## KETERKAITAN MIGRASI PENDUDUK DAN PEREKONOMIAN DI JAWA TENGAH

## THE RELATIONSHIP OF POPULATION MIGRATION AND ECONOMY IN CENTRAL JAVA
Reny Yesiana, Wiwandari Handayani, Renni Nur Hayati Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia reny.yesiana@pwk.undip.ac.id, wiwandari.handayani@undip.ac.id , reeni@gmail.com Diterima: 21 April 2015, Direvisi: 8 Mei 2015, Disetujui: 21 Mei 2015

## ABSTRAK
Dinamika kependudukan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan  wilayah.  Kependudukan  penting  untuk  diperhatikan  dan  menjadi  bahan pertimbangan  dikarenakan  penduduk  merupakan  subjek  sekaligus  objek  pembangunan guna mencapai  kesejahteraan.  Migrasi merupakan salah satu  dari tiga faktor  dasar  yang mempengaruhi  pertumbuhan  penduduk,  selain  kelahiran  (fertilitas)  dan  kematian (mortalitas). Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk  ke  suatu  wilayah  lebih  banyak  daripada  jumlah  penduduk  yang  meninggalkan wilayah  tersebut.  Penelitian  ini  mengkaji  lebih  dalam  dinamika  migrasi  penduduk  yang terjadi  di  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif  kualitatif dan analisis overlay peta. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan bahwa sebagian besar  kabupaten/  kota  di  Jawa  Tengah  termasuk  dalam  kuadran  III  sebanyak  21 kabupaten/ kota (60%) dan pada kuadran I sebanyak 11 kabupaten/kota (31%). Sedangkan yang  termasuk  kategori  kuadran  II  hanya  1  kabupaten  (3%)  dan  kuadran  IV  hanya  2 kabupaten (6%).
Kata kunci: penduduk, migrasi, ekonomi, Jawa Tengah

## ABSTRACT
Population  dynamics  is  one  of  the  aspects  be  considered  in  regional  planning. Population important to be noticed and taken into consideration because the population is subject  and  object  of  development  in  order  to  achieve  prosperity.  Migration  is  one  of  the three  basic  factors  that  influence  the  growth  of  the  population,  in  addition  to  births (fertility)  and  death  (mortality).  Migration  can  increase  the  number  of  population  if  the number  of  people  who  go  into  an  area  more  than  the  number  of  people  who  leave  the region.  This  study  examines  the  deeper  dynamics  of  migration  that  occurred  in  Central Java.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  statistical  analysis  and  map  overlay analysis.  Based  on  the  results  of  studies  that  have  been  done  that  most  region/  cities  in Central Java included in quadrant III as many as 21 region/ cities (60%) and in quadrant I, as many as 11 region/ cities (31%). While the category quadrant II is only one region(3%) and quadrant IV only 2 region (6%).
Keyword: population, migration, economiec, Central Java

## PENDAHULUAN
Perkembangan suatu wilayah dipe- ngaruhi  oleh  berbagai  macam  aspek,  baik
dari  aspek  sosial,  ekonomi,  maupun  fisik alam  yang  dimiliki.  Kependudukan  meru- pakan  salah  satu  aspek  sosial  yang
mempengaruhi  pembangunan.  Hal  ini dikarenakan  penduduk  merupakan  subjek dan  objek  pembangunan  dimana  perenca- naan  yang  disusun  mengarah  pada kesejahteraan  penduduk  tersebut.  Berda- sarkan data PBB (2014), jumlah penduduk Indonesia  menempati  peringkat  ke-4  di dunia  dan  peringkat  ke-3  di  Asia.  Sensus penduduk  yang  telah  dilakukan  BPS (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk  Indonesia  sebesar  237,6  juta jiwa  atau  bertambah  32,5  juta  jiwa  dari tahun  2000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa selama satu  dekade  terakhir, pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah itu meningkat dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan satu  dekade  sebelumnya  (1990-2000) sekitar  1,44  persen  per  tahun.  Tingkat pertumbuhan  penduduk  Indonesia  saat  ini masih  tinggi  dengan  persebaran  dan pertumbuhan  penduduk  yang  berbeda  di setiap provinsi. Berdasarkan hasil rekap e- KTP  dari  Direktorat  Jenderal  Kependu- dukan  dan  Pencatatan  Sipil  (2013), Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  konteks nasional  menempati  peringkat  ke-3  dalam persebaran  penduduk  terbanyak  setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu sebesar  34.798.486  jiwa  atau  14  persen dari total penduduk Indonesia. Pertumbuh- an  selama  satu  dekade  terakhir  (2000- 2010)  sebesar  0,37  persen  lebih  rendah dari  pertumbuhan  nasional  penduduk nasional (1,49 persen).
Menurut Munir (dalam  Adioetomo dan  Samosir,  2011),  migrasi  merupakan salah  satu  dari  tiga  faktor  dasar  yang mempengaruhi  pertumbuhan  penduduk, selain  kelahiran  (fertilitas)  dan  kematian (mortalitas).  Migrasi  dapat  meningkatkan jumlah  penduduk  apabila  jumlah  pendu- duk  yang  masuk  ke  suatu  wilayah  lebih banyak  daripada  jumlah  penduduk  yang meninggalkan  wilayah  tersebut.  Sebalik- nya,  migrasi  dapat  mengurangi  jumlah penduduk  apabila  penduduk  yang  masuk
ke suatu wilayah lebih sedikit.  Migrasi di negara berkembang erat  kaitannya dengan urbanisasi.  Seperti  yang  dikemukakan Drakakis-Smith  (2000),  bahwa  urbanisasi di  negara  berkembang  merupakan  efek dari  peningkatan  angka  kelahiran  dan proses  migrasi.  Ketersediaan  infrastruktur di  perkotaan  akan  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  perkotaan  dan  juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat desa  untuk  bermigrasi  di  kawasan  per- kotaan.  Pacione  (2001)  mengemukakan bahwa  urbanisasi  yang  terjadi  di  negara berkembang  terjadi  pada  negara-negara yang  memiliki  perkembangan  ekonomi rendah  dan  migrasi  terjadi  secara  besar- besaran,  sehingga  laju  urbanisasi  semakin tinggi.  Oleh  karena  itu,  migrasi  sangat berpengaruh terhadap pola urbanisasi yang terjadi di negara berkembang.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi fenomena  proses  perpindahan  penduduk tersebut  diklasifikasikan  menjadi  faktor pendorong dan faktor penarik (Adioetomo dan Samosir, 2011).  Faktor pendorong ini lebih  kepada  faktor-faktor  yang  dimiliki wilayah asal yang menyebabkan penduduk meninggalkan  daerah  asalnya.  Faktor- faktor pendorong tersebut misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas  pelayanan  publik,  kurangnya sarana-prasana,  dan  menurunnya  sumber daya alam  yang dimiliki wilayah tersebut. Adapun  faktor  penarik  merupakan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  penduduk melakukan  perpindahan  ke  daerah  tujuan, seperti  tersedianya  lapangan  pekerjaan, kelengkapan  sarana  prasarana,  ketersedia- an  fasilitas  pelayanan  publik  yang  baik, dan  sebagainya.  Sementara  Lee  (1970) membedakan  faktor-faktor  yang  mempe- ngaruhi  migrasi  menjadi  empat  bagian, yaitu faktor-faktor yang terdapat di daerah asal,  faktor-faktor  yang terdapat  di  daerah tujuan,  penghalang  antara  dan  faktor individu.  Penghalang  antara  tersebut
adalah bukan hanya dalam artian fisik saja tetapi juga faktor biaya untuk berpindah.
Aktivitas  migrasi  yang  berlang- sung  dari  suatu  wilayah  ke  wilayah tertentu  merupakan  imbas  positif  yang berkembang  sebagai  konsekuensi  pertum- buhan ekonomi daerah yanlg bersangkutan Haris  (2002).  Makin  baik  perkembangan ekonomi  suatu  wilayah  maka  kemung- kinan  terjadinya  perkembangan  volume migrasi  akan  semakin  tinggi.  Sebagai contoh  migrasi  yang  terjadi  di  Provinsi Bali selama periode 1980-1990 mengalami kenaikan  dengan  daerah  asal  migran  yang menonjol  dari  Jawa  Timur.  Menurut Sudibia  (2011),  faktor-faktor  yang  mem- pengaruhi migran yang masuk ke Provinsi Bali dari Provinsi Jawa Timur, yaitu jarak yang  relatif  dekat,  tersedianya  sarana  dan prasarana transportasi yang relatif memadai,  serta  adanya  ketimpangan ekonomi.  Kondisi  tersebut  menunjukkan bahwa  perkembangan  ekonomi  suatu wilayah  telah  mempengaruhi  seseorang untuk melakukan aktivitas migrasi, sehingga  variabel  ekonomi  ini  bisa menjadi  salah  satu  bagian  yang  dikaitkan dengan  intensitas  migrasi.  Keterkaitan kedua  variabel  tersebut  akan  dikaji  di Provinsi  Jawa  Tengah  yang  hasilnya berupa  tipologi  migrasi  penduduk  dan ekonomi wilayah Jawa Tengah.
Tulisan  ini  terbagi  menjadi  empat bagian.  Bagian  pertama  adalah  pendahu- luan  yang berisi latar belakang dan tujuan penulisan,  bagian  kedua  menjelaskan lingkup wilayah dan metoda, bagian ketiga menguraikan hasil analisis dan pembahas- an  yang  meliputi  perkembangan  migrasi penduduk  dan  ekonomi  wilayah  Provinsi Jawa  Tengah  serta  tipologi  wilayah berdasarkan rata-rata migrasi serta ekonomi  selama  kurun  waktu  10  tahun (satu dekade). Pada bagian keempat adalah penutup  yang  berisi  kesimpulan  hasil kajian.

## METODE PENELITIAN
Wilayah  kajian  pada  pembahasan ini  adalah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kajian dilakukan  terhadap  data  sekunder  yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah  selama  kurun  waktu  10  tahun (2001-2011).  Analisis  dilakukan  dengan teknik deskriptif kualitatif dengan membuat  tipologi  antara  rata-rata  jumlah migrasi  dan  perekonomian  (rata-rata  nilai PDRB)  serta  analisis  spasialnya  menggu- nakan metode Sistem  Informasi Geografis (GIS).
Data yang dibutuhkan untuk kajian ini  adalah  data  migrasi  dan  PDRB. Menurut BPS, migrasi adalah perpindahan penduduk  antarwilayah  yang  meliputi antardesa, antarkecamatan, antarkabupaten dan  antarprovinsi.  Data  migrasi  ini  terdiri atas  migrasi  masuk  dan  keluar.  Namun berdasarkan  cara  pengumpulannya,  terda- pat  beberapa  perbedaan  pada  masing- masing level, yaitu:
1. Data  migrasi  desa  diperoleh  dengan cara  pendataan  masing-masing  desa dari penduduk yang mengajukan surat pindah ke desa lain.
2. Data migrasi kecamatan diperoleh dari rekapan antardesa.
3. Data migrasi kabupaten diperoleh dari isian online yang berada di Kecamatan.
Dan  pada  kenyataannya,  hasil  dari rekapitulasi  data  migrasi  masuk  dan keluar  dari  kecamatan  dalam  angka dan  kabupaten  dalam  angka  sebagian terdapat perbedaan.
Pada  penelitian  ini,  data  migrasi yang  digunakan  merupakan  penjumlahan dari  data  migrasi  unit  desa,  namun  pada sebagian  desa  yang  tidak  memiliki  data migrasi, data tersebut diambilkan dari unit kabupaten atau penjumlahan unit kecamatan.  Sedangkan  untuk  data  PDRB merupakan  data  pada  unit  kabupaten/kota yang dirinci per sektor.
Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Tengah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi  Rata-rata  Migrasi  Masuk  di Jawa Tengah Pembagian klasifikasi pada pembahasan ini berdasarkan pada rata-rata jumlah migrasi. Selama 10 tahun, rata-rata migrasi  masuk  di  Jawa  Tengah  sebesar 6.978  jiwa.  Dengan  dasar  tersebut, klasifikasi dapat dilihat wilayah mana saja yang  memiliki  rata-rata  migrasi  masuk tinggi  (di  atas  rata-rata  Jawa  Tengah)  dan rendah  (di  bawah  rata-rata  Jawa  Tengah). Sebagian  besar  kabupaten/  kota  di  Jawa Tengah  masuk  dalam  klasifikasi  migrasi masuk rendah,  yaitu sebesar 63%, sisanya masuk  dalam  kategori  tinggi.  Persebaran
kategori  migrasi  masuk  tinggi  (MMT) berada  di  lima  blok  (lihat  Gambar  2),
yaitu: 1. Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Cilacap dan Kabupaten Tegal
2. Kota Semarang dan Kabupaten Kendal 3. Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati 4. Kabupaten Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kabupaten Wonogiri
Secara  keseluruhan,  klasifikasi  rata-rata migrasi  masuk  di  Jawa  Tengah  dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Klasifikasi Rata-rata Migrasi Masuk di Jawa Tengah (2001-2011)
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 1. Tinggi (>6978 jiwa ) Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kab. Kudus, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Pati, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Kendal dan Kab. Grobogan. 13 37%
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 2. Rendah (<6978 jiwa) Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pekalongan, Kab. Sragen, Kota Tegal, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab.
Rembang, Kota Salatiga, Kab.
Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Kebumen, Kab. Blora, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung dan Kab. Batang. 22 63%

## Sumber: Hasil Olah Data BPS, 2014
Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah

## Sumber: Tim Peneliti, 2014
Gambar 2 Peta Klasifikasi Rata-rata Migrasi Masuk di Jawa Tengah

## Klasifikasi Rata-rata Migrasi Keluar di Jawa Tengah
Migrasi  keluar  merupakan  perpin- dahan  penduduk  dari  wilayah  asal  ke wilayah  tujuan  yang  disebabkan  adanya faktor pendorong ( push factor ) antara lain semakin  berkurangnya  sumber-sumber kehidupan,  seperti  menurunnya  daya dukung  lingkungan  dan  menurunnya permintaan  atas  barang-barang  tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, disamping itu juga keterbatasan
lapangan  pekerjaan  (Adioetomo  dan Samosir, 2011).
Data  BPS  Jawa  Tengah  Tahun 2001-2011  menunjukkan  bahwa  rata-rata migrasi  keluar  di  Jawa  Tengah  sebesar 6533  jiwa,  selisih  6,8%  dari  rata-rata migrasi masuk di Jawa Tengah. Nilai rata- rata  migrasi  keluar  total  Jawa  Tengah  ini akan  digunakan  sebagai  acuan  untuk menentukan  klasifikasi  kota/kabupaten tersebut.
1 2 3 4

## Tabel 2 Klasifikasi Rata-rata Migrasi Keluar di Jawa Tengah (2001-2011)
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 1. Tinggi (>6533jiwa) Kab. Cilacap, Kota Semarang, Kab. Kudus, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar dan Kab. Pekalongan. 12 34% 2. Rendah (<6533jiwa) Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Rembang, Kota Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, Kota Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kota Salatiga, Kab. Pemalang, Kab. Blora, Kab. Batang, Kab. Purbalingga dan Kab. Temanggung. 23 66%

## Sumber: Hasil Olah Data BPS , 2014
Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah
Berdasarkan  data  rata-rata  migrasi keluar  kota/kabupaten  di  Jawa  Tengah, sebagian  besar  masuk  dalam  klasifikasi rendah  yaitu  sebanyak  66%  dan  sisanya 34%  masuk  klasifikasi  migrasi  keluar tinggi.  Proporsi  ini  hampir  sama  dengan klasifikasi rata-rata migrasi masuk, namun komposisi  kabupaten/  kota  yang  berada didalamnya sebagian berbeda. Artinya ada yang  kabupaten/  kota  yang  memiliki tingkat  migrasi  masuk  tinggi  dan  migrasi
keluar tinggi atau sebaliknya. Pada blok 1 dan  4  dimana  migrasi  masuk  tinggi  juga memiliki  kecenderungan  migrasi  keluar tinggi,  namun  pada  blok  2  hanya  Kota Semarang  yang  memiliki  migrasi  keluar tinggi.  Pada  migrasi  keluar  tinggi  ini, Kabupaten Pati tidak masuk dalam blok 3 dan  bertambah  satu  blok  (Blok  5)  yang hanya meliputi satu wilayah yaitu Kabupaten Pekalongan.

## Sumber: Tim Peneliti, 2014
Gambar 3 Peta Klasifikasi Rata-rata Jumlah Migrasi Keluar di Jawa Tengah
1 2 3 4 5

## Tipologi Rata-Rata Migrasi Masuk dan
Migrasi Keluar di Jawa Tengah
Hasil dari pembahasannya sebelumnya  mengenai  klasifikasi  migrasi masuk  dan  migrasi  keluar  akan  dilakukan overlay yang menghasilkan tipologi dalam empat kuadran, yaitu:
 Kuadran  I:  migrasi  masuk  tinggi- migrasi keluar tinggi (MMT-MKT)
 Kuadran  II:  migrasi  masuk  rendah- migrasi keluar tinggi (MMT-MKT)
 Kuadran  III:  migrasi  masuk  rendah- migrasi keluar rendah (MMR-MKR)
 Kuadran  IV:  migrasi  masuk  tinggi- migrasi keluar rendah (MMT-MKR)
Berikut  adalah  kuadran  tipologi migrasi masuk dan keluar kota/ kabupaten di Jawa Tengah:

## Tabel 3 Tipologi Migrasi Masuk dan Keluar di Jawa Tengah
MK Kuadran II MMR MKT 3%
1. Kab. Pekalongan
Kuadran I
MMT MKT 31% 1. Kota Semarang 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Cilacap 4. Kab. Tegal 5. Kab. Kudus 6. Kab.Karanganyar 7. Kab. Wonogiri 8. Kab. Sukoharjo
9. Kota Surakarta
10. Kab. Klaten 11. Kab. Grobogan Kuadran III MMR MKR 60% Kuadran IV
MMT MKR 6% 1. Kab. Pati
2. Kab. Kendal MM
1. Kab. Demak
2. Kab. Jepara
3. Kab. Sragen
4. Kota Tegal
5. Kab. Magelang
6. Kab. Purworejo
7. Kab. Semarang
8. Kab. Boyolali
9. Kab. Rembang
10. Kota Salatiga
11. Kab. Banjarnegara
12. Kota Pekalongan
13. Kota Magelang
14. Kab. Wonosobo
15. kab. Brebes
16. Kab. Pemalang
17. Kab. Kebumen
18. Kab. Blora
19. Kab. Purbalingga
20. Kab. Temanggung
21. Kab. Batang
Sumber: Tim Peneliti, 2014
Sebagian  besar  kabupaten/  kota  di Jawa  Tengah  termasuk  dalam  kuadran  III yaiu  sebanyak  21  kabupaten/  kota  (60%) dan  pada  kuadran  I  sebanyak  11 kabupaten/kota  (31%).  Sedangkan  yang termasuk  kategori  kuadran  II  hanya  1 kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Pekalongan dan pada kuadran IV hanya dua kabupaten,  yaitu  Pati  dan  Kendal.  Kota
Semarang  sebagai  ibukota  Jawa  Tengah merupakan  bagian  dari  kuadran  I  yang memiliki jumlah migrasi masuk tinggi dan migrasi  keluar  juga  tinggi.  Tingginya migrasi  ini  tidak  terlepas  dari  banyaknya pelayanan publik dan kesempatan kerja di pusat  ibu  kota,  misalnya  kebutuhan  akan pendidikan  tinggi,  bekerja,  keberadaan mall/ swalayan dan lain-lain.
Hal  menarik  terjadi  pada  kuadran  I, dimana  migrasi  masuk  tinggi  dan  keluar juga tinggi, tipikal masyarakat yang masuk bisa  jadi  berbeda  dengan  yang  keluar. Masyarakat  yang  masuk  kecenderungan menginginkan  perbaikan  baik  dari  sisi pelayanan publik maupun finansial (pemenuhan  kebutuhan  dengan  lapangan pekerjaan  yang  berada  di  perkotaan), namun  untuk  masyarakat  yang  keluar
cenderung  memiliki  harapan  yang  lebih tinggi  dari  sekedar  apa  yang  tersedia  di wilayahnya.
Keterkaitan antara tingginya migrasi dengan perekonomian akan menjadi bahasan  di  akhir  kajian  ini,  sehingga  bisa diketahui apakah tingginya migrasi terkait dengan  tingginya  ekonomi  pada  sektor primer, sekunder atau tersier.

## Sumber: Tim Peneliti, 2014

## Gambar 4 Peta Tipologi Migrasi Masuk dan Keluar di Jawa Tengah
Klasifikasi  Nilai  PDRB  Sektor  Primer di Jawa Tengah
Sektor  primer  merupakan  sektor yang  terdiri  atas  sektor  pertanian  dan pertambangan-penggalian.  Tingginya  nilai pada  sektor  ini  menggambarkan  kondisi
wilayah dengan karakter pedesaan (rural). Pada Provinsi Jawa Tengah, terdapat 43% kabupaten  yang  memiliki  nilai  sektor primer  di  atas  rata-rata  Jawa  Tengah. Nama-nama  kota/  kabupaten  tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

## Tabel 4 Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Primer di Jawa Tengah
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 1. Tinggi (>908.579.760.000) Kab. Cilacap, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Kendal, Kab. Grobogan, Kab. Magelang, Kab. Blora, Kab. Banjarnegara, Kab. Rembang, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten. 15 43%
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 2. Rendah (<908.579.760.000) Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Sukoharjo, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Jepara, Kab. Batang, Kab. Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Surakarta. 20 57%
Sumber: Tim Peneliti, 2014
Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah
Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah
Sumber: Tim Peneliti, 2014 Gambar 5 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Primer di Jawa Tengah
Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Sekunder di Jawa Tengah Sektor sekunder merupakan sektor  yang  terdiri  atas  sektor  industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan . Tingginya nilai pada sektor ini menggambarkan  kondisi  wilayah  dengan
karakter  ke  arah  perkotaan . Pada  provinsi Jawa  Tengah,  terdapat  20%  kabupaten yang memiliki nilai sektor sekunder di atas rata-rata Jawa Tengah. Nama-nama kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

## Tabel 5 Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Sekunder di Jawa Tengah
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 1. Tinggi (>1.588.355.470.000) Kab. Cilacap, Kota Semarang, Kab. Kudus, Kab. Karanganyar, Kab. Semarang, Kab. Kendal dan Kota Surakarta. 7 20% 2. Rendah (<1.588.355.470.000) Kab. Sukoharjo, Kab. Pemalang, Kab. Jepara, Kab. Klaten, Kab. Pati, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Sragen, Kab. Brebes, Kota Pekalongan, Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kota Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kota Salatiga, Kab. Wonogiri, Kota Magelang dan Kab. Blora 28 80%

## Sumber: Tim Peneliti, 2014
Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah

## Sumber: Tim Peneliti, 2014

## Gambar 6 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Sekunder di Jawa Tengah
Klasifikasi  Nilai  PDRB  Sektor  Tersier di Jawa Tengah
Sektor  tersier  merupakan  sektor yang  terdiri  atas  sektor  perdagangan, restoran  dan  hotel;  pengangkutan  dan komunikasi;  keuangan  dan  persewaan serta jasa-jasa. Tingginya nilai pada sektor ini  menggambarkan  kondisi  wilayah
dengan  karakter  wilayah  perkotaan . Pada Provinsi Jawa  Tengah,  terdapat  23% kabupaten  yang  memiliki  nilai  sektor sekunder  di  atas  rata-rata  Jawa  Tengah. Berikut  adalah  hasil  klasifikasi  kota/ kabupaten  berdasarkan  nilai  PDRB  sektor tersier di Jawa Tengah:

## Tabel 6 Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Tersier di Jawa Tengah
No. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Total Kabupaten/ Kota Persentase 1. Tinggi (>1.706.840.540.000) Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Banyumas dan Kab. Semarang. 8 23% 2. Rendah (<1.706.840.540.000) Kab. Boyolali, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Pemalang, kab. Brebes, Kab. Karanganyar, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Sragen, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kota Magelang, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonosobo, Kota Tegal dan Kota Salatiga. 27 77%
Sumber: Tim Peneliti, 2014 Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah
Sumber: Tim Peneliti,, 2014
Gambar 7 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Tersier di Jawa Tengah

## Keterkaitan Migrasi dan Perekonomian di Jawa Tengah
Keterkaitan  ini  dilakukan  dengan mengelaborasi  antara  jumlah  migrasi  baik
masuk  maupun  keluar  dengan  PDRB  per sektor.  Adapun  tujuannya  yaitu  untuk melihat  sektor  perekonomian  mana  yang lebih mendorong terjadinya migrasi masuk
dan  keluar  lebih  besar.  Mantra  (1991) berpendapat  bahwa  motivasi  utama  orang melakukan  perpindahan  dari  daerah  asal (pedesaan)  ke  daerah  tujuan  (perkotaan) adalah  motif  ekonomi.  Motif  tersebut berkembang  karena  adanya  ketimpangan ekonomi  antardaerah.  Hal  senada  juga diungkapkan  Haris  (2002),  bahwa  perbe- daan  pendapatan  antardaerah  merupakan salah  satu  alasan  paling  rasional  untuk menjelaskan  terjadinya  aktivitas  migrasi dan  hal  ini  berkaitan  dengan  pengelolaan potensi  wilayah  yang  dimiliki  oleh  suatu wilayah tertentu. Potensi tersebut menyangkut  potensi  pasar,  produksi, ketersediaan sumberdaya.
Tingginya  migrasi  masuk  meng- indikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki  potensi  ekonomi  yang  cukup signifikan,  sehingga  potensi  tersebut mampu mendorong sebagian migran untuk melakukan  proses  perpindahan.  Konsep ekonomi  menjadi  salah  satu  pendorong terjadinya  perpindahan  dikuatkan  oleh Todaro  dan  Smith  (2006),  yaitu  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  migrasi  dari daerah  pedesaan  ke  perkotaan  disebabkan adanya perbedaan upah riil yang
diharapkan dan kemungkinan keberhasilan memperoleh pekerjaan pada sektor modern di daerah perkotaan.
Kondisi  seperti  ini  juga  terjadi  pada kuadran  I,  terutama  di  Kota  Semarang, Kota  Surakarta  dan  Kabupaten  Kudus. Faktor  penarik  tingginya  migrasi  masuk cenderung  karena  perkembangan  sektor sekunder  dan  tersier,  dengan  kata  lain sektor  perkotaan  berperan  besar  terhadap tingginya  migrasi  yang  masuk.  Ketiga kota/ kabupaten tersebut ditunjang dengan kelengkapan sarana prasarana dan luasnya kesempatan  untuk  mendapat  pekerjaan. Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dimana pusat segala aktivitas  tingkat  provinsi  berada  di  kota ini. Sedangkan Kota Surakarta merupakan kota  dengan  kemajuan  pada  perdagangan
dan  jasa,  juga  sebagai  pusat  batik  dan kebudayaan.  Walaupun  migrasi  masuk tinggi,  pada  kuadran  I  juga  memper- lihatkan  bahwa  migrasi  yang  keluar  juga tinggi.  Salah  satu  faktor  pendorongnya adalah  perkembangan  ekonomi  yang cenderung  lambat,  mengakibatkan  iklim usaha kurang kompetitif. Sehingga masyarakat  pun  kurang  puas  terhadap  apa yang  dihasilkan  kota-kota  besar  di  Jawa Tengah  dan  mereka  berusaha  untuk mencari  kehidupan  yang  lebih  baik  lagi. Anomali  pada  kuadran  I  terjadi  pada Kabupaten  Tegal,  dimana  kondisi  sektor primer,  sekunder  dan  tersier  rendah, namun tingkat migrasi masuk justru tinggi.
Kabupaten  Cilacap,  Karanganyar, Klaten,  Grobogan  dan  Wonogiri  justru  di dorong  sektor  primer  yang  lebih  unggul. Wilayah-wilayah  ini  memiliki  potensi SDA  yang  bisa  dimanfaatkan  seperti PLTU  di  Cilacap  sehingga  mendorong orang  untuk  bekerja  dan  menetap  di  sana. Sementara  masyarakat  yang  keluar  dari daerah  tersebut  ada  yang  kecenderungan hanya sekedar “boro” (menetap sementara)  di  daerah  tujuan  dan  kembali ke daerahnya. Pada  kuadran  II  memperlihatkan bahwa faktor pendorong terjadinya migrasi  keluar  tinggi  adalah  karena kondisi  perekonomian  perkotaan  rendah, hal  ini  dilihat  dari  nilai  sektor  sekunder dan tersier yang cenderung di bawah rata- rata  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sehingga masyarakat  cenderung  melakukan  migrasi keluar  karena  faktor  pemenuhan  kebutuh- an  dengan  mencari  pekerjaan  yang  lebih baik.  Kuadran  III  yang  mencerminkan migrasi  masuk  rendah  dan  migrasi  keluar rendah  lebih  disebabkan  karena  kondisi ekonomi  yang  mengarah  pada  sektor primer  tinggi,  sedangkan  sektor  sekunder dan  tersier  rendah.  Artinya  sektor  yang berkembang  merupakan  sektor  perdesaan, sehingga  kurang  mendorong  terjadinya migrasi  masuk.  Selain  itu,  mereka  tidak
melakukan  migrasi  keluar  dalam  waktu lama, karena mereka melakukan pergerak- an ulang alik ( commuter) baik bekerja atau bersekolah.  Sementara  pada  kuadran  IV yang  mencerminkan  migrasi  masuk  tinggi dan migrasi keluar rendah bukan didorong karena kondisi sektor sekunder dan tersier,
namun  kondisi  ekonomi  perdesaannya memiliki  kecenderungan  mampu  mencu- kupi  kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten Pati  dan  Kabupaten  Kendal.  Keterkaitan tipologi  dan  kondisi  perekonomian  di Jawa Tengah dapat  dilihat pada tabel  7 di bawah ini:
Tabel 7 Elaborasi Tipologi Migrasi dengan Perekonomian di Jawa Tengah No.  Kuadran  Kabupaten/Kota Tipologi Sektor Pendorong 1 I Kota Semarang MMT-MKT  sektor sekunder dan tersier tinggi 2 Kota Surakarta MMT-MKT  sektor sekunder dan tersier tinggi 3 Kab. Kudus MMT-MKT  sektor sekunder dan tersier tinggi 4 Kab. Sukoharjo MMT-MKT  sektor tersier tinggi 5 Kab. Banyumas MMT-MKT  sektor tersier tinggi 6 Kab. Cilacap MMT-MKT  sektor primer, sekunder dan tersier tinggi 7 Kab. Karanganyar MMT-MKT  sektor primer dan sekunder tinggi 8 Kab. Klaten MMT-MKT  sektor primer dan tersier tinggi 9 Kab. Grobogan MMT-MKT  sektor primer tinggi 10 Kab. Wonogiri MMT-MKT  sektor primer tinggi 11 Kab. Tegal MMT-MKT  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 12 II Kab. Pekalongan MMR-MKT  sektor primer, sekunder dan tersier rendah
13 III
Kab. Demak MMR-MKR  sektor primer tinggi 17 Kab. Magelang MMR-MKR  sektor primer tinggi 18 Kab. Purworejo MMR-MKR  sektor primer tinggi 21 Kab. Rembang MMR-MKR  sektor primer tinggi 23 Kab. Banjarnegara  MMR-MKR  sektor primer tinggi 27 kab. Brebes MMR-MKR  sektor primer tinggi 29 Kab. Kebumen MMR-MKR  sektor primer tinggi 30 Kab. Blora MMR-MKR  sektor primer tinggi 14 Kab. Jepara MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 15 Kab. Sragen MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 16 Kota Tegal MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 20 Kab. Boyolali MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 22 Kota Salatiga MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 24 Kota Pekalongan MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 25 Kota Magelang MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 26 Kab. Wonosobo MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 28 Kab. Pemalang MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 31 Kab. Purbalingga MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 32 Kab. Temanggung  MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 33 Kab. Batang MMR-MKR  sektor primer, sekunder dan tersier rendah 19 Kab. Semarang MMR-MKR  sektor sekunder dan tersier tinggi 34 IV Kab. Pati MMT-MKR  sektor primer tinggi 35 Kab. Kendal MMT-MKR  sektor primer dan sekunder tinggi Sumber: Tim Peneliti, 2014 Keterangan: MMT: migrasi masuk tinggi MMR: migrasi masuk rendah MKT: migrasi keluar tinggi MKR: migrasi masuk rendah
Salah  satu  contoh  studi  yang pernah  dilakukan  adalah  migrasi  di Kabupaten  Wonogiri  (Purnomo,  2009), fenomena  yang terlihat  adalah masyarakat yang  melakukan  migrasi  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan. Tingkat  pendidikan  perantau  dari  daerah Wonogiri  masih  sangat  rendah  karena didominasi  pendidikan  SD  (50,2%)  dan mereka  yang  merantau  banyak  bekerja pada  sektor  informal  misalkan  pedagang bakso, pedagang jamu gendong dan buruh kasar  dan  mereka  merantau  untuk  bekerja mendapatkan uang kemudian dibelanjakan di derah asal untuk meningkatkan kesejah- teraan keluarganya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Untuk jenis tipologinya, Kabupaten  Wonogiri  termasuk  dalam kuadran  I  yang  mencerminkan  Migrasi Masuk Tinggi-Migrasi Keluar Tinggi.

## PENUTUP
Tingkat  pertumbuhan  penduduk Indonesia  saat  ini  masih  tinggi,  dengan persebaran  dan  pertumbuhan  penduduk yang  berbeda  di  setiap  provinsi.  Provinsi Jawa  Tengah  merupakan  provinsi  ketiga dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  di Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang  mem- pengaruhi  tingginya  jumlah  penduduk tersebut adalah komponen migrasi. Terkait kajian  migrasi  yang  telah  dilakukan  pada pembahasan  ini  hanya  sebatas  internal Provinsi  Jawa  Tengah.  Hasil  dari  kajian ini  menunjukkan  11  kabupaten/  kota tergolong migrasi masuk dan keluar tinggi, 21  kabupaten/kota  tergolong  migrasi masuk  dan  keluar  rendah,  1  kabupaten tergolong  migrasi  masuk  rendah  dan keluar  tinggi,  serta  2  kabupaten  tergolong migrasi masuk tinggi dan keluar rendah.
Kecenderungan  wilayah  yang  ter- golong dalam kategori migrasi masuk dan keluar  tinggi,  orientasi  masyarakat  yang melakukan  migrasi  masuk  dan  keluar berbeda.  Masyarakat  yang  masuk  cende- rung  ingin  memenuhi  kebutuhan  dan
memanfaatkan  fasilitas  yang  terdapat  di wilayah  tersebut,  sedangkan  masyarakat yang  keluar  cenderung  memiliki  harapan yang  lebih  tinggi  yang  belum  bisa diwujudkan  di  tempat  wilayah  tersebut. Keterkaitan migrasi penduduk dan pereko- nomian  di  Jawa  Tengah  yaitu  bahwa sektor  ekonomi  yang  menjadi  penarik orang melakukan migrasi tidak hanya dari sektor  perkotaan  (sekunder  dan  tersier) saja,  namun  juga  sektor  primer  (potensi alam) yang dimiliki wilayah bersangkutan.
Wilayah  dengan  kategori  migrasi masuk dan keluar rendah dengan ekonomi yang  kurang  berkembang  (sektor  primer, sekunder  dan  tersier  rendah)  mengindi- kasikan bahwa wilayah tersebut cenderung stagnan,  sehingga  direkomendasikan  bagi wilayah tersebut untuk mendorong perkembangan ekonomi yang ada.
Rekomendasi  selanjutnya  ditujukan  untuk pendataan.  Kajian  ini  hanya  berdasarkan data  sekunder,  dimana  pencatatan  data migrasi  hanya  berasal  dari  orang-orang yang  melapor,  walaupun  tidak  selalu mencerminkan  kondisi  di  lapangan.  Ken- dalanya  adalah  masih  banyak  masyarakat yang  ketika  melakukan  perpindahan  lebih dari 6 bulan tidak melaporkan diri di desa atau  kecamatan  bahkan  pada  level  kabu- paten (dinas kependudukan dan pencatatan sipil).  Mereka  hanya  melaporkan  diri  ke RT,  dan  ketua  RT  ini  tidak  menindak- lanjuti ke level yang lebih tinggi. Sehingga pengertian  migrasi  sebagai  konteks  yang dipahami  masyarakat  adalah  orang  yang berpindah  secara  identitas  (KTP),  padahal konteks  menetap  menurut  BPS  tidak hanya  berdasarkan  unsur  KTP  saja,  tetapi juga  lama  tinggal  minimal  6  bulan. Dengan  demikian,  perlu  adanya  pemba- haruan sistem pendataan agar semua orang yang menetap di wilayah tersebut minimal 6  bulan  juga  terdaftar  sebagai  seorang migran,  sehingga  penelitian  yang  dihasil- kan  dari  data  sekunder  mencerminkan kondisi faktual.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo,  Sri  Moertiningsih,  dan  Omas Bulan Samosir. 2011. Dasar-dasar Demografi . Jakarta: Salemba Empat Drakakis, David W. - Smith . 2000: Third World Cities. Edisi Kedua . London: Routledge Haris, Abdul. 2002. “Migrasi Internasional  dan  Pembangunan: Realitas Ekonomi-Politik yang Terabaikan”  dalam  Abdul  Haris dan Nyoman Adika (eds), Dinamika Kependudukan dan Pembangunan  di  Indonesia:  dari Perspektif  Makro  ke  Realitas
Mikro . Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI) Lee,  Everett  S.  1970. “A  Theory  of Migration”, in  George  J.  Demko,
Harrold  M.  Rose,  and  George  A. Schnell (eds), Population Geography: A Reader. 228-298.
Mantra, Ida Bagus. 1991. Pengantar Studi Demografi . Yogyakarta: Nur Cahaya Pacione, Michael. 2001. Urban Geography:  A  Global  Perspective . London: Routledge Purnomo, Didit. 2009. Fenomena Migrasi Tenaga  Kerja  dan  Perannya  Bagi Pembangunan Daerah Asal:  Studi Empiris  di  Kabupaten  Wonogiri .
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 84 – 102 Sudibia,  I  Ketut.  2011. Kecenderungan Pola dan Dampak Migrasi
Penduduk di Provinsi Bali Periode 1980-2005 .  Jurnal  Piramida  Vol.7, no. 2, Desember 2011.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Perkembangan Ekonomi
Indonesia .  Edisi  Kesembilan  Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga