Policy, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN PADA TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PRINSIP GOOD TAX POLICY
Vidina Diniarti Hanifa 1 , Haula Rosdiana 2 *
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia vidinadiniartihanifa@ui.ac.id 1 , haula.rosdiana2013@gmail.com 2

## Abstrak
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  isu yang  timbul  dari  pemotongan  pajak  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan.  Di  tengah  penelitian  yang  peneliti  lakukan,  telah  disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  yang  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  69  Tahun  2022  tentang  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sehingga perlu dilakukan evaluasi  terkait  kebijakan  Pajak  Penghasilan  dalam  transaksi  pembayaran  bunga pinjaman  financial  technology  peer  to  peer  lending.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  kuantitatif  (logika  deduktif),  teknik  pengumpulan  data kualitatif,  dan  teknis  analisis  data  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  dinilai  belum memberikan kepastian hukum bagi transaksi pembayaran bunga pinjaman p2p lending, menimbulkan  biaya  kepatuhan  yang  meningkat,  serta  kurangnya  kesederhanaan administrasi. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan,  kepastian  hukum  terkait  peraturan  perpajakan  pada  transaksi pembayaran  bunga  pinjaman  fintech  p2p  lending  sudah  menjadi  lebih  jelas  dan  lebih mudah.  Dari  sisi  biaya  kepatuhan,  adanya  kebijakan  ini  hanya  menggeser  beban kewajiban pemotongan dari yang semula berada pada sisi borrower menjadi melekat pada penyedia  platform.  namun,  secara  keseluruhan  adanya  UU  HPP  dan  PMK  69  sudah mengakomodir transaksi p2p lending secara lebih baik.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pajak Penghasilan, Fintech P2P Lending.

## Abstract
Based on the results of the researcher's previous study, there are several issues arising from  tax  deductions  referring  to  Law  Number  36  of  2008  regarding  the  Fourth
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2023
Amendment  to  Law  Number  7  of  1983  regarding  Income  Tax.  In  the  midst  of  the researcher's study, a new law was enacted, namely Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization (TRH Law), which was further regulated in the Minister of Finance Regulation Number 69 of 2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on  Financial  Technology  Peer-to-Peer  Lending  Activities.  Therefore,  an  evaluation  is needed  regarding  the  Income  Tax  policy  in  financial  technology  peer-to-peer  lending interest payment transactions. This research was conducted using a quantitative approach (deductive  logic),  qualitative  data  collection  techniques,  and  qualitative  data  analysis techniques. The results of this study indicate that Law Number 36 of 2008 regarding the Fourth  Amendment  to  Law  Number  7  of  1983  regarding  Income  Tax  Article  23  is considered  to  not  provide  legal  certainty  for  peer-to-peer  lending  interest  payment transactions,  resulting  in  increased  compliance  costs,  and  a  lack  of  administrative simplicity. With the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization, legal certainty regarding tax regulations on fintech peer-to-peer lending interest payment transactions has become clearer and more straightforward. In terms of compliance costs, this policy shift has only transferred the withholding obligation burden from the borrower's side to the platform provider. However, overall, the TRH Law and Minister  of  Finance  Regulation  Number  69  have  accommodated  peer-to-peer  lending transactions more effectively.
Keywords: Policy Evaluation, Income Tax, P2P Lending Fintech.

## PENDAHULUAN
Perusahaan fintech yang  menyediakan  jasa p2p  lending dapat  memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman dengan membuka layanan jasa keuangan untuk  menghubungkan  pemberi  pinjaman  ( lender )  dengan  penerima  pinjaman ( borrower ).  Berdasarkan  data  perkembangan  fintech  lending  yang  disajikan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  per  bulan  Januari  2023,  jumlah  perusahaan  fintech lending  di  Indonesia  yang  terdaftar  di  OJK  adalah  sebanyak  102  perusahaan  (OJK, 2023). Sedangkan, untuk total keseluruhan akumulasi penyaluran pinjaman pada tahun 2023  dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

## Gambar 1.1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman (dalam Milyar Rupiah) Tahun 2023
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)
Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat adanya peningkatan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman fintech peer to peer lending setiap bulannya. Pada Desember 2022, akumulasi  penyaluran  pinjama  adalah  sebesar  Rp.  528.006,33  Milyar  dan  terus mengalami  peningkatan  himgga  bulan  Maret  2023  akumulasi  penyaluran  pinjaman fintech  peer  to  peer  lending mencapai  nilai  Rp  582.758,85  Milyar.  Akumulasi penyaluran  pinjaman  yang  terus  meningkat  setiap  bulannya  menggambarkan perkembangan fintech yang juga semakin luas dan pesat.
Besarnya jumlah penyaluran pinjaman yang terus meningkat setiap tahunnya, menimbulkan potensi pajak yang semakin besar pula (Maria, 2015). Di dalam transaksi pinjam-meminjam dana berbasis online ini, muncul berbagai macam penghasilan baik dari  sisi platform maupun lender yang  bisa  menimbulkan  potensi  perpajakan  di dalamnya (Kartiko, 2020). Salah satu penghasilan yang timbul adalah penghasilan atas
495,515.86 528,006.33 546,802.38 564,476.28 582,758.85 440,000.00 460,000.00 480,000.00 500,000.00 520,000.00 540,000.00 560,000.00 580,000.00 600,000.00 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23
Mar-23 Akumulasi Penyaluran Pinjaman 2023
bunga  pinjaman  yang  dibayarkan  oleh borrower kepada lender .  Jika  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, transaksi pembayaran bunga pinjaman  yang  dibayarkan  oleh borrower kepada lender dikenai  Pajak  Penghasilan sesuai  Pasal  23,  yaitu  sebesar  15%  dari  jumlah  bruto  yang  dipotong  oleh  pemberi penghasilan  ( borrower ).  Namun,  dalam  administrasinya  masih  ditemukan  adanya kesulitan dalam pemotongan pajak.
Model  kegiatan  bisnis  yang  terus  berkembang  seharusnya  diimbangi  dengan perlakuan perpajakan yang tepat (Rachmasariningrum, 2020). Sebelumnya belum ada regulasi pajak yang mengatur secara spesifik terkait berbagai transaksi dan aliran dana yang ada di dalam p2p lending khususnya untuk sisi lender . Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Financial Technology – Peer to Peer Lending (P2P Lending) , ditemukan bahwa peraturan  perpajakan  yang  ada  cukup  memberatkan borrower khususnya borrower badan yang memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong. Pada saat itu, mekanisme perpajakan yang digunakan adalah mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh borrower badan kepada lender . Di tengah penelitian yang penulis lakukan, telah disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69  Tahun  2022  tentang  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial.  Berdasarkan  peraturan  ini,  terdapat  perubahan dalam administrasi pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi peer to peer lending . Jika mengacu pada peraturan sebelumnya, pajak atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan  oleh borrower kepada lender dipotong  oleh  pemberi  penghasilan  yaitu borrower sebesar  15%.  Namun,  dengan  adanya  PMK  No.  69  Tahun  2022, penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  ( platform )  ditunjuk  untuk  melakukan pemotongan Pajak Penghasilan.
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  maka diperlukan suatu analisis untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan yang ada saat ini dalam mengakomodir transaksi p2p lending . Penulis membatasi masalah pada evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan bunga pinjaman yang fintech – p2p lending yang dibayarkan oleh borrower kepada lender .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  postpositivisme,  dengan  menggunakan pendekatan kuantitatif (logika deduktif), teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknis analisis  data  kualitatif.  Peneliti  menggunakan  paradigma  postpositivisme  melihat penelitian  sebagai  satu  rangkaian  yang  terhubung  secara  logis,  meyakini  adanya keragaman, dan berbagai perspektif dari para partisipan (Denzin & Lincoln, 2005). Jenis penelitian ini dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) kategori. Pertama, bedasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena peneliti berusaha
memberikan gambaran atas suatu fenomena seosial (Neuman, 2014). Kedua, beradsarkan manfaat penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian dasar atau murni (basic research) merupakan  fondasi  dasar  ilmu  pengetahuan  sosial  dengan  menguji  teori-teori  yang menjelaskan  bagaimana  peristiwa-peristiwa  di  dunia  atau  menghasilkan  teori  baru. Penelitian  murni  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dimaksudkan  untuk  menambah perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  bersifat  akademis,  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  implementasi  kebijakan  Pajak Penghasilan pada fintech peer to peer lending. Ketiga, berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan sumber data primer berasal dari penelitian lapangan (field research) melalui studi literatur dan wawancara mendalam.
Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis data dengan teknik analisis data kualitatif dengan melihat pola dan hubungan permasalahan. Peneliti akan melakukan pengorganisasian semua data-data penelitian yang peneliti dapatkan, baik data primer dari hasil wawancara mendalam, maupun data sekunder yang peneliti dapatkan melalui studi literatur. Peneliti akan melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan transkip wawancara dan sumber-sumber lain dari informan yang dapat memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pistone  (Pistone  et  al.,  2019)  menjelaskan,  bahwa  dalam  desain  dan pengembangan kebijakan pajak, terdapat faktor universal tertentu yang harus ada untuk memungut pajak dan mencapai pengumpulan pajak yang efisien, atau biasa disebut pula dengan kebijakan pajak yang baik ( good tax policy ). Faktor-faktor tersebut antara lain:
1) Equity ; 2) Economic efficiency ; 3) Administrability ; dan 4) Coherence . Salah satu prinsip  kebijakan  pajak  yang  baik  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah prinsip administrability yang  terdiri  dari  kepastian  hukum,  biaya  kepatuhan,  dan kesederhanaan.  Kunci  untuk  sistem  perpajakan  adalah  terkait  administrasi  sistem tersebut.  Konsep-konsep  dalam  administrasi  sama-sama  berbicara  dengan  konsep kesetaraan  dan  efisiensi.  Secara  sederhana,  biaya  pemungutan  pajak  tidak  boleh berlebihan. Ketidakmampuan untuk memantau dan menegakkan pajak yang dikenakan oleh  negara  membuat  pajak  tersebut  tidak  efisien,  serta  menciptakan  ketidakpuasan antara efisiensi dan keadilan.
Dalam hal kepastian hukum pajak, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk  memberikan  kejelasan  mengenai  perlakuan  pajak  untuk  transaksi peer  to  peer lending . Ini membantu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perencanaan keuangan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang berlaku. Kebijakan yang jelas dan transparan juga dapat meminimalkan ketidakpastian hukum dan  meningkatkan  kepercayaan  pelaku  industri  terhadap  sistem  perpajakan  (Hapsari, 2023). Kepastian dalam hal perpajakan dapat digambarkan dengan mensyaratkan bahwa Wajib  Pajak  harus  mengetahui  dengan  pasti  apa  yang  dikenakan  pajak,  berapa  yang harus  dibayarnya  dan  bagaimana  serta  kapan  harus  membayarnya,  artinya  undang-
undang harus jelas dan tidak memiliki makna yang ambigu (Wiwit Irawati et al., 2015). Transparansi memungkinkan Wajib Pajak untuk mengevaluasi layanan yang diterima serta  akuntabilitas  pemerintah  terhadap  beban  pajak  (Wiratama  &  Hananto,  2019). Transparansi sehubungan dengan pajak juga memfasilitasi demonstrasi yang jelas dari elemen  redistributif  dari  beban  pajak.  Publikasi  yang  menunjukkan  data  mengenai kejadian perpajakan dapat memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas.
Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower (berstatus badan) kepada lender dalam transaksi p2p lending mengikuti Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika mengacu pada kebijakan  tersebut,  transaksi  pembayaran  bunga  pinjaman  yang  dibayarkan  oleh borrower kepada lender dikenai Pajak Penghasilan sesuai Pasal 23, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto yang dipotong oleh pemberi penghasilan ( borrower ).  Prianto Budi selaku Akademisi berpendapat bahwa kebijakan yang ada sudah cukup pasti dan jelas, karena sudah mengatur objek pajak yang jelas, tarif pajak, siapa pemotongnya, dan siapa yang dipotong pajak. Namun, berbeda dengan Prianto Budi, Iman Santoso selaku Tax Partner  EY  berpendapat  bahwa  masih  ada  keraguan  dari  sisi  Pemerintah  dalam menerapkan  peraturan  perpajakan  bagi  industri fintech khususnya p2p  lending .  Iman Santoso juga menjelaskan bahwa regulasi yang belum memberikan kepastian hukum bisa memunculkan banyak isu atau masalah, sehingga nantinya juga akan berdampak pada cost  of  compliance yang  meningkat  bagi  Wajib  Pajak.  Untuk  menghindari  hal tersebut, dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum, karena Iman Santoso berpendapat bahwa Wajib Pajak dalam hal ini adalah pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman p2p lending (khususnya borrower berstatus badan) akan lebih patuh jika  kebijakan  yang  mengatur  sudah  lebih  pasti,  sehingga  Wajib  Pajak  pun  bisa membuat asumsi atau perhitungan operasional mereka. Pendapat lain pun
diutarakan  oleh  Yonathan  Pardede  selaku Team  Finance Investree.  Yonathan berpendapat bahwa sebenarnya, UU PPh yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan khususnya dalam hal ini terfokus pada Pasal 23  sudah  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas,  hanya  saja  mekanisme  yang  ada belum  mampu  mengakomodir  dengan  baik  transaksi  yang  ada  pada p2p  lending sehingga pada praktiknya di lapanganWajib Pajak dalam hal ini adalah borrower yang memiliki kewajiban memotong masih merasa kesulitan dalam administrasinya.
Administrasi pajak harus memperhitungkan antara biaya untuk mengumpulkan pajak dengan pajak yang akan dicapai melalui penegakan yang tepat (Sari et al., 2022). Ketika jenis pajak yang akan diadministrasikan memiliki biaya yang lebih tinggi untuk diadministrasikan,  nilai  penyertaan  pajak  tersebut  dalam  sistem  perpajakan  harus dipertanyakan (HERDIANTO, n.d.) Dalam pelaksanaannya, efisiensi serta kenyamanan mekanisme pengumpulan dan penegakkan pajak merupakan salah satu hal yang penting. Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  harus  dilakukan dengan mekanisme yang tidak memberikan cost terlalu besar.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  beban untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman fintech  peer  to  peer  lending berada  pada  sisi borrower sebagai  pemberi penghasilan (terutama untuk borrower berstatus badan), dengan mengacu pada Pasal 23 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:
“Atas  penghasilan  tersebut  di  bawah  ini  dengan  nama  dan  dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah  jatuh  tempo  pembayarannya  oleh  badan  pemerintah,  subjek pajak  badan  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak  dalam  negeri  atau  bentuk  usaha  tetap,  dipotong  pajak  oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; royalti; dan
3. hadiah,  penghargaan,  bonus,  dan  sejenisnya  selain  yang  telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
Menurut  Yonathan,  mayoritas borrower berstatus  badan  yang  terlibat  dalam transaksi  pinjam  meminjam  dana  adalah  UMKM  yang  memiliki  sumber  daya  serta literasi perpajakan yang terbatas. Jika mengikuti kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan  tersebut,  ditemukan  beberapa  kendala  atau  masalah  yang  dihadapi  oleh borrower dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu kendala yang dirasakan oleh borrower dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait cost yang ditanggung oleh borrower sebagai pemotong pajak. Saat mendapatkan dana pinjaman, 1 (satu) borrower bisa mendapatkan dana dari banyak lender , bisa 1 (satu) atau bahkan 100 (seratus). Tentu, jumlah lender ini akan berbanding lurus dengan jumlah bukti potong yang harus borrower siapkan setiap kali terjadi  pembayaran  bunga  pinjaman  yang  diberikan  kepada lender .  Kerumitan  yang dirasakan  oleh borrower tidak  hanya  berdampak  pada  diri borrower tersebut  saja, melainkan  juga  memberikan  imbas  bagi lender yang  membutuhkan  bukti  potongnya serta platform selaku penyedia layanan jasa pinjam meminjam dana berbasis teknologi ini.  Selain  itu,  mekanisme  pemotongan  pajak  yang  seperti  ini  sebenarnya  menjadi bertentangan  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK  77) yang mengatur fintech p2p lending . Di dalam Pasal 19 Ayat 3 dan 4 serta Pasal 20 Ayat 3 dan 4 POJK 77 diatur sebagai berikut:
(3)  Penyelenggara  wajib  menyediakan  akses  informasi  kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
(4)  Akses  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
Pasal 20
(3)Penyelenggara  wajib  menyediakan  akses  informasi  kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
(4)  Akses  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman
Jika  mengacu  pada  pasal  tersebut,  maka  seharusnya  baik lender maupun borrower tidak  saling  mengetahui  identitas  lawan  transaksi  mereka.  Sehingga, seharusnya  tidak  mungkin  bagi borrower membuat  bukti  potong  pajak  atas  transaksi pembayaran bunga pinjaman yang ia bayarkan kepada lender , karena dalam pembuatan bukti potong dibutuhkan adanya identitas dari pihak yang dipotong pajaknya (penerima penghasilan).  Dengan  kata  lain,  mekanisme  pemotongan  pajak  menjadi  tidak  sesuai dengan  prinsip  kebijakan  pajak  yang  baik,  terutama  asas  kepastian  hukum  dan kesederhanaan. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Bawono Kristiaji (DDTC) yang menyatakan bahwa di lapangan, pelaku usaha banyak yang mempertanyakan mekanisme perpajakan atas transaksi yang timbul di dalam p2p lending karena adanya kerahasiaan data yang harus mereka taati. Sehingga, Bawono Kristiaji berpendapat bahwa UU PPh sebenarnya  tidak  memungkinkan  mekanisme  perpajakan  tersebut  karena  adanya kerumitan  yang  dihadapi  oleh borrower untuk  memotong  pajak  dan  membuat  bukti potong.
Kerumitan mekanisme perpajakan yang ada untuk diterapkan ke transaksi p2p lending ini pun diakui oleh Refita selaku Pelaksana Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan  PPh  I.  Refita  mengakui  bahwa  terdapat  kendala  bagi borrower untuk melakukan  pemotongan  pajak  terutama  karena  masih  rendahnya  literasi  perpajakan mereka  serta  kerumitan  administrasi  yang  harus borrower hadapi.  Menurut  Refita, jumlah  transaksi  yang  ada  pada  kegiatan  pinjam-meminjam  dana  di p2p  lending ini “ beyond  business  as  usual ”,  sehingga  seluruh  pihak  termasuk  di  dalamnya  adalah Pemerintah  perlu  melakukan  banyak  penyesuaian  seperti  kajian  untuk  hal-hal  baru terkait transaksi digital yang terus berkembang pesat. Otoritas perpajakan masih harus mengatur, memberikan peraturan, serta kejelasan hukum terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Secara paralel, diharapkan bisnis p2p lending juga dapat menyesuaikan diri mereka juga dengan peraturan yang ada.
Stiglitz dan Rosengard (Stiglitz & Rosengard, 2015) menyatakan sistem pajak harus dibuat mudah dan relatif murah untuk dikelola. Peraturan perpajakan harus sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan juga memiliki kepastian hukum, agar dapat mudah dimengerti oleh Wajib Pajak sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pun bisa dilakukan dengan baik (Jan, 2022). Peraturan atau ketentuan perpajakan perlu
memerhatikan  asas-asas  kesederhanaan  (Yani,  2020).  Dengan  adanya  kesederhanaan dalam  kebijakan  pajak  diharapkan  biaya  kepatuhan  bagi  Wajib  Pajak  maupun administrasi  bagi  otoritas  perpajakan  dapat  diminimalisir  (Waluyo,  2018).  Rumitnya administrasi  yang  dirasakan  oleh  para borrower dalam  melakukan  pemenuhan kewajiban perpajakannya bisa berdampak pada perilaku penghindaran pajak. Perilaku penghindaran pajak yang mungkin timbul pada sisi borrower pada akhirnya juga akan berdampak  pada lender dan  juga platform sebagai  penyedia  layanan  jasa  pinjam meminjam.  Namun,  Prianto  Budi  berpendapat  bahwa  jika  dilihat  dari  kesederhanaan, UU PPh Pasal 23 tidak ada masalah, karena mekanismenya hanya potong, setor, lapor. Masalah yang ada hanya terkait kesadaran Wajib Pajak serta literasi perpajakan mereka. Hal ini berbeda dengan beberapa pendapat lain. Yonathan selaku pihak dari penyedia platform mengiyakan  bahwa  salah  satu  permasalahannya  terdapat  pada  literasi perpajakan borrower yang  masih  rendah.  Namun,  terdapat  beberapa  kendala  lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan akhirnya hal ini menjadi salah satu isu yang ada di lapangan.
“Jadi cukup kompleks, karena human resources dan tax knowledge mereka masih kurang. Tapi seharusnya tetap harus disiapkan ya. Itu lah  yang  membuat  compliance  pada  pemenuhan  bukti  potong  itu performance-nya  memang  kurang.  Efeknya  apa?  Dari  sisi  lender mereka kan sudah dipotong nih, mereka minta dong bukti potongnya karena kan bisa jadi kredit pajak ya di akhir tahun. Nah ini kita effort banget  nih  untuk  collection  atau  follow  up  ke  borrower  yang sebenarnya tanggung jawab si borrower. Tapi karena kita kan harus jaga  rating  kita  jadi  kita  juga  nih  yang  harus  repot.  Ya  akhirnya karena ada banyak yang tidak comply, jadi Investree yang disalahkan dan jadi operation loss kita lah karena tidak bisa sastifying si lender.”
Berdasarkan pernyataan Yonathan, kerumitan mekanisme perpajakan yang ada pada akhirnya berujung pada bertambahnya beban platform . Platform harus membantu lender untuk mendapatkan bukti potong pajak atas penghasilan bunga yang diterima dari borrower . Tidak lengkapnya bukti potong ini dapat berimbas pada rating dan operation loss platform . sehingga, jika dilihat dari aspek kesederhanaan, kebijakan ini cukup sulit untuk diterapkan pada transaksi pembayaran bunga pinjaman p2p lending .
Refita  selaku  otoritas  perpajakan  berpendapat  bahwa  DJP  sudah  banyak melakukan improvisasi terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, misalnya seperti pembuatan billing yang bisa dilakukan melalui gawai ( gadget ). Selain itu, untuk pembayaran  pun  sudah  terdapat  opsi  lainnya  seperti  melalui  E-Commerce,  serta pelaporan  pajak  yang  sudah  bisa  dilakukan  secara online .  Hal  ini  diharapkan  dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (PMK  69  Tahun  2022),  terdapat  pergeseran
kewajiban  pemotongan  pajak.  Jika  mengacu  kebijakan  sebelumnya,  pihak  yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan adalah pihak yang memberikan  penghasilan,  sehingga  jika  dalam  transaksi  pembayaran  bunga  pinjaman p2p lending pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah borrower selaku  pihak  yang  membayarkan  bunga  pinjaman  kepada lender .  Namun, dengan disahkannya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 32A Ayat  1  dan  2  UU  HPP  dan  Pasal  3  Ayat  4  dan  5  PMK  69  Tahun  2022,  kewajiban pemotongan pajak tersebut bisa dilakukan oleh pihak ketiga, yakni penyedia platform sebagai pihak yang memfasilitasi adanya transaksi pinjam-meminjam dana.

## Pasal 32A
(1) Menteri  Keuangan  menunjuk  pihak  lain  untuk  melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang  terlibat  langsung  atau  memfasilitasi  transaksi  antarpihak yang bertransaksi.

## Pasal 3
(4) Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  ditunjuk  untuk melakukan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  merupakan  Penyelenggara  Layanan Pinjam  Meminjam  yang  telah  memiliki  izin  dan/atau  terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
Asas kepastian adalah salah satu hal yang mendasar dalam sistem perpajakan, karena  potensi  terjadinya dispute berpengaruh  dari  adanya  ketidakpastian.  Bawono Kristiaji  juga  mengungkapkan  bahwa kepastian  hukum adalah  salah  satu  asas  yang sangat  penting.    Dinamika  bisnis  dan  ekonomi  yang  terus  berkembang,  memerlukan peraturan  perpajakan  yang  harus  selalu  disempurnakan  dan  disesuaikan  untuk mengurangi  terjadinya dispute di  lapangan.  Jika  dilihat  dari  sisi  kepastian  hukum, lahirnya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022 memberikan suatu kepastian bagi Wajib Pajak.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Dewi  (Dewi  et  al.,  2020),  kepastian  dalam hukum  pajak  bukan  hanya  terkait  tentang  subjek  pajak  (dan  pengecualiannya),  objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak. Hal-hal terkait  prosedur  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  salah  satunya  adalah  prosedur pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak, juga tidak kalah penting untuk diberikan kepastian hukum. Dengan adanya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022, kepastian terkait aturan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam transaksi fintech p2p lending khususnya pembayaran  bunga  pinjaman  menjadi  lebih  terlihat  jelas.  Saat  ini  penyedia platform
(yang  telah  memikiki  izin  dan/atau  terdaftar  pada  Otoritas  Jasa  Keuangan)  ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak, dengan harapan bisa memperkecil loopholes yang ada selama ini, karena penyedia platform dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar (dengan  adanya  data  dan  informasi  baik  terkait borrower maupun lender )  untuk melakukan pemotongan pajak. Hadirnya kebijakan ini membuat prosedur pemotongan pajak menjadi lebih jelas dan bisa memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.
Selain  itu,  yang  juga  berkaitan  dengan  konsep  kepastian  adalah  terkait  asas legalitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Pistone et al., 2019) bahwa asas legalitas adalah  suatu  asas  fundamental  yang  mengharuskan  hukum  menjadi  jelas,  dapat dipastikan  dan  tidak  retrospektif. Legal  Remittance  Responsibility adalah  salah  satu bagian dari asas legalitas yang kini diterapkan dalam mekanisme pemotongan pajak atas pembayaran  bunga  pinjaman fintech  p2p  lending .  Pada  umumnya,  kewajiban  untuk melakukan  pemotongan  pajak  berada  pada  pihak  yang  memberikan  penghasilan. Milanez(Milanez,  2017)  menjelaskan  bahwa legal  remittance  responsibility dapat dipahami  sebagai  persyaratan  hukum  untuk  menyetorkan  kewajiban  pajak  pihak  lain kepada  pemerintah.  Pelaku  bisnis,  dalam  hal  ini  adalah  penyedia platform ,  memiliki peran tambahan dalam kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower kepada lender , membuat bukti potong atas pemotongan pajak tersebut, menyetorkan pajak yang telah dipotong, dan  wajib  melakukan  pelaporan  pajak  dalam  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Penghasilan. Legal Remittance Responsibility pada pemotongan pajak atas pembayaran bunga fintech  p2p  lending ini  dapat  menjadi  penting  dalam  konteks  peraturan perpajakan,  karena  penyedia platform dianggap  lebih  memiliki  kemampuan  dan kapasitas untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada pada transaksi pembayaran  bunga  pinjaman fintech  p2p  lending .  Implementasi legal  remittance responsibility dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang  ada.  Hal  ini  dapat  mengurangi  risiko  penghindaran  pajak  dan  mencegah konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perilaku penghindaran pajak. Selain itu, secara  administratif  konsep  pemotongan  pajak  seperti  ini  dapat  mengurangi  beban administratif dan mempercepat proses pemotongan pajak untuk segera disetorkan ke kas negara, serta bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis fintech p2p lending yang terus berkembang. Hal ini juga diungkapkan oleh Refita (DJP) sebagai berikut.
“...Pasal 32A di Undang-Undang HPP ya dimana saat ini pemerintah berhak  untuk  menunjuk  pihak  lain,  pihak  ketiga  selain  dua  pihak yang  saling  bertransaksi  untuk  melakukan  pemungutan  dan pemotongan pajak. Ini juga menjadi dasar hukum bagi kami untuk menyesuaikan  mekanisme  pengenaan  pajak  seiring  dengan perkembangan teknologi yang saat ini umumnya bersifat digital dan melibatkan intermediary party seperti e-commerce dan fintech.”
Jika dilihat dari sisi pemerintah, tentu mekanisme seperti ini dapat memberikan keuntungan  dalam  konteks revenue productivity,  karena  mekanisme  ini  tentuk  akan
menciptakan  penerimaan  pajak  secara  otomatis.  Selain  itu,  mekanisme  ini  juga  dapat meningkatkan kepatuhan. (Milanez, 2017) membuktikan bahwa rata-rata sebesar 78,8% dari total penerimaan pajak di 24 negara OECD pada 2014 berasal dari setoran Wajib Pajak  Badan,  meliputi  atas  pajak  yang  memang  ditanggung  oleh  penyedia platform ( legal  tax  liability )  serta  yang  dibantu  pemungutannya  oleh  penyedia platform ( legal remittance responsibility .
Alt (1983) menyatakan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis dinilai lebih efisien. Wijaya (Wijaya & Nirvana, 2021) juga menyatakan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis lebih baik untuk dilakukan karena sudah  memiliki  sistem  pencatatatan  dan  sistem  akuntansi  untuk  menyederhanakan proses pemotongan dan penyetoran pajak. Mekanisme seperti ini juga menjadi solusi atas isu atau masalah yang ada sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Refita (DJP).
“...karena ini juga terkait dengan data, dimana data lender itu tidak sampai  pada  borrower  atau  dalam  kata  lain  borrower  tidak mengetahui  identitas  lender  dan  lender  tidak  mengetahui  identitas borrower.  Sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan pemotongan oleh borrower jika menggunakan kebijakan yang lama. Sehingga, kalau mereka tidak saling tahu identitas mereka tidak bisa dilakukan pemotongan pajak. Selain itu juga penyedia sistemnya kan adalah  platform  seperti  yang  tadi  saya  juga  sudah  sampaikan. Sebenarnya ya, kewajiban pemotongan itu kan sudah ada di Undang- Undang  dari  awal  sebelum  adanya  era  fintech  ini.  Jadi,  kalau  pun harus  ada  pemotongan  pajak  di  dalamnya,  yang  harus  membuka kemungkinan dalam sistemnya kan adalah platform. Sehingga, yang saya lihat ini masih menjadi gap dalam peraturan yang eksisting.”
Pemotongan  pajak  dalam  PMK  69  yang  menunjuk  pihak  ketiga  (penyedia platform ) menjadi solusi atas kerumitan mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan oleh borrower sebelumnya. Namun, tentu kewajiban perpajakan yang bergeser kepada penyedia platform juga  diikuti  oleh  beban  administrasi  berupa  biaya  kepatuhan ( compliance  cost )  yang  bergeser  dari borrower kepada  penyedia platform . Penyedia platform tidak hanya harus mengurus kewajiban perpajakan mereka saja, namun juga kini  ditambah  oleh  kewajiban  perpajakan  yang  timbul  dalam  transaksi  pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower kepada lender . Biaya ini termasuk biaya teknologi informasi dan sumber daya manusia yang terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini juga selaras dengan yang dijelaskan oleh Prianto (Akademisi).
“...Tapi  memang  saya  melihatnya  kalau  dari  sisi  ease  of administration  itu  harus  dilihat  dari  dua  sisi.  Dari  sisi  pemberi penghasilan, oke, dia tidak bermasalah. Dari sisi penyedia platform, dia  dibuat  sulit  itu.  Berarti  cost  of  compliance-nya  meningkat. Masalahnya  kalau  nanti  tidak  setor,  tidak  lapor,  kena  sanksi.  Tapi kalau sudah melaksanakan, tidak mendapat imbalan apa-apa. Itu inti
konteksnya  kalau  dilihat  dari  sisi  evaluasi  prinsip  ease  of administration.”
Selain  beban  administrasi  berupa  biaya  kepatuhan  ( compliance  cost )  yang dibebani  pada  penyedia platform ,  sanksi  administrasi  juga  bisa  diberikan  kepada penyedia platform apabila  terdapat  kekeliruan  atau  keterlambatan  dalam  melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pihak lain, seperti saat pemotongan dan penyetoran pajak. Dengan adanya beban administrasi yang bisa dibebankan kepada penyelenggara platform , maka mekanisme ini bisa membebankan pihak lain yang ditunjuk sebagai agen pemotong  pajak  (dalam  hal  ini  adalah  penyedia platform ).  Sehingga  mekanisme pemotongan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  juga  bisa  bertentangan  dengan prinsip kesederhanaan. Korporasi seharusnya tidak terlalu dibebani dengan sanksi yang berasal  dari  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  lain,  yang  mana  sebagian  kewajiban perpajakannya itu telah dibantu oleh mereka (penyedia platform ) (Prebawa, 2022).

## KESIMPULAN
Sebelum  adanya  UU  HPP,  mekanisme  pemotongan  Pajak  Penghasilan  atas transaksi  pembayaran  bunga  pinjaman  fintech  p2p  lending  yang  dibayarkan  oleh borrower kepada lender yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dinilai belum memberikan kepastian hukum, menimbulkan biaya kepatuhan yang meningkat, serta kurangnya kesederhanaan administrasi. Setelah adanya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan, kepastian  hukum  terkait  peraturan  perpajakan  pada  transaksi  pembayaran  bunga pinjaman fintech p2p lending sudah menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Dari sisi biaya kepatuhan, adanya kebijakan ini hanya menggeser beban kewajiban pemotongan dari yang  semula  berada  pada  sisi  borrower  menjadi  melekat  pada  penyedia  platform. Dengan  melekatnya  kewajiban  pemotongan  pajak  yang  seharusnya  dilakukan  oleh borrower,  penyedia  platform  seharusnya  tidak  terlalu  dibebani  dengan  sanksi  yang berasal  dari  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  lain,  yang  mana  sebagian  kewajiban perpajakannya itu telah dibantu oleh mereka (penyedia platform).

## BLIBLIOGRAFI
Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2).
Hapsari, S. D. (2023). Aspek Hukum Penilaian atas Saham Perusahaan Startup Sebelum IPO dan Manfaatnya Bagi Investor serta Penerimaan Pajak Negara. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (4).
Herdianto, T. B. (N.D.). Kajian Yuridis Tentang Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Perlindungan Hukum Bagi Terhutang Pajak .
Jan, T. S. (2022). PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022 . Penerbit Alumni.
Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 124–137.
Maria, A. (2015). Pengaruh car, bopo, nim, npl, dan ldr terhadap roa: studi kasus pada 10 bank terbaik di indonesia periode 2007-2011. Calyptra , 4 (1), 1–19.
Milanez, A. (2017). Legal tax liability, legal remittance responsibility and tax incidence: Three dimensions of business taxation .
Pistone,  P.,  Roeleveld,  J.,  Hattingh,  J.,  Pinto  Nogueira,  J.  F.,  &  West,  C.  (2019). Fundamentals of taxation: Introduction to tax policy. tax law and tax administration.
Tax Law and Tax Administration (July 8, 2019). Fundamentals of Taxation .
Prebawa,  P.  A.  W.  (2022). Tinjauan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Pelaku  E- commerce  untuk  Usaha  Fashion  dan  Produk  Kecantikan  (Doctoral  dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. Jurnal Civic Hukum , 5 (2), 230–241.
Sari,  D.  K.,  Fitrianty,  R.,  &  Rahayu,  S.  (2022).  Pengaruh  Edukasi,  Pengawasan  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (6), 6304–6320.
Stiglitz,  J.  E.,  &  Rosengard,  J.  K.  (2015). Economics  of  the  public  sector:  Fourth international student edition . WW Norton & Company.
Waluyo,  T.  (2018).  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Karyawan. Simposium  Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 268–283.
Wijaya,  S.,  &  Nirvana,  A.  P.  (2021).  Pajak  Pertambahan  Nilai  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  (Studi  Kasus  PT  Shopee  Internasional  Indonesia). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (3), 245–256.
Wiratama,  Y.  P.,  &  Hananto,  H.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Transparansi  Aliran  Dana Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pajak  di  KPP Pratama Sawahan Surabaya. CALYPTRA , 7 (2), 783–797.
Wiwit Irawati, S., Ak, M., Harry Barli, S. E., MM, B. K. P., Andry Sugeng, S. E., Ak, M., & Sri Agustini, S. E. (2015). Perpajakan. Bahan Ajar Mata Kuliah Perpajakan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang .
Yani,  V.  (2020).  Optimalisasi  Besaran  Pajak  yang  Diterima  Negara  atas  Sistem  Self Assessment  Kegiatan  Usaha  Notaris  dengan  Menyelenggarakan  Pembukuan  dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Justitia Jurnal Hukum , 4 (2).

## Copyright Holder:
Vidina Diniarti Hanifa, Haula Rosdiana (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: