannya termuat dalam Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Meskipun  kesehatan  merupakan  hak  setiap  warga  negara,  namun  kenyataannya  pada beberapa  daerah  terutama  pada masyarakat  dengan  status  perekonomian  rendah  dapat  dengan mudah  kita  temui  permasalahan  terkait  pemenuhan  akses  kebutuhan  pelayanan  kesehatan sehingga  pada  populasi  tersebut  mengalami  kondisi  kesehatan  yang  tidak  baik  bahkan mencapai  status  buruk.  Masalah  kemiskinan  inilah  menjadi  salah  satu  indikator  sulitnya pemenuhan kesehatan dalam bermasyarakat.
Kemajuan  teknologi  dalam  bidang  kedokteran  saat  ini  perkembangannya  sangat  pesat, salah satunya dapat kita lihat pada kemajuan penanganan dan teknik transplantasi organ. Secara terminologi,  transplantasi  organ  adalah  suatu  teknologi  medis  untuk  mengganti  organ  tubuh sebagian  atau  seluruhnya  satu  individu  yang  tidak  lagi  berfungsi  dengan  organ  yang  berasal dari  individu  itu  sendiri  atau  dari  individu  lainnya  baik  yang  sama  maupun  berbeda  spesies. Sejarah  mencatat  tentang  keberhasilan  transplantasi  organ  pertama  kali  dilakukan  pada  tahun 1954, yang mana telah dilakukan prosedur transplantasi ginjal dari pasien donor kepada pasien gagal ginjal.
Dewasa  ini  prosedur  transplantasi  organ  sudah  banyak  kita  jumpai  mulai  dari transplantasi  ginjal,  hati,  kornea  mata,  pankreas,  hingga  paru-paru  dan  sumsum  tulang. Kebutuhan  akan  prosedur  tindakan  medis  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  kalangan  atas  saja, bahkan  kalangan  masayarakat  menengah  bawah  juga  sudah  mulai  mengakses  teknologi kedokteran  ini.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  transplantasi  organ  yang  terus  dihasilkan oleh  para  ahli  di  bidang  kedokteran  menumbuhkan  harapan  keberhasilan  prosedur  ini  juga semakin besar. Temuan terkait teknik pengawetan organ sebelum dilakukan transplantasi, serta penemuan obat-obatan anti reaksi penolakan juga berkontribusi penting dalam hal keberhasilan prosedur  transplantasi  organ  sehingga  pula  dapat  dilakukan  pula  berbagai  transplantasi  organ dan jaringan.
Transplantasi  organ  sebagai  tindakan  medis  yang  pada  dasarnya  memberikan  harapan kesembuhan  pada  penderita  disfungsi  organ  memiliki  potensi  untuk  disalahgunakan  dan memungkinkan  untuk  terjadinya  sengketa  baik  dalam  segi  penyediaan  organ  transplantasinya sampai  pada  prosedur  transplantasi  yang  dilakukan,  sehingga  dalam  pelaksanaannya memerlukan  pengaturan  yang  cukup  ketat  bukan  hanya  dalam  segi  etika  namun  juga  dalam tatanan  hukum  perundang-undangan.  Peraturan  perundangan  yang  mengatur  mengenai penyelenggaraan  dan  pemanfaatan  organ  serta  komersialisasi  organ  tubuh  manusia  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  serta  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bila terbukti terdapat eksploitasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan  Jaringan  Tubuh,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  37  tahun  2014  tentang  Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.
Penelitian tentang transplantasi organ sampai saat ini terus dilakukan dan dikembangkan. Kebutuhan akan transplantasi organ juga meningkat bahkan melebihi ketersediaan organ donor
yang  beredar.  Ketidakseimbangan  antara  ketersediaan  donor  organ  dan  permintaan  akan  hal tersebut  memicu  permasalahan  tersendiri,  salah  satunya  adalah  komersialisasi  organ  donor. Sulitnya  mencari  organ  donor  membuat  para  kandidat  peneriman  organ  donor  harus  mencari sampai  ke luar  negeri  dan  mengeluarkan biaya  yang  cukup  besar.  Tingginya  penawaran  akan harga  organ  donor  dipasaran  juga  menjadi  daya  tarik  tersendiri  untuk  tujuan  mendapatkan imbalan uang yang besar. Himpitan ekonomi dan angka kemiskinan yang tinggi juga menjadi faktor  yang  berkontribusi  dalam  transaksi  jual-beli  organ  dan  atau  jaringan  tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut  semakin  membuka  peluang  terjadinya  transaksi  jual-beli organ  transplantasi  secara  ilegal  dengan  tujuan  meraup  keuntungan  dan  penghasilan  yang besar.  Selain  tingkat  permintaan  yang  tinggi  akan  organ  donor  yang  mempengaruhi  tinggi rendahnya harga organ donor, fungsi dan peran organ donor tersebut juga mempengaruhi harga jual organ donor di pasaran.
Meskipun larangan komersialisasi organ tubuh secara spesifik belum dirumuskan dalam bentuk  undang-undang  di  Indonesia,  namun  dapat  dikenakan  ancaman  pidana  dengan  Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .
Pada  prinsipnya  bahwa  transplantasi  organ  adalah  suatu  tindakan  mulia,  yang  mana seorang  donor  memberikan  sebagian  atau  seluruh  organ  donornya  kepada  pasien  yang mengalami  kerusakan  atau  kegagalan  fungsi  organ  tertentu.  Transplantasi  organ  dan/atau jaringan  tubuh  ketentuan  penyelenggaraannya  hanya  demi  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang untuk  dikomersialkan  dengan  alasan  apa  pun,  hanya  dapat  dikerjakan  oleh  tenaga  kesehatan yang  berwenang  serta  kompeten  untuk  tindakan  transplantasi,  dilakukan  pada  fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku, serta pemanfaatan organ dan/atau  jaringan  tubuh  dari  setiap  donor  wajib  memperhatikan  kesehatan  pendonor  tersebut dan mendapatkan persetujuan dari pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. Persetujuan pendonor  atau  keluarga  di  dalam  dunia  kedokteran  didefinisikan  sebagai  informed  consent. Secara  prosedural,  informed  consent  memuat  dua  unsur  utama  yaitu  informasi  yang disampaikan oleh dokter (information for consent) dan persetujuan yang diberikan oleh pasien (statement of informed consent).
Secara teknis organ transplantasi bisa diperoleh dari donor hidup maupun dari donor mati (mayat).  Regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia  juga  memperbolehkan  kedua  teknis  itu  untuk dijalankan  tentunya  dengan  berbagai  syarat  dan  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan  perundangan  yang  berlaku  tersebut.  Pengaturan terkait  donor  organ  ini berdasarkan pada  prinsip  izin,  dalam  pengertian  bahwa  pemanfaatan  organ  donor  harus  sebelumnya  telah memperoleh  izin  dari  pendonor  atau  keluarga  terdekat  dari  pendonor  tersebut.  Khusus  pada pemanfaatan organ tubuh yang berasal dari donor mati (mayat) secara administratif dirasakan cukup  rumit  dan  relatif  berat  untuk  dipenuhi.  Prosedur  penggunaan  organ  dari  mayat  hanya dapat dilakukan jika tim dokter yang berwenang menyatakan bahwa pendonor telah mengalami mati  batang  otak  (MBO),  dan  organ-organ  tersebut  dipertahankan  kesegarannya  dengan menjaga sirkulasi dan sistem pernapasan menggunakan alat penopang hidup. Karena prosedur ini kompleks, sebagian besar donor organ di Indonesia berasal dari donor hidup.
Pada  kondisi  mayat  kandidat  donor  organ  adalah  mayat  tidak  dikenal  atau  tidak  diurus oleh  keluarga  maka  secara  regulasi  diperbolehkan  untuk  dimanfaatkan  setelah  mendapatkan persetujuan  dari  penyidik  kepolisian  setempat  jika  semasa  hidupnya  tidak  ditemukan persetujuan tertulis dari orang tersebut atau persetujuan keluarga terdekat tidak memungkinkan. Namun hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam pemanfaatan organ tubuh mayat tanpa identitas  terkait  perlindungan  hak-hak  mayat,  penyelesaian  sengketa  di  kemudian  hari  jika mayat  tersebut  berhasil  diidentifikasi,  dan  pengaturan-pengaturan  hal  spesifik  lainnya  seperti lama  waktu  tunggu  dalam  pencarian  identitas  mayat  yang  belum  diatur  secara  jelas  dalam regulasi yang telah ada.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma- norma) hukum dalam hukum positif.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kepustakaan  (library research)  dengan  jalan  mempelajari  data-data  sekunder  dimana  data  sekunder  ini  terdiri  dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan  yaitu Kitab Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP), UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor,  serta  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  38  tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Transplantasi  Organ  dan  peraturan-peraturan  lainnya,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku- buku, literatur, jurnal, dan tulisan-tulisan yang  berkaitan dengan transplantasi organ tubuh dan tindak  pidana  perdagangan  organ  tubuh  manusia  serta  bahan  hukum  tertier  seperti  kamus. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul ini kemudian dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas Transplantasi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengalihkan organ atau jaringan  tubuh  manusia  dari  satu  individu  ke  individu  lain  atau  ke  tubuh  orang  yang sama.  Transplantasi  berfungsi  sebagai  pengganti  terapi  dan  usaha  terbaik  untuk membantu  pasien  yang  mengalami  kegagalan  fungsi  organ  tubuh.    Dalam  konteks  etika dan kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan, dan sel dianggap sebagai suatu upaya yang sangat mulia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  transplantasi  berjalan  dengan  baik  dan  tidak menimbulkan  dampak  negatif,  perlu  adanya  pengaturan  hukum  yang  spesifik  dan  jelas terkait  penyelenggaraan  dan  tata  cara  transplantasi  organ.  Undang-undang  Kesehatan No.36  tahun  2009  sampai  saat  ini  masih  menjadi  acuan  dalam  penyelenggaraan transplantasi  di  Indonesia.  Sedangkan  pengaturan  Penyelenggaraan  transplantasi  organ secara  spesifik  diatur  dalam  PP  No.53  tahun  2021  dan  secara  teknis  juga  diatur  dalam Permenkes No.38 tahun 2016 dan Permenkes No.37 tahun 2014.
Transplantasi organ hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta hanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 UU Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan dan menyelenggarakan prosedur transplantasi adalah Rumah sakit yang sudah  ditetapkan  oleh  Menteri  dengan  beberapa  kriteria  dan  persyaratan  sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 PP No.53 tahun 2021.
Merujuk  pada  ketentuan  UU  Kesehatan  dan  PP  No.53  tahun  2021  menyatakan bahwa  tidak  diperbolehkan  melakukan  prosedur  transplantasi  organ  selain  pada  fasilitas kesehatan  yaitu  Rumah  Sakit  yang  sudah  ditetapkan  dapat  menyelenggarakan transplantasi  organ.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Rumah  Sakit  sehingga  dapat menyelenggarakan transplantasi organ tentunya menimbulkan konsekwensi tanggungjawab yang dibebankan kepada Rumah Sakit tersebut.
Dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, terdapat interaksi hukum yang terjadi  antara  beberapa  pihak,  yaitu  rumah  sakit  dengan  pasien,  rumah  sakit  dengan tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  bawah  tanggung  jawabnya,  serta  rumah  sakit  dengan pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan pasien.  Prinsip bahwa hak dan kewajiban pasien,  dokter,  dan  rumah  sakit  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  merupakan  prinsip
fundamental  dalam  pelayanan  kesehatan.  Ini  berarti  setiap  pihak  memiliki  tanggung jawab  untuk  memenuhi  kewajibannya  agar  dapat  menuntut  hak-hak  yang  dimiliki.  Hal tersebut  juga  yang  terjadi  dalam  prosedur  transplantasi  organ,  yang  mana  Rumah  Sakit wajib  menyediakan  fasilitas  serta  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk  menunjang terlaksananya  transplantasi  organ  serta  Rumah  Sakit  harus  memiliki  Tenaga  Kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  dalam  bidang  transplantasi  organ  yang dilakukan.  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  prosedur  transplantasi  juga  wajib menjalani  prosedur  transplantasi  sesuai  Standar  operasional  dan  Standar  Profesi  yang berlaku salah satu yang terpenting adalah Informed Consent terkait prosedur transplantasi yang  akan  dilakukan.  Demikian  pula  bagi  calon  pendonor  dan  calon  resipien  wajib memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Tata  cara  pelaksanaan  transplantasi  organ  sebagiamana  diatur  dalam  PP  No.53 tahun 2021 terdiri dari beberapa tahapan yaitu: a.  Pendaftaran;
b.  pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor; dan
c.  operasi Transplantasi Organ dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ.
Pendaftaran  sebagiamana  dimaksud  adalah  pendaftaran  dan  pendataan  calon pendonor  dan  calon  resipien  dengan  pertimbangan  persyaratan  administratif  dan  medis yang  telah  sebelumnya  dijelaskan  terkait  kriteria  dan  persyaratan  calon  pendonor  dan resipien.
Secara  teknis  bahwa  donor  organ  bisa  bersumber  dari  calon  pendonor  hidup maupun  calon  pendonor  mati  (Mayat)  tentunya  dengan  mempertimbangan  syarat  dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan terkait donor organ ini berdasarkan  pada  prinsip  izin,  dalam  pengertian  bahwa  pemanfaatan  organ  donor  harus sebelumnya  telah  memperoleh  izin  dari  pendonor  atau  keluarga  terdekat  dari  pendonor tersebut.  Khusus  pada  pemanfaatan  organ  tubuh  yang  berasal  dari  donor  mati  (mayat) secara  administratif  dirasakan  cukup  rumit  dan  relatif  berat  untuk  dipenuhi.  Prosedur penggunaan  organ  dari  mayat  hanya  dapat  dilakukan  jika  tim  dokter  yang  berwenang menyatakan bahwa pendonor telah mengalami mati batang otak (MBO), dan organ-organ tersebut  dipertahankan  kesegarannya  dengan  menjaga  sirkulasi  dan  sistem  pernapasan menggunakan alat penopang hidup. Karena prosedur ini kompleks, sebagian besar donor organ  di  Indonesia  berasal  dari  donor  hidup.  Pada  kondisi  organ  bersumber  dari  calon pendonor  mati  (mayat)  secara  administratif  disyaratkan  untuk  mendapatkan  izin pemanfaatan  organnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  dan  (4)  Permenkes No.38 tahun 2016 serta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permenkes No.37 tahun 2014.
Secara  normatif  yaitu  saat  persetujuan  dari  keluarga  calon  pendonor  mati  (mayat) dapat diakses dengan mudah oleh karena calon pendonor tersebut mempunyai data yang dapat  diidentifikasi  sehingga  kontak  dengan  keluarga  untuk  meminta  persetujuan  bisa diperoleh calon resipien, maka secara administratif tidaklah terlalu sulit untuk dipenuhi. Berbeda  dengan  kondisi  pada calon  pendonor  mati  (mayat)  yang  tidak  mempunyai  data yang  cukup  untuk  diidentifikasi  detil  calon  pendonor  tersebut  serta  keluarga  yang  bisa dimintakan persetujuan maka untuk transplantasi organnya secara peraturan perundangan yang berlaku dapat segera dimanfaatkan dengan mempertimbangkan urgensi pemenuhan kebutuhan akan transplantasi organ yang  ketersediaannya terbatas sedangkan permintaan yang  membutuhkan  cukup  banyak.  Ketentuan  tersebut  disebutkan  dalam  pasal  16  PP No.53  tahun  2021.  Dapat  diartikan  bahwa  pada  calon  pendonor  mati  batang  otak  yang tidak dapat dihubungi dan diidentifikasi keberadaan keluarganya maka persetujuan untuk pemanfaatannya dari keluarga terdekat tidak lagi menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi.  Lebih  lanjut  lagi  Pasal  18  Permenkes  No.37  tahun  2014  mengatur  terkait pemanfaatan organ mayat tidak dikenal.
Dari  beberapa  ketentuan  hukum  terkait  penyelenggaraan  transplantasi  dan pemanfaatan  organ  tubuh  yang  diuraikan  sebelumnya,  titik  berat  analisis  hukum  yang
digali lebih dalam yaitu terkait pemanfaatan organ tubuh bersumber dari pendonor mayat tanpa  identitas.  Pemanfaatan  organ  tubuh  bersumber  donor  mati  (mayat)  dibenarkan secara peraturan perundangan yang berlaku. Secara khusus untuk donor bersumber mayat tanpa  identitas  dari  ketentuan  regulasi  yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  calon pendonor  mati  (mayat)  tersebut tidak  dapat  diidentifikasi  dan tidak terdapat  persetujuan tertulis  untuk  dimanfaatkan  organnya  baik  semasa  hidup  mayat  tersebut  atau  dari keluarga terdekat maka organnya dapat langsung dimanfaatkan untuk dilakukan prosedur transplantasi  pada  calon  resipien  yang  secara  medis  cocok  dengan  transplantasi  organ tersebut, namun tetap disyaratkan persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat sebagai kelengkapan  administratifnya.  Hal  tersebut  memberikan  kewenangan  yang  cukup  besar kepada  penyidik  kepolisian  dalam  menentukan  bisa  tidaknya  organ  mayat  tersebut dimanfaatkan untuk prosedur transplantasi. Terlepas dari pertimbangan bahwa kebutuhan akan transplantasi organ yang cukup mendesak, namun pada satu sisi ketentuan tersebut dianggap  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  dan  tidak  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  mayat  tanpa  identitas  tersebut  serta  keluarga  jika  suatu  saat  identitas  atau keluarga  mayat  tersebut  terungkap  dan  keluarga  mencari  keberadaan  mayat  tersebut. Padahal  seharusnya  negara  juga  menjamin  hak-hak  fundamental  calon  pendonor  dalam hal  ini  termasuk  juga  pendonor  mati  (mayat).  Pada  PP  No.53  tahun  2021  menyatakan bahwa  meskipun  orang  yang  sudah  dinyatakan  meninggal  dan  tidak  diketahui identitasnya dapat dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi namun ditegaskan bahwa harus dilakukan upaya identifikasi terlebih dahulu dari pendonor mati tanpa identitas tersebut sebelum dimanfaatkan organnya untuk transplantasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 PP No.53 tahun 2021.
Pembentukan peraturan perundangan seharusnya ditopang oleh kaidah-kaidah moral dan  etika.  Hukum  menjadi  tidak  berarti  apabila  tidak  dilandaskan  pada  prinsip-prinsip moralitas  dan  etik,  sehingga  kualitas  hukum  yang  terbentuk  itu  ditentukan  juga  oleh kualitas  moral.  Di  lain  pihak,  bahwa  moralitas  juga  membutuhkan  hukum  karena moralitas akan menjadi sesuatu yang utopis dan mengawang jika tidak diatur dengan jelas dalam  bentuk  hukum  di  dalam  masyarakat.  Meskipun  para  penganut  positivisme  kerap kali  memisahkan  moral  dengan  hukum  yang  berpendapat  bahwa  hukum  adalah  hukum dan selalu dianggap benar (sah) sampai dinyatakan sebaliknya ( presumptio justae cause ), terlepas  dari  tindakan  tersebut  benar  atau  salah  secara  moral  sebagaimana  pendekatan yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  sehingga  melahirkan Teori  Hukum  Murni,  namun Kelsen  tidak  se-ekstrim  para  positivis  lainnya  yang  menyamakan  kekuasaan  dengan hukum,  akan  tetapi  Kelsen  berpendapat  bahwa  kekuasaan  harus  dibatasi  oleh  tataran abstraksi  dan  memiliki  acuan  tertentu.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Kelsen mengemukakan  suatu  gagasan  mengenai  Grundnorm  atau  norma  dasar  yang  menjadi norma  tertinggi  dalam  suatu  tatanan  norma,  serta  menjadi  acuan  norma-norma dibawahnya  yang  mana  norma-norma  dibawahnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan norma dasar.
Indonesia  juga  mengadopsi  konsep  hierarkinorma  dalam  pembentukan  peraturan perundangan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.12  tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundangan  yang  menempatkan  posisi  Pancasila sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  negara  ( staatsfundamentalnorm )  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  merupakan  hirarki  tertinggi  dari peraturan  perundangan  di  Indonesia  sebagai  konstitusi  negara  ( staatsgrundgesetz ). Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh peraturan perundangan yang berlaku seharusnya mengacu  pada  nilai-nilai  yang  termuat  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  baik  nilai  dasar ataupun  nilai  instrumental  serta  nilai  praksisnya  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pembentukan  peraturan  perundangan  harus  memenuhi  nilai  moralitas  dan  etika  yang hidup  di  dalam  masyarakat  yang  mencerminkan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab serta nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagiamana diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945. Tidak terkecuali pada ketentuan hukum pidana, hal senada juga  termuat  dalam  landasan  filosofis  naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang  KUHP  (saat  ini  telah  disahkan  menjadi  UU  No.1  tahun  2023  tentang  KUHP) yang  menyebutkan  bahwa  “ materi  hukum  pidana  nasional  harus  disesuaikan  dengan politik  hukum,  keadaan,  perkembangan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang bertujuan  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  serta  menciptakan keseimbangan  berdasarkan  nilai  moral  religius  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan,  kebangsaan,  kerakyatan,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia ”.
Pembentukan  peraturan  perundangan  yang  baik  menjamin  terpenuhinya  hukum sesuai  tujuannya  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum, sebagai  salah  satu  tujuan  hukum,  berfungsi  untuk  mencapai  keadilan.  Kepastian merupakan nilai yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, terutama dalam hal norma hukum yang tertulis. Tanpa nilai kepastian dalam hukum, makna hukum itu sendiri akan terhapus karena perannya sebagai acuan dan panduan perilaku bagi setiap individu tidak dapat tercapai.
Pun  demikian  regulasi  yang  mengatur  terkait  pemanfaatan  organ  tubuh  bersumber pandonor mati (mayat) harus memenuhi asas kepastian hukum dalam penerapannya. Pada prinsipnya  untuk  memenuhi  kepastian  hukum  terhadap  pemanfaatan  donor  organ bersumber  dari  calon  pendonor  mati  (mayat)  tidak  dikenal  tetap  harus  memperhatikan berbagai  aspek  dan  norma  dalam  hal  ini  yaitu  norma  agama,  moral,  dan  etika sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  16  Permenkes  No.37  tahun  2014.  Bahwa pengaturan lebih lanjut dan spesifik terkait pemanfaatan organ bersumber pendonor mati (mayat)  sepatutnya  memperhatikan  norma-norma  yang  dianut  dalam  masyarakat  luas yang  heterogen  dari  segi  pertimbangan  norma  agama  yang  juga  beragam,  sampai  pada norma  etika  yang  berlaku  dalam  masyarakat  termasuk  didalamnya  norma  etika kedokteran.
Meskipun  penyelenggaraan  transplantasi  organ  telah  diatur  dalam  beberapa peraturan perundangan yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi pertanggungjawaban  hukum  terkait  penyelenggaraan  transplantasi  organ  yang  tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan terlebih untuk pertanggungjawaban hukum pidana hanya sebatas terkait komersialisasi organ tubuh dan Tindakan  transplantasi  terhadap  anak  yang  sudah  sangat  jelas  pengaturannya.  Adapun pertanggungjawaban  hukum  pidana  yang  lainnya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan praktik  keprofesian  dalam  hal  ini  ketentuan  hukum  pidana  terkait  Dokter  yang  tidak memberikan  pelayanan  medis  sesuai  standar  keprofesian  dan  standar  prosedur operasional  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  79  Undang-Undang  nomor  29  tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah).  Demikian  pula pada Dokter yang melakukan Tindakan medis tanpa izin dari pasien atau keluarga maka dapat  diancam  dengan  pasal  351  KUHP  tentang  penganiayaan  berat  yaitu  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  8  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.  4,500  (empat  ribu  lima  ratus  rupiah),  jika  korban  mengalami  luka  berat  maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Atau bagi Dokter dan resipien yang mengambil organ tanpa  izin  pendonor  atau  keluarga  dapat  diancam  dengan  pasal  pencurian  sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda  paling  banyak  Rp.900,000  (Sembilan  ratus  ribu  rupiah),  jika  disertai  dengan tindakan  yang  mengakibatkan  luka  berat diancam  pidana  penjara  paling  lama  12  tahun, dan  jika  diikuti  tindakan  yang  mengakibatkan  kematian  diancam  pidana  penjara  paling lama  15  tahun.  Sedangkan  pelanggaran-pelanggaran  ketentuan  lainnya  dalam
penyelenggaraan  transplantasi  organ  sejauh  ini  belum  didapatkan  pengaturan  hukum pidana yang jelas.
Salah satu regulasi di bawah undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang transplantasi  organ  adalah  PP  No.53  tahun  2021.  Berbeda  dengan  peraturan pendahulunya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat Klinis  Dan  Bedah  Mayat  Anatomis  Serta  Transplantasi  Alat  Atau  Jaringan  Tubuh Manusia (sebagaimana telah dicabut dengan PP No.53 Tahun 2021) yang masih bisa kita dapatkan  Bab  tentang  ketentuan  pidana  yang  mengatur  terkait  pelanggaran-pelanggaran dalam  penyelenggaraan  transplantasi  organ  atau  pemanfaatan  organ  atau  jaringan  tubuh manusia  dengan  ancaman  pidana  penjara  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda setingg-tingginya Rp.7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Ketentuan  hukum  pidana  terkait  transplantasi  organ  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundangan  harusnya  diatur  dengan  jelas  dan  lugas  untuk  mengedepankan kepastian  hukum  baik  bagi  pendonor,  resipien,  dan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam penyelenggaraannya seperti tenaga medis dan rumah sakit.

## 3.2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Mayat  Tanpa  Identitas  Yang  Menjadi  Donor Transplantasi Organ
Setiap  individu  menyadari  bahwa  bagian-bagian  tubuh  dan  dirinya  sendiri membentuk  kesatuan  yang  menyusun  identitas  pribadi  dalam  dunia  ini.  Dari  awal kehidupan  hingga  akhir  hayat,  setiap  manusia  memiliki  hak  yang  mutlak  terhadap tubuhnya sebagai individu. Pentingnya hak asasi manusia dan pengakuan akan kesatuan kepemilikan  tubuh  ini  semakin  ditegaskan  melalui  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) pada tahun 1958. Konsep mengenai hak yang dimiliki  manusia  dalam  sejarah  pemikiran  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kemajuan peradaban  manusia  dalam  menilai  pentingnya  hak  tersebut.  Ruang  lingkup  hak  dapat dibagi  menjadi  hak  yang  dijamin  oleh  hukum  ( legal  rights )  dan  hak  yang  tidak  dijamin oleh  hukum,  namun  didasarkan  pada  norma  lainnya.  Keberadaan  hak  ini  sangat tergantung  pada  regulasi  hukum  yang  menetapkannya  sebagai  hak  yang  dijamin  atau tidak.  Hukum  harus  dimaknai  sebagai  alat  yang  eksistensinya  diperlukan  untuk memastikan  pelaksanaan  hak  terpenuhi,  sedangkan  hak  itu  sendiri  pada  dasarnya  secara kodrati melekat pada setiap manusia.
Tekait  hubungan  organ  dan  tubuh  sudah  banyak  ahli  hukum  yang  memberikan pendapat  mengenai  konsep  hak  atas  tubuh  sebagai  “ ownership ”  dan  “ possession ”. Dierkens  secara  khusus  membuat  perbedaan  antara  tubuh/badan  dengan  jenazah  yang menjelaskan  bahwa  jenazah  merupakan  benda  bergerak  yang  sama  dengan  benda  yang tidak bernyawa tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam kebendaan pada umumnya. Hasil dari  pemikiran  Dierkens  berimplikasi  terhadap  tubuh  sebagai  benda  yang  tidak  dapat diperjualbelikan.  Senada  dengan  pendapat  tersebut,  Leenen  menyatakan  bahwa  jenazah (tubuh  manusia)  merupakan  hal  yang  suci  ( lex  sacra )  karena  berasal  dari  kehidupan manusia.  Meskipun  memiliki  hak  terhadap  tubuh  sepenuhnya,  bukan  berarti  tubuh  yang dimaksud  berlaku  selayaknya  hukum  kebendaan, tubuh  dan  nyawa  merupakan  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat diartikan bahwa hakikat tubuh manusia sangat berbeda  dengan  barang  sehingga  tidak  serta  merta  dapat  diberlakukan  konsep  hukum benda  secara  umum.  Terdapat  satu  nilai  yang  semestinya  diberlakukan  terhadap  tubuh manusia  sebagai  bagian  dari  eksistensinya,  nilai  tersebut  adalah  nilai  kemanusiaan. Berlandaskan  pemahaman  bahwa  diri  dan  tubuh  seseorang  merupakan  satu  keutuhan dalam  menunjukan  eksistensi,  maka  konsep  hak  atas  tubuh  dan  bagian-bagiannya sepatutnya  dikembalikan  dalam  pemahaman  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai kemanusiaan.  Hak  atas  tubuh  dalam  konsep  kemanusiaan  ini  menitikberatkan  pada keberadaan  manusia  sebagai  satu  individu  yang  mempunyai  nilai  moril,  etika  dan kesusilaan yang menghargai dirinya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pendapat yang telah diuraikan di atas, maka pemanfaatan  organ  donor  bersumber  dari  pendonor  mati  (mayat)  sepatutnya  juga berlandaskan  atas  prinsip  izin  dan  persetujuan.  Sehingga  dalam  kondisi  apapun pemanfaatan  organ  tubuh  mayat  tetap  memperhatikan  hak  pendonor  untuk  menentukan bagaimana  dan  seperti  apa  tubuh  dan  organnya  dimanfaatkan.  Ketidaksanggupan mengidentifikasi data identitas mayat tidak serta merta mengurangi hak manusianya atas kepemilikan  tubuhnya  yang  tidak  terpisahkan  dengan  bagian-bagian  tubuh  itu  sendiri dalam hal ini organ-organ yang ada di dalamnya.
Transplantasi  sebagai  prosedur  medis  tentunya  dalam  penyelenggaraannya  harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam dunia kedokteran termasuk di dalamnya norma etika kedokteran. Dalam tinjauan etisnya, transplantasi dianggap sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan untuk membantu pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tubuh. Merujuk pada konteks etika kedokteran, tindakan transplantasi harus dilakukan  jika  ada  indikasi  yang  jelas  dan  harus  mematuhi  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI). Pasal 8 KODEKI menyatakan bahwa “ Seorang dokter  wajib,  dalam  setiap  praktik  medisnya,  memberikan  pelayanan  secara  kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan  penghormatan  atas  martabat  manusia”.  Dalam  penjelasan  pasalnya  menguraikan bahwa  “ada  3  tanggungjawab  profesi  kedokteran  yaitu:  (a)  kepada  diri  sendiri (responsibility)  dalam  rangka  menjalankan  kebebasan  teknis  profesi  berdasar kompetensi  masing-masing,  (b)  kepada  teman  sejawat  dan  lingkungan  kerja (accountability)  dan  (c)  kepada  klien/pasien  sebagai  pihak  ketiga  (liability). Profesionalisme dihasilkan dari tanggungjawab moral sepenuhnya, adanya kasih sayang dan  penghormatan  hak  asasi  manusia  karena  pasien  merupakan  wujud  insan bermartabat ”.  Lebih  lanjut  diatur  di  dalam  KODEKI  bahwa  seorang  dokter  harus memperhatikan  hak-hak  pasien  dan  mengakui  hak  kemanusian  saat  konsepsi  sampai meninggal  dunia  sebagai  pengakuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia sebagai  hak  kodrati  yang  melekat  pada  setiap  individu  manusia  sebagimana  yang tercantum  dalam  Pasal  10  dan  Pasal  11  KODEKI.  Setiap  dokter  memiliki  peran  yang sangat  penting  sebagai  pelindung,  penjaga,  dan  pelestari  kehidupan  manusia  yang memiliki  hak  asasi,  mulai  dari  saat  konsepsi/pembuahan  hingga  meninggal dunia/dimakamkannya. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap individu  diciptakan  oleh  Tuhan  dengan  tujuan  tertentu.  Pengaturan  terkait  kode  etik profesi  kedokteran  pada  prinsipnya  juga  menegaskan  bahwa  hak  asasi  manusia  yang termasuk di dalamnya adalah hak menentukan diri sendiri dan hak atas tubuh diakui baik individu  yang  hidup  maupun  yang  sudah  meninggal  (mayat)  perlu  dilindungi  dan dipenuhi.  Transplantasi  organ  sepatutnya  tidak  hanya  dipandang  dari  segi  supply  dan demand  -nya  saja  namun  juga  harus  mengedepankan  asas  kemanusiaan  sebagai penghormatan atas harkat dan martabat setiap manusia.
Banyak  dari  ahli  bioetik  kedokteran  berpendapat  bahwa  tidak  seorangpun  yang dapat menentukan dan mempunyai hak bagaimana dan apa yang harus dilakukan kepada tubuh  manusia  setelah  dia  meninggal.  Emson  berpendapat  bahwa  tubuh  didefinisikan sebagai  entitas  fisik  yang  digerakkan  oleh  jiwa,  terbentuk  dari  unsur  dan  senyawa kimiawi,  tersusun  menjadi  jaringan  dan  organ,  digabungkan  dalam  kompleksitas  yang luar  biasa  dengan  jiwa,  dan  itu  adalah  manusia.  Pada  titik  ini,  manusia  yang  dihasilkan dari  penyatuan  materi-materi  tersebut  dalam  sebuah  kompleksitas  yang  unik  memiliki hak  atas  keutuhan  tubuh  yang  terpelihara  yang  merupakan  bagian  penting  dari keseluruhan penciptaanya.
Transplantasi  organ  merupakan  tindakan  mulia  yang  memberikan  harapan kesembuhan  pada  penderita  disfungsi  organ.  Terlepas  dari  tujuan  mulia  tindakan  medis tersebut, transplantasi organ juga memiliki potensi untuk terjadi sengketa baik dalam segi penyediaan  organ  transplantasinya  sampai  pada  prosedur  transplantasi  yang  dilakukan.
Ketidakseimbangan  antara  ketersediaan  donor  organ  dan  permintaan  akan  hal  tersebut memicu  permasalahan  tersendiri,  salah  satunya  adalah  komersialisasi  organ  donor. Sulitnya  mencari  organ  donor  serta  tingginya  penawaran  akan  harga  organ  donor  juga ikut  berkontribusi  terjadinya  komersialisasi  organ  donor.  Padahal  regulasi  hukum  yang berlaku  secara  tegas  melarang  komersialisasi  organ  donor  dengan  dalih  apapun sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  64  UU  Kesehatan.  Bahkan  UU  Kesehatan mengancam  dengan  hukuman  yang  cukup  berat  terhadap  pelaku  penjualan  organ sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 192 UU  Kesehatan  yang menyatakan “ Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa  pun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.1,000,000,000,00 (satu  miliar  rupiah) ”.  Walaupun  larangan  penjualan  organ  tubuh  secara  khusus  belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (selanjutnya  disebut  UU TPPO), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP).
Larangan jual beli organ anak diatur jelas dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (b) UUPA yang berbunyi “ Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:  Jual  beli  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  anak  tanpa  memperhatikan kesehatan  anak ”.  Ancaman  pidana  yang  jelas  terkait  jual  beli  organ  tubuh  anak  diatur dalam  Pasal  84  UUPA  yang  berbunyi  “ Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  anak  untuk  pihak  lain  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  di  pidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.200,000,000  (dua ratus juta rupiah) ”.
Komersialisasi organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi juga secara definitif digolongkan  pada  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  eksploitasi  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) UU TPPO yang kemudian diancam dengan hukuman pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta  rupiah) dan paling  banyak  Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 UU TPPO.
Pengaturan  hukum  terakit  penyelenggaraan  dan  pemanfaatan  organ  tubuh bersumber  donor  mayat  tanpa  identitas  untuk  tujuan  transplantasi  sepatutnya memperhatikan  hak-hak  fundamental  mayat  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  asasi manusia yang tidak hanya melekat pada orang hidup namun juga pada orang yang sudah meninggal (mayat) merujuk pada konsep hak atas tubuh serta prinsip kemanusiaan yang menjadi  landasan  tindakan  transplantasi  itu  sendiri.  Pengakuan  terhadap  hak-hak  orang yang  sudah  meninggal  (mayat)  serta  penghormatan  terhadapnya  juga  bisa  dilihat  dari implementasi  pengaturan  hukum  pidana  dalam  KUHP,  yang  mana  terdapat  pasal  yang mengatur  terkait  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  mayat/jenazah.  Sebagaimana tertuang  dalam  pasal  180  KUHP  yang  menyatakan  “ Barang  siapa  dengan  sengaja  dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah  yang  sudah  digali  atau  diambil,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ”. Kejahatan  terhadap  mayat/jenazah  secara  umum  dirumuskan  dalam  Bab  V  Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Delik-delik yang berkaitan dengan  jenazah  termasuk  dalam  delik  yang  berhubungan  dengan  agama  dan  dinamakan dengan Grabdelikte dan Leinchenfrevel dan  mengenai  pelanggaran  terhadap  pertemuan
keagamaan.    Dengan  demikian  pada  kondisi  seperti  inilah,  negara  memiliki  kewajiban untuk  mengatur,  melarang,  mengawasi,  menanggulangi  dan  seterusnya,  terhadap kejahatan  pada  jenazah  atas  nama  perlindungan  masyarakat  maupun  Ketertiban  umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan wajar dan sepatutnya jika perlindungan tersebut  dituangkan  dalam  perangkat  hukum  yang  menjamin,  melindungi  perasaan keluarga jenazah dari perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  seringkali  menimbulkan  ancaman  gangguan ketentraman dan stabilitas dimasyarakat.
Komersialisasi  untuk  transplantasi  organ  tentunya  sangat  bertentangan  dengan prinsip kemanusiaan yang merupakan tujuan utama dilakukannya transplantasi organ baik bagi  donor  hidup  maupun  donor  mati  (mayat).  Ancaman  pidana  yang  sangat  tegas terhadap  komersialisasi  organ  tubuh  untuk  tujuan  transplantasi  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  pendonor. Meskipun  semua  regulasi tersebut  tidak  secara spesifik  diperuntukkan  pada  pendonor  mati  (mayat)  untuk  melindungi  hak-hak manusianya, akan tetapi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur suatu tindakan yang dilarang  oleh  undang-undang  dalam  hal  ini  jual  beli  organ  tubuh  menjadi  delik  utama bahwa  komersialisasi  organ  tubuh  baik  bersumber  dari  donor  hidup  atau  donor  mati (mayat)  secara  tegas  dilarang  serta  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Bahkan  pasal 271  UU  KUHP  mengancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  kategori  III  (sebesar  Rp.50,000,000)  bagi  siapa  saja  yang memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

## 4. KESIMPULAN
Ketentuan peraturan perundangan tentang Transplantasi Organ dibuat untuk memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya penyelenggaraannya.  Meskipun  di  Indonesia  sudah  ada  regulasi  terkait  penyelenggaraan transplantasi  organ  namun  regulasi-regulasi  tersebut  dirasakan  belum  jelas  dan  spesifik mengatur  terkait  pemanfaatan  organ  tubuh  pendonor  mayat  tanpa  identitas  untuk  tujuan transplantasi  termasuk  di  dalamnya  ketentuan  pidana  terhadap  penyelenggaran  transplantasi organ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Penghormatan  dan  pengakuan  terhadap  hak  atas  tubuh  merupakan  bagian  dari perlindungan  hak  asasi  manusia  sehingga  pemanfaatan  organ  tubuh  pendonor  mayat  tanpa identitas  untuk  tujuan  transplantasi  organ  seharusnya  tidak  dilakukan  dengan  alasan  apapun untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  mayat  tersebut.  Meskipun  larangan komersialisasi  organ  tubuh  untuk  tujuan  transplantasi  sudah  dirumuskan  dalam  peraturan perundangan  namun  terkait  pemanfaatan  organ  tubuh  dan  komersialisasi  organ  tubuh  mayat tanpa identitas belum secara jelas dan spesifik dirumuskan sebagai kejahatan terhadap mayat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adji, O.S. (1985). Hukum Pidana Pengembangan (Cet.1). Jakarta, ID: Erlangga Effendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris.  Jakarta,
ID: Prenada Media Eka,  S.F.  (2021).  Hukum  dan  Moral  Dalam  Administrasi  Pemerintahan  Di  Indonesia.  Jurnal Hukum Peratun, 6(2), pp. 158-159. https://doi.org/10.25216/peratun.422021.157-170
Emson,  H.E.  (2003).  It  is  Immoral  to  Require  Consent  for  Cadaver  Organ  Donation.  J  Med
Ethics, 29, pp. 125-127. http://dx.doi.org/10.1136/jme.29.3.125
Kansil, C.S.T. (2009). Kamus istilah Hukum. Jakarta, ID: Gramedia Pustaka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2012
Mandagi,  R.A.  (2021).  Prospek  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Pelarangan Jual Beli  Organ Tubuh  Manusia  Untuk  Kesehatan  Demi  Kelangsungan  Hidup.  Lex  Crimen 10(6), pp. 176-186.
Nisa,  A.,  &  Safitri,  Y.  (2021).  Transplantasi  Organ  Tubuh  Dalam  Perspektif  Yuridis.  Jurnal
Pendidikan Pancasila Dan Kewearganegaraan, 6(2), pp. 455-461. http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p455-461
Notoatmodjo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta, ID: Rineka Cipta Rizky,  W.S. (2018).  Tindak  Pidana  Transplantasi  Organ  Tubuh  Manusia  Ditinjau  Dari  UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen 7(10), pp. 23-30.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  37  tahun  2014  tentang  Penentuan  Kematian  dan Pemanfaatan Organ Donor
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  38  tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Transplantasi Organ
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung, ID: PT. Citra Aditya Bakti Samil, R.S. (2001). Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta, ID: Bina Pustaka Sudarsono,  M.  (2010).  Dasar-dasar  Transplantasi  Organ  dan  Jaringan  Tubuh  Manusia,  Edisi revisi. Jakarta, ID: Interna Publishing Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan Yustina, E.W. (2012). Mengenal Hukum Rumah Sakit. Bandung, ID: Keni Media