## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1480-1485 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin

## Alvina Kusuma, Agus Adriyanto, Syamsunasir
Universitas Pertahanan
Correspondence email: alvinakusuma.unhan@gmail.com; agus.adriyanto34@gmail.com; syamsunasir.unhan2021@gmail.com
Abstrak. Indonesia  adalah  negara  yang  multi  suku,  ras,  suku,  bahasa,  budaya  dan  agama.  Beragam  agama  dan  aliran  tumbuh subur,  sehingga  pemahaman  tentang  pluralisme  agama  dalam  masyarakat  pluralistik  sangat  penting.  Salah  satu  hal  yang  sering menjadi masalah di Indonesia adalah pendirian tempat ibadah. Isu terkait pendirian rumah ibadah atau alih fungsi bangunan dari fungsi menjadi ruang ibadah di suatu wilayah dapat menimbulkan konflik. Konflik GKI Yasmin di Kota Bogor merupakan salah satu  permasalahan  yang  dihadapi  pembangunan  rumah  ibadah  di  Indonesia.  Kontroversi  keberadaan  GKI  Yasmin  berawal  dari penolakan  30  warga  Desa  Curug  Mekar,  Kota  Bogor,  pada  10  Januari  2006,  yang  mengirimkan  surat  kepada  Walikota  Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin.. Konflik GKI Yasmin terjadi eskalasi konflik selama 15 tahun mulai dari 2006 hingga tahun 2021. Tujuan dari penulisan  ini sebagai rujukan untuk pihak yang terkait dalam kasus konflik pembangunan rumah ibadah, baik bagi kepentingan pemerintah dalam  menyelesaikan konflik pembangunan rumah  ibadah  maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Penulisan  ini  menggunakan  metode  penulisan  kualitatif  dengan  deskriptif  analisis  dan  pengambilan  data  menggunakan  studi Pustaka.  Penulisan  ini  juga  di  analisis  menggunakan  teori  eskalasi  konflik  Glasl.  Jalan  damai  telah  ditempuh  dan  kedua  belah pihak  telah  setuju  dengan  relokasi  GKI  Yasmin  ini,  resolusi  konflik  oleh  pemerintah  kota  bogor  mendapatkan  apresiasi  dari pemerintah  pusat.  Peristiwa  ini  menjadi  pesan  damai  dari  Bogor  bahwa  perdamaian  dapat  tercapai  dengan  adanya  saling menghargai dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.
Kata Kunci: Damai; Eskalasi Konflik; GKI Yasmin; Jalan Damai; Pemerintah Kota Bogor.
Abstract.  Indonesia  is  one  of  the  countries  of multi-ethnic,  racial,  tribal,  language,  culture,  and religion. Religions  and  various schools  thrive  therefore  the  understanding  of  religious  pluralism  in  pluralism  is  needed,  one  of  which  is  often  a  problem  in Indonesia is the establishment of houses of worship. The problem of establishing a house of worship or the transfer of the function of the use of buildings instead of houses of worship in an area can lead to horizontal conflict. GKI Yasmin conflict in Bogor City is one of the problems of the establishment of houses of worship in Indonesia. Polemic of the existence of GKI Yasmin began the rejection by 30 residents of Curug Mekar Village of Bogor City on January 10, 2006 they filed a letter to the Mayor of Bogor to revoke the IMB GKI Yasmin. The Yasmin GKI conflict lasted for 15 years from 2006 to 2021. The path of peace has been taken and  both  sides  have  agreed  to  the  relocation  of  GKI  Yasmin,  conflict  resolution  by  the  Bogor  city  government  received appreciation  from  the  central  government.  This  event  is  a  message  of  peace  from  Bogor  to  the  world  that  peace  can  never  be achieved by judging each other.
Keywords: Bogor City Government; Escalation of Conflict; GKI Yasmin; Peace; The Peace Solution.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  terdiri dari  berbagai  suku,  agama,  dan  ras.  Dalam  semangat Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  perbedaan  suku, agama,  dan  ras  tidak  akan  menjadi  penghalang  bagi pembentukan negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah menetapkan agama resmi atau  yang  diakui  negara.,  yaitu  pada  amandemen  UUD Negara Republik  Indonesia 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang  dijabarkan  dalam  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang administrasi kependudukan. Peraturan tersebut menyebutkan  bahwa  ada  enam  agama  resmi  dan  diakui negara,  yaitu  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha, dan  Konghucu.  Kemajemukan  ini  merupakan  kekayaan Indonesia sejak zaman dahulu. Agama, suku, dan budaya telah  hidup  bertahun-tahun  dalam  bingkai  masyarakat majemuk  (Hikmawan,  2017).  Keberagaman  ini  menjadi modal  sosial  terpenting  masyarakat  untuk  mempererat hubungan sosial. Toleransi, menghargai dan
menghormati  merupakan  kearifan  lokal  masyarakat Indonesia dalam mengelola dan melestarikan perbedaan. Pluralisme agama menjadi salah satu wacana kontemporer  yang  sering  dibicarakan  di  abad  ini, khususnya  di  Indonesia.  Hubungan  antarumat  beragama seringkali  sumbang  atas  nama  agama,  seperti  kekerasan antarumat  beragama,  maupun  kekerasan  antarkelompok agama.  Dalam  hal  ini,  pluralisme  agama  adalah  kondisi hidup berdampingan antar pemeluk agama yang berbeda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri khas  ajaran  agamanya  masing-masing  (Riana,  Fiski  dan Dewi  Nurita.  2020).  ).  Indonesia  adalah  negara  yang multi  suku,  ras,  suku,  bahasa,  budaya  dan  agama. Beragam agama dan sekte tumbuh subur, sehingga perlu adanya pemahaman yang jelas tentang pluralisme agama dalam  masyarakat  yang  pluralistik  untuk  menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan  ajaran  agama  yang  sejenis,  tanggapannya, serta  mampu  menciptakan  kerukunan  antar  umat
Alvina Kusuma et al., Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin
beragama.  sambil  menghindari  konflik  dengan  ajaran ras.
Hidup  dalam  supremasi  hukum,  tentunya Indonesia  memiliki  norma-norma  hukum  yang  tertuang dalam peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan kesepakatan  masyarakat  untuk  mewujudkan  keadilan yang  utuh  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia,  yang diabadikan  dalam  Undang-Undang  Dasar  konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam kemajemukan  Indonesia  dengan  penganut  agama  di Indonesia  yang  beragam,  Indonesia  memiliki  peraturan bagi  kerukunan  setiap  agama  yaitu  pada  2005, Kementerian  Agama,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kejaksaan  Agung,  dan  instansi  pemerintah  lainnya mengadakan  rapat  untuk  membahas  perubahan  SKB 1969. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya disahkan pada tanggal 21 Maret 2006, Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun  2006  diberikan  pedoman  tentang  melaksanakan tugas  ketua/wakil  ketua  dalam  memelihara  kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama,  dan  mendirikan  sarana  peribadatan  sendiri. (selanjutnya  disebut  sebagai  PBM  No.  9  &  8  Tahun 2006).  Tujuan  diterbitkannya  peraturan  ini,  selain  untuk menggantikan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1969 juga untuk menjawab berbagai  keluhan  masyarakat  tentang  meluasnya pendirian  rumah  ibadah  minoritas  di  daerah-daerah berpenduduk  mayoritas  serta  berbagai  peraturan  tentang pembangunan  prasarana  rumah  ibadah  di  berbagai daerah  setelah  dilaksanakan.  tentang  otonomi  daerah, yang pada akhirnya mempersulit para pengikutnya untuk membangun  tempat  ibadah.  PBM  ini  dibuat  dengan harapan  dapat  mengurangi  dan  mencegah  konflik pendirian  rumah  ibadah,  karena  PBM  ini  telah  disetujui oleh  semua  majelis  agama,  seperti  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  Konferensi  Waligereja  Indonesia (KWI),  Persatuan  Gereja-gereja  Indonesia  (PGI), disetujui,  Perwakilan  Umat  Buddha  Indonesia  (Walubi) dan  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI) (Balitbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008)
Permasalahan  pendirian  rumah  ibadah  atau  alih fungsi  pemanfaatan  bangunan  bukan  rumah  ibadah  di suatu  daerah  dapat  berujung  pada  konflik  horizontal. Pluralisme  di  Indonesia,  khususnya  di  Jawa  Barat merupakan keberagaman yang harus dijaga dan dihargai oleh  masyarakat,  namun  disisi  lain  pluralisme  dapat menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  masyarakat  dan pemerintah  karena  perbedaan  ini  dapat  menimbulkan pertentangan.  Perbedaan  merupakan  hal  yang  wajar dalam  kehidupan  sosial  bermasyarakat  hal  ini  sesuatu yang  harus  diterima  dan  disyukuri  namun  perlu diwaspadai agar tidak menjadi akar dari konflik sosial di masyarakat.  Indonesia  memiliki  34  provinsi,  salah  satu provinsi  terpadat  penduduknya  adalah  Jawa  Barat.  Di Jawa  Barat,  terkait  masalah  keagamaan  dan  pluralisme, banyak  sekali  peristiwa  pertentangan  di  antara
masyarakat  yang  seagama  maupun  berbeda  dari  agama yang diyakininya.
Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  di PulauJawa  yang  memiliki  luas  35.377  km 2 dengan kepadatan  pendvduk  mencapai  1.345  jiwa  perkm 2 . Wilayah  Jawa  Barat  secara  administrasi  terdiri  dari  18 kabupaten dan 9kota. Jumlah tersebut terbagi dalam 627 kecamatan,  5.312  desa,  dan  645  kelurahan.  JawaBarat berpenduduk  September  2020  sebanyak  8,27  jutajiwa. Dibandingkan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk  Jawa  Barat  terus  meningkat.  Dalam  sepuluh tahun,  penduduk  Jawa  Barat  telah  tumbuh  sekitar  5,2 juta,  rata-rataper  tahun.  Selama  sepuluh  tahun  terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk di  Jawa Barat adalah  1,11% per  tahun  (BPS  Jawa  Barat,  2020). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  mencatat jumlah penduduk Jawa Barat per 30 Juni 2021 sebanyak 67,59 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 17,8 dari total penduduk sebanyak 272,23 jiwa. Sebanyak 6,3 juta  jiwa  (97,29%)  penduduk  Jawa  Barat  beragama Islam,  dan  859,37  ribu  (1,81%)  penduduk  Jawa  Barat beragama Kristen. Setelah itu, jumlah penduduk Katolik Jawa  Barat  mencapai  298,65  ribu  jiwa(0,63%). Sebanyak  98,78  ribu(0,21%)  penduduk  Jawa  Barat beragama  Buddha.  Ada  juga  17,03  ribu(0,04%) penduduk  Jawa  Barat  yang  beragama  Hindu.  Sebanyak 11,98  ribu(0,03%)  penduduk  Provinsi  Jawa  Barat beragama  Konghucu.  Sedangkan  3,32  ribu(0,01%) penduduk  Jawa  Barat  menganut  aliran  keagamaan (Direktorat Dukcapil Kemendagri, 2021)
Dengan  beragam  agama  yang  ada  di  Indonesia maka  negara  membuat  peraturan  pendirian  rumah ibadah,  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Bersama  (PBM) Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam  Bidang  Keagamaan.  bekerja,  memperkuat  forum kerukunan umat beragama, mendirikan gereja. Ini adalah implementasi dari isi Pasal 29 UUD 1945. Masih banyak kontradiksi  tentang  pendirian  fasilitas  peribadatan,  yang dalam  jangka  panjang  dapat  menimbulkan  konflik  bagi umat  beragama,  terutama  ketika  mereka  aktif  gerakan bawah tanah. di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan.Ketakutan  dan  kekhawatiran  masyarakat akan terjadinya konflik yang berlatar belakang kekerasan umat  beragama  semakin  terlihat  nyata  dengan  adanya beberapa  kasus.  Kasus  tersebut  seperti  pengrusakkan tempat  ibadah,  SARA  dan  teror.  Hal  seperti  ini  yang semakin  membuat  kehidupan  umat  beragama  berada pada tahap yang kritis dan memprihatinkan.
Kasus  kekerasan  umat  beragama  di  Indonesia terus  menerus  mengalami  peningkatan  yang  sangat mengkhawatirkan. Situasi ini telah mencapai tahap yang serius  dan  mengancam  persatuan  nasional.  Hasil  kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan  bahwa  banyak  dugaan  pelanggaran  oleh
Alvina Kusuma et al., Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin
otoritas  lokal  disebabkan  oleh  tiga  faktor  utama,  yaitu: 1)  Persepsi  dan  persepsi  pejabat  kunci  hak  lokal  atas masyarakat  masih  rendah.  standar  hak;  2)  Adanya tekanan  dari  kelompok  intoleran  yang  tidak  dapat dikelola  oleh  para  pemimpin  di  tingkat  lokal;  dan  3) Masih  banyak  peraturan  di  tingkat  pusat  yang  tidak sesuai dengan standar HAM dan selanjutnya diimplementasikan  dalam  berbagai  kebijakan  daerah, baik  dalam  bentuk  tertulis  maupun  dalam  bentuk kebijakan  nasional,  pemerintah  daerah.  (Studi  Komnas HAM  RI,  2019).  Di  enam  wilayah  Jawa  Barat,  yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Bandung, telah  diterapkan  kebijakan  yang  diduga  melanggar  hak atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  (KBB). forum  (kebebasan  memilih  keyakinan  dan  keyakinan), agama),  forum  eksternal  dan  diskriminasi  (Desk  KBB Komnas HAM RI, 2017). Sementara itu kehidupan antar umat beragama di Kota Bogor tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah  lain  di  Jawa  Barat.  Kasus  kekerasan  dan pelanggaran kebebasan beragama di wilayah Kota Bogor masih banyak dan sering terjadi. Kasus seperti kekerasan fisik,  penyegelan  tempat  ibadah  dan  intimidasi  menjadi catatan  buruk  bagi  keberagaman  agama  di  Kota  Bogor. Salah  satu  konflik  agama  yang  terjadi  di  Jawa  Barat yang telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional  adalah  konflik  pendirian  rumah  ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor. Jemaat GKI Yasmin Bogor berjuang melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan tempat ibadah mereka

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif,  penulis  menggunakan metode  ini  karena  adanya  pergeseran  paradigma  yang menganggap  adanya  sesuatu  yang  nyata  berupa  gejala dan kejadian. Model tersebut dipandang sebagai sesuatu yang nyata dalam masyarakat yang utuh dimana menjadi kompleks,dinamis  dan  memiliki  makna  yang  signifikan, model  ini  disebut  sebagai  model  perkembangan  post- liberalisme  dalam  metode  kualitatif  (Sugiyono,  2009). Metode  Penelitian  ini  dilakukan  secara  empiris,  data yang terkumpul dipelajari dengan melihat langsung fakta secara alami, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.Penulisan  ini  juga dianalisis  menggunakan  teori  eskalasi  konflik  Glasl. Analisis  kualitatif deskriptif berkaitan dengan data  yang berupa  kata  atau  kalimat  yang  dihasilkan  dari  objek penelitian  serta  berkaitan  dengan  kejadian  yang melingkupi  objek  penelitian  (Moelong,  2000)  yang berkaitan  dengan  pendirian  rumah  ibadah  GKI  Yasmin di Kota Bogor.

## HASIL
PBM  No.  9  Tahun  2006  /  No.  Agustus  2006 Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dalam  Menjaga  Kerukunan  Umat
Beragama,  Memberdayakan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Mendirikan Tempat Ibadah terdiri dari 10 bab  dan  31  bagian.  Peraturan  ini  pada  prinsipnya memiliki  3  pedoman  utama,  yaitu:  1.  Pedoman  utama pertama: Pedoman tentang tugas kepala daerah/wakilnya dalam  memelihara  kerukunan  umat  beragama  sebagai bagian penting dari perdamaian dan  keamanan nasional. Bab II memuat 6 pasal, yaitu: Pasal 2 sampai dengan d. Pasal  7  menyatakan  bahwa  memelihara  umat  beragama di  provinsi  merupakan  tugas  dan  kewajiban  kepala pemerintahan  provinsi.  Demikian  pula  di  tingkat kabupaten/kabupaten/kota  menjadi  tanggung  jawab bupati/walikota. Panduan Kunci Kedua: Forum Pemberdayaan  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB). Ada 5 pasal dalam Bab III, yaitu: Pasal 8 sampai dengan d.  Pasal  12,  Forum  Pemberdayaan  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB).  Penulis  mengkaji  implementasi PMB dengan dinamika konflik yang terjadi dengan teori eskalasi  konflik  Glasl  sehingga  akan  terlihat  sejauh  apa tingkat  eskalasinya  dan  juga  upaya  penyelesaian  pada konflik  GKI  Yasmin.  Eskalasi  adalah  meningkatnya ketegangan  dalam  sebuah  konflik,  sebuah  proses kemunduran  dimana  semua  pihak  tertarik  ke  dalamnya. Model  eskalasi  konflik  Friedrich  Glasl  sebagai  alat analisis  untuk  dapat  melihat  lokasi  eskalasi,  aspek kognisi dan perilaku di dalam dan di luar kelompok. Ada sembilan  tahapan  yang  terkandung  dalam  teori  eskalasi Glasl,  jika  kita  kaitkan  dengan  masalah  kita  akan menemukan tingkat eskalasi dalam konflik GKI Yasmin. 9  langkah  tersebut  adalah; (1)  Hardening,  (2)  Debate, polemics,  (3)  Action,  not  words,  (4)  Images  coalitions, (5)  Lost  of  face,  (6)  Strategies  of  threat,  (7)  Limited destructive  blows.  (8)  Fragmentation,  (9)  Together  into the abyss (Friedrich Glasl, 1999) .

## Konflik pendirian rumah ibadah di GKI Yasmin
Peraturan  bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam  Negeri  tentang  pendirian  rumah  ibadah  diatur dalam  Pasal  13  sampai  dengan  Pasal  17  BabIV. Peraturan  yang  mengatur  pendirian  tempat  ibadah biasanya  tidak  bermasalah.  Peraturan  pemerintah diperlukan untuk mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia  agar  hidup  rukun  antar  umat  beragama, peraturan  pemerintah  dapat  menimbulkan  konflik  baru karena kenyataan sosial-keagamaan multilevel, ada yang paham  dan  ada  yang  tidak.(Suhadi  Cholil, Ibid ,  143). Ketidak  pahaman  masyarakat  terhadap  peraturan pemerintah  dapat  menimbulkan  konflik,  rumah  ibadah GKI  Yasmin  menjadi  konflik  yang  tak  bisa  dihindari karena  ketidaktahuan  masyarakat  akan  peraturan  yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Multikulturalisme adalah praktik mengakui hak- hak individu dan identitas kolektif yang setara dan setara yang  harus  ada  dalam  domain  publik.  Gereja  Katolik Indonesia  Yasmin  atau  disingkat  GKIYasmin  adalah sebuah  gereja  Kristen  Protestan  yang  didirikan  di  kota Bogor di bawah naungan Gereja Katolik Indonesia yang
Alvina Kusuma et al., Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin
berpusat  di  Jakarta.  Gereja  ini  didirikan  di  Jalan Abdullah Nuh, Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor, Provinsi  Jawa  Barat.  Kontroversi  keberadaan  GKI Yasmin  berawal  dari  penolakan  30  warga  Curug  Mekar pada  10  Januari  2006.  Pada  22  Januari  2008,  Muspika Desa Curug Mekar menggelar rapat dan seterusnya pada 25 Januari 2006, mereka mengirimkan surat kepada Wali Kota  Bogor  untuk  menghentikan  operasional  GKI  IMB Yasmin. Alasan yang mereka berikan diduga memalsukan  tanda  tangan  warga  yang  mendukung pengambilalihan  IMB  untuk  membangun  GKI  Yasmin. Menanggapi  permintaan  warga,  IMB  Yasmin  GKI diblokir dengan surat dari Kepala Dinas Pertamanan dan Tata  Kota  Bogor  Nomor  10.503/208DTKP  tahun  2008. Ada beberapa alasan warga menolak pembangunan GKI Yasmin (Ahmad Mukri, 2014):
a. Penyaluran dana pembangunan daerah dan penyaluran  transportasi. Saat  uang dibagikan, warga diminta menandatangani kuitansi bantuan keuangan, yang  kemudian  dipotong  dan  ditempel  di  atas  kop surat yang menyatakan bahwa warga tidak keberatan dengan pembangunan gereja tersebut.
b. Pembangunan  GKI  Yasmin  bukan  merupakan usulan  tertulis  dari  kepala  departemen  agama setempat.
c. GKI  Yasmin  tidak  memiliki  dan  tidak  memiliki jumlah  minimal  pengguna  yang  berada  di  wilayah tersebut.
d. GKI  Yasmin  tidak  mendapat  izin  dari  warga setempat.
Berdasarkan  alasan  warga  di  atas,  masyarakat setempat  menilai  pendirian  pura  GKI  Yasmin  tidak sesuai dengan PBM saat ini. Apabila dalam Pasal 1 Ayat 1  pendirian  tempat  ibadah  harus  memenuhi  persyaratan administrasi  dan  teknis  pekerjaan.  Selain  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pendirian  rumah  ibadah  harus  memenuhi  persyaratan khusus,  yaitu  harus  disahkan  oleh  pejabat  setempat sesuai  dengan  derajat  batas  wilayah  sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 Pengantar tertulis Kepala Bagian  Agama  kabupaten  atau  kota;  dan  pengantar tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

## Eskalasi Konflik 15 Tahun GKI Yasmin
Membangun  GKI  Yasmin  sejak  tahun  2000, perkembangan ini bermula dari keterbatasan kemampuan GKI Bogor untuk menampung jemaah, lahan parkir yang tidak  mencukupi  dan  kemacetan.  Situasi  ini  menjadi masalah  bagi  angkutan  umum,  khususnya  angkutan umum.  GKI  Yasmin  hanya  mengalami  konflik  pada tahun  2008,  ketika  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan Pertamanan Bogor membekukan izin pembangunan GKI Yasmin  melalui  surat  Nomor  503/208-DTKP  pada tanggal 14 Februari 2008. Terjadi awal mula konflik ini berada  pada  tahapan  satu  teori  Glasl  yaitu  hardening, tahap ini terjadi ketegangan dan pertentangan dan terjadi kerja  sama  setiap  kelompok  lebih  besar  daripada
pertentangan  dengan  kelompok  lain.  Dikarenakan  ada keberatan  dari  forum  ulama  dan  ormas  Islam  se-kota Bogor.  Surat  No.503/208DTKP  diterbitkan  setelah Walikota Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  pada  13  Juli  2006.  Karena  keberatan,  GKI Yasmin mengajukan gugatan pembekuan izin di PTUN. Tertinggi.  Pengadilan  diberikan.  Oleh  karena  itu, Mahkamah  Agung  membatalkan  pencabutan  izin tersebut.  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor pada 9 Desember 2010. Putusan Mahkamah Agung  yang  menyatakan  penundaan  itu  tidak  sah, memerintahkan  Mahkamah  Agung  membuka  kembali GKI Yasmin. Pemerintah Kota Bogor telah mengundang GKI  MK  untuk  mengajukan  rencana  pencabutan perintah penangguhan untuk mematuhi putusan Mahkamah  Agung.  Perselisihan  itu  justru  semakin memanas  setelah  putusan  Mahkamah  Agung  itu  dibuat. Sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat Bogor melakukan  ancaman  dan  provokasi,  memblokir  jalan menuju  gereja  dan  melarang  jamaah  datang  untuk beribadah di GKI Yasmin. (Kompas, 2014).
Konflik semakin meningkat pada tahapan ke dua yaitu debat dan polemik pihak-pihak  yang terkait dalam konflik mempertimbangkan strategi orang lain. Perbedaan pendapat mengarah pada perselisihan masing- masing  kelompok  mencoba  untuk  menempatkan  yang lain di bawah tekanan. (Kompas, 2014). Pasca keluarnya putusan  MA  terhadap  sengketa  tersebut  semakin mempertajam  masalah.  Kerangka  “eskalasi  konflik” yang  dikembangkan  oleh  Friederich  Glasl  (1999) menghubungkan  dinamika  konflik  dan  tingkat  eskalasi GKI  Yasmin  dengan  strategi  resolusi  dan  intervensi konflik  yang  berbeda.  Eskalasi  konflik  tersebut menyebabkan terputusnya komunikasi antara para pihak, disini GKI Yasmin, masyarakat setempat dan pemerintah  kota  Bogor,  sehingga  kehilangan  kendali atas  situasi  dan  lebih  siap  menggunakan  kekerasan sebagai  rangkaian  serangan  yang  sah.  .  tindakan  untuk mengatasi berbagai kepentingan yang bersaing. Sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat Bogor mengancam,  memprovokasi,  memblokir  jalan  ke  gereja dan  melarang  jemaat  masuk  ke  GKI  Yasmin.  Pada kondisi  ini  konflik  terjadi  pada  tahapan  atau  tingkatan ketiga  yaitu action,  no  words para  pihak  meningkatkan tekanan  kepada  satu  sama  lain  untuk  membuat pandangan  mereka  yang  menang.  Komunikasi  antara keduanya  dapat  terputus  dan  konflik  dengan  cepat menjadi  lebih  intens.  Sebagai  solusi,  Pemkot  Bogor mengusulkan  agar  GKI  Yasmin  menempati  lokasi  baru milik pemerintah. Usulan ini juga mendapat persetujuan pemerintah  pusat  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  dan disampaikan  langsung  ke  DPRK  dalam  sidang  pada Februari 2012. Namun, usulan tersebut tidak menyurutkan  konflik  GKI  Yasmin  dan  membuka  jalan bagi  perdamaian.  Setiap  jemaah  GKI  Yasmin  akan beribadah  di  trotoar,  pegawai  Satpol  PP  Kota  Bogor
Alvina Kusuma et al., Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin
disiagakan  lokasi  trotoar,  kemudian  timbul  ketegangan dan  kontak  fisik  yang  berujung  pada  eskalasi  konflik sehingga  Satpol  PP  berhak  membubarkannya.Kasus  ini berlarut sehingga persoalannya menjadi kompleks. Teori Glasl  mengidentifikasi  beberapa  ‘ points  of no  return ’ (tidakdapat  kembali  ke  keadaan  awal),yang  menyeret eskalasi  konflik  semakin  dalam  dengan  kemungkinan hasil  yang  muncul,  dari  samasama  menang  ke menangkalah ke samasama kalah, ketika konflik menjadi semakin  destruktif.  Semakin  dalam  tingkat  eskalasi konflik,semakin  besar  kebutuhan  akan  intervensi eksternal.  Di  tahaptahap  akhir,  resolusi  mungkin  hanya dapat dicapai melalui kekuatan dan otoritas eksternal(Friedrich Glasl,1999)
Konflik  meningkat  ketika  pihak-pihak  yang berkonflik  mencari  bantuan  dari  pihak  lain.  Karena mereka merasa nyaman, tidak ada masalah menyudutkan lawan.  Yang  terpenting  bukan  menyelesaikan  konflik tapi  mampu  memenangkan  musuh.,  kini  konflik  GKI Yasmin  terdapat  pada  tingkatan  ke  empat  yaitu Images coalitions. Kasus  GKI  Yasmin  ini  memang  cenderung hanya  berputar-putar  tanpa  ada  kejelasan  penyelesaian konflik.  Secara  politik,  terlihat  terdapat  unsur  politik  di dalam  konflik  ini  dan  adanya  kepentingan  beberapa pihak  atau  kelompok  yang  ingin  mencapai  suatu  tujuan tertentu.  Secara  sosial,  dalam  kasus  GKI  Yasmin  ini lebih  cenderung  ke  arah  konflik  sosial  dengan mengatasnamakan  agama.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari beberapa  kelompok  yang  berkonflik  pada  konflik  GKI Yasmin ini. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan  melakukan  Arbitrasi,  Negosiasi  dan  Mediasi untuk pencapaian win  win solution dengan tidak adanya pihak  yang  di  rugikan,  selain  itu  pemerintah  pun menjalankan tugas, fungsi dan peran yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan  agar  terciptanya  kerukunan  antar  umat beragama dan kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing  di  Kota  Bogor.  Pendekatan  Pemerintah  Kota Bogor  dalam  penyelesaian  konflik  GKI  Yasmin bergantung  pada  intensitas  konflik,  membutuhkan bantuan  eksternal  tambahan  di  luar  pihak  yang berkonflik  seiring  dengan  meningkatnya  intensitas konflik  karena  pihak  yang  berkonflik  tidak  mampu menyelesaikan sendiri.
Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  No.  39 Tahun  1999,  yang  merupakan  salah  satu  upaya penghormatan,  perlindungan,  dan  perwujudan  hak  asasi manusia  di  Indonesia,  Pasal  3  ayat  (3),  dengan  jelas mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan hak  asasi  manusia.  dan  kebebasan,  tanpa  diskriminasi. Jalan  Panjang  konflik  GKI  Yasmin  terjadi  peningkatan eskalasi  konflik  pada  tahap Loss  of  face dimana tujuannya  adalah  untuk  menghancurkan  identitas  pihak lain  dengan  segala  macam  tuduhan  agar  oposisinya kehilangan  kredibelitasnya  serta Threat  strategies, para pihak  mencoba  untuk  menetapkan  kontrol  penuh  atas
situasi  dengan  memberi  ancaman.  Mereka  mencoba memproyeksikan  Kasus  GKI  Yasmin  ini  telah berlangsung  selama  kurun  waktu  sekitar  lima  belas tahun  dan  telah  berada  pada  masa  kepemimpinan  dua presiden,  yaitu  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Joko Widodo. Konflik GKI Yasmin terjadi hingga tahapan ke enam  pada  eskalasi  konflik  menurut  Glasl  dengan adanya ultimatum dan sanksi.
Kini setelah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya, ada tiga opsi yang dihadirkan Bima Arya untuk konflik GKI Yasmin. Pertama, gedung GKI  berada  di  lokasi  lama.  Namun,  ada  kekhawatiran opsi  ini  berpotensi  menimbulkan  gesekan  sosial  lagi. Opsi  kedua  adalah  membangun  gereja  dan  masjid  di tanah  yang  sama,  tetapi  solusi  ini  ditolak  dan  opsi terakhir adalahrelokasi.Opsi ketiga dipilih sebagai solusi terbaik.  Pemerintah  Kota  Bogor  dalam  polemik  ini berkoordinasi  dan  berkonsultasi  dengan  Kepala  Staf Kepresidenan,  Kemenkopolhukam,  Kemendagri,  dan Kemenag.  Berdasarkan  catatan  Pemerintah  Kota  Bogor, ada  sekitar  30  pertemuan  resmi  dan  100  pertemuan informal  yang  telah  digelar  demi  mencari  ujung penyelesaian.  Oleh  karena  itu,  Walikota  Bogor  yaitu Bima  Arya  berharap  semua  pihak  harus  dapat  menjaga dan  merawat  keberagaman  di  Kota  Bogor.  Kini dokumen  IMB  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Kota Bogor GKI Yasmin berubah menjadi GKI Bogor Barat.
Sengketa  GKI  Yasmin  kini  memasuki  babak baru  setelah  pemerintah  kota  Bogor  memberikan  lahan seluas  1.668  m2  untuk  pembangunan  gereja  GKI Yasmin  yang  mulai  dibangun  pada8  Agustus  2021. Lokasi  pembangunan  baru  dari  GKI  Yasmin  hanya berjarak 1km dari lokasi lama. Sebelumnya, pada 10 Mei 2021,  sebelum  Pemerintah  Kota  Bogor  mengeluarkan IMB,  FKUB  memverifikasi  catatan  90  gereja  pengguna tempat  ibadah  dan  60  pendukung  pendirian  tempat ibadah  jamaah.  di  Kota  Bogor  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil tersebut, ratusan jemaat akhirnya  setuju  untuk  pindah.  Pemerintah  Kota  Bogor resmi  mengeluarkan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) Gereja  Kristen  Indonesia  yang  berlokasi  di  Kelurahan Cilendek  Barat,  Kecamatan  Bogor  Barat.  Pemberian IMB  oleh  Pemkot  Bogor  sebagai  bukti  berakhirnya konflik  panjang  GKI  Yasmin  yang  sudah  berlangsung selama  kurang  lebih  15  tahun,  yang  dilakukan  Pemkot Bogor  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menghargai keberagaman  yang  ada  di  Kota  Bogor.  Pemberian dokumen  IMB  bukan  proses  akhir,  namun  Pemkot Bogor  berjanji  akan  terus  dirawat  secara  berkelanjutan untuk  menjaga  keberagaman.  Keberhasilan  Bima  Arya sebagai  Wali  Kota  Bogor  selama  ini  diapresiasi  oleh Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Muhammad  Tito Karnavian  yang  menilai  isu  konflik  pembangunan Gereja  Katolik  Indonesia  Yasmin  (GKI)  di  Kota  Bogor telah  menjadi  sorotan.  lengkap.  .  Masalah  diselesaikan setelah  15  tahun  konflik  adalah  saat  yang  tepat  bagi umat Kristen, penyelesaian tersebut tidak lepas dari andil
Alvina Kusuma et al., Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin
Wali Kota Bogor dan jajaran Pemkotnya. Hal ini diakui Menteri  Dalam  Negeri  sebagai  bukti  komitmennya dalam  menyelesaikan  permasalahan  Kota  Bogor. Dengan  pemecahan  masalah  yang  tepat  dan  strategi penanganan  yang  sistematis  dan  terukur,  melalui pendekatan  persuasif  yang  menjalin  komunikasi  yang baik,  door  to  door  dengan  tokoh  agama  dan  praktisi, tokoh masyarakat lainnya, melanjutkan upaya rekonsiliasi  dengan  kelompok  masyarakat.  Bima  Arya telah  sukses  bekerjasama  dengan  Forkopimda,  MUI, FKUB, yang akhirnya dapat menemukan solusi masalah alokasi  lahan  untuk  pembangunan  rumah  ibadah  dari Pemkot Bogor di Pengadilan GKI.
Adanya niat baik dari Pemkot Bogor, dalam hal ini  Walikota  Bogor  Bima  Arya  yang  memberikan  lahan hibah kepada GKI Yasmin sebagai relokasi pembangunan rumah ibadah yang baru, akan memberikan  dampak  positif  terhadap  kerukuranumat beragama  di  Kota  bogor.  Masyarakat  Bogor  diharapkan dapat  hidup  berdampingan  dan  menjalankan  kehidupan dalam keberagaman demi terwujudnya perdamaian yang positif.  Peristiwa  ini  adalah  pesan  damai  dari  Bogor untuk  dunia  bahwa  perdamaian  dapat  dicapai  dengan saling  menghargai  dan  mematuhi  peraturan  yang  telah disepakati bersama oleh semua pihak.

## SIMPULAN
Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa jalan damai telah ditempuh dan kedua belah pihak telah setuju dengan  relokasi  GKI  Yasmin  ini,  resolusi  konflik  oleh pemerintah  kota  bogor  dapat  apresiasi  dari  pemerintah pusat.  Polemik  Gereja  Kristen  Indonesia  (GKI)  Yasmin telah berada di ujung penyelesaian. Berakhirnya polemik GKI  Yasmin  adalah  hasil  kerja  sama  dari  semua  pihak, baik  yang  mendukung  maupun  tidak  mendukung  sejak 15  tahun  yang  lalu.  Pemerintah  Kota  Bogor  dalam polemik  ini  berkoordinasi  dan  berkonsultasi  dengan Kantor Staf Kepresidenan, Kemenkopolhukam, Kemendagri,  dan  Kemenag.  Peristiwa  ini  adalah  pesan damai  dari  Bogor  untuk  dunia  bahwa  perdamaian  dapat tercapai  dengan  saling  menghargai  dan  mematuhi peraturan  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  semua pihak.  Kini  dokumen  IMB  yang  diberikan  oleh pemerintah  Kota  Bogor  GKI  Yasmin  berubah  menjadi GKI  Bogor  Barat.  Semua  pihak  harus  dapat  menjaga serta  merawat  keberagaman  di  Kota  Bogor  serta  harus mematuhi  putusan  Mahkamah  Agung  dan  opsi  yang dipilih  untuk  resolusi  konflik  GKI  Yasmi  dari  pemkot Bogor,  demi  terciptanya  damai  positif  terhadap keberagaman  di  Kota  Bogor  sehingga  konflik  GKI Yasmin  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi  konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Ahmad  Mukri.  2014.  Identifikasi  Potensi  Konflik Pra  Dan  Pasca  Pendirian  Rumah  Ibadah  Di Indonesia  Dan  Upaya  Untuk  Mengatasinya
(Studi  Kasus  di  Kota  dan  Kabupaten  Bogor). Mizan: Jurnal Ilmu Syariah . 2(1)
Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2008.
Sosialisasi  PBM  dan  Tanya  Jawabnya .  Jakarta: Kementerian Agama RI.
BPS  Jawa  Barat,  2020. Jumlah  Penduduk  Jawa  Barat dan Peningkatan Jumlah Penduduk .
Desk  KBB  Komnas  HAM  RI,  2017,  Hasil  Penelitian
Pelaksanaan Kewajiban Pemda Dalam
Perlindungan  Hak  Atas  Kebebasan  Beragama Dan  Berkeyakinan  Di  Jawa  Barat  Tahun  2016,

## Desk KBB Komnas HAM
Direktorat Dukcapil Kemendagri, 2021. Jumlah Pemeluk Agama di Jawa barat.
Friedrich  Glasl,  1999,  Confronting  Conflict,  Bristol: Hawthorn Press.
Hikmawan, M. D. 2017. Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. Journal  of  Governance , 2 (2),  223– 247.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i 2.2678
Kajian  Komnas  HAM  RI  atas  PBM  No  9  dan  8  tahun 2006, 2019 Kompas,  2014.  Soal  GKI  Yasmin,  Pemerintah  Akan Jalankan Putusan MA. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2014/09/19/13 474711/Soal.GKI.Yasmin.Pemerintah.Akan.Jala nkan.Putusan.MA
Putusan  Mahkamah  Agung  No.127  PK/TUN/2009 Gugatan GKI Yasmin
Peraturan  Bersama  (PBM)  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006
Moelong,  J.  Lexy.  2009.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Riana,  Fiski  dan  Dewi  Nurita.  2020. Rumah  Ibadah Belenggu Mayoritas
Sugiyono.  2009, Memahami  penelitian  Kualitatif , Bandung: Alfabeta
SETARA  Institute  for  Democracy  and  Peace.  2017.
Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan
Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017 .