Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Pola Partisipasi Masyarakat Daerah Pesisir dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bengkalis
Oleh :

## Mardalena Hanifah dan Gusliana HB

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Pola Partisipasi Masyarakat pesisir yang ideal dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis adalah pola Partisipasi Aktif  yang dapat dilakukan dengan cara antara lain, Pertama, mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap sah dan independen dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan publik hearing melalui seminar, lokakarya ketiga, melakukan uji sahih terhadap peraturan daerah. Keempat, melakukan jejak pendapat, kontak publik media massa; dan Kelima melalui lembaga pemberdayaan masyarakat atau membentuk forum warga.
The  ideal  Participation  Patternsl  coastal communities in the Framework of Regional Regulation  on  the  Establishment  of Bengkalis  activeness  Participation  is  a pattern  that  can  be  done  by  some  others, First, to involve members of the public who are considered legitimate and independently in a team or working group in  drafting  the  legislation.  Second,  to conduct a public hearing through seminars and workshops. Third, to test valid on local regulations.  Fourth,  to  do  a  poll  public contact  information  of  mass  media;  and Fifth  through  community  empowerment agencies or to create a panel of citizens.
Kata kunci : Pola Partisipasi, Masyarakat Pesisir, Peraturan Daerah

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah propinsi,  dan  daerah  propinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang tiap-tiap  propinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitulah bunyi Pasal 18 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  Perubahan.  Sebagai  konsekuensi  dari pembagian  daerah  dan  pemberian  kewenangan  berupa  otonomi  daerah, maka  setiap  pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang dimaksud  oleh  Pasal  18  ayat  (1)  tersebut  adalah  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  LN  RI  Tahun  2004  Nomor  125.Tentang  Pemerintahan Daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 (Pasal 18 ayat (6)) dan juga Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  tersebut,  salah  satunya adalah  untuk  membentuk  peraturan  daerah  dan  peraturan  pelaksanaan lainnya.
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  dan  kewenangan  dalam menetapkan  peraturan  daerah  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  sesuai  dengan  kondisi lokalistiknya.  Selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk  mendekatkan  jarak antara  pembuat  peraturan  daerah  (pejabat  daerah)  dengan  rakyat  di daerahnya  sehingga  terbangun  suasana  komunikaitif  yang  intensif  dan harmonis diantara keduanya. Artinya keberadaan rakyat di daerah sebagai subjek pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi terhadap berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan/dihasilkan oleh pemerintahan daerah.
Sesuai  dengan  prinsip  demokrasi,  dimana  para  wakil  rakyat  di daerah  dan  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  di  daerah, diharapkan mereka senantiasa menjalin komunikasi dengan rakyat terkait dengan  pembuatan  dan  penentuan  kebijakan  daerah  yang  dituangkan dalam  peraturan  daerah.  Pemberian  saluran  dan  ruang  kepada masyarakat  di  daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  dan penentuan  peraturan  daerah  merupakan  amanat  Pasal  96  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Bunyi  selengkapnya  pasal  tersebut  :  “Masyarakat berhak   memberikan masukan     secara   lisan   dan/atau   tertulis  dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan”.  Peraturan  perundang-
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
undangan  di  sini  termasuk  di  dalamnya    Peraturan  Daerah.  Hal  ini  juga ditegaskan dalam Pasal 139 ayat (1)  Undang-Undang No. 32  Tahun2004 Tentang  Pemerintah  Daerah  yaitu  “Masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah”.
Dari  ketentuan  dalam  dua  Pasal  dua  Undang-undang  tersebut memberikan  penyadaran  kepada  semua  pihak,  bahwa  rakyat  di  daerah memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembahasan  rancangan Perda. Hal ini juga menyadarkan kepada kedua lembaga pembantuk Perda tersebut untuk bersikap terbuka dengan memberikan saluran dan tempat untuk rakyat di daerah dalam proses pembahasan rancangan tersebut.
Tanpa komitmen yang nyata untuk melaksanakan (untuk bersikap terbuka) dari kedua lembaga pemenbentuk Perda tersebut substansi dari sebuah  demokrasi  patut  dipertanyakan.  Karena  demokrasi  perwakilan yang dipraktekkan sudah lama dirasakan tidak memadai.
Peraturan  daerah  sebagai  pedoman  dan  dasar  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  di  dalam  menetapkannya senantiasa  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  rakyat  di  daerah.  Penyerahan kewenangan  pemerintahan  kepada  daerah  pada  hakekatnya  adalah kepada  rakyat  di  daerah.  Konsep  daerah  (sering  disebut  dengan  daerah otonom) di dalamnya mengandung konsep sosiologis, politis serta konsep kewilayahan.  Konsep  daerah  ini  dapat  ditemukan  dalam  undang-undang pemerintahan  daerah,  dimana  daerah  diberi  batasan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  dalam  sistem  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  (Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah).
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Berdasarkan  uraian  tersebut,  hakekat  dari  daerah  otonom  adalah masyarakat  daerah  yang  bersangkutan,  dan  apabila  berkaitan  dengan masyarakat maka kunci atau intinya adalah keterlibatan masyarakat/partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dalam Undang-Undang  No.  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-  Undangan  diatur  pada  Bab  XI  Pasal  96  yang  menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan  undang-undang termasuk di dalamnya rancangan peraturan daerah.
Penjelasan Pasal 96 itu menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Senada dengan hal tersebut,  dalam  pasal  139  ayat  (1)  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan atau  pembahasan  rancangan  Perda.  Penjelasan  Pasal  139  (1)  tersebut menjelaskan  bahwa  hak  masyarakat  dalam  ketentuan  ini  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Dari  bunyi  pasal  96  UU  Nomor  12  Tahun  2011  dan  pasal  l39  ayat (1)  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  serta  Penjelasannya  dapat  diketahui bahwa:
1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda;
2. Masukan  masyarakat  tersebut  dapat  dilakukan  secara  lisan  atau tertulis; dan
3. Hak  masyarakat  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Tata Tertib DPRD.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan  hak  masyarakat,  yang  dapat  dilakukan  baik  dalam  tahap
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap  hak  pada  masyarakat  menimbulkan  kewajiban  pada  pemerintah, sehingga  haruslah  jelas  pengaturan  mengenai  kewajiban  Pemerintahan Daerah  untuk  memenuhi  hak  atas  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  Perda  tersebut.  Dari  penjelasan  pasal-pasal  diatas  dapat diketahui  bahwa  kewajiban  tersebut  ada  pada  DPRD.  Hal  ini terindikasikan  dari  penjelasan  bahwa  “hak  masyarakat  dalam  ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  Perda  hanya  pada  tahap  penyiapan  dan  pembahasan rancangan  Perda  di  DPRD.  Sedangkan  dapat  diketahui  bahwa  tahap penyiapan  rancangan  Perda  tidak  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD.  Oleh  karena,  penyiapan  rancangan Perda  dapat  juga  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah,  lebih-lebih  rancangan Perda  tentang  APBD  hanya  berasal  dari  Kepala  Daerah.  Sehingga  masih memerlukan  kejelasan  mengenai  kewajiban  untuk  memenuhi  hak masyarakat  berpartisipasi  dalam  pembentukan  Perda,  baik  pada  tahap penyiapan maupun pembahasan.
Kenyataannya hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan undang-undang  termasuk  di  dalamnya  rancangan  peraturan  daerah jarang  dilaksanakan  secara  efektif,  dilakukan  hanya  sebagai  formalitas saja.  Begitu  pula  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bengkalis,  partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah belum berjalan efektif, padahal  partisipasi  publik  sangat  bermanfaat  dalam  memberikan masukan terhadap materi peraturan daerah yang sedang dibuat yang akan dilaksanakan  nantinya  terhadap  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  terbukti, dengan  adanya  Peraturan  Daerah  yang  ketika  diberlakukan  banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahuinya,  bahkan  banyak  masyarakat  yang
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
tidak  mematuhinya  seperti  halnya  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  dan Retribusi, contoh Pajak Rumah Makan yang ketika diberlakukan, banyak rumah makan yang tidak mengetahui akan keberadaan Peraturan daerah tersebut,  baik  mulai  dari  proses  pembuatan  peraturan  daerah  hingga diberlakukannya  peraturan  daerah  tersebut  sehingga  banyak  pengusaha rumah makan yang tidak mematuhinya karena akan menyebabkan omset pendapatan  mereka  menurun  dikarenakan  harga  akan  mengalami kenaikan.
Kendala  terbesar  yang  dihadapi  sampai  saat  ini  adalah  belum jelasnya  ruang/prosedur  yang  memungkinkan  adanya  partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut  diatas,  rasanya  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  “Partisipasi Masyarakat  dalam  Rangka  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  di  Kota  Bengkalis  (Studi  kasus  Peraturan  Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir)”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  yang  menjadi permasalahan dalam  adalah :
1. Bagaimanakah  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Rangka  Pembentukan Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah  kendala  dalam  pelaksanaan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis ?
3. Apakah  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di Kabupaten Bengkalis ?
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## C. Metode  Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  sosiologis yuridis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan identifikasi  hukum  dan  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  hukum  itu berlaku  di  masyarakat.  Metode  pengambilan  sampel  adalah Purposive Sampling yaitu  pengambilan  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian, ukuran  sampel  tidak  dipersoalkan,  sampel  yang  diambil  hanya  yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Bagian Hukum Kabupaten Bengkalis
2. Badan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Bengkalis
3. Masyarakat Pesisir yang ada di Kabupaten Bengkalis
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
b. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan  dan  literatur-literatur  yang  berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
c. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.
Sedangakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  ,yaitu  mengadakan  proses  tanya  jawab  langsung  kepada responden  dengan  pertanyaan-pertanyaan  non  struktur  yang  relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.Dan Kajian Kepustakaan yaitu untuk  memperlengkap  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai  hubungan  logis  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap  data  primer. Analisis  Data  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  uraian  kalimat  untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di  lapangan.  Penarikan  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode deduktif  yaitu  penarikan  kesimpulan  dari  hal  yang  umum  kepada  hal yang khusus.

## D. Pembahasan
Demokrasi  pada  intinya  adalah  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat. 1 Demokrasi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan  bernegara,  memberi  pengertian  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan  ketentuan  dalam  masalah-masalah  pokok  mengenai kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai  kebijakan  negara,  karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. 2
Dari  uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  negara  demokrasi adalah  negara  yang  diselenggarakan  berdasarkan  kehendak,  dan kemauan  rakyat,  atau  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  organisasi    ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. 3
Berkaitan dengan demokrasi, maka Hendry B. Mayo, memberikan pengertian tentang demokrasi sebagai berikut 4 :
“ A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular
1 Soehino, Ilmu Negara,, hlm . 204.
2 Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, Memahami Keberadaan  Mahkamah, hlm. 8. 3 Moh. Mahfud MD, , Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 19 . 4 Ibid.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
control  at  periodic  election  which  are  conducted  on  the  principle  of political equality and under condition of political freedom ”.
Terjemahannya  "Sebuah  sistem  politik  yang  demokratis  adalah satu  di  mana  kebijakan  publik  yang  dibuat  secara  mayoritas,  oleh perwakilan  tunduk  pada  kontrol  populer  efektif  pemilu  berkala  yang dilakukan  pada  prinsip  kesetaraan  politik  dan  di  bawah  kondisi kebebasan politik".
(Sistem  politik  demokratis    adalah  sistem  yang  menunujukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik). Indonesia  memiliki  ciri  demokrasi,  yaitu  demokrasi  Pancasila.  Dalam demokrasi  Pancasila,  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dilakukan  melalui mekanisme  perwakilan.  Rakyat  memilih  wakil-wakilnya  yang  dipercaya untuk  menentukan  kebijaksaan  dalam  berbagai  segi  kehidupan  politik negaranya. Walaupun demokrasi Pancasila yang bersifat perwakilan yang dianut  Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  pelaksanaannya tidak menafikan demokrasi langsung partisipatoris. 5
Partisipasi  publik  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah,  sehingga  haruslah  jelas  pengaturan  mengenai  kewajiban Pemerintahan  Daerah  untuk  memenuhi  hak  atas  partisipasi  masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.
5 Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin,
Memahami Keberadaan Mahkamah … Op.Cit , hlm. 9.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Menurut  Mahendra  Putra  Kurnia 6 ,  titik  tolak  dari  penyusunan suatu  peraturan  daerah  adalah  efektivitas  dan  efesiensinya  pada masyarakat.  Dengan  kata  lain,  penarapan  suatu  peraturan  daerah  harus tepat  guna  dan  berhasil  guna,  tidak  mengatur  golongan  orang  tetentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang  hendak  diambil  harus  dilibatkan.  Philipus  M.  Hadjon 7 mengemukakan  bahwa  konsep  partisipasi  masyarakat  berkaitan  dengan konsep  keterbukaan.  Dalam  artian,  tanpa  keterbukaan  pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan- kegiatan  pemerintahan.  Selanjutnya  dalam  konsep  demokrasi,  asas keterbukaan  atau  partisipasi  merupakan  salah  satu  syarat  minimum, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Burkens  dalam  buku  yang  berjudul Beginselen van de democratische rechsstaat , bahwa:
1. Pada  dasarnya  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;
2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;
3. Setiap  orang  mempunyai  hak-hak  politik  berupa  hak  atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
4. Badan  perwakilan  rakyat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan melalui  sarana  ( mede ) beslissing-recht (hak  untuk  ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;
5. Asas  keterbukaan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  sifat keputusan yang terbuka;
6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.
6 Mahendra  Putra  Kurnia,  dkk, Pedoman  Naskah  Akademik  PERDA  Partisipatif ,  Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
7 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  PT  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Selanjutnya  Ann  Seidman 8 ,  Robert  B.  Seidman,  dan  Nalin Abeyserkere  memaknai  partisipasi  sebagai  berikut:  bahwa  pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the stakeholders (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan  keputusan-keputusan  pemerintahan.  Pengertian  partisipasi tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  partisipasi  politik  yang diberikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Miriam Budiardjo,  yaitu  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  negara yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud  untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.
Pengertian  partisipasi  politik  sebagai  kegiatan  warga  negara terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  dalam  kepustakaan kebijakan  publik  di  Belanda  disebut inspraak atau  partisipasi  politik langsung.  Ciri  terpenting  dari  partisipasi  politik  langsung  adalah  tidak melalui  proses  perwakilan,  melainkan  warga  negara  berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan. Dikaitkan dengan pendapat Herbert  Mc  Closky,  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa,  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Tujuan  dasar  dari  peran  serta  masyarakat  adalah  untuk menghasilkan masukan dan presepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat  yang  berkepentingan  ( public  interest )  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,  karena  dengan melibatkan  masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak  akibat  kebijakan dan  kelompok  kepentingan  ( interest  group ),  para  pengambil  keputusan
8 Ann  Seidman,  dkk, Penyusunan  Rancangan Undang-undang  Dalam  Perubahan MasyarakatYang  Demokratis ,  Proyek  ELIPS  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dapat  menangkap  pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari masyarakat  dan  kelompok  tersebut,  untuk  kemudian  menuangkannya kedalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan  menolong  pengambil  keputusan  ( stakeholder )  untuk  menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Selain itu, partisipasi  publik  juga  merupakan  pemenuhan  terhadap  etika  politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  misalnya  saja  Peraturan  Daerah  karena  agar sebuah  peraturan  daerah  tersebut  jika  ingin  dilaksanakan  dan  dipatuhi, maka  peraturan  tersebut  harus  bisa  mengakomodir  kebutuhan masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Sesuai  dengan  prinsip  demokrasi,  dimana  para  wakil  rakyat  di daerah dan kepala  daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, diharapkan  mereka  senantiasa  menjalin  komunikasi  dengan  rakyat terkait  dengan  pembuatan  dan  penentuan  kebijakan  daerah  yang dituangkan  dalam  peraturan  daerah.  Pemberian  saluran  dan  ruang kepada  masyarakat  di  daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembuatan  dan  penentuan  peraturan  daerah  merupakan  amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Pasal  96.  Bunyi  selengkapnya  pasal  tersebut  : “Masyarakat berhak   memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan”.  Peraturan perundang-undangan  di  sini  termasuk  di  dalamnya  Peraturan  Daerah. Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang  Peraturan  Daerah  Pasal  139  ayat  (1)  yaitu  “Masyarakat  berhak
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perarturan Daerah”.
Dari  ketentuan  dalam  dua  Pasal  dua  Undang-undang  tersebut memberikan  penyadaran  kepada  semua  pihak,  bahwa  rakyat  di  daerah memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembahasan  rancangan Perda.  Hal  ini  juga  menyadarkan  kepada  kedua  lembaga  pembantuk Perda tersebut untuk bersikap terbuka dengan memberikan saluran dan tempat  untuk  rakyat  di  daerah  dalam  proses  pembahasan  rancangan tersebut.  Tanpa  komitmen  yang  nyata  untuk  melaksanakan  (untuk bersikap  terbuka)  dari  kedua  lembaga  pemenbentuk  Perda  tersebut substansi dari sebuah demokrasi patut dipertanyakan. Karena demokrasi perwakilan yang dipraktekkan sudah lama dirasakan tidak memadai.
Peraturan  daerah  sebagai  pedoman  dan  dasar  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  daerah di  dalam menetapkannya senantiasa  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  rakyat  di  daerah.  Penyerahan kewenangan  pemerintahan  kepada  daerah  pada  hakekatnya  adalah kepada  rakyat  di  daerah.  Konsep  daerah  (sering  disebut  dengan  daerah otonom) di dalamnya mengandung konsep sosiologis, politis serta konsep kewilayahan. Konsep daerah ini dapat ditemukan dalam undang-undang pemerintahan  daerah,  dimana  daerah  diberi  batasan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia (Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah).
Bentuk ‐ bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik  dapat  diwujudkan  di  setiap  tahapan  proses  kebijakan.  Berikut bentuk ‐ bentuk partisipasi masyarakat tersebut.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
1. Pada  tahap  pengidentifikasian  dan  pengagendaan  masalah Masyarakat  dapat  berpartisipasi  dengan  cara  menyampaikan kebutuhan dan masalah ‐ masalah yang sedang dihadapinya kepada pemerintah.
2. Pada  Tahap  Perumusan  (Formulasi)  Rancangan  Kebijakan Masyarakat  dapat  memberikan  opini,  masukan,  atau  mengkritik rancangan kebijakan tersebut.
3. Pada  tahap  pelaksanaan  kebijakan  Masyarakat  mendukung  dan melaksanakan kebijakan dengan konsekuen dan sepenuh hati
4. Pada tahap evaluasi Masyarakat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.
Dikaitkan  dengan  empat  tahapan  tersebut,    kegiatan  eksaminasi publik peraturan perundangan atau public review merupakan partisipasi masyarakat  pada  tahap  perumusan  dan  evaluasi.    Harapannya  agar mempengaruhi  pengambil  kebijakan  untuk  merumuskan  ketentuan sebagaimana  direkomendasikan  atau  melakukan  revisi  terhadap peraturan yang telah disahkan.
Partisipasi  masyarakat  dibidang  regulasi  adalah  Hak  dan  diakui dalam  Undang ‐ Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundangan  (UU  P3)  dan  Permendagri  No  53  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Hukum Daerah.
Pasal 90 Permendagri No 53 Tahun 2011 menyebutkan:
(1)    Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
(2)  Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.  rapat dengar pendapat umum;
b.  kunjungan kerja;
c.  sosialisasi; dan/atau
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
d.  seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3)  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada    ayat  (1)  merupakan  orang perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
(4)  Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan  dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap Rancangan  Perda,  Perkada  dan/atau  PB  KDH  harus  dapat  diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pada  dasarnya  partisipasi  masyarakat  harus  diperluas  tidak  saja hanya  memberikan  usul  atau  masukan  namun  juga  dalam  bentuk pengawasan  publik  yang  dilakukan  melalui  eksaminasi  peraturan perundangan.  Pengawasan  publik  ini  terbagi  menjadi  dua  yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan pada saat  produk  hukum  tersebut  masih  berbentuk    Rancangan  Peraturan Perundang ‐ Undangan,  sedangkan  pengawasan  represif  dilakukan  pada saat produk hukum telah ditetapkan sebagai Peraturan
Perundang ‐ undangan misalanya UU, Peraturan atau Keputusan.
Namun  dalam  kenyataannya,  partisipasi  masyarakat  dalam pembuatan Peraturan Daerah belum berjalan maksimal, misalnya saja di Kota  Bengkalis  pembentukan  peraturan  daerah  belum  secara  maksimal melibatkan  masyarakat,  contohnya  saja  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Ada  beberapa  kendala  dalam  hal  optimalisasi  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  di  Kota Bengkalis diantaranya :
1. Belum  adanya  publikasi  yang  efektif,  hal  ini  masih  dirasa  kurang efektif  karena  publikasi  mulai  dari  perencanaan,  pembentukan, pembahasan sampai pada pengesahan banyak masyarakat yang tidak mengetahui  terhadap  suatu  Ranperda  yang  sedang  menjadi
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
pembahasan  di  DPRD.  Hal  ini  terbukti  dengan  50  quisioner  yang disebarkan, 90% menjawab belum ada publikasi yang efektif terhadap suatu  ranperda.  Bahkan  Perda  yang  sudah  disahkan  saja  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahuinya,  karena  kurangnya sosialisasi.
2. Belum  terwujudnya  informasi  dan  dokumentasi  yang  sistematis, bebas  dan  acessible.  Hal  ini  dikarenakan  masih  sulitnya  masyarakat untuk mengakses Ranperda dan Perda yang ada di Kota Bengkalis
3. Belum  terwujudnya  jaminan  prosedur  dan  jaminan  forum  yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses  dan  forum  yang  terbuka  dan  efektif  bagi  masyarakat  untuk terlibat  dalam  mengawasi  proses  sejak  dalam  perencanaan.  Hal  ini dikarenakan  masih  kurang  pedulinya  masyarakat  terhadap  proses dalam  mengawasi  proses  perda  sejak  dalam  perencanaan  sampai pada tahap pengesahan.
4. Belum  adanya  prosedur  yang  menjamin  publik  bisa  mengajukan Rancangan  Peraturan  Daerah  selain  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah.
5. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan accessible seperti naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
6. Belum adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan peraturan daerah tidak dilakukan secara partisipatif
7. Belum adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses  penyusunan,  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah,  dan diseminasi  peraturan  daerah  yang  dilaksanakan,  sehingga pembahasan  sebuah  ranperda  bisa  memakan  waktu  yang  sangat panjang.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
8. Belum adanya pertanggung  jawaban  yang  jelas dan memadai proses pembentukan  peraturan  daerah  yang  sengaja  menutup  peluang masyarakat untuk berpartisipasi.
Ketidak efektivan suatu peraturan daerah mungkin terjadi karena beberapa  faktor  yang  saling  berkaitan  dengan  dalam  sistem  hukum. Menurut  Laurence  M  Friedman,  ada  3  (tiga)  unsur  yang  sangat berpengaruh  dalam  sistem  hukum,  yaitu  substansi,  struktur  dan  kultur hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat  didalam  pelaksanaan  suatu  peraturan  daerah. Pertama, substansi daerah yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat memancing reaksi  masyarakat,  sednagkan  prosedur  partisipasi  tidak  jelas. Kedua, kurangnya  optimal  kinerja  aparatur  pemerintah  yang  berwenang  dalam menangani  setiap  penyelewengan  atau  pelanggaran  peraturan.  Dalam struktur hukum, masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran yang sangat  besar  dalam  pelaksanaan  peraturan  daerah; ketiga, kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik masyarakat yang rendah karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat yang lebih  tersita  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari.  Sehingga kepekaan  masyarakat  terhadap  proses  pembentukan  suatu  Peraturan Daerah sangat rendah.
Selain  kendala  diatas,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan Perda, diantaranya
1. Faktor Masyarakat :
a. Sikap Apatis Masyarakat
b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
c. Budaya paternalistis yang masih kuat mengakar
d. Tidak  ada reward (berupa  tindak  lanjut)  partisipasi masyarakat
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
e. Responsibility masyarakat yang kurang
f. Masyarakat tidak mengetahui mekanisme penyaluran aspirasi
g. Keterbatasan akses masyarakat informasi
h. Kurangnya  dukungan  elemen  masyarakat  yang  seharusnya membantu  memberdayakan  seperti;  LSM    atau  media  massa yang cenderung provokatif dan/atau profied oriented.
2. Faktor Yuridis
a. Banyak  peraturan  yang  belum  berpihak  pada  kepentingan masyarakat
b. Belum ada peraturan yang dapat memaksa pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam proses pembentukan perda.
c. Belum  ada  peraturan  ynag  menjamin  masyarakat  mendapat informasi
d. Adanya  ketentuan  partisipasi  yang  tidak  mengikat  karena tidak adanya sanksi atas pengabaiannya.
e. Banyak  peraturan  yang  menyangkut  kewajiban  masyarakat seperti retribusi, seperti halnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011  tentang  Pajak  Parkir),  tetapi  mengabaikan  hak-hak masyarakat.
3. Faktor Birokrasi
a. Sistem birokrasi yang belum memberikan ruang bagi publik
b. Birokrasi yang diposisikan sebagai mesin yang hanya bekerja sesuai jalur
c. Tidak  ada  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan dengan dalih high cost.
d. Kurang  pahamnya  birokrat  akan  makna  partisipasi  secara mendasar
e. Saluran aspirasi yang kurang baik
f. Kerap terjadi mobilitas massa untuk kepentingan politik.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Itulah  beberapa  kendala  dan  faktor  penyebab  terjadi  kurangnya optimalisasi  peran  serta  masyarakat  dalam  pembuatan  Peraturan Daerah.
Ada  beberapa  upaya  untuk  menjaring  partisipasi  masyarakat yang  dapat  dilakukan  oleh  pembentuk  peraturan  daerah  dalam membentuk peraturan daerah, diantarnya :
1. Melakukan  penelitian  terpadu  sebelum  perancangan  peraturan daerah;
2. Menggelar  publik  hearing  materi  yang  akan  diperdakan  (  hal  ini bisa  dilakukan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tetapi  juga bisa  dilakukan  dengan  cara  turun  langsung  ke  tengah-tengah masyarakat terkait (stakeholder);
3. Memberikan  kesempatan  kepada  warga  untuk  mengikuti persidangan di kantor DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang  pembentukan  PERDA  tersebut).  Jika  kewajiban pemerintah  untuk  memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  telah terpenuhi maka adalah juga menjadi kewajiban masyarakat untuk dapat  memanfaatkan  fasilitas  tersebut  secara  efektif  agar  dapat menjadi  kekuatan  kontrol  dan  menjadi  pengawas  bagi  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk di lembaga perwaklan di kabupaten/kota, karena institusi dan orang-orang yang duduk dilembaga perwakilan seringkali menggunakan  politik  atas  nama  kepentingan  rakyat  untuk memperjuangkan  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  sendiri. Partisipasi masyarakat secara langsung, menurut alexander abe, akan membawa  tiga  tampak  penting. Pertama ,  terhindar  dari  peluang terjadinya  manipulasi  keterlibatan  rakyat  dan  memperjelas  apa  yang dikehendaki  masyarakat. Kedua, memberi  nilai  tambah  pada
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
legitimasi  rumusan  perencanaan,  karena  semakin  banyak  jumlah pihak  yang  terlibat  semakin  baik;  dan ketiga ,  meningkatkan kesadaran danketerampilan politik masyarakat 9 .

## E. Penutup
1. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Rangka  Pembentukan  Peraturan  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  96  yang  berbunyi  :  “Masyarakat  berhak      memberikan masukan  secara      lisan      dan/atau      tertulis    dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan di sini termasuk  di  dalamnya  Peraturan  Daerah.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam Pasal  139  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerinatah  Daerah  yaitu  “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan rancangan  Perarturan  Daerah”.  Yang  kemudian  juga  diatur  dalam  Pasal 90  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011  yang menyebutkan  :  “Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH dan Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  dilakukan  melalui  rapat  dengar  pendapat  umum, kunjungan  kerja,  sosialisasi;  dan/atau  seminar,  lokakarya,  dan/atau diskusi.
2. Kendala  dalam  pelaksanaan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Rangka Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Bengkalis, pertama , belum  adanya  publikasi  yang  afektif,  hal  ini  masih  dirasa  kurang  efektif karena  publikasi  mulai  dari  perencanaan,  pembentukan,  pembahasan sampai  pada  pengesahan  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui
9 Alexander Abe, 2005, Perencanaan Partisipatif , Pembaharuan ,  Yogyakarta, hlm. 90-91.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
terhadap  suatu  Ranperda  yang  sedang  menjadi  pembahasan  di  DPRD. kedua ,  belum  terwujudnya  informasi  dan  dokumentasi  yang  sistematis, bebas  dan  acessible.  Hal  ini  dikarenakan  masih  sulitnya  masyarakat untuk mengakses Ranperda dan Perda yang ada di Kota Bengkalis, ketiga Belum  terwujudnya  jaminan  prosedur  dan  jaminan  forum  yang  terbuka dan  efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses dan forum  yang  terbuka  dan  efektif  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam mengawasi  proses  sejak  dalam  perencanaan.  Hal  ini  dikarenakan  masih kurang  pedulinya  masyarakat  terhadap  proses  dalam  mengawasi  proses perda  sejak  dalam  perencanaan  sampai  pada  tahap  pengesahan. Keempat ,  belum  adanya  prosedur  yang  menjamin  publik  bisa mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  selain  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Pemerintah. Kelima ,  belum  adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan accessible  seperti  naskah  akademik  dan  rancangan  peraturan  daerah.
Keenam ,  belum  adanya  jaminan  banding  bagi  publik  bila  proses pembentukan  peraturan  daerah  tidak  dilakukan  secara  partisipatif, Ketujuh ,  Belum  adanya  pengaturan  jangka  waktu  yang  memadai  untuk seluruh  proses  penyusunan,  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah, dan  diseminasi  peraturan  daerah  yang  dilaksanakan,  sehingga pembahasan sebuah ranperda bisa memakan waktu yang sangat panjang. Kedelapan , belum adanya pertanggung jawaban yang jelas dan memadai proses  pembentukan  peraturan  daerah  yang  sengaja  menutup  peluang masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Bengkalis, diantaranya, pertama ,  melakukan  penelitian  terpadu  sebelum perancangan peraturan daerah; kedua , Menggelar publik hearing materi yang  akan  diperdakan  (  hal  ini  bisa  dilakukan  di  Dewan  Perwakilan
Mardalena dan Gusliana

## VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Rakyat Daerah tetapi juga bisa dilakukan dengan cara turun langsung ke tengah-tengah  masyarakat  terkait  ( stakeholder) ; ketiga ,  memberikan kesempatan kepada warga untuk mengikuti persidangan di kantor DPRD (dengan  membuka  informasi  jadwal  sidang  pembentukan  PERDA tersebut).  Jika  kewajiban  pemerintah  untuk  memfasilitasi  partisipasi masyarakat  telah  terpenuhi  maka  adalah  juga  menjadi  kewajiban masyarakat  untuk  dapat  memanfaatkan  fasilitas  tersebut  secara  efektif agar  dapat  menjadi  kekuatan  kontrol  dan  menjadi  pengawas  bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

## F. Daftar Pustaka
1. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
A.Mukti  Fajar,  2004, Tipe  Negara  Hukum ,  Bayu  Media  &  In-Trans, Malang
Ann  Seidman,  dkk,  2001, Penyusunan  Rancangan Undang-undang Dalam  Perubahan  MasyarakatYang  Demokratis ,  Proyek  ELIPS Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, Jakarta.
Alexander  Abe,  2005, Perencanaan  Partisipatif , Pembaharuan , Yogyakarta.
Fatkhurohman,  Dian  Aminudin,  dan  Sirajudin,    2004, Memahami Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  Di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
HAS.  Natabaya,  2008, Sistem  Peraturan  Perundang-undangan Indonesia. Konstitusi Press dan Tatanusa:, Jakarta.
Khairul  Muluk,  2007, Menggugat  Partisipasi  Publik dalam  Pemerintah Daerah , Malang: LPD FIA UB dan Bayu Mendia.
Mardalena dan Gusliana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## Lawrence M Friedman,2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,Nusa Media,Bandung.
M.  Thahir  Azhary,  2003, Negara  Hukum,  Suatu  studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini , Kencana, Jakarta. Moh.  Mahfud  MD,  ,  2003, Demokrasi  Dan  Konstitusi  Indonesia,  Studi Tentang  Interaksi  Politik  Dan  Kehidupan  Ketatanegaraan, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA
Partisipatif , Kreasi Total Media, Yogyakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di Indonesia , PT Bina Ilmu, Surabaya.
Rosmala  Polani,  2008, Pembagian  kewenangan  diwilayah  perairan Pada Era Otonomi Daerah . Jurnal simbur cahaya. Vol. XIII No. 35 Januari  2008,  Unit  Penelitian  FH  Universitas  Sriwijaya Palembang.
Sirajudin  dan  Zulkarnain,  2006, Komisi  yudisial  &  Eksaminasi  Publik , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satjipto  Rahadjo, Masalah  Penegakan  Hukum  suatu  Tinajuan Sosiologis , Bandung: Sinar Baru.

## 2. Jurnal
Laica  Marzuki,  2010,  “Konstitusi  dan  Konstitusionalisme”  Jurnal Konstitusi Vol.7 . 4 Agustus 2010.

## 3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.