## Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk :

## Kasus Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
[Perception of Subdistricts and Village Officers on Reservoir Exixtence: The Case of Jatigede Reservoir, Sumedang, West Java]

## Nayu Nurmalia, Tuti Susilawati
Jurusan Penyuluhan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan Jalan Cikaret No. 2, Bogor Selatan, Kota Bogor 16132
Diterima : 20 Februari 2019; Disetujui : 14 Maret 2019

## Abstrak
Waduk Jatigede yang berada di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, merupakan waduk terbesar  kedua  di  Indonesia  setelah  Waduk  Ir.  H.  Juanda  (Waduk  Jatiluhur).  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  persepsi  perangkat  desa  dan  kecamatan  terhadap keberadaan  waduk  dan  mengidentifikasi  harapan  masyarakat  terhadap  keberadaan  waduk Jatigede.  Jumlah  responden  yang  digunakan  sebanyak  26  orang.  Responden  merupakan perangkat kecamatan dan perangkat desa bekerja di wilayah Waduk Jatigede yang kecamatan dan  desanya  terkena  dampak  pembangunan  Waduk  Jatigede.  Selain  banyaknya  manfaat, menurut para perangkat tersebut pembangunan waduk Jatigede juga memiliki dampak yang tidak diinginkan  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Sejumlah  permasalahan  timbul  dengan  adanya pembangunan  Waduk  Jatigede,  yaitu  masalah  ganti  rugi,  masalah  pekerjaan  baru  bagi  OTD, kesiapan  OTD  untuk  dapat  menerima  pekerjaan  yang  baru,  serta  permasalahan  ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan pemerintah.
Kata kunci : dampak, perangkat desa/kecamatan, persepsi, Waduk Jatigede

## Abstract
The  Jatigede  Reservoir  in  Sumedang  Regency,  West  Java  Province,  is  the  second  largest reservoir in Indonesia after the Ir. H. Juanda (Jatiluhur Reservoir). The purpose of this study is to identify perceptions of the village and sub-district officials on the existence of the reservoir and identify  community  expectations  of  the  existence  of  the  Jatigede  reservoir.  The  number  of respondents  in  this  study  was  26  people.  Respondents  are  sub-district  and  village  officials working in the Jatigede Reservoir area, where the sub-districts and villages are affected by the construction of the Jatigede Dam. In addition to the many benefits, according to these officials the construction of the Jatigede reservoir also have a couple of impacts on people's lives. Various problems arise with the construction of the Jatigede Dam, namely the problem of compensation, the problem of new job opportunities for the OTD, the readiness of the OTD to be able to accept new jobs, and the productive economic problems of the community that have been carried out by the government.
Keywords: impact, Jatigede Dam, perception, village/sub-district officers

## Penulis Korespondensi
Nayu Nurmalia | nayunumalia@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Waduk  Jatigede  yang  berada  di Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa Barat, merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Ir. H. Juanda (Waduk Jatiluhur). Pembangunan waduk ini  mengalami  waktu  yang  cukup  lama, dari  mulai  perencanaan,  pembangunan sampai  resmi  digenangi  air.  Selain  itu pembangunan  Waduk  Jatigede  tentu menelan biaya yang tidak sedikit.
Lamanya  pembangunan  Waduk Jatigede ini berdampak berbagai
permasalahan yang menghambat penyelesaian  Waduk  Jatigede  yaitu: pembangunan fisik yang belum final dan masalah  sosial,  ekonomi  dan  budaya yang belum teratasi. Masyarakat menuntut  keadilan  untuk  ganti  rugi pembebasan  tanah  dan  bangunan, menuntut  uang,  menuntut  relokasi  yang layak  dan  jelas,  sampai  meminta pertanggungjawaban pemerintah tentang bakal musnahnya situs-situs dan adat istiadat yang secara turun temurun diwariskan  leluhurnya  (Purnama  2015). Dampak  lainnya  terkait  pembangunan Waduk  Jatigede  yaitu  perubahan  sosial mata  pencaharian  masyarakat  orang terkena dampak (OTD) (Harliani 2014).
Hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  waduk  tidak  terlepas  dari keterkaitannya  dengan  campur-tangan, intervensi, maupun kontribusi dari sejumlah  pihak,  dalam  skala  lembaga,
maupun  dalam  tingkat  individu.  Pihak- pihak  tersebut  dapat  meliputi  lembaga- lembaga  lingkup  Kementerian  PUPR, Kementerian  DN,  Pemerintah  Propinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan perangkat  tingkat  desa.  Individu  yang terkait  dapat  menjadi  bagian  dari lembaga-lembaga  tersebut,  dapat  pula merupakan  individu  yang  lebih  bersifat mandiri (Heriyanto 2014).
Mengingat  kedekatannya  secara geografis dengan wilayah waduk, perangkat  kecamatan  dan  perangkat desa dinilai sebagai individu yang dinilai berpengaruh  secara  nyata  terhadap berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  waduk.  Karakteristik  para perangkat kecamatan maupun perangkat desa,  terutama  dari  sisi  persepsinya terhadap  keberadaan  dan  pengelolaan waduk, diduga akan memberikan pengaruh  nyata  terhadap  keberadaan maupun  pengelolaan  waduk  di  lokasi para  perangkat  tersebut  berada.  Kajian dengan demikian diarahkan untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan  persepsi  perangkat  kecamatan dan  perangkat  desa  dalam  kaitannya dengan  keberadaan  dan  pengelolaan waduk  yang  berada  di  wilayah  mereka. Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  penulis merasa  tertarik  untuk  menelaah  hal tersebut secara lebih mendalam.

## Tujuan Penelitian
1.  Mengidentifikasi  karakteritik  internal perangkat  desa  dan  kecamatan  di wilayah yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.
2.  Mengidentifikasi persepsi perangkat desa  dan  kecamatan  terhadap keberadaan waduk.
3.  Mengidentifikasi harapan masyarakat  terhadap  keberadaan waduk Jatigede.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  dilaksanakan di  wilayah Waduk  Jatigede  Kabupaten  Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Oktober –
Desember 2017. Objek dalam penelitian adalah perangkat kecamatan dan perangkat desa yang bekerja di kecamatan  dan  desa  terkena  dampak pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan cara quota sampling yaitu  pengambilan  sampel secara  acak  dengan  jumlah  populasi yang tidak diperhitungkan, tapi
diklasifikasikan
dalam beberapa kelompok  (Puspitawati  dan  Herawati 2013). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan  data  jumlah  data  perangkat Desa dan perangkat Kecamatan, sehingga jumlah populasi tidak diketahui. Jumlah  responden  yang  digunakan
sebanyak 26 orang. Responden merupakan  perangkat  kecamatan  dan perangkat  desa  bekerja  di  wilayah Waduk  Jatigede  yang  kecamatan  dan desanya terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede dan relatif homogen.
Data  yang  dikumpulkan  adalah data  primer  dan  data  sekunder  .  Data primer  diperoleh  dari  data  persepsi perangkat desa dan perangkat kecamatan  di  daerah  yang  terkena dampak  pembangunan  Waduk  Jatigede melalui  wawancara  kepada  responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan  kuesioner  yang  telah disiapkan.  Data  sekunder  diperoleh  dari hasil  penelitian  terdahulu  dan  pustaka yang relevan. Data yang sudah terkumpul  diolah  dengan  menggunakan metode  Skala  Likert.  Sugiyono  (2012) menyatakan  bahwa  Skala  Likert  adalah skala  yang  dapat  dipergunakan  untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Waduk  Jatigede  merupakan  salah satu waduk yang berada di Provinsi Jawa Barat  dan  merupakan  waduk  terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Ir. H. Juanda  (Waduk  Jatilihur).  Waduk  ini dibangun  dengan  membendung  aliran
Sungai  Cimanuk-Cisanggarung.  Waduk ini  mulai  digenangi  secara  resmi  pada tanggal  31  Agustus  2015  (Asiyanto 2011).
Manfaat  dari  Waduk  Jatigede diperkirakan  dapat  menjamin  irigasi hingga  90.000  hektar,  menghasilkan pasokan  listrik  sebesar  110  megawatt, dan dapat mengurangi banjir. Waduk ini dapat  menyediakan  air  besih  bagi Kabupaten  Cirebon,  Indramayu,  dan kawasan  sekitarnya  dengan  kapasitas 3.500  liter.detik -1 ,  serta  memasok  air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik  sebesar  690  GWH  per  tahun
dengan  kapasitas  110  MW  (Purnama 2015).

## Karakteristik Internal Responden
Karakteristik  internal  responden meliputi umur dan pendidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden menunjukkan bahwa sebaran umur  responden  antara  21  tahun –  60 tahun (Tabel 2). Mayoritas kisaran umur responden  berada  pada  kisaran  umur 51-60 tahun sebanyak 42% dan umur 41- 50  tahun  (31%),  sehingga  diperoleh persentase  terbesar  pada  kisaran  umur 41-60 tahun sebanyak 73%.

## Tabel 2. Sebaran Umur Responden
No Umur Responden Jumlah (orang) Persentase (%) 1 21 – 30 3 12 2 31 – 40 4 15 3 41 – 50 8 31 4 51 – 60 11 42 Jumlah 26 100

## Tabel 3. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden
No Tingkat Pendidikan Responden Jumlah (orang) Persentase (%) 1 SD 1 4 2 SLTP 2 8 3 SLTA 16 61 4 D3 1 4 5 Strata 1 6 23 Jumlah 26 100
Hasil wawancara dengan
responden  menunjukkan  bahwa  tingkat pendidikan  responden  sangat  beragam, mulai  dari  tamat  SD  sampai  tamat perguruan tinggi (Strata 1). Berdasarkan data  pada  Tabel  3,  sebagian  besar pendidikan  responden  adalah  SLTA yakni sebesar 62%. Pendidikan responden  terbanyak  kedua  adalah Strata  1  sebanyak  23%.  Selanjutnya masing-masing
sebanyak 4%, pendidikan  responden  tamat  D3  dan tamat SD.

## Persepsi Responden tentang Manfaat Keberadaan Waduk Jatigede
Pembangunan  waduk  Jatigede  di Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat memberikan  manfaat  untuk  mengairi areal  irigasi  seluas  90.000  hektar; pengendalian banjir di daerah Indramayu,  Cirebon,  dan  sekitarnya; melayani kebutuhan air bersih Kabupaten  Cirebon,  Indramayu,  dan
kawasan  Balongan  dengan  kapasitas 3.500 liter.detik -1 . Air yang telah dibendung  tersebut  dapat  dimanfaatkan potensinya  untuk  keperluan  sehari-hari dan  sebagai  cadangan  di  musim kemarau  (Simanjuntak  dan  Mahida 2015).
Hasil  analisis  tentang  manfaat keberadaan  Waduk  Jatigede  (Tabel  4) dapat dilihat bahwa persepsi responden terhadap manfaat waduk sebagian besar adalah  untuk  memperluas  kesempatan penangkapan ikan (34,5%) dan menambah pilihan daerah wisata air dan wisata  kuliner  (34,5%).  Selanjutnya sebanyak 23% menyatakan tidak bermanfaat. Hal tersebut menurut responden  karena  lahan  persawahan semakin  sedikit,  sedangkan  mayoritas masyarakat  belum  bisa  memanfaatkan lahan  perairan  yang  ada,  disebabkan masih minimnya keterampilan dan kemampuan di bidang perikanan, wisata air  dan  wisata  kuliner  .  Oleh  karena  itu
Tabel 4. Persepsi responden tentang manfaat keberadaan Waduk jatigede
No Pernyataan Manfaat keberadaan Waduk Jatigede Jumlah (orang) Persentase (%) a. Menambah luasan sawah yang dapat diari 1 4 b. Memperluas kesempatan penangkapan ikan 9 34,5 c. Menambah pilihan daerah wisata air dan wisata kuliner 9 34,5 d. Memperbesar kemampuan penyediaan air bagi kebutuhan sehari-hari 1 4 e. Tidak bermanfaat 6 23 Jumlah 26 100
harapan  mereka  diperlukan  adanya bimbingan teknis dan bantuan sarana/alat  tangkap  dan  penunjang lainnya, serta infrastruktur yang terputus akibat genangan segera dibangun penggantinya,  sehingga pengembangan wisata tidak terhambat.
Persepsi Responden tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk Jatigede yang Dilakukan Pemerintah Persepsi responden tentang sosialisasi pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan baik pemerintah pusat,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Persepsi Responden tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk Jatigede
No Pernyataan SM M CM KM TM ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 1 Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah pusat 1 3,85  5 19,23  4 15,39 9 34,61 7 26,92 2 Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 3,85  6 23,08  2 7,69 10  38,46 7 26,92 3 Sosialisasi tentang pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang 1 3,85  3 11,54  6 23,08 11  42,31 5 19,23
*)  SM=Sangat  memadai;  M=Memadai;  CM=Cukup  memadai;  KM=Kurang  memadai,  TM=Tidak memadai
Gambar 1. Persepsi tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk yang dilakukan
Pemerintah Pusat 3,85% 19,23% 15,39% 34,61% 26,92%
Sangat memadai Memadai Cukup memadai
Kurang memadai Tidak Memadai
Berdasarkan  data  hasil  analisis menunjukkan
bahwa sosialisasi pembangunan  waduk  yang  dilakukan pemerintah  pusat  kurang  memadai (34,61%)  dan  tidak  memadai  (26,92%). Responden mengatakan bahwa sosialisasi  tidak  jelas  dan  tidak  merata kepada  seluruh  lapisan  masyarakat terutama masyarakat bawah, masyarakat  banyak  yang  tidak  tahu, sehingga  penyelesaian  dampak  sosial ekonomi  pembangunan  waduk  belum tuntas.
Sosialisasi  tentang  pembangunan waduk  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut responden sebagian  besar  menyatakan  kurang memadai  (38,46%)  dan  tidak  memadai (26,92%). Responden menyatakan bahwa dalam setiap tahapan pembangunan  waduk  Jatigede  tidak transparan,  banyak  hal  yang  tidak diketahui masyarakat, apalagi menyangkut  proses  pendataan  subjek dan  objek  ganti  rugi  serta  besaran nilanya. Tidak pernah secara khusus ada sosialisasi tentang pembangunan waduk
Gambar 2. Persepsi tentang sosialisasi pembangunan waduk yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Gambar 3. Persepsi tentang Sosialisasi Pembangunan Waduk yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Sumedang 3,85% 23,08% 7,69% 38,46% 26,92% Sangat memadai Memadai Cukup memadai
Kurang memadai Tidak Memadai
3,85% 11,54% 23,08% 42,31%
19,23% Sangat memadai Memadai
Cukup memadai Kurang memadai Tidak Memadai
termasuk  manfaatnya  bagi  masyarakat luas. Sosialisasi tidak merata ke segenap masyarakat khususnya masyarakat dengan  tingkat  SDM  menengah  ke bawah.  Sosialisasi  kurang  memadai karena sosialisasi sangat minim dilakukan oleh pihak Provinsi.
Hasil  analisis  persepsi  perangkat kecamatan dan perangkat desa menyatakan  bahwa  sosialisasi  tentang pembangunan  waduk  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten  Sumedang
sebagian besar (42,31%) kurang memadai. Sosialisasi tidak secara menyeluruh, karena mereka menyatakan bahwa pembangunan waduk merupakan proyek  pusat,  sehingga  banyak  warga yang  tidak  paham  terhadap  kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan waduk Jatigede. Panjangnya rentang waktu pembangunan waduk menyisakan banyak  masalah.  Selanjutnya  sebagian responden menyatakan sosialisasi
Tabel 6. Penerimaan masyarakat, perangkat kecamatan dan perangkat desa terhadap keberadaan Waduk Jatigede
No Persepsi Responden M MMKM DML ∑ % ∑ % ∑ % 1 Penerimaan  masyarakat  terhadap  keberadaan waduk Jatigede 1 3,85  25 96,15 0 0 2 Penerimaan  perangkat  kecamatan  terhadap keberadaan waduk Jatigede 0 0 20 76,92 6 23,08 3 Penerimaan perangkat Desa terhadap keberadaan waduk Jatigede 0 0 24 92,31 2 7,69
*) M=Menerima; MMKM=Mula-mula menolak kemudian dapat menerima; DML=Dapat menerima langsung
Gambar 4. Persepsi Penerimaan Masyarakat, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat
Desa terkait Keberadaan Waduk Jatigede 3,85% 0% 0% 96,15% 72,92% 92,31% 0% 23,08% 7,69% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Penerimaan Masyarakat Penrimaan Perangkat Kecamatan Penerimaan Perangkat Desa Dapat Langsung Menerima Mula-mula Menolak Kemudian dapat Menerima Menerima
tentang  pembangunan  waduk  yang
dilakukan pemerintah
Kabupaten Sumedang  cukup  memadai  (23,08%) dan  memadai  (11,54%).  Responden mengatakan bahwa pemerintah kabupaten  justru  yang  paling  berperan dalam  sosialisasi  pembangunan  waduk, karena keluhan, pertanyaan dan penolakan dibangunnya Waduk Jatigede lebih sering ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang.

## Penerimaan Masyarakat, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa
terhadap Keberadaan Waduk

## Jatigede
Berdasarkan  data  hasil  analisis pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa persepsi penerimaan masyarakat; perangkat desa dan perangkat kecamatan,  sebagian  besar  adalah mula-mula  menolak  kemudian  dapat menerima, yaitu masing-masing persentase 96,15%; 76,92%, dan 92,31%. Perangkat kecamatan sebanyak
23,08%  menyatakan  dapat  menerima langsung  terhadap  keberadaan  waduk, karena sebagai aparat pemerintah yang merupakan  kepanjangan  tugas  dari Kabupaten Sumedang, responden
menganggap sudah
diharusnya mendukung  program  pemerintah  dan memang adanya waduk dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat luas.
Partisipasi Masyarakat, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa dalam Setiap Kegiatan Pertemuan Terkait dengan Waduk Jatigede
Partisipasi menurut Hafizianor (2009)  mengandung  pengertian  peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu  yang  secara  sadar  yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.  Partisipasi  masyarakat dalam  hal ini perangkat Kecamatan dan perangkat desa dalam kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede disajikan pada Tabel 7.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan  pertemuan  terkait  dengan Waduk  Jatigede  sebagian  besar  pada kategori  berpartisipasi  secukupnya  saja (73,08%). Responden menyatakan bahwa jarang dilakukan kegiatan pertemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalaupun ada hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang ikut  atau  berpartisipasi,  dan  belum melibatkan masyarakat secara umum.
Partisipasi  perangkat  kecamatan dan partisipasi perangkat desa menunjukkan pada kategori berpartisipasi  secukupnya  saja  yaitu masing  masing  61,54%  dan  73,08%. Sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa  mereka  berpartisipasi  dalam kegiatan  pertemuan  apabila  diperlukan untuk berpartisipasi atau sesuai dengan tugas  yang  diperintahkan  dari  atasan.
Selanjutnya responden (perangkat
kecamatan  dan  perangkat  desa)  yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk
Jatigede masing-masing sebesar 19,23%.  Responden  ikut  berpatisipasi aktif  dalam  kegiatan  pertemuan,  karena sinergitas  program  pemerintah  baik kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat, artinya mereka ikut  berpartisipasi
dalam  setiap  kegiatan  terkait  untuk mensukseskan keberadaan waduk Jatigede.

## Persepsi tentang Penyelesaian Masalah bagi Masyarakat Objek
Terkena Dampak (OTD)
Masyarakat  yang  terkena  dampak pembangunan Waduk Jatigede terdapat di wilayah lima kecamatan di Kabupaten Sumedang  yaitu  Kecamatan  Jatigede,
Tabel 7. Partisipasi masyararakat, perangkat kecamatan dan perangkat desa dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede
No Pernyataan BA BSS TB ∑ % ∑ % ∑ % 1 Apabila  masyarakat  menerima  keberadaan waduk  Jatigede,  bagaimana  partisipasi  atau keterlibatan  dalam  setiap  kegiatan  atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede 2  7,69 19 73,08 5 19,23 2 Apabila  perangkat  Kecamatan  menerima keberadaan waduk Jatigede, bagaimana partisipasi  atau  keterlibatan  dalam  setiap kegiatan atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede 5  19,23 16 61,54 5 19,23 3 Apabila perangkat Desa menerima keberadaan waduk  Jatigede,  bagaimana  partisipasi  atau keterlibatan  dalam  setiap  kegiatan  atau pertemuan terkait dengan waduk Jatigede 5  19,23 19 73,08 2 7,69
*) BA=Berpartisipasi aktif; BSS=Berpartisipasi secukupnya saja; TB=Tidak berpartisipasi
Gambar 5. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede 7,69% 73,08% 19,23% Berpartisipasi aktif Berpartisipasi secukupnya saja
Tidak berpartisipasi
Kecamatan Darmaraja,
Kecamatan Wado,  Kecamatan  Jatinunggal  dan Kecamatan Cisitu. Dari lima Kecamatan tersebut  ada  28  desa  yang  terkena dampak  (Peraturan  Presiden  Nomor  1 Tahun  2015).  Lamanya  pembangunan Waduk  Jatigede  yaitu  kurang  lebih  34 tahun  (tahun  1982  sampai  tahun  2015) memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.
Berbagai permasalahan timbul dengan  adanya  pembangunan  Waduk Jatigede  yaitu  masalah  ganti  rugi, masalah  pekerjaan  baru  bagi  OTD,
kesiapan  OTD  untuk  dapat  menerima pekerjaan yang baru serta permasalahan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan pemerintah. Persepsi terhadap penyelesaian masalah bagi OTD disajikan pada Tabel 8.
Persepsi responden terhadap proses  penyelesaian  masalah  ganti rugi bagi  OTD  sebagian  besar  menyatakan bahwa  penyelesaian  ganti  rugi  pada kategori tidak baik (42,31%) dan sangat tidak baik (34,61%). Menurut responden permasalahan  ganti  rugi  belum  tuntas, ada hak warga masyarakat yang terlewat
Gambar 6. Partisipasi perangkat kecamatan dalam setiap kegiatan pertemuan terkait dengan Waduk Jatigede
Gambar 7. Partisipasi perangkat desa dalam setiap kegiatan pertemuan terkait
dengan Waduk Jatigede 19,23% 61,34% 19,23% Berpartisipasi aktif Berpartisipasi secukupnya saja Tidak berpartisipasi 19,23% 73,08% 7,69% Berpartisipasi aktif Berpartisipasi secukupnya saja
Tidak berpartisipasi
dan salah sasaran. Selanjutnya persepsi pada  kategori  baik  dan  cukup  baik masing-masing  sebesar  11,54%,  hal  ini responden kemukakan karena penyelesaian ganti rugi di Desa Pawenang  sudah  tuntas,  walaupun dilakukan secara bertahap.
Persepsi tentang proses penyelesaian  masalah  pekerjaan  baru bagi OTD, sebagian besar pada kategori tidak baik (38,46%) dan sangat tidak baik (53,84%). Responden menyatakan bahwa  masyarakat  yang  sebelumnya bermatapencaharian  utama  pada  sektor pertanian, masih  menganggur  dan  tidak memiliki  kegiatan  usaha  yang  dapat menjamin  kelayakan  hidup  masyarakat. Lapangan pekerjaan baru yaitu penangkapan ikan, masih kendala
karena belum memiliki keterampilan dan sarana prasarana yang memadai sesuai potensi  lahan  yang  tersedia  saat  ini. Persepsi  responden  tentang  kesiapan OTD  untuk  dapat  menerima  pekerjaan baru pada kategori cukup baik (61,54%).
Responden menyatakan bahwa masyarakat cukup siap, apabila
pekerjaan yang disediakan dapat dilakukan  dengan  sesuai  kemampuan mereka  dan  menjamin  kelangsungan hidup serta memulihkan kondisi perekonomian OTD secara menyeluruh. Menurut Rostiyati (2014), ketika lingkungan  alam  berubah  dari  pertanian menjadi sebuah genangan waduk dalam areal  yang  luas,  maka  kemungkinan besar terjadi perubahan aktivitas. Purnama  (2015)  menyatakan  bahwa
Tabel 8. Persepsi tentang proses penyelesaian masalah bagi Obyek yang Terkena Dampak (OTD) terkait dengan Waduk Jatigede
No Pernyataan SB B CB TB STB ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 1 Proses penyelesaian masalah ganti rugi terkait dengan waduk Jatigede 0 0 3 11,54 3 11,54  11  42,31 9 34,61 2 Proses penyelesaian masalah pekerjaan baru bagi OTD 0 0 1 3,85 1 3,85 10  38,46  14  53,84 3 Kesiapan OTD untuk dapat menerima pekerjaan yang baru 4 15,38 2 7,69 16  61,54 3 11,54 1 3,85 4 Penyelesaian kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah 0 0 1 3,85 6 23,08  10  38,46 9 34,61
*) SB=Sangat baik; B=Baik; CB=Cukup baik; TB=Tidak baik; STB=Sangat tidak baik
dampak  sosial  lainnya  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  dampak  kepada masyarakat yang mengalami perubahan sosial  dari  masyarakat  pertanian  ke masyarakat nelayan. Dampak ini memang  harus  dipersiapkan  karena beralihnya profesi akan mengubah sosial budaya  masyarakat  setempat.  Secara psikologis  harus  dipersiapkan  agar masyarakat tidak stres terhadap perubahan  tersebut.  Masyarakat  akan siap  menerima  perubahan  tersebut, sehingga mereka tidak lagi kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Proses perubahan mata pencaharian dan dampaknya  kepada  masyarakat  harus dipersiapkan secara matang dan sistematis  (Schermerhorn,  Hunt,  dan Osborn 2010).
Perlu disiapkan
mentalitas dan kesiapan lainnya kepada masyarakat  sehingga  mereka  tidak mengalami  dampak  kaget  atau  stres terhadap  perubahan  tersebut.  Dengan pembangunan Waduk Jatigede ini masyarakat setempat dapat lebih sejahtera dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Pada dasarnya semua orang atau  kelompok  masyarakat  memiliki power atau  kekuatan  untuk  dapat beradaptasi  dengan  lingkungan  tempat mereka  tinggal  atau  lingkungan  tempat mereka berada (Rakhmat 2011).
Penyelesaian  kegiatan  ekonomi produktif masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah pada kategori
tidak baik (38,46%) dan kategori sangat tidak baik (34,61%). Menurut responden, penyelesaian  ekonomi  produktif  baru rencana,  belum  ada  konsep  atau penerapan  kegiatan  ekonomi  produktif yang  dilakukan  pemerintah.  Hal  ini sangat  mempengaruhi  kondisi  sosial masyarakat  OTD  yang  berdampak  pula terhadap  kondisi  “rawan”  dalam  segala hal.  Sementara  sebagian  responden (23,08%) menyatakan cukup baik. Responden  mengatakan  bahwa  sudah dilakukan  kerjasama  pemerintah  Desa dengan dinas-dinas terkait untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan di beberapa desa sudah dilakukan pelatihan  guna  peningkatan  ekonomi produktif.

## Penerimaan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Peraturan Waduk
Jatigede
Keberadaan Waduk Jatigede tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus dijalankan dengan baik oleh masyarakat,  sehingga  Waduk  Jatigede dapat terjaga kelestariannya. Peraturan- peraturan  tersebut  antara  lain  adalah larangan  membuat  Keramba  Jaring Apung (KJA), peraturan perikanan tangkap  yang  hanya  dapat  dilakukan  di Waduk  Jatigede,  pentingnya  upaya konservasi  atau  pelestarian  lingkungan, pentingnya upaya konservasi atau pelestarian wilayah perairan, pentingnya menetapkan  zonasi  atau  pembangian
wilayah  penangkapan  ikan  di  Waduk Jatigede, dan pentingnya upaya pengawasan  oleh  masyarakat  setempat melalui POKMASWAS. Penerimaan dan tanggapan masyarakat tentang peraturan  terkait  Waduk  Jatigede  pada Tabel 9.
Responden  memiliki  harapan  bagi mereka dengan adanya Waduk Jatigede sertasaran perbaikan di masa
mendatang.  Perairan  umum  termasuk Waduk  Jatigede  sebagai  sumberdaya yang  dimiliki  harus  memberi  manfaat bagi  kehidupan  masyarakat.  Waduk yang  mempunyai  manfaat  ekologis, ekonomi dan sosial merupakan manfaat yang  seharusnya  dapat  diterima  oleh masyarakat  (Saifuddin  2007).  Oleh karena  itu,  pelestarian  Waduk  Jatigede menjadi mutlak untuk dijaga dan
Tabel 9. Penerimaan dan Tanggapan Masyarakat tentang Peraturan Terkait Waduk
Jatigede No Pernyataan SDB DM CDM TDM STDM ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 1 Masyarakat dapat menerima peraturan larangan KJA 4 15,38 3 11,54 3 11,54  15  57,69 1 3,85 2 Masyarakat dapat menerima peraturan hanya perikanan tangkap yang dapat dilakukan di waduk Jatigede 4 15,38 1 3,85 7 26,92  14  53,85 0 0 3 Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi atau pelestarian lingkungan 10  38,46 9 34,61 7 26,92 0 0 0 0 4 Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya konservasi atau pelestarian wilayah perairan 10  38,46  11  42,31 5 19,23 0 0 0 0 5 Tanggapan masyarakat tentang pentingnya menetapkan Zonasi atau pembagian wilayah penangkapan ikan di waduk Jatigede 9 34,61 6 23,08 3 11,54 8 30,77 0 0 6 Tanggapan masyarakat tentang pentingnya upaya pengawasan oleh masyarakat setempat melalui POKMASWAS 7 26,92  15  57,69 2 7,69 2 7,69 0 0
*) SDB=Sangat dapat menerima; DM=Dapat menerima; CDM=Cukup dapat menerima; TDM=Tidak dapat menerima; STDM=Sangat tidak dapat menerima
diterapkan. Kelompok
Pengawas Masyarakat  (Pokmaswas)  yang  terdiri dari pelaku utama perikanan, tokoh adat, LSM, tokoh agama dll, perannya sangat penting  untuk  memberi  pengawasan kepada  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian waduk sehingga dapat berumur panjang.
Keberadaan  waduk  harus  dapat memberikan  lapangan  pekerjaan/dapat menambah  penghasilan  serta  dapat mensejahterakan  masyarakat  OTD  di lingkungan Waduk Jatigede. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat sangat  diperlukan,  misalnya  melalui pelatihan, sehingga masyarakat mempunyai  keterampilan  yang  sesuai dengan potensi lahan yang baru. Selain itu perlu penataan zonasi atau pembagian  wilayah  penangkapan  ikan bagi  nelayan,  agar  tidak  terjadi  konflik perebutan lahan mata pencaharian.
Infrastruktur, fasilitas  sarana  dan prasarana perlu diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga dapat menunjang kegiatan  usaha  masyarakat  OTD  baik dalam penangkapan ikan maupun daerah  wisata.  Penataan  di  pinggiran waduk seperti pembangunan joging dan jalur hijau, sehingga menjadi bersih dan rapih agar keberadaan waduk ini menjadi manfaat  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat  OTD.  Menurut  Sambrani (2014) dalam Simanjuntak  dan  Mahida (2015),  ketersediaan  infrastruktur  yang
berkualitas merupakan sebuah keharusan  agar  pembangunan  ekonomi yang cepat dapat tercapai serta membutuhkan  investasi  yang  terus menerus.

## SIMPULAN DAN SARAN
Karakteritik internal perangkat desa  dan  kecamatan  di  wilayah  yang terkena  dampak  pembangunan  Waduk Jatigede adalah mayoritas kisaran umurnya  berada  pada kisaran  umur  51- 60  tahun  yaitu  sebanyak  42%.  Persepsi perangkat desa dan kecamatan terhadap keberadaan  waduk  .  dinilai  membawa dampak  yang  tidak  menguntungkan terhadap  masyarakat,  hal  ini  terkait dengan  hilangnya  beberapa  sumber pendapatan mereka. harapan masyarakat terhadap keberadaan waduk Jatigede  yaitu  terjadinya  pemenuhan fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial masyarakat  perlu  secepatnya/segera dilaksanakan  oleh  pemerintah,  baik pemerintah  pusat,  pemerintah  Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah
Kabupaten Sumedang. Pemerintah harus  segera  mencarikan  solusi  bagi masyarakat  OTD  dalam  perubahan sosial  mata  pencaharian,  khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang  luas  yang  sesuai  dengan  potensi lahan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Asiyanto.  2011. Metode  Konstruksi Bendungan . Jakarta  (ID):  Penerbit Universitas Indonesia. Hafizianor. 2009. “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Sekitar DAS terhadap Terjadinya Banjir di Kabupaten  Tanah  Laut.” Jurnal Hutan Tropis Borneo 10(27). Harliani, Fanni. 2014. “Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung
tentang
Rencana Relokasi Akibat Bencana
Banjir.” Journal  of  Regional  and City Planning 25(1):39 –58.
Heriyanto.  2014.  “Persepsi  Masyarakat
Terhadap Kualitas Pelayanan Publik  pada  Bagian  Administrasi Kesejahteraan  Rakyat  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY [Skripsi].” Universitas Negeri
Yogyakarta.
Purnama, Y uzar. 2015. “Dampak Pembangunan  Waduk  Jatigede Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakatnya.” Patanjala : Jurnal Penelitian
Sejarah dan Budaya 7(1):131.
Puspitawati,  H.  dan  T.  Herawati.  2013.
Metode penelitian keluarga . Bogor
(ID): IPB Press.
Rakhmat,  Jalaluddin.  2011. Psikologi
Komunikasi . Bandung (ID):
Remaja Rosdakarya.
Rostiyati, Ani. 2014. “Upacara Tradisional pada Masyarakat
Tradisional  Jatigede  Kabupaten
Sumedang.  Bandung.” Hal.  28–57
in Bunga Rampai Kehidupan Sosial Budaya  Masyarakat  Sumedang , diedit  oleh  M.  Muhsin  dan  B. Rudito.  Bandung  (ID):  Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung. Saifuddin, Azwar. 2007. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya .
Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
Schermerhorn, John R., J. G. Hunt, dan R. N. Osborn. 2010. Organizational
Behavior . John Wiley & Sons.
Simanjuntak, Dicky Fransisco dan Masmian  Mahida.  2015.  “Dampak
Kebijakan  dalam  Pembangunan Waduk  Jatigede.” Jurnal  Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum 7(3):161 –71.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .
Bandung (ID): Alfabeta.