The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance
Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
I Nyoman Toniarta 1* , Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 1,2 toniarta06@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aimed to investigate and assess how trust in the government, tax rates, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions impact individual taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Selatan. The research focused on 100 respondents selected from the total population of 294,806 registered individual taxpayers at KPP Pratama  Badung  Selatan.  The  researchers  employed  multiple  linear  regression  analysis  as  the  data  analysis technique. The findings of the study revealed that trust in the government, tax rates, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions all exhibited a positive and significant influence on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Selatan.
Keywords: Taxpayer compliance, trust in the government, tax rates, taxpayer awareness, quality of service, tax sanctions

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menaksirkan bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Penelitian difokuskan pada 100 responden yang dipilih dari total populasi 294.806 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan

## 1. Pendahuluan
Sumber  penerimaan  negara  dapat  dikelompokkan  menjadi  3  yaitu  penerimaan  pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber  tertinggi  dalam  hal  pembiayaan  APBN  dan  memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam pembangunan  nasional  (Nugrahanto,  2019).  Pada  tahun  2022,  penerimaan  pajak  berkontribusi sebesar 81,82% terhadap penerimaan negara (Kementerian Keuangan RI, 2023). Mengingat besarnya kontribusi pajak tersebut, pemerintah perlu untuk terus melakukan reformasi di bidang perpajakan agar  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dan  menjawab  tantangan  perpajakan  berupa rendahnya tax ratio dan kesulitan dalam menggali potensi perpajakan. Indonesia memiliki tax ratio yang sangat rendah, bahkan berada di posisi ketiga terendah di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, dengan angka sebesar 10,1% (OECD, 2020). Tax ratio yang rendah dalam suatu negara dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak negara tersebut yang juga rendah (Fatimah, 2021).
Pada  tahun  2021,  DJP  mencatat  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  84,07%.  Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdiri dari 2 kategori, yaitu WPOP karyawan yang memiliki  tingkat  kepatuhan  sebesar  98,73%,  dan  WPOP  non-karyawan  yang  memiliki  tingkat kepatuhan  sebesar  45,53%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, yaitu berjumlah 2.386.249 WPOP yang tidak melaporkan SPT
Tahunan (Laporan Tahunan DJP, 2021). Tabel 1 menunjukkan masih adanya WPOP di KPP Pratama yang  beroperasi  di  Provinsi  Bali  yang  tidak  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya khususnya  di  KPP  Pratama  Badung  Selatan  dengan  rata-rata  tingkat  kepatuhan  terendah  pada periode 2017-2021 sebesar 36,72% dan konsisten mengalami penurunan.
Tabel 1. Rasio Kepatuhan WPOP di KPP Pratama di Bali Tahun 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 KPP Pratama Denpasar Barat 44,74 %  55,46 %  49,49 %  55,13 %  80,85 % KPP Pratama Denpasar Timur  75,81 %  89,13 %  87,20 %  72,69 %  88,06 % KPP Pratama Singaraja 45,78 %  55,10 %  54,74 %  56,38 %  68,49 % KPP Pratama Badung Selatan 46,21 %  42,58 %  39,10 %  30,11 %  25,58 % KPP Pratama Badung Utara 44,92 %  44,48 %  41,88 %  36,25 %  34,69 % KPP Pratama Gianyar 59,42 %  51,32 %  44,68 %  40,83 %  30,79 % Sumber: KPP Pratama di Bali, 2023
Teori  Perilaku  Terencana  ( Theory  of  Planned  Behavior /TPB)  dapat  digunakan  untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. TPB adalah suatu teori di bidang psikologi sosial yang menjelaskan perilaku manusia dibentuk melalui niat untuk berperilaku, dimana niat sendiri dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Pada penelitian terkait perilaku kepatuhan wajib pajak, komponen  sikap  terhadap  perilaku  dapat  diwujudkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  kepercayaan kepada  pemerintah  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Sementara  itu,  kontrol  perilaku  persepsian  dapat diwujudkan oleh faktor-faktor seperti tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.
Menurut  Latief et  al. (2020),  kepercayaan  individu  terhadap  pemerintah  mencerminkan penerimaan terhadap otoritas yang berkuasa, termasuk pandangan mengenai tindakan, sikap, dan moralitas  pemerintah  dalam  mendukung  kepentingan  masyarakat  sehingga  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap  aturan  perpajakan  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Sari & Hermanto (2020) dan Taing & Chang (2020) menyimpulkan dalam penelitian mereka bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Karwur et  al. (2020)  dan Khairunnisa et  al. (2022)  menemukan  bahwa  kepercayaan  yang  tinggi  kepada  pemerintah berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tarif  pajak  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  salah  satu  fungsi  pajak,  khususnya  fungsi pengaturan ( regulated ). Fungsi pengaturan ini merupakan kebijakan dan upaya pemerintah dalam mengatur  perekonomian  negara,  sehingga  besarnya  tarif  pajak  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang perpajakan didasarkan pada kondisi perekonomian negara (Raharjo et al., 2020). Beberapa penelitian, seperti Cahyani & Noviari (2019) dan Dewi et al. (2020) menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Zulma (2020) dan Kumala & Junaidi (2021), menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  kemauan  yang  timbul  dari  diri  wajib  pajak  untuk  mentaati kewajiban  perpajakannya  secara  sukarela,  tanpa  adanya  paksaan,  dan  demi  pembiayaan  negara (Permata  Dewi  &  Merkusiwati,  2018).  Terdapat  beberapa  penelitian  yang  menghasilkan  temuan berbeda terkait pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Krisnadeva  &  Merkusiwati  (2020)  dan  Madjodjo  &  Baharuddin  (2022)  menyimpulkan  bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian As’ari (2018) dan Permata Dewi & Merkusiwati (2018) menemukan hasil yang berbeda, yaitu kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Petugas pajak harus mampu memberikan kualitas pelayanan dan kinerja yang baik kepada wajib  pajak  berhubungan  dengan  proses  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  sehingga
memberikan  kenyamanan  dan  kepuasan  bagi  para  wajib  pajak  agar  meningkatkan  kepatuhan pajaknya (Antari & Supadmi, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Zahrani & Mildawati (2019) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dari petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang  dilakukan  oleh  Raharjo et  al. (2020)  dan  Khairunnisa et  al. (2022)  menunjukkan  hasil  yang berbeda, yaitu kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan diberlakukan kepada wajib pajak sebagai bentuk imbalan atas kesalahan atau  pelanggaran  yang  telah  dilakukan,  di  mana  semakin  besar  kesalahan  yang  dilakukan  oleh seorang  wajib  pajak,  maka  sanksi  yang  dikenakan  juga  akan  semakin  berat  (As’ari,  2018).  Hasil penelitian Perdana & Dwirandra (2020) dan Susanti & Suhono (2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  penelitian Zahrani  &  Mildawati  (2019)  dan  Dewi et  al. (2021)  menemukan  hasil  yang  berbeda,  yaitu  sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Tinjauan Pustaka

## Theory of Planned Behavior (Grand Theory)
Ajzen  (1991)  menyebutkan Theory  of  Planned  Behavior  (TPB) merupakan  suatu  teori  di bidang psikologi sosial yang menjelaskan perilaku manusia dibentuk melalui niat untuk berperilaku, dimana niat sendiri dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.  TPB  sangat  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena teori ini memfokuskan pada niat individu untuk berperilaku.  Dalam  konteks  kepatuhan  wajib  pajak,  TPB  dapat  membantu  memahami  dan menjelaskan  bagaimana  niat  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakan  mereka terbentuk. Studi oleh Marandu et al. (2015) yang meninjau 18 studi kepatuhan pajak sejak 1985- 2012 menyimpulkan bahwa TPB adalah kerangka terbaik bagi peneliti pajak untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan niat kepatuhan wajib pajak.

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  berpendapat  bahwa  perilaku  individu  disebabkan  oleh  karakter  individu tersebut  (faktor  internal)  atau  situasi  (faktor  eksternal)  (Sulistianingtyas et  al., 2018).  Dalam penelitian  ini,  teori  atribusi  menjadi  relevan  karena  digunakan  untuk  mengamati  perilaku kepatuhan  atau  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak  karena terdapat  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi  mereka.  Faktor  internal  biasanya disebabkan oleh kepribadian atau elemen-elemen psikologis, sementara faktor eksternal biasanya ditimbulkan dari kondisi lingkungan tempat tinggal mereka (Sulistianingtyas et al. , 2018).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  (Nowak,  1970),  kepatuhan  wajib  pajak  merujuk  pada  tingkat  ketaatan  dan kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  yang  tercermin  dalam  situasi  di mana wajib pajak memiliki pemahaman atau berupaya untuk memahami semua ketentuan hukum perpajakan,  mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas,  menghitung  jumlah  pajak  dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah utama bagi otoritas  perpajakan,  dan  bukanlah  tugas  yang  mudah  untuk  meyakinkan  wajib  pajak  untuk mematuhi  kewajiban  perpajakan,  meskipun  undang-undang  perpajakan  tidak  selalu  sempurna (James & Alley, 2004). Penelitian ini menggunakan indikator dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diadopsi dari penelitian Latief et al. (2020) yaitu sebagai berikut.
1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2) Menghitung pajak oleh wajib pajak.
3) Membayar pajak oleh wajib pajak.
4) Pelaporan oleh wajib pajak.

## Kepercayaan Kepada Pemerintah
Kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan yang umum dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa pemerintah berperan dengan baik dan bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan  (Kirchler et  al. ,  2008).  Zainudin et  al. (2022) menyebutkan apabila seseorang merasakan perlakuan adil dari pemerintah, hal ini cenderung akan meningkatkan  kepatuhan  mereka  terhadap  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  indikator dalam  mengukur  tingkat  kepercayaan  kepada  pemerintah  diadopsi  dari  penelitian  Latief et  al. (2020) sebagai berikut.
1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintah.
2) Kepercayaan kepada sistem hukum.
3) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat (alokasi pajak).

## Tarif Pajak
Dewi et  al. (2020)  menyebutkan  Tarif  pajak  adalah  landasan  yang  digunakan  untuk menentukan  besaran  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  terhadap  objek  pajak  yang menjadi  tanggung  jawab  mereka.  Tarif  pajak  ini  biasanya  berbentuk  persentase  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Apabila  otoritas  pajak  semakin  adil  dalam  menetapkan  tarif  pajak, maka wajib pajak akan lebih memahami dan merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan tersebut adil.  Akibatnya,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan cenderung akan meningkat (Lazuardini et al. , 2018). Penelitian ini menggunakan indikator dalam mengukur  persepsi  wajib  pajak  atas  tarif  pajak  yang  berlaku  diadopsi  dari  penelitian  Suhendri (2015) sebagai berikut.
1) Pajak penghasilan yang lebih tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.
2) Tarif pajak harus adil diberlakukan untuk setiap wajib pajak.
3) Kemampuan dalam membayar atas pengenaan tarif pajak.

## Kesadaran Wajib Pajak
Madjodjo & Baharuddin (2022) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai keadaan di mana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami,  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan benar  dan  sukarela.  As’ari  (2018)  menyebutkan  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  suatu  kondisi  di mana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami,  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan benar  dan  sukarela.  Kepatuhan  wajib  pajak  sangat  membutuhkan  kesadaran  dari  wajib  pajak sebagai  warga  negara,  bahwa  pembayaran  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  yang  dapat membantu  dalam  penganggaran  dan  pembangunan  nasional  (Madjodjo  &  Baharuddin,  2022). Penelitian  ini  menggunakan  indikator  dalam  mengukur  kesadaran  wajib  pajak  diadopsi  dari penelitian Nafiah et al. (2021) sebagai berikut.
1) Sadar atas adanya kewajiban wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak.
2) Persepsi wajib pajak terkait penggunaan uang pajak untuk penganggaran negara.
3) Dorongan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa paksaan.

## Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  yang  berhubungan  dengan  perpajakan  dapat  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  melaksanakan  pelayanan  prima  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak  kepada wajib  pajak  baik  pelayanan  publik  maupun  pelayanan  administrasi  dalam  memenuhi  kebutuhan wajib pajak (Yunianti et al. , 2019). Sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang dengan ketersediaan fasilitas fisik di kantor pelayanan pajak yang memadai dapat menjadi modal utama yang diperlukan dalam membantu wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Pratiwi
&  Jati,  2020).  Parasuraman et  al .  (1988)  mengemukakan  5  dimensi  kualitas  pelayanan  yang diadopsi menjadi indikator-indikator dalam mengukur kualitas pelayanan pajak sebagai berikut.
1) Bukti Langsung ( Tangible ) 2) Keandalan ( Reliability ) 3) Ketanggapan ( Responsiveness ) 4) Jaminan ( Assurance ) 5) Empati ( Empathy )

## Sanksi Perpajakan
Mardiasmo  (2018,  p.  62)  menyebutkan  sanksi  perpajakan  merupakan  sarana  untuk memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Pada UU KUP disebutkan sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan indikator dalam mengukur persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan diadopsi dari penelitian Nafiah et al . (2021) sebagai berikut.
1) Wajib pajak memahami tujuan sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggar pajak.
2) Mendidik wajib pajak agar taat peraturan melalui pengenaan sanksi yang berat.
3) Sanksi dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## Hipotesis Penelitian
H1:  Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
H2:   Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi H3:   Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi H4:   Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi H5:   Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan yang berlokasi di Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II, Renon, Denpasar, Bali. Objek penelitian adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Badung  Selatan  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Badung Selatan dengan total populasi sejumlah 294.806 orang. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada responden. Data yang
berhasil  terkumpul  dianalisis  menggunakan  teknik  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan program SPSS.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error ( Constant ) -2.220 1.934 -1.148 0.254 Kepercayaan kepada pemerintah (X1) 0.221 0.103 2.156 0.034 Tarif pajak (X2) 0.208 0.103 2.016 0.047 Kesadaran wajib pajak (X3) 0.251 0.082 3.065 0.003 Kualitas pelayanan (X4) 0.218 0.072 3.026 0.003 Sanksi perpajakan (X5) 0.451 0.082 5.486 0.000 F Statistik :   35,733 Sig F :   0,000 Adjusted R² :   0,637 Sumber: Data Peneliti, 2023 (Diolah).
Y = -2,220 + 0,221 X1 + 0,208 X2 + 0,251 X3 + 0,218 X4 + 0,451 X5 + ε Penjelasan  dari  persamaan  regresi  di  atas  adalah  nilai  konstanta  sebesar  -2,220 menunjukkan apabila variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 bernilai sama dengan 0, maka variabel Y bernilai sebesar  -2,220.  Nilai  koefisien  X1  sebesar  0,221  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  kepada pemerintah  jika  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan,  maka  variabel  Y  akan  naik  sebesar  0,221 satuan jika variabel lain bernilai konstan. Nilai koefisien X2 sebesar 0,208 menunjukkan bahwa tarif pajak jika mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 0,208 satuan jika variabel lain bernilai konstan. Nilai koefisien X3 sebesar 0,251 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak jika mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 0,251 satuan jika variabel  lain  bernilai  konstan.  Nilai  koefisien  X4  sebesar  0,218  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan jika mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 0,218 satuan jika  variabel  lain  bernilai  konstan.  Nilai  koefisien  X5  sebesar  0,451  menunjukkan  bahwa  sanksi perpajakan  jika  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan,  maka  variabel  Y  akan  naik  sebesar  0,451 satuan jika variabel lain bernilai konstan.
Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 2 = 0,637 yang berarti bahwa sebesar 63,7% kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan (Y) dipengaruhi oleh variasi variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1), variabel tarif pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), kualitas pelayanan (X4), dan sanksi perpajakan (X5), sementara 36,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

## Pengujian Kelayakan Model (Uji F)
Pengujian  ini  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  model  yang  dipilih  layak  untuk menginterpretasikan  pengaruh  antara  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Kriteria dalam pengambilan kesimpulan yaitu jika nilai Sig. F lebih kecil dari α = 0,05, maka model regresi linier berganda  dinyatakan fit atau  layak  digunakan  dan  sebaliknya  (Ghozali,  2018,  p.  98).  Tabel  2 menunjukkan  nilai Sig.  F  =  0,000  dimana  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga disimpulkan  model  regresi dinyatakan fit dan layak digunakan.

## Pengujian Hipotesis (Uji t)
Kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi t ≤ 0,05, maka hipotesis penelitian diterima, dan sebaliknya, jika nilai signifikansi t > 0,05, maka hipotesis penelitian ditolak. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  t  dari  X1  sebesar  0,034  lebih  kecil  dari  0,05  yang mengindikasikan  bahwa  hipotesis  penelitian  H1  diterima,  artinya  variabel  kepercayaan  kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi t dari X2 bernilai 0,047 dimana bernilai di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian H2 diterima,  artinya  variabel  tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Nilai signifikansi t dari X3 bernilai 0,003 dimana bernilai di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian H3 diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Nilai  signifikansi  t  dari  X4  bernilai  0,003  dimana bernilai di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian H4 diterima, artinya variabel kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Nilai signifikansi  t  dari  X5  bernilai  0,000  dimana  bernilai  di  bawah  0,05  yang  mengindikasikan  bahwa hipotesis  penelitian  H5  diterima,  artinya  variabel  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pembahasan

## Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah (X1) memiliki nilai  signifikansi  0,034  di  bawah  dari  0,05  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,221  yang  artinya kepercayaan  kepada  pemerintah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi, maka H1 diterima. Rasa percaya kepada pemerintah dari dalam diri wajib pajak dapat memunculkan  suatu  perilaku  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin meningkatnya  kepercayaan  kepada  pemerintah  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil ini sejalan dengan konsep sikap terhadap perilaku dalam TPB. Wajib pajak apabila menilai pemerintah telah akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara dan dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat akan memunculkan suatu behavioral  belief kemudian  menjadi  niat  untuk  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Teori  atribusi  menggolongkan  kepercayaan  kepada  pemerintah  sebagai  faktor internal dari diri wajib pajak yang menimbulkan perilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020), Güzel et al. (2019), Djajanti (2020), Qadariah et al. (2021), Mangoting et al. (2021), Stevanny & Prayudi (2021), Khairunnisa et al. (2022), Zainudin et al. (2022), Prihastuti et al. (2022), dan Suwanti et al. (2022) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  Sari  & Hermanto  (2020)  dan  Taing  &  Chang  (2020)  yang  menyebutkan  tingkat  kepercayaan  kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  variabel  tarif  pajak  (X2)  memiliki  nilai  signifikansi  0,047  di bawah dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,208 artinya tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  H2  diterima.  Tarif  pajak  yang  diberlakukan secara  adil  oleh  pemerintah  dapat  membuat  wajib  pajak  berperilaku  patuh  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya, artinya, semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil ini sejalan dengan konsep kontrol  perilaku  persepsian  dalam  TPB.  Wajib  pajak  apabila  merasa  tarif  pajak  yang  diberlakukan sudah dinilai adil atau sesuai maka wajib pajak akan memiliki control belief kemudian menjadi niat yang mendukung wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teori atribusi
menggolongkan tarif pajak sebagai faktor eksternal dari diri wajib pajak yang menimbulkan perilaku patuh pajak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Raharjo et al. (2020), Saragih & Aswar (2019), Muhamad et al. (2019), Cahyani & Noviari (2019), Dewi et al. (2020), Asih & Adi (2020), Chandra & Sandra (2020), Awaloedin et al. (2020), Mansur et al. (2022), dan Yuesti et al.
(2022)  yang  menemukan  hasil  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Penelitian ini memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian yang diperoleh Zulma (2020) dan Kumala & Junaidi (2021) yang menyebutkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,251 artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  H3  diterima. Kesadaran terkait pentingnya pajak dalam diri wajib pajak dapat memunculkan suatu perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak, artinya, meningkatnya kesadaran wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Badung Selatan. Hasil ini sejalan dengan konsep sikap terhadap perilaku dalam TPB. Wajib pajak apabila menilai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara sebagai hasil dari pajak yang dibayarkannya maka akan memunculkan suatu behavioral belief kemudian menjadi niat untuk  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Teori  atribusi  menggolongkan kesadaran  wajib  pajak  menjadi  faktor  internal  yang  menimbulkan  perilaku  patuh  melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tanpa paksaan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Nafiah et al. (2021), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), Krisna Dewi & Merkusiwati (2018), Hartana & Merkusiwati (2018), Antari & Supadmi  (2019),  Yunianti et  al. (2019),  Krisnadeva  &  Merkusiwati  (2020),  Perdana  &  Dwirandra (2020),  Rabiyah et  al. (2021)  dan  Madjodjo  &  Baharuddin  (2022)  yang  menemukan  hasil  bahwa kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang diperoleh As’ari (2018) dan Permata Dewi  &  Merkusiwati  (2018)  yang  menemukan  kesadaran  wajib  pajak  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X4) memiliki nilai signifikansi 0,003 di  bawah  dari  0,05  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,218  artinya  kualitas  pelayanan  berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H4 diterima. Kualitas pelayanan yang  baik  dapat  membuat  wajib  pajak  semakin  dipermudah  dalam  melaksanakan  kewajibannya sebagai  wajib  pajak,  artinya,  semakin  baik  kualitas  pelayanan  kepada  wajib  pajak  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil ini sejalan dengan konsep kontrol perilaku persepsian dalam TPB. Wajib pajak apabila merasa bahwa dengan adanya pelayanan oleh petugas pajak yang baik dan memuaskan, sistem pemungutan pajak yang efisien, transparan, dan efektif akan memberikan suatu control belief kemudian menjadi niat  yang  mendukung  kepatuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Teori  atribusi menggolongkan kualitas pelayanan sebagai faktor eksternal dari diri wajib pajak yang menimbulkan perilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu  oleh  Susanti  &  Suhono  (2020), Sudaarsa & Jati (2018), Wijayanti & Sukartha (2018), Wiryadana & Merkusiwati (2018), Yunianti et al. (2019), Pratiwi & Merkusiwati (2019), Susanti & Suhono (2020), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Pratiwi & Jati (2020), Raharjo et al. (2020), dan Khairunnisa et al. (2022) menemukan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak
belakang dengan hasil penelitian yang diperoleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Zahrani & Mildawati  (2019)  yang  menyebutkan  bahwa  kualitas  pelayanan  petugas  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X5) memiliki nilai signifikansi 0,000 di  bawah  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  sebesar  0,451  artinya  sanksi  perpajakan memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H5 diterima. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dapat membuat wajib pajak berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, artinya, meningkatnya sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil ini sejalan dengan konsep kontrol perilaku persepsian dalam TPB. Wajib  pajak  apabila  merasa  bahwa  dengan  sanksi  perpajakan  yang  diberlakukan  adalah  untuk mendukung  wajib  pajak  agar  tidak  melanggar  peraturan  perpajakan  sebagai  bentuk  antisipasi terhadap ancaman jika tidak patuh maka akan memunculkan control belief kemudian menjadi niat yang  memaksa  wajib  pajak  perilaku  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Teori  atribusi menggolongkan  sanksi  perpajakan  sebagai  faktor  eksternal  atau  di  luar  diri  wajib  pajak  yang menimbulkan  perilaku  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sebagai  upaya  menghindari sanksi tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh As’ari (2018), Wiryadana & Merkusiwati (2018), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), Hartana & Merkusiwati (2018), Yunianti et al. (2019),  Pratiwi  &  Merkusiwati  (2019),  Perdana  &  Dwirandra  (2020),  Susanti  &  Suhono  (2020), Krisnadeva & Merkusiwati (2020) dan Dewi et al. (2020) menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperoleh hasil yang bertolak belakang dengan hasil penelitian Zahrani & Mildawati (2019) dan Dewi et al. (2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. Penutup Simpulan
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari  kepercayaan  kepada  pemerintah,  tarif  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  dan sanksi  perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Badung Selatan.

## Saran
Saran yang sekiranya dapat diajukan kepada instansi perpajakan di Indonesia secara umum dan  KPP  Pratama  Badung  Selatan  secara  khusus  adalah:  a)  Menjaga  dan  meningkatkan  citra  baik pemerintah  termasuk  instansi  perpajakan  dalam  pengelolaan  uang  pajak  sehingga  wajib  pajak memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, b) memberlakukan tarif perpajakan yang adil dan tidak membebankan golongan berpenghasilan rendah, c) meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak baik dari segi SDM maupun fasilitas fisik agar semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan d) mengenakan sanksi secara tegas baik kepada wajib pajak, pejabat  pajak  maupun  pihak  ketiga  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan. Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  agar  meneliti  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dari  sudut pandang norma subjektif sehingga dapat semakin memperkuat keandalan TPB untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## Daftar Pustaka
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  Of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human  Decision Processes , 50 (2), 179–211.
Antari,  N.  L.  P.  Y.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (1), 221–250.
As’ari,  N.  G.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76. Asih,  K.  S.,  &  Adi,  I.  K.  Y.  (2020).  Pengaruh  Moral  Pajak,  Budaya  Pajak  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Utara. Journal Research of Accounting ,
1 (2), 181–189.
Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora , 5 (2), 217–233.
Cahyani,  L.  P.  G.,  &  Noviari,  N.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayanata , 26 (3), 1885–1911.
Chandra,  C.,  &  Sandra,  A.  (2020).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan , 5 (2), 153–168.
Dewi,  G.  A.  P.  I.  P.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Faktor-Fator  yang  Memengaruhi  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi , 23 (2),
1277–1304.
Dewi,  L.  P.  S.  K.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 22 (2), 1626–1655.
Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Juliani Br Tungkir, A. (2021). The Effect of Taxation Socialization,  Understanding  Taxation,  Tax  Rates,  and  Tax  Sanction  on  Tax  Compliance  in Msme Padang City. Journal of Accounting and Finance Management , 1 (6), 330–342. Dewi,  S.,  Widyasari,  &  Nataherwin.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021). Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  2021 .  Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2021
Djajanti, A. (2020). Developing The Voluntary Taxpayer Compliance: The Scale of The Tax Authority’s Power,  Trust  and  The  Fairness  of  The  Tax  System. Indonesian  Journal  of  Business  and Entrepreneurship , 6 (1), 86–96. Fatimah.  (2021). Penerimaan  Pajak  Indonesia  Masih  Rendah,  Apasih  Alasanya? Pajakku.Com. https://www.pajakku.com/read/5fcee1492ef363407e21eb63/Penerimaan-Pajak-Indonesia- Masih-Rendah-Apasih-Alasannya
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25 (9th  Ed.).  Badan Penerbit Undip.
Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust  in  government  on  tax  compliance:  The  case  of  Turkey. Journal  of  Behavioral  and Experimental Economics , 78 , 80–86.
Hartana,  I.  M.  G.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 25 (2), 1506–1533.
James,  S.,  &  Alley,  C.  (2004).  Tax  Compliance,  Self-Assessment  and  Tax  Administration. Journal  of Finance and Management in Public Service , 2 (2), 27–42.
Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif,
Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Niat  Sebagai  Variabel  Intervening  (Survey  Pada  KPP Pratama Manado). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 11 (2), 113–130. Kementerian  Keuangan.  (2022). Realisasi  Pendapatan  Negara  (Milyar  Rupiah) .  Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html
Khairunnisa,  A.,  Maryasih,  L.,  &  Nuraini,  A.  (2022).  The  Effect  of  Tax  Incentives,  Trust  in  Tax Authorities,  And  Fiscus  Services  Quality  on  MSME  Taxpayer  Compliance  During  Covid-  19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 5 (2),
15668–15680.
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl., I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210–225.
Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 30 (6), 1425–1440.
Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  UMKM. Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial , 1 (2), 48–55.
Latief,  S.,  Junaidin  Zakaria,  &  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah, Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Center  of Economic Student Journal , 3 (3), 270–289.
Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E – Jurnal Riset Manajemen Unisma , 7 , 25–34.
Madjodjo,  F.,  &  Baharuddin,  I.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Gorontalo Accounting Journal , 5 (1), 50. Mangoting, Y., Junfandi, J., & Vania. (2021). Relationship between Taxpayers and Authorities against Tax Compliance during the Covid’19 Pandemic. Jurnal Dinamika Akuntansi , 13 (1), 10–24.
Mansur,  F.,  Maiyarni,  R.,  Prasetyo,  E.,  &  Hernando,  R.  (2022).  Pengaruh  pengetahuan  pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. E- Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 11 (1), 69–82.
Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of tax compliance: A review of factors and conceptualizations. International Journal of Economics and Finance , 7 (9), 207–218. Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi 2018). Penerbit Andi.
Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi  Perpajakan,  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 14 (1), 69–86.
Nafiah,  Z.,  Sopi,  &  Novandalina,  A.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati. Jurnal STIE Semarang , 13 (2), 1–12.
Nowak,  N.  D.  (1970). Tax  Administration  in  Theory  and  Practice:  With  Special  Reference  to  Chile . Praeger Publishers.
Nugrahanto,  R.  B.  (2019). Kontribusi  Pajak  Dorong  Sektor  Konstruksi .  Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/id/artikel/kontribusi-pajak-dorong-sektor-konstruksi OECD.  (2020). Tax-to-GDP  ratio .  https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and- pacific-indonesia.pdf
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERQUAL: A Multiple-Item scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing , 64 (1), 12–40.
Perdana,  E.  S.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  .  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan
Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi , Pratiwi, N. P. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi  Pajak  dan  Tapping  Box  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 26 (2), 1357–1385.
Pratiwi,  P.  E.  M.,  &  Jati,  I.  K.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan, Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan  Minat  Penerapan  E-Filling  pada  Kepatuhan  WPOP. E-Jurnal Akuntansi , 30 (3), 674–685.
Prihastuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. Al. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust  in  the  Government  on  Taxpayer  Compliance  with  the  Voluntary  Disclosure  Program. Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences , 1 (1), 31–44.
Qadariah,  R.,  Diana,  N.,  &  Junaidi.  (2021).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah  Norma Subjektif Kualitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Riset Akuntansi , 10 (11), 68–80.
Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge  on  Taxpayer  Compliance  At  Madya  Makassar  KPP. International  Journal  of Innovation Scientific Research and Review , 3 (1), 797–799.
Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 9 (7), 671–686. Republik  Indonesia.  (2021a). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 . Saragih, T. R., & Aswar, K. (2019). The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 9 (4), 269–278.
Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (2), 1–22.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–13.
Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan,  dan  Kepercayaan  pada  Pemerintah  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 11 (1), 115–123.
Sudaarsa, K., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Amnesti Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 24 (3), 1709–1736.
Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  di  Kota  Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). Jurnal Akutansi , 3 (1), 1–29. Sulistianingtyas,  V.,  Rosidi,  &  Subekti,  I.  (2018).  A  Perspective  of  Theory  of  Planned  Behavior  and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. Journal of Accounting and Business Education , 2 (2), 330–334.
Susanti, Y., & Suhono. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 9 (11), 1083–1102.
Suwanti,  Herianti,  E.,  &  Sulhendri.  (2022).  Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Kondisi  Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi , 2 (2), 81–97.
Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of
Planned Behavior. International Journal of Public Administration , 44 (5), 1–12.
Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan  dan  Pengetahuan  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 25 (3), 2011–2040.
Wiryadana, I. B. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan E-filling Pada Kepatuhan WPOP Non PNS. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 25 (3), 1773–1798.
Yuesti,  A.,  Prananta,  N.  G.  W.,  &  Bhegawati,  D.  A.  S.  (2022).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat  Dengan  Sanksi  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderasi. Media Akuntansi Perpajakan , 7 (1), 7–18.
Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. Journal of Accounting and Strategic Finance , 2 (1), 1–13.
Zahrani,  N.  R.,  &  Mildawati,  T.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (4), 1–19.
Zainudin, F. M., Nugorho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Dengan  Persepsi  Keadilan  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Pajak Indonesia , 6 (1), 107–121.
Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi  Pajak,  Tarif  Pajak  dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288–294.