## MENUJU ASEAN BEBAS NARKOBA 2015: SITUASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

## Towards a Drug-Free ASEAN 2015: Drugs Abuse in Indonesia

## A.M. Kartaatmaja
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kompleks DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 2 April 2014 Naskah dikoreksi: 15 Mei 2014 Naskah diterbitkan: Juni 2014
Abstract: Illegal  drugs  cultivation,  production,  trafficking,  and  abuse  are  recognized  as  criminal  acts.  The number of drugs abusers in Indonesia is the highest among Southeast Asian countries. ASEAN leaders have declared to make the region a drug-free zone by 2015. This paper is conducted through literature study to examine the phenomenon of the spread of drugs in the ASEAN region. From the literature study it appears that the region is vulnerable to trans-national crime, including drug smuggling. The Indonesian people should be aware on transnational crimes as possible side effects of market liberalization. Family and local communities are the major foundation in fighting against drugs abuse. Illegal drugs distribution should be controlled by reducing both supply and demand.
Keywords : Drugs abuse, rehabilitation, ASEAN, trans-national crime.
Abstrak: Aktivitas penanaman, produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba ilegal dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menargetkan tahun 2015 untuk mencapai zona ASEAN bebas narkoba. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan, untuk menelaah fenomena penyebaran narkoba di wilayah ASEAN. Dari hasil studi literatur terlihat bahwa wilayah ASEAN memang rawan terhadap kejahatan trans-nasional, termasuk penyelundupan narkoba. Masyarakat Indonesia perlu mewaspadai terjadinya peningkatan kejahatan trans-nasional sebagai efek samping dari kebebasan arus tersebut. Keluarga dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba ilegal harus dikendalikan melalui pengurangan suplai dan permintaan.
Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, ASEAN, kejahatan trans-nasional.
Pendahuluan Pada 1998, para pemimpin ASEAN menandatangani Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN yang ditargetkan untuk tercapai pada 2020. Namun pada tahun 2000, para pemimpin ASEAN sekali lagi menyepakati percepatan pencapaian zona ASEAN Bebas Narkoba pada tahun 2015. Cita- cita tersebut tampak sangat ambisius, karena pada dasarnya, jumlah pengguna narkoba di ASEAN justru semakin meningkat. Walaupun sulit, hal tersebut tidak mustahil untuk dicapai. Kunci utama dalam upaya mengurangi prevalensi narkoba adalah keluarga, sebagai gerbang utama bagi anak-anak untuk memahami aspek-aspek moral dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Selain itu, peran serta masyarakat juga menjadi semakin penting, karena para pecandu narkoba sebaiknya tidak diisolasi justru diberikan pengobatan yang tepat.
Proses produksi, permintaan, dan perdagangan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya
(narkoba) ilegal menjadi ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, juga memiliki dampak buruk bagi tata kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Perdagangan narkoba ilegal juga memberikan keuntungan finansial bagi pihak-pihak tertentu, serta mendorong munculnya kejahatan trans-nasional. Dengan demikian, kepemilikan, penanaman, dan pembelian, narkoba ilegal merupakan kasus kriminal yang memerlukan tindakan hukum. Penyelundupan narkoba bukan saja dikategorikan sebagai isu domestik. Saat ini, pemberantasan narkoba ilegal sudah menjadi bagian penting dalam agenda internasional.
Dalam dunia medis, penggunaan narkoba dalam proses pengobatan bukan merupakan pelanggaran hukum. Tetapi ketika digunakan tanpa pengawasan yang tepat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, merusak organ tubuh, mengganggu kemampuan
berpikir seseorang dan mengakibatkan kerusakan mental. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan kematian. Dampak yang lebih luas akibat penggunaan narkoba ilegal adalah berkurangnya produktivitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kejahatan.
Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: halusinogen (mengakibatkan halusinasi), stimulan (meningkatkan tenaga), dan depresan (penenang). 1 Risiko penyalahgunaan narkoba pada anak- anak semakin besar, karena mereka lebih sulit untuk mengidentifikasi jenis narkoba yang mereka konsumsi. Anak-anak juga sulit untuk mengetahui kualitas dari narkoba yang dikonsumsi atau apakah narkoba tersebut sudah dicampur dengan zat aditif lainnya. Ketidaktahuan tentang spesifikasi narkoba tersebut dapat berujung pada overdosis. Beberapa narkoba yang digunakan secara bersamaan atau dikonsumsi dengan alkohol juga dapat berakibat fatal. Penggunaan jarum suntik atau alat injeksi lainnya secara bersamaan, berisiko pada peningkatan penyebaran penyakit menular dan berbahaya, seperti HIV dan hepatitis. Selain itu, injeksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak profesional juga dapat merusak pembuluh darah.
Untuk dapat memberikan solusi bagi merebaknya isu kejahatan narkoba, kita perlu melihat akar permasalahan dan penyebabnya. Menurut Madonna Devaney, et.al (2006) ada beberapa faktor yang dapat mendorong keterlibatan seseorang/masyarakat dalam aktivitas produksi, penyelundupan, atau konsumsi narkoba, antara lain: 1.  Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan migrasi internal (urbanisasi);
2.  Distribusi kesejahteraan yang tidak merata sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin;
3.  Situasi politik yang mendorong migrasi lintas negara dan menciptakan risiko penyelundupan obat-obatan terlarang akibat kurangnya kesempatan untuk bekerja dalam lingkungan formal;
4.  Efek samping dari penegakan hukum yang mendorong para pelaku penyelundupan narkoba untuk menggunakan rute lain yang melibatkan kelompok masyarakat baru;
5.  Efek samping pembangunan;
6.  Korupsi dan pembagian kekuasaan di antara elit politik; dan
1 Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, http://dedihumas. bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan- penyalahgunaan-narkoba, diakses tanggal 19 Maret 2014.
7.  Kemiskinan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam politik.
Sebuah penelitian mengemukakan bahwa seluruh faktor tersebut teridentifikasi di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia secara umum sudah mengalami perubahan besar selama beberapa dasawarsa terakhir, baik perubahan sosial, ekonomi, maupun politik (Madonna Devaney, et.al., 2006). Pergerakan manusia juga menjadi salah satu aspek yang penting. Lalu lintas tenaga kerja di wilayah Asia Pasifik merupakan salah satu yang terpadat di dunia, baik tenaga kerja ahli, tenaga kerja domestik, buruh, maupun pekerja seksual. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, sering tidak diimbangi dengan kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan yang memadai, juga dapat memicu peningkatan angka kejahatan narkoba.
Dari telaah pustaka yang dilakukan, penulis menilai bahwa inisiatif Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memerangi kejahatan narkoba di Indonesia sudah cukup terarah, tetapi sebaiknya dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan masyarakat dan parlemen. Kawasan ASEAN Bebas Narkoba tahun 2015 juga masih sulit untuk diwujudkan, terutama bagi Indonesia (yang memiliki jumlah penyalahguna narkoba terbanyak di kawasan), dan Myanmar (yang masih menjadi salah satu pusat produksi opium terbesar di dunia). ASEAN Economic Community yang akan diimplementasikan pada 2015 juga tidak menjamin adanya kerjasama yang lebih erat di antara negara- negara ASEAN, terutama dalam memerangi penyelundupan narkoba. Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari ASEAN, yang rawan terhadap kejahatan trans-nasional, termasuk kejahatan narkoba.
Tulisan ini akan mengkaji penyebab penyalahgunaan narkoba, peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, situasi penggunaan narkoba di ASEAN dan Indonesia, serta langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kawasan Indonesia Bebas Narkoba.
Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai situasi penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain itu, untuk memberikan ulasan mengenai berbagai penyebab penyalahgunaan narkoba serta upaya penanggulangannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Asia Tenggara.
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, hasil
penelitian, dan dokumen resmi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara reduksi, display data, dan penarikan simpulan.
Narkoba sebagai Kejahatan Trans-Nasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan trans-nasional sebagai bentuk pelanggaran dimana aktivitasnya, upaya pencegahannya, dan dampaknya melibatkan lebih dari satu negara (UN Doc. A.CONF. 169/15/Add.1, 1995). Definisi tersebut diperkuat oleh pemahaman mengenai konsep trans-nasional yang dapat didefinisikan sebagai interaksi antarjaringan atau kelompok tertentu yang menciptakan hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, dan komunitas yang berasal dari negara yang berbeda (Robert O. Keohane, et.al., 1971). PBB telah mengidentifikasi 18 kategori kejahatan trans-nasional, diantaranya meliputi: pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak kekayaan intelektual, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat, perompakan di darat dan laut, kecurangan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, korupsi dan penyuapan, serta penyelundupan narkoba (UN Doc. A.CONF. 169/15/Add.1, 1995).
Penyelundupan manusia dan narkoba mungkin merupakan kejahatan trans-nasional yang paling sering terjadi, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sangat mungkin apabila dalam praktik kejahatan penyelundupan manusia dan narkoba juga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), prostitusi, dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, dalam merespons upaya pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara, diperlukan kerjasama yang solid dan analisa mendalam mengenai praktik penegakan hukum untuk diimplementasikan di masing-masing negara.
Kejahatan penyelundupan narkoba yang disertai dengan praktik pencucian uang, akan mengurangi kemampuan pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan melemahkan tatanan sosial. Dalam jangka panjang, kejahatan narkoba menciptakan negara yang lemah ( weak state ) dan sebaliknya, negara yang lemah juga semakin rentan terhadap kejahatan trans-nasional. Di abad ke-21, konsep keamanan regional hendaknya tidak lagi hanya terpaku pada upaya pencegahan konflik bersenjata atau konsep keamanan konvensional. Tetapi juga terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan trans-nasional yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan merusak mental generasi muda.
Pada tahun 2012, BNN memaparkan bahwa lalu lintas penyelundupan narkoba jenis Amphetamine-Type Stimulants (ATS) ke Indonesia berasal dari lima negara utama, yaitu: Malaysia, Belanda, Afrika Selatan, Iran, dan Tiongkok. Distribusi narkoba juga dapat melalui berbagai rute yang berbeda dan melewati beberapa negara, dari benua Amerika atau Eropa ke Timur Tengah, lalu melewati kawasan Asia hingga sampai ke Indonesia (BNN, AIPA, 2014).
Modus yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba juga semakin beragam, bahkan hingga mengancam keselamatan jiwa yang bersangkutan. BNN mencatat beberapa strategi yang digunakan oleh para pelaku, antara lain: menyembunyikan narkoba di dalam koper, di dalam bagian tubuh (dengan cara ditelan), di dalam alat-alat listrik atau suku cadang, tempat makanan, pencuci rambut, pasta gigi, furnitur atau cendera mata, dan melalui pos atau jasa pengiriman. 2 Perdagangan narkoba dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok yang beroperasi lintas batas negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba juga menjadi tanggung jawab seluruh negara di dunia sebagai bagian dari sistem internasional. Negara produsen, negara transit, dan negara tujuan narkoba ilegal, harus memiliki porsi tanggung jawab yang seimbang dalam mencegah aktivitas penyelundupan narkoba.
Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Penggunaan narkoba mulai merebak sejak tahun 1960-an, yang ironisnya turut dipopulerkan oleh media massa. Dari tahun ke tahun, walaupun kampanye anti narkoba terus digalakkan, namun jumlah pengguna narkoba secara global justru makin meningkat. Pada tahun 2008, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2008 dalam World Drug Report memperkirakan bahwa 208 juta orang di seluruh dunia merupakan pengguna narkotika dan obat-obat terlarang (UNODC, 2008). Kemudian UNODC 2014 melaporkan bahwa jumlah pengguna narkoba dalam rentang usia 15-64 tahun mencapai 243 juta orang, merujuk pada sebuah penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2012 (UNODC, 2014). Satu di antara 200 orang, atau 0,6 persen dari populasi dunia (sekitar 27 juta orang), merupakan pengguna narkoba yang bermasalah (UNODC, 2014).
Jumlah pengguna narkoba di Tiongkok dalam kurun waktu 13 tahun (1990-2003) meningkat sebanyak 15 kali lipat dari 70.000 jiwa menjadi 1.050.000 jiwa; sementara pada tahun 2011 jumlah pengguna diperkirakan mencapai 1,79 juta jiwa atau
2 Ibid.
meningkat 16 persen per tahun. Faktanya, jumlah pecandu narkoba di negara tersebut diperkirakan sudah mencapai 12 juta jiwa. Sekitar 80 persen pengguna narkoba di Tiongkok berusia di bawah 35 tahun. 3 Di kawasan Asia Tenggara, jumlah penyalahguna narkoba juga terus mengalami peningkatan. Kemenkes Thailand (2012) mengumumkan adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba sebanyak tiga kali lipat dalam kurun waktu 2007-2011, yaitu dari 500.000 jiwa menjadi 1,4 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2012, Badan Obat-obatan Berbahaya Filipina menyatakan bahwa 1,7 juta warga Filipina adalah pengguna narkoba. Dari data tersebut, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna sebanyak 200.000 jiwa dalam kurun waktu dua tahun 4 . Pada tahun 2004, jumlah pengguna narkoba di Malaysia diperkirakan mencapai 350.000 jiwa, sementara pada 2008, The Reference Group to the United Nations on HIV and Injecting Drug Use (2011) memperkirakan jumlah pengguna narkoba injeksi antara 170.000 hingga 240.000 jiwa. Jumlah pengguna narkoba pada tahun 2012 di Vietnam diperkirakan mencapai lebih dari 171.000 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 12.900 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. 5 Jumlah pengguna narkoba, khususnya pecandu opium di Laos mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 63.000 menjadi 7.700 jiwa. Jumlah resmi pecandu narkoba di negara tersebut diperkirakan mencapai 12.000 hingga 15.000 jiwa (AIPA, 2014). UNODC (2010) memperkirakan jumlah pengguna heroin di Myanmar mencapai 66.000 jiwa dan pengguna opium 67.000 jiwa. Di beberapa daerah yang merupakan lokasi penanaman opium, jumlah pengguna narkoba mencapai 1,5 persen dari populasi setempat (UNODC, 2010). Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di wilayahnya berkisar antara 5.896 hingga 23.108 jiwa, dengan perkiraan jumlah maksimum mencapai 75.000 jiwa 6 Tahun 2013 pemerintah Kamboja mengklaim bahwa 3 Charles Zhu. China’s Growing Appetite for New Kinds of Luxury Goods: Illegal Drugs .4 Januari 2013. The Atlantic. http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/ chinas-growing-appetite-for-new-kinds-of-luxury-goods- illegal-drugs/266815/2/, diakses 19 Maret 2014.
4 Jess Diaz. DDB: 1.7 Million Pinoys Hooked on Drugs. 2012 . The Philippine Star. http://www.philstar.com/headlines/ 2012/11/14/866389/ddb-17-million-pinoys-hooked-drugs, diakses tanggal 19 Maret 2014.
5 Thanhnien News. Drug Use on the Rise in Vietnam . 2013, http://www.thanhniennews.com/society/drug-use-on-the- rise-in-vietnam-1018.html, diakses tanggal 19 Maret 2014
6 UNODC. Community-Based Treatment for Drug Users in Cambodia (KHM K51) , dalam https://www.unodc.org/ southeastasiaandpacific/en/project/cambodia/khmk51.html, diakses tanggal 19 Maret 2014.
pengguna narkoba di negara tersebut kurang dari 10.000 jiwa. Namun PBB memperkirakan bahwa angka sebenarnya mencapai empat kali lipat. 7 World Drug Report (2008) melaporkan bahwa 0,005 persen dari populasi Singapura adalah pengguna ganja sementara 0,003 persen dan 0,005 persen adalah pengguna ekstasi dan opium. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi, karena data tersebut diperoleh berdasarkan jumlah pengguna narkoba yang telah di tahan, bukan yang direhabilitasi ( World Drug Report, 2008). Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum memiliki data resmi mengenai jumlah pengguna narkoba. Namun demikian, pada tahun 2013, jumlah orang yang ditahan karena kasus narkoba meningkat sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 450 menjadi 679 orang. 8 Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2011 mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta jiwa. Tanpa langkah-langkah pencegahan yang efektif, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa (BNN, 2014). Padahal, negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba pada tahun 2015. Slogan Drug-Free Zone ASEAN 2015 merupakan cita-cita regional. Indonesia juga telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya jumlah pengguna narkoba di tanah air justru semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan arus penyelundupan narkoba dan jumlah tersangka kasus kejahatan narkoba yang telah ditahan oleh pihak kepolisian. Tren penggunaan zat dalam penyalahgunaan narkoba juga semakin mengkhawatirkan. Ganja atau mariyuana selama ini dianggap sebagai narkoba yang paling banyak disalahgunakan. Data yang diperoleh BNN menunjukkan bahwa konsumsi narkoba jenis ganja makin berkurang, sementara penggunaan narkoba jenis ATS justru semakin meningkat. 9
Upaya Pemberantasan Narkoba di Kawasan Asia Tenggara dan Tantangan Regionalisme Singapura memberlakukan strategi nasional yang komprehensif untuk memerangi narkoba. Strategi tersebut meliputi kampanye pendidikan masyarakat, pengobatan dan rehabilitasi bagi
7 Zsombor Peter dan Kaing Menghun. UN Says  Government Statistics on Drug Users Are Too Low . 20 Maret 2013. The Cambodia Daily, dalam http://www.cambodiadaily.com/ archives/un%E2%80%88says-government-statistics-on-drug- users-are-too-low-15356/, diakses tanggal 19 Maret 2014.
8 The Brunei Times. Arrests for Drug Abuse Up 50%. 19 Februari 2014, http://bt.com.bn/frontpage-news-national/ 2014/ 02/19/ arrests-drug-abuse-50, diakses tanggal 19 Maret 2014
9 Ibid.
pengguna narkoba, serta peraturan dan sanksi hukum yang berat bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba, termasuk hukuman mati. Dengan penegakan hukum yang konsisten, Singapura menjadi salah satu negara dengan angka penyalahgunaan narkoba yang terendah di dunia. Dalam kurun waktu dua puluh tahun, jumlah pengguna narkoba yang ditahan setiap tahunnya menurun hingga dua per tiga, dari 6.000 orang pada tahun 1990-an menjadi 2.000 orang pada tahun 2009. 10 Namun pada tahun 2011-2012, terjadi peningkatan jumlah penahanan dalam kasus narkoba, yaitu dari 3.326 menjadi 3.507 orang. Sekitar 70 persen dari tahanan narkoba merupakan pelaku kambuhan ( Central Narcotics Bureau of Singapore , 2012). Setelah bebas dari tahanan, mantan pengguna narkoba yang kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang, mencapai kurang dari 20 persen. Singapura dapat dikatakan relatif bebas dari sindikat kejahatan narkoba internasional (Michael Teo, 2010). Sanksi berupa hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Singapura mulai berlaku sejak 1975, berdasarkan Amandemen Hukum Penyalahgunaan Narkoba 1973.
Singapura adalah salah satu negara yang dinilai cukup berhasil dalam menekan laju pertambahan penyalahguna narkoba. Namun demikian, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merupakan produsen narkotika atau negara transit untuk produk narkoba ilegal yang dipasarkan ke wilayah Amerika dan Eropa. The Golden Triangle yang meliputi tiga wilayah Asia Tenggara, yaitu Thailand bagian utara, Myanmar bagian timur, dan bagian barat Laos, merupakan pusat produksi narkotika terbesar di dunia. Myanmar, Afghanistan, dan Laos, merupakan produsen opium terbesar di dunia. Diperkirakan bahwa kawasan Asia Tenggara menyuplai dua per tiga opium di seluruh dunia (Ralf Emmers, 2003). Myanmar juga merupakan salah satu pusat produksi narkoba yang dikategorikan sebagai ATS, seperti shabu . Sejak awal tahun 2000-an, ladang penanaman opium di Asia Tenggara mulai berkurang secara signifikan, dari 390.000 ha pada tahun 1998 menjadi 60.000 ha pada tahun 2006. Dalam periode tersebut, penanaman bunga opium di Thailand sudah hampir menghilang dengan luas ladang opium yang tersisa sebesar 388 ha. Di Laos, lahan opium yang tersisa pada tahun 2007 adalah seluas 3.950 ha. Di Myanmar masih tersisa 53.100 ha
10 Michael Teo. Singapore’s Policy Keeps Drugs at Bay. The Guardian, 5 Juni 2010. http://www.theguardian.com/ commentisfree/2010/jun/05/singapore-policy-drugs-bay, diakses 19 Maret 2014.
pada tahun 2006. Peningkatan luas ladang opium kembali terjadi pada periode 2006-2010, yaitu mencapai 70 persen atau seluas 102.000 ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan harga opium dan masih terjadinya konflik di Myanmar. Saat ini, Myanmar merupakan produsen opium ilegal kedua terbesar di dunia (Pierre-Arnaud Chouvy, 2011).
Pada tahun 1997, Myanmar dan Laos bergabung sebagai negara anggota ASEAN. Perkembangan regionalisme ASEAN yang semakin komprehensif turut mendorong munculnya komitmen dari negara- negara produsen narkoba ilegal untuk memerangi kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN dibentuk pada tahun 1967 oleh lima negara dan sekarang sudah beranggotakan sepuluh negara. Tujuan pembentukan ASEAN adalah mempererat kerja sama regional untuk menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada mulanya, ASEAN lebih memfokuskan diri pada kerangka kerjasama politik dan ekonomi. Namun saat ini, struktur organisasi ASEAN sudah semakin berkembang, tidak hanya membahas mengenai isu-isu politik dan ekonomi, tetapi juga isu sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat.
ASEAN telah menyepakati sejumlah langkah regional sebagai upaya untuk memerangi penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba ilegal. Deklarasi ASEAN Concord yang disepakati pada 24 Februari 1976 merupakan momentum penting yang mendorong adanya kerja sama intensif di antara negara-negara anggota ASEAN dan dengan organisasi internasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta penyelundupan narkoba. Melalui deklarasi tersebut, para kepala negara ASEAN mengadopsi the ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs di Manila pada tanggal 26 Juni 1976. Deklarasi tersebut memberi mandat pada setiap negara anggota untuk  meningkatkan upaya preventif dan penegakan hukum serta mempererat kerja sama dalam penelitian dan pendidikan mengenai narkoba dan dampak penggunaannya.
Seiring dengan perkembangan situasi internasional, ASEAN secara spesifik mengeluarkan Deklarasi mengenai Kejahatan Trans-Nasional yang ditandatangani pada 20 Desember 1997. Deklarasi tersebut mendorong agar negara-negara ASEAN meningkatkan upaya dalam memerangi kejahatan trans-nasional, terutama dalam kasus penyelundupan narkoba. Beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para kepala negara ASEAN mengadopsi ASEAN Vision 2020 yang merupakan pijakan penting bagi ASEAN untuk menciptakan
kawasan ekonomi regional yang stabil, sejahtera, dan kompetitif untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu paragraf dalam kesepakatan tersebut berbunyi:
“We envision the evolution in Southeast Asia of agreed rules of behaviour and cooperative measures to deal with problems that can be met only on a regional scale, including environmental pollution and  degradation,  drug  trafficking,  trafficking  in women and children, and other transnational crimes.” 11 ASEAN Vision 2020 juga mencita-citakan kawasan Asia Tenggara bebas dari peredaran narkoba ilegal, termasuk dalam hal produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan, sebelum tahun 2020. Langkah tersebut dinilai sangat ambisius, mengingat sulitnya upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Untuk memperkuat komitmen tersebut, para kepala negara ASEAN kembali menandatangani the Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN by 2020 dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-31 pada 25 Juli 1998. Pada tahun yang sama, ASEAN juga menyepakati Hanoi Plan of Action yang menjadi batu loncatan dalam upaya merealisasikan ASEAN Vision 2020 . ASEAN kembali melakukan langkah agresif dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-33 pada tahun 2000, dimana para perwakilan pemerintah negara- negara anggota menyepakati percepatan target pencapaian ASEAN bebas narkoba, yaitu pada tahun 2015. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sejumlah organisasi di ASEAN ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan, termasuk di antaranya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan ASEAN  Senior  Officials  on  Drugs Matters (ASOD). ASOD dibentuk pada tahun 1984. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada oktober 1994 dalam Pertemuan ASOD ke-17, para perwakilan negara anggota menyepakati ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control . Kesepakatan tersebut meliputi empat hal, yaitu: pendidikan; pencegahan; perawatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba; penegakan hukum; serta penelitian.
Pada tahun 2015, ASEAN juga akan mengimplementasikan pasal-pasal yang terkandung dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint , yaitu menciptakan kawasan ekonomi regional yang terintegrasi, yang menjamin kebebasan arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja terampil. Menurut Mariana (2008) dari aspek ekonomi, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, yaitu:
11 ASEAN Vision 2020.”http://www.asean.org/news/item/ asean-vision-2020,diakses tanggal 19 Maret 2014
1) Upaya diversifikasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara tidak bergerak seiring dengan kecepatan globalisasi, sehingga produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN saat ini masih bersifat saling kompetitif; 2) Masih terjadi ketimpangan ekonomi di ASEAN, yang dapat teridentifikasi dari tingkat perbedaan angka kemiskinan yang cukup signifikan; dan 3) Angka pengangguran di kawasan ASEAN masih cukup tinggi dan belum banyak mengalami perubahan.
Penyediaan lapangan kerja, baik di pedesaan maupun di perkotaan merupakan salah satu kunci bagi tercapainya cita-cita ASEAN untuk membangun kawasan yang stabil dan sejahtera. Kemiskinan dan ketimpangan yang berkelanjutan merupakan jurang pemisah antara pemberantasan narkoba dan keamanan regional. Hal ini harus dipandang secara serius dan disadari oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ada sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam memandang hubungan antara pemberantasan narkoba dan kerangka kerja sama regional, antara lain: Pertama , memastikan jalannya proses pengawasan terhadap aspek-aspek pembangunan ekonomi dan memprioritaskan pendistribusian kesejahteraan yang lebih merata; Kedua , proses pembangunan ekonomi regional juga harus selaras dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, termasuk pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan pemuda, dan pendidikan antinarkoba; dan Ketiga , diperlukan kesadaran masyarakat terhadap aktivitas kejahatan trans-nasional, terutama yang berkaitan dengan penyelundupan manusia dan narkoba.
Mengapa kebijakan ASEAN dalam pemberantasan narkoba perlu dicermati dengan seksama? Secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan yang diambil di tingkat ASEAN dan proses penegakan hukum yang diimplementasikan oleh negara-negara anggota, akan memengaruhi situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kita perlu menekankan secara khusus bahwa ada hubungan yang erat antara kurangnya stabilitas dalam negeri suatu negara, meningkatnya angka kemiskinan, dan kejahatan trans-nasional. Dengan mempertimbangkan kondisi dimana salah satu pusat penanaman, produksi, dan peredaran narkoba yang terbesar di dunia berada di kawasan Asia Tenggara. Diperkuat dengan prinsip-prinsip nonintervensi yang selalu ditekankan oleh ASEAN, akan sangat sulit untuk memberantas kejahatan narkoba dalam waktu singkat. Untuk meretas lalu lintas kejahatan trans-nasional, diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam hal intelijen. Dengan adanya perbedaan
pandangan politik, hal tersebut masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Selama kesenjangan sosial-ekonomi dan angka kemiskinan di kawasan Asia Tenggara belum dapat diatasi secara menyeluruh. Masyarakat Indonesia patut mewaspadai keberlanjutan aktivitas kejahatan trans- nasional, termasuk penyelundupan narkoba. Secara khusus dalam menyambut ASEAN Economic Community 2015 , perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai hubungan antara kebebasan arus barang, jasa, dan manusia, dengan peningkatan aktivitas penyelundupan narkoba. Selain itu, perlu juga dikaji lebih lanjut bagaimana regionalisme memengaruhi karakteristik dan konsep keamanan nasional.
Indonesia yang semula hanya merupakan negara transit dalam perdagangan narkoba ilegal lintas negara, kini sudah menjadi target pemasaran. Hal tersebut turut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah yang tertinggi di Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pasar paling potensial di Asia Pasifik dan dengan jumlah populasi yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia menjadi daya tarik utama dalam wacana pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan menyeluruh, meliputi pengendalian permintaan dan suplai.

## Pengendalian Peredaran Narkoba
Dari sudut pandang konvensional, upaya pengendalian peredaran narkoba baik di tingkat internasional maupun regional, masih terfokus pada pengendalian persediaan. Para penyelundup narkoba adalah permasalahan utama dari perspektif tersebut, karena mereka secara langsung memfasilitasi ketersediaan narkoba dan mendistribusikannya pada calon pengguna. Untuk memberantas penyelundupan narkoba ilegal, dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dan diiringi dengan hukuman yang berat bagi para penyelundup dan pengedar.
Negara-negara ASEAN pada dasarnya sudah memiliki rangkaian peraturan anti narkoba yang paling komprehensif di dunia. Di ASEAN, hanya Kamboja yang secara resmi tidak memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Di Filipina, hukuman mati masih menjadi perdebatan. 12 Namun demikian dalam praktiknya, hukuman mati juga tidak selalu diimplementasikan oleh negara-
12 Evelyn Macairan. “DOJ Reiterates Objection to Death Penalty.”The Philippine Star, http://www.philstar.com/ headlines/2014/07/06/1342931/doj-reiterates-objection- death-penalty,diakses tanggal 6 Maret 2014.
negara tersebut. Beberapa negara memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba sebagai upaya pencegahan, bukan sebagai respons.
Upaya lain yang dinilai cukup efektif dalam pengendalian narkoba adalah pemberantasan tanaman yang menjadi pre-kursor dalam produksi narkoba, termasuk opium. Namun demikian, di beberapa negara ASEAN, strategi tersebut masih sulit untuk sepenuhnya diimplementasikan. Beberapa penyebabnya adalah lokasi ladang yang terpencil sehingga sulit terpantau oleh pihak berwenang dan faktor ekonomi. Hasil panen ganja dan opium jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk pertanian lainnya. Kemiskinan dalam hal ini memberikan dampak yang demikian besar dalam mendorong peningkatan produksi narkoba. Solusi alternatif yang diimplementasikan di ASEAN antara lain: menawarkan substitusi produk pertanian bagi para petani, pembangunan sosial ekonomi, dan pembangunan pedesaan, seperti yang diupayakan di Thailand, Laos, dan Myanmar (AIPA, 2014).
Meskipun ASEAN sudah berupaya untuk menekan angka produksi dan pendistribusian narkoba, namun jumlah penyalahguna narkoba di kawasan ini masih cukup tinggi. Dengan demikian upaya pengendalian peredaran narkoba harus selaras dengan upaya untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba. Langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini adalah memberikan sanksi hukum bagi pemilik dan pengguna narkoba. Meskipun demikian dengan hukuman yang berat sekalipun, jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Hukuman penjara dan denda terhadap pengguna narkoba juga kurang memberikan efek jera. Bahkan sistem penegakan hukum yang lemah, seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan narkoba untuk diselundupkan ke dalam rumah tahanan (Republika Online, 2014). Lebih jauh lagi, bandar narkotika di Indonesia dapat mengendalikan bisnis mereka dari penjara dengan bermodal telepon seluler. 13
Indonesia sudah menerapkan peraturan anti narkoba yang ketat dan komprehensif di Asia tenggara. Namun demikian, kasus penyalahgunaan narkoba masih terus meningkat. Faktor geografis merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam memerangi kejahatan narkoba. Garis pantai yang sangat panjang memberikan kesulitan tersendiri bagi BNN untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Aktivitas penyelundupan narkoba melalui jalur laut dengan memanfaatkan minimnya faktor pengamanan di pelabuhan-pelabuhan kecil
13 BBC Indonesia. “Ponsel, Modal Narapidana Kendalikan Bisnis Narkoba,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_ indonesia/2013/07/130711_lapsus_korupsi_narkoba.html, diakses tanggal 19 Maret 2014.
di Indonesia juga harus diwaspadai (Kementerian Perhubungan, 2012).
Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberlakuan sanksi hukum kepada para pelaku kejahatan narkoba di Indonesia dibedakan berdasarkan kelompok atau jenis narkoba. Obat-obatan terlarang yang dikategorikan dalam Golongan I terdiri dari zat- zat berbahaya yang berpotensi untuk menimbulkan ketergantungan. Sanksi hukum yang berlaku adalah hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, serta denda sedikitnya 800 juta hingga 10 miliar rupiah. Kepemilikan narkoba Golongan I akan dikenai sanksi hukum berupa kurungan penjara antara 4 hingga 12 tahun serta denda sedikitnya 800 juta rupiah. Kepemilikan narkoba yang melebihi 1 kg terancam kurungan penjara seumur hidup. Untuk penyelundupan narkoba, ancaman yang berlaku adalah 5 hingga 15 tahun kurungan, denda antara satu hingga sepuluh milyar rupiah, serta hukuman mati apabila volume narkoba melebihi 1 kg. Narkoba yang termasuk Golongan I antara lain: heroin, kokain, ganja, ekstasi, LSD, amphetamine , methamphetamine , opium, dan produk turunannya. Narkoba Golongan II merupakan zat-zat yang dalam kadar tertentu memiliki manfaat menyembuhkan, tapi juga berpotensi untuk menimbulkan kecanduan. Zat-zat yang tergolong dalam kelompok ini antara lain: morphine, methadone, oxycodone, pethidine , dan hydromorphone . Pemilik narkoba Golongan II terancam hukuman 3-10 tahun penjara serta denda antara 600 juta hingga 5 miliar rupiah. Kepemilikan lebih dari 5 gram terancam kurungan penjara selama 5-15 tahun. Penyelundupan narkoba Golongan II terancam 4-12 tahun penjara serta denda 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Penyelundupan narkoba dengan volume lebih dari 5 gram dapat diancam hukuman mati.
Narkoba Golongan III merupakan zat-zat yang memiliki khasiat pengobatan dan memiliki potensi kecanduan moderat. Zat-zat yang termasuk dalam Golongan III, antara lain: codeine, dihydrocodeine, dan buprenorphine . Kepemilikan narkoba Golongan III dapat diancam 2-7 tahun penjara, serta denda antara 400 juta hingga 3 miliar rupiah. Penyelundupan narkoba golongan ini dapat di ancam hukuman 3-10 tahun penjara serta denda antara 600 juta hingga 5 miliar rupiah.
Sanksi hukum terbukti kurang efektif untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang juga sekaligus dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba.
Program pengobatan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan langkah utama yang layak dilakukan. Ketergantungan obat bukan merupakan gangguan sosial, namun dikategorikan sebagai penyakit yang kompleks, yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba oleh orang-orang yang rentan terhadap gangguan kesehatan. 14 Dengan pemahaman tersebut, maka sanksi hukum dan penahanan bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah pecandu narkoba. Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan yang tepat dengan mempromosikan tahun 2014 sebagai tahun untuk menyelamatkan pengguna narkoba, yangbertujuan mengurangi jumlah pengguna narkoba melalui rehabilitasi (BNN, 2014). Penyebaran ketergantungan obat juga dapat ditekan melalui pemberdayaan program tersebut.
Penyalahgunaan narkoba dapat dihindari dengan mengedepankan upaya pencegahan melalui program pendidikan. Informasi mengenai dampak negatif penggunaan narkoba harus didistribusikan secara berkelanjutan. Bukan hanya sekolah dan institusi pendidikan yang bertanggungjawab menjalankan program ini, tetapi media massa juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mengampanyekan gerakan anti narkoba.
Sukses atau tidaknya upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba bergantung pada partisipasi masyarakat. Diperlukan pemahaman agar masyarakat tidak menjauhi atau mengucilkan pecandu narkoba, tetapi justru merangkul dan memberikan dukungan untuk kesembuhan mereka. Masyarakat harus didorong untuk menerima mantan pengguna narkoba di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, bukan hanya ketergantungan obat yang harus diatasi melalui rehabilitasi, tetapi juga permasalahan sosial yang mungkin dihadapi oleh para mantan pengguna narkoba.
Kecenderungan seseorang menggunakan narkoba juga dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik, antara lain: keluarga yang bermasalah (Libertus Jehani dkk., 2006); kurang perhatian dari orang tua yang sibuk bekerja; rendahnya pendapatan keluarga; kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua; ketersediaan narkoba di lingkungan sekitarnya; dan kurang berprestasi dalam pendidikan. Namun demikian, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, karena anak-anak yang berasal dari golongan mampu dan berpendidikan pun bisa terkena jerat narkoba. Sebagai gambaran, data
14 U.S. Department of Health and Human Services. National Institute on Drug Abuse. “Drug Facts: Understanding Drug Abuse and Addiction.” November 2012,”http:// www.drugabuse.gov/sites/default/files/drugfacts_ understanding_addiction_final0.pdf, diakses tanggal 19 Maret 2014.
Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi BNN pada tahun 2004 mengungkap bahwa sedikitnya 800 siswa SD adalah pengguna narkoba. Pelaku yang rata-rata berusia 7 hingga 12 tahun tersebut berasal dari golongan menengah atas yang terpelajar dan berprestasi di sekolah. Sekitar 50 persen diantaranya bertempat tinggal di Jakarta. 15 Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) mengemukakan bahwa satu di antara sepuluh keluarga di Jakarta terancam bahaya narkoba. 16 Untuk mencari solusi dan mengakhiri penyalahgunaan narkoba, perlu dipahami terlebih dahulu, mengapa orang menggunakan narkoba; di mana mereka memperolehnya; kapan mereka menggunakannya; narkoba jenis apa yang mereka gunakan; bagaimana cara mereka mengonsumsinya; dan seberapa sering mereka melakukannya.
Secara umum, penyalahgunaan narkoba merupakan cara seseorang untuk mengatasi masalah dan emosi, tanpa perlu mengomunikasikannya (Lydia H.M, dkk., 2008). Padahal keluarga merupakan benteng utama dalam upaya pencegahan narkoba. Jurus 5M yang digagas oleh BNN hendaknya dapat dijadikan sebagai pedoman sederhana bagi setiap keluarga dalam mencegah bahaya narkoba, yaitu: mengasuh, membimbing, mendidik, mengelola, dan menjaga anak. 17 Target utama pemberantasan narkoba di Indonesia hendaknya tidak hanya terpaku pada generasi muda usia sekolah, tetapi juga remaja putus sekolah serta kaum muda baik yang memiliki pekerjaan tetap maupun pengangguran. Kaum muda juga harus dilibatkan dalam berbagai gerakan dan kampanye anti narkoba. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba juga harus difokuskan pada keluarga dan masyarakat, serta secara simultan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik dalam upaya pencegahan kejahatan narkoba, kita dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tes narkoba secara random juga dapat dilakukan di daerah-daerah yang rentan terhadap penyelundupan narkoba. Untuk mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba, produktifitas dan keterampilan masyarakat harus ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan profesional, seminar, atau workshop, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebaiknya
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Muhammad Sholeh. “Ini jurus 5M buat cegah pemakaian narkoba dalam keluarga,” http://m.merdeka.com/piala- dunia/ini-jurus-5-m-buat-cegah-pemakaian-narkoba- dalam-keluarga.html, diakses tanggal 19 Maret 2014.
tidak hanya diselenggarakan di perkotaan, tetapi di pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang rawan.
Pada dasarnya, upaya pemberantasan kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara merupakan tanggung jawab seluruh negara anggota ASEAN. Namun demikian, setiap negara, termasuk Indonesia, tentu lebih memiliki kepentingan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di dalam negeri. Inisiatif setiap negara dalam memerangi narkoba ilegal di wilayahnya masing-masing merupakan prasyarat bagi terbentuknya kawasan ASEAN bebas narkoba, terutama ketika ASEAN sebagai organisasi regional yang selalu mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan, dinilai lemah dalam merespons kejahatan trans-nasional (Ralf Emmers, 2002).

## Penutup Simpulan
Dari kajian-kajian tersebut, ada dua simpulan yang dapat dikemukakan, yakni Pertama , kawasan bebas narkoba merupakan cita-cita ASEAN yang telah dideklarasikan sejak tahun 2000 dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-33 di Bangkok, Thailand; Kedua , Indonesia yang merupakan anggota ASEAN merupakan salah satu target pemasaran narkoba internasional dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Asia Tenggara. Zona ASEAN Bebas Narkoba diharapkan dapat tercapai pada 2015, namun jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perlu dipahami bahwa bebas narkoba bukan berarti bahwa prevalensi kejahatan narkoba mencapai angka nol persen. Tetapi maksudnya, bahwa proses penanaman, produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba berkurang secara signifikan.
Di Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, sehingga cukup sulit bagi Indonesia untuk turut berkontribusi secara signifikan dalam merealisasikan cita-cita ASEAN Bebas Narkoba. Meskipun demikian, BNN sudah melakukan langkah yang tepat dengan mempromosikan rehabilitasi dan pengobatan bagi para pecandu narkoba. Hukuman penjara dan isolasi memang bukan merupakan langkah yang efektif dalam upaya memerangi narkoba ilegal.
Ada tantangan lain yang datang seiring dengan komitmen regional dalam pemberantasan narkoba, yaitu kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja melalui kerangka ASEAN Economic Community 2015 . AEC merupakan fondasi bagi ASEAN dalam upaya melanjutkan proses integrasi regional. Perlu dipahami bahwa faktor keamanan regional dan nasional dalam pengimplementasian AEC belum sepenuhnya diperhitungkan.

## Saran
Atas dasar tantangan itu, maka masyarakat Indonesia perlu lebih mewaspadai terjadinya aktivitas kejahatan trans-nasional, termasuk penyelundupan narkoba. Inisiatif BNN yang telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun untuk menyelamatkan pengguna narkoba dengan program pengobatan dan rehabilitasi, patut diapresiasi dan dilanjutkan di masa mendatang. Dalam jangka panjang, investasi dalam bidang penelitian, pengobatan, dan rehabilitasi, dapat mengurangi biaya kesehatan. Dengan demikian, dukungan terhadap rehabilitasi pengguna narkoba juga dapat menjadi bagian penting dari upaya reformasi sistem kesehatan.
Koordinasi dan kerja sama antara Kemenkes dan BNN perlu lebih dipererat, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara untuk program rehabilitasi. Upaya pengobatan dan rehabilitasi harus disertai upaya-upaya preventif. Keluarga dan masyarakat merupakan benteng pertahanan utama dalam memerangi narkoba. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui aspek pendidikan, harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat usia sekolah. Kawasan ASEAN Bebas Narkoba hendaknya dijadikan sebagai cita-cita bersama antara pemerintah dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan, terutama TNI/Polri hendaknya dilibatkan bersama- sama dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Chouvy, Pierre-Arnaud. 2011. Southeast Asia’s Thriving Drug Trade. Oct. 25, World Politics Review.
Devaney, Madonna et.al. 2006. Situational Analysis of Illicit Drug Issues and Responses in the Asia-Pacific Region . 2004-2005. Canberra: Australian National Council on Drugs.
Emmers, Ralf (a). 2003. The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug-Trafficking, Human Smuggling  and  Trafficking,  and  Sea  Piracy. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS).
Emmers, Ralf (b). 2002. The Securitization of Transnational Crime in ASEAN. Singapore:Institute of Defence and Strategic Studies.
Jehani, Jehani dan Antoro, dkk. 2006. Mencegah Terjerumus Narkoba. Tangerang: Agromedia Pustaka.
Keohane, Robert O. dan Joseph S. Nye. 1971. Transnational Relations and World Politics. Boston: Harvard University Press.
Mariana, Anissa. 2008. Implikasi Perkembangan Ekonomi China dan Rencana Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 Terhadap Perekonomian Nasional dan Regional: Relevansi Strategi UKM Thailand, Malaysia, dan Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan . Tesis. Universitas Indonesia.
Martono, Lydia H. dan Satya Joewana. 2008. Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba . Jakarta: Balai Pustaka. Tanguay, Pascal. 2011. Policy Responses to Drug Issues in Malaysia. London: United Kingdom. International Drug Policy Consortium.

## Dokumen
ASEAN Vision 2020, Kuala Lumpur, 1997.
Badan Narkotika Nasional (BNN). “Indonesia Country Progress Report on Drug Control.” Disampaikan dalam Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Fact-Finding Committee in Combating the Drug Menace (AIFOCOM) ke-11 di Laos pada Mei 2014.
Drug Situation Report 2012. Central Narcotics Bureau, Singapore, 2013.
Narcotic Drugs Issues in Laos – Country Report, disampaikan dalam Sidang ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA) Fact-Finding Committee in Combating the Drug Menace (AIFOCOM) ke-11 di Laos pada Mei 2014.
Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Cairo,
Egypt, 29 April - 8 May 1995 (UN Doc. A.CONF.
169/15/Add.1).
UNODC. 2008 World Drug Report. UNODC. 2014 World Drug Report.
UNODC. Community-Based Treatment for Drug Users in Cambodia (KHM K51).
U.S. Department of Health and Human Sevices, “Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality.” Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings.
U.S. Department of Health and Human Services. “National Institute on Drug Abuse. Drug Facts: Understanding Drug Abuse and Addiction.” November 2012.

## Internet
“Arrests for Drug Abuse Up 50%.” 19 Februari 2014, dalam The Brunei Times . http://bt.com.bn/front page-news-national/2014/02/19/arrests-drug- abuse-50, diakses tanggal 19 Maret 2014.
“DDB: 1.7 Pinoys Hooked on Drugs”. Oleh Jezz Diaz.
The Philippine Star . http://www.philstar.com/ headlines/2012/11/14/866389/ddb-17-million- pinoys-hooked-drugs, diakses 19 Maret 2014.
“DOJ Reiterates Objection to Death Penalty.”OlehEvelyn Macairan, the Philippine Star , http://www.philstar. com/headlines/2014/07/06/1342931/doj-reiterates- objection-death-penalty, diakses tanggal 6 Maret 2014.
“Drug Use on the Rise in Vietnam”. Thannien News . http://www.thanhniennews.com/society/drug-use- on-the-rise-in-vietnam-1018.html, diakses tanggal 19 Juli 2014.
“Foundation for a Drug-Free World.” 2008. http:// www.drugfreeworld.org/drugfacts/references.html, diakses 19 Maret  2014.
”Ini jurus 5 M buat cegah pemakaian narkoba dalam keluarga.” Sholeh, Muhammad. Merdeka. comhttp://m.merdeka.com/piala-dunia/ini-jurus- 5-m-buat-cegah-pemakaian-narkoba-dalam- keluarga.html , diakses tanggal 19 Maret 2014.
“Myanmar: Producing drugs for the region, fuelling addiction at home.” 2010. IRIN a service of the UN  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian Affairs.http://www.irinnews.org/printreport. aspx?ReportId=89622 , diakses 19 Maret 2014.
“Ponsel, modal narapidana kendalikan bisnis narkoba.” BBC Indonesia , dalam http://www.bbc.co.uk/ indonesia/berita_indonesia/2013/07/130711_ lapsus_korupsi_narkoba.html, diakses tanggal 19 Maret 2014.
“Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba,” diunduh dari humas BNN . http://dedihumas.bnn.go.id/ read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan- penyalahgunaan-narkoba,  diakses tanggal 19 Maret 2014.
“Singapore’s Policy Keeps Drugs at Bay.”Michael Teo, The Guardian , 5 Juni 2010. http://www.theguardian. com/commentisfree/2010/jun/05/singapore-policy- drugs-bay, diakses 19 Maret 2014.
“Thailand: Question marks over new approach to drug- users.” 2012. IRIN - a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.http:// www.irinnews.org/report/96872/thailand-question- marks-over-new-approach-to-drug-users, diakses 19 Maret 2014.
“UN Says Government Statistics on Drug Users Are Too Low”. Oleh Zsombor Peter dan Kaing Menghun. 20 Maret 2013. The Cambodia Daily ,
http://www.cambodiadaily.com/archives/un%E2% 80%88says-government-statistics-on-drug-users- are-too-low-15356/, diakses tanggal 19 Maret 2014.
“Waspadai Penggunaan Pelabuhan Sebagai Pintu Masuk Narkoba.” Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2012. http://m.dephub.go.id/read/berita/ direktorat-jenderal-perhubungan-laut/waspadai- penggunaan-pelabuhan-sebagai-pintu-masuk- narkoba-10339, diakses 19 Maret 2014.