## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4502/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa
1 Firmansyah, 2 Arif Budiman, 3 Adilansyah, 4 Muhamadong, 5 Muhammad Nur
Article Info Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023 Pelaksanaan  adalah  eksekusi  kegiatan  musyawarah  rencana  pembangunan  Desa. Pelaksanaan Musrembang dimulai dari desa dan di bawa ke kecamatan Dalam pelaksanaan Musrembang ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa Teke, dan hadiri oleh Kabid Sosbud dan  Kabid  Pemdes  Dinas  PMD  Kabuaten  Bima,  perwakilan  Camat  Palibelo,  Babinsa,
Babinkantibmas, pendamping desa , BPD Desa Teke`, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Teke, Musrembang di Desa Teke diadakan dalam satu  kali  satu  tahun.  Penutup  Kesimpulan  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembang)  dikategorikan cukup berpartisipati dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat walaupun tidak semua ikut berartisipasi dalam pelaksananaan Musrembang.
Keywords:
Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan Musyawarah
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Firmansyah, mhan_imoet@yahoo.co

## 1. PENDAHULUAN
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur  secara bertahap,  hal  ini  menunjukan  bahwa  proses  penyusunan  kebijakan  pembangunan  bersifat arsipatif,  dimana  pemerintah  yang  menjadi  penentu  kebijakan  pembangunan,  sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Salah  satu  aplikasinya  melalui  Forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrembang)  yang  dilaksanakan  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat  desa/kelurahan, kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi,  regional/wilayah  dan  pusat.  Forum  musyawarah  ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan dan partisipasi masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan.  Pembangunan  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  desentralisasi,  bergerak  dari bawah (bottom up), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (partipacition),dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people). Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap  aspirasi  masyarakat  banyak,  sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan  dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk  terlibat  dan  memberikan  masukan  dan  mengambil  keputusan,  dalam  rangka  memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrembang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dalam pelaksanaannya saja namun harus dimulai pada tahap awal yaitu perencanaan sampai pada tahap evaluasi program pembangunan. Menurut Adisasmita (2006,  34)  mengungkapkan  bahwa  penentuan  program  pembangunan  oleh  masyarakat  yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan  masyarakat.  Peran  masyarakat  dalam  pembangunan  sekarang  ini  bukan  hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama
dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan pertisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan  aktualisasi  kesedian  dan  kemauan  masyarakat  untuk  berkorban  dan  berkontribusi terhadap  implementasi  pembangunan.  Seiring  dengan  semangat  reformasi  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  diharapkan  dapat  melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal.
Kebijakan yang dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal  21-27),  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  (pasal  150-154  dan  pasal  179-199) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pasal 66-68), Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan (pasal  17-20),  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 73 tahun 2006 tentang Kelurahan. Kebijakan tersebut mengatur system perencanaan yang bersifat top downs serta perencanaan yang bersifat bottom up untuk menciptakan ruang publik sebagai  wadah  partisipasi.  Dalam  hal  ini upaya  penciptaan  wadah  partisipasi  oleh pemerintah salah  satunya  adalah  dengan  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrembang)  yang  merupakan  perencanaan  kegiatan  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah)  untuk  pelaksanaan  tahun  berikutnya.  Pembangunan  desa  akan  semakin  menantang  di masa depan dengan kondisi masyarakat yang  sudah sadar dan menginginkan akan pentingnya pembangunan di daerah demi hidup mereka, baik dari segi perekonomian daerah yang semakin terbuka  dan  kehidupan  berpolitik  yang  lebih  demokratis.  Akan  tetapi  desa  sampai  kini  masih belum  beranjak  dari  profil  lama.  Meskipun  banyak  pihak  mengakui  bahwa  desa  mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu,  sudah  sewajarnya  bila  pembangunan  pedesaan  harus menjadi  prioritas  utama  dalam  segenap  rencana  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam  hal  perekonomian.  Pembangunan yang  baik  akan  terselenggara  apabila  diawali  dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Maka  proses  perencanaan  memerlukan  keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan  upaya  pembangunan  desa,  partisipasi  masyarakat  mempunyai  peran  penting  karena pembangunan  desa  sebenarya  ditujukan  untuk  memajukan  desa  itu  sendiri  dan  memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari  pembangunan  dapat  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  partisipasi  masyarakat  dalam  usaha pembangunan  desa  dimulai  dari  penerimaan  informasi  perencanaan,  pembangunan,  serta pelaksanaan  program.  Dengan  adanya  peran  pertisipasi  masyarakat  maka  hasil  dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari  masyarakat.  Dengan  penerapan  perencanaan  partisipatif  kemungkinan  dapat  membuka cakrawala  pikiran  masyarakat/pelaku  pembangunan  desa  untuk  menemukan  masalah  yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  kondisi  desa  serta  mendokumentasikan perencanaan  pembangunan  desa  melalui  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrembang) Desa Teke. Dengan melihat sangat pentingnya peran masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) maka idealnya pelaksanaan Musrembang di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima harus melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses,  penentuan,  dan  pelaksanaan  termasuk  stakeholder  secara  bersama  memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrembang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Partisipasi Masyarakat
Isbandi(2007:40) (A. Mustanir & Lubis, 2017) (A. Mustanir & Abadi, 2017) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator yang memengaruhi hasil pembangunan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung  berpartisipasi  dan  ikut  serta  dalam  setiap  perencanaan  atau  kegiatan  pembangunan, karena masyarakat mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatukegiatan pembangunan.
Adapun  faktor  pendukung  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan menurut (Sari, 2016) terdiri dari:
1.  Faktor  kesadaran  dan  kemauan  yakni  keikutsertaan  dalam  suatu  kegiatan  pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
2.   Adanya partisipasi masyarakat yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara  sesama  anggota  masyarakat  sehingga  keikutsertaan  mereka  berasal  dari perwujudan  bersama,  bukan  karena  dorongan  hati  nurani  sendiri.  Ini  merupakan  kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
3.   Adanya  dukungan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Pemerintah  diharapkan  mampu mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Dukungan  dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum.
Sedangkan, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari 2016), yaitu:
1.   Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2.   Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3.   Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai Negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.
Menurut Marshal (2006) Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator berikut:
1.   Adanya  forum  untuk  menampung  partisipasi  masyarakat.  Tersedianya  forum  atau  media untuk  menampung  partisipasi  masyarakat.  Forum  atau  media  ini  akan  memudahkan masyarakat  untuk  memberikan  partisipasinya  beserta  akan  meningkatkan  partisipasi tersebut.
2.   Kemampuan  masyarakat terlibat  dalam  proses.  Masyarakat  mampu  dalam  terlibat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.
3.  Adanya  akses  bagi  masyarakat  dalam menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan keputusan.

## Perencanaan Pembangunan
Perencanaan menurut Listyangsih (2014:90) merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi  dua  aspek,  yaitu  formulasi  perencanaan  dan  pelaksanaanya.  Perencanaan  dapat digunakan  untuk  mengontrol  dan  mengevaluasi  jalannya  kegiatan,  karena  sifat  rencana  itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut (Mustanir et al. 2018) menggambarkan perencanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang  bersangkutan.  Sedangkan,  mendefinisikan  perencanaan  pembangunan  suatu  kumpulan
kebijaksanaan  dan  program  pembangunan  untuk  merangsang  masyarakat  dan  swasta  untuk menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  lebih  produktif.  Perencanaan  pembangunan menurut (Satries, 2011) dilakukan dengan maksud ingin merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

## Musrembang
Mustanir  mengemukakan  bahwa  Musrembang  adalah  forum  yang  melibatkan  banyak pihak secara bersama untuk mengidentifikasi dan menentukan proses kebijakan pembangunan masyarakat  (Mustanir  &  Abadi,  2017).  Secara  umum  tujuan  penyelenggaraan  musrengbang yakni  Mendorong  keterlibatan  para  pemangku  kepentingan  dalam  proses  pengambilan keputusan  perencanaan  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa).  Kemudian,  mengidentifikasi  dan membahas  isu-isu  atau  permasalahan  pembangunan  dalam  pencapaian  kesepakatan  prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

## Musrenbangdes
Dalam  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  tahun  2014,  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  menjelaskan  bahwa  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas pembangunan, program atau kegiatan yang akan dijalankan serta berbagai kebutuhan  Pembangunan  Desa  yang  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Swadaya  masyarakat  desa  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota. (Mustanir & Razak, 2017). Sementara menurut Djohani mengungkapkan bahwa Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  desa  adalah  forum  musyawarah  tahunan  para pemangku  kepentingan  desa  direncanakan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  public,  yaitu pemerintah  desa,  bekerjasama  dengan  warga  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber- sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Adapun Tujuan Musrenbang Desa yaitu:
1.   Menyusun  dan  menyepakati  prioritas  kebutuhan  dan  kegiatan  desa  yang  akan  menjadi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2.   Menyepakati  tim  Delegasi  desa  yang  akan  memaparkan  persoalan  yang  ada  di  dasarnya pada forum musrenbang tingkat kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (SKPD) tahun berikutnya.

## Konsep Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal  206  menyebutkan  tentang  kewenangan  desa  yang  telah  diimplementasikan  dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang kewengan desa yang mencakup  urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal  usul  desa,  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  diserahkan  pengaturannya  kepada desa,  bantuan  dari  pemerintah  provinsi  atau  bantuan  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa disertai  dengan  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  dan  urusan pemerintahan  lainnya  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan  kepada  desa.  Bila  kita melihat urusan pemerintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa desa berhak menyelenggarakan, mengatur dan membuat kebijakan dalam membangun desa.  Kepala  desa  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  masyarakat  memiliki  kewenangan  dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desanya ke arah yang dikehendakinya. Pemerintah desa  berhak  merencanakan  pembangunan  desa  untuk  kemajuan  desa.  Dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintahan  desa  disusun  perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  satu kesatuan  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  daerah  kabupaten/kota.  Pembangunan pedesaan  sebagaimana  yang  dimaksud  disusun  oleh  pemerintah  desa  dan  partisipasi  seluruh masyarakat  desa.  Dalam  pembangunan  desa,  pemerintah  dan  masyarakat  desa  berpartisipasi
dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka karena pemerintah dan  masyarakat  desa  adalah  dua  pihak  yang  harus  terlibat  dalam  pembangunan  desa.  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ada beberapa hal yang harus diketahui  dan  menjadi  langkah  awal  pemerintah  desa  dalam  memajukan  pembangunan  desa yaitu: pemerintah desa sebagai perencana dan masyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep  dalam  pembangunan  desa,  selama  ini  perencana  dan  pelaksana  hanya  mengetahui pembangunan  pedesaan  adalah  kemauan  rakyat  untuk  mendukung  secara  mutlak programprogram yang dibuat pemerintah desa dengan segala tujuannya, artinya salah satu sistem pasif, seharusnya pembangunan desa adalah kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, kedua sistem sama-sama aktif,  pemerintah  desa  harus  mengubah  persepsinya  terhadap  pembangunan  desa,  sehingga dinamika  pembangunan  dalam  masyarakat  menjadi  berkembang,  pemerintah  desa  harus mempunyai sikap toleransi terhadap kritikan dan fikiran alternatif dari masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tahun  2022  di  Desa  Teke  Kecamatan Palibelo  Kabupaten  Bima  dengan  menggunakan  informan  masyarakat  dan  pemerintah  Teke Kecamatan  Palibelo  Kabupaten  Bima.  Adapun  waktu  penelitian  selama  3  bulan,  yakni  bulan Februari sampai dengan April 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dimana  penulis  mencoba  untuk  meneliti  atau menganalisa  dengan  mencoba  memberikan  gambaran  dan  penjelasan  mengenai  kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara  sistematik  dan  akurat  fakta  dan  karakteristik  mengenai  populasi  atau  mengenai  bidang tertentu.  Data  yang  dikumpulkan  semata-mata  bersifat  deskriptif  sehingga  tidak  bermaksud mencari  penjelasan,  menguji  hipotesis,  membuat  prediksi  maupun  mempelajari  implikasi. Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  3  macam yaitu:
1.   Observasi,  yaitu  melakukan  pengamatan  langsung  ditempat  penelitian  untuk  mengetahui obyektivitas  dari  kenyataan  yang  ada  dilapangan  seperti  kehadiran  masyarakat  dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa.
2.   Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan penelitian.
3.   Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahanbahan tertulis berupa laporan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait.

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan ini merupakan kegiatan yang menjalin antara sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  Partisipasi masyarakat  merupakan  keterlibatan  atau  keikutsertaan  seseorang  masyarakat  dalam  proses interaksi  sosial,  pengidentifikasian masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat  dalam  situasi tertentu, baik pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah,  dan  proses  keterlibatan  di  dalam  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi.  Berdasarkan hasil wawancara kepada responden maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.   Forum  Partisipasi  merupakan  wadah  untuk  menampung  seluruh  aspirasi  dari  masyarakat sehingga  dapat  didengar,  dipertimbangkan,  dan  diwujudkan  oleh  pemerintah.  Masyarakat dalam  menyampaikan  aspisrasi  atau  usulan  untuk  kemajuan  desa  dan  pembangunan  desa pemerintah menyediakan wadah seperti forum Musrembang. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan maka dapat dikatakan bahwa adanya ketersedian forum partisipasi
masyarakat disertai dengan usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Teke untuk mengundang tokoh  masyarakat  ikut  serta  hadir  mengikuti  kegiatan  dengan  demikian  dapat  dikatakan kegiatan musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.
2.   Keterlibatan  Proses  mengandung  arti  bahwa  masyarakat  mampu  terlibat  dalam  kegiatan musrembang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Teke ikut serta terlibat dalam pelaksanaan  musrembang  disertai  dengan  keaktifan  dalam  forum  dalam  menyampaikan pendapat  dan  aspirasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa  Teke,  tidak  hanya  sebatas menyampaikan  pendapat  tetapi  sebagian  masyarakat  juga  ikut  andil  dalam  proses pelaksanaan  pembangunan  desa,  misalnya  masyarakat  menyumbangkan  tenaganya  dalam pembuatan  jalan  tani  desa  seperti  apa  yang  telah  di  usulkan  didalam  rapat  Musrembang. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  mampu  terlibat  dalam  proses terjadinya  partisipasi  telah  memenuhi  indikator  untuk  mengukur  pasrtisipasi  masyarakat dalam musrembang.
3.   Ketersedian  Akses  mengandung  arti  bahwa  masyarakat  diberikan  akses  atau  kesempatan dalam  berpendapat  termaksud  ikut  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan kebijakan pemeritah. Masyarakat juga disediakan website oleh pemerintah desa guna untuk mengetahui  atau  memantau  perkembangan  desa,  melalui  website  masyarakat  juga  bisa memberi saran dan masukan tanpa harus ke kantor desa dulu. Berdasarkan hasil wawancara dari  pernyataan  informan  baik  dari  pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  maka  dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Teke memberikan akses seluas luasnya bagi masyarakat dalam  menyampaikan  pendapat  termaksud  dalam  kegiatan  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  Rencana  Pembangunan  Desa,  dan  juga  masyarakat  dapat  mengetahui perkembangan desa, dapat memberi saran tentang apa yang menurut masyarakat itu harus diperbaiki  dalam  desa  melalui  website  desa.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa ketersedian akses telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.
4.   Faktor  Pendukung,  Penghambat,  dan  Pernyataan  Pendukung  Faktor  pendukung  adalah faktor  yang  mempermudah  pelaksanaan  kegiatan  musrembang.  Faktor  pendukung  yang dimaksud yaitu salah satunya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan musrembang yakni keikutsertaan  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  desa.  Faktor  penghambat  adalah faktor  yang  menjadi  hambatan  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan  musrembang.  Faktor  penghambat  yang  dimaksud  yaitu  berkaitan  dengan  faktor pengetahuan  dan  pendidikan  yang  masih  rendah,  serta  faktor  pekerjaan  masyarakat  yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat tidak maksimal terlibat dan berartisipasi.

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrembang)  Desa  adalah  forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga  public,  yaitu  pemerintah  desa  bekerjasama  dengan  warga  dan  para  emangku kepentingan  lainnya  untuk  menyepakati  Rencana  Pembangunan  Desa  (RKP  Desa)  tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

## Perencanaan Musrembang
Perencanaan  musrembang  adalah  persiapan  yang  dilakukan  sebelum  kegiatan dilaksanakan.  Kepala  Desa  Teke  menetapkan  Tim  Penyelenggara  Musrembang  Desa  dengan mengemban tugas sebagai berikut:
1.   Menyusun jadwal dan agenda Musrembang Desa Teke.
2.   Memfasilitasi  dan  memantau  pelaksanaan  musyawarah  dusun/RW,  kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.
3.   Mengumumkan  secara  terbuka  jadwal,  agenda  dan  tempat  Musrenbang  Desa  Teke Mendaftar calon peserta Musrembang.
4.   Membantu para delegasi Desa Teke dalam menjalankan tugasnya di Musrembang.
5.   Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Desa Teke
6.   Merangkum  berita  acara  hasil  Musrenbang  Desa  Teke  yang  sekurang-kurangnya memuat prioritas  kegiatan  yang  disepakati,  dan  daftar  nama  delegasi  yang  akan  mengikuti Musrembang Kecamatan Palibelo.
7.   Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan Desa Teke.

## Pelaksanaan Musrembang
Pelaksanaan  adalah  eksekusi  kegiatan  musyawarah  rencana  pembangunan  Desa. Pelaksanaan  Musrembang  dimulai  dari  desa  dan  di  bawa  ke  kecamatan  Dalam  pelaksanaan Musrembang ini dilaksanakan oleh pemerintah  Desa Teke, dan hadiri oleh Kabid  Sosbud dan Kabid  Pemdes  Dinas  PMD  Kabuaten  Bima,  perwakilan  Camat  Palibelo,  Babinsa, Babinkantibmas, pendamping desa , BPD Desa Teke`, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Teke, Musrembang di Desa Teke diadakan dalam satu kali satu tahun.  Penutup  Kesimpulan  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  penulis menarik  kesimpulan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrembang)  dikategorikan  cukup  berpartisipati  dalam pelaksanaan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  Teke  Kecamatan  Palibelo  Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat walaupun tidak semua ikut berartisipasi dalam pelaksananaan Musrembang.

## 5. KESIMPULAN SARAN
Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1.   Bagi Pemerintah Desa Teke diharapkan terus mendorong masyarakat untuk ikut serta dan aktif  dalam  kegiatan  Musrembang,  serta  menghadirkan  tokoh  masyarakat  yang  berbeda sehingga semua aspirasi dalam masyarakat bisa tersampaikan.
2.   Bagi Masyarakat Desa Teke diharapkan untuk terus ikut serta dalam kegiatan musrembang sehingga  aspirasi  bisa  tersalurkan  sehingga  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat berpotensi  masuk  dalam  rencana  pembangunan  desa  yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana Desa dan APBDes.
3.   Bagi  Peneliti  Selanjutnya  diharapkan  menggunakan  indikator  yang  berbeda  untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta. B,  Marshall  Romney,  Dansteinbart,  Paul  J.  2006.  Sistem  Informasi  Akuntansi  partisipasi masyarakat Dalam pendidikan.Yogyakarta: Pusataka Pelajar.,
Budiman, Arief. 200. Teori Pembangunan Ekonomi Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Fathurrahman  Fadil.  2013.  Partisipasi  M  asyarakat  Dalam  Musyawarah  Peren  canaan Pembangunan  Di  Kelurahan  Kota  baru  Tengah.  Jurnal  Ilmu  PolitikDan  Pemerintahan Lokal : Universitas Lambung Mangkurat.
Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriasari. Jakarta : Selemba Empat.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung, Alfabeta. Sunarti. M.
2015.