ISSN (P) 2088-3536 ISSN (E) 2528-3375

## PREVENTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS TADULAKO
http://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif
Bagaimanakah Mutu Puskesmas Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019?
( Berdasarkan Indikator Penilaian Mutu dan Kinerja Program Mutu Kesehatan )
Ragil Fatimah Zahra 1 , Syifa’ul Lailiyah 1 , Anggraeni Novitasari 2
1. Departement of Health Administration and Policy, Faculty of Public Health, Airlangga University, Indonesia
2. District Health Office of Banyuwangi, Indonesia
Author's Email Correspondence (*): ragilfatimahz@gmaiil.com Phone : +6282392363834

## ABSTRAK
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  wajib  melaksanakan  PKP  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2016,  yang mana  didukung  oleh  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor:  440/2147/KPTS/102.4/2018  tentang  Pedoman  Penilaian Kinerja  Puskesmas  (PKP)  di  Jawa  Timur.  Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menggambarkan tingkat  kinerja  Puskesmas  di  wilayah  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun  2019  berdasarkan  indikator penilaian mutu dan kinerja program mutu kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan  di  bulan  Januari – Februari  Tahun  2020  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi  dokumen  berdasarkan  data  hasil  PKP  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Data dianalisis secara deskriptif. Terdapat 1 target indikator yang dapat dicapai oleh >70% puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yaitu Survei Kepuasan Pasien (SKP) sebesar 75,55%. Tiga indikator lainnya belum mencapai nilai target. Ada 1 indikator yang tidak tercapai yaitu Kebersihan Lingkungan Pelayanan Berdasarkan 5R (0%). Tingkat Kinerja Puskesmas berdasarkan Indikator Penilaian Mutu Dan Kinerja Program Mutu Kesehatan Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi Tahun  2020  yaitu  95,56%  kategori  kurang  dan  4.44%  kategori  cukup.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pelayanan mutu yang dimiliki puskesmas untuk masyarakat masih belum maksimal. Perlunya perbaikan mutu juga pendampingan kepada puskesmas berupa pemantauan secara terus-menerus.
Kata Kunci: Mutu, Penilaian kinerja, Puskesmas.
Published by: Tadulako University Address:
Jl.Soekarno Hatta KM 9. Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Phone: +628114120202
Email: Preventif.fkmuntad@gmail.com
Article history : Received :16 11 2020
Received in revised form : 17 11 2020 Accepted : 17 11 2020 Available online : 30 06  2021
licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## ABSTRACT
Banyuwangi Health Office required doing PKP based on Regulations of Health Minister of  Republic Indonesia  Number  44  Year  2016,  which  is  supported  by  issued  Decree  of  the Head of the East Java Provincial Health Center Office Number: 440/2147/KPTS/102.4/2018 on Guidelines for Primary Health Care Performance Assessment  (PKP)  in East. This study aimed  to describe  the  performance  of  the  primary  health  care  in  Banyuwangi  area  during 2019  based  on  indicators  of  quality  and  health  quality  program  performance  assessment. This  study  was  conducted  at  January  to  February  2020.  Data  was  collected  using  a  study document  based  on  the  PKP  Banyuwangi  2019  data  result  belonging  to  the  Banyuwangi Health Office. The collected data was analyzed descriptively. There was 1 indicator that has been successfully achieved by more than 70% of primary health care in Banyuwangi, it was Patient  Satisfaction  Survey  (SKP)  had  reached  75.55%.  Three  other  indicators  had  not reached  the  specified  target  number.  There  was  1  indicator  that  was  not  implemented, namely  Cleanliness  of  Service  Environment  Based  on  5R  (0%).  The  level  of  primary healthcare centers performance in Banyuwangi in 2020 based on The Indicators of Quality and  Health  Quality  Program  Performance  Assessment  in  2019  was  95.56%  primary healthcare centers in the poor performance category and 4.44% primary healthcare centers in the fairly decent performance category. This shows that the quality service provided by the primary  health  care  cin  Banyuwangi  is  still  not  optimal.  There  is  a  need  for  quality improvement and assistance to primary healthcare centers that are monitored regularly.
Keywords: performance assessment, primary health care, quality.

## PENDAHULUAN
Puskemas  menjadi  garda  terdepan  dalam  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat, yang  mana  menjadikan  puskesmas  sebagai  ujung  tombak  dalam  perbaikan  pembangunan kesehatan. Puskesmas merupakan tempat atau sarana yang menyediakan pelayanan kesehatan berupa upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan  yang ada di fase pertama. Puskesmas sendiri  lebih  menekankan  mengenai  pelayanan  kesehatan  upaya  promotif  dan  preventif kepada  masyarakat.    Selain  itu,  puskesmas  juga  menyelenggarakan  UKM  dan  UKP  sesuai dengan  fungsinya.  Dalam  menjalan  roda  organisasinya,  wewenang  yang  dimiliki  oleh puskesmas  ialah  melakukan  pencatatan,  pelaporan  dan  evaluasi  terhadap  akses,  mutu  dan cakupan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya(1).
Puskesmas dalam melaksanakan manajemennya, memerlukan adanya pengawasan dan pengendalian  yang bertujuan supaya target output dari setiap kegiatan  yang dilakukan dapat tercapai  secara  optimal.  Sehingga  saat  menemukan  aspek  penghambat,  puskesmas  mampu memperbaikinya  dengan  menyusun  penyesuaian  perencanaan  kedepan.  Hasil  dari pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  yang  dilakukan oleh  puskesmas,  akan  dinilai dalam  suatu  proses  yang  dinamakan  penilaian  kinerja  puskesmas.  Penilaian  kinerja
puskesmas  merupakan  instrumen  untuk  menilai  hasil  kerja  atau  prestasi  dalam  pelaksanaan proses manajemen puskesmas secara keseluruhan(2).
Evaluasi kinerja puskesmas menjadi salah satu cara dalam perbaikan juga peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas, evaluasi tersebut dapat berupa Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).  PKP  merupakan  suatu  proses  objektif  juga  terstruktur  dalam  mengumpulkan, menelaah,  dan  memanfaatkan  hasil  informasi  yang  didapat  untuk  menentukan  seberapa efektif  dan  efisien  pelayanan  puskesmas  yang  tersedia,  serta  menilai  sasaran  yang  tercapai maupun  tidak  sebagai  hasil  kerja  puskesmas.  Sebelum  diverifikasi  hasl  penilaiannya  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  PKP  dilaksanakan  oleh  puskesmas  secara  mandiri  sesuai dengan SOP yang ada(2).
Pelaksanaan  PKP  didukung  dengan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  yang mengeluarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor: 440/2147/KPTS/102.4/2018  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  (PKP)  di  Jawa Timur.  Pedoman  ini  bertujuan  untuk  menilai  dan  melihat  gambaran  tingkat  kinerja Puskesmas di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tiap tahunnya juga melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) di wilayah kerjanya(3).
Pelaksanaan  penilaian  dimulai  dari  Puskesmas  yang  menilai  secara  mandiri  hasil kinerjanya  sesuai  dengan  pedoman  yang  ada,  kemudian  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyuwangi  akan  melakukan  verifikasi  hasil  dari  kinerja  tersebut.  Penilaian  verifikasi  hasil yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  dilakukan  dengan  cara melihat input-process-output yang  dibuktikan  dalam  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh puskesmas.
Berdasarkan  nilai  hasil  verifikasi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  akan menentukan  Puskesmas  berdasarkan  kategori  kelompok  Baik,  Cukup,  dan  Kurang  sesuai dengan pencapaian kinerjanya. Selanjutnya,  Dinas Kesehatan Kabupaten  Banyuwangi dapat melakukan telaah mengenai tingkat kinerja yang dimiliki puskesmas berdasarkan rincian nilai untuk  mengetahui  pencapaian  kinerjanya.  Sehingga  dapat  dilakukan  perbaikan  juga pembinaan secara intensif dan terfokus.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  tingkat  kinerja  Puskesmas  di  wilayah Kabupaten  Banyuwangi  Tahun  2019  berdasarkan  indikator  penilaian  mutu  dan  kinerja
program  mutu  kesehatan.  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  berguna  sebagai  masukan  juga perbaikan untuk pembuatan rencana kegiatan Puskesmas di tahun selanjutnya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yang  dilaksanakan  di  bulan  Januari – Februari Tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data menggunakan  studi dokumen  berdasarkan  data  hasil  PKP  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun 2019. Data dianalisis secara deskriptif.

## HASIL
Salah  satu  indikator  dalam  indikator  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  (PKP)  adalah indikator  Penilaian  Mutu  dan  Kinerja  Program  Mutu  Kesehatan  yang  digunakan  untuk menilai  kinerja  puskesmas  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Banyuwangi.  Berikut  jumlah puskesmas  dilihat  dari  capaian  yang  tercapai  dan  tidak  tercapai  di  tahun  2019  dapat  dilihat seperti tabel di bawah ini.

## Tabel 1.
Target dan Capaian Indikator Penilaian Mutu dan Kinerja Program Mutu Kesehatan
Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 No Indikator Penilaian Mutu Dan Kinerja Program Mutu Kesehatan Target 2019 (%) Capaian Tahun 2019 Rata- Rata Nilai PKM Total Puskesmas Tercapai Tidak Tercapai n % N % n % 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88.31 - 100 13 28,89 32 71,11 80,11 45 100 2 Survei Kepuasan Pasien (SKP) ≥ 80 34 75,55 11 24,45 77,77 45 100 3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan Berdasarkan 5R 100 0 0,00 45 100,00 7,53 45 100 4 Sasaran Keselamatan Pasien: Identifikasi Pasien dengan Benar 100 5 11,11 40 88,89 60,07 45 100 Komunikasi Efektif dalam Pelayanan 100 3 6,67 42 93,33 43,66 45 100 Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai 100 3 6,67 42 93,33 62,94 45 100 Memastikan Lokasi Pembedahan yang Benar, Prosedur yang Benar, Pembedahan pada Pasien yang Benar 100 1 2,22 44 97,78 50,61 45 100 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan Kesehatan 100 2 4,44 43 95,56 53,33 45 100 Mengurangi risiko cedera 100 5 11,11 40 88,89 38,22 45 100
No Indikator Penilaian Mutu Dan Kinerja Program Mutu Kesehatan Target 2019 (%) Capaian Tahun 2019 Rata- Rata Nilai PKM Total Puskesmas Tercapai Tidak Tercapai n % N % n % pada Pasien Jatuh
5 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): Kepatuhan Petugas Menggunakan APD 100 4 8,89 41 91,11 67,12 45 100 Kepatuhan Prosedur Desinfeksi dan/atau Sterilisasi Alat Setelah Tindakan 100 5 11,11 40 88,89 68,06 45 100 Kepatuhan Terhadap Prosedur Pembersihan Ruangan 100 5 11,11 40 88,89 54,66 45 100 Pembuangan Limbah Benda Tajam Memenuhi Standar 100 5 11,11 40 88,89 59,33 45 100
Sumber: Rekap Hasil PKP Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwasanya target nilai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  yang harus dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  ialah sebesar  88.31 – 100%.  Namun,  pada kenyataannya  hanya  28,89%  (13)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi yang dapat mencapai target tersebut di tahun 2019. Sedangkan 71,11% (32) puskesmas masih belum mencapai target yang ditentukan.
Nilai  indikator  Survei  Kepuasan  Pasien  (SKP)  yang  harus  dicapai  oleh  puskesmas pada tahun 2019 ialah sebesar ≥ 80%. Indikator ini berbeda dengan indikator lainnya, karena banyak  puskesmas  yang  mampu  mencapai  target  tersebut  yaitu  sebanyak  75,55%  (34)  dari total 45 puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi, hanya 24,45% (11) puskesmas yang masih belum mampu mencapai nilai target yang ada.
Nilai  indikator  kebersihan  lingkungan  pelayanan  berdasarkan  5R  yang  harus  dicapai oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  sebesar  100%.  Namun,  sayangnya  dari total  puskesmas  yaitu  sebanyak  45  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi seluruhnya tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Tidak ada 1 pun puskesmas yang dapat mencapai target tersebut.
Pada  indikator  keselamatan  pasien  terdiri  dari  beberapa  bagian  indikator,  yang pertama  ada  identifikasi  pasien  dengan  benar.  Nilai  indikator  ini  harus  dicapai  oleh
puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1  sebesar  100%.  Namun,  pada  kenyataannya hanya  11,11%  (5)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang  dapat mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan  88,89%  (40)  puskesmas  masih  belum mencapai  target  yang  ditentukan.  Selanjutnya  ada  indikator  komunikasi  efektif  dalam pelayanan,  dimana  nilai  yang harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  ialah  sebesar 100%.  Namun,  pada  kenyataannya  hanya  6,67%  (3)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di Kabupaten  Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan 93,33% (42) puskesmas masih belum mencapai target yang ditentukan. Indikator ketiga yakni keamanan obat yang perlu diwaspadai, Nilai indikator keamanan obat yang perlu diwaspadai dalam  pelayanan  yang  harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1 sebesar 100%. Namun, pada kenyataannya hanya 6,67% (3) dari total puskesmas yang ada di Kabupaten  Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan 93,33%  (42)  puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan.  Indikator  keempat yakni  memastikan  lokasi  pembedahan  yang  benar,  prosedur  yang  benar,  pembedahan  pada pasien  yang  benar,  Nilai  indikator  yang  harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019 berdasarkan  tabel  1  sebesar  100%.  Namun,  pada  kenyataannya  hanya  2,22%  (1)  dari  total puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang dapat mencapai target tersebut di tahun 2019.  Sedangkan  97,78%  (44)  puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan. Indikator kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nilai indikator yang harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1  sebesar  100%.  Namun, pada  kenyataannya  hanya  4,44%  (2)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan  95,56%  (43) puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan.  Kelima,  ada  indikator  f.
Mengurangi  risiko  cedera  pada  pasien  jatuh,  yang  mempunyai  nilai  indikator  yang harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1  sebesar  100%.  Namun, pada  kenyataannya  hanya  11,11%  (5)  dari total  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan  88,89%  (40) puskesmas masih belum mencapai target yang ditentukan.
Indikator  terakhir,  yakni  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI)  juga  memiliki beberapa bagian indikator yakni, kepatuhan petugas menggunakan APD. Nilai indikator yang harus  dicapai oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1 sebesar  100%.  Namun, pada  kenyataannya  hanya  8,89%  (4)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten
Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan  91,11%  (41) puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan.  Selanjutnya  ada  indikator kepatuhan  prosedur  desinfeksi  dan/atau  sterilisasi  alat  setelah  tindakan,  nilai  yang  harus dicapai  ialah  sebesar  100%.  Namun,  pada  kenyataannya  hanya  11,1%  (5)  dari  total puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang dapat mencapai target tersebut di tahun 2019.  Sedangkan  88,89%  (40)  puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan. Ketiga,  kepatuhan  terhadap  prosedur  pembersihan  ruangan.  Nilai  indikator  kepatuhan terhadap prosedur pembersihan ruangan yang harus dicapai oleh puskesmas pada tahun 2019 berdasarkan  tabel  1  sebesar  100%.  Namun,  pada  kenyataannya  hanya  11,1%  (5)  dari  total puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang dapat mencapai target tersebut di tahun 2019.  Sedangkan  88,89%  (40)  puskesmas  masih  belum  mencapai  target  yang  ditentukan. Keempat,  terdapat  indikator  pembuangan  limbah  benda  tajam  memenuhi  standar,  nilai indikator  yang  harus  dicapai  oleh  puskesmas  pada  tahun  2019  berdasarkan  tabel  1  sebesar 100%.  Namun,  pada  kenyataannya  hanya  11,1%  (5)  dari  total  puskesmas  yang  ada  di Kabupaten  Banyuwangi  yang  dapat  mencapai  target  tersebut  di  tahun  2019.  Sedangkan 88,89% (40) puskesmas masih belum mencapai target yang ditentukan.
Berdasarkan  hasil  kinerja  puskesmas  seperti  yang  ada  di  tabel  1,  pencapaian  kinerja puskesmas  dapat  digolongkan  berdasarkan  kategori  hasil  pencapaian  kinerja  puskesmas. Berikut  ini  jumlah  puskesmas  berdasarkan  kategori  hasil  pencapaian  akhir  yang  dilihat  dari indikator penilaian mutu dan kinerja mutu sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini
Tabel 2.
Kategori Pencapaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Berdasarkan Indikator
Penilaian Mutu dan Kinerja Mutu Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Kategori Jumlah Puskesmas n % Baik 0 0 Cukup 2 2,44 Kurang 43 95,56 Total 45 100
Sumber: Rekap Hasil PKP Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019
Kategori pencapaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Indikator Penilaian Mutu dan Kinerja  Mutu  berdasarkan  tabel  2,  mayoritas  Puskesmas  di  Kabupaten  Banyuwangi  berada dalam  kategori  kurang  sebesar  95,56%.  Tidak  ada  puskesmas  yang  berada  dalam  kategori
baik.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  (PKP)  di  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun 2019  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  di  awal  tahun  2020  (n+1). Kegiatan PKP bertujuan untuk memperoleh informasi kebenaran dari data yang dimiliki oleh Puskesmas  yang  ada  di  tahun  sebelumnya.  Selain  itu  juga  diperoleh  informasi  mengenai evaluasi, permasalahan kinerja Puskesmas dan pembinaan program yang ada di Puskesmas(3).
Ditinjau berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  Timur,  Indikator  Penilaian  Mutu  Dan  Kinerja  Program  Mutu  Kesehatan  memiliki  5 poin dimana didalamnya juga mencakup beberapa hal, akan dijelaskan sebagai berikut:

## Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki definisi operasional yaitu pernyataan puas oleh masyarakat  yang  mencakup:  jenis  layanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  keinginan masyarakat; kemudahan pelaksanaan proses pelayanan; waktu pemberian layanan yang cepat dan  tepat;  biaya  atau  tarif  yang  dirasa  normal  dan  seimbang  dengan  pelayanan  yang diberikan;  produk  pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  standar;  keterampilan  atau kemampuan  petugas  yang  cakap  dalam  memberikan  layanan;  kepribadian  dan  perilaku petugas  termasuk kesopanan  dan  keramahan  yang  diberikan  kepada  masyarakat;  tindakan penyelesaian dari pengaduan yang diberikan masyarakat terkait dengan layanan; dan kualitas mutu  pelayanan  kesehatan.  IKM  berfokus  pada  Kesehatan  Berbasis  Masyarakat  (KBM) dimana  sasaran  dalam  pelaksanaannya  ialah  masyarakat  yang  berada  di  luar  gedung puskesmas seperti posyandu, posbindu, dll. Sedangkan jumlah populasi yang digunakan ialah jumlah  penduduk  di  wilayah  kerja  puskesmas.  Pelaksanaan  penilaian  IKM  dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan Desember.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  verifikasi  PKP  ialah  berasal  dari  dokumen  survei Indeks  Kepuasan  Masyarakat.  Selain  itu,  hasil  dari  IKM  juga  dapat  digunakan  untuk  RUK kebutuhan  wilayah  di  wilayah  kerja  Puskesmas  yang  berguna  untuk  Musrenbangdes  bidang kesehatan. Saat verifikasi, banyak puskesmas yang masih belum melakukan analisa perunsur, dimana  sebenarnya  hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  lebih  mengetahui  bagian  mana  yang kurang  dan  perlu  diperbaiki.  Hal  ini  yang  menyebabkan  banyak  puskesmas  yang  masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Dalam pelaksanaan verifikasi data, dilakukan
juga  sampling  dari  kuesioner  yang  telah  disebar  oleh  Puskesmas  guna  membuktikan keakuratan data yang dimiliki.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  survei kepuasan masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur maupun mengetahui tingkat kepuasan yang  dimiliki  oleh  pengguna.  Sehingga  sebagai  penyedia  pelayanan  dapat  meningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini juga berlaku untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan  publik,  survei  kepuasan  perlu  dilakukan  secara  berkala  dalam  setahun,  yakni minimal sebanyak 1 (satu) kali.(4).
Hasil  dari  nilai  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  sendiri  dapat  mempengaruhi  mutu  yang dimiliki  oleh  puskesmas  puskesmas.  Karena  hal  tersebut  berkaitan  dengan  yang  dirasakan oleh  masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan  kesehatan.  Apabila  puskesmas  tidak  dapat memuaskan  masyarakat,  tentunya  masyarakat  juga  akan  merasa  enggan  untuk  berkunjung kembali.  Didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningtyas  R,  dkk  (2014),  yang menjelaskan  bahwa Puskesmas  Bandarharjo  Semarang  memiliki  kualitas  mutu  pelayanan kategori  baik,  dikarenakan  memperoleh  memperoleh  nilai  IKM  sebesar  74,30  yang  berada dalam  interval  62,51  ±  81,25.  Nilai  tersebut  didapat  berdasarkan  perhitungan  pada  metode Indeks Kepuasan Masyarakat yang digunakan melalui diagram kartesius(5).

## Survei Kepuasan Pasien (SKP)
SKP  berfokus  pada  pelayanan  di  dalam  gedung  Puskesmas  yang  dilaksanakan disepanjang  tahun,  tidak  hanya  berfokus  pada  pelayanan  di  bulan-bulan  tertentu.  Survei dilakukan  di  masing-masing  unit  layanan  yang  ada  di  Puskesmas  dengan  mengadopsi  dari kuesioner  kepuasan  pasien  yang  ada  di  lampiran  Perkemenkes  74  Tahun  2016  tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas,  namun  dapat  juga  dengan  menggunaan pertanyaan  kuesioner  yang  berbeda  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing  unit(6).  Hasil dari SKP sendiri dapat digunakan untuk melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan di setiap unitnya,  sehingga  dapat  dilakukan  perbaikan  yang  sesuai.  Verifikasi  saat  PKP  dilihat  dari sumber  dokumen  survei  kepuasan  pasien  dan jadwal  survei  kepuasan  pasien,  sama  dengan IKM,  SKP  juga  dilakukan  sampling  menggunakan  kuesioner  di  tiap  unit  yang  ada  di Puskesmas.  Dilihat  dari  banyaknya  yang  mampu  mencapai  nilai  target  dapat  menunjukkan bahwa puskesmas telah melakukan survei secara terus menerus.
Dampak  positif  akan  diperoleh  puskesmas  apabila  kualitas  mutu  pelayanan  yang dimilikinya  telah  sesuai  dengan  harapan  dari  pasien.  Hal  ini  disebabkan  adanya  keterkaitan
antara  kepuasan  pasien  dengan  loyalitas  yang  dimiliki  paisen.  Apabila  ada kepuasan  positif yang  dirasakan  oleh  pasien,  maka  terdapat  hubungan  yang  baik  diantara  pasien  dan puskesmas.  Pasien  akan  memiliki  rasa  kepercayaan  dan  loyalitas  terhadap  puskesmas,  serta dapat merekomendasikan pelayanan kesehatan  yang memuaskan kepada pasien lain. Hal ini didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fidela  Firwan  (2015),  kepuasan  pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi penilaian mutu yang ada di fasilitas  kesehatan.  Keberhasilan  fasilitas  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  yang bermutu juga prima, dapat dilihat dari kepuasan pasien yang dimilikinya. Hal tersebut dapat berpengaruh  kepada  pasien  dalam  menerima  perawatan  kesehatan.  Apabila  pasien  memiliki kepuasan  tinggi  karena  kualitas  mutu  perawatan  yang  diberikan  baik,  maka  pasien  akan mudah  untuk  mematuhi  anjuran  yang  diberikan  petugas,  loyal  dan  patuh  terhadap  rencana perawatan yang telah disepakati(7).
Faktor keberhasilan mutu pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh kepuasan pasien yang  ada.  Kepuasan  mutu  pelayanan  akan  tercapai  apabila  pasien  merasa  apa  yang didapatkan lebih besar daripada ekspektasinya. Didukung dengan penelitian oleh Handayani S  (2016),  yang  membandingkan  harapan  dan  pengalaman  pasien  terhadap  pelayanan kesehatan,  diperoleh  hasil  tingkat  kepuasan  sebanyak  72,58%  yang  termasuk  kedalam kategori  puas(8).  Selain  itu,  penelitian  lain  dilakukan  oleh  Andriani  A  (2017),  yang mengatakan  hal  sama  dimana  terdapat  adanya  hubungan  yang  berpengaruh  diantara  mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di ruangan Poli Umum Puskesmas Tigo Baleh Bukittinggi(9).

## Kebersihan Lingkungan Pelayanan berdasarkan 5R
Indikator  ini  yang  menjadi  momok  dari  banyak  puskesmas,  karena  sebagian  besar puskesmas  masih  banyak  yang  belum  paham  mengenai  indikator  ini.  Hal  tersebut dikarenakan  indikator  ini  merupakan  indikator  PKP  yang  baru.  Indikator  kebersihan lingkungan  pelayanan  berdasarkan  5R  memiliki  definisi  operasional  yaitu  lingkungan  luar yang  bersih  adalah  pemeliharaan  lingkungan  luar  dengan  kriteria  5R  yang  meliputi  rapi, ringkas,  resik,  rawat,  rajin.  5R  ditekankan  pada  penilaian  lingkungan  luar  puskesmas  saja, seperti  halaman  depan,  taman,  TPS,  pagar,  ipal,  parkiran,  dll.  Petugas  yang  melakukan monitoring kebersihan lingkungan puskesmas mengevaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan lingkungan  puskesma  dengan  menggunakan  alat  bantu  checklist  monitoring  pelaksanaan pemeliharaan  dan  jadwal  pelaksanaan  yang  dilengkapi  monitoring  dengan  kode  keterangan
seperti B = Bersih, K = Kotor. Monitoring dapat disesuaikan waktunya, bisa harian maupun mingguan  tergantung  dengan  apa  yang  dimonitoring.  Verifikasi  data  PKP  bersumber  dari ceklist monitoring pelaksanaan pemeliharaan.
Hiroyuki  Hirano  berasal  dari  Jepang  terkenal  dengan  konsep  5S  (Seiri,  Seiton,  Seiso, Seiketsu,  Shitsuke)  yang  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun  1980.  Konsep  5S  tersebut apabila di Indonesia lebih dikenal dengan prinsip 5R yakni Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin(10).  Prinsip  5R  telah  menjadi  pondasi  dalam  meningkatkan  kualitas  mutu  dan produktivitas  yang  dimiliki  oleh  tempat  kerja.  Hal  ini  disebabkan  karena  tempat  kerja  yang menciptakan  suasana  bersih,  nyaman,  dan  rapi  akan  lebih  berpengaruh  untuk  memotivasi semangat  pegawai,  dimana  hal  tersebut  juga  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan produtikvitas pegawai.
Penerapan  5R  dapat  berpengaruh  terhadap  pelayanan  mutu  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Dimana  dengan  penerapan  5R  sendiri  perbaikan-perbaikan  mengenai  kualitas lingkungan akan menimbulkan kepuasan yang dirasakan.
Kebersihan  lingkungan  menjadi  indikator  utama  untuk  penampilan  fisik  di  fasilitas kesehatan.  Lingkungan  fisik  yang  ada,  dapat  menjadi  faktor  yang  menentukan  kepuasan pengguna  pelayanan  atas  suatu  jasa,  yan  mana  hal  tersebut  berpengaruh  kepada  mutu pelayanan.

## Sasaran Keselamatan Pasien
Indikator ini mencakup beberapa bagian sebagai berikut:
1. Identifikasi Pasien dengan Benar
Indikator  ini  mengatur  tentang  indikator  kepatuhan  petugas  dalam  melaksanakan identifikasi  pasien,  yang  mana  dilihat  dari  kesesuaian  dengan  menggunakan  minimal  2 cara  identifikasi  sesuai  dengan  SOP  identifikasi  pasien,  atau  dapat  memilih  untuk mengindentifikasi  pasien  dengan  memilih  2  diantara  5  identifikasi  berikut:    nomor register, nama pasien, tanggal lahir pasien, dan alamat pasien pada saat pendaftaran dan sebelum  melakukan  prosedur  diagnosis,  tindakan,  pemberian  obat  dan  pemberian  diet. Pemantauan kepatuhan petugas dilakukan oleh penanggungjawab unit pendaftaran, UGD atau  ruang  tindakan,  rawat  inap,  obat,  KIA  KB,  dan  gigi.  Namun,  apabila  unit  tersebut hanya  ada  1  orang  maka  dapat  dilakukan  oleh  Kepala  Tim  Keselamatan  Pasien  dimana setiap  bulan  paling tidak  masing-masing  petugas  di  unit  tersebut  dilakukan  pemantauan 1x.  Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  compliance  rate  (diwujudkan  dalam  sebuah
checklist) petugas dalam mengidentifikasi pasien untuk 2 unsur yang ditanyakan kembali. Verifikasi PKP berasal dari data ceklist identifikasi pasien. Puskesmas yang masih belum mampu  mencapai  target  yang  ditentukan  sebanyak  40  atau  88,89%  disebabkan  karena pada saat mengidentifikasi pasien, petugas belum melakukan cara identifikasi yang sesuai dengan SOP identifikasi pasien. Sehingga nilai dari indikator ini masih kurang.
Kelengahan  kecil  oleh  petugas  pada  saat  identifikasi  pasien  sendiri  dapat menimbulkan  efek  besar,  yaitu  kematian.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  kesalahan tindakan pelayanan pada tahap selanjutnya yang akan dilakukan kepada pasien, didukung dengan data yang dilaporkan oleh Lembaga Nasional Keselamatan Pasien Inggris, selama November  2003  hingga  Juli  2005  mencatat  adanya  236  kejadian near  miss atau  bisa didefinisikan sebagai hampir atau nyaris celaka yang hubungan dengan kehilangan gelang identitas dan informasi yang salah pada gelang identitas pasien(11).

## 2. Komunikasi efektif dalam pelayanan
Indikator  ini  mengatur  mengenai  ketaatan  petugas  dalam  melaksanakan pendokumentasian komunikasi secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat di rekam medis apakah  petugas  sudah  melakukan  beberapa  kegiatan  berikut  ini:  penyampaian  pesan verbal  lewat  telpon  atau  media  komunikasi  dengan  SBAR  (Situational,  Background, Assesment,  Recomendation)  pada  pelaporan  kasus  dan  TBK  (Tulis,  Baca,  Konfirmasi) pada saat menerima instruksi dari dokter untuk puskesmas rawat inap, dan penyampaian nilai  kritis  hasil  pemeriksaan  penunjang,  konsulan  per  telpon  saat  ada  pasien  di  ruang tindakan untuk puskesmas rawat jalan, dengan kondisi dokter tidak ada di tempat namun perlu  adanya  tindakan.  Pemantauan  kepatuhan  dilakukan  oleh  tim  keselamatan  pasien selama satu bulan sekali secara retrospektif melalui rekam medis rawat inap dan rekam medis  tindakan  dan  rawat  jalan.  Jumlah  populasi  rekam  medis  adalah  seluruh  rekam medis ranap, tindakan, rajal yang ada kasus-kasus nilai kritis, kasus konsulan rawat inap, ruang  tindakan  dan  UGD.  Selanjutnya  ada  pembuatan  buku  tersendiri  untuk  mencatat kasus-kasus  tersebut,  dimana  jumlah  rekam  medis  yang  diamati  menggunakan  tabel Krejcie  dan  Morgan.  Pemantau akan  memantau  kelengkapan  pengisian  SBAR  dengan alat  bantu  checklist  yang  didalamnya  terdapat  4  komponen  yang  diamati kelengkapannya: S, B, A, dan R. Masing-masing diberi skor 1 jika lengkap pengisiannya, dan  0  jika  tidak  lengkap.  Verifikasi  data  saat  PKP menggunakan  data  hasil  nilai  yang berasal  dari  dokumen  rekam  medis  dan  ceklis  kepatuhan  komunikasi  efektif  yang
dimiliki oleh Puskesmas.
3. Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Indikator  ini  membahas  mengenai  penyimpanan alphabetical dan  pemberian  label pada  obat high  alert,  LASA  (Look  Alike  Sound  Alike),  dan  obat  yang  telah  kadaluarsa. Kepatuhan  proses  petugas  dalam  menyimpan  obat  secara  alfabetical  dan  pelabelan  obat high  alert,  obat  yang  mempunyai  nama,  bunyi  dan  ketersediaan  hampir  sama (LASA/Look Alike Sound Alike) dan pemberian label obat yang telah kadaluarsa di ruang farmasi  dan  gudang  obat  oleh  petugas.  Pemantauan  dilakukan  oleh  tim  keselamatan pasien 1 bulan sekali dengan menggunakan checklist kepatuhan. Terdapat 4 kegiatan yang diamati  dalam  indikator ini  yaitu,  apakah  penyimpanan  obat  secara  disusun  secara alphabetical;  apakah  semua  obat  yang  seharusnya  diberi  label  LASA  dan High  alert sudah  diberi  label;  apakah  pelabelan  obat  kadaluarsa  sudah  dilakukan  dengan  benar. Verifikasi  data  PKP  berasal  dari  dokumen  ceklist  kepatuhan  penyimpanan  secara alphabetical, pelabelan obat LASA, hight alert, dan kadaluarsa.
4. Memastikan  lokasi  pembedahan  yang  benar,  produser  yang  benar,  pembedahan  pasien yang benar
Indikator ini digunakan untuk mengukur kepatuhan petugas dalam melakukan double check pada  tindakan  atau  bedah  minor.  Kepatuhan  petugas  melakukan double  check terhadap prosedur pembedahan bertujuan untuk memverifikasi bagian lokasi pembedahan yang benar juga memastikan pada pasien yang tepat di UGD/ ruang tindakan, persalinan, KIA,  KB  dan  poli  gigi,  hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  bagian yang  akan  dibedah  dan  pasien  yang  salah.  Pemantauan  dilakukan  oleh  tim  keselamatan pasien, di masing-masing unit paling tidak 1 kali tiap bulannya. Terdapat 5 kegiatan yang diamati  yaitu  apakah  petugas  melakukan crosscheck identitas  pasien  sebelum  dilakukan tindakan,  apakah  petugas  sudah  melakukan  monitoring  pra  anastesi,  apakah  sesaat sebelum  melakukan  tindakan  petugas  menyebutkan  nama  pasien,  apakah  petugas menyebutkan  prosedur  yang  akan  dilakukan,  dan  apakah  petugas  menyebutkan  lokasi yang  akan  dilakukan.  Tindakan  Pengamatan  ditulis  dalam  sebuah  checklist  kepatuhan petugas.
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Indikator  ini  membahas  mengenai  ketaatan  petugas  dalam  melaksanakan hand hygiene tata  cara  cuci  tangan  yang  benar,  berdasarkan  SOP  6  (enam)  tahap  cuci  tangan
dan 5 (lima) momen. Pertama ialah cuci tangan dilakukan sebelum adanya kontak dengan pasien;  kedua,  cuci  tangan  dilakukan  sebelum  melaksanakan  tindakan  aseptik;  ketiga, cuci  tangan  dilakukan  adanya  kontak  dengan  cairan  tubuh  pasien;  keempat,  dilakukan setelah menjalankan kontak dengan pasien; dan kelima ialah cuci tangan dilakukan seusai kontak  langsung  dengan  lingkungan  pasien.  Kepatuhan  petugas  diamati  oleh  tim  PPI dengan  menggunakan  checklist  dari  WHO  hand  higiene  observation  form.  Dalam  tiap bulannya minimal 1 orang di tiap unit layanan diamati kepatuhan hand higienenya.

## 6. Mengurangi risiko cedera pada pasien jatuh
Indikator  ini  mengukur  kepatuhan  melakukan  pentapisan  (screening)  pada  pasien dengan  risiko  jatuh.  Risiko  cedera  pada  pasien  di  fasilitas  kesehatan  bisa  berlangsung setiap  saat.  Dalam  melakukan  upaya  pencegahannya,  perlu  dilakukan  penetapan kriteria pentapisan  (screening),  hal  ini  untuk  meminimalisir  kejadian  risiko  jatuhnya  pasien maupun  keluarga  pasien  yang  terjadi  di  fasilitas  kesehatan,  termasuk  puskesmas.  Salah satu upaya  yang dapat dilakukan ialah adanya penandaan di lokasi  yang memiliki risiko pasien terjatuh. Adanya tanda tersebut, dapat meningkatkan kewaspadaan pasien maupun keluarga  pasien  saat  melewati  tanda  risiko  yang  mana  dapat  mencegah  dan  mengurangi risiko jatuh.
Penilaian  dilakukan  saat  pendaftaran  pasien  atau  oleh  petugas  Pandu  PTM  atau petugas UGD Rawat  Inap menggunakan form assesmen Get Up and Go. Kriteria pasien yang  di  assesment  jatuh  adalah  pasien  dengan  usia  lebih  >60  tahun,  dan  kurang  dari  5 tahun  dan  pasien  lama  yang  mempunyai  riwayat  penyakit  kronis.  Pasien  dengan  resiko tinggi  diberi  label  kuning  di  pasiennya  dan  rekam  medis  pasien  (label  di  pasien  bisa berupa  gelang,  pita,  kain  yang  dililit,  dsb).  Verifikasi  PKP  dapat  bersumber  dari  form assessment pasien jatuh get up and go.
Peningkatan mutu yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan dan keselamatan pasien saling berkaitan,  di  mana  semakin  tinggi  manajemen  keselamatan  pasien  maka  akan  berpengaruh terhadap  mutu  yang  semakin  baik  pula.  Mutu  pelayanan  yang  berkualitas  dan  dibarengi dengan  jaminan  keselamatan  pasien  yang  tinggi  akan  menghasilkan  citra  fasilitas  kesehatan yang  baik  dimata  pasiesn  sebagai  pengguna  jasa(12).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ulumiyah  (2018)  menjelaskan  bahwa  Puskesmas  X  di  Kota  Surabaya  menerapkan  upaya keselamatan pada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dimilikinya.  Upaya  penerapan  tersebut  berupa  perbaikan  manajemen  risiko  yang
dilaksanakan  pada  seluruh  bagian  pelayanan  yang  ada.  Dampak  yang  ditimbulkan  oleh adanya  insiden  keselamatan  pasien  dapat  berpengaruh  kepada  menurunnya  kepuasan  pasien hingga mengakibatkan mutu dari pelayanan kesehatan dinilai tidak baik(13).
Dalam  melaksanakan  tindakan  medis  dari  tindakan  medis  yang  ringan  hingga  berat, keselamatn pasien menjadi perhatian utama. Keselamatan pasien menjadi poin penting dalam mutu  yang  dimiliki  oleh  fasilitas  kesehatan.  Apabila  terjadi  keselahan  pada  keselamatan pasien, akan berpengaruh buruk pada citra  yang  dimiliki fasilitas kesehatan, dimana pasien- pasien  lain  tidak  akan  percaya  kembali  dengan  faskes  tersebut.  Hal  ini  didukung  dengan peneletian  yang  dilakukan  oleh  Maghfiroh  &  Rochmah  (2017),  yang  menjelaskan  bahwa keselamatan  pasien  memiliki  pengaruh  yang  besar  atas  citra,  tanggung  jawab  sosial,  moral serta  kinerja  petugas  kesehatan  yang  ada  di  fasilitas  kesehatan.  Dapat  disimpulkan bahwasanya  keselamatan  pasien  juga  berkaitan  dengan  isu  mutu  dan  citra  dari  pelayanan kesehatan  yang  diberikan.(14).  Institute  of  Medicine  (2001)  juga  mengatakan  keselamatan pasien  menjadi  dasar  dari  mutu  sebuah  pelayanan  kesehatan.  Keselamatan  pasien  menjadi parameter untuk penilaian kualitas dari pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan termasuk puskesmas. Selain keselamatan pasien, mutu juga dapat berdasarkan pada efisiensi, efektifitas, ketepatan waktu, keadilan, dan berorientasi pasien, (15).

## Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Pencegahan dan pengendalian infeksi mencakup sebagai berikut:

## 1. Kepatuhan petugas menggunakan APD
Indikator  ini  mengatur  ketataan  petugas  dalam  menggunakan  APD  (Alat  Pelindung Diri)  pada  saat  melakukan  tugasnya  di  ruang  UGD/ruang  tindakan,  laboratorium,  gigi, KIA/KB,  persalinan,  penanganan  limbah,  penanganan  linen,  penanganan  alat  pasca tindakan,  sesuai  dengan  pedoman,  penggunaan  APD  sendiri  untuk  meminimalkan terjadinya risiko infeksi. Pengamatan dilakukan oleh Tim PPI di masing-masing ruangan, paling tidak 1 petugas di tiap ruangan. Menggunakan checklist kepatuhan. Verifikasi data dapat menggunakan dokumen ceklist kepatuhan penggunaan APD.
2. Kepatuhan produser desinfeksi dan/atau sterilisasi alat setelah tindakan
Indikator  ini  mengatur  mengenai  ketaatan  petugas  dalam  melakukan  prinsip-pinsip sterilisasi  dengan  melaksanakan  bagian  penyeleksian  perlengkapan  alat  yang  kotor  dan bersih,  proses precleaning,  cleaning,  desinfeksi,  dan/atau  sterilisasi  sesuai  dengan  PMK 27  Tahun  2017  tentang  PPI.  Pemantauan  dilakukan  oleh  Tim  PPI  saat  dilakukan  proses
sterilisasi  di  ruang  PPI  (atau  menyesuaikan  apabila  belum  punya  tempat  tersendiri)  1 minggu sekali atau 4 kali dalam 1 bulannya menggunakan checklist kepatuhan atau daftar tilik SOP sterilisasi. Sedangkan cara perhitungannya dilihat dari penjumlahan compliance rate tiap  minggu  dibagi  4  yang  berasal  dari  ceklist  prosedur  kepatuhan  melaksanakan desinfeksi dan/atau sterilisasi perlengkapan alat setelah tindakan(16).

## 3. Kepatuhan terhadap prosedur pembersihan ruangan
Salah  satu kewaspadaan  standar  dalam  Pengendalian  dan  Pencegahan  Infeksi  adalah Pengendalian  Lingkungan.  Sehingga  kepatuhan  petugas  dalam  pengendalian  lingkungan berupa pembersihan lingkungan permukaan perlu dilakukan sesuai Permenkes 27 Tahun 2017  tentang  PPI.  Pemantauan  dilakukan  oleh  tim  PPI  1  minggu  sekali  atau  4  kali  tiap bulan  di  setiap  ruangan  dengan  alat  bantu checklist atau  daftar  tilik  SOP  pembersihan ruangan. Sedangkan cara perhitungannya dapat dilihat dari penjumlahan compliance rate tiap  minggu  dibagi  4  yang  berasal  dari  dari  dokumen  ceklis  kepatuhan  prosedur pembersihan ruangan.
4. Pembuangan limbah benda tajam memenuhi standar
Menilai kepatuhan petugas dalam membuang limbah benda tajam atau pecahan kaca yang  sesuai  dengan  aturan  standar.  Sesuai  dengan  standar  berupa  apabila  barang  habis pakai seperti jarum suntik pada saat dibuang tidak ditekuk, dipatahkan dan tidak menutup kembali  jarum  suntik  yang  sudah  digunakan.  Selain  itu,  pembuangan  jarum  suntik  juga perlu  diperhatikan,  yang  mana  dibuang  di  tempat  khusus  penampungan  limbah  benda tajam atau safety box yang berada di dekat lokasi, tempat tersebut harus ditutup dan perlu diganti  setelah  ¾  bagian  terisi  dengan  limbah.  Pemantauan  tidak  ada  recapping  dilihat dari jumlah tutup jarum suntik yang dikumpulkan dalam wadah tertentu dimasing-masing ruangan.  Tim  PPI  melakukan  pendataan  tiap  bulan  sekali  ke  masing-masing  unit. Sedangkan  cara  perhitungannya  dapat  dilihat  dari  jumlah  tutup  jarum  suntik  dibagi jumlah  jarum  suntik  yang  diperlukan  untuk  seluruh  tindakan  dikali  100%  yang  berasal dari dari penyimpanan tutup jarum suntik.
Salah  satu  penyakit  yang  diakibatkan  dari  kurangnya  pengendalian  infeksi  ialah Healthcare  Associated  Infections (HAIs).  HAIs  merupakan  infeksi  pada  pasien  yang  terjadi selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Perlu diperhatikan, bahwasanya kejadian infeksi  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  kesakitan  bahkan  hingga  kematian  yang  ada  di fasilitas  kesehatan.  Hal  tersebut  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  turunnya  mutu  yang
dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Apabila tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan juga pengendalian  dari  kejadian  infeksi,  akan  berdampak  tidak  baik  bagi  fasilitas  kesehatan(17). Kewajiban  untuk  melaksanakan  PPI  bagi  setiap  fasilitas  kesehatan  dengan  membentuk komite  atau  tim  PPI  telah  diatur  pada  Permenkes  RI  No  27  Tahun  2017  yang  tujuan  untuk menjaga  mutu  pelayanan  medis  dan  menjamin  juga  melindungi  keselamatan  pasien  dan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan melalui pelaksaaan manajemen tata kelola PPI secara lebih baik
Pelaksanaan  penilaian  kinerja  puskesmas  di  tingkat  kabupaten  atau  kota  berdasarkan Permenkes RI No 44 Tahun 2016, berupa pelaksanaan verifikasi hasil PKP dan menentukan kategori  peringkat  Puskesmas  berdasarkan  kinerjanya,  yang  dilakukan  oleh  dinas  kesehatan kabupaten  atau  kota.  Selain  itu,  dinas  kesehatan  juga  melaksanakan  verifikasi  analisis  data dan  pemecahan  masalah  serta  mendampingi  puskesmas  dalam  membuat  rencana  usulan kegiatan.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  sendiri  selalu  menerima  pertanyaan maupun konsultasi mengenai evaluasi kinerja puskesmas atau bahkan yang lain melalui tatap langsung  atau  handphone.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  juga  melakukan pemantauan  dan  pembinaan  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  Puskesmas  sesuai  dengan prioritas  masalah  melalui  verifikasi  hasil  analisa  data  dan  tindak  lanjut  rencana  pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan PKP.
Verifikasi  PKP  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi menggunakan  indikator  definisi  operasional  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Jawa  Timur.  Verifikasi  yang  dilakukan  ialah  mengenai  hasil  perhitungan, menganalisis  data  dan  usulan  rencana  menyelesaikan  masalah  yang  telah  dilakukan  oleh Puskesmas  sebelumnya.  Didalam  indikator  tersebut  sudah  banyak  menjelaskan  mengenai indikator apa yang akan dinilai dengan dilengkapi oleh definisi operasional, cara perhitungan, target  tahun  2019,  dan  sumber  data.  Semua  puskesmas  sudah  mendapatkan  instrumen perhitungan  kinerja  puskesmas  untuk  persiapan  pelaksanaan  verifikasi  PKP  di  awal  tahun 2020.
Penyajian dari hasil kegiatan PKP dapat dilakukan dengan melakukan pengelompokkan puskesmas  berdasarkan  hasil  verifikasi.  Hasil  dari  penilaian  tersebut  digunakan  untuk pemantauan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  masing-masing  Puskesmas.  Kategori hasil  pencapaian  tersebut  merupakan  citra  yang  akan  ditampilkan  dari  Puskesmas,  hasil rekapan tersebut akan dipaparkan di kumpulan dengan seluruh Kepala Puskesmas yang ada di
Banyuwangi.  Dimana  apabila  hasil  pencapaian  dirasa  rendah  akan  berpengaruh  kepada kualitas  kesehatan  masyarakatnya.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rusmiati (2018), menjelaskan bahwa puskesmas yang memiliki citra buruk disebabkan oleh rendahnya  kinerja  pelayanan.  Hal  ini  akan  menyebabkan  pasien  tidak  merasa  puas  dan menyebarkan informasi buruknya kinerja pelayanan uang ada di puskesmas kepada rekannya, yang  menyebabkan  rendahnya  kunjungan  pasien.  Berbanding  terbalik  apabila  puskesmas memiliki  kinerja  pelayanan  yang  tinggi,  pasien  akan  merasa  puas  dan  puskesmas  memiliki nilai positif(18).
Bentuk  pengawasan dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyuwangi berupa evaluasi kinerja puskesmas dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, yaitu melalui kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP). Verifikasi dilakukan berdasarkan data yang  dimiliki  oleh  puskesmas.  Selanjutnya  dari  hasil  penilaian  tersebut  akan  dilakukan monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  oleh  Puskesmas  maupun  Dinas  Kesehatan.  Dimana setelah  mendapatkan  hasil  rekapan,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  akan melakukan feedback berupa masukan dan saran  kepada Puskesmas untuk segera melakukan perbaikan  peningkatan  mutu  juga  menjadi  dasar  Rancangan  Usulan  Kegiatan  Puskesmas tahun  depannya.  Masing-masing  pemegang  program  di  Puskesmas  diharapkan  terus melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut rencana kegiatan dari capaian kinerja yang tidak terpenuhi. Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atas data yang dimiliki oleh Puskesmas merupakan bentuk dari pengawasan dan pembinaan.
Interpretasi  nilai  hasil  pencapaian  dari  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  (PKP)  ditentukan berdasarkan  nilai  ambang  untuk  tingkat  kategori  puskesmas,  rata-rata  nilai  indikator  mutu dapat  dikelompokkan  dengan  nilai  sebagai  berikut:  Baik  (tingkat  pencapaian  nilai  hasil: ≥ 91  %);  Cukup  (tingkat  pencapaian  nilai  hasil:  81 – 90%);  Kurang  (tingkat  pencapaian  nilai hasil: ≤ 80 %).
Sebuah  mutu  yang  dimiliki  oleh  fasilitas  kesehatan  dapat  memiliki  kegunaan  sebagai jaminan  dalam  mencapai  tujuan  atau output yang  diinginkan.  Oleh  karenanya,  mutu  harus terus-menerus  dijaga  dan  dikembangkan  agar  dapat  meningkatkan  kepuasan  pasien. Peningkatan  mutu  menjadi  proses  penting  bagi  penyedia  pelayanan.  Peningkatan  mutu  juga dapat dikatakan sebagai proses dalam mengukur derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang  diberikan.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  menyeleraskan  antara  standar  yang  ada  dan tindakan  perbaikan  yang  terorganisir  secara  kontinu.  Sehingga  dapat  memperoleh  mutu
pelaynan yang maksimal dan prima.(19).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  Penilaian  Kinerja Puskesmas  (PKP)  berdasarkan  Indikator  Penilaian  Mutu  Dan  Kinerja  Program  Mutu Kesehatan  tahun  2019  di  Kabupaten Banyuwangi  terdapat  indikator  yang  masih  belum mencapai target. Hanya 1 target indikator yang dapat dicapai oleh >70% puskesmas yang ada di  wilayah  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu  Survei  Kepuasan  Pasien  (SKP).  Sedangkan  3 indikator lainnya belum mampu memperoleh target yang telah ditentukan, indikator tersebut ialah  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  sebesar  24,45%,  Sasaran  Keselamatan  Pasien sebesar  >88%,  dan  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI)  sebesar  >88%.  Terdapat  1 indikator yang tidak mencapai target yaitu kebersihan lingkungan pelayanan berdasarkan 5R sebesar  0%.  Kategori  pencapaian  Penilaian  Kinerja  Puskesmas  (PKP)  Indikator  Penilaian Mutu dan Kinerja Mutu yaitu 95,56% kategori kurang dan 2,44% kategori cukup. Tidak ada puskesmas  yang termasuk dalam kategori baik. Namun, rendahnya penilaian tersebut bukan berarti puskesmas tidak melakukan peningkatan mutu, hal ini disebabkan karena monitoring, evaluasi,  pencatatan,  dan  pelaporan  yang  ada  masih  kurang  baik.  Dengan  demikian,  perlu adanya  perbaikan  dan  pembinaan  berupa  pendampingan  Puskesmas  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banyuwangi di tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No 74 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2019 p. 75 – 84.
2. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta; 2016 p. 3345 – 56.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  Nomor  440/2147/KPTS/102.4/2018  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja Puskesmas di Jawa Timur. Surabaya; 2018.
4. Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  RI  PM.  Permenpam  No,  14  Tahun  2017. 2017;
5. Ningtyas, R., Widowati, N. & M. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kualitas  Pelayanan  di  Puskesmas  Bandarharjo  di  Kecmatan  Semarang  Utara.  J  Public Policy Manag. 2014;3(2):281 – 90.
6. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  74 Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas (Internet). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016.
7. Firdaus F, Dewi A. Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS di RSUD Panembahan Senopati Bantul. J Med Leg Hosp Manag. 2015;4(2).
8. Handayani  S.  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Di  Puskesmas Baturetno. PROFESI J. 2016;14(1):42.
9. Andriani A-. Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Ruangan Poli Umum Puskesmas Bukittinggi. Journalnal Endur. 2017;2(1):45.
10. Ennin  YC,  Obi  D.  5S:  Good  Housekeeping  Techniques  for  Enhancing  Productivity, Quality  and  Safety  At  the  Workplace. Export  Qual  Bull (Internet).  2012;(89):1 – 17. Available from: http://www.intracen.org/exporters/quality-management/
11. Anggraeni, Hakim, Lukman, Widjayanti. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Identifikasi Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit. J Kedokt Brawijaya. 2014;28(1):99 – 104.
12. Sumarni.  Analisis  Implementasi  Patient  Safety  Terkait  Peningkatan  Mutu  Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Indones J Nurs Midwifery. 2017;5(2):91.
13. Ulumiyah  NH.  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  dengan  Penerapan  Upaya Keselamatan Pasien di Puskesmas. Indones J Heal Adm. 2018;6(2):149.
14. Maghfiroh  L,  Rochmah  TN.  Analisis  Kesiapan  Puskesmas  Demangan  Kota  Madiun Dalam Menghadapi Akreditasi. Indones J Public Heal. 2017;13(4):329.
15. Institute  of  Medicine  (US)  Committee  on  Quality  of  Health  Care  in  America.  Crossing the  Quality  Chasm:  A  New  Health  System  for  the  21st  Century (Internet).  National Academies
Press (US). 2001. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222274/
16. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Jakarta; 2017 p. 857.
17. Madjid T, Wibowo A. Analsis Penerapan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Ruang Rawat Inap RSUD Tebet Tahun 2017. Arsi. 2017;4:57 – 68.
18. Rusmiati,  Abdullah  R,  Tamsah  H.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Fasilitas  Dan  Citra Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Solo Kabupaten Wajo. J Manag. 2018;1(3):1 – 12.
19. Supriyanto  S,  Wulandari  R.  Quality  Management:  Health  Services.  1st  ed.  Surabaya: Pohon Cahaya; 2011.