## KOMVERSAL : JURNAL KOMUNIKASI UNIVERSAL
Volume4 Nomor 2 (2022) 164-175 DOI: 10.38204/komversal.v4i2.1207 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/komversal/index ISSN 2502-6151 (online)

## KOMUNIKASI KONFLIK PADA PELAKSANAAN DAN PASCA PILPRES 2019 DI MEDIA SOSIAL TWITTER

## Sitti Maesurah
Institut Agama Islam Negeri Watampone,Jl. Hos Cokroaminoto, maesurah88@gmail.com

## ABSTRACT
Communication and interaction in social relations have the potential to create conflict, due to  differences  in  opinion,  knowledge,  and  so  on.  Like  the  conflict  that  occurred  between supporters of the Jokowi-Amin and Prabowo-Sandi presidential candidates in the Indonesian presidential election 2019. The conflict occurred because of different interests, hopes and differences  in  choices  between  groups.  The  conflict  is  getting  sharper  when  religious polarization is raised in it. The research was conducted through a qualitative approach with descriptive methods, using literature study data collection techniques. This study aims to describe  conflict  communication  in  the  implementation  and  after  the  2019  presidential election on social media is Twitter. The results showed that the delivery of hate speech is getting sharper in the 2019 presidential election. Swear words of hatred are reciprocated in order to satisfy the desire for support for the presidential candidate of his choice. Even the phenomenon of hate speech is increasing ahead of the 2024 presidential election, especially during the Covid 19 pandemic era, through the identity symbols with insult orientation, bad accusations, swearing and scolding, or considering the opposing party stupid, and giving bad labels.
Keywords: Communication of Conflict, Social Media, Twitter, Indonesian presidential election 2019, Hate speech .

## ABSTRAK
Komunikasi  dan  interaksi  dalam  hubungan  sosial  berpotensi  menimbulkan  konflik perbedaan pendapat, pengetahuan, dan sebagainya. Seperti konflik yang terjadi antara pendukung pasangan calon presiden Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, harapan dan perbedaan pilihan antar golongan. Konflik semakin tajam ketika polarisasi agama dimunculkan di dalamnya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  literatur.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan komunikasi konflik pada pelaksanaan dan pasca Pilpres 2019 di media sosial yaitu Twitter. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyampaian ujaran kebencian semakin  tajam  di  Pilpres  2019.  Umpatan  kebencian  dibalas  guna  memuaskan  hasrat dukungan  terhadap  calon  presiden  pilihannya.  Bahkan  fenomena  ujaran  kebencian semakin  meningkat  jelang  Pilpres  2024,  khususnya  di  era  pandemi  Covid  19,  melalui simbol-simbol  identitas  yang  berorientasi  pada  penghinaan,  tudingan  buruk,  umpatan dan makian, atau menganggap pihak lawan bodoh, dan memberi label buruk.
Kata kunci: Komunikasi Konflik, Media Sosial, Twitter, Pilpres 2019, Ujaran Kebencian.

## PENDAHULUAN
Interaksi  dan  komunikasi  antar  masyarakat  merupakan  keniscayaan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai  mahluk  sosial,  individu  secara  alamiah  akan berkomunikasi  sebagai  proses  pemenuhan  kebutuhan  dan  adaptasinya  terahadap lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa berkomunikasi, dia akan kehilangan arah dan tujuan hidup tanpa berkomunikasi dengan individu lain dan lingungannya.
Manusia  perlu  untuk  berkomunikasi  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi kebutuhan  biologi  seperti  makan  dan  minum;  memenuhi  kebutuhan  psikologis  utuk mencapai  kesuksesan  dan  kebahagiaan;  serta  komunikasi  pula  kita  dapat  memenuhi kebutuhan emosional seperti kesehatan mental. Selain itu, komunikasi juga penting untuk membangung  konsep  diri,  aktualisasi  diri,  memperoleh  kebahagaian  serta  demi kelangsungan hidupnya.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  komunikasi  dalam  kehidupan manusia  bertujuan  untuk  hal-hal  yang  positif  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  utama manusia. Tetapi selain berdampak positif, terdapat dampak negatif dari komunikasi dan interaksi  antar  sesame  manusia.  Komunikasi  dan  interaksi  yang  dilakukan  juga berpotensi menciptakan konflik antar imdividu dalam hubungan sosial dimasyarakat.
Konflik muncul dalam komunikasi dan interaksi antar manusia disebabkan oleh perbedaan  pendapat,  pengetahuan,  dan  lain  sebagainya.  Konflik  merupakan  hal  yang wajar dalam interaksi sosial, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik.  Sebagai  manusia  kita  semua  memiliki  pemikiran  yang  berbeda  satu  dengan lainnya,  kemudian  juga  memiliki  keinginan,  harapan,  kepentingan  dan  pendapat  yang berbeda-beda  pula.  Perbedaan-perbedaan  itulah  yang  akan  menciptakan  konflik  daam masyrakat.
Seperti yang terjadi pada pilpres 2019, terjadi konflik antara pendukung  kedua pasangan  capres  Jokowi-Amin  dan  Prabowo-Sandi,  Konflik  terjadi  utamanya  karena perbedaaan  kepentingan,  perbedaan  harapan  dan  perbedaan  pilihan  antar  golongan
masayarakat  para  pendukung  kedua  kanditat.  Konflik  ini  semakin  meruncing  tatkala dimunculkan  polititasasi  dan  polarirasi  agama  didalamnya.  Konflik  ini  semakin menimbulkan  dampak  negatif  dimasyarakat.  Masyarakat  seakan  terpecah  belah  dan dibagi dua kelompok besar, hingga memunculkan fenomena ujaran kebencian yang tajam, khususnya di media sosial twitter.
Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  Pemilu  Pemilu  serentak  2019,  menjadi keprihatinan  publik.  Salah  satunya  adalah  maraknya  Hoax  dan  Hate  speech.  Namun pelaksanaan  Pemilu  serentak  di  Indonesia  tahun  2019  sebagai  pengalaman  pertama, masih  menyisakan  banyak  masalah.  Salah  satu  masalah  yang  sangat  serius  adalah penggunaan  media  sosial  yang  berlebihan  dalam  kampanye  khususnya  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian memberi implikasi sosiologis yang cukup berat. Indikasinya; (1) Pemilu ditumpangi agenda yang bertentangan dengan Pancasila; (2)  politik  identitas  makin  menguat,  kemudian  membuat  kelompok-kelompok  dalam masyarakat terbelah secara ekstrim; (3) politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sangat vulgar dan berlebihan, dan; (4) kampanye negatif dan kampanye hitam, makin  sulit  dibendung  dan  sudah  berada  pada  wilayah  private  (induvidu)  tanpa mempertimbangkan moralitas dan akhlak sebagai bangsa (Muh., 2019).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  tentang komunikasi konflik pada pilres 2019 melalui media sosial twitter. Peneliti ingin bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang konflik yang terjadi antara pendukung capres Jokowi dan Prabowo dalam komunikasi dan interaksinya di media sosial twitter. Dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa literatur review atau studi pustaka terhadap  analisis terhadap buku, literatur, penelitian dan jurnal sebelumnya, catatan-catatan dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll,  secara  holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2016).  Penelitian  ini  menganggap
realitas yang terjadi secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan  fokus pengamatan  agar  membentuk  keterkaitan  dengan konteks  yang  lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2011).
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu suatu metode yang digunakan meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran,  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2014). Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2018).
Teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  studi  pustaka,  yaitu  pustaka  teknik pengumpulan  data  dengan  melakukan  analisis  terhadap  buku,  literatur,  catatan,  dan laporan yang saling berkaitan setelah menyelesaikan masalah (Nazir, 2014). Sementara analisis  datanya  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri lagi jika sosial media telah terintegrasi kuat ke  dalam  kehidupan,  tanpa  terkecuali  bagi  masyarakat  Indonesia  baik  itu  anak-anak, remaja,  orang  dewasa  hingga  yang  sudah  lanjut  usia.  Melalui  media  sosial  dalam handphone  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet  setiap  individu  dapat  terhubung satu  sama  lain  dengan  individu  lainnya  dengan  mudah,  baik  untuk  berinteraksi, mengaktualisasikan  diri,  berkomunikasi,  mencari  hiburan,  mencari  dan  bertukar infomasi, bahkan lebih dari itu melalui media sosial di era digital saat ini, khalayak bukan lagi hanya sekedar menjadi konsumen infomasi tapi dapat menjadi produsen sekaligus distributor  informasi.  Lebih  jauh  lagi,  hadirnya  media  sosial  menjadi  sarana  bagi masyarakat  untuk  beropini,  menyampaikan  pendapat  serta  melakukan  kritik  sosial. Media sosial menjadi ruang publik baru ( public sphere ) untuk menciptakan opini publik
dan  gerakan  sosial  di  masyarakat  dalam  rangka  melakukan  kritik  sebagai  bagian  dari kontrol sosial  masyarakat  terhadap  berbagai isu  dan  pemasalahan  sosial  yang  muncul dimasyarakat.
Namun  dibalik  manfaat  positif  dari  hadirnya  media  sosial,  terdapat  dampak negatif dari penggunaan media sosial. Salah satunya adalah penyampaian pendapat dan opini  yang  bernada  ujaran  kebencian,  khususnya  yang  semakin  masif  pada  perhelatan pilpres  2019  dari  masing-masing  pendukungnya.  Penyampaian  ujaran  kebencian  atau hate speech semakin tajam pada pilpres 2019 di media sosial khususnya platform twitter. Istilah kampret dan kadrun (kadal gurun) sebagai sebutan berupa hinaan bagi pendukung capres prabowo, serta cebong sebagai sebutan bagi kelompok pendukung capres Jokowi semakin  nyaring  terdengar.  Kalimat  umpatan-umpatan  bernada  kebencian  saling berbalas bersahutan dimedia sosial demi memuaskan hasrat dukungan mereka kepada calon presiden pilihannya. Tentu hal ini menunjukkan adanya konflik yang muncul akibat komunikasi dan interaksi khususnya melalui media komunikasi yaitu media sosial.
Masifnya  penggunaan  media  sosial  dalam  Pemilu  2019  khususnya  pemilihan Presiden dan wakil Presiden, karena dominan pemilih menginginkan adanya kampanye dari masingmasing kontestan yang memberikan informasi, pemahaman dan strategi yang komprehensif.  Menurut  hasil  Survei  Litbang  Kompas  (Wahyu,  2018),  terdapat  53  % responden  menghendaki  kampanye  yang  dinamis,  antar  kubu  bersaing  dan  publik memahami  program  yang  ditawarkan.  Selain  itu,  terdapat  32,6  %  reponden  yang menghendaki  kampanye  dilakukan  dengan  tenang  dan  damai  meski  publik  tidak memahami  program  yang  ditawarkan.  Yang  menarik,  ada  10,1  %  publik  yang menginginkan  kampanye  yang  keras  dan  tegang  antar  kubu  tetapi  publik  memahami program yang ditawarkan (Muh., 2019).
Menurut Hagar (2014), kelebihan Media sosial sebagai media kampanye politik, antara  lain;  (1)  Media  sosial  memberikan  kemudahan  akses  bagi  calon  pemilih (accessibility). Kandidat secara langsung dapat berinteraksi dengan calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah, dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan peliputan media cetak atau televisi. Pemanfaatan Media  sosial  dalam  kampanye,  terjadi  keterlibatan  langsung  kandidat  dengan  pemilih melalui  ruang  interaksi  dan  diskusi,  dengan  menyukai  (like),  memberi  komentar (comment), dan membagikan pesan (share); (2) selain mudah diakses, Media sosial juga
murah  untuk  dijangkau.  Meskipun  tidak  semua  daerah  dapat  mengakses,  namun jangkauan  yang  luas  tersebut  sepenuhnya  dapat  mengurangi  biaya  kampanye  yang terbilang  mahal.  Dengan  platform  Media  sosial  seperti  Facebook,  Youtube,  Twitter, Instagram, dan lainnya, tidak memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya, dan; (3) Media sosial memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk  membagikan  konten  atau  informasi  yang  didapatkannya.  Ini  sangat  berbeda dengan media kampanye yang konvensional tradisional, Media sosial melampaui batasan geografis (Muh., 2019).
Bahkan dalam beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih sehingga lebih terukur dan tepat sasaran. Menurut Pippa Noris (Andriadi,  2017),  Media  sosial  juga  digunakan  sebagai  fasilitas  untuk  melakukan partisipasi politik warga negara. Karena Media sosial memiliki tiga sifat yaitu informatif, interaktif  dan  partisipatoris  yang  memungkinkan  individu  menjadi  masyarakat  yang terlibat dalam ranah politik. Walaupun demikian Noris juga tidak menafikan bahwa Media sosial  memiliki  sisi  negative  yaitu  lemahnya  aspek  pertanggungjawaban  demokrasi  di setiap individu. Karena Media sosial juga mewadahi partisipasi politik termasuk aktivitas kampanye hitam (black campaign) dan penggunaan identitas palsu (anonimitas), bahkan membuat citra palsu melalui informasi yang disebarkan (Muh., 2019).
Dalam konteks praktek demokrasi, Media sosial mempunyai 4 (empat) manfaat, yaitu;  (1)  sebagai  akses  informasi,  yang  menampung  aspirasi  masyarakat  dan  mampu mengedepankan  kepentingan  umum;  (2)  akses  interaksi,  tingginya  angka  penggunaan Media  sosial  di  Indonesia  menyebabkan  terjadinya  interaksi  walaupun  hanya  sebatas dunia  maya  tetapi  menjadi  ajang  memperkuat  demokrasi;  (3)  akses  partisipasi,  sebab media  sosial  menjadi wadah  baru  untuk  mendorong  masyarakat  ikut  berpartisipasi di semua  kehidupan,  dan;  (4)  akses  desentralisasi  informasi,  Media  sosial  membawa pemerintah  lebih  dekat  dengan  warganya  sehingga  memudahkan  masyarakat  terlibat dalam  praktek  demokrasi.  Selain  manfaat  Media  sosial  dalam  dalam  demokrasi,  hasil penelitian  Wright  dan  Hinson  (Heryanto,  2018)  juga  menegaskan  bahwa  Media  sosial dapat; (1) menyediakan wadah untuk mengekspresikan lebih banyak ide, informasi dan opini; (2) membuka kesempatan baru untuk berkomunikasi langsung dengan khalayak, walaupun  dapat  menimbulkan  risiko  seperti  berkembangnya  informasi  negatif;  (3)
meningkatkan komunikasi dan informasi secara cepat untuk berbagai issu; (4) membuka kesempatan untuk meraih khalayak dengan efektif dan efisien; (5) membuka kesempatan untuk memperoleh khalayak baru dari kelompok usia muda yang tidak tersentuh oleh media mainstream yang biasa digunakan organisasi; (6) blog dan media sosial membuka komunikasi secara global, dan; (7) memungkinan organisasi untuk memperoleh data atau informasi dengan cepat (Muh., 2019).
Salah satu mudarat  dari  media  sosial  adalah perbuatan  tidak menyenangkan  di media sosial yang sering kali terjadi di masyarakat seperti mengirim pesan-pesan yang mengandung kebencian maupun penghinaan melalui media sosial, dan sebagainya. Saat ini fenomena hate speech atau ujaran kebencian menjadi pembicaraan hangat, khususnya di media sosial. Hujatan yang dilakukan oleh para penebar hate speech tentu saja akan berakibat buruk bagi masyarakat, karena akan banyak mendapatkan informasi yang tidak benar  dan  menimbulkan  kebencian  di  masyarakat  hingga  dapat  menimbulkan  konflik. Hate  speech  atau  ujaran  kebencian  adalah  tindakan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum hate  speech  adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan,  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang karena  dapat  memicu  terjadinya  konflik  dan  sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Wahyudin, Bajari, Mulyana, & Suryana, 2022).
Menurut Lewis dalam Neshkovska dan Trajkova (Neshkovska and Trajkova, 2017) (Mondal,  Silva  and  Benevenuto,  2017)  perkataan  yang  mendorong  kebencian  adalah perkataan  yang  mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  kelompok  atau  komunitas tertentu.  Secara  umum  ujaran  kebencian  menyerang  kelompok  atau  komunitas berbasiskan kriteria tertentu yang biasanya ditandai dengan merendahkan jenis kelamin, agama, ras, dan orientasi seksual. Tidak hanya sampai di sana, batasan ujaran kebencian biasanya  berbentuk  ekspresi  yang  berusaha  menghasut  dan  membenarkan  kebencian secara  rasial,  xenophobia,  anti  semitisme  dan  intoleransi  terhadap  kaum  minoritas, terbelakang  dan  kelompok  migran  (Peltonen,  2010;  Bajari,  2017;  Mondal,  Silva  and Benevenuto, 2017; Bajari and Kuswarno, 2020)
Peningkatan  pelemparan  ujaran  kebencian  atau  pidato  kebencian  dalam  ruang media sosial khususnya Twitter, semakin mengkhawatirkan saat dan pasca Pilpres 2019. Para pengguna media sosial, mudah sekali terpancing untuk merespon dan mengirimkan ujaran kebencian yang berkaitan dengan isu-isu tertentu atau program pemerintah yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  jalan  pemikiran  publik/netizen.  Para  pengguna  media sosial  seringkali  menggunakan  kata  atau  frase  yang  merendahkan,  mengumpat, memfitnah  dan  memprovokasi  pihak-pihak  yang  tidak  disukai  mereka  atau  berbeda pandangan dengan mereka .
Secara  statistik,  sejak  pelaksanaan  Pilpres  2019  dan  pasca  Pilpres  2019, dilanjutkan dengan masa pandemi, tren ujaran kebencian terus meningkat baik secara kuantitas  maupun  kualitas.  Bahkan  jika  dirunut  ke  belakang,  2017-2018,  saat  akan memulai Pilpres 2019, ujaran kebencian dan hoaks meningkat tajam. Okezone.com pada 2017-2018, mencatat bahwa, penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian oleh 643 akun  asli,  702  semi  anonim  dan  2.533  anonim.  Jumlah  akun  anonim  meningkat  100 persen di 2018 dibandingkan 2017 yang hanya 733. Kemudian, CNN Indonesia mengutif data  dari  Mafindo  (Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia  menjelaskan  bahwa  selama  Juli 2018  terdapat  sebanyak  13  konten  ujaran  kebencian  dan  hoaks  berbau  politik  yang disebarkan  melalui  berbagai  platform  di  dunia  maya.  Sementara  itu,  Kominfo  merilis bahwa  Hoaks  sebagai  salah  satu  alat  pemicu  ujaran  kebencian,  meningkat  tajam  dari tahun 2018-2019. "Sebanyak 486 hoax, kabar bohong, berita palsu berhasil diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama bulan April 2019. Kemudian, total jumlah hoax yang berhasil didapatkan oleh mesin Ais yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 1.731 hoax terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2019 (Wahyudin, Bajari, Mulyana, & Suryana, 2022).
Lemparan ujaran kebencian yang digunakan senantiasa dibungkus dalam framing identitas keagaaman, keyakinan dan etnik tertentu. Misalnya, penggunaan kata “kadrun”, “monaslimin”,  “jongos  peking”  dan  “jembut  onta”,  merupakan  satu  ekspresi  yang dihubungkan  dengan  etnis  dan  agama  tertentu.  Kesadaran  pada  identitas  untuk  diri sendiri  dan  orang  lain  seringkali,  menjadi  cara  yang  sederhana  untuk  menghina kelompok, figure, atau keyakinan tertentu. Pemilihan presiden 2019 dan wakil (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg) berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilihan
umum  dilasanakan  secara  serentak.  Peristiwa  ini  sangat  mepengaruhi  sistem  pemilu, khususnya  sitem  demokrasi  di  Indonesia.  Pemilu  serentak  pada  era  digital  ini menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran masyarakat para simpatisan capres dan cawapres. Salah satunya adalah permasalahan kampanye yang terjadi di media sosial, seperti kampanye hitam dan penyebaran hoaks. Setiap hari, media sosial diisi postingan berbagai isu dan pemberitaan terkait pemilu dan kampanye politik. Isu dan berita politik terus berseliweran sebagai akibat dari setiap pengguna media sosial dapat memviralkan setiap  peristiwa  politik  melalui  media  sosial  (Wahyudin,  Bajari,  Mulyana,  &  Suryana, 2022).
Selanjutnya,  kekuatan  memviralkan  melalui  media  sosial  dan  aplikasi  chating semakin mempercepat arus penetrasi informasi tersebut. Fenomena kontemporer politik pemilu di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari partisipasi pengguna media sosial atau sering disebut sebagai warga netizen. Sebagaimana menurut Kaplan dan Haenlein, terdapat enam jenis media sosial, yaitu proyek kolaborasi (misalnya, Wikipedia), blog dan microblogs  (misalnya,  Twitter),  komunitas  konten  (misalnya,  Youtube),  situs  jaringan sosial (misalnya, Facebook), virtual game (misalnya World of Warcraft), dan virtual sosial menjadi saluran yang relatif bebas dalam mengelola dan menyebarluaskan pandangan dan informasi politik (Kaplan & Haenlein, 2010).
Media  sosial  seakan  menjadi  kanal  perebutan  dan  pertarungan  pesan-pesan politik untuk berkampanye. Sebagaimana dijelaskan oleh Ardinato, media jejaring sosial tidak hanya memiliki kekuatan sosial, politik, dan budaya, dan media komunikasi, namun juga  dapat  membentuk  publisitas  dan  pencitraan  individu  dan  lembaga.  Berdasarkan manfaat tersebut memungkinkan politisi untuk menggunakan media jejaring sosial untuk meningkatkan popularitasnya melalui media sosial, selain untuk menyebarkan berbagai informasi  mengenai  kegiatan  dan  program  kampanyenya  (Ardianto,  2011).  Dengan demikian  media  sosial  dapat  mempengaruhi  citra  atau  popularitas  pasangan  calon presiden  2019  (Jokowi  dan  Prabowo)  selama  melakukan  kegiatan  kampanye  politik menjelang pemilu 17 April 2019 (Harahap, 2020).
Konflik yang terjadi akibat interaksi dan komunikasi masyarakat melalui media sosial twitter pada pelaksanaan dan pasca pilpres 2019, menghasilkan fenomena baru yaitu maraknya ujian kebencian atau hatespeech dari kelompok pendukung capres Jokowi dan  capres  Prabowo.  Sebutan  Kadrun  dan  Cabong  semakin  nyaring  terdengar  dalam
konflik  ini  untuk  seling  mengumpat,  menghina  dan  saling  merendahkan,  untuk menujukkan dominasi masing-masing. Bahkan ujaran ujaran kebencian melalui simbol identitas ini semakin meningkat menjelang Pilpres 2024, khususnya pada era pandemi Covid 19 yang disampaikan dalam ujaran kebencian oleh kelompok pro-pemerintah dan oposisi pemerintah dalam Twitter, sudah mulai muncul dan menjadi sumber konten para pegiat  medial  sosial,  khususnya  para  pendukung  pro  pemerintah  melemparkan  ujaran kebencian kepada pihak lawan (oposisi) (Wahyudin, Bajari, Mulyana, & Suryana, 2022).
Bentuk yang disajikan lebih banyak menggunakan narasi deksriptif yang secara langsung menyerang pihak atau figure tertentu yang dianggap memiliki potensi dalam kontestasi Pemilu 2024. Golongan menjadi frase kunci dalam menyusun ujaran kebencian menjelang  Pilpres  2024  pada  era  pandemi  Covid  19  yang  disampaikan  dalam  bentuk ujaran  kebencian  oleh  kelompok-kelompok  pro-pemerintah  dan  oposisi  pemerintah dalam  Twitter.  Kelompok  frase  dan  kata  kunci  yang  digunakan  berdasarkan  sifat  dan relasi dalam kalimat atau paragraf ujaran kebencian dalam narasi Pilpres 2024 pada era pandemi Covid 19, dapat disusun dalam kelompok ujaran kebencian yang berorientasi melemparkan  hinaan,  tuduhan  buruk,  mengumpat  dan  memarahi,  menganggap  pihak lawan dungun/bodoh, dan memberi lebel buruk atau kotor (Wahyudin, Bajari, Mulyana, & Suryana, 2022).

## KESIMPULAN
Komunikasi  dalam  kehidupan  manusia  bertujuan  untuk  hal-hal  yang  positif sebagai  pemenuhan  kebutuhan  utama  manusia.  Tetapi  selain  berdampak  positif, komunikasi  dan  interaksi  yang  dilakukan  juga  berpotensi  menciptakan  konflik  antar imdividu dalam hubungan  sosial  dimasyarakat.  Konflik  muncul dalam komunikasi  dan interaksi  antar  manusia  disebabkan  oleh  perbedaan  pendapat,  pengetahuan,  dan  lain sebagainya.  Seperti  yang  terjadi  pada  pilpres  2019,  terjadi  konflik  antara  pendukung kedua pasangan capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, Konflik terjadi uamanya karena perbedaaan  kepentingan,  perbedaan  harapan  dan  perbedaan  pilihan  antar  golongan masyarakat para pendukung kedua kanditat.
Konflik  ini  semakin  meruncing  tatkala  dimunculkan  polititasasi  dan  polarirasi agama didalamnya. Penyampaian ujaran kebencian atau hate speech semakin tajam pada
pilpres  2019  di  media  sosial  khususnya  platform  twitter.  Istilah  kampret  dan  kadrun (kadal  gurun)  sebagai  sebutan  berupa  hinaan  bagi  pendukung  capres  prabowo,  serta cebong  sebagai  sebutan  bagi  kelompok  pendukung  capres  Jokowi  semakin  nyaring terdengar.  Kalimat  umpatan-umpatan  bernada  kebencian  saling  berbalas  bersahutan dimedia  sosial  demi  memuaskan  hasrat  dukungan  mereka  kepada  calon  presiden pilihannya.  Bahkan  fenomena  iini  ujaran  ujaran  kebencian  melalui  simbol identitas  ini semakin meningkat menjelang Pilpres 2024, khususnya pada era pandemi Covid 19 yang disampaikan  dalam  ujaran  kebencian  oleh  kelompok  pro-pemerintah  dan  oposisi pemerintah  dalam  Twitter,  ujaran  kebencian  ini  berorientasi  melemparkan  hinaan, tuduhan  buruk,  mengumpat  dan  memarahi,  menganggap  pihak  lawan  dungun/bodoh, dan  memberi  label  buruk.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  konflik  yang  muncul  akibat komunikasi  dan  interaksi  khususnya  melalui  media  komunikasi  yaitu  media  sosial twitter.
Isi  dari  kesimpulan  hendaknya  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan  dan  tujuan penelitian.  Kesimpulan  dipaparkan  dalam  satu  paragraf,  bukan  point-point,  dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Kesimpulan dilengkapi dengan satu paragraf saran hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anang  Sugeng  Cahyono.  (2016).  Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap  Perubahan  Sosial Masyarakat di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140 – 157.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (5th Editio). Sage Publications.
Harahap,  K.  P.  (2020).  Kampanye  Pilpres  2019  Melalui  Media Sosial Dan  Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia. Komunikologi Volume 17 Nomor 1, Maret 2020.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publications.
Miles, M. B., & Huberman, A. Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif (Terjemahan) (T. Rohendi, Ed.; Terjemahan). Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muh., I. L. (2019). Efek Post Truth Pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019. Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 2 Juli - Desember 2019, 275-288.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia. .
Soekanto,  S.  (1983).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  PT  Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Wahyudin,  U.,  Bajari,  A.,  Mulyana,  S.,  &  Suryana,  A.  (2022).  Ujaran  Kebencian  Melalui Simbol Identitas di Twitter Menjelang Pemilihan Presiden 2024. Ujaran Kebencian Melalui  Simbol  Identitas.  Management  Communication  Doctoral  Program, Universitas Padjadjaran .
Yasir.  (2012).  Paradigma  Komunikasi  Kritis:  Suatu  Alternatif  Bagi  Ilmu  Komunikasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 8 – 17.