Pengaruh  Kebijakan Pertanggungjawaban Akuntansi Sektor Publik dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap
Pembangunan Fisik
Arjuli 1 , Cut Delsie Hasrina 1 *, Yusri 1
1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi  Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia. *Email korespondensi: c ut. hasrina@yahoo.com
Diterima 21 Desember 2019; Disetujui 17 April 2019; Dipublikasi 30 April 2019
Abstract :  This  aim  of  this  research  is  to  study  the  policies  effect  of  public  sector  accounting accountability  and  the  effectiveness  of  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  on  physical  development  in Aie Village, Simeulue. The object of this research is the ADG in  Aie Village, Simeulue. This research is a descriptive research. The data used are primary data, namely data derived from interviews with village  officials  and  the  community.  Secondary  data  is  also  used  from  this  study,  namely  data originating from literature. The results of this research shown that the accountability of ADG reports is in accordance with the principles of public accounting, and has implemented a good transparency and accountability. In addition, the ADG of Aie Village, Simeulue was also effective eventhough the planning stage was not good enough.
Keywords: accountability, public sector, effectiveness, allocation of village funds
Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  pengaruh  kebijakan  pertanggungjawaban akuntansi sektor publik dan efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap pembangunan fisik di Kampung Aie, Simeulue. Objek penelitian ini adalah ADG di Kampung Aie, Simeulue. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang berasal dari  wawancara  dengan  aparat  desa  dan  masyarakat.  Data  sekunder  juga  digunakan  dari  penelitian ini,  yaitu  data  yang  berasal  dari  literatur  pustaka.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban  laporan  ADG  dari  Kampung  Aie,  Simeulu  sudah  sesuai  dengan  prinsip akuntansi publik, dan sudah menerapkan transparansi serta akuntabel yang memadai. Selain itu ADG Kampung Aie Simeulu juga efektif walaupun pada tahap perencanaan kurang baik.
Kata kunci : pertanggun jawaban, sektor publik, efektivitas, ADG
Undang-undang  Nomor  6  tahun
2014 Tentang Desa atau gampong menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015
akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Dana  yang  masuk  ke
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 1, April 2019 : 26-35
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 26-35 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
gampong tersebut dinamakan Dana Gampong. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  landasan  pemikiran  dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi  Dana  Gampong  berperan penting  dalam  pembangunan  gampong. Oleh  karena  itu  efektivitas  dan  efesiensi penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG)  dari  pemerintah  Kabupaten/Kota ke  Pemerintah  gampong  sangat  penting. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Gampong tersebut  masih  belum  maksimal  sesuai dengan  tujuan  Alokasi  Dana  Gampong (ADG). Tujuan dari  Alokasi Dana Gampong  (ADG)  adalah  untuk  mendanai program pemerintah gampong yang terdiri, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan  fisik  gampong,  sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha  bagi  masyarakat  gampong  dapat ditingkatkan.
Kampung Aie, Kecamatan
Simeulue  Tengah,  Kabupaten  Simeulue merupakan  salah  satu  kampung  yang menerima dana gampong. Penyaluran dana gampong  ini    digunakan  untuk  pengadaan sarana  dan  prasarana  untuk  pemberdayaan masyarakat  seperti  memperbaiki  jalan yang rusak, membangun tempat pengajian, sarana  olahraga,  dan  lain-lain.  Kendala yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  dana gampong  adalah  kurangnya  perencanaan ADG karena kurangnya partisipasi masyarakat.
Rosalinda  (2014),  meneliti  tentang Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi  Kasus:  Desa  Segodorejo  dan  Desa Ploso  Kerep,  Kecamatan  Sumobito.  Hasil penelitian tersebut adalah  Tata kelola dana ADD  masih  tampak  belum  efektif,  hal  ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum  memperlihatkan  sebagai  bentuk perencanaan  yang  efektif  karena  waktu perencanaan  yang  sempit.  Kemudian Arifiyanto  dan  Taufik  (2014),  melakukan penelitian  yang  berjudul  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Umbul  Sari  Kabupaten  Jember.  Penelitian tersebut menyebutkan  bahwa Perencanaan program  ADD  di  10  desa  sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif  masyarakat  desa,  menerapkan
prinsip partisipatif, respondif dan transparan  serta  tanggungjawaban  secara teknis sudah cukup baik.
Menurut (Yuliana, Rahmawati,
Adamy,  Edwar,  &  Azlim,  2018)  untuk menilai efektivitas alokasi dana desa dapat dilihat dari rasio efektivitas yang merupakan  fungsi  dari  realisasi  Anggaran Dana  Desa  (ADD)  dan Target ADD.  Desa Lambayan  Kabupaten  Simeulue  memiliki nilai rasio efektivitas 1. Walapun demikian pada  tahap  perencanaan  partisipasi  warga Desa Lambayan masih rendah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh tentang pertanggungjawaban akuntansi sektor publik  dan  efektifitas alokasi  dana gampong    (ADG)  terhadap  pembangunan fisik  Kamping  Aie,  Kecamatan  Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian dan Ruang Lingkup

## Akuntansi Sektor Publik
Definisi  Akuntansi  Sektor  Publik menurut  Bastian  (2010)  adalah  sebagai berikut:  “Akuntansi  sektor  publik  adalah mekanisme  teknik  dan  analisis  akuntansi yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana masyarakat  di  lembaga-lembaga  tinggi negara  dan  departemen-departemen  di bawahnya,  pemerintah  daerah,  BUMN, BUMD,  LSM,  dan  yayasan  sosial  pada
proyek-proyek  kerjasama  sektor  publik dan swasta”.Sedangkan menurut
Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntansi  sektor  publik  adalah  sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik merupakan  alat  informasi  baik  bagi pemerintah  sebagai  manajemen  maupun alat informasi bagi publik”.
Konsep Efektivitas dan pertanggungjawaban
Pasolong, (2012), Efektivitas adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan, maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah berjalan  dengan  efektif.  Efektivitas  adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu  pajak  dengan  target  penerimaan pajak itu sendiri.
Kepala  desa  adalah  pihak  yang bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan keuangan  gampong  secara  keseluruhan. Dalam  PP  No.  43  tahun  2014  pasal  103- 104  mengatur  tentang  tata  cara  pelaporan yang  wajib  dilakukan  oleh  Kepala  Desa. Kepala  Desa  wajib  melaporkan  laporan realisasi  pelaksanaan  APBD  gampong kepada  Bupati/Walikota  setiap  semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu,  Kepala  Desa  wajib  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  kepada  Bupati/Walikota  setiap
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 26-35 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
akhir tahun anggaran (laporan tahunan).

## Alokasi Dana Gampong (ADG)
Alokasi Dana Gampong(ADG) adalah  untuk  dana  yang  digunakan untukmembiayai program Pemerintah gampongdalam  melaksanakan  kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan alokasi  ADG adalah untuk mensejahterakan  masyarakat  gampong, serta  memperbaiki  sarana  dan  prasana gampong.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Sesuai  dengan  judul  penelitian  ini, maka  Lokasi  penelitian  ini  akan  di laksanakan  di  Kampung  Aie  Kecamatan Simeulue  Tengah  Kabupaten  Simeulue yang melaksanakan program Pengalokasian  Alokasi  Dana  Gampong (ADG), Pemilihan lokasi penelitian didasarkan  pada  pertimbangan  sebagai keterwakilan wilayah.

## Rancangan penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pertanggungjawaban akuntansi sektor publik  dan  efektifitas  Pengelolaan Alokasi
Dana  Gampong  (ADG)  di  Desa Kampung
Aie Kecamatan
Simeulue Tengah Kabupaten  Simeulue  dan  bagaimana meningkatkan  pembangunan  fisik  Desa Kampung Aie dalam menjalankan program Alokasi Dana Gampong (ADG).

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  masyarakat  yang  ada  di  Kampung Aie  yang  berjumlah  1,176  orang,  yang terdiri  dari  laki-laki  berjumlah  567  orang dan  perempuan  berjumlah  609  orang. Dimana  293  orang  kepala  keluarga  (KK), PNS 26 orang, Pensiun PNS 6 orang, TNI ABRI  1  orang,  Petani  dan  pedagang  260 kepala  keluarga  (KK),  buruh  89  orang. Penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  purposive  sampling. Sampel dari penelitian ini adalah    4 orang gampong,    5  tokoh  masyarakat,  2  orang kepala dusun, serta 39 masyarakat. Dengan demikian jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 50 orang responden.

## Jenis Dan Sumber Data
Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan  data  lapangan  lainnya. Kemudian  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data
sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung  dari  objek  yang diteliti  yang  antara  lain  dilakukan  melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan  seperti:  data-  data  tentang kondidi umum penelitian, data-data tentang  wewenang  yang  diberikan  oleh pemerintah kabupaten ke gampong.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah:
a. Studi  kepustakaan  yaitu  pengumpulan data  melalui  bahan-bahan  yang  tertulis yang  relevan  dengan  penelitian  ini,
seperti  literatur  dan  berbagai  dokumen serta  laporan-laporan  yang  diterbitkan oleh instansi terkait.
b. Studi lapangan  yaitu pengumpulan data dimana  penulis  secara  langsung  ke obyek  penelitian  dengan  menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
 Observasi  yaitu  salah  satu  metode dalam  pengumpulan  data  secara sengaja,  terarah,  sistematis,  dan terencana  sesuai  tujuan  yang  akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena  yang  terjadi  dan  mengacu pada  syarat  dan  aturan  dalam penelitian.
 Wawancara  yaitu  suatu  metode dalam  mengumpulkan  data  dengan cara  sistematis  untuk  memperoleh keterangan  mengenai  masalah  yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

## Teknis Analisis data
Untuk  menjawab  permasalahan pertama  dan  kedua  digunakan  analisis deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif kualitatif  ini  merupakan    penelitian  yang menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

## Variabel  Dan  Defenisi  Operasional Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam Penelitian ini yaitu :
1. Variabel bebas (Independent
Variable) adalah merupakan variabel yang  mempengaruhi  atau  yang menjadi  sebab  perubahannya  atau timbulnya variabel terikat (dependent) .  Dalam  penelitian  ini yang menjadi variabel bebas (independent  variable) adalah  : Akuntansi  sektor  publik  (X 1 )  dan efektifitas ADG (X 2 )
2. Variabel terikat (dependent variable) adalah  variabel  yang dipengaruhi  atau  yang  menjadi akibat,  karena  adanya  variabel
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 26-35 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
bebas.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  variabel  terikat  adalah Peningkatan  Pembangunan  Fisik Gampong (Y).

## HASIL PENELITIAN
Kebijakan Pertanggungjawaban Akuntansi Sektor Publik Dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Gampong Terhadap Pembangunan Fisik Gampong 1. Perencanaan Alokasi Dana

## Gampong
Pertanggungjawaban kebijakan Akuntansi Sektor
Publik dalam implementasi  pengelolaan  ADG  dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  tentang Pedoman Pelaksanaan ADG, menyebutkan bahwa  secara  umum  pengelolaan ADG  di Kabupaten  Simeulue  harus  berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pengelolan keuangan ADG
merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
2. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dari ADG  direncanakan  secara  terbuka melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan  dalam  Peraturan  Desa tentang  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Desa,  serta  dilaksanakan dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,  teknis,  dan  hukum secara harus..
Pada tahap perencaan dimulai pada dengan  melakukan  musyawarah  yang dilakukan  di  Kampung  Aie.  Musyawarah dihadiri  oleh  unsur  pemerintah  desa,  dan masyarakat,  tim  fasilitasi  dana  gampong kecamatan.  Pada  musyawarah  tersebut dijelaskan  alokasi  atau  penggunaan  dana gampong  tersebut,  selanjutnya  dijelaskan juga  tentang  perencanaan  alokasi  dana gampong.  Perencanaan  penggunaan  dana gampong  adalah  untuk  memperbaiki sarana  dan  prasarana  Kampong  Aie  yaitu: perbaikan  jalan,  pembangunan  jembatan, pembangunan  WC  umum,  rehab  balai desa.
Dari hasil pengamatan dan wawancara  dengan  aparat  desa  diperoleh informasi bahwa perencanaan ADG Kampong Aie tidak maksimal dikarenakan pada saat musyawarah, masyarakat Kampong  Aie  yang  hadir  pada  saat musyawarah tersebut hanya sedikit sehingga  aspirasi  masyarakat  tidak  semua tertampung. Ketidakhadiran masyarakat ini
dikarenakan  masyarakat  sibuk  dengan aktifitas masing-masing.

## 2. Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana
Gampong.
Pertanggungjawaban ADG  di  Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah  Kabupaten  Simeulue  terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Keuangan Desa. Pertanggungjawaban ADG dilakukan melalui pelaporan keuangan dana gampong yaang tranparansi dan akuntabel.
Pihak  yang  menyusun  laporan keuangan  dana  yaitu  bendahara  dana gampong  kampung  Aie.  Bendahara  dana gampong sudah mengikuti pelatihan tentang  cara  penyusunan  pelaporan  ADG, oleh  karena  itu  bendahara  kampung  Aie sudah bisa menyusun laporan
pertanggungjawaban ADG. Dalam meyusun laporan pertanggungjawaban tersebut,  bendahara    dana  gampung  juga didampingi  oleh  tim  fasilitasi  dana gampong  kecamatan.  Penyusunan  laporan pertanggungjawaban  ADG  Kampong  Aie sudah  sesuai  dengan  akuntansi  sektor publik,  serta  mengutamakan  transparansi dana  akuntabel.  Selain  itu,  di  Kampung Aie  juga  di  buat  papan  pengumunan  yang berisikan  anggaran  dana  gampong  dan penggunaan dana gampong, jadi masyarakat setempat dapat melihat informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan ADG. Hal ini juga merupakan salah  satu  point  penting  dalam  hal menerapkan  pelaporan  yang  transparan.  . Bendahara dana gampong juga melampirkan bukti-bukti transaksi keuangan  dana  gampong  berupa  bon, kwitansi  dan  lain-lain  dalam  laporan pertanggungjawaban  ADG  Kampung  Aie. Berikut adalah ADG kampung Aie :

## Tabel 1

## Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Data SPJ Desa di Kecamatan Banyudono pada Akhir Tahun
N o Tahun Alokasi dana desa Pertanggungjawaban Fisik (%) Keuangan 1 2015 374.828.527,87 100% Lengkap 2 2016 347.913.465,00 100% Lengkap 3 2017 384.068.913,00 100% Lengkap Sumber: Data ADG  Desa Kampung Aie
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 26-35 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
Setiap  tiga  bulan  sekali  selalu diadakan  evaluasi  pelaksanaan ADG  yang mengundang aparat kampong dan masyrakat,  serta  tim  fasilitasi  dana gampong  kecamatan.  Evaluasi  dilakukan untuk  mewujudkan  transparansi  dalam pelaksanaan  ADG  dan  diharapkan  adanya masukan-masukan  dariaparat  kampung dan  masyarakat.  Laporan  ADG  juga  akan diaudit  oleh  tim  inspektorat,  apabila adanya  kecurangan  yang  ditemukan  oleh tim  inspektorat  makan  akan  berakibat buruk  bagi  Kampung  Aie.    Akibat  yang ditimbulkan  apabila  ada  kecurangan  maka dana  gampong  untuk  gampong  yang bersangkutan  akan  dihentikan.  Disamping itu  untuk  tahun  yang  akan  datang, kampung  tersebut  tidak  akan  mendapat dana  gampong  lagi.  Evaluasi  setiap  tiga bulan  juga  dapat  meningkatkan  kualitas pelaporan  ADG  menjadi  lebih  baik  dan sesuai dengan akuntansi sektor publik.
Dari penjelasan diatas
menunjukkan bahwa laporan
pertanggungjawaban  ADG  di  Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten  Simeulue  telah  melaksanakan prinsip Akuntansi  Sektor  Publik,  sehingga pembangunan  fisik  ADG  berjalan  lancar dan  Kampung  Aie  juga  sudah  mendapat dana  gampong  selama  3  tahun  berturut- turut.
Efektifitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana
Desa dalam Meningkatkan Pembangunan  Fisik  Di  Desa  Kampung Aie Terkait proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan  fisik  di  Kampung  Aie kecamatan  Simeulue  Tengah  Kabupaten Simeulue,    perangkat  Kampung  Aie terlebih  dahulu  menyusun  tim  pelakasana dana  gampong  yang  terdiri  dari  Kepala kampung atau keuchiek selaku penanggung  jawab  operasional  kegiatan (PJOK),  sekretaris    kampung  selaku penanggung  jawab  administrasi  kegiatan (PJAK), bendahara kampung selaku bendahara dana gampong dan dibantu oleh pihak-pihak  lain  di  kampung.  tahapan pengelolaan ADG terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan  perencanaan  Pengelolaan  Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan  fisik  Di  Kampung  Aie kurang efektif karena pada saat penyusunan rencana ADG melalui musyawarah, partisipasi masyarakat kurang,  jadi  ada  keinginan  masyarakat yang  tidak  terpenuhi.  Agar  pelaksanaan ADG  dapat  berjalan  dengan  efektif  maka tim  pelaksana  dana  gampong  dan  aparat kampung  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat, sehingga masyarakat menerima  perencanaan  yang  telah  dibuat
sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan ADG di Kampung Aie berjalan efektif dan sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah
disusun. Hal tersebut dapat di lihat di tabel berikut ini:

## Tabel 2 Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan ADG
N o Tahun Sarana yang dibangun Hasil 1 2015 Pembangunan jalan desa Pembangunan jembatan Penimbunan lapangan bola kaki Baik 2 2016 Pembangunan WC umum Rehab pagar balai desa Pembangunan jalan Baik 3 2017 Rehab gedung balai desa Pengadaan tempat sampah umum Pembangunan jalan Baik Sumber : Laporan akhir di  Kampung Aie Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat
bahwa  pelaksaan  ADG  terlaksana  baik setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pembangunan  jalan  desa,  pembangunan jembatan  dan  penimbunan  lapangan  bola kaki  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Oleh karena  itu,  Kampung  Aie  menerima kembali  dana  gampong  dandigunakan untuk  pembangunan  WC  umum,  rehab pagar  balai  desa  dan  pembangunan  jalan. Ketiga  program  tersebut  juga  berjalan dengan baik. Pada tahun 2017 pelaksanaan rehab  balai  desa,  pengadaan  tempat sampah  umum  dan  pembangunan  jalan juga terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dari pengaruh penelitian ini adalah:
1. Pertanggungjawaban program ADG di Kampung  Aie,  Kecamatan  Simeulue Tengah  Kabupaten  Simeulue  telah menerapkan  prinsip-prinsip  akuntansi sektor  publik,  serta  telah  menerapkan tranparansi  dan  laporan  ersebut  juga akuntanbel,  sehingga  pembangunan fisik ADG di Kampung Aie Kecamatan
Simeulue Tengah, Kabupaten  Simeulue  dapat  berjalan dengan baik
2. Keefektifan  pelaksanaan  Kampung
Aie Kampung Aie Kecamatan
Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue sudah  dianggap  baik  walaupun  pada perencaan ADG kurang baik.

## Saran
Saran dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  meningkatkan  kinerja  tim pelaksana  ADG  maka  pelatihan- pelatihan  yang  berhubungan  dengan ADG perlu ditingkatkan.
2. Masyarakat  Kampung Aie  harus  lebih berperan  aktif  dalam  penyusunan perencanaan
ADG sehingga
perencanaa ADG menjadi lebih bagus
3. Monitoring  dan  Evaluasi  ADG  juga ditingkatkan

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Taufik Kurrohman.
(2014). Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten Jember .  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan
Keuangan. Jember : Universitas Jember, Vol.2, N0.3.
Rosalinda,  Okta,  dan  Maryu  Nan,i  (2014).
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan  Desa  Plaso  Kerep,  Kecamatan Sumobito,  Kabupaten  Jombang).  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  FEB,  Universitas Brawijaya Malang, Vol.2 No.2
Pasolong,  Harbani.  (2012). Teori Administrasi
Publik . Yogyakarta: Alfabeta
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.
43  Tahun  2014  Pasal  103-104  Tentang Tata  Cara  Pelaporan  Yang  Wajib Dilakukan Kepala Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa
Yuliana, Y., Rahmawati, C., Adamy, Y., Edwar,
E., & Azlim, A. (2018). The Effectiveness  Analysis  of  Village  Funds Management Planning. In Proceedings of AICS-Social Sciences (pp. 37–43).
 How to cite this paper :
Arjuli, A.,  Hasrina,  C.  D., & Yusri, Y.  (2019).
Pengaruh Kebijakan Pertanggungjawaban  Akuntansi  Sektor Publik  dan  Efektivitas  Alokasi  Dana Gampong
(ADG)
Terhadap
Pembangunan Fisik. Jurnal Humaniora ,
3 (1), 26–35.