## PENDAHULUAN
Sejalan dengan reformasi di segala sektor pemerintahan  termasuk  yang  di  tandai  dengan Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999,  maka tuntutan  sampai  besar  kepada  sektor  publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelolah dan mempertanggungjawabkan  secara  transparan  dan akuntabilitas  setiap  rupiah  dana  yang  di  terimah dari masyarakat. Dalam pengelolah dan masyarakat  maka  ilmu  Akuntansi  paling  cepat dapat  diterima  sebagai  salah  satu  alat/media  yang dapat  di  gunakan  untuk  dapat  memenuhi transparansi  dan  akuntabilitas  dimaksud,  melalui suatu  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
( SAP ),  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah nomor  25  tahun  2004  dan  selanjutnya  di  ganti dengan PP NO 71 Tahun 2010.
Penerapan  Sistem  Akuntansi  yang  baik tentunya  secara  konsep  dapat  berperan  untuk menghasilkan  suatu  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  berkualitas  yang  di  tandai  dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan,  kecurangan,  ketidak  patuhan  terhadap hukum  dan  pada  akhirnya  di  wujudkan  dengan opini  dari  pihak  Badan  Pemeriksa  Keuangan ( BPK ),  serta  memenuhi  kreteria  kualitas  relevan, andal, dapat dipercaya dan di bandingkan.

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
A. Dahri Adi Patra 1 , Lanteng Bustami 2 , Hasriani 3
1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
2,3) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah,  sedangkan  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah daerah.
Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan atau staf yang berada dinas kehutanan kabupaten luwu kota belopa. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  angket  (Kuisioner)  yang  disebar  kepada  responden  atau karyawan  di  dinas  kehutanan  kabupaten  luwu.  dari  total  25  kuisioner  yang  disebar,  hanya  20  kuisioner  dari responden yang kembali dan dapat diolah.
Tekhnik  pemilihan  sampel  yaitu  non  probability  sampling.  Sedangkan  metode  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  koefisien  korelasi  rank  spearman  pada  taraf  signifikan  5%.  Program  yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan statistical package for social sciences (SPSS) Ver.19.00.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan nilai koefisien  korelasi  rank  spearman  sebesar  0,506,  nilai  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  rs  0,506  memiliki tingkat  hubungan  yang  sedang  dimana  hasil  berada diantara  0,40<0,506<0,599,  serta  nilai  positif  menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa  hanya  25,6%  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah,  dengan  kata  lain  masih  ada  variabel  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  sebesar  74,4%  diluar  variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Sedangkan  untuk  hasil  perbandingan  nilai  t  hitung  dengan  t  tabel,  menunjukkan  hasil  2,818  hasil  perbandingan nilai t hitung t tabel sebesar 2,068. Dari hasil pengujian tersebut t hitung>t tabel yaitu 2,818 >2,068 yang berarti Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan  kata  lain  berdasarkan  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Kata kunci : Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam  rangka  mewujudkan  kinerja pemerintah  yang  memuaskan  berupa  tatakelolah pemerintahan  yang  baik (good  government governance),  Rohman menjelaskan  dalam  modul LAN 2000  bahwa  pemerintah  terus  melakukan berbagai  upaya  perbaikan  untuk  meningkatkan transparansi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan  sistem  akuntansi  dan  administrasi negara  secara  menyeluruh ( Lembaga  Administrasi Negara,  2000 ).  Salah  satu  cara  yang  di  tempuh pemerintah, adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.
Hal  di  atas  diperkuat  dengan  telah  di lakukannya reformasi manajemen keuangan negara  baik  pada  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  dengan  di  tetapkannya  paket undang-undang  bidang  keuangan  negara,  yaitu undang-undang  No.17  Tahun  2003  tentang keuangan  negara  dan  undang-undang  No.1  Tahun 2004  tentang  perbendaharaan  negara,  peraturan perundang-undangan  tersebut  menyatakan  bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kepada  dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan (Fajar, 2010).
Sebagaimana  pengertian  dari  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yaitu  serangkaian  dari prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  dapat  di
lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan  suatu  standar  penyusunan  laporan keuangan untuk sektor pemerintahan yang disusun dalam  bentuk  prinsip-prinsip  akuntansi  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.
Dengan  demikian,  standar  akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah  di  Indonesia.  Dalam  ikhtisar  hasil pemeriksaan  semester  ( IHPS )  I  tahun  2011 ( www.bpk.go.id )  laporan  keuangan  pemerintah daerah  tahun  2010  menggambarkan  kenaikan  dari hasil  opini  wajar  tanpa  pengecualian  dan  wajar dengan pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung  jawab  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Namun  badan  pemeriksa keuangan  masih  banyak  menemukan  kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Roviyantie, 2010).
Apabila  tidak  sesuai  dengan  perundang- undangan,  maka  akan  mengakibatkan  kerugian daerah,  potensi  kekurangan  daerah,  Kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan  dan  ketidak  efektifan.  Dari  hasil audit  pemeriksa  keuangan  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  selama  7  tahun,  dari  2004- 2010,  badan  pemeriksa  keuangan  memberikan opini unqualified atau qualified dalam  presentase yang lebih besar atas laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ).

## BAHAN DAN METODE
Berdasarkan  populasi  diatas,  peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan  yang  berada  di  Dinas  Kehutanan Kabupaten Luwu. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan saja. Hal ini  dikarenakan  judul  penelitian  ini  mengacu kepada sistem akuntansi keuangan yang digunakan tentunya oleh bagian keuangan di dinas Kehutanan Kabupaten  Luwu  tersebut.  Dari  jumlah  populasi sebanyak  112  orang  peneliti  mengambil  sampel sebanyak  25  responden  dari  4  bidang  dibagian keuangan.  Dari  25  kuisioner  yang  disebar  ke  25 responden  yang  berada  di  bagian  staff  keuangan, hanya 20 kuisioner yang kembali dan dapat diolah untuk pengujian hipotesis.
Untuk  menguji  validitas  alat  ukur  atau instrumenpenelitian,  terlebih  dahulu  dicari  nilai (harga)  korelasi  dengan  menggunakan  rumus koefisien  korelasi produck  moments  pearson sebagai berikut :
∑      ∑   ∑
√   ∑ ∑ )   ∑ ∑ )
Keterangan:
r = Koofisien Korelasi n = Jumlah Responden Y = Jumlah Skor Total Seluruh Item Yi
X = Jumlah Skor Tiap Item Xi
Setelah  nilai  korelasi  (r)  didapat, kemudian  di  hitung  nilai  t  hitung  untuk  menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebaga berikut:
√ √
Keterangan:
t  =  Jumlah  data  variabel  yang  memilih  rank  yang sama r = Koefisien korelasi n = Jumlah responden
Setelah  nilai  t  hitung  di  peroleh,  maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t hitung  tersebut  dengan  nilai  t  tabel  pada  taraf signifikasi sebesar α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk)=n-2 kaidah keputusannya adalah :
 Jika  t  hitung>t  tabel,  maka  alat  ukur  atau instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah valid.
 Jika  t  hitung  ≤t  tabel,  maka  alat  ukur instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah tidak valid.
Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini  terhadap  variabel  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  terhadap  variabel  kualitas laporan  keuangan  daerah.  Uji  validitas  terhadap item-item  pernyataan  ini  dilakukan  dengan menggunakan  bantuan  alat  pengolahan  data software spss ver.19.
Namun  dalam  penelitian  ini  skala pengukuran  untuk  uji  validitasdilakukan  dengan cara  membandingkan  r  hitung  atau  nilai  yang dihasilkan  pada  uji  realibilitas  yaitu  pada  kolom Corelation Item-Total dengan nilai yang dihasilkan r  tabel.  Berdasarkan  perbandingan  antara  r  hitung dan  r  tabel  maka  terbentuk  hipotesis,  sebagai berikut :
 Ho  :  r  hitung>r  tabel,  maka  butir  pernyataan pada kuisioner dinyatakan valid
 Ha  :  r  hitung<r  tabel,  maka  butir  pernyataan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

## HASIL PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Realibilitas Realibilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .896 15
Dari  tabel  diatas  nilai  realibilitas  sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar 0,896  nilai  ini  memiliki  tingkat  keandalan  yang sangat  tinggi  karena  r>  0,99  sehingga  variabel sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.
Analisis Koefisien Korelasi Rank perman
Dari  tabel  1.12  diatas  diketahui  nilai koefisien  korelasi rank  sperman sebesar  0,506 nilai  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  rs 0,506  memiliki  tingkat  hubungan  yang  sedang dimana  hasil  berada  di  antara  0,40  <0,506<0,599 serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya (sugiyono : 2005).

## Analisi Koefisien Determinasi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui
besarnya  dari  pengaruh  variabel  bebas  (sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah)  terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan).
Koefisien  determinasi  ini  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus :
x100%
x100%
=
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh  sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  dengan kata  lainmasih  ada  variabel  yang  mempengaruhi kualita  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yaitu sebesar  74,4%%  diluar  variabel  independen  yang digunakan dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan,  maka  dapat  dilakukan  suatu perbandingan  antara  t  hitung  dengan  t  tabel  yang terdapat  dalam  tabel  distribusi  t.  Adapun  taraf nyata  yang  digunakan  adalah  α  =  0,05  dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df=n-2.
Pengujian  hipotesis  ini  digunakan  uji statistik  uji  t,  untuk  mengetahui  t  hitung  dapat digunakan rumus sebagai berikut :
√ √ √ √
t= 2,05(t Hitung)
Dan untuk pengujian t tabel diperoleh sebagai berikut : t tabel = t (α; df ) = (0,05;18) = 2,068
Rank of X
Rank of Y
Spearman’s           Rank of X
Correllationt Coefficient
Sig.(2- talled N Rank of Y Correllationt Coefficient Sig.(2- talled N 1,000
20 ,506” ,010
20 ,505” ,010 20 1,000 20
1. Jika  t  hitung  ≥t  tabel  maka  Ho  dan  Ha diterima. Artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Jika t hitung< t tabel maka Ho ditolak dan Ha ditolak.  Artinya  tidak  ada  hubungan  antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah.
Dari  hasil  pengujian  t  hitung  diatas didapat nilai 2,818 dimana t tabel 2,068 sehingga t hitung  2,818>2,068 t  tabel  dengan  kata  lain  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  hubungan  antara sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah dengan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  yang  berarti  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha diterima.

## Pembahasan

## Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas kehutanan kabupaten luwu
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yaitu serangkaian  dari  prosedur  mulai  dari  proses pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran, sampai  dengan  pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  dapat  di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  Dalam  peraturan  pemerintah  No.  71 Tahun  2010  dijelaskan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan pemerintah pada pemerintah pusat diatur dengan  peraturan  mentri  keuangan  yang  mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.  Sedangkan  sistem  akuntansi  pada pemerintah  daerah  diatur  dengan  peraturan gubernur  /bupati/wali  kota  yang  mengacu  pada
pedoman  umum  sistem  akuntansi  pemerintahan. Pedoman  umum  sistem  akuntansi  pemerintahan diatur dengan peraturan mentri akuntansi keuangan  setelah  berkoordinasi  dengan  mentri dalam  negri.  Sistem  akuntansi  pemerintahan daerah  disusun  dengan  berpedoman  pada  prinsip pengendalian  internal  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  mengatur  tentang  pengendalian internal  dan  peraturan  pemerintah  tenteng  standar akuntansi pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  pada  dinas  kehutanan  kabupaten  luwu, dapat disimpulan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  di  dinas kehutanan  kabupaten  luwu  termasuk  kedalam kategoi sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden  mengenai  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  yang  terbagi  ke  dalam  2 indikator yang terdiri dari :

## Prosedur Belanja Daerah (Pengeluaran)
Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  prosedur belanja daerah. Karena sistem akuntansi keuangan pemerintah  daerah  merupakan  pedoman  bagi akuntansi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Berdasarkan  garis  kontinum  pada  gambar  1.1 jumlah  skor  total  tanggapan  respnden  tentang kesesuaian  tentang  sistem  akuntansi  keuangan dengan  belanja  daerah  dari  9  pernyatan  diperoleh dari total skor akrual 931 dan total skor ideal 1080 dengan  persentase  88%  dan  rata-rata  skor  4,4. Dalam  pengklasifikasian  jumlah  skor  tanggapan responden  termasuk  dalam  kategori  sangat  baik. Berdasarkan  pengklasifikasian  ini,  maka  dapat diartikan  bahwa  tanggapan  responden  tentang prosedur  belanja  daerah  adalah  sangat  baik.  Jadi
dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan  sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  di  dinas kehutanan  kabupaten  luwu  sudah  sesuai  dengan prosedu belanja daerah.

## Prosedur Pendapatan Daerah (Penerimaan)
Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  prosedur pendapatan  daerah.  Karena  sistem  akuntansi keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  pedoman bagi  akuntansi  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah.  Berdasarkan  garis  kontinum  pada  gambar 1.2  jumlah  skor  total  tanggapan  respnden  tentang kesesuaian  tentang  sistem  akuntansi  keuangan dengan  pendapatan  daerah  dari  6  pernyatan diperoleh dari total skor akrual 648 dan total skor ideal  720  dengan  persentase  88%  dan  rata-rata skor  4,4.  Dalam  pengklasifikasian  jumlah  skor tanggapan  responden  termasuk  dalam  kategori sangat  baik.  Berdasarkan  pengklasifikasian  ini, maka  dapat  diartikan  bahwa  tanggapan  responden tentang  prosedur  pendpatan  daerah  adalah  sangat baik.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  di dinas  kehutanan  kabupaten  luwu  sudah  sesuai dengan prosedu pendapatan daerah.

## Laporan Keuangan Harus Relevan, Andal,
Dapat dibandingkan Dan Dapat Dipahami
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  harus memenuhi  beberapa  krteria  diantaranya  yaitu relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.
a. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta  dapat  diverifikasi  mendapatkan  nilai sebesar  3,5  dan  berada  pada  garis  kontinum
baik, yang brarti laporan keuangan pada dinas kehutanan  kabupaten  luwu  sudah  dikatakan baik  karena  sudah  andal  dalam  penyajian jujur,  kesalahan  material,  sesuai  fakta  dan dapat diferifikasi.
b. Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan apabila  informasi  yang  termuat  didalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna dengan  membantu  mereka  di  masa  lalu mendapat  nilai  sebesar  4,1  dan  berada  pada garis  kontinum  baik,  yang  berarti  kualitas laporan  keuangan  pada  dinas  kehutanan kabupaten  luwu  sudah  dapat  membantu mengevaluasi  kejadian  di  masa  lalu  serta membantu  memprediksi  kejadian  di  masa yang akan datang.
c. Dapat Dibandingkan
Laporan  keuangan  menghasilkan  informasi yang  dapat  dibandingkan  dengan  laporan keuangan  periode  sebelumnya  dan  laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan  dengan  entitas  lain  yang menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  sama mendapat  nilai  sebesar  3,9  yang  berada  pada garis kontinum baik, berarti laporan keuangan pada  dinas  kehutanan  kabupaten  luwu  dapat dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
d. Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna laporan keuangan di dinas
kehutanan kabupaten luwu maupun pengguna eksternal.
Pengaruh  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan
Pengujian hipotesis menggunakan  model  stetistik  uji  t,  yaitu  dengan membandingkan  nilai  t  hitung  dengan  t  tabel, dapat  dilihat  pada  pengujian  hipotesis  diatas  taraf nyata  yang  digunakan  adalah  α=0,05  dengan derajat  kebebasan  ( degree  of  freedom )  df=n-2.
Menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  2,818, sedangkan  untuk  nilai  t  tabel  sebesar  2,068  jika dilihat dari hasil perbandingan nilai t hitung dan t tabel  sebesar  2,818  >nilai  t  tabel  2,068.  Dengan kata  lain,  apabila  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari nilai  t  tabel  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah daerah  memiliki  pengaruh  secara  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  Ho  ditolak  atau  Ha diterima.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sumber  daya  manusia  dan  sistem  akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  relevan,  handal,  dapat  dipahami dan  dapat  dibandingkan,  pemerintah  daerah  harus memiliki sistem akuntansi handal. Sistem akuntansi  yang  lemah  menyebabkan  laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang  relevan  untuk  pembuatan  keputusan.  Oleh
karena  itu  untuk  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  daerah  yang  berkualitas  diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  dihasilkan,  hal  itu dikarenakan  dengan  adanya  sistem  akuntansi keuangan  pemerintah  daerah  maka  akan  lebih mempermudah  pemakai  sistem  akuntansi  dalam mengolah  data  keuangan  dan  bekerja  sesuai dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang sudah  diterapkan  pada  sistem  akuntansi  keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun  akan  memiliki  kualitas  yang  baik. Namun  hal  ini  juga  harus  di  dukung  dengan sumber  daya  manusia  yang  baik  agar  mampu mengoprasikan  dan  memahami  sistem  akuntansi keuangan  yang  digunakan.  Laporan  keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggung jawaban saja,  namun  laporan  keuangan  juga  dijadikan ukurankinerja  suatu  instansi  tersebut.  Laporan keuangan  juga  dijadikan  sebagai  dasar  bahan pertimbangan  keputusan,  untuk  itu  pentingnya laporan  keuangan  sangat  diperlukan  agar  dapat meningkatkan  dalam  pengambilan  keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan  yang  sudah  memenuhi  kreteria  relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  meneliti  tentang  pengaruh pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Variabel  penelitian
yang  di  gunakan  adalah  variabel  dependen,  yaitu kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, sedangkan  variabel  independen  yang  di  gunakan adalah  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah.  Analisis  dilakukan  dengan menggunakan  korelasi rank  spearman dengan program package  for  social  sciences (SPSS) ver.19.00 .  Subyek  penelitian  ini  adalah  Dinas kehutanan  kabupaten  luwu  kota  belopa  tahun 2015.  Dari  total  kuisioner  yang  disebar  sebanyak 25 kuisioner dan kuisioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 20 kuisioner.
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan  Metode  analisis  korelasi Rank Spearman dalam  penelitian  ini,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  pada  dinas  kehutanan  kabupaten  luwu, provinsi  sul-sel,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah  daerah  di  dinas  kehutanan  kabupaten luwu  termasuk  kategori  sangat  baik.  Hal  itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah yang terbagi kedalam 2  indikator  yang  terdiri  dari  15  pernyataan,  dari indikator  yang  pertama  menunjukkan  hasil  mean skor  4,4  sedangkan  indikator  yang  kedua menunjukkan  hasil  4,4.  Dari  kedua  indikator tersebut, nilai mean skor berada pada interval 4,2- 5  yang  berarti  masuk  kedalam  kategori  sangat baik. Artinya sistem akuntansi keuangan pemerintah  daerah  sesuai  dengan  prosedur anggaran  belanja  daerah  dan  prosedur  anggaran pendapatan  daerah.  Secara  keseluruhan  sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  termasuk kategori sangat baik. 2) Berdasarkan hasil
penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  dinas kehutanan  kabupaten  luwu,  provinsi  sul-sel,  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  dinas  kehutanan kabupaten  luwu  termasuk  kategori  sangat  baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  terbagi kedalam  1  indikator  yang  terdiri  dari  10 pernyataan,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa untuk  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  nilai mean skor sebesar 3,9 berada pada interval 3,4-4,2 yang  berarti  masuk  kedalam  kategori  sangat  baik. Artinya  laporan  keuangan  sudah  memenuhi kriteria  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  dapat dibandingkan.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  dinas kehutanan  kabupaten  luwu  merupakan  laporan keuangan  yang  berkualitas.  3) Berdasarkan  hasil pengujian  didapat  nilai  koefisien  korelasi rank spearman sebesar  0,506  nilai  koefisien  ini menunjukkan  bahwa  nilai  rs  0,506  memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara 0,40< 0,506<0,599. Sedangkan berdasarkan  hasil  uji  perbandingan  nilai  t  hitung dan  t  tabel  didapat  nilai  t  hitung  s  tabel.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  akuntansi keuanganebesar  2,818  dimana  t  tabel  2,068 sehingga t hitung 2,818>2,068 t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2004. Akuntansi  Sekor  Publik. Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga.
Bastian,  Indra  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
BPK  RI,  Iktisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1
Tahun  2011, http://www.bpk.go.id ,    2 Juni 2012.
Halim,  Abdul.  2002. Accounting  Prinsiple  Board. Jakarta: SalembaEmpat.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  2007. Pengelolaan  Keuangan Daerah . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2007. Standar
Akuntansi  Keuangan. Jakarta:  Salemba Empat.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Mardiasmo.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi
Fajar, Adrianus. 2010 Pengaruh penerapan sistem akuntansi  keungan  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan,
Mardiasmo.  2006. Akuntansi  sektor  pablik . Yokyakarta:
Mardiasmo.2004. Otonomi dan manajemen
keuangan daerah. Yokyakarta
Mardiasmo.2002.  . Akuntansi  sektor  pablik .

## Yokyakarta
Sugiyono.  2005 Memahami  penelitian  kualitatif . Bandung Alfabeta.
Sugiyono.  2004 .  Metode  penelitian  Bisnis .  CV. Alfabeta : Bandung. Indra Bastian
Roviyantie,2011.  Pengaruh  kompotensi  sumber daya  manusia  dan  penerapan  sistem
akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas keuangan daerah. Jurnal akuntansi daerah.