Bai’ Al Wafa’ Dalam Tinjauan Hukum Islam
Muklisin 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Yasni Bungo E-Mail : muklisinmukidi@gmail.com
Khoiri 2

## STAIN Bengkalis
E-Mail : rie_khay@yahoo.com

## Abstract
Bai wafa ', a sale and purchase contract in which the buyer commits after perfect aqad bai' to return the goods he bought to the seller in exchange for a refund of the price of the goods. The purpose of this research is to find out what is meant by bai 'wafa' in the review of Islamic law. This research is a library research or library research, namely research that finds its object is done by digging library information.

## Keywords : Bai 'wafa, Islamic Law

## Abstrak :
Bai wafa’, suatu akad jual beli dimana pembeli berkomitmen setelah sempurna aqad bai’ untuk mengembalikan  barang  yang  dibelinya  kepada  penjualnya  sebagai  ganti  pengembalian  harga barang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bai’ wafa’  dalam  tinjauan  hukum  islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  perpustakaan  atau library  research yaitu  penelitian  yang  menemukan  objeknya  dilakukan  dengan  menggali informasi kepustakaan.
Kata Kunci : Bai’ wafa, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Agama  Islam  mengatur  setiap  segi  kehidupan  umatnya.  Mengatur  hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma’allah dan mengatur  pula  hubungan  dengan  sesamanya  yang  biasa  disebut  dengan  muamalah ma’annas.  Nah,  hubungan  dengan  sesama  inilah  yang  melahirkan  suatu  cabang  ilmu dalam  Islam  yang  dikenal  dengan  Fiqih  muamalah.  Aspek  kajiannya  adalah  sesuatu yang  berhubungan  dengan  muamalah  atau  hubungan  antara  umat  satu  dengan  umat yang lainnya.
1 Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
2 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis  dan kandidat doktor UIN Suska Riau
Mulai  dari  jual  beli,  sewa  menyewa,  hutang  piutang  dan  lain-lain.Untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  setiap  hari,  setiap  muslim  pasti  melaksanakan  suatu transaksi  yang  biasa  disebut  dengan  jual  beli.  Si  penjual  menjual  barangnya,  dan  si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.Jika  zaman  dahulu  transaksi  ini  dilakukan  secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja.Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.
Perjanjian  menurut  KUHP  perdata,  perjanjian  secara  umum  diatur  dalam  buku III  kitab  undang  undang  perdata  (  KUH  perdata  ).  Pengertian  perjanjian  itu  sendiri dimuat  didalam  pasal  1313  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana para pihak berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saing  berjanji  untuk melaksanakan  suatu  hal,  dan  pada  dasarnya  perjanjian  berawal  dari  perbedaan  atau ketidaksamaan kepentingan diatara para pihak. 3
Pasal 1457 KUH perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  enyerahkan  suatu  benda,  dan pihak  yang  lain  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Pasal  1458  KUH  perdata menjelaskan saat terjadinya jual beli adalah seketika setelah tercapainya kesepakatan kedua  belah  pihak  atas  benda  dan  harganya,  meskipun  benda  tersebut  belum diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar  yang  sering  juga  disebut  dengan  asas konsensualisme. 4
Perjanjian jual beli adalah sumber  perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan jual beli yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian jual beli harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan harus sama-sama suka dan rela dalam melakukan aqad jual belinya.
Dalam  ajaran  islam  masalah  jual  beli  sangat  jelas  diatur  bagaimana  rukun  dan syarat jual beli. Sehingga  dalam hal jual beli jelas mana jual beli yang diperbolehkan
3 Muklisin, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Jawa Timur ; Eduvation ; 2020, hal. 28
4 Ibid.,
dan mana yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Salah satu transaksi ( aqad )  jual beli dalam agama islam ada namanya bai’ wafa’ yaitu  suatu akad jual beli dimana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai’ untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.
Di Indonesia, bentuk jual beli yang mirip dengan bai’ al-wafa’ ini adalah apa yang dinamakan  pagang  gadai  di  Minangkabau.  Persamaannya  terlihat  ketika  barang  yang digadaikan  oleh  pemiliknya  harus  ditebus  kembali  oleh  pemilik  barang  pada  waktu pagang  gadai  tersebut  jatuh  tempo,  seharga  yang  diterimanya  ketika  akad dillaksanakan  (biasanya  harga  yang  dijadikan  ukuran  nilai  adalah  emas,  sehingga ketika jatuh tempo gadai tersebut, harga yang harus diserahkan pemilik barang adalah nilai  emas  juga).  Di  samping  itu,  pihak  pemegang  gadai  dengan  bebas  dapat memanfaatkan  barang  gadaian  sampai  utang  dilunasi  pihak  penggadai.  Akan  tetapi, menurut Hamka, ulama besar Indonesia yang berasal dari Minangkabau, dalam praktik pagang gadai di Minangkabau, banyak barang yang digadaikan tersebut tidak ditebus kembali oleh pemilik barang ketika jatuh tempo, sehingga persetujuan yang ditetapkan Bersama  ketika  transaksi  dilaksanakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Untuk menyelesaikan kasus ini belum terlihat ada penyelesaian yang tuntas, sehingga pagang gadai  yang  sejak  semula  dimaksudkan  sebagai  saran  tolong-menolong  sering  tidak mencapai sasarannya.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan (library research) ,    yaitu  penelitian  yang  penemuan  objeknya  dilakukan dengan  menggali  informasi  kepustakaan,  khususnya  berupa  teks,  seperti  buku-buku, ensiklopedi,  jurnal  ilmiah,  koran,  majalah,  dan  dokumen  lainnya. 5 Jenis  penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitiannya.
5 Mestika  Zed, Metode Penelitian Kepustakaan ,  (Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia,  2008),  hlm.3. lihat  juga  :  Abuddin  Nata, Metodologi Studi Islam ,  (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  Cet  ke-9, hlm.173
Kalau  kita  lihat  dari  penelitian  kepustakaan  maka  ada  empat  ciri  utama penelitian kepustakaan, yaitu Pertama , si peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data berupa angka, bukan pengetahuan dari lapangan  atau saksi mata berupa kejadian, orang  atau  benda-benda  lain. Kedua ,  data  pustaka  bersifat  siap  pakai. Ketiga ,  data pustaka  umumnya  adalah  sumber  sekunder  yang  bukan  data  orisinal  dari  tangan pertama  di  lapangan. Keempat ,  kondisi  data  pustaka  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan waktu. 6

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pengertian Bai’ Al Wafa’
Bai’  al-wafa’ (al-bai’  =  jual  beli;  al-wafa’=  pelunasan  utang).  Jual  beli  dengan tenggang  waktu. Bai’ al-wafa’ merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  (akad)  jual  beli yang muncul pada pertengahan abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh. 7
Mustafa  Ahmad  az-Zarqa,  tokoh  fiqh  dari  Suriah,  mendefinisikan bai’  al-wafa’ dengan  “jual  beli  yang  dilansungkan  dua  pihak  yang  dibarengi  dengan  syarat  bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba”. Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam bai’ al-wafa’ adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.
Bai’  wafa’,  suatu  transaksi  (akad)  jual  beli  dimana  penjual  mengatakan  kepada pembeli, saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padauk dengan kesepakatan,  jika  saya  telah  melunasi  hutang  tersebut  maka  barang  itu  kembali  jadi milikku lagi. (al Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, kitab At-Ta’rifat , p.69)
Menurut  ibnul  ‘Abidin, bai’  al-wafa’ ,  suatu  akad  dimana  seorang  yang membutuhkan  uang  menjual  barang  yang  tidak  dapat  dipindah-pindah  ( real estate/property/’aqar )  dengan  kesepakatan  kapan  ia  dapat  mengembalikan  harga barang  tersebut,  ia  dapat  meminta  kembali  barang  itu.  (Ibnul  ‘Abidin, Raddul Muhtar , vol. iv/p.257, majalah al-ahkam al’dhiyah , materi no. 118, 396-403)
6 Mestika Zed, Metode , hlm.3
7 Dewan Redaksi Ensiklopedi hukum islam, Ensiklopedi Hukum Islam ; (Jakarta ; Pt. ochtiar baru van hoeve ;  1996), hlm. 176

## 2. Sejarah Bai’ al Wafa’
Ketika  kebutuhan  meminjam  uang  telah  menjadi  suatu  desakan  ekonomi, sementara  pemilik  modal  (uang)  tidak  puas  sekedar  meminjamkan  uangnya  tanpa mengambil  keuntungan  sebagai  kompensasi  dari  kehilangan  kesempatan memanfaatkan  atau  mengembangkan  modal  yang  dipinjamkannya  kepada  orang  lain. Pada  saat  yang  sama,  peminjam  uang  tidak  ingin  kehilangan  barang  yang  dia  miliki karena  meminjam  uang/menggadaikannya.  Pemberi  pinjaman  pun  mengambil  gadai barang  tersebut,  kecuali  peminjam  uang  tidak  dapat  membayar  atau  melunasi hutangnya. Itu pun melalui jalan berliku-liku, yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan  perhitungan  dan  diambil  uang  yang  dipinjamkannya  dari  hasil  penjualan tersebut.
Oleh  karena  itu,  mulailah  orang  mencari  jalan  tengah  yang  memberi  solusi inovatif  untuk  saling  menguntungkan.  Yaitu,  cara  yang  dapat  secara  otomatis  atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang mmembutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu. Pemberi hutang (harga barang) dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia  berikan  dengan  melalui  pemanfaatan  barang  tersebut  atau  menyewakannya  atau menjualnya  dengan  selisih  harga.  Sebaliknya,  orang  yang  butuh  uang  pinjaman  dapat tetap memanfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan  dengan  menyewanya  dan  sekaligus  dapat  memilikinya  kembali  dengan mengembalikan  harga  barang  yang  telah  dijualnya  secara  cicilan  atau  kontan  setelah selesai masa sewa.
Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu’amalat bai’ al- wafa’ yang dikenal di undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum “ antichrese ”.  Hukum  ini  melarang  pemberi  pinjaman  uang  untuk  memiliki  barang rahn/gadai. Sementara pemberi  pinjaman uang pun menghindar menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktik riba yang keji  – cara rahn istighlal yang dikenal  dengan  akad  menutupi/  menghindari  riba  “ contrat  pignoratif”. Kemudian undang-undang  qanun  milkiyah  Libanon  melegalkan  konsep bai’ al-wafa’ .  Tujuannya memberi  kesempatan  bagi  peminjam  mengambil  keuntungan  dengan  cara  benar  dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa.
3. Konsep dasar transaksi bai’ al wafa’ dalam sinergi produk perbankan
a. Tahap 1. Pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu.
b. Tahap  2.  Bank  menyewakan  /  mengontrakkan  rumah  yang  dibeli  itu  kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.
c. Tahap  3.  Setelah  masa  sewa  /  kontrak  selesai,  pemilik  pertama  akan  membeli kembali rumahnya dari bank.
Celah profitabilitas bank :
a. Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu.
b. Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad. 8

## 4. Bai’ al Wafa’ Dalam Tinjauan Hukum Islam
Dalam  rangka  menghindari  terjadinya  *riba  dalam  pinjam-meminjam, masyarakat  Bukhara  dan  Balkh  ketika  itu  merekayasa  sebuah  bentuk  jual  beli  yang dikenal  kemudian  dengan bai’ al-wafa’ .  Banyak  di  antara  orang  kaya  ketika  itu  tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka  bayarkan.  Sementara  menurut  ulama  fiqh,  imbalan  yang  diberikan  atas  dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba. 9
Bai’ al-wafa’ tidak sama dengan *rahn (jaminan utang), karena rahn dalam islam hanya merupakan jaminan utang, sementara barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh  pemberi utang. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw dari Abu  Hurairah  yang  diriwayatkan  oleh  al-Hakim,  Ibnu  Majah,  Ibnu  Hibban,  dan  Al- Baihaki  yang  intinya  menyatakan  bahwa  pemegang  barang  yang  dijadikan  jaminan utang pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut, kecuali jika yang dijadikan jaminan utang itu adalah hewan ternak. Hadits yang sama diriwayatkan oleh al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah.
Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hasil yang dimakannya  atau  dimanfaatkannya  itu  termasuk  dalam  kategori  riba.  Hal  ini  sejalan pula  dengan  sebuah  hadits  Rasulullah  saw:  “setiap  utang  yang  dibarengi  dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba”’ (HR. al-Baihaki).
8 Dewan  Syariah  Pusat  PK  Sejahtera, Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Partai  Keadilan  Sejahtera , Bandung ; Harakatuna Publishing ; 2006, hlm. 99
9 Ibid ., hal. 177
Karena akad bai’ al-wafa’ sejak semula telah  ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual  barang  itu  kepada  orang  lain  selain  kepada  penjual  semula,  karena  barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang selama tenggan waktu yang disepakati tersebut. Apabila pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan  kembali  kepada  penjual.  Dengan  cara bai’  al-wafa’ ini,  kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.
Jual beli yang dibarengi dengan syarat tersebut termasuk jual beli yang dilarang syarak. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat” (HR. Muslim, an-Nasa’I, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah).
Menurut  Mustafa  Ahmad  az-Zahqa,  dari  gambaran bai’ al-wafa’ di  atas  terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:
a. Ketika  dilakukan  transaksi  akad  ini  merupakan  jual  beli,  karena  di  dalam  akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, misalnya melalui ucapa penjual “saya menjual sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun” ;
b. Setelah  transaksi  dilaksanakan  dan  harta  beralih  ke  tangan  pembeli,  transaksi  ini berbentuk  *ijarah  (pinjam-meminjam/sewa-menyewa),  karena  barang  yang  dibeli tersebut  harus  dikembalikan  kepada  penjual  sekalipun  pemegang  harta  itu  berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.; dan
c. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, bai’ al-wafa’ ini seperti rahn, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada  awal  akad,  dan  pembeli  harus  mengembalikan  barang  yang  dibeli  itu  kepada penjual secara utuh.
Dari sini terlihat bahwa bai’ al-wafa’ diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama mazhab *Hanafi menganggap bai’  al-wafa’ adalah  sah  dan  tidak  termasuk  dalam  larangan  Rasulullah  saw  yang melarang jual beli yang dibarengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui
akad jual beli. Di samping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.
Kemudian  dalam  persoalan    pemanfaatan  objek  akad  (barang  yang  dijual), statusnya  tidak  sama  dengan  rahn,  karena  barang  tersebut  benar-benar  telah  dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan  barang  tersebut.  Hanya  saja,  barang  itu  harus  dijual  kembali  kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, ini pun bukan suatu cacat dalam jual beli.
Ulama fiqh Mazhab Hanafi lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara  rahn  dan bai’  al-wafa’ adalah  sebagai  berikut.  (1)  dalam  rahn  pembeli  tidak sepenuhnya  memiliki  barang  yang  dibelinya  (karena  harus  dikembalikan  kepada penjual),  sedangkan  dalam bai’ al-wafa’ barang  itu  sepenuhnya  milik  pembeli  selama tenggang  waktu  yang  disepakati.  (2)  dalam  rahn,  jika  harta  yang  digadaikan  (al- marhun) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan. Dalam bai’ al-wafa’ , apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad. (3) dalam rahn segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang  menjadi  tanggung  jawab  pemilik  barang,  sedangkan  dalam bai’ al-wafa’ biaya pemeliharaan  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pembeli,  karena  barang  itu  telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
Adapun  persamaan  antara  keduanya  adalah  dalam  dua  hal  berikut.  (1)  kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang tersebut ke pihak ketiga. (2) ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggan waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.
Rukun  dan  syarat.  Menurut  ulama  mazhab  Hanafi,  rukun bai’  al-wafa’ sama dengan  rukun  jual  beli  pada  umumnya,  yaitu  ijab  (pernyataan  menjual)  dan  Kabul (pernyataan  membeli).  Dalam  jual  beli,  ulama  mazhab  Hanafi  hanya  menjadikan  ijab dan Kabul sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat jual beli.
Demikian  juga  persyaratan bai’  al-wafa’ ,  menurut  mereka  sama  dengan persyaratan  jual  beli  pada  umunya.  Penambahan  syarat  untuk bai’ al-wafa’ hanyalah dari  segi  penegasan  bahwa  barang  yang  telah  dijual  itu  harus  dibeli  kembali  oleh
penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.
Menurut  az-Zarqa,  dalam bai’  al-wafa’ apabila  terjadi  keengganan  salah  satu pihak  untuk  membayar  utangnya  atau  menyerahkan  barang  setelah  utang  dilunasi, penyelesaiannya  akan  dilakukan melalui pengadilan.  Jika yang berutang  tidak mampu membayar  utangnya  ketika  jatuh  tempo,  maka  mendasarkan  penetapan  pengadilan barang  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  dapat  dijual  dan  utang  pemilik  barang  dapat dilunasi.  Jika  pihak  yang  memegang  barang  enggan  menyerahkan  barangnya  ketika utang  pemilik  barang  telah  dilunasi,  pengadilan  berhak  memaksanya  untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam bai’ al-wafa’ cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari Lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh bai’ al-wafa’ diharapkan dapat dicapai.
Hukum bai’ al-wafa’ ,  menurut  Mustafa  Ahmad  az-Zarqa,  dalam  sejarahnya, bai’ al-wafa’ baru  mendapatkan  justifikasi  ulama,  yaitu  mazhab  Hanafi,  setelah  berjalan beberapa lama dan telah menjadi urf. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan : “para syekh kami (Hanafi) membolehkan bai’ al-wafa’ sebagai jalan keluar dari riba”.
Muhammad  Abu  Zahra,  tokoh  fiqh  dari  Mesir,  mengatakan  bahwa  dilihat  dari segi sosio-historis, kemunculan bai’ al-wafa’ di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 disebabkan  keengganan para pemilik modal untuk memberi  utang  kepada  orang-orang  yang  membutuhkna  uang  jika  mereka  tidak mendapatkan  imbalan.  Hal  ini  menyulitkan  masyarakat  yang  membutuhkan.  Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka  ciptakan  itu  adalah bai’ al-wafa’ .  Dengan  cara  ini,  demikian  az-Zarqa,  di  satu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik riba.
Jalan pikiran ulama mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap bai’ al-wafa’ didasarkan  pada  istihsan  ‘urfi  (menjustifikasi  suatu  permasalahan  yang  telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat; istihsan). Akan tetapi. Ulama fiqh lainnya tidak bias  melegalisasi bentuk jual beli ini. Alas an mereka adalah: 1) daalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena
jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli; 2) dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan  uang  seharga  jual  semula  (HR.  Muslim,  An-Nasa’I,  Abu  Dawud,  at- Tirmizi, dan Ibnu Majah); 3) bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sawa maupun zaman sahabat;  dan 4) jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syarak dalam pensyariatan jual beli.
Namun  demikian,  ulama  fiqh  muta’akhirin  (generasi  belakangan)  dapat menerima baik bentuk jual beli ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Menurut Mustafa  Ahmad  az-zarqa,  ketika  majallah  al-ahkam  al-‘adliyyah  (kodifikasi  hukum perdata Turki usmani menurut fiqh mazhab Hanafi) disusun pada tahun 1287 H, bai’ al- wafa’ dijadikan salah satu bab  yang mencakup 9 pasal,  yaitu pasal 118-119  dan  pasal 396-403. Majallah al-ahkam al-‘adliyyah ini mulai diberlakukan tanggal 23 sya’ban 1293 untuk seluruh wilayah kekuasaan imperium Turki Usmani.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  menurut  az-Zarqa  dan  Muhammad  Abu Zahrah, ketika Mesir menyusun kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, bai’ al-wafa’ juga diakui sah dan dicantumkan dalam pasal 430 undang-undang tersebut. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, bai’ al- wafa’ tidak dicantumkan lagi. Menurut az-Zarqa pembuangan itu bukan karena akad itu tidak  diakui  sah  oleh  ulama  fiqh  Mesir,  melainkan  lebih  disebabkan  oleh  perubahan situasi dan kondisi ketika undang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu, ia melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba.
Dalam kitab undang-undang hukum perdata Suriah ( al-qanun al-madani as-Suri ) bai’ al-wafa’ juga  pernah  tercantum  dalam  pasal  433  dan  seterusnya.  Namun,  ketika Mesir membuang bai’ al-wafa’ dari kitab undang-undang hukum perdatanya pada tahun 1971, Suriah juga ikut menghapusnya.

## D. Penutup
Bai wafa’, suatu akad jual beli dimana  pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai’ untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. Bai’ wafa’, suatu transaksi (akad) jual beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual barang ini dengan hutang darimu yang
kau berikan padauk dengan kesepakatan, jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.

## Daftar Pustaka
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Hukum  Islam, Ensiklopedi  Hukum  Islam ;  (Jakarta  ;  Pt.
Ochtiar Baru Van Hoeve ;  1996)
Dewan  Syariah  Pusat  PK  Sejahtera, Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Partai  Keadilan Sejahtera , Bandung ; Harakatuna Publishing ; 2006
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008)
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf , Jakarta : UI Press; 1988
Muklisin, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Jawa Timur ; Eduvation ; 2020
Mulyana Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung; Remaja Rosdakarya; 2001
Murni  Sumarni, Manajemen  Pemasaran  Bank ,  (edisi  revisi)  ;  Yogyakarta;  Penerbit Liberti : 1993
Musthafa  dib  Al-Bugha, Fikih  Islam  Lengkap  Penjelasan  Hukum-Hukum  Islam  Madzab Syafi’i , Solo; Media Zikir ; 2020
Said  Saad  Marathon, Ekonomi  Islam  Ditengah  Krisis  Ekonomi  Global ,  Jakarta  ;  Zikrul Hakim, cetakan ke 3, 2007
Yusuf al-Qaradhawi, fatwa-fatwa kontemporer , Jakarta; Gema Insani ; 1995