## PRO KONTRA KEBIJAKAN PEMBATASAN BARANG BAWAAN LUAR NEGERI: OPTIMALISASI PERAN BEA CUKAI VIS A VIS MISPERSEPSI PUBLIK
Arief Prayitno Universitas Jenderal Achmad Yani ariefprayitno8668@gmail.com

## Abstract
This study highlights the vital role of Customs in overseeing freight forwarding companies (FFCs) and efforts to enhance compliance with customs regulations. Customs is responsible for safeguarding national security, protecting domestic industries, and ensuring fair market competition. However, complex challenges arise,  particularly  regarding  FFCs'  compliance  with  regulations.  Many  FFCs face difficulties in managing customs documents due to lack of knowledge and adequate  systems,  often  resulting  in  goods  seizures  and  consumer dissatisfaction.  To  address  these  issues,  the  study  recommends  several strategic steps. Firstly, Customs should implement comprehensive and regular audits of FFCs, including document checks, physical inspections of goods, and internal  procedure  evaluations.  Audits  help  identify  non-compliance  and provide improvement recommendations. Secondly, leveraging information and communication technology (ICT) such as online platforms for document reporting and verification can enhance efficiency and transparency. The use of big data technology  and  predictive  analytics  can  also  assist  in  risk  assessment. Effective communication with the public is crucial to increase understanding of procedures and reasons behind goods seizures. Through public education and responsive  customer  service,  Customs  can  mitigate  public  dissatisfaction. Collaboration with other relevant agencies such as the Ministry of Trade and Quarantine  Agency  is  also  necessary  to  expedite  document  verification processes.  Training  and  capacity  building  for  Customs  staff  must  also  be enhanced. In conclusion, by implementing these strategic measures, Customs is expected to improve performance and public trust in both Customs and FFCs, creating a fair and secure trading environment that supports economic growth and societal welfare.
Keywords: Customs,  Freight  Forwarding  Company,  Document  Management, Technology Utilization, Rule Socialization

## PENDAHULUAN

## Kasus Viral Bea Cukai
Pada  tanggal  22  April  2024,  masyarakat  internet  (warganet) dihebohkan  oleh  viralnya  video  yang  diunggah  oleh  akun  TikTok @radhikaalthaf, yang mengaku ditagih bea masuk oleh Direktorat Bea Cukai
senilai Rp 31.810.343 atas pembelian sepatu seharga Rp 10.301.000 (Rahayu & Ika, 2024).
Pengunggah  mengutarakan  kekesalannya  melalui  media  sosial  dan mempertanyakan bagaimana Bea Cukai menetapkan harga bea masuk. “Halo Bea  Cukai,  gua  mau  nanya  sama  kalian,  kalian  tuh  netapin  bea  masuk dasarnya  apa  ya?”  ujar  pengunggah  dalam  video  tersebut  (Rahayu  &  Ika, 2024).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC Kemenkeu) pun menanggapi isu tersebut. Mereka menjelaskan besaran bea masuk ditetapkan Rp 31,81 juta  karena  adanya  denda  administrasi  atas  pengiriman  yang  dilakukan importir  atau  jasa  kiriman  bersangkutan,  yakni  DHL  (Detik  News,  2024). DJCB  menjelaskan  bahwa  DHL,  sebagai  perusahaan  yang  mengirimkan barang,  melaporkan  CIF  –  nilai  pabean  produk  –  senilai  35,37  USD  atau sekitar Rp 562.736. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF yang seharusnya adalah 553 USD atau Rp 8.807.935 (Detik News, 2024).
Tidak lama setelah kasus tersebut, isu yang telah lama terabaikan pun muncul.  Sempat  membuat  warganet  geram, keyboard khusus  anak-anak disabilitas  yang  seharusnya  dihibahkan  untuk  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB) telah tertahan selama dua tahun di Bea Cukai.
Keyboard khusus untuk anak-anak disabilitas netra itu sudah tiba di Indonesia sejak 18 Desember 2022, namun pihak SLB akhirnya menerima bantuan  hibah  tersebut  pada  tanggal  29  April  2024  setelah  Bea  Cukai menyelesaikan perizinannya (Widyanuratikah, 2024).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolina menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap keyboard hibah yang ditujukan untuk SLB tersebut. Askolina  mengatakan  bahwa  masalah  terkait  pemasukan keyboard braille melalui  Bandara  Soekarno-hatta  yang  difasilitasi  oleh  DHL  selaku perusahaan jasa titipan (PJT).
Dua puluh Keyboard braille itu merupakan kiriman dari Korea Selatan (Korsel) demi membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Namun, ketika barang tersebut masuk pada tahun 2022, barang itu dianggap sebagai barang kiriman yang kemudian dikenai tarif kepabeanan sesuai ketentuan pemerintah (Hamdani, 2024). Barang tersebut pun tertahan hampir 2 tahun di Gudang DHL Express.
Askolani  menjelaskan  bahwa  barang  tersebut  ditujukan  untuk membantu  SLB  di  Lebak  Bulus,  Jakarta  Selatan.  Akan  tetapi,  karena kurangnya  informasi,  barang  tersebut  dikenakan  tarif  kepabeanan  yang harus dibayar oleh importir. “ini lumayan ongkosnya sehingga kemudian dia tidak proses barang itu, 2022,” ujarnya (Hamdani, 2024).
Pada tahun 2023, pihak Bea Cukai memberikan informasi kepada DHL untuk memperbaiki Alamat dan dokumen terkait keyboard braille tersebut. Namun, proses komunikasi masih terjadi di PJT, sehingga Bea Cukai hanya mendapatkan  informasi  awal  tentang  barang  kiriman  tersebut  dan memberikan  informasi  tarif  kepada  importir.  Pihak  Bea  Cukai  baru mengetahui permasalahan keyboard braille tersebut setelah heboh di media sosial. Meskipun begitu, barang tersebut masih berada di PJT dan disimpan di Gudang DHL, bukan di Bea Cukai (Hamdani, 2024).
Setelah mengetahui permasalahan tersebut melalui media sosial, pihak Bea Cukai mulai menyelidiki status keyboard braille itu dan ternyata barang tersebut  memang  merupakan  barang  hibah  yang  dikirim  dari  OHFA  Tech Korea Selatan. Menemukan hal tersebut, Bea Cukai pun bekerjasama dengan DHL menyelesaikan masalah tersebut hingga pada akhirnya segala perizinan terselesaikan  dan keyboard braille  pun  diserahkan  oleh  Askolina  bersama dengan Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Wawan  Sofwanudin  dan Senior  Technical  Advisor  DHL  Indonesia Ahmad Mohammed  kepada  Plt.  Kepala  SLB  A  Pembina  Tingkat  Nasional  Dedeh Kurniasih (Hamdani, 2024).
Dedeh Kurniasih selaku Plt. Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional meminta  maaf  kepada  pihak  Bea  Cukai  beserta  Masyarakat  karena  telah
membuat  gaduh  terkait  barang  hibah  berupa keyboard  braille. “Saya  juga permohonan maaf dari kami atas ketidaktahuan dan kekurangan wawasan terkait  dengan  bagaimana  prosedur  barang  hubah  importir  sehingga menyebabkan  miss-komunikasi,”  jelas  dia  di  DHL  Express  Service  Point, Tangerang, Banten pada tanggal 29 April 2024 (Widyanuratikah, 2024).
Dua kasus yang telah dijelaskan tersebut adalah beberapa kasus dari sekian  banyak  kasus  yang  sedang  ramai  diperbincangkan  oleh  warganet Indonesia. Beberapa kasus lain yang tidak dapat dijelaskan semuanya adalah seorang  YouTuber  kolektor  mainan  mengulas  mainan  impornya  dan mengeluh karena paket mainannya sempat rusak lalu menduga akibat dicek Bea Cukai yang padahal lagi-lagi kesalahan dari Perusahaan DHL selaku PJT (Utami, 2024). Sedangkan yang terbaru, adanya kesalahan informasi dimana seorang pengguna akun X (Twitter) menyebut temannya harus membayar bea cukai  30%  dari  harga  peti  jenazah  ayahnya.  Pihak  Bea  Cukai  telah menegaskan  bahwa  dalam  hal  pengiriman  peti  jenazah  dari  luar  negeri  ke Indonesia tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Setelah diselidiki,  pengguna  akun  yang  menceritakan  isu  tersebut  meminta  maaf karena ternyata biaya yang harus dibayar temannya itu merupakan tagihan dari  pihak  swasta  yang  melakukan  jasa  pengurusan  jenazah,  bukan  dari pihak Bea Cukai (Detik.com, 2024).
Berdasarkan  beberapa  kasus  kesalahan  informasi  yang  terjadi, terdapat  kesalahpahaman  dan  kesalahan  informasi  dari  pihak  warganet maupun PJT. Aturan Bea Cukai sendiri telah ditetapkan cukup lama dimana memang  untuk  barang-barang  seperti  tas  khusus,  sepatu  khusus,  dan barang  dari  luar  negeri  yang  banyak  digemari  oleh  masyarakat  Indonesia dikenakan pajak mulai dari 15% - 30% (Anggraeni, 2023).
Penerapan bea masuk yang cukup besar ini pun bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia internasional. Bea masuk adalah salah satu cara suatu  negara  untuk  menerapkan  proteksionisme  demi  menjaga  ekonomi dalam negerinya. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Amerika Serikat (A.S.) dibawah pemerintahan Trump mengumumkan serangkaian tarif impor yang tinggi  terhadap  produk  dari  Tiongkok,  termasuk  baja  dan  alumunium.
Tujuan  dari  peningkatan  tarif  impor  itu  adalah  untuk  melindungi  industri dalam  negeri  A.S.  dari  persaingan  produk-produk  asing  yang  lebih  murah dan  untuk  mendorong  perusahaan-perusahaan  manufaktur  A.S.  agar mengingkatkan  produksi  dalam  negeri  (Bown  &  Irwin,  2019).  Tarif  yang diberlakukan mencapai 25% untuk produk baja dan 10% untuk alumunium, serta  berbagai  tarif  lainnya  yang  mencakup  berbagai  produk  teknologi, mesin,  dan  barang-barang  konsumen  (Sebayang,  2018).  Pemerintah  A.S. berpendapat bahwa penerapan tarif tersebut akan membantu memperkuat industri manufaktur dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada impor  dan  memberikan  insentif  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk memproduksi barang-barang mereka di dalam negeri (Liu, Adhikari, Liu, & Escalante, 2022, p. 2).
Penetapan bea masuk yang diterapkan oleh Bea Cukai tidak terlepas dari  penerapan  proteksionisme  itu  sendiri.  Dengan  adanya  tarif  impor, diharapkan  dapat  menjadi  stimulan  untuk  perusahaan-perusahaan  dalam negeri untuk memproduksi barang dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah  dengan  negara  lain.  Sehingga,  dapat  mengurangi  ketergantungan masyarakat  terhadap  barang  impor.  Akan  tetapi,  Bea  Cukai  sendiri  telah menerapkan  aturan  khusus  untuk  barang-barang  tertentu  seperti  barang hibah  atau  seperti  peti  jenazah  dimana  ada  barang-barang  yang  diberikan pengecualiaan sehingga tidak dikenakan tarif karena bersifat kemanusiaan.
Sayangnya, aturan tersebut pun tidak banyak yang mengetahui. Baik importir,  PJT,  maupun  penerima  barang  tidak  memiliki  wawasan  terkait aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Bea  Cukai.  Sehingga  pada akhirnya,  timbul  berbagai  kesalahan  informasi  dan  komunikasi  yang menimbulkan  permasalahan.  Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  sebuah  pertanyaan  terkait “ Bagaimana Indonesia Dapat Mengoptimalkan Peranan Bea Cukai Untuk Menghindari Kesalahpahaman Yang Timbul di Masyarakat?”

## Teori Komunikasi
Teori  komunikasi  adalah  studi  tentang  bagaimana  informasi dikirimkan,  diterima,  dan  dipahami  oleh  individu  atau  kelompok.  Teori  ini mencakup berbagai model dan konsep yang menjelaskan proses komunikasi, termasuk  bagaimana  pesan  dikodekan  dan  didekodekan,  peran  konteks dalam  komunikasi,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas komunikasi. Salah satu teori komunikasi yang paling dikenal adalah model komunikasi Shannon dan Weaver, yang menggambarkan komunikasi sebagai proses  linear  yang  terdiri  dari  pengirim,  pesan,  saluran,  penerima,  dan umpan balik. Teori ini berfokus pada bagaimana gangguan atau "noise" dapat mengganggu  pengiriman  pesan  dan  mengurangi  kejelasan  komunikasi (Shannon & Weaver, 1971).
Teori  komunikasi  lainnya,  seperti  teori  interaksi  simbolik  yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, menekankan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu menciptakan dan menegosiasikan makna melalui interaksi simbolik. Perspektif ini menyoroti pentingnya  konteks  sosial  dan  budaya  dalam  pembentukan  makna  dan pemahaman (Blumer, 1986). Selain itu, teori komunikasi lintas budaya oleh Edward  T.  Hall  menyoroti  bagaimana  budaya  mempengaruhi  cara  orang berkomunikasi dan memahami pesan (Hall, 1977).
Komunikasi  memainkan  peran  krusial  dalam  memastikan  bahwa perusahaan jasa titip dan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang  hukum  bea  cukai  dan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Untuk perusahaan  jasa  titip,  komunikasi  yang  efektif  dapat  membantu  mereka memahami  persyaratan  dokumen,  prosedur  pengiriman,  dan  sanksi  yang berlaku  jika  terjadi  pelanggaran.  Pelatihan  dan  workshop  reguler  yang diselenggarakan oleh Bea Cukai dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi  penting  dan  menjawab  pertanyaan  atau  kebingungan  yang mungkin dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Untuk  masyarakat,  komunikasi  yang  jelas  dan  transparan  tentang prosedur bea cukai dan hak serta kewajiban mereka saat mengimpor atau
mengekspor  barang  sangat  penting.  Misalnya,  kampanye  informasi  publik melalui  media  sosial,  situs  web  resmi,  dan  brosur  dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan bea cukai dan mengurangi risiko kesalahpahaman.  Komunikasi  pemasaran  yang  efektif  adalah  kunci  untuk membangun  hubungan  yang  kuat  dengan  konsumen  dan  pemangku kepentingan lainnya (Kotler, Armstrong, & Opresnik, 2018).
Selain  itu,  feedback  dari  masyarakat  dan  perusahaan  jasa  titip  juga penting  untuk  meningkatkan  kebijakan  dan  prosedur  bea  cukai.  Melalui survei,  wawancara,  atau  forum  diskusi,  Bea  Cukai  dapat  mengumpulkan masukan yang berharga untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para aktor ini, serta menyesuaikan komunikasi dan kebijakan mereka sesuai kebutuhan. Pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kepatuhan regulasi.
Sistem  komunikasi  yang  ideal  untuk  memberikan  wawasan  terkait aturan  Bea  Cukai  harus  mencakup  beberapa  elemen  penting  untuk memastikan  informasi  disampaikan  dengan  jelas,  tepat  waktu,  dan  dapat diakses  oleh  semua  pemangku  kepentingan.  Pertama,  Bea  Cukai  harus mengembangkan  portal  informasi  online  yang  komprehensif  dan  mudah diakses. Portal ini harus menyediakan informasi terkini tentang peraturan, prosedur,  dan  persyaratan  dokumen,  serta  menyediakan  layanan  bantuan online seperti chatbot atau FAQ yang dapat menjawab pertanyaan umum.
Bea Cukai dapat mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk  perusahaan  jasa  titip.  Program  pelatihan  ini  bisa  dilakukan  secara tatap  muka  maupun  online,  dan  mencakup  topik-topik  seperti  regulasi terbaru,  praktik  terbaik  dalam  pengurusan  dokumen,  dan  prosedur kepabeanan.  Pelatihan  dan  edukasi  yang  interaktif  dapat  meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.
Di  sisi  lain,  komunikasi  harus  bersifat  dua  arah.  Bea  Cukai  harus menyediakan  saluran  komunikasi  yang  memungkinkan  masyarakat  dan perusahaan jasa titip memberikan feedback atau melaporkan masalah yang mereka hadapi. Misalnya, hotline, email, atau formulir pengaduan online bisa
digunakan  untuk  menangani  keluhan  dan  pertanyaan  secara  efisien. Pentingnya komunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya.
Bea  Cukai  dapat  memanfaatkan  media  sosial  untuk  menyebarkan informasi  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Platform  seperti  Facebook, Twitter,  dan  Instagram  memungkinkan  Bea  Cukai  untuk  menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan mereka dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Media sosial juga memungkinkan Bea Cukai untuk memberikan informasi secara real-time dan menanggapi pertanyaan atau keluhan dengan cepat. Media sosial merupakan alat yang efektif untuk membangun komunitas dan meningkatkan keterlibatan.
Media massa dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi penting. Kemitraan dengan surat kabar, televisi, dan radio dapat membantu menyampaikan  pesan  kepada  audiens  yang  lebih  luas  dan  memastikan bahwa  informasi  tentang  peraturan  bea  cukai  mencapai  semua  lapisan masyarakat.  Media  massa  memiliki  kekuatan  yang  signifikan  dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi.
Dalam  rangka  menjaga  kepatuhan  terhadap  hukum  bea  cukai, komunikasi  yang  efektif  antara  Bea  Cukai,  perusahaan  jasa  titip,  dan masyarakat  sangat  penting.  Dengan  mengadopsi  sistem  komunikasi  yang komprehensif,  transparan,  dan  interaktif,  Bea  Cukai  dapat  memastikan bahwa  semua  pemangku  kepentingan  memiliki  pemahaman  yang  jelas tentang peraturan yang berlaku dan tahu bagaimana cara mematuhi aturan tersebut.  Hal  ini  tidak  hanya  membantu  mencegah  pelanggaran  hukum, tetapi  juga  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  proses kepabeanan.

## Konsep Pemanfaatan Teknologi Big Data
Perkembangan  teknologi,  khususnya  dalam  analisis  big  data,  telah membawa  perubahan  signifikan  dalam  sistem  komunikasi  antara pemerintah  dan  perusahaan.  Big  data  analisis  memungkinkan pengumpulan,  pengolahan,  dan  interpretasi  sejumlah  besar  data  dengan
cepat  dan  akurat,  yang  sebelumnya  tidak  mungkin  dilakukan.  Dalam konteks  hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan,  teknologi  ini memungkinkan  pengawasan  yang  lebih  baik  dan  transparansi  dalam pertukaran  informasi.  Menurut  Manyika  et  al.  (2011)  dalam  laporan McKinsey  Global  Institute,  big  data  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  pengambilan  keputusan  berbasis data di sektor publik dan swasta (Manyika, et al., 2011).
Big  data analisis  dapat  membantu  pemerintah  mengidentifikasi  tren dan pola yang relevan dengan kebijakan publik dan regulasi bisnis. Misalnya, dengan  memantau  data  transaksi,  pemerintah  dapat  mendeteksi  aktivitas mencurigakan  yang  mungkin  terkait  dengan  pelanggaran  hukum  atau ketidakpatuhan peraturan. Di sisi lain, perusahaan dapat menggunakan big data  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang  kebijakan  pemerintah  yang mungkin  mempengaruhi  operasi  mereka,  memungkinkan  mereka  untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap patuh terhadap regulasi.
Bea  Cukai  dapat  memanfaatkan  teknologi,  khususnya  big  data  dan analitik,  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  memantau barang bermasalah dan memberikan wawasan hukum kepada perusahaan jasa titip dan penerima barang. Dengan menggunakan big data, Bea Cukai dapat  memproses  dan  menganalisis  data  impor  dan  ekspor  dalam  jumlah besar  untuk  mendeteksi  anomali  yang  mungkin  menunjukkan  adanya pelanggaran.  Sebagai  contoh,  sistem  analitik  dapat  digunakan  untuk memeriksa konsistensi data deklarasi barang dengan data historis dan tren perdagangan global, sehingga membantu mengidentifikasi pengiriman yang mencurigakan (Einav & Levin, 2014).
Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keandalan dalam rantai pasok. Blockchain memungkinkan pencatatan  transaksi  yang  aman  dan  tidak  dapat  diubah,  sehingga  setiap pergerakan  barang  dapat  dilacak  secara  real-time.  Menurut  Catalini  dan Gans  (2019),  teknologi  ini  dapat  mengurangi  risiko  penipuan  dan meningkatkan  kepercayaan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perdagangan internasional.
Untuk  memberikan  wawasan  aturan  hukum,  Bea  Cukai  dapat mengembangkan  platform  digital  yang  interaktif  dan  informatif.  Portal  ini dapat  menyediakan  akses  mudah  ke  informasi  terkini  tentang  peraturan, prosedur  kepabeanan,  dan  persyaratan  dokumen.  Selain  itu,  Bea  Cukai dapat menggunakan alat komunikasi digital seperti email, media sosial, dan aplikasi  mobile  untuk  menyebarkan  informasi  penting  dan  memberikan pemberitahuan waktu nyata tentang perubahan peraturan atau kebijakan. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial dapat menjadi alat yang efektif  untuk  membangun  keterlibatan  dan  komunikasi  yang  lebih  baik dengan pemangku kepentingan.
Dengan mengadopsi teknologi canggih dan big data analisis, Bea Cukai tidak  hanya  dapat  meningkatkan  pengawasan  dan  kepatuhan,  tetapi  juga membangun  sistem  komunikasi  yang  lebih  transparan  dan  efisien  dengan perusahaan jasa titip dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan  perdagangan  yang  adil  dan  aman,  yang  pada  akhirnya  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif eksploratif untuk menggali secara mendalam fenomena yang sedang diteliti. Metode  kualitatif  eksploratif  dipilih  karena  sifatnya  yang  fleksibel  dan terbuka terhadap temuan-temuan baru yang mungkin muncul selama proses penelitian.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  makna, perspektif,  dan  pengalaman  dari  partisipan  penelitian,  serta  memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konteks sosial dari fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2017).
Metode eksploratif sangat sesuai untuk situasi di mana pengetahuan awal  tentang  topik  masih  terbatas  atau  belum  banyak  diteliti  secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai dimensi  dan  nuansa  dari  topik  yang  sedang  diteliti,  memungkinkan penemuan  teori  atau  konsep  baru  yang  belum  pernah  diidentifikasi
sebelumnya.  Stebbins  (2001)menjelaskan  bahwa  penelitian  eksploratif bertujuan  untuk  menghasilkan  wawasan  dan  pemahaman  yang  lebih  luas tentang fenomena tertentu, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.
Pendekatan kualitatif eksploratif biasanya melibatkan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis  dokumen.  Wawancara  mendalam  memungkinkan  peneliti  untuk mendapatkan  data  yang  kaya  dan  mendalam  dari  partisipan,  menggali pengalaman dan perspektif mereka secara lebih rinci. Observasi partisipatif memberikan  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mengamati  fenomena  secara langsung dalam konteks alami, sementara analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber data tertulis yang relevan (Merriam & Tisdell, 2015).
Data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif eksploratif kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, di mana tema-tema dan pola- pola utama diidentifikasi dari data yang ada. Proses analisis ini melibatkan coding,  pengelompokan,  dan  interpretasi  data  untuk  membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Analisis induktif ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori atau model konseptual berdasarkan data empiris yang diperoleh selama penelitian (Creswell & Poth, 2017).
Keandalan  dan  validitas  penelitian  kualitatif  eksploratif  dapat ditingkatkan  melalui  triangulasi  data,  member  checking,  dan  audit  trail. Triangulasi data melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode pengumpulan  data  untuk  mengonfirmasi  temuan  penelitian.  Member checking  dilakukan  dengan  meminta  partisipan  penelitian  untuk memverifikasi dan mengomentari interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti.  Audit  trail  menyediakan  dokumentasi  yang  transparan  mengenai proses penelitian, memungkinkan peneliti lain untuk meninjau dan menilai keandalan serta validitas temuan (Merriam & Tisdell, 2015).
Secara  keseluruhan,  metode  penelitian  kualitatif  eksploratif menawarkan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  fleksibel  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  fenomena  kompleks  dalam  konteks  sosial. Dengan  memanfaatkan  berbagai  teknik  pengumpulan  dan  analisis  data, metode ini dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan berguna bagi pengembangan teori serta praktik di bidang yang diteliti.
Perdagangan  bebas  merupakan  konsep  ekonomi  yang  telah  menjadi pusat  perdebatan  dan  kontroversi  sejak  munculnya.  Dalam  esensi, perdagangan  bebas  adalah  praktik  dimana  negara-negara  menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan restriksi lainnya.
Pendukung  perdagangan  bebas  berargumen  bahwa  hal  ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya,  meningkatkan  efisiensi,  dan  memperluas  pasar  global, sehingga  mendatangkan  manfaat  ekonomi  bagi  semua  pihak  yang  terlibat. Namun,  para  kritikus  menyatakan  bahwa  perdagangan  bebas  dapat merugikan  beberapa  pihak,  terutama  pekerja  yang  terkena  dampak outsourcing dan persaingan global.
Sebagai contoh, penelitian oleh David Autor, David Dorn, dan Gordon Hanson (2016) menunjukkan bahwa perdagangan bebas telah berkontribusi pada  hilangnya  pekerjaan  manufaktur  di  Amerika  Serikat,  meningkatkan disparitas  pendapatan,  dan  memperburuk  ketimpangan  ekonomi  (Autor, Dorn, & Hanson, 2016). Meskipun demikian, para pendukung perdagangan bebas  berpendapat  bahwa  manfaat  jangka  panjangnya  dapat  melampaui kerugian jangka pendek yang dialami beberapa sektor ekonomi.
Studi  oleh  Ann  Harrison  (2007)  menemukan  bahwa  negara-negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  tinggi  dan  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  rendah (Harrison,  2007,  pp.  28-30).  Argumen  ini  menekankan  pentingnya  akses pasar  global  dalam  meningkatkan  daya  saing,  inovasi,  dan  pertumbuhan ekonomi.  Selain  itu,  perdagangan  bebas  juga  dianggap  sebagai  instrumen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas politik antarnegara.

## Kenapa dibutuhkan Bea Cukai?
Bea  cukai  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  penting  dalam konteks perdagangan bebas. Meskipun perdagangan bebas bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor, namun bea  cukai  tetap  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menjaga  keadilan, keamanan, dan pendapatan negara.
Pertama-tama,  bea  cukai  digunakan  sebagai  alat  untuk  melindungi industri  dalam  negeri  dari  persaingan  yang  tidak  adil.  Tanpa  adanya  bea cukai, produk impor seringkali dapat membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal, yang dapat mengakibatkan kerugian  bagi  produsen  dalam  negeri  dan  bahkan  mengancam keberlangsungan  industri  tersebut.  Sebuah  penelitian  menemukan  bahwa penurunan tarif impor di Belgia menyebabkan penurunan signifikan dalam pangsa pasar dan penurunan produksi bagi sektor manufaktur lokal (Amiti & Konings, 2007).
Selain  itu,  bea  cukai  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mempromosikan  keadilan  sosial  dan  ekonomi  dengan  memastikan  bahwa perdagangan dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak. Misalnya, bea  cukai  dapat  diterapkan  untuk  melindungi  pekerja  dengan  mencegah praktik dumping, di mana produk impor dijual dengan harga di bawah biaya produksi,  yang  dapat  merugikan  pekerja  dalam  negeri  dan  menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan pasar.
Dani  Rodrik  mengungkapkan  bahwa  praktik  dumping  dapat mengganggu pasar dan mengurangi kesejahteraan konsumen serta produsen dalam negeri (Rodrik, 2018). Selain itu, bea cukai juga memiliki peran dalam memastikan  keamanan  nasional  dengan  memonitor  dan  mengontrol  arus barang impor yang masuk ke dalam suatu negara.
Bea  cukai  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  mencegah masuknya  barang  ilegal  atau  berbahaya  seperti  narkotika,  senjata,  atau barang  kontra-bagi  negara.  Peran  bea  cukai  dalam  mengamankan
perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman teroris serta kejahatan lintas batas.
Dengan  demikian,  meskipun  perdagangan  bebas  bertujuan  untuk meningkatkan  pertukaran  barang  dan  jasa  antarnegara,  bea  cukai  tetap memiliki  peran  yang  penting  dalam  menjaga  keadilan,  keamanan,  dan pendapatan negara dalam konteks ekonomi global yang terintegrasi.

## Apa itu Bea Cukai?
Bea  cukai  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  penting  dalam menjaga  keamanan,  keadilan,  dan  pendapatan  negara  dalam  konteks perdagangan  internasional.  Istilah  "bea  cukai"  merujuk  pada  pajak  yang dikenakan atas barang-barang yang keluar atau masuk suatu negara melalui perbatasan. Bea cukai dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk tarif  impor  dan  ekspor,  pajak  nilai  tambah  (VAT),  dan  pajak  lainnya tergantung pada kebijakan dan regulasi pemerintah setempat (Mutiarasari, 2023).  Fungsi  utama  dari  bea  cukai  adalah  untuk  mengatur  arus  barang impor dan ekspor serta mengumpulkan pendapatan bagi negara. Meskipun perdagangan  bebas  bertujuan  untuk  mengurangi  hambatan  perdagangan seperti  tarif  dan  kuota  impor,  bea  cukai  tetap  menjadi  instrumen  yang diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  domestik,  mengamankan perbatasan, dan memastikan keadilan dalam persaingan pasar (Mutiarasari, 2023).
Penting  untuk  memahami  bahwa  bea  cukai  tidak  hanya  merupakan alat  untuk  mengumpulkan  pendapatan  bagi  negara,  tetapi  juga  memiliki peran  strategis  dalam  melindungi  industri  domestik  dari  persaingan  yang tidak  adil.  Tanpa  adanya  bea  cukai,  produk  impor  seringkali  dapat membanjiri pasar domestik dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal,  yang  dapat  mengancam  keberlangsungan  industri  dalam  negeri (Rahayu & Idris, 2021). Oleh karena itu, bea cukai dapat berperan sebagai alat  untuk  melindungi  industri  dalam  negeri  dan  memastikan  bahwa persaingan pasar dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak.
Meskipun bea cukai memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan proteksionisme yang dapat mengarah pada peningkatan tarif impor  yang  berlebihan,  yang  pada  gilirannya  dapat  memicu  konflik perdagangan antarnegara. Selain itu, administrasi dan penegakan bea cukai juga  dapat  menjadi  rumit  dan  memakan  biaya,  terutama  dalam  hal mengidentifikasi  dan  mengatasi  praktik  curang  atau  ilegal  (Mutiarasari, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan bea cukai yang seimbang, yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan ekonomi  dan  keamanan,  tetapi  juga  tidak  memberikan  hambatan  yang berlebihan bagi perdagangan internasional.

## Faktor Perusahaan Jasa Titip
Bercermin  dari  berbagai  kasus  Bea  Cukai  di  media  sosial,  sebagian besar  warganet  menyalahkan  Bea  Cukai  terhadap  barang-barang bermasalah  yang  mereka  hadapi.  Pada  kenyataannya,  sebagian  besar barang-barang  bermasalah  yang  ramai  diperbincangkan  di  media  sosial berakar  pada  PJT  yang  mengirim  barang  tersebut.  Mulai  dari  kesalahan status  barang keyboard braille,  rusaknya  paket  mainan  impor,  hingga tagihan peti jenazah yang berasal dari PJT. Pengurusan dokumen yang tidak lengkap dari PJT menyebabkan Bea Cukai terkena imbas rusaknya reputasi mereka di mata masyarakat. Hal ini pun disebabkan oleh ketidaktahuan baik dari pihak masyarakat maupun PJT.
Perusahaan  jasa  titip  memiliki  peran  yang  penting  dalam  proses pengurusan  dokumen  bea  cukai,  terutama  dalam  konteks  perdagangan internasional  di  mana  dokumen-dokumen  bea  cukai  menjadi  kunci  untuk memastikan  legalitas  dan  kepatuhan  pengiriman  barang  antar  negara. Namun,  beberapa  perusahaan  jasa  titip  sering  mengalami  masalah  dalam pengurusan dokumen bea cukai yang dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman,  kerugian  finansial,  dan  bahkan  reputasi  yang  rusak.  Analisis terhadap perusahaan jasa titip yang mengalami masalah dalam pengurusan dokumen  bea  cukai  mengungkap  beberapa  faktor  yang  mungkin  menjadi penyebabnya.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  masalah  dalam  pengurusan dokumen bea cukai adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai tentang persyaratan dan prosedur bea cukai. Beberapa perusahaan jasa titip mungkin tidak memiliki personel yang terlatih atau terampil dalam hal  pengurusan  dokumen  bea  cukai,  sehingga  membuat  kesalahan  atau kelalaian  dalam  prosesnya.  Kekurangan  pengetahuan  tentang  persyaratan bea cukai dapat mengakibatkan kelalaian dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, kesalahan dalam mengisi formulir, atau ketidakmampuan untuk  mengidentifikasi  dan  menangani  masalah  yang  mungkin  timbul selama proses pengurusan dokumen (Ballou, 1999, pp. 123-137).
Selain  kurangnya  pengetahuan,  perusahaan  jasa  titip  juga  mungkin mengalami  masalah  dalam  pengelolaan  dan  pengendalian  dokumen  bea cukai  karena  ketidakmampuan  atau  kekurangan  sistem  yang  tepat. Pengurusan  dokumen  bea  cukai  melibatkan  proses  yang  rumit  dan membutuhkan  sistem  yang  terorganisir  dengan  baik  untuk  memastikan bahwa  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  tersedia,  lengkap,  dan  akurat. Namun, beberapa perusahaan jasa titip mungkin tidak memiliki sistem yang memadai  untuk  mengelola  dokumen  bea  cukai  dengan  efisien.  Edward Frazelle menyoroti pentingnya teknologi informasi dalam manajemen logistik, termasuk  pengelolaan  dokumen  bea  cukai  (Frazelle,  2002,  pp.  88-89). Frazelle menekankan bahwa penggunaan sistem informasi yang tepat dapat membantu  perusahaan  mengoptimalkan  pengelolaan  dokumen  dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Selain kurangnya pengetahuan dan sistem yang memadai, perusahaan jasa titip juga mungkin mengalami masalah dalam pengurusan dokumen bea cukai  karena  kurangnya  koordinasi  atau  komunikasi  yang  efektif  dengan pihak terkait. Proses pengurusan dokumen bea cukai melibatkan berbagai pihak,  termasuk  pengirim,  penerima,  agen  bea  cukai,  dan  otoritas  terkait lainnya. Kurangnya koordinasi atau komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dapat mengakibatkan kebingungan, keterlambatan, atau kesalahan  dalam  prosesnya.  Frazelle  menekankan  bahwa  kolaborasi  yang efektif antara perusahaan jasa titip dan pihak terkait lainnya penting untuk
memastikan bahwa dokumen bea cukai dikelola dengan baik dan tepat waktu (Frazelle, 2002, pp. 282-308).
Dampak  dari  masalah  dalam  pengurusan  dokumen  bea  cukai  oleh perusahaan  jasa  titip  dapat  sangat  merugikan,  baik  bagi  perusahaan  itu sendiri maupun bagi pelanggan mereka termasuk Bea Cukai. Keterlambatan dalam  proses  pengiriman  barang  dapat  menyebabkan  ketidakpuasan pelanggan, hilangnya kepercayaan, dan potensi kerugian finansial. Selain itu, kesalahan  dalam  pengurusan  dokumen  bea  cukai  dapat  mengakibatkan penundaan pengiriman, biaya tambahan, atau bahkan sanksi hukum. Oleh karena  itu,  penting  bagi  perusahaan  jasa  titip  untuk  mengidentifikasi  dan mengatasi masalah dalam pengurusan dokumen bea cukai dengan serius.

## Upaya Pengawasan Bea Cukai terhadap PJT
Pengawasan  terhadap  perusahaan  jasa  titip  (PJT)  oleh  Bea  Cukai merupakan aspek krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko  penyelundupan,  penipuan,  dan  pelanggaran  aturan  lainnya.  Ada beberapa  pendekatan  yang  dapat  diambil  oleh  Bea  Cukai  untuk meningkatkan  pengawasan  terhadap  PJT  agar  mereka  menjalankan  tugas sesuai dengan ketentuan hukum.
Pertama,  Bea  Cukai  dapat  mengimplementasikan  sistem  audit  yang komprehensif  dan  teratur  terhadap  PJT.  Audit  ini  mencakup  pemeriksaan dokumen, inspeksi fisik barang, dan evaluasi prosedur internal perusahaan. Melalui  audit,  Bea  Cukai  dapat  mengidentifikasi  ketidakpatuhan  dan memberikan  rekomendasi  perbaikan.  Audit  reguler  dapat  membantu mendeteksi dan mencegah praktik tidak sesuai serta memastikan integritas proses logistic (Christopher, Mena, Khan, & Yurt, 2011).
Kedua,  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (ICT)  dapat memperkuat  pengawasan.  Bea  Cukai  dapat  mengembangkan  sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti platform online untuk pelaporan dan verifikasi  dokumen.  Sistem  ini  memungkinkan  Bea  Cukai  untuk  melacak pengiriman  secara  real-time  dan  memverifikasi  keaslian  dokumen  secara
efisien. Teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen rantai pasok, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Kumar & Pugazhendhi, 2012).
Ketiga,  Bea  Cukai  dapat  memperkuat  kolaborasi  dan  koordinasi dengan  instansi  terkait  lainnya,  seperti  Kementerian  Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Karantina. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok  memahami  dan  mematuhi  regulasi  yang  sama.  Kolaborasi  antar lembaga dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol atas aliran barang, serta membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal (Barratt & Oke, 2007).
Keempat,  Bea  Cukai  dapat  menerapkan  program  pelatihan  dan sertifikasi  bagi  karyawan  PJT.  Pelatihan  ini  dapat  mencakup  aspek-aspek penting dari regulasi bea cukai, prosedur kepabeanan, dan praktik terbaik dalam  pengelolaan  dokumen.  Sertifikasi  ini  tidak  hanya  meningkatkan kompetensi karyawan PJT, tetapi juga memberikan jaminan bahwa mereka memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk menjalankan  tugas  mereka  sesuai  dengan  hukum.  Pelatihan  yang berkelanjutan  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan mendukung keberhasilan implementasi strategi organisasi (Barney, 1991).
Kelima,  Bea  Cukai  dapat  mengimplementasikan  mekanisme  insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan. Insentif dapat berupa pengurangan tarif atau prioritas dalam proses pengurusan dokumen bagi PJT yang secara konsisten mematuhi aturan. Sebaliknya, sanksi atau denda yang tegas dapat dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku yang dikemukakan oleh Thaler dan Sunstein (2008) dalam Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness ,  yang  menyatakan  bahwa  insentif  dan  sanksi  dapat mempengaruhi  perilaku  individu  dan  organisasi  menuju  kepatuhan  yang lebih baik (Thaler & Sunstein, 2009).
Terakhir, Bea Cukai dapat memanfaatkan data analitik dan big data untuk  melakukan  penilaian  risiko  terhadap  pengiriman  barang.  Dengan menganalisis data historis dan tren, Bea Cukai dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mengalokasikan sumber daya pengawasan dengan lebih efektif. Penggunaan big data dalam analisis risiko dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan (Wang, Kung, & Byrd, 2018).
Dalam rangka memastikan bahwa perusahaan jasa titip menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum, Bea Cukai harus mengadopsi pendekatan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi.  Melalui  audit  reguler, teknologi  informasi,  kolaborasi  antar  lembaga,  program  pelatihan, mekanisme insentif dan sanksi, serta penggunaan data analitik, Bea Cukai dapat  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  dan  kepatuhan  PJT.  Dengan demikian,  diharapkan  risiko  pelanggaran  dapat  diminimalkan,  dan  proses perdagangan  internasional  dapat  berjalan  lebih  lancar  dan  sesuai  dengan aturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

## Upaya  Bea  Cukai  untuk  Memastikan  Kelengkapan  Dokumen  oleh Perusahaan Jasa Titip
Bea  Cukai  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa perusahaan  jasa  titip  (PJT)  mematuhi  semua  regulasi  yang  ada,  termasuk dalam  hal  kelengkapan  dokumen.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  beberapa langkah  dapat  diambil  oleh  Bea  Cukai.  Pertama,  Bea  Cukai  perlu meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  perusahaan  jasa  titip mengenai persyaratan dokumen yang berlaku. Pelatihan rutin dan workshop tentang  regulasi  terbaru  dan  prosedur  pengurusan  dokumen  dapat membantu  meningkatkan  pemahaman  perusahaan  jasa  titip.  Peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  regulasi  dapat  meningkatkan  kinerja kepatuhan perusahaan (Porter & Linde, 1995).
Kedua,  Bea  Cukai  dapat  membangun  sistem  komunikasi  yang  lebih efektif dengan perusahaan jasa titip. Penggunaan teknologi informasi seperti portal online untuk pengajuan dokumen dan pemantauan status pengiriman
dapat mempermudah perusahaan jasa titip dalam melengkapi dokumen yang diperlukan.  Sistem  ini  juga  memungkinkan  Bea  Cukai  untuk  memberikan feedback  secara  cepat  jika  terdapat  kekurangan  atau  kesalahan  dalam dokumen yang diajukan. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen logistik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses (Chow, Heaver, & Henriksson, 1994).
Ketiga, Bea Cukai dapat menerapkan mekanisme insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan. Perusahaan jasa titip yang secara konsisten melengkapi dokumen dengan benar dan tepat waktu dapat diberikan insentif berupa  pengurangan  tarif  atau  prioritas  dalam  proses  pengurusan. Sebaliknya,  perusahaan  yang  sering  kali  gagal  memenuhi  persyaratan dokumen  dapat  dikenakan  sanksi  atau  denda.  Insentif  ini  dapat  menjadi motivasi bagi perusahaan jasa titip untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

## Edukasi Masyarakat untuk Respon yang Bijak terhadap Masalah Barang Tertahan
Bea Cukai juga perlu mengedukasi masyarakat, termasuk mereka yang barangnya tertahan, agar dapat merespons masalah dengan lebih bijak dan menghindari  kesalahpahaman.  Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan adalah melalui kampanye informasi publik yang menjelaskan prosedur dan alasan  di  balik  penahanan  barang  oleh  Bea  Cukai.  Kampanye  ini  bisa dilakukan  melalui  media  sosial,  website  resmi,  dan  media  massa. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan dapat meningkatkan pemahaman dan  mengurangi  ketidakpuasan  (Kotler,  Armstrong,  &  Opresnik,  2018,  pp. 422-435).
Selain  itu,  Bea  Cukai  dapat  menyediakan  layanan  pelanggan  yang responsif  dan  informatif  untuk  menangani  keluhan  dan  pertanyaan  dari masyarakat. Layanan ini bisa berupa call center, chatbot, atau layanan chat online yang dapat diakses 24/7. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan  solusi  yang  cepat,  Bea  Cukai  dapat  mengurangi  frustrasi  masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap institusi ini.
Bea Cukai juga dapat mengembangkan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pengurusan barang tertahan. Panduan ini bisa mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat, dokumen yang perlu disiapkan, dan kontak yang bisa dihubungi untuk bantuan lebih lanjut.  Publikasi  panduan  ini  bisa  dilakukan  melalui  berbagai  platform, termasuk website resmi Bea Cukai, media sosial, dan aplikasi mobile.

## Sistem untuk Menghindari Kasus Serupa di Masa Depan
Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, Bea Cukai  perlu  mengimplementasikan  sistem  yang  lebih  terintegrasi  dan transparan. Salah satu sistem yang dapat diterapkan adalah sistem penilaian risiko berbasis data yang canggih. Sistem ini dapat menggunakan teknologi big  data  dan  analisis  prediktif  untuk  mengidentifikasi  pengiriman  yang berisiko  tinggi  dan  memprioritaskan  pengawasan  terhadap  pengiriman tersebut. Penggunaan big data dalam penilaian risiko dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan (Wang, Kung, & Byrd, 2018).
Selain  itu,  Bea  Cukai  dapat  memperkuat  kolaborasi  dengan  instansi terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Karantina. Kolaborasi ini bisa dilakukan melalui pertukaran  data  dan  informasi  secara  real-time,  sehingga  proses  verifikasi dokumen  dan  pengawasan  dapat  dilakukan  lebih  cepat  dan  akurat. Kolaborasi  antar  lembaga  dapat  meningkatkan  kinerja  keseluruhan  sistem logistik (Barratt & Oke, 2007).
Untuk  mendukung  semua  langkah  ini,  Bea  Cukai  perlu menginvestasikan  sumber  daya  dalam  pelatihan  dan  pengembangan kapasitas pegawai. Pelatihan yang kontinu mengenai teknologi baru, regulasi internasional,  dan  manajemen  risiko  sangat  penting  untuk  memastikan pegawai Bea Cukai dapat menjalankan tugas mereka dengan kompeten dan efisien. Barney berargumen bahwa sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten  adalah  kunci  keberhasilan  implementasi  strategi  organisasi (Barney, 1991).
Guna  memastikan  perusahaan  jasa  titip  melengkapi  dokumen  yang dibutuhkan  sesuai  hukum,  Bea  Cukai  dapat  meningkatkan  edukasi, komunikasi,  dan  insentif  kepatuhan.  Untuk  membantu  masyarakat merespon  masalah  barang  tertahan  dengan  bijak,  Bea  Cukai  perlu meningkatkan  kampanye  informasi,  layanan  pelanggan,  dan  panduan prosedural. Dan untuk menghindari kasus yang sama terjadi kembali, Bea Cukai  dapat  mengimplementasikan  sistem  penilaian  risiko  berbasis  data, dan  memperkuat  kolaborasi  antar  lembaga.  Dengan  langkah-langkah  ini, diharapkan  Bea  Cukai  dapat  meningkatkan  kinerja,  efisiensi,  dan kepercayaan masyarakat serta perusahaan jasa titip terhadap institusi ini.

## KESIMPULAN
Bea Cukai memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan kepatuhan  terhadap  regulasi  dalam  proses  perdagangan  internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemungutan pajak atas barang yang keluar masuk suatu negara, Bea Cukai tidak hanya berperan  dalam  pengumpulan  pendapatan  negara,  tetapi  juga  dalam menjaga  keamanan  nasional,  melindungi  industri  dalam  negeri,  serta memastikan  keadilan  dalam  persaingan  pasar.  Meskipun  demikian, tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  proses  ini tidaklah  sedikit.  Kasus-kasus  barang  tertahan  dan  keluhan  masyarakat terhadap  layanan  Bea  Cukai  sering  kali  berakar  pada  ketidaktahuan  atau ketidakpatuhan perusahaan jasa titip (PJT) terhadap aturan bea cukai.
Salah satu masalah utama yang dihadapi Bea Cukai adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan PJT dalam pengurusan dokumen bea cukai. Banyak perusahaan yang tidak memiliki personel terlatih atau sistem yang memadai untuk mengelola dokumen secara efisien. Akibatnya, sering terjadi kesalahan  atau  kelalaian  yang  menyebabkan  penundaan  dan  biaya tambahan.  Selain  itu,  kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  efektif antara  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengiriman  barang  dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi PJT tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bea cukai.
Untuk mengatasi masalah ini, Bea Cukai dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, Bea Cukai perlu mengimplementasikan sistem audit yang komprehensif  dan  teratur  terhadap  PJT.  Audit  ini  tidak  hanya  mencakup pemeriksaan  dokumen,  tetapi  juga  inspeksi  fisik  barang  dan  evaluasi prosedur  internal  perusahaan.  Melalui  audit  ini,  Bea  Cukai  dapat mengidentifikasi  ketidakpatuhan dan memberikan  rekomendasi perbaikan. Audit  yang  dilakukan  secara  rutin  akan  membantu  mendeteksi  dan mencegah  praktik  yang  tidak  sesuai  serta  memastikan  integritas  proses logistik.
Kedua,  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (ICT)  harus diperkuat.  Bea  Cukai  dapat  mengembangkan  sistem  pemantauan  berbasis teknologi  seperti  platform  online  untuk  pelaporan  dan  verifikasi  dokumen. Sistem ini memungkinkan Bea Cukai untuk melacak pengiriman secara real- time dan memverifikasi keaslian dokumen dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi  big  data  dan  analisis  prediktif  juga  dapat  membantu  dalam penilaian  risiko,  sehingga  pengawasan  dapat  difokuskan  pada  pengiriman yang berisiko tinggi.
Selain  itu,  Bea  Cukai  juga  perlu  meningkatkan  komunikasi  dengan masyarakat. Edukasi publik melalui kampanye informasi tentang prosedur dan alasan di balik penahanan barang dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi  ketidakpuasan  masyarakat.  Komunikasi  yang  efektif  dapat dilakukan melalui media sosial, website resmi, dan media massa. Layanan pelanggan yang responsif dan informatif, seperti call center atau layanan chat online,  juga  penting  untuk  menangani  keluhan  dan  pertanyaan  dari masyarakat  dengan  cepat  dan  jelas.  Bea  Cukai  juga  dapat  menyediakan panduan  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  mengenai  prosedur  pengurusan barang  tertahan,  sehingga  masyarakat  dapat  lebih  bijak  dalam  merespon masalah yang mereka hadapi.
Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, Bea Cukai  perlu  mengimplementasikan  sistem  yang  lebih  terintegrasi  dan transparan. Kolaborasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina, harus diperkuat melalui pertukaran data
dan informasi secara real-time. Hal ini akan mempercepat proses verifikasi dokumen dan pengawasan, serta meningkatkan kinerja keseluruhan sistem logistik.  Pelatihan  dan  pengembangan  kapasitas  pegawai  Bea  Cukai  juga harus  terus  ditingkatkan  untuk  memastikan  mereka  dapat  menjalankan tugas dengan kompeten dan efisien.
Secara  keseluruhan,  Bea  Cukai  dapat  meningkatkan  kinerja  dan kepercayaan masyarakat serta perusahaan jasa titip dengan mengimplementasikan  langkah-langkah  strategis  seperti  edukasi  dan pelatihan,  penggunaan  teknologi  canggih,  komunikasi  yang  efektif,  serta kolaborasi  antar  lembaga.  Dengan  demikian,  diharapkan  Bea  Cukai  dapat menjalankan  perannya  dengan  lebih  baik  dalam  memastikan  kelancaran perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Amiti, M., & Konings, J. (2007). Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity:  Evidence  from  Indonesia. American  Economic  Review, Vol.97, No. 5 , 1611-1638.
Anggraeni, S. (2023, Maret 28). Belanja Online Dari Luar Negeri, Berapa Pajak yang Dikenakan?
Retrieved from pajakku.com: https://www.pajakku.com/read/62e34d01a9ea8709cb18b5cf/Belanj a-Online-Dari-Luar-Negeri-Berapa-Pajak-yang-Dikenakan
Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China Shock: Learning from  Labor-Market  Adjustment  to  Large  Changes  in  Trade. Annual Review of Economics Vol. 8 , 205-240.
Ballou,  R.  H.  (1999). Business  Logistics  Management:  Planning,  Organizing, and Controlling the Supply Chain, ed.4. Prentice Hall.
Barney,  J.  (1991).  Firm  Resources  and  Sustained  Competitive  Advantage. Sage Journals, Vol. 17, No. 1 , 99-120.
Barratt, M., & Oke, A. (2007). Antecedents of supply chain visibility in retail supply  chains:  A  resource-based  theory  perspective. Journal  of Operations Management, Vol. 25, No. 6 , 1217-1233.
Blumer,  H.  (1986). Symbolic  Interactionism:  Perspective  and  Method  First Edition. University of California Press.
Bown, C. P., & Irwin, D. A. (2019, Agustus 12). Trump’s Assault on the Global Trading
System .
Retrieved
from foreignaffairs.com: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2019-08-12/trumps- assault-global-trading- system?gpp=oE3gDyYvAsMq8r9eI6057zp0c0JHM3oxNURoYjVhUmQ1
c1NVNkcwZnB4S2ZETVEwSXh4TmlDU3k0L0JFVldWbm5haTl1VEtKZ TRJNXJNaWw2Ojc2YTYzNDA4MmM5ZmY0Y2Q0Nzc5NzJkYzJmNDU3 NzEzYWI1Mm
Catalini, C., & Gans, J. S. (2019). Some simple economics of the blockchain.
National Bureau of Economic Research.
Chow, G., Heaver, T. D., & Henriksson, L. E. (1994). Logistics performance: definition  and  measurement. International  Journal  of  Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 24, No.1 , 17-28.
Christopher,  M.,  Mena,  C.,  Khan,  O.,  &  Yurt,  O.  (2011).  Approaches  to Managing  Global  Sourcing  Risk. Supply  Chain  Management,  Vol.  16, No.2 , 67-81.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications, Inc.
Detik News. (2024, April 23). Ramai Bea Cukai Tanggapi Bea Masuk Sepatu Rp  31  Juta,  Seperti  Apa  Aturannya? Retrieved  from  detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7306434/ramai-bea-cukai- tanggapi-bea-masuk-sepatu-rp-31-juta-seperti-apa-aturannya
Detik.com. (2024, Mei 13). Viral Peti Jenazah Dipajaki, Bantahan Bea Cukai hingga Pencuit Minta Maaf . Retrieved from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7336993/viral-peti-jenazah- dipajaki-bantahan-bea-cukai-hingga-pencuit-minta-maaf
Einav, L., & Levin, J. (2014). Economics in the age of big data. Science, Vol. 346, No. 6210 .
Frazelle, E. H. (2002). Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management. New York: McGraw-Hill.
Hall, E. T. (1977). Beyond Culture. Anchor Books.
Hamdani,  T.  (2024,  April  29). Tertahan  Sejak  2022,  Bea  Cukai  Serahkan Keyboard Hibah ke SLB . Retrieved from idntimes.com: https://www.idntimes.com/business/economy/trio- hamdani/tertahan-sejak-2022-bea-cukai-serahkan-keyboard-hibah- ke-slb
Harrison,  A.  (2007).  Globalization  and  Poverty:  An  Introduction.  In  A. Harrison, Globalization  and  Poverty (pp.  1-32).  University  of  Chicago Press.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, Vol. 53, No. 1 , 59- 68.
Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of Marketing. Pearson Education.
Kumar,  R.  S.,  &  Pugazhendhi,  S.  (2012).  Information  Sharing  in  Supply Chains: An Overview. Procedia Engineering, Vol. 38 , 2147-2154.
Liu, Y., Adhikari, S., Liu, J., & Escalante, C. L. (2022). Timeline of the United States–China  Trade  Dispute  and  Tariffs  on  Cotton  and  Textile  Trade. University of Georgia.
Manyika,  J.,  Chui,  M.,  Brown,  B.,  Bughin,  J.,  Dobbs,  R.,  Roxburgh,  C.,  & Byers,  A.  H.  (2011). Big  data:  The  next  frontier  for  innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute.
Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Jossey-Bass.
Mutiarasari, K. A. (2023, Januari 24). Apa Saja Tugas dan Fungsi Bea Cukai? Cek Informasinya di Sini . Retrieved from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6532082/apa-saja-tugas-dan- fungsi-bea-cukai-cek-informasinya-di-sini
Porter,  M.  E.,  &  Linde,  C.  v.  (1995).  Toward  a  New  Conception  of  the Environment-Competitiveness  Relationship. Journal  of  Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4 , 97-118.
Rahayu, I. R., & Idris, M. (2021, Desember 15). Apa Itu Bea Cukai dan Produk Kena Cukai?
Retrieved from kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/12/15/082259726/apa-itu- bea-cukai-dan-produk-kena-cukai?page=all
Rahayu, I. R., & Ika, A. (2024, April 28). Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal  Bea  Cukai  yang  Viral  Pekan  Ini .  Retrieved  from  kompas.com: https://money.kompas.com/read/2024/04/28/163000726/jadi- sorotan-ini-3-keluhan-warganet-soal-bea-cukai-yang-viral-pekan-ini
Rodrik, D. (2018). What Do Trade Agreements Really Do? . Journal of Economic Perspectives, Vol. 32, No. 2 , 73-90.
Sebayang,  R.  (2018,  Januari  23). AS  Kenakan  Bea  Masuk  30%  untuk  Sel Surya  dan  Mesin  Cuci .  Retrieved  from  cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20180123163157-4-2304/as- kenakan-bea-masuk-30-untuk-sel-surya-dan-mesin-cuci
Shannon,  C.  E.,  &  Weaver,  W.  (1971). The  Mathematical  Theory  of Communication. The University of Illinois Press.
Stebbins,  R.  A.  (2001). Exploratory  Research  in  the  Social  Sciences. SAGE Publications, Inc.
Thaler,  R.  H.,  &  Sunstein,  C.  R.  (2009). Nudge:  Improving  Decisions  About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.
Utami,  S.  (2024,  Mei  12). Bea  Cukai  Tak  Bongkar  Paket  Megatron,  Medy Renaldy  Ikhlaskan  Koin  Hilang .  Retrieved  from  kumparan.com: https://kumparan.com/kumparanbisnis/bea-cukai-tak-bongkar- paket-megatron-medy-renaldy-ikhlaskan-koin-hilang-22ivlp5p4qC/3
Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big data analytics: Understanding its  capabilities  and  potential  benefits  for  healthcare  organizations. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 126 , 3-13.
Widyanuratikah, I. (2024, April 29). SLB Minta Maaf Sudah Buat Gaduh Soal Keyboard Braille Ditahan Bea Cukai .  Retrieved  from  tvonenews.com: https://www.tvonenews.com/ekonomi/206221-slb-minta-maaf- sudah-buat-gaduh-soal-keyboard-braille-ditahan-bea-cukai?page=1