NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DALAM KEPUTUSAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR)
Setyo Purnomo, Fifiana Wisnaeni Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: setyopurnomo9@gmail.com

## Abstract
This legal research is through library research where the problem is the accountability of officials in land administration decisions, case studies on: Semarang District Court Decision Number 52 / PID /  SUS  /  2013  /  PN.TIPIKOR.The  conclusion  is  that  administrative  officials  who  make  mistakes  in carrying  out  their  authority  in  the  land  administration  process  may  be  subject  to  administrative sanctions in accordance with applicable regulations.The use of discretionary authority in the context of carrying out land services can be carried out by benchmarks: The state is not disadvantaged, the public interest is served and officials who do not get profit. Although an act is in accordance with the formulation  of  the  law,  it  is  not  always  that  the  act  must  be  punished,  because  it  must  be  proven whether it is an illegal act materially or not.

## Keywords: Accountability Of Public Officials

## Abstrak
Penelitian  hukum  ini  melalui  penelitian  kepustakaan  yang  permasalahannya  adalah pertanggungjawaban  pejabat  dalam  keputusan  administrasi  pertanahan,  studi  kasus  pada:  Putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Kesimpulannya  adalah pejabat  administrasi  yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  kewenangannya  dalam  proses administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan berlaku. Penggunaan kewenangan  diskresioner  dalam  rangka  menyelenggarakan  pelayanan  pertanahan  dapat  dilakukan dengan tolok ukur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan pejabat yang melakukan tidak  mendapat  untung.  Meskipun  suatu  perbuatan  telah  sesuai  dengan  rumusan  undang-undang tidaklah selalu perbuatan itu harus di hukum, karena harus dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.

## Kata kunci: pertanggungjawaban pejabat publik.

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  dijulukiNegara  Agraris. Pengaturan  tentang  tanah  secara  jelas  tertetulis  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945.  Untuk melaksanakan pengaturan dan pengadministrasian tentang tanah telah dikeluarkanperaturantentang  tanah  yaitu  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)(Istijab, 1960)dengan peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Menurut  Elza  Syarief  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Menuntaskan  Sengketa  Tanah” bahwa  secara  umum  sengketa  tanah  timbul  disebabkan:  Peraturan  yang  belum  lengkap; Ketidaksesuaian  peraturan;  Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan jumlah tanah yang tersedia; Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; Data tanah yang keliru; Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  tanah;  Transaksi tanah  yang  keliru;  Ulah  pemohon  hak;  atau  Adanya  penyelesaian  dari  instansi  lain  sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.(Syarief, 2012)
Pada kenyataannnya di masyarakat terjadi masalah tumpang tindih(Sari & Hanim, 2017) hak  atas  tanah  yang  menjadi  permasalahan  dan  berada  dalam  ranah  hukum  pidana.  Sebagai contoh  kasus  tindak  pidana  korupsi  dalam  “Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR”.  Perkara  ini  terjadi  karena  pejabat  administrasi  pertanahan salah  dalam  memberikan  hak  atas  tanah,  oleh  karena  itu  dapat  dirumuskan  rumusan  masalah terhadap  permasalahan  ini  yaitu  bagaimana  tanggung  jawab  pejabat  publik  dalam  mengambil keputusan administrasi di  bidang pertanahan dan faktor – faktor apakah  yang mempengaruhi putusan administrasi di bidang pertanahan dapat dipidanakan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  mengenai  “pertanggungjawaban  pejabat  dalam  keputusan  administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  metode  pengumpulan  data  yang  berdasar  pada  sumber  data utama (sekunder) melalui penelitian kepustakaan.(Gulo, 2012)

## C. Hasil dan Pembahasan
1. PermasalahanPertanggungjawaban Pejabat Dalam Keputusan Administrasi Pertanahan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR
Tahun  2000an  saksi Karyono ,  saksi Drs.  Priyantono  Jarot  Nugroho dan Trisyanto (alm) Kepala Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melakukan kesepakatan lisan dalam rangka mengkapling tanah Hak Pakai No. 5 tahun 1983 seluas 3,2 Ha milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah yakni dengan membuat surat  pernyataan  yang  menyebutkan  tanah  tersebut  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  saksi  Drs. Priyantono  Jarot  Nugroho  dan  nantinya  akan  dijual  kepada  saksi  Karyono.  Selanjutnya Trisyanto (Alm) memerintahkan saksi Muhazie (Sekdes) untuk membuat C Desa No. 1772 persil 97 klas II D atas nama Karyono untuk 2 (dua) bidang tanah kering dengan luas 8.750 m² dan 21.250 m² dicatat tanggal 12 Mei 1984. Perolehan tanah tersebut dibuat seolah-olah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
diperoleh saksi Karyono karena membeli tanah dari Sulaiman dan Slamet pada tanggal 12 Mei 1981.
Pada tahun 2003 saksi Karyono mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 m² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan surat-surat yang tidak benar ,  berupa:  kutipan Letter C, surat pernyataan penguasaan  fisik,  foto  copy  KTP,  dan  foto  copy  PBB  yang  dikuasakan  kepada  Notaris Wahyu  Wibawa,  S.H.  untuk  mengurus  sertifikat.  Selanjutnya  terdakwa  Iselaku  kepala kantor,  terdakwa  II  selaku  Kasi  Pengukuran,  Pemetaan  dan  Pendaftaran  Tanah  setra terdakwa  III  selaku  Kasubsi  Pengukuran,  Pemetaan  dan  Pendaftaran  Tanah telah mengeluarkan  Sertifikat  Hak  Milik  No.  872  Tanggal  29  Oktober  2003  An. Karyono seluas 5. 072 m².
Tanah tersebut oleh saksi  Karyono dibagi  menjadi  beberapa 17 kavling dan dijual kepada  masyarakat  umum  dan  diajukan  permohonan  sertifikat  tanah  atas  nama  Mamik harmayati Dkk melalui Notaris Wahyu Wibawa, S.H. dan ditandatangani oleh kepala kantor, dari  hasil  penjualan  tersebut  saksi  Karyono  mendapatkan  uang  sebesar  Rp.  397.000.000 dikurangi  biaya  pembersihan  lokasi  tanah  yang  akan  dikavling  dan  ganti  rugi  biaya pembangunan lapangan sepak bola sebesar Rp. 347.500.000 sedangkan sisanya sebesar Rp. 49.500.000 dinikmati saksi Karyono.
Pada  tanggal  15  oktober  2004  saksi  Karyono  membuat  surat  kuasa  kepada  saksi Haryanto  yang  isinya  memberikan  kuasa  untuk  menjual  tanah  atas  nama  Karyono berdasarkan  Letter  C  yang  dibuat  saksi  Muhazie  atas  perintah  Trisyanto  (Alm)  dengan Nomor  C  Desa  1960  persil  II  D  seluas  21.508  m².  Selanjutnya  saksi  Muhazie  (sekdes) menguruskan  permohonan  sertifikat  HM  kepada  Kantor  Pertanahan  Kab.  Semarang, sehingga  pada  tahun  2005  terbit  sertifikat  HM  No.  1055  atas  nama  Haryanto  yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku kepala kantor.
Pada tanggal 16 April 2005 saksi Haryanto dan saksi Rustamadji selaku Direktur PT. Handayani  Membangun  membuat  Surat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (SPJB)  atas sertifikat  No.  1055  atas  nama  Haryanto  seluas  21.508  m²  senilai  Rp.  1.828.180.000  dan terhadap  penjualan  tersebut  baru  dibayar  uang  muka  Rp.  250.000.000.  Selanjutnya  PT. Handayani  Membangun  mulai  membangun  perumahan  menjadi  beberapa  perumahan  dan dijual kepada masyarakat umum. Dari hasil penjualan tanah Hak Milik No. 1055 atas nama Haryanto  sebesar  Rp.  250.000.000,  saksi  Karyono  mendapatkan  Rp.  90.000.000,  Drs.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Priyantono Jarot Nugroho Rp. 70.000.000, Trisyanto (Alm) Rp. 40.000.000 dan Rustamadji Rp. 50.000.000.
Pada  bulan  Juni  2005  Dinas  Bina  Marga  mengetahui  adanya  pembangunan perumahan  di  lokasi  tanah  Hak  Pakai  No.  5 Tahun  1983  milik  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah, oleh karenanya dilakukan konfirmasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan  selanjutnya  terdakwa  I  selaku  kepala  kantor  telah  mengundang  pihak-pihak  terkait dalam  rapat  pertemuan  pada  tanggal  27  dan  29  Juni  2005,  yang  ternyata diketahui penerbitan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama Saksi Karyono (yang kemudian dipecah dalam sertifikat atas nama Mamik Harmiyati, Dkk) dan sertifikat Hak Milik No. 1055 atas nama  Saksi  Haryanto  yang  kemudian  dibangun  perumahan  oleh  PT.  Handayani Membangun, sebenarnya tumpang tindih dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1983 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Atas  kejadian  tersebut  terdakwa  I  selaku  Kepala  Badan  Pertanahan  Kabupaten Semarang telah memblokir sertifikat Hak Milik No. 872 berikut turunannya serta sertifikat Hak  Milik  No.  1055 yang  terlanjur  telah  dibangun  perumahan  diatasnya .  Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 9 Mei 2006 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  agar  PT.  Handayani  Membangun mengganti  tanah Hak Pakai No. 5 Tahun 1983 dengan tanah di Desa  Kalongan dengan Hak Guna Bangunan di Kecamatan Ungaran Timur milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 m².
Bahwa  berdasarka  audit  BPKP  Jawa  Tengah  akibat  kejadian  tersebut  di  atas, Negara/ Daerah mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.527.648.000 sebagai mana Laporan Hasil  Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Negara  Perwakilan  Jawa  Tengah  Nomor: 10916/PW/11/5/2012  Tanggal  18  Desember  2012,  sehingga  saksi  Karyono,  saksi  Jarot Priyantono  Nugroho,  saksi  Haryanto,  Rustamadji,  Endang  Sri  Handayani,  serta  terdakwa Iselaku  kepala  kantor,  terdakwa  II  selaku  Kasi  Pengukuran,  Pemetaan  dan  Pendaftaran Tanah  setra  terdakwa  III  selaku  Kasubsi  Pengukuran,  Pemetaan  dan  Pendaftaran  Tanah dalam  kapasitas  sebagai  para  pejabat  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  yang terlibat  dalam  proses  penerbitan  sertifikat  tanah  di  atas,  diajukan  kepersidangan  perkara korupsi dalam perkara terpisah (splitsing).
2. AnalisisPertanggungjawaban  Pejabat  Dalam  Keputusan  Administrasi  Pertanahan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR 2.1 Tentang Proses Pendaftaran Tanah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Tujuan UUPA adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak – hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dua  upaya  untuk  mewujudkannya adalah:
a. Menyediakan perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas.
b. Menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas  tanah  untuk  membuktikan  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya  dan  bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.(Santoso, 2010)
Pendaftaran  tanah  menurut  ketentuan  Pasal  19  ayat  (2)  UUPA  meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan, pendaftaran hak – hak atas tanah, peralihan hak serta  pemberian  surat tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.
Pengertian  pendaftaran  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Pasal  1  angka  1adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.(Cristianita, 2016)
Penerbitan  sertifikat  menjadi  sebuah  permasalahan  jika  dalam  satu  bidang tanah  yang  sama  terdapat  sertifikat  ganda  atas  tanah  atau  pendudukan  hak  yang saling  bertindih  satu  dengan  yang  lain  ( overlapping ).  Menurut  Parlindungan  yang dimaksud  sertifikat  ganda  adalah  surat  keterangan  kepemilikan  (dokumen)  dobel yang  diterbitkan  oleh  badan  hukum  yang  mengakibatkan  adanya  pendudukan  hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian yang lain”.(Parlindungan, 2010)Sertifikat  ganda  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian dan pembatalan sertifikat.
2.2 Pertanggung Jawaban Adninistratif Pejabat Publik Di Bidang Pertanahan.
Penerbitan  sertifikat  hak  atas tanah  oleh  Kantor  Pertanahan  melibatkan  pihak pemohon,  pemilik  tanah  yang  bersebelahan,  pamong  desa  dan  pihak  instansi  yang terkait  untuk  memperoleh  penjelasan  mengenai  surat  –  surat  sebagai  alas  hak  yang berhubungan  dengan  permohonan  sertipikat,  sehingga  penjelasan  dari  pihak  terkait memiliki peluang untuk timbul sertipikat cacat hukum.(Chomzah, 2013)Sebagian besar penyelenggaraan pendaftaran tanah saat ini melalui pendaftaran secara sporadik yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  secara  sistemik  terbatas  oleh  dana  dari Pemerintah.
Kelemahan  yang  di  hadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  dalam  pelaksanaan pendaftaran  tanah  adalah  manajemen  dokumentasi  pertanahan  yang  pada  umumnya Kantor Pertanahan tidak membuat daftar tanah yang mencatat semua bidang tanah yang telah  diukur  dan  bidang  pengukuran  dan  pemetaan,  kelemahan  mendasar  adalah penerbitan sertifikat tidak di ikuti dengan pembuatan peta pendaftaran.(Sutedi, 2009)
Selain  itu  kegiatan  kurang  mendapat  perhatian  khusus,  padahal  sebenarnya kegiatan  inilah  inti  dari  pendaftaran  tanah  dalam  mewujudkan  tertib  admistrasi pertanahan, karena tanpa memperhatikan kedua kegiatan ini akan timbul hal – hal yang tidak  diinginkan  seperti  timbulnya  tumpang-tindih  sertifikat,  kesulitan  mencari dokumen pada waktu diperlukan.(Sutedi, 2009)
Sebagai  kontrol  penerbitan  surat  keputusan  pemberian  hak,  Kapala  Kantor Pertanahan mempuyai kewenangan membatalkan surat keputusan pemberian hak tanah yang dalam penerbitannya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya mengandung cacat hukum.(Sutedi, 2009)
Sanksi  bagi  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  dalam  melaksanakan  tugas pendaftaran  tanah  mengabaikan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah sanksi  administratif  sesuai  Pasal  63  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
“Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dan  ketentuan  dalam  peraturan pelaksanaannya  serta  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  pelaksanaan  tugas  kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## 2.3 Tindak Pidana Korupsi
Tindak  pidana  korupsi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  telah  menjadi permasalahan yang serius dan karena itu dibentuklah peraturan kusus dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian  di  ubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  Tentang Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya di sebut UU Anti Korupsi.(Kristian, 2014)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Di  dalam  hukum  pidana  seringkali  sulit  membedakan  apakah  sebuah permasalahan  hukum  berada  dalam  ranah  hukum  pidana  atau  berada  di  luar  ranah hukum pidana. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum  pidana  di  samping  asas  legalitas.  Ajaran  ini  terdiri  dari  ajaran  sifat  melawan hukum formil ( wederwetelijke ) yang artinya perbuatan yang melawan undang – undang sebab hukum dipandang sama dengan undang – undang dan materiil ( wederrechttelijk ) yang artinya meskipun suatu perbuatan telah mencocoki atau telah sesuai dengan perumusan  undang  –  undang  (melawan  hukum  secara  formil),  maka  tidaklah selalu berarti perbuatannya itu harus dihukum, karena masihlah ada keharusan meneliti  dan  membuktikan  apakah  perbuatannya  yang  telah  sesuai  dengan perumusan  undang  –  undang  itu  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  secara materiil atau tidak. Dengan demikian, pandangan materiil tidak menitikberatkan pada kekakuan  dan  kebakuan  perumusan  perundang  –  undangan  saja,  tetapi  juga  adanya suatu  penulisan  terhadap  asas  –  asas  umum  dari  peraturan  tidak  tertulis  untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiil dari perbuatannya itu. (Adji, 2015)
Dalam  kepustakaan  hukum  pidana,  terdapat  2  (dua)  fungsi  dari  ajaran  sifat melawan hukum materiil, yaitu(Saleh, 2017):
a. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif,  yaitu  suatu perbuatan,  meskipun  oleh  peraturan  perundang  –  undangan  tidak  ditentukan sebagai  melawan  hukum,  tetapi  jika  menurut  penilaian  masyarakat  perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
b. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  negatif,  yaitu  suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang  – undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut  tidak  bersifat  melawan  hukum,  maka  perbuatan  yang  dimaksud  adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.
Salah  satu  contoh  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang menerapkan  sifat  melawan  hukum  materiil  dengan  fungsi  negatif  yang  bertujuan menghilangkan  alasan  penghapus  pidana  (yang  tidak  tertulis)  adalah  dalam  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42/K/Kr/1966 Tanggal 8 Januari 1966 atas  nama  terdakwa  Machroes  Effendi  (kemudian  diikuti  pula  Putusan  Mahkamah Agung Nomor:  71/K/1970  Tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah  Agung Nomor
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
81/  K/  Kr/  1973  Tanggal  30  Mei  1977)(Loqman,  2009),  dimana  Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  ada  3  (tiga) sifat  yang  menyebabkan  menghilangnya  unsur ( bestandellen )  melawan  hukum  materiil  sebagai  alasan  penghapus  pidana (yang tidak tertulis) yaitu:
a. Faktor negara tidak dirugikan
b. Faktor kepentingan umum dilayani dan
c. Faktor terdakwa tidak mendapat untung
Jika  dikaji  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor: 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR,kewenangan  Pejabat  Administrasi  Negara  dalam rangka melaksanakan kebijakan negara ( staats beleid ) yang berlaku dalam area hukum administrasi negara menjadi kajian akademis untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area hukum pidana.
Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas ( onslag van recht  vervolging) dengan  alasan,  walaupun  perbuatannya  terbukti  tetapi  bukan merupakan  perbuatan  pidana  melainkan  kesalahan  secara  administratif  yang  tunduk pada hukum administrasi negara.
Selain  itu  majelis  hakim  memisahkan  unsur  menyalahgunakan  wewenang dengan  unsur  melawan  hukum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  melakukan  pemidanaan berdasarkan  pelanggaran  atas  asas  –  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan memandang persoalan beleid yang tunduk pada hukum administrasi negaradan bukan pada ranah hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.

## D. Kesimpulan
Dari  studi  kasus  yang  berupa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor: 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR, maka dapat disimpulkan pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi dan mengandung cacat hukum administrasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Penggunaan  kewenangan  yang  bersifat  diskresioner  untuk  melaksanakan  kebijakan (beleid) dalam mengatasi masalah yang belum ada aturan penyelesaiannya secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan tolok ukur faktor negera tidak dirugikan, faktor kepentingan umum dilayani dan faktor pejabat yang melakukan  tidak mendapat untung.Meskipun suatu perbuatan telah mencocoki atau telah sesuai dengan perumusan undang – undang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selalu berarti perbuatannya itu harus dihukum, karena masihlah ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatannya yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
telah sesuai dengan perumusan undang – undang itu sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, I. S. (2015). Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana . Jakarta: Diadit Media. Chomzah, A. A. (2013). Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas  Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV-Pengadaan  Tanah  Instansi  Pemerintah .  Jakarta: Prestasi Pustaka.
Cristianita, Y. (2016). Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang Bersertipikat Ganda ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30 / Pdt . G / 2009 / PN . Kbj ) . Gulo, W. (2012). Metodologi Penelitian . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Istijab. (1960). SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Oleh : 11–23. Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (4), 575. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36
Loqman,  L.  (2009). Beberapa  Ikwal  Di  Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  3 Tahun  1971  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Datacom.
Parlindungan, A. P. (2010). Hilangnya Hak – Hak Atas Tanah . Bandung: Mandar Maju.
Saleh, R. (2017). Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana . Jakarta: Aksara Baru.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Sari,  S.  L.  M.,  &  Hanim,  L.  (2017).  Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Timbulnya
Tumpang  Tindih  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  di  Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Pontianak). Jurnal Akta , 4 (1), 33–36.
Sutedi,  A.  (2009). Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaftarannya (Ed.  1.  Cet).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Syarief, E. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta: Gramedia.