Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 32-50. Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Kepemilikan Merek Geprek Bensu Antara Beny Sujono dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/PDT.Sus-HKI/2020)
Legal Analysis of Ownership of the Geprek Bensu Mark Between Beny Sujono and Ruben Onsu (Study of Supreme Court Decision No. 576 K/PDT.Sus-HKI/2020)

## Akbar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: akbarari8713@gmail.com

## Guswan Hakim
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: guswan_hakim@yahoo.com
Jabalnur Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: jabal.nur@uho.ac.id
Abstract: In the case of the Bensu Mark at the Central Jakarta District Court, Ruben Onsu as the owner of the rights and the first to file for the “BENSU” mark, which has been applied for since September 03 2015 and registered on June 07 2018, and gets protection until the date  of  03  September  2025,  however,  in  the  Jakarta  District  Court  Decision  Number: 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, ordered the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. Directorate General of Intellectual Property and Rights  cq.  The  Directorate  of  Marks  and  Geographical  Indications  to  carry  out  the cancellation of marks in the name of RUBEN SAMUEL ONSU, namely by crossing out the registration of these marks from the Indonesian Trademark Register, with all the legal consequences. This paper focuses on the principles of protection of trademark rights in Indonesia in the judge's consideration of the Bensu trademark dispute case between Ruben Samuel  Onsu  and  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono,  and  the  judge's  considerations  in deciding the Bensu trademark dispute case between Ruben Samuel Onsu and PT Ayam Geprek Benny Sujono. , has complied with the principles of protection of trademark rights in Indonesia and what are the legal consequences of the court decision Number 56/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, between Ruben Samuel Onsu and PT Ayam Geprek Benny Sujono over the dispute over the Bensu brand between Ruben Samuel Onsu and PT Ayam Geprek Benny Sujono which basically have similarities for similar goods.

## Keyword: Legal Principles; Protection; Mark
Abstrak: Dalam perkara Merek Bensu di PN Niaga Jakarta Pusat Ruben Onsu sebagai
pemilik  hak  dan  pendaftar  pertama  ( First  to  File )  atas  merek  “BENSU”,  yang  telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025, Namun Dalam Putusan PN Niaga Jakarta Nomor: 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, memerintahkan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  cq. Direktorat  Jenderal  Hak  Dan  Kekayaan  Intelektual  cq.  Direktorat  Merek  Dan  Indikasi Geografis  untuk  melaksanakan  pembatalan  merek-merek  atas  nama  RUBEN  SAMUEL ONSU  yaitu  dengan  mencoret  pendaftaran  merek-merek  tersebut  dari  Daftar  Merek Indonesia, dengan segala akibat hukumnya. Tulisan ini memfokuskan pada prinsip-prinsip perlindungan  Hak  merek  di  Indonesia  dalam  pertimbangan  hakim  terhadap  perkara sengketa merek Bensu antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek Bensu antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, telah sesuai prinsip-prinsip perlindungan Hak  merek  di  Indonesia  serta  Apakah  akibat  hukumnya  putusan  pengadilan  Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono atas sengketa merek Bensu antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Kata kunci: Prinsip Hukum; Perlindungan; Merek

## PENDAHULUAN
Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan perdagangan  barang  dan  jasa  melintasi  batas  wilayah  negara.  Oleh  karena  itu  mekanisme pendaftaran  merek  internasional  menjadi  salah  satu  sistem  yang  seharusnya  dapat dimanfaatkan  guna  melindungi  merek  nasional  di  dunia  internasional.  Sistem  pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.
Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya pelindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek  suara,  merek  tiga  dimensi,  merek  hologram,  yang  termasuk  dalam  kategori  merek nontradisional  tersebut.  Selanjutnya,  beberapa  penyempurnaan  untuk  lebih  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  pemohon  merek.  Untuk  lebih  memudahkan  bagi  pemohon dalam melakukan pendaftaran merek telah dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek.
Merek sebagai tanda pembeda produk usaha antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek sendiri adalah merupakan salah satu hasil karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa dan karsa. Hasil
karya ini dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan dengan biaya yang tak sedikit. 1 Dengan merek tersebut menjadi suatu produk menjadi lebih berkualitas. Akan tetapi, merek  dibangun  dan  dikembangkan  oleh  suatu  perusahaan  bisnis.  Merek  tersebut dikembangkan  untuk  menjaga  reputasi perusahaan agar tetap terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Karena terkadang sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan sering kali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. 2
Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen  terhadap  merek,  dimana  konsumen  bersedia  melakukan  apa  saja  demi mempertahankan merek pilihannya. 3 Perilaku konsumen tersebut membuat persaingan usaha antar perusahaan tumbuh dengan baik. Perilaku konsumen yang loyalitas akan suatu merek yang sudah terkenal membuat perusahaan melakukan berbagai usaha terutama promosi agar supaya  mereknya  menjadi  merek  yang  terkenal.  Tingginya  biaya  promosi  membuat  setiap perusahaan melakukan berbagai strategi untuk memperkenalkan merek produknya.
Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  mewajibkan  merek  untuk  didaftarkan.  Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan haknya pada merek produk dagangannya.
Hukum  merek  berfungsi  melindungi  pemilik  merek  dari  pihak  lain  yang  hendak mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur ( unfair competition ). Dengan adanya Udang- undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  diharapkan  dapat memenuhi kebutuhan para pedagang atau pengusaha atas adanya perlindungan terhadap hak kekayaan  intelektual  (dalam  hal  ini  merek)  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa  sebagai komoditi dagang.
Merek  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal  untuk  membedakan  hasil  produksi  yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Pada fungsi ini  merek  memberikan  suatu  tingkat  informasi  tertentu  kepada  konsumen  mengenai
1 Farida Hasyim, Hukum Dagang . Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 189.
2 Eddy Damian, dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar) , Bandung: Alumni, 2003, hlm. 131.
3 Insan Budi Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke Masa , Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 91.
barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek  semakin  tinggi  nilainya.  Merek  yang  didukung  dengan  media  periklanan  membuat pengusaha  memiliki  kemampuan  untuk  menstimulasi  permintaan  konsumen  sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif ( competitive advantage ) dan keunggulan kepemilikan ( ownership advantages ) untuk bersaing di pasar global.
Manfaat merek yang amat besar tersebut meningkatkan jumlah merek yang beredar, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan banyak konflik dan sengketa  baik  terkait  barangnya  maupun  terkait  merek  itu  sendiri.  Munculnya  kasus-kasus dibidang  merek  seperti  meniru,  menjiplak,  memalsu,  menyalin,  menerjemahkan  atau membonceng  ketenaran  merek  orang  lain  yang  dianggap  sebagai  perbuatan:  1)  Pemalsuan ( fraud ),  2)  Penyesatan  ( deception,  misleading ),  3)  Memakai  merek  orang  lain  tanpa  hak ( unauthorized  use ),  4)  Persaingan  curang  ( unfair  competiton ),  serta  perbuatan  mencari kekayaan secara tidak jujur ( unjust enrichment ) didorong keinginan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara melanggar hukum.
Apabila  produsen  barang  tersebut  ingin  merek  yang  diciptakannya  terhindar  dari konflik  dan  sengketa  tersebut,  maka  merek  tersebut  harus  didaftarkan  dalam  daftar  umum merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam daftar umum merek, maka pemilik merek akan memperoleh perlindungan atas merek atau hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara. Untuk  jangka  waktu  tertentu  dia  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberi  izin kepada  seseorang,  beberapa  orang  secara  bersama-sama,  atau  badan  hukum  untuk menggunakannya. Sedangkan, perlindungan terhadap merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.
Perlindungan  merek  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  hukum  merek. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  merek  terhadap  merek  merupakan pengakuan  terhadap  keberhasilan  pemilik  merek  dalam  menciptakan image eksklusif  dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan penjualan produk-produknya secara langsung.
Dalam perkara merek Bensu di PN Niaga Jakarta Pusat Ruben Onsu sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama ( First to File ) atas merek “BENSU”, yang telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal  03 September  2025, Dalam  Putusan Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat
Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, memerintahkan Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  cq.  Direktorat  Jenderal  Hak  Dan  Kekayaan Intelektual  cq.  Direktorat  Merek  dan  Indikasi  Geografis  untuk  melaksanakan  pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek, dengan segala akibat hukumnya.
Putusan PN Niaga Jakarta Pusat dianggap sebagai keputusan yang bertolak belakang dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  (“UU  MIG”)  yang  menyatakan  bahwa  hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Ruben Onsu selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem First to File , maka  diberikan  hak  eksklusif  sebagai  merek  yang  lebih  dahulu  didaftar  atau  dilakukan permohonan  pendaftarannya  untuk  menggunakan  merek-merek  yang  mengandung  kata “BENSU”  secara  tegas  dalam  Pasal  3  Undang -Undang  MIG  mengatur  mengenai  pendaftar pertama ( First to File ), yang menyatakan: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Selain itu, sistem First to File ditegakkan asas ” Prior in Tempora Nelior in Jure ” yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian maka Ruben Onsu sebagai pendaftar pertama hak atas  merek “BENSU”  di Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul “Analisis Hukum Kepemilikan Merek Geprek Bensu Antara Beny Sujono dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/Pdt.Sus- Hki/2020).”

## METODE PENELITIAN
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan Cara  mengkaji  berbagai  teori  hukum  dan  konsep  hukum  yakni  konsep  HAKI,  Merek,  Sistim pendaftaran merek, itikad baik dalam pendaftaran merek, perkembangan merek di dunia dan di Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHANSAN

## Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Merek di Indonesia

## Prinsip National Treatment
Berdasarkan  prinsip  ini  maka  pemilik  hak  atas  kekayaan  intelektual  asing  harus  diberi perlindungan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Prinsip National Treatment ini  dalam  persetujuan  TRIPs  tertuang  dalam  Pasal  3  dimana  dalam  penerapan  prinsip  ini dikaitkan dengan pemberian terhadap merek terkenal bahwa semua negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal asing sama dengan memberikan perlindungan pemilik merek terkenal dari warga negara yang bersangkutan.

## Prinsip Most Favoured Nation (MFN)
Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip non diskriminasi artinya antara pemilik HKI asing dari suatu  negara  memperoleh  perlindungan  yang  sama  dibandingkan  dengan  pemilik  HKI  dari negara peserta yang lain (pihak asing lain) atau dengan kata lain tidak boleh ada perlakuan kepada pihak asing yang berasal dari suatu negara lebih baik dari pada perlakuan terhadap pihak  asing  dari  negara  lain.  Prinsip  MFN  ini  tertuang  dalam  Pasal  4  TRIPs  bahwa  dengan mempertimbangkan  perlindungan  kekayaan  intelektual,  setiap  keuntungan,  kemurahan, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus diberikan langsung tanpa syarat kepada warga negara dari seluruh anggota peserta.

## Prinsip Transparancy
Dalam prinsip ini semua negara anggota berkewajiban untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan atas hak kekayaan  intelektual  (HKI).  Ketentuan  ini  terdapat  dalam  Pasal  63  Ayat  (1)  TRIPs  bahwa peraturan dan perundang-undangan serta putusan yudisial akhir yang diberlakukan di negara anggota  sehubungan  dengan  permasalahan  pokok  pada  persetujuan  (kegunaan,  cakupan, akuisisi, pemberlakuan dan pencegahan penyalahgunaan atas hak kekayaan intelektual) harus diumumkan  atau  bilamana  pelaksanaan  pengumuman  tersebut  tidak  dapat  dibuat  secara umum, dalam bahasa nasional, dalam cara yang memungkinkan pemerintah dan pemegang HKI dapat bekerja sama. Perjanjian mengenai masalah pokok dalam persetujuan ini yang berlaku antara pemerintah dan badan pemerintah dari anggota dan pemerintah atau badan pemerintah dari  anggota  atau  badan  dari  anggota  lainnya.  Berdasarkan  prinsip  transparansi  ini,  maka negara-negara  anggota  harus  terbuka  dalam  ketentuan  perundang-undangannya  mengenai
perlindungan  merek  terkenal  sebagai  upaya  mencegah  penyalahgunaan  hak  atas  kekayaan intelektual  termasuk  hak  atas  merek  terkenal  demikian  pula  dalam  menegakkan  peraturan perundang-undangannya.
Prinsip  Deklaratif  ( First  to  use )  dan  Prinsip  Konstitutif  ( First  To  file )  dalam  Lingkup

## Pendaftaran Merek
Pada  Pendaftaran  atas  merek  terdapat  dua  sistem  yang  dikenal  dalam  proses  pendaftaran merek, yaitu sistem dengan prinsip deklaratif ( first to use ) dan sistem dengan prinsip konstitutif ( First to File ). Pada sistem deklaratif sendiri berfokus pada pemakai pertama ( first to use ).
Dengan  prinsip  pihak  yang  paling  pertama  menggunakan  suatu  merek,  dialah  yang dianggap  berhak  menurut  hukum  atas  merek  yang  bersangkutan.  Pendaftaran  tersebut dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftar adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi hukum dapat dikatakan jika, dia adalah pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya. Namun sebaliknya dalam sistem pendaftaran deklaratif pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, sehingga  tidak  ada  kewajiban  untuk  mendaftarkan  merek.  Pendaftaran  atas  merek  pada dasarnya  hanya  bertujuan  untuk  pembuktian,  bahwa  pendaftar  merek,  adalah  pemakai pertama dari merek yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan pemakai pertamalah yang berhak atas hak kepemilikan merek tersebut. 4

## Prinsip First to File
Sistem First  to  File dapat  diartikan  bahwa  pendaftaran  suatu  merek  hanya  akan  diberikan kepada pihak  yang  lebih dahulu  mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, serta Negara dalam hal ini pemerintah tidak memberikan fasilitas pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis, disitu letak perlindungan hukumnya.
Pada  sistem  konstitutif  ( first  to  file ),  hak  atas  merek  diperoleh  melalui  pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran ( requerid by registration ). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum. 5 Sedangkan pada sistem deklaratif
4 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata I, Himpunan Keputusan Merek Dagang , Bandung: Alumni, 1997, hlm. 33.
5 Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Jakarta: Grafindo Media, 2013, hlm. 331.
( first to use ) titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek  maka  pemakai  pertama  merupakan  yang  berhak  menurut  hukum  atas  merek  yang bersangkutan.  Jadi  pemakaian  pertama  yang  menciptakan  hak  atas  merek,  bukan  karena adanya pendaftaran. 6

## Prinsip Konstitutif
Secara normatif prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan suatu Hak atas Merek adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan didaftarkannya merek tersebut, pemilik merek memiliki hak- hak berikut: 7
a. Hak  untuk  menggunakan  atau  mengizinkan  orang  lain  untuk  menggunakan mereknya;
b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan
c. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.
d. Urgensi  pendaftaran  merek  di  Indonesia  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang mendaftarkan  mereknya,  artinya  bahwa  hak  atas  merek  lahir  sejak  tanggal penerimaan permohonan ( filing date ) merek, pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI. 8
Setelah  terdaftar  dalam  daftar  umum  merek  Indonesia,  pemilik  merek  mendapat pengukuhan  pendaftaran  merek  dengan  diterbitkannya  sertifikat  hak  atas  merek,  sehingga sertifikat hak atas merek yang terdaftar berguna sebagai alat perlindungan hukum sebagaimana berikut: 9
6 OK,  Saidin, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) ,  Jakarta:  Grafindo  Media, 2011, hlm. 36.
7 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia , Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 56.
8 “ Fungsi Pendaftaran Merek ”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI, http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek, diakses pada tanggal  Diakses Online pada tanggal 3  Juni  2019,  dalam  Rizky  Firdani  Ramadhan ,  “ Persamaan  pada  Pokoknya  dengan  Merek  Kadaluarsa Sebagai Dasar Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Smg) ”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 24.
9 Ibid ., hlm. 24-25.
a. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang didaftarkan;
b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dan dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis;

## Prinsip Merek Memiliki Kemampuan untuk Membedakan atau Daya Penentu
Perlindungan merek diberikan bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku  jujur  dalam  kegiatan  perdagangan,  namun  produk  yang  dihasilkan  produsen  dapat diidentifikasikan  berdasarkan  sumber  asalnya.  hal  terpenting  yang  menjadi  tujuan  hukum merek  bahwa  setiap  tanda  yang  digunakan  sebagai  merek  memiliki  kemampuan  untuk membedakan atau memiliki daya penentu terhadap barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Prinsip merek memiliki kemampuan untuk membedakan atau memiliki daya penentu terhadap barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya diatur dalam ketentuan Article 15 TRIPs sebagai berikut: 10
Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on  distinctiveness acquired  through use.  Members  may  require,  as  a  condition  of registration, that signs be visually perceptible.
Di Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis yang dalam pasal 1 angka 1 menentukan “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Jadi terdapat elemen Merek yakni:
1. Tanda;
2. Daya pembeda;
10 “ Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights ”, World  Trade  Organization, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.html, diakses pada tanggal 10 April 2021.

## 3. Digunakan untuk kepentingan perdagangan barang dan jasa.
Ketiga  elemen  merek  tersebut  sangat  penting  untuk  diperhatikan  agar  suatu  merek mendapatkan perlindungan Hukum karena tanpa ketiga elemen tersebut di atas sangat sulit suatu merek. Mendapatkan pengakuan sebagai pemilik merek.

## Prinsip Itikad baik
Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah  perlunya  itikad  baik  ( good  faith )  dari  pendaftar.  Berkaitan  dengan  itikad  tidak  baik, berdasarkan  Undang-Undang  Merek  yang  menganut  asas First  to  File System bahwa  hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum.
Asas itikad baik ( good faith ) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. 11 Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik  adalah  melaksanakan  perjanjian  dengan  mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan. 12
Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsiderans Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: ” The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized ”. Selain itu dalam UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) Pasal 1.7. dinyatakan “ each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade” and “the parties may not exclude or limit their duty ”. 13
Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan  pada  setiap  perjanjian.  Dalam  mendaftarkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). Prinsip itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang berbunyi; “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dimana dalam penjelasannya dikatakan:
“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya sec ara layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat  apa  pun  untuk  membonceng,  meniru,  atau  menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak  lain  itu  atau  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang,  mengecoh,  atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan
11 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet .XXVIII, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 41.
12 Ibid . 13 Cindawati, “ Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional ” , Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, hlm. 191.
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.” 14
Undang-Undang dan/atau BW tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang itikad baik ( to goeder trouw; good faith ). Terdapat beberapa definisi tentang itikad baik, seperti menurut Black’s Law Dictionary adalah:
“ Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual’s personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determinded by his protestations alone . ... In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention  to  defraud,  and  generally  speaking,  means  being  faithful  to  one’s  duty  or obligation ”. 15
Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia menyatakan goede trouw adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum. 16 Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 ( Nederlandse Jurisprudentie ) memberikan rumusan terhadap goede trouw adalah “ volgens de eisen van redelijkheid and billijkheid ” artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. 17 P.L. Werry menerjemahkan redelijkheida dalah rasional, yaitu dapat diterima oleh nalar dan akal sehat, sedang billijkheid adalah patut dan adil. Dengan demikian redelijkheid en billijkheid , yaitu semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, dan adil. 18
Kriteria  penilaian  itikad  baik  dapat  dilakukan  dengan  penilaian  yang  bersifat relatif/subjektif  dan  penilaian  yang  bersifat  absolut/objektif.  Penilaian  yang  bersifat  relatif dapat dilakukan dengan menilai tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan penilaian yang bersifat  objektif  dapat  dilakukan  dengan  akal  sehat  dan  keadilan. 19 Oleh  karenanya,  hukum kontrak di Indonesia harus mengalami perubahan dengan merumuskan itikad baik secara jelas masuk dalam peraturan perundang-undangan hukum kontrak Indonesia. Sedangkan di Belanda Pasal  6: 248  (1)  NBW  telah  menghapuskan  istilah  “ geode  trouw ”,  pengertian  itikad  baik
14 Ibid , hlm. 192.
15 Hanry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 4th Edition , St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co,
1984.
16 P. L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland , Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990, hlm. 9.
17 Ibid . 18 Ibid . 19 P. L. Werry, Op. cit ., hlm. 9.
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1338  (3)  BW  diartikan  sebagai redelijkheid ( reasonableness ) dan billijkheid ( equity ) atau kepatutan dan keadilan. 20
Berdasarkan penilaian itikad baik tersebut, maka Wirjono Projodikoro 21 berpendapat bahwa pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW adalah pengertian dalam arti objektif dan dinamis. Sehingga itikad baik di sini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak  lain  untuk  menguntungkan  diri  pribadi,  karena  kejujuran  harus  berjalan  dalam  hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.

## Analisis  kesesuaian  Prinsip  perlindungan  Hukum  dalam  Putusan  pengadilan  Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Permohonan pendaftaran merek “I  AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT  Ayam Geprek Benny Sujono dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 03 Mei 2017  atau  permohonan  pendaftaran  mereka a  quo jauh  lebih  dahulu  dimajukan  dari  pada permohonan pendaftaran merek-merek milik penggugat yang diajukan secara bertahap mulai dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Juli 2018, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran Merek, Tergugat  I sebagai  pihak  yang pertama sekali  memohon  pendaftaran  merek “I  AM  GEPREK  BENSU”  yang  kemudian  berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU”  atau  dibaca  juga  “AYAM  GEPREK  BENSU”  dan/ataupun  “GEPREK  BENSU  SEDEP BENER” dan ”I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” adalah pih ak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran merek-merek.
Merek  “I  AM  GEPREK  BENSU”  yang  kemudian  berkembang  menjadi  merek  “I  AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” atau dibaca juga “AYAM GEPREK BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan ”I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” adalah merupakan ataupun menyerupai nama Badan Hukum PT Ayam Geprek  Benny  Sujono  disingkat  dengan  AYAM  GEPREK  BENSU  ( in  casu Tergugat  I),  maka berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Sumur, 1992, hlm. 62.
21 Ibid .
Dan Indikasi Geografis jo. Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  67  Tahun  2016 tentang Pendaftaran Merek,  Tergugat I adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran.
Permohonan pendaftaran merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU”  atau  dibaca  juga  “AYAM  GEPREK  BENSU”  dan/ataupun  “GEPREK  BENSU  SEDEP BENER” dan ”I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah dilakukan dengan itikad baik guna melindungi bisnis makanan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini, apalagi PT Ayam Geprek Benny Sujono disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU juga sebagai pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  bisnis  makanan  dengan  merek  “I  AM  GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau  biasa  disebut  “I  AM  GEPREK  BENSU”  atau  dibaca  juga  “AYAM  GEPREK  BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan ”I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”, maka berdasarkan  Pasal  21  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  Dan Indikasi  Geografis  jo. Pasal  16  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran.
Berdasarkan Putusan Hakim tersebut di atas pendaftaran merek milik Tergugat I a quo adalah sah dan berharga, apalagi pendaftaran mereka yang dilakukan oleh PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO dilakukan dengan itikad baik dan untuk melindun gi bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”  atau  biasa  disebut  “I  AM  GEPREK  BENSU”  atau  dibaca  juga  “AYAM  GEPREK BENSU”  dan/ataupun  “GEPREK  BENSU  SEDEP  BENER”  dan  ”I  AM  GEPREK  BENSU SEDEP BENER”  milik  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  sebagai  pihak  yang  pertama  sekali mempergunakan,  memperkenalkan,  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  bisnis makanan merek berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan  Indikasi  Geografis jo. Pasal  1  angka  3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  67  Tahun  2016 tentang Pendaftaran Merek,  Tergugat I merupakan pemegang hak eksekutif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan hak PT Ayam Geprek Benny Sujono atas merek a quo yang telah terdaftar adalah dilindungi oleh hukum.
Akibat  Hukum  Putusan  Pengadilan  Nomor  56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN  Niaga Jkt.Pst antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya untuk Barang Sejenis
Merek pada dasarnya bertujuan untuk membantu konsumen dalam membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Apabila sebuah merek tidak mempunyai daya pembeda tentu akan menyebabkan konsumen bingung untuk memilih produk yang satu dengan yang lainya.
Tata cara pembatalan terhadap suatu merek terdaftar diatur pada Pasal 76 hingga Pasal 79 UU Merek. Pembatalan terhadap merek dapat dilakukan dengan melakukan permohonan terhadap  Menteri  atau  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  niaga.  Pihak  yang  dapat mengajukan  pembatalan  adalah  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  pemilik  merek terdaftar,  jaksa,  yayasan  atau  lembaga  di  bidang  konsumen,  dan  majelis  atau  lembaga keagamaan.  Jangka  waktu  pengajuan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  hanya  dapat diajukan  dalam  jangka  waktu  5  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran  merek,  namun  gugatan pembatalan  merek  dapat  diajukan  tanpa  jangka  waktu  apabila  merek  yang  bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Apabila pengadilan niaga telah memutuskan bahwa merek tersebut harus dibatalkan maka  panitera  akan  menyampaikan  kepada  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual. Selanjutnya  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.  Sejak  tanggal  pencoretan  dari  Daftar  Umum  Merek  maka  Sertifikat  Merek  yang bersangkutan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Dengan  Penghapusan  pendaftaran  merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan. 22
Pembatalan merek dilakukan karena ada persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain. Menurut penjelasan Pasal 21 UU Merek yang dimaksud dengan persamaan  pada  pokoknya  adalah  kemiripan  pada  unsur  yang  dominan  pada  suatu  merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan ini bisa karena adanya persamaan bentuk,  cara  penulisan,  cara  penempatan,  bunyi  ucapan,  atau  kombinasi  dari  unsur-  unsur tersebut. Mengenai  merek  tidak  memiliki  persamaan  unsur-unsur  di  atas,  namun  memiliki persamaan  konotasi  dalam  Pasal  21  UU  Merek  tidak  dijelaskan  apakah  kesamaan  konotasi
22 Charles Yeremia Far-Far, Sentot P. Sigito, dan M. Zairul Alam, 2014, “ Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 365K/Pdt.Sus-HaKI/2013) ” , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, hlm. 1- 22.
tersebut bisa disebut  sebagai persamaan pada pokoknya atau  tidak  sehingga  bisa dijadikan salah satu faktor untuk menolak membatalkan suatu merek.
Jika melihat pada pertemuan dalam World Trade Mark Symposium di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 memberikan beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk  menilai  persamaan  pada  pokoknya,  yaitu  persamaan  penampilan  ( similarity  of appearance ), persamaan bunyi ( sound similarity ), persamaan konotasi ( connotation similarity of appearance ), persamaan kesan dalam perdagangan ( similarity in commercial impression ), dan persamaan  jalur  perdagangan  ( trade  cannel  similarity ). 23 Rahmi  Janed  juga  mengemukakan bahwa  persamaan  pada  pokoknya  dianggap  terwujud  apabila  merek  hampir  mirip  ( nearly resembles ) dengan merek orang lain yang didasarkan pada kemiripan penampilan, kemiripan bunyi, dan kemiripan konotasi. 24
Persamaan ini terkait dengan konsep “ a likelihood of confusion ”. Konsep ini ada pada situasi dimana  masyarakat salah  menilai  identitas produk  barang atau  jasa.  Konsep ini juga diterapkan dalam kasus masyarakat percaya bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Sehingga dapat menimbulkan suatu kesan membingungkan di masyarakat dalam memilih suatu merek produk. 25 Contohnya seperti pada kasus merek dagang yang ditangani oleh pengadilan di Amerika Serikat yaitu merek Apple dan Pineapple untuk jenis barang yang sama.  Yang  mana  merek  Apple  telah  terdaftar  terlebih  dahulu  daripada  merek  Pineapple. Dengan  adanya  penambahan  kata  “ pine ”  dalam  kata  “ apple ”  yang  berarti  apel,  dapat memberikan  kesan  yang  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  kedua  perusahaan  pemilik merek,  baik  yang  terkait  dengan  perjanjian  lisensi  atau  ekspansi  bisnis  yang  dijalankannya. Kesan tersebut memberikan kesan membingungkan karena selain adanya persamaan konotasi yang hampir mirip, karena merek dagang tersebut digunakan dalam bidang usaha dan jenis barang yang sama. Hal ini juga menunjukkan adanya itikad tidak baik. 26
Pengadilan di Indonesia pernah mengadili sengketa merek mengenai adanya persamaan arti. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 779/Pdt.G/1982/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 1983 antara merek Friendly dan merek Friendship . Dalam putusan tersebut, hakim memutus
23 Ibid . 24 Rahmi  Janed  Parinduri  Nasution, Interface  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum  Persaingan (Penyalahgunaan HKI) , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 231.
25 Ibid .
kedua merek tersebut memiliki unsur kata yang sama yaitu “ friend ” yang konotasinya adalah sahabat. Sehingga pendaftaran merek Friendly harus dibatalkan. 27
Dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Merek “BENSU” gambar    dengan  Nomor  Pendaftaran  IDM000622427  dalam  Kelas  43,  seperti  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 1. Pendaftaran Merek “BENSU” .
Merek Etiket No. Pendaftaran  Kode Kelas Tanggal Penerimaan Tanggal Pendaftaran Tanggal Berakhir Perlindungan Pemilik I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN IDM000643531 43 03 Mei 2017 24 Mei 2019 PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO
Dalam tabel tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Ruben Onsu yang didaftar dengan menggunakan kata “BENSU”, ada memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Ruben Onsu.
Hakim dalam putusannya telah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai berikut:
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dana  atau  3  (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. ”
Sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) bahwa merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR gambar yang  didaftar  dengan  yang  menggunakan  kata  “BENSU”,  dengan  No.  Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 tersebut, apakah memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek  “BENSU”  gambar  dengan  Nomor  Pendaftaran  IDM000643531  dalam  Kelas  43  yang didaftarkan pertama oleh Yessy Handalim.
Walaupun  Merek  “BENSU”  yang  dimiliki  oleh  Ruben  Onsu  dengan  gambar  dan  No. Pendaftaran IDM000643531  dalam  Kelas  43  memiliki  Arti  kata  “BENSU  dan  Lukisan” merupakan singkatan dari BENGKEL SUSU dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih, dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris, sedangkan merek Tergugat I yaitu: I AM
GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 memiliki Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan uraian warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih, dengan didominasi gambar Ayam dalam lidah api.
Dengan demikian berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengertian:
"Yang  dimaksud  dengan  "persamaan  pada  pokoknya"  adalah  kemiripan  dalam  suatu merek  yang  disebabkan  adanya  unsur  yang  dominan  antara  merek  yang  satu  dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut";
Berdasarkan pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu Merek milik penggugat dan merek milik tergugat tidak mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur,  maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut";
Hakim dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di atas, sehingga diputuskan bahwa meskipun merek Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono sama-sama ada pada kategori jasa kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, namun pada merek Bensu Milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu  adalah  adanya  suatu  kemiripan  dengan  merek  lain.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia “kemiripan” berarti keadaan mirip, yang mana kata “mirip” sendiri berarti hampir sama atau serupa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Pertimbangan Hakim ba hwa Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” adalah merupakan ataupun menyerupai nama Badan Hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU. Permohonan pendaftaran merek oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah dilakukan dengan itikad baik dengan  demikian  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  adalah  pihak  yang  paling  berhak  untuk memperoleh  pendaftaran.  Maka  Ruben  Onsu  adalah  pemohon  yang  patut  diduga  dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain  demi  sahnya  menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat,  mengecoh  atau
menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon  yang  beriktikad  tidak  baik,  dengan  demikian  Pertimbangan  hakim  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  576  K/Pdt.Sus-HKI/2020  Jo.  Putusan  Nomor  56/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst.  telah  sesuai  prinsip-prinsip  perlindungan  Hak  merek  di Indonesia. Akibat hukum putusan pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.  antara  Ruben  Samuel  Onsu  dan  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  yang  memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis bahwa meskipun suatu merek sama-sama ada pada  kategori  kelas  yang  sama  namun  merek  tersebut  tidak  mempunyai  persamaan  pada pokoknya sedangkan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu adalah adanya suatu kemiripan dengan merek lain.

## Daftar Pustaka

## Buku
Black,  Hanry  Campbell, Black’s  Law  Dictionary,  4th  Edition ,  St.  Paul,  Minnesota,  USA:  West Publishing Co, 1984.
Damian, Eddy, dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar) , Bandung: Alumni, 2003.
Gautama,  Sudargo  dan  Rizawanto  Winata  I, Himpunan  Keputusan  Merek  Dagang ,  Bandung: Alumni, 1997.
Hasyim, Farida, Hukum Dagang . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Maulana,  Insan Budi, Perlindungan Hukum  Terhadap Merek  Terkenal Asing  di Indonesia  dari Masa ke Masa , Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
Mayana, Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri di Indonesia , Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
Nasution, Rahmi Janed Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI) , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Sumur, 1992.
Saidin, OK, , Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Jakarta: Grafindo Media, 2011.
Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet .XXVIII, Jakarta: Intermasa, 1996.
Usman, Rahmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Jakarta: Grafindo Media, 2013.
Werry,  P.  L., Perkembangan  Hukum  tentang  Itikad  Baik  di  Netherland ,  Jakarta:  Percetakan Negara RI, 1990.

## Jurnal
Cindawati,  “ Prinsip  Good  Faith  (Itikad  Baik)  dalam  Kontrak  Bisnis  Internasional ”,  Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014.
Far-Far, Charles  Yeremia,  Sentot  P.  Sigito,  dan  M.  Zairul  Alam,  2014,  “ Tinjauan  Yuridis Pembatalan  Merek  Dagang  Terdaftar  Terkait  Prinsip  Itikad  Baik  (Good  Faith)  Dalam Sistem  Pendaftaran  Merek  (Studi  Putusan  Nomor  365K/Pdt.Sus-HaKI/2013) ”,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014.
Ramadhan, Rizky Firdani, “ Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Kadaluarsa Sebagai Dasar Pembatalan  Merek  Terdaftar  (Studi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Smg) ”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019 .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan
Arbitrase
Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis
Keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun  1997  dan  Trademark  Law  Treaty  (Traktat  Hukum
Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  56/Pdt.SusHKI/Merek/2019/
Pengadilan Negeri Niaga Jkt.Pst
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/PDT.Sus-HKI/2020

## Situs web
“ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ”, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.html, diakses pada tanggal 10 April 2021.
“ Fungsi Pendaftaran Merek ”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan  HAM  RI,  http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek,  diakses  pada  tanggal Diakses Online pada tanggal 3 Juni 2019.