JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Kebijakan Pendidikan Ujian Akhir Nasional
Grace Kimbal 1 , Viktory Nicodemus Joufree Rotty 2 , Jefrry Sonny Lengkong 3 , Harold Refli Lumapow 4
1 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado
234 Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Manado Email: gracekimbal@unima.ac.id, viktoryrotty@unima.ac.id, jeffrylengkong@unima.ac.id , haroldlumapow@unima.ac.id

## Abstrak
Pendidikan  yang  berkualitas  memegang  peran  kunci  dalam  menciptakan  sumber  daya  manusia  (SDM) Indonesia  yang  unggul.  Sementara  SDM  diperlukan  sebagai  penggerak  proses pembangunan  suatu  Negara, semakin  berkualitas  SDM  yang  dimiliki  oleh  suatu  Negara  maka  semakin  cepat  proses  pembangunannya menuju masyarakat madani. Undang-undang  Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak  warga  Negara  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  sebagai  intitusi  Negara . UN  sejak  awal  sudah menuai  kontroversi  di  Indonesia,  sebahagian  masyarakat  menganggap  UN  tidak  tepat  untuk  dilaksanakan secara merata di Indonesia. Disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang  layak  dan  berkualitas. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat yang  harus  diikuti  dan  tanpa  melihat  status  social  orang  tersebut.  Kebijakan  publik  adalah  berbagai  aturan yang ada untuk kepentingan orang banyak yang prosedurnya dilakukan  dengan melibatkan beberapa orang pemerintahan  dalam  membantu  untuk  menerapkan  tujuan  awal  yang  sudah  ditetapkan,  kebijakan  pendidik adalah  suatu  kebijakan  yang  berlaku  untuk  berbagai  lembaga  pendidikan  yang  di  mana  harus  mengikuti kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  seperti  kurikulum  yang  terbaru  masih  terdapat  kelemahan  dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia.

## Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan

## PENDAHULUAN
Ujian  Akhir  Nasional  merupakan  salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan Pemerintah  yang  merupakan  bentuk  lain dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir)
yang sebelumnya dihapus.
Pelaksanaan  Ujian  Akhir  Nasional  (UAN) dalam    beberapa  tahun    ini  menjadi  satu masalah  yang  cukup  ramai  dibicarakan  dan menjadi  kontraversi  dalam  banyak  seminar atau  perdebatan.  Beberapa  kali  sempat terlontar rencana atau keinginan dari beberapa  pihak  untuk  menghapus atau meniadakan  Ujian  Akhir  Nasional  tersebut. Tidak  kurang    dari  Mendikbud  sendiri pernah melontarkan pernyataan akan menghapus  UAN,  dan  pernyataan  beberapa anggota
Dewan yang
mengusulkan penghapusan UAN tersebut. Pendidikan yang berkualitas
memegang  peran  kunci  dalam  menciptakan sumber  daya manusia  (SDM)  Indonesia  yang
unggul.  Sementara  SDM  diperlukan  sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara,  semakin  berkualitas  SDM  yang dimiliki  oleh  suatu  Negara  maka  semakin cepat proses pembangunannya menuju masyarakat  madani.  Undang-undang  Dasar tahun  1945  menyebutkan  bahwa  pendidikan merupakan  hak  warga  Negara  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah  sebagai  intitusi Negara. Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi  pendidikan  adalah  terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan  baik,  berupa  keputusan-  keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Dengan  makna lain kebijakan adalah a means to an end, alat
untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan pendidikan pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik.
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Menurut Lester dan
Stewart, studi kebijakan  pendidikan  kini  telah  meliputi berbagai  tahap  seperti  terangkum  dalam lingkaran  kebijakan  publik  (public  cycle) yang  meliputi  tahapan  yaitu  1)  agenda setting, policy formulation, 3) policy implementation,  4)  policy  evaluation,  5) policy change, dan 6) policy ter mination(Lester  &Stewart,2000;  Arlita  dkk. 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Model  penelitian  ini menggunakan  library research, dengan analisis  inductive  deduktif  yang  berasal dari beberapa analsisis literature (O’Dwyer & Bernauer,  2013;  Moser  &  Korstjens,  2018). Penelitian  inidisebut sebagai penelitian kepustakaan(library  research)sebagai  proses understandingdari data  teks  tersebut,  penulis kemudian menginterpretasikannya menggunakan      metode  deskripsi  analisis, yakni  dimulai  dengan  pengumpulan  data secara      sistematis      dan  konsisten,  yang kemudian      dianalisis,      diseleksi      serta digabungkan      untuk      kemudian  diambil kesimpulan menggunakan analisisyang deduktif,  dari  masalah  yang  bersifat  umum kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus.Sedangkan sumber data yang dipergunakan  yaitu  data  primer  sebagai penguat  dan  pelengkap data-data yang dirasa  valid  dan  data sekunder yaitu berupa buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  relevan dalam  judul  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  berasal  dari  Jurnal  dan buku  diantaranya  di  tulis  oleh  Azis  dkk., 2017.  dkk.,  2019,  Parsons,  Wayne.  2006, Sabri  dkk.,  2013,  Muhdi  dkk.,  2017,  dan sumber  lainnya  yang  relevan.  Sedangkan metode  analisis  dan  interpretasi  data  yang digunakan  oleh  peneliti  mengacu  pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh  Creswell      (2016),      Pertama, Memproses      dan  menyiapkan  data  untuk ditinjau;  Kedua,  membaca  seluruh  data; Ketiga, Mulai mengkode semua data penelitian; Keempat, mendeskripsikan kategori  dan  pengaturan  tema  yang  akan
dianalisis;  Kelima, Menyajikan  laporan naratif  kualitatif,  dan  Keenam,  Membuat interpretasi  dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mutu  pendidikan  pada  tingkat  nasional dapat  dilihat  dengan  berbagai  cara,  tetapi pelaksanaan UAN sebagaimana yang dipraktekkan  belum  menjawab  pertanyaan sejauh  mana  mutu  pendidikan  di  Indonesia, apakah  menurun  atau  meningkat  dari  tahun sebelumnya.  Bahkan  terdapat  indikasi  bahwa soal-soal  UAN  (yang  dulu  disebut  Ebtanas) berbeda  dari  tahun  ke  tahun,  dan  seandainya hal  ini  benar  maka  akibatnya  tidak  bisa dibandingkannya hasil ujian antara tahun lalu dengan  sekarang.  Selain  itu  mutu  pendidikan tidak mungkin diukur dengan hanya memberikan tes pada beberapa mata pelajaran ‘penting’  saja,  apalagi  dilaksanakan  sekali  di akhir tahun pelajaran.
Mutu  pendidikan  terkait  dengan  semua mata pelajaran dan pembiasaan yang dipelajari  dan  ditanamkan  di  sekolah,  bukan hanya  pengetahuan  kognitif  saja.  UAN  tidak akan  dapat  menjawab  pertanyaan  seberapa jauh  perkembangan  anak  didik  dalam mengenal  seni,  olah  raga,  dan  menyanyi. UAN  tidak  akan  mampu  melihat  mutu pendidikan  dari  sisi  percaya  diri  dan keberanian  siswa  dalam  mengemukakan pendapat  dan  bersikap  demokratis.  Dengan kata lain, UAN tidak akan mampu menyediakan informasi yang cukup mengenai mutu  pendidikan.  Artinya  tujuan  yang diinginkan  masih  terlalu  jauh  untuk  dicapai hanya  dengan  penyelenggaraan  UAN.  Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat  kebijakan  publik  adalah  tugas pemerintah,  jadi  apapun  yang  telah  dibuat pemerintah,  dengan  cara  apapun  adalah kebijakan  publik.  Model  ini  mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah,  di  setiap  sektor  dan  tingkat,  di dalam  perumusan  kebijakan.  Menurut  Dye lembaga  pemerintah  memberikan  kebijakan dengan  tiga  ciri  utama  yaitu  (1)  lembaga Negara itu memberikan pengesahan (legitimasi),  (2)  kebijakan  Negara itu  bersifat universal  dalam  arti  bahwa  hanya  kebijakan-
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
kebijakan  negara  yang  dapat  disebarluaskan, (3)  hanya  pemerintah  yang  memegang  hak monopoli  untuk  memaksakan  secara  sah kebijakan kepada masyarakat (Dye 2011, 20). ijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan.Diantara istilah itu adalah perencanaan
pendidikan (educational planning),  rencana  induk  tentang  pendidikan (master  plan  of  education),  pengaturan pendidikan (educational regulatuion), kebijakan  tentang  pendidikan  (policy  of education).  Beberapa  istilah  di  atas  memiliki perbedaan dan penggunaan yang berbeda pula (Azis,2017).
Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan  (Sabri,2013).  Artinya  kebijakan pada  aspek  proses  dan  implementasinya, dimana  harus  melihat  sumberdaya  manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan (Muhdidkk.,  2017).  Pendapat  Devine  yang dikutip  oleh  Munadi  dan  Barnawi  bahwa kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan,  yaitu  dimensi  normatif,  struktural, konstituentif,  dan  teknis.  Dimensi  normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan  pendidikan  yang  ada.  Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural(Munadi  &Barnawi,2011).  Dimensi ini  berkaitan  dengan  ukuran  pemerintah  dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang  menegaskan  dan  mendukung  kebijakan bidang  pendidikan.     Dalam  kebijakan  publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur  dan  mengikat  seluruh  kehidupan masyarakat  yang  harus  diikuti  dan  tanpa melihat status social orang tersebut.
Kebijakan publik adalah berbagai aturan yang ada  untuk  kepentingan  orang  banyak  yang prosedurnya  dilakukan  dengan  melibatkan beberapa orang pemerintahan dalam membantu  untuk  menerapkan  tujuan  awal yang  sudah  ditetapkan,  kebijakan  pendidik adalah  suatu  kebijakan  yang  berlaku  untuk berbagai  lembaga  pendidikan  yang  di  mana harus  mengikuti  kebijakan  yang  telah ditetapkan pemerintah seperti kurikulum yang
terbaru  masih  terdapat  kelemahan  dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiyah,  F.  (2015).  Perubahan  kebijakan ujian  nasional  (studi  pelaksanaan ujian nasional 2015). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6 (2), 189-202.
ANALISIS  KEBIJAKAN  PUBLIK  DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
| Prastiko  |  Seminar https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tap
is/article/view/2575/2011
Makalah  Analisis  Kebijakan  Pendidikan,

## Eriyanti, 2010
Nasional  Arah  Manajemen  Sekolah  Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 (um.ac.id)
Sartina, S., Nursiang, N., & Faisal, F. (2020).
Analisis  kebijakan  ujian  nasional terhadap evaluasi akhir pendidikan. Jurnal Mappesona , 3 (2).