## ANALISIS YURIDIS BATALNYA PERJANJIAN PRA- NIKAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL)
Ayu Natashasia Sembiring 1) ,Agus Kristianto Sinaga 2) , Satria Braja Hariandja .3)
1,2,3) Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia E-mail : yunasembirings@gmail.com 1 , Agusk174@gmail.com. 2

## ABSTRACT
Mixed  marriages  according  to  Law  Number  1  of  1974  concerning  marriage  are marriages  between  Indonesian  citizens  and  foreign  nationals  (Article  57).  Because  of different nationalities,  the laws applied to them  are also different. Marriage  Law does not expressly regulate the legal consequences arising from Mixed marriages. According to  the  Marriage  Law  of  citizenship  which  is  obtained  as  a  marriage  result,  marital disturbances determine the applicable law, about public law and civil law.This research is  a  normative  legal  research  that  is  prescriptive  with  a  legislative  approach  and  a conceptual  approach. The sources and types of  legal materials used are  primary legal materials  that  are  supported  by  secondary  legal  materials.  Pre-Marriage  Agreement Research  Results  is  not  implemented  in  good  faith  by  each  party  that  makes  a prenuptial agreement so that it is null and void.
Keywords: Pre-Marriage Agreement, Mixed Marriage, Marriage Law
I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan:  “Ikatan  lahir dan  bahtin  antara  seseorang  pria  dan wanita  sebgai  suami  isteri  dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsure-unsur alami  dari  kehidupan  manusia  itu sendiri  meliputi  kebutuhan  dan  fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan  akan  kasih  saying  dan persaudaraan,  memelihara  anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat  yang  sempurna.Pengaturan hukum  tentang  perkawinan  telah berlaku  sama  terhadap  semua  warga Negara  oleh  karena  itu,  setiap  warga Negara  harus  patuh  terhadap  hukum yang  berlaku,  termasuk  terhadap
Undang-Undang
Perkawinan yang menjadi  landasan  untuk  menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:
a. Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hokum masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hal  ini  juga  berlaku  dalam perkawinan, dimana adanya ikatan pria dan wanita ini juga dapat dilakukan oleh pria  dan  wanita  yang  berbeda kewarganegaraan,  yang  lebih  dikenal dengan perkawinan campuran.Perkawinan  campuran  di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal
57  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran adalah perkawinan  antara  dua  orang  yang  ada di  Indonesia  dan  tunduk  pada  hukum yang  berlainan  karena  perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan
campuran yang dilangsungkan  di  Indonesia  dilakukan menurut Undang-Undang
ini”. Perkawinan  campuran  tidak  dapat dilaksanakan  sebelum  terbukti  syarat- syarat  perkawinan  dipenuhi,  menurut hukum  yang  berlaku  bagi  masing- masing,  oleh  mereka  yang  berwenang mencatat  perkawinan  diberi  Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi.Dengan demikian  tidak  ada  masalah  untuk melangsungkan perkawinan campuran. Mengenai perkawinan  campuran yang  dilakukan  di  Indonesia  harus sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:
1) Perkawinan  di  Indonesia  antara dua orang warga Negara
Indonesia  (WNI)  atau  seorang warga  Negara  Indonesia  (WNI) dengan  warga  Negara  Asing (WNA)    adalah  sah  bilamana dilakukan  menurut  hokum  yang berlaku  di  Negara  dimana perkawinan  itu  dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
2) Dalam  waktu  1  (satu)  tahun setelah  suami  isteri  itu  kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan setempat.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan oleh  perkawinan  amat  penting,  tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaan,  tetapi  juga  dalam  bidang harta  kekayaannya.Hukum  kekayaan (harta  kekayaan)  dalam  sistematika hukum  perdata  menurut  ilmu  hukum pada  buku  kesatu.Hubungan  hukum yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  diatur dalam  hukum  kekayaan.  Jika  kita mengatakan tentang kekayaan seseorang,  yang  dimaksud  ialah  jumlah segala  hak  dan  kewajiban  orang  itu, dinilai dengan uang.
Umumnya  setiap  orang  yang akan  menikah    menginginkan  keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  namun  dalam kenyataan perjalanan sebuah perkawinan  tidak  selalu  mulus  ada kemungkinan  timbul  masalah-masalah yang  akan  mereka  hadapi  antara  lain mengenai anak, kewarganegaraan karena  mereka  tunduk  pada  hukum yang berlainan, dan juga harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.
Harta  bersama  ini  merupakan gabungan  harta  suami  dan  isteri semenjak  perkawinan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  119  KUH  Perdata, menyatakan:  “Mulai  saat  perkawinan dilangsungkan  demi  hukum  berlakulah persatuan  bulat  harta  kekayaan  suami isteri,  sekedar  mengenai  itu  tidak diadakan  perjanjian  perkawinan  atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah  dengan  sesuatu  persetujuan suami dan isteri.
Ketentuan  Pasal  119  KUH Perdata  berlaku  bagi  WNI  yang  tidak beragama  Islam,  sedangkan  bagi  orang yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum  Islam.Jadi  semua  harta  yang diperoleh selama perkawinan berlangsung  merupakan  harta  bersama antara WNI dan WNA. Menurut Subekti, harta  bersama  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  didasarkan  pola
hukum  adat.  Dalam  hukum  adat,  harta perkawinan  lazimnya  dapat  dipisahkan dalam  4  (empat)  golongan,  sebagai berikut:
a) Barang-barang  yang  diperoleh suami  atau  isteri  secara  warisan atau  penghibahan  dari  kerabat
(family) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
b) Barang-barang  yang  diperoleh suami  atau  isteri  untuk  diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum  perkawinan  atau  dalam masa perkawinan.
c) Barang-barang  yang  dalam  masa perkawinan  diperoleh  suami isteri sebagai milik bersama
d) Barang-barang yang dihadiahkan kepada  suami  isteri  bersama pada waktu pernikahan. Harta bersama dalam perkawinan  di  atur  dalam  Pasal  35
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, menyatakan:
1) Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi harta bersama
2) Harta  bawaan  dari  masing- masing  suami  dan  isteri  dan harta  benda  yang  diperoleh masing-masingsebagai hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.
Berdasarkan  Pasal  diatas,  maka harta benda dalam perkawinan dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam yaitu:
a. Harta Bersama
Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,  tanpa  dipersoalkan asalnya  baik  yang  diperoleh  oleh suami  maupun  isteri,  semuanya merupakan  harta  milik  bersama suami isteri.
b. Harta Bawaan
Harta  bawaan  adalah  harta  yang dibawa masuk oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinan.Contoh  harta  bawaan adalah hadiah dan warisan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya ke dalam sebuah Jurnal yang berjudul “ B. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  didalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimakah  kedudukan  Harta Bersama Menurut hukum perjanjian perkawinan Campuran?
2. Bagaimanakah  Akibat  Hukum status  harta  yang  diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan campuran?
3. Bagaimanakah Dasar pertimbangan  Majelis  Hakim terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian dalam  Putusan  Perkara  Nomor  :
526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL ?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  jurnal  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif- empiris  karena  dasarnya  merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan ada penambahan  berbagai  unsur  empiris.
Jenis penelitian
normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum  normatif (undang-undang) yang terjadi  dalam  penelitian  kategori Judicial  Case  Study  yang  merupakan pendekatan  studi  kasus  hukum  karena konflik  sehingga  akan  melibatkan campur  tangan  dengan  pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian  (yurisprudensi).  Bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan  dan  menelaah  sebelum dan  sesudah  pemisahan  harta  bersama melalui  perkawinan  pra-nikah  dalam perceraian akibat perkawinan
campuran
melalui
penetapan pengadilann, yang dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan bertujuan  untuk  mempelajari  suatu hukum  dengan  cara  menganalisa putusan tersebut.

## II HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan
Harta Bersama Menurut hukum perjanjian perkawinan Campuran 1. Kedudukan  Harta  Bersama  Dalam perkawinan Ikatan  perkawinan  menjadikan adanya  harta  bersama  antara  suami istri,  sebagaimana  tertuang  dalam undang-undang  perkawinan  pasal  35 ayat  (1).Namun,  bukan  berarti  dalam perkawinan  yang  diakui  hanya  harta bersama  sebab  berdasarkan  KHI  pasal 85,  yang  juga  ditegaskan  oleh  Ahmad Rofiq  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  dinyatakan bahwa  “meskipun  terdapat  harta bersama dalam perkawinan itu, dimungkinkan adanya hak milik tentang harta pribadi”.
Harta  perkawinan  adalah  semua harta  yang  dikuasai  suami  dan  istri selama mereka terikat dalam perkawinan.  Kebutuhan  akan  harta dalam  perkawinan  merupakan  salah satu  usaha  untuk  menciptakankeluarga yang  sejahtera  lahir  dan  batin.  Harta perkawinan  terdiri  dari  harta  asal  dan harta  bersama.Kekayaan  duniawi  inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.
1. Harta asal
Harta  asal  adalah  harta  yang dimiliki  dan  dikuasai  oleh  suami  atau istri  secara  pribadi  sebelum  dan/atau selama  perkawinan.Suami  atau  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  terhadap harta asal miliki masing-masing. Mereka bebas  menentukan  terhadap  harta benda tersebut tanpa ikut campur suami
atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagunkannya.Harta asal terdiri dari:
2. Harta pribadi
Harta  pribadi  adalah  harta  benda milik  masing-masing  suami  atau  istri yang  diperoleh  atas  usaha  sendiri sebelum terjadinya perkawinan.
Penguasaan  harta  pribadi  yang  dibawa kedalam perkawinan, tetap berada pada masing-masing  suami  atau  istri,  kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
3. Harta warisan
Harta  warisan  adalah  harta  atau barang-barang yang dimiliki oleh suami atau  istri  baik  sebelum  perkawinan ataupun  setelah  perkawinan,  yang berasal  dari  harta  warisan  orang  tua untuk  dikuasai  dan  dimiliki  secara perseorangan.Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor 562/K/Sip/1979 (Tasikmalaya,
Bandung)  hibah  suami  kepada  istri mengenai  harta  warisan  tidak  dapat disahkan,  karena  ahli  waris  suami tersebut menjadi hilang hak warisnya.
4. Harta peninggalan
Harta  peninggalan  adalah  harta atau  barang-barang  yang  dikuasai  oleh suami  atau  istri  yang  berasal  dari peninggalan  orang  tua  masing-masing untuk  diteruskan  penguasaan  dan pengaturannya  guna  kepentingan  para ahli  waris  bersama,  dikarenakan  harta peninggalan  tersebut  tidak  terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.Harta peninggalan tetap berada pada penguasaan  masing-masing  suami  atau istri.
5. Hibah
Harta  atau  barang-barang  yang dimiki  suami  atau  istri  yang  diberikan seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya.  Hibah  yang  diperoleh  suami atau istri sebelum perkawinan dan/atau setelah  perkawinan  berada  pada penguasaan  masing-masing,  kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
6. Hadiah
Harta  atau  barang-barang  yang  dimiliki suami  atau  istri  yang  berasal  dari pemberian  atau  hadiah  dari  anggota kerabat ataupun orang lain. Hadiah yang diperoleh  sebelum  dan/atau  setelah perkawinan, penguasaannya tetap berada pada masing-masing suami atau istri,  kecuali  ditentukan  lain  dalam perjanjian.
7. Harta bersama
Harta bersama adalah harta yang dimiliki atau diperoleh setelah dilangsungkannya  perkawinan,  dan menjadi  hak  bersama  pasangan  suami- istri.Harta  bersama  meliputi  benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda  berwujud  dan  tidak  berwujud dan  segala  macam  kekayaan  lainnya yang
dapatdinilai
dengan uang.Hartabersama  berarti  harta  yang dipergunakan  (dimanfaatkan)  bersama- sama”.Hukum tidak mempermasalahkan siapapun  yang  memperolehnya  baik suami  maupun  istri,  kecuali  yang termasuk dalam harta asal.
Suami maupun istri dapat bertindak  terhadap  harta  bersama  atas persetujuan kedua belah pihak. Penggolongan  jenis-jenis  harta  tersebut diatas  memberikan  konsekuensinya terdapat  dua  macam  penggolongan  hak milik terhadap harta yaitu:
a. Hak milik secara kolektif Hak  milik  secara  kolektif  atau harta  bersama  khusus  mengenai harta  yang  diperoleh  atas  hasil dari  mata  pencaharian  bersama selama berlangsungnya perkawinan. Hukum tidak mempermasalahkan siapapun yang  memperolehnya  baik  suami maupun istri,kecuali
yang termasuk  dalam  harta  asal. Dengan  adanya  hak  kepemilikan secara  kolektif  ini  tentunya wewenang  dan  tanggung  jawab terhadap  harta  bersama  tersebut berada  di  tangan  suami  dan istri.Apabila suami hendak
menggunakan harta bersama maka  suami  harus  mendapat persetujuan  dari  istri,  demikian juga sebalikya.
b. Hak milik pribadi secara terpisah Hak  milik  pribadi  secara  terpisah, untuk jenis harta yang digolongkan  dalam  harta  asal, penguasaannya  pada  dasarnya dilakukan  secara  terpisah.Masing- masing  suami-istri  mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta  asal  tersebut.Harta  tersebut dapat  menjadi  harta  kolektif dengan melihat ketentuan Pasal 35 ayat (2), pencampuran harta dapat dimungkinkan  apabila  ditentukan dalam perjanjian.
Pasal 91 KHI menegaskan bahwa:
1. Harta  bersama  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  85  di  atas dapat  berupa  benda  berwujud atau tidak berwujud;
2. Harta  bersama  yang  berwujud dapat  meliputi  benda  tidak bergerak,  benda  bergerak  dan surat-surat berharga;
3. Harta  bersama  yang  tidak berwujud  dapat  berupa  hak maupun kewajiban;
4. Harta  bersama  dapat  dijadikan sebagai  barang  jaminan  oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Hak  dalam  Pasal  91  KHI, menunjukan activa sedangkan kewajiban  menunjukkanpassiva  yaitu kewajiban  membayar  sejumlah  hutang. KHI telah memasukkan semua passiva kedalam harta bersama, dengan demikian  apabila  terjadi  perceraian antara  suami-istri  dan  kemudian mereka  berbagi  harta  bersama,  yang dibagi  tidak  hanya  berupa activa saja tetapi  semua  hutang  dan  kredit  yang dibuat  semasa  perkawinan  dan  atas persetujuan  bersama  harusdimasukkan sebagai  harta  bersama  yang  bersifat passiva .
Pasal  93  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  KHI menyatakan bahwa:
1. Pertanggungjawaban  terhadap hutang  yang  dilakukan  untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 2. Bila harta bersama tidak mencukupi,  dibebankan  kepada harta suami;
3. Bila  harta  suami  tidak  ada  atau mencukupi  dibebankan  kepada harta isteri.
2. Kedudukan  Harta  Bersama Setelah Perceraian Harta  bersama  adalah  harta benda
yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang termasuk dalam harta asal. Berdasarkan peraturan  Pasal  1  huruf  (f)  KHI menyebutkan  bahwa,  harta  yang diperoleh  sendiri  maupun  bersama selama  perkawinan  merupakan  harta kekayaan  dalam  perkawinan,  dan selanjutnya  disebut  sebagai  harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar  atau  diperoleh  atas  nama siapapun, baik suami maupun istri.
Harta  bersama  merupakan  salah satu  hal  yang  diperebutkan  antara suami-istri  ketika  terjadinya  perceraian ataupun  setelah  perceraian.  Akibat hukum perceraianterhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun  1974  yaitu,  bila  perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur  menurut  hukumnya  masing- masing.Pembagian harta bersama dalam hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 KHI yaitu,  janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.Namun, pada kenyataannya tidak selamanya harta bersama tersebut dibagi  sama  rata,  yaitu  masing-masing mendapatkan  50%.  Pembagian  harta
bersama  pada  umumnya  disesuaikan kesepakatan  para  pihak,  jika  masing- masing  dari  suami  istri  memang mempunyai  andil  di  dalam  pengadaan barang  yang  telah  menjadi  milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 1  Tahun  1974  joPasal  126  dan  128 KUHPerdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus  dibagi diantara pasangan  suami-istri.  Pembagian  harta bersama  sebaiknya  dilakukan  secara adil, agar tidak menimbulkan perselisihan  antara  harta  suami  dan isteri.Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa, apabila  terjadi  perselisihan  antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan kepadaPengadilan Agama.Pasangan suami-istri  yang  telah  bercerai  tidak selalu  memperebutkan  harta  bersama, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
a. Mereka  tidak  bersengketa  atau tidak  mempermasalahkan  harta bersamanya.  Dalam  hal  ini biasanya  kedua  belah  pihak bersepakat  atau  untuk  membagi harta bersama
secara kekeluargaan di luar siding.
b. Ada  pula  kedua  belah  pihak bersepakat  agar  harta  bersama itu  tidak  dibagi  kepada  suami isteri  yang  bercerai  tetapi dengan  persetujuan  bersama diberikan kepada anak-anaknya;
c. Ada  pula  antara  para  pihak  itu yang  tidak  mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

## B. KETENTUAN HUKUMPERKAWINAN
CAMPURAN

## DAN AKIBAT HUKUMNYA
1. Ketentuan  Hukum  Perkawinan Campuran
Syarat
Pelangsungan Perkawinan  Campuran  dan  Pencatatan Perkawinan  Campuran  Perkawinan campuran  dapat  dilangsungkan  di  luar Indonesia (luar  negeri)  dan dapat pula dilangsungkan  di  Indonesia.  Apabila dilangsungkan  di  luar  negeri  maka perkawinan  tersebut  sah  bilamana perkawinan  tersebut  menurut  hukum negara yang berlaku menurut di negara mana  perkawinan  itu  dilangsungkan dan bagi Warga Negara  Indonesia tidak melanggar  ketentuan  Undang-Undang Pokok  Perkawinan  (Pasal  56  ).  Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran  dilakukan  menurut  Undang- Undang  Perkawinan  ini  (Pasal  59  Ayat (2)).  Mengenai  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi  syarat-syarat  perkawinan materiil  yang  berlaku  menurut  hokum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1) ). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan  tentang  telah  dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlakubagi masing-masing pihak  ialah  pegawai  pencatat  menurut hukum  masing-masing  pihak(Pasal  60 Ayat (2)).
Apabila pejabat pencatat menolak  memberikan  surat  keterangan itu,  yang  berkepentingan  mengajukan permintaan  kepada  Pengadilan,  dan Pengadilan  memberikan  keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan  bahwa  penolakan  itu  tidak beralasan,  maka  keputusan  Pengadilan itu  menjadi  pengganti  surat  keterangan tersebut  (Pasal  60  Ayat  (3))  dan  Ayat (4) ).
Setelah  surat  keterangan  atau keputusan  Pengadilan  diperoleh,  maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan  perkawinan  dilakukan menurut hukum masing-masing agama.Pelangsungan perkawinan
dilakukan di hadapan pegawai pencatat.
Tata  cara  ini  menurut  Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan
dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan  dilangsungkan  di  negara pihak  lainnya  itu,  maka  berlakulah ketentuantata  cara  menurut  hukum  di negara  yang  bersangkutan  (Pasal  56 Ayat  (1)  ).  Ada  kemungkinan  setelah mereka  memperoleh  Surat  Keterangan atau  Putusan  Pengadilan,  perkawinan tidak  segera  mereka  lakukan.Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan  dalam  masa  enam  bulan sesudah  keterangan  atau  putusan  itu diberikan,  maka  surat  keterangan  atau putusan
Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal60 ayat (5)).
Yang  berhak  dan  berwenang mencatat  perkawinan  campuran  adalah pegawai  pencatat  (Pasal  61  Ayat  (1)). Pegawai  pencatat  yang  berwenang  bagi yang  beragama  Islam  ialah  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  Talak  Cerai Rujuk  (P3NTCR).Sedangkan  bagi  yang bukan  beragama  Islam  ialah  Pegawai Kantor  Catatan  Sipil.Apabila  tanpa memperlihatkan  lebih  dahulu  kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan  pengganti  keterangan,  saat perkawinan  campuran  dilangsungkan, akan  dikenakan  sanksi  hukum  dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat( 2)).
Pegawai  pencatat  yang  mencatat perkawinan,  sedangkan  ia  mengetahui bahwa  keterangan  atau  keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum
dengan hukuman kurunganselama-lamanya  tiga  bulan dan  dihukum  jabatan  (Pasal  61  Ayat( 3)).  Diikutinya  sistem  hukum  adat  oleh Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 sebagai  hukum  nasional  adalah  sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia  yang  telah  menggariskan bahwa  pembangunan  hukum  nasional haruslah  berdasarkan  hukum  adat sebagai  hukum  kepribadian  bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.
2. Akibat Hukum perkawinan Campuran Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami  perubahan  yang  cukup signifikan  dengan  disahkannya  UU  No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaran  Republik  Indonesia. Undang  –Undang  yang  baru  ini menggantikan  UU  N0.62  Tahun  1958 yang  sangat  diskriminatif.  Undang- Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah  diberlakukan  oleh  Presiden  sejak tanggal 1 Agustus 2006.
Dalam penjelasan undang- undang  kewarganegaraan  yang  baru disebutkan bahwa,Undang-Undang Nomor  62  Tahun  1958  secara  filosofis, yuridis,dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  masyarakat dan ketatanegararaan Republik Indonesia.  Secara  yuridis,  landasan konstitusional  pembentukan  undang- undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun  1959  yang  menyatakan  kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang  Dasar  1945  telah menjamin  perlindungan  terhadap  HAM dan  hak  warga  negara.Undang-undang tersebut  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional  dalam  pergaulan  global, yang  menghormati  adanya  persamaan perlakuan  dimata  hukum  dan  keadilan Gender.
Peraturan  tentang  perundang- undangantentang    Kewarganegaraan yang baru memuat peraturan atau asas- asas kewarganegaraan yang umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah; a.  Asas  ius  Sanguinis,  adalah  asas
yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan  keturunan  bukan
berdasarkan negara tempat kelahiran.
b.  Asas  Ius  soli,  secara  terbatas adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan  tempat  kelahiran, yang  diberlakukan  terbatas  bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang ini.
c.  Asas  kewarganegaraan  tunggal adalah  asas  yang  menentukan setiap  orang  harus  memeliki satukewarganegaraan.
d.  Asas  kewarganegaraan  ganda terbatas  adalah  peraturan  yang menentukan bagi anak-anak yang berkewarganegaraan ganda
sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang.
Kemudian  bagi  orang-orang  yang melaksanakan  perkawinan  campuran bias mendapatkan kewarganegaran dari suami  atau  isterinya,  dan  dapat  pula kehilangan  kewarganegaraan  menurut peraturan yang terdapat dalam Undang- undang kewaganegaraan Republik Indonesia  yang  berlaku  (Pasal  58 Undang-Undang perkawinan) Berdasarkan  Pasal  19  UU  No.12 tahun2006,  Warga  Negara  Asing  yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan  Republik  Indonesia dengan menyampaikan pernyataan atau permohonan  untuk  menjadi  Warga Negara  Indonesia  di  hadapan  pejabat, pernyataan  tersebut  hanya  dapat dilakukan  apabila  yang  bersangkutan tersebut  sudah  menetap  di  wilayah Republik Indonesia paling lama 5 (lima) tahun berturut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut. Selanjutnya Pasal 26 UU No.12  Tahun  2006,  mengatur  bahwa. Orang-orang baik pihak laki-laki maupun  perempuan  yang  menikah dengan  Warga  Negara  Asing  dapat kehilangan  kewarganegaraan  Republik Indonesia jika menurut hukum, dia baik
pihak  laki-laki  maupun  perempuan mengikuti kewarganegaraan pasangannya sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara  Indonesia  dapat  mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya  kepada  pejabat  atau perwakilan  Republik  Indonesia  yang wilayahnya  meliputi  tempat  tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.
C. Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor : 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL 1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kepada  Azas  Kepastian  Hukum, Azas Keadilan Dan Azas Kemanfaatan Putusan hakim didalam pengadilan biasanya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Dalam penerapannya tidak mudah  untuk  menggabungkan  ketiga aspek tersebut, terutama dalam penerapan  aspek  kepastian  hukum  dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa seorang  hakim  dalam  memeriksa  dan memutus  perkara  tidak  selamanya terpaku  pada  satu  asas  saja.Kendala yang  di  hadapi  hakim  yang  cenderung kepada  kepastian  hukum  mengalami kebuntuan manakala ketentuan- ketentuan tertulis tidak dapat menjawab
persoalan
yang ada.Penekanan  yang  lebih  cenderung kepada  asas  keadilan  berarti  harus mempertimbangkan  hukum  yang  hidup di  masyarakat,  yang  terdiri  dari kebiasaan-kebiasaan  dan  ketentuan hukum  yang  tidak  tertulis.Demikian juga  halnya  dengan  hakim  dalam mewujudkan  penegakan  hukum  yang bercirikan  keadilan,  kepastian  hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.Kekuasaan kehakiman
merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Analisis Putusan
Perjanjian pranikah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  pada  Pasal  29. Perjanjian  pranikah harus disetujui dan ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak secara  prinsip  sukarela  dan  tanpa paksaan  serta  tekanan  dari  pihak manapun,  sebab  apabila  salah  satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan  suatu  ancaman  atau tekanan  maka  secara  hukum  perjanjian pranikah  dinyatakan  batal  dan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pada  putusan  Perkara  Nomor  :
526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL menunjukkan  bahwa  (1)  Pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaris yang berdasarkan Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  harus  Tidak  dilaksanakan dengan  itikad  baik  oleh  masing-masing pihak yang membuat perjanjian pranikah.  (2)  Permasalahan  hukum terhadap  perjanjian  pranikah  melalui akta  notaris  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  salah  satunya  adalah pelanggaran terhadap perjanjian pranikah.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila  perjanjian  perkawinan  tidak didaftarkan  pada  pegawai  pencatatan perkawinan  untuk  suami-istri  tetap mempunyai  akibat  hukum  bagi  kedua belah  pihak,  karena  perjanjian  tersebut tetap  mengikat  kepada  kedua  belah pihak,  sedangkan  untuk  pihak  ketiga, apabila  perjanjian  perkawinan  tidak didaftarkan  maka  akibat  hukumnya perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat terhadap pihak ketiga. Gugatan  di  Pengadilan  menuntut  untuk Membatalkan Seluruh isi perjanjian Pra
Nikah  yang  hanya  menguntungkan pihak sitergugat Isi Perjanjian Pra Nikah Pasal  1  :  Antara  pihak  pertama  dan pihak  kedua  tidak  ada  persekutuan harta  kekayaan,  bak  persekutuan  harta menurut  hukum  maupun  persekutuan pencampuran  laba  dan  rugi  serta pencampuran  buah  /  hasil  Masing- masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala  harta  kekayaan  yang  dibawanya ke dalam perkawinan dan diperolehnya karena  pewarisan,hibah,  hibah  wasiat atau  dengan  cara  apapun  selama perkawinan  berlangsung  demikian  pula harta  kekayaan  yang  diperolehnya dengan jalan perbungaan atau penukaran”.
Seperti  dijelaskan  diatas  rasa keadilan  itu  berbeda  antara  masing- masing  orang,  adil  untuk  seorang  atau sebagian  orang  belum  tentu  adil menurut  orang  lain,  maka  tugas hakimlah untuk dapat memberikan rasa keadilan  bagi  setiap  orang  yang mengajukan perkara ke Pengadilan atau setidak  mendekati  rasa  keadilan  bagi semua  orang,  dan  dalam  Perkara Nomor:  526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL ini  apa  yang  dirasakan  adil  oleh Penggugat  belum  tentu  juga  dirasakan adil oleh Tergugat.
Terhadap  Penggugat  dianggap majelis  hakim  bersikap  adil  apabila majelis  hakim  mengabulkan  semua gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menganggap  putusan  majelis  hakim tersebut  adil  apabila  semua  tuntutan Tergugat  dikabulkan  oleh  majelis hakim.Maka tidak mudah untuk memenuhi  rasa  keadilan  kedua  belah pihak.Maka  menurut  penulis  disinilah perlu  azas  kepastian  hukum,  seluruh permasalahan  harta  bersama  itu  harus didasarkan kepada hukum dan undang- undang yang berlaku.

## III KESIMPULAN
1. Ikatan perkawinan menjadikan adanya  harta  bersama  antara  suami
istri,  sebagaimana  tertuang  dalam undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan  yang  diakui  hanya  harta bersama  sebab  berdasarkan  KHI pasal  85,  yang  juga  ditegaskan  oleh Ahmad  Rofiq  dalam  bukunya  yang berjudul Hukum  Islam  Di  Indonesia ,
dinyatakan bahwa
“meskipun terdapat  harta  bersama  dalam perkawinan itu, dimungkinkan adanya  hak  milik  tentang  harta pribadi”
2. Perjanjian  pranikah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 29.  Perjanjian  pranikah  harus disetujui  dan  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak  secara  prinsip sukarela  dan  tanpa  paksaan  serta tekanan  dari  pihak  manapun,  sebab apabila  salah  satu  pihak  merasa dipaksa,  karena  mendapatkan  suatu ancaman  atau  tekanan  maka  secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan  batal  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Harta  bersama  adalah  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan, kecuali  harta  yang  termasuk  dalam harta  asal.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  1  huruf  (f)  KHI  mengatakan bahwa,  harta  yang  diperoleh  sendiri maupun bersama selama perkawinan merupakan  harta  kekayaan  dalam perkawinan,  dan  selanjutnya  disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh  atas  nama  siapapun,  baik suami maupun istri.
4. Syarat    Pelangsungan  Perkawinan Campuran dan Pencatatan Perkawinan Campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia.
5. Pada  putusan  Perkara  Nomor  : 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan
perjanjian  pranikah  melalui  akta notaris  yang  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  harus  Tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing  pihak  yang  membuat perjanjian pranikah.
6. Dalam  putusan  ini  hakim  juga mempertimbangkan  sesuai  dengan azas  keadilaan  dan  kemanfaatan.
Mejelis hakim memberikan hak yang sama  kepada  Penggugat  maupun Tergugat  dan  keputusan  ini  juga memberikan  manfaat  kepada  kedua belah pihak agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku C.S.T  Kansil,  1995, Modul  Hukum
Perdata ,  PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2007 Devita,  Irma    Purnamasari,  2012, Kiat-
Kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak Memahami Masalah Hukum Waris , Kaifa, Jakarta
Hartanto, Andy, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan ,  Laksbang  Grafika,
Yogyakarta Manan,  Abdul,  2006,  Aneka  Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,  Kencana  Prenada Media Grup, Jakarta
Muhammad,  Abdulkadir,  1993,  Hukum Perdata Indonesia.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung Pugung,  Solahudin,  2011,  Mendapatkan
Hak  Asuh  Anak  dan  Harta
Bersama  di  Pengadilan  Agama,
(Jakarta: Karya Gemilang Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa Departemmen Pendidikan  dan  kebudayaan,
1995 Rofiq,  Ahmad,  1997,  “ Hukum  Islam  Di Indonesia” ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Subekti,  2005, Pokok-Pokok  Hukum
Acara  Perdata ,  PT.  Intermasa, Jakarta Syaifuddin, Muhammad & Sri Turatmiyah  dkk,  2012, Hukum Perceraian , Sinar Grafika, Jakarta Triwulan,  Titik  dan  Trianto,  2007 ,
Perspektif,
Perikatan Nikah ,
Prestasi Pustaka, Jakarta
Wignjodipoero  ,  Soerodjo, Pengantar Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  PT. Toko  Gunung  Agung,  1995, Jakarta R.  Purwoto  S,  1998, Renungan Hukum , (Jakarta:  Pengurus  Pusat  Ikatan Hakim Indonesia

## Peraturan Perundang-Undangan
2006,  Undang-Undang  Perkawinan  No. 1 Tahun 1974, Sinar grafika, Jakarta Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) Kompilasi Hukum Islam
Website http://download.portalgaruda.org/artic le.php?article=107609&val=1003&title= KEDUDUKAN-HARTABERSAMA- DALAM- PERKAWINANMENURUTPERSPEKTIFH UKUMISLM,  diakses  pada  tanggal  17
April  2015  pada  pukul  21.09  WIB. Universitas Sumatera Utara