Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## MENGUKUR SIFAT ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Maulana Daffa Ilhami 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: madaffaa7@gmail.com

## Abstract
There is no handling in cases of criminal acts of sexual violence or sexual crimes which is the fault of the government and can violate human rights because basically, the state is making regulations to prevent the occurrence of a crime that can harm its people. The importance of law in a country, of which is to create  a  comfortable  scope  so  that  people  become  safe  in  carrying  out  their  activities.  Statistically, sexual violence or sexual crimes are still targeting women, this is due to a difference in relations in which women  are  generally  considered  the  lowest  so  victims  of  sexual  crimes  or  sexual  violence  are  still predominantly committed against women. Apart from that, there are also targets for children who still do  not  have  enough  knowledge  about  their  bodily  functions,  so  perpetrators  of  sexual  crimes  can persuade the child by offering objects that the victim likes or by threatening the victim. The low reporting of cases of sexual violence is also still passive because fear of the surrounding community does not help victims,  but  has  a  negative  impact  such  as  isolating  or  discriminating  against  victims  so  that  victims become exploited by society. This can traumatize victims of sexual violence or sexual crimes. In addition to  trauma  being  an  obstacle  to  reporting,  there  was  also  a  lack  of  evidence,  most  victims  told  more about the violence perpetrated against them someone so in reporting, the victim only invited a friend or someone to be a witness. this also becomes difficult considering that there is the principle of unus testis nullus testis which means that one witness is not a witness, because the testimony of a witness cannot convince a judge in passing a decision on the perpetrators of sexual violence or sexual crimes if it is not accompanied by other evidence.
Keywords: proof, principle, violence, sexual.

## Abstrak
Tidak ada penanganan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual atau kejahatan seksual merupakan kesalaha pemerintah yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, karena pada dasarnya negara adalah membuat peraturan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang dapat merugikan rakyatnya. Pentingnya hukum dalam suatu negara salah satunya adalah menciptakan ruang lingkup yang nyaman sehingga masyarakat menjadi aman dalam  melakukan aktifitasnya.  Kekerasan seksual atau kejahatan seksual  secara  stastistik  memang  masih  menyasar  pada  perempuan,  hal  ini  karena  terjadinya  suatu perbedan relasi yang mana pada umumnya perempuan dianggap yang paling rendah sehingga korban kejahatan seksual atau kekerasan seksual masih dominan dilakukan kepada perempuan. Selain itu ada juga  menyasar  pada  anak-anak  yang  mana  masih  belum  cukup  pengetahuan  mengenai  fungsi badannya, sehingga pelaku kejahatan seksual bisa membujuk anak tersebut dengan iming-iming barang yang  korban  suka  atau  dengan  bentuk  ancaman,  terhadap  korban.  Rendahnya  pelaporan  terhadap kasus kekerasan seksual juga masih pasif karena, takut akan masyarakat sekitarnya bukan membantu korban,  namun  memberikan  dampak  negatif  seperti  mengucilkan,  atau  mendeskriminasikan  korban sehingga  korban  menjadi  tereksplotasi  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  trauma  korban kekerasan  seksual  atau  kejahatan  seksual.  Selain  trauma  menjadi  faktor  penghambat  pelaporan,  ada juga minimnya alat bukti yang dimiliki, kebanyakan korban lebih banyak menceritakan kekerasan yang dilakukan  kepadanya  kepada  seseorang,  sehingga  dalam  pelaporan,  korban  hanya  mengajak  teman
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atau  seseorang  untuk  menjadi  saksi.  hal  ini  juga  menjadi  sulit  mengingat  ada  asas  unus  testis  nullus testis  yang  memiliki  makna  bahwa  satu  saksi  ini  bukanlah  saksi,  karena  keterangan  saksi  tidak  bisa meyakinkan  hakim  dalam  menjatuhkan  keputusan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  atau  kejahatan seksual jika tidak dilengkapi oleh alat bukti lainnya.
Kata kunci: Pembuktian, asas, kekerasan, seksual.

## PENDAHULUAN
Negara hukum merupakan julukan untuk negara Indonesia yang mana sudah disebutkan dalam  pasal  1  ayat  3,  yang  mana  Indonesia  mengatur  segala  bentuk  hukum  yang  ada  di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari laut hingga daratan. Mengingat juga hukum dibutuhkan karena  Indonesia  juga  memiliki  banyak  pulau  sehingga  ada  berbagai  provinsi  atau  wilayah daerah yang pada fungsinya hukum mengatur kehidupan orang dalam bermasyarakat sehingga lebih  tertata  dan  menciptakan  rasa  aman  dan  tentram  dalam  ruang  lingkup  masyarakat, menjauhkan  diskriminasi,  sara,  serta  untuk  memajukan  kesejahteraan,  mencerdaskan  bangsa untuk  meningkatkan  nilai-nilai  dasar  yang  tertuang  pada  Pancasila.  Dasar  dari  segala  hukum tertaut  dalam  lima  dasar  yang  ada  dalam  pancasila,  yaitu  menomer  satukan  Tuhan  sebagai landasan masyarakat yang beragama. Kemudian memanusiakan manusia dengan seadil-adilnya dengan memberikan haknya secara utuh baik dari dalam dan luar, hal ini juga harus dilindungi oleh  negara.  Setelah  itu  mampu  menempatkan  rasa  persatuan,  kesatuan  untuk  menjaga kepentingan  dan  segala  bentuk  keselamatan  bangsa  secara  individu  atau  golongan  dari serangan  yang  dapat  merusak  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dari  luar  atau  dalam  negeri, sanggup dan rela berkorban adalah salah satu bentuk dalam mementingkan negara dan bangsa jika hal tersebut diperlukan oleh negara. Kemudian di sila ke empat mempunyai makna bahwa suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Hal ini sebenarnya peran rakyat menjadi penting dalam memilih pemimpin, sehingga rakyatlah yang menentukan siapakah  pemimpin  yang  dapat  mengarahkan  negara  dengan  segala  programnya  untuk memajukan  negara  tersebut.  Sila  ke  lima  adalah  sila  terakhir  yang  mana  mempunya  makna bahwa  rakya  memiliki  hak  mendapatkan  keadilan  sosial,  yang  mana  tidak  ada  ukuran  dalam mendapatkan keadilan, semua rata berdasarkan porsinya. (Anggraeni, 2021)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berbagai macam makna yang ada dalam masyarakat menjadi tolak ukur dalam membuat suatu hukum untuk negara Indonesia, salah satunya dalam penanganan kekerasan seksual yang mana  hal  ini  harus  jeli  dalam  memutuskan  sebuah  perkara  yang  sulit,  karena  tidak  bisa memihak  pada  satu  pihak  dalam  berperkara.  Tentunya  peran  hukum  dalam  sebuah  negara adalah  memberikan  sanksi  yang  seadil-adilnya  bukan  sanksi  yang  seberat-beratnya,  kepada pelaku  kriminal.  Hal  ini  juga  bukan  berarti  membuat  korban  kekerasan  seksual  menjadi  salah atau  menekan  korban  karena  tidak  adanya  bukti,  namun  memberikan  kekuatan  dalam pembuktian jika ada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.(Tuliah, 2018)
Kasus  kekerasan  seksual/kejahatan  seksual  kini  semakin  marak  terjadi,  mengingat pelaku  mengetahui  atau  memikirkan  kesempatan  secara  tersusun  untuk  melancarkan  aksinya terhadap  korban,  hal  ini  membuat  korban  menjadi  sulit  dalam  membuktikan  terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual yang dialami oleh korban. Oleh karena itu korban yang tidak dapat  membuktikan  atau  memiliki  alat  bukti  menjadi  alasan  enggan  untuk  melapor,  hal  ini menjadikan korban trauma, dan merasa kebebasan untuk melakukan aktifitasnya menjadi sulit. (Zahirah  et  al.,  2019)  Peran  masyarakat  yang  masih  memiliki  budaya  patriarki  menjadikan perempuan tidak setara atau masih jauh dibawah laki-laki, hal ini menjadikan timpangnya relasi sehingga  jika  ada  perempuan  korban  kekerasan  seksual,  yang  menjadi  topik  pembicaraan adalah “kenapa bisa itu terjadi?” atau “mungkin karena dia...” hal ini menjadi pengaruh negatif terhadap  korban  timbul  trauma  dan  terbatasi.  Padahal  kekerasan  seksual  atau  kejahatan seksual tidak lagi dilakukan di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, namun ditemukan di jalananan  yang  ramai,  transportasi  umum,  kampus,  dan  sekolah,  memang  pada  umumnya masih  menyasar  pada  perempuan,  namun  jika  kita  lihat  tempat  terjadinya  suatu  tindakannya ada  pada  ruang  publik,  yang  mana  kebanyakan  dilakukan  tidak  di  malam  hari,  namun  pagi, siang  dan  sore,  kekerasan  seksual  tidak  memandang  waktu,  pakaian  yang  minim  pun  tidak menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual,  kejahatan  seksual  atau  pelecehan  seksual. Semua  itu  terjadi  karena  adanya  kesempatan  yang  dimiliki  oleh  pelaku  sehingga  yang  tahu hanya Tuhan dan pelaku kapan pelaku akan melakukan aksinya tersebut. Oleh karena itu faktor lain dari kekerasan seksual terjadi karena pelaku memiliki suatu keinginan atau memiliki hasrat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang didukung oleh kesempatan dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual atau kejahatan seksual.(Krisnanto & Syaputri, 2020)
Hak istimewa atau privilage adalah hal yang mana memberikan perlakuan yang berbeda atau  mengistimewakan  pihak  yang  dominan  seperti  memberikan  perlakuan  yang  istimewa kepada  jenis  kelamin  laki-laki,  dengan  memenuhi  segala  haknya  dan  kewenangannya  dalam melakukan  hal  yang  mereka  inginkan.  Seperti  memberikan  kewenangan  untuk  mengontrol perempuan dengan menghukum perempuan jika melakukan kesalahan. (Mei, 2017)
Kemudian  menerapkan  sikap  permisif  atau  memperbolehkan  yang  mana  kebanyakan diterapkan oleh orang tua. Memang pola asuh yang dilakukan oleh orang tua berbeda-beda, hal ini  menjadi  berpengaruh  pada  pertumbuhan  hingga  remaja,  pola  asuh  ini  menentukan pengaruhnya  terhadap  dunia  luar,  yang  mana  ada  dua  pilihan  positif  dan  negatif.  Jika  positif maka menjadi kontribusi dalam masyarakat dan jika negatif, ini akan menjadikan kerugian baik dirinya  sendiri  dan  masyarakat  setempat.  Memang  hal  tersebut  tidak  diinginkan,  oleh  karena itu pola asuh orang tua menjadi peran vital untuk masa depan anak, jika orang tua cenderung membiarkan  dan  menuruti  keinginan  anak tanpa  ada  batasan,  maka  anak  menjadi  manja  dan mudah  marah  jika  tidak  terpenuhi.  Hal  ini  sering  terjadi  karena  kurangnya  orang  tua  dalam mengontrol  anaknya.  Kebanyak  terjadi  karena  kurang  waktu  dengan  anak,  dan  jauh  dari pengawasan orang tua sehingga mereka tidak tahu anak bisa terlibat dengan lingkungan yang kurang  kondusif  sehingga  akan  memberikan  dampak  yang  buruk  jika  anak  tersebut  masuk dalam suatu lingkungan yang kurang baik. (Anindya et al., 2020)
Korban  kekerasan  seksual  terkadang  memiliki  kesulitan  dalam  pelaporan  karena  harus berdasarkan  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  KUHAP  yang  mana  ada  dalam  Pasal  184, kemudian  dijabarkan  lagi  dalam  Pasal  185  ayat  2  yang  mana  untuk  membuktikan  bahwa peristiwa  tersebut  memang  benar  terjadinya  karena  mencegah  terjadi  adanya  perekayasaan suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  oknum  untuk  menjatuhkan  suatu  lembaga  dengan menyerang pendiri lembaga atau seseorang yang memiliki peran penting dalam suatu lembaga tersebut,  sehingga  hal  tersebut  dirasa  penting  dalam  suatu  pembuktian.  Tanpa  menyudutkan korban,  korban  juga  akan  memberatkan pelaku kekerasan  seksual  atau kejahatan  seksual  jika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
beberapa  syarat  atau  ketentuan  yang  dijelaskan dan  diuraikan dalam  KUHAP  telah  terpenuhi. Namun  apakah  asas unus  testis  nullus  testis ini  masih  memiliki  sifat  yang  wajib  untuk diberlakukan  jika  terjadinya  minimum  alat  bukti  yang  dimiliki  oleh  korban  kekerasan  seksual. Kemudian  jika  korban  mengalami  depresi  sehingga  mengalami  gangguan  mental,  hal  ini  juga sulit untuk melaporkannya. (Solehati et al., 2022)
Kemudian  jika  telah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini apakah asas unus testis nullus testis ini masih diperlukan. Hal  ini  akan  menjadi  pembahasan  lebih  dalam  untuk  mengukur  sejauh  mana  sifat  asas unus testis  nullus  testis mengingat  KUHAP  juga  menjadi  peran  dalam  perumusan  Undang-Undang tersebut. Dengan adanya ini maka pembahasan ini dapat menjadi pertimbangan korban dalam pelaporan  atau  menjadi  literatur  korban  sebagai  langkah  untuk  melaporkan  peristiwa  yang dialaminya.  Mengingat  kekerasan  seksual  menjadi  topik  teratas  yang  ada  dalam  negara  ini, sehingga  menjadi  pro  dan  kontra  dalam  menangani  kasus  ini.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan penelitian  yang  jeli  untuk  menangani  kasus  tersebut,  untuk  mengurangi  dan  mencegah terjadinya  kekerasan  seksual  dan  atau  kejahatan  seksual  yang  terjadi  pada  perempuan,  anak, dan laki-laki. (Nanang Fao Rino Angga Christian, 2018)
Untuk  membuktikan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  adalah  dengan  melihat peran lembaga negara dalam menangani kasus kekerasan seksual ini yang semakin meningkat dan  melihat  juga  banyak  pelaku  yang  bebas  karena  tuntutan  yang  diajukan  tidak  bisa menyakinkan  hakim  dalam  memutuskan  bahwa  terdakwa  atau  pelaku  bersalah.  Masyarakat Indonesia  masih  menghadapi  kendala  dalam  menghadapi  penegak  hukum  dalam  proses  di pengadilan. Banyak kasus yang aktual diselesaikan dengan mempertemukan pelaku membayar dengan  uang  kepada  korban,  atau  pelaku  menikahi  korbannya  atau  juga  korban  dan  pelaku membuat kesepakatan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Mungkin secara mental korban hal ini akan membuatnya semakin tertekan, karena yang  ditakutkan  adalah  korban  akan  selalu  bersama  dengan  pelaku  tindak  kekerasan  seksual jika ia dinikahkan atau menikah.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## METODE PENELITIAN
Sebagaimana dalam sebuah buku yang di tulis oleh Peter Mahmud mengenai penelitian ini  menggunakan  penelitiana  normatif  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  kebenaran  yang terkait mengenai apakah hukum telah sesuai dengan norma hukum atau apakah prinsip hukum yang  ada  dalam  norma  hukum  ini  sudah  terisi  kewajiban  dan  sanksi.  Tentunya  metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  secara konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Isu yang tidak ada habisnya dalam rana publik bahkan menjadi topik pembahasan baik secara  langsung  dan  tidak  langsung  atau  dalam  media  sosial  ini  salah  satunya  adalah  tindak pidana  kekerasan  seksual,  yang  mana  itu  terjadi  tidak  mengenal  tempat,  waktu,  cara berpakaian korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi perhatian bahwa siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai bentuk  merendahkan,  menyerang,  menghina,  dan  melecehkan  tubuh  atau  fungsi  reproduksi secara  paksa,  yang  bisa  menyebabkan  kesehatan  reproduksi  terganggu  dan  mengakibatkan korban  terserang  psikis  dan  kehilangan  ruang  geraknya  dalam  menjalani  kehidupan  sosial. Tentunya kekerasan seksual harus ditangani secara keseluruhan tanpa harus menyisihkan ruang sempit kesempatan pelaku melakukan aksinya. Kekerasan seksual memang tidak mengacu pada perempuan  yang  sendiri,  dimalam  hari,  ditempat  yang  sepi  dan  berpakaian  minim,  data memang  menyebutkan  bahwa  kekerasan  seksual  masih  mengacu  pada  perempuan  namun lokasi  yang  menjadi  latar  belakang  kejadian  atau  peristiwa  kekerasan  seksual  adalah  jalanan, sekolah,  kampus,  transportasi  umum,  semuanya  adalah  ruang  lingkup  publik,  dan  kasus kejahatan  yang  paling  tinggi  juga  di  ruang  publik  terjadi  pada  saat  matahari  masih  terlihat bukan pada hanya malam hari. Ditambah juga pakaian yang dikenakan bukan lagi faktor yang signigikan,  faktanya  siapa  saja  bisa  menjadi  sasaran  kekerasan  seksual,  kekerasan  seksual  ini bukan  masalah  tingginya  korban,  tetapi  menjadi  sandungan  bagi  sepak  terjang  perempuan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sehingga  perempuan  yang  ingin  memiliki  impian,  rencana  menjadi  terbatasi  dalam  geraknya dan diragukan kesehatan mentalnya. (Gianne Tiffany Kartiko Fakultas Psikologi et al., 2019)
Tindak pidana kekerasan seksual jika dijelaskan melalui KUHP ada dalam pasal 285 yang mana memaksa dengan kekerasan dan mengancam wanita untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan, maka hal tersebut dituduh sebagai bentuk perkosaan yang mana pelaku jika terbukti bersalah maka di penjara paling lama ialah dua belas tahun.  Kemudian  pada  pasal  289  yang  diuraikan  KUHAP  ini  mengenai  pencabulan  secara memaksa, mengancam dan melakukan kekerasan itu dapat diancam penjara paling lama ialah sembilan tahun. (Barama, 2018)

## Sulitnya Pembuktian Kekerasan Seksual
Kasus  kekerasan  seksual  tentu  memilik  banyak  hambatan  seperti  kesehatan  terhadap mental  korban  yang  menyebabkan  trauma,  depresi,  sehingga  korban  sulit  untuk  menjelaskan keterangannya  bahwa  korban  telah  mendapatkan  perlakuan  kekerasan  seksual.  peran masyarakat  yang  masih  bersifat  patriarki  menjadi  faktor  untuk  menutupi  atau  membatalkan niat  untuk  melaporkan  adanya  kekerasan  seksual,  karena  korban  takut  tidak  mendapatkan perlakuan yang layak, diacuhkan bahkan merasa tereksploitasi dengan adanya masyarakat yang masih  bersifat  patriarki.  Kemudian  sulitnya  pembuktian  terjadi  karena  kurangnya  alat  bukti yang  dimiliki  oleh  korban  sehingga  korban  hanya  bisa  bercerita  kepada  teman  atau  keluarga yang nantinya akan dijadikan saksi untuk pelaporan atau persidangan. (Parlindungan S, 2021)
Kesaksian juga harus melewati pemeriksaan saksi yang menyangkut masalah mengenai keterangannya sendiri. Penilaian itu dilihat dari seberapa cakap dan jelas keterangannya dalam suatu  pemeriksaan.  Kemudian,  jumlah  saksi  yang  dibutuhkan  untuk  mempertimbangkan kegunaan  kesaksian  tersebut.  Kesaksian  saksi  diperiksa  kesesuaiannya  berdasarkan  hukum untuk  mencari  dan  mengarahkan  keterangan  saksi  selama  pemeriksaan  menurut  derajat urgensi  yang  telah  ditetapkan  Undang-Undang.  Kadang  jika  melihat  sekian  banyak  saksi  yang dilakukan  pemeriksaan,  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang.  Kadang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kesaksiannya tidak menjelaskan sumber ilmu yang diperolehnya. Dan tidak sesuai dengan arah yang dibicarakan.(Saepullah, 2018)
Namun  pada  dasarnya  hakim  jika  dalam  pembuktian  di  dalam  persidangan  tidak  bisa menjatuhkan  atau  memutuskan  terdakwa  bersalah  karena  dalam  Pasal  184  KUHAP,  bahwa hakim  bisa  menjatuhkan  pidana  jika  korban  memiliki  sekurang-kurangnya  2  alat  bukti  untuk suatu  pembuktian  bahwa  pelaku  memang  melakukan  kekerasan  seksual  kepada  korban.  jika memang  korban  hanya  membawa  saksi  maka  hal  tersebut  masih  belum  mampu  meyakinkan hakim, karena saksi merupakan unus testis nullus testis yang mana satu saksi bukanlah saksi jika tidak dilengkapi dengan alat bukti  pendukung  laiannya.  Hal  ini  menjadikan  bahwa  keterangan saksi memiliki nilai tambah untuk menguatkan dakwaan kepada pelaku jika keterangan saksi di dukung oleh alat bukti lainnya.
Kesaksian seorang saksi seringkali didasarkan pada apa yang dilihatnya dengan matanya, karena  jika  bersumber  dari  kesaksian  berdasarkan  cerita  yang  didengarnya,  maka  dapat menimbulkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, pengadilan yang mempertimbangkan kasus  tersebut  terpaksa  membebaskan  terdakwa.  Karena  dari  pemeriksaan,  tuduhan  yang dituduhkan  oleh  korban  kekerasan  seksual  atau  keterangan  saksi  tidak  didukung  bukti  yang cukup.  Kalaupun  mungkin  hakim  tetap  berkeyakinan  secara  selektif  untuk  memeriksa  saksi sesuai  dengan  ketentuan  dasar  hukum  yang  ditemukan  dimana  keterangan  saksi  tersebut merupakan alat bukti.(Harahap, 2012).
Memberikan  keterangan  secara  faktual  mengenai  delik  yang  diperiksa,  berusaha mendapatkan  hakekat  kebenaran  tentang  terjadinya  peristiwa.  Dalam  batas-batas  media  uji tidak  mengandung  tekanan  dan  paksaan.  Kesaksian  saksi  harus  sepenuhnya  berdasarkan kesadarannya. Namun ada juga saksi yang mengusahakan cerita panjang yang kompleks namun tanpa  isi,  tanpa  mengarah  pada  kepentingan  yuridis  dan  tidak  didukung  oleh  latar  belakang yang berasal dari negara lain.
Pasal 1 angka 27 dan juga didukung oleh Pasal 185 ayat 5 ini mengatakan bahwa saksi memiliki  keterangan  yang  penting  karena  jika  hanya  pendapat,  atau  rekaan  yang  didapatkan dari  sebuah  pemikiran,  analisa  adalah  merupakan  bukan  keterangan  saksi.  oleh  karena  itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
peran  penyidik  adalah  memberi  penegasan  dan  mengarahkan  bahwa  pemeriksaan  saksi dijelaskan pada Pasal 1 angka 27:
1. Saksi  mendengar  secara  pribadi  mengenai  kejadian  atau  persitiwa  kriminal  yang  telah terjadi.
2. Saksi  juga  melihat  sendiri  dengan  mata  kepala  kejadian  tindak  pidana  tersebut  namun tidak semua saksi melihat waktu secara detail mengenai rentetan peristiwa tersebut.
3. Saksi mengalami sendiri, biasanya saksi terlibat dalam peristiwa ini atau dia adalah korban juga.
4. Saksi  juga  dinilai  melalui  pengetahuannya,  kemudian  menjelaskannya  secara  sistematis, logis, dan masuk akal, sebab itu harus dilakukan pengecekan ulang bahwa apaka memang benar keterangan saksi dari ilmu pengetahuan yang didapatkan.
5. Dalam memegang suatu ketentuan yang ada pada Pasal 185 ayat 2 mengenai asas unus testis  nullus  testis bahwa  keterangan  saksi  tunggal  tidak  bisa  menguatkan  keyakinan hakim karena tidak didukung oleh alat bukti. Hal ini berarti jumlah saksi yang diinginkan berdasarkan kepentingan suatu peradilan.
Ketimpangan relasi juga menjadi alasan kekerasan seksual sulit dibuktikan, dan baru ada respon  ketika  maraknya  kekerasan  seksual  yang  terjadi  sehingga  ini  menjadi  suatu  urgensi hukum yang mengikat, adapau beberapa kasus yang mana ada alasan untuk diungkapkan oleh korban adalah sebagai berikut:
1. Pelaku  kekerasan  seksual  merupakan  orang  yang  berpengaruh  dalam  dunia pendidikannya sendiri, yaitu seorang guru atau tokoh masyarakat, yang mana suatu tutur kata  yang  tidak  bisa  ditinggalkan.  Dari  hal  tersebut  mereka  senang  karena  merasakan kebebasan dalam melakukan kejahatan seksual.
2. Kekerasan seksual ini menjadikan dirinya sebagai bahan percoban yang mana kekuasaan tertinggilah yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena takut akan karirnya, dan dunia kerja.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3. Masyarakat  yang  tidak  kondusif  bahkan  menyebarkan  aib  korban  kekerasan  seksual dengan  menerbitkan  video  atau  anaknya,  bisa  menyebabkan  korban  tereksploitasi sehingga hal ini korban tidak untuk melaporkan kasusnya yang diterimanya.
4. Bisa menjadi bumerang bagi korban yang tidak memiliki bukti bahwa terjadinya kekerasan seksual bagi korban kekerasan seksual.

## Sifat Asas Unus Testis Nullus Testis
Asas unus testis nullus testis ini bisa menjelaskan bahwa jika terdapat suatu penyidikan dan  kemudian  hanya  memiliki  satu  saksi  maka  dinyatakan  batal  demi  hukum,  hal  ini  juga disebutkan  dalam  Pasal  184  KUHAP  menjelaskan  bahwa  pembuktian  sekurang-kurangnya  dua alat bukti. Alat bukti ini yang disebutkan dalam pasal tersebut untuk membuktikan unsur-unsur bahwa telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Di uraikan juga dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan saksi juga tida cukup menguatkan kesalahan pelaku. Hal ini sejalan dengan  Pasal  55  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasana  Dalam  Rumah  Tangga,  yang menyatakan bahwa kesaksian korban saja, kemudian jika didukung alat bukti lain dianggap sah, dan  dirasa  sudah  memenuhi  kesalahan terdakwa  bahwa  terdakwa bersalah.  Indonesia  sendiri menganut  sistem Wettelijk  Negative, yaitu  menyangkutkan  alat  bukti  terhadap  suatu pembuktian. (Made et al., 2021)
Peran  hakim  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memperhatikan  mengenai  beberapa keterangan  yang  saksi  terangkan  secara  konsisten,  kemudian  kekonsistenan  saksi  dalam mengaitkan  keterangan  dengan  alat  bukti  lainnya.  Dari  hal  ini  alasan  yang  dapat  digunakan saksi dalam membuat pernyataan dirasa cukup untuk meyakinkan hakim. Jika dikolaborasikan sifat  asas unus  testis  nullus  testis dengan  kekuatan  pembuktian  hal  ini  jelas  karena  saksi dikatakan  bukan  saksi  karena  tidak  ada  dukungan  alat  bukti  dalam  keterangannya.  Di  KUHAP juga sebutkan pada Pasal 185 ayat (2), (3), dan juga (4):
Ayat  (2):  bahwa  jika  saksi  yang  hanya  menunjukkan  keterangannya  saja  tidak  cukup  dalam memenuhi bukti bahwa pelaku atau terdakwa melakukan kesalahan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ayat  (3):  saksi  yang  menyertakan  alat  bukti  sebagai  pendukung  keterangannya  maka  yang disebutkan di ayat (2) menjadi tidak berlaku.
Ayat  (4):  keterangan  dari  beberapa  saksi  yang  independen  mengenai  suatu  kejadian  dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangannya saling berkaitan dengan yang lain.
Jika dipertimbangkan ke empat ayat tersebut. Aturan kesaksian bukan berarti saksi tidak memiliki  hak  pembuktian.  Yang  sebenarnya  adalah  kesaksian  saksi  yang  berdiri  sendiri kemudian tidak dapat memberikan alat bukti lain tetap dikatakan sah, namun jika saksi memiliki alat  bukti  untuk  mendukung  keterangannya  maka  kekuatan  pembuktian  tersebut  dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini menyatakan bahwa sifat asas unus testis nullus testis adalah wajib dalam pembuktian. (Indriyani, 2021)
Kemudian  sifat  asas  ini  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  adalah  bersifat wajib  juga  karena  dalam  pembuktiannya  juga  disebutkan  dalam  pasal  25  ayat  1  mengatur mengenai  keterangan  saksi  yang  mana  saksi  atau  koban  cukup  membuktikan  satu  alat  bukti yang sah dan hakim akan memperoleh keyakinan dari keterangan saksi yang didukung oleh alat bukti  tersebut.  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2022  ini  juga  menjadi  payung  hukum  dari  kekerasan seksual  karena  perbedaan  kekerasan  seksual  yang  mana  penguraian  jenis  kekerasan  seksual dari KUHP dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang mana diuraikan menjadi sembilan kategori kekerasan seksual, hal ini menyesuaikan zaman yang sudah canggih.  (Ichsan Zikry, 2022)
Sistem pelaporan  sebelum  dan  sesudah  adanya Undang-Undang  ini  adalah  KUHAP  jika tidak  ada  alat  bukti  yang  cukup  maka  penerimaan  laporan  sulit  namun  di  Undang-undang  ini segala  bentuk  laporan  kekerasan  seksual  penyidik  wajib  menerima  laporan  dalam  bentuk apapun,  dengan  dukungan  lembaga-lembaga  seperti  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia, Kemen  PPA,  sebagai  jembatan  untuk  korban  melaporkan  kekerasan  seksual.  kebanyakan mereka yang sulit melaporkan kasusnya juga karena mereka yang tidak memiliki biaya dan jauh dari digital  karena  itulah  setiap  lembaga ditempatkan disetiap  daerah  agar  bisa  mengadu dan melaporkan bahwa terjadi adanya kekerasan seksual. Dengan ini peran lembaga perlindungan anak,  lembaga  perlindungan  perempuan,  lembaga  bantuan  hukum  pun  harus  berperan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mensosialisasikan  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ini  dapat diaplikasikan  dengan  selayaknya  Undang-undang  tersebut.  Tujuannya  untuk  memberi  rasa keadilan  dan  keamanan  dalam  melakukan  kegiatan  dan  menjaga  satu  sama  lain.  (Nurisman, 2022)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  bahwa  sifat  asas unus  testis  nullus  testis ini memiliki  sifat  yang  wajib  dalam  pembuktian  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  karena keterangan saksi dianggap kuat jika didukung oleh alat bukti lain. Hal ini juga dapat menjauhkan dari  penuntutan  balik  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  karena  minimnya  alat  bukti  yang  dimiliki oleh  korban.  Sebalinya  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih menganut bahwa pentingnya alat bukti dalam mendukung keterangan  saksi,  dan  juga  menguatkan  keyakinan  hakim  untuk  memastikan  bahwa  terdakwa bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  N.  (2021). Problematika  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia . 17 (2), 36 – 45.
Anindya,  A.,  Dewi,  Y.  I.  S.,  &  Oentari,  Z.  D.  (2020).  Dampak  Psikologis  dan  Upaya Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan. Terapan  Informatika Nusantara , 1 (3), 137 – 140.
Barama, M. (2018). Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana. Karya Ilmiah , 17 – 18.
Gianne Tiffany Kartiko Fakultas Psikologi, M., Wijaya Mulya, T., Psi, S., Ed, M., Fakultas Psikologi, P.  D.,  Yunia  Maxdafiah,  S.  S.,  &  Fakultas  Psikologi,  M.  (2019). “ Laki-Laki  Langka? ” Studi Kualitatif  Terhadap  Laki-Laki  Pendukung  Feminisme. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Universitas Surabaya , 8 (1), 1716 – 1721.
Harahap,  Y.  (2012).  Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP;  Penyidikan  dan Penuntutan. In Edisi Kedua .
Ichsan  Zikry.  (2022).  Catatan  Atas  Diskualifikasikannya  Barang  Bukti  Sebagai  Alat  Bukti.  In Institute For Criminal Justice Reform (Vol. 4, Issue 1). Institute for Criminal Justice Reform. Indriyani,  A.  D.  (2021).  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Melindungi  Korban  Kekerasan Seksual. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies , 2 (2), 44 – 56. https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284
Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 519. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924
Made,  N.,  Chitta, Y., Dewi,  A.  A.  S.  L.,  Suryani,  L.  P.,  Hukum,  F.,  Warmadewa,  U.,  &  Pidana,  T. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana. Konstruksi Hukum , 2 (1), 191 – 195.
Mei,  D.  (2017). INDONESIAN  JOURNAL  OF  CRIMINAL  LAW  STUDIES  (  IJCLS  )  AJARAN  SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SEBAGAI * Fakultas Hukum Universitas Surabaya . 1 , 27 – 39. Nanang  Fao  Rino  Angga  Christian.  (2018). TINJAUAN  SIFAT  UNUS  TESTIS  NULLUS  TESTIS TERHADAP ASAS IN DUBIO PRO REO DALAM IMPLEMENTASI PASAL 183 KUHAP . 1 (2), 144 – 153.
Nurisman,  E.  (2022).  Risalah  Tantangan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 4 (2), 170 – 196.
Parlindungan S, T. (2021). Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (01), 45 – 58. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503 Saepullah,  A.  (2018).  Peranan  Alat  Bukti  Dalam  Hukum  Acara  Peradilan. Mahkamah :  Jurnal Kajian Hukum Islam , 3 (1), 141. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748 Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi  Orang  Tua  dalam  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Anak  di  Indonesia:  Scoping  Review. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (3), 2201 – 2214. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914
Tuliah,  S.  (2018).  Kajian  Motif  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Melalui  Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. EJournal Sosiatri-Sosiologi , 6 (2), 1 – 17.
Zahirah,  U.,  Nurwati,  N.,  &  Krisnani,  H.  (2019).  Dampak  Dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual Anak  Di  Keluarga. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 6 (1),  10. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793