## KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM PENDEKATAN HUKUM ISLAM
Dwi Ari Kurniawati Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang Email: dwiaribhakti@gmail.com
Abstract
Based  on  the  description  above,  the  corruption  committed  by  some  members  of  the Regional  Representatives  Council  (DPRD)  is  no  different  from  corruption  by  other parties. Means of corruption, including acts violating judicial norms. In Islamic studies, corruption  is  an  act  which  is  forbidden  in  Islam  the  legal  position  is  haram. Keharamannya  can  be  searched  or  arguments  based  on  the  teachings  of  Islam  as risywah (bribes), saraqah (theft), al-gasysy (fraud), and khiyanah (betrayal).
Keywords: corruption, Islamic law, the Regional Representatives Council (DPRD)
PENDAHULUAN
Bangsa  manapun  di  muka  bumi  mengakui  kalau  korupsi  itu  merupakan salah  satu  jenis  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  serius,  suatu  kejahatan  yang berkategori  istimewa  (exstra  Haryadi,  2012).  Yang  jelas-jelas  dampak  negatif sangat  serius.  Sayangnya,  korupsi  ini  tidak  sulit  ditemukan  di  setiap  rezim  ke rezim, bangsa ke bangsa atau negara manapun. (Sofyan Maulana, 2011)
Kongres PBB ke 8/1990 di Havana dalam laporannya menyatakan hakikat bahaya korupsi, yaitu dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah,  dapat  mengganggu/menghambat  pembangunan  dan  menimbulkan korban  individual  dan  kelompok.  Sementara  dalam  Kongres  PBB  ke-9/1995  di Kairo  disebutkan  bahwa  korupsi  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan masyarakat,  merusak  nilai-nilai  demokrasi  dan  moralitas,  dan  membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. (Haryadi, 2012).
Hasil  dari  UN  Convention  Against  Corruption  2003  diantaranya menyatakan  bahwa  korupsi  adalah  ancaman  bagi  keamanan  dan  kestabilan masyarakat,  merusak  nilai-nilai  moral  dan  keadilan,  membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “rule of lawa” dan mengancam stabilitas politik. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintangi kemajuan sosial,  ekonomi  dan  politik,  sumber  daya  masyarakat  dialokasikan  tidak  efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun,  efisiensi  administrative  berkurang,  merusak/mengurangi  legitimasi politik  dan  mengganggu  pembangunan  ekonomi  yang  berakibat  pada ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
Pemerintahan  Daerah  yang  baik  ( good  local  governance )  merupakan  isu yang  paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi  publik  dewasa  ini  di tengah  maraknya  kasus  korupsi.  Tuntutan  gagasan  yang  dilakukan  masyarakat

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 57
kepada  pemerintah  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  baik  adalah sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  di  samping  adanya globalisasi  pergeseran  paradigma  pemerintahan  dari  " rulling  government "  yang terus  bergerak  menuju  "good  governance"  dipahami  sebagai  suatu  fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu untuk pelaksanaan memperkuat peran dan  fungsi  DPRD  agar  eksekutif  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. (A. Kartiwa, 2012)

## PEMBAHASAN Korupsi yang dilakukan oleh sebagian anggota DPRD
DPRD  yang  seharusnya  mengontrol  jalannya  pemerintahan  masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan agar selalu  sesuai  dengan  aspirasi  penyimpangan-penyimpangan  terhadap  aturan- aturan  yang  berlaku,  melakukan  kolusi  dalam  pembuatan  anggaran  agar menguntungkan  dirinya,  serta  setiap  kegiatan  yang  seharusnya  digunakan  untuk mengontrol  eksekutif,  justru  sebaliknya  digunakan  sebagai  kesempatan  untuk "memeras"  eksekutif  sehingga  eksekutif  perhatiannya  menjadi  lebih  terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan. Dengan  demikian  tidak  aneh,  apabila  dalam  beberapa  waktu  yang  lalu  beberapa anggota  DPRD  dari  berbagai  Kota/Kabupaten  ataupun  provinsi  banyak  yang menjadi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  berbagai  kasus  yang  dindikasikan korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan  yang  menyimpang  dan  cenderung  melanggar  aturan-aturan  hukum  yang berlaku. (A. Kartiwa, 2012.)
Walaupun  maraknya  korupsi  di  DPRD  ini  secara  kasat  mata  banyak diketahui masyarakat namun yang diadili dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum,  sangatlah  sedikit.  Faktor  ini  dapat  memicu  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  supremasi  hukum  di  Negara  kita.  Elite  politik  yang  seharusnya memberikan  contoh  dan  teladan  kepada  masyarakat  justru  melakukan  tindakan- tindakan  yang  tidak  terpuji,  memperkaya  diri  sendiri,  dan  bahkan  melakukan pelanggaran  hukum  secara  kolektif.  Lemahnya  penegakan  hukum  ini  dapat memicu  terjadinya  korupsi  secara  kolektif  oleh  elite  politik  terutama  anggota DPRD  ini  (A.  Kartiwa,  a  2012.).  Kelemahan  inilah  yang  membuat  kepercayaan masyarakat  terhadap  peran-peran  yang  dilakukan  DPRD  berkurang.  Masyarakat menilai,  bahwa  peran  yang  dilakukan  oleh  DPRD  sekedar  mencari  keuntungan dibalik peran atau fungsi yang dijalankan, (Sofyan Mau lana, 2011)
Selama  ini  sudah  berlaku  pemahaman,  bahwa  sesungguhnya  DPRD  lebih berfungsi  sebagai  lembaga  pengontrol  terhadap  kekuasaan  pemerintah  daerah daripada  sebagai  lembaga  legislatif  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Namun  dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang  benar,  seperti  halnya  pengaturan  mengenai  fungsi  DPR-  RI  menurut

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 58
ketentuan  UUD  1945  sebelum  diamandemen,  lembaga  perwakilan  rakyat  ini berhak  mengajukan  usul  inisiatif  perancangan  produk  hukum.  (Wahyu  Priyono, 2012).
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  dibentuk  di  setiap  propinsi  dan kabupaten/kota  pada  umumnya  dipahami  sebagai  lembaga  yang  menjalankan kekuasaan  legilsatif,  dan  karena  itu  biasa  disebut  dengan  lembaga  legilsatif  di daerah.  Akan  tetapi,  sebenarnya  fungsi  legislatif  di  daerah,  tidaklah  sepenuhnya berada  di  tangan  DPRD  seperti  fungsi  DPR-RI  dalam  hubungannya  dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD  1945  hasil  Perubahan  Pertama.  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  menyeburkan bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  UU,  dan  Pasal  5  ayat  (1) menyatakan  bahwa  Presiden  berhak  mengajukan  RUU  kepada  DPR.  Sedangkan kewenangan  untuk  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda),  baik  daerah  propinsi maupun  kabupaten/kota,  tetap  berada  di  tangan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. (Wahyu Priyono, 2012).
Pergeseran  itu  juga  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  dalam  pola berperilaku secara individual maupun kolektif (kelompok). Sayangnya perubahan ini  bukannya  memberikan  kontribusi  positip  bagi  kehidupan  masyarakat  dan negara,  melainkan  justru  mengakibatkan  banyaknya  muncul  problem  baru,  yang polanya lebih buruk  dibandingkan sebelum terjadinya pergeseran  kekuasaan itu. Pola  berelasi  politik  yang  membawa  perubahan  bermakna  (bermanfaat)  bagi kehidupan  masyarakat  tidak  dimasukkan  sebagai  substansinya.  Sikap-sikap  yang ditunjukkan  dan  pola  perilaku  yang  dibangun  oleh  unsur  rezim  baru  tidak  lebih cacat  moral  dibandingkan  sebelumnya.  Rasa  optimisme  terhadap  terjadinya pembaharuan  di  tengah  masyarakat  semakin  jauh  dari  harapan  akibat  perilaku unsur elit yang bertolak belakang dengan aspirasi masvarakat.
Dimensi  negatif  yang  menjadi  dampaknya  perilaku  politisi  itu  kemudian tercatat,  misalnya  adanya  julukan  publik  kalau  komunitas  elit  politik  Indonesia belum berhasil menunjukkan keteladanan sebagai manusia-manusia utama dalam kinerja  yang  berbasis  moralitas  dan  norma-norma  lain  yang  dibenarkan, sebaliknya  mereka  telah  terjerumus  dalam  perilaku-perilaku  yang  menyimpang dari  panduan  perilaku  (code  of  conduct)  yang  sudah  dibuatnya  sendiri.  Panduan berperilaku yang dibuatnya ini adalah kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Kode  etik  berperilaku  ini  merupakan  kumpulan  norma  yang  digunakan oleh  organisasi  dan  masyarakat  untuk  menilai  sikap  dan  perilaku  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Peran  kode  etik  ini  juga  ikut  menentukan  5 potret negara hukum, karena dalam kode etik ini terumus norma yang mengatur perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Fran Magnis Suseno, 1994) Masyarakat sekarang tergolong masyarakat kritis terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, terutama di dunia politik. Perilaku elit politik dijadikan sebagai  obyek  penilaian.  Perilaku  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 59
misalnya  termasuk  yang  tidak  lepas  dari  opini  publik,  karena  mereka  selain menjadi  representasi  suara  rakyat  atau  perwujudan  kekuatan  rakyat  melalui produk  pesta  demokrasi  (Pemilu),  mereka  juga  tergolong  komunitas  elit  yang peran-perannya  telah  atau  sedang  menjadi  obyek  penilaian  dan  gugatan, diantaranya menyangkut pola kerjanya yang bermisikan memperjuangkan aspirasi rakyat,  produktifitasnya  di  bidang  pembaharuan  hukum  nasional,  serta  pola kemitraan  yang  dibangunnya  dengan  eksekutif  dalam  menjalankan  roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pola kemitraan yang dibangun antara  legislatif  (DPRD)  dengan  eksekutif  diposisikan  sebagai  sumber  problem sosial-politik yang selama ini terjadi.
Dalam hubungannya dengan eksekutif itulah yang kemudian menempatkan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  mendapatkan  banyak  stigma  buruk sebagai  komunitas  elit  strategis  yang  berada  di  lingkaran  penyelenggaraan manajemen  pemerintahan  yang  tidak  mewakili  rakyat,  tetapi  mewakili kepentingan dan obsesi dirinya sendiri, golongan, keluarga, dan partai politiknya, dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang jadi tersangka kasus-kasus bertemakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Bangunan  pemerintahan  tidak  lagi  menjadi  potret  pemerintahan  yang bersih  ( clean  government )  akibat  perilaku  kemitraan  yang  disalahgunakan  atau disalah-fungsikan dalam implementasinya Pemerintahan di daerah pun seringkali terkena  masalah  hukum  akibat  pola  kemitraan  yang  salah  dalam  penerpannya. atau pelaksanaannya.
Problem besar dalam kehidupan kenegaraan maraknya kasus dapat terjadi akibat  penyalahgunaan  memberdayakan  demokrasi,  gagalnya  menjaga  tegaknya hak-hak  asasi  manusia,  meminggirkan  atau  menodai  citra  diri  negara  sebagai negara  hukum,  dan  membuka  ruang  gelap  tampilnya  kekuatan  politik  dalam mendahulukan  absolutisme,  totalitarianisme,  diktatorianisme,  dan  anarkisme, serta kultur korupsi dimana-mana. (Misbahul Munir, 2004)
Korupsi  sangat  berbahaya  bagi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Korupsi  di bidang pendidikan misalnya, akan menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana  dan  prasarana.  Uang  6,7  trilyun  dalam  kasus  Century  setidaknya  dapat diberikan  sebagai  beasiswa  sebanyak  1  juta  rupiah  kepada  6.700.000  siswa. Dengan  melihat multi  effect dari  korupsi  di  atas,  sangatlah  wajar  jika  korupsi dikategorikan  sebagai extra  ordinary  crime dengan  berbagai  dimensinya,  seperti economic  crime,  organized  crime,  white  collar  crime  dan  political  crime .  Dengan bentuknya yang extra ordinary crime , maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi  harus  ditempuh  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  pula.  Jika  bisa sesempurna  mungkin  sehingga  tidak  ada  lagi  celah  bagi  para  koruptor  untuk bebas,  terlebih  jika  ada  niat  ingin  melemahkan  atau  membubarkan  KPK.  (Dwi Haryadi, 2012)

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 60

## Perspektif Hukum Islam
Istilah korupsi bukanlah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang  adalah  merupakan  bahasa  al-Quran  dan  Al-Hadis  yang  adalah  merupakan sumber utama hukum Islam. Namun demikian di dalam al-Quran terdapat istilah- istilah  yang  pengertian  dan  unsurnya  terkandung  di  dalam  pengertian  korupsi. Istilah-istilah  tersebut  adalah  Risywah  yang  artinya  suap,  Saragah  yang  artinya Pencurian, al-Gasysy ataupun al-Ghulul yang artinya Penipuan, dan Khiyanah yang artinya Penghianatan. Keempat istilah ini adalah merupakan 25  an bahasa moral dan  kemanusiaan  yang  secara  tegas  terkandung  dalam  al-Quran  dan  al-Hadis Rasulullah SAW (Ahmad Supardi Hasibuan, 2013).
Secara teoritis kedudukan  korupsi dalam hukum Islam adalah merupakan tindakan  kriminal  yang  dalam  istilah  Islam  disebut  dengan  Jinayah  dan  atau Jarimah. Asas legalitas hukum Islam, tentang korupsi sangatlah jelas dan tegas. Ia merupakan  suatu  tindakan  pencurian  dan  karenanya  pelaku  korupsi  haruslah dihukum (Ahmad Supardi Hasibuan, 2013). Korupsi ini merupakan jenis kejahatan yang  telah  terbukti  menghancurkn  sendi-  sendi  kehidupan  berbangsa.  Banyak sudah sumberdaya bangsa yang dikorupsi, yang membuat rakyat  kehilangan hak kesejahteraan hidupnya (Idam Khalid, 2011)
Di  dalam  al-Quran  Allah  SWT  berfirman :  dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Dari  ayat  tersebut  di  atas  dapatlah  kita  pahami  bahwa  Allah  SWT  sangat melarang  hambanya  untuk  mengambil  dan  memakan  harta  yang  diperoleh  dari jalan yang tidak benar. Selain itu, ayat tersebut juga bermakna bahwa Allah SWT membenci  dan  melarang  hambaNya  untuk  menguasai  harta  orang  lain  tanpa melalui  cara-cara  yang  benar.  Perlindungan  terhadap  harta  adalah  merupakan salah  satu  pokok  pertimbangan  dalam  menetapkan  hukum  Islam  yang  terkenal dengan  Asasul  Khomsah  (prinsip-prinsip  yang  lima)  yaitu  memelihara  agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan/kehormatan  dan memelihara  harta.  Perlindungan  yang  digariskan  ag  hukum  Islam  merupakan perlindungan  yang  berorientasi  menjaga  martabat  manusia  dan  bangsa  dari kehancuran.  Koruptor  terbukti  dari  waktu  ke  waktu  telah  menjadikan  kekayaan bangsa  salah  alamat  dalam  penggunaannya  statusnya  menjadi  kekayaan  pribadi. (Ahmad Supardi Hasibuan, 2013, Idam Khalid, 2011)
Selain itu korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap agama sebab  ia  mengkianati  amanah  yang  dibebankan  di  pundaknya.  Ia  juga menyelewengkan dan menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  Oleh  karena  itu  ia  harus  dihukum  dan  diberikan  sanksi  hukum  yang jelas dan berat sebab dalam hal ini ada dua  dosa yang dia pikul. Pertama adalah

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 61
dosa  kepada  bangsa  dan  negara  sebab  dia  menyalahgunakan  keuangan  dan perekonomian  negara,  dan  kedua  adalah  dosa  kepada  Allah  SWT  sebab  dia mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya. Di Dalam al-Quran Allah SWT berfirman: Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetakan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi pengajaran yang b sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Di  dalam  ayat  lain  disebutkan :  hai  orang-  orang  yang  beriman,  jangan  lah kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu mengkhianati  amanat-amanat  yang  dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu mengetahui .
Di dalam salah satu Hadis Rasulullah SAW bersabda: laksanakanlah amanah kepada  orang  yang  memberikannya  kepadamu  dan  janganlah  kamu  melakukan pengkhianatan (sekalipun) terhadap orang yang pernah mengkhianatimu. Di dalam hadis lain juga disebutkan: tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji . Korupsi  dalam  pandangan  agama  Islam  dapat  juga  dimasukkan  dalam kategori al-Gosysy dan  atau al-Ghulul (penipuan),  sebab  korupsi  termasuk  dalam kategori  menipu  orang  banyak  ataupun  menipu  negara  untuk  kepentingan peribadinya.  Di  dalam  salah  satu  hadis,  Rasulullah  SAW  bersabda:  siapa  yang menipu,  maka  dia  tidak  termasuk  ummatKu.  Pada  hadis  lain  disebutkan:  tidak diterima  sholat  seseorang  kecuali  dalam  keadaan  suci  dan  tidak  sah  sedekah seseorang yang bersumber dari penipuan (Ahmad Supardi Hasibuan, 2013)
Selain  hal  tersebut  di  atas,  korupsi  sangat  dekat  dengan  istilah risywah (suap menyuap) dalam ajaran agama Islam, sebab korupsi itu salah satu bentuknya adalah  melakukan  penyuapan  atas  seseorang  dengan  imbalan  tertentu  untuk mendapatkan  jabatan  tertentu  pula.  Masalah  suap  menyuap  ini  mendapat perhatian yang sangat serius dari  Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali hadis- hadis  yang  disampaikan  oleh  Rasulullah  SAW  berkaitan  dengan  suap  menyuap (risywah). (Ahmad Supardi Hasibuan, 2013)
Di  dalam  salah  satu  hadis,  Rasulullah  SAW  bersabda:  dari  Abdullah  ibnu Amar berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan penerima suap. Al-Khatibi Rahimahullohu dalam Syarh Sunan Abu Daud yang berjudul Maalim As- Sunan  berkata ,  ar-rosyi adalah  orang  yang  memberikan  suap  dan  al-Murtasyi adalah orang yang menerima suap. Keduanya diberi hukuman kalau mereka benar terlibat  dalam  persekongkolan  uap  menyuap  dengan  maksud  bathil  dari  orang yang menyuap, dan memberikannya pada orang yang menerima dengan cara yang tidak benar pula. Tapi jika memberikannya pada orang yang berhak, atau memberi untuk menebus dirinya dari suatu kezaliman, maka hal itu tidak dilarang.

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 62
Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dan menghubungkannya dengan sumber-sumber hukum Islam, baik yang tertuang dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi hukumnya adalah haram. Keharamannya  ini  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi,  apalagi  di dalamya  terdapat  dua  dosa  sekaligus  yaitu  pertama,  dosa  kepada  bangsa  dan negara dan yang kedua dosa kepada Allah SWT. (Ahmad Supardi Hasibuan. 2013) Memberantas  korupsi  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  apalagi  di  bumi Indonesia  tercinta  ini  sebab  praktek  korupsi  sudah  menjadi  semacam  wabah penyakit yang senantiasa menggerogoti tubuh manusia dan terjadi pada semua lini dan  sektor  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena  itulah  maka  tidak salah  apabila  ada  yang  mengatakan  bahwa  korupsi  sudah  menjadi  bahagian  dari budaya  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian  maka  untuk  mencegah  dan memberantasnyapun  bukanlah  merupakan  pekerjaan  mudah  bagaikan  membalik telapak  tangan,  akan  tetapi  diperlukan  keseriusan,  keterpaduan  dan  komitmen dari pemerintah dan aparat penegak hukum dan bila perlu bangsa Indonesia harus menyatakan  perang  terhadap  korupsi,  sebab  tanpa  ini  maka  mustahil  korupsi dapat dibasmi dibumi nusantara.
Ahmad  Supardi  Hasibuan  (2013)  berpendapat,  bahwa  adapun  cara-cara yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut:
Pertama, meningkatkan  penghayatan  ajaran  agama.  Meningkatkan pengetahuan,  pengamalan  dan  penghayatan  ajaran  agama  kepada  para pemeluknya, sehingga ummat beragama dapat menangkap intisari daripada ajaran agama itu dan dampak positif dari ajaran agama itu dapat diresapi hingga melekat pada  tindak  tanduk  serta  perilaku  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  ibadah yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya bersifat ritual ceremonial belaka, akan tetapi ibadah itu dilaksanakan bersifat ritual aktual.
Kedua, meluruskan  pemahaman  keagamaan  Meluruskan  pemahaman keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah meluruskan pemahaman keagamaan bahwa  memberikan  sesuatu  infaq/shodaqah  kepada  siapa  sajapun  itu  akan mendapatkan pahala manakala uang ataupun harta yang diinfakkan/disedekahkan itu berasal dari yang halal dan bukan berasal dari yang haram. Apabila uang/harta itu berasal dari yang halal maka barulah satu kebaikan mendapatkan pahala tujuh ratus  kali  lipat,  sebagaimana  tercermin  dalam  Firman  Allah  SWT: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh  butir,  pada  tiap-tiap  butir  seratus biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan Allah Maha luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui.
Apabila sebaliknya (berasal dari haram) maka infaq/shodaqahnya itu tidak akan  mendapatkan  ganjaran  apa-apa  kecuali  ganjaran  kejahatan/dosa, sebagaimana  hadis  Nabi  SAW:  tidak  diterima  sholat  seseorang  kecuali  dalam

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 63
keadaan suci dan tidak diterima sedekah seseorang yang yang menafkahkan am oti na an yang la bersumber dari penipuan.
Ketiga , merubah sistem. Kalau seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah disebabkan adanya kesempatan dan peluang yang didukung oleh  sistem  yang  sangat  kondusif  untuk  berbuat  korupsi,  maka  sistem  itu  harus dirubah  dan  diperbaiki  sehingga  setiap  orang  tidak  mempunyai  kesempatan  dan peluang  untuk  berbuat  korupsi.  Salah  satu  bentuk  yang  harus  diperbaiki  adalah adanya  pengawasan  melekat  dari  atasannya,  tidak  adanya  uang  pelicin,  uang setoran dan lain.
Keempat, Meningkatkan Mentalitas. Merubah dan meningkatkan mentalitas bangsa  Indonesia  dari  mentalitas  yang  rapuh  menjadi  mentalitas  yang  kuat  dan tahan  banting.  Untuk  meningkatkan  mentalitas  ini  dapat  dilakukan  melalui peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama, sebab apabila pengetahuan dan pengamalan  agama  seseorang  baik,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  sikap  mental orang  tersebut  akan  baik,  namun  demikian  tidak  semua  yang  bermental  baik berarti  memiliki  pengetahuan  dan  pengamalan  agama  yang  baik,  sebab  masih banyak penyebab-penyebab lainnya yang menyebabkan seseorang bermental baik.
Kelima , meningkatkan penghasilan. Meningkatkan perekonomian dan atau gaji  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup  di  masyarakat  adalah  merupakan salah  satu  langkah  penting  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  menghilangkan perilaku korupsi sebab harus diakui bahwa gaji pegawai saat ini tidak mencukupi untuk hidup layak. Gaji yang diterima itu hanya cukup untuk satu atau dua minggu, makanya  para  pegawai  berusaha  untuk  mendapatkan  tambahan  yang  salah satunya  melalui  korupsi.  Gaji  pegawai  ini  seharusnya  diberikan  sampai  dia  bisa mampu  menyekolahkan  anaknya  dan  juga  bisa  menyimpan/menabung  untuk keperluan  hari  tuanya.  Dan  bahkan  pegawai  negeri  itu  harus  diberikan  gaji sehingga  dia  bisa  hidup  layak  sebagaimana  yang  lainnya  dengan  fasilitas  yang memadai.
Keenam, merubah  budaya  yang  mendorong  korupsi.  Merupakan  sebuah kebiasaan  bagi  kita  orang  Indonesia  bahwa  setiap  seseorang  menjadi  pejabat tinggi  dalam  sebuah  pemerintahan,  maka  yang  bersangkutan  akan  menjadi sandaran  dan  tempat  bergantung  bagi  keluarganya,  akibatnya  dia  diharuskan melakukan  perbuatan  korupsi  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan keluarganya  tersebut,  apalagi  permintaan  akan  kebutuhan  itu  datang  dari  orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti mamak umpamanya. Selain daripada itu  dalam  budaya  kita  akan  dianggap  bodoh  seseorang  manakala  dia  tidak mempunyai  apa-apa  di  luar  penghasilannya,  sementara  dia  menduduki  suatu jabatan  penting,  akibatnya  dipaksa  untuk  melakukan  korupsi.  Budaya  ini  harus dirubah  dan  dijadikan  menjadi  keluarga  akan  merasa  malu  manakala  seseorang dari  keluarganya  membantu  keluarga  yang  lainnya  dengan  uang  hasil  korupsi sekalipun  dia  pejabat  tinggi.  Oleh  karena  itu  maka  apa  yang  bersangkutan  lebih

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 64
baik  tidak  membantu  keluarganya,  kalau  uang  bantuan  itu  berasal  dari  ber  hasil korupsi.
Ketujuh ,  menghilangkan  kebiasaan  dan  kebersamaan.  Menghilangkan kebiasaan dan kebersamaan dalam melakukan korupsi, sebab dalam kenyataannya Praktek  korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi yang mempunyai  peluang dan kesempatan melakukannya, ditambah lagi praktek korupsi ini telah dilakukan oleh  banyak  orang,  dan  bahkan  dilakukan  secara  berjamaah.  Untuk  itu  maka kebiasaan ini harus dicegah dan dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga hilang sama sekali dari bumi Indonesia.
Kedelapan ,  meningkatkan  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  kita memang  sangat  lemah  padahal  aturan-aturannya  sudah  lengkap,  makanya  orang tidak  kapok  melakukan  korupsi  secara  berulang-ulang.  Oleh  karena  itu  maka penegakan  hukum  ini  harus  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu  dan  tanpa  pilih kasih  dengan  hukuman  yang  berat  dan  tegas  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh Nabi Muhammad SAW, : Sekiranya anakKu Fatimah mencuri maka pasti akan saya potong  tangannya.  Penegakan  hukum  ini  dapat  juga  dilakukan  oleh  masyarakat dengan  cara  mengasingkan  atau  memboikot  si  koruptor  dari  pergaulan  umum sebagai  contoh,  apabila  si  koruptor  mengundang  untuk  menghadiri  pesta pernikahan  anaknya  umpamanya,  maka  masyarakat  bersepakat  untuk  tidak menghadiri  pestanya.  Atau  dapat  juga  dalam  bentuk  tidak  melibatkannya  dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan apabila dipandang perlu dapat juga dilakukan dengan memboikat si koruptor dari jual beli kebutuhan sehari-hari. Bila dia  menjual  sesuatu  maka  tidak  dibeli  jualannya  dan  bila  dia  hendak  membeli sesuatu maka tidak dijual padanya.
Kesembilan, menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu. Hal ini dirasakan sangat  penting  sebab  para  koruptor  dan  sebahagian  penduduk  bangsa  Indonesia telah hilang rasa bersalah dan  apalagi rasa malunya. Oleh karena itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu ini. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan agama.
Kesepuluh, menumbuhkan  sifat  kejujuran  dalam  diri.  Hal  ini  dirasakan sangat urgent sebab kejujuran adalah merupakan satu asset yang sangat berharga bagi  seseorang  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  SWT,  sebab  kejujuran akan  mampu  menjadi  benteng  bagi  seseorang  untuk  menghindari  perbuatan- perbuatan  munkar  seperti  perbuatan  korupsi  ini.  Oleh  karena  itulah  maka  sejak kecil  hu  dalam  rumah  tangga  kejujuran  sudah  harus  ditanamkan  kepada  anak- anak,  begitu  juga  di  sekolah-sekolah,  pembinaan  dan  penerapan  sifat  kejujuran haruslah mendapat prioritas utama dari para guru dan ibu guru.
Kesebelas, menghilangkan  sikap  tamak  dan  serakah.  Menghilangkan  Sikap tamak  dan  serakah  adalah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam pemberantasan korupsi sebab kedua sifat ini menjerumuskan ummat manusia ke jurang  kehinaan  dan  kehancuran  sebab  kedua  sikap  ini  mengantar  manusia

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 65
kepada sikap tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup sekalipun harta  yang  telah  dimilikinya  sudah  melimpah  ruah.  Hal  ini  antara  lain  dapat dilakukan dengan pendalaman, pengamalan dan penghayatan ajaran agama.
Keduabelas, menumbuhkan  budaya  kerja  keras.  Menumbuhkan  budaya kerja keras haruslah dijadikan menjadi prioritas utama dalam pencegahan korupsi sebab sikap ini akan dapat membentengi orang dari sifat ingin cepat  kaya, tanpa usaha  dan  tanpa  kerja  keras.  Dalam  ajaran  agama  disebutkan  bahwa  bekerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ummat.
Ketigabelas ,  menghilangkan  sifat  materialistik,  kapitalistik  dan  hedonistik, Ketiga sifat ini sangat rentan menjerumuskan seseorang untuk terjerumus dalam melakukan  perilaku  korupsi.  Orang  yang  memiliki  ketiga  sifat  ini  tidak  akan pernah merasa puas dan cukup dalam hal harta, selalu kehausan dan kekurangan setiap  saat.  Oleh  karena  itulah  maka  ketiga  sifat  ini  harus  dikikis  habis  dari penduduk negeri ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  korupsi  yang  dilakukan  oleh  sebagian anggota  DPRD  adalah  tidak  berbeda  dengan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  lain.  Artinya  korupsinya  termasuk  perbuatan  melanggar  norma-norma yuridis. Dalam kajian Islam, korupsi ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam yang kedudukan hukumnya adalah haram. Keharamannya ini bisa dicari atau berlandaskan dalil-dalil dalam ajaran agama Islam seperti risywah (suap), saraqah (pencurian), al-gasysy (penipuan), dan khiyanah (penghianatan). Korupsi yang dilakukan oleh sebagian anggota DPRD menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi suatu bangsa dan Negara, sehingga pencegahan dan penanggulangannyapun  harus  dilakukan  secara  sungguh-  sungguh  dan  terpadu antara seluruh komponen bangsa. Setiap komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk  menanggulangi  korupsi,  khususnya  aparat  penegak  hukum  yang berkewajiban menjadi penjerat atas segala bentuk tindak pidana korupsi.

## DAFTAR RUJUKAN
A.Kartiwa, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance" ,  pustaka.unpad.ac.id/wp-ontent/uploads/  implementasi  fungsi dprd.pdf,akses akses 10 Juni 2012. http:// 2009/05/ peran Ahmad  Supardi  Hasibuan, Korupsi  dan  Pencegahannya  Dalam  Perspektif  Hukum http://riau1.kemenag.  go  .  id/  index.php?a=artikel&id=327,  akses  7  Mei Islam, 2013.
Dwi Haryadi, Bahaya Korupsi dan Integritas
Penegak Hukum , http://www.ubb.ac.id/  ulen  g  kap  php?  j  u  dul=  Baha  y  a% 20korupsi%20dan%20integritas%  20  pe  negak%  2  0  k  e  n  m  &  i  h  m  u  & nomorurut_artikel=398, akses 11 Juni 2012.

## Dwi Ari Kurniawati
An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipline r ∥ Volume 01, Nomor 01, (2021) 66
Franz  Magnis  Suseno,  Etika  Politik; Prinsip-  k30  prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Idam Khalid, Dampak Sistemik Korupsi di Indonesia , Pustaka Jaya, Jakarta, 2011. Misbahul  Munir, Pemilu,  Demokrasi,  dan  ljtihad  Politik  Perempuan, Visipres, Surabaya,2004.
Wahyu  Priyono, Optimalisasi  Fungsi  DPRD  dalam  Pengawas  an  Pemerintahon. Daerah ,  http://pekikdaerah.wordpress.com/  artikel-makalah/optimalisasi- fungs i-dprd- dalam-pengawas an-pemer intah-daerahl diakses 5 April 2012