## KETERKAITAN ANTARA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PBB TERHADAP KESENJANGAN PENDAPATAN
Anisa Fahmi nies.fahmi@gmail.com Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRAK
Kesenjangan  sosial  di  antara  anggota  masyarakat  yang  paling  miskin  dapat  menyebabkan ketidakstabilan  politik  dan  ekonomi  suatu  negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji hubungan  antara  kesenjangan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  serta  menguji pengaruh Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  kesenjangan pendapatan. Pajak  adalah  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  untuk  memperkecil kesenjangan  baik  antar  wilayah  maupun  antar  kelompok  pendapatan.  Berdasarkan  hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel PDB, PPh, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan  terhadap  kesenjangan  pendapatan.  K ondisi  perekonomian  Indonesia  saat  ini masih  berada  pada  sisi  kiri  dari  kurva  “inverted  U  curve”.  Tingginya  PDB  menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Kondisi ini muncul karena pemerintah masih fokus mengejar  pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  dalam  penelitian  juga  ini  menunjukkan  bahwa penerimaan  pajak  penghasilan  berpengaruh  positif  terhadap  kesenjangan  pendapatan.  Hal tersebut  terjadi  karena  kebijakan  perpajakan  di  Indonesia  lebih  ditujukan  untuk meningkatkan  penerimaan  negara,  bukan  sebagai  alat  untuk  meredistribusikan kesejahteraan.
Kata kunci: kesenjangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak.

## ABSTRACT
Sosial  inequalities  among  the  poorest  members  of  society  causes  political  and  economic instablility.  This  study  aims  to  examine  the  relationship  between  income  inequality  and economic growth. It also tests the effect of income tax and property tax on income inequality. Taxes are instrument used to reduce gaps between regions or income groups. Based on the results,  it  was  concluded  that  PDB,  PPh,  and  population  have  significant  effect  on  income inequality.  Indonesian’s  current  economic  condition  is  still  on  the  left  side  of  the  “inverted U”  curve.  The  high  PDB  causes  a  higher  income  gap.  This  condition  arises  because  the government  is  still  focused  on  economic  growth.  The  findings  also  shows  that  income  tax have  positive  effects  on  income  inequality.  This  occured  because  indonesian  tax  policies  is aimed to increase state revenues, not as tool redistribution.
Keywords: income disparities, economic growth, tax revenue.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari  17.508  pulau dengan  karakteristik  antar  pulau  yang  berbeda-beda  (UNDP  Indonesia,  2018).  Dengan jumlah  penduduk  mencapai  250  juta  jiwa,  sebagai  negara  kepulauan  Indonesia  dihadapkan pada  tantangan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Perbedaan karakteristik wilayah dan sumber daya pada akhirnya menjadi penyebab utama ketimpangan baik pada pembangunan maupun pendapatan penduduk di setiap wilayah. Berdasarkan  Data Produk  Domestik  Bruto  tahun  2017,  sebagian  besar  pendapatan  nasional  terdistribusikan  di
Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,49% PDB diikuti pulau Sumatera sebesar 21,66%, sementara  sisanya  yaitu  19,85%  terdistribusikan  di  Pulau  Bali,  Nusa  Tenggara,Kalimantan, Sulawesi,  dan  Papua  (BPS,  2018).  Kesenjangan  juga  terlihat  dari  besarnya  pendapatan perkapita  penduduk  antar  provinsi.  Dari  37  provinsi,  pendapatan  perkapita  DKI  Jakarta merupakan  yang  tertinggi,  yaitu  sebesar  Rp.232,34  Juta  diikuti  Kalimantan  Timur  sebesar Rp.165,71  Juta.  Sementara  pendapatan  perkapita  Indonesia  sebesar  Rp.  52,79  Juta  dengan pendapatan perkapita terendah Rp.17,24 Juta di Nusa Tenggara Timur.
Gambar 1. Rasio Gini Indonesia Tahun 2002 - 2017

## Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
Kesenjangan  pendapatan  di  Indonesia  juga  dapat  dilihat  dari  rasio  gini  yang  masih tinggi  dan  belum  menunjukkan  tren  penurunan.  Rasio  gini  mengukur  kesenjangan  antar kelompok pendapatan masyarakat. Berdasarkan gambar 1, rasio gini di Indonesia pada tahun 2017  berada  pada  angka  0,4.  Kesenjangan  pendapatan  ini  lebih  besar  terjadi  di  perkotaan dibanding  perdesaan.  Negara  dengan  rasio  gini  yang  tinggi  memiliki  ketimpangan  dalam masyarakat yang sangat jelas dan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang.
Pada  dasarnya,  kesenjangan  pendapatan  antar  kelompok  masyarakat  ini  merupakan masalah yang umum terjadi di banyak negara baik di negara miskin, berkembang, bahkan di negara maju sekalipun. Karena pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi merupakan trade-off yang  dihadapi  setiap  negara.  Namun  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih adalah, seberapa besar kesenjangan yang terjadi pada masing-masing daerah. Hasil penelitian Thornton  (2001)  terhadap  96  negara  hubungan  antara  ketimpangan  pendapatan  dan perkembangan  ekonomi  mengikuti  pola  kurva  U  terbalik,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Kuznets.  Demikian  juga  temuan  Oskooee  dan  Gelan  (2008)  di  negara  Amerika  Serikat. Penelitian  mengenai  kesenjangan  pendapatan  di  Amerika  Serikat  juga  dilakukan  Rubin  dan Segal (2015) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan terkait secara positif. Kesenjangan pendapatan timbul karena adanya perbedaan produktivitas. Berdasarkan  model  pertumbuhan  Solow,  produktivitas  tidak  hanya  ditentukan  oleh  modal fisik tetapi juga modal manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi produktivitas  yang  kemudian  berdampak  pada  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Dengan demikian,  perbedaan  kualitas  sumber  daya  menjadi  salah  satu  penyebab  timbulnya kesenjangan  pendapatan.  Murphy  dan  Topel  (2016)  menyatakan  bahwa  peningkatan ketimpangan  diakibatkan  oleh  kegagalan  investasi  modal  manusia  dalam  mengimbangi meningkatnya permintaan akan keterampilan ketika perekonomian berkembang.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  (Kementerian  Keuangan,  2017)  menyatakan  bahwa pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk memperkecil kesenjangan baik antar wilayah  maupun  antar  kelompok  pendapatan.  Pajak  menjadi  sumber  utama  penerimaan negara  yang  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  proses  pembangunan,  termasuk pembangunan infrastruktur. Semakin banyak penerimaan pajak, semakin banyak fasilitas dan infrastruktur  yang dibangun sehingga konektivitas antar wilayah di  Indonesia menjadi  lebih baik.  Perbaikan  konektivitas  antar  wilayah  akan  menghasilkan trickle  down  effect melalui perluasan kesempatan kerja dan perluasan pasar.
Baer  dan  Galvao  (2008)  mengkaji  keterkaitan  antara  beban  pajak,  pengeluaran pemerintah,  dan  distribusi  pendapatan  di  Brazil  dan  menemukan  bukti  yang  kuat  bahwa beban  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah  memiliki  dampak  redistribusi  yang  rendah.  Di Negara Kanada, hasil penelitian yang dilakukan Kesselman dan Cheung (2004) menemukan bahwa sistem pajak secara substansial dapat memiliki dampak redistributif jika tingkat pajak keseluruhannya  tinggi.  Artinya,  ketimpangan  pendapat  akan  turun  jika  tingkat  pajak  yang dikenakan  lebih  tinggi.  Sementara  di  Indonesia,  Kumara  (2015)  menyimpulkan  bahwa redistribusi  melalui  pajak  (PPh  dan  PBB)  tidak  mampu  memperbaiki  kondisi  kesenjangan pendapatan.
Berdasarkan  data  pajak  sebagaimana  diilustrasikan  pada  gambar  2,  realisasi penerimaan  pajak  baik  pajak  penerimaan  dalam  negeri  maupun  pajak  perdagangan internasional  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Sebagian  besar  sumber  penerimaan pajak  dalam  negeri  berasal  dari  pajak  penghasilan  dengan  rata-rata  kontribusi  51,57%  dari total  penerimaan  pajak  untuk  periode  tahun  2007-2016.  Pajak  penghasilan  orang  pribadi merupakan  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  untuk  mengatasi  ketimpangan  distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah.
Gambar 2. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016
Sumber: diolah dari www.bps.go.id
Untuk mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, tarif pajak penghasilan di Indonesia mengenakan  tarif  pajak  progresif.  Prinsip  yang  mendasari  pajak  progresif  adalah  bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan lebih harus menanggung beban yang lebih besar dari total  penerimaan  pajak  negara.  Jadi  masyarakat  dengan  penghasilan  tinggi  akan  dikenakan tarif  pajak  yang  lebih  tinggi.  Sebaliknya,  masyarakat  berpenghasilan  rendah  tidak  hanya membayar  lebih  sedikit,  tetapi  mereka  juga  membayar  pajak  dengan  persentase  yang  lebih rendah dari pendapatan  mereka. Bahkan, masyarakat  berpendapatan minim  berpotensi  tidak membayar  pajak  dengan  adanya  skema  pendapatan  tidak  kena  pajak.  Pajak  penghasilan
progresif ini sejalan dengan tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan sebagaimana temuan Office  for  National  Statistics United  Kingdom  (2015).  Lembaga  tersebut  mengkaji  efek redistribusi  pajak  langsung  dan  tidak  langsung  serta  program  bantuan  langsung  tunai  pada rumah  tangga.  Pajak  penghasilan  berhasil  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  ditunjukkan dengan turunnya rasio gini sekitar 3,2 persen pada tahun 2015.
Faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  kesenjangan  pendapatan  adalah  jumlah penduduk.  Menurut  Bantika  et  al  (2015),  banyaknya  jumlah  penduduk  menyebabkan lapangan  kerja  makin  kompetitif.  Sebagian  tenaga  kerja  gagal  memperoleh  pekerjaan  atau bekerja  dengan  tingkat  upah  yang  rendah.  Sehingga  kenaikan  jumlah  penduduk  dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  beberapa  literatur  yang  sudah  diuraikan, penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  yaitu  apakah  pertumbuhan ekonomi,  pajak  penghasilan,  pajak  bumi  dan  bangunan,  infrastruktur  jalan,  kualitas  sumber daya manusia dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan?

## TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah  dan kemakmuran  masyarakat  meningkat  (Sukirno,  2000).  Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi menunjukkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah sehingga kesenjangan pendapatan akan berkurang. Berdasarkan model pertumbuhan Solow, output perekonomian suatu wilayah hanya  ditentukan  oleh  besarnya  modal  dan  tenaga  kerja  dengan  fungsi  produksi  berbentuk cobb douglas , yaitu:
dimana  Y  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  K  adalah  modal,  dan  L  adalah  tenaga  kerja. Berdasarkan model tersebut,  akumulasi modal berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.  Pada  perkembangannya,  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  tidak  hanya dipengaruhi modal fisik saja melainkan juga modal manusia. Perbedaan kualitas sumber daya manusia  suatu  daerah  berdampak  pada  timbulnya  perbedaan  produktivitas  yang  kemudian berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.
Tingginya pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan Produk Domestik Bruto  (PDB)  suatu  negara  belum tentu  mencerminkan  pemerataan distribusi  pendapatan. Kenyataan    menunjukkan    bahwa    pendapatan    masyarakat    tidak    selalu  merata,    bahkan kecenderungan    yang    terjadi    justru    sebaliknya.    Semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan ekonomi,  kesenjangan  pendapatan  semakin  besar.  Simon  Kuznets  berusaha  menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan melalui hipotesis kurva u atau “ inverted u curve ” seperti ditunjukkan pada gambar 3 (Todaro, 2000).
Gambar 3. Kurva Hipotesis Kuznets

## Sumber: Todaro (2000)
Kuznets berpendapat bahwa karakteristik awal dari sistem perekonomian suatu negara dapat  menyebabkan  perbedaan  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita.  Pada  awal  proses pembangunan,  kesenjangan  akan  cenderung  meningkat  dan  akan  terus  terjadi  sampai mencapai titik puncak. Hal ini terjadi karena kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik, sedangkan  daerah  yang  masih  terbelakang  tidak  mampu  memanfaatkan  peluang  ini  karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Setelah itu, bila  proses  pembangunan  terus  berlanjut,  maka  secara  berangsur-angsur  kesenjangan pembangunan akan menurun.

## Kesenjangan Pendapatan
Kesenjangan  pendapatan  menggambarkan  distribusi  pendapatan  masyarakat  suatu daerah/wilayah pada kurun waktu tertentu. Pembagian pendapatan ditentukan oleh dua unsur, yaitu  harga  yang  diperoleh  untuk  faktor  produksi  yang  ditawarkan  dan  jumlah  faktor produksi yang dimiliki atau dapat ditawarkan. Jadi, besar kecilnya pendapatan seorang tidak hanya  bergantung  pada  harga  atau  besarnya  balas-jasa  yang  diperolehnya,  tetapi  juga  dari jumlah  dan  mutu  faktor  produksi  yang  dimiliki  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat.  Menurut Todaro  dan  Smith  (2006),  kesenjangan  pendapatan  akan  menyebabkan  beberapa  hal,  antara lain:
1. Kesenjangan pendapatan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi
2. Kesenjangan pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas
3. Kesenjangan pendapatan yang ekstrem umumnya dianggap tidak adil
Beberapa metode dapat  digunakan untuk mengukur  tingkat kesenjangan pendapatan, diantaranya kurva  Lorenz, rasio  Gini,  indeks Theil, dan indeks Williamson. Pada penelitian ini,  indikator  kesenjangan  pendapatan  yang  digunakan  adalah  rasio  Gini  yang  mengukur ketidak  merataan  atau  kesenjangan  pendapatan/kesejahteraan  secara  agregat  (keseluruhan). Nilai  rasio  Gini  berkisar  antara  nol  (pemerataan  sempurna)  hingga  satu  (kesenjangan sempurna). Untuk menghitung rasio Gini, digunakan rumus:
dimana: = rasio Gini = proporsi kumulatif rumah tangga dalam kelas ke- = proporsi kumulatif pendapatan dalam kelas ke-
Menurut  Todaro  (2000),  pendapatan  perkapita  merupakan  konsep  yang  paling  sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Pemerintah  dapat  mengurangi  ketimpangan  dengan  tiga  cara,  yaitu  pajak,  pengeluaran pemerintah,  dan  regulasi.  Pajak  adalah  cara  paling  efektif,  yaitu  dengan  menerapkan  pajak
Tingkat Pertumbuhan ekonomi Indeks Disparitas
progresif  kepada  golongan  kaya  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dalam  program sosial.

## Tinjauan Empiris
Hipotesis  Kuznets  menyatakan  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan  pendapatan  berbentuk  kurva  U  terbalik  atau  “ inverted  u  curve ”.  Temuan Thornton  (2001)  mengonfirmasikan  hipotesis  tersebut.  Hasil  regresi  data  panel  yang dilakukan  Thornton  terhadap  96  negara  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  ketimpangan pendapatan  dan  perkembangan  ekonomi  mengikuti  pola  kurva  U  terbalik,  seperti  yang dihipotesiskan  Oleh  Kuznets.  Demikian  juga  temuan  Oskooee  dan  Gelan  (2008)  di  negara Amerika  Serikat.  Dengan  menggunakan  data time  series ,  penelitian  Oskooee  dan  Gelan menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  pada  jangka  pendek  menyebabkan ketidaksetaraan  pendapatan  namun  kesenjangan  tersebut  membaik  pada  jangka  panjang. Oskooee  dan  Gelan  menemukan,  selain  pertumbuhan  ekonomi,  faktor  lain  yang mempengaruhi  kesenjangan  pendapatan  adalah  pertumbuhan  penduduk,  sumber  daya, ketidakstabilan harga, keterbukaan, devaluasi mata uang.
Murphy  dan  Topel  (2016)  melakukan  penelitian  mengenai  investasi  sumber  daya manusia,  kesenjangan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  dari  sisi  penawaran  tenaga  kerja  dimana pilihan  sumber  daya  manusia  dari  individu  mempengaruhi  komposisi  keterampilan  di  pasar tenaga  kerja  kemudian  mempengaruhi  harga  keterampilan  yang  dimiliki  tenaga  kerja. Semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia,  semakin  tinggi  harga  keterampilan  (tercermin dalam  upah)  yang  dimilikinya.  Sehingga  Murphy  dan  Topel  menyimpulkan  bahwa peningkatan  ketimpangan  diakibatkan  oleh  kegagalan  investasi  modal  manusia  dalam mengimbangi  meningkatnya  permintaan  akan  keterampilan  ketika  perekonomian berkembang
Penelitian  mengenai  kesenjangan  pendapatan  di  Amerika  Serikat  juga  dilakukan Rubin  dan  Segal  (2015).  Hasil  temuan  mereka  menunjukkan  bahwa  pendapatan  kelompok berpenghasilan tinggi  lebih  sensitif terhadap pertumbuhan dibandingkan  dengan pendapatan kelompok  berpenghasilan  rendah  karena  dua  alasan:  (a)  kelompok  pendapatan  tinggi menerima  sebagian  besar  pendapatan  mereka  dari  kekayaan  (aset)  yang  lebih  sensitif terhadap pertumbuhan daripada pendapatan tenaga kerja dan (b) kelompok pendapatan tinggi menerima  sebagian  besar  dari  pendapatan  tenaga  kerja  mereka  dalam  bentuk pay-for- performance (kompensasi  ekuitas),  yang  juga  sensitif  terhadap  pertumbuhan.  Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan terkait secara positif.
Pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara meredistribusi  pendapatan.  Instrumen  yang  digunakan  berbagai  negara  untuk  pemerataan pendapatan  diantaranya  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah.  Untuk  mengonfirmasi  peranan pajak  dan  pengeluaran  pemerintah  dalam  mengurangi  kesenjangan  pendapatan,  beberapa peneliti  kemudian  melakukan  kajian  mengenai  hal  tersebut.  Baer  dan  Galvao  (2008) mengkaji keterkaitan antara beban pajak, pengeluaran pemerintah, dan distribusi pendapatan di  Negara  Brazil.  Baer  dan  Galvao  menemukan  bukti  yang  kuat  bahwa  beban  pajak  dan pengeluaran  pemerintah  cenderung  menguntungkan  kelompok  masyarakat  dengan pendapatan  yang  lebih  tinggi  yang  berarti  kebijakan  fiskal  Negara  Brazil  memiliki  dampak redistribusi yang rendah.
Di  Negara  Kanada,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Kesselman  dan  Cheung  (2004) menemukan bahwa sistem pajak secara substansial dapat memiliki dampak redistributif jika tingkat pajak keseluruhannya tinggi. Semakin besar penerimaan pajak, semakin besar potensi redistributif  pada  sisi  pengeluaran  publik.  Belanja  publik  melalui  barang  dan  jasa  terutama dalam  bentuk  barang  memiliki  peran  redistributif  yang  besar,  terutama  di  bidang  kesehatan dan pendidikan.
Hasil  penelitian  lainnya  disampaikan Office  for  National  Statistics  United  Kingdom yang menyimpulkan bahwa variabel yang menyebabkan perubahan pada kesenjangan adalah tax credits,  housing benefits , dan income support . Pajak langsung berpengaruh menurunkan kesenjangan  pendapatan  dalam  jumlah  yang  kecil  sementara  pajak  tidak  langsung  justru sebaliknya,  meningkatkan  kesenjangan.  Sementara  di  Indonesia,  Kumara  (2015) menyimpulkan bahwa  redistribusi  melalui pajak (PPh dan PBB) tidak mampu  memperbaiki kondisi  kesenjangan  pendapatan.  Hasil  kajian  Kumara  juga  menunjukkan  adanya trade-off antara  kemerataan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau  Jawa  dan  dampaknya lebih besar pada kawasan high income . Namun pada kawasan low income , tidak ada trade-off antara  keduanya.  Baik  kemerataan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilakukan bersamaan.
Bantika et al (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sulawesi Utara menggunakan analisis regresi  linear  berganda  dan  menyimpulkan  bahwa  luas  lahan  pertanian  tidak  berpengaruh signifikan terhadap indeks Gini, pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks Gini, sedangkan penambahan  jumlah  penduduk  meningkatkan  indeks  Gini  di  Sulawesi  Utara.  Tingginya jumlah  penduduk  menjadikan  kompetisi  dalam  memperoleh  lapangan  kerja  menjadi  lebih ketat dan berdampak pada semakin tingginya kesenjangan.
Kajian  lain  mengenai  kesenjangan  pendapatan  dilakukan  Pradnyadewi  dan Purbadharmaja  (2016)  di  Provinsi  Bali  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  variabel  IPM,  biaya  infrastruktur  serta  investasi  pada ketimpangan distribusi pendapatan. Karena setiap daerah memiliki kualitas sumber daya yang berbeda,  menjadikan  kualitas  sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  ketimpangan.  Kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilihat  dari  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran derajat perkembangan manusia dalam bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  pembangunan.  Semakin  rendah  IPM, tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah dan berdampak pada rendahnya pendapatan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Biaya  infrastruktur  dan  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai pengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  IPM  dan investasi  tidak  memiliki  pengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan.  Pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel intervening yang  mempengaruhi  IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan  Pusat  Statistik,  Bank  Indonesia,  dan World  Bank dengan  periode  pengamatan  tahun 1990  sampai  dengan  2015.  Data  yang  digunakan  meliputi  laju  pertumbuhan  PDB  riil,  PDB atas  dasar  harga  berlaku,  rasio  Gini,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan infrastruktur jalan.
Infrastruktur  jalan  dipilih  karena  tingkat  pertumbuhan  panjang  jalan  merupakan  salah satu  aspek  penting  infrastruktur  regional  yang  dapat  dikaitkan  dengan  kinerja  dan pertumbuhan  ekonomi  (Del  Bo,  et.  al,  2009).  Investasi  infrastruktur  jalan  dalam pembangunan  ekonomi  sangatlah  penting  untuk  menjamin  keterhubungan  antar  wilayah sehingga  dapat  memperlancar  mobilitas  faktor-faktor  produksi,  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  sarana  pembangunan,  serta  meningkatkan  efisiensi  pembangunan.  Peningkatan konektivitas  antara  wilayah  terpencil  dan  pusat-pusat  pertumbuhan  akan  menyerap  tenaga kerja  lebih  banyak  dan  memperbaiki  aliran  modal  dari  daerah  kaya  ke  daerah  miskin  yang
kemudian  akan  memperkecil  kesenjangan  pendapatan  dan  hasil-hasil  pembangunan  baik antar kelompok rumah tangga maupun antar wilayah.

## Alat Analisis
Berdasarkan  tinjauan  teoritis  dan  empiris  dengan  mempertimbangkan  keterbatasan  data time series , model penelitian yang akan diestimasi adalah:
dimana: GINI = rasio Gini PDB = PDB riil IPM = Indeks Pembangunan Manusia PPh = Pajak Penghasilan PBB = Pajak Bumi dan Bangunan JALAN = infrastruktur jalan PNDK = pertumbuhan jumlah penduduk
Untuk  variabel dan ,  data  yang  digunakan  untuk  estimasi  adalah  rasio penerimaan PPh dan PBB terhadap PDB atas dasar harga berlaku. Sementara untuk variabel jalan diukur menggunakan pertumbuhan panjang jalan. Penggunaan ukuran fisik infrastruktur dalam  model  dipilih  karena  menurut  Canning  (1999)  ukuran  fisik  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  penggunaan  besarnya  investasi  pada  infrastruktur.  Hal  ini  disebabkan karena  harga  untuk  investasi  per  satuan  unit  infrastruktur  sangat  bervariasi  antara  satu wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Di  Indonesia,  perbedaan  ini  sangat  terlihat  dari  perbedaan harga  untuk  jenis  pekerjaan  yang  sama  di  daerah  yang  berbeda  karena  letak  geografis, kemudahan  mencapai  wilayah,  jarak  dari  sumber  material,  dan  sebagainya.  Meskipun demikian, ukuran fisik infrastruktur tidak dapat mengoreksi secara penuh ukuran infrastruktur (Radiansyah, 2012).

## Hipotesis Penelitian
1) Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan Hasil penelitian Oskooee dan Gelan (2008) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Demikian pula penelitian Rubin  dan  Segal  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan kesenjangan pendapatan terkait secara positif.
H 1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.
2) IPM dan kesenjangan pendapatan
IPM adalah indikator yang digunakan penelitian ini sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia.  Semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia,  semakin  tinggi  tingkat pendapatan  yang  diperoleh.  Namun  keterbatasan  pasar  tenaga  kerja  menyerap  tenaga kerja  yang  tersedia  pada  tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi,  menyebabkan  tingkat pendapatan yang lebih tinggi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat.
H 2 : IPM berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.
3) Pajak penghasilan dan kesenjangan pendapatan
Pajak  adalah  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengurangi kesenjangan  pendapatan.  Semakin  besar  penghasilan  seseorang,  kewajiban  pajak  yang harus  dibayarkan  kepada  pemerintah  semakin  besar  pula.  Semakin  besar  penerimaan pajak, semakin besar potensi redistributif pada sisi pengeluaran publik.
H 3 : Pajak Penghasilan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan.
4) Pajak Bumi dan Bangunan dan kesenjangan pendapatan.
PBB  termasuk  dalam  jenis  pajak  langsung,  artinya  beban  pajak  tidak  dapat  dialihkan kepada  pihak  lain  sehingga  pungutannya  akan  berdampak  langsung  pada  subjek  pajak.
Hasil  penelitian Office for  National  Statistics  United  Kingdom (2016)  menyimpulkan bahwa pajak langsung berpengaruh menurunkan kesenjangan pendapatan.
H 4 : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan
5) Infrastruktur jalan dan kesenjangan pendapatan
Infrastruktur  jalan  dalam  pembangunan  ekonomi  sangatlah  penting  untuk  menjamin keterhubungan  antar  wilayah  sehingga  dapat  memperlancar  mobilitas  faktor-faktor produksi.  Peningkatan  konektivitas  antara  wilayah  terpencil  dan  pusat-pusat pertumbuhan  akan  menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak  dan  memperbaiki  aliran  modal dari  daerah  kaya  ke  daerah  miskin  yang  kemudian  akan  memperkecil  kesenjangan pendapatan  dan  hasil-hasil  pembangunan  baik  antar  kelompok  rumah  tangga  maupun antar wilayah.
H 5 : Infrastruktur jalan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan.
6) Jumlah penduduk dan kesenjangan pendapatan
Bantika et al (2015) menyimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk menjadikan lapangan  kerja  semakin  kompetitif  dan  menyebabkan  kesenjangan  pendapatan  semakin tinggi karena tidak semua tenaga kerja dapat terserap.
H 6 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.

## Metode Analisis
Model  penelitian  dianalisis  menggunakan    regresi  linear  berganda  untuk  mengetahui pengaruh    masing-masing  variabel  bebas  terhadap  pemerataan  pendapatan.  Langkah  awal dalam  analisis  regresi  linear  berganda  adalah  menguji  kelayakan  model  yang  digunakan, yaitu dengan melakukan uji statistik F. Pada dasarnya hasil uji F menunjukkan apakah semua variable  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama- sama  atau  simultan  terhadap  variabel  dependen.  Jika  uji  F  menunjukkan  hasil  yang signifikan,  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  satu  variabel  independen  secara  individual menjelaskan variabel terikat dilanjutkan dengan pengujian parsial regresi menggunakan uji t. sementara  jika  uji  F  menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan  maka  tidak  disarankan  untuk melakukan uji t atau uji parsial. Berdasarkan hasil uji t, dapat dikonfirmasi  apakah terdapat trade-off antara  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan  dengan  melihat koefisien dari PDB.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk  mendapat  hasil  estimasi  yang  terbaik,  sebelum  dilakukan  analisis  terhadap model penelitian, dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  uji  heteroskedastisitas.  Prosedur  tersebut  perlu  dilakukan untuk  menguji  asumsi-asumsi  yang  ada  dalam  pemodelan  regresi  linear  berganda.  Hasil pengujian  asumsi  klasik  menunjukkan  bahwa  model  penelitian  ini  terbebas  dari  masalah normalitas,  multikolinearitas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas.  Hasil  estimasi  untuk model penelitian secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Estimasi Model Penelitian
Variable Coefficient t-Statistic Prob. PDB 0.244144 8.263 0.000*** IPM 3.50E-05 0.036 0.972 PPH 0.453351 1.766 0.093* PBB 0.578619 0.175 0.863 JALAN 0.000273 0.168 0.868
PNDK 0.133490 2.118 0.048** C -4.011516 -7.152 0.000 R-squared 0.889 Adjusted R-squared 0.854 F-statistic 25.324 Prob(F-statistic) 0.000 Durbin-Watson stat 2.122 *** ** * Signifikan pada α =1 persen
Signifikan pada α =5 persen

## Signifikan pada α =10 persen
Sumber: output pengolahan EViews
Koefisien  determinasi  dari  model  penelitian  sebesar  0.85  menunjukkan  bahwa  variable independen mampu menjelaskan variasi kesenjangan pendapatan sebesar 85 persen. Hasil uji parsial  terhadap  masing-masing  variabel  independen  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga variabel  yang  signifikan  mempengaruhi  besarnya  kesenjangan  pendapatan  antara  golongan rumah tangga, yaitu variabel PDB, PPH, dan PENDUDUK. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel  1,  hubungan  antar  variabel  penelitian  yang  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  persamaan struktural:

## Pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1, temuan penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal  yang  diajukan  yaitu  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap kesenjangan pendapatan. Untuk setiap persen kenaikan pertumbuhan ekonomi, besarnya rasio gini  akan  meningkat  sebesar  0.2441  persen  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Hal  ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih berada pada sisi kiri dari kurva “ inverted U curve ”. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan tingginya kesenjangan  pendapatan  antar  masyarakat.  Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  kajian  Kumara (2015)  yang  juga  menunjukkan  adanya trade-off antara  kemerataan  pendapatan  dan pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau  Jawa.  Begitu  juga  temuan  Oskooee  dan  Gelan  (2008)  serta Rubin  dan  Segal  (2015).  Kondisi  ini  muncul  karena  pemerintah  masih  fokus  mengejar pertumbuhan  ekonomi.  Di  Indonesia,  pertumbuhan  ekonomi  setiap  provinsi  tidak  merata sebagaimana  terlihat  pada  gambar  4  yang  mengilustrasikan  data  sepuluh  provinsi  dengan rata-rata  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  selama  periode  2010  sampai  dengan  2015. Secara  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  dicapai  provinsi  Sulawesi  Tengah  dengan tingkat  pertumbuhan  9,91  persen  diikuti  Sulawesi  Barat  8,63  persen.  Namun  kontribusi provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Sulawesi  Barat  terhadap  pembentukan  PDB  Nasional  hanya 0,82  persen  dan  0,27  persen.  Dari  sepuluh  provinsi  den gan  laju  PDRB  tertinggi,  kontribusi total  terhadap  perekonomian  nasional  sebesar  10,75  persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingginya  pertumbuhan  ekonomi  daerah  belum  mampu  mempersempit  kesenjangan  antar provinsi di Indonesia.
Gambar 4. Distribusi dan Laju PDRB menurut Provinsi

## Sumber: BPS (diolah)

## Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  estimasi,  variabel  IPM  berpengaruh  positif  terhadap  kesenjangan pendapatan tetapi  secara statistik tidak signifikan.  Temuan ini  tidak sesuai  dengan hipotesis yang  diajukan  dan  berbeda  dengan  kesimpulan  Murphy  dan  Topel  (2016)  namun  sejalan dengan  hasil  penelitian  Pradnyadewi  dan  Purbadharmaja  (2016).  IPM  dibentuk  oleh  tiga dimensi  dasar  yaitu  kesehatan,  pendidikan,  dan  pengeluaran.  Agregasi  dari  ketiga  dimensi tersebut berdasarkan temuan penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan  pendapatan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kesenjangan  pendapatan  di  Indonesia lebih  disebabkan  oleh  kurang  optimalnya  pemberdayaan  UMKM  sebagaimana  disampaikan oleh  Menteri  Koperasi  dan  UKM  (Julianto,  2016).  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  Bambang  Brodjonegoro  juga  menyampaikan  bahwa  salah  satu  faktor  yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah kualitas pekerjaan (Nugroho, 2017). Orang yang kurang  terampil,  akan  terjebak  pada  pekerjaan  dengan  produktivitas  dan  upah  yang  rendah. Dengan demikian dibandingkan tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan lebih berperan dalam menentukan perbedaan pendapatan antar masyarakat.

## Pajak penghasilan
Hasil estimasi  menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan  pendapatan  pada  tingkat  signifikansi  10%.  Koefisien  variabel  sebesar  0,4534 dapat  diinterpretasikan  bahwa  untuk  setiap  persen  peningkatan  rasio  penerimaan  pajak penghasilan terhadap PDB dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini sebesar 0,4534 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kumara (2015) yang  menyimpulkan  bahwa  redistribusi  melalui  pajak  (PPh  dan  PBB)  tidak  mampu memperbaiki  kondisi  kesenjangan  pendapatan.  Hal  tersebut  mungkin  terjadi  jika  kebijakan perpajakan  di  Indonesia  ditujukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara,  bukan  sebagai alat  untuk  meredistribusikan  kesejahteraan.  Pemerintah  Indonesia  memiliki  alternatif program  redistribusi  pendapatan  selain  pajak.  Pertama,  program  pemberian  jaminan  akan akses  kebutuhan  primer  di  bidang  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan.  Kedua,  program pemberian  kredit  lunak  melalui  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat).  Ketiga,  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM  Mandiri  Pedesaan)  yang  diharapkan dapat  mempercepat  pemerataan  pembangunan,  penanggulangan  kemiskinan,  dan  perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan.
Salah  satu  peran  penting  dari  pemerintah  adalah  melakukan  redistribusi  pendapatan untuk  mengoreksi  kesenjangan  ekonomi  baik  antar  golongan  pendapatan  maupun  antar
wilayah.  Pajak  adalah  instrumen  yang  paling  efektif  digunakan  setiap  negara  untuk mendorong redistribusi pendapatan, salah satunya pajak penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat  1,  UU  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  tahun  2008,  tarif  pajak  penghasilan  pribadi perhitungannya  menggunakan  tarif  progresif  dimana  setiap  orang  dikenakan  pajak  pada tingkat  yang  berbeda  tergantung  pada  penghasilan  yang  diperoleh.  Pajak  penghasilan dipungut secara progresif sehingga penduduk dengan kategori high income membayar pajak lebih  tinggi  dibandingkan  penduduk  dengan  kategori low  income .  Dengan  demikian pendapatan  masyarakat high  income ditransfer  dalam  bentuk  pajak  untuk  masyarakat berpendapatan  rendah.  Kesenjangan  terjadi  karena  wajib  pajak  besar  atau  orang-orang  kaya banyak  yang  belum  patuh  membayar  pajak.  Gambar  5  menunjukkan  perkembangan  rasio penerimaan  pajak  penghasilan  terhadap  PDB.  Berdasarkan  data  Bank  Indonesia,  rasio penerimaan pajak penghasilan mulai tahun 2008 mengalami penurunan.

## Gambar 5. Rasio Pajak Penghasilan terhadap PDB

## Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Pajak  sebagai  salah  satu  kebijakan  fiskal  pada  dasarnya  dapat  menjadi  instrumen distribusi  ekonomi  yang  adil  dan  merata  (Maftuchan,  2014).  Namun  menurut  Maftuchan, praktik perpajakan di berbagai negara memperlihatkan bahwa pajak justru menjadi salah satu sumber  penyebab  terjadinya  kesenjangan.  Kajian  Maftuchan  menyimpulkan  bahwa perpajakan  menjadi  salah  satu  sumber  kesenjangan  karena  prinsip-prinsip  keadilan  dalam distribusi  beban  pajak  pada  berbagai  golongan  masyarakat  tidak  dapat  berjalan.  Selain  itu, kelompok  masyarakat  kaya  selalu  melakukan  langkah-langkah  baik  legal  maupun  ilegal untuk meminimalkan tanggungan pajak yang mereka miliki. Bambang Brojonegoro (Yudha, 2015) menyatakan bahwa salah satu pemicu tingginya kesenjangan pendapatan di  Indonesia karena penghasilan dari orang-orang kaya di Tanah Air dinilai banyak yang belum tersentuh pajak untuk disalurkan kepada orang-orang miskin.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Hasil  estimasi  parameter  menunjukkan  bahwa  variabel  PBB  secara  statistik  tidak menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kesenjangan  pendapatan.  Temuan  ini berbeda  dengan  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  PBB  berpengaruh  negatif terhadap  kesenjangan  pendapatan  namun  sesuai  dengan  kesimpulan  yang  disampaikan Kumara  (2015).  Hal  tersebut  dimungkinkan  terjadi  karena  jumlah  wajib  pajak  yang membayar pajak masih sangat sedikit. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6, sejak tahun 2006  rasio  penerimaan  PBB  terhadap  PDB  menunjukkan  tren  penurunan.  Turunnya penerimaan  PBB  ini  dinyatakan  Direktur  Jenderal  Pajak  Sigit  Priadi  Pramudito  dalam  Jati (2015) disebabkan turunnya daya beli masyarakat dan kegiatan pembangunan di dalam negeri
sebagai  dampak  dari  perlambatan  ekonomi.  Selain  itu,  diberlakukannya  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011 tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor  Pertambangan  untuk  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Gas  Bumi  Pada  Tahap Eksplorasi juga turut berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PBB.
Gambar 6. Rasio Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PDB

## Sumber: Bank Indonesia (diolah)

## Infrastruktur Jalan
Hasil  estimasi  model  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  infrastruktur  jalan menunjukkan  pengaruh  positif  namun  secara  statistik  tidak  signifikan.  Tidak  signifikannya variabel  jalan  dimungkinkan  terjadi  karena  kondisi  infrastruktur  jalan  yang  kurang menunjang konektivitas antar daerah. Infrastruktur jalan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS, total panjang  jalan  hingga  tahun  2015  adalah  523.974  km  dengan  42,48  persen  diantaranya merupakan  jalan  bukan  aspal.  Distribusi  jalan  menurut  kewenangan  dapat  dilihat  pada gambar 7.
Gambar 7. Persentase Panjang Jalan menurut Kewenangan

## Sumber: BPS (diolah)
Dapat dilihat pada gambar 7, persentase panjang jalan nasional hanya 8,97% dari total panjang jalan yang menunjang konektivitas antar wilayah di Indonesia. Untuk itu, perbaikan kondisi  jalan  selayaknya  tidak  hanya  difokuskan  pada  jalan  nasional  saja  tetapi  juga  jalan provinsi  bahkan  hingga  kabupaten.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mendukung aksesibilitas  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  sehingga  masyarakat  di  pedesaan dapat  memperoleh  fasilitas  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di perkotaan  dan  selisih  barang/jasa  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  juga  akan
semakin  berkurang.  Perbaikan  kondisi  jalan  nasional  ditujukan  untuk  mendorong konektivitas  yang semakin  baik  di sektor transportasi.  Konektivitas transportasi memungkinkan  wilayah-wilayah  di  penjuru  Indonesia  dapat  dijangkau.  Berbagai  potensi ekonomi wilayah juga dapat dimaksimalkan dengan kemudahan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

## Jumlah Penduduk
Hipotesis  yang  diajukan  pada  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk berpengaruh  positif  terhadap  kesenjangan  pendapatan.  Temuan  penelitian  ini  sesuai  dengan hipotesis yang diajukan tersebut. Hasil estimasi parameter pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah  penduduk  berpengaruh  positif    dan  signifikan  terhadap  kesenjangan  pendapatan. Untuk  setiap  persen  peningkatan  jumlah  penduduk,  besarnya  rasio  gini  akan  meningkat sebesar  0.1335  persen  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Hasil  penelitian  ini  juga didukung  oleh  penelitian  Bantika  et  al  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks Gini di Sulawesi Utara. Tingginya jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat dan berdampak pada  semakin  tingginya  kesenjangan. Jumlah  penduduk  yang  besar  menghasilkan  angkatan kerja  yang  besar  yang  berpotensi  meningkatkan  pendapatan  nasional  namun  memerlukan pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  agar  kualitas  modal  manusia mengalami  perbaikan  sebagai  prasyarat  untuk  menuju  tahap  tinggal  landas  dari  suatu perekonomian.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  terhadap  model  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, yaitu PDB, PPh, dan jumlah penduduk.  K ondisi  perekonomian  Indonesia  saat  ini  masih  berada  pada  sisi  kiri  dari  kurva “ inverted  U  curve ”. Tingginya PDB menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat trade-off antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan  pendapatan.  Kondisi  ini  muncul  karena  pemerintah  masih  fokus  mengejar pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah Indonesia yang juga populer  digunakan  negara-negara  lain  untuk  mengurangi  tingkat  kesenjangan  pendapatan adalah  dengan  menerapkan  sistem  pajak  progresif  salah  satunya  pada  pajak  penghasilan. Namun  temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  penghasilan berkorelasi  positif  dengan  kesenjangan  pendapatan.  Redistribusi  pendapatan  melalui  pajak tidak  mampu  memperbaiki  kondisi  kesenjangan  pendapatan.  Hal  tersebut  terjadi  karena kebijakan  perpajakan  di  Indonesia  lebih  ditujukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara, bukan  sebagai  alat  untuk  meredistribusikan  kesejahteraan.  Kesenjangan  juga  terjadi  karena wajib  pajak  besar  atau  orang-orang  kaya  banyak  yang  belum  patuh  membayar  pajak. Perpajakan  menjadi  salah  satu  sumber  kesenjangan  karena  prinsip-prinsip  keadilan  dalam distribusi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat tidak dapat berjalan.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  diiringi  dengan  pemerataan pendapatan  memberikan  keyakinan  kepada  kita  bahwa  pemerataan  pendapatan  seharusnya mendapatkan  perhatian  lebih  saat  ini.  Kebijakan  publik  tidak  hanya  difokuskan  pada peningkatan  pendapatan  nasional,  tetapi  harus  mulai  bergeser  pada  pengurangan  tingkat kesenjangan  pendapatan.  Karena  pajak  merupakan  instrumen  penting  yang  digunakan pemerintah  untuk  meredistribusikan  pendapatan,  penerimaan  pajak  sebaiknya  mulai diarahkan untuk program redistribusi kesejahteraan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Kesenjangan  pendapatan  yang  dianalisa  pada  penelitian  ini  adalah  kesenjangan pendapatan  antar  golongan  masyarakat  di  Indonesia.  Pada  kenyataannya,  kesenjangan terjadi tidak hanya antar golongan masyarakat saja, tetapi juga antar wilayah.
2. Infrastruktur yang dilibatkan pada penelitian ini hanya infrastruktur jalan, sehingga pada penelitian  selanjutnya  dipandang  perlu  untuk  mempertimbangkan  infrastruktur  lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi pemerataan pendapatan. Konektivitas antar wilayah yang  mempengaruhi  kinerja  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  selain  ditentukan  oleh ketersediaan  infrastruktur  jalan  juga  infrastruktur  lainnya  seperti  jembatan,  bandara, pelabuhan, terminal, dan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, penelitian ini juga tidak mempertimbangkan sisi kualitas infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Baer,  Werner  dan  Galvao,  Antonio  F.  2008.  Tax  Burden,  Government  Expenditures  and Income  Distribution  in  Brazil. The  Quarterly  Review  of  Economics  and  Finance Volume 48, Issue 2, May 2008, Pages 345-358 .
Bantika,  V.,  O.  L.  S.  Benu,  dan  G.  H.  M.  Kapantow.  2015.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  di  Sulawesi  Utara. Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Volume 6 Nomor 17 .
Canning,D dan Pedroni, P. 1999. Infrastructure and Long Run Economic Growth. Consulting Assistance on Economic Reform II , Discussion Paper No. 57.
Del Bo, C. Florio, M dan Manzi, G. 2009. Regional Infrastructure and Convergence: Growth Implications  In Spatial Framework. Milan European Economy Workshop , Working Paper No. 34.
Gudono. 2016. Analisis Data Multivariat . BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
Jati,  Gentur  P.  2015.  Dirjen  Pajak  Bongkar  Alasan  Penurunan  Penerimaan  Sampai  April. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150506154033-78-51602/dirjen-pajak- bongkar-alasan-penurunan-penerimaan-sampai-april/. Diakses tanggal 24 Juni 2017.
Julianto,  P.  Arhando.  2016. Menkop  Ungkap  Kesenjangan  Pendapatan  di  Indonesia . https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/10/050000226/Menkop.Ungkap.Penyeba b.Kesenjangan.Pendapatan.di.Indonesia, diakses tanggal 17 November 2017.
Kementerian  Keuangan.  2017.  Reformasi  Perpajakan  untuk  atasi  Ketimpangan. http://www.kemenkeu.go.id/Berita/reformasi-perpajakan-untuk-atasi-ketimpangan. Diakses tanggal 29 Mei 2017.
Kesselman, Jonathan R dan Ron Cheung. 2004. Tax Incidence, Progressivity, and Inequality in Canada. Canadian Tax Journal, Vol. 52, No. 3, p. 709, 2004 .
Kotlan,  I  dan  Machova,  Z.  2013.  The  Impact  of  the  Tax  Burden  on  the  Living  Standard  in OECD Countries. Journal of Economics, vol.61 no. 9 (2013), p. 951-962 .
Kumara,  I.  B.  P.  2015. Keterkaitan  antara  Redistribusi,  Ketimpangan  Pendapatan,  dan Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi Kasus  Kabupaten/kota  di  Pulau Jawa . Tesis.  Institut Pertanian Bogor.
Kuncoro.  Mudrajad.  2002. Analisis  Spasia  dan  Regional:  Studi  Aglomerasi  dat  Kluster lndustri Indonesia. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
Maftuchan, Ah. 2014. Ketimpangan Perpajakan di Indonesia: Pemetaan Awal Atas Area dan Pilihan  Kebijakan  untuk  Mengatasinya.  Jakarta:  Perkumpulan  Prakarsa  (Welfare Initiative for Better Societies)
Murphy, K. M. dan R. H. Topel. 2016. Human Capital Investment, Inequality, and Economic Growth. Journal of Labor Economics, Volume 34 issue s2, pp: 99-127 .
Nugroho,  R.  Aji.  2017.  Ketimpangan  Ekonomi  di  Indonesia,  Menppenas:  Ada  Empat Penyebab. https://bisnis.tempo.co/read/907466/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia- menppenas-ada-empat-penyebab/full&view=ok . Diakses tanggal 8 Januari 2019.
Office  for  National  Statistics.  2016. The  effects  of  taxes  and  benefits  on  income  inequality: 1977 to financial year ending 2015 . United Kingdom.
Oskooee, M.  B. dan A. Gelan. 2008.  Kuznets  inverted-U hypothesis  revisited:  a time-series approach using US data. Applied Economic Letters, Volume 15, issue 9 .
Pradnyadewi,  Diah  T  dan  Ida  Bagus  Putu  Purbadharmaja.  2016.  Pengaruh  IPM,  Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, Februari 2016 (pp. 255 - 285) .
Radiansyah,  D.  2012. Analisis  Kontribusi  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Regional di Indonesia (PeriodeTahun 1996 s.d 2008) . Jakarta. Tesis FEUI.
Rubin, A. dan D. Segal. 2015. The Effects of Economic Growth on Income Inequality in The US. Journal of Macroeconomics, Volume 45, September 2015, pages 258-273 .
Sukirno,  Sadono.  2000. Makro  Ekonomi  Modern  :  Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik Hingga Keynesian baru . Raja Grafindo Pustaka.
Thornton,  J.  2001.  The  Kuznets  Inverted-U  Hypothesis:  Panel  Data  Evidence  from  96 Countries. Applied Economic Letters, Volume 8, Issue 1 .
Todaro,  Michael  P  dan  Smith,  Stephen  C.  (2006). Economic  Development,  Ninth  Edition . United States: Addison Wesley.
Todaro, Michael P. 2000. Economic Development . Addison-Wesley.
UNDP Indonesia. 2018. Tentang Indonesia. http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/countryinfo.html . Diakses
tanggal 9 Januari 2018.
Yudha,  S.  K.  2015.  Kesenjangan  Pendapatan  Melebar  karena  Orang  Kaya  Malas  Bayar Pajak. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/12/13/nza9ji382- kesenjangan-pendapatan-melebar-karena-orang-kaya-malas-bayar- pajak?fb_comment_id=891044471016255_891052037682165 .  Diakses  tanggal  27 Juli 2018.