………………………………………………………………………………………………………………………………… ISSN : 2828-5271 (online)

## Praktik Berpemerintahan di Desa Hilihati

## Verlin Takdir Setiaman Waruwu
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: verlintswaruwu@gmail.com
Article History: Received: 26 Januari 2023 Revised: 03 Februari 2024
Accepted: 06 Februari 2024 Abstract: This research discusses the Practice of Governing in Hilihati
Village (Study of Govermentality in Hilihati Village, Lahewa Sub- district, North Nias Regency, North Sumatra), The results showed that the strong intervention of the supra-village government and prolonged conflict in governance caused the Hilihati Village government to lose its identity as a real government. In addition, in governance, the Hilihati Village government was preoccupied with technocratic matters that did not provide significant benefits for village progress. As a result, the Hilihati Village Government is characterized as an administrative administration that is unable to bring the state into the midst of the community.
Keywords: Governance Practices, Hilihati Village
PENDAHULUAN Kehadiran Undang-Undang Desa yang tidak hanya sekadar produk hukum semata, tetapi secara filosofis dan historis mengangkat derajat desa ke ‘permukaan’ sekaligus menjadikan desa sebagai garda terdepan kemakmuran bangsa. Tag line nya: Desa Membangun Indonesia. Para founding fathers seperti, Soekarno, Moh. Hatta, melihat desa sebagai wujud kepribadian nasional yang ideal. Dari desalah berasal pengertian kekeluargaan, semangat hidup dan gotong royong, (Sutoro, dkk, 2017:8). Akan tetapi, proyek kemakmuran tidak boleh mengabaikan kemandirian dan kerakyatan. Rekonstitusi desa melalui Undang-Undang Desa harus dijalankan secara kolektif oleh pemimpin desa dan juga masyarakat desa dengan membangun kembali institusi baru yang menata keorganisasian, pranatas sosial dan aturan main untuk memfasilitasi aksi kolektif. Aksi kolektif tersebut dilembagakan dalam musyawarah desa untuk merajut kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran.
Perwujudan pelaksanaan mandat yang mengandung ideologi dihayati secara utuh oleh pemerintah Desa Panggungharjo yang terletak di Kabupaten Bantul. Desa dengan jumlah penduduk 28.564 Jiwa, (www.Panggungharjo.desa.id) dan tidak memiliki potensi alam yang memadai, mampu mengukir cerita kesuksesan dari banyak hal. Dengan meraih banyak prestasi, tahun 2017, Desa Panggungharjo dinobatkan sebagai Desa Inspiratif versi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan berstatus desa mandiri sejak tahun 2021. Dengan resep yang digunakan: perubahan pola relasi, membangun kultur birokrasi yang baru, dan penyesuaian tata kelembagaan, Desa Panggungharjo mampu menghadirkan negara di tengah- tengah warga dengan berbagi program kerja yang progresif, misalnya satu rumah satu sarjana, pelayanan kesehatan, pemberian jaminan kesehatan kepada ibu hamil, dan lain sebagainya. Selain program kerja, kehadiran desa dalam menyelesaikan masalah menjadi potensi (uang) pun turut dikerjakan oleh Desa Panggungharjo. Misalnya, pengolahan sampah menjadi minyak jelantah
dengan bahan baku dari sampah dan minyak goreng bekas, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi lain yang telah dicetuskan (Waruwu, 2021).
Mengapa Desa Panggungharjo berubah? Jawabanya adalah karena semua persoalan warga dan potensi yang dimiliki oleh warga itu sendiri, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang besar mampu ditarik ke dalam ranah pemerintahan desa. Selain itu, kapasitas yang dimiliki oleh kepala desa mampu membuat seluruh stakeholder yang ada di desa merasa memiliki sehingga melahirkan partisipasi dalam membangun desa secara bersama-sama.
Semarak pembangunan desa dan rangkain cerita sukses yang telah dihasilkan memberikan peringatan dini bagi desa-desa lainnya yang masih tertinggal hingga sampai saat ini. Undang- Undang Desa yang sejatinya mengatur perihal entitas desa, masih dipahami dan dipraktikkan lebih berat pada sisi pembangunan (fisik) saja. Banyak desa yang memfokuskan anggarannya untuk membangun infrastruktur jalan yang tidak terkorelasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Alhasil, semangat: desa kuat, negara berdaulat, hanya menjadi jargon saja. Banyak hal yang tidak mampu diakomodir oleh desa, seperti halnya kepentingan masyarakat rentan dan marginal desa (perempuan, difabel, anak-anak, lansia) tidak terdeteksi oleh radar para pemangku kebijakan desa. Akhirnya, jadilah program/kegiatan desa bernuansa elite ‘bias’ yang hanya menjawab keinginan bukan kebutuhan. Alih-alih berjuang mewujudkan kesejahteraan. Tetapi, prakteknya, desa tidak menghadirkan negara dalam layanan dasar, ekonomi lokal, dan segala kepentingan yang menyangkut hajat hidup warga desa termasuk mengelola tradisi berdesa dengan baik.
Beberapa alasan ketertinggalan desa, misalnya: Di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, desa tertinggal disebabkan oleh fasilitas yang sangat terbatas, kondisi jalan yang masih berupa tanah dan sempit serta minim penerangan, letak desa yang umumnya cukup jauh dari pusat-pusat kegiatan seperti desa-desa di Kecamatan Sekar dan Gondang yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Nganjuk sehingga daerah-daerah tersebut kurang mendapat perhatian dan medan yang sulit juga menjadi penyebab lain ketertinggalan suatu desa, (Albab et al., 2019). Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan bahwa, ketertinggalan desa disebabkan karena: pola Pembangunan yang sama baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Desa, (Mukhsin, 2020), kualitas sumber daya manusia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa, (Yulitasari & Tyas, 2020), tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas hanya lulusan SD/Sederajat, (Turtiantoro, 2021), keterbatasan kemampuan masyarakat atau aparatur desa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan pengaruh partisipasi masyarakat, (Haryanto Tambunan et al., 2020), dan disiplin aparat desa, (Soni Gunawan Somali, 2021). Narasi di atas juga dialami oleh Desa Hilihati. Sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga sampai sekarang, Desa Hilihati masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat termasuk dalam peningkatan pendapatan asli desa, selain terciptanya konflik antar warga. Padahal jika dilihat dari sumber daya alam yang ada di Desa Hilihati banyak yang dapat dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola secara bersama di ranah desa serta didukung dengan akses jalan yang baik. Dengan demikian, wacana menghadirkan negara di tengah-tengah warga hanya menjadi jargon saja di Desa Hilihati. Faktanya, masih banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Kondisi ekonomi warga yang lebih banyak bergantung pada hasil perkebunan, seperti pinang, karet dan kelapa, yang hal ini berdampak pada dinamika sosial masyarakat.
………………………………………………………………………………………………………………………………… ISSN : 2828-5271 (online)

## 496
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan konseptualisasi naratif. Konseptualisasi naratif adalah interseksi antara pendekatan eksplanatif dan interpretatif. Konseptualisasi naratif berada di antara eksplanatif dan interpretative yang menjelaskan penyebab dari suatu fenomena yang peristiwanya saling mengait. Kekuatan penelitian dengan konseptualisasi naratif adalah memberikan penjelasan dengan disertai dengan cerita yang mendalam dan sistematis.
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis ini menyajikan tentang involusi dalam pembangunan desa, dimana pembangunan yang ditopang oleh dukungan dari dana desa, pemerintah dan masyarakat justru menimbulkan jebakan bagi desa. Di satu sisi, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa pembangunan bagi Desa Hilihati dengan sangat cepat. Hal tersebut terbukti di Desa Hilihati sampai saat ini, sejak berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan disertai pemberian anggaran kepada desa, maka jalan desa yang telah terbangun di Desa Hilihati sepanjang 5300 M 2, (Wawancara 21 Agustus 2023 kepada Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan). Namun, Dampak dari pembangunan yang tidak tertata dengan baik mendatangkan masalah terhadap relasi sosial bagi masyarakat. Konflik horizontal dalam masyarakat, krisisnya budaya kegotong-royongan hingga berujung pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
Munculnya masalah dalam pemerintah desa yang bersumber dari pembangunan tidak terlepas dari cara pandang pemerintah desa yang memandang uang hanya sekadar proyek. fenomena yang terjadi di tubuh pemerintah desa yang mendatangkan gejala sosial bagi masyarakat terjadi akibat interaksi antar individu dengan individu dan antar individu dengan kelompok dalam pengambilan keputusan. Karena harus diakui bahwa, sampai saat ini terjadi pengkotak-kotakan dalam tubuh internal pemerintah desa. Semuanya itu tidak terlepas dari kepentingan. Kepala desa tidak mampu mendudukkan kepentingan untuk tujuan bersama. Cara pandang pemerintah desa dalam mengelola anggaran menunjukkan bahwa cara terbaik dalam menghabiskan anggaran adalah melalui pembangunan fisik. Pola pikir ini kemudian menjebak pemerintah desa sehingga tidak mempunyai gagasan untuk mengkapitalisasi potensi dengan uang yang sudah ada. Kondisi ini ditempuh bukan tanpa alasan, sebab, penyerapan anggaran melalui pembangunan fisik tidak terlalu menguras pikiran dalam merencanakan dan melaporkan. Hal tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Langkah demikian secara tidak sengaja membuat kepala desa di Desa Hilihati tidak tumbuh menjadi pemimpin rakyat desa dengan berbagai inovasi dan kreatifitas, melainkan hanya menjadi petugas satuan kerja atau mandor proyek dana desa.
Ketertinggalan yang dialami Desa Hilihati selain disebabkan oleh proses perencanaan pembangunan desa yang tidak menyentuh akar yang paling mendasar, juga masalah otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh Kepala Desa. Selain itu, ketertinggalan Desa Hilihati juga disebabkan oleh konflik yang dimunculkan kepala desa pada awal kepemimpinannya.
Pola pekerjaan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah Desa Hilihati menciptakan relasi antara warga dan pemerintah desa bersifat administratif. Pola pekerjaan yang terjadi di Pemerintahan Desa Hilihati mengafirmasi tanggapan miring yang disampaikan oleh profesor text book terhadap tugas pokok kepala desa, bahwa kepala desa bukan memberikan pelayanan publik tingkat dasar kepada rakyat desa, akan tetapi hanya melaksanakan proyek pemerintah atasan dan perintah pejabat atasan sebagaimana pemerintah desa zaman kolonial, (Nucrholis, 2019). Dalam hal ini, sebagai peneliti, tidak begitu menyalahkan pemerintah desa. Akan tetapi, pola kerja di
lingkungan Pemerintah Desa Hilihati tidak terlepas dari system yang dibangun oleh pemerintah supra desa. Pemerintah supra desa, baik camat maupun pemerintah kabupaten tidak pernah memperkuat desa selain mencari keuntungan pribadi. Pihak pemerintah supra desa tidak mampu mengarahkan para pemerintah desa dalam mengelola desanya berdasarkan potensi yang dimiliki. Artinya, pemerintah desa ibarat jatuh ketimpa tangga. Sudah terbatas dari segi pengetahuan, ditambah pemalakan (baca: pembodohan) dari atas.
Pola kerja yang dibangun oleh pemerintah Desa Hilihati merupakan dampak dari konflik yang berkepanjangan. Jadi pelaksanaan tugas masing-masing perangkat bergantung pada siklus tahunan desa. Itulah sebabnya kantor desa hanya terisi setengah hari, kecuali piket yang tetap standby di kantor desa. Pekerjaan piket setiap hari dilimpahkan kepada para kepala dusun dengan sistem pembagian jadwal berdasarkan jabatan wilayah. Misalnya kepala dusun 1 menjadi piket hari senin dan begitu seterusnya. Apabila tidak ada pekerjaan, maka para perangkat sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang sibuk dengan handphonenya dan ada juga yang sibuk bercerita ngalur ngidul . Sepanjang pengalaman peneliti menjalani magang, peneliti melihat pemerintah desa tidak memiliki inisiatif untuk mendiskusikan proses peningkatan kualitas dan penyelesaian masalah yang dialami oleh desa. Selain itu, pemahaman tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa juga tidak begitu dipahami oleh pemerintah desa. Misalnya, salah satu asas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa adalah keterbukaan. Namun pada kenyataannya, Desa Hilihati tidak mampu menunjukan keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Ketertutupan informasi yang terpusat kepada kepala desa menyebabkan masyarakat tidak dapat mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa maupun berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan. Ada yang berpartisipasi, namun, orangnya monoton.
Kekuasaan terpusat kepada kepala desa juga menyebabkan menurunnya daya juang perangkat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tidak mau berbuat kecuali diperintah oleh atasan. Misalnya, setiap meminta dokumen kepada perangkat desa, baik itu RPJMDesa, RKPDesa dan peraturan yang diproduksi oleh desa, sebelum diberikan, perangkat desa selalu mengarahkan untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala desa. Dalam pandangan perangkat desa, ijin kepada kepala desa terkait pemberian dokumen yang diperlukan oleh warga merupakan bagian dari penghormatan para perangkat kepada pimpinan. Peneliti berkesimpulan bahwa jika hal-hal yang bersifat sepele saja masih diurus oleh kepala desa dan dianggap sebagai pekerjaan yang wajib, waktu untuk memberikan pelayanan publik kepada warganya bagaimana mungkin dapat terlaksana dengan baik.
KESIMPULAN
Upaya memperbaiki kehidupan masyarakat memerlukan apa yang oleh Foucault pandang sebagai rasionalitas khas kepengaturan, yaitu: upaya merumuskan "jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia" dalam rangka mencapai bukan satu tujuan dogmatik, melainkan "serangkaian hasil akhir yang spesifik," yang diraih melalui "berbagai taktik multibentuk. Kalkulasi pun diutamakan di sini, karena kepengaturan menuntut dijabarkannya "cara yang tepat", diprioritaskannya "hasil akhir", dan disesuaikannya taktik demi tercapainya hasil optimal. Desa Hilihati terkesan layaknya pemerintahan tanpa pemerintah. Hal ini menggambarkan ketidakhadiran pemerintah dalam arti sebenarnya. Hegemoni kekuasaan supra desa terhadap kekuasaan pemerintah Desa Hilihati menyebabkan pemerintah desa hanya duduk sebagai pemimpin dan belum bertransformasi pada pemerintah yang sesungguhnya. Karena itulah, pemerintah tidak menjadi kuat, rakyat tidak berdaulat, dan warga tidak bermartabat.
………………………………………………………………………………………………………………………………… ISSN : 2828-5271 (online)

## 498

## DAFTAR REFERENSI
Albab, U., Muta’ali, L., & Kurniawan, A. (2019). Analisis Tipologi Desa Tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. Media Komunikasi Geografi , 20 (2), 128. https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.19491 Cypri Jehan Paju Dale. (2013). Kuasa Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik . Haryanto Tambunan, B., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli The Role of Village Funds in Developing Village Index North Sumatra Province . 9 (2), 438– 446. Li, T. M. (2007). The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia . Serpong. Mukhsin. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Setelah Berlakunya UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Bangkalan) . 8 (01), 1–23. Nasrullah, I. (2021). Governmentality menurut Foucault. Mediun . https://irfanasrullah.medium.com/governmentality-menurut-foucault-94dabac67a7a Soni Gunawan Somali. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Journal.Unla , 6 , 141–152. Turtiantoro, G. S. S. & Y. &. (2021). Implementasi Dana Desa Di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang . Waruwu, V. T. S. (2021). Narasi Perubahan Kalurahan Panggungharjo Di Bawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi . Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah.