E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022

## ILEGAL  FISHING  DI  LAUT  NATUNA  UTARA:  UPAYA  PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP

## Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras, Broto Wardoyo
Fakultas Sekolah Kajian Stratejik dan Global jurusan Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Salemba Jakarta, Indonesia Email: armansobaryd19@gmail.com, rivai_ras@yahoo.com, broto09@ui.ac.id

## Abstrak
Illegal  Fishing  masih  menjadi  permasalahan  klasik  yang  sedari  dulu  terus  terjadi, meskipun  hubungan  bilateral  sudah  disepakati,  perjanjian  penjagaan  maupun pengawasan bersama sudah ditandatangani. Namun, dalam implementasinya belum maksimal.  Kurangnya  armada  kapal  menjadi  penyebab  terbatasnya  untuk melakukan pengawasan. Belum lagi regulasi hukum yang belum jelas terhadap para pelaku illegal fishing setelah mereka tertangkap. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir  dan  mendukung  penuh  setiap  pemenuhan  kebutuhan  armada  kapal  yang diperlukan, menegaskan kembali untuk bekerjasama bilateral dengan negara-negara lain  agar  menjaga  kawasan  perbatasan.  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai penyebab terjadinya illegal fishing diperairan Natuna Utara serta bagaimana upaya penanganan para pelaku illegal fishing pasca tertangkap.
Kata Kunci: illegal  fishing;  perairan  natuna  utara;  upaya  penanganan  pelaku  illegal fishing pasca tertangkap

## Abstract
Illegal  fishing  is  still  a  classic  problem  that  has  always  continued  to  occur,  even though  bilateral  relations  have  been  agreed,  guarding  and  joint  supervision agreements have been signed. However, in its implementation is not yet maximal. The lack of a fleet of ships is a limited cause for surveillance. Not to mention the unclear  legal  regulations  against  illegal  fishing  actors  after  they  are  caught. Therefore, the government must be present and fully support any fulfillment of the needs  of  the  fleet  of  ships  needed,  reaffirming  to  cooperate  bilaterally  with  other countries  in  order  to  safeguard  the  border  area.  This  research  will  discuss  the causes  of  illegal  fishing  in  north  Natuna  water  and  how  efforts  to  handle  illegal fishing actors after being caught.

## Keywords:  illegal  fishing;  northern  natuna  waters;  efforts  to  handle  illegal  fishing actors after being caught
Received: 2021-12-20; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-15

## Pendahuluan
Menjaga  kedaulatan  laut  indonesia  dari  ilegal  fishing  merupakan  sebuah  upaya untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Lebih  dari  itu,  strategi  serta implementasinya  pun  harus  sungguh-sungguh  dalam  proses  penanganannya.  Indonesia sendiri memiliki wilayah perairan laut dengan luas sekitar 5,8 juta km 2 (70 persen dari total wilayah indonesia) yang terdiri dari 2,8 juta km 2 perairan laut nusantara; 0,3 Juta km 2 perairan  laut  teritorial;  dan  2,7  juta  km 2 laut  Zona  Ekonomi  Eklusif  Indonesia (ZEEI).  Dengan  luasnya  perairan  laut  indonesia  tersebut,  tentunya  memiliki  sumber daya  perikanan  yang  sangat  besar (Kompas,  2020) .  Potensi  perikanan  yang  melimpah itu  secara  langsung  menarik  perhatian  pihak  asing  untuk  ikut  larut  serta  menikmati sumber daya ikan yang ada melalui kegiatan illegal fishing.
Kegiatan illegal  fishing kerap  terjadi  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Kapal-kapal asing  yang  berlalu-lalang  untuk  mencuri  ikan  di  perairan  tersebut  merupakan  negara- negara Asia yang memiliki batas garis laut yang berbatasan langsung dengan indonesia. Dengan adanya kejadian ini, tentu merugikan Indonesia (Kumparan, 2021) . Modus yang dilakukan oleh para nelayan asing sangatlah beragam, mulai dengan menerapkan teknik flag  of  convinence atau modus  dengan  menggunakan  suatu  bendera  negara  pada  kapal tanpa  adanya  memiliki  hubungan  asli  antara  pemilik  kapal  dan  pengoperasiannya kepada  negara  tersebut.  Kemudian  alat  illegal  fishing  selanjutnya  adalah  dengan mematikan  alat  pendeteksi  posisi  kapal  seperti  Automatic  Identification  System  (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) (Liputan.Com, 2020) . Adapun Modus berikutnya dalam melakukan illegal fishing yaitu,  para pelaku memalsukan dokumen dan identitas yang  dipalsukan  serta  melibatkan  jaringan  pemilik  kapal  yang  kompleks  dan  lintas negara sehingga pemilik kapal sebenarnya sulit dideteksi.
Salah  satu  wilayah  yang  menarik  perhatian  nelayan  untuk  melakukan illegal fishing adalah  laut  Natuna  Utara.  Laut  dengan  segala  kekayaan  yang  terkandung didalamnya memiliki  daya  tarik  yang  luar  biasa.  Sumber  daya  ikan  yang    didapat dari hasil tangkapan itu terbagi kedalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Ikan pelagis merupakan ikan yang hidupnya selalu dipermukaan air antara 0-200 meter serta  memiliki  kebiasaan  hidup  berkelompok.  Adapun  ukuran  ikan  tersebut  dibedakan menjadi  pelagis  besar  dan  kecil,  seperti  ikan  tuna,  ikan  pedang,  marlin  cakalang, tenggiri,  dan  lainnya.  Sedangkan  untuk  pelagis  kecil  seperti  selir,  teri,  kembung, tongkol,  dan  lainnya.    Selanjutnya  ikan  demersal  dapat  dijumpai  di  lingkungan  pantai hingga  laut  dalam.  Ikan  demersal  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  benthic  dan bentapholagic.  Beberapa  jenis  ikan  di  laut  natuna  yang  potensial  untuk  dikembangan antara lain ikan  jenis  kerapu, tongkol  krai,  teri, tenggiri,  ekor  kuning,  selar,  kembung, kepiting, rajungan, udang windu, udang putih, cumi-cumi dan sotong.
Sumber  daya  perikanan  yang  menjadi  primadona  di  laut  natuna  selalu  menjadi daya  tarik  negara-negara  tetangga  seperti,  Vietnam,  Philipina,  China,  Thailand,  dan Malaysia (Liputan6.com,  2015) .  Berkali-kali mereka  melakukan  pencurian  ikan  secara illegal  dengan  tidak  memperdulikan  aturan-aturan  yang  sudah  jelas  bahwa  laut  natuna sendiri merupakan kepulauan yang sah di miliki oleh  Indonesia (Purwanto, 2014) . Oleh
karena  itu,  sinergitas  Kkp,  TNI,  Bakamala,  Polisi  Perairan  dan  instansi  lainnya  yang terlibat  memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga  perairan  Indonesia  dari  para  pelaku illegal  fishing .    Negara  haruslah  berani  mengambil  keputusan  mengenai  persoalan  ini, memberikan sanksi yang keras bagi siapapun yang mencuri, serta melindungi kekayaan bahari sebagai industri perikanan yang menjadi penyangga ekonomi bangsa ini.
Strategi  yang  tepat  harus  diambil  secara  cepat  dalam  proses  pencegahannya, teknologi  canggih  pun  harus  dihadirkan  dalam  setiap  langkah  guna  meminimalisir kerugian  yang  akan  terjadi.  Operasi  serta  pelatihan  yang  terampil  harus  dimiliki  oleh setiap  orang  yang  akan  menghadapi  serta  menyelsaikan  pemsalahan  yang  ada  di lapangan.  Oleh  karena  itu  negara,  harus  mendukung  penuh  terhadap  para  pahlawan yang  terjun  kelapangan,  setiap  alat  yang  dibutuhkan  sebagai  penunjang  keberhasilan harus  diberikan.  Kemudian  negara  juga  harus  bernegosiasi  dengan  negara-negara  di kawasan  perbatasan  terkait  para  pelaku illegal  fishing yang  tertangkap  harus  ada kejelasan,  karena  selain  merugikan  akan  sumber  daya  perikanan,  mereka  juga  akan menjadi beban negara jika tidak di pulangkan ke negaranya masing-masing. Hubungan bilateral  serta  diplomatik  yang  baik  harus  di  hadirkan  guna  terjalinnya  hubungan harmonis  dengan  negara-negara  terkait  yang  telah  dibina  dengan  baik  sebelumnya. Adapun  penelitian  ini  ingin  mengungkapkan  penyebab  terjadinya illegal  fishing yang sering  terjadi  dan  berulang-ulang,  serta  upaya  dan  penanganan  secara  bilateral  terkait para pencuri yang tertangkap oleh negara-negara yang terlibat.
Illegal  fishing  masih  menjadi  problematika  serta  kejahatan  transnational  yang sangat  kompleks,  pencurian  di  perairan  Indonesia  masih  kerap terjadi (Jenifer  L.Enck, 2003) .  Secara  batas  maupun  hukum  Internasional  sudah  jelas,  namun  tetap  saja  masih terjadi. Oleh karena itu, penanganan nya harus melibatkan seluruh lembaga terkait agar bisa bekerjasama serta solid dalam melakukan pencegahan dan penjagaan. lebih dari itu, diplomasi  dengan  negara  terkait  penting  untuk  dihadirkan,  karena  permaslahan  ini timbul  akibat  negara  yang  bersangkutan lengah  dalam  penjagaan  terhadap  para  pelaku illegal  fishing. Sehingga  permasalahan  ini  menarik  untuk  dikaji  mengenai  penyebab terjadinya illegal fishing di perairan natuna utara? Bagaimana upaya pemerintah dalam proses  penanganannya?  serta  langkah  apa  yang  di  ambil  oleh  pemerintah  pasca penangkapan para pelaku illegal fishing terutama dari negara asing?

## Metode Penelitian
Adapun  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode kualitatif (Cresswell, 2017) , data serta informasi yang didapt melalui studi kepustakaan dan  wawancara langsung  dengan    pihak  yang  kompeten  dan  memiliki  informasi. Data yang diperoleh secara langsung dilapangan kemudian  di analisis untuk diinterpretasikan agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Adapun pihak yang memberikan informasi terkait kepentingan penelitian ini adalah TNI AL dan Peneliti  dari  LIPI  yang  sudah  melakukan  penelitian  di  wilayah  perairan  Laut  Natuna Utara pada bulan Mei 2021 lalu.

## Hasil dan Pembahasan
A. Potensi Kelautan Natuna
Potensi sumber daya kelautan Natuna sangatlah besar. Memiliki luas wilayah laut 262.197,07 km 2 , menjadikan laut ini sebagai surganya dunia perikanan, dengan potensi sumber daya alam dan lautnya yang melimpah (Mahabror & Hidayat, 2018) . Potensi yang besar itu belum di manfaatkan secara optimal, baik ekplorasi maupun ekploitasinya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kapal-kapal serta alat canggih harus di upayakan guna terwujudnya negara dengan penghasil kualitas ikan terbaik di  dunia (Prof  Rokhmin,  2017) .  Pemerintah  sendiri  mulai  saat  ini  haruslah  fokus terhadap  sumber  daya  laut.  Dengan  memanfaatkan  laut  natuna  secara  maksimal, tentu  akan  menambah  serta  membangkitan  industri  perikanan  Indonesia  yang sampai  saat  ini  masih  belum  bisa  di  manfaatkan  potensi  lautnya  dengan  baik  dan maksimal. Selain itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke laut  karena itu akan berdampak buruk terhadap perikanan yang  ada  didalamnya.  Ketika  kepedulian  itu  terealisasikan  maka  secara  tidak langsung  akan  memberikan  nilai  positif  untuk  masa  kini  dan  mendatang,  dengan melimpah ruahnya sumber daya perikanan yang telah kita jaga lautnya dari sampah. Sehingga  Indonesia  sendiri  akan  menjadi  pemasok  ikan  terbesar  dunia  jika optimalisasinya dijalankan dengan baik (Muhamad, 2016) .
Pemerintah  harus  terus  meningkatkan  upaya-upaya  maupun  terobosan  baru secara maksimal, tidak hanya dari segi pengawasan saja,  melainkan sisi lain seperti peningkatan  alat-alat  yang  canggih,  kapal-kapal  yang  bisa  bersaing  dengan  para pelaku illegal fishing, serta pendetiksi yang mampu memonitoring pada saat kapal- kapal  akan  masuk  ke  wilayah  perairan  indonesia.  Sebelumnya  pemerintah  hanya fokus  terhadap  sumber  daya  darat  saja,  sedangkan  sumber  daya  kelautan  serta potensinya  kurang  dimaksimalkan.  Potensi  yang  ada  di  laut  natuna  sendiri  ada sekitar 23.400 ton potensi cumi-cumi pertahun, 1.400 ton lobster per tahun, ada pula 2.300  ton  lebih  kepiting    per  tahun,  dan  ada  9.700  ton  lebih  rajungan  pertahun. Ketika potesnsi-potensi tersebut di kelola dengan baik dan maksimal akan menjadi sebuah nilai berharga untuk menunjang lajur pertumbuhan ekonomi negara.

## B. Illegal Fishing di Perairan Natuna Utara
Para  pelaku illegal  fishing menangkap  ikan  di  perairan  Natuna  Utara  dengan menggunakan  kapal-kapal  besar.  Sehingga  pengawasan  yang  di  lakukan  sangatlah sulit dikarenakan armada yang terbatas serta luasnya laut Natuna Utara. Sampai saat ini  jumlah  armada  yang  tersedia  berjumlah  30  kapal,  sedangkan  idealnya  untuk melakukan  pengawasan  agar  maksimal  yaitu  sebanyak  78  kapal.  Oleh  karena  itu mulai  saat  ini  khususnya  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  haruslah  mulai berbenah  diri  di  setiap  lini,  terutama  perlunya  untuk  menambah  jumlah  kapal. Sinergitas  semua  lembaga    perlu  di  hadirkan  agar  pencurian  di  perairan  Indonesia menurun. Dari data PSDK  Kementrian Kelautan dan Perikanan kapal-kapal pelaku IUU fishing, baik kapal ikan Indonesia (KII) maupun (KIA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1
Data Kapal Pelaku Iuuf Yang Di Tangkap Di Perairan Laut Natuna Utara Tahun 2016-2021 Update 30 April 2021 Tahun  Jumlah Kapal Tertangkap 2016 83 2017 75 2018 50 2019 27 2020 24 2021 8
*sumber Ditjen PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2021
Berdasarkan  data  enam  tahun  terakhir  di  atas  pencurian  ikan  di  perairan Natuna  Utara  mulai  menurun  dan  ini  menandakan  bahwa  pengawasan  serta penjagaan benar-benar ditingkatkan.

## C. Penyebab Terjadinya Illegal Fishing
Adapun penyebab terjadinya illegal fishing di perairan laut Natuna Utara antara lain, adalah:
1. Sumber  daya  ikan  di  perairan  Natuna  Utara  sendiri  sangat  melimpah,  hal  ini menyebabkan  laut  Natuna  Utara  sendiri  menjadi  primadona  nelayan  asing. Selain  sumberdaya  nya  melimpah,  laut  Natuna  merupakan  Zona  Ekonomi Ekslusif  Indonesia  (ZEEI),  artinya  laut  tersebut  berbatasan  dengan  laut  asing salah satunya dengan Vietnam.  Ketika mereka melakukan penangkapan ikan di Laut  vietnam  dengan alat  tangkap  berbahya  serta  merusak  habitat tempat ikan- ikan untuk melakukan berkembang biak, maka rumah ikan akan hilang, sehingga ikan-ikan  lari  dan  berpindah  ke  perairan  natuna.  Di  Indonesia  sendiri Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur tentang alat-alat yang boleh dan tidak  ketika  melakukan  penangkapan  ikan  di  perairan  laut  Indonesia (Kompas, 2021) .  Adapun  alat  yang  diperbolehkan  seperti  kelompok  jaring  lingkar,  jaring tarik,  kelompok  jaring  hela,  jaring  angkat,  jaring  insang,  alat  tangkap  yang dijatuhkan  atau  ditebar,  kelompok  alat  pancing,  dan  alat  tangkap  lainnya.
Kelompok  alat  penangkap  ikan  (API)  jaring  lingkar  terdiri  atas,  pukat  cincin, pukat pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, dan jaring  lingkar  tanpa  tali  kerut.  Kemudian  kelompok  alat  penangkap  ikan  jaring tarik,  yaitu  jaring  tarik  pantai,  payang,  jaring  tarik  sempadan,  dan  jaring  tarik berkantong.  Sedangkan  jaring  hela  yaitu  jaring  hela  udang  berkantong,  jaring hela  ikan  berkantong.  Alat  pancing  yang  dilarang    yaitu  kelompok  API  jaring hela  seperti  pukat  hela  dasar  berpalang,  puka  hela  dasar  udang,  pukat  hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, dan  pukat  ikan.  Kelompok  API  jaring  tarik,  terdiri  dari  dogol,  pair  seine, cantrang  dan  lampara  dasar,  sementara  kelompok  API  perangkap  terdiri  atas perangkat ikan peloncat dan kelompok ikan lainnya terdiri atas muro ami.
2. Masih  terbatasnya  kemampuan  para  nelayan  Indonesia  untuk  memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di laut Natuna. Kapal-kapal kecil yang digunakan oleh  nelayan  Indonesia  menyebabkan  mereka  kesulitan  untuk  sampai  ke  Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).
3. Terbatasnya  pengawasan  disebabkan  oleh  kurangnya  armada  kapal.  Padahal sinergitas  dari  berbagai  intansi  sudah  kompak  mulai  dari  Kementrian  Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Bakamala dan Polisi Air. Akan tetapi, kurangnya kapal untuk  melakukan  pengawasan  menjadi  hambatan.  Saat  ini  yang  tersedia sebanyak  30  kapal  untuk  melakukan  pengawasan.  Padahal  idealnya membutuhkan lebih dari 70 kapal pengawasan.
4. Fokus  pemerintah  dalam  upaya  penyelamatan  sumber  daya  kelautan  baru beberapa  tahun  ke  belakang  sebelumnya  hanya  fokus  terhadap  sumber  daya yang  ada    di  darat  saja.  Padahal  jika  di  manfaatkan  secara  optimal  akan memberikan  dampak  yang  sangat  luar  biasa  terhadap  lajur  pertumbuhan ekonomi negara.
5. Terjadinya illegal fishing di picu oleh permintaan serta kebutuhan ikan tertentu yang memiliki nilai jual ekonomi dengan harga tinggi, ikan-ikan pilihan tersebut akan  di  jual  di  restoran-restoran  mewah  di  luar  negeri,  selain  mahal  ikan-ikan yang berada di laut Natuna Utara memiliki kualitas tinggi untuk dijual dipasaran Internasional. Mereka menggunakan kapal-kapal besar dalam melakukan proses penangkapannya. Kemudian kapal tersebut dilengkapi dengan teknologi canggih serta  didalamnya  sudah  dilengkapi  tempat  penyimpanan  ikan,  dengan  adanya tempat  tersebut  kualitas  ikan  yang  ditangkap  akan  tetap  segar  meskipun  sudah lewat beberapa hari.
D. Penanganan  Illegal  Fishing  Serta  Tindakan  Bagi  Para  Pelaku  Pasca Tertangkap
Keterlibatan  negara  bersangkutan  perlu  dihadirkan  dalam  upaya  penanganan illegal  fishing,  mengingat  pencurian  yang  dilakukan  bukan  hanya  sekali  saja melainkan  berkali-kali.  Ini  menandakan  adanya  kelonggaran  penjagaan  dan pengawasan  dari  dua  negara.  Sehingga  mereka  dengan  mudah  keluar  masuk  laut Indonesia.  Setidaknya  ada  beberapa  negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  laut Natuna  Utara.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perhatian  khusus  terhadap  negara- negara  tersebut  baik  dari  segi  pencurian  maupun  penanganannya  agar  tidak menimbulkan  polemik  terhadap  hubungan  bilateral  yang  telah  dibina  dengan  baik. Adapun  negara-negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  perairan  Natuna  Utara ialah, pada bagian utara Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam  dan kamboja dan di bagian timur berbatasan langsung dengan Malaysia Timur.
1. Vietnam
Nelayan  yang  kerap  melakukan  pencurian  ikan  berasal  dari  negara Vietnam.  Padahal  di  tahun  2010  Indonesia  telah  memberikan  negosiasi  dengan negara  Vietnam  yang  disampaikan  langsung  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  (MKP)  Fadel  Muhammad  yang  meminta  komitmen  Vietnam  untuk
mengehentikan  masuknya  kapal  ilegal  ke  Indonesia.  Komitmen  tersebut disampaikannya  ketika  melakukan  pertemuan  resmi  dengan  Duta  Besar  Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Sosialis Vietnam, H.E Nguyen Huu Dzung. Dalam  pertemuan  tersebut  juga  dibahas  mengenai  rancangan  kesepakatan bersama  kedua  negara  dalam  lingkungan  kerjasama  sektor  perikanan. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  berkeinginan  untuk  membangun kerjasama  lebih  lanjut  dengan  Vietnam  di  bidang  budidaya  perikanan, pengelolaan pasca-panen, dan keamanan pangan.
Kerjasama  perikanan  dan  kelautan  telah  mengagendakan  kedatangan Presiden  RI  ke  Vietnam  untuk  ikut  menandatangani  MoU  bidang  kelautan  dan perikanan. Selain itu, dibicarakan rencana kerjasama dengan Vietnam di bidang produksi  dan  pemasaran  hasil  perikanan  khususnya  untuk  jenis  catfish. Sebelumnya  kerjasama  antara  Indonesia-Vietnam  telah  ditandatangani  pada tahun  2003 (Hibatullah,  2017) .  Pertemuan  demi  pertemuan  telah  dilakukan beberapa  kali  oleh  kedua  negara  tersebut.  Akan  tetapi,  negosiasi  yang  sedari dulu  berjalan  belum  menemukan  titik  terang.  Pertemuan  terakhir  tahun  2018 Presiden  Joko  Widodo  mendorong  agar  Vietnam  dengan  cepat  menyelesaikan sengketa  perbatasannya  dengan  Indonesia  saat  bertemu  dengan  Presiden  Tran Dai Quang di Hanoi pada tanggal 11-12 September.
Klaim  historis  masih  menjadikan  dalih  para  nelayan  Vietnam  melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna Utara (Riska, 2017) . Hingga saat ini masih  banyak  nelayan  dari  Vietnam  yang  melakukan  pencurian  ikan  di  laut Natuna  Utara.  Pada  tanggal  27  mei  terjadi  aksi  kejar-kejaran  antara  kapal Indonesia  dengan  kapal  ikan  asing  berbendera  Vietnam   di  Laut  Natuna  Utara. Namun,  aksi  pencurian  tersebut  berhasil  digagalkan  oleh  kapal  pengawas Indonesia.
Kemudian di susul kembali dengan aksi pencurian oleh pelaku dari negara yang sama pada tanggal 27 Agustus 2021 dan berhasil menangkap 4 kapal asing. Arief  Sulistyanto  mengatakan  modus  dari  operandi  dari  empat  kapal  asing  ini adalah  masuk  ke  wilayah  perairan  Indonesia  pada  malam  hari  dan  keluar menjelang matahari terbit. Dengan demikian, mereka dapat menghindari operasi dari petugas. Kepolisian mencatat kapal KG 1448 TS dan KG 90721 TS sudah beroperasi  selama  12  tahun  sampai  dengan  saat  ini.  Dua  kapal  ini  kerkapasitas muatan  total  85  ton.  Kapal  KG  1448  TS  memiliki  delapan  palka  atau  total keduanya 17 palka kapasitasnya 5 ton.
Dengan  asumsi  kapal  tersebut  membawa  hasil  muatannya  sebulan  sekali dan  harga  ikan  50 ribu  per  kilogram.  Maka,  selama  12  tahun  ini total  kerugian negara  bisa  mencapai  Rp  612  miliar  atau  kerugian  per  tahun  Rp  66  miliar. Dengan  jumlah  kerugian  yang  besar  tersebut  harusnya  Indonesia  sendiri bertindak  tegas  terhadap  negara  yang  bersangkutan.  Penangkapan  ikan  yang berulang-ulang  seolah-olah  tidak  mengahargai  hubungan  bilateral  yang  sudah dijalin dengan baik.
Selanjutnya  bagaimana  upaya  penanganan  terhadap  para  pelaku  illegal fishing  Non  Yuridiksi.  Ini  menjadi  sebuah  catatan  penting  yang  terjadi dilapangan dan kurangnya perhatian pasca operasi penangkapan. Dimana hukum maupun penyidiknya harus jelas agar tidak tumpang tindih dan saling melempar ketika  di  lapangan.  Menurut  UU  No  31  tahun  2004  tentang  perikanan  bahwa yang  berhak  melakukan  penyidikan  saat  terjadi  penangkapan  ialah  Psdkp  dan TNI  AL.  Para  pelaku  illegal  fishing  biasanya  ketika  tertangkap  oleh  pengawas akan  diserahkan  kepada  TNI  AL  dan  Psdkp.  Adapun  para  nelayan  asing  yang tidak mendapatkan hukuman melainkan tahanan non yuridiksi di bawa ke Ranai, lanal  atau  Detensi  untuk  di  tampung  sampai  mereka  di  pulangkan  ke  negara masing-masing.  Pada  saat  proses  penangkapan,  yang  ditangkap  hanya  Kapten dan  Teknisi  saja  sedangkan  yang lainnya  sebagai  tahanan  non  yuridiksi.  Selain merugikan negara para pelaku ini menjadi beban negara apabila tidak secepatnya di  pulangkan.  Pemulangannya  sendiri  bisa  dilakukan  secara  Ship  to  Ship  yaitu sudah melakukan perjanjian dengan negara yang bersangkutan untuk bertemu di Zona  Ekonomi  Eklusif,  sehingga  para  pelaku  bisa  di  pindahkan  ke  kapal negaranya.  Kemudian  solusi  selanjutnya  dengan  menggunakan  jalur  udara, diplomasi  melalui  Kementrian  Luar  Negeri  serta  di  bantu  oleh  pihak  Imigrasi dalam proses pemulangannya.
2. Malaysia
Pencurian  Ikan  masih  sering  dilakukan    nelayan  asing  dari  Malaysia  di Laut  Natuna  Utara.  Padahal  sebelumnya  Indonesia-Malaysia  telah  menjalin kerjasama  di  bidang  perikanan.  Meliputi  penanganan  serta  pengawasan mengenai  permasalahan  nelayan  yang  mecuri  ikan  di  kawasan  perairan perbatasan. Menteri Susi mengungkapkan sejumlah kerjasama yang rencananya bakal  ditingkatkan  melalui  penandatanganan  nota  kesepahaman  (MoU),  antara lain pertukaran data satelit di tahun 2016. Kemudian pertemuan kembali terjadi di  tahun  2019  untuk  menindaklanjuti  perjanjian-perjanjian  sebelumnya, beberapa  poin  yang  di  bahas  dalam  kunjungan  tersebut  terkait  kelautan  dan perikanan  dibahas  dalam  kunjungan  tersebut  diantaranya  kerjasama  antara Aparat  Penguatkuasaan  Maritim  Malaysia  (APPM),  yang  merupakan  kesatuan penjaga  pantai  Malaysia,  dengan  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan Ikan  Secara  Ileggal.  Selain  itu,  kerjasama  lainnya  adalah  diskusi  isu  kapal Malaysia yang ditangkap di perairan Indonesia, rencana penandatanganan Joint Comunique,  MoU  tentang  kerjasama  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  dan Peninjauan kembali MoU tentang pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan  oleh  Lembaga  Penegak  Hukum  di  Laut  Republik  Indonesia  dan Malaysia.  Meskipun  perjanjian  mengenai  pengawasan  di  laut  perbatasan  telah disepakati.  Akan  tetapi,  tetap  saja  para  pencuri  ikan  masih  terus  terjadi  hingga saat ini. Terbukti pada tanggal 2 Juni 2021 telah terjadi pencurian ikan kembali yang  dilakukan  oleh  nelayan  asal  Malaysia,  sebanyak  3  kapal  melakukan pencurian  dengan  menggunakan  alat  tangkap  pukat  trawl  di  Zona  Ekonomi
Eklusif  Indonesia.  Disusul  minggu  selanjutanya  terjadi  penangkapan  lagi  oleh Kapal Patroli Hiu 01 kementrian Kelautan dan Perikanan yang menangkap KM PKB  1472,  Kapal  pencuri  ikan  berbendera  Malaysia.    Kepala  Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman mengatakan Kapal KM PKFB 1472 ini  di nahkodai oleh warga Myanmar bernama Myo Jeng Soon Htun dengan anak buah kapal  sebanyak14  orang  dan  semua  berkebangsaan  Myanmar.  Kapal  ini  telah melanggar  pasal  92  jo  pasal  26  ayat  (1)  pasal  93  ayat  (2)  pasal  27  dan  UU Nomer  45/2009 tentang  perubahan  atas UU  Nomer  31/2004  tentang  perikanan. Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  benar-benar  fokus,  serta  ketat  melakukan pengawasan di perairan tersebut.
Pemerintah pusat sendiri berencana untuk membangun bandara di wilayah natuna  untuk  keperluan  sipil  dan  militer (Natuna,  2020) .  Tujuan  nya  agar memudahkan  serta  pengawasan  menjadi  lebih  efektif.  Selain  itu,  keberadaan bandara  di  Pulau  Laut  tersebut  juga  bisa  memperkuat  NKRI.  Dengan  adanya rencana  itu  pemerintah  daerah  serta  pusat  harus  bersinergi  dalam  menyiapkan dan  mengkaji  wilayah  yang  strategis  untuk  dijadikan  bandara  tersebut.  Wakil Bupati  Natuna  Rodial  Huda  berharap  selain  pembangunan  bandara,  dibangun pula  kawasan  terpadu  untuk  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan pertahanan  keamanan.  Dengan  begitu,  Indonesia  seperti  memiliki  kapal  induk yang  tidak  bisa  ditenggelamkan.  Kemudian  kedepannya  bandara  di  pulau  Laut Natuna,  dibangun  pula  pangkalan  militer  yang  tangguh  dan  kuat  seperti pangkalamn militer di Hawaii dan Okinawa.
3. Kamboja
Selain  negara  Vietnam  dan  Malaysia  ada  negara  lain  yang  dekat  dan berbatasan  dengan  laut  Natuna  Utara  yaitu  Kamboja (Deni  &  Sahri,  2017) . Dengan sumber ikan yang melimpah menjadikan nelayan dari negara itu tertarik untuk  melakukan  illegal  fishing.  Terbukti  pada  tahun  2004  dua  kapal  nelayan asing  beserta  36  anak  buah  ditangkap  oleh  tim  Patroli  Gabungan  Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan  laut  dan  petugas  keamanan  seumber  daya kelautan-perikanan  di  perairan  Laut  Natuna.  Para  pencuri  ikan  tersebut  berasal dari  Kamboja  dan  Vietnam.  Mereka  mengelabui  petugas  agar  tidak  tertangkap dengan menggunakan bendera dan nama kapal berbahasa Indonesia.
Kapal-kapal  tersebut  tentu  dilengkapi  dengan  teknonologi  tinggi  seperti jaring jenis trawl atau alat tangkap modern berupa jaring yng terdiri dari kantong berbentuk empat persegi atau kerucut. Sehingga jaring ini memudahkan nelayan untuk  menangkap  ikan  dalam  jumlah  besar.  Sedangkan  kelebihan  lainnya dilengkapi  pula  dengan  radar.  Ketika  tertangkap  oleh  tim  gabungan,  masing- masing mereka membawa sekitar lima ton ikan.  Kemudian mereka ditahan dan dibawa ke dermaga pelelangan ikan dikawasan Sungai rengas, yang selanjutnya mereka di deportasi ke negara asalnya  kecuali nahkoda dan kepala kamar mesin tentu harus menjalani proses hukum.
Kasus  serupa  pencurian  ikan  kembali  dilakukan  oleh  nelayan  dari kamboja.  Kapal  Pengawas  KKP  yaitu  Orca  3  dan  KP  Hiu  11  berhasil menangkap dua KIA ilegal berbendera Vietnam beserta 18 nelayan Vietnam dan empat  nelyan  kamboja  di  Laut  Natuna  Utara.  Oleh  karena  itu,  kamboja seharusnya  mengawasi  dan  menjaga  para  nelayan  nya  untuk  tidak  keluar  batas wilayah  perairannya  dan  mencuri  ikan  di  perairan  negara  lain.  Mengingat Indonesia  sendiri  secara  histori  memiliki  peranan  penting  dalam  proses perdamaian  untuk  kamboja  ditengah  konflik  yang  terjadi.  Indonesia  sebagai negara  yang  menganut  perdamaian tentu menyelsaikan  kebuntuan  dengan  turut campur dalam mengtasi konflik yang terjadi disana. Berlatar belakang kedekatan negara  menjadikan  Indonesia  sebagai  kunci  keberhasilan  misi  UNTAC  yang diturunkan  oleh  PBB  untuk  menyelsaikan  konflik  panjang  yang  dialami  oleh Kamboja.  Sudah  sepantasnya  negara  Kamboja  membalas  budi,  salah  satunya dengan  memperketat  penjagaan  dan  pengawasan  di  perairan  yang  mendekati Zona Ekonmi Eklusif indonesia ZEEI. Sehingga dengan saling menghormati dan menghargai bisa meneruskan hubungan bilateral yang baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan, upaya, serta potensi yang ada maka pemerintah harus mengerahkan  segenap  kemampuan  yang  ada  untuk  melindungi  perairan  Laut  natuna Utara dengan melengkapi sarana-prasarana, mulai dari membangun bandara agar akses mobilitas sipil maupun militer mudah, kemudian dibangun pula kawasan terpadu untuk bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, dan  pertahanan  keamanan,  serta  perlu  adanya penambahan armada kapal agar  maksimal dalam melakukan patroli penjagaan maupun pengawasan.
Sinergitas  setiap  instansi  harus  dihadirkan  dalam  upaya  penangan  terhadap  para pelaku ilegal fishing, langkah yang diambil harus cepat oleh negara dengan melibatkan Kementrian  Luar  Negeri  dalam  proses  pemulangannya.  Sehingga  para  pelaku  asing yang  masuk  ke  wilayah  ZEEI  dan  melakukan  pencurian  ikan  di  laut  Indonesia  segera dipulangkan agar tidak menjadi beban negara. Oleh karena itu, kerjasama bilateral harus ditingkatkan  lagi  terutama  dalam  penjagaan  dan  pengawasaan  di  area  laut  perbatasan agar hubungan yang telah dibina dengan baik, menjadi lebih baik tanpa adanya konflik.

## BIBLIOGRAFI
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Deni,  Fitra,  &  Sahri,  Lukman.  (2017). Upaya  Diplomasi  Indonesia  Terhadap  Klaim China  Atas  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  Di  Laut  Natuna .  International  & Diplomacy. Google Scholar
Hibatullah,  Fariz.  (2017). Implementasi  Unilateralisme  ZEE  Indonesia  Terkait  Kasus IUU Fishing Studi Kasus: IUU Fishing Indonesia-Vietnam 2014-2015 . Universitas Airlangga. Google Scholar
Jenifer  L.Enck.  (2003).  ”The  United  Nations  Convetion  Againts  Transnational Organized  Crime:Is  it  All  that  is  Cracked  up  tu  be”. Syracus  Journal  of International Law , 30 , 374–375. Google Scholar
Kompas. (2020). Potensi lestari sumber daya ikan laut indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah indonesia dan perairan ZEE .
Kompas.  (2021). Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  menyusun  daftar  alat penangkap ikan (API) yang diperbolehkan dalam aturan baru” . Kompas.Com.
Kumparan.  (2021). Sekjen  Kementrian  dan  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  Antam Novambar, mengungkapkan sejak 2020 hingga 2021 kerugian negara mencapai 30 TRILIUN . Kumparan.Com.
Liputan.Com.  (2020). Kepala  Badan  Riset  dan  Sumber  Daya  Manusia  Kelautan  dan Perikanan  (BRSDM)  KKP  Sjarief  Widjaja,  Terdapat  kewajiban  bagi  kapal berukuran  300  Gros  Ton  (GT)  untuk  mengaktifkan  AIS.  Namun  yang  seringkali terjadi an VMS tersebut agar keberadaan kegiatannya tida .
Liputan6.com.  (2015). Dari  data  Direktorat  Jendral  PSDKP,  sebanyak  107  kapal tersebut  rinciannya,  dari  Malaysia  6  kapal,  China  1  kapal,  Thailand  21  kapal, Filipina  34  kapal,Vietnam  39  kapal,  Papua  2  kapal,  dan  Indonesia  4  kapal. Sedangkan 10 kapal yang ditenggelamkan hari ini .
Mahabror,  Dendy,  &  Hidayat,  Jenjen  Jenhar.  (2018).  Analisis  Kerugian  Ekonomi Akibat  Illegal  Fishing  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Perairan  Natuna. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV , 263–270. Google Scholar
Muhamad,  Simela  Victor.  (2016).  Illegal  fishing  di  perairan  indonesia:  permasalahan dan  upaya  penanganannya  secara  bilateral  di  Kawasan. Jurnal  Politica  Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 3 (1). Google Scholar
Natuna, Dinas Kominfo Kabupaten. (2020). Tim Redaksi . Google Scholar
Prof  Rokhmin.  (2017). Rendahnya  pemanfaatan  potensi  ikan  tersebut  dikarenakan sedikitnya kapal modern dengan kapasitas 20-30 GT . Republika.co.id.
Purwanto,  Harry.  (2014).  Rute  Penerbangan  Di  Atas  Alur  Laut  Kepulauan;  Perspektif Indonesia. Perspektif Hukum , 14 (1), 1–17. Google Scholar
Riska, Ela. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal  (Illegal  Fishing)  oleh  Nelayan  China  di  ZEE  Perairan  Kepulauan  Natuna. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 3 (2). Google Scholar

## Copyright holder:
Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras, Broto Wardoyo (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: