## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS ILLEGAL LOGING OLEH POLISI KEHUTANAN KABUPATEN MAMUJU

## CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ILLEGAL LOGGING CASES BY MAMUJU DISTRICT FORESTRY POLICE

## Rahmat
Fakultas Hukum Universitas Tomakaka rahmatlawyers@gmail.com

## Abstrak
Pembahasan ini akan difokuskan pada sisi kejahatan/penyimpangan (kajian kriminologi) memotret  fenomena  pembalakan  hutan  illegal  (illegal  logging).  Kejahatan  penebangan kayu  secara  tidak  sah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah illegal  logging banyak  terjadi  di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya yang terjadi di Kabupaten  Mamuju.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peranan  Polisi Kehutanan dalam menangani kasus illegal Loging dan  kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi  Kehutanan  dalam  upaya  penanganan kasus  Illegal  Loging di  Kabupaten  Mamuju. Metode  Penelitian  dalam  penelitian  adalah  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe penelitian  hukum  empiris (studi  law  in  action) dengan  menggunakan  pendekatan  secara sosiologis. Studi hukum yang demikian itu, hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala normative yang otonom (Studi law in books). melainkan hukum dikonsepkan sebagai suatu perantara-perantara  social  yang  secara  rill  dikaitkan  dengan  variable-variable  social lainnya. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polisi Kehutanan dalam upaya penanganan kasus  Illegal  Loging  pada  UPTD  KPH.Karama  Kabupaten  Mamuju,  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sulawesi  Barat  karena  factor-faktor  sebagai  berikut:  Sumber  daya  manusia, Sarana prasarana, Budaya hukum masyarakat.
Kata Kunci : Kriminologi; Illegal Loging ; Polisi Kehutanan

## Abstract
This  discussion  will  focus  on  the  crime/deviation  side  (criminological  studies) photographing the phenomenon of illegal logging. The crime of illegal logging or  illegal logging occurs in many areas or small cities with large forest areas, one of which occurs in  Mamuju  Regency.  This  study  aims  to  determine  the  role  of  the  Forestry  Police  in handling illegal logging cases and the obstacles faced by the Forestry Police in efforts to handle  Illegal  Logging  cases  in  Mamuju  Regency.  Research  Method  in  research  is  this research  the  author  uses  empirical  law  research  type  (law  in  action  study)  using  a sociological  approach.  The  study  of  law  is  thus  not  conceptualized  as  an  autonomous normative phenomenon (Law studies in books). rather, law is conceptualized as a social intermediary that is actually associated with other social variables. Obstacles faced by the Forestry Police in efforts to handle Illegal Logging cases at UPTD KPH. Karama Mamuju Regency, West Sulawesi Provincial Forestry Service due to the following factors: Human resources, Infrastructure, and Legal culture of the community.
Keywords: Criminology; Illegal Loging; Forest Police
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya hutan maupun tambang. Di samping jumlahnya besar sumber daya hutan Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup vital tidak hanya untuk bangsa Indoneia  tapi  juga  bermanfaat  bagi  masyarkat  Internasional,  karena  hutan tropika  basah  selain  berfungsi  sebagai  paru-paru  dunia,  penghasil  oksigen, juga  sebagai  sumber  plasma  tutfah.  Negara  yang  mempunyai  hutan  alam tropika basah jumlahnya tidak banyak, yaitu Brazilia, Zaire, dan Indonesia. Bahkan  Indonesia  diklaim  sebagai  Negara  yang  menduduki  urutan  ketiga, hutan tropis terluas di dunia setelah Kongo dan Brazil.
Predikat  tersebut  pelan  tapi  pasti  telah  hilang,  karena  kekuatan  dari Negara-negara  maju  dan  kebijakan  nasional  sendiri  yang  tidak  kokoh mengakibatkan  Hutan  tropika  basah  yang  ada  di  tiga  Negara  itu  dalam keadaan rusak berat. Hutan alam selalu menjadi sumber pendapatan awal bagi Negara  yang  akan  memulai  pembangunan  ekonomi  nasional.  Tetapi  justru periode awal tersebut yang biasanya penebangan kayu (tiber extraction) dari hutan alam selalu pada akhirnya, berakhir dengan kerusakan lingkungan.
Masalah  penebangan  liar  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “Illegal Loging”. Stephen Devenish, ketua misi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa, mengatakan bahwa illegal logging adalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi maslah serius di dunia dan  salah  satu  masalah  yang  sangat  krusial  pada  bidang  lingkungan  hidup pada sector kehutanan. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengusahaan hutan  selama  ini  juga  memberi  kontribusi  positif  bagi  devisa  Negara, masuknya  investasi  maupun  pembangunan  sarana  dan  prasarana  jalan  dan fasilitas umum lainnya.
Nilai  ekonomis  kayu  yang  begitu  tinggi,  menyebabkan  permintaan akan kayu begitu besar. Pada sisi lain penanaman kayu untuk industry tidak seimbang dengan kebutuhan produksi, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut maka terjadilah praktek illegal logging. Illegal loging akhir-akhir ini
mencuat  ke  permukaan,  tidak  saja  di  forum  nasional  tetapi  juga  forum internasional, relevan dengan pernyataan tersebut, di forum ekonomi disadari pula  illegal  loging  dapat  menjanjikan  keuntungan  yang  menggiurkan walaupun harus merugikan Negara hingga skala besar.
Meningkatnya  nilai  ekonomis  atas  hasi;  hutan  semakin  memperkuat eksistensi  masyarakat  dan  pengusaha  untuk  semakin  giat  melakukan pengelolaan  atas  hasil  hutan  yang  sangat  besar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan ruang  lingkup  perdagangan  hasil  hutan  keluar  negeri  melalui  proses  ekpor yang  diperjual-belikan  ke  Negara-negara  yang  sudah  berkembang.  Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan yang telah diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dinyatakan bahwa: “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.
Illegal logging pada dasarnya bukan masalah baru, tetapi masalah lama yang  muncul  dari  proses  pengelolaan  hutan  secara  tidak  benar  dan  tidak konsisten  (pengelolaannya  oleh  pemerintah  dan  pengusaha  di  bidang kehutanan serta diikuti oleh warga masyarakat yang berada di sekitar hutan), disamping itu pelanggaran yang terjadi di dalam kegiatan pengelolaan hutan tidak ditangani secara tuntas oleh aparat penegakhukum dan aparat keamanan sehingga  terkesan  “ada  permainan”  di  dalamnya,  akibatnya  illegal  logging seolah-olah  sesuatu  yang  tidak  bisa  ditangani  bahkan  terkesan  sulit  untuk disentuh cukonya.
Illegal  logging  ini  telah  manimulkan  masalah  multidimensi  yang berhubungan  dengan  aspek  ekonomi,  social,  budaya,  dan  akologi (lingkungan).  Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dan  fungsi  hutan yang  pada  hakekatnya  adalah  sebuah  ekosistem  yang  didalamnya mengandung  tiga  fungsi  dasar,  yaitu  fungsi  produksi  (ekonomi),  fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi social (Iskandar, 2000 : 165).
Konsideran  butir  a  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  menyebutkan,  bahwa  hutan  wajib  untuk  disyukuri,  diurus  dan
dimanfaatkan  secara  optimal,  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
Relevan  dengan  pernyataan  pada  konsideran  tersebut,  penjelasan umum  atas  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan menyebutkan  bahwa  hutan  sebagai  modal  pembangunan  nasional  memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat  ekologi,  social  budaya  maupun  ekonomi,  secara  seimbang  dan dinamis.  Untuk  itu  hutan  harus  diurus  dan  dikelola,  dilindungi  dan dimanfaatkan  secara  berkesinambungan  bagi  kesejahteraan  masyarakat Indonesia,  baik  generasi  sekarang  maupun  yang  akan  dating.  Dengan berpedoman pada pernyataan tersebut, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab  untuk  senantiasa  menjaga  kelestarian  hutan  sebagai  warisan  luhur bangsa untuk masa depan generasi mendatang.
Menghadapi ancaman terhadap peranan dan fungsi penting dari hutan. berbagai  organisasi  dan  pengamat  lingkungan  secara  latang  menyuarakan perlindungan  terhadap  hutan  melalui  berbagai  wacana  seperti  bahaya kerusakan  lingkungan,  deforestasi,  kepunahan  sumber  daya  alam, pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  keliru,  pengamanan  hutan,  termasuk mengintroduksi konsepsi kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan, forest offenses serta  kejahatan  dikawasan  pesisir  dan  laut,  lebih  lanjut  dipahami bahwa illegal loging dapat hilangnya spesies keanekaragaan hayati. Tetapi, penjelasannya seringkali tidak mendalam mengupas bagaimana sisi kejahatan atau  penyimpanagan  terjadi,  sebaliknya  cenderung  mengutamakan sisilingkungan  (kehutanan)  semata.  Karena  itu,  pembahasan  ini  akan difokuskan pada sisi kejahatan/penyimpangan (kajian kriminologi) memotret fenomena pembalakan hutan illegal (illegal logging). Kejahatan penebangan kayu secara tidak sah atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Mamuju.
Hal  ini  yang  kemudian  menggugah  hati  penulis  untuk  melakukan penelitian tentang penebangan kayu secara illegal sebagai suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ Tinjauan  Kriminologi  Penebangan  Kasus  Illegal Loging  Oleh  Polisi  Kehutanan    Kabupaten  Mamuju” Mengingat  masih ada segelintir oknum bahkan korporasi yang melakukan kejahatan terhadap pengusaha  usaha,  meskipun  hutan  yang  ada  di  wilayah  hukum  Dinas Kehutanan sudah mulai punah.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
1.    Bagaimana  peranan  Polisi  Kehutanan  dalam  menangani  kasus  illegal Loging ?
2.    Kendala-kendala  apa  saja  yang  di  hadapi  oleh  Polisi  Kehutanan  dalam upaya penanganan kasus Illegal Loging ?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  hukunm  empiris (studi  law  in  action) dengan  menggunakan  pendekatan  secara  sosiologis.  Studi hukum yang demikian itu, hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala normative yang  otonom (Studi  law  in  books). melainkan  hukum  dikonsepkan  sebagai  suatu perantara-perantara social yang secara rill dikaitkan dengan variable-variable social lainnya. Dengan demikian penelitian tersebut termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang masalah yang diteliti sesuai  dengan  keadaan  sebagaimana adanya  atau  didasarkan  pada  pengungkapan fakta.

## D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Umum tentang Kriminologi
Secara  etimologis,  kriminologi  berasal  dari  kata ‘crimen” yang  berarti kejahatan  atau  penjahat  dan  ” logis” berarti  ilmu  atau  pengetahuan.  Jadi
kriminologi  adalah  ilmu  atau  pengetahuan  yang  mempelajari  tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P. Topinand (1830-1911) seorang antropologi Perancis. (santoso dan Zulfa, 2001 : 9).
Masih  dalam  Santoso  dan  Zulfa  (2001  :  11).  Sutherland  merumuskan kriminologi  sebagai  keseluruhan  ilmu  pengetahuan  yang  bertalian  dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (the bdy of knowledge regalding crime as  a  social  phenomenon). Lebih  lanjut  Sutherland  menjelaskan  bahwa kriminologi  mencakup  proses-proses  pembuatan  hukum,  pelanggan  hukum dan  reaksi  atas  pelanggaran  hukum.  kriminologi  olehnya  dibagi  menjadi  3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu :
1. Sosiologi  hukum.  Kejahatan  itu  adalah  perbuatan  yang  oleh hukum  dilarang  dan  diancam  dengan  suatu  sanksi.  Jadi  yang menentukan  bahwa  suatu  perbuata  itu  adalah  kejahatan  adalah hukum.  Di  sinilah  menyelidiki  factor-faktor  apa  yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi  kejahatan.  Merupakan  cabang  ilmu  kriminologi  yang mencari  sebab  musabab  dari  kejahatan.  Dalam  kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetati  Sutherland  memasukkan  hak-hak  yang  berhubungan dengan  usaha  pengadilan  kejahatan  baik  represif  maupun preventif.
Relevan  dengan  pernyataan  Sutherland.  Boger  masih  dalam Santoso  dan  Zulfa  (200  :  9)  menjelaskan  bahwa  :  “kriminilogi sebgai  ilmu  pengetahuan  yang  bertujuan  menyelidiki  gajala kejahatan seluas-luasnya”.
Melalui  definisi  yang  dikeluarkannya,  Boger  lalu  membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :
1.  Antropulogi  criminal  ialah  ilmu  pengetahuan  tentang manusia  yang  jahat  (somatic).  Ilmu  pengetahuan  ini
memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  orang  jahat dalam  tubuhnya  antara  suju  bangsa  dengan  kejahatan  dan seterusnya.
2.  Sosiologi criminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai  suatu  gejala  masyarakat.  Pokok  persoalan  yang dijawab  oleh  bidang  ilmu  ini  adalah  sampai  dimana  letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3.  psikologi  criminal  ialah  ilmu  pengetahuan  tentang  penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4.  Psikologi  dan  Neuropatologi  Kriminal  ialah  ilmu  tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5.  Penologi ialah tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

## Tinjauan Umum Tentang Illegal Loging
Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan illegal. Pertama , yang dilakukan  oleh  operator  sah  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan dalam  izin  yang  dimilikinya. Kedua melibatkan  pencuri  kay,  dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak  illegal  untuk  menebang  pohon.  Secara  unum  illegal  Loging tercakup dalam 3 (tiga) keadaan besar :
1)  Kegiatan Kriminal Murni (penebangan tanpa izin, pencurian kayu, pemalsuan  dokumen,  kejahata  keuangan,  penggunaan  keerasan terhadap  masyarakat  setmpat,  tindakan  penguasa  berlebiha  dan korupsi).
2)  Kegiatan  Illegal  secara  missal  oleh  masyarakay  miskin,  untuk mencukupi  kebutuhan  pokoknya  mana  dan  bahan  bakar (pelanggaran  batas  hutan  dan  konversi  tanah  hutan  untuk pertanian, masuk tanpa izin).
3)  Kurangnya penegakkan hukum.
Dalam  situs  Asia  Forest  Partnership  (AFP)  merumuskan  illegal loging sebagai berikut :
“ illegal  logging  primarily  has  economic  roots  because  many stakeholders  are  involved  such  as  companies,  lacl  people,  corrupt politicians,  and  government  officials.  How  aver,  illegal  longing  has governace processes and politicians exercising political patronage or seeking to fund development activites outside forestry sectors facilitate the  illegal  activities  have  positive  and  negative  implication  to  local livelihood. Sort term consequences are cash income, but this income is partly reducet by a number of outlays (meterials such as chainsaw and bribes)  and  lead  to  loss  of  future  livelihood  opportunity  and environmental services”. (illegal logging utamanya merupakan masalah ekonomi karena banyak stakeholders  yang  terlibat  seperti  perusahaan,  masyarakat  setempat,
politisi  korup  dan  pejabat  pemerintah.  Bagaimanapun  juga  illegal logging  adalah  masalah  pemerinah  juga.  Pelaksanaan  pemerintahan yang  lemah,  kegiatan  para  politis  penarik  pendukung  atau  pencarian dana untuk kegiatan diluar sector kehutanan dapat medorong terjadinya kegiatan illegal yang memiliki implikasi negative dan positif terhadap kehidupan  lingkungan  setempat.  Akibat  dari  kegiatan  ini  berupa penghasilan  tunai  yang  dikurangi  dengan  pembelian  alat  seperti chainsaw  dan  bribes,  dan  menjurus  ke  arah  hilangnya  peluang kehidupan lingkungan dan pelayanan lingkungan).

## II. PEMBAHASAN
PPNS  Kehutanan  dalam  melaksanakan  kewenangannya  sebagai  penyidik tidak menjadi subordinasi dari penyidik Polri tetapi hanya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, adapun bentuk koordinasi dan pengawasannya telah diatur dalam Pasal 107 KUHAP yaitu:
1. Untuk  kepentingan  penyidikan  penyidik  Polri  memberi  petunjuk  dan bantuan  penyidikan kepada PPNS (Pasal 107 ayat (1));
2. Dalam    hal    suatu    peristiwa    yang    patut    diduga    merupakan    tindak pidana   sedang   dilakukan penyidikan  oleh  PPNS  kemudian  ditemukan bukti  yang  kuat  untuk  diajukan  kepada  penuntut  umum  maka  PPNS melaporkan  hal  ini  kepada  penyidik  Polri  (Pasal  107  ayat  (2)),  dalam ketentuan KUHAP tidak disebutkan bahwa PPNS harus memberitahukan (melaporkan)  dimulainya  penyidikan  kepada  penuntut  umum  hal  ini diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999;
3. Dalam   hal   perkara   pidana   telah   selesai   disidik   oleh   PPNS,   maka hasil  penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik
Polri (Pasal 107 ayat (3)), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam  ketentuan  Pasal  77  ayat  (3)  undang-undang  kehutanan  yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut  umum  sesuai ketentuan KUHAP;
4. Dalam    hal    PPNS    menghentikan    penyidikan    maka    penghentian penyidikan    tersebut    harus  diberitahukan  kepada  penyidik  Polri  dan penuntut umum.
Untuk  menjamin  terselenggaranya  perlindungan  hutan,  dalam  ketentuan Pasal  51  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999,  pejabat  kehutanan  tertentu diberi  wewenang  kepolisian  khusus  yang    kewenangannya  mirip    dengan kewenangan  penyelidik  Polri.  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan  menyebutkan  bahwa  pejabat kehutanan tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus meliputi :
1. Pegawai  negeri  sipil  yang  diangkat  sebagai  pejabat  fungsional  polisi kehutanan;
2. Pegawai   perusahaan   umum   kehutanan   Indonesia  (perum   perhutani) yang  diangkat  sebagai polisi kehutanan;
3. Pejabat  struktural  instansi  kehutanan  pusat  maupun  daerah  yang  sesuai dengan  tugas  dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan.
Pejabat  yang  diberi  wewenang  kepolisian  khusus  tersebut  di  atas  dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 diberi wewenang untuk:
1. Mengadakan  patroli/perondaan  di  dalam  kawasan  hutan  atau  wilayah hukumnya;
2. Memeriksa  surat-surat  atau  dokumen yang  berkaitan  dengan pengangkutan  hasil  hutan  di  dalam  kawasan  hutan  atau  wilayah hukumnya;
3. Menerima  laporan  tentang  telah  terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut  hutan,  kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. Mencari  keterangan  dan  barang  bukti  terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut   hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam    hal    tertangkap    tangan,    wajib    menangkap    tersangka    untuk diserahkan  kepada  yang berwenang; dan
6. Membuat   laporan   dan   menandatangani   laporan   tentang   terjadinya tindak   pidana   yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
Untuk  dapat  menjadi  penyelidik  dan  melakukan  tugas-tugas  penyelidikan sebagaimana  penyelidik  Polri,  kewenangan  tersebut  melekat  pada  tugas  dan kewenangan polisi kehutanan, yang membedakannya yaitu:
1.Kewenangan  tugas  polisi  kehutanan  terbatas  hanya  pada  tindak  pidana dibidang  kehutanan  sedangkan  penyelidik  Polri  untuk  semua  tindak pidana;
2.Polisi   kehutanan   tidak   memiliki   kewenangan   untuk   menyuruh   berhenti seseorang    yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa  tanda pengenal  diri  sebagaimana  penyelidik  Polri,  menurut    saya    seharusnya polisi  kehutanan  memiliki  kewenangan  ini,  karena  merupakan langkah awal  melaksanakan  kewenangan  berikutnya  untuk  memeriksa  surat- surat  atau dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  hasil  hutan di  dalam  kawasan  hutan  atau wilayah hukumnya.
3.Polisi  kehutanan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengadakan  tindakan lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  sebagaimana  penyelidik Polri.  Ketentuan  ini  seolah-olah  memberikan  keleluasaan  bertindak  bagi penyelidik namun jika diselaraskan dengan persyaratan sebagaimana yang disebutkan  dalam  penjelasan  ayat  tersebut,  sulit  menemukan  bentuk konkrit  dari  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggungjawab  yang memenuhi standar persyaratan, sehingga tidak memberi kepastian hukum bagi  penyelidik,  hal  ini  dapat  menimbulkan  tindakan  sewenang-wenang penyelidik,  namun  bisa  juga  menjadi  bumerang  bagi  penyelidik  jika tindakannya  dinilai  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  untuk  itu ketentuan ini tidak perlu diadopsi oleh undang-undang kehutanan.
4.Polisi  kehutanan  kecuali  tertangkap tangan  untuk  melakukan  penangkapan harus  ada  perintah pimpinan, sedangkan penyelidik Polri perintah berasal dari penyidik.
5.Polisi  kehutanan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyitaan dan penggeledahan sebagaimana  penyelidik  Polri  atas  perintah  penyidik, menurut  saya  atas  perintah  pimpinan selain memiliki kewenangan untuk melakukan  penangkapan.  Sharusnya  Polisi  kehutanan  juga  diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan dalam rangka membantu tugas PPNS.
6.Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang  kepada  penyidik  sebagaimana  penyelidik  Polri  yang  atas perintah  penyidik  dapat  membawa  dan menghadapkan  seseorang kepada penyidik.
Sebaiknya  khusus  untuk  tindak  pidana  yang  menyangkut  hutan,  kawasan hutan dan hasil hutan selain penyelidik Polri pejabat kehutanan tertentu hendaknya diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang kehutanan secara tegas untuk dapat  menjadi  penyelidik dan melakukan  penyelidikan  sebagaimana penyelidik Polri,  hanya  dibatasi  saja  lingkup  tugas  dan  wewenangnya  dalam  ketentuan undang-undang.
Ketidaklengkapan  pengaturan  mekanisme  penangkapan  oleh  PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda  persepsi  penerapannya  bahkan  menyebabkan  kewenangan  tersebut “mandul”  sehingga  dalam  hal  tidak  tertangkap  tangan  PPNS  masih  meminta bantuan  POLRI  untuk  mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  dengan membuat  permintaan  bantuan  penangkapan  ke  kepolisian  terdekat  meskipun polisi  kehutanan  dan  PPNS  kehutanan  sudah  memiliki  kewenangan  itu berdasarkan undang-undang.  Dalam peran ini Polisi hutan atau jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi  tugas  dan  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  secara  penuh  oleh  pusat yang  berwenang  untuk  melaksanakan  perlindungan  hasil  hutan.  Tugas  pokok Polisi  Kehutanan  (Pasal  4  Kepmenpan  nomor  55/7/2003),  adalah  menyiapkan,
melaksanakan,  mengembangkan,  memantau,    dan    mengevaluasi  serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.        sebagai  personel  terdepan  dalam  tugas  pembinaan  atau  perlindungan hutan  ditempatkan  di  satuan  tugas  masing-  masing,  bagi  jagawana  atau  polisi hutan      dalam    satuan      tugas  mobil.  ditempatkan    di    bawah    Unit  Pelaksana Teknis    (UPT)    di  bawah  Cabang      Dinas    Kehutanan      (CDK)  atau  dibawah administrasi  Perhutani.  Sedangkan    bagi   Jagawana    atau  polisi  hutan teritorial ditempatkan  dibawah  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)      dibawah      asisten Perhutani atau     Resort     Pemangku     Hutan (RPH).
Dalam  kaitannya  dengan  penanggulangan  kerusakan  hutan  Polisi Kehutanan  juga  memiliki  tugas  mengevaluasi  dan  melakukan  pengawasan peredaran  hasil  hutan,  yaitu  polisi  kehutanan  diwajibkan  melakukan pengevaluasian    pada  setiap  hasil  hutan  yang  diperjual  belikan  tanpa  adanya penebangan hutan liar. Penulis  mewawancarai Bapak Suardi.S.S.IP.,M.Si PPNS di UPTD.  KPH  KARAMA,  beliau  mengatakan  bahwa  “banyaknya  peneba ngan hutan  liar    di  hutan    lindung    diwilayah  Kabupaten  Mamuju,  memberikan dampa k     tersendiri    bag i  hasil  hutan,  hasil  hutan  yang  menurun  menuntut para    polisi    hutan    untuk sela lu       melakukan       pengawasan” (Wawancara tgl,23 Mei 2017).
Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk  menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan- penyimpangan yang akan dicapai, melalui  pengawasan  diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan    yang    telah    ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan  secara efektif dan efisien.  Sistem   pengawasan    langsung yang dilakukan  oleh  polisi  hutan yang ada  di UPTD. KPH Karama   yaitu   dengan turun  langsung  ke  lapangan  melihat  atau  mengecek  langsung  kondisi  hutan lindung.      Seperti  yang    dikemukakan    oleh      informan  Bapak Suardi.S.S.IP.,M.Si selaku PPNS ‘‘saya sebagai kepala unit dan beserta polisi hutan lainnya telah turun langsung melihat    kondisi    atau    kejadian-kejadian yang  terjadi  di  kawasan  hutan  lindung,  biasanya  kami  dari  pihak  polisi kehutanan  mengadakan  patroli  gabungan,  yang  dimana  patroli  gabungan  itu
diadakan  1  kali  dalam  sebulan”  (wawancara  bapak  Suardi.S.S.IP.,M.Si dilaksanakan pada tanggal 18 juni 2017).
Dapat       dis impulka n       bahwa pengawasan  langsung  ya ng  dilakukan oleh    UPTD  KPH  Karama,  dengan  melihat  langsung  kondisi  hutan  yang dilakukan oleh polisi hutan  dengan         mengadakan         patroli gabungan    serta masyarakat      yang  turut      menja ga      kelestarian      kawasan  hutan              dapat me minimalisasikan  penebangan    hutan    liar    atau   penc uria n  kayu-kayu    oleh oknum-oknum   yang tidak  bertanggung  jawab.
Kendala-kendala  yang  di  hadapi  oleh  Polisi  Kehutanan  dalam  upaya penanganan kasus Illegal Loging.

## Faktor Sumber Daya Manusia
UPTD  KPH  Karama  saat ini memiliki  38  orang  Polisi  Kehutanan untuk menunjang  produktifitas  dari  kerja-kerja  UPTD  KPH  Karama,  lebih lengkapnya ditampilkan dalam tabel berikut :
Tabel.1 Jumlah Polisi Kehutanan di UPTD KPH.Karama
No Status Kepegawaian Pendidikan Jumlah 1 Pegawai Negeri Sipil PPNS S1 dan S2 4 2 Polhut Honorer SMA 34
Sumber: UPTD.KPH.Karama
Melihat  tabel  1  berdasarkan  tingkat  pendidikan  dan profesi di atas,  hanya  ada  24  %  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dibidang kehutanan. Kepala UPTD  dan Semua Polsus memiliki latar belakang ilmu bukan  kehutanan.  Demikian  pulas  status  Polhut  honorer  masih  sangat banyak,  sehingga  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  polhut  di UPTD KPH Karama.
Tabel.2 Jumlah Kasus Illegal Logging di wilayah UPTD KPH Karama.
No Tahun Jumlah Kasus Selesai Tidak selesai 1. 2016 3 3 0
2. 2017 2 2 0 3. 2018 0 0 0
Sumber: UPTD.KPH.Karama
Dari data yang ada menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentan waktu 3  tahun terakhir adalah sebanyak 5  kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2016 dan 2017, yang masing- masing  berjumlahkan  5 kasus.  Sedangkan untuk  tahun 2019  b elu m   ada kasus.

## Faktor Sarana dan Prasarana
Terhadap  factor  sarana  dan  prasarana  ini,  berikut  disajikan  tabel  yang menunnjukkan  antara  luas  area  hutan  yang  diawasi  oleh  polhut  di  UPTD KPH.Karama dengan jumlah fasilitas berupa kendaraan operasional yang tersedia.
Tabel.3. Luas Area Hutan di wilayah KPH.Karama
No. Jenis Hutan Luas Area 1 Hutan Produksi 36.367.65.Ha 2 Hutan Produksi Terbatas 64.755.10.Ha 3 Hutan Lindung 55.294.72.Ha Total 156.917.47.Ha
Sumber,UPTD.KPH.Karama.
Jika melihat total luas area hutan di KPH.Karama yang mencapai 156.917.47.Ha, sedangkan  jumlah  personil  Polhut  38  orang  dengan  sarana  penunjang  berupa sepeda motor jenis Trail 9 unit, dan jumlah anggaran yang sangat minim membuat peran  Polhut  dalam  mengawasi  Illegal  logging  di  Kabupaten  Mamuju  menjadi tidak makasimal.

## Faktor Budaya Hukum Masyarakat.
Dari  data  pa d a   t a b el . 2   tersebut  di  atas  mengindikasikan kepada  dua  hal, yaitu:
1. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingya  kelestarian hutan secara    umum    dan    Kurangnya    kesadaran    masyarakat  akan pentingnya kelestarian hutan.
2. Upaya-upaya   yang   ditempuh   pemerintah   daerah   setempat belum berhasil    menyelamatkan    kawasan    hutan    Kabupaten  Muna  secara umum, dan khususnya Hutan lindung.
Namun  dari  total  kasus  tersebut  hanya  ada  28%  atau  5  kasus  yang terselesaikan dan yang tidak terselesaikan. menyatakan bahwa:
“Kendala  utama  penanganan  kasus  kejahatan illegal  logging adalah  tidak diketahuinya atau tidak teridentifikasinya pelaku. Lagi-lagi hanya temuan kayu di dalam hutan tanpa ada yang ketahui siapa pelakunya, dan yang membuat hal ini rumit adalah kurangnya saksi. Selain itu, pelaku-pelaku itu cerdik juga,  beraksi dengan   melihat    kelemahan-kelemahan petugas.  Terlepas  dari  itu,  tidak  hanya wilayah hutan lindung jompi saja yang polisi jaga, dan bukan hanya kasus terkait kejahatan illegal  logging yang  pihak  kepolisian  tangani, masih banyak kasus- kasus  yang  lain.”  Lanjut  Suardi.S.S.IP.,M.Si  (PPNS  di  UPTD.  KPH  KARAMA dalam wawancara tanggal  2014) Menjelaskan bahwa:
“ dalam menindak lanjuti pelaku, pihak kehutanan memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan dinas kehutanan tidak memiliki PPNS sejak tahun 2009 hingga 2013.” Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan   bahwa   dalam penanganan   kasus illegal   logging terdapat 3 kendala yang dialami pihak yang berwajib, yaitu:
1. Pelaku tidak diketahui;
2. Kurangnya saksi; dan
3. Kurangnya sumber daya penegak hukum.
Terlepas  dari  kendala  yang  dihadapi,  pihak  kepolisian  dan  pihak- pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  telah  melakukan  segala  daya upaya  dalam  menanggulangi  kejahatan illegal  logging dan terus membuat  upaya-upaya  baru  demi  terjaganya  hutan  di  Kabupaten Mamuju.
Adapun    faktor-faktor    yang    menyebabkan  terjadinya  kejahatan illegal  logging di  Kabupaten  Mamuju  khususnya  Hutan  Lindung  sebagai berikut:
1. Kepentingan Ekonomi
Kayu  yang  memiliki  banyak  kegunaan,  yakni  kayu  digunakan  sebagai bahan  bangunan,  alat-alat  rumah  tangga, pembuatan perahu, dan lain- lain.  Hal  inilah sehingga dikatakan bahwa kayu sangat  dibutuhkan oleh umat  manusia.  Namun  dalam  kegunaannya  masyarakat  banyak menginginkan dari sumber kayu yang berkualitas antara lain kayu berasal dari  pohon  Meranti.  Adapun  pohon  Meranti  yang  dapat  menghasilkan kayu. pada umur di atas 30 tahun. Makin tua umur tanaman, akan semakin tinggi kualitas kayunya.
2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Hutan.
Para   aparat   penegakan   hukum   yang   terkait   belum berhasil menggunakan  kewenangannya  dalam  mengatasi  kejahatan illegal logging .  Hal  ini  didasarkan  pada  banyaknya jumlah  kasus  yang  tidak terselesaikan  dan  besarnya  jumlah kerusakan hutan yang ada.
Adapun upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan illegal  logging di  Kabupaten  Mamuju  dan  khususnya  pada  wilayah Hutan Lindung, yang saat ini telah dilakukan adalah:
1. Upaya Pre-emtif
Dalam  penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  yaitu  menanamkan nilai-nilai/norma-norma  yang  baik  sehingga  nilai-  nilai/norma-norma tersebut  tertanam dalam diri seseorang.  Dengan demikian,  meskipun ada kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan  tapi  tidak  ada  niatnya  untuk melakukan  hal  tersebut  maka  tidak akan terjadi kejahatan.
2. Upaya Preventif.
Upaya  preventif  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya Pre-Emtif yang  menekankan  pada  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan,   secara preventif  yang  telah dilakukan adalah tetap siaga,  turut aktif  dan  tanggap  dalam  mengantisipasi  terjadinya  kejahatan illegal logging ,  dengan  bekerja  sama  dan  meningkatkan  koordinasi    dengan personil  Polisi  Hutan  yang  melakukan  patroli rutin di kawasan hutan dan laut, melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, serta
melakukan  penjagaan  di  titik  rawan  peredaran  hasil  hutan  antara  lain: industri pengolahan kayu, pelabuhan penyebrangan dan lain-lain.
3. Upaya Represif.
Upaya  represif  dimaksudkan  untuk  penanggulangan  kejahatan illegal logging yaitu menindak para pelaku kejahatan illegal logging sesuai dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar  bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan  merugikan  masyarakat,  dengan  mengamankan  terlebih  dulu  yang diduga  kuat  sebagai  pelaku  kejahatan illegal  logging dan  selanjutnya dilakukan  penyidikan  terhadap  setiap  kasus  kejahatan illegal  logging . Setiap  kasus  kejahatan illegal  logging yang  tuntas  dalam  penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili kepengadilan dengan sanksi  seberat-beratnya.  Sehingga  para  pelaku  kejahatan illegal  logging tidak lagi mengulangi perbuatannya, karena dapat timbul efek jera dengan sanksi yang diberikan.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Peranan Polisi Kehutanan dalam menangani kasus illegal Loginging ada dua yakni  Peran  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Dan  peran dalam penanggulangan penanganan kerusakan hutan;
2. Kendala-kendala  yang  di  hadapi  oleh  Polisi  Kehutanan  dalam  upaya penanganan  kasus  Illegal  Loging  pada  UPTD  KPH.Karama  Kabupaten Mamuju,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Barat  karena  factor-faktor sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia
b. Sarana prasarana
c. Budaya hukum masyarakat.
3. Dalam  rangka  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  kejahatan illegal logging di Kabupaten Mamuju telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Pre-emtif
b. Preventif
c. Refresif.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka  penulis  memberikan  saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  dukungan  dari  pemerintah  berupa  alokasi  dana  yang  cukup, peningkatan sumberdaya manusia, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya agar Polisi Kehutanan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Perlunya kesadaran dan dukungan dari masyarakat agar peran Polisi Kehutanan dalam  mengurangi illegal logging  dapat  lebih  maksimal.  Untuk  membangun kesadaran  masayarakat  maka  perlu  ditingkatkan  sosialisasi  Undang-undang ini, agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui dengan baik maksud dan tujuan dari Undang-undang ini.
3. Perlunya kejelasan kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan antara PPNS  Bidang  kehutanan  dengan  penyidik  POLRI,  terkait  penindakan  kasus illegal logging, dengan cara merevisi undang-undang kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bambang Poernomo, Asas - asas hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
1994.
Santoso Topo, Zulfa Eva Achjani, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Barda Nawawi Arief, Kapila Salekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2003.
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1996.
Munarwan, Illegal Logging : antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan dan penegakkan  hukum,  jurnal  Study  Kepolisian, Jakarta  edisi  061  Juli- September 2004.
Irjen Pol (Pur) DR. Bibit  S. Rianto, MM, Illegal Logging permasalahan dan upaya mpenanggulangnya di Indonesia, jurnal Study Kepolisian, Jakarta edisi 061 Juli-September 2004.
Nurdin Dede, Pola Penegakkan Huum satu atap sebagai alternative Kelembagaan penegakkan hukum Pembalakan Haram ( Illegal Logging), Jurnal Study Kepolisian, Jakarta edisis 061 Juli-September 2004.
Nadiroh, Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Bagi Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan  Illegaal  Longging,  Jurnal  Study  Kepolisian, Jakarta  edisi 061 Jli-September 2004.
Nurdjana  IGM,  Prasetyo  Teguh,  Sukardi, Korupsi  dan  Illegal  Longging  dalam sistem desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005. Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta, 2006. Wignyoseobroto  Seotandyo, konsep  Hukum,  Tipe  Kajian,  dan  Metode Penelitiannya, Makalah,  Pogram  Pascasarjana  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1992.
Rinaldy  Amrullah, Konflik  kewenagan  antara  penyidik  Polri  dan  Polhut  dalam rangka  penanggulangan  tindak  pidana  pencurian  kayu, Jurnal  Kanun, 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Karya  atmadja  Basoeki  (Kepala  Puasat  Rencana  dan  Statistik  kehutanan), Kumpulan  Peundang-undangan  dan  peraturan  perencanaan,  badan  Pianologi Kehutanan, Jakarta, 2007.
Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2005  Tentang Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Secara  Ilegal  di  Kawasan  Hutan  dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik.

## Internet
- Ade Fadli. 2004. Illegal Logging: Sebuah Kejahatan Kemanusiaan yang Tak
Tersentuh  Hukum. http://timpakul.web.id/illog-4.html (dikutip  tanggal  24
Fabruary 2013)
- JosiaeSimonRunturambi,journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view1116
- Wikan Bintoro, elibrary.ub.ac.id/…/Optimalisasi-peranan-Polisi Kehutanan.
- www.makalahkuliah.com . Kewarganegaraan.
- http;//id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287439-pengertian- kriminologi-menurut-para-ahli/#ixzz2MSimflzn.
- http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/polisiss-
kehutanan.html#sthash.xRQ4JuFX.dpuf .
- http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/polisis-kehutanan.html.