## Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan

## Baiq Setiani
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Azzahra Jl. Jatinegara Barat No. 144, Kp. Melayu, Jakarta Timur 13320 Email : baiqsetiani@yahoo.com

## Abstrak
Perawat  merupakan  tenaga  kesehatan  yang  paling  banyak  di  Indonesia.  Tenaga  keperawatan  yang  melakukan tindakan  keperawatan  harus  sesuai  dengan  kompetensi  perawat  yang  sudah  ditetapkan  dan  didapatkan  selama proses pendidikan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum seorang perawat dalam menjalankan praktik mandiri keperawatan harus sesuai dengan standar pelayanan perawat, standar profesi, standar operasional dan kebutuhan kesehatan  penerima  pelayanan  kesehatan.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus  yang  pernah terjadi.
Kata kunci :  Kewajiban, Kode Etik, Perawat, Pelayanan, Tanggung Jawab.

## Abstract
Nurses  are  the  most  health  workers  in  Indonesia.  nursing  personnel  who  perform  nursing  act  should  be  in accordance  with  the  competence  of  nurses  who  have  been  assigned  and  obtained  during  the  process  of education. therefore, the legal responsibility of a nurse in running the independent practice of nursing must be in accordance with nursing service standards, professional standards, operational standards and the health needs of  the  patient.  the  method  in  this  research  using  normative  juridical  approach,  namely  statute  aprroach, conceptual approach and case approach that ever happened.
Keywords : Duty, Ethic Code, Nurse, Responsibility, Service.

## Pendahuluan
Perawat  merupakan  tenaga  kesehatan yang  paling  banyak  di  Indonesia.  Dalam Kepmenkes  RI  No.  1239  Tahun  2001  tentang Registrasi  dan  Praktik  Perawat,  disebutkan bahwa  perawat  adalah  “Seseorang  yang  telah lulus  pendidikan  tinggi  keperawatan,  baik  di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.  Tenaga  keperawatan yang  melakukan  tindakan  keperawatan  harus sesuai dengan kompetensi perawat yang sudah ditetapkan  dan  didapatkan  selama  proses pendidikan.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab hukum  seorang  perawat  dalam  menjalankan praktik  mandiri  keperawatan  harus  sesuai dengan  standar  pelayanan  perawat,  standar profesi,  standar  operasional  dan  kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
Dewasa ini, perkembangan keperawatan dunia  menjadi  acuan  bagi  perawat  untuk melakukan perubahan mendasar dalam kegiatan  profesinya.  Pekerjaan  perawat  yang semula vokasional bergeser menjadi pekerjaan profesional.  Perawat  yang  dulunya  berfungsi sebagai  perpanjangan  tangan  dokter,  menjadi bagian  dari  upaya  mencapai  tujuan  pelayanan klinis,  kini  mereka  menginginkan  pelayanan keperawatan  mandiri  sebagai  upaya  mencapai tujuan asuhan keperawatan. 1
Perawat dalam melakukan praktik keperawatan  diharuskan  menjunjung  asas  etik dan  profesionalisme.  Aspek  etik  merupakan salah  satu  pondasi  yang  sangat  penting  bagi perawat  dalam  membangun  hubungan  baik dengan  semua  pihak  selama  melakukan pelayanan    keperawatan.  Hubungan  baik dengan  semua  pihak  yang  berperan  dalam pelayanan  kesehatan  dapat  mempermudah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan  dan  kepuasan  pasien.  Interaksi perawat  dengan  pasien  sangat  dibutuhkan dalam  proses  pelayanan  keperawatan  demi tercapainya kerekatan dan kekeluargaan.
Masalah  etik  keperawatan  sebagian besar  terjadi  pada  pelaksanaan  pelayanan keperawatan.  Rasa  ketidakpuasan  yang  sering kali  timbul  pada  pasien  adalah  pasien  merasa kebutuhannya tidak dipenuhi dan merasa tidak diperhatikan  oleh  perawat  dalam  pelayanan kesehatan.  Masalah  etik  yang  sering  muncul menyebabkan  konflik  antar  tenaga  kesehatan dengan  tenaga  kesehatan  yang  lain  maupun dengan  pasien,  sesuai  dengan  buku  etik
keperawatan dengan penekatan praktik dijelaskan  bahwa  permasalahan  etis  yang dihadapi  perawat  dalam  melaksanakan  praktik keperawatan telah menimbulkan konflik antara kebutuhan pasien dengan harapan perawat dan falsafah perawat. 2
Kode etik keperawatan merupakan salah satu pegangan seorang perawat untuk mencegah  terjadinya  kesalahpahaman  dan konflik  yang  terjadi.  Kasus  pelanggaran  etik keperawatan  yang  terjadi  di  rumah  sakit  yaitu perawat  melanggar  aspek  etik autonomy perawat,  seperti  kasus  kisah  bayi  prematur Evan yang meninggal setelah disuntik perawat. 3 Perawat  dalam  kasus  ini  tidak meminta  persetujuan  kepada  keluarga  pasien sebelum  melakukan  tindakan  penyuntikan, seperti  yang  dikatakan  oleh  keluarga  dari pasien tersebut. Perawat disini juga melanggar aspek  etik  perawat veracity ,  dimana  perawat tidak  mengatakan  secara  jujur  suntikan  apa yang diberikan kepada pasien.
Kasus pelanggaran etik keperawatan lain yang  juga  terjadi  kepada  pasien,  yaitu  pada kasus  akibat  kelalaian  perawat,  kaki  bayi  usia enam  hari  melepuh  dicelup  ke  air  mendidih. Kasus  ini  menunjukkan  pelanggaran  etik keperawatan non-maleficence , dimana tindakan  perawat  yang  dilakukan  merugikan orang  lain  dan  membahayakan  nyawa  dari orang tersebut. 4
Hubungan  hukum  antara  perawat  dan pasien  dimulai  secara  keperdataan.  Untuk melihat  atau  mendudukkan  hubungan  perawat dengan  pasien  yang  mempunyai  landasan hukum, dapat dimulai dengan Pasal 1367 KUH Perdata  dinyatakan  :”Seseorang  tidak  hanya bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya”. Ketika  kerugian  yang diderita  pasien  akibat  tindakan  tersebut berakibat fatal, maka disinilah muncul permasalahan  hukum,  khususnya  di  bagian hukum  perdata  dalam  rumusan  Pasal  1365 KUH  Perdata  tentang  perbuatan  melawan hukum  yang  berbunyi  “Tiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan tersebut”.
Oleh  karena  itu,  sehubungan  dengan kerugian  pasien  yang  disebabkan  pelanggaran etik keperawatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,  maka  pasien  selaku  konsumen pengguna  jasa  mempunyai  hak  yang  tidak boleh  dilanggar  oleh  siapapun  juga,  termasuk perawat  selaku  pemberi  pelayanan  jasa kesehatan.  Berdasarkan  pada  paparan  yang telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk membuat  sebuah  penelitian  dengan  judul “Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Dalam Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Ditinjau Dalam  Praktik  Keperawatan”.  Dari  judul tersebut,  dapat  dirumuskan  pokok  masalah yaitu :
1)   Bagaimana tanggung jawab perawat sebagai tenaga kesehatan; 2)   Tanggung jawab perawat dalam melakukan kewajiban dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 3)   Tanggung jawab perawat dalam pelanggaran etik keperawatan.

## Metode
Metode dalam penelitian ini
menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, yaitu  pendekatan  pada  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) yang pernah terjadi.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap bahan-bahan  hukum  dan  analisis  hukum dilakukan  secara  bertahap  dengan  metode deduktif.

## Hasil Dan Pembahasan
Tanggung  Jawab  Perawat  Sebagai  Tenaga Kesehatan
Pasal  1 angka 2 Undang-Undang No.  36  Tahun  2009  disebutkan  bahwa “Sumber  daya  di  bidang  kesehatan  adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan,  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan serta  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau  masyarakat”, 11 Sedangkan  dalam Pasal  1  ayat  6  Undang-Undang  No.  36  Tahun
2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa “Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 11
Upaya  kesehatan adalah  setiap  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit, dan  pemulihan  kesehatan  oleh  pemerintah dan/atau  masyarakat. (Pasal  1  angka  11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). 11
Tenaga  kesehatan,  bila  ditinjau  dari Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, meliputi :
1)   Tenaga medis; 2)   Tenaga keperawatan; 3)   Tenaga kefarmasian; 4)   Tenaga kesehatan masyarakat;
5)   Tenaga gizi;
6)   Tenaga keterapian fisik; dan
7)   Tenaga keteknisian medis.
Dan  di  dalam  penjelasan  pasal  tersebut, disebutkan  bahwa  yang  termasuk  tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan.
Kewenangan Perawat
dalam menjalankan  tugas  dan  profesinya  secara prinsip  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Kesehatan  RI  No.  1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang  Registrasi  dan  Praktik  Perawat. Keputusan  Menteri  ini  sebagai  peraturan tekhnis  yang  diamanatkan  UU  Kesehatan Tahun  1992  dan  peraturan  pelaksanaan  dari Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  1996 tentang  Tenaga  Kesehatan.  Dalam  Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  1996  tersebut dijabarkan  bahwa  perawat  merupakan  salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan  dan  fungsi  khusus  yang  berbeda dengan tenaga kesehatan lain. Dengan demikian sebagai peraturan pelaksana,
Keputusan  ini  merupakan  norma  yuridis  yang mengikat perawat dalam menjalankan profesinya,  terutama  yang  dilakukan  di  rumah sakit.
Dalam  menjalankan  profesinya  maka perawat  tidak  akan  terlepas  dari  batasan kewenangan yang dimiliknya. Karena menurut
Prof.  Leenan  seperti  yang  telah  dikutip  dalam bab  terdahulu,  bahwa  kewenangan  merupakan syarat  utama  dalam  melakukan  suatu  tindakan medis. Pasal 15 Kepmenkes RI No. 1293/Menkes/SK/XI/2001
menyebutkan batasan kewenangan tersebut yaitu:
1)   Melaksanakan  asuhan  keperawatan  yang meliputi  pengkajian,  penetapan  diagnosa keperawatan,  perencanaan,  melaksanakan tindakan keperawatan dan evluasi keperawatan;
2)   Tindakan  perawat  sebabaimana  dimaksud pada butir a meliputi intervensi
keperawatan, observasi keperawatan,
pendidikan, dan konseling kesehatan;
3)   Dalam  melaksanakan  asuhan  keperawatan sebagaimana  dimaksud  huruf  (a)  dan  (b) harus  sesuai  dengan  standar  asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
4)   Pelayanan  tindakan  medik  hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis dari dokter.
Dalam  menjalankan  kewenangan  tersebut,  ada kewajiban  yang  patut  diingat  oleh  perawat. Kewajiban  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  16 yaitu:
1)   Menghormati hak pasien;
2)   Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
3)   Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4)   Memberikan informasi;
5)   Meminta  persetujuan  tindakan  yang  akan dilakukan;
6)   Melakukan catatan perawatan dengan baik.
Meskipun  demikian  ada  pengecualian terhadap  kewenangan  yang  telah  dilandaskan pada  Pasal  15  tersebut.  Pengecualian  tersebut jelas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  luas  terhadap penyelenggaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan  seorang  perawat.  Ketentuan  tentang pengecualian tersebut  terdapat  dalam  Pasal  20 yakni:
1)   Dalam  keadaaan darurat yang  mengancam jiwa  seseorang/pasien,  perawat  berwenang untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan diluar kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
Pengaturan
kewenangan perawat tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Petunjuk
Pelaksana Kepmenkes RI
No. 1239/Menkes/2001  yang  merupakan  suatu pedoman untuk melaksanakan registrasi praktek kepeawatan.
Pada petunjuk
pelaksanaan tersebut disebutkan bahwa kewenangan perawat adalah melakukan asuhan keperawatan  yang  meliputi  kondisi  sehat  dan sakit  yang  mencakup;  asuhan  keperawatan pada  perinatal,  asuhan  keperawatan  pada neonatal,  asuhan  keperawatan  pada  anak, asuhan  keperawatan  pada  dewasa,  dan  asuhan keperawatan pada maternitas.
Tanggung Jawab Perawat dalam Melaksanakan Kewajiban dan Hak Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan
Dalam  Undang-Undang No.  38  Tahun 2014 tentang Keperawatan
Kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus diperbuat  atau  harus  dilakukan  sesorang  atau suatu  Badan  Hukum.  Kewajiban  merupakan sesuatu  yang  wajib  dilaksanakan,  kewajiban dibagi  diatas  terdapat  dua  macam  yaitu kewajiban  sempurna  yang  selalu  berkaitan dengan  hak  orang  lain  dan  kewajiban  yang tidak sempurna yang terkait dengan hak orang lain.  Kewajiban  sempurna  mempunyai  dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan  moral,  kewajiban  merupakan segala  bentuk  beban  yang  diberikan  oleh hukum  kepada  orang  ataupun  Badan  Hukum. Kewajiban  yang  dimaksud  disini  adalah kewajiban perawat yang melaksanakan praktik mandiri  perawat,  dimana  perawat,  baik  di fasilitas kesehatan maupun di rumah pasien. 12
Perawat  adalah  seseorang  yang  telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan,  berwenang  di  Negara  yang bersangkutan  untuk  memberikan  pelayanan, dan  bertanggung  jawab  dalam  peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan  terhadap  pasien.  Oleh  karena  itu, perawat  dalam  menjalankan  praktik  mandiri perawat,  berkewajiban  memiliki  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  dan  Surat  Izin  Praktik Perawat (SIPP).
Ketentuan  dalam  Pasal  37  Undang- Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,  mewajibkan  perawat  untuk melengkapi  prasarana  pelayanan  keperawatan sesuai  dengan  standar  pelayanan  keperawatan, memberikan pelayanan, merujuk pasien
kepada  perawat  lain  jika  perawat  tidak  dapat menangani, mendokumentasikan asuhan keperawatan,  memberikan  informasi  yang lengkap,  jujur,  benar,  jelas  dan  mudah dimengerti  oleh  pasien  tentang  tindakan keperawatan  yang  akan  diberikan  kepadanya sesuai  dengan  batas  kewenangan  perawat, melaksanakan  pelimpahan  wewenang  dari tenaga  kesehatan  lain  seperti  dokter  dengan syarat memberikan delegasi secara tertulis dari dokter.
Dengan demikian perawat melaksanakan  standar  pelayanan  keperawatan, sehingga bila terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka  perawat  dapat  bertanggung  jawab.  Oleh karena  itu,  lahirnya  hak  dan  kewajiban perawat,  maka  hubungan  anggota  masyarakat dilindungi  oleh  hukum,  maka  mereka  harus mentaati  hubungan  hukum  ini.  Kehendak untuk  mentaati  hubungan  hukum  ini  disebut tanggung  jawab  hukum  ( legal  liability ).
Tanggung  jawab  hukum  dimaksudkan  sebagai terhadap ketetntuan-ketentuan hukum. Seorang perawat  dalam  memberikan  jasa  pelayanan kemungkinan  melakukan  kesalahan/kelalaian. Hal  ini  akan  menimbulkan  tuntutan  terhadap perawat oleh pasien maupun keluarganya agar perawat bertanggung jawab.
Apabila perawat melaksanakan kewajibannya  dengan  baik,  maka  perawat berhak  memperoleh  haknya  sebagaimana dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2014  tentang  Keperawatan  yang menyatakan bahwa “Perawat berhak memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan standar  pelayanan  keperawatan,  mendapatkan informasi  yang  benar,  lengkap  dan  jujur  dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi atau penyakit pasien, agar perawat tidak melakukan kesalahan/kelalaian dalam menentukan diagnosa  penyakit  pasien  dan  tidak  salah menentukan obat yang akan diberikan padanaya,  menolak  keinginan  pasien  yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
keperawatan serta perawat berhak mendapatkan imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan oleh pasien dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar”.
Jika perawat melakukan suatu kesalahan atau  kelalaian  yang  menyebabkan  pasien mengalami kerugian dalam menjalankan praktik  mandiri  perawat,  maka  perawat  harus bertanggung  jawab  untuk  menerima  sanksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 58 Ayat
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 Ayat (1), dan  Pasal  27  Ayat  (1)  dikenai  sanksi administrasi;  Ayat  (2)  Sanksi  administrasi sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat berupa : a) teguran lisan; b) peringatan tertulis; c)  denda  administratif  dan;  d)  pencabutan  izin praktik;  Ayat  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Dalam  Undang-Undang No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kewajiban  perawat  dalam  Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  dapat  dilihat  dari  beberapa  pasal berikut: Pasal 9  :  (1)  Setiap  orang  berkewajiban, mewujudkan, mempertahankan, dan mening- katkan derajat kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya; (2)   Kewajiban sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1), pelaksanaannya meliputi upaya  kesehatan  perorangan, upaya  kesehatan  masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan; Pasal 10  :  Setiap orang berkewajiban menghormati  hak  orang  lain, dalam upaya
memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
Pasal 11  :   Setiap orang berkewajiban berperilaku  hidup  sehat  untuk mewujudkan, mempertahankan dan  memajukan  kesehatan  yang setinggi-tingginya;
Pasal 12  :   Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat  kesehatan  bagi  orang  lain yang  menjadi  tanggungjawabnya; dan
Pasal 13  :   (1)   Setiap  orang  berkewajiban turut  serta  dalam  program jaminan kesehatan sosial;
(2)   Program  jaminan  kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1)  dikhususkan pada pelayanan publik. 11
Kewajiban  perawat  dapat  dinyatakan  : (1) Perawat wajib mematuhi peraturan Institusi yang bersangkutan; (2) Perawat wajib
memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan  sesuai  dengan  standar  dan  batas kewenangan;  (3)  Perawat  wajib  menghormati hak  pasien;  (4)  Perawat  wajib  merujuk  pasien kepada  perawat  atau  tenaga  kesehatan  lain yang  mempunyai  keahlian  atau  kemampuan yang  lebih  baik  bila  yang  bersangkutan  tidak dapat  mengatasinya;  (5)  Perawat  wajib memberikan  kesempatan  kepada  pasien  untuk berhubungan dengan keluarganya selama tidak bertentangan  dengan  peraturan  atau  standar profesi yang ada; (6) Perawat wajib memberikan  kesempatan  kepada  pasien  untuk menjalankan  ibadahnya  sesuai  dengan  agama atau  kepercayaan  masing-masing  selama  tidak mengganggu pasien lainnya; (7) Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan  terkait  lainnya  dalam  memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan kepada pasien.
Perawat  merupakan  salah  satu  profesi tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan kesehatan  langsung  baik  kepada  individu, keluarga  dan  masyarakat.  Sebagai  salah  satu tenaga  profesional,  perawat  menjalankan  dan melaksanakan  kegiatan  praktik  keperawatan dengan  menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan teori keperawatan yang
dapat dipertanggungjawabkan.  Dimana  ciri  sebagai profesi  adalah  mempunyai body  of  knowledge yang  dapat  diuji  kebenarannya  serta  ilmunya dapat  diimplementasikan  kepada  masyarakat langsung.
Sedangkan  ketentuan  dalam  Pasal  56 Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan dinyatakan hak-hak perawat, yaitu: 1)   Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
2)   Perawat  berhak  mengembangkan  diri melalui kemajuan sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
3)   Perawat  berhak  menolak  keinginan  pasien yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan  serta  standar  dan kode etik profesi perawat;
4)   Perawat berhak mendapatkan ilmu
pengetahuan  berdasarkan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam bidang  keperawatan  atau  kesehatan  secara terus menerus;
5)   Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan  dan  imbalan  yang  layak  atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan
perjanjian  atau  ketentuan  yang  berlaku  di Institusi pelayanan yang bersangkutan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No.  HK.02.02/Menkes/148/I/2010  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
Di  dalam  Permenkes  ini,  kewajiban perawat  diatur  dalam  Pasal  3  dan  12.  Dalam Pasal  3  disebutkan  bahwa  “Setiap  perawat yang  menjalankan  praktik  wajib  memiliki SIPP”. 10 Namun ternyata terdapat kesenjangan antara  kondisi  ideal  dengan  kenyataan.  Di berbagai daerah di Indonesia ditelusuri adanya perawat  yang  membuka  praktik  mandiri  tanpa memiliki SIK dan SIPP. Menurut Bangka Pos, berdasarkan catatan Persatuan Perawat Nasional  Indonesia  (PPNI)  Bangka  Belitung, dari 300 perawat di kota Pangkal Pinang belum satupun yang memiliki SIK dan SIPP. Padahal banyak  yang  memberikan  pengobatan  medis kepada  masyarakat.  Demikian  juga  yang diberitakan  Batam  Pos  adanya  perawat  yang diperiksa oleh Polsek setempat karena membuka  praktik  perawat  tanpa  izin  dari Dinas Kesehatan setempat. 5
Sedangkan  itu,  kewajiban  perawat dalam  Pasal  12  dinyatakan  bahwa  “(1)  dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk : a)   Menghormati hak klien;
b)   Melakukan rujukan;
c)   Menyimpan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan;
d)   Memberikan  informasi  tentang  masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan;
e)   Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
f)   Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis; dan
g)   Mematuhi standar”.
Kewajiban perawat tersebut menjadi hak bagi  pasien.  Dengan  begitu,  hubungan  antara perawat  dan  pasien  merupakan  hubungan hukum  (perjanjian)  yang  menimbulkan  hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak. Oleh  karena  itu,  aspek  keperdataan  dalam pelayanan keperawatan berpokok pangkal pada hubungan perawat dan pasien.
Adapun  mengenai  hak  diatur  dalam Pasal 11 yang berbunyi “Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :
1)   Memperoleh  perlindungan  hukum  dalam melaksanakan  praktik  keperawatan  sesuai standar;
2)   Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
3)   Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; 4)   Menerima imbalan jasa profesi; dan
5)   Memperoleh jaminan perlindungan terhadap  resiko  kerja  yang  berkaitan dengan tugasnya”.

## Tanggung  Jawab  Hukum  Perawat  dalam Pelanggaran Etik Keperawatan
Kode  Etik  adalah  sistem  norma,  nilai dan  aturan  profesional  tertulis  yang  secara tegas  menyatakan  benar  dan  baik,  serta  yang tidak  benar  dan  tidak  baik  bagi  profesi.  Kode etik  perawat  adalah  pernyataan  standar profesional  yang  digunakan  sebagai  pedoman perilaku  dan  menjadi  kerangka  kerja  untuk membuat keputusan keperawatan. Aturan yang berlaku  untuk  seorang  perawat  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  serta  fungsi perawat  adalah  kode  etik  perawat  nasional Indonesia,  dimana  seorang  perawat  selalu berpegang  teguh  terhadap  kode  etik  sehingga kejadian  akan  pelanggaran  kode  etik  dapat dihindarkan dan diminimalisasi.
Kode  etik  perawat  (juga  biasa  disebut etik keperawatan) sebagai bagian dari pengetahuan  dasar  etik  berisi  bagaimana perawat  seharusnya  berperilaku  etik  sebagai sebuah profesi, bagaimana seharusnya membuat keputusan saat mengalami hambatan, bagaimana  mencegah  terjadinya  permasalahan etik,  serta  bagaimana  berusaha  memenuhi kewajiban profesional sersuai tujuan, nilai dan standar keperawatan. 6 Etik keperawatan mengandung unsur-unsur pengorbanan, dedikasi,  pengabdian,  dan  hubungan  antara perawat dengan klien, dokter, sejawat perawat, diri  sendiri,  keluarga  klien,  dan  pengunjung. Etik  keperawatan  merupakan  hal  yang  sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.  Selain  bermanfaat  bagi  perawat, etik  juga  bermanfaat  bagi  tim  kesehatan lainnya dan bagi penerima pelayanan kesehatan. 7 Etik keperawatan ini juga bermanfaat  bagi  rumah  sakit  terutama  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  rumah sakit.
Perawat  yang  berada  di  samping  pasien selama  24  jam  memiliki  peran  penting terhadap  segala  sesuatu  yang  terjadi  pada pasien.  Meskipun  perawat  sering  berada  di samping  pasien,  interaksi  antara  perawat
dengan  pasien  perlu  diperbaiki  kembali. Terkadang walaupun perawat berada disamping  pasien  selama  24  jam,  masih  ada beberapa  perawat  yang  mengabaikan  etik keperawatan  terhadap  pasien.  Berangkat  dari hal semacam inilah menjadi penyebab lahirnya pelanggaran  kode  etik  keperawatan,  yaitu perawat  sebagai  profesi  tenaga  pelayanan keperawatan  kurang  memahami  apa  arti  dari kode  etik  keperawatan,  sehingga  berdampak pada  keselamatan  pasien.  Oleh  karena  itu, sebagai  perawat  harus  memahami  pentingnya kode etik keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada klien.
Di  dalam  Buku  Standar  Kode  Etik Keperawatan, disebutkan beberapa jenis pelanggaran etik keperawatan, antara lain: 7
1. Pelanggaran ringan, meliputi :
(a)  melalaikan tugas;
(b)  berperilaku tidak menyenangkan penderita atau keluarga;
(c)  tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan;
(d)  tidak berpenampilan rapi;
(e)  menjawab  telepon  tanpa  menyebutkan identitas; dan
(f)   berbicara  kasar  dan  mendiskreditkan teman sejawat dihadapan
umum/forum.
2. Pelanggaran sedang, meliputi : (a)  meminta  imbalan  berupa  uang  atau barang kepada pasien atau keluarganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
(b)  memukul pasien dengan sengaja;
(c)  bagi  perawat  yang  sudah  menikah dilarang  menjalin  cinta  dengan  pasien dan  keluarganya,  suami  atau  teman sejawat;
(d)  menyalahgunakan uang perawatan atau pengobatan pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
(e)  merokok  dan  berjudi  di  lingkungan rumah  sakit  saat  memakai  seragam perawat;
(f)   menceritakan  aib  teman  seprofesi  atau menjelekkan profesi perawat dihadapan profesi lain; dan
(g)  melakukan  pelanggaran  etik  ringan (minimal 3 kali).
3. Pelanggaran berat, meliputi : (a)  melakukan tindakan keperawatan tanpa  mengikuti  prosedur  sehingga penderitaan  pasien  bertambah  parah bahkan meninggal;
(b)  salah  emmberikan  obat  sehingga berakibat fatal bagi pasien;
(c)  membiarkan  pasien  dalam  keadaan sakit  parah  atau  sakratul  maut  tanpa memberikan pertolongan;
(d)  berjudi  atau  meminum  minuman beralkohol  sampai  mabuk  diruangan perawatan;
(e)  menodai kehormatan pasien;
(f)   memukul  atau  berbuat  kekerasan  pada pasien  dengan  sengaja  sampai  terjadi cacat fisik;
(g)  menyalahgunakan  obat  pasien  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok; dan
(h)  menjelekkan  dan/atau  membuat  cerita hoax  mengenai  profesi  keperawatan pada  profesi  lain  dalam  forum,  media cetak,  maupun  media  online  yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum.
Sedangkan  sanksi  untuk  pelanggaran etik keperawatan terbagi atas :
1. Sanksi pelanggaran ringan, yaitu dengan : (a)  Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi; dan
(b)  Meminta  maaf  terhadap  pihak  yang dirugikan.
2. Sanksi pelanggaran sedang, yaitu dengan : (a)  Harus  mengembalikan  barang  atau uang  yang  diminta  kepada  pasien  atau keluarganya;
(b)  Meminta  maaf  terhadap  pihak  yang dirugikan; dan
(c)  Membuat  surat  pernyataan  diatas kertas  segel  bermaterai  tidak  akan mengulanginya lagi.
3. Sanksi pelanggaran berat, yaitu dengan : (a)  Harus  meminta  maaf  terhadap  pihak yang dirugikan;
(b)  Membuat  surat  pernyataan  diatas kertas  segel  bermaterai  tidak  akan mengulanginya lagi;
(c)  Dilaporkan  kepada  pihak  kepolisian; dan  (d)  diberhentikan  dari  kedinasan dengan tidak hormat.
Penanganan  masalah  etik  keperawatan merupakan penanganan masalah yang dilakukan  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah yang berhubungan dengan pelanggaran  masalah  Kode  Etik  Keperawatan Indonesia.  yang  bertanggungjawab  dalam masalah etik adalah : 8
1) Direktur Rumah Sakit;
2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
3) Kepala Ruangan;
4) Ketua  Komite  Keperawatan  melalui  Sub Komite Etik Komite Keperawatan.
Untuk mekanisme penyelesaian masalah etik,  meliputi  :  1)  membuat  kronologis kejadian; 2) menilai bobot masalah (pelanggaran  ringan,  sedang,  atau  berat);  3) penyelesaian  masalah  secara  berjenjang,  yaitu Kepala  Ruangan,  Kepala  Bidang  Pelayanan Keperawatan,  Direktur  Rumah  Sakit  dengan melibatkan Sub Komite Etik Komite Keperawatan dan organisasi profesi (PPNI dan IBI). Setiap terjadi pelanggaran etik keperawatan dilakukan pencatatan dan pelaporan  menggunakan  formulir  baku  yang telah  ditentukan,  seperti  Formulir  Peringantan Lisan, Formulir Laporan Kejadian Pelanggaran Kode Etik Keperawatan, dan Formulir Pengarahan/Konseling. Kemudian setiap pelanggaran  kode  etik  keperawatan  terdapat nomor pelanggaran yang sesuai jenis pelanggaran etik keperawatan. 9
Selanjutnya,  tanggung  jawab  hukum perawat  dapat  ditinjau  dari  pembidangan hukum  itu  sendiri.  Bila  ditinjau  berdasarkan hukum  administrasi  negara,  maka  tanggung jawab  hukum  itu  akan  bersumber  pada masalah  kewenangan  yang  dimilikinya.  Bila tanggung jawab hukum itu berdasarkan hukum perdata,  maka  unsur  terkait  adalah  ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi  dan  bila  bersumber  pada  hukum pidana  maka  unsurnya  adalah  ada  tidaknya suatu  kesalahan  terhadap  perbuatan  yang harus/tidak  seharusnya  dilakukan  berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Tanggung jawab perawat akan bergantung  pada  bentuk  kewenangan  yang dimiliki. Pada pelanggaran kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat,  maka  bila  terjadi  kesalahan  dalam asuhan  keperawatan  tersebut  perawat  yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri. Contoh kasus, bila  seorang  perawat  melakukan  kesalahan ketika memandikan pasien bayi yang menyebabkan  terjadinya  faktur.  Sementara apabila  fungsi  interdependen  yang  dilanggar maka perawat akan memikul beban tanggungjawab  tersebut  bersama-sama  dengan dokter  ketua  tim  dan  rumah  sakit  yang memberikan  tugas  tersebut.  Contoh  kasus, apabila  terjadi  kesalahan  perawat  dalam menghitung  jumlah  kapas  bulat  di  ruang operasi  sesudah  operasi  yang  mengakibatkan
tertinggalnya kapas di dalam perut pasien tidak terdeteksi oleh dokter.
Tanggung  jawab  hukum  di  bidang perdata  akan  bersumber  pada  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi.  Namun kedua  batasan  pelanggaran  hukum  tersebut tetap  tidak  akan  lepas  dari  pelaksanaan  fungsi perawat.  Tindakan  perawat  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal  1365  KUH  Perdata,  yakni  adanya kerugian  nyata  yang  diderita  sebagai  akibat langsung  dari  perbuatan  tersebut.  Sementara tanggung  jawab  dalam  kategori  wanprestasi apabila  terpenuhi  unsur-unsur  wanprestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
Tanggung  jawab  perawat  bila  dilihat dari  ketentuan  dalam  KUH  Perdata,  maka dapat  dikatagorikan  ke  dalam  empat  prinsip sebagai berikut:
1.   Tanggung  jawab  langsung  berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalanka fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian  pada  pasien  maka  ia  wajib memikul tanggung jawabnya secara langsung;
2.   Tanggung  jawab  dengan  asas respondeat superior atau let's  the  master  answer maupun  khusus  di  ruang  bedah  dengan asas the captain of ship melalui Pasal 1367 BW Dalam  hal  ini  tanggung  jawab  akan muncul  apabila  kesaalahan  terjadi  dalam menjalankan fungsi interdependen perawat.  Sebagai  bagian  dari  tim  maupun orang  yang  bekerja  di  bawah  perintah dokter/rumah  sakit,  maka  perawat  akan bersama-sama  bertanggung  gugat  kepada kerugian yang menimpa pasien;
3.   Tanggung
jawab\ dengan asas zaakwarneming berdasarkan  Pasal  1354 BW Dalam  hal  ini  konsep  tanggung  jawab terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada  dalam  kondidi  tertentu  harus melakukan  pertolongan  darurat  dimana tidak  ada  orang  lain  yang  berkompeten untuk  itu.  Perlindungan  hukum  dalam tindakan zaarneming perawat  tersebut tertuang  dalam  Pasal  20  Kepmenkes tentang  Registrasi  Perawat.  Perawat  justru akan  dimintai pertanggungjawaban  hukum
apabila  tidak  mengerjakan  apa  yang seharusnya  dikerjakan  dalam  Pasal  20 tersebut;
4.   Tanggung jawab karena gugatan
wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 BW Dalam wanprestasi seorang peraawat akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi, yaitu: a.   Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali; dalam konteks ini apabila seorang  perawat  tidak  mengerjakan semua  tugas  sesuai  dengan  fungsinya, baik fungsi independen, interdependen maupun dependen.
b.   Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat;  dalam  hal  ini  apabila kewjiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan  kerugian  pada  pasien. Contoh  kasus  seorang  perawat  yang tidak  membuang  kantong  urine  pasien dengan kateter secara rutin setiap hari. Melainkan  2  hari  sekali  dengan ditunggu  sampai  penuh.  Tindakan tersebut megakibatkan pasien mengalami  infeksi  saluran  urine  dari kuman  yang  berasal  dari  urine  yang tidak dibuang.
c.   Mengerjakan  kewajiban  tetapi  tidak sesuai  dengan  yang  seharusnya;  suatu tugas  yang  dikerjakan  asal-asalan. Sebagai  contoh  seorang  perawat  yang mengcilkan  aliran  air  infus  pasien  di malam  hari  hanya  karena  tidak  mau terganggu istirahatnya.
d.   Mengerjakan  yang  seharusnya  tidak boleh dilakukan; dalam hal ini apabila seorang  perawat  melakukan  tindakan medis  yang  tidak  mendapat  delegasi dari  dokter,  seperti  menyuntik  pasien tanpa perintah, melakukan infus padahal dirinya belum terlatih.
Apabila  perawat  terbukti  memenuhi unsur  wanprestasi,  maka  tanggung  jawab  itu akan  dipikul  langsung  oleh  perawat  yang bersangkutan.
Sementara  dari  aspek  tanggung  jawab secara  hukum  pidana  seorang  perawat  baru dapat  dimintai  pertanggungjawaban  apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a.   Suatu  perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum  ;  dalam  hal  ini  apabila  perawat melakukan  pelayanan  kesehatan  di  luar kewenangan  yang  tertuang  dalam  Pasl  15 Kepmenkes.
b.   Mampu  bertanggung  jawab,  dalam  hal  ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya  dan  secara  kemampuan,  telah mendapat  pelatihan  dan  pendidikan  untuk itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat
merugikan pasien.
c.   Adanya kesalahan ( schuld ) berupa kesengajaan  ( dolus )  atau  karena  kealpaan ( culpa ).  Kesalahan  disini  bergantung  pada niat  (sengaja)  atau  hanya  karena  lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena  niat  dan  ada  unsur  kesengajaan, maka  perawat  yang  bersangkutan  dapat dijerat  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Sebagai  contoh  seorang  perawat  yang dengan  sadar  dan  sengaja  memberikan suntikan  mematikan  kepada  pasien  yang sudah  terminal.  (disebut  dengan  tindakan euthanasia aktif)
d.   Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf;  dalam  hal  ini  tidak  ada  alasan pemaaf  seperti  tidak  adanya  aturan  yang mengijinkannya  melakukan  suat  tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar seperti resiko  yang  melekat  dalam  tindakan  yang dilakukan.  Misalnya  resiko  terjadinya odem  (bengkak)  sesudah  jarum  infus dicabut.Atau  adanya  rasa  tidak  nyaman bagi pasien yang menjalani kateter.

## Kesimpulan
Pada
prinsipnya perencanaan, pengadaan,  pendayagunaan,  pembinaan  dan pengawasan  mutu  tenaga  kesehatan  ditujukan kepada  seluruh  tenaga  kesehatan  dalam menyelenggarakan  upaya  kesehatan.  Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian  dan  kualifikasi  yang  dimiliki,  antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian,  tenaga  keperawatan,  tenaga kesehatan  masyarakat  dan  lingkungan,  tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Kewenangan  Perawat  dalam  menjalankan tugas  dan  profesinya  secara  prinsip  diatur dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 1293/Menkes/SK/XI/2001  tentang  Registrasi dan  Praktik  Perawat.  Dalam  menjalankan profesinya  maka  perawat  tidak  akan  terlepas dari batasan kewenangan yang dimiliknya.
Pemyataan  kode  etik  perawat  dibuat untuk membantu dalam pembuatan standar dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, kewajiban  dan  hak  perawat  profesional.
Kewajiban  perawat  tertuang  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  No.  38  Tahun  2014,  Pasal  9- 13  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009,  serta Pasal 3 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.  HK.02.02/Menkes/148/I/2010.  Sedangkan mengenai  hak  perawat,  tertuang  dalam  Pasal 36  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014, Pasal 56 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, serta Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010.
Tanggung  jawab  hukum  perawat  bisa dipilah  berdasarkan  bidang  hukum  itu  sendiri yakni  secara  hukum  administrasi  negara, secara  hukum  Perdata  dan  secara  Hukum Pidana.  Tanggung  jawab  secara  HAN  akan bersumber  dari  kewenangan  yang  diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi perawat dalam menjalankan  profesinya.  Tanggung  jawab secara  hukum  perdata  akan  bersumber  pada perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi. Sedangkan  tanggung  jawab  secara  hukum pidana  akan  bersumber  terhadap  persyaratan untuk dapat dimintai tanggung jawab hukum.

## Saran
Dalam pembuatan undang-undang praktik  keperawatan,  Pemerintah  dan  DPR perlu  mengatur  secara  tegas  tentang  hak  dan kewajiban perawatan dalam melakukan pelayanan  kesehatan  baik  di  rumah  sakit, puskesmas, sarana kesehatan lain dan masyarakat.  Disamping  itu,  dalam  undang- undang  tersebut  perlu  diatur  mengenai kewenangan  dan  kompetensi  pelimpahan untuk  melakukan  tindakan  medik  kepada perawat,  terutama  yang  bekerja  di  pedesaan dengan  tetap  memperhatikan  doktrin locally rule .

## Daftar Pustaka
1 “Model  Praktik  Keperawatan  Profesional”. http://giz-net.org. Indonesian
Nutrition Network.
2 Haryono  Rudi.  Keperawatan  Medikal  Bedah: Sistem Perkemihan. Yogyakarta: Rapha
Publishing, 2013. Hlm. 3. 3 “Kisah  Bayi  Prematur  Evan,  Meninggal Setelah Disuntik
Perawat”. http://m.merdeka.com/amp/ peristiwa/kisah- bayi-prematur-evan-meninggal-setelah- disuntik-perawat.html.
4 “Akibat  Kelalaian  Perawat,  Kaki  Bayi  Usia Enam  Hari  Melonyot  Dicelup  ke  Air Mendidih”.
http://m.republika.co.id/amp/lmrcy2.
5 Cecep Tribowo, Hukum Keperawatan,
Panduan  Hukum  dan  Etika  bagi  Perawat.
Yogyakarta:  Pustaka  Book  Publisher,  2010. hlm. 62-63.
6 Numminen  et  al.  Nurse  Ethics.  CINAHL Complete.  Nurse  Educators  and  Nursing Student  Perspectives  on  Teaching  Code  of Ethics. 2009.
7 Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia.  Kode Etik  Keperawatan  Indonesia.  Diakses  dari www.ppni.or.id.
8 Konsep Etika dan Hukum Pelayanan Keperawatan. Pontianak, 2013. hlm. 6. 9 “Etika Keperawatan”. http://keperawatankomit.blogspot.com/2014/03 /etika-keperawatan.html ?m=1. 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
11 Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.
12 Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014 tentang Keperawatan.