## Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Dimasa Pandemi

## Anida Sri Rahayu Mastur
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung e-mail: anidasrirahayumastur@gmail.com
Abstrak , Covid-19 menimbulkan berbagai permasalahan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Dunia. Salah satu  bantuan  yang  diberikan  untuk  mengurangi  dampak  dari  adanya  Covid-19  adalah  Program  Indonesia Pintar. Namun dalam praktiknya, di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat beberapa target yang belum tercapai berkaitan dengan program ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SDN  Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan teknik  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  variable  ukuran/standar  kebijakan,  belum sepenuhnya  tercapai,  namun  dalam  hal  tujuan  kebijakan  sudah  tercapai  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih layak pakai . Namun untuk sumberdaya dana masih belum maksimal. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi namun belum bekerja dengan maksimal dikarenakan pelaksana kebijakan memiliki kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana PIP oleh orangtua siswa dimasa pandemi Covid-19. Sikap atau kecenderungan para pelaksana memberikan respon yang positif terhadap program PIP. Komunikasi antar badan dalam organisasi sudah terorganisir dan berjalan dengan baik, begitupun komunikasi antar  organisasi,  namun  komunikasi  antara  organisasi  dan  masyarakat  khususnya  dengan  orangtua  siswa belum berjalan dengan maksimal. Yang terakhir, lingkungan ekonomi dan sosial dari siswa dan orangtua siswa penerima PIP sangat mendukung keberhasilan implementasi PIP, begitupun juga dengan para elit politik desa yang mendukung adanya program ini.
Kata Kunci : Covid-19, Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar
Abstract, Covid-19 causes various problems not only in Indonesia but also in the world. One of the assistance provided  to  reduce  the  impact  of  Covid-19  is  the  Smart  Indonesia  Programme.  However,  in  practice,  at  SDN Cakrataruna, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, there are still some targets that have not been achieved related  to  this  program.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  implementation  of  the  Smart  Indonesia Programme (PIP) policy at SDN Cakrataruna, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques and data collection obtained through observation  and  interviews  with  purposive  sampling  technique.  The  results  of  the  study  show  that  from  the variable size/standard policy, it has not been fully achieved, but in terms of policy objectives, it has been achieved in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Programme. Human resources are in accordance with the required criteria  as  well  as  facilities  and  infrastructure  resources  that  are  still  suitable  for  use.  However,  the  funding resources are still not maximized. The characteristics of implementing agents are in accordance with the main tasks and functions but have not worked optimally because policy implementers have difficulty controlling the use of PIP funds by parents during the Covid-19 pandemic. The attitude or tendency of the implementers to respond positively  to  the  PIP  program.  Communication  between  agencies  in  the  organization  has  been  organized  and running well, as well as communication between organizations, but communication between the organization and the  community,  especially  with  parents  of  students,  has  not  run  optimally.  Lastly,  the  economic  and  social environment of the students and their parents who receive PIP strongly supports the successful implementation of PIP, as do the village political elites who support this program.
Keyword : Covid-19, Policy Implementation, Smart Indonesia Programme.

## 1. Pendahuluan
Salah satu masalah yang dihadapi negara-negara di Dunia adalah masalah kemiskinan, begitupun  dengan  Indonesia.  Kondisi  perekonomian  di  Indonesia  ini  diperparah  dengan adanya  pandemi  covid-19  ditahun  2020  yang  membuat  perekonomian  terasa  kian memburuk. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah  telah  memprediksi  tingkat  warga  tidak  mampu  akan  meningkat  akibat Covid-19. Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  warga  yang  mengalami  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  dan  banyak  pula  pedagang  kecil  yang  akhirnya  terpaksa  untuk  menutup usahanya dikarenakan omset penjualannya menurun setelah adanya Covid-19. Inilah yang mengakibatkan  tingginya  angka  pengangguran.  Tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan karena  Covid-19  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  juga  keterampilan  memperparah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.
Bantuan untuk warga yang terkena dampak dari masalah Covid-19 terus berdatangan. Bukan hanya bantuan langsung dari donator, namun juga bantuan dari pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak dari adanya pandemi covid 19 tersebut diantaranya; Bantuan Sembako, Bantuan Social Tunai, BLT Dana Desa, Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Subsisdi Gaji Karyawan, BLT Usaha Mikro Kecil dan Program Keluarga Harapan. Untuk anak yang masih berusia  sekolah  yang  termasuk  kedalam  siswa  miskin  atau  rentan  miskin,  pemerintah memberikan bantuan khusus yang terpisah dari program-program bantuan umum lainnya.
Seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020,  bahwa  Program  Indonesia  Pintar  yang selanjutnya  disingkat  PIP  adalah  bantuan  berupa  uang  tunai,  perluasan  akses,  dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tidak mampu dalam membiayai pendidikan dapat diilustrasikan bahwa siswa tersebut memiliki orang  tua  yang  memiliki  penghasilan  kurang  dari  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  setiap bulannya.  Dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini tentu saja kebijakan PIP ini sangat bermanfaat  sekali  untuk  memberikan  dukungan  finansial  bagi  anak  usia  sekolah  yang termasuk kedalam kategori miskin atau rentan miskin.
Pada  kenyataannya,  berdasarkan  beberapa  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  masih terdapat  berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  PIP  di Indonesia  dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun  terakhir.  Sejak  program  ini  masih  memiliki nama  Program  Bantuan  Siswa  Miskin,  hingga  kemudian  disempurnakan  dengan  nama Program Indonesia Pintar. Penelitian tersebut diantaranya adalah (Sujatmiko & Rosdiana, 2014),  (Lusiana,  2018),  yang  menyatakan  bahwa  ukuran  dan  sasaran  kebijakan  belum sepenuhnya  tercapai.  Meskipun  demikian,  dalam  hal  tujuan  kebijakan,  penelitian  dari (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014)  dan  (Rakista,  2020)  menyatakan  bahwa  implementasi
kebijakan  sudah  sesuai  dengan  tujuan.  Dalam  hal  sumber  daya  manusia,  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014),  (Lusiana,  2018)  dan  (Rakista,  2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia sudah sepenuhnya terpenuhi, namun dalam hal sumber daya dana, penelitian dari (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) menyatakan bahwa dana yang  dikucurkan  kerap  kali  mengalami  keterlambatan.  Dalam  hal  karakteristik    agen pelaksana, penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Begitupun dengan sikap pelaksana, penelitian yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014),  (Lusiana,  2018)  dan  (Rakista,  2020) menyatakan bahwa pelaksana telah menerima dengan baik kebijakan dan merespon setiap keluhan dari orangtua siswa dengan baik. Selanjutnya dalam hal komunikasi, penelitian yang dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014),  (Lusiana,  2018)  dan  (Rakista,  2020) menyatakan  bahwa  komunikasi  antar  bagian  dalam  organisasi  dan  komunikasi  antar organisasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lusiana, 2018)  menyatakan  bahwa  komunikasi  antara  organisasi  dan  orangtua  siswa  belum terlaksana  dengan  baik.  Terakhir,  dalam  hal  lingkungan  ekonomi,  social  dan  politik, penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014)  dan  (Lusiana,  2018) menyatakan  bahwa  kondisi  tersebut  telah  mendukung  tercapainya  keberhasilan  dari kebijakan ini.
Selama masa pandemi Covid-19, permasalahan-permasalahan mengenai implementasi kebijakan PIP tersebut rupanya juga ditemukan di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten  Tasikmalaya.  Adapun  kuota  PIP  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  SDN Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  di  masa  pandemi  covid  19 (Tahun  Ajaran  2020-2021)  merupakan  kuota  yang  terbesar  selama  tiga  tahun  terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh table 1.1
Tabel 1.
Jumlah Kuota PIP tiga tahun terakhir
(Sumber: Data PIP SDN Cakrataruna)
Jumlah  kuota  yang  berikan  untuk  SDN  Cakrataruna  di  tahun  ajaran  tersebut  adalah sebanyak  89  orang.  Meskipun  kuota  tersebut  merupakan  yang  terbesar,  berdasarkan penelitian  awal  masih  terdapat  permasalahan  dimana  siswa  yang  dikatakan  mampu mendapatkan kucuran dana PIP, sementara siswa yang termasuk kedalam kategori siswa miskin atau rentan miskin masih ada yang belum dapat menikmati kucuran dana PIP. Selain
No.  Tahun Ajaran
Jumlah Kuota PIP
1. 2018-2019 71 Orang 2. 2019-2020 31 Orang 3. 2020-2021 89 Orang
itu,  sulitnya  control  mengenai  penggunaan  dana  PIP  selama  masa  pandemi  covid  19  dan penggunaan  dana  PIP  untuk  keperluan  keluarga  selama  masa  pandemi  merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan PIP selama masa pandemi covid 19 di SDN Cakrataruna Kecamatan CIgalontang Kabupaten Tasikmalaya.
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  dimasa  pandemi  dengan tujuan  penelitian  untuk  mendiskripsikan  pelaksanaan  Implementasi  kebijakan  Program Indonesia  Pintar  Sekolah  Dasar  Negeri  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya dimasa pandemi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Penelitian ini mengambil fokus dari Keberhasilan implementasi menurut teori model Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn melalui enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber  daya,  karakteristik  agen  pelaksana  komunikasi  antar  organisasi,  Sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, politik.
Data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui observasi dan wawancara atau interview Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian maka teknik yang digunakan adalah  Purposive  sampling,  yaitu  memilih  narasumber  dipandang  sebagai  pihak  yang mengetahui  tentang  implementasi  PIP.  Adapun  informan  yang  digunakan  sebagai narasumber ( key informan ) dalam penelitian ini adalah terdiri atas;  Kepala Sekolah SDN Cakrataruna, Guru Pendamping PIP SDN Cakrataruna, Operator Sekolah SDN Cakrataruna, Guru Kelas SDN Cakrataruna dan Orang Tua Murid SDN Cakrataruna
Rancangan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu  dengan  mendeskripsikan  secara  menyeluruh  data  yang  didapat  selama  proses penelitian.  Miles  dan  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2012)  mengungkapkan  bahwa  dalam mengolah  data  kualitatif  dilakukan  melalui  tahap  reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil Penelitian
SDN Cakrataruna merupakan Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Kampung Negla RT 001 RW 001 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini resmi berdiri pada tanggal 01 Januari 1973.
Fasilitas untuk sekolah ini sudah cukup baik, dimana sekolah menggunakan sumber listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya listrik 450 watt. Selain itu, sekolah telah memiliki akses air bersih yang baik dan bersih. Untuk keperluan yang berhubungan
dengan internet atau jaringan, seperti keperluan untuk pengajuan siswa penerima Program Indonesia  Pintar  (PIP),  sekolah  sudah  memiliki  sarana  penunjang  yaitu  dengan menggunakan Telkom Speedy sebagai akses internet permanen dan Telkomsel Flash untuk akses internet alternatif.
Pada  tahun  ajaran  2020-2021,  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan kuota dana PIP terbesar selama tiga tahun terakhir. Hal ini juga bertepatan dengan masa pandemi Covid 19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020.  Implementasi  Kebijakan  PIP  SDN  Cakrataruna  dalam  penelitian  ini  dapat  dikaji berdasarkan beberapa variabel menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap kecenderungan  (disposisi)  para  pelaksana,  komunikasi  antarorganisasi,  Kondisi  sosial, ekonomi, politik.

## 1. Sumber Daya
Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  sumber  daya  yang  dikaji  dalam  Implementasi Kebijakan  PIP  SDN  Cakrataruna,  diantaranya:  Sumber  Daya  Manusia,  Sumber  Daya Prasarana dan Sarana, dan Sumber Daya Dana.
Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SDN Cakrataruna bisa dikatakan masih kurang dalam hal pengadaan pembelajaran dikarenakan masih ada guru yang mengajar rangkap dua kelas, kelas I dan kelas II. Selain itu masih ada guru bidang yang merangkap sebagai guru kelas.  Tetapi  dalam  hal  pelaksanaan  program  PIP,  personel  atau  implementator  bisa dikatakan  cukup.  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya memiliki  ketersediaan  tenaga  kerja  untuk  melaksanaan  program  PIP.  Meskipun  tidak seluruh implementator tersebut memiliki pendidikan Strata-1, namun seluruh elemen sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa adanya halangan yang berarti.
Berikut  adalah  table  2  yang  menjelaskan  tentang  tugas  masing-masing  guru  SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya:
Tabel 2. Spesifikasi Tugas No Elemen Tupoksi 1  Kepala Sekolah Penanggung jawab PIP 2 Guru  Pendamping PIP Mengurus administrasi ke bank, memilah dan melengkapi data siswa 3  Operator Mendaftarkan siswa yang sesuai dengan kriteria PIP 4 Guru Kelas Mendata  siswa  miskin  dan  rentan  miskin  yang  ada dikelasnya
Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi
Table  2 menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pihak sekolah yang terlibat dalam  pelaksanaan  program  PIP,  yaitu  Bapak  Agus  selaku  kepala  sekolah  sebagai penanggung jawab program PIP dan juga merupakan ketua yang mengarahkan seluruh staff terkait dengan kebijakan PIP, Bapak Otan selaku guru pendamping PIP yang memiliki tugas untuk mengurus administrasi ke Bank dan mengarahkan orangtua murid untuk melengkapi data siswa berkaitan dengan keperluan pencairan dana PIP, Bapak Wili selaku Operator yang melengkapi  data  siswa  penerima  PIP  di  Dapodik.  Sementara  guru-guru  lainnya  yang merupakan  guru  kelas  bertugas  untuk  mendata  dan  memilah  calon-calon  siswa  yang memenuhi kriteria penerima PIP yang berada dikelasnya.
Dalam pemilihan pelaksana kebijakan PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten  Tasikmalaya  sudah  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang  di butuhkan dan berjalan dengan baik. Misalnya saja guru yang dipilih sudah sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang diinginkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab program  PIP  di  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya.  Guru yang dipilih sebagai pelaksana PIP sangat cocok dan mampu menjalankan tanggung jawab dan  tugasnya  sebagai  pelaksana  PIP,  misalnya  untuk  Operator  Sekolah  sudah  memiliki kualifikasi yang sesuai dalam hal pendidikan yaitu S1- Teknik Informatika sehingga memiliki keahlian khusus untuk dapat memahami sistem dapodik. Selain itu, untuk Guru pendamping PIP  memiliki  keahlian  berkomunikasi  yang  baik  dengan  orangtua  ataupun  dengan  pihak bank dan responsive terhadap seluruh informasi yang diterima. Secara umum, pelaksana program  PIP  di  SDN  Cakrataruna  tersebut  benar-benar  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya dengan semestinya.
Selanjutnya, untuk sumber daya dana, Siswa miskin atau rentan miskin penerima PIP yang  bersekolah  di  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya mendapatkan Rp.225.000 pertahun untuk masing-masing anak kelas I dan kelas VI, juga Rp 450.000    pertahun  untuk  masing-masing  anak  kelas  II  sampai  V.  Jumlah  ini  sudah  bisa dikatakan cukup dan sesuai dengan kebutuhan, karena keperluan anak-anak hanya sekitar antara tas sekolah, sepatu, seragam, alat tulis sekolah dan saat pandemi ini bisa digunakan untuk membeli pulsa guna berkomunikasi dengan guru mengenai proses pembelajaran jarak jauh.
Dalam  aspek  sumber  daya  dana,  pembiayaan  PIP  seluruhnya  dibiayai  oleh  APBN. Pembiayaan tersebut meliputi pengadaan sarana dan prasarana, biaya operasional dan dana yang diterima oleh siswa. Menurut data cross check diantara data peserta didik dan data siswa penerima PIP, masih ada beberapa siswa miskin berpenghasilan orangtua kurang dari Rp.1.000.000,-  yang  belum  mendapatkan  PIP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sumber  dana dana yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya maksimal. Meskipun begitu, Dana PIP langsung diberikan pada rekening masing-masing anak sehingga hal ini menekan adanya korupsi ataupun pungutan liar. Selain hal tersebut, masih terdapat biaya lain yang belum tercover oleh pemerintah, yaitu honor khusus untuk para pelaksana kebijakan PIP. Karena
berdasarkan penelitian dan wawancara, para pelaksana PIP khususnya Operator dan Guru pendamping  masih  berstatus  sebagai  staff  honorer  di  SDN  Cakrataruna.  Akan  lebih  baik apabila  untuk  pelaksana  kebijakan  PIP  diberikan  honor  khusus,  karena  terkadang  untuk biaya transportasi dan biaya percetakan harus terlebih dulu memakai uang pribadi dari para pelaksana kebijakan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dana masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat siswa miskin yang belum mendapatkan kucuran dana PIP dan juga masih terdapat biaya-biaya yang belum tercover oleh pemerintah.
Dalam Implementasi kebijakan disamping membutuhkan sumber daya manusia yang handal  dan  dana  dibutuhkan  juga  sumber  daya  peralatan.  Peralatan  yang  dimaksud mencakup  sarana  yang  digunakan  untuk  operasionalisasi  implementasi  suatu  kebijakan yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan  dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Tabel 1.3 Daftar Prasarana dan Sarana
Sumber: Hasil Pengamatan Prasarana  dan  Sarana  yang  berada  di  SDN  Cakrataruna  Kab.  Tasikmalaya  secara keseluruhan  cukup  memadai  sehingga  dapat  menjalankan  pelayanan  administrasi  PIP dengan baik. Begitupun dengan aspek sumber daya peralatan layanan administrasi PIP SDN Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  sudah  tersedia  secara semestinya.  Terlebih  bila  ke  depan  dilakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  perlatan sebagaimana  mestinya.  Jika  ditahun-tahun  sebelumnya  dibutuhkan  ruangan  untuk menampung orangtua siswa ketika dilakukan sosialisasi mengenai PIP, ditahun ajaran 2020- 2021 ruang kelas dan seluruh peralatan penunjangnya tidak diperlukan untuk implementasi kebijakan  PIP  dikarenakan  tidak  ada  sosialisasi  di  sekolah  untuk  menghindari  adanya kerumunan banyak orang.

## 2. Karakteristik Badan Pelaksana
Dalam  penentuan  agen  pelaksana,  SDN  Cakrataruna  memiliki  kriteria-kriteria  yang diharus  dipertimbangkan  agar  implementasi  program  PIP  dapat  berjalan  dengan  lancar. Para  agen  pelaksana  program  PIP  harus  benar-benar  mengerti  betul  tentang  keadaan
No Uraian Jml Kondisi 1. Ruang Guru 1 unit Baik 2. Kursi Guru 1 unit Baik 3. Meja Guru 1 unit Baik 4. Papan Tulis 1 unit Baik 5. Laptop Lenovo V130 1 unit Baik 7. Printer Epson L120 1 unit Baik
tempat  tinggal  siswa  dan  kondisi  siswa,  sehingga  dalam  penentuan  siswa  yang  berhak mendapat  PIP  bisa  maksimal.  Terdapat  4  pihak  yang  sangat  berperan  penting  dalam pencapaian  keberhasilan  program  PIP  terutama  dalam  penentuan  calon  penerima  PIP. Bapak  Agus  selaku  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab  program  PIP  dan  juga merupakan ketua yang mengarahkan seluruh staff terkait dengan kebijakan PIP, Bapak Otan selaku guru pendamping PIP yang memiliki tugas untuk mengurus administrasi ke Bank dan mengarahkan  orangtua  murid  untuk  melengkapi  data  siswa  berkaitan  dengan  keperluan pencairan dana PIP, Bapak Wili selaku Operator yang melengkapi data siswa penerima PIP di  Dapodik.  Ketiga  pelaksana  kebijakan  tersebut  merupakan  orang  asli  yang  bertempat tinggal  di  Desa  Tenjonagara,  sehingga  para  pelaksana  dapat  melihat  secara  langsung bagaimana  kondisi  dari  siswa  dan  tempat  tinggal  siswa  tersebut.  Sementara  guru-guru lainnya yang merupakan guru kelas bertugas untuk mendata dan memilah calon-calon siswa yang memenuhi kriteria penerima PIP yang berada dikelasnya. Tetapi, dimasa pandemi ini ada kesulitan dalam hal mendukung kesuksesan dari tujuan PIP yaitu, sulitnya control yang dilakukan terhadap penggunaan dana PIP. Jika biasanya guru dengan mudah dapat melihat secara langsung apakah seragam atau sepatu anak didik sudah diganti yang baru setelah PIP turun,  masa  pandemi  membuat  hal  tersebut  sulit  untuk  dilakukan,  dikarenakan  murid belajar di rumah dan tidak mengenakan seragam ataupun sepatu, sehingga sulit dilakukan control atas kebijakan PIP tersebut.
Karakteristik agen pelaksana organisasi terhadap implementasi PIP sudah baik, namun belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kondisi yang saat ini bisa dikatakan belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian Tupoksi yang dilaksanakan oleh  para  guru  dan  Kepala  Sekolah  dalam  hal  implementasi  PIP.  Dari  mulai  sosialisasi mengenai  PIP  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah,  pengumpulan  persyaratan  untuk pengajuan PIP, hingga mendampingi orang tua siswa saat pencairan di Bank, semua itu telah dilaksanakan dengan baik dan seperti semestinya. Namun juga dikatakan belum maksimal dikarenakan sulitnya control organisasi sekolah atas penggunaan PIP yang dilakukan oleh orangtua siswa.

## 3. Komunikasi
Dalam  hal  komunikasi,  yang  pertama  kali  diamati  adalah  Komunikasi  antar  bagian dalam organisasi, karena hal tersebut sangat penting untuk menunjang implementasi PIP. Dalam  hal  komunikasi  antar-bagian  dalam  organisasi  harus  terkoordinasi  dengan  sebaik mungkin, agar masing-masing dari pihak pelaksana dapat mengetahui tugas mereka masing- masing.  Komunikasi  antar  bagian  dalam  organisasi  SDN  Cakrataruna  sudah  terorganisasi dengan baik. Koordinasi diantara para guru dan kepala sekolah untuk membahas PIP selalu dilakukan  setiap  kali  akan  pencairan.  Di  masa  pandemi  sekarang  ini,  komunikasi  antar bagian dalam organisasi lebih banyak dilakukan melalui media social atau daring dengan
menggunakan aplikasi whatsapp. Namun sesekali terkadang dilakukan juga melalui tatap muka tentunya dengan memperhatikan protol kesehatan.
Selain  komunikasi  antar  bagian  dalam  organisasi,  komunikasi  dan  kerjasama  antar organisasipun  diperlukan  untuk  mempermudah  proses  implementasi  PIP  dari  mulai mendataan  hingga  pencairan.  Dalam  hal  ini,  organisasi  yang  bekerja  sama  dengan  SDN Cakrataruna adalah Petugas Desa Lengkongjaya dan petugas di Bank BRI Unit Nangerang.
Komunikasi antara Organisasi SDN Cakrataruna dengan Petugas Desa Lengkongjaya sudah  berlangsung  dengan  baik,  meski  tidak  dilakukan  secara  langsung,  namun  pihak orangtua membutuhkan dukungan dari pihak desa berkenaan dengan beberapa persyaratan atau kelengkapan data dari desa berkaitan dengan pencairan dana PIP. Selain itu, ada yang dinamakan  dengan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  yang  mana  kartu  ini  hanya  dikeluarkan oleh pihak desa. Setiap anak yang memiliki KIP sudah dipastikan akan mendapatkan kucuran dana PIP, begitupun dengan siswa yang terdaftar sebagai anak yatim/ piatu sudah dipastikan akan mendapatkan dana PIP tanpa harus diajukan oleh pihak sekolah.
Begitupun dengan Petugas Bank BRI Unit Nangerang, komunikasi sudah terkoordinasi dengan baik, bahkan saling memberikan nomor ponsel agar ketika jadwal pencairan bisa saling menghubungi.
Masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam hal ini sebagai objek dari implementasi PIP  tentunya  harus  memiliki  komunikasi  yang  baik  dengan  pihak  Organisasi  di  Sekolah. Komunikasi  mengenai  PIP  disosialisasikan  melalui  rapat  orang  tua.    Pada  saat  sosialisasi tersebut, orang tua murid mendapatkan selebaran mengenai PIP dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dalam selebaran tersebut tercantum misi dari Program Indonesia Pintar dan juga dituliskan  berapa  nominal  dana  yang  disalurkan  pada  siswa  miskin  dalam  setiap semesternya.  Dimasa  pandemi  seperti  sekarang  ini,  sosialisasi  mengenai  PIP  dan pemberitahuan  mengenai  pencairan  PIP  lebih  sering  dilakukan  dengan  menggunakan sambungan telepon atau didatangi langsung ke rumah masing-masing (door to door) untuk menginformasikannya.
Namun  meskipun  komunikasi  antara  pihak  sekolah  dan  orangtua  murid  sudah dilaksanakan dengan baik, pada kenyataannya dimasa pendemi seperti saat ini ada orang tua  siswa  yang  masih  menggunakan  dana  PIP  diluar  kebutuhan  sekolah  meski  sudah dilakukan sosialisasi. Jika biasanya dana PIP digunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti  seragam,  sepatu,  tas  dan  alat  tulis,  di  masa  pendemi  ini,  siswa  tidak  membeli seragam, sepatu, tas dan hanya membutuhkan alat tulis saja untuk menunjang pembelajaran yang  dilakukan  dari  rumah,  sementara  kebutuhan  rumah  tangga  semakin  sulit  dan  lebih diperlukan  untuk  menunjang  kehidupan.  Orangtua  siswa  beralasan  meskipun  tidak digunakan untuk kepentingan sekolah, namun dana PIP tetap digunakan untuk kebutuhan anak  didalam  rumah  tangga,  seperti  kebutuhan  pokok,  berupa  makanan  dan  gizi  anak ataupun untuk keperluan peralatan mandi yang digunakan oleh anak juga. Sementara untuk kuota  pembelajaran  telah  diberikan  oleh  Kemendikbud,  meski  ada  juga  orang  tua  yang
menggunakan  dana  PIP  untuk  pulsa,  dikarenakan  tidak  seluruh  orangtua  siswa  memiliki ponsel pintar.
Dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Organisasi  SDN Cakrataruna sudah efektif dalam komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi. Namun dalam hal komunikasi antar organisasi dan masyarakat masih ada beberapa orang tua murid yang belum melaksanakan penggunaan dana PIP sebagaimana mestinya meskipun sudah dilakukan sosialisasi.

## 4. Sikap Para Pelaksana
Keberhasilan  suatu  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap  dari  pelaksana yang berarti bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebjakan. Hal  ini  menunjukkan  seberapa  antuasias  dan  responsive  pelaksana  kebijakan  terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Para agen pelaksana bisa memberikan sikap penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Di SDN Cakrataruna sendiri, para agen pelaksana sudah  menerima  program  implementasi  PIP,  bahkan  berusaha  untuk  menjalankannya dengan sebaik mungkin.
Guru  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  sudah menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  mereka  juga  menyambut  baik  adanya  Program Indonesia Pintar. Terlebih disaat pandemi covid 19 bantuan dari PIP ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dari siswa miskin atau rentan miskin, dimana proses kegiatan belajar  mengajar  sulit  untuk  dilakukan  secara  langsung.  Sehingga  terkadang  guru  kelas melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pesan singkat (sms) ataupun whatsapp. Kegiatan belajar mengajar yang tadinya gratis dan tidak membutuhkan biaya, kini diharuskan  mengeluarkan  sejumlah  uang  untuk  membeli  pulsa  ataupun  kuota.  Meskipun Kemendikbud  telah  menggelontorkan  dana  untuk  pembelian  kuota  belajar  untuk  siswa, namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang tidak memiliki ponsel pintar, sehingga mereka lebih membutuhkan dana PIP untuk membeli pulsa guna kepentingan pembelajaran jarak jauh.
Selain  itu,  dalam  hal  respon,  para  pelaksana  sudah  merespon  informasi  mengenai kebijakan PIP dengan sangat baik dan merespon dengan baik setiap keluhan yang datang dari orangtua siswa yang tidak menerima kucuran dana PIP. Bahkan para pelaksana inilah yang mengusahakan agar seluruh siswa miskin dan rentan miskin dapat menerima kucuran dana  PIP  dan  memastikan  bahwa  orangtua  siswa  melengkapi  segala  persyaratan  yang dibutuhkan  baik  untuk  pengajuan  PIP  ataupun  persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk pencairan di Bank.
Pelaksanaan program PIP di SDN Cakrataruna mendapat respon yang positif dari guru dan  siswa  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya.  Para  agen pelaksana di sekolah mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program PIP sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing.

## 5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Sesuai  dengan  tujuannya,  pendanaan  PIP  memang  dikhusukan  untuk  siswa  yang kurang  mampu.  Tidak  mampu  dalam  membiayai  pendidikan  dapat  diilustrasikan  bahwa siswa  tersebut  memiliki  orang  tua  yang  memiliki  penghasilan  kurang  dari  UMR  setiap bulannya. Berikut ini merupakan data penghasilan orangtua siswa SDN Cakrataruna tahun ajaran 2020-2021.
Sumber: Data SDN Cakrataruna
Berdasarkan data yang didapatkan dari table 4, dapat dilihat bahwa terdapat orangtua tiga  siswa  yang  dituliskan  tidak  berpenghasilan.  Hal  tersebut  dikarenakan  ketiga  siswa tersebut merupakan anak yatim. Dalam hal ini, pemerintah telah tanggap untuk memberikan bantuan  terhadap  ketiga  siswa  tersebut.    Sehingga  ketiga  siswa  tersebut  seluruhnya mendapatkan bantuan dana PIP. Hal lain yang tampak dari table tersebut adalah mayoritas orangtua  siswa  memiliki  penghasilan  dibawah  UMR.  Bahkan,  80%  diantaranya  memiliki penghasilan dibawah Rp 500.000,-. Minimnya pendapatan yang diperoleh orang tua siswa, mengakibatkan  siswa  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah.  Ketidak  seimbangnya antara  mahalnya  kebutuhan  hidup  dengan  pendapatan  orang  tua  siswa  menjadi  pemicu utama siswa sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Jika dilihat dari penghasilan orang tua  siswa  perbulan  hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  saja.  Selain  itu, imbas  dari  pandemi  covid  19  membuat  perekonomian  dari  keluarga  siswa  menjadi  lebih buruk lagi. Jika biasanya orangtua siswa dapat bekerja serabutan, setelah adanya covid 19 banyak usaha sampingan yang terpaksa harus terhenti.
Pihak sekolah telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, SDN Cakrataruna telah mendapatkan kuota PIP yang sangat besar ditahun ajaran 2020-2021 dengan total penerima dana PIP dalam satu periode sebesar 84% dari total seluruh siswa.
Tabel 4.
Penghasilan Orang Tua Siswa (Tahun Ajaran 2020-2021)
No Penghasilan Orangtua (Ayah) Total Penerima PIP Penerima PIP dua kali 1. Tidak bepenghasilan/ wafat 3 3 2. Kurang dari Rp. 500,000 80 77 5 3. Rp. 500,000 - Rp. 999,999 4 1 4. Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 3 1 5. Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 7 2 (piatu) 6. Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 3 0 7. Lebih dari Rp. 20,000,000 0 0 Total 100 84 84+5= 89
Lingkungan  ekonomi  yang  mendukung  dengan  adanya  mayoritas  orangtua  siswa memiliki penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna.
Berbicara  mengenai  lingkungan  sosial  berarti  berbicara  mengenai  keadaan  sosial orang  tua  siswa  atau  siswa  di  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya. Keadaan social dari orangtua (ayah) siswa di SDN Cakrataruna sebagian besar berprofesi  sebagai  buruh  sekitar  44%,  wiraswasta  33%,  PNS  8%,  karyawan  swasta  7%, pedagang kecil 3% dan tidak bekerja sebanyak 5%.
Pekerjaan  yang  didominasi  oleh  buruh  dengan  upah  yang  tidak  menentu  dan cenderung dibawah UMR, membuat para orang tua dan siswa sangat mendukung adanya program PIP tersebut. Orang tua siswa dan siswa merasa bahwa dengan adanya program PIP tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan siswa,  terlebih  disaat  pandemi.  Bahkan  saking  bersemangatnya,  ada  beberapa  orangtua murid yang sering bertanya kapan kira-kira dana PIP akan turun dan bertanya-tanya jika kebetulan anaknya belum mendapatkan dana PIP. Namun dalam hal persyaratan, orangtua cenderung agak lamban dalam mengumpulkan persyaratan, padahal persyaratan tersebut sangat  diperlukan  untuk  pembuatan  rekening  atau  untuk  pencairan  dana  PIP.  Hal  ini disebabkan karena ada beberapa siswa yang tidak tinggal bersama orangtuanya dan hanya tinggal bersama wali. Sehingga untuk kelengkapan berkas harus menunggu dikirimkan oleh orangtua  siswa  yang  memiliki  tempat  tinggal  di  luar  kota.  Meskipun  begitu,  penyerahan persyaratan  tidak  pernah  melewati  waktu  yang  telah  ditentukan,  sehingga  tidak  ada halangan dalam hal keberhasilan program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan  adanya  dukungan  dan  partisipasi  dari  orang  tua  siswa  dan  siswa  terhadap program PIP tersebut, maka program PIP dapat berjalan dengan baik. Mengingat partisipasi dari orang tua siswa penerima PIP sangat mempengaruhi berhasil tidaknya program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
Unsur  politik  dalam  pelaksaan  program  PIP  saat  ini  sangat  mempengaruhi keberhasilan  program  PIP.  Dalam  pelaksanaan  program  PIP,  elite  politik  ditingkat  desa mendukung  supaya  anak-anak  dapat  melengkapi  kebutuhan  sekolahnya,  sehingga  tidak mempersulit pengurusan kelengkapan persyaratan menerima PIP.
Dalam  unsur  lingkungan  ekonomi,  mayoritas  orangtua  siswa  memiliki  penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna. Dalam unsur sosial, orang tua siswa sangat antusias menyambut kebijakan PIP. hal ini dikarenakan kucuran dana PIP dapat meringankan beban orang tua dalam hal biaya keperluan pendidikan. Perangkat desa sangat mendukung kegiatan PIP, dibuktikan dengan cara kerja mereka yang cepat tanggap memenuhi persyaratan kelengkapan data untuk para siswa miskin.
Program  PIP  dapat  terealisasi  dengan  baik  jika  seluruh  elemen  dapat  terkoodinasi dengan baik. Baik itu pihak Sekolah, Desa, Bank dan Orangtua siswa

## b. Pembahasan
Carl  J. Freindrich  dalam  (Rusli,  Kebijakan  Publik,  2015)  mengemukakan  bahwa Kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  diusulkan  pada  seseorang,  golongan/pemerintah dalam  suatu  lingkungan  dengan  halangan-halangan  dan  tantangan-tantangan  yang diharapkan  dapat  memenuhi  dan  mengatasi  halangan  tersebut  dalam  rangka  mencapai suatu cita-cita/mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Salah satu cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah dimasa pandemi ini adalah memastikan bahwa siswa miskin atau  rentan  miskin  tetap  dapat  melanjutkan  pendidikannya  dengan  lancer  tanpa  harus terganggu oleh permasalah-permasalahan ekonomi yang merupakan dampak dari adanya pandemi  covid  19.  Karena  itulah  pemerintah  mengucurkan  kuota  PIP  yang  lebih  banyak pada  tahun  ajaran  2020-2021  dengan  harapan  dapat  membantu  siswa  miskin  dalam mengenyam pendidikan.
Salah  satu  sekolah  di  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  mendapatkan  kucuran  dana  PIP adalah  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya,  dengan  adanya bantuan  dana  PIP  tersebut  diharapkan  dapat  membantu  siswa  di  SDN  Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.
Kegiatan  implementasi  PIP  memerlukan  panduan  untuk  menilai  serta  mengamati secara jelas bagaimana pelaksanaan program tersebut. Panduan tersebut berupa teori dalam penelitian ini yang menggunakan enam variabel implementasi kebijakan yakni ukuran dan tujuan  kebijakan,  sumberdaya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap/kecenderungan (disposition)  para  pelaksana,  komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas  pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan konsep model implementasi kebijakan yang  dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn.  Dimana  variabel-variabel  tersebut memiliki hubungan yang terkait antara variabel yang satu dengan yang lain, hubungan antar variabel  tersebut  digunakan  untuk  menganalisis  suatu  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi  program  PIP  di  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten Tasikmalaya dianalisis berdasarkan hubungan keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn.

## Gambar 1.1
Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) Sumber:
(Kusnandar, 2014)

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan tujuan kebijakan haruslah memiliki standar dan sasaran tertentu. Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya apa yang hendak ingin dicapai oleh kebijakan. Baik yang berwujud atau tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan  harus  dapat  dilihat  secara  sepesifik  sehingga  diakhir  pelaksanaan  kebijakan tersebut  dapat  diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  kebijakan  yang  dijalankan (Sujatmiko & Rosdiana, 2014)
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), Standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat  diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  kebijakan  atau  program  yang  tengah dijalankan.
Suatu  kebijakan  dirasa  tepat  jika  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  dapat  tercapai  dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, Riant Nugroho (2014: 686) dalam (Riqi & Yuniningsih,  2017)  .  Apakah  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  dapat  membiayai kebutuhan  personal  dan  diharapkan  mampu  membantu  mengurangi  kemungkinan  siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop out) (Riqi & Yuniningsih, 2017).
Tujuan dari kebijakan ini harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan Disini  tujuan  pelaksanaan  kebijakan  PIP  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Berdasarkan  penuturan  dari  Kepala  Sekolah  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, seratus persen siswa usia sekolah dasar di Kampung Negla Desa Tenjonagara  Kecamatan  Cigalontang  sudah  mengenyam  pendidikan  dasar  di  SDN Cakrataruna, yang berarti bahwa tujuan dari program ini bisa dikatakan sudah berhasil.
Implementasi PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mempunyai ukuran tertentu agar program PIP bisa dicapai sesuai dengan target. Target atau sasaran  dalam  program  PIP  di  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten
Tasikmalaya  adalah  Para  Pelaksana  kebijakan  mengetahui  siapa-siapa  saja  kriteria  yang berhak  untuk  mendapatkan  dana  PIP  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Selain  itu,  target  atau  sasaran  lainnya  adalah  pihak  sekolah  berusaha  agar  dana  PIP  bisa tersalur  kepada  siswa  yang  benar-benar  berhak  menerima  dana  PIP  (tepat  sasaran)  dan dana PIP tersebut benar-benar dipakai untuk keperluan sekolah, sesuai tujuan asalnya yaitu, mendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ukuran  pelaksanaan  PIP  masih  belum sesuai dengan target yang diharapkan, seperti dalam hal siswa penerima PIP yang belum tepat  sasaran  dan  dana  PIP  tidak  dipergunakan  untuk  keperluan  sekolah.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Lusiana, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran dan sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Tetapi hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rakista, 2020) yang  menyatakan  bahwa  sasaran  dari  kebijakan  PIP  sudah  tercapai.  Meskipun  ukuran pelaksanaan PIP belum tercapai, namun untuk tujuan pelaksanaan PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya  sudah  tercapai  dengan  maksimal  sesuai dengan pedoman, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014) dan (Rakista, 2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan.

## 2. Sumber Daya
Syarat  berjalannya  suatu  organisasi  adalah  kepemilikan  terhadap  sumber  daya (resources).  Implementasi  kebijakan  akan  tidak  efektif  apabila  para  implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Rusli, Kebijakan Publik, 2015), Sumber daya merujuk kepada seberapa besar  dukungan  finansial  dan  sumber  daya  manusia  untuk  melaksanakan  program  atau kebijakan  untuk  menghasilkan  implementasi  kebijakan  dengan  kinerja  baik  dan  dapat menjelaskan nilai yang efisien.
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia,  material,  dan  metoda.  Sasaran,  tujuan  dan  isi  kebijakan  walaupun  sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumber  daya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif  dan  efisien (Lusiana, 2018). Dalam hal ini terdapat tiga sumber daya yang dikaji dalam Implementasi Kebijakan  PIP  SDN  Cakrataruna,  diantaranya:  Sumber  Daya  Manusia,  Sumber  Daya Prasarana dan Sarana, dan Sumber Daya Dana.
Sumber Daya Manusia dalam hal pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Program Indonesia Pintar juga memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa sumber daya manusia
yang memadai maka proses mekanisme dari pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar akan sangat terhambat (Suparman, 2020).
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan, Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih  layak  pakai.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  & Rosdiana,  2014),  (Lusiana,  2018)  dan  (Rakista,  2020).  Namun  untuk  sumberdaya  dana masih  belum  maksimal  karena  masih  banyak  siswa  miskin  yang  belum  mendapatkan bantuan  dan  masih  ada  biaya  lainnya  yang  belum  tercover  oleh  pemerintah .  Hal  ini bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014) , (Lusiana, 2018) ataupun (Rakista, 2020).

## 3. Karakteristik Badan Pelaksana
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  juga  di  pengaruhi  oleh  karakteristik  badan pelaksana  kebijakan.  Karakteristik  badan  pelaksana  tersebut  akan  menentukan  tentang bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn dalam  (Rusli, Kebijakan Publik, 2015) menyatakan bahwa karakteristik badan pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi.
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal  yang  akan  terlibat  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Riska & Rostyaningsih, 2018).
Karakteristik agen pelaksana organisasi terhadap implementasi PIP sudah baik, namun belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kondisi yang saat ini bisa dikatakan belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian Tupoksi yang dilaksanakan oleh  para  guru  dan  Kepala  Sekolah  dalam  hal  implementasi  PIP.  Dari  mulai  sosialisasi mengenai  PIP  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah,  pengumpulan  persyaratan  untuk pengajuan PIP, hingga mendampingi orang tua siswa saat pencairan di Bank, semua itu telah dilaksanakan dengan baik dan seperti semestinya. Namun juga dikatakan belum maksimal dikarenakan sulitnya control organisasi sekolah atas penggunaan PIP yang dilakukan oleh orangtua siswa. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014),  (Lusiana,  2018)  dan  (Rakista,  2020)  dikarenakan  ketiga penelitian tersebut tidak dilaksanakan ketika masa pandemi Covid-19.

## 4. Komunikasi
Aspek  penting  bagi  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yaitu  adanya komunikasi, karena komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan  oleh  sesama  aktor  kebijakan/  implementor  (Rakista,  2020).  Menurut  Agustino
(2006:157)  dalam  (Rusli,  Kebijakan  Publik,  2015),  Komunikasi  merupakan  salah  satu variable  penting  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  public.  Sementara (Kusnandar, 2014) menyatakan bahwa komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerajakan. komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi yang terkait dalam implementasi program PIP ini adalah adalah antar bagian dalam organisasi, komunikasi antarorganisasi dan Komunikasi antara organisasi dan masyarakat.
Komunikasi  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Komunikasi  menentukan  keberhasilan  tujuan  kebijakan  yang  ingin  dicapai,  jika  pembuat dan  pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang  akan  dikerjakan.  Implementasi  suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif jika tidak ada disorientasi antara pelaksana kebijakan dan  kelompok  sasaran.  Sehingga  pelaksana  kebijakan  harus  mengetahui  apa  tujuan  dan mekanisme kegiatan yang dilakukan serta menginformasikannya kepada kelompok sasaran (Machdum, 2020).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Organisasi  SDN  Cakrataruna  sudah  efektif  dalam komunikasi antar bagian dalam organisasi dan komunikasi antar organisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista,  2020)  menyatakan  bahwa  komunikasi  antar  bagian  dalam  organisasi  dan komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik.
Namun  dalam  hal  komunikasi  antar  organisasi  dan  masyarakat  masih  ada  beberapa orang tua murid yang belum melaksanakan penggunaan dana PIP sebagaimana mestinya meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lusiana,  2018)  dan  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  & Rosdiana, 2014) dan (Rakista, 2020).

## 5. Sikap Para Pelaksana
Variabel lain yang juga mempengaruhi prestasi kebijakan secara langsung yaitu sikap dari  pelaksana  kebijakan.  Pelaksana  kebijakan  atau  implementator  harus  memiliki kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers). Jika para pelaksana bersikap baik  karena  menerima  suatu  kebijakan,  kemungkinan  besar  mereka  akan  melaksanakan kebijakan tersebut secara bersungguh- sungguh seperti yang diharapkan pembuat kebijakan (Sartika  et  al.,  2017),  ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif  (Pertiwi  &  Rengga,  2015).  Disposisi  juga  menyangkut  persepsi,  kewenangan, pemahaman  dan  komitmen  para  pelaksana  untuk  menerapkan  suatu  kebijakan  agar
implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijkan  agar  isi  dan  tujuan  kebijakan  dapat  bersesuaian  dengan  keinginan  para implementor  melalui  pemahamna  setiap  individu  akan  arah  kebijakan  yang  mereka kerjakan/implementasikan (Sartika et al., 2017). Dengan adanya disposisi para implementor dituntut  untuk  selalu  berkomitmen  dan  memiliki  sifat  demokratis  guna  mencapai  tujuan yang diinginkan dalam kebijakan (Sofianty et al., 2014).
Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam (Rusli, Kebijakan Publik,  2015),  yang  menyatakan  bahwa  sikap  pelaksana  menunjuk  pada  seberapa  besar demokratis,  antusias  dan  responsive  sikap  pelaksana  terhadap  kelompok  sasaran  dan lingkungan.
Keberhasilan  suatu  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap  dari  pelaksana yang berarti bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebjakan. Hal  ini  menunjukkan  seberapa  antuasias  dan  responsive  pelaksana  kebijakan  terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Para agen pelaksana bisa memberikan sikap penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Di SDN Cakrataruna sendiri, para agen pelaksana sudah  menerima  program  implementasi  PIP,  bahkan  berusaha  untuk  menjalankannya dengan sebaik mungkin.
Pelaksanaan program PIP di SDN Cakrataruna mendapat respon yang positif dari guru dan  siswa  SDN  Cakrataruna  Kecamatan  Cigalontang  Kabupaten  Tasikmalaya.  Para  agen pelaksana di sekolah mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program PIP sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujatmiko & Rosdiana, 2014), (Lusiana, 2018) dan (Rakista, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan telah menerima dengan baik kebijakan dan merespon setiap keluhan dari orangtua siswa dengan baik.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Faktor  yang  terakhir  yang  mempengaruhi  implementasi  suatu  kebijakan  adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pada model implementasi Van Matter dan Van Horn , menyatakan  bahwa  kondisi  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  dapat  mempengaruhi karakter  badan  pelaksana  dan  sikap  para  pelaksana.  Keadaan  social-ekonomi,  politik, dukungan public maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan  mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  public.  Kondisi  social  ekonomi  sebuah masyarakat  yang  maju,  system  politik  yang  stabil  dan  demokratis,  dukungan  baik  dari konstituen  maupun  elit  penguasa,  dan  budaya  keseharian  masyarakat  yang  mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.
Dalam  unsur  lingkungan  ekonomi,  mayoritas  orangtua  siswa  memiliki  penghasilan dibawah UMR, membuat kebijakan PIP ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang menginginkan pemerataan pendidikan di SDN Cakrataruna. Dalam unsur sosial, orang tua siswa sangat antusias menyambut kebijakan PIP. hal ini dikarenakan kucuran dana PIP
dapat meringankan beban orang tua dalam hal biaya keperluan pendidikan. Perangkat desa sangat mendukung kegiatan PIP, dibuktikan dengan cara kerja mereka yang cepat tanggap memenuhi persyaratan kelengkapan data untuk para siswa miskin. Hal ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sujatmiko  &  Rosdiana,  2014)  dan  (Lusiana,  2018)  yang menyatakan  bahwa  lingkungan  ekonomi,  social  dan  politik  telah  mendukung  tercapainya keberhasilan dari kebijakan ini.
Program  PIP  dapat  terealisasi  dengan  baik  jika  seluruh  elemen  dapat  terkoodinasi dengan baik. Baik itu pihak Sekolah, Desa, Bank dan Orangtua siswa.

## 4. Kesimpulan
Keberhasilan implementasi program PIP di SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten  Tasikmalaya  yang  dianalisis  melalui  teori  Van  Metter  dan  Van  Horn  dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sudah  berjalan  akan  tetapi  belum  berjalan  sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi  target.  Namun,  meskipun  demikian,  untuk  tujuan  pelaksanaan  PIP  di  SDN Cakrataruna Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah tercapai sesuai dengan pedoman  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
Sumberdaya manusia sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan begitupun dengan sumber daya sarana dan prasarana yang masih layak pakai . Namun untuk sumberdaya dana masih belum maksimal. Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi namun belum bekerja dengan maksimal. Sementara itu, Sikap atau kecenderungan para pelaksana memberikan respon yang positif terhadap program PIP.
Komunikasi  antar  badan  dalam  organisasi  sudah  terorganisir  dan  berjalan  dengan baik,  begitupun  komunikasi  antar  organisasi,  namun  komunikasi  antara  organisasi  dan masyarakat khususnya orangtua siswa belum berjalan dengan maksimal dimasa pandemi karena  masih  adanya  kesalahan  orangtua  dalam  penggunaan  dana  PIP.  Yang  terakhir, lingkungan  ekonomi  dan  sosial  dari  siswa  dan  orangtua  siswa  penerima  PIP  sangat mendukung  keberhasilan  implementasi  PIP,  begitupun  juga  dengan  para  elit  politik  desa yang sangat mendukung adanya program ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Kusnandar, I. (2014). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Multazam. Rusli, B. (2015). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Artikel Jurnal di Internet
Lusiana,  L.  (2018).  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  Di  Desa  Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). EJournal Administrasi Negara , 6 (1), 6991–7005.
Machdum, M. S. V. (2020). Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus  di  Kecamatan  Babakan  Kabupaten  Cirebon. Jurnal  Penelitian  Kebijakan Pendidikan , 13 (2), 139–154.
Pertiwi, Y. M., & Rengga, A. (2015). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar Negeri (SD) di Jakarta Timur Wilayah II. Universitas Diponegoro . Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas). Jurnal Administrasi Negara , 8 (2), 224– 232.
Riqi,  E.  A.  A.,  &  Yuniningsih,  T.  (2017).  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  Sekolah Dasar  Di  Kecamatan  Tembalang  Kota  Semarang. Universitas  Diponegoro . https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29792
Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus. Journal Policy And Management Review , 7 (2).
Sartika, Safitri, D. P., & Edison. (2017). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji .
Sofianty,  W.,  Suryaningsih,  M.,  &  Marom,  A.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP di Kota Semarang (Studi Pada SMP Negeri 27 Semarang). Universitas Diponegoro .
Sujatmiko, K. O., & Rosdiana, W. (2014). Implementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya .
Suparman,  E.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Program  Indonesia  Pintar  Pada Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  1  Salopa  Di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Syntax Transformation , 1 (2), 18–26.

## Dokumen

## Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

## Website
(BPS), B. P. (2020). Presentase Penduduk Miskin September 2020. https://www.bps.go.id. National, K. (2020). Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan. http://www.nasional.kompas.com