## Majalah Hukum Nasional
Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772 – 0664 DOI : 10.33331/mhn https://mhn.bphn.go.id

## TELAAH KRITIS MENGENAI INTERPRETASI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
(Critical Appraisal of the Interpretation of Public Health Emergency as Force Majeure Condition Based on the Perspective of Contract Law)

## Kristianus Jimy Pratama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 e-mail: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional berimplikasi pada terdampaknya berbagai aspek pembidangan hukum termasuk bidang hukum kontrak di dalamnya. Keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam norma hukum terkait membuat ruang untuk terjadinya ragam penafsiran hukum diantara para pihak dalam menerapkan klausula keadaan memaksa dalam kurun waktu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut terlebih setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berksala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Oleh karena itu, diperlukan penelaahan lebih lanjut mengenai batasan-batasan dalam menerapkan klausula keadaan memaksa yang dihubungkan dengan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini kemudian dirumuskan kesimpulan yang menerangkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi secara akumulatif untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai klausula keadaan memaksa. Selain itu juga ditegaskan di dalam penelitian ini bahwa para pihak juga dapat melakukan renegoisasi kontrak yang meliputi pilihan untuk memperbaharui atau memutus kontrak tersebut untuk mencapai kepastian hukum diantara para pihak.
Kata kunci : Hukum Kontrak, Keadaan Memaksa, Penafsiran Hukum

## Abstract
The enactment of 2 related regulations as a form of response to the pandemic namely Presidential Decree No. 11 Year 2020 on Stipulation of Public Health Emergencies for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and Presidential Decree No. 12 Year on The Declaration of A Non-Natural Disaster From The Spread of Corona Virus Disease 2019 As a National Disaster has implications in law field especially for contract law. This public health emergency is making the multiple interpretations  among the parties to applying force majeure  clauses  especially  after  the  enactment  of  Government  Regulation  No.  21  Year  2020  on  Large- Scale Social Limits to Accelerate the Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This research is a legal normative research with supported by literature study. Therefore, this research has purpose to particularize the limitations of force majeure clause related to public health emergency.
Keywords : Contract Law, Force Majeure, Legal Interpretation
1 Pendapat ini dikenal juga dengan adagium salus  populi  suprema  lex  esto .  Lihat:  Marcus  Tullius  Cicero, De  Re

## A. Pendahuluan
Cicero mengungkapkan keselamatan rakyat
merupakan  hukum  tertinggi  di  dalam  suatu negara. 1 Frasa keselamatan rakyat tersebut

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
dapat ditafsirkan dengan dua metode yaitu metode  segmentatif  dan  metode  integratif. Keselamatan rakyat dalam metode segmentatif merupakan konsep yang tersegmentasi ke dalam bidang-bidang kehidupan bermasyarakat tertentu secara terpisah sedangkan keselamatan rakyat  dalam  metode  integratif  merupakan suatu konsepsi yang terdiri dari berbagai bidang- bidang kehidupan bermasyarakat yang saling terikat dan bertimbal balik.
Sebagaimana yang dimaksud baik dalam metode segmentatif ataupun metode integratif, konsep keselamatan rakyat dapat terdiri dari segmen-segmen  yang  bersifat  multidisipliner. Salah satu segmen yang dimaksudkan adalah segmen  kesehatan.  Mengutip  ketentuan  Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic Social,  and  Cultural  Rights 1996 (selanjutnya disebut dengan ICESCR) menerangkan bahwa terdapat pengakuan tegas terhadap hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling baik. 2 Secara khusus merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) ICESCR dikemukakan bahwa salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh negara pihak pada konvenan ini untuk mencapai realisasi penuh hak yang dimaksudkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) ICESCR maka dapat dilakukan dengan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian atas epidemi, endemik, penyakit yang disebabkan oleh suatu pekerjaan, dan penyakit lainnya. 3
Langkah  sistematik  terkait  kemudian  di- realisasikan melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kekarantinaan Kesehatan). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945)  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertem- pat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 4 Namun dewasa ini efektifitas dari pemberlakuan UU Kekarantinaan Kesehatan  tersebut  berada  pada  titik  uji.  Hal ini  dikarenakan  timbulnya  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia akibat terjadinya pandemi Coronavirus  Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19). Sebagaimana yang diterangkan dalam metode integratif sebelumnya, segmen kesehatan tidak dapat  berdiri  tanpa  melakukan  timbal  balik dengan segmen lain dalam konsep keselamatan rakyat yaitu di antaranya adalah segmen ekonomi dan segmen sosial kemasyarakatan. Seiring dengan pernyataan tersebut, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berdampak secara luas tidak hanya pada segmen kesehatan tetapi juga bersifat menyeluruh pada segmen-segmen lain seperti segmen ekonomi dan segmen sosial kemasyarakatan.
Hal tersebut dipertegas dengan diber- lakukannya  tiga  norma  hukum  yang  meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Publica,  De  Legibus,  Cato  Maior  de  Senectute,  Laelius  de  Amicitia ,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2006),  hlm. 204. Lihat juga: Phoebe E. Arde-Acquah, ”Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions  in  Modern  Vaccination  Policy, Washington  University  Jurisprudence  Review , Vol.7 No.2, Washington University School of Law, 2015, hlm. 337.
2 Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic Social, and Cultural Rights 1996 .
3 Pasal 12 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic Social, and Cultural Rights 1996 .

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
Virus  Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut  dengan  PP  21/2020),  Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease (Covid-19) (selanjutnya Keppres  11/2020)  dan  Keputusan  Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020). 5
Berdasarkan norma hukum tersebut secara eksplisit, hak atas kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab negara karena memuat aturan yang bersifat publik meskipun hak atas kesehatan menjadi hak  asasi  yang  melekat  pada  setiap  individu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga norma hukum yang menjadi respon atas terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan hukum publik. 6
Mengacu  pada  PP  21/2020,  Keppres 11/2020, dan Keppres 12/2020 pada prinsipnya membahas mengenai hal yang sama yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat. Secara yuridis, kedaruratan kesehatan masyarakat
merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit  menular  dan/atau  kejadian  yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 7 PP  21/2020,  Keppres  11/2020, dan Keppres 12/2020 tersebut mempunyai daya berlaku mengikat secara umum sehingga ketiga norma hukum memberikan konsekuensi logis termasuk dalam bidang hukum kontrak.
Permasalahan hukum yang kemudian timbul adalah terkait karakteristik dari keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan klausul keadaan memaksa yang terdapat dalam sebuah kontrak. Terlebih apabila berkenaan apabila para pihak telah memasuki fase post-contractual sebelum diberlakukannya norma-norma hukum terkait  maupun  yang  telah  disepakati  setelah pemberlakuannya. 8 Selain  itu  ketika  memasuki masa pandemi Covid-19, banyak debitur yang mengalami permasalahan untuk memenuhi prestasi dari kontrak yang telah disepakati dan hal tersebut terjadi sebelum diberlakukannya
5 Seringkali terjadi miskonsepsi berbagai kalangan dalam memandang istilah Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Hal ini dikarenakan meskipun masih dapat dikeluarkan oleh seorang pemegang kekuasaan eksekutif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menggunakan istilah Keputusan Presiden  melainkan  Peraturan  Presiden.  Hal  ini  semakin  menegaskan  perluasan  kewenangan  kekuasaan  eksekutif dalam membentuk peraturan perundang-undangan karena sifat dari Peraturan Presiden dapat mengatur perihal yang abstrak dan umum sedangkan Keputusan Presiden secara prinsipnya hanya dapat mengatur perihal yang bersifat individual  dan  konkret.  Lihat:  Ahmad  Husen,  ”Eksistensi  Peraturan  Presiden  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan”, Lex Scientia Law Review, Vol.3 No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 76.
6 Hukum publik merupakan hukum normatif yang mengatur kepentingan umum dan dalam beberapa keadaan tertentu dapat juga ditujukan untuk membatasi hukum privat dengan tidak bermaksud untuk meniadakan sifatnya secara utuh. Lihat: E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar,
1982), hlm. 32 dalam Rahayu Prasetianingsih, ”Konstusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Bekembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hlm. 372.
7 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
8 Dalam hukum kontrak dikenal terdapat tiga tahapan dalam pembuatan kontrak yaitu meliputi tahap pra-kontraktual, tahap kontraktual, dan post-kontraktual. Tahap post-kontraktual sendiri dapat juga disebut sebagai tahap pelaksanaan kontrak atau rentang waktu setelah penandatanganan kontrak dilakukan. Lihat: Cicik Nur Hayati, ”Karakteristik Head of Agreement Menurut Hukum Kontrak Indonesia”, The Juris-Diction Journal , Vol.2 No.3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 857.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
PP  21/2020,  Keppres  11/2020,  dan  Keppres 12/2020 tersebut.
Oleh  karena  itu  memperhatikan  keadaan pandemi Covid-19 yang masih bergerak statistiknya secara fluktuatif dan belum terdapat kepastian  terhadap  berakhirnya  keadaan tersebut, perlu dilakukan sebuah penelaahan terhadap hubungan akibat hukum dalam hukum kontrak terkait terjadinya pandemi Covid 19 beserta diberlakukannya PP 21/2020, Keppres 11/2020, dan Keppres 12/2020 dengan interpretasi hukum terhadap klausula keadaan memaksa itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini akan menguraikan secara lebih lanjut perihal hal tersebut. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi:
(1)  Bagaimana  perspektif  hukum  kontrak memandang status kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai kategori keadaan memaksa?
(2) Bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak akibat diberlakukannya status kedaruratan kesehatan masyarakat?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang  dilakukan  secara  normatif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  bentuk  penelitian hukum yang menggunakan kajian komprehensif terhadap asas dan prinsip hukum, doktrin hukum  dan  norma  hukum  positif  dalam menyusun  penelitian  tersebut. 9 Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-
undangan merupakan upaya penelaahan terhadap sebuah tata peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam menyikapi sebuah permasalahan hukum sedangkan pendekatan konseptual lebih menggunakan kajian doktrinal hukum dalam mengargumentasikan pendapat perihal permasalahan hukum itu sendiri. 10
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dapat pula  diartikan sebagai penelusuran terhadap literatur ilmiah yang berkenaan dengan pokok permasalahan penelitian. 11 Bahan hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dan  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi doktrin hukum yang telah berkembang secara umum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis dengan metode pendekatan kualitatif.  Selain  itu  penelitian  ini  juga menggunakan  metode  deduktif  sebagai  teknik pengambilan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini. Metode deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan dengan menguraikan hal yang bersifat umum dan diakhiri dengan hal yang bersifat lebih khusus.

## C. Pembahasan
1.  Perspektif  Hukum  Kontrak  Terkait Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Alasan Penerapan Klausula Keadaan Memaksa Pemberlakuan  Keppres  11/2020  dan Keppres  12/2020  berimplikasi  bahwa  keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat bersifat
9 Dalam  teori  hukum  dijelaskan  bahwasanya  penelitian  hukum  secara  umum  dapat  dilakukan  secara  normatif  dan empiris. Penelitian yang dilakukan dengan metode empiris pada umumnya menggunakan data hukum yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan baik yang berupa hasil wawancara, kuisioner maupun survei secara berjenjang. Lihat: Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 36.
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 291.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
mengikat secara umum. Hal tersebut secara signifikan  mempengaruhi  berjalannya  sebuah prestasi dalam sebuah kontrak. Dimana jenis kontrak yang paling terdampak oleh pemberlakuan  PP  21/2020,  Keppres  11/2020, dan  Keppres  12/2020  adalah  kontrak  yang mengatur pelaksanaan prestasi yang diwujudkan melalui kegiatan melakukan sesuatu atau kegiatan memberikan sesuatu yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan seperti pada kegiatan pemborongan, kegiatan ekspedisi, atau kegiatan sejenis lainnya.
Pelaksanaan prestasi dalam kontrak yang berhubungan dengan hal ikhwal kegiatan diatas semakin terdampak dengan pemberlakuan PP 21/2020.  Dimana  Pasal  4  ayat  (1)  PP  21/2020 menerangkan bahwa pembatasan sosial berskala besar setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Merujuk pada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum tersebut, terdapat implikasi bahwa pelaksanaan kontrak yang berkarakteristik sebagaimana dimaksudkan diatas dimungkinkan untuk tidak dapat berjalan sebagaimana  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak sebelumnya.
Dengan terbukanya kemungkinan tersebut maka prestasi yang dibebankan kepada pihak kreditur akan turut terdampak oleh pemberlakuan  Keppres  11/2020  dan  Keppres 12/2020  bahkan  secara  khusus  terkait  pada PP  21/2020.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri dengan terdampaknya prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh pihak kreditur maka wanprestasi dapat terjadi diantara para pihak. Merujuk pada substansi KUHPer secara komprehensif maka dapat dikemukakan bahwa wanprestasi sendiri dapat terdiri dari dua jenis klasifikasi.
Klasifikasi  wanprestasi  yang  pertama adalah wanprestasi yang dikehendaki oleh pihak kreditur. Mengenai klasifikasi wanprestasi ini  setidaknya  harus  memenuhi  dua  unsur  di dalamnya.  Unsur  pertama  adalah  unsur  itikad buruk.  Unsur  itikad  buruk  yang  dimaksudkan adalah apabila pihak kreditur secara sadar bahwa tindakannya dalam pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepadanya berpotensi merugikan  kepentingan  debitur.  Dimana meskipun pihak kreditur mempunyai kesadaran tersebut, pihak kreditur tidak melakukan upaya preventif terhadap penerbitan kerugian kepada pihak debitur akibat dari tindakannya.
Selain unsur itikad buruk, unsur yang kedua adalah terdapatnya unsur penipuan yang terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan kontrak. Hal ini untuk membedakan konstruksi unsur penipuan yang dimaksudkan oleh Pasal 1328 KUHPer. Ketentuan Pasal 1328 KUHPer menerangkan bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan persetujuan dimana penipuan tersebut menjadi dasar untuk menegakkan persetujuan terkait. 12
Ketentuan Pasal 1328 KUHPer tersebut dapat dipahami bahwa penipuan dapat menjadi alasan untuk dimintakannya pembatalan sebuah persetujuan diantara para pihak apabila unsur penipuan tersebut telah terang dilakukan pada saat fase kontraktual. Hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa apabila unsur penipuan tersebut terjadi pada kurun pelaksanaan prestasi dalam  kontrak  tersebut  maka  tidaklah  tepat untuk mengacu kepada ketentuan Pasal 1328 KUHPer. Dimana ketentuan Pasal 1247 KUHPer mengemukakan  bahwa  penggantian  biaya, kerugian, dan bunga sebagai bentuk kerugian yang ditanggung pihak kreditur akibat unsur penipuan yang dilakukan pihak debitur tetap

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak kreditur kepada pihak debitur tanpa mengakibatkan batalnya kontrak yang telah disepakati. 13
Klasifikasi  wanprestasi  yang  kedua  adalah wanprestasi  yang  tidak  dikehendaki.  Dalam klasifikasi  ini,  wanprestasi  dapat  disebabkan oleh dua alasan. Alasan yang pertama adalah wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian. Wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian diterangkan secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPer namun unsur kelalaian tersebut  harus  dibuktikan  secara  terang diantara para pihak. 14 Alasan yang kedua adalah wanprestasi yang disebabkan oleh unsur sebab memaksa. Wanprestasi yang disebabkan oleh sebab memaksa tersebut dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1245 KUHPer yang menerangkan bahwa wanprestasi yang terjadi karena  sebab  memaksa  tidak  menerbitkan penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga  yang seharusnya dibebankan kepada pihak kreditur. 15
Namun perlu juga untuk dipahami bahwa unsur sebab memaksa atau keadaan memaksa harus dipahami dalam sebuah kerangka teori yang utuh. Pada prinsipnya, sebuah keadaan dapat terkategori sebagai keadaan memaksa apabila:

## a.  Keadaan Tersebut Tidak Diduga Akan Terjadi Sebelumnya
Keadaan  tidak  terduga  tersebut  pada prinsipnya merupakan suatu keadaan yang sebelumnya terjadi dalam kurun pelaksanaan kontrak tersebut tidak dipersangkakan baik oleh pihak debitur dan pihak kreditur. Persangkaan yang dimaksudkan adalah dimana keadaan tersebut  pada  mulanya  tidak  melekat  atau
dilekatkan kepada salah satu pihak atau para pihak dalam kontrak secara keseluruhan. Dimana yang dimaksudkan keadaan yang tidak terduga  mulanya  tidak  melekat  pada  salah satu pihak atau para pihak secara keseluruhan adalah  keadaan  yang  tidak  terduga  tersebut kemudian mengakibatkan para pihak mengalami permasalahan serupa apabila dikondisikan menjadi pihak kreditur sedangkan keadaan yang tidak terduga yang dilekatkan kepada para pihak merupakan keadaan yang tidak terduga tersebut terjadi karena adanya perintah Undang-Undang atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang hanya mengikat salah satu pihak dalam kontrak tersebut.
b.  Sifat  dari  Keadaan  Tersebut  Secara

## Alamiah Dapat Menangguhkan Terlaksananya Prestasi Dalam Kontrak Terkait
Sifat alamiah yang dimaksudkan adalah dimana keadaan memaksa tersebut meskipun tidak  dilakukan  melalui  paksaan  oleh  norma hukum akan tetap dapat menyebabkan prestasi tersebut  tertangguh  bahkan  tidak  dapat dijalankan secara penuh. Meskipun sebagaimana disebutkan diatas bahwa keadaan memaksa dapat terjadi karena adanya perintah Undang- Undang atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa diberlakukannya secara paksa perintah Undang-Undang atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka secara alamiah keadaan memaksa tersebut secara langsung telah menyebabkan tertangguhnya  atau  tidak  dapat  dijalankannya prestasi tersebut oleh pihak kreditur secara utuh.
13 Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
14 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
15 Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K

## c.  Tidak Terdapatnya Itikad Buruk Baik oleh Debitur maupun Kreditur
Itikad  buruk  yang  dimaksudkan  dapat dimaknai bahwa sepanjang terjadinya keadaan memaksa  tersebut  tidaklah  terdapat  itikad buruk pihak debitur atau pihak kreditur melalui penyelundupan hukum. Hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa dimungkinkannya penyelundupan hukum oleh pihak debitur atau pihak kreditur hingga tekanan kepada pihak kreditur mengenai pelaksanaan prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh pihak kreditur. Apabila diketemukan itikad buruk oleh salah satu pihak maka tidaklah dapat keadaan memaksa tersebut dijadikan dasar bertindak oleh para pihak dalam kontrak terkait.

## d. Kelalaian dan Gagal Terpenuhinya Prestasi oleh Pihak Kreditur Terjadi Setelah Terjadinya Keadaan yang Bersifat Memaksa
Hal ini dimaknai sepanjang kelalaian tersebut terjadi pada saat keadaan memaksa maka dapat disebutkan sebagai keadaan memaksa namun apabila kelalaian tersebut terjadi atau potensi kelalaian atau gagal terpenuhinya prestasi oleh pihak kreditur sebelum terjadinya keadaan memaksa  tidak  dapat  disebut  sebagai  dasar penangguhan prestasi oleh pihak kreditur dengan dalil keadaan memaksa. Hal ini sekaligus untuk menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai gagal terpenuhinya prestasi oleh pihak kreditur baik dikarenakan keadaan memaksa dan sebelum keadaan memaksa. Dimana merujuk pada ketentuan Pasal 1245 KUHPer, sepanjang gagal terpenuhinya prestasi oleh pihak kreditur terjadi sejak belum terjadinya
keadaan memaksa maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak debitur sepanjang terjadi pada kurun waktu terjadinya sebelum keadaan memaksa.
Sehingga berdasarkan penjelasan keem- pat prinsip di atas, keadaan kedaruratan kesehatan  masyarakat  dapat  diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa apabila memenuhi keseluruhan dari prinsip-prinsip yang disebut- kan diatas. Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai hubungan keseluruh prinsip tersebut dengan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dalam hal ini adalah pandemi Covid-19.  Pertama,  seperti  diketahui  bahwa untuk dikategorikan sebagai keadaan memaksa maka sebuah keadaan tersebut merupakan keadaan  yang  tidak  diduga  sebelumnya. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bencana non alam yang tidak dapat diprediksi- kan sebelumnya. 16 Sehingga apabila sebuah kontrak disepakati sebelum penetapan Keppres 11/2020  dan  Keppres  12/2020  maka  keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dalil dari keadaan memaksa namun  apabila  kontrak  disepakati  sebelum penetapan  Keppres  11/2020  dan  Keppres 12/2020 maka keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat tidak dapat serta merta digolongkan sebagai keadaan memaksa karena terdapat terdapat pengetahuan dari para pihak mengenai hal tersebut dan konsekuensinya apabila membentuk  sebuah  kontrak  terkait  aktivitas yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
Kedua, sifat alamiah dari keadaan memaksa tersebut haruslah secara alamiah berdampak kepada penangguhan dari pelaksanaan sebuah
16 Secara yuridis, bencana dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Salah satu jenis bencana yang sulit untuk diprekdisi untuk terjadi adalah bencana non alam. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
prestasi.   Dalam hal ini, keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat atau pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang secara alamiah akan menangguhkan pelaksanaan sebuah prestasi pada sebuah kontrak. Namun perlu diperhatikan bahwa harus dipenuhi juga prinsip kewajaran sebelum menetapkan bahwa penyebab dari tidak  terlaksananya  prestasi  tersebut  adalah karena  sebab  pandemi  Covid-19  sehinggatidak seluruh bentuk pelaksanaan dari prestasi pada kontrak langsung dapat digolongkan sebagai dalil keadaan memaksa. Dimana apabila prestasi dalam  sebuah  kontrak  tidak  terkait  dengan aktivitas  yang  terdampak  pandemi  Covid-19 secara  signifikan  dan  berbentuk  prestasi untuk  tidak  berbuat  sesuatu  maka  meskipun dilaksanakan pada keadaan pandemi Covid-19 maka debitur pada kontrak dengan karakteristik tersebut tidak dapat mendalil pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa baginya untuk melaksanakan prestasi tersebut.
Ketiga, tidak terdapatnya itikad buruk baik pada pihak debitur dan pihak kreditur. Meskipun sebagaimana yang diterangkan diatas bahwa keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan  sebuah  keadaan  yang  tidak  dapat terduga sebelumnya, pendalilan keadaan memaksa  harus  memperhatikan  probabilitas dari  itikad  yang  dimiliki  oleh  para  pihak. Dimana apabila keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari  atau  untuk  tidak  menjalankan prestasi tersebut secara kesadaran penuh maka keadaan pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi dalil baginya meskipun prestasi dalam kontrak tersebut  berkenaan  dengan  aktivitas  yang berdampak  secara  siginifikan  karena  pandemi Covid-19. Selain itu, hal ini juga berlaku kepada pihak kreditur. Dimana apabila pihak kreditur membebankan tambahan kewajiban dalam
pemenuhan  prestasi  yang  tidak  sewajarnya kepada pihak debitur karena penerapan klausula keadaan memaksa maka dalil untuk menegaskan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai keadaan memaksa patutlah untuk dikesampingkan.
Keempat, apabila terdapat kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi oleh pihak debitur setelah terjadinya keadaan yang bersifat memaksa tersebut maka keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa. Tetapi apabila kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi terjadi sebelum terjadinya keadaan yang bersifat memaksa tersebut maka dalil keadaan memaksa tidak dapat diterapkan oleh para pihak. Sehingga berkenaan dengan pandemi Covid-19, apabila telah terjadi kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi yang dilakukan oleh debitur dan telah diikuti oleh somasi dari pihak kreditur maka  debitur  tidak  dapat  menangguhkan kontrak tersebut atas dalil keadaan memaksa. Namun apabila debitur tersebut dapat membuktikan  bahwa  terdapat  signifikansi  dari permulaan terjadinya pandemi Covid-19 yang melatarbelakangi diberlakukannya Keppres 11/2020  dan  Keppres  12/2020    maka  hal tersebut  patut  untuk  dipertimbangkan  secara seksama oleh pihak kreditur.
Yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa apabila Keppres 11/2020 dan Keppres 12/2020 telah dinyatakan tidak mengikat keberlakuannya lagi dikemudian hari maka penangguhan pelaksanaan prestasi dalam sebuah kontrak yang  aktivitasnya  terdampak  signifikan  karena pandemi Covid-19 pun berakhir. Sehingga dalil keadaan  memaksa  tidak  dapat  lagi  digunakan oleh pihak debitur untuk memperpanjang masa penangguhan pelaksanaan prestasinya apabila pelaksanaan prestasi tersebut berada pada

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K

## tingkat kewajaran dan bersifat ideal.

## 2.  Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Pemberlakuan Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Klausula Keadaan Memaksa
Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai pemahaman disertai dengan batasan-batasan tertentu dalam menerapkan dalil keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai keadaan memaksa. Namun setelah memahami hal tersebut perlu juga untuk dipahami bahwa terdapat pembedaan tindakan terhadap penerapan dalil kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai klausula keadaan memaksa dalam sebuah kontrak. Pembedaan tersebut didasarkan pada pemuatan klausula keadaan memaksa dalam suatu kontrak.
Perbedaan yang dimaksud adalah kontrak yang memuat klausula keadaan memaksa dan kontrak  yang  tidak  memuat  klausula  keadaan memaksa. Dalam melakukan perlindungan bagi para pihak menurut dua jenis kontrak tersebut maka akan diuraikan secara lanjut sebagai berikut.

## a.  Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak yang Memuat Klausula Keadaan Memaksa
Sebuah kontrak dapat dinyatakan memuat klausula keadaan memaksa apabila dinyatakan terang di dalam kontrak tersebut.  Klausula keadaan memaksa yang dimaksudkan tersebut turut mencakup juga keadaan seperti keadaan kesehatan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pemuatan klausula keadaan memaksa dalam kontrak terkait dapat digolongkan ke dalam dua tipologi. Tipologi yang pertama adalah klausula keadaan memaksa yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa diantara para pihak apabila keadaan memaksa terjadi  diantara  para  pihak.  Dalam  tipologi
pertama ini maka penyelesaian sengketa akan merujuk kepada klausula keadaan memaksa yang  disepakati  oleh  para  pihak  sebelumnya meskipun  tidak  tertutup  kemungkinan  apabila disepakati  lain  oleh  para  pihak  untuk  memilih forum penyelesaian sengketa di luar klausula keadaan memaksa yang disepakati sebelumnya.
Tipologi yang kedua adalah klausula keadaan memaksa yang diatur oleh para pihak namun  tidak  menjelaskan  mengenai  jalur penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  oleh para pihak untuk ditempuh apabila klausula tersebut diberlakukan oleh para pihak. Selain itu terdapat pula klausula keadaan memaksa yang diatur secara tidak jelas yaitu dimana klausula keadaan memaksa yang diatur tidak mengatur dengan merinci mengenai kategorisasi keadaan memaksa.  Sehingga  tipologi  kedua  ini  tidaklah dapat  dipersamakan  dengan  tipologi  pertama mengenai jalur penyelesaian sengketa dan pola perlindungan hukumnya bagi para pihak baik pihak debitur atau pihak kreditur.
Dalam melakukan perlindungan hukum bagi  para  pihak  yang  menggunakan  tipologi kedua maka dapat dilakukan melalui dua solusi yaitu melalui penafsiran yang bersifat ekstensifikasi  oleh  para  pihak.  Namun  apabila tidak  diketemukan  kesepakatan  diantara  para pihak mengenai penafsiran klausula keadaan memaksa tersebut maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi ataupun jalur  litigasi.  Perlu  untuk  digarisbawahi  bahwa idealnya jalur penyelesaian sengketa non litigasi, hal ini ditujukan agar terciptanya pendamaian diantara para pihak dan dapat mengakomodasi kepentingan  seluruh  pihak  dan  tidak  hanya untuk  mencapai  kepastian  hukum  semata melainkan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur yang akomodatif.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K

## b. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak yang Tidak Memuat Klausula Keadaan Memaksa
Dalam  hal  kontrak  yang  tidak  memuat klausula keadaan memaksa secara terang atau dinyatakan secara diam-diam maka perlindungan hukum bagi para pihak baik pihak debitur atau pihak kreditur menjadi hal yang penting untuk dibahas secara berimbang. Sebuah kontrak yang tidak memuat klausula keadaan memaksa secara terang pada dasarnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. Namun yang menjadi perbedaan dengan pemuatan klausula keadaan memaksa secara terang adalah dalam proses menafsirkan kehendak para pihak terkait keadaan memaksa menjadi tidak sama.
Karenanya tidak dipungkiri bahwa penang- guhan pelaksanaan sebuah prestasi karena sebab diterapkannya dalil keadaan memaksa dalam  sebuah  kontrak  yang  tidak  memuat klausula keadaan memaksa menjadi sebuah permasalahan hukum diantara para pihak. Oleh karena itu terdapat dua langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai nilai kepastian hukum  pada  tipologi  kontrak  tersebut  dapat tercapai dengan baik. Dua langkah tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan kontrak atau melakukan pemutusan terhadap kontrak tersebut.
Pertama, pembaharuan kontrak merupakan upaya dari para pihak untuk melakukan perubahan terhadap substansi dari kontrak terkait. Perubahan ini dapat mencakup dari keseluruhan kontrak namun dapat pula dilakukan hanya secara sebagian. Pembaharuan kontrak yang dilakukan apabila dikaitkan dengan diterapkannya dalil keadaan memaksa akan memberi ruang bagi para pihak untuk meninjau ulang substansi dari kontrak tersebut yang  memiliki  kemungkinan  untuk  tidak  dapat
dipenuhi selama terjadinya keadaan memaksa tersebut.
Kedua, dapat pula dilakukan pemutusan kontrak  apabila  tidak  terdapat  kepastian secara berkelanjutan dengan diterapkannya dalil keadaan memaksa. Pasal 1381 KUHPer menerangkan bahwa sebuah perikatan dapat hapus dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut: a.  karena pembayaran;
b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c.  karena pembaruan utang;
d.  karena perjumpaan utang atau kompensasi;
e.  karena percampuran utang;
f.  karena pembebasan utang;
g.  karena musnahnya barang yang terutang; h.  karena kebatalan atau pembatalan;
i.  karena berlakunya syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
j.  karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.
Sebagaimana yang diterangkan pada ketentuan Pasal 1381 KUHPer diatas bahwa salah satu hal yang dapat menjadi alasan putusnya sebuah perikatan adalah adalah musnahnya barang yang terutang. Perlu digarisbawahi bahwa frasa musnah pada ketentuan tersebut tidak  serta-merta  diartikan  sebagai  hilangnya atau tidak diketemukannya secara keseluruhan barang yang terutang atau objek dari kontrak. Hal ini dikarenakan frasa musnah dapat pula ditafsirkan dimana barang yang terutang atau objek  dari  kontrak  ketika  tidak  dijalankan prestasinya maka akan kehilangan nilai ekonomisnya. Selain itu juga perlu dipahami selain karena sebab-sebab yang ditentukan pada ketentuan Pasal 1381 KUHPer, para pihak dapat memutuskan sebuah kontrak atas dasar kesepakatan  mereka  dengan  memperhatikan tidak merugikan satu sama lain atau disepakati

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K
ditanggungnya kerugian secara berimbang.
Salah satu asas hukum yang harus diterapkan pada pelaksanaan prestasi pada sebuah kontrak adalah asas perlindungan hukum. Hal ini ditujukan agar masing-masing pihak dalam kontrak mempunyai kedudukan yang  sama  di  depan  hukum.  Selain  itu  tidak dimungkinkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan kecurangan atau menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya.
Dalam permasalahan pemberlakuan klausula keadaan memaksa akibat terjadinya keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka pihak  yang  secara  kepentingannya  dirugikan adalah pihak kreditur. Hal ini dikarenakan pihak debitur tidak akan secara maksimal atau bahkan tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  secara keseluruhan. Apabila sebuah klausula keadaan memaksa diterapkan dalam rentang waktu yang lama  atau  tidak  dapat  diprediksikan  akhirnya secara pasti maka kerugian yang akan timbul dan ditanggung oleh pihak kreditur akan semakin besar. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret dari para pihak untuk dapat menentukan kesepakatannya mengenai klausula keadaan memaksa tersebut. Selain kedua langkah tersebut dapat pula dilakukan langkah-langkah lain seperti melakukan pengajuan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non  litigasi.  Jalur  non  litigasi  dapat  dilakukan dengan  mediasi  dan  alternatif  penyelesaian sengketa sebagaimana yang dilaksanakan dalam tipologi kontrak yang memuat klausula keadaan memaksa secara terang.

## D. Penutup
Sebuah norma hukum hakikatnya dibentuk untuk melindungi rakyat dan menjamin bahwa  hak  dan  kewajiban  konstitutionalnya dapat terpenuhi dengan baik. Keadaan mendesak yang terjadi dalam sebuah negara
merupakan tanggung jawab pemerintah yang berdaulat untuk menanggulanginya. Namun meskipun demikian pembentukan sebuah norma hukum pada keadaan mendesak yang dibentuk  oleh  pemerintah  seharusnya  tidak hanya  memperhatikan  nilai  kepastian  hukum melainkan  harus  juga  memperhatikan  nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum secara berimbang.
Berdasarkan pembahasan yang telah dite- rangkan  sebelumnya  maka  penelitian  meng- hasilkan beberapa kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, status kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dika- te gorikan sebagai keadaan memaksa apabila memenuhi keempat syarat yaitu apabila keadaan  tersebut  tidak  diduga  akan  terjadi sebelumnya, sifat dari keadaan tersebut secara alamiah dapat menangguhkan terlaksananya prestasi dalam kontrak terkait, tidak terdapatnya itikad buruk baik oleh debitur maupun kreditur, dan, kelalaian atau gagal terpenuhinya prestasi oleh debitur terjadi setelah terjadinya keadaan yang bersifat memaksa. Keseluruhan syarat tersebut  harus  dipenuhi  secara  akumulatif dan  apabila  salah  satu  syarat  tersebut  tidak terpenuhi maka dalil keadaan memaksa terkait kedaruratan kesehatan masyarakat tidak dapat diterapkan. Selain itu apabila dikemudian hari Keppres  11/2020  dinyatakan  tidak  mengikat keberlakuannya maka  dalil keadaan memaksa terkait kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut akan gugur demi hukum. Kedua, para pihak  untuk  mencapai  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum akibat diterapkannya klausula keadaan memaksa dapat melakukan penafsiran terhadap klausula keadaan memaksa, pembaharuan kontrak secara keseluruhan atau sebagian maupun melakukan pemutusan kontrak.

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012). Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Cicero, Marcus Tullius, De Re Publica, De Legibus, Cato Maior de Senectute, Laelius de Amicitia , (Oxford: Oxford University Press, 2006). Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).
Utrecht, E. dan Saleh Djindang, M., Pengantar dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1982)

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
E. Arde-Acquah, Phoebe, ”Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions in Modern Vaccination Policy, Washington University Jurisprudence Review (2015) Husen, Ahmad, ”Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan”,
Lex Scientia Law Review (2019). Nur Hayati, Cicik, ”Karakteristik Head Agreement Menurut Hukum Kontrak Indonesia”, The Juris-Diction Journal (2019). Prasetianingsih,  Rahayu,  ”Konstusionalisasi  Hukum  Privat:  Beberapa  Pandangan  yang Bekembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (2014).

## C.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berksala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

## T E L A A H   K R I T I S   M E N G E N A I   I N T E R P R E TA S I   K E D A R U R ATA N   K E S E H ATA N   M A S YA R A K AT S E B A G A I   K E A D A A N   M E M A K S A   B E R D A S A R K A N   P E R S P E K T I F   H U K U M   KO N T R A K

## BIODATA PENULIS
Kristianus  Jimy  Pratama,  S.H. menyelesaikan pendidikan pada S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki artikel penelitian baik yang dikerjakan secara mandiri dan kolaborasi yang diantaranya adalah yang berjudul ” Study of Development of Indonesia’Remuneration Law System ” (2019) dan ”The Indonesian Legal Paradigm Concept  About  Tort  Law  (Analyse  Toward  Court  Decision  Number  42/PDT.G/2014/PN.BYL” (2019) yang dipublikasikan pada Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier dan sebuah penulisan hukum skripsi yang berjudul ”Akibat Pemanfaatan Mata Uang Virtual Pada Layanan Overstock.com Oleh Konsumen Indonesia” yang dipertahankan substansinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis yang meliputi hukum kontrak, hukum perdata internasional, dan hukum ketenagakerjaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@ mail.ugm.ac.id.