## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1519-1527 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3121
Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
Annisa Dian Puspasari, Bening Ayu Intan Rizkina, Marchel Arthursandy Kumakauw Politeknik Imigrasi
Correspondence: annisadpuspa17@gmail.com, beningayu563@gmail.com, marchelarthur5@gmail.com
Abstrak. Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak  negara  berusaha  melakukan  kerja  sama  untuk  memberantas,  melawan,  dan  mencegah  kejahatan  ini. Keimigrasian  Indonesia  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  fungsi  mengawasi  pergerakan  lalu  lintas orang keluar masuk wilayah suatu negara, memiliki peran besar dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia  dan  perdagangan  orang.  Kondisi  geografis  wilayah  negara  Indonesia  yang  strategis  memungkinkan untuk  dilakukannya  penyelundupan  manusia.  Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  ini salah satunya keadaan geografis dan tingkat kemiskinan yang tinggi serta kurangnya pengetahuan WNI terkait kejahatan  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  manusia  menjadi  faktor  pendorong  mudahnya  terjadinya kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Tingginya jumlah pelaku dan korban Penyelundupan Manusia  dan  Perdagangan  Orang  yang  korbannya  adalah  WNI  menjadi  suatu  keprihatinan  dan  merupakan urgensi Keimigrasian Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam memberantas kejahatan Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan  Orang.  Peran  keimigrasian  dibutuhkan  dalam  menangani  hal  ini. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi  Keimigrasian.  Salah  satu  fungsi  keimigrasian  yaitu  pengawasan  menjadi  concern  utama  dalam memberantas  kejahatan  Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan  Orang.  Pengawasan  dilakukan  pada  saat WNI  mengajukan  permohonan  dokumen  perjalanan  dan  pengawasan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI) baik  di  pelabuhan  laut,  bandar  udara,  pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain  sebagai  tempat  masuk  dan  keluar Wilayah  Indonesia  yang  merupakan  tempat  dilakukannya  pemeriksaan  orang  yang  masuk  keluar  wilayah Indonesia,  serta  pengawasan  di  perbatasan-perbatasan  wilayah  negara  republic  Indonesia.  Pengawasan  yang dilakukan  untuk  memastikan  para  migran  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  secara  legal  melalui  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan undang-undang no 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Kata kunci : penyelundupan manusia; perdagangan manusia; kejahatan transnasional; keimigrasian
Abstract.  People  Smuggling and  Trafficking  in  Persons  is  a  transnational  crime  that  involves  many  countries trying to work together to eradicate, fight and prevent these crimes. Indonesian Immigration as a government agency that has the function of supervising the movement of traffic in and out of the territory of a country, has a major  role  in  eradicating  crimes  of  people  smuggling  and  trafficking  in  persons.  The  strategic  geographical condition  of  Indonesia's  territory  allows  people  to  be  smuggled.  There  are  many  factors  that  influence  the occurrence of this incident, one of which is geographical conditions and a high level of poverty and the lack of knowledge of Indonesian citizens related to crimes of trafficking in persons and people smuggling are factors that  trigger  the  occurrence  of  crimes  of  human  smuggling  and  trafficking  in  persons.  The  high  number  of perpetrators and victims of People Smuggling and Trafficking in Persons whose victims are Indonesian citizens is a spur and an urgency for Indonesian Immigration to take preventive and repressive measures in eradicating the crime of People Smuggling and Trafficking in Persons. The role of immigration is needed in dealing with this. Law number 6 of 2011 concerning immigration is the legal basis for carrying out the duties and functions of  Immigration.  One  of  the  functions  of  immigration,  namely  supervision,  is  a  major  concern  in  eradicating crimes  of  People  Smuggling  and  Trafficking  in  Persons.  Supervision  is  carried  out  when  Indonesian  citizens apply  for  travel  documents  and  supervision  at  Immigration  Checkpoints  either  at  seaports,  airports,  cross- border posts, or other places as places of entry and exit from the Indonesian Territory which are places where inspections of peop\\tory are carried out. Indonesia, as well as supervision at the borders of the territory of the Republic of Indonesia. Supervision is carried out to ensure that migrants enter and leave Indonesian territory legally through Immigration Checkpoints in accordance with Immigration Law Number. 6 of 2011 concerning Immigration.
Keywords : people smuggling; trafficking in persons; transnational crime; immigration.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  lintas  negara  merupakan  isu yang  tidak  berakar,  karena  kejahatan  ini melibatkan  banyak  negara  berpartisipasi  di dalamnya,  baik  sebagai  pelaku  maupun  korban. Menurut G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional  adalah  istilah  yuridis  mengenai ilmu  tentang  kejahatan,  yang  diciptakan  oleh perserikatan  bangsa-bangsa  bidang  pencegahan kejahatan  dan  peradilan  pidana  dalam  hal mengidentifikasikan  fenomena  pidana  tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar  hukum  dari  beberapa  negara,  atau memiliki  dampak  pada  negara  lain.”  (Ambia dkk, 2018). Kejahatan lintas negara yang paling sering terjadi yaitu Penyelundupan Manusia dan Perdagangan  Orang.  Kejahatan  ini  melibatkan banyak  negara  yang  mana  partisipan  dari kejahatan  ini  merupakan  Warga  Negara  Asing dan  Warga  Negara  Indonesia.  Kemudian berdasarkan United Nations Convention Against Transnational  Organized  Crime  (UNTOC)  yang merupakan konvensi melawan kejahatan transnasional,  pada  Pasal  3  Ayat  (2), suatu tindak pidana bersifat transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu  negara  tetapi  merupakan  bagian  penting dari persiapannya perencanaan, pengarahan atau pengawasan berlangsung di negara lain, dilakukan  di  satu  negara  tetapi  melibatkan kelompok  kriminal  terorganisir  yang  terlibat dalam  kegiatan  kriminal  di  lebih  dari  satu negara,  atau  kejahatan  itu  dilakukan  di  satu negara tetapi memiliki efek substansial di negara lain (UNODC, 2004).
Indonesia sebagai Negara yang berdaulat berkepentingan menetapkan instrumen hukum  keimigrasian  nasional  yang  merupakan atribut  yang  sangat  penting  dalam  menegakkan kedaulatan hukum dan wilayah teritorial Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Hasan,  2015). Instrumen hukum keimigrasian nasional tersebut adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian. Indonesia memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  siapa  saja  yang boleh  memasuki  wilayah  negara  Indonesia  baik di  darat,  laut,  dan  udara.  Keimigrasian  sebagai lembaga  yang  mengawasi  lalu  lintas  orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menetapkan selective policy, hanya orang-orang asing  yang  memberikan  manfaat  dan  tidak membahayakan keamanan negara saja yang bisa masuk  ke  Indonesia.  Kebijakan  ini  merupakan salah  satu  tindakan  filterisasi  terhadap  orang
asing yang akan masuk wilayah Indonesia, serta mencegah  masuknya  illegal  migrant  yang berpotensi menimbulkan kejahatan transnasional. Letak  geografis  negara  Indonesia yang  strategis  dan  sebagai  negara  kepulauan berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara  yaitu  Malaysia,  Singapura,  dan Vietnam.  Negara  Indonesia  terletak  strategis  di persilangan  antara  Benua  Asia  dan  Benua Australia,  serta  dua  Samudera  yaitu  Samudera Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  menjadi  titik strategis untuk melakukan kegiatan Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan Orang.  Indonesia  sebagai  negara  tujuan  atau negara  transit  untuk  Penyelundupan  Manusia yang  akan  diselundupkan  ke  negara  lain. Indonesia memiliki titik-titik di daerah perbatasan  yang  merupakan  daerah  rawan tempat  dilakukannya  Penyelundupan  Manusia dan  Perdagangan  Orang.  Bagian  dari  wilayah teritorial Indonesia yang terletak pada sisi dalam sepanjang  batas  wilayah  Indonesia  dengan negara  lain  merupakan  kawasan  perbatasan. Sebagai  wilayah  pemisah  kedaulatan  negara, kawasan perbatasan tersebut merupakan gerbang keluar  masuknya  pelintas  batas  wilayah  Negara (baik  manusia  maupun  barang),  sehingga  pada tempat  perlintasan  tersebut  didirikan  Pos  Lintas Batas Negara (PLBN).
Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara,  karena  kejahatan  ini  bersifat  kejahatan transnasional maka baik pelaku dan/atau korban merupakan  warga  negara  asing.  Kejahatan  ini tidak  dapat  dilakukan  sendiri,  tetapi  berjaring dan  dilakukan  bersama-sama  baik  pelaku, kemudian  orang  yang  menyiapkan  alat  dan transportasi  yang  diperlukan  untuk  mengangkut orang  yang  akan  diselundupkan.  Maka  pelaku memerlukan  bantuan  dari  para  penduduk  yang bermukim di daerah perbatasan untuk berpartisipasi  dalam  kejahatan  ini.  Kurangnya pengetahuan para penduduk mengenai kejahatan transnasional  serta  hukuman  pidana  kejahatan transnasional  menjadikan  potensi  untuk  mereka berpartisipasi  dalam  kejahatan  ini.  Selain  letak geografis  yang  strategis,  kemiskinan  juga menjadi  salah  satu  factor  yang  besar  pemicu terjadinya kejahatan transnasional penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara  yang memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi, khususnya  para  penduduk  di  daerah  pedalaman yang  nilai  Upah  Minimum  Regional  (UMR)
Annisa  Dian  Puspasari  et  al.,  Peran  Imigrasi  Indonesia  dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
yang  rendah  tidak  setinggi  di  ibu  kota.  Para penduduk yang ingin mencari penghidupan yang lebih  layak  untuk  memperbaiki  perekonomian mereka  berinisiatif  untuk  mencari  pekerjaan  di luar  negeri  dengan  harapan  mendapatkan penghidupan  yang  lebih  baik  lagi  sehingga mereka mudah diiming-imingi pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas, baik perusahaan maupun jenis pekerjaan yang ditawarkan. Proses perekrutan  dilakukan  secara  ilegal.  Akibatnya banyak  illegal  migrant  yang  bekerja  di  luar negeri  dan  menjadi  korban  perdagangan manusia.  Illegal migrant merupakan orang  yang masuk  atau  keluar  suatu  wilayah  negara  tidak melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) atau tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  hukum  yang berlaku  di  suatu  negara.  Karena  para  illegal migrant  keluar  wilayah  Indonesia  secara  ilegal baik  pada  saat  proses  pengajuan  permohonan dokumen  perjalanan  sampai  izin  tinggal  yang dimiliki  untuk  bertempat  tinggal  di  luar  negeri, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pengawasan dan perlindungan hukum negara Indonesia untuk warga negaranya di luar negeri.
Keimigrasian memiliki empat (4) fungsi yang mberenjadi pondasi utama dalam melindungi  dan  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan  Hukum,  Keamanan  Negara,  dan sebagai  Fasilitator  Pembangunan  Kesejahteraan masyarakat.  Salah  satu  fungsi  yang  menjadi tombak dalam memberantas kejahatan transnasional  Penyelundupan  Manusia  dan Perdagangan  Orang  adalah  Fungsi  Penegakan Hukum  dan  Keamanan  Negara.  Dalam  hal  ini, Petugas Imigrasi memiliki tugas mengawasi lalu lintas  orang  keluar  masuk  wilayah  Indonesia baik  di  darat,  laut,  maupun  udara,  serta perbatasan  wilayah  negara  republic  Indonesia. Pengawasan  yang  dimaksud  adalah  mengawasi dan  melakukan  tindakan  keimigrasian,  mulai dari memeriksa secara khusus dokumen perjalanan  yang  dimiliki,  izin  tinggal  yang dimiliki, kegiatan yang dilakukan selama berada di  wilayah  Indonesia  hingga  tenggat  waktu untuk  berada  di  wilayah  Indonesia.  Para  Illegal Migrant  yang  masuk  dan/atau  keluar  wilayah Indonesia  tidak  melalui  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  (TPI)  akan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  berdasarkan  Undang- undang no 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peran Keimigrasian Indonesia dalam memberantas kejahatan Penyelundupan Manusia
dan  Perdagangan  Orang  diwujudkan  dengan memasukan kejahatan transnasional Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan Orang  sebagai  tindak  pidana  keimigrasian  serta perlindungan  terhadap  korban  Penyelundupan Manusia  dan  Perdagangan  Orang  ke  dalam Undang-undang  nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian pada Bagian Keempat Penanganan terhadap  Korban  Perdagangan  Orang  dan Penyelundupan  Manusia.  Tidak  hanya  itu, Keimigrasian  Indonesia  bekerja  sama  dengan instansi  kepolisian  serta  instansi-instansi  lain, lembaga  pemerintahan  baik  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri  dengan  Kerjasama  bilateral dan  multilateral  yang  dilakukan  oleh  Imigrasi Indonesia  dengan  negara  lain  yang  dianggap mampu menerapkan national security. Kerjasama bilateral dan multilateral diwujudkan dengan  memberikan  pelatihan  khusus  terhadap petugas imigrasi yang bertujuan untuk membentuk  kecakapan  para  petugas  imigrasi dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  melindungi dan  menegakkan  kedaulatan  negara.  Kerjasama tersebut  berupa  pelatihan  dan  pertukaran informasi mengenai strategi dan modus kejahatan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan  Orang  agar  tiap-tiap  negara memiliki kekuatan serta kemampuan yang sama rata dalam memberantas dan melawan kejahatan transnasional.
Alasan mengapa kejahatan transnasional harus  diperangi  di  Indonesia,  karena  kejahatan ini sudah dianggap sebagai bagian dari ancaman aktual.  Latar  belakang  Indonesia  yang  memiliki kedudukan  geografis  yang  sangat  strategis  di jalur  perdagangan  dunia,  di  mana  Indonesia memiliki  4  selat  yang  menjadi  jalur  utama  lalu lintas  perdagangan  dunia  yaitu:  Selat  Malaka, Selat  Sunda,  Selat  Lombok  dan  Selat  Makasar maupun  adanya  alur  laut  kepulauan  Indonesia (ALKI-PP 37/2002); memiliki jumlah penduduk yang besar (lebih dari 240 juta orang); memiliki kekayaan/sumber  daya  alam  yang  berlimpah. Kejahatan  ini  dapat  mengancam  sovereignty (kedaulatan negara) karena kejahatan ini bersifat group  maka  kejahatan  ini  terorganisasi  dan berjaring sehingga dapat mengendalikan aktivitasnya  dari  luar  yurisdiksi  negara  tanpa perlu  berada  di  negara  yang  bersangkutan. Aktivitas  cross  border  (lintas  batas)  ini  kecil kemungkinan  lolos  dari  jangkauan  aparat negara. Mengingat, kejahatan yang dilakukan ini bersifat  massif,  maka  akan  berdampak  pada terancamnya kedaulatan negara. Terlebih, persoalan  agenda  dan/atau  tuntutan  agenda
reformasi belum sepenuhnya memenuhi harapan.

## METODE
Jenis pendekatan yang digunakan merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  bersifat kualitatif.  Penelitian  ini  melakukan  pendekatan dengan menggambarkan, menjelaskan, menganalisis,  serta  mengembangkan  terkait rumusan  masalah  yang  dibahas.  Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan  perundang-undangan,  bahan  pustaka penelitian (buku dan karya ilmiah), serta sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan  logika  berpikir  campuran  berupa penalaran,  yang  merupakan  kombinasi  dari berpikir  induktif  yaitu  proses  yang  muncul dalam logika berpikir campuran seperti abstraksi,  nilai,  prinsip,  konsep,  norma  untuk memecahkan  masalah  yang  dihadapi,  berputar bolak-balik dalam proses campuran.

## HASIL
Faktor yang mempengaruhi terjadinya
Kejahatan Penyelundupan Manusia dan

## Perdagangan Orang
Penyelundupan  Manusia  berdasarkan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  adalah  perbuatan  yang  bertujuan mencari  keuntungan,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  sendiri  atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok  orang,  baik  secara  terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang  lain  untuk  membawa  seseorang  atau kelompok  orang,  baik  secara  terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak  secara  sah  untuk  memasuki  Wilayah Indonesia  atau  keluar  Wilayah  Indonesia dan/atau  masuk  wilayah  negara lain  yang  orang tersebut  tidak  memiliki  hak  untuk  memasuki wilayah  tersebut  secara  sah,  baik  dengan menggunakan  dokumen  sah  maupun  dokumen palsu,  atau  tanpa  menggunakan  Dokumen Perjalanan,  baik  melalui  pemeriksaan  imigrasi maupun  tidak.  Hal  ini  tentu  kebanyakan dilatarbelakangi  oleh  keinginan  mendapatkan kehidupan  yang  lebih  baik  di  negara  tujuan. Penyelundupan  Manusia  merugikan  banyak orang,  tidak  hanya  korban  tetapi  keseluruhan dan mengancam kedaulatan negara asal maupun negara tujuan orang tersebut diselundupkan.
Perdagangan  orang  merupakan  kejahatan berencana  yang  dilakukan  lintas  negara  dengan merekrut,  mengangkut,  menampung,  mengirim, memindahkan  atau  menerima  seseorang  dengan menggunakan ancaman baik penggunaan kekerasan,  hingga  penculikan,  pemenjaraan, pemalsuan,  penipuan,  serta  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  lemah  yang  bertujuan mengeksploitasi  pihak  lain  dan  mengambil keuntungan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan,  20)  Perdagangan  orang  adalah ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  pemenjaraan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kerugian,  atau pemberian  pembayaran  atau  keuntungan  untuk memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang menguasai orang lain, baik di dalam maupun di luar. Dilakukan antar negara untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Setelah  mengetahui  pengertian  tentang penyelundupan manusia dan perdagangan orang, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan ini bisa terjadi yaitu
a. Letak  Geografis  Negara  Indonesia  yang strategis  dan  menjadi  negara  yang  wilayah lautnya  lebih  luas  dari  pada  wilayah daratannya membuat mudahnya para penyeludupan  manusia  dan  perdagangan orang  leluasa  mencari  celah  untuk  lewat perairan  Indonesia  yang  sulit  dijangkau. Selain  itu  negara  Indonesia  masih  lemah dalam  melakukan  pengawasan  di  laut,  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum  perairan seperti  TNI  AL,  POLAIRUD  (Kepolisian Air-Udara)  dalam  mencegah  adanya  jalur illegal  di  perlintasan  air  dari  negara  lain maupun  ke  negara  lain.  Kepolisian  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  penegak hukum  juga  masih  lemah,  khususnya  di wilayah yurisdiksi yang masih sulit dijangkau  yaitu  tempat-tempat  tertutup. Dalam  upaya  pencegahan  seperti  ini,  Polri, TNI,  Imigrasi,  dan  penegak  hukum  lainya harus bekerjasama dengan instansi pemerintah,  sampai  ke  tingkat  daerah,  kota maupun pedesaan untuk melakukan pengawasan  di  wilayah  Perairan  terutama
(Pratama, 2017)
b. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan orang-orang terdesak
melalukan  tindakan  pintas  menjadi  imigran gelap  contoh  didasari  karena  tidak  kuat secara  finansial  dan  tidak  bisa  memiliki
Annisa  Dian  Puspasari  et  al.,  Peran  Imigrasi  Indonesia  dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya di negara sendiri serta dapat dilihat dari  sudut  pandang  ekonomi,  politik, kemanan, contohnya konflik di daerah timur tengah yang menyebabkan negara iran, irak, pakistan,  dan  afganistan  melakukan  migrasi ke  australia  karena  terancam  keamananya dan  mengalami  krisis  ekonomi  yang menyebabkan  kemiskinan.  Masalah  ini dapat  menyebabkan  masalah  transnasional dan  berdampak  ke  negara-negara  lain (Ambia dkk, 2018).
c. Kurangnya pengetahuan WNI terkait kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan  manusia.  Sehingga  banyak WNI  yang  tertipu  oleh  para  mafia perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia  dengan  dijanjikan  akan  segera bekerja mendapatkan uang banyak, kemudian  saat  di  sekitar  lingkungannya  ada yang  menjadi  korban  perdagangan  orang dan penyulundupan Manusia, WNI
terkadang  tidak  tau  bahwa  sebenarnya  hal itu  merupakan  tindak  kriminal,  sehingga sangat perlu pemerintah Indonesia memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan kepada masyarakat seperti anak-anak, remaja,  pelajar/mahasiswa,  pemuda  dan orang  tua  agar  mereka  paham  dan  menegrti akan tindak perdagangan orang dan penyelundupan  manusia.  Selain  itu  agar pemikirannya  terbuka  dan  taat  pada  hukum serta mematuhi norma-norma yang ada. Hal ini merupakan fungsi penting untuk meningkatkan  disiplin  nasional  (Pratama, 2017).
d. Kurangnya  payung  Hukum  yang  mengatur tentang perdagangan orang dan penyelundupan  di  Indonesia.  Berdasarkan Undang-Undang  No  15  Tahun  2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan,  akan  tetapi  hingga  saat  ini belum  ada  undang-undang  khusus  untuk tindak  pidana  penyelundupan  manusia  dan perdagangan  orang.  Bahkan  fenomena masuknya  imigran  gelap  ke  Indonesia termasuk  kategari  people  smuggling,  tetapi karena  belum  ada  undang-undang  khusus, selama  ini  pihak  Polri  dalam  proses penyidikan  hanya  menggunakan  Undang- Undang Keimigrasian. Fenomena ini menyebabkan  masalah  bahwa  hanya  warga indonesia  yang  bisa  menjadi  tersangka, sementara para imigran gelap bisa lepas dari
tuntunan hukum indonesia karena berlindung  berdasarkan  konsep  people smuggling.  Pada  pasal  111  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian bisa melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga penegak  hukum  lainnya,  tapi  kenyataannya kerjasama ini hanya dilakukan saat perbantuan  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  dari  Keimigrasian  kepada  Polri sebagai  lembaga  penegak  hukum.  Maksud dari penyidikan bertujuan untuk menentukan siapa  yang  melakukan  kejahatan  dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan  yang  telah  dilakukan.  Maka penyidik mengumpulkan keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Maka perlunya hubungan baik antara keimigrasian dan  kepolisian  agar  menghasilkan  suatu hukum  yang  berdasarkan  pada  legitimitas atau  keabsahan  yang  logis,  etis,  dan  estetis secara yuridis (Pratama, 2017)
Berdasarkan  faktor-  faktor  tersebut  hal ini  menjadi  urgensi  keimigrasian  Indonesia dalam menangani kasus Penyelundupan Manusia.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  kejahatan  ini  dan  hal  ini  tidak  hanya semata-mata  tanggung  jawab  imigrasi  sebagai Lembaga  yang  memang  memiliki  kewenangan dalam  memeriksa  dan  mengawasi  pergerakan orang  masuk  keluar  wilayah  Indonesia  tetapi kejahatan Penyelundupan Manusia adalah masalah  bersama  dan  seluruh  aspek  masyarakat memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  untuk memberantas  dan  melawan  kejahatan  ini, mengingat banyak sekali yang dirugikan.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara peserta  United  Nation  Convention  Against Transnational  Organized  Crime  (UNTOC) memiliki  kewajiban  besar  dalam  memberantas kejahatan ini karena komitmen bersama negara- negara  peserta  untuk  bekerja  sama  dalam memberantas  kejahatan  ini.  Salah  satu  tindakan yang dilakukan negara Indonesia dalam memerangi kejahatan ini adalah dengan memasukan  kejahatan  ini  ke  dalam  undang- undang  nasional  nya.  Tidak  hanya  memasukan kejahatan  ini  sebagai  kriminalitas  tetapi  juga membuat peraturan dalam undang-undang nasional  terkait  dengan  perlindungan  terhadap korban,  baik  perlindungan  hukum  maupun perlindungan  korban  saat  berada  di  wilayah Indonesia. Perlindungan yang diberikan terhadap korban tidak hanya itu, negara harus memastikan korban  selamat  dan  mendapat  perlindungan
Annisa  Dian  Puspasari  et  al.,  Peran  Imigrasi  Indonesia  dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
hingga  korban  sampai  ke  negara  asalnya.  Hak Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang adalah memperoleh kerahasiaan identitas, hak tersebut juga diberikan kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua, korban atau ahli warisnya berhak  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan, rehabilitasi  sosial,  pemulangan  dan  reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan  mengalami  penderitaan  baik  fisik maupun  psikis,  mendapat  hak  dan  perlindungan sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan lain. (Waluyo, 2011)
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan  Kepolisian,  Imigrasi,  TNI,  maupun instansi  lain  terkait  untuk  mengatasi  masalah dan  melakukan  pencegahan  terhadap  kejahatan people smuggling antara lain; faktor internal dan eksternal.  Faktor  internal  dapat  melakukan upaya berupa memberikan bimbingan, pembinaan, sosialisai tentang perdagangan orang dan penyelundupan manusia, kemudian melakukan patroli, dan meningkatkan sarana dan prasarana.  Faktor  eksternal  dapat  meningkatkan pengetahuan  masyarakat  dan  partisipasi  serata meningkatkan  pengawasan  perbatasan,  dan wilayah  yang  sulit  dijangkau  dan  dipelabuhan- pelabuhan illegal (Pratama, 2017).
Peran
Keimigrasian
Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Penyelundupan
Manusia dan Perdagangan Orang
Pada Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian dijelaskan  bahwa  Penyelundupan  Manusia merupakan  suatu  tindakan  pelanggaran  yang dengan  sengaja  membawa  seseorang  maupun sekelompok  orang  untuk  masuk  ke  wilayah Indonesia maupun keluar wilayah Indonesia baik dengan  menggunakan  dokumen  yang  sah maupun  dokumen  yang  tidak  sah/ilegal  bahkan dapat  juga  dilakukan  tanpa  menggunakan dokumen  perjalanan  dimana  hal  tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan  semata.  Tindakan  penyelundupan manusia dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok  orang  yang  tentunya  hal  ini dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki  hak secara  sah  baik  melalui  pemeriksaan  imigrasi maupun tidak.
Sedangkan  definisi  dari  Perdagangan Orang  ( Human  Trafficking )  dapat  dilihat  dari Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  bahwa  Perdagangan  orang  merupakan
tindak  pidana  dengan  cara  pengangkutan, perekrutan,  dan/atau  penerimaan  seseorang dengan ancaman, kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, serta tindakan yang  melanggar  lainnya  yang  hal  ini  dilakukan untuk tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan orang  tereksploitasi  Tindakan  Penyelundupan Orang  dan  Perdagangan  Orang  merupakan  hal yang patut diperhatikan serta dicegah di wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi Imigrasi Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal  Imigrasi  (Ditjenim/Ditjen  Imigrasi). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  juga  menjelaskan  upaya  preventif dan  upaya  represif  yang  dapat  dilakukan Imigrasi dalam hal ini DJI untuk mencegah dan memberantas  tindakan  penyelundupan  dan perdagangan orang. Hal tersebut dijelaskan pada pasal  89  ayat  (1).  Pada  pasal  ini  dijelaskan bahwa  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk  memiliki  wewenang  untuk  melakukan tindakan represif  dan  preventif  untuk mencegah tindak  pidana  perdagangan  dan  penyelundupan orang. Upaya preventif yang dapat dilakukan,antara lain :
a. Saling  bertukar  informasi  mengenai  modus operandi,pengawasan,pengamanan,serta legitimasi dan validitas Dokumen Perjalanan yang  dilakukan  dengan  cara  bekerja  sama dengan  negara  lain  dan/atau  instansi  terkait di  dalam  negeri.  Dalam  praktiknya,tindak pidana perdagangan maupun penyelundupan orang  sering  kali  terjadi  dengan  berbagai macam modus operandinya (Rosyda, 2019). Salah  satunya  yaitu  karena  ingin  mencari pekerjaan  di  negara  lain  demi  mendapatkan pekerjaan  serta  kehidupan  yang  lebih  baik. Hal  ini  biasanya  juga  disebabkan  karena minimnya lapangan pekerjaan di negara asal mereka  sehingga  mengharuskan  mereka untuk  mencari  pekerjaan  di  negara  lain. Keadaan  terdesak  seperti  inilah  yang  tidak dapat dibatasi oleh instansi atau pemerintah. Hak untuk mencari pekerjaan demi mendapat  kehidupan  yang  lebih  baik merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian,yang harus menjadi perhatian bagi instansi penegak hukum terkait pada kondisi ini  yaitu  dengan  menjamin  keamanan dengan  cara  bekerjasama  untuk  saling bertukar  informasi  dengan  negara  yang menjadi  tujuan  untuk  mencari  pekerjaan masyarakat. Dengan dilakukannya kerjasama  tersebut,maka  akan  diperoleh informasi-informasi  yang  berguna  untuk
Annisa  Dian  Puspasari  et  al.,  Peran  Imigrasi  Indonesia  dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
memantau  pergerakan  masyarakat  yang keluar/masuk  di  negara  tersebut  sehingga dapat  mencegah  serta  mengurangi  tindak pidana  perdagangan  dan  penyelundupan orang (Karisoh, 2015)
b. Melakukan pelatihan bersama dengan negara  lain  dalam  hal  pengamanan  dan peningkatan kualitas Dokumen
Perjalanan,deteksi dokumen ilegal,dan deteksi  penyelundupan  orang  baik  secara konvensional  maupun  non-konvensional. Berdasarkan  Pasal  14  Protokol  Konvensi Melawan Kejahatan Transnasional, dinyatakan  bahwa  seluruh  Negara  Peserta termasuk  Indonesia  harus  memberikan/ memperkuat  pelatihan  khusus  bagi  pejabat imigrasi  dan  pejabat  lainnya  yang  relevan dalam  mencegah  kejahatan  penyelundupan manusia dan memperlakukan secara manusiawi  para  imigran  yang  menjadi korban  serta  menghormati  hak-hak  mereka. Kerjasama  diwujudkan  dengan  menjalin hubungan  internasional  dengan  negara  lain dapat  menghasilkan  banyak  manfaat  di berbagai bidang.
Baik di bidang politik,ekonomi,maupun
keamanan.
Hubungan  Internasional  dengan  negara  lain dapat  dilakukan  baik  dengan  cara  Bilateral yaitu hubungan internasional yang dilakukan oleh  2  negara  saja  atau  dengan  cara Multilateral  yaitu  hubungan  internasional yang  dilakukan  beberapa  negara.  Hubungan internasional  yang  dilakukan  dengan  negara lain  juga  memiliki  manfaat  bagi  instansi pemerintah  dibawahnya  untuk  melakukan kerjasama  internasional  dengan  negara  lain. Hal ini juga yang dapat dimanfaatkan Ditjen Imigrasi untuk melakukan kerjasama dengan instansi negara lain dalam rangka meningkatkan  serta  mempererat  hubungan internasional  sekaligus  bertukar  informasi dan  melakukan  pelatihan  bersama  untuk meningkatkan  kualitas  guna  mencegah  dan menangani kasus tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang.
c. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat berupa  pemahaman  bahwa  penyelundupan dan perdagangan orang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindakan tersebut.  Sosialisasi  merupakan  proses belajar  dan  mengajar  dalam  berperilaku  di masyarakat  yang  dilakukan  dengan  cara berinteraksi secara 2 arah. Dengan dilakukannya suatu sosialisasi maka
diharapkan  bahwa  peserta  yang  menghadiri sosialisasi dapat menerapkan materi sosialisasi  dalam  kehidupan  di  masyarakat sehingga  dapat  mengembangkan  pola-pola perilaku  sosial  bersama  anggota masyarakat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi  mempunyai  manfaat  yang  besar dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat. Maka hal ini dapat dimanfaatkan juga untuk memberikan  sosialisasi  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  melalui kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman  betapa  berbahayanya  tindak pidana  perdagangan  dan  penyelundupan orang  yang  bisa  terjadi  kepada  siapapun. Disamping itu,dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat mencegah dan mengurangi timbulnya korban baru  tindak  pidana perdagangan  dan penyelundupan orang.
d. Memastikan  bahwa  Dokumen  Perjalanan yang berisikan identitas pemiliknya merupakan dokumen yang sah dan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak dapat dipalsukan atau disalahgunakan untuk tindakan  yang  melanggar  hukum.  Dokumen Perjalanan  merupakan  dokumen  penting yang  menunjukkan  bukti  kewarganegaraan seseorang  yang  sah  bahwa  orang  tersebut merupakan  seorang  warga  negara  dari negara tertentu. Apabila dokumen perjalanan  tersebut  merupakan  sah  maka orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan  dari  negaranya  meskipun orang  tersebut  berada  di  luar  wilayah negaranya.  Dari  sini  dapat  kita  lihat  betapa pentingnya dokumen perjalanan dan apabila dokumen perjalanan tersebut bukan merupakan  dokumen  yang  sah,maka  selain dianggap ilegal,pemegang dokumen
perjalanan  yang  tidak  sah  tersebut  juga terancam tidak mendapatkan
dukungan/bantuan  dari  negaranya  ketika orang  tersebut  mendapat  masalah  di  luar wilayah negaranya.
e. Menjamin integritas dan pengamanan Dokumen  Perjalanan  yang  diterbitkan  oleh atas  nama  negara.  Hal  ini  tentunya  untuk mencegah  Dokumen  Perjalanan  tersebut tidak  diterbitkan  atau  digunakan  untuk tindakan melawan hukum. Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan untuk dipergunakan  oleh  masyarakat  haruslah dokumen  perjalanan  yang  diterbitkan  oleh
Annisa  Dian  Puspasari  et  al.,  Peran  Imigrasi  Indonesia  dalam  Melawan  Kejahatan  Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang
negara  dengan  cara  yang  sah.  Dokumen tersebut haruslah diterbitkan dengan menggunakan  atas  nama  negara  sebagai jaminan bahwa dokumen perjalanan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan mencegah  agar  tidak  dipergunakan  untuk tindakan yang melawan hukum.
Adapun  upaya  represif  yang  dapat dilakukan,antara lain :
a. Melakukan  penyidikan  terhadap  pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan  orang.  Apabila  tindak  pidana perdagangan  dan  penyelundupan  telah dilakukan,maka  perlu  segera  dilakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tersebut. Hal  tersebut  dilakukan  agar  pelaku  tindak pidana  tersebut  dapat  segera  ditangkap  dan dijatuhi  sanksi  sesuai  dengan  Undang- Undang yang berlaku serta untuk mencegah tindak  pidana  tersebut  dilakukan  kembali  di kemudian hari.
b. Menjatuhi hukuman berupa Tindakan Administratif  Keimigrasian  kepada  pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan  orang.  Sesuai  dengan  yang diatur didalam Undang-Undang Keimigrasian,Tindakan Administratif
Keimigrasian (TAK) perlu diberikan kepada pelaku  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya yang  mengancam  keamanan  dan  ketertiban umum.  Hal  tersebut  sama  dengan  tindak pidana  perdagangan  dan  penyelundupan orang  yang  dapat  mengancam  keamanan bahkan  keselamatan  orang  lain.  TAK  yang diberikan  dapat  berupa  pencantuman  dalam daftar cekal,pembatalan izin tinggal,deportasi,dan pengenaan biaya beban.
c. Meningkatkan kerjasama pada bidang penyidikan  dengan  instansi  penegak  hukum lainnya.  Penyidikan  merupakan  tindakan yang  dilakukan  untuk  mencari  barang/alat bukti yang dimana alat/barang bukti tersebut akan  membuat  terang  untuk  menangkap pelaku  suatu  tindak  pidana.  Apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  merupakan  tindak pidana  perdagangan  dan  penyelundupan orang,maka  ada  kemungkinan  bahwa tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  sekelompok orang  yang  memiliki  jaringan  yang  luas  di wilayah  negara  manapun.  Maka  untuk menjangkau semua wilayah tersebut,diperlukan  kerjasama  antar  instansi penegak  hukum  dengan  instansi  lain  dan dari  instansi  manapun  untuk  mencakup
wilayah yang lebih luas agar jaringan tindak pidana tersebut dapat segera ditangkap
d. Perlindungan  Terhadap  Korban.  Dalam upaya  menangani  kejahatan  transnasional Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan Orang,  negara  peserta  konvensi  wajib melindungi  korban  yang  mana  merupakan perwujudan  dari  penerapan  Hak  Asasi Manusia.  Salah  satu  bentuk  perlindungan korban  diwujudkan  dengan  melindungi korban  selama  berada  di  wilayah  Indonesia, memberikan tempat tinggal  sementara selama  berada  di  wilayah  Indonesia,  serta memastikan  korban  pulang  ke  negaranya dengan  selamat.  Hal  ini  tercantum  dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian  pada  bagian  keempat  yang mencantumkan pasal-pasal mengenai penanganan  terhadap  korban  kejahatan transnasional  Penyelundupan  Manusia  dan Perdagangan Orang di Indonesia.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  betapa  pentingnya  dokumen  perjalanan dan  apabila  dokumen  perjalanan  tersebut  bukan merupakan  dokumen  yang  sah,maka  selain dianggap  ilegal,pemegang  dokumen  perjalanan yang  tidak  sah  tersebut  juga  terancam  tidak mendapatkan  dukungan/bantuan  dari  negaranya ketika  orang  tersebut  mendapat  masalah  di  luar wilayah  negaranya.  Hal  ini  tentunya  untuk mencegah  Dokumen  Perjalanan  tersebut  tidak diterbitkan  atau  digunakan  untuk  tindakan melawan  hukum  Dokumen  Perjalanan  yang dikeluarkan untuk dipergunakan oleh masyarakat  haruslah  dokumen  perjalanan  yang diterbitkan  oleh  negara  dengan  cara  yang  sah. Apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan  tindak  pidana  perdagangan  dan penyelundupan  orang,maka  ada  kemungkinan bahwa  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh sekelompok  orang  yang  memiliki jaringan  yang luas  di  wilayah  negara  manapun.  Maka  untuk menjangkau  semua  wilayah  tersebut,diperlukan kerjasama antar instansi penegak hukum dengan instansi  lain  dan  dari  instansi  manapun  untuk mencakup wilayah yang lebih luas agar jaringan tindak  pidana  tersebut  dapat  segera  ditangkap. Perlindungan  Terhadap  Korban  Dalam  upaya menangani kejahatan transnasional Penyelundupan  Manusia  dan  Perdagangan Orang, negara peserta konvensi wajib melindungi  korban  yang  mana  merupakan perwujudan dari penerapan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alan Hasan, 2015, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  Yang Melebihi  Batas  Waktu  Izin  Tinggal  Di Indonesia, Lex Et Societatis , 3(1), 5–13. Fachrizza  Sidi  Pratama,  2017,  Polri  di  Dumai Dalam  Lensa  Penindakan Keimigrasian, 1(2), 33–47. Farrah
Syamala Rosyda, 2019, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, 1(1) Jonathan  F.  Karisoh,  2015,  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian, Lex Administratum , 3(6), 43–52.
UNODC,  2004,  United  Nations  Convention Against  Transnational  Organized  Crime and  the  Protocols,  United  Nations Convention Against Transnational
Organized Crime and Its Protocol, 1–3. Tindak Pidana, 2017, Kejahatan Penyelundupan, and  Manusia  People,  Tindak  Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia, 1(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tahun 2007. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Warisul  Ambia,  Dinda  Mayang  Doranti,  and
Panca  Wani,  2021,  Peran  Keimigrasian Serta  Upaya  Hukum  Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional  Di  Indonesia,”  Jurnal Hukum  dan  Keadilan,  Mediasi,  8(2),
118–136.