Delviola  Azhara,  Ade  Adhari  (2023)  Kepastian  Hukum  dalam  Penjatuhan  Tindakan  Atas  Dasar  Keadaan Pribadi Anak, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## KEPASTIAN  HUKUM  DALAM  PENJATUHAN  TINDAKAN  ATAS  DASAR KEADAAN PRIBADI ANAK
Delviola Azhara, Ade Adhari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: Delviolaa@gmail.com, Adea@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  mengenai penjatuhan  tindakan  kepada  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan keadaan  pribadi  Anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Keadaan pribadi anak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana, namun bukanlah sebagai  alasan  yang  mampu  membenarkan  diri  dalam  melakukan  pelanggaran hukum. Sampai saat ini keadaan pribadi anak masih tetap ada sebagai bagian dari alasan  pemidanaan  pidana.  Kepastian  hukum  dari  keadaan  pribadi  Anak  sebagai penjatuhan sanksi Tindakan menjadi penting untuk memberikan keadilan terhadap Anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana,  bahwa  Anak  yang  memiliki  (kondisi) keadaan  pribadi  pada  waktu  dilakukan  perbuatan  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  sanksi  pidana  dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Kata kunci : Penjatuhan Tindakan, Keadaan pribadi Anak, Kepastian Hukum.

## Abstract
The purpose of this research is to find out how Law Number 11 of 2012 concerning the  Juvenile  Criminal  Justice  System  regulates  the  imposition  of  measures  on children who commit criminal offenses based on the child's personal circumstances. The research method used is normative juridical method with statutory approach. The  personal  circumstances  of  children  can  be  used  as  a  basis  for  judges' consideration not to impose criminal sanctions, but not as an excuse that can justify themselves in violating the law. Until now, the personal circumstances of children still exist as part of the reasons for criminal punishment. The legal certainty of the child's  personal  circumstances  as  the  imposition  of  sanctions  is  important  to provide justice to children who are perpetrators of criminal acts, that children who have (conditions) personal circumstances at the time of the act can be used as a basis for judges not to impose criminal sanctions by considering aspects of justice and humanity.

## Keywords: Imposition of Measures, Personal circumstances of the Child, Legal
certainty

## Pendahuluan
Hukum  diciptakan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  kesejahteran masyarakat. Hukum telah menjadi bagian dari masyarakat dan terus berkembang seiring waktu. Sebuah adigium terkenal yang sangat mencerminkan tidak dapat dipisahkannya hukum  dengan  masyarakat  adalah  ubi  societas  ibi  ius,  yang  artinya  dimana  ada masyarakat disitulah hukum berada, dan apabila ada keduanya, maka disitu timbul sebuah kejahatan (Utrecht, 1966).
Tindakan pidana merupakan suatu kealpaan dalam menjalankan aturan, baik secara sengaja  maupun  tidak  sengaja  dilakukan  oleh  seseorang.  Tindak  pidana  yang sebagaimana  dimaksud  mencakup  sebab  dan  akibat,  sehingga  apabila  dilanggar  akan dikenakan sanksi yang diterima oleh orang yang bertanggung jawab (Marselino, 2019). Seseorang yang melakukan perbuatan pidana nantinya akan mendapatkan sanksi pidana, hal ini juga bergantung pada bagaimana perbuatan yang dilakukan tersebut terdapat suatu kesalahan (Moeljatno, 2002). Jika orang tersebut terbukti melakukan kesalahan, maka ia patut melakukan pertanggungjawaban pidana. Lain halnya apabila dalam tindakan yang dilarang tersebut dinilai terdapat suatu alasan-alasan dalam penjatuhan sanksi.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya terhadap orang dewasa  saja,  tetapi  juga  diterapkan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Berdasarkan Pasal 10 KUHP Buku Kesatu-Bab II Pidana, jenis jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  termasuk  anak  yang  melakukan  tindak pidana kekerasan, hakim wajib memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sang anak terutama hak-hak nya sebagai seorang anak (Djamil, 2017). Hak Asasi Anak adalah suatu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child).
Sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hak-Hak Anak, maka hal itu  diwujudkan  dalam  hukum  nasional  dengan  lahirnya  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang secara khusus mengatur tentang Anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang dibentuk untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan memiliki sistem peradilan pidana tersendiri.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, Indonesia menganut double track system. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  double  track  system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan pengenaan tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber  pada  ide  dasar  “mengapa  diadakan  pemidanaan".  Sedangkan  pengenaan
tindakan  bertolak  dari  ide  dasar  "untuk  apa  diadakan  pemidanaan  itu” (Sholehuddin, 2003).
Dengan kata lain, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan  seseorang  melalui  pengenaan  penderitaan  agar  yang  bersangkutan  menjadi jera.  Sedangkan,  fokus  pengenaan  tindakan  lebih  terarah  pada  upaya  memberi pertolongan  pada  pelaku  agar  ia  berubah (Muladi,  1992).  Tindakan  itu  tidak  selalu diberikan kepada pelaku tindak pidana, karena memang Tindakan itu diberikan bilamana diperlukan.
Salah  satu  pengenaan  tindakan  yang  dapat  dikenakan  kepada  Anak  yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyeranan kepada seseorang, perawatan di Balai Rehabilitasi Kementrian Sosial Anak. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Anak yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana penjara.  Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Hal tersebut menjelaskan bahwa syarat pengenaan tindakan hanya dapat diberikan kepada anak yang belum berusia 14 tahun.
Salah satu contoh yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dan seharusnya  diberi  pengenaan  tindakan jika  anak  yang melakukan tindak  pidana  adalah anak yang mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrome Disorder), yang disebabkan oleh rangkaian panjang peristiwa kehidupan yang penuh trauma. Menurut Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si., bahwa sesorang anak yang tidak mendapatkan pola asuh yang baik dapat mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder atau trauma masa lalu yang menyebabkan kelainan  perilaku.  Dr.  Seto  Mulyadi,  S.Psi.,  M.Si.,  mengatakan  bahwa  gangguan  Post Traumatic Syndrome Disorder dapat menjadi penyebab kelainan perilaku dimana seorang anak dapat melakukan sesuatu namun tidak menyadari pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun baru sadar setelah melakukan perbuatan yang dinilai tidak baik.
Melihat  bahwa  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  mengalami  PTSD  (Post Traumatic  Syndrome  Disorder),  maka  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  anak  diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan:  “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Keadaan  pribadi  anak  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan sanksi pidana, namun bukanlah sebagai alasan yang mampu membenarkan diri dalam melakukan pelanggaran hukum. Sampai saat ini keadaan pribadi anak masih tetap ada sebagai bagian dari alasan pemidanaan pidana.
Pidana penjara terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu  pada  Pasal  81  ayat  (5),  yang  berbunyi: “Pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir.”  Hal  yang disebut terakhir ini “sebagai upaya terakhir”, memberikan sifat pada Anak tersebut sudah
sepatutnya  diberikan  pengenaan  tindakan  yang  bersifat  rehabilitasi  atau  perawatan (treatment), bukan sanksi pidana yang bersifat pembalasan tau perampasan kemerdekaan (pidana).
Sedangkan Berdasarkan KUHP Buku Kesatu Pasal 45, yang menyebutkan: “Dalam hal  penuntutan  pidana  terhadap  orang  yang  belum  dewasa  karena  melakukan  suatu perbuatan  sebelum  umur  enam  belas  tahun,  hakim  dapat  menentukan:  memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa  pidana  apa  pun;  atau  memerintahkan  supaya  yang  bersalah  diserahkan  kepada pemerintah  tanpa  pidana  apa  pun,  jika  perbuatan  merupakan  kejahatan  atau  salah  satu pelanggaran  berdasarkan  pasal-pasal  […]  atau  menjatuhkan  pidana  kepada  yang bersalah.”
Kepastian hukum dari keadaan pribadi Anak sebagai penjatuhan sanksi Tindakan menjadi penting untuk memberikan keadilan terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana,  bahwa  Anak  yang  memiliki  (kondisi)  keadaan  pribadi  pada  waktu  dilakukan perbuatan  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  sanksi pidana  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum dalam penjatuhan tindakan atas dasar keadaan pribadi anak.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan  yang  akan  ditelaah  secara  ilmiah,  yakni:  Bagaimana  kepastian  hukum dalam  penjatuhan  tindakan  atas  dasar  keadaan  pribadi  anak.  Berdasarkan  rumusan masalah  tersebut, tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah: Untuk mengetahui kepastian hukum dalam penjatuhan tindakan atas dasar keadaan pribadi anak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yang  bersifat  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dijalankan  dengan  metode  mengkaji  bahan literatur (Soekanto, 2007). Sehingga didapatkan melalui bacaan dan analisis bahan-bahan yang  tertulis.  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  normatif merupakan  proses  mencari  aturan,  prinsip,  maupun  doktrin  hukum  sehingga  mampu menjawab isu hukum (Marzuki, 2013).
Konsep  pada  jenis  penelitian  hukum  ini  digambarkan  sebagai  apa  yang  sudah tertulis  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan  yang  akan  menjadi  dasar  kepantasan manusia  dalam  bertindak.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  perihal  bagaimana ketentuan normatif terkait dengan kepastian hukum dalam penjatuhan tindakan atas dasar keadaan  pribadi  anak.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  melakukan  suatu  penelusuran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  aturan  normatif  dan  juga terhadap  literatur-literatur  terkait  dengan  jenis  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Kepastian  Hukum  Dalam  Penjatuhan  Tindakan  Atas  Dasar  Keadaan Pribadi Anak
Hans  Kelsen  menytakan  bahwa  hukum  adalah  suatu  rangkaian  norma.  Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau das sollen, yang mencakup beberapa peraturan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah hasil dan tindakan manusia yang dipertimbangkan dengan saksama (deliberatif). Peraturan-peraturan  dalam  undang-undang  yang  mencakup  aturan  dan  bersifat  umum menjadi  pedoman  bagi  manusia  untuk  berinteraksi  dalam  kehidupan  bermasyarakat (Marzuki, 2005) .
Aturan-aturan  tersebut  menjadi  pembatas  dalam  interaksi  antar  individu  maupun masyarakat. Kehadiran peraturan dan pelaksanaan dari peraturan tersebut menimbulkan sistem  pemidanaan.  Sistem  Pemidanaan  (the  sentencing  system)  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  sanksi  dan  pemidanaan  (the  statutor  rules relating to penal sanction and punishment) (Arief, 2011b). Barda Nawawi Arief (2011b) menjelaskan  bahwa  bila  pemidanaan  diartikan  sebagai  tindakan  "pemberian  atau penjatuhan pidana", maka pengertian "sistem pemidanaan" dapat dipahami dari 2 (dua) perspektif.  Dalam  arti  luas,  sistem  pemidanaan  dapat  dipandang  dari  sudut  fungsional, yaitu dari cara kerjanya atau prosesnya.
Sistem  pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  seluruh  sistem  aturan  perundang- undangan  yang  berfungsi  untuk  menerapkan  hukum  pidana  dan  mengatur pelaksanaannya  secara  konkret.  Sistem  ini  meliputi  semua  peraturan  hukum  yang mengatur  proses  pelaksanaan  hukum  pidana  sehingga  seseorang  yang  melakukan pelanggaran  dijatuhi  sanksi  (hukum)  pidana.  Sedangkan  dalam  arti  sempit,  sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau substantif, yang hanya mempertimbangkan norma-norma hukum pidana subtantif (Arief, 2011a).
Sistem  pemidanaan  diartikan  sebagai  rangkaian  sistem  peraturan  perundang- undangan untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem untuk pemberian atau penjatuhan dan  pelaksanaan  pidana.  Keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  (statutory  rules) yang  ada  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  maupun  di  dalam undang-undang khusus di luar KUHP, merupakan bagian dari sistem pemidanaan.
Secara  mendasar,  untuk  menjatuhkan  suatu  pidana  terhadap  seseorang  haruslah memenuhi persyaratan, yakni terdapat perbuatan yang melanggar hukum (syarat objektif) dan  adanya  kesalahan  atau  pertanggungjawaban  pidana  (syarat  subjektif).  Syarat pemidanaan  tersebut  merupakan  syarat  pemidanaan  yang  konvensional,  namun  seiring dengan  waktu  terdapat  satu  persyaratan  tambahan  yang  harus  terpenuhi,  yakni  tujuan pemidanaan.  Oleh  karena  itu,  dalam  syarat  pemidanaan  yang  kontemporer,  sebelum seorang Hakim menjatuhkan suatu pidana, ia tidak hanya membuktikan bahwa ada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana saja, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.
Dalam pertanggungjawaban pidana, seorang dianggap telah melakukan kejahatan apabila tindakannya terbukti sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, seseorang yang  telah  terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana  tidak  selalu  dapat  dihukum (Moeljatno,  2002).  Hal  ini  disebabkan  dalam  pertanggungjawaban  pidana, tidak  hanya dipertimbangkan  dari  tindakan  yang  dilakukan,  tetapi  juga  dari  unsur  kesalahan  yang terlibat.
Terdapat  sebuah  prinsip  yang  sangat  umum  dalam  pertanggungjawaban  pidana, yaitu seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan kesalahan atau yang dikenal dengan adagium "geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea".  Dapat diartikan  bahwa  seseorang  dapat  dijatuhkan  pidana,  bukan  hanya  karena  melakukan tindak pidana, melainkan juga karena terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, dan pelaku  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  semua  unsur  dalam  kemampuan bertanggungjawab.
Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan kesalahan seorang pelaku perbuatan  pidana  dan  apakah  layak  ia  dihukum/  dipidana  atas  perbuatannya  yang melanggar  hukum.  Dalam  pertanggungjawaban  pidana  terdapat  beberapa  persyaratan yang  harus  terpenuhi,  sehingga  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut dapat dipidana. Agar seseorang dapat didakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, ada  persyaratan  bahwa  tindakan  tersebut  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah ditetapkan  dalam  perundang-undangan  pidana,  serta  mempertimbangkan  kemampuan bertanggung  jawab  pelaku.  Menurut  Moeljatno  (2002),  seseorang  dapat  dipidana  jika memenuhi  persyaratan  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  salah  satunya  yaitu kemampuan bertanggungjawab.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  tidak  ada  pasal  yang menjelaskan  tentang  kemampuan  bertanggung  jawab.  Namun,  terdapat  aturan  yang terkait dengan kemampuan bertanggungjawab, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan  bahwa:  “Barangsiapa  yang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena  penyakit  tidak  dipidana”.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang melakukan  tindakan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya  karena  adanya cacat mental (gebrekkige ontwikkeling) atau gangguan mental akibat penyakit (ziekelijke storing), tidak akan dipidana.
Berdasarkan  Pasal  44  ayat  (I)  KUHP  tersebut,  Moeljatno  (2002)  menyimpulkan bahwa  untuk  adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  seseorang  harus  ada:  a) Kemampuan  untuk  membedakan  perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk,  yang  sesuai dengan  hukum  dan  yang  melawan  hukum.  b)  Kemampuan  untuk  menetapkan kehendaknya berdasarkan rasa kesadaran mengenai baik dan buruknya perbuatan.
Dalam  kemampuan  bertanggung  jawab,  harus  memperhatikan  beberapa  hal. Pertama, dilihat dari faktor intelektual, yaitu apakah pelaku mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua, perlu diperhatikan faktor  emosi/  perasaan  atau  kehendak  dari  pelaku,  apakah  ia  mampu  menyesuaikan perilakunya dengan kesadaran akan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehka. Oleh  karena  itu,  jika  seorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  tidak  mampu mengendalikan  kehendaknya  berdasarkan  kesadaran  tentang  baik  dan  buruk  dari perbuatannya, maka pelaku dianggap tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.
Hal  ini  sejalan  dengan  Teori  Double  Track  System  yang  dianut  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan bahwa Double Track System merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana dan pengenaan tindakan yang keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan pengenaan tindakan bersumber dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu” (Sholehuddin, 2003).
Dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  pidana  bersifat  reaktif  terhadap  suatu  perbuatan, sedangkan sanksi tindakan memiliki sifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Sanksi pidana berfokus pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan  agar  yang  bersangkutan  menjadi  jera.  Sebaliknya  fokus  sanksi  tindakan berfokus pada upaya memberi pertolongan pada pelanggar agar ia berubah.
Ide  dasar  mengenai  double  track  system  merupakan  gagasan  dasar  sistem  sanksi yang  menjadi  dasar  kebijakan  dan  penggunaan  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Ide  dasar sistem sanksi tersebut merupakan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri melalui perkembangan yang terjadi pada sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.  Oleh karena itu, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, yang berarti ide dasar tersebut menentukan masalah,  metode,  dan  penjelasan  yang  dianggap  relevan  untuk  ditelaah.  Untuk mengetahui hal ini, dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.
Double track system mencakup dua hal, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Fokus  pada  kesetaraan  sanksi  pidana  dan  pengenaan  tindakan  dalam  kerangka  double track system, sesungguhnya berkaitan dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting. Tindakan  dan  Pidana  ini  diberikan  jika  terbukti  adanya  tindak  pidana,  kesalahan,  dan tujuan pemidanaan.
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terdapat  ketentuan  khusus  mengenai penjatuhan sanksi Tindakan maupun Pidana terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu dengan adanya double track system (sistem dua jalur) yang tercantum dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berdasarkan  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a) pengembalian kepada orang tua/wali; b) penyeranan kepada seseorang; c)  perawatan  di ruman  sakit  jiwa:  d)  perawatan  di  LPKS:  e)  kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f) pencabutan surat 1zin mengemudi; dan/ atau; g) perbaikan akibat tindak pidana.
Sedangkan,  Pidana  Pokok  dan  Pidana  Tambahan  yang  dapat  dikenakan  kepada Anak  meliputi:  a)  pidana  peringatan:  b)  pidana  dengan  syarat:  c)  pembinaan  di  luar lembaga; d) pelayanan masyarakat; atau e) pengawasan; f) pelatihan kerja; g) pembinaan dalam lembaga; h) penjara; i) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; j) pemenuhan kewajiban adat.
Salah  satu  pengenaan  Tindakan  yang  diatur  dalam  UU  SPPA  adalah  mengenai Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang  bertujuan  untuk  menghindari  Anak  dari  proses peradilan,  sehingga  Anak  tidak  terkena  stigma  negatif.  Melalui  Diversi,  Anak  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  masyarakat  dengan  baik.  Pasal  1  ayat  (7)  UU  SPPA menjelaskan  bahwa  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Proses  Diversi  bertujuan  untuk  terciptanya  Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  Anak maupun korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik
dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hal yang tidak berdasarkan pembalasan.
Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (recidive). Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius. Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana  Anak  akan  dilanjutkan  ke  tahap  pemeriksaan  dan  penuntutan  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  berbunyi:  “Anak  yang  belum  berusia  14  (empat belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai  tindakan.”  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  syarat pengenaan tindakan hanya dapat diberikan kepada anak yang belum berusia 14 tahun.
Adanya  perbedaan  pengaturan  dalam  pengenaan  tindakan  terhadap  anak  karena Anak memiliki keterbatasan dan sift khusus yang perlu dilindungi, sehingga perlakuan tersebut akan jauh berbeda jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang telah dewasa.  Berbeda  jika  halnya  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagai  korban kekerasan seksual sehingga memiliki keadaan pribadi berupa Post Traumatic Syndrome Disorder atau trauma masa lalu yang menyebabkan kelainan perilaku.
Maka  terhadap  Anak,  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  Tindakan  maupun  Pidana. Hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa keadaan pribadi anak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana.
Melihat  bahwa  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  mengalami  PTSD  (Post Traumatic  Syndrome  Disorder),  maka  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  anak  diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Dengan  adanya  double  track  system  dan  Pasal  70  UU  SPPA  ini  dapat  disebut sebagai  implementasi  dari  kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy).  Menurut  Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru)”  istilah  “kebijakan  hukum  pidana” dapat  diartikan  sebagai  istilah  “politik  hukum  pidana”.  Sedangkan,  Sudarto mengungkapkan  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Hukum  dan  Hukum  Pidana”  bahwa menerapkan  "politik  hukum  pidana"  berarti  melakukan  seleksi  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan pidana yang paling optimal dengan kondisi dan situasi saat ini, serta untuk masa depan.
Usaha  pemberantasan  tindak  kejahatan  melalui  hukum  pidana  pada  hakikatnya termasuk dalam upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Arief, 2011a).    Oleh  karena  itu,  sering  juga  disebutkan  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum pidana termasuk dalam kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dengan demikian,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk dari kebijakan hukum pidana. Undang-undang tersebut  merupakan  usaha  rasional  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak melalui sarana hukum pidana.
Berbicara mengenai kebijakan hukum, Menurut Dr. M. Hamdan, S.H., M. dalam bukunya  yang  berjudul  “Politik  Hukum  Pidana”,  bahwa  kebijakan  hukum  dirancang untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dan  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat.  Artinya,  suatu kebijakan dapat tercipta karena adanya kepentingan atau keperluan, tujuan atau maksud untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik.
Dalam  sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia  menganut  konsep  Trias  Politica. Konsep  Trias  Politica  pertama  kali  dicetuskan  oleh  filsuf  inggris  bernama  John  Locke dan  kemudian  dikembangkan  oleh  seorang  sarjana  Perancis  bernama  Montesquieu. Menurut konsep ini, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif (pembuat undang-undang),  eksekutif  (pelaksana  undang-undang),  dan  yudikatif  (pengawas pelaksanaan undang-undang).
Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang melalui proses konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, yang terdiri dari: a) Tahap Formulasi (Kebijakan  Legislatif),  yaitu  tahap  penegakan  hukum  in  abstracto  oleh  badan  pembuat undang-undang. b) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif), yaitu tahap penerapan hukum pidana  in  conreto  oleh  apart  penegak  hukum,  mulai  dari  tahap  penyelidikan  (polisi) sampai ke pengadilan. c) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.
Pembentukan  UU  SPPA  inilah  yang  disebut  dengan  tahap  kebijakan  legislatif. Tepatnya, dalam hal ini double track system dan Pasal 70 UU SPPA merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yaitu tahap kebijakan legislatif. Tahap kebijakan legislatif adalah  tahap  yang  paling  strategis  dari  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sarana  penal.  Pada tahap ini,  akan  menghasilkan  peraturan  hukum yang akan menjadi pedoman (guidances) pada tahap berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi  dalam  proses  kebijakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kesalahan  dalam  membuat kebijakan  legislatif  suatu  peraturan  perundang-undangan  akan  berdampak  negatif  bagi operasionalisasi peraturan tersebut pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Dalam konteks kebijakan hukum pidana, undang-undang sebagai produk legislatif merupakan tahap kebijakan legislatif yang berada pada tataran abstrak berupa peraturan atau  undang-undang.  Dengan  demikian,  undang-undang  ini  akan  mempunyai  makna, apabila diaplikasikan dalam kehidupan nyata (Arief, 1996).  Oleh karena itu, agar undang- undang  dapat  diterapkan  dalam  masyarakat,  dibutuhkannya  lembaga  yang  mampu melaksanakannya yang dalam ilmu hukum dikenal dengan badan eksekutif, sedangkan badan  yang  bertugas  untuk  menerapkan  atau  mengefektifkan  peraturan  perundang- undangan adalah badan yudisial atau badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta tidak terpengaruh oleh lembaga lain.
Selain itu, G.P. Hoefnagels menganggap bahwa tahap kebijakan legislatif memiliki peran  yang  penting  dalam  menentukan  kebijakan  hukum  (penitensier)  atau  hukum pemidanaan  (sentencing  policy),  sehingga  tahap  ini  dianggap  sangat  penting (Henny Nuraeny,  2022).  Semua  tahapan  dalam  kebijakan  hukum  pidana,  termasuk  tahap kebijakan legislatif, aplikasi (yudikatif), dan eksekusi (eksekutif), merupakan kebijakan penanggulangan  hukum  pidana,  bertujuan  untuk  melindugi  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat terwujud apabila proses dan prosedurnya dijalankan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Double  track  system  dan  Pasal  70  UU  SPPA  yang  mengatur  tentang  penjatuhan pengenaan  Tindakan  dan  Pidana  kepada  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  pada hakikatnya  adalah  produk  yang  berasal  dari  kebijakan  hukum.  Artinya,  double  track system  dan  Pasal  70  UU  SPPA  lahir  karena  adanya  kebutuhan  atau  keperluan  hukum
mengenai  penjatuhan  sanksi  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  sehingga kebijakan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki  dasar  yuridis  di  dalam  penegakkannya.  Oleh  karena itu,  double  track  system dan  Pasal  70  UU  SPPA  tidak  hanya  menjadi  dasar  yuridis  penjatuhan  sanksi  terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy).
Pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Esensi dan substansi pembaruan hukum pidana terkait erat dengan  latar  belakang  dan  urgensi  yang mendasari  pembaruan  hukum  pidana  tersebut. Hal ini bertujuan  agar hukum pidana dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis. Kebijakan legislatif dibuat untuk memperbarui hukum pidana agar tidak  tertinggal  dengan  perkembangan  zaman  yang  cepat.  Hal  ini  penting  untuk memastikan penerapan hukum yang relevan, akurat, dan efektif, sehingga menghasilkan produk hukum yang baik dan tepat dalam kehidupan nyata.
Kebijakan legislatif yang menghasilkan Pasal 70 UU SPPA dan double track system merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana (penal reform) yang bertujuan untuk menegakan peraturan dan keadilan, seta sebagai landasan yuridis dalam penjatuhan sanksi terhadap  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan kesejahteraan  dan  perlindungan  dalam  masyarakat.  Dalam  upaya  menegakkan  hukum terkait Anak sebagai pelaku tindak pidana, double track system dan Pasal 70 UU SPPA dapat dianggap sebagai solusi dan tiang dalam memberlakukan penjatuhan sanksi yang mempertimbangkan (kondisi) keadaan pribadi anak sebagai pelaku tindak pidana.
Hal ini terjadi karena hanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  Double  track  system  dan  Pasal  70  UU  SPPA  dalam  implementasinya  dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dalam menjatuhkan sanksi yang adil terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Double track system dan Pasal  70  UU  SPPA  diciptakan  karena  dianggap  relevan  dan  efektif  sebagai  dasar pengaturan penjatuhan sanksi dalam bentuk Tindakan dan Pidana terhadap Anak di masa kini dan masa yang akan datang.
Kepastian hukum dari keadaan pribadi Anak sebagai penjatuhan sanksi Tindakan menjadi penting untuk memberikan keadilan terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana,  bahwa  Anak  yang  memiliki  (kondisi)  keadaan  pribadi  pada  waktu  dilakukan perbuatan  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  sanksi pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya adigium "summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya (Dominikus, 2010). Dengan demikian keadilan bukanlah tujuan hukum yang satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.
Gustav  Radbruch  scorang  filsuf  hukum  mengemukakan  bahwa  idelanya  hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zweckmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid) (Rahardjo, 2000). Gustav Radbruch menyatakan bahwa  kepastian  hukum  harus  terkandung  dalam  berbagai  peraturan  hukum  dan  juga dalam setiap putusan hakim, agar tercipt konsistensi dalam putusan pengadilan antara satu dengan putusan yang lainnya.
Peraturan  hukum  dianggap  memiliki  kepastian  hukum  apabila  peraturan  tersebut tidak  dapat  ditafsirkan  secara  berbeda-beda.  Hal  ini  diharapkan  akan  memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum, karena hukum adalah sesuatu yang diharapkan dalam keadaan  tertentu  dan  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  yang  jelas  bagi  individu  yang dikenakan peraturan tersebut (Santandrea & Adiasih, 2019).  Oleh karena itu, kepastian hukum akan terwujud apabila hukum diterapkan secara konsisten, tepat, jelas, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif.
Kepastian hukum sejatinya menjadi salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan oleh lembaga hukum (termasuk putusan hakim). Terlebih lagi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD  1945  mengakui  dan  melindungi  hak  konstitusi  warga  negara  untuk  memperoleh jaminan  dan  perlindungan  hukum  yang  pasti,  yang  dalam  bidang  hukum  pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana seseorang hanya dapat dituntut dan diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah ada sebelumnya.
Memang disadari bahwa seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan yang diyakini adil bagi Anak atau Terdakwa. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh lembaga peradilan agar terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan tidak memihak (imparsial).
Namun, kebebasan yang dimiliki Hakim haruslah kebebasan yang bertanggungjawab,  dan  masih  berada  dalam  batasan  peraturan  yang  berlaku  tanpa dipengaruhi  oleh  faktor  subjektif.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  seorang  Hakim  ketika mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  Hakim  tersebut  harus  memiliki kemampuan  intelektual  yang  cukup  terkait  perkara  yang  ditanganinya,  sehingga  dapat menerapkan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
Menurut  Hadi  Utomo,  seorang  Pemerhati  Perlindungan  Anak,  bahwa  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  negara  harus  mengatur  peraturan  yang  mengatur  Anak berhadapan dengan hukum. Hal ini tercantum dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, dimana idealnya aturan tersebut harus berpedoman pada pedoman PBB, sebagai pedoman pencegahan  Anak  agar  tidak  berhadapan  dengan  hukum.  Sedangkan  Dr.  Eva  Achjani Zulfa,  S.H.,  M.H.  sebagai  pidana  menyatakan  bahwa  dalam  UU  SPPA  tidak  hanya melihat  sebuah  perbuatan  pada  saat  dilakukan  tetapi  juga  melihat  kondisi  sebelum dilakukan dan kondisi setelah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memahami motif Anak sebagai pelaku tindak pidana saat melakukan tindak kejahatan.
Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegak hukum terhadap Anak yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  hanya  berdasarkan  pengenaan  Pidana  semata. Seorang Hakim diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem dalam peradilan  pidana  Anak  ketika  menangani  kasus  yang  melibatkan  Anak  sebagai  pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dengan jelas dan rinci kapan dan dalam situasi apa seorang Anak dapat dikenai  Tindakan,  dengan  mempertimbangkan  keadaan  pribadi  anak  pada  waktu dilakukan perbuatan berupa Post Traumatic Syndrome Disorder.
Oleh karena itu, jika seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami Post Traumatic  Syndrome  Disorder  atau  trauma  masa  lalu  yang  menyebabkan  kelainan perilaku, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan pribadi anak, bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana layak dikenakan Tindakan tanpa dikenakan sanki Pidana. Terlebih
lagi, dalam Pasal 70 UU SPPA telah jelas dinyatakan bahwa keadaan pribadi anak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana.

## Kesimpulan
Dalam Pasal 70 UU SPPA telah diatur mengenai penjatuhan tindakan dan/ Pidana terhadap  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  bahwa  anak  yang  dapat  dijatuhkan Tindakan adalah Anak yang memiliki keadaan pribadi berupa Post Traumatic Syndrome Disorder  atau  trauma  masa  lalu  yang  menyebabkan  kelainan  perilaku.  Maka  terhadap Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  keadaan  pribadi  anak,  bahwa  Anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  layak  dikenakan  Tindakan  tanpa  dikenakan  sanki  Pidana.  Hal tersebut  dinyatakan  secara  jelas  dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa keadaan pribadi anak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana.

## BIBLIOGRAFI
Arief,  Barda  Nawawi.  (1996). Kebijakan  legislatif  dalam  penanggulangan  kejahatan dengan pidana penjara . Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
Arief, Barda Nawawi. (2011a). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Arief, Barda Nawawi. (2011b). Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia . Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip.
Djamil, Nasir. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika.
Dominikus, Rato. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo .
Henny  Nuraeny,  S.  H.  (2022). Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum Pidana dan Pencegahannya . Sinar Grafika.
Marselino,  Rendy.  (2019). PEMBELAAN  TERPAKSA  YANG  MELAMPAUI  BATAS (NOODWEER EXCES) PADA PASAL 49 AYAT (2) KUHP . Universitas Airlangga.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Muladi,  Perlindungan  Korban  Melalui  Proses  Pemidaaan.  (1992).  dalam  Muladi  dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya .
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti.
Santandrea,  Jonathan,  &  Adiasih,  Ning.  (2019).  Kepastian  Hukum  Dari  Penerapan Ketentuan  Batas  Waktu  Pengajuan  Upaya  Hukum  Verzet  (Studi  Terhadap  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt. Plw./2017/PN.. JKT. BRT. Jo. Putusan Pengadilan  Tinggi  Dki  Jakarta  Nomor  107/Pdt/2018/PT.  DKI). Jurnal  Hukum Adigama , 2 (2), 215–240.
Sholehuddin, Muhammad. (2003). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya .
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Utrecht, Ernst. (1966). Pengantar dalam hukum Indonesia. (No Title) .
Copyright holder: Delviola Azhara, Ade Adhari (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: