INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4246-4255 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel
Sabila Rizki Mahadewi Putri 1 🖂 , Yazid Rafli Kusumawardana 2 , Cahyaning Putri Kinasih 3 , Annisa Tussaleha 4

## Universitas Negeri Semarang
Email: sabilarmp@students.unnes.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Pelanggaran  perizinan  lingkungan  hidup  menjadi  persoalan  yang  sering  dialami  di  Indonesia, termasuk di Kabupaten Boven Digoel. Dalam kasus ini, terdapat dua perusahaan kelapa sawit yang melakukan  pelanggaran  terhadap  perizinan  lingkungan  hidup  yang  berpengaruh  bagi  kawasan sekitar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelanggaran  perizinan lingkungan hidup yang dilakukan oleh dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel serta dampaknya  pada  lingkungan  sekitar.  Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  pustaka  atau literature review dengan memakai jurnal atau sumber yang telah ada sebelumnya terkait perizinan lingkungan  hidup.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperlukan  tindakan  yang  lebih  tegas  dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan hidup. Selain itu, juga perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Boven  Digoel  untuk mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan hidup di masa depan.
Kata kunci: Pelanggaran; Perizinan; Lingkungan hidup; Kelapa sawit.

## Abstract
Violation of environmental permits is the problems that often occurs in Indonesia, including in Boven Digoel Regency. In this case, there were two palm oil companies violated environmental permits which had an impact on the surrounding environment. This study aims to identify and analyze violations of environmental permits committed by two palm oil companies in Boven Digoel Regency and their impact  on  the  surrounding  environment.  This  research  uses  literature  review  methods  using  pre-
existing journals or sources related to environmental permits.. Based on the research results, stricter action is needed from the government to enforce the law and impose sanctions on companies that violate environmental permits. In addition, it is also necessary to carry out stricter monitoring and supervision of companies operating in Boven Digoel Regency to prevent violations of environmental permits in the future.
Keywords: Violation; Licensing; Environment;  Palm oil.

## PENDAHULUAN
NKRI  memakai  sistem  negara  hukum  dimana  mengacu  pada  asas  legalitas.  Asas  legalitas  ini memberikan  pengaruh  terhadap  setiap  tindakan  dari  penguasa  yang  wajib  dilandasi  dengan peraturan hukum serta setiap tindakan dari pemerintahan itu sendiri memiliki kaitan dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Oleh karenanya segala kewenangan pemerintah wajib dilandasi dengan peraturan hukum. Salah satu contoh kewenangan pemerintah yang harus dilandasi dengan peraturan hukum adalah terkait dengan izin. Izin ialah sebuah instrumen yang sering digunakan pada hukum administrasi, izin ini berfungsi untuk mengontrol tingkah laku masyarakat (Kotijah, 2020). Bukan hanya itu, izin juga dapat diberi definisi bahwa izin adalah sebagai pemberian dispensasi atau pembebasan dan/atau pelepasan dari suatu larangan yang telah diatur.
Pada proses  pemberian  izin  atau  perizinan  ini  terdapat  dua  pihak  yang  terlibat.  Kedua  pihak tersebut yaitu antara pemohon izin atau biasanya masyarakat atau pelaku usaha dan juga pemberi izin  atau  pemerintah  dan/atau  pejabat  (Putri,  2019).  Dari  proses  perizinan  tersebut  akan  muncul hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua pihak tersebut. Oleh sebab itu, izin dan perizinan ini tidak akan lepas dari pengaruh hukum.
Hukum perizinan merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur antara hubungan kelompok masyarakat dengan negara untuk memohon izin sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Izin yang diberikan tersebut diberikan oleh pejabat pemerintah yang tetap berdasar pada perundang- undangan untuk memberi izin berkegiatan dari perbuatan atau tindakan tertentu yang secara umum dilarang (Sushanty, 2020). Izin yang diberikan tersebut memiliki pengaruh pada kegiatan masyarakat hal  ini  karena  izin  tersebut  mempersilahkan  seseorang  untuk  membuat  tindakan  tertentu  yang sebetulnya tindakan tersebut dilarang.
Dalam hukum administrasi izin ialah sebuah instrumen yang kerap digunakan. Pemerintah juga menggunakan  perizinan  ini  dalam  kepentingan  yuridis  untuk  mengendalikan  tingkah  laku masyarakatnya. Tidak hanya mengendalikan masyarakat, pemerintah juga memiliki beberapa tujuan dalam  peraturan  perizinan,  yaitu:  Untuk  mengatur  aktivitas  tertentu  seperti  izin  bangunan;  Untuk menghindari ancaman pada lingkungan seperti izin lingkungan; Untuk menjaga suatu objek seperti izin membongkar monument; Untuk memisahkan benda yang sedikit jumlahnya seperti izin untuk menghuni  pada  daerah yang  penduduknya  padat; Untuk  memilih  orang  serta aktivitasnya  seperti dalam  pengurus  organisasi  harus  memenuhi  syarat  tertentu.  Disamping  kompleksnya  tujuan  dari
pemerintah dalam hal pemberian izin, persyaratan dalam perizinan juga harus tetap dipenuhi. Secara umum proses untuk mendapatkan izin antara lain: Mendaftarkan permohonan beserta dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi; Permohonan tersebut akan melalui proses pengecekan serta penelitian oleh aparat pemerintah terhadap izin yang masuk tersebut; Setelah izin tersebut dicek dan diteliti oleh aparat akan muncul putusan perizinan.
Dalam  Hukum  Administrasi  Negara  izin  ini  harus  berbentuk  secara  tertulis.  Untuk  itu  terdapat sanksi dalam bentuk administrasi terhadap masyarakat yang melanggar berbagai ketentuan dalam proses perizinan. Bentuk sanksi tersebut antara lain:
1. Bestuurdwang. Ini merupakan suatu sanksi paksaan dari pemerintah (Hidayat, 2021);
2. Penarikan  kembali  keputusan  oleh  pemerintah.  Keputusan  ini  dapat  dilakukan  apabila diketahui pihak yang mengajukan izin tidak mematuhi batasan, syarat, maupun ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta pihak yang mengajukan izin tidak menggunakan data yang benar dan/atau data yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap;
3. Dikenakan denda administratif; dan
4. Dikenakan uang paksa.
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menerbitkan sejumlah kebijakan. Dengan munculnya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka investasi di Indonesia. Namun, dewasa ini masih terdapat permasalahan dalam sistem perizinan yang berdampak pada terhambatnya investasi di Indonesia. Hal ini telah selaras dengan penelitian KPPOD yang  meneliti  tata  kelola  ekonomi  daerah  (TKED)  pada  tahun  2016  yang  memperlihatkan  bahwa selama tahun tersebut pelaku usaha paling sering menghadapi masalah perizinan (Ady, 2017). Salah satu  bentuk  kasus  pelanggaran  dalam  perizinan  administrasi  yang  sering  terjadi  adalah  masalah perizinan  suatu  perusahaan  yang  melanggar  ketentuan  operasional  wilayah  perusahaan  tersebut dengan  masyarakat  setempat.  Contoh  kasusnya  adalah  mengenai  kasus  izin  perusahaan  sawit  PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri di Jayapura.  Kasus tersebut sesuai dengan penelitian TKED terhadap 32 daerah di Indonesia yang mana penelitian tersebut menghasilkan bahwa Banda Aceh menjadi kota dengan tata kelola perizinan yang terbaik, sedangkan Jayapura menjadi daerah dengan tata kelola perizinan terburuk di Indonesia.
Dalam  kasus  pelanggaran  izin  yang  dilakukan  oleh  PT.  TKU  dan  PT.  MSM  dianggap  telah melakukan pelanggaran penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di lahan milik masyarakat adat. Hal tersebut dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan karena kedua perusahaan tersebut dianggap tidak menghormati adat dari masyarakat Boven Digoel (Elisabeth, 2021). Dengan munculnya terbit izin, ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 38 ayat (2) yang mengatur bahwa segala bentuk perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan SDA dikerjakan dengan tetap menghargai hak-hak masyarakat adat dengan mempersembahkan kepastian hukum  bagi  pengusaha,  serta  prinsip-prinsip  pemeliharaan  lingkungan,  dan  pembangunan  yang berkelanjutan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  daerah  khusus.  Oleh  sebab  itu,  kami  akan
membahas lebih lengkap mengenai kelanjutan kasus izin perusahaan sawit PT. TKU dan PT. MSM yang terjadi di Jayapura.

## METODE PENELITIAN
Dalam menulis artikel ini, memakai metode penelitian normatif ( normative legal research) atau yang  sering  disebut  penelitian  kepustakaan dengan  memakai  jurnal  atau  sumber  yang  telah  ada sebelumnya  yang  dikaitkan  dengan  regulasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas. Metode inilah yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data mengenai topik yang akan diteliti  tersebut.  Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  digunakan  sebagai  materi  untuk menganalisis mengenai pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM.
Terdapat  tiga  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  mengkaji  pelanggaran  perizinan  yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM, antara lain:
- Perundang-undangan  ( Statute  Approach)  dengan  menggunakan  pendekatan  perundangan- undangan yaitu UU Otonomi Khusus Papua, Permentan Nomor 26 Tahun 2007, dan UU PPLH.
- Konseptual  ( Conceptual  Approach)  dengan  menggunakan  pendekatan  untuk  mengenalisis pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kronologi Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah  Karya Utama  dan PT. Manunggal Sukses Mandiri
Pada  22  April  2021,  PTUN  Jayapura  menggelar  sidang.  Ini  merupakan  uji  coba  bagi  dua perusahaan kelapa sawit grup Tadmax, PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri. Permohonan ini berupaya membalikkan ketetapan  Bupati Boven Digoel yakni pencabutan izin usaha perkebunan kedua perusahaan tersebut.
Pada tahun 2011, PT. Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri  mendapatkan izin usaha perkebunan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua. Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel ketika tahun 2014 mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membatalkan izin perkebunan  mereka  dengan  menggunakan  nama  tiga  organisasi  lain,  termasuk  dua  bisnis  mereka sendiri. Izin itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan penduduk asli setempat, itulah sebabnya hal itu terjadi.
Bupati  Yesaya  Merasi  membatalkan  izin  tersebut  pada  1  Oktober  2015.  Konsesi  tersebut dipindahkan ke PT Boven Digoel Cultivate Sentosa (BDBS) dan PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera (PBDP), yang keduanya dikuasai politisi Demokrat sebelum dibeli oleh PT Digoel Agri Group (DAG), bisnis penanaman modal asing.
Selain itu, Bupati Boven Digoel pernah memberikan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017. Dikatakan, pengaruh PT Menara Group terhadap masyarakat sekitar sangat kecil. Masyarakat ingin menggantikan bisnis baru. Lembaga Masyarakat Adat yang terletak di Boven Digoel adalah masyarakat yang dimaksud. Pada tahun yang sama, pilihan bupati didukung oleh Jhoni Way yang
menjabat selaku Kepala DPMPTSP Papua. Ia mengeluarkan Nomor 24 Tahun 2017 untuk pencabutan izin usaha perkebunan TKU dan Nomor 25 Tahun 2017 untuk pencabutan izin usaha perkebunan MSM.
Dua perusahaan mengajukan gugatan bohong ke PTUN Jayapura pada 25 Maret 2021. Kemudian saksi-saksi pemohon diharapkan diperiksa pada 22 April pada sidang kelima. Dalam persidangan, kuasa hukum kedua firma dan Pemkot Boven Digoel bergilir melakukan pemeriksaaan saksi. Ini merupakan sidang terakhir sebelum putusan dijatuhkan.
Ketika ingin mengakhiri sidang, hakim mengatakan telah menerima kertas Amicus Curiae dari Yayasan Pusaka Belantara (Elisabeth, 2021).  Namun, ketua Majelis Hakim mencegah pengacara yang mewakili  kedua  perusahaan  tersebut  untuk  menanggapi Amicus  Curiae,  meskipun  mereka  telah berusaha. Amicus curiae adalah frasa Latin yang diterjemahkan menjadi friend of the court atau teman pengadilan. Amicus curiae adalah dokumen yang diajukan oleh orang perseorangan yang bukan selaku pihak dalam gugatan dan tidak mempunyai kaitan atau kepentingan dengan pihak lawan. Amicus curiae adalah ringkasan yang diajukan oleh non-pihak dalam suatu kasus dengan gagasan bahwa keputusan pengadilan akan mempengaruhi kepentingan mereka. Yayasan Pusaka menantang pendekatan bupati yang memberikan izin tambahan kepada perusahaan lain tanpa penduduk asli mengetahuinya. Namun dalam  hal  ini,  keputusan  Bupati  Boven  Digoel  didukung  oleh  Yayasan  Pusaka.  Penerbitan  IUP  yang dilakukan  kedua  korporasi  tersebut  atas  harta  masyarakat  adat.  Dengan  demikian,  menurutnya,  ia melanggar aturan dan ketentuan karena seluruh hak masyarakat adat Boven Digoel tidak dihormati. B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri
Pada tahun 2011 lalu, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM) telah  memegang  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  dengan  memakai  Surat  Keputusan  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua. Akan tetapi, 3 tahun berselang tepatnya pada tahun 2014 melalui Lembaga  Masyarakat  Adat  Boven  Digoel  meminta  yang  mengusulkan  agar  mencabut  izin  usaha perkebunan dari tiga perusahaan termasuk diantaranya PT. TKU dan PT. MSM untuk mencabut izin usaha perkebunannya.  Hal  ini  didasari  dengan  alasan  bahwa  surat  izin  tersebut  dikeluarkan  tanpa  adanya sepengetahuan dari masyarakat adat setempat.
Dalam kasus yang dihadapi oleh PT. TKU dan PT. MSM berkaitan dengan adanya pelanggaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari kedua perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM berada di lahan yang dikuasai oleh masyarakat adat setempat yakni Suku Awyu di Provinsi Papua. Padahal diketahui bahwa perampasan hak ulayat  tersebut  tanpa  adanya  kesepakatan  masyarakat  adat  ialah  suatu  bentuk  penyimpangan  HAM (Gayo, 2018). Hal ini termuat Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa keperluan masyarakat hukum adat harus diperhatikan serta dilindungi hukum, masyarakat, juga pemerintah guna mempertahankan HAM (Mispansyah dan Nurunnisa, 2021). Maka perizinan yang dimiliki oleh PT. TKU dan PT. MSM tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku dikarenakan tak menghargai beberapa hak yang dikuasai oleh warga hukum adat Boven Digoel.
Pada  kasus  ini,  masyarakat  adat  yakni  Suku  Awyu  sebagai  pemilik  tanah  adat  tersebut menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang dilibatkan dalam sasaran proyek tersebut [6].  Padahal sudah jelas terdapat pada Pasal 42 ayat (3) UU Otonomi Khusus Papua yang menyatakan bahwa segala pembicaraan  mengenai  tindakan  pemerintah  dan  penanam  modal  harus  didiskusikan  dulu  bersama dengan  kelompok  adat.  Akan  tetapi,  pada  akhirnya  bahwa  dari  pihak  PT.  TKU  dan  PT.  MSM  tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat Suku Awyu (Elisabeth, 2023). Pasal 43 ayat  (4)  UU  Otonomi  Khusus  Papua  juga  menjelaskan  mengenai  keperluan  apapun  yang  berkaitan dengan lahan kelompok adat untuk kepentingan apapun harus dilaksanakan melalui perundingan dulu agar dapat meraih kesepakatan bersama tantang pengambilalihan tanah ataupun imbalannya.  Hal ini berarti bahwa sebelum memberikan surat izin dan pelimpahan hak instansi dengan pihak yang berkuasa maka harus dilakukan terlebih dahulu perundingan antara kelompok yang membutuhkan tanah ulayat dan  kelompok  hukum  adat  tersebut.  Dari  kesepakatan  hasil  perundingan  itulah  yang  nantinya  akan menjadi  salah  satu  persyaratan  pemberian  surat  izin  dan  ketetapan  dalam  pengalihan  hak  yang bersangkutan.  Begitu  pula  apabila  pemanfaatan  hak  tanah  adat  tersebut  digunakan  bagi  keperluan negara  maupun  pihak  swasta  juga  harus  dilaksanakan  melalui  perundingan  terlebih  dahulu  antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu juga, wajib dibarengi dengan adanya penawaran ganti rugi baik itu berupa uang tunai, pemukiman kembali, tanah kembali dan bahkan ditetapkan sebagai pemegang saham, atau bahkan dalam bentuk lain dalam mufakat bersama antara kedua belah pihak.
Selain  itu,  pengakuan  keberadaan  masyarakat  adat  dipertegas  Kongres  Masyarakat  Adat Nusantara pada Maret tahun 1999 yang mendeskripsikan kelompok masyarakat adat sebagai komunitas majemuk yang hidup di tanah adat yang diturunkan dari generasi ke generasi, diatas kawasan adat yang memiliki kewenangan atas tanah adat tersebut yang dikelola untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat tersebut (Sembiring, 2013). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa kedua perusahaan tersebut tidak melibatkan  masyarakat  adat  dalam  mengambil  keputusan  melalui  musyawarah  bersama  dan  bahkan baru  mengetahui  setelah  surat  izin  usaha  perkebunan  tersebut  terbit,  diperpanjang,  dan  bahkan diperbaharui tanpa adanya kesepakatan antara perusahaan dan juga masyarakat adat setempat. Padahal jelas  syarat  utama  dari  pembangunan  di  Papua  ialah  ada  persetujuan  dari  masyarakat  adat  sebagai pemilik  tanah  ulayat  untuk  penerbitan IUP.  Apabila  masyarakat adat tidak  sepakat maka pemerintah Provinsi tidak akan menerbitkan IUP meskipun sudah ada izin dari Bupati (Agung, 2015). Tetapi bahkan masyarakat pun tidak memiliki salinan dokumen izin usaha perkebunan tersebut. Maka hal ini seharusnya jelas telah melanggar UU Otonomi Khusus Provinsi Papua. Hal ini mengarah pada catatan yang dimiliki Yayasan  Pusaka  selaku  pihak  yang  melakukan  advokasi  pada  masyarakat  yang  menyatakan  bahwa setidaknya terdapat 1,5 juta ha hutan di Papua dan Papua Barat yang telah ditransformasi oleh negara yang digunakan sebagai usaha perkebunan sawit.
Selain adanya pelanggaran dalam penerbitan surat izin usaha perkebunan, PT. TKU dan PT. MSM pun dinilai tidak melaksanakan kewajiban mereka seperti yang termuat pada Pasal 9 ayat (2) Permentan Nomor  26  Tahun  2007  menjelaskan  mengenai  usaha  budidaya  perkebunan  seluas  25  hektar/lebih
mengharuskan  adanya  Izin  Usaha  Perkebunan  untuk  Budidaya  (IUP-B).  Tetapi,  dalam  usaha  yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM tidak segera menyelesaikan tahapan hak atas tanah setelah IUP-B, IUP-P, atau IUP diterbitkan (Ramli, 2016). Padahal sudah dalam Pasal 34a Permentan Nomor 26 tahun 2007  menyatakan  bahwa  perusahaan  perkebunan  yang  mempunyai  IUP,  IUP-B  atau  IUP-P  harus mengurus hak atas tanah paling lambat 2 tahun setelah dikeluarkannya izin tersebut. Namun, diketahui pula  bahwa  pihak  PT.  TKU  dan  PT.  MSM  tidak  melakukan  penyusunan  terkait  pembangunan  atau pengolahan analisis kelayakan, standar teknis, dan UU yang berlaku serta tidak mengembangkan dan juga mengoptimalkan masyarakat ataupun koperasi setempat seperti dalam Pasal 34 b dan g Permentan Nomor 26 Tahun 2007.
Kesalahan lainnya yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM adalah mengenai penerbitan surat izin usaha perkebunan yang ternyata tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Suatu izin lingkungan dapat diterbitkan  apabila  setiap  individu  yang  mengadakan  usaha  ataupun  kegiatan  yang  mengharuskan adanya AMDAL ataupun UKL-UPL guna melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu sesuai yang dijelaskan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU PPLH. Sedangkan pada temuan yang ditemukan oleh Yayasan Pusaka selaku pihak yang memberikan dokumen amicus curiae pada sidang perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.JPR  diketahui  bahwa  baik  PT  TKU  maupun  PT  MSM  belum  melengkapi  dokumen persyaratan penerbitan surat izin berupa AMDAL serta UKL-UPL sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Maka hal ini seharusnya jelas telah melanggar UU PPLH. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh Bupati Boven Digoel untuk menarik IUP PT. TKU dan PT. MSM sudah tepat sasaran. Hal ini sesuai Pasal 37 ayat (1) UU PPLH yang menjelaskan apabila suatu permintaan izin tidak dipenuhi dengan AMDAL/UKL- UPL maka pihak yang berkaitan dengan kewenangannya wajib untuk menolak permohonan tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Jhoni Way, Kepala Dinas DPMPTSP Papua menguatkan keputusan Bupati  Boven  Digoel  mengenai  masalah  izin  usaha  yang  dimiliki  PT.  TKU  dan  PT.  MSM  dengan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  24  Tahun  2017  mengenai  penarikan  IUP  TKU  dan  Nomor  25 Tahun 2017 mengenai penarikan IUP MSM.
C. Dampak yang Ditimbulkan dari Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri
Indonesia  dikenal  kaya  akan  kepulauannya  yang  sangat  luas  yang  ditumbuhi  oleh  berbagai macam flora dari spesies yang dapat dijumpai di berbagai tempat hingga fauna yang berspesies langka sehingga harus dilindungi di cagar alam. Adapula beberapa pihak yang  memang sengaja menjadikan fauna sebagai mata pencaharian mereka melalui perkebunan. Ada banyak macam fauna yang dijadikan perkebunan, salah satu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ialah salah satu contoh fauna yang mempunyai banyak  keuntungan  seperti  menurut  penelitian  perkebunan  sawit  dapat  menghasilkan  minyak  7  ton hanya dengan perkebunan yang seluas satu hektar. Oleh karena itu, penjualan kelapa sawit dinilai dapat menaikkan  PAD,  memperbanyak  lapangan  pekerjaan,  serta  menaikkan  produktivitas  dan  daya  saing pekerjaan  (Mahmud,  2022).  Namun  perlu  diketahui  pula bahwa dibalik  tumbuhan kelapa  sawit yang memiliki manfaat dan dampak yang ditimbulkan berbagai kerugian pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Apalagi jikalau perusahaan kelapa sawit yang bersangkutan ternyata belum memiliki izin yang
sesuai dan sebagaimana seharusnya (Ifanstati, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit telah mengubah ekosistem hutan secara ekologis. Akibatnya, terjadi penurunan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis, yang berdampak pada berbagai spesies tumbuhan dan hewan.
Dalam kasus PT. TKU dan PT. MSM melakukan pelanggaran izin lingkungan yang berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat adat setempat kehilangan tanah adatnya karena dipakai untuk kepentingan perkebunan para pengusaha sawit. Masyarakat adat setempat merasa bahwa para pengusaha tidak mengikuti aturan setempat serta tidak menghargai mereka karena menggunakan tanah adat setempat untuk perkebunan kelapa sawit.
Sebagai sistem kebijakan publik, pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit dapat berdampak pada aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  serta  lingkungan  di  Boven  Digoel  dan  wilayah  sekitarnya.  Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM dalam izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Bogen Volen (Basna, 2015):
1. Kerusakan lingkungan: Perusahaan kelapa sawit yang tidak mematuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi air dan udara. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem [19].
2. Konflik  sosial:  Pelanggaran  izin  perusahaan  kelapa  sawit  dapat  menimbulkan  konflik  antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan. Konflik ini dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
3. Hilangnya sumber daya masyarakat: Jika perusahaan kelapa sawit tidak mematuhi peraturan yang telah diamahkan oleh pemerintah. Hal ini dapat merugikan masyarakat setempat dengan cara mengambil  sumber  daya  mereka  seperti  lahan,  air,  dan  sumber  daya  lainnya.  Hal  ini  dapat menyebabkan kemiskinan dan kehilangan mata pencaharian masyarakat setempat.
4. Kerugian ekonomi: Jika perusahaan kelapa sawit melanggar izin, hal ini dapat berdampak pada kerugian  ekonomi  yang  signifikan  bagi  perusahaan  dan  masyarakat  setempat.  Selain  itu, pelanggaran  juga  dapat  menimbulkan  kerugian  finansial  dan  reputasi  bagi  perusahaan  yang mungkin sulit untuk dipulihkan.
5. Dampak global: Kelapa sawit adalah komoditas global dan pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit  di  Kabupaten  Boven  Digoel  dapat  berdampak  pada reputasi  Indonesia  selaku  produsen utama kelapa sawit di dunia. Hal ini dapat mempengaruhi citra negara dan industri kelapa sawit secara keseluruhan.
Untuk menghindari dampak negatif tersebut, perlu ada tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang  ketat  terhadap  pelanggaran  izin  perusahaan  kelapa  sawit  di  Boven  Digoel  dan  wilayah  lain  di Indonesia. Perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri kelapa sawit secara keseluruhan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitarnya.  Beberapa  tindakan  pencegahan  dan  penegakan
hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel antara lain:
1.  Pengawasan dan  audit  yang  ketat:  Pemerintah  perlu  melakukan  pengawasan  dan  audit  yang ketat  terhadap  perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Boven  Digoel  dan  wilayah sekitarnya, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan izin dan pemanfaatan sumber daya alam. 2.  Peningkatan  partisipasi  masyarakat:  Pemerintah  perlu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  menarik  keputusan  sehubungan  dengan  pengelolaan  SDA  dan  pembangunan  di  wilayah mereka, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang perusahaan kelapa sawit dan kegiatan mereka.
3.  Pelaksanaan  UU  yang  ketat:  Pemerintah  harus  menegakkan  UU  yang  ketat  untuk  mencegah pelanggaran  izin  perusahaan  kelapa  sawit  di  Boven  Digoel  dan  wilayah  lain,  termasuk  dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.
4.  Sanksi yang tegas: Pemerintah wajib mengatur sanksi yang jelas bagi perusahaan kelapa sawit yang  melanggar  aturan  dan  persyaratan  izin  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  sanksi  hukum  dan administratif seperti pencabutan izin dan denda yang besar.
5.  Penguatan  lembaga  pengawas:  Pemerintah  perlu  memperkuat  lembaga  pengawas  seperti Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan dan  KPPU  untuk  memastikan bahwa  perusahaan kelapa sawit beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Setelah melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang tepat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan wilayah lainnya serta  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  perusahaan kelapa sawit tersebut.

## SIMPULAN
Pada kasus  pelanggaran izin usaha perkebunan yang terjadi antara PT.  TKU dan PT.  MSM terdapat  beberapa  pelanggaran  yang terbukti  dilakukan  kedua perusahaan  tersebut.  Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  kedua  perusahaan  tersebut  memberikan  dampak  pada  kehidupan  sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Boven Digoel. Sehingga langkah yang diambil oleh Bupati Boven Digoel untuk menarik IUP PT. TKU dan PT. MSM sudah tepat sasaran. Hal ini sama dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPLH. Pada tahun 2017, Kepala DPMPTSP Papua menguatkan keputusan Bupati Boven Digoel mengenai masalah izin usaha yang dimiliki PT. TKU dan PT. MSM dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2017 mengenai penarikan izin usaha perkebunan TKU dan Nomor 25 Tahun 2017 mengenai penarikan izin usaha perkebunan MSM.

## DAFTAR PUSTAKA
S. Kotijah, BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). 2020.
E. Putri, “PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” Univ. Sriwij., no. October, 2019. V. R. Sushanty, Hukum Perijinan. 2020.
D. Arif Hidayat, BAHAN AJAR Hukum Tata Negara ( HTN ), no. 024. 2021.
Ady,  “Pelaku  Usaha  Masih  Menghadapi  Masalah  Perizinan,”  hukumonline.com,  2017.
https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-usaha-masih-menghadapi-masalah- perizinan-lt58903cb77ab8c
A.  Elisabeth,  “Kasus  Izin  Perusahaan  Sawit  di  Papua,  Yayasan  Pusaka  Ajukan  Amicus  Curiae,” Mongabay  Situs  Berita  Lingkungan,  2021.  https://www.mongabay.co.id/2021/04/27/kasus- izin-perusahaan-sawit-di-papua-yayasan-pusaka-ajukan-amicus-curiae/
A.  A.  Gayo,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK  ATAS  TANAH  ADAT  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Aceh Khususnya Kabupaten Bener M eriah),” J. Penelit. Huk. Jure, vol. 18, no. 3(101), p. 298, 2016, doi: 10.14258/izvasu(2018)3-13.
M.  Mispansyah and  N.  Nurunnisa,  “Penyalahgunaan  Perizinan  Perkebunan  Sawit  Dalam  Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” J. Ius Const., vol. 6, no. 2, p. 348, 202 1, doi: 10.26623/jic.v6i2.2700.
A.  Elisabeth,  “Tolak  Perusahaan  Sawit,  Masyarakat  Suku  Awyu  Gugat  Izin  Lingkungan  ke  PTUN
Jayapura,” Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2023.
https://www.mongabay.co.id/2023/03/31/tolak-perusahaan-sawit-masyarakat-suku-awyu- gugat-izin-lingkungan-ke-ptun-jayapura/
R. Sembiring, “Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat,” no. 1, pp. 1– 18, 2013.
M. Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/Pid.Sus/Tpk/PN.Sby,” vol. 3348, pp. 1 – 32, 2015. M. H. Ramli, “IMPLEMENTASI PERATURAN

## MENTERI PERTANIAN
NOMOR:26/PERMENTAN/OT.140/2/2007  TENTANG  PEDOMAN  PERIZINAN  USAHA PERKEBUNAN  (Studi  Terhadap  Penerbitan  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP-B,IUP-P,IUP)  Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 s/d 2013,” J. Mhs. S2 Huk. Untan, pp. 1 – 20, 2016.
I.  M.  A.  Utama,  Hukum  Lingkungan:  SISTEM  HUKUM  PERIZINAN  BERWAWASAN  LINGKUNGAN. Penerbit Pustaka Sutra, 2007.
M. Mahmud, “Skenario Konservasi Tanah pada Perkebunan Sawit sebagai Upaya Mitigasi Limpasan Perm ukaan pada DAS Arui, Kabupaten Manokwari, Papua Barat,” J. Ilmu Pertan. Indones., vol. 28, no. 1, pp. 129 – 139, 2022, doi: 10.18343/jipi.28.1.129.
U.  Ifansasti,  Stop  Baku  Tipu:  Sisi  Gelap  Perizinan  di  Tanah  Papua.  2021.  [Online].  Available: https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/stop_baku_tipu_sisi_gelap_perizinan_tanah_ papua/s/12020228
M. Basna, M. Sagrim, and Y. Kamakaula, “Dampak Kehadiran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Lokal Arfak Distrik Prafi Kabupaten Manokwari Provins i Papua Barat,” J. Sosio Agri Papua, vol. 4, no. 1, pp. 58 – 70, 2015.