## KEBIJAKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SARA DI KEPULAUAN KEI DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Rudini Hasyim Rado*, Barda Nawawi Arief**, Eko Soponyono*** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro eko.soponyono@gmail.com

## ABSTRAK
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  ciri  khas  hukum  adat.  Penyelesaian  damai  kasus  pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  kebijakan  penerapan  mediasi  penal  terhadap  penyelesaian  konflik  SARA berdasarkan  hukum  adat  di  Kepulauan  Kei  dan  menganalisis  kebijakan  mediasi  penal  dalam  upaya pembaharuan hukum pidana.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang diorientasikan pada pendekatan nilai (value-oriented approach) dan  pendekatan  kebijakan (policy-oriented  approach). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian konflik SARA Kei, bentuk penyelesaiannya di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme Sdov (perundingan/musyawarah), yaitu perundingan yang dilakukan oleh para pihak dalam komunitas masing-masing selanjutnya dimintakan perdamaian pada struktur adat sebagai vhis  bad (penengah)  untuk  mengakhiri  konflik.  Sedangkan  kebijakan  mediasi  penal  dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu bentuk mediasi penal di luar proses peradilan  pidana  (lembaga  adat  desa/lembaga  kemasyarakatan  desa)  menggunakan  mekanisme perundingan/musyawarah  unsur  mediator  yaitu  struktur  adat/struktur  desa  dan  bentuk  mediasi  penal sebagai  bagian  dari proses  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  melalui  penyidik,  penuntut  umum,  hakim, lembaga pemasyarakatan sebagai mediator pada tahapan masing-masing.

## Kata Kunci: Konflik SARA; Mediasi Penal; Pembaharuan Hukum Pidana
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP **   Penulis Kedua, Penulis Koresponden ***  Penulis Ketiga
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Di  mana  ada  masyarakat  maka  di  situ  ada peradilan,  atau  setidak-tidaknya  di  mana  ada masyarakat  di  situ  ada  mekanisme  penyelesaian perkara.  Maka  tidaklah  mengherankan  ketika Hilman  Hadikusuma,  menyatakan  bahwa peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala,  jauh  sebelum  masa  kejayaan  kerajaan- kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1
Mediasi  penal  merupakan  penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan,  di  Indonesia penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atau Alternative Dispute  Resolution (ADR)  “kesannya hanya”  dikenal  dalam  ranah  perdata, 2 sedangkan untuk ranah pidana penyelesaian ditempuh dengan jalan diproses melalui pengadilan.
Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa walaupun  pada  umumnya  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan  hanya  ada  dalam  sengketa perdata,  namun  dalam  praktik  sering  juga  kasus pidana  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum  atau melalui mekanisme  musyawarah/perdamaian  atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah  keluarga;  musyawarah  desa; musyawarah  adat).  Praktik  penyelesaian  perkara pidana  di  luar  pengadilan  selama  ini  tidak  ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu  kasus  secara  informal  telah  ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme
1 Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan  Peradilan  Adat, (Jakarta: HuMa, 2003), hlm. 3.
2 Lihat  lebih  lanjut  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang Abitrase dan Penyelesaian Sengketa.
hukum  adat),  namun  tetap  saja  diproses  ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. 3
Dengan  keberadaan  mediasi  penal  menurut hukum  adat  ini  setidaknya  memberikan  harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  nilai- nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.  Kebijakan  hukum  pidana  tentang gugurnya  kewenangan  penuntutan  yang  salah satunya  diakibatkan  oleh  adanya  penyelesaian  di luar  proses,  akan  memberikan  ruang  terhadap lembaga-lembaga  yang  terdapat  di  dalam masyarakat  adat  di  Indonesia  untuk  dijadikan alternatif penyelesaian tindak pidana.
Walaupun  penyelesaian  tindak  pidana  melalui lembaga adat ini belum diatur secara positif, namun setidaknya  dalam  kebijakan  di  masa  yang  akan datang  yaitu  dalam  pembaruan  hukum  pidana  di Indonesia  melalui  pembahasan  Rancangan  KUHP (R-KUHP)  proses  penyelesaian  di  luar  sistem peradilan  pidana  formal  yang  ada  mulai dipertimbangkan. Dalam R-KUHP tahun 2015 pada Pasal  152  salah  satunya  mengatur  “kewenangan penuntutan  gugur  jika:  (d)  telah ada  penyelesaian di luar proses”.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka dapat  dirumuskan  permasalahannya  sebagai berikut:
3 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal  Penyelesaian Perkara  di  Luar  Pengadilan, (Semarang,  Penerbit  Pustaka Magister, 2010), hlm. 3-4.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
1. Bagaimana kebijakan penerapan mediasi penal terhadap  penyelesaian  konflik  SARA  di Kepulauan Kei saat ini?
2. Bagaimana kontribusi kebijakan mediasi penal dalam  upaya  pembaharuan  hukum  pidana di masa yang akan datang?

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  empiris  dan  yuridis  normatif yang  diorientasikan  pada  pendekatan  nilai (value- oriented  approach) dan  pendekatan  kebijakan (policy-oriented  approach). Data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  data  primer  yang  didapat dari  wawancara  dan  data  sekunder  dari  berbagai literatur.
4. Kerangka Teoritik
Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Hal itu diungkapkan oleh Cicero, seorang filsuf yang sangat terkenal, hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. 4
Von  Savigny dari  aliran  sejarah  dan kebudayaan,  bahwa  hubungan  hukum  dan masyarakat itu demikian erat sehingga tidak dapat dipisahkan,  karena  hukum  menurutnya  adalah pencerminan jiwa rakyat. Menurut Puchta, semua hukum  adalah  perwujudan  dari  kesadaran  yang umum ini. Dikatakannya: 5
Hukum  itu  tumbuh  bersama-sama  dengan pertumbuhan, dan menjadi kuat bersama-sama dengan  kekuatan  dari  rakyat,  dan  pada
4 Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan  Peradilan  Adat, Op. Cit., hlm. 3.
5 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 316.
akhirnya  ia  mati  manakala  bangsa  itu kehilangan kebangsaannya.
Herowati  Poesoko dan Dominikus  Rato mengemukakan berkaitan dengan Volksgeist, maka selama  ada  masyarakat  di  situ  pula  tentunya  ada penyelesaian  perkara  yang  memberikan  nilai keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak  yang berperkara.  Oleh  karena  itu  seyogyianya penyelesaian perkara secara musyawarah 6 sebagai jiwa  bangsa  Indonesia.  Tentunya  perkara-perkara tersebut  membutuhkan  penyelesaian  yang sederhana, biaya murah dan cepat serta tuntas. 7
Martin  Wright mengatakan  mediasi, merupakan suatu  proses  di  mana  korban  dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung  atau  tidak,  memudahkan  korban  untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya,  dan  memungkinkan  pelaku
6 Sila  keempat  mengajarkan  kepada  kita  untuk menentukan  sebuah  pilihan  melalui  cara  musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di breakdown falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut:  pertama, conferencing (bertemu  untuk  saling mendengar  dan  mengungkapkan  keinginan);  kedua, search solutions (mencari  solusi  atau  titik  temu  atas  masalah  yang sedang  dihadapi);  ketiga, reconciliation (berdamai  dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, repair (memperbaiki  atas  semua  akibat  yang  timbul);  dan  kelima, circles (saling  menunjang). Musyawarah/perwakilan dilaksanakan  atas  dasar  kebijaksanaaan.  Lihat  dalam  Kuat Puji  Prayitno, Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  di Indonesia  (Perspektif  Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan Hukum  In  Concreto), Jurnal  Dinamika  Hukum,  (Purwokerto: FH Unsoed, 2012), hlm. 414.
7 Herowati  Poesoko,  et  al., Eksistensi  Pengadilan  Adat dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia, (Surabaya:  Laksbang Justitia, 2014), hlm. 67.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menerima dan  bertanggung  jawab  atas perbuatannya. 8
Penelitian  ini  dimulai  dari  ide  pembaharuan hukum pidana di mana upaya pembaharuan hukum pidana  dalam  rangka  menciptakan  sistem  hukum pidana  nasional yang  sudah  diamanatkan  sejak fajar kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945 sampai  sekarang.  Namun  apa  yang  telah dikerjakan  itu  sama  sekali  tidak  bisa  dikatakan suatu law  reform secara  total  seperti  yang dimaksud oleh Gustav Radbruch.
Khususnya  di  bidang  pembaharuan  hukum pidana, Jerome Hall pernah menyatakan: 9
Perbaikan/pembaharuan  atau  pengembangan hukum  pidana  harus  merupakan  suatu  usaha permanen  yang  terus  menerus  dan  berbagai catatan/dokumen  rinci  mengenai  hal  itu seharusnya disimpan dan dipelihara.
Dalam  hal  pembaharuan kebijakan hukum pidana  berkaitan  dengan mediasi  penal Barda Nawawi  Arief,  dalam  bukunya  melukiskan bahwa: 10
Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan ada yang dikaitkan dengan  masalah  pragmatisme.  Ide-ide ”penal reform” itu antara lain ide perlindungan korban,
8 Martin  Wright  dalam  Trisno  Raharjo, Mediasi  Pidana dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Suatu  Kajian  Perbandingan dan Peranannya di Indonesia, (Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, 2011), hlm. 15.
9 Jerome  Hall  dalam  Barda  Nawawi  Arief, Beberapa Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana  (Menyongsong Generasi  Hukum Pidana  Indonesia), Pidato  Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011), hlm. 28-29.
10 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal…,  Op. Cit., hlm. 21-22.
ide  harmonisasi,  ide restorative  justice,  ide mengatasi  kekakuan/formalitas  dalam  sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem  peradilan  pidana  dan  sistem pemidanaan  yang  ada  saat  ini,  khususnya dalam  mencari  alternatif  lain  dari  pidana penjara (alternative to imprisonment/alternative to  custody) dan  sebagainya.  Latar  belakang pragmatisme  antara  lain  untuk  mengurangi stagnasi  atau  penumpukan  perkara (“the problems  of  court  case  overload”), untuk penyederhanaan  proses  peradilan  dan sebagainya.
Berbicara  masalah  mediasi  penal  dalam kaitannya  dengan  pembaharuan  hukum  pidana, maka  perlu  dipikirkan  menghidupkan/menguatkan kembali  peradilan  adat  sebagai  kearifan  lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan  Penerapan  Mediasi  Penal Terhadap  Penyelesaian  Konflik  SARA  di Kepulauan Kei Saat Ini
Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang  baru.  Ketidakbaruan mediasi  dibuktikan dengan  adanya  musyawarah.  Disampaikan  oleh Marc  Levin,  pendekatan  yang  dulu  dinyatakan usang,  kuno  dan  tradisional  dikatakan  sebagai pendekatan yang progresif. 11
11 Marc  Levin  dalam  Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran Paradigma  Pemidanaan, (Bandung:  Lubuk  Agung,  2011), hlm. 67.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Budaya  Indonesia  yang  penuh  kompromi  dan kooperatif  muncul  di  mana  saja  dalam  berbagai lapisan  masyarakat.  Perlu  disadari  bahwa  secara kultural  masyarakat  Indonesia  sangat  menjunjung tinggi  pendekatan  konsensus.  Menurut Muladi, dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya  adalah  langkah  yang  sangat  positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal  tertentu  lebih  memenuhi  tuntutan  keadilan dan  efesien.  ADR  ini  merupakan  bagian  dari konsep restorative  justice 12 yang  menempatkan peradilan pada posisi mediator. 13
Mediator dalam konteks hukum nasional pada umumnya  adalah  sarjana-sarjana  hukum  yang sudah  mendapatkan pelatihan/pendidikan  tertentu, sedangkan dalam hukum adat posisi mediator diisi oleh struktur adat seperti raja, tua-tua adat maupun tokoh masyarakat. Von Savigny, mengungkapkan bahwa  walaupun  hukum  untuk  sebagian merupakan  milik  para  sarjana  hukum,  namun sebagian lain masih tetap hukum rakyat. 14 Hukum ini  disebut  hukum  yang  hidup  (hukum  adat)  yang dikendalikan struktur adat untuk dibangun kembali dari keadaan yang kacau ini.
Penelusuran sejarah lokal masyarakat Kei tidak pernah  sepi  dari  konflik,  bahkan  di  masa  lampau
12 Restorative  justice merupakan  sebuah  istilah  baru terhadap  konsep  lama.  Pendekatan restorative  justice telah digunakan  dalam  memecahkan  masalah  konflik  antara  para pihak  dan  memulihkan  perdamaian  di  masyarakat.  Lihat Dokumen United Nations Office  for Drug Control and Crime Prevention,  Handbook  on  Justice  for  Victim, Centre  for Internasional Crime Prevention, New York, 1999, hlm. 42.
13 Muladi  dalam  Sahuri  Lasmadi, Mediasi  Penal  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Jurnal  Hukum  (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm. 2.
14 Von Savigny dalam Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat, Op. Cit., hlm. 11.
pernah  terjadi  perang  antar  wilayah  adat  sesuai dengan  pandangan  dasar  dan  hukum  yang  telah diuraikan  sebelumnya.  Tetapi,  sejarah  panjang konflik  atau  perang  tersebut  pada  akhirnya  dapat diselesaikan  dengan  mengutamakan  adanya musyawarah,  perdamaian  dan  saling  memaafkan serta  tidak  tergopoh-gopoh  begitu  saja menyerahkannya ke peradilan negara. 15
Di  kepulauan  Kei,  setiap  konflik  yang  bersifat kriminal  atau  tindak  pidana  lainnya  merupakan pelanggaran adat, maka peranan pemimpin/pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap  proses  penyelesaiannya  yang  menurut Friedman sebagai  struktur  hukum.  Menurut V.  A. Rahail, mengungkapkan sebagai berikut: 16
Raja harus melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan  rakyatnya. Uud  entauk  na  atvunad (kepala  bertumpu  pada  bahu). 17 Di  setiap ”kepala”  manusia terdapat otak, mata, telinga, hidung  dan  mulut  yang  melaksanakan fungsinya masing-masing. Hati dan jantung ada pada  bagian  badan  manusia.  Artinya  seorang pemimpin (kepala) dalam masyarakat adat Kei dalam  melaksanakan  fungsinya  harus mendengar, melihat, melindungi dan memahami  hati  nurani  rakyatnya,  berbicara sesuai  dengan kemauan  rakyatnya,  karena suara yang keluar saat berbicara didorong oleh nafas  dari  dada  atau  perut.  Kesemuanya  ini
15 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 38.
16 Wawancara V. A. Rahail, Raja Ratshap Maur Ohoiwut, tanggal 17 Februari 2016.
17 Pasal 1 Hukum Adat Kei Larwul Ngabal.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sulit  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak memahami hukum adat Kei.
Beruntung  bagi  masyarakat  Kei  karena  telah memiliki suatu kearifan lokal yang mumpuni dalam mengelola  konflik  SARA  Kei. Penanganan  konflik SARA  tersebut  oleh  struktur  adat (Rat,  Orang Kai/Soa) selaku  pemimpin  adat  sekaligus  hakim perdamaian  adat  mirip  dengan  mediator  yang menghendaki komunikasi lebih fleksibel, para pihak (perseorangan  atau  kelompok  masyarakat)  agar konflik lebih mudah diselesaikan. 18
Kedudukan  raja  sebagai  ”penengah”  konflik SARA  Kei  dalam  upaya  mendamaikan  pihak bertikai  dengan  syarat  menolak  secara  tegas adanya  campur  tangan  aparat  keamanan  (polisi dan  tentara),  dalam  prakarsa  perdamaian  yang direncanakan. Mereka bertekad akan melakukannya  sendiri  dengan  ”cara  dan  bahasa adat Kei”. J. P. Rahail, mengungkapkan bahwa: 19
Merekalah  (baca:  aparat  pemerintah,  peneliti) yang justru menjadi sebab konflik yang terjadi, jadi  sama  sekali  aneh  kalau  mereka  ingin menjadi  penengah  dan  pendamai.  Mereka boleh  ikut  membantu  tetapi  bukan  sebagai pemrakarsa  dan  pameran  utama  langsung  di dalamnya.
Penyelesaian  perkara  di  kepulauan  Kei  lebih menenkankan  pada  kearifan  lokal,  pembicaraan, dan  peribahasa  terekam  dalam  mekanisme Sdov
18 I  Made  Widnyana, Hukum  Pidana  Adat dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  (Jakarta:  Fikahati  Aneska, 2013), hlm. 16-17.
19 J.  P.  Rahail  dalam  P.  M.  Laksono  dan  Roem Topatimasang, (ed)., Ken Sa Faak, Benih-benih Perdamaian dari  Kepulauan  Kei, (Tual-Jogyakarta:  Nen  Mas  Il-Insist Press, 2004), hlm. 106.
atau  perundingan/musyawarah  (yang  merupakan nilai-nilai  asli  bangsa  Indonesia)  dan  cara  damai. Sdov berarti berkumpul duduk untuk berunding/bermusyawarah (dok  Tasdov).  Sdov (perundingan)  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam komunitas/kelompoknya  masing-masing, hasil  dari perundingan tersebut diajukan kepada struktur adat sebagai vhis  bad (penengah)  yang  kemudian mengadakan  musyawarah  dengan  mengundang atau  mendatangi  para  pihak  dalam  komunitas tersebut untuk mengakhiri konflik. Para pihak yang dipertemukan,  selanjutnya  diadakan  dialog-dialog berlandaskan  falsafah “Ain  ni  ain“ (kita  adalah satu), dan “Manut ain mehe ni tilur, fuut ain mehe ni ngifun” (semua  orang  Kei  berasal  dari  satu keturunan), 20 disertai  semangat fangnanan (kasih sayang),  perasaan  solidaritas  ini  memancarkan suasana  kehidupan  yang  harmonis,  rukun  dan tenteram.  Termasuk  dalam  penyelesaian  konflik SARA  Kei  digunakan  mekanisme Sdov (perundingan/musyawarah/mediasi).
Dapat  dikemukakan  bahwa  Raja  maupun struktur  adat  lainnya  berperan  sebagai  pembantu Raja  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  di desa,  baik  menyangkut  kestabilan  masyarakat maupun  kehidupan  adat  istiadat.  Dan  bila  terjadi konflik,  maka  kewajiban  dari  para  pemimpin  adat untuk  menyelesaikannya  dengan  melibatkan masyarakat  yang  bersengketa. Salah  satu  bentuk dalam  penyelesaian  konflik  dengan  menghadirkan pihak yang bermasalah dalah satu perundingan/musyawarah
adat dengan
20 Wawancara  Abdul  Hamid  Rahayaan,  Raja  Ratshap Tabab Yamlim, tanggal 6 Februari 2016.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mendudukkan  persoalan  yang  menjadi  “delik aduan”  pihak  yang  berperkara  kemudian  struktur hukum yang dipimpin oleh raja mendamaikan pihak yang bermasalah yang dideklarasikan dalam suatu upacara  adat  dalam  bentuk  pelanggaran  dan sanksi untuk tidak mengulangi perseteruan. Bentuk pelarangan  adalah  dengan  menanamkan sasi (hawear), sebagai larangan memulai konflik.
Menurut Muladi,  penyelesaian  secara perdamaian  memiliki  nilai  sama  dengan  putusan hakim.  Jika  kita  melihat  ketentuan hukum  perdata khususnya  Pasal  1338  KUHPerdata,  ”Semua kesepakatan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang- undang bagi para pihak yang membuatnya”. 21
Dapat  dikemukakan  bahwa  masyarakat  Kei, telah memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara,  melalui  mekanisime Sdov (perundingan) antara para pihak dalam kelompok masing-masing untuk memecahkan persoalan, selanjutnya perkara tersebut  diajukan  pada  tingkatan  struktur  adat untuk selesaikan.
Telah  dikemukakan  bahwa  peradilan  pidana bukan  merupakan  institusi  yang  paling  baik  di dalam  menyelesaikan  suatu  konflik.  Penyelesaian melalui  peradilan  pidana  juga  akan  merusak hubungan  kekeluargaan,  menganggu  hubungan yang  awalnya  damai,  tenteram,  harmonis  dan menjadi  hancur.  Atas  dasar  beberapa  kelemahan tersebut,  proses  penyelesaian  konflik  tidak  hanya berada  di  tangan  peradilan  pidana  tapi  dengan mengefektifkan  eksistensi  mediasi  oleh  struktur
21 Muladi  dalam  Suparmin, Model  Polisi  Dari  Prespektif Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  (Studi  Penyelesaian Konflik  antar  Partai  Politik), (Semarang:  Badan  Penebit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 40.
adat/desa,  karena memiliki  kelebihan  yang  tidak ditemukan  dalam  sistem  peradilan  pidana. Pertama, mediasi akan mengurangi perasaan balas dendam  korban,  lebih  fleksibel  dan  lebih  sedikit menghabiskan  biaya,  serta  prosesnya  lebih  cepat dibandingkan dengan proses litigasi.
Kedua, beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaianya memakan  waktu  yang  tidak  sedikit  banyak  dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan  korban.  Ketiga,  mediasi  memberikan kesempatan  kepada  korban  bertemu  dengan pelaku  untuk  membahas  kejahatan  yang  telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi.  Keempat,  mediasi  menciptakan  kembali hubungan  yang  harmonis  antara  korban  dan pelaku.  Kondisi  ini  tidak  ditemukan  di  dalam penyelesaian  konflik  melalui  sistem  peradilan pidana.  Pemberian  maaf  korban  kepada  pelaku akan  mengurangi  rasa  bersalah  pelaku  dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya.

## 2. Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Masa Yang Akan Datang
Akhirnya,  keberadaan  R-KUHP  2015  ini setidaknya  memberikan  harapan  terhadap kebijakan  hukum  pidana  mendatang  akan memberikan  perhatian  lebih  terhadap  nilai-nilai sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam masyarakat.  Kebijakan  hukum  pidana  tentang gugurnya  kewenangan  penuntutan  yang  salah satunya diakibatkan oleh telah ada penyelesaian di
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
luar  proses  atau  penyelesaian  damai  (mediasi penal),  bentuk  penyelesaian  ini  sebagaimana masyarakat Kei dalam menyelesaikan konflik SARA melalui Sdov (perundingan)  antara  para  pihak (kelompok)  masing-masing  pada  komunitasnya selanjutnya  diserahkan  kepada  struktur  adat  Kei sebagai vhis  bad (penengah)  kemudian mengadakan  musyawarah  dengan  mengundang atau  mendatangi  langsung  para  pihak  dalam komunitasnya  tersebut  guna  dipertemukan  dan didamaikan  untuk  mengakhiri  konflik.  Dengan diakui  penyelesaian  di  luar  proses  ini,  tentu  akan memberikan  ruang  terhadap  lembaga-lembaga masyarakat adat lainnya/lembaga kemasyarakatan desa/sosial  lainnya  di  Indonesia  untuk  dijadikan alternatif penyelesaian perkara/konflik.
Pasal 152
Kewenangan penuntutan gugur, jika:
a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. terdakwa meninggal dunia;
c. daluwarsa;
d. telah ada penyelesaian di luar proses;
e. ...
f. ...
g. ...
h. ...
i. ...
j. ...
(cetak tebal, peneliti).
Penyelesaian  di  luar  pengadilan  melalui mekanisme  adat  atas  tindak  pidana  adat
diselesaikan/dimediasi  oleh  struktur  adat  seperti Raja,  Kepala  Desa,  Tokoh  Masyarakat  dan sebagainya  dengan  mempertemukan  dan mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Dalam  mediasi  tersebut  dikedepankan  proses dialog,  para  pihak  didorong  untuk  saling  maaf- memaafkan,  menghilangkan  rasa  denda  dan mencari  solusi  yang  menguntungkan (win-win solution).  Dengan  adanya  bentuk  penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  ini,  diharapkan  dapat memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Dengan demikian, mediasi penal ini menjadi dasar agar  perkara  tersebut  sebagai  dasar  penghapus penuntutan atau pemidanaan.
Terhadap  pelanggaran  tindak  pidana, penyelesaian  damai  (mediasi  penal),  dapat dijadikan  bahan  kontribusi  dalam  pembaharuan hukum  pidana,  melalui  dua  bentuk  atau  cara, sebagai berikut:
1. Mediasi penal di luar proses peradilan pidana, antara lain melalui lembaga desa adat/lembaga kemasyarakatan  desa.  Di  sini  diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang:
a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana;
b. Mediasi  penal  yang  dilakukan oleh  pihak pelaku  dan  korban  di  luar  pengadilan terhadap  tindak  pidana  tertentu  diakui keabsahannya  jika  dilakukan  secara  suka rela;
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator (di antaranya oleh struktur adat/desa);
d. Kekuatan  hukum  hasil  kesepakatan  yang dicapai  oleh  pihak  pelaku  dan  korban, sebagai  keputusan  yang  sah  dan  final sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat  dan tidak  perlu  dikuatkan  melalui  penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai  dan  tanda  tangan  semua  pihak. Hal  ini  mengingat  bahwa  pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela;
e. Hasil  kesepakatan  yang  dicapai  dalam mediasi  penal  sebagai  alasan  hapusnya penuntutan  tindak  pidana  yang  telah dimediasikan.
2. Mediasi  penal  sebagai  bagian  proses  sistem peradilan pidana (SPP), sebagai berikut:
a. Mediasi  penal  pada  tahap  penyidikan tindak  pidana,  tahap  penyidikan  adalah tahap  awal  dari  proses  peradilan  pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk  meneruskan  atau  tidak  meneruskan tindak  pidana  ke  dalam  proses  peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan  kombinasi  model  mediasi informal mediation, victim-offender mediation dan reparation  negotiation programmes.
b. Mediasi  penal  pada  tahap  penuntutan, setelah  pelimpahan  dari  penyidik  ke penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum  tidak  semestinya  langsung meneruskan  tindak  pidana  ke  pengadilan
melainkan  mendorong  para  pihak  untuk berdamai.  kombinasi  model  mediasi informal mediation, victim-offender mediation dan reparation  negotiation programmes. Atau  penuntut  umum  dapat langsung menghentikan penuntutan bilamana  telah  ada  penyelesaian  di  luar proses  sistem  peradilan  pidana  atau melalui penyelesaian lembaga adat/desa.
c. Mediasi  penal  pada  tahap  pemeriksaan sidang  pengadilan,  mediasi  penal dilakukan  pada  tahap  ini  adalah  setelah perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan  oleh penuntut  umum.  Dalam  mediasi  tahap  ini sebagaimana  dalam  perkara  perdata, hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara  pidana  dengan  cara  perdamaian kepada  para  pihak,  yaitu  pihak  pelaku tindak  pidana  dan  pihak  korban  sebelum dilakukan  proses  pemeriksaan  di  depan sidang  pengadilan  dengan  melihat  kriteria tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Mediasi  ini  jika  mencapai kesepakatan  maka  hasilnya  dapat digunakan sebagai  alasan  untuk menghapuskan  menjalankan  pidana  bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini  bisa  dilakukan  oleh  hakim  ataupun mediator  dari  luar  pengadilan.  Mediasi  ini adalah  gabungan  dari  model victim- offender  mediation dan reparation negotiation programmes.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
d. Mediasi  penal  pada  tahap  pelaku menjalankan  sanksi  pidana  penjara,  pada tahapan  ini  mediasi  penal  dilakukan  baik berupa reparation  negotiation  programme yang  menitiberatkan  pada  pembayaran kompensasi  dari  pelaku  kepada  korban, maupun  berupa  bentuk victim  offender- mediation, yang  menitiberatkan  baik  pada konsep  rekonsiliasi  maupun  pada kesepakatan  pembayaran  ganti  kerugian kepada  korban.  Mediasi  yang  dilakukan pada  tahap  pelaku  sedang  menjalani pidananya  khususnya  pidana  penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan  kewenangan  menjalankan sebagian  pidana  jika  pelaku  telah menjalankan sebagian pidananya.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pembahasan  pada  permasalahan  yang disajikan  dalam  bagian  hasil  penelitian  dan pembahasan  menunjukkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan  penerapan  mediasi  penal  dalam penyelesaian  konflik  SARA  Kei,  bentuk penyelesaiannya  di  luar  proses  peradilan pidana melalui mekanisme Sdov (perundingan/ musyawarah),  yaitu  perundingan  yang dilakukan oleh para pihak dalam komunitas/kelompoknya  masing-masing,  hasil perundingan tersebut diajukan kepada struktur adat  sebagai vhis  bad (penengah)  yang
kemudian  mengadakan  musyawarah  dengan mengundang  atau  mendatangi  para  pihak dalam  komunitas  tersebut  untuk  mengakhiri konflik.
2. Kebijakan  mediasi penal  dalam  pembaharuan hukum  pidana  dapat  dikontribusikan  melalui dua  cara  atau  bentuk,  yaitu  bentuk  mediasi penal di luar proses peradilan pidana (lembaga adat  desa/lembaga  kemasyarakatan  desa) melalui mekanisme perundingan/ musyawarah, mediator terdiri dari unsur struktur adat/struktur desa dan bentuk mediasi penal sebagai bagian dari  proses  sistem  peradilan  pidana  (SPP) dapat  dimediasi  dari  tahap  penyidikan  oleh penyidik,  penuntutan  oleh  penuntut  umum, pengadilan  oleh  hakim  atau  pelaku menjalankan  pidana  penjara  oleh  lembaga pemasyarakatan.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menyarankan:
1. Disarankan  bahwa  meskipun  penyelesaian diproses  di  luar  pengadilan  melalui  lembaga adat  desa/lembaga  kemasyarakatan  desa setempat, namun  bilamana diadakan/dijatuhi pidana/  sanksi  terhadap  pelaku,  pidana tersebut merujuk pada pandanannya yang ada dalam KUHP.
2. Disarankan  agar  baik  struktur  adat/struktur desa  maupun  komponen  penegak  hukum penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan  dapat  bertindak  sebagai mediator  dalam  penyelesaian  tindak  pidana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
terhadap  bentuk  mediasi  penal  di  luar  proses peradilan  pidana  maupun  mediasi  penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadikusuma, Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Laksono,  P.  M.,  dan  Topatimasang,  Roem,  (ed)., 2004, Ken  Sa  Faak,  Benih-benih  Perdamaian dari Kepulauan Kei, Tual-Jogyakarta: Nen Mas
Il-Insist Press.
Laudjeng,  Hedar,  2003, Mempertimbangkan Peradilan Adat, Jakarta: HuMa.
Nawawi  Arief,  Barda,  2010, Mediasi  Penal
Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan,
Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
____, 2011, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum  Pidana  (Menyongsong  Generasi  Baru
Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Badan Penerbit Undip.
Poesoko,  Herowati,  et  al.,  2014, Eksistensi
Pengadilan  Adat  dalam  Sistem  Peradilan  di
Indonesia, Surabaya: LaksBang Justitia.
Rahardjo,  Satjipto,  2014, Ilmu  Hukum,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Raharjo,  Trisno,  2011, Mediasi  Pidana  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Suatu  Kajian Perbandingan  dan  Peranannya  di  Indonesia, Yogyakarta: Buku  Litera  dan  Lab.  Hukum  FH UMY.
Suparmin,  2012, Model  Polisi  Dari  Prespektif Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  (Studi Penyelesaian  Konflik  antar  Partai  Politik),
Semarang: Badan  Penebit  Universitas
Diponegoro.
Widnyana,  I  Made,  2013, Hukum  Pidana  Adat dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
Zulfa,  Eva  Achjani,  2011, Pergeseran  Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung.

## Karya Ilmiah/Jurnal
Lasmadi, Sahuri, tanpa tahun, Mediasi Penal dalam
Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Jurnal
Hukum, tanpa penerbit.
Prayitno, Kuat Puji, 2012, Restorative Justice Untuk
Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis dalam  Penegakan  Hukum  In Concreto), Purwokerto: FH Unsoed.
United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, Handbook  on  Justice  for  Victims, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999.

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Abitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.