## JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIKEMAS VOL. 4, No. 2 Tahun 2020

## Inklusi Pajak PP No. 23 Tahun 2018 PPh Final Bagi UMKM Ciracas
Ratna Hindria DPS 1 , Ranti Nugraheni 2 , Munasiron Miftah 3
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS Fatmawati No 1 Jakarta Selatan, 021-7656971
Email: 1 ratnahindria@upnvj.ac.id

## Abstrak
Saat ini perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin meningkat, mencapai 60 juta di seluruh wilayah Indonesia. UMKM sendiri bertujuan untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Perkembangan  pesat  jumlah  UMKM  di  Indonesia  saat  ini  ternyata  tidak  selaras dengan jumlah penerimaan pajak dari UMKM. Kesadaran dan kepatuhan pajak juga menjadi salah  satu  penyebab  masih  kecilnya  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM.  Pengetahuan mengenai  perpajakan  masih  kurang  dipahami  oleh  para  pelaku  UMKM.    Penting  adanya pemahaman aturan tentang pajak final untuk penghasilan bruto tertentu berikut juga teknis perpajakannya. Kecamatan Ciracas merupakan salah  satu  kecamatan  yang ada di  Wilayah Jakarta Timur. UMKM di wilayah Ciracas cukup banyak dan berada di bawah pengawasan Suku  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  serta  perdagangan  di  wilayah  Jakarta Timur.    Para  pelaku  UMKM  di  Ciracas  masih  belum  memahami  tentang  pajak  final  untuk penghasilan bruto tertentu yang seharusnya telah dipahami oleh mereka selaku wajib pajak.
Berdasar permasalahan di atas, kami tim pengabdi ingin memberikan sosialisasi dan penjelasan bagi para pelaku UMKM di Ciracas terkait implementasi atas dikeluarkannya PP No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak serta mendukung program yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar pemahaman bagi para wajib pajak semakin baik dan hal tersebut dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Kata kunci—UMKM, Pajak Fina

## I. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  memiliki  proporsi  terbesar  dari total  keseluruhan  jumlah  pelaku  usaha  di Indonesia,  yaitu  99,99%.  Perkembangan jumlah pelaku UMKM juga terus mengalami peningkatan selama tahun 2012-2017. Jumlah pelaku usaha mikro (UM) pada tahun 2012  mencapai  54.559.969  sedang  tahun 2017  mencapai  62.106.900  atau  mengalami kenaikan 13.83%. Untuk jumlah usaha kecil (UK)    pada  tahun  2012  mencapai  602.195 sedang  tahun  2017  mencapai  757.090    atau mengalami kenaikan 25.72%. Jumlah pelaku Usaha  Menengah  (UM)  pada  tahun  2012 mencapai  44.280  sedang  tahun  2017 sebanyak  58.627  atau  mengalami  kenaikan 32.40%. secara keseluruhan kenaikan jumlah UMKM  dari  tahun  2012  sampai  dengan tahun  2017  adalah  13.98%  (Badan  Pusat Statistik,  2015).  Perkembangan  jumlah pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
Gambar 1

## Perkembagan Jumlah Pelaku UMKM
Mengacu  pada  Undang-undang  No.20 Tahun  2008  tentang  UMKM  pasal  6, disebutkan  kriteria  bagi  usaha  di  tingkat usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  tingkat  usaha menengah.  Pada  tingkat  usaha  mikro, kriterianya  adalah  (1)  memiliki  kekayaan bersih  paling  banyak  Rp.50.000.000,-  (lima puluh  juta rupiah) tidak  termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha  (2)  memiliki  hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah). Pada  tingkat  usaha  kecil,  kriterianya  adalah (1)  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha (2)  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-  (dua  milyar  lima  ratus  juta rupiah).  Sedangkan  pada  tingkat  usaha menengah,  kriterianya  adalah  (1)  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan (2)  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih dari  Rp.2.500.000.000,-  (dua  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp.50.000.000.000,-  (lima  puluh milyar rupiah).
Penerimaan  neto  PPh  Final  tahun anggaran 2018 sebesar Rp.115,48 triliun atau mengalami  pertumbuhan  sebesar  8,  62% dibandingkan  dengan  realisasi  tahun  2017. Pertumbuhan  tersebut  disebabkan  oleh meningkatnya  suku  bunga  deposito  sejak Juni 2018 sehingga jumlah setoran PPh Final atas  bunga  deposito/tabungan  meningkat. Akan tetapi akibat dari kebijakan penurunan tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu mengakibatkan  PPh  Final  yang  diterima mengalami  pertumbuhan  negatif  -2,40%.
Diharapkan dengan adanya kebijakan penurunan  tarif  pajak  ini,  akan  lebih mendorong para wajib pajak untuk sadar atas kewajiban  pajaknya.  Untuk  mendukung upaya  peningkatan  kesadaran  pajak  tersebut perlu  adanya  peningkatan  pemahaman  bagi para  wajib  pajak  terkait  konsep  PPh  Final atas  penghasilan  tertentu  serta  bagaimana teknik pembayaran dan pelaporannya.
Kurangnya pemahaman terkait perpajakan  khususnya  PPh  Final  atas Penghasilan  Bruto  tertentu  pada  pelaku UMKM menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Permata  Sari, et  al menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  [1].  Hasil  penelitian  yang
58
dilakukan  oleh  Kalsum, et,  al juga menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh  siknifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekan Baru [2]. Penerapan  system  pemajakan  di  Indonesia yaitu  dengan  menggunakan Self  Assesment System mengharuskan para wajib pajak untuk melakukan  perhitungan,  pembayaran,  dan pelaporan  secara  mandiri.  Implementasi sistem  pemajakan  tersebut  akan  sangat terhambat apabila tingkat pengetahuan wajib pajak masih kurang. Melalui penyuluhan dan sosialisasi  perpajakan  dapat  menjadi  media transfer  informasi  dan  pengetahuan  bagi wajib pajak.
Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak [3].  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulita Adriani, et  al yang  menyebutkan  bahwa sosialisasi  pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh postifi terhadap kesadaran pajak [4]. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak.
Kurangnya  sosialisasi  perpajakan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat Jenderal
Pajak (DJP)
menyebabkan  kurangnya  pemahaman  dan pengetahuan wajib pajak. Pelaku UMKM di Kecamatan Ciracas masih mengalami kesulitan  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih kesulitan dalam  hal  teknis  perhitungan,  penyetoran, dan pelaporannya.

## II. METODE
1. Prosedur Kerja Prosedur kerja yang dilakukan dalam sosialisasi dan pelatihan dalam perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan SPT  Tahunan  kepada  para  pelaku UMKM  yang  ada  di  Ciracas  Jakarta Timur sebagai berikut:
a. Pada  tahap  awal  melakukan survey dan interview dengan kepala pelaksana  UKM  Ciracas  dengan bapak  Fajar  dan  bapak  Ghozali  dan permasalahan yang ada dalam UMKM  yang  dibina  di  Kecamatan
Ciracas  Jakarta  Timur  dari  hasil survey dan wawancara menghasilkan para  pelaku  UMKM  belum  paham terkait  perpajakan  bagi  mereka sehingga  sulit  untuk  melakukan kewajiban perpajakannya.
b. Pada  tahap  pelaksanaan  melakukan abdimas  kepada  para  UMKM  yang dibina  di  kecamatan  Ciracas  yaitu melaksanakan sosialisasi dan pelatihan  perhitungan,  penyetoran,
dan pelaporan SPT Tahunan.
c. Pada tahap akhir melakukan pelaporan  hasil  pelaksanaan  progam
Abdimas  sosialisasi  dan  pelatihan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan  SPT  Tahunan  di  Ciracas Jakarta Timur.

## 2. Partisipasi Mitra
Partisipasi  mitra  diperlukan  demi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat  terutama  para  UMKM  yang menjadi obyek pengabdian kami. Tahapan partisipasi mitra adalah sebagai berikut:
a. Pada  tahap  awal  survei  tempat pengabdian dan perijinan kerja sama pelaksanaan progam pengabdian kepada  masyarakat  adalah  pengabdi mendatangi kepala Satpel UMKM di kecamatan Ciracas  yaitu bapak Fajar beserta anak buahnya. Kami menawarkan kesediaan untuk
menerima  kami  dalam  memberikan sosialisasi dan pelatihan perhitungan, penyetoran,  dan  pelaporan  SPT Tahunan. Mereka dengan senang hati menerima kami dan membantu kami untuk  akan  mempertemukan  kami dengan UMKM yang mereka bina
b. Sebelum  melaksanakan  pengabdian kami lakukan dengan menginterview kepala  Satpel  UKM  di  SUDIN walikota Jakarta Timur dan Kecamatan,  dan  membuat  survei terhadap  para  pelaku  UMKM,  Pak Ghozali  anak  buah  pak  Fajar membagikan  survey  yang  dibina
mereka pada saat pembinaan UMKM. Hasil  survei  menunjukkan  bahwa para pelaku UMKM tersebut
sebagian besar belum paham tentang perpajakan.
c. Pada  tahapan  pelaksanaan  Kasatpel
UKM  di  Ciracas  akan  memberikan kami kesempatan
memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang mau dibina dan diberikan pelatihan perpajakan. Pada  Tahapan  akhir,  mitra  UMKM binaan sudah bisa menghitung dan membuat SPT Tahunan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  pengabdian  kepada  masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam satu hari yaitu pada Hari Rabu, tanggal 27 November 2019. Hasil  atas  pelaksanaan  PKM  ini  adalah pelaku UMKM sudah mengetahui adanya PP No.23 Tahun2 018 serta bagaimana
implementasinya  dalam  usaha  mereka  pada pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Pelaku  UMKM  juga  lebih  siap  dalam melakukan  perhitungan,  penyetoran,  dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahuna  terkait pajak  bagi  UMKM.  Dalam  pelaksaan  PKM kali  ini,  ternyata  masih  banyak  pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP).  Hal  tersebut  masih menjadi kendala bagi mereka untuk memjalankan kewaiban perpajakannya.
Dalam  pelaksanaan  PKM  ini,  tim  PKM juga akhirnya memberikan sosialisasi bagaimana  cara  untuk  memperoleh  NPWP tersebut. Diharapkan dengan adanya langkah awal  mensosialisasikan  prosedur  pengajuan untuk membuat NPWP, para pelaku UMKM dalam  hal  ini  selaku  wajib  pajak  lebih antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat materi perpajakan ini  masih  sangat  baru  bagi  mereka,  masih diperluka  tindak  lanjut  pendampingan  bagi mereka  agar  lebih  mengenal  peraturan  dan implementasi  peraturan  perpajakan  ini. Untuk itu tim membuat grup Whatsapp (WA) agar  masih  tetap  berlangsung  adanya interaksi  dan  diskusi  guna  menunjang
pendampingan  berkelanjutan  kepada  pelaku UMKM.
Gambar 1

## Grup Whatsapps dengan Pelaku UMKM
Gambar 2 Pelaksanaan Inklusi Pajak PP 28
Tahun 2018

## 4. KESIMPULAN
Hal-hal  yang  dapat  kami  simpulkan setelah  melaksanakan  kegiatan  PKM  terkait dengan pelaksanaan PKM ini adalah:
a. Para peserta sangat tertarik dengan tema diskusi  yang  disampaikan,  hal  ini  dapat terlihat  dari  antusias  para  peserta  yang mengikuti  acara  secara  penuh  sampai dengan acara selesai
b. Adanya interaksi dua arah antara mentor dengan  peserta  sehingga  tercipta  disuksi yang menarik selama aacara berlangsung
Peserta  sudah  mulai  mengetahui  tentang adanya  PP  No  23  tahun  2018  dan konsekuensi  bagi  mereka  selaku  pelaku UMKM atas terbitnya Peraturan Pemerintah ini.

## 5. SARAN
Saran  dari  pelaksanaan  PKM  ini  adalah perlunya
tindak lanjut
secara berkesinambungan agar para pelaku UMKM terus  mendapatkan  pendampingan  terkait kewajiban  perpajakannya  sampai  dengan mereka  secara  mandiri  dapat  melakukan perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terima  kasih  kepada Jajaran  Pelaksana  di  Kecamatan  Ciracas Jakarta  Timur,  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil  Menengah  serta  perdagangan  di wilayah  Jakarta  Timur,  serta  para  pelaku UMKM  di  wilayah  Kecamatan  Ciracas Jakarta Timur yang telah antusias mengikuti pelaksanaan inklusi pajak ini.

## REFERENSI
[1] Sari,  Permata, et  al. (2017).  Pengaruh
Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 6 (2).
[2] Kalsum,  Ummi, et.al. (2015).  Pengaruh Pemahaman  Perpajakan  dan  Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  di  Kota  Pekanbaru.
Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
[3] Ananda,  Dwi, et.  Al (2015).  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan
Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal
Perpajakan. Vol 6 (2)
[4] Andriani,  Yulita  dan  Herianti,  Eva (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak, Pemahaman  Perpajakan,  dan  Tingkat
Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak UMKM. Syariah Paper Accounting