M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T
a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 115 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
112
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

## CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA MASA INSOLVENSI
(THE LAW GAPS OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION BY CURATOR DURING THE INSOLVENTION PERIOD)
Oleh: Fransiska Adelina Universitas Bung Karno Jalan Pengangsaan Timur No.17A Pegangsaan, Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 Mrsmsimarmata09@gmail.com

## ABSTRAK
Terdapat beberapa celah hukum eksekusi jaminan fidusia oleh kurator pada masa insolvensi. Celah hukum tersebut di  antaranya yaitu hukum jaminan fidusia memberikan jaminan pembayaran penuh kepada kreditur namun penguasaan atas objek fidusia tersebut ada pada debitur sehingga pada saat debitur pailit kreditur tidak berwenang menjual objek fidusia. Kemudian ketika pengadilan memutuskan debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur sehingga kewenangan sita objek jaminan bukan berada pada kreditur melainkan pada kurator. Selanjutnya ketika jaminan fidusia hendak dieksekusi oleh kreditur separatis namun kurator tidak dapat menghadirkan objek fidusia tersebut dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Terdapat 2 bahan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum dan non hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku atau literatur dan bahan hukum tersier yaitu berbagai kamus yang lazim digunakan. Untuk mengatasi hal ini maka hakim pengawas seharusnya memberikan hak kepada kreditur untuk  menguasai dan merawat fisik objek fidusia pada saat debitur pailit sehingga kreditur memperoleh legalitas mengeksekusi objek fidusia. Selain itu meskipun kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, namun seharusnya kurator sesuai dengan ketentuan yang berlaku segera melakukan lelang objek fidusia sehingga keditur tidak harus membayar pajak dan hanya membayar sedikit biaya perawatan objek fidusia. Kemudian seharusnya kurator melaporkan kasus penggelapan objek fidusia oleh debitur kepada Kepolisian untuk diselidiki dan ditemukan keberadaannya sehingga pada saat pelelangan berlangsung objek fidusia tersebut dapat dihadirkan.
Kata Kunci:  Penguasaan Fidusia; Kewenangan Kurator; Penggelapan Fidusia.

## ABSTRACT
There are several law gaps in the execution of fiduciary guarantees by the curator during the insolvency period. The law gaps include the fiduciary guarantee law that guarantees full payment to the creditor but the control over the fiduciary property is in the debtor so that when the bankrupt debtor is not authorized to sell fiduciary goods. Then when the court decides the debtor is bankrupt, the curator can control all debtor's assets so that the authority of the collateral object is not with the creditor but with the curator. Furthermore, when a fiduciary guarantee is to be executed  by a separatist creditor, the curator cannot present the fiduciary item for various reasons. The research method used is the normative legal research method. There are 2 materials in this research, namely legal and non-legal material. The legal material consists of primary legal materials, namely legislation,
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 116 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 113
secondary legal material, namely books or literatures and tertiary legal materials, namely various dictionaries commonly used. To solve this problem, the supervisory judge should give the creditor the right to physically control and maintain fiduciary goods when the debtor is bankrupt so that the creditor obtains the legality of executing fiduciary property. In addition, although the curator can controll all debtor assets, the curator should be in accordance with the applicable provisions immediately to conduct a fiduciary goods auction so that the lender does not have to pay taxes and only pay a small fee for fiduciary goods maintenance. Then the curator should report the debtor's fiduciary property embezzlement case to the police to be investigated and found it's existing so that at the time of the auction the fiduciary item can be presented.
Keywords: Fiduciary Controlling; Curator Authority; Fiduciary Embedding.

## A.  Pendahuluan
Besarnya kegiatan usaha dan tingginya pertumbuhan penanaman modal telah menyebabkan pemerintah mendorong banyaknya tumbuh perusahaan pembiayaan baik badan usaha di luar bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang tidak mengumpulkan dana langsung dari masyarakat, jasa yang diberikan lembaga keuangan mencakup Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen. Terdapatnya aset bernilai ekonomis sebagai barang jaminan dari pembiayaan yang akan diberikan merupakan skema dari jasa perusahaan pembiayaan. Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK Menteri Keuangan Nomor: 125/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari bank dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank berdasarkan Keppres No.  61 Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu: sewa  guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan
perdagangan surat berharga. 1 Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty) . Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund  user) . 2 Selama terpenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat (perikatan) para pihak secara utuh. 3 Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mencakup syarat subyektif yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian dan syarat obyektif yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 1 Iqbal Latif, Skripsi Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.OTO Finance Tbk, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hlm. 2. 2 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 98. 3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,
2005), hlm. 17.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Sudah lama perjanjian pembiayaan hidup dan berkembang dalam hubungan bisnis di  antara masyarakat meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam KUHPerdata namun tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur asas kebebasan membuat perjanjian. Ketentuan hukum ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak dan menjadi aturan hukum atau perikatan yang harus ditaati oleh semua pihak. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antar suatu pihak dengan pihak yang lain sehingga suatu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib untuk melaksanakan tuntutan itu. Suatu pihak yang berhak menuntut sesuatu hal disebut dengan kreditur atau si berpiutang. Sementara pihak lain yang berkewajiban melaksanakan tuntutan disebut dengan debitur atau si berutang. Hubungan antara pihak yang satu kepada pihak yang lain tersebut dilindungi oleh hukum, oleh karena itu hak si berpiutang tersebut dijamin oleh hukum atau Undang- Undang, dan jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka si berpiutang dapat menggugat di depan hakim. Kreditur akan menjadi pihak yang paling dirugikan apabila debitur lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi) karena tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Penyebab kelalaian  debitur memenuhi kewajiban- nya yaitu karena hancurnya bisnis dan atau bangkrutnya debitur sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kreditur. Semua perjanjian dalam bisnis selalu
membutuhkan tersedianya jaminan untuk mengurangi risiko yang akan menimpa kreditur karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Dengan demikian sangat urgent diatur dengan baik suatu sistem lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur pada saat pemberian pinjaman dan pengembalian fasilitas pinjaman yang diberikannya. Perlu diperhatikan beberapa prinsip hukum untuk menjamin keefektifan suatu jaminan utang yaitu sebagai berikut prinsip assesoir dan prinsip hak preferensi. Prinsip ikutan atau assesoir merupakan faktor ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit itu sendiri yang timbul dari setiap perjanjian jaminan utang. Kemudian yang dimaksud prinsip hak preferensi yaitu pihak kreditur yang telah diberi jaminan kredit oleh debitur pada umumnya akan memiliki hak atas jaminan pelunasan utang tersebut, maksudnya harus didahulukan dari pihak kreditur yang lain, dan untuk memperoleh hak preferensi terhadap jaminan fidusia maka pengikatan jaminan tersebut harus mempunyai unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkn dalam Undang-Undang No.  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Urutan kedudukan kreditur pemegang jaminan utang dengan hak preferensi memperoleh penyelesaian utangnya didahulukan dari kreditur lainnya yaitu kreditur preferen yang separatis, misalnya kreditur pemegang hak jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan, kemudian kreditur preferen yang bukan separatis, misalnya kreditur pajak atau kreditur preferen yang ditentukan oleh Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata dan yang terakhir yaitu kreditur konkruen , misalnya kreditur tanpa jaminan utang atau kreditur
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 117 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 113
secondary legal material, namely books or literatures and tertiary legal materials, namely various dictionaries commonly used. To solve this problem, the supervisory judge should give the creditor the right to physically control and maintain fiduciary goods when the debtor is bankrupt so that the creditor obtains the legality of executing fiduciary property. In addition, although the curator can controll all debtor assets, the curator should be in accordance with the applicable provisions immediately to conduct a fiduciary goods auction so that the lender does not have to pay taxes and only pay a small fee for fiduciary goods maintenance. Then the curator should report the debtor's fiduciary property embezzlement case to the police to be investigated and found it's existing so that at the time of the auction the fiduciary item can be presented.
Keywords: Fiduciary Controlling; Curator Authority; Fiduciary Embedding.

## A.  Pendahuluan
Besarnya kegiatan usaha dan tingginya pertumbuhan penanaman modal telah menyebabkan pemerintah mendorong banyaknya tumbuh perusahaan pembiayaan baik badan usaha di luar bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang tidak mengumpulkan dana langsung dari masyarakat, jasa yang diberikan lembaga keuangan mencakup Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen. Terdapatnya aset bernilai ekonomis sebagai barang jaminan dari pembiayaan yang akan diberikan merupakan skema dari jasa perusahaan pembiayaan.
Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK Menteri Keuangan Nomor: 125/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari bank dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank berdasarkan Keppres No.  61 Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu: sewa  guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan
perdagangan surat berharga. 1 Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty) . Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund  user) . 2 Selama terpenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat (perikatan) para pihak secara utuh. 3 Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mencakup syarat subyektif yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian dan syarat obyektif yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
1 Iqbal Latif, Skripsi Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.OTO Finance Tbk, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hlm. 2.
2 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 98.
3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Sudah lama perjanjian pembiayaan hidup dan berkembang dalam hubungan bisnis di  antara masyarakat meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam KUHPerdata namun tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur asas kebebasan membuat perjanjian. Ketentuan hukum ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak dan menjadi aturan hukum atau perikatan yang harus ditaati oleh semua pihak.
Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antar suatu pihak dengan pihak yang lain sehingga suatu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib untuk melaksanakan tuntutan itu. Suatu pihak yang berhak menuntut sesuatu hal disebut dengan kreditur atau si berpiutang. Sementara pihak lain yang berkewajiban melaksanakan tuntutan disebut dengan debitur atau si berutang. Hubungan antara pihak yang satu kepada pihak yang lain tersebut dilindungi oleh hukum, oleh karena itu hak si berpiutang tersebut dijamin oleh hukum atau Undang- Undang, dan jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka si berpiutang dapat menggugat di depan hakim.
Kreditur akan menjadi pihak yang paling dirugikan apabila debitur lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi) karena tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Penyebab kelalaian  debitur memenuhi kewajiban- nya yaitu karena hancurnya bisnis dan atau bangkrutnya debitur sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kreditur.
Semua perjanjian dalam bisnis selalu
membutuhkan tersedianya jaminan untuk mengurangi risiko yang akan menimpa kreditur karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Dengan demikian sangat urgent diatur dengan baik suatu sistem lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur pada saat pemberian pinjaman dan pengembalian fasilitas pinjaman yang diberikannya.
Perlu diperhatikan beberapa prinsip hukum untuk menjamin keefektifan suatu jaminan utang yaitu sebagai berikut prinsip assesoir dan prinsip hak preferensi. Prinsip ikutan atau assesoir merupakan faktor ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit itu sendiri yang timbul dari setiap perjanjian jaminan utang.
Kemudian yang dimaksud prinsip hak preferensi yaitu pihak kreditur yang telah diberi jaminan kredit oleh debitur pada umumnya akan memiliki hak atas jaminan pelunasan utang tersebut, maksudnya harus didahulukan dari pihak kreditur yang lain, dan untuk memperoleh hak preferensi terhadap jaminan fidusia maka pengikatan jaminan tersebut harus mempunyai unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkn dalam Undang-Undang No.  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Urutan kedudukan kreditur pemegang jaminan utang dengan hak preferensi memperoleh penyelesaian utangnya didahulukan dari kreditur lainnya yaitu kreditur preferen yang separatis, misalnya kreditur pemegang hak jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan, kemudian kreditur preferen yang bukan separatis, misalnya kreditur pajak atau kreditur preferen yang ditentukan oleh Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata dan yang terakhir yaitu kreditur konkruen , misalnya kreditur tanpa jaminan utang atau kreditur
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 118 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 115
dengan jaminan garansi personal. Dalam keadaan aset seseorang atau suatu perusahaan tidak mampu untuk melunasi semua utangnya sedangkan upaya restrukturisasi atau rescheduling maupun upaya perdamaian tidak juga dapat dilakukan sehingga terjadi kondisi pailit atau dipailitikan oleh krediturnya maka hukumlah yang akan mengatasinya dengan memperhatikan antara kepentingan  hak dan kedudukan setiap kreditur tersebut, sehingga terwujud keadilan dengan memberi porsi masing- masing kreditur sesuai dengan haknya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ketika debitur tersebut bangkrut maka salah satu kreditur yang harus dipenuhi kepentingan hak dan kedudukannya yaitu kreditur yang mempunyai jaminan utang dengan benda objek jaminannya tidak dikategorikan dalam boedel pailit , sehingga saat debitur bangkrut maka jaminan utang tersebut dapat dieksekusi sendiri oleh krediturnya yang biasa disebut dengan parate eksekusi dengan tidak mendapatkan bantuan kurator dan juga dengan atau tidak dengan bantuan pengadilan, dalam kondisi ini kreditur separatis juga memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur preferen, kreditur tipe ini contohnya adalah kreditur pemegang atau penerima jaminan hak fidusia, hak tanggungan, gadai, dan hipotek. Kepemilikan oleh kreditur dari hasil eksekusi jaminan utang diawali oleh hubungan hukum dalam bentuk kontrak, berupa kontrak pemberian pinjaman yang diikuti oleh kontrak pengikatan jaminan, sehingga semua pihak terikat dengan segala hak dan kewajiban yang terbit dari kontrak pemberian pinjaman (perjanjian pembiayaan) tersebut dengan syarat kontrak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga, ketertiban umum (openbaar
orde), kesusilaan atau perundang- undangan lainnya yang bersifat hukum memaksa (dwingend recht) . 4 Ketentuan ini menyebabkan kreditur separatis harus mentaati pengaturan hukum pailit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedudukan penerima jaminan utang sebagai kreditur separatis dari perusahaan pailit menjadi menarik disebabkan oleh terdapatnya masa tunggu yang biasa dikenal dengan istilah kewajiban penangguhan eksekusi atau stay dan hal juga yang juga  menjadi kewajiban terhadap pihak kreditur separatis. Kreditur tidak diizinkan mengeksekusi sendiri jaminan utangnya dalam kurun waktu 90 hari dalam proses kepailitan meskipun utangnya sudah saatnya untuk dibayar. Hal ini bertujuan agar pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut tidak merugi. Walaupun begitu, ketentuan ini menghalangi hak eksekusi penerima hak jaminan utang dan merugikan pihak kreditur separatis seperti kreditur penerima hak jaminan fidusia. Dengan demikian pembenaran terhadap masa tunggu bagi kreditur separatis haruslah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan kreditur separatis tersebut karena legalitas dari pemberian status kreditur separatis tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jaminan utang yaitu sebagai berikut Undang- Undang No.  42 Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia dan dikukuhkan oleh
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Penerima jaminan fidusia sebagai
4 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 57.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kreditur separatis penerima jaminan utang dilindungi oleh hukum untuk menjual sendiri barang yang menjadi jaminan utang tanpa dibantu oleh kurator atau likuidator atau pembagi yang lain walaupun masih ada kreditur lain yang memberikan bantuan modal terhadap debitur pailit tersebut. Walaupun begitu ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membatasi kewenangan pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis untuk menjual sendiri barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Batasan tersebut adalah apabila barang jaminan fidusia belum dijual maka kewenangan mengeksekusi barang jaminan fidusia beralih ke pihak kurator. Definisi insolvensi yaitu masa debitur dalam kondisi yang tidak sanggup membayar utang, yang dapat terjadi karena tidak diberikan kesempatan perdamaian saat rapat verifikasi atau apabila perdamaian yang diusulkan tidak diterima atau legaliasi perdamaian tersebut secara pasti tidak diterima. Jika kreditur separatis tidak berhasil menjual jaminan tersebut akibatnya biaya kepailitan termasuk biaya kurator dan  utang harta pailit harus ikut pula dibayar kreditur separatis, bahkan kedudukan tagihan kreditur separatis berada di bawah utang pajak karena yang harus dibayar lebih dahulu adalah utang pajak sebelum budel dibagi bahkan sebelum diberikan kepada kreditur separatis. Penyebab kreditur separatis tidak dapat menjual sendiri jaminan fidusia yaitu karena jaminan fidusia tersebut berbentuk barang bergerak seperti kendaraan dan alat berat sehingga mudah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui pada saat dilakukan eksekusi. Argumen kurator kepada kreditur separatis yaitu debitur tidak memberikan
jaminan fidusia kepada kurator atau kurator tidak diwajibkan menyediakan fisik jaminan fidusia kepada kreditur separatis walaupun saat putusan pailit dibacakan maka sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih dalam penguasaan kurator yang harus mengurus, mendata,  dan merawat seluruh harta pailit dengan tujuan tidak merugikan harta pailit. Kurator tidak mengizinkan kreditur separatis yang bermaksud mengamakan dan merawat barang jaminan fidusia karena  barang jaminan fidusia tersebut masih dalam masa stay atau penangguhan eksekusi. Apabila kreditur separatis memaksa menguasai barang jaminan fidusia, kurator dapat mengadukan peristiwa tersebut karena melanggar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU untuk melewati masa penangguhan eksekusi. Namun saat masa penangguhan eksekusi berakhir dan beralih ke masa insolvensi maka kreditur separatis hanya diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia, kreditur separatis akan gagal menjual barang jaminan eksekusi karena barang jaminan fidusia yang tidak dikuasai secara fisik tersebut tidak dapat diberikan krditur separatis kepada mereka yang akan membeli. Padahal kurator tidak mau menunjukkan keberadaan barang jaminan fidusia pada saat kreditur mempersoalkan keberadaan jaminan objek fidusia tersebut yang bermaksud mengusasai secara fisik untuk mempersiakan ekseusi jaminan objek fidusia tersebut. Hal ini menyulitkan kreditur separatis dalam menyelesaikan kredit macetnya.
Kreditur separatis dapat memperoleh seluruh hasil penjualan barang jaminan fidusia dengan tidak harus membayar biaya kepailitan apabila barang jaminan fidusia mampu dieksekusi
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 119 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 115

## dengan jaminan garansi personal.
Dalam keadaan aset seseorang atau suatu perusahaan tidak mampu untuk melunasi semua utangnya sedangkan upaya restrukturisasi atau rescheduling maupun upaya perdamaian tidak juga dapat dilakukan sehingga terjadi kondisi pailit atau dipailitikan oleh krediturnya maka hukumlah yang akan mengatasinya dengan memperhatikan antara kepentingan  hak dan kedudukan setiap kreditur tersebut, sehingga terwujud keadilan dengan memberi porsi masing- masing kreditur sesuai dengan haknya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
Ketika debitur tersebut bangkrut maka salah satu kreditur yang harus dipenuhi kepentingan hak dan kedudukannya yaitu kreditur yang mempunyai jaminan utang dengan benda objek jaminannya tidak dikategorikan dalam boedel pailit , sehingga saat debitur bangkrut maka jaminan utang tersebut dapat dieksekusi sendiri oleh krediturnya yang biasa disebut dengan parate eksekusi dengan tidak mendapatkan bantuan kurator dan juga dengan atau tidak dengan bantuan pengadilan, dalam kondisi ini kreditur separatis juga memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur preferen, kreditur tipe ini contohnya adalah kreditur pemegang atau penerima jaminan hak fidusia, hak tanggungan, gadai, dan hipotek. Kepemilikan oleh kreditur dari hasil eksekusi jaminan utang diawali oleh hubungan hukum dalam bentuk kontrak, berupa kontrak pemberian pinjaman yang diikuti oleh kontrak pengikatan jaminan, sehingga semua pihak terikat dengan segala hak dan kewajiban yang terbit dari kontrak pemberian pinjaman (perjanjian pembiayaan) tersebut dengan syarat kontrak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga, ketertiban umum (openbaar
orde), kesusilaan atau perundang- undangan lainnya yang bersifat hukum memaksa (dwingend recht) . 4 Ketentuan ini menyebabkan kreditur separatis harus mentaati pengaturan hukum pailit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedudukan penerima jaminan utang sebagai kreditur separatis dari perusahaan pailit menjadi menarik disebabkan oleh terdapatnya masa tunggu yang biasa dikenal dengan istilah kewajiban penangguhan eksekusi atau stay dan hal juga yang juga  menjadi kewajiban terhadap pihak kreditur separatis.
Kreditur tidak diizinkan mengeksekusi sendiri jaminan utangnya dalam kurun waktu 90 hari dalam proses kepailitan meskipun utangnya sudah saatnya untuk dibayar. Hal ini bertujuan agar pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut tidak merugi. Walaupun begitu, ketentuan ini menghalangi hak eksekusi penerima hak jaminan utang dan merugikan pihak kreditur separatis seperti kreditur penerima hak jaminan fidusia. Dengan demikian pembenaran terhadap masa tunggu bagi kreditur separatis haruslah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan kreditur separatis tersebut karena legalitas dari pemberian status kreditur separatis tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jaminan utang yaitu sebagai berikut Undang- Undang No.  42 Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Penerima jaminan fidusia sebagai
4 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 57.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kreditur separatis penerima jaminan utang dilindungi oleh hukum untuk menjual sendiri barang yang menjadi jaminan utang tanpa dibantu oleh kurator atau likuidator atau pembagi yang lain walaupun masih ada kreditur lain yang memberikan bantuan modal terhadap debitur pailit tersebut. Walaupun begitu ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membatasi kewenangan pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis untuk menjual sendiri barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Batasan tersebut adalah apabila barang jaminan fidusia belum dijual maka kewenangan mengeksekusi barang jaminan fidusia beralih ke pihak kurator. Definisi insolvensi yaitu masa debitur dalam kondisi yang tidak sanggup membayar utang, yang dapat terjadi karena tidak diberikan kesempatan perdamaian saat rapat verifikasi atau apabila perdamaian yang diusulkan tidak diterima atau legaliasi perdamaian tersebut secara pasti tidak diterima. Jika kreditur separatis tidak berhasil menjual jaminan tersebut akibatnya biaya kepailitan termasuk biaya kurator dan  utang harta pailit harus ikut pula dibayar kreditur separatis, bahkan kedudukan tagihan kreditur separatis berada di bawah utang pajak karena yang harus dibayar lebih dahulu adalah utang pajak sebelum budel dibagi bahkan sebelum diberikan kepada kreditur separatis.
Penyebab kreditur separatis tidak dapat menjual sendiri jaminan fidusia yaitu karena jaminan fidusia tersebut berbentuk barang bergerak seperti kendaraan dan alat berat sehingga mudah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui pada saat dilakukan eksekusi. Argumen kurator kepada kreditur separatis yaitu debitur tidak memberikan
jaminan fidusia kepada kurator atau kurator tidak diwajibkan menyediakan fisik jaminan fidusia kepada kreditur separatis walaupun saat putusan pailit dibacakan maka sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih dalam penguasaan kurator yang harus mengurus, mendata,  dan merawat seluruh harta pailit dengan tujuan tidak merugikan harta pailit. Kurator tidak mengizinkan kreditur separatis yang bermaksud mengamakan dan merawat barang jaminan fidusia karena  barang jaminan fidusia tersebut masih dalam masa stay atau penangguhan eksekusi. Apabila kreditur separatis memaksa menguasai barang jaminan fidusia, kurator dapat mengadukan peristiwa tersebut karena melanggar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU untuk melewati masa penangguhan eksekusi.
Namun saat masa penangguhan eksekusi berakhir dan beralih ke masa insolvensi maka kreditur separatis hanya diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia, kreditur separatis akan gagal menjual barang jaminan eksekusi karena barang jaminan fidusia yang tidak dikuasai secara fisik tersebut tidak dapat diberikan krditur separatis kepada mereka yang akan membeli. Padahal kurator tidak mau menunjukkan keberadaan barang jaminan fidusia pada saat kreditur mempersoalkan keberadaan jaminan objek fidusia tersebut yang bermaksud mengusasai secara fisik untuk mempersiakan ekseusi jaminan objek fidusia tersebut. Hal ini menyulitkan kreditur separatis dalam menyelesaikan kredit macetnya.
Kreditur separatis dapat memperoleh seluruh hasil penjualan barang jaminan fidusia dengan tidak harus membayar biaya kepailitan apabila barang jaminan fidusia mampu dieksekusi
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 120 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 117
sendiri oleh kreditur separatis. Biaya yang harus dibayar hanyalah biaya-biaya dalam proses eksekusi yang menjadi kewajiban pembeli: biaya akta jual beli, biaya balik nama, pajak jual beli, dan sebagainya seperti pada proses jual beli secara normal. Hal ini akan menghasilkan kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban debitur pailit melalui eksekusi/penjualan sendiri unit yang dijaminkan sesuai undang-undang. 5 Setelah menganalisis uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kreditur sangat berperan aktif dalam peningkatan dunia usaha di Indonesia walaupun kreditur tersebut merupakan kreditur penerima hak jaminan fidusia yang sangat dirugikan debitur tidak mampu membayar utangnya karena pailit. Eksekusi barang jaminan fidusia tidak langsung dapat dilaksanakan oleh kreditur separatis dengan mudah, cepat,  dan murah sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang. Berdasar-kan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul artikel: Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kurator Pada Masa Insolvensi. Sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Bagaimanakah penguasan objek fidusia pada masa insolvensi? Bagaimanakah kewenangan pemegang Jaminan Fidusia pada masa insolvensi? dan Bagaimanakah penanganan kasus penggelapan objek fidusia pada masa Insolvensi?. B.  Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini menganalisis celah hukum eksekusi fidusia oleh kurator pada masa
5 Munir Fuady, Hukum: Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 105.
insolvensi dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang terkait. Definisi metode penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. 6 Terdapat 2 (dua)  bahan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini mencakup: 1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Adapun bahan- bahan hukum yang dipakai penulis adalah peraturan perundang- undangan yang terdiri dari: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Bahan-Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menguraikan secara komprehensif dan sistematis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku atau literatur- literatur yang terikait dengan penelitian ini , secara spesifik mengenai hukum perjanjian, hukum jaminan  utang, hukum perusahaan dan  kepailitan, hukum pailit dalam 6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
teori dan praktik sebagai bahan penelitian terhadap kasus pailit yang digunakan. 3. Bahan-Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menguraikan tentang pemaknaan suatu istilah untuk menjelaskan bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus hukum lengkap. Di  samping itu digunakan pula bahan-bahan non hukum dalam penelitian ini karena dipandang dibutuhkan. Bahan non hukum yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, hasil penelitian dan disiplin ilmu lainnya yang sangat terkait untuk dapat memahami penelitian ini secara komprehensif. Manfaat Bahan- bahan non hukum yaitu untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. 7 C.  Pembahasan 1. Penguasaan Objek  Fidusia Pada Masa Insolvensi Menurut Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitian dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika debitur pemberi fidusia pailit maka barang jaminan fidusia tidak berada di dalam boedel pailit. Kreditur penerima jaminan fidusia tetap menjadi kreditur separatis karena jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan. Bank sebagai kreditur penerima jaminan fidusia dalam praktik perbankan tetap memiliki kedudukan separatis apabila debiturnya mengalami kepalitan. Demikian pula bank hampir selalu 7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 57.
memberikan hak jaminan fidusia yang diberikan kepada debitur karena membutuhkan barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak. Secara hukum hak jaminan fidusia memberikan jaminan pembayaran secara penuh terhadap barang-barang yang dibebani hak jaminan fidusia itu kepada kreditur, namun penguasaan atas barang tersebut ada pada debitur. Oleh karena itu, kurator tidak memiliki wewenang menjual benda jaminan fidusia, karena benda tersebut secara hukum bukanlah milik debitur melainkan milik kreditur. Satu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktik apabila benda-benda objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan parate eksekusi sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut: “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijaminkan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”. 8 Jaminan Fidusia dapat dengan mudah dipindahtangankan karena sifatnya sebagai benda bergerak.
Kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia pada saat pailit hanya sebagai kreditur konkuren karena kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur separatis tidak mampu melaksanakan haknya. 8 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jilid  8, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 49.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 121 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 117
sendiri oleh kreditur separatis. Biaya yang harus dibayar hanyalah biaya-biaya dalam proses eksekusi yang menjadi kewajiban pembeli: biaya akta jual beli, biaya balik nama, pajak jual beli, dan sebagainya seperti pada proses jual beli secara normal. Hal ini akan menghasilkan kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban debitur pailit melalui eksekusi/penjualan sendiri unit yang dijaminkan sesuai undang-undang. 5
Setelah menganalisis uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kreditur sangat berperan aktif dalam peningkatan dunia usaha di Indonesia walaupun kreditur tersebut merupakan kreditur penerima hak jaminan fidusia yang sangat dirugikan debitur tidak mampu membayar utangnya karena pailit. Eksekusi barang jaminan fidusia tidak langsung dapat dilaksanakan oleh kreditur separatis dengan mudah, cepat,  dan murah sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang. Berdasar-kan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul artikel: Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kurator Pada Masa Insolvensi. Sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Bagaimanakah penguasan objek fidusia pada masa insolvensi? Bagaimanakah kewenangan pemegang Jaminan Fidusia pada masa insolvensi? dan Bagaimanakah penanganan kasus penggelapan objek fidusia pada masa Insolvensi?.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini menganalisis celah hukum eksekusi fidusia oleh kurator pada masa
5 Munir Fuady, Hukum: Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 105.
insolvensi dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang terkait. Definisi metode penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. 6 Terdapat 2 (dua)  bahan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini mencakup: 1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Adapun bahan- bahan hukum yang dipakai penulis adalah peraturan perundang- undangan yang terdiri dari: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. b. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Bahan-Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menguraikan secara komprehensif dan sistematis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku atau literatur- literatur yang terikait dengan penelitian ini , secara spesifik mengenai hukum perjanjian, hukum jaminan  utang, hukum perusahaan dan  kepailitan, hukum pailit dalam
6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
teori dan praktik sebagai bahan penelitian terhadap kasus pailit yang digunakan.
3. Bahan-Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menguraikan tentang pemaknaan suatu istilah untuk menjelaskan bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus hukum lengkap.
Di  samping itu digunakan pula bahan-bahan non hukum dalam penelitian ini karena dipandang dibutuhkan. Bahan non hukum yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, hasil penelitian dan disiplin ilmu lainnya yang sangat terkait untuk dapat memahami penelitian ini secara komprehensif. Manfaat Bahan- bahan non hukum yaitu untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. 7
C.  Pembahasan
1. Penguasaan Objek  Fidusia Pada Masa Insolvensi
Menurut Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitian dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika debitur pemberi fidusia pailit maka barang jaminan fidusia tidak berada di dalam boedel pailit. Kreditur penerima jaminan fidusia tetap menjadi kreditur separatis karena jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan. Bank sebagai kreditur penerima jaminan fidusia dalam praktik perbankan tetap memiliki kedudukan separatis apabila debiturnya mengalami kepalitan.
Demikian pula bank hampir selalu
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 57.
memberikan hak jaminan fidusia yang diberikan kepada debitur karena membutuhkan barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak. Secara hukum hak jaminan fidusia memberikan jaminan pembayaran secara penuh terhadap barang-barang yang dibebani hak jaminan fidusia itu kepada kreditur, namun penguasaan atas barang tersebut ada pada debitur. Oleh karena itu, kurator tidak memiliki wewenang menjual benda jaminan fidusia, karena benda tersebut secara hukum bukanlah milik debitur melainkan milik kreditur.
Satu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktik apabila benda-benda objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan parate eksekusi sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut: “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijaminkan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”. 8
Jaminan Fidusia dapat dengan mudah dipindahtangankan karena sifatnya sebagai benda bergerak. Kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia pada saat pailit hanya sebagai kreditur konkuren karena kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur separatis tidak mampu melaksanakan haknya.
8 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jilid  8, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 49.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 122 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 119
Kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia serupa dengan kreditur separatis karena memiliki surat tertulis yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia. Namun perbedaan yang mendasar antara kreditur separatis dan jaminan fidusia yaitu kreditur separatis menguasai barang jaminan sedangkan jaminan fidusia tidak menguasai barang. Dalam rapat verifikasi akan diungkapkan tentang bukti dan pengelompokan kreditur separatis atau preferen. Apabila debitur pailit maka mengenai eksekusi jaminan fidusia menurut Pasal 56 UU Kepailitan maka eksekusi harus mengikuti peraturan yaitu tidak dapat mengeksekusi langsung sebelum kondisi pailit perusahaan diputuskan. Namun jika dicermati Pasal 48 UU Kepailitan mengenai hak tuntutan kembali menjadi harta pailit, hal ini jarang terjadi. Apabila mengamati Balai Harta Peninggalan atau Kurator Swasta maka akan sulit menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini hanya dianggap sebagai kreditur preferen atau sebagai kreditur konkuren. Dalam rapat verfikasi Hakim Pengawas berwenang memutuskan jenis kreditur secara jelas. Apabila hanya utang piutang biasa tanpa jaminan dikategori- kan sebagai konkuren bersaing. Jika pemberi  fidusia pailit dan tidak membayar kewajibannya, eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekusi eksekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui Pengadilan; b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat: 1) Pelaksanaan Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara terbuka oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2) Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sama dengan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penerima fidusia dapat segera melakukan eksekusi beralaskan titel eksekutorial tersebut lewat pelelangan umum atas barang jaminan fidusia secara Parate Eksekusi. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat saja dilakukan penjualan di bawah tangan dengan syarat terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dan ketentuan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Setelah lebih dari satu bulan sejak  diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang terkait dan dipublikasikan sekurangnya dalam dua surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan maka upaya penjualan dengan cara di bawah tangan baru dapat dilaksanakan. Jika hasil eksekusi melampaui nilai jaminan, penerima fidusia wajib memberikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan jika hasil eksekusi kurang untuk membayar utang, maka debitur bertanggung  jawab terhadap  utang yang belum lunas tersebut. Berdasarkan ketentuan UU No. 42/1999 model-model eksekusi Jaminan Fidusia yaitu: a. Eksekusi Fidusia dengan Titel eksekutorial; M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Terdapat beberapa akta yang memiliki titel eksekutorial, yang dikenal dengan istilah “grosse akta”, yaitu: 1) Akta hipotek menurut Pasal 224 HIR; 2) Akta pengakuan utang menurut Pasal 224 HIR; 3) Akta hak tanggungan menurut UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996; dan 4) Akta Fidusia menurut UU Fidusia No.42 Tahun 1999. Berdasarkan HIR, setiap akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dilaksanakan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menegaskan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim. Pasal 15 UU No.  42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengamanatkan agar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dicermati, sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum penuh. Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilaksanakan yaitu dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah tersebut memberikan titel eksekutorial karena memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut dapat dieksekusi tanpa membutuhkan putusan pengadilan. b. Eksekusi Fidusia Dengan Cara Parate Eksekusi Melalui Kantor Lelang Penerima fidusia dapat melakukan
eksekusi melalui lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang). Hasil pelelangan tersebut selanjutnya dipungut untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b parate eksekusi melalui pelelangan umum dapat dilaksanakan tanpa perlu mengikuti persidangan di pengadilan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap eksekusi melalui kantor pelelangan umum tidak perlu memperoleh penetapan pengadilan. c. Eksekusi Fidusia Melalui  Parate Eksekusi atau Penjualan di Bawah Tangan Parate eksekusi juga dapat dterapkan terhadap Jaminan fidusia dengan cara menjual barang jaminan Fidusia di bawah tangan, dengan ketentuan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Pasal UU No. 42 Tahun 1999 kriteria suatu fidusia dapat dieksekusi di bawah tangan yaitu: 1) Dilaksanakan berdasarkan ke- sepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, yang dilakukan pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun  pada saat menjelang proses eksekusinya; 2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang ber- kepentingan; 4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis;
6) Meskipun tidak ditemukan dengan tegas dalam Undang-Undang
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 123 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 119
Kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia serupa dengan kreditur separatis karena memiliki surat tertulis yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia. Namun perbedaan yang mendasar antara kreditur separatis dan jaminan fidusia yaitu kreditur separatis menguasai barang jaminan sedangkan jaminan fidusia tidak menguasai barang.
Dalam rapat verifikasi akan diungkapkan tentang bukti dan pengelompokan kreditur separatis atau preferen. Apabila debitur pailit maka mengenai eksekusi jaminan fidusia menurut Pasal 56 UU Kepailitan maka eksekusi harus mengikuti peraturan yaitu tidak dapat mengeksekusi langsung sebelum kondisi pailit perusahaan diputuskan. Namun jika dicermati Pasal 48 UU Kepailitan mengenai hak tuntutan kembali menjadi harta pailit, hal ini jarang terjadi.
Apabila mengamati Balai Harta Peninggalan atau Kurator Swasta maka akan sulit menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini hanya dianggap sebagai kreditur preferen atau sebagai kreditur konkuren. Dalam rapat verfikasi Hakim Pengawas berwenang memutuskan jenis kreditur secara jelas. Apabila hanya utang piutang biasa tanpa jaminan dikategori- kan sebagai konkuren bersaing.
Jika pemberi  fidusia pailit dan tidak membayar kewajibannya, eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara:
a. Pelaksanaan titel eksekusi eksekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui Pengadilan;
b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila
dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat:
1) Pelaksanaan Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara terbuka oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2) Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar.
Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sama dengan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penerima fidusia dapat segera melakukan eksekusi beralaskan titel eksekutorial tersebut lewat pelelangan umum atas barang jaminan fidusia secara Parate Eksekusi. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat saja dilakukan penjualan di bawah tangan dengan syarat terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dan ketentuan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Setelah lebih dari satu bulan sejak  diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang terkait dan dipublikasikan sekurangnya dalam dua surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan maka upaya penjualan dengan cara di bawah tangan baru dapat dilaksanakan. Jika hasil eksekusi melampaui nilai jaminan, penerima fidusia wajib memberikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan jika hasil eksekusi kurang untuk membayar utang, maka debitur bertanggung  jawab terhadap  utang yang belum lunas tersebut.
Berdasarkan ketentuan UU No. 42/1999 model-model eksekusi Jaminan Fidusia yaitu: a. Eksekusi Fidusia dengan Titel eksekutorial;
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Terdapat beberapa akta yang memiliki titel eksekutorial, yang dikenal dengan istilah “grosse akta”, yaitu:
1) Akta hipotek menurut Pasal 224 HIR; 2) Akta pengakuan utang menurut Pasal 224 HIR;
3) Akta hak tanggungan menurut UU
Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996; dan 4) Akta Fidusia menurut UU Fidusia No.42 Tahun 1999. Berdasarkan HIR, setiap akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dilaksanakan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menegaskan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim.
Pasal 15 UU No.  42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengamanatkan agar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dicermati, sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum penuh. Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilaksanakan yaitu dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah tersebut memberikan titel eksekutorial karena memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut dapat dieksekusi tanpa membutuhkan putusan pengadilan. b. Eksekusi Fidusia Dengan Cara Parate Eksekusi Melalui Kantor Lelang Penerima fidusia dapat melakukan
eksekusi melalui lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang). Hasil pelelangan tersebut selanjutnya dipungut untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b parate eksekusi melalui pelelangan umum dapat dilaksanakan tanpa perlu mengikuti persidangan di pengadilan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap eksekusi melalui kantor pelelangan umum tidak perlu memperoleh penetapan pengadilan.
c. Eksekusi Fidusia Melalui  Parate Eksekusi atau Penjualan di Bawah Tangan Parate eksekusi juga dapat dterapkan terhadap Jaminan fidusia dengan cara menjual barang jaminan Fidusia di bawah tangan, dengan ketentuan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Pasal UU No. 42 Tahun 1999 kriteria suatu fidusia dapat dieksekusi di bawah tangan yaitu:
1) Dilaksanakan berdasarkan ke- sepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, yang dilakukan pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun  pada saat menjelang proses eksekusinya;
2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang ber- kepentingan;
4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.
5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis;
6) Meskipun tidak ditemukan dengan tegas dalam Undang-Undang
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 124 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 121
Fidusia (berbeda dengan Undnag- Undang Hak Tanggungan), tentu saja objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itulah salah satu tujuan pengumuman terhadap eksekusi itu, namun demikian, pihak pemberi fidusia tidak dapat lagi berkeberatan jika sebelumnya sudah setuju terhadap proses eksekusi secara langsung tersebut. d. Eksekusi Fidusia secara Lelang Sendiri Tanpa Melalui Kantor Lelang Meskipun tidak ditegaskan dalam Undang-Undang, eksekusi objek jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelang sendiri oleh krediturnya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia tersebut langsung oleh kreditur secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat- syarat untuk itu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999 (Pasal 29).

## 2. Kewenangan Kurator Pada Masa
Insovensi 1. Kewenangan Kreditur Separatis a. Dalam Masa Insolvensi Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan kreditur separatis pemegang hak jaminan hutang dalam masa insolvensi, yaitu 1) Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan); 2) Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi; 3) Selama 2 (dua) bulan sejak isolvensi (Pasal 59 ayat (1); Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan ia kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standi in judicio) .  Pengurusan harta pailit ini akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator).  Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapanannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kekuasaan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum, 9 misalnya, debitur masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya: membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan memberikan keuntungan bagi harta ( boedel ) si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru akan merugikan boedel , maka kerugian tersebut tidak mengikat boedel . 10 Kemudian  Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mengamanatkan agar
9 Putri Ayu Lestari Kosasih, Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr- Jun/2013, hlm. 183. 10 Zainal Azikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Di Indonesia,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 49.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
sebagai pemegang jaminan kebendaan selaku kreditur separatis pada dasarnya lebih tinggi kedudukannya dari kreditur lainnya sebagaimana ditegaskan kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Hak privilege kreditur yang diistimewakan tidak akan diperkecil dalam pembayaran kepada kreditur separatis. Oleh karena itu kedudukan kreditur separatis merupakan yang tertinggi dibandingkan kreditur yang lain kecuali Undang-Undang menentu- kan sebaliknya. Kurator ataupun kreditur diistimewakan dapat meminta semua haknya secara penuh dari kreditur separatis yang diperoleh dari hasil penjualan objek jaminan, baik yang dijual kreditur separatis maupun jika dijual oleh kurator. Sehubungan dengan pernyata- an pailit seorang debitur tidak terlalu penting bagi kreditur separatis dan kreditur preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berbeda halnya dengan kreditur konkuren yang tidak mempunyai benda jaminan sehingga berpotensi terjadi perebutan harta debitur di antara mereka. Dengan demikian, salah satu fungsi kepailitan yaitu untuk memenuhi kreditur pesaing atau kreditur konkuren dengan adil, sehingga tidak terjadi perbuatan- perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan. b. Eksekusi Jaminan Oleh Kreditur Separatis Definisi dari eksekusi yaitu tindakan hukum untuk mengimplementasikan perintah pengadilan dalam putusan pengadilan untuk menerapkan terhadap tergugat yang kalah dalam sengketa. Pihak penggugat akan mengajukan permintaan kepada Hakim agar objek jaminan dikuasai secara fisik oleh penggugat, baik dengan mengosongkan rumah atau meninggalkan tanah, memberikan sesuatu yang telah disahkan milik penggugat, untuk memenuhi perjanjian yang dilanggar, menghentikan perbuatan yang dilanggar dalam perjanjian, atau memberikan ganti kerugian. Menurut Pasal 58 ayat (2) UU Kepailitan kreditur separatis yang mengambil sendiri objek jaminan, berhak secara utuh dari hasil penjualan jaminan tersebut terhadap piutang yang disepakati menggunakan jaminan tersebut dan berhak atas bunganya. Meskipun begitu kreditur separatis wajib mempertanggung- jawabkan kepada kurator terhadap semua hasil penjualan barang jaminan termasuk kelebihannya yang dikurangi dengan hak kreditur separatis. Kelebihan hasil penjualan barang jaminan tersebut akan disimpan ke dalam harta pailit untuk diberikan kepada kreditur konkuren. Jika dalam praktiknya hasil penjualan objek jaminan tersebut kurang untuk membayar semua piutang kreditur separatis, kekurangan tagihan yang harus dibayar dijadikan sebagai tagihan konkuren sesudah diajukan dalam rapat verifikasi. Oleh karena itu, kekurangan tagihan yang harus dibayar oleh debitur dapat diajukan tagihan pelunasan oleh kreditur separatis dalam rapat verifikasi. Sisa tagihan
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 125 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 121

## Fidusia (berbeda dengan Undnag-
Undang Hak Tanggungan), tentu saja objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itulah salah satu tujuan pengumuman terhadap eksekusi itu, namun demikian, pihak pemberi fidusia tidak dapat lagi berkeberatan jika sebelumnya sudah setuju terhadap proses eksekusi secara langsung tersebut. d. Eksekusi Fidusia secara Lelang Sendiri Tanpa Melalui Kantor Lelang Meskipun tidak ditegaskan dalam Undang-Undang, eksekusi objek jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelang sendiri oleh krediturnya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia tersebut langsung oleh kreditur secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat- syarat untuk itu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999 (Pasal 29).

## 2. Kewenangan Kurator Pada Masa Insovensi
1. Kewenangan Kreditur Separatis a. Dalam Masa Insolvensi Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan kreditur separatis pemegang hak jaminan hutang dalam masa insolvensi, yaitu
1) Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan);
2) Setelah berakhirnya stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi;
3) Selama 2 (dua) bulan sejak isolvensi (Pasal 59 ayat (1);
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan ia kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standi in judicio) .  Pengurusan harta pailit ini akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator).  Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapanannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kekuasaan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum, 9 misalnya, debitur masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya: membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan memberikan keuntungan bagi harta ( boedel ) si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru akan merugikan boedel , maka kerugian tersebut tidak mengikat boedel . 10 Kemudian  Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mengamanatkan agar
9 Putri Ayu Lestari Kosasih, Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr- Jun/2013, hlm. 183.
10 Zainal Azikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 49.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
sebagai pemegang jaminan kebendaan selaku kreditur separatis pada dasarnya lebih tinggi kedudukannya dari kreditur lainnya sebagaimana ditegaskan kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Hak privilege kreditur yang diistimewakan tidak akan diperkecil dalam pembayaran kepada kreditur separatis. Oleh karena itu kedudukan kreditur separatis merupakan yang tertinggi dibandingkan kreditur yang lain kecuali Undang-Undang menentu- kan sebaliknya. Kurator ataupun kreditur diistimewakan dapat meminta semua haknya secara penuh dari kreditur separatis yang diperoleh dari hasil penjualan objek jaminan, baik yang dijual kreditur separatis maupun jika dijual oleh kurator.
Sehubungan dengan pernyata- an pailit seorang debitur tidak terlalu penting bagi kreditur separatis dan kreditur preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berbeda halnya dengan kreditur konkuren yang tidak mempunyai benda jaminan sehingga berpotensi terjadi perebutan harta debitur di antara mereka. Dengan demikian, salah satu fungsi kepailitan yaitu untuk memenuhi kreditur pesaing atau kreditur konkuren dengan adil, sehingga tidak terjadi perbuatan- perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.
b. Eksekusi Jaminan Oleh Kreditur Separatis
Definisi dari eksekusi yaitu tindakan hukum untuk mengimplementasikan perintah pengadilan dalam putusan
pengadilan untuk menerapkan terhadap tergugat yang kalah dalam sengketa. Pihak penggugat akan mengajukan permintaan kepada Hakim agar objek jaminan dikuasai secara fisik oleh penggugat, baik dengan mengosongkan rumah atau meninggalkan tanah, memberikan sesuatu yang telah disahkan milik penggugat, untuk memenuhi perjanjian yang dilanggar, menghentikan perbuatan yang dilanggar dalam perjanjian, atau memberikan ganti kerugian.
Menurut Pasal 58 ayat (2) UU Kepailitan kreditur separatis yang mengambil sendiri objek jaminan, berhak secara utuh dari hasil penjualan jaminan tersebut terhadap piutang yang disepakati menggunakan jaminan tersebut dan berhak atas bunganya.
Meskipun begitu kreditur separatis wajib mempertanggung- jawabkan kepada kurator terhadap semua hasil penjualan barang jaminan termasuk kelebihannya yang dikurangi dengan hak kreditur separatis. Kelebihan hasil penjualan barang jaminan tersebut akan disimpan ke dalam harta pailit untuk diberikan kepada kreditur konkuren.
Jika dalam praktiknya hasil penjualan objek jaminan tersebut kurang untuk membayar semua piutang kreditur separatis, kekurangan tagihan yang harus dibayar dijadikan sebagai tagihan konkuren sesudah diajukan dalam rapat verifikasi.
Oleh karena itu, kekurangan tagihan yang harus dibayar oleh debitur dapat diajukan tagihan pelunasan oleh kreditur separatis dalam rapat verifikasi. Sisa tagihan
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 126 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 123 merupakan hak dari kreditur konkuren,  sehingga tidak perlu diutamakan dari tagihan seluruh kreditur konkuren. Kedudukan dan hak seluruh kreditur adalah sama dalam mendapatkan pelunasan secara pantas sesuai dengan jumlah setiap piutang. 2. Kewenangan Kurator Pada Masa Insolvensi a. Pada Saat Insolvensi Waktu yang dibutuhkan dalam penundaan eksekusi jaminan utang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Pengadilan  Niaga yang menyatakan debitur tersebut pailit. Pihak yang berwenang menjual barang jaminan hutang pada saat kepailitan yaitu kurator, ketika: 1) Dalam masa stay (penagguhan eksekusi), dengan alasan untuk kelangsungan usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut: a) Harta tersebut berada dalam pengawasan kurator; dan b) Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis atau pihak ketiga. Perlindungan tersebut misal- nya berupa: ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya. 11 2) Setelah lewat 2 (dua) bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (2)).
11 Hadi Setiap Tunggal, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU RI No.  37 Tahun 2004, (Jakarta: Harvarindo,
2005), hlm. 29.

## b. Eksekusi Jaminan Oleh Kurator
Apabila pengadilan memutus bahwa debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, walaupun debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan keweangan melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan debitur ada pada kurator. Makna kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur, walaupun begitu pemegang jaminan kebendaan yaitu bank memiliki hak untuk melaksanakan penjualan atau lelang terhadap barang jaminan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah memasuki masa insolvensi. Lebih lanjut diamanatkan oleh Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan bahwa: “Semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kantor yang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menanhan benda.” Balai Harta Peninggalan pada awalnya menjual barang jaminan dilaksanakan secara lelang. Akan tetapi apabila pelaksanaan lelang gagal maka penjualan barang jaminan dapat dilaksanakan melalui di bawah tangan di hadapan notaris dengan izin dan persetujuan dari hakim pengawas. Implementasi eksekusi barang jaminan yang dilaksanakan oleh kurator, menyebakan bank berhenti memiliki kedudukan sebagai
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kreditur separatis namun menjadi kreditur preferen. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur separatis tetapi kreditur preferen. Bank yang berkedudukan sebagai kreditur preferen masih berhak memperoleh secara utuh pem- bayaran piutang secara diutamakan namun tidak termasuk bunga. Di samping itu dapat berpotensi harus menunggu hingga dilaksanakan pemberian harta pailit, karena sesungguhnya kekayaan baru dapat diberikan kepada kreditur setelah semua harta debitur terjual dalam bentuk tunai. Namun, juga membuka peluang bagi kurator memberikan hasil penjualan objek pailit yang sudah terjual terlebih dahulu secara pantas dan adil. Jika demikian, terbuka peluang hasil penjualan harta jaminan dibagikan oleh kurator tanpa perlu menunggu hingga dilaksanakan pembagian semua objek pailit. Sebelum diberikan kepada kreditur preferen hasil penjualan barang jamninan terlebih dahulu disisihkan terhadap kewajiban membayar biaya pailit dan biaya kurator secara adil dan pantas, peritiwa ini tidak akan terjadi apabila kreditur separatis mengeksekusi sendiri barang jaminan tersebut setelah dibagikan kepada kreditur preferen, maka kelebihan hasil penjualan barang jaminan akan digabung dalam harta pailit. Sedangkan jika hasil penjualan barang jaminan kurang dari jumlah piutang kreditur preferen, sisanya hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren hanya saja harus
dilakukan rapat verifikasi namun tidak mendapatkan bunga. 3. Perbuatan Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Saat Insolvensi 1. Dalam Bentuk Fidusia Di dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU disebutkan bahwa dalam kepailitan kreditur dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Kreditur separatis (kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya). Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal. b. Kreditur preferen (kreditur yang diistimewakan). Kreditur jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, yaitu kreditur yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan, antara lain mencakup: 1) biaya perkara; 2) uang sewa dari benda tak bergerak; 3) harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar; 4) upah para buruh; c. Kreditur konkuren (kreditur biasa), artinya kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang. Dari ketentuan tersebut di atas, kreditur pemegang fidusia dan hak tanggungan adalah termasuk kreditur separatis. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditur separatis tidak perlu khawatir bilamana debiturnya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 127 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 123
merupakan hak dari kreditur konkuren,  sehingga tidak perlu diutamakan dari tagihan seluruh kreditur konkuren. Kedudukan dan hak seluruh kreditur adalah sama dalam mendapatkan pelunasan secara pantas sesuai dengan jumlah setiap piutang.

## 2. Kewenangan Kurator Pada Masa
Insolvensi a. Pada Saat Insolvensi Waktu yang dibutuhkan dalam penundaan eksekusi jaminan utang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Pengadilan  Niaga yang menyatakan debitur tersebut pailit. Pihak yang berwenang menjual barang jaminan hutang pada saat kepailitan yaitu kurator, ketika: 1) Dalam masa stay (penagguhan eksekusi), dengan alasan untuk kelangsungan usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:
a) Harta tersebut berada dalam pengawasan kurator; dan b) Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis atau pihak ketiga. Perlindungan tersebut misal- nya berupa: ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya. 11
2) Setelah lewat 2 (dua) bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (2)).
11 Hadi Setiap Tunggal, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU RI No.  37 Tahun 2004, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 29.

## b. Eksekusi Jaminan Oleh Kurator
Apabila pengadilan memutus bahwa debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, walaupun debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan keweangan melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan debitur ada pada kurator. Makna kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur, walaupun begitu pemegang jaminan kebendaan yaitu bank memiliki hak untuk melaksanakan penjualan atau lelang terhadap barang jaminan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah memasuki masa insolvensi. Lebih lanjut diamanatkan oleh Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan bahwa:
“Semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kantor yang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menanhan benda.” Balai Harta Peninggalan pada awalnya menjual barang jaminan dilaksanakan secara lelang. Akan tetapi apabila pelaksanaan lelang gagal maka penjualan barang jaminan dapat dilaksanakan melalui di bawah tangan di hadapan notaris dengan izin dan persetujuan dari hakim pengawas.
Implementasi eksekusi barang jaminan yang dilaksanakan oleh kurator, menyebakan bank berhenti memiliki kedudukan sebagai
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kreditur separatis namun menjadi kreditur preferen.
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur separatis tetapi kreditur preferen. Bank yang berkedudukan sebagai kreditur preferen masih berhak memperoleh secara utuh pem- bayaran piutang secara diutamakan namun tidak termasuk bunga. Di samping itu dapat berpotensi harus menunggu hingga dilaksanakan pemberian harta pailit, karena sesungguhnya kekayaan baru dapat diberikan kepada kreditur setelah semua harta debitur terjual dalam bentuk tunai. Namun, juga membuka peluang bagi kurator memberikan hasil penjualan objek pailit yang sudah terjual terlebih dahulu secara pantas dan adil.
Jika demikian, terbuka peluang hasil penjualan harta jaminan dibagikan oleh kurator tanpa perlu menunggu hingga dilaksanakan pembagian semua objek pailit.
Sebelum diberikan kepada kreditur preferen hasil penjualan barang jamninan terlebih dahulu disisihkan terhadap kewajiban membayar biaya pailit dan biaya kurator secara adil dan pantas, peritiwa ini tidak akan terjadi apabila kreditur separatis mengeksekusi sendiri barang jaminan tersebut setelah dibagikan kepada kreditur preferen, maka kelebihan hasil penjualan barang jaminan akan digabung dalam harta pailit. Sedangkan jika hasil penjualan barang jaminan kurang dari jumlah piutang kreditur preferen, sisanya hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren hanya saja harus
dilakukan rapat verifikasi namun tidak mendapatkan bunga.

## 3. Perbuatan Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Saat Insolvensi
1. Dalam Bentuk Fidusia Di dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU disebutkan bahwa dalam kepailitan kreditur dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Kreditur separatis (kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya). Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal.
b. Kreditur preferen (kreditur yang diistimewakan). Kreditur jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, yaitu kreditur yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan, antara lain mencakup:
1) biaya perkara;
2) uang sewa dari benda tak bergerak;
3) harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar;
4) upah para buruh;
c. Kreditur konkuren (kreditur biasa), artinya kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang.
Dari ketentuan tersebut di atas, kreditur pemegang fidusia dan hak tanggungan adalah termasuk kreditur separatis. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditur separatis tidak perlu khawatir bilamana debiturnya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 128 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 125
Mengenai hak eksekutorial kreditur separatis dapat dilaksanakan, bahwa frasa seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (bankruptcy proof) . Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut. Meskipun kreditur separatis dapat melaksanakan hak eksekutorial-nya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi Pasal 56 UUKPKPU memberikan penangguhan jangka  waktu eksekusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan Pasal 59 UUKPKPU yang menyebutkan bahwa kreditur separatis harus melaksanakan hak eksekutorial-nya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU, setelah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut, Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Jadi, kreditur separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan (fidusia maupun hak tanggungan) setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. 2. Penerapan Actio Paulina Actio Paulina merupakan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan, dan debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur. Kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Debitur atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para kreditur memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditur. 12 Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi kepentingan kreditur memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama , debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua , perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur. Ketiga , perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditur. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan
12 Elijana, Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga, (Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000), hlm. 15
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kepentingan kreditur; dan Kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 13 Dalam pembahasan ini, penerapan actio pauliana pada masa insolvensi atas kewenangan kreditur separatis sebagai pemegang jaminan fidusia dalam mengeksekusi sendiri terhadap kasus kepailitan mengalami kendala seperti kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan unit jaminan karena fisik unit jaminan tidak diketahui keberadaan unit jaminan fidusia yang biasanya merupakan barang bergerak dan pada saat dijual harus dihadirkan fisiknya, akan tetapi keberadaan unit jaminan tidak jelas yang hendak melakukan penguasaan unit jaminannya tersebut dalam rangka persiapan eksekusi jaminannya tersebut. Sehingga hal ini sangat merugikan kreditur separatis dalam mendapatkan penyelesaian kredit macetnya. 3. Penerapan Perbuatan Penggelapan Harta pailit ( boedel pailit) seringkali menjadi permasalahan ketika perusahaan mengalami kepailitan. Karena ketika perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Niaga penguasaan atas harta pailit tersebut beralih dari debitur pailit kepada kurator yang ditunjuk langsung oleh Hakim Pengawas. Ketika penguasaan atas harta pailit tersebut beralih, kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta pailit
debitur. Kurator terkadang menyalah- gunakan wewenang tersebut untuk melakukan tindak pidana salah satunya penggelapan terhadap harta pailit. Pengertian yuridis mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, diformulasikan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam  karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,-“. Dalam praktiknya, adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap penguasaan harta pailit tersebut adalah apabila kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan jaminan tersebut maka konsekuensinya kreditur separatis harus juga ikut membayar ongkos-ongkos kepailitan termasuk di dalamnya fee kurator dan utang harta pailit, bahkan kedudukan tagihannya menjadi di bawah utang pajak berhubung utang pajak harus dibayar terlebih dahulu sebelum boedel dibagi, juga sebelum dibagi kepada kreditur separatis. Hal ini terjadi antara lain ketika jaminan fidusia yang biasanya merupakan aset bergerak (kendaraan/ alat berat) pada saat pihak kreditur separatis hendak melakukan eksekusi/ penjualan jaminan tersebut, unit kendaraan/alat berat tidak diketahui keberadaannya, kurator memberikan dalil antara lain debitur yang tidak kooperatif. 14 Sehingga tidak/belum 14 Imran Nating, Peranan dan tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 129 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 125
Mengenai hak eksekutorial kreditur separatis dapat dilaksanakan, bahwa frasa seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (bankruptcy proof) . Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut.
Meskipun kreditur separatis dapat melaksanakan hak eksekutorial-nya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi Pasal 56 UUKPKPU memberikan penangguhan jangka  waktu eksekusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan Pasal 59 UUKPKPU yang menyebutkan bahwa kreditur separatis harus melaksanakan hak eksekutorial-nya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.
Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU, setelah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut, Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
Jadi, kreditur separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan (fidusia maupun hak tanggungan) setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.
2. Penerapan Actio Paulina Actio Paulina merupakan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan, dan debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur. Kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Debitur atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para kreditur memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditur. 12 Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi kepentingan kreditur memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif.
Pertama , debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua , perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur. Ketiga , perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditur. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan
12 Elijana, Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga, (Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000), hlm. 15
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
kepentingan kreditur; dan Kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 13 Dalam pembahasan ini, penerapan actio pauliana pada masa insolvensi atas kewenangan kreditur separatis sebagai pemegang jaminan fidusia dalam mengeksekusi sendiri terhadap kasus kepailitan mengalami kendala seperti kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan unit jaminan karena fisik unit jaminan tidak diketahui keberadaan unit jaminan fidusia yang biasanya merupakan barang bergerak dan pada saat dijual harus dihadirkan fisiknya, akan tetapi keberadaan unit jaminan tidak jelas yang hendak melakukan penguasaan unit jaminannya tersebut dalam rangka persiapan eksekusi jaminannya tersebut. Sehingga hal ini sangat merugikan kreditur separatis dalam mendapatkan penyelesaian kredit macetnya.
3. Penerapan Perbuatan Penggelapan Harta pailit ( boedel pailit)
seringkali menjadi permasalahan ketika perusahaan mengalami kepailitan. Karena ketika perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Niaga penguasaan atas harta pailit tersebut beralih dari debitur pailit kepada kurator yang ditunjuk langsung oleh Hakim Pengawas. Ketika penguasaan atas harta pailit tersebut beralih, kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta pailit
debitur. Kurator terkadang menyalah- gunakan wewenang tersebut untuk melakukan tindak pidana salah satunya penggelapan terhadap harta pailit.
Pengertian yuridis mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, diformulasikan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam  karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,-“. Dalam praktiknya, adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap penguasaan harta pailit tersebut adalah apabila kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan jaminan tersebut maka konsekuensinya kreditur separatis harus juga ikut membayar ongkos-ongkos kepailitan termasuk di dalamnya fee kurator dan utang harta pailit, bahkan kedudukan tagihannya menjadi di bawah utang pajak berhubung utang pajak harus dibayar terlebih dahulu sebelum boedel dibagi, juga sebelum dibagi kepada kreditur separatis.
Hal ini terjadi antara lain ketika jaminan fidusia yang biasanya merupakan aset bergerak (kendaraan/ alat berat) pada saat pihak kreditur separatis hendak melakukan eksekusi/ penjualan jaminan tersebut, unit kendaraan/alat berat tidak diketahui keberadaannya, kurator memberikan dalil antara lain debitur yang tidak kooperatif. 14 Sehingga tidak/belum
14 Imran Nating, Peranan dan tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 130 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 127
menyerahkan objek jaminan kepada kurator, atau kurator menyatakan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan/mengantarkan fisik unit jaminan ke tempat/kepada kreditur separatis padahal ketika putusan pailit dibacakan maka berlaku sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih ke  tangan kurator yang seharusnya melakukan pengurusan harta pailit (termasuk menginventaris harta pailit dan melakukan pengamanan dan perawatan harta pailit agar tidak merugikan harta pailit). Ketika kreditur separatis hendak melakukan pengamanan/penjagaan ataupun perawatan fisik unit jaminan tidak diperbolehkan oleh kurator dengan alasan bahwa masih dalam masa penagguhan eksekusi/masa stay . Sehingga ketika pihak kreditur separatis melakukan usaha penguasaan fisik unit jaminan saat masa stay berlangsung, kurator bisa melaporkan pihak kreditur separatis dengan dalil pihak kreditur separatis melanggar masa stay seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Namun ketika masa stay lewat dan masuk ke masa insolvensi di mana kreditur separatis diberikan kesempatan selama 2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi/penjualan jaminan fidusia, kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan unit jaminan karena fisik unit jaminan tidak diketahui keberadaannya (unit jaminan fidusia yang biasanya merupakan barang bergerak tersebut pada saat dijual harus dihadirkan fisiknya dan sebelumnya dilakukan penilaian ( appraisal ) untuk dapat dijual dengan nilai tertinggi dengan kondisi apa adanya) sehingga tidak
dapat dihadirkan oleh kreditur separatis kepada para calon pembeli,
dan ketika kreditur menanyakan keberadaan unit jaminan, baik debitur maupun kurator tidak mau menunjukkan/memberikan informasi jelas kepada kreditur separatis yang hendak melakukan penguasaan unit jaminannya tersebut  dalam rangka persiapan eksekusi jaminannya tersebut. D.  Penutup Setelah menganaliisis secara men- dalam maka dapat disajikan kesimpulan bahwa hukum hak jaminan fidusia telah memberikan jaminan pembayaran secara penuh tehadap barang-barang yang dibebani  hak jaminan fidusia tersebut kepada kreditur, namun penguasaan atas barang tersebut ada pada debitur. Dengan demikian kreditur tidak memiliki wewenang menjual benda jaminan fidusia, karena benda tersebut secara hukum bukanlah milik kreditur melainkan milik  debitur namun kreditur pemegang hak jaminan fidusia memperoleh kedudukan preferensi, sehingga walaupun debitur tersebut pailit tetap diberi hak prioritas untuk didahulukan atas pemenuhan piutangnya.
Apabila pengadilan memutus bahwa debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, walaupun debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan kewenangan melaksanakan penyitaan objek jaminan bukan berada pada kreditor separatis melainkan berada pada kurator.
Ketika jaminan fidusia yang biasanya merupakan aset bergerak (kendaraan/alat berat) pada saat pihak kreditur separatis hendak melakukan eksekusi/penjualan jaminan tersebut, unit kendaraan/alat berat tidak diketahui keberadaannya, kurator memberikan
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
dalil antara lain debitur yang tidak kooperatif. Sehingga tidak/belum menyerahkan objek jaminan kepada kurator, atau kurator menyatakan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan/mengantarkan fisik unit jaminan ke tempat/kepada kreditur separatis padahal ketika putusan pailit dibacakan maka berlaku sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih ke tangan kurator yang seharusnya melakukan pengurusan harta pailit (termasuk menginventaris harta pailit dan melakukan pengamanan dan perawatan harta pailit agar nilai harta pailit tidak turun). Dengan mengkaji hambatan- hambatan yang terdapat dalam bagian kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan bahwa untuk mendapatkan legalitas pada saat melaksanakan eksekusi atau penjualan barang jaminan fidusia dengan praktis dan cepat oleh pemegang jaminan fidusia maka sebaiknya hakim pengawas memberikan hak kepada kreditur untuk  menguasai dan merawat fisik objek atau barang jaminan fidusia sehingga tidak merugikan kreditor yang tidak dapat menjual obyek/barang jaminan fidusia. Meskipun kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, namun seharusnya kurator mendata seluruh kekayaan debitur termasuk objek fidusia yang dikuasai oleh debitur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku segera melakukan lelang agar kreditur segera memperoleh dananya kembali sehingga tidak dikurangi dengan beban pembayaran pajak dan hanya membayar sedikit biaya perawatan objek fidusia. Seharusnya kurator melaporkan kasus penggelapan objek fidusia oleh debitur kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk diselidiki dan ditemukan keberadaannya sehingga pada  saat pelelangan berlangsung objek fidusia tersebut dapat dihadirkan dan kurator tidak perlu beralasan bahwa debitur tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan objek jaminan kepada kurator dan beralasan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan fisik objek fidusia tersebut dalam pelelangan.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 131 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 127
menyerahkan objek jaminan kepada kurator, atau kurator menyatakan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan/mengantarkan fisik unit jaminan ke tempat/kepada kreditur separatis padahal ketika putusan pailit dibacakan maka berlaku sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih ke  tangan kurator yang seharusnya melakukan pengurusan harta pailit (termasuk menginventaris harta pailit dan melakukan pengamanan dan perawatan harta pailit agar tidak merugikan harta pailit).
Ketika kreditur separatis hendak melakukan pengamanan/penjagaan ataupun perawatan fisik unit jaminan tidak diperbolehkan oleh kurator dengan alasan bahwa masih dalam masa penagguhan eksekusi/masa stay . Sehingga ketika pihak kreditur separatis melakukan usaha penguasaan fisik unit jaminan saat masa stay berlangsung, kurator bisa melaporkan pihak kreditur separatis dengan dalil pihak kreditur separatis melanggar masa stay seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Namun ketika masa stay lewat dan masuk ke masa insolvensi di mana kreditur separatis diberikan kesempatan selama 2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi/penjualan jaminan fidusia, kreditur separatis tidak dapat melakukan penjualan unit jaminan karena fisik unit jaminan tidak diketahui keberadaannya (unit jaminan fidusia yang biasanya merupakan barang bergerak tersebut pada saat dijual harus dihadirkan fisiknya dan sebelumnya dilakukan penilaian ( appraisal ) untuk dapat dijual dengan nilai tertinggi dengan kondisi apa adanya) sehingga tidak
dapat dihadirkan oleh kreditur separatis kepada para calon pembeli, dan ketika kreditur menanyakan keberadaan unit jaminan, baik debitur maupun kurator tidak mau menunjukkan/memberikan informasi jelas kepada kreditur separatis yang hendak melakukan penguasaan unit jaminannya tersebut  dalam rangka persiapan eksekusi jaminannya tersebut.

## D.  Penutup
Setelah menganaliisis secara men- dalam maka dapat disajikan kesimpulan bahwa hukum hak jaminan fidusia telah memberikan jaminan pembayaran secara penuh tehadap barang-barang yang dibebani  hak jaminan fidusia tersebut kepada kreditur, namun penguasaan atas barang tersebut ada pada debitur. Dengan demikian kreditur tidak memiliki wewenang menjual benda jaminan fidusia, karena benda tersebut secara hukum bukanlah milik kreditur melainkan milik  debitur namun kreditur pemegang hak jaminan fidusia memperoleh kedudukan preferensi, sehingga walaupun debitur tersebut pailit tetap diberi hak prioritas untuk didahulukan atas pemenuhan piutangnya.
Apabila pengadilan memutus bahwa debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, walaupun debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan kewenangan melaksanakan penyitaan objek jaminan bukan berada pada kreditor separatis melainkan berada pada kurator.
Ketika jaminan fidusia yang biasanya merupakan aset bergerak (kendaraan/alat berat) pada saat pihak kreditur separatis hendak melakukan eksekusi/penjualan jaminan tersebut, unit kendaraan/alat berat tidak diketahui keberadaannya, kurator memberikan
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
dalil antara lain debitur yang tidak kooperatif. Sehingga tidak/belum menyerahkan objek jaminan kepada kurator, atau kurator menyatakan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan/mengantarkan fisik unit jaminan ke tempat/kepada kreditur separatis padahal ketika putusan pailit dibacakan maka berlaku sita umum dan pengurusan semua harta pailit beralih ke tangan kurator yang seharusnya melakukan pengurusan harta pailit (termasuk menginventaris harta pailit dan melakukan pengamanan dan perawatan harta pailit agar nilai harta pailit tidak turun).
Dengan mengkaji hambatan- hambatan yang terdapat dalam bagian kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan bahwa untuk mendapatkan legalitas pada saat melaksanakan eksekusi atau penjualan barang jaminan fidusia dengan praktis dan cepat oleh pemegang jaminan fidusia maka sebaiknya hakim pengawas memberikan hak kepada kreditur untuk  menguasai dan merawat fisik objek atau barang
jaminan fidusia sehingga tidak merugikan kreditor yang tidak dapat menjual obyek/barang jaminan fidusia.
Meskipun kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, namun seharusnya kurator mendata seluruh kekayaan debitur termasuk objek fidusia yang dikuasai oleh debitur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku segera melakukan lelang agar kreditur segera memperoleh dananya kembali sehingga tidak dikurangi dengan beban pembayaran pajak dan hanya membayar sedikit biaya perawatan objek fidusia.
Seharusnya kurator melaporkan kasus penggelapan objek fidusia oleh debitur kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk diselidiki dan ditemukan keberadaannya sehingga pada  saat pelelangan berlangsung objek fidusia tersebut dapat dihadirkan dan kurator tidak perlu beralasan bahwa debitur tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan objek jaminan kepada kurator dan beralasan bahwa kurator tidak diharuskan menghadirkan fisik objek fidusia tersebut dalam pelelangan.
Ma j a l a h Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m

## N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
132 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 129

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Azikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).
Elijana, Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga (Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000).
Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga, 2013).
Fuady, Munir, Hukum: Pailit Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999).
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
Latif, Iqbal Skripsi Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian pembiayaan Konsumen di PT. OTO Finance Tbk (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
Nating, Imran, Peranan dan tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jilid 8 (Jakarta: Djambatan, 1998).
Rachmat, Budi, Multi Finance (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen) (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002).
Setiap Tunggal, Hadi, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU RI No.37 Tahun 2004 (Jakarta: Harvarindo, 2005).
Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005).
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
B. Artikel Dalam Jurnal
130
Ayu Lestari Kosasih, Putri, “Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Pada  Perbankan di Indonesia”, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.