## Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001.2004) Pada Proses Konstruksi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau
Khairul Rizal 1 , Aras Mulyadi 2 , Manyuk Fauzi 3
1 Staf Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Pekanbaru
2 Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru
3 Fakultas Teknik Universitas Riau  Kampus Bina widya Panam KM 12.5 Pekanbaru, Telp. 0761-862620
Abstract : Construction  of  the  new  office  building  for  Public  Work  Department  based  on condition  of  the  old  building  on  Riau  Street  no.  1  Pekanbaru  that  cannot  accommodate official  activities,  narrow  area  include  with  the  cause  of  the  traffic  jamming  in  the intersection at Jenderal AhmadYani street.The Government of Riau Province through Public Work  Department  plans  a  new  modern  building  office,  and  becomes  the  first  building  in Sumatra  that  applies  green  building  concept.  The  aim  of  the  research  is  to  describes perseption from all who mixed up in the project to the application of ISO 14001.2004 and to analizes  the  application  performance  during  the  construction.  The  primary  data  is  taken  by range survey in  the project  site, the sample  is  taken by  purposive sampling  from the owner, consultant,  and  contractor  population.  From  the  research  known  that  48%  respondents clarify  the  data  is  formally  appropriate  and  perfectly  fullfill  the  criteria  in  determine  the principals  of  ISO  14001,  while  46%  clarify  that  some  of  those  principals  needs  to  be enhanced and 6% respondents clarify that there is unappropriation in the application. In the process  of  the building  construction,  PT.  Waskita Karya  (Persero) as the  contractor  has  no satisfaction  performance  inenviromental  management  system  yet,  considering  that  PT. Waskita Karya (Persero) has low performance in some of the principals of ISO 14001.2004.
Key Words : ISO 14001.2004, Green Building .
Pembangunan  Gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  Provinsi  Riau  direncanakan  oleh Konsultan  PT.  Yodya  Karya  (Persero)  dengan membuat gambar perencanaan atau desain  yang hemat  energi.  Selama  masa  pelaksanaan konstruksi  berlangsung  Konsultan  Manajemen Konstruksi yaitu PT. Deta Decon  yang bertugas sebagai perwakilan Pemilik Pekerjaan. Pelaksanaan  konstruksi  dilakukan  oleh  PT. Waskita  Karya  (Persero),  adalah  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  telah  mendapat  sertifikasi ISO 14000:2004 pada akhir tahun 2006.
Indonesia  mengadopsi  standar  SML(ISO 14001.2004)  dalam  bentuk  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  dengan  nomor  19-14001:2005, namun penerapannya belum menjadi kewajiban, hanya  beberapa  bagian  unit  kerja  pemerintah (daerah  dan  pusat)  yang  telah  menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ini.
Keuntungan  atau  manfaat  penerapan  ISO 14001.2004  menurut  Clements,  (1996)  dan Kuhre, (1995) antara lain yaitu dapat menyesuaikan terhadap peraturan  yang berlaku;
dapat  menyesuaikan  terhadap  persyaratan  yang diinginkan  oleh  pelanggan;  memperoleh  pasar yang lebih luas; pemakaian sumber daya dengan cara  yang  lebih  baik;  dapat  mengurangi  biaya operasi; mempunyai komunikasi yang lebih baik di  antara  departemen-departemen;  memiliki kualitas  yang  lebih  baik;  membuat  setiap manajer  bekerja  lebih  mudah;  meningkatkan tingkat  keamanan  dan  keselamatan  kerja; memperbaiki  kesan  masyarakat;  konsisten terhadap  kebijakan  yang  telah  dibuatnya; memperbaiki kepercayaan manajemen; memberi kepuasan  baik  kepada  perusahaan  dan  personil; memperbaiki  kinerja  yang  berhubungan  dengan keinginan  pelanggan;  memantapkan  hubungan baik dengan pemasok; menunjukkan kemampuan perusahaan; meningkatkan penerimaan modal; membatasi
pertanggungjawaban; mendapat jaminan asuransi,  perizinan,  dan  otorisasi  lainnya; mendapat alih teknologi.
Li,  et  al.  (2009)  menyatakan  bahwa pengaruh  proses  konstruksi  pada  lingkungan
relatif  kecil,  namun  peningkatan  jumlah  proyek konstruksi  dari  tahun  ke  tahun  yang  semakin besar  akan  berpengaruh  serius  kepada  masalah lingkungan  seperti  kesehatan  pekerja  proyek serta lingkungan di sekitar pekerjaan konstruksi tersebut.
Menurut  Kubba  (2010)  pembangunan gedung yang ramah lingkungan adalah bangunan yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan dibangun  dengan  pemilihan  selektif  terhadap pemakaian sumber daya alam, serta mengoptimalkan  penggunaan  material  bekas atau  sisa.  Selanjutnya  Lam,  et  al.  (2007) menggambarkan banyak penelitian yang mempelajari indikator-indikator kunci bagaimana  sebuah  proyek  dapat  sukses,  namun sedikit  sekali  yang  melakukannya  dalam konteks  pembangunan  gedung  yang  ramah lingkungan.
Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  Provinsi Riau  selaku  pemilik  pekerjaan  meminta  kepada pihak  kontraktoruntuk  menerapkan  Sistem Manajemen  Lingkungan  pada  semua  proses pelaksanaan  konstruksi  gedung  baru  mereka demi  mencapai  tujuan  pembangunan  gedung kantor  yang  berwawasan  lingkungan.Maka untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan gedung yang berwawasan lingkungan, diperlukan suatu penelitian bagaimana kontraktormenerapkanSistem Manejemen  Lingkungan    khususnya  ISO 14001.2004  dalam  proses  konstruksibangunan atau  gedung,  dan  bagaimana  persepsi  pihak- pihak yang terlibat di dalamnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi semua pihak (Pemilik Pekerjaan,  Konsultan  Manajemen  Konstruksi dan  pihak  pelaksana  pekerjaan)  yang  terlibat dalam  proyek  pembangunan  gedung  Kantor Dinas  PU  Provinsi  Riau  terhadap  penerapan ISO  14001;  dan  untuk  menganalisis  kinerja penerapan  ISO  14001  selama  masa  konstruksi Pembangunan  Gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  Provinsi  Riau  oleh  PT.  Waskita  Karya (Persero).

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juni 2012  sampai  dengan  Juli  2013  bertempat  di lokasi  proyek  Pembangunan  Gedung  Kantor
Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Riau,  Jalan SM.  Amin  /  Arengka  II,  Kelurahan  Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
Pengambilan  data  primer  dilakukan dengan survei lapangan di lokasi proyek, dengn membagikan kuesioner disertai dengan wawancara. Populasiadalah gabungan dari pihak Pemilik Pekerjaan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi  dan  pihak  Kontraktor.  Sampel berdasarkan  tingkat  jabatan  yaitu  level top management sebanyak  2  (dua)  orang, middle management sebanyak  11  (sebelas)  orang,  dan level pelaksana lapangan yaitu 17 (tujuh belas), dengan jumlah total 30 orang.
Kuesioner  dibuat  masing-masing  dari klausul-klausul  SML,  setiap  klausul  terdiri  dari beberapa  pertanyaan.  Pada  prinsip  Komitmen dan  Kebijakan  Lingkungan  terdiri  dari  11 pertanyaan,  prinsip  Perencanaan  terdiri  dari  29 pertanyaan,  prinsip  Penerapan  dan  Operasi terdiri  dari  60  pertanyaan,  Pemeriksaan  terdiri dari  33  pertanyaan,  dan  prinsip  Tinjauan Manajemen  terdiri  dari  10  pertanyaan.  Total pertanyaan yang diberikan adalah 203 butir.
Kuesioner pada penelitian ini menggunakan dua jenis jawaban dengan rentang angka  dari  “0”  sampai  dengan“5”.Tabel jawaban pertama untuk variabel tingkat persepsi responden  dan  tabel  jawabankedua  untuk variabel tingkat kinerja. (tabel 1 dan 2).
Tabel 1. Variabel Tingkat Persepsi Responden.
Tingkatan Jawaban Angka Tidak Sesuai dengan kenyataan di proyek 0 Tidak, proyek belum melaksanakan kegiatan ke arah ini 1 Tidak, tetapi proyek ingin melaksanakannya 2 Ya, tapi belum diformulasikan 3 Ya, hal ini ada pada tahap penerapan formal 4 Ya, Situasi ini sangat berkaitan dengan kenyataan di proyek 5
Responden  memberikan  angka  jawaban untuk setiap pertanyaan pada Prinsip ISO 14001 dari  masing-masing  klausulnya,  kemudian jawaban responden pada masing-masing klausul dijumlahkan  dan  dicari  rataan  skor  angkanya, sehingga  didapat  angka  jawaban  responden untuk  masing-masing  prinsip  pada  setiap klausulnya.
Hasil  Tingkat  Persepsi  Responden  dapat terlihat  dari  tabel  hasil  jawaban  responden dengan  kesimpulan  tiga  tingkat  persepsi  yaitu pertama  hasil  perjumlahan  persentase  jawaban
pada  angka  0,  1,  dan  2  (diberi  nilai  “C”) menggambarkan persepsi responden yang menyatakan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian penerapan  klausul-klausul  ISO  14001.2004 dalam  proses  konstruksi  gedung  Kantor  Dinas PU  Provinsi  Riau,  kedua  hasil  perjumlahan persentase  jawaban  pada  angka  3,  &  4  (diberi nilai  “B”)  menggambarkan  persepsi  responden yang  menyatakan  bahwa  semua  responden setuju  proyekpembangunan  telah  sesuai  dan memenuhi kriteria dalam penerapan klausul ISO 14001,  walaupun  dengan  beberapa  catatan,  dan terakhir  yaitu  hasilPersentase  jawaban  pada angka  5  (diberi  nilai  “A”)  yaitu  menyatakan bahwa  pelaksanaan  konstruksi  telah  sesuai  dan memenuhi kriteria dalam penerapan klausul ISO 14001 dengan sempurna.
Tabel 2. Variabel Tingkat Kepentingan Kinerja
Tingkatan Jawaban Angka Tidak Tahu 0 Sangat Tidak Penting untuk diterapkan di proyek 1 Tidak Penting untuk diterapkan 2 Ya, tapi belum cukup penting diterapkan 3 Ya, hal ini penting untuk diterapkan 4 Ya, Situasi ini sangat penting untuk diterapkan di proyek 5
Penilaian  kinerja  penerapan  ISO  14001 dinilai berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner per klausul pekerjaan, dibagi terhadap dua  data  yaitu  data  jawaban  terhadap  persepsi dan data jawaban terhadap kinerja. Data tersebut di  analisis  dengan  menggunakan  diagram kartesius IPA ( Importance Performance Analysis ).
Menurut  Ainin  dan  Hisham  (2008),
analisis kepentingan kinerja ( Importance Performance  Analysis )  diperkenalkan  oleh Martilla  dan  James  pada  tahun  1977  dalam sebuah  riset  pemasaran  untuk  membantu memahami  kepuasan  konsumen  (responden) sebagai  fungsi  dari  kedua  harapan  tentang kesignifikanan  atribut  dan  penilaian  kinerja mereka. Data kepentingan dan kinerja disajikan dalam  bentuk  grafik  dua  dimensi  dengan kepentingan  ( importance ) pada sumbu “Y” dan kinerja (performance) pada sumbu “X”.Interpretasi  IPA  berupa  diagram  dengan menggunakan  rataan  skor  tingkat  kepentingan dan kinerja per atribut. Sebagai  garis batas atau nilai  tengah  digunakan  rataan  skor  tingkat persepsi dan tingkat kinerja seluruh atribut.
Berikut  adalah  rumus  cara  mencari  skor rata-rata tingkat persepsi dan tingkat kinerja :
Dimana  : rataan  skor  kinerja, rataan skor persepsi, dan jumlah responden.
Sementara  itu,  untuk  mencari  nilai  garis batas  persepsi  dan  kinerja  menggunakan  rumus sebagai berikut :
Dimana  : batas  sumbu  x  (tingkat  kinerja), batas  sumbu  y  (tingkat  persepsi),  dan banyaknya atribut yang diteliti.
Selanjutnya tingkat atribut-atribut tersebut  dijabarkan  dan  dibagi  menjadi  empat bagian diagram kartesius. (gambar 1)
Gambar 1. Diagram Kartesius IPA

## HASIL
Tabel. 3. Hasil Jawaban Tingkat Persepsi
Kuadran 1
Kinerja Sangat
Kurang Kuadran 2 Kinerja Cukup Kuadran 3 Kinerja Baik Kuadran 4 Kinerja Sangat Baik Tingkat Kinerja  (x) Tingka t P erse psi (y) y x
skor kinerja sk o r ke p e n ti n g a n 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 4,1 4,39 P5A P4C P4B P4A P3F P3E P3D2 P3D1 P3C P3B P3A P2D P2C P2B P2A P1A Scatterplot of skor kepentingan vs skor kinerja Kuadran 3 Kuadran 2 Kuadran 4 Kuadran 1 Sko r Per seps i Skor Kinerja
Pada  tabel  3  terlihat  bahwa  rata-rata
persentase jawaban responden terhadap pertanyaan  klausul-klausul  pada  Prinsip  I (Kebijakan Lingkungan), dan Prinsip II (Perencanaan)  serta  Prinsip  IV  yaitu  Tindakan Pemeriksaan  dan  Pemantauan  menggambarkan nilai  “A”  dimana  50%  responden  berpendapat bahwa  pihak  pelaksana  konstruksi  telah menerapkan  prinsip  ISO  14001.2004  dengan sempurna,  sedangkan  berkisar  antara  40%  s/d 50%  lainnya  memberikan  nilai  “B”  yaitu pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dan memenuhi kriteria dengan beberapa catatan, dan persentase  dibawah  10%  menyatakan  terdapat ketidaksesuaian penerapan prinsip ISO 14001.2004  (nilai  “C”).Sementara  pada  Prinsip III (Penerapan dan Operasi) persepsi untuk nilai “A”  berada  pada  level  terendah  dengan  angka 40%  dan  kenaikan  persepsi  pada  nilai  “C” dengan  angka  10%,  yang  terjadi  juga  untuk Prinsip V (Tinjauan Manajemen)
Secara keseluruhan rata-rata nilai “A”adalah  48%,rata-rata  nilai  “B”  adalah  46% sedangkanrata-rata nilai “C” adalah 6%.
Gambar 1. Hasil Diagram Kartesius IPA

## Tabel 4. Kinerja SML Kategori Sangat Kurang
Nama KLAUSUL ISO 14001 Skor Persepsi Skor Kinerja P2D Program Manajemen Lingkungan 4,42 4,09 P3C Komunikasi 4.40 3,83 P3D1 Dokumentasi 4,62 4,10 P3D2 Pengendalian Dokumen 4,63 3,82 P3E Pengendalian Operasional 4,63 3,91
Tabel. 5. Kinerja SML Kategori Cukup Nama KLAUSUL ISO 14001 Skor Persepsi Skor Kinerja P3A Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang 4,70 4,13 P3F Kesiagaan dan Tanggap Darurat 4,99 4,12

## Tabel 6. Kinerja SML Kategori Memuaskan
Nama KLAUSUL ISO 14001 Skor Persepsi Skor Kinerja P2B Peraturan Perundang- undangan serta Ketentuan Lainnya 3,90 3,95 P3B Kompetensi, Pelatihan, Kesadaran 4,20 4,05 P4B Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi, dan Pencegahan 4,24 3,99 P5A Tinjauan Manajemen 4,04 3,95 P1A Kebijakan Lingkungan 4,39 4,35 P2A Aspek Lingkungan 4,35 4,28 P2C Tujuan dan Sasaran 4,21 4,34 P4A Pemantauan, Pengukuran, dan Evaluasi 4,38 4,13 P4C Audit Internal 4,24 4,56
Dari  gambar  1  dan  tabel  4,  tabel  5  dan tabel 6 dapat dilihat bahwa garis batas penilaian kinerja  terletak  pada  poin  4,10  sedangkan  garis batas penilaian persepsi terletak pada poin 4,39. Menurut  Ainin  dan  Hisham  (2008),  garis  batas tingkat persepsi menunjukkan besarnya harapan responden tentang kesignifikanan atribut terhadap  penilaian  kinerja  mereka,  artinya bahwa  semakin  tinggi  nilai  tingkat  persepsi maka  semakin  tinggi  pula  atribut  tersebut membutuhkan  perbaikan  dan  perhatian  dalam proses peningkatan kinerjanya.

## PEMBAHASAN
Tingkat Persepsi Responden Terhadap
Penerapan Prinsip ISO 14001.2004
Prinsip  I  :  Kebijakan  Lingkungan . Menurut Technical  Committee ISO/TC  207/SC 1, 2004 prinsip kebijakan lingkungan didefinisikan  sebagai  refleksi  komitmen  pucuk pimpinan manajemen untuk memenuhi peraturan hukum yang ada dan mencapai tujuan dan sasaran serta program manajemen lingkungan  organisasi  yang  telah  ditetapkan
sebagai  usaha  perbaikan  secara  terus  menerus dan pendorong bagi penerapan dan peningkatan sistem manajemen lingkungan organisasi, sehingga kinerja lingkungannya dapat terpelihara dan ditingkatkan.
Dari  jawaban  50%  responden  diketahui bahwa  pucuk  pimpinan  manajemen  belum sepenuhnya berkomitmen terhadap usaha pemenuhan  peraturan  hukum  dan  pencapaian tujuan  dan  sasaran  serta  program  manajemen lingkungan.  Catatan  yang  harus  diperhatikan oleh  PT.  Waskita  Karya  (Persero)  adalah kurangnya  konsistensi  dalam  penerapan  dan sosialisasi kebijakan lingkungan tersebut selama masa konstruksi berlangsung.
Prinsip  II  :  Perencanaan :  Menurut Technical  Committee ISO/TC  207/SC  1,  2004, Prinsip  Perencanaan  mencakup  lima  langkah yaitu identifikasi aspek lingkungan, menentukan dampak lingkungan, mengumpulkan perundangan dan peraturan lainnya, menetapkan sasaran  dan  target,  serta  mengembangkan  suatu sistem manajemen lingkungan. Tujuan perencanaan  atau  rencana  tindakan  ( action plans )  adalah  menciptakan  kondisi  sedemikian rupa  sehingga  perusahaan  dapat  melaksanakan kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  lingkungan, yang didasarkan pada informasi yang benar dan usulan  internal  ataupun  harapan  perusahaan tentang kinerja lingkungan.
Dari jawaban 50% responden memberikan  cacatan  perbaikan  antara  lain terhadap  sistem  perencanaan  manajemen  belum didokumentasikan  dengan  baik  dan  pengolahan data-data  belum  dimutakhirkan  sesuai  dengan perkembangan  pekerjaan  fisik  di  lapangan,  dan pihak  manajemen  belum  melaksanakan  sistem manajemen  sumber  daya  manusia  dalam pembagian  tugas  dan  kewajiban  terhadap penanganan  dokumentasi  dan  pengolahan  data sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
Prinsip III : Penerapan dan Operasi : Menurut Technical  Committee ISO/TC  207/SC 1,  2004,  Prinsip  Penerapan  dan  Operasi  adalah kegiatan  mengadakan  sumber  daya  untuk mencapai  sasaran  dan  target  lingkungan organisasi.  Merupakan  kegiatan  pelaksanaan SML  sebenarnya  dari  semua  prosedur  dan dokumen yang telah disiapkan.
Responden  memberikan  catatan  merah penerapan  SML  untuk  prinsip  ini,  hal-hal  yang paling utama untuk diperhatikan dan
ditingkatkan yaitu : Pembagian peran, tanggung jawab  dan  wewenang  walaupun  telah  diberikan kepada  personil  yang  menangani  namun  perlu dilakukan  evaluasi  secara  berkala  terhadap tugas-tugas yang diberikan tersebut; Peningkatan kompetensi, pelatihan dan kesadaran untuk semua personil yang terlibat di proyek  dilakukan  secara  terus  menerus.  Pihak manajemen harus bisa mengidentifikasi kebutuhan personil, pengalaman yang dibutuhkan,  serta  pendidikan  minimal  yang sesuai dengan jenis pekerjaan atau proyek  yang dilaksanakan;  peningkatan  sistem  komunikasi baik  secara  tertulis  dan  yang  utama  adalah komunikasi  tertulis  yang  didokumentasikan dengan baik; Perlunya pengawasan melekat dan kontinu  terhadap  pengendalian  operasi  dalam setiap tahapan konstruksi; Pengendalian dokumen  dan  operasional  harus  dibuat  suatu SOP  atau  prosedur  tetap  agar  dapat  ditinjau, ditelusuri,  dan  direvisi  bila  perlu;  Peningkatan kesiagaan  personil  terhadap  prosedur  tanggap darurat  yang  harus  dilakukan  secara  kontinu selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Prinsip  IV  :  Tindakan  Pemeriksaan dan
Pemantauan. Menurut Technical Committee ISO/TC  207/SC  1,  2004,  Prinsip Tindakan  Pemeriksaan  dan  Pemantauan  adalah kegiatan  memeriksa  dan  memantau  sistem manajemen  lingkungan  untuk  mengidentifikasi masalah  dan  memecahkannya.  Merupakan kegiatan  verifikasi  atau  pemeriksaan  terhadap efisiensi kegiatan penerapan SML perusahaan.
Catatan  perbaikan  menurut  responden adalah  :  Masih  terdapat  kekurangan  dalam  hal pemantauan  setiap  tahap  pekerjaan  konstruksi, pengukuran  yang  belum  sepenuhnya  dilakukan sesuai  dokumen  lingkungan  dan  evaluasi  yang dilakukan  belum  menyentuh  sasaran,  dan tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan  belum  maksimal  dan  menyentuh semua  pihak  yang  terlibat.  Rekaman  atau dokumentasi kejadian perubahan dan ketidaksesuaian prosedur tidak dilakukan evaluasi  dan  koreksi  berkala  dalam  setiap tahapan pekerjaan.
Prinsip  V  :  Tinjauan  Manajemen . Menurut Technical  Committee ISO/TC  207/SC 1,  2004,  Prinsip  Tinjauan  Manajemen  adalah untuk  memastikan  adanya  tinjauan  secara berkala  oleh  manajemen.  Kegiatan  mengkaji
dan  mengevaluasi  SML  pada  selang  waktu tertentu  untuk  memelihara  penyempurnaan berkelanjutan, kesesuaian, dan keefektifan SML termasuk kinerjanya. Pucuk pimpinan manajemen  harus  mengkaji  ulang  sistem manajemen lingkungan untuk menjamin kesesuaian,  kecukupan  dan  efektifitas  sistem. Proses pengkajian harus dapat menjamin bahwa berbagai  informasi  penting  dapat  dikumpulkan sehingga sistem manajemen dapat dievaluasi.
Catatan  perbaikan  menurut  responden adalah  :  Kegiatan  tinjauan  manajemen  ini  tidak terlihat pada tingkat organisasi proyek, kegiatan ini  berlangsung  pada  tingkat  divisi,  sehingga responden  tidak  merasakan  adanya  perubahan dalam  setiap  penerapan  ISO  14001.2004  di setiap proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya  (Persero);  dan  pihak  manajemen  harus memberi  lebih  banyak  perhatian  terhadap tinjauan  pelaksanaan  pekerjaan  terutama  dalam hal  tinjuan  secara  berkala  langsung  ke  setiap proyek  yang  dikerjakan,  untuk  itu  diperlukan komitmen  yang  tinggi  dari  pucuk  pimpinan dalam hal tinjauan manajemen ini.

## Tingkat Kinerja Penerapan Prinsip ISO 14001.2004 Pada Pelaksanaan Konstruksi
Penilaian  kinerja  penerapan  atribut prinsip  /  klausul  ISO  14001.2004  pada  proses konstruksi  gedung  kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  yang  paling  membutuhkan  perbaikan dan  perhatian  berdasarkan  jenis  klausulnya yaitu:
Klausul  Kesiagaan  dan  Tanggap Darurat. Belum  ada  analisis  proses  yang berbahaya atau beracun, prosedur dan dokumentasi  lainnya  yang  mengidentifikasikan situasi  darurat  dan  situasi  yang  mempunyai potensi kecelakaan;kemudian belum maksimalnya  prosedur  untuk  mengidentifikasi, mencegah, menyelidiki dan bertindak dalam hal terjadi  situasi  darurat;  Perencanaan,  program dan  prosedur  untuk  mencegah  dan  mengurangi atau  meminimumkan  akibat  dalam  situasi darurat;Perencanaan,  tanggapan  dan  prosedur peredaran keadaan darurat, serta tidak ada upaya revisi  secara  berkala  terhadap  hal-hal  tersebut dan  belum  ada  rekaman  perubahan  prosedur keadaan darurat.
Personil  proyek tidak secara rutin  /  berkala dilatih  untuk  menghadapi  situasi  darurat;Pihak manajemen  belum  maksimal  untuk  memetakan
resiko  lingkungan  di  dalam  proyek,  pemetaan hanya  dalam  bentuk  dokumen,  tidak  dalam bentuk  tulisan,  baleho,  catatan,  atau  informasi yang mudah didapat oleh personil proyek;Tidak terdapat  rekaman  atas  kejadian  peristiwa, tindakan  tanggapan  atas  keadaan  darurat  dan tindakan koreksinya selama proyek berlangsung. Klausul Sumber Daya, Peran, Tanggung  Jawab,  dan  Wewenang. Program manajemen lingkungan proyek tidak menyebutkan  tanggung  jawab,  peran,  dan wewenang  dari  setiap  personil  proyek.  Pihak manajemen  juga  tidak  memberikan  standar kinerja  pada  setiap  bagian/fungsi  organisasi yang  dikaitkan  dengan  manajemen  lingkungan; Belum  maksimalnya  pengumuman  di  papan buletin,  buletin  berita  internal,  prosedur  yang dapat  diakses  dari  komputer,  dan  komunikasi internal  lainnya,  tentang  peranan,  tanggung jawab  dan  kewenangan  dalam  manajemen lingkungan  untuk  masing-masing  personil proyek.
Proyek  belum  memiliki  suatu  proses tertentu untuk menilai kemampuan dan pengalaman  seorang  profesional  yang  dibebani tanggung  jawab  manajemen;Struktur  organisasi proyek  dan  hubungannya  dengan  manajemen lingkungan  yang  merinci  peran,  tanggung jawab,  dan  kewenangan  dalam  manajemen lingkungan  belum  dibuat  dan  dikomunikasikan kepada  seluruh  unsur  proyek.  Hanya  ada  satu profesional  senior  di  dalam  proyek  yang ditunjuk  untuk  bertanggungjawab  atas  dan berkewenangan terhadap manajemen lingkungan, berdasarkan skala pekerjaan menurut  responden  seharusnya  setiap  kepala bagian pada struktur organisasi proyek memiliki tanggung  jawab  atas  manajemen  lingkungan; dan terakhir tidak terdapat perwakilan manajemen  (divisi)  yang  melaporkan  kinerja sistem  manajemen  lingkungan  secara  berkala kepada  kepala  proyek  untuk  dikaji  dan  sebagai dasar dari penyempurnaan berkelanjutan.
Klausul  Pengendalian  Operasional. Bagan alir yang melukiskan kegiatan dan aspek serta  dampak  lingkungan  yang  terkait  hanya terdapat  di  dalam  dokumen  K3LMP  dan dokumen  lingkungan  (UKL/UPL),  bagan  alir tersebut  tidak  maksimal  diinformasikan  kepada semua personil, dan disosialisasikan di lapangan;  Belum  terdapat  prosedur  operasional
yang direvisi dan dimutakhirkan untuk mengendalikan  semua  proses  yang  menyangkut dampak-dampak  lingkungan  yang  kritis;  Belum maksimalnya pelaksanaan prosedur untuk inspeksi,  pemeliharaan  dan  kalibrasi  peralatan yang  berkaitan  dengan  pengedalian  lingkungan yang kritis.
Tidak  terdapat  prosedur  dan  instruksi khusus  untuk  semua  proses  kegiatan  dan  tugas yang  berkaitan  dengan  hal  yang  kritis  terhadap lingkungan;  Prosedur  yang  berkaitan  dengan aspek  lingkungan,  prosedur  serta  persyaratan tidak  secara  keseluruhan  dikomunikasikan kepada  pemasok  barang  atau  jasa  yang  ikut berperan pada proyek ini.
Rekaman  lingkungan  meliputi  rekaman pelatihan,  rekaman  hasil  audit,  rekaman  kajian manajemen,  tidak  dapat  dengan  mudah  dicari dan tidak dilindungi dari kemungkinan kerusakan, dan belum menunjukkan kesesuaiannya dengan standar.
Klausul Pengendalian
Dokumen.
Pihak  proyek  hanya  menyediakan  sebagian bagan  alir,  matriks  atau  rekaman  lain    yang mengidentifikasi operasi dan kegiatan pelaksanaan  dari  tahapan  konstruksi;  Tidak terdapat  prosedur  untuk  mengendalikan  semua informasi  lingkungan;  Tidak  semua  dokumen yang  berkaitan  dengan  manajemen  lingkungan dikendalikan  dan  ditandatangani  oleh  personil yang bertanggung jawab; Tidak semua dokumen yang  berkaitan  dengan  manajemen  lingkungan mudah diperoleh dan tidak selalu tersedia, serta tidak  semua  dokumen  terdapat  salinan  / arsipnya;  Tidak  terdapat  prosedur  dan  instruksi khusus  untuk  mengendalikan  semua  dokumen yang  selalu  mudah  diperoleh  untuk  dipakai sebagai  panduan;  Tidak  semua  prosedur pengendalian  dokumen  dikaji,  direvisi  secara berkala,  dan  disetujui  oleh  personil  yang berwenang.
Dokumen  versi  terakhir  yang  relevan  tidak selalu  mudah  diperoleh  dengan  cepat  agar pelaksanaan  SML  dapat  berjalan  efektif; Dokumen  yang  telah  kadaluarsa  dibiarkan menumpuk  dan  tidak  ada  usaha  untuk memindahkannya;  Tidak  terdapat  prosedur  dan tanggung jawab untuk membuat dan memodifikasi dokumen terkait dengan manajemen lingkungan.
Klausul  Dokumentasi. Belum  semua persyaratan lingkungan di proyek yang
dimasukkan  ke  dalam  panduan;  Tidak  semua sistem  manajemen  lingkungan  di  proyek terdokumentasikan  dalam    Bahasa  Indonesia; Prosedur operasional baku tidak terdokumentasikan semua dan jarang dimutakhirkan;  Tidak  terdapat  dokumentasi yang sistematik mengenai rekaman pemantauan mutu, pemantauan data dampak lingkungan, dan kalibrasi periodik terhadap peralatan kerja. Klausul
Program Manajemen Lingkungan . Proyek belum menjabarkan secara detail  dan  terperinci  program  manajemen lingkungan berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah  dibuat;  Proyek  belum  memenuhi  semua persyaratan izin lingkungan yang terdapat dalam dokumen UKL/UPL dan K3LMP; Proyek sudah menentukan  dan  menugaskan  sumber  daya manusia  untuk  bertanggungjawab  terhadap Sistem Manajemen Lingkungan namun dari sisi keuangan  proyek  belum  memberikan  dukungan secara optimal.
Program  manajemen  lingkungan  yang dibuat  belum  mempertimbangan  penilaian lingkungan  awal  dari  perencanaan,  proses  dan produk;  Sistem  Manajemen  Lingkungan  di proyek  belum  mencakup  penilaian  jasa  yang diberikan;  Belum  maksimalnya  dokumentasi yang  terkait  dengan  laporan  internal,  memo, notulen  rapat,  dan  dokumentasi  lainnya  yang terkait dengan perencanaan, tujuan dan sasaran, program lingkungan, dan unsur lain manajemen lingkungan;  Belum  ada  prosedur,  praktek, matriks  dan  dokumentasi  perencanaan,  lainnya untuk  mengalokasikan  personel,  anggaran,  dan sumber  daya  lainnya  untuk  penerapan  program lingkungan,  dan  unsur  lain  dari  manajemen lingkungan.
Proyek telah menerapkan program manajemen  mutu  udara,  mutu  air,  buangan limbah, termasuk pemantauan daerah pengaruhnya,  namun  pelaksanaannya  tidak secara  berkala  atau  periodik  selama  masa konstruksi; Proyek belum sepenuhnya menerapkan  program  rasional  penggunaan  air dan  energi,  pelaksanaan  dilapangan  sebatas pemberitahuan  berupa  stiker  himbauan;  Proyek tidak  maksimal  dalam  mempertahankan  catatan limbahnya  secara  lengkap  dan  mutakhir,  dan proyek  belum  sepenuhnya  untuk  mengurangi, menggunakan, mendaur ulang limbah.
Catatan  bahan-bahan  berbahaya  milik proyek  tidak  secara  berkala  dimutakhirkan.
Cara-cara penanganan, penyimpangan, pengangkutan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan  tertentu,  namun  tidak semua karyawan/pelaksana/personil dilatih untuk  memperhatikan  ini;  Program  Manajemen Lingkungan  belum  disosialisasikan  secara maksimal  kepada  karyawan/tukang/pekerja  di proyek  dan  masyarakat  sekitar  baik  dalam bentuk  pengumuman,  brosur,  pamflet,  boklet, atau edaran atau media lainnya.
Klausul  Komunikasi. Proyek  tidak memiliki  suatu  perencanaan  komunikasi  (“dua arah”)  untuk  memungkinkan  komunikasi dengan pemberi pendapat, personil yang terkait, karyawan dan (seperti badan pelindung lingkungan  dan  lainnya)  dengan  cara  yang objektif  dan  transparan;  Tidak  ada  prosedur internal  yang  spesifik  yang  mengatur  proses komunikasi  dengan  masyarakat,  pelanggan, pemasok,  dan  lembaga  pemerintah,  tentang lingkungan di proyek.
Cara  untuk  mengkomunikasikan  informasi ke  badan  eksternal  tentang  aspek  penting lingkungan  belum  dipertimbangkan  dengan matang dan jarang didokumentasikan; Tidak ada laporan  lingkungan  tahunan,  atau  bulanan kepada Badan Lingkungan Hidup setempat. Pengumuman  di  papan  buletin,  buletin  berita internal,  prosedur  yang  dapat  diakses  dari komputer,  dan  komunikasi  internal  lainnya belum  berfungsi  secara  maksimal;  Notulen rapat, memo kepada karyawan, dan dokumentasi  lainnya  tentang  komunikasi  antara manajemen  dan  karyawan  tentang  hal-hal  yang berkaitan dengan manejemen lingkungan belum berfungsi secara maksimal

## SIMPULAN
Praktek penerapan ISO 14001 oleh PT. Waskita Karya  (Persero)  pada  pekerjaan  Pembangunan Gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi Riau menurut 48% responden dinyatakan  secara  formal  telah  sesuai  dan memenuhi  kriteria  dalam  menerapkan  prinsip ISO  14001  dengan  sempurna,  sementara  46% menyatakan  beberapa  prinsip  tersebut  masih diberi  catatan  peningkatan  dan  6%  menyatakan terdapat ketidaksesuaian penerapan ISO 14001.
Penerapan  ISO  14001.2004    oleh  PT. Waskita  Karya  (Persero)  untuk  pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Riau secara umum belum memiliki kinerja yang memuaskan  mengingat  masih  banyak  klausul yang  memiliki  kinerja  rendah/sangat  kurang. Kinerja  sangat  kurang  dijumpai  pada  Klausul Program  Manajemen  Lingkungan,  Klausul Komunikasi,  Klausul  Dokumentasi,  Klausul Pengendalian  Dokumen,  Klausul  Pengendalian Operasional.  Kinerja  Cukup  dijumpai  pada Klausul Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, dan  Wewenang,  dan  Klausul  Kesiagaan  dan Tanggap Darurat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainin  S,  Hisham,  N.H,  2008.  Applying Importance-Performance Analysis to Information  Systems:  An  Exploratory Case  Study.  Jurnal  of  Information, Information Technology, and
Organizations.
Clements,  R.B,  1996,  Complete  Guide  to  ISO
14000, Prentice Hall Inc, Ney Jersey.
Kubba,  S,  2010,  Green  Construction  Project Management  and  Oversight,  Elsevir, United State of America
Kuhre  W.L,  1995,  ISO  14001  Certification Environmental Management System, Prentice Hall PTR, New York.
Lam,  E.W.M,  Chan  A.P.C,  and  Chan  D.W.M,
Benchmarking  the  Perfomance  of  Design Build  Projects,  Development  of  Projects Success Index, Benchmarking An International Journal Volume 14 No.5 Li,  X,  Zhu,  Y,  and  Zhang,  Z,  2009,  An  LCA Based  Environmental  Impact  Assessment Model for Construction Processes, Building and Environmental Volume 45
Laporan Technical Committe ISO/TC 207/SC 1,
2004
Martilla, J.A., James, J.C, 1977, The Journal Of Marketing, JSTOR.