## Wajah Hukum

## Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik
Reza Havrian
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Timbangan No. 3, Kledung Kradenan RT 02/IV, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah Correspondence email: reza.havrian@ui.ac.id
Abstrak. Rumah  Sakit  adalahinstitusi  pelayanan  kesehatan  yangmenyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,rawat  jalan,dan  gawat  darurat.  Di  Indonesia,  praktik  perumahsakitan  diatur dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang-undang tersebut, selain menjadi pedoman dasar hukum perumahsakitan,  juga  dibuat  untuk  lebih  memberikan  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan,  maupun memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dan  perlindungan  bagi  sumber  daya  manusia  di  rumah  sakit.  Saat  ini,  rumah  sakit dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  karena  kondisi  rumah  sakit  sudah  tidak  lagi  institusi  yang  hanya  mengedepankan  asas untuk menolong orang saja. Rumah sakit perlahan berubah fungsi menjadi korporasiprovit oriented. Hal demikian terjadi karena semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  dinilai  mahal  sehingga  para  dokter  dan  pihak  rumah  sakit  juga membutuhkan  tambahan  biaya  untuk  kelangsungan  hidup.  Adanya  ketentuan  rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  kerugian seseorang sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan, hal ini sebagai permintaan agar rumah sakit bertanggungjawab atas tindaka n yang  dilakukan  oleh  petugas  profesi  bawahannya  baik  sebagai  status  tetap  maupun  tidak  tetap.Dokter  sebagai  salah  satu  pihak dalam perjanjian oleh rumah sakit memang memiliki prestasi untukmengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang  paling  tepat  danbukan  pada  menjanjikan  kesembuhan  dari  pasien.  Oleh  karena  itu,  dokter  memiliki  tanggungjawab  atas tindakan  yang  dilakukannya  hanya  sebatas  upaya  yang  terbaik  menurut  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimilikinya. Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter yang melakukan malpraktek memang tidak mutlak dan memiliki banyak  celah. Berbeda  halnya  dengan  ganti  rugi  pada  hukum  perdata,  pertanggungjawaban  pidana  tetap  dapat  dituntutkan  menggunakan doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pertanggungjawaban Pidana; Rumah Sakit; Hukum Perumahsakitan; Dokter; Malpraktik
Abstract.  Hospital  is  a  health  care  institution  that  organizes  individual  health  services  in  a  plenary  that  provides  inpatient, outpatient,  and  emergency  services.  In  Indonesia,  the  practice  of  hospitals  is  governed  by  the  law  No.  44  year  2009  about hospitals. The law, in addition to being a basic guideline for legal and administrative, is also made to provide legal certainty in the  maintenance  of  health  services,  as  well  as  provide  protection  for  the  Community  and  protection  of  resources  People  in hospitals. Currently, hospitals can be held accountable because the condition of the hospital is no longer an institution that only focuses on the principle to help people only. The hospital slowly changed its function into a profit-oriented corporation. This is because  the  growing  of  science  and  technology  are  valued  so  much  that  doctors  and  hospitals  also  need  additional  costs  for survival. The provisions of the hospital are responsible for the loss of a person as a result of the action of health workers, this is a request for the hospital to be responsible for te actions taken by the officers of his subordinates either as the status Fixed or not fixed. Doctors as a party to the agreement by the hospital do have the achievement to seek the healing of the patient through the search for the most appropriate therapy and not on promising healing from the patient. Therefore, doctors have a responsibility for  the  actions  that  do  not  only  take  the  best  effort  according  to  the  knowledge  and  experience  he  possesses.  The  hospital's accountability  to  doctors  who  do  malpractice  is  not  absolute  and  has  many  gaps.  Unlike  the  damages  to  civil  law,  criminal liability can still be made by using the doctrine of corporate accountability.
Keywords: Liability; Criminal Liability; Hospitals; Hospital Law; Doctors; Malpractice

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  adalah  rumah  tempat  merawat  orang  sakit,  menyediakan  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan yang  meliputi  berbagai  masalah  kesehatan. 1 Menurut  WHO,  Rumah  Sakit  adalah  suatu  badan  usaha  yang menyediakan  pemondokan  yang  memberikan  jasa  pelayanan  medik  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang  terdiri atas  tindakan  observasi,  diagnostik,  terpeutik  dan  rehabilitatif  untuk  orang-orang  yang  menderita  sakit,  terluka, mereka yang mau melahirkan dan menyediakan pelayanan berobat jalan .2
Dasar hukum pengaturan Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 1  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  ‘rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan
1 Depdikbud . Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 851.
2 Noor. M. Aziz, Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010), hlm. 44.

## Reza Havrian, Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik
kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan  dan  gawat  darurat.” 3 Adapun yang menjadi asas dan tujuan dari suatu rumah sakit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa: “rumah sakit diselenggarakan  berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  kepada  nilai  kemanusiaan,  etika  dan  profesionalisme,  manfaat keadilan,  persamaan  hak  dan  anti  diskriminasi,  pemerataan,  perlindungan  dan  keselamatan  pasien,  serta  mempunyai fungsi sosial” 4.
Pada mulanya Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan didirikan dengan latar belakang pelaksanaan tugas  keagamaan  atau  pelaksanaan  ibadah.  Rumah  sakit  dalam  konteks  ini  melaksanakan  tugas  semata-mata  untuk tujuan sosial kemanusiaan sesuai dengan perintah agama. Pelayanan rumah sakit pada waktu itu terutama difokuskan pada  pengobatan  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  “rumah  sakit  sebagai  lembaga derma  pada  saat  itu  hanya  menyediakan  ruangan,  makanan  maupun  perawatan  secara  terbatas  yang  juga  dilakukan oleh  sukarelawan”. 5 Sehingga  pada  masa  itu  Rumah  Sakit  tidak  dapat  dituntut  jika  melakukan  kesalahan,  karena mereka sifatnya hanya membantu untuk menyembuhkan para orang-orang sakit yang tidak memiliki biaya.
Pada  masa  permulaan  adanya  rumah  sakit  di  Amerika  Serikat,  Rumah  Sakit  merupakan  suatu  lembaga  yang terlindungi oleh doktrin Charitable Immunity, 6 artinya rumah sakit adalah lembaga merupakan lembaga karitas yang kental akan fungsi sosial. Akibatnya rumah sakit tidak dapat digugat, karena fungsi rumah sakit yang hanya berfungsi sosial untuk menolong masyarakat. Menurut Maeijer, Rumah Sakit sebagaimana dikutip oleh Soekanto: 7
“Het  ziekenhuis  is  een  onderneming  met  een  eigen  karakter:  het  is  gericht  op  medisch  onderzoek  en  medische behandeling van opgenomen patienten. Het ziekenhuis is geen onderneming in de zin van een bedrijf dat is gericht op het maken van winst of enig vermogen srechtelijt voordeel.”
“Rumah Sakit merupakan badan usaha yang mempunyai ciri tersendiri; usahanya tertuju pada pemeriksaan medis dan  perawatan  medis  pasien  yang  masuk  Rumah  Sakit.  Rumah  Sakit  bukan  merupakan  badan  usaha  dalam  arti perusahaan yang bertujuan mencari untung atau keuntungan di bidang harta kekayaan.”
Rumah Sakit sebagai badan usaha merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum  ( rechtshandeling ).  Rumah  Sakit  bukan  manusia  dalam  arti  “persoon”  yang  dapat  berbuat  dalam  lalu  lintas hukum masyarakat sebagai manusia  (natuurijk persoon),  namun ia (Rumah  Sakit) diberi  kedudukan menurut hukum sebagai  persoon  dan  karenanya  Rumah  Sakit  merupakan  “rechtpersoon”  dan  oleh  karena  itu  Rumah  Sakit  dibebani dengan  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukannya. 8 Pemberian  status  sebagai  “person” kepada Rumah Sakit oleh hukum sehingga ia berfungsi sebagai hukum (rechtpersoon) ini biasanya oleh Rumah Sakit swasta dituangkan dalam akta pendirian yayasan. 9 Hak dan kewajiban rumah sakit dilakukan oleh organ Rumah Sakit yakni  tenaga  kesehatan  yang  terorganisir.  Rumah  sakit  dalam  sebuah  badan  hukum  menyediakan  layanan  kesehatan berupa  pelbagai  sarana  medis  dan  non  medis  yang  permanen,  menyelenggarakan  pelayanan  medis  dan  keperawatan secara berkesinambungan, termasuk pelayanan diagnosis dan pengobatan pasien.
Rumah  Sakit  dapat  didasarkan  pada  hubungan  Rumah  Sakit  dengan  tenaga  kesehatan  yang  bekerja,  dan dihubungkan  dengan  pasien  yang  dirawat  (baik  di  dalam  maupun  di  luar  Rumah  Sakit).  Hubungan  yang  harmonis antara dokter dan pasien hanya akan terwujud, jika dokter dan pasien sama-sama memahami dan menghayati hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit,  termasuk  sumber  daya  manusianya.  Dalam  Pasal  46  disebutkan  tentang  tanggungjawab  hukum  rumah  sakit, yaitu “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit”.  Pasal  ini  dirasakan  kurang  adil  karena  terlalu  memihak  tenaga kesehatan,  termasuk  dokter,  yang  sudah  jelas  bersalah  karena  lalai.  Pasal  ini  juga  dapat  mengurangi  rasa tanggungjawab dokter dalam penanganan pasien, karena tanggungjawab hukum atas kesalahannya sudah diambil alih oleh rumah sakit. Rumah sakit bukan merupakan individu yang dapat dihukum, sehingga yang terkena imbas kelalaian tersebut  adalah  pemilik  dan  manajemen  rumah  sakit.  Ketidakadilan  ini  dapat  digolongkan  sebagai  pelanggaran  hak asasi  manusia  terhadap  pemilik  dan  manajemen  rumah  sakit.  Profesi  dokter  adalah  suatu  profesi  dengan  otonomi tinggi  terutama  pada  dokter  spesialis.  Pemilik  dan  pengelola  rumah  sakit  pada  umumnya  mempunyai  pengetahuan yang  terbatas  tentang  bidang  kedokteran,  khususnya  yang  spesialistik,  sehingga  sangat  tidak  adil  bila  pemilik  atau
3 Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Sakit, UU No. 44 Tahun 2009.
4 Ibid.
5 Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan: Suatu Kumpulan Karangan ,Cetakan I, (Jakarta: IND-HILL-Co, 1989), hlm. 100.
6 Soerjono soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan , (Bandung: Remadja Karya, 1987). hlm. 126
7 Ibid , hlm. 129-130.
8 Cahyono, Op. Cit. , hlm. 50.
9 Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 107.
pengelola  rumah  sakit  tersebut  diharuskan  untuk  bertanggungjawab  atas  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh kelalaian dokter.
Pada  praktik  perumahsakitan,  rumah  sakit  dapat  diminta  pertanggungjawaban  karena  kondisi  sekarang  ini rumah  sakit  sudah  tidak  lagi  institusi  yang  hanya  mengedepankan  asas  untuk  menolong  orang  saja.  Rumah  sakit perlahan  berubah  fungsi  menjadi  provit  oriented.  Hal  demikian  terjadi  karena  semakin  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  dinilai  mahal  sehingga  para  dokter  dan  pihak  rumah  sakit  juga  membutuhkan tambahan biaya untuk kelangsungan hidup.
Di  banyak  tempat  di  Indonesia,  mutu  pelayanan  kesehatan  rumah-sakit  masih  rendah.  Keadaan  demikian tidaklah  dapat  dibiarkan  berlarut-larut,  tetapi  haruslah  dicarikan  jalan  keluar  untuk  meningkatkannya,  kalau  perlu dengan  mengadakan  standarisasi.  Pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  di  Indonesia  dewasa  ini,  terutama  di  kota-kota besar  menunjukkan  perbedaan  sosial  yang  cukup  tajam.  Bagi  mereka  yang  mampu  tersedia  rumah-rumah  sakit  atau ruang-ruang  khusus  yang  memberikan  pelayanan  khusus  dengan  tarif  yang  tidak  terjangkau  oleh  sebagian  besar masyarakat.  Mutu  pelayanan  yang  eksklusif  dan  terbaik  menjadi  hak  bagi  mereka.  Sebaliknya  bagi  mereka  yang kurang  mampu  mendapat  pelayanan  yang  kurang  memadai  bahkan  sering  tidak  manusiawi,  kurang  layak  sehingga menimbulkan penderitaan yang lebih besar, disinilah bisa muncul peluang terjadinya kasus malpraktek medik.
Di Indonesia, sudah banyak kasus yang terjadi dalam bidang kedokteran, baik itu dibawa ke pengadilan maupun tidak. Diantara sekian banyak kasus yang ada, kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan tidaklah dapat diketahui banyaknya disebabkan kasus-kasus dibidang kedokteran ini sulit diketahui, disamping itu pihak pasien sebagai korban dalam  hal  ini  belum  menyadari  bahwa  kasus  yang  dideritanya  adalah  merupakan  suatu  kasus  yang  diakibatkan kesalahan diagnosa dan terapi pengobatan dari seorang dokter yang sebenarnya dapat dituntut ke pengadilan.
Sujudi  dalam  Djaelani  saat  Seminar  dan  Lokakarya  Nasional  Rumah  Sakit  Proaktif  dalam  Era Globalisasimengingatkan bahwa kinerja Pelayanan Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta dalam Liberalisasi Jasa  Kesehatan  di  daerah  perkotaan  cenderung  berorientasi  pada  mekanisme  pasar. 10 Djaelaniselanjutnya berpandangan:  “Rumah  sakit  paradigmanya  sudah  bergeser  dari  fungsi  sarana  pelayanan  ( fungsiservice) ke  fungsi penerima  uang  (fungsi  budgetair),  bahkan  secara  ekonomi  Rumah  Sakit  merupakan  pasar  karena  merupakan  suatu permintaan  ( demand )  danpenawaran  ( supply) ,  bertemu  untuk  menukarkan  barang  dan  jasa  ( quality ),  yang  dapat menciptakan suatu titik pertemuan antara besarnya kepuasan yang diterimapelanggan (pasien) dengan besarnya uang yang dibayarkan oleh pelanggan (pasien) kepada Rumah sakit”. 11
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pasien, dokter dan rumah sakit dimana dalam hal tersebut ketiganya memiliki kewajiban dan hak yang setara, harus memberikan penghormatan atas  hak  satu  sama  lain  guna  meminimalisir  pelanggaran.  Oleh  karenanya  dokter  yang  memiliki  kode  etik  dan mengikuti aturan di rumah sakit juga berkewajiban mematuhi Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Sehingga penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter yang melakukan malpaktik?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  yaitu  terutama  mengkaji  kaidah-kaidah  (norma-norma)  hukum dalam  hukum  positif.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 12 Sumber  data  utama penelitian  ini  adalah  studi  literatur,  yaitu  dengan  mengamati,  mempelajari,  membaca  materi  hukum  dan  keputusan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Literatur tersebut berasal dari kode etik hakimdan UU kehakiman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit
Menurut  Black’s  Law  Dictionary,  tanggung  jawab  ( liability )  mempunyai  tiga  arti,  yaitu: an  obligation  one  is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss; and condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future . Tanggung jawab memiliki  beberapa unsur  yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu  kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan.Badan hukum dikatakan cakap selama tidak ada  putusan  yang  menyatakan  bahwa  badan  hukum  tersebut  dalam  keadaan  pailit  oleh  suatu  pengadilan.  Unsur kewajiban  memiliki  makna  hal-hal  yang  harus  dilaksanakan  dan  yang  tidak  boleh  dilaksanakan,  sehingga  sifatnya merupakan keharusan. Unsur perbuatan memiliki makna segala sesuatu yang dilakukan.
10 Djaelani,  H.A.,  Dimensi  Mutu  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Rumah  Sakit  merupakanKepuasan  Pelanggan  dan  Objek Hukum Kesehatan, “Jurnal Hukum Kesehatan”,Vol. 2 No. 3, 2009, hlm. 43-56.
11 Cahyono, Op. Cit .
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif;  Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

## Reza Havrian, Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik
Penyelenggaraan  manajemen  kesehatan  di  Rumah  Sakit,  terdapat  pengelolaan  yang  berkaitan  dengan  tiga  hal yang  merupakan  tanggung  jawab  rumah  sakit  secara  umum.  Tiga  hal  tersebut  yaitu:  pengelolaan  rumah  sakit  yang berkaitan  dengan  personalia;  pengelolaan  rumah  sakit  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas;  dan  pengelolaan yang  berkaitan  dengan duty  of  care . 13 Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  kegiatan  rumah  sakit  terdapat  kegiatan- kegiatan  yang  menimbulkan  tanggung  jawab  pengelolaan  atau  manajemen  Rumah  Sakit    dan  tanggung  jawab  para tenaga professional kesehatan di rumah sakit, 14 yang terdiri dari: tanggung jawab pengelola rumah sakit; dan tanggung jawab  tenaga  kesehatan  (dokter,  perawat).Dengan  adanya  tanggung  jawab  ini,  maka  akan  memunculkan  pula  yang namanya kewajiban dari penyelenggara kesehatan. Kewajiban dari rumah sakit yaitu hal-hal yang harus diperbuat atau sesuatu  hal  yang  harus  dilaksanakan.  Kewajiban  dari  rumah  sakit  terbagi  dua,  yaitu  kewajiban  sempurna  dan kewajiban  tidak  sempurna.  Kewajiban  sempurna  yaitu  kewajiban  yang  selalu  dikaitkan  dengan  hak  orang  lain, sedangkan  kewajiban  tidak  sempurna  adalah  kewajiban  yang  tidak  terkait  dengan  hak  orang  lain. 15 Perbedaan  dari kewajiban ini yaitu kewajiban sempurna pada dasarnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, berbeda dengan  kewajiban  tidak  sempurna  yang  pada  dasarnya  merupakan  moral  untuk  bertindak.  Dari  aspek  hukum, kewajiban adalah bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. 16 Rumah sakit yang digolongkan sebagai Badan Hukum maka sudah dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan hukum yang ia lakukan layaknya manusia. Berdasarkan UU Rumah Sakit, Rumah Sakit bertanggung jawab  terhadap  semua  kerugian  yang  menimpa  seseorang  sebagai  akibat  dari  kelalaian  tenaga  kesehatan  di  rumah sakit.  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit  menjadi  dasar  yuridis  untuk  seseorang  dalam  meminta  pertanggungjawaban  dari pihak  rumah  sakit  jika  terjadi  kelalaian  tenaga  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian.  Pertanggungjawaban  Rumah Sakit  dibedakan  menjadi  pertanggungjawaban  kepada  pasien  selaku  pihak  pengguna  jasa  dari  badan  hukum  dan pertanggungjawaban terhadap dokter selaku pekerja di sebuah badan hukum (Rumah Sakit).

## Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Dokter
Sejak  diberlakukannya  UU  Rumah  Sakit  pada  tanggal  28  Oktober  2009  secara  yuridis  Indonesia  sudah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur rumah sakit. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukumbagi rumah  sakit  dalam  melakukan  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindakan  yangdilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang dipekerjakannya. 17 Pasal 46 UU Rumah  Sakit  dengan tegas mengatur “Rumah  sakitbertanggungjawab secara hukum terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  ataskelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit.” Rumah sakit sebagaiinstusi yang menampung tenaga-tenaga kesehatan tidak dapat lagi lepas daritanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan tenagakesehatan dalam melakukan tugas pelayanannya. Semua kerugian  yang ditimbulkantenaga kesehatan selama dalam lingkup hubungan kerja menjadi tanggungan penuhrumah sakit. 18
Rumah Sakit selaku badan hukum membutuhkan orang-orang untuk menjadi pekerjanya. Pekerja di rumah sakit salah satunya adalah dokter. Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter pada umumnya tak lepas dari kesalahan yang dilakukan dokter. Kesalahan yang dilakukan dokter dapat disebut dengan malpraktik. Dalam hal ini dapat berupa perbuatan  yang  disengaja  ( intentional )  seperti  pada misconduct tertentu,  tindakan  kelalaian  ( negligence ),  ataupun suatu  kekurang  mahiran/ketidak  kompetenan  yang  tidak  beralasan  ( unreasonable  lack  of  skill ),  yang  mengakibatkan luka,  atau  menderita  kerugianpada  pihak  yang  ditangani. 19 Menurut  teori  atau  doktrin, 20 intensional  professional misconduct yaitu dinyatakan bersalah/buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar  dan  dilakukan  dengan  sengaja. Negligence atau  tidak  sengaja/kelalaian,  yaitu  seorang  dokter  yang karena  kelalaiannya  (culpa)  yang  mana  berakibat  cacat  atau  meninggalnya  pasien.  Seorang  dokter  lalai  melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Lack of skill , yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kompetensinya atau kurang kompetensinya.
13 Husein Kerlaba, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Concent , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 97.
14 Nusye Kl Jayanti, Loc. Cit. , hlm. 24.
15 Setya Wahyudi, Loc. Cit , hlm. 16.
16 Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum: Dictionary of Law , Complete Edition, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
17 Hwian  Christianto,  Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  atas  Tindakan  Tenaga  Kesehatanmenurut  UU  No.  44 Tahun 2009,“Jurnal Hukum”, 2010, hlm. 6.
18 Ibid.
19 Lingkup  malpraktik  di  bidang  medik  ini,  beranjak  dari  pengertian  malpraktik  secara  umum.  Black  Law  Dictionary, seventh edition, Copy Right by West Group Co. 50, West Kellog Boulevard Po. Box 64526 St. Paul Minn, 55164-526, 1999, hlm. 111.
20 Sudjito  bin  Atmoredjo,  “kajian  yuridis  malpraktik  (tanggung  jawab  Dokter,  Rumah  Sakit,  dan  Hak-Hak  Pasien)”, makalah disampaikan dalam seminar “penegakan hukum kasus malpraktik serta perlindungan hukum bagi tenaga  kesehatan dan pasien”, sabtu 18 juli 2009, Unsoed, Purwokerto.
Jika ditinjau dari perspektif hukum maka malpraktik  yang dilakukan oleh tenaga  kesehatan dapat merupakan criminal  malpractice  Civil  malpractice  medic  dan  administrative  malpractice, 21 Suatu  tindakan  medis  dapat dikatakan  sebagai criminal  malpractice jika  memenuhi  rumusan  delik  (tindak  pidana).  Syarat-syarat criminal malpractice yaitu:
1. Merupakan perbuatan tercela ( actus reus ), baik positive act ataupun negative act . 2. Sikap  batin  yang  salah  ( mens  rea ),  yaitu  berupa  kesengajaan  ( intensional ),  kecerobohan  ( recklessness ),  atau kealpaan ( negligence ).
Criminal  malpractice merupakan  tindakan  yang  melanggar  hukum  pidana,  sehingga  saat  ini  tenaga  kesehatan yang  melakukan Criminal  Malpractice  Medic ,  sama  dengan  melakukan  tindak  pidana. 22 Contoh  dari criminal malpractice yang sifatnya sengaja yaitu melakukan aborsi, melakukan euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan terhadap seseorang  yang  sedang dalam keadaan emergensi  meskipun tahu bahwa tidak ada  dokter  lain  yang  menolongnya  ( negative  act ),  menerbitkan  surat  keterangan  dokter  yang  tidak  benar,  membuat visum  et  repertum yang  tidak  benar. Malpractice  medic dalam  bentuk  kealpaan  yaitu  kecerobohan  berupa  kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kelalaian pada saat menjalankan jabatan.
Civil malpractice medic yaitu jika seorang tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban (ingkar janji, yaitu tidak  memberikan  prestasinya  sebagaimana  telah  disepakati.  Ukuran  adanya  civil  malpractice  yaitu  (malpraktik perdata),  yaitu:  adanya  kelalaian  medik;  tindakan  medik  tanpa  persetujuan  (perbuatan  melanggar  hukum);  tindakan tanpa  consent;  pelanggaran  janji  (wanprestasi). 23 Tindakan  dokter  yang  termasuk  dikategorikan civil  malpractice antara lain: tidak melakukan ( negative act ) apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan; melakukan ( positive act ) apa  yang  menurut  kesepakatannya  wajib  dilakukan  tetapi  terlambat;  melakukan  sesuatu  yang  menurut  kesepakatan wajib  dilakukan  tetapi  tidak  sempurna,  dan  melakukan  apa  yang  menurut  kesepakatannya  tidak  seharusnya dilakukan. 24
Kategori administrative  malpractice terjadi  jika  dokter  melanggar  hukum  tata  usaha  negara.  Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan di bidang kesehatan dalam rangka melaksanakan police of power . Peraturan tersebut  seperti  peraturan  tentang  persyaratan  bagi  tenaga  kesehatan  untuk  menjalankan  profesi  medik,  batas kewenangan serta  kewajibannya. Tenaga kesehatan dapat dipersalahkan jika melanggar peraturan-peraturan tersebut. Contoh  tindakan  yang  digolongkan  sebagai  tindakan administrative  malpractice antara  lain:  menjalankan  praktik kedokteran  tanpa  izin  dari  pihak  yang  berwenang  mengeluarkan  izin  (Dinas  Kesehatan),  melakukan  tindakan  medis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan tindakan medis dengan lisensi izin yang sudah kadaluarsa, dan tidak membuat rekam medik.
Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara tenaga kesehatan (dokter)  dan  Rumah  Sakit,  antara  lain:  dokter  sebagai  tenaga  kerja  ( employee );  dokter  sebagai  mitra  ( attending physician ); dokter sebagai independent contractor . 25 Dua pola hubungan yang disebutkan terakhir, lebih menempatkan dokter  setara  dengan  rumahsakit  didasarkan  atas  hubungan  kerjasama  sehingga  pertanggungjawabannya  didasarkan atas  kesalahan  yang  ditimbulkan  oleh  para  pihak.  Sedangkan  dokter  sebagai employee ,  dokter  berkedudukan  sebagai tenaga yang dipekerjakan oleh rumah sakit danrumah sakit sebagai pemberi kerja.
Dokter sebagai salah satu pihak dalam perjanjian memang memiliki prestasi untukmengupayakan penyembuhan pasien  melalui  pencarian  terapi  yang  paling  tepat  danbukan  pada  menjanjikan  kesembuhan  dari  pasien.  Oleh  karena itu  dokter  memilikitanggungjawab  atas  tindakan  yang  dilakukannya  hanya  sebatas  upaya  yang  terbaikmenurut  ilmu pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimilikinya.  Obyek  perjanjian  bukanlahsesuatu  hal  yang  sudah  dapat  dipastikan tetapi  diupayakan  dengan  cermat  dan  hati-hati( met  zorg  en  inspanning )  sehingga  bentuk  perjanjian  ini merupakan“ inspanningverbintenis” bukan  “ risikoverbintenis”. 26 Kebebasan  dokter  dalam  menentukan  diagnosa  dan terapi  terbaik  demi  pulihnyakesehatan  pasien  ini  seringkali  menemui  kendala  ketika  dikaitkan  dengan peraturanRumah  sakit.  Sebagai  pihak  pemberi  kerja,  Rumah  sakit  menetapkan  suatu  aturan  bagidokter  yang  bekerja padanya  misalnya  dalam  hal  tahapan  diagnosa  dan  terapi  (StandarProsedur  Operasional)  Rumah  sakit.  Hal  yang menarik  disini,  seorang  dokter  yangberada  dalam  ikatan  kerja  ketika  melakukan  pelayanan  kesehatan  memiliki  dua hubunganperikatan  yang  harus  dipertimbangkan  yaitu  sebagai  pekerja  dengan  rumah  sakit  danpengobat  dalam transaksi  terapeutik.  Kedua  hubungan  perikatan  itu  menimbulkanimplikasi  bagi  kebebasan  dokter  ketika  melakukan
21 Sofwan Dahlan, Loc. Cit , hlm. 59.
22 Budi  Sampurna,  “ Malpraktik  Medik  dan  Kelalaian  Medik ”,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  Internet,  Upload  27  April 2009.
23 Ibid.
24 Setya Wahyudi, Loc. Cit , hlm. 12.
25 Sofwan Dahlan, Loc. Cit , hlm. 157
26 Hermien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran:  Studi  tentang  HubunganHukum  Dalam  Mana  Dokter  sebagai  Salah Satu Pihak , ,Cetakan ke I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 110.
terapi (upaya kesehatan) harusmerujuk pada  aturan  yang dibuat oleh rumah  sakit. Maka dapat dikatakan bahwa  para dokter  mempunyai  kebebasan  secaraprofessional,  akan  tetapi  juga  dibatasi  oleh  lingkungan  dimana  merekabekerja (SOP Rumah Sakit).
Dalam  hukum  pidana  memang  tidak  dikenal  ganti  rugi  seperti  pada  hukum  perdata,  namun pertanggungjawaban  tersebut  tetap  dapat  dituntut  menggunakan  doktrin-doktrin  tentang  pertanggungjawaban . Rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  (korporasi)  dapat  dituntut  dan  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan malpraktik tenaga kesehatan di  rumah  sakit,  berdasarkan  ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran  korporasi dibebani pertanggungjawaban sebegai berikut: 27

## 1. Doctrine of strict liability
Menurut  ajaran  ini,  pertanggungjawaban  dibebankan  kepada  yang  bersangkutan  tidak  perlu  dibuktikan  adanya kesalahan  (kesengajaan  atau  kelalaian)  pada  pelakunya.  Ajaran  ini  disebut  pula  sebagai absolute  liability atau pertanggungjawaban  mutlak.  Ajaran  ini  diterapkan  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  sangat  merugikan kepentingan publik.
2. Doctrine of vicarious liability
Ajaran  ini  disebut  sebagai  ajaran  pertanggungjawaban  pengganti.  Seorang  majikan  bertanggungjawab  atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan  kemungkinan  kepada  pihak  yang  dirugikan  karena  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  dari  pihak korporasi  untuk  menggugat  majikan  korporasi  tersebut  agar  membayar  ganti  rugi.  Dengan  ajaran  ini,  maka korporasi  dimungkinkan  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawainya,  kuasanya, mandatarisnya, atau siapa saja yang bertanggungjawab kepada korporasi lewat pimpinan (majikan) dari korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat subordinasi antara majikan dan orang yang  melakukan  tindak  kesalahan  tersebut,  dan  perbuatan  yang  dilakukan  dalam  lingkup  tugas  pegawai  yang bersangkutan.
3. Doctrine of delegation
Pendelegasian  wewenang  oleh  majikan  kepada  bawahannya  merupakan  alasan  pembenar  bagi  dapat dibebankannya  pertanggungjawaban  kepada  majikannya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.
4. Doctrine of identification
Doktrin  ini  mengajarkan  bahwa  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  suatu  tindak  kesalahan  kepada  suatu korporasi  harus  mampu  diidentifikasi  siapa  yang  melakukan  tindak  kesalahan  tersebut.  Jika  tindakan  dilakukan personil  yang  memiliki  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai directing  mind dari  korporasi  tersebut,  maka pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi.
5. Doctrine of aggregation
Doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregasikan (mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua  unsur  mental/sikap  dari  berbagai  orang  yang  terkait  secara  relevan  dalam  lingkungan  perusahaan  untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak kesalahan seperti seakan- akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.
Doktrin lainnya yang juga dapat digunakan adalan respondeat superior . Makna dari doktrin ini adalah majikan bertanggung  jawab  atas  tindakan-tindakan  pelayan-pelayan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  termasuk  tindakan- tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Doktrin respondeat superior ini menjadi jaminan bahwa ganti rugi diberikan/dibayarkan kepada pasien yang menderita kerugian akibat tindakan medis. selain itu dengan doktrin ini, secara hukum dan keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan. 28
Berikut adalah uraian tentang kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit dan pertanggungjawabannya: 29
1. Jika  terdapat  dugaan  malpraktik  oleh  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit,  maka  disini  terdapat  indikasi  telah  terjadi malpraktik medik dan atau terjadi malpraktik professional di bidang kedokteran.
2. Terjadi  malpraktik  kedokteran  karena  tenaga  kesehatan  tersebut  melanggar  etika  disiplin  profesi  kedokteran,  dan akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan menjatuhi sanksi pembinaan kinerja terhadap tenaga kesehatan tersebut.
3. Malpraktik  medik  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  dapat  merupakan  kealpaan  maupun  kesengajaan.  Jika malpraktik  medik  ini  menimbulkan  kerugian,  maka  pihak  rumah  sakit  akan  bertanggung  jawab  atas  kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien.Rumah sakit akan bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian  tenaga  kesehatan  dengan  dasar  asas vicarious  liability, dan  juga  sesuai  dengan  doktrin respondeat
27 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  yang  Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktik , (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 229.
28 Syahrul Machmud, op. cit ., hlm. 105.
29 Setya Wahyudi, op. cit. , hlm. 25-27.
superior yang  mengandung  makna  bahwa  majikan  bertanggung  jawab  atas  tindakan-tindakan  pelayan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Jika malpraktik medik ini sebagai kesengajaan atau  kealpaan, yang merupakan pelanggaran hukum pidana, maka tenaga kesehatan tersebut tetap dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian atau kesengajaan tersebut, dan dikenakan sanksi yang berlaku.
Namun  jika  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tenaga  kesehatan  disebabkan  oleh  kesengajaan  yang  ia  lakukan maka  penuntutan  tidak  dapat  ditujukan  kepada  rumah  sakit.  Rumah  Sakit  tidak  akan  bertanggung  jawab  terhadap pasien jika kerugian tersebut terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya.
Oleh  sebab  itu,  implikasi  selanjutnya  adalah  pasien  perlu  mengetahui  bentuk  kelalaian  tenaga  kesehatan  yang menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit  dan  bentuk  kelalaian  tenaga  kesehatan  yang  tidak  menjadi  tanggung  jawab rumah sakit.  Sehingga akan ada  kondisi dimana tenaga  kesehatan  akan bertanggung jawab secara  langsung terhadap pasien  jika  kelalaian  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja.  Untuk  mendapatkan  ganti  rugi,  pasien  harus  mengetahui bahwa  telah  terjadi  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan.  Jika  pasien  tidak  mengetahui  telah  terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan, maka ketentuan yang ada di dalam UU Rumah Sakit tidak dapat direalisasikan.

## SIMPULAN
Tidak  setiap  kesalahan/kelalaian  seorang  dokter  dalam  melaksanakan  profesinya  dapat  dituntut.  Hanya  yang padanya dapat dibuktikan telah melakukan kelalaian yang berat/kasar ( culpa lata ) dan jelas kesalahannya yang dapat diajukan  ke  pengadilan.  Apabila  tindakan  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  menimbulkan  akibat  yang  tidak dikehendaki,  misalnya  cacat  atau  meninggal  ataupun  akibat  lain  yang  tidak  diinginkan,  maka  dokter  tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit  harus  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum adminitrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Oemar  Seno. Etika  Profesional  dan  Hukum  Pertanggungjawaban  PidanaDokter  Profesi  Dokter .  (Jakarta: Erlangga). 1991. Ameln, Fred. Kapita Selekta Hukum Kedokteran . (Jakarta: PT. Grafika Jaya) 1991. Aziz,  Noor.  M. Laporan  Penelitian  Hukum  Tentang  Hubungan  Tenaga  Medik,  Rumah  Sakit  dan  Pasien .  (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI). 2010.
Cahyono,Akhmad Budi dan  Sjarif,Surini Ahlan. Mengenal Hukum Perdata . Ed. I.Cet.  I, (Jakarta: CV. Gitama Jaya). 2008.
Christianto,  Hwian.  Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  atas  TindakanTenaga  Kesehatanmenurut  UU  No.  44
Tahun 2009. “Jurnal Hukum”. 2010.
Dahlan,  Sofwan. Hukum  Kesehatan  Rambu-Rambu  bagi  Profesi  Dokter .(Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro). 2003.
Depdikbud . Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua .(Jakarta: Balai Pustaka). 1995.
Djaelani,  H.A.  Dimensi  Mutu  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Rumah  Sakit  merupakanPelanggan  dan  Objek  Hukum Kesehatan. “Jurnal HukumKesehatan”.Vol. 2 No. 3. 2009.
Hatta, Moh. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik , Cet.I. (Yogyakarta: Liberty). 2013. Indonesia. Undang-undang Tentang Rumah Sakit . UU No. 44 Tahun 2009. LN No. 153 Tahun 2009. TLN No. 5072. Jacobalis,  Samsi. Rumah  Sakit:  Benturan  antara  Etika  Medis  dan  Komersialisasi  Jasa  dalam  Rumah  Sakit  antara Komersialisasi dan Etika . (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia). 1995. Kerlaba, Husein. Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Concent . (Jakarta: PustakaSinar Harapan). 1993. KI,  Nusye  Jayanti. Penyelesaian  Hukum  dalam  Malapraktik  Kedokteran ,  Cet.  I.    (Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia). 2009.
Koeswadji,Hermien Hadiati. Hukum Kedokteran. (Bandung: PT. Citra AdityaBakti).1998. Koeswadji,Hermien Hadiati. Hukum Kedokteran: Studi tentang HubunganHukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak .Cetakan ke I. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1998. Koeswadji, Hermein Hadiati. Hukum Untuk Perumahsakitan, (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2002. Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  yangDiduga  Melakukan  Medikal Malpraktik . (Bandung: Mandar Maju). 2008. Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum: Dictionary of Law . Complete Edition.(Surabaya: Reality Publisher). 2009. Notoatmodjo,Soekidjo, Etika & Hukum Kesehatan .(Jakarta: Rineka Cipta). 2010.
Praptaningsih,Sri. Kedudukan  Hukum  Perawat  dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit .  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Pustaka). 2006.
Seran, et al. Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis . (Bandung: Mandar Maju). 2010. Soekanto, Soerjono. Aspek Hukum Kesehatan: Suatu Kumpulan Karangan ,Cetakan I. (Jakarta: IND-HILL-Co). 1989. Soekanto, Soerjono dan Herkutanto. Pengantar Hukum Kesehatan . (Bandung: Remadja Karya). 1987. Ta’adi. Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat , ed.2. (Jakarta: EGC). 2011.
Wahyudi,  Setya.  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Kerugian  AkibatKelalaian  Tenaga  Kesehatan  dan Implikasinya, “Jurnal Dinamika Hukum”.Vol. 11, No. 3 September 2011.
Yustina , Endang Wahyati. Mengenal Hukum Rumah Sakit .(Bandung: Keni Media). 2012.