Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.372-377 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CYBER CRIME DENGAN KONTEN PORNOGAFI
I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia asumadiyasa@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Era globalisasi telah membawa perubahan dan kemajuan yang cepat dalam kehidupan tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan juga telah menimbulkan keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk cybercrime , salah satunya yaitu penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang masuk  kedalam cybercrime yang  merupakan  kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyebaran  konten  pornografi  melalui  sarana  internet  yang  di  kualifikasikan  sebagai cybercrime dan membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  konten Pornografi  melalui  sarana  internet  yang  di  kualifikasikan  sebagai cybercrime .  Metode  yang  digunakan adalah  metode  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku cybercrime penyebar  konten  pornografi  dapat  ditinjau  pada  Pasal  282  KUHP  dan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE,  serta Pasal 4 UU Pornografi. Serta upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Diharapkan  nantinya  pengaturan  yang  saat  ini  berlaku  dapat  memberika  efek  jera  serta  meminimalisir terjadinya penyebaran konten pornografi dengan kualifikasi cybercrime . Kata kunci : Cybercrime , Konten Pornografi, Pertanggungjawaban pidana.

## Abstract
The era of globalization brings rapid changes in life without limitations. Progress has also given rise to new concerns about cybercrime, one of which is the spread of pornographic content via the internet into cybercrime,  which  is  a  crime  using  information  technology.  This  research  aims  to  analyze  the  form  of legal arrangements for the perpetrators of the distribution of pornographic content through the internet which is qualified as cybercrime and discuss criminal liability for the perpetrators of the distribution of pornographic  content  through  the  internet  which  qualifies  as  cybercrime.  The  method  used  is  the normative method with statutory approach. The criminal responsibility for cybercrime perpetrators who spread pornographic content can be Article 282 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, as well as Article 4 of the Pornography Law. As well as countermeasures with preventive and repressive measures. It is hoped that later the applicable regulations can provide a deterrent effect and minimize the occurrence of cybercrime.
Keywords : Criminal liability, cybercrime, content pornography.

## I. PENDAHULUAN
Pada  zaman  modern  seperti  sekarang  segala  sesuatu  dapat  dilakukan  dari  rumah  ataupun  dari mana  saja  dengan  bermodalkan  telepon  genggam  atau  alat  yang  dapat  mengankses  intenet seperti  jam  tangan  pintar  dan  laptop  yang  makin  kesini  makin  banyak  varian  dan  jenisnya. Kemudahan  tersebut  berdampak  positif  dan  negatif  yang  mana  segala  sesuatu  di  permudah dengan  konsekuensi  tidak  terkecuali  hal  negatif  pun  menjadi  mudah  dan  melahirkan  jenis kejahatan  baru  seiring  berkembangnya  zaman  dan  yang  sangat  dekat  serta  sering  menjadi perdebatan yaitu konten pornografi di internet temasuk media sosial saat ini.
Dari  dampak  mudahnya  menyebarkan  konten  berunsur  pornografi  di  intenet mengakibatkan mudah nya di akses oleh halayak luas sehingga bagi mereka yang menyebarkan konten pornografi  di  internet  diatur dalam KUHP pada pasal 282 serta pada UU  ITE Pasal 27
ayat (1) dan mengkerucut ke ke pengaturan pada UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) dengan sanksi yang sangat jelas tercantum pada ketentuan pasal nya tapi di dalam praktek pertanggungjawaban pidana nya terhadap pelaku  masih belum  cukup tegas karena semakin kesini untuk  mengakses konten  pornografi  atau  pun  orang  yang  membuat  semakin  banyak  dan  semakin  mudah  pada proses penyebarannya.
Akibat  dari  banyaknya  dan  mudahnya  konten  pornografi  berkeliaran  di  dunia  maya  tanpa ada  tindakan  tegas  dari  aparat  hukum  sehingga  menimbulkan  banyak  korban  yang  terdampak dari pelaku yang menyebarkan konten maupun pelaku yang berefek dari hasil menonton konten ponografi  yang  bisa  dibilang  kurang  batasan  atau  saringan  umur  untuk  mengakases  internet yang  positif  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  generasi  penerus  bangsa.  Hal  ini  terbukti didalam  penelitian Geni,  et  al  (2020) bahwa  anak  dibawah  umur  tidak  luput  dari  konten pornografi  ini,  di  mana  anak  dijadikan  objek  dalam  konten  pornografi  tersebut.  Dalam penelitiannya  geni  et  al,  menjelaskan  bahwa  pelaku  pornografi  dapat  dijerat  dengan  Pasal  27 ayat (1) UU  ITE, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan  Pasal  52  UU  ITE.  Sedangkan  dalam  penelitian,  ( Nadia  &  Mahfud,  2018 )  mengkaji pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  aplikasi  streaming  “Bigo  Live” dalam  konten  pornografi.  Penelitian  terakhir  membahas  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime di bidang kesusilaan ( Djanggih, 2013 ). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji pertanggung jawaban pidana  pelaku  cybercrime  dengan  konten  pornografi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sarana  internet  yang  di  kualifikasikan  sebagai cybercrime dan  membahas  mengenai pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  konten  Pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai cybercrime.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah  jenis  normatif  yang menjadikan  norma  hukum  sebagai  objek  dan  pendekatan  masalah  dengan  mengkaji  sumber kepustakaan  dan  konseptual  norma  yang  sudah  ada  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018 ).  Bahan Hukum Primer Bahan yang menggunakan bahan hukum primer berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan yang inkrah. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang dipeoleh  dari  jurnal  hukum,  buku  hukum,  serta  internet  yang  memuat  penyebaran  konten pornografi  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia.  Bahan  Hukum  Tersier,  Diperoleh berdasarkan  pada  kamus  hukum  serta  ensiklopedia  yang  berkaitan  dengan  informasi  hukum. Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mencatat,  mengutip, membaca,  maupun  meringkas  literatur  yang  mengacu  terhadap  perubahan  status  jenis  kelamin di  indonesia.  Menganalisis  setiap  bahan  buku  yang  dipergunakan  untuk  memilih  yang  sesuai dengan  topik  dari  penelitian  skripsi  yang  mana  akan  di  analisis  dengan  sistematis  dan mengaitkannya dengan bahan hukum lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan  Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Penyebaran  Konten  Ponografi  Sebagai Cyber Crime
Tinjauan  umum  tentang  konten  pornografi  dari  berbagai  aspek  kajian  pustaka  pornografi menurut  black’s  law  dictionary  yang  di  tulis  ulang  Adami  Chazawi  yang  dengan  berjudul “Tindak  Pidana  Pornografi”,  “istilah  pornografi  berasal  dari  dua  suku  kata  Pornos  dan  Grafi dalam  Bahasa  latin.  Pornos  berarti  suatu  tindakan  asusila  atau  cabul  atau  tidak  senonoh. Kemudian  grafi  merupakan  tulisan  atau  gambar,  dengan  luasan  arti  masuk  ke  dalam  benda, misalnya  patung  serta  alat  untuk  mencegah  dan  menngugurkan  kehamilan  ( Chazawi,  2016 ). Sedangkan  menurut  Undang-Undang  RI  No.  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 27 ayat (1) tidak  menyebutkan apa itu pornografi akan tetapi pada  pasal  27 ayat  (1)  menegaskan  “hal-hal  yang  melanggar  kesusilaan”.  Terdapat  ketekaitan
penjelasan  pornografi  pada  pasal  1  UU  Ponografi  dan  pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  yaitu  dalam poin “melanggar kesusilaan”.
Dasar  dari  kutipan  diatas  menyimpulkan  ponografi  bermakna  dari  UU  pornografi memiliki  jangkauan  luas  mengacu  dan  di  bandingkan  dengan  pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  serta KUHP.  Dapat  di  lihat  dari  pandangan  Indra  Safitri  dalam  pengambilan  di  buku  Maskun  yang berjudul  “Kejahatan  siber cybercrime ”,  indra  safitri  berpendapat  bahwa  suatu  tindakan  jahat dengan  teknologi  terikat  erat  dengan  suatu  teknologi  digital  tanpa  batasan,  serta  bekarakter sebuah  yang  kuat adanya  manipulasi super canggih  dalam perkembangan  yang pelaku  lakukan ( Maskun, 2013 : 47 ). Sejalan dengan penjalasan tersebut maka peneliti berpendapat cybercrime adalah  kejahatan  menentang  hukum  yang  menggunakan  kecanggihan  teknologi  tinggi  dengan suatu peralatan atau sarana.
Kejahatan  dengan  tujuan  kesusilaan  ada  dua  kejahatan  terhadap  kesopanan  dan  serta kesusilaan  dan  berada  diluar  kesusilaan,  seperti  kejahatan  melanggar  kesusilaan  umum  dan kejahatan pornografi. Hal jahat ini  diatur dalam KUHP pasal 281-299 dan 301, 504, 505, serta pada pasal 532-547. Hal ini menunjukan bahwa tindakan kejahatan kesusilaan merupakan suatu bentuk  pelanggaran  norma-norma  hukum,  agama,  dan  sosial.  Menurut  sudut  pandang  Sianturi dengan  Djoko  Prakoso  Sianturi,  keduanya  berpendapat  suatu  tindakan  asusila  yang  jahat  erat kaitanya  dengan  prilaku  dan  sifat  dalam  permasalahan  pola  pikir  seksual  dan  saling  terkait sehingga menjadi kejahatan asusila ( Mudzakkir, 2010: 12 ). Pada kenyataannya undang - undang ternyata  kurang  menjelaskan  tentang  pelanggaran  tindakan  asusila,  mengenai  perbutatan  akan tindakan  dari  seseorang  yang  secara  sadar  menyebarluaskan  suatu  konten  yang  berisikan kesusilaan oleh pembentuk UU telah diatur dalam KUHP yakni di pasal 282 ayat (1).
Namun  dalam  proses  berkembangnya  pengaturan  serta  penegakan  hukum  terkait penyebaran konten pornografi sebagai cybercrime pada KUHP lebih luas atau undang – undang terkait seperti  UU Tentang Pornografi dan/atau UU ITE lebih  kompleks  di bandingkan  dengan KUHP.  Dan  berdasarkan  UU  Pornografi  Pada  dasarnya,  pengaturan  tindak  pidana  pornografi bukan  suatu  masalah  yang  baru,  sebab  tindak  pidana  pornografi  bukan  hanya  diatur  dalam undang-undang  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  namun  terlebih  dahulu  pornografi diatur  dalam  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Dalam  KUHPidana,  termuat dalam Pasal 282-283, Pasal 532 dan Pasal 533 KUHPidana ( Wirawan, 2013 ).
Pengaturan  secara  menyendiri  tentang  Pornorafi  di  Indonesia  yaitu  pada  UU  No.  44 Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  dan  tentang  pornografi  termuat  didalam  UU  Pornografi ketentuan  pasal  29  -  38.  Undang-Undang  ini  menetapkan  secara  tegas  bentuk  hukuman  dari pelanggaran  tindakan  menyebarluaskan,  dan  pemakaian  pornografi  yang  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran  yang  dilakukan.  Selain  itu  pemberatan  dapat  diberikan  kepada  pelaku  yang dilakukan  oleh  korporasi  dengan  melipat  gandakan  pemberian  hukuman  tambahan  dan  sanksi pokok.
Penggunaan media komunikasi internet sebagai media untuk melakukan kejahatan memilki klasifikasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Dalam proses bernegara aturan terkait  telekomunikasi  sangat  menuntungkan  bagi  negara  yang  memilikinya.  Itu  disebakan karena  pengaturan  menjadi  suatu  tameng  dalam  tujuan  sebagai  aturan  terkait  berkomunukasi, sebagaimana  Upaya  untuk  menghadirkan  suatu  perangkat  hukum  yang  sesuai  dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.  Lahirnya  UU  Tentang  ITE  yang  telah  mengalami  perkembangan  dan  saat  ini  menjadi Undang  -Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  perubahan  atas  Undang  -Undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  ITE  Pengaturan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  permaslahan Pornografi dengan proses menggunakan instrumen teknologi.

## 2. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Penyebaran  Konten  Pornogafi  Melalui  Sarana Internet Yang Dikualifikasikan Sebagai Cyber Crime
Pada  KUHP  merujuk  pada  pasal  282  KUHP  tentang  transaksi  pornografi  Sesuai  bunyi  pasal tersebut  beberapa  ketentuan  sanksi  disebut  kan  sesuai  dengan  bentuk  perbuatan  dari  kejahatan
yang pelaku lakukan terhadap korbanya. Dan Menurut UU Pornografi. Di dalam UU  ini selain menjabarkan  tentang  transaksi  atau  jualbeli  saja  tapi  terdapat  larangan  dan  membatasi  hal  lain juga  yang  berkaitan  terhadap  tindak  pidana  transaksi  pornografi,  misalnya  saja  mendownload, mempertontonkan,  penyebarluasan  dan  lain  sebagainya.  Larangan  membuat  pornografi sebenarnya berlaku atas seluruh muatan pornografi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1),  baik  pelakunya  dalam  ikatan  perkawinan  ataupun  tidak.  Perbuatan  membuat  video bermuatan  pornografi  tersebut  kemudian  disebarluaskan  ke  intenet  dan  di  konsumsi  oleh masyarakat sehingga menjadi bumerang , yang antara lain dapat menyebabkan ( Neng, 2011 ). 1. Perkosaan;
2. Kekerasan seksual;
3. Perzinaan sesuai pandangan masyarakat;
4.  Dalam  beberapa  bulan  kemudian  dimungkinkan  terjadi  aborsi  hamil  akibat  zina  yang diakibatkan setelah melihat pornografi bersangkutan; atau 5.  Akhirnya  anak-anak  hasil  zina  yang  berakibatkan  tidak  dapat  mempunyai  hubungan  darah dengan ayah biologisnya
Menurut Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini sanksi-sanksi yang  dijatuhkan  untuk  pelaku  terdapat  didalam  Pasal  29,  Pasal  31  dan  Pasal  32,  akibat kesengajaan  pelaku  menyebarkan  dan  memanfaatkan  konten  bermuatan  pornografi  sehingga pelaku  sama  dengan  sengaja  melakukan  penyebaran  video  atau  foto  pornografi  melalui  media internet Pelaku  juga dikenai Pasal 31 ini  disebabkan  dari pelaku  yang  mngunduh suatu konten pornografi  sebelum  menyebarkan  atau  mempergunakanya  untuk  kepentingan  pribadi  yang merugikan  masyaakat.  Bisa  jadi  para  pelaku  tidak  mengunduh  video  tersebut  tapi  dilakukan sendiri  bersama  pasanganya  yang  kemudian  di  simpan  dengan  perekaman  mandiri.  Sesuai dengan kajian diatas, pelaku akan membuat video itu sendiri dengan cara melakukannya dengan pasangannya  lalu  akan  direkam,  disimpan  setelah  itu  pelaku  akan  menyebarkannya  ke  dalam media  internet  atau  ke  web  yang  bermuatan  pornografi  yang  dia  miliki  dan  juga  memperjual belikannya video.
Undang-undang ITE mengatur perbuatan yang tegolong tindak pidana dibidang ITE dan teliti  terkait  sifat  juga  penyerangan  terhadap  kejahatan  serupa.  Tujuan  diterbitkanya  UU  ini merupakan wujud pelindungan masyarakat tehadap kejahatan dalam dunia mayantara dan serta mencegah  supaya  masyarakat  tidak  mencoba  bergabung  kedalam  unsur  negatif  dari  dunia elektonik..  UU  ITE  berisi  aturan  banyak  tindak  pidana  era  modern  dan  modus  baru,  yakni dengan  menggunakan  media  elektronik  sebagai  mana  di  maksud  salah  satunya  adalah  terkait pornografi  dengan  elektronik  sebagai  media.  Menurut  UU  ITE  pelaku  yang  melakukan  tindak pidana  Transaksi  Pornografi  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  yang  sudah  ditentukan  di  dalam Pasal 45 Ayat 1 tentang Ketentuan Pidana.
Dikenakan  sanksi  tersebut  karena  dalam  prosesnya  pelaku  menyebarkan  dan memperlihatkan  suatu  konten  secara  sengaja  di  medai  elektronik  yang  tentunya  memuat  unsur di  dalam  ketentuan  aturan  positif  tentang  pornografi.  Arti  dan  tujuan  dari  kalimat  “pidana penjara  terlama  6  tahun  dan/atau  denda  terbanyak  satu  miliar  rupiah  adalah  pelaku  bisa mendapatkan  kedua  hukuman  tersebut  bisa  juga  salah  satu  dari  dua  hukuman  diatas,  nantinya para  pelaku  akan  disesuaikan  pada  saat  beracara  di  persidangan  dan  akan  mendapatkan  sanksi diantara  kedua  sanksi  tersebut  diatas  atau  keduanya  secara  tegas.  Pasal  ini  dengan  sengaja dibuat  supaya  pelaku  tindakan  kesusilaan  atau  pelaku  yang  telah  melakukan  tindak  pidana transaksi  pornografi  ini  akan  merasa  jera  dan  tidak  akan  mengulangi  tindakan  yang  dengan sengaja dia perbuat itu. Selain itu, undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  telah  menjadi  korban  dari  pelaku  yang  melakukan pelanggaran  kesusilaan  pornografi  tersebut  kepada  orang-orang  yang  ingin  menonton  video tersebut.
Hukum  pidana  memiliki  tujuan  memberikan  keamanan  dan  kesamarataan  suatu keadilan  bagi  masyarakat  ( Suyanto,  2018 ).  Hukum  pidana  juga  memiliki  kontrol  suatu perbuatan  pidana,  karena  dalam  hukum  pidana  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  akan
dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang  yang  melakukan tindak pidana itu  memiliki perasaan jera untuk tidak berulah untuk kedua  kalinya,  seiring  dengan  adanya  aturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dapat memberikan tekanan terhadap masyarakat yang berniat buruk dan ingin berbuat tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  pada  hakikat  nya  mengandung  makna  pencelaan  pembuat atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat  sudah  berbuat  tindak  pidana  dan  secara  subjektif  si  pembuat  patut dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  sehingga  ia  patut  di  pidana. Pertanggungjawban  dalam  Perundang  –  undangan  yaitu  pada  KUHP  tidak  mencantumkan secara  tegas  apa  yang  di  maksud  dengan  pertanggungjawaban  pidana  tetapi  pertanggung jawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48,  49,  50,  51  KUHP),  “  tidak  dapat  dipertaanggungjawabkan”  (  Pasal  44  ayat  (1)  dan  (2) KUHP)  dan lain lain. Dalam  KUHP prihal transaksi pornografi  diatur di  dalam pasal 282 ayat (1) mengenai kejahatan kesusilaan yg memenuhi unsur cyberporn atau cyber pornografi. Terkait dengan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  prihal  transaksi  pornografi  ini  jelas  di  sebutkan secara  komplek  dalam  ketentuan  pasal  4  UU  Pornografi.  Apabila  di  tinjau  dari  UU  ITE  di indonesai  akan  menjurus  ke  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  setiap  pasal  terkait  transaksi pornografi atau cyber pornografi sesuai UU ITE.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi  melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai Cybercrime :
a. Menurut  KUHP  pengaturannya  diatur  atau  masuk  ke  dalam  bab  XIV  Kejahatan terhadap Kesusilaan pada pasal 282 ayat (1)
b. Menurut  UU  ITE.  apabila  memenuhi  unsur  Pasal  27  ayat  (1)  akan  dapat  terkena sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
c. Menurut UU Ponogafi diatur secara umum pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 44 Tahun  2008  Tentang  Pornografi  yaitu  Pelanggaran  pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi dapat  diancam  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  29  Undang  -  Undang Pornografi.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten Pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai Cybercrime :
a. Pertaggungjwaban  pidana  menurut  KUHP  yaitu  dapat  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda  paling  tinggi  empat ribu lima ratus rupiah.
b. Pertaggungjwaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yaitu  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
c. Pertaggungjwaban pidana menurut Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Ponogafi  yaitu  Setiap  orang  pelaku  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak 6 miliar.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  diatas,  penulis  memberikan  pandangannya  terhadap  makin meningkatnya perbuatan penyebaran konten pornografi melalui internet, berikut ini penulis memberikan berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak, diantaranya:
Vol. 2, No. 2, 2021
1. Seharusnya  Pemerintah  melalui  Kominfo  melakukan  pemblokiran  situs  di  Internet. Mulai  dari  situs  dengan  konten  pornografi,  pornoaksi  hingga  yang  terbaru  situs streaming  film  illegal,  sehingga  tidak  ada  lagi  akses  yang  bisa  dibuka  kalangan  anak sekolah apalagi di zaman pandemi covid 19 ini, sekolah dirumah, dimana orangtua tidak bisa  memantau  sepenuhnya  anak-anaknya.  Serta  mempermudah  proses  pelaporan  dan penindakan  terhadapat  situs  atau  website  yang  melanggar  norma  kesusilaan.  Untuk menutup  akses  penyebaran  konten  penyebaran  pornografi  di  internet  yang  di kualifikasikan sebagai cybecrime.
2. Bagi  masyarakat  yang  secara  tidak  sengaja  menemukan  situs  atau  website  yang mengandung  unsur  pornografi  atau  melanggar  norma  kesuliaan  dapat  melakukan pengaduan  ke  pemerintah  melalui  kominfo  dan  intansi  terkait.  Agar  dapat  segera  di tindak  lanjuti  sehingga  dapat  meminimalisir  penyebaran  konten  pornografi  yang  di kualifikasikan  sebagai cybecrime .  Untuk  bersama  mengawal  internet  positif  atau  sehat bagi masyarakat sendiri dan juga generasi penerus bangsa.
3. Bagi  orang  tua  agar  bisa  memberikan  edukasi  kepada  anak  -  anak  nya  generasi  muda kita  terkait  bagaimanakah  berbahayanya  konten  pornografi  apabila  di  konsumsi terhadap  umur  yang  belum  dewasa.  Sehingga  nantinya  generasi  kedepan  lebih  paham apabila  secara  tidak  sengaja  mengakses  dan  menemukan  konten  pornografi  di  internet yang di kualifikasikan sebagai cybecrime.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum . Setara Press, Malang Chazawi, A. (2016). Malapraktik Kedokteran . Sinar Grafika, Jakarta.
Djanggih,  H.  (2013).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Cyber Crime di Bidang Kesusilaan. Jurnal Media Hukum , Vol.1 (2).
Geni, N. P. L., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. Journal Sociaty Law , Vol.1 (1). Mudzakkir.  (2010). Analisis  atas  Mekanisme  Penanganan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Kesusilaan . Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime) . Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Nadia, C. S., & Mahfud. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi  Streaming  “Bigo  Live”  Dalam  Konten  Pornografi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa:Bidang Hukum Pidana , Vol.2 (4).
Neng,  D.  (2011).  Perzinaan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  Ditinjau  dari Hukum Islam. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana (Cet.1). Deepublish, Yogyakarta. Wirawan,  N.  (2013). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Penayangan  Pornografi  Dalam Dunia  Maya  Menurut  UU  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi .  Fakultas  Hukum, Universitas Hasanuddin.