MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN DUGAAN TINDAKAN PERJANJIAN TERTUTUP ( TYINGAGREEMENT
) DALAM KEGIATAN

## KERJASAMA BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI

## Diana Fitriana*

## Abstract
Insurance companies develop marketing strategies in cooperation with the Bank as a partner. This collaboration is called Bancassurance, which according to the SEBI (Bank Indonesia Circular) No. 12/35 / DPNP on December 23, 2010 had  some  kind.  Furthermore,  it  is  known  that  there  are  kinds  of  bancassurance  are  included  in  the  category  of  pure bundling product or often referred to tying.Such bundling categories included in the agreement which is prohibited under Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Having regard to  the  conditions  of  the  insurance  company's  market  share  at  this  time,  then  the  pure  product  bundling  or  tying  in bancassurance  is  said  to  be  in  violation  of  the  competition  law  and  has  the  potential for  very  little  to  say  can  create monopolistic practices and unfair competition in violation of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Bancassurance partnership in the form of this, it is possible that the existence of the business risks that occur, in this thesis also describes how the Bank's risk management in the face of the type of business cooperation with insurance companies or also called Bancassurance. The importance of risk management for the bank in the form of further bancassurance cooperation is seen as an issue that needs to be studied seriously. This is because the position of the bank, which generally only as a dealer and can not be held if at a later appeared on the legal issue of insurance products distributed by the bank or the products are packaged in a bundle of products between the bank and insurance  is  concerned.  In  terms  of  minimization  of  the  bank's  own  liability  associated  with  the  efforts  of  separation between banks and insurers are particularly stringent in countries that do not adhere to the universal banking system. Research in this thesis using the method of normative legal research or library research (library research). Through this method, researchers examined and analyzed the library materials and documents relevant to the substance of the research. Normative legal research is research that examines the law as a positive norm (as it is written in the book).
Keywords: Bancassurance, Risk Management and Tying Agreement.

## Abstrak
Perusahaan asuransi mengembangkan strategi pemasarannya dengan bekerjasama dengan Bank sebagai mitra. Kerjasama ini disebut dengan Bancassurance, yang menurut SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) No.  12/35/DPNP  tanggal  23  Desember  2010  memiliki  beberapa  jenis.  Selanjutnya,  diketahui  bahwa ada jenis bancassurance yang termasuk dalam kategori pure bundling product atau sering disebut dengan tying . Kategori bundling seperti ini termasuk dalam perjanjian yang dilarang dalam Undang No. 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dengan  memperhatikan kondisi pangsa pasar perusahaan asuransi saat ini, maka pure bundling product atau tying dalam bancassurance dikatakan  tidak  melanggar  hukum  persaingan  usaha  dan  memiliki  potensi  yang  sangat  kecil  untuk dikatakan dapat menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga melanggar Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Dalam bentuk kerjasama Bancassurance ini, tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya risiko bisnis yang terjadi, dalam penulisan tesis ini juga akan membahas tentang bagaimana manajemen risiko Bank dalam  menghadapi  jenis  kerjasama  usaha  dengan  perusahaan  asuransi  atau  yang  disebut  juga  dengan Bancassurance .  Pentingnya manajemen risiko bagi bank dalam bentuk kerjasama bancassurance lebih lanjut dipandang sebagai suatu isu yang perlu dikaji secara serius. Hal ini dikarenakan kedudukan bank yang pada umumnya hanya sebagai penyalur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan bila pada kemudian hari muncul  isu  hukum  atas  produk  asuransi  yang  disalurkan  oleh  bank  tersebut  ataupun  produk  yang dikemas dalam suatu bundle produk antara pihak bank dan asuransi yang bersangkutan. Segi minimalisasi pertanggungjawaban  bank  ini  sendiri  terkait  dengan  upaya  pemisahan  antara  bank  dan  asuransi  yang terutama  sangat  ketat  di  negara-negara  yang  tidak  menganut  sistem  perbankan  secara  universal. Penelitian  pada  tesis  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Melalui  metode  ini,  peneliti  menelusuri  dan  menganalisis  bahan  pustaka dan  dokumen  yang  relevan  dengan  substansi  penelitian.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif ( as it is written in the book ).
Kata kunci : Bancassurance , Manajemen Risiko dan Tying Agreement
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

## A. PENDAHULUAN
Bancassurance merupakan kemitraan atau  paket  pelayanan  keuangan  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  keuangan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan. Dalam  kegiatannya bancassurance menyediakan
paket pelayanan keuangan  yang  memenuhi  kebutuhan perbankan  dan  asuransi  sekaligus,  dan hal  tersebut  tidaklah  sederhana  karena sistem pemasaran produk asuransi dan produk perbankan sangatlah berbeda. Dalam sistem pemasaran perbankan,  produk  tidak  perlu ditawarkan  secara  personal  kepada
calon nasabah dan calon nasabah akan datang sendiri kepada bank, sedangkan untuk  pemasaran  produk  asuransi, harus  ditawarkan  secara  personal kepada  nasabah  dikarenakan  asuransi termasuk  produk  yang  tidak  dicari ( unsought  product )  dan  penggabungan dua jenis jasa yang memiliki sifat yang berbeda akan sangat bermanfaat. Salah satunya  adalah  penghematan  biaya pemasaran.  Namun,  patut  diwaspadai bahwa  dalam  penggabungan  dua  jenis jasa  atau  bidang  usaha  yang  memiliki karakter,  visi,  misi  dan  struktur  yang berbeda  juga  dapat  memiliki  potensi permasalahan  atau risiko  yang  timbul pada kerjasama ini.
Pentingnya  manajemen  risiko  bagi bank  dalam  bentuk  kerjasama bancassurance lebih  lanjut  dipandang sebagai  suatu  isu  yang  perlu  dikaji secara  serius.  Hal  ini  dikarenakan kedudukan  bank  yang  pada  umumnya hanya sebagai penyalur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan  bila  pada kemudian hari muncul isu hukum atas produk  asuransi  yang  disalurkan  oleh bank  tersebut  ataupun  produk  yang dikemas  dalam  suatu bundle produk antara  pihak  bank  dan  asuransi  yang bersangkutan.
Segi  pertanggungjawaban  bank  ini sendiri terkait dengan upaya pemisahan antara bank dan asuransi yang terutama sangat  ketat  di  negara-negara  yang tidak  menganut  sistem  perbankan secara  universal (Craig  F.  Churcill, et.al., 2003: 5). Pada  praktiknya  sendiri  di Indonesia,  meskipun  masih  tergolong suatu  kerjasama  ekonomi  yang  baru, namun bancassurance telah menunjukkan pencapaian  yang  cukup  menjanjikan. Bancassurance merupakan jalur distribusi asuransi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia (CIMB Sun Life Siap Jadi Pemain  Terdepan  Bancassurance  di Indonesia, http://www.cimbsunlife.co.i d/id/RuangBerita/SiaranPers/tabid/8 2/mid/746/newsid746/7/Default.asp x , diunduh pada 08 Oktober 2015). Dari  segi  regulasi,  karena  masih merupakan  suatu  kegiatan  yang  baru, perngaturan  yang  lebih  spesifik  dan pembahasan  yang  lebih  mendalam tentang
bancassurance sangat diperlukan  demi  menjaga  kelancaran dalam menjalankan praktik bancassurance di Indonesia.
Dalam hal inilah manajemen risiko dianggap  sebagai  salah  satu  upaya untuk  membatasi  risiko.  Manajemen risiko  pada  intinya  juga  terkait  erat dengan  mekanisme  perlindungan nasabah  yang  dapat  dikategorikan dalam berbagai upaya. Berbagai upaya tersebut antara lain adalah  pembuatan  peraturan  baru, pelaksanaan  peraturan  yang  ada, perlindungan  nasabah  lewat  lembaga asuransi deposito,
memperketat pengaturan  di  bidang  kerjasama  bank dan  yang  utama  adalah  dengan memperketat pengawasan bank (Munir
Fuady, 1999: 106).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut dalam  kaitannya  antara  bank  dan asuransi ( bancassurance ), bahwa kegiatan tersebut  selain  memberikan  manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko  bagi  Bank,  terutama  risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk itu, dalam rangka mendukung  perkembangan  pasar keuangan,  meningkatkan  penerapan manajemen risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank dan sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan  No.  426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan  Reasuransi  serta  sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko Bagi  Bank  Umum  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  56,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4292)  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/25/PBI/2009  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
22

## 2009
Nomor 103, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5029),  dipandang  perlu  untuk mengatur penerapan manajemen risiko pada  Bank  yang  melakukan  kerjasama dengan perusahaan asuransi ( bancassurance ). Bank  yang  melakukan bancassurance harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku  dibidang  perbankan  dan perasuransian,  antara  lain  ketentuan Bank  Indonesia  yang  terkait  dengan manajemen  risiko,  rahasia  bank, transparansi  informasi  produk,  dan ketentuan otoritas
pengawas perasuransian  terutama  yang  terkait dengan bancassurance . Dalam  melakukan bancassurance , Bank  dilarang  menanggung  atau  turut menanggung  risiko  yang  timbul  dari produk  asuransi  yang  ditawarkan.
Segala  risiko  dari  produk  asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank. Bank  yang  melakukan bancassurance hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi  yang  dinyatakan  dalam perjanjian  kerjasama  antara  Bank dengan perusahaan asuransi mitra bank ( Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  : 12/35/DPNP tentang
Penerapan
Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang
Melakukan  Kerjasama Pemasaran  dengan Perusahaan  Asuransi  (Bancassurance). Bagian I, Butir 2 dan 3). Lebih  lanjut,  pemisahan  kegiatan bank  dan  asuransi  serta  pembatasan pertanggungjawaban  bank  dilakukan dalam  rangka  menegakkan  manajemen risiko  itu  sendiri  dan  dalam  rangka menjamin  ketersediaan  dan  keamanan dana nasabah.
Selain  manajemen  risiko,  dalam upaya  untuk  melindungi  kepentingan nasabah  bank  dalam  membeli  produk yang  ditawarkan  melalui  kerjasama
bancassurance, perlu  dicermati  juga tentang penelaahan pertanggungjawaban  pihak  bank  dan asuransi. Masyarakat, terutama nasabah yang mengambil
produk bancassurance tentunya  perlu  mengetahui  bank  tidak dapat  bertanggung  jawab  atas  produk bancassurance . Hal  ini  sebagaimana  tertera  dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  pada Bank  yang  melakukan  kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi ( bancassurance ),  selanjutnya  disingkat SEBI 12/35/DPNP seperti disebutkan bahwa  dalam  melakukan bancassurance , Bank  dilarang  menanggung  atau  turut menanggung  risiko  yang  timbul  dari produk  asuransi  yang  ditawarkan.
Segala  risiko  dari  produk  asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank (Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  : 12/35/DPNP  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang Melakukan  Kerjasama  Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi ( Bancassurance ). Bagian 1.3).
Dalam kerjasama bancassurance yang dilakukan  oleh  pihak  Bank  dengan Asuransi  juga  terdapat  dugaan  tentang adanya  perjanjian  kerjasama  atau keterikatan  satu  sama lain,  dan  hal tersebut  dapat  dimungkinkan  sebagai bentuk  dari  perjanjian  tertutup  ( tying agreement ). Dalam  hal  ini  tindakan  perjanjian tertutup  ( tying  agreement )  merupakan tindakan  yang  dilarang  dan  melanggar Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. RUMUSAN MASALAH
Bancassurance sebagai  produk  hasil kerjasama antara Bank dengan asuransi yang  telah  banyak  ditawarkan  kepada masyarakat  bukan  tidak  menghadapi kendala  sama  sekali.  Khususnya  di Indonesia bancassurance masih  banyak pihak  yang  menganggap  sebagai  suatu bentuk  kerjasama  antara  Bank  dan asuransi yang belum memiliki kekuatan landasan hukumnya
sehingga dikhawatirkan  akan  menimbulkan permasalahan baik bagi Bank, asuransi, maupun  nasabahnya.  Ada  beberapa potensi  permasalahan  yang  dapat muncul sehubungan
dengan
bancassurance , antara lain : a) permasalahan hukum. b) permasalahan teknik operasional. c) permasalahan pada saat pemutusan kerjasama.
Bagi  Bank  maupun  asuransi, kerjasama  dalam  pemasaran  ini  tentu diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka  sekaligus  dapat  memberikan nilai  tambah  bagi  nasabahnya.  Bank dapat  memanfaatkan  yang  selama  ini dimikiki  asuransi  baik  berupa  produk yang  terbukti memiliki  pasar  luas maupun  berupa  jaringan  personil berupa agen penjualan asuransi. Asuransi juga dapat memanfaatkan kelebihan  yang  dimiliki  Bank  berupa jaringan kantor maupun teknologi yang memungkinkan asuransi memanfaatkan dalam kegiatan pemasaran produk mereka. Keberhasilan dalam menjual produk bancassurance akan dinikmati baik  oleh  Bank  maupun  asuransi  yang menjalin  kerjasama  tersebut  maupun nasabahnya.
Pengaturan  mengenai  manajemen risiko  dalam  konteks bancassurance ini memang  masih  terbatas,  namun  pada dasarnya pengaturannya tidak mungkin mengesampingkan pengaturan mengenai  manajemen  risiko  secara umum sebagaimana telah diatur secara ketat  baik  dalam  konteks  hukum nasional maupun transnasional. Selain itu, juga diadakan penyempurnaan  Surat  Edaran  Bank Indoneisa (SEBI) Nomor 12/35/DPNP  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang Melakukan  Kerjasama  Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi ( Bancassurance )  yang  pada  dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Terkait dengan adanya bancassurance , dalam penulisan tesis ini juga berkaitan dengan adanya dugaan monopoli usaha dan persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan  usaha  perbankan  dalam bentuk bancassurance . Menurut Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai  penguasaan  atas  produksi dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku  atau  satu  kelompok  pelaku usaha (Indonesia, Undang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat ,  Nomor  5,  Tahun  1999, Pasal 1 angka 1). Adapun  praktik  monopoli  adalah pemusatan  kekuasaaan  ekonomi  oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan/atau  pemasaran  atas  barang dan/atau  jasa  tertentu  sehingga
24
menimbulkan  persaingan  usaha  tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Indonesia, Undang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat ,  Nomor  5,  Tahun 1999, Pasal 1 angka 2). Pemusatan  kekuasaan  ekonomi adalah  penguasaan  yang  nyata  atas suatu  pasar  bersangkutan  oleh  satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan  harga  barang  dan/atau jasa (Indonesia, Undang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat ,  Nomor  5,  Tahun  1999, Pasal 1 angka 3).
Perjanjian  tertutup  dilarang  oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Susanti Adi  Nugroho,  2012:  213).  pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk  menentukan  sendiri  pihak penjual  atau  pihak pembeli  atau pemasok  suatu  produk  di  pasar  sesuai dengan berlakunya hukum pasar.
Oleh  karena  itu,  dilarang  setiap perjanjian  yang  bertentangan  dengan kebebasan  tersebut  dan  dapat mengakibatkan  timbulnya  persaingan usaha  tidak  sehat (Susanti  Adi Nugroho, 2012: 213).
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang  dan  pernyataan  masalah tersebut,  berikut  diajukan  tiga pernyataan penelitian sebagai berikut :
1. Apakah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Bank  dengan  Asuransi dalam melakukan kegiatan usaha
bancassurance melanggar  ketentuan
Undang-Undang  No.  10  tahun 1998  tentang  Perbankan  yang menyebutkan bahwa Bank dilarang melakukan  usaha  perasuransian
serta bagaimana sistem manajemen risiko  Bank  dalam  mengantisipasi permasalahan yang timbul?
2. Bagaimana  relevansi  risiko bank terkait  dengan  kegiatan  kerjasama bancassurance berdasarkan ketentuan Undang-Undang  No.  10  tahun
1998  tentang  Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian? 3. Apakah perjanjian kerjasama
bancassurance tersebut termasuk dalam  tindakan tying  agreement
(perjanjian  tertutup)  dan  dugaan adanya  monopoli  usaha  atau persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian?

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  pembahasan  manajemen risiko  bisnis bancassurance  dari  aspek hukum,  digunakan  dua  teori  utama,  yaitu teori  keagenan  (principal  agent  theory)  dan teori perlindungan hukum terhadap nasabah sektor  keuangan.
Kedua jenis teori tersebut akan menjadi dasar analisis untuk menemukan pemecahan masalah ( legal problem solving ) dari pertanyaan- pertanyaan penelitian yang telah diuraikan.
Teori  adalah  serangkaian  proposisi
atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem  deduksi  yang  mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi  arahan  kepada  peneliti  dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji
suatu permasalahan  hukum  secara  lebih mendalam,  diperlukan  teori  yang berupa  serangkaian  asumsi,  konsep,
25
definisi dan proposisi untuk menerangkan  suatu  fenomena  sosial secara
sistematis dengan cara merumuskan  hubungan  antar  konsep (Burhan Ashshofa, 2004: 19). Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan  karya  ilmiah  dalam  tatanan hukum positif konkrit(Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat,  2002: 43). Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Jan  Gijssels dan  Mark  Van  Koecke “Eendegelijk inzicht  in  deze  rechtsteoretissche  kwesties wordt  blijkens  het  voorwoord  beschouwd  als een  noodzakelijke  basis  voor  elke wetenschappelijke  studie  van  een  konkreet positief  rechtsstelsel” (Sedarmayanti  & Syarifudin Hidayat,  2002: 43). (dalam teori  hukum  diperlukan  suatu pandangan yang merupakan pendahuluan  dan  dianggap  mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan  terhadap  aturan  hukum positif).
Untuk  memperjelas  pengertian teori  kepastian  hukum  dan  teori perlindungan
hukum, berikut diuraikan:
1. Teori  Keagenan  ( Principal Agent Theory ).
Masalah  agensi  telah  menarik perhatian  yang  sangat  besar  dari para  peneliti  di  bidang  akuntansi keuangan (Fuad, 2005: 15).
Masalah  agensi  timbul  karena adanya konflik kepentingan antara shareholder dan  manajer,  karena tidak  bertemunya  utilitas  yang maksimal antara mereka. Masalah  agensi  dapat  muncul dalam  berbagai  bentuk (Fuad, 2005:  15).  Dalam  konteks hubungan antara pemilik
perusahaan  dan  manajer,  masalah agensi  dapat  berupa  penggunaan dana perusahaan untuk pembelian fasilitas  manajer  yang  berlebihan, penahanan  laba  perusahaan  untuk investasi yang kurang menguntungkan,  dan  berbagai kecurangan yang dapat mengurangi  laba  atau aset perusahaan seperti menjual produk  perusahaan  dengan  harga murah  ke  perusahaan  lain  yang ternyata  milik  manajer (Fuad, 2005:  15).  Fenomena  munculnya masalah  agensi  inilah  yang kemudian  mendorong  munculnya teori  agensi  ( agency  theory ) (Fuad, 2005: 15).
Sebagai  agen,  manajer  secara moral  bertanggung  jawab  untuk mengoptimalkan  keuntungan  para pemilik  ( principal ),  namun  disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan  mereka.  Sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen, Michael C. dan  W.H.  Meckling.  1976:.  305- 360).
Manajer  sebagai  pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek  perusahaan  di  masa  yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).
Oleh  karena  itu  sebagai pengelola,  manajer  berkewajiban memberikan  sinyal  mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.  Sinyal  yang  diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi
26
seperti  laporan  keuangan.  Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang  diterima  tidak  sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.  Kondisi  ini  dikenal sebagai  informasi  yang  tidak simetris  atau  asimetri  informasi ( information asymetric ). Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory ,  yang  membuat  suatu model kontraktual antara dua atau lebih  orang  (pihak),  dimana  salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal . Principal mendelegasikanpertanggung- jawaban atas decision making kepada agen,  hal  ini  dapat  pula dikatakan bahwa principal memberikan  suatu amanah  kepada  agen  untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan  kontrak  kerja  yang  telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab  agen  maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama(Mursalim, 2005: 2-3). Tujuan dari teori agensi adalah pertama,  untuk  meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan  dimana  keputusan harus  diambil  ( The  belief  revision role ).  Kedua,  untuk  mengevaluasi hasil  dari keputusan  yang  telah diambil  guna  mempermudah pengalokasian
hasil antara prinsipal  dan  agen  sesuai  dengan kontrak  kerja  ( The  performance evaluation role ).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan adanya  pihak  yang  melakukan proses pemantauan dan
pemeriksaan  terhadap  aktivitas yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak tersebut  diatas.  Aktivitas  pihak- pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya  yang  tercermin dalam  laporan  keuangan.  Lebih lanjut  dalam agency  theory ,  pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk  memverifikasi  informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang  mereka  lakukan  (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan  insentif  atas  kinerja tersebut.
Ada  dua  tipe  asimetri informasi : a. Adverse Selection Adverse  selection adalah  jenis asimetri  informasi  dalam  mana satu  pihak  atau  lebih  yang melangsungkan  atau  akan melangsungkan  suatu  transaksi usaha,  atau  transaksi  usaha potensial  memiliki  informasi lebih  atas  pihak-pihak  lain. Adverse  selection terjadi  karena beberapa orang seperti manajer perusahaan  dan  para  pihak dalam  ( insiders )  lainnya  lebih mengetahui  kondisi  kini  dan prospek  ke  depan  suatu perusahaan  daripada  para investor luar(http://ilmuakuntansi.web.i d/pengertian-asimetri- informasi/,  diunduh  pada  11 Januari 2016).
Diana Fitriana , Manajemen Risiko Perbankan…
27

## b. Moral Hazard
Moral  hazard adalah  jenis asimetri  informasi  dalam  mana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi  usaha  atau  transaksi usaha potensial dapat mengamati  tindakan-tindakan mereka  dalam  penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan  pihak-pihak  lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena  adanya  pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang  merupakan  karakteristik kebanyakan
perusahaan besar( http://ilmuakuntansi.we b.id/pengertian-asimetri- informasi/ ,  diunduh  pada  11 Januari 2016). Asimetri  informasi  adalah kondisi  yang  terjadi  ketika  dua pihak  yang  bertransaksi  tidak memiliki  informasi  relevan yang  sama.  Contohnya  adalah pembeli  yang  tahu  sedikit tentang  kualitas  produk  dari penjual, dan pemberi pinjaman yang  tahu  sedikit  tentang kemungkinan  peminjam  gagal melunasi( http://kamusbisnis.c om/arti/informasi-asimetris/ , diunduh pada 11 Januari 2016). 2. Teori Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Sektor Keuangan. Kepercayaan  merupakan inti dari  perbankan  sehingga  sebuah bank  harus  mampu  menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial
( Law  as  a  tool  of  social  engineering ) terlihat  aktualisasinya  di  sini.  Di dalam  Undang-Undang  maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan  dalam  rangka  untuk menjaga  kepercayaan  masyarakat kepada  perbankan  dan  sekaligus dapat  memberikan  perlindungan hukum bagi nasabah. Teori perlindungan hukum kepada nasabah sektor keuangan mengarahkan perhatiannya pada upaya perlindungan hukum oleh otoritas kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming , dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015:
259). Sementara menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah : Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 54). Sementara  menurut  Salim  HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum adalah Teori yang  mengkaji dan menganalisis tentang  wujud  atau  bentuk  atau
28
tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum  kepada  subjeknya (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
2015: 259). Dengan  demikian  unsur-unsur yang  tercantum  dalam  definisi teori perlindungan hukum meliputi : a. Adanya  wujud  atau  bentuk perlindungan  atau  tujuan perlindungan.
b. Subjek hukum, dan c. Objek  perlindungan  hukum
(Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015:
259).
Secara  teoretis,  “perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu  perlindungan  hukum  yang bersifat preventif dan  perlindungan hukum represif ”(Phillipus M. Hadjon, 1987: 2). Perlindungan  hukum  yang preventif merupakan  perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum  yang    bersifat represif berfungsi  untuk  menyelesaikan apabila  terjadi  sengketa.  Pada prinsipnya,  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  pihak  yang lemah atau korban. Roscoe Pound mengemukakan hukum  merupakan  alat  rekayasa sosial ( law as tool of social engineering ) (Phillipus  M.  Hadjon,  1987:2). Lebih  lanjut,  Roscoe  Pound membagi  kepentingan  manusia yang  dilindungi  hukum  menjadi tiga macam, yang meliputi:
a. Public  interest
(kepentingan umum);
b. Social  interest (kepentingan masyarakat); dan c. Private  interest (kepentingan individual)(Lili  Rasyidi,  1988: 228).
Fokus  utama  Roscoe  Pound dengan  konsep  social engineering adalah  “ interest  balancing, dan karenanya  yang  terpenting  adalah tujuan  akhir  dari  hukum  yang diaplikasikan  dan  mengarahkan masyarakat  ke  arah  yang  lebih maju” (Bernard  L.  Tanya,  2013:
78). Dalam  kaitannya  dengan penelitian tesis ini, teori perlindungan hukum akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku pada  kegiatan  bisnis bancassurance , khususnya  yang  berkaitan  dengan manajemen  risiko , dan  upaya perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  pihak  otoritas  kepada pelaku  usaha,  konsumen,  atau pihak lain yang memiliki kemampuan  ekonomi  yang  lebih lemah.

## D. HASIL PENELITIAN
Dari  sisi  hukum, Bancassurance merupakan  aktivitas  hukum  yang timbul
dari perjanjian antara perusahaan  asuransi  dengan  pihak
Bank  dimana  Bank  sepakat  untuk bertindak  sebagai  agen  penjualan produk-produk  asuransi  di  dalam wilayah  jangkauan  pasar  yang  dimiliki oleh  Bank  tersebut.  Dari  hasil penjualan  produk  asuransi  tersebut, Bank  akan  mendapatkan  pembayaran
29
dalam bentuk fee ataupun komisi dalam jumlah yang telah disepakati.
Dari  penjelasan  tersebut,  terlihat bahwa  hubungan  hukum  yang terbangun  antara  pihak  perusahaan asuransi dengan pihak Bank lebih pada hubungan  keagenan  dimana  pihak
Bank bertindak sebagai agen ( salesrepresentative ) yang menjual produk- produk  asuransi  mitra  berkontraknya, di wilayah aktivitasnya sebagai Bank.
Sebagai  agen  ( salesrepresentative ), secara  umum  posisi  Bank  akan  lebih berhubungan  dengan  kepentingan pihak  perusahaan  asuransi  yang mempekerjakannya  untuk  menjual produk asuransi,
dibandingkan kepentingan  para  nasabah  Bank  yang dengan  skema Bancassurance ini  akan menjadi  pembeli  potensial  terhadap produk asuransi yang dijualnya. Dengan  kata  lain,  walaupun  pada awalnya hubungan hukum antara Bank dan  nasabahnya  berdasarkan  kontrak yang  timbul  dari  penggunaan  produk perbankan  seperti  yang  diatur  dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Jo. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan,  tetapi  dalam skema Bancassurance ini,  konsekuensi perikatan  yang  timbul  dari  penjanjian asuransi  yang  dijual  Bank  terhadap nasabahnya tersebut bukanlah menimbulkan perikatan antara nasabah dengan  Bank tersebut.  Tetapi,
perikatan  yang  timbul  tetap  antara nasabah  (yang  berubah  menjadi tertanggung  dalam  kontrak  asuransi) dengan perusahaan asuransi penerbit. Jadi  sebagai  agen  penjualan,  secara hukum Bank tidak menggantikan posisi
perusahaan  asuransi  sebagai pihak penanggung dalam Bancassurance .
Secara  teori  batasan  hak  dan tanggungjawab  masing-masing  pihak yang terlibat dalam Bancassurance cukup jelas,  tetap  saja  permasalahan- permasalahan  hukum  dapat  muncul dalam  pelaksanaannya  di  lapangan. Kesalahan  itu  bisa  saja  datang  dari pihak perusahaan asuransi.
Saling  kontrol  antara  perusahaan asuransi dengan Bank dalam kerjasama Bancassurance inilah  bagian  yang  cukup sulit  untuk  dilaksanakan  secara  baik. Ini  dikarenakan,  walaupun  sama-sama lembaga  keuangan,  kedua  lembaga  ini memiliki  jiwa  aktivitas  yang  sangat berbeda.
Bank  yang  dimasuki  oleh  produk asuransi  akan  memberikan  perhatian pertama  kepada  stabilitas  pasar  dari produk-produk perbankannya, sehingga Bank dapat saja hanya sekedar menjalankan  upaya  penjualan  produk tanpa memahami prinsip-prinsip asuransi yang berlaku. Sebaliknya,  perusahaan  asuransi sendiri  sebagai  pemilik  produk  yang dijual
dan yang akan tetap bertanggungjawab  terhadap  resiko pertanggungan,  akan  sangat  menaruh perhatian  dalam  aktivitas  kontrak asuransi  melalui  pemasaran  Bank tersebut.
Hubungan  hukum  keagenan  yang mendasari Bancassurance secara  umum lebih mendudukkan kedua belah pihak sebagai  mitra  yang  sejajar  yang membuat  sulit  bagi  perusahaan asuransi
untuk terus menerus memberikan  instruksi kepada  pihak Bank.
30
Keadaan  ini  membuat  beberapa pihak  menganggap  bahwa  kordinasi pelaksanaan Bancassurance ini  sering lebih  mudah  dikendalikan  dan mencapai  sasarannya  bila  perusahaan asuransi dan Bank tersebut datang dari suatu grup atau induk usaha yang sama. Pasalnya, dalam hubungan sistercompany ataupun subsidiary ,  Bank  dapat  lebih koperatif untuk memaksimalkan sasaran  pasar  dengan  tetap  berpegang pada  kualitas  dan  legalitas  produk  dan pelayanan.
Bancassurance tidak  selalu  dilakukan antara  Bank  dan  perusahaan  asuransi dalam satu dalam hubungan darah atau grup. Karena kesadaran dan keyakinan bahwa  alternatif  penghasilan  tersebut akan  dapat  membantu  stabilitas  laba Bank  akan  membuat  Bank  tersebut dapat juga mengkomodir semangat dari perusahaan  asuransi  untuk  mengejar pasar  asuransi  di  wilayah  aktivitas Bank.  Oleh  karena  itu,  pemahaman atas  produk  dan  korelasinya  dengan produk  perbankan  milik  Bank  akan menjadi dasar yang cukup penting bagi Bank  untuk  membangun  komitmen pasar yang jelas.
Dalam  setiap  kegiatan transaksi efek, informasi merupakan faktor yang sangat  strategis.  Namun,  distribusi informasi yang material tentang emiten seringkali  berlangsung  tidak  merata  di pasar.  Untuk  informasi  yang  sifatnya tidak  material  mungkin  tidak  menjadi soal.  Jika  informasi yang  menyangkut perkembangan  terkini  tentang  emiten itu  bersifat  material,  maka  distribusi yang tidak merata tadi menjadi masalah yang cukup serius.
Ada  sebagian  pelaku  pasar  yang mendapatkan  informasi  penting  ini,
tapi  di  sisi  lain  ada  sebagian  pelaku pasar  yang  tidak  mengetahui  sama sekali  tentang  informasi  tersebut. Terdapat  jarak  dalam  distribusi informasi atau  yang  biasa  disebut dengan asymmetric  information di  pasar. Akibatnya,  ada  pelaku  pasar  yang merasa  diuntungkan  dan  ada  pelaku pasar  yang  merasa  dirugikan  akibat informasi tersebut.
Adanya asymmetric information menunjukkan  bahwa  pasar  belum efisien.  Di  atas  kertas,  pasar  modal disebut  efisien  jika  pelaku  pasar mendapatkan  akses  yang  sama terhadap  sumber  informasi  material tentang emiten.
Dari  sisi  peraturan,  sebenarnya Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sudah mengatur tentang bagaimana distribusi informasi itu harus dilakukan sehingga emiten  betul-betul  terbuka  dan transparan ke publik.
Peran  dari  dunia  perbankan  untuk turut  serta  dalam  memasarkan  produk asuransi  bukanlah  merupakan  praktek baru. Di  Indonesia  sampai  saat  ini keberadaan Bancassurance masih  belum diatur  secara  hukum.  Dalam  Pasal  10 (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998  Tentang  Perbankan  memang dengan  tegas  diatur  bahwa  Bank  tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Dalam Bancassurance pihak  Bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi  jasa  pertanggungan tersebut  dan  kemudian  menjualnya kepada para
konsumen atau nasabahnya,  melainkan  hanya  sebagai alat  ataupun  agen  yang  merupakan
31
perpanjangan  tangan  dari  perusahaan asuransi kepada calon tertanggung.
Mengenai  konsekuensi  produk yang  dijual,  bukan  merupakan kewajiban
dari bank
untuk memenuhinya,  akan  tetapi  perusahaan asuransi  yang  menjadi  mitra  Bank dalam perjanjian Bancassurance tersebut. Aktifitas  keagenan  produk  untuk dijual  kepada  nasabah  Bank,  bukan hanya terlihat dalam Bancassurance , akan tetapi  juga  dalam  penggunaan  Bank sebagai  alat  penjualan  produk  yang dibungkus bersamaan dengan peluncuran produk-produk perbankan. Oleh  karena  itu,  langkah  Bank untuk  menjadi channel  distribution produk  asuransi  tersebut  seharusnya tidak mendapat larangan karena secara komersial mampu meningkatkan kinerja  dan  peningkatan  pencapaian keuntungan dari kedua pelaku lembaga keuangan tersebut. Kendatipun  demikian,  walaupun secara komersial keberadaan
Bancassurance tersebut memang dibutuhkan  dan    tidak  dilarang, sebaiknya  peraturan  yang  mengatur tatacara Bancassurance tersebut  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998 Tentang Perbankan dan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014 Tentang Perasuransian
haruslah merupakan  agenda  yang  mutlak  untuk segera diwujudkan dari sekarang. Dalam  posisinya  sebagai  agen  dari produk  asuransi,  tentunya  Bank  yang akan menjadi mitra pelaksana Bancassurance tersebut  haruslah  telah terlebih dahulu
mendapatkan kualifikasi  kelayakan  untuk  bertindak sebagai  agen.  Hal  tersebut  sangat dibuthkan  untuk  menjaga  kewajiban dari  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam
Bancassurance ini  dapat  secara  jelas  dan tegas terlindungi.
Sesuai  dengan  Rancangan  Menteri Keuangan PMK.010/2012, perusahaan asuransi  dapat  memasarkan  produk asuransi  secara  langsung  ( direct marketing )  dan/atau  melalui  kerjasama dengan  agen  asuransi  perorangan, perusahaan  agen  asuransi,  Bank ( Bancassurance ),  dan  badan  usaha  selain perusahaan agen dan Bank. Perusahaan asuransi  yang  melakukan  pemasaran produk  asuransi  melalui  kerjasama Bank  ( Bancassurance )  wajib  terlebih dahulu memperoleh persetujuan
Menteri(Rancangan  Peraturan  Menteri
Keuangan PMK.010/2012).
Bank  yang  melakukan Bancassurance harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku  dibidang  perbankan  dan perasuransian,  antara  lain  ketentuan Bank  Indonesia  yang  terkait  dengan manajemen  risiko,  rahasia  bank, transparansi  informasi  produk,  dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian  terutama  yang  terkait dengan Bancassurance . Dalam  melakukan Bancassurance ,
Bank  dilarang  menanggung  atau  turut menanggung  risiko  yang  timbul  dari produk  asuransi  yang  ditawarkan.
Segala risiko dari produk asuransitersebut  menjadi  tanggungan perusahaan  asuransi  mitra  bank.  Bank yang  melakukan  bancassurance  hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi  yang  dinyatakan  dalam perjanjian  kerjasama  antara  Bank dengan  perusahaan  asuransi  mitra
Bank(Surat  Edaran  Bank  Indonesia No. 12/35/DPNP Bagian I, Butir 2,3). Perusahaan
asuransi
32
mengembangkan
strategi
pemasarannya  dengan  bekerjasama dengan bank sebagai mitra. Kerjasama ini  disebut  dengan Bancassurance ,  yang menurut  SEBI  (Surat  Edaran  Bank Indonesia)  No.  12/35/DPNP  tanggal 23  Desember  2010  memiliki  beberapa jenis. Selanjutnya, diketahui bahwa ada jenis Bancassurance yang termasuk dalam kategori pure bundling product atau sering disebut dengan tying . Pada tanggal 02 April 2014, Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) menggelar  siding  terkait  kasus Bancassurance dalam  perkara  Nomor 05/KPPU-I/2015 (Dugaan  Perjanjian Tertutup  ( Tying  Agreement )  dan Penguasaan Pasar oleh BRI, http://www.kppu.go.id/id/2014/04/d ugaan-perjanjian-tertutup-dan- penguasaan-pasar-oleh-bri., diakses pada  tanggal  23  Desember  2015), dijelaskan  bahwa  PT.  Bank  Rakyat Indonesia,  Tbk  (Persero)  (Terlapor  I) melakukan perjanjian kerjasama
Bancassurance dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin  Jiwa  Sejahtera  (Terlapor  II) dan  PT.  Heksa  Eka  Life  Insurance (Terlapor  III)  dilaporkan  diduga melakukan  pelanggaran  Pasal  15  ayat (2)  dan  atau  Pasal  19  huruf  a  Undang No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkembangan praktik Bancassurance membuat otoritas pengawas perbankan menghimbau agar Bancassurance terbuka bagi  asuransi  lain,  artinya  tidak  ada perjanjian eksklusif antara satu asuransi tertentu  dengan  pihak  Bank(OJK
Minta Bancassurance
Terbuka  Bagi Asuransi  Lain  Jika  tak  terbuka  bagi industri  asuransi  lain,  maka  tidak  fair,
< http://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5333e8bae1daf/ojk-minta- bancassurance-terbuka-bagi-asuransi- lain , diakses pada tanggal 23 Desember 2015). Menjadi  pertanyaan  adalah  apakah benar  strategi  pemasaran  produk asuransi dalam Bancassurance berpotensi melanggar hukum perbankan. Penjualan  secara bundling terjadi  ketika produk  Bank  dan  produk  asuransi sebagai dua produk yang terpisah dijual secara bundle .  Dalam  kategori  jenis Bancassurance yang  dibuat  oleh  Bank Indonesia  diketahui  bahwa  terdapat jenis Bancassurance yang merupakan pure bundling atau disebut juga dengan tying . Tindakan pure  bundling atau tying dalam Bancassurance belum  dapat dikategorikan melanggar hukum persaingan  usaha  khususnya  Pasal  15 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  mengenai  Perjanjian  Tertutup dan  Pasal  19  huruf  a  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat mengenai penguasaan pasar. Mengingat pendekatan  yang  digunakan rule  of reason maka  harus  dibuktikan  tindakan tersebut menyebabkan praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat.  Sampai  pada  saat  ini  potensi Bancassurance dalam melanggar ketentuan  tersebut  sangat  kecil mengingat  tidak  ada  pelaku  usaha perbankan dan/atau asuransi menguasai pasar. Aspek  hukum  persaingan  usaha yang dimaksud dalam tulisan ini terkait dengan  aspek  hukum  material  dan
formal.  Kedua  pasangan  dimensi hukum  ini  tidak  dapat  dipisahkan mengingat  keduanya  sangat  penting untuk  dipahami  sebagai  satu  kesatuan yang  utuh.  Oleh  karena  demikian luasnya aspek hukum persaingan usaha itu (dengan segala kompleksitas teoretis dan  praktisnya).  Hukum  persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan  diundangkannya  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.
Ada  banyak  terminologi  yang diintroduksi  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  ini. Sebagian  di  antaranya  dapat  dilihat dalam  ketentuan  umumnya.  Namun, untuk  menyamakan  persepsi  ada beberapa  diantaranya  yang  perlu dikemukakan.
Pertama ,  undang-undang  ini membedakan  istilah  “monopoli”  dan “praktek
monopoli”. Kata monopoli adalah  kata  yang  bermakna netral,  yaitu  penguasaan  atas  produksi dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha.  Penguasaan  demikian tidak  harus  berarti  negatif.  Ada  jenis monopoli  tertentu  yang  tidak  bisa dihindari  demi  alasan  efisiensi  ( natural monopoly )  atau  karena  dilindungi  oleh undang-undang  ( statutory  monopoly ). Yang  dilarang  adalah praktek  monopoli , yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai  monopoli  yang  menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Jadi,  monopoli  bisa  berdampak positif  dan  bisa  negatif.  Sayangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas.  Hal  itu  terlihat  dari  pemakaian judul  Bagian  Pertama  dari  Bab  IV tentang  Kegiatan  yang  Dilarang.  Di situ  dicantumkan  istilah  “monopoli” sebagai  salah  satu  jenis  kegiatan  yang dilarang,  yang  seharusnya  tertulis “praktek monopoli”.
Kedua ,  sekalipun  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  sering diberi  nama  lain  sebagai  Undang- Undang  Antimonopoli,  pada  dasarnya monopoli  hanya  salah  satu  jenis kegiatan  yang  disebut-sebut  dalam undang-undang  ini.  Di  samping  ada bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang(Catatan  Seputar  Hukum Persaingan  Usaha, http://business- law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan- seputar-hukum-persaingan-usaha/, diunduh  pada  tanggal 12  Desember 2015).
Terminologi  yang  ditampilkan untuk  menunjuk  kepada  bentuk- bentuk  perjanjian  atau  kegiatan  yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang
Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  ini sebenarnya  tidak  tersusun  secara sistematis.  Pengertian  suatu  istilah
34
seringkali  tumpang  tindih  dengan istilah lainnya. Kartel
untuk mengontrol harga, misalnya, dapat saja berarti  sama  dengan  penetapan  harga ( price  fixing ).  Perjanjian  tertutup ( exclusive  dealing )  bisa  saja  isinya merupakan pemboikotan.
Tabel berikut  ini  akan  membantu  kita  dalam menyederhanakan  pengertian  tentang jenis  perjanjian  dan  kegiatan  yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang
Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Sifat pendekatan per se atau rule of reason yang  disebutkan  pada  tiap-tiap  bentuk perjanjian/kegiatan  adalah  asumsi sementara  dengan  sekadar  melihat pada  indikator  rumusan  kalimat  pasal- pasal yang mengaturnya.

## E. SIMPULAN
1. Tindakan yang  dilakukan  oleh
Bank  dengan  Asuransi dalam melakukan kegiatan usaha Bancassurance merupakan  tindakan kerjasama usaha
dalam menggabungkan dua produk dalam satu  wadah. di  Indonesia  sampai saat  ini  keberadaan Bancassurance masih  belum  diatur  secara  hukum.
Dalam  Pasal  10  (b)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan memang dengan  tegas  diatur  bahwa  bank tidak  diperbolehkan  melakukan usaha  perasuransian.  Akan  tetapi, dalam Bancassurance pihak  bank bukanlah  sebagai  pihak  yang memproduksi  jasa  pertanggungan tersebut dan kemudian menjualnya
kepada  para  konsumen  atau nasabahnya,  melainkan  hanya sebagai  alat  ataupun  agen  yang merupakan  perpanjangan  tangan dari  perusahaan  asuransi  kepada calon tertanggung. Sebenarnya, aktivitas untuk mengageni  produk  untuk  dijual kepada nasabah bank, bukan hanya terlihat  dalam Bancassurance ,  akan tetapi juga dalam penggunaan bank sebagai  alat  penjualan  produk- produk yang dibungkus bersamaan dengan peluncuran produk-produk perbankan.  Misalnya  reksa  dana, dan  produk-produk kombinasi lainnya. Oleh  karena  itu,  langkah  Bank untuk  menjadi channel  distribution produk asuransi tersebut seharusnya tidak mendapat larangan  karena  secara  komersial mampu  meningkatkan  kinerja  dan peningkatan pencapaian keuntungan  dari  kedua  pelaku lembaga keuangan tersebut. Dalam hal  perlindungan  bagi  kepentingan nasabah,  Surat  Edaran  Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember  2010  Perihal Penerapan Manjemen  Risiko  pada  Bank  yang
Melakukan  Aktifitas  Kerjasama Pemasaran  dengan  Perusahaan Asuransi ( Bancassurance ) merupakan salah satu jawaban bagi terjaminnya upaya  perlindungan  nasabah  yang baik. Upaya perlindungan kepentingan  nasabah  tersebut memfokuskan  untuk  menekan kemungkinan timbulnya mis-selling yakni  agar  nasabah  tidak  salah mengira produk asuransi
merupakan  produk  bank  sehingga tidak  menyebabkan  kesesatan berpikir  yang  dapat  merugikan kepentingan nasabah.
2. Secara umum dalam melaksanakan manajemen  risiko,  bank  harus menciptakan  proses  pembatasan risiko  dalam  rangka  melakukan identifikasi  dan  seleksi  terhadap risiko yang mampu ditanggungnya. Proses pembatasan risiko ini terkait erat  dengan  adanya  proses pengawasan  atas  batas  yang  telah ditetapkan. Manajemen risiko yang dilakukan  harus  seragam  dengan satuan kerja operasional. Pemisahan  kegiatan  Bank  dan asuransi serta pembatasan pertanggungjawaban bank dilakukan dalam rangka menegakkan  manajemen  risiko  itu sendiri dan dalam rangka menjamin ketersediaan  dan  keamanan  dana nasabah.  Pada  Pasal  29  ayat  4 (empat) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan  tentang  penyediaan informasi  mengenai  kemungkinan timbulnya  risiko  kerugian  nasabah. Informasi  tersebut perlu  diberikan dalam  hal  bank  bertindak  sebagai perantara  penempatan  dana  dari nasabah.
3. Sampai  pada  titik  ini  dapat dipahami bahwa
Bancassurance bukan  merupakan  hal yang  dilarang  secara  mutlak. Pedoman  yang  dipakai  dalam menilai
strategi
Bancassurance dengan  sistem bundling yang diterapkan  adalah  apakah  tindakan ini berpotensi menciptakan kondisi anti persaingan dan mengakibatkan pada  terjadinya  monopoli.  Dengan demikian, pendekatan yang digunakan  dalam  menilai bundling product adalah  pendekatan rule  of reason . Pendekatan rule of reason digunakan  mengingat  ada manfaat  dari  strategi bundling baik itu bagi konsumen maupun pelaku usaha,  sehingga  penafsiran  yang tidak  kaku  layak  diterapkan. Ditegaskan  bahwa  pendekatan yang  dipakai  untuk  menilai pelanggaran  Pasal  15  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Persaingan Usaha mengenai  perjanjian  tertutup  ( tying agreement )  adalah  pendekatan rule  of reason ,  oleh  karenanya  harus dibuktikan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan secara bundling dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat.  Sampai  titik pembahasan  ini  diketahui  bahwa praktek bundling merupakan  salah satu strategi pemasaran yang boleh diterapkan  oleh  pelaku  usaha sepanjang  tidak  menimbulkan praktek  monopoli  dan  persaingan usaha yang tidak sehat.

## F. SARAN
1. Penulis menyarankan agar nantinya Undang-undang  perbankan  di Indonesia bisa mengatur lebih jelas kegiatan  usaha  perbankan  dan pembatasannya  yang  boleh  dan dilarang  untuk  dilakukan  oleh bank,  mengingat  karena  banyak bank yang mengintegrasikan berbagai  usahanya  lebih  memilih
36
celah dengan melaksanakan kegiatan  yang  bergerak  dibidang distribusi  seperti  kerjasama  antara bank  dan  perusahaan  asuransi dalam  penjualan  produk  asuransi ( bancassurance ).  Esensi  larangan tersebut yakni menjaga keterlibatan bank secara tidak terbatas terhadap usaha  lainnya  agar  kesehatan  bank dapat  dipelihara  dengan  baik menjadi tidak tercapai. 2. Terkait  hubungan  antara  lembaga perbankan dengan lembaga asuransi  dalam  penggabungan  atau kerjasama  usaha Bancassurance , sangat  penting  untuk  kolaborasi ketentuan, tujuan (baik itu visi misi perusahaan),  dan  semangat  kerja yang jelas untuk menjaga kestabilan masing-masing  pihak  (Bank  dan asuransi).
3. Terhadap kekhawatiran atau dugaan  adanya  tindakan  perjanjian tertutup  ( tyingagreement )  dalam kegiatan  usaha Bancassurance ,  maka diperlukan  kekuatan  hukum  yang pasti  dan  solid  dari  berbagai lembaga  terkait.  Dikarenakan  saat ini  kegiatan  usaha Bancassurance telah  berlangsung  cukup  lama  dan sudah  di  operasionalkan  oleh hampir  keseluruhan  Bank  di Indonesia,  dan  masyarakat  sudah menjadi  pihak  yang  terlibat didalamnya,  sehingga  perlu  adanya kekuatan  hukum  yang  konkret untuk mengatur Bancassurance .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdurrahman  A. Ensiklopedia  Ekonomi Keuangan Perdagangan .  Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
Abdulkadir,  Muhammad, Hukum Asuransi  Indonesia ,  Bandung  : Citra Aditya Bakti, 2002.
Ali, Masyhud, Manajemen Risiko Strategi Perbankan  dan  Dunia  Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Ais,  Chatamarrasjid, Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana  Telah    Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  dan  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  1999 Jo.  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004    Tentang  Bank
Indonesia,  Edisi  Revisi ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Ashshofa,  Burhan. Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2004.
Asikin,  Zainal, Pokok-pokok  Hukum Perbankan , Jakarta: Raja
Grafindo Perkasa, 1995.
Djohanputro,  Bramantyo. Manajemen Risiko  Korporat .  Jakarta  :PPM. 2008.
37
Djumhana, Muhammad, Hukum perbankan di Indonesia , Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000. Craig  F.  Churchill,  Dominic  Liber, Michael  J.  McCord,  dkk.
Mengembangkan  Asuransi  Bagi Lembaga  Keuangan  Mikro  : Petunjuk Teknis Untuk Mengembangkan  dan  Menawarkan Asuransi  Mikro .  Diterjemahkan oleh  Mahmud  Jaya,  Jakarta  : Kantor ILO Jakarta, 2003.
Fardiansyah,  Tedy. Rekfleksi  &  Strategi Penerapan  Manajemen  Risiko Perbankan  Indonesia .  Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001.
Fuady,  Munir. Hukum  Perbankan Modern  Berdasarkan  Undang- Undang  Tahun  1998 ,  Jakarta  : Citra Aditya Bakti, 1999.
Fahmi, Irfan, MANAJEMEN RISIKO Teori,  Kasus,  dan  Solusi , Bandung:  Penerbit  Alfabeta, 2014.
Gandapradja,  Permadi,
Dasar  dan Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta:
Gramedia  Pustaka  Utama,
2004.
Hadjon,  M  Phillipus.
Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia , Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
Hasibuan,  SP  Melayu  , Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: Bumi
Aksara, 2001.
Hidayat,  Syarifudin  dan  Sedarmayanti.
Metodologi  Penelitian ,  Bandung  : Mandar Maju, 2002. Hermansyah.
Hukum Perbankan Nasional  Indonesia  (Ditinjau Menurut  UU  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor  10  dan  UU  Nomor  23
Tahun  1990  jo.  UU  Nomor  3 Tahun  2004  Tentang  Bank Indonesia) .  Jakarta:  Kencana, 2011.
Idroes  N  Ferry. Manajemen  Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan  8  Pilar  Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia . Jakarta : Rajawali Pers. 2008.
IKATAN  BANKIR  INDONESIA, Memahami  Bisnis  Bank ,  Modul Sertifikasi  Tingkat  I  General Banking – LSPP  IBI,  Jakarta  : Gramedia  Pustaka  Utama, 2015.
Mustofa, A. dan Budi Rahman Hakim (ed), Sejarah  Perasuransian  di Indonesia ,  Jakarta:  RMBOOKS,
2008.
Nugroho,  Susanti  Adi, Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia
Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan  Hukumnya ,  Jakarta  : Kencana Prenada Media Group, 2012.
Nitisusastro,  Mulyadi, Asuransi  dan Usaha  Perasuransian  di  Indonesia , Bandung : Alfabeta, 2011.
Prawirohamidjojo,
Soetojo & Marthalena  Pohan, Hukum Perikatan , Surabaya : Bina Ilmu, 1978.
38
Rahardjo, Satjipto,
Ilmu
Hukum, Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2000.
Rasyidi, Lili. Filsafat Hukum , Bandung : Remadja Karya, 1988.
Rokan,  Mustofa  Kamal, Hukum Persaingan  Usaha  Teori  dan Praktiknya di Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
Sastrawidjaja,  M.  Suparman  dan
Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Terhadap Tertanggun. Asuransi Deposito. Usaha Perasuransian. Bandung : Alumni, 1997.
Satrio,  J. Hukum  Perikatan (Perikatan Pada  Umumnya), Jakarta:  Citra Aditama, 1999.
Santiago,  Faisal, Pengantar  Hukum Bisnis ,  Jakarta  :  Penerbit  Mitra Wacana Media, 2012.
Sembiring,  Sentosa, Hukum  Perbankan , Bandung : Mandar Maju, 2000.
Sendra, Ketut, Bancacassurance Kemitraan Strategis Perbankan Dan
Perusahaan  Asuransi ,  Jakarta  :
Pustaka Gramedia, 2009.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :
Raja Grafindo, 2004.
Suyatno,  Thomas,  dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama, 2007. Surya,  Indra  dan  Ivan  Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance  :    Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi
Kelangsungan  Usaha ,  Jakarta  : Kencana, 2006.
Siegel G Joel. dan Jae K. Shim, Kamus Istilah  Akuntansi ,  Jakarta  :  Elex Media Komputindo, 1999. Sitompul, Zulkarnain,
Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan ,
Jakarta; Gramedia, 2004.
Siswanto,  Arie.  ” Hukum  Persaingan Usaha ,  Jakarta  :  Ghalia. Indonesia, 2002 .
Tanya, L Bernard. Teori Hukum, Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang Lintas  Generasi, Jakarta  :  Genta
Publishing, 2013. Usman, Rachmadi, Penyelesaian Pengaduan  Nasabah  dan  Mediasi Perbankan ,  Bandung  :  Mandar Maju, 2011.
Wignyosubroto,  Soetandyo, Hukum  :
Paradigma,
Metode dan Masalahnya ,  Jakarta  :  ElSAM dan HUMA. 2012.
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Wijaya, Anti  Monopoli ,  Jakarta  :  Raja Grafindo, 1999.

## UNDANG-UNDANG
Indonesia, Undang-Undang  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan ,  UU  No.  10  Tahun 1998.
Indonesia, Undang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat ,  Nomor  5,  Tahun 1999.
39
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan, UU  No.  10,  LN  No.  182 Tahun 1998.
Indonesia, Undang-Undang  Tentang
Perasuransian ,  UU  No.  40,  LN Nomor 337,  Tahun 2014.
Indonesia, Undang-Undang  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, UU  No.  5    LN  Nomor  33, Tahun 1999.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang [Wetboek  van  Koophandel  voor Indonesie], Jakarta  :  Pradnya Pramita, 1976.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  : 12/35/DPNP  tentang  Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan  Kerjasama  Pemasaran dengan  Perusahaan  Asuransi (Bancassurance).
Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor
12/35/ DPNP tanggal 23 Desember 2010.

## INTERNET
CIMB Sun Life Siap Jadi Pemain Terdepan
Bancassurance  di  Indonesia ,  (08 Oktober  2015),  pada  situs < http://www.cimbsunlife.co.i d/id/RuangBerita/SiaranPers/ tabid/82/mid/746/newsid746 /7/Default.aspx >.
Simanjuntak,  Ricardo, Beberapa  Catatan Terhadap Revisi UU No. 2/1992 tentang  Usaha  Perasuransian.
Artikel termuat di
< www.legalitas.org >.
Dugaan  Perjanjian  Tertutup  (Tying Agreement)  dan  Penguasaan  Pasar oleh  BRI ,  terdapat  pada  situs < http://www.kppu.go.id/id/2 014/04/dugaan-perjanjian- tertutup-dan-penguasaan-pasar- oleh-bri >.
OJK  Minta  Bancassurance  Terbuka  Bagi Asuransi  Lain  Jika  tak  terbuka bagi  industri  asuransi  lain,  maka tidak  fair, terdapat  pada  situs < http://www.hukumonline.co m/berita/baca/lt5333e8bae1da f/ojk-minta-bancassurance- terbuka-bagi-asuransi-lain >.
Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha , terdapat pada situs < http://business- law.binus.ac.id/2013/01/20/ca tatan-seputar-hukum- persaingan-usaha/ >.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  : Bancassurance belum termasuk perjanjian  tertutup,  terdapat pada
situs < http://www.kppu.go.id/id/b log/2014/06/kppu-sampaikan- pendapat-resmi-terkait- bancassurance-ke-ojk/ >.

## JURNAL
Fuad. Simultanitas  Dan  “Trade-Off” Pengambilan  Keputusan  Finansial Dalam Mengurangi Konflik Agensi: Peran  Dari  Corporate  Ownership . Jakarta  :  Simposium  Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. Theory  of  The  Firm:  Managerial Behavior,  Agency  Cost  and Ownership  Structure. Journal  of Financial Economics, 1976.
Rahim,
Hendrismas. Optimisme Pertumbuhan  Asuransi  Indonesia; Proyeksi  Perkembangan  Lima Tahun  (2014-2018) ,  Jurnal Asuransi  dan  Manajemen Risiko, September 2013.
Mursalim. Income Smoothing dan Motivasi Investor ,  Jakarta  :  Studi  Empiris pada Investor di BEJ.
Simposium Nasional Akuntansi
VIII, IAI, 2005.