## PENGARUH ASPEK PENGGUNA TENAGA KERJA ASING DAN IZIN KERJA TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL  DI INDONESIA
I Ketut Astawa 1 , Daud Munasto 1
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Koresponden Author: sarastawa@gmail.com

## ABSTRACT
Employment  problems  can  arise  due  to  several  factors  such  as  education,  job  opportunities  and relatively  low  economic  growth.  This  is  experienced  by  many  countries  including  Indonesia.  This writing aims to determine the effect of aspects of the use of labor and work permits for the use of foreign  workers  on  investment  activities  in  Indonesia.  The  writing  method  used  in  this  paper  is  a literature  review  method  (library  research).  From  the  discussion,  it  can  be  concluded  that  the employment issue  is  a very  important element  to  get the  attention  of  all  parties  related to  foreign workers, because the impact it can have can encourage an increase in foreign investment in Indonesia on investment. Aspects of the Obligation to Use Indonesian Workers and the Obligation to Organize Industrial Training (Industrial Training) and Work Permits for the Use of Foreign Workers (TKA) on Investment Activities in Indonesia have a major influence  on investment activities in Indonesia. For this reason, labor regulations must be supported by adequate laws and regulations according to the demands of the interests of the community and investment actors in Indonesia.

## Keywords: influence, employment, investment, investment

## ABSTRAK
Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  rendah.  Hal  ini  dialami  oleh  banyak  negara  termasuk Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aspek Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  tinjauan  literatur  ( library reseach ). Dari Pembahasan dapat disimpulkan bahwa masalah ketenagakerjaan adalah suatu unsur yang  sangat  penting  untuk  mendapat  perhatian  oleh  semua  pihak  yang  terkait  tenaga  kerja  asing, karena  pengaruh  yang  ditimbulkan bisa  mendorong  peningkatan  investasi  asing  di  Indonesia terhadap penanaman modal. Aspek  Kewajiban Pengunaan Tenaga Kerja Indonesia dan  Keharusan Diselenggarakannya Pelatihan Industri ( Industrial Traning ) dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di  Indoesia mempunyai pengaruh besar terhadap  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Untuk  itu  pengaturan  tentang  ketenagakerjaan harus didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang memadai sesuai tuntutan kepentingan masyarakat dan para pelaku penanaman modal di Indonesia.
Kata kunci : pengaruh, ketenagakerjaan, penanaman modal, investasi

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Secara  teoritis  maupun  praktis,  faktor investasi  dapat  dijadikan  salah  satu  intrumen
Dr. I Ketut Astawa adalah Dosen Tetap Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa
atau  faktor  utama  untuk  memacu  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Lebih jauh,  kebijakan  investasi  diharapkan  dapat menjadi  stimulan  peningkatan  kesempatan
kerja  bagi  masyarakat.  Jadi,  ada  hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Tujuan  penyelenggaraan  penanaman modal  hanya  dapat  tercapai  apabila  faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman  modal  dapat  diatasi,  antara  lain melalui  perbaikan  koordinasi  antar  instansi pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  penciptaan birokrasi  yang  efisien,  kepastian  hukum  di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta iklim usaha yang kondusif di  bidang  ketenagakerjaan  dan  keamanan berusaha.  Dengan  perbaikan  faktor  penujang tersebut  diharapkan  realisasi  penanaman modal akan membaik secara signifikan. 2
Untuk  itu,  penanaman  modal  harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian  nasional  dan  ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonnomi nasional, menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan  serta  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dalam  suatu  sistem  perekonomia yang berdaya saing.
Menurut  Rahmi  Jened  bahwa  faktor yang  mempengaruhi  iklim  investtasi  di Indonesia antara lain adalah:
2 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta,2010.hal 45

## 1.  Stabilitas politik
2.  Stabilitas sosial
3.  Stabilitas ekonomi
4. Good  Corporate  Governance oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian,  pemerintah  pusat,  dan pemerintah daerah.
5.  Kepastian dan penegakan hukum.
6.  Kepatuhan  dan  harmonisasi  dengan intrumen hukum internasional.
7.  Kondisi infrastruktur
8.  Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian  dan  iklim  industri  yang  damai (industrial peace).
9.  Regulasi dan kepastian hukum di bidang perpajakan, pajak daerah, dan retribusi.
10. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tanah, dan hak milik lainnnya dan 11. Faktor pendukung lainnya. 3 Sebenarnya kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi,  kegiatan  perdagangan  dan  ekspor, serta  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Dampak ganda investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh  terhadap  faktor-faktor  ekonomi lainnya.  Jadi  kegiatan  investasi  berhubungan langsung dan  sangat erat hubungannya dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Masalah  ketenagakerjaan  dapat  timbul karena  beberapa  faktor  seperti  pendidikan, kesempatan  kerja  maupun  pertumbuhan
3 Rahmi  Jened,  Teori  dan  Kebijakan  Hukum Investasi Langsung (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 55
ekonomi  yang  relatif  rendah.  Hal  ini  dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena  hingga  saat  ini  masih  banyak pengangguran  atau  lebih  tepatnya  lagi  orang yang  tidak  dapat  bekerja  karena  minimnya lapangan  pekerjaan.  Ada  tiga  masalah ketenagakerjaan  yang  sering  terjadi  di Indonesia antara lain; 1.  Banyaknya Pengangguran
Pengangguran disebabkan karena  tingginya  jumlah  penduduk  dan tidak  diikuti  dengan  lapangan  kerja  yang cukup,  permasalah  ini  merupakan  yang paling utama di Indonesia.
2.  Lapangan Kerja yang Rendah
Timbul  akibat  jumlah  angkatan  kerja yang  produktif  tidak  sebanding  dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan.
3.  Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah baik formal  maupun  non  formal.  Kemampuan ekonomi  masyarakat  Indonesia  tergolong rendah  menyebabkan  ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. 4
Dengan  beranjak  pada  uraian  di  atas maka  dalam  jangka  panjang,  harus  diakui bahwa peran Penanaman Modal atau Investasi cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu  negara.  Jika  dicermati  secara  seksama apa  yang  dicita-citakan  oleh  para  pendiri Republik  ini  sungguh  menakjubkan  yakni bagaimana  menyejahtrakan  masyarakat.  Hal
4 Ida  Bagus  Rachmadi  Supancana,  Kerangka Hukum  & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 1 dalam  bukunya
ini  dapat  dilihat  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945.  Namun  patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak  segampang  membalik  telapak  tangan, namun  memerlukan  kerja  keras  semua  pihak termasuk  tenaga  kerja  yang  terlatih  dan terampil  dalam  jumlah  yang  memadai  serta upah tenaga kerja yang terjangkau.  Untuk itu, judul  penulisan  ini  penulis  beri  judul: “Pengaruh  Aspek  Penggunaan  Tenaga  Kerja dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Terhadap  Kegiatan  Penanaman  Modal (Investasi) di Indonesia.”

## Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut, maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah  dalam penulisan  ini  adalah  “Bagaimana  Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja  Terhadap  Kegiatan  Penanaman  Modal (Investasi) di Indonesia?

## Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja  Asing dan  Izin  Kerja Terhadap Kegiatan  Penanaman  Modal  (Investasi)  di Indonesia?

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis
Ana  Rokhmatusasa’dyah,  Suratman,  Hukum  Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
maupun  praktis,  masing-masing  sebagai berikut:
1. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini diharapkan  memberikan sumbangsih, kontribusi  serta  menambah  khasanah pengetahuan,  wawasan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  penelitian  dibidang hukum investasi dan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.
2. Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  masukan  dan referensi  bagi  pembuat  kebijakan  dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  metode  tinjauan literatur (library research ). Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 5 Pemahaman dan pengaturan  akan  ditinjau  dengan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal,Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5 Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  Singkat.  PT  Raja  Grafindo  Persada:Jakarta 2003.hal 23
lainnya 6 .

## III. PEMBAHASAN

## 3.1  Pengertian Pengaruh
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh adalah “daya yang  ada  atau  timbul  dari  sesuatu  (orang, benda)  yang  ikut  membentuk  waktak, kepercayaan atau perbuatan.”
Berdasarkan pengertian di atas, pengaruh yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  adalah hubungan  yang  dimiliki  pengaruh  aspek ketenagakerjaan  seperti  Aspek  Kewajiban Penggunaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan Keharusan Diselenggarakannya Pelatihan Industrial  dan  Izin  Kerja  bagi  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  Terhadap  Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.

## 3.2  Penanaman Modal
1. Kegiatan Penanaman Modal
Investasi merupakan salah satu indikator bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah maupun negara.  Hadirnya  investasi  secara  tepat  akan mendorong  dan  mendukung  meningkatnya pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi, sehingga  dengan  ekonomi  tumbuh  dan berkembang  berarti  investasi  juga  dapat menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang  berkelanjutan.
6 Soekanto,  S.  Pengantar  Penelitian  Hukum. Penerbit Universitas Indonesia:Jakarta,2015.hal 26
Investasi  mempunyai  peranan  penting
untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, walaupun investasi bukan satu- satunya  komponen  dalam  pembangunan ekonomi.  Investasi  mempunyai  2  (dua) peranan  penting  dalam  dalam  menentukan pertumbuhan  ekonomi,  diantaranya  adalah memberikan  pengaruh  terhadap  permintaan agregat jangka pendek, dan memberikan efek terhadap  pembentukan  kapital,  dan  efek kapital  ini  akan  mendorong  meningkatkan potensi output pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Beberapa  bidang  usaha  baik  yang tertutup  dan  terbuka  untuk  investasi  yang potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  salah satu  sumber  pendapatan  daerah  atau  negara. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan Statistik Nasional menunjukkan bahwa kesempatan untuk berinvestasi di bidang usaha yang  terbuka  maupun  tertutup  di  negara Indonesia masih sangat luas. 7
Dengan kesempatan yang begitu sangat luas  berinvestasi  di  Indonesia  hal  ini merupakan  peluang  bagi  para  investor  untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga nantinya  kondisi  ini  dapat  memberikan pengaruh cukup signifikan bagi perekonomian nasional atau dunia secara keseluruhan.
Potensi-potensi  investasi  yang  masih begitu  tersedia  sangat  luas  dan  bernilai
7 Ida  Bagus  Rachmadi  Supancana,  Kerangka Hukum  & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2006.dalam  bukunya  Ana Rokhmatusasa’dyah,  Suratman,  Hukum  Investasi  & Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.hal 77
ekonomi dengan daya saing yang tinggi dapat memberikan  peningkatan  kontribusi  untuk roda perekonomian nasional.
2. Istilah dan Pengertian Investasi / Penanaman Modal
Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.  Istilah investasi atau penanaman modal  merupakan  istilah  yang  dikenal  dalam kegiatan  bisnis  sehari-hari  maupun  dalam bahasa  perundang-undangan.  Istilah  investasi merupakan  istilah  yang  populer  dalam  dunia usaha,  sedangkan  penanaman  modal  lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun  kedua  istilah  itu  pada  dasarnya mempunyai  pengertian  yang  sama,  sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable. 8
Sementara  menurut  Pasal  1  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  bahwa  yang dimaksud  dengan  Penanaman  Modal  adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Sejalan dengan pengertian dan maksud dari  Penanaman  Modal  di  atas  maka  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  Penanaman Modal  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh penanam  modal  yang  berhubungan  dengan
8 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta,2010.hal 53
pemakaian aset yang berupa uang atau bentuk lain  yang  bukan  uang  melalui  suatu  proses yang  ditanamkan  pada  suatu  bidang  usaha tertentu pada tempat tertentu guna memperoleh  keuntungan  atau  nilai  tambah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku  di  suatu negara.
3. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal
a) Penanamann Modal Langsung (Direct Investment) atau yang
dikenal  juga  sebagai  Penanaman
Modal Jangka Panjang Dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, pengerantian  Penanaman  Modal  hanya mencakup  penanaman  modal  secara langsung.  Penanaman  Modal  langsung seringkali  dikaitkan  dengan  keterlibatan pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.
Jadi  jenis  penanaman  modal  ini menurut  penulis  merupakan  bentuk penamanan  modal  dimana  penanam modal  langsung  terlibat  dalam  kegiatan pengelolaan  usaha  pada  perusahaan penanam modal.
b) Penanaman  Modal  Tidak  langsung
(Indirect Investment) atau yang lebih dikenal  dengan  sebagai  Portofolio yang  pada  Umumnya  merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek Penanaman  modal  disebut  sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada  umumnya  mereka  melakukan  jual
beli  saham/atau  mata  uang  dalam  jangka waktu  yang  relatif  singkat,  tergantung kepada  fluktuasi  nilai  saham  dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.
Jadi  jenis  penanaman  modal  ini, menurut penulis merupakan bentuk penanaman  modal  dimana  penanam  modal tidak  langsung  terlibat  aktif  dalam  kegiatan pengelolaan usaha pada perusahaan penanaman modal.

## 3.3 Ketenagakerjaan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa:  ketenagakerjaan  adalah segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan sesudah  masa  kerja.  Unsur  penting  dari ketenagakerjaan adalah tenaga kerja.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  Angka  (2) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Sedangkan  termasuk  bagian  dari tenaga  kerja  adalah  pekerja/buruh,  yang menurut  undang-undang  tersebut  dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain.
Sementara menurut  Ketentuan Umum Pasal  1  Angka  13,  dinyatakan  bahwa  Tenaga
Kerja  Asing  adalah  warga  negara  asing pemegang  visa  dengan  maksud  bekerja  di wilayah Indonesia.
3.4 Pengaruh Aspek Ketenagakerjaan dalam Kegiatan Penanaman Modal
1. Aspek  Kewajiban  Penggunaan  Tenaga
Kerja Indonesia dan Keharusan Diselenggarakankannya  Pelatihan  Industri (Industrial Training) Sementara Ketentuan
mengenai Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal, dapat dilihat pada ketentuan Ketenagakerjaan  BAB  VI,  Pasal  10,  yang menyatakan bahwa:
(1) Perusahaan  penanam  modal  dalam memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja harus  mengutamakan  tenaga  kerja warga negara Indonesia.
(2) Perusahaan  penanam  modal  berhak menggunakan  tenaga  ahli  warga negara  asing  untuk  jabatan  dan keahlian  tertentu  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maksud  pernyataan  dari  Pasal  10 Ayat  1  dan  Ayat  2  ini  adalah  bahwa
Penanaman modal mensyaratkan
kewajiban perusahaan penanam modal  untuk  memenuhi  kebutuhan tenaga  kerjanya  dengan  dengan tenaga lokal (tenaga kerja Indonesia), kecuali untuk tenaga-tenaga
pimpinan dan tenaga-tenaga ahli yang belum  diisi  oleh  tenaga  lokal
perusahaan
penanam modal mempunyai hak untuk dapat mendatangkan tenaga kerja asing.
(3) Perusahaan  penanam  modal  wajib meningkatkan  kompetensi  tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Perusahaan  penanam  modal  yang memperkerjakan  tenaga  kerja  asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi  kepada  tenaga  kerja  warga negara  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Maksud pernyataan dari Pasal 10 Ayat 3 dan  Ayat  4  ini  adalah  bahwa  untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal (tenaga kerja Indonesia), perusahaan- perusahaan penanam modal diwajibkan untuk menyelenggarakan  dan/atau  menyediakan fasilitas-fasilitas  pelatihan  dan  pendidikan dalam  dan/atau  di  luar  negeri  secara  teratur dengan tujuan terjadi proses alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  ketentuan umum yang terlihat pada Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  seperti berikut:
Pasal 1 Angka 9
Pelatihan  kerja  adalah  keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai denga jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Pasal 1 Angka 10 Kompetensi  kerja  adalah  kemampuan kerja  setiap  individu  yang  mencakup  aspek pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat ditunjukkan adanya pengaruh  yang signifikan Aspek  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Terhadap Kegiatan  Penanaman  Modal,  dimana  hal tersebut  dapat  dilihat  adanya  hubungan  linier dan berkelanjutan antara perusahaan penanam modal dengan tenaga kerja.  Dari pengaruh dan hubungan  tersebut  dapat    memberikan infomasi  dan  gambaran  bahwa  apabila perusahaan  penanam  modal    konsisten  dan komit menghormati menjalankan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4, maka  (1) mendapatkan angkatan kerja  yang  sudah  terlatih  dan  berpendidikan, (2)  terjadi  penyerapan  tenaga  kerja  lokal Indonesia    yang  tinggi,  (3)  memberikan kesempatan  bekerja  bagi  mayarakat  pencari kerja  sebanyak-banyaknya,  dan  dampak  dari hal  tersebut    adalah  (1)  mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2)
meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
(3)
meningkatkan  kinerja  karyawan  dan  kinerja perusahaan.
2. Aspek
Izin Kerja bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  Ayat  (2)  yang menyatakan: (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara  asing  untuk  jabatan  dan  keahlian tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  dan  Ayat  (4)  yang menyatakan:     (4) Perusahaan penanam modal  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan  melakukan  alih  teknologi  kepada  tenaga kerja  warga  negara  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan penjelasan yang dinyatakan  oleh  Pasal  10  Ayat  (2)  dan  (4) bahwa pengadaan tenaga kerja asing (expatriates)  diperlukan  adanya  izin  kerja dalam  bentuk  Izin  Kerja  Tenaga  Asing (IKTA),  disamping  mewajibkan  kepada Tenaga Kerja  Asing (TKA) agar melakukkan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja Asli Indonesia.
Pernyataan tersebut dipertegas kembali dengan hadirnya Peraturan Pemerintah  Nomor 34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing, sebagai turunan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Salah satu tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing, adalah meninkatkan sumber daya manusia  (SDM)  dengan  mewajibkan  kepada Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  agar  melakukan
alih teknologi dan alih keahlian kepada Pekerja Asli Indonesia.
Ada  bebeapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi  apabila  memperkerjakan  Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Perusahaan Penanam Modal  di  Indonesia  berdasarkan  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing seperti yang dinyatakan:
a. Pasal 6 Ayat (1) bahwa : Setiap Pemberi  Kerja  TKA  yang  memperkerjakan TKA  wajib  memiliki  RPTKA  yang  disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan juga bahwa: Dalam hal Pemberi  Kerja  TKA  akan  memperkerjakan TKA yang  sedang diperkerjakan oleh Pemberi Kerja  TKA  lain,  masing-masinng  Pemberi Kerja  TKA  wajib  memiliki  pengesahan RPTKA.  Pasal  6  Ayat  (3)  dinyatakan  bahwa Pemberi  Kerja  TKA  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) wajib memperkerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
b. Pasal 7
Ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  Pemberi  Kerja TKA wajib:
a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia  sebagai  tenaga  kerja  pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperkerjakan  untuk  alih  teknologi  dan  alihh keahlian dari Tenaga Kerja Asing (TKA).
b.  Melaksanakan  pendidikan  dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  sesuai  dengan
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
c.  Memulangkan  TKA  ke  negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Pasal 7
Ayat (2) dinyatakan bahwa: Selain kewajiban Pemberi  Kerja  TKA  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1),  Pemberi  Kerja  TKA,  wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
Ayat  (3)  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) tidak berlaku bagi:
a.  Direksi dan Komisaris,
b.  Kepala Kantor Perwakilan
c.  Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan d.  TKA  yang  diperkerjakan  untuk  pekerjaan bersifat sementara.
Pasal 8
Ayat  (1)  dinyatakan  bahwa:  Pemberi  Kerja TKA  wajib  mendaftarkan  terdapat  larangan penggunakan  TKA,  seperti  yang  dijelaskan dalam:
a.  Pasal  9  dinyatakan  bahwa  Pemberi  Kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA.
b. Pasal 10 dinyatakan bahwa: Pemberi Kerja TKA dilarang memperkerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama. c. Pasal 11
Ayat  (1)  Pemberi  Kerja  TKA  dilarang memperkerjakan  TKA  pada  jabatan  yang mengurusi personalia.
Ayat  (2)  Jabatan  yang  mengurusi  personalia sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)
ditetapkan  oleh  Menteri  setelah  mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dapat ditunjukkan bahwa bahwa Pengaturan  mengenai  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  (TKA)  di  Indonesia,  yang  diatur dalam  berbagai  ketentuan  peraturan  dan perundang-undangan baik yang terdapat dalam Undang-Undang  Penanaman  Modal,  maupun berbagai  peraturan  dan  Perundang-undangan lain  seperti  Undang-Undang  Cipta  Kerja, Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja ATKA  dalam  program  jaminan  sosial  bagi TKA  yang  bekerja  lebih  dari  6  (enam)  bulan atau  program  asuransi  pada  perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam)  bulan.
Ayat (2) dinyatakan bahwa : Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) paling sedikit mennjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021  Tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bahwa untuk menunjang pembangunan nasional  dalam  kegiatan  investasi  dibutuhkan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan  pembangunan  ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya  dalam  pembangunan  serta peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan matarbat kemanusian dibutuhkan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  untuk menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  buruh  dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Dari  hal tersebut dan pembahasan di atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengaruh aspek ketenagakerjaan khususnya dalam aspek kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dan  Keharusan  Diselenggarakan  Pelatihan Industri  ( Industrial  Training )  dan  Izin  Kerja Bagi  Tenga  Kerja  Asing  (TKA)  sudah merupakan syarat mutlak dalam hubungannya dengan  penggunaan  tenaga  kerja  bagi perusahaan  penanam  modal  di  Indonesia. Dimana pengaruh dan hubungan tersebut dapat memberikan  infomasi  dan  gambaran  bahwa bagi  para pelakau perusahaan penanam modal apabila  ketentuan  peraturan  dan  perundang- undangan  dijalankan  optimal,  maka  akan mendatangkan  manfaat    dalam  kegiatan penanaman  modal  seperti  :  (1)  mendapatkan angkatan  kerja  yang  memiliki  kompetensi
yang  sesuai  dengan  standar,    (2)  penyerapan tenaga  kerja lokal  Indonesia   yang  tinggi,  (3) memberikan kesempatan bekerja bagi mayarakat pencari kerja sebanyak-banyaknya, sehingga pada akhirnya  akan (1) mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta dapat (1) meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian dan  kesejahteraan  masyarakat,  dan    (2) meningkatkan  kinerja  karyawan  dan  kinerja perusahaan.
Pengaturan mengenai penggunaan Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  Tenga  Kerja Asing (TKA) ini sangat penting dan diperlukan bagi  kepentingan masyarakat sebagai bentuk penghormatan  bagi  masyarakat  dan  para pelaku  perusahaan  penanam  modal  dalam upaya perlindungan, kenyaman dan kepastian dalam kegiatan penanaman modal. Pengaturan mengenai  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing (TKA)  di  Indonesia,  yang  diatur  dalam berbagai  ketentuan  peraturan  dan  perundang- undangan  baik  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang Penanaman Modal, maupun berbagai peraturan  dan  Perundang-undangan  lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang- Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja akan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Ana  Rokhmatusasa’dyah,  Suratman,  Hukum Investasi  &  Pasar  Modal,  Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika: Jakarta,2010
Hasan  Shadily,  Kamus  Lengkap  Ingris Indonesia,  Jakarta  dalam  bukunya Ana  Rokhmatusasa’dyah,  Suratman, Hukum  Investasi  &  Pasar  Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.
Ida  Bagus  Rachmadi  Supancana,  Kerangka
Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2006.dalam bukunya  Ana  Rokhmatusasa’dyah, Suratman,  Hukum  Investasi  &  Pasar Modal, Sinar Grafika : Jakarta, 2010. Rahmi  Jened,  Teori  dan  Kebijakan  Hukum Investasi Langsung (Jakarta: Kencana, 2016
Soekanto,  S.  Penelitian  Hukum  Normatif:
Suatu  Tinjauan  Singkat.  PT  Raja
Grafindo Persada: Jakarta 2003
Soekanto,  S.  Pengantar  Penelitian  Hukum. Penerbit Universitas Indonesia:
Jakarta, 2015.

## 2. Peraturan perundangan-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2021
tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing.

## 3. Jurnal
Adella,    Virginia.    (2019).    Rencana
Penggunaan    Tenaga    Kerja    Asing (RPTKA)  Sebagai  Izin
Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  Di Indonesia. Jurnal Jurist Diction, 2 (2). Ahmad,  Jazuli.  (2018).  Eksistensi Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Keimigrasian.  Jurnal  JIKH,  12  (1).Izhar. (2016).    Mengidentifikasi    Cara Berpikir    Deduktif    Dan    Induktif Dalam    Teks  Bacaan    Melalui Pengetahuan  Koteks  Dan  Referensi Pragmatik.  Jurnal  Pesona.
Hanifah,  Ida.,  (2021).  “Peluang  Tenaga Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di Indonesia  Berdasarkan  Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja”,  De
Lega. Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  6  (1):  p. 158-173 Tony Mirwanto, Sistem Hukum Pengawasan  Tenaga  Kerja  Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal  Kunjungan  Untuk  Bekerja Pada  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing  Di  Indonesia  Jurnal  Lex  Et Societatis, Vol. Iv/No. 3/Mar/2016. Ahmad Jazuli,2018.Eksistensi Tenaga Kerja  Asing  di  Indonesia  dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, https://ejournal.balitbangham.go.id/in dex.php/kebijakan/article/view/372 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexet societatis/article/view/11529/11132

## 4. Internet
Ketenagakerjaan:  Pengertian,  Peraturan  & Masalahnya (dslalawfirm.com)