## PENDAHULUAN 1
Negara mengakui eksistensi desa sebagai  wilayah  otonom,  baik  desa  sebagai sebuah  kesatuan  hukum  maupun  desa sebagai  kesatuan  adat  di  Nusantara  dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Undang-Undang ini telah mengakomodasi  banyak  hal  yang  muaranya untuk  melindungi  dan  memberdayakan  desa agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan demokratis.  Kedudukan  desa  ditempatkan pada posisi lebih terhormat dan diakui sebagai
1 Surel Korespondensi: didik.sukriono.fis@um.ac.id
subyek  yang  berprakarsa.  Selanjutnya  di dalam  Penjelasan  Undang-Undang  ini  juga disebutkan,  bahwa  “Mengingat  kedudukan, kewenangan,  dan  keuangan  desa  yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung  oleh  sistem  pengawasan  dan keseimbangan  antara  pemerintah  desa  dan lembaga  desa”. Artinya  secara  substantif Undang-Undang ini, memberikan kepercayaan,  amanah  dan  tanggung  jawab kepada berbagai pihak, yaitu jajaran pemerintahan nasional, daerah, lokal,

## Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial
Vol.1 No.1 April 2018
Website: http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/index/

## PELATIHAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA DI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG
Didik Sukriono 1 , Desinta Dwi Rapita 2
1,2 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang . Diterima 23 Maret 2018, dipublikasikan 30 April 2018.

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mengakomodasi  banyak  hal  yang  muaranya  untuk melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar  menjadi  lebih  kuat,  maju,  madiri  dan  demokratis.  Dengan demikian, Desa diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya adalah melalui pembentukan produk  hukum  desa  untuk  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  mengatur  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat  dan  pelayanan  umum.  Hanya sayangnya belum semua desa menyusun peraturan desa, dan jika sudah membuat peraturan desa belum semua  peraturan  desanya  sesuai  dengan  kaidah legalislative  drafting .  Hal  ini  terjadi  hampir  diseluruh desa  di  wilayah  Kabupaten  Malang,  termasuk  salah  satunya  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Sumberpucung.  Metode  palaksanaan  kegiatan  pengabdian  adalah  dengan  analisis  situasi,  identifikasi masalah, pelaksanaan pelatihan sebagai pemecahan masalah serta refleksi dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan  bahwa  banyak  desa  yang  belum  mampu  membuat  produk  hukum  desa.  Awalnya  mereka tidak tahu konsep pembuatan produk hukum desa  yang sesuai dengan legislative drafting , tapi akhirnya mereka paham dan dapat membuat produk hukum desa bagi desanya masing-masing.

## Kata Kunci
Desa, Produk Hukum Desa, Legislative Drafting
terutama para pemangku kepentingan di desa- desa (Penjelasan UU No 6 Tahun 2014).
Dengan demikian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah,  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan  masyarakatnya  adalah  melalui pembentukan produk hukum desa. Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  desa,  mengatur  pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan  masyarakat  dan  pelayanan umum.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang benar  terhadap  fungsi,  kedudukan,  dan  tata cara  pembuatan  produk  hukum  desa  menjadi hal  penting  yang  harus  diketahui  oleh  aparat pemerintah  desa,  agar  produk  hukum  yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundangan yang lebih tinggi (berlaku).
Merespon  ketentuan  di  atas,  Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  111  tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis  Peraturan  di  Desa.  Jenis  Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah  tentang  Peraturan  Desa,  Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.  Peraturan  di  Desa  tersebut  dijelaskan dalam  Pasal  3  dan  dilarang  bertentangan
dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Permendagri  111  tahun 2014  ini  mencabut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  29  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Peraturan  bersama  Kepala  Desa berisi materi kerjasama desa. Sedang Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama  kepala  desa  dan  tindak  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan  Desa  oleh  Kepala  Desa  dan penyusunan  Peraturan  Desa  oleh  BPD, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan.
Hanya  sayangnya  belum  semua  desa menyusun  peraturan  desa,  dan  jika  sudah membuat  peraturan  desa  belum  semua peraturan  desanya  sesuai  dengan  kaidah legalislative  drafting .  Hal  ini  terjadi  hampir diseluruh  desa  di  wilayah  Kabupaten  Malang, termasuk  salah  satunya  yang  berada  di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Berdasarkan  kewenangan  yang  cukup  luas yang  diberikan  kepada  Desa,  seharusnya akan  banyak  produk  hukum  yang  bisa  dibuat oleh  pemerintahan  Desa  di  Sumberpucung. Sumberpucung  merupakan  kecamatan  di Kabupaten  Malang  yang  memiliki  potensi wilayah  yang  cukup  baik.  Berada  pada  jalur
penghubung  antar  kota,  yaitu  Kota  Malang- Kota Blitar. Terdapat 7 Desa antara lain Desa Karangkates,  Desa  Sumberpucung,  Desa Trenyang,  Desa  Jatigui, Desa  Ngebruk,  Desa Senggreng,  dan  Desa  Sambigedhe.  Apabila mengacu pada pemberlakuan Undang- undang  Desa  pada  tahun  2015,  maka seharusnya  saat  ini  minimal  di  setiap  desa sudah  terbit  3  (tiga)  peraturan  desa,  yaitu: Peraturan Desa tetang RPJM Desa, Peraturan  Desa  tentang  RKP  Desa,  dan Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa.  Namun kenyataannya  belum  seluruhnya  (7  Desa  di kecamatan  Sumberpucung)  yang  mampu memenuhi minimal 3 Peraturan Desa tersebut.  Produk  hukum  desa  yang  lainnya juga  masih  minim  jumlahnya  sedangkan  7 Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  ini memiliki  potensi  wilayah  dan  penduduk  yang lumayan  besar.  Pemerintahan  desa  yang terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan anggota BPD di wilayah Kecamatan
Sumberpucung  ternyata  masih  banyak  yang belum  memahami  tentag  konsep  pembuatan produk  hukum  desa  yang  sesuai  dengan kaidah legislative drafting . Termasuk ada juga yang masih ragu-ragu untuk membuat produk hukum  desa,  entah  itu  Peraturan  Kepala Desa,  Peraturan  bersama  Kepala  Desa, maupun Peraturan Desa.
Pelatihan pembuatan produk hukum desa
ini  menjadi  sangat  penting  dilaksanakan sebagai upaya untuk mensosialisasikan peraturan  terbaru  dan  juga  meningkatkan kabalilitas pemerintahan desa dalam pembuatan  produk  hukum  desa.  Beberapa langkah kegiatan pelatihan dilakukan oleh tim ini antara lain untuk mencapai tujuan kegiatan antara  lain  untuk:  1)  mengetahui  faktor-faktor yang melatarbelakangi kurangnya
pemahaman Pemerintah Desa di Pemerintahan Desa Kecamatan
Sumberpucung  tentang  pembuatan  produk hukum desa; 2)  memotivasi Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberpuucng untuk membuat Produk  Hukum  Desa  yang  sesuai  dengan kaidah legal drafting; meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa untuk  membuat  produk  hukum  desa  di Pemerintahan Desa
Kecamatan Sumberpucung Malang.

## METODE
Metode  kegiatan  yang  dimaksud  disini adalah  pola  atau  sistem  tindakan  yang  akan dilakukan,  ataupun  tahapan-tahapan  yang perlu  dalam  menjalankan  kegiatan  pegabdian kepada  masyarakat  (Murdjito,  2012).  Adapun tahapan-tahapan  yang  telah  digambarkan pada gambar 1.
Tahap  awal  yang  dilakukan  sebab pengabdian  masyarakat  merupakan  kegiatan
yang  harus  dimulai  dari  niat  untuk  membantu masyarakat. Tahap ini dilakukaan dengan dua sub  tahapan,  yaitu:  1)  menentukan  khalayak sasaran dan 2) menentukan bidang permasalahan yang dianalisis. Sasaran kegiatan  ini  adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa dan BPD di seluruh desa di Kecamatan Sumberpucung Malang. Pemilihan dan penetapan  sasaran  pelatihan  ini  mempunyai pertimbangan rasional-strategis dalam kaitannya mengembangkan desa yang notabene  sudah  diberikan  keleluasaan  oleh pemerintah  untuk  berkembang. Sedangkan bidang  permasalahan  yang  dianalisis  adalah secara  terbatas  hanya  pada  permasalahan pembuatan  produk  hukum  desa.  Dimana sebagian  besar  pemerintah  desa  (Kepala Desa)  dan  BPD  (Badan  Permusyawaratan Desa)  di  Kecamatan  Sumberpucung  belum memahami proses pembuatan Produk Hukum Desa  yang  sesuai  dengan  kaidah legal drafting .
Hasil  dari  kerja  analisis  yang  mencakup sasaran  dan  bidang  permasalahan  tadi  ialah dapat  ditemukannya  dan  kemudian  dapat dirumuskannya  permasalahan  yang  dihadapi oleh  sasaran kegiatan yaitu Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberpucung, antara lain:  1) Faktor-faktor  apa  yang  melatarbelakangi kurangnya  pemahaman  Pemerintah  Desa  di Pemerintahan
Desa Kecamatan
Sumberpucung  tentang  pembuatan  produk hukum  desa,  2)  Bagaimanakah  memotivasi
Pemerintah Desa
di Kecamatan Sumberpucung untuk membuat Produk Hukum  Desa  yang  sesuai  dengan  kaidah legislative drafting , 3) Bagaimanakah
meningkatkan  pemahaman  dan  kemampuan perangkat  desa  untuk  membuat  produk hukum desa di Pemerintahan Desa Kecamatan  Sumberpucung  Malang.  Tahap selanjutnya permasalahan yang sudah diidentifikasi  perlu  dipecahkan  dan  sekaligus mencapai  tujuan  (kondisi  baru)  yang  telah ditetapkan.  Semuanya  itu  perlu  direncanakan dalam  tahap  ini,  yang  terdiri  antara  lain:  1) Analisis Kebutuhan, 2) Pelaksanaan Kegiatan (Pelatihan  Pembuatan  Produk  Hukum  Desa), 3) Refleksi/Rekomendasi dan 4) Pelaporan.
Pertama,  analisis  kebutuhan  dilakukan dengan  mempersiapkan  beberapa  produk hukum  yang  sudah  ada  dan  dibuat  oleh Pemerintah  Desa  dan  BPD  di  Kecamatan Sumberpucung  untuk  selanjutnya  dijadikan bahan  yang  bisa  dianalisis  dalam  pelatihan. Narasumber  menyusun  makalah  atau  modul tentang  pembuatan  produk  hukum  desa  yang sesuai dengan kaidah legal drafting. Selain itu juga  dibuat  atau  disusun  jadwal  pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kedua, pelaksanaan kegiatan  adalah  dimulai  dengan  pemberian materi  yang  disampaikan  oleh  narasumber dilanjutkan  dengan  menganalisis  produk- produk  hukum  desa  yang  sudah  ada  agar sesuai  dengan  kaidah  legislative  drafting. Peserta pelatihan berdiskusi dengan narasumber  untuk  membuat  produk  hukum desa  secara  berkelompok  yang  sesuai dengan materi yang sudah diterima.
Ketiga,  refleksi/  rekomendasi  adalah peserta  beserta  narasumber  memberikan refleksi,  komentar  dan  rekomendasi  atas produk  hukum  desa  yang  dibuat  oleh  peserta pada saat pelatihan, menjawab dan
memberikan penjelasan kepada peserta pelatihan  yang  bertanya.  Termasuk  mencatat hal-hal  yang  perlu  diperbaiki  atau  yang  harus dipertahankan  dalam  pembuatan  produk hukum  desa  untuk  pembuatan  produk  hukum desa berikutnya. Keempat, pelaporan merupakan  tahap  akhir  dari  pelaksanaan pengabdian, yaitu dilakukan persiapan perangkat  pelaporan  sesuai  dengan  jadwal yang ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  di  Pemerintahan Desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  dapat dijelaskan secara berurutan mulai dari proses awal  sampai  dengan  berakhirnya  kegiatan. Pelatihan  pembuatan  produk  hukum  di pemerintahan Desa di Sumberpucung dilaksanakan  secara  bertahap.  Tahap  awal dari  kegiatan  ini  adalah  melakukan  analisis situasi masyarakat untuk menentukan khalayak sasaran dengan bidang permasalahan  yang  dianalisis.  Berdasarkan observasi  akhirnya  ditentukan  permasalahan yang  akan  dicarikan  solusi  dengan  kegiatan pelatihan ini adalah terbatas pada permasalahan  pembuatan  produk  hukum desa. Hal ini disebabkan
Karena
pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  Kepala Desa dan BPD (merupakan khalayak sasaran)  dibeberapa  desa  di  Kecamatan Sumberpucung  belum  sepenuhnya  paham tentang  proses  pembuatan  produk  hukum, sehingga  menyebabkan  hampir  setiap  desa belum  mempunyai  produk  hukum  desa  yang memadai untuk mengembangkan desanya.
Dari hasil analisis situasi masyarakat dan beberapa hasil identifikasi masalah, maka tim merancang  pemecahan masalah.  Pada tahap ini  yang  dilakukan  oleh  tim  antara  lain:  1) Analisis Kebutuhan, 2) Pelaksanaan Kegiatan, Refleksi/ Rekomendasi dan Pelaporan.

## Analisis Kebutuhan
Analisis Kebutuhan dilaksanakan oleh tim dengan  mempersiapkan  dua  hal,  yaitu mengumpulkan  beberapa  produk  hukum  dari 7  desa  di  Kecamatan  Sumberpucung  dan menganalisis  permasalahan  yang  ada  di  7 desa  itu  untuk  dicatikan  solusinya.  Ketujuh desa  yang  dimaksud  antara  lain:  Desa Karangkates,  Desa  Sumberpucung,  Desa Sambigedhe,  Desa  Ngebruk,  Desa Trenyang, Desa Jatiguwi, dan Desa Senggreng.  Produk hukum  desa  yang  dihasilkan  oleh  masing- masing desa rata-rata hanya berupa Peraturan  Desa,  Peraturan  Kepala  Desa tentang  RENSTRA,  Peraturan  Kepala  Desa tentang  penyusunan  APBD.  Sehingga  masih banyak peraturan-peraturan yang belum dibuat  oleh  Desa.  Misalnya  saja  tentang teknis  penggunaan  dana  desa,  tentang pengolahan lahan/sawah, tentang penggunaan tanah kuburan, tentang pelayanan  publik  di  kantor  desa,  dan  masih banyak lagi.
Hal  ini  menjadi  persoalan  yang  lumayan menyita  perhatian.  Dana  desa  yang  diberikan oleh  pemerintah  jumlahnya  tidak  sedikit. Sehingga itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh  pemerintahan  desa.  Jika  produk  hukum yang  dihasilkan  masih  seperti  itu  maka tentunya efektifitas pelaksanaan pemerintahan  juga  tidak  bisa  dilakukan
dengan  baik.  Apabila  ini  terjadi  maka kesejahteraan masyarakat desa yang diharapkan pun juga akan sulit terwujud.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produktifitas pemerintahan desa  dalam  pembuatan  produk  hukum  masih rendah,  antara  lain  sumber  daya  manusia (pembuat  produk  hukum)  yang  masih  minim pengatahuan  tentang  proses  pembuatan produk  hukum,  tidak  adanya  harmonisasai antara  Pemerintah  Desa  dengan  BPD  yang padahal  mereka  harusnya  bisa  bekerjasama untuk  membuat  produk  hukum  desa,  dan permasalahan  lainnya.  Dari  beberapa  hasil analisis  ini  maka  menurut  penulisi  perlu diadakan pelatihan pembuatan produk hukum di pemerintahan desa di kecamatan sumberpucung.  Khalayak  sasarannya  adalah seluruh  Kepala  Desa  Bersama  sekretaris desa  dan  anggota  BPD  dari  7  (tujuh)  desa  di Kecamatan Sumberpucung.

## Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pelatihan  pembuatan  produk hukum  desa  oleh  pemerintahan  desa  di Kecamatan  Sumberpucung  ini  dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017. Sesuai dengan hasil koordinasi  dengan  petugas  di  Kecamatan, maka pelatihan dilaksanakan di aula Kecamatan Sumberpucung. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 15.30  WIB.  Peserta  undangan  yang  datang ternyata  melebihi  dari  target,  awalnya  sesuai undangan  masing-masing  desa  diundang  3 orang  (Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan satu  Anggota  BPD),  namun  pada  saat pelaksanaan  ternyata  yang  datang  lebih  dari itu.  Ada  desa  yang  mengajak  lebih  dari  satu anggota  BPD,  ada  juga  yang  mengajak
perangkat  desa lain.  Selain itu turut diundang pendamping desa di Kecamatan Sumberpucung dan juga beberapa orang dari Kecamatan  Sumberpucung  yang  dilibatkan dalam  kegiatan  ini.  Sehingga  total  jumlah peserta menjadi 50 orang.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  dibuat. Pukul  07.00  s.d.  pukul  08.00  WIB  dilakukan
registrasi  peserta  oleh  tim.  Selanjutnya  pukul 08.00  WIB  dimulai  acara  pelatihan  dengan diawali pembukaan oleh Camat Sumberpucung,  Bapak  Moch.  Arifin,  S.Sos., MM.
Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi  pelatihan  oleh  Dr.  Didik  Sukriono, S.H.,M.H. dan Desinta Dwi Rapita, S.Pd.,S.H.M.H.  Materi  yang  dilatihkan  antara lain: 1) Konsep Produk Hukum Desa, 2) Jenis- jenis  Produk  Hukum  Desa,  3)  Kaidah  Legal Drafting, 3) Praktik Pembuatan Produk Hukum Desa.
Pada  sesi  pertama,  pemateri  sangat interaktif  menyampaikan  materinya,  sehingga peserta  menjadi  sangat  antusias.  Peserta tidak  segan-segan  bertanya  jika  ada  hal-hal yang  perlu  dijelaskan  lebih  mendalam. Peserta dari Desa Sambigede menyampaikan
Gambar 2. Pembukaan Oleh Camat Sumberpucung (dokumentasi pribadi, 2017).
persoalan  di  desanya  yang  salah  satunya tidak  ada  harmonisasi  antara  Kepala  Desa dengan  BPD.  Di  saat  yang  bersamaan anggota BPD Sambigede langsung menanggapi.  Disinilah  pemateri  menjelaskan tupoksi  Kepala  Desa  dan  hubungannya dengan BPD dalam proses pembuatan produk hukum  desa.  Akhirnya kesalahpahaman  yang selama  ini  terjadi  yang  menganggap  bahwa Kepala  Desa  lah  yang  paling  berkuasa  di Desa akhirnya bisa dipahamkan oleh pemateri bahwa  antara  Kepala  Desa  dengan  BPD harusnya  berkolaborasi  dalam  pembuatan produk  hukum  desa.  Pertanyaan  berikutnya dari  sekretarisi  desa  Jatigui  yang  bertanya bagaimana  cara  menuliskan  nomor  pada peraturan  desa  atau  kepala  desa  dan pencantuman nama pejabat di dalam peraturan  tersebut.  Pada  pertanyaan  ini  Dr.
Didik  Sukriono menjelaskan mengenai kaidah penulisan  dan  memberikan copy  file  template peraturan  desa.  Penjelasan  mendalamnya akan diberikan pada sesi berikutnya.
Sesi  kedua  dilanjutkan  dengan  praktik pembuatan Produk Hukum  Desa. Pada  tahap pelatihan ini, dititikberatkan pada kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang muncul di desa dan perlu dibuatkan  produk  hukumnya,  menganalisis bentuk  produk  hukum  desa  yang  mana  yang bisa dibuat dan sesuai dengan hasil identifikasi, dan membuat produk hukum desa dengan  acuan  kaidah  penulisan  produk hukum  yang  sesuai  dengan  kaidah  legal drafting. Peserta mengikuti kegiatan pelatihan dengan  baik  dan  mengikuti  semua  intruksi dari  pemateri.  Peserta  dibagi  berdasarkan Desa  nya  masing-masing.  Mereka  diberikan
Gambar 3. Penyampaian materi oleh Dr. Didik Sukriono, SH.,MH (dokumentasi pribadi 2017).
Gambar 4. Sesi Tanya-jawab peserta dengan pemateri (dokumentasi pribadi, 2017).
Gambar 5 & 6. Peserta Pelatihan memperhatikan penjelasan dari narasumber (Dr. Didik Sukriono, M.Hum dan Desinta Dwi Rapita, MH (dokumentasi pribadi, 2017).
tugas menganalisa permasalahan dari masing-masing desa yang perlu dan memungkinkan dibuatkan peraturan hukumnya.  Pada  beberapa  hal  yang  kurang jelas,  peserta  langsung  meminta  bantuan kepada  pemateri.  Setelah  itu  masing-masing kelompok  menentukan  produk  hukum  desa jenis  apa  yang  ingin  mereka  buat.  Dengan didampingi  narasumber  dan  dibantu  oleh
pendamping  desa,  tiap  kelompok  (desa) membuat  draf  peraturan.  Ada  yang  membuat peraturan  desa  dan  ada  yang  membuat peraturan  kepala  desa.  Sedangkan  draf peraturan  Bersama  kepala  desa  belum sempat dibuat sebab baru akan dianalisis hal- hal  mana  yang  sama  yang  perlu  dibuatkan peraturan  bersama  kepala  desa.    Semua tahapan  pelatihan  dapat  dijalankan  dengan baik,  semua  bekerjasama  dan  mengikuti kaidah  legislative  drafting  yang  materinya sudah disampaikan di sesi pertama.
Pelatihan ini berakhir pada tahap pembuatan draf peraturan yang nantinya akan menjadi bahan yang bisa diteruskan penyelesaiannya  di  desa  oleh  pemerintahan desa masing-masing. Mereka akan meneruskan praktik pembuatan produk hukum  desa  ini  sesuai  dengan  materi  yang sudah  diterima  dari  pemateri.  Karena  waktu
yang  dimiliki  terbatas  sedangkan  banyak  dari perwakilan  desa  meminta  untuk  kegiatan pendampingan  bisa  dilanjutkan  lagi,  maka kelanjutan dari kegiatan pelatihan ini diputuskan  dengan  melalui  pendampingan baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung oleh pemateri yang difasilitasi oleh pendamping desa. Perangkat desa mengusulkan  kepada  sekretaris  kecamatan agar  mengagendakan  kegiatan  pelatihan seperti  ini  karena  dirasa  sangat  penting  bagi perangkat  desa.  Selain  itu  dengan  adanya pelatihan seperti ini diharapkan dapat menghasilkan  produk-produk  hukum  yang baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Dari  usulan  yang disampaikan, langsung ditanggapi oleh Sekretaris  Kecamatan,  Bapak  Trilambang. Bapak Trilambang akhirnya mengajak pemateri untuk berkoordinasi mengenai kegiatan  tindak  lanjut  dari  kegiatan  pelatihan ini.

## Refleksi/ Rekomendasi
Tahap  berikutnya  setelah  pelaksanaan kegiatan  pelatihan  adalah  melaksanakan refleksi.  Refleksi  ini  dilaksanakan  secara bersama-sama oleh tim dan panitia kecamatan  yang  terdiri  dari  camat,  sekretaris camat, dan perwakilan dari sub bagian hukum Kecamatan  Sumberpucung.  Hasil  refleksi antara lain kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan tahapan-tahapan  yang  sudah  direncanakan. Peserta  antusias  dan  mendapatkan  manfaat dari kegiatan pelatihan. Karena begitu banyak usulan  yang  menginginkan  kegiatan  bisa ditindaklanjuti,  maka  direkomendasikanuntuk dapat dilaksanakan kegiatan serupa
Gambar  7. Dr.  Didik  Sukriono  memberikan penjelasan  mengenai  tahapan  praktik  pembuatan draf  produk  hukum  desa (dokumentasi  pribadi, 2017).
dikemudian  hari  dan  difasilitasi  langsung  oleh Kecamatan Sumberpucung.

## Pelaporan
Pada  tahap  pelaporan  ini,  tim  dengan terlebih  dahulu  menyiapkan  hasil  kegiatan beserta  analisisnya  dan  juga  hasil  refleksi. Setelah  itu  tim  menyusun  laporan  sesuai dengan  kaidah yang ditentukan dalam penulisan  laporan.  Laporan  disampaikan  ke lembaga sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan  oleh  lembaga.  Untuk  selanjutnya laporan  yang  Sudha  dibuat  dapat  dijadikan acuan  maupun  referensi  untuk  kegiatan- kegiatan lain sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dan pengalaman.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman Pemerintah  Desa  di  Pemerintahan  Desa Kecamatan Sumberpucung tentang pembuatan  produk  hukum,  antara  lain:  1) Tidak  ada  kegiatan  yang  pelatihan  atau sejenisnya  yang  berkesinambungan  yang berkaitan  dengan  pembuatan  produk  hukum desa,  2)  Jika  ada  kegiatan  pelatihan  yang mengundang  Kepala  Desa  seringkali  yang datang  bukan  kepala  desa,  3)  terjadi miskomunikasi  dan  disharmonisasi  antara Kepala desa dengan BPD yang pada akhirnya tidak bisa dihasilkan produk hukum desa yang baik.
Beberapa faktor di atas akhirnya berdampak  pada  produktifitas  pemerintahan desa.  Banyak  hal  yang  belum  dibuatkan produk  hukum  desa  nya  oleh  pemerintahan desa. Mereka masih ragu untuk mengembangkan peraturan desa yang sudah ada. Masih ada beberapa perangkat desa dan
BPD  yang  mengalami  disharmonisasi  pada saat  pembuatan  produk  hukum  desa.  Hal  ini lah yang pada akhirnya membuat tim merasa perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  maka  setiap  desa  mempunyai kewenangan  untuk  membuat  peraturan  atau produk  hukum  desa  nya  masing-masing. Undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan  negara  atas  eksistensi  desa sebagai  sebuah  wilayah  otonom,  baik  desa sebagai  sebuah  kesatuan  hukum  maupun desa  sebagai  kesatuan  adat  di  Nusantara. Tim  Pengabdian  berusaha  menjelaskan  dan memberikan  pemahaman  kepada  Pemerintah Desa (Peserta Pelatihan) khususnya mengenai  ketentuan  yang  terdapat  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  111  tahun  2014  tentang Pedoman  Teknis  Peraturan  di  Desa.  Peserta mengikuti  kegiatan  pelatihan  dengan  sangat antusias.  Kegiatan  pelatihan  dibagi  mnejadi dua  sesi,  yang  pertama  sesi  materi  yang disampaiakn  oleh  tim.  Sesi  kedua  pelatihan atau praktik membuat pproduk hukum desa.
Peserta  yang  menjadi  target  pelatihan adalah  seluruh  kepala  desa,  sekretaris  desa dan  anggota  BPD  dari  7  (tujuh)  desa  di Kecamatan  Sumberpucung.  Total  seluruh peserta  dan  perangkat  kecamatan  yg  juga mengikuti  kegiatan  adalah  50  orang.  Pada saat pelaksanaan peserta datang sepenuhnya,  namun  saat  proses  pelatihan ada  beberapa  yang  ijin  meninggalkan  tempat untuk  kegiatan  di  desa  nya.  Namun  mereka tidak  lama  kemudian  kembali  lagi  untuk
mengikuti kegiatan sampai dengan berakhirnya  kegiatan.  Banyak  pertanyaan yang  disampaiakan  oleh  peserta  dan  bisa dijawab dan dijelaskan oleh pemateri. Kegiatan  pelatihan  berjalan  dengan  baik  dan lancar.  Peserta  menghasilkan  draf  produk hukum.  Masing-masing  desa  berbeda-beda produk  hukum  yang  dihasilkan.  Ada  yang membuat  draf  peraturan  desa,  ada  yang membuaut  peraturan  kepala  desa,  dan beberapa  contoh  keputusan  kepala  desa. Peserta  merasa  termotivasi  dan  berkeinginan untuk mempraktikkan  hasil  kegiatan  pelatihan ini di desa nya masing-masing.
Hasil  refleksi  antara  lain:  peserta  merasa puas dan mendapat manfaat dari kegiatan ini, camat  dan  sekretaris  camat  merasa  perlu untuk  acara  ini  ditindak  lanjuti  lagi,  selain  itu juga ada usulan dari peserta untuk mengadakan  pendampingan  lanjutan  dalam pembuatan produk hukum desa di Kecamatan Sumberpucung  ini.  Akhirnya  disepakati  akan ada  kegiatan  berikutnya  nantinya  akan diprakarsai oleh Kecamatan Sumberpucung.

## KESIMPULAN
Dari  keseluruhan  kegiatan  pelatihan “Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa di
Pemerintahan Desa Kecamatan
Sumberpucung  K abupaten  Malang”  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut.
Faktor  yang  melatarbelakangi  kurangnya pemahaman Pemerintah Desa di Pemerintahan Desa Kecamatan
Sumberpucung  tentang  pembuatan  produk hukum,  antara  lain:  1)  Tidak  ada  kegiatan yang pelatihan atau sejenisnya yang berkesinambungan  yang  berkaitan  dengan
pembuatan  produk  hukum  desa,  2)  Jika  ada kegiatan  pelatihan  yang  mengundang  Kepala Desa  seringkali  yang  datang  bukan  kepala desa, 3) terjadi miskomunikasi dan disharmonisasi  antara  Kepala  desa  dengan BPD yang pada akhirnya tidak bisa dihasilkan produk hukum desa yang baik.
Kegiatan  pelatihan  berjalan  dengan  baik dan  sesuai  dengan  rencana.  Semua  materi kegiatan dapat disampaikan dengan baik oleh tim pengabdi. Selama kegiatan ini berlangsung para peserta menunjukkan antusias  dan  aktivitas  yang  tinggi.  Peserta termotivasi  untuk  membuat  produk  hukum desa  yang  sesuai  dengan  kaidah  penulisan legislative drafting .
Melalui  kegiatan  pelatihan,  peserta  dapat menyusun  Produk  Hukum  Desa,  antara  lain Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Huda, Ni’matul.  2011. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi.
Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia, Jakarta: LPFE UI . Murdjito, Gatot. 2012. Pelatihan Metode Pengabdan Masyarakat Tahun 2012,
(online), (www.slideshare.net), diakses Februari 2017).
Sukriono, Didik. 2014. Undang Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya, Jurnal Transisi Edisi 9, Instran Publishing Malang .
Wahono, Francis. 2001. “Bersekongkol atau Saling Kontrol” , dalam Duto Sosialismanto, Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan di Jawa, Yogyakarta: LAPERA Pustaka .
Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bandung: Fokusmedia .
Penjelasan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fokusmedia Bandung, 2014 . Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan Di Desa.
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN .