## PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Oleh : Taroni Zebua 
Abadi B Darmo 
Ruben Achmad 

## ABSTRAK
Organisasi  Polri  perlu  didukung  oleh  mekanisme  atau  prosedur  internal  yang efektif,  sarana  prasarana  dan  keuangan  yang  memadai  dan  sumber  daya  aparatur  atau personel Polri yang cakap dalam jumlah yang cukup dan mampu bertindak profesional dan proporsional  serta  memiliki  integritas  moral  dan  menjunjung  tinggi  keluhuran  martabat dalam  melaksanakan  tugasnya.    Dalam  rangka  menjawab  tuntutan  tersebut  dan  untuk mendukung  pelaksanaan  tugas  Polri,  telah  diterbitkan  sejumlah  peraturan  perundang- undangan,  antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2003 Tentang  Pemberhentian  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  70  Tahun  2002  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.    Selanjutnya,  untuk  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan tersebut,  terutama  untuk  menjaga  sikap,  perilaku  dan  disiplin  anggota  Polri,  telah  pula diterbitkan  sejumlah  Keputusan  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Kapolri), antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Dengan  lahirnya  sejumlah  Peraturan  dan  keputusan  Kapolri  yang  menyangkut penegakan  disiplin  dan  kode  etik  Polri,  juga  menggambarkan  bahwa  secara  normatif, terdapat  pula  komitmen  yang  kuat  dari  Polri  untuk    menjaga  sikap  dan  perilaku  anggota Polri sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  melindungi,  mengayomi,  dan  melayani masyarakat,  dapat  dilaksanakan  secara  profesional,  proporsional  dan  serta  terhindar  dari tindakan-tindakan  tidak  terpuji  yang  dapat  merusak  integritas  dan  keluhuran  martabat Polri.  Untuk  itu  tujuan  penulisan  ini  adalah  memberikan  penjelasan  bantuan  hukum terhadap  anggota  polisi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  hambatan-hambatan  yang dihadapi.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anggota Polisi, Tindak Pidana
 Anggota Polri di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.

## A. Latar Belakang Masalah
Kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  harapan  dan  teladan  bangsa,  karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan  citra  Bhayangkara  sebagai  harapan  dan  teladan  bangsa  bukan  suatu  predikat  yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses,  aktivitas  serta  perjuangan  yang  paling  panjang  dan  membutuhkan  banyak pengorbanan.  Bhayangkara  harapan  dan  teladan  bangsa  perlu  direalisasikan  dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.
Keamanan  suatu  negara  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Jika  suatu  negara  berada  dalam  situasi  aman,  maka selanjutnya  yang  didambakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  adalah  suatu  kehidupan yang  bahagia,  sejahtera,  adil  dan  makmur  dari  para  warga  negaranya.  Faktor  keamanan tersebut  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dari  Polri.  Untuk  melaksanakan  tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  dapat  dilepaskan  dari Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  adalah  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal  ini  sejalan  seperti  apa  yang  dikatakan  Warsito  Hadi  Utomo  yang  mengatakan bahwa :
Istilah Polisi mengandung 4 (empat) arti yaitu:
1. Sebagai  tugas,  maksudnya  adalah  tugas  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat;
2. Sebagai  organ,  maksudnya  badan  atau  wadah  yang  bertugas  dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Sebagai petugas, artinya orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Sebagai ilmu pengetahuan Kepolisian, artinya ilmu yang mempelajari segala hal ihwal Kepolisian. 1
1 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 8-9
Tujuan  tersebut  di  atas  tentunya  tidak  akan  terwujud  apabila  tidak  dilakukan dengan  dedikasi  tinggi,  disiplin  serta  profesionalisme  dari  para  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  itu  sendiri  untuk  berusaha  melakukan  tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.
Bertolak  dari  arti  pentingnya  kedisiplinan  bagi  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  (Polri)  sebagai  penegak  hukum,  pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  kedisiplinan  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri),  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berupaya memberi kontribusinya dalam mewujudkan  prinsip Good  Governance dan Clean  Government baik  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  memelihara  kemanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan melindungi,  mengayomi  serta  melayani  masyarakat  maupun  di  kalangan  internal Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  sendiri  sebagaimana  dicanangkan  dalam  grand strategi  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  berupa Trust  Building (membangun kepercayaan). 2
Kompleksitas  tantangan  tugas  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  pada  era reformasi  dalam  perjalanannya  selain  telah  memberi  manfaat  bagi  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri) dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses  negatif  dari  penyelenggaraan  tugas  pokoknya  berupa  penyimpangan  perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang ( abuse of power ), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral  dan  hukum  antara  lain  diskriminasi,  permintaan  layanan/penegakan  hukum  alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit,  arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement yang  mengatakan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  organisasi  nomor  satu paling  korup  di  Indonesia.  Terlepas  benar  atau  tidak,  setidaknya  statement  tersebut semakin  memberi  justifikasi  bahwa  memang  benar  di  dalam  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri) banyak terjadi penyimpangan. 3
2 Ibid
3 Agus  Dwiyanto,  Mewujudkan Good  Governance  Melayani  Publik ,  Gadjah  Mada  University, Yogyakarta, 2006, hal. 3.
Penyimpangan  perilaku  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  tersebut  di atas  adalah  merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  anggota  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang  Peraturan Disiplin Anggota  Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia  (Polri)  saat  ini  dirasakan  masih  jauh  dari  harapan  dan  belum  mampu  secara maksimal  memberikan  dampak  positif  bagi  perilaku  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  (Polri)  baik  dikarenakan  proses  dari  penegakan  hukumnya  maupun  hasil  dari penegakan  hukum  peraturan  disiplinnya,  antara  lain  masih  terjadi  perbedaan  persepsi tentang  pelaksanaan  ketentuan  hukum  disiplin  Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  maupun  ketentuan  acara  pelaksanaannya berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Polisi: Kep/431/IX/2004  tanggal  30  September  2004  tentang  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran disiplin  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  serta  berdasarkan  Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember  2003  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Divisi  Propam  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri).
Upaya  penegakan  disiplin  dan  Kode  Etik  Kepolisian  sangat  dibutuhkan  guna terwujudnya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  dan  tercapainya  profesionalisme Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri).  Sangat  tidak  mungkin  penegakan  hukum  dapat berjalan  dengan  baik,  apabila  penegak  hukumnya  sendiri  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  tidak  disiplin  dan  tidak  profesional.  Ketidakdisiplinan  dan  ketidakprofesionalan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Kondisi  melemahnya  disiplin  dan  profesionalisme  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri) yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.  Dengan  sering  diberitakannya  di  berbagai  media  massa  mengenai  tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), misalnya
Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia  (Polri),  adanya  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  yang
terlibat  dalam  tindak  pidana,  tindakan  sewenang-wenang  anggota  Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan masih banyak kasus lain  yang menggambarkan kurang  disiplinnya  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  menjadikan keprihatinan  sendiri  bagi  masyarakat  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  yaitu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4
Dengan  melihat  dari  beberapa  kondisi  tersebut  maka  perlu  disiasati  dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana  yang  kondusif,  lancar  tanpa  hambatan  berarti  mampu  menjadi  sarana  kontrol, pencegahan  perilaku  menyimpang  dan  menumbuh-kembangkan  perilaku  disiplin  anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  guna  mewujudkan Good  Governance dan Clean Government di internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka memantapkan citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Selain  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  memiliki  hak  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain dalam:
Pasal 5
Hak-hak lainnya anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meliputi:
a.   pelayanan kesehatan;
b.    bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
c.    cuti;
d.   Kapor Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
e.   tanda kehormatan;
f.   perumahan dinas/asrama/mess;
g.   transportasi atau angkutan dinas;
h.   MPP;
i.   pensiun;
j.   pemakaman dinas dan uang duka; dan
4 A. Kadarmanta, Membangun Kultur Kepolisian ,  PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hal. 23
k.   pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

## Pasal 7
(1)   Setiap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  beserta  keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
(2)  Setiap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  yang  melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  bantuan  hukum  dan perlindungan  keamanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Terhadap  hak-hak  yang  diberikan  kepada  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri) tersebut yang menjadi ketertarikan penulis lebih dalam adalah hak terhadap bantuan hukum.  Hak  ini  sangatlah  penting  karena  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sehari-harinya paling  banyak  berbenturan  dengan  keadaan  yang  terjadi  di  lapangan,  baik  itu  sebagai pemberantas  kejahatan  maupun  terlibat  dalam  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Oleh karenanya  jika  seorang  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  melakukan kejahatan atau tindak pidana maka dibutuhkan suatu pembela atau penasehat hukum bagi anggota  yang  diduga  terlibat  dengan  tindak  pidana  tersebut  sampai  dengan  proses peradilannya selesai.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Pasal 13
(1)  Tersangka  atau  terdakwa  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  pada  semua  tingkat  pemeriksaan dalam proses peradilan.
(2)   Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  wajib  menyediakan  tenaga  bantuan hukum  bagi  tersangka  atau  terdakwa  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
(3)   Bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan  dengan memanfaatkan  penasehat  hukum  dari  institusi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.
Pemberian  penasehat  hukum  atau  bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  tersebut  dapat  dari  institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri) tersebut maupun dari luar institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penasehat hukum  yang  berasal  dari  institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  anggota Kepolisian  yang  telah  ditunjuk  oleh  institusinya  dan  telah  mendapatkan  pelatihan  dan sertifikat untuk melakukan pembelaan dalam tahapan-tahapan peradilan pidana.
Proses  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  yang  melakukan  kejahatan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum:

## Pasal 4
(1)  Permohonan  diajukan  kepada  pejabat  yang  berwenang  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a.  Untuk  kepentingan  institusi/dinas  diajukan  oleh  Kasatker  yang bersangkutan;
b.  Untuk  kepentingan  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dan PNS  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya,dan/atau Kasatkernya;
c.  Untuk  kepentingan  pribadi  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  dan  PNS  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  diajukan  oleh yang bersangkutan dan/atau keluarganya;
d.  Untuk Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Wredatama, Warakawuri,  Duda/Janda  dari  Polwan/PNS  Kepolisian  Republik Indonesia  (Polri),  Veteran,  dan  keluarganya,  diajukan  oleh  yang bersangkutan.
(2)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  secara  tertulis kepada  Kadivbinkum  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)/Kapolda
dengan  disertai  uraian  secara  kronologis  dan  benar  tentang  pokok permasalahan.
(3)   Permohonan  yang  diajukan  kepada  Kadivbinkum  Kepolisian  Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
(4)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dipertimbangkan  oleh Kadivbinkum  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)/Kapolda  dapat  atau tidak diberikan Banhatkum.
(5)  Dalam  hal  disetujuinya  permintaan  Banhatkum,  Kadivbinkum  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)/Kapolda  mengeluarkan  Surat  Perintah  kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan.
(6)  Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat  (5),  Pemohon  selanjutnya  memberikan  Surat  Kuasa  kepada  Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

## Pasal 5
(1)   Divbinkum  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dapat  menerima  kuasa substitusi  dari  Polda-Polda  atau  melimpahkan  kuasa  subtitusi  ke  Polda- Polda dalam penanganan perkara.
(2)   Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bid Binkum Polda, dalam hal KaKepolisian Republik Indonesia (Polri) dan/atau pejabat  pada  Mabes  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di kewilayahan.
Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia  (Polri)  tersebut  adalah  tindak  pidana  penggelapan,  tindak  pidana  narkotika, pencurian  bahan  bakar  minyak,  penipuan,  memberikan  keterangan  palsu,  pemerasan, penganiayaan, menyetubuhi anak dibawah umur, pencabulan dan perkosaan.

## B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :
1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana?;
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana?;

## C. Metode Penelitian
1.   Metode Pendekatan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  secara  Yuridis  Empiris  yaitu  dengan cara  mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  bantuan  hukum dan  penegakan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  melakukan tindak pidana.
2.   Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada  penggambaran  fenomena  sosial  yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan  dalam  penelitian  ini  penulis  dapat  memberikan  gambaran  tentang  bantuan hukum  dan  Penegakan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang melakukan tindak pidana.
Penelitian ini dikatakan Yuridis  Empiris karena dalam penelitian ini menggunakan data  primer  dan  kemudian  penelitian  ini  dikatakan  penelitian  dan  penelitian  ini melaksanakan penelusuran informasi dengan wawancara.

## 3.  Jenis dan Sumber Data
Ada  dua  bentuk  penelitian  yang  digunakan  guna  mendapatkan  data  penelitian, yaitu:
Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  beberapa  bahan  hukum  yang terdapat  dalam  beberapa  literatur  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:
1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  meliputi  Rancangan  Undang-undang, buku-buku literatur  yang  berhubungan  dengan  sistem  peradilan  pidana,  hasil-hasil penelitian  bidang  hukum  pidana,  hukum  acara  pidana,  hasil  seminar, makalah-makalah,  jurnal,  majalah  hukum  dan  naskah  lain  yang  ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
3.    Bahan  hukum  tersier,  meliputi  kamus  hukum  dan  ensiklopedia  dan  tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.
Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian  lapangan  ini  dilakukan  untuk  menemukan  data  primer  yang  sangat berguna  bagi  penulisan  selain  dari  pada  data  sekunder  yang  telah  ditemukan  dalam penelitian perpustakaan. Pada jenis penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi objek

## D. Hasil penelitian dan pembahasan
1.   Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  terhadap  Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang Melakukan Tindak Pidana
Perkembangan  masyarakat,  menuntut  kebutuhan  kepastian  akan  hukum. Terciptanya kepastian hukum datang tidak hanya dari masyarakat kelas bawah, tetapi juga dari masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Peningkatan kebutuhan akan kepastian  hukum  pada  masyarakat  ini,  menuntut  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim, termasuk  Advokat)  serta  para  pembuat  peraturan  perundang-undangan  untuk  lebih profesional  dalam  menjalankan  tugasnya.  Para  penegak  hukum  harus  menyadari  bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tugas yang dilaksanakan para penegak hukum tersebut tidak boleh atas kekuasaan (Macht Staat) , karena sudah ada dasar hukumnya seperti yang tertuang di atas. Kepolisian dan anggota Kepolisian yang merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Kepolisian  itu  sendiri  memiliki  definisi yuridis,  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menyatakan,  bahwa  :  “Kepolisian  adalah  segala  hal  ihwal yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”.
Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa  : “Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Pada  beberapa  kasus  tindak  pidana,  tidak  hanya  masyarakat  umum  yang  menjadi pelaku  tetapi  ada  juga  anggota  Kepolisian  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana.  Tindak pidana itu sendiri, merupakan hasil terjemahan dari Strafbaarfeit, kata Strafbaarfeit dapat diterjemahkan  sebagai  bagian  dari  suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum.  Perbuatan manusia  yang  memenuhi  rumusan  delik  adalah  syarat  penjatuhan  pidana,  karena  subjek tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah  manusia.  Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangar peraturan disiplin” .
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa : “Anggota  Kepolisin  Negara  Republik  Indonesia  yang  ternyata  melakukan  Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.
Kedua pasal diatas merupakan definisi yuridis dari Pelanggaran Peraturan Disiplin dan  juga  sanksi  yang  diberikan  terhadap  anggota  Kepolisian  yang  ternyata  melakukan pelanggaran  peraturan  disiplin.  Pada  Penjatuhan  hukuman  disiplin  anggota  Kepolisian yang  melakukan  tindak  pidana,  maka  tidak  akan  menghapus  tuntutan  pidananya  seperti tertuang  dalam  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal  12  ayat  (1)  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyatakan,  bahwa: “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana “.
Pasal  tersebut  dengan  jelas  menegaskan  mengenai  penjatuhan  hukuman  disiplin tindak  pidana  tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana,  sedangkan  mengenai  Pelanggaran terhadap  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Pasal 1 ayat (2) Peraturan  Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa :
Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan- aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik  filosofis  dengan  peraturan  perilaku maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau  tidak  patut  dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia .
Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2006  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Republik  Indonesia  menyatakan, bahwa :
Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :
a.  Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b.  Kewajiban  pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  terbatas  ataupun  secara langsung;
c.  Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d.  Pelanggar  dinyatakan  tidak  layak  lagi  untuk  menjalankan  profesi/fungsi Kepolisian .
Kedua  pasal  diatas  merupakan  definisi  yuridis  dari  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Republik  Indonesia  dan  juga  sanksi  yang  diberikan  terhadap  anggota  Kepolisian  yang ternyata  melakukan  Pelanggaran  Kode  Etik.  Anggota  Kepolisian  yang  termasuk  subjek hukum,  maka  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Perlindungan  salah  satunya  adalah dengan  mendapatkan  bantuan  hukum,  untuk  melindungi  hak-haknya  selama  menjalankan proses hukum. Bantuan hukum itu sendiri, berupa jasa yang diberikan oleh Pemberi Batuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan  subjek  hukum  dan  memiliki  hak  untuk  memperoleh  bantuan  hukum. Pelaksanaan  penerapan  bantuan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  yang  melakukan tindak  pidana,  maka  Kepolisian  Republik  Indonesia  akan  menyediakan  tenaga  bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
Dasar  hukum  ketentuan  tersebut  yaitu  Pasal  13  Peraturan  Pererintah  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (Access to Legal Counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (Access to Justice). Asas Equality Before The Law merupakan perinsip persamaan di hadapan hukum, maka tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya  untuk  memperoleh  pembelaan  dari  seorang  advokat  atau  pembela  umum  dengan tidak  memperhatikan  latar  belakangnya,  seperti  latar  belakang  Agama,  Keturunan,  Ras, Etnis,  Keyakinan  Politik,  Strata  Sosio-Ekonomi,  Warna  Kulit  dan  Gender.  Hak  untuk dibela  oleh  seorang  advokat  atau  pembela  umum  bagi  semua  orang  tanpa  ada  perbedaan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu:  “  Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada Anggota  Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  terlaksana,  apabila  aparat  dan
pelaksana  hukum  melakukan  kegiatan  keseharian  seperti  yang  diatur  oleh  hukum. Kedudukan  Kepolisian  disini  adalah  sebagai  aparat  penegak  hukum,  yang  artinya meskipun  pelaku  tindak  pidana  merupakan  anggota  polisi  tetapi  tetap  harus  diproses menurut hukum yang berlaku.
Menurut pendapat Desrizal, mengatakan bahwa :
Program  bantuan  hukum,  pada  dasarnya  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu,  pertama, bahwa  bantuan  hukum  yang  efektif  adalah  merupakan  syarat  yang  esensial  untuk berjalannya  fungsi  maupun  integritas  peradilan  dengan  baik,  dan  yang  kedua,  bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan. 5
Desrizal mencoba menambahkan alasan-alasan lain, yaitu :
Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional, untuk pelaksanaannya  yang  lebih  efektif,  dari  pada  peraturan-peraturan  kesejahteraan sosial  untuk  keuntungan  si  miskin,  untuk  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab yang  lebih  besar  dari  pejabat-pejabat  pemerintahan  atau  birokrasi  kepada masyarakat,  Untuk  menumbuhkan  partisipasi-partisipasi  masyarakat  yang  lebih luas ke dalam proses pemerintahan, untuk memperkuat profesi hukum. 6
Tersedianya  tenaga  bantuan  hukum  bagi  tersangka  atau  terdakwa  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  tugas,  sangat  membantu  tersangka  atau terdakwa  yang  merupakan  bagian  dari  anggota  Kepolisian  tersebut  untuk  memperoleh bantuan hukum dari instansi tempatnya bekerja. Jadi, penerapan bntuan hukum ini sangat efektif  tanpa  harus  mencari  tenaga  bantuan  hukum  di  luar  instansi  Kepolisian  karena sudah  disediakan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  13  Peraturan  Pererintah  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Efektifitas bantuan hukum tidak terlepas dari pengajuan permohonan perlindungan hukum oleh anggota  Kepolisian  yang melakukan tindak pidana atau keluarganya  kepada Kepolisian  Daerah  Jambi,  khususnya  untuk  wilayah  hukum  di  Jambi.  Nantinya,  laporan
5 Desrizal, Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  pada  Kepolisian  Daerah  Jambi ,  wawancara tanggal 3 April 2014
6 Desrizal, Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  pada  Kepolisian  Daerah  Jambi ,  wawancara tanggal 3 April 2014
yang  diterima  akan  dikaji  dan  dianalisis  oleh  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi dan selanjutnya yang bertugas dalam hal melaksanakan penerapan hukum dan Hak Asasi Manusia  serta  pemberian  pendapat  dan  saran  hukum  yaitu  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum (Subidbankum).
Fungsi dari Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi, yaitu  akan  memeberikan  bantuan  dan  nasehat  hukum  bagi  pemohon  atau  anggota Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  mengajukan  permohonan  perlindungan hukum  baik  di  dalam  maupun  di  luar  persidangan.  Hal  ini  sangat  membantu  anggota Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  terutama  yang  berkaitan  dengan  kepentingan tugas.
Adanya  pemisahan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dari  Tentara  Nasional Indonesia, maka Kepolisian tunduk kepada Peradilan Umum. Sekarang Kepolisian tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan,  bahwa  :  “Pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan  dilakukan  oleh  Hakim Peradilan  Umum  ssuai  dengan  hukum  acara  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku “.
Tujuan  dari  pemisahan  tersebut  adalah  untuk  memudahkan  proses  penyidikan, artinya  bahwa  status  anggota  Kepolisian  ketika  dilakukan  penyidikan  dikembalikan sebagai  anggota  masyarakat,  sehingga  proses  penyidikan  dapat  berjalan  sebagaimana yang  diharapkan.  Hakim  dapat  juga  melakukan  penemuan  hukum,  berbeda  dengan penerapan  hukum,  penemuan  hukum  dilakukan  apabila  peraturan  perundang-undangan tidak begitu jelas atau tidak lengkap.
Hakim  tidak  boleh  menolak  mengadili  suatu  perkara  dengan  alasan  hukumnya kurang  jelas  atau  tidak  lengkap.  Pada  kondisi  seperti  itu,  hakim  harus  melakukan penemuan  hukum  termasuk  dengan  cara  mengadili  nilai-nilai  hukum  yang  berkembang dalam masyarakat.
Selanjutnya  untuk  memberikan  bantuan  hukum  dan  nasehat  hukum  bagi  anggota Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  terlibat  tindak  pidana  dilakukan  oleh  penasehat  hukum kepolisian  yang  ada  di  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi.  Jumlah  Personel  yang
terdapat  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  terdiri  dari  1  (satu)  orang  Kepala Bidang  Hukum,  1  (satu)  orang  Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum,  1  (satu)  orang  Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum, 2 (dua) orang staf Sub Bidang Hukum.
Bantuan hukum terhadap anggota  Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan kejahatan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum.
Langkah  awal  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  maupun  tindak  pidana lainnya  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dengan  menyertakan kronologis  kejadian  dan tentang  pokok  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  tersebut,  yang  diajukan  kepada  pejabat  yang  berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
a.   untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
b.   untuk  kepentingan  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  PNS Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya,dan/atau Kasatkernya;
c.   untuk kepentingan pribadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kepolisian  Republik  Indonesia  diajukan  oleh  yang  bersangkutan  dan/atau keluarganya;
d.   untuk  Purnawirawan  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polwan/PNS  Kepolisian Republik Indonesia, Veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.
Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang  Hukum  Kepolisian Daerah Jambi  barulah  dikeluarkan  Surat  Perintah  kepada  Penasehat  hukum/Kuasa  Hukum/ Pendamping  yang  ditugaskan.  Pemohon  selanjutnya  memberikan  Surat  Kuasa  kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  termasuk  pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Masalahnya,  bantuan  hukum  di  lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia  sudah menjadi  praktik  berjalan  jauh  sebelum  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  lahir.  Bantuan  hukum  diberikan  kepada  setiap  anggota  Kepolisian Republik Indonesia yang terkena kasus hukum.
Untuk  memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  terlibat  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana  lainnya  merupakan fungsi  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  Bidang  Hukum  di  Kepolisian  Daerah  Jambi,  yaitu akan memberikan bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon atau anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakuan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
Adapun  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana,  telah  mengajukan  permohonan  untuk memperoleh bantuan hukum akan diberikan kepadanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
Untuk  para  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Daerah Jambi  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum, apabila  persyaratan  yang  telah  ditentukan  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  itu  telah terpenuhi,  maka  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  itu  berhak  mendapatkan bantuan  hukum.  Hal  ini  menandakan  telah  terlaksananya  dengan  baik  program  bantuan hukum yang merupakan fungsi dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  penulis  katakan  bahwa  program  bantuan  hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi telah berjalan  dengan  baik,  karena  anggota  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum meskipun jumlahnya masih sedikit.
Efektifitas  Bantuan  Hukum  yang  Diberikan  Pada  Anggota  Kepolisian  yang melakukan tindak pidana adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  merupakan  dasar  hukum  pemberian  bantuan  hukum  terhadap anggota  Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  baik  itu  tindak  pidana.  Efektifitas bantuan  hukum  yang  diberikan  pada  Anggota  Kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana
akan  terlaksana,  apabila  aparat  dan  pelaksana  hukum  melakukan  kegiatan  keseharian seperti yang diatur oleh hukum.
Hak-hak penerima bantuan hukum merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana menyatakan bahwa:
1. Mendapatkan  Bantuan  Hukum  hingga  masalah  hukumnya  selesai  dan/atau perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  selama  Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  Standar  Bantuan  Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. Mendapatkan  informasi  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemberian  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Hambatan  dalam  memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana.
Sudah  merupakan  hal  yang  wajar,  apabila  dalam  suatu  sistem  kerja  selalu dihadapkan pada beberapa kendala tergantung pada situasi dan kondisinya masing-masing. Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  bantuan  Hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  yang melakukan tindak pidana.
Lebih jauh Kepala Bidang Hukum menjelaskan:
1. Aspek Interen, meliputi:
a. Kekurangan Tenaga penasehat hukum;
Dalam  melaksanakan  bantuan  hukum  pihak  Bidang  Hukum  Kepolisian Daerah  Jambi  sangat  membutuhkan  tenaga  penasehat  hukum,  namun  di Bidang  Hukum  tenaga  penasehat  hukum tersebut  dirasakan  masih  kurang untuk  membantu  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  terlibat tindak pidana.
b. Kurangnya biaya/dana;
Masalah  biaya/dana  sebenarnya  merupakan  masalah  klasik  yang  tidak habis-habisnya  namun  terus  muncul  kepermukaan  sebagai  bagian  dari permasalahan.  Biaya/dana  yang  disubsidi  untuk  satu  tahun  kerja  kurang memadai  untuk  suatu  program  bantuan  hukum,  sementara  itu  bantuan hukum  sangat  diperlukan  bagi  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia yang terlibat tindak pidana.
c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum.
Sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  akan  lebih  memudahkan  bagi  bidang hukum  untuk  memberikan  bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian Republik Indonesia.
2. Aspek Ekstersn
a. Kelemahan beberapa perundang-undangan;
b. Kurangnya  kesadaran  dari  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia terhadap bantuan hukum.
Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemberian  bantuan    hukum terhadap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Daerah  Jambi  bila  dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain:
1.  Masih  kurangnya  pemahaman  dari  para  aparat  penegak  hukum  perihal perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  tersangka,  banyaknya  ditemukan  unsur kekerasan  di  dalam  penyusunan  berita  acara  pemeriksaan,  hal  ini  memperlihatkan bahwa  para  aparat  hukum  kurang  begitu  memahami  betapa  pentingnya perlindungan  hak-  hak  tersangka,  sehingga  akibat  dari  itu  mereka  akan  mudah sekali  melanggar  aturan-  aturan  yang  tercantum  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana. Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  terkadang  lebih  disesuaikan  terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak- hak dari tersangka.
2.  Tidak  adanya  aturan  atau  prosedur  yang  mengikat  terhadap  instrumen-  instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat. Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka  dari  pihak  kepolisian  kepada  Advokat  lebih  banyak  hanya  untuk formalitas  saja,  sedangkan  advokat  yang  dianggap  tidak  kooperatif  terhadap pekerjaan penyidik tidak akan dipakai lagi. Oleh sebab itu dari data yang ada dapat dilihat bahwa peran Advokat di dalam pendampingan bantuan hukum lebih bersifat pasif.
3.  Kurangnya  kesadaran  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  khususnya  di Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  terlibat  tindak  pidana  untuk  mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia  sendiri  khususnya  di  Kepolisian  Daerah  Jambi.  Hal  ini  mungkin disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  Bidang  Hukum  Kepolisian
Daerah  Jambi  kepada  anggotanya  yang  apabila  mereka  tersangkut  tindak  pidana jangan ragu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum.
Sehubungan  dengan  beberapa  hambatan  yang  ditemui  dalam  bantuan  hukum, khususnya  anggota  Kepolisian  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  diatas,  maka  pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jambi telah mengambil langkah-langkah antisipasi agar kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan seluruhnya.
Beberapa  langkah  antisipasi  tersebut  terlihat  dari  pernyataan  Kepala  Bidang Hukum yang mengatakan bahwa:
Untuk  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  pihak  Kepolisian  Daerah  Jambi khususnya Bidang Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan jumlah personil pemberi bantuan hukum;
2. Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  penasehat  hukum  di  Bidang  Hukum Kepolisian Daerah Jambi;
3. Memberikan  sosialisasi  kepada  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi;
4. Berupaya melengkapi sarana dan prasarana;
5. Melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  Avokat  dalam  memberikan  bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Kemudian  Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  menjelaskan  bahwa  upaya-upaya antisipasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  itu telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. 7
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  terhadap beberapa  kendala-kendala  yang  dihadapi Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah Jambi  dalam memberikan  bantuan  hukum  kepada  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada.

## E.Kesimpulan
1. Pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  di Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  dari  Bidang  Hukum dimana  bantuan  hukum  ini  diberikan  kepada  anggota  Kepolisian  Republik
7 Desrizal, Kepala  Sub  Bidang  Bantuan  Hukum  pada  Kepolisian  Daerah  Jambi ,  wawancara tanggal 3 April 2014
Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika dan berhak untuk mendapatkan bantuan  hukum  dari  Institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Adapun  proses pengajuan  permohonannya  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis dengan  menyertakan  kronologis  kejadian  dan  tentang  pokok  permasalahan  yang sedang  dihadapi  oleh  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  tersebut,  yang diajukan  kepada  pejabat  yang  berwenang.  Setelah  permohonan  tadi  disetujui  oleh Kepala  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  barulah  dikeluarkan  Surat Perintah  kepada  Penasehat  hukum/Kuasa  Hukum/  Pendamping  yang  ditugaskan. Pemohon  selanjutnya  memberikan  Surat  Kuasa  kepada  Penasehat  hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Jambi yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  Hukum  telah  terlaksana  dengan  baik.  Ini  terlihat dari  berjalannya  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  anggota  Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Jambi yang terlibat tindak pidana.
2. Hambatan-hambatan  yang  ditemui  selama  berlangsungnya  bantuan  hukum  bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana narkotika pada umumnya  adalah    kekurangan  Tenaga  penasehat  hukum,  Kurangnya  biaya/dana, Kurang  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  bantuan  hukum,  Kelemahan  beberapa perundang-undangan, dan  Kurangnya kesadaran dari anggota  Kepolisian Republik Indonesia  terhadap  bantuan  hukum.  Terhadap  beberapa  kendala-kendala  yang dihadapi tersebut telah dilakukan upaya-upaya antisipasi sesuai dengan kemampuan yang  dimiliki,  misalnya  Peningkatan  jumlah  personil  pemberi  bantuan  hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia penasehat hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah  Jambi,  Memberikan  sosialisasi  kepada  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  terutama  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi,  Berupaya melengkapi  sarana  dan  prasarana,  Melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  Avokat dalam memberikan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

## F. Rekomendasi
1. Untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hendaknya pihak terkait dalam hal ini Bidang  Hukum  Kepolisian Daerah Jambi giat melakukan sosialisasi terhadap anggotanya baik itu mengenai masalah hak asasi manusia ataupun mengenai bantuan hukum.
2. Untuk  mengatasi  masalah  tidak  adanya  aturan  atau  prosedur  yang  mengikat terhadap instrument- instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain  koordinasi  yang  jelas  antara  Kepolisian  dengan  Advokat.  Hendaknya  antara pihak  Kepolisian  dalam  Hal  ini  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  dengan advokat  meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  khususnya  mengenai  bantuan hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  terlibat  tindak pidana. Untuk mengatasi masalah kurangnya kesadaran anggota Polri khususnya di Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  terlibat  tindak  pidana  untuk  mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum,  hendaknya  Bidang  Hukum Kepolisian  Daerah  Jambi  selalu  mengadakan  kegiatan  sosialisasi  secara  rutin terhadap  anggotanya,  yang  apabila  anggotanya  terlibat  dalam  tindak  pidana hendaknya  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum  dari  Institusi  Kepolisian Republik  Indonesia  itu  sendiri,  sehingga  memberdayakan  Sumber  Daya  Manusia yang  ada  dilingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia  khususnya  di  Kepolisian Daerah Jambi.

## G. Daftar Pustaka
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 Agus  Dwiyanto,  Mewujudkan Good  Governance  Melayani  Publik ,  Gadjah  Mada University, Yogyakarta, 2006
A. Kadarmanta, Membangun Kultur Kepolisian ,  PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007