Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (1) (2020): 73-83 DOI: 10.24114/antro.v6i1.16636
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba
Subordination of Women's Leadership in the Toba Batak Culture
Rispritosia Sibarani 1), Yurulina Gulo 2)
1) Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
2) Alumni Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi,
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia Diterima:20 Januari 2020; Disetujui:04 Maret 2020; Dipublikasi:01 Juni 2020;

## Abstrak
Dalam tulisan ini menganalisis posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba, dalam mempengaruhi  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang  disebut  sebagai  pemimpin.  Dalam  konteks berpikir  demikian,  penulis  hendak  melihat  mengapa  perempuan  di  Batak  Toba  tidak  mengalami perkembangan dalam kepemimpinan serta mau menguraikan proses transmigrasi sosial budaya di bangso batak khususnya batak toba dalam aspek politik, social dan budaya, yang mayoritas pemimpinnya adalah laki-laki. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskripsf-analitif Dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan  bahwa perempuan    mengalami ketidaksetaraan gender yang ditandai dengan terjadinya  subordinasi  (penomorduaan)  dan marjinaliasi  pada  perempuan  Batak.  Dalam  bidang  politik kepemimpinan ideal itu selalu diukur dari kaca mata laki-laki, sehingga posisi perempuan semakin lemah interaksinya dengan masyarakat sekitar. Domestikasi dan marginalisasi perempuan di ranah publik seolah sudah di lumrahkan dan dinikmati oleh para perempuan karena dididik dan hidup dalam Budaya patriakhi dengan mengamini dan mengimani pembelokan ajaran keagamaan yang dipahami secara diskriminatif, dan melanggengkan pengalienasian perempuan.
Kata kunci: Subordinasi Kedudukan, Perempuan, Patriakh Batak Toba, Alienasi, Kepemimpinan .

## Abstract
In this paper we analyze the position of women in the social life of the Toba Batak community, in influencing others to do something called a leader. In the context of such thinking, the author wants to see why women in Toba Batak have not experienced development in leadership and want to elaborate  on the process of socio-cultural transmigration in Batak Bangso especially Batak Toba in political, social and cultural aspects, the  majority  of  whose  leaders  are  men.  This  paper  uses  a  descriptive-analytic  approach  and  with  a qualitative approach. The results of the study mentioned that women experience gender inequality which is characterized by the occurrence of subordination (numbering) and marginalization of Batak women. In the field of politics, the ideal leadership is always measured from a men's perspective, so that the position of women  is  increasingly  weak  in  their  interaction  with  the  surrounding  community.  Domestication  and marginalization of women in the public sphere seems to have been exhausted and enjoyed by women because they are educated and live in a patriarchal culture by believing and believing in diverting religious teachings that are understood in a discriminatory way, and perpetuating women's alienation.
Keywords: Position Subordination, Women, Batak Toba Patriarch, Alienation, Leadership.
How to Cite: Sibarani, R. & Gulo, Y . (2020). Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (1): 73-83.
* Corresponding author:
E-mail:risprisibarani@gmail.com, ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Batak  toba  merupakan  sub  suku bangso  batak  yang  memiliki  struktur  tiga sistem  utama  yaitu  Dalihan  natolu  (tiga tungku) yang terdiri atas hula hula (sumber istri), dongan tubu (saudara semarga), dan boru  (penerima  istri)  ketiganya  ini mempunyai fungsi yang sama (Simanjuntak,  1994).  Berangkat  dari struktur tiga sistem itu terdapat keseimbangan  laki-laki  dan  perempuan dalam arti memiliki kesetaraan. Masyarakat  Batak  Toba  menganut  sistem budaya  Patriarkhi  dimana  laki-laki  yang dituankan dalam segala hal.
Dalam mitologi
Batak Toba mengungkap  bahwa  laki-laki  adalah penguasa terhadap perempuan ini dibuktikan dalam sistem adat istiadat yang mengikat  kehidupan  masyarakat  dimana kekuasaan  berporos  pada  laki-laki.  zaman telah  berubah  baik  dalam  pendidikan, budaya,  politik  dan  sosial,  namun  dalam realitas  hidup  dalam  masyarakat  sangat kuat ikatannya dengan Patriarkhi. Perempuan  dianggap  sebagai  penguasa dalam  domestik  dan  laki-laki  adalah pemilik ruang publik.
Konsep  sistem  Patriakhi  di  Batak Toba telah mengakar dan menjadi fondasi kehidupan  dalam  masyarakat,  dimana perempuan  dianggap sebagai kelas kedua. Dalam konteks Batak Toba tidak hanya laki- laki  yang  berkuasa  atas  perempuan  tetapi perempuan dengan perempuan itu sendiri saling berkuasa dan menekan dalam sistem adat  istiadat.  Setara  dengan  perkataan Simone  bahwa  dalam  sistem  patriarkhi perempuan  dengan  perempuan  saling menguasai  demi  menujukkan  prioritasnya dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan sosialnya.
Sistem kemasyarakatan di Toba yang disebut  sebagai  budaya  dan  kepercayaan terselip  secara  eksplisit  kekerasan  dan ketidakadilan terhadap perempuan, pengambilan  keputusan  selalu  berpusat kepada laki-laki (Yesyca, 2018). Dalam hal kepemimpinan misalnya perempuan dalam
mempemimpin dan mengambil keputusan tidak hanya ditentukan oleh perempuan itu sendiri  tetapi  ada  peran  laki-laki  di dalamnya. Perempuan dianggap tidak layak berperan  dalam  ruang  publik  dan  hanya layak  bekerja  di  dalam  rumah  (kasur, dapur, Sumur) bahkan dalam memberikan hak  suara  untuk  mewakili  keluarga ataupun kelompok tertentu tidak diperbolehkan.      Hal  ini,  dapat  terlihat dalam  istilah  Batak  Toba  bagi  keluarga yang  sudah  kehilangan  kepala  keluarga atau  suami  disebut  sebagai  ponggol  ulu (tidak  mempunyai  kepala),  artinya  tidak lagi mempunyai perwakilan untuk bersuara  ditengah-tengah  masyarakat (gultom,  2018).    hal  ini  membuktikan bahwa posisi perempuan dalam pemahaman
masyarakat telah disubordinasi  oleh  kebiasaan  yang  telah berlaku dalam masyarakat Batak Toba.
Pemahaman  bahwa  kepemimpinan identik  dengan  laki  laki,  karena  dianggap sebagai  orang  yang  kuat,  berani,  memiliki ketegasan,  bijaksana,  dalam  mengambil keputusan,  sehingga  perempuan  jika menjadi  pemimpin  dianggap  janggal  dan melanggar sistem kemasyarakatan. Hal ini, menurut  Balkin,  bermula  dari  ideologi gender  yang  telah  terinternalisasi  di masyarakat dalam waktu yang cukup lama (Walby,  2014).  Menghasilkan  pelabelan peran sosial dijalankan dalam masyarakat. sejak lahir perempuan dibentuk melakukan pekerjaan  rumah,  memasak,  mencuci, bermain  boneka,  melayani  dan  mengurus rumah  tangga  dengan  istilah  batak parsinonduk  (pelayan  makan).  Sedangkan laki-laki  sebagai  raja,  berkuasa  diwilayah publik  dan  tidak  pantas  mengurus pekerjaan  rumah  tangga.  Hal  ini  senada dengan  yang  diungkapkan  oleh  Amelia Fauzi  bahwa:  “ketidak  adilan  berbasis gender  secara  konseptual  adalah  satu reflektif akibat pendefenisian dan pengkristalan peran gender dalam pembagian  kerja  sesuai  jenis  kelamin  dan asumsi ideology patriakhi. Dengan kuatnya ideology gender yang partriarkhi, laki laki
dan perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan peran social, dan hukum (Amelia, 2004).
Argumentasi  penulis  bertolak  dari minimnya perempuan batak yang menjadi pemimpin dalam ranah  publik baik dalam gereja maupun dalam sosial. Mandok hata (berbicara  didepan  umum  dalam  acara pesta  pernikahan,  pemakaman,  kelahiran anak, natal memberikan nasihat, penghiburan,  curhat  dan  filsafah  hidup), parsinabung atau  raja  adat  (juru  bicara tunggal yang mengatur seluruh mekanisme selurus  proses  adat)  dan martonggo  raja (Rapat  mengatur  seluruh  makanisme sebelum acara adat dilaksanakan) diperankan  oleh  laki-  laki.  Perempuan mengambil peran sebagai parhobas (orang yang menyediakan konsumsi dan pendengar).  Zaman sudah berubah, waktu terus  berlanjut  namun  kenyataan  posisi perempuan dalam budaya yang diberi label kebiasaan  dalam  penyembahan  agama lama, mengakibatkan perempuan diposisikan  dalam  budaya  sebagai  yang nomor dua, pelengkap, objek dari laki-laki dan lain sebagainya.
Keadaan ini, seolah kaum perempuan didiamkan karena label atas penghormatan dan  tanda  kesetiaanyanya  sebagai  kelas nomor  dua.  Linda  Gordon  mengatakan bahwa  kontrol  dan  tekanan  yang  begitu hebat terhadap perempuan telah memberi bias  dalam  mengalami  kelas  nomordua. Bahkan  dengan  tegas  mengatakan  bahwa pembentukan  diri  perempuan  dalam budaya patriarch mengakibatkan perempuan  kehilangan  kesempatan  untuk mengembangkan  diri.  Ketidakadilan  yang demikian sudah mendarah daging membuat  perempuan  tidak  memiliki masalah didalamnya
namun kenyataaannya perempuan setinggi apapun  pendidikan  dan  pengetahuannya harus  tunduk  didalam  adat  dan  budaya yang  telah  terpatri  lama  dalam  hidup masyarakat.
Subordinasi perempuan dalam budaya  adalah  hal  yang  perlu  dilihat,
mengapa  demikian?  Ada  apa  dengan perempuan  dan  mengapa  perempuan seolah  terhisap  dengan  tenang  dalam budaya Patriakhal hal ini sudah menjadi hal yang  lumrah  atau  tidak  ada  perlawanan, karena hidup perempuan telah ditentukan oleh budaya yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  deskriptif-analitif  dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  menekankan  segi  akurasi  data, maka  akan  menggunakan  pendekatan induktif, yang artinya data akan dikumpulkan,  didekati,  dan  diabstrasikan (Salim,  2001).  Fokus  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  mendeskripsikan  secara analisis  subordinat  terhadap  perempuan oleh  budaya  Patriarkhi  di  Batak  Toba (Shonhaji,  2017).    Untuk  memahami hubungan  budaya  Patriarkhi  yang  telah memberi ketidakadilan terhadap perempuan  yang  mengakibatkanya  tidak mampu melepas diri menjadi manusia yang setara dengan laki-laki secara sosial, politik dan  agama.    Dalam  tulisan  ini, menggunakan  metode  penelitian  secara wawancara, pustaka dan observasi lapangan. Penelitian secara pustaka adalah penggunakan  berbagai  tulisan  baik  yang telah  dibukukan,  atikel  dan  jurnal  sebagai refrensi untuk memperkaya penulis dalam mengembangkan judul yang telah diangkat oleh  penulis.  Observasi  lapangan  adalah penulis sebagai masyarakat Batak Toba dan telah  mengalami  sendiri  bagaimana ketidakadilan yang dilabelkan oleh masyarakat  terhadap  perempuan  dalam masyarakat
Batak Toba. Dimana perempuan selalu menjadi objek ketidakadilan  dalam  budaya  pariakhi. Penggabungan antara wawancara, pustaka dan observasi merupakan eksplorasi yang dapat  memahami  secara  fenomenologi hubungan  perempuan  dan  laki-laki  dalam budaya  patriarkhi  diBatak  Toba  dalam analis Sosio-gender (Creswell, 2013).
Analisis Sosiogender terhadap budaya patriarkhi yang telah membuat perempuan Batak Toba terbelakang dalam pendidikan, sosial,  politik  dan  agama.  Melalui  analisis Sosiogender,  penulis  melihat  bagaimana peran  budaya  patriarkhi  membentuk  dan mempolakan  hidup  perempuan  di  Batak Toba  yang  mengakibatkan  mental  tidak berjuang  dan  mental  ketergantungan, sehingga  tidak  mampu  mempengaruhi orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang disebut  sebagai  pemimpin  serta  tidak mandiri akibat kesalahan dari budaya yang telah  membentuk  perempuan  sejak  lahir dan menjadi kaum marjinal di dalam sosial masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Suboordinasi Kepemimpinan Perempuan
Manusia  diciptakan  sebagai  laki-laki dan  perempuan,  tetapi  sejarah  mencatat dominasi  kaum  laki-laki  atas  kaum perempuan  sangat  kuat.  Pola  masyarakat selalu  didominasi  kaum  laki-laki.  Kaum perempuan  dinomorduakan,  hal  ini semakin  diperparah  dan  dibenarkan paham kodrat yang mana laki-laki perkasa, berani,  rasional,  produktif,  menghasilkan kekayaaan,
sanggup
membuat perencanaan.
Sedangkan
kodrat perempuan, cengeng, tidak mandiri, terlalu mengandalkan perasaan, reproduktif, lebih suka  meneruskan  keterampilan  lama daripada berinovasi, tidak bisa mengambil keputusan  untuk  itu  tidak  layak  sebagai pemimpin.  Dan  kodrat  ini  semakin dipertajam  naluri  sesuai  penetapan  ilahi (Marie,  2003).  Pandangan  tersebut  juga dibenarkan oleh filsafat klasik baik di Barat maupun  di  Timur  menyebabkan  penilaian kinerja perempuan berasal dari ketentuan yang  ditetapkan  oleh  laki-laki.  Sejak  abad ke-15,  tanah  tidak  lagi  dihormati  sebagai “ibu” melainkan sebagai sumber kekayaan bagi  hidup  manusia  terutama  kaum bourjuis dan para intelektual (Marie, 2003).
Pengajaran  di  dalam  agama  juga mengambil  bagaian  dalam  ketidakadilan
terhadap  perempuan.  Agama  Kristen misalnya:  Nas  Alkitab  dan  tradisi  gereja sering  dijadikan  dasar  untuk  melakukan ketidakadilan terhadap perempuan. Tradisi gereja  berabad-abad  telah  menggunakan konsep-konsep  yang  diperoleh  pada beberapa bagian Alkitab untuk menundukkan derajat perempuan. Akibatnya,  perempuan  sering  dianggap lebih  rendah,  lemah,  dan  kurang  mampu sehingga  mudah  dikuasai,  sedangkan lakilaki kedudukannya lebih tinggi, sebagai pihak  yang  menguasai,  dan  memegang kekuasaan  dan  kepemimpinan  dalam gereja (Wati, 2002).
Pada  awalnya  gerakan  femisnime ditujukan  untuk  pembebasan  perempuan dari keterikatan social dan budaya. Dimana perempuan dirugikan dan dinomor-duakan oleh kaum maskulin terutama masyarakat yang  menganut  sistem  patriarki.  Dalam masyarakat Agraris, kaum laki-laki selalu di kedepan,  dan  bekerja  diluar  rumah, sementara  perempuan  didomestifikasi. Dalam hal ini terjadi konflik social berupa stratifikasi gender seperti halnya dikemukakan Randall  Collins (Turner, 1998)  tentang  teori  stratifikasi  sosial dimana  menggunaan  kekuatan  fisik  dan tawar-menawar  atas  materi  dan  sumber daya  simbolis  menjadi  variabel-variabel penting. Kaum yang dianggap kuat laki-laki dan  lebih  mendominasi  dalam  interaksi social  sering  mengendalikan  keadaan dengan paksa dan kemudian menghasilkan sistem ketidaksetaraan gender.
Kelas yang kurang kuat (perempuan) kemudian harus mengadopsi strategi untuk mengurangi  keuntungan  kekuasaan  ini. Demikian  pula,  dalam  mengendalikan sumber  daya  materi  dan  ekonomi  yang paling dominan berkuasa adalah pihak laki- laki.  maka  kelas  ini  memiliki  kekuatan untuk  mengendalikan  relaton  seksual  dan menguraikan  mereka  ke  dalam  sistem stratifikasi gender. Kelas sosial yang kurang kuat  harus  membuat  strategi  tawar- menawar  untuk  menghadapi  kerugian
dalam  kekuasaan  ekonomi  (Situmorang, 2015).
Dinamika umum dari ketidaksetaraan gender ini secara historis jelas mendukung laki-laki  yang  dimenangkan  oleh  budaya dibandingkan perempuan dan menggunakan  keuntungan  ini  dalam  hal mengendalikan  ekonomi,  political  dan mengembangkan ideologi kelas yang kuat. Dalam pandangan Blumberg, ketimpangan social  dalam  hubungan  perempuan  dan laki-laki yang terjadi dalam rumah tangga, hubungan  antar  keluarga  di  masyarakat setempat.
Lingkungan  masyarakat  memiliki peran  besar  untuk  mendorong  sebuah keadaan  yang  memaksa  sebuah  sistem stratifikasi  kelas,  baik  rumah  tangga  dan masyarakat  akan  terjebak  dalam  struktur kelas  pada  akhirnya  akan  terpola  dalam struktur  masyarakat  luas  atau  negara.  hal ini akan mengakibatkan kelas laki laki lebih kuat  dari  kelas  perempuan  rendah, sehingga perempuan akan tergantung pada lakilaki.
Dalam  bidang  politik  khususnya  dari tahun ketahun dapat dilihat berapa persen kaum perempuan yang dapat berpartisipasi  dalam  ranah  poloitik. Tercatat  bahwa  dari  tahun  2014-2019, Perempuan  yang  ikut  dalam  parlemen hanya  sekitar  8%  dan  itu  telah membuktikan  bahwa  peran  perempuan dalam  ranah  politik  sangat  minim (Sustryani,  2009).  Menurut  Harmona Daulay  jika  dianalisis  kendala  yang menyebabkan  ini  adalah  sistem  Partai politik  yang  memandang  perempuan sebagai pelengkap suara, dan tertinggalnya perempuan  dalam  pendidikan,  lemahnya persiapan  mental  untuk  berkompetisi, diskriminasi, stereotip sosial dan marginalisasi di partai dan institusi lainnya (Daulay, 2007).
Dalam  kesaksian  penulis  bahwa ketika  perempuan  menjadi  pemimpin, dalam  membuat  keputusan  harus  berdiri disamping  laki-laki,  membuat  nyali kepemimpinan  hilang  (Sibarani,  18
Desember 2019), menurut yanci kontruksi budaya  patriakhi  menghambat  mental perempuan  untuk  tampil  di  depan  umum, dan memberikan trauma terhadap perempuan  dalam  memimpin  secara mandiri diakibatkan, nilai seorang pemimpin harus sesuai dengan kaca  mata laki-laki,  (Yanci,  14  Desember  2019). Dengan  tuturan  roslinda  sihombing kendala dalam kepemimpinan perempuan, sulitnya dukungan dari sesama perempuan karena  kontruksi  pemikiran  yang  sudah melekat bagi perempuan itu sendiri bahwa pemimpin  itu  adalah  laki-laki,  selain  itu ketika perempuan tampil dalam memimpin dianggap  sebagai  ancaman  bagi  laki-laki (Sihombing,  18  Desember  2019).  Senada dengan Blumberg (Turner, 1998) menekankan  ketika  kekuatan  ekonomi perempuan  meningkat  dari  Laki-laki, cenderung memandang perubahan tersebut  sebagai  ancaman  dan  menekan secara fisik serta politik upaya perempuan untuk  memperoleh  kekuasaan  yang  sama. Namun,  seraya  kekuatan  ekonomi  relatif perempuan  meningkat,  peningkatan  ini akan  diwujudkan  ke  dalam  pengaruh politik:  jika  kekuatan  ekonomi  dan pengaruh  politik  perempuan  disatukan, maka  kebijakan-kebijakan  politik  yang melawan  kelestariannya  akan  surut, ideologi-ideologi patriakhat akan menurun, dan  kekerasan  yang  dilakukan  laki-laki terhadap  perempuan  akan  dihukum. Dengan  demikian,  memperoleh  kontrol kekuatan ekonomi yaitu, kontrol terhadap sarana  produksi  mereka  dan  alokasi  dari hasil produksi mereka adalah kondisi kritis yang  mempengaruhi  posisi  perempuan dalam  sistem  kemasyarakatan  (Nugroho, 2011).
Bagi Blumberg, variabel kunci adalah permintaan  tenaga  kerja  yang  dilakukan oleh  perempuan,  terutama  keterampilan dasar  para  pekerja  mereka.  Dalam masyarakat yang sederhana tanpa stratifikasi  kelas,  partisipasi  perempuan dalam  produksi  merupakan  fungsi  dari pertama,  permintaan  atas  tenaga  kerja
mereka  yang  relatif  terhadap  persediaan tenaga kerja. Kedua, tingkat kecocokan dari pekerjaan  produktif  ini  dengan  pekerjaan reproduksi  (terutama  asi)  yang  harus dilakukan  perempuan  juga.  Dalam  sistem kasta  atas,  kebutuhan  akan  tenaga  kerja menjadi  lebih  penting  seiring  dengan pengaturan  lain  yang  bisa  dibuat  untuk perawatan  anak.  Dalam  Sistem  yang kompleks, perempuan dapat mulai berpindah  ke  posisi  yang  didominasi  laki- laki  ketika  terdapat  kekurangan  laki-laki untuk  melakukan  aktivitas  tersebut (seperti ketika pria sedang berperang, atau grafis demo dari perang telah menciptakan. Melalui  kerabat  laki-laki  yang,  meskipun demikian,  akan  memberikan  dukungan dalam berurusan dengan suaminya).
Selain  pengaturan  strategis  dan kekerabatan.  Ketika  hubungan  produksi komunal  menang,  di  mana  laki-laki  dan perempuan berbagi pekerjaan dan hasilnya,  perempuan  akan  memiliki kekuatan  ekonomi  daripada  dalam  sistem di  mana  manusia  mengendalikan  sarana produksi dan pembelahan tingkat produksinya.  Seperti  kontrol  laki-laki dalam  lipatan  dengan  stratifikasi  kelas, Ketimpangan  sangat  tinggi  di  setiap  sisi, termasuk  distribusi  kekuasaan,  prestise, properti,  dan  kesempatan  bagi  sesama jenis.
Kondisi ini, terutama jika perempuan tidak  dapat  mewarisi  atau  mengendalikan properti,  kemampuan  mereka  untuk memperoleh kekuatan ekonomi berkurang secara  drastis,  akan  tetapi,  dalam  sistem yang  terputus  ini,  mereka  yang  berada  di bawah  tangga  stratifikasi  hampir  tidak memiliki  properti,  menciptakan  situasi  di mana manusia akan berbagi kesengsaraan mereka dengan lebih adil. Sebaliknya, saat seseorang  menaiki  tangga  kelas  dalam sistem  semacam  itu  kesenjangan  antara laki-laki  dan  perempuan,  ditolak  akses pada kekuatan ekonomi.
Kekuasaan ekonomi, Blumberg berpendapat,  perempuan  tidak  dapat memperoleh kehormatan dan prestise, dan
yang lebih penting, perempuan tidak dapat lagi  mengendalikan  hal-hal  dasar  seperti pola kesuburan mereka (kapan dan berapa banyak  anak  untuk  dimiliki),  pernikahan mereka (ketika, jika, dan dengan siapa), hak mereka  untuk  mengupayakan  perceraian, seks  pranikah,  akses  ke  hubungan  seks  di luar nikah, kegiatan rumah tangga mereka, tingkat serta jenis pendidikan mereka, dan kebebasan  mereka  untuk  berpindah  dan mengejar berbagai minat dan kesempatan. Oleh  karena  itu,  kekuatan  ekonomi merupakan  pertanda  akan  apa  yang  bisa atau tidak bisa dilakukan perempuan dalam masyarakat.  Dan,  Blumberg  menekankan bahwa  yang  penting  bukan  hanya partisipasi  perempuan  dalam  ekonomi. Sebaliknya,
partisipasi
ekonomi mempengaruhi kegiatan produktif seseorang  (Turner,  1998).  Jika  pekerjaan perempuan  sangat  diperlukan  secara strategis,  akan  memudahkan  mereka mewarisi  dan  memperoleh  properti,  dan jika  stratifikasi  pada  tingkat  makro  tidak begitu  terang-terangan  mendukung  pria, maka  perempuan  dapat  memperoleh kekuatan  ekonomi.  Tanpa  kekuatan ekonomi seperti itu, stratifikasi sosial akan tinggi, tetapi dengan kekuatan ekonomi ini, tingkat kesenjangan gender akan menurun. Selain  itu,  adanya  fundamentalisme agama  yang  melakukan  opresi  terhadap kaum  perempuan  semakin  memperburuk situasi. Di lingkungan agama Kristen terjadi praktek-praktek  dan  khotbah-khotbah yang  menunjang  hal  ini  dilihat  dari banyaknya  gereja  menolak  pendeta perempuan,  dan  beberapa  jabatan  "tua" hanya boleh dijabat oleh laki-laki.
Adapun  persoalan  gender  adalah persoalan yang dikaitkan dengan konstruksi  sosial  budaya  yang  berjalan secara  dinamis.  Kajian  kritis  Karl  Marx tentang  Agama  mengenai  stratifikasi  dan pengalienasian kepemimpinan perempuan. Agama
bersifat ilusi yang menyembunyikan kepentingan- kepentingan  kelas.  Dalam  hal  ini  Marx mereduksi  alasan-alasan  penganut  agama
atas pembenaran tindakan-tindakan mereka  dan  bahkan  ada  pembelokan makna  kebenaran  akan  teks  kitab keagamaan.  Marx  juga  mereduksi  agama hanyalah  refleksi  dari  kekuatan-kekuatan sosial. Perempuan hanya dianggap sebagai pembantu  dan  pelengkap  bagi  kaum  laki- laki, perempuan sebagai penolong sebagaimana tertulis dalam teks keagamaan (Pals, 2012). Demi keuntungan atau menyanjung para patriarkhat mengambil  satu  bagian  kitab  keagamaan, hanya untuk mendukung argumentasi atau melegitimasi  tindakan  lali-laki  sehingga mengabaikan  peran-peran  perempuan yang  sesungguhnya.    Sebenarnya  jika  kita analisis  tentang  pemahaman  kita  akan Tuhan sudah terpatri di alam bawah sadar kita sosok seorang laki-laki laki-laki.
Imajinasi mitos dan teks-teks keagamaan  khususnya  kitab  Abrahamik mengatakan  bahwa  laki-laki  diciptakan, perempuan  dijadikan  dari  laki-laki. Menurut  mitos  tersebut,  perempuan diambil  dari  tulang  rusuk  laki-laki  dan dijadikan perempuan. Ini adalah mitos dan imajinasi  yang  masuk  ke  dalam  teks keagamaan. Dari sini sudah terlihat budaya patriaki  sangat  menonjol  di  dalam  kitab- kitab keagaman abrahamik.
Sally  McFaque  adalah  salah  satu teolog perempuan yang menggeluti bidang kajian  model  Tuhan.  buku  yang  ditulisnya selalu  berhubungan  dengan  kontruksi bagaimana  dunia  ini  dibentuk  oleh  dua model. Ada model Metaforal teologi, model of god dalam kekristenan dan ia mengkritik istilah-istilah yang dipakai dalam kekristenan  yang  sarat  dengan  model abrahamik.  Kita  menjadi  manusia  melalui belajar  dan  berelasi  dengan  orang  lain dalam  komunitas  yang  sudah  kita  pelajari secara  terus-menerus  dan  kita  perdalam dan menghasilkann kitab keagamaan yang menjadi  patron  dalam  kehidupan  social kita  dalam  pembentukan  kemanusiaan (Gulo,  2019).  Setara  dengan  Marx  yang mengatakan bahwa ketika orang berkomunikasi sebagian informasi
diberikan  tetapi  sebagian  informasi tersembunyi. Jadi, ketika kita bicara kepada orang lain, tidak semuanya kita sampaikan tetapi sebagian akan tetap disimpan karena selalu  ada  kepentingan  dan  informasi sebagian  yang  disembunyikan  itu  selalu berkaitan dengan kepentingan ideologi.
Dengan  kata  lain,  pada  saat  orang membaca  teks  keagamaan,  dibalik  kata- kata  ada  pesan  yang  disembunyikan. Misalnya: ketika Paulus berkata: perempuan-perempuan  jangan  banyak bicara di dalam pertemuan-pertemuan kita. jika  ada  pertanyaan,  sampaikan  pada suami-suamimu  di  rumah  saja.  Di  balik perkataan  itu  ada  maksud  Paulus.  Dibalik itu  ada  pesan  yang  tersembunyi.  Oleh karena  itu  Fiorenza  mengatakan  setiap ungkapan  teks  dalam  Alkitab  harus dicurigai bahwa ada sebagian maksud yang disembunyikan.  Kitab  keagamaan  selalu mengandung dan menyembunyikan pesan teks.  Pengalaman-pengalaman  manusia tentang Tuhan juga diekspresikan, dimuat, dikondensikan,  dikristalisasikan  di  dalam bahasa (McFague, 1982).
Model  tentang  Tuhan  kemudian didasarkan dan disimpan dan dikristalisasikan  dalam  teks-teks  dalam kitab  keagamaan.  Ketika  Allah  Bapa menjadi Model lalu disimpan, Allah Putera disimpan  dalam  teks-teks  keagamaan  dan menjadi  model.  Kitab  keagamaan  adalah sumber  utama  penafsiran  tentang  model Tuhan,  tetapi  bukan  satu-satunya,  hanya sumber  utama.  Kitab  keagamaan  hanya salah  satu  tetapi  yang  utama,  yang  lain: pengalaman,  tradisi,  akal  budi.  Gabungan antara  keempat  hal  ini  memperkuat penafsiran-penafsiran  kita  terhadap  apa dan siapa itu Tuhan yang sangat potensial untuk  menciptakan  Model-model  Tuhan yang baru.
Model Tuhan yang ada di dalam kitab keagamaan  khusunya  kitab  abrahamik adalah  produk  budaya  patriaki.  Kitab keagamaan tercipta dalam proses di dalam partikuler  budaya,  tidak  di  luar.  Oleh karena  itu,  kitab  keagamaan  termasuk
Alkitab  merupakan  produk  dari  budaya patriakal atau patriaki maka model tentang Tuhan
mewujudkan pemahaman- pemahaman yang didasari oleh relasi-relasi yang patriaki. Diasah, dibentuk, dilestarikan,  ditransmisikan  dari  generasi ke generasi, begitu seterusnya tetapi dalam skopa  budaya  patriaki.  Model  Tuhan  itu muncul dalam kultur tertentu masa lampau tetapi yang tidak berubah sampai sekarang karena  itu  kita  masih  terus  menggunakan itu tanpa ada perubahan karena itu muncul dalam kultur yang tertentu. Karena Agama dibentuk dan diformulasikan dalam budaya patriaki maka model Tuhan merefleksikan budaya patriaki dan tidak sulit menemukan model-model  Tuhan  yang  merefleksikan terjemahan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan  dogmatis  yang kemudian  terbentuk  pola  patriakhar  yang menghambat untuk kebebasan perempuan.
Pengsubordinasian terhadap perempuan  bagian  dari  aksi  separatisme mengatas  namakan  agama.  Aksi  yang dimaksudkan  dengan  melegitimasi  agama di  dalamnya  adalah  lakilaki  lebih  tingggi daripada  perempuan.  Penggunaan  agama sebagai  sebuah  ilusi  kapitalisme  untuk kepentingan  politik  dan  perekonomian kelompok yang mendominasi. ketidakadilan  atas  hak-hak  perempuan dijalankan  dan  berpegang  teguh  pada keyakinan  agamanya  tersebut.  Dengan demikian agama adalah sebuah propaganda yang digunakan untuk menggerakan  kelompok-kelompok  sosial dengan melegitimasi kepentingan- kepentingan  yang  tersembunyi  lewat agama (Nasution, 2006).
Agama  menjadi  sebuah  delusi  yang menggerakan  kelompok  tertentu  agar keluar  dari  kemiskinan,  penindasan  dan penghinaan.  Secara  tidak  langsung  agama diperdaya  menjadi  sebuah  alat  dan  media bagi  manusia  yang  tidak  memiliki pemahaman  yang  benar  tentang  agama, selanjutnya  bagi  manusia  yang  menaruh kepercayaan  penuh  atas  agama  sebagai otoritas tertinggi atas hidupnya (mengatur
seluruh  dimensi  kehidupan  manusia) menjadi  candu.  Agama  yang  adalah fenomena dalam masyarakat yang seharusnya dimiliki oleh kelas sosial dalam identitas
yang sama, Marx mengansumsikan  bahwa  ide-ide  tindakan orang adalah hasil dari kekuatan eksternal, maka  ideologi  berhubungan  dengan  kelas sosial menjadi deterministik.
Kapitalisme  muncul  menghasilkan pembagian kelas, yakni kaum borjuis (laki- laki)  dan  ploretariat(perempuan).  Hal  ini mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan dalam sebuah masyarakat, dengan demikian  kaum  ploretariat(perempuan) atau  mereka  yang  tertindas  mengalami alienasi dari ruang publik. Alienasi (Ritzer, 2011)  (pengasingan/enstrangement), bagi Marx bukan hanya berarti bahwa manusia tidak  mengalami  dirinya  sebagai  pelaku ketika menguasai dunia, tetapi juga berarti bahwa  dunia  (alam,  benda-benda  dan kemanusiaannya)  tetap  asing  bagi  dirinya sendiri.  Alienasi  pada  dasarnya  melanda dunia dan manusia sendiri secara pasif dan reseptif  sebagai  subjek  yang  terpisah  dari objek. Konsep alienasi berasal dari konsep pemikiran  Barat  yang  mulanya  terdapat pada konsep pemujaan berhala.
Esensi  dari  yang  disebut  “berhala” bukanlah  bahwa  manusia  menyembah Tuhan,  meskipun  sebenarnya  hanya  ada satu  Tuhan.  Berhala  berarti  sebagai pemujaan  pada  karya  tangan  manusia, yakni  barang-barang,  manusia  tunduk menyembah  barang-barang  dan  apa  yang diciptakannya sendiri. Manusia mentransformasikan  diri  menjadi  sebuah barang.  Dia  berubah  menjadi  barang ciptaannya sendiri sebagai hiasan hidupnya. Manusia terpisah dari kekuatan- kekuatan  hidupnya  sendiri,  dari  kekayaan potensialnya, dan berhubungan dengan diri sendiri secara tidak langsung, serta tunduk pada  hidupnya  yang  membeku  dalam barang-barang yang diberhalakan.
Marx  banyak  menyoroti  persoalan alienasi manusia (perempuan). Ada empat momen alienasi ketika perempuan
dirampas haknya sebagi pelaku politik dan kemajuan perekonomian. Beberapa momen alienasi tersebut antara lain, yang pertama keterasingan buruh (perempuan) pada produk yang dihasilkan. Dalam hal ini buruh(perempuan)  mengerahkan  seluruh daya dan upayanya untuk suatu objek atau komoditas yang sama sekali tidak berguna bagi  dirinya.  Di  samping  itu  juga buruh(perempuan)  yang  memproduksi objek  tersebut  juga  tidak  bisa/  mampu membeli komoditas yang dibuatnya.
Momen  alienasi  yang  kedua  adalah keterasingan  buruh(perempuan)  pada potensi diri. Kultur kerja kapitalisme yang panjang sekaligus upayanya mempercepat proses produksi membuat buruh(perempuan)  mengerahkan  segenap daya dan upayanya.
Selanjutnya  momen  keterasingan yang  ketiga  adalah,  keterasingan  buruh (perempuan) dari buruh (perempuan) lain. Karl  Marx  mengamini  pernyataan  Plato yang mengatakan manusia sebagai makhluk  sosial,  dan  memang  embrio  dari pemikiran  sosialisme  yang  terjauh  dapat dilacak  lewat  pemikiran-pemikiran  Plato. Sebagai  makhluk  sosial,  seharusnya manusia  hidup  secara  kooperatif  bersama dengan  sesama  manusia.  Namun,  kultur kerja  kapitalisme  seolah  menjadikan manusia selayaknya adagium (pepatah/pribahasa)  homo  homini  lupus ‘manusia  adalah  serigala  bagi  sesamanya’. Kapitalis  menciptakan  kultur  kerja  yang sangat kompetitif bagi para buruh. Momen alienasi  terakhir  adalah  keterasingan buruh(perempuan)  di  tempat  kerja membuat perempuan tidak nyaman dalam bekerja  karena  memposisikan  perempuan ditempatnya bekerja tak seperti rumahnya sendiri. Dia tak bisa merasakan kenyamanan rumah saat berada di tempat kerja.
Menurut  Marx,  materialism  historis menggambarkan sebuah
keadaan lingkungan yang menyebabkan pemahaman  agama  yang  bergeser  bagi para  pekerja  dalam  memahami  realitas.
Oleh karena itu focus pemahaman ideologi tentang agama yang adalah peubahan sosial ekonomi, maka teorinya tidak menciptakan ideologi  baru  ke  masyarakat.  Kontruksi spiritual  tradisional  ini  dapat  mereda  laju eksploitasi  manusia  dan  alam  yang dikerjakan oleh sistem ekonomi Kapitalisme yang dikritisi oleh Marx sendiri (Suseno, 2000).
Kedudukan  dan  jabatan  sangat berkaitan erat, perempuan yang mengurus rumah  tangga  dan  memberi  pelayanan public.  Nilai  nilai  ini  tidak  berubah  dan sering kali ditopang oleh kepercayaan yang kuat, sehingga perempuan dapat menangani  perubahan.  Perempuan  kaya makna  dan  fungsi,  mereka  tidak  perlu terjebak  dalam  hal  streotife  perempuan karier  atau  perempuan  domestik  karena mereka  dapat  memadukan  segala  jenis kegiatan dalam hidup mereka. Kepemimpinan perempuan sebagai lompatan budaya, peran perempuan dalam dunia  globalisai  adalah  tidak  lain  demi kepentingan  dan  keuntungan  pasar. Munculnya  teologi  feminisme  guna memperjuangkan  kedudukan  perempuan baiknya bukanlah terkesan sebagai bentuk perlawanan  terhadap  laki-laki,  melainkan murni untuk memperjuangkan kedudukan perempuan dan menghapus diskriminasi di tengah-tengah  masyarakat.  Perjuangan panjang  yang  dilakukan  secara  konsisten dan pantang menyerah dari seluruh aktivis pejuang  gender  membuahkan  hasil  yang luar  biasa  yang  patut  diapresiasi  oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut  penulis,  dalam  lingkup teologi  dan  lingkup  kajian-kajian  agama, tidak  pernah  ada  perubahan  sosial  tanpa perubahan  paradigma  dan  salah  satu perubahan  paradigma  adalah  perubahan model dari model Tuhan. Akses pendidikan menjadi starting  point perempuan  untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Pendidikan  yang  berkualitas,  dengan Pendidikan, perempuan dapat mengimbangi  kapabilitas  laki-laki  sebagai syarat menjadi pemimpin.
Selain  pendidikan,  perempuan  juga harus  berlatih  mengembangkan  potensi relasi  dan  negosiasi,  dengan  aktif berorganisasi  sebagai  wahana  aktualisasi potensi  dan  dedikasi  bagi  masyarakat, bangsa,  dan  negara.  Dengan  kemampuan yang memadai, baik di bidang intelektualitas,  sosial,  emosional,  maupun skills  profesional,  diharapkan  perempuan mampu  memberikan  kontribusi  maksimal dalam  membangun  peradaban  bangsa  di masa  depan.  Dengan  kontribusi  itulah secara bertahap perempuan akan mendapat kepercayaan publik dan peluang menjadi  pemimpin  akan  datang  dengan sendiri.  Peningkatan  kapabilitas  dan integritas moral perempuan adalah sebuah lompatan  budaya  bagi  kaum  perempuan Indonesia  untuk  menunjukkan  eksistensi dan  aktualisasi  dirinya  di  tengah  era globalisasi yang kompetitif di era sekarang dan masa yang akan datang.
Laki-laki  bisa  menentukan  segala- galanyanya,  kalau  dia  berkuasa  laki-laki boleh menjadi laki-laki maupun berpenampilan  perempuan,  tetapi  dia jenderal  besar  tetapi  kulitnya  mulus  dan wajahnya cantik. Laki-laki bisa apa saja tapi kepemimpinan perempuan tidak tergantung  kepada  perempuan  semata- mata  tetap  ada  pemimpin  perempuan tetapi  gaya  kepemimpinannya  jauh  lebih maskulin  dari  laki-laki.  Jadi  tidak  semata- mata hanya pada persoalan hanya laki-laki dan perempuan.
Penulis  sependapat  dengan  Simone Beauvoir  (Beauvoir,  1989)  perempuan protes  atas  ketidakadilan  namun  harus mendekonstruksi ulang perempuan dalam memanfaatkan kesempatan dalam pendidikan  dan  kepemimpinan.  Dengan demikian  jikalau  perempuan  memiliki pendidikan  sekaligus  perempuan  diberi kesadaran melakukan transformasi terhadap budaya patriakhi.  Budaya, sosial dan  politik  harus  memberi  rasa  nyaman dan  memberikan  hak  bukan  tekanan  dan penomorduaan.
Penulis  setuju  pendapat  dari  Talcott Parson  dalam  teori  fungsionalisnya  yang mengatakan  bahwa  “tingkat  pendidikan yang  tinggi  meningkatkan  keahlian  dan keberhasilan  individu”  (Parsons,  1959) dengan  tingginya  pendidikan  perempuan dapat  mengedukasi  dirinya  yang  telah terkurung  dalam  budaya  Patriarkhi  yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk berjuang dalam ranah publik. Melalui kesadaran perempuan terhadap ketidakadilan  yang  dialami,  perempuan membebaskan diri dari ketertekanan.

## SIMPULAN
Suboordinasi kepemimpinan Perempuan  dalam  budaya  patriarki sesungguhnya  karena  konstruksi  sosial yang  melabelkan  kodrat  perempuan sebagai  kaum  lemah  dan  rendah. Penindasan  yang  dialami  oleh  perempuan secara sosial, politik, dan agama memposisikan perempuan terkurung dalam budaya Patriarkhi yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk berjuang dalam ranah publik.  Dasar terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat dalam berbagai bidang adalah berakar dari budaya Patriarki dimana laki-laki berasumsi  hasil  dari  kinerja  seorang pemimpin dinilai bagus jika sesuai dengan kaca  mata  laki-laki,  dengan  demikian kepemimpinan  perempuan  selalu  salah bagi penilaian mereka. Munculnya ketidakadilan  gender  diakibatkan  oleh kebudayan yang dianggap sebagai hal yang sewajarnya, dalam memandang orang lain lebih  rendah,  lemah  dan  tidak  berdaya. Perempuan  dianggap  sebagai  objek  dari budaya  patriarkhi.    Akses  pendidikan menjadi  starting  point  perempuan  untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Pendidikan  yang  berkualitas,  dengan Pendidikan, perempuan dapat mengimbangi  kapabilitas  laki-laki  sebagai syarat  menjadi  pemimpin.    Selain pendidikan, perempuan juga harus berlatih mengembangkan  potensi  relasi  dan negosiasi,  dengan  aktif  berorganisasi
sebagai  wahana  aktualisasi  potensi  dan dedikasi bagi masyarakat
UCAPAN TERIMAKASIH Berterimakasih  kepada  UEM,  Mama dan  seluruh  saudaraku  atas  semua dukungan moril dan materi selama kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, F, (2004). Realita dan cita kesetaraan gender di UIN Jakarta. Jakarta:  Mc Gill IAIN. Beauvoir, S, (1989). Second Sex: Women Life Today.
Vintage: New York.
Creswell,  W.J.  2013.  Research  Design  Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  danMixed.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Daulay,  H.  (2007).  Perempuan  dalam  Kemelut Gender. Medan: USU Press.
Inger, F. and Pal, R. (2006). An Introduction to the Sociology  of  Religion.  Ashgate  Publising Limited: Gower House, Croft Road, Aldershot, England.
Koentjaraningrat, (1975). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: djambatan.
Lindsey,  L.L  (1990).  Gender  Roles:  a  Sosiological Perspective, New Jesley: Pretitice Hall. McFague,  S,  (1982).  Metaphorical  Theology, American: Fortress Pres.
M.  Pis,  H.  (1993).  Sex  an  Gender:  an  Introduction, London: Mayfield publishing Company.
Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program  Pembangunan.  JUPIIS,  6  (2):  125- 131
Munthe.  H.M,  &  Hafi.  B.  (2018).  Pemberdayaan Gender  Pada  Tokoh  Adat  untuk  Mendukung Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS). 1 (2): 60-65.
Nasution,  M.I  (2006).  Peranan  Sosial  Politik
Perempuan DALAM Konsep Budaya
Mandailing  yang  Beragama  Islam  di  Kota
(Studi  Gender  dalam  Perspektif  Budaya Mandailing  yang  Beragama  Islam  dalam Memandang Perempuan Sebagai Pemimpin). Masters thesis: UNIMED.
Nugroho,  R.  (2011).  Gender  Strategis  Pengarus Utamaan  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Nugroho dan  Budi,  W.  (2019).  Memahami  kembali Marx,  Marxisme  dan  Perkembangannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ollenburger,  J.C.  &  Helen  A.M,  (2002).  Sosiologi Wanita, Jakarta: Rineka Cipta.
Parsons,  T.  (1959).  The  School  Class  as  a  Social System, American: Harvard.
Patrit,  N,  (2014).  Pengaruh  Budaya  Patriarkhi terhadap  Partisipasi  Perempuan  dalam Pemilihan  Legislatif  di  Nias.  Medan: Universitas Sumatera Utara: 4, (2), 272-82 Pals,  D,  (2012).  Seven  Theories  of  Religion. Yogjakarta: Banguntapan.
Situmorang,  R.O.P,  (2015).  Isu-Isu  Gender  dalam Pengelolaan  Hutan  dan  Lahan  Studi  Kasus: Peran  Isu-Isu  Gender  pada  Masyaraakat Batak DI SUB DAS Arun Kabupaten Samosir. Gulo,  Y,  (2019).  Ketidakadilan  Budaya  Patriarkhi terhadap  Perempuan  di  Nias.  UNIMED: JUPPIS, 11(1), 10-20.
Gultom,  S.D.A.,  (2018).  Resistensi  Janda  Batak Terhadap Dominasi Sistem Patriakhi Budaya Batak di Surabaya. Thesis thesis:
UNIVERSITAS AIRLANGGA. Shonhaji,  (2017).  Keterlibatan  Perempuan  dalam Mewujudkan Keserasian Sosial pada Masyarakat  Multietnik  Di  Lampung.  Jurnal TAPIS: UIN.
Simanjuntak,  B.A.,  (1994).  konflik  status  dan kekuasaan  orang  batak  toba.  Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.
Suseno, F.M. (2000). Pemikiran KARLMAX, Jakarta: Gramedia.
Sustryani,  S.H.  (2009).  Gender  dan  Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Salim,  A,  (2001).  Teori  dan  Paradigma  Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Tobing,  D.L.,  (2007).  Teologi  di  Pasar  Bebas. Pematang Siantar: L-SAPA.
Turner,  J.H,  (1998).  The  structure  of  sociological Theory. USA: Wadswort publishing company. Walby, S, (2014). Teorisasi Patriarkhi (terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.
Wati,  R,  (2002).  Perempuan-perempuan  dalam Alkitab,  Peran,  Partisipasi  dan  Perjuangan. Jakarta: BPK Gunung-Mulia.
Yesyca,  M,  Dkk.  (2018).  Pemetaan  kekerasan antarpribadi terhadap perempuan di Kabupaten Nias tahun 2009-2016, UKI: Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 31,
1, 24-35.