ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PERILAKU HUKUM NOTARIS/PPAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PPH FINAL ATAS JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
Rocki Daniel Andreas Pasaribu 1 , Budiman Ginting 2 , Bastari 3
Fakultas Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara danielpasaribu0485@gmail.com !) , budiman_ginting59@yahoo.com 2) bastarigultom@gmail.com 3)

## Abstract
Tax is a sector of state revenue to meet the needs of its citizens. The research focus on the implementation of Final PPh payments on the transfer of rights to land  and/or  buildings  that  indicate  violations  of  Notary  compliance  such  as delays  in  submitting  Final  PPH  tax  reporting  on  the  transfer  of  rights  to  land and/or  buildings  at  the  Pratama  Service  Office  (KPP).  ).  Second,  the  lack  of supervision carried out by a Notary/PPAT together with the ATR/BPN Office. The formulation  of  the  problem  in  this  study  includes  how  the  legal  arrangements regarding the imposition of final PPh on the transfer of land and building rights, how the compliance of a Notary/PPPAT in Medan City to the provisions regarding participation  in  the  supervision  of  the  final  PPh  collection  on  the  transfer  of rights to land and/or buildings on the sale and purchase of land and of buildings, how  is  the  effectiveness  of  the  provisions  concerning  Notaries/PPAT  in controlling the final income tax on the sale and purchase of land and buildings in the city of Medan. The results of this study are the legal arrangements for the imposition of Final Income Tax on the transfer of rights and buildings in the fourth amendment  contained  in  Law  Number  36  of  2008  concerning  income  tax.  The compliance  of  Notaries/PPATs  in  Medan  City  to  the  provisions  regarding participation  in  the  supervision  of  PHTB  final  PPh  collection  on  the  sale  and purchase of land and buildings can be seen from how Notaries/PPATs in Medan City carry out signing, reporting, monitoring and knowing the basics related to Final PPh. The effectiveness of the provisions of the Notary/PPAT participating in supervising the final PPh on the sale and purchase of land and buildings in the City of Medan can be seen based on their legal behavior.

## Abstrak
Pajak  merupakan  sektor  pendapatan  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan warganya. penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pembayaran PPH Final pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang  terindikasi  terjadinya pelanggaran kepatuhan Notaris seperti keterlambatan menyampaikan pelaporan pajak PPH Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pada Kantor Pelayanan  Pratama  (KPP).  Kedua,  rendahnya  pengawasan  yang  dilakukan Notaris/PPAT  bersama-sama  dengan  Kantor  ATR/BPN.  Rumusan  masalah  pada penelitian  ini  mencakup  bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  pengenaan  PPh final  pengalihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  bagaimana  kepatuhan Notaris/PPPAT  di  Kota  Medan  terhadap  ketentuan  tentang  keikutsertaan  dalam pengawasan pemungutan PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas  jual  beli  tanah  dan  bangunan,  bagaimana  efektivitas  ketentuan  tentang Notaris/PPAT  turut  melakukan  pengawasan  PPh  final  atas  jual  beli  tanah  dan bangunan di Kota Medan. Hasil dalam penelitian ini Pengaturan hukum pengenaan PPh Final pengalihan atas hak dan bangunan terdapat pada perubahan keempat

## Info Artikel
Diterima :  09 Mei 2022 Revisi     :  15 Mei 2022 Terbit     :  28 Juni 2022
Key words: Final PPh, Behavior, Notary/PPAT
Kata Kunci: PPh Final, Perilaku, Notaris/PPAT
Corresponding Author :
Rocki Daniel Andreas Pasaribu 1 , Budiman Ginting 2 , Bastari 3 danielpasaribu0485@gmail.com !) , budiman_ginting59@yahoo.co m 2) , bastarigultom@gmail.com 3)
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  pajak pengahasilan. Kepatuhan Notaris/PPAT di Kota Medan terhadap ketentuan tentang keikutsertaan dalam pengawasan pemungutan PPh final PHTB atas jual beli tanah dan  bangunan  bisa  dilihat  dari  bagaimana  para  Notaris/PPAT  di  Kota  Medan melaksanakan  penandatanganan,  pelaporan,  pengawasan  serta  mengetahui dasar-dasar  terkait  PPh  Final.  Efektivitas  ketentuan  Notaris/PPAT  turut melakukan pengawasan PPh final atas jual beli tanah dan bangunan diKota Medan dapat dilihat berdasarkan perilaku hukumnya.

## PENDAHULUAN
Pajak  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  dalam  pelaksanaan pebangunan  karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  Negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan yang meliputi:
1. Fungsi anggaran ( budgetair) yaitu dimana fungsi ini terletak pada sector publik, yaitu mengumpulkan uang  pajak  sebanyak-banyaknya,  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  untuk  membiayai pengeluaran  Negara.  Sebagai  sumber  pendapatan  Negara  pajak,  berfungsi  untuk  membiayai pengeluaran  Negara.untuk  menjalankan  tugas-tugas  rutin  Negara  dan  melaksanakan  pembangunan. Digunakan  untuk  pembiayaan  rutin,  seperti  belanja  pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan,  dan sebagainya.
2. Fungsi  mengatur  ( regulered)  yaitu  dimana  fungsi  mengatur  berarti  pajak  di  jadikan  alat  bagi pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  baik  dalam  bidang  ekonomi  moneter,  sosial,  kultural, maupun dalam bidang politik
Selain 2 (dua) fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:
a. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang  berkaitan  dengan  stabilitas  harga  sehingga  inflasi  dapat  di  kendalikan.  Hal  ini  dapat  di lakukan  dengan  mengatur  peredaran  uang  yang  beredar  di  masyarakat,  pemungutan  pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien;
b. Fungsi  redistribusi,  yaitu  pendapatan  pajak  yang  sudah  di  pungut  oleh  Negara  di  gunakan  untuk membiayai  kepentingan  umum,  termasuk  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat;
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
c. Fungsi  demokrasi,  yaitu  pajak  yang  sudah  di  pungut  oleh  Negara  merupakan  wujud  sitem  gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
Negara  Republik  Indonesia  mengatur  ketentuan  pemungutan  pajak  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang“.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  (Undang-Undang  Pajak  Penghasilan), dijelaskan  bahwa  pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  kepada  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Adapun  Subjek  Pajak  PPh  Menurut  Mardiasmo  yang  menjadi subjek pajak adalah :
a. Orang pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
c. Badan, terdiri dari PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif;
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Sedangkan untuk objek Pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undnag-Undang Pajak Penghasilan).
Dasar  hukum  pengaturan  PPH-Final  ini  diatur  di  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  PPH  yang berbunyi:  “ Penghasilan  di  bawah  ini  dapat  dikenai  pajak  bersifat  final:  a.  penghasilan  berupa  bunga  … d st  … sampai e yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ”. Adapun sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang PPH diatur kategori PPH final yang terdiri atas:
a. PPh Final Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya,
b. PPh Final Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara;
c. PPh Final Bunga Simpanan Anggota (objek pajak) Koperasi;
d. PPh Final Hadiah Undian;
e. PPh Final Transaksi Saham dan Sekuritas Lain serta Derivatifnya yang Diperdagangkan di Bursa;
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
f. PPh  Final  Perusahaan  Modal  Ventura  dari  Transaksi  Penjualan  Saham  atau  Pengalihan  Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangannya
g. PPh Final Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan beserta Perubahannya;
h. PPh Final Usaha Jasa Konstruksi;
i. PPh Final Usaha Real Estate;
j. PPh Final Persewaan Tanah dan Bangunan;
k. PPh Final UMKM;
l. PPh Final atas Penghasilan Tertentu Lainnya (ber dasarkan PP).
Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan juga tidak terlepas dari aspek pajak. Selain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditanggung pembeli yang diatur di dalam ketentuan hukum, terdapat juga pajak penghasilan (PPh) final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang harus ditanggung penjual. Kendati tidak ada pasal yang mendefinisikan secara harfiah, berdasarkan pada ketiga aturan tersebut diketahui pengertian  dari  PPh  Final  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  PPh  bersifat  final  yang dikenakan  atas  penghasilan  yang  diterima atau  diperoleh orang  pribadi  atau  badan  dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh  pihak  yang  mengalihkan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  melalui  penjualan,  tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  semua  hak  atas  tanah dan/atau bangunan. Hak tersebut antara lain dapat berupa 2 bentuk. Pertama, hak milik, hak guna usaha (HGU), hak  guna  bangunan  (HGB),  dan  hak  pakai  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Agraria.  Kedua,  hak  milik  atas satuan rumah susun dan kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam undang- undang mengenai rumah susun. PPh final yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dipatok dengan 3 tarif berbeda, yaitu 0%, 1%, dan 2,5%. Nilai yang menjadi dasar perhitungan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pun berbeda-beda, tergantung jenis.
Objek  PPh  Final  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  diatur  di  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  261/Pmk.03/2016  Tentang  Tata  Cara  Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
yang membuat penghasilan yang diterima bersumber dari objek pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi: penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak yang mengalihkan ha katas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati para pihak. Selain itu, objek PPH Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan juga dapat berupa  perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dapat  berupa  surat  perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli.
Diketahui bahwa peran Notaris/PPAT Kota Medan dalam penyetoran PPH Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di atas meliputi tindakan-tindakan yang berupa: pertama, ikut mengawasi proses pengenaan pajak  PPH  Final  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan,  proses  penandatangan  dan  kewajiban  dalam menyampaikan laporan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu tertentu.
PPAT wajib mengirimkan Laporan Bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari Buku Daftar Akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak, dan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten/Kota,  selambat-lambatnya  tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya. Notaris  dan  PPAT  sama-sama  wajib  membuat  Laporan  Bulanan.  Perbedaannya  Laporan  Bulanan  yang  harus disampaikan  oleh  Notaris  adalah  kepada  Pusat  Daftar  Wasiat  atas  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat,  dan kepada Majelis Pengawas Daerah atas Buku Daftar Akta. Untuk PPAT kewajiban penyampaian Laporan Bulanan adalah Kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Notaris/PPAT berdasarkan hasil yang di dapat dari wawancara yang dilakukan pada Notaris/PPAT yang ada di Kota Medan terlihat bahwa dalam pembayaran PPH Final  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  di  Kota  Medan  ada  4  responden  yang  diwawancarai Notaris/PPAT menyampaikan laporan pajak PPH Final atas jual nbeli tanah dan bangunan di Kota Medan dengan tepat waktu. Faktor-faktor kepatuhan Notaris seperti yang disampaikan H.C. Kelmaan dipengaruhi oleh 3 (tiga) macam  kepatuhan  yaitu: compliance  yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu  aturan  hanya  karena  takut terkena sanksi, identification yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak dan internalization yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai inrinsik yang dianutnya.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Mengenai efektivitas ketentuan tentang Notaris yang ikut melakukan pengawasan PPH Final  pengalihan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  di  Kota  Medan  masih  perlu  dievaluasi  setelah  melihat  rendahnya  tingkat kepatuhan pelaporan yang ada. Dalam hal ini Notaris/PPAT memerlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif melakukan pembayaran PPH Final atas jual beli Tanah/Bangunan, tetapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang mengatur kepatuhan hukum Notaris yang diatur di dalam Undnag- Uundang Jabatan Notaris tersebut. Hal ini karena Notaris/PPAT juga tak luput dari keterikatan terhadap aturan- aturan pajak yang ada, termasuk keterikatan terhadap kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.  Notaris/PPAT  juga  seharusnya  berupaya  memahami  keseluruhan  Undang  Undang  perpajakan  dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, terrmasuk kewajiban pembayaran PPH Final atas jual beli Tanah/Bangunan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang memiliki daya otoritas  berupa  peraturan  perundang – undangan  yang  memiliki  relevansi  dengan  objek  penelitian,  sementara bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer seperti makalah, hasil – hasil penelitian, jurnal hukum serta artikel maupun tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENGATURAN HUKUM PENGENAAN PPH FINAL PENGALIHAN ATAS HAK TANAH DAN BANGUNAN
Pengaturan hukum PPh saat ini diatur dalam UU 7/1983 dan perubahannya. Ada 9 bab dengan 36 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal pajak penghasilan asar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  atau  yang  bisa  disingkat  menjadi  UU  7/1983.  Dalam perkembangannya, UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Lebih lanjut, perubahan pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991; perubahan kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994; perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan perubahan keempat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Notaris/PPAT  yang  bertugas  melakukan  pemungutan  PPh  final  memiliki pengaturan  atau  menjunjung norma hukum ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum. Para Notaris/PPAT dalam melaksannakan pemungutan atau pengenaan PPh Final berpegang pada dasar atau landasan hukum sebagai berikut:
1. Pasal 23 (2) UUD
Pada pasal 23 (2) UUD berbunyi “Segala pajak untuk keperluan
negara berdasarkan undang- undang”. Dalam hal ini dapat diketahui pentingnya pajak untuk dijadikan alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga pajak disini berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terkait proses pemerintahan.
2. Pasal 4 (2) Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang PPh stdtd Undnag-Undang no 36 tahun 2008 Undang-Undnag no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang  Pajak  Penghasilan.  Sebelum  perubahan  undang-undang  mengenai  pajak  penghasilan diatur dalam Undang-Undang no 7 tahun 1983 pada pasal 4 (2) terkait objek pajak dan pajak merupakan penghasilan  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak. Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 terdapat 32 pasal yang mengatur tentang Pajak penghasilan.
3. PP no 34 tahun 2016 tentang PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan beserta perubahannya yang menggantikan PP No 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga PP no 48 tahun 1994 tentang pembayaran PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan. Dalam hal orang pribadi atau badan  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang tersebut. Namun, ketentuan yang bersifat lebih khusus atas jenis penghasilan dimaksud diatur berdasarkan Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Permenkeu no 261/PMK.03/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang tata cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan  PPJB  TB  beserta  perubahannya.  Tata  cara  penyetoran, pelaporan,  dan pengecualian  pengenaan
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, dan perjanjian pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/  atau  bangunan  beserta  perubahannya  juga  tedapat  pada Permenkeu no 261/PMK.03/2016 tanggal 30 desember 2016, terdapat 18 pasal di dalamnya.
5. Perdirjen pajak no. PER-18/PJ/2017 tanggal 7 nopember 2017 tentang cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari  pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan PPJB  TB  beserta  perubahannya.  Untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  16  huruf  a  Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 261/PMK.03/2016 tentang  Tata  Cara  Penyetoran,  Pelaporan,  dan  Pengecualian  Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 37/PMK.03/2017 tentang  Tata  Cara Pembayaran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Pengalihan  Real  Estat  dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.
Kepatuhan Notaris/Pppat Di Kota Medan Terhadap Ketentuan Tentang Keikutsertaan Dalam Pengawasan Pemungutan Pph Final Phtb Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan
Kewajiban utama seorang Notaris sebag ai “Pejabat Pembuat Akta Tanah” sebagaimana didalam dalam “Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat”. terhadap pemenuhan kewajiban “Pejabat Pembuat Akta Tanah” ber akta pemindahan hakew ajiban untuk pengesahan surat setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, sebagaimana termuat dalam “Pasal 91 angka (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
Kepatuhan diporeleh karena adanya rasa takut dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris/PPAT di Kota Medan. Adanya tanggung jawab yang membebani Notaris/PPAT di Kota Medan karena  pengetahuan mereka mengenai dasar aturan mengenai PPh Final.
Dari  wawancara yang  saya  lakukan  kepada  para  notaris  bahwsannya  mengenai  pengetahuan  dasar, tarif yang digunakan, peran serta dalam menghitung PPh atas transaksi jual beli yang dilakukan Notaris/PPAT Kota  Medan  sudah  sejalan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  menandakan  bahwasannya Notaris/PPAT  di  Kota  Medan  patuh  dalam  hal  pemungutan  PPh  Final.  Selain  teori  mereka  juga  menjalankan kewajiban mereka selaku pejabat Notaris/PPAT sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris/PPAT di Kota Medan telah patuh dalam pemungutan PPh Final.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## Efektivitas  Ketentuan  Notaris/Ppat  Turut  Melakukan  Pengawasan  Pph  Final  Atas  Jual  Beli  Tanah  Dan Bangunan Dikota Medan
Rasionalitas Yuridis Dari Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengoperan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Ditinjau Dari Peralihan Hak Dan Konsep Pajak Penghasilan Hak Atas Tanah. Akta pengoperan hak atas tanah yang belum bersertfikat yang dibuat oleh/dihadapan Notaris menjadi alat bukti terjadinya peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Selain itu, akta yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena undang-undang yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat  akta  otentik  yang  fungsinya  sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan  jika  dikemudian  hari  terjadi  sengketa diantara  para  pihak  yang  membuat  akta  itu.  Dalam  hal  ini  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik mengenai pertanahan.
Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan arti akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Rasionalitas yuridis dari pengenaan pajak penghasilan atas pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat ditinjau dari peralihan hak dan konsep pajak penghasilan hak atas tanah yaitu dalam pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat terjadi peralihan hak atas tanah dari pemilik hak atas tanah kepada penerima pengoperan hak atas tanah meskipun belum bersertifikat, dengan adanya ganti rugi  yang  diberikan  dari  pihak  penerima  pengoperan  hak  kepada  orang  yang  mengoperkan  hak  atas  tanah tersebut.  Ganti  rugi  biasanya  berupa  uang,  dimana  ganti  rugi  tersebut  lebih  tinggi  dari  harga  atau  nilai perolehan sebelumnya, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
Dengan  adanya  ganti  rugi  tersebut,  maka  menurut  konsep  pajak  penghasilan  yang  luas  yang  tidak terbatas, keuntungan yang didapat dari pengoperan hak atas tanah yang termasuk dalam peralihan hak atas tanah apa pun caranya termasuk ke dalam penghasilan dalam pajak penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh. Berdasarkan peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dengan pengoperan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Notaris tersebut maka termasuk dalam objek pajak, karena terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang yang mengoperkan hak atas tanah tersebut yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau  menambah  kekayaan  yang  mengoperkan  hak  atas  tanah.  Oleh  karena  UndangUndang  tentang  PPh  ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak termasuk perolehan keuntungan dari hasil peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat melalui akta pengoperan hak yang dibuat oleh Notaris menjadi objek pajak penghasilan.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat, apabila dilihat dari akta yang dibuat oleh Notaris adalah pada hakikatnya dapat dinilai sama dengan peralihan hak atas tanah, hal tersebut dikarenakan terjadi peralihan hak atas tanah dengan akta pengoperan hak, dimana pihak pemilik tanah kepada pihak yang menerima peralihan hak dengan adanya ganti rugi sejumlah uang yang telah disepakati. Dilihat dari konsep kepemilikan, maka  bagi  pihak  yang  secara  hukum  memiliki  hak  atas  tanah,  baik  yang  telah  didaftarkan  maupun  belum didaftarkan  dapat  mengalihkan  hak  atas  tanah  yang  dimilikinya.  Mengalihkan  hak  atas  tanah,  maksudnya memindahkan hak atas tanah yang dimiliki kepada pihak lain, dengan pemindahan dimaksud, maka haknya akan berpindah. Hak (right) yang dimaksud, adalah hubungan hukum yang melekat sebagai pihak yang berwenang atau berkuasa untuk melakukan tindakan hukum. Di dalam terminology hukum kata “right” diartikan hak yang legal, atau dasar untuk melakukan suatu tindakan secara hukum. Akta Notaris dengan judul Pengoperan Hak biasanya digunakan  terhadap  tanah  yang  tidak  bersertipikat.  Hal  ini  disebabkan  karena  tanah  tersebut  belum  dilekati dengan  sesuatu  hak  tertentu  oleh  seseorang  dan  status  kepemilikan  tanah  tersebut  merupakan  tanah  yang langsung dikuasai oleh Negara.
Terhadap tanah yang tidak bersertipikat atau tanah yang dikuasai oleh Negara, seseorang hanya boleh menguasainya  untuk  diusahakan  sehingga  mendapat  manfaat  dari  tanah  tersebut,  belum  diberikan  jaminan kepastian hukum oleh Negara, sebab belum dilakukan pendaftaran tanahnya dan belum ada tanda bukti haknya. Apabila dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut berarti terjadi peralihan hak penguasaan dari penjual kepada pembeli yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian atas peralihan hak atas tanah tersebut. Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa peralihan hak yang dimaksud dalam jual beli ini adalah peralihan  hak  dalam  arti  hak  menguasai  dan  mengusahakan  tanah  tersebut.  Dengan  melepaskan  haknya  itu, tanah yang terlibat menjadi tanah Negara, yaitu dikuasai langsung oleh Negara
Menurut penulis, akta pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk dalam peralihan hak atas tanah yang merupakan objek pajak penghasilan karena meskipun ada keuntungan  dan  dapat  memperoleh  manfaat  dari  keuntungan  atas  ganti  rugi  yang  didapat  yang  menjadi penghasilan. Akan tetapi penghasilan tersebut tidak bersifat final, oleh karena tanah tersebut belum menjadi hak yang diakui oleh Negara, sehingga tidak dapat dikenakan pajak penghasilan hak atas tanah yang bersifat final (PPh Final).
Efektivitas Pelaksanaan Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Diperoleh Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
dilakukan  oleh  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  dapat  dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.
Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,  maka  wewenang  pemungutannya  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  masing-masing  yang diatur  dalam  undang-undang.  Apabila  dikaji  menggunakan  faktorfaktor  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto, untuk mengetahui efektivitas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  diatas  dapat  diketahui  bahwasannya  efektivitas  ketentuan Notaris/PPAT turut melakukan pengawasan PPh final atas jual beli tanah dan bangunan di Kota Medan sudah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terlebih lagi para Notaris/PPAT yang berada di Kota Medan sudah berpengalaman dan kantornya telah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. Sehingga hal demikian adalah hal biasa yang telah mereka lakukan.

## KESIMPULAN
Pengaturan hukum pengenaan PPh Final pengalihan atas hak dan bangunan terdapat pada  perubahan keempat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak pengahasilan. Hal ini yang menjadi dasar ataupun aturan para Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.   Terdapat 5 poin perubahan ketentuan PPh final dalam UU 36/2008. Pertama, perluasan jenis penghasilan yang dikenakan PPh final  dalam  Pasal  4  ayat  (2). Kedua,  objek  PPh  final  Pasal  23  berupa  bunga  simpanan  yang  dibayarkan  oleh koperasi kepada anggota koperasi diubah menjadi objek Pasal 4 ayat (2). Ketiga, perluasan objek PPh Pasal 26 yang bersifat final berupa keuntungan atas transaksi pembebasan utang dan penjualan atau pengalihan saham di Indonesia. Keempat,  terdapat  pasal  baru  yaitu  Pasal  17  ayat  (2c)  yang  mengatur  mengenai  pemajakan  atas dividen  yang  diterima  atau  diperoleh  WPOP. Kelima,  terdapat  PP  baru  yang  mengatur  mengenai  PPh  final terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kepatuhan Notaris/PPAT di Kota Medan terhadap ketentuan tentang keikutsertaan dalam pengawasan pemungutan PPh final PHTB atas jual beli tanah dan bangunan bisa dilihat dari bagaimana para Notaris/PPAT di
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Kota Medan melaksanakan penandatanganan, pelaporan, pengawasan serta mengetahui dasar-dasar terkait PPh Final,  sebagimana  hasil  wawancara  sudah  patuh  baik  dalam  melaksanakan  penandatanganan,  pelaporan  dan melakukan pengawasan. Mengenai pengetahuan dasar, tarif yang digunakan, peran serta dalam menghitung PPh atas  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  Notaris/PPAT  Kota  Medan  sudah  sejalan.  Hal  ini  menandakan bahwasannya Notaris/PPAT diKota Medan patuh dalam hal pemungutan PPh Final dan selain teori mereka juga menjalankan kewajiban selaku pejabat Notaris/PPAT sebagaimana mestinya.
Efektivitas  ketentuan  Notaris/PPAT  turut  melakukan  pengawasan  PPh  final  atas  jual  beli  tanah  dan bangunan  diKota  Medan  dapat  dilihat  berdasarkan  perilaku  hukumnya.  Sebagaimana  hasil  wawancara  yang dilakukan pada 4  Notaris/PPAT di Kota Medan yang sudah berpengalaman dan telah membuka kantor selama kurang  lebih  10  tahun  dalam  hal  pengawasan  dilakukan  tidak  hanya  karena  takut  akan  sanksi  tetapi  juga kesadaran mereka selaku pejabat Notaris/PPAT.
Pelaksanaan pemungutan PPh final baik Notaris/PPAT di Kota Medan sudah mematuhi ketentuan dalam hal pemungutan. Kebanyakan Notaris/PPAT di Kota Medan patuh dan sadar karena mereka sudah berpengalaman dan kantor mereka sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun. Alangkah baiknya hal ini diikuti para Notaris-Notaris muda dalam pelaksanaan pemungutan kedepannya, pelaksanaannya bukan hanya karena takut sanksi tapi karena kesadaran. Sejatinya Tugas dan Wewenang Notaris Hanya sebagai pejabat pembuat Akta autentik, diluar dari itu seperti  pengawasan  pemungutan  pajak  bukanlah  kewajiban  dasar  Notaris/PPAT  karena  hal  itu  merupakan kewajban dari Ditjen Pajak, namun jika Notaris diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan maka hal itu masuk kedalam nilai intrinsik yang dianut oleh para Notaris/PPAT.
Tanpa  adanya  pengaturan  secara  tuntas  mengenai  tugas  Notaris  maka  kewajiban  untuk  melakukan pengawasan adalah sebagai kewajiban moral kepada klien. Karena banyak klien yang lebih suka menuyerahkan tugas pembayaran  atau perhitungan memakai jasa Notaris baik untuk menghitung dan pelaporannya. Untuk itu diperlukan lagi pembaharuan pengaturan secara mendetail.

## DAFTAR PUSTAKA
H.C.  Kelman  dalam  Achmad  Ali.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence), Jakarta: Kencana Hartati, Neneng. (2015). Pengantar Perpajakan, Bandung: CV. Pustaka Setia Kanter, E.Y. (2001). Etika Profesi Hukum, Jakarta: Storia Grafika Kelsen,  Hans.  (2007).  (Alih  Bahasa  oleh  Somardi), General  Theory  Of  law and  State,  Teori  Umum  Hukum dan
Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta: Penerbit Andi Press Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, Jakarta: klPenerbit Grasindo
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: Rafika Aditama Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt. Sinar Grafika Sutedi, Adrian. (2011). Hukum pajak, Jakarta: Sinar Grafika offset Erizon Khairunsyah, Purba, H. ., Sunarmi, & Sembiring, R. . (2021). A Legal Position Of Buying Binding Agreement Which Payment Is Made In Stages Which Has Been Canceled By The Supreme Court (Study Of Supreme Court Decision Number: 1650 K/Pdt/2015). Visi Sosial Humaniora, 2(2), 256-268. https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.420
Hutapea, H. D., Manurung, A. ., & Nancy Nopeline. (2022). Pelatihan Pengisian E-Form Spt Tahunan 1770 UMKM Untuk  Relawan  Pajak. Jurnal  Visi  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  3(2),  109-117. https://doi.org/10.51622/pengabdian.v3i2.592