INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 13028-13037 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Peningkatan Keselamatan Pelayaran Terhadap Kecelakaan Kapal Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
Siti Sahara 1 ✉ , Rizki Alfian 2
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta
Email: sitisahara@unj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Transportasi laut telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam perdagangan sejak zaman dahulu kala  di  Nusantara.  Saat  itu,  perkembangan  teknologi  perkapalan  menjadi  pendukung  utama  bagi aktivitas ekonomi, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak zaman dahulu. Meskipun kapal-kapal  tradisional  kini  tergantikan  oleh  teknologi  modern  seperti  kapal  bermesin  disel  untuk pelayaran jarak jauh, namun peran mereka masih terasa kuat di wilayah lokal/antar pulau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memahami bagaimana peran pelayaran rakyat mendukung peningkatan akses antar wilayah. Wilayah laut Indonesia yang luas, mencapai 3.257.483 km2 atau sekitar 2/3 dari total  wilayahnya,  menjadikan  transportasi  laut  (kapal)  sebagai  salah  satu  moda  transportasi  utama dalam era globalisasi. Mengenali urgensi peran transportasi ini, angkutan laut perlu diatur dengan baik dalam sistem transportasi nasional yang terpadu. Sistem ini harus mampu mengoordinasikan peran pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Lebih  dari  sekadar  menjadi  penghubung  antar  wilayah,  sistem  transportasi  juga  harus  menjamin keselamatan.  Seperti  moda  transportasi  lainnya,  angkutan  laut  memiliki  risiko  yang  perlu  dikelola dengan  baik.  Kemampuan  mengelola  pelayaran  menjadi  kunci  untuk  meminimalisir  risiko  yang mungkin timbul. Kecelakaan akibat kelalaian memiliki potensi kerugian, baik secara materiil maupun non-materiil.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  yang  efektif  antara  pihak  terkait  sangat  penting  untuk mengatur keselamatan pelayaran.
Kata Kunci: Angkutan Laut, Keselamatan Kapal dan Kecelakaan kapal

## Abstract
Maritime transportation has had a very significant role in trade since ancient times in the archipelago. At that time, the development of shipping technology became the main support for economic activity, making Indonesia known as a maritime country since ancient times. Even though traditional ships are now being replaced by modern technology such as diesel-engined ships for long-distance shipping, their role is still felt strongly in local/inter-island areas. The aim of this research is to understand how the role of community shipping supports increasing access between regions. Indonesia's vast sea area, reaching 3,257,483 km2 or around 2/3 of its total territory, makes sea transportation (ships) one of the main  modes  of  transportation  in  the  era  of  globalization.  Recognizing  the  urgency  of  the  role  of transportation,  sea  transportation  needs  to  be  properly  regulated  in  an  integrated  national transportation system. This system must be able to coordinate the roles of government as regulator, entrepreneurs  as  operators,  and  the  public  as  service  users.  More  than  just  being  a  link  between regions, the transportation system must also guarantee safety. Like other modes of transportation, sea transportation has risks that need to be managed properly. The ability to manage shipping is the key to minimizing risks that may arise. Accidents resulting from negligence have the potential for  losses, both material and non-material. Therefore, effective communication between related parties is very important to regulate shipping safety.
Keywords: Sea Transportation, Ship Safety and Ship Accidents

## PENDAHULUAN
Indonesia,  yang  terkenal  sebagai  negara  maritim,  memperlihatkan  keunggulan dengan  wilayah  lautnya  yang  lebih  luas  daripada  daratannya.  Keadaan  geografis  laut Indonesia menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi pembangunan di semua bidang (Wulan & Syahrial, 2020). Ukuran wilayah laut yang besar ini menjadikan transportasi laut  menjadi  aspek  yang  sangat  vital  dalam  pergerakan  barang  dan  orang  (Jusna  & Nempung, 2016). Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah harapan serta manifestasi dari "ocean policy" yang bertujuan mengembalikan kebesaran sebagai negara maritim (Ismail & Kartika, 2019; Wibowo, 2017). Kondisi laut Indonesia perlu dioptimalkan sepenuhnya  sebagai  fondasi  utama  pembangunan  nasional.  Upaya  untuk  meratakan pembangunan  bisa  diwujudkan  dengan  memperluas  jaringan  transportasi  di  seluruh Indonesia  (Jusna  &  Nempung,  2016).  Pelabuhan,  sebagai  titik  penghubung  antara transportasi darat dan laut, harus dikelola dengan baik sebagai pendukung dalam proses pembangunan (Gultom, 2017). Permintaan akan fasilitas pelabuhan terus meningkat seiring dengan  peningkatan  kebutuhan  akan  layanan  pengangkutan  barang  dalam  skala  besar. Selain kecepatan bongkar muat kapal dan barang, keamanan dan keselamatan pengguna jasa dan barang di pelabuhan juga menjadi hal yang sangat krusial. Menurut ketentuan Pasal
1  butir  16  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  pelabuhan diartikan  sebagai  wilayah  yang  memiliki  batas-batas  daratan  dan/atau  perairan  tertentu yang  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  administrasi,  ekonomi,  sandar  kapal,  proses  bongkar muat barang, terminal, tempat kapal bersandar dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan juga kegiatan penunjan. Saat suatu negara sedang berkembang, pentingnya memiliki sistem transportasi yang efisien menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, angkutan laut haruslah menjadi  bagian  yang  terpadu  dalam  kerangka  sistem  transportasi  nasional  yang terkoordinasi secara baik (Mandala, Setyadiharja, Jefri, Renaldi, & Mulyani, 2016).
Keselamatan  dalam  pelayaran  menjadi  faktor  krusial  dalam  menjaga  keamanan manusia, melindungi lingkungan, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di bidang pelayaran.  Kecelakaan  yang  terjadi  pada  kapal  dapat  memiliki  dampak  serius  terhadap kehidupan manusia, lingkungan laut, serta stabilitas perdagangan dan ekonomi global. Oleh karena itu, usaha untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kapal menjadi sangat penting. Studi ini menjelaskan latar belakang, elemen-elemen kunci, dan peran berbagai pihak  terlibat  dalam  mempromosikan  keselamatan  dalam  pelayaran,  terutama  terkait kecelakaan kapal. Faktor-faktor seperti keselamatan awak kapal, perlindungan lingkungan, dan keamanan dalam pelayaran menjadi fokus utama. Selain itu, peraturan internasional, teknologi keselamatan, dan kesadaran industri sebagai bagian dari kebutuhan bisnis juga dianalisis.  Peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  dalam  pelayaran, seperti Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), mencerminkan usaha bersama negara- negara untuk membentuk standar global yang berlaku di seluruh sektor pelayaran. Di sisi lain, teknologi terkini seperti sistem navigasi yang canggih dan manajemen keamanan kapal memberikan kontribusi besar dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan kapal.

## METODE PENELITIAN
Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dalam penelitian ini, mulai dari jenis, desain,  hingga  variabel  yang  digunakan.  Jenis  dan  desain  penelitian  ini  mengadopsi pendekatan studi kasus lapangan dengan desain deskriptif. Tujuannya adalah memberikan gambaran  objektif  tentang  analisis  peningkatan  keselamatan  pelayaran  terhadap kecelakaan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Fokus utama adalah pada jenis variabel terikat yang memberikan dampak kepada objek penelitian.
Definisi  operasional  variabel  penelitian  memperlihatkan  beberapa  pengertian penting yang digunakan. KSOP, misalnya, merupakan kantor teknis yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Sementara itu, konsep analisis digunakan untuk mengamati secara detail suatu
masalah  dengan  menguraikan  komponen-komponennya.  Kelaiklautan  kapal  juga didefinisikan  sebagai  kondisi  kapal  yang  memenuhi  berbagai  persyaratan  keselamatan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini mengacu pada petugas yang bekerja pada KSOP. Sampel  yang  diambil  merupakan  sampel  yang  disengaja  yang  diwakili  oleh  sejumlah petugas KSOP untuk mewakili populasi.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  metode  seperti  observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi/penelitian kepustakaan. Observasi dilakukan dengan menggunakan  checklist  sebagai  instrumen  untuk  memudahkan  pengumpulan  data. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan yang terkait  dengan  peningkatan  keselamatan  pelayaran.  Sementara  itu,  teknik  dokumentasi dilakukan  dengan  memanfaatkan  data  dokumentasi  pribadi,  profil  pelabuhan,  serta penelitian kepustakaan yang meliputi buku, catatan, arsip, dan dokumen terkait.
Metode  analisis  data  yang  dipakai  merupakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Langkah-langkahnya  termasuk  pengelompokan  data  ke  dalam  kategori,  sintesis,  dan penciptaan pola yang memungkinkan interpretasi yang jelas bagi peneliti dan pihak lainnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memproses informasi kualitatif yang menggambarkan aspek fakta atau karakteristik sesuai adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  untuk  mengetahui  bagaimana kontribusi  KSOP  terhadap  peningkatan  keselamatan  pelayaran  di  Pelabuhan  Semayang. Peneliti memaparkan temuan permasalahan dari observasi mengenai peran KSOP dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di pelabuhan sebelum melakukan analisis. Pentingnya KSOP  dalam  meningkatkan  keselamatan  pelayaran  di  bidang  Status  Hukum  Kapal  dan Sertifikasi Kapal (SHSK) ditegaskan dalam wawancara dengan Robinson Parsaroan, seorang inspektur  kelautan  di  Bagian  SHSK.  Hal  ini  terutama  mengingat  sektor  SHSK  bertugas menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal.
Menurut Capt Sudiono, Direktur Sertifikasi Kapal, menyatakan bahwa karena tugas sertifikasi  kapal  adalah  menilai  kesiapan  kapal  sebelum  berlayar,  maka  sertifikasi  kapal berperan  penting  dalam  meningkatkan  keselamatan  maritim.  Pengawas  kelautan  akan memeriksa kapal dan meminta pemilik kapal mengganti atau memperbaiki peralatan yang tidak  aman  jika  tidak  mematuhi  peraturan  keselamatan.  Fungsi  Syahbandar  dalam meningkatkan keselamatan perjalanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Pelayaran.  Meski  Syahbandar  harus  tunduk  pada  peraturan  penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB),  namun  kecerobohan  petugas  pelabuhan  dalam  menerbitkan
surat izin pelayaran dan sertifikat keselamatan kepada kapal yang tidak layak peruntukan seringkali mengakibatkan tragedi maritim. Menurut undang-undang pelayaran Indonesia, pengelola pelabuhan mempunyai  peran yang sangat penting dalam pengawasan terkait keselamatan kapal. Manajer  pelabuhan memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan tugas pengawasannya.
1. Material Kapal
2. Konstruksi Kapal
3. Struktur Kapal
4. Sistem mesin dan Listrik Kapal
5. Kestabilan Kapal
6. Pengaturan  dan  Perlengkapan  termasuk  Perlengkapan  Keselamatan  dan  Komunikasi Radio
Peran  dari  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  I  dalam meningkatkan  keselamatan  pelayaran  terdiri  dari  beberapa  tindakan.  Sebelum  kapal berangkat  atau  tiba,  KSOP  mengharuskan  kapal  untuk  menjalani  pemeriksaan kelaiklautan. Kantor Kesehatan Pelabuhan memeriksa kesehatan awak kapal, sementara Pihak Imigrasi memastikan kelengkapan dokumen awak kapal sebagai syarat masuk ke wilayah Indonesia.
➢ Sebelum kedatangan kapal atau saat Clearance In, beberapa persiapan harus dilakukan:
a) Sebelum  kapal datang,  perusahaan  pemilik atau rekan kerja yang  ditunjuk wajib memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada Syahbandar paling lambat 24 jam sebelum jadwal kedatangan kapal. Untuk mengubah status layanan menjadi pemberitahuan kapal dan menerima konfirmasi dari otoritas pelabuhan, agen kapal harus mendaftar melalui sistem Inaportnet.
b) Agen  wajib  cermat  mengumpulkan  informasi  untuk  laporan  kapal  dan menyampaikannya  sebagai  Surat  Persetujuan  Masuk  (SPM)  kepada  petugas pelabuhan dan operator pelabuhan dalam bentuk Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK). Dalam waktu lima jam setelah layanan diterima melalui Inaportnet, konfirmasi dari lembaga terkait harus diperoleh.
c) Berdasarkan PPKB yang sebelumnya dijadikan data PKK, BUP memberikan informasi RPK-RO kepada operator pelabuhan setelah adanya konfirmasi PKK dan SPM oleh operator  pelabuhan.  Pelayanan  PPK  kapal  berlabuh  merupakan  format  yang diperoleh  operator  pelabuhan.  Apabila  Penyelenggara  Pelabuhan  telah mengesahkan  PPK,  BUP  akan  menerbitkan  SPK  Pandu;  SPOG  dapat  diterbitkan paling lambat satu jam setelah SPK Pandu. Begitu kapal mendapat SPK Pandu, kapal
bisa  menghubungi  Pandu  dan  meminta  bantuan  sandar.  Setelah  verifikasi  data Inaportnet, tindakan agen adalah:
• Pertemuan pra-rapat di Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) guna menentukan waktu pandu atau waktu sandar kapal.
• Rapat  penentuan sandar di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta agen sendiri untuk pelaporan pergerakan kapal.
• Setelah memberikan informasi kedatangan kapal kepada dinas kesehatan, agen melakukan  pemeriksaan  kapal  dan  melampirkan  daftar  awak  kapal  guna mendapatkan izin Port Health Quarantine Clearance (PHQC). Agen, BUP, arsip Syahbandar,  dan  Otoritas  Lalu  Lintas  Laut  Pelabuhan  (LALA)  semuanya menyimpan  dokumen  yang  diperlukan  untuk  proses  izin  kapal.  Dokumen- dokumen  tersebut  berisikan  sebagai  berikut:  Surat  Ukur,  Surat  Persetujuan Berlayar  Kedatangan  (SPB),  Laporan  Kedatangan  (LKK),  Rencana  Pola  Rute (RPT), Penunjukan Keagenan, Daftar Anak buah Kapal, Detail Kapal, Sertifikat Laut, dan Surat Persetujuan Pergerakan (SPOG). . Setelah verifikasi semua izin dalam dokumen, agen memberikan informasi kepada kapten sehingga kapal siap berangkat.
➢ Setelah kapal sandar, agen akan melakukan beberapa pemeriksaan Setelah  sandar,  agen  kapal  menghimpun  dokumen  tambahan  untuk  proses memorandum.  Proses  ini  mencakup  pengecekan  masa  berlaku  dan  kelengkapan dokumen  kapal. Ketika masa berlaku  dokumen  atau sertifikat  kapal mendekati akhir, perusahaan  pelayaran  mengajukan  permohonan  perpanjangan  sertifikat  tersebut. Setelah permohonan diajukan, perusahaan atau pemilik kapal menunggu pemeriksaan dari petugas Marine Inspector. Namun, karena jumlah petugas yang terbatas, proses pemeriksaan kapal bisa menjadi cukup memakan waktu. Memorandum menjadi bagian dari  upaya  untuk  mengurangi  risiko  kecelakaan.  Jenis  dokumen  yang  terlibat  dalam proses ini mencakup:
a) Surat Laut
b) Crew List
c) International Tonnage Certificate
d) Ship Sanitation Control Exemplion Certificate
e) Certificate Of Insurance (Bunker Oil)
f) Certificate Of Insurance
g) Document Of Complain
h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate
i) Cargo Ship Contruction Certificate
j) Natonal Load Line Certificate
k) International Air Pollution Prevention Certificate
l) International Sewage Pollution Prevention Certificate
m) Cargo Ship Safety Construction Certificate
n) Cargo Ship Safety Radio Certificate
o) Certificate Of Classification for Machinery
p) Minimum Safe Manning Documen
q) Safety Management Certificate
r) Inflatable Life Raft
s) Fire Hose Safety and Rescue Equipment
t) Surat Ijin Berlayar Pelabuhan Sebelumnya
➢ Hal-hal yang disiapkan saat kapal hendak berangkat atau melakukan Clearance out Agen  mengajukan  permohonan  prosedur  Clearance  out  setelah  kapal menyelesaikan  aktivitas  pelabuhannya  dan  siap  berangkat.  Setidaknya  enam  jam sebelum kapal berangkat, dokumen diperiksa. Agen memasukkan informasi pergerakan komoditas, termasuk laporan seperti Laporan Keberangkatan Kapal (LKK) dan Laporan Kedatangan/Keberangkatan  Kapal  (LK3),  ke  dalam  sistem  Inaportnet,  yang  dapat diakses oleh Otoritas Pelabuhan (OP). Agen biasa memberikan laporan keberangkatan yang  berisi  rincian  manifestasi  kapal,  informasi  personel,  dokumen  pengiriman,  dan instruksi keberangkatan. Agen meneruskan semua laporan yang telah lengkap dan diisi secara akurat ke SIMLALA untuk diedit atau diverifikasi keakuratannya. Setelah operator pelabuhan  melakukan  verifikasi  LKK,  SIMPONI  akan  otomatis  merespon  permintaan kode  billing.  Setelah  itu,  agen  menggunakan  kode  billing  yang  diberikan  untuk membayar PNPB Labuh. Hingga Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterima, pembayaran ini  memungkinkan  verifikasi  otomatis  LK3  dan  data  dikirim  ke  pengelola  pelabuhan untuk verifikasi. SPOG diterbitkan paling lambat satu jam setelah SPK Pandu, dan SPK Pandu harus diterbitkan paling lambat satu jam setelah SPB. Catatan-catatan tersebut, termasuk  laporan-laporan  terlampir,  dimanfaatkan  untuk  pengelolaan  kapal  dan disimpan oleh  agen perusahaan, arsip Adpel, dan unit Lalu Lintas Laut (LALA) KSOP Balikpapan.
a) Pemberitahuan Kedatangan Kapal
b) Daftar Awak Kapal
c) Catatan tertulis
d) Pernyataan Keberangkatan Kapten
e) Permintaan Layanan Pengiriman Barang Kapal
f) Tanda Bukti Navigasi
g) Tanda Bukti Sistem Lalu Lintas Kapal
h) Tanda Bukti Pembayaran PNBP
i) Daftar Isi
j) Laporan Keberangkatan Kapal
k) Dokumen Persetujuan Berlayar
Agen akan menyerahkan dokumentasi kapal yang diperlukan dan memberitahukan keberangkatan  kapal  kepada  KSOP  Cabang  Pelindo  dalam  sehari.  Pemilik  kapal  atau organisasi  yang  bekerja  sama  dengannya  akan  memberitahukan  kepada  instansi  yang berwenang memperbarui sertifikat tentang akan berakhirnya masa berlaku dokumen kapal. Sesuai permintaan pemilik atau agen kapal, Syahbandar akan melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan radio, peralatan keselamatan, dan unsur lainnya. Meskipun sertifikasi kapal dan status hukum berperan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, peran ini belum  optimal  karena  kurangnya  inspektur  kelautan  yang  melakukan  pemeriksaan pembaruan sertifikat keselamatan kapal.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kecelakaan
Beberapa  faktor  mempengaruhi  terjadinya  kecelakaan  pelayaran,  termasuk  faktor alam, manusia, dan teknis.
1. Faktor  manusia  mencakup  potensi  pemicu  kecelakaan  pelayaran,  seperti  kesadaran terhadap muatan berlebihan dan kurangnya pemahaman awak kapal terhadap potensi masalah yang mungkin muncul.
2. Faktor  teknis  terkait  dengan  pengabaian  perawatan  alat  keselamatan  yang  dapat menyebabkan kerusakan pada kapal.
3. Faktor alam melibatkan kondisi cuaca buruk, yang bisa diatasi dengan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat.
Usaha untuk Memperbaiki Keamanan Transportasi Laut di Pelabuhan
Usaha yang dikerjakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I untuk meningkatkan keamanan transportasi di pelabuhan.
1. Untuk  mencegah  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  faktor  manusia,  KSOP  Kelas  I memeriksa  konsistensi  antara  Cargo  Manifest  dan  Bill  of  Loading  serta  memberikan sosialisasi kepada awak kapal terkait potensi masalah yang mungkin timbul.
2. Untuk Dalam usaha mencegah kecelakaan teknis, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  Kelas  I  melakukan  pemeriksaan  terhadap  keandalan  alat  keselamatan sebelum  dan  saat  kapal  berangkat,  mengevaluasi  apakah  alat  tersebut  masih  dapat digunakan dengan aman.
3. Pemilik perusahaan dan awak kapal diharapkan dapat mengenali potensi cuaca buruk dengan berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum keberangkatan kapal.

## SIMPULAN
Setelah  memaparkan  hasil  pembahasan  di  atas,  terdapat  beberapa  simpulan mengenai  tindakan  yang  dilakukan  Otoritas  Pelabuhan  dan  Kantor  Syahbandar  dalam meningkatkan  keselamatan  pelayaran.  Pertama,  karena  kurangnya  pengawas  kelautan untuk meninjau dan memperbarui sertifikat keselamatan kapal, fungsi hukum dan sertifikasi kapal dalam meningkatkan keselamatan maritim masih terbatas. Berdasarkan faktor-faktor penyebab  terjadinya  kecelakaan  kapal,  telah  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan keselamatan  pelayaran.  Hal  tersebut  antara  lain  mengawasi  aktivitas  kapal  di  perairan pelabuhan,  menegakkan  ketertiban  pelayaran,  memverifikasi  bahwa  awak  kapal  mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya, dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di industri pelayaran. Apalagi memberikan data meteorologi kepada perusahaan angkutan laut dan laut berdasarkan prakiraan cuaca BMKG. Fase  terakhir  adalah  mengawasi,  mengelola,  dan  meningkatkan  infrastruktur  terkait pelayaran,  seperti  memperbesar  alur  pelayaran  dan  menyempurnakan  rambu  navigasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan fungsi pemantauan dan inspeksi serta mengurangi bahaya pelayaran, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan harus  bekerja  sama  secara  lebih  efektif  dan  mempekerjakan  lebih  banyak  pengawas kelautan.  Untuk  mencegah  permasalahan  di  kemudian  hari,  perusahaan  pelayaran  juga diimbau  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  menjamin keselamatan  awak  kapal,  dan  menaati  aturan  mengenai  sertifikasi  pengetahuan  dan kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA
2018, P. M. (n.d.). Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM  36  Tahun  2012  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan. . (n.d.).
2022.,  K.  N.  (n.d.).  Laporan  Final-Pelayaran.  http://knkt.go.id/post/read/laporan-final---
pelayaran?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU. Diakses : 1 Maret 2022. . (n.d.).
Barus, V. P. (n.d.). Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia. Vol.6(1):1. Diponegoro law Journal. . (n.d.).
Dewanto, Y. d. (n.d.). Analisis Kecelakaan Transportasi Laut di Indonesia Tahun 2003-2013.
Vol.5(1):1-4. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester ganjil. (n.d.).
Hamdi, M. 2. (n.d.). Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia. Vol.11(1):31-43. Jurnal Hukum. . (n.d.).
Hartanto, C. d. (n.d.). Ilmu Pelayaran Astronomi untuk ANT-III dan IV. PT Leutika Nouvalitera. Yogyakarta. Hal.3. . (n.d.).
Hendrawan,  A.  2.  (n.d.).  Analisa  Indikator  Keselamatan  pelayaran  pada  Kapal  Niaga. Vol.3(2):53-59. Jurnal Saintara. (n.d.).
Jaya,  R.  2.  (n.d.).  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Syahbandar  dalam  meningkatkan Keamanan  dan  Keselamatan  Pelayaran  di  Pelabuhan  Tuju-Tuju  Kabupaten  Bone [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar. . (n.d.).
Manggala,  S.  2.  (n.d.).  Upaya  Peningkatan  Keselamatan  Pelayaran  terhadap  Kecelakaan Kapal Oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten [Skripsi]. Semarang. . (n.d.).
Nafiandia, R. 2. (n.d.). Studi Forensik Kecelakaan Kapal Pelayaran Rakyat : Sturdi Kasus KLM. Sampoerna Indah [Tesis]. Departeman Transportasi Laut. Surabaya. . (n.d.).
Peraturan  Mentri  Perhubungan  Nomor  Republik  Indonesia  Nomor  :  PM  50  Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. (n.d.). (n.d.).
Sari,  J.  2.  (n.d.).  Pengawaasan  Syahbandar  dalam  Upaya  Mewujudkan  keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan. Vol.1(2):1. Jom Fisip. . (n.d.).
Suhada, N. 2. (n.d.). Peran Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut  (Studi  Kasus  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelayaran  Tanjungbalai Asahan) [Tesis]. Universitas Medan Area. Medan. (n.d.).