Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 411-416 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiartha & Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agungngurahdeddy@gmail.com, budiartha59@gmail.com & ayuwesna@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan industri digital saat ini, penggunaan data pribadi semakin meningkat. Seseorang dengan mudah menyerahkan data pribadi ke aplikasi online, seperti Teknologi Finansial dan transaksi online, sebagai syarat agar dapat  memakai  layanan  tersebut.  Namun  pemakaian  data  pribadi  dapat  beresiko  bocor,  serta  dapat  merugikan masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  konsumen Teknologi Finansial, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen Teknologi Finansial jika data pribadi disalahgunakan oleh penyelenggara. Metode penelitian ini penelitian normatif. Pendekatan masalah tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan data pribadi tern yata merupakan  data  yang  mengungkapkan  identitas  diri,  kode,  lambang,  huruf  atau  angka  untuk  menandakan seseorang  yang  bersifat  pribadi,  apabila  terjadi  perselisihan  dan  konsumen  mengalami  kerugian,  maka  korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengambil tindakan hukum dengan meninjau dan mengadu ke Kominfo atau OJK (non  litigasi). Jika tidak ada tanggapan, sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan perdata (litigasi) I PMH dan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Teknologi Finansial, Transaksi Eletronik.

## Abstract
These days, the utilize of personal data is progressively gigantic in line with the current improvement of the digital industry, the publics submit their data to online applications such as Financial Technology and online trading as a necessity of being able to utilize these services. The purposes of this research are to discuss the Legal protection against the personal data of Financial Technology consumers and the legal remedies can Financial Technology consumers  take  if  the  personal  data  is  abused  by  the  organizer.  The  results  showed  that  personal  data  is information  within  the  frame  of  identities,  codes,  symbols,  letters,  or  numbers  that  demonstrate  a  person's individual identity. In the event that within the future there is a dispute and the consumer endures a misfortune, the casualty of personal data abuse can take legal action by way of deliberation and complaints to the Ministry of Communication and Information or OJK (non-litigation) and if it does 1101 resolve consumer disputes, they can record a gracious suit (litigation) 011 the premise of illegal acts IP M Hand ask for emolument.
Keywords: Electronic transaction, Financial Technology, Legal Protection, Personal Data,

## I. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum adalah salah satu metode yang sangat banyak dilakukan untuk melindungi subjek hukum  dari  kesewenang-wenangan.  Kegiatan  usaha  merupakan  salah  satu  yang  mendapatkan perlindungan hukum. Penting untuk memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan dilindungi dan terus berjalan dengan lancar ( Tongat, 2008: 21-22 ). Salah satu contoh munculnya tren di era digitalisasi disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia bahwa masyarakat tak sekedar mencari informasi atau chatting dengan menggunakan gawai. Perilaku  konsumtif  dari  sebagian  masyarakat  menjadi  alasan  mengapa e-commerce yang  akhimya menjadi  alah  satu  bagian  dari  definisi  Teknologi  Finansial  (Fintech)  di  Indonesia  terus  berkembang. Peningkatan pengguna Teknologi Finansial ini tidak luput dari berbagai macam manfaat yang diberikan untuk  mempermudah  dan  membuat  kegiatan  masyarakat  menjadi  jauh  lebih  efektif.  Pesatnya pertumbuhan  perusahaan  teknologi  finansial  juga  tidak  terlepas  dari  berbagai  jasa  keuangan  yang
disediakan oleh teknologi finansial, yang sangat membantu masyarakat khususnya di bidang keuangan untuk  lebih  efektif  dalam  menjalankan  roda  perekonomian.  ( Margaretha,  2015:  516 )  Namun,  fakta membuktikan  bahwa  dalam  proses  implementasi,  bisnis  teknologi  finansial  memiliki  potensi  risiko, paling tidak ada 2 potensi  risiko, yaitu  risiko keamanan data pribadi konsumen dan risiko kesalahan transaksi. (OJK) Kedua risiko ini akan merugikan setiap pihak yang berkecimpung di bisnis teknologi finansial.
Perilaku  kriminal  seperti  penyadapan,  pencurian,  dan cybercrime dalam  transaksi  keuangan perbankan  membuat  masyarakat  enggan  melakukan  transaksi  secara  online  ( Chrismastianto,  2017: 148 ). Risiko tersebut tidak dapat dianggap remeh karena terkait dengan data pribadi konsumen, yaitu harus  ada  tindakan  tegas  yang  dalam  sebuah  perlindungan  hukum.  Dengan  adanya  peningkatan perkembangan  Teknologi  Finansial  ini,  maka  Pemerintah  Indonesia  dihadapkan  pada  risiko-risiko ancaman  yang  berpotensi  terjadi  melalui  teknologi  ini,  termasuk  risiko  ancaman  terhadap  keamanan data  konsumen.  Data  konsumen  yang  diberikan  melalui  Teknologi  Finansial  akan  masuk  ke  dalam sistem  internet  dan  rentan  tentang  penyelewengan  data,  dengan  cara  sengaja  ataupun  tidak  sengaja, seperti oleh hacker, malware, atau penyedia layanan Teknologi Finansial itu sendiri. ( Ansori, 2019: 39 ). Data  konsumen  merupakan  privasi  individu  yang  seharusnya  dilindungi  dan  digunakan  untuk kepentingan  pendataan.  Penyalahgunaan  data  konsumen  ini  tentu  merugikan  konsumen  karena digunakan untuk kepentingan lain yang menguntungkan pelaku serta ketidaksesuaian terhadap hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, ditemukan juga beberapa fenomena penjualan data konsumen yang dilakukan  secara  daring,  termasuk  melalui  deep  web.  Data  pribadi  konsumen  tersebut  dijual  karena penjualan data secara ilegal ini telah menjadi salah satu bisnis yang memiliki cukup banyak peminat. Data konsumen yang seharusnya menjadi perhatian lebih dalam keamanan di era Teknologi Finansial justru menjadi aset jual beli yang diperdagangkan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Penelitian  ini  dilakukan  berfokus  pada  risiko  mengenai  keamanan  suatu  data  pribadi  bagi konsumen dalam bidang bisnis Teknologi Finansial di Indonesia. Perlindungan data pribadi konsumen Teknologi Finansial sepenuhnya dibutuhkan, dan wajib terdapat beberapa regulasi untuk memastikan rahasia  data  pribadi  pada  konsumen  dalam  ranah  bisnis  Teknologi  Finansial.  lni  karena  data  pribadi konsumen dibanjiri dan dapat disebarkan serta menjadi produk yang dijual secara ilegal. Dengan adanya aturan yang menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen, maka masyarakat akan merasa  jauh lebih aman  dalam  melakukan  kegiatan  dan  transaksi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Teknologi Finansial. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen di dalam Teknologi Finansial harus dilakukan dengan  menggunakan  aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Selain  iru,  pihak  penyedia layanan  Teknologi  Finansial  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  ketersediaan,  rahasia  dan keutuhan,  dari  data  keuangan,  data  jual  beli,  serta  data  pribadi  pada  konsumen  mereka,  dimulai  dari awal  pendaftaran  hingga  penghapusan  data  tersebut.  Apabila  penyedia  layanan  Teknologi  Finansial berencana untuk menggunakan data-data tersebut, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari konsumen dengan menjelaskan batasan- batasan pemanfaatan data dengan rinci, termasuk tujuan dan informasi penggunaan data tersebut. Jika penyedia layanan Teknologi Finansial tidak dapat melindungi data  konsumen  hingga  terjadi  kebocoran,  maka  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  regulasi  pada Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia dan POJK. ( Benuf dkk 2019: 145-160 ). Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. ( Mahmudah & Priyono, 2019 ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data konsumen  dalam  bisnis  Fintech  di  Indonesia,  berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan peraturan  terkait.  Dalam  penelitian  ( Pratama  dkk,  2016 )  membahas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.  Peneliti kemudian  memutuskan  untuk  menganalisa  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data  pribadi konsumen  teknologi  finansial  dalam  transaksi  elektronik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  konsumen  Teknologi  Finansial,  dan  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  konsumen  Teknologi  Finansial  jika  data  pribadi  disalahgunakan  oleh penyelenggara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian berupa hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  normatif  dimana  penelitian  ini  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah  ( Darmawan
dkk, 2021 ). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendektan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  serta  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sedangkan  perolehan  bahan  hukum sekundernya berasal dari buku-buku literatur artikel, makalah, serta internet ( Puryanto dkk, 2021 ).

## III. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen Teknologi Finansial
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  perlindungan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  yang  dapat membuat  kerugian  bagi  masyarakat  lainnya,  serta  perlindungan  ditujukan  ke  seluruh  elemen masyarakat  untuk  memberikankebebasan  keseluruhan  hak  yang  diatur  oleh  regulasi  yang  ada.  Yang dimaksudkan, perlindungan hukum yaitu beberapa tindakan yang bersifat hukum wajib diperoleh oleh aparat penegak hukum. Fungsi apparat sendiri adalah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa  sarana  perlindungan  Hukum  ada  dua  macam,  yaitu  Pertama, Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suaru  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif. Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Yang  kedua  Perlindungan  Hukum  Represif, Perlindungan  hukum  yang  represif,  yaitu  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  lebih  ditujukan  dalam penyelesaian  sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  oleh  pengadilan  merupakan perlindungan hukum yang represif. ( Budiartha, 2016: 138 )
Sesuai  peraturan  OJK  No.77/POJK.0112016  mengenai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  lnformasi.  Peraturan  ini  mengatur  tentang  teknologi  keuangan,  namun  secara khusus hanya mengatur perjanjian jasa peminjaman yang tercantum dalam Pasal 18 sampai dengan 20. Sementara  itu,  berbeda  dengan  Peraturan  Perbankan  Indonesia  19/12/PBI  2017  tentang penyelenggaraan  teknologi  finansial,  dalam  peraturan  difokuskan  membahas  keuangan  yang  bersifat general, karena dalam peraturan ini mengatur keseluruhan teknologi finansial dimana dijabarkan pada Pasal 3. Bank Indonesia pun telah menerbitkan regulasi mengenai Anggota Dewan Gubernur, peraturan ini  hasil  tindak  lanjut  dari  ketentuan-Ketentuan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  19  memberikan informasi  yang  lebih  terperinci  tentang  hal-hal,  layanan  dan  metode  pendaftaran  serta  ketentuan  uji coba produk. Adanya kedua regulasi tersebut maka regulasi tersebut berguna memberikan perlindungan kepada  konsumen  berkaitan  dengan  data  dana  dan  keperluan  nasional  berkaitan  untuk  mencegah pendanaan  terorisme  dan  stabilitas  sistem  keuangan  serta  pencucian  uang.  Regulasi  yang  dibuat  ini dapat  menjadi  payung  hukum,  dan  financial  technology  serta  harapannya  tidak  mengakibatkan persaingan  ketat  sesama  pelaku  usaha,  sebab  di  dalam  2  regulasi  ini  dikhususkan  untuk  perusahaan berbadan  hukum  yang  dapat  menjadi  penyedia  teknologi  finansial  serta  harus  terlebih  dahulu mendaftarkan diri.
Teknologi finansial dapat mengubah gaya hidup masyarakat dalam banyak hal, serta membantu kritisi  negara,  terutama  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  membantu  pengembangan perusahaan  baru  untuk  meningkatkan  kehidupan  masyarakat,  mengurangi  pinjaman  berbunga  tinggi, dan  mengembangkan  undang-undang  harus  disertai  kekhawatiran  atau  masalah  tertentu.  Contoh masalah besar di sektor teknologi finansial  yaitu kebocoran data pribadi konsumen yang tidak dapat dilacak  secara  online.  Menurut  undang-undang,  hal  itu  telah  dikelola  secara  preventif  dan  beberapa aturan  telah  dirumuskan  untuk  menghukum  berat  tempat  terjadinya  tindakan  tersebut.  Dengan mencontohkan masalah tersebut, tentunya dapat dilakukan tindakan preventif yaitu setiap perusahaan financial  technology  wajib  memberikan  transparansi  transaksi  sebulan  sekali  yang  biasa  disebut Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Badan Kegiatan Penanaman Modal (BKPM).

## 2. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  Teknologi  Finansial  jika  data  pribadi disalahgunakan oleh penyelenggara
Upaya hukum adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melawan  putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  karena  dirasa  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  atau dirasa  merugikan.  Konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  penyelenggara  teknologi  finansial  yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal dapat dapat melakukan berbagai langkah hukum atas kerugian yang dideritanya, baik langkah hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Meskipun pembahasan pada bab ini berfokus pada pembahasan Upaya Hukum yang terasosiasi pada
proses  hukum  secara  litigasi,  namun  mengingat  terdapat  kesalahpahaman  masyarakat  dalam penggunaan  istilah  upaya  hukum  dan  langkah  hukum,  penelti  berinisiatif  untuk  memasukkan pembahasan seputar langkah hukum juga setelah memberikan batasan pembeda antara keduanya. Hal ini penelti lakukan agar tujuan penelitian ini untuk memberi nilai manfaat baik teoritis maupun praktis dapat terwujud. Dengan adanya pembahasan langkah hukum dan upaya hukum diharapkan masyarakat yang membaca penelitian ini mendapatkan pemahaman dan wawasan (insight) terkait apa itu langkah hukum dan upaya hukum dan mengetahui kapan menggunakannya.
a. Langkah Hukum Non-Litigasi
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  tindakan  penyebaran  data  pribadi  oleh  Penyelenggara Teknologi  Finansial  tanpa  persetujuan  dari  konsumen  lebih  dahulu  dapat  melaporkan  tindakan pelanggaran hukum tersebut kepada:
1) Kementerian Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia
Pengguna  dapat  mengajukan  keluhan  kepada  Kominfo  Republik  Indonesia  dengan  alasan penyelenggara sistem informasi elektronik yang tidak berhasil untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemakaiannya. Sejauh menyangkut tindakan hukum yaitu dapat berupa pengaduan,  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  adanya  unsur  kerugian  yang  menyebabkan kebocoran  data  pribadi  tersebut.  Berketerkaitan  hukuman  dari  pelanggaran  ketentuan perlindungan  data  pribadi,  terdapat  ketentuan  pada  Pasal  36  Peraturan  menteri  kominfo 20/2016 yaitu teguran lisan dan tertulis, atas pemberhentian sementara aktivitas usaha dan/atau pengumuman melewati situs dalam jaringan (situs online);
2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa  penutupan  usaha  jika  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh Penyelenggara Teknologi Finansial yang legal. Pendekatan yang dilakukan akan berbeda jika penyelenggara teknologi finansial yang ilegal, OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum karena seringkali domisili hukum penyelenggara teknologi finansial seperti ini berkedudukan di luar negeri sehingga pelaku tidak tunduk dan terikat pada hukum Indonesia karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Jika pelakunya adalah Penyelenggara Teknologi Finansial ilegal yang berdomisili  di  lndonesia  maka  pendekatan  yang  dilakukan  dapat  menggunakan  proses penegakan  hukum  formal  atau  melalui  jalur  litigasi,  baik  dengan  runtutan  pidana  maupun gugatan perdata.
b. Langkah Hukum Litigasi
Langkah-langkah  hukum  secara  litigasi  melalui  lembaga  peradilan  formal  adalah  upaya  dan langkah hukum terakhir (ultimum remedium) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya  non-litigasi  menemui  jalan  buntu.  Penggunaan  upaya  hukum  atau  langkah-langkah hukum  secara  litigasi  dapat  dilakukan  melalui  ranah  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata. Langkah  hukum  pada  ranah  hukum  pidana  akan  berakhir  pada  sanksi  hukum  berupa  hukuman badan  (penjara)  atau  hukuman  pengganti  (denda  atau  kurungan).  Sedangkan  upaya  hukum  atau langkah  hukum  pada  ranah  hukum  perdata  akan  berakhir  pada  sanksi  hukum  berupa  denda  atau ganti rugi.
Pilihan penyelesaian hukum melalui ranah hukum pidana bisa menggunakan delik-delik pidana yang  ada  pada  undang-undang  organik  maupun  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  seperti  delik  penyebaran  informasi  elektronik  secara  ilegal,  pencurian  data  elektronik, pengancaman  melalui  transaksi  elektronik,  bahkan  mungkin  menggunakan  delik  penipuan. Langkah-langkah  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yang  merasa  dirugikan  dengan penggunaan data pribadi secara ilegal oleh pengelola teknologi finansial, adalah sebagai berikut: 1) Laporan Kepolisian di instansi kepolisian setempat. Bisa dilakukan di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek)  di  wilayah  sebuah  kecamatan,  Kepolisian  Resor  I  Kota  (Polresta)  di  wilayah  sebuah kabupaten/kota,  Kepolisian  Daerah  (Polda)  di  wilayah  sebuah  provinsi,  atau  di  Markas  Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) untuk tingkat pusat atau nasional.
2) Pengadilan Negeri (untuk tingkat pertama)
3) Pengadilan Tinggi (untuk upaya hukum banding) 4) Mahkamah Agung (untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali)
Selain  upaya  atau  langkah  hukum  pidana,  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  tindakan pengelola  teknologi  finansial  dengan  menggunakan  data  pribadi  secara  ilegal  adalah  melalui gugatan  secara  perdata.  Gugatan  perdata  bertujuan  untuk  memulihkan  (me-recovery)  kerugian
penggugat  (konsumen)  dengan  sanksi  denda  atau  ganti  rugi  yang  dijatuhkan  kepada  tergugat (pengelola teknologi finansial) jika terbukti bersalah. Dalam hal ini gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Langkah-langkah hukum secara perdata yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan data pribadi secara ilegal oleh pengelola teknologi finansial, yaitu:
1) Mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri setempat (untuk tingkat pertama)
2) Pengadilan Tinggi (untuk upaya hukum banding) Mahkamah Agung (untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa lainnya)

## IV KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  pengumpulan  dan  pengolahan,  maka  penelti  dapat  menarik  simpulan  sebagai berikut
1) Perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen Teknologi Finansial diatur oleh Kominfo RI melalui Peraturan Menteri kominfo No. 20 Tahun 2016, oleh OJK melalui POJK No. 77 Tahun 2016, POJK  No.  13  Tahun  2018  serta  peraturan  pelaksananya,  yaitu  Surat  Edaran  OJK.  Data  yang  harus dilindungi yaitu:
a. Data pribadi perseorangan.
b. Data pribadi korporasi.
c. Data dan informasi non-publik yang bersifat material.
d. Data dan informasi terkait transaksi keuangan.
e. Data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.
Perlindungan data pribadi adalah suatu bentuk privasi berupa hak pribadi yang mendapatjaminan oleh negara. Rancangan perlindungan data pribadi berarti bahwasannya perseorangan mempunyai hak untuk memutuskan atau tidak yakin atas berbagai data pribadi. Hak untuk melindungi data pribadi sangatlah berguna  dan  sebenarnya  adalah  bagian  kunci  dari  kebebasan  dan  martabat  pribadi.  Terkait  bisnis Teknologi  Finansial,  data  pribadi  konsumen  Teknologi  Finansial  harus  dilindungi.  Jika  data  pribadi pengguna  bocor,  sanksi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  lnformatika  Republik Indonesia dan POJK dapat diberlakukan ke pihak yang membeberkan individu konsumen tersebut. 2) Upaya hukum yang digunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa dan konsumen mengalami kerugian,  korban  penyalahgunaan  data  pribadi  dapat  melakukan  Upaya  Hukum  dengan  cara musyawarah  serta  pengaduan  kepada  Kemenkominfo  atau  OJK  (non-litigasi)  dan  apabila  tidak menyelesaikan sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan perdata (litigasi)  atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum I PMH dan meminta ganti rugi.
2. Saran
Berdasarkansimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut 1.  Hukum  Indonesia  memberikan  pemulihan  dalam  bentuk  litigasi  serta  pengaduan  tentang  badan hukum yang data pribadinya telah disalahgunakan. Namun perlu diakui bahwa peraturan perundang- undangan di Indonesia tentang data pribadi masih kurang memadai, misalnya mengingat sebagian besar pengontrol atau pemroses data adalah perusahaan asing, maka pelaksanaan upaya hukum masih belum sempurna.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  segera  menyelesaikan  RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk melindungi kepentingan sah negara dan rakyat Indonesia, selain itu setiap orang harus melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi data pribadinya. 2. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen Teknologi Finansial dapat direalisasikan dengan bantuan seluruh pihak yang terkait. Konsumen harus lebih  proaktif  dalam  memahami  hak  dan  risikonya,  dan  penyelenggara  harus  lebih  terbuka  dan meningkatkan kinerja agar hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen Teknologi Finansial dapat berfungsi secara maksimal, sebab dari kedua pihak bersama-sama memahami hak serta resikonya. Kemudian, kepercayaan konsumen mengenai penyelenggaraan akan bertambah banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  M.  (2019).  Perkembangan  dan  Dampak  Financial  Technology  (Fintech)  Terhadap  Industri  Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Jurnal Studi Keislaman, Vol.5(1).
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3(2).
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum.
Setara Press, Malang.
Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.20(1).
Darmawan, R., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps). Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1).
Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3(2).
Margaretha, F. (2015). Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.19(3).
Pratama,  G.  Y.,  Suradi,  &  Aminah.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Jasa Transportasi  Online  Dari  Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia  Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal, Vol.5(3).
Puryanto,  R.  B.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1). Tongat. (2008). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. PT. Raja Grafindo Persada, Malang.