## Al-Mizan

## Pertimbangan Hakim  dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
Fitriyani 1 , Sudirman L. 2
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK UNUSIA, 2 IAIN Parepare
Email: fitriyani@uinjkt.ac.id; sudirman@iainpare.ac.id
Author Correspondence: fitriyani@uinjkt.ac.id
Abstract:  This  study  aims  to  find  out  the  description  of  the  case  and  the  judge's considerations  in  determining  the  Bogor  Religious  Court  with  case  Number 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.  The  research  questions  namely:  1)  how  is  the  case  for dispensation of marriage at the Bogor Religious Court? 2) how to analyze the judge's considerations in determining the dispensation of marriage in terms of philosophical, juridical, and sociological aspects. This study uses a qualitative descriptive analysis method. Source of data using primary and secondary. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. This study uses a study of the theory of judges' considerations in the determination of religious courts, which has determined that  the  determination  of  judges  must  consider  philosophical,  juristic,  and sociological aspects, so that the justice to be achieved, realized, and accounted for in the determination of judges. The results of the study show that: First, the judge's consideration in granting a marriage dispensation as per Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where the age of a man and a woman must reach the age of 19 (nineteen) years. So to carry out their marriage, the petitioners must obtain a marriage dispensation permit from the court by the provisions of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law; Second, the Bogor Religious Court granted permission for a marriage dispensation because the applicants already had a very close relationship, so things that were prohibited by religion and laws and regulations did not happen.
Keywords: Consideration of Judges; Marriage Dispensation; Philosophical; Juridical; Sociological

## Considerations of Judges in Determining Marriage Dispensation at the Bogor Religious Court: Review of Philosophical, Juridical and Sociological Aspects
Abstark:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  deskripsi  kasus  dan pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor  dengan  perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana duduk  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bogor;  dan  2)  bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam penetapan dispensasi nikah dari segi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  analisis.  Sumber  data  menggunakan  primer  dan
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kajian teori pertimbangan Hakim dalam penetapan  Pengadilan  Agama,  yang  mana  sudah  menentukan  bahwa  penetapan hakim  harus  mempertimbangkan  sebagai  aspek  filosofis,  yurisis,  dan  sosiologis, sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai,  diwujudkan,  dan  dipertanggungjawabkan dalam  penetapan  hakim.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama, pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  dispensasi  kawin  sebagaimana  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana umur pria dan wanita harus mencapai usia 19  (sembilan  belas)  tahun,  maka  untuk  melangsungkan  perkawinannya,  pemohon harus mendapatkan izin dispensasi kawin dari pengadilan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; Kedua, Pengadilan Agama Bogor memberikan izin  dipensasi kawin karena  para Pemohon  sudah memiliki hubungan yang sangat erat,  supaya  menjaga  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  dilarang  oleh  agama  dan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Dispensasi Nikah; Filosofis; Yuridis; Sosiologis

## A. Pendahuluan
Berdasarkan fakta sosial di masyarakat Indonesia sangat populer pernikahan di bawah umur, hal ini banyak terjadi tidak hanya di kalangan perkotaan bahkan di perkampungan  juga  banyak  terjadi.  Pernikahan  di  bawah  umur  adalah  pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang belum mencukupi usia pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 1
Sahrizal, et.al. menyebutkan di Indonesia ada lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2  juta  jiwa).  Sedangkan  perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan perkawinan  pertama  sebelum  berusia  15  tahun  tercatat  sebanyak  61,3  ribu perempuan. 2 sebesar  9,09%  dan  perempuan  milenial  di  pedesaan  sebesar  4,07%. 3 Persoalan  pernikahan  dini  ini  tentunya  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dengan
1 M.  Anwa r  Nawawi,  et.al.,  “ Harmonization  of  Islam  and Human  Rights:  Judges’  Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 22, no. 1 (2022): 117-134.
2 Nur  Sahrizal,  et.al,  (eds.), Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda (Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020). 3 https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millenial-ind.jpg,  akses tanggal 13 Mei 2023.
adanya  pemberian  dispensasi  nikah  oleh  pihak  Pengadilan  Agama  bagi  yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Nonmuslim. 4
Apabila pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dilaksanakan, maka harus  mengajukan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama  sekitar,  sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam penyimpangan ayat 1 jika ingin  melaksanakan pernikahan yang belum mencukupi umur, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain  oleh  kedua  orang  tua  calon  suami  dan  istri. 5 Fenomena  pernikahan  dini  yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu hakim harus lebih memertikan khususnya perkara dispensasi nikah, demi untuk mengindari hal-hal yang tidak inginkan dalam sebuah rumah tangga. 6
Sebagaimana  penelitian  yang  telah  dilakukan  Nurfah  menjelaskan  bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan revisi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwianan, maka hakim juga mengutarakan dalam  menetapkan  dispensasi  nikah  menggunakan  kaidah fiqhiyyah  yang  mana menolak  kemafsadatan  lebih  utama  dibanding  menerima maslahat. 7 Adapun pandangan  Muhammad  Fuad  Sauqi  sebagaimana  dikutip  Fauzul  bahwa  dalam menetapkan penetapan hakim menjadikan sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis, lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan  juga  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun 2019, sesuai dengan kaedah yang menyatakan: ‘ di mana ada maslahah, maka di situ ada hukum Islam berada. 8
4 Fitriyani  dan  Abd  Basir,  “ Dispensasi  Pernikahan  Dini  Pasca  Revisi  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” Al-Mizan (e-Journal) 18, no. 1 (2022): 21-36.
5 Ziaurrani  Mahendra. Pertimbangan  dan  Faktor  Hakim  Mengabulkan  Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), h. 34.
6 Rustiani  Nurfah, “ Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Dispensasi  Nikah  di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A , ” Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2019), h. 6.
7 Ibid., h. 68. 8 M. Fauzul, “ Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKC), ” Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), h. 5.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Sejalan dengan penelitian Hidayatulloh dan Jannah bahwa pertimbangan dan dasar  hukum  penetapan  dispensasi  nikah  adalah  undang-undang   juga  kaidah fiqhiyah. Akan tetapi Majelis Hakim lebih mengedepankan konsep  maslahah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa  fitnah  dan  pelanggaran  norma  agama. 9 Selanjutnya  Setiasih  dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  putusan  Majelis  Hakim  terkait  dispensasi  nikah hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum  yang  jelas,  sehingga  putusannya  tidak  memperhatikan  aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan. 10
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor  Nomor.  54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.  Hal  ini dikarenakan  di  dalam  penetapan  perkara  tersebut  ada  menjelaskan  bagaiamana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, jika di dalam permohonan sudah dijelaskan apa saja yang menjadi alasan yang mendesak untuk menikah, yang mana dalam alasan tersebut sudah tidak ada lagi pilihan lain. Namun alasan tersebut haruslah disertakan dengan bukti-bukti  yang cukup.  Oleh karena  itu, hakim harus menetapkan  suatu  perkara  dispensasi  nikah  diharuskan  untuk  mempertimbangkan dan  mengutamakan  kemaslahatan,  mempertimbangkan  kebaikan  dan  menolak kerusakan bagi masyarakat.
Adapun  yang  menjadi  argumen  dalam  penelitian  ini  dengan  mengutip pandangan Armia bahwa faktor yang paling utama dalam mempersiapkan pernikahan adalah usia. Faktor usia mencerminkan kedewasaan dalam bersikap dan perbuatan, karena  dalam  membangun  rumah  tangga  butuh  adanya  sikap  kedewasaan  bagi masing-masing pasangan. 11 Apalagi juga sudah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia yang diizinkan untuk melaksaakan pernikahan
9 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, ” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34-61.
10 Widihartati Setiasih, “ Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, ” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ 4, no. 3 (2017): 235- 245, https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428
11 Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.
jika  sudah  mencukupi  19  (sembilan  belas)  tahun,  baik  pria  maupun  perempuan. 12 Undang-undang  yang  mengatur  usia  pernikahan  di  atas  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan ketentuan batas usia pernikahan yang ada dalam agama Islam, yang  mana  hanya  membatasi  usia  seseorang  dengan batasan  balig.  Dampak  yang sangat baik dengan adanya usia minimum dalam pernikahan akan menjadikan jiwa dan raga yang matang, sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis, berkualitas serta berkualitas. 13
Darwis mengutip dari  Ensiklopedi Hukum Islam  bahwa  batasan waktu akil- balig antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, namun batas minimal 9 tahun untuk perempuan, dan anak laki-laki adalah 12 tahun. Jika sampai umur 15 tahun belum terlihat tanda-tanda akil balig mereka, maka batasan 15 tahun menjadi batasan maksimal dianggap baliq. Hal itulah menurut pandangan ulama fiqh, 14 dan menurut Mustafa  Ahmad  al-Zarqa  yang  dikutip  Dahlan  bahwa mumayyiz  adalah  periode setelah masa al-thufulah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil- balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki. 15
Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan sumber data primer berupa penetapan Pengadilan  Agama  Bogor  Nomor  54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.  Setelah  mengumpulkan data,  tahap  terakhir  adalah  menganalisis  data  dengan  mencari  serta  menyusun melalui  data  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  hakim,  dokumentasi  maupun
12 Nurul Inayah, “ Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010- 2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017): 178-193, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206. Lihat juga Ary  Ardila,  “Penolakan  Dispensasi  Nikah  Bagi  Pasangan  Nikah Sirri di  Bawah  Umur, Al- Hukama  the  Indonesian  Journal  of  Islamic  Family  Law 4,  no.  2  (2014):  325-353, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353
13 Musdah  Mulia,  Esai- Esai  Musdah  “Stop  Perkawinan  Anak,”  dalam  http://musdah - mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html, diakses tanggal 4 Mei 2023.
14 Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia,” Jurnal Al-Ulum 10, no. 1 (2010): 119-140.
15 Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam , jil. 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
alat-alat  lainnya  yang  mudah  ditemukan  dan  dipahami  sehingga  mudah menginformasikan kepada orang lain. Setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data dengan analisis yuridis normatik (kontekstual) berupa penetapan Pengadilan Agama Bogor atas perkara Nomor.
54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, yang terkait dengan pertimbangan hakim dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

## B. Deskripsi Kasus Perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr
Adapun yang menjadi  diskripsi kasus dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan  Agama  Bogor  yang  mengajukan  dalik-dalil  permohonan,  di  mana Pengadilan  Agama  Bogor  telah  memeriksa  dan  mengadili  perkara  permohonan dispensasi  nikah.  Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan penetapan sebagai berikut:
Sesuai Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. tanggal 23 April 2021 dengan mengutip amar penetapannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Isma Nur Suci Humairah binti Harun Irawan dengan seorang laki-laki bernama Yudita Fahruddin bin Muchrim;
3. Membebankan kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  membayar  biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
Pemohon  mengajukan  surat  permohonan  dispensasi  nikah  pada  tanggal  29 Maret yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut dengan  registrasi  perkara  Nomor  54/Pdt.P/2021/PA.Bgr,  mengemukakan  hal-hal permohonan sebagai berikut:
1. Anak  para  Pemohon  sudah  mendesak  untuk  melaksanakan  perkawinan,  akan tetapi anak Pemohon belum mencukupi usia pernikahan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Para  Pemohon  ingin  segera  menikah  anaknya,  dengan  alasan  karena  sudah memiliki hubuangan yang sangat erat, dan untuk mengantisipasi ke depannya
supaya  tidak  ada  kesulitan  dalam  mengurus  administrasi  apabila  pernikahan dilaksanakan.
3. Anak  Pemohon  dan  calon  suami  anak  Pemohon  telah  mengurus  administrasi untuk  kepentingan  proses  pendaftaran  pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan (KUA) Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi KUA  Tanah  Sareal  belum  dapat  melaksanakan  pencatatan  perkawinan  untuk keduanya, karena anak perempuan sebagai Pemohon I belum mencukupi umur 19 tahun untuk menikah. Sedangkan yang bersangkutan masih berusia 18 tahun sesuai dengan surat penolakan pernikahan Nomor 0323/KUA.10.17.06/PW.01/3/ 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat.
4. Bahwa  anak  Pemohon  sudah  tidak  ada  lagi  hambatan  untuk  melangsungkan pernikahan.
5. Anak Pemohon masih bersatus perawan dan perjaka atau belum pernah menikah, sudah  akil  balig   serta    sudah  siap  untuk  membangun  kehidupan  berumah tangga.
6. Bahwa orang tua calon suami dan istri sudah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan untuk melaksankan pernikahan.
7. Bahwa seluruh biaya yang ada dalam perkara dispensasi nikah ini para pemohon sanggup untuk membayarnya.
C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor

## 1. Pertimbangan dalam Aspek Filosofis
Berdasarkan  diskripsi  kasus  yang  diajukan  permohonannya,  maka  Hakim Pengadilan  Agama  Bogor  memberikan  pertimbangan  hukum  dalam  aspek filosofisnya sebagai berikut:
Pertimbangan  Hakim  dalam  pemberian  dispensasi  nikah  bahwa  Hakim memandang  perlu  mengemukakan  kaidah fiqhiyah  yang  selanjutnya  diambil  alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
ْحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ُمَّدَقُم ْدِساَفَمْلا ُءْرَد Artinya:  “Menolak  terjadinya  mafsadat  lebih diprioritaskan  daripada  menarik maslahat. ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  Drs.  Sangidin,  S.H.,  M.H.,  selaku  Hakim Pengadilan Agama Bogor menyampaikan:
“Bahwa  dari  segi  aspek  filosofis  sumber  hukum  materilnya  berasaskan Pancasila yang mana sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dalam Islam  sendiri  tidak  mengatur  batas  minimal  usia  perkawinan,  dalam  Islam seseorang yang sudah dinyatakan balig maka d iperbolehkan untuk menikah.” 16
Berdasarkan penetapan di atas penulis menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan  Agama  Bogor  mengenai  penetapan  perkara  dispensasi  nikah  nomor: 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.  bahwa  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Bogor  dalam memberikan izin dispensasi nikah sudah benar, karena apabila tidak dikabulkan maka lebih memungkinkan  banyak mudharatnya karena  anak Pemohon  sudah mendesak untuk menikah dan mereka sudah suka sama suka dan sudah lama saling mengenal.
Pemberian  izin  dispensasi  kawin  dalam  kaidah fiqhiyah,  yaitu  harus mendahulukan maslahat dibandingkan dengan mafsadat, karena kalau dibiarkan bisa meluas.  Dibiarkan  anak  tersebut  tidak  menikah  ada  kemungkinan  terjadi kemudharatan yang lebih besar dikarenakan anak dari para Pemohon sudah sangat dekat dan sering keluar berdua-duaan. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh dari izin dispensasi nikah tentunya anak para Pemohon menikah dengan resmi diakui oleh negara  dan  terhindar  dari  hal-hal  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  agama  dan perundang-undangan. Sebagaimana kaidah:
ْﻥاَﻜْمﻻﺍ  ِﺭْدَقِﺑ  ُﻝﺍَﺰُ ﻳ  ُﺭﺍَﺮَّﻀلﺍ
Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin”
Maksud  kaidah  di  atas  adalah  mewajibkan  untuk  menghindari  terjatinya sesuatu  mudharatan  atau  melakukan  usaha-usaha  supaya  tidak  terjadinya kemudharatan.
16 Drs.  Sangidin,  S.H., M.H.,  Hakim  Pengadilan Agama  Bogor, Wawancara, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Miswanto, Alkautsar dan Mu ’ in bahwa walau pun tidak ada dalil sharih yang mengatur batasan minimal usia melangsungkan perkawinan, dengan hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan menujukkan regulasi ini tidak  bertentangan  dengan  semangat  hukum  Islam,  karena  merupakan  upaya Pemerintah  untuk  mendorong  tercapainya  tujuan  perkawinan,  yaitu  menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum ( maqasid as-syariah), yaitu hifz al-nasf (menjaga jiwa) dan hifz  al-nasl  (menjaga  keturunan). 17 Dengan  kata,  adanya  batasan  umur perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan.

## 2. Pertimbangan dalam Aspek Yuridis
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor  dalam  aspek  yuridis 18 terdapat beberapa poin yang disebutkan, yaitu:
Pertama, bahwa pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Berdasarkan perundang- undangan  tersebut,  Hakim  telah  memberikan  nasehat  kepada  para  Pemohon bagaimana resiko pernikahan di bawah umur. Hakim mendorong supaya calon istri Pemohon melanjutkan studi lanjut terlebih dahulu, dikarenakan pernikahan di bawah tangan  potensial  terjadi  perselisihan  dan  bisa  menjerumus  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga.
Kedua, para Pemohon sudah memberikan bukti surat P.1 sampai P.12 yang memenuhi syarat formil, dan bukti yang bersesuaian akan dipertimbangkan.
Ketiga,  bahwa  para  Pemohon  di  depan  persidangan  sudah  menguatkan dengan bukti, akta kelahiran atas nama, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Isma Nur Suci Humairah, dicocokkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 bahwa para Pemohon memiliki anak bernama Isma Nur Suci Humairah, lahir tanggal 2 Maret 2003 (saat ini umur 18 tahun lebih 1 bulan).
17 Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu ’ in, “ Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019, ” Al-Mizan 18, no. 1 (2022): 123-138.
18 Pengadilan  Agama  Bogor, Penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor,  Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr .
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Keempat, berdasarkan bukti Akta Kelahiran dan Kartu Tanda penduduk atas nama Yudita Fahruddin. Dicocokkan dengan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, terbukti calon suami anak para Pemohon, yang sudah berusia 27 tahun 11 bulan, mempunyai ibu kandung bernama Hamsiah dan ayah kandung bernama Muchrim.
Kelima, KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor telah memberitahukan kepada  anak  para  Pemohon  dan  para  Pemohon  mengenai  adanya  kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk.
Keenam,  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Pernikahan  Nomor  16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Bahwa anak Pemohon atas nama Isma Nur Suci belum mencukupi  umur  untuk  melaksanakan  pernikahan  sesuai  undang-undang  di  atas. Harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.
Ketujuh,  bahwa  penyimpangan  terhadap  umur,  maka  para  Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang mana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  para  Pemohon  sudah  mendesak  dan memberikan  keterangan    alat  bukti  yang  cukup,  maka  Hakim  menerima  dan memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon.
Kedelapan, karena anak para pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat, dan menjaga supaya tidak berlarut-larut terjadinya hal-hal yang dilarang oleh hukum  agama  dan  hukum  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  hakim memberikan izin menikah kepada Pemohon.
Kesembilan,  semua  biaya  dalam  perkara  ini  diberikan  beban  kepada  para Pemohon,  sesuai  pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  7  Tahun  1989,  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Drs. Sangidin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bogor diketahui:
“ Bahwa  Pengadilan  Agama  mempunyai  hak  untuk  melanggar  hukum  yang sebelumnya tidak diperbolehkan menikah sebelum mencukupi usia 19 tahun sebagaimana  yang  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, akan  tetapi  diberikan  hak  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  melanggar  atau
memberikan  dispensasi  kawin,  sebagaimana  pasal  12  peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohon Dispensasi Nikah. ” 19
Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  di  atas,  dapat  dianalisis  dari  penepatan dispensasi kawin perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur batasan usia untuk melaksanakan pernikahan.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  putusan  dispensasi  nikah  harus berisikan dasar hukum Hakim, sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi  Nikah.  Sebelum Hakim menetapkan dan menolak dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu menggali, memeriksa bukti-bukti dan sakti dari para Pemohon, serta memahami  nilai-nilai  dasar  hukum  dalam  keadilan  yang  ada  dilungkungan masyarakat, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah ini. Oleh karena seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus berlandas- kan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 3. Pertimbangan dalam Aspek Sosiologis
Berdasarkan  diskripsi  kasus  di  atas  hakim  Pengadilan  Agama  Bogor memberikan pertimbangan hukum dalam aspek filosofisnya sebagai berikut: 20
Pertama,  Hakim  telah  memberikan  nasehat-nasehat  kepada  para  Pemohon dan  juga  orang  tua  calon  anak  Pemohon  sudah  mengetahui  dan  memahami,  akan tetapi Pemohon masih tetap ingin menikahkan anaknya.
Kedua,  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon,  pernikahan  yang  sudah direncanakan  antara  para  Pemohon  bukan  atas  dasar  paksaan,  akan  tetapi  karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami.
19 Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama  Bogor, Wawancara, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.
20 Pengadilan  Agama  Bogor, Penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor,  Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr .
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Ketiga,  Hakim  telah  maksimal  memberikan  nasehat  dan  pandangan- pandangan kepada para Pemohon dan anak Pemohon, namun para Pemohon masih tetap ingin menikahnya anaknya.
Keempat,  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  para  Pemohon  sudah  bekerja, seorang calon istri bekerja di pabrik dan calon suami sebagai guru. Oleh karena itu, mereka sudah memahami segala resiko jika melaksakan pernikahan di bawah umur. Hakim  juga  memeriksa  bahwa  antara  para  Pemohon  tidak  memiliki  hubungan sedarah begitu juga hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
Kelima, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon sudah memusyawarahkan  oleh  kedua  belah  pihak  keluarga,  kemudian  diurus  ke  KUA setempat, akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena calon istri Pemohon belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 21
Sebagaimana  diperkuat  jawaban  dari  Drs.  Sangidin,  S.H.,  M.H.,  Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa:
“ Pemohon  sudah  mendesak  untuk  melaksanakan  perkawinan,  dan  Hakim melihat bahwa usia anak Pemohon sudah cukup dewasa. Hakim juga melihat bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki pengahasilan sendiri, dengan  itu  mereka  sudah  memahami  bagaimana  resiko  kedepannya  jika membangun  rumah  tangga,  maka  dari  hal  tersebut  Hakim  memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon supaya kedepannya tidak terjadi hal mudharat yang melanggar aturan agama dan undang-undang secara terus menerus. ” 22
Berdasarkan penetapan di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam  menetapkan  dispensasi  nikah  yang  mana  anak  para  pemohon  tidak  dalam bangku pendidikan.  Hakim telah memberikan nasehat  kepada para  Pemohon anak agar  tidak  melanjukan  pernikahan  anaknya  yang  masih  tergolong  di  bawah  umur
21 Pengadilan  Agama  Bogor, Penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor,  Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr
22 Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama  Bogor, Wawancara, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.
akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memberikan dispensasi nikah berdasarkan kemenfaatan dan menghindari kemudharatan.
Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip Fitriyani bahwa dalam perkembangan masyarakat, hukum itu mengikuti pada idealnya. Hukum akan tampil sebagai pesona inklusif, ditentukan segala hal yang meliputi hukum untuk diterapkan pada fakta- fakta kemudian menghasilkan putusan yang mewujudkan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. 23
Dalam  perkara Nomor  54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, Hakim  dalam  memberikan keputusan perkara berlandaskan pertimbangan yang bisa diterima semua orang dan tidak menyalahi peraturan-peratusan hukum yang berlaku. Proses persidangan hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan bagaimana menggali dan memproses data- data  yang  sudah  ada,  baik  dari  bukti-bukti  tertulis  maupun  dari  keterangan  saksi dalam proses persidangan. Semua itu dilakukan untuk bertujuan memberikan penetan yang  bisa  dipertanggungjawabkan,  memberikan  keadilan  dan  kebijaksanaan  serta profesionalisme.
Sejalan dengan temuan  penelitian dari  Aso, Malarangan dan Raden bahwa alasan  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Palu  dikarenakan khawatir  timbulnya  fitnah,  hamil  di  luar  nikah,  aspek  ekonomi,  aspek  sosial,  dan aspek moral. Sedang mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di persidangan, Majelis Hakim menggunakan kaidah al-mashlahah al-mursalah,  karena  ketentuan  pembatasan  umur  dan  dispensasi  nikah  tidak dijelaskan  secara  rinci  di  dalam  Alquran,  tetapi  kandungan  maslahatnya  sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). 24
23 Fitriyani, “Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011- 2019)”, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah , 2022, h. 6.
24 Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden, “ Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu), ” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2020): 140- 162.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Artinya  bahwa  adanya  dispensasi  nikah,  baik  ditinjau  dari  aspek  filosofis, sosiologis  dan  aksiologis,  kesemuanya  adalah  memberikan  kepastian  hukum, keadilan  hukum  dan  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat  yang  merupakan  tujuan adanya hukum di masyarakat.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon atas  nama  Harun  Irawan  dan  Eka  Sari  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah untuk  anaknya  yang  bernama  Isma  Nur  Suci  Humairah  dengan  Yudita  Fahrudin belum  mencukupi  umur  untuk  melaksanakan  perkawinan,  sehingga  perlu  adanya untuk mengajukan dispensasi nikah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
Pengadilan  Agama  Bogor  memberikan  izin  dispensasi  nikah  dari  aspek filosofis,  karena  hubungan  anak  para  pemohon  sudah  sangat  erat,  sehingga  untuk menjaga supaya tidak berlama-lama terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain pada aspek yuridis ialah sebagaimana Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana  umur  pria  dan  wanita  harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.  Sedangkan aspek sosiologis karena para Pemohon sudah sama-sama bekerja dan sudah sama-sama memahami segala resiko apabila dilangsungkan pernikahan.

## Daftar Pustaka
Ardila,  Ary. “Penolakan  Dispensasi  Nikah  Bagi  Pasangan  Nikah Sirri  di  Bawah Umur, Al-Hukama  the   Indonesian   Journal   of   Islamic Family Law 4, no.  2  (2014):  325-353,  https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325- 353
Armia. Fikih Munakahat. Medan: Manhaji, 2018.
Aso,  Ribhan  Abd  M.,  Hilal  Malarangan,  dan  Sahran  Raden, “ Alasan  Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu), ” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (2020): 140-162.
Dahlan, Abdul Azis, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, jil. 4. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Darwis, Rizal. “Fiqh Anak di Indonesia . ” Jurnal Al-Ulum 10, no. 1 (2010): 119-140.
Fauzul, M. “ Penerapan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama  Pangkalan  Kerinci  (Studi  Kasus:  Perkara  Nomor  55/  Pdt.P/2019/ PA. PKC). ” Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
Fitriyani dan Abd Basir. “ Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. ” Al-Mizan (e-Journal) 18, no. 1 (2022): 21-36.
Fitriyani. “Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019). ” Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
Hidayatulloh Haris, dan Miftakhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. ” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34-61.
Inayah, Nurul. “ Penetapan  Dispensasi  Nikah  Akibat  Hamil  Di  Luar  Nikah  Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan  Agama). ” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  10,  no.  2 (2017): 178-193, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206.
Mahendra,  Ziaurrani. Pertimbangan  dan  Faktor  Hakim  Mengabulkan  Permohonan Dispensasi  Umur  Perkawinan.  Malang:  Universitas  Brawijaya,  2018, https://media.neliti.com/media/publications/35107-ID-pertimbangan-dan- faktor-penyebab-hakim-mengabulkan-permohonan-dispensasi-umur-pe.pdf
Miswanto,  Muhammad  Syakir  Alkautsar,  dan  Fathul  Mu ’ in, “ Maqashid  al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019. ” Al-Mizan 18, no. 1 (2022): 123-138.
Mulia, Musdah. Esai- Esai Musdah “Stop Perkawinan Anak,” dalam http://musdah - mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html
Nawawi,  M.  Anwar,  et.al . “ Harmonization  of  Islam  and Human  Rights:  Judges’ Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation  in Sukadana, Indonesia,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 22, no. 1 (2022): 117-134.
Nurfah, Rustiani. “ Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi  Nikah di Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1A . ” Skripsi.  Makassar:  Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2019.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Pengadilan  Agama  Bogor. Penetapan  Pengadilan  Agama  Bogor,  Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.
Sahrizal,  Nur,  et.al,  (eds.). Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak Bisa  Ditunda.  Jakarta:  Kerjasama  Unicef,  Universitas  Indonesia  dan Puskapa, 2020.
Setiasih,  Widihartati. “ Analisis  Putusan  Dispensasi  Nikah  Dibawah  Umur  Dalam Perspektif  Perlindungan  Perempuan. ” Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  UNSIQ  4,  no.  3  (2017):  235-245,  https://doi.org/10.32699/ ppkm.v4i3.428
https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millenial-ind.jpg