NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702

## TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PENYERAHAN FASILITAS PERUMAHAN  KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## Puspa Susilawati, Djumadi Purwoadmodjo
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email:puspasusilawati78@gmail.com

## Abstract
Procurement of public facilities and social facilities in the housing is indispensable for the welfare and comfort of the community in housing. The provision of such  facilities involves developers and government parties. In accordance with Semarang City regulation No. 6 year 2015 implementation of infrastructure and facilities in housing, especially in Bangetayu refers to the principle of openness, accountability,  legal certainty, alignments and sustainability. The  method of approach used here is the  legal  socio-associated  with  social  problems.    Related to  the  management  of  infrastructure  and facilities  in  the  housing  area  Bangetayu  Semarang  still  found  a  problem  that  has  not  been  handed housing  facilities by the developer to the local government. This  is due to the development of tort from the developer to the consumer and the lack of regional government in carrying out government regulation No. 6 year 2015.

## Keywords: procurement of facilities, developer, local governments

## Abstrak
Pengadaan fasilitas umum dan fasilitas  sosial di perumahan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan  kenyamanan  masyarakat  di  perumahan.  Penyediaan  fasilitas  tersebut  melibatkan  pengembang dan  pihak  Pemerintah.  Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No.  6  Tahun  2015 pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana di perumahan khususnya di Bangetayu mengacu pada asas  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepastian  hukum,  keberpihakan  dan  keberlanjutan.  Metode pendekatan yang digunakan disini adalah sosio legal dimana dikaitkan dengan permasalahan sosial. Terkait  dengan  pengelolaan  prasarana  dan  sarana  di  perumahan  Bangetayu  Semarang  masih ditemukan adanya permasalahan  yaitu belum diserahkannya  fasilitas perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya perbuatan wanprestasi dari pihak pengembang  kepada  konsumen  dan  kurang  tegasnya  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2015 tersebut.

## Kata kunci: pengadaan fasilitas, pengembang, pemerintah daerah

## A. Pendahuluan
Keberadaan  fasilitas  perumahan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  penghuni perumahan  dalam  melaksanakan  segala  aktivitasnya.  Perumahan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai tempat  tinggal  tetapi  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  social,  ekonomi  dan  budaya.  Untuk meningkatkan  kualitas  hidup  penghuni  perumahan  diperlukan  adanya  ketersediaan  fasilitas  sosial. Fasilitas soaial merupakan aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memberi kepuasan social, mental dan spiritual (Yeates, 1980).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Sasaran pembangunan perumahan dan pemukinan untuk menciptakan lingkungan dan ruang hidup  manusia  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup  yang  hakiki,  yaitu  terpenuhinya  kebutuhan meliputi, keamanan, perlindungan, ketenangan, pengembangan diri, kesehatan dan keindahan serta kebutuhan lainnya dalam pelestarian hidup manusiawi (Harsono, 2013).
Membahas  mengenai  kebijakan  perumahan  pada  umumnya  maka  tidak  terlepas  membahas tentang kebijakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Diperlukan adanya peran Pemerintah dan swasta yang  lebih  besar  dalam  pengadaan  fasilitas  pendukung  perumahan.  Supaya  dalam    pelaksanaan kebijakan  tersebut  berjalan  dengan  baik,  maka  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  dan  standar- standar  yang  mengatur  mengenai  pengadaan  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  dalam  suatu lingkungan perumahan.  Peraturan tersebut diantaranya Undang-undang  No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan  dan  pemukiman.  Kemudian  diganti  dengan  undang-undang  no.  1  tahun  2011  tentang Perumahan dan  Kawasan Pemukiman. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1987 tentang Penyerahan  Prasarana  Lingkungan,  Utilitas  Umum  dan  Fasilitas  Sosial  Perumahan  kepada Pemerintah Daerah yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009  tentang  Pedoman  Penyerahan  Prasarana,  sarana,  dan  Utilitas  Perumahan  dan  Pemukiman  di Daerah. Menurut peraturan menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti yang disyaratkan tersebut sebelumnya telah dilakukan berbagai tahapan dimulai dari tahap awal sampai pengelolaan. Proses ini menjadi proses yang menyatu dengan proses pembangunan secara keseluruhan.
Sesuai  dengan  permendagri  No.  9  tahun  2009  di  atas  pada  pasal  11  ayat  1  dan  pasal  2, dinyatakan bahwa pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman. Jangka waktu penyerahan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah  masa  pemeliharaan  dan  sesuai  rencana  tapak  yang  telah  disetujui  oleh  pemerintah  daerah. Dalam  penyerahan  fasilitas  prasarana,  sarana  dan  utilitas  sesuai  dengan  pasal  1  butir  (3)  dapat dilakukan  secara  bertahap  (apabila  rencana  dilakukan  secara  bertahap)  dan  dilakukan  sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
Penyerahan  fasilitas  social  dan  fasilitas  umum  setelah  dilakukan  oleh  pengembang  kepada Pemerintah Daerah maka pengembang sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap pemeliharaanya. Tanggung  jawab  sepenuhnya  sudah  beralih  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  penghuni  Perumahan. Sesuai dengan pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bekerja sama  dengan  pengembang,  badan  usaha  swasta  dan  atau  masyarakat  dalam  dalam  pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas. Dalam hal kerjasama tersebut yang menjadi penanggung jawab adalah pihak  pengelola/pengembang.  Oleh  karena  itu  pengembang  diperbolehkan  menyediakan  fasilitas
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 social  dan  fasilitas  umum  tersebut  tanpa  menanggung  kerugian  yang  berarti.  Pengembang  hanya berkewajiban menyerahkan tanah matang kepada Pemerintah Daerah selanjutnya pemerintah Daerah akan  menunjuk  Dinas  terkait  untuk  melaksanakan  pembangunan  fasilitas-fasilitas.  Akan  tetapi kadang permasalahan muncul manakala tidak ada kesesuaian antara janji pengembang kepada calon penghuni  dan  juga  strategi  pemasaran  perumahanya.  Permasalahan  tersebut  menyebabkan  tidak dilaksanakanya penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang kepada pemerintah daerah  yang  mengakibatkan  adanya  peluang  untuk  pengembang  atau  pihak  ketiga  untuk menyalahgunakan fasilitas  (Pratama, 2013).
Hukum  bertujuan  mewujudkan  perdamaian  diantara  manusia  dengan  melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia terhadap kehormatannya, kemerdekaanya, jiwa dan harta bendanya.  Kepentingan  seseorang  akan  selalu  bertentangan  dengan  kepentingan  dari  golongan manusia yang lain. Dengan adanya pertentangan kepentingan tersebut dapat menimbulkan pertikaian bahkan dapat menjadikan suatu peperangan, oleh sebab itu hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.
Hukum  hanya  dapat  mencapai  tujuan  apabila  hukum  itu  menuju  peraturan  yang  adil  yaitu peraturan yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindunginya. Keadilan bukan  diartikan  dengan  persamarataan  dan  keadilan  juga  bukan  berarti  setiap  orang  memperoleh bagian yang sama. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum itu menuju peraturan yang adil yaitu peraturan yang terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindunginya.  Keadilan  tidak  sama diartikan  dengan  persamarataan  dan  keadilan  juga  bukan  berarti  setiap  orang  memperoleh  bagian yang sama (Apeldoorn, 1996).
Dalam penulisan  jurnal  ini dirumuskan permasalahanya  hanya  lebih cenderung  kepada :  1) apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2015 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas  pada  Kawasan  Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman tidak dilaksanakan oleh sebagian pengembang perumahan di  Kota  Semarang,  2)  apakah  yang  menyebabkan  pengembang  belum  bisa  menyerahkan  fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Semarang
Berdasarkan  hasil  penelusuran  oleh  penulis  terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas mengenai  Fasilitas  Umum  dan  Fasilitas  Sosial.  Yunianto  Wahyu  mengkaji  tentang  Peran  PPAT terkait  penyerahanFasilitas  Sosial  (fasos)  dan  Fasilitas  Umum  (fasum)  dari  pihak  Pengembang  ke Pihak Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,Sarana  dan  Utilitas  pada  Kawasan  Industri,  Perdagangan,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 Perumahan dan Permikiman, serta  faktor-faktor apa yang  mempengaruhi PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum kepada pihak Pemerintah KotaSemarang, dan bagaimana akibat hukum  peran  PPAT  dalam  proses  Penyerahan  Fasilitas  Sosial  dan  Fasilitas  Umum  dari  pihak pengembang  kepada  pihakpemerintah  Kota  semarang  berdasarkanPeraturan  Daerah  (Perda)  No.  6 Tahun  2015  tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,Sarana  dan  Utilitas  pada  Kawasan Industri,Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Sadewa, 2017).
Muhammad  Aziz  Nurhakim  mengkaji  tentang  Kesesuaian  Penyediaan  Prasarana,  Sarana, Utilitas  pada  Perumahan  Subsidi  Mutiara  Puri  Harmoni  di  Rajeg  Kabupaten  Tangerang  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dan  sanksi  yang  diterapkan  atas  pelanggaran penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (Nurhakim, Muhammad Aziz & Pandamdari, 2017).

## B. Metode Penelitian
Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode “ Socio Legal Research”. Metode Socio Legal Research , dapat didefinisikan melalui 2 (Dua) hal yaitu: pertama, Socio Legal dengan melakukan studi tekstual terhadap Peraturan  Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk menjelaskan  problematika  filosofis  sosiologis  dan  yuridis  dari  hukum  tertulis.  Kedua,  studi pendekatan dilakukan dengan memadukan interdisipliner untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekomoni dimana hukum itu berada (Irianto, 2013).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 di Kota Semarang
Pelaksanaan transaksi jual beli perumahan meliputi beberapa tahapan dimulai dari tahapan pra transaksi,  transaksi  dan  pasca  transaksi.  Pengadaan  dan  pengelolaan  fasilitas  social  dan  fasilitas umum perumahan tidak dicantumkan pada akad perjanjian jual beli  pada saat terjadi transaksi baik pada pengembang milik pemerintah maupun pengembang (Sutedi, 2010).
Pengadaan fasilitas social dan fasilitas umum perumahan merupakan sesuatu yang wajib disediakan pada  setiap  kawasan  perumahan.  Terdapat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  untuk  pengadaan fasilitas tersebut sebelum dikeluarkanyya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). (Hamzah, Andi., & Sundra, I Wayan., & Manulu, 2006).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Sesuai dengan hasil dari penelitian lapangan dan survey lokasi di Perumnas Bangetayu Kota Semarang, diketahui bahawa pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum telah dilaksanakan oleh pihak pengembang. Perumnas Bengetayu Kota Semarang dipilih sebagai objek penelitian disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan ijin penelitian pada perumahan kecil di Kota Semarang. Dari hasil penelitian  ditemukan  masalah  di  perumnas  tersebut  yaitu  dalam  hal  pengelolaanya.  Perumnas Bangetayu (developer pemerintah) berbeda dengan perumahan developer swasta. Letak perbedannya pada  penyerahan  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  dimana  pada  developer  swasta  penyerahan fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum,  baik  itu  yang  telah  dibangun  maupun  lahan  matang  kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan Perumnas Bangetayu dengan developer Pemerintah sama sekali tidak melakukan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Begitupula  pengembang  perorangan  (tidak  berbadan  hukum)  terdapat  larangan membangun  Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) ataupun Perumahan sesuai dalam Pasal 145 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal tersebut menguntungkan  konsumen  dikarenakan  yang  terjadi  selama  ini  konsumen  sering  mengalami kesulitan ketika melakukan klaim ke pengambang manakala tidak ditemukan adanya unsure penipuan (Tamsir, 2012).
Praktek  di  lapangan,  pemerintah  Kota  Semarang  tak  jarang  menemukan  para  pengembang perumahan  perorangan  itu  membangun  rumah  lebih  dari  empat  unit  bahkan  mencapai  10  unit. Pengembang  yang  merugikan  konsumen  merupakan  faktor  penentu  dalam  meningkatnya  tindak pidana  penipuan  iklan  perumahan.  Kasus  penipuan  iklan  oleh  pengembang  dalam  pembanguaan rumah dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Pengembang membangun rumah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
b. Pengembang  dapat  dikualifikasikan  telah  ingkar  janji  atau  wanprestasi  atau  dapat  dianggap menipu  yang dikategorikan  melakukan perbuatan melawan  hukum Pasal 1365 KUHPdalam  hal demikian konsumen (pembeli rumah) dapat mempersoalkannya secara perdata.
c. Pengembang lari setelah menerima uang muka (KUHAP dan KUHP, 2011).
Kepuasan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  mengenai  penyediaan  dan pengelolaan fasos dan fasum maka sebagian besar developer mungkin tidak melakukan penyerahan fasos dan fasumnya kepada Pemerintah karena pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap  fasos  dan  fasum  yang  telah  diserahkan  belum  maksimal(Harahap,  1986).  Namun  alasan tersebut pula dimanfaatkan oleh developer-developer “nakal” untuk meraup keuntungan yang lebih. Perjanjian atau aturan hukum mengenai batas waktu pembangunan fasos dan fasum, yang ada hanya aturan  hukum  mengenai  waktu  penyerahannya  saja.  Hal  tersebut  menjadikan  “celah”  atau
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
kesempatan  yang  sangat  besar  untuk  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  yang  dimaksud  adalah perubahan peruntukan fasos dan fasum tersebut, yang mana lahan tersebut diperuntukan untuk fasos dan fasum tetapi oleh pihak developer malah mengubahnya menjadi satuan rumah (Sadewa, 2017).

## 2. Faktor–faktor yang mempengaruhi lemahnya pengembang belum menyerahkan fasum dan fasos
Penyerahan  sebesar  40%  dari  jumlah  fasum  dan  prasarana  lingkungan  pada  saat  kavling efektif  terbangun  dan  terjual  sejumlah  50%,  Penyerahan  sebesar  100%  dari  jumlah  fasum  dan prasarana  lingkungan pada saat kavling efektif terbangun dan terjual sejumlah 90%. Pemeliharaan Fasos,  Fasum  dan  Prasarana  Lingkungan  yang  diserahkan  tetap  menjadi  kewajiban  Pengembang sampai seluruh kavling efektif terbangun dan terjual(Miru, 2007).
Sebelum  dilakukan  penyerahan  oleh  Pemohon  kepada  Pemda  terlebih  dahulu  dilakukan verifikasi  oleh  Tim  Verifikasi.  Hasil  verifikasi  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan Lapangan. Setelah dilakukan proses penyerahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut langsung diserahkan  kepada  SKPD  teknis  terkait  sehingga  SKPD-lah  yang  bertanggung  jawab  terhadap pengelolaan semua fasilitas tersebut (Kallo, 2009).
Bentuk penyerahan fasos, Fasum dan prasarana lingkungan meliputi :
a. Penyerahan fasilitas umum dan  prasarana lingkungan kepada Pemda dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi;
b. Penyerahan Fasos kepada Pemda harus dilengkapi dengan sertipikat tanah atas nama Pemda;
c. Dalam  hal  sertipikat  belum  selesai  maka  penyerahan  tersebut  disertakan  dengan  bukti  proses pengurusan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Di sebutkan dalam Pasal 8 bahwa Pembangunan dan pengelolaan Fasos dapat dikerjasamakan dengan  pihak  ketiga  sepanjang  dapat  memberikan  manfaat  langsung  bagi  penghuni  perumahan tersebut(Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri, 2015).Setelah disahkannyaPerda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang  Penyediaan  dan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas  pada  Kawasan  Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukima,Perda tersebut dapat menjadi pegangan  bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen perumahan, yang dalam  hal  ini  adalah  fasos  dan  fasum.  Pada  Pasal  11  ayat  (2)  dan  (3)  Perda  No.  9  Tahun  2011 ditegaskan  bahwa  prasarana,  sarana  dan  utilitas  wajib  diserahkan  oleh  pengembang  kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang. Proses penyerahan fasos dan fasum diawali dengan dibentuknya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
tim verifikasi yang bertugas untuk memproses penyerahannya tersebut. Adapun tim verifikasi terdiri dari  unsur  Sekretariat  Daerah  sebagai  ketua,  Badan  Perencanaan  dan  Pengembangan  Daerah (BAPPEDA),  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Satuan  Kerja  perangkat  Daerah  (SKPD)  teknis terkait, Camat, Lurah atau Kepala desa.
Penyerahan sebagai kewajiban pengembang atas pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Dikarenakan berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang  wilayah  Kota  Semarang,  setiap  pengembang  perumahan  wajib  menyediakan  PSU  dengan proporsi  40%  dari  keseluruhan  luas  lahan  perumahan.Pengembang  perumahan  di  Kota  Semarang memang memiliki kewajiban untuk menyediakan PSU di dalam perumahan yang dikembangkannya dan harus diserahkan pemerintah setempat(Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  Tahun  2011  –  2031,  2011).Saat  ini  masih banyak pengembang  nakal  yang  belum  menyerahkan  fasum-fasos kepada pemerintah. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk meminta pertanggung jawaban pengembang menyerahkan PSU.Aning Siti  Soelastri,  SE,  MM,  selaku  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  BAPPEDA  Kota  Semarang mengatakan bahwa selama ini BAPPEDA telah meminta Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota  Semarang  untuk  membujuk  pengembang  lain  yang  belum  menyerahkan  asetnya  ke  Pemkot. Apalagi masih banyak pengembang nakal, dan akibatnya merugikan warga perumahan karena fasos dan fasum tak bisa diperbaiki pemerintah.
Berdasarkan Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2015, sanksi bagi  pengembang perorangan maupun berbadan hukum yang tidak menyerahkan tanah fasos fasumnya diberikan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis; dan
b. pencabutan perizinan usaha pengembang diikuti dengan pengumuman pada media massa.
Pengembang perorangan sering menggunakan prinsip 'bangun dengan cepat, dan jual dengan cepat.  Dan  tidak  punya  kewajiban  untuk  merawat  kompleks  perumahan  ataupun  melayani  klaim bangunan  dari  konsumen.  Pengembang  perorangan  maupun  pengembang  berbadan  hukum  yang melanggar ketentuan Perda Kota Semarang sekarang ini masih beroperasi. Hal ini dikarenakan sanksi dari  pelanggaran  tersebut  hanya  sanksi  perdata,  bukan  sanksi  pidana.  Hal  lain  yang  menentukan adalah  peraturan  teknis  yang  merupakan  penjabaran  dalam  ketentuan  itu  (Miru,  Ahmadi.,  & Sutarman, 2010).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
- 1702

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat  diperoleh  kesimpulan  yang diantaranya Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana kawasan utilitas di Kota Semarang pada dasarnya sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 dimana pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana dari pengadaan awal sampai penyerahan mengacu pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan. Terkait pengelolaan prasarana dan sarana yang telah diadakan masih terdapat hambatan yang berupa belum diserahkannya fasilitas-fasilitas yang diadakan oleh developer kepada Pemerintah Daerah. Hal ini  disebabkan  adanya  persepsi  dari  pihak  developer  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah belum  maksimal  dalam  pemeliharaannya.  Selain  itu  juga  disebabkan  sanksi  yang  diberikan  hanya berupa sanksi perdata, bukan sanksi pidana.
Belum  dilaksanakannya  ketentuan  pidana  bagi  pengembang  perorangan  maupun  badan hukum  mengakibatkan  masih  banyak  pengembang  yang  belum  menyerahkan  Fasilitas  sosial  dan fasilitas  umumnya  ke  Pemerintah  Kota  Semarang.  Dan  faktor–faktor  yang  mempengaruhi pengembang  belum  menyerahkan  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  meliputi  dua  faktor  yaitu pertama, hubungan hukum antara konsumen dengan developer yang melingkupi  masalah perijinan dalam proses sebelum transaksi, kewajiban pengembang melaksanakan kesepakatan dalam jual beli, dan  kewajiban  pengembang  menyediakan  fasilitas  social  dan  fasilitas  umum. Kedua, pengawasan dari  pemerintah  terhadap  pengadaan  dan  pengelolaan  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  oleh developer di Kota Semarang masih kurang tegas terkait pemberlakuan sanksi yang berupa pencabutan ijin maupun sanksi administrasi kepada pengembang yang tidak mematuhi Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2015 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita.
Hamzah,  Andi.,  &  Sundra,  I  Wayan.,  &  Manulu,  B.  .  (2006). Dasar-dasar  Hukum  Perumahan . Jakarta: Rineka Cipta.
Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
Harsono,  B.  (2013). Hukum  Agraria  Indonesia  “Sejarah  Pembentukan  Undang  -  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.” Jakarta: Universitas Trisakti.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702
- 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 Irianto, S. ; S. (2013). Metode  Penelitian  Hukum,  Konstelasi  Dan  Refleksi .  jakarta:  Yasasan  Obor Indonesia
Kallo, E. (2009). Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti . Jakarta: Minerva Athena Pressindo. Miru,  Ahmadi.,  &  Sutarman,  Y.  (2010). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pratama,  A.  R.  (2013). Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Penyerahan  Prasarana,  Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Tangerang Selatan . Jakarta: Universitas Indonesia.
Sutedi, A. (2010). Hukum Rumah Susun dan Apartemen . Jakarta: Sinar Grafika.
Tamsir, R. (2012). Tinjauan Yuridis terhadap Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar .
Yeates, M. & B. G. (1980). The North American City (Edisi keti). San Fransisco: Harper &amp Row Publisher.
Zainuddin, A. (2014). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Nurhakim, Muhammad  Aziz  & Pandamdari, E. (2017). Pemenuhan  Atas Sarana dan Utilitas Pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman. Jurnal Hukum Aditama .
Sadewa,  Y.  W. (2017).  Peran  PPAT  Dalam  Penyerahan  Fasilitas  Umum  dan  Fasilitas  Social  oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Akta , Vol. 4 No. Retrieved from http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1778/1320

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Harsono,  B.  (2013). Hukum  Agraria  Indonesia  “Sejarah  Pembentukan  Undang  -  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.” Jakarta: Universitas Trisakti.
KUHAP dan KUHP . , Pub. L. No. Pasal 1368 (2011).
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 . , (2011).
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyediaan,  Penyerahan,  Dan Pengelolaan  Prasarana,  Sarana,  Dan  Utilitas  Kawasan  Perumahan,  Kawasan  Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri . , (2015).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                               ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah . , (2009).