## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SECARA INDIVIDUAL OLEH DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB SUATU TINJAUAN TERHADAP TAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI

## I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: apsari.hadi@gmail.com

## ABSTRAK
Munculnya era baru Dewan HAM sebagai pengganti dari Komisi HAM PBB memiliki fungsi pokok ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi. Salah satu peran Dewan HAM PBB yang dibentuk sejak tahun 2006 ialah menjamin HAM  secara  individu  terhadap  tahanan  rumah  Aung  San  Suu  Kyi,  seorang  tokoh  pro- demokrasi di Myanmar.Penahanan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Suu Kyi telah melanggar pasal 9, 10, dan 19 UDHR, yakni bahwa seseorang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat, larangan atas penangkapan sewenang-wenang hingga memiliki hak  atas  pengadilan  yang  adil  dalam  pasal  10.  Sedangkan  dalam  ICCPR  juga  terdapat ketentuan  mengenai  pelanggaran  yang  dilakukan  Myanmar  terhadap  Aung  San  Suu  Kyi pada pasal 9 angka (1) tentang penahanan sewenang-wenang.Melalui mekanisme Universal Periodic  Review Dewan  HAM, UPR 10 th di  Geneva,  24  Januari  –  4  Februari  2011  par.  29 menyatakan  agar  pemerintah  Myanmar  segera  membebaskan  Aung  San  Suu  Kyi  dari tahanan  rumahnya.Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  negara-negara  tidak  lagi  dapat berlindung  di  balik  kedaulatan  teritorialnya  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang terjadi di wilayah negaranya, termasuk Myanmar.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Individu, Dewan HAM PBB, Aung San Suu Kyi.

## ABSTRACT
The  advent  of  a  new  era  in  lieu  of  the  Human  Rights  Council  of  the  UN  Human  Rights Commission has the principal function as a watchdog, as in uncovering cases of human rights violations on earth. One of many role of the UN Human Rights Council is to ensure individual rights  against  the  house  arrest  of  Aung  San  Suu  Kyi,  a  pro-democracy  leader  in  Myanmar. Detention and human rights violations that occurred on Suu Kyi had violated Articles 9, 10, and 19 UDHR, generally; that a person is entitled to freedom of expression, the prohibition on arbitrary arrest to have the right to a fair trial under article 10. Whereas in the ICCPR there are also provisions regarding violations committed against Aung San Suu Kyi by Myanmar in article 9 point (1) of arbitrary detention. Through the mechanism of the Universal Periodic Review by the Human Right Council, UPR 10 th in Geneva date 24 January-4 February 2011 in paragraph 29 stated that; the government of Myanmar to immediately release Aung San Suu Kyi from house arrest. This suggests that countries can no longer hide behind its territorial sovereignty over human rights violations that occurred in the country, including Myanmar.
Keywords : Human Rights, Individual, Human Rights Council, Aung San Suu Kyi.

## PENDAHULUAN
Sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  I yakni  pada  akhir  dekade  kedua  Abad  ke 20,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Internasional sudah mulai menampakkan eksistensinya.Hukum  HAM  Internasional bermula  dari  sejarah  perkembangan doktrin-doktrin  dan  institusi-institusi internasional
(http://elsam.or.id/pdf/kursusham/Poko k_pokok_HAM).Namun  baru  sejak  tahun 1945  kebanyakan  dari  semua  yang
dianggap sebagai Hukum HAM Internasional  muncul  yakni  sebagai implikasi  dari  bencana  yang  ditimbulkan oleh  pengingkaran  lain  dari  kaum  Nazi terhadap hak asasi manusia (http://elsam.or.id/pdf/kursusham/Tinja uan_Umum_Hukum_HAM.pdf).Dengan adanya  peristiwa  tersebut  maka  negara- negara  di  dunia  memutuskan  bahwa peningkatan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  haruslah  merupakan satu  diantara  tujuan  utama  dari
pembentukan  organisasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  yang  baru.Kendatipun adanya jaminan HAM telah dikembangkan  secara  progresif  oleh banyak  pihak,  mulai  dari  negara  hingga aktor-aktor  non  negara,  namun  dalam kenyataannya masih banyak pihak terjadi pelanggaran  HAM  di  berbagai  belahan dunia.
Jika  melihat  kembali,  kasus pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  tidak hanya terjadi ketika perang terjadi namun bahkan  tidak  mungkin  menimpa  seorang individu di suatu negara berdaulat. Kasus paling menjadi sorotan publik internasional ketika salah satu tokoh pro- demokrasi  Myanmar,  Aung  San  Suu  Kyi menjadi  tahanan  rumah  selama  hampir 20  tahun  tanpa  adanya  penuntutan  dan pengadilan yang jelas (http://library.uinsby.ac.id).Dalam
berbagai kesempatan, PBB telah berusaha untuk  memberikan  peringatan  keras kepada pemerintah Junta Militer Myanmar  agar  menghentikan  tindakan- tindakan  represif  mereka  yang  tidak mengindahkan hak asasi manusia (http://dunia.vivanews.com).
Mukadimah  Piagam  PBB  pada paragraf  2  menyebutkan, “to  reaffirm  I
fundamental  human  rights,  in  the  dignity and  worth  of  the  human  person,  in  the equal  rights  of  men  and  women  and  of nations  large  and  small” ( Charter  of  The United  Nations 1945).Jadi  adanya  tekad untuk  memperteguh  kepercayaan  pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat manusia,  serta  persamaan  hak  bagi  pria maupun  wanita  dan  bagi  segala  bangsa besar maupun kecilmenjadi pertimbangan  utama  PBB  dalam  rangka ikut  serta  untuk  menyelesaikan  kasus pelanggaran  HAM  yang  dialami  oleh  Suu Kyi (Sri Setianingsih, 2004).
Munculnya  era  baru  Dewan  HAM sebagai  pengganti  dari  Komisi  HAM  PBB memiliki  fungsi  pokok  ialah  sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran  HAM  di  muka  bumi,  di samping  membantu  negara  anggota menyusun  instrument-intrumen  tentang HAM.Dewan  memperkenalkan  lembaga baru bernama Universal Periodical Review (UPR)  yang  dapat  meninjau  situasi  HAM di seluruh negara besar atau kecil. Kiprah Dewan HAM ke depan sangat dipengaruhi oleh  kultur  banyak  negara,  terutama negara  besar  hingga  dapat  dikatakan tugas Dewan  HAM PBB sangat berat.
Di  tahun  2011,  salah  satu  peran Dewan  HAM  dengan  kasus  yang  dialami Suu  Kyi  dapat  dilihat  pada  resolusi  yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB A/HRC/RES/16/24  mengenai  situasi HAM  di  Myanmar.  Pada  paragraph  3 resolusi tersebut dinyatakan:
Welcomes the release of Daw Aung San  Suu  Kyi following  the  most recent period of her arbitrary house arrest,  and  noting  that  her  release is  unconditional,  calls  on  the Government of Myanmar to guarantee  the  full  enjoyment  of  all human  rights,  including  civil  and political  rights,  and  fundamental freedoms,  for  all  people  in Myanmar,  including Daw  Aung San  Suu  Kyi, in  particular  with regard to unrestricted movement in and  outside  the  country  and unrestricted  contact  with  all domestic stakeholders
Merujuk  pada  isi  resolusi  tersebut,  dapat dilihat  secara  jelas  betapa  perlindungan HAM individu memang menjadi perhatian khusus  bagi  Dewan  HAM  PBB.Resolusi tersebut secara tegas mendesak Pemerintah  Myanmar  untuk  menjamin
hak-hak  sipil  dan  politik  yang  dimiliki oleh Suu Kyi.
Dengan  melihat  pada  uraian tersebut, penulis berasumsi bahwa dirasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap  perlindungan  HAM  khususnya bagi individu yang dilakukan oleh Dewan HAM  PBB.Tindakan  penahanan  tanpa alasan  yuridis  yang  jelas  tentu  tidak sejalan  dengan  apa  yang  digariskan  di dalam International  Convenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR) article 9 part (1) menyatakan “ Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be  subjected  to  arbitrary  arrest  or detention.  No  one  shall  be  deprived  of  his liberty  except  on  such  grounds  and  in accordance  with  such  procedure  as  are established  by  law. Dalam  konteks  ini, bagaimana  sesungguhnya  peran  Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan secara individual
mengingat terdapat prinsip non- intervensi  sebagai  prinsip  fundamental dalam hukum internasional.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data/bahan  dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif
Secara garis besar penelitian kepustakaan yang  dilakukan  berkaitan  dengan  asas  – asas hukum yakni asas hukum internasional  berkaitan  dengan  prinsip non-intervensi  yang  ada  dalam  Piagam PBB.PBB  berhak  mengambil  tindakan apabila terjadi pelanggaran HAM di suatu negara  seperti  yang  terjadi  di  Myanmar dalam kasus Aung San Suu Kyi.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan  dan  Kewenangan  Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Dewan HAM merupakan salah satu badan  PBB  yang  baru  dibentuk  untuk menggantikan  Komisi  HAM  PBB.  Komisi HAM dibentuk pertama kali oleh ECOSOC pada  tahun  1946  dan  bersidang  setiap tahun (enam mingguan yang diselenggarakan  setiap  musim  semi  di Jenewa) (C. de. Rover, 2000).
Tahun  2005  disepakati  penggantian Komisi  HAM  PBB  dengan  Dewan  HAM PBB  yang  tercantum  dalam  dokumen akhir KTT PBB. Dalam  KTT tersebut juga disepkati  beberapa  isu  utama  terkait
pembentukan  Dewan  HAM  ialah  sebagai berikut :
1. Membentuk  sebuah  badan  baru untuk  membantu  negara-negara bangkit  dari  konflik.  Timbul ketidakcocokan  dalam  masalah kontrolnya, dilakukan oleh DK PBB atau oleh MU PBB.
2. Menyerukan  negara-negara  untuk memikirkan intervensi dalam kasus genosida/pembantaian etnis.  Tujuannya  untuk  mencegah negara-negara melakukan kejahatan genosida. 3. Mengutuk  terorisme  dalam  segala bentuknya.
Majelis  Umum  PBB  yang  terdiri
dari 170 negara anggota setuju mendirikan Dewan HAM pada tanggal 15 Maret 2006, tetapi empat anggota lainnya yakni  Amerika  Serikat,  Israel,  Kepulauan Marshall  dan  Palau  menolak.  Sedangkan tiga negara lainnya yaitu Bela Rusia, Iran, dan  Venezuela  abstain  (Masyhur  Effendi & Taufani Sukmana, 2010).Pada pemilihan  anggota  putaran  pertama, Indonesia  bersama-sama  dengan  India, Filipina,  Qatar,  Bolivia,  Nikaragua,  Mesir, Angola,  Afrika  Selatan,  Madagaskar, Belanda, dan Slovenia ditetapkan sebagai
anggota Dewan HAM untuk periode 2007 – 2010. Sedangkan putaran kedua terpilih anggota  Korea  Selatan,  Saudi  Arabia, Srilangka,  Pakistan,  Malaysia,  Yordania, Jepang, Banglades, Cina, dan Bahrain.
Fungsi  pokok  Dewan  HAM  PBB ialah sebagai pengawas yang membongkar  kasus-kasus  pelanggaran HAM  di  muka  bumi,  di  samping membantu  negara  anggota  menyusun undang-undang  tentang  HAM.  Melalui Resolusi  MU  PBB  yang  berbunyi,  “ Decide to  establish  the  Human  Rights  Council, based  in  Geneva,  in  replacement  of  the Commission  on  Human  Rights,  as  a subsidiary  organ  of  the  General  Assembly; the Assembly shall review the status of the Council  within  five  years ”  ( General Assembly Resolution, A/RES/60/251,
2006 ).Menurut ketentuan tersebut walaupun tidak seperti Komisi HAM yang
secara  langsung  berada  di  bawah  Dewan Ekonomi  Sosial,  namun  sebagai  badan subsiderdari  Majelis  Umum  Dewan  HAM PBB  memiliki  kewenangan  yang  lebih luas dari Komisi HAM PBB.
Dengan  tugas  utama  melakukan tindak  lanjut  terhadap  pelanggaran  HAM yang  terjadi  di  dunia  Dewan  HAM memiliki  mandat  untuk  membentuk subinstitusi  -  subinstitusi  baru  dan menetapkan cara kerja yang lebih efektif. Sebuah kelompok kerja untuk pemerintah telah  dibentuk  yang  transparan  bagi semua dalam hal perumusan rekomendasi  –  rekomendasi  kongkrit dalam  proses  peninjauan  kembali  (Knut D. Asplund, dkk, 2008).
Untuk  lebih  jelas  mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan HAM akan  diuraikan  dalam  bentuk  struktur organisasi sebagai berikut :

## Majelis Umum
ECOSOC Dewan Hak Asasi Manusia Human  Rights  Council Advisory Comittee Country & Thematic
Rapporteurs
Meskipun  pembentukan  Dewan  HAM dilakukan  sesuai  resolusi  Majelis  Umum namun  kedudukannya  tetap  tidak  dapat disejajarkan  dengan  Dewan  ECOSOC. Mekanisme  pemantauan  kerja  Dewan HAM  akan  dibantu  oleh  subdivisi- subdivisi  di  bawa  Dewan  baik  melalui laporan  negara-negara  ( Country  &
Thematic  Rapporteurs )  dan  Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia ( Human Rights Council  Advisory  Committee ).  Adapun sistem  pemantauan  HAM  sendiri  terbagi menjadi dua mekanisme yaitu :
1. Berdasarkan  piagam  ( the  charter based mechanism )
Berdasarkan piagam adalah badan-  badan  yang  dibentuk melalui piagam PBB.Mekanisme ini yang  bersifat  khas  adalah  Dewan Ekonomi  dan  Sosial,  Dewan  Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan  Keamanan.  Selain  itu terdapat  banyak  sub-komite  dan sub-mekanisme  di  bawah  badan  – badan utama ini, seperti Komisioner  Tinggi  Hak  Asasi Manusia, Kelompok Kerja, dan lain
–  lain.  Metode  menurut  badan  – badan ini lebih bersifat politik dan kurang  bersifat  hukum  daripada mekanisme perjanjian – perjanjian hak asasi manusia.
2. Berdasarkan perjanjian ( the treaty based mechanism )
Berdasarkan  perjanjian  adalah mekanisme  yang  dibentuk  melalui perjanjian  –  perjanjian  hak  asasi manusia  yang  berada  di  bawah sistem  PBB,  terutama  komite  – komite dengan kewenangan untuk memeriksa  dan  mengevaluasi praktik  –  praktik  hak  asasi manusia  negara  –  negara  anggota menurut  tugas  yang  berasal  dari konvensi – konvensi. Metode kerja mereka  terkait  erat  dengan dokumen – dokumen
pembentukannya  yang  membuat badan  –  badan  ini  bersifat legalistik sejak awalnya.
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia Dewan  HAM  PBB  Terhadap  Aung  San Suu Kyi
Hak  asasi  manusia  sebagai  hak universal  yang  dimiliki  individu  sejak lahir  dan  tidak  berhak  direnggut  oleh orang  lain.  Sesuai  dengan  isi  pasal  2 UDHR yang menyebutkan bahwa :
Everyone is entitled to all the rights and  freedoms  set  forth  in  this Declaration,  without  distinction  of any  kind,  such  as  race,  colour,  sex, language, religion, political or other opinion,  national  or  social  origin, property,  birth  or  other  status. Furthermore, no distinction shall be made  on  the  basis  of  the  political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a  person  belongs,  whether  it be  independent,  trust,  non-self- governing  or  under  any  other limitation of sovereignty.
HAM  yang  melekat  pada  diri  setiap manusia  merupakan  hak-hak  yang membuat  mereka  diakui  kemanusiannya tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  ras, warna  kulit,  bahasa,  agama,  politik, bangsa,  status  sosial,  kekayaan,  dan kelahirannya.Termasuk juga dalam hal ini hak  untuk  hidup  layak,  merdeka,  dan selamat.  Sehingga  menjadi  tugas  negara untuk  melindungi  hak  asasi  warga
negaranya  dari  pihak-pihak  yang  ingin meniadakannya  serta  bertindak  sebagai hakim  yang  adil  untuk  melindungi  dari tindakan  pemaksaan,  penipuan,  dan  lain sebagainya  yang  dapat  mengganggu kebebasan dari warga negaranya (Ambarwati, dkk, 2009).
Instrumen  hak  asasi  manusia terkait  penegakan  hukum  HAM  dapat ditemukan  mulai  dari  dibentuknya Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  (UDHR)  tahun  1948.Bahkan ketika pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  pernyataan  tentang  HAM sudah tercermin dalam penggalan kalimat yang  berbunyi  “ bahwa  kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan,  independence,  dan  kebebasan beragama  serta  untuk  mempertahankan Hak Asasi Manusia dan keadilan .
Setelah  UDHR  diterima  maka semenjak  itu  PBB  terus  menerus berusaha  keras  memprakarsai  suatu usaha  untuk  membentuk  perjanjian  yang mempunyai  kekuatan  mengikat.  Bila UDHR hanya bersifat himbauan, instrumen-instrumen  internasional  hak asasi  yang  timbul  dan  bersifat  mengikat secara  tidak  langsung  akan  dapat
mengawasi pelaksanaan yang efektif hak- hak asasi tersebut.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka tanggal  16  Desember  1966,  Majelis Umum  menerima  dua  perjanjian  tentang hak-hak asasi manusia yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and  Political  Rights (Boer  Mauna,  2005).
Kedua  perjanjian  tersebut  menyebutkan adanya  hak  rakyat  untuk  menentukan nasib  sendiri  termasuk  hak  untuk mengatur  kekayaan  dan  sumber-sumber nasional  secara  bebas  seperti  tercantum dalam  masing-masing  perjanjian  (ICCPR, 1966).Sejak  munculnya  perjanjian  ICCPR dan  ICESCR  tahun  1966  kedudukan individu tidak hanya sebagai objek tetapi juga  dalam  hal-hal  tertentu  sebagai subjek  hukum  internasional.Peningkatan status  individu  semakin  bertambah setelah  banyaknya  terjadi  pembunuhan missal, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan  perang,  dan  pelanggaran  HAM berat  lainnya  di  belahan  dunia  setelah Perang Dunia II.
Dalam perspektif hukum internasional  kasus  pelanggaran  HAM yang  terjadi  pada  seorang  aktivis  pro demokrasi  Myanmar,  Aung  San  Suu  Kyi
penangkapan  dan  penahanan  sewenang- wenang  yang  dilakukan  Junta  Militer telah  melanggar  ketentuan  yang  termuat dalam pasal 9.1 ICCPR  “ Everyone has the right  to  liberty  and  security  of  person.  No one  shall  be  subjected  to  arbitrary  arrest or  detention.  No  one  shall  be  deprived  of his  liberty  except  on  such  grounds  and  in accordance  with  such  procedure  as  are established  by  law”. Aturan  ini  ditujukan kepada  badan  pengundang-undangan nasional  dan  kepala  badan  penegak hukum. Dalam artian tindakan sewenang- wenang seperti alasan - alasan penangkapan  serta  prosedur  penahanan harus ditemukan di dalam hukum negara tersebut.
Tidak  adanya  asas legalitas dalam penahanan  Suu  Kyi  selama  hampir  20 tahun terakhir yang dilakukan oleh Junta Militer telah jelas menyiratkan pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar  terhadap  warga  negaranya sendiri.  Dalam  teori  hubungan  antara hukum internasional dan hukum nasional “suatu negara tidak dapat mengemukakan ketentuan di dalam konstitusi atau hukum nasionalnya sebagai (alasan) pemaaf atas kegagalan  –  kegagalannya  melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum
internasional”. Adanya fakta bahwa hukum  internasional  mengikat  terhadap semua negara sehingga negara  dianggap bertanggung jawab jika terjadi
pelanggaran terhadap hukum
internasional.  Begitu  pula  terhadap Myanmar yang telah melakukan pelanggaran  HAM  dengan  menangkap dan  menahan  Suu  Kyi  yang  dianggap menentang  pemerintahan  Junta  Militer kala itu.
Penahanan  dan  pelanggaran  HAM yang terjadi pada Suu Kyi telah melanggar pasal 9, 10, dan 19 UDHR ( Human Rights Council, A/HRC/10/19, 2009 ). Ketiga pasal tersebut  sama  –  sama  menyebutkan bahwa  seseorang  berhak  atas  kebebasan untuk mengemukakan pendapat, larangan  atas  penangkapan  sewenang- wenang  hingga  memiliki  hak  atas pengadilan  yang  adil  dalam  pasal  10. Sedangkan  dalam  ICCPR  juga  terdapat ketentuan  mengenai  pelanggaran  yang dilakukan  Myanmar  terhadap  Aung  San Suu  Kyi  pada  pasal  9  angka  (1)  tentang penahanan sewenang-wenang.
Dewan HAM sebagai organ khusus PBB  dalam  pelaksanaan  kewenangannya memiliki  badan-badan  subsider  yang tugasnya  melaporkan  secara  langsung
situasi  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di negara-negara,  khususnya  pelanggaran HAM yang dialami Aung San Suu Kyi : 1. Universal Periodic Review (UPR)
UPR  adalah  mekanisme  baru Dewan  HAM  PBB  diyakini  mampu menjembatani  sekaligus  mengenali  taraf perkembangan pemenuhan HAM di setiap negara. Selain itu UPR adalah mekanisme antarpemerintah  yang  memungkinkan setiap  negara  melakukan  dialog  secara setara.  Sehingga  dalam  hal  ini  negara- negara  yang  menyampaikan  laporan ( country under review ) bukanlah “pesakitan”  bagi  negara-negara  lain melainkan untuk membangun kesetaraan, integritas,  dan  kredibilitas  Dewan  HAM (Majda El Muhtadj, 2008).
UPR  berupa  laporan  secara periodik  setiap  empat  tahun  sekali tentang  pemenuhan  kewajiban  HAM semua negara anggota PBB serta jaminan perlakuan yang sama diantara anggotanya.  Menurut  Sekretaris  Jenderal PBB  Ban  Ki-moon  menyatakan  bahwa, “ The  Universal  Periodic  Review  has  great potential  to  promote  and  protect  human rights  in  the  darkest  corners  of  the world ”(http://ohchr.org/EN/HRBodies/U PR).Dalam  pernyataan  oleh  SekJend  PBB
tersebut menyiratkan bahwa UPR merupakan suatu proses yang berpotensi besar  untuk  memajukan  dan  melindungi hak  asasi  manusia  dari  sisi-sisi  buruk  di dunia.
UPR  melakukan review terhadap satu  negara  setiap  empat  tahun  sekali, yang mana negara pertama yang direview dipilih  berdasarkan  kelompok  regional dengan  memperhatikan  distribusi  secara geografis. Kemudian pemilihan dilakukan berdasarkan Alphabetical  order kecuali ada negara yang bersedia secara sukarela mengajukan  diri  sebagai  negara  yang menyampaikan laporan. Review dilakukan oleh  kelompok  kerja  yang  terdiri  dari negara  anggota  Dewan  yang  bertemu  3 kali  setiap  tahun  selama  2  minggu  dan akan  difasilitasi  oleh  kelompok  tiga negara  anggota  Dewan  yang  akan berperan “ Rapporteurs ”.
UPR  sebagai  mandat  dari  Dewan HAM  sesuai  dengan  resolusi  60/251 angka  5  huruf  (e)  merupakan  suatu keniscayaan  yang  mungkin  disampaikan di  hadapan  sidang  Dewan  HAM  PBB. Selain  itu  UPR  juga  memungkinkan menerima  rekomendasi  dari Special Procedures dan Human  Rights  treaty bodies ,  serta  informasi  dari  berbagai
sumber  seperti  NGOs  dan  KOMNAS  HAM suatu  negara  yang  akan  diperhitungkan sebagai  sumber  tambahan.  Sehingga diharapkan  hasil  akhir  yang  didapatkan akan  dilaksanakan  oleh  negara  yang bersangkutan.
Melalui  mekanisme  UPR  pula, Dewan  HAM  menyerukan  pembebasan atas tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu  Kyi  di  Geneva.  Dalam UPR 10 th 24 Januari  –  4  Februari  2011  par.  29 disebutkan “The  Secretary-General,  the High Commissioner  for Human  Rights,  the Security Council, the General Assembly, the Human  Rights  Council  and  the  Special Rapporteur  on  the  situation  of  human rights  in  Myanmar  called  for  the immediate  release  of  Daw  Aung  San  Suu Kyi,  and  of  all  remaining  political prisoners.” Artinya  organ-organ  tersebut telah  mengeluarkan  seruan-seruan  agar pemerintah Myanmar segera
membebaskan tanpa syarat dan penundaan  terhadap  Aung  San  Suu  Kyi dari  tahanan  rumahnya  berikut  pula tahanan-tahanan  politik  lain.  Namun pemerintah  Myanmar  tetap  berkelit  dan tidak  menunjukkan  keinginan  untuk membebaskan  para  tahanan  termasuk Suu Kyi.

## 2. Advisory Committee
Badan  ini  dibentuk  berdasarkan resolusi  Dewan  HAM  PBB  5/1  angka  65 yang  berbunyi,    “ The  Human  Rights Council  Advisory  Committee  (hereinafter “the  Advisory  Committee”),  composed of 18 experts  serving  in  their  personal capacity,  will  function  as  a  think-tank  for the  Council  and  work  at  its  direction. ” Berdasarkan resolusi tersebut menerangkan  bahwa  fungsi Advisory Committee yang terdiri dari 18 ahlimemiliki  fungsi  sebagai  wadah berpikir  bagi  Dewan  HAM  dan  juga bekerja secara langsung sesuai arahannya.
Dalam rangka menjalankan tugasnya  Komite  tidak  akan  mengadopsi resolusi  atau  keputusan  namun  dapat mengusulkan  kepada  Dewan  dalam lingkup tugasnya sebagaimana ditetapkan oleh Dewan HAM. Dalam mandatnya pun komite dituntut untuk mealukan interaksi kepada  negara,  LSM  hak  asasi  manusia, NGOs,  dan  entitas  masyarakat  sipil lainnya (http://ohchr.org/EN/HRNodies/HRC/A dvisoryCommittee).
Komite  melaksanakan  dua  sesi selama  maksimal  sepuluh  hari  kerja
setiap  tahun.Sesi  perdananya  telah diadakan  pada  4-15  Agustus  2008  di Kantor  PBB,  Jenewa  dan  sesi  tambahan dimungkinkan  selama  disetujui  oleh Dewan.

## 3. Complaint Procedure
Menurut  Resolusi  5/1  angka  85 menyebutkan , “ A  complaint  procedure  is being  established  to  address  consistent patterns  of  gross  and  reliably  attested violations  of  all  human  rights  and  all fundamental  freedoms  occurring  in  any part  of  the  world  and  under  any circumstances. ” Jadi Prosedur ini dibentuk untuk  melihat  ciri-ciri  umum  serta seberapa  sering  terjadinya  pelanggaran HAM  dan  hak-hak  fundamental  lainnya yang  terjadi  di  seluruh  belahan  dunia tanpa pengecualian.
Prosedur Pengaduan baru didirikan  sesuai  dengan  mandat  yang dipercayakan  kepada  Dewan  Hak  Asasi Manusia  oleh  resolusi  Majelis  Umum yang menyebutkan Dewan diminta untuk meninjau dan jika diperlukan memperbaiki dan merasionalisasi dengan jangka  waktu  satu  tahun  setelah penyelenggaraan  sidang  pertamanya untuk mengurus semua mandat,
mekanisme,  fungsi  dan  tanggung  jawab Komisi  Hak  Asasi  Manusia  terdahulu termasuk  prosedur  1503  dalam  rangka untuk  mempertahankan  sistem  prosedur khusus,  saran  para  ahli  dan  prosedur pengaduan.
Sesuai dengan resolusi pembentukannya complaint  procedure bekerja dengan mekanisme yang memungkinkan  individu  dan  organisasi untuk  melaporkan  adanya  pelanggaran berat HAM yang membutuhkan perhatian Dewan  HAM.Prosedur  ini  mengacu kepada victims-oriented dan  bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. Dalam artian  bahwa  pengaduan  ini  bersifat rahasia  dengan  tujuan  meningkatkan kerjasama dengan negara yang bersangkutan yakni negara tersebut akan diberitahu ketika diadakan review .
Melalui prosedur ini juga dibentuk dua  kelompok  kerja,  yakni  Kelompok Kerja  bidang  Komunikasi  ( The  Working Group on Communications ) dan Kelompok Kerja  bidang  Situasi  ( The  Working  Group on  Situations ).Dua  tersebut  dibentuk untuk memeriksa laporan yang dikirmkan dan meminta perhatian Dewan mengenai pelanggaran  berat  HAM  dan  kebebasan fundamental yang terjadi. Kedua
Kelompok  Kerja  tersebut  akan  bertemu setidaknya  dua  kali  setahun  selama  lima hari setiap periode.
Prosedur  menyediakan  banyak pilihan  mengenai  langkah-langkah  yang mungkin diambil Dewan sebagai kesimpulan dari proses tersebut.

## 4. Special Procedure
Merupakan suatu mekanisme yang ditetapkan  Dewan  HAM  untuk  mengatasi situasi  spesifik  suatu  negara  ataupun masalah-masalah  tematis  dunia.  Saat  ini terdapat 31 tematis dan 8 mandat negara untuk  memperkokoh  sistem review dan menjamin  sinergi  dengan  mekanisme HAM  yang  lain  dalam  sistem  PBB (http://ohchr.org/english/bodies/chr/sp ecial/index.htm).
Prosedur  ini  biasanya  memanggil pemegang  mandat  untuk  memeriksa, memantau,  menasehati,  dan  secara terbuka melaporkan situasi HAM di suatu negara  atau  wilayah  tertentu,  dikenal dengan country  mandates .  Selain  itu dikenal  pula  mandat  tematik  atau thematic mandates yang akan memeriksa pelanggaran-pelanggaran  berat  HAM diseluruh dunia.

## Berbagai  kegiatandilakukan  oleh
Special Procedures , termasuk menanggapipengaduan individu,melakukan  studi,  memberikan rekomendasi  untukkerja  sama  teknisdi tingkat  negara,  dan  terlibat  dalam kegiatan promosi secara keseluruhan.
Prosedur
khusus bagiindividu(disebut Special  Rapporteur atau
Pelapor Khusus, Special Representative  of  the  Secretary-General atau  Wakil  Khusus  Sekretaris  Jenderal atau Independent  Expert atau  Pakar Independen)
atau kelompok kerjabiasanyaterdiri dari
lima anggota(satu  darimasing-masing  wilayah regional).
Mandatprosedurkhususditetapkan danditentukan  olehresolusi  yang  mereka keluarkan.
Pemegang mandatjuga
melakukankunjungan ke negara-
negarauntuk  menyelidikisituasi  HAMdi tingkatnasional.Merekabiasanya mengirimkansuratkepada
Pemerintah negara yang bersangkutanuntuk melakukan  kunjungan  jika  pemerintah tersebutsetujuundanganuntuk
mengunjungidiperpanjang. Beberapa
negarapada prinsipnyasiap untuk
menerimakunjungan
darisetiap pemegangmandat. Setelahkunjungan, pemegang  mandat  akan  melaporkan segala  permasalahan  yang  mereka temukandan  rekomendasi-rekomendasi sesuai misi yang dilakukan.
Khususnya dalam masalah pelanggaran HAM terhadap individu yang terjadi  pada  tokoh  demokrasi  Myanmar Aung  San  Suu  Kyi  bahwasanya  Dewan HAM  PBB  melalui United  Nations  High
Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Progress  Report  Special Rapporteur menegaskan untuk pembebasan  segera  Suu  Kyi  dari penahanan rumahnya. Menurut salah satu Resolusi  Dewan  HAM  PBB  A/HRC/13.48 par.39 menyebutkan The Special Rapporteur  repeats  his  call  for  the termination of the  detention  of  Daw  Aung San Suu Kyi under house arrest, which is in contravention  to international  and domestic  law. penahanan  atas  Suu  Kyi bertentangan dengan hukum internasional dan juga hukum domestik.
Suatu  negara  sudah  sepatutnya harus bertanggung jawab secara internasional menakala terjadi
pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Apabila tidak  bertanggung  jawab  jelas  bahwa
negara yang bersangkutan akan mendapat  sanksi  internasional  seperti embargo hingga dikucilkan dalam pergaulan  internasional  yang  oleh Wolfgang Friedmann diistilahkan sebagai non  participation  sanction (Adji Samekto,  2009).  Tidak  hanya  doktrin pertanggung  jawaban  negara  yang dipergunakan  dalam  perlindungan  hak asasi  manusia,  adanya  doktrin  mengenai intervensi  juga  menjadi  bagian  yang cukup  penting  digunakan  dalam  hukum internasional (Huala Adolf, 2002).
Kata  intervensi  terdapat  dalam dokumen internasional Piagam PBB pasal 2 (7) dan 2 (4) yang mensyaratkan bahwa PBB  dilarang  ikut  campur  dalam  urusan domestik  suatu  negara,  “… to  intervere  in matters  which  are  essentially  within  the domestic jurisdiction of any state” , kecuali dalam  rangka  memelihara  perdamaian menurut  bab  VII  Piagam.  Terdapat  dua pandangan  berbeda  terhadap  makna intervensi  pasal  2  (7)  Piagam  PBB, pertama bahwa intervensi harus diinterpretasikan  dalam  arti  teknis hukum internasional yang berarti adanya penggerogotan  ( usurpation )  kedaulatan atau “intervensi diktator”.Pendapat kedua menyatakan  bahwa  kata  intervensi
hanyalah  pengertian  kamus  saja,  hanya Dewan Keamanan sajalah yang mempunyai kemampuan untuk bertindak agar  dapat  mengakibatkan  akibat  hukum maka  hal  tersebut  tidak  merupakan “campur tangan/intervensi diktator”.
Hukum  Internasional  memberikan pengecualian  terhadap  prinsip  intervensi yang  mana  bahwa  dalam  keadaan tertentu  tidak  selalu  merupakan  sebuah pelanggaran  atas  integritas  wilayah negara lain, yaitu :
a. Suatu  negara  pelindung  telah diberikan  hak-hak  intervensi  yang dituangkan  dalam  perjanjian  oleh negara yang meminta perlindungan.  Hal  tersebut  terjadi pada  Perjanjian  Persahabatan, Hubungan  Bertetangga  Baik  dan Kerjasama  antara  Uni  Soviet  dan Afghanistan  tahun  1978  di  mana pasal 4 perjanjian tersebut menetapkan bahwa, akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah kedua negara.
b. Jika  suatu  negara  berdasarkan suatu  perjanjian  dilarang  untuk mengintervensi,  namun  ternyata
melanggar  larangan  ini  maka negara  lainnya  juga  adalah  pihak dalam  perjanjian  tersebut  berhak untuk melakukan intervensi.
c. Jika  suatu  negara  melanggar dengan serius ketentuan- ketentuan  hukum  kebiasaan  yang telah diterima umum, maka negara lainnya  mempunyai  hak  untuk mengintervensi  negara  tersebut sebagai alasan pembelaan diri.
d. Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri,  maka  negara  itu  memiliki hak  untuk  mengintervensi  atas nama  warga  negara  tersebut, setelah semua cara damai diambil.
e. Suatu  intervensi  dapat  pula dianggap  sah  dalam  hal  tindakan bersama  oleh  suatu  organisasi yang dilakukan kesepakatan bersama negara-negara anggota.
f. Suatu  intervensi  dapat  juga  sah manakala tindakan tersbut
dilakukan  atas  permintaan  yang sungguh-sungguh  dan  tegas-tegas dari  pemerintah  yang  sah  suatu negara.
Point  (e)  di  atas,  yaitu  intervensi atas kesepakatan bersama negara-negara
anggota suatu organisasi yang digunakan alasan  dalam  hal  ini  sebagai  justifikasi terhadap  tindakan  yang  diambil  Dewan HAM PBB ketika menghadapi pelanggaran HAM di Myanmar.
Pelanggaran  HAM  yang  dilakukan oleh Myanmar pun bukanlah pelanggaran HAM  biasa  melainkan  pelanggaran  berat HAM karena telah melakukan penahanan terhadap  tokoh  demokrasi  Aung  San  Suu Kyi.  Atas  penangkapan  dan  penahanan secara  sewenang-wenang  terhadap  Suu Kyi  maka  masyarakat  internasional  ikut melakukan  kecaman  terhadap  Myanmar baik melalui organisasi internasional atau pun tindakan lain untuk ikut mengupayakan kebebasan bagi Suu Kyi.
Dengan berbagai mekanisme serta prosedur-prosedur  yang  terdapat  di Dewan HAM menandakan bahwa dewasa ini  hak  asasi  manusia  sudah  menjadi  isu global  yang  melanda  seluruh  dunia.  Jika suatu  negara  melakukan  pelanggaran HAM terlebih merupakan suatu pelanggaran berat HAM maka masyarakat internasional  seketika  dan  spontan  akan memberikan  reaksinya.  Hal  tersebut mengisyaratkan  bahwa  negara-negara tidak  lagi  dapat  berlindung  di  balik kedaulatan teritorialnya atas pelanggaran
hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di wilayah.Masyarakat  internasional  yang ikut  melakukan  inervensi  terhadap Myanmar  semata-mata  hanya  untuk menghentikan  pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang terus menerus terjadi di negara tersebut.

## SIMPULAN
Era baru Dewan HAM PBB saat ini telah memberikan kewenangan kepadanya  untuk  dapat  melakukan tindakan  yang  tegas  sekalipun  terhadap setiap  pelanggaran  HAM  di  seluruh dunia.Kinerja  Dewan  HAM  yang  konkret terlihat dalam upaya pembebasan seorang  tahanan  rumah  sekaligus  tokoh demokrasi  Myanmar  Aung  San  Suu  Kyi.
Dalam resolusi
Dewan HAM A/HRC/10/19  tahun  2009  par.  38 disebutkan
bahwa, “ The Special Rapporteur  reiterates  his  call  for  the termination  of  Daw  Aung  San  Suu  Kyi’s detention  under  house  arrest,  which  is  in contravention  of  articles  9,  10  and  19  of the  Universal  Declaration  of  Human Rights…” Ketiga  pasal  tersebut  sama  – sama  menyebutkan  bahwa  seseorang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan  pendapat,  larangan  atas
penangkapan  sewenang-wenang  hingga memiliki  hak  atas  pengadilan  yang  adil dalam  pasal  10.  Adanya  resolusi  yang dilakukan  oleh  kelompok  kerja  ( Special Rapporteur ) tersebut membuktikan salah satu  langkah  Dewan  HAM  dalam  ikut berperan  aktif  dalam  pembebasan  tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Penangkapan,  penahanan,  hingga peradilan  yang  sewenang-wenang  yang dialami  oleh  Suu  Kyi  merupakan  suatu kejahatan kemanusiaan yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip dasar  hukum  internasional.Atas  dasar tersebut  pula  masyarakat  internasional dirasa berhak untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan Myanmar sebagai  suatu  negara.Melalui  mekanisme Universal  Periodic  Review Dewan  HAM memiliki hak untuk meminta laporan dari setiap negara atas kondisi HAM yang ada di wilayah teritorialnya. Maka dalam UPR 10 th di  Geneva,  24  Januari  –  4  Februari 2011  par.  29  disebutkan “The  Secretary- General, the High Commissioner for Human Rights,  the  Security  Council,  the  General Assembly,  the  Human  Rights  Council  and the Special Rapporteur on  the situation of human  rights  in  Myanmar  called  for  the immediate  release  of  Daw  Aung  San  Suu
Kyi,  and  of  all  remaining  political prisoners.” Artinya  organ-organ  tersebut telah  mengeluarkan  seruan-seruan  agar pemerintah Myanmar segera membebaskan  Aung  San  Suu  Kyi  dari tahanan rumahnya. Hal tersebut membuktikan  bahwa  jika  pelanggaran HAM  terjadi  di  suatu  negara  terlebih merupakan suatu pelanggaran berat HAM maka  masyarakat  internasional  seketika dan spontan akan memberikan reaksinya. Selain  itu  juga  mengisyaratkan  bahwa negara-negara tidak lagi dapat berlindung di  balik  kedaulatan  teritorialnya  atas pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang terjadi  di  wilayah  negaranya,  termasuk Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ambarwati, dkk, 2009, Hukum Humaniter Internasional  dalam  Studi  Hubungan Internasional ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Adji  Samekto,  2009, Negara  dalam Dimensi  Hukum  Internasional ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Boer  Mauna,  2005, Hukum  Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , PT. Alumni, Bandung.
C. de Rover, 2000, To Serve & to Protect – Acuan  Universal  Penegakan  HAM ,  PT. RajaGrafindo Persada.
Huala  Adolf,  2002, Aspek-Aspek  Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi,  2008, Hukum  Hak  Asasi  Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta.
Masyhur  Effendi  dan  Taufani  Sukmana Evandri,  2010, HAM    Dalam  Dimensi Dinamika  Yuridis,  Sosial,  Politik ,  Ghalia Indonesia, Bogor.
Sri Setianingsih Suwardi, 2004, Pengantar Hukum Organisasi
Internasional ,  Universitas  Indonesia  (UI- Press), Jakarta.

## INTERNET
Rudi  M.Rizki,  “Pokok-Pokok  Hukum  Hak Asasi  Manusia  Internasional”,  diakses pada  tanggal  19  Maret  2016,  URL: www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok_ pokok_HAM_Intl.pdf
Richard B. Bilder, “Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia”, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, URL: http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/ Tinjauan_Umum_Hukum_HAM.pdf
Tomy Gutomo, “Makna Kemenangan NLD bagi  Suu  Kyi”,  diakses  pada  tanggal  19 Maret 2016, URL : http://library.uinsby.ac.id/index.php/ne ws-and-events/947-makna-kemenangan- nld-bagi-suu-kyi
Renne  R.A  Kawilarang  dan  Shinta  Eka Puspasari, 2009, “ PBB: Penahanan Suu Kyi Melanggar  Hukum ”,  diakses  pada  19 Maret 2016, URL:
http://dunia.vivanews.com/news/read/4
3454pbb- penahanan_suu_kyi_melanggar_hukum
Universal Periodic Review, diakses 1 Maret 2016,
URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/U PR/Pages/UPRmain.aspx
Background  information  on  the  Advisory Committee , diakses 3 Maret 2016, URL : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR C/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACInd ex.aspx
Special  Procedures  of  The  Human  Rights Council, diakses  3  Maret  2016,  URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ chr/special/index.htm

## INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
Piagam PBB
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi
Manusia (UDHR)
ICCPR
Resolusi Majelis Umum PBB
Resolusi Dewan HAM PBB