## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 122-129 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262
Kontribusi Satuan Pelindungan
Masyarakat dalam
Membantu
Penyelenggaraan  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum  dan  Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman
Didi Setio Nugroho (1), Supardal (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD” Yogyakarta, Indonesia (2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD” Yogyakarta, Indonesia Email Korespondensi: didisetio@gmail.com
Abstrak: Ketenteraman,  ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat  merupakan  salah  satu  urusan  wajib Pemerintahan  Wajib  yang  termasuk  dalam  pelayanan  dasar  yang  harus  dilaksanakan  Pemerintah  Daerah  oleh Satuan Polsisi Pamong Praja, dimana untuk melaksanakan tugasnya saat ini belum bisa melaksanakan pelayanan kepada  masyarakat  dalam  hal  ketenteraman  ketertiban  umum  dan  pelindungan  masyarakat  secara  maksimal dengan kondisi personil saat ini yang masih jauh dari minimal menurut regulasi yang ada, oleh sebab itu perlu adanya  langkah  alternatif  untuk  meminilaisir  masalah  tersebut  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  di masyarakat untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum  dan pelindungan masyarakat di wilayah  Kabupaten  Sleman  dengan  pemberdayaan  Satlinmas  di  Kabupaten  Sleman.  Metode  penelitian  ini dilakukan di Kabupaten Sleman, termasuk dalam penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  realisasi  sebuah  peristiwa  untuk  memperoleh  gambaran  tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi Satlinmas di Kabupaten Sleman melaui kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dan penertiban. Hambatan yang dihadapi Satlinams dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk anggota satlinmas, umur anggota Satlinmas lebih dari 50% lebih dari 50 tahun sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun, kurangnya minat anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat ini,  pemberdayaan  personil  Satlinmas  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  di  tingkat  Kalurahan  maupun Kapanewon..
Kata kunci; Ketenteraman; Ketertiban; Satlinmas; Linmas; Hansip.
Abstract: Peace, public order and community protection is one of the  Mandatory government affairs which are included in basic services that must be  carried out by the Regional Government by the Civil Service Police Unit, where for  carrying out their duties at this time have not been able to carry out services to the community in terms of peace, public order and protection of the community to the maximum with the current condition of personnel which is still far from minimal according to existing regulations, therefore it is necessary to have alternative steps to assess the problem by developing potential- the potential in the community to help organize peace, public order and  community  protection  in  the  Sleman  Regency  area  by  empowering  Satlinmas  in  Sleman  Regency.  This research method was carried out in Sleman Regency, included in descriptive research and will be analyzed using qualitative methods by describing the realization of an event to obtain an overview of the phenomena that occur in relation to the problem being studied. The results of this study indicate that the contribution of Satlinmas in the implementation  of  peace,  public  order  and  the  implementation  of  community  protection  is  by  optimizing  the potential of Satlinmas in Sleman Regency through Early Detection and Early Prevention activities, counseling and coaching, patrols, security, escort, handling demonstrations and mass riots and order. Obstacles faced by Satlinmas in maintaining peace, public order and community protection are not optimal education and training for Satlinmas members, the age of Satlinmas members is more than 50% more than 50 years, while in the Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 the maximum age of Satlinmas members is 60 Years and can be extended as long as they meet the requirements up to the age of 65 years, the lack of interest of young people to
become  members  of  Satlinmas  at  this  time,  empowerment  of  Satlinmas  personnel  has  not  been  carried  out optimally at the Kalurahan and Kapanewon levels.
Keywords: Tranquility; Order; Satlinmas; Linmas; Hansip.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-05-12

## PENDAHULUAN
Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Pelayanan Dasar  salah  satunya  adalah  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat  sesuai  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di daerah dilaksanakan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  kemudian  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  menyebutkan  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala  Daerah,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta  menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Merupakan tugas yang tidak ringan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sleman  dengan kondisi  saat  ini,  tentu  saja  belum  bisa  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal  ketenteraman, ketertiban  umum  dan  pelindungan  masyarakat  secara  maksimal  dengan  jumlah  personil  178  orang  termasuk personil  bidang  Pemadam  Kebakaran,  yang  semestinya  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negari  Nomor  60 Tahun 2012 personil Sat Pol PP Kabupaten Sleman  minimal 251 personil oleh sebab itu perlu adanya langkah alternatif  untuk  meminilaisir  masalah  tersebut  dengan  mengembangkan  potensi-potensi  di  masyarakat  untuk membantu  menyelenggarakan  ketenteraman,  ketertiban  umum    dan  pelindungan  masyarakat  di  wilayah Kabupaten Sleman. Adapun salah satu dari potensi yang dapat membantu ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja di  Kabupaten  Sleman  adalah  keberadaan  Satuan  Pelindungan  Masyarakat  (Satlinmas)  yang  memiliki anggota/personil yang tersebar di 17 Kapanewon dan 86 Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman yang menjadi langkah  alternatif  untuk  membantu  dalam  tugas  penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan pelindungan  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: 1) Bagaimana kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat?, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat?
Satuan Pelindungan Masyarakat disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah  dan/atau  kepala  desa  untuk  melaksanakan  Pelindungan  Masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat dipahami  bahwa  kehadiran  Satlinmas  sangat  penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  begitu kompleks dimasa sekarang dan yang akan datang, terutama di bidang pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa keberadaan Satlinmas ini sangatlah penting sebagai salah satu kekuatan dan komponen yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kenetenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  terbitnya  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  Pemerintah Kabupaten  Sleman  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  tentang  Penyelenggaraan Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan  Pelindungan  Masyarakat  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7  bahwa penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dilaksanakan  oleh  Sat  Pol  PP  dan  berkoordinasi  dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lurah, dukuh, ketua RT/RW dan jaga warga dan dilakukan melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penanganan unjukrasa dan kerusuhan masa dan penertiban.
Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kalurahan dibentuk  oleh  Lurah  utuk  melaksanakan  pelindungan  masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan  Linmas  dalam  skala  kewenangan  Kalurahan,  membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah, pemilihan Kepala  Daerah  dan  Pemilihan  Umum,  membantu  dalam  penanggulangan  dan  pencegahan  bencana  serta kebakaran, memabantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, memabantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mmbantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan objek vital, membantu lurah dalam penegakan kalurahan dan peraturan lurah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas (Lurah/Kepala Desa).
Ketenteraman  masyarakat  dan  ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan  dinamis  yang  memungkinkan Pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  dengan  tenteramn,  tertib,  dan  teratur,  hal  ini sebagaiman yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (I)  Peratran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 yang menerangkan juha bahwa Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memabantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, epmilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
Menurut  Daniel  Anyik  (2019:83)  menyimpulkan  bahwa  Kinerja  Anggota  Satlinmas  dalam  upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Malinau Kota yang diukur melalui beberapa instrument kinerja yaitu meliputi, kemampuan dalam menyelesaian tugas, kualitas hasil kerja, sikap disiplin kerja, kreativitas dalam bekerja, dan kerjasama dengan masyarakat telah menunjukkan hasil kerja yang cukup baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2018:89) yang menyebutkan bahwa salah satu kontribusi Satlinmas adalah memberikan rasa keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah membantu tugas Sat Pol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini salah satu yang menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana kontribusi dan peran  Satlinmas  dalam  penyelenggaraan  ketenteraman  dan  keteriban  umum  dan  pelindungan  masyaraakt  di Kabupaten Sleman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sleman,  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  dan  akan  dianalisis dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  bermaksud  mendeskripsikan  realisasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Raxavieh, (1998:332) bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala dan diarahkan untuk menentukan sifat dan statusnya pada saat penelitian dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan bahwa ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:110-112)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak Kabupaten Sleman ditunjuk sebagai Daerah Otonomi Percontohan tahun 1996, Satuan Polisi Pamong Praja  berada  di  bawah  Bagian  Ketertiban,  Sekretariat  Daerah.  Pada  tahun  2000  melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman dibentuklah  Dinas  Ketenteraman  dan  Ketertiban  Kabupaten  Sleman.  Dinas  Ketenteraman  dan  Ketertiban merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu: Kantor Mawil Hansip, Kantor Sosial Politik, Kantor Departemen Penerangan, dan Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah.
Struktur  Organisasi  Dinas  Ketenteraman  dan  Ketertiban  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor 14/Kep.KDH/2001  tentang  Struktur  Organisasi,  Penjabaran  Tugas  Pokok  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas Ketenteraman  dan  Ketertiban,  terdiri  dari:  Bagian  Tata  Usaha,  Sub  Dinas  Penerangan,  Sub  Dinas  Kesatuan Bangsa,  Sub  Dinas  Perlindungan  Masyarakat,  dan  Sub  Dinas  Polisi  Pamong  Praja.  Dinas  Ketenteraman  dan Ketertiban  mempunyai  tugas melaksanakan  kewenangan  bidang  administrasi  publik, politik  dalam  negeri,  dan penerangan.
Selanjutnya,  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Ketenteraman dan Ketertiban berubah nama menjadi Dinas Polisi Pamong Praja  Dan  Ketertiban  Masyarakat.  Struktur  organisasi  Dinas  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Ketertiban  Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat, terdiri atas: Bagian Tata  Usaha,  Bidang  Ketenteraman  dan  Ketertiban,  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan,  Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dinas Polisi Pamong Praja Dan Ketertiban Masyarakat untuk memperpendek penyebutan biasa disingkat Dinas Pol PP dan Tibmas.
Pada 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat terbagi menjadi Badan  Kesbang  Linmas  dan  Penanggulangan  Bencana  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Struktur  Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan dan Operasional Ketenteraman  dan  Ketertiban,  Seksi  Penegakan  Perundang-undangan,  Seksi  Pengawasan  dan  Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban.
Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penyesuaian kembali pada Tahun 2016 sesuai yang diamantakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  yang  mana  pada  peraturan  ini  formasi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja termasuk dalam Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemeritah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta  perlindungan  masyarakat,  sub  urusan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan  sub  urusan  kebakaran. Sehingga dengan  terbitnya  peraturan  ini  Bidang di  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sleman  terdiri  dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pemadam Kebakaran
Berdasarkan Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada  akhir tahun 2021 mempunyai Jumlah Personil keseluruhan adalah 176 personil dengan distribusi berdasarkan status  kepegawaian adalah 90 personil ASN dan 86 Non ASN/Tenaga Bantu Polisi Pamong Praja, dari 176 personil tersebut tersebar di 4 Bidang dan 1 Sekretariat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, yang mana dalam hal  jumlah personil  berdasarkan  perhitungan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun  2012 bahwasannya   Data dukung perhitungan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
1) Jumlah Penduduk (Tahun 2021) : 1.087.339 jiwa
2) Luas Wilayah : 574.82 km²
3) Klasifikasi besaran organisasi perangkat Daerah : 23 Dinas, 5 Badan, 17  Kecamatan.
4) Jumlah Peraturan Daerah : 380 yang berfungsi 50 Perda
5) Jumlah Peraturan Bupati : 680 Perbub
6) Jumlah Desa : 86 Desa, 1212 Dusun
7) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : tinggi
8) Jumlah Kecamatan : 17 Kecamatan.
9) Aspek Karakteristik Daerah : Regional
10) Kondisi geografis : Daratan
Kriteria perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 adalah   sebagai berikut: a. Kriteria Umum No. Indikator Skala Nilai Bobot (%) Skor 1. Jumlah penduduk 400 6 24 2. Luas Wilayah 400 6 24 3. Jumlah APBD 1000 4 40 4. Rasio Belanja Aparatur 400 4 16 Jumlah 20 % 104 b. Kriteria Teknis No. Indikator Skala Nilai Bobot (%) Skor 1. Klasifikasi besaran OPD 400 15 60 2. Jumlah Peraturan Daerah 1000 15 150 3. Jumlah Peraturan kepala Daerah 1000 15 150 4. Jumlah Desa/Kelurahan 1000 10 100 5. Tingkat potensi konflik 500 10 50 6. Jumlah Kecamatan 1000 5 50 7. Aspek Karakteristik Daerah 400 5 20 8. Kondisi geografis 400 5 20 Jumlah 80 % 600
Dari perhitungan dua kriteria tersebut diatas didapatkan Total Skor : Total Skor=Jumlah skor Kriteria Umum+Jumlah skor Kriteria Teknis : Total Skor = 104 + 600 = 704.
Menurut Pasal 11 huruf b tentang Jumlah total skor untuk Kabupaten/Kota bahwa : Skor Total 500 s/d 750, maka jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 251 s/d 350 pegawai. Saat ini personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman berjumlah 176 personil ditambah 20 personil anggota Satlinmas yang tergabung dalam Anggota Satgas Linmas Kabupaten Sleman total berjumlah 196 personil, yang artinya jika mengacu pada perhitungan jumlah personil berdasarkan kriteria umum dan kriteria teknis jumlah personil Sat Pol PP Kabupaten Sleman masih kurang sekitar 75 personil untuk mencapai batas minimal jumlah personil  Sat Pol PP Kabupaten
Sleman.  Hal  tersebut  yang  mendasari  perlunya  mengambil  langkah  alternatif  untuk  memenuhi  kebupatuhan personil itu dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada yang salah satunya adalah Satlinmas.
Secara keseluruhan jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Sleman adalah 8.317 personil yang tersebar di 17 Kapanewon berdasarkan Jenis kelamin terdiri dari  8.015 anggota Satlinmas Laki-laki dan 302 personil anggota Satlinmas perempuan secara terperinci terdistribusi di 17  Kapanewon, sedangkan berdasarkan umur kurang dari 50 tahun 3.647 personil, dan 4.641 personil berumur lebih dari 50 tahun dan secara prosentase jumlah prosentase jumlah anggota Satlinmas Laki-laki adalah 96,4% dan jumlah anggota Satlinmas Perempuan adalah 3.6% dari jumlah  keseluruhan,  sedangkan  berdasarkan  umur  terdapat  43,8%  berumur  kurang  dari  50  tahun  dan  55,8% berumur lebih dari 50 tahun, sehingga berdasarkan umur anggota satlinmas di Kabupaten Sleman didominasi oleh anggota linmas yang berumur lebih dari 50 tahun.
Menurut Ayun Arifin (2015) menyampaikan bahwa Satlinmas merupakan unsur pengamanan di lingkungan Desa yang merupakan garda terdepan ketika ada permasalahan atau perselisihan di tengah-tengah masyarakat, meskipun dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya dalam membantu keamanan dan ketertiban desa belum dapat  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  jumlah  anggota  linmas  yang  masih  terbilang  minim,  serata  minat masyarakat  untuk  menjadi  anggota  linmas  itupun  sangat  jarang.  Berbeda  dengan  di  Kabupaten  Sleman  yang memiliki potensi Linmas 8.000 lebih anggota linmas yang tersebar di 17 Kapanewon dan 86 Desa sehingga dapat dikatakan  di  Kabupaten  Sleman  tidak  kekurangan  anggota  linmas  karena  jika  ditinjau  dari  Standar  Pelayanan Minimal  jumlah  anggota  linmas  di  wilayah  adalah  1  RT  dengan  1  anggota  linmas  yang  mana  jumlah  RT  di Kabupaten  Sleman  adalah  7.414  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  anggota  linmas  sudah  memenuhi  tinggal bagaimana mengoptimalkan potensi ini.
Untuk  melaksanakan  memenuhi  keterbatasan  personil  Sat  Pol  PP  Kabupaten  Sleman  potensi  Satlinmas merupakan aset yang memiliki potensi  yang berkontribusi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman melalui kegiatan:
1. Deteksi Dini dan Cegah Dini
Deteksi  dini  dan  cegah  berkaitan  erat  dengan  pengumpul  bahan  dan  keterangan  dan  merupakan  upaya pencegahan  maupun  bahan  pertimbangan  dalam  pemerintah  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam menyikapi  gangguan  keamanan,  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  di  masyarakat  yang  dimungkinakan muncul  dan  berpotensi  akan  mengganggu  kemanan  dan  ketertiban,  dan  dapat  digunakan  untuk  upaya pencegahan konflik yang menurut  Kristina  Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf  Ali. (2018) menerangkan  bahwa  pencegahan  konflik  dilakukan  antara  lain  melalui  upaya  memelihara  kondisi  damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem  peringatan  dini.  Satgas  Linmas  anggotanya  adalah  anggota  Satlinmas  yang  dipilih  secara  selektif merupakan ujung  tombak  informasi  dari  wilayah  yang  mana  di  wilayah  tersebar  anggota  Satlinmas  yang membaur dengan masyarakat, sehingga sangat mendukung untuk mendukung dalam memperoleh informasi untuk peringatan dini.
Sejauh ini Satgas Linmas banyak berkontribusi dalam memberikan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat diantaranya tentang peredaran minuman beralkohol, baliho-baliho dengan konten profokatif, konflik antar masyarakat dll, dengan adanya personil linmas  di  wilayah  8.000  lebih  anggota  dan  20  anggota  Satgas  Linmas  yang  melaksanakan  piket  siaga  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman merupakan aset penting dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Penyuluhan dan pembinaan
Perlunya  penyuluhan  dan  pembinaan  berkaitan  dengan  penyelengaraan  Ketenteraman  dan  Ketertiban diharapkan mampu untuk membangun potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk menciptakan kondisi sesuai yang diharapkan, seperti yang disebutkan oleh  Kristina Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf  Ali.  (2018)  bahwa  dengan  pelatihan  dan  pendidikan,  masyarakat  seharusnya  mampu  untuk mendeteksi dini konflik sekaligus sebagai bagian dari pendukung dalam upaya pertahanan negara seperti penggunaan kemampuan  sosial  di  masyarakat.  Penyelenggaraan  ketenteraman  dan ketertiban  umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan yang diwujudkan dalam kegiatan Sambang Kampling, Penyuluhan Tramtib, Forum Komunikasi Tramtib dan Lomba Kamling, dan  Satlinmas  lebih  banyak  dilibatkan  dalam  kegiatan  penyuluhan  tramtib,  forkom  tramtib  dan  lomba kamling adalah sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, lain halnya untuk Satgas Linmas Kabupaten Sleman lebih  berperan membantu  pelaksana  kegaiatan  yang  dilaksanakan oleh  Seksi  Pembinaan  Tramtib  sebagai wujud membantu pennyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan.
3. Patroli
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di  Kabupaten/Kota  menerangkan  bahwa  Pemeliharaan  Ketertiban  Umum,  ketenteraman  masyarakat  dan
perlindungan  masyarakat  merupakan  jenis  pelayanan  dasar  salah  satu  cakupannya  adalah  patroli  siaga ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat  3  kali  dalam  sehari.  Menurut  M.  Fauzan  Azima  dalam jurnalnya  menyebutkan  bahwa  secara  fungsional  linmas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pokoknya dilapangan  dapat  dilakukan  secara  maksimal,  dengan  berbagai  macam  kegiatan  yang  dilakukan  seperti patroli keliling Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa. Wujud pelaksanaan tugas tersebut  Sat  Pol  PP  Kabupaten    Sleman  dengan  pesonil  Bidang  Ketenteraman  dan  Ketertiban  pada  Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban yang berjumlah 60 personil dan dibagi dalam 5 regu masing  – masing regu terdiri dari 12 personil. Hal tersebut tentu saja belum bisa memenuhi jika dibandingkan dengan cakupan wilayah di Kabupaten Sleman, sehingga tetap dibantu oleh Satlinmas yang tersebar di 7.414 RT di Kabupaten  Sleman  maupun  unsur  masyakat  di  wilayah  masing-masing  dengan  menggerakkan  program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
4. Pengamanan
Pengamanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  12  Tahun  2020 dilaksanakan  untuk  penyelenggaraan  pelindungan,  pemelilaharaan  personal,  material,  aset  dan  dokumen dengan sasaran dan objek pengamanan adalah aset daerah, lokasi kunjungan Pejabat pemerintah dan Tamu VIP (Veri Important Person), Upacara dan acara penting serta tugas lain sesuai tugas yang diberikan Bupati. Dalam kegiatan pengamanan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang memiliki tugas diantaranya adalah membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satlinmas, oleh karenanya  Satlinmas senantiasa dilibatkan dalam kegiatan pengamanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Pengawalan
Pengawalan dalam pemenuhan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ini dilakukan terhadap para pejabat dan tamu VIP ( Very important Person ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Satlinmas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan namun tetap berkontribusi dalam kegiatan ini dengan melakukan pengamanan di jalur-jalur yang dilalui pejabat baik di persimpangan jalan, di tempat yang berpotensi kemacetan dll.
6. Penanganan Unjuk rasa dan kerusuhan masa Penanganan unjuk rasa dan kersusuhan masa dilaksanakan untuk mengamankan aset Daerah, mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh masa dalam hal ini Satlinmas  membantu aparat keamanan POLRI, TNI, Sat Pol PP dalam melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa.
7. Penertiban
Satlinmas berkontribusi dalam kegiatan Penertiban yang dilaksanakan dalam rangka penegakakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Lurah/Kepala Desa dengan tetap mengkoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi dan aparat kemananan terkait dengan sasaran objek penertiban diantaranya adalah  tertib  jalan  dan  angkutan  jalan,  tertib  jalur  hijau,  taman  dan  tempat  umum,  tertib  sungai,  saluran kolam,  tertib  bangunan  dan  prasarana  bangunan,  tertib  lingkungan  masyarakat,  tertib  sosial,  tertib pemondokan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib pemafaatan aset milik daerah, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib tata ruang dan tertib kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan  Penertiban  ini    berpedoman  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2020  dan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan  Pelindungan  Masyarakat  di  Kabupaten  Sleman  dilaksanakan  sesuai  amanat  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat  serta  Pelindungan  Masyarakat  dengan  pembentukan  Satgas  Linmas  di  Tingkat  Kabupaten  dan Kapanewon yang beranggotakan aparat linmas dan anggota satlinmas yang dipilih secara selektif yang kemudian ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  dan  memiliki  tugas  membantu  pelaksanaan  pembinaan  linmas,  membatu kemanan,  ketenteramanm  dan  ketertiban  umum  masyarakat,  membantu  penanggulangan  dan  pencegahan bencana,  serta  kebakaran,  membantu  pelaksanaan  pembinaan  dan  bimbingan  kemaasyarakatan  dan mealaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas, yang dalam perjalannya sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020, Satgas Linmas Kabupaten Sleman baru terbentuk dan betugas mulai 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor  93.9/Kep.KDH/A/2020 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sleman, sedangkan untuk Satgas Linmas.
Hasil Kajian Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat yang dikutip oleh Gunawan (2015)  mengatakan  bahwa  penyelenggaraan  pelindungan  masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadai kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaiman diamanatkan dalam Undang-Undang No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  sehingga  program  perlindungan  masyarakat  perlu  terus diberdayakan  dan  ditingkatkan  perannya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  di  dalam  menunjang  program pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, serta ikut memelihara ketenteraman dan  ketertiban  umum  baik  dalam  kegiatan  sehari-hari  maupun  upaya  bela  negara.  Hal  yang  sama  juga
disampaiakan  Joko  Purnomo  dan  Wulan  Kinasih  (2018)  dalam  jurnalnya  Penyelenggaraan  Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta  menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat merupakan upaya pengorganisasian  dan  pemberdayaan  dalam  bentuk  Satlinmas,  dengan  dilakukan  pemberdayaan  Satlinmas berdarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan yang secara konkrit dilakukan adalah dengan penyiapan posko di tiap Kelurahan dan pengotimalan peran dan fungsi Satlinmas.  Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan Sat Pol PP Kabupaten Sleman dengan mengoptimalkan  peran  dan  kontribusi  Satlinmas  Kabupaten  Sleman  melalui  kegiatan  Peningkatan  Kapasitas Satlinmas  di  17  Kapanewon,  Tnaggap  Darurat  Bencana,  Kegiatan  Operasional  Linmas,  Piket  Siaga  Linmas, Patroli Ketertiban Umum
Satlinmas dalam membatu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di  Kabupaten  Sleman  tentunya  mempunyai  hambatan  yang  dihadapi  dalam  ketugasannya  membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum seperti halnya yang diutarakan oleh Eava Eviany, dkk (2021) yang  menyebutkan  bahwa  Patroli  Siaga  Keamanan  Kecamatan  Kabupaten  Garut  yang  bertujuan  untuk meminimlaisir gangguang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meskipun sudah berjalan dengan baik namun memiliki beberapa kendala diantaranya minimnya anggaran kegiatan dan kurangnya personil. Lain halnya yang dihadapi oleh  Satlinmas Kabupaten Sleman adalah berdasarkan  Profil Satlinmas Kabupaten Sleman kendala dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat  diantaranya adalah belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk angota Satlinmas yang dilaksanakan oleh Bidang Linmas dari tahun 2016 sampai dengan 2021 hanya 17 kali dalam setahun yang dirasa kurang sebanding dengan jumlah  anggota  Satlinmas  lebih  dari  8000  personil,  umur  anggota  Satlinmas  lebih  dari  50  tahun di  Kabupaten Sleman mencapai prosentase lebih dari 50% yang di sisi lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun ini menjadikan perhatian untuk para Lurah selaku Kepala Satlinmas untuk menyiapkan kader yang nantinya menjadi pengganti anggota Satlinmas yang sudah melebihi umur sesuai peraturan  yaang  berlaku  saat  ini,  kurangnya  minat  masyarakat  khusunya  anak  muda  untuk  menjadi  anggota Satlinmas saat ini yang menjadikan kendala dalam menyiapkan kader pengganti untuk anggota Satlinmas dengan umur lebih dari 60 tahun,  luasnya wilayah Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu hambatan ketika personil Sat Pol PP harus melakukan patroli 3 kali dalam sehari di wilayah Kabupaten Sleman sedangkan di sisi lain belum semua Kalurahan maupun Kapanewon di Kabupaten Sleman memberdayakan personil Satlinmas, kesulitan dalam hal penempatan personil dari ASN yang membidangi keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kapanewon yang memiliki kapabilitas yang dapat menjadi pelopor dan penggerak dalam upaya peningkatan eksistensi Satlinmas dalam berperan membantu penyelenggaraan ketetenteraman dan ketertiban.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan  pelindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi  potensi  Satlinmas  di  Kabupaten  Sleman  melaui  kegiatan  Deteksi  Dini  dan  Cegah  Dini  sebagai langkah  antisipasi  dan  pengumpulan  bahan  dan  keterangan  yang  disampaikan  pimpinan  untuk  bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penyuluhan dan pembinaan diwujudkan dalam kegiatan Sambang Kampling, Penyuluhan Tramtib, Forum Komunikasi Tramtib dan Lomba Kamling, dan Satlinmas lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan tramtib, forkom tramtib dan lomba kamling, patroli dilaksanakan Sat Pol PP  Bersama  Satlinmas  dan  Satgas  Linmas  Kabupaten  3  kali  dalam  sehari  di  wilayah  Kabupaten  Sleman, pengamanan  oleh  Satlinmas  adalah  membatnu  pengamanan  obyek  vital  dan  melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan Kepala Satlinmas/Lurah, oleh karenanya  Satlinmas senantiasa dilibatkan dalam kegiatan pengamanan dan  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  di  wilayah  Kabupaten  Sleman.  Pengawalan  dilaksanakan  oleh  Sat  Pol  PP Kabupaten  Sleman  dan  Kepolisian  yang  memiliki  kewenangan  sedangkan  Satlinmas  membantu  dalam mengkondisikan lokasi tujuan akhir pengawalan dan lingkungan sekitar. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa  Satlinmas  lebih  berperan  membantu  aparat  keamanan  POLRI,  TNI,  Sat  Pol  PP  dalam  melakukan  upaya penyelesaian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa termasuk informasi awal yang diperoleh dari hasil deteksi dini. Penertiban oleh Satlinmas berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penegakakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Lurah/Kepala Desa dengan tetap mengkoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi dan aparat kemananan terkait dengan sasaran objek penertiban.
Hambatan  yang  dihadapi  Satlinmas  dalam  penyelenggaraan  ketenteraman,  ketertiban  umum  dan pelindungan  masyarakat  adalah  belum  optimalnya  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  anggota  satlinmas,  umur anggota Satlinmas lebih dari 50% lebih dari 50 tahun sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun, kurangnya minat anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat
ini,  pemberdayaan  personil  Satlinmas  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  di  tingkat  Kalurahan  maupun Kapanewon.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayun Arifin. (2015). Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kuta Karatanegara”. http://www.academia.edu/36424959 Daniel  Anyik.  2019. “Kinerja  Anggota  Satuan  Perlindungan  Masyarakat  Dalam  Menciptakan  Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau” e- journals.unmul.ac.id.7(2): 73-85.
Eva Eviany, dkk. (2021) “Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kecncan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan  Ketertiban  Umum  Oleh  Satuan  polisi  Pamong  Praja  di  Kabupaten  Garut”. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1906 Gunawan. (2015). “Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di
Kabupaten Cilacap.
( http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/30792)
Joko Pramono, Wulan Kinasih. 2018.“ Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman  Lingkungan  Di  Kelurahan  Gilingan  Kecamatan  Banjarsari  Kota  Surakarta”, http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/adiwidya/article/view/2508
Kristina Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf Ali.  (2018 ).“Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Pencegahan  Konflik Bernuansa  Agama  Tahun  20014- 2017” https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/281
M.  Fauzan  Azima.  (2018).  “ Jurnal  Ilmiah  Peran  Lembaga  Perlindungan  Masyarakat  (Linmas)  dalam  Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  (Studi  di  Desa  Selat  Kecamatan  Narmada  Kabupaten  Lombok  Barat).
http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/m.-fauzan-azima-D1A014191
Raxavieh. 1998. Qualification Reseach Method. Prentice Hall of India Privat Limited: New York. Sugiyono.2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung:Alfabeta Republik Indonesia,2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Departemen  Dalam  Negeri  RI,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  60  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
Departemen Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Kabupaten  Sleman.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman