Vol. 7. No. 1  (2024) 1-16 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung
Muflihatul Bariroh
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia Email: barirohmuhtarom@gmail.com Submitted: Reviewed: Revised: Published: 01-03-2024 21-05-2024 30-05-2024 30-06-2024 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909

## Abstrak
Masyarakat desa tidak bisa lepas dari berbagai macam tradisi yang dijalankan secara turun temurun sebagaimana halnya tradisi sumbangan termasuk praktik becekan, yakni tradisi saling membantu dan menyumbang  dalam  berbagai  acara  hajatan  yang  idealnya  tidak  mengharapkan  balasan  apapun. Seiring perkembangan sosial, praktik becekan menunjukkan adanya isyarat transisi peralihan makna. Budaya becekan menjadi suatu budaya tuntutan pengembalian yang pernah didapatkan dari pemberi yang  menyerupai  transaksi  utang-piutang.  Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  melalui  pendekatan kombinasi  studi  kasus  dan  etnografi  karena  berkaitan  dengan  tradisi  masyarakat.  Hasil  analisis menyatakan bahwa status pemberian becekan pada prinsipnya merupakan hadiah dan tidak dikatakan sebagai utang-piutang sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan becekan tersebut, hanya dianjurkan saling membalas sebagaimana petunjuk hadis Nabi. Dikecualikan jika terdapat kebiasaan masyarakat  setempat  yang  disepakati  secara  tegas  bahwa  hal  tersebut  adalah  pinjaman  seperti becekan dalam jumlah besar, maka harus dinyatakan secara jelas bahwa becekan tersebut merupakan pinjaman utang yang harus dibayar kembali di kemudian hari . Keyword: Becekan, Hibah, Resiprositas, Utang-Piutang

## Abstract
Village  communities  cannot  be  separated  from  various  traditions  that  have  been  carried  out  for generations, as well as the tradition of donations including the practice of becekan, which is a tradition of helping each other and donating in various celebratory events that ideally do not expect anything in return. Along with social development, the practice of becekan shows a sign of transition in meaning. Becekan culture becomes a culture of demanding returns that have been obtained from the giver which resembles debt transactions. This research is a qualitative type through a combination of case study and ethnographic approach because it is related to community traditions. The results of the analysis state that the status of becekan is in principle a gift and is not said to be a debt so that there is no obligation to return the becekan, it is only recommended to reciprocate each other as directed by the Prophet's hadith. Except if there is a local community custom that is expressly agreed that it is a loan such as becekan in large amounts, then it must be clearly stated that becekan is a loan debt that must be paid back at a later date .

## Keywords: Becekan, Grant, Reciprocity, Accounts Payable

## PENDAHULUAN
Keragaman  budaya  dan  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  berbagai  daerah  di  Indonesia menjadi keunikan tersendiri sebagaimana kentalnya tradisi yang masih dilestarikan dewasa ini oleh  masyarakat  Jawa  di  pedesaan.  Mereka  terikat  terhadap  berbagai  tradisi  yang  sudah berjalan  turun  temurun  sebagaimana  halnya  tradisi  sumbangan  termasuk  praktik becekan, yakni tradisi saling membantu dan saling menyumbang dalam berbagai acara hajatan. Tradisi becekan berlangsung  ketika  seseorang  akan  menyelenggarakan  hajatan  tasyakuran  dan mengundang masyarakat pada beberapa acara seperti terkait ritual kehamilan, pesta kelahiran bayi, khitanan, tasyakuran umrah dan haji, sampai serangkaian ritual kematian serta berbagai ritual lainnya yang kerap kali identik dengan perayaan dan jamuan.
Kendatipun demikian, penyelenggaraan tradisi jamuan pada hari-hari spesial tersebut disinyalir  diiringi  dengan  berbagai  motivasi  dan  kepentingan.  Imbasnya,  memunculkan konsekuensi hak dan kewajiban berupa keterlibatan kontribusi bantuan warga yang tinggal di sekitar yang disebut dengan nyumbang termasuk di dalamnya becekan . Pemberian bantuan di desa  oleh  warga  tidak  hanya  berupa  barang  saja  namun  juga  berbentuk  tenaga  dan  uang. Idealnya, dalam praktik sumbangan tersebut adalah pemberian yang bertujuan untuk saling membantu tanpa motif mengharapkan balasan apapun.
Pengertian  ini  menunjukkan  landasan  saling  tolong-menolong  disertai  rasa  keikhlasan dan mengharap ridho Allah. Akan tetapi seiring perkembangan sosial, sumbangan masa kini dianggap telah bergeser makna yang dianggap bagian dari solidaritas kepada pemberian yang harus dikembalikan oleh penerima selaku penyelenggara hajatan, sehingga berimplikasi pada sifat  simbolik  dan  berprinsip  timbal  balik  bermotif  komersial.  Tradisi  ini  menghubungkan individu satu dengan lainnya dalam suatu komunitas masyarakat. Oleh karena itu, tidak mudah bagi  seorang  individu  untuk  melepaskan  diri  selama  masih  berada  dalam  komunitas  yang menganut  sistem  tradisi  ini,  dimana  tradisi  ini  dianggap  sebagai  bagian  dari  jaminan  sosial masyarakat.
Dari observasi awal peneliti, mayoritas masyarakat Jawa melakukan tradisi mengadakan hajat sebagai model menunjukkan rasa syukur. Namun dibalik kegiatan tersebut, ternyata juga ditemukan  isyarat  bahwa  segolongan  masyarakat  juga  memiliki  semangat  lain  seperti memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial. Mereka percaya bahwa sesuatu yang telah diberikan sebelumnya kepada orang lain atau pemilik hajat adalah piutang sumbangan, sehingga mereka berharap untuk mendapat keuntungan dari sumbangan kembali dari orang yang telah disumbang sebelumnya. 1 Meskipun tidak terdapat aturan hukum tertulis di  masyarakat  terkait  sumbangan  saat hajatan ,  masyarakat  tetap  menjalankan  kegiatan tersebut  hingga  tradisi  tersebut  berkembang  menjadi  tradisi  sumbangan  yang  harus dikembalikan di kemudian hari.
1 Berdasarkan  observasi  awal  penulis  di  beberapa  daerah  pedesaan  di  Tulungagung  tepatnya  di  Desa Kedungwilut Kecamatan Bandung, Desa Jatidowo Kecamatan Rejotangan dan Desa Tanggulkundung Kecamatan Besuki.
Sistem  sosial  masyarakat  pedesaan  selalu  bercirikan  solidaritas  mekanis,  yang diwujudkan  dalam  sikap  gotong-royong,  dan  tolong-menolong,  dimana  setiap  orang  pasti membutuhkan  bantuan  orang  lain  dalam  berkehidupan  sosial  yang  melahirkan  terjadinya sistem pertukaran di segala bidang kehidupan. Pertukaran ini memegang peranan yang sangat penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia,  misalnya  saling  memberi  hadiah  dan  saling membantu mulai dari pesta pernikahan sampai dengan upacara kematian. Indikator-indikator tersebut termasuk merupakan bagian dari praktik resiprositas. Resesiprositas dikenal dengan suatu pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok. 2
Nilai resiprositas mengalami satu perubahan terhadap yang tidak lagi timbal balik sebagai bagian  dari  solidaritas  namun  berprinsip  timbal  balik  bermakna  komersial  terutama  dalam bentuk uang dan barang yang bernilai. Dalam hal tradisi becekan juga memiliki makna timbal balik yang melahirkan satu keyakinan bahwa siapapun yang sudah pernah menerima bantuan atau sumbangan, maka di kemudian hari harus mengembalikan sumbangan tersebut.
Fenomena  adanya  prinsip  keharusan  untuk  saling  mengembalikan  sumbangan  yang terjadi di masyarakat pedesaan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Model transaksi demikian dapat menjadi salah satu pemicu persoalan dan konflik yang muncul apabila pihak penerima  sumbangan  tidak  mengembalikan  barang  ataupun  uang  sumbangan  yang sebelumnya pernah diterima kepada pihak pemberi sumbangan saat mengadakan tasyakuran hajatan di kemudian hari . Dalam kenyataannya, budaya becekan pada masyarakat pedesaan menjadi  suatu  budaya  tuntutan  pengembalian  yang  pernah  didapatkan  dari  pemberi  yang nampak menyerupai transaksi utang-piutang. Bahkan, tidak jarang disertai adanya sangsi sosial yang berujung menjadi bahan topik pergunjingan antar warga jika tidak dikembalikan ataupun terdapat  ketidaksamaan  pengembalian  sumbangan,  sehingga  praktik  demikian  menjadi menarik untuk dikaji.
Penelitian terkait tradisi sumbangan bukanlah yang pertama, sudah terdapat penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun terdapat beberpaa perbedaan dengan objek yang  peneliti  kaji.  Pemaparan  penelitian  terdahulu  penting  dituliskan,  sehingga  ditemukan perbandingan dalam fokus konteks yang dikaji dan terhindar dari pengulangan pembahasan. Pertama ,  penelitian  oleh  Shafiya  Aurela  Rachmawati,  dalam  penelitiannya  penulis mendeskripsikan  praktik  budaya buwuh diidentikkan  dengan  praktik  utang-piutang  yang selanjutnya penulis menganalisis praktik tersebut berdasarkan tinjauan ekonomi Islam. 3 Kedua , penelitian oleh Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari.  Dalam kajiannya penulis membagi dua kelompok  pandangan masyarakat dalam memberikan pendapat terkait status buwuhan menjadi  dua  kelompok  pandangan,  yaitu  pandangan  yang  menyatakan  bahwa buwuhan  ada  yang  menganggap  sebagai  utang  dan  ada  yang  beranggapan  sebagai pemberian. 4
2 Sjafri Sairin, Pengantar Antropologi Ekonomi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 43.
3 Shafiya Aurelia Rachmawati and Moch. Khoirul Anwar, “Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Utang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Ra ngkah, Kota Surabaya,” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4, no. 3 (2022):
69 – 83, https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83.
4 Saputri Eviana. Muhammad Hasyim Ashari Dwi, “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi P iutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” Prive 2, no. No. 1 (2019): 16 – 25.
Ketiga ,  ditulis  oleh  Pipin  Armita,  penulis  menguraikan  bahwa  adat  kebiasaan menyumbang  pada  hajatan  perkawinan  merupakan  tradisi  yang  telah  mengakar  kuat  di masyarakat  yang  dianggap  sebagai tabarru’ atau  sosial  dimana  penyelenggaraan  pesta walimah  pernikahan  juga  merupakan  bagian  dari  perwujudan  rasa  syukur. 5 Keempat , penelitian oleh Sri Wahyuningsih. Peneliti menjelaskan bahwa punjungan adalah suatu tradisi pemberian makanan oleh penyelenggaran walimatul ‘urs sebelum diadakan walimah sebagai tanda  informasi  dan  permohonan  doa  restu  kepada  para  sanak  saudara  yang  diberikan punjungan.  Kegiatan  ini  dikategorikan  bagian  dari  sedekah  dimana  yang  dapat  dikatakan sebagai ‘ urf yang baik dan shahih . 6
Dari  keempat  sumber  pustaka  terdahulu  yang  telah  penulis  uraikan,  penelitian  terkait sumbangan  memang  bukanlah  yang  pertama  dilakukan.  Namun  demikian,  dari  uraian penelitian  terdahulu  dapat  diketahui  posisi  tulisan  yang  dibahas  dalam  artikel  ini,  dimana penulis  tidak  hanya  menganalisis  praktik  sumbangan  dalam  perkawinan,  namun  penulis meneliti lebih mendalam terkait fenomena praktik resiprositas budaya becekan yang dilakukan oleh  masyarakat  muslim  pedesaan  di  Tulungagung  dengan  berupaya  menganalisis  praktik becekan tersebut  secara  objektif  berdasarkan  asas  resiprositas,  hibah  dan  utang-piutang. Kejelasan akad sangat diperlukan dalam praktik muamalah, termasuk dalam praktik becekan ini. Kejelasan akad dapat ditinjau dari maksud niat dan tujuan awal pihak pemberi becekan dan pihak  pemilik hajat .  Tanpa  suatu  tujuan,  maka  nilai  dari  perbuatan  yang  dilakukan  manusia menjadi absurd tanpa  makna.  Sehingga  diharapkan keberlangsungan  praktik ini tetap  dapat membawa kemaslahatan dan bukan mendatangkan kemadharatan.

## METODE PENELITIAN
Kajian  tulisan  ini  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  kombinasi  studi  kasus  dan etnografi  dimana  peneliti  memprioritaskan  adanya sense  of  realities yang  mengkaji  secara detail  dan  komprehensif  atas  fakta  dari  berbagai  informasi  dan  tingkah  laku  sosial  yang bersumber di lapangan terkait praktik becekan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung.  Peneliti  mengawali  dengan  melakukan  observasi  atau  pengamatan  secara mendalam  terkait  pola  transaksi becekan yang  sedang  berlangsung  di  masyarakat,  lalu dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa masyarakat pedesaan yang berasal dari tiga kecamatan di Tulungagung tepatnya di Desa Kedungwilut Kecamatan Bandung, Desa Jatidowo kecamatan  Rejotangan  dan  Desa  Tanggulkundung  kecamatan  Besuki.  Hasil  dari  ketiga penggalian data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sesuai dengan tahapan penelitian yang kemudian mewujud dalam paparan data.
Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  yang  telah penulis  tentukan  sebelumnya  dan  menghasilkan  suatu  pembahasan.  Data  sekunder dilaksanakan  oleh  peneliti  untuk  memperkaya  analisis  penelitian  penelitian  berlandaskan
5 Asrizal Saiin et al., “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul Islam,” Teraju 1, no. 02 (2020): 59 – 72, https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47.
6 Sri Wahyuningsih, “Tradisi Punjungan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen,” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 16 – 29.
serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui reading teks, menelaah dan menukil referensi maupun  dokumen  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  objek  penelitian  sehingga  akan menyempurnakan hasil analisis dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perjumpaan Resiprositas dalam Pelaksanaan Tradisi Becekan Masyarakat di Pedesaan
Di Indonesia, menurut Koentjaraningrat, sistem budaya masyarakat Indonesia memuat empat  konsep. Pertama ,  selama  di  dunia  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri,  melainkan dikelilingi  oleh  masyarakat,  alam  semesta  dan  komunitasnya. Kedua ,  manusia  memiliki karakter saling bergantung terhadap sesama sebagai bagian dari sistem makro sistem. Ketiga , karena saling membutuhkan sesama, maka manusia berusaha untuk memlihara keharmonisan disebabkan dorongan perasaan sama rasa dan jiwa. Dan, keempat , berusaha bersifat confiorm yakni  bertindak  sama  dan  bersama  dalam  suatu  masyarakat  karena  dilatarbelakangi  oleh persamaan  perasaan.  Keempat  komponen  tersebut  melahirkan  adanya  sikap  saling  gotong royong dalam suatu komunitas, salah satunya mewujud dalam adat pemberian sumbangan, buwuhan, atau becekan .
Pada masyarakat Jawa, tradisi pemberian bantuan sumbangan biasanya muncul dalam berbagai  kegiatan hajatan yang  mempunyai  penyebutan  bermacam-macam  diantaranya nyumbang , buwuh, becekan dan istilah lain yang semakna. Kegiatan ini merupakan pemberian sesuatu dari masyarakat setempat atau kerabat kepada penyelenggara pesta. Konsep tradisi nyumbang diartikan sebagai konsep pertukaran pemberian yang sudah melakat di masyarakat pedesaan Jawa. Dalam arti khusus, nyumbang adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan atau selamatan . 7
Menurut  Dadang  Supardan,  tradisi  ini  merupakan  suatu  pola  perilaku  manusia  yang berlaku  sejak  lama  dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat  Jawa  dalam  suatu upacara  dengan  mendermakan  dan  memberikan  bantuan  berupa  uang  atau  barang. 8 Pada perkembangannya,  tradisi  pemberian  bantuan  yang  diberikan  telah  bergeser  makna  dari semangat solidaritas menjadi sistem reward dengan keinginan tersembunyi dan pengharapan kembali yang disebut dengan prinsip pertukaran dalam asas resiprositas.
Dijelaskan  oleh  Gouldner  bahwa  resiprositas  merupakan  prinsip  yang  menekankan suatu  tindakan  berdasarkan  pada  suatu  timbal  balik  dan  kewajiban  atas  hal  yang  sudah diberikan  dan  hal  yang  telah  diterima. 9 Resiprositas  dalam  kelompok  masyarakat  menurut Sahlins yang dikutip oleh Sairin, dalam Masyarakat terdapat tiga bentuk resiprositas, yaitu: 10
7 Soetji Lestari et al., “The Portrayal of Reciprocity in ‘Tradisi Nyumbang’ in Javanese Rural Area Amid Rural Monetization,” Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik 25, no. 4 (2012): 271 – 81.
8 Dadang  Supardan ,  Pengantar  Ilmu  Sosial  Sebuah  Kajian  Pendekatan  Struktural ,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2011),  h.  207      dalam  Eviana  Dwi  Saputri  dan  Muhammad  Hasyim  Ashari,  “Tradisi  Buwuh  Dalam  Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, Prive, Vol. 2 No. 1 (2019).
9 Nuraeni Dewi Masithoh, Mahendra Wijaya, and Drajat Tri Kartono, “Per geseran Resiprositas Masyarakat Desa  (Studi  Etnografi  Pergeseran  Nilai  Tentang  Sumbangan  Perkawinan  Di  Masyarakat  Brongsongan,  Desa Sidorejo, Kecamatan  Bendosari,  Kabupaten  Sukoharjo),” Jurnal  Analisa  Sosiologi 2,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.20961/jas.v2i1.17390.
10 Sairin Sjafri, Pengantar Antropologi Ekonomi , (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2022), h. 55
pertama ,  resiprositas  umum  ( generalized  reciprocity ).  Jenis  ini  terjadi  pada  Individu  atau kelompok  yang  memberikan  barang  atau  jasa  kepada  individu  atau  kelompok  lain  tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Kedua , resiprositas sebanding ( balanced reciprocity ). Resiprositas ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding, disertai  pula  kapan  pertukaran  itu  berlangsung  kapan  memberikan,  kapan  menerima,  dan kapan  mengembalikan.  Dan, ketiga ,  resiprositas  negatif  ( negative  reciprocity ).    Resiprositas jenis ini merupakan praktik adanya jarak social semakin besar dan hubungan timbal balik yang terjadi  semakin  diperhitungkan.  Dalam  makna  sederhanya  ialah  terjadinya  kerjasama  dalam arti  hubungan  sosial  yang  mengakibatkan  adanya  perbedaan  dalam  pertukaran  lantaran dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.
Hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa becekan merupakan bentuk sumbangan saat ada hajatan , Jika menyebut kata “ becekan ” maka diartikan sebagai sumbangan baik itu barang atau uang yang diberikan kepada warga yang mempunyai hajat . Pada pelaksanaannya, mayoritas  masyarakat  pedesaan  saat  menyelenggarakan hajat kemudian  melakukan pencatatan terperinci terkait perolehan hasil becekan , hanya beberapa saja yang tidak dicatat seperti becekan  tasyakuran haji  dan  umroh  meskipun  beberapa  warga  tetap  ada  yang mencatat semua becekan apapun tanpa membedakan bentuk hajatannya. 11 Pencatatan hasil becekan terdapat beberapa buku berbeda yakni untuk catatan untuk nominal uang bagi laki- laki,  catatan  untuk  nominal  uang  bagi  perempuan  dan  dan  catatan barang  “ gawan ” . 12 Pencatatan hasil becekan tersebut nantinya digunakan untuk mengetahui para tamu undangan yang  datang  dan  memberikan  kemudahan  dalam  membalas  pengembalian  pemberian  yang sudah diterima sebelumnya. 13
Dalam praktiknya, banyak juga dijumpai bahwa ketika hajatan telah usai dan pemilik hajat  menemukan  adanya  suatu  ketidak  cocokan  atau  kekurangan  dalam  nominal  uang maupun  jumlah  barang gawan yang  diberikan  dalam becekan oleh  penyumbang,  maka  ada pemilik hajat yang menegur kekurangan dalam pengembalian tersebut melalui tetangga dekat atau  kerabat  penyumbang,  sehingga  rentan  menjadi  bahan  gunjingan  antara  tetangga.    Hal tersebut  terjadi  karena  ada  beberapa  warga  yang  berkeyakinan  bahwa becekan harus dikembalikan  dengan  jumlah  setara  atau  senilai  karena  termasuk  tabungan  dan  bukanlah dianggap sebagai pemberian cuma-cuma.
Meskipun  tidak  ada  sebuah  kesepakatan  bahwa  suatu  pencatatan  dalam  praktik becekan harus digunakan sebagai acuan dalam pengembalian becekan , namun dapat menjadi petunjuk bahwa pencatatan becekan tersebut menyerupai pencatatan utang-piutang.  Inilah yang  kemudian  menjadi  pegangan  masyarakat  pedesaan  di  Tulungagung  untuk  berusaha
11 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Alfiyah  desa  Kedungwilut  Kecamatan  Bandung  selaku  pelaksana  praktik becekan .  Hasil  penjelasan  yang  diutarakan  oleh  Ibu  Sukartin  dari  Desa  Jatidowo  terkait  praktik  mayoritas masyarakat yang mencatat semua hasil pemerolehan becekan tanpa membedakan jenis dan bentuk hajatan .
12 Istilah gawan merupakan  istilah  untuk  penyebutan  barang-barang  yang  dibawa  oleh  orang  yang melakukan becekan . Pada umumnya, gawan berupa bahan bahan pokok seperti beras, gula, mie, minyak goreng ataupun barang-barang lainnya yang seringkali dibutuhkan dalam hajatan .
13 Hasil  observasi  di  lokasi  penelitian  dan  wawancara  dengan  Ibu  Indrayana  desa  Jatidowo  Kecamatan Rejotangan selaku pelaksana penyelenggara hajat.
melakukan becekan dan  pengembalian becekan sesuai  dengan  yang  pernah  didapat  atau setidaknya  sesuai  dengan  nominal  umumnya  masyarakat  setempat.  Namun  demikian,  juga terdapat  beberapa  masyarakat  yang  tidak  memperhitungkan  pengembalian  dari becekan , karena memang melakukan becekan bertujuan dan berniat hanya untuk menjaga kerukunan dan menghibahkan pemberian becekan tersebut tanpa mengharapkan untuk dikembalikan Dalam  praktiknya,  ditemukan  bahwa  pelaksanaan becekan yang  berlangsung  pada masyarakat  pedesaan  di  Tulungagung  memiliki  beragam  motivasi. Pertama, melaksanakan becekan sebagai  sebuah  tradisi,  artinya  masyarakat  melakukan becekan hanya  sekedar mengkuti  kebiasaan  yang  dilakukan  warga  sekitar  sebagai  perwujudan  menjadi  warga  yang baik. Pelaku ini bisa dibilang tidak memiliki tendensi apapun, melakukan becekan juga secara umumnya tidak dalam jumlah dan nominal yang besar yang biasanya dilakukan oleh orang yang berniat melakukan tabungan. Motivasi jenis ini tidak mengharap mendapatkan lebih dari yang telah diberikan sebelumnya.
Kedua ,  motivasi  warga  melaksanakan  becekan  sebagai  bagian  dari  tolong-menolong semata tanpa mengharap “ balen ” atau kembalian dari becekan yang sudah dilakukan. Pelaku jenis  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  pelaku becekan dengan  motif  tradisi,  karena  tidak mengharapkan  memperoleh  kembalian  hasil becekan yang  melimpah  dari  yang  sudah diberikan,  karena  menyadari  bahwa  pelaku becekan juga  hanya  melakukan  praktik becekan sekadarnya  saja.  Biasanya,  tipe  ini  selalu  melakukan becekan juga  dalam  jumlah  nilai  dan nominal yang umum dilakukan oleh warga.
Ketiga, melaksanakan becekan sebagai  salah  satu  bentuk  tabungan  atau  investasi dengan menitipkan nominal uang dan barang melalui becekan kepada pemilik hajat. Motif ini tentunya  dapat  ditagih  atau  diambil  kembali  di  kemudian  hari  berdasarkan  pencatatan becekan .  Biasanya,  masyarakat  golongan  tua  yang  seringkali  tetap  memaksakan  diri  untuk melakukan becekan ,  dengan  berusaha mbecek sebanyak-banyaknya  agar  jika  suatu  saat mengadakan hajatan ,  mereka  yang  sudah  pernah dibeceki akan  mengembalikan.  Bentuk becekan merupakan  jaminan  seseorang  ketika  nantinya  mengadakan  suatu  hajatan  di  lain waktu.  Motivasi  demikian  biasanya  menciptakan  realita  yang  terjadi  di  masyarakat  bahwa terdapat  sebagian  yang  kecewa  ketika  pelaku becekan tidak  memperoleh  sesuai  yang diharapkan saat di lain hari melakukan hajatan .
Keempat, melaksanakan  praktik becekan untuk  menghindari  sangsi  sosial dari  warga setempat. Selain itu juga terdapat motivasi sebagai pengakuan sosial atau sosial prestise yang diharapkan  dari  praktik becekan tersebut.  Semakin  besar  nominal  yang  diberikan  kepada penyelengga  hajat  dapat  menjadi  penunjuk  tingkat  strata  sosial. Bahkan,  tidak  jarang  untuk menghormati pemilik hajat , beberapa warga harus berutang untuk bisa melakukan becekan dan menyumbang.
Merujuk  pada  motivasi-motivasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pedesaan  dalam melakukan praktik becekan , maka dapat diperoleh pemahaman bahwa praktik tradisi becekan yang  permulaannya  adalah  tentang  tolong-menolong  antarwarga  dengan  ikhlas  telah mengalami  proses  perubahan.  Tantangan  kebutuhan  hidup  yang  semakin  kompleks  juga berimplikasi  pergeseran  nilai  yang  setiap  aktivitas  diukur  dari  kepentingan  dan  keuntungan,
sehingga tak luput nilai sosial gotong-royong dan tolong-menolong juga mengalami pergeseran nilai. Nilai sosial dalam budaya becekan beralih ke nilai ekonomi, sehingga nilai sosial budaya sekaligus nilai becekan sama-sama memiliki nilai ekonomi.  Diperkuat dengan adanya nilai-nilai persamaan, keseimbangan dan kesepadanan membuat masyarakat khususnya yang berada di pedesaan untuk saling membantu orang lain, minimal sama atau lebih baik dari apa yang telah diterima.  Dikaitkan  dengan  praktik becekan ,  praktik  tersebut  dilakukan  karena  adanya kepentingan  transaksional  yang  mendorong  keinginan  untuk  diakui  dalam  kehidupan kelompok sosial.
Menurut  peneliti,  merujuk  pada  pendapat  Sahlins  yang  dikutip  oleh  Sairin  terkait bentuk  resiprositas  jika  dikaitkan  dengan  praktik becekan yang  dilakukan  oleh  masyarakat pedesaan  di  Tulungagung  berlaku  dua  bentuk  dari  tiga  bentuk  yang  terdapat  dalam  teori resiprositas,  yaitu: 14 pertama, resiprositas  umum  adalah  ketika  seseorang  atau  kelompok memberikan  barang  atau  jasa  kepada  orang  lain  tanpa  menetapkan  batas  waktu pengembalian. Tidak ada hukum yang tegas mengatur pemberian atau pengembalian, hanya moral  yang  mengatur  individu  untuk  menerima  resiprositas  umum  sebagai  kebenaran  yang tidak  boleh  dilanggar.  Kaitannya  praktik becekan yang  berlaku  di  masyarakat  dengan resiprositas umum dapat dilihat memang tidak terdapat suatu adanya perjanjian khusus dalam pemberian dan penerimaan nominal dan barang becekan , mereka melakukan becekan tanpa meminta  secara  tegas  pengembalian  kepada  penyelenggara hajat di  kemudian  hari  saat bergantian  mengadakan hajatan .  Namun,  ada  moral  yang  menjadi  pengontrol  sosial  dan menjadi hukum yang berlaku di masyarakat bahwa ketika seseorang menerima becekan , maka di  kemudian  hari  juga  harus  mengembalikan  sejumlah becekan yang  telah  diterima sebelumnya.
Kedua , resiprositas sebanding yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan memperoleh penerimaan nilai sebanding. Jika dikaitkan dengan praktik becekan , maka pelaku becekan senantiasa berusaha memberikan sumbangan dengan jumlah dan nominal yang biasa berlaku  di  masyarakat  setempat  atau  mengembalikan becekan sesuai  dengan  jumlah  dan nominal yang tertulis dalam pencatatan. Umumnya, pada praktik becekan tidak berlaku jenis resiprositas  yang  ketiga  yaitu  resiprositas  negatif  karena  dalam  resiprositas  ini  mengalami perbedaan  dalam  pertukaran.  Berikutnya  yang  terjadi  apabila  terdapat  ketidak  samaan perolehan dalam pengembalian hasil becekan , maka seringkali berakibat adnaya gesekan dan bahan pergunjingan antarwarga karena pemilik hajat melakukan teguran melalui kerabat dekat pihak yang melakukan pengembalian becekan .
Kewajiban pengembalian uang atau barang dari becekan menunjukkan bahwa semua timbal  balik  mengandung  dua  unsur  yang  saling  berkaitan. Pertama ,  seseorang  harus menolong  orang  yang  dulu  pernah  membantunya. Kedua ,  seseorang  tidak  boleh mengecewakan  orang  yang  membantunya.  Dari  sinilah  menjadi  salah  satu  faktor diberlakukannya pencatatan dalam becekan . Pola pencatatan becekan yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan berlakuknya proses pertukaran seimbang antara kedua belah pihak
14 Sairin Sjafri, Pengantar Antropologi Ekonomi , (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2022), h. 55
yang  terlibat.  Pemberian  hadiah becekan tidak  diberikan  secara  cuma-cuma,  namun penerimanya harus mengembalikan barang tersebut. Sistem pemberian timbal balik bukanlah sesuatu yang gratis, tanpa imbalan dan tanpa pamrih.
Dalam teori, pemberian hadiah-hadiah ini sebenarnya diberikan secara sukarela, tetapi kenyataannya praktik tersebut diberikan dan dibayar kembali sebagai bagian dari kewajiban yang  harus  dipenuhi. 15 Terdapat  peraturan  yang  tidak  tertulis  timbul  dari  norma  sosial masyarakat,  dan  resiprositas  mengharuskan  seseorang  mengembalikan  uang  atau  barang sesuai  jumlah  yang  mereka  terima.  Praktik  demikianlah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat tradisional mengandung sistem pertukaran ekonomi.
Menurut  Polanyi,  kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi merupakan  alasan  yang  mendorong  pertukaran  resiprositas.  Dalam  pertukaran  ini,  orang memberikan  dan  menerima  barang  atau  jasa  karena  kewajiban  sosial.  Orang  harus memberikan, menerima, dan mengembalikan barang atau jasa dalam bentuk yang sama atau berbeda.  Dengan  melakukan  resiprositas,  orang  tidak  hanya  mendapatkan  barang-barang tetapi juga dapat menerima penghargaan, yang merupakan kebutuhan sosial. 16 Dalam sistem tukar-menukar  ini,  Marcel  Mauss  mengatakan  bahwa  setiap  pemberian  harus  dikembalikan dalam suatu cara tertentu, yang menghasilkan suatu lingkaran aktivitas yang tidak berhenti dari generasi  ke  generasi.    Nilai  barang  yang  dikembalikan  harus  sebanding  dengan  nilai  barang yang diterima, karena bersamaan dengan barang tersebut adalah nilai kehormatan dari nilai kehormatan orang yang menerimanya. 17
Apabila  dikaitkan  dengan  praktik becekan ,  resiprositas  yang  terjadi  tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan ekonomi. Dilihat dari sudut pandang sosial yaitu, praktik becekan terus lestari di kalangaan masyarakat pedesaan adalah sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan tali persaudaraan anta warga sehingga kerukunan dapat tercipta dengan baik. Sementara dalam kacamata ekonomi, resiprositas yang terjadi pada praktik becekan bisa ditinjau dari dua pihak. Bagi pihak pelaku becekan maka bisa sebagai wadah menabung atau investasi ketika menggelar hajat di kemudian hari.
Jika ditinjau dari pemilik hajat maka tentunya dapat meringankan kebutuhan hajatan terutama  bagi  warga  yang  memiliki  tingkat  ekonomi  menengah  ke  bawah,  dikarenakan meskipun  modal  yang  dimiliki  tidak  banyak  mereka  tetap  bisa  menyelenggarakan  perayaan hajatan . Pemberian adalah dasar dari solidaritas manusia yang membentuk hubungan sosial dan  diperkuat  oleh  aktivitas  tukar  menukar  pemberian.  Sistem  pranata  yang  kuat  dari hubungan timbal balik pemberian dan penerimaan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat akan melekat selamanya.  Hal ini ditunjukkan oleh kekuatan hubungan timbal balik yang ada
15 Marcel Mauss , Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno (Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia, 1992), h.1 dalam Gede Agus Siswadi, Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Vidya Samhita, Vol. 04 No. 02 (2018).
16 Sairin Sjafri, op. cit ., h. 43.
17 Marcel Mauss , Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  1992),  h.16  dalam  Gede  Agus  Siswadi,  Konsep  Resiprositas  dalam  Upacara  Nelubulanin  di  Banjar Klumpu Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Vidya Samhita, Vol. 04 No. 02 2018.
dalam  sistem  ini,  sehinhgga  setiap  individu  memiliki  kewajiban  moral  untuk  selalu membalasnya.
2. Resiprositas  Tradisi Becekan Masyarakat  Muslim  Pedesaan  dalam  Perspektif  Hibah  dan  Utang Piutang
Hibah, menurut syar’ i adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta  dari  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  tanpa  balasan,  dan  dilakukan  selama  masih hidup. 18 Dalam pengertian yang senada hibah diartikan sebagai akad yang memberikan harta kepada orang lain secara cuma-cuma selama orang tersebut masih hidup. Pemberian selama masih  hidup  artinya  hibah  mencakup  pengertian  hadiah  dan  sedekah.  Hanya  saja,  dalam pengertian khusus hadiah diidentikkan dengan motif apresiasi atau memuliakan. Sementara sedekah  dispesifikasikan  bertujuan  ibadah  atau  kebutuhan  penerima.  Dalam  konteks  inilah menjadi sebab Nabi menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. 19 Hal ini memberikan pengertian bahwa pada saat pemberian barang yang telah diberikan, maka secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan tidak boleh ditarik kembali.
Berkaitan dengan praktik becekan , salah satu alasan masyarakat muslim pedesaan di Tulungagung melakukan becekan dengan membawa sejumlah uang dan atau barang adalah sebagai  pemberian  hadiah.  Praktik  demikian  tentunya  merupakan  altivitas  yang  baik sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh  Nabi  untuk  saling  bertukar  hadiah,  karena  hal  tersebut dapat melahirkan rasa kasih sayang antar sesame sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:
ُلوُقَ ي ملسو هيلع الله ىلص ِّييبَّنلا ينَع ،َةَرْ يَرُه  يبَِأ ْنَع : باََتَ اوُداََتَ
Artinya:
“ Dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi  SAW  bersabda  “Saling  memberi  hadiahlah,  niscaya kalian akan saling mencintai ” (HR. Bukhari). 20
Jika dikaji dari sudut pandang pemberi hadiah, maka motif memberi tetapi memiliki niat  mengehendaki  dan  mengharap  pengembalian  adalah  diperbolehkan,  namun  tidak diperbolehkan  berharap  memperoleh  lebih  dari  yang  telah  diberikan.  Hal  demikian sebagaimana salah satu ayat yang dalam al- Qur’an Surat al-Mudasir ayat 6 menyebutkan:
ُريثْكَتْسَت ْنُنَْتَ  َلَو
Artinya:
“ Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak ” 21
Namun demikian, apabila ditinjau dari segi etika penerima hadiah atau hibah ternyata memang  tidak  serta  merta  penerima  hadiah  hanya  menerima  tanpa  membalas,  tapi
18 Siah  Khosyi’ah, Wakaf  &  Hibah  Perspektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di  Indonesia ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 239.
19 Tim Laskar Pelangi, ed. Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah , (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 358.
20 Muhammad  Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Subulussalam ,  Jili  III,  Terj  Abu  Bakar  Muhammad,  (Surabaya:  al- Ikhlas, 1995), h. 333.
21 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/74?from=6&to=6
sebaiknya juga membalas atas pemberian yang pernah diperoleh. Hal demikian berdasarkan hadis Nabi berikut:
يَّللَا ُلوُسَر َنا هيلع الله ىلص ملسو
اَهْ يَلَع ُبييثُيَو َةَّييدَْلْا ُلَبْقَ ي
Artinya:
“ Dari  Aisyah  ra  berkata,  Rasulullah  SAW  pernah  menerima  hadiah  dan  beliau membalasnya ” (HR. Bukhari, no. 2585).
Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasululah SAW pernah menerima suatu hadiah dari seseorang dan Nabi juga membalas kembali atas kebaikan pemberian tersebut.
Namun  demikian,  perlu  ditegaskan  bahwa  dalam  hadis  tersebut  ditemukan  kata ناك yang dalam  bahasa  Arab  menunjukkan  sesuatu  yang  terkadang  tidak  dilakukan.  Artinya,  bahwa ketika  Nabi  memperoleh  suatu  pemberian  atau  hadiah  tidak  selalu  membalasnya,  tetapi menganjurkan untuk membalas pemberian tersebut.
Ketika memperhatikan kandungan hadits dan ayat al- Qur’an di atas tentang tatacara suatu pemberian dan kemudian dikaitkan dengan status becekan , maka dapat diperoleh satu analisis bahwa sebaiknya penerima becekan atau pemilik hajat dianjurkan di kemudian hari untuk  dapat  membalas  pemberian  atau  hadiah  dengan  pengembalian becekan ketika penyumbang tiba bergantian mengadakan hajat . Akan tetapi menurut penulis, pengembalian becekan bukanlah  suatu  kewajiban.  Sementara  bagi  pihak  pemberi  hadiah  juga  tidak mengapa memberikan suatu hadiah atau hibah dengan mengharapkan imbalan atas apa yang telah  diberikan  kepada  orang  lain.  Begitu  pula  dalam  kaitan  praktik becekan, maka  ketika seseorang  melakukan becekan juga  diperbolehkan  berharap  kembalian  sebagai  suatu  sifat manusiawi. Namun demikian, jika ternyata apa yang diperoleh di kemudian hari tidak sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  maka  seharusnya  pemberi  hibah  memiliki  sikap legowo dan Ikhlas dan tidak perlu menagih atau meminta kembali becekan yang telah diberikan kepada pemilik  hajat,  kecuali  sebelumnya  telah  diadakan  kesepakatan  lain  terkait  status becekan yang disepakati sebagai pinjaman.
Adapun terkait status hukum meminta kembali sebuah pemberian yang dapat dikaitkan dengan fenomena penagihan kembali barang becekan , maka mayoritas ulama menyatakan tidak  diperbolehkannya  meminta  kembali  barang  yang  telah  dihibahkan,  kecuali  hibah seorang ayah kepada anaknya. 22 Hal ini merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu  Abbas  tentang  peringatan  secara  tegas  terkait  tercelanya  meminta  kembali  suatu pemberian yang sudah dihibahkan:
Artinya :
“Jangan sampai kita memiliki sifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang  yang  menarik  kembali  pemberiannya  seperti  anjing  yang  menelan  kembali muntahnya ” (HR. Bukhari Muslim) . 23
Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang yang meminta kembali apa yang  telah  diberikan  kepada  orang  lain  adalah  hal  yang  tidak  terpuji  dan  hina  dengan
22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat, Cet ke-3, 2011), h. 616.
23 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram , Terj. Ashmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 368.
mengibaratkan  seperti  seekor  anjing  yang  muntah  dan  kemudian  memakan  kembali muntahannya. Ibarat ini menunjukkan betapa buruknya menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada orang lain.
Namun  demikian,  ditemukan  sebuah  penjelasan  dari  beberapa  pendapat  ulama mazhab  terkait  adanya  hibah  dengan  ganti  atau  balasan,  dengan  kata  lain  hibah  yang dipersyaratkan adanya penggantian. Perihal hibah dengan ganti atau hibah balasan, penulis kemukakan pendapat dari para ulama madzhab. 24 Menurut ulama mazhab Maliki, pemberi hibah  berhak  untuk  meminta  uang  pengganti  sebagai  ganti  hibah.  Pengganti  ini  dianggap sebagai  hibah  balasan,  dan  syarat  adanya  penggantian  harus  disatukan  saat  melakukan shighat atau pernyataan hibah. Menurut ulama  mazhab Hanafi, hibah dengan syarat ganti adalah legal dan sah. Walaupun penerima hibah telah mengambil alih, masing-masing pihak memiliki hak untuk meminta kembali jika belum menerima gantinya. Menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, hibah dengan syarat ganti yang diketahui dan disebut sebagai balasan dianggap sah jika syarat ganti tersebut diketahui.
Dalam hal ini, praktik tersebut sama dengan jual beli. Namun, jika tidak ada syarat ganti, maka tidak ada ganti. Menurut ulama mazhab Hambali, hibah dengan syarat ganti itu sah jika gantinya diketahui, dan hukumnya sama dengan jual beli. Menurut pendapat para ulama di atas,  hibah  dengan  syarat  ganti  rugi  yang  juga  dikenal  sebagai  hibah  balasan  adalah dibenarkan jika diperlukan selama proses hibah.
Dengan  demikian,  ketika  seseorang  sudah  melakukan becekan tidak  seharusnya meminta kembali apa apa yang telah diberikan. Karena sejatinya pemberian merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan. Jika telah memberikan kepada orang lain, tentunya sudah merelakan  dan  melupakan  atas  apa  yang  pernah  diberikan  kepada  orang  lain.  Dalam  hal menanggapi tentang keyakinan beberapa warga terkait adanya keharusan pengembalian dan dijadikan sebagai beban utang adalah kurang tepat. Dalam Islam, suatu akad dapat dianggap sebagai utang apabila memenuhi syarat dan syarat utang, termasuk pihak yang berutang dan pihak yang mengutangi, objek utang, dan isyarat yang menunjukkan transaksi. Namun, dalam sistem  budaya becekan tidak  memiliki  kriteria  tersebut.  Tidak  ada  akad  utang  piutang  di dalamnya, akad yang terjadi hanyalah pemberian semata. Kecuali jika bahwa telah terdapat adanya  kesepakatan  yang  jelas  antara  pemberi  dan  penerima  hadiah  bahwa  pemberian becekan dalam  suatu  hajatan  merupakan  pemberian  dengan  ganti  balasan  seperi  jual  beli atau disepakati sebagai suatu pinjaman utang, maka tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Dari hasil penggalian data diperoleh bahwa becekan yang menunjukkan adanya utang piutang  biasanya  terjadi  pada becekan khusus,  bukan becekan yang  berlaku  biasa  pada umumnya. Becekan khusus  artinya,  terdapat  transaksi  pemberian  bersyarat  dengan  ganti yang  sebelumnya  telah  disepakati.  Biasanya  dilakukan  oleh  pemilik  hajat  dengan  kerabat dekat  dengan  nominal  besar  dan  jumlah  barang  yang  tidak  sedikit.  Praktik  demikian  telah diadakan  kesepakatan  bahwa  terdapat  kembalian  dikemudian  hari  sesuai  dengan  barang
24 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, op. cit , h.469-474.
yang diberikan tersebut. Maka, praktik demikian menurut penulis adalah bagian dari utang piutang.  Karena  didalamnya  dengan  jelas  menunjukkan  adanya  kesepakatan  adanya pengembalian  barang becekan di waktu  yang telah  disepakati,  biasanya  dikembalikan  saat pemberi becekan tersebut bergantian menyelenggarakan hajat.
Sebagai  pertimbangan,  jika  suatu  hajatan  yang  diselenggarakan  memang  bertujuan untuk tasyakuran, maka pemilik hajat sudah seharusnya menerapkan konsep sedekah tanpa mengharap adanya timbal balik ataupun pengembalian berupa hasil becekan dari para tamu undangan. Demikian pula, para tamu undangan sebaiknya melakukan becekan dengan jumlah dan nominal yang secara umumnya buka untuk tabungan atau investasi, tapi lebih kepada menerapkan  konsep  hibah  atau  hadiah  sebagai  bentuk  tolong  menolong,  guyup  rukun, silaturrahim  dan  penghormatan  kepada  pemilik  hajat  agar  tidak  melahirkan  konsep  utang piutang yang sejatinya akan memiliki konsekuensi yang tidak ringan apabila para pihak tidak saling mengembalikan. Sebagaimana salah satu hadis Nabi:
هنع ىضقي تىح هنيدب ةقلعم نمؤلما سفن
Artinya:
“ Jiwa  seorang  mukmin  itu  tergantung  kepada  utangnya  hingga  dibayarkan utang nya” (HR. Tirmidzi (1079).
Hal ini disebabkan suatu utang piutang tidak akan pernah dapat terhapus sampai orang yang  memiliki  utang  tersebut  meninggal  sebelum  adanya  pelunasan  utang  atau  telah direlakan oleh yang memberi pinjaman. Apabila dikaitkan dikaitkan dengan status pemberian becekan sebagai utang piutang, maka menurut hasil analisis penulis bahwa pemberian barang becekan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Tulungagung dapat ditetapkan sebagai utang piutang yang wajib dikembalikan asalkan memenuhi beberapa kriteria. Pertama, pihak yang melakukan becekan mengucapkan secara jelas atau petunjuk yang disepakati sebagai utang-piutang.  Seperti  halnya  apabila  jika  pihak  yang  melakukan becekan berniat  untuk menabung  atau  investasi  dengan  jumlah becekan yang  tidak  sedikit,  maka  seharusnya dilakukan kesepakatan antara pihak yang mbecek dan pemilik hajat. Hal demikian juga bisa disamakan sebagaimana pendapat ulama terkait pemberian dengan ganti, yang sebelumnya diharuskan adanya kesepakatan. Sehingga, barang becekan kelak harus dikembalikan sesuai dengan nominal dan jumlah yang diterima.
Kedua ,  tidak  dikatakan  utang-piutang  jika  tidak  terdapat  petunjuk  sebagai  transaksi utang piutang. Apabila becekan dilakukan sejumlah nominal sesuai dengan kebiasaan pada umumnya tanpa ada kesepakatan khusus maka tidak temasuk utang-piutang, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan atau membalas becekan tersebut, akan tapi dianjurkan untuk  saling  membalas  sebagaimana  petunjuk  hadis  Nabi.  Namun,  apabila  dalam  kondisi kesulitan dalam membalas hadiah, maka tidak diharuskan melakukan pengembalian, karena tidak ada akad utang-piutang didalamnya. Tidak perlu sampai melakukan utang hanya untuk mengembalikan becekan dengan jumlah yang sama sebagaiman yang pernah diterima. Hal demikian tentunya akan berdampak maḍharat yang mendatangkan kesulitan antar sesama manusia.
Dengan demikian, terkait praktik becekan masyarakat pedesaan di Tulungagung dalam tinjauan hukum Islam, maka sudah semestinya diperhatikan terkait niat dari pelaku becekan . Sebagaimana dalam suatu kaidah
اهدصاقبم روملَأ
Artinya: " Segala sesuatu itu bergantung pada maksud atau tujuannya” Kaidah tersebut jika dikaitkan dalam muamalah praktik becekan yakni apakah ia berniat memberikan utangan atau sekedar memberi saja. Dua niat tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Praktik becekan yang dilakukan berlandaskan atas dasar murni saling tolong-menolong, menjaga silaturrahim dan menjaga kerukunan antar warga, maka sudah semestinya  berniat becekan dengan  motif  hibah  atau  pemberian  murni.  Sehingga  ketika seseorang  melakukan becekan ,  mereka  harus  melakukan  dengan  tulus  dan  tidak mengharapkan hasil kembalian. Sebaliknya, jika berniat memberi pinjaman utang maka harus dinyatakan secara tegas.

## SIMPULAN
Istilah becekan dikenal  oleh  masyarakat  pedesaan  di  Tulungagung  dengan  suatu aktivitas  pemberian  sumbangan  kepada  pemilik  hajat  dalam  bentuk  uang  maupun  barang yang disertai pencatatan secara detail terkait nominal dan jenis barang. Beragam motivasi dilakukan  oleh  pelaku becekan dalam  melaksanakan  tradisi  tersebut,  diantaranya  murni menjalankan  tradisi  tanpa  berharap  timbal  balik,  sebagai  bentuk  tabungan  berharap pengembalian dan juga motivasi agar terhindar dari sangsi sosial di  masyarakat. Tradisi ini juga  dipercaya  sebagai  upaya  meningkatkan  rasa  solidaritas  di  tengah  masyarakat.  Akan tetapi,  di  masyarakat  masih  berlaku  resiprositas  sebagai  pertanggungjawaban  moral. Resiprositas  menciptakan  hubungan  timbal  balik  yang  membuat  seseorang  merasa  harus mengembalikan  sesuatu  yang  telah  diterima  sebelumnya.  Dalam  analisis  penulis  merujuk pada  perspektif  hibah  dan  utang-piutang,  maka  pemberian becekan saat  hajatan  pada prinsipnya merupakan hibah atau hadiah dan bukan utang piutang, dikecualikan jika terdapat kebiasaan masyarakat yang dipahami secara tegas bahwa itu adalah pinjaman utang seperti becekan dalam jumlah besar, maka harus dinyatakan secara jelas bahwa becekan tersebut adalah pinjaman utang yang harus dibayar kembali. Dengan demikian, mengakhiri tulisan ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya bagi para pelaku becekan sudah seharusnya berniat  bahwa becekan yang  diberikan  adalah  hibah  atau  hadiah  yang  tidak  mengharap kembalian.  Melakukan becekan sejumlah  nominal  yang  berlaku  umum  pada  masyarakat setempat dan tidak melakukan becekan dalam jumlah besar tanpa kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaliyah,  Robiah  dan  Nadjematul  Faizah,  “Tinjauan  Yuridis  Perkara  Pembatalan Hibah(Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)”, al-Mizan , Vol. 4, No.2, (2020). Anshori, Isa, “Melacak State Of The Art Fenomenologi dalam Kajian Ilmu - Ilmu Sosial”, Halaqa: Islamic Education Journal 2 , No 2 (2018).
B, Febrianti, Wahid Haddade, Musyfika Ilyas, “Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum
Islam dan KuhPerdata”, Shautuna, Vol.2 No.3 (2021).
Dwi, Saputri Eviana. Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” Prive 2,  No. 1 (2019): 16 – 25. Lestari, Soetji, Titik Sumarti, Nurmala K Pandjaitan, and S M P Tjondronegoro. “Th e Portrayal of  Reciprocity  in  ‘Tradisi  Nyumbang’  in  Javanese Rural  Area  Amid  Rural  Monetization.” Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik 25, no. 4 (2012): 271 – 81.
Masithoh, Nuraeni Dewi, Mahendra Wijaya, and Drajat Tri Kartono. “Pergeseran Resiprositas Masyarakat  Desa  (Studi  Etnografi  Pergeseran  Nilai  Tentang  Sumbangan  Perkawinan  Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo).” Jurnal Analisa Sosiologi 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.20961/jas.v2i1.17390.
Muaddin dan N ur Aini,“Tradisi Bhubuwen di Madura Studi Kasus Bhubuwen di Desa Sukolilo Timur  labang  Bangkalan”, al-Iqtishad:Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Ekonomi  Islam , Vol.10, No.1 (2022).
Purwadi,  Muhammad  Imam  “al -Qardh  dan  al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, Ius Qula Iustum, No. 1 Vol. 21 (2014).
Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar. “Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Utang Piutang  Dalam  Adat  Pernikahan  Di  Kelurahan  Rangkah,  Kota  Surabaya.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4, no. 3 (2022): 69 – 83. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83.
Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori. “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam  Hajatan  Pernikahan  Persfektif  Fiqhul  Islam.” Teraju 1,  no.  02  (2020):  59 – 72. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47.
Siswadi, Gede Agus, “Konsep Resiprositas dalam Upacara Nelubulanin di Banjar Klumpu Desa Klumpu  Kecamatan  Nusa  Penida  Kabupaten  Klungkung”, Vidya  Samhita ,  Vol.04  No.02 (2018).
Saputra,  Teguh, “Hikmah  Sedekah  dalam  al - Qur’an  dan  Hadis”,  The  2nd  Conference  on Ushuluddin Studies, Gunung Djati Conference Series , Vol. 8 (2022).
Wahyuningsih, Sri. “Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen. ” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 16 – 29.
Al-Jaziri, Abd Al-Rahman, Al- Fiqh ‘Ala Al -Mazahib Al- Arba’ah, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972. Al-Maraghi,  Ahmad  Mustafa, Terjemah  Tafsir  Al-Marag hi,  Semarang:  CV.  Toha  Putra Semarang, 1993.
Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak. Asqalani, Ibnu Hajar. 1995. Al - Bulughul Maram , Terj. Ashmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani. Asqalani, Muhammad Ibnu Hajar. 1995. Al- Subulussalam , Jili III, Terj Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlas.
Bugha, Musthafa Dib. 2010. Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta: Hikmah. Creswell, J.W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design . California: Sage Publications, Inc. Djazuli, A. dkk. 2000. Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Effendi, Satria. 2015. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana. Geertz, Clifford. 2014. Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa . Depok: Komunitas Bambu.
Haroen, Nasrun. 2000. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Iska, Syukri. 2014. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press.
Khosyi’ah,  Siah .  2010. Wakaf  &  Hibah  Perspektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia.
Kuncoroningrat. 1954. Sejarah Kebudayaan Indonesia . Yogyakarta: Jambatan.
Mauss , Marcel. 1992. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Peursen , Van. 1976. Strategi Kebudayaan . Jakarta: Kanisus. Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sabiq,  Sayyid.  2011. Fiqih  Sunnah ,  jilid-3,  diterjemah  oleh  Aseb  Sobari  dan  Sofwan  Abbas. Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat . Cet ke-3. Sjafri, Sairin. 2002. Pengantar Antropologi Ekonomi . Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. Sulasman.  2013. Teori-Teori  Kebudayaan  dari  Teori  Hingga  Aplikasi . Bandung:  Pustaka  Setia Bandung.
Sunarto.  2015. Budaya  Mbecek  dalam  Perspektif  Agama,  Sosial  dan  Ekonomi .  Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM.
Supardan, Dadang. 2011. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural . Jakarta: Bumi Aksara.
Syahri, Moch. 2014. Teori Pertukaran Sosial C Homans dan Peter Blau . Surabaya: Universitas Airlangga.
Syarifuddin, Amir. 2005. Garis-garis Besar Fikih. Jakarta: Prenada Media. Edisi Pertama. Cet.Ke-
2.
Tim Laskar Pelangi, ed. Mudaimullah Azza. 2015. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press.
Usman , Muchlis. 2001. Qawaid Al-Fiqhiyyah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Zubair, Maimoen. 2005. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. Kediri: MHM. Zuhaily, Wahbah. 2004, V/3792. Al-Fiqh Islam wa Adillatuh , Beirut: Dar al-Fikr.