Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 2 September 2019 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 89 - 100

## DETERMINAN PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN
PAJAK
(STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA)

## Oleh :
Rivani Aulia Haq, Ayu Fury Puspita Program Studi Akuntansi – Universitas Brawijaya Malang
rivaniauliahaq@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received . Accepted . Available Online This aim of this study is to determine corporate taxpayers’ perceptions on the ethics of tax evasion. This research was conducted at the Small Tax Office of Purwakarta. This study used  primary  data  obtained  through  questionnaires submitted  by  corporate  tax  payers  registered  at  the  Small Tax Office of Purwakarta. The sampling method used in this study  was  convenience  sampling.  Hypothesis  testing  was conducted  by  the  Partial  Least  Square  (PLS)  statistical method  with  the  help  of  the SmartPLS program. Based on correlation analysis, it was found that taxpayer compliance is at a low level (0.254673) and tax system is also at a low level (0.366459). Hypothesis testing found that H 0 rejected and H a is accepted; this means that there is  a relationship between  taxpayer  compliance  and  tax  system,  regarding corporate  taxpayers’  perceptions  on  the  ethics  of  tax evasion.
Keyword : Tax Justice, Discrimination, Taxpayer Compliance, Tax Examination, Taxation System, Tax Evasion, Signal Theory..

## PENDAHULUAN
Penggelapan  pajak  merupakan  suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak agar pajak  terutang  yang  dibayar  dapat  diperkecil dengan  cara  melanggar  ketentuan  perpajakan. Penggelapan  pajak  masuk  ke  dalam  tindak pidana perpajakan karena wajib pajak berusaha untuk  melanggar  hukum  dan  sengaja  tidak melapor objek pajak secara lengkap dan benar (Fatimah, 2017). Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan antara lain tidak melapor Surat Pemberitahuan (SPT),  melapor  SPT  secara  tidak  lengkap maupun  tidak  benar,  tidak  menyetorkan  pajak
yang  telah dipotong, serta menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan  transaksi yang sebenarnya ( www.pajak.go.id , 2013).
Pada dasarnya penggelapan pajak terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak penghasilan yang dikenakan atas  penghasilan  yang  diperoleh  dan/atau diterima,  dapat  saja  dianggap  sebagai  biaya atau beban dalam menjalankan usaha (Suandy, 2011:5),  sedangkan  bagi  pemerintah,  pajak merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang sangat  penting  yang  diperuntukkan  untuk
pengeluaran-pengeluaran  negara.  Salah  satu indikasi terjadi penggelapan pajak dapat dilihat melalui  pencapaian  target  penerimaan  pajak yang  kurang  terutama  di  KPP  Pratama Purwakarta.  Dalam  lima  tahun  terakhir, realisasi  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Purwakarta  belum  mencapai  target  yang ditetapkan.  Berikut  data  mengenai  realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Purwakarta dapat dilihat dalam Lampiran 1 di bawah ini:
Berdasarkan  lampiran  1,  realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Purwakarta belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan, hanya  pada  tahun  2014  mendekati  target penerimaan pajak dengan presentase penerimaan  pajak  sebesar  97%. Kedua , penyampaian  SPT  Tahunan  di  KPP  Pratama Purwakarta  masih  tergolong  rendah.  Berikut data  mengenai  penyampaian  SPT  Tahunan  di KPP  Pratama  Purwakarta  dapat  dilihat  dalam Tabel 1.2 di bawah ini:
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Purwakarta Tahun WP Badan Wajib SPT Realisasi SPT Tahunan % Kepatuhan 2013 2,793 1,103 39% 2014 2,775 1,057 38% 2015 2,983 1,857 62% 2016 3,351 1,843 55% 2017 3,196 1,683 53% Sumber: Bagian PDI KPP Pratama Purwakarta Berdasarkan  Tabel  1.2,  kepatuhan wajib  pajak  badan  dalam  menyampaikan  SPT Tahunan di KPP Pratama Purwakarta mengalami  fluktuasi,  hanya  pada  tahun  2015 presentase  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat sebesar 62%. Ketidaktercapaian terget penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak badan  yang  rendah,  mengindikasikan  masih terdapat  masalah  perpajakan,  salah  satunya disebabkan  oleh  perilaku  penghindaran  pajak atau  bahkan  penggelapan  pajak  (Suminarsasi, 2011).  Kesadaran  wajib  pajak  badan  yang rendah dalam membayar pajak, akan berdampak pada sistem pemungutan pajak yang berlaku.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku merupakan elemen penting dalam penunjangan keberhasilan  pemungutan  pajak  di  suatu negara. Di Indonesia sistem pemungutan pajak adalah self  assessment  system ,  di  mana  wajib
pajak mempunyai peran aktif dalam menghitung,  membayar,  dan  melapor  sendiri pajak  terutang.  Fiskus  hanya  bertugas  untuk mengawasi  pelaksanaan  dengan  melakukan pemeriksaan  secara  rutin  terhadap  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  sistem pemungutan  pajak  yang  berlaku,  wajib  pajak mempunyai  kewajiban  untuk  jujur,  sadar,  dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi justru self assessment system dapat  menciptakan  peluang  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak,  karena  wajib pajak  diberi  wewenang  dan  tanggungjawab yang  penuh  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan.
Menurut Putri (2017) penggelapan pajak merupakan  perilaku  yang  tidak  beretika. Karena  etika  berkaitan  erat  dengan  moral, moral  untuk  melakukan  perbuatan  baik  dan menghindari  tindakan  yang  tercela.  Namun, pada kondisi tertentu penggelapan pajak dapat dianggap  sebagai  perilaku  yang  etis.  Menurut McGee  (2005)  penggelapan  pajak  dianggap sebagai  suatu  perilaku  yang  etis  dikarenakan beberapa hal, yaitu tidak terdapat keadilan dari uang  yang  berasal  dari  pajak,  korupsi  yang dilakukan  pemerintah,  dan  tidak  merasakan manfaat  atas  pajak  yang  dibayarkan.  Menurut Rahman  (2013)  penggelapan  pajak  dianggap menjadi  perbuatan  yang  etis  dikarenakan birokrasi  pemerintah  yang  kurang  baik sehingga  akan  menimbulkan  persepsi  wajib pajak  yang  akan  cenderung  untuk  tidak  patuh dalam kewajiban  perpajakan.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Zuliyanti  (2017)  dengan menggunakan  variabel  yang  sama  yaitu keadilan  pajak,  diskriminasi,  kepatuhan  wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem perpajakan. Adapun perbedaan dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  di  mana  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Purwakarta  sedangkan  penelitian sebelumnya  adalah  wajib  pajak  badan  yang terdaftar di KPP Pratama  Surabaya. Penelitian ini dilakukan di tahun 2018 karena pada kondisi di  tahun  2017  ada  ketidaksinkronan  antara kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melapor SPT Tahunan.
Dari  berbagai  uraian  di  atas, rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah  diskriminasi  berpengaruh  positif terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah  pemeriksaan  pajak  berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
5. Apakah  sistem  perpajakan  berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Definisi Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  Pasal  1  tentang ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan, Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat.

## Pajak Penghasilan
Pajak  penghasilan  (PPh)  merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik orang  pribadi,  perusahaan,  ataupun  badan hukum atas penghasilan yang diperoleh selama tahun  pajak.  Pajak  penghasilan  termasuk kedalam  jenis  pajak  langsung  di  mana  beban pajak ditanggung  sendiri oleh  wajib pajak dan tidak dapat diambilalih oleh orang lain. Dalam hal  pelunasan  PPh  dapat  dilakukan  oleh  wajib pajak  dengan  dua  cara  yaitu  pelunasan  PPh dalam tahun berjalan (angsuran) dan pelunasan PPh  dalam  akhir  tahun  pajak.  Pelunasan  PPh yang  dalam  tahun  pajak  berjalan  merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan PPh yang  akan  terutang  dalam  suatu  tahun  pajak, sedangkan  pelunasan  pajak  dalam  tahun  pajak berjalan  dilakukan  oleh  wajib  pajak  melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain  maupun  pembayaran  pajak  oleh  wajib pajak itu sendiri.

## Persepsi
Menurut  Robbins  (2015:88)  persepsi merupakan  proses  di  mana  individu  mengatur dan  menafsirkan  lingkungan  di  sekitar  guna memberikan  arti  bagi  lingkungan  sekitar.
Rachmadi  (2014)  mendefinisikan  persepsi sebagai  respon  dari  penerimaan  kesan  melalui penglihatan,  sentuhan,  atau  melalui  indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda  pula.  Menurut  Prasetyo  (2010) Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan menafsirkan,  mengalami,  dan  mengelola  atas segala  sesuatu  yang  terjadi  di  lingkungan sekitar.

## Etika
Menurut  Abrahams  (2016)  Istilah  etika sangat  berhubungan  dengan  tata  krama,  sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan lain- lain  yang  mana  berhubungan  juga  dengan norma-norma  yang  ada  di  dalam  masyarakat. Menurut  Bertens  (2000:32)  etika  merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia  secara  individu  maupun  kelompok dalam  mengatur  tingkah  laku.  Menurut  Silaen (2015) etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul  dari  diri  seseorang  maupun  pada  suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari hal-hal  yang  menimbulkan  tindakan  yang buruk.
Etika  memiliki  beragam  makna  yang berbeda-beda,  dalam  istilah  akuntansi  etika mengacu  pada  aturan  yang  mengatur  tindakan profesional  akuntan.  Etika  adalah  kajian moralitas,  yang  berarti  etika  berkaitan  dengan moralitas.  Menurut  Suminarsasi  &  Supriyadi (2011) etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelahaan maupun hasil-hasil penelahaan  itu  sendiri)  sedangkan  moralitas merupakan  pedoman  yang  dimiliki  individu atau  kelompok  mengenai  apa  itu  benar  atau salah,  atau  baik  dan  jahat.  Ketika  etika dikaitkan  dengan  perpajakan,  maka  banyak pihak yang terlibat, salah satunya fiskus. Fiskus merupakan pihak yang sangat bertanggungjawab agar kasus-kasus penggelapan  pajak  yang  ada  di  Indonesia menurun.  Fiskus  harus  berperan  aktif  dalam mengawasi,  membimbing,  dan  mengarahkan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Banyaknya fenomena penggelapan pajak yang  sering  terjadi,  dikarenakan  beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kinerja fiskus yang  kurang  maksimal,  penegakkan  hukum yang  lemah  membuat  wajib  pajak  cenderung berani untuk melakukan tindakan penggelapan pajak,  diskriminasi  yang  dirasakan  oleh  wajib
pajak, dan  kesadaran  wajib pajak yang rendah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Penggelapan Pajak
Menurut Rahayu (2013:6) penggelapan pajak  merupakan  suatu  tindakan  untuk meminimalkan  beban  pajak  dengan  melawan ketentuan  pajak  (ilegal)  yang  dapat  dihukum dengan sanksi pidana. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) Penggelapan pajak merupakan  usaha  aktif  wajib  pajak  dalam  hal mengurangi,  menghapus,  manipulasi  ilegal terhadap  utang  pajak  atau  meloloskan  diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah  terutang  menurut  aturan  perundang- undangan.  Penggelapan  pajak  mengacu  pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib  pajak  mengenai  kewajiban  perpajakan. Menurut  Suandy (2016:2) ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak adalah sebagai berikut:
1. Jumlah  pajak  yang  harus  dibayar.
Semakin  besar  pajak  yang  harus dibayar, semakin besar pula
kecenderungan  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran.
2. Semakin  kecil  biaya  untuk  menyuap fiskus,  semakin  besar  kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Semakin  kecil  kemungkinan  suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran.
4. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin  besar  kecenderungan  wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak  agar  dapat  memperkecil  jumlah  pajak yang  dibayar  dengan  cara  melanggar  hukum. Penggelapan  pajak  termasuk  kedalam  tindak pidana perpajakan karena wajib pajak berusaha untuk  melawan  hukum  dan  sengaja  tidak melaporkan  objek  pajak  secara  lengkap  dan benar.

## Keadilan Pajak
Mardiasmo  (2013:4)  mengungkapkan bahwa  sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan  pemungutan  harus  adil.  Adil dalam perundang-undangan antara lain mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata, serta  disesuaikan  dengan  kemampuan  wajib
pajak,  sedangkan  adil  dalam  pelaksanaan perpajakan  yaitu  dengan  memberikan  hak kepada  wajib  pajak  untuk  mengajukan keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran,  dan mengajukan banding kepada Manjelis Pertimbangan Pajak.

## Diskriminasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi merupakan setiap pembatasan,  pelecehan  atau  pengucilan  yang langsung  atau  tidak  langsung  didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpanan  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan atau pengunaan hak asasi manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan,  baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya  dan aspek kehidupan yang lain.
Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan menurut Nurmatu (2005:148) dapat didefinisikan sebagai  suatu  keadaan  di  mana  wajib  pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak (Rahayu, 2013, hal. 138)    kepatuhan  wajib  pajak  dapat  tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha  untuk memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap dan jelas,
3. Menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang dengan benar,
4. Membayar  pajak  yang  terutang  tepat waktu.
Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan  perpajakan  merupakan  tindakan wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku di suatu negara.

## Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan  pajak  menurut  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009.  Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara objektif  dan  proporsional  berdasarkan  suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Sistem Perpajakan
Menurut  Ilyas  (2015:36-39)  Sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  dapat  dibagi menjadi  3  (tiga)  yaitu Official  Assessment System, Self Assessment System, Dan Withholding Tax System .
1. Official  Assessment  System. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pemungut  pajak (fiskus)  untuk  menentukan  besaran pajak  yang  terutang.  Dengan official assessment  system wajib  pajak  bersifat pasif  dan  menunggu  dikeluarkan  surat ketetapan  pajak  oleh  fiskus.  Besaran pajak  terutang  wajib  pajak  baru diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Self  Assessment  System .  Suatu  sistem pemungutan  pjaak  yang  memberi wewenang  penuh  kepada  wajib  pajak untuk  menghitung,  menyetor,  dan melapor sendiri besaran pajak terutang. Sehingga melalui self assessment system administrasi perpajakan diharapkan dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  rapi, terkendali,  sederhana,  dan  mudah dipahami oleh wajib pajak. Wajib pajak juga  diwajibkan  untuk  melaporkan secara  teratur  jumlah  pajak  yang terutang  dan  yang  telah  dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undagan perpajakan. 3. Withholding Tax System . Sistem pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  yang ditunjuk  untuk  menentukan  besaran pajak  terutang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku.  Penunjukkan  pihak  ketiga dilakukan  sesuai  peraturan  perundang- undangan perpajakan, keputusan presiden,  dan  peraturan  lainnya  untuk memotong  serta  memungut  pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## Teori Hak
Teori  hak  merupakan  pendekatan  yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruk suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak
merupakan  suatu  aspek  dari  teori  deontologi, karena  hak  berkaitan  erat  dengan  kewajiban. Dalam teori etika, dahulu etika lebih ditekankan pada  kewajiban,  namun  sekarang  sudah mengalami  perubahan  di  mana  hak  paling banyak  disoroti.  Walaupun  teori  hak  berakar dalam  teori  deontologi,  namun  sekarang  teori hak mendapatkan suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula.
Hak  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa martabat semua manusia itu sama, baik seorang pejabat,  atau  bangsawan,  ataupun  rakyat  biasa semuanya  sama  dan  tidak  boleh  diperlakukan dengan cara yang berbeda. Teori hak sekarang begitu  populer  karena  dinilai  cocok  untuk mengevaluasi baik buruk suatu perbuatan atau perilaku. Karena itu manusia siapa pun itu tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai  sarana  demi  tercapainya  suatu  tujuan lain.
Gambar 2.1 Model Penelitian

## PERUMUSAN HIPOTESIS
Hubungan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak
Dalam  konteks  perpajakan,  keadilan pajak mengacu pada manfaat yang telah wajib pajak  terima  dari  pemerintah  atas  pembayaran pajak  yang  telah  dibayar  oleh  wajib  pajak. Mengacu  pada  teori  etika  yaitu  teori  hak, keadilan pajak sangat penting karena menyangkut  hak  wajib  pajak.  Pemerintah dikatakan  adil  apabila  uang  pajak  yang
Keadilan Pajak (X 1 )
Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)
Diskriminasi
(X 2 ) Kepatuhan
Wajib Pajak (X 3 ) Pemeriksaan
Pajak (X 4 ) Sistem
Perpajakan (X 5 )
dibayarkan  oleh  wajib  pajak  digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran  negara,  tidak  untuk  kepentingan pribadi pemerintah, serta pemerintah juga dapat dikatakan adil apabila pengenaan dan pemungutan  pajak  diperlakukan  dengan  sama, hal ini akan terlihat dari undang-undang pajak yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan (Suminarsasi,  2011).  Dalam  penerapan  pajak digunakan  sebagai  sumber  penerimaan  negara yang  sangat  penting,  yang  berarti  bahwa pemerintah juga harus berusaha untuk mencapai  kondisi  di  mana  masyarakat  secara luas  dapat  juga  merasakan  keadilan  dalam penerapan  undang-undang  dan  ketentuan perpajakan (Ningsih, 2014).
Keadilan pajak sangat penting diterapkan agar  dapat  mempengaruhi  sikap  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014)  dan  Rahman  (2013)  menunjukkan keadilan  pajak  mempengaruhi  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak secara positif, yaitu jika semakin rendah keadilan yang berlaku,  maka  wajib  pajak  akan  cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan.
Ketidakpatuhan  akan  berakibat  pada  wajib pajak  yang  enggan  membayar  pajak,  sehingga wajib  pajak  akan  mempunyai  persepsi  bahwa penggelapan  pajak  merupakan  tindakan  yang etis  untuk  dilakukan.  Maka  hipotesis  pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1 :  Keadilan  pajak  berpengaruh  positif terhadap persepsi wajib pajak  badan  mengenai etika penggelapan pajak .
Hubungan  Diskriminasi  Terhadap Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak
Dalam  bidang  perpajakan,  diskriminasi merupakan  kondisi  di  mana  pemerintah membeda-bedakan  perlakuan  terhadap  setiap wajib  pajak  yang  satu  dengan  yang  lain. Mengacu  pada  teori  hak,  wajib  pajak  berhak memperoleh keadilan dalam penerapan undang-undang  perpajakan.  Pemerintah  dapat dikatakan  melakukan  diskriminasi  apabila kebijakan  yang  telah  diterapkan  hanya  dapat menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan. Diskriminasi  dapat  menyebabkan  wajib  pajak merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil  akibat dari  penerapan  yang  memihak  atau  peraturan perpajakan  yang  diterapkan  secara  tidak  baik (Hasibuan,  2014).  Jika  semakin  banyak peraturan  yang  dianggap  sebagai  bentuk
diskriminasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi  sikap  wajib  pajak  untuk  tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku.
Diskriminasi  ada  karena  suatu  keadaan tertentu, misalnya terdapat hubungan istimewa antara  fiskus  dengan  wajib  pajak  yang menyebabkan wajib pajak melakukan kecurangan  seperti  memperkecil  atau  tidak membayar  pajak  (Zuliyanti,  2017).  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  (2017) dan Hasibuan (2014) menunjukkan diskriminasi  mempengaruhi  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak secara positif,  yaitu  semakin  banyak  peraturan perpajakan  yang  dianggap  sebagai  bentuk diskriminasi  yang  merugikan,  maka  wajib pajak  akan  cenderung  untuk  tidak  patuh terhadap  peraturan.  Ketidakpatuhan  dapat berakibat  pada  wajib  pajak  yang  enggan membayar  pajak,  sehingga  wajib  pajak  akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang cenderung etis untuk dilakukan.  Maka  hipotesis  kedua  dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 2 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi  wajib  pajak    badan    mengenai  etika penggelapan pajak
Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika Penggelapan Pajak Sistem perpajakan di Indonesia menganut self  assessment  system ,  di  mana dalam  sistem  ini  menuntut  kepatuhan  wajib pajak  yang  tinggi,  yaitu  kepatuhan  dalam memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut
Fatimah (2016) kepatuhan memenuhi
kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan  kunci  dalam  keberhasilan self assessment  system ,  sehingga  kepatuhan  wajib pajak  sangatlah  diperlukan,  dengan  tujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Mengacu  pada  teori  hak,  wajib  pajak memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak sesuai  dengan  pajak  terutang.  Apabila  wajib pajak  sudah  memenuhi  kewajiban  untuk membayar  pajak  maka  wajib  pajak  berhak memperoleh hak untuk merasakan manfaat dari uang  pajak  seperti  pembangunan  jalan  raya, tunjangan kesehatan, serta pendidikan (Hasibuan, 2014). Keterkaitan antara kepatuhan  wajib  pajak  dengan  persepsi  wajib pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak  yaitu wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  kepatuhan
yang  tinggi  cenderung  untuk  tidak  melakukan penggelapan  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak yang  baik  dapat  dilihat  dari  keteraturan  wajib pajak  untuk  membayar  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Fatimah  (2017)  dan  Hasibuan (2014)  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka  hipotesis  ketiga  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
H 3 :  Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai etika penggelapan pajak.
Hubungan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak
Menurut  Sari  (2013:228),  pemeriksaan pajak  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk mencari,  mengumpulkan,  dan  mengelola  data untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan.  Pemeriksaan  pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak. Fiskus sangat berperan penting akan mengurangi penggelapan pajak dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan  pajak  dapat  digunakan  sebagai alat  evaluasi  penerapan  di  bidang  perpajakan yang  harus  dapat  diaplikasikan  secara  baik untuk mengurangi perilaku penggelapan pajak. Maka  semakin  rutin  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan  oleh  fiskus,  wajib  pajak  akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan Hasibuan (2014) dan Rahman (2013) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka hipotesis  keempat  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
H 4 :  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak
Hubungan  Sistem  Perpajakan  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak
Sistem  pemungutan  pajak  merupakan salah  satu  elemen  penting  dalam  menunjang keberhasilan  pemungutan  pajak  di  suatu negara.  Indonesia  menganut self  assessment system ,  di  mana  wajib  pajak  diberi  wewenang untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melapor sendiri  pajak  terutang.  Fiskus  betugas  untuk
mengawasi  pelaksanaan  dengan  melakukan pemeriksaan  atas  kepatuhan  wajib  pajak. Dengan berlaku sistem pemungutan pajak yaitu self  assessment  system ,  wajib  pajak  dituntut sadar,  jujur,  mau,  dan  disiplin  dalam melaksanakan  peraturan  perpajakan,  tetapi justru self assessment system dapat menciptakan  peluang  bagi  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak,  karena  wajib pajak diberikan wewenang untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengaplikasian sistem perpajakan menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  penting. Semakin  baik sistem  perpajakan,  akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap  pemerintah,  sehingga  wajib  pajak akan cenderung semakin patuh dalam melakukan  kewajiban  perpajakan.  Dengan sistem perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan  dan  mendorong  kemauan  wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga  diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak dapat  meningkat  seiring  dengan  dipermudah cara  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  agar dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Rahman (2013) dan  Zuliyanti  (2017)  menunjukkan  bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan pajak. Maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 5 :  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  survei,  di  mana  penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan  pernyataan  terstruktur  yang berupa  kuesioner.  Kuesioner  yang  dibagikan merupakan  kuesioner  yang  sama  pada  setiap wajib  pajak  badan,  kemudian  semua  jawaban yang  diperoleh  dari  kuesioner  dicatat,  diolah, dan  dianalisis  untuk  mengetahui  determinan persepsi  mengenai  etika  penggelapan  pajak pada wajib pajak badan  yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta (Abrahams, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Purwakarta.  Populasi  dalam penelitian  ini  berjumlah  7.942  wajib  pajak badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Purwakarta.  Penentuan  ukuran  sampel  dalam
penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 1  +  𝑁𝑒 2 𝑛 = 7.942 1 + 7.942 (0.1) 2
n = 98.76 sampel responden, dibulatkan 100 sampel responden
Keterangan: n : jumlah sampel N : jumlah populasi e : persentase kesalahan sampel, a = 0.1 (10%) Berdasarkan  perhitungan  rumus  slovin dengan  populasi  yang  berjumlah  7.942  wajib pajak  badan  dengan  batas  toleransi  kesalahan sebesar  10%  maka  didapat  sampel  penelitian sebanyak  100  responden.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data primer.  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  pihak  pertama, dalam  hal  ini  pihak  pertama  merupakan responden  penelitian  yaitu  wajib  pajak  badan yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Purwakarta. Data  yang  diberikan  merupakan  data  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Sekaran  & Bougie,  2003:113).  Berdasarkan  jenis  data, peneliti  menggunakan  data  primer.  Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner.
Penyebaran  kuesioner  dilakukan  kepada  wajib pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Purwakarta.

## Metode Analisis Data
Metode  statistik  yang  digunakan  untuk pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  yaitu Partial  Least  Square (PLS),  yang  dilakukan dengan  bantuan  program  SmartPLS  versi  2.0 M3. Analisis data menggunakan PLS dilakukan dengan  menganalisis outer  model dan inner model . Outer  model digunakan  untuk  menilai validitas  dan  reliabilitas  alat  ukur,  sedangkan inner  model digunakan  untuk  memprediksi hubungan  kausalitas  antar  variabel  laten (Jogiyanto & Abdillah, 2009:57).
Analisis Outer Model
Uji  validitas  bertujuan  untuk  mengukur valid  atau  tidak  suatu  kuesioner  untuk digunakan dalam penelitian. Peneliti menyebar kuesioner  secara  langsung  kepada  wajib  pajak badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Purwakarta. Pilot  Test (dalam  rangka  uji validitas)  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  apakah  kuesioner  yang  disusun telah  valid  dan  reliabel.  Dalam  PLS  suatu
kuesioner dianggap valid dengan melihat hasil dari:
1. Validitas Konvergen . Validitas Konvergen dinilai  berdasarkan Average  Variance Extracted (AVE)  untuk  pertanyaan  yang berkaitan  dengan  kontruk  tersebut.  Nilai AVE yang dapat diterima adalah > 0,5 atau serta nilai outer loading harus >0,5.
2. Validitas Diskriminan. Nilai ini merupakan nilai cross  loading faktor  yang  berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.
Setelah  pengujian  validitas  konvergen dan    validitas  diskriminan  dilakukan  pada setiap kontruk, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan  pengujian  reliabilitas.  Pengujian reliabilitas  dapat  diukur  dengan  melihat  nilai cronbach’s  alpha dan nilai composite reliability .  Nilai cronbach’s  alpha harus  >0,6 dan nilai composite reliability harus >0,7.
Analisis Inner Model Uji r-square dilakukan untuk mengetahui kemampuan  konstruk  eksogen  menjelaskan variasi  pada  konstruk  endogen.  Dalam  uji r- square terdapat  3  kriterita  nilai  yaitu  sebagai berikut:
1. Baik - Nilai R2 > 0.67 2. Moderat - Nilai R2 > 0.33 3. Lemah - Nilai R2 > 0.19 Uji  koefisien  jalur  dilakukan  untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian  hipotesis  (Jogiyanto  &  Abdillah, 2009:62).  Uji  koefisien  jalur  dapat  diperoleh dengan  prosedur Bootstraping dalam  PLS. Hasil uji koefisien jalur dengan melihat hasil t- hitung yang dibandingkan dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (1.96) dengan  taraf  signifikansi  (α5%)  maka  nilai estimasi koefisien jalur tersebut ialah signifikan,  dan  hal  tersebut  mengindikasikan bahwa hipotesis dapat diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak
Hipotesis  pertama  (H 1 )  yaitu  keadilan pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, variabel keadilan pajak memiliki nilai t-ststistik
adalah  0.925803  atau  1,96  dengan  nilai koefisien  positif  0.138957.  Hal  ini  berarti bahwa  keadilan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak.
Yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi keadilan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  hal tersebut  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berarti bahwa penggelapan pajak  dapat  dikatakan  perilaku  yang  etis  atau tidak etis tidak dipengaruhi oleh faktor keadilan pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Zuliyanti (2017) yang menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  keadilan  pajak dengan  persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai etika penggelapan pajak, karena persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan  tanpa  dipengaruhi  oleh  faktor keadilan  pajak.  Disisi  lain  hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Hasibuan  (2014)  dan Rahman  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa keadilan  pajak  mempunyai  pengaruh  positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh  Diskriminasi  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak
Hipotesis  kedua  (H 2 )  diskriminasi  tidak berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak badan  mengenai  etika  penggelapan  pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel diskriminasi  memiliki  nilai  t-ststistik  adalah 0.842965  atau  1,96  dengan  nilai  koefisien negatif  -0.118314.  Hal  ini  berarti  bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Yang  berarti  bahwa  setinggi  apapun diskriminasi yang dilakukan, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak. Berarti  bahwa  penggelapan  pajak  dapat dikatakan  perilaku  yang  etis  atau  tidak  etis tanpa  dipengaruhi  oleh  faktor  diskriminasi. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Widjaja  (2017)  yang  menjelaskan  bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai  etika penggelapan pajak, karena persepsi wajib pajak badan  di  KPP  Pratama  Bitung  menganggap bahwa  penggelapan  pajak  merupakan  perilaku
yang  tidak  etis  tanpa  dipengaruhi  oleh  faktor diskriminasi.  Disisi  lain  hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika Penggelapan Pajak
Hipotesis  ketiga  (H 3 )  kepatuhan  wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis, variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai t-ststistik  adalah  1.996896  atau  1,96 dengan nilai koefisien positif 0.254673. Hal ini berarti bahwa  terdapat  pengaruh  positif  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Menurut  Siehl  (2010),  ada  berbagai alasan  wajib  pajak  melakukan  penggelapan pajak. Salah satunya yaitu kemauan wajib pajak dalam  membayar  pajak  yang  rendah.  Sistem perpajakan yaitu self assessment system, sangat menuntut  kepatuhan  wajib  pajak  yang  besar, yaitu  kepatuhan  dalam  memenuhi  serta melaksanakan kewajiban
perpajakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  sangatlah  diperlukan, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan  pajak.  Menurut  Hasibuan  (2014) kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diukur  dengan sejauh  mana  wajib  pajak  memiliki  kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak dan tidak ingin  untuk  melakukan  penggelapan  pajak. Semakin  rendah  kepatuhan  wajib  pajak  maka tingkat  penggelapan  pajak  akan  cenderung meningkat yang membuat wajib pajak mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang cenderung etis untuk dilakukan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliyanti (2017) dan  Putri  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  kepatuhan  wajib pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai etika  penggelapan  pajak.  Disisi  lain  hasil penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Fatimah (2017)  dan  Hasibuan  (2014)  menunjukkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak
Hipotesis  keempat  (H 4 )  pemeriksaan pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pemeriksaan  pajak  memiliki  nilai  t-ststistik adalah  1.579779  atau  1,96  dengan  nilai koefisien  positif  0.092688.  Hal  ini  berarti bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak.
Yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  hal  tersebut  tidak  memberikan pengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Berarti bahwa  penggelapan  pajak  dapat  dikatakan perilaku  yang  etis  atau  tidak  etis  tanpa dipengaruhi  oleh  faktor  pemeriksaan  pajak.. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Zuliyanti  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak, karena persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  etis  untuk dilakukan  tanpa  dipengaruhi  oleh  faktor pemeriksaan  pajak.  Disisi  lain  hasil  penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Hasibuan  (2014)  dan Rahman  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa pemeriksaan  pajak  mempunyai  pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh  Sistem  Pajak  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak
Hipotesis  kelima  (H 5 )  yaitu  sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel sistem perpajakan memiliki  nilai  t-ststistik  adalah  2.908000  atau
Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif sistem  perpajakan  terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem  perpajakan  yang  baik  akan  memberi kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan  (www.pajak.go.id).  Dengan  sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system ,
wajib  pajak  dituntut  sadar,  jujur,  mau,  dan disiplin  dalam  membayar  pajak,  tetapi  justru self  assessment  system dapat  menciptakan peluang  bagi  wajib  pajak  dalam  melakukan penggelapan  pajak,  karena  wajib  pajak  diberi wewenang  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sendiri.  Jika  semakin  rendah pengawasan  terhadap  sistem  pajak,  maka kepatuhan  wajib  pajak  akan  cenderung  untuk menurun,  yang  berarti  bahwa  kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin  tinggi.    Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zuliyanti (2017) dan Putri (2017) menunjukkan bahwa  sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika  penggelapan  pajak.  Disisi  lain  hasil penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Fatimah (2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, keadilan pajak, diskriminasi,  dan  pemeriksaan  pajak  tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi  wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  masih terdapat beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan  dari  penelitian  ini  yaitu,  (1) responden  penelitian  ini  terbatas  hanya menggunakan  wajib  pajak  badan  di  Kota Purwakarta,  sehingga  kurang  mewakili  dari keseluruhan  wajib  pajak  di  Kota  Purwakarta, (2)  pernyataan-pernyataan  dalam  kuesioner masih  berupa  pertanyaan  tertutup,  sehingga responden  tidak  dapat  menyalurkan  pendapat sesuai  dengan  persepsi  responden.  Saran  yang dapat diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya  sebaiknya  memperluas  responden pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan  usaha  dan  menggunakan  metode penelitian  selain  survei,  misalnya  wawancara untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  lebih baik.

## REFERENSI
Bertens,  K.  (2000).  Pengantar  Etika  Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Bugin, B. (2013). Metode Penelitian Sosial dan
Ekonomi:  Format-format  Kuantitatif dan  Kualitatif  Untuk  Studi  Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen,  dan  Pemasara  Edisi Pertama.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media.
Danandjaja,  J.  (2003).  Diskriminasi  Terhadap
Minoritas  Masih  Merupakan  Masalah Aktual  di  Indonesia  Sehingga  Perlu Ditanggulangi Segera. Universitas Indonesia.
Faradiza,  S.  A.  (2018).  Persepsi  Keadilan,
Sistem  Perpajakan,  Dan  Diskriminasi
Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1), 53-74. Fatimah, S., & Wardani. D. K. (2017). Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Temanggung.  Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(1).
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Perilaku Organisasi.  Jakarta:  Penerbit  Prentice Hall.
Hasibuan, R. P. S. (2014). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)  (Studi  Empiris  Di  KPP
Pratama Medan-Polonia). (Skripsi,
Universitas  Sumatera  Utara).  Diakses dari: http://repository.usu.ac.id/handle/12345
6789/44120t.
Hussein,  A.  S.  (2015).  Penelitian  Bisnis  dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares  (PLS)  dengan  SmartPLS  3.0. Universitas Brawijaya.
Indriyani,  M.,  Nurlaela,  S.,  &  Wahyuningsih,
E.  M.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,
Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib
Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Seminar Nasional IENACO . Ilyas, W. B. & Priantara, D. (2015). Akuntansi Perpajakan.  Jakarta:  Mitra  Wacana
Media.
Jogiyanto,  H.  M.,  &  Abdillah,  W.  (2009). Konsep  dan  Aplikasi  PLS  untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta: BPFE Jogiyanto, H. M. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- Pengalaman. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak. Diakses dari http://www.pajak.go.id/laporan- tahunan-djp.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
McGee,  R.  W.  (2005).  Tree  Views  on  The Ethics  of  Tax  Evasion. Journal  of Business Ethics 2006 , 15-35.
McGee,  R.  W.,  Simon  &  Annie.  (2008).  A Comparative Study on Perceived Ethics of  Tax  Evasion:  Hong  Kong  vs  The United  Stated. Journal  of  Business Ethics 2008 , 147-158.
Mujiyanti.,  Rohmawati,  F.  R.,  & Ririn,  W. H.
(2017).  Determinan  Persepsi  Mengenai Etika  Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax
Evasion). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 3 (1).
Nurmatu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Ningsih,  D.  N.  C.  &  Pusposari,  D.  (2014).
Determinan  Persepsi  Mengenai  Etika Atas  Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion ) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Brawijaya). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya , 3 (1).
Padiat. (2008). Pemeriksaan Pajak, Edisi kedua.
Jakarta: Mitra Wacana Media. Pareek,  U.  (2001).  Perilaku  Organisasi: Pedoman  Ke  arah  Pemahaman  Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo. Putri, H. (2017). Pengaruh  Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap
Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada
Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah
Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1). Rahayu,  S.  K.  (2013).  Perpajakan  Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha ilmu.
Rahman,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Keadilan,
Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Robbins, S. P., &  Judge, T, A.  (2015). Perilaku Organisasi,  Edisi  16.  Jakarta:  Salemba
Empat.
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama. Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Hukum Pajak
Material. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Suminarsasi, W & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan Diskriminasi  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi .
Sekaran,  U.  &  Bougie,  R.  (2003).  Reseach Method For Business: A Skill-Bulding Approach,  6 th Edition.  Jihn  Wiley  & Sons Ltd: Unites Kingdom. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009
Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara
Perpajakan. Diakses dari
http://www.ortax.org/ortax/?mod=atura
n&page=show&id=13752. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari http://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu- ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi- manusia/. Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Zain,  M.  (2003).  Manajemen  Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Zulganef. (2008). Metode Penelitian Sosial dan
Bisnis. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
Zuliyanti,  Try.  (2017).  Determinan  Persepsi
Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak  (Studi  pada  Wajib  Pajak  yang
Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Surabaya  Rungkut).  (Skripsi Tidak  Terpublikasi).  Jurusan  Akuntansi, Universitas Brawijaya.