## PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI SOLUSI KONFLIK ANTAR KAMPUNG  DI KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI (Tinjauan Hukum Islam)
Fadlun 1 , Gani Jumat 2 , Sitti Nurkhaerah 3
1 Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: fadlun97@gmail.com
2 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: gani.jumat@gmail.com 3 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu,
email: nurkhaerah@iainpalu.ac.id

## Abstract
This research examines the application of customary law as a solution to conflicts between villages in Dolo District, Sigi Regency. This research focuses on solving problems about how to apply customary law as a solution to conflicts between villages in Dolo District. This research method uses a qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews or interviews and documentation, data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data verification. Then check the validity of the data. What is found in this research is that the solution to prevent conflict in society must involve the roles of all elements, not only the Dolo District government, but the community itself, especially the facilitators, because the progress of an area cannot be separated from the participation of the youth in the area itself. Apart from that, there are obstacles to implementing customary law as a solution to conflicts between villages and what methods or approaches are used in implementing customary law.
Keywords : Conflict, Public, Young man, Between Villages

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  penerapan  hukum  adat  sebagai  solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo,  Kabupaten  Sigi. Penelitian  ini memfokuskan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tentang  bagaimana penerapan  hukum  adat  sebagai  solusi  konflik  antar  kampung  di Kecamatan  Dolo.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  interview  atau wawancara dan dokumentasi, teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  data.kemudian  melakukan pengecekan keabsahan data. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah  solusi  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  di  masyarakat  harus dilibatkan peran dari semua elemen, bukan hanya pemerintah Kecamatan
Dolo, tetepi masyarakat  sendiri, khususnya  pemudah,  karenan kemajuan suatu  daerah  tidak  lepas  peran  serta  dari  pemuda  yang  ada  diderah  itu sendiri. Selain itu, kendala-kendala penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung.serta metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam menerapkan hukum adat.
Kata kunci : Konflik, Masyarakat, Pemuda, Antar Kampung

## A.  Pendahuluan
Konflik  sosial  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  menjadi  bagian eskalasi  massa  yang  sifatnya  destruktif  bahkan  cenderung  anarkis. 1
Konflik  selalu  memiliki  penyebab,  ada  konflik  yang  dipicu  oleh  faktor agama,  sumber  daya  alam,  akses  ekonomi,  politik  dan  lain  sebagainya. Mencermati  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Desa  Kotarindau  yang  selalu terjadi  dipicu  oleh  hal-hal  sepeleh  seperti  saling  ejek  mengejek  antar pemudah, perebutan lahan parkir, yang sebenarnya masih bisa ditempuh dengan  jalan  damai,  namun  penyelesaiannya  sering  ditempuh  dengan jalan kekerasan.
Konflik  bernuansa  SARA  yang  pernah  terjadi  dan  kini  malah kembali  marak  di  Indonesia  juga  menjadi  bukti  bahwa  bangsa  Indonesia kurang  memiliki  kesadaran  multikultur.  Sehingga  penyelesaian  konflik yang  tidak  menyentuh  kepada  aspek  penyadaran,  hanya  seperti memadamkan  api  sekejap  tetapi  kemudian  bisa  kembali  membara  jika diterpa  angin.  Pemerintah  dan  aparat  keamanan  seringkali  hanya mengedepankan  aspek  seremonial  berupa  tandatangan  kesepakatan damai,  jabat  tangan,  gandengan  tangan  tetapi  tidak  pernah  mendalami aspek  masalah  terdalam  yang  menjadi  sumber  dan  akar  konflik.  Mereka sering  kali  diabaikan  untuk  menyelesaian  konflik  melalui  kajian  dan pemetaan mendalam baik  sumber,  akar,  pemicu  hingga  pada  level  actor sehingga yang muncul adalah seremoni belaka. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.
1 Soejono Soekanto. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di indonesia. (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), 5.
Nasdian  menyebut  kelembagaan  sebagai  aspek  kultural  dan struktural.  Secara  kelembagaan  segi  kultural  berkenaan  norma  dan nilai, sementara  segi  struktural  menyangkut  peranan  sosial.  Kultural  maupun struktural adalah dua elemen yang saling berhubungan satu sama lain. 2
Sangaji  juga  mengemukakan  bahwa  komunitas-komunitas masyarakat  adat  di  Sulawesi  Tengah  bukanlah  identitas  yang  terisolasi dan tidak pernah berubah, tetapi telah mengalami perubahan sedemikian rupa.  Sejarah  mereka  yang  panjang  dalam  migrasi,  peralihan  agama, dominasi  politik  oleh  kekuatan  politik  di  luar  mereka,  dan  terintegrasi  ke dalam  ekonomi  pasar.  Komunitas  semacam  ini  yang  dianggap  sebagai masyarakat  adat  harus  dipahami  sebagai  entitas  yang  kompleks  dan dinamis.  Hukum  adat  di  muka  bumi  ini  senantiasa  tumbuh,  berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adatnya begitupun di Indonesia. Hal tersebut  timbul  dari  suatu  kebutuhan  hidup  yang  nyata,  cara  hidup,  dan pandangan  hidup  yang  keseluruhannya  merupakan  kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Aturan dan nilai adat awalnya dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks masyarakat adat itu sendiri. 3
Konflik  terjadi  karena  perbedaan  ciri-ciri  yang  ada  pada  diri seseorang,  keluarga,  masyarakat  bahkan  tempat  tinggal  (lingkungan) misalnya  kepandaian,  pengetahuan,  adat  istiadat,  keyakinan  dan sebagainya. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa  konflik  yang  terjadi  baik  itu  di  lingkungan  keluarga,    masyarakat khususnya  di  Kecamatan  Dolo  yang  ada  beberapa  tersebut  dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, minimya keterampilan masyarakat yang di akibatkan  kurang  kesadaran  untuk  mengenyam  proses  pendidikan, ditambah lagi faktor pendapatan warga yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya.
2 Bushar Muhammad., Asas – Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar , cet II (Jakarta : Pradya Paramitha, 2002), 123.
3 Ibid, 103.
Dari  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  akan  menyelesaikan permasalahan terhadap bagaimana penerapan hukum adat sebagai solusi konflik  antar  kampung  di  Kecamatan  Dolo  Kabupaten  Sigi.  Sehingga, tujuan  yang  mendasar  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  serta menjelaskan penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif    deskriptif  dan  data  empiris  diperoleh  saat  penelitian  dilakukan. Ada dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan penelitian kualitatif  yaitu  deskripsi  dan  analisis. 4 Maksudnya  peneliti  lebih menitikberatkan  pada  kegiatan  penelitian  di  lokasi  objek  penelitian.  Ini dimaksudkan agar peneliti dapat merasakan dan melihat langsung obyek yang  akan  diteliti  dan  melakukan  komunikasi  dan  interaksi  dengan sebagian  sumber  data  secara  lebih  akrab.  Sehingga  dalam  proposal  ini, peneliti tidak membutuhkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga hal-hal yang menyangkut .

## B.  Pembahasan

## 1. Pengertian Konflik
Konflik  berasal  dari  kata  kerja  Latin  configere  yang  berarti  saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha  menyingkirkan  pihak  lain  dengan  menghancurkannya  atau membuatnya tidak berdaya. 5
Munculnya  konflik  tidak  bisa  terlepas  dari  kehidupan  suatu masyarakat, karena konflik merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu interaksi sosial. Konflik hanya dapat dikendalikan dan  diminimalisasikan  saja,  sehingga  konfik  yang  timbul  tidak  sampai
4 Soejono  dan  Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan ,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2005), 2.
5 Wirawan, Konfilk Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, Dan Penelitian (Jakarta:  Salemba Humanika, 2010), 5.
stadium  lanjut  yang  mengancam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.
Islam  memiliki  pandangan  yang  sama  terhadap  konflik.  Meskipun Islam  yang  notabene  lebih  mengutamakan  perdamaian,  sesuai  dengan makna kata Islam sendiri yakni “salam”. Namun bukan berarti Islam tidak memberikan  makna  dan  pandangan  terhadap  konsepsi  koflik. Dalam agama Islam pemaknaan konflik bisa dalam bentuk yang lebih ramah dan damai.  Dalam  Islam  konflik  tidak  harus  difahami  sebagai  gejala  yang destruktif,  dan  kontra-produktif,  namun  bisa  menjadi  gejala  yang konstruktif  bahkan  produktif.  Konflik  merupakan  bagian  dari  tabiat manusia yang telah dibawa oleh manusia dari sejak dia dilahirkan. 6
Keberadaan  konflik  sebagai  unsur  pembawaan  sangat  penting dalam  kehidupan  manusia.  Kehidupan  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik tanpa  ada  konflik.  Manusia  yang  memiliki  tuntutan  serta  keinginan  yang beraneka  ragam  dan  manusia  akan  selalu  berusaha  untuk  memenuhi keinginan tersebut.
Allah  swt.  membekali  nilai-nilai  moral  pada  setiap  makhluk  dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka mereka pun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik,  baik  dalam  fisik,  roh  maupun  akalnya,  dan  sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya. 7
Dengan  demikian,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hikmah  dibalik terjadinya  konflik.  Dalam  Islam,  konflik  bukanlah  sebagai  tujuan  namun lebih  sebagai  sarana  untuk  memadukan  antara  berbagai  hal  yang  saling bertentangan  untuk  membebaskan  kehidupan  manusia  dari  kepentingan individual  dan  dari  kejelekan-kejelekan,  sehingga  tidak  membiarkan perbedaan-perbedaan itu menjadi penyebab adanya permusuhan. Karena sesungguhnya manusia berasal dari asal yang sama.
6 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di indonesia , (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), 23 7 Ibid, 14.

## 2. Penerapan  Hukum  Adat  Sebagai  Solusi  Konflik  Antar  Kampung
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)
Untuk  dapat  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat, tentunya  harus  diketahui  penyebab  konflik.  Dengan  mengetahui sebabnya,  maka  konflik  diharapkan  segera  bisa  diselesaikan.  Dalam pandangan  teori  konflik  bahwa  masyarakat  selalu  dalam  kondisi perubahan,  dan  setiap  elemen  dalam  masyarakat  memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini  bahwa  masyarakat  disatukan  oleh  ketidakbebasan  yang  dipaksakan. Dengan  demikian,  posisi  tertentu  di  dalam  masyarakat  mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap  posisi yang lain.
Ada  empat  cara  pokok  mengatasi  konflik.  Berikut  adalah keterangan singkat mengenai keempat cara tersebut:
a. Paksaan. Cara ini di lakukkan dengan memaksa para pihak yang bersenngketa untuk mengadakan perdamaian.
b. Arbitrasi. Kata arbitrasi berasal dari bahasa latin arbitratium,yang berarti  keputasn  wasit.Arbitrese  merupakan  prose  untuk mengatasi konflik dengan melalui pihak tertentu ,yaitu arbitrator.
c.  Mediasi,  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  konflik  dengan meggunakan pihak ketiga yang memiliki hubungan baik dengan para pihak yang berkonflik.
d. Negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaiaan konflik atas inisiatif pihak-pihak yang berkonflik.Dalam prose ini,kedua pihak yang  berkonflik  melakukan  pembicaraan  dalam  bentuk  tawar- menawar mengenai syarat-syarat mengakhiri konflik. 8
Berbeda  dengan  para  teoritisi  konflik  di  atas, Collins ,  seorang  ahli sosiologi,  lebih  menekankan  bahwa  konflik  lebih  berakar  pada  masalah individual  karena  akar  toretisnya  lebih  pada  fenomenologis  dan etnometodologi.  Dia  lebih  memilih  konflik  sebagai  fokus  berdasarkan landasan  yang  realistik,  karena  konflik  adalah  proses  sentral  dalam kehidupan sosial. 9 Kedua penyebab konflik tersebut terkesan terlalu rumit untuk  dipahami  dan  kurang  mengarah  secara  langsung  pada  tataran
8 Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 55.
9 Anwar Mulya , Manusia dan Hukum  Kebudayaan di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Djambatan.1998), 76.
konflik  yang  realistis.  Namun  demikian,  secara  umum  penyebab  konflik bisa disederhanakan sebagai berikut:
a. Konflik Nilai. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai.
Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap  manusia  menggantungkan  pikiran,  perasaan,  dan tindakan.  Yang termasuk dalam kategori ini adalah  konflik  yang bersumber  pada  perbedaan  rasa  percaya,  keyakinan,  bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan. b. Kurangnya  Komunikasi.  Kita  tidak  bisa  menganggap  sepele komunikasi  antarmanusia  karena  konflik  bisa  terjadi  hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi  karena  dua  pihak  tidak  dapat  menyampaikan pikiran,  perasaan,  dan  tindakan  sehingga  membuka  jurang perbedaan  informasi  di  antara  mereka,  dan  hal  semacam  ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik. c.  Kepemimpinan  yang  Kurang  Efektif  .  Secara  politis kepemimpinan  yang baik  adalah  kepemimpinan  yang  kuat,  adil, dan demokratis. Namun demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang ideal tidah mudah. Konflik karena kepemimpinan yang tidak efektif  ini  banyak  terjadi  pada  organisasi  atau  kehidupan bersama  dalam  suatu  komunitas.  Kepemimpinan  yang  kurang efektif ini mengakibatkan anggota masyarakat “mudah bergerak”. d. Ketidakcocokan  Peran.  Konflik  semacam  ini  bisa  terjadi  kapan saja dan di mana saja. Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing. e. Produktivitas  Rendah.  Konflik  seringkali  terjadi  karena  out  put dan  out  come  dari  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang  saling berhubungan  kurang  atau  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka di antara mereka.  Kesenjangan ekonomi  di  antara  kelompok masyarakat, termasuk dalam konflik ini. f.  Perubahan  Keseimbangan.  Konflik  ini  terjadi  karena  ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial. g. Konflik  atau  Masalah  yang  Belum  Terpecahkan.  Banyak  pula konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak  terselesaikan.  Tidak  ada  proses  saling  memaafkan  dan saling  mengampuni  sehingga  hal  tersebut  seperti  api  dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa berkobar. 10
10 Nadjemudin, DPRD Sigi Dorong Lembaga Adat Atasi Konflik , dikutip dari h ttp://www.antarasulteng.com/berita/987/dprd-sigi-dorong-lembaga-adat-atasi-konflik diakses  tanggal  14  Mei 2016
Tujuh  penyebab  konflik  di  atas  adalah  penyebab  yang  sifatnya umum,  dan  sebenarnya  masih  bisa  diperinci  lebih  detail  lagi.  Namun demikian,  jika  mencermati  konflik-konflik  yang  terjadi  khususnya masyarakat  Indonesia  akhir-akhir  ini,  paling  tidak  ada  salah  satu penyebab seperti di atas. Dengan mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa berharap bahwa konflik akan bisa dikelola, dan diselesaikan dengan baik.
Setelah  mengetahui  penyebab  terjadinya  konflik,  kini  bisa  dimulai untuk  mencoba  berbagai  alternatif  teoretis  untuk  menyelesaikan  konflik yang tejadi. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:
a. Pencegahan  konflik;  pola  ini  bertujuan  untuk  mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik,
b. Penyelesaian  konflik;  bertujuan  untuk  mengakhiri  kekerasan melalui persetujuan perdamaian,
c.  Pengelolaan  konflik;  bertujuan  membatasi  atau  menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif; d. Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha  membangun  hubungan  baru  yang  relatif  dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan,
e. Transformasi  konflik;  yakni  mengatasi  sumber-sumber  konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif. 11
Berikut  ini  beberapa  strategi-strategi  untuk  mengakhiri  konflik. Setidaknya  ada  sepuluh  strategi  untuk  mengakhiri  konflik,  yakni abandoning atau  meninggalkan  konflik, avoiding atau  menghindari, dominating  atau  menguasai, obliging atau  melayani, getting help atau mencari  bantuan,  humor  atau  bersikap  humoris  dan  santai, postponing atau  menunda, compromise atau  berkompromi, integrating atau mengintegrasikan, problem solving atau  bekerjasama  menyelesaikan masalah. 12 Sementara  itu,  untuk  menyelesaikan  konflik,  secara  teoretis
11 Rangi, Fery, Peran dan Politisasi Lembaga Adat di Kabupaten Sigi , ed. VII, (Studi kasus Lembaga Adat di Kulawi, Jurnal Sejarah dan Budaya, edisi No. 7 Tahun VII, 2012), 27-32.
12 Soerjono  Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di indonesia ,  (Jakarta:  Kurnia  Esa, 1982). 29
ada banyak sekali model, namun dalam tulisan ini hanya akan di sajikan beberapa model saja. Di antaranya adalah sebagai berikut: 13
Pertama,  model  penyelesaian  berdasarkan  sumber  konflik.  Dalam model  ini,  untuk  bisa  penyelesaian  konflik  dituntut  untuk  terlebih  dahulu diketahui  sumber-sumber  konflik:  apakah  konflik  data,  relasi,  nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru  melangkah  untuk  menyelesaikan  konflik.  Setiap  sumber  masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.
Kedua,  model  Boulding.  Model  Boulding  menawarkan  metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri  konflik  sesuai  prosedur.  Menghindari  konflik  adalah menawarkan  kemungkinan  pilihan  sebagai  jawaban  terbaik.  Akan  tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat  memilih  jalan  terbaik  mengakhiri  konflik.  Menaklukkan  adalah pengerahan semua kekuatan  untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap  konflik.  Mengakhiri  konflik  melalui  prosedur  rekonsiliasi  atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.
Ketiga,  model pluralisme  budaya.  Model pluralisme budaya,  dapat membantu  untuk  melakukan  resolusi  konflik.  Misalnya,  individu  atau kelompok  diajak  memberikan  reaksi  tertentu  terhadap  pengaruh lingkungan  sosial  dengan  mengadopsi  kebudayaan  yang  baru  masuk. Inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  asimilasi budaya.  Selain  asimilasi, faktor  yang  bisa  membuat  kita  menyelesaikan  konflik  adalah  akomodasi. Dalam  proses  akomodasi,  dua  kelompok  atau  lebih  yang  mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan  itu  harus  melalui  penyatuan  penciptaan  kepentingan bersama.
Keempat,  model  intervensi  pihak  ketiga.  Dalam  model  ini  ada beberapa bentuk, yakni coercion, arbitrasi, dan mediasi. Coercion adalah model  penyelesaian  konflik  dengan  cara  paksaan,  di  mana  masing- masing  pihak  dipaksa  untuk  mengakhiri  konflik.  Arbitrasi  adalah penyelesaian  konflik  dengan  cara  mengambil  pihak  ketiga  untuk memutuskan  masalah  yang  terjadi,  dan  keputusan  pihak  ketiga  harus dipatuhi  oleh  masing-masing  pihak.  Sementara  itu,  mediasi  berarti  pihak ketiga  hanya  berfungsi  untuk  menjembatani  penyelesaian  konflik  yang terjadi dalam masyarakat.
Dari keempat model peneyelesaian di atas hanyalah sebagian dari berbagai model penyelesaian konflik yang ada. Masih banyak lagi model- model  penyelesaian  konflik  yang  lain.  Namun  demikian,  satu  hal  yang harus  diingat  adalah  setiap  konflik  memiliki  kompleksitas  yang  berbeda- beda  sehingga  tidak  bisa  mengambil  salah  satu  model  untuk  langsung diterapkan  begitu  saja  untuk  menyelesaikannya.  Harus  dipahami  secara sungguh-sungguh  kerumitan  dan  kompleksitas  konflik  yang  akan  dicari jalan keluarnya.
Selain  model-model  penyelesaian  konflik  yang  sudah  ada  secara teoretis di atas, namun harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa  besar  yang  memiliki  keragaman  budaya.  Setiap  budaya  memiliki kearifan-kearifan  tersendiri  dalam  menyikapi  permasalahan  hidup  yang dihadapi,  termasuk  di  dalamnya  kearifan  dalam  menyelesaikan  konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal ( local wisdom ). 14
Konflik-konflik yang tengah berlangsung di wilayah nusantara, baik konflik  vertikal  maupun  konflik  horisontal  telah  menimbulkan  gangguan terhadap  ketahanan  bangsa  dan  negara  karena  cenderung  melebar  ke aspek-aspek kehidupan nasional yang lain, di antaranya gejala pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian warga Indonesia. Ciri
14 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional , (Bandung: Alumni, 1978), 77.
kemajemukan bangsa dan wilayah negara kita yang berbentuk kepulauan harus  diterima  sebagai  kenyataan  objektif  yang  mengandung  potensi konflik.
Cara  penyelesaian  konflik  lebih  tepat  jika  menggunakan  model- model  penyelesaian  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  wilayah  serta budaya  setempat.  Ideal  apabila  penyelesaian  tersebut  dilakukan  atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal  serta  sadar  akan  pentingnya  budaya  lokal  dalam  menjaga  dan menjamin keutuhan masyarakat.
Tradisi  dan  kearifan  lokal  yang  masih  ada  serta  berlaku  di masyarakat,  berpotensi  untuk  dapat  mendorong  keinginan  hidup  rukun dan  damai.  Hal  itu  karena  kearifan  tradisi  lokal  pada  dasarnya mengajarkan  perdamaian  dengan  sesamanya,  lingkungan,  dan  Tuhan. Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal  atau  kearifan  lokal  karena  selama  ini  sudah  membudaya  dalam masyarakat.  Oleh  karena  kearifan  lokal  adalah  sesuatu  yang  sudah mengakar  dan  biasanya  tidak  hanya  berorientasi  profan  semata,  tetapi juga  berorientasi  sakral  sehingga  pelaksanaannya  bisa  lebih  cepat  dan mudah diterima oleh masyarakat.
3. Kendala  dalam  Penerapan  Hukum  Adat  Sebagai  Solusi  Konflik Antar Kampung (Suatu Tinjauan Hukum Islam)
Dari  sudut  pandang  sejarah  dan  budaya,  masyarakat  Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini industrialisasi sudah menjadi  tuntutan  dari  masyarakat  di  era  modernisasi,  namun  tinggal sebagian  kecil  dari  masyarakat  Indonesia  yang  masih  mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari – hari.
Ada  empat  syarat  yuridis  diberlakukan  bagi  eksistensi  hukum  adat dan ini juga merupakan salahsatu kendala yaitu:
a.  Sepanjang masih hidup
Maksudnya,  kita  tidak  semata-mata  melakukan  pengamatan  dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat
setempat  (pendekatan  partisipatif).  Selama  hukum  adat  masih berkembang dalam masyarakat sebagai hukum sehari–hari, maka hukum adat  ini  dapat  digunakan  hakim  sebagai  salah  satu  pertimbangan  saat memutuskan perkara atau masalah.
b.  Sesuai dengan perkembangan masyarakat
Maksudnya,  Syarat  ini  mengandung  resiko  untuk  memaksakan kepentingan  raksasa  atas  nama  perkembangan  masyarakat.  Tidak memberi  peluang  untuk  membiarkan  dinamika  masyarakat  setempat berproses  sendiri  secara  bebas.  Ini  berarti,  hukum  adat  harus  sesuai dengan  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  dan  bukan  hukum yang  berkembang  karena  adanya  perubahan  yang  dilakukan  oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat.
c.  Sesuai dengan prinsip NKRI. Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan  masyarakat  adat  sebagai  dua  antitas  (wujud)  yang  berbeda  dan berhadap–hadapan.
d.  Diatur dalam undang-undang
Maksudnya, pengertian diatur dalam undang- undang berarti bahwa pengaturan  masyarakat  hukum  adat  tidak  harus  dengan  satu  undang- undang  tersendiri,  tetapi  dapat  diatur  dalam  suatu  undang-undang  yang terkait, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang- undang tersebut, di samping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat,  juga  harus  diatur  hak-hak  masyarakat  hukum  adat,  lembaga  yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya. 15
Selain itu yang menjadi kendala dalam penerapan hukum adat ialah kehidupan  masyarakat  yang  berdasarkan  adat  kini  hanya  mengakar dalam  kehidupan  generasi  tua  saja.  Ditambah  lagi  dengan  perubahan zaman  yang  dibarengi  dengan  kemodernisasi,  yang  telah  menyisihkan keseharian  adat  dari  kehidupan  masyarakat,  khususnya  kaum  muda selain  itu  kuatnya  pengaruh  Agama,  dan  tingkat  pendidikan  yang membawa  transformasi  pengetahuan  masyarakat,  dan  akulturasi  budaya
15 Ibid, 99.
yang  didukung  transportasi  dan  teknologi  transportasi  yang  dibawa  oleh penduduk  pendatang.  Faktor  faktor  tersebut  kemudian  menjadikan  apa yang dinamakan adat tergerus dan tergantikan oleh nilai-nilai baru. Hal itu membuat lembaga adat yang selama ini membuat serta
mensosialisasikan aturan yang dibuatnya sendiri terkadang membutuhkan kerjasama  dari  pihak  lain  dalam  upaya  menegakan  aturan  yang  telah dibuat. yang sering terjadi dalam penyelesaian konflik melalui kepala adat adalah  faktor  internal  yang  disebabkan  oleh  saksi  tidak  mau  menjadi saksi, ketidakjelasan konflik dan ketidakjelasan siapa actor dibalik konflik yang terjadi. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak  yang  bersengketa  maupun  pihak  ketiga  di  luar  para  pihak  yang bersengketa.

## 4. Penerapan Hukum Adat sebagai Solusi Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam
menyelesaikan  konflik  yang  terjadi,  namun  konflik  selalu  terjadi dikarenakan dendam yang tidak perna habis diantara pemudah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan nampak jelas bahwa berbagai upaya dalam usaha menyelesaikan konflik di daerah Kabupaten Sigi khususnya di kecamatan dolo telah banyak dilaksanakan. Hanya saja hasil dari semua bentuk penyelesaian konflik tersebut tampak tidak efektif. Penyelesaian konflik yang nuansanya kebanyakan seremonial dan hanya sebatas pada mediasi serta resolusi konflik tetapi tidak dibarengi dengan upaya  penciptaan  perdamaian  melalui  pembangunan  menyebabkan upaya ini tidak juga berhasil.
Kami  selaku  pemerintah  Kecamatan  Dolo  yang  bekerja  sama dengan  pemerintah  desa  telah  melakukan  berbagai  macam  cara untuk  mencegah  terjadinya  konflik,  misalnya  dengan  cara sosialisasi  kepada  semua  masyarakat  khususnya  pemudah disemua  desa  yang  ada  di  kec.  Dolo.  tentang  penerapan  hukum adat  sebagai  solusi  konflik,  maka  kami  pemerinta  daerah  serta mengundang  kepolisian,  pemerintah  desa,  tokoh  masyrakat  dan
tokoh pemudah. Untuk mencari solusi. Dan hasilnya 2 tahun terahir ini  konflik    anata  pemudah  desa  yang    terjadi  dikecamatan  dolo, khususnya di beberapa desa yang sering terjadi konflik mulai redah sedikit  demi  sedikit,  seperti  desa  tulo,  karawana,  langaleso  dan kotarindau sudah mulai  berkurang. 16
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  konflik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  baik  kabupaten  ataupun  kecamatan  yang bekerjasama  dengan  aparat  keamanan  masih  sebatas  penyelesaian berdasarkan  pendekatan  hukum  dan  lebih  konvensional.  Pertemuan  dan mediasi  yang  dibangun  oleh  aparat  pemerintahan  nampaknya  hanya melibatkan pihak-pihak bertikai dengan orang tua masing-masing. Dengan perspektif  semacam  ini  pemerintah  daerah  menganggap  masalah  konflik di  Sigi  hanya  sebagai  kriminalitas  biasa  sehingga  menggantungkan proses penyelesaiannya di depan kepolisian dan hanya melibatkan kedua belah  pihak.  Cara  pandang  semacam  itu  menunjukkan  penyederhanaan terhadap  apa  yang  terjadi  di  daerah  tersebut.  Selain  itu  anggapan  atas adanya  provokator  dalam  artian  pihak-pihak  yang  menjadi  pendorong terjadinya  konflik  berkepanjangan  menunjukkan  bahwa  introduksi kekerasan  di  daerah  ini  berlangsung  melalui  tangantangan  pihak  luar. Meski dugaan ini agak sumir, tetapi jika ditelisik lebih jauh dari perspektif dan  kacamata  keamanan  wilayah,  dugaan  adanya  pihak-pihak  yang memainkan  konflik  di  Sigi  cukup  beralasan.  Ada  rentetan  peristiwa  dan kejadiankejadian politik yang seringkali mengiringinya.
Dalam  hal  ini  pelibatan  kelembagaan  adat  menjadi  penting, terutama  di  dalam  menetapkan  sanksi  yang  diterapkan  bagi  pelanggar kesepakatan. Tentu saja masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana peran kelembagaan adat dalam penyelesaian konflik Berikut ini beberapa contoh  hukum  adat  yang  diberlakukan  dibeberapa  desa  yang  ada  di Kecamatan Dolo yaitu:
Beberapa sanksi yang disebutkan dalam hukum adat yaitu antara lain  ditenggelamkan,  dibuang  dari  kampung,  dikucilkan  dari masyarakat, dan mengganti atau membayar denda berupa hewan serta  perlengkapan  adat.  Dalam  Atura  Nuada  (hukum  adat)
16 Kamus lawi, Camat Dolo, “ wawancara ”, diruangan Camat Dolo pada  tanggal  5 Agustus 2016
terdapat  hukuman  bagi  pelanggar  norma  adat  dengan  kategori berat (sala kana), pelanggar dengan kategori sedang (sala baba), dan  pelanggar  norma  adat  kategori  ringan  (sala  mbivi).  Adapun bentuk  sanksi  adat  yang  disepakati,  antara  lain  mulai  dari  diusir dari  kampung  halaman,  hingga  membayar  denda  berupa  hewan ternak atau benda berharga lainnya. 17
Semua  hasil  perjanjian  hukum  adat  yang  telah  disepakati  telah disosialisasikan  di  semua  desa  yang  ada  di  kecamatan  dolo  serta selanjutnya  kekecamatan  lainnya  yang  sering  terlibat  konflik  seperti kecamatan  marawola,  dan  gumbasa.  Dengan  demikian  hukum  nuada  ini mulai diberlakukan secara umum disemua wilayah kabupaten sigi.

## 5. Apa Unsur Pembentukan Adat di Kecamatan Dolo?
Jika  kita  melihat  sejarah  bahwa  unsur  pembentukan  hukum  adat secara  umum  di  kabupaten  sigi  dan  secara  khusus  di  kecamatan  dolo tidaklah  lepas  dari bentuk-bentuk pelanggaran  yang  kemudian  diatur dalam  hukum  adat  itu  sendiri,  contoh,  perzinahan,  pencurian, penganiayaan,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penghinaan,  penipuan, hingga pencemaran nama baik.
6. Siapa yang Menerapkan Hukum Adat  di Kecamatan Dolo?
Banyak  upaya  telah  dilakukan  aparat  keamanan,  pemerintah  dan masyarakat sendiri untuk mengakhiri seringnya kejadian bentrok tersebut. Pemerintah  daerah  selalu  melakukan  pertemuan  dengan  warga  yang terlibat  bentrok  dan  selanjutnya  ada  penandatanganan  di  secarik  kertas berintikan  kesepakatan  damai.  Namun  beberapa  hari  kemudian  bentrok serupa terjadi di tempat yang sama dengan melibatkan orang-orang yang itu-itu juga.Aparat keamanan sering dituding lambat tiba di lokasi bentrok sehingga  tawuran  telah  merembet  ke  mana-mana.  Petugas  keamanan juga kerap dituding kurang tegas karena melepaskan pelaku bentrok yang telah  ditangkap.  Padahal  polisi  berkali-kali  mengancam  akan  menindak tegas  pelaku  bentrok  yang  kedapatan  membawa  senjata  tajam  atau senjata api rakitan.
17 Jamanudin, anggota adat, “ wawancara ”, diwawancarai pada tanggal  5 Agustus 2016
Terus  berlangsungnya  bentrok  antarwarga,  tentu  saja  membuat pemerintah, tokoh masyarakat dan aparat keamanan berpikir keras untuk mengakhirinya. Maka peran hukum adat sangat dibutuhkan dalam rangka mengurangi  terjadinya  bentrok  antarwarga  dan  tindakan  kriminalitas  di masyarakat.
Sebenarnya  hukum  dan  sanksi  adat  itu  bertujuan  menjunjung kearifan  lokal  di  Kecamatan  Dolo  yang  merupakan  salah  satu daerah  rawan  terjadinya  konflik.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga bertujuan  untuk  menegakkan  budi  pekerti  dan  menghindari tindakan  tak  terpuji  lainnya.  Akan  tetapi  kami  peran  dari  sanksi adat tersebut mulai pudar karena hukum yang diberlakukan yaitu hukum uud dasar 1945. 18
Dalam wawancara lain anggota adat menginginkan agar pemerinta lebih  menekankan  untuk  ditegakkan,  mengingat  peran  adat  sangat berpengaru,   karena  hukum  adat  yang  ada  di  Kecamatan  Dolo  belum diterapkan  secara  menyeluruh  hanya  bebepara  desa  yang  menegakan hukum  adat  tersebut  yaitu  Desa  Karawana,  Desa  Soulowe  dan  Desa Kotarindau.
Kami selaku pemerintah  Desa Karawana menerapkan sanksi adat yang ada serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada. Dengan cara  menegakan  sanksi  tersebut  ketika  ada  warga  saya  yang memulai  atau  menghasut,  dan  sanksi  adat  yang  kami  tegakan bukan  hanya  persoalan  konflik  akan  tetapi  persoalan  perzinaan, pencurian  ini  kami  tegakan  dengan  sanksi  membayar  denda  yang disesuaikan dangan kerugian. 19
Dari hasil penelitian bahwa ke 3 desa tersebut menerapkan hukum adat  yang  berlaku,  akan  tetapi  sifatnya  hanya  tingkat  desa,  salah  satu hukum  ada  yang  mereka  terapkan  yaitu  ketika  terjadinya  konflik.  Yang mana  ketika  ada  warga  masyarakat  yang  memulai  membuat  keributan akan  didenda  dengan  2  ekor  kambing  jantan.  Akan  tetapi  masyarakat lebih menekankan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik.
Kami  meniginkan  agar  pemerintah  kecamatan  dolo  untuk menegakan  hukum  dan  sanksi  adat  diberlakukan  secara menyeluruh  dikecamatan  dolo,  mengingat  konflik  yang  terjadi nantinya. 20
18 Jamanudin, anggota adat “ wawancara ”, tanggal  5 Agustus 2016
19 Rahman, kepala desa karawana “ wawancara ”, tanggal  5 Agustus 2016
20 Jamanudin, anggota adat “ wawancara ”, tanggal  5 Agustus 2016

## 7. Pendekatan Apa yang Digunakan dalam Menerapakan Hukum Adat di Kecamatan Dolo?
Konflik  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  kecamatan  dolo sudah  menjadi  hal  yang  biasa  terjadi,  konflik  hampir  dibeberapa  desa yang  ada  sering  mengalami  konflik  diantaranya  desa  kabobona, kotarindau, langaleso, kotapulu, potoya, solowe, karawana, dan desa tulo. Konflik yang terjadi hanya bergilir di desa-desa tersebut.
Untuk  mencegah  terjadinya  konflik  perlu  diadakanya  pendekatan yaitu  dengan  pendekatan  adat  dan  keagamaan.  Secara  umum kepada masyarakat, khususnya pemudah dengan cara mengadakan  dialog  dengan  pemuka-pemuka  adat,  tokoh  agama, kepolisian dan pemerintah desa yang ada di kecamatan dolo guna menghasilkan  kesepakatan  yang  bertujuan  untuk  penyelesain konflik, berupa sanksi-sanksi yang akan diterimah. Selain itu secara keagamaan  kami  selaku  pemerintah  menganjurkan  untuk melakukan hal-hal yang positif misalnya megikuti majelis ta’lim dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius. 21
Banyak  langka-langka  yang  telah  ditempu  pemerintah  kecamatan dan pemerintah desa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, dianatara langka-langka tersebut yaitu mengadakan pertemuan dengan
mengundang  seluruh  tokoh-tokoh  yang  berpengaru  didesa  tersebut, aparat  keamanan,  dan  pemudah-pemudah  yang  ada  didesa  tersebut. Untuk  mencarikan  solusi  agar  konflik  yang  terjadi  tidak  menyebar  lebih luas  dan  mengakibat  korban  jiwa.  Selain  itu  tujuan  pertemuan  tersebut untuk  mengambil  keputusa  tegas,apabila  nantinya  terjadi  konflik  maka pihak  yang  memulai  akan  ditindak  tegar  oleh  aparat  kemanan  dan pemerintah  melalui  hukum  adat  yang  telah  disepakati  dalam  pertemuan. semua desa tidak akan membantu mereka yang melakukan tawuran.
Kurangnya  kesadaran  akan  pendidkan,  menyebabkan  anak  akan mudah putus asa, akibatnya  anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk  memilih  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk  bagi  dia,  untuk mencegah  terjadinya  konflik/tawuran  antar  pemuda  khususnya  di kecamatan  dolo  diperlukan  kesadaran  dari  semua  pihak  bahwa  tawuran
21 Soulowe, Kapala Desa “wawancara”, kantor desa, tanggal 7 Agustus 2016
yang  semakin  berlarut  akan  memberikan  dapak  yang  negatif  terhadap perkembangan baik itu pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.
Seiring  dengan  berlanjutnya  krisis  tersebut,  akhirnya  pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap mampu menjadi salah satu alternatiff yang  dapat  menetralisir  gejolak  diatas,  dengan  melahirkan  kembali konsep  lama  pembangunan  ekonomi  kerakyatan.  Kebijakan  ini  pada gilirannya  diharapkan  dapat  merubah  watak,  budaya  dan  integritas bangsa  dalam  rangka  menuju  sebuah  kehidupan  yang  modern.  Akan tetapi, ide untuk mewujudkan modemisasi ditengah heterogenitas budaya bila  tetap  dengan  pola  memaksakan  kehendak  tersebut  sudah  barang tentu  akan  menyebabkan  timbulnya  konflik  yang  tidak  akan  dapat dihindarkan.
Hal  ini  dikarenakan  sistem  sosial  dan  sistem  budaya  setiap masyarakat yang sedang “berkembang” merupakan suatu ajang (medan) pertempuran  yang  abadi,  di  mana  kekuatan  modernitas  dan  tradisi bertemu.  Pada  akhirnya,  konflik  ini  akan  melahirkan  ketegangan- ketegangan, ketidak mufakatan dan ketidak seimbangan diantara individu atau kelompok yang semula bersatu, mufakat dan seimbang ( equilibrium ).

## 8. Kendala yang Menghambat Penerapan Hukum Adat  di Kecamatan Dolo ?
Secara  khusus  setiap  desa  dikabupaten  sigi  memiliki  hukum  adat istiadat  yang  berbeda-beda  namun  secara  umum  memiliki  garis  besar atau persamaan dalam beentuk sanksi atau peraturan lainya.
Selama  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  mematuhi hukum  positif  (misalnya  perdes)  sehingga  kami  selaku  pemerinta desa  penerapan  hukum  adat  dinilai  salah  satu  langka  tepat  untuk mengurangi  perbuatan  tak  terpuji  ditengah  masyarakat.  Selain  itu Hukum  dan  sanksi adat  sebenarnya ditanah  kaili  sebenarnya juga telah berlaku sebelum masuknya agama atau sebelum penjajahan bangsa  asing  di  sulawesi  tengah.  Sehingga  Di  harapkan  semua lapisan  masyarakat,  pemerintah  dan  aparat  keamanan  berharap penerapan  hukum  adat  itu  bisa  menciptakan  kerukunan  antar warga. 22
22 Jamanudin, anggota adat “ wawancara ”, tanggal  5 Agustus 2016
Dalam  kasus-kasus  konflik  kekerasan  di  Kecamatan  Dolo, rangkaian  penyelesaian  konflik  kekerasan  tidak  diikuti  oleh  penegakan hukum  yang  tegas  dan  berkeadilan  ditandai  dengan  munculnya pandangan  masyarakat  di  kedua  kelompok  yang  menganggap  bahwa dalam  berbagai  kasus  kekerasan  tidak  ada  pelaku  yang  ditindak  secara adil  bahkan  ada  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku yang  akan  ditindak  karena  adanya  jaminan  dari  pihak-pihak  tertentu terhadap pelaku. Masyarakat menengarai bahwa hukum dan sanksi adat tidak ditegakan secara menyeluruh di kecamatan dolo. Dan di tambah lagi sikap  polisi  tidak  memahami  penegakan  hukum  yang  bersifat afirmativ (keberpihakan  terahadap  kasus  yang  bersifat  khusus).  Aparat  juga seringkali  dinilai  telah  melakukan  pembiaran  atas  keadaan  yang didasarkan  pada  tidak  konsistenan  menjalankan  Maklumat  tentang Larangan  Membawa  Senjata  Tajam  dan  Benda-Benda  Berbahaya Lainnya,  hal  itu  dibuktikan  dengan  terjadinya  kasus  kekerasan  yang berulang-ulang.  Tidak  ada  pemberian  efek  jera  terhadap  para  pelaku kekerasan.
Selain  itu  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  dan sanksi  adat  adalah  kesadaran  masyarakat    yang  minim,  kurangnya sosialisasi tentang adat itu sendiri kepada masyarakat, tentang pentingnya penegakan  adat,  kurangnya  kerja  sama  antara  pemerintah  kecamatan dan tokoh-tokoh adat yang ada di setiap desa.

## C.  Penutup
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hasil analisis  menunjukkan  bahwa  akar  konflik  kekerasan  yang  bernuansa konflik antardesa dan antar kampung yang selama ini terjadi di Kabupaten Sigi  adalah  ketidakjelasan  batas  wilayah  antar  desa  dan  antar  kampung sebab dilatar belakangi sejarah, transformasi kekerasan yang berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, rendahnya penegakan hukum aparat dalam  menyelesaikan  persoalan  kriminalitas  biasa  yang  melibatkan personal,  tingginya  angka  pengangguran,  terjadinya  pergeseran  skala
konflik kekerasan yang sifatnya personal menuju konflik komunal, kurang tersedianya  ruang  publik  sebagai  ruang  akspresi  generasi  muda  serta kurangnya pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif, dan bias informasi dan distorsi informasi, dan adapun upaya penyelesaian konflik  yang  selama  ini  ditempuh  melalui  upaya  rekonsiliasi  dengan menempuh  jalur  pertemuan  formal  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat  dan  pemerintahan  setempat  tidak  dapat  menyelesaikan konflik yang terjadi antar desa dan antar kampung. Meski demikian salah satu  model  penyelesaian  konflik  yang  dianggap  cukup  efektif  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  adat,  bentuknya  adalah  kesepakatan damai  dengan  menetapkan  sanksi  adat  yang  akan  diterapkan  kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan. Model ini bisa berhasil dengan syarat kelembagaan adat di setiap desa di Kabupaten Sigi harus aktif dan keanggotaan  atau  pemangku  adatnya  adalah  tokoh  yang  memiliki kharisma  dan  paling  dipatuhi  oleh  warga  dan  sebisa  mungkin  terbebas dari determinan politik di Kabupaten Sigi.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bandung: 1978.
Anwar , Mulya, Manusia dan Hukum  Kebudayaan di Indonesia .  Jakarta:
Penerbit Djambatan.1998
Bushar, Muhammad, Asas – Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar , cet. II,
Jakarta: Pradya Paramitha, 2002.
Daud  Ali,  Muhamad, Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2003.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Dewi, Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
Fery  ,  Rangi, Peran dan Politisasi Lembaga Adat di Kabupaten Sigi ,  ed. No. VII, (Studi Kasus Lembaga Adat di Kulawi), Jurnal Sejarah dan Budaya , 2012 .
Komariah,  D.  Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  Alfabeta, 2010.
Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
Matthew  B.,  Miles,  A.Michael  Huberman, Analisis Data Kualitatif Metode Baru , cet.I, Jakarta: UI Press, 1992. Nadjemudin. “DPRD Sigi Dorong Lembaga Adat Atasi Konflik” dikutip dari http://www. antarasulteng.com/berita/987/dprd-sigi-dorong- lembaga-adat-atasikonflik diakses tanggal 14 Mei 2016
Nasution.    S, Metode Research Penelitian Ilmiah ,  cet.  VII,  Jakarta:  Bumi
Aksara, 2004.
Soejono  Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di indonesia. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.
Soejono,  Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan , Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Suharsimi,  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ,
Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Surahmad,  Winarno, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 1978.
Wirawan, Konfilk Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, Dan Penelitian , Jakarta: Salemba Humanika, 2010
Yahya, Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.