Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEBUSAN HARTA WAKAF
(REVIEWN ISLAMIC LAW AGAINST REDEMPTION WAKAF PROPERTY)
Ali Sibra Malisi 1
1 STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil Email: tpqummusalamah66@gmail.com Article Info Abstract
Received: 12-12-2022 Revised: 26-12-2022 Accepted: 27-12-2022
Keywords:
Land redemption; Waqf property; Wakif. The development of waqf which is understood by the wider community to be preserved in the form of objects is sought to produce benefits So, waqf  which  is  generally  maintained  the  permanence  of  its  objects  can also produce objects and so on. The purpose of this study is to find out and  examine  the  interpretation  of  Islamic  law  on  the  practice  of redemption  of  waqf  land  in  village  Sumber  Mukti,  Aceh  Singkil.  The type of research method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the land was redeemed due to the weak society in Islam or the absence of istiqomah from the heirs and who received the ransom, so the mushalla land was redeemed again. In the Koran there is nothing  about  whether  or  not  the  land  is  redeemed,  but  there  are schools that say it is allowed and some say it is not allowed. According to imam Shafi'i said waqf recipients are not allowed to take legal action against the waqf property such as selling, bequeathing, giving or others. Meanwhile,  according  to  imam  Hanafi, waqif can  revoke  his  property that has been reclaimed, or sell, give, bequeath and so on. (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Penebusan tanah; Harta wakaf;
Wakif.
Perkembangan wakaf yang di maklumi oleh masyarakat luas terpelihara wujud  bendanya  diupayakan  menghasilkan  manfaat  Jadi,  wakaf  yang umumnya dipertahan kelanggengan bendanya dapat pula menghasilkan benda  dan  begitu  seterusnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui dan  mengkaji  pendangan  hukum  Islam  terhadap  praktik  penebusan tanah  wakaf  di  Kampong  Sumber  Mukti,  Aceh  Singkil.  Jenis  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tanah  ditebus  kembali karena lemahnya masyarakat dalam Islam atau belum adanya istiqomah dari ahli waris dan yang menerima hasil tebusan tersebut, sehingga tanah mushalla  tersebut  ditebus  kembali.  Di  dalam  Alquran  tidak  ada mengenai diperbolekan atau pun tidaknya tanah tersebut ditebus, tetapi ada  mazhab  yang    mengatakan  diperbolehkan  dan  ada  pula  yang mengatakan  tidak  diperbolehkan.  Menurut  imam Syafi’i mengatakan penerima  wakaf  tidak  diperbolehkan  melakukan  tindakan  hukum terhadap  harta  benda  wakaf  tersebut  seperti  menjual,  mewariskan, menghibahkan  atau  yang  lainnya.  Sedangkan  menurut  imam  Hanafi mengatakan waqif boleh  mencabut  kembali  hartanya  yang  telah diwakafkan,  ataupun  menjual,  menghibahkan,  mewariskan  dan  lain sebagainya (;).
Copyright© 2022 by Author(s)
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-Share  Alike  4.0  International License.

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  ibadah  yang  sangat  mulia.  Dan  amalnya  tidak  ada  putus-putus sampai  seorang  itu  meninggal.  Di  dalam  Islam  wakaf  merupakan  amalan  yang  sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.  Seperti yang termuat dalam hadis Nabi “jika sese orang meninggal dunia, maka terputuslah amalanya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shalih” (Muslim, 2020).
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  41  tahun  2004  tentang  wakaf  menjelaskan dalam pasal 1 ayat a mengatakan: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  /atau kesejahteraan umum menurut syariah (Budiman, 2016).
Sedangkan  menurut  kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  wakaf  adalah  perbuatan  hukum seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari hartanya miliknya dan melembagakan unuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan ibadah lainnya (Abdullah, 1994).
Wakaf  yang  telah  diberikan  tidak  boleh  ditarik  kembali  dan  juga  tidak  boleh  dialih fungsi. Namun berbeda yang terjadi di Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu Aceh  Singkil,  ada  beberapa  praktek  yang  mewakafkan  tanah  untuk  kepentingan  ibadah seperti  tanah  wakaf  untuk  pembuatan  mushalla,  tapi  tempat  tersebut  tidak  strategis sehingga    ada  beberapa  mushalla  di  pindahkan  ke  tempat  strategis,  dan  tanah  yang  lama untuk di gunakan kepentingan yang lain misalnya untuk perkebunan, dibuat kontrak, dan lain-lain.  dan  hasilnya  pun  diberikan  untuk  mushalla  yang  baru.  Jadi  si  pewakaf  tersebut tetap memberikan sebidang tanahnya guna untuk diwakafkan.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  penebusan  harta  wakaf  telah  dilakukan sebelumnya,  seperti  oleh:  1).  Bukhori  pada  tahun  2018  yang  berfokus  pada  hukum  alih fungsi  harta  wakaf  yang  produktif  untuk  kegunaan  komersil  (Bukhori,  2018);  2). Nurhidayah, Miftah dan Maryani pada tahun 2020 yang berfokus pada penarikan kembali harta  wakaf  oleh  wakif    (Nurhidayah  et  al.,  2020).  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada praktik
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
penebusan harta wakaf oleh ahli waris wakif di Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan yang ada yaitu mengenai praktik penebusan harta wakaf di Sumber Mukti.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif (Sugiyono,  2013;  Samsu,  2017;  Semiawan,  2010).  yaitu  cara  yang  digunakan  dalam menggambarkan  sebuah  problem  penelitian  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  terlebih dahulu  guna  memecahkan  masalah  dalam  penelitian  selanjutnya  dengan  meneliti  data primer  yang  terdapat  di  lapangan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan pendekatan  sosiologis  (Irwansyah,  2022).  Fokus  penelitian  ini  mengenai  penebusan  tanah wakaf  di  Kampong  Sumber  Mukti  Kecamatan  Kuta  Baharu  Kabupaten  Aceh  Singkil Provinsi  Aceh.  dimulai  pada  tanggal  04  Juli  sampai  15  Agustus  2022.  Sumber  data  yang dibutuhkan  yaitu  sumber  data  primer  yakni  dikumpulkan  dari  lapangan  seperti  hasil wawancara masyarakat Sumber Mukti Aceh Singkil, wawancara dilakukan kepada 1 orang anak wakif,  1 orang Gharim mushalla at-Taqwa,  3 orang saksi wakaf.  Di sisi lain penulis juga  menggunakan  data  sekunder  yakni  data  yang  diperoleh  berupa  dokumentasi  dari masyarakat  Sumber  Mukti  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini.  Setelah  itu,  diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penebusan Tanah Wakaf
Segala  sesuatu  yang  kita  lakukan  dengan  adanya ijab dan qabul (serah  terima)  maka sudah  dianggap  sah.  Begitu  pula  dengan  wakaf  yang  sudah  ada  ijab  qabul  maka  wakaf tersebut sudah dianggap  sah dan tidak boleh ditarik kembali atas apa yang telah di ikrarkan (Khairuddin, 2022).
Untuk pelaksanaan wakaf ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yakni: 1). Orang yang mewakafkan; 2). Orang yang menerima wakaf; 3). Harta benda yang di wakafkan; 4). Ikrar ( sighat) wakaf.
Wakaf tidak sah apabila tidak sighat. Setiap sighat mengandung ijab dan memungkin mengandung qabul. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf  maka  harta  benda  wakaf  dilarang  dijadikan  sebagai  jaminan,  dihibakan,  dijual, diwariskan dan ditukar.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Adapun untuk sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syaratnya sebagai berikut:
1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya,  tidak  untuk  waktu  tertentu.  Dengan  demikian,  bila  seseorang mewakafkan  tanah  untuk  pasar  dibatasi  waktu  selama  lima  tahun,  wakafnya dipandang tidak sah.
2. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan  sama  sekali,  dipandang  tidak  sah,  kecuali  jika  wakaf  itu  diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
3. Wakaf  harus  segera  dilaksanakan  setelah  dinyatakan  oleh  waqif    (pewakaf), tanpa  tergantungkan  pada  terjadinya  suatu  pristiwa  yang  akan  datang,  sebab pernyataan  wakaf  berakibat  lepasnya  hak  milik  seketika  itu  setelah  waqif menyatakan wakaf.
4. Wakaf merupakan hal mesti dilaksanakan tanpa syarat kiyar (membatalkan atau melangsungkan  wakaf  yang  telah  dinyatakan)  sebab  pernyataan  wakaf  berlaku seketika itu dan untuk selamanya (Naadia, 2021).
Oleh  karena  itu  dengan  mengiyaskan  tindakan  wakaf,  dapat  diambil  pemahaman bahwa menarik kembali harta benda wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah swt.
Untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  apa  sebenarnya  wakaf  itu,  ada sebaiknya kita kemukakan pendapat  para ulama, dan regulasi yang ada di Indonesia  Imam Hanafi,  mengatakan  menahan  suatu  harta  dengan  hukum  tetap  sebagai  milik  pemberi waqaf,  dengan  menyedekahkan  walau  hanya  sebagaian  (Sarwat,  2011).  Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan waqif atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka waqif  boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan,  ataupun  menjual,  menghibahkan,  mewariskan  dan  lain  sebagainya  (Maskuri, 2017).
Dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf ialah suatu sedekah  atau pemberian dan tidak  terlepas  sebagai  milik  oleh  orang  yang  berwakaf    selama  hakim  belum memutuskannya,  yaitu  bila  hakim  belum  mengumumkan  harta  itu  sebagai  wakaf,  atau diisyaratkan  dengan  ta’liq  sesudah  meninggalnya  orang  yang  berwakaf.  Umpanya  di katakan, “ Bila saya telah meninggal maka harta saya  (umpamanya rumah) ini, saya wakafkan untuk
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
kepentingan  madrasah .  Dengan  meninggalnya  orang  yang  berwakaf,  barulah  harta  yang ditinggalkan itu menjadi harta wakaf bagi madrasah tersebut .
Imam syafi’i , mengatakan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfatkan serta kekal  bendanya  (tidak  lenyap)  dengan  tidak    melakukan  tindakan  hukum  terhadap  benda tersebut,  disalurkan  kepada  sesuatu  yang  diperbolehkan  yang  ada.”  Pengertian  di  atas menunjukkan  bahwa  wakaf  berpindah  status  kepemilikan  dari  waqif  kepada  penerima wakaf.  Akan  tetapi,  penerima  wakaf  tidak  diperbolehkan  melakukan  tindakan  hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  pemilikan  penerima  wakaf  terhadap  harta  wakaf  bukanlah pemilikan harta yang sempurna (al-milk ghairu tam) (Asy- Syafi’i, 2014; Sabiq, 2013).
Wakaf menurut uu  Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ayat 1 bahwasanya wakaf adalah  perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda  miliknya  di  manfaatkan  selamanya    atau  untuk  berjangka  waktu  tertentu  sesuai dengan kepentingan guna  keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
Menurut kompilasi hukum islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan  sebagian  dari  harta  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran Islam(Ditbinbapera, 1993).
Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Karena sebagai ibadah,  wakaf  telah  diatur  ketentuan  hukumnya  oleh  Allah  Swt  Ketentuan  sebagai  wakaf dan  peribadatan  lainnya yang  akan  dilakukan  manusia  sebagai  sarana  untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Secara  umum  tidak  terdapat  dalam  Al- Qur’an  dalil  yang  secara  tegas  menguraikan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan  para  ulama  dalam  menerangkan  konsep  wakaf  ini  didasarkan  pada  keumuman ayat- ayat  alQur’an  yang  menjelaskan  tentang  infaq  fi  sabilillah (Muslich,  2016).  Di  antara ayat-ayat tersebut antara lain surah Ali Imran: 92 yakni
ٌمْيِلَع ٖهِب َ ّٰ للّٰا َّ نِا َ ف  ٍء ْي َ ش  ْن ِم ا ْو ُ ق ِف ْنُت اَمَوۗ َنْوُّبِح ُت اَِّمِ اْوُقِفْنُت ىّٰت َح َّرِب ْ لا او ُ لاَن َ ت  ْن َ ل
٩٢ /نارمع ل ٰ ا ( 3 : 92 )
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Artinya: Kamu  sekali-kali  tidak  akan  memperoleh  kebajikan  (yang  sempurna)  sebelum  kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/3:92)
Ayat lain terdapat dalam Alqur’an surat Al -Baqarah ayat 267:
آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ُهْن ِم َ ثْيِب َخْلا اوُمَّمَيَت اَلَو ۗ  ِض ْرَاْلا  َنِ م ْمُك َ ل اَن ْج َر ْخ َ ا ْٓاَِّمِ َو ْمُتْب َس َ ك ا َم  ِتٰبِ ي َط  ْنِم اْوُقِفْن َ ا َ ن ْو ُ ق ِفْن ُت ٌد ْي ِم َح ٌّي ِن َغ َ ّٰللّٰا  َّن َ ا آْ ْو ُم َ لْعا َو ۗ ِهْي ِف ا ْو ُض ِم ْغ ُت  ْنَا ْٓاَّلِا ِهْي ِذ ِخٰاِب ْمُت ْس َ ل َو ٢٦٧ /ةرقبلا ( 2 : 267 )
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk  untuk  kamu  infakkan,  padahal  kamu  tidak  mau  mengambilnya,  kecuali  dengan memicingkan  mata  (enggan)  terhadapnya.  Ketahuilah  bahwa  Allah  Mahakaya  lagi  Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267).
Disamping dalil Alqur’an ada dalil hadis yang menguatkan . Didalam kitab-kitab hadis, banyak hadis Rasullah saw. yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf.
Diantaranya hadis yang diriwayatkan imam Muslim yang artinya: apabila  manusia mati, maka terputus lah (pahala) amalnya, kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya (H.R Muslim)
Hadis  lain  yang  masyur,  yang  dijadikan  dasar  hukum  wakaf  atas  wakaf  oleh  para ulama adalah hadits ibn Umar sebagai berikut:
Yang  artinya: Dari  Ibn  Umar,  bahwa  Umar  Ibn-Khathtab  mempunyai  sebidang  tanah  di khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta nasihat tentang harta yang seraya berkata, “wahai  rasullah!  Sesungguhnya  aku  telah  mendapat  sebidang  tanah  seperti  itu”.  Rasullah berkata,  “jika  kamu  mau  wakafkanlah  tanah  itu  dan  bersedekahkanlah  hasilnya.”  Berkata Ibn Umar, “ m aka umar mewakafkanlah tanah itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual  lagi, dihibahkan  dan diwariskan  .”  umar  menyedekahkan hasil harta  itu  untuk  orang fakir, kerabat, budak, untuk jalan Allah, orang terlantar, dan tamu. Tidaklah berdosa yang mengurusinya (nazir) memakan sebagian harta secara wajar  atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.” (H.R Bukhari dan Muslim)
Adanya wakaf, tidak terlepas dari tiga unsur, yaitu unsur yang mewakafkan (waqif), harta  yang  diwakafkan (mauquf’  alaih),  dan  pernyataan  wakaf  (shighat  dari  waqif).  Untuk
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
sahnya suatu wakaf, para fuqaha  telah konsesus bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Az-Zuhaili, 2009).
Hukum wakaf dibagi menjadi 4 yaitu
1. Berwakaf itu hukumnya sunah dan harta yang diwakafkan terlepas dari milik orang yang berwakaf,  kembali  menjadi  milik    tuhan  semata-mata,  tidak  boleh  dijual,  tidak  boleh dihibahkan dan sebagainya.
2. Manfaat wakaf harus dipergunakan menurut ketentuan yang diucapkan oleh orang yang berwakaf pada waktu ia mewakafkannya.
3. Pengawas  wakaf  disebut  nazhir.  Orang  yang  berwakaf  dapat  menentukan  nazhir  bagi wakafnya  dengan  menyatakan  pada  ketika  ia  berwakaf.  Apabila  hakim  syar’I  yang ditugaskan untuk itu menjadi nazhirnya.
4. Syarat  nazhir  yang  boleh  diangkat  oleh  orang  yang  wakaf  ialah  adil,  yaitu  tidak  fasik, kepercayaan, mengerti dan berkesanggupan melaksanakan tugas nazhir
Dari  uraian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  harta  yang  sudah  di  wakafkan  kemudian ditebus kembali itu adalah tidak boleh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh imam syafi’i wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  benda  tersebut.  Disalurkan  kepada  sesuatu yang diperbolehkan yang ada.
Berdasarkan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  wakaf  ialah  menahan  barang  yang diwakafkan  itu  agar  tidak  diwariskan,  dihibakan,  digadaikan,  disewakan,  ditebus  dan  lain sebagainya  yang  cara  pemanfaatannya  adalah  menggunakan  sesuai  dengan  kehendak pemberi wakaf .

## Praktik Penebusan Tanah Wakaf di Sumber Mukti
Salah  satu  amalan  yang  baik  adalah  berwakaf  untuk  keperluan  ibdah,  misalnya  saja wakaf  tanah  untuk  pembuatan  masjid  maupun  mushalla.  Perbuatan  ini  akan  mendapat ladang amal ibadah dari Allah swt.
Namun sering juga terjadi di tengah-tengah masyarakat tanah wakaf tersebut ditebus oleh ahli warisnya, sehingga status tanah tersebut tidak lagi tanah wakaf. Misalnya saja tanah diatas mushalla al-Taqwa yang berada di wilayah Kec. Kuta Baharu.
Mushalla al-Taqwa berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan awal mula berdiri  pada tahun 1983.  Seharusnya  pertama  kali  berdiri  mushalla  di  tanah  wakaf    yaitu  di  jalan  gelatik, Namun  karna  lahan  yang  kurang  stabil  dan  kurang  memungkikan  dikarenakan  tanah
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
tersebut memuncak, sehingga mushalla tersebut diberdirikan di lahan alm. Harmono yaitu disamping  kanan  rumahnya    dan  lahan  mushalla  tersebut  di  wakafkan  dan  yang mewakafkan adalah alm. Harmono (Sukari, wawancara, 11 Juli 2022). Untuk mewakafkan mushalla  itu  alm.  Harmono  memusyawarakan  kepada  warga  setepat  bawasanya  mushalla akan  di  berdirikan  di  samping  rumahnya  dengan  beberapa  saksi.  Bahan  Proses pembangunan  mushalla  ini  pun  diambil  dari  rumah-rumah  yang  tidak  berpenghuni  lagi (Suko, wawancara, 04 Agustus 2022).
Lahan  mushalla  tersebut  sangat  sempit,  hanya  cukup  berukuran  dengan  bangunan mushalla  saja  tidak  bisa  menambah  bangunan  seperti  MCK.  Lahan  mushalla  tersebut berukuran ± 8 x 7 meter, bangunan mushalla semua dari pemerintah. Awal mula berdirinya mushalla  tersebut  banyak  masyarakat  yang  berbondong-bondong  untuk  memakmurkan mushal la. Terutama orang tua yang mengikuti shalat jama’ah 5 (lima) waktu da lam sehari- semalam  dan  anak  yang  belajar  membaca  Alqur ’ an.  Namun,  dengan  seiringnya  waktu mushalla  tersebut  sangatlah  sepi  dan  tidak  ada  yang  memakmurkannya  terutama  anggota keluarga  yang  mewakafkan.  Masyakat  pun  mulai  gelisah  dengan  takut  mushalla  di  hapus oleh  pemerintah.  Kemudian  masyarakat  memusyawarakan  tentang  mushallanya,  dengan hasil  musyawara  mushola  tersebut  maka  wajib  berdiri  kembali  dengan  alasan  mushalla tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tidak ada yang merasa kejauan  untuk  melaksanakan  ibadanya.  Maka  dengan  hasil  musyarawarah  pun  ada  satu warga  yang  mewakafkan  tanahnya  untuk  mushalla  guna  kepentingan  ibadah.  Yang mewakafkan tanahnya adalah adala ibu suwarni (Sarifin, wawancara, 12 Juli 2022).
Pada  tahun  2010  barulah  mulai  berdiri  musalla  at-Taqwa  yang  ketiga  kalinya  yaitu dilahan ibu suwarni. Dengan berukuran panjang 12 meter, lebar  8 meter  dan luasnya 96 meter.  Lahan  ini  berbatasan  dengan  :  tanah  milik  suwarni  (timur),  tanah  milik  sugiran (barat), tanah milik suwarni (utara), jalan desa/ umum (selatan).
Dengan berdirinya mushalla yang ketiga ini. Maka anggota waris dari alm. Armono memusyarawarakan    tentang  keberadaan  tanah  wakaf  yang  sudah  tidak  berfungsi  lagi. Dengan  hasil  musyawarah  tersebut  maka  ali  waris  alm.  harmano    sepakat  untuk menebusnya.  Dan  hasil  musyawarah  tersebut  disampaikan  kepada  masyarakat  (Sukari, wawancara, 11 Juli 2022).
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Masyarakat  pun    menyetujui  dengan  tebusannya. Tebusan    tanah  mushalla  tersebut mencapai ± Rp 2.000.000. dan hasil tebusan tersebut di masukan kedalam bahan bangunan mushalla yang baru.
Bahan bangunan musola tersebut diambil dari:
1. Keiklasan masyarakat,
2. dari caleg-caleg yang mensedekah sedikit harta untu bahan mushola tersebut,
3. dan  yang  lainnya  pun  diambil  dari  dari  hasil  penebusan  tanah  wakaf sebelumnya.
Dan  mushalla  at-taqwa  pun  berdiri  hingga  sekarang  dan  masyarakat  semua  sudah memakmurkannya.  Namun lahan  musola at-Taqwa ini belum tersertifikat hingga sekarang.
1. Lemahnya  pengetahuan  agama. Tidak semua  orang  walaupun  beragama  Islam memahami ketentuan wakaf. Sehingga kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang  menyimpang  dari  aturan.  Kecuali  berdosa  dia  juga  menanggung  beban malu  terhadap  masyarakat  dan  penerima  wakaf  (Wagimin,  wawancara,  13  Juli 2022).
2. Kurang  tidak  stabilnya  lahan.  pemerintah  memberi  tanah  untuk  berdirinya musola  ini  dengan  sedikit  memuncak  sehingga  tidak  memungkin  mushola tersebut  diberdirikan  di  tanah  yang  diberi  pemerintah  (Sarifin,  wawancara,  12 Juli 2022).

## KESIMPULAN
Bentuk  penebusan  tanah  mushala  ini  berbentuk  uang,  dimana  sebelum  mushalla tersebut  dipindah  maka  seluruh  anggota  keluarga  ahli  waris  bermusyawarah  untuk mengambil  tanah  yang  sudah  tidak  diwakafkan  dengan  cara  ditebus  dan  seluruh  anggota keluarga ahli waris pun setuju.  Persetujuan tersebut di sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun menyetujuinya daan hasil penebusan mushalla tersebut diberi ke-mushalla guna untuk memenui kebutuhan pembangunan musallah.
Hukum  penebusan  tanah  wakaf  menurut  imam  syafi’i penerima  wakaf  tidak diperbolehkan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  harta  benda  wakaf  tersebut  seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Namun dengan adanya penebusan tanah wakaf ini masyarakat berpindah ke mazhab Hanafi karena imam Hanafi mengatakan waqif boleh  mencabut  kembali  hartanya  yang  telah  diwakafkan,  ataupun  menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Seringnya terjadi penebusan harta wakaf di beberapa daerah, diperlukan pemerintah setempat  membuat  surat  wakaf  yang  outentic  sehingga  tidak  bisa  ditebus  oleh  siapapun termasuk ahli warisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Jat. (2008). Fiqh Sunnah Wanita, . Pustaka Al- Kautsar.
Abdullah, A. G. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Gema Insani.
Muslich,  A.  (2016) Peluang  dan  Tantangan  dalam  Pengelolaan  Wakaf ,    Skrispsi:  Uniersitas Muhamaddiyah Ponorogo.
Asy- Syafi’i, I. (2014). Al-Umm, . Pustaka Azzam.
Az-Zuhaili, W. (2009). Fiqih Islam wa Adillatuhu (JIlid 9). Darul Fikir.
Budiman, M. (2016). Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28,
29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
Bukhori,  B.  (2018).  Hukum  Alih  Fungsi  Harta  Wakaf  Produktif  Untuk  Kegunaan Komersial  Dalam  Prespektif  Fiqih  Muamalah. Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam , 1 (2),
201-215.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Akta Ikrar Wakaf, Pendaftaran Tanah, Ditbinbapera. (1993). Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, . Al-Hikmah.
Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel . Mirra Buana Media.
Khairuddin,  K.  (2022).  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  KUH-Perdata  terhadap Penarikan Tanah Hibah. Journal of Judicial Review , 24 (June), 91 – 104.
Kementerian  agama  RI.  (2013). Al- Qur’an  terjemah  perkata    Asbabul  Nuzul  dan  Tafsir  Bil
Hadist, Jakarta :Semesta Al- Qur’an .
Muslim, T. S. (2020). Shahih Muslim. Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim .
Maskuri. (2017). Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu, (skripsi : UIN Walisongo Semarang.
Nurhidayah, S., Miftah, A. A., & Maryani, M. (2020). Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Sabilal Muhtadin rt. 13 Kelurahan
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 201-211)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Kenali  Besar  Kecamatan  Alam  Barajo  Kota  Jambi) (Doctoral  dissertation,  UIN  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Naadia,  M.  F.  P.  N.  F.  (2021).  Shariah  compliance  risk  management  in  the  provision  of wakaf-zakat  housings. International  Journal  of  Islamic  Thought , 19 (1),  102 – 109. https://doi.org/10.24035/IJIT.19.2021.200
Sabiq, S. (2013). Fiqih Sunnah . Darul Fath.
Samsu.  (2017). Metode  Penelitian:  Teori  Dan  Aplikasi  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  Mixed Methods, Serta Research & Development. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
Sarwat, A. (2011). Seri Fiqih Kehidupan (15) Mawaris . DU Publishing.
Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Usman, S. (1994). Hukum Perwakafan di Indonesia , Darul Ulum Press..