## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2742/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Debitur
Fitrian Welfiandi Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 21 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 Fiduciary guarantee is a guarantee right for movable objects both tangible and intangible and immovable, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage  rights  that  remain  in  the  possession  of  the  Fiduciary  Giver,  as collateral for certain repayments that give priority to Fiduciary Recipients over other creditors. After the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 resulted in changes to the provisions of Article 15 paragraph (2), Article 15  paragraph  (3),  and  Elucidation  of  Article  15  paragraph  (3)  UUJF, specifically  changes  to  the  interpretation  of  breach of  fiduciary  violations  and executions.  This  thesis  will  discuss  issues  regarding  the  execution  of  fiduciary security objects after the Constitutional Court ruling No. 18 / PUU-XVII / 2019 and how the legal protection of debtors for arbitrary creditors' actions. Keywords:
Keywords:
Execution, Fiduciary Debtor Protection.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima 21 Desember 2021 Publis 04 Januari 2022 Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  tertentu  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditur lainnya.  Setelah  ada Putusan  MK   Nomor 18/PUU-XVII/2019  mengakibatkan perubahan  pada  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  15  ayat  (3),  dan  Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan  eksekusi  fidusia.  Tesis  ini  akan  membahas  permasalahan  mengenai eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  serta  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap debitur atas tindakan kreditur yang sewenang-wenang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Fitrian Welfiandi
Magister Hukum Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan  meneruskan  pembangunan  yang  berkesinambungan,  para  pelaku  pembangunan  baik pemerintah  maupun  masyarakat,  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum,  memerlukan  dana yang  besar.  Seiring  dengan  meningkatnya  kegiatan  pembangunan,  meningkat  pula  kebutuhan terhadap  pendanaan,  yang  sebagian  besar  dana  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam
Pada  era  globalisasi  ekonomi  saat  ini,  modal  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat dibutuhkan  untuk  memulai  dan  mengembangkan  usaha.  Salah  satu  cara  untuk  memperoleh modal ataupun dana segar adalah dengan mengambil kredit, baik melalui bank maupun lembaga
penyedia  jasa  keuangan  lainnya  (misalnya  lembaga finance untuk  kendaraan  bermotor).  Dalam praktik  pihak  bank  sebagai  kreditur  lebih  menyukai  jaminan  kebendaan  mengingat  jaminan  ini lebih  menguntungkan  pihak  kreditur  karena  sifat  dari  jaminan  ini  memberikan  kepada  kreditur kedudukan  yang  lebih  baik  dari  kreditur-kreditur  lain  yang  tidak  mempunyai  hak-hak  jaminan khusus.  Jaminan  kebendaan  yang  diberikan  debitur  kepada  kreditur  biasanya  berupa  barang bergerak  dan  tidak  bergerak.  Barang  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan  dapat dibebankan  dengan  jaminan  hak  tanggungan,  sedangkan  untuk  barang  bergerak  dapat menggunakan  lembaga  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF).
Terbentuknya  lembaga  fidusia  yang  tumbuh  dalam  praktek  karena  ada  kebutuhan  akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu  melakukan  penyerahan  benda  jaminannya  dan  cukup  hanya  menyerahkan  hak  miliknya secara  kepercayaan.  Munculnya  lembaga  fidusia  ini  sangat  membantu  pihak-pihak  yang  ingin mengembangkan  usahanya,  karena  barang  atau  benda  yang  dijadikan  jaminan  fidusia  masih berada pada tangan pemberi fidusia dengan sistem pinjam pakai, walaupun sesungguhnya secara hukum barang tersebut dikuasai atau milik penerima fidusia.
Istilah  fidusia  berasal  dari  hukum  Romawi,  yang  dikenal  sebagai  gadai  atas  hak kepemilikan  benda  berdasarkan  kepercayaan  yang  disepakati  sebagai  jaminan  bagi  pelunasan utang kreditur. Pada dasarnya keberadaan lembaga jaminan fidusia bagi bangsa Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas UUJF diakui bahwa lembaga ini sudah digunakan sejak zaman  penjajahan  Belanda.  Jaminan  fidusia  pada  masa  penjajahan  dikenal  dengan fiducia eigendom  overdracht .  Penggunaan  jaminan  ini  dahulunya  berdasarkan  hukum  kebiasaan  dalam praktek dan diikuit oleh yurisprudensi.
Sistem  hukum  Indonesia  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  hukum  Belanda  karena adanya  pertautan  sejarah  yang  didasarkan  kepada  asas  konkordasi  ( concordantie  beginsel ). Seperti  halnya  di  Belanda,  keberadaan  fidusia  di  Indonesia  juga  diakui  oleh  yurisprudensi berdasarkan  keputusan Hooggerrecht (HGH)  tanggal  18  Agustus  1932  dalam  kasus  sebagai berikut:
”Pedro  Clignent  meminjam  uang  dari Bataafsche  Petroeum  Maatschapji (BPM)  dengan jaminan  hak  milik  atas  sebuah  mobil  berdasarkan  kepercayaan.  Clignent  tetap  menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignent, namun  ditolaknya  dengan  alasan  perjanjian  yang  dibuat  tidak  sah.  Menurut  Clignent perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) BW. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignent bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara  kepercayaan  atau  fidusia  yang  telah  diakui  oleh  Hoggeraad  dalam Bierbrouwerij Arrest , Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.”
Meskipun  lembaga  jaminan  fidusia  dalam  sejarahnya  tidak  lahir  dengan  undang-undang, tetapi  kemudian  lembaga  fidusia  tersebut  dikukuhkan  dengan  undang-undang,  yakni  UUJF. UUJF  lahir  atas  kebutuhan  yang  besar  dan  terus  meningkat  bagi  dunia  usaha  atas  tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan  nasional  serta  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  serta  mampu  memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan.
Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJF adalah:
“pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
Sedangkan  pengertian  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  (2) UUJF adalah:
“hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
Jaminan  fidusia  sama  seperti  perjanjian  penjaminan  lain,  yang  merupakan  perjanjian yang bersifat accesoir sebagaimana Pasal 4 UUJF yang menyebutkan:
"jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."
Adapun benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
b. Dapat atas benda berwujud.
c. Dapat atas benda tak berwujud, termasuk piutang.
d. Benda bergerak.
e. Benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek.
g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian.
h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
l. Benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.
Adapun contoh objeknya seperti:
a. Rumah  susun  berikut  tanah  tempat  bangunan  yang  merupakan  kesatuan  tanah  hak  pakai milik negara.
b. Hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang dibangun.
c. Kapal yang tidak terdaftar.
d. Perumahan.
e. Tanah girik. Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu:
a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
b. Hak  pemegang  fidusia  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  baru  ada  jika  ada  wanprestasi dari pihak debitur.
c. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
d. Jika  hasil  penjualan  (eksekusi)  barang  fidusia  melebihi  jumlah  utangnya,  maka  sisa  hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
Sebagai jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit, dalam UUJF turut  diatur  mengenai  jaminan  eksekusi  terhadap  objek  fidusia.  Pasal  15  ayat  (2)  UUJF merupakan  dasar  kekuatan  eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Oleh  karena  itu,  dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  UUJF,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  eksekusi  fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
a. Secara fiat  eksekusi (dengan  memakai  titel  eksekutorial),  yaitu  melalui  penetapan pengadilan.
b. Secara parate eksekusi , yaitu dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan.
c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.
Materi  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJF  memiliki  persoalan  konstitusionalitas.  Pasalnya, posisi  debitur  yang  keberatan  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  lebih  lemah  karena  kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan sepihak ini berpotensi menimbulkan  tindakan  sewenang-wenang  baik  fisik  maupun  psikis  terhadap  debitur/pemberi fidusia.  Selain  itu,  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UUJF,  frasa  cedera  janji  tidak  menjelaskan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  pemberi  fidusia  mengingkari  kesepakatan  dengan  penerima  fidusia. Hal  ini  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  pemberi  fidusia  untuk  membela  diri  dan  menjual objek dengan harga wajar.
Dalam  rangka  eksekusi  fidusia,  Kapolri  sendiri  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011. Namun dalam praktik pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia kerap menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Khususnya  untuk  penerapan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3) UUJF karena sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi debitur.
Seperti kasus yang dialami oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Kasus bermula saat mereka telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT. Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sesuai  perjanjian  yang  telah  disepakati,  Aprilliani  dan  Suri  berkewajiban  membayar  utang kepada  PT  ASF  senilai  Rp  222.696.000  dengan  cicilan  selama  35  bulan  terhitung  sejak  18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran  tepat  waktu.  Namun,  pada  10  November  2017,  PT  ASF  mengirim  perwakilan  untuk mengambil  kendaraan  mereka  dengan  dalil/alasan  wanprestasi.  Atas  perlakuan  tersebut, Pemohon  mengajukan  surat  pengaduan  atas  tindakan  yang  dilakukan  perwakilan  PT  ASF. Namun tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan.
Menerima  perlakuan  tersebut,  keduanya  berupaya  mengambil  langkah  hukum  dengan mengajukan  gugatan ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  (PN  Jaksel)  pada  24  April  2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.  Pengadilan  pun  mengabulkan  gugatan  Aprilliani  dan  Suri  dengan menyatakan  PT  ASF  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Namun,  PT  ASF  tetap melakukan  penarikan  paksa  kendaraan  Pemohon  disaksikan  pihak  kepolisian.  Padahal,  sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT ASF tidak bisa mengambil mobil itu.
Pemohon  menganggap  PT  ASF  telah  berlindung  di  balik  Pasal  15  UUJF,  sehingga kemudian  Pemohon  mengajukan  uji  materi  terhadap  UUJF  kepada  MK  karena  merasa  hak konstitusionalnya  telah  dilanggar.  Pada  tanggal  6  Januari  2020,  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan  Putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019  telah  mengabulkan  permohonan  uji  materi terhadap UUJF khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  menarik  untuk  membahas  permasalahan  mengenai eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  serta  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  atas  tindakan  kreditur  yang sewenang-wenang.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Prinsip-prinsip jaminan fidusia
Jaminan  Fidusia  sesuai  UUJF  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan  bagi  pelunasan  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.
Dalam UUJF, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum  jaminan  fidusia  yang  menjadi  fundamen  dari  pembentukan  norma  hukumnya.  Oleh karena  itu  untuk  menemukan  asas-asas  hukum  jaminan  fidusia  dicari  dengan  jalan  menelaah pasal demi pasal dari UUJF tersebut.
Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:
a) Asas Spesialitas atas Fixed Loan .
Asas  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1  dan  2  UUJF.  Objek  jaminan  fidusia  merupakan agunan  atau  jaminan  atas  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Oleh  karena  itu,  objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya ( verrekiningbaar, deductable ).
b) Asas asscesoir.
Menurut Pasal 4 UUJF, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok ( principal agreement).  Perjanjian  pokoknya  adalah  perjanjian  utang,  dengan  demikian keabsahan  perjanjian  jaminan  fidusia  tergantung  pada  perjanjian  pokok,  dan  penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
c) Asas Droit de Suite .
Menurut  Pasal  27  ayat  (2)  UUJF  dinyatakan  jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda yang menjadi  objek  jaminan fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada  tangan  pihak  ketiga  berdasarkan  pengalihan  hak  atas  piutang  atau  cessie  berdasarkan Pasal 613 KUHPdt. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau in rem bukan hak in personam .
d) Asas Preferen ( Droit de Preference ).
Pengertian  Asas  Preferen  atau  hak  didahulukan  ditegaskan  dalam  Pasal  27  ayat  (1) UUJF  yaitu  memberi  hak  didahulukan  atau  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditur  lain  untuk  mengambil  pemenuhan  pembayaran  pelunasan  utang  atas  penjualan benda  objek  fidusia.  Kualitas  hak  didahulukan  penerima  fidusia,  tidak  hapus  meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF.
Kedudukan kreditur fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia
Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan.  Di  mana  kreditur  yang  dimaksud  dapat  bersifat perorangan atau badan hukum.
Dalam hukum perdata secara garis besar kreditur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Kreditur  Sparatis  adalah  kreditur  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  dapat  bertindak sendiri;
b. Kreditur Preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.
c. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional,  yaitu  menurut  perbandingan  besarnya  masing-masing  tagihan,  dari  hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan.
Ada  beberapa  pasal  yang  menjelaskan  ketentuan  tentang  penggolongan  kreditur  ini, yakni  terdapat  dalam  Pasal  1132,  Pasal  1134,  Pasal  1135,  Pasal  1136,  Pasal  1138,  dan  Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdt).
Sejalan  dengan  prinsip  memberikan  kepastian  hukum,  maka  UUJF  mengambil  prinsip pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pendaftaran  tersebut  diharapkan  memberikan  kepastian  hukum kepada  pemberi  dan  penerima  fidusia  maupun  kepada  pihak  ketiga.  Pemberian  sifat  hak kebendaan  kepada  hak  kreditur  penerima  fidusia,  dapat  dikeluarkannya  grosse  sertifikat jaminan  fidusia,  diberikannya  hak  parate  eksekusi  dan  diberikan  status  sebagai  kreditur separatis  menunjukkan  maksud  pembuat  undang-undang  untuk  memberikan  kedudukan  yang kuat kepada kreditur.
Pendaftaran  dilakukan  melalui  suatu  permohonan  yang  ditujukan  kepada  Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang untuk pertama kalinya akan diadakan di Jakarta, yang wilayah
kerjanya meliputi seluruh Indonesia (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UUJF). Pendaftaran dicatat dalam  buku  daftar  fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran  (Pasal  14  ayat  (1)  UUJF)  dan  tanggal  tersebut  akan  mempunyai  dampak  hukum yang besar sekali, karena tanggal tersebut menentukan lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUJF).
Seiring dengan adanya berbagai perubahan dalam dunia fidusia, dan Mengingat betapa pentingnya  fungsi  pendaftaran  bagi  suatu  jaminan  hutang  termasuk  jaminan  hutang  termasuk jaminan  fidusia  ini,  maka  UUJF  kemudian  mengaturnya  dengan  mewajibkan  setiap  jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.
Kreditur  fidusia  yang  tidak  mendaftarkan  objek  jaminan  fidusia  tidak  dapat  dikatakan sebagai  kreditur preferen, oleh karena itu kreditur tersebut  tidak dapat  memperoleh pelunasan yang  lebih  didahulukan  dari  kreditur-kreditur  lainnya  tehadap  objek  jaminan  fidusia  tersebut. Untuk  itu  dia  hanya  dapat  dikatagorikan  sebagai  kreditur  konkuren  terhadap  objek  jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sehingga dengan demikian dapat diperlakukan terhadap kreditur tersebut pasal 1131 KUHPdt, dimana dia harus berbagi dengan kreditur lain dari obyek jaminan fidusia untuk utang-utangnya debitur terhadap krediturnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif,  dengan  jenis  penelitian dogmatik,  bentuk  penelitian  perskriptif  hubungan  hukum.  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu deskriptif-analitis.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  metode library  research (metode  kepustakaan)  dengan  menguji  bahan  dokumen  dan  bahan  pustaka  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Data  dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan  jalan menafsirkan  dan  membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  per-undang-undangan. Metode  analisis  kualitatif,  dibangun  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa  teori,  makna  dan substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan,  dan  data  primer  yang diperoleh  dari  wawan-cara,  pengamatan  dan  studi  lapangan,  kemudian  dianalisis  dengan normatifnya  undang-undang,  teori  dan  pendapat  pakar  yang  berkaitan,  sehingga  didapat kesimpulan  tentang  pengertian  kebijakan  hukum  pidana  yang  berkaitan  deng-an  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  pengentasan  masalah-masalah  lingkungan  hidup  di  masyarakat  di  masa mendatang.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Eksekusi  Terhadap  Objek  Jaminan  Fidusia  Sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Salah  satu  ciri  jaminan  fidusia  adalah  kemudahan  dalam  pelaksanaan  eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Apabila debitur cidera janji maka menurut Pasal  15  ayat  (3)  UUJF  penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Eksekusi adalah pelaksanaan dari hak-hak  kreditur  dalam  perutangan  yang  tertuju  terhadap  harta  kekayaan  debitur  manakala perutangan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.
Pasal  11  UUJF  menentukan  bahwa  benda  yang  berada  di  dalam  wilayah  negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  Pendaftaran  merupakan  hal  wajib  yang  harus dipenuhi  sebagai  syarat  lahirnya  jaminan  fidusia.  Pendaftaran  tersebut  mempunyai  arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia.
Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu,  salah  satunya  adalah  eksekusi  tidak  dapat  dilakukan  karena  syarat  dalam pengeksekusian  harus  adanya  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  didapatkan  pada  saat pendaftaran  jaminan  fidusia.  Sertifikat  Jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap
berdasarkan  titel  eksekutorial  tersebut  penerima  fidusia  dapat  langsung  melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.
Eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  Pasal  34  UUJF. Berdasarkan aturan tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:
a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
Dalam  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  diterbitkan  Kantor  Pendaftaran  Fidusia dicantumkan  kata-kata  ”  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”. Sertifikat  jaminan  fidusia  ini  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Dengan  demikian  pelaksanaan  titel  eksekusi  (alas  hak  eksekusi)  oleh  penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni:
1) Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji
2) Ada  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  mencantumkan  ”Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima  fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
Apabila  debitur  cidera  janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak  menjual  benda obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaanya  sendiri.  Penjualan  dengan  cara  ini  dikenal dengan nama lembaga Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang  atau  putusan  pengadilan)  kepada  salah  satu  pihak  untuk  melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi.
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan penerima fidusia.
Eksekusi  jaminan  fidusia  dengan  cara  penjualan  di  bawah  tangan  adalah  suatu perkembangan sistem eksekusi  yang sebelumnya  juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan.
Seperti  halnya  dalam  undang-undang  hak  tanggungan  maka  dalam  undang- undang fidusia ini penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.
4.2 Eksekusi  Terhadap  Objek  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Setelah  ada Putusan  MK   Nomor 18/PUU-XVII/2019  yang  mengakibatkan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia.
Putusan  MK a  quo menjadikan  titel  eksekutorial  tidak  serta  merta  berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi  tertentu  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Amar  Putusan.  Terkait  Pasal  15  ayat  (2) UUJF  berdasarkan  putusan  MK  tersebut  maka  terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang  menentukan  telah  terjadinya cidera janji.
4.3 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Atas  Tindakan  Kreditur  Yang  Melakukan Eksekusi  Tanpa  Melalui  Prosedur  Sebagaimana  Yang  Diatur  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Dalam  melakukan  eksekusi  fidusia,  seringkali  banyak  lembaga  pembiayaan  yang melaksanakan  penarikan  objek  secara  sepihak.  Penarikan  ini  dilakukan  tanpa  melibatkan jurusita  dari  pengadilan.  Hal  ini  seringkali  menjadi  permasalahan  di  lapangan  antara lembaga pembiayaan dengan konsumen.
Ketika terjadinya kerugian pada konsumen yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku usaha,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  menjadi solusi  agar  konsumen  dapat  dilindungi,  dan  dijamin  kepastian  hukumnya.  Eksekusi  yang dilakukan  oleh  tenaga  penagihan  secara  sepihak  ini,  tentu  tidak  sesuai  dengan  asas perlindungan  konsumen.  Asas-asas  itu  berupa  keamanan,  keselamatan  konsumen  dan kepastian  hukum.  Asas  yang  dimaksud  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  Pasal  2  Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 5. KESIMPULAN
Setelah  ada  Putusan  MK    Nomor  18/PUU-XVII/2019  yang  mengakibatkan konstitusional  bersyarat  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  15  ayat  (3),  dan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3) UUJF,  khususnya  perubahan  mengenai  penafsiran  wanprestasi  dan  eksekusi  fidusia.  Putusan MK  a  quo  menjadikan  titel  eksekutorial  tidak  serta  merta  berkekuatan  sebagaimana  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dalam  kondisi  tertentu sebagaimana  ditegaskan  dalam  Amar  Putusan.  Terkait  Pasal  15  ayat  (2)  UUJF  berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur  atau atas dasar upaya hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
Ketika  terjadinya  kerugian  pada  konsumen  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  pelaku usaha, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini menjadi solusi agar  konsumen  dapat  dilindungi,  dan  dijamin  kepastian  hukumnya.  Eksekusi  yang  dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen. Asas-asas  itu  berupa  keamanan,  keselamatan  konsumen  dan  kepastian  hukum.  Asas  yang dimaksud sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku ______, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan:  Teori  dan  Contoh  Kasus ,  (Jakarta: Kencana, 2005).
Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004).
C.S.T.Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta  :  Balai  Pustaka, 1982).
Djuhaendah  Hasan, Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Benda  Lain  yang Melekat Pada  Tanah  Dalam  Konsepsi  Penetapan  Asas  Pemisahan  Horizontal, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996).
Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Mariam Darus Bardrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: Alumni, 2014). Marjan Miharja, Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia, (Pasuruan: Qiara Media, 2019).
Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017). Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 2010).
Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Titik  Triwulan  Tutik,  Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2008).
Waldi  Nopriansyah, Hukum  Bisnis  Di  Indonesia:  Dilengkapi  Dengan  Hukum  Bisnis  Dalam Persfektif Syariah , (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia