## DIPLOMASI JEPANG-INDONESIA: KERJASAMA PENANGGULANGAN AIR LIMBAH DI JAKARTA
Lalu Radi Myarta 1) , M. Elfan Kaukab 2)
1,2) Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
1) Email: laluradi93@gmail.com
2) Email: elvankaukab@yahoo.com

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 19 November 2020 Disetujui : 21 Desember 2020
Di  Jakarta  kepadatan  penduduk,  perkantoran,  dan  industri semangkin meningkat, namun tidak didukung dengan perkembangan  infrastruktur  dalam  pengelolahan  air  limbah  yang memadai.  Untuk  membangun  pengelolahan  air  limbah,  terjadi nota kesepakatan antara Jepang dan Indonesia dalam pembangunan  Instalasi  Pengelolahan  Air  Limbah  (IPAL)  di Jakarta.  Nota  kesepahaman  tersebut  berupa  bantuan  modal  yang digelontorkan  oleh  Jepang  melalui  program  bantuan  luar negerinya yaitu Japan International Coorporation Agency (JICA). Sehingga  bantuan  tersebut  menjadi  landasan  penelitian  ini  yang bertujuan  untuk  menelisik  lebih  jauh  mengapa  Jepang mengalokasikan  dana  bantuan  lunak  kepada  Indonesia  dalam upaya  penanggulangan  air  limbah  di  Jakarta.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pola  eksplanatif  dan analisis  data  sekunder  yang  kredibel,  penelitian  ini  menemukan bahwa  suatu  bantuan  bukanlah  semata-mata  bersifat  altruistik, melainkan  menggandeng  kepentingan,  oleh  karena  itu  penelitian ini  menemukan  bahwa  bantuan  Jepang  menggandeng  beberapa kepentingan,  yaitu  politik,  ekonomi,  kemanusiaan  serta  adanya kontruksi opini dikawasan negara penerima bantuan.
Kata Kunci : diplomasi, kerjasama Jepang- Indoensia, IPAL, foreign aid agency, motif bantuan,  konstruksi sosial.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Riwayat Artikel : Received : November 19, 2020 Accepted : December 21, 2020 In  Jakarta,  the  population  density,  offices  and  industries  are increasing,  but  this  is  not  supported  by  the  development  of infrastructure  inadequate  wastewater  management.  To  build  a wastewater  treatment  plant,  there  was  a  memorandum  of understanding  between  Japan  and  Indonesia  in  the  construction of  a  Wastewater  Treatment  Plant  (IPAL)  in  Jakarta.  The memorandum of understanding is in the form of capital assistance disbursed  by  Japan  through  its  foreign  aid  program,  namely  the Japan  International  Corporation  Agency  (JICA).  So  that  this assistance  becomes  the  basis  for  this  research  which  aims  to further  investigate  why  Japan  allocates  soft  aid  funds  to Indonesia  in  efforts  to  tackle  wastewater  in  Jakarta.  This  study uses  a  qualitative  method  with  an  explanative  pattern  and  a credible  secondary  data  analysis,  this  study finds that  assistance is  not  merely  altruistic  in  nature,  but  it  embraces  interests, therefore  this  study  finds  that  Japanese  aid  embraces  several interests, namely politics, economics, humanity as well as opinion construction in the recipient country region.
Key words:
diplomacy, Japanese-Indonesian cooperation, IPAL, foreign aid agencies, aid motives, social construction.
1. PENDAHULUAN
Semua warga negara berhak untuk mendapatkan  akses  layanan  sanitasi.  Terutama air  bersih  yang  menjadi  isu  darurat  secara global.  Isu  ini  dapat  dipahami  sebagai permasalahan  yang  menjadi  tanggung  jawab bersama  bagi  setiap  negara,  bukan  hanya tanggung  jawab  kolektif  tertentu  dan  hasilnya dinikmati  oleh  beberapa  kalangan  saja.  Namun juga  semua  orang  bahkan  secara  universal  air bersih  menjadi  hak  individu  yang  sudah melekat  sejak  lahir.  Sanitasi  sangat  penting untuk  menjadi  fokus  yang  esensial,  karena menyangkut  kelayakan  hidup  setiap  manusia. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kelayakan  air bersih,  pembuangan  limbah    baik  organik maupun  non-organik  dan  fasilitas  seperti jamban sangat diperlukan. Namun permasalahan  yang  sering  dihadapi  yaitu kurangnya  kesadaran  dalam  membuangan limbah  terlepas  dari  hasil  kegiatan  manusia maupun  hasil  dari  metabolisme  manusia  itu sendiri  (Wibowo  &  Widjonarko,  2014). Pastinya  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap kesehatan  masyarakat.  Sebagaimana  yang diketahui  bahwa  kesehatan  adalah  investasi yang utama bagi setiap individu.
Kehidupan masyarakat yang sehat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersih. Lingkungan yang sehat akan berdampak kepada peluang  dalam  mengembangkan  produktifitas manusia  baik  dalam  pendidikan  maupun  dalam kegiatan  meningkatkan  taraf  kesejahteraan. Dengan meningkatnya taraf kesehatan manusia, maka mobilitas dalam pengembangan diri untuk pendidikan  akan  semangkin  luas.  Sehingga dengan meningkatnya taraf pendidikan seseorang  akan  berpengaruh  kepada  kesadaran individu tersebut terhadap kebersihan lingkungan.  Pola  rantai  hubungan  antara interaksi  sosial  dan  lingkungan  tidak  akan terhenti,  selama  kesadaran  individu,  kelompok maupun  dalam  bernegara  masih  dalam  tujuan yang sama, yaitu hidup dalam  lingkungan yang sehat.  Namun  seiring  dengan  realitanya,  masih terlihat prilaku masyarakat yang hidup dipinggiran  kota  yang  masih  belum  sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan (Manullang, 2014)
Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang  besar ini  tidak  lepas  dari  keterlibatan  aktor-  aktor
antar  negara  untuk  saling  membantu.  Sebagai fokus  permasalahan  dalam  kajian  ini  adalah Indonesia,  khususnya  sanitasi  yang  ada  di wilayah  pinggiran  kota  Jakarta.  Air  limbah yang  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu  air  limbah industri  yang  berasal  dari  pabrik,  limbah domestik  yang  berasal  dari  kegiatan  rumah tangga  dan  terakhir  adalah  air  limbah perkantoran (Yudo dan Said, 2001). Pencemaran  dari  ketiga  sumber  air  limbah tersebut dapat diukur dari parameter pencemaran Biochemicall  Oxygen  Demand (BOD)  yang  menunjukan  zat  organik  melebihi batas yang seharusnya.
Didukung  dengan  kepadatan  penduduk Jakarta  yang  meningkat  pada  tahun  2019  yang diproyeksikan  sekitar  10,5  juta  jiwa  (Jayani, 2019).  Namun  kepadatan  penduduk  tersebut tidak  didukung  dengan  pengelolaan  air  limbah yang memadai. Jakarta sebagai pusat Pemerintahan dan juga ibu kota negara di mana segala  kegiatan  bisnis  dan  industri  berlangsung secara  masif,  seharusnya  sangat  diperlukan untuk  mengupgrade  teknologi  dan  menambah sistem  pengelolaan  ari  limbah  yang  sudah  ada. Terutama  penanganan  limbah  dari  hasil industri, bisnis, limbah domestik yang diproduksi.  Kondisi  penangangan  limbah  harus diperhatikan,  karena  menyangkut  kesehatan khalayak  ramai  tidak  hanya  masyarakat Indonesia namun juga masyarakat internasional yang berafiliasi di Jakarta.
Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya  akan  berdampak  kepada  masyarakat domestik tetapi juga akan berpengaruh terhadap wisatawan  mancanegara  (WISMAN)  dan  juga warga  negara  asing  yang  menetap  di  Jakarta. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi  permasalahan  layanan  sanitasi  di Jakarta  dapat  dilihat  dari  inisiatif  Pemerintah untuk  bekerja  sama  dengan  negara  pendonor yaitu Jepang. Salah satu organisasi bantuan luar negeri  Jepang  yang  dikenal  dengan Japan International  Cooperation  Agency (JICA)  sub dari Official  Development  Assistance (ODA) yang  membantu  negara-negara  berkembang. Jepang  berdiri  sebagai  peminjam  dana  lunak untuk membantu
Indonesai dalam membangunan  sistem  pengelolahan  air  limbah ( Sewerage system ) di Jakarta.
Skema  bantuan  Jepang  terhadap  Indonesia adalah suatu tanggung jawab bersama berkenaan dengan sanitasi adalah permasalahan global  dan  selalu  menjadi  isu  di  negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga bantuan  dari  JICA  tersebut  menjadi  fokus  dari penulisan ini yang akan membahas latarbelakang  mengapa  Jepang  membantu Indonesia  dalam penanggulangan air limbah di Jakarta.

## 2. LITERATURE REVIEW
Terdapat kajian tentang Kepentingan Jepang Melalui  JICA  Terhadap  Pemberian Bantuan  Proyek  DSDP  di  Indoensia, kajian instalasi  pengelolahan  air  limbah  ini  sudah dilakukan oleh Tular, Priadarsini dan Widyanugraha (2016) dalam proyek Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) di Bali. Dalam  kajian  ini,  ketiganya  menganalisa kepentingan  kerja  sama  bantuan  luar  negeri Jepang  melalui  JICA  dalam  bentuk  bantuan pinjaman  dana  ke  Indonesia.  Diketahui  bahwa DSDP  dalam  studi  ini  adalah  proyek  yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Pemerintahan Jepang- Indonesia. Didalam studi ini  mengatakan  bahwa  bantuan  Jepang  tidak hanya berlandaskan untuk kesehatan lingkungan saja, namun juga untuk memastikan kesehatan  warganya  yang  tinggal  atau  berlibur ke  Bali.  Namun  ketiga  peneliti  ini  menemukan hasil  yang  menunjukan  bahwa  bantuan  Jepang dilatarbelakangi  kepentingan  nasionalnya  yaitu keuntungan ekonomi, pelatihan tenaga  ahli dan tercapainya  tujuan  bantuan  ODA.  Studi  ini lebih memaparkan kepentingan nasional Jepang dalam memberikan bantuan ke Indonesia
Studi  selanjutnya  yang  meniliti  alternatif penanggulangan air limbah di Jakarta menemukan  bahwa  Jakarta  sedang  mengalami masalah  yang  serius  tentang  pencemaran  air. Kedua  peneliti  ini  membagi  jenis  pencemaran bedasarkan  BOD,  yaitu  pencemaran  sungai, pencemaran  air  tanah  dan  pencemaran  Teluk Jakarta. Dalam studi ini, kajian  yang dilakukan tim  JICA  menunjukan  bahwa  kepadatan penduduk di Jakarta merupakan faktor dominan yang  melakukan  pencemaran  air.  Oleh  karena itu,  solusi  yang  ditemukan  adalah  memberikan treatment atau  perawatan  terhadap  air  limbah berdasarkan kepadatan suatu wilayah.
Perawatan  tersebut  adalah  perawatan  ditempat ( On  Site  Treatment )  berupa  limbah  dari  toilet dan  air  limbah  rumah  tangga  dan  sistem riolisasi  ( Sewerage  system) .  Studi  ini  lebih mengangkat solusi alternatif tentang penanganan air limbah di Jakarta.
Sebagaimana  tujuan  dari  kajian  pustaka adalah untuk mencari penilitian yang sudah ada ataupun  relevan.  Sehingga  membantu  peneliti untuk  mencari  pembaharuan  dari  studi  yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan mengkaji hasil  dari  penelitian  terhadap  kepentingan Jepang  di  Indonesia  dalam  bentuk  bantuan DSDP  di  Bali.  Begitu  juga  kajian  yang  sudah dilakukan  oleh  Yudo  dan  Said  yang  lebih mengarah  kepada  kerjasama  JICA  untuk mencari  alternatif  penanganan  air  limbah  di Jakarta.  Namun  dalam  penelitian  ini,  fokus yang  dibahas  adalah  IPAL  yang  dibangun  di Jakarta.  Penulis  meyakini  bahwa  belum  ada studi  yang  meneliti  bantuan  latarbelakang bantuan  Jepang  di  Jakarta  melalui  analisis bantuan luar negeri dan  teori kontruksi sosial.
Selanjutnya, Untuk mengetahui latar belakang  keterlibatan  subjek  dalam  penelitian (Jepang)  untuk  membantu  negara  penerima donor  (Indonesia)  dalam  penanggulangan  air limbah  di  Jakarta,  maka  digunakanlah  konsep yaitu foreign  aid  agency dan  teori konstruksi sosial  untuk  mendukung  konsep  bantuan tersebut

## 2.1 Foreign Aid Agency
Dalam  penelitian  ini  konsep foreign  aid agency dan  kepentingan  negara  pendonor merupakan  konsep  yang  digunakan  untuk menjelaskan  bantuan  luar  negeri  Jepang  dalam pembangunan  pengelolaan  air  limbah  di Jakarta.  Bantuan  luar  negeri  adalah  sebuah instrumen  yang  digunakan  oleh  negara  untuk mencapai  sebuah  kepentingan  dalam  hubungan internasional  yang  dilakukan  oleh  negara tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  bantuan  luar negeri  yang  diberikan  oleh  negara  pendonor terdapat  kepentingan  nasional  yang  berupa motif-motif  seperti  ekonomi,  politik  dan kemanusiaan (Palendra, 2018)
Dalam  hubungan  internasional  keterlibatan negara-negara  maju  yang  memiliki foreign  aid agency merupakan  hal  yang  lumrah  seperti Australia dengan Australian Aid (AUSAID) dan Amerika  Serikat  dengan United  State  Aid
(USAID),  yang  mengelontorkan  dana  untuk bantuan  luar  negeri  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  masing-masing negara  pendonor.  Rutsch  (dalam  Tular,  dkk, 2016)  menjelaskan  bahwa  untuk  dana  bantuan tersebut  negara  pendonor  menyumbangkan dana  yang  terbilang  sangat  besar,  walaupun dana tersebut kurang dari 5% dan ada juga yang kurang dari 1% dari APBN negara pendonor.
JICA  berdiri  sebagai  agensi  resmi  dari Pemerintah  Jepang  yang  bertujuan  untuk mendorong pembangunan negara-negara berkembang.  Jepang  bermitra  tidak  hanya mencakup  negara  namun  juga  memiliki  mitra pada  tingkat  lembaga  swadaya,  Pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi (JICA, 2012). Sebagaimana  JICA  ini  adalah International Governmental Organization (IGO) yang merupakan  sub  dari  ODA  yang  memberikan bantuan  berupa  dana  yang  didukung  oleh Pemerintah  Jepang.  Jepang  sendiri  memiliki teknologi  dan  pembangunan  sebagai  modal yang  fundamental  untuk  berkontribusi  dan memberikan  bantuan  kepada  negara-negara berkembang.  Sebagai  bentuk  kongkrit  bantuan yang  bisa  dilihat  adalah  keterlibatan  JICA dalam  penanggulangan  air  limbah  di  Jakarta. Sehingga  dapat  dilihat  dari  kesepakatan  yang menghasilkan bantuan berupa dana lunak dalam pembangunan  mega  proyek  yang  diagendakan oleh  Indonesia  untuk  membangun  sistem  air bersih di beberapa zona di Jakarta.
2.2 Konsep Konstruktivisme Dalam konsep konstruktivisme yang dijelaskan  oleh  Alexander  Wend  tentang struktur internasional yang merupakan konstruksi sosial. Dari penjelasan tersebut dapat disederhanakan bahwa konstruksi sosial merupakan upaya untuk menciptakan keyakinan terhadap  sesuatu  kebenaran  melalui  proses intersubjektif  dan  pemahaman  bersama  yang pada  tujuanya  adalah  untuk  membentuk kebenaran  pada  tatanan  internasional.  Contoh dari  konstruksi  sosial  yang  ditemukan  adalah Amerika  yang  menganggap  bahwa  nuklir  yang dimiliki  oleh  Korea  Utara  merupakan  suatu ancaman,  namun  nuklir  yang  dimiliki  oleh Inggris  dan  Israel  bukan  merupakan  ancaman bagi Amerika Serikat. Interaksi dari aktor-aktor ini  pada  akhirnya  membentuk  suatu  realitas pada  tatanan  internasional  bahwa    nuklir  yang
dimiliki oleh Korea Utara sangat membahayakan  tatanan  dunia.  Manifestasi  lain dari  kontruksi  sosial  ini  bisa  dilihat  dari  cara Amerika  menyebarkan  paham  demokrasi  ke negara-negara  dunia.  Hal  tersebut  sebagai upaya  membangun  atau  mengkontruksi  kepada dunia  bahwa  Amerika  merupakan  negara  yang memiliki  kemampuan  dan  sebagai  negara superior dalam menyebarkan paham demokrasi. Oleh  karena  itu  tidak  ada  negara  yang menyaingi  Amerika  Serikat  sebagai  pencetus negara demokrasi di dunia.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami bahwa  struktur  sosial  merupakan  interaksi bilateral  ataupun  multilateral  antar  subjek  atau aktor yang bisa berupa negara, Non Governmental Organization (NGO) dan individu yang di mana masing-masing memiliki kemampuan  dan  kebutuhan  dalam  memenuhi persyaratan  untuk  berinteraksi.  Sehingga  dari interaksi  tersebut  akan  menimbulkan  suatu kontruksi  sosial  yang  ingin  dibangun  oleh subjek  atau  aktor.  Akan  tetapi,  kontruksi  yang dibangun  merupakan  bentuk  dari  gagasan  yang bukan dari stimulasi fakta empirik.
Pemaparan  di  atas  merupakan  landasan bagi  penulis  untuk  mengetahui  keterlibatan Jepang  kepada  dunia  bahwa  setiap  bantuan yang  diberikan  merupakan  upaya  untuk membangun  kebenaran  terhadap  identitas Jepang  yang  ingin  diakui  oleh  dunia.  Interaksi yang  dilakukan  oleh  Jepang  bisa  dilihat  dari upaya  Jepang  melakukan  pendekatan  dengan negara-negara  bekembang.  Pendekatan  tersebut dapat  dilihat  dari  pola  bantuan  yang  diberikan kepada  negara-negara  berkembang  seperti Indonesia. Bantuan tersebut berdasarkan keunggulan  yang  dimiliki  oleh  Jepang  dan identitas  yang  ingin  dibangun  setelahnya.  Oleh karena  itu,  adanya  keinginan  penulis  untuk mengungkap    kenapa  Jepang  terlibat  dalam proyek  pembangunan  IPAL  di  Jakarta  melalui konsep  konstruktivisme.  Hemat  penulis  dalam skenario bantuan Jepang  bukanlah suatu unsur murni  berupa  bantuan.  Oleh  karena  itu  untuk memetakan  konstruki  sosial  oleh  Jepang  dapat diggambarkan  dengan  skema  dari  konsep konstruktivisme yang meliputi sosial construction,  actor  identity,  interest,  interest. Skema  tersebut  digambarkan  seperti  di  bawah ini:

## Gambar 1 Peta Konstruki Sosial Jepang

## 3. METODOLOGI
Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pola eksplanatif.  Penulis  dengan  menggunakan  data sekunder  seperti  buku  hubungan  internasional, jurnal,  artikel  dan  laporan  yang  berkaitan dengan  fokus  penelitian  dalam  upaya  untuk menjawab rumusan masalah. Data yang didapat diolah  dengan  menggunakan  pendekatan  teori bantuan  luar  negeri  yang  berkaitan  dengan bantuan  Jepang  terhadap  Indonesia  dalam menanggualangan air limbah di Jakarta. Untuk menjaga kredibilitas data, maka data-data yang dikumpulkan dipilih secara selektif supaya data tersebut dapat dipercaya
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kerjasama  JICA  dan  Indonesia  dalam Menanggulangi Air Limbah di Jakarta
Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu air  limbah  di  Jakarta  yaitu  dengan  cara memasukan  program  air  limbah  ini  kedalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN).  Namun  anggaran  untuk pembangunan  IPAL  terbilang  sangat  besar. Sehingga  Pemerintah  Indonesia  menggandeng Badan  Kerjasama  Internasional  Jepang  (JICA) untuk menandatangani perjanjian berupa
pinjaman  dana  lunak  ODA  Jepang  yang berjumlah  30,98  Miliar  Yen.  Dana  lunak  yang dimaksud dalam kerjasama tersebut merupakan dana  pinjaman  dengan  suku  bunga  kecil. Menurut  dari  pemberitaan    resmi  JICA, mengatakan  bahwa  dana  yang  dipinjamkan oleh  Jepang  selanjutnya  akan  digunakan  untuk memulai  pembangunan  IPAL  yang  mencakup skala  besar  dan  didukung  dengan  teknologi tinggi.
Dalam  revisi master  plan bulan  Maret 2012  dimasukan  dalam  proyek  peningkatan pembangunan pada sektor pembuangan limbah yang  ditinjau  kembali  oleh  manajemen pengelolahan  air  limbah  di  Jakarta.  Dalam tinjauan  tersebut  bahwa  populasi  air  limbah meningkat pada tahun 2020 sebanyak 20% dan diperkirakan  akan  mencapai  80%  pada  tahun 2050 (PUPR, 2018). Isu dari sektor pembuangan  air  limbah  merupakan  hasil  dari percepatan  urbanisasi,  pertumbuhan  populasi yang  mencapai  jumlah  lebih  dari  10  juta  jiwa. Akan  tetapi  perkembangan  dari  pembangunan infrastruktur  seperti  suplai  air  dan  pengelolaan limbah bisa dikatakan lambat.

## SOCIAL CONSTRUCTION
 JICA (Jepang) adalah negara yang memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia baik secara ekonomi, politik, kemanusian
 Jepang adalah negara terbaik dalam aspek Sanitasi
ACTOR IDENTITIES  Jepang ( ODA dan JICA)
INTEREST  Politik
 Ekonomi  Kemanusiaan

## ACTION
 JICA melalui bantuan dana lunak
 Staf ahli Jepang
Tabel 1. Syarat dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Laporan JICA) Proyek Nilai (Milyar Yen) Rasio Bunga Tahunan (%) Jangka Waktu Peminjaman (Tahun) Masa Tenggang (Tahun) Pengadaan Barang Jasa Proyek Jasa Konsultasi Jakarta Sewerage Development Project (Zone 6) (Phase 1) 30,98 1,3 0,01 25 7 Umum Tidak Terikat DKI  Jakarta  dalam  mengatasi  air  limbah dibantu oleh Kementerian Pembangunan Umum  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  melalui pinjaman  dana  lunak  JICA.  Bantuan  dana tersebut digunakan untuk pembangunan proyek  pengelolahan  air  limbah  yang  terletak
pada  zona  6.  Berdasarkan  pada master  plan , evaluasi zona pengelolahan air limbah didasarkan  pada  zona  -1  dan  zona-6  yang dipilih  sebagai  zona  prioritas.  Pembanguna zona IPAL dibagi sebagai berikut: Tabel 2. Development Master Plan and Sewerage Zones for Each Target Development Year (PUPR, 2018) Term Development Year Zone No. Remarks Short-term 2012-2020 1, 6 Priority projects. Facility coverage 20% Mid-term 2021-2030 4, 5, 8, 10 Facility coverage 40% Long-term 2031-2050 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 Facility coverage 80%
Kerja  sama  Jepang  dan  Indonesia  dapat diproyeksikan  sebagai  kerjasama  yang  fokus dalam  pembanguan  berkelanjutan.  Namun dalam  pembangunan  IPAL  selanjutnya,  akan dilakukan  pelelangan  yang  dilakukan  oleh kementerian pelaksana pembangunan. Sehingga akan menimbulkan persaingan bantuan  luar  negeri  baik  dari  modal  dan teknologi.  Australia  merupakan  salah  satu negara  yang  terlibat  dalam  bantuan  penangan air  bersih.  Daerah  yang  dibantu  Australia adalah  Serang,  Banten  melalui  bantuan  hibah air  bersih  (dfat.gov.au,  2017).  Akan  tetapi, Jepang  dalam  lobi  bantuan  berupa  dana  lunak yang  memberikan  suku  bunga  kecil.  Tidak hanya  itu,  Jepang  dalam    pengelolahan  limbah domestiknya  sudah  menggunakan  tekonologi canggih  dan  juga  sudah  diakui  sebagai  negara yang sering membantu negara-negara berkembang  dalam  mengatasi  permasalahan sanitas.  Oleh  karena  itu,  hubungan  kerja  sama JICA  dan  Indonesia  akan  berlangsung  dalam jangka panjang berkaitan dengan pembangunan beberapa zona IPAL di Jakarta.
4.2 Kontruksi Bantuan Jepang dalam Proyek IPAL
Hubugan kerjasama dalam bentuk bantuan luar  negeri  terdiri  dari  pendonor  dan recipent . Sebagaimana  yang  diketahui  pendonor  adalah negara atau organisasi yang memiliki kelebihan dalam  memberikan  bantuan,  sedang recipent ini  adalah  sebuah  negara  atau  suatu  organisasi yang  membutuhkan  bantuan  atau  menerima bantuan.  Oleh  karena  itu,  dengan  hubungan kesadaran  bahwa  adanya  tuntutan  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  selalu akan  didasari  pada  motif  tertentu  dibalik bantuan  tersebut.  Motif  yang  dimiliki  oleh pendonor dalam bantuanya agak sulit diprediksi  karena  bisa  berubah  kapan  saja  dan dalam bentuk yang bervariasi. Namun beberapa peneliti mengemukakan bahwa motif pendonor dalam  bantuanya  terdiri  dari  tiga  hal  yaitu, motif politik yang digunakan untuk mendapatkan    pengaruh  secara  politik,  motif kemanusiaan  yaitu berupa kepedulian terhadap rasa  kemanusiaan,  dan  yang  terkahir  adalah motif  ekonomi  yaitu  untuk  mendapatkan
keuntungan ekonomi secara berkelanjutan atau pada waktu tertentu saja.

## 4.3 Motif Politik dan Kemanusiaan
Jepang dalam bantuan donor Development aid di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Peranan  Jepang  dalam  memberikan  bantuan baik  berupa  dana  dan  bantuan  kemanusiaan menandai  perananan  Jepang  sangat  signifikan. Bantuan  Jepang  dapat  dilihat  sebagai  upaya untuk mengokohkan  posisi  politik  Jepang  di Asia  dan  dunia.  Salah  satu  upaya  untuk mewujudkan tujuan Jepang tersebut ditunjukan dengan keterlibatan aktif Jepang dalam agenda global  seperti Sustain  Development  Goals (SDGs).  Upaya  Jepang  dalam  membangun identitasnya  adalah  dengan  mengikuti  agenda SDGs  tersebut.  Salah  satu  upaya  kontruksi sosial  yang  dibangun  Jepang  yaitu  melalui Agenda SDGs  yang ke enam berkaitan dengan air bersih clean water and sanitation.
Keterlibatan Jepang dalam mengaktualisasikan  tujuanya  dengan  cara memberikan  bantuan  kepada  negara-negara berkembang seperti bantuan pembangunan dan dana. Salah satu bantuanya adalah pembangunan IPAL di Jakarta. Bantuan Jepang ini  merupakan  momen  yang  tepat  untuk membangun  dan  memperkuat  pengaruh  politik Jepang  dalam  agenda  global.  Motif  bantuan Jepang dalam agenda SDGs tidak hanya dilihat sebagai  motif  politik,  namun  bisa  dikatakan sebagai  bantuan  kemanusiaan  karena  air  besih menyangkut  keberlangsungan  hidup  khalayak ramai.  Berdirinya  SDGs  merupakan  ajang pembuktian  negara-negara  internasional  baik
negara maju  maupun negara bekembang untuk unjuk diri.
Berawal  dari Millenium  Development Goals (MDGs) merupakan agenda global  yang digagas pada tahun 2002-2015. Salah satu dari agenda  Agenda  tersebut  berupa  program  yang ditujukan  untuk  mengurangi  kemisikinan  yang ekstrim sebagai salah satu awal dan dimulainya pertama  kali  strategi  global  yang  disepakati oleh  negara-negara  anggota United-Nation (UN). Namun  dalam  pelaksanaanya  MDGs mendapatkan  kritikan  bahwa  kemajuan  dari target  yang  sudah  ditentukan    tidak  seimbang secara regional dan tematis karena MDGs lebih diterapkan  pada  negara  global  bagian  selatan (Woodbridge, 2015).
Salah  satu  dari  u paya  agenda  MDGs adalah  untuk  mengurangi  jumlah  masyarakat yang kekurangan akses air bersih yang tercapai pada  tahun  2010,  namun  pada  tahun  2015 masih  diperkirakan    660  juta    jiwa  di  dunia (Unicef.org,  2015).  Oleh  karena  itu,  MDGs berkenaan dengan akses air bersih masih belum tercapai  dan  permasalahan  air  bersih  ini  masih sangat  membahayakan  kesehatan  masyarakat. Lantas  timbul  pertanyaan  apa  yang  membuat SDG’s ini berbeda dengan MDG’s pada aspek sanitasi.  Hal  tersebut  terlihat  dari  advokasi World  Healt  Organization (WHO)  dan United Nation  Children’s  Fund (UNICEF) yang mendefnisikan sanitasi sebagai air minum yang berasal  dari  sumber  air  yang  lebih  baik  (air leding, lubang bor atau tabung, air sumur, mata air dan air hujan yang terlindungi). Oleh karena itu,  program  SDGs  fokus  pada  kualitas  dari sumber  akses  air  bersih  dan  tenaga  kerja  yang terlibat dalam pembangunan kualitas air.
Gambar 2. Tuntutan Kebutuhan Air yang Melebihi Sumber Air pada Tahun 2030 (Jica.go.jp)
Jepang merupakan negara yang mengalami banyak  tantangan  berkaitan  dengan  penyakit menular  melalui  air  seperti  Kolera,  dll.  Selain mengalami penyakit yang menular Jepang juga membatasi  penggunaan  air  karena  diakibatkan kekeringan,  mengalami  kebocoran  air  yang tinggi  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  ke-2 dan juga mengalami polusi limbah dari industri domestik yang mengotori aliran sungai. Namun saat ini, Jepang merupakan negara pemasok air layak  minum  melalui  keran  24  jam  sehari. Sebagai  negara  yang  termasuk  memiliki prestasi  Jepang  juga  sebagai  negara  yang membantu  negara-negara  berkembang  yang mengalami  penurunan  tanah  dan  efisiensi dalam  penggunaan  air  yang  terbilang  tinggi seperti pengendalian kebocoran serta penggunaan  kembali  air  limbah  dari  industri. Begitu  juga  bantuan  Jepang  yang  ada  di Indonesia  merupakan  bentuk  kongkrit  dari keseriusan  Jepang  sebagai leading  country dalam hal sanitasi dan air bersih.
Oleh karena itu Jepang lebih mengedepankan  keberlangsungan  industrinya untuk  meningkatkan  pendapatan  domestik Jepang  di  Indonesia.  Upaya  Jepang  dalam keterlibatanya  pada  proyek  IPAL  menunjukan adanya kepentingan kemanusiaan, yaitu kesehatan  masyarakat  untuk  keberlangsungan hidup.  Namun  jika  ditelaah  lebih  dalam  lagi bahwa  Jepang  melalui  Agenda  global  SDGs melakukan  manuver  yang  bisa  memperkuat pengaruh politiknya di kawasan yang membutuhkan  bantuan  sanitasi  termasuk  di Indonsia. Sekaligus ingin membangun identitas bahwa  Jepang  merupakan  negara  yang  peduli terhadap akses air bersih di negara berkembang dengan  memberikan  bantuan  baik  dari  dana dan pembangunan.
4.4 Motif Ekonomi
Bantuan  luar  negeri  merupakan  bantuan yang diberikan oleh  negara  pendonor  kepada negara  penerima  donor,  pemberian  bantuan luar  negeri  kepada  suatu  negara  oleh  negara lain biasanya memiliki motif didalam pemberian  bantuan-bantuan    tersebut.  Salah satu motifnya adalah mendapatkan keuntungan di  bidang  ekonomi  oleh  negara  pendonor.  Hal ini tidak berbeda dari negara Jepang yang juga memiliki motif tertentu didalam setiap pemberian  bantuan  luar  negerinya.  Dalam
proyek  IPAL  Jakarta  Jepang  memberikan bantuan  dana    lebih  dari  30  miliar  Yen  atau lebih  dari  4  triliun  rupiah  kepada  Indonesia, dengan  Jepang  memberikan  bantuan    melalui JICA  Jepang  telah  mendapatkan  keuntungan secara Ekonomi. Hal ini didapatkan dari Bunga tahunan  pinjaman  sebessar  1,35%    yang  harus dibayarkan  oleh  Indonesia  kepada  Jepang selama  25  tahun  dengan  jumlah  total pembayaran sekitar  lebih dari 40 miliar rupiah disini  saja  kita  telah  dapat  melihat  keuntungan yang diterima Jepang dibidang ekonomi.
Berdasarkan pengalaman  proyek  sanitasi yang dilakukan oleh  Jepang  di  Bali  yang bernilai  1  triliun  Rupiah,  dengan  proyek  yang hampir sama dengan proyek sanitasi di Jakarta, pada proyek DSDP di Bali Jepang menetapkan bahwa konsultan yang dipakai untuk menangani  proyek  di  Bali  harus  menggunakan konsultan  Jepang  dan  selanjutnya  Jepang meminta  kepada  Indonesia  saat  itu  untuk memperbolehkan perusahaan-perusahaan Jepang  dapat  turut  andil  dalam  tender  yang akan  dilakukan,  menurut  hukum  di  Indonesia apa  yang  dilakukan  oleh  Jepang  dengan meminta  keterlibatan  pihak  Jepang  dalam proyek  tidak  lah  melanggar  hukum,  hal  ini berdasarkan Perpres 54 Th. 2010, Proyek yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000 konsultannya  boleh  berasal  dari  konsultan asing  dan  proyek  bernilai  lebih  dari  Rp 100,000,000,000,  kontraktornya  boleh  berasal dari kontraktor asing, tidak menutup kemungkinan  kedepanya  dalam  proyek  di Jakarta,  Jepang  juga  akan  meminta  hal  yang sama  dengan  proyek  di  Bali,  karena  Notabene Jumlah  bantuan  Jepang  dalam  proyek  IPAL Jakarta lebih besar dari DSDP bali.
Secara  umum  Indonesia  merupakan  salah satu  negara  mitra  dagang  terbesar  Jepang. Hubungan Indonesia  dan  Jepang  telah  terjalin cukup  lama,  dimulai  tahun  1958  hingga sekarang  yang  menunjukkan  kedua  negara memiliki  ketergantungan  satu  sama  lainnya. Pada  data  tahun  2018  total  investasi  Jepang  di Indonesia  senilai  4,9  milyar  Dollar  Amerika atau  sekitar  16  persen  dari  total  PMA Indonesia.  Jepang  duduk  di  posisi  kedua terbanyak dalam jumlah investasi luar negeri di Indonesia hanya dibawah Singapura dan diatas China  (Sukmana,  2019).  Jepang  juga  memiliki
jumlah  perusahaan yang  cukup  banyak berlokasi di daerah Jakarta, tercatat ada sekitar lebih  dari  550  perusahaan  Jepang  yang berlokasi  di  Jakarta  atau  kisaran  50%
perusahaan
Jepang
di Indonesia
(Perusahaanjepang.com, 2016)
Data investasi  Jepang di  Indonesia dan di Jakarta  diatas  menunjukkan  bahwa  hubungan ekonomi  yang  terjalin  di  Indonesia  secara umum  dan  terkhusus  di  Jakarta  tergolong cukup penting, oleh karenanya dengan tindakan Jepang membantu  proyek sanitasi  di  Indonesia (Jakarta)  merupakan  salah  satu  strategi  bagi Jepang untuk  tetap mempertahankan  Indonesia sebagai  mitra  dalam  bidang  ekonomi  Jepang, karena  berdasarkan  sejarah  Strategi  bantuan Jepang di Indonesia merupakan salah satu cara Jepang  untuk  meningkatan  hubungan  baik dengan Indonesia termasuk ekonominya.
Namun  impelementasi  bantuan  Jepang  melalui JICA  pada  proyek  pembangunan  IPAL  di Jakarta tidak bisa dilihat hanya sebatas bantuan yang  bersifat  altruisme  Jepang,  melainkan suatu  perwakilan  dari  kepentingan  Jepang dalam  menjaga  industri-industri  Jepang  yang beroperasi di Jakarta.

## 5. PENUTUP
Dalam  pembahasan  bahwa  motif  dari bantuan  luar  negeri  terdiri  dari  politik, kemanusiaan dan ekonomi. Motif-motif tersebut  merupakan  bagian  dari  upaya  Jepang untuk  membangun  suatu  kebenaran  dan identitas bahwa Jepang merupakan negara yang mampu  serta  serius  dalam  masalah  air  bersih yang  sering  dihadapi  oleh  negara-negara berkembang,  salah  satunya  adalah  Indonesia. Untuk  menjawab  keterlibatan  Jepang  dalam penanggulangan  air  limbah  di  Jakarta  yaitu sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan secara  ekonomi,  Jepang  mendapatkan  bunga dari  pinjaman  dana  lunak  serta  membuka peluang  untuk  perusahaan  jepang  berinvestasi air bersih di Jakarta. Keuntungan lainya seperti mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia.  Dengan  motif  tersebut  Jepang sekaligus  berusaha  untuk  mengkonstruksi pandangan  dunia  internasional  bahwa  Jepang merupakan  negara  yang  sangat concern dan sebgai  negara  pendonor  air  bersih  terbesar  di dunia  sehingga  membangun  suatu  kontruksi
bahwa  Jepang  dalam  kontestasi  bantuan  air bersih  mejadi  negara  top  global  dalam membantu memproduksi air bersih diantaranya pengelolahan air limbah di Jakarta.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
dfat.gov.au.  (2017).  Australia  meningkatkan akses air bersih di Indonesia.
Jayani,  D.  H.  (2019).  Jumlah  Penduduk  DKI Jakarta  2019  Mencapai  10,5  Juta  Jiwa  | Databoks.
Jica.go.jp. (n.d.). Overview | Our Work | JICA. JICA. (2012). Program Kemitraan JICA. Manullang,  Z.  D.  (2014).  Evaluasi  Dampak
Program  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (Sanimas) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Palendra,  A.  R.  (2018). Motif  Pemberian
Bantuan  Luar  Negeri  Oda  (Official Development Assistance) Jepang Ke Indonesia Tahun 2011-2015 . Perusahaanjepang.com. (2016). Japanese Company  List  in  Indonesia  -  Japanese Company Directory in Indonesia | Perusahaanjepang.com.
PUPR.  (2018).  Project  Completion  Report  On The  Project  For  Improving  Planning Capacity For The Sewerage System In Dki Jakarta.
Rutsch, P. (2015). Guess How Much Of Uncle Sam’s Money Goes To Foreign Aid. Guess Again! National Public Radio .
Sukmana,  Y.  (2019).  Ini  5  Negara  dengan Investasi  Terbesar  di  Indonesia  Tahun 2018.
Unicef.org. (2015). Progress  on Sanitation and Drinking  Water:  2015  Update  and  MDG Assessment  |  UNICEF  Publications  | UNICEF.
Wibowo,  L.  R.,  &  Widjonarko,  D.  (2014).
Efektivitas Program Sanimas di Kabupaten Banyumas (Vol. 3). Woodbridge,  M.  (2015).  The  Sustainable Development Goals (SDGs), the centerpiece  of  the  2030  Agenda  for Sustainable Development, were adopted by the United Nations Sustainable
Development  Summit  in  September  2015.
Urban Issues , 01 , 04.
Yudo,  S.,  &  Said,  N.  I.  (2001).  Masalah Pencemaran  Air  Di  Jakarta,  Sumber  Dan
Alternatif Penanggulangannya.
Jurnal
Teknologi Lingkungan , 2 , 199–206.