## Global Response towards the Transnationalism of Illegal Rhinoceros Commodity Hunting and Trading in South Africa
Respons Global terhadap

## Transnasionalisme Perburuan dan Perdagangan Komoditas Badak Ilegal di Afrika Selatan

## Katong Ragawi Numadi
Universitas Bali Internasional
Filasafia Marsya Ma’rifat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

## Abstract
Globalization, which coincides with the formation of a global economic network, has provided convenience in various aspects as well as created new threats, one of them is illegal poaching and illegal trade in wildlife commodities. This is illustrated in this paper through the integration of Africa into the dynamics of the global economy which also has a negative impact in the form of increasing cases of illegal poaching and trade in wildlife commodities, especially African rhino species. The results of this qualitative research found that the issue of poaching wild rhinos in the African region experienced a drastic increase in the early 2010s and reached its peak in 2016 with South Africa as the hotspot as well as the starting point of the supply chain on this issue. Even though the South African government has ratified the Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) and made various prevention efforts, the South African government  is  still  experiencing  bureaucratic  limitations  and  conflicts  of  interest  in dealing with this issue. As a result, the “transnational” term of illegal wildlife hunting and trade operations also requires other collaborative steps involving various international state organizations (IGOs) and non-state (INGOs) working in the same field. Keywords: Rhinoceros, Rhino Horn, South Africa, Poaching, Illicit Trade Globalisasi yang bersamaan dengan terbentuknya jaringan perekonomian global pada faktanya telah memberikan kemudahan di berbagai aspek sekaligus memunculkan berbagai ancaman baru, salah satunya adalah perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal. Hal tersebut diilustrasikan dalam tulisan ini melalui integrasi Afrika ke dalam dinamika ekonomi global yang tidak hanya berdampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya kasus perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal, khususnya spesies badak Afrika. Hasil penelitian kualitatif ini menemukan bahwa isu perburuan badak liar di wilayah Afrika mengalami peningkatan drastis di awal dekade 2010-an dan mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan Afrika Selatan sebagai hotspot sekaligus titik awal rantai suplai dalam  isu  tersebut.  Kendati  pemerintah  Afrika  Selatan  telah  meratifikasi  Convention on  International  Trades  on  Endangered  Species  of  Wild  Flora  and  Fauna  (CITES) dan melakukan berbagai upaya pencegahan, pemerintah Afrika Selatan nyatanya masih  mengalami  keterbatasan  birokrasi  dan  konflik  kepentingan  dalam  mengatasi isu tersebut. Alhasil, sifat transnasional dalam operasi perburuan dan perdagangan satwa ilegal juga menuntut adanya langkah kolaboratif lain yang melibatkan berbagai organisasi  internasional  negara  (IGOs)  dan  non-negara  (INGOs)  yang  bergerak  di bidang yang sama.
Kata Kunci: Badak, Cula Badak, Afrika Selatan, Perburuan, dan Perdagangan Ilegal
Global Strategis, Th. 17, No. 1 240
Perkembangan globalisasi yang berlangsung seiring dengan terbentuknya jaringan perekonomian global pada dasarnya telah memberikan kemudahan sekaligus kesempatan besar dalam upaya memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan, baik bagi perusahaan multinasional, pelaku usaha lokal, ataupun masyarakat global secara keseluruhan. Kendati demikian, terlepas dari segala manfaat yang ditawarkan, globalisasi juga memunculkan serangkaian ancaman baru, salah satunya adalah perdagangan ilegal lintas batas negara yang berlangsung secara kompleks serta melibatkan jaringan kriminal yang tidak terbatas dalam suatu lingkup domestik ataupun regional. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beragam komoditas ilegal yang diperdagangkan, seperti narkotika, manusia, hingga satwa langka yang dilakukan oleh para aktor kriminal—baik selaku produsen, distributor, dan konsumen—yang saling terhubung sebagai suatu jaringan kriminalitas global.
Lebih lanjut, perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal merupakan salah satu persoalan kriminalitas transnasional yang tidak dapat diabaikan, mengingat besarnya implikasi yang dihasilkan bagi lingkungan dan komunitas masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Wide Seizure Database (WISE) dalam data United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC  (2020),  jumlah  komoditas  margasatwa  di  pasar  ilegal yang berhasil ditangkap meningkat dari 3.317 ekor pada tahun 1999 menjadi 13.492 ekor pada tahun 2011. Meskipun sempat mengalami penurunan pada rentang tahun 2010-2015, jumlah penangkapan dan perburuan satwa langka kembali melonjak drastis hingga mencapai akumulasi 37 ribu ekor spesies dilindungi dalam kurun waktu 2015-2017. WISE juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga spesies mamalia yang paling banyak diburu,  yakni  gajah,  trenggiling,  dan  badak  (UNODC  2020). Selain itu, mamalia lain yang kerap menjadi sasaran perburuan dan perdagangan satwa ilegal lintas batas adalah beragam spesies kucing besar, seperti singa, macan tutul, dan panter, meskipun dengan kisaran nilai yang lebih kecil.
Global Strategis, Th. 17, No. 1
241

## Grafik 1

## Jumlah Penangkapan Komoditas Margasatwa Ilegal

## Sumber: WISE dalam UNODC (2020)
Berdasarkan data yang dirilis oleh WISE dalam UNODC (2020) tersebut, penulis menggarisbawahi bahwa badak merupakan salah satu komoditas pokok dalam pasar perdagangan margasatwa ilegal. Tingginya nilai ekonomi komoditas badak—khususnya cula badak—menjadi dasar masifnya aktivitas perburuan badak dan perdagangan cula badak ilegal oleh kelompok kriminal transnasional dalam dua dekade terakhir. Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa wilayah Afrika menjadi titik awal bagi supply chain perdagangan cula badak transnasional mengingat benua Afrika merupakan wilayah dengan populasi badak terbesar di dunia. Pernyataan tersebut didukung oleh informasi yang dirilis oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dalam UNODC (2020) yang mengemukakan bahwa terdapat tren peningkatan perburuan badak secara signifikan di wilayah Afrika sebagai habitat asli dari beragam jenis badak Afrika. Secara lebih spesifik, data yang sama menunjukkan lebih dari 80% insiden perburuan badak terjadi di beberapa taman nasional di wilayah Afrika Selatan dan berimbas pada peningkatan jumlah komoditas cula badak dalam pasar ilegal global, yakni dari hanya 16 unit (126 kg) di tahun 2008 menjadi 105 unit (1,1 ton) pada tahun 2017.
Global Strategis, Th. 17, No. 1 242
Berangkat dari fakta-fakta tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perburuan dan perdagangan cula badak ilegal transnasional yang berpusat di Afrika Selatan dan melibatkan aktor kriminal dari berbagai negara dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, tulisan ini juga membahas mengenai upaya pemerintah Afrika Selatan beserta aktor internasional lain dalam merespons isu perburuan dan perdagangan cula badak transnasional. Sifat transnasional dalam operasi perburuan dan perdagangan satwa ilegal menuntut adanya langkah kolaboratif melibatkan organisasi internasional negara (IGOs) dan non-negara (INGOs). Maka dari itu, penulis memandang bahwa tulisan ini juga perlu menyoroti kinerja dari berbagai organisasi internasional yang telah diberi mandat dalam menciptakan dan mengimplementasikan larangan terkait komersialisasi cula badak, seperti Save The Rhino, International Rhino Foundation (IRF), World Wide Fund for Nature (WWF), Elephant Rhinos and People (ERP), The Boucher Legacy, Wild and Free Foundation (WFF), Helping Rhino, dan Hemmersbach Rhino Force (HRF).

## Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi
Secara umum, transnational organized crime (TOC) didefinisikan sebagai kegiatan kriminal lintas batas negara demi keuntungan material menggunakan cara-cara kekerasan, korupsi, intervensi hukum, ekonomi, dan politik. Lebih jauh, menurut Van Dijk (2014), TOC dapat dipahami secara makro dan mikro. Jaringan kriminal transnasional makro merujuk pada keseluruhan operasi kriminal lintas batas negara yang melibatkan kelompok organisasi kriminal transnasional maupun lokal. Sementara itu, konsep  TOC  mikro  merujuk  pada  bagian  kecil  dari  keseluruhan tindakan kriminal transnasional yang meliputi kelompok- kelompok kriminal lokal di lingkup lebih kecil yang membantu operasi bisnis ilegal di suatu wilayah negara tertentu. Dalam hal ini, pola operasi dalam jaringan kriminal transnasional terbagi  atas  kluster  geografi,  sehingga  hanya  kelompok  mikro yang saling berdekatan yang melangsungkan komunikasi secara langsung. Tidak hanya itu, konsep TOC mikro juga didasari oleh tiga hal lain, yaitu: (1) kejahatan transnasional secara dominan

## Katong Ragawi Numadi & Filasafia Marsya Ma’rifat
membutuhkan tenaga unskilled-labour yang telah terkonsentrasi di setiap wilayah operasi; (2) kejahatan transnasional harus dilakukan secara rahasia sehingga harus mengurangi intensitas komunikasi dan perpindahan dari para aktor; dan (3) terjadinya globalisasi dan perkembangan teknologi memungkinkan kegiatan kriminal transnasional untuk menghasilkan keuntungan besar bagi kalangan pelaku-pelaku lain di kalangan makro tanpa terlibat langsung dalam proses komunikasi dan eksekusi (Van Dijk 2014).
Seiring  berjalannya  waktu,  kehadiran  TOC  atau  kejahatan transnasional terorganisasi semakin didukung oleh adanya globalisasi yang memungkinkan perluasan operasi kriminal transnasional dan membentuk jaringan bisnis ilegal yang terorganisasi dan melibatkan aktor-aktor kriminal di berbagai belahan dunia. Mengutip pandangan Silberberg (2010), globalisasi—atau global illicit economy secara khusus— sebenarnya merupakan replikasi sejarah praktik kolonialisme dan imperialisme negara-negara barat di masa terdahulu. Walaupun demikian, di masa terdahulu, ekstraksi sumber daya ekonomi umumnya dilakukan oleh otoritas negara saja, sedangkan di masa kini, aktor yang berperan relatif lebih beragam, meliputi organisasi kriminal lokal dan internasional, kalangan pebisnis, pekerja, bahkan oknum pemerintahan negara yang membentuk jaringan kriminal lintas batas negara.
Lebih lanjut, guna mendukung upaya pencegahan perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, maka diperlukan juga langkah komprehensif yang dihasilkan dari adanya kerja sama antarnegara (Silbelberg 2010). Akan tetapi dalam realitasnya, upaya tersebut sulit dilakukan karena beberapa negara masih menganggap masalah kriminal sebagai urusan domestik sehingga setiap langkah internasional yang dilakukan dikategorikan sebagai intervensi terhadap kedaulatan suatu negara. Selain itu, masih terdapat berbagai faktor lain yang menyebabkan respons global terhadap kriminalitas transnasional sulit terealisasi, mulai dari ketidakselarasan hukum antarnegara, keengganan negara untuk berbagi informasi, hingga adanya persaingan dan relasi buruk antar beberapa negara. Maka dari itu, Moses Naim (2003) mengungkapkan bahwa guna memenangkan perang menghadapi kejahatan transnasional, otoritas negara setidaknya perlu
Global Strategis, Th. 17, No. 1 244
melakukan tiga penyesuaian. Pertama, mengembangkan konsep kedaulatan  yang  lebih  fleksibel  sehingga  memungkinkan  wujud kerja sama internasional antarnegara bersama otoritas global yang lebih  efisien  menghadapi  ancaman  transnasional.  Selanjutnya, memperkuat institusi keamanan multilateral yang telah terbentuk sembari melakukan re-definisi dan mengembangkan wujud kerja sama  keamanan  kontemporer  baru  yang  lebih  efisien  dalam mengatasi masalah yang terjadi. Terakhir, mendorong adanya pergeseran paradigma dari represi ke regulasi yang mengacu pada realitas bahwa perkembangan teknologi dan pasar sebagai penggerak utama kejahatan transnasional sulit untuk sepenuhnya diredam.

## Perburuan Badak dan Perdagangan Komoditas Cula Badak Ilegal di Afrika Selatan
Seperti yang telah dipahami bersama, kehadiran kejahatan transnasional terorganisasi semakin didukung oleh adanya fenomena globalisasi yang memungkinkan perluasan operasi kriminal dan membentuk jaringan bisnis ilegal di berbagai belahan dunia. Hal tersebut tidak terkecuali di wilayah Afrika yang mana integrasi Afrika ke dalam ekonomi global tidak hanya menghasilkan implikasi positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya tindak kejahatan transnasional terorganisasi di kawasan ini. Perwujudan kejahatan kriminal transnasional di dataran Afrika yang patut mendapatkan perhatian khusus adalah perdagangan komoditas margasatwa ilegal seiring dengan keanekaragaman margasatwa yang dimiliki. Di antara banyaknya jenis hewan maupun tumbuhan langka di Afrika, badak Afrika—khususnya badak hitam dan putih—menjadi salah satu yang paling terancam eksistensinya. Populasi badak Afrika pada dasarnya tersentralisasi di beberapa negara yakni Afrika Selatan, Namibia, dan Kenya. Selain di tiga negara tersebut, badak Afrika juga ditemukan di beberapa negara lain, seperti Zimbabwe, Botswana, Zambia, Uganda, dan Malawi, meskipun dengan jumlah populasi yang relatif lebih sedikit.
Berdasarkan data yang dirilis oleh IUCN dalam UNODC (2020), di tahun 2017, terdapat sebanyak 23,56 ribu ekor populasi badak di Afrika. Akan tetapi, angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya hingga sebesar 1,6% per tahun sehingga diestimasikan
populasi badak di seluruh Afrika hanya berkisar 22,13 ribu ekor pada tahun 2021. Khusus di Afrika Selatan, populasi badak putih bahkan menurun dari sekitar 18,8 ribu ekor pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 12,9 ribu ekor pada tahun 2021. Sebaliknya, spesies badak hitam masih cenderung lebih stabil dan sempat meningkat tipis dari kisaran 1,9 ribu ekor pada tahun 2010 menjadi 2,05 ribu ekor pada tahun 2021. Kendati demikian, secara keseluruhan, populasi badak hitam dan putih di Afrika Selatan menurun drastis dari sebanyak 20,7 ribu ekor pada tahun 2010  menjadi  15,02  ribu  ekor  di  tahun  2021  (CITES  2022)— sebagaimana yang tertera pada Grafik 2.

## Grafik 2
Populasi Badak Hitam dan Badak Putih di Afrika Selatan (dalam Ekor)
Sumber: CITES (2022)
Global Strategis, Th. 17, No. 1 246

## Grafik 3
Jumlah Perburuan Badak Afrika (dalam Ekor)
Sumber: IUCN dalam UNODC (2020) dan Save The Rhino (2022)
Penulis menyoroti bahwa masifnya angka penurunan populasi badak sejatinya tidak lepas dari tingginya angka perburuan badak dan perdagangan komoditas cula badak dari Afrika dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data pada Grafik 3, perburuan badak liar mulai mengalami peningkatan drastis di awal dekade 2010- an dan mencapai puncaknya pada tahun 2016. Sebagai negara yang memiliki populasi badak terbanyak di dunia, Afrika Selatan merupakan hotspot sekaligus titik awal supply chain perdagangan komoditas badak ilegal transnasional yang mana sebanyak 80% dari angka perburuan badak Afrika yang telah tercatat berasal dari wilayah Afrika Selatan, berdasarkan laporan WISE dalam UNODC (2020). Penulis menggarisbawahi bahwa peran Afrika Selatan sebagai hotspot dan titik awal supply chain tersebut tidak terlepas dari realitas bahwa Afrika Selatan memiliki jumlah populasi badak terbesar di dunia. Selain itu, hingga saat ini, populasi badak Afrika putih dan hitam cenderung berpusat di berbagai Taman Nasional yang terletak di wilayah Afrika Selatan (South African National Parks 2020).
Selaras dengan peningkatan angka perburuan badak di dataran Afrika tersebut, perdagangan komoditas cula badak ilegal secara global juga turut meningkat. Pada tahun 2008, jumlah cula badak yang berhasil ditangkap pihak berwenang hanya sebanyak 16 unit dengan berat total 126,5 kilogram. Memasuki pertengahan dekade tahun 2010-an, jumlah komoditas cula badak ilegal yang berhasil ditangkap telah mencapai 63 unit dengan berat total 539,7 kilogram. Puncaknya, pada tahun 2017, petugas keamanan berhasil menghimpun 105 unit komoditas cula ilegal dengan berat total mencapai 1,1 ton (UNODC 2020).
Hingga  saat  ini,  memang  belum  tersedia  data  spesifik  yang menjelaskan secara pasti mengenai jumlah suplai komoditas badak yang berasal dari Afrika Selatan. Akan tetapi, berkaca pada insiden perburuan dan pembunuhan badak di Afrika yang mencapai 80% dari keseluruhan angka perburuan badak global, diestimasikan komoditas cula badak dalam pasar global yang berasal dari wilayah Afrika Selatan dapat mencapai ribuan unit setiap tahunnya. Seperti halnya di awal Oktober tahun 2022 lalu, otoritas keamanan Singapura berhasil menangkap 20 unit komoditas cula badak selundupan bernilai 830 ribu USD. Komoditas cula badak tersebut diketahui berasal dari Afrika Selatan yang kemudian didistribusikan ke Singapura dan negara- negara Asia Tenggara lainnya melalui jalur udara (Animal Survival International 2022).
Global Strategis, Th. 17, No. 1 248

## Gambar 1

## Persebaran Komoditas Cula Badak Ilegal

## Sumber: UNODC World WISE Database (2020)
Melalui Gambar 1, dapat dilihat bahwa negara-negara Asia— khususnya regional Asia Timur dan Asia Tenggara memang menjadi destinasi utama dalam rantai suplai komoditas cula badak ilegal. Berdasarkan ilustrasi Gambar 1, komoditas cula badak yang sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika, khususnya Afrika Selatan, dikirim menuju kalangan konsumen yang terpusat di beberapa negara di Asia Timur dan Tenggara. Selain itu, cula badak ilegal tersebut juga diselundupkan menuju wilayah Eropa meskipun dalam volume yang relatif lebih kecil.
Mengutip  data  yang  dirilis  oleh  UNODC  (2020),  berdasarkan jumlah tangkapan cula badak ilegal dalam rentang waktu tahun 2002-2019, Vietnam menjadi negara destinasi utama dengan persentase mencapai 18,8% dan disusul oleh Tiongkok dengan persentase 17,8%. Selain itu, sebanyak 2,2% dan 1,4% dari total tangkapan di rentang tahun tersebut memiliki destinasi akhir di Malaysia dan Thailand. Sementara, sekitar 6,0% lainnya mengarah ke negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Singapura,  dan  negara-negara  Indo-Cina.  Meskipun  demikian, patut digarisbawahi bahwa lebih dari 50% total tangkapan dalam rentang dua dekade tersebut belum diketahui destinasi akhirnya. Diperkirakan sejumlah cula badak ilegal tersebut mengarah ke wilayah  Tiongkok,  Taiwan,  dan  kawasan  Indo-Cina  lain  dalam volume yang sangat besar (UNODC 2020).

## Katong Ragawi Numadi & Filasafia Marsya Ma’rifat
Dalam melancarkan aksi kejahatan transnasional terorganisir— khususnya perdagangan komoditas badak ilegal—tentu diperlukan adanya perluasan operasi kriminal dan jaringan bisnis ilegal di berbagai belahan dunia. Secara sederhana, aksi tersebut diilustrasikan oleh UNODC (2020) melalui Grafik 4 di bawah.

## Grafik 4
Jaringan Perdagangan Komoditas Badak Ilegal
Sumber: UNODC (2020)
Secara umum, aksi perdagangan komoditas badak ilegal tentu berlangsung dari hulu ke hilir. Dalam arti lain, sebelum jatuh ke tangan konsumen, aktivitas kejahatan transnasional tersebut perlu melalui berbagai aktor kriminal lain, seperti poachers , runners atau brokers , intermediaries atau dealers eksportir-importir, wholeshale traders , hingga retailers . Peran dari masing-masing aktor secara lebih mendetail dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Global Strategis, Th. 17, No. 1 250 Peran Keterangan Poacher Titik awal jaringan perdagangan komoditas badak ilegal. Terdapat tiga kategori poacher yakni subsistence poacher, highly organized poacher, dan stockpile theft.
Runners/Brokers
Low  level  trafficker yang merupakan masyarakat lokal di sekitar lokasi perburuan dan bertugas membeli komoditas badak dari para pemburu. Intermediaries/ Dealers National  level  trafficker yang berada di daerah perkotaan dan memiliki relasi dengan para broker di negara asal. Selain itu, dealers bertugas mengalirkan produk ke eksportir. E x p o r t e r / Importer Bagian  inti  dari  TOC  dan  berada  di  daerah perkotaan yang memiliki bandara dan pelabuhan internasional guna memfasilitasi segala hal mengenai transfer produk lintas batas negara. Wholesale Trader Pihak yang bertugas menerima produk di negara destinasi, serta memproses dan memasarkan produk kepada konsumen  secara offline dan online . Retailer Bertugas membeli dan mengolah produk dari trader dan memasarkannya ke kalangan konsumen di negara destinasi.
Sumber: UNODC (2020)
Melalu penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa aktivitas perburuan badak dan perdagangan cula badak transnasional berlangsung dengan sangat kompleks. Sejalan dengan  UNODC  (2020),  Moneron  (2020)  secara  sederhana membagi tujuh unit tersebut dalam tiga peran dalam global rhino horn supply chain, yakni: (1) poacher yang berperan langsung melakukan perburuan atau berternak badak secara ilegal hingga mengekstraksi komoditas cula dari badak; (2) perantara yang umumnya terdiri dari individu dan kelompok kriminal yang menjalankan tugas tertentu, meliputi transport, delivery , dan processing ; dan (3) exporter yang bertanggung jawab atas segala proses pengemasan dan ekspor komoditas cula dari Afrika Selatan ke negara transit di wilayah Afrika hingga ke negara-negara destinasi di Benua Asia dan Eropa.

## Upaya Pemerintah Afrika Selatan dalam
Menangani Permasalahan Perburuan dan

## Perdagangan Komoditas Badak
Sebagai negara yang memiliki populasi badak terbesar di dunia sekaligus merupakan titik awal dari aktivitas perburuan dan perdagangan cula badak ilegal, pemerintah Afrika Selatan tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan serta menegakkan aturan terkait perlindungan spesies badak Afrika. Akan tetapi, penulis menyoroti bahwa sedari awal pemerintah Afrika  Selatan  belum  menetapkan  aturan  yang  secara  spesifik melarang perburuan dan perdagangan cula badak Afrika di wilayah teritorialnya meskipun sebenarnya Afrika Selatan telah menandatangani  kesepakatan  Convention  on  International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) 1 sejak tahun 1977 yang di dalamnya memuat komitmen terhadap perlindungan satwa langka—termasuk ragam spesies badak yang tergolong dalam Apendiks I dan II.
Seiring berjalannya waktu, perhatian pemerintah akan pentingnya perlindungan keanekaragaman margasatwa langka baru mulai terlihat seiring ditetapkannya National Environmental Management Biodiversity Act 10 (NEMBA) pada tahun 2004. Secara umum, aturan tersebut mengawali komitmen pemerintah setempat dalam melindungi keanekaragaman hayati di wilayah teritorialnya. Komitmen tersebut kemudian diikuti upaya perancangan aturan yang sesuai kesepakatan internasional, penciptaan good environmental governance , termasuk pembentukan The South African Biodiversity Institute sebagai elemen penunjang (South African Government 2022). Meskipun demikian, NEMBA Act 10 tahun 2004 tetap tidak memuat aturan spesifik  terkait  larangan  perburuan  dan  perdagangan  satwa liar—khususnya terkait spesies badak Afrika pada saat itu. Lebih lanjut, mengacu pada ketetapan tersebut, perdagangan cula badak mentah dan kepemilikan produk cula badak justru diperbolehkan 1 Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna  (CITES)  merupakan  perjanjian  internasional  antarnegara  yang  disusun berdasarkan  resolusi  sidang  anggota  International  Union  for  Conservation  of Nature and Natural Resources pada tahun 1963 yang bertujuan melindungi tum- buhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Saat ini, CITES telah menetapkan berb - agai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam yang termuat dalam Apendiks I, II, dan III.
Global Strategis, Th. 17, No. 1
252
untuk kalangan privat atas dasar izin tertentu (Department of Forestry, Fisheries and Environmental Affairs South Africa 2017).
Lemahnya hukum yang berlaku, bersamaan dengan berbagai implikasi negatif yang dihasilkan kemudian menuntut pemerintah Afrika Selatan untuk segera menetapkan aturan baru yang secara khusus dapat melarang aktivitas perburuan badak dan komersialisasi komoditas cula badak. Pada tahun 2009, pemerintah Afrika Selatan melalui Departemen Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan (DKPL/DFFE) menetapkan Moratorium of Rhino Horn Trade yang secara umum memuat larangan dalam memperdagangkan cula badak di lingkup domestik, termasuk di dalamnya komoditas hasil olahan cula badak (Library of Congress 2016).  Pemberlakuan  larangan  secara  spesifik  tersebut  mulai terbilang  efisien  dalam  mengatasi  permasalahan,  sebagaimana dibuktikan melalui adanya penurunan angka perburuan badak dan penangkapan cula badak, baik di Afrika Selatan sebagai negara produsen maupun di negara-negara lain yang bertindak sebagai daerah transit dan destinasi sejak moratorium tersebut diberlakukan.
Keberhasilan dalam mereduksi tingkat perburuan badak dan perdagangan cula badak di Afrika Selatan tidak bertahan lama ketika South African Supreme Court mencabut moratorium tersebut pada tahun 2015 dengan dalih bahwa larangan perdagangan cula badak sejauh ini tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat dan dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan, sekaligus justru merugikan perekonomian masyarakat lokal (Library of Congress 2016). Penulis menyoroti bahwa pencabutan moratorium sebenarnya tidak lepas dari tekanan kalangan privat, terutama peternak badak sekaligus pegiat bisnis perdagangan cula badak yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut. Salah satu aktor penggerak di balik keberhasilan pembatalan aturan adalah John Hume yang merupakan seorang rhino private breeder sekaligus pebisnis komoditas cula badak kenamaan di Afrika Selatan. Bersama dengan kalangan pebisnis cula badak lainnya, Hume sedari awal gencar menolak moratorium dengan alasan larangan perdagangan cula badak justru berdampak pada konservasi spesies badak Afrika yang lebih banyak diupayakan oleh kalangan privat. Akan tetapi, pada realitasnya, tanpa adanya
regulasi mengikat, ratusan pebisnis badak justru meraup banyak keuntungan dari penjualan komoditas cula badak yang dilakukan melalui lelang, penyelundupan, dan mekanisme ilegal lainnya (Save The Rhino 2018).
Pencabutan moratorium tersebut seketika menghasilkan konsekuensi kembali meningkatnya angka perburuan badak liar di Afrika Selatan, bahkan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dan 2017. Kondisi tersebut kemudian melahirkan urgensi pemerintah setempat untuk segera mengambil tindakan kembali. Setelah keputusan pembatalan larangan, Pemerintah Afrika Selatan melalui DLH kembali mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada pihak Pengadilan Tinggi. Selama masa peninjauan kembali, moratorium pemerintah tetap berlaku sehingga perdagangan cula badak tetap dilarang di lingkup domestik. Hingga kemudian, pada pertengahan tahun 2017, South Africa  Supreme  Court  memutuskan  untuk  menolak  sepenuhnya banding pemerintah terkait larangan komersialisasi cula badak domestik, sehingga perdagangan cula badak di Afrika Selatan merupakan aktivitas bisnis legal sampai saat ini (Christy 2017).
Kegagalan penetapan aturan pelarangan perdagangan cula badak tersebut memperlihatkan bahwa penanganan masalah perburuan dan perdagangan komoditas badak di Afrika Selatan tidaklah mudah. Di satu sisi, telah terdapat komitmen besar otoritas pemerintahan Afrika Selatan dalam menekan angka perburuan dan perdagangan komoditas badak ilegal yang terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya konflik  kepentingan  yang  melibatkan  sektor  privat  atau  bahkan elemen internal pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan dalam menegakkan aturan khusus mengenai perburuan dan perdagangan komoditas badak di Afrika Selatan. Menurut International Rhino Foundation (2023), tidak ketatnya peraturan terkait perburuan dan perdagangan komoditas badak di Afrika Selatan telah mengakibatkan penurunan populasi badak Afrika di Taman Nasional Kruger dalam jumlah masif sejak 2013 dan penyebaran aktivitas perburuan dan perdagangan badak secara lebih luas.
Maka dari itu, dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Afrika Selatan, penulis memandang bahwa
Global Strategis, Th. 17, No. 1 254
pencabutan moratorium telah menuntut pemerintah Afrika Selatan untuk segera menerapkan langkah alternatif dalam mereduksi tingkat perburuan badak dan penjualan cula badak tanpa aturan pelarangan secara eksplisit. Langkah alternatif pertama yang dilakukan adalah dengan memperkuat implementasi regulasi terkait komersialisasi cula badak dalam pasar domestik sesuai ketetapan Biodiversity Act (NEMBA) dalam dokumen Regulation Relating to Trade in Rhinoceros Horn NEMBA Chapter 2 2004 yang memuat pelarangan segala bentuk transaksi komoditas cula badak dengan panjang di bawah 5 cm. Selain itu, seluruh perdagangan dan pemberian komoditas cula badak harus mendapatkan persetujuan dari otoritas pemerintahan setempat. Dengan kata lain, baik penjual, pemberi, penerima maupun pembeli harus terlebih dahulu terdaftar sebagai permit holder sebelum melakukan transaksi (Biodiversity Act 2004).
Lebih lanjut, penulis memandang bahwa regulasi perdagangan cula badak seharusnya diselaraskan dengan komitmen pemerintah Afrika Selatan terhadap CITES mengenai larangan perdagangan segala komoditas badak secara internasional. Adapun regulasi ini sejalan dengan yang tertera dalam Regulation Relating to Trade in Rhinoceros Horn NEMBA Chapter 4 yang menetapkan larangan ekspor dan impor komoditas cula badak dan produk cula badak dalam konteks komersial (Biodiversity Act 2004). Guna menjunjung tinggi larangan tersebut, pemerintah Afrika Selatan seyogianya dapat terus aktif melalui kebijakan anti-poaching and  trafficking yang merupakan mekanisme direct action dengan terjun langsung dalam berbagai upaya penangkapan guna menggagalkan pengiriman komoditas cula badak.
Inisiatif Global dalam Menanggulangi Perburuan Liar dan Perdagangan Komoditas Badak di Afrika Selatan
Selain membutuhkan tindakan dari pemerintah, perburuan badak dan komersialisasi komoditas cula badak di Afrika Selatan juga memerlukan adanya peran kolaboratif dari berbagai stakeholders lain. Dalam hal ini, keterbatasan birokrasi dianggap telah memunculkan tekanan domestik di sektor pemerintah negara asal sehingga justru berimplikasi terhadap menguatnya perburuan
Global Strategis, Th. 17, No. 1
dan perdagangan cula badak secara transnasional. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan respons global yang merujuk pada kolaborasi antar-pemerintahan negara asal, transit, maupun destinasi—baik berupa organisasi internasional maupun bentuk kerja sama lain yang tidak terinstitusionalisasi. Tidak hanya itu, kompleksitas dari isu perburuan dan penjualan komoditas badak juga menuntut keterlibatan organisasi internasional non-pemerintah (INGOs) dalam membatasi pergerakan jaringan kriminal transnasional sekaligus mereduksi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan mengingat INGOs umumnya memiliki fleksibilitas dan efisiensi lebih sehingga mampu menangani keterbatasan respons dari pemerintah negara.
Seperti yang telah diketahui bersama, komitmen internasional terhadap upaya perlindungan margasatwa pada dasarnya terwujud dalam  the  Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora  (CITES)  yang  disepakati  oleh delapan puluh anggota awal pada tahun 1963. Setelah dinyatakan efektif  sejak  tahun  1975,  kini  CITES  telah  ditandatangani  lebih dari 180 negara dengan misi utama melindungi eksistensi flora  dan  fauna  langka  dari  perdagangan  ilegal  (CITES  2023). Lebih lanjut, CITES memuat tiga Apendiks yang terdiri dari: (1) Apendiks I memuat daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional; (2) Apendiks II memuat daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi dapat terancam punah jika perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pembatasan; dan (3) Apendiks III berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya dapat dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I (CITES 2023). Khusus perlindungan terhadap badak, disebutkan bahwa sub-spesies southern  white  rhino,  south-western  black rhino,  southern-central  black  rhino, dan eastern black rhino yang memiliki habitat di Afrika Selatan sudah terdaftar dalam Apendiks I yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan komersial yang melibatkan sub-spesies di atas tidak diperbolehkan di bawah naungan hukum internasional.
Global Strategis, Th. 17, No. 1 256
Kendati telah terdapat komitmen internasional yang mendasari, penurunan  jumlah  populasi  badak  secara  signifikan  dalam  dua dekade terakhir pada akhirnya menuntut adanya kesepakatan lanjutan  dari  CITES  terkait  perlindungan  ragam  spesies  badak.

## Alhasil, pada tahun 2016, negara-negara anggota melalui
Conference  of  the  Parties  (CoP)  17  telah  menyepakati  revisi terhadap  resolusi  Conf.  9.14  perihal  Conservation  of  and  Trade in African and Asian Rhinoceroses, utamanya mengenai kontrol penegakan, usaha pembatasan perdagangan, dan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku tindakan perburuan, kepemilikan, dan perdagangan komoditas badak ilegal (CITES 2016).
Hal serupa juga terjadi dalam CoP 18 CITES tahun 2019 yang mana negara-negara  anggota  menyepakati  revisi  terkait  resolusi  Conf. 13.5 mengenai kuota ekspor komoditas badak hitam. Terkait hal tersebut, disebutkan pada ketentuan pertama bahwa kuota ekspor tahunan komoditas badak hitam dari Afrika Selatan maksimal sebesar 0,5% dari keseluruhan jumlah populasi badak hitam di negara tersebut. Sementara itu, kuota ekspor komoditas badak dari Namibia maksimal hanya 5 (lima) unit per tahun. Lebih lanjut, dalam revisi juga ditekankan mengenai kegiatan ekspor komoditas badak hitam dari kedua negara tersebut tidak boleh didasarkan atas motif personal dan komersial, apalagi diperdagangkan secara domestik di negara tujuan (CITES 2019).
Menyusul kian gentingnya masalah perburuan dan perdagangan komoditas badak, pertemuan terbaru CoP 19 CITES tahun 2022 kemudian menghasilkan serangkaian decision draft . Di antaranya adalah Decision 18.110, 18.111, dan 18.116 yang secara langsung menarget Afrika Selatan, Bostwana, Tiongkok, dan Vietnam selaku negara produsen dan konsumen perdagangan badak ilegal terbesar untuk meningkatkan langkah konservasi dan operasi pengamanan dalam upaya mereduksi tingkat perburuan dan perdagangan komoditas badak ilegal di wilayahnya masing-masing (CITES 2022). Secara singkat, Tabel 4 di bawah merupakan tabel sederhana terkait isi revisi dan decision CITES yang telah dibuat.
Global Strategis, Th. 17, No. 1
Tabel 4 Resolusi dan Decision CITES mengenai Perburuan dan Perdagangan Badak Ilegal Resolusi/Decision Perihal Resolution Conf. 9.14 (Rev. CoP17) Konservasi dan perdagangan Badak Asia dan Afrika Resolution Conf. 13.5 (Rev. CoP18) Penetapan kuota ekspor komoditas Badak Hitam Afrika Decision 18.110 Kewajiban negara anggota melaporkan insiden penangkapan komoditas badak ilegal Decision 18.111 Tuntutan kepada Myanmar, Mozambique, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Myanmar memperkuat implementasi Resolusi Conf. 9.14 Decision 18.116 Tuntutan bagi pemerintah negara yang menjadi wilayah operasi jaringan kriminal perdagangan komoditas badak ilegal untuk konsisten mengimplementasikan Resolusi  Conf  17.4  tentang  strategi mereduksi perdagangan komoditas margasatwa ilegal

## Sumber: Gabungan (diolah oleh penulis)
Penulis  memandang  bahwa  aturan  CITES  seharusnya  menjadi landasan bagi terciptanya kolaborasi internasional dalam menanggulangi ancaman perburuan dan perdagangan komoditas badak yang kian masif. Lebih lanjut, penulis menyoroti bahwa sebenarnya telah terdapat berbagai perwujudan kolaborasi melibatkan pemerintah Afrika Selatan bersama negara- negara destinasi. Salah satu terobosan yang terbaru adalah ketika pemerintah Afrika Selatan berhasil menginisiasi World Conservation Bond (WCB) pada awal tahun 2022. WCB atau Rhino Bond merupakan skema global funding guna membantu South African National Park (SANPark) dalam meningkatkan konservasi dan proteksi terhadap populasi badak Afrika. Harapannya, dalam lima tahun ke depan, Departemen Kehutanan, Perikanan dan Lingkungan bersama SANPark mampu mengembangkan sistem konservasi dan proteksi badak Afrika yang lebih memadai (World Bank 2022). Selain itu, WCB juga diharapkan dapat merefleksikan kerangka tata kelola ideal, pelibatan sektor privat menghadapi
Global Strategis, Th. 17, No. 1 258
masalah transnasional kontemporer sehingga skema ini dapat dijadikan sebagai blue-print bagi upaya konservasi dan proteksi margasatwa langka di seluruh dunia (World Economic Forum 2022).
Selain dalam kerangka multilateral, pemerintah Afrika Selatan juga menjalin kerja sama lingkup bilateral dalam menghadapi masalah perburuan dan perdagangan cula badak transnasional. Sebagai contoh, pada tahun 2022, pemerintah Afrika Selatan bersama dengan pemerintah Polandia berhasil memasukkan perihal perburuan dan perdagangan komoditas badak ilegal dalam mutual legal assistance atau MLA (DFFE South Africa 2022). Sebelumnya, Afrika Selatan juga pernah melancarkan Operasi Golden Strike yang merujuk pada sinergitas The Hawk (Direktorat Kriminal Kepolisian Afrika Selatan) dengan Kepolisian Vietnam. Operasi gabungan ini berhasil menangkap 138 kilogram cula badak ilegal beserta puluhan ton komoditas margasatwa langka lainnya. Kegiatan operasi ini juga meliputi kerja sama kepolisian internasional antara Afrika Selatan dan Malaysia yang berhasil menangkap 42 kilogram unit cula badak selundupan dari wilayah Afrika Selatan menuju Malaysia (CITES 2022). Tidak hanya itu, seiring besarnya transfer komoditas badak ilegal dari Afrika Selatan ke Tiongkok, kedua negara tersebut juga menyepakati kerja sama joint integrated operation . Kolaborasi ini membuahkan hasil berupa penangkapan sebanyak 32 kilogram unit cula badak di Bandara Internasional OR Tambo diikuti beberapa unit tambahan yang ditangkap di wilayah teritorial Tiongkok (South African Revenue Services 2022).
Selanjutnya, kompleksitas masalah perburuan dan perdagangan komoditas badak ilegal di Afrika Selatan juga membutuhkan partisipasi aktif sektor privat, salah satunya melalui keberadaan organisasi internasional non-negara (INGOs). Adapun beberapa INGOs yang bergerak di bidang perlindungan badak dan isu perdagangan komoditas badak di Afrika Selatan antara lain Save The Rhino, International Rhino Foundation (IRF), World Wide Fund for Nature (WWF), Elephant Rhinos and People (ERP), The Boucher Legacy, Wild and Free Foundation (WFF), Black Mamba Anti-Poaching Unit, dan Hemmersbach Rhino Force (HRF)— sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.
Global Strategis, Th. 17, No. 1

## Tabel 5

## INGOs Perlindungan dan Konservasi Badak di Afrika Selatan
Organisasi Lingkup Kegiatan Save The Rhino Aktivitas Save The Rhino meliputi empat aspek esensial, yakni perlindungan habitat, pengurangan tingkat perdagangan komoditas badak, pelibatan komunitas masyarakat, dan penguatan peran conservation specialists (Save The Rhino 2022a). Khusus di wilayah Afrika Selatan, Save The Rhino menjalankan program perlindungan dan konservasi di uMkhuze Game Reserve dengan berperan sebagai servicing organization melalui penyaluran dana bantuan untuk kegiatan konservasi dan operasi pengamanan populasi badak setempat, serta dukungan teknis lain seperti pelatihan, penambahan personil wildlife ranger, dan bantuan penyediaan data (Save The Rhino 2022b). Sebagai tambahan, Save The
Rhino juga memiliki pogram Rhino Orphanage yang berfokus pada upaya rehabilitasi bagi sejumlah badak di Afrika Selatan yang menjadi korban tindak perburuan liar (Save The Rhino 2017). International Rhino Founda- tion (IRF) Di wilayah Afrika Selatan, IRF berkolaborasi dengan organisasi lokal, Stop Rhino Poaching (SRP), dalam melindungi populasi badak hitam dan putih di beberapa taman nasional di Afrika Selatan. Upaya sinergis yang dilaksanakan pada dasarnya serupa dengan Save The Rhino, yakni meliputi fundraising , translokasi badak, pelatihan personil, monitoring and tracking , pelibatan komunitas masyarakat hingga kegiatan investigasi guna mendukung kinerja SANParks serta otoritas keamanan setempat (IRF 2022). Di samping itu, IRF juga hadir di
Vietnam yang merupakan negara konsumen tertinggi komoditas badak ilegal. Bekerja sama dengan Education for Nature Vietnam (ENV), IRF menjalankan program demand reduction campaign sekaligus advokasi penegakan hukum terhadap otoritas keamanan Vietnam (IRF 2022). World Wide Fund for Nature (WWF) WWF melalui Black Rhino Range Expansion Project (BRREP) bekerja sama dengan community dan private land-holde r merelokasi sejumlah badak hitam di Afrika Selatan ke lokasi habitat baru yang lebih aman. Program ini berhasil membuat tiga belas habitat baru seluas 310 ribu hektar dan telah berhasil merelokasi 220 ekor badak hitam ke habitat baru tersebut. Pada tahun 2019,
BRREP memulai program secara lintas batas negara yang mana beberapa spesies badak hitam di Afrika Selatan dipindahkan ke Taman Nasional Liwonde di Malawi yang dinilai relatif lebih aman (WWF 2022) .
Global Strategis, Th. 17, No. 1
260
Elephant, Rhi- nos, and People (ERP) Kegiatan inti ERP meliputi m onitoring and protection, dehorning, range expansion, rhino relocation , dan research (ERP 2022). Beberapa realisasi program di antaranya adalah proteksi dan pengawasan terhadap populasi badak di Rietvlei Dam Nature Reserve. Tidak hanya itu, ERP juga bekerja sama dengan Bull Security— sebuah organisasi private security— dalam melakukan
dehorning terhadap 12 ekor badak untuk menghindari perburuan liar di wilayah tersebut. Sebagai tambahan, ERP melakukan fencing removal di area Dinokeng Game Reserve guna memperluas habitat badak Afrika serta merelokasi beberapa ekor badak Afrika yang selamat dari perburuan liar ke tempat aman dengan bantuan komunitas lokal setempat (ERP 2022). The Boucher Legacy Dalam mendukung konservasi badak Afrika, The Boucher Legacy melakukan public funding dengan berkolaborasi bersama perusahaan SM Cricket Afrika Selatan melalui SM Rhino Brand. Terkait hal tersebut, hasil penjualan dari produk SM Rhino Brand didonasikan khusus untuk kegiatan konservasi badak di Afrika Selatan (The
Boucher Legacy 2022a). Selain itu, The Boucher Legacy juga bekerja sama dengan ahli dari SANParks dalam proses tracking (The Boucher Legacy 2022a). Sebagai tambahan, The Boucher Legacy juga mengalirkan dana bantuan bagi program Rhino DNA Indexing System yang dapat mempermudah kinerja kepolisian dalam menangkap pelaku perburuan badak liar (The Boucher Legacy 2022b) . Wild and Free Foundation (WFF) Wild and Free Foundation (WFF) adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2014 yang berbasis di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Misi dari WFF adalah untuk memberdayakan pemuda dan masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dan suaka margasatwa di Afrika melalui peluang olahraga dan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada perburuan badak Afrika dan satwa liar (WFF 2022). Black Mamba Anti-Poaching Unit Black Mamba Anti-Poaching Unit berfokus untuk melindungi populasi badak di wilayah Taman Nasional Krugger dengan melakukan kegiatan patroli harian— terutama di kawasan Balule Nature Reserve, serta melakukan penangkapan langsung terhadap poaching gangs yang kedapatan memburu badak di wilayah tersebut. Selain itu, organisasi ini juga memberikan edukasi terkait konservasi badak Afrika kepada komunitas masyarakat sekitar, khususnya kalangan anak-anak (Helping Rhinos 2022).

## Katong Ragawi Numadi & Filasafia Marsya Ma’rifat
261
H e m m e r s b a c h Rhino Force (HRF) Hemmersbach Rhino Force (HRF) menginisiasi Greater Krugger Project yang merujuk pada proteksi wilayah Taman Nasional Krugger dari sindikat pemburu badak Afrika dengan melakukan patroli harian, memperketat pintu masuk Taman Nasional Krugger, dan membantu proses autopsi badak yang menjadi korban pemburuan sehingga mempermudah otoritas kepolisian Afrika
Selatan dalam melakukan penangkapan (HRF 2022)

## Sumber: Gabungan (diolah oleh penulis)
Melalui Tabel 5, dapat dipahami bahwa berbagai INGOs tersebut sebenarnya memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Terkait dengan hal ini, berbeda dengan Save the Rhino, IRF, WWF, dan WFF yang juga beroperasi secara global, ERP, The Boucher Legacy, Black Mamba Anti-Poaching Unit, dan HRF berperan dalam perlindungan badak Afrika secara khusus di wilayah Afrika Selatan. Mengutip tulisan milik Halpin dan McLaverty (2010) dan Mayne (2019), keterlibatan INGOs dalam masalah kriminalitas transnasional setidaknya dapat dijalankan melalui dua kegiatan utama, yakni servicing yang merujuk pada peran INGOs sebagai elemen pendukung kebijakan negara, dan advocacy yang menekankan eksistensi organisasi kemasyarakatan untuk menyadarkan pemerintah negara dan elemen internasional lain akan pentingnya suatu isu tersebut. Apabila dikaitkan dengan lingkup kegiatan INGO yang tertera pada Tabel 5, maka dapat digarisbawahi bahwa sebagian besar INGOs tersebut telah berperan aktif dalam aktivitas servicing dan advocacy terkait konservasi badak Afrika, antara lain dengan ikut serta dalam proses pengembangbiakan di beberapa Taman Nasional Afrika Selatan, menginisiasi awareness dan public funding, hingga terlibat dalam proses perburuan para pelaku pedagang badak liar di Afrika Selatan dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan komunitas lokal setempat. Dengan adanya langkah kolaboratif yang melibatkan organisasi internasional negara (IGOs) dan non-negara (INGOs), penulis memandang bahwa upaya untuk menekan angka perburuan badak dan komersialisasi komoditas cula badak di Afrika Selatan tentu akan lebih mudah. Hal itu karena sifat transnasional dalam operasi perburuan dan perdagangan satwa ilegal seringkali membutuhkan kolaborasi dari berbagai stakeholders— khususnya organisasi internasional— karena  organisasi  internasional  umumnya  memiliki  fleksibilitas
Global Strategis, Th. 17, No. 1 262
dan cakupan yang lebih luas dalam upaya membatasi pergerakan jaringan kriminal transnasional sekaligus mengurangi berbagai dampak negatif yang dihasilkan.

## Simpulan
Melalui tulisan ini, dapat dipahami bahwa globalisasi yang bersamaan dengan terbentuknya jaringan perekonomian global dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Dengan kata lain, globalisasi telah memberikan kemudahan dalam upaya memaksimalkan keuntungan sekaligus memunculkan berbagai ancaman baru, salah satunya adalah perdagangan ilegal lintas batas negara—khususnya perburuan dan perdagangan komoditas margasatwa ilegal. Hal tersebut diilustrasikan oleh penulis secara lebih spesifik melalui kondisi di wilayah Afrika yang mana integrasi Afrika ke dalam ekonomi global tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa peningkatan tindak kejahatan transnasional terorganisir, khususnya perdagangan komoditas margasatwa ilegal pada spesies badak Afrika.
Lebih lanjut, tulisan ini menemukan bahwa perburuan badak liar di wilayah Afrika mulai mengalami peningkatan drastis di awal dekade 2010-an dan mencapai puncaknya pada tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, Afrika Selatan merupakan hotspot sekaligus titik awal supply chain perdagangan komoditas badak ilegal yang mana sebanyak 80% dari angka perburuan badak Afrika yang telah tercatat berasal dari wilayah Afrika Selatan. Isu perburuan badak liar yang terjadi selama dua dekade terakhir telah berimbas secara nyata pada penurunan populasi badak secara  signifikan  sekaligus  peningkatan  perdagangan  komoditas cula badak ilegal di saat yang bersamaan.
Merespons isu tersebut, pemerintah Afrika Selatan tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan dan menegakkan aturan terkait perlindungan spesies badak Afrika. Akan tetapi, penulis menggarisbawahi bahwa sedari awal pemerintah Afrika Selatan belum menetapkan regulasi komprehensif yang melarang perburuan dan perdagangan cula badak Afrika di wilayah
teritorialnya. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Afrika  Selatan  masih  banyak  diwarnai  dengan  berbagai  konflik kepentingan, salah satunya dari tekanan kalangan privat— khususnya peternak badak sekaligus pegiat bisnis perdagangan cula badak yang merasa dirugikan. Imbasnya, pemerintah Afrika Selatan terlihat mengalami keterbatasan birokrasi dalam menangani isu ini meskipun sebenarnya Afrika Selatan telah menandatangani  kesepakatan  CITES  sejak  tahun  1977  yang  di dalamnya memuat komitmen terhadap perlindungan satwa langka—khususnya badak.
Berangkat dari dinamika isu perburuan badak dan komersialisasi komoditas cula badak yang berasal dari wilayah Afrika— khususnya Afrika Selatan, penulis berpendapat bahwa dalam mengatasi isu yang bersifat transnasional, upaya penanganan akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan peran pemerintah domestik semata. Hal itu disebabkan karena sifat transnasional dalam operasi perburuan dan perdagangan satwa ilegal umumnya memuat perluasan operasi kriminal dan jaringan bisnis ilegal di berbagai belahan dunia sehingga menuntut adanya langkah kolaboratif dari organisasi internasional negara (IGOs) dan non- negara (INGOs). Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa aktivitas perburuan badak dan perdagangan cula badak transnasional terjadi dengan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aktor kriminal dari hulu ke hilir sehingga membutuhkan upaya penanganan yang komprehensif agar dapat membantu keterbatasan birokrasi yang mungkin dialami oleh pemerintah domestik.

## Tentang Penulis
Katong Ragawi Numadi saat ini adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bali Internasional. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2018; pendidikan Magister di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2021. Minat kajiannya adalah globalisasi, lingkungan, hak asasi manusia, dan gender. Penulis dapat dihubungi melalui email di katongragawi@iikmpbali.ac.id.
Filasafia Marsya Ma’rifat saat ini adalah staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Global Strategis, Th. 17, No. 1 264
Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2020; pendidikan Magister di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Minat kajiannya adalah ekonomi politik global, bisnis internasional, diplomasi, dan lingkungan. Penulis dapat dihubungi melalui email di filasafiamarsya@gmail.com .

## Referensi
Buku dan Bab dalam Buku
Halpin, Darren, dan Peter McLaverty, 2010. “Legitimating INGO Advocacy:  The  Case  of  Internal  Democracies”,  dalam Steffek,  J.,  et  al.  (eds),  2010. Evaluating Transnational NGOs . London: Palgrave Macmillan.
Van Dijk, Jan, dan Toine Spapens, 2014. “Transnational Organized Crime  Networks  Across  the  World”,  dalam  Albanese, Jay S., dan Philip L. Reichel (eds.), 2013. Transnational Organized  Crime:  An  Overview  from  Six  Continents . London: SAGE Publication Inc.

## Artikel Jurnal
Andreas, Peter, 2011. “Illicit Globalization: Myths Misconception and  Historical  Lesson”, Political Science Quarterly, 126 (31):1-23.

## Laporan
Moneron, Sade, et al., 2020. Insight from the Incarcerated: An Assessment of the Illicit Supply Chain in Wildlife in South Africa.
South African National Park, 2020. South African National Parks Annual Report 2019/2020.
Global Strategis, Th. 17, No. 1
United  Nation  Office  on  Drugs  and  Crime,  2020.World  Wildlife Crime Report: Trafficking in The Protected Species.

## Publikasi Resmi
National Environmental Management: Biodiversity Act 10, 2004. Cape Town: Republic of South African Government.

## Artikel Daring
Animal Survival International, 2022. “South African Rhino Horn Worth  $15-million  USD  Seized  in  Singapore”  [daring]. dalam https://animalsurvival.org/trade-and-legislation/ south-african-rhino-horn-worth-15-million-seized-in- singapore/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Christy, Bryan, 2017. “South Africa Just Lifted Its Ban on Rhino Horn  Trade”, National Geographic, 16  Mei  [daring]. dalam https://www.nationalgeographic.com/animals/ article/160523-rhino-horn-ban-south-africa-cites- smuggling-john-hume-rhino-ranching-swaziland  [diakses pada 4 Desember 2022].
CITES, 2022. “Decisions of the Conference of the Parties to CITES in Effect After the 19 th Meeting” [daring]. dalam https:// cites.org/eng/dec/index.php  [diakses  pada  6  Desember 2022].

## Department of Forestry, Fishery and Environmental of the
Republic  of  South  Africa,  2017.  “DFFE  Clarifies  that Rhino  Horn  May  Not  Be  Traded  Internationally” [daring].  dalam  https://www.dffe.gov.za/mediarelease/ deaclarifiesrhinohorntrade  [diakses  pada  4  Desember 2022].

## Department of Forestry, Fishery and Environmental of the
Republic of South Africa, 2022. “Rhino Poaching in South Africa  in  2021”  [daring].  dalam https://www.dffe.gov.
Global Strategis, Th. 17, No. 1 266
za/mediarelease/rhinopoaching_2021 [diakses  pada  6 Desember 2022].
Elephants, Rhinos, & People, 2022. “Introduction: Rietvlei Anti- Poaching  Project”  [daring].  dalam  https://www.erp.ngo/ blog-rhino-programme/2018/9/1/rietvlei-anti-poaching- project [diakses pada 8 Desember 2022].
Helping  Rhinos,  2022.  “Black  Mamba  Anti-Poaching  Unit” [daring].  dalam  https://www.helpingrhinos.org/black- mambas/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Hemmersbach  Rhino  Force,  2022.  “Greater  Kruger  Project” [daring].  dalam  https://rhino-force.org/projects.html [diakses pada 9 Desember 2022].
International Rhino Foundation, 2023. “A New Poaching Problem in South Africa” [daring]. dalam https://rhinos.org/blog/ a-new-poaching-problem-in-south-africa/ [diakses pada 4 Desember 2022].
International Rhino Foundation, 2022 . “IRF Works in South Africa”  [daring].  dalam  https://rhinos.org/our-work/ where-we-work/south-africa/  [diakses  pada  8  Desember 2022].
Library of Congress, 2016. “Moratorium on Domestic Trade in Rhino Horn Temporarily Re-Instituted” [daring]. dalam https:// www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-06-13/ south-africa-moratorium-on-domestic-trade-in-rhino- horn-temporarily-re-instituted/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Mayne, Ruth, 2022. “Is Advocacy and Campaigning Up to Today’s Challenges?”, 9 April [daring]. dalam https://www.bond. org.uk/news/2019/04/is-advocacy-and-campaigning-up- to-todays-challenges/ [diakses pada 20 Desember 2022].
Naim,  Moises,  2009.  “Five  Wars  of  Globalization”, Foreign Policy, 3 November [daring]. dalam https://foreignpolicy.
com/2009/11/03/five-wars-of-globalization/
[diakses pada 2 Desember 2022].
Global Strategis, Th. 17, No. 1
Save The Rhino, 2017. “Rhino Orphanage” [daring]. dalam https:// www.savetherhino.org/thorny-issues/rhino-orphanages- to-fund-or-not-to-fund/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Save The Rhino, 2018. “World Largest Rhino Farm at Risk of Collapse” [daring]. dalam https://www.savetherhino.org/ thorny-issues/rhino-farm-at-risk-of-collapse/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Save  The  Rhino,  2022a.  “Poaching  Statistics”  [daring].  dalam https://www.savetherhino.org/rhino-info/poaching- stats/ [diakses pada 4 Desember 2022].
Save The Rhino, 2022b. “South Africa: uMkhuze Game Reserve”
[daring]. dalam https://www.savetherhino.org/ programmes/umkhuze-game-reserve/ [diakses  pada  8
Desember 2022].
South African Government, 2022. “Forestry, Fisheries and Environment on Rhino Poached in South Africa in First Six  Months  of  2022”  [daring].  dalam https://www. gov.za/speeches/forestry-fisheries-and-environment- rhino-poached-south-africa-first-six-months-2022-1-aug [diakses pada 5 Desember 2022].
South  African  Revenue  Services,  2021.  “Media  Release:  Custom Officers  Make  Massive  Bust  of  Rhino  Horn  Weighing 160kg” [daring].  dalam https://www.sars.gov.za/media- release/media-release-customs-officers-make-massive- bust-of-rhino-horn-weighing-160kg/ [diakses  pada  6 Desember 2022].
South African Revenue Services, 2022. “Rhino Horn Found in Luggage  at  OR  Tambo  International  Airport”  [daring]. dalam https://www.sars.gov.za/media-release/rhino- horn-found-in-luggage-at-or-tambo-international- airport/ [diakses pada 7 Desember 2022].
The  Boucher  Legacy,  2022a.  “Helping  The  SANParks  Ranger” [daring].  dalam  https://boucherlegacy.co.za/helping- sanparks-rangers-track-rhinos/ [diakses pada 8 Desember 2022].
Global Strategis, Th. 17, No. 1 268
The  Boucher  Legacy,  2022b.  “Rhino  DNA  Indexing  Halted” [daring].  dalam  https://boucherlegacy.co.za/rhino-dna- indexing-halted/ [diakses pada 8 Desember 2022].
World  Bank,  2022.  “Wildlife  Conservation  Bond  Boost  South Africa’s  Efforts  to  Protect  Black  Rhinos  and  Support Local  Communities”  [daring].  dalam https://www. worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/23/ wildlife-conservation-bond-boosts-south-africa-s-efforts- to-protect-black-rhinos-and-support-local-communities [diakses pada 5 Desember 2022].
Wild and Free Foundation, 2022. “Rhino Cup Champions League” [daring].  dalam https://www.wildandfreefoundation.org/ rhino-cup-champions-soccer-league-africa.html [diakses pada 9 Desember 2022].
World Economic Forum, 2022. “How Innovative Financing Can Help Protect the Black Rhino Population” [daring]. dalam https://www.weforum.org/agenda/2022/05/wildlife- conservation-bond-innovative-financing-to-achieve- results-for-rhinos/#:~:text=Also%20known%20as%20 the%20%E2%80%9CRhino,Great%20Fish%20River%20 Nature%20Reserve [diakses pada 5 Desember 2022].
WWF,  2022.  “WWF  is  SavingRhino  by  Moving  them”  [daring]. dalam https://www.worldwildlife.org/stories/wwf-is- saving-black-rhinos-by-moving-them  [diakses  pada  4 Desember 2023].

## Lain-Lain
CITES, 2016. Conf. 9.14 (Rev CoP17)* Conservation on and Trade in African and Asian Rhinoceroses.

## CITES, 2019. Conf. 13.5 (Rev CoP 18)* Establishment of Export
Quotas for Black Rhinoceros Hunting Trophies.
CITES, 2023. Apendices I II and II.