e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 1, Januari 2017

## Daftar Isi

## Michella Yessica Handiyono
Pengaruh Brand  Image terhadap  Kinerja  Perusahaan  dengan
Customer Loyalty sebagai Variabel Intervening ............................ 1-18 Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh  Pengungkapan  CSR  terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan.............................................................................. 19-31

## Syaiful Bahri
Pengaruh Free Cash Flow, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI) ................................................................................... 32-49 Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM ...................................................................... 50-64 Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty .............................. 65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih,
Siti Sunrowiyati
Potensi Fraud dan  Strategi  Anti Fraud Pengelolaan  Keuangan Desa ....................................................................................... 79-93 I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia ........................ 94-107
Hal 50-64

## MENGGALI REALITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM 1
Sura Klaudia 1
Dewi Rimba Riwayanti 2
Aminatunnisa 3
123 STIE Kesuma Negara Blitar, Jalan Mastrip No.59, Kepanjen Kidul Blitar

## Surel: soera.coki@gmail.com
Abstrak.  Menggali  Realitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik  UMKM. Rendahnya  kepatuhan  pajak  UMKM  telah  lama  menjadi  masalah  penting bagi  kinerja  pajak  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi makna kepatuhan pajak dari UMKM berdasarkan sudut pandang wajib pajak. Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  paradigma  interpretif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketidakpatuhan  wajib  pajak  UMKM disebabkan  mereka  menafsirkan  bahwa  pembayaran  pajak  mereka  dapat diganti  melalui  penerapan  zakat,  pendidikan  atau  sosialisasi  perpajakan belum  maksimal  sehingga  ada  ketidakpercayaan  dari  UMKM  untuk membayar  pajak,  pemerintah  tidak  tegas  dalam  menerapkan  kebijakan perpajakan,  dan  tidak  dirasakannya  dampak  positif  dari  membayar  pajak. Kepatuhan  pajak dalam  penelitian  ini dapat  didefinisikan oleh Slippery  Slope Theory  Framework  Theory .  Berdasarkan  teori  ini,  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  oleh:  pertama,  kekuasaan  otoritas;  kedua,  wajib  pajak  percaya pada  otoritas.  Kontribusi  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  wacana  dan pertimbangan untuk otoritas pajak dalam perumusan regulasi dan mekanisme guna meningkatkan pendapatan pajak dari WP UMKM.
Kata Kunci: Interpretatif, Kepatuhan Pajak, Kinerja Perpajakan, Pendidikan Perpajakan, Wajib Pajak UMKM.
Abstract. Excavate the Reality of SME’s Taxpayer Compliance. The low of SMEs tax compliance have long been a crucial problem for the Indonesian tax performance. This  study  aims  to  explore  the  meaning  of  tax  compliance  from  the  standpoint taxpayer SMEs. Research using qualitative methods with interpretive paradigm.  The results showed that non-compliance taxpayer SMEs because they interpret that their tax payments can be replaced through the application of zakat, education or socialization of taxation is not maximized so there is mistrust of SMEs to authorities to pay the tax, the authorities are not firm in applying taxation policy and the owners of SMEs are also do not feel the positive impact of paying taxes. The tax compliance in this research can be
1 Artikel dipresentasikan dalam Accounting Competition and Remarkable (ACCRUED) 2017 IAI Muda Jawa Timur
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
defined by Slippery Slope Theory Framework Theory. Based on this theory, taxpayer compliance  influenced  by,  first,  authority's  power;  second,  taxpayer  compliance influenced by the taxpayers trust on authorities. The contribution of this study is as a discourse for the tax authorities that can be considering to the formulation of regulation and mechanisms to increase tax revenues from WP SMEs.
Keywords :  Interpretive, SME’s,  Taxpaye r,  Tax  Compliance,  Tax  Education,  Tax Perfomance
Pajak  merupakan  penerimaan negara  yang  memiliki  porsi  besar dalam  APBN.  Setiap  tahunnya porsi  penerimaan  pajak  di  dalam APBN  selalu  menunjukkan  tren peningkatan.  Data  APBN  tahun 2016 menunjukkan bahwa penerimaan  pajak  memiliki  porsi sebesar  84,6  %    (Republik Indonesia,  2016).  Namun  isu krusialnya  penerimaan  negara  dari sektor perpajakan ini tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP). Artikel  ini  selanjutnya  akan berfokus  pada  WP  Usaha  Mikro
Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Kepatuhan  WP  di  Indonesia tergolong  rendah.  Apabila  dilihat dari  rasio  kepatuhan  pajaknya, maka  jika  dibandingkan  dengan negara  tetangga  maka tax  ratio di Indonesia  tergolong  rendah. Tax ratio merupakan  nisbah  antara Penerimaan  Pajak  dengan  Produk Domestik Bruto (Aneswari, Darmayasa,  &  Yusdita,  2015). Sehingga tax  ratio akan  dapat menggambarkan sejauh mana porsi penerimaan pajak terhadap perekonomian Indonesia. Data Tax Ratio yang menunjukkan  level  terendah  jika dibandingkan  dengan  negara  Asia Tenggara dan Australia yakni pada tahun 2012 sebesar 12,5% (Data.worldbank.org, 2015). Meskipun  demikian tax  ratio tidak dapat dijadikan perbandingan kinerja perpajakan secara eksternal untuk dibandingkan dengan negara tetangga, karena konsep perhitungan  tax  ratio  Indonesia berbeda  dengan  di  luar  negeri, yakni  Indonesia  mengecualikan Pajak  Sumber  Daya  Alam  dan
Pajak  Daerah  (Setiyaji,  2007).
Kondisi tax ratio yang menunjukkan  tren  menurun  setiap tahunnya secara internal menunjukkan  kinerja  perpajakan Indonesia  yang  makin  menurun, Kondisi  tersebut  dirasa  tidak sepadan dengan pertumbuhan UMKM  yang  semakin  pesat  di Indonesia.  Berdasarkan  data  BPS tahun  2013,  peningkatan  jumlah UMKM  sekitar  2,41%  dengan jumlah  UMKM  sebesar  57.895721 unit.  Di  tahun  sebelumnya  jumlah UMKM  sebesar  56.534.592  unit (www.BPS.go.id) Peningkatan  jumlah  UMKM secara Nasional juga nampak pada peningkatan  jumlah  UMKM  di Blitar.  Kenaikan  jumlah  UMKM tersebut logikanya dapat meningkatkan  jumlah  pendapatan pajak. Kenyataannya yang diperoleh  justru  berbalik,  yaitu UMKM  dinilai  belum  mematuhi kewajiban perpajakan. Dari jumlah
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 UMKM  yang  terdaftar  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) sebesar 16 juta, hanya sekitar 10%- 20%  yang  taat  membayarkan kewajiban pajak mereka (Martfianto & Widyaiswara, 2013). Ketidakpatuhan  UMKM  inilah yang  membuat  penerimaan  pajak di Indonesia tidak dapat maksimal. Ketidakpatuhan WP UMKM seringkali  timbul  karena  edukasi tentang  perpajakan  yang  mereka peroleh  masih  kurang.  Pendidikan tentang  perpajakan  ini  bukan hanya  merujuk  pada  pendidikan formal  namun  wujudnya  dapat berupa  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  berbagai  pihak.  Pendidikan tentang  pajak  yang  baik  akan menjadi  sarana  paling  efektif mendorong  pembayar  pajak  untuk lebih  taat  (Park  &  Hyun,  2003).
Penelitian  ini  terbukti  dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali, Fjeldstad,  &  Sjursen  (2014)  yang menunjukkan korelasi positif antara  pengetahuan  perpajakan dengan kesdaran membayar pajak. Ananda, Kumadji, dan Husaini  (2015)  melakukan  studi terhadap  UMKM  yang  terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Batu.
Penelitian  mereka  menunjukkan bahwa  sosialisasi  perpajakan,  tarif pajak  dan  pemahaman  mengenai pajak  yang  dilakukan  oleh  aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  UMKM untuk membayar pajak penghasilan.  Pihak-pihak  yang memiliki  tugas  penting  untuk memberikan  sosialisasi  maupun pendidikan  tentang  perpajakan bagi  WP  antara  lain  DJP, Akademisi  dan  Praktisi  (konsultan pajak)  (Darmayasa  &  Aneswari,
2015).  Pengetahuan  yang  baik mengenai  perpajakan  juga  akan mempengaruhi  rasa  percaya  WP terhadap otoritas, yang selanjutnya akan  membentuk  kepatuhan  pajak secara  sukarela  (Ko ł odziej,  2011). Budaya  dan  agama  juga  menjadi faktor  yang  akan  mempengaruhi WP  dalam  memaknai  kepatuhan pajak  mereka  (Darmayasa  & Aneswari, 2016; Fidiana, Triyuwono,  Djamhuri,  &  Achsin, 2013; Fidiana, 2014). WP UMKM banyak yang mempersepsikan banyak  peraturan  perpajakan  bagi mereka  yang  tidak  menunjukkan asas keadilan Wulansari (2012). Penelitian ini mempertanyakan makna kepatuhan pajak dari sudut pandang  WP UMKM  yang selanjutnya  secara  eksplisit  juga akan menggambarkan sejauh mana kepercayaan WP UMKM terhadap otoritas.  Tujuan  penulisan  artikel ini  adalah  untuk  menggali  secara mendalam makna kepatuhan pajak berdasarkan  sudut  pandang  WP UMKM.  Artikel  ini  berusaha memahami  dari  sudut  pandang WP  UMKM  mengenai  konsep mereka  terhadap  kepatuhan  pajak dan  mendeskripsikannya.  Hal  ini kami  anggap  hal  yang  krusial, sebab  implikasinya  akan  dapat digunakan  bagi  otoritas  sebagai wacana  bagi  mereka  merumuskan cara dan strategi untuk mengingkatkan  kepatuhan  pajak WP UMKM.

## TELAAH LITERATUR Teori Kepatuhan Pajak
Usaha  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak  merupakan  isu yang  penting  dalam  berbagai
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 penelitian berkaitan dengan perpajakan. Banyak ahli yang telah mengajukan berbagai teori mengenai  kepatuhan  pajak.  Salah satu teori induk mengenai kepatuhan  pajak  dikeluarkan  oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni Risk  Aversion  Theory. Teori  ini melihat  kepatuhan  pajak  dari perspektif  ekonomika.  Teori  ini berpendapat  bahwa  tidak  ada seorangpun  wajib  pajak  yang dengan  sukarela  membayar  pajak, sehingga  dalam  membayar  pajak ( risk aversion )  individu  akan  lebih sering  menentang  (Allingham  & Sandmo, 1972). Berdasarkan konsep  tersebut  sehingga  mereka harus  “dipaksa”  taat  dengan menggunakan  berbagai variable deterrence (audit  pajak,  sanksi  atau denda,  hukuman  dan  tarif  pajak). Pendekatan  berbasiskan variable deterrence ini kemudian mendominasi  banyak  penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak. Pada  perjalanannya  teori  ini tidak  mampu  menjelaskan  tingkat kepatuhan pajak. Sehingga
beberapa ahli  mulai  melihat  faktor psikologi  maupun  keperilakuan dari WP untuk berusaha mendefiniskan  kepatuhan  pajak. Teori  kepatuhan  pajak  yang mendasarkan  dari  sudut  pandang psikologi  atau  keperilakuan  antara lain Theory  Planned  of  Behaviour (TPB)  oleh  (Ajzen,  1991)  dan Slippery  Slope  Framework oleh (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). (Ajzen,  1991)  menjelaskan tentang Theory  of  planned  Behavior (TPB) dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  niat  individu dipengaruhi  oleh  perilaku  individu terhadap  niat  tertentu  yang  ingin dilakukan.  Sikap  norma  subjektif dan  kontrol  perilaku  menentukan niat  seseorang  (Ajzen,  1991).
Theory of Planned Behavior merupakan  niat  seorang  individu untuk melakukan dan melaksanakan  perilaku  tertentu. TPB  dapat  digambarkan  dengan skema berikut:
Gambar 1.1 Theory Planned of Behaviour (TPB)
Sumber : (Ajzen, 1991)
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Slippery slope framework merupakan  suatu  teori  kepatuhan pajak  yang  mendasarkan  bahwa kepatuhan  pajak  akan  muncul karena  dua  hal  :  1) Power of Authorities dan 2) Trust in authorities
(Kogler, Muehlbacher,  & Kirchler, 2013) . Kepatuhan  pajak  yang ditimbulkan  oleh  faktor  pertama sama  persis  dengan  konsep  atau teori kepatuhan yang diajukan oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni enforced  tax  compliance .  Kepatuhan pajak  yang  muncul  dari  rasa percaya  kepada  otoritas  adalah kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax  compliance). Rasa  percaya  ini muncul  karena  persepsi  WP terhadap  otoritas  serta  sosialisasi yang baik mengenai perpajakan.
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif.  Paradigma  merupakan cara  pandang  terhadap  dunia (Triyuwono, 2006). Sehingga paradigma dapat pula dideskripsikan  sebagai  perspektif atau  sudut  pandang.  Paradigma interpretif memiliki ciri memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak  terlepas  dari  sudut  pandang personal,  dalam  hal  ini  adalah sudut pandang informan penelitian (Burrell & Morgan, 1979 : 20).
Situs  penelitian  ini  adalah beberapa UMKM terpilih yang ada di  Blitar.  Arah  pertanyaan  yang kami  ajukan  kepada  informan penelitian adalah untuk memberikan  gambaran  mengenai esensi  kepatuhan  UMKM  dalam membayar  pajak  dan  bagaimana tingkat kepercayaan UMKM terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengumpulan  data  penelitian ini menggunakan wawancara dengan  beberapa  informan.  Kami memilih  informan  berdasarkan pengalaman individu tersebut akan memperkuat penelitian ini (Creswell, 2007:79). Informan yang kami  pilih  adalah  informan  yang memiliki  pengalaman  individu yang  sesuai  dengan  tema  besar artikel ini, yakni penggalian makna kepatuhan pajak. Selain wawancara  data  juga  diperoleh dari  berbagai  artikel  terkait,  data penerimaan  pajak  dari  Nota Keuangan  Negara  maupun  APBN atau  LKPP audited dan  data  tren kepatuhan  WP  UMKM  mengikuti kebijakan pemerintah (salah satunya kebijakan tax amnesty) dari data  statistik  yang  kami  peroleh dari laman pajak.go.id.
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian No Subjek Informan Peran Informan Waktu Wawancara 1 Bapak Kawit Pemilik UD. Cemara Sari Wawancara terstruktur di tempat  usaha  pada  1  Februari 2017 pukul 15.00 WIB. 2 Bu Tanti Pemilik UMKM Matari Nadia Wawancara terstruktur di kediaman  informan  pada  1 Februari 2017 pukul 19.00 WIB. 3 Bapak Rianto  Pemilik UMKM AL-Saidah Wawancara terstruktur di tempat  usaha  informan  pada  2 Februari 2017 pukul 08.00 WIB. 4 Bu Ida Pemilik UMKM Kuda Terbang Wawancara terstruktur di tempat  usaha  informan  pada  2 Februari 2017 pukul 13.00 WIB. Sumber : Tim Peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Self Assessment System ( SAS ) Banyak terjadi salah pemahaman  bagi  masyarakat, bahkan  di  kalangan  akademisi mengenai  sistem  perpajakan  di
Indonesia, istilah ini jika dikaitkan dengan  istilah  saat  ini  identik dengan  “gagal  paham”.  Sistem perpajakan  di  Indonesia  adalah tidak hanya Self Assessment System , namun  ada  dua  sistem  lainnya yaitu Official Assessment System dan Withholding  Assessment  System . Bahkan  penelitian  Darmayasa, Aneswari,  &  Yusdita  (2015) menemukan  bahwa Withholding Assessment  System merupakan sistem yang efektif untuk meningkatkan  penerimaan  pajak, mengingat  kewajiban  memotong ada  di  pihak  ketiga,  sedangkan petugas  pajak  hanya  mengawasi pemotongan, penyetoran dan pelaporannya.    Berbeda  dengan Self  Assessment  System ,  berbagai penelitian yang menemukan adanya  indikasi  bahwa Self Assessment System cenderung
dimanfaatkan  oleh  WP  untuk melakukan  tindakan tax  evasion . Hasil  penelitian  Wahyuni  (2011) menemukan bahwa Self Assessment System memberikan dampak terhadap  prilaku  WP  yang  selalu berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan berbagai pertimbangannya. Penelitian Darmayasa & Aneswari (2015) mencoba mengaitkan  antara  SAS  dengan latar belakang religiusitas konsultan  pajak,  penelitian  ini menemukan  bahwa  religiusitas konsultan  dengan  memberikan edukasi  kepada  kliennya  mampu meningkatkan  tingkat  kepatuhan dalam  ranah  implementasi Self
Assessment  System .  Penelitian  yang mencoba mengaitkan antara riligiusitas  dengan  kepatuhan  WP dilakukan  oleh  beberapa  peneliti lainnya  yaitu:  Fidiana  (2014); Torgler (2012); Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, & Baridwan (2015).  Hasil  penelitian  mereka menemukan  hal  yang  serupa bahwa Self  Assessment  System bisa
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
dibendung dengan religiusitas dari WP,  minimal  religiusitas  WP berupaya  untuk  mengurangi  niat WP  untuk  melakukan  tindangan penghindaran pajak.
Sejak tahun 1968, di Indonesia telah  diberlakukan Self  Assessment System ,  yaitu  dikeluarkannya  UU
No. 8 tahun 1967 yang membahas tentang  Tata  Cara  Pemungutan Pajak  Melalui  MPS  (menghitung pajak sendiri) dan MPO (menghitung  pajak  orang  lain). Namun Self  Assessment  System ini baru  diberlakukan  secara  penuh pada awal tahun 1984. Dalam  sistem  pemungutan pajak  ini,  Wajib  Pajak  memiliki kewajiban melaporkan segala informasi  yang  relevan  dalam laporan  pajaknya,  menghitung DPP,  melakukan  penjumlahan terhadap  pajak  yang  terutang  dan mengangsur  jumlah  dari  pajak yang terutang.  Sistem  ini  memiliki beberapa ciri-ciri yaitu: wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang  terutang,  setiap  wajib  pajak harus  aktif  dalam  menghitung pajak, menyetor dan juga melaporkan sendiri pajak terutang, serta  Fiskus  hanya  bertugas  untuk mengawasi  dan  tidak  boleh  ikut campur. Justru  hal  seperti  diataslah yang  menjadi  celah  bagi  UMKM untuk  melakukan  penghindaran pajak atau pun melakukan kecurangan  pada  saat  pembayaran pajak.  Rata-rata  pemilik  UKM menyatakan  tidak  ingin  dirugikan dengan  membayar  pajak.  Salah satu  narasumber  lebih  memilih membayar  zakat  dari  pada  pajak. Walaupun  Indonesia  sudah  lama
menerapkan  SAS  tapi  justru  hal tersebut menjadikan celah bagi WP untuk menghindari pajak.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang  yang  telah  melakukan kegiatan  usaha  di  berbagai  bidang dan tidak terikat oleh pemberi kerja dinamakan  Wajib  Pajak.  Usaha mikro  yang  merupakan  usaha produktif  perseorangan  maupun badan  yang  telah  memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan  dalam  Undang-undang juga  termasuk  Wajib  Pajak.  Selain Itu  Usaha  Kecil  dan  Menengah yang menjalankan usahanya sendiri  atau  bukan  anak  cabang dari perusahaan lain juga merupakan  Wajib  Pajak.  Tingkat kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  dapat dilihat  dari  memasukkan  dan melaporkan informasi yang diperlukan,  mengisi  jumlah  pajak yang  terutang  dengan  benar,  serta membayar  pajak  tepat  waktu. Selain  itu  wajib  pajak  membayar pajak  tanpa  adanya  paksaan  dari pihak manapun.
Usaha mikro kecil dan menengah  memiliki  peranan  yang sangat penting dalam perekonomian  Indonesi.  Kita  lihat saja  pada  tahun  2009  sektor UMKM  dalam  Produk  Domestik
Bruto Indonesia mencapai 56,5 %. Selain  itu,  pelaku  UMKM  sekitar 53 juta dengan jumlah tenaga kerja sekitar  99  juta  lebih.  Maka  tidak heran  jika  pemerintah  Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap  perkembangan  sektor UMKM ini.
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Pemahaman Wajib Pajak Sosialisasi  diperlukan  oleh
Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk memberikan  informasi,  pengertian dan  juga  pembinaan  kepada seluruh  masyarakat  dan  wajib pajak mengenai perpajakan. Program-program yang telah dilakukan  mengenai  sosialisasi pajak meliputi: penyuluhan mengenai perpajakan, mengadakan seminar  dan  pelatihan  untuk pemerintah dan swasta, memasang spanduk  dengan  tema  perpajakan, menayangkan iklan mengenai layanan  masyarakat  di  berbagai stasiun  televisi,  serta  mengadakan acara seperti tax goes to campus yang berguna untuk memberikan pemahaman  kepada  mahasiswa mengenai pajak yang dinilai sangat krisis.  Sosialisasi  harus  gencar petugas  pajak  lakukan  agar  WP memiliki pemahaman lebih mengenai  perpajakan  terutama pada  UMKM.  Sehingga  tidak seperti  sekarang  ini,  UMKM kurang  mendapatkan  sosialisasi perpajakan dan membuat rendahnya tingkat kepatuhan WP. Fakta  hasil  dari  wawancara kami  memperoleh  jawaban  dari dua informan bahwa selama usaha mereka  berdiri,  belum  pernah memperoleh  sosialisasi  mengenai kebijakan  perpajakan  dari  petugas DJP.  Wajib  pajak  seharusnya memiliki  pemahaman  mengenai perpajakan,  khususnya  mengenai arti penting bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan  Negara.  Selain  itu wajib  pajak  juga  harus  memiliki sebuah pemahaman yang memadai mengenai peraturan tentang perpajakan.  Karena  wajib  pajak
memiliki  hak  dan  kewajiban  yang harus dipenuhi mengenai perpajakan. Tetapi  kenyataannya  banyak WP yang kurang paham mengenai perpajakan. Semua hasil wawancara kami menyatakan menolak  pajak.  hal  tersebut dikarenakan  kurang  pahamnya mereka tentang perpajakan, sehingga  mereka  berfikir  rugi  bila membayar  pajak.  Dengan  adanya pemahaman  mengenai  perpajakan diharapkan akan mendorong kesadaran  dari  wajib  pajak  agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian Ko ł odziej (2011), bahwa pendidikan  mengenai  perpajakan yang meliputi sosialisasi merupakan  hal  penting  yang  akan membangun kepatuhan pajak sukarela. Kebijakan Perpajakan Penerimaan  pajak  merupakan sumber penerimaan negara terbesar  dalam  APBN.  Setiap tahunnya  beban  DJP  untuk mengejar  target  penerimaan  pajak semakin besar. Sehingga seringkali berbagai  kebijakan  dirumuskan untuk mengejar target penerimaan pajak.  Kebijakan  perpajakan  yang dirumuskan hanya untuk mengejar maksimalisasi penerimaan  pajak  di  atas  segala- galanya  tentunya  akan  menuai protes berbagai pihak. Pihak yang paling  merasakan  dampaknya adalah WP. Penelitian  yang  dilakukan oleh    Aneswari,  Darmayasa,  & Yusdita (2015) menemukan bahwa  kebijakan  PP  46  Tahun 2013  sarat  dengan  pelanggaran
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 keadilan  yang  mengatasnamakan penyederhanaan peraturan. Bahkan penelusuran dalam berbagai media menyatakan bahwa  WP  yang  berada  di kawasan pasar Tanah Abang lebih aman  membayar  sejumlah  uang tertentu  kepada  oknum  tertentu dari  pada  membayar  pajak  1  % dari  peredaran  brutonya  (Yusuf, 2013). “R asa percaya saya luntur mbak.  Banyak  koruptor dan  pengemplang  pajak. Saya lebih memilih membayar  zakat  dari pada  pajak.  Kalau  zakat saya  langsung  tahu,  saya kasih  ke  siapa  dan  tepat. Dapat pahala juga. Wajib di  agama  saya.  Kalau pajak,  saya  tidak  tahu ...” (Kawit) Manfaat secara langsung yang tidak diperoleh oleh WP merupakan  salah  satu  hal  yang kami  yakini  menjadi  penyebab tidak adilnya kebijakan perpajakan.    Manfaat  langsung kami yakini merupakan salah satu pemicu yang perlu dipertimbangkan dalam kepatuhan pajak berdasarkan pandangan dari bukunya Rosdiana  &  Irianto  (2014)  yang menyatakan  bahwa  definisi  pajak oleh  para  ahli  pajak  akan dikonstruksi  kembali.  Pandangan dari Levi yang dikutip oleh Tobing dalam  (InsideTax  Magazine  -  37, 2016:27)  bahwa  WP  mau  bayar pajak  secara  sukarela  jika  negara memberikan  manfaat  yang  sesuai kepada  WP.    Hasil  tersebut berbanding  lurus  dengan  temuan
pernyataan pemilik UMKM,
mereka  merasa  tidak  ada  dampak yang  signifikan  bagi  mereka ataupun  usaha  mereka  setelah membayar  pajak.  Justru  korupsi yang  semakin  gencar  terjadi.  Jika pun  mereka  membayar  pajak, itupun  dengan  terpaksa  dan  tidak secara suka rela.
Wajib  pajak  yang  telah melaksanakan kewajibannya dalam  membayar  pajak  juga akan memperoleh  beberapa  manfaat, adapun  beberapa  manfaat  yang diperoleh  dari  membayar  pajak secara  rutin  yaitu:  wajib  pajak dapat  menghitung  ulang  jika terdapat  kelebihan  pembayaran dan  dapat  meminta  pembayaran kembali, dapat terhindar dari tarif PPh pasal 21 jika lebih tinggi dari 20  %  dan  tarif  PPh  pasal  23  jika lebih tinggi dari 200%, jika terjadi kekeliruan  wajib  pajak  dapat mengajukan  keberatan,  dan  wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan  dari  petugas  pajak. Tetapi  kenyataannya  saat  ini, apabila WP melakukan pembayaran  kurang  akan  diminta untuk membayar, tetapi apabilaWP melakukan lebih bayar,  petugas  akan  susah  untuk dimintai kembalian. Bahkan petugas tidak akan mengembalikan  kelebihan  bayar, tetapi  mengakumulasikan  untuk pembayaran bulan depan. Pandangan    Rahardjo  (2004) Ekonomi Pancasila adalah ekonomi  rakyat  yang  bersifat moralitik, demokratis, dan mandiri.  Epistimologi  Ekonomi Pancasila dilakukan dengan melihat  praktik-praktik  ekonomi kerakyatan  di  desa  dalam  bentuk
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 koperasi yang merupakan perwujudan  sistem  ekonomi  yang disusun  berlandaskan  pada  Pasal 33 UUD 1945. Aksiologis Ekonomi Pancasila adalah mewujudkan  kemakmuran  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Filosofi  pajak  sama dengan aksiologi Ekonomi Pancasila  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kemakmuran  dan keadilan sosial. “A pa ya mbak? Saya tidak tahu. Saya belum merasakan dampaknya. Malahan mbak justru orang  yang  dekat  dengan pemerintah  itu  yang  dapat untung. Saya dulu bangkrut  sampai  berdiri lagi  apa  ada  campur tangan  pemerintah?  Tidak pernah ada. Pelatihan dari pemerintah  saya  tidak pernah  dapat.  Apalagi kredit  usaha  kecil,  sama sekali tidak pernah. Makanya saya males ikutin program pemerintah. ” (Tanti) Hasil dari wawancara menyatakan bahwa pemilik UMKM  belum  merasakan  secara penuh hasil dari membayar pajak. Kredit  Usaha  juga  susah  mereka dapatkan.  Keadilan  pun  juga dipertanyakan  karena  fasilitas hanya  dirasakan  dan  diberikan kepada keluarga dekat pemerintahan  saja.  Perlu  disadari bahwa  konsep  modal  dalam Ekonomi Pancasila tidak diartikan dalam  artian  sempit  yaitu  modal finansial, namun mengarah kepada  modal  sosial  yang  berupa
nilai-nilai keutamaan, modal kultural  yang  berupa  kreativitas dan  estetika,  modal  intelektual, dan modal spiritual yang tercermin  dari  keyakinan  dan semangat.  Kebijakan  pemungutan pajak  yang  hanya  bersandar kepada  ekonomi  liberal  dan mengesampingkan ekonomi kerakyatan  tidak  sesuai  dengan Ideologi Pancasila. Berbagai  artikel  juga  mulai mempertanyakan kepatuhan sukarela yang seharusnya dibangun untuk meningkatkan tax ratio yang  selama  ini  masih rendah. Tax  ratio berada  dalam kisaran 11%  s.d. 13%  hal ini jauh dibawah rata-rata negara berkembang apalagi  dibandingkan dengan  Australia  atau  Jepang (Hidayat, 2014; InsideTax Magazine  -  37,  2016:7).  Dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela WP pemerintah memanfaatkan adanya pemberlakuaan kebijakan Automatic  Exchange  of  Information (AEoI)  yang  akan  berlaku  secara serempak  pada  negara  G-20 bersama  dengan Organisation  for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemberlakuaan  AEoI  pada  tahun 2018  sedangkan  Amerika  dan Indonesia akan memulai pertukaran informasi demi kepentingan perpajakan pada September 2017 (InsideTax Magazine - 37, 2016:15). Seperti  UMKM  di  wilayah Blitar  yang  cukup  banyak  tapi dalam skala kecil sehingga tingkat kesadaran membayar pajak rendah.  Pencatatan UMKM yang belum  rapi  dalam  hal  pembukuan
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
juga mempengaruhi mereka dalam perhitungan pajaknya.
“ Gimana  mau  membayar pajak  mbak,  lha  wong disini nggak ada pencatatan  yang  rinci. Jadinya  ya  nggak  tahu berapa pendapatan pastinya. ” (Rianto) Kepatuhan  pajak  yang  rendah nampaknya juga disebabkan karena tidak ada mekanisme tegas yang diterapkan oleh otoritas. “ Sampai  saat  ini  belum mbak, tapi pernah mendapat  Surat  untuk Membayar  Pajak,  namun waktu tak liat tanggal nya ternyata  udah  lewat  dari waktu pembayaran pajak. ” (Rianto) Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Aparat Pajak Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robbins (2006), kepercayaan  sangat  dibutuhkan oleh  wajib  pajak  agar  wajib  pajak akan  senantiasa  untuk  membayar pajak  tanpa  adanya  paksaan  atau apapun.  Lima  kunci  yang  dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan  yaitu:  a)  Integritas merujuk  pada  aparat  pajak  harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung  jawab  dan  memiliki kode  etik  pegawai  pajak  yang berlaku. b) Kompensasi, dalam hal ini,  aparat  pajak  harus  memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis  dalam  upayanya  untuk melayani  setiap  kepentingan  wajib pajak.  c)  Konsistensi  dapat  dilihat dari  kesesuaian  aparat  pajak terhadap janji yang telah diberikan dengan  realita  yang  ada  di  dalam
masyarakat.  d)  Loyalitas,  dalam hal  ini  dilihat  dari  kepercayaan wajib  pajak  kepada  aparat  pajak, apakah  aparat  pajak  tersebut menguntungan  diri  sendiri  atau tidak.  e)  Keterbukaan,  jika  aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan pengelolaan pajak, maka  wajib  pajak  akan  memiliki kepercayaan  yang  tinggi  terhadap aparat  pajak  dan  akan  dengan tangan  terbuka  untuk  membayar pajak.
KESIMPULAN Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Urgensi  penerimaan  pajak  ini berbanding terbalik dengan kondisi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak UMKM dinilai sangat rendah tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Penelitian ini menyoroti kepatuhan pajak dari sudut pandang UMKM. Berdasarkan  hasil  wawancara informan kami menunjukkan bahwa mereka memaknai kepatuhan  pajak  mereka  salah satunya berdasarkan aktivitas mereka  melakukan  pembayaran zakat.  Wajib  pajak  UMKM memiliki rasa tidak percaya kepada otoritas  atas  pajak  yang  mereka bayarkan, sehingga menurut mereka  membayar  zakat  lebih tepat sasaran dan sekaligus melakukan kewajiban agama. Wajiba  pajak  UMKM  juga  dinilai memiliki kepatuhan rendah, hal ini karena  tidak  ada  ketegasan  dari DJP  dalam  memmberikan  sanksi pada  WP  untuk  menerapkan kebijakan  perpajakannya.  Rasa percaya kepada otoritas ini
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 berhubungan dengan teori kepatuhan  pajak Slippery  Slope Framework , yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak,  yang  ditunjukkan  dengan ketegasan  otoritas  memberlakukan kebijakannya,  dan  rasa  percaya kepada otoritas. 1. DJP perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terhadap UMKM yang ada di beberapa  kota  kecil  sehingga wajib pajak khususnya UMKM  dapat  mengerti  dan memahami mengenai perpajakan,  serta  memiliki kesadaran  untuk  membayar pajak.  Sebaiknya  sanksi  yang telah berlaku bagi wajib pajak yang  tidak  membayar  pajak dijalankan sebagaimana yang telah  ditetapkan,  sehingga UMKM akan lebih mempunyai  tanggung  jawab untuk membayar pajak. Aparat pajak juga perlu untuk lebih membangun rasa kepercayaan  wajib  pajak, untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. 2. Penelitian  selanjutnya  perlu mengembangkan  penelitian di  UMKM  dengan  ukuran yang  lebih  besar  dengan sistem pencatatan pembukuan  yang  lebih  baik untuk  menggali  kepathan perpajakan  untuk  UMKM level  ini.  Penelitian  ini memberikan masukan kepada DJP  dalam  meningkatkan aktivitas sosialisasi serta memberikan  wacana  kepada berbagai pihak seperti akademisi  dan  praktisi  untuk memberikan edukasi perpajakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of planned behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes , 50 ,
179 – 211. http://doi.org/10.1016/0749-
5978(91)90020-T Ali,  M.,  Fjeldstad,  O.-H.,  &
Sjursen,  I.  H.  (2014).  To  Pay or  Not  to  Pay?  Citizens’ Attitudes  Toward  Taxation  in
Kenya,  Tanzania,  Uganda, and  South  Africa. World Development , 64 ,  828 – 842. http://doi.org/10.1016/j.worl ddev.2014.07.006 Allingham,  G.  M.,  &  Sandmo,  A. (1972).  Income  Tax  Evasion: A Theoretical Analysis. Jounal of Public Economics , 1 , 323 – 338. Ananda,  P.R.D.,  Kumadji,  S.,  & Husaini,  A.  (2015). Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 yang  Terdaftar  sebagai  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) . Malang: Universitas Brawijaya.
Andrianto, J., & Irianto, G. (2008).
Akuntansi  &  Kekuasaan  dalam konteks  Bank  BUMN  Indonesia . Malang:  Fakultas  Ekonomi Universitas  Brawijaya  dan Aditya Media Publishing. Aneswari,  Y.  R.,  Darmayasa,  I. N.,  &  Yusdita,  E.  E.  (2015). Perspektif  Kritis  Penerapan Pajak  Penghasilan  1%  Pada UMKM. In Simposium Nasional  Perpajakan  5  Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura,  12  November  2015 . Madura: Universitas Trunojoyo,  12  Nopember 2015. Burrell,  G.,  &  Morgan,  G.  (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements  of  The  Sociology  of Corporate Life . London: Heinemann Educational Books. Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative Inquiry  &  Research  Design Choosing among Five Approaches (2nd ed.). USA: Sage Publications Inc. Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The ethical practice of  tax  consultant  based  on local  culture. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences , 211 (September), 142 – 148.
http://doi.org/10.1016/j.sbsp ro.2015.11.021 Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R.  (2016).  The  Role  Of  Local Wisdom On Tax Compliance. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (1), 110 – 119.
Darmayasa,  I.  N.,  Aneswari,  Y. R.,  &  Yusdita,  E.  E.  (2015).
Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan  Pajak  Melalui
Withholding  Tax  System.  In
Simposium  Nasional  Perpajakan 5 . Madura: Universitas Trunojoyo,  12  Nopember 2015. Data.worldbank.org.  (2015).  Tax revenue (% of GDP). Fidiana.  (2014).  Eman  dan  Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. In Simposium Nasional Akuntansi XVII . Mataram: Universitas Mataram,  24-27  September 2014. Fidiana,  Triyuwono,  I., Djamhuri, A.,  &  Achsin,  M.  (2013). Non-Compliance  Behavior  In The  Frame  Of  Ibn  Khaldun. In Seventh Asia Pasific Interdisciplinary  Research  in Accounting onference, Kobe 26-28
July 2013 (pp. 1 – 18). Hidayat,  A.  (2014).  Kewenangan Otoritas Pajak untuk Meningkatkan Tax Ratio. InsideTax  Magazine  -  37.  (2016, March). Tax Amnesty Sebagai
Awal  Reformasi  Pajak. Inside Tax Magazine Edisi 37 , 1 – 69. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I.
(2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery  slope”  framework. Journal  of  Economic  Psychology , 29 (2), 210 – 225. http://doi.org/10.1016/j.joep
.2007.05.004 Kogler,  C.,  Muehlbacher,  S.,  &
Kirchler,  E.  (2013).  Trust, Power,  and  Tax  Compliance: Testing  the  “Slippery  Slope Framework” among Self -
Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Employed Taxpayers Christoph  Kogler  Stephan Muehlbacher. WU International  Taxation  Reserach Paper Series , 05 , 2 – 18. Ko ł odziej,  S.  (2011).  The  role  of education in forming voluntary  tax  compliance. General and Professional Education ,  22 – 25.  Retrieved from http://genproedu.com/paper /2011-01/022-025.pdf Martfianto,  R.,  &  Widyaiswara. (2013).  Pajak  1%  untuk UMKM : Hadiah atau Hukuman?  Retrieved  October 30, 2016, from http://www.bppk.kemenkeu. go.id/publikasi/artikel/167- artikel-pajak/14634-pajak-1- untuk-umkm-hadiah-atau- hukuman Parikesit,  B.  S.  (2012).  Pancasila Sebagai Pencipta Konsep Kesejahteraan  Bersama.  In Kongres Pancasila . Yogyakarta. Park, C.-G., & Hyun, J. K. (2003). Examining  the  determinants of tax compliance by experimental  data:  a  case  of Korea. Journal of Policy
Modeling , 25 (8), 673 – 684. http://doi.org/10.1016/S016 1-8938(03)00075-9 Rahardjo,  D.  (2004).  Ekonomi Pancasila  dalam  Tinjauan Filsafat Ilmu. Republik  Indonesia.  (2016). Nota Keuangan  Beserta  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 . Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2016 . Jakarta: Republik Indonesia. http://doi.org/10.1017/CBO 9781107415324.004 Robbins,  Stephen  P.  (2006). Perilaku Organisasi . Edisi kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  E.  S.
(2014). Pengantar  Ilmu  Pajak
Kebijakan  dan  Implementasi  di
Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada. Setiyaji,  G.  (2007).  Ruwetnya Urusan  Tax  Ratio. Harian Sindo 4 September 2007 . http://doi.org/https://gsetiya ji.files.wordpress.com/2007/0 9/ruwet-tax-ratio.pdf Torgler,  B.  (2012).  Tax  morale,
Eastern Europe and European enlargement. Communist  and Post-Communist  Studies , 45 (1- 2), 11 – 25. http://doi.org/10.1016/j.post comstud.2012.02.005 Triyuwono,  I.  (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah .  PT.  Raja  Grafindo Persada. Wahyuni,  M.  A.  (2011).  Tax Evasion :  Dampak  dari  Self Assessment  System. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 12 . Widiastuti, N. P. E., Sukoharsono,
E.  G.,  Irianto,  G.,  & Baridwan, Z. (2015). Yadnya - Hinduism Philosophy to Achieve  Spiritual  Awareness of SME Owners as Taxpayers: A Literary Discourse. International  Journal  of  Business and  Management  Invention ,
4 (5), 38 – 43.
Yustika,  A.  E.  (2004).  Reformasi
Ekonomi, Konsensus Washington,  Dan  Rintangan
Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
Politik. Jurnal  Manajemen  Dan Kewirausahaan , 6 (1), 1 – 14. Yusuf,  E.  M.  (2013).  Mau  Tarik
Upeti Berdayakan UKM Dulu.  Retrieved  September 16, 2015, from
http://keuanganlsm.com/ma u-tarik-upeti-berdayakan-ukm- dulu/
Wulansari,  Ayuningtyas.  (2012).
Analisis Tingkat Kesadaran Pajak  pada  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM) . Jakarta: Universitas
Indonesia. (www.BPS.go.id). 30 Januari 2017 pukul 08.00 WIB.