Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 274-280 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3423.274-280

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT GUNAKSA)
I Nengah Sunaradana, I Wayan Rideng, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia sunamdana55@gmail.com, wyrideng@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Kedudukan  anak  angkat  dalam  pewarisan  berdasarkan  hukum  adat  Bali  memang  telah  ditetapkan  guna memberikan hak bagi anak angkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tata cara adat pengangkatan anak menurut  Hukum  Adat  Bali  serta  kedudukan  anak  angkat  terkait  harta  warisan  orang  tuanya  (biologis  dan angkat).  Penelitian  ini  menggunakan  menggunaka  metode  hukum  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  dan sosiologis.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum dalam studi ini dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian,  pemilihan  sampel  dalam  studi  ini  dilakukan  dengan Purposive  Sampling  Technique ,  kemudian dianalisa secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan seorang anak angkat sama dengan anak kandung -berperan sebagai pewaris dan penerus yang sah-jika berasal dari keluarga besar orang tua angkat. Pewarisan  harta  peninggalan  orang  tua  angkat  akan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  anak  angkat  laki-laki termasuk pusaka keluarga orang tua angkatnya. Sedangkan, kedudukan anak angkat hanya sebatas pewaris harta guna kaya saja apabila berasal dari luar keluarga besar orang tua angkatnya-kepemilikan pusaka kepada pemilik sah.  Dalam  kondisi  ini, apabila  orang  tua  angkat meninggal  dunia, maka hubungan  kekeluargaan  antara  anak angkat dan orang tua angkatnya terputus.
Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat

## Abstract
The position of adopted children in inheritance based on Balinese customary law has indeed been determined to provide  rights  for  adopted  children.  This  research  aimed  to  examine  the  customary  procedures  for  adopting children according to Balinese Customary Law and the position of adopted children related to the inheritance of  their  parents  (biological  and  adoptive).  This  research  uses  empirical  legal  methods  with  juridical  and sociological approaches. The sources of legal materials used are primary and secondary. The legal materials in this  research  were  collected  using  two  data  collection  techniques,  namely  interview  and  documentation techniques. Then, the sample selection in this research was carried out by using purposive sampling technique, then it was analyzed systematically. The results of the research indicates that the position of an adopted child is the same as that of a biological child - acting as the legal heir and successor - if he comes from a large family of adoptive parents. The inheritance of the adoptive parents' inheritance will be fully handed over to the adopted son, including the family heirloom of his adoptive parents. Meanwhile, the position of adopted children is only limited to the inheritor of wealthy assets if they come from outside the extended family of the adopted parent  - inheritance to the legal owner. In this condition, if the adoptive parents die, then the family relationship between the adopted child and the adoptive parents is severed.
Keywords : Adopted Children, Inheritance, Customary Law

## I. PENDAHULUAN
Di Indonesia, fenomena pengadopsian anak sudah sangat lazim meskipun pada masing-masing daerah adat, terdapat berbagai macam tata cara dan sistem yang berbeda. Dalam beberapa kasus, anak angkat memutuskan sama sekali  hubungannya dengan  orang tua kandung, dan di  lain tempat ada pula yang tetap  mendapatkan  hak  unruk  menyambung  hubungan  dengan  orang  tua  biologisnya.  Dalam pendapatnya, wajar jika seseorang memiliki dorongan emosional terhadap kepemilikan anak, dan hal ini  terjadi  pada  semua  orang  sebagai  seorang  manusia  karena  anak  akan  menjadi  penerus  yang mewarisi segala hal tentang orangtuanya (Zaini, 2002) .
Di lain kesempatan, Soepomo berpendapat bahwa tindakan melepaskan hubungan antara anak angkat  dan  orang  tua  kandung  adalah  hal  yang  umum  dalam  fenomena  pengangkatan  anak  karena
statusnya yang biasanya berada pada posisi seperti layaknya anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya (Soepomo, 2000) . Sedangkan, dalam adat bali, mengangkat seorang anak kedalam keluarga dengan rujuan menjadikannya pewaris dan penerus sama halnya dengan memposisikan anak tersebut menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya sebagai anak dalam keluarga mereka.
Penting  untuk  diketahui  bahwa  sistem  kekeluargaan  patrilineal  adalah  yang  dianut  dalam kehidupan  masyarakat  hukurn  adat  Bali.  Hal  ini  berarti  segala  macam  hal  dan  kepurusan  terkait kekeluargaan dilihat dari posisi garis keturunan sang ayah dalam sebuah keluarga. Adanya kondisi ini menjadikan  keberadaan  dan  peranan  anak  laki-laki  dalam  sebuah  keluarga  di  Bali  menjadi  sangat krusial.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab,  seperti  hal  ihwal  mengenai  pemujaan  leluhur  dan pemeliharaan serta pewarisan peninggalan orang tua di predikatkan kepada seorang anak laki-laki.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  salah  satu  desa  di  Bali  (Gunaksa),  anak  laki-laki  yang  akan diangkat sebagai seorang anak dalam keluarga dianjurkan adalah mereka yang berasal dari lingkungan keluarga  calon  orang  tua  angkat-masih  memiliki  tali  persaudaraan.  Dalam  hukum  adatnya,  proses pengangkatan  seorang  anak  di  Bali  akan  dilaksanakan  melalui  upacara  adat  yang  dikenal  dengan nama  pemerasan  dengan  beberapa  fase,  terrnasuk  didalamya  proses  puputan  oleh  rohaniawan  (Ida pedanda) yang, oleh kelian adat, disiarkan saat sangkepan banjar dengan kedua belah pihak keluarga sebagai  saksi,  didampingi  oleh  Kelian  Pemaksan,  Pemangku  Paibon,  Kelian  Paibon,  Kepala  Desa, Bendesa Adat, dan Kelian Banjar Adat. Kemudian, sebagai bukti sah bahwa seseorang resmi diangkat sebagai  anak  dalam  keluarga,  maka  dibuatkan  surat  peras  yang  akan  dilegalisir  oleh  Camat  dan Kepala Desa.
Ter  Haar  berargumen  bahwa  dalam  perkembangan  tata  cara  pengangkatan  anak  di  hukum adat  Bali,  diperbolehkan  mengangkat  anak  dari  keluarga  pihak  ibu  calon  keluarga  angkat  jika  calon ibu dan ayah angkat seorang anak  masih  memiliki  hubungan  kekerabatan. Namun, apabila pasangan calon  ibu  dan  ayah  angkat  bukanlah  berasal  dari  satu keluarga  besar  yang  sama  atau  tidak  memiliki hubungan  kekerabatan,  maka  tidak  diperbolehkan  mengangkat  anak  dari  garis  keluarga  ibu, melainkan anak angkat laki-laki dalam keluarga tersebut haruslah berasal dari garis keluarga ayah. Menurut Awig-awig Oesa Adat Gunaksa dalam Pawos 66 menentukan bahwa
1) Paperasan sane kapatutangring Desa Adat Gunaksa luire ha. Sampun puput mawidhi  widhana pamerasanna. Upakarania kasaksinin olih Prajuru Adat Ian Guru Wisesaca. Sampun munggan ring ilikita
a. Perbekel
b. Klian Dadia
c. Klian lbu
d. Klian Banjar
2) Sane  kapatutan  karajegang  sentana  luire  ha.  Warga  magama  Hindulsaking  siosan  agama Hindu, sakewanten sanggup magama Hindu na. Kautsahayangwarga sane mawit saking waris kapurusaca. Kautsahayang sane pacang  kaperas kantun alitlmangda nellell ngecak patus ring sane  manusa lintang 17 tahun sampun  mapatusima banjar, ra. Durung  marabian saha durung makrama  banjar,  mangda  tan  kaucap  ngencak  patus  ka.  Meras  sentana  kengin  langkungan ring adiri, lanang wiadin wadon.
Terjemahannya,  Pengangkatan  anak  di  Desa  Gunaksa  mengutamakan  anak  laki-laki  dengan hubungan  kekeluargaan  yang  disahkan  kemudian  melalui  upacara  adat  yaitu  upacara  pemerasan dalam  pelaksanaannya  diselesaikan  (dipuput)  oleh  rohaniawan  (Ida  Pedanda)  dengan  kedua  belah pihak  keluarga  sebagai  saksi  serta  Kelian  Banjar  Adat,  Bendesa  Adat,  Kepala  Desa,  Kelian  Paibon, Pemangku Paibon, Kelian Pemaksan selanjutnya disiarkan pada waktu sangkepan banjar oleh  kelian adat  serta  diikuti  dengan  pembuatan  surat  peras  sebagai  bukti  telah  dilakukan  pengangkutan  anak. Kemudian  surat-surat  tersebut  disahkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Camat  sehingga  pengangkatan  anak tersebut menjadi sah.
Syarat untuk diangkat sebagai anak, antara lain
1) Beragama hindu atau di luar agama Hindu, namun bersedia beragama Hindu.
2) Diutamakan dari purusa.
3) Yang diangkat berumur masih kecil atau supaya tidak putus mebanjar dan berumur tidak lebih dari 17 tahun.
4) Belum bersuami istri atau belum mekrama banjar.
5) Meras sentana boleh lebih dari satu, laki rnaupun perempuan.
Dalam  perkembangan  yang  lebih  jauh,  hari  ini,  berdasarkan  hukum  adat  Bali,  diperbolehkan mengangkat  anak  perempuan  dengan  perkawinan  nyeburin  dimana  anak  angkat  dijadikan  sebagai sentana  rajeg-anak  perempuan  dengan  status  laki-laki.  Keberadaan  terobosan  semacam  ini  tidak terlepas dari perubahan masyarakat dalam caranya memandang sebuah isu. Namun, meskipun dengan adanya perkembangan tujuan dasar dari pengangkatan anak di Bali tidaklah berubah menjadikan anak sebagai  pewaris  dan  penerus  garis  keluarga  sepeninggal  kedua  orang  tua  angkatnya.  Adapun,  syarat dan  ketentuan  yang  ketetapannya  tercantum  dalam  hukum  adat  Bali  wajib  dipenuhi  sebelum mengangkat  seorang  anak  ke  dalam  sebuah  keluarga. Persetujuan  semua  pihak  yang  berkepentingan dan  pelaksanaan  siar  dan  upacara  peras  menjadi  syarat  mutlak  yang  tidak  bisa  digantikan.  Pada dasarnya  pengangkatan  anak  merupakan  upaya  dalam  menarik  anak  dari  orang  lain  yang  masih mempunyai maupun tidak hubungan darah sama sekali anak dari perbuatan hukum pengangkatan ini disebut  anak  angkat (Gunawan  &  Putranto,  2020) . Jika  ditinjau  dari  sistem  Hukum  Adat,  anak  angkat diberikan  hak  yang  sama  seperti  anak  kandung  namun  ada  pula  yang  memberikan  hak  terhadap  anak  angkat dengan  bagian  yang  berbeda.  Salah  satu  dasar  hukum  yang  dijadikan  pegangan  adalah  adanya  Yurisprudensi dari  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (Karaluhe,  2016) .  Lebih  lanjut,  berdasarkan  adat  Bali apabila anak angkat telah melakukan upacara yadnya dengan meperas, maka kedudukan anak angkat akan sama dengan anak kandung sehingga berhak mewarisi harta benda orang tua angkatnya (Suarini & Lemes, 2019) . Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  penelitian  ini  dirumuskan  untuk  mengkaji  tata  cara adat pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali serta kedudukan anak angkat terkait harta warisan orang tuanya (biologis dan angkat).

## II. METODE PENELITIAN
Studi  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dibawah  desain  penelitian  hukum  empiris  dimana  semua perolehan  data  didasari  pada  aspek-aspek  empiris  (pengamatan  dan  pengalaman  lapangan)  dan yuridis-berdasar  dokumen  hukum  yang  berlaku  di  sebuah  ternpat (Amiruddin  &  Asikin,  2016) . Adapun,  dalam  pelaksanaannya,  lewat  pengkajian  mendalam  tentang  peraturan  dan  hukum  terkait waris,  perkawinan,  pengangkatan  anak  dan  kekeluargaan,  studi  ini  memanfaatkan  pendekatan gabungan  antara  pendekatan  yuridis  dan  sosiologis.  Dalam  penelitian  ini  Awig-awig  Desa  Adat Gunaksa, UU No.4/1979, dan UU No.1/1974 merupakan bahan hukum primer. Sedangkan, literarur- Iiterarur  relevan  lainnya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  hukum  sekunder  untuk  membantu  proses interpretasi dan analisis data hasil temuan penelitian. Adapun, beberapa sumber literatur yang dipakai, seperti  buku,  artikel  jurnal,  pendapat  ahli  dan  cendikiawan,  hasil  studi,  serta  hasil  karya  tulis  dan sumber-sumber  lain  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  baik  yang  diperoleh  secara  daring  maupun luring. Semua data bahan analisa dalam studi ini dikumpulkan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Kemudian,  pemilihan  sampel  dalam  studi  ini  dilakukan dengan  Purposive  Sampling  Technique  (teknik  sampel  bertujuan)  yang  maksudnya  adalah  sampel yang  dipakai  tidak  dipilih  secara  acak  melainkan  dengan  kriteria  dan  karakter  yang  disesuaikan dengan  topik  dan  masaJah  penelitian  dengan  maksud  agar  sampel  yang  terpilih  benar-benar  dapat mewakili populasi target dan tercapai generalisasi hasil (Amiruddin & Asikin, 2016) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tata Cara Adat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali
Pada  tiap-tiap  daerah  dan  komunitas  adat  terdapat  peraturan  dan  tata  tertib  yang  disepakati  bersama oleh  setiap  anggota  masyarakat  hukum  adat  setempat,  selain  itu  terdapat  pula  risiko  sanksi  bagi pelanggaran  yang  terjadi.  Sanksi  yang  dibebankan  kepada  pelanggar  bermacam-rnacam  bentuknya dan  dilaksanakan  oleh  penegak  peraturan  yang  berasal  dari  kelompok  masyarakat  yang  sama.  Lain halnya dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan tertulis  yang  ditetapkan  oleh pemerintah, maka  sanksi  pelanggaran  yang  dibebankan  kepada  pelanggar  akan  melalui  putusan  aparat pemerintahan.  Keberadaan  peraturan,  baik  yang  tertulis  ataupun  tidak  menjadikan  kehibupan  dalam bermasyarakat lebih teratur dan tertib. Selain iru, peraturan menjadi koridor individu dalam bertindak agar selalu memperhatikan setiap norma dan nilai yang berlaku dan tidak bertindak secara semaunya sendiri karena sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat ada hak-hak orang lain yang harus kita indahkan  dan  horrnati.  Dalam  kasus  pengangkatan  anak  di  Lokasi  penelitian,  terdapat  syarat  dan ketentuan  umum  yang  telah  ditetapkan  dalam  Hukum  data  Bali,  yakni  1)  proses  pengangkatan  anak hams  melalui  persetujuan  pihak  keluarga  anak  yang  diangkat  ataupun  keluarga  calon  orang  tua
angkat, 2) Kesamaan iman antara kedua belah pihak  keluarga, sama-sama penganut agama Hindu 3) pengutamaan anak laki-laki sebagai calon anak angkat, 4) calon anak angkat berstatus belum menikah dan masih muda.
Dalam  Awig-awig Desa Adat Gunaksa syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Pawos 66  yang  menentukan  bahwa  Sane  kapatutan  karajegang  sentana  luire.  Warga  magama  Hindu/saking siosan  agama  Hindu,  sakewanten  sanggup  magarna  Hindu  (Beragama  hindu  atau  di  luar  agama Hindu, namun bersedia beragama Hindu), 2) Kautsahayang warga sane mawit saking waris kapurusa (Diutamakan  dari  purusa),  3)  Kautsahayang  sane  pacang  kaperas  kantun  alit/mangda  nenten  ngecak patus ring  sane  manusa  lintang  17  tahun  sampun  mapatus/mabanjar  (Yang  diangkat  berumur  masih kecil atau supaya tidak putus  mebanjar dan berumur tidak  lebih  dari 17 tahun), 4) Durung rnarabian saha  durung  rnakrarna  banjar,  mangda  tan  kaucap  ngencak  patus  (Belum  bersuami  istri  atau  belum mekrama  banjar),  5)  Meras  sentana  kengin  langkungan  ring  adiri,  lanang  wiadin  wadon  (Meras sentana boleh lebih dari satu, laki maupun perempuan).
Keberadaan  peraturan  dan  ketentuandiatas  merupakan  sebuah  usaha  unruk  mencegah  risiko terjadinya  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berkepentingan  dalam  proses  pengangkatan anak.  Berdasar  pada  pasal-pasal  diatas,  maka  diketahui  bahwa  musyawarah  penentuan  calon  anak angkat  sebaiknya  dilakukan  terlebih  dahulu  di  dalam  keluarga  calon  orang  tua  angkat  sebelum kemudian  menyampaikan  maksud  kepada  pihak  keluarga  calon  anak  angkat.  Barulah  setelah  semua hal  tersebut  dijalankan-mendapat  persetujuan  dari  semua  pihak  berkepentingan-maka  upacara pemerasan/Widhi Widana dapat dilancarkan.
Bendesa Adat Desa Gunakasa (Ir. I Nengah  Ariyanta) menyatakan pada wawancara pada 29 Januari,  2021  bahwa  sebelum  pelaksanaan  prosesi  pengangkatan  anak  di  desanya,  ada  beberapa prasyarat  yang  harus  dipenuhi,  antara  lain  I)  calon  anak  anak  angkat  diutamakan  yang  berasal  dari pihak  keluarga  calon  ayah  angkat  (pursua),  jika  tidak  ada/tidak  ada  yang  mau  barulah  mengambil anak  dari  pihak  keluarga  calon  ibu  angkat  (predana),  2)  pengangkatan  calon  anak  dari  luar  pihak keluarga purusa/predana hanya dilakukan jika tidak mendapatkan kandidat dari dalam pihak keluarga. Kemudian,  karena  wanita  tidak  memiliki  hak  sebagai  ahli  waris,  maka  tidak  diperkenankan pengangkatan  anak  bagi  individu  dengan  status  janda  di  Bali  tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari pihak  mendiang  suarninya.  Adapun  persyaratan  lain  adalah  calon  anak  angkat  harus  berasal  dari keturunan  terdekat  dari  pihak  keluarga  mendiang  suami  dari  janda  tersebut.  (Putusan  Pengadilan Negeri Denpasar di Klungkung tanggal 3 Oktober 1966 Nomor 84/PDT/ 1966).
Dalam  kesempatan  lain,  Kelian  Adat  desa  Gunaksa  (I  Wayan  Sudiarta,  SH)  menyatakan dalam  wawancara  pad  a  29  Januari,  2021  bahwa  di  pandang  perlu  adanya  prasyarat  lain  yang  harus dipenuhi  dalam  pemerasan  sentana,  yakni  kedua  pihak,  baik  calon  anak  angkat  ataupun  orang  tua angkat  harus  beragama  Hindu,  dan  harus  ada  hubungan  kekerabatan  dengan  predana/purusa.  Calon anak dari keinginan personal purusa dan predana barn diperbolehkan jika tidak ada kandidat potensial dari kalangan keluarga besar.
Sebab  itu,  penting  bagi  masyarakat  hukum  adat  Bali,  khususnya  di  desa  Gunaksa  untuk memperhatikan  serta  melaksanakan  segala  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  disepakati  agar dikemudian  hari  tidak  ada  perselisihan.  Sesungguhnya  segala  tindak  pelanggaran  akan  kerentuan tersebut  memungkinkan  timbulnya  masalah  dan  keharmonisan  di  kemudian  hari  serta ketidakseimbangan  relasi  antara  Desa  dan  Banjamya.  Jika  diperhatikan  lebih  detail,  dapat  dilihat bahwa  persetujuan  serta  kesepakatan  kedua  pihak  berkepentingan  menjadi  syarat  yang  muncul  pada urutan pertama. Maka dari itu hal ini haruslah menjadi perhatian utama sebelum pelaksanaan prosesi upacara  pemerasan  dilakukan.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  kesepakatan  akan  menjadi  syarat mutlak  yang  menjadikan  kedudukan anak angkat dalam Hukum  Adat Bali adalah sama sebagaimana anak kandung-sebagai pewaris dan penerus kedua orangtua angkatnya (Satrio, 2000) .
Data dalam penelitian ini  menyasar kepada lima (5) orang anak angkat laki-Iaki  yang ada di Desa  Gunaksa,  Bali.  Dengan  ditemukannya  fakta  ini,  dapat  diketahui  bahwa  praktik  sistem kekeluargaan  patrilineal  masih  ada  dan  dianut  dalam  kehidupan  masyarakat  Hukum  Adat  Desa Gunaksa.  Prosedur  PengangkatanAnak  Di  Desa  Gunaksa  I  Wayan  Sudiarna,  dalam  wawancara sebagai Penyarikan Desa Gunaksa yang diJakukan pada 29 Januari, 2021 menyatakan rupa dan jenis pewarisan  daJam  pemerasan  dikategorikan  menjadi  1)  Benda  pusaka  dengan  nilai  magis  religius dimana  fungsinya  mengekalkan  ikatan  cinta  kasih  antara  orangtua  angkat  dan  anak  angkatnya. Adapun,  bentuk  dari  harta  benda  semacam  ini  mulai  dari  perhiasan  kebesaran  dan  pakaian  (cincin,
permata,  geluangan,  dan  lainnya),  sarana  prasarana  ibadah  (sangku,  bajra,  alat  pemujaan,  dan/atau lainnya)  hingga  senjata  pusaka  (tombak,  keris,  dan  lainnya).  2)  warisan  yang  bemilai  ekonomis, seperti  bidang  tanah,  tabungan,  surat  berharga,  uang  dan  Jainnya  dimana  kesemuanya  difungsikan sebagai penjamin kehidupan anak angkat sepeninggal orang tua angkatnya.
Korn  menyatakan bahwa, secara umum, pembuatan surat permohonan  yang  ditembuskan  ke Pengadilan  negeri  lewat  kepada  Bupati  setempat  yang  sebelumnya  melalui  camat  merupakan  syarat berlaku  bagi  pihak  yang  ingin  mengangkat  anak  dalam  keluarganya.  Namun,  dalam  praktiknya  ada beberapa  kasus  dimana  pengangkatan  anak  tidak  disertai  dengan  surat  permohonan.  Adapun, Permohonan tersebut dibuat secara langsung bersamaan dengan prosesi upacara adat pemerasan. Pasal 11 ayat 4 paswara yang disahkan pada 13 Oktober, 1900 telah mengatur tiap transaksi pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di kantor Kepala kabupaten (controlir) .
Dalam  wawancara  lain  bersama  Ir.  I  Nengah  Arianta  sebagai  Bendesa  Gunaksa  pada  29 Januari, 2021 didapatkan informasi bawa hingga kini belum terdapat akta pengangkatan anak melalui notaris  yang  dibuat  di  kalangan  masyarakat  Hukum  Adat  Gunaksa.  Upacara adat  dan  segala  prosesi terkait  adat  istiadat  masih  dipegang  teguh  sebagai  syarat  mutlak  adanya  pengangkatan  anak  di  desa Gunaksa.  Mengenai  prosedur  pengangkatan  anak  di  Desa  Gunaksa  Tiga  bulan  sebelum  dilakukan pengangkatan  anak  maka  ca  Ion  orang  tua  angkat  dan  orang  tua  kandung  anak  tersebut  melapor kepada Prajuru Banjar Adat dan Prajuru Banjar Dinas. Setelah saru minggu  menerima  laporan  maka akan  diadakan  pemanggilan  untuk  memastikan  rencana  pengangkatan  anak  yang  sudah  sama-sama setuju.  Apabila  calon  orang  tua  angkat  dan  orang  tua  kandung  sudah  sepakat  maka  prajuru  Kelian Banjar Adat dan Prajuru Banjar Dinas akan  memanggil para ahli  waris kalau ada untuk  memastikan setuju  atau  tidaknya  rencana  pengangkatan  anak  tersebut  (pemerasan).  Apabila  proses  tersebut semuanya  sudah  pada  sepakat  sesuai  dengan  awig-awig  Desa  Gunaksa,  maka  selanjutnya  Kelian Banjar  Adat  Dan  Kelian  Banjar  Dinas  menyampaikan  maksudnya  sesuai  dengan  rencana  kepada Bendesa Adat dan Kepala Desa.
Pada  Waktu  pengangkatan  anak  (peperasan)  wajib  dilakukan  upacara  dan  disaksikan  oleh penjuru atau kelian ban jar adat, bendesa adat, Kepala Desa, Kelian Paibon, Pernangku Paibon, Kelian Pernaksan  dan  dibuktikan  dengan  penandatanganan  administrasi  pengangkatan  anak  (peperasan) secara  adat.  Terdapat  salah  satu  proses  yang  dinamakan  dengan  pemegat  dimana  didalamnya dilakukan pembakaran benangg tridatu hingga putus sebagai simbolisme pemutusan hubungan antara anak  angkat  dengan  orangtuanya.  Selain  itu,  ada  pula  prosesi  penyerahan  harta  pemesaran  yang diberikan  kepada  anak  angkat  serta  pembayaran  adat  dengan  satu  set  pakaian  perempuan  dan  uang senilai seribu kepeng yang diberikan kepada ibu biologis anak angkat sebagai tanda serah terima dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Terkait status kepemilikan harta pemerasan yang telah diserahkan adalah  menjadi  hak  anak  angkat  selamanya  dan  bersifat  mutla.k  terhitung  seja.k  penutupan  upacara pemerasan.  Demikianlah,  setelah  penyiaran  upacara  pemerasan  daJam  sangkepan  oleh  kelian  adat maka anak angkat dinyatakan sah sebagai bagian dari keluarga orangtua angkatnya dan berkedudukan selayaknya anak kandung di mata masyarakat.
Didapatkan  informasi  terkait  harta  pemerasan  yang  diserahkan  kepada  ana.k  angkat  dari wawancara  bersama  I  wayan  Sadiarna  sebagai  Carik  Desa  Gunaksa  pada  29  Januari,  2021  dimana terdapat  dua  kategori  harta.  Harta  dengan  nilai  ekonomis,  seperti  bidang  tanah,  tabungan,  surat berharga, uang, emas, dan lainnya. Maksud pemberian harta yang demikian adalah sebagai penjamin kelangsungan hidup anak angkat sepeninggal orang tua angkatnya. Harta dengan nilai magis religius dengan fungsi sebagai simbolisme pengikat hubungan cinta kasih antara orangtua angkat dengan anak angkatnya,  seperti  perhiasan  kebesaran  (cincin  dengan  permata  bemilai,  geluangan,  dan  lainnya), prasarana  ibadah  (sangku,  bajra,  alat  pemujaan  dan  sebagainya),  senjata  pusaka  (tombak,  keris  dan lainnya) serta pakaian.
2. Kedudukan Anak Angkat terkait Harta Warisan Orang Tuanya (Biologis Dan Angkat)
Dalam  Hukum  Adat  Bali,  pengangkatan  anak  dilakukan  dalam  ketentuan  yang  berlaku  pada  sistem kekeluargaan  patrilineal  dan  anak  angkat  berkedudukan  selayaknya  ana.k  kandung  dalam  keluarga angkatnya.  Adapun,  Soeripto  berpendapat  bahwa  terdapat  kepemilikan  harta  benda  bemilai  magis religius-berhubungan dengan prosesi peribadatan dalam agama Hindu. Pada tiap-tiap keluarga Hindu di  Bali  dan  juga  keberadaan  serta  kepemilikan  harta  diluar  nilai-nilai  keagamaan,  diantaranya  harta druwa gabro, harta tetatadan, harta jiwadana dan harta akaskaya (Meliala, 2016) .
Dalam  kehidupan  masyarakat  Bali,  kedudukan  sebagai  pewaris  sah  harta  yang  meliputi  dan tidak  terkecuali  harta  Druwe  gabro,  harta  tetatadan,  harta  jiwa,  dan  harta  akas  kaya  dari  orang  tua angkat  kepada  anak  angkat  merupakan  kesepakatan  di  kalangan  sarjana  hukum  adat  waris (Hadikusuma, 2015) . Namun, dalam praktiknya hingga hari ini, untuk pencegahan terjadinya sengketa dan  perselisihan  di  kemudian  hari,  maka  anak  angkat  yang  diserahkan  padanya  baik  harta  bernilai magis  religious  dan  harta  guna  kaya  merupakan  mereka  yang  berasal  dari  kalangan  keluarga  dan sanak  saudara  orang  tua  angkat,  sedangkan  bagi  anak  angkat  yang  berasal  dari  luar  keluarga  besar orang tua angkat, hak warisnya terbatas hanya pada harta guna kaya dimana harta benda pusaka yang bernilai religious dikemnalikan kepada orang tua angkat dan keluarganya.
Dalam bukunya Hukum Waris Hindu yang kemudian diadaptasi dalam Hukum Adat Lombok dan  Bali,  I  Gede  Pudja  berpandangan  bahwa  hilangnya agama  leluhur  pada anak  angkat  merupakan kedurhakaan  pada  leluhur  dan  mestinya  menjadi  sebab  lain  penghapusan  kedudukannya  sebagai pewaris karena hal ini berujung pada hilangnya peran mereka sebagai putra leluhur penerus orang tua angkat  dalam  pelaksanan  kewajiban  beragarna  dan  peran  dalam  kehidupan  adatnya (Pudja,  1977) . Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  dalam  Hukum  Adat  Bali,  anak  yang  telah  menjalani  proses upacara  pemerasan  terikat  hubungan  kekeluargaannya  dengan  orangtua  angkat  disertai  dengan pemutusan hubungan dengan keluarga kandungnya.
Pemutusan hubungan ini berakibat pada putusnya kewajiban anak terhadap leluhur dan orang tua  kandungnya.  Selain  itu,  pemutusan  ini  berarti  merubah  kedudukan  anak  angkat  sebagai  penerus dan pewaris sah dari orangtua angkat beserta dengan kewajiban dan hak yang melekat pada mereka. Dari  poin  tersebut,  nampak  sangat  jelas  bahwa  ketentuan  pemutusan  hubungan  anak  angkat  dengan orangtua kandungnya menghapus segala kewajiban dan hak yang sebelurnnya di predikatkan padanya dalam  keluarga  orangtua  kandungnya.  Soepomo,  berhubungan  dengan  hal  ini,  menyatakan  Seorang Putra  karena  diangkat  oleh  keluarga  lain,  keluar  dari  hubungan  keluarga  ayahnya,  sehingga  ia kehilangan segala hak untuk mewarisi pusaka ayahnya (Soepomo, 2000) .
Berdasar  pada  data  hasil  studi  di  Desa  Adat  Desa  Gunaksa,  hal  yang  sama  juga  berlaku dimana hubungan seorang sentana (anak angkat) dengan orangtua kandungnya terhapus ketika mereka telah  menjalani  prosesi  upacara  pemerasan.  Namun,  dalam  perkembangannya  hari  ini,  ada  pula banyak  kasus  dimana  terdapat  anak  yang  diangkat  sebagai  sentana  rajeg-anak  perempuan  kandung yang  diberikan  status  sebagai  anak  laki-laki-dengan  alasan  dimana  dalam  keluarga  persua/predana tidak terdapat keturunan laki-laki.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Menurut  Hukum  Adat  Bali,  dalam  pranata  pemerasan  diutamakan  bagi  anak  laki-laki  yang  ada hubungan  kekeluargaan  kemudian  dilakukan  upacara  adat  yaitu  upacara  pemerasan  dalam pelaksanaannya  diselesaikan  (dipuput)  oleh  rohaniawan  (Ida  Pedanda)  dengan  kedua  belah  pihak keluarga beserta Kelian Banjar Adat, Bendesa Adat, Kepala Desa, Kelian Paibon, Pemangku Paibon, Kelian  Pemaksan  berlaku  sebagai  saksi  dan  kemudian  disiarkan  pada  waktu  sangkepan  banjar  oleh kelian  adat  beserta  dengan  pembuatan  surat  peras  sebagai  bukti  telah  dilakukan  pengangkatan  anak pada  saat  yang  bersamaan.  Kemudian  surat-surat  tersebut  disahkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Camat sehingga pengangkatan anak tersebut menjadi sah. Fungsi dan kedudukan anak angkat setelah prosesi pemerasan adalah setara dengan anak kandung-sebagai pewaris dan penerus kewajiban dan hak yang melekat pada orangtua angkat. Selain itu terdapat detail ketentuan dimana pewarisan harta bagi anak yang  berasal  dari  kalangan  keluarga  besar  orangtua  angkatnya  meliputi  harta  pusaka  dan  harta  guna kaya,  sedangkan  bagi  anak  angkat  yang  berasal  dari  luar  keluarga  besar  orangrua  angkat  pewarisan harta kepadanya terbatas hanya pada harta guna kaya saja dan kepemilikan harta pusaka dikembalikan kepada  orangtua  angkat  dan  keluarganya.  Kemudian,  hak  dan  kewajiban  anak  angkat  terhadap orangtua kandungnya, pada saat yang bersamaan menjadi terhapuskan.

## 2. Saran
Kepada Orang tua yang ingin mengangkat anak, sebaiknya tidak terlalu membatasi pilihan hanya pada lingukngan  keluarga  purusa/predana  saja  melainkan  yang  lebih  penting  adalah  memilih  anak  yang mampu  secara  penuh  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  hak  yang  melekat padanya sebagai bagian keluarga orangrua angkatnya. Bagi para orangtua angkat, khususnya di Desa
Adat Gunaksa, hendaklah  membuat surat peras meskipun telah ada pelaksanaan upacara pemerasan. Dokumen  ini  sangat  penting  sebagai  bukti  tertulis  dan  penguatan  kedudukan  anak  angkat  di  mata negara  dengan  adanya  putusan  resmi  dari  Pengadilan  Negeri  serta  terdapat  kepastian  dan perlindungan hukum atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  &  Asikin,  Z.  (2016). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Gunawan,  &  Putranto,  M.  R.  D.  (2020).  Kedudukan  Anak  Angkat  Terhadap  Harta  Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. Media Juris , 3 (2), 161–180. Hadikusuma, H. H. (2015). Hukum Waris Adat . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Karaluhe,  S.  S.  (2016).  Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Mendapatkan  Harta  Warisan  ditinjau  dari Hukum Waris. Jurnal Lex Privatum , 4 (1), 166–174.
Meliala,  D.  S.  (2016). Pengangkatan  anak  (adopsi)  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan peraturan perundangan di Indonesia . Nuansa Aulia, Bandung. Pudja, G. (1977). Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu . Mayasari, Jakarta. Satrio,  J.  (2000). Hukum  Keluarga  tentang  Kedudukan  Anak  dalam  Undang-undang .  Citra  Adirya Bakti, Bandung.
Soepomo, R. (2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat . Pradnya Paramita, Jakarta. Suarini, N. L. P. D., & Lemes, I. N. (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Waris ditinjau dari Hukum  Adat  Bali  di  Desa  Depeha  Kecamatan  Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng. Kertha Widya , 7 (2), 92–106. Zaini, M. (2002). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.