## KomunikA
Journal homepage: https://komunika.usu.ac.id
Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014
Rahmansyah F Al K Rambe 1 , Aulia Rahma Ritonga *2 , Maulana Andinata Dalimunthe 3
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
3 Universitas Sumatera Utara, Medan,Indonesia
* Corresponding Author: auliarahma@usu.ac.id

## ARTICLE   INFO ABSTRACT
Article history: Received 01 Maret 2023 Revised 10 Maret 2023 Accepted 29 Maret 2023 Available online https://komunika.usu.ac.id/
E- ISSN:
2807-596X
P-ISSN: 0216-003X
The purposes of this study to see how the implementation of public communication management  carried  out  by  the  City  Government  of  Medan  (Pemko  Medan), regarding the transfer of secondary education authority based on Law no. 23 of 2014. To see this problem, we will look at the implementation and factors that influence  the  management  of  public  communication,  namely  the  medium  of communication, resources, facilities and infrastructure, disposition and structure of  the  bureaucracy.  To  analyze  this  problem,  researchers  used  a  qualitative methodology with descriptive methods. Data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study show that the public communication carried out by Pemko Medan has been going quite well. Pemko Medan is able to socialize the policies and programs they have to schools, teachers, and the community. This public communication activity is carried out by optimizing the facilities and infrastructure that they have, such as providing  scholarships  to  students  and  the  existence  of  clear  and  targeted incentives for the human resources (HR) they have, namely teachers. In addition, Pemko  Medan  has  also  carried  out  effective  public  communication  with  the Provincial  Government  of  North  Sumatra  (Pemprovsu)  so  that  the  transfer  of authority that takes place between Pemko Medan and Pemprovsu can run well. Keyword: Communication, Public, Management
How to cite: Rambe, et all. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014. Jurnal KomunikaA 19(1), 39-44

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait pengalihan  kewenangan  Pendidikan  menengah  berdasarkan  UU  No.  23  tahun 2014.  Untuk  melihat  permasalahan  ini,  akan  dilihat  implementasi  dan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  komunikasi  publik,  yaitu  medium komunikasi, sumber daya, sarana dan prasarana, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk  menganalisis  permasalahan  ini  peneliti  menggunakan  metodologi kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi,  wawancara  mendalam,  dan  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan telah berjalan dengan cukup baik. Pemko Medan mampu mensosialisasikan kebijakan dan program yang mereka miliki kepada sekolah, guru, dan masyarakat. Kegiatan komunikasi Publik ini dilakukan dengan mengoptimalkan sarana, dan prasarana yang  mereka  miliki,  seperti  memberikan  beasiswa  kepada  siswa  dan  adanya insentif yang jelas dan terarah  kepada sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki,  yakni  guru.  Selain  itu,  Pemko  Medan  juga  telah  melakukan  komunikasi publik  yang  efektif  kepada  Pemerintah  provinsi  Sumatera  Utara  (Pemprovsu) sehinga  pengalihan  kewenangan  yang  berlangsung  antara  Pemko  Medan  dan Pemprovsu dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: Komunikasi, Publik, Manajemen
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

## 1. Pendahuluan
Pasca  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  sebagai  undang-undang pemerintahan  daerah  (UU  Pemda)  yang  baru,  pemerintah  merumuskan  regulasi  baru  terkait perubahan  pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut salah satunya dalam bidang pendidikan. Bahwa mulai tahun 2016 kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada  pemerintah  provinsi.  Penetapan  kebijakan  ini  merupakan  perwujudan  dari  tujuan desentralisasi pendidikan yakni untuk menyeragamkan pengelolaan pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK antar kabupaten/kota di wilayah provinsi (Sendikhasari, 2016: 22).
Dengan demikian, kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebelumnya di UU Sisdiksnas milik pemerintah Kabupaten/Kota, dialihkan kewenangannya oleh UU No. 23 Tahun 2014  menjadi  milik  pemerintah  Provinsi.  Pemerintah  pusat  beranggapan,  tujuan  dari  pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan  dasar,  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  dan  Pendidikan  Masyarakat  (Dikmas). Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengurusi ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, pemerintah provinsi  juga  diharapkan  bisa  menuntaskan  program  yang  dicanangkan  pemerintah  pusat,  yakni Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun (Arif & Wiyono, 2010: 23).
Adanya  pelimpahan  kewenangan  pendidikan  menengah  dari  pemerintah  kabupaten/kota kepada  pemerintah  provinsi  ini  sebenarnya  memunculkan  berbagai  tantangan  bagi  pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, termasuk bagi Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan). Pemko Medan sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani kepentingan publik dituntut  agar  mampu  memberikan  pelayanan  yang  optimal,  dan  dalam  kasus  ini  diharapkan  juga mampe memberikan komunikasi publik yang efektif agar penyelenggaraan pengalihan kewenangan ini  dapat  berjalan  dengan  baik..  Fungsi  utama  pemerintahan  berfokus  pada  pelayanan, menyelenggarakan  pembangunan,  dan  menyelenggarakan  pemerintahan  untuk  mengatur  dan mengurus  masyarakatnya,  dengan  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  yang  mengayomi  dan mensejahterakan masyarakatnya.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  memiliki  aspek  dimensional,  oleh  karena  itu  dalam pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek hukum/peraturan perundang- undangan (Hardiyansyah, 2015: 15). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah adalah dalam kerangka  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance). Hal  tersebut  mencakup bagaimana bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berasakan pada public good dan public regulation.  Public  Good, berkaitan  dengan  penyediaan  infrastruktur,  barang  dan  jasa,  termasuk pelayanan dasar atau inti ( core public services ) yang menjadi tugas dan fungsi utama pemerintah pusat/  pemerintah  daerah.  Sedangkan public  regulation berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam kerangka menciptakan ketentraman dan ketertiban
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, komunikasi yang dibangun oleh Pemko Medan memiliki  peranan  yang  amat  penting  dan  strategis.  Hal  ini  tentunya  dikarenakan  semua  bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun pelayanan
jasa.  Kemampuan  menjalin  komunikasi  yang  baik  dalam  proses  pelayanan  publik  tentu  saja  akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Sebaliknya, ketidakmampuan membangun komunikasi  yang  baik  dalam  proses  pelayanan  publik  dapat  mengakibatkan  terjadinya  bentuk pelayanan publik yang buruk.
Pemko Medan dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada berjalananya pelayanan publik, tetapi juga terselenggaranya interaksi antar lembaga negara yang berorientasi pada publik, seperti Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan dalam  berkordinasi  dengan  Pemprovsu  dan  masyarakat  terkait  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah

## Metodologi
Tulisan  ini  dibedah  dengan  menggunakan  metodologi  kualitatif.  Metode  yang  digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif mengkaji secara komprehensif kasus spesifik yang ada, dengan mengidentifikasikan, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi data-data  yang  diperoleh  melalui  media  (Schatzman,  Dalam  Creswell,  2010:  298).  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan ( field research ), yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara yang mendalam ( in depth interview ) terhadap narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi dapat diketahui bahwa kualitas pengelolaan pendidikan di Kota Medan terutama pendidikan menengah sudah sangat baik dibandingkan dengan kabupaten/kota  lain  di  Provinsi  Sumatra  Utara.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  beberapa  indikasi,  di antaranya: Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah membuka program beasiswa pendidikan sampai jenjang  pendidikan  menengah  adanya  peningkatan  kualitas  pendidikan  siswa  melalui  berbagai program  peningkatan  kualitas  guru  juga  melalui  berbagai  program;  peningkatan  pelayanan pendidikan melalui berbagai akses pelayanan berbasis elektronik dan online yang efektif efisien serta berbagai program lainnya.
Komunikasi publik yang digagas oleh Pemko Medan tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan  dan  seperti  apa  pesan  yang  disampaikan.  Pemilihan  media  yang  berbasi  pada  efisensi seperti penggunaan media online menjadi hal utama yang menjadi perhatian. Temuan ini menjadi jelas, bahwa di samping sebagai medium komunikasi yang dapat menjangkau komunikan dari jarak dan jumlah yang banyak, media komunikasi online juga dapat mempengaruhi masyarakat dari aspek kognitif  dan  afektif.  Dalam  kaitannya  dengan  aktivitas  pelayanan  publik,  bahwa  semua  media komunikasi  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  dan  dipergunakan  dalam  proses  pelayanan  publik. Pemanfaatan dan pengunaan media komunikasi tersebut tentu saja sangat tergantung pada situasi, kondisi, sifat dan karakteristik dari pelayanan publik yang dilakukan. Pada prinsipnya, pemanfaatan dan pengunaan media komunikasi pelayanan publik adalah dalam kerangka mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, efisien dan efektif.
Seperti yang diungkapkan oleh Burgon & Huffner (2002), setidaknya ada lima faktor utama penggunaan  media  digital  dalam  aktivitas  komunikasi  publik. Pertama, efisiensi  penyebaran informasi;  dengan  menggunakan  media  komunikasi  digital  akan  lebih  membuat  penyebaran informasi  menjadi  efisien.  Efisiensi  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  penghematan  dalam  biaya, tenaga,  dan  waktu. Kedua, memperkuat  eksistensi  informasi;  dengan  adanya  media  komunikasi digital,  kita  dapat  membuat  informasi  atau  pesan  lebih  kuat  berkesan  terhadap  audience. Ketiga, mendidik/mengarahkan/  persuasi;  media  komunikasi  digital  dapat  lebih  mudah  dalam  menarik audience. Keempat, media komunikasi digital tentunya lebih menyenangkan dan dapat memberikan hiburan  tersendiri  bagi  audience. Kelima, kontrol  sosial;  media  komunikasi  digital  akan  lebih mempunyai  fungsi  pengawasan  terhadap  kebijakan  sosial.  Seperti  misalnya,  informasi  yang disampaikan  melalui  TV  dan  internet  akan  lebih  mempunyai  kontrol  sosial  terhadap  kebijakan pemerintah sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap dampak kebijakan tersebut.
Hasan  (2005:33)  menyebutkan  bahwasanya  media  memegang  peranan  yang  amat  krusial dalam proses komunikasi. Hal ini dikarenakan  efisiensinya dalam menjangkau komunikan. Dahulu, Surat kabar, radio atau televisi misalnya menjadi media yang efisien dalam mencapai komunikan dalam  jumlah  yang  amat  banyak.  Namun  seiring  perkembangan  zaman  dan  teknologi  informasi komunikasi, Internet hadir dan semakin memberikan medium komunikasi yang jauh lebih efektif. Senada dengan pendapat tersebut, Siagian (2001) mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif hanya mungkin berlangsung apabila digunakan saluran yang tepat dan sesuai.
Kebijakan sebagai sebuah medium komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat juga memperhatikan sarana atau fasilitas pendukung, seperti media. Seperti yang diutarajan oleh Soekanto (2007), bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan medium komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, media sebagai sebuah sarana atau fasilitas mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  mampu  memperkenalkan  dan  menjalankan kebijakan sebagai salah satu produk hukum.
Selain  itu,  kordinasi  yang  harmonis  dan  efektif  juga  menjadi  strategi  bagi  Pemko  Medan dalam  menjalin  hubungan  baik  dengan  masyarakat  maupun  Pemprovsu.    Koordinasi  yang  efektif sangat  berpengaruh  terhadap  pendidikan  yang  berlangsung  di  sekolah.  Misalnya  apabila  terjadi sebuah  permasalahan  di  sekolah  dan  Pemko  Medan  sebagai  pihak  instansi  terkait  tidak  memiliki pendekatan  komunikasi  publik  yang  harmonis  makan  akan  menjadi  sulit  untuk  melakukan  upaya persuasif. Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami awam, tapi juga sebuah entitas yang luas dimensinya. Ia bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi dan juga lanskap politik lainnya. Pada titik inilah, maka problem pembacaan atas  dimensi  komunikasi,  terutama  etika  komunikasi  amat  penting  dan  berharga.  Haryatmoko (2009:12) menjelaskan bahwa etika komunikasi bisa menjadi sarana untuk membangun kepedulian dalam  rangka  mengkritisi  praktek  komunikasi,  yang  dewasa  ini  cenderung  kompulsif  sehingga membuat refleksi diabaikan demi emosi.
Dalam  proses  sosialisasi  kebijakan,  Pemko  Medan  menyusun  pesan-pesan  yang  sesuai sebagai  proses  komunikasi  publik  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terkait  (komunikan). Pemilihan pesan menjadi penting agar proses sosialisasi berjalan dengan baik, sehingga komunikan tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Nurrohim dan Anatan (2009), menyebutkan bahwa
sebelum pesan dikirimkan, pengirim harus mengemas ide atau pesan tersebut sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima, Proses pengemasan ide ini disebut dengan encoding . Pesan yang  akan  dikirimkan  harus  bersifat  informatif  artinya  mengandung  peristiwa,  data,  fakta,  dan penjelasan. Pesan harus bisa menghibur, memberi inspirasi, memberi informasi, meyakinkan, dan mengajak untuk berbuat sesuatu. Selain itu, komunikator (Pemko Medan) harus bisa memutuskan isi pesan,  format  pesan  dan  struktur  pesan  sehingga  pesan  yang  disampaikan  memiliki  daya  tarik maksimal, baik daya tarik rasional, emosional dan moral. Untuk menyampaikan komunikasi publik agar diterima oleh publik maka dibutuhkan perencanaan yang matang dan tepat. Maka diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan sehingga berfungsi sebagai ruang untuk melakukan  dialog  terbuka  antara  publik  dan  Pemerintah.  Dalam  hal  ini,  Pemko  Medan  juga memperhatikan kulaitas pesan, dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan kepada publik. Hal ini  dilakukan  agar  citra  atau image yang  dimiliki  oleh  Pemko  Medan  dapat  dibangun  secara konstruktif dan berkesinambungan.
Menurut  Burch  dan  Grudnitski  (1986),  kualitas  pesan/informasi  ditentukan  oleh  hal-hal sebagai  berikut: Pertama; pesan  tersebut  harus Akurat, yang  berarti  informasi  harus  bebas  dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga  berarti  informasi  harus  jelas  mencerminkan  maksudnya.  Komponen  akurat  meliputi:  (a) Completeness , berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik,  karena  bila  informasi  yang  dihasilkan  sebagian-sebagian  akan  mempengaruhi  dalam pengambilan keputusan; (b) Correctness , berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki  kebenaran;  dan  (c) Security ,  berarti  informasi  yang  dihasilkan  atau  dibutuhkan  harus memiliki keamanan. Kedua ; tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan,  mengolah  dan  mengirimkannya. Ketiga ;  pesan/informasi  harus Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang  lainnya  berbeda.  Keempat; Ekonomis, informasi  yang  dihasilkan  mempunyai  manfaat  yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya, dan kelima; Mudah, informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh.
Proses  komunikasi  publik  yang  dilakukan  Pemko  Medan  dapat  dikatakan  berjalan  dengan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dan diartikan oleh masyarakat dengan baik. Masyarakat sebagai pengguna kebijakan dalam hal ini mampu menanggapi kebijakan ini dengan baik dan antusias. Masyarakat sebagai pengguna kebijakan mampu memahami dan menerima manfaat- manfaat yang diberikan pemerintah. Berbagai hal terkait pelayanan, dapat dipahami, dimengerti dan pada  gilirannya  diikuti  oleh  masyarakat.  Sebaliknya,  apabila  pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh Pemko Medan tidak dimengerti, tidak dipahami dan tidak diikuti, maka artinya komunikasi publik tidak memberikan efek. Menurut Ralph Webb (dalam Rudy, 2005:5), efek positif dari umpan balik yaitu tanggapan yang diterima komunikator dari komunikan dapat dimengerti dan mencapai saling pengertian,  sehingga  komunikan  mendukung,  menyepakati,  mengiyakan,  menyetujui  pesan  atau bersedia memenuhi ajakan seperti yang termuat dalam pesan yang diterimanya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan didapati bahwa Pemko Medan telah melakukan berbagai strategi dalam melakukan fungsi, baik  sebagai  fungsi  preventif  maupun  persuasif  kepada  publik  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepahaman  makna  secara  maksimal  yang  diterima  oleh  publik.  Pemko  Medan  telah  melakukan berbagai  upaya  kegiatan  komunikasi  yang  disampaikan  kepada  publik  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat menggunakan platform digitalnya. Selain itu, Pemko Medan juga menyusun pesan yang sesuai  sebagai  proses  komunikasi  publik  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terkait (komunikan). Pemko Medan juga menentukan format pesan dan struktur pesan dengan cukup baik, sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya tarik maksimal, baik daya tarik rasional, emosional dan moral. Komunikasi Publik yang dilakukan oleh Pemko Medan pada saat yang bersamaan telah melaksanakan sistem sosial. Sebab dalam komunikasi publik ada tahapan dan melibatkan sejumlah orang dan media. Sosialisasi yg dilakukan oleh Pemko Medan telah melalui manajemen komunikasi yang  terukur.  Berjalannya  sistem  sosial  sangat  dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  yg  terlibat  seperti pemerintah dan masyarakat

## Daftar Pustaka
Burch, John dan Grudnitski, Gary. (1986). I nformation Systems, Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons. Burgon & Huffner. (2002). Human Communication . London: Sage Publication. Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga ). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Dewi  Sendhikasari.  2016.  “Pengalihan  Kewenangan  Manajemen  Pendidikan  Menengah  dari Kabupaten/Kota ke Provinsi”. Majalah Info Singkat , April. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Haryatmoko. 2009. Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi . Yogyakarta: Kanisius.
Hardiyansyah. (2015). Komunikasi Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
Hasan,  Erliana.  (2004). Perspektif  Komunikasi  Pasca  Otonomi  Daerah. Jurnal  Administrasi Pemerintahan, Vol. 1, Edisi Kedua, hal. 43.
Nurrohim,  Hassan  dan  Lina  Anatan.  (2009). Efektivitas  Komunikasi  Dalam  Organisasi .  Jurnal Manajemen, Vol.7, No.4, Mei 2009 hal. 1-9.
Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. (2010). Education Policy in Decentralization Era. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Rudy,  T.  May. ( 2005 ) . Komunikasi  &  Hubungan  Masyarakat  Internasional. Refika  Aditama: Bandung
Siagian, Sondang P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi . Rineka Cipta: Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta.