## PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

## RETRIBUSI TERMINAL
Oleh: Ni Ketut Swantini 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor   25  Tahun 2011 tentang Retribusi  Terminal  diundangkan  untuk  menjadi  dasar  hukum    pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun  demikian, dalam kenyataannya fungsi  terminal  maupun  retribusi  yang  dipungut  belum  dapat  dilakukan  secara maksimal.  Penelitian  ini  meneliti  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap pemungutan  retribusi  terminal  berdasarkan  Peraturan    Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  25  Tahun  2011  di  Kabupaten  Buleleng  dan  upaya-upaya  yang dilakukan  Dinas  Perhubungan    Kabupaten  Buleleng  untuk  memaksimalkan pemungutan  retribusi  terminal  berdasarkan  Peraturan    Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng..
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pemungutan  retribusi  terminal  di Kabupaten  Buleleng  adalah  faktor  adanya  aturan  hukum  yang  dijadikan  dasar pemungutan,  faktor  petugas,  faktor  sarana  prasarana  yang  tersedia  di  terminal, faktor  kesadaran  wajib  retribusi  untuk  melaksanakan  kewajibannya,  dan menurunnya  penggunaan  angkutan  umum  secara  drastis  oleh  masyarakat  di Kabupaten  Buleleng.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  memaksimalkan pemungutan  retribusi  terminal  di  Kabupaten  Buleleng  adalah:  meningkatkan pelaksanaan tugas pemungut maupun pengawas, memelihara terminal dan sarana prasarana yang ada, meningkatkan kesadaran sopir, dengan melakukan sosialisasi keberadaan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.
Kata-kata Kunci: Retribusi, Terminal, Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Dalam  ayat  (1)  Pasal  285  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik IndonesiaNomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Nomor  23  Tahun  2014  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679) (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014) disebutkan: Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Jadi,  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  PAD.    Menurut  Usman dan  Subroto,  retribusi  yaitu  pungutan  yang  dilakukan  sehubungan  dengan  suatu jasa  atau  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  secara  langsung  dan  nyata kepada  pembayar  (Akbar  Usman    dan  Soebroto,  1994:  4).    Ibnu  Syamsi mengatakan  retribusi  ialah  iuran  dari  masyarakat  tertentu  (orang-orang  tertentu) berdasarkan  peraturan  pemerintah  yang  prestasinya  kembali  ditunjuk  secara langsung,  tetapi  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  oleh  pemerintah  daerah  (Ibnu Syamsi, 1983: 87).
Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jenis retribusi jasa usaha  yang dapat dipungut oleh daerah adalah:
1) retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3) retribusi tempat pelelangan;
4) retribusi terminal;
5) retribusi tempat khusus parkir;
6) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7) retribusi rumah potong hewan;
8) retribusi pelayanan kepelabuhanan;
9) retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
10) retribusi penyeberangan di air; dan
11) retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor      25    Tahun  2011  tentang Retribusi  Terminal  diundangkan  untuk  menjadi  dasar  hukum    pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun  demikian, dalam kenyataannya fungsi  terminal  maupun  retribusi  yang  dipungut  belum  dapat  dilakukan  secara maksimal.  Dari  lima  terminal  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng,  yaitu:  Terminal Banyuasri,  Terminal  Penarukan,  Terminal  Sukasada,  Terminal  Pancasari, Terminal Seririt, terminal barang (bongkar muat), hampir seluruhnya belum dapat difungsikan secara maksimal.
Masalah-masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1. Apakah  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pemungutan  retribusi terminal  berdasarkan  Peraturan    Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  upaya-upaya  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan    Kabupaten Buleleng  untuk  memaksimalkan  pemungutan  retribusi  terminal  berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat  dipaksakan  dan  dapat  juga  balik  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Paksaan disini  bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak  merasakan  jasa  balik  dari pemerintah,  tidak  dikenakan  iuran.  Misalnya  retribusi  pasar,  retribusi  parkir  dan lain  sebagainya.  Jadi  dengan  perkataan  lain  retribusi  adalah  pungutan  yang dikaitkan  secara  langsung  dengan  balas  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, H., 1990: 4).
Dalam  angka  64  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009    diatur  bahwa retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.    Munawir
menyebutkan  bahwa  retribusi  adalah  iuran  kepada  pemerintah  yang  dapat dipaksakan  dan  dapat  juga  balik  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Paksaan  disini bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak  merasakan  jasa  balik  dari pemerintah,  tidak  dikenakan  iuran.  Misalnya  retribusi  pasar,  retribusi  parkir  dan lain  sebagainya.  Jadi  dengan  perkataan  lain  retribusi  adalah  pungutan  yang dikaitkan  secara  langsung  dengan  balas  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  pembayar  retribusi  tersebut  (Munawir,  H.,  1990:  4).  Panitia  Nasrun merumuskan  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran pemakai  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan,  usaha  atau  milik  daerah  untuk kepentingan  umum  atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah  baik  langsung maupun tidak langsung (Josef Riwu Kaho,  2005: 170).
Terdapat  dua  karakteristik  yang  penting  dalam  retribusi,  yaitu  (Adolf Wagner C. Goedhart  (Terjemahan Ratmoko), 1973: 94):
a. Adanya sifat  kontra prestasi tertentu  yang langsung dapat  ditunjuk  bagi  jasa yang diberikan oleh negara.
b. Prestasi  negara  yang  bersangkutan  dilakukan  berdasarkan  tugas  spesifik negara.
Untuk  mengantisipasi  perkembangan  penyerahan  kewenangan  pemerintah pusat  kepada daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan sektoral,  khusus untuk retribusi  daerah  dimungkinkan  adanya  penambahan  jenis  retribusi  daerah  yang diatur lebih lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.  Sebagai  contoh,  dengan  adanya pengalihan  kewenangan  perpanjangan  ijin  kerja  tenaga  kerja  asing  dari Pemerintah Pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas  dan  Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Orang  Asing  (IMTA). Potensi  untuk  jenis  retribusi  perpanjangan  IMTA  ini  tidak  terdapat  di  semua daerah, dalam arti  tidak  merata.  Hal  ini mengingat penentuan jenis  retribusi  jasa umum  dan  retribusi  perizinan  tertentu  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah  provinsi dan  kabupaten/kota  didasarkan  pada  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  provinsi  dan  kabupaten/kota  sesuai  peraturan  perundang-undang. Sementara  penentuan  retribusi  jasa  usaha  didasarkan  pada  jasa  pelayanan  yang
dapat  diselenggarakan/diberikan  oleh  provinsi  dan  kabupaten/kota  berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
Terkait  dengan  pendapatan  asli  daerah,  seorang  pakar  dari World  Bank berpendapat  bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum  untuk menjalankan  otonomi  daerah.  Sekiranya  PAD  kurang  dari  angka  20%,  maka daerah  tersebut  akan  kehilangan  kredibilitasnya  sebagai  kesatuan  yang  mandiri. (Mohammad Riduansyah, 2003).
Peningkatan  PAD  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan  peningkatan  PAD  ini  melalui  upaya  penggalian  potensi  ekonomi daerah  yang  ada  dan  belum  banyak  di  manfaatkan.  Namun  demikian,  kreatifitas daerah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memaksimalkan PAD juga harus di dasarkan pada aturan hukum yang jelas. Artinya tetap mengaju pada asas  hierarki  perundang-undangan lexsuperior  derogate  lex  inferior. Sehingga peraturan  daerah  tersebut,  terutama  yang  terkait  dalam  penggalian  PAD  dapat berjalan efektif dan dikemudian hari tidak dibatalkan. (Lukman Santoso, 2013).

## METODE PENELITIAN
Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng  Nomor   25  Tahun 2011,  sehingga  dengan  demikian  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris.  Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  permasalahan  pokok  yang  diteliti berkaitan  dengan  permasalahan  dapat  atau  tidaknya  norma  hukum  dilaksanakan serta upaya-upaya dalam meningkatkan pelaksanaan norma hokum tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi
termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive , berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk ketersediaan data dan kemungkinan peneliti untuk  mengakses    data.  Kemungkinan  akses  data  tersebut  di  antaranya  karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  sekunder  yang  dihimpun  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa bahan-bahan hukum dalam bentuk:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang-undaangan  yang  relevan, khususnya  berhubungan  dengan  pemerintahan  daerah  dan  pembentukan peraturan  daerah,  seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
b. Bahan  hukum  sekunder,  dalam  hal  ini  berupa  pendapat  ahli  maupun  hasil- hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Data primer yang yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal nyata yang terdapat di tempat penelitian, dalam hal ini mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004:  55).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk
memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Wawancara  direncanakan  dilakukan  dengan  nara  sumber  dari  Dinas Perhubungan    Kabupaten  Buleleng  dan  pengguna  jasa  terminal  di  Kabupaten Buleleng, khususnya yang menangani bidang perundang-undangan daerah.
Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Suwardjoko  Warpani  terminal  adalah  titik  simpul  dari  berbagai moda  angkutan,  sebagai  titik  perpindahan  penumpang  penumpang  dari  berbagai moda  ke  suatu  moda,  juga  suatu  titik  tujuan  atau  titik  akhir  orang  setelah  turun melanjutkan  berjalan  kaki  ke  tempat  kerja,  rumah  atau  pasar,  dengan  kata  lain terminal adalah sebagai titik henti (1990: 16).
Hasil  studi  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat  menyatakan    bahwa fungsi terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari 4 unsur  (1997: 95):
1. Titik  konsentrasi  penumpang  dari  segala  arah  yang  berkumpul  atau  menuju ke sana, karena tujuan perjalanan di sekitar terminal atau yang akan berganti kendaraan.
2. Titik  dispersi,  yaitu  tempat  penyebaran  penumpang  ke  segala  penjuru  kota atau  keluar  kota,  atau  ke  beberapa  tujuan  khusus  seperti airport ,  stasiun kereta api, dan sebagainya.
3. Titik tempat penumpang berganti moda angkutan.
4. Pusat  pelayanan  penumpang  untuk  naik  dan  turun  kendaraan,  menunggu, membeli  karcis,  dan  beberapa  keperluan  yang  bersangkutan  dengan perjalanan.
5. Tempat untuk memproses kendaraan dan muatan.
Ditegaskan dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25    Tahun  2011  tentang  Retribusi  Terminal  bahwa  diundangkannya    Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor      25    Tahun  2011  untuk  melaksanakan pemungutan  retribusi  daerah  yang  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  yang penting  guna membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemungutan  retribusi  dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Kepala  Bidang  Prasarana  Transportasi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng,  menjelaskan  bahwa  dari  sisi  regulasi  apa  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor   25  Tahun 2011 tidak ada masalah dalam  pelaksanaannya,  termasuk  tarif  yang  ditetapkan.  Dijelaskan  lebih  lanjut bahwa  penerapan  tarif  retribusi  terminal  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor      25    Tahun  2011,  tidak  hanya  untuk mengejar  keuntungan,  tetapi  hanya  sebagai  pengganti  biaya-biaya  yang  telah dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana terminal 1 .
Penyampaian  oleh  Kepala  Bidang  Prasarana  Transportasi  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  didukung  dengan  data  capaian  target  yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:
No Tahun Target Keterangan 1 2014 Rp 60.000.000,- Tercapai 2 2015 Rp 60.000.000,- Tercapai 3 2016 Rp 70.000.000,- Optimis tercapai
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Juni 2016.
Enam terminal yang ada di Kabupaten Buleleng, yakni Terminal Sangket di Kecamatan Sukasada, Terminal Penarukan, Terminal Kampung Tinggi, Terminal Banyuasri, dan Terminal Barang di Kecamatan Buleleng, dan Terminal Seririt, di Kecamatan  Seririt,  hanya  dua  terminal  yang  masih  aktif.   yakni  Terminal
1 Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, tanggal  14 Juni 2016.
Penarukan di Kelurahan Penarukan dan Terminal Barang di Kelurahan Banyuasri. Terminal Penarukan lebih aktif karena seluruh truk pengangkut material galian C, diarahkan  masuk  terminal,  sedangkan  seluruh  angkutan  barang  yang  bongkar muat  diarahkan  masuk  terminal  barang.  Capaian  target  retribusi  terminal didukung oleh kedua terminal ini.
Kepala  Seksi  Terminal  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng, menjelaskan  bahwa  dari  sisi  petugas  tidak  ada  permasalahan  berkaitan  dengan pemungutan  retribusi  terminal.  Tenaga  yang  ada  jumlahnya  cukup  memadai, dibandingkan dengan terminal yang ada, apalagi ada dua terminal, yaitu Terminal Seririt  dan  Terminal  Banyuasri  berubah  fungsi.  Terminal  Seririt  difungsikan sebagai  pasar,  setelah    Pasar  Seririt  Kebakaran,  sedangkan  Terminal  Banyuasri, berubah fungsi menjadi pasar tumpah.
Sepinya  terminal  yang  ada,  berhubungan  dengan  rendahnya  minat masyarakat  untuk  menggunakan  angkutan  umum,  baik  perkotaan  maupun perdesaan.  Angkutan  umum,  seperti  tidak  memiliki  kepentingan  untuk  masuk terminal, karena di terminal juga tidak ada penumpang.
Sopir  angkutan  umum,  sebenarnya  menyadari  bahwa  terminal  diperlukan untuk  menaikan  dan  menurunkan  penumpang,  untuk  mengatur  lalu  lintas  antar angkutan  penumpang,  sebagai  tempat  untuk  istirahat  dan  bersosialisasi  antar  kru angkutan  umum,  tetapi  sebagimana  disebutkan,  sepinya  penumpang  tidak mendukung, sehingga masing-masing angkutan tidak menerapkan sistem antrian.
Sehubungan  dengan  faktor-faktor  ini,  berdasarkan  penjelasan  dari  Kepala Bidang  Prasarana  Transportasi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dan Kepala  Seksi  Terminal    Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  maka  upaya- upaya yang telah dan masih dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di antaranya sebagai berikut:
1. Dari  faktor  regulasi,  tidak  ada  masalah,  karena  aturan  hukum  yang  menjadi payung,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  maupun  peraturan pelaksanaannya,  yaitu  Peraturan    Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  25 Tahun 2011, telah memiliki dasar filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
2. Dari faktor petugas. Selain meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan  yang  harus  masuk  terminal,  sebenarnya  bagi  petugas  terdapat insentif  sehubungan  dengan  retribusi  yang  berhasil  dipungut.  Peraturan Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyatakan  bahwa    instansi  pelaksana  pemungut  pajak  dan  retribusi  dapat diberi  Insentif  apabila  mencapai  kinerja  tertentu.  Pemberian  insentif dimaksudkan  untuk  meningkatkan:  kinerja  Instansi,  semangat  kerja  bagi pejabat  atau  pegawai  instansi,    pendapatan  daerah,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
3. Dari  faktor  sarana  penegakan  hukum,  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan tetap  melakukan  pemeliharaan  dan,  jika  memungkinkan,  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  sarana-prasarana  yang  diperlukan  untuk  memberikan pelayanan  jasa  terminal  kepada  masyarakat.  Mengingat  belum  maksimalnya penggunaan  terminal,  ada  beberapa  terminal  yang  untuk  sementara  dialih fungsikan untuk kegiatan yang lain, seperti Terminal Seririt untuk Pasar, dan Terminal  Banyuasri  untuk  Pasar  Tumpah  pada  jam-jam  tertentu.  Terminal Kampung  Tinggi  direncakan  untuk  digunakan  sebagai  lokasi  taman  terpadu dan pusat kuliner khas Buleleng. Alih fungsi ini, selain untuk mengefektifkan penggunaan  aset  pemerintah  daerah,  juga  sekaligus  untuk  tetap  dapat memberikan dukungan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Dari  faktor  masyarakat,  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  khususnya  sopir,  dengan  melakukan sosialisasi  agar  keberadaan    Peraturan    Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor 25  Tahun  2011  diketahui  termasuk  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dan ancaman  sanksi  administrasi  dan  atau  pidana  jika  kewajiban  tersebut dilanggar. Selain itu, faktor pengawasan harus diefektifkan, dengan memaksa setiap  angkutan  umum  agar  masuk  terminal  dan  mencegah  ‘ngetem’  di sembarang  tempat  yang  dapat  mengganggu  keamanan  dan  kenyamanan  lalu lintas.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di depan, sebagai akhir dari pembahasan, dapat ditarik suatu  simpulan.  Simpulan  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah dirumuskan.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian    dapat  ditarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pemungutan  retribusi  terminal berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Faktor  adanya  aturan  hukum  yang  dijadikan  dasar  pemungutan,  dalam hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dan  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.
b. Faktor  keberadaan  petugas  yang  melakukan  pemungutan  dan  petugas yang  melakukan  pengawasan  terhadap  kewajiban    kendaraan  umum untuk masuk terminal.
c. Faktor sarana prasarana yang tersedia di terminal, baik yang merupakan fasilitas utama maupun fasilitas penunjang.
d. Faktor kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.
e. Faktor  kenyataan  sosial  yang  sangat  berpengaruh  adalah  menurunnya penggunaan  angkutan  umum  secara  drastis  oleh  masyarakat  di Kabupaten Buleleng sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pemanfaatan terminal. Terminal yang relatif masih aktif adalah Terminal Penarukan karena di lintasi oleh angkutan material galian C dan terminal barang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan  Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan  pemungutan  retribusi  terminal  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  25  Tahun  2011  di  Kabupaten  Buleleng adalah:
a. Meningkatkan  pelaksanaan  tugas  pemungut  maupun  pengawas,  di antaranya dengan memberikan insentif sesuai aturan.
b. Tetap  memelihara  terminal  dan  sarana  prasarana  yang  ada,  termasuk fasilitas  utama  dan  fasilitas  penunjang.  Pemanfaatan  terminal  secara terpadu dilakukan untuk mengefektifkan pemanfaatan aset daerah.
c. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat, khususnya  sopir,  dengan melakukan sosialisasi keberadaan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor  25  Tahun  2011  termasuk  kewajiban  yang  harus  dilakukan  dan ancaman  sanksi  administrasi  dan  atau  pidana  jika  kewajiban  tersebut dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Monang Sitorus. 2009. Manajemen Publik. Bandung: Unpad Press.
Adolf  Wagner  C.  Goedhart    (Terjemahan  Ratmoko,).  1973.  Garis-Garis  Besar Ilmu Keuangan Negara. Jakarta: Djambatan.
Akbar Usman  dan Soebroto. 1994. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Pradnya Paramita.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat.  1997 ,  Rekayasa  Lalu  Lintas;  Pedoman Perencanaan  dan  Pengoperasian  Lalu  Lintas  di  Wilayah  Perkotaan , Jakarta:  Departemen  Perhubungan.  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat. 1997 ,  Rekayasa  Lalu  Lintas;  Pedoman  Perencanaan  dan  Pengoperasian Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan , Jakarta: Departemen Perhubungan. Hlm. 95.
Ibnu Syamsi. 1983. Retribusi dan Pajak Daerah. Bandung: Sumur Bandung.. Josef Riwu Kaho.  2005. Pembangunan Daerah. Jakarta: Tri Daya Pustaka. Lukman  Santoso.  “Problematika  Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Era Otonomi Daerah”. Supremasi Hukum . Vol. 2, No. 2, Desember 2013. Mohammad  Riduansyah.  “Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. Makara, Sosial Humaniora. Vol. 7.  Nomor  2. Desember 2003.
Munawir, H. 1990. Pengantar Pajak dan Retribusi . Jakarta: Budi Karya. Lukman  Santoso.  “Problematika  Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Era Otonomi Daerah”. Supremasi Hukum . Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Suwardjoko    Warpani.  1990. Merencanakan  Sistem  Perangkutan .    Jakarta: Erlangga.