## AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

## Ali Hadi Shahab
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail : alihadishahab@gmail.com

## ABSTRAK
Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik.  Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan  menjadi  alat  bukti  yang  kuat  karena  kewenangan  Notaris  adalah membuat  akta  otentik  berupa  segala  bentuk  perjanjian  dan  lain-lain  yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian  agar  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sangat  kuat.  Notaris yang tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  akan  mendapatkan  sansi  dan pemberhentian Notaris oleh Menteri, pemberhentian Notaris pun ada 2 yaitu pemberhentian  secara  sementara  dan  pemberhetian  secara  tidak  hormat,
Notaris  yang  diberhentikan  sementara  karena  adanya  proses  pailit  atau penundaan  kewajibannya,  sedangkan  Notaris  yang  diberhentikan  dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan sementara maupun Notaris yang diberhentikan dengan  tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.
Kata Kunci : Notaris, Akta otentik, Pailit.

## ABSTRACT
Notaries  have  other  authority,  namely  Notaries  are  authorized  to  make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed. An authentic deed made by a notary has very strong legal force and becomes a strong evidence because the authority of a notary is to make an authentic deed in the form of all forms of agreements and others as outlined in the authentic deed, the law recommends the parties to make an authentic deed authentic deed regarding all actions, agreements in
order  to  have  very  strong  evidentiary  power.  Notaries  who  are  not  in accordance with the law No. 2 of 2014 on Notary Positions in carrying out their duties will receive sanctions and dismissal of a Notary by the Minister, there are also 2 dismissals of a Notary, namely temporary dismissal and dishonorable  dismissal,  a  Notary  who  is  temporarily  dismissed  due  to  a bankruptcy process or suspension of his obligations, while a Notary who is dismissed  with  dishonorable  from  his  position  by  the  Minister  at  the suggestion of the Central Supervisory Council if declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force, resulting in the temporarily suspended Notary or the Disrespectful Notary having lost the authority to make an authentic deed due to incompetence to perform the act. law and has lost his duty in his position.
Keywords : Notary, Akta Otentik, Bankrupt.

## PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undnag  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari negara telah memperoleh kewenangan dari negara secara atributif.
Selain  sebagai  pejabat  umum  Notaris  memiliki  kewenangan  lain  yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinann dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 1
Notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kewenangannya dan memiliki kewajibannya dalam menjalankan jabatannya yakni:
“ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 2
a. Bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notari s Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 103 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 angka 1.
2 Ibid., Pasal 16
c. Melkatkan surta dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. Mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak  dapat  dimuat  dalam  satu  buku,  Akta  tersebut  dapat  dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat  daftar  dari  Akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan  Akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. Menerima magang calon Notaris.
Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya sudah diatur  dalam  Undang-Undang  mulai  dari  kewenangan,  kewajiban,  larangan, pengawasan, dan lain-lainnya sudah diatur. Bahkan dalam sanksi pun sudah di atur juga  di  UUJN.  Notaris  yang  tidak  sesuai  menurut  UUJN  dalam  menjalankan tugasnya  akan  mendapatkan  sansi  dan  pemberhentian  Notaris  oleh  Menteri, pemberhentian  Notaris  pun  ada  2  yaitu  pemberhentian  secara  sementara  dan pemberhetian secara tidak hormat.
Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Dalam proses pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang. 3 Pemberhentian  sementara seorang  notaris  muncul  ketika  ada  laporan  pailit  terhadap  Notaris.  Dalam pemberhentian notaris yang diberhetinkan secara tidak hormat terdapat pernyataan bahwa  pailit  jadi  faktor  seorang  notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat
3 Ibid., Ps. 9 angka 1, Huruf A.
berdasarkan  Undang-Undang  tersebut.  Filosofi  hukum  kepailitan  adalah  untuk mengatasi  permasalahan  yang  menyangkut  harta  kekayaan  debitur  yang  tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya kepada debitur.
“Hukum  kepailitan  dalam  hal  ini  diharapkan  mampu  dalam  memberikan penyelesaiansecara adil, seimbang dan bermanfaat serta dapat memberikan jaminan  kepastian  hukum.  Fungsi  notaris  yang  sejatinya  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  hukum  dari  subjek  hukum  berdasarkan  sumpahnya yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UUJN  dimungkinkan  untuk dipailitkan  apabila  fungsi  tersebut  tidak  dapat  dijalankan  sesuai  dengan kontak prestasi yang ada.” 4
Menurut H. Sobandi “Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu  melakukan  pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para  kreditornya. Keadaan  tidak  mampu  lazimnya  disebabkan  oleh  kesulitan  kondisi  keuangan ( financial distress ) dari usaha debitor yang telah mengalami kerugian. Kepailitan merupakan  putusan  pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang aka nada di kemudian hari.” 5
Menurut  Undang-Undang  Kepailitan “ Kepailitan  adalah  sita  umum  atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.” 6 Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang telah memutuskan bahwa seorang debitur telah dinyhatakan pailit maka  dnegan  tidak  langsung  segala  penguasaan  dan  pemberesan  harta  debitor tersebut diserahkan kepada curator untuk kepentingan krditor sejak putusan pailit tersebut diucapkan.
“Kepailitan  merupakan  salah  satu  solusi  yang  bersifat  komersial  untuk keluar dari persolanan utang-piutang yang menjadi tanggung jawab seorang debitor yang  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  membayar  utang-utang tersebut kepada para kreditornya.” 7 Hal kepailitan ini tidak diinginkan oleh notaris karena akan menjatuhkan reputasi notaris sendiri, notaris merupakan pejabat umum dan  fatal  jika  seorang  notaris  di  pailitkan,  maka  penulis  dengan  ini  akan menganalisa Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit.
4 Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (Juranal Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 823-824
5 H. Sobandi, Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga ,
(Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021), hlm. 62
6 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Nomor 37 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 1 angka 1. 7 H. Sobandi, Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi …, hlm. 63

## PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Kekuatan Hukum Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dinyatakan Pailit?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  langkah  seseotang  untuk  mengasah  pengembangan  ilmu  dan pengetahuan.  Maka,  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus  senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 8
Dalam  penelitian  ini  metedologi  penelitian  yang  dipakai  adalah  Metode pendekatan  yuridis  normatif.  Karena  dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan penelitian  disesiakan  dengan  data  sekunder  yang  berupa  bahan  pustaka  dan merupakan penelitian daftar pustaka juga. Menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  Undang-Undang,  peraturan-peraturan  dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.” 9
Dikarenakan  penulisan  ini  adalah  suatu  jenis  penelitian  yuridis  normatif, maka  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai literatur seperti buku, makalah, jurnal, tesis,  disertasi,  dan  artikel  mengenai  perjanjian  jual  beli  dan  perlindungan konsumen  antara  pengelola  apartemen  dengan  konsumen.  Didalam  membuat laporan ini penulis meneliti dan mengkaji dan menganalisa Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli.

## PEMBAHASAN
Bagaimana  Kekuatan  Hukum  Bagi  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Yang Dinyatakan Pailit.
Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  segala  ketetapan  yang  sudah  diatur  dan diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. 10 Akta otentik ini merupakan surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek  yang  lainnya,  dengan  adanya  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  akan memberikan kepastian hukum bagi para subjek hukum tersebut.
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang sangat kuat dan menjadi alat bukti yang kuat karena kewenangan Notaris adalah
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), ed. 1, cet. 19. (Depok: Rajagrafindo, 2019). hlm. 1.
9 Ibid. , hlm. 13.
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notari s…, Pasal 15 angka 1.
membuat  akta  otentik  berupa  segala  bentuk  perjanjian  dan  lain-lain  yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menyatakan  bahwa:  “Suatu  akta  otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditntukan oleh u dang-undang, dibuat oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat dimana akta dibuatnya” . 11
Akta bisa dikatakan sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut tidak dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang dan tidak di hadapan pejabat umum yang  berwenang  tersebut  sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata. Jadi ada perbedaan kekuatan hukum dan kekuatan sebagai alat bukti antara akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta harus dibuat oleh atau dihadap seorang Pejabat Umum, dalam hal ini adalah Notrais yang sudah diangkat dan telah diambil sumpahnya:
a. Akta  itu  ahrus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang;
b. Pejabat  umum  oleh  atau  dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 12
Jika  syarat  dalam  pembuatan  akta  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  akta yang meiliki ekkuatan hukum tetap akan menjadi akta yang yang hanya memiliki kekuatan  pebuktian  saja  seperti  akta  dibawah  tangan.  Akta  dibawah  tangan  bisa memiliki kekuatan pembuktian jika tanda tangan yang ada didalam akta tersebut dapat diakui oleh para pihak jika yang bersangkutan, Dalam Pasal 1875 menyatakan bahwa:
“ Suatu  tulisan  dibawah  tangan  yang  dakui  oleh  orang  terhadap  siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap  sebagai  diakui,  memberikan  terhadap  orang-orang  yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikianlah pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan ini .” 13
Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatanya terdapat didalam Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  salah  satu  dari  kewajiban  seorang  Notrais  dalam menjalankan jabatannya adalah
“Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  di  peroleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. 14
11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Bugerlijk Wetboek Voor Indonesie], diterjamahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal 1868.
12 G.H.S. Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 4. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 48. 13 Ibid., Pasal 1875.
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notari s…, Pasal 16 ayat (1) Huruf f

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Sehingga seorang Notaris wajib merahasiakan segala perbuatan dan segala sesuatu  yang  para  penghadap  utarakan  untuk  pembuatan  akta  ini,  kecuali  jika Undang-Undang menentuakn hal lain terkait ini.
Segala perbuatan perjanjian atau yang lain dapat menjadi kekuatan hukum yang kuat dengan cara dibuatkan akta oleh Notaris, yang dilakukan Notaris dalam menjalankan  jabatannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan  tidak melanggar  kode  etik  jabatan,  notaris  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  akan mendapatkan sanksi dapat membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian
Seorang  Notaris  dapat  diberhentikan  sementara  dan  dapat  diberhentikan secara tidak hormat, UUJN menyatakan bahwa:
“ Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: 15
a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang:
b. Berada dibawah pengampuan;
c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  jabatan serta kode etik Notaris; atau
e. Sedang menjalani masa penahanan .”
“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: 16
a. Dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Melakukan  perbuatan  yang  merendahkan  kehormatan  dan  maratabat jabatan Notaris; atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan.”
Dalam  pemeriksaan  perkara-perkara  kepailitan  merupakan  kewenangan dari  Pengadilan  Niaga,  Pengadilan  Niaga  menjadi  sarana  hukum  dalam  segala penyelesaian  utang  piutang  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yaitu  kreditor 17 dan debitor 18 . Dalam Pasal 303 UU Kepailitan menyatakan bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang  terkait  perjanjian  yang  memuat  klausula  arbitrase,  sepanjang  utang  yang menjadi  dasar  permohonan  pernyataan  pailit  telah  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
15 Ibid., Pasal 9 ayat (1)
16 Ibid., Pasal 12.
17 Dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan mengatakan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undnag yang dapat ditagih di muka pengadilan.
18 Dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan mengatakan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
Menurut  Ivida  Dewi  Amrih  dalama  Bukunya  yang  berjudul  Hukum Kepailitan  dan  Hak  Kreditor  Separatis  atas  Benda  Jaminan  Debitor  Pailit menyatakan bahwa “Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang di antara para pihak yaitu debitor  dan  kreditor  acara  cepat,  adil,  terbuka,  dan  efektif  sehingga  dengan demikian  dapat  meningkatkan  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dan  kehidupan perekonomian pada umunya. 19
Dalam  UU  Kepailitan  persyaratan  untuk  memailitkan  diatur  sebagai berikut: 20
1. Adanya debitor
2. Adanya kurator 21
3. Kreditor lebih dari Satu
4. adanya utang
5. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
6. Minimal satu dari utang dapat ditagih
7. Pernyataan  pailit  dailakukan  oleh  Pengadilan  khusus  yang  disebut Pengadilan Niaga 8. Permohonan  pernyataan  pailit  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berwenang yaitu: a. Pihak debitor sendiri b. Satu atau lebih kreditor
c. Jaksa untuk kepentingan umum
d. Bank Indonesia jika debitornya bank e. Bapepam  jika  debitornya  adalah  perusahaan  efek,  bursa  efek, lembaga  kliring  dan  penjamin,  lembaga  penyimpanan  dan kepentingan f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana  pension,  dan  BUMN  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik.”
Hakim dalam Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila  terdapat  fakta  dan  keadaan  yang  terbukti  bahwa  telah  dinayatakan  pailit dalam persidangan sebagaiamna menurut UU Kepailitan. Putusan pailit selambat- lambatnya dinyatakan 60 (enam puluh) hari pasca tanggal permohonan pernyataan pailit yang telah didaftarkan. selama proses pengadilan berlangsung yaotu 60 (enam puluh hari) seorang Notaris di berhentikan sementara dari jabatannya menurut Pasal 9  haruf  a  UUJN  yang  menyatakan  bahwa:  Notaris  diberhentikan  sementara  dari jabatannya  karena  Dalam  proses  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  kedudukan  ini  merupakan  masa  tunggu  pelaksana  seorang  Notaris  yang
19 Ivida Dewi Amrih, Hukum Kepailitan kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: LaksBang, 2016), hlm 229.
20 H. Sobandi, Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga ,
(Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021), hlm 79-80.
21 Dalam Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan mengatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengrus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara agar Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan  tugasnya  sementara  waktu  sebelum  sanksi  pemberhentian  hormat maupun pemberhentian tidak hormat tersebut diberikan kepada Notaris, dan notaris diberi kesempatan di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang untuk membela diri sebelum pemberhentian dilaksanakan.
Pemberhentian dilakukan oleh Menteri atas usul MPP menurut Pasal 9 ayat (3)  UUJN.  Setelah  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum yang tetap maka berlakulah Pasal 12 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
Berdasarkan  hal  tersebut  Notaris  yang  dinyatakan  pailit  berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap diberhentikan sementara ataupu diberhentikan  dengan  tidak  hormat  mengakibatkan  Notaris  tersebut  sudah kehilangan kewenangan dalam membaut akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.

## Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  emberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan Hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini. 22 Pengadilan dapat  mengabulkan  permohonan  pernyataan  pailit  apabila  terdapat  fakta  dan keadaan  yang  terbukti  bahwa  telah  dinayatakan  pailit  dalam  persidangan sebagaiamna  menurut  UU  Kepailitan  dan  putusan  yang  dapat  memutuskan  jika seorang  debitor  tekah  dinyatakan  pailit  setelah  itu  penguasaan  dan  pemberesan harta diserahkan kepada kurator untuk kepentingan kreditor.
Subyek  hukum  yang  dinyataakan  pailit  akan  kehilangan  haknya  dalam berbuat apapun terhadap harta kekayaannya yang berada dalam harta pailit, seorang Notaris yang dinyatakan pailit menurut UUJN akan kehilangan segala hak-haknya dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  jabatannya.  Notaris  diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan akan berakibat dalam jabatannya dapat kekhilangan segala kewenagannya sebagai Notaris dan akan kehilangan hak dan mengurus harta kekayaan (harta pribadi) yang termasuk di dalam harta pailit tersebut,  sejak  pernyataan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap.
Notaris tidak sesuai aturan dalam bertugas akan emndapatkan sanksi yang sudah  diatur  didalam  UUJN,  sehingga  Notaris  yang  dinayatakan  pailit  akan berakibat  dengan  cara  diberhentikan  secara  tidak  hormat  oleh  Menteri  atas  usul MPP terdapat dalam Pasal 12 UUJN ialah Notaris yang dinyatakan pailit secaraa tidak  langsung  menjadi  tidak  cakap  dalam  melakukan  kewenangan  dan  tugas jabatannya dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian.
Menurut  Notaris  Enarwanto  “tentang  akibat  hukum  Notaris  yang  telah dinyatakan pailit, tidak hanya kerugian tidak bisa membayar kerugian para pihak saja  tetapi  Notaris  sebagai  pejabat  akan  kehilangan  kewenangan  dan  hak  hak Notaris tersebut.” 23
Dalam  Pasal  2  UUJN  menyatakan  bahwa  Notaris  diangkat  dan diberhentikan oleh Menteri. Pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  jika  Notaris  tidak  sesuai  kode  etik  dan  melanggar ketentuan ketentuan yang ada di UUJN maka Notaris akan mendapatkan sanksi. Jika seorang Notaris dinayatakan pailit ada 2 sanksi
1. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN Notaris diberhentikan sementara karena  Dalam  proses  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran utang, dalam Putusan pailit selambat-lambatnya dinyatakan 60 (enam puluh) hari disini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah  berwenang  dan  dapat  menghilangkan  kewenangan jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan. 2. Menurut  Pasal  12  huruf  a  UUJN  Notaris  diberhentikan  dengan  tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat saat  Dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Notaris tidak lagi memiliki wewenang dalam membuat akta otentik karna sudah  dianggap  tidak  cakap  disebabkan  adanya  pemberhentian  sementara  dan pemberhentian tidak hormat karena pailit.
Notaris  yang  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa  Notaris  tersebut  pailit,  maka  berlakulah  Pasal  12  UUJN  bahwa  Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukul tetap, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menjadikan putusan  tersebut  sebagai  dasar  untuk  memberhentikan  seorang  Notaris  dari jabatannya  secara  tidak  hormat,  dengan  berkoordinasi  dengan  Majelis  Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP. 24

## PENUTUP

## Kesimpulan
23 Aga Waskitha Wiryawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, (Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 5: Universitas Islam Indonesia, 2020) hlm 201.
24 Putri Pratiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan , (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8: Universitas Brawijaya,
Bagaimana  Kekuatan  Hukum  Bagi  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Yang Dinyatakan Pailit.
Dalam pemberhentian sementara notaris yang karenakan apanya proses siding kepailitan  maka  notaris  tersebut  tidak  cakap  untuk  melakukan  tugas  dan kewenangannya  sebagai  notaris,  salah  satunya  adalah  dalam  pembuatan  akta autentik.  Notaris  yang  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  yang  tetap  diberhentikan  sementara  ataupu  diberhentikan dengan  tidak  hormat  mengakibatkan  Notaris  tersebut  sudah  kehilangan kewenangan dalam membaut akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya

## Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.
Akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan dengan  cara  tidak  hormat  sehingga  noaris  tersebut  tidak  memiliki  kewenangan dalam segala perbuatan dan jabatannya, Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit, maka berlakulah Pasal 12 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri  atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat.  Pemberhentian  setelah  dijatuhkan putusan  pailit  oleh  pengadilan  yang  berkekuatan  hukul  tetap,  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  akan  menjadikan  putusan  tersebut  sebagai  dasar  untuk memberhentikan  seorang  Notaris  dari  jabatannya  secara  tidak  hormat,  dengan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notari s Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris, LN. No. 103 Tahun 2014, TLN No. 5491.
________, Undang-Undang  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Nomor 37 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [  Bugerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie], diterjamahkan  R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  cet.  41,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2017.
Buku Amrih, Ivida Dewi. Hukum Kepailitan kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, Yogyakarta: LaksBang, 2016. Tobing, G.H.S. Lumbang. Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
Sobandi, H. Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga , Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 1 Juli 2021.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), ed. 1, cet. 19. Depok: Rajagrafindo, 2019.
Jurnal
Lestari,  Kadek  Ayu  Intan  dan  I  Made  Dedy  Priyanto, Pemberhentian  Notaris Dengan  Tidak  Hormat  Akibat  Dinyatakan  Pailit  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris, Juranal  Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Santoso, Putri Pratiwi. Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang  Telah  Dinyatakan  Pailit  Oleh  Pengadilan ,  (Jurnal  Kertha  Semaya, Vol. 8: Universitas Brawijaya, 2015.
Wiryawan,  Aga  Waskitha  Wiryawan. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Notaris  Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 5: Universitas Islam Indonesia, 2020.