## TINJAUAN PENETAPAN UPAH MINIMUM 2023:

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN DAN REVITALISASI DEWAN PENGUPAHAN
Nabiyla Risfa Izzati Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY, 55281 nabiylarisfa@ugm.ac.id

## Abstract
The  issuance  of  Manpower  Regulation  18/2022,  which  regulates  the  formulation  of  the  2023 minimum wage, resulted in an industrial polemic. This policy is supported by trade unions since it  will  increase  the  minimum  wage  with  higher  margins,  but  was  rejected  by  the  majority  of employer organizations because it was considered inconsistent and deviated from the formulation in  Government  Regulations  36/2021  on  Wages.  This  article  finds  that  the 2023  formulation  is fairer and more beneficial in comparison with the previous formula, since the alpha variable (α) opens up the possibility for Wage Council to negotiate and bargain, a practice that has long been abandoned. This study argues that the 2023 formulation should be here to stay, as it might be able to revitalize the role of the wage council.
Keywords : Industrial Policy; Minimum Wage; Wage; Wage Council.

## Abstrak
Tindakan Pemerintah menerbitkan Permenaker 18/2022 yang mengatur formulasi upah minimum tahun  2023  menuai  polemik.  Kebijakan  ini  didukung  sebagian  besar  serikat  pekerja  karena berimbas  pada  kenaikan  UMP  dan  UMK  dengan  margin  lebih  tinggi  dibanding  kebijakan sebelumnya, namun ditolak oleh mayoritas organisasi pengusaha karena menyimpangi PP 36/2021 tentang Pengupahan. Artikel ini meninjau formula penetapan upah minimum 2023 dari kerangka kebijakan pengupahan, dan menemukan bahwa kebijakan ini lebih memberikan rasa keadilan dan membawa  kemanfaatan  jika  dibandingkan  dengan  formula  menurut  PP  36/2021  maupun  PP 78/2015.  Variabel  alfa  (  )  dalam  formula  upah  minimum  2023  membuka  ruang  dialog  dan negosiasi tripartit yang telah lama terkunci dalam Dewan Pengupahan. Hal ini diharapkan akan mampu  merevitalisasi  peran  Dewan  Pengupahan,  dan  karenanya  kebijakan  formulasi  upah minimum 2023 penting untuk dipertahankan.
Kata Kunci : Dewan Pengupahan; Kebijakan Pengupahan; Pengupahan; Upah Minimum.

## A. Pendahuluan
Pembahasan  mengenai  upah  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dan  selalu  memantik perdebatan  dalam  khasanah  hukum  ketenagakerjaan.  Sebagai  salah  satu  unsur  hubungan  kerja selain pekerjaan dan perintah, upah merupakan imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja dan merupakan hak mutlak dari pekerja. Meski besaran upah secara umum adalah hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, aturan ketenagakerjaan di Indonesia mengatur upah dengan cukup ekstensif. Pengaturan mengenai upah diwujudkan melalui kebijakan
pengupahan  yang  disebut  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  hak  pekerja/buruh  atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Bahkan  upah  selalu  memiliki  peraturan  pelaksana tersendiri,  yang  saat  ini  berlaku  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan.
Menurut Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kebijakan pengupahan meliputi tujuh hal, yakni: 1) upah minimum; 2) struktur dan skala upah; 3) upah kerja lembur; 4) upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; 5) bentuk dan cara pembayaran  upah; 6) hal-hal yang dapat diperhitungkan  dengan upah; dan, 7) upah  sebagai  dasar  perhitungan  atau  pembayaran  hak dan  kewajiban  lainnya.  Dari ketujuh  hal tersebut,  kebijakan  pengupahan yang paling  sering menjadi  pokok  perbincangan  adalah  terkait upah minimum.
Upah  minimum  merupakan  besaran  upah  bulanan  terendah  yang  dapat  diberikan  pemberi kerja kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum sering disebut sebagai jaring pengaman upah, karena memberikan perlindungan bagi pekerja dari nilai upah yang terlalu  kecil  dan  eksploitatif  (del  Carpio,  Messina,  &  Sanz-de-Galdeano,  2019;  Junaedi,  2018; Kahpi,  2018;  Lee  &  Smith,  2019;  Trimaya,  2014).  Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  upah minimum kini hanya terdiri atas dua jenis, yakni upah minimum provinsi yang bersifat wajib untuk ditetapkan  setiap  tahunnya  oleh  Gubernur,  dan  upah  minimum  kabupaten/kota  yang  dapat ditetapkan dengan syarat tertentu, juga oleh Gubernur.
Kritik  dari  akademisi  hukum  ketenagakerjaan  menilai  bahwa  pasca  berlakunya  Undang- Undang Cipta Kerja di tahun 2020, mekanisme penentuan upah minimum semakin tidak berpihak pada  kepentingan  pekerja  (Izzati,  2022a;  Mahy,  2021;  Riyanto,  2020;  Terjomurti  &  Sukarmi, 2020). Hal ini jelas terlihat dari pembaruan formulasi perhitungan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 36/2021) yang pada  penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  2022  membawa  kenaikan  upah  terendah sepanjang sejarah, yakni kenaikan rata-rata 1,09 persen secara nasional (Mahy, 2022). Akibatnya, tensi  penolakan  pekerja  terhadap  UMP  2022  sangat  memanas  (Purnama,  Gunawan,  &  Ali Ramdhani, 2021). Beberapa bahkan berujung pada sengketa berkepanjangan, sebagaimana yang terjadi pada sengketa PTUN penetapan UMP 2022 DKI Jakarta (Izzati, 2022b).
Gelombang  penolakan  formulasi  upah  minimum  berdasarkan  PP  36/2021  kian  menguat sepanjang  tahun  2022.  Berbagai  serikat  pekerja  menyerukan  ketidaksetujuan  mereka  apabila formula  PP  36/2021  tetap  digunakan  untuk  menentukan  UMP  tahun  2023.  Pada  akhirnya, Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun  2022  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2023 (selanjutnya  disebut  Permenaker  18/2022).  Hal  paling  krusial  yang  diatur  dalam  Permenaker 18/2022 adalah diubahnya formulasi penghitungan upah minimum untuk tahun 2023, yang mana formula penghitungan ini menyimpangi formula yang sebelumnya diatur oleh PP 36/2021.
Permenaker  18/2022  ini  kemudian  menuai  pro  dan  kontra.  Kebijakan  ini  secara  umum didukung mayoritas serikat pekerja karena membuka asa kenaikan UMP dan UMK dengan margin lebih  tinggi  dibanding  UMP  2022,  namun  ditolak  oleh  mayoritas  organisasi  pengusaha  karena dianggap tidak konsisten dan menyimpangi PP 36/2021. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan telah melayangkan  gugatan  uji materi  atas Permenaker  18/2022  ke  Mahkamah  Agung, langkah yang kemudian didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Di luar pro dan kontra di atas, hal yang menarik dari formula penghitungan Upah Minimum 2023 yang diubah dalam Permenaker 18/2022 adalah munculnya koefisien alfa (variabel  ) dalam formulasi penghitungan UMP dan UMK. Sebelumnya, Pasal 25 ayat (4) PP 36/2021 menghitung UMP dan UMK hanya dengan menggunakan variabel kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yakni variabel  paritas  daya  beli,  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja,  dan  median  upah.  Ada  pula  nilai pertumbuhan  ekonomi  atau  inflasi,  rata-rata  konsumsi  per  kapita,  rata-rata  banyaknya  anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap  rumah tangga untuk menentukan batas atas dan batas bawah upah minimum yang diatur dalam Pasal 26 PP 36/2021.
Perbedaan  mendasar  dalam  formulasi  penetapan  upah  minimum  2023  dalam  Permenaker 18/2022 adalah ditambahkannya variabel indeks tertentu yang disebut sebagai variabel alfa (  ). Variabel alfa (  ) didefinisikan sebagai “wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan  ekonomi  dengan nilai  tertentu dalam  rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.” Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Permenaker 18/2022. Menariknya, penentuan nilai variabel alfa (  ) dilakukan melalui proses negosiasi dewan pengupahan dengan mempertimbangkan  produktivitas  dan  perluasan  kesempatan  kerja.  Secara  tidak  langsung, dimunculkannya  variabel  alfa  (  )  dalam  formula  penentuan  upah  minimum  telah  membuka kembali ruang dialog dalam dewan pengupahan daerah. Ruang dialog ini telah lama hilang, karena semenjak PP 78/2015 maupun PP 36/2021, penentuan UMP dan UMK telah dikunci oleh formula yang sepenuhnya mengacu pada data-data makro ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (Wulansari, 2021).
Hilangnya proses negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan akibat formula upah minimum yang  restriktif  dalam  PP  78/2015  maupun  PP  36/2021  menjadikan  peran  Dewan  Pengupahan dikerdilkan  semata  sebagai  “tukang  stempel”  rekomendasi  UMP  dan  UMK  setiap  tahunnya (Caraway, Ford, & Nguyen, 2019). Nyaris tidak ada lagi dialog tripartit yang dapat dilakukan di Dewan  Pengupahan  masing-masing  Provinsi,  sehingga  fungsi  dewan  pengupahan  sebagai pembuat kebijakan pengupahan juga menjadi sangat minim. Dalam konteks inilah, kemunculan variabel alfa (  ) dalam formula penetapan upah minimum 2023 menjadi semakin menarik untuk didiskusikan.  Keberadaan  variabel  alfa  (  )  dapat  dilihat  sebagai  peluang  revitalisasi  Dewan Pengupahan, khususnya Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, karena  membuka  kesempatan  terjadinya  dialog  aktif  dan  konstruktif  antara  unsur  Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah dalam proses penentuan besaran final UMP dan UMK tiap-tiap daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  tulisan  ini  akan  membahas  dua rumusan  masalah  utama:  1)  bagaimana  perubahan  aturan  dan  formula  upah  minimum  2023 ditinjau  dari  kerangka  evaluasi  kebijakan  pengupahan;  2)  apakah  variabel  alfa  (  )  yang diperkenalkan dalam Permenaker 18/2022 dapat mendorong revitalisasi peran dewan pengupahan.
B. Pembahasan
1. Perubahan  Aturan  dan  Formula  Penetapan  Upah  Minimum  2023  dalam  Kerangka Evaluasi Kebijakan Pengupahan
a. Kebijakan Pengupahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Revisi  sebagian  isi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membawa konsekuensi  yang  cukup  signifikan  terhadap  kebijakan pengupahan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan dan formulasi upah minimum.
Sebelumnya,  berdasarkan  UU  13/2003  dan  PP  78/2015  sebagai  peraturan  pelaksana  terkait pengupahan,  terdapat  empat  jenis  upah  minimum,  yakni:  Upah  Minimum  Provinsi,  Upah Minimum  Kabupaten/Kota,  Upah  Minimum  Sektoral,  dan  Upah  Minimum  Sektoral Kabupaten/Kota. Namun, pasca diundangkannya UU 11/2020, hanya terdapat dua jenis upah minimum,  yakni  Upah  Minimum  Provinsi  dan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota.  Di  antara kedua  jenis  upah  minimum  ini  pun,  hanya  Upah  Minimum  Provinsi  yang  wajib  untuk ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa penetapannya bersifat opsional.
Terdapat  akademisi  yang  berpendapat  bahwa  sebagian  besar  perubahan  kebijakan pengupahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang dapat dikatakan merupakan transformasi dari aturan yang sebelumnya telah ada dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan (Mahy, 2021). Namun, salah satu hal krusial yang memunculkan banyak kritik terhadap kebijakan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah dihapuskannya Pasal 89 UU 13/2003  yang  salah  satunya  menyebut  bahwa  upah  minimum  diarahkan  kepada  pencapaian kebutuhan hidup layak. Alih-alih, Pasal 88D yang tercantum dalam UU 11/2020 secara spesifik menyebut  bahwa  upah  minimum  dihitung  dengan  menggunakan  formula  perhitungan  upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Dihapuskannya  kebutuhan  hidup  layak  sebagai  arah  pencapaian  upah  minimum  dapat dikatakan  tidak  sejalan  dengan  fungsi  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Bruckmeier &  Bruttel,  2021;  Schulten  &  ,  &  Müller,  2019).  Hal  ini  juga  membuka  kemungkinan  tidak sesuainya kenaikan upah minimum dengan kenaikan kebutuhan hidup pekerja, di saat kondisi ekonomi  dan  ketenagakerjaan  secara  makro  sedang  menurun  (Hidayah,  Cloet,  &  Pradhan, 2021), kekhawatiran yang sebenarnya telah terbukti dalam penetapan upah minimum 2022 yang nilainya  dirasa  jauh  dari  rasa  keadilan.  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT  antara DPP  Apindo Jakarta  melawan Gubernur  DKI Jakarta  menjadi salah satu contohnya.
Kebijakan pengupahan pasca UU 11/2020 juga menghapuskan upah minimum sektoral. Perubahan yang menurut banyak pihak  kurang berdasar, mengingat upah minimum sektoral dirasa mampu menumbuhkan ruang diskusi tripartit dalam sektor-sektor tertentu. Perubahan lainnya yang juga menimbulkan banyak perdebatan di kalangan akademik dan pekerja adalah dikecualikannya  ketentuan  upah  minimum  bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Di  satu  sisi, pengecualian  ini  dibuat  untuk  meningkatkan  daya  saing  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (Hamid  & Hasbullah, 2021) sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Namun di sisi  lain,  pengecualian  terhadap  upah  minimum  ini  tentu  dipandang  merugikan  dan  tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil.

## b. Perubahan  Formula  Upah  Minimum  Menurut  PP  78/2015,  PP  36/2021,  dan Permenaker 18/2022
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  sebelum  dicabut  melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebut  secara  eksplisit  bahwa  upah  minimum  dihitung  dengan  menggunakan  formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, namun formula ini tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi tahun 2020. Formula penghitungan upah minimum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU 11/2020.  PP  36/2021  menggantikan  PP  78/2015,  yang  artinya  formula  penghitungan  upah
minimum  yang  sebelumnya  diatur  dalam  PP  78/2015  juga  berubah  terhitung  sejak dikeluarkannya PP 36/2021.
Formula perhitungan upah minimum berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  sebelumnya  cukup  sederhana,  yakni  perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi ditambah pertumbuhan produk domestik bruto.  Sementara  itu,  formula penghitungan  upah  minimum  berdasarkan  Pasal  26  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memiliki lebih banyak variabel, serta dihitung dengan menggunakan batas atas dan batas bawah upah minimum. Penentuan batas atas dan  batas  bawah  ini  dihitung  dari  nilai  rata-rata  konsumsi  per  kapita,  rata-rata  banyaknya Anggota  Rumah  Tangga  (ART),  dan  rata-rata  banyaknya  ART  bekerja  pada  setiap  rumah tangga.
Secara  umum,  formula  perhitungan  upah  minimum  menurut  PP  36/2021  berpotensi memberikan margin kenaikan upah minimum lebih kecil  jika  dibandingkan dengan formula menurut PP 78/2015 karena adanya batas atas yang menjadi acuan batas tertinggi bagi upah minimum  yang  akan  ditetapkan.  Kementerian  Ketenagakerjaan  sebagai  penyusun  kebijakan berdalih bahwa adanya batas atas dan batas bawah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah antar wilayah, namun pihak serikat pekerja meyakini bahwa formula yang diatur dalam PP 36/2021 merupakan legalisasi rezim upah murah yang merugikan pekerja (Caraway & Ford, 2020; Wulansari, 2021).
Pada  kenyataannya,  formula  penghitungan  upah  minimum  menurut  PP  36/2021  yang digunakan untuk menentukan UMP dan UMK 2022 memang banyak menuai polemik. Yang terjadi  di  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu  contoh.  Gubernur  DKI  Jakarta  pada  awalnya menetapkan  UMP  2022  DKI  Jakarta  sesuai  dengan  formulasi  PP  36/2021,  yang  hanya menghasilkan  kenaikan  UMP  sebesar  0,85%  dari  tahun  sebelumnya.  Ketetapan  ini  menuai protes besar-besaran dari para pekerja, karena nilai kenaikannya bahkan jauh di bawah nilai inflasi di DKI Jakarta. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta mengubah penetapan UMP 2022 DKI Jakarta menjadi sebesar 5.1%, Nilai ini tidak mengacu pada formula PP  36/2021 melainkan diambil berdasarkan diskresi dari Gubernur DKI Jakarta. Berbalik arah, keputusan ini kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta (Izzati, 2022b).
Polemik  yang  terjadi  di  DKI  Jakarta  hanya  salah  satu  contoh  yang  menunjukkan problematika  formula  penghitungan  upah  minimum  berdasarkan  PP  36/2021.  Di  berbagai daerah lain, aksi demonstrasi dan protes juga dilayangkan karena nilai kenaikan upah minimum sangatlah  kecil  dan  berada  di  bawah  nilai  inflasi,  alih-alih  kebutuhan  hidup  layak  pekerja. Akibatnya, sepanjang tahun 2022 muncul dorongan kuat terhadap pemerintah untuk merevisi formula penetapan upah minimum, yang akhirnya berujung pada dikeluarkannya Permenaker 18/2022 yang memberikan formula penetapan upah minimum yang baru.
Berbeda dengan formula penentuan upah minimum menurut  PP 36/2021, formula upah minimum  dalam  Permenaker  18/2022  tidak  lagi  menggunakan  batas  atas  dan  batas  bawah. Selain itu, formula dalam Permenaker 18/2022 juga menggunakan variabel  alfa (  ) sebagai pengali variabel pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan ditambahkan dengan nilai inflasi di  daerah  tersebut  untuk  mendapatkan  hasil  penyesuaian  nilai  upah  minimum.  Permenaker 18/2022  mengatur  variabel  alfa  (  )  dalam  rentang  nilai  terbatas,  yakni  antara  0,10  sampai dengan 0.30. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah dalam rapat penentuan upah minimum akan  menegosiasikan  berapa  nilai  variabel  alfa  (  )  yang  akan  digunakan,  dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
c. Evaluasi Kebijakan Pengupahan dalam Perubahan Aturan Upah Minimum 2023
Bagian  menimbang  Permenaker  18/2022  menyebut  bahwa  aturan  ini  dibuat  dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta untuk menjaga daya beli pekerja.  Ruang  diskresi  yang  diambil  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  untuk  mengubah formula perhitungan upah minimum 2023 dengan pertimbangan keadaan ekonomi yang sedang bergejolak dan nilai inflasi yang sedang tinggi tentu perlu diapresiasi. Hal yang tidak diakui Pemerintah  adalah,  dikeluarkannya  Permenaker  18/2022  secara  tidak  langsung  telah mengonfirmasi  kritik  banyak  pihak  bahwa  formula  penentuan  upah  minimum  dalam  PP 36/2021 tidak tepat dan jauh dari rasa keadilan (Hidayah et al., 2021; Julaicha, Wijayanti, & Sahid, 2022).
Hilangnya kebutuhan hidup layak sebagai acuan penetapan upah minimum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang,  maupun  PP  36/2021 menjadi  evaluasi  paling mendasar  dari  formula  penentuan  upah  minimum  pasca  berlakunya  rezim  Undang-Undang Cipta  Kerja.  Terbukti,  upah  minimum  yang  hanya  berpatokan  pada  data  makro  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  dengan  formula  rumus  baku  yang  diatur  dalam  PP 36/2021 justru berbuah kenaikan upah minimum yang berada di bawah tren inflasi di tahun 2022.
Akar  masalah  dalam  kebijakan  pengupahan  Indonesia,  khususnya  terkait  dengan penentuan  upah  minimum,  sebenarnya  tidak  berawal  dari  PP  36/2021.  Problem  terkait hilangnya  ruang  negosiasi  antara  unsur  pekerja,  pengusaha,  dan  pemerintah  dalam  sidang Dewan  Pengupahan  sudah  dimulai  sejak  berlakunya  PP  78/2015  yang  juga  menggunakan rumus  matematika  dalam  penentuan  UMP  dan  UMK  setiap  tahunnya.  Pemerintah  saat  itu berdalih bahwa menggunakan formulasi yang berasal dari data makro akan memberi kepastian hukum dan kestabilan ekonomi (Caraway et al., 2019; Wulansari, 2021). Namun di sisi lain, kebijakan ini sangat melemahkan semangat negosiasi tripartit yang sebelumnya bisa dilakukan dalam proses penentuan upah minimum setiap tahunnya (Comola & De Mello, 2011; Pribadi, Warka, & Nasution, 2019; Wulansari, 2021).
Munculnya Permenaker 18/2022 menjadi pilihan kebijakan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Permenaker 18/2022 membuat formula baru dalam penentuan upah minimum. Yang membedakan formula penentuan upah minimum 2023 ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah adanya variabel alfa (  ) yang hanya diatur dalam bentuk range, sehingga perlu dinegosiasikan lebih lanjut dalam proses penentuan upah minimum. Artinya, meski tetap menggunakan rumus matematika, formulasi yang digunakan dalam Permenaker 18/2022 lebih terbuka dan memberi ruang diskusi, jika dibandingkan dengan formula sebelumnya di PP 36/2021 maupun PP 78/2015.
Menurut penulis, meski banyak dianggap sebagai sebagai kebijakan yang berpihak pada serikat pekerja,  Permenaker  18/2022 sebenarnya  lebih  tepat  disebut  sebagai  kebijakan  jalan tengah. Di satu sisi, formulasi upah minimum tetap berbasis pada data ekonomi makro yang disediakan oleh BPS. Di sisi lain, formula ini memiliki faktor alfa dengan range 0,10 sampai dengan 0,30 yang membuka ruang negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan Daerah yang berisi perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan kata lain, formulasi penetapan upah minimum dalam Permenaker 18/2022 sebenarnya lebih mampu memberikan rasa keadilan dan membuka ruang diskusi sehat dalam penentuan upah minimum melalui dewan pengupahan daerah.
2. Variabel  Alfa  (  )  dalam  Permenaker  18/2022  dan  Revitalisasi  Fungsi  Dewan Pengupahan
a. Peran Dewan Pengupahan dalam Penetapan Upah Minimum
Dewan Pengupahan merupakan amanat dari Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  kemudian  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  107  Tahun  2004  tentang  Dewan  Pengupahan.  Secara  umum,  Pasal  2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan menyebut bahwa Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit, yang  terdiri  atas  unsur  pekerja,  pengusaha,  dan  pemerintah.  Terdapat  tiga  jenis  Dewan Pengupahan, yakni: Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Dewan Pengupahan Nasional lebih berperan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan  nasional.  Sedangkan  dalam  penetapan  upah  minimum,  yang  paling  berperan adalah Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Hipan, 2021; Saepulloh  &  Laksana,  2023;  Santoso  &  Asri  Wijayanti,  2020).  Peran  Dewan  Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi UMP dan UMK kepada Gubernur, sekaligus menandai transisi desentralisasi yang terjadi di  Indonesia (Caraway  et  al.,  2019).  UU 13/2003  mengatur  Kebutuhan  Hidup  Layak  sebagai benchmark untuk penetapan UMP dan UMK, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi  dan  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota  untuk  menghitung  dan  memberikan rekomendasi  UMP  dan  UMK  kepada  Gubernur.  Gubernurlah  yang  kemudian  memiliki kewenangan  akhir  untuk  menetapkan  UMP  dan  UMK  (Bagijo,  2021),  dengan  dasar rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  Dewan  Pengupahan Kabupaten/Kota.
Di  awal  kemunculannya,  peran  Dewan  Pengupahan  dalam  menentukan  upah  minimum lebih banyak disandarkan pada data ekonomi makro, seperti nilai inflasi, bukan melalui survei lapangan  langsung  untuk  memetakan  kebutuhan  hidup  layak  di  masing-masing  daerah (Tjandra, 2016). Namun, sejak tahun 2009, serikat-serikat pekerja di daerah mulai menekan Dewan Pengupahan agar menyesuaikan nilai upah minimum dengan angka Kebutuhan Hidup Layak  di  lapangan  (Tjandraningsih  &  Herawati,  2009).  Melalui  upaya-upaya  kolektif  dari serikat  pekerja,  mulai  dari  negosiasi,  demonstrasi,  hingga  mogok  kerja,  beberapa  daerah akhirnya menaikkan upah minimum dengan nilai sangat signifikan dalam penentuan UMP di tahun 2011-2013, mengikuti angka KHL hasil survei lapangan, dengan nilai kenaikan tertinggi mencapai 20,95% (Caraway et al., 2019).
Tren  kenaikan  UMP  dan  UMK  dengan  nilai  signifikan  di  berbagai  daerah  industri  di Indonesia  masih  terus  berlanjut  hingga  tahun  2015,  dengan  rerata  kenaikan  pertahun  11-17 persen  di  daerah-daerah  industri  (Mahesa  &  Sabar,  2019).  Namun,  hal  ini  berhenti  dengan kemunculan  PP  78/2015  yang  mengatur  bahwa  upah  minimum  ditentukan  dengan  formula. Pasca  munculnya  PP  78/2015,  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  Dewan  Pengupahan Kabupaten/Kota  masih  memiliki  kewenangan  untuk  merekomendasikan  UMP  dan  UMK, namun ruang negosiasi untuk mendapatkan UMP dan UMP lebih tinggi dalam sidang dewan pengupahan telah tertutup (Caraway et al., 2019; Wulansari, 2021).
Tertutupnya  peran  dewan  pengupahan  dalam  negosiasi  UMP  dan  UMK  semakin diperparah dengan perubahan formula penentuan UMP dan UMK menurut PP 36/2021. Batas atas yang ditentukan dalam formula di PP 36/2021 mengecilkan kenaikan UMP di tahun 2022 dengan rerata 1,09%, terendah sepanjang sejarah kenaikan UMP di Indonesia. Sudah barang tentu, hal ini menimbulkan gejolak penolakan dari pekerja di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  mengeluarkan  Permenaker  18/2022  yang
memberikan  formula  penetapan  UMP  dan  UMK  baru.  Dengan  formula  ini,  rerata  kenaikan UMP  2023  secara  nasional  ada  di  angka  7,5%,  jauh  lebih  baik  jika  dibanding  dengan perhitungan UMP berdasar formula PP 36/2021.

## b. Variabel Alfa (  ) dan Revitalisasi Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan sudah selayaknya memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pengupahan  secara  nasional,  maupun  berperan  aktif  dalam  penentuan  UMP  dan  UMK  di daerah.  Menutup  ruang  diskusi  dan  negosiasi  dalam  sidang  Dewan  Pengupahan,  akan menumpulkan peran dan fungsi Dewan Pengupahan itu sendiri. Sebagaimana telah diulas dalam pembahasan  sebelumnya,  hal  paling  menarik  dalam  perubahan  formula  penetapan  upah minimum  2023  menurut  Permenaker  18/2022  adalah  munculnya  variabel  alfa  (  ).  Penulis meyakini bahwa adanya variabel alfa (  ) dalam formula penentuan upah minimum 2023 telah membuka  kembali  ruang-ruang  diskusi  dan  negosiasi  dalam  Dewan  Pengupahan  sepanjang proses  penentuan  upah  minimum  tahun  2023,  sebuah  peran  yang  telah  lama  hilang  sejak disahkannya PP 76/2015.
Penggunaan variabel alfa (  ) dalam formula penentuan upah minimum merupakan praktik baik  yang  seharusnya  patut  dipertahankan.  Namun,  formula  ini  menurut  Kementerian Ketenagakerjaan  hanya  bersifat  sementara,  dan  penentuan  upah  minimum  tahun  2024  dan selanjutnya akan tetap menggunakan formula menurut PP 36/2021. Padahal, jika mengacu pada asas keadilan dan kemanfaatan (Utami, 2019), maka formula Permenaker 18/2022 justru lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan; dalam hal ini memberikan keadilan upah minimum, dan memberi kemanfaatan bagi revitalisasi Dewan Pengupahan.
Berbagai  riset  telah  menunjukkan  betapa  sosial  dialog  dan  negosiasi-negosiasi  tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki imbas positif terhadap kondisi hubungan industrial di suatu negara (Fashoyin, 2004; Galgóczi, 2020; Han, Jang, & Kim, 2010; Ozaki & Rueda-Catry,  2000).  Dalam  konteks  Indonesia,  keberadaan  Dewan  Pengupahan  merupakan salah satu bentuk dialog tripartit yang paling nyata. Karena itu, mendorong revitalisasi Dewan Pengupahan,  baik  Dewan  Pengupahan  Nasional  maupun  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  merupakan  hal  yang  harus  diupayakan  bersama.  Mempertahankan  variabel alfa  (  )  dalam  formula  penentuan  upah  minimum  provinsi  maupun  upah  minimum kabupaten/kota kiranya merupakan preseden baik dalam membuka ruang dialog dan negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan, yang pada akhirnya diharapkan mampu melecut revitalisasi Dewan Pengupahan secara menyeluruh.

## C. Simpulan
Perubahan formula penetapan upah minimum 2023 melalui Permenaker 18/2022 secara tidak langsung  telah  mengkonfirmasi  kritik  terhadap  kebijakan  pengupahan  pasca  Undang-Undang Cipta  Kerja,  utamanya  terkait  formula  upah  minimum  berdasarkan  PP  36/2021.  Pilihan  untuk rumus matematika yang hanya disandarkan pada data makro ekonomi untuk penghitungan upah minimum,  terbukti  tidak  mampu  menghasilkan  nilai  upah  minimum  yang  memberikan  rasa keadilan di masyarakat dan justru menimbulkan banyak polemik. Hal yang telah jelas terjadi dalam penetapan  upah  minimum  2022.  Karena  itulah,  terbitnya  Permenaker  18/2022  adalah  diskresi pemerintah  yang  perlu  diapresiasi.  Kebijakan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  jalan  tengah  yang menguntungkan  bagi  pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja.  Karena  di  satu  sisi,  formulasi  upah minimum tetap berbasis pada data ekonomi  makro yang disediakan  oleh  Badan Pusat Statistik (BPS). Di sisi lain, formula ini memiliki variabel alfa (  ) dengan range 0,10 sampai dengan 0,30 yang membuka ruang negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan.
Di luar pro kontra terkait Permenaker 18/2022, variabel alfa (  ) dalam formula penentuan upah minimum 2023 dapat menjadi preseden baik dalam mendorong ruang dialog dan negosiasi
dalam  Dewan  Pengupahan,  khususnya  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  Dewan  Pengupahan Kabupaten/Kota.  Dalam  jangka  panjang,  hal  ini  diharapkan  akan  mampu  merevitalisasi  peran Dewan Pengupahan yang selayaknya vital dalam kerangka kebijakan pengupahan di Indonesia. Karena itulah, pencantuman ‘indeks tertentu’ dalam revisi pasal 88D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menarik untuk ditunggu lebih lanjut peraturan teknisnya.  Harapannya,  formulasi  penetapan  upah  minimum  dalam  peraturan turunan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  akan  lebih  memberikan  ruang  negosiasi  dalam  penetapan  upah minimum  provinsi  dan  upah  minimum  kabupaten,  dibandingkan  formulasi  yang  sebelumnya diatur dalam PP 36/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagijo,  H.  E.  (2021).  Kewenangan  Gubernur Menetapkan  Upah Pasca Pemberlakuan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Studi Kasus Penetapan Ump Dan Umk Tahun 2021 Di Jawa Timur ). Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial , 1 (1), 1– 20.
Bruckmeier, K., & Bruttel, O. (2021). Minimum Wage as a Social Policy Instrument: Evidence from Germany. Journal of Social Policy , 50 (2), 247–266. https://doi.org/10.1017/S0047279420000033
Caraway,  T.  L.,  &  Ford,  M.  (2020). Labor  and  Politics  in  Indonesia .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Caraway,  T.  L.,  Ford,  M.,  &  Nguyen,  O.  K.  (2019).  Politicizing  the  Minimum  Wage:  Wage Councils, Worker Mobilization, and Local Elections in Indonesia. Politics & Society , 47 (2), 251–276. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0032329219838917
Comola, M., & De Mello, L. (2011). How Does Decentralized Minimum Wage Setting Affect Employment  And  Informality?  The  Case  Of  Indonesia. Review  of  Income  and  Wealth , 57 (SUPPL. 1), S79–S99. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2011.00451.x
del Carpio, X. V., Messina, J., & Sanz-de-Galdeano, A. (2019). Minimum Wage: Does it Improve Welfare  in  Thailand? Review  of  Income  and  Wealth , 65 (2),  358–382. https://doi.org/10.1111/roiw.12360
Fashoyin,  T.  (2004).  Tripartite  cooperation,  social  dialogue  and  national  development.
International Labor Review , 143 (4), 341–372.
Galgóczi,  B.  (2020).  Just  transition  on  the  ground:  Challenges  and  opportunities  for  social dialogue. European
Journal of Industrial Relations , 26 (4), 367–382. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0959680120951704
Hamid, A., & Hasbullah, H. (2021). The Implementation of criminal sanctions as ius puniendi: A case  study  of  entrepreneurs  paying  below  the  minimum  wage  in  Indonesia. Journal  of Research  in  Business  and  Social  Science  … , 10 (4),  535–548.  Retrieved  from http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1259%0Ahttp://ssbfnet.com/ojs/index.php /ijrbs/article/download/1259/936
Han, C., Jang, J., & Kim, S. (2010). Social dialogue and industrial relations in South Korea: Has the  tripartite  commission  been  successful? Asia  Pacific  Viewpoint , 51 (3),  288–303. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2010.01432.x
Hidayah, N. P., Cloet, Q. R., & Pradhan, D. (2021). The Implementation of Labor Development Principles According to Job Creation Law as a Reason to Protect Wages Rights. Bestuur , 9 (1), 68–76. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49252
Hipan,  M.  M.  (2021).  Kedudukan  Dan  Tugas  Dewan  Pengupahan  Dalam  Penetapan  Upah Minimum Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pekerja. Jurnal Media Hukum , 9 (2), 84–95.
Izzati, N. R. (2022a). Betapa peliknya penetapan upah minimum pada era UU Cipta Kerja. The Conversation  Indonesia .  Retrieved  from  https://theconversation.com/betapa-peliknya- penetapan-upah-minimum-pada-era-uu-cipta-kerja-174470
Izzati, N. R. (2022b). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 191–209. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3
Julaicha, S., Wijayanti, A., & Sahid, M. M. (2022). The Basis of Minimum Wages Determination for  Worker  in  Indonesia  Positive  Law  and  Sharia. Justitia  Jurnal  Hukum , 6 (1),  42–58. https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.13157
Junaedi, A. (2018).  Implementasi Kebijakan Pengupahan  Pada Usaha  Mikro dan Kecil. Jurnal Ketenagakerjaan , 13 (1), 41–56.
Kahpi, A. (2018). Pengupahan : Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum , 5 (2),  67–85. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6464
Lee, J. J., & Smith, A. (2019). Regulating wage theft. Washington Law Review , 94 (2), 759–822.
Mahesa,  R.,  &  Sabar,  K.  (2019).  Dilema  Pemberlakuan  Pp.  No.  78  Tahun  2015  Tentang Pengupahan: Disparitas Yang Kian Melebar. Journal of Politics and Policy , 1 (2), 83–100.
Mahy, P. (2021). Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation: Reducing Lbour Protections n a Time of Covid-19 (No. 23).
Mahy, P. (2022). Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. Asian Journal of Comparative Law , 17 (1), 51–75. https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7
Ozaki, M., & Rueda-Catry, M. (2000). Trade unions and social dialogue: Current situation and outlook. Labour Education , 3 (120), 188.
Pribadi, T., Warka, M., & Nasution, K. (2019). The Politics of Law on Wage Systems In Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization , 88 (2), 6–15. https://doi.org/10.7176/JLPG
Purnama, N. S., Gunawan, G., & Ali Ramdhani, F. A. R. (2021). Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal Pemuliaan Hukum , 4 (1), 63–82. https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449
Riyanto, S. . [et. al. (2020). Kertas Kebijakan : Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) .
Saepulloh, A., & Laksana, A. (2023). Peran Serikat Pekerja Nasional (Spn) Di Dewan Pengupahan Dalam  Pengawalan  Penetapan  Upah  Minimum  Kabupaten  Dan  Kota. JISIP  (Jurnal  Ilmu Sosial Dan … , 7 (2), 1253–1262. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4850/http
Santoso, A., & Asri Wijayanti. (2020). Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum. Wijayakusuma Law Review , 2 (1), 1–22.
Schulten, T., & , & Müller, T. (2019). What’s in a name? From minimum wages to living wages in  Europe. Transfer:  European  Review  of  Labour  and  Research , 25 (3),  267–284. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1024258919873989
Terjomurti, K., & Sukarmi, S. (2020). The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice. Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri
Semarang , 6 (2), 187–204. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41709
Tjandra, S. (2016). Labour law and development in Indonesia . Leiden: Leiden University.
Tjandraningsih, I., & Herawati, R. (2009). Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia . Bandung: Akatiga.
Trimaya,  A.  (2014).  Pemberlakuan  Upah Minimum  dalam  Sistem  Pengupahan  Nasional  untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 5 (1),
11–20.
Utami,  P.  N.  (2019).  Penetapan  Upah  Minimum  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan. Kesejahteraan  Sosial , 5 (02),  162–176.  Retrieved  from  file:///D:/skripsi/Literatur/B.  2 Pengupahan/arifin,+Penny+Naluria+Utami.pdf
Wulansari, A. D. (2021). Indonesia’s Cheap Wages Regime: The Political Economy of Minimum Wages  Policy  under  Jokowi  Presidency. Fudan  Journal  of  the  Humanities  and  Social Sciences , 14 , 417–444.