Journal of Music Science, Technology,

## and Industry
Volume 3, Number 2, 2020
e-ISSN. 2622-8211 https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/jomsti/

## Musik Popular Bali 1950-1965 dalam Dinamika Kebudayaan Nasional
Ni Wayan Ardini 1 , I Komang Darmayuda 2 , Ricky Irawan 3 1,2,3 Program Studi Musik, Institut Seni Indonesia Denpasar, Indonesia email: 1 niwayanardini17@gmail.com, 2 darmayudakomang@yahoo.co.id,
3 rickyirawan@isi-dps.ac.id
Article Info ________________
Article History:
Received: July 2020 Accepted: September 2020 Published: October 2020 ________________
Keywords:
Balinese popular music, keroncong, national culture,
1950-1965.

## ABSTRACT
___________________________________________________________________
Purpose :  This  research  discusses  the  development  of  popular music  in  Bali  and  its  relation  to  national  cultural  issues  in  the 1950-1965 period. Research methods : This research uses the theoretical  framework  of  historical  ethnomusicology  and emphasizes the verstehen method to understand the meaning of music. Beside the documentary study, the collecting technique of this research uses some interviews with the musical practitioner, historian,  and  cultural  expert. Results  and  discussion : Keroncong,  which  popular  during  that  period,  was  not  only  an aesthetic  expression  in  the  realm  of  music  but  it  is  also  a manifesto  of  Indonesianess,  that  they  are  part  of  Indonesian society. Implication : How to become Indonesian in the realm of music was interpreted differently in that period.
© 2020  Institut Seni Indonesia Denpasar

## PENDAHULUAN
1950-1965  adalah  kurun  penting  bagi  Indonesia  sebagai  sebuah nation-state dalam  rangka  pembangunan  dan  penguatan  identitas  kebudayaan  nasional. Dalam istilah Booth dan Mccawley (1982:15) ini adalah masa di mana Indonesia melihat ke dalam ( inward looking ) sebagai upaya integrasi dan otonomisasi pada ranah kebudayaan. Soekarno merefleksikan kesadaran akan pentingnya identitas dan  karakter  ini  lewat  poin  ketiga  jargon  Trisakti,  yaitu:  berkepribadian  dalam kebudayaan.  Maka  tidak  mengejutkan  kurun  waktu  ini  ditandai  dengan
meningkatnya intervensi dan kontrol negara dalam ranah kebudayaan, termasuk di dalamnya bidang kesenian.
Salah satu implikasi dari intervensi dan kontrol dalam ranah kebudayan itu adalah  terbitnya  Penetapan  Presiden  (PP)  Nomor  11  Tahun  1963  tentang pelarangan musik populer barat antara lain musik- musik Rock’n Roll seperti the Beatles, Elvis Presley dan musik yang melankolis yang disebut ngak-ngok-ngok Musik-musik  itu  dianggap  sebagai  bentuk  imperialisme  budaya  barat,  tidak mencerminkan  kebudayaan  Indonesia,  serta  tidak  sejalan  dengan  arah  tujuan revolusi Indonesia. Namun demikian, PP Nomor 11 Tahun 1963 harus dilihat pula sebagai langkah politik Soekarno menentang neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) negara-negara barat. Sebagaimana diungkap pada pidatonya berjudul “Penemuan  Kembali  Revolusi  Kita”  atau  dikenal  dengan  Manifesto  Politik: Undang-undang  Dasar  1945,  Sosialisme  Indonesia,  Demokrasi  Terpimpin, Ekonomi  Terpimpin  dan  Kepribadian  Indonesia  (Manipol-USDEK), 1 Soekarno mengkritik  para  penggemar  musik rock’n  roll , cha-cha , ngak-ngik-ngok dan sejenisnya  sebagai  pendukung  kebudayaan  imperialis. 2 Maka  untuk  melawan imperialisme budaya barat itu, pemerintah harus melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.
Meskipun  dinilai  otoriter  (Kurniadi  &  Akhyat,  2014:  2)  dan  ambigu (Weintraub,  2017:  150),  kebijakan  kebudayaan  pemerintah  Orde  Lama memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  pembentukan  karakterisik  musik popular di Indonesia hingga di masa-masa selanjutnya. Sen dan Hill (2000: 164) serta Barendregt dan van Zanten (2002) melihat kebijakan pemerintah Orde Lama pada periode itu – dengan segala dinamika politiknya - menjadi stimulus lahirnya
1 Pidato  Soekarno,  17  Agustus  1959  memperingati  hari  kemerdekaaan  Republik Indonesia, Jakarta.
2 Contoh  terbaik  menunjukan  bagaimana PP  No  11  Tahun  1963  ini  berdampak  pada pemusik, dapat dilihat pada pemenjaraan Koes Bersaudara di tahun 1965 dan dilarang tampil di studio Radio Republik Indonesia karena memainkan lagu-lagu the Beatles, Elvis Presley, dan lagu- lagu rock’n roll lainnya.

## Journal of Music Science, Technology, and Industry [JoMSTI]
musik-musik  popular  Indonesia  yang  bersifat  hibrid. 3 Muncul  upaya penggabungan unsur-unsur musik popular barat dengan musik tradisi Indonesia. Meskipun  anti  terhadap  imperialisme  budaya  barat,  Soekarno  tidak  mentah- mentah  menolak  musik  barat  yang  realitasnya  telah  menjadi  simbol  global modernitas  (Farram,  2002;  Weintraub  &  Barendregt,  2017:  149).  Tidak mengherankan  pula  Soekarno  menciptkan  lagu  “Bersuka  Ria”  yang menggabungkan elemen musik barat dengan irama Lenso (tarian Maluku). Pada saat yang sama, kecenderungan hybrid semacam itu tampak pula pada lagu-lagu Melayu  (Weintraub,  2010), langgam Jawa  dan  campursari  (Sutton,  2010:  185- 188), pop Sunda (Barendregt & van Zanten, 2002: 74; Ridwan, 2014), pop Minang (Barendregt,  2002;  Suryadi,  2015),  termasuk  pula  pop  kreatif  Gipsy  Band  yang bereksperimen dengan elemen-elemen gamelan Bali (Sutton, 2010: 188-189).
Dalam  paradigma  struktural,  kebijakan  kebudayaan  dan  regulasi  yang diterapkan  oleh  pemerintah  Orde  Lama  adalah  konsensus,  episteme,  atau hambatan struktural yang membatasi sekaligus mengarahkan individu-individu di dalam  masyarakat  untuk  bergerak  kearah  kecenderungan  tertentu.  Sebagai bagian  dari  masyarakat,  pemusik  tidak  pernah  melampaui  kondisi  struktural semacam  itu.  Namun  demikian,  pemusik  adalah  agen  aktif  yang  merespon hambatan struktural lewat kemungkinan-kemungkinan, peluang, tantangan, serta kondisi  individualnya  sebagai  bentuk  dari  negosiasi.  Penelitian  ini  hendak memahami,  bagaimana  para  pemusik  di  Bali  merespon  diskurs  kebudayaan nasional di pusat, perdebatan ideologi antar lembaga kebudayaan yang terjadi di
3 Pengertian musik popular dalam penelitian ini mengikuti definisi yang dirangkum oleh John Storey dalam bukunya Culture  Theory  and  Popular  Culture:  An  Intoduction (2009:  2-13).  Menurut  Storey  pegertian popular dapat dimaknai lewat berbagai dimensi. Pertama, sesuatu yang banyak disukai orang, khususnya kelas  bawah  yang  dibuat  untuk  menyenangkan  orang,  dan  budaya  yang  memang  dibuat  orang  untuk dirinya  sendiri.  Kedua,  budaya  pop merupakan  budaya  rendah  dikontraskan  dengan  budaya  adi  luhung ( high  arts ). Ketiga, budaya pop ditetapkan sebagai ”budaya massa.” Keempat, budaya pop berasal dari ”rakyat.”  Kelima,  budaya  pop  sebagai  hegemoni  kelas  yang  berkuasa. Enam ,  budaya  pop  berasal  dari pemikiran  postmodernisme.  Budaya  postmodern  dianggap  budaya  yang  tidak  lagi  mengakui  adanya perbedaan antara budaya tinggi dan pop. Dimensi-dimensi tersebut juga melekat pada produk kebudayaan yang disebut musik.
Bali  pada  rentang  waktu  1950-1965,  serta  bagaimana  mereka  menjebatani ‘kebaliannya’  dengan  ide  identitas  Indonesia  modern  yang  disebut  kebudayaan nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode historical  ethnomusicology. Sejak  Alan  Meriam  merumuskan  pemikirannya dalam  buku  klasik  etnomusikologi  berjudul The Anthropology  of  Music (1964), musik  dilihat  secara  holistik  tidak  sekedar  fenomen  bunyi  yang  terisolosi  dari proses sosial masyarakatnya. Saat ini - meskipun tidak ada definisi dan tujuan yang  tunggal,  para  etnomusikolog  menerima  etnomusikologi  berupaya  untuk memahami  musik  sebagai  praktik  sosial  dan  dilihat  sebagai  aktifitas  manusia yang dibentuk oleh konteks kulturalnya (McCollum & Herbert, 2014: 1).
Sementara  itu  metode  historis  yang  diaplikasikan  dalam  displin  ini memberikan kerangka kritis dalam memperlakukan musik sebagai objek historis. Terdapat dua isu fundamental dalam metode historical ethnomusicology, yaitu: 1) penggunaan musik sebagai data primer, 2) penggunaan data-data sekunder seperti wawancara, naskah notasi, artikel surat kabar, surat, dan sumber arsip lainnya yang memungkinkan perluasan pengetahuan terhadap musik itu sendiri (Herbert & McCollum, 2014: 45-66).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diskurs Kebudayaan dan Musik Nasional Indonesia
Penekanan  pada  kebebasan  individual  dan  hak  pribadi  pada  tahun  50an merefleksikan semangat liberalisme di dalam suasana demokrasi konstitusional. Klausa UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 yang berkaitan dengan kebudayaan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang pada UUD  RIS  (Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Serikat)  1949.  Klausa tersebut menyatakan:
"Penguasa  melindungi  kebebasan  mengusahakan  kebudayaan  serta kesenian  dan  ilmu  pengetahuan.  Dengan  menjunjung  asas  ini  maka
penguasa  memajukan  sekuat  tenaganya  perkembangan  kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan."
Adanya kata ‘kebebasan’ di dalam klausul tersebut diasumsikan sebagai hak-hak individu merupakan cerminan ruh liberalisme yang ada pada konstitusi 1950. Hal semacam ini pula yang menjadi ruh pelaksanaan teknis kebijakan budaya periode Demokrasi Konstitusional.
Semangat  kebebasan  budaya  dalam  konstitusi  1950  mendapatkan bentuknya  lewat  serangkaian  Kongres  Kebudayaan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  antara  tahun  1948-1954.  Misalnya  pada  kongres  kebudayaan pertama  di  tahun  1948,  Ali  Sastroamidjojo  yang  mengambil  posisi  yang  tegas dalam isu tersebut. Ia berpendapat:
“bahwa kami dari Kementerian PPK tidak boleh campur tangan sehingga muncul  kesan  seolah-olah  ada  tekanan  atau  keputusan  dari  atas  untuk mengatur  sesuatu  yang  diinginkan  oleh  satu  kelompok  saja.  Itulah  sikap tegas kami karena kita mengingat masa lalu, terutama zaman Jepang, di mana kebudayaan diarahkan, dipimpin oleh pusat dengan tujuan tertentu (dalam Jones, 2013: 79) ”.
Tampak  bahwa  Sastroamidjojo  memandang  bahwa  peran  negara  harus dibatasi ata u bahkan ‘pasif’ dalam kaitannya dengan urusan kebudayaan. Tugas negara lebih sebagai fasilitator kegiatan kelompok-kelompok non-pemerintah dari pada campur tangan menentukan atribut budaya.
Risalah  dari  empat  konvensi  tersebut  menyediakan  sumber  untuk mengidentifikasi posisi dari politisi, birokrat, dan komentator budaya yang memiliki perhatian  terhadap  para  pembuat  kebijakan  budaya.  Menurut  Jones  (2013:  90- 94),  tiga  ciri  utama  dari  konvensi-konvensi  budaya  tersebut  memberikan gambaran yang menarik dan penting tentang wilayah di mana kebijakan budaya sedang  dibuat  dan  tentang  isu-isu  kunci  pada  masa  itu.  Ciri pertama adalah penggunaan sintesis untuk menciptakan suatu kebudayaan nasional yang tunggal dari  unsur-unsur  yang  dianggap  antagonis.  Sintesis  secara  teratur  digunakan untuk  memecahkan  masalah  dikotomi  antara  budaya  timur  dan  barat,  generasi tua  dan  muda,  Ciri kedua ,  dalam  serangkaian  konferensi  budaya,  seniman menuntut  adanya  kebebasan  artistik  dalam  berkesenian.  Komitmen  terhadap

## Journal of Music Science, Technology, and Industry [JoMSTI]
kebebasan  artistik  berkorelasi  dengan  gagasan  liberal  bahwa  kebebasan merupakan  persyaratan  untuk  memungkinkan  kinerja  yang  optimal,  baik  itu produksi  suatu  komoditas  atau  karya  seni.  Ciri Ketiga adalah  perubahan  cara pandang seniman dan intelektual melihat peran negara dalam kebijakan budaya.
Liberalisme dalam ranah kebudayaan membawa Indonesia menjadi pasar komoditas  musik-musik  popular  Barat  yang  berasal  dari  Amerika  dan  Eropa. Sebagaimana  dipapar,  semangat  kebebasan  dalam  pengertian  liberalisme memungkinkan masuknya pengaruh dari luar atas nama demokrasi. Pada konteks ini  musik  popular  dan  budaya  popular  mendapatkan  tempatnya  bagi  pasar Indonesia.  Persebaran  budaya  Amerika  dan  Eropa  tentu  saja  adalah  bagian upaya  mendominasi  negara-negara  dunia  ke  3  melalui  kebudayaan  popular melalui radio, piringan hitam, majalah, dan media-media lainnya. Anak-anak muda adalah segmen yang menjadi target pasar budaya popular tersebut. Tidak pelak kelompok  musik  asal  Amerika-Inggris  seperti  the  Beatless,  Rolling  Stone,  Mick Jagger, Jimi Hendrix, dan lain-lainnya masa itu menjadi icon bagi anak-anak muda Indonesia seperti gaya pakaian maupun gaya rambut.
Soekarno yang berideologi nasionalis sejak awal menolak budaya popular yang  syarat  akan  imperialisme  negara-negara  barat.  Tidak  hanya  merupakan selubung penjajahan kaum kapitalis, Soekarno menilai bahwa musik popular Barat adalah  lambang  kerusakan  moral  dan  semangat  kerakyatan  bangsa  Indonesia. Sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  bab  terdahulu,  Soekarno  keras  menolak musik popular barat yang mengancam kebudayaan nasional Indonesia sekaligus mengancam  semangat  revolusi  bangsa  Indonesia.  Namun  demikian  kritik Soekarno terhadap budaya  barat belum banyak berarti hingga masa demokrasi terpimpin.
Kebijakan budaya setelah tahun 1959 menjadi menjadi kontras dengan era sebelumnya.  Setelah  tahun  1959  kebijakan  negara  lebih  didominasi  oleh gagasan-gagasan  Soekarno  tentang  "identitas  nasional"  yang  digariskan  dalam doktrin  manipol-USDEK.  Soekarno  mengaitkan  "identitas  nasional"  dengan sejumlah  bidang  yang  beragam  termasuk  ilmu  pengetahuan,  politik,  seni,  dan
ekonomi. Akan tetapi, satu-satunya pernyataan yang definitif yang ia buat adalah bahwa  "Indonesia  memiliki  identitas  sosialis".  Pada  bulan  Agustus  1960, diselenggarakan sebuah acara bertajuk Musyawarah Besar tentang Kepribadian Nasional  diadakan  di  Salatiga.  Tujuan  musyawarah  tersebut  adalah  untuk membuat  "pedoman  praktis  pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan  budaya  dalam rangka menterjemahkan Manifesto Politik Presiden Soekarno".
Sebuah  titik  awal  yang  berguna  untuk  analisis  kebijakan  budaya  adalah Pasal 32 tentang kebudayaan yang tercantum dalam UUD 1945 berlaku kembali berlaku  pasca  dekrit  Presiden.  Klausul  itu  berbunyi:  "Pemerintah  memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Lenyaplah "kebebasan untuk mengambil bagian dalam  kebudayaan"  dan  penekanan  lebih  ditujukan  kepada  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memajukan  kebudayaan  nasional.  Pasal  itu  kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang menyatakan (Jones, 2013: 97),
“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya  rakyat  Indonesia  seluruhnya.  Kebudayaan  lama  dan  asli  yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,  terhitung  sebagai  kebudayaan  bangsa.  Usaha  kebudayaan harus  menuju  ke  arah  kemajuan  adab,  budaya,  persatuan,  dengan  tidak menolak  bahan-bahan  baru  dari  kebudayaan  asing  yang  dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia ”
Pada  awalnya  klausul  ini  tidak  memiliki  banyak  dampak  pada  kebijakan kebudayaan  karena  gejolak  revolusi.  Namun  kembalinya  UUD  1945  pada  era demokrasi terpimpin, ambiguitas klausul ini menyebabkan banyak perdebatan.
Catatan yang memberikan gambaran arah kebijakan kebudayaan nasional berasal dari Prijono, mentri PPK di era demokrasi terpimpin. Prijono selain sebagai seorang  sosialis  sekaligus  loyalis  Soekarno  berupaya  menterjemahkan  ide manipol-USDEK. Pada bulan Agustus 1960, sebuah acara bertajuk Musyawarah Besar  tentang  Kepribadian  Nasional  diadakan  di  Salatiga,  Prijono  mengatakan (dalam Jones, 2013: 99).
Kita bisa dan kita harus membentuk identitas Indonesia modern, yang saya rasa belum terbentuk sedalam dan seluas sebagaimana mestinya, dengan
menggunakan apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, dengan cara  yang  konsisten  dengan  Manifesto  Politik  dan  USDEK.  Dengan  cara ini, identitas Indonesia modern akan menjadi identitas nasional Indonesia yang karakteristiknya diterima secara luas dan yang jiwanya sosialis (dalam Jones, 2013: 99).
Prijono menilai apakah kebudayaan nasional sesuai atau tidak dengan ide- ide  dan  posisi  yang  dikemukakan  dalam  doktrin  politik  negara.  Misalnya,  ia berpaling  kepada  Manipol-USDEK  untuk  menentukan  unsur-unsur  yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam budaya leluhurnya (1960: 19). Ia kemudian berlanjut mengidentifikasi "alat terbaik" untuk menumbuhkan identitas Indonesia modern sebagai "kebudayaan yang diartikan secara luas" yang mencakup "seni, sastra,  tradisi  dan  cara  hidup"  yang,  ia  tambahkan,  "harus  diberdayakan  oleh karakter modern kita" (1960: 20). Prijono sendiri, dalam ceramahnya yang lebih awal pada tahun 1958, mengkritik rumusan "seni untuk seni" yang telah dikaitkan dengan  seniman  liberal  yang  berorientasi  Barat  pada  masa  itu.  Sebaliknya, Prijono  mendukung  "seni  yang  terlibat"  atau  seni  yang  mempromosikan "kedamaian dan kebahagiaan melalui pembangunan negara.
Selama  Demokrasi  Terpimpin,  perumusan  seni  nasional  telah  diperluas untuk mencakup seni daerah dalam definisi tentang "seni nasional". Seni tertentu dianggap oleh Dinas Kebudayaan harus berkualitas tinggi dan berkarakter moral dan  karena  itu  membangun  bangsa  itu  harus  didorong  dan  dikembangkan  di masyarakat. Sama seperti rumusan sebelumnya, negara dan elite memiliki posisi yang  baik  untuk  menekan  masyarakat  Indonesia  dalam  hal  keputusan  dan perilaku  mereka.  Mereka  bisa  menentukan  seni  dan  perilaku  mana  yang "berkualitas tinggi" dan "bersifat nasional" dan mana yang tidak.
Birokrasi  budaya  mulai  menegaskan  pandangan  negara  tentang  bentuk- bentuk  budaya  yang  dapat  diterima  dan  tidak  dapat  diterima,  yang  mengikuti pandangan Soekarno termasuk sikapnya terhadap Barat. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1959, perwakilan DPPK menegaskan: tarian Barat yang tampak gila seperti rock'n roll, cha-cha, samba, dan sejenisnya tidak bisa diterima DPPK jika dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan Indonesia entah di rumah mereka sendiri atau di tempat umum.

## Journal of Music Science, Technology, and Industry [JoMSTI]
Serangkaian  pedoman  diajukan  yang  mengatur  posisi  resmi  tentang  apa yang merupakan tarian dan musik Indonesia, tariandan musik Barat yang dapat diterima dan tarian dan musik Barat yang tidak dapat diterima. Tari balet dan tarian yang  menampilkan  cita  rasa  seni  dapat  diterima  sama  seperti  musik  yang mengiringinya,  opera  dan  musik  kamar.  Sebagai  "penyeimbang",  DPPK mempromosikan tarian nasional, khususnya lenso, saputangan, dan serampang duabelas. Upaya lain yang dipimpin oleh negara dalam rangka mcnciptakan suatu bentuk kebudayaan nasional adalah genre musik yang disebut Hiburan Daerah. Yampolsky  menggambarkan  genre  musik  tersebut  sebagai  "lagu  yang dinyanyikan  dalam  bahasa  daerah  dan  berasal  dari  kebudayaan  daerah  yang disesuaikan  dengan  Standard  nada-nada  dan  idiom  Barat  dan  disertai  dengan pengampilan  grup-grup  musik  di  panggung-panggung  musik"  (1995:  706). Beberapa  rekaman  musik  Hiburan  Daerah  dibuat  dan  disiarkan  melalui  Radio Republik Indonesia.

## Keroncong sebagai Musik Nasional
Lockard dalam bukunya yang berjudul Dance of Life: Popular Music in Southeast Asia (1998) menunjukan keunikan akar musik popular Indonesia. Ia menunjukan bagaimana  Indonesia  menjadi  lahan  yang  subur  bagi  tumbuh  kembang  musik popular yang sejalan dengan arus modernisasi yang dibawa oleh negara-negara barat dan musik lokalnya sendiri. Bentuk awal musik popular di Indonesia  pada abad ke 19 dan awal abad 20, yaitu keroncong menunjukan fungsinya tidak hanya sebagai  musik  hiburan  rakyat,  namun  juga  menjadi  alat  propaganda  bagi  kaum nasionalis melawan konialisme Belanda. Kecenderungan fungsi sebagai sarana penyampaian kritik sosial dan politik semacam ini berlanjut hingga di awal 60an (Lockard, 1998: 55).
Era  50an  menjadi  masa  yang  subur  perkembangan  genre  musik  popular yang  berbahasa  Melayu-Indonesia  sebagai  alat  gerakan  perjuangan  nasionalis, yakni  keroncong  dan  musik  Melayu.  Pada  musik  keroncong,  dikenal  seorang tokoh veteran perang kemerdekaan yang menjadikan keroncong sebagai simbol ideologi nasionalisme, yakni Bigadir Jendral Rudi Pirngadie. Salah satu albumnya
yang terkenal adalah “Untuk Pahlawan”. Lagu yang cukup terkenal masa itu dari album Rudi Pirngadie adalah “Rangkaian Bunga” dan “Gugur Bunga”. Meskipun jelas  merupakan  musik  yang  mengadopsi  berbagai  gaya  musik  barat,  musik keroncong sendiri dianggap sebagai ramuan  antara musik barat dan Indonesia. Soekarno sendiri mendukung upaya  Rudi tersebut untuk menjadikan keroncong sebagai musik nasional dan dipasarkan secara internasional (Lockard, 1998: 66- 67).
Soekarno  tidak  hanya  mempromosikan  genre  musik  keroncong  dan hiburan  lainnya,  namun  juga  mengambil  langkah  perlindungan  terhadapnya. Sikap Soekarno terhadap musik popular barat pada masa  demokrasi terpimpin, tercermin lewat kasus pelarangan Koes Bersaudara yang masa itu menjadi grup musik  paling  popular  di  kalangan  anak-anak  muda.  Sikap  represi  pemerintah masa itu terhadap Koes Bersaudara dan penyebaran musik popular barat dapat dikatakan  menjadi  cara  yang  efektif  untuk  menjauhkan  anak-anak  muda  dari budaya  popular  Amerika-Inggris  namun  demikian  pelarangan  musik  popular tersebut  tidak  serta  merta  menjadi  cara  yang  ampun  menumbuhkan  semangat kerakyatan seperti yang diharapkan Soekarno, namun justru rasa ketakutan. Pada masa itu pula pemerintah membuat ketentuan-ketentuan untuk bagi para pemusik untuk diikuti (Farram, 2007: 259).
1.  Musik dengan hentakan atau pembawaan yang memberikan Kesan akan gila-gilaan, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan identitas nasional
2.  Musik dengan karakter dan ekspresi yang memancing Hasrat seksual dan tidak senonoh
3.  Musik dengan lirik yang tidak senonoh dan tidak sehat, atau berisi ekspresi cinta yang berlebihan
4.  Musik dengan teriaakan yang gila-gilaan.
5.  Musik  dengan  penampilan,  peralatan  atau  perangkat  lain  yang  mengikuti gaya Barat, yang tidak sesuai dengan selera rakyat Indonesia
6.  Musik Indonesia dengan komposisi dan penampilan berdasarkan Jazz atau ketukan yang diaransemen secara menyimpang dari yang asli.

## Journal of Music Science, Technology, and Industry [JoMSTI]
Sikap  penolakan  pemerintah  Orde  Lama  terhadap  pengaruh  imperialis barat  dan  upaya  meneguhkan  kebudayaan  atau  identitas  nasional  Indonesia menjadi babak dalam perjalanan sejarah musik Indonesia pada kurun 1960-1965. Pada  masa  ini  doktrin  identitas  nasional,  semangat  revolusi,  nilai  kerakyatan menjadi  keniscayaan  yang  ditempelkan  dalam  bentuk-bentuk  musik  popular Indonesia.

## Nasionalisme dan Musik Keroncong di Bali
Sulit  untuk  menentukan  kapan  dan  bagaimana  persisnya  nasionalisme  atau keindonesiaan  muncul  di  Bali.  Namun  cataran-catatan  dalam  dunia  sastra  dan jurnalistik  yang  merupakan  kristalisasi  gagasan  dan  pikiran  masa  itu,  dapat membantu  kita  menelusuri  jejak  munculnya  kesadaran  keindonesiaan.Menurut Darma  Putra  (2011:  32)  embrio  kesadaran  akan  keindonesiaan  dan  moderitas telah muncul di Bali di tahun 1920an melalui dua surat kabar berbahasa Melayu, yakni Bali Adnjana dan Surya Kanta, serta majalah Djatajoe di tahun 1930s. Baik Bali  Adnjana dan Surya  Kanta, dalam  rubiknya  menyediakan  forum  debat berbagai  isu  seperti  agama,  kasta,  Pendidikan,  dan  modernitas.  Terbitan  Bali pertama  yang  muncul  setelah  kemerdekaan  adalah  Suara  Indonesia.  Memulai debutnya  pada  16  Agustus  1948,  akhirnya  menjadi  Bali  Post,  setelah  berganti nama menjadi Suluh Indonesia dan kemudian ke Suluh Marhaen yang didirikan oleh  Ketut  Nadha  jurnalis  yang  pernah  bekerja  untuk  Bali Shimbun. Maka  tidak dapat disangkal, surat kabar itu menjadi corong suara bagi kaum nasionalis.
Di  antara  catatan-catatan  pergerakan  kaum  nasionalis  di  bidang  sastra, sedikit  sekali  catatan  yang  tertinggal  membicarakan  musik  pada  masa  revolusi kemerdekaan  sebagai  bentuk  ekspresi  nasionalisme  di  masa  itu.  Dari  sedikit catatan  itu  dapat  kita  temui  pada  buku  Darma  Putra  yang  berjudul Bali  dalam Kuasa  Politik (2008).  Buku  yang  terdiri  dari  kumpulan  artikel  penelitian  itu salahsatunya  membicarakan  mengenai  Musik  Pop  Bali.  Menurut  Darma  Putra embiro musik Pop Bali sudah muncul pada dekade 60an dan memasukin masa Industrialisasi di tahun 70an. Pendapat ini didukung oleh wawancara Darma Putra pada Gde Darna yang merupakan seorang pencipta lagu Pop Bali legendaris.
Hubungan  antara  musik  popular  Bali  dengan  politik  dan  nasionilsme dikonformasi  pula  oleh  Gde  Darna.  Ia  menjelaskan  beberapa  lagunya  memang juga  syarat  akan  nilai  politis.  Seperti  lagu  “Merah  Putih”  yang  ia  ciptakan  di tahun1940an  ia  tulis  karena  melihat  semangat  heroik  masyarakat  Buleleng terhadap  serangan  tentara  NICA  27  Oktober  1945.  Pernyataan  ini  juga  di konformasi oleh A.A Raka Danu yang merupakan pencipta lagu senior Pop Bali, dan Gede Pasek penisiunan pegawai Radio Republik Indonesia (RRI) Bali. Baik Raka Danu dan Gede Pasek telah mendengar lagu itu dari mulut kemulut pada masa  mereka  kecil.  Sementara  perekaman lagu  “Merah  Putih”  sendiri  baru direkam  dalam  bentuk  piringan  hitam  baru  puluhan  tahun  setelah  lagu  tersebut diciptakan dan popular di masyarakat Bali.
Lagu  “Merah  Putih”  menjadi  semakin  popular  di  tahun  1963  oleh pendukung Partai Nasionalis Indonesia (PNI) besutan Soekarno. Meski demikian, sesungguhnya lagu tersebut bersifat netral, lebih pada ungkapan penghormatan kepada bendera kebangsaan Indonesia. Artinya ia tidak dimiliki oleh suatu partai politik  tertentu.  Baik  pendukung  PNI,  PKI,  dan  yang  tidak  terafiliasi  politik  juga menyanyikan lagu “Merah Putih”. Selain lagu “Merah Putih” yang diciptkan oleg Gde  Darna,  nyaris  tidak  ada  catatan  lain  yang  memberitakan  tentang  musik popular di Bali di era 1950an. Untuk menjawab pertanyaan itu peneliti berupaya untuk melakukan wawancara dan pencarian arsip-arsip yang berasal dari tahun tersebut. Upaya awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari informasi satu- satunya  media  komunikasi  masa  itu  yakni  RRI  Denpasar.  Hal  ini  dilakukan berdasarkan  beberapa  alasan,  yakni  RRI  Bali  yang  didirikan  tahun  1950 merupakan  media  komunikasi  publik  yang  dapat  menyiarkan  musik  kepada masyarakat.
RRI  Denpasar  sendiri  melakukan  siaran  pertamanya  pada  tanggal  9 November 1950 dari sebuah bangunan kecil bekas rumah tentara NICA di jalan Melati  Nomor  43.  Dalam  pembukaan  itu,  Presiden  Soekarno  langsung memberikan  kata  sambutan,  dan  disusul  oleh  pimpinan  setempat  masa  itu. Dengan gelombang 61.98 dari pemancar yang berkuatan 250 watt milik PTT yang disewa  oleh  RRI.  Sejak  itu  RRI  Denpasar  menjadi  kebanggaan  masyarakat,
berbagai  program  siarannya,  khususnya  seni  budaya  menjadi  program  yang selalu ditunggu-tunggu.
Namun  demikian  sungguh  disayangkan  kunjungan  lapangan  ke  RRI Denpasar dokumentasi teks maupun audio yang dimiliki RRI di tahun 1950an tidak lagi  tersedia.  Meski  demikian  kunjungan  ini  menghasilkan  rekomendasi narasumber  yang  merupakan  pegawai  pensiunan  RRI,  yakni  I  Gede  Pasek Widjaja (70 tahun). Ia dinilai mengetahui seluk beluk penyiaran RRI di era 50an dan 60an sebab, sejak kecil ia seringkali diajak orangtuanya (Ketut Katon) ke RRI yang juga merupakan pegawai RRI generasi awal. Sejak kecil Gede Pasek sudah akrab  dengan  dunia  radio  dari  ayahnya.  Masa  itu  radio  adalah  barang  mewah, tidak semua masyarakat mampu memilikinya. Beruntung ayahnya yang seorang pegawai  RRI  mendapatkan  radio  dinas  merek  “Ralin”  sebagai  bagian  dari tugasnya di RRI. Di sini lah Gede Pasek terbius dengan dunia penyiaran, hingga pada tahun 1970 ia resmi menjadi pegawai RRI mengikuti jejak sang ayah.
Wawancara  peneliti  kepada  Gede  Pasek  bertujuan  untuk  menggali ingatannya akan program musik dan jenis-jenis musik popular yang disiarkan oleh RRI pada masa itu. Ia sendiri lahir pada tahun 1950, dan sejak umur 6 tahun mulai mendengarkan  siaran  radio,  dan  sering  pula  dibawa  oleh  ayahnya  ke  RRI.  Ia menjelaskan bahwa di era itu RRI tidak mengudara seharian penuh.
Menurut Gede Pasek, pada masa itu program RRI yang paling digemari oleh masyarakat adalah program “Pilihan Pendengar” yaitu pemutaran lagu-lagu popular  dalam  maupun  luar  negeri  yang  di-request  oleh  masyarakat  secara langsung. Masa itu tidak ada telpon publik, maka untuk merequest lagu-lagu itu digunakan kupon yang ditulis sendiri  di kantor RRI. Pada masa itulah lagu-lagu popular luar seperti P.Ramlee, The Beatless, Elvys Presely, Nat King Cole, dan Bill  Haley.  Sementara  lagu-lagu  popular  nasional  lagu-lagu  yang  dinyanyikan Ernie Djohan, Lilis Suryani, Tety Kadi, dan Bing Slamet. Yang paling terkenang oleh  Gde  Pasek  adalah  lagu  “Aryati”,  “Sepasang  Mata  Bola”,  ciptaan  Ismail Marzuki. Lagu-lagu popular nasional itu seringkali diputar oleh RRI Denpasar.
Selain  menyiarkan  lagu-lagu  popular  nasional  dan  internasional,  RRI Denpasar masa itu juga menyiarkan lagu-lagu yang dimainkan oleh pemusik lokal. Perlu  diketahui,  di  masa  itu,  belum  ada  lagu-lagu  ciptaan  pemusik  Bali  yang direkam  dalam  piringan  hitam  atau  sejenisnya.  Untuk  itu  mengupayakan eksistenis  pemusik  lokal,  RRI  berkerjasama  dengan  pemusik  keroncong  di Denpasar  mendirikan  perkumpulan  ( seka )  keroncong  Candra  Mettu.  Kelompok inilah yang pada awalnya mengisi siaran musik di RRI secara live. Antara tahun 50-60an, RRI Denpasar menggagas siaran khusus untuk musik keroncong yakni “Hidangan Musik Keroncong” berdurasi 45 menit. Program yang mengudara pukul 21.45 hingga 22.00 WITA tersebut cukup sukses dan diminati oleh masyarakat. Siaran  yang  sebelumnya  hanya  satu  kali  seminggu  kemudian  dibuat  seminggu dua  kali.  Namun  demikian  sulit  diketahui  siapa-siapa  saja  pemusik  keroncong yang terlibat dalam siara tersebut. Salah satu nama yang jelas teringat oleh Gede Pasek  adalah  nama-nama  seperti  A.A  Made  Cakra,  Raden  Muhanto,  Rai Susrama, dan Oka Sading. Empat nama tersebut merupakan musisi yang cukup dikenal  pada  masa  itu  dan  dijuluki  para  buaya  keroncong  Bali.  Lagu-lagu  yang mereka mainkan dalam siaran RRI umumnya adalah lagu-lagu keroncong popular nasional dan sebagian kecil lagu-lagu ciptaan sendiri.
Kebijakan  musik ngak-ngik-ngok diakhir  tahun  50an  dan  awal  60an agaknya tidak terlalu berdampak bagi masyarakat di Bali. Jika di Jakarta dibanjiri oleh piringan hitam, majalah, dan grup-grup musik remaja yang memainkan lagu- lagu rock’n roll, masyarakat Bali justru lebih gandrung dengan kesenian tradisinya sendiri,  misalnya  seperti  kesenian  “Arja”.  Menurut  Gede  Pasek  sarana mendengarkan  musik  asing  masa  itu  adalah  musik  yang  diputar  oleh  RRI Denpasar,  dan  gelombang  Radio  luar  yang  terkadang  dapat  dijangkau.  Namun setelah  munculnya  pelarangan  pemutara  musik ngak-ngik-ngok ,  praktis  RRI Denpasar juga tidak menyiarkan musik-musik asing. Namun di sisi lain, kehidupan musik keroncong di Denpasar semakin menggeliat.
Di Bali sendiri, khususnya di Kota Denpasar, musik keroncong diperkirakan muncul  pada  tahun  1940-an  di  wilayah  Kaliungu  Kelod,  yang  dipelopori  oleh Mangku  Gebleg  (alm).  Sebagai  salah  satu  pionir  dalam  perkembangan  musik
keroncong  di  Kota  Denpasar,  Mangku  Gebleg  dibantu  oleh  salah  seorang muridnya yaitu I Nyoman Mustapa. Menurut I Nyoman Mustapa (Ardini, 2018: 20), yang  melatar  belakangi  sehingga  terbentuk  group  keroncong  tersebut  adalah kondisi  perkampungan  di  wilayah  Kaliungu  masih  dalam  suasana  penjajahan, sehingga  di  wilayah  perkampungan  tersebut  timbul  keinginan-keinginan  untuk bersenda-gurau, serta perasaan ingin menghibur diri sekedar menghilangkan rasa jenuh  dan  risau.  Perasaan  demikian  dicurahkan  dan  diungkapkan  dengan melibatan  diri  dalam  dunia  seni  yang  ada,  di  antaranya  adalah  seni  musik keroncong.  Keberadaan  grup  musik  tersebut  memiliki  peran  yang  cukup  berarti dan dimanfaatkan untuk mengisi berbagai aktivitas pertunjukkan seperti perayaan Hari Ulang Tahun, resepsi pernikahan, dan penyambutan tamu-tamu kehormatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam pertunjukan yang dilakukan adapun lagu-lagu  yang  biasa  dibawakan  pada  waktu  itu  di  antaranya:  lagu Keroncong Morisko, Keroncong Sapu Lidi , dan lagu-lagu keroncong nasional lainnya.
Keberadaan musik keroncong pada dekade 40-50an, di samping apa yang telah  diuraikan  di  atas,  salah  satu  momen  penting  di  tingkat  nasional  adalah dilaksanakannya  ”Pemilihan  Bintang  Radio”  pada  tahun  1951  dalam  rangka memperingati Hari Radio setiap tanggal 11 September. Kemudian, tepatnya pada tahun  1953  muncul  Orkes  Keroncong  (O.K)  ”Cendrawasih”  di  bawah  pimpinan Anak Agung Made Cakra. Adapun personil yang terlibat dalam orkes ini adalah Anak Agung Cakra sebagai pemain biola, Oklan sebagai pemain Ukulele, Dana sebagai pemain gitar melodi, sedangkan sebagai vokalisnya adalah Sayu Jambe dan  Anak  Agung  Oka.  Keberadaan  orkes  keroncong  ini  semakin  meningkatkan aktivitas  dan  menguatkan  keberadaan  musik  keroncong  di  masyarakat. Munculnya  orkes  keroncong  ini  selanjutnya  diikuti  oleh  berdirinya  orkes-orkes keroncong lainnya yaitu O.K ”Bintang Timur” di bawah pimpinan Liong Fuk San. Orkes  ini  merupakan  orkes  keroncong  terbesar  di  Bali,  karena  jumlah  pemain berkisar sampai 25 orang. Orkes ini dibina oleh Anak Agung Made Cakra (alm). Lagu-lagu yang biasa dibawakan adalah: Kr. Morisko, Kr Sapulidi, Kr. Mutiaraku, Kr. Bimbang Hati, Kr.Bumi Emas Tanah Airku, Lgm. Indonesiaku, Lgm Tirtonadi, Kr. Telomoyo, Lgm. Saputangan, Stb. Baju Biru, Stb. Kecewa dan lain-lain.
Foto1:
Orkes Keroncong ”Bintang Timur” (Dok: Ni Nyoman Sumerti, 1960).
Mengawali  periode  ini,  keberadaan  musik  keroncong  di  Kota  Denpasar semakin  semarak  dengan  berdirinya  beberapa  O.K  serta  beberapa  aktivitas lainnya. Pada tahun 1962 berdiri O.K. ”Wijaya Kusuma” di Inmindam Udayana di mana  anggotanya  terdiri  atas  pegawai  honorer  di  instansi  tersebut.  Adapun seniman-seniman  yang  terlibat  di  dalamnya  di  antaranya  Nyoman  Mustapa sebagai  pemain  biola,  Ketut  Keca  sebagai  pemain  cello,  Dewa  Badra  sebagai pemain gitar, A.A. Sujak sebagai pemain ukulele, Empri sebagai pemain cak dan Sasmito sebagai pemain bas. Sedangkan para penyanyinya adalah Urip,Ni Ketut Padmi,  Ni  Nyoman  Sumerti,  Ratna.  Lagu-lagu  yang  biasanya  mereka  bawakan adalah Kr. Tanah Airku cipt. Kusbini, Kr. Moresko Syair: Kusbini, Kr. Sapulidi cipt. Sukamto, Gugur Bunga , Selendang Sutra .
Dari  semenjak  berdirinya,  berbagai  aktivitas  telah  dilaksanakan.  Di samping  untuk  menghibur  tamu-tamu  Kodam  Udayana,  O.K  ini  mendapat kesempatan  pertama  untuk  mengisi  upacara  peresmian  pembukaan  Stasiun Televisi  Nasional  (TVRI)  Denpasar  pada  tahun  1962  dan  selanjutnya  secara reguler  setiap  satu  bulan  sekali  mengisi  program  acara  hiburan.  Di  samping terlibat dalam program acara TVRI Denpasar, O.K ini juga terlibat sebagai pengisi program acara khusus di RRI Denpasar.
Foto 2:
Pementasan Ork es Keroncong ”Wijaya Kusuma” di TVRI Denpasar (Dok: Nyoman Mustapa, 1962).
Di samping O.K. Wijaya Kusuma, pada tahun ini juga muncul orkes lainnya yaitu  O.K.  ”Fajar  Baru”  di  bawah  pimpinan  Anak  Agung  Made  Cakra  di  Jero Meregan  Denpasar.  Adapun  para  pemainnya  adalah  A.A.  Made  Cakra  sebagai pemain  biola,  Anafi  sebagai  pemain  gitar,  Made  Suda  Atmaja  sebagai  pemain ukulele,  Made  Bandem  sebagai  pemain  cak  tenor,  Suparman  sebagai  pemain cello,  dan  Supomo  sebagai  pemain  bas.  Penyanyinya  adalah,Nyoman Sumerti,Sukri,Puji,  A.A.  Manik  (alm),Sudani,  A.A.  Sukra,  A.A.  Ketut  Asih. Lagu- lagu  yang  biasa  dibawakan  adalah. Lgm.  Di  Bawah  Sinar  Bulan  Purnama,  Kr. Mutiaraku,  Kr.  Bimbang  Hati,  Kr.  Rindu  Malam,  Kr.  Cendrawasih,  Lgm.  Cening Bagus, Lgm. Kusir Dokar .
Perkembangan musik keroncong di Bali telah dipengaruhi oleh tradisi dan budaya  musik  Bali  sendiri.  Salah  satu  bentuk  yang  lahir  dari  adanya  pengaruh tradisi  dan  budaya  tersebut  muncul  istilah  “Langgam”,  yaitu  keroncong  dengan paling sedikit dua ciri khas dari musik tradisional  lokal: teks dalam bahasa  Bali, tangga  nada  dan  ritme  diarahkan  dari  musik  daerah  (Harmunah,  1996:  10). Contohnya  langgam  semacam  itu  dapat  dilihat  antara  lain  pada  lagu “ Bungan Sandat”,  ”Dewek  Bajang”  ”Ratu  Dewi”,  ”Luh  Luwih  Luh  Luhu” dan  sebagainya. Nuansa yang muncul dari lagu tersebut sangat kental dengan budaya Bali di mana
teksnya  menggunakan  bahasa  Bali  dan  unsur  musik  tradisipun  seperti laras selendro dan pelog masuk dalam lagu-lagu tersebut.
Periode  berikutnya  pada  era  60an,  musik  keroncong  di  Bali  lebih didominasi  oleh  lagu-lagu  yang  diciptakan  oleh  para  pemusik  keroncong  Bali seperti A.A Made Cakra, A.A. Rakadanu, I Gusti Putu Gede Wedasmara, I Gusti Ngurah Ardjana. Beberapa lagu keroncong bali yang popular masa itu antara lain, Kursir Dokar, Bungan Sandat (A.A Made Cakra), Sugih Keneh Kasugihan Sujati (Ngurah  Ardjana),  Sira  Nika  (I  Gusti  Putu  Gde  Wedhasmara).  Munculnya keroncong gaya Bali ini menjadi penanda arah orientasi para pemusik Bali yang tidak lagi terpaku pada  gaya keroncong nasional. Sebaliknya, mereka menggali sumber-sumber  yang  berasal  dari  tradisi  musik  Bali  sendiri,  dengan  tetap menggunakan keroncong sebagai model music nasional Indonesia.

## SIMPULAN
Keroncong yang merupakan musik popular pada rentang masa 1950-1965, tidak hanya menjadi ekspresi estetis dalam ranah musik semata. Namun juga menjadi manifesto  keindonesiaan,  bahwa  mereka  adalah  bagian  dari  masyarakat Indonesia.  Bagaimana  menjadi  keindonesiaan  dalam  ranah  musik  ditafsirkan secara berbeda pada rentang masa itu. Di era 50-an, pemusik keroncong di Bali lebih banyak berorientasi pada musik keroncong nasional. Berbahasa Indonesia dan mengikuti gramatikal musik keroncong nasional. Sementara itu di era 60-an orientasinya mengarah ke dalam. Di era ini bermunculan karya-karya lagu ciptaan pemusik di Bali yang dipengaruhi oleh karakteristik musik tradisi Bali.
Era  50an  menjadi  masa  yang  subur  perkembangan  genre  musik  popular yang  berbahasa  Melayu-Indonesia  sebagai  alat  gerakan  perjuangan  nasionalis, yakni  keroncong  dan  musik  Melayu.  Pada  musik  keroncong,  dikenal  seorang tokoh  veteran  perang  kemerdekaan  yang  aktif  mempromosikan  keroncong sebagai  simbol  ideologi  nasionalisme,  yakni  Bigadir  Jendral  Rudi  Pirngadie. Soekarno sendiri mendukung upaya  Rudi tersebut untuk menjadikan keroncong sebagai musik nasional dan dipasarkan secara internasional. Meningkatnya peran pemerintah Orde Lama terhadap ranah kebudayaan agaknya mempengaruhi pula
perkembangan keroncong di Bali masa itu. Muncul berbagai kelompok keroncong yang dipimpin oleh Mangku Gebleg , I Nyoman Mustapa, Anak Agung Made Cakra sebagai pelopor musik keroncong di Bali. Lagu-lagu yang mereka bawakan masa itu adalah lagu-lagu keroncong nasional popular seperti Kr. Morisko, Kr Sapulidi, Kr. Mutiaraku, Kr. Bimbang Hati, Kr.Bumi Emas Tanah Airku, Lgm. Indonesiaku, Lgm Tirtonadi, Kr. Telomoyo, Lgm. Saputangan, Stb. Baju Biru, Stb. Kecewa , Kr. Tanah Airku cipt. Kusbini, Kr. Moresko Syair: Kusbini, Kr. Sapulidi cipt. Sukamto, Gugur Bunga , Selendang Sutra .
Periode berikutnya pada era 60an, musik keroncong di Bali lebih didominasi oleh  lagu-lagu  yang  diciptakan  oleh  para  pemusik  keroncong  Bali  seperti  A.A Made  Cakra,  A.A.  Rakadanu,  I  Gusti  Putu  Gede  Wedasmara,  I  Gusti  Ngurah Ardjana. Beberapa lagu keroncong bali yang popular masa itu antara lain, Kursir Dokar, Bungan Sandat (A.A Made Cakra), Sugih Keneh Kasugihan Sujati (Ngurah Ardjana), Sira Nika (I Gusti Putu Gde Wedhasmara). Munculnya keroncong gaya Bali ini menjadi penanda arah orientasi para pemusik Bali yang tidak lagi terpaku pada  gaya  keroncong  nasional.  Sebaliknya,  mereka  menggali  sumber-sumber yang  berasal  dari  tradisi  musik  Bali  sendiri,  dengan  tetap  menggunakan keroncong sebagai model musik nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardini, Ni Wayan. 2018. “Balinese Pop Music: An Industrialization Era”, Journal of Music Science, Technology, and Industry (JOMSTI), Volume 1 Nomor 1, hal.
129-138. Dikutip dari:
https://jurnal.isi- dps.ac.id/index.php/jomsti/article/vie/509 . Ardini,  Ni  Wayan.  2018. Identitas  Keindonesiaan  Keroncong:  Sejarah  dan Perkembangannya. Pustaka Larasa. Denpasar. Barendregt,  Bart  &  Wim  van  Zanten.  2002.  “Popular  Music  in  Indonesia  since 1998, in Particular Fusion, Indie and Islamic Music on Video Compact Discs and the Internet” in Yearbook for Traditional Music , Vol. 34 (2002), pp. 67- 113. Published by International Council for Traditional Music.
Barendregt, Bart. 2002. “The Sound of 'Longing for Home': Redefining a Sense of  Community  through  Minang  Popular  Music”  in Bijdragen  tot  de  Taal-, Land- en Volkenkunde , Vol. 158, No. 3 (2002), pp. 411-450. Booth,  Anne  &  Peter  McCawley.  1982. Perekonomian  Indonesia  Sejak Pertengahan Tahun Enampuluhan (terj. Boediono). Jakarta: LP3ES.
Liem). Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Press, Leiden.
Volume 3, Number 2, 2020. E-ISSN: 2622-8211
Darma  Putra,  I  Nyoman.  2008.  “Modern  Performing  Arts  as  a  Reflection  of Changing Balinese Identity” in Indonesia and the Malay World , 36:104, 87- 114, DOI: 10.1080/13639810802017842
Darma Putra, I Nyoman. 2008. Bali dalam Kuasa Politik. Penerbit Arti Fondation dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali
Darma Putra, I Nyoman. 2012. “Getting Organized: Culture and Nationalism in Bali 1959- 1956” in Heirs to the World Culture: Being Indonesia 1950-1965 (ed. Lindsay & Liem). Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Press, Leiden.
Farram,  Steven.  2014.  “Ganyang!  Indonesian  Popular  Songs  from  the Confrontation  Era,  1963 –1966”  in Bijdragen  tot  de  Taal-,  Land-  en Volkenkunde 170 (2014), pp. 1 –24. Doi: 10.1163/22134379-17001002 Herbert,  David  G  &  Jonath an  McCollum.  2014.  “Methodologies  for  Historical Ethnomusicology  in  the  Twenty- First  Century”  in Theory  and  Method  in Historical  Ethnomusicology (Ed.  McCollum  &  Herbert).  Published  by Lexington Books. Lanham-Boulder-New York-London.
Jones, Tod. 2013. Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.
Kurniadi,  Agil  &  Ita  Syamtasiah  Akhyat.  2014.  “Indoktrinasi  Manipol  USDEK sebagai Hegemoni Politik 1959- 1967” dalam Jurnal Fakultas Ilmu Budaya , Universitas Indonesia, pp. 1-19.
Lev, Daniel S. 1966. The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 19571959 . Ithaca. NY: Cornell Modern Project Monograph Series. Lindsay, Jenifer & Maya H.T Liem (Ed). 2012. Heirs to the World Culture: Being Indonesia 1950-1965 . Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Press, Leiden.
Lockard, Craig A. 1998. Dance of Life: Popular Music and Politics in Southeast Asia. University of Hawai‘i Press. Honolulu. McCollum, Jonathan & David G Herbert. 2014. Theory and Method in Historical Ethnomusicology. Published  by  Lexington  Books.  Lanham-Boulder-New York-London.
Ridwan, Indra. 2014. “The Art of the Arranger in Pop Sunda: Sundanese Popular Music o f West Java, Indonesia.” Ph.D Dissertation University of Pittsburgh.
Sen,  Krishna  &  David  T.  Hill.  2000. Media,  Culture,  and  Politic  in  Indonesia.
Oxford Univeristy Press, United State of America.
Sutton,  Anderson  R.  2010.  “Gamelan  Encounters  with  Western  Music  in Indonesia:  Hybridity/Hybridism”  in Journal  of  Popular  Music  Studies , Volume 22, Issue 2, pp. 180 –197.
Suryadi. 2015. “The Recording Industry and Regional Culture in Indonesia: The Case  of  Minangkabau”  in Jurnal  Wacana Vol.16,  No.2,  Faculty  of Humanities, University of Indonesia, pp. 479-509.
Stoney,  John.  2009. Culture  Theory  and  Popular  Culture:  An  Intoduction .  Fifth Edition. Published by Pearson, Longman