P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 1, Juni 2021 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## TINJAUAN FIQH EKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA MELALUI MURABAHAH PADA PT. BRI SYARIAH
Yoni Hendrawan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yonihendrawan8978@gmail.com

## Zainuddin
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja (KUR) melalui murabahah pada  PT  BRISyariah  dilihat  dari  akad  dan  margin.  KUR  Mikro  Syariah menggunakan akad murabahah pada  margin  yang  menggambarkan besaran  keuntungan atau imbalan  bagi  hasil  yang  ditentukan  pada  penyerahan  KUR  Mikro  Syariah.  Pemerintah memberikan  subsidi  margin  yakni  selisih  antara  tingkat  margin  dengan  beban  margin  dari penyalur KUR Mikro Syariah kepada penerima KUR Mikro Syariah. Bagaimana implementasi murabahah pada pembiayaan modal kerja pada PT BRISyariah? dan bagaimana tinjauan Fikih Ekonomi terhadap implementasi murabahah tersebut? Jenis penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi literatur. Metode penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan perspektif Fikih Ekonomi, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an, Sunnah dan kitab-kitab fikih  dan  atau  fatwa.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  implementasi murabahah pada pembiayaan modal kerja pada PT BRISyariah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan murabahah (modal kerja) kepada nasabah untuk pembelian bahan bangunan dengan presentase margin yang ditentukan oleh bank syariah. Margin tersebut disubsidi pemerintah berdasarkan plafon  pembiayaan  dengan  standar  margin  6%.  Transaksi  pembiayaan murabahah hanya berlaku  satu  kali,  walaupun  pembelian  barang  dilakukan  berulang-ulang.  Menurut  Fiqh Ekonomi  pembiayaan  modal  kerja  (KUR) murabahah pada  PT.  BRISyariah  yang  memakai akad murabahah dengan penyediaan modal kerja berupa uang belum tepat. Karena, pemberian modal kerja dalam bentuk uang lebih tepat mengguakan akad mudharabah .
Kata Kunci : Fiqh Ekonomi, Modal Kerja, Murabahah.

## Abstrak
This article examines the review of economic fiqh on working capital financing (KUR) through murabahah at PT BRISyariah in terms of contracts and margins. KUR Mikro Syariah uses a murabahah  contract  on  a  margin  that  describes  the  amount  of  profit  or  profit  sharing  that  is determined  at  the  submission  of  KUR  Mikro  Syariah.  The  government  provides  a  margin subsidy, which is the difference between the margin level and the margin burden from KUR Mikro  Syariah  distributors  to  KUR  Mikro  Syariah  recipients.  How  is  the  implementation  of murabahah on working capital financing at PT BRISyariah? and how does the Economic Fiqh review on the implementation of the murabahah? This type of research uses field studies and literature studies. This research method will be analyzed qualitatively, based on the perspective of Economic Jurisprudence, as stated in the Qur'an, Sunnah and fiqh books and / or fatwas. The results of this study found that the implementation of murabahah in working capital financing
at  PT  BRISyariah  was  carried  out  by  providing  murabahah  (working  capital)  financing  to customers for purchasing building materials with a margin percentage determined by Islamic banks.  This  margin  is  subsidized  by  the  government  based  on  the  financing  ceiling  with  a standard margin of 6%. Murabahah financing transactions are only valid once, even though the purchase  of  goods  is  made  repeatedly.  According  to  the  Fiqh  of  Economics  working  capital financing  (KUR)  murabahah  at  PT.  BRISyariah  which  uses  a  murabahah  contract  with  the provision  of  working  capital  in  the  form  of  money  is  not  right.  Because,  providing  working capital in the form of money is more appropriate to use a mudharabah contract.
Keywords : Economic Fiqh, Working Capital, Murabahah.

## A. PENDAHULUAN
Tinjauan Fiqh Ekonomi Tentang Dalam bermuamalah  secara  Islami  diatur  beberapa prinsip  yang  dapat  menjadi  acuan.  Prinsip- prinsip  tersebut  adalah:  1)  Tidak  mencari rezeki  yang  haram,  baik  dari  segi  zatnya maupun cara mendapatkannya dan tidak  pula menggunakannya  untuk  diharamkan;  2) Tidak  menzalimi  dan  tidak  dizalimi;  3) Keadilan  pendistribusian  kemakmuran;  4) Transaksi  dilakukan  atas  dasar  ridha  (suka sama suka); 5) Tidak ada unsur riba; 6) Tidak ada  unsur maisyir (perjudian);  7)  Tidak  ada unsur gharar (ketidakjelasan/samar-samar);
8)  Tidak  ada  unsur mudharatdan  mafsadat (sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan  dan  kerusakan)  (Zainuddin, dkk.  2017).  Sebagai  bagian  dari  arena bermuamalah prinsip-prinsip ini juga berlaku di perbankan syariah.
Perbankan syariah yang semakin berkembang  tidak  luput  pula  pesatnya perkembangan  ekonomi  Islam.  Hal  ini berpengaruh  pada  riba  yang  dilarang  oleh syari’at  Islam  dengan  persepsi  masyarakat terhadap  bunga  ( interest )  dan capital yang didapatnya telah ditetapkan di muka ( predetermined  return ).  Sejak  1950,  atas dasar persepsi masyarakat para Cendikiawan Muslim dan teoritisi ekonomi Islam menginginkan  terbebasnya  dari  bunga  atau riba (Interest  free  banking )  pada  bank (Abdullah  Saeed,  2003).  Dalam  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  menjelaskan bahwasanya Lembaga perbankan merupakan salah  satu  lembaga  keuangan  di  Indonesia. Sehingga  PT  Bank  BRISyariah  menjadi pedoman berdirinya bank yang berlandaskan
syariah  yang  mana  menghindarkan  segala transaksi yang berunsur riba.
PT
Bank BRISyariah dalam penghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana masyarakat  melalui  kredit  usaha  mengikuti fungsi  lembaga  keuangan  yang  tertera  pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,  Undang–Undang  No.  23  Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang  Bank  Indonesia  (Bagya  Agung Prabowo,  2009).  Pada  pasal  13  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan menjelaskan prinsip-prinsip syariah. Landasan yuridis formal selanjutnya diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah tumpuk  dasar  berdirinya  Perbankan  dengan sistem syariah Islam.
Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah (sekarang  disebut  UU  Perbankan  Syariah) menjelaskan  bahwa  pembiayaan  adalah pengadaan dana atau tuntutan yang dipersamakan atas transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ,  sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik , jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam dan istisna , pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang qardh , dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pasal ini  menjadi  acuan  segala  bentuk  diterapkan pembiayaan yang ada pada bank syariah.
Jual beli barang atas harga dasar beserta menambahkan  keuntungan  yang  disepakati disebut  pembiayaan murabahah .  Harga barang yang dibeli dan menetapkan
keuntungan  sebagai  tambahannya  yang diperoleh  penjual  harus  diberitahukan  pada
murabahah . Namun pada aplikasi
pembiayaan murabahah didapatkan  dengan menerapkan  modal  kerja murabahah .  PT
Bank  BRISyariah  menerapkan  akad  modal kerja murabahah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Lely Shofa Imama. 2014).
Produk murabahah pada  bank  syariah diatur  dengan  syarat  mekanisme  yang berlandaskan  prinsip  hukum  Islam,  para pelakunya  melihat  ada  batasan-batasan  yang tidak  boleh  dilanggar  yang  didalamnya terdapat larangan  untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, bathil, maysir , dan gharar (Lely Shofa Imama. 2014). Pada  PT  BRISyariah  terdapat  dua macam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu produk dari pemerintah dan juga produk dari  Bank  Syariah.  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  adalah  pembiayaan  modal  kerja  atau investasi  kepada  nasabah  baik  perorangan maupun kelompok usaha yang produktif dan memadai  akan  tetapi  dalam  angunan  belum memiliki  atau  belum  cukup.  KUR  Mikro Syariah  adalah  bagi  individu  (perorangan) yang  menjalankan  usaha produktif  dan  patut dengan peruntukkan pembiayaan pada jumlah pembiayaan  maksimal  Rp.  25.000.000  (dua puluh  lima  juta  rupiah)  per  nasabah.  KUR Mikro Syariah menggunakan akad murabahah pada margin yang
menggambarkan  besaran  keuntungan  atau imbalan  bagi  hasil  yang  ditentukan  pada penyerahan KUR Mikro Syariah. Pemerintah memberikan  subsidi  margin  yakni  selisih antara  tingkat  margin  dengan  beban  margin dari  penyalur  KUR  Mikro  Syariah  kepada penerima  KUR  Mikro  Syariah  (Sariani Simatupang, 2019).
Permasalahan yang akan diteliti bagaimana  implementasi  murabahah  dalam pembiayaan  modal  kerja  pada  pada  PT BRIsyariah  dan  bagaimana  pandangan  Fikih Ekonomi  terhadap  implementasi murabahah tersebut.
Modal  Kerja  (KUR)  Melalui Murabahah
pada PT BRISyariah

## 1. Tinjauan  Fiqh  Ekonomi  Tentang Akad
Dalam  pelaksanaan  akad  modal  kerja murabahah terlebih  dahulu  diawali  dengan akad wakalah ,  yakni  nasabah  sebagai  wakil ( wakalah )  pihak  bank  guna  bertransaksi dengan pihak distributor barang. Diakibatkan keterbatasan  teknis,  pihak  bank  tidak  bisa langsung bertransaksi dengan distributor, atau pihak  nasabah  bebas  memilih  barang langsung  ke  tempat  distributor  yang  posisi akad wakalah sebagai konsekuensi logis dari bank  bukanlah  distributor  pada  barang  yang dijual. Dengan demikian, suatu hal yang patut dalam melakukan transaksi dengan distributor  pihak  bank  mewakilkan  kepada nasabah atau dengan kata lain
mengatasnamakan  bank  ( wakalah )  (Hasil wawancara  dengan  Bapak  Dedi  Saputra selaku Account Officer , tanggal 11 Mei 2020). Dengan  pembiayaan  modal  kerja murabahah ,  dengan  ilustrasikan,  pengusaha bangunan, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah (modal  kerja)  guna pembelian  bahan  bangunan,  senilai  Rp.  100 juta.  Setelah  dievaluasi  bank  syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank syariah akan mengangkat  wakil  bank  syariah  untuk membeli  dengan  dana  dan  atas  namanya kemudian  menjual  barang  tersebut  kembali sejumlah Rp 120 juta, dengan jangka waktu 5 bulan  dan  dibayar  lunas  pada  saat  jatuh tempo.
Dianalisis  menurut  perspektif  Fiqh Ekonomi, akad ini telah sesuai dengan Islam, karena memberikan nuansa tolong menolong dengan  memberikan  modal  kerja.  Akad  ini dibolehkan  karena  terdapat  dalam  surat  Al- Baqarah ayat 275 bahwasanya kehalalan atau kebolehan  praktik  jual-beli  tanpa  ada pembatasan dalam pengertian tertentu.
Terlihat  jelas  dalam  Hadis  Rasulullah Saw  yakni  tentang  kejadian  saat  Rasulullah Saw  akan  melakukan  hijrah  dan  Abu  Bakar menyiapkan  unta  dengan  membeli  dua  unta. Kemudian  Rasulullah  Saw  berkeinginan untuk memilikinya. Kemudian beliau menghubungi  Abu  Bakar  untuk  memiliki salah satunya dengan jalan pembelian secara
tauliyah .  Ketika  Abu  Bakar  berkeinginan untuk  menawarkan  unta  dengan  gratis, Rasulullah  Saw  menolaknya.  Sebuah  model dalam jual-beli yang mempraktikkan penyebutan harga pokok dan laba yang akan diperoleh oleh penjual.
Pembiayaan
murabahah yang diterapkan  pada  pembiayaan  modal  kerja dengan  prinsip  jual  beli murabahah dengan transaksi  hanya  berlaku  sekali,  bukan  satu akad  dengan  pembelian  barang  berulang- ulang  dalam  pengaplikasian  pembiayaan untuk modal kerja. Di sini terlihat penamaan modal  kerja murabahah menjadi  akad murabahah yang sesuai konsep fiqh.
Namun  pada  hakikatnya  pembiayaan modal  kerja murabahah dirasa  belum  tepat untuk dijadikan sebagai pembiayaan, dikarenakan terdapat unsur keuntungan yang sudah pasti diperoleh di dalam pembiayaanya. Akan  tetapi  pembiayaan mudharabah (bagi hasil)  atau musyarakah (penyertaan  modal) seharusnya  transkasi  yang  tepat  dalam pembiayaan  modal  kerja.  Karena,  jika mekanisme murabahah yang  dipakai  dalam pembiayaan  modal  kerja  berbentuk  uang, maka transaksi yang dipakai sama pada bank konvensional yang sering disebut pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance ) yang terdapat unsur bunga. Pinjam meminjam uang  dan  memakai murabahah dalam transaksi  jual  beli  merupakan  transaksi berbentuk pembiayaan  konsumen  ( consumer finance ).

## 2. Tinjauan  Fiqh  Ekonomi  Tentang Margin
Perhitungan  pembiayaan  modal  kerja murabahah , sebagaimana yang diilustrasikan dalam  permohonan  pembiayaan murabahah (modal  kerja)  digunakan  untuk  pembelian bahan  bangunan.  Sehingga  PT  BRISyariah memiliki patokan  margin pembiayaan dalam penetuan  margin murabahah .  Presentase margin  telah  ditentukan  oleh  pihak  bank syariah melalui subsidi pemerintah berdasarkan  plafon  pembiayaan  dengan standar  margin  6%  di  mana  jangka  waktu pembiayan  tidak  merubah  besaran  margin yang diperoleh karena margin telah
ditentukan di awal akad. Margin ini dirasakan meringankan  oleh  pihak  nasabah  yang melakukan transaksi tersebut.
Dalam  fatwa  DSN  MUI  penentuan keuntungan  di  awal  akad  pada  bank  syariah secara  prinsip  telah  sesuai  dengan  ketentuan syariah.  Sebagai  penjual  harus  memberitahu harga  produk  (harga  perolehan)  yang  dibeli dan  menentukan  suatu  keuntungan  (dalam nominal)  sebagai  tambahannya.  Akan  tetapi nasabah  tidak  dapat  melakukan  negosiasi margin  dikarenakan  penentuan  presentase margin  berdasarkan  plafon  pembiayaan murabahah . Sebab penetapan margin pembiayaan  bank  syariah  langsung  dengan nilai margin dari subsidi pemerintah. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan, di mana  nasabah  tidak  tahu  menahu  terkait adanya tawar menawar yang dapat dilakukan dalam  menentukan  margin  pembiayaan, sehingga mereka langsung menerima pembiayaan  dan  margin  yang  ditawarkan bank syariah (Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Nasabah, tanggal 18 Februari 2020).
Dalam  fatwa  DSN  MUI  No.  4  tahun 2000 tentang murabahah bahwa bank syariah secara prinsip penentuan keuntungan di awal akad  telah  sesuai  dengan  ketentuan  syariah. Sebagai  penjual  harus  memberitahu  harga produk  (harga  perolehan)  yang  dibeli  dan menentukan suatu keuntungan (dalam nominal)  sebagai  tambahannya.  Sedangkan dalam  konsep  fiqh  dan  Fatwa  DSN  MUI 04/DSNMUI/  IV/2000  tentang murabahah , margin (keuntungan) harus ditentukan berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara penjual  dan  pembeli  (bank  syariah  dan nasabah),  tidak  boleh  ditentukan  secara sepihak.
Menurut perspektif Fiqh Ekonomi tidak ada larangan untuk mendapatkan keuntungan dan  tidak  ada  pula  standar  baku  untuk menentukan  keuntungan.  Riwayat  Urwah oleh  Ahmad  dalam  musnadnya,  bahwasanya tidak  adanya  unsur  kesewenang-wenangan dalam  justifikasi  haramnya  menentukan margin berdasarkan nominal (besaran) keuntungan  yang  ada.  Akhlak  Islam  dalam menanggapi  justifikasi  perkara  halal-haram
adalah sangat berhati-hati. Hal ini bersesuaian dengan ushul fiqih: tahrimul halali wa tahlilu harami qarinusy syirki billah (mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang  haram  sama  dengan  syirik).  Termasuk pada  margin  pembiayaan murabahah tidak ada  batasan  yang  jelas  dan  mengakar  dalam nominal  penentuan  margin  murabahah. Penentuan harga dan margin harus dikembalikan  kepada  mekanisme pasar  yang sehat,  kekuatan supply dan demand .  Tentu dengan  asumsi  bahwa  pasar  dalam  kondisi sehat, tidak terjadi perilaku-perilaku zhalim di dalamnya,  riba, maysir , gharar , ihtikar , tadlis , bai’ najsy , risywah ,  dan  perlilaku- perilaku  pasar  lainnya  yang  tidak  diridhoi Allah  SWT.  Agar  memastikan  mekanisme pasar  berjalan  dengan  baik  adalah  tugas pribadi  dan  pemerintah  dengan  melakukan perilaku hisbah (pengawasan/pengendalian). Sehingga  penetapan  margin  oleh  pemerintah yang bisa disebut sebagai at-tas’īr al-jabbari . (Muhammad, 2004: 185)
Fikih  Ekonomi  menegaskan,  margin baik  secara  tunai  ( cash )  ataupun  dibayar secara  non  tunai  ( credit )  tidak  menentukan keabsahan  transaksi  tersebut.  Setiap  harga yang  ditawarkan  penjual  sudah  termasuk margin  penjualan.  Margin  atau  keuntungan dalam  penjualan  merupakan  bagian  dari ziyadah  al-buyu’ (tambahan  dari  penjualan), bukannya ziyadah  al-qurudh (tambahan  dari pinjaman).  Margin  sama  sekali  tidak  terkait dengan time  value  of  money ,  akan  tetapi margin  dalam  konteks  ini  adalah cost recovery ditambah  dengan  keuntungan. Sehingga memungkinkan pertukaran manfaat secara adil dan logis (Arie Syantoso. 2017). Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat dipahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum  Islam,  serta  menentukan standar  harga  sesuai  dengan  kondisi  pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan  kesewenang-wenangan  harga  dengan merugikan  pihak  konsumen,  tidak  ada halangan  bagi  penguasa  untuk  membatasi keuntungan  pedagang  atau  menetapkan harga.  Tindakan  ini  dilakukan  harus  melalui
konsultasi  dan  musyawarah  dengan  pihak- pihak  terkait  agar  tidak  ada  yang  dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya
Penentuan  harga  jual  dan  margin murabahah secara  sepihak  oleh  bank dianggap salah satu penyebab penyimpangan secara  Fikih  Ekonomi.  Bank-bank  Syariah beranggapan bahwa Al- Qur’an
menghalalkan  perdagangan,  yaitu  jual  beli dengan  laba,  dan murabahah termasuk  jual beli  dengan  laba.  Mengingat  tidak  ada pembatasan  dalam  jumlah  tertentu  atas keuntungan  yang  diperoleh  dari  suatu perdagangan, maka bank-bank syariah secara bebas` menentukan berapapun margin (keuntungan) dari kontrak murabahah.
Berbeda  dengan  akad mudharabah patokan margin pembiayaan dalam penentuan bagi hasil/nisbah mudharabah dengan mekanisme  perhitungan  bagi  hasil  dapat dilakukan  dua  macam  pendekatan  pertama pendekatan profit  sharing (bagi  laba)  dan kedua  pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)  sesuai  kesepakatan  bersama. Shahibul  maal dengan mudharib dalam menentukan  nisbah  keuntungan  berbentuk presentase bukan dengan nilai nominal suatu mata  uang  (Wika  Ramdhani  Hafid.  2018). Persentase nisbah diperoleh dari kesepakatan sebelum  akad  dan  setelah  melalui  proses negosiasi  dan  tawar  menawar.  Sehingga nisbah  ini  yang  menjadi  indikator  pada penentuan pembagian keuntungan untuk para pihak  yang  berkontrak.  Bilamana  persentase bagi hasil/nisbah sesuai kesepakatan bersama oleh  pihak  bank  syariah  melalui  subsidi pemerintah  nisbah  6%  maka  membuat nasabah ringan dalam melakukan pembiayaan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field research ,  yakni  penelitian  yang  semua  data didapatkan  di  lapangan,  dan  berbentuk deskriptif  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi  objek/lapangan  penelitian adalah  BRISyariah.  Datanya  didapatkan melalui indepth  interview terhadap  pihak BRISyariah,  dengan  teknik snow  ball sampling . Semua data yang didapatkan dalam
penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan  perspektif  Fikih  Ekonomi, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an, Sunnah dan kitab-kitab fikih dan atau fatwa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pembiayaan  Modal  Kerja (KUR) Melalui Murabahah PT BRISyariah Murabahah
Secara  bahasa murabahah berasal  dari kata  “ ribh ( ar-ribhu )  ( rabaha) ,  ( yurabihu , murabahatan )”  yang  berarti  keuntungan, karena murabahah pada  transaksi  jual  beli harus  mengatakan  keuntungan  yang  didapat. Jual  beli  dengan  harga  pokok  dengan tambahan keuntungan merupakan istilah dari murabahah (Al-Zuhaili, 1984). Secara langsung  mengenai murabahah dalam  al-
Quran  tidak  dijelaskan  pada  acuan  tentang jual beli, perdagangan, laba, dan rugi.
Murabahah adalah  kesepakatan  antara penjual  dan  pembeli  dengan  menjelaskan harga  perolehan  dan  keuntungan  ( margin )
pada transaksi penjualan barang.
Karakteristiknya  adalah  harga  produk  yang dibeli dan menetapkan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan harus diberitahukan oleh penjual (Tim Pengembangan  Perbankan  Syari’ah  Institut Bankir Indonesia. 2003). Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000
menyatakan bahwa, murabahah adalah  menjual  suatu  barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di  atas  juga  ditegaskan  bahwa bank  membeli  barang  yang  diperlukan nasabah  “atas  nama  bank  sendiri”,  dan pembelian  ini  harus  sah  dan  bebas  riba. Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) 10/16/PBI/2008 pembiayaan murabahah adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berupa  transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah . Pembiayaan murabahah yang diterapkan  pada  pembiayaan  modal  kerja, pengadaan barang, pembangunan  rumah  dan
lain-lain ini terdapat pada perbankan syariah. Modal  Kerja  (modal  kerja  berupa  barang) merupakan  beberapa  contoh  dari  penerapan pembiayaan murabahah pada  perbankan syariah.  Prinsip jual  beli murabahah dengan transaksi  hanya  berlaku  sekali  putus  bukan satu akad dengan pembelian barang berulang- ulang  dalam  pengaplikasian  pembiayaan untuk modal kerja (Wiroso, 2005).
Pada  pelaksanaan  akad murabahah dengan  pengadaan  barang  dengan  tujuan pembiayaan  pada  bank  syariah  merupakan prinsip  jual  beli murabahah contohnya pembelian kendaraan (berupa: sepeda motor, mobil),  peralatan  rumah  tangga  (berupa kulkas, mesin cuci), kebutuhan barang untuk investasi  (logam  mulia)  dan  sejenisnya.  Jika nasabah  berkeinginan  mempunyai  sebuah kendaran,  maka  nasabah  pergi  ke  bank syariah  untuk  mengajukan  permohonan supaya keinginan mempunyai kendaraan akan dibelikan oleh pihak bank (Wiroso. 2005).
Mekanisme  jual  beli murabahah dapat juga dilakukan pada renovasi rumah/jual beli rumah  dalam  bentuk  pengadaan  material. Seluruh  bentuk  barang  yang  dibutuhkan untuk  renovasi  rumah,  seperti  bata  merah, genteng,  cat,  kayu  dan  lain-lain  merupakan barang-barang  yang  diperjualbelikan.  Akad tidak  dilakukan  berulang-ulang  dengan transaksi  pada  pembiayaan  berlaku  sekali putus (Ah. Azharuddin Lathif. 2012)
Jual beli dengan bentuk murabahah ini terdapat  dalam  bentuk  pesanan,  yang diistilahkan  oleh  Imam  Syafi’I  sebagai al- amir  bi  al-shira .  Ia  juga  dapat  disamakan dengan bay’ bi tsaman ajil atau bay’ mu’ajal (jual  beli  yang  barangnya  diserahkan  segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  jual  beli  yang dihalalkan (Iska, 2012).
Dalam  pelaksanaan  di  PT  BRISyariah akad modal kerja murabahah terlebih dahulu diawali  menggunakan  akad wakalah ,  yakni nasabah sebagai wakil ( wakalah ) pihak bank guna  bertransaksi  dengan  pihak  distributor barang.  Diakibatkan  keterbatasan  teknis, pihak  PT  BRISyariah  tidak  bisa  langsung bertransaksi  dengan  distributor,  sehingga
pihak  nasabah  bebas  memilih  barang langsung  ke  tempat  distributor  yang  posisi akad wakalah sebagai konsekuensi logis dari bank  bukanlah  distributor  pada  barang  yang dijual.
Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan  guna  mencukupi  kebutuhan pengembangan  penghasilan  baik  secara jumlah  penghasilan  maupun  peningkatan kualitas  atau  mutu  penghasilan.  Sedangkan murabahah menurut peraturan Bank Indonesia  adalah  jual  beli  barang  sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Dalam  pelaksanaan  akad  modal  kerja murabahah di  BRISyariah  diawali  dengan akad wakalah ,  yakni  nasabah  sebagai  wakil ( wakalah )  pihak  bank  guna  bertransaksi dengan pihak distributor barang. Disebabkan keterbatasan  teknis,  pihak  bank  tidak  bisa langsung bertransaksi dengan distributor, atau pihak  nasabah  bebas  memilih  barang langsung  ke  tempat  distributor  yang  posisi akad wakalah sebagai konsekuensi logis dari bank  bukanlah  distributor  pada  barang  yang dijual. Dengan demikian transaksi distributor dengan  nasabah  yang  mewakili  pihak  bank atau  bertindak  atas  nama  bank  ( wakalah ) (Wawancara  Dedi  Saputra. Account Officer , tanggal 11 Mei 2020).
Pembiayaan
murabahah
yang diterapkan  pada  pembiayaan  modal  kerja, pengadaan barang, pembangunan  rumah  dan lain-lain ini terdapat pada perbankan syariah. Modal  Kerja  (modal  kerja  berupa  barang) merupakan  beberapa  contoh  dari  penerapan pembiayaan murabahah pada  perbankan syariah.  Prinsip jual  beli murabahah dengan transaksi  hanya  berlaku  sekali,  bukan  satu akad  dengan  pembelian  barang  berulang- ulang  dalam  pengaplikasian  pembiayaan untuk modal kerja (Wawancara Dedi Saputra. Account Officer , tanggal 11 Mei 2020).
Perhitungan  pembiayaan  modal  kerja murabahah , sebagaimana peneliti ilustrasikan,  Musa  pengusaha  bangunan,
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah (modal  kerja)  guna  pembelian
bahan bangunan, senilai Rp. 100 juta. Setelah dievaluasi oleh bank syariah, usahanya layak dan  permohonannya  disetujui,  maka  bank syariah akan mengangkat Musa sebagai wakil bank syariah untuk membeli dengan dana dan atas  namanya  kemudian  menjual  barang tersebut  kembali  kepada  Musa  sejumlah  Rp 120  juta,  dengan  jangka  waktu  5  bulan  dan dibayar  lunas  pada  saat  jatuh  tempo (Wawancara  Dedi  Saputra. Account Officer , tanggal 11 Mei 2020).

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi murabahah pada pembiayaan modal kerja pada PT Bank BRISyariah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan murabahah (modal kerja) kepada nasabah untuk pembelian bahan bangunan  dengan  presentase  margin  yang ditentukan oleh bank syariah. Margin tersebut disubsidi  pemerintah  berdasarkan  plafon pembiayaan  dengan  standar  margin  6%. Transaksi  pembiayaan murabahah hanya berlaku satu kali, walaupun pembelian barang dilakukan  berulang-ulang.  Menurut  Fiqh Ekonomi  pembiayaan  modal  kerja  (KUR) murabahah pada  PT  Bank  BRISyariah  yang memakai akad murabahah dengan penyediaan  modal  kerja  berupa  uang  belum tepat.  Karena,  pemberian  modal  kerja  dalam bentuk  uang  lebih  tepat  mengguakan  akad mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Saeed.  1996. Islamic  Banking  and Interest  a  Study  of  The  Prohibition  Of Riba And Contemporery Intrepretation . New York-Koln: E.J Briil Leiden
Ah.  Azharuddin  Lathif.  2012. Konsep  Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .
Jakarta  Selatan:  Masyarakat  Ekonomi Syariah (MES) Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juni
Al Zuhaili. 1984. Fiqih Islam Wa Adilatuhu . Lebanon: Dar al Fikri
Arie  Syantoso.  2017. Interest  Dan  Margin Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi  Syariah .  Banjarmasin:  Al- Iqtishadiyah  Jurnal  Ekonomi  Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Volume: III. No I. Juni 2017
Bagya  Agung  Prabowo.  2009. Konsep  Akad Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah (analisa  kritis  Terhadap  Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan  Malaysia) .  Yogyakarta:  Jurnal
Hukum Fakultas Hukum Buchari  Alma.  1994. Ajaran  Islam  Dalam Bisnis, Edisi Revisi . Bandung: ALFABETA Fithriyya Mawaddah. 2015. Penerapan Akad Murabahah  Dalam  Pembiayaan  KPR (Studi Komparasi Pada Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri) .  Jakarta:  Tesis  Konsentrasi Ilmu  Syariah  Program  Pasca  Sarjana (S2)  Institut  Ilmu  Al-Qur’an  (IIQ) Jakarta.
Huda,  Nurul,  Mohamad  Heykal.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan Teoritis  dan  Praktis .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Kamal  Khir,  dkk.  2008. Islamic  Banking,  a Practical  Perspective .  Petaling  Jaya:
Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Lely  Shofa  Imama.  2014. Konsep  Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan  Bank  Syariah .  Dosen Jurusan  Syariah  dan  Ekonomi  STAIN Pamekasan Jurnal Iqtishadia Vol. 1 No.
2 Lukmanul  Hakim,  Amelia  Anwar.  2007 . Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif Hukum di Indonesia . Bandar Lampung: AL-URBAN:  Jurnal  Ekonomi  Syariah dan Filantropi Islam Mahmudatus Sa’diyah. 2019. Analisis Pengendalian  Penyalahgunaan  Akad Wakalah  Pada  Produk  Pembiayaan
Murabahah  di  Bmt  Se-Kabupaten Jepara .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,
UNISNU  Jepara:  Al-Masraf  (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)
Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Bank Syari’ah . Yogyakarta: UII Press
Muhammad.  2002. Kebijakan  Fiskal  dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, Cet. I . Jakarta: Salemba Empat
Muhammad  Syafii  Antonio.  2000. Bank Syariah:  Suatu  Pengenalan  Umum . Jakarta: Tazkia Institute
Rahman  Ambo  Masse.  2010. Konsep
Mudharabah  Antara  Kajian  Fiqh  dan Penerapan Perbankan . Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare: Jurnal Hukum Diktum Rini  Setiawati,  Ratna  Widayati.  2019. Penerapan Sistem Pembagian Pendapatan  Pada  Bank  Mudharabah Nagari  Syariah  Cabang  Padang .
Akademi  Keuangan  dan  Perbankan Padang
Saeed,  Abdullah.  2003. Bank  Islam  dan Bunga,  Studi  Kritis  dan  Interprestasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Ctk.  Pertama .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep,  Produk  dan  Implementasi Operasional  Bank  Syari’ah .  Jakarta: Djambatan
Sariani  Simatupang.  2019. Implementasi Produk  Pembiayaan  Kredit  Usaha Rakya (KUR) Mikro Ib Pada PT. Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Tbk.  Binjai Sudirman .  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara
Syukri  Iska. 2016. Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap  Pelaksanaan  Akad  “Utang Piutang”  Pada  Perbankan  Syariah  di Sumatera Barat . Batusangkar: Program
Pascasarjana STAIN Batusangkar: JURIS
Wiroso.  2005. Jual  Beli  Murabahah . Yogyakarta: UII Press.
Wika  Ramdhani  Hafid.  2018. Analisis Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue  Sharing  Program  Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi  Pada  PT  Bank Muamalat  Indoensia  Kantor  Cabang Utama Makassar) . Skripsi Yenti  Afrida.2016. Analisis  Pembiayaan
Murabahah  di  Perbankan  Syariah .
Institut  Agama  Islam  Negeri  Imam Bonjol  Padang:  JEBI  (Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam Zainuddin,  Z.,  Bustamar,  B.,  &  Rozi,  S.
(2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. Al-Risalah, 17 (02)