Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id

## BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERAN
PENGAWASAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

## WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA METRO
Ahmad Syarifudin Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro E-mail: ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

## Abstrak
Pengabdian  dalam  format  kegiatan  Bimbingan  Teknis  tentang Peran  Pengawasan  dalam  Penyelesaian  Sengketa  pada Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun  2020  di  Kota Metro  dilaksanakan  dalam  rangka  memberikan  pemahaman yang  komprehensif  kepada  Panwascam  se-Kota  Metro  tentang bagaimana  peran  Panwascam  dalam  melakukan  pengawasan serta pemahaman mereka mengenai sengketa dan
penyelesaiannya  baik  secara  konseptual  maupun  praktik  sesuai dengan  UU  10/2016  dan  Perbawaslu  15/2017.  Pengabdian  ini disampaikan
menggunakan
metode ceramah yang dikombinasikan  dengan  tanya  jawab.  Dari  kegiatan  tersebut diperoleh  hasil  antara  lain: pertama ,  sengketa  dan  mediasi secara  konseptual  dipahami  oleh  Panwascam  se-Kota  Metro; kedua ,  Panwascam  se-Kota  Metro  memiliki  kemampuan  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  jalan  musyawarah/mediasi dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip  umum  penyelesaian sengketa  ( dispute  resolution )  yang  efektif  dan  efisien  sesuai dengan UU 10/2016 maupun Perbawaslu 15/2017.
Kata kunci : Pengawasan, Pilkada, Sengketa, Mediasi
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id

## PENDAHULUAN
Pada  2018  Provinsi  Lampung  melaksanakan  Pilkada Serentak  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Lampung  serta  Bupati  dan  Wakil  Bupati  pada  dua  kabupaten yaitu  Kabupaten  Lampung  Utara  dan  Kabupaten  Tanggamus. Kini  pada  2020,  Provinsi  Lampung  akan  kembali  menggelar Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di 2 (dua) Kota Madya dan  6  (enam)  Kabupaten.  Pilkada  2020  merupakan  Pilkada gelombang keempat menuju Pemilu Serentak 2024.
Dari  270  daerah  di  Indonesia,  Kota  Metro  menjadi  salah satu yang akan  menggelar Pilkada pada bulan September 2020 1 untuk  memilih walikota dan wakil walikota masa jabatan 2020- 2024.  Kesiapan  dari  segi  teknis  yang  dilaksanakan  oleh  KPU Kota  Metro  telah  mengikuti  agenda  nasional  sesuai  dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 2 . Demikian  halnya  pada  sisi  pengawasan,  Badan  Pengawas Pemilu  Kota  Metro  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  pencegahan,  pengawasan,  dan  penindakan  di  kota Metro  juga  telah  memulai  berbagai  rangkaian  persiapan,  salah satunya ialah pembekalan terhadap jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan  (Panwascam)  khususnya  pada  peran  pengawasan dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada  tahapan  proses Pilkada.
1 Sebanyak  270  daerah  yang  akan  melaksanakan  Pilkada  itu diantaranya  9  daerah  melaksanakan  pemilihan  gubernur  dan wakil gubernur, 224 daerah memilih bupati dan wakil bupati, dan 37 kota memilih walikota dan wakil walikota. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, “Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020, Ini Tahapannya,”  Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah,  8  Juli  2019, https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-informasi/pilkada- serentak-digelar-23-september-2020-ini-tahapannya/ . 2 Selanjutnya hanya akan ditulis PKPU 15/2019
Syarifudin www.e-journal.metrouniv.ac.id
Pengawasan  menjadi  salah  satu  aspek  yang  sangat menentukan hasil pada setiap Pilkada yang digelar. Pengawasan dibutuhkan  pada  setiap  tahapan  Pilkada  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan,  dan  tahapan  pasca  pelaksanaan  pemungutan  suara baik  pengawasan  terhadap  KPU  maupun  peserta  Pilkada sehingga  proses pelaksanaan pesta demokrasi  berada pada  jalur yang  benar ( on the  right  track ) dan  harmoni  dengan  aturan ( on the rule ).
Saat  melaksanakan  tugas  pengawasan  acapkali  terjadi sengketa antara peserta Pilkada dengan KPU, atau antar peserta Pilkada.  Di  sinilah  peran  Panwascam  dimainkan,  dalam  arti Panwascam  harus  dapat  menyelesaikan  sengketa  secara  efektif dan  efisien 3 dalam rangka  mewujudkan Pilkada  yang  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Tidak  dinafikkan  bahwa meski  kedudukan  Panwascam  sebagai  Pengawas  Pemilu ditingkat  kecamatan  masih  bersifat adhock 4 , namun  perannya demikian besar dalam menentukan hasil Pilkada.
Karena  menempati  lini  terdepan  dalam  pengawasan seringkali bersentuhan langsung dengan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan  kemampuan  untuk  menyelesaikan setiap sengketa dengan cepat merupakan aspek kemampuan yang tidak lagi  bisa  ditawar  dan  dikompromikan.  Mengingat  banyaknya objek  sengketa  yang  butuh  penanganan  yang  cepat  yang  sering tidak  dapat  menunggu  keesokan  harinya  sengketa  terkait  zona kampanye, waktu kampanye dan lain sebagainya.
3 Terdapat juga asas asas lain dalam penyelesaian sengketa yaitu asas mandiri,  jujur,  adil,  kepastian  hukum,  tertib,  kepentingan  umum, keterbukaan,  profesional,  akuntabel  dan  integritas.  Lihat  Pasal  2 ayat (1) Perbawaslu 15/2017.
4 Lihat  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  (Selanjutnya  ditulis  UU 10/2016).
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id
Banyak  persoalan  di  lapangan  apabila  tidak  segera diselesaikan  justru  dapat  membuka  peluang  terjadinya  konflik yang  lebih  besar,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  bisa  terjadi tindak  kekerasan.  Hal  yang  paling  penting  dan  mendasar  dari penyelesaian  sengketa  oleh  Panwascam  ialah  diterima  oleh kedua  belah  pihak  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  baik UU 10/2016 sebagai norma umum, maupun norma-norma yang lebih khusus—semisal yang diatur dalam PKPU.

## Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada
Sisi  pengawasan  menjadi  bagian  yang  penting  dalam membangun  demokrasi  di  Indonesia.  Pengawasan  pada pelaksanaan  Pemilihan  Umum  baru  dimulai  dengan  lahirnya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun  1982  yang  merupakan  reaksi  atas  kecurigaan  adanya pengaturan  terhadap  Pemilu  oleh  Rezim  Orde  Baru 5 yang menghasilkan  Pemilu  tidak  objektif  dan  bahkan  prediktatif. Sebelumnya pengawasan dilakukan oleh masyarakat umum dan organisasi  kemasyarakatan.  Pengawasan  menurut  Refly  Harun merupakan  kebutuhan  dasar  ( basic  an  objective  need )  dalam pelaksanaan Pemilu untuk menghindari pilkada yang tidak jujur dan tidak adil. 6
Panwascam diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan  pada  setiap  tahapan  pelaksanaan  Pilkada  yang dimulai  dari  pemutakhiran  data,  penetapan  DPS,  DPT, kampanye,  dan  lain  sebagainya  sampai  pada  pemungutan  suara ulang  atau susulan—jika  memang  dilakukan PSU. 7 Panwascam juga  dituntut  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang diberikan  oleh  undang-undang  seperti  pencegahan  dan penegakan  hukum/penindakan.  Kompleksitas  tugas  tersebut menuntut  kapasitas  yang  mumpuni  dari  Panwascam,  tidak
5 Ratnia  Solihah,  Arry  Bainus,  dan  Iding  Rosyiding,  “Pentingnya Pengawasan  Partisipatif  dalam  Mengawal  Pemilihan  Umum  yang Demokratis,” Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (Maret 2018): 15.
6 Refly Harun, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (1 Maret 2016): 17.
7 Lihat Pasal 33 huruf a angka 1 – 7 UU 10/2016.
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id
145
terkecuali  pada  kemampuan  dalam  menyelesaikan  sengketa Pilkada.
Sengketa  Pilkada  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu sengketa  proses  dan  sengketa  hasil.  Sengketa  yang  pertama diamanahkan  kepada  Bawaslu  untuk  menyelesaikannya—objek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas—Pasal 142, Pasal 143,  dan  Pasal  144  UU  10/2016.  Sedangkan  sengketa  hasil merupakan  kewenangan  absolut  dari  Mahkamah  Konstitusi (MK)  yang  diberikan  Konstitusi  melalui  Pasal  24C  ayat  (1) UUD  1945  dan  Pasal  157  UU  10/2016.  Ringkasnya  jika sengketa  itu  terjadi  pada  tahapan  pelaksanaan/proses  Pilkada menjadi kewenangan absolut Bawaslu. Namun jika telah sampai pada  akhir—pemungutan  suara  dan  memperoleh  hasil—maka menjadi  kewenangan  MK.  Mulanya  MK  hanya  menangani sengketa perselisihan hasil untuk Pemilu yang berkaitan dengan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden. Namun karena adanya perintah  dari  Pasal  236C  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  kewenangan  MK  menjadi luas, mencakup sengketa perselisihan hasil pada rezim Pilkada. 8
Baik  Bawaslu  maupun  MK  merupakan  dua  perangkat dalam  pemerintahan  demokratis  yang  dibutuhkan  untuk membangun  sebuah  sistem  pelaksanaan  Pemilu  yang  ideal  dan sebagai  upaya menjadikan  pemerintahan yang  terpilih mendapatkan  legitimasi  dari  rakyat.  Dua  lembaga  tersebut memiliki mandat untuk—dan seharusnya—mengembalikan hak- hak peserta Pemilu maupun rakyat yang dirampas. 9
Istilah  sengketa  dikenal  dalam  Bahasa  Inggris  dengan sebutan dispute . Banyak juga yang menyamakan antara sengketa ( dispute ) dan konflik ( conflict ). Black Law Dictionary  misalnya mendefinisikan  sengketa  dengan “A  conflict  of  controversy;  a conflict  of  claims or rights; an assentation  of  a right, claim, or
8 Refly Harun, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu,” 3.
9 Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan
Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (Juni 2014): 219.
Syarifudin www.e-journal.metrouniv.ac.id
demand on one side, met by contarary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors  are  called  and  witnesses  examined” 10 . Ada  pula  yang coba membedakan keduanya, seperti pendapat Rachmadi Usman yang membuat garis-garis batas yang coba menerangkan adanya perbedaan  antara dispute dan conflict .  Menurutnya dispute merupakan kelanjutan dari konflik yang tidak terselesaikan 11 . Itu artinya  keadaan  perbedaan  kepentingan  didahului  oleh  adanya konflik,  kemudian  bilamana  tidak  dapat  ditangani,  konflik tersebut  berubah  wujud  menjadi  sengketa.  Tidak  jauh  berbeda dengan  pendapat  Pruitt  dan  Rubin  sebagaimana  yang  dikutip oleh Sudjana bahwa sengketa merupakan perbedaan kepentingan yang tidak dicapainya kesepakatan. 12
Pada konteks Pilkada pengertian sengketa tidak ditemukan dalam aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, baik di dalam UU 10/2016 13 maupun  Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota dan Wakil Walikota. 14 Perbawaslu 15/2017 hanya menyebutkan objek yang menjadi sengketa dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yakni  perbedaan  interpretasi  atau  ketidakjelasan  suatu  kegiatan atau  kejadian  terkait  dengan  Pilkada  yang  diatur  oleh  undang- undang, pengakuan  berbeda  atau penolakan penghindaran antar calon, dan keputusan KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota—dalam  format  surat  Keputusan  atau  berita acara.
10 Henry  Campbell  Black,  “Black’s  Law  Dictionary”  (St.  Paul:  West Publishing Co., 1989), 424.
11 Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 3.
12 Sudjana, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual  Melalui  Arbitrase  dan  Mediasi  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999,” Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (Juni 2018): 85.
13 Selanjutnya hanya akan ditulis UU 10/2016 14 Selanjutnya hanya akan ditulis Perbawaslu 15/2017
Syarifudin www.e-journal.metrouniv.ac.id
Apa yang dimaksud dengan sengketa juga tidak ditemukan pada  regulasi-regulasi  sebelumnya  khususnya  rezim  Pemilu. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 15 meski
menyebutkan kewenangan Panwaslu
adalah menyelesaikan  sengketa, namun tidak  mendefinisikan  apa  yang disebut  dengan  sengketa.  Demikian  juga  pada  Undang-Undang No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR, DPD,  dan  DPRD, 16 UU a  quo hanya  berisi  jalan  penyelesaian bila  terjadi  sengketa  yakni  melalui  musyawarah,  alternatif,  dan putusan  final. 17 Sehingga  pada  saat  itu  Panwaslu  mengadopsi “sengketa” yang dikonsepkan oleh hukum perdata. 18
Dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui  Perbawaslu 15/2017  menawarkan  musyawarah  atau  acara  cepat  sebagai metode  antar  para  pihak  yang  bersengketa  yang  dilaksanakan dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip  penyelesaian  yang  cepat dan tanpa biaya yang telah menjadi ciri khas dari musyawarah. 19
Sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa (alternative  dispute resolution), musyawarah  memiliki  kelebihan  dibandingkan dengan  penyelesaian  sengketa  yang  sifatnya  “adjudikasi”  yaitu memiliki  tujuan  untuk  memberikan  kemenangan  bagi  semua pihak (win-win solution) .
Musyawarah  yang  dimaksud  Perbawaslu  15/2017  ialah apa  yang  dikenal  dalam alternative  dispute  resolution sebagai mediasi.  Mediasi  adalah  negosiasi  yang  difasilitasi  di  mana dalam  prosesnya  terdapat  pihak  ketiga  yang  netral,  seorang mediator,  yang  membantu  pihak-pihak  yang  berselisih  untuk mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  semua  pihak. 20
15 Selanjutnya ditulis UU 3/1999 16 Selanjutnya ditulis UU 12/2003 17 Didik  Supriyanto,  Veri  Junaidi,  dan  Devi  Darmawan, Penguatan Bawaslu:  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan  Fungsi  dalam  Pemilu 2014 (Jakarta:  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi,  2012),
83–84.
18 Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan, 84.
19 Lihat Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu 15/2017
20 Kimberlee  K.  Kovach, Mediation  Principle  and  Practice (St.  Paul, Minesotta: West Publishing Co., 1994), 16.
Syarifudin www.e-journal.metrouniv.ac.id
148
Bawaslu  menjadi  pihak  mediator  dalam  konteks  penyelesaian sengketa yang dimaksud Perbawaslu 15/2017.
Hanya  saja  Panwascam  sebagai  Pengawas  Pemilu  yang berada  pada  tingkat  kecamatan  tidak  secara  eksplisit  diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di dalam Perbawaslu  15/2017.  Sengketa  antar  peserta  Pilkada  maupun peserta  Pilkada  dengan  Penyelenggara  Pemilu  hanya  dapat dimediatori—secara  eksplisit—oleh  Bawaslu  Provinsi  dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 Perbawaslu a quo. Diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa 21
dimediatori  oleh  3  (tiga)  anggota  Bawaslu  Provinsi  atau Bawaslu  Kabupaten/Kota  dengan  dibantu  oleh  satu  orang sekretaris,  satu  asisten  pimpinan,  satu  orang  notulen  dan  satu orang perisalah. 22
Adapun Panwascam diberikan kewenangan untuk menyelesaikan  sengketa  Acara  Cepat.  Acara  Cepat  digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dibutuhkan terhadap perihal atau  peristiwa  yang  mendesak  dan  berlangsung  pada  tahapan yang singkat yang diselesaikan di tempat kejadian. 23 Meski tidak menyebutkan  Panwascam  yang  memiliki  kewenangan  ini  ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Acara Cepat merupakan domain  Panwascam.  Pertama,  melihat  pada  ketentuan  Pasal  39 ayat (2) Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan—maksudnya permohonan penyelesaian sengketa— diajukan  kepada  “Pengawas  Pemilihan”    secara  lisan  maupun tulisan.  Frasa  Pengawas  Pemilihan  bisa  diasosiasikan  pada semua pengawas pemilihan seperti Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,  Panwascam,  PPL  dan  Pengawas  TPS. 24
Diperkuat pada Pasal  41 Perbawaslu 15/2017  yang menyatakan
21 Lihat Pasal 18 ayat (1) Perbawaslu 15/2017
22 LIhat Pasal 19 dan Pasal 20 Perbawaslu 15/2017
23 Lihat Pasal 38 Perbawaslu 15/2017 24 Lihat  Pasal  2  Perbawaslu  14  Tahun  2017  tentang  Penanganan Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota (Selanjutnya ditulis Perbawaslu 14/2017).
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id
bahwa  bila  tidak  ditemui  kesepakatan  keduabelah  pihak Pengawas Pemilihan membuat putusan 25 yang didahului dengan pertimbangan dan konsultasi dengan Panwaslu
Kabupaten/Kota. 26 Hal  itu  mengisyaratkan  bahwa  “Pengawas Pemilihan”  yang  dimaksud  ialah  Panwascam,  diperkuat  lagi dengan  sistem  jenjang  organisasi  Bawaslu—Panwascam berkonsultasi  dengan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Bawaslu Kabupaten/Kota  berkonsultasi  dengan  Bawaslu  Provinsi  dan seterusnya.
Sesuai  dengan  istilah  yang  digunakan  “Acara  Cepat” penyelesaiannya  juga  seharusnya  dilakukan  dengan  cepat. Dimulai  dengan  memeriksa  identitas  para  pihak  yang  terlibat sengketa,  memeriksa  persoalan,  menanyakan  keinginan  para pihak,  mendengar  keterangan  saksi,  memeriksa  bukti,  dan menawarkan kesepakatan kepada pihak yang bersengketa. 27

## WAKTU, TEMPAT, PESERTA DAN METODE PENGABDIAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  mengisi kegiatan  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  pemerintah  dan pembangunan  berdasarkan  bidang  keahlian  ini  dilaksanakan pada  hari  Selasa  tanggal  17  Maret  2020  pukul  15.00  s.d  17.00 WIB.  Bertempat  di  Hotel  Grand  IdeA  yang  beralamat  di  Jalan Bungur No.25 Kelurahan  Metro, Kecamatan  Metro Pusat, Kota Metro.  Diikuti  oleh  masing-masing  2  Komisioner  Panwascam pada  setiap  kecamatan  dan  satu  orang  staf,  sehingga  jumlah peserta  yang  mengikuti  ialah  15  orang.  Adapun  metode pengabdian  yang  digunakan  ialah  dengan  mengkombi-nasikan metode konvensional/ceramah dengan metode diskusi atau tanya jawab.

## HASIL YANG DICAPAI
Setelah  memberikan  pemahaman  terkait  sengketa  dan musyawarah  secara  konseptual,  disampaikan/ditegaskan  bahwa
25 Lihat Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu 15/2017
26 Lihat Pasal 41 ayat (2) Perbawaslu 15/2017 27 Lihat Pasal 40 Perbawaslu 15/2017
Syarifudin www.e-journal.metrouniv.ac.id
persoalan  Pilkada  yang  ada  di  lapangan  yang  menimbulkan sengketa  tidak  perlu  dibahas  berkepanjangan.  Semua  sengketa yang  dimohonkan  oleh  Pihak  yang  merasa  dirugikan  sebisa mungkin  untuk  dapat  diselesaikan  pada  saat  itu  juga.  Sesuai dengan  asas  Pilkada  dalam  UU  10/2016  dan  asas  penyelesaian sengketa sebagaimana diamanahkan Perbawaslu 15/2017.
Kemudian  tibalah  saatnya  untuk  berinteraksi  dengan peserta.  Pada  sesi  tanya  jawab  ini  peserta  diminta  untuk memaparkan  pandangannya  dan  pemahamannya  tentang  materi yang  disampaikan  sebelum  mengajukan  pertanyaan.  Seluruh peserta  kemudian  diwakili  oleh  tujuh  orang  yang  secara  garis besar  dapat  memahami  sengketa  dan  penyelesaiannya  secara konseptual. Para peserta juga berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa  dengan  cepat  dan  tepat—tanpa  melangkahi  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gambar 1.1
Sedang Menyampaikan Materi
Gambar 1.2
Sedang Berinteraksi dengan Peserta

## KESIMPULAN
1. Sengketa dan mediasi secara konseptual berdasarkan UU 10/2016  dan  Perbawaslu  15/2017  telah  dipahami  oleh Panwascam se-Kota Metro;
2. Panwascam  se-Kota  Metro  memiliki  kesiapan  dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip umum  penyelesaian  sengketa  ( dispute  resolution )  yang
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id
151
efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  UU  10/2016  maupun Perbawaslu 15/2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan  Umum  Nomor  14  Tahun  2017  tentang Penanganan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota.”  Badan  Pengawas
Pemilihan Umum, 27 Oktober 2017.
Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.” Badan Pengawas Pemilihan Umum,
27 Oktober 2017.
Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan. Penguatan
Bawaslu:  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan  Fungsi dalam  Pemilu  2014.  Jakarta:  Perkumpulan  untuk  Pemilu dan Demokrasi, 2012.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. “Pilkada Serentak Digelar
23 September 2020, Ini Tahapannya.” Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 8 Juli 2019. https://otda.kemendagri.go.id/berita-dan-
informasi/pilkada-serentak-digelar-23-september-2020- ini-tahapannya/.
Firdaus.  “Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Sebagai  Upaya
Memulihkan  Kepercayaan  dan  Memperkuat  Legitimasi Pemerintahan  Demokrasi.”  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum 8, no. 2 (Juni 2014).
Henry  Campbell  Black.  “Black’s  Law  Dictionary.”  St.  Paul:
West Publishing Co., 1989.
Kimberlee  K.  Kovach.  Mediation  Principle  and  Practice.  St. Paul, Minesotta: West Publishing Co., 1994. Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Syarifudin
www.e-journal.metrouniv.ac.id
Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Tahapan,  Program  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota dan  Wakil  Wali  Kota  Tahun  2020.”  Komisi  Pemilihan Umum, 9 Agustus 2019.
Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999  tentang  Pemilihan  Umum.”  Menteri  Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1 Pebruari 1999. Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.”  Presiden  Republik
Indonesia, 11 Maret 2003.
Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  menjadi  Undang-Undang.”  Menteri  Hukum  dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1 Juli 2016.
Rachmadi  Usman.  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar
Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyiding. “Pentingnya Pengawasan  Partisipatif  dalam  Mengawal  Pemilihan Umum yang Demokratis.” Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (Maret 2018): 14–28.
Refly  Harun.  “Rekonstruksi  Kewenangan  Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (1 Maret 2016).
Sudjana.  “Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa
Kekayaan  Intelektual  Melalui  Arbitrase  dan  Mediasi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.” Adjudikasi:  Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (Juni 2018):  81– 96.