## PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
( The Development of Legal Subject and Status of International Humanitarian Law in National Legal

## System)
Jeane Neltje  Saly Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum yang terkait dengan subyek hukum dalam  sengketa  bersenjata  internasional  sekaligus  menganalisis  bagaimana  kedudukan hukum humaniter internasional dalam hubungannya dengan implementasi teori monisme dan dualisme menurut hukum internasional. Berdasarkan kerangka teori daya ikat hukum internasional  terhadap  masyarakat  internasional  yang  diterapkan  dalam  praktik  di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perkembangan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perkembangan aturan, jenis-jenis konflik bersenjata yang diakibatkan oleh pergeseran perubahan pelaku atau subyek-subyek yang ada  di  dalamnya.  Sementara  kedudukan  hukum  humaniter  internasional  dalam  sistem hukum  nasional  menimbulkan  teori  voluntaris  dan  obyektivis  yang  mengakui  adanya perbedaan  mendasar  tentang  subyek  dan  sumber  hukum  dalam  kedua  sistem  hukum yang bersangkutan.
Kata Kunci: hubungan HI dan HN, monisme, dualisme, sistem hukum nasional

## Abstract
This  paper  discusses  the  development  of  law  related  to  legal  subjects  in  international armed conflict as well as analyzing the status of international humanitarian law in relation to  the  implementation  of  the  theory  of  monism  and  dualism  according  to  international law.  Based  on  the  theoretical  framework  of  the  binding  capacity  of  international  law towards the international community that is analyzed based on practice in Indonesia, it can  be  concluded  that  there  are  many  developments  in  international  humanitarian  law relating to the development of rules, types of armed conflict caused by shifting changes of  the  perpetrators.  While  the  status  of  international  humanitarian  law  in  the  national legal  system  causes  the  adoption  of  voluntary  and  objectivist  theories  that  recognize fundamental  differences  in  the  subject  and  source  of  law  in  the  two  legal  systems concerned.
Keywords: International Law and National Law relationship, monism, dualism, National Legal System.
Pendahuluan Hasil penelitian terkait
dengan kedudukan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di negara-negara, termasuk
Indonesia,  belum  menunjukkan  hasil  yang optimal,  antara  lain  tentang  perlindungan bagi    orang-orang  yang  tidak  ikut  serta dalam  permusuhan,  atau  mereka  yang tidak  lagi  ikut  serta dalam permusuhan, demikian  pula  mengenai  pembatasan  atau limitasi  pemilihan  sarana  dan  cara berperang.  Hal  itu  antara  lain  disebabkan karena  sebagian  negara-negara  termasuk Indonesia,  walaupun  sudah  meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa I-IV tahun 1949, namun  penyempurnaan  ketentuan  dari Konvensi-konvensi  Jenewa  tersebut,  yaitu yang  terdapat  dalam  Protokol  Tambahan  I dan  II  tahun  1977  belum  secara  signifikan mendapatkan  respons  oleh  sebagian negara  termasuk  Indonesia.    Padahal  isi dari penyempurnaan itu merupakan kelengkapan  dari  isi    Konvensi-Konvensi Jenewa  1949.  Isi  aturan  dalam  Protokol Tambahan  1977  tersebut  terkait  dengan pertempuran dan perlindungan bagi orang- orang  sipil  akibat  pertempuran.  Berkenaan
dengan  hal  tersebut,  Indonesia  telah meratifikasi  Konvensi-konvensi  Jenewa 1949  pada  30  September  1958  dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 1958.
Hambatan-hambatan  yang  terdapat berkenaan  dengan  implementasi  hukum internasional pada ranah hukum nasional di Indonesia  masih  sangat  kuat.  Hambatan- hambatan  tersebut  di  antaranya  adalah masih  dilaksanakannya  praktik  absolut terhadap  kedaulatan  negara,  praktik  politik internasional  yang  bersifat  dominan,  serta tidak adanya iktikad politik dari masyarakat internasional.
Secara  teoretis,  suatu  sistem  hukum dapat  berfungsi  sebagai  sistem  hukum nasional maupun sistem hukum internasional, yang  sangat  bergantung  dari berlakunya hukum tersebut. Apabila sistem hukum  tersebut  berlaku  dalam  suatu tatanan  masyarakat  pada  suatu  Negara, maka  ia  dapat  dianggap  sebagai  sistem hukum  nasional;  dan  bila  sistem  hukum tersebut  berlaku  di  antara  Negara-negara atau  masyarakat  internasional,  maka disebut sistem hukum internasional.

## Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas dua permasalahan yang saling terkait, yaitu:
1. Bagaimana  perkembangan  hukum terkait  dengan    subyek  hukum dalam  sengketa  bersenjata  secara internasional?
2. Bagaimana  kedudukan  HHI  dalam sistem  hukum  nasional  dikaitkan dengan teori dualisme dan monisme dalam hukum internasional?

## Landasan Teori
Sebagian  ahli  hukum  internasional mulai  dari  M.  Elze,  Hugo  Grotius  hingga Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dasar berlakunya  hukum  internasional  dalam masyarakat bangsa-bangsa dapat dipelajari dari  teori-teori  yang  membahas  mengenai daya  ikat  hukum  internasional  itu  sendiri terhadap masyarakat bangsa-bangsa.
Teori-teori tersebut antara lain: 1

## Teori Hukum Alam (natural law)
Hukum  internasional  merupakan hukum kodrat yang berasal dari Allah, yang
1 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional,  (Bandung:  Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, 2013), 45-53; Harold
Hongju  Koh,  “Why  Do  Nations  Obey  International Law?”, Faculty Scholarship Series, (1997): 2604-2607, https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2101 (accessed October 20, 2019).
merupakan  hukum  yang  tertinggi  dari hukum  negara,  yang  oleh  Hugo  Grotius sebab itu tidak bertentangan antara hukum suatu  Negara  dengan  hukum  Negara lainnya  atau  tidak  bertentangan  satu dengan  lainnya.  Teori  hukum  alam dianggap  memiliki  kelemahan  karena dianggap  bersifat    abstrak  dan  cenderung subyektif,  bergantung  dari  apa  yang diyakini  oleh masing-masing  pribadi sebagai sesuatu yang bersifat ideal.

## Teori  Voluntaris  (Teori  Kehendak Negara)
Teori  ini  beranggapan  bahwa hukum internasional berlaku karena adanya penundukan  pada  hukum  internasional adalah  karena  adanya  kehendak  dari Negara yang bersangkutan  Kelemahannya adalah  suatu  ketentuan  bukanlah  hukum apabila  negara-negara  tidak  menerima berlakunya  hukum tersebut.

## Teori Obyektivis
Norma  hukum  yang  lebih  tinggi, yang  didasarkan  pada  norma  yang  lebih tinggi,  sampai  lebih  tinggi  mencapai grundnorm. Kelemahannya adalah
persoalan  apa  dasar  mengikat  dari grundnorm tersebut.  merupakan  dasar instrumen pengikat.

## Teori Fakta-Fakta Kemasyarakatan
Sebagaimana  manusia  memiliki sifat  alami  sebagai  makhluk  sosial  yaitu hidup  bermasyarakat,  demikian  juga Negara  ingin  bergaul  dengan  Negara- negara  lain  dalam  lingkungan  masyarakat internasional.  Dalam  masyarakat  bangsa- bangsa atau masyarakat internasional teori ini sangat diminati. Kenyataan sosial terlihat bahwa  Negara-negara  membutuhkan  satu dengan lainnya.
Aliran  dualisme  timbul    dalam hubungan  antara  hukum  internasional  dan hukum  nasional  sebagai  akibat  dari  dua aliran dasar mengikatnya hukum internasional,  sebagaimana  uraian  di  atas, yaitu  teori  voluntaris  dan  obyektivis.  Aliran ini  beranggapan  terdapat  perbedaan mendasar  dari  dua  sistem  hukum, tersebut: 2
a. Subyek hukum nasional adalah individu,  dan  Negara  merupakan subyek hukum internasional.,
b. Sumber  hukum  nasional  merupakan kehendak  Negara  masing-masing, sedangkan hukum internasional merupakan kehendak bersama Negara-negara., c. Landasan  dasar  hukum  nasional adalah  prinsip  dasar/norma  dasar  dari konstitusi negara, sedangkan landasan dasar  hukum  internasional  adalah
2 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op.cit., 57-59.
perjanjian,  yang  mengikat  ( pacta  sunt servanda ). Menurut  Anzilotti bahwa di antara  kedua  sistem  hukum  tersebut tidak  akan  pernah  terjadi  konflik,  dan yang  ada  hanyalah  penunjukan  yang biasa  disebut renvoi di  antara keduanya.

## Pembahasan
Perkembangan Subjek Hukum Humaniter Internasional (HHI) Hukum Humaniter
Internasional (HHI)  sering  juga  disebut dengan  istilah  hukum  sengketa  bersenjata atau  yang  biasa  disebut  juga  dengan Hukum Perikemanusiaan internasional khususnya  oleh  Palang  Merah  Indonesia (PMI).  Walaupun  pada  awalnya,  istilah- istilah  tersebut  belum  ada  kesepakatan mengenai  yang  manakah  yang  dianggap paling tepat, sebagaimana yang diungkapkan  oleh  KGPH.  Haryomataram, 3 namun  lazimnya  masyarakat  di  Indonesia saat  ini  telah  mengetahui  bahwa  Hukum Humaniter  Internasional  adalah  nama  lain atau  sinonim  dari  hukum  perang  atau hukum sengketa bersenjata.
Hanya yang dikemukakan adalah isi dari aturan HHI, yaitu  tentang perilaku dan
3 Haryomataram, Hukum Humaniter,  (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 1.
tanggung  jawab  negara-negara  yang berperang,  negara-negara  netral,  dan individu-individu  yang  terlibat  peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang  yang  dilindungi,  yaitu  orang sipil.  Aturan  tersebut  wajib  ditaati  oleh Negara-negara  yang  terikat  perjanjian- perjanjian  terkait.  Terdapat  berbagai aturan tentang sikap dalam berperang, baik aturan tertulis, maupun aturan tidak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang
diterapkan    dalam Pengadilan  Perang Nuremberg. Secara  umum,  aturan-aturan tak  tertulis  ini  juga  menetapkan  sejumlah hak  permisif  serta  sejumlah  larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang  bila  mereka  berurusan  dengan pasukan  yang  tidak  reguler  atau  dengan pihak  non-penandatangan  atau  negara ketiga.
Dalam  perkembangannya,  terjadi perubahan  dari  perang  klasik  yang membedakan  antara  konflik  bersenjata internasional  dan  sengketa  bersenjata nasional. 4
4 Daniel P almieri, “How warfare has evolved – a humanitarian organization’s perception: The case of
Dalam  HHI  terdapat  pemisahan antara  konflik  bersenjata  internasional  dan konflik bersenjata non-internasional. 5
Pemisahan  ini  telah  banyak  dikritik. Kritik tersebut  antara  lain  muncul  khususnya mempertanyakan bagaimanakah solusi atau pemecahan  apakah  menggunakan  prinsip- prinsip  HHI  yang  mengandung  prinsip klasik,  jika  dikaitkan  dengan perlawanan terhadap Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  yang  tidak  merupakan    negara  juga bukan kelompok belligerent . 6
Hal  itu  sebagai  akibat  dari terjadinya  pergeseran  subyek  atau  pelaku dalam  konflik  bersenjata.  Dahulu  konflik bersenjata terjadi antar negara atau terjadi antara negara dengan gerakan pemberontak  ( insurgent/belligerent ).  Saat ini  muncul  konflik  yang  terjadi  antara the ICRC, 1863- 1960”, International Review of the Red Cross  97,  no.  900  (Winter  2015):  986-990,  doi: https://doi.org/10.1017/S1816383116000370 (accessed October 20, 2019).
5 James  G.  Stewart, "Towards  a  Single Definition  of  Armed  Conflict  in  International Humanitarian  Law:  A  critique  of  Internationalized armed conflict", International Review of the Red Cross 85, no. 850 (June 2003): 313 – 350.
6 Vaios  Koutroulis,  “The  Fight  Against  the Islamic  State  and  Jus  in  Bello”, Leiden  Journal  of International Law 29, Issue 3 (September 2016), doi: https://doi.org/10.1017/S0922156516000339 ; Michael P.  Scharf,  “How  the  War  Against  ISIS  Changed International Law”, Faculty Publications, Case Western Reserve University, 2016, https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publica tions/1638 (accessed October 20, 2019).
negara dengan subyek yang bukan negara, namun  juga  bukan insurgent/belligerent .
Konflik  tersebut  adalah  konflik  lintas  batas negara maupun konflik dalam suatu negara yang melanggar asas-asas universal. 7 Salah satu contohnya adalah munculnya gerakan- gerakan  pemberontak  radikal  di  sekitar wilayah  Timur  Tengah  seperti  ISIS,  yang berdampak korban bagi penduduk sipil juga korban  terhadap  obyek  sipil  dan  benda cagar  budaya.  Tindakan  pelanggaran tersebut  antara  lain  berupa  eksekusi massal,  penculikan  sejumlah  gadis  untuk dijadikan  budak  seks,  penggunaan  tentara anak,  penyerangan  dan  penghancuran tempat ibadah dan situs budaya di Irak.
Selanjutnya  senjata  yang  dipakai ISIS  berupa    senjata  kimia.    Perang melawan  ISIS  tersebut  menunjukkan terjadinya  perang  yang  berbeda  dengan perang klasik. Peperangan tersebut
berbentuk  sengketa  bersenjata  yang  telah mengubah suatu paradigma, dari paradigma  yang  klasik  menjadi  paradigma
7 Noam Lubell, “What Does  IHL Regulate and Is  the  Current  Armed  Conflict  Classification Adequate?”,  in Scope  of  Application  of  International Humanitarian  Law.  Proceedings  of  the  Bruges Colloquium (Bruges: CICR, 2012), 19-21.
dalam  bentuk  baru,  yaitu  perang  melawan teror  yang  sifatnya  baru,  dan berbeda dari definisi  perang  klasik  dengan  identifikasi keterlibatan  yang  sangat  mencolok  dari korporasi-korporasi  militer  swasta  dan turbulensi  ekonomi  yang  mengikutinya. Selanjutnya perang dengan paradigma baru tersebut menggambarkan adanya perbedaan  mendasar  yang  tidak  terdapat dalam  definisi  perang  perang  klasik  antara lain:  pengingkaran  terhadap  perbedaan antara  militer  dengan  sipil,  penghancuran infrastruktur  ekonomi,  kerjasama  antara pihak pemerintah dan pihak non- pemerintah,  kesenjangan  yang  mencolok antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam perang,  kekacauan  pemerintahan,  serta hilangnya  batas  hukum  yuridis  dan  politis, yang  sering  terjadi  akibat  dari  adanya kebangkitan  sentimen  etnisisme,  rasisme atau fundamentalisme.
Ditinjau dari latar belakang sejarah, terdapat  d ua  aliran  sejarah  dalam  hukum humaniter yang dipelopori oleh Jean Pictet, yaitu:  adanya  Hukum  Jenewa  dan  Hukum Den  Haag yang  pada  masa  lalu  disebut sebagai  Hukum  Perang  yang  utama  ( the
law  of  war  proper );  serta  hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat  diterima  dalam  pelaksanaan  perang dan  konflik  bersenjata.  Aturan  dalam Hukum Den Haag berisi kewajiban dan hak terkait  dengan  pelaksanaan  operasi  serta sarana  yang  boleh  dipergunakan  pada waktu  konflik  bersenjata.  Aturan  ini  antara lain mengatur mengenai  definisi kombatan, maupun  aturan  yang  mengatur  tentang sarana  dan  cara  berperang  termasuk  di dalamnya menelaah perihal sasaran militer.
Pada abad ke 19 terjadi perubahan atas  aturan  perang  yang  tidak  mengenal perikemanusiaan melalui adanya keprihatinan  atas  keganasan  perang dengan  berubahnya  tujuan  perang  adalah untuk  mengatasi  musuh,  dan  tujuan tersebut dapat dicapai dengan melumpuhkan kombatan musuh. Walaupun demikian,  kombatan  musuh  yang  terluka dan  tertangkap  harus  diperlakukan  secara manusiawi,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip hukum  humaniter.  Salah  satu  contoh  dari penerapan  prinsip  tersebut  antara  lain
berupa berupa pengampunan. 8
Aturan  tersebut  didorong  oleh terjadinya peristiwa pembantaian penduduk sipil    saat  terjadinya  konflik  bersenjata, antara lain adanya pembantaian kaum Kalinga oleh Ashoka di India. 9
Menurut Fritz  Munch,  praktik militer  hingga  tahun  1800  menunjukkan bawa  kota-kota  yang  berhasil  direbut dengan  kekuatan  maka  baik  kombatan maupun non-kombatan yang terlibat dalam peperangan  tersebut  dibunuh  dan  harta benda  mereka  dihancurkan  atau  dijarah. Para ahli  seperti Hugo Grotius menyatakan bahwa  praktik  tindakan  teror  ternyata masih  dipraktikkan  dalam  suatu  sengketa bersenjata. 10
Pada abad ke-19 sebuah pendekatan  yang  lebih  sistematis  mulai dilakukan,    terinspirasi  dan  didorong  oleh tulisan    Dunant  tentang  keadaan  perang
8 Jean  Pictet, Humanitarian  Law  and  The Protection of War Victims, (Leyden: Sijthoff, 1975), 16- 17. 9 Howard  Kramer,  “Battle  of  Kalinga (Kalinga Battlefield),  Complete  Pilgrim ,  7  December  2015, https://thecompletepilgrim.com/battle-of-kalinga- kalinga-battlefield/ (accessed October 13, 2019).
10 Hans-Peter Gasser,  “A cts  of  Terror,
‘terrorism’  and  International  Humanitarian  Law”, International  Review  of  the  Red  Cross  84,  Issue  847 (April 2002): 547, doi: https://doi.org/10.1017/S1560775500090362 (accessed October 13, 2019).
yang  brutal,  berakibat dibentuknya lembaga yang berfungsi kemanusiaan yaitu membantu  korban  perang,  yaitu  Komite Internasional  Palang  Merah (ICRC)  pada tahun  1863  dan  pada  tahun  berikutnya, 1864,  diselenggarakanlah  konferensi  di Jenewa  yang  menyusun  Konvensi  Jenewa mengenai  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka di Darat.
Konvensi-konvensi Jenewa tersebut berkaitan dengan Konvensi Den Haag yang mengatur  tentang  penegakan  kejahatan perang  mengenai      metode  dan persenjataan  perang.  Hukum  Den  Haag terdiri atas Konvensi Den Haag II 1899 dan Konvensi  Den  Haag  IV  1907.  Isi kesepakatan  dalam  Konvensi  Den  Haag sangat  berhubungan  dengan    hukuman penegakan  hukum  pidana.  Tujuannya adalah  mewajibkan  negara  pihak  pada konvensi  agar  menghukum  para  tersangka pelaku pelanggaran pelaksanaan perang.
Aturan-aturan  dalam jus  in  bello seringkali dipisahkan antara hukum humaniter  dan  hukum  Den  Haag  demi untuk  pemanfaatan    studi  walaupun    pada kenyataannya,  dua  hukum  tersebut  saling
terkait.  Hukum  Den  Haag  pada  intinya menyangkut  metode  dan  persenjataan perang.  Hukum  Den  Haag  terdiri  atas Konvensi-konvensi Den Haag hasil
Konferensi  Perdamaian  I  tahun  1899  dan
Konvensi-konvensi
Den Haag hasil Konferensi  Perdamaian  II  tahun  1907. Berkaitan  dengan  hukuman  pidana,  tujuan utama Hukum
Den Haag adalah mewajibkan negara pihak untuk menghukum para pelaku pelanggaran.
Persoalan  terkait  dengan  belum diratifikasinya  Protokol  Tambahan  I  dan  II dapat  saja  berhubungan    dengan  politik hukum  suatu  negara  berkaitan  dengan masalah  penegakan  hukum  hendaknya dilakukan  di  dalam  negaranya.  Selanjutnya gambaran perkembangan politik dapat pula mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa Mahkamah  Pidana  Internasional  atau  ICC dapat    melakukan  intervensi  terhadap kedaulatan negara.
Kendati dalam mekanismenya,
ICC memberikan
kesempatan  kepada  peradilan  nasional untuk mengadili pelaku.

## HHI  Sebagai  Bagian  Dari  Sistem Hukum Nasional
Isu  yang  menarik  terkait  dengan bagaimana suatu Negara merespons hukum internasional,  terkadang  merupakan  isu yang  sensitif  bagi  Negara-negara  di  dunia seperti    Indonesia.  Hal  ini  terjadi  sebagai akibat  dari  adanya  perspektif  atau pandangan  yang  tidak  sama    dalam merespons kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional. Perbedaan perspektif ini berakibat  tidak konsistennya perlakuan  hukum  internasional  dalam hukum  nasional  dan  akan  menimbulkan suatu  pandangan  atau ‘ nilai ’ terhadap
Negara  tersebut  sebagai  negara  dengan sikap  yang  tidak  bersahabat  ( unfriendly attitude )  terhadap  hukum  internasional.
Indonesia sebagai contohnya, dalam kaitan dengan  respons  hukum  nasional  terhadap konvensi-konvensi  Jenewa  1949  dalam praktik  pengadilan  Indonesia  yang  tidak konsisten  dalam  mengaplikasikan  hukum internasional menunjukkan adanya perbedaan  atau  perbedaan  sikap  antara
posisi posisi monisme dan posisi dualisme. 11
Teori monisme berasal dari mazhab hukum  alam  ( natural  law ).  Terkait  dengan hukum  alam,  maka    aliran  monisme berpegang  pada  prinsip  bahwa  hukum internasional  adalah  rupakan  norma  dasar dari  seluruh  hukum, sehingga  mengikat setiap  individu  secara  keseluruhan  secara bersama-sama  (kolektif).  Oleh  karena pemikiran tersebut melihat hukum internasional  dan  hukum  nasional  sebagai satu  kesatuan  ‘tubuh’ pengetahuan  yang dinamakan hukum, maka monisme
menggunakan  teknik  inkorporasi  di  mana negara dapat menerapkan hukum internasional  di  wilayah  nasional  tanpa mengubah dasar hukumnya. Teknik inkorporasi  memberi  implikasi  terciptanya jenis  perjanjian  ( treaty ) yakni  yang berbentuk self  executing  treaty sehingga dapat  diterapkan  secara  langsung  dalam sistem hukum nasional. 12
Sesuai  uraian  di  atas,  maka  teori dualisme  berpandangan  bahwa  kedaulatan
11 Damos  Dumoli  Agusman,  “Indonesia  dan  Hukum Internasional:  Dinamika  Posisi  Indonesia  terhadap Hukum Internasional”, Jurnal Opinio Juris 15, (Januari- April 2014), 13-44.
12 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op.cit.,  81.
negara  berakibat  kedudukan  HHI  tidak dapat secara langsung masuk dalam sistem hukum  nasional.  Sesuai  yang  dikemukakan oleh  Anthony  D’Amato 13 bahwa  teori dualisme  memberi  supremasi  pada  hukum nasional  berdasarkan  kedaulatan  negara sehingga  hukum  internasional  tidak  dapat memaksa  suatu  negara  patuh  terhadap hukum  internasional.  Kedudukan  HHI dalam  sistem  hukum  nasional  agar  dapat belaku  tidak  hanya  sekedar  memerlukan adanya pengakuan atau ratifikasi.
Hal  itu  dikemukakan  pula  oleh Damos  Dumoli  Agusman,    bahwa  berbeda dengan teori monisme yang melihat hukum internasional sebagai satu kesatuan dengan hukum  nasional,  maka  teori  dualisme memandang
kedudukan
hukum
internasional  adalah  terpisah  dari  hukum nasional (“ International law is not ipso facto part  of  muni cipal  law” ).  Dengan  demikian maka  kedudukan  HHI  dalam  hukum nasional untuk dapat berlaku maka langkah awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  adanya
13 Anth ony  D’Amato,  “The  Coerciveness  of International  Law”, (Faculty  Working  Paper  91,
Northwestern  University  School  of  Law,  2010),  3. http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/faculty workingpapers/91 (diakses 20 Oktober 2019).
tindakan  ratifikasi  yang  dilakukan  oleh Negara-negara. 14
Berhubungan  dengan  hal  tersebut, dan  dengan  melihat  landasan  dari  teori voluntaris dan obyektivis yang beranggapan  bahwa  terdapat    perbedaan mendasar  dari  sistem  hukum  internasional dan  sistem  hukum  nasional,    maka  perlu disadari  kembali  hal-hal  penting  yang mendasar sebagai berikut:
a. Subyek hukum nasional adalah individu,  dan  Negara  merupakan subyek hukum internasional.,
b. Sumber  hukum  nasional  merupakan kehendak  Negara  masing-masing, sedangkan hukum internasional merupakan kehendak bersama Negara-Negara.,
c. Landasan  dasar  hukum  nasional adalah  prinsip  dasar/norma  dasar  dari konstitusi negara, sedangkan landasan dasar  hukum  internasional  adalah perjanjian  yang  mengikat  ( pacta  sunt servanda ).
Apabila  dilakukan  perjanjian  antara Negara  guna  memberlakukan  suatu  aturan internasional  yang  dalam  kaitan  ini  adalah HHI,  maka  Menurut    Anzilotti  bahwa  di antara  kedua  sistem  hukum  tersebut  tidak akan pernah terjadi konflik, dan  yang ada
14 Damos  Dumoli  Agusman,  “Status  Hukum Perjanjian  Internasional  dalam  Hukum  Nasional  RI. Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia” , Indonesian Journal  of  International  Law  5,  no.  3,  (April  2008): 489-490.
hanyalah  penunjukan  yang  biasa  disebut renvoi di antara keduanya.
HHI  modern,  sebagai  bagian  atau cabang  dari  hukum  internasional  publik mulai  diformulasikan  pada  tahun  1864 dalam Konvensi Jenewa tentang perawatan terhadap  anggota  Angkatan  Bersenjata yang  terluka  dan  sakit  di  medan  perang, memiliki  tujuan  utama  untuk  mengurangi penderitaan  akibat  perang. 15 Sebenarnya, cukup  banyak  norma-norma  atau  aturan- aturan HHI modern saat ini yang telah ada dan  dikenal  sebagai  aturan  dalam peperangan yang diterapkan oleh kesatuan- kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak  tahun  3000  tahun  sebelum Masehi. 16 Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak terjadi penderitaan  yang  dialami  masyarakat akibat  pemahaman  tentang  etika  dalam
15 Brian  Rappert  and  Richard  Moyes, “Enhancing  the  protection  of  civilian  from  armed conflict: precautionary lessons”, Medicine, Conflict and Survival  26,  no.  1,  (January-March  2010):  24-25; “ Concrete  Action  Critical  to  Alleviating  Human Suffering.  Debate  on  Protection  of  Civilians,  UNSC
7606 th , Meeting, 19 January 2016, https://www.un.org/press/en/2016/sc12210.doc.htm
(diakses 20 Oktober 2019).
16 Page  Wilson,  “The  Myth  of  Internation al Humanitarian  Law”, International  Affairs  93,  Issue  3 (2017):  565,  doi:  https://doi.org/10.1093/ia/iix008 (diakses 20 Oktober 2019).
berperang  yang  masih  kurang. 17 Oleh karena  itu  dibutuhkan  adanya  pemahaman tentang  kewajiban  negara-negara  di  dunia untuk  melaksanakan  etika  perang  yang dituangkan dalam berbagai aturan internasional. Pemahaman tersebut dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya pelanggaran  HAM  berat  yang  terkait dengan genosida ( genocide ) dan kejahatan terhadap  kemanusiaan  ( crimes  against humanity ).
Indonesia  sebagai  negara  yang telah  meratifikasi  Konvensi  Jenewa  1949 sekaligus  bagian  dari  masyarakat  dunia, harus  peduli  dan  berperan  terutama berkaitan dengan pelanggaran berat hukum humaniter.  Salah  satu  kejahatan  yang sangat berat yang menjadi wacana penting dewasa  ini  adalah  pelanggaran  HAM  berat ( gross  violation  of  human  rights ).
Penanganan  yang  konsisten  terhadap  hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan  penuntutan  dan  mewujudkan terbentuknya sistem pemidanaan
17 Heat her Widdows, “The Ethics of Warfare: Is it ever morally  right  to kill  on  a  massive  scale”,  Perspective,
University of Birmingham, https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/e thics-of-warfare-heather-widdows.aspx  (diakses  1 November, 2019).
pelanggaran  HAM  berat  yang  terdapat dalam hukum nasional.
Berdasarkan praktik dalam
masyarakat internasional, penegakan hukum  atas  kasus-kasus  kejahatan  perang mengalami  perkembangan  yang  sangat bervariasi. Di samping pengadilan nasional, berkembang  pula  berbagai  pengadilan supranasional  (Mahkamah  Perang  di Nuremberg,  Tokyo,  Rwanda,  Yugoslavia dan Mahkamah Pidana Internasional), serta perpaduan  antara  pengadilan  nasional  dan internasional  ( Hybrid  Model )  seperti  yang terjadi di Sierra Leone, Kamboja dan Timor Timur.
Mahkamah internasional yang bersifat  sementara  ( ad  hoc )  sekalipun menggunakan  istilah “ primacy ” terhadap pengadilan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (2) Statuta
ICTY  yang  menyatakan  bahwa ’The
International  Tribunal  shall  have  primacy
over national
court’ .
Hal ini menggambarkan  bahwa  pada  dasarnya jurisdiksi internasional akan tetap menghormati  yurisdiksi  negara  dengan memberikan  kesempatan  pertama  pada
yurisdiksi nasional.
Indonesia telah melaksanakan sebagian  kewajiban  di  bidang  hukum humaniter  dengan    merumuskan  sistem hukum  nasional  dengan  memperhatikan jurisdiksi ratione materiae , jurisdiksi ratione temporis ,  jurisdiksi ratione  loci dan jurisdiksi ratione personae. Namun demikian perlu dicermati bahwa Pengadilan HAM di Indonesia, kejahatan perang belum termasuk  dalam  salah  satu  yurisdiksinya. Sementara  fakta  di  lapangan  dari  masa  ke masa  selalu  menonjolkan  kekejaman  dan kebrutalan  yang  terjadi  pada  waktu  konflik bersenjata.  Hal  ini  dapat  dipahami  selama perang  yang  menjadi  ajang  timbulnya kejahatan  juga  tidak  pernah  terlepas  dari dinamika sejarah manusia dan peradabannya.  Bahkan  pada  beberapa dekade  belakangan  ini  kejahatan  perang yang  terjadi  telah  menyita  perhatian masyarakat internasional dan menimbulkan tuntutan  penanganan  serius,  yang  salah satunya  melalui  pembentukan  aturan sebagai  upaya  yang  bersifat  preventif maupun represif.
Tuntutan bagi tersedianya
pengaturan  kejahatan  perang  berlaku  juga di  Indonesia.  Tuntutan  ini  timbul  karena Indonesia  adalah  anggota  masyarakat internasional yang karenanya harus memperhatikan  norma-norma  internasional yang  berlaku  serta  harus  terlibat  aktif dalam upaya internasional dalam
pemberantasan kejahatan perang . 18
Indonesia memiliki kewajiban
internasional  untuk  melaksanakan  semua klausula  Konvensi  Jenewa,  termasuk implementasi  yuridisis  tentang  aturan mengenai  kejahatan  perang.  Namun demikian,  sampai  sekarang  peraturan perundang-undangan nasional yang memuat  sanksi  pidana  dan  proses  hukum terhadap  perbuatan  pelaku  kejahatan perang belum memadai sehingga
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan  masih  menyisakan  issue  yang belum  dapat  dituntaskan.  Ketiadaan Undang-undang  yang mengatur  kejahatan perang  dapat  merugikan  kepentingan bangsa  sebab  Indonesia  telah  sering
18 Ninon  Melatyugra,  “Mendorong  Sikap  Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum  Internasional  Oleh  Pengadilan  Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum 1, no. 1 (2016): 45-60.
berhadapan  dengan  permasalahan  konflik bersenjata.
Pengadilan nasional jadi kehilangan pedoman  utama  apabila  harus  memutus suatu  perkara  yang  berkaitan  dengan kejahatan  perang.  Hal  ini  tentu  saja  akan mengurangi kewibawaan lembaga peradilan nasional,  yang  tidak  mustahil  dapat mengundang intervensi masyarakat internasional seperti  yang  ditunjukkan oleh dilaksanakannya  peradilan  internasional pada kasus dalam negeri seperti di  negara bekas  Yugoslavia,  Rwanda,  Sierra  Leone, dan akan menyusul kemudian Kamboja. Hal tersebut  mungkin  saja  terjadi  misalnya terhadap Indonesia sekalipun tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, mengingat prinsip  dan  ketentuan  Pasal  13  (b)  Statuta Roma  1998 yang memungkinkan  Dewan Keamanan  untuk  menetapkan  yurisdiksi Mahkamah  terhadap  Negara  yang  bukan pihak  dalam  Statuta  Roma.  Dari  uraian  di atas maka terlihat urgensi adanya undang- undang kejahatan perang untuk melengkapi  sistem  perundang-undangan nasional  kita  yang  timbul  dari  kewajiban yuridis Indonesia sebagai negara yang telah
meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.
Dari  uraian  di  atas  maka  terlihat urgensi  adanya  undang-undang  kejahatan perang  yang  merupakan  bagian  dari  HHI untuk  melengkapi  sistem  perundang- undangan  nasional  Indonesia  sebagai negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi Jenewa  1949,  walaupun  saat  ini  aturan tentang kejahatan perang tercantum dalam Rancangan KUHP Nasional, namun ia masih belum berlaku.

## Analisis  Perkembangan  Kedudukan HHI di Indonesia
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimak bahwa HHI termasuk dalam elemen hukum yang perlu ditanggapi dalam Pembangunan Hukum  Nasional.  Tidak  hanya  meratifikasi Konvensi  tetapi  perlu  melakukan  langkah- langkah  selanjutnya  untuk  memperlihatkan pada dunia internasional tentang komitmen Negara  dalam  menegakkannya.  Ada beberapa  upaya yang perlu dilakukan oleh Negara,  antara  lain  membentuk  undang- undang  yang  menetapkan  sanksi  terhadap pelanggaran  aturan  dalam  Konvensi tersebut  sekaligus  dengan  penetapan
instansi-instansi pemerintah atau organisasi lainnya  yang  bertugas  untuk  membantu dalam  pelaksanaannya,  dan  melakukan penegakan  atas  pelanggaran  aturan Konvensi, termasuk institusi yang memantau pelaksanaan Konvensi,
memantau pelanggaran, melalukan penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan. Dalam  kaitan  dengan  pemahaman  oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  maka diperlukan  pula  upaya  penyebarluasan ( dissemination )  atau  penyuluhan  aturan Konvensi aturan tersebut.
Oleh karena itu diperlukan langkah- langkah lanjutan setelah ratifikasi. Upaya ini sangat  dibutuhkan  agar  tidak  terjadi hambatan  dalam  proses  pelaksanaan masalah HHI dalam rencana pembangunan hukum  di  Indonesia.  Salah  satu  contoh keterlambatan  menindaklanjuti    Konvensi HHI  yang  telah  diratifikasi  adalah  masalah penegakan  hukum  atas  kejahatan  perang atau  pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa, sementara  Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi tersebut sejak tahun 1958.
Namun  demikian  bukan  berarti Indonesia  belum  berbuat  apa-apa.  Hal  ini
terbukti  dengan  dibentuknya  Panitia  Tetap Hukum  Humaniter  antar  Departemen (Pantap  Hukum  Humaniter)  tahun  1980 dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No. C-35.PR.09.03
Tahun 1980, yang
memberikan mandat kepada  Pantap untuk mempersiapkan undang-undang dan peraturan  pelaksanaan  lainnya  sebagai implementasi  Konvensi-konvensi  Jenewa 1949. 19
Indonesia  juga  telah  terlibat  aktif dalam  pembentukan  beberapa  perjanjian internasional  HHI,  setidaknya  semenjak tahun 1954, ketika Indonesia mulai tercatat telah  menandatangani  Konvensi  Den  Haag 1954  tentang  Perlindungan  Benda  Budaya. Sampai  saat  ini,  Indonesia  tercatat  telah meratifikasi    perjanjian  internasional  HHI, yaitu  sebagai  berikut  : Ottawa  Treaty (Perjanjian  Ottawa)  tentang  larangan penggunaan,  penimbunan,  produksi,  dan pengiriman  ranjau  anti  orang  serta pemusnahannya,  yang  diratifikasi  pada tahun  2006;  Konvensi  Paris  1993  tentang
19 PMI,  “Hukum  Perikemanusiaan  Int ernasional –
Implementasi  HPI  di  Indonesia”,  19  Jun,  2014, http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/diseminasi/h pi.html?showall=&start=4 (diakses 1 November 2019).
larangan pengembangan, produksi, penimbunan  dan  penggunaan  senjata- senjata kimia dan tentang penghancurannya,  yang  diratifikasi  pada tahun  1998;  Konvensi  1989  tentang  Hak- Hak  Anak,  yang  diratifikasi  pada  tahun 1990;  Konvensi  1972  tentang  Larangan Pengembangan,  Produksi  dan  Penimbunan Senjata  Bakteri  dan  Senjata  Racun  serta tentan  Penghancurannya,  yang  diratifikasi pada tahun 1992; Konvensi Den Haag 1954 untuk  Perlindungan  Benda  Budaya  pada Saat  Konflik  Bersenjata,  yang  diratifikasi pada  tahun  1967;  Protokol  Den  Haag 1954untuk  Perlindungan  Benda  Budaya pada  Saat  Konflik  Bersenjata,  yang diratifikasi  pada  tahun  1967;  Konvensi- Konvensi  Jenewa  1949;  dan  Protokol Jenewa 1925 untuk Larangan Penggungaan Gas  Cekik,  Beracun  atau  Lainnya,  dan Metode  Perang  Bakteri,  yang  diratifikasi pada tahun 1971.
Selain  itu  Indonesia  sudah  mulai melakukan  pembahasan  terhadap  Statuta Roma  1998  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional,  padahal  Indonesia    belum meratifikasi  Protokol  Tambahan  dan  belum
membuat  sistem    hukum  nasional  untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa maupun pelanggaran terhadap Protokolnya.
Apabila warganegara atau Tentara Nasional Indonesia  sampai  terlibat  dalam  kasus pelanggaran  Konvensi  atau  Protokol  dalam keadaan  tidak  lengkapnya  pengaturan hukum  seperti  saat  ini  berarti  membiarkan yurisdiksi  pengadilan  internasional  atau asing untuk mengadilinya.
Berkaitan  hal  tersebut  di  atas, selain  merencanakan  sistem  penegakan hukum kita juga harus memikirkan manfaat baik-tidaknya  apabila  Indonesia  tidak meratifikasi  Protokol  Tambahan  dan  kalau perlu bagaimana cara meratifikasinya tanpa merugikan kepentingan Indonesia.
Sayangnya,  hingga  saat  ini,  Indonesia belum  meratifikasi  dua  Protokol  Tambahan 1977  yang  dianggap  banyak  memuat Hukum  Kebiasaan  Internasional  tentang metode dan alat perang.  Namun demikian, tampaknya Indonesia telah mulai mengadopsi  beberapa  ketentuan  dari Protokol  tersebut,  misalnya  perumusan Undang-Undang  Pertahanan  tahun  2002
yang  menerapkan  implementasi  prinsip pembedaan .

## Kesimpulan
1. Perkembangan  HHI  sejak  dahulu sampai  saat  ini  adalah  menetapkan sejumlah  hak  permisif  serta  sejumlah larangan  tindakan  bagi  negara-negara yang berperang dalam rangka menghadapi  pasukan  bersenjata  non- reguler.  Dalam  perkembangannya terjadi  perubahan  dari  perang  klasik menjadi  perang  yang  membedakan antara  konflik  bersenjata  internasional dan  sengketa  bersenjata  nasional dikaitkan dengan perlawanan terhadap kelompok  bersenjata  bukan    negara. Hal  itu  sebagai  akibat  terjadi pergeseran  subyek  konflik  bersenjata. Dahulu konflik bersenjata terjadi antar negara  atau  terjadi  antara  negara dengan gerakan pemberontak. Saat ini muncul  konflik  yang  terjadi  antara negara  dengan  subyek yang  bukan negara, namun juga bukan belligerent/insurgent ,  yaitu  konflik lintas  batas  negara  maupun  konflik
dalam  suatu  negara  yang  melanggar asas-asas  universal,  seperti  gerakan- gerakan pemberontak radikal di sekitar wilayah  Timur  Tengah  (ISIS),  yang berdampak korban bagi penduduk sipil juga  korban  terhadap  obyek  sipil  dan benda cagar budaya.
2. Kedudukan  HHI  dalam  sistem  hukum nasional  dikaitkan  dengan  teori dualisme  dan  monisme  dalam  hukum internasional menimbulkan teori
voluntaris  dan  obyektivis    yang beranggapan
bahwa terdapat perbedaan  mendasar  dari  dua  sistem hukum tersebut dalam hal subyek dan sumber  hukum.  Apabila  dilakukan perjanjian antara Negara guna berlakunya  aturan  internasional  yang dalam  kaitan  ini  adalah  HHI,  maka  di antara  kedua  sistem  hukum  tersebut tidak akan pernah terjadi perbenturan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Haryomataram.
Hukum Humaniter , Jakarta: CV. Rajawali, 1984. Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Etty  R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional .  Bandung:  Pusat  Studi
Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan
Pembangunan  bekerjasama  dengan PT. Alumni, 2013. Lubell,  Noam. “What  Does  IHL  Regulate and  Is  the  Current  Armed  Conflict Classification  Adequate? .”  I n Scope of  Application  of  International Humanitarian  Law.  Proceedings  of the  Bruges  Colloquium, 19-21 Bruges: CICR, 2012. Pictet,  Jean.
Humanitarian  Law  and  The Protection  of  War  Victims .  Leyden: Sijthoff, 1975.

## Terbitan Berkala
Damos  Dumoli  Agusman. “Status  Hukum Perjanjian
Internasional dalam Hukum  Nasional  RI.  Tinjauan  dari Perspektif Praktik Indonesia .”
Indonesian  Journal  of  International
Law 5, no. 3, (April 2008). ---. “Indonesia  dan  Hukum  Internasional:
Dinamika  Posisi  Indonesia  terhadap Hukum  Internasional. ” Jurnal  Opinio Juris 15, (Januari-April 2014): 13-44. Gasser,  Hans-Peter. “Acts of  Terror, ‘terrorism’ and
international humanitarian  law .” International Review  of  the  Red  Cross 84,  Issue 847 (April 2002): 547. doi: https://doi.org/10.1017/S156077550
0090362.
Koh,  Harold  Hongju. “Why  Do  N ations Obey  International  Law? .” Faculty Scholarship  Series (1997):    2604- 2607. https://digitalcommons.law.yale.edu/ fss_papers/2101 (diakses 20 Oktober 2019). Koutroulis,  Vaios. “The  Fight  Against  the Islamic  State  and  Jus  in  Bello .” Leiden  Journal  of  International  Law 29,  Issue  3  (September  2016).  doi: https://doi.org/10.1017/S092215651 6000339.
Melatyugra, Ninon.  “Mendo rong  Sikap Bersahabat Terhadap ukum Internasional:  Penerapan  Hukum Internasional Oleh
Pengadilan
Indonesia.” Jurnal Refleksi Hukum 1, no. 1 (2016): p. 45-60.
Palmieri,  Daniel. “Ho w  warfare  has evolved – a humanitarian organization’s  perception:  T he  case of the ICRC, 1863-1960 .” International  Review  of  the  Red Cross 97,  no.  900  (Winter  2015): 986-990. doi:
https://doi.org/10.1017/S181638311
6000370.
Rappert,  Brian  and  Richard  Moyes. “Enhancing  the  pr otection  of  civilian from  armed  conflict:  precautionary lessons .” Medicine,  Conflict  and Survival 26,  no.  1  (January-March 2010): 24-25.
Scharf,  Michael  P. “How  the  War  Against ISIS  Changed  International  Law .”
Faculty  Publications, Case  Western Reserve University, 2016, https://scholarlycommons.law.case.e du/faculty_publications/1638 (diakses 1 November 2019). Stewart,  James  G. "Towards  a  Single Definition  of  Armed  Conflict  in International  Humanitarian  Law:  A critique  of  Internationalized  armed conflict." International  Review  of  the
Red  Cross 85,  no.  850  (Juni  2003):
313 – 350. Wilson,  Page .  “ The  Myth  of  International Humanitarian  Law .” International Affairs 93,  Issue  3  (2017):  565.  doi: https://doi.org/10.1093/ia/iix008 (diakses 20 Oktober 2019).

## Situs Web
Concrete  Action  Critical  to  Alleviating Human Suffering. Debate on Protection  of  Civilians,  UNSC  7606 th Meeting, 19 January 2016,
https://www.un.org/press/en/2016/s
c12210.doc.htm  (diakses  20  Oktober
2019).
D’Amato, Anthony. “The  Coercivene ss  of International  Law”,  Northwestern University  School  of  Law, Faculty Working  Papers ,  Paper  91,  2010, http://scholarlycommons.law.northw estern.edu/facultyworkingpapers/91 (diakses 20 Oktober 2019). Kramer,  Howard. “Battle  of  Kalinga
(Kalinga
Battlefield), Complete
Pilgrim, 7 December 2015, https://thecompletepilgrim.com/battl e-of-kalinga-kalinga-battlefield/ (diakses 13 Oktober 2019). PMI. “Hukum Perikemanusiaan Internasional – Implementasi  HPI  di Indonesia” . 19 Jun, 2014. http://www.pmi.or.id/index.php/aktiv itas/diseminasi/hpi.html?showall=&st art=4 (diakses 1 November 2019).
Widdows,  Heather.  “The  Ethics  of Warfare:  Is  it  ever  morally  right  to kill on a massive scale” . Perspective. University
of Birmingham.
https://www.birmingham.ac.uk/resea rch/perspective/ethics-of-warfare- heather-widdows.aspx  (diakses  1 November, 2019).