## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Legislasi Dan Kebijakan Negara Di Tengah Pandemi
Henny Andriani 1*
1 Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
* Correspponding Autor: hennyandriani94@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima,16/08/2023 Artikel  ini  berusaha    menjelaskan  bahwa    konstitusi    telah    memberikan  ruang konstitusional  dalam  menghadapi  kondisi  darurat.  Besarnya    kekuasaan  yang diberikan oleh konstitusi kepada negara di tengah keadaan darurat menimbulkan sejumlah  kekhawatiran    masyarakat  tentang  pelanggaran  dan  penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran dan penyalahgunaan  kekuasaan ini dapat dilacak  melalui sejumlah  potret  problematika  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan  yang  lahir  pada  masa  pandemi.    Perundang-undangan  dan  kebijakan negara yang dibentuk pada masa pandemi tidak terlepas  dari berbagai   konflik dan menuai  kritik  keras  di ruang publik.  Mulai dari  kebijakan  yang  dianggap tidak    responsif    dan    tidak    fokus  dalam  menangani  wabah  Covid-19.  Hingga memiliki  cacat  material  dan  formal  dalam  proses  pembentukannya.  Pasalnya, meski konstitusi telah memberikan ruang konstitusional    dalam   menghadapi kondisi darurat, Pemerintah  belum   mampu menangani wabah ini secara efektif dan signifikan, ditambah dengan kewenangan yang cukup besar yang diberikan konstitusi  kepada  negara  di  tengah  keadaan  darurat.    Hal  itu    menimbulkan sejumlah    kekhawatiran    publik    tentang  pelanggaran    dan  penyalahgunaan kekuasaan.  Oleh karena itu, penelitian  ini  mengkaji  dan mendeskripsikan apa saja permasalahan peraturan   perundang-undangan  negara selama  masa  pandemi Covid-19  yang  menjadi  problematika  dan  mencoba menjelaskan  bagaimana seharusnya  negara  membuat  kebijakan  di  tengah  keadaan darurat.
Direvisi, 27/09/2023 Dipublikasi, 13/10/2023
Kata Kunci:
Legislasi; Kebijakan Negara; Keadaan Darurat

## Abstract
Keywords: Legislation; State Policy; State of Emergency This article seeks to explain the constitution has provided constitutional space in dealing  with  emergency  conditions.  The  considerable  power  granted  by  the constitution to the state in the mids of an emergency raises a number of public concerns about the abuse and abuse of power. This abuse and abuse of power can be  traced  through  a  number  of  problematic  portraits  of  the  formation  of legislation and policies of countries it was formed during the pandemic, which is inseparable from various conflicts and has drawn strong criticism in the public sphere. Starting from policies that are considered unresponsive and unfocused in dealing with theoutbreak Covid-19. Until it has material and formal defects in the process of its formation. The reason is that although the constitution has provided constitutional space in dealing with emergency conditions, the Government has not been able to effectively and significantly deal with this epidemic, coupled with the considerable power granted by the constitution to the state in the mids of an emergency, it raises a number of public concerns about the abuse and abuse of power. Therefore, this study to examine and describe what are the problems with state laws and regulations during pandemic aimsCovid-19 the problematicand try to explain how the state should create policies in the midst of an emergency.

## PENDAHULUAN
Dalam situasi pandemi Covid-19  berbagai  penyimpangan  berpotensi  terjadi. 1 Dalam kajian  ini,  kami  akan  mengukur  dan  mendeskripsikan  serangkaian potret  pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan  negara  dalam  penanganan COVID-19 serta perbandingannya dengan negara lain. 2 Jika dirunut, setidaknya terdapat berbagai permasalahan dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  masa  pandemic  yang mengesampingkan  sejumlah  prinsip  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  termasuk kebijakan  negara  dalam  penanganan  pandemi  yang  menuai  sejumlah  kritik  dan  polemik  di tengah  masyarakat  Indonesia,  karena  tidak  mampu  menjadi  jawaban  yang  efektif  dalam penanganan  Covid-19. Padahal  konsep  penting  dalam  pemahaman    negara  hukum  dan demokrasi adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia  (HAM). 3
Berdasarkan  teori kontrak  sosial yang dituangkan  dalam UUD 1945 adalah kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga   negara dari segala ancaman, termasuk  di  tengah  wabah Covid-19 yang merupakan  bagian dari hak atas kesehatan dan penghidupan  yang layak dengan tetap memperhatikan unsur pemenuhan  hak asasi manusia lainnya.  Kebutuhan  warga  negara  secara  fundamental  menurut  prinsip  universal,  yaitu  non- diskriminasi,  partisipasi,  pemberdayaan  dan  akuntabilitas  di  tengah  pandemi.  Kelalaian pemerintah yang bimbang dalam  menentukan  dan menyikapi  situasi pandemi  Covid-19  yang notabene merupakan ancaman bencana nasional  non-alam,   mengakibatkan  lahirnya  berbagai produk  perundang-undangan  dan  regulasi  kebijakan  negara  yang  kontroversial,  yang bermasalah dalam implementasi mereka. Negara belum matang dalam merumuskan langkah- langkah  strategis  melalui  kebijakan  negara  atau  menjalankan  proses  legislasi  di  tengah ancaman yang datang secara tiba-tiba.
Beberapa  permasalahan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  masa pandemi yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
Pertama ,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kedua , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Negara  Untuk Penanganan  Pandemi  Covid  19  dan/atau  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan Nasional. Kini Perppu ini telah menjadi UU No. 2 tahun 2020.
Ketiga , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan Beberapa   permasalahan   regulasi   kebijakan   pemerintah   dalam   mengatasi   pandemi untuk  menekan  atau  mengatasi  penyebaran  virus  Penciptaan  Covid-19  yang  akan  diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
Pertama ,  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
1 Lihat https://tirto.id/total-kematian-karena-virus-corona-213-di-wuhan-hingga-31-januari-ev36 , diakses pada 26 januari 2021.
2 Lihat https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat-kesehatan- global-virus-corona?page=all , diakses pada 20 Januari 2021.
3 Ni’matul Huda, (2005) Negara Hukum, Demokrasi dan Judial Review, cetakan pertama, UII Pres: Yogyakarta, Hlm 6
Kedua , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Skala Besar Pembatasan Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Penyakit 2019 (Covid-19) Ketiga , Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19)
Keempat , Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aksi Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Bali
Adapun  legislasi  dan  kebijakan  negara-negara  tersebut  dibentuk  pada  masa  pandemi, yang tidak terlepas dari berbagai konflik dan menuai kritik keras di ruang publik. Mulai dari kebijakan yang dianggap tidak responsif dan tidak fokus dalam menangani wabah Covid-19. Hingga memiliki cacat  material dan formal dalam proses pembentukannya. Pasalnya, meski konstitusi  telah  memberikan  ruang  konstitusional  dalam  menghadapi  kondisi  darurat, Pemerintah  belum  mampu  menangani  wabah  ini  secara  efektif  dan  signifikan, 4 ditambah dengan  kewenangan  yang  cukup  besar  yang  diberikan  konstitusi  kepada  negara  di  tengah keadaan darurat, hal itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran publik tentang penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan apa saja permasalahan peraturan perundang-undangan negara selama masa pandemi Covid-19 yang menjadi problematika dan mencoba menjelaskan kerangka hukum bagi proses legislasi dan bagaimana seharusnya negara membuat kebijakan di tengah keadaan darurat.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  atau ditujukan  pada  peraturan  tertulis,  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, Penulis akan mengkaji dan  menganalisis bagaimana legislasi dan kebijakan negara di tengah pandemic.
Penelitian hukum ini akan mengkaji, menganalisis yaitu UU MK, UU Cipta Kerja dan Perpu Penanganan Covid-19. Proses legislasi di masa pandemi bersifat elitis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Penelitian  hukum  ini  akan  menggunakan  teknik  atau  metode pengolahan  dan  analisis data kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan undang-undang yang responsif yang mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  pemerintah.  Dengan  banyaknya  bentuk  pembatasan  yang  telah ditetapkan, masyarakat semakin bingung tentang mekanisme yang harus dilakukan. Perubahan kebijakan mulai dari PSBB, PPKM hingga bentuk-bentuk lain telah menyebabkan hilangnya kepastian  hukum  kebijakan  tersebut.  Selanjutnya  data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis. Kegiatan analisis data akan dilakukan secara  simultan  dengan  proses  pengolahan  data,  bahkan  sejak  awal  pengumpulan  data  agar nantinya penelitian hukum ini lebih cepat dan efektif dalam prosesnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Peraturan Perundang-undangan Selama Pandemi
Di  tengah  situasi  pandemi  Covid-19,  isu  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang masih mengabaikan dan mengesampingkan sejumlah prinsip yang juga kerap terjadi saat
4 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
situasi negara dalam kondisi normal banyak terjadi. Namun jika melihat lebih jauh hal ini dapat menjadi  inisiatif  untuk  mendorong  pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  dalam  kehidupan sehari- hari. Salah satunya adalah   masalah proses legislasi dalam rangka menjaga keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang kadang tidak terlaksana karena keterbatasan ruang partisipasi publik di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk mendorong e-legislasi atau penggunaan  teknologi  dengan  memperhatikan  perlindungan  data  pribadi.  Melalui  prinsip proklamasi sebagai dasar prinsip pelaksanaan keadaan darurat, pemerintah   telah   menyatakan keadaan   darurat   kesehatan   yang memerlukan momentum hukum untuk menentukan status hukum dari status hukum sebelumnya. Padahal aspek intangibility menjelaskan bahwa adanya hak-hak asasi manusia yang bersifat khusus dan tidak dapat dikurangi dalamkeadaanapapun khususnya lembaga perwakilan sebagai penjaga hak asasi manusia.
HAM  khusus  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun,  terutama  lembaga perwakilan  sebagai  penjaga  hak  asasi  manusia.  Namun,  Jimmly  Assidiqie  dalam  bukunya Darurat Hukum Tata Negara menekankan bahwa penting bagi parlemen untuk juga memainkan perannya  dalam  menegakkan  deklarasi  keadaan  darurat,  mengawasi  pelaksanaan  dan pencabutan keadaan darurat. Faktanya di masa pandemi banyak pembentukan peraturan yang seolah-olah  tidak  menggambarkan  keadaan  darurat  karena  dilakukan  secara  normal  bahkan mengabaikan sejumlah prinsip dan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal  prinsip  pelaksanaan  keadaan  darurat  dan  memiliki  karakter  legislatif  yang  buruk karena tidak responsif terhadap kebutuhan darurat kesehatan masyarakat.

## 2. Kebijakan Negara Selama Pandemi
Inkonsistensi  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  mana  yang  harus  diambil mengatasi pandemi Covid-19 juga membuat penanganan Covid-19 tidak optimal. Seringkali perubahan kebijakan yang dilakukan juga membuat pemerintah lalai dalam memenuhi AUPB dalam setiap kebijakannya. Instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat untuk Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali seolah mengabaikan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  pemerintah. 5 Asas kepastian  hukum  merupakan  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  keteguhan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan banyaknya bentuk pembatasan yang telah ditetapkan, masyarakat semakin bingung tentang mekanisme yang harus dilakukan. Perubahan kebijakan mulai dari PSBB, PPKM hingga bentuk-bentuk lain telah menyebabkan hilangnya kepastian hukum kebijakan tersebut.
Selain itu, seringnya perubahan kebijakan yang dilakukan dan diterapkan dalam waktu singkat juga membuat kebijakan yang dikeluarkan mengabaikan prinsip akurasi. Prinsip/asas ketepatan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus  didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan tersebut. Hal ini agar kebijakan yang dikeluarkan relevan dan dipersiapkan dengan matang sebelum
5 Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
dilakukan. 6 Namun,  dengan  inkonsistensi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, ter lihat bahwa pemerintah tidak cermat dalam menentukan kebijakan mana yang terbaik untuk dilaksanakan.

## 3. Legislasi Jerman dan Korea Selatan
Sistem e-parlemen telah dilakukan oleh Korea Selatan sejak lama, bahkan Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke parlemen Korea Selatan pada tahun 2015 dan 2016. 7 semakin banyaknya  undang-undang  yang  dihasilkan.  Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan sistem e-parlement di Korea Selatan harus dapat diadopsi oleh Indonesia, selain efisien sistem e-parlemen juga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi DPR di era Covid-19 saat ini. Proses pembuatan undang-undang yang mewajibkan pembahasan DPR dapat dilakukan secara online dengan melibatkan semua anggota DPR. Hal  ini kemudian perlu diakomodasi  secara jelas dalam tulisan.
Dilain  sisi  Amerika  memiliki  Fast-track  legislation  yang  memotong  tahapan-  tahapan tertentu  dalam  pembahasan  RUU,  atau  dengan  membatasi  waktu  dalam  pembahasan  RUU, sehingga  proses  pembentukan  undang-undang  tersebut  tidak  memakan  waktu  yang  lama. Penerapan Fast-track legislation memang terkesan mengurangi partisipasi masyarakat, namun jika  kita  melihat  situasi  pandemi,  Fast-track  legislation  merupakan  salah  satu  cara yang dapat ditempuh agar  pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dapat  berjalan dengan baik dan cepat tanpa terkendala oleh sulitnya melakukan diskusi di masa pandemi. DPR tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk membentuk undang- undang melalui metode fast- track legislation sehingga efektivitas sejumlah undang-undang yang dapat dibentuk pada masa pandemi  dapat  tercapai.  Agar  partisipasi  masyarakat  dapat  terpenuhi,  maka  dalam pelaksanaannya peraturan perundang- undangan yang dibuat dalam Fast-track legislation harus mengatur  dan  membatasi  materi  muatan  undang-undang  apa  saja  yang  prosesnya  boleh dilakukan  dengan  Fast-track  legislation,  bagaimana  prosedurnya,  berapa  lama  waktu  yang dibutuhkan,  dan  pemenuhan  akses  publik  harus  dilakukan  dengan   baik.  Jika  ini dilakukan, Fast-track  legislation  dapat  menjadi  jawabannya  agar  parlemen  tetap  produktif membentuk undang-undang di masa pandemi. 8

## 4. Kebijakan Negara Korea Selatan dan Jerman
Ada  tiga  kunci  mengapa  Korea  Selatan  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam menangani  COVID-19.  Beberapa  hal  yang  dapat  dipetik  dari  kebijakan  pemerintah  Korea Selatan, sebagai berikut:
a) Pemerintah   melakukan   pengujian   yang   ekstensif   dan   efektif   dengan menggunakan klinik  drive-thru.  Dalam  sehari  15  ribu  warga  bisa  dites  virus  tersebut  sehingga meminimalisir penularan, baik yang masih berupa gejala ringan apalagi gejala berat.
6 Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
7 Salmah  Muslimah,  "Melihat  E-Parlemen  di  Korsel,  Paperless  dan  Bisa  Bahas  100  RUUdi  1Periode", https://news.detik.com/berita/d-2959230/melihat-e-parlemen-di-korsel-paperless-dan-bisa-  bahas-100-ruu- di-1-periode, diakses pada 15 November 2021.
8 NR  Minter,  1995,  “Fast  Track  Procedures:  Do  They  Infringe  Upon  Congressional  Constitutional Rights,”Syracuse  Journal  of  Legislation  &  Policy  ,  hlm.  107.  Didalam  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021 oleh Ibnu Sina Chandranegara Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Jakarta.
b) Pemerintah selalu memberikan informasi yang terbuka untuk umum, agar warga lain yang belum tertular dapat menjauhi daerah tersebut.
c) Korea  Selatan  yang  berpenduduk  51  juta  jiwa  melakukan social  distancing untuk memangkas pertumbuhan kasus.
Keberhasilan  Jerman  dapat  dilihat  dari  cara  komunikasi  Kanselir  Jerman  Angela Merkel sebagai  pemimpin  negara  yang sangat  tegas  dan  juga  realistis  dalam  menyampaikan sejumlah informasi  terkait perkembangan Covid-19 melalui berbagai  pidatonya.  Pendekatan Merkel  terhadap  metode  komunikasi  yang  baik  memudahkan  masyarakat  untuk  memahami perkembangan Covid-19 yang juga berdampak pada kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, Merkel  juga  mampu  menggambarkan secara  utuh  semua  fakta  berdasarkan  data dan ilmu pengetahuan, bahkan Merkel juga selalu menyampaikan skenario terburuk sejak awal merebaknya  wabah  Covid-19  dan  akan  berpotensi  menginfeksi  60-70  persen  masyarakat populasi Jerman. 9 Beberapa diskusi tentang pelonggaran pembatasan Merkel sangat menentang social distancing dan penguncian oleh beberapa negara bagian. Menurutnya, pelonggaran itu akan  membuat  orang  lengah,  dan  menggambarkan  penurunan  angka  infeksi  dan  kematian sebagai situasi yang menipu. 10
Dari  cara  penanganan  kedua  negara  yaitu  Jerman  dan  Korea  Selatan  melalui  berbagai kebijakan. Ada beberapa poin  penting yang dapat  dipelajari  terutama sebagai  masukan bagi pemerintah  Indonesia,  yaitu  pentingnya  membentuk  suatu  kebijakan  secara  cermat  dengan mempertimbangkan manfaat yang luas berdasarkan kewenangannya. Selain itu kesadaran akan pencegahan dini, desentralisasi  kewenangan antara pusat  dan daerah yang jelas dan terarah, dimana  pemerintah  pusat  dapat  memantau  dan  memastikan  kebijakan  yang  dilaksanakan  di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan informasi faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

## 5. Kerangka  Hukum  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Dan  Pembentukan Kebijakan Negara Selama Pandemi
Selain  amanat  Pasal  20  UUD  1945,  Indonesia  saat  ini  memiliki  beberapa  peraturan yang menjadi landasan hukum bagi proses pembentukan undang-undang. Pertama,  Undang- Undang   Nomor   15   Tahun   2019   jo   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Ketiga,  Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Undang-  Undang. Selain ketiga peraturan tersebut, terdapat pula Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib  yang  menggantikan  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang juga mengatur tata cara pembentukan  Undang-undang. Semua peraturan tersebut menjadi pedoman
9 Bennhold  &  Eddy  (2020,  March  11).  Merkel  Gives  Germans  a  Hard  Truth  About  the  Coronavirus.Dari https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/europe/coronavirus-merkel- germany.html diakses pada 25 April 2021.
10 Taggesschau
(2020, April
20). Die Situation
ist trügerisch.
Dari
https://www.youtube.com/watch?v=Up13a8NaVok diakses pada 25 April 2021.
dan  batasan  bagi  DPR  dan  Pemerintah  sebagai  dua  kekuasaan  legislatif  dalam  menjalankan tugasnya.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  jo  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), proses pembentukan  undang-undang  terdiri  dari  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan.  Setiap  tahapan  memiliki  karakteristik  dan permasalahannya masing-masing, sehingga untuk menciptakan proses pembentukan yang ideal perlu  memperhatikan  karakteristik  dari  setiap  tahapan  proses  pembentukan undang-undang tersebut. Bagian ini akan  menjelaskan kerangka hukum  proses  pembentukan  undang-undang dan gagasan untuk setiap proses untuk mengatasi masalah yang muncul, terutama dalam situasi pandemi.
Pada tahap perencanaan , disajikan dua rekomendasi perbaikan. Pertama, diperlukan portal  terintegrasi  yang  dapat  menjadi  sarana  publik  untuk  mengontrol  kinerja  DPR  dan memberikan  masukan  dalam  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional.  Kedua,  pembahasan Prolegnas harus disampaikan kepada publik melalui sistem informasi yang terbuka dan ramah terhadap akses publik.
Tahap   persiapan perlu   ditingkatkan   agar   lebih   terbuka   dan   partisipatif.   Proses penyusunan  RUU  harus  benar-benar  terbuka  untuk  umum  sehingga  dapat  diakses  dan dipantau   oleh   masyarakat   secara   langsung.   Kerangka   hukum   yang   mengatur   tentang tahapan penyusunan harus memuat tata cara sosialisasi proses penyusunan rancangan undang- undang,  baik  dari  segi  administrasi  penyusunan  maupun  substansi  rancangan  undang- undang.   Hal   ini   juga   dapat   dikaitkan   dengan   usulan   pembentukan   portal terintegrasi antara  DPR,  DPD,  dan  Pemerintah  mengenai  RUU  yang  saat  ini  sedang  dalam  tahap penyusunan.  Sehingga  masyarakat  bisa  mengikuti  perkembangan  penyusunan  RUU   publik harus  diubah  menjadi  wajib.  Sehingga  dalam  proses  penyusunan  naskah  akademik  dan rancangan  undang-undang,  pembentuk  undang-undang  wajib  menyampaikan  proses  dan substansinya kepada publik.
Pada tahap pembahasan masih banyak kekurangan dari kerangka hukum yang ada saat ini. Partisipasi publik sangat minim pada tahap ini, terlihat dari mekanisme publik yang belum diatur untuk menyampaikan aspirasinya. Ke depan, tahapan pembahasan RUU tersebut harus disiarkan secara langsung melalui media sosial dan elektronik milik masing- masing legislator atau melalui portal terintegrasi. Selain itu, setiap DIM yang menjadi acuan pembahasan RUU harus  dipublikasikan  dengan  baik.  DIM  yang  telah  dipublikasikan  dan  dapat  diakses  oleh publik  sebenarnya  akan  menjadi  pintu  masuk  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  masukan terhadap proses dan substansi pembahasan suatu RUU. Selain itu, perlu juga diatur mengenai alamat  yang  jelas  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  bagaimana  status masukan yang disampaikan. Sehingga ada feedback  berupa tindak lanjut atas masukan yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tahapan  Pengesahan/Penetapan  dan  Pengundangan .  Masalah  yang  sering  muncul pada  tahap  ini  adalah  kurangnya  publikasi  suatu  undang-undang  yang  telah  disahkan  dan diundangkan.  Seringkali  teks  undang-undang  yang  telah  diundangkan  sulit  diakses  oleh publik   karena   belum   dimuat   di   portal   milik   kementerian   terkait.   Oleh   karena   itu, diperlukan  portal  yang  terintegrasi  dalam  penerbitan  undang-  undang  yang  telah  dibahas, disahkan, dan diundangkan.
Mengenai  regulasi  kebijakan,  sebenarnya  tidak  ada  prosedur  formal  yang  secara langsung mengatur pembentukan regulasi kebijakan karena konteksnya bersifat diskresioner., penggunaan  freies  ermessen  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku (aturan hukum positif) dan hanya dimaksudkan untuk kepentingan umum. Untuk   itu,   setiap regulasi kebijakan  yang dikeluarkan   pemerintah dalam  rangka menjalankan freies ermessen harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Menurut Pasal 9  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  AUPB  Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, ketepatan, tidak menyalahgunakan  wewenang,  keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Di sisi  lain dalam konteks  keadaan darurat  negara satu  hal  yang juga perlu  diperhatikan dalam membentuk  suatu  regulasi  kebijakan  adalah  memperhatikan  sejumlah  prinsip  universal keadaan darurat negara.

## KESIMPULAN
Konstitusi  telah  memberikan  ruang  konstitusional  untuk  menangani  keadaan  darurat. Besarnya   kekuasaan   yang   diberikan   oleh   konstitusi   kepada   negara   di   tengah   keadaan darurat  menimbulkan  sejumlah  kekhawatiran  masyarakat  tentang  pelanggaran  dan penyalahgunaan  kekuasaan.  Pelanggaran  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  ini  dapat  dilacak melalui  sejumlah  potret  problematika  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan  yang lahir di masa pandemi. Dari segi proses legislasi dalam penelitian ini diuraikan 3  (tiga)  undang-undang  yang  bermasalah,  yaitu  UU  MK,  UU  Cipta  Kerja  dan  Perpu Penanganan Covid-19. Proses legislasi di masa pandemi bersifat elitis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Rendahnya  tingkat   partisipasi   masyarakat   akibat   lemahnya  akses   informasi   publik terkait proses pembentukan undang-undang itu sendiri merupakan permasalahan yang paling menonjol. Misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan naskah akademik yang menjadi  syarat  pengajuan  rancangan  undang-undang,  rapat  tertutup,  hingga  tidak  adanya ketentuan  yang  mengharuskan  pembuat  undang-undang  meminta  opini  publik  dalam pembentukan undang-undang.
Sehubungan dengan masalah regulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi untuk menekan atau mengatasi penyebaran virus Covid-19. Ada 4 (empat) regulasi kebijakan yang dianalisis. Bahwa kebijakan regulasi yang ditetapkan pemerintah kurang tanggap, lamban dan tidak fokus dalam menangani wabah Covid-19. Meskipun pembentukan kebijakan regulasi dilatarbelakangi  oleh  diskresi,  pembentukan  kebijakan  regulasi  tidak  lepas  dari  prinsip. Pembentukan peraturan kebijakan harus menganut asas, baik asas umum pemerintahan yang baik  maupun  asas  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  maupun  asas  universal keadaan darurat negara. Asas ketelitian, asas terminologi dan sistematika yang jelas, dan asas kepastian hukum merupakan asas yang paling sering diabaikan.
Keberhasilan berbagai negara dalam proses legislasi seperti Korea melalui pendekatan e- parlement, Amerika melalui pendekatan fast track legislation merupakan dua metode menarik yang dapat  diadopsi dan dimodifikasi   dalam  proses legislasi nasional. 11 Keberhasilan negara-
11 The National Assembly of The Republic of Korea, “On Legislation,” http://korea.assembly.go.kr/int/act01.jsp, diakses pada 15 November 2021.
negara Jerman dan Korea dalam menangani pandemi pada gelombang awal penyebaran tidak luput  dari  regulasi  kebijakan  yang  diambil  dengan  hati-hati,  kepastian  hukum,  komunikasi pemerintah yang terbuka dan transparan secara ilmiah serta monitoring dan evaluasi melalui prinsip, serta pelaksanaan desentralisasi antara pemerintah pembentukan peraturan perundang- undangan dan regulasi kebijakan yang ada. 12

## DAFTAR PUSTAKA Buku
C.F.G.  Sunaryati  Hartono.  1994.  Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20.
Alumni. Bandung.
Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). 2005. Demokrasi Klasik & Modern-Tulisan Tokoh- tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa, Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta.
Donald L. Horowitz. 2003. Electoral Systems and Their Goals: A Primer dor Decision-Makers, Paper  on  James  B.  Duke  Professor  of  Law  and  Political Science,  Duke  University. Durham North California.
I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Grup. Jakarta.
Joko  J.  Prihatmoko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi  Demokrasi.  LP21 Press. Semarang. Jimly  Asshiddiqie,  (2005),  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Edisi  Revisi,
Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, (2008), Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers Kamus  Besar Bahasa  Indonesia (Edisi Ketiga). 2005. Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka. Jakarta.
Ni’matul Huda. 2010. Ilmu Negara, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Samidjo. 1986. Ilmu Negara, Armico. Bandung.
Rojidi Ranggawijaya, (1998). Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2001.  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sulistyowati Irinato & Shidarta (Ed). 2009. Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleks. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Perundang-Undangan  UU  Nomor  6  Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

## Website
https://tirto.id/total-kematian-karena-virus-corona-213-di-wuhan-hingga-31-januari-ev36 , diakses pada 26 januari 2021
https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat- kesehatan-global-virus-corona?page=all , diakses pada 20 Januari 202
https://sains.kompas.com/read/2020/01/30/132731223/virus-corona-menginfeksi-7711-orang- who-peringatkan-dunia-ambil-tindakan , diakses pada 20 Januari 2021
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status- darurat- kesehatan-masyarakat. diakses pada 20 Januari 2020
12 Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .
The National Assembly of The Republic of Korea, “On Legislation,” http://korea.assembly.go.kr/int/act01.jsp https://www.zdf.de/politik/frontal-21/versaeumte-pandemie-vorsorge-100.html https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/europe/coronavirus-merkel-germany.html