Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254
Vol. 2, No. 5 Mei 2021 IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI

## KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Uswatun Chasanah, Tharisma Novitasari, Aisya Safira Nabila dan Kalvin Edo Wahyudi
Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur Email: Uswatunchassanah2@gmail.com, tharismanovita28@gmail.com, aisyosn26@gmail.com, kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

## Abstract
Program Keluaga Harapan   (PKH) is a  program for providing conditional social assistance to families and / someone who is poor or vulnerable who are registered in  the  integrated  data  program  for  handling  the  poor,  processed  by  the  social welfare  data  and  information  center  and  designated  as  the  beneficiary  family. However, in the distribution of the PKH in Gayungan Subdistrict, a phenomenon of media coverage was found where the withdrawal of funds amounting to Rp. 25,000, - to beneficiary families that the community considers an illegal levy. The purpose of  this  study  is  to  determine  the  implementation  of  the  PKH  in  the  sub-district  of Gayungan Surabaya in the era of new habit adaptation. This research is based on the  theory  of  George  C.  Edward  III  as  a  measure  for  the  implementation  of  the PKH  in  the  Gayungan  sub-district.  This  research  was  conducted  in  Gayungan District,  Surabaya  City  using  qualitative  methods.  The  data  collection  techniques used  were  interviews,  observation,  and  documentation  with  the  intention  of obtaining  a  comprehensive  and  in-depth  picture  of  the  Implementation  of  the Family  Hope  Program  in  the  District  of Gayungan,  Surabaya  City.  The  results  of this  study  are  expected  to  know  the  differences  in  the  distribution  of  the  Family Hope  Program  in  the  District  of  Gayungan,  Surabaya  City  before  the  pandemic and during the New Habit Adaptation. The results showed that the implementation of  PKH  based  on  George  C.  Edward  III's  theory,  namely  communication, resources,  disposition  and  bureaucratic  structure  in  PKH  Policy  Implementation has  been  successful  because  it  can  reduce  the  poverty  rate  in  Indonesia,  then  for PKH  implementation  in  New  Normal  Adaptation  there  are  Several  changes  were made from socializing communication via Zoom and the sub-district coordinator to reduce  crowds,  but  this  was  deemed  ineffective  and  inefficient,  so  the    PKH changed the strategy by dividing zones.
Keyword : public policy; Program Keluarga Harapan (PKH); New Normal Adaptation

## Abstrak
PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / seseorang  miskin  atau  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat.  Namun  dalam  penyaluran
Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Gayungan  ditemukan  fenomena pemberitaan  dari  media  dimana  ditemukan  penarikan  dana  sejumlah  Rp.  25.000,- kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  yang  telah  dianggap  masyarakat  sebagai pungutan  liar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  mengetahui  implementasi  Program Keluarga  Harapan  di  kecamatan  Gayungan  Surabaya  pada  era  adaptasi  kebiasaan baru.  Penelitian  ini  berdasarkan  teori  George  C.  Edward  III  sebagai  tolak  ukur implementasi  Program  Keluarga  Harapan  dikecamatan  Gayungan.    Penelitian  ini dilakukan  pada  Kecamatan  Gayungan  Kota  Surabaya  menggunakan  metode kualitatif. Teknik pengumpulan data  yang digunakan  yaitu,  wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan  mendalam  tentang  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Gayungan  Kota  Surabaya.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui perbedaan  penyaluran  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Gayungan  Kota Surabaya sebelum pandemic dan semasa Adaptasi Kebiasaan Baru. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  PKH  berdasarkan  teori  George  C.  Edward  III yaitu  komunikasi,sumberdaya,disposisi  dan  struktur  birokrasi  dalam  Implementasi Kebijakan  PKH  sudah  berhasil  karena  dapat  menurunkan  angka  kemiskinan  yang ada  di  Indonesia,  lalu  untuk  implementasi  PKH  di  Adaptasi  Kebiasaam  Baru (AKB)  terdapat  beberapa  perubahan  dari  komunikasi  yang  melakukan  sosialisasi dengan  via  Zoom  dan  Koordinator  kecamatan  untuk  mengurangi  adanya kerumunan, namun hal ini dirasa kurang efektif dan efisien, sehingga  Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)  mengubah strategi dengan cara membagi zona.
Kata kunci: Kebijakan Publik; Program Keluarga Harapan (PKH); Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kepulauan  yang  terdiri  dari  17.504  pulau. Bentuk  Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Kesatuan  dengan  bentuk  pemerintahan Republik. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa, ada berbagai permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih  tinggi  menyebabkan  masalah  yang  kompleks  dan  juga  menjadi  masalah  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Penyebab  kemiskinan  sendiri  dikarenakan  angka penggangguran  tinggi,  lapangan  pekerjaan  yang  semakin  sempit  dan  banyaknya masyarakat  berusia  produktif,  angka  kelahiran  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan dikarenakan semakin meningkatnya laju penduduk.  Karena  jika  pertumbuhan  penduduk  tidak  sebanding  dengan  pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan akan semakin meningkat (Jayani, 2020).
Salah  satu  penyebab  naiknya  jumlah  kemiskinan  adalah  akibat  adanya coronavirus  disease  2019  (Covid-19)  atau  lebih  dikenal  dengan  Pandemi  Covid  -19. Sebagaimana  Badan  Pusat  Statistik  menyebutkan,  kenaikan  angka  kemiskinan dipengaruhi  oleh  pandemi  Covid-19  yang  memukul  perekonomian  Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,15 juta penduduk hampir miskin yang bekerja  di sektor
informal.  Kelompok  ini  merupakan  yang  rentan  terhadap  kemiskinan  dan  terdampak Covid-19.
Bedasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2017  sampai 2019 menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada kota surabaya lebih tinggi dari kota lain  di Jawa  Timur. Jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Surabaya  mencapai  130,55 ribu dengan  persentase  4,51%,  berkurang  10,26  ribu  jiwa  dibandingkan  tahun  sebelumnya sebesar  140,81  dengan  persentase  4,88%.  secara  umum  tingkat  kemiskinan  3  tahun terakhir  di  Kota  Surabaya  mengalami  penurunan.  Namun,  dapat  dilihat  jumlah kemiskinan  diatas  masih  tergolong  tinggi  untuk  Kota  Surabaya  sebagai  Kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia (Arwildayanto & Sumar, 2018).
Disamping,  Kota  Surabaya  merupakan  wilayah  yang  dikategorikan  masuk kemiskinan. Kota Surabaya juga merupakan salah satu kota yang terdampak Covid- 19 dibuktikan dalam tabel dibawah ini:
Sumber: infocovid19.jatimprov.go.id, 2020 Berdasarkan  gambar  di  atas  Kota  Surabaya  merupakan  daerah  dengan  jumlah kasus  tertinggi  di  Jawa  Timur.  Jumlah  kasus  di  Kota  Surabaya  per  27  Oktober  2020 sebanyak  15.764  terkonfirmasi  positif.  Hal  tersebut  terjadi  salah  satunya  mengingat Kota  surabaya  merupakan  kota  dengan  kepadatan  penduduk  pada  Bulan  Januari  2019 sebanyak  3,095,026  jiwa.  Dalam  penanganan  Covid-19,  Pemerintah  memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH  merupakan  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada  keluarga dan  /  seseorang  miskin  atau  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat  PKH  (Permensos  No.1  Tahun  2018, 2018).  Implementasi  PKH  telah  diatur  dalam  Undang-  Undang  No.  40  tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  1 ayat  (1)  bahwa  jaminan  sosial  adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.
Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan PKH di Kecamatan Gayungan masih banyak  permasalahan  seperti    Adanya  dugaan  pungli  dana  Program  Keluarga  Harapan (PKH) yang dilakukan oleh petugas di lapangan, membuat berang anggota DPRD Kota
Surabaya dari Komisi D, Tjutjuk Supariono. Dalam berita diatas dijelaskan bahwa ada laporan  dari  masyarakat  kepada  anggota  DPRD  Kota  Surabaya  dari  Komisi  D  terkait penyaluran  bantuan  Program  keluarga  harapan  dimana  terdapat  dugaann  pemungutan liar  di  dalam  sejumlah  25  ribu  per  Keluarga  penerima  manfaat  yang  dilakukana  oleh petugas  dilapangan.  Nominal  tersebut  ditarik  oleh  petugas  dilapangan  dengan  dalih, biaya  tersebut  dipakai  untuk  pembelian  buku.  Penarikan  tersebut  dikenakan  kepada setiap orang yang menerima bantuan PKH di wilayah tersebut.
Saat  ini,  pemerintah  tidak  lagi  menggunakan  istilah  “new  normal”  yang  kerap digunakan  selama  pandemic  Covid-19.  Istilah  tersebut  telah  diganti  menjadi  adaptasi kebiasaan baru atau yang lebih dikenal AKB. Pada era ini,  masyarakat bisa beraktivitas kembali  secara  produktif,  namun  tetap  menerapkan  langkah  pencegahan  Covid-19. Berdasarkan dokumen Adaptasi Terhadap Kebiasaan Baru Panduan Kerja Sehat  Aman Produktif  Selama  Masa  Pandemi  Covid  19,  AKB  adalah  sebuah  upaya  masyarakat untuk  beradaptasi  dengan  lingkungan,  dalam  bentuk  perubahan  perilaku  diri  menjadi lebih  disiplin,  menjaga  kebersihan,  dan  menaati  peraturan  protokol  kesehatan.  Agar masyarakat tetap produktif sekaligus tetap aman dari Covid-19 (Kemenkes, 2020).
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Gayungan  Surabaya  pada  Era  Adaptasi Kebiasaan  Baru  dengan  menggunakan  teori  George  Edward  III  yang  terdiri  dari komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  Penelitian  terdahulu  yang pernah  dilakukan  maka  dijadikan  sebagai  bahan  referensi  oleh  peneliti.  Dalam  jurnal yang  berjudul  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Daud & Marini, 2019) memiliki persamaan dengan penelitian  kami  yaitu  meneliti  mengenaik  implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  namun  perbedaannya  dapat  dilihat  bahwa  fokus  penelitian  tersebut menggunakan teori Miles dan Huberman, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori  Edward  III.  Sama  halnya  seperti  jurnal  yang  berjudul  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi  pada  Desa  Beji  Kecamatan  Jenu,  Kabupaten  Tuban)  (Virgoreta,  2015)  dalam lokus  penelitian  tersebut  menggambarkan  implementasi  Program  Keluarga  Harapan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  Desa  Beji  Kecamatan  Jenu,  Kota Tuban,  sedangkan  dalam  penelitian  yang  sekarang  menggambarkan  implementasi Program  Keluarga  Harapan  Kecamatan  Gayungan  Kota  Surabaya  pada  Adaptasi Kebiasaan Baru. Adapun jurnal yang berjudul  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Rumah  Tangga  Miskin  (Studi  pada  Unit Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  Kecamatan  Purwoasri  (Utomo,  2014)  dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang implementasi dan menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Perbedaan  yang  dapat  terlihat  yaitu  penelitian  tersebut menggunakan teori Miles dan  Huberman sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori Edward III.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  maksud  ingin  memperoleh gambaran  yang  komprehensif  dan  mendalam  tentang  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Gayungan  Kota  Surabaya.  penulis  memilih  dan  menetapkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya (Sugiyono, 2014). Peneliti merasa  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  bagaimana  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  yang  dilakukan  Kecamatan  Gayungan  Kota  Surabaya.  Peneliti  tertarik mengangkat  ini  karena  adanya  ketidaksesuaian  antara  petunjuk  pelaksanaan  dengan yang terjadi di lapangan. Dan hal tersebut telah dimuat dalam berbagai media elektronik contohnya adalah adanya pelaporan masyarakat terkait penarikan dana yang dilakukan oleh  Petugas  di  lapangan/Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  dengan  dalih  sudah disepakati bersama akan tetapi modul tidak kunjung keluar (Pasolong, 2012).
Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara  dengan  Dinas  Sosial  Kota Surabaya,  Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  Kota  Surabaya,  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  Kecamatan  Gayungan,  serta  Keluarga  Penerima  Manfaat. Selain itu, sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, studi kepustakaan, lalu dengan website yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  sub  bab  ini  peneliti  akan  menguraikan  analisa  dari  hasil  temuan  data  di lapangan  terkait  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dinas  Sosial  Kota Surabaya.  Menurut  pendapat  Edward  yang  dikutip  oleh  (Arista  &  Suderana,  2019), Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuat kebijakan antara pembentuk kebijakan dan  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  di  pengaruhinya,  jika suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  mengurangi  masalah  yang  merupakan  sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang  cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami  kegagalan  jika  kebijakan  tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Wahyono et al., 2019).
Menurut  George  Charles  Edwards  III  sebagaimana  dikutip  oleh  (Anggara, 2014),  ia  mengungkapkan  empat  faktor  kritis  yang  memengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi.  Keseluruhan  variabel  saling  berhubungan  dan  saling memengaruhi  satu  sama  lain  dalam  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut diantaranya, yaitu: (i) komunikasi, (ii) sumber daya,  (iii)  disposisi  atau  sikap  pelaksana,  dan  (iv)  struktur  birokrasi.  Berikut  uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut :
1. Komunikasi
a. Transmisi
Pada  Program  Keluarga  Harapan,  komunikasi antara  pembuat  kebijakan  dengan implementor  kebijakan  dilakukan  melalui  rapat  koordinasi,  Selain  komunikasi
yang  terjalin  melalui  rapat  koordinasi  pendamping  Program  Keluarga  Harapan (PKH)    juga  melakukan    koordinasi  berupa  sosialisasi  terkait  penyampaian Program  Keluarga  Harapan  (PKH)    yang  dilaksanakan  di  kecamatan  atau  di rumah  warga  yang  bersedia.  Dengan  hal  ini  komunikasi  yang  terjalin  dari Menteri sosial hingga ke Keluarga Penerima Manfaat sudah baik.
b. Kejelasan
Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  Kota  Surabaya  telah  memberikan kejelasan  dalam  penyampaian  komunikasi  terhadap  pendamping  Program Keluarga  Harapan.  Pada  saat  sosialisasi  yang  dilakukan  Pendamping  Ke Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Sebelum  adanya  pandemi  ini  sosialiasi dalam  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  ini  di  lakukan  setiap  1  bulan  sekali dengan pembagian beberapa kelompok.Namun,saat adanya pandemi ini sosialiasi nya  dilakukan1  bulan  sekali  dengan  pembagian  per  gang  di  Kecamatan Gayungan. Namun masih ada kesalapahaman antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) degan Pendamping sehingga menimbulkan permasalahan.
c. Konsistensi
Diketahui  bahwa  perintah  yang  diberikan  baik  oleh  kementerian  sosial,  Dinas Sosial  Kota  Surabaya,  Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kota Surabaya  dan  Pendamping  Program  Keluraga  Harapan  (PKH)  Kecamatan Gayungan  dalam  hal  sosialisasi  sudah  konsisten.  Walaupun  ada  perubahan dikarenakan pandemi corona tetapi tetap konsisten dijalankan dengan mengikuti protokol Kesehatan.
Berdasarkan  3  indikator  yang  terdapat  dalam  proses  komunikasi  tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya.  Proses komunikasi harus  dilakukan  secara  tepat,  akurat,  dan  konsisten  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan  dengan  adanya  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  faktor  komunikasi,  begitu  kementerian  sosial  hingga Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan  pihak  terkait  seperti  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  sudah  berhasil  dalam  mengimplementasikan  Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Sumber Daya
a. Staf
Berkaitan  dengan  jumlah  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pihak penyelenggara  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya sesuai dengan yang dibutuhkan. Berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki  oleh  pihak  penyelenggara  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dinas Sosial  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Kecamatan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan.  Terdapat  SDM  setara  yaitu  koordinator  kota,  pendamping  PKH,
supervisor  yang  bertugas  monitoring  pendamping  PKH  ketika  ada  materi  baru dari pusat. 1 pendamping memegang rasio 300-400 Keluarga Penerima Harapan.
b. Informasi
Dalam  pelaksanaan  pendamping  Kecamatan  Gayungan  telah  melakukan sosialisasi  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  Kecamatan  Gayungan  dengan melakukan  korcam  (koordinasi  kecamatan)  yang  dibagi  dalam  5  zona  yaitu Surabaya timur, Surabaya barat, Surabaya Selatan dan Surabaya Utara menjadi 2. Setelah  Koordinasi,  pendamping  kecamatan  gayuangan  melakukan  sosialisasi sebagai  informasi  terkait  Program  Keluarga  Harapan  kepad  Keluarga  Penerima Manfaat  bagaimana  program  tersebut  dijalankan.  Dalam  sosialisasi  tersebut diketahui  bahwa  informasi  terkait  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah sangat jelas yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
c. Kewenangan
Pembagian  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Sosial  sampai  kepada koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Surabaya yaitu pelimpahan wewenang.  Pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  dari  kemensos  jelas  dan terstruktur. diketahui bahwa pelimpahan wewenang yang terjadi dari kementrian sosial  hingga  ke  koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kota  Surabaya sudah terstruktur untuk kerjasama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memudahkan dalam hal pelayanan.
d. Fasilitas
Yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Sarana  yang  disediakan  oleh  pihak  Dinas Sosial  Kota  Surabaya  yaitu  meja,  kursi,  komputer,  penyejuk  udara.  Terkait dengan  prasarana  yang  digunakan  adalah  gedung,  ruang  sekretariat  Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial  Kota Surabaya untuk jumlah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait informasi mengenai  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah  sangat  jelas  melalui sosialisasi  pendamping  Program  Keluarga  Harapan  masing-masing..  Sehingga Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  telah  menerapkan  asas  pelayanan  publik  salah satunya  yaitu  transparansi.  Pembagian  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  Kota  Surabaya  kepada  Pendamping  Kecamatan  yaitu  pelimpahan wewenang.  Pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  kepada  Kecamatan  salah satunya  Kecamatan  Gayungan  adalah  jelas.  Pelimpahan  wewenang  yang  terjadi di  Kecamatan  tersebut  karena  dari  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya membutuhkan  bantuan  atau  kerjasama  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  agar  berjalan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  yaitu memudahkan dalam hal bantuan sosial.
3. Disposisi
a. Kognisi
Berkaitan  dengan  seberapa  jauh  pemahaman  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya terhadap  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Harapan  dari  adanya  Program Keluarga  Harapan  adalah untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dan  memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku  yang  kurang  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  dari  kelompok paling  miskin.  Berdasarkan  penelitian  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa Kementerian  Sosial  dengan  pihak  terkait  seperti;  Dinas  Sosial,  koordinator Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  telah  berhasil  mengurangi  angka  kemiskinan  di  Indonesia  serta memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Kerena  dalam  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  ini  pemerintah telah  bekerja  sama  dengan  Bank  Himbara  dan  memberikan  fasilitas  bagi Keluarga  Penerima  Manfaat  (PKM)  berupa  E-Warong.  E-Warong  sendiri merupakan bantuan program pemberdayaan masyarakat dari Kemensos yang tiap pembeli mengantri untuk digesekan kartu transaksinya.  Berupa alat pembayaran yang digunakan adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai uang elektronik, mirip kartu ATM salah satu bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
b. Arahan dan Tanggapan Pelaksanaan
Seberapa  jauh  arahan  dan  tanggapan  pelaksanaan  yang  diberikan  oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Surabaya, Koordinator Program Keluarga Harapan  (PKH),  serta  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) Arahan dan tanggapan yang diberikan  oleh  Kementerian  Sosial  kepada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya, Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  serta  Pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH  )  sudah  sesuai  dengan  tupoksinya  dan  apabila terdapat permasalahan  langsung  memberikan  solusi  yang  sesuai  dengan  masalah  yang terjadi Berdasarkan penelitian dan observasi di atas maka dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  memberikan  arahan  dan  tanggapan  terhadap  pelaksanaan  dan  kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sudah baik karena pada saat terjadi masalah atau  komplain  mereka  langsung  menanggapi  sekaligus  memberikan  solusi  atau arahan  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  butuhkan  sehingga  masalah  dapat terselesaikan dengan baik.
c. Intensitas Respons atau Tanggapan Pelaksana
Berkaitan  dengan  kecepatan  menanggapi  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  Kecepatan  respon  dari  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dan Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  menanggapi  sebuah permasalahan  yang  ada  di  Keluarga  Penerima  Manfaat  (PKM)  sangat  cepat.
Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa intensitas respon atau tanggapan  dari  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dan  Koordinator  Program  Keluarga Harapan (PKH) maka dapat diketahui bahwa Disposisi atau sikap yang diberikan kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  sudah  baik  karena  dari  setiap kecamatan  sudah  terdapat  pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) sehingga dapat mempercepat tanggapan jika terdapat masalah dalam program ini dan  untuk  sikap  saat  sosialisasi  sudah  baik  karena  sopan  dan  ramah  terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal bertanggungjawab, Dinas  Sosial Kota  Surabaya  dan  Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah bertanggungjawab  atas  masalah  atau  komplain  dari  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  terkait  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya dan  Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  telah  berhasil  memberikan kemudahan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam melakukan transaksi pembelian bahan-bahan pokok. Dinas Sosial  Kota Surabaya dalam memberikan arahan  dan  tanggapan  terhadap  pelaksanaan  sudah  baik  karena  pada  saat  terjadi masalah  atau  komplain  dari  masyarakat mereka  langsung  menanggapi  sekaligus memberikan solusi atau arahan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

## 4. Struktur Birokrasi
Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  hingga  Pendamping  PKH  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)    tersebut.  Berikut  adalah    Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  digunakan  dalam  proses  Implementasi  Program Keluarga Harapan  oleh oleh Kementerian Sosial hingga Pendamping PKH.
Standard  Operating  Procedure  menjadi  dasar  pegawai  atau  implementor kebijakan  untuk  melakukan  kegiatan.  Sehingga  implementasi  Program  Keluarga Harapan (PKH) harus dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkanpenelitian  ,  observasi,  dan  dokumentasi  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)    ada  Standard  Operating Procedure  (SOP)  .  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  tersebut  sudah  dijalankan dengan  baik  oleh  Kementerian  Sosial  hingga  Pendamping  PKH  kecamatan  Gayungan. Dan  juga  dalam  pelaksanaanya  berjalan  lancar  sesuai  apa  yang  disampaikan  oleh Keluarga penerima manfaat.
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  memiliki  Standard  Operating Procedure  (SOP).  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  tersebut  sudah  dijalankan dengan  baik  oleh  Kementerian  Sosial  hingga  Pendamping  PKH  kecamatan  Gayungan. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa,  faktor  struktur  birokrasi,  Kementerian Sosial  hingga  Pendamping  PKH  kecamatan  Gayungan  sudah  berhasil  dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  Kementerian  Sosial  hingga  Pendamping  PKH kecamatan  Gayungan  sudah  terimplementasi  dengan  baik  dan  telah  memenuhi  4
(empat)  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  atau program yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  terkait Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Faktor komunikasi sudah baik dalam mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Sosialisasi sudah dilakukan dengan baik walaupun pada masa pandemi dan tetap dilakukan satu  bulan  sekali.  Namun  masih  ada  kesalapahaman  antara  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) degan Pendamping sehingga menimbulkan permalsahan terkait Pungutan Liar terserbut
2. Faktor  sumber  daya  cukup  baik  karena  setiap  pendamping  Program  Keluarga Harapan  sudah  melakukan  tugasnya  dengan  tepat  mulai  dari  pendataan  dan pengawasan.  Lalu untuk fasilitas  yang di berikan oleh pemerintah sudah cukup baik meliputi kantor, uang operasional, serta prasarana yang ada.
3. Faktor  disposisi  sudah  baik  kaerena  pendamping  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  bersikap  sopan  dan  ramah,  serta  mereka  dapat  merespon  masalah  yang ada di masyarakat dengan cepat, jadi pihak terkait tidak menunggu waktu  yang lama untuk mendapatkan solusi.
4. Faktor  struktur  birokrasi  dari  Kementrian  Sosial  hingga  Penfamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Kecamatan  Gayungan  sudah  berhasil  dalam pengimplementasiannya  karena  sudah  sesuai  denan  Standart  Operating Procedure (SOP)
5. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sudah berhasil karena dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada  di Indonesia, lalu untuk implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Adaptasi Kebiasaam Baru (AKB) terdapat beberapa  perubahan  dari  komunikasi  yang  melakukan  sosialisasi  dengan  via Zoom dan Koordinator kecamatan untun mengurangi adanya kerumunan, namun hal  ini  dirasa  kurang  efektif  dan  efisien,  sehingga  pada  saat  angka  penderita COVID-19  sudah  menurun,  Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) mengubah strategi dengan cara membagi zona

## Bibliography
Anggara, S. (2014). Kebijakan publik . CV Pustaka Setia.
Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 56–66.
Arwildayanto,  A.  S.,  &  Sumar,  W.  T.  (2018). Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif . Bandung: Cendekia Press.
Daud,  M.,  &  Marini,  Y.  (2019).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum , 2 (1), 29–38. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51
Jayani,  D.  H.  (2020). Tingkat  Kemiskinan  Terbesar  Indonesia  Ada  di  Wilayah  Ini . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/16/tingkat-kemiskinan- terbesar-indonesia-ada-di-wilayah-ini.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/16/tingkat-kemiskinan- terbesar-indonesia-ada-di-wilayah-ini
Kemenkes,  R.  I.  (2020).  Buletin  SDM  Kesehatan  Edisi  Februari  2020. Buletin  SDM Kesehatan .
Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi publik. Bandung: Alfabeta .
Sugiyono, M. (2014). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta .
Utomo,  D.  (2014).  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Hidup  Rumah  Tangga  Miskin  (Studi  Pada  Unit  Pelaksana  Program Keluarga  Harapan  Kecamatan  Purwoasri  Kabupaten  Kediri). Jurnal  Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 2 (1), 29–34.
Virgoreta,  D.  (2015).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji  Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). None , 3 (1), 1–6.
Wahyono,  S.,  Prihatminingtyas,  B.,  &  Purwatiningsih,  A.  (2019).  Implementasi Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Kota  Malang. Madani  Jurnal Politik  Dan Sosial Kemasyarakatan , 11 (1), 1–20.