Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqa>s}id Al-Sha>ri’ah Al-Sha>t}ibi> (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)
Hanik Latifah 1
Email : haniklatifahmasruh@gmail.com

## Abstrack
Transaction sende although the customary law sende transactions undertaken by some villagers  Rejoagung  have  legitimate  and  has  a  strong  legal  evidence,  but  in  the  view  of Islamic law the transaction is still experiencing some legal details. First, the transaction is a legitimate legal origin of the agreement is not in the contract or in the assembly khiyar. And for the buyer is obliged to keep promises. Buying and selling is called bai 'al-uhdah or selling by  appointment. Second,  if  in  the  contract  or  in  assemblies  khiyar  has  stated  that  the agreement within a certain time the item will be repurchased or redeemed by the seller for the initial purchase and he as well as pledge or rahn . Akad pawn in Islam including accounts payable contract but was later accompanied by collateral that people who owed trust to give debt, because of the items that can be used as collateral for the repayment of debt. the results of  the  study  as  follows;  First,  sende  transactions  are  often  carried  villagers  Rejoagung District of Ngoro is a transaction that has become customary in the lives of the citizens of this transaction become the top choice of citizens to meet urgent needs in their muamalah activities.  The  main  factor  which  encourages  people  to  do  this  sende  transactions,  for  the land owners is the need for money to do business and the urgent need for the recipient sende As is the advantage to manage the fields without losing money to buy or rent it. By most villagers Rejoagung, sende transaction is not a thing that gives problems for the economy of the families of both parties. Instead, this transaction provides many benefits to the economic needs  of  both  parties.  Second,  In  the  concept maqashid  al-shari'ah  al-Syatibi,  sende transaction is one that is diruriyah muamalah and hajiyah in its role as an effort to help meet the  maintenance  of  property  ( hifzul-mal)  and  (hifz  al-nafs).  The  existence  of  these transactions is very important for the village residents muamalah Rejoagung in running their activities. As muamalah transaction, this transaction is contained in some of the benefit and damage.
Kata Kunci : Sende, Maqashid al-Syari’ah, Rejoagung

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Istilah sende 2 telah dikenal sejak pada masa Jawa Kuno di Kerajaan Hindu-Budha dan  diatur  dalam  peraturan  undang-undang  di  Indonesia.  Transaksi sende  ini  telah mengalami  perkembangan  baik  dalam  aturan  maupun  praktek  yang  dilakukan  oleh masyarakat Jawa pada umumnya.
1 Penulis, merupakan Dosen Tetap di Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib
2 Menurut  Van  Vollenhoven,  seorang  ahli  hukum    adat  yang  memperkenalkan  hukum  adat  Indonesia  (het indische adatrecht) sende merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si Penyerah tanah berhak atas kembalinya tanah dengan jalan membayar kembali sejumlah uang  yang  sama.  Ter  Haar  Bzn. Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat .  Terj.  Soebakti  Poesponoto.  (Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. 3. 1976), h. 106-107. Soerojo Wigjodopoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . (Jakarta:  PT  Toko  Gunung  Agung.  Cet.  14.  1995),  h.  207.  Bandingkan  dengan  Imam  Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA , (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 1988), h 8
Sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh penjajahan kolonial terhadap bangsa  Indonesia,  transaksi sende  yang  awalnya  didasarkan  atas  hubungan  batin  atau kekeluargaan  dan  gotong  royong  sehingga  bebannya  ringan  telah  berubah  menjadi transaksi  yang  bersifat  pamrih  dan  mempertimbangkan  untung  rugi.  Oleh  karena  itu kedudukan  petani  sebagai  rakyat  bawah  semakin  lemah  dan  sulit  disebabkan  beratnya beban  yang  harus  mereka  tanggung. 3 Dengan  demikian,  transaksi sende  tersebur  telah mengurangi  tingkat  kemaslahatan  para  petani.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Al- Syatibi 4 ,  bahwa  kemaslahatan  seorang  hamba  dapat  tercapai  dengan  terjaganya  lima unsur  pokok  yaitu  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta. 5 Dalam  usaha  mewujudkan dan  memelihara  lima  unsur  pokok  tersebut,  ia  membagi  dalam  tiga  tingkatan maqa>s}id atau tujuan syari’ah, yaitu maqa>s}id al d}aru>riyah untuk memelihara unsur pokok tersebut, maqa>s}id  al  h}a>jiyah  untuk  menyempurnakan  tingkat  d}aru>riyah,  dan  maqa>s}id  tah}si>niyah sebagai penyempurna tingkat h}a>jiyah. 6
Meski  tidak  sebanyak  di  masa  pra  kemerdekaan,  praktek sende  masih  terjadi  di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jawa. Seperti halnya transaksi sende di Desa Rejoagung  Kecamatan  Ngoro  Kabupaten  Jombang  Provinsi  Jawa  Timur,  menjadi  salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri. 7
Proses sende  yang  biasa  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  Desa  Rejoagung adalah dilakukan secara kekeluargaan. Transaksi ini bersifat internal antara kedua belah pihak, tanpa sepengetahuan dan kerjasama pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Dalam transaksi ini biasanya hanya dihadiri oleh kedua pihak dan saksi yang umumnya diambil dari anggota keluarga atau pihak lain yang dikenal baik oleh pelaku. Merekalah  yang  berperan  dalam  perjanjian  tersebut  dan  bertanggung  jawab  atas terjadinya perjanjian itu. 8
Di sisi lain, keberadaan berbagai agama di Indonesia terutama agama Islam telah melahirkan  tatanan  hukum  baru  di  tengah  masyarakat  Indonesia.  Bagi  pemeluk  agama Islam, maka yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum Islam. Bahkan
3 Untuk  melindungi  petani  ini,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang  berupa  Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Transaksi sende diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang menetapkan bahwa gadai  tanah pertanian yang telah berlangsung tujuh  tahun  lebih,  harus  dikembalikan  kepada  pemiliknya  tanpa  uang  tebusan.  Kemudian  Mahkamah  Agung memutuskan dalam peraturannya Tangga 6 Maret 1971 No 810K/Sip/1970 bahwa ketentuan dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 Pasal 7 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan antara  kedua belah  pihak  yang  bersangkutan.  Bushar  Muhammad. Pokok-Pokok  Hukum  Adat. (Jakarta:  PT  Pradnya Paramita. Cet. 10, 2006), h. 115-116. Subekti. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. (Bandung: Alumni. Cet. 4. 1991), h 45
4 Al-Sha>t{ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Sha>ri’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 8
5 Lima unsur pokok tersebut dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya  adalah  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Asafri  Jaya  Bakri. Konsep  Maqasid    Shari’ah menurut Al-Sha>t{ibi>. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet 1. 1996) h. 71
6 Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqasid Shari’ah ... h. 71-73. Lebih lanjut lihat Al Syatiby. Al Muwafaqat fi Usul ... h. 8-11
7 Hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Rejoagung  pada kegiatan pra penelitian, November 2013
8 Kebanyakan perjanjian sende tersebut dibuat secara tertulis di atas surat perjanjian yang berisi pernyataan dari pemilik tanah yang menyatakan bahwa dia menyendekan tanah pertanian/sawah, nama penyende, batas-batas tanah yang dijual, nama penerima sende, harga tanah, serta  batas waktu  yang telah ditentukan bersama. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan terkadang juga dikuatkan dengan saksi-saksi, seperti ahli waris  atau  pihak-pihak  lain  yang  dapat  diminta  sebagai  saksi  untuk  menambah  kepastian.  Selama  perjanjian tersebut belum berakhir, kekuasaan untuk mengelola sawah sende berada dipihak yang menyende. Hak tersebut tidak  akan  berakhir  sebelum  pemilik  sawah  menebus  kembali  sejumlah  uang  yang  diterimanya.  Hasil wawancara dengan beberapa petani di desa Rejoagung pada kegiatan pra penelitian, November 2013
Van  Den  Berg  (1845-1927),  sarjana  Belanda  pertama  yang  diangkat  sebagai  penasehat khusus  pemerintah  Kolonial  Belanda  dalam  bidang  Bahasa-Bahasa  Timur  dan  Hukum Islam  ( eastern  language  and  Islamic  law)  mengemukakan  sebuah  teori  receptio  in complexu. 9 Teori  tersebut  didukung  Hazairin  dengan  teorinya Receptie  Exit 10 dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib melalui teorinya Receptie a Contrario: 11
Demikian  halnya  dengan  transaksi sende,  meski  secara  hukum  adat  transaksi sende yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Rejoagung telah sah dan memiliki bukti hukum yang kuat, namun dalam pandangan hukum Islam transaksi tersebut masih mengalami  beberapa  perincian  hukum. Pertama,  transaksi  tersebut  hukumnya  sah  asal perjanjian tersebut tidak dalam akad atau dalam majelis khiyar. Dan bagi pembeli wajib menepati janji. Jual beli ini dinamakan bai’ al-uhdah atau jual beli dengan janji. 12
Kedua,  jika  dalam  akad  atau  dalam  majelis  khiyar  telah  dinyatakan  perjanjian bahwa dalam kurun waktu tertentu barang tersebut akan dibeli kembali atau ditebus oleh penjual seharga dengan pembelian awal maka ia sama halnya dengan gadai atau rahn. 13 Akad gadai dalam Islam termasuk akad hutang piutang namun kemudian disertai agunan agar orang yang memberi hutang percaya untuk memberi hutang, karena adanya barang yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan hutang.
Secara  teoritis,  pada  dasarnya  akad  hutang  piutang  adalah  akad tabarru’,  yakni perjanjian  itu  diadakan  dan  dilakukan  untuk  suatu  kebajikan  bukan  untuk  mencari keuntungan.  Memberi  pinjaman  (hutang)  kepada  orang  yang  sangat  memerlukan dipandang  sebagai  sebuah  kebajikan  atau  ibadah. 14 Sebaliknya,  mengambil  keuntungan atau  manfaat  dalam  perjanjian  hutang  piutang  dilarang  oleh  agama  karena  dapat  di golongkan sebagai salah satu bentuk riba. 15
Walaupun  didalam  akad  hutang  piutang  tersebut  telah  disyaratkan kemanfaatannya  oleh  penggadai  dan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  syarat tersebut  tetap  batal. 16 Pinjaman  seperti  ini  termasuk    pula  pada  pinjaman  yang
9 Teori  ini  menyatakan  adat  istiadat  dan  hukum  sesuatu  golongan  (hukum)  masyarakat  adalah  resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyaraka itu. Dan menurut Van Den Berg, orang Islam di Indonesia telah  melakukan  resepsi  hukum  Islam  dalam  keseluruhannya  dan  sebagai  kesatuan.  Pendapat  ini  banyak  di tentang keras, antara lain dari Snouck Hurgronje (penasihat pemerintah Hindia-Belanda tentang soal-soal Islam dan  anak  negeri),  dan  Van  Vollenhoven.  Menurut  mereka,  yang  sesungguhnya  berlaku  di  Indonesia  bukan hukum  Islam,  melainkan  hukum  adat.  Amrullah  Ahmad  et. Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum Nasional . (Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1. 1996), h. 4-5 10 Hazairin. Hukum Keluarga Nasional . (Jakarta: Tintamas. 1982.)
11 Dalam Sajuti Thahib. Receptio a Contrario . (Jakarta: Academica. 1980) h. 25.
12 Ahkamul  Fuqoha’, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam ,  Keputusan  Muktamar,  Munas,  Konbes Nahdlotul Ulama 1926-2010. (Surabaya: Khalista), h. 31-32
13 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, Terjemah oleh M. Afifi dan Abdul Hafidz. (Jakarta: Almahira. Cet. 1, 2010), h. 73-82. Saleh Al-Fauzan. Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani. Cet. 1. 2006), h. 414
14 Sebagai mana sabda Rasulullah Saw : ٌَع الله شفً ايًدلا حتزك يع حتزك يهؤه يع شفً يه : صلى الله عليه وسلم الله لْصر لاق ٌَع الله ٔضر جزيزُ يتأ يع ٔلع زضي يهّ .حهايقلا مْي بزك يه حتزك ( َيخأ ىْع ٔف دثعلا ىاك اه دثعلا ىْع ٔف اللهّ جزخلأاّ ايًدلا ٔف الله ٍزتص اولضه زتص يهّ .جزخلأاّ ايًدلا ٔف َيلع الله زضي زضعه )نلضه َجزخأ
Abu Al Husain Muslim. Sahih Muslim. (Maktabah Shamilat: vol 4 hadis ke 2074)
15 Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
تأ يه اويظع اتات ٔتأ دقف اِلثقف حيدُ َل ٓدُاف حعافش َيخلأ عفش يه : لاق صلى الله عليه وسلم يثٌلا يع ٌَع الله ٔضر حهاهأ يتأ يعّ ْتأّ دوحا ٍاّر( اتزلا باْ
)دّاد
Imam  Ahmad. Musnan  Ahmad .  (Maktabah  Shamilat:  Jus  5  hadis  ke  261).  Imam  Abu  Dawud. Sunan  Abu Dawud . (Maktabah Shamilat: hadis ke 3541) 16 Sebagaimana  yang  dikatakan  Asy-Syirazy,  ‚jika  seseorang  mengajukan  syarat  dalam  gadaiannya  yang menegasikan tujuan dari akad gadai, seperti berkata, ‚saya menggadaikan barang untukmu  tapi dengan syarat saya tidak akan menyerahkannya kepadamu, atau dengan syarat barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi
mendatangkan manfaat yang dilarang  karena termasuk riba, sebagaimana dalam kaidah, ‚setiap pinjaman yang  mendatangkan manfaat  adalah riba‛. 17 Sebab barang gadai yang dijadikan agunan hak pemilikannya masih tetap pada orang yang menggadaikannya. Oleh karena  itu  dialah  yang  berhak  menikmati  hasilnya  dan  mengambil  manfaatnya,  atau menanggung resiko dari biaya perawatannya. 18 Akan tetapi, jika sudah umum dikalangan masyarakat  kebiasaan  kebolehan  memanfaatkan  barang  gadaian  oleh  pemegang  gadai dan telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku umum, maka hal tersebut tidak termasuk syarat  untuk  memanfaatkan  barang  gadai,  karena  menurut  jumhur  ulama,  adat  yang berlaku di masyarakat tidak termasuk syarat. 19
Meski transaksi sende tersebut telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, namun  jika  salah  satu  pihak  dirugikan  maka  hal  tersebut  tetap  tidak  diperbolehkan. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  al-Syatibi,  bahwa  sesungguhnya  syariat  itu ditetapkan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat 20 , sehingga  dalam  transaksi  tersebut  harus  tercipta  kemaslahatan  yang  seimbang  antara kedua  belah  pihak.  Disamping  itu,  menjaga  harta  termasuk  kebutuhan d}aru>riyah,  maka dalam mentasarufkannya juga harus sesuai dengan hukum yang benar. 21 Melihat  transaksi sende  yang  biasa  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  Desa Rejoagung di atas, menurut hemat penulis cenderung termasuk dalam akad gadai. Hanya saja  berdasarkan  pemaparan  di  atas  menimbulkan  sejumlah  masalah  yang  dapat dikelompokkan  menjadi  dua, Pertama,  bagaimana  kondisi  masyarakat  Desa  Rejoagung yang menyekitari  adanya transaksi sende? Apakah akad tersebut merupakan suatu adat kebiasaan  yang  berlaku  secara  umum  di  tengah  masyarakat  Desa  Rejoagung,  ataukah hanya  salah  satu  transaksi  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat?  Persoalan  ini memerlukan pemecahan dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejarah Desa Rejoagung  dan  mengungkap  kondisi  masyarakat  Desa  Rejoagung  yang  menyekitari berlakunya  transaksi sende  dengan  menggunakan  pendekatan  sosio-historis.  Kedua, Bagaimana  tinjauan Maqa>s}id  Al-Sha>ri’ah  Al-Sha>t}ibi>  terhadap  transaksi  tersebut? Apakah transaksi sende di Desa Rejoagung tersebut menyimpang dari ketentuan syariah? Masalah  ini  memerlukan  pemecahan  melalui  pendekatan  normatif-doktrinal  dengan
hutang,  atau  dengan  syarat  kemanfaatannya  untukmu,  atau  anaknya  untukmu‛,  maka  syarat  tersebut  batal. Karena  sabda  Nabi,  ‚setiap  syarat  yang  tidak  ada  dalam  kitabullah  adalah  batil,  walaupun  seratus  syarat‛,‛. Nawawi. al Majmu’ Sharh al Muhadzdzab . (maktabah Shamilat:  vol 12 hal 350) 17 Kaidah ini dari sebuah riwayat hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib namun derajatnya da’if . Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, ‚diriwayatkan al Harits bin Abu Usamah, dan sanadnya jatuh ( saqit ). Ia memiliki syahid yang juga da’if dari Fudhalah bin Ubaid diriwayatkan Al Baihaqy (5/350), juga diriwayatkan oleh al Bukhari (3814) secara mauquf dari Abdullah bin Salam.‛ Syaikh Abdullah al Bassam berkata, ‚hadis da’if dikeluarkan oleh  al  Baghawy:  telah  menceritakan  kepadaku  Suwar  bin  Mush’ab,  dari  Umarah,  dari  Ali  bin  Abi  Thalib secara marfu’ .  Hadis  ini  sanadnya da’if sekali.‛  Ibnu  Abdil  Hadi  berkata,  ‚sanad  ini  jatuh  ( saqit ),  dan ditinggalkan hadisnya ( matrukul hadith )‛. Umar Al Mushily berkata, ‚ tidak shahih darinya sama sekali‛. Akan tetapi hadis ini walaupun da’if memiliki shawahid (pendukung) riwayat yang mauquf dari Ibnu Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Abdullag bin Salam, Ibnu Abbas, Fudhalah bin ubaid. Juga dikuatkan oleh ijma’ para ulama atas hal itu dan amal mereka dengan hadis ini.‛ Taudih Al Ahkam: vol. 4. H. 471
18 Wahbah  Az Zuhaili. Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu . (Maktabah Shamilat: 6/62). Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw:
ادلا ٍاّر( َهزغ َيلعّ َوٌغ َل ٌَُر ٓذلا ةحاص يه يُزلا قلغي لا :صلى الله عليه وسلم الله لْصر لاق لاق ٌَع الله ٔضر جزيزُ يتأ يع )نكاحلاّ ٌٔطق ر
Ibnu Hajar al-Asqalany. Bulugh al-Maram .  (Jeddah Indonesia: Al Haramain). h.182
19 Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuty. Asbah wa an Nadhair : (Jeddah Indonesia: Al-Haramain). h. 96
20 Al-Sha>t{ibi>, Al Muwafaqat fi Usul … h. 21
21 Ali  Sodiqin, Fiqh  Ushul  Fiqh  (Sejarah,  Metodologi  dan  implementasinya  di  Indonesia) .  (Yogyakarta: Beranda. Cet II. 2013), h. 173. Abdul Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. (Jakarta: Amzah. Cet II. 2011), h. 309-310.
menggali  dalil-dalil  yang  berasal  dari  Al  Qur’an,  Hadis,  dan  Qoul  Ulama,  terutama konsep Maqa>s}id Al-Sha>ri’ah Al-Sha>t}ibi>  yang relevan dengan transaksi sende tersebut. Secara garis besar, penelitian ini ingin  mengetahui bagaimana praktek transaksi sende yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Rejoagung dalam tinjauan Maqa>s}id Al-Sha>ri’ah  Al-Sha>t}ibi>  .  Sesuai  atau  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Apabila dirumuskan  dalam  pertanyaan  adalah,  bagaimana  transaksi sende  di  Desa  Rejoagung ditinjau  dari Maqa>s}id  Al-Sha>ri’ah  Al-Sha>t}ibi>  ?  Rumusan  tersebut  kemudian  akan memunculkan sub-sub permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana  praktek  transaksi sende  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Rejoagung ?
b. Bagaimana transaksi sende di Desa Rejoagung ditinjau dari Maqa>s}id Al-Sha>ri’ah Al-Sha>t}ibi> ?
B. MAQA>S{ID AL-SYARI>’AH  DAN SENDE DALAM HUKUM ISLAM
1. Maqa>s{id al-Shari>’ah
a. Teori Maqashid Al-Syari’ah Al-Syatibi
1) Pengertian Maqasid Al-Syari’ah
Pembicaraan  tentang  tujuan  hukum  Islam  atau Maqashid  Al-Syari’ah merupakan  pembahasan  penting  dalam  hukum  Islam.  Sebagian  ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqih, dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan  tersendiri  serta  diperluas  dalam  filsafat  hukum  Islam. 22 Gagasan Maqashid Al-Syari’ah  sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini (438/1047) yang  terkenal  dengan  Imam  Haramain  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Imam al-Ghazali dalam kitab ushul fiqihnya, Al-Mustashfa. Namun konsep ini kemudian dikembangkan  secara  komprehensif  oleh   seorang  ahli  ushul  fikih  bermadhhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Sha>t{ibi>  (w. 790/1388) 23 . Konsep itu ditulis  dalam  kitabnya  yang  terkenal, al-Muwwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkam, khususnya kitab al-maqashid. 24
Secara  etimologi,  kata Maqashid  Al-Syari’ah    berasal  dua  kata  yaitu  kata maqashid dan al-syari’ah . Kata maqashid adalah kata yang berasal dari kata kerja
22 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh jilid 2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet. 3. 2005) h. 205 23 Al-Sha>t{ibi>  adalah  filosof  hukum  Islam  dari  Spanyol  yang  bermazhab  Maliki.  Nama  lengkapnya,  Abu  Ishaq Ibrahim  bin  Musa  al-Gharnati  bin  Muhammad  al-Lakhmi  Al-Sha>t{ibi>.  Tempat  dan  tanggal  lahirnya  tidak diketahui  secara  pasti,  namun  nama  Al-Sha>t{ibi>  sering  dihubungkan  dengan  nama  sebuah  tempat  di  Spanyol bagian  timur,  yaitu  Jativa  atau  Syatibah  (Arab),  yang  asumsinya  al-Sha>t{ibi>  lahir  atau  paling  tidak  pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di  Granada.  Lebih  lengkap  lihat  Muhammad  Khalid  Masud. Filsafat  Hukum  Islam,  Studi  Tentang  Hidup  dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Terjemah oleh Ahsin Muhammad. (Bandung: Penerbit Pustaka. Cet 1. 1996). h 104-119.  Hamka  Haq. Ulama  dan  Cendekiawan  MuslimAl-Sha>t{ibi>,  Aspek  Teologis  Konsep  Maslahah  Dalam Kitab al-Muwafaqat. (Jakarta: Erlangga. 2007). h. 17-22. Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqasih Syari’ah ... h. 13- 31.
24 Buku al-Muwafaqat ini  pertama  kali  dikenal  di  Tunis  oleh  para  mahasiswa  dan  para  ulama  Tunis  saat  itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302H atau 1884M di Mathba’ah al-Daulah al- Tunisiyyah dengan tashih dari tiga ulama besar Tunisia saat itu yaitu: Syaikh Ali al-Syanufi, Syaikh Ahmad al- Wartany dan Syaikh Shalih Qayiji. Sedangkan di Mesir baru dicetak pertama kali tahun 1341H / 1922M atau setelah  kurang  lebih  38  tahun  dicetak  di  Tunisia.  Oleh  karena  itu,  apa  yang  ditulis  Abdullah  Darraz  dalam Mukaddimah al-Muwafaqat bahwa buku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi terbantahkan. Muhammad Khalid Masud. Filsafat Hukum Islam ... H. 121
dalam  bentuk fi’il  tsulasi  yaitu  kata ,  kalimat  ini  seringkali
dipergunakan dengan makna yang berbeda. Di antara makna tersebut adalah 25 :
1) al- I'timad wa al- I'tisam
2) Adil  dan  moderat,  atau  tidak  berpihak  pada  satu  sisi,  sebagai  mana  firman Allah ta’ala
3) Istiqamu al-Tariq, sebagaimana firman Allah ta’ala
4) al-Qurbu, sebagaimana firmanNya
5) al- Kasr (mematahkan) sebagaimana dikatakan
Dari  beberapa  makna  tersebut  pengertian  secara  etimologi  dalam pembahasan ini adalah pengertian pertama yaitu
(kesengajaan atau
tujuan). Maqashid  merupakan  bentuk  jamak  yang  berarti  hal-hal  yang dikehendaki dan dimaksudkan. 26
Sedang kata al-syari’ah   secara bahasa bermakna  jalan menuju sumber air, atau aliran sungai, atau jalan yang mesti dilalui, atau sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Dengan kata lain juga bermakna al-mawadli' allati  yunhadaru  ila  al-ma'  (tempat-tempat  yang  darinya  dikucurkan  air) 27 . Sedangkan kata al-syari’ah  menurut bahasa Arab artinya adalah mashra'at al-ma'
(sumber  air),  yakni maurid  al-syari’ah    allati  yashra'uha  al-nas,  fa  yashrabuna minha  wa  yastaquna  (sumber  air  minum  yang  dibuka  oleh  manusia,  kemudian mereka  minum  dari  tempat  itu,  dan  menghilangkan  dahaga). 28 Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah syari’ah  adalah ‚Hukum agama yang  diamalkan  menjadi  peraturan-peraturan  upacara  yang  bertalian  dengan agama  Islam,  palu-memalu,  hakekat  balas-membalas  perbuatan  baik  (jahat) dibalas dengan baik (jahat)‚. 29
Di  dalam  Alqur’an  Allah  Swt  menyebutkan  beberapa  kata al-syari’ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah ayat 18 dan al- Syura,  dua  ayat  ini  bisa  disimpulkan  bahwa al-syari’ah  sama  dengan  Agama, namun  dalam  perkembangan  sekarang  terjadi  Reduksi  muatan  arti al-syari’ah. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian al-syari’ah. Muhammad Syaltout misalnyamengatakan  bahwa al-syari’ah  adalah  Aturan-aturan  yang  diciptakan oleh  Allah  SWT  untuk  dipedomani  oleh  manusia  dalam  mengatur  hubungan dengan  tuhan,  dengan  manusia  baik  sesama  Muslim  maupun  non  Muslim,  alam dan seluruh kehidupan. 30
Setelah  menjelaskan  definisi maqashid  al-syari’ah  secara  terpisah  kiranya perlu  mendefinisikan maqashid  al-syari’ah  setelah  digabungkan  kedua  kalimat
25 Ibnu Mandzur. Lisan al-‘Arab. Juz 3.(Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet 1. 2003) h. 433
26 Ahmad Qorib. Ushul Fikih 2 .  (Jakarta: PT. Nimas Multima. cet 2. 1997) h. 170.  Lihat juga Ali Sodiqin. Fiqh Ushul Fiqh. ... h. 163
27 Al-Ghazali. Al-Mustasfa Fi ‘Ilm al Ushul. Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983) h. 6. Bandingkan dengan  Abdul  Wahab  Khalaf. ‘Ilmu  Ushul  al-Fiqh. (Kairo:  Dar  al-Ma’arif.  Cet.  11.  1977)  h.  198.  Rahman Dahlan. Ushul  Fiqh. (Jakarta:  Amzah.  Cet.  2.  2011)  h.  1.  Fazlur  Rahman. Islam .  Alih  bahasa:  Ahsin Muhammad. ( Bandung: Pustaka, 1994) h. 140
28 Ibnu Mandzur. Lisan al-‘Arab. Juz 8.(Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet 1. 2003) h. 208-209.
29 W.J.S.  Poerwadarminta. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga .  (Jakarta:  Balai  Pustaka.  Cet  4. 2007) h. 1171
30 Mahmud Syaltout. Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah. (Kairo: Dar al-Qalam.1966). h. 12
tersebut  ( maqashid  al-syari’ah).  Menurut  Asafri  Jaya  Bakri  bahwa  ‚Pengertian Maqashid  Al-Syari’ah  secara  istilah  tidak  ada  definisi  khusus  yang  dibuat  oleh para  ulama  Usul  fiqh,  boleh  jadi  hal  ini  sudah  maklum  di  kalangan  mereka. 31
Termasuk  Al-Syatibi  itu  sendiri  tidak  membuat  ta’rif  yang  khusus,  ia mengungkapkan  tentang syari’ah  dan  fungsinya  bagi  manusia  dalam  kitab  al- Muwafaqat‛:
‚Sesungguhnya  syariat  itu  ditetapkan  bertujuan  untuk  tegaknya (mewujudkan)  kemashlahatan  manusia  di  dunia  dan  Akhirat‛.  ‚Hukum- hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba‛. 32
Dari  ungkapan  Al-Syatibi  tersebut  bisa  dikatakan  bahwa  Al-Syatibi  tidak mendefinisikan Maqashid  Al-Syari’ah  secara  konprehensif,  cuma  menegaskan bahwa  doktrin maqashid  al-syari’ah  adalah  satu,  yaitu  maslahat  atau  kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Al-Syatibi  meletakkan  posisi maslahat  sebagai  ‘illat  hukum  atau  alasan pensyariatan hukum Islam, 33 berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya,  beliau  dengan  hati-hati  menekankan  berulang-ulang,  bahwa maslahat itu  bukanlah ‘illat  atau  motif  (al-ba‘ith)  penetapan  syariat,  melainkan  hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat(‘aqibah) dari penerapan syari’at. 34
Penjelasan  di  atas  memang  tidak  ada  satu  ketegasan  tentang  definisi Maqashid  Al-Syari’ah  namun  demikian  ada  sebagian  Ulama  mendefinisikan maqashid al-syari’ah , diantaranya:
Dr.  Thahir  bin  ‘Asyur  dalam  karyanya maqashid  al-syari’ah  al-Islamiyah memberikan definisi secara umum sebagai berikut:

## 35
‚Beberapa  tujuan  dan  hikmah  yang  dijadikan  pijakan  syariah  dalam  seluruh ketentuan hukum agama atau maayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk huku syari’ah  secara khusus.‛
Lebih khusus ia mendefinisikan sebagai:
‚Beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus‛ Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti dari Maqashid Al- Syari’ah    mengaruh  pada  tujuan  pencetusan  hukum  syari’at  dalam  rangka
31 Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid …  h. 64.
32 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Jilid I. (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.).  h. 21 33 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Juz II. (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah t.th.) h. 4
34 Taqiyuddin  An-Nabhani. Ash-Shakhsiyah  al-Islamiyyah .  Juz  3.  (Al-Quds:  Min  Mansyurat  Hizb  at-Tahrir. 1953) h. 359-360.
35 Di  kutip  dari  FKI  Ahlah  Shuffah  103. Tafsir  Maqashidi  (Kajian  Tematik  Maqashid  al-Syari’ah) .  (Kediri: Lirboyo Press. 2013) h. 1
memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara  umum  ( Maqashid  Al-Syari’ah    al-‘amah)  atau  khusus  (Maqashid  Al- Syari’ah  al-khashshah). 36
Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran  hukum  dalam  Islam  secara  umum  dan  menjawab  persoalan-persoalan hukum  kontemporer  yang  kasusnya  tidak  diatur  secara  eksplisit  di  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis. 37 Disamping  itu,  tujuan  hukum  harus  ditemukan  untuk mengetahui  apakah  suatu  kasus  masih  relevan  ditetapkan  dengan  ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. 38
Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu disebut dengan maqashid al- syari’ah  ,  yaitu  tujuan  al-syari’  dalam  menetapkan  hukum.  Ulama  usul  fiqh menyimpulkan  bahwa  tujuan al-syari’  menetapkan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan manusia ( al-maslahah), baik di dunia maupun di akhirat. 39 Hal ini mencakup  pada  memelihara  kemaslahatan  dan  menghindari  mafsadat,  serta mengatur  kehidupan  manusia,  baik  selaku  pribadi  maupun  selaku  anggota masyarakat. 40
2) Kategorisasi maqashid al-syari’ah
Dalam  kitab al-Muwafaqat  juz  II,  Al-Syatibi    membagi  Maqashid  al- Syari’ah  ini kepada dua bagian penting yakni tujuan pembuat syariat (qashd al- Syari’)  dan  tujuan  pelaku  hukum    (qashd  al-mukallaf) 41 . Qashd  al-Syari’ kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian 42 , yaitu:
1) Qashd  al-Syari’  fi  Wadl’i  al-syari’ah  (tujuan  al-Syari’  dalam  menetapkan syariat).
Dalam  bagian  ini  ada  13  permasalahan  yang  dikemukakan.  Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: ‚Apakah sesungguhnya maksud syari  dengan  menetapkan  syari’atnya  itu?‛.  Menurut  al-Syatibi,  Allah menurunkan  syari’at  (aturan  hukum)  tiada  lain  selain  untuk  mengambil kemaslahatan  dan  menghindari  ke-madarat-an  ( jalb  al-mashalih  wa  dar’  al- mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan  hanyalah  untuk  kemaslahatan  manusia  itu  sendiri.  Al-Syatibi
36 Ahmad  al-Raisuni. Nazhariyah  al-Maqashid  ‘Iinda  al-Imam  al-Sha>t{ibi>. (Lebanon:  Dar  al  Fikr  al-Islami. 1995) h. 17-19 37 Tentu  yang  dimaksud  dengan  persoalan  hukum  disini  adalah  hukum  yang  menyangkut  bidang  mu’amalat. Diakui  bahwa pada dasarnya bidang mu’amalah dalam ilmu fiqh dapat  diketahui  makna dan rahasianya oleh manusia. Sepanjang masalah itu ‚ reasonable ‛ maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu’amalah menjadi penting.  Dalam  hal  ini  mujtahid  dapat,  bahkan  harus,  mempertanyakan  mengapa  Allah  SWT  dan  RasulNya menetapkan  hukum  tertentu  dalam  bidang  mu’amalah.  Pertanyaan  seperti  ini  lazim  dipertanyakan  dalam filsafat hukum Islam.  Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet 2. 1999) h. 124
38 Ali Sodiqin. Fiqh Ushul Fiqh. ... h. 166
39 Abdul  Rahman  Dahlan. Ushul  Fiqh. (Jakarta:  Amzah.  Cet  2.  2011)  h.  304.    Ismail  Muhammad  Syah  dkk. Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Bumi Aksara. cet 2. 1992) h. 65-67
40 Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat ( odening van het sociale leven ), sedangkan aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma ‚moral‛, ‚budi pekerti‛, atau ‚susila‛.  Suparman Usman. Hukum  Islam  (Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia) .  (Jakarta:  Gaya Media Pratama. Cet. 2. 2002) h. 65
41 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Juz II… h. 3.
42 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Juz II… h 7-243
kemudian  membagi  maslahat  ini  kepada  tiga  bagian  penting  yaitu zaruriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).
a) Zaruriyat  secara  bahasa  artinya  adalah  kebutuhan  yang  mendesak 43 , sehingga  harus  terpenuhi  demi  terwujudnya  kemaslahatan  dunia  dan akhirat  seorang  hamba.  Yang  harus  dipelihara  dalam maqashid  zaruriyat ini ada lima unsur pokok 44 yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan 45 , yaitu: agama ( al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta ( al-mal) dan akal (al-aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:
1) Dari segi adanya ( min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
2) Dari  segi  tidak  ada  ( min  nahiyyati  al-‘adam)  yaitu  dengan  cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini: a) Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat
b) Menjaga  agama  dari  segi al-‘adam  misalnya  jihad  dan  hukuman bagi orang murtad c) Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum d) Menjaga  jiwa  dari  segi al-‘adam  misalnya  hukuman  qishash  dan diyat e) Menjaga  akal    dari  segi al-wujud  misalnya  makan  dan  mencari ilmu
f) Menjaga  akal    dari  segi al-‘adam  misalnya  had  bagi  peminum khamr g) Menjaga an-nasl dari segi al-wujud misalnya nikah
h) Menjaga an-nasl dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif
i) Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki
j) Menjaga  al-mal  dari  segi al-‘adam  misalnya  riba,  memotong tangan pencuri.
b) Hajiyat  secara  bahasa  artinya  kebutuhan.  Dapat  dikatakan  adalah  aspek- aspek  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  meringankan  beban  yang  teramat berat, sehingga hukum  dapat dilaksanakan dengan baik. 46 Maqashid atau Maslahah  Hajiyyat  adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  agar  dalam melaksanakannya  leluasa  dan  terhindar  dari  kesulitan.  Kalau  sesuatu  ini tidak  ada,  maka  ia  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  kematian hanya  saja  akan  mengakibatkan Masyaqah  dan  kesempitan.  Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir.  Dalam  masalah  muamalah  adalah  diperbolehkannya  akad  qord, salam, rahn, musaqoh dan lain sebagainya.
43 Muhammad Syukri Al-Bani Nasution. Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013) h. 106
44 Muhammad Ma’shum  Zein. Ilmu Ushul Fiqh. (Jombang: Darul Hikmah. Cet 1. 2008) h. 243. Lebih lanjut baca  bukunya  Ahmad  Al-Musri  Husain  Al-Jauhar. Maqashid  Syariah. Terjemah  oleh  Khikmawati.  (Jakarta: Amzah. Cet 2. 2010)
45 Abdul Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. (Jakarta: Amzah. Cet 2. 2011) h. 309 46 Muhammad  Syukri  Al-Bani  Nasution. Filsafat  Hukum  Islam... h.  106.  Lihat  juga  Muhammad  Abu  Zahra. Ushul Fiqh. Terjemah oleh Saefullah Ma’sum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet 13. 2010) h. 554-555
c) Tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang terbaik dalam rangka penyempurna lima unsur  pokok  di  atas. 47 Kalau  sesuatu  ini  tidak  ada,  maka  tidak  akan menimbulkan  kerusakan  atau  hilangnya  sesuatu  juga  tidak  akan menimbulkan Masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas  dan  tidak  layak  manurut  ukuran  tatakrama  dan  kesopanan.  Di antara contohnya adalah thaharah, menutup aurat dan dilarangnya jual beli barang najis.
Apabila dianalisis lebih lanjut, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur  pokok  secara  sempurna,  maka  ketiga  tingkat maqashid  di  atas  tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat zaruriyat.  Tingkat  tahsiniyat  merupakan  penyempurna  tingkat  hajiyat. Sedangkan zaruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. 48
2) Qas{d  al-Syari’  fi  Wadl’i  al-syari’ah  li  al-Ifham  (tujuan  al-Syari’    dalam menetapkan syari’ah  ini adalah agar dapat dipahami)
Bagian  ini  merupakan  pembahasan  yang  peling  singkat  karena  hanya mencakup  5  masalah.Dalam  menetapkan  syari’atnya,  Syari’  bertujuan  agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.
Ada  dua  hal  penting  yang  dibahas  dalam  bagian  ini. Pertama,  syari’ah ini  diturunkan  dalam  Bahasa  Arab  sebagaimana  firman-Nya  dalam  surat Yusuf  ayat  2;  as-Syu’ara:195.  Oleh  kerena  itu,  untuk  dapat  memahaminya harus  terlebih  dahulu  memahami  seluk  beluk  dan uslub  bahasa  Arab.  Dalam hal ini al-Syatibi berkata: ‚Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya  memahami  dari  sisi  lidah  Arab  terlebih  dahulu  Karena  tanpa  ini tidak  mungkin  dapat  memahaminya  secara  mantap.  Inilah  yang  menjadi pokok  dari  pembahasan  masalah  ini‛.  Sebagaimana  dikemukakan  al-Syatibi bahwa maqashid syari’ah  terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang kemudian mendapatkan penjabaran teknis dari sunnah, oleh karena itu untuk memahami secara  utuh  dan  komprehensif  teks-teks  keTuhanan  diperlukan  seperangkat alat untuk memahami teks tersebut: 49
a. Memiliki  pengetahuan  bahasa  arab  yang  tangguh,  dengan  alasan  bahwa Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  diturunkan  oleh  Tuhan  dalam  bentuk bahasa Arab.
b. Memiliki pengetahuan tentang sunnah, karena tidak semua ayat yang sulit dipahami ada penjelasannya dalam Al-Qur’an atau tidak semua penjelasan itu dapat ditemukan atau diketahui.
c. Memahami sebab-sebab turunnya ayat. Termasuk ke dalam permasalahan asbabun  nuzul,  menurut  al-Syatibi  adalah  adanya  pengetahuan  mengenai tradisi  dan kultur masyarakat  Arab serta situasi yang berlangsung ketika turunnya suatu ayat.
Disamping  itu  dalam  memahami Maqashid  al-syari’ah  ,  al-Syatibi termasuk  kelompok Ar-Rasikhin  yang  memadukan  dua  pendekatan,  yaitu
47 Fiqh & Ushul Fiqh. (Yokyakarta: Pokja Akademik UIN SuKa. 2005) h. 90
48 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Juz II… h. 11 49 Al-Sha>t{ibi> .  Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkam .  Juz  II…  h.  49-78.  Bandingkan  dengan  Asafri  Jaya Bakri. Konsep Maqashid …  h. 74-88
pendekatan zahir al-lafz dan pertimbangan ma’na / illah. Hal ini melalui tiga cara, yaitu 50 :
a. Melakukan analisis terhadap lafad perintah atau larangan
b. Penelaahan illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan)
c. Analisis terhadap sikap diam Syari’ dari persyariatan sesuatu. Kedua,  bahwa  syari’at  ini  ummiyyah,  maksudnya  untuk  dapat memahaminya  tidak  membutuhkan  bantuan  ilmu-ilmu  alam  seperti  ilmu hisab,  kimia,  fisika  dan  lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  syari’ah    mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar  yang  akan  dihadapi  manusia  umumnya,  yaitu  kendala  dalam  hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari’ah  mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah ( fa huwa ajra ‘ala i’tibari al-maslahah).
3) Qashd al-Syari’ fi Wadl’i al-syari’ah li al-Taklif bi Muqtadlaha Bagian  ini  dimaksudkan  bahwa  maksud  Syari’  dalam  menentukan syari’at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah yang  dibahas  dalam  bagian  ini  ada  12  masalah,  namun  semuanya  mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:
Pertama,  taklif  yang  di  luar  kemampuan  manusia  (at-taklif  bima  la yutlaq).  Pembahasan  ini  tidak  akan  dibahas  lebih  jauh  karena  sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas  kemampuan  manusia.  Dalam  hal  ini  al-Syatibi  mengatakan:  ‚Setiap taklif  yang  di  luar  batas  kemampuan  manusia,  maka  secara  Syar’i taklif  itu tidak sah meskipun akal membolehkannya‛.
Apabila dakan teks Syari’ ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di  luar  kemampuan  manusia,  maka  harus  dilihat  pada  konteks,  unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: ‚Dan janganlah kalian mati  kecuali dalam keadaan muslim‛. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati  karena  mencegah  kematian  adalah  di  luar  batas  kemampuan  manusia. Maksud  larangan  ini  adalah  larangan  untuk  memisahkan  antara  keislalman dengan  kehidupan  di  dunia  ini  karena  datangnya  kematian  tidak  akan  ada yang mengetahui seorangpun.
Begitu juga dengan sabda Nabi: ‚Janganlah kamu marah‛ tidak berarti melarang  marah,  karena  marah  adalah  tabiat  manusia  yang  tidak  mungkin dapat  dihindari.  Akan  tetapi  maksudnya  adalah  agar  sedapat  mungkin menahan  diri  ketika  marah  atau  menghindari  hal-hal  yang  mengakibatkan marah.
Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat Masyaqah, kesulitan (al-taklif bima fihi mashaqqah). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh  al-Syatibi.  Menurut  Imam  Syatibi,  dengan  adanya taklif,  Syari’  tidak
50 Dalam kaitannya dengan upaya memahami maqashid Syari’ah menurut Al-Sha>t{ibi>para ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda, yaitu: 1) Ulama al-Zahiriyyah, yaitu ulama yang berpendapat  bahwa maqashid  al-syari’ah adalah  sesuatu  yang  abstrak,  tida  dapat  diketahui  kecuali  melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk lafad zahir yang jelas. 2) Ulama al-Bathiniyyah dan Ulama al-Muta’ammiqin fi al-Qiyas ,  yaitu  ulama  yang  menempuh  pendekatan zahir  al-lafz dalam  mengetahui maqashid  al-syari’ah .  3) Ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir al-lafz dan pertimbangan makna/’illah).  Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid …  h. 79-103
bermaksud  menimbulkan Masyaqah  bagi  pelakunya  (mukallaf)  akan  tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Bila dianalogkan kepada  kehidupan  sehari-hari,  obat  pahit  yang  diberikan  seorang  dokter kepada  pasien,  bukan  berarti  memberikan  kesulitan  baru  bagi  sang  pasien akan  tetapi  di  balik  itu  demi  kesehatan  si  pasien  itu  sendiri  pada  masa berikutnya.
Dalam  masalah  agama  misalnya,  ketika  ada  kewajiban  jihad,  maka sesungguhnya  tidak  dimaksudkan  dengannya  untuk  menceburkan  diri  dalam kebinasaan,  tetapi  untuk  kemaslahatan  manusia  itu  sendiri  yaitu  sebagai wasilah  amar  ma’ruf  nahy  al-munkar.  Demikian  pula  dengan  hukum  potong tangan  bagi  pencuri,  tidak  dimaksudkan  untuk  merusak  anggota  badan  akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.
Apabila  dalam taklif  ini  ada  Masyaqah,  maka  sesungguhnya  ia bukanlah Masyaqah tapi kulfah, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari  kegiatan  manusia  sebagaimana  dalam  kacamata  adat,  orang  yang memikul  barang  atau  bekerja  siang  malam  untuk  mencari  kehidupan  tidak dipandang  sebagai Masyaqah,  tetapi  sebagai  salah  satu  keharusan  dan kelaziman  untuk  mencari  nafkah.  Demikian  juga  halnya  dengan  masalah ibadah. Masyaqah seperti ini menurut al-Syatibi disebut Masyaqah Mu’tadah karena  dapat  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  anggota  badan  dan  karenanya dalam syara’ tidak dipandang sebagai Masyaqah. Yang  dipandang  sebagai Masyaqah  adalah  apa  yang  disebutnya dengan Masyaqah Ghair Mu’tadah atau Ghair ‘Adiyyah yaitu Masyaqah yang tidak  lazim  dan  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  apabila  dilaksanakan  akan menimbulkan  kesulitan  dan  kesempitan.  Misalnya  keharusan  berpuasa  bagi orang  sakit  dan  orang  jompo.  Semua  ini  adalah Masyaqah  Ghair  Mu’tadah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi Masyaqah ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan.
4) Qashd  al-Syari’  fi  Dukhul  al-Mukallaf  Tahta  Ahkam  al-syari’ah  (tujuan  al- Syari’  menentukan  syari’at  adalah  untuk  membawa  manusia  ke  bawah naungan hukum).
Pembahasan  bagian  terakhir  ini  merupakan  pembahasan  paling  panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: ‚ Mengapa mukallaf  melaksanakan  hukum  Syari’ah  ?‛  Jawabannya  adalah  untuk mengeluarkan mukallaf  dari  tuntutan  dan  keinginan  hawa  nafsunya  sehingga  ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Al-Syatibi disebut hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan yang idtiraran.
Untuk itu, setiap perbuatan  yang mengikuti  hawa nafsu, maka ia  batal  dan tidak ada manfa’atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu. Ada  beberapa kaidah  penting yang  perlu  dipahami  dalam  bagian  ini  dan  penulis  tidak  dapat  menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam al-Muwafaqat Juz II hal.128-150.
Demikian  sekilas  tentang maqashid  al-syari’ah  menurut  al-Syatibi. Gambaran  di  atas  tentunya  tidak  memberikan  pemahaman  yang  menyeluruh tentang maqashid  al-syari’ah  itu  sendiri,  namun  paling  tidak  tergambar  bahwa rumusan  al-Syatibi  ini  lebih  sistematis  dan  lengkap  dibandingkan  rumusan- rumusan  para  ulama  Ushul  sebelumnya.  Apa  yang  tertulis  dalam al-Muwafaqat
khususnya  dan  karya-karta  al-Syatibi  lainnya  betul-betul  telah  mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy.
Aspek  kedua,  ketiga,  dan  keempat  pada  dasarnya  lebih  tampak  sebagai penunjang  aspek  pertama  sebagai  aspek  inti.  Aspek  pertama  tersebut  dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum kepada para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik  dimensi  lafad  maupun  maknawi  sebagai  aspek  kedua.  Pemahaman  dan pelaksanaan  taklif  ini  dapat  membawa  manusia  berada  di  bawah  lindungan Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. 51
Adapun  untuk  tujuan  pelaku  hukum  ( qashd  al-mukallaf)  penulis  tidak membahas  lebih  lanjut  karena  lebih  menggambarkan  sikaf  mukallaf  terhadap maqashid al-syari’ah.
b. Kedudukan Maqashid Al-Syari’ah  dalam Hukum Islam Kedudukan maqashid  al-syari’ah  dalam  hukum  Islam  adalah  sebagai  doktrin dan  metode.  Sebagai  doktrin maqashid  al-syari’ah  bermaksud  mencapai,  menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah  skala  prioritas  yang  berbeda  tetapi  saling  melengkapi zaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, untuk melidungi lima unsur pokok yang berupa agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 52 Dalam hal ini, maqashid al-syari’ah diposisikan sebagai hikmah dan tujuan disyari’atkannya suatu hukum.
Sebagai metode, maqashid al-syari’ah disini dimaksudkan sebagai pisau analisa ( spect  act)  atau  kacamata  untuk  membaca  kenyataan  yang  ada  di  sekeliling  kita. 53 Dalam hal ini, maqashid al-syari’ah diposisikan sebagai illat atau alasan syari’ dalam menentukan  suatu  hukum. 54 Sebagaimana  yang  telah  dikembangkan  oleh  al-shatibi dalam  konsep maqashid  al-syari’ah-nya.  Yakni,  dalam  menentukan  suatu  hukum terhadap  permasalahan  yang  ada,  maka  para  Mujtahid  harus  mengedepankan kemaslahatan manusia sebagai unsur pokok dalam maqashid al-syari’ah.
c. Urgensi Maqashid Al-Syari’ah dalam pengembangan Hukum Islam
Hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dalam usaha menghilangkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, ijtihad, baik secara individual maupun  secara  kolektif,  institusional  pemerintah  maupun  swasta  tetap  mendapat kesempatan  yang  luas  sepanjang  untuk  kepentingan  kemaslahatan  manusia. Parameter kebenaran hukum Islam ( fiqh) sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu  serta  terpengaruh  pada  aspek socio-kultural  (soaial-budaya)  yang melatarbelakanginya. 55
Oleh  karena  itu,  secara  teologis  syariat  bisa  dilihat  dari  tujuan  tertentu  yang akan dicapai dengan bersandar pada kehendak pembuat syari’at ( syari’), yaitu Allah Swt.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  dibutuhkan  teori maqashid  al-syari’ah,
51 Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid …  h. 71
52 Yudian Wahyudi. Ushul Fikih Versus Hermeneutika. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. Cet 7. 2011) h. 45-47
53 Yudian Wahyudi. Ushul Fikih Versus … h. 48 54 Al-Sha>t{ibi> . : Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam . Juz II… h. 4 55 Pokja Akademik UIN Suka. Fiqh dan Ushul Fiqh. (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka. 2005) h. 77
untuk  dijadikan  metode  pengembangan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  syari’at dan menjadi ruh (jiwa) hukum Islam dalam menghadapi sistem perubahan sosial.
Pencarian  para  ahli  ushul  terhadap  hukum  diwujudkan  dalam  bentuk ijtihad.Berbagai  istilah  telah  digunakan  oleh  mereka  untuk  menyebut  metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua itu bermuara pada upaya pencarian dan  penalaran  istilah maqashid  dan  menjadikannya  sebagai  alat  untuk  menetapkan hukum  yang  kasusnya  tidak  disebut  langsung  oleh  al-Qur’an  dan  Hadis.  Lebih  dari itu,  tujuan  hukum  harus  diketahui  dalam  rangka  mengetahui  apakah  suatu  kasus masih  relevan  ditetapkan  berdasarkan  suatu  ketentuan  hukum  dikarenakan  adanya suatu perubahan struktur sosial atau tidak dapat diterapkan. 56
Dengan  demikin,  pengetahuan  tentang maqashid  al-syari’ah    menjadi  kunci bagi  keberhasilan  para  ulama  ushul  fiqh  atau  para  Mujtahid  dan  ijtihadnya,  karena tujuan  hakiki  hukum  Islam  adalah  kemaslahatan,  tidak  satupun  hukum  yang ditetapkan  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  hadis  melainkan  di  dalamnya  ada kemaslahatan. 57

## C. Transaksi Sende Dalam Hukum Islam
1. Epistimologi Sende
Istilah sende  telah  dikenal  sejak  masa  Jawa  Kuno  di  Kerajaan  Hindu-Budha dan diatur dalam peraturan undang-undang di Indonesia. 58 Transaksi sende ini telah mengalami  perkembangan  baik  dalam  aturan  maupun  praktek  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Jawa  pada  umumnya.  Terdapat  beberapa  istilah  lain  untuk  menyebut istilah sende  ini,  diantaranya  yaitu:  gadai  tanah,  menggadai  (Minangkabau),  jual gadai (Indonesia), adol sende (Jawa), ngajual akad atau gade (Sunda). 59 Menurut Van Vollenhoven 60 sende  merupakan  suatu  perjanjian  tanah  untuk  menerima  sejumlah uang  secara  tunai  dengan  permufakatan  bahwa  si  Penyerah  tanah  berhak  atas kembalinya tanah dengan jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama. Imam Soetiknjo  menyatakan  bahwa adol  sende  berarti  menyerahkan  sebidang  tanah  pada orang lain dengan menerima sejumlah uang atau barang dengan hak untuk meminta tanah  itu  kembali  dengan  membayar  kembali  jumlah  uang  atau  barang  yang  sama. Kemudian  hak  yang  diperoleh  si  Pembeli  adalah  hak  untuk  mengambil  manfaat selama tanah itu belum dikembalikan. 61
Ter  Haar,  seorang  ahli  hukum  adat  memberikan  definisi  tentang  jual  gadai atau sende sebagai penyerahan dari kekuasaannya (heerschappij) atas sebidang tanah yang diatur sedemikian rupa sehingga pemilik tanah dapat mengembalikan tanah itu dalam  kekuasaannya  dengan  membayar  kembali  (menebus)  jumlah  uang  yang diterimanya,  dengan  ditentukan  jangka  waktu  atau  tidak.  Jika  tidak  ditentukan
56 Pokja Akademik UIN Suka. Fiqh dan Ushul Fiqh … h 80-81
57 Mansour Faqih. Epistimologi Syari’ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia . (Yogyakarta: Walisongo Press. 1994) h. 65
58 Pasal 7 ayat  1 Perpu 56 Tahun 1960, ‚bahwa gadai  tanah yang telah berlangsung selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan.‛  Subekti. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung . (Bandung: Alumni. 1991) h. 51
59 Ter Haar Bzn. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat . Terj. Soebakti Poesponoto. (Jakarta: Pradnya Paramita. Cet.  3.  1976)  h. 106-107.    Soerojo  Wigjodopoero. Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  (Jakarta:  PT  Toko Gunung Agung. cet. 14. 1995).  h. 207
60 Amrullah Ahmad et. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional .  (Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1. 1996) h. 5
61 Imam Soetiknjo. Proses Terjadinya UUP. (Yogjakarta: Gajah Mada University Press. 1988). h 8
jangka  waktunya  maka  si  Pemberi  uang  ialah  pihak  yang  berhak  atas  tanah  ( grond gerechtijde) dan yang mengusahakan tanah yang bersangkutan. Ia dapat mengalihkan lagi  disertai  beban-beban  yang  sama  pada  pihak  ketiga.  Si  Penerima  uang  (pemilik awal  tanah)  berhak  mengakhiri ground  gerechtijde  dari  si  Pemberi  uang  dengan membayar kembali uang dengan jumlah yang sama. Akan tetapi ia tidak wajib untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, pembayaran kembali  itu selalu dapat  ditunda, pihak  peminjam  selalu  dapat  melakukan  pengunduran  dari  tebusannya.  Sebaliknya jika ditentukan dengan jangka waktunya, maka ketika jatuh tempo, pihak peminjam harus  menebus  tanahnya.Jika  hingga  jatuh  tempo  peminjam  belum  bisa  menebus tanahnya,  maka  tanah  tersebut  tetap  dalam  kuasa  pemberi  uang.  Biasanya  diawal akad  disepakati  bersama  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  jika  dalam  jatuh  tempo tanah  belum  dapat  ditebus.  Apakah  tetap  dikelola  oleh  pemeberi  uang  hingga peminjam  mampu  menebus,  atau  di  jual  lepas  kepada  pihak  pemberi  uang,  atau bahkan menjadi pemilik pemberi uang untuk selamanya.
Transaksi sende  sama  sekali  bukan  pinjaman  uang  (suatu  perjanjian  uang); tanahlah  yang  menjadi  obyek  perbuatan  hukum  ini.  Orang  dapat  menarik  kembali tanahnya  dengan  jalan  membayar  uang  yang  sudah  diterimanya,  tapi  untuk  itu  ia tidak diwajibkan. Dan pihak penerima sende tidak diperbolehkan menuntut kembali uangnya  dari  pihak  penyende.  Hak  untuk  menebus  tanah sende  terletak  pada penyende,  sedangkan  hak  penerima sende  adalah  menggarap  tanah  dengan sepenuhnya. 62
Dengan  demikian  dapat  difahami  bahwasanya  transaksi sende  merupakan salah  satu  cara  yang  digunakan  oleh  masyarakat  sebagai  sarana  tolong  menolong antar  sesama  warga  dalam  urusan  keuangan.  Pada  umumnya  memang  transaksi  ini banyak  membantu  masyarakat,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  juga  adanya beberapa  pihak  yang  mengalami  kerugian,  baik  disebabkan  oleh  kesalahan  alam maupun kecurangan dari pihak lain.
2. Transaksi sende dan gadai (rahn) Dari  pengertian sende  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  transaksi sende  tersebut  hampir  serupa  dengan  akad  gadai  (rahn)  dalam  Islam.  Hal  ini  dapat difahami  dari  beberapa  pengertian  transaksi sende  di  atas,  bahwa  sende  merupakan penyerahan  tanah  kepada  seseorang  yang  memberikan  sejumlah  uang  dan  tanah tersebut  dapat  dimiliki kembali  setelah  menebus  dengan  sejumlah  uang  yang  sama. Uang  yang  diterima  tersebut  merupakan  pinjaman  ( qardl)  dan  tanah  merupakan barang jaminan ( marhun).
Rahn,  dalam  bahasa  Arab,  memiliki  pengertian  ‚tetap  dan  kontinyu‛ 63 .  Ada yang menyatakan, kata ‚ rahn‛ bermakna ‚tertahan‛, dengan dasar firman Allah:
‚Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  (tertahan)  atas  perbuatan  yang  telah dikerjakannya.‛ (Qs. Al-Muddatstsir: 38) 64
62 Ter Haar Bzn. Asas-Asas dan Susunan … h 113-114
63 Imam Nawawi. Al-Majmu’ Sharh al Muhadhdhab . Jilid 13. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet 2. 2011) h. 339. Lihat juga Al-bujairami ‘ala al Khathib juz 3. (Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah) h. 365. Lihat juga Yahya bin Abi Khair. Al Bayan fi Sharh al Muhadhdhab. Juz 3. (Libanon: Dar al Fikr. 2009). h. 498.  Abdullah Al Bassam. Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram . (Makkah: Maktabah al-Asadi. Cet 5. 1423)h. 460.
Adapun definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama fiqh dengan ungkapan, ‚ Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya‛. 65
a. Rukun dan Syarat Gadai ( Rahn) Mayoritas ulama memandang bahwa rukun dan syarat rahn (gadai) ada empat 66 , yaitu:
1) ‘ Aqid  (pelaku  akad)  rahn,  yaitu  rahin  (pihak  yang  memiliki  tanggungan hutang/yang menyerahkan jaminan) dan murtahin (pemilik piutang/penerima jaminan).  Masing-masing  dari ‘aqid  disyaratkan  harus  memiliki  kriteria muhtar  (bebas)  dan  muthlaq  at-tasarruf  atau  ahli  at-tabarru’.  Disamping  itu ‘Aqidain  merupakan  orang  yang  memiliki  kompetensi  beraktivitas,  yaitu baligh, berakal, dan rushd (memiliki kemampuan mengatur).
2) Shighat  (ijab-qabul)  yang  merupakan  akad  serah  terima  yang  disyaratkan harus saling ridla antara kedua ‘ aqidain.
3) Marhun  yaitu  barang  yang  digadaikan  sebagai  jaminan  (watsiqah)  atas hutang, yaitu semua barang yang sah untuk diperjualbelikan.
4) Marhun  bih  yaitu  hak  piutangnya  murtahin  yang  berada  dalam  tanggungan rahin  yang  dijamin  dengan  marhun.  Dengan  syarat  marhun  bih  merupakan barang  yang  wajib  diserahkan,  memungkinkan  dapat  dibayar  dan  hak  atas marhun bih harus jelas.
b. Pemanfaatan Marhun Substansi  dari  akad rahn  adalah  menjadikan  marhun  sebagai  jaminan  yang dipersiapkan untuk membayar hutang ketika rahin gagal membayar. Karena itu, status  kepemilikan marhun,  baik  secara  fisik  (‘ain)  maupun  manfaat,  tetap menjadi  hak  milik rahin.  Hanya  saja  hak  tasaruf  rahin  atas  marhun  dibekukan ( mahjur  ‘alaih),  demi  kepentingan  hak  piutang  murtahin.  Rahin  tidak  boleh memanfaatkan  marhun,  kecuali  mendapatkan  izin  dari  pihak murtahin  sebagai pemegang  otoritas  penahanan marhun.  Dengan  syarat  tidak  mengakibatkan kualitas marhun  berkurang  atau  rusak,  dan  tidak  dibawa  dalam  perjalanan  yang beresiko. 67
Demikian  juga  pihak murtahin  tidak  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan marhun, karena marhun hanya sebatas barang jaminan. Namun bila mendapatkan izin rahin, maka hukumnya diperinci 68 :
64 Pada  ayat  tersebut,  kata  ‚ rahinah ‛  bermakna  ‚tertahan‛.  Pengertian  kedua  ini  hampir  sama  dengan  yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.  Ibnu Mandzur. Lisan al-‘Arab. Juz 10.(Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah. Cet 1. 2003) h. 228
65 Imam Nawawi. Al-Majmu’ Sharh al Muhadhdhab … h. 337-338.  juga : Ibnu Qudamah. Mughni. Juz 3.Tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu.(Kairo: Hajar. Cet 2. 1412 H) 6/443.  juga Ibrahim al-Bajury. Hashiyah  al-Bajuri . Juz 1. (Surabaya: Al-Hidayah) h. 360
66 Nawawi. Al-Majmu>’ Sharh} al Muhadhdhab …h. 345. Yahya bin Sharif Al-Nawawy. Raud}atu al-Ta}libi>n. Juz 3. (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. Cet 3. 2006) h. 281-308. Shamsuddin Muhammad. Mughni al-Muh}ta>j. Juz  2(Libanon:  Dar  al-Kutub  al-Islamiyyah.  2006)  h.  151-165.  Sulaiman  bin  ‘Umar. H}a>shiyah  al-Jamal  ‘Ala Sharh} al-Minhaj. Juz 3.(Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 1996) h. 63-97.  Taqiyuddin Abi Bakr. Kifa>yah al-akhya>r . Juz 1. (Dar al-fikr) h. 213. Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Mu’amalah . (Kediri: Lirboyo Press. Cet 2. 2013) h. 115-117. Rachmat Syafe’i. Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia. Cet 3. 2006)h. 163-164 67 :  Nawawi. Al-Majmu’  Sharh  al  Muhadhdhab …h.  347-348.  Bandingkan  dengan    Tim  Laskar  Pelangi. Metodologi Fiqih Mu’amalah ... h. 122-123
68 Sayyid al-Bakry. ‘I’anah al-thalibin juz 3. (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2009) h.99
1) Apabila  izin rahin  di  luar  akad  dan  tidak  dimasukkan  sebagai  klausul kesepakatan kontrak, maka diperbolehkan.
2) Apabila  izin rahin  dijadikan  klausul  yang  mengikat  di  dalam  akad,  maka menurut qaul adhhar termasuk syarat yang dapat merusak akad rahn. Sebagaimana  yang  telah  dibahas  dalam  bab  I,  jika  pemanfaatan  tersebut telah  menjadi  kebiasaan  yang  mengakar  dalam  masyarakat,  maka  hal  tersebut diperbolehkan.  Karena  adat  tidak  termasuk  syarat. 69 Atau  boleh  memanfaatkan marhun  hanya  sebatas  biaya  perawatannya  jika  marhun  tersebut  membutuhkan perawatan. 70 Namun mayoritas ulama tetap tidak memperbolehkan. 71
Lebih  dari  itu,  barang  gadai  pada  dasarnya  adalah  masih  menjadi  milik penggadai  (orang  yang  berhutang)  dan  belum  menjadi  hak  penerima gadai.Sehingga  mayoritas  ulama  mengembalikan  hak  pakai  barang  tersebut kepada  pemilik  aslinya  asalkan  pemakaian  tersebut  tidak  mengurangi  nilai  jual barang. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi:
‚Janganlah  (yang  diberi  gadai)  menahan/mengambil  barang  gadaian  (dari orang  yang  menggadaikan)  karena  ia  (yang  menggadaikan)  berhak  atasnya dan menanggung biaya pemeliharaannya.‛ (HR. Baihaqi, Daruqutni dan Ibnu Hibban)
3. Tradisi transaksi sende Penjanjian sende  umumnya  terjadi  karena  pemilik  tanah  membutuhkan  uang tunai. Apabila ia tidak dapat mencukupi kebutuhannya dengan jalan meminjam uang maka  pemilik  tanah  dapat  mempergunakan  tanahnya  untuk  mendapatkan  uang dengan  jalan  membuat  perjanjian sende  atau  sering  disebut  dengan  gadai  tanah. Seringkali  urutannya  adalah  seseorang,  membutuhkan  uang  dan  untuk mengembalikannya  maka  tanah  pertaniannya  dijadikan  tanggungan,  artinya  ia berjanji dalam tempo yang sepantasnya uang itu belum dikembalikan maka pemilik tanah melunasi hutangnya dengan jalan membuat perjanjian jual atau menggadaikan dengan tanah sebagai objeknya. 73 .
Dalam penggadaian tanah atau sende lamanya tergantung kepada usaha tawar- menawar kedua belah pihak dalam menentukan jumlah tahun.Seringkali harga tanah dalam  gadai  berkaitan  dengan  kebutuhan.  Misalnya  seseorang  menggadaikan tanahnya  dengan  harga  tepat  sama  dengan  jumlah  uang  yang  dibutuhkannya.  Hal tersebut  karena  penjual  biasanya  mempertimbangkan  dalam  pengembalian  uang untuk membeli kembali  tanahnya. Mereka juga  mempertimbangkan kemampuannya dalam mengembalikan uang. Sehingga tidak jarang terjadi tanah yang subur dan luas dijual dengan harga yang rendah. Berhubung dengan itu maka kebanyakan jual beli yang demikian itu diadakan dengan imbangan yang sangat merugikan penjual (yang
69 ً : لافقلا لاق ّ لا : رِْوجلا لاق يُزلا دضفي ٔتح َطزش حلزٌه لزٌي لِف يِتزولل يُزلا عفاٌه ححاتإ دايتعا ساٌلا يف نع ْل : اٌِه ّ نع Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuthy. Ashbah wa an-Naza’ir :.. h. 192
70 Ash-Shafi’i. Al-‘um .Juz 2. (Libanon: Dar Al-Fikr. Cet 1. 2009) h. 174-175. Bandingkan dengan Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah . (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003) h. 73.
71 Ibnu Rusydi. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas}id . Juz 2.(Beirut: Dar al-Fikr) h. 276
72 Ash-Shafi’i. Mushnad  Ash-Shafi’i. Juz  2.(Libanon:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  t.th)  h.  164.  Imam  al- Baihaqy. Sunan al-Baihaqy al-Kubro. Juz 6. (Libanon: Dar al-Fikr, t.th) h. 39
73 Tiwuk Kusuma Hastuti. Sende (Gadai Tanah)... h. 9
menggadaikan  tanah)  dan  menguntungkan  pihak  pelepas  uang  (pembeli). 74 Maka untuk  melindungi  golongan  petani  yang  ekonominya  lemah,  dikeluarkan  undang- undang yang mengatur pertanahan di Indonesia yaitu UUPA tahun 1960. Oleh karena dirasakan  betapa  sulitnya  melindungi  golongan  petani  yang  ekonominya  lemah, apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya, justru karena tanahnya tinggal sedikit sedangkan yang membutuhkannya sangat banyak. 75
Namun pada kenyataannya, tradisi sende yang terjadi di masyarakat kebiasaan mengikuti  ketentuan  hukum  adat  yang  berlaku  tanpa  mengindahkan  peraturan tersebut.  Masyarakat  merasa  cukup  hanya  dengan  kesaksian  para  tokoh    setempat dalam melakukan transaksi sende, seperti halnya Kepala Desa, tokoh agama, kepala suku yang ada bahkan mungkin hanya anggota keluarga atau rekan kerjanya sendiri yang menjadi saksi.
4. Pandangan Ulama tentang transaksi sende Pandangan Ulama terhadap transaksi sende terjadi khilafiyah, namun mayoritas menyatakan  bahwa  transaksi  tersebut  tidak  diperbolehkan.Hal  ini  karena  transaksi tersebut  merupakan  eksploitasi  terhadap  masyarakat  lemah.  Sama  halnya  jika transaksi sende disamakan dengan transaksi gadai yang memanfaatkan barang gadai, maka  Jumhur  (mayoritas)  ulama,  begitu  pula  semua  imam  madzhab  empat  kecuali madzhab  Hanbali  bersepakat  bahwa  barang  yang  sedang  digadaikan  tidak  boleh dimanfaatkan  oleh  pemegang  barang  kecuali  dengan  seizin  pemilik  barang,  jika hutang  tersebut    berupa dain,  bukan  qardl.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemegang barang  tidak  memilikinya,  bahkan  barang  tersebut  sekedar  amanah,  sehingga  tidak berhak memanfaatkannya. 76
Ulama  Hanabilah  berpendapat  jika  barang  gadai  tersebut  berupa  hewan  yang dapat  diperah  susunya  atau  dapat  dinaiki  sebagai  kendaraan  maka murtahin  boleh memerah  susunya  atau  mengendarainya  sebesar  dengan  biaya  nafkah  dan perawatannya  walaupun  tanpa  izin rahin  .Namun  jika  bukan  berupa  hewan  maka murtahin boleh memanfaatkan rahn dengan mendapat izin dari rahin , dengan syarat sebab rahn  bukan  berupa  qardl.  Jika  berupa  qardl  maka  tidak  halal  bagi  murtahin untuk memanfaatkan rahn meski mendapatkan izin dari rahin . 77
Jika  hutang  berupa Qardl,  maka  semua  Ulama  empat  madhhab  sepakat  tidak boleh  memanfa’atkan  barang  gadai.  Begitu  juga,  meskipun  hutang  berupa dain namun jika izin Rahin terhadap Murtahin dilakukan dalam akad sebagai syarat, maka juga  tidak  diperboehkan  karena  akan  menjadikan  pinjaman  yang  mendatangkan manfaat, dan ini termasuk riba. 78
Sayid  Sabiq  menjelaskan  bahwa  akad  gadai  bertujuan  untuk  meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang  memegang  gadaian  ( murtahin)  boleh  memanfaatkan  barang  yang  digadaikan
74 Departemen Penerangan R.I. Pertanahan Dalam era Pembangunan Indonesia . (Jakarta: Dep. Penerangan RI. 1982). h. 52
75 Scheltema. A.M.P.A. Bagi Hasil di Hindia Belanda .  Terj. Marwan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985) h. 23
76 Ibnu Rusy. Bidayah al-Mujtahid … h. 273.  ‘Abdur Rahman al-Jaziry. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-‘Arba’ah. Juz 2. (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah) h. 302.
77 Ibnu Qudamah. al-Mughni .Juz 4.(Libanon.Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2009) h. 385
78 Ibnu Rusy.Ibnu Rusydi. Bidayahal-Mujtahid … h. 274.  ‘Abdur  Rahman al-Jaziry. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib … h. 298-302
asal mendapatkan izin dari orang yang menggadaikan ( rahin). 79 Sedangkan menurut tokoh Nahdlotul Ulama dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlotul Ulama, menyatakan bahwa  jika  praktek  transaksi sende  sama  dengan  bai’  al  ‘uhdah  dalam  Islam  maka transaksi  tersebut  diperbolehkan,  namun  jika  tidak  maka  termasuk  akad  yang dilarang.  Namun  jika  tentang  pemanfaatan  barang  jaminan,  jika  pinjaman  berupa qardl maka tidak diperbolehkan. 80
Jadi mayoritas Ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, sebagaimana  dalam  praktek sende  yang  biasa  dilakukan  oleh  petani  tidak diperbolehkan.  Apalagi  jika  transaksi  tersebut  berupa qardl  bukan  dain,  maka  hal tersebut akan menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat,  yang dilarang karena mengandung  riba.  Begitu  juga  tidak  diperbolehkan  jika  pemanfaatan  barang  gadai tersebut menjadi syarat yang disebutkan dalam akad. 81

## D. Analisis Praktek Transaksi Sende di Desa Rejoagung
1. Transaksi Sende Sebagai Perlindungan Harta (Hifz al-Mal) Transaksi sende  merupakan  transaksi  pinjam-meminjam  uang  antar  warga  yang menjadikan sawah sebagai obyek jaminan kepercayaan. Sawah tersebut untuk sementara waktu  selama  masa  tempo  pengembalian  pinjaman  hak  pengelolaannya  pada  pemberi pinjaman, sedangkan pemilik sawah tidak memiliki hak untuk mengelola sawah hingga dapat mengembalikan semua pinjaman uang yang diterimanya. Umumnya uang pinjaman tersebut  digunakan  sebagai  modal  usaha,  tambahan  modal  pembelian  sawah,  atau kebutuhan mendesak lainnya seperti biaya pengobatan dan pendidikan. 82
Dalam realita tersebut jika dilihat sekilas maka transaksi ini merugikan peminjam uang  dan  juga  mengurangi  nilai  harta  yang  dimilikinya.  Namun  jika  ditelusuri  lebih lanjut, pihak peminjam merasa diuntungkan dengan adanya transaksi ini. Meski terkesan dirugikan  tapi  bagi  mereka  hal  ini  lebih  mudah  dari  pada  menggunakan  transaksi pinjaman  lainnya  seperti  di  perbankan,  lembaga  pegadaian  atau  lembaga  keuangan lainnya.  ‚Dalam  transaksi  ini,  warga  akan  merasa  tenang  sebab  sawah  yang  mereka sendekan dapat kembali menjadi miliknya walaupun belum mampu melunasi hutangnya jika telah jatuh tempo.‛ 83 Tidak ada hak bagi penerima sende untuk memaksa penyende menebus  sawah sende  tepat  pada  waktunya.  Semua  itu  tergantung  pada  kemampuan penyende.  Berbeda  dengan  melakukan  transaksi  pinjaman  dengan  perbankan  atau lembaga  keuangan  lainnya,  ketika  jatuh  tempo  telah  tiba  dan  melewati  masa  tenggang yang  telah  diberikan  belum  mampu  melunasi  pinjaman  tersebut  maka  yang  menjadi jaminan  akan  disita.  Disamping  itu,  pihak  peminjam  merasa  tidak  tenang  karena  harus menyiapkan  uang  untuk  mengangsur  tiap  bulan,  berbeda  dengan  transaksi sende  yang pembayarannya  dilakukan  langsung  ketika  pihak  penyende  mampu  untuk  menebus kembali sawah sendenya.
Dalam  transaksi sende,  sawah  sende  tetap  bisa  dimiliki  kembali  oleh  penyende. Disamping itu, uang pinjaman dari transaksi sende umumnya lebih besar dari pada jika sawah  digunakan  sebagai  jaminan  di  pegadaian  atau  disewakan,  sehingga  dapat mencukupi modal yang dibutuhkan penyende. Ketika sawah sende telah mampu ditebus
79 Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. Jilid 7 . Alih Bahasa Kamaluddin DKM. ( Bandung: Alma’arif. 1998) h. 141
80 Ahkamul Fuqoha’, Solusi Problematika Aktual … h. 30-32
81 ‘Abdur Rahman al-Jaziry. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib … h 299-300
82 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Rejoagung  pada tanggal 14-27 Juni 2014
83 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bari pada tanggal 20 Juni 2014
maka  harta  yang  dimiliki  penyende  akan  bertambah,  baik  berupa  sawah  maupun  hasil usaha yang dikelola dari modal uang pinjaman tersebut. Begitu juga bagi penerima sende, walaupun   kehilangan nilai fungsi uang yang ia pinjamkan kepada penyende, namun ia dapat menikmati hasil dari sawah yang dikelolanya. 84
Namun yang menjadi masalah disini, walaupun jarang sekali ditemukan, jika uang pinjaman dalam transaksi sende tersebut tidak digunakan sebagai modal usaha melainkan untuk kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan atau pendidikan, apakah peran transaksi sende sebagai sarana hifz al-mal tetap berfungsi? Secara legal, menurut jumhur ulama hal ini  tidak  diperbolehkan  kerana  pinjaman  digunakan  untuk  kebutuhan  yang  tidak produktif sehingga ketika sawah sende dikelola oleh penerima  sende maka hal tersebut akan  menjadi  pinjaman  yang  mendatangkan  manfaat.  Terlepas  dari  boleh  tidaknya  hal tersebut  dalam  hukum  Islam,  bagi  masyarakat  transaksi sende  tetap  menjadi  pilihan utama  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Bagaimanapun  juga,  ketika  seseorang membutuhkan  uang  dalam  jumlah  besar  akan  merasa  kesulitan  mencari  pinjaman  jika tidak  ada  timbal  balik  atau  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  pemberi  pinjaman. Walaupun  akan  merasa  kesulitan  dalam  menebus  kembali  sawah sende,  namun setidaknya warga tidak merasa takut akan kehilangan sawahnya, ataupun bersusah payah menyiapkan  angsuran  tiap  bulan  seperti  halnya  melakukan  transaksi  pinjaman  dengan pihak  perbankan  atau  pegadaian.  Mereka  tetap  mendapatkan  keringanan  dengan keleluasaan  waktu  dalam  menebus  kembali  sawah  sendenya.  Dengan  demikian  mereka tetap merasa saling diuntungkan. 85
Jadi  dalam  pandangan  warga  Desa  Rejoagung,  transaksi sende  merupakan transaksi muamalah yang tepat dilakukan dalam menjaga maupun mengalokasikan harta mereka.  Kedua  belah  pihak  dalam  transaksi  ini  merasa  sama-sama  diuntungkan  baik dalam  materi  maupun  kenyamanan.  Rasa  kekeluargaan  dan  kerelaan  kedua  belah  pihak terlihat dengan jelas dari terciptanya interaksi yang baik antara keduanya.
Harta  merupakan  salah  satu  kebutuhan  inti  dalam  kehidupan,  di  mana  manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua motivasi ini  dibatasi  dengan  tiga  syarat,  yaitu  harta  dikumpulkan  dengan  cara  yang  halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat  sekitar.  Kecenderungan  demikian  mendapat  legitimasi  dari  syariat  Islam. Mengenai  urgensi  harta,  Islam  mengatur  sedemikian  rupa  baik  dalam  urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya. Q.S Al-Isra’: 26-27 menegaskan:
26
27
‚Dalam  beberapa  kesempatan,  Allah  menyebutkan  tentang  pentingnya  menjaga harta.  Allah  berfirman  yang  artinya  kurang  lebiih:  Dan  berikanlah  kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara
84 Berdasarkan  hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Rejoagung pada tanggal 14-27 Juni 2014
85 Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Rejoagung pada tanggal 14-27 Juni 2014
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S. al-Isra’: 26-27) 86
Beberapa  anjuran  tersebut  selaras  dengan  pandangan  logika.  Siapapun  orangnya yang  tidak  memiliki  harta  maka  dia  tidak  akan  mungkin  menghasilkan  kemaslahatan dunia maupun akhirat. Semuanya tidak akan tenang tanpa adanya harta. Karena dengan hartalah  kita  dapat  menarik  sebuah  manfaat  dan  menolak  kemudaratan.  Untuk  itu, barang  siapa  yang  mencari  harta  dengan  tujuan  tersebut,  maka  akan  mudah  untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Sebaliknya jika mencari harta karena dzatiyahnya maka hal  tersebut  merupakan  salah  satu  dari  hal-hal  terbesar  yang  dapat  menghalangi kebahagiaan di akhirat.‛ 87
Untuk  itu, hifz  al-mal  merupakan  salah  satu  dari  dari  lima  aspek  kemanusiaan yang menjadi unsur pokok agama ( maqashid al-dharury). Bahkan secara konsep menurut sebagian  ulama hifz  al-mal    lebih  didahulukan  dari  yang  lainnya  jika  terjadi  kondisi dilematis ( ta’arudl) diantara lima aspek prinsip agama yang ada. Alasannya cukup logis, penjagaan  harga  yang  selalu  identik  dengan  hubungan  interaksi  sosial  ( haq  al-adami) lebih  diprioritaskan  dari  pada hifz  al-din  yang  mengarah  pada  hubungan  dengan  Allah ( haq Allah). Menurut konsep Islam jika terdapat pertentangan antara haq adami dan haq Allah, maka lebih didahulukan yang pertama. 88
Syariat  memberikan  konsep  bahwa  segala  bentuk  kekayaan  umat  diproyeksikan untuk  kepentingan  meninggikan  agama  Allah.  Dengan  kekayaan  yang  dimiliki,  segala aktifitas keagamaan dapat berjalan dengan baik. Dengan harta yang dimiliki umat Islam lebih  berwibawa,  serta  dapat  melepas  ketergantungan  terhadap  pihak  lain.  Al-Qur’an sebenarnya  telah  memberikan  konsep  agar  umat  Islam  menjadi  umat  yang  tidak tergantung  pada  orang  lain.  Umat  Islam  idealnya  harus  memiliki  aset  dan  hasil reproduksi  yang  cukup  mapan  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Imam  an-Nawawi menyatakan dalam muqaddimah al-Majmu’:
‚Sudah  seharusnya  bagi  umat  Islam  memiliki  usaha  dan  penghasilan  untuk memenuhi  segala  kebutuhannya  meskipun  hanya  satu  buah  jarum.  Karena  jika tidak demikian mereka akan bergantung terhadap pihak lain.‛ 89
Dalam  realitas  kehidupan  masa  sekarang  memang  demikian  adanya.Menurut pandangan  umum,  keberhasilan  seseorang  diukur  dari  kemapanan  ekonominya.  Tidak salah  jika  umat  Islam  berusaha  meningkatkan  aset  ekonominya  demi  eksistensi kemuliaan umat Islam di dunia dan akhirat. Demikian halnya yang dilakukan oleh warga Desa Rejoagung. Dalam menjaga keutuhan hartanya dan meningkatkan jumlah aset yang dimiliki, mereka lebih memilih transaksi sende dalam kegiatan ekonomi mereka.
2. Transaksi Sende sebagai Pelengkap Kebutuhan (Hajiyat)
Konsep maqashid  al-syari’ah  yang  dikembangkan  al-Syatibi,  secara  simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi ( maqashid) sebuah teks ( al-syari’ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita. Pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya
86 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005) Cet. 10, h. 227
87 Fakhr al-Din al-Razi. Mafatih al-Ghaib. Dalam  FKI Ahla Shuffah. Tafsir Maqashidi… h. 199-200
88 FKI Ahla Shuffah. Tafsir Maqashidi… h. 201
89 An-Nawawi. Al-Majmu’ fi Sharh al-Muhazzab . Juz I … h. 2
oleh  manusia,  sepanjang  masalah  itu  dapat  diotak-atik  oleh  akal  (reasonable). 90 Oleh karena  itu  penelusuran  hikmah  terhadap  masalah  muamalah  menjadi  penting.Di  dalam kajian  fikih,  pembahasan  mengenai  hukum  transaksi sende  masih  terdapat  perbedaan pendapat  antara  yang  mengharamkan  dan  yang  membolehkan.Terlepas  dari  kontroversi mengenai hukum transaksi sende, manfaat yang ditimbulkan dari transaksi sende sangat besar bagi masyarakat.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  al-Shatibi  membagi maqashid  menjadi tiga  tingkat  prioritas, dlaruriyah,  hajiyah,  dan  tahsiniyah.  Kategori  maslahah  dlaruryah merupakan  terpeliharanya  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat  dari  lima  unsur  pokok  yang terdiri  dari:  agama  ( al-din),  jiwa  (al-nafs),  keturunan  (an-nasl),  harta  (al-mal)  dan  aqal ( al-aql) 91 .  Sedangkan hajiyah  adalah  aspek-aspek  hukum  yang  dibutuhkan  untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Hajiyah  merupakan  segala  hal  yang  menjadi  kebutuhan  primer  seseorang  agar  hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari beberapa kesengsaraan. Jika kebutuhan  ini  tidak  diperoleh,  kehidupan  seseorang  pasti  mengalami  kesulitan  meski tidak  sampai  menyebabkan  kepunahan.  Dalam  masalah  muamalat  contohnya dibolehkannya qiradl,  musaqah,  salam,  rahn,  dan  akad  jual  beli  lainnya.  Adapun tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang  terbaik  dalam  rangka  penyempurna  lima  unsur  pokok  di  atas.  Dalam  muamalat contohnya  seperti  tidak  diperbolehkannya  menjual  barang  najis,  menjual  kelebihan makanan dan air, merampas hak seorang budak untuk menjadi saksi, dan lain-lain. 92
Pengetahuan  mengenai  tingkatan  maslahat  dan  karakteristiknya  yang  bersifat mutlak  adalah sangat penting terutama untuk menetapkan hukum pada tiap-tiap hukum perbuatan  dan  persoalan  yang  dihadapi  manusia.  Dari  pembagian  di  atas  dapat  dilihat bahwa posisi transaksi muamalah dalam tingkat prioritas maqasid shariah terletak pada tingkat hajiyah.  Transaksi  sende  yang  merupakan  salah  satu  dari  transaksi  muamalah yang banyak dilakukan oleh warga Desa Rejoagung juga bersifat hajiyah sebagai upaya dalam menjaga kemaslahatan harta ( hifz al-mal). Sebagai bagian dari kebutuhan hajiyah, keberadaan  transaksi sende  memang  tidak  mutlak  harus  dilakukan  oleh  warga  Desa Rejoagung, namun jika transaksi tersebut tidak dilakukan oleh warga, maka mereka akan kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  menjaga  harta  mereka.  Seperti  halnya keharusan untuk hidup bersifat dlaruriyah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), sedangkan sehat  bersifat hajiyah  sebagai  sarana  dalam  menjaga  jiwa.  Walaupun  sehat  bukan segalanya akan tetapi tanpa kesehatan segala sesuatu tiada artinya. Yang dituntut sangat mutlak  dalam  menjaga  jiwa,  namun  ketika  sehat  tidak  terpenuhi  maka  seseorang  akan merasa sangat kesulitan dalam menjaga jiwanya. Sehingga untuk menjaga kesehatannya, manusia  diperbolehkan  melakukan  proses  pengobatan  walaupun  dalam  proses  tersebut kemungkinan besar terjadinya pelanggaran hukum lainnya seperti membuka aurat.
Demikian  halnya  bagi  warga  Desa  Rejoagung,  transaksi sende  harus  mereka lakukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  menjaga  harta  mereka,  meski  secara  al-shari’ah transaksi  tersebut  masih  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  yang  melarang  dan membolehkannya. Jika mereka menggunakan transaksi lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi  mereka,  maka  mereka  akan  menemukan  beberapa  permasalahan  yang  lebih
90 Muhammad Khalid Masud. Filsafat Hukum Islam … h. 309
91 Al-Shatibi, Al Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Juz II… h. 3-4
92 Al-Sha>t{ibi>, Al  Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari’ah, Juz  II…  h.  7-9.  Bandingkan  dengan  Abdul  Rahman Dahlan. Ushul Fiqh… h. 309. Muhammad Syukri Al-Bani Nasution. Filsafat Hukum Islam... h. 106. Muhammad Abu Zahra. Ushul Fiqh… h. 554-555.
memberatkan  bagi  mereka.  Seperti  halnya,  jika  mereka  menggadaikan  sawah  mereka untuk  memenuhi  kebutuhan,  maka  ketika  ia  kesulitan  dalam  menebus  kembali  sawah yang  ia  gadaikan  maka  terdapat  kemungkinan  sawah  tersebut  disita  untuk  memenuhi hutangnya. Belum lagi sejumlah uang yang harus disiapkan dalam setiap bulannya untuk mengangsur hutang tersebut. Bagi warga Desa yang umumnya hanya sebagai petani, hal ini  lebih  menyulitkan  dibandingkan  dengan  transaksi  sende.  Oleh  karena  itu,  transaksi sende  merupakan  transaksi  yang  telah  membudaya  ditengah  warga  Desa Rejoagung.Banyak warga yang tetap melakukan transaksi ini meski mereka mengetahui bahwa beberapa ulama melarang dilakukannya transaksi ini 93 .
E. Konsep Maqashid Al-Syari’ah Al-Syatibi terhadap Transaksi Sende di Desa Rejoagung Dalam Upaya Menjaga Harta (Hifz al-mal) Transaksi sende merupakan transaksi yang tercipta dari budaya tolong-menolong antar  sesama  warga.  Seiring  dengan  adanya  perubahan  sosial  dalam  kehidupan  warga tersebut, eksistensi transaksi sende sebagai sarana tolong-menolong antar sesama warga telah  mengalami  sedikit  pergeseran.  Dimana  pada  mulanya  transaksi  ini  murni  hanya dilandasi dengan rasa kekeluargaan dan gotong-royong antar sesama warga, namun untuk saat  ini  terdapat  unsur  ingin  memperoleh  keuntungan.  Perubahan  tersebut  berkaitan dengan kondisi umum masyarakat masa kini yang mana hal terpenting dalam kehidupan ini segala sesuatu dapat berharga.
Untuk  kegiatan  muamalah  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan ubudiyah  pada  dasarnya  Al-Syatibi  menerima  adanya  penyesuaian  dengan  perubahan sosial. Secara luas, dalam menolak adaptasi hukum terhadap perubahan-perubahan sosial, dua  prinsip  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Al-Syatibi. Pertama,  dalam  kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah teologi, ibadah, serta wakaf dia menolak adaptasi hukum terhadap perubahan-perubahan sosial, dengan menyatakan perubahan-perubahan tersebut sebagai  bid’ah. Kedua,  dalam  masalah  muamalah  yang  digunakan  adalah  prinsip ‚pemerolehan kekayaan secara zalim‛ dan ‚resiko‛. Prinsip ini dapat difaham sebagai sisi negatif  dari  prinsip-prinsip  seperti tashil  (kemudahan),  ‘adam  al-haraj  (menghilangkan kesulitan),  dan  maslahah  (kepentingan  umum)  yang  menjadi  dasar  Al-Syatibi  adaptasi hukum dalam menerima adanya perubahan-perubahan sosial. Tentunya prinsip-prinsip ini tergantung  pada  kasus  yang  dihadapi.  Kecuali  yang  berhubungan  dengan  ibadah (hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhanya),  dalam  berbagai  kasus  yang  dihadapi  Al- Syatibi memberikan tekanan lebih banyak pada kepentingan manusiawi dan kepentingan umum  ( maslahah)  dari  pada  kepatuhan  yang  ketat  terhadap  hukum. 94 Untuk  menguji apakah  suatu  perbuatan  mengandung maslahah  atau  mafsadat  dan  sifat  mana  yang dominan,  akal  berperan  dalam  menentukannya  berdasarkan  tradisi  kebiasaan  ( al-‘adah) yang berlaku. 95 Atas dasar itu, hukum muamalah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengabaikan kemaslahatan manusia. 96
Demikian halnya dengan kebiasaan transaksi sende di Desa Rejoagung. Transaksi tersebut  merupakan  bentuk  muamalah  yang  telah  menjadi  adat  masyarakat  setempat. Sebagaimana yang dinyatakan Al-Syatibi bahwa yang dimaksud dengan adah yaitu suatu perbuatan  yang  bersifat istiqrar  (berkelanjutan  terus)  dan  istimrar  (kontinyu). 97
93 Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Rejoagung pada tanggal 14-27 Juni 2014
94 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam … h. 149-152
95 Al-Shatibi, Al Muwwafaqat fi Usul al-Shari’ah , Juz II… h. 26
96 Al-Shatibi, Al Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah , Juz II… h. 93
97 Al-Shatibi, Al Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Juz II… h. 297
Keberadaan transaksi sende yang telah dilakukan oleh warga Desa Rejoagung sejak tahun 1979  telah  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  kebiasaan  yang  telah  menjadi  adat  bagi mereka.
Sehubungan  dengan  perbedaan  pandangan  ulama  fikih  terhadap  hukum pemanfaatan  sawah  sende  oleh  penerima sende,  dalam  pandangan  maqashid  al-syari’ah hal  tersebut  dapat  dinalar  dengan  akal.  Subtansi  ibadah  yang  bersifat  muamalah, menurutAl-Shatibi,  manusia  dapat  melakukannya  dengan  bantuan  nalar. Illah  (subtansi hukum)  dari  muamalah  dapat  dirasionalkan  dengan  melihat  adanya  maslahah  untuk kehidupan  manusia.  Maka  sebuah  larangan  menunjukkan  bahwa  perbuatan  itu  tidak mengandung  maslahah,  sebaliknya  maslahah  terkandung  dalam  perbuatan  yang diperbolehkan atau diperintahkan. Berbeda dengan ibadah yang bersifat ta’abbud murni yang tidak dapat dinalar. Maka manusia harus menerima semua ketetapan syariat secara keseluruhan tanpa adanya pertentangan 98 .
Mengenai  transaksi  sende  ini  dalam  pengamatan  penulis  terdapat  mafsadat  dan maslahah yang terkandung di dalamnya. Maslahah bagi pihak penyende yang terkandung dalam  transksi  ini  diantaranya: pertama,  kemudahan  pihak  penyende  mencari  pinjaman uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  mendadak  dalam  skala  besar. Kedua,  adanya keleluasaan waktu bagi pihak penyende dalam upaya menebus kembali sawah sendenya, dalam  arti  meski  telah  tiba  saatnya  jatuh  tempo  pembayaran  jika  belum  mampu  maka tidak  ada  paksaan  untuk  menebus  tepat  waktu.  Kemampuan  menebus  kembali  sawah sende  tergantung  pada  pihak  penyende.  Ketiga,  besar  kemungkinan  sawah  sende  yang dijadikan  kepercayaan  atau  jaminan  akan  kembali  ketangan  pihak  penyende. Keempat, adanya  tanggung  jawab  dari  pihak  penerima  sende  untuk  merawat  sawah  sende  serta menjaganya  dari  segala  macam  kerusakan,  baik  dalam  bentuk  eksploitasi  lahan,  dan sebagainya. Kelima, terciptanya kepercayaan dan kekeluargaan antar kedua belah pihak karena  adanya  rasa  saling  tolong-menolong. Mafsadat  yang  terkandung  di  dalamnya yaitu hilangnya hak penyende sebagai pemilik sawah untuk mengelola sawahnya karena selama  sawah sende  belum  bisa  ditebus  hak  kelola  tetap  berada  pada  pihak  penerima sende.
Sedangkan  bagi  pihak  penerima sende  sendiri,  mafsadat  yang  terkandung  di dalamnya  yaitu  tetapnya  nilai  uang  yang  dikeluarkan  karena  tidak  dialokasikan  untuk usaha yang produktif, bahkan jika terdapat penurunan nilai mata uang ketika jatuh masa tempo yang disepakati  dalam  perjanjian maka  nilai uang tersebut juga  akan berkurang. Namun  disisi  lain  ia  mendapatkan  hasil  dari  pengelolaan  sawah sende,  walaupun  hasil yang ia dapatkan tidak menentu jumlahnya.
Melihat  sekilas  dari  kandungan maslahah  dan  mafsadat  transksi  sende  di  atas dapat  difahami  bahwa  kandungan maslahah  lebih  dominan.  Namun  lebih  lanjut  dapat dilihat  kembali  alasan  beberapa  ulama  fikih  melarang  transaksi  tersebut.  Pertama, pemanfaatan  sawah  oleh  penerima sende  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  karena sawah  tersebut  seperti  jaminan  gadai  yang  kedudukannya  hanya  sebagai watsiqoh (kepercayaan).  Kedua,  jika  pemanfaatannya  mendapat  izin  dari  pemilik  sawah,  maka terdapat perincian.  Jika izin  tersebut menjadi  syarat  yang diucapkan dalam  akad, maka hal  tersebut  dilarang,  namun  jika  tidak  maka  syarat  dalam  akad  mayoritas  ulama memperbolehkannya.
Dalam transaksi sende, pengelolaan sawah sende oleh pihak penerima sende sudah pasti  mendapatkan  izin  dari  pihak  penyende.  Dan  umumnya  izin  tersebut  tidak
98 Al-Shatibi, Al Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, Juz II… h. 305
dinyatakan  secara  terang  dalam  akad,  melainkan  hal  tersebut  telah  menjadi  adat  yang membudaya ditengah warga Desa Rejoagung, dan jumhur ulama berpendapat bahwa adat yang  telah  berlaku  luas  di  tengah  masyarakat  tidak  dapat  diposisikan  sebagai  syarat. 99 Disamping itu, dalam transaksi tersebut kedua belah pihak merasa saling rela dan saling diuntungkan. Dengan demikian dapat difahami bahwa ditinjau dari konsep maqashid al- shari’ah, transaksi tersebut lebih banyak mengandung kemaslahatan bagi pelakunya.

## F. Kesimpulan
1. Transaksi sende  yang  sering  dilakukan  warga  Desa  Rejoagung  Kecamatan  Ngoro merupakan  transaksi  yang  telah  menjadi  adat  dalam  kehidupan  warga  tersebut Transaksi  ini  menjadi  pilihan  utama  warga  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang mendesak dalam kegiatan muamalah mereka. Faktor utama yang mendorong warga untuk  melakukan  transaksi sende  ini,  bagi  pihak  pemilik  sawah  adalah  kebutuhan akan  uang  untuk  melakukan  usaha  dan  kebutuhan  yang  sangat  mendesak Sedangkan  bagi  pihak  penerima  sende  adalah  keuntungan  untuk  mengelola  sawah tanpa harus kehilangan uang untuk membeli ataupun menyewanya.  Oleh sebagian besar  masyarakat  Desa  Rejoagung,  transaksi sende  bukanlah  suatu  hal  yang memberikan permasalahan bagi perekonomian keluarga kedua belah pihak. Namun sebaliknya,  transaksi  ini  memberikan  banyak  manfaat  bagi  pemenuhan  kebutuhan ekonomi kedua belah pihak.
2. Dalam  konsep maqashid  al-syari’ah  al-Syatibi,  transaksi  sende  merupakan  salah satu  muamalah  yang  bersifat diruriyah  dan  hajiyah  dalam  perannya  sebagai  upaya untuk  membantu  memenuhi  terpeliharanya  harta  ( hifzul-mal)  dan  (hifz  al-nafs). Keberadaan  transaksi  ini  sangat  penting  bagi  warga  Desa  Rejoagung  dalam menjalankan  aktifitas  muamalah  mereka.  Sebagai  transaksi  muamalah,  dalam transaksi ini terkandung beberapa kemaslahatan dan kemafsadatan a Kemaslahatan dalam transaksi sende
1) Bagi pihak penyende
a) Kemudahan pihak penyende mencari  pinjaman uang untuk  memenuhi kebutuhan yang mendadak dalam skala besar.
b) Adanya keleluasaan waktu bagi pihak penyende dalam upaya menebus kembali sawah sendenya.
c) Besar  kemungkinan  sawah sende  yang  dijadikan  kepercayaan  atau jaminan akan kembali ke tangan pihak penyende.
d) Adanya  tanggungjawab  dari  pihak  penerima sende  untuk  merawat sawah sende  serta  menjaganya  dari  segala  macam  kerusakan,  baik dalam bentuk eksploitasi lahan, dan sebagainya
e) Terciptanya  rasa  kepercayaan  dan  kekeluargaan  antar  kedua  belah pihak karena adanya rasa saling tolong-menolong.
2) Bagi pihak penerima sende, adanya hak untuk mengelola sawah sende dan menikmati hasil yang diperoleh dengan sepenuhnya.
a) Mafsadat dalam transaksi sende
b) Bagi pihak penyende, hilangnya hak penyende sebagai pemilik sawah untuk mengelola sawahnya selama sawah sende belum bisa ditebus.
c) Bagi  penerima sende,  berkurangnya  nilai  uang  jika  terjadi  penurunan nilai mata uang secara drastis.
99 Jalaluddin Abdur Rahman al-Suyuthy, Ashbah wa an-Naza’ir :.. h. 192
Dapat disimpulkan bahwa kandungan maslahah dalam transaksi sende di Desa Rejoagung lebih dominan dari pada mafsadat yang akan diterima oleh kedua belah pihak, oleh karena itu, menurut konsep maqashid al-shari’ah al-Shatibi, transaksi ini diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim, Abdul. Jual Lepas, Jual Gadai, dan Jual Tahunan, Jakarta: Eleman, 1975 Abdul, Dahlan Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. Cet II. 2011 Muslim, Abu Al Husain. Sahih Muslim.  Maktabah Shamilat Ahkamul Fuqoha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlotul Ulama 1926-2010. Surabaya: Khalista) al-Kurdi, Ahmad  al-Hajj. al-Madhhah  al-Fiqh;  al-Qaw ā ’id  al-Kulliyah,  Dimasq: Dar  al- Ma’arif, 1980
al-Raisuni, Ahmad, Nazh ā riyat al-Maq ā shid ‘Inda al-Sy ā thibi, Rabath: Dar al-Aman, 1991 Sodiqin,  Ali, Fiqh  Ushul  Fiqh  (Sejarah,  Metodologi  dan  implementasinya  di  Indonesia). Yogyakarta: Beranda. Cet II. 2013 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., jilid II Amrullah Ahmad et. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1. 1996
Asafri  Jaya  Bakri. Konsep  Maqasid    Shari’ah  menurut  Al-Syatibi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Cet 1. 1996
Beni Ahmad Saebani. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2007 Bushar  Muhammad. Pokok-Pokok  Hukum  Adat.  Jakarta:  PT  Pradnya  Paramita.  Cet.  10, 2006 Sajuti Thahib. Receptio a Contrario. Jakarta: Academica. 1980 Fark  Whaling. Pendekatan  Teologis  dalam  Peter  Connolly,  ed.  Aneka  Pendekatan  Studi Agama. diterjemahkan oleh Imam Khoiri. Yogyakarta: LkiS. 2002
Hadar Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajag Mada University Press.
1991
Hazairin. Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Tintamas. 1982 Ibnu Hajar al-Asqalany. Bulugh al-Maram.  Jeddah Indonesia: Al Haramain Imam Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA, Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 1988 Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuty. Asbah wa an Nadhair: Jeddah Indonesia: Al-Haramain Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007 Soerojo  Wigjodopoero, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat,  Jakarta:  PT  Toko  Gunung Agung. Cet. 14. 1995
Subekti. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bandung: Alumni. Cet. 4. 1991
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan  R&D.  Bandung: Alfabeta,  cet.  18,
2013
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis). Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 14. 2010
Ter  Haar  Bzn. Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat.  Terj.  Soebakti  Poesponoto.  Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. 3. 1976
Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i,  Terjemah  oleh  M.  Afifi  dan  Abdul  Hafidz.  Jakarta: Almahira. Cet. 1, 2010
Zaenuddin  Mansyur. Konsep  Ekonomi  Islam  Dalam  Konsep  Maqashid  Al-Shari’ah  Al- Syatibi. Jurnal Istinbath vol. 4 no 2, 2007