## EDUKASI TATA KELOLA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KEUANGAN ( FINANCIAL WELFARE )
DI BPN PROVINSI BALI

## FINANCIAL GOVERNANCE EDUCATION IN REALIZING FINANCIAL WELFARE AT BPN BALI PROVINCE
Ni Made Ayu Trisnayanti Kusuma 1* , Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani 2 , Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda 2
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional 2 Universitas Pendidikan Nasional *Email: ayukusumaixb10@gmail.com (Diterima 29-08-2022; Disetujui 20-09-2022)

## ABSTRAK
Salah satu aspek yang ingin dicapai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yakni kesejahteraan keuangan. Dalam  mewujudkan kesejahteraan  keuangan dapat berupa edukasi tata kelola keuangan dan  pemberdayaan terhadap pegawai BPN. Dimana pemerintah harus mampu melaksanakan amanat rakyat berupa penyediaan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik. Tujuan dari edukasi tata kelola keuangan adalah untuk mengetahui akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan di  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali,  serta  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik.  Setelah melakukan  observasi  dan  perencanaan  kegiatan,  dilanjutkan  dengan  pemberian  edukasi  literasi  keuangan berupa sosialisasi dan pemberian poster untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan SDM dan pegawai BPN akan paham pentingnya melek finansial. Edukasi yang telah diberikan mampu bermanfaat dan diterima oleh berbagai  pihak,  sehingga  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  keuangan  baik  di  lingkungan  internal  maupun eksternal. Diharapkan edukasi ini dapat dilaksanakan secara berkala agar kepercayaan semakin meningkat.
Kata kunci: akuntabilitas, keterbukaan, pemberdayaan, tata kelola keuangan, dan kesejahteraan keuangan

## ABSTRACT
One aspect that the National Land Agency of Bali Province wants to achieve is financial welfare. In realizing financial welfare need financial governance education and empowerment of employees also the community. Where the government should be able to provide all financial information honestly and openly to the public in order to carry out the people's mandate. The purpose of financial governance education is to determine accountability,  openness,  and  empowerment  in  realizing  financial  welfare  and  be  able  to  improve  a  good image to the public. After observing and planning activities, the provision of financial literacy education in the form of socialization and the provision of posters to improve the quality of Human Resources and make the public understand the importance of financial literacy. The education that has been provided is able to be useful  and  accepted  by  many  people,  so  can  realize  financial  welfare  both  in  the  internal  and  external environment.
Keywords: accountability, openness, empowerment, financial governance, and financial welfare

## PENDAHULUAN
Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali  sebagai  mitra  kegiatan pengabdian  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang.  Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian ATR, Kementerian  ATR  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang agraria/pertanahan  dan  tata  ruang  untuk  membantu  presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan penelitian Hidayah, Indonesia merupakan negara ketiga setelah India dan Cina yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah dari seluruh
dunia,  yang  menyebabkan  menurunnya  kesejahteraan.  Tingkat  literasi  keuangan  yang tinggi  dibutuhkan  agar  terhindar  dari  masalah  keuangan.  Sehingga  memiliki  literasi keuangan yang tinggi sebagai hal yang vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Hidayah  et  al.,  2021).  Literasi  keuangan  adalah  edukasi  yang  dimiliki  oleh  seseorang sebagai  pengelola  keuangan  untuk  menaikkan  derajat  kesejahteraan  hidup,  keputusannya dapat berdampak pada masyarakat, negara, dan ekonomi secara global (Atik Atikah, 2020).
Tata  kelola  ( money  management )  adalah  sebuah  kegiatan  pengelolaan  dana  oleh individu  atau  kelompok  bertujuan  untuk  memperoleh  kesejahteraan  keuangan  ( financial welfare ),  sehingga  perlunya  pengelolaan  keuangan  yang  baik  agar  terjaga  dan  sesuai dengan  kebutuhan  (Atik  Atikah,  2020).  Laporan  keuangan  pada  mitra  kegiatan  BPN Provinsi  Bali  penting  dikelola  dengan  baik,  efisien,  transparan,  efektif,  ekonomis,  dan akuntabel yang menjadikan sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Ferizal & Ikhbar, 2022).
Transparansi  tata  kelola  keuangan  publik  adalah  keterbukaan  ( openness )  dalam prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dimana penting bagi  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  guna  memberikan  informasi  terkait aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik. Horizontal  accountability tercipta  karena adanya  transparansi  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  yang  menciptakan pemerintah  daerah  responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  (Iznillah  et  al.,  2018). Good governance yang  diterapkan  pemerintah  bertujuan  menciptakan  pendaftaran  tanah  yang sederhana, terjangkau, aman, mutakhir, dan terbuka (Butarbutar et al., 2022).
Berdasarkan  penelitian  Nasriani  menyatakan  bahwa pentingnya  akuntabilitas  tinggi sebagai  acuan  kerja  sama  antara  aparat  baik  antara  atasan  dan  bawahan  dengan  mampu berkomunikasi  dengan  baik  (Nasriani  et  al.,  2021).  Hasil  observasi  lapangan  bahwa pengelolaan keuangan tidak sepenuhnya terbuka karena kurangnya media massa yang ada pada  mitra  kegiatan  BPN  Provinsi  Bali,  yang  membuat  tidak  mengetahui  tata  kelola keuangan  dan  timbul  adanya  rasa  kurang  percaya  terhadap  pelayanan  publik.  Dalam terwujudnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  tata  kelola  keuangan  melalui  akses informasi  pada  keuangan  yang  ada  pada  mitra  kerja  guna  mewujudkan  kesejahteraan keuangan  ( financial  welfare )  dimana  penting  adanya  informasi  keuangan  relevan  secara terpercaya dan transparan kepada publik (Fajarudin, 2021).
Oleh  sebab  itu,  tim  pengabdi  melakukan  pengabdian  dengan  mengangkat  judul “Edukasi Tata Kelola Keuangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keuangan ( Financial Welfare )  di  BPN  Provinsi  Bali”  Tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  untuk
meningkatkan  akuntabilitas,  keterbukaan,  dan  pemberdayaan  pegawai  BPN,  sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik kedepannya bagi pemerintah daerah dan pegawai BPN.

## BAHAN DAN METODE
Pemangku  kepentingan  dari  pegawai  BPN  yang  paling  utama  guna  mewujudkan kesuksesan  suatu  pemerintahan.  Kepercayaan  publik  dapat  dikaitkan  dengan  teori Behavioral belief . Behavioral belief merupakan yakinnya suatu individu pada perilaku dan evaluasi  terhadap  hasil  dari  keyakinan  yang  dapat  membentuk  variabel  sikap  ( attitude ) (Paot,  2022).  Kepercayaan  publik  terbangun  dari  apa  yang  publik  rasakan,  lihat,  dan dengar  atas segala bentuk pemerintahan  yang ada. Faktor pembentuk utama kepercayaan publik adalah akuntabilitas, keterbukaan, dan pengadaan dalam tata kelola keuangan BPN Provinsi  Bali.  Sehingga  diharapkan  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  keuangan ( financial  welfare )  di  mitra  kegiatan  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali  melalui edukasi  akan  pentingnya  aspek  akuntabilitas,  keterbukaan,  dan  pemberdayaan  dalam  tata kelola keuangan (Ningtyas, 2018).
Karakteristik kualitas laporan keuangan perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga  dapat  terpenuhinya  suatu  tujuan.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  memiliki karakter relevan, dapat dipahami, materialitas serta andal (Riza Kurniawan, 2020). Aspek keterbukaan  ini  bisa  dimulai  dari  rencana  anggaran,  pemilihan  tim  pengabdi,  melakukan rencana program, alokasi dana, serta evaluasi program tersebut (Chusanudin & Ramadhan, 2022).  Keterbukaan  informasi  publik  seharusnya  diterapkan  dalam  setiap  staf  atau pegawai, dengan adanya keterbukaan informasi pada badan publik, para elit atau pegawai menjadi memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut sangat mendukung  untuk  menciptakan  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel  (Ivana  & Kurniawan, 2022). Laporan keuangan untuk membantu top management di dalam proses pengambilan suatu keputusan (Deden Sopandi et al., 2022).
Pertama  adanya  observasi  yang  dilanjutkan  dengan  mengidentifikasi  masalah  yang terdapat  di  mitra  kerja.  Dimana  berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  pengelolaan keuangan  belum  cukup  terbuka  dan  akuntabel.  Perlunya  edukasi  yang  bertujuan  agar meningkatkan citra pelayanan publik. Khalayak sasaran adalah pegawai BPN yang kurang paham  dan  belum  sepenuhnya  percaya  terkait  laporan  keuangan  mitra  kerja  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi  Bali.  Kemudian  ditelusuri  rumusan  masalah  terkait pengabdian,  dan  dilanjutkan  mencari  studi  literasi  tata  kelola  keuangan  untuk  bahan
sosialisasi  tentang Financial  Welfare ,  tata  kelola  keuangan,  dan  pentingnya  literasi keuangan untuk menumbuhkan minat baca.
Kemudian persiapan dan rencana pengabdian berupa pendekatan sosial agar tumbuh kesadaran  akan  pentingnya  literasi  keuangan  dan  dapat  mengatasi  masalah  kurangnya melek  finansial.  Dengan  demikian  kesadaran  perlu  ditumbuhkan  sebagai  upaya meningkatkan wawasan terkait keuangan.
Implementasi kegiatan dilakukan melalui membagikan poster edukasi dan diperlukan edukasi  berupa  sosialisasi  melalui zoom untuk  mempermudah  akses  bagi  yang  ingin memahami  pentingnya  edukasi  keuangan.  Terdapat  20  karyawan  yang  telah  mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.
Tahap  selanjutnya  setelah  dilakukannya  sosialisasi  adalah  pemecahan  masalah melalui  adanya  kuis  dan  diskusi  interaktif  dengan  membentuk  kelompok  agar mempermudah  alur  kegiatan.  Sehingga  solusi  dapat  dipecahkan  dan  mulai  sadar  akan pentingnya melek finansial.
Perlunya  bimbingan  dari  dosen  pembimbing  dan  monitoring  dari  LP2M  untuk membantu  dalam  pemecahan  masalah  yang  terjadi  ketika  proses  kegiatan  pengabdian berlangsung, sehingga kegiatan berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.
Penting  adanya review dan  evaluasi  ketika  telah  berlangsungnya  kegiatan pengabdian. Dimana terdapat sesi tanya jawab yang menumbuhkan interaksi satu sama lain untuk bertukar pikiran. Keberhasilan dari program review dan evaluasi ini tidak lepas dari seluruh  pihak  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan  sosialisasi  tersebut.  Sehingga  terdapat peningkatan  minat  baca  akan  pentingnya  literasi  finansial  dan  paham  akan  pentingnya laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan,  yang  membuat  kepercayaan  terhadap pelayanan publik meningkat.
Gambar 1. Skema dan Bagan Alur Kegiatan Sosialisasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  yang  dimulai  tanggal  4  Juli  sampai  dengan  2  September  2022  dilakukan dengan  mitra  kegiatan  BPN  Provinsi  Bali.  Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  kepentingan pegawai BPN banyak, khususnya pegawai BPN yang masih awam terkait bagaimana Tata Kelola  Keuangan  dalam  upaya  mewujudkan financial  welfare serta  pentingnya pemberdayaan pegawai.
Metode yang digunakan dalam mengimplementasikan edukasi tersebut dalam upaya mengoptimalkan  minat  baca  terhadap  literasi  keuangan  adalah  dengan  sosialisasi  dengan pegawai  BPN  melalui Zoom untuk  mempermudah  pegawai  memperoleh  wawasan dimanapun  juga.  Penyebaran  poster  edukasi  merupakan  salah  satu  metode  yang  efektif dalam menyampaikan edukai literasi.

## 1. Observasi dan Wawancara
Setelah acara pelepasan tim pengabdi dari kampus pada Sabtu, 2 Juli 2022, observasi dilakukan  dengan  melakukan  janji  kepada stakeholder dan  pegawai  BPN  serta  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali,  dimana  janji  wawancara  dilakukan pada  Senin,  4  Juli  2022  pukul  07.00  wita.  Wawancara  bersama  Kepala  Sub  Bagian Keuangan  Tata  Usaha  BPN  Provinsi  Bali.  Salah  satu  masalah  yang  belum  maksimal solusinya  adalah  mengenai  masalah  Tata  Kelola  Keuangan  untuk  mewujudkan financial welfare agar pegawai BPN percaya mengenai keuangan pelayanan publik.

## Gambar 2. Observasi dan Wawancara

## 2. Tahapan Kegiatan
Dalam tahapan ini, kegiatan dilakukan melibatkan beberapa pihak seperti stakeholder dan  pegawai BPN.

## a. Kunjungan ke BPN Provinsi Bali
Kunjungan pertama dilakukan observasi dan wawancara dilakukan serta janji bertemu dengan staf  yang  berada  di  loket  BPN  Provinsi  Bali  pada  tanggal  10  Juli  2022,  dimana
pertemuan  dilakukan  mentaati  protokol  kesehatan  covid-19.  Dari  hasil  pertemuan  dapat disimpulkan  bahwa  selain  melibatkan  langsung  semua stakeholder serta  pegawai  BPN untuk melaksanakan program kerja kedepannya, yakni:
1. Sosialisasi  melalui zoom ,  live  instagram,  dan  penyebaran  poster  edukasi  di  masing- masing titik BPN Provinsi Bali dan banjar agar mudah dijangkau oleh pegawai BPN.
2. Melibatkan stakeholder dan mitra kerja dalam menyukseskan program kerja tersebut.
3. Edukasi ke pegawai BPN terkait pentingnya tata kelola keuangan dalam mewujudkan financial walfare dengan meningkatkan minat baca melalui literasi keuangan.
4. Pembuatan telegram group untuk menginformasikan terkait adanya webinar tata kelola keuangan dan dipastikan program kerja tersebut berjalan lancar dan berkelanjutan.
b. Penentuan Lokasi dan Penyebaran Poster Edukasi
Dari  hasil  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  pihak-pihak  terkait,  penyebaran  poster edukasi dilakukan di 5 titik BPN Provinsi Bali, yaitu di Aula, P2, Pengadaan Tanah, Tata Usaha,  dan  loket.  Dimana  berisikan  himbauan  6  tahapan  mudah  untuk  mengelola keuangan, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Poster Edukasi

## c. Edukasi Tata Kelola Keuangan Melalui Live Instagram
Media sosial instagram dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi melalui fitur live. Tidak sedikit following yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan live materi tata kelola keuangan dilihat dari antusias mereka dalam diskusi tanya jawab melalui kolom komentar.

## d. Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom
Dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan ( Financial Welfare ) di mitra kerja BPN Provinsi  Bali  bisa  diterapkan  dengan  adanya  lima  indikator  literasi  keuangan,  sebagai berikut:
a) Pengetahuan  keuangan  ( Financial  Knowledge )  yaitu  pertanyaan  terkait  dengan pengetahuan umum keuangan yang penting untuk diketahui.
b) Sikap  keuangan  ( Financial  Attitude ).  Sikap  keuangan  yaitu  pertanyaan  berorientasi pada keamanan uang.
c) Perilaku  keuangan  ( Financial  Behavior ),  yaitu  pertanyaan  terkait  dengan  konsep organisasi keuangan.
d) Pelatihan Keuangan ( Financial Training ) yaitu pertanyaan berorientasi pada keuangan pribadi, utang, pendapatan dan tabungan.
e) Keterampilan  keuangan  ( Financial  Skill ),  yaitu  pertanyaan  berorientasi  dalam menghitung  produk  dan  jasa  lembaga  keuangan,  seperti  bunga  (tabungan  atau pinjaman) (Atik Atikah, 2020).
Literasi  keuangan  penting  sebagai  fundamental  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  keuangan  (Kusuma  et  al.,  2022).  Flyer  Webinar  Literasi  Keuangan  di upload pada  sosial  media  seperti  instagram  @ayukusumaatrisna,  ketika  kegiatan  berlangsung tanggal 18 agustus 2022 pukul 18.00 wita – selesai, terdapat kuis yang membantu pegawai BPN untuk melek finansial.
Gambar 5. Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom

## e. Media Konsultasi Telegram Group
Telegram Group digunakan untuk menjaga agar edukasi terkait tata kelola keuangan antar pegawai BPN terus berlanjut. Informasi seputar webinar, seminar nasional, seminar internasional,  dan  lain-lain  dapat  di share pada  grup  tersebut.  Sehingga  memudahkan pegawai  BPN  untuk  berkomunikasi,  bertukar pikiran,  dan  mendapatkan  informasi  secara online.  Selain  itu,  saran  untuk  membangun  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi Bali juga dapat dikoordinasikan melalui telegram group tersebut, kini transparansi Laporan
Kinerja  yang  berisikan  Laporan  Keuangan  dapat  diakses  dan  diunduh  pada  website https://www.atrbpn.go.id/laporan-kinerja sebagai berikut:
Gambar 6 Transparasi Laporan Kinerja BPN Provinsi Bali

## f. Evaluasi Kegiatan
Tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh tim pengabdi atas kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan hasil evaluasi sebelum dan sesudah dilakukannya edukasi:
Tabel 1. Evaluasi Kegiatan No.  Agenda Kegiatan Sebelum Kegiatan Sesudah Kegiatan 1.  Penyebaran Poster Edukasi. Mitra  kerja  belum  memiliki sarana  untuk  mensosialisasikan Tata  Kelola  Keuangan  dalam mewujudkan Financial Welfare. Mitra  kerja  sudah  memiliki sarana  untuk  mensosialisasikan Tata  Kelola  Keuangan  dalam mewujudkan Financial Welfare. 2.  Edukasi Tata Kelola Keuangan Melalui Live Instagram. Pegawai  BPN  belum  memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya Tata Kelola Keuangan, sehingga kepercayaan  menurun  terhadap adanya  transparansi  keuangan  di BPN Provinsi Bali. Pegawai  BPN  sudah  memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya Tata Kelola Keuangan, sehingga kepercayaan  sudah  meningkat terhadap  adanya  transparansi keuangan di BPN Provinsi Bali. 3.  Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom. Pegawai BPN belum sepenuhnya melek finansial. Hal ini ditunjukkan  dari  hasil  kuis kegiatan  dengan  rata-rata  nilai sebesar 60%. Sebagian  besar  pegawai  BPN sudah mulai melek finansial. Hal ini  ditunjukkan  dari  hasil  kuis kegiatan  dengan  rata-rata  nilai sebesar 90%. Terjadi peningkatan sebesar 30%. 4.  Pembuatan Telegram Group. Kelompok  pegawai  BPN  belum memiliki  media  untuk  saling bertukar informasi terkait webinar  gratis  akan  pentingnya keuangan. Kelompok  pegawai  BPN  sudah memiliki  media  untuk  saling bertukar informasi terkait webinar  gratis  akan  pentingnya keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui  kegiatan  pengabdian  ini  terdapat  peningkatan  terhadap  akuntabilitas, keterbukaan,  dan  pemberdayaan  pegawai  BPN,  sehingga  pengelolaan  keuangan  menjadi lebih baik bagi pemerintah daerah dan pegawai BPN. Akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata  kelola  keuangan  di  mitra  kegiatan  sudah  mulai  transparan  dan  pelaporan  juga  telah dilaksanakan dengan baik yang didukung adanya informasi lengkap Dengan dilaksanakan evaluasi keuangan secara berkala baik pengeluaran maupun pemasukan yang dimiliki oleh
masing-masing  bidang.  Sehingga  mampu  dipertanggung  jawabkan  dan  dilaporkan  sesuai dengan pemakaian anggaran pada tata kelola keuangan mitra kegiatan.
Pemberdayaan  sebagai  kemampuan  individu  yang  bersumber  dari  manusia  berupa kekuatan,  peranan,  tanggung  jawab,  serta  keterampilan  (Nahdliyah  &  Izzah,  2022). Pemberdayaan pada mitra kerja melalui literasi keuangan berupa sosialisasi dan pemberian poster sudah sangat baik dikarenakan pegawai keuangan secara berkala diberikan pelatihan dan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia dengan baik. Sehingga dengan adanya  pemberdayaan  dan  literasi  keuangan,  kualitas  pegawai  semakin  meningkat  dan mampu membuat pegawai BPN melek finansial.
Terdapat  keterbatasan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  dimana  ketika  penyampaian edukasi  literasi  keuangan  melalui  zoom  tim  pengabdi  memiliki  kendala  dalam  merekam ( recording ) selama kegiatan berlangsung. Sehingga besar harapan tim pengabdi, kegiatan selanjutnya  dapat  direkam  dengan  baik  agar  pegawai  BPN  dapat  mempelajari  kembali hasil diskusi edukasi literasi keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atik Atikah, R. R. K. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, dan Financial Self  Efficacy  Terhadap  Perilaku  Manajemen  Keuangan  (Studi  Pada  PT.  Panarub Industry Tangerang). Manajemen Bisnis , 10 (2), 284–297.
Butarbutar,  A.  H.,  Lubis,  M.  Y.,  Kalo,  S.,  &  Sunarmi.  (2022).  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Kebijakan  Penentuan  Tarif  biaya  Transportasi  dan  Akomodasi dalam  Pendaftaran  Panah  Pertama  Kali  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Toba Samosir. Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 2 , No. 1 , 254–269.
Chusanudin,  A.,  &  Ramadhan,  Y.  (2022).  Peran  Etika  Sosial  Terhadap  Pencegahan Kecurangan  Laporan  Keuangan  Dana  Desa. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 7 (5).
Deden  Sopandi,  Oemar,  F.,  &  Supeno,  B.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kualitas  Laporan  Keuangan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan Desa  Kabupaten  Rokan  Hulu. Sains  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 , no:  1 (1),  37–50. https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.9
Fajarudin.  (2021).  Konsep  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora , 1 (1), 662–671.
Ferizal,  A.,  &  Ikhbar,  S.  (2022).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Transformasional  Dan Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Serambi Konstruktivis , 4 , No. 2 , 64–73.
Hidayah,  A.  P.  N.,  Purbawangsa,  I.  B.  A.,  &  Abundanti,  N.  (2021).  Pengaruh  Literasi Keuangan,  Perencanaan  Keuangan  Dan  Pendapatan  Terhadap  Kesejahteraan Keuangan  Guru  Perempuan  Di  Kota  Denpasar. E-Jurnal  Manajemen  Universitas Udayana , 10 (7), 672. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2021.v10.i07.p03
Ivana, N. Y. N., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lamongan. Publika , 10 , no: 3 , 995–1008.
Iznillah, M.  L., Hasan, A., & Yesi  Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. Jurnal Akuntansi , 7 (1), 29–41.
Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2022). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan  Terhadap  Kinerja  Dan  Keberlanjutan  UMKM  Disolo  Raya. Among Makarti , 14 (2), 62–76. https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.210
Nahdliyah,  A.,  &  Izzah,  L.  (2022).  Promosi  Jabatan  dan  Rolling  Jabatan/  Mutasi  Dalam Pemberdayaan  SDM  di  Ma  Al  Amiriyyah  Blokagung  Banyuwangi. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID) , 4 , No. 1 , 111–123. Nasriani,  Sudarmi,  &  Ma’ruf,  A.  (2021). Akuntabilitas  Pelayanan  Sertifikat  Tanah  Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa . 2 , No. 2 , 711–727.
Ningtyas,  T.  (2018).  Kepercayaan  Masyarakat  (Citizen  Trust)  Di  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  II  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan  Kebijakan Sosial , 2 (1), 195–211. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i1.1080 Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Di  Daerah  Bantul). Jurnal  Sosial  Ekonomi  Bisnis , 2 (1),  27–37. https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33
Riza Kurniawan, N. (2020). Faktor - Faktor Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Literasi Akuntansi , 2 , 15–23.