## TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN
Jatmiko Winarno 1
1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam  Lamongan.

## ABSTRAK
Sistem  kepabeanan  di  Indonesia  menganut  sistem self  assessment ,  dimana  importir diminta  untuk  memberitahukan  di  dalam  pemberitahuan  impor  barang  (PIB)  berupa jumlah,  jenis  dan  harga  barang.  Besar  kecilnya  pungutan  negara  sangat  bergantung  pula besarnya nilai pabean yang diberitahukan importir, sehingga pemberitahuan  nilai pabean ini  harus  diteliti  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai.  Tujuannya  untuk  menghindari pemberitahuan  nilai  pabean  yang  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya,  sehingga mengakibatkan  kerugian  penerimaan  negara  dari  sektor  bea  masuk,  cukai  dan  pajak dalam  rangka  impor.  Penulis  mengetengahkan  2  (dua)  rumusan  permasalahan.  Pertama mengenai  pengaturan  bea  masuk  atas  barang  impor  berdasarkan  Undang-Undang Kepabeanan  (UU.  Nomor  17  Tahun  2006).  Kedua  mengenai  akibat  hukum  dari pengaturan  tarif  bea  masuk  atas  barang  impor  tersebut.  Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan  akibat hukum dari  tarif bea masuk atas barang impor  berdasarkan  Undang-Undang  Kepabeanan.  Pejabat  Bea  dan  Cukai  tetap  diberi wewenang  untuk  meneliti  dan  menetapkan  tarif  dan  nilai  pabean  untuk  perhitungan  bea masuk.  Selain  itu,  tim  audit  juga  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  meminimalisir kerugian negara.
Kata kunci : tarif bea masuk, barang impor, Undang - undang kepabeanan.
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya  sistem  hukum  nasional yang  mantap  dan  mengabdi  kepada kepentingan  nasional  yang  bersumber hukum  pada  Pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  1945.  Akan  tetapi,  sejak kemerdekaan Undang-undang kepabeanan nasional belum dapat
dibentuk  sehingga Indische  Tarief  Wet (Undang-Undang Tarif Indonesia) Staatsblaad  Tahun  1873  Nomor  35, Rechten  Ordonnantie (Ordonansi  Bea) Staatsblaad Tahun 1882 Nomor 240 dan Tarief  Ordonnantie (Ordonansi  Tarif) Staatsblaad  Tahun  1910  Nomor  628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945.[1]
Dalam sistem kepabeanan, fungsi kepabeanan diatur dalam Undang-Undang  Kepabeanan  Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan  pokok  Pasal  2  ayat  (1)
Undang-Undang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan dalam daerah pabean terutama  bea  masuk  dan  berdasarkan proposisi  ketentuan  pokok  tersebut,
status yuridis barang sejak saat pemasukan  ke  dalam  daerah  pabean sampai  dengan  dipenuhinya  kewajiban kepabeanan  menjadi  objek  pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Adapun kewenangan  Pejabat  Bea  dan  Cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan  dan  penegahan  terhadap sarana pengangkut.[2] Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif dan nilai pabean diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2006.
Nilai  pabean  adalah  nilai  yang digunakan  sebagai  dasar  menghitung
Bea  Masuk  dan  Pajak  dalam  Rangka Impor. Kegunaan penentuan nilai pabean  bagi  pihak  pabean  adalah  untuk meneliti  kebenaran  nilai  pabean  yang diberitahukan oleh Importir. Jika pemberitahuan nilai pabean oleh
importir  adalah  benar,  maka  benar pulalah  penghitungan  Bea  Masuk  dan Pajak dalam rangka impor.
Importir  yang  nakal  cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan nilai pabean  ini  dengan  maksud  ia  dapat membayar  Bea  Masuk  dan  Pajak  dalam rangka  impor  yang  rendah.  Caranya ialah  dengan  memalsukan  dokumen pelengkap  pabean  berupa invoice atau
mengubah uraian barang atau spesifikasi teknis  barang  yang  tidak  sesuai  dengan keadaan sebenarnya.[3]
1.2

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas maka penuis mengetengahkan dua permasalahan yaitu : 1. Bagaimana pengaturan mengenai  tarif  bea  masuk  atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ? 2. Bagaimana  akibat  hukum  dari pengaturan  tarif  bea  masuk  atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaturan tarif  bea  masuk  atas  barang impor  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2.   Untuk mengetahui akibat hukum  dari  pengaturan  tariff bea  masuk  atas  barang  impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun 2006.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif. Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi  normatifnya.[4]  Oleh  karena  tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan (statute  approach) untuk  memahami hierarkhi  dan  asas-asas  dalam  peraturan perundang-undangan.[5]Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) , penulis ingin mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  sebagai  salah satu  institusi  fiskal  yang  memiliki kewenangan untuk mengawasi pemasukan  barang  impor  ke  dalam daerah  pabean  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan penerimaan negara berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2006.Selain pendekatan perundang- undangan (statute approach) , digunakan pula  pendekatan  konsep (conceptual approach) untuk  memahami  konsep- konsep  tentang  kepabeanan,  khususnya tentang  tarif  bea  masuk  atas  barang impor.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak  orang  lebih  senang
menyebut  dengan  singkat  Bea  Cukai. Sebenarnya  yang  dimaksud  adalah Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC), atau dapat pula  yang dimaksud adalah  pegawai  DJBC.  Di  forum internasional  bagi  institusi  Bea  Cukai digunakan  sebutan  Administrasi  Pabean (Customs  Administration) yang  ruang lingkup  tugasnya  meliputi  kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja.
Kalau  melihat  masa  berlaku ketiga  peraturan  perundang-undangan produk  Belanda  yang  begitu  lama, timbul  pertanyaan,  begitu  hebatkah peraturan perundang-undangan itu dalam  implementasinya,  dalam  arti memenuhi  empat  aspek,  yaitu  dapat mencegah penyelundupan,
mengoptimalkan penerimaan negara
(Bea  Masuk  dan  Pajak  Dalam  Rangka Impor),  memberikan  deterent  efek  yang jitu  kepada  pelanggar  serta  dapat mengakomodir  semua  perkembangan yang  terjadi  di  bidang  perdagangan internasional  dan  kepentingan  ekonomi nasional.
Pengaturan  tarif  bea  masuk  ini  dimulai dengan  kegiatan  impor.  Barang-barang impor  ini  akan  diangkut  oleh  sarana pengangkut  dari  luar/dalam  daerah pabean menuju daerah pabean. Pengangkut  yang  sarana  pengangkutnya akan  datang  wajib  memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya  ke  kantor  pabean  tujuan sebelum  kedatangan  sarana  pengangkut.
Sarana pengangkut ini dilengkapi dengan  dokumen  surat  muatan, bill  of lading untuk  sarana  pengangkut  melalui laut  dan airway  bill untuk  sarana pengangkut udara Pengurusan
pemberitahuan pabean  atas  barang  impor  dilakukan oleh  pengangkut/importir.  Dalam  hal pengurusan  pabean  tidak  dilakukan sendiri,  importir  dapat  memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa  Kepabeanan  (PPJK).  Selain  diatur dalam  UU  Kepabeanan,  PPJK  juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  Nomor  P-22/BC/2007  tanggal  4
Juli  2007  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan. Terhadap barang impor dilakukan  pemeriksaan  pabean.  Pada dasarnya  pemeriksaan  pabean  dilakukan dalam  daerah  pabean,  namun  dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan  negara,  Menteri  Keuangan dapat menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean diluar daerah pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.[6]  Pemeriksaan  pabean  diatur dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam pemeriksaan pabean juga dikenal beberapa  penjaluran  antara  lain  jalur merah,  jalur  hijau,  jalur  kuning,  jalur MITA  Non-Prioritas  dan  jalur  MITA Prioritas.[7]  Pemeriksaan  pabean  tidak hanya pemeriksaan fisik saja, melainkan juga pemeriksaan dokumen. Orang yang akan  melakukan  kewajiban  pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
mendapatkan  nomor  identitas  dalam rangka akses kepabeanan.
Prinsip  yang  dianut  dalam pembayaran  Bea  Masuk  adalah  asas perhitungan  sendiri (self  assessment) . Namun,  Pejabat  Bea  dan  Cukai  tetap diberi  kewenangan  untuk  meneliti  dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan  Bea  Masuk  yang  tersebut dalam  pemberitahuan  pabean  yang diserahkan  importir.Penetapan  tarif  dan nilai  pabean  diberikan  sebelum  atau sesudah  pemberitahuan  pabean  atas impor  yang  diserahkan.  Importir  yang
salah  memberitahukan  nilai  pabean untuk  menghitung  Bea  Masuk  sehingga mengakibatkan  kekurangan  pembayaran Bea  Masuk  dikenai  sanksi  administrasi berupa denda paling banyak 500% (lima ratus  persen)  dari  Bea  Masuk  yang kurang dibayar atau paling sedikit 100% (seratus  persen)  dari  Bea  Masuk  yang kurang dibayar. Sanksi berupa denda ini diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Sanksi Administrasi  berupa  Denda  di  Bidang Kepabeanan.
Penetapan  klasifikasi  barang dan  nilai  pabean  oleh  Direktur  Jenderal Bea  dan  Cukai  dibedakan  menjadi  2 yaitu pre-entry classification dan valuation ruling . Yang dimaksud dengan pre-entry  classification yaitu penetapan klasifikasi barang oleh
Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai terhadap  importasi  barang  sebelum diajukan  pemberitahuan  pabean  atas permohonan  importir.  Yang  dimaksud dengan valuation ruling yaitu penetapan nilai  pabean  oleh  Direktur  jenderal  Bea dan Cukai yang dibuat berdasarkan hasil audit  kepabeanan  terhadap  importasi barang  yang  telah  dan  akan  dilakukan oleh  importir  dalam  jangka  waktu tertentu.[8]
Bea Masuk, Cukai, denda administrasi  dan  pajak  dalam  rangka impor,  dapat  dibayarkan  oleh  wajib bayar  (importir)  melalui:  Bank  Devisa Persepsi, Kantor Pabean dan Kantor Pos (PT.  Pos  Indonesia).  Yang  harus dipersiapkan  oleh  wajib  bayar  adalah formulir  Pemberitahuan  Impor  Barang (PIB)  atau  PIB  tertentu  kecuali  atas kiriman  Pabean  melalui  Pos,  formulir Surat  Setoran  Bea  dan  Cukai  (SSBC) dan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  kecuali jika  membayar  di  kantor  pabean  dan uang pembayaran sejumlah yang
tercantum  pada  PIB/PIB  Tertentu  atau Penetapan  Pencacahan  dan  Pembeaan
Kiriman Pos (PPKP). Di dalam pengurusan dokumen PIB, perlu diperhatikan dokumen-dokumen pendukung  sebagai  salah  satu  dasar dalam penelitian / pemeriksaan dokumen  PIB  antara  lain: Invoice,  Bill
of  Lading (B/L)  atau Airway  Bill (AWB), Packing List , Bukti Pembayaran  (SSBC/BPBC),  surat  kuasa untuk  penyelesaian  oleh  PPJK,  Angka Pengenal Impor (API)/APIT yang masih berlaku,  copy  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP).[9] Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Tata  Laksana  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya  terakhir  kali  diubah dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea dan  Cukai  Nomor  PER-9/BC/2011 didefinisikan sebagai pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk  (BM)  dan/atau  Cukai  serta  PPn dan  PPnBM  tidak  dipungut  atas  impor barang dan/atau bahan untuk
diolah,dirakit, atau dipasang pada barang  lain  yang  hasilnya  terutama untuk tujuan ekspor. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan  Ekspor  (KITE)  yang  berupa pemberian pembebasan dan atau pengembalian  Bea  Masuk  dan  atau Cukai  serta  Pajak  Pertambahan  Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak  dipungut  diberikan  untuk  memacu ekspor  terutama  ekspor  non-migas. Dengan  fasilitas  ini  pada  pengusaha yang  melakukan  pengolahan  terhadap barang  impornya  dan  ditujukan  untuk diekspor maka dapat mengajukan pembebasan atau pengembalian.[10]
Menurut Adrian Sutedi, fasilitas yang  diberikan  kepada  pengguna  jasa kepabeanan  adalah  tidak  dipungut  Bea Masuk, pembebasan Bea Masuk, pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan pengembalian Bea Masuk.[11]
Menurut WCO  Handbook  for Commercial  Fraud  Investigators ada  16 (enam  belas)  tipe  pelanggaran  utama dibidang  kepabeanan,  yaitu  sebagai berikut:  penyelundupan,  uraian  barang yang  tidak  benar,  pelanggaran  nilai barang,  pelanggaran  negara  asal  barang, pelanggaran  fasilitas  keringanan  bea masuk atas barang yang diolah, pelanggaran impor sementara, pelanggaran  perizinan  impor/ekspor, pelanggaran transit barang, pemberitahuan  jumlah  muatan  barang yang  tidak  benar,  pelanggaran  tujuan pemakaian, pelanggaran spesifikasi barang  dan  perlindungan  konsumen, barang  melanggar  hak  atas  kekayaan intelektual,  transaksi  gelap,  pelanggaran pengembalian  bea,  usaha  fiktif  dan likuidasi palsu.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2008  tentang  Pengenaan  Sanksi Administrasi  Berupa  Denda  di  Bidang Kepabeanan  dijelaskan  pada  Pasal  2 tentang denda, Pasal 4 tentang tingkatan pelanggaran  beserta  dendanya,  Pasal  6 tentang besarnya denda yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran bea masuk atau  bea  keluar,  Pasal  7  tentang besarnya  denda  yang  disebabkan  oleh penyalahgunaan fasilitas, Pasal 8 tentang  sanksi  administrasi  berupa denda  terhadap  pelanggaran  atas  tarif akhir  bea  masuk  yang  besarnya  0%, Pasal  9  tentang  pelanggaran  yang ditemukan berdasarkan hasil audit.
4. PENUTUP 4.1 Simpulan Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut : 1. Berdasarkan  Pasal  16  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2006, Pejabat Bea dan Cukai  memiliki  kewenangan untuk  meneliti  dan  menetapkan tarif  dan  nilai  pabean  untuk penghitungan  Bea  Masuk.  Hal ini  sebagai  pengawasan  atas prinsip yang dianut dalam pembayaran  Bea  Masuk  yaitu asas  perhitungan  sendiri (self assessment) . 2. Informasi tentang adanya pelanggaran di kepabeanan lebih  mudah  dideteksi  dari dokumen  impor/ekspor,  antara lain  :  Pemberitahuan  Impor Barang  (PIB),  Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB), Manifest ,
Bill  of  Lading (B/L)/ Airway Bill (AWB), Invoice,  Packing List ,  data  perusahaan,  data kapal,  data  kontainer  dan    lain- lain.

## 4.2 Saran
Adapun beberapa saran dari pembahasan sebelumnya adalah  sebagai berikut : 1. Pasal  113  B  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2006  yang membahas tentang sanksi administrasi  bagi  Pejabat  Bea dan  Cukai  agar  di  perjelas maksud  dalam  lampiran.  Sebab jika  terjadi salah penafsiran dari
Pasal  113  B,  maka  tujuan sebenarnya  dari  pasal  tersebut tidak akan tercapai.
2. Sanksi  dibidang  kepabeanan baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi hendaknya dapat dijalankan sebagaimana  mestinya.  Tidak hanya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan sebagai salah  satu  kelengkapan  negara. Sebab  bea  masuk  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan negara. Sudah sepatutnya Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  melakukan  pengawasan terhadap  lalu  lintas  barang  yang masuk atau keluar daerah pabean.

## Catatan kaki :
[1]  Achmad  Dimyati,  “Modul  Diklat Teknis  Substantif  Dasar  Kepabeanan dan  Cukai  tentang  Undang-Undang
Pabean”,  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan, Pusdiklat  Bea  dan  Cukai,  2011, halaman 4-5.
[2]  Adrian  Sutedi,  Aspek  Hukum Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan  Pertama,  Jakarta,  2012, halaman 3-4.
[3] Ibid halaman 168-170.
[4]Johnny  Ibrahim, Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Cetakan
Keenam,  Malang,  2012,  halaman 57.
[5]  Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,  Penerbit  Kencana  Prenada Media  Group,  Cetakan  Ketujuh, Jakarta, 2011, halaman 96.
[6]  Achmad  Dimyati.  Op.Cit.  halaman 14.
[7]  Situs  Resmi  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai,
”impor”, http://www.beacukai.go.id/i ndex.ikc?page=faq/impor.html ,
terakhir  kali  diakses  tanggal  5  Maret
2013
[8]    Achmad  Dimyati.  Op. Cit.  halaman
49.
[9] Djauhari Ahsjar, Pedoman Transaksi
Ekspor dan Impor, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta, Cetakan  Pertama,  2007,  halaman
201-202.
[10]  Yan  Muhtadi  Arba,  “Fasilitas Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor (KITE)”,
http://unconditionalblog.blogspot. com/2011/08/fasilitas-kemudahan- impor-tujuan-ekspor.html ,  tanggal
22  Agustus  2011,  terakhir  kali diakses tanggal 21 Mei 2013.
[11] Adrian Sutedi. Op.Cit. halaman 21.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :

## Achmad Dimyati, “Modul Diklat Teknis
Substantif  Dasar  Kepabeanan dan  Cukai  tentang  Undang- Undang  Pabean”,  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan,  Pusdiklat  Bea  dan
Cukai, 2011
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama,
Jakarta, 2012
Johnny  Ibrahim,  Teori  &  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia  Publishing,  Cetakan Keenam, Malang, 2012 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada  Media  Group,  Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2011 Djauhari  Ahsjar,  Pedoman  Transaksi
Ekspor  dan  Impor,  Penerbit Prestasi  Pustakaraya,  Jakarta, Cetakan Pertama, 2007

## Internet :
Situs  Resmi  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai, ”impor”, http://www.beacukai.g o.id/index.ikc?page=faq/impor.h tml , terakhir kali diakses tanggal 5 Maret 2013 Yan Muhtadi Arba, “Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)”, http://unconditionalblog.blogspo t.com/2011/08/fasilitas-
kemudahan-impor-tujuan- ekspor.html , tanggal 22 Agustus 2011,  terakhir  kali  diakses tanggal 21 Mei 2013.