Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS DAN KAJIAN KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KASUS MINUMAN BERAKHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA MULYASARI
Mela Nurhayati, Hana Faridah
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia melanurhayati10@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

## Abstract
Alcohol  has  a  certain  effect  that  encourages  children  to  become  criminals.  Alcoholic  beverages greatly affect brain function, but if they are absorbed into the blood or gradually inhibit the activity of the  nervous  system,  alcoholic  beverages  greatly  affect  human  thinking  ability,  which  can  cause children to  be guilty.  The effect  of  alcohol  on  crime is that alcohol  abuse  has  a  negative  impact  on minors.  Alcoholic  drinks  are  widely  circulated  and  consumed  by  minors  because  there  are  many illegal liquor sellers who do not have official permission to sell alcoholic beverages because they are consuming alcoholic beverages. Article 300 paragraph 1 reads: (1) a maximum imprisonment of one year  or  a  maximum  fine  of  four  thousand  five  hundred  rupiahs;  first.  Any  person  who  deliberately sells  or  gives  intoxicating  drinks  to  a  person  who  appears  to  be  drunk;  Trafficking  in  women  and trafficking  of  minors  is  punishable  by  imprisonment  of  up  to  six  years.  (2).  Anyone  who  knowingly intoxicates  a  child  under  the  age  of  sixteen;  3.  Any  person  who  by  coercion  or  threat  of  violence forces someone to  drink  an  intoxicating  drink. Meanwhile,  according  to  Erikson  (in  Alwisol,  2009), adolescence or youth is one of the stages of human development, especially at the age of 12-20 years. Any person who deliberately sells or allows an intoxicated person to drink, deliberately intoxicates a person under the age of 16 and forces him to drink, shall be punished by a maximum imprisonment of six years.
Keywords: alcoholic beverages, the influence of evil, consumption of intoxicants
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia melanurhayati10@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  minuman  beralkohol  bukanlah  praktik  sosial  bahkan    di  Jawa  Barat.  Kebiasaan minum-minum sulit dipatahkan masyarakat hingga aparat penegak hukum bosan atau bosan melihat keadaan.  Akan  tetapi,    karena  hakikat  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  masyarakat Indonesia  seutuhnya,  maka  masalah  ini  tidak  dapat  bertahan  dalam  masyarakat  yang  sedang berkembang. Melonjaknya minuman beralkohol di Indonesia mengikuti kebangkitan pemerintah tidak terlepas dari penegakan hukum dan pengetahuan umum tentang bahaya minuman beralkohol. 1
Minuman beralkohol terutama dikonsumsi oleh anak di bawah umur di Desa Muriyasari. Namun Anak di bawah umur dengan meninuman berakohol mudah ditemui di warung-warung tersembunyi, banyak  dibuat  dengan  bahan  alami  ataupun  dengan  minuman  yang    ilegal,  sehingga  pedagang  bisa membuat  ramuan  sederhana  atau  minum  obat  obatam  yang  ada  di  toko  atau  optek  yang  berlebihan dosisnya,  bisa  juga  akan  mengakibatkan  ke  mabokan.  Dengan  ini    Banyak  anak-anak  dengan kerusakan  saraf  otak  dan  mata  serta  anak-anak  yang  mengalami  gangguan  jiwa  minum  minuman beralkohol,  tidak  hanya  mereka  yang  boleh  mengonsumsi  alkohol,  tetapi  banyak  juga  remaja    yang meminum minuman beralkohol. Namun, di Desa Muriyasari, ada kasus di mana orang banyak minum alkohol  karena  ketika  sesuatu  masuk  ke  mata,  mereka  kehilangan  penglihatan  dan  itu  terjadi  pada laki-laki.
Namun seperti hukum pidana Indonesia, hukum pidana mengatur hukuman bagi penyalahgunaan alkohol.  Aturan  ini  terbagi  dalam  beberapa  ketentuan,  di  antaranya  Pasal  300  KUHP.  Dalam  Pasal 300  (1),  orang  yang  dengan  sengaja menjual  atau  memberikan minuman  yang memabukkan  kepada orang adalah sebagai berikut.
Tampak  mabuk,  dengan  sengaja  memabukkan  orang  di  bawah  usia  16  tahun  dan  memaksa konsumsi alkohol diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun penjelasan singkat tentang unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu:
1)  Adanya  suatu  perbuatan;  Perbuatan  itu  memenuhi  rumusan  Undang-undang,  yaitu  bahwa perbuatan  itu  harus  termasuk  dalam  ruang  Pasal  atau  perbuatan  itu  harus  mempunyai  sifat  dan ciri-ciri sebagaimana yang secara abstrak dinyatakan dalam Undang-Undang. ;
2)  Ada  yang  bersifat  melawan  hukum,  dalam  arti  formal  atau  dalam  arti  materiil;  Sifat  melawan hukum  dalam  arti  formal  bertentangan  dengan  hukum.  Sedangkan  dalam  arti  materiil,  yaitu bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  hanya  bertentangan  dengan  hukum,  tetapi  juga  bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;
3) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya ia memiliki perasaan dan pikiran seperti orang lain yang biasanya dapat menentukan kehendaknya terhadap keadaan atau dapat dengan bebas menentukan kehendaknya sendiri;
4)  Ada  kesalahan  yaitu  ada/tidaknya  niat  seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  ada/tidak adanya  kelalaian  (sembrono,  sembrono,  kurang  waspada)  seseorang  untuk  melakukan  tindak pidana; dan
5)  Alasan  penghapusan  kejahatan  atau  alasan  untuk  membenarkan  suatu  tindakan.  Ada  keadaan dimana suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dipidana, yaitu perbuatan  dalam  keadaan  yang  berat  terhadap  lawan  atau  keadaan  memaksa  (overmacht), keadaan  darurat  (noodtostand),  membela  diri  (noodwear),  Penegakan  hukum  (teruitvoering  van een  wettelijk  16)  Artikel  ini  ditulis  sebagai  berikut.  1)  Pasal  300  KUHP.  Anda  bisa  dipenjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 4.500.
a)  Orang  yang  dengan  sengaja  menjual  atau  memesan  minuman  yang  memabukkan  orang  yang kelihatannya mabuk.
b) Orang yang dengan sengaja memabukkan anak di bawah umur 16 tahun.
c)  Seseorang  yang  dengan  sengaja  memabukkan  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan.
d) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.
e) Jika pembuat situs melakukan kejahatan sendiri, ia dapat diberhentikan dari pekerjaan. 2
1 Kevin A. (2014) Permasalahan dan segi hukum tentang alkolisme di indonesia. Jurnal Lex Crimen Vol. III
2 Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  pasal 300
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2) KUHP Pasal 492:
a) Anda harus sangat berhati-hati untuk tidak mabuk, menghalangi jalan, mengganggu ketertiban di tempat  umum,  atau  membahayakan  keselamatan  orang  lain.Seseorang  yang  melakukan  sesuatu yang  tidak  bekerja.  Mengancam  jiwa  atau  membahayakan    kesehatan  orang  lain  dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 6 hari, atau hingga Rp. Anda akan didenda 375.
b)  Jika    belum  lewat  satu  tahun  sejak  putusan  sebelumnya  dijatuhkan  kepada  orang  yang  dihukum karena kejahatan yang sama atau kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 536 pada saat melakukan kejahatan, orang itu dilampaui, tidak dihukum penjara. 2 minggu. ;
3) KUHP Pasal 536:
a) Denda sampai dengan 225 rupiah akan dikenakan jika ditemukan bahwa Anda mengemudi dalam keadaan mabuk di jalan umum.
b)  Pada  saat  pelanggaran,  jika  kurang  dari  satu  tahun    sejak  hukuman  terakhir  dijatuhkan  kepada pelaku  pelanggaran  dalam  bentuk  yang  sama  atau  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  492 pelanggaran, denda diganti dengan denda. Anda mungkin. Dengan denda hingga 3 hari.
c) Jika pelanggaran  kedua diulangi dalam  tahun berikutnya Putusan hukuman pertama dalam kasus pelanggaran berulang dapat dihukum hingga dua minggu penjara.
d) Jika pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya dan berikutnya dalam waktu satu tahun setelah putusan  dijatuhkan,  dan  jika  pelanggaran  itu  diulang  untuk  kedua  dan  berikutnya,  hukumannya adalah tiga bulan penjara. 3
4) Pasal 537 KUHP “Barangsiapa menjual alkohol atau bir kepada seorang prajurit berpangkat letnan atau kepada istri, anak atau pembantunya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau  denda paling banyak tiga minggu”. melebihi seribu lima ratus rupiah”; 4
5)  Pasal  538  KUHP:  “Penjual  atau  wakilnya  yang  menjual  miras  tetapi  pada  waktu  bekerja memberikan  atau  menjual  miras  atau  miras  kepada  anak  di  bawah  umur  enam  belas  tahun, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. lebih dari tiga minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;) 5
Menurut  peraturan  presiden  nomer  74  tahun  2013  tentang  pengadilandan  pengawasan  miuman beralkohol  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  minuman  beralkohol  dalam  keputusan presiden  ini.  Sebagaimana  kitab  induk  pidana  di  indonesia, 6 KUHP  juga  sudah  mengatur  hukuman bagi penyalahgunaan miras. Pengaturan ini terbagi disejumlah pasal, antaranya pasal 300 KUHP.
Pada  pasal 300 ayat 1, berisi tentang :
(1)  diancam  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  limaratus rupiah;  1.  Barang  siapa  dengan  sengaja  menjual  atau  memberikan  minuman  yang  memabukan kepasa seseorang yang telah kelihatan mabuk;  perdangangan wanita dan perdangan anak laki  – laki yang belum dewasa, diancam dengan pidanan penjara peling lama enam tahun.
(2).  Barang  siapa  dengansengaja membikin  mabuk seorang  anak  yang  umurnya  belum cukup  enam belas tahun;
(3).Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  orang  untuk  minum minuman  yang  memabukkan. 7 Sedangkan  menurut  Ericsson  merupakan  masa  remaja  atau remaja  merupakan  salah  satu  tahapan  perkembangan  manusia,  yaitu    usia  12  sampai  20 tahun. Anda dapat dijatuhi hukuman hingga 6 tahun penjara karena dengan sengaja menjual atau  mendistribusikan  minuman    memabukkan  kepada  orang  yang  tampak  mabuk,  atau memaksa  orang  di  bawah  usia  16  tahun  untuk  dengan  sengaja  memabukkan    dan  minum. Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  remaja  usia  12  sampai  dengan  16  tahun adalah  remaja  yang  diawasi  tetapi  undang-undangnya  melarang  konsumsi  minuman beralkohol.
3 Indonesia, kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 536
4 Indonesia, kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 537
5 Indonesia, kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 538
6 Indonesia, undang- undang tentang peraturan presiden Nomer 74 Tahun 2013
7 Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum Pidana pasal 300 ayat (1) dan (2)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  dan  normatif  yaitu  suatu  metode  penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara meneliti secara berkala kepustakaan atau kepustakaan sekunder, sumber  data  sekundernya  adalah  data  yang  dikumpulkan  oleh  perpustakaan  yang  digunakan  untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, buku, majalah,  media  cetak  dan  internet  ini  memuat  faktor-faktor  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai dampak  miras,  selain  itu  adalah  tindak  pidana,  tindak  pidana  di  Desa  Mulyasari  dan  upaya penanggulangan masalah tindak pidana miras. di Desa Mulyasari.  Penyalahgunaan alkohol umumnya menjadi  perhatian  di  masyarakat.  Namun,  hal  ini  sungguh  mengkhawatirkan  dan  dapat  merugikan generasi penerus bangsa di masa depan. Alkohol sudah begitu mengakar di masyarakat, terutama di kalangan  remaja  sehingga  sulit  untuk  dihilangkan.  Namun,  efek  alkohol  dan  segala  efek  negatifnya kembali sejak lama, sehingga tidak mengherankan jika alkohol termasuk dalam kategori bahan kimia yang  memabukkan,  baik  yang  diproses  secara  tradisional  maupun  modern,  sering  ditemukan  di masyarakat.  Dari  kota-kota  besar  yang  menjadi pusat kegiatan  provinsi  hingga  ke  pelosok  pedesaan sebuah  kabupaten.  sehingga  peminum  sering melakukan  tindakan  yang mengarah  pada  hal-hal  yang dapat mengarah pada kejahatan atau kekerasan dalam masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh miras terhadap terjadinya tindak pidana di Desa Mulyasari
Namun  secara  keseluruhan,  konsumsi  alkohol  (bir)  di    Asia,  termasuk  Indonesia,  terus meningkat  dan  seringkali  menimbulkan  masalah  sosial  yang  serius  bagi  beberapa  negara.  Inilah kenyataan yang disaksikan dalam Simposium Pengurangan Konsumsi Alkohol di Tingkat Komunitas di  Asia  Tenggara  yang  diselenggarakan  oleh  World  Health  Organization  Office  for  Southeast  Asia (SERO)  di  Kuta,  Bali.  Saat  ini  penyebaran  minuman  keras  (alkohol)  semakin  meningkat  dan membahayakan  kehidupan  di  masyarakat.  Statistik  menunjukkan  bahwa  jumlah  konsumen  alkohol (bir) cenderung meningkat pesat dari tahun ke tahun (Nasrudin, 2017). Jika korban alkoholisme tidak lagi mengakui status sosial ekonomi dan batasan usia. Karena ada  tua dan muda, bahkan anak-anak yang baru memasuki masa remaja,  banyak orang yang terjerumus ke dalam perangkap dan menjadi pecandu alkohol. Akibatnya, sebagian besar  pecandu adalah remaja, begitu juga orang tua kota dan desanya, dari keluarga kaya dan miskin, berpendidikan tinggi atau biasa-biasa saja (Prasasti, 2017). Dari  kota-kota  besar  yang  menjadi  pusat  kegiatan  provinsi  hingga  ke  pelosok  pedesaan  sebuah kabupaten.  Alkohol jenis ini  seringkali  mengarah  pada  tindakan  yang tidak  dapat  lagi  dikendalikan oleh peminum atau orang yang mengonsumsinya.
Hal  ini  memang  sangat  mengkhawatirkan  dan  dapat  merugikan  generasi  penerus  bangsa  di masa  yang  akan  datang.  Alkohol  saat  ini  sudah  merajalela  di  masyarakat,  terutama  di  kalangan remaja sehingga sulit untuk dihilangkan. Namun, efek alkohol dan semua efek negatifnya kembali ke waktu  yang  lama,  sehingga  tidak  mengherankan  jika  alkohol  yang  termasuk  dalam  kategori memabukkan  diperlakukan  dengan  cara  tradisional  atau  modern,  yang  umum  ditemukan  pada manusia.  Sedangkan  orang  yang  meminum  minuman  keras  seringkali  memiliki  tindakan  yang mengarah pada hal-hal yang dapat mengarah pada kejahatan di masyarakat. Jika kejahatan di bawah pengaruh  alkohol telah terjadi  di  banyak  tempat dan mempengaruhi masyarakat,    masyarakat  dapat menderita  kerugian  materi  dan  korban  jiwa.  Dilihat  dari  fokus  masyarakat  Desa  Mulyasari, masyarakat  kerap  dihebohkan  saat  terjadi  tindak  kriminal  terkait  miras,  bahkan  hingga  merenggut nyawa.  Fakta    ini  merupakan  indikasi  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  pengaruh  alkohol  terhadap tingkat  kriminalitas,  meskipun  tidak  diapresiasi  keberadaannya  di  masyarakat,  namun  tidak  dapat dihindari bahwa ia menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. , khususnya di desa kami.    Masalah  ini  merupakan  masalah  nasional  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dari  aparat penegak  hukum,  khususnya  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  agar  berupaya  semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangannya. KUHP menerapkan pemidanaan kepada setiap orang yang terbukti  oleh  undang-undang  melakukan  suatu  tindak  pidana,  menurut    Pasal  492  ayat  1  dan  Pasal 536 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP. 8
8 Bunga, masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia,(2015)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 2. Upaya pemberantasan tindak pidana miras di Desa Mulayasari
Berkenaan  dengan  itu,  untuk  memperbaiki  berbagai  tindak  pidana,  khususnya    tindak pidana  di  bawah  pengaruh  miras,  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  pencegahan  dan penindakan.  Jika  upaya  tersebut  merupakan  pengembangan  pendidikan,  dan  kesadaran masyarakat  akan  volatilitas  tindak  pidana,  maka  pada  dasarnya    tindakan  pencegahan  atau penahanan. Sementara itu, demonstrasi upaya pemberantasan kejahatan yang sedang berlangsung saat  ini  adalah  tindakan  represif.  Tidak  disarankan  untuk  ingin  melenyapkan  kejahatan  sampai akhir  mungkin  karena  setiap  orang  mampu  berbuat  jahat.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi dan mengatasi kejahatan yang terjadi. 9
Sedangkan  pernyataan  konsep  umum  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  yang  terkait dengan  mekanisme  peradilan  pidana  dan  peran  serta  masyarakat  secara  sederhana  dapat dijelaskan  sebagai berikut:
1. Meningkatkan  dan  memanfaatkan  stabilitas  aparat  penegak  hukum,  termasuk  penguatan, pengorganisasian,  personel  dan  fasilitas  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  atau  sistem kepolisian yang tertata dengan baik.
2. Hukum memiliki kemampuan untuk menganalisis kejahatan dan bergerak maju.
3. Mekanisme  peradilan  pidana  yang  efektif  yang  merespon  secara  cepat,  tepat,  murah  dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah terkait lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kejahatan.
5. Partisipasi masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan penanggulangan kejahatan. 10
Lima  Unsur  merupakan  konsep  umum  yang  penerapannya  dalam  bentuk  perintah  operasional harus  disesuaikan  pada  waktu  yang  tepat,  pada  tempat  yang  tepat,  dan  selaras  dengan  kondisi masyarakat. Penanggulangan  meliputi empat aspek budaya, yaitu:
1. Menyelidiki  faktor-faktor  yang  dapat  menimbulkan  kejahatan  dengan  mulai  mempelajari kejahatan,  jenis  kejahatan  tertentu.  Dari  ditemukannya  faktor-faktor  tertentu  yang berkaitan  dengan  berbagai  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kenakalan  maka dikembangkan suatu program
2. Manipulasi objek-objek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. Sistem  Aborigin,  khususnya,  mencegah  kejahatan  dengan  menghilangkan  faktor- faktor  penyebabnya.  Jika  sasarannya  diketahui,  maka  pekerjaan  yang  dilakukan diarahkan pada suatu unsur yang dianggap sebagai kejahatan;
b. Sistem  maralist,  yaitu  pencegahan  kejahatan  melalui  informasi  keagamaan  seperti khutbah, dakwah, melalui guru, dll.
3. Meningkatkan  stabilitas  pembuat  hukum  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  konteks penegakan hukum.
4. Cara  yang  paling  murah  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  (spirit  for safety).
5. Mendorong  pers  untuk  menangani  kejahatan  secara  proporsional.  Salah  satu  penyebab sering  terjadinya  kejahatan  akhir-akhir  ini    adalah  masyarakat  belum  teredukasi  hukum, sedangkan masyarakat sendiri kurang menyadari akibat yang ditimbulkan jika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi tahu tentang cara-cara yang dilindungi undang-undang untuk menghindari tindakan pembelaan diri.

## IV. KESIMPULAN
Pengaruh  miras  pada  peristiwa  di  Kabupaten  Subang  sangat  mudah,  sedangkan  penyebab kebiasaan minum-minum adalah faktor lingkungan dan dendam. Kedua faktor ini memiliki pengaruh terbesar.  Bentuk  kejahatan  yang  paling  umum  di  bawah  pengaruh  alkohol  adalah  pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan.
9 Menurut Abdul Syani (1987:135) penanggulangan kejahatan mencakuppreventif dan represif terhadap kejahatan.
10 Menurut Walter C. Reakless (Abdul Syani, 1987:135) menyatakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Upaya  pencegahan  kejahatan  oleh  aparat  atau  agen  keamanan  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu  pencegahan  dan  perwakilan.  Pendekatan  preventif  adalah  dengan  melakukan  konsultasi kesadaran  keselamatan  publik,  melakukan  patroli  di  tempat-tempat  yang  rentan,  dan  mewakili tindakan  langsung  terhadap  pelaku  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Upaya  untuk  menunjukkan bahwa  upaya  pemberantasan  kejahatan  yang  sedang  berlangsung  saat  ini  adalah  tindakan  represif. Pemberantasan kejahatan secara tuntas tidak mungkin dilakukan karena setiap orang berpotensi untuk melakukan  kejahatan.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  dan  memulihkan  kejahatan yang terjadi.

## REFERENSI
Admin, pelajaran hukum pidana II, Rajawali Peers, Jakarta, 2002, hlm.78 Bunga,  masalah  nasional  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dikalangan  para  penegak  hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia, (2015) Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 300 Indonesia, kitab undang-undang Hukum pidana pasal 492 Indonesia, kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 536 Indonesia, kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 537 Indonesia, kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 538 Indonesia, undang- undang tentang peraturan presiden Nomer 74 Tahun 2013 Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum Pidana pasal 300 ayat (1) dan (2) Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2021,  January).  Strategy  for  Improving  the  Quality  of  Human Resources to Improve the Performance of Small and Medium Enterprises in Kepulauan Seribu, North  Jakarta.  In  The  1st  International  Conference  on  Research  in  Social  Sciences  and Humanities (ICoRSH 2020) (pp. 382-392). Atlantis Press.
Kevin  A.  (2014)  Permasalahan  dan  segi  hukum  tentang  alkolisme  di  indonesia.  Jurnal  Lex  Crimen Vol. III
Menurut Abdul Syani (1987:135) penanggulangan kejahatan mencakuppreventif dan represif terhadap kejahatan.
Menurut  Walter  C.  Reakless  (Abdul  Syani,  1987:135)  menyatakan  bahwa  konsepsi  umum  dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana
Prof.  Mr.W.A.  Bonger,  dan  Dr.G.Th.  KEMPE  Pengantar  tentang  Krininologi.  PT.  Pembangunan. 2015.