DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3132

## ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH : STUDI DI KAMPUNG LOGAM NGINGAS WARU SIDOARJO JAWA TIMUR

## Nur Lailatul Musyafa’ah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Jawa Timur
Email: nurlailashafaa@gmail.com
Submit  : 30 September 2019 Diterima   : 18 Oktober 2019 Revisi : 2 Oktober 2019 Terbit : 2 Desember 2019

## Abstrak
Artikel ini menganalisis program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Logam Desa Ngingas Waru Sidoarjo  Jawa Timur dalam perspektif maqāṣid al-Syarī’ah . Dalam kajian hukum  Islam,  program  kampung  KB  masih  diperselisihkan,  diantaranya  tentang penggunaan  alat  kontrasepsi.  Penulis  mengkaji  pelaksanaan  program  kampung  KB  yang terdiri  dari  Tribina  (BKB,  BKR,  BKL),  UPPKS,  dan  PIK-RM,  yang  kemudian  dianalisis dengan  konsep maqāṣid  al-syarī’ah .  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  tujuan pembentukan kampung KB di desa Ngingas adalah untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut  sesuai  dengan  tujuan ḥifẓ  al-mujtama’ atau ḥifẓ  al-ummah dalam  rangka melindungi  hak warga  yang berkaitan dengan ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al- nasl, dan ḥifẓ al-māl .
Kata  Kunci: Kampung  Keluarga  Berencana,  program,  diperselisihkan,  Maqāṣid  al- Syarī’ah, Ngingas.

## Abstract
This article analyzes the programs of family planning village in the Ngingas Waru Village, known as the Kampung Logam (Blacksmith Village), Sidoarjo, East Java in the perspective of maqāṣid  al-Syarī'ah (the  theory  of  sharia  objectives).  In  Islamic  law,  the  family planning program is disputed, including the use of contraceptions. The author examines the implementation of the village planning program consisting of Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS,  and  PIK-RM,  in  which  they  are  then  analyzed  with  the  concept  of maqāṣid  al- syarī'ah . The results of the study concludes that the purpose of the formation of the family planning village programs in Ngingas  is to improve a prosperous community, both in the fields of religion, health, education, descent, and economy. This concept is in accordance with  the  objectives  of ḥif  al-mujtama ’  or ḥifẓ  al-ummah in  order  to  protect  the  rights  of citizens  related  to  maintaining  the  religion,  the  lives,  the  consciousness,  the  lineage,  and the wealth.
Keywords: Village of Family Planning, program, disputed, Maqāṣid al-Syarī’ah, Ngingas .

## A. Pendahuluan
Program  BKKBN  yang  berkaitan dengan penguatan program Kepen- dudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga  adalah  program Kampung KB, 1 yang dilaksanakan secara sistemik mulai setingkat  RW, dusun atau setara. 2 Kampung  KB  diresmikan  oleh Presiden  Joko  Widodo  di  TPI  Mina Waluya  Bondet,  Dusun  Jenawi,  Desa Mertasinga,  Kecamatan  Gunung  Jati, Kota  Cirebon,  Jawa  Barat  pada  14 Januari 2016. 3
Kampung  KB  dibentuk  untuk mewujudkan  keluarga  kecil  berkualitas demi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat
tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Keberhasilan Kampung  KB  sangat  dipengaruhi  oleh lima  faktor  utama,  yaitu:  1)  Komitmen yang  kuat  dari  para  pemangku  kebijakan di  semua  tingkatan;  2)  Intensitas  opini publik  tentang  Program  KKBPK  beserta integrasinya  dengan  lintas  sektor;  3) Optimalisasi  fasilitasi  dan  dukungan mitra  kerja/stakeholders;  4)  Semangat dan  dedikasi  para  pengelola  program  di seluruh tingkatan, dan 5) partisipasi aktif masyarakat. 4
Pengembangan  kampung  KB  di BKKBN  merujuk  pada  Surat  Edaran Mendagri  No.  440/70/SJ  tanggal  11 Januari  2016,  perihal  Pencanangan  dan Pembentukan  Kampung  KB  seluruh Indonesia;  Surat  Kepala  BKKBN  Pusat No.  046/BL/200/B4/2016  Tanggal  12 Januari  2016,  Perihal  Siaran  Langsung
Pencanangan dan Pembentukan
Kampung  KB  di  seluruh  Indonesia. Sedangkan  di  Jawa  Timur  sebagai sumber  rujukan  adalah  Surat  Gubernur Jawa  Timur  No.  440/4675/031/2016 tanggal  21  Maret  2016,  perihal  tentang Peningkatan Koordinasi Program KKBPKB dan Kesehatan di Jawa Timur. 5 Kriteria  terbentuknya  kampung
KB  adalah  daerah  yang  kumuh,  miskin, pesisir,  terpencil,  perbatasan  dan  padat penduduk dengan jumlah keluarga
prasejahtera, 6 dan pencapaian KB rendah. BKKBN  Jawa  Timur  menargetkan  664 kampung  KB  di  setiap  kecamatan  di provinsi  setempat  terbentuk  hingga  akhir 2017. 7 Pada akhir November 2017, sudah terbentuk 350-an Kampung KB. 8 Semenjak  ada  kampung  KB,  pada tahun 2016, Program Keluarga Berencana di  Jawa  Timur  dinilai  berhasil. 9 Di Sidoarjo, sampai tahun 2017, terdapat 18 Kampung  KB. 10 Dari  18  kampung  KB yang  ada  di  Sidoarjo,  kampung  KB  di desa  Ngingas  merupakan  kampung  KB pertama  di  Sidoarjo,  yang  diresmikan pada tahun 2016. 11
Dalam  hukum  Islam,  di  antara beberapa program Kampung KB tersebut terdapat beberapa program yang diperdebatkan hukumnya dalam Islam, di antaranya adalah program KB, khususnya tentang vasektomi dan tubektomi. Mayoritas  ulama,  diantaranya  MUI, mengeluarkan  fatwa  haram  terhadap  dua alat kontrasepsi tersebut. Dalam program kampung  KB,  vasektomi  dan  tubektomi termasuk  program  yang  disosialisasikan dalam  kampung  KB,  dengan  harapan pengguna  dua  alat  kontrasepsi  tersebut dapat  meningkat  karena  selama  ini  yang menggunakan dua alat KB tersebut masih dianggap rendah. Bahkan, ketua BKKBN sempat mengharapkan kepada pihak MUI agar  dapat  mencabut  hukum  haram tersebut. 12
B. Konsep Maqāṣid  al-Syarī’ah dalam Hukum Islam
Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh dari
dalil-dalil yang terperinci. 13 Dalam  Al-Qur’an,  terdapat ayat-ayat  yang  menjelaskan  tentang ibadah dan hukum yang dijelaskan secara terperinci, hal tersebut hukumnya bersifat tetap  dan  tidak  berubah,  sedangkan  ayat yang  menerangkan  hukum  praktis  yang berkembang sesuai dengan perkembangan  zaman,  tidak  ditemukan secara  rinci  pembahasannya  dalam  Al-
Qur’an,  hal  tersebut  hukumnya  bisa berubah. Hal tersebut memberikan kesempatan  bagi  pelaku  ijtihad  untuk merincinya  sesuai  dengan  kemaslahatan dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum yang  telah  ditetapkan  secara  rinci  oleh Al-Qur’an. 14 Mengutip  Juhaya  S  Praja mengungkapkan ada tujuh prinsip hukum Islam,  yaitu:  tauhid,  keadilan,  amar ma’ruf nahy munkar , kebebasan, persamaan, tolong menolong, dan toleransi. 15
Kemaslahatan yang menjadi tujuan  utama  dari  syariat  Islam  itu  tidak lain  adalah  kebaikan  yang  kebalikannya adalah  kerusakan  atau  mafsadat.  Tujuan tersebut  dikenal  dengan maqāṣid  al- syarī’ah yang  intinya  pada  kaidah al- kulliyāt al-khams yang terdiri atas :
1. Memelihara Agama ( Ḥifẓ al-Dīn ) Hal  tersebut  didasarkan  pada firman  Allah  dalam  QS.  al-Maidah [5]:  03.  Memelihara  agama  dalam tingkat ḍarūriy yaitu  melaksanakan dan  memelihara  kewajiban  agama yang  tergolong  primer  sebagaimana shalat. Pengabaian terhadap tingkatan primer
ini dapat mengancam eksistensi agama,
minimal bagi pribadi pelaku keberagamaan. Peringkat kedua ḥājiyyat dalam  posisi  ini  dapat dicontohkan  dengan  adanya rukhṣah (keringanan)  dalam  shalat  baik berupa jama’ maupun qaṣr shalat ketika  perjalanan  jauh.  Peringkat selanjutnya adalah taḥṣīniyyat seperti halnya  menggunakan  pakaian  yang rapi dan sopan ketika shalat,
menutup  aurat  baik  dalam  shalat maupun di luar shalat. 16
2. Memelihara Jiwa ( Ḥifẓ al-Nafs ). Keterangan mengenai
pemeliharaan terhadap jiwa,
termaktub dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 178-179. Tatanan  primer  dalam  penjagaan terhadap  jiwa  dapat  dicontohkan dengan pemenuhan kebutuhan
pangan  yang  menjadi  kebutuhan pokok demi kelangsungan
kehidupan. 17
3. Memelihara Akal ( Ḥifẓ al-‘Aql ) Poin  ini  nampak  dalam firman  Allah  dalam  QS.  al-Baqarah [2]:  219.  Terdapat  pula  keterangan senada  dengan  ayat  di  atas  terkait pemeliharaan  terhadap  akal  dalam QS.  al-Maidah  [5]:  90-91.  Hal  yang signifikan  dalam  poin  ini  adalah segenap  upaya  penjagaan  terhadap akal,  apapun  itu.    Sebagai  contoh adanya larangan mengkomsumsi segenap  makanan  yang  merusak  akal sehat  seperti  narkotika.    Memelihara akal  dalam  posisi  sekunder  adalah menuntut ilmu pengetahuan.
Sekiranya  hal  itu  dilakukan,  maka tidak  akan  merusak  akal,  tetapi mempersulit      pribadi  tersebut. Dalam peringkat tersier, dapat diambil  contoh  larangan  menghayal atau  mendengar  hal  yang  tidak berguna. 18
4. Memelihara keturunan ( Ḥifẓ al-Nasl ) Pemeliharaan keturunan,
didasarkan  pada  firman  Allah  dalam QS.  al-Nisa’  [4]:  3-4.  Memelihara keturunan dalam peringkat ḍarūriyyāt seperti  disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya perzinahan. Pernikahan terbukti sebagai jalan efektif proses keberlangsungan generasi yang bersambung  secara  legal.  Adapun perzinaan,  secara  norma syara’ merusak sakralitas hubungan dengan lawan  jenis,  serta  memutus  pertalian nasab.  Peringkat  sekunder  dalam rangka pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan ketentuan disebutkannya  mahar  sewaktu  akad nikah. Andaikata mahar tidak disebutkan  pada  waktu  akad  nikah, maka suami akan mengalami kesulitan  karena  ia  harus  membayar mahar misil . 19
5. Memelihara harta ( Ḥifẓ al-Māl )
Pemeliharaan  terhadap  harta,
merupakan  poin  terakhir  dalam al- kulliyāt al-khams . Hal ini sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS. Ali  Imran  [3]:  130.  Sebagaimana apresiasi  yang    diberikan    Islam kepada    umat    muslim  terkait  dengan harta  yaitu  hak  kepemilikan,  serta pengambilan  harta  orang  lain  secara ilegal. Ini merupakan hal yang primer. Apabila  terdapat  pelanggaran  maka akan  mengancam  eksistensi  harta. Dalam tataran sekunder seperti disyariatkannya  jual  beli  dengan  cara salam.  Dalam  tataran  tersier  seperti ada ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal tersebut
berkenaan  dengan  etika  moral  bisnis. Hal ini juga berdampak pada
keabsahan suatu transaksi. 20
Penentuan  derajat ḍarūriy,  ḥājiy dan tahsīniy ditentukan  oleh  seberapa besar  peran  perbuatan  tersebut  dalam menjaga al-kulliyāt al-khams . Hal tersebut  berkaitan  erat    dengan  sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan
syariat. 21 Jika maqāṣid  al-syarī’ah telah ditetapkan  dalam  hukum  Islam,  maka wasīlah memiliki  sifat  yang  lebih fleksibel, bisa berubah disesuaikan dengan  keadaan,  waktu,  tradisi,  maupun kondisi sosial atau politik yang ada. 22
Tujuan syariat ( maqāṣid  al- syarī’ah )  untuk  kemaslahatan  manusia dengan  konsep al-kulliyāt  al-khams nya sebagaimana  banyak  dikemukakan  oleh para ulama klasik perlu adanya elaborasi. 23 Hal  tersebut  dikarenakan pembahasan kulliyyāt  al-khams lebih cenderung ke masalah maṣlaḥah individu dan  kurang  mengarah  ke maṣlaḥah sosial, 24 maka  muncul  usulan  tentang konsep ḥifẓ  insāniyyah  al-insān,  ḥifẓ  al- bīáh dan  konsep ḥifẓ  nidhām  al-ummah , dan lainnya. 25
Karena  itu,  dalam  perkembangan pembahasan tentang maqāṣid al-syarī’ah , pemikir  kontemporer  membagi maqāṣid menjadi  tiga:  (1) Maqāṣid umum: al-
ḍarūriyyāt,  al-ḥājiyat, dan taḥsīniyāt ditambah  dengan maqāṣid baru  seperti keadilan  dan  kemudahan;  (2) Maqāṣid khusus; maqāṣid ini  dapat  diobservasi dalam seluruh bab hukum  Islam tertentu, seperti  kesejahteraan  anak  dalam  hukum keluarga;  perlindungan  dari  kejahatan dalam  hukum  kriminal  dan  perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi; (3) Maqāṣid parsial: maqāṣid ini  adalah maksud-maksud  di  balik  suatu  nas  atau hikmah tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan  jumlah  saksi  tertentu dalam  kasus  hukum  tertentu,  maksud meringankan kesulitan dalam
membolehkan  orang  sakit  untuk  tidak berpuasa. 26

## C. Profil  Kampung  KB  Desa  Ngingas Waru Sidoarjo
Desa  Ngingas  merupakan  desa yang  mayoritas  penduduknya  bergelut dengan  industri  logam,  maka  desa tersebut dikenal dengan  kampung logam. Desa  Ngingas  terletak  di  Kecamatan Waru  kabupaten  Sidoarjo  Provinsi  Jawa Timur  dengan  luas  wilayah  sebesar 133.74  Ha.  Secara  geografis,  desa Ngingas memiliki kedekatan dengan kota Surabaya dibandingkan pusat kota Sidoarjo.  Kedekatannya  dengan  kota Surabaya  ternyata  berdampak  pada  rupa wilayahnya yaitu yang mengalami pengkotaan.  Pengkotaan  yang  terjadi  di desa  Ngingas  dapat  dilihat  melalui permukiman  padat  yang  terbentuk  di sebagian  besar  wilayah  desa  Ngingas. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya  penduduk  desa  Ngingas, yang  disebabkan  sudah  banyak  berdiri perumahan-perumahan,  selain  itu  di wilayah desa Ngigas juga berdiri industri- industri.
Desa yang terkenal dengan julukan  kampung  logam  ini  pada  21 Maret  2016  diresmikan  oleh  Bupati Sidoarjo,  H.  Saifullah  SH.  M.  Hum. sebagai  Kampung  KB  pertama  di
Kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur.  Acara peresmian tersebut diawali dengan peresmian gapura Kampung KB,
kemudian  dilanjutkan  dengan  pemberian penghargaan kepada Kepala Desa
Ngingas,  Sami’an,  sebagai  pelopor program Kampung KB di Sidoarjo. 27 Alasan dijadikannya dusun Ambeng-ambeng  desa  Ngingas  sebagai
Kampung KB adalah padatnya penduduk dikarenakan lokasinya berada di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, serta pencapaian  MKJP  (Metode  Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rendah. 28
Sejak  Desa  Ngingas  diresmikan sebagai  Kampung  KB,  telah  terbentuk pengurus kampung KB. Petugas kampung KB ini, bekerja secara sukarela, tanpa digaji. 29 Sebagian
besar pengurusnya  merupakan  Ibu  rumah tangga yang selama ini dianggap memiliki
kemampuan dalam
berkomunikasi  dengan  masyarakat  dan aktif  mengikuti  kegiatan  desa.  Karena sukarela,  maka  sedikit  yang  berminat menjadi kader KB. 30

## D. Program  Kampung  KB  di  Desa Ngingas
Program  Kampung  KB  yang diterapkan  di  desa  Ngingas  meliputi: Program  Tribina,  BKB  (Bina  Keluarga Balita),  BKR  (Bina  Keluarga  Remaja), BKL  (Bina  Keluarga  Lansia),  program KB  (Keluarga  Berencana),  program UPPKS  (Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga  Sejahtera)  dan  PIK-RM  (Pusat Informasi Konseling Remaja).
1. Program Tribina
Program  tribina  di  kampung KB  desa  Ngingas  meliputi  tiga  hal yaitu  Bina  Keluarga  Balita  (BKB),
Bina  Keluarga  Remaja  (BKR),  dan Bina  Keluarga  Lansia  (BKL).  Setiap Kelompok  Kegiatan  (poktan)  dari Tribina  memiliki  kegiatan  tersendiri. Adapun  kegiatan  yang  dilakukan dalam  Bina  Keluarga  Balita  di  desa Ngingas  adalah:  a)  Sosialisasi  pada
orang  tua  balita  tentang  pentingnya kesehatan  balita  dan  perkembangan otak  balita,  dan  keaktifan  balita;  b) Mengadakan  kegiatan  bermain  balita 1  bulan  sekali  untuk  mengetahui perkembangan balita; c) Mengadakan lomba  kecil  dalam  bermain  untuk memotivasi keaktifan balita; d) Memberi  sosialisasi  pada  orang  tua balita  tentang  pentingnya  pendidikan bagi balita; e) Rekreasi anggota kader BKB  dan  para  orang  tua  balita anggota BKB.
Menurut  Tri  Puji  Astutik, Koordinator  BKB,  capaian  dalam program  BKB  adalah  para  ibu  yang memiliki  anak  balita  mengerti  cara merawat  balita  dengan  baik,  mulai dari  memilih  makanan  yang  bergizi untuk  anak  balita,  cara  berbicara dengan anak balita, cara mengembangkan motorik anak balita, dan  mengerti  pentingnya  pendidikan sejak  dini  bagi  balita.  Ibu-ibu  mulai mengajarkan  anak  balitanya  prilaku santun dan baik. Adapun hambatannya adalah: Pertama ,
seringkali  para  orang  tua  memiliki aktivitas  sendiri  di  rumah,  sehingga tidak  dapat  mengikuti  kegiatan  BKB. Kedua ,  kegiatan  BKB  ini,  hari  dan waktunya  masih  gabung  dengan kegiatan  posyandu  sehingga  kurang maksimal. 31
Selain  BKB,  kegiatan  yang berkaitan dengan Tribina adalah Bina Keluarga  Remaja  (BKR).  Kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilakukan  di  desa  Ngingas  adalah:  a)
Sosialisasi pentingnya perhatian orangtua  terhadap  anak  remaja;  b) Sosialisasi pada orangtua yang memiliki anak remaja tentang pentingnya  pendidikan  agama;  c) Mengadakan  seminar  dan  workshop tentang  BKR  dengan  mengundang anak dan kedua orangtuanya.
Menurut  Asmini,  kader  BKR Desa Ngingas, Bina Keluarga Remaja
merupakan  kegiatan  dalam  membina para  orang  tua  yang  memiliki  anak remaja  umur  11-25  tahun.  Dalam kegiatan ini, para kader kampung KB memberi  sosialisasi  kepada  para orang  tua  agar  menjaga  anaknya  dari pergaulan  bebas,  senantiasa  memberi anaknya semangat dalam belajar, dan mengawasi anaknya agar tidak meniru  hal-hal  yang  negatif.  Progam BKR  ini  cukup  sukses  karena sebelum  adanya  program  BKR  para orang  tua  seringkali  membiarkan anaknya  dalam  pergaulan,  banyak remaja  di  Desa  Ngingas  dusun Ambeng-ambeng ini yang suka minum-minum  di  setiap  kegiatan nongkrong,  namun  semenjak  progam ini  berjalan,  banyak  para  orang  tua remaja  di  desa  Ngingas  mampu menjaga  anaknya  dari  pergaulan bebas,  memberi  pendidikan  anaknya hingga  kuliah,  memberi  pendidikan agama  pada  anaknya  dengan  cara menaruh  anaknya  pada  lembaga pondok  pesantren,  serta  mampu memberi semangat belajar pada anak- anaknya.
Hambatannya adalah beberapa  orang  tua  terkadang  masih tidak  memiliki  kesadaran  terhadap pendidikan anak, mengabaikan sosialisasi  yang  diadakan  oleh  kader
KB karena mereka menganggap tidak penting, tidak mau mengikuti kegiatan BKR seperti seminar maupun workshop di balai desa tanpa imbalan,  sehingga  biasanya  para kader  KB  menyampaikan  pesan- pesan  lewat  grup  wa  dan  lewat pengajian ibu-ibu setiap malam
jum’at. 32 Tribina  yang  ketiga  adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan  Bina  Keluarga  Lansia  yang dilakukan  di  desa  Ngingas  adalah:  a) Sosialisasi pada keluarga yang memiliki  anggota  keluarga  lansia;  b)
Posyandu  lansia  2  minggu  sekali;  c) Senam  lansia  2  minggu  sekali;  d)
Memberi dana sosial bagi lansia yang sedang  sakit  atau  kesulitan;  e)
Rekreasi lansia 1 bulan sekali. Menurut Purwaningsih, koordinator  progam  BKL,  BKL merupakan kegiatan membina
keluarga  yang  memiliki  anggota keluarga yang lansia, agar para lansia senantiasa  dijaga,  dihormati  dan dirawat  dengan  baik  oleh  anggota keluarga  lainnya.  Program  BKL  juga bertujuan  memberi  semangat  para lansia  dengan  cara  mengajak  mereka di berbagai kegiatan seperti posyandu lansia,  senam  lansia  dan  rekreasi. Program  ini  sangat  bermanfaat  bagi para  lansia  karena  mereka  merasa dirawat,  biasanya  setelah  kegiatan senam  dan  posyandu,  mereka  para lansia  merasa  lebih  sehat,  mereka juga senang bisa beraktivitas bersama-sama  dengan  teman-teman sesama  lansia.  Hambatannya  adalah tempat  kegiatan senam  dan posyandu yang  jauh  dari  rumah  para  lansia, membuat  mereka  malas  mengikuti kegiatan, keluarga lainnya pun terkadang  memiliki  aktivitas  sendiri sehingga  tidak  bisa  mengantar,  oleh karena  itu  para  kader  KB  lah  yang kemudian  menjemput  mereka  satu persatu. 33
Di antara tiga program tribina, program  yang  berjalan  dengan  baik dan yang banyak diminati masyarakat adalah  program  BKB,  karena  di  desa Ngingas  banyak  anak  kecil  balita, yang orang tuanya memiliki kesadaran yang tinggi untuk
mengikuti  perkembangan  anaknya meskipun beberapa orang tua memiliki kesibukan kerja.
2. Program Keluarga Berencana Dalam  pelaksanaan  program
Keluarga  Berencana  di  desa  Ngingas terdapat  beberapa  kegiatan,  yaitu:  a. Pemasangan  alat  kontrasepsi  jangka panjang  gratis.  b.  Sosialisasi  tentang pentingnya
MKJP (Metode
Kontrasepsi  Jangka  Panjang).  c. Suntik KB dan Pil KB 3 bulan sekali gratis.  d.  Penanganan  bagi  keluhan pemakai  alat  kontrasepsi  jangka panjang.
Muawanah
menjelaskan bahwa desa Ngingas merupakan salah satu  desa  di  Jawa  Timur  yang menjadi  pelopor  Kampung  KB,  yang salah  satu  alasannya  adalah  karena tingkat  MKJP  (Metode  KB  Jangka Panjang)  yang  rendah.  Sebelum adanya Kampung KB, para ibu rumah tangga  di  Desa  Ngingas  sama  sekali tidak  ada  yang  mau  untuk  memakai alat kontrasepsi jangka panjang seperti,  MOW  (Metode  Operatif Wanita),  MOP  (Metode  Operatif Pria),  IUD  ( Intrauterine  Device ). Mereka  hanya  berminat  mengikuti program  KB  dengan  Pil  KB,  dan Suntik. Namun setelah adanya Kampung  KB,  para  kader  KB  mulai memberi sosialisasi tentang
pemasangan  alat  kontrasepsi  jangka panjang  ini,  sehingga  beberapa  orang mulai sadar dengan pentingnya program  KB  jangka  panjang,  setiap pemakaian kontrasepsi jangka
panjang  pun  dibiayai  oleh  BKKBN. Sampai saat ini kader KB selalu aktif memberi  sosialisasi  pada  ibu  rumah tangga dalam meningkatkan
suksesnya program KB jangka panjang.  Hambatannya  adalah  tetap sulit  mencari  orang  yang  mau memasang  alat  kontrasepsi  jangka panjang  dikarenakan  takut  dengan efek  samping  pemakaian. 34 Metode KB  yang  paling  diminati  warga adalah  metode  kosumsi  Pil  KB  dan Suntik  KB  karena  mereka  merasa aman dengan metode tersebut.
3. Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kegiatan  Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera
(UPPKS)  yang  dilakukan  di  desa Ngingas adalah: a) Pelatihan usaha di
bidang  pembuatan  makanan  ringan dan  pembuatan  keterampilan  tangan di Malang; b) Sosialisasi tentang dana UPPKS  untuk  kelompok  usaha  di desa  Ngingas  sebesar  10  juta  dengan akad pinjam untuk usaha; c) Pemberian  pinjaman  dana  UPPKS untuk  kelompok  usaha  di  desa Ngingas  sebesar  10  juta  dengan bertahap; d) Rekreasi anggota UPPKS  dengan  uang  iuran  anggota UPPKS;  e)  Mempromosikan  hasil keterampilan  tangan  kelompok  usaha UPPKS;  f)  Kader  Kampung  KB bagian koordinator UPPKS Mengontrol  pinjaman  dana  untuk usaha  anggota  UPPKS  per  bulan dengan menagih bunga dan membayar uang pokoknya.
Menurut Yuliati, menjadi koordinator  UPPKS  bukanlah  hal yang  mudah  karena  tidak  semua kelompok  UPPKS  memiliki  bakat dalam  berbisnis,  manajemen  dan pemasaran. Saat ini kelompok UPPKS yang terdiri dari 10 orang dan masih  berjalan  usahanya  yakni  ada  1 kelompok  saja.  Rencana  awal  ada beberapa  kelompok  usaha,  namun gagal  dikarenakan  dana  UPPKS  dari BKKBN  hanya  dapat  cair  bertahap, dan  berupa  pinjaman.  Sehingga beberapa  kelompok  ibu-ibu  yang rencananya  membuat  usaha  bersama malas untuk ikut. Menurut penjelasan ibu  Yuliati,  bahwa  dana  UPPKS  di Kampung  KB  Desa  Ngingas  sudah cair  3  kali  dengan  bertahap.  Dana yang cair pertama kali sebesar 10 juta diberikan  dengan  akad  pinjaman untuk  1  kelompok  anggota  UPPKS membuat  usaha  kerajinan  tangan membuat pakaian karnaval dari kresek  yang  disewakan  dan  dijual. Sedangkan  dana  yang  cair  kedua  dan ketiga kali sebesar 20 juta dipinjamkan  kepada  beberapa  orang pribadi yang  sebelumnya  sudah memiliki usaha seperti toko
kelontong, warung kopi, toko sembako,  pembuatan  usaha  kripik. Sekitar  10  pelaku  usaha yang dipinjami  dari  dana  UPPKS,  masing- masing  pelaku  usaha  mendapatkan pinjaman  sebesar  2  juta,  kemudian bunga dari pinjaman itu dikelola oleh kader  UPPKS  desa  Ngingas  dusun Ambeng-ambeng  supaya  semakin berkembang  dan  dapat  digunakan untuk kegiatan Kampung KB progam lainnya. Ibu Yuliati juga menjelaskan bahwa  program  UPPKS  ini  memang berguna sekali dalam mensejahterahkan  masyarakat  dari bidang  ekonomi,  karena  dengan adanya  program  UPPKS  banyak warga  desa  Ngingas  yang  memiliki usaha  terbantu,  dan  yang  tidak memiliki  usaha  mulai  berfikir  untuk membuka  usaha  dengan  berharap mendapat pinjaman dana UPPKS. 35

## 4. Kegiatan  Pusat  Informasi  dan Konseling Remaja (PIK-RM)
Kegiatan  Pusat  Informasi  dan Konseling  Remaja  (PIK-RM)  yang dilakukan  di  desa  Ngingas  adalah:  a) Sosialisasi  PIK-RM  pada  remaja umur 11-25 tahun di kantor balai desa Ngingas;  b)  Mengundang  perwakilan remaja  untuk  seminar  di  kantor BKKBN;  c)  Mengaktifkan  organisasi remaja  karangtaruna  dengan  kegiatan positif seperti, kegiatan latihan banjari, karnaval
memperingati kemerdekaan,  mengadakan  kegiatan- kegiatan  positif  di  hari-hari  besar Islam,  patroli  remaja,  dan  senam remaja  setiap  2  minggu  sekali;  d) Mengadakan  sistem  pelaporan  bagi remaja yang berprilaku tidak baik dan pergaulan bebas kepada Kader Kampung  KB  atau  Bapak  RT setempat.
PIK-RM  di  desa  Ngingas fokus  pada  pembinaan  remaja  antara umur 11 tahun sampai umur 25 tahun. Menurut penjelasan ibu Uun, koordinator  PIK-RM,  tujuan  dari
kegiatan  PIK-RM  yakni  agar  para remaja desa Ngingas tidak terjerumus pada  pergaulan  bebas,  memiliki keterampilan, memiliki kegiatan yang positif,  memiliki  semangat  dalam mengejar  pendidikan  serta  berprilaku baik  dalam  lingkup  keluarga  dan masyarakat.
Uun  menjelaskan  saat  ini beberapa  tujuan  tersebut  yang  telah tercapai  di  desa  Ngingas  dusun Ambeng-ambeng yakni, sudah banyaknya  kegiatan-kegiatan  positif yang  diikuti  remaja  desa  Ngingas seperti perayaan hari-hari besar Islam, karnaval  Agustusan,  banjari,  dan karangtaruna. Kedua, sudah banyaknya  remaja  yang  meneruskan pendidikan  ke  jenjang  perguruan tinggi,  berkurangnya  kegiatan  yang negatif  seperti  main  judi  dan  pesta minuman  keras.  Salah  satu  yang menjadi  hambatan  PIK-RM  yakni sedikitnya  remaja  di  desa  Ngingas dusun  Ambeng-ambeng  yang  berada di  rumah  karena  kebanyakan  mereka ditaruh  para  orangtua  di  lembaga pondok  pesantren,  hambatan  lainnya adalah  para  remaja  desa  Ngingas kebanyakan  memiliki  aktivitas  padat di  kampus,  dan  banyak  juga  yang kuliah  sambil  kerja,  adapun  remaja yang  masih  sekolah  SMA,  biasanya mereka  disibukkan  les  di  luar  jam sekolah. 36
E. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Pelaksanaan  Program  Kampung KB di Desa Ngingas Waru Sidoarjo Alasan dijadikannya dusun Ambeng-ambeng  desa  Ngingas  sebagai Kampung KB adalah padatnya penduduk dikarenakan lokasinya berada di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, serta pencapaian  MKJP  (Metode  Kontrasepsi Jangka Panjang) yang
rendah.
Diharapkan dengan adanya kampung KB masyarakat  di  desa  Ngingas  dapat
mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Dalam hukum Islam,
kesejahteraan  masyarakat  merupakan  hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagaimana hadis Rasulullah:
Dari  Abdullah  bin  Umar  RA bahwa  dia  mendengar  Rasulullah  saw telah  bersabda:  "Setiap  kalian  adalah pemimpin  dan  setiap  pemimpin  akan diminta  pertanggung  jawaban  atas  yang dipimpinnya.” 37 Kebijakan pemerintah menetapkan desa Ngingas sebagai kampung KB untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya, tidak bertentangan dengan syariat Islam karena demi  kemaslahatan  dan  kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pemimpin untuk mensejahterakan  rakyatnya.  Hal  tersebut sesuai  dengan kaidah “Taṣarruf al-Imām alā  al-Raiyyah  manūṭ  bi  al-Maṣlaḥah” (Kebijakan pemimpin harus sesuai dengan kemashlahatan).
Dalam  perspektif maqāṣid  al- syarī’ah ,  pembentukan  kampung  KB  ini merupakan  bagian  dari ḥifẓ  al-ummah bahwa  dalam  hubungan  antar  umat  yang dilihat  adalah  kemaslahatan  muslim secara kelompok bukan individu. 38
Konsep  ini  juga  selaras  dengan ḥifẓ  al- mujtama’ sebagaimana  pendapat  Abdul Majīd  al-Najjār. Ḥifẓ  al-mujtama’ ini perlu  ditekankan  untuk  mendukung terjaminnya seseorang dalam pemenuhan haknya,  khususnya  yang  berkaitan al- kulliyāt  al-khams dalam kehidupan bermasyarakat . 39
Untuk mencapai suksesnya Kampung  KB,  maka  mereka  memiliki program  Tri  bina,  KB,  UPPKS  dan  PIK- RM,  yang  dalam maqāṣid  al-syarī’ah program  tersebut  merupakan  sarana untuk  mencapai  tujuan  syariah  yaitu mensejahterakan  masyarakat  baik  dalam bidang  agama,  kesehatan,  pendidikan, keturunan dan ekonomi.
1. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Pelaksanaan  Program  Tribina  di Kampung  KB  Desa  Ngingas  Waru Sidoarjo
Desa  Ngingas  telah  melakukan program  tribina  yang  terdiri  dari  BKB, BKR,  dan  BKL  dengan  baik.  Program tribina ini difokuskan pada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia.
Dalam hukum Islam, terdapat hak dan kewajiban orang tua dan anak, begitu pula  sebaliknya  hak  anak  dan  kewajiban terhadap  orang  tua.  Berkaitan  dengan kegiatan  tribina  di  di  desa  Ngingas, secara  umum  sesuai  dengan  konsep maṣlaḥah bahwa keluarga harus memperhatikan  anak  dari  balita  hingga remaja,  dan  orang  tua  lansia  dalam  hal agama  ( ḥifẓ  al-dīn), kesehatan  ( ḥifẓ  al- nafs ) dan kecerdasan ( ḥifẓ al-‘aql ), untuk menciptakan  generasi  yang  baik  ( ḥifẓ al- nasl ).
Dalam  aspek ḥifẓ  al-dīn, terlihat dari adanya sosialisasi tentang pentingnya  pendidikan  agama  bagi  anak. Dalam maqāṣid  al-syarī’ah ,  program  ini masuk maṣlaḥah  ḥājiyyah. Agama merupakan  landasan  utama  seseorang dalam menjaga kehidupan, jika pendidikan agama sudah ditanamkan dari kecil,  maka  memudahkan  anak  tersebut dalam menjalankan ibadah hingga dewasa.
Dalam  aspek  kesehatan  ( ḥifẓ  al- nafs ),  terlihat  dalam  program  BKB  dan BKL  diantaranya  sosialisasi  pada  orang tua  balita  tentang  pentingnya  kesehatan balita dan perkembangan otak balita, dan keaktifan  balita,  dan  posyandu  bagi lansia. Kegiatan tersebut termasuk wilayah ḥājiyyah , karena menjaga kesehatan  balita  sangat  penting  dan dibutuhkan pemahaman yang baik. Pemahaman yang salah tentang perawatan balita menyebabkan salah pola asuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan posyandu bagi lansia merupakan maṣlaḥah  ḥājiyyah karena dengan posyandu bisa mengecek
kesehatan  lansia  dan  untuk  menjaga lansia  yang  sehat  agar  tidak  terkena penyakit.
Sedangkan ḥifẓ  al-nafs yang sifatnya taḥṣīniy adalah kegiatan bermain balita  1  bulan  sekali,  lomba  balita, rekreasi  dan  senam.  Kegiatan  tersebut termasuk  kategori maṣlaḥah  taḥṣīniyyah karena  sifatnya  sebagai  pelengkap  dan tidak  bersifat  urgen  dalam  kesehatan. Rekreasi  dan  senam  dapat  membuat badan  bugar  dan  bisa  menimbulkan  rasa senang dan bahagia yang bisa menunjang bagi kesehatan seseorang.
Dalam  aspek  kecerdasan  ( ḥifẓ  al- ‘aql )  terlihat  pada  kegiatan  sosialisasi pada  orang  tua  balita  tentang  pentingnya pendidikan  bagi  balita,  sosialisasi  pada orangtua  yang  memiliki  anak  remaja tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi  pentingnya  perhatian  orangtua terhadap  anak  remaja,  seminar  dan workshop tentang BKR dengan mengundang
anak dan kedua orangtuanya. Kegiatan tersebut
merupakan  bagian  dari ḥifẓ  al-aql dan termasuk  kategori maṣlaḥah ḥājiyyah , karena  kekuatan  akal  terletak  pada ilmu. 40 Ḥifẓ  al-áql juga  bagian  dari ḥaq al-ta’līm (hak  mendapatkan  pendidikan). Menghargai  akal  bukan  berarti  hanya sekedar  menjaga  kemampuan  akal  untuk tidak  gila  ataupun  mabuk.  Orientasi penjagaan  akal  adalah  pemenuhan  hak intelektual  bagi  setiap  individu  yang  ada dalam  masyarakat. 41 Pendidikan  untuk balita  dan  remaja,  harus  disesuaikan dengan  usia  anak.  Karena  itu  orang  tua harus  memahami  konsep  pendidikan yang baik untuk balita dan remaja.
Dalam  hal ḥifẓ  al-nasl ,  Program Tribina ini merupakan bagian dari ḥifẓ al- nasl karena  ingin  menyiapkan  generasi yang kuat, sehat, cerdas  dan bagus untuk bangsa dan agama. Karena anak hidup di lingkungan  keluarga,  maka  penting  bagi keluarga  untuk  mengetahui  hal-hal  yang positif  bagi  perkembangan  balita.  Agar balita  tumbuh  menjadi  balita  yang  sehat,
kuat  dan  cerdas. 42 Begitu  juga  dengan BKR, untuk menciptakan generasi remaja yang  bekualitas,  maka  keluarga  harus berperan  aktif  dalam  mendukung  dan memberikan  pendidikan  yang  terbaik. Keluarga  merupakan  tempat  pendidikan kedua setelah sekolah. Bila di lingkungan sekolah remaja mendapatkan ilmu  secara formal  maka  di  lingkungan  keluargalah remaja memperoleh pendidikan informal. Dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, remaja melihat dan belajar. 43
Berkaitan dengan BKB dan BKR, undang-undang
mengatur tentang kewajiban suami isteri, yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan, 44 sebagaimana dijelaskan  dalam  undang-undang  nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan, 45
Kompilasi  Hukum  Islam, 46 dan  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. 47 Dalam  hukum  Islam,  anak memiliki  hak,  yaitu:  hak  hidup,  hak mendapat pengakuan nasab, hak mendapatkan  nama  yang  baik,  hak mendapatkan penyusuan, hak
memperoleh  pengasuhan  dan  perawatan, hak  mendapatkah  nafkah  (biaya  hidup) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran,  hak  diperlakukan  secara adil. 48 Dengan BKB dan BKR diharapkan anak-anak  memperoleh  haknya  dengan baik.
Begitu juga dengan BKL, diharapkan  dengan  adanya  BKL,  para lansia  dapat  memperoleh  haknya  dengan baik.  BKL  merupakan  suatu  wadah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  keluarga yang  memiliki  lansia  untuk  mengetahui, memahami, dan mampu membina kondisi maupun masalah lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.
Dalam  hukum  Islam,  setiap  anak  wajib hormat  dan  patuh  kepada  orang  tuanya dan  anak  yang  telah  dewasa  wajib memelihara  orang  tua  dan  keluarganya menurut  garis  lurus  ke  atas  yang  dalam keadaan  tidak  mampu, 49 sebagaimana
dijelaskan  dalam  undang-undang  nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan  Pasal 46. 50
Usia lanjut adalah periode penutup  dalam  rentang  hidup  seseorang. Masa  ini  dimulai  dari  umur  enam  puluh tahun  sampai  meninggal, 51 yang  ditandai dengan  adanya  perubahan  yang  bersifat fisik  dan  psikologis  yang  semakin menurun, maka orang yang berusia lanjut memerlukan  tindakan  perawatan  baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar  ia  dapat  menikmati  masa  usianya serta  menjadi  usia  lanjut  yang  berguna dan bahagia. 52
Dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  1998,  dijelaskan  bahwa  hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah: (1)
Pelayanan keagamaan dan mental
spiritual;  (2)  pelayanan  kesehatan;  (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan  pendidikan  dan  pelatihan;  (5) kemudahan  penggunaan  fasilitas,  sarana, dan  prasarana  umum;  (6)  kemudahan dalam  layanan  dan  bantuan  hukum;  (7) perlindungan  sosial;  (8)  serta  bantuan sosial. 53
Dari beberapa program BKL yang dilaksanakan  di  desa  Ngingas,  semuanya diperuntukkan  untuk  kebaikan  lansia. Kegiatan  tersebut  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Orang tua memiliki jasa  yang  sangat  besar  terhadap  anak- anaknya,  maka  merawat  lansia  dan berbakti  kepada  orang  tua  hukumnya adalah  wajib  sebagaimana  dalam  QS. Luqman  [31]:  14  dan  QS.  al-Isra’  [17]: 23.
2. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Program  Keluarga  Berencana  (KB) di Desa Ngingas Waru Sidoarjo Dalam pelaksanaan program
Keluarga  Berencana  di  desa  Ngingas terdapat beberapa kegiatan, yaitu: Pemasangan  alat  kontrasepsi  jangka panjang gratis, sosialisasi tentang pentingnya  MKJP  (Metode  Kontrasepsi Jangka Panjang), suntik KB dan Pil KB 3
bulan  sekali  gratis,  dan  penanganan  bagi keluhan  pemakai  alat  kontrasepsi  jangka panjang.  Program  KB  tersebut  jika dikaitkan  dengan maqāṣid  al-syarī’ah , berkaitan dengan ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-áql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl.
Metode Kontrasepsi jangka panjang  (MKJP)  adalah  alat  kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta
menghentikan kesuburan yang digunakan dengan  jangka  panjang,  atau  mengakhiri kehamilan  atau  sudah  tidak  ingin menambah  anak  lagi. 54 yang  meliputi MKJP  non  permanen  (reversibel ) yang terdiri  dari  IUD  ( Intra  Uterine  Device ) 55 dan  Implant  (susuk  KB) 56 dan  MKJP permanen  kontap  (Kontrasepsi  mantap) yaitu  kontap  pria  (MOP) 57 dan  kontap wanita (MOW). 58 Ḥifẓ  al-áql terlihat  dari  kegiatan sosialisasi  tentang  pentingnya  MKJP (Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang). Program  sosialisasi  termasuk  bagian  dari ḥifẓ  al-aql karena  dengan  sosialisasi, peserta  mendapat  pengetahuan  atau  ilmu tentang  MKJP  dari  ahlinya.  Mengikuti sosialisasi ini termasuk maṣlaḥah ḥājiyyah bagi  peserta  yang  hendak melakukan  MKJP,  karena  mereka  harus tahu  manfaat  dan  efek  samping  dari MKJP  yang  dilakukan  agar  tidak  salah pilih.  Namun  bagi  yang  hanya  sekedar ingin  tahu  tentang  MKJP,  mengikuti kegiatan ini bersifat taḥsīniy.
Ḥifẓ  al-nafs dalam  program  KB adalah  untuk  menjaga  kesehatan  pelaku KB. Jika ada keluhan dari pengguna KB, maka  relawan  siap  menangani  keluhan tersebut.  Penanganan  tersebut  termasuk dari ḥifẓ  al-nafs dan  bersifat ḍarūriy, karena  berkaitan  dengan  jiwa  seseorang.
Jika
terlambat penanganannya kemungkinan dapat mengganggu kesehatan atau bahkan dapat mengancam jiwa  pasien. Ḥifẓ  al-nafs adalah  menjaga hidup  seseorang,  menjaga  badan  dari perlukaan dan semacamnya, dan menjaga kehormatan. 59
Ḥifẓ  al-māl terlihat  dari  program penyediaan  alat  KB  dan  pelayanan  KB dilakukan  secara  gratis.  Pelayanan  gratis tersebut  dapat  mendukung  penghematan dalam ekonomi keluarga.
Berkaitan  dengan ḥifẓ  al-nasl, bahwa  dalam  menjaga  keturunan  yang berkualitas  perlu  ada  program  terencana dalam  melahirkan  anak. Maqṣad  ḥifẓ  al- nasl ini terlihat dari program pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang gratis dan suntik  KB  dan  Pil  KB  3  bulan  sekali gratis. Berkaitan dengan program KB ini, ulama  masih  berselisih  pendapat  tentang hukum  KB  antara  yang  membolehkan dan  yang  mengharamkan.  Bahkan  dalam maqāṣid al-syarī’ah , ulama yang mengharamkan  KB  menganggap  KB adalah bagian dari hal  yang bertentangan dengan ḥifẓ al-nasl.
Menurut  ‘Abdul  Majīd  al-Najjār, ḥifẓ  al-nasl dapat  dilakukan  dengan beberapa cara, yaitu ; al-injāb
( melahirkan ), dan ḥifẓ al-nasab ( menjaga nasab ). 60 Program  KB  menurut  beliau tidak  sesuai  dengan maqṣad  ḥifẓ  al-nasl karena KB dapat mencegah kelahiran dan dapat menghambat pertumbuhan generasi manusia. 61 Pendapat  tersebut  didukung oleh Muhammad Abdul Qadir, 62 Prof. Dr. Madkour  dan  Abu  A’la  al-Maududi. Mereka  melarang  mengikuti  KB  karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan  seperti  firman  Allah  SWT dalam surah Al-Isra’ (17) Ayat 31.
Di antara ulama yang membolehkan  KB  adalah  Imam  al- Ghazali,  Syaikh  al-Hariri,  dan  Syaikh Syaltut.  Mereka  berpendapat  bahwa diperbolehkan  mengikuti  program  KB dengan  ketentuan  antara  lain  untuk menjaga  kesehatan  ibu,  menghindari kesulitan  ibu,  untuk  menjarangkan  anak. Perencanaan  keluarga  itu  tidak  sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan  itu  berlaku  ketika  janin mencapai  tahap  ketujuh  dari  penciptaan sebagaiamana QS. al-Mu’minūn [23]: 12, 13  dan  14.  Karena  itu  ber-KB  untuk
tujuan  perencanaan  dan  penjarangan kelahiran  anak,  berdasarkan  kondisi  dan kemampuan keluarga yang bersangkutan, dapat dibenarkan oleh hukum Islam. 63
Pendapat  yang  membolehkan  KB tersebut  sama  dengan  pendapat  MUI bahwa KB adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia  mengatur  kehamilan  dalam keluarga,  secara  tidak  lawan  hukum Agama,  Undang-undang  Negara  dan Moral  Pancasila,  demi  untuk  mendapat kesejahteraan  bangsa  pada  umumnya. 64
Namun,  untuk  vasektomi  dan  tubektomi, MUI menganggap keduanya bertentangan dengan  hukum  Islam  (haram),  kecuali dalam  keadaan  sagat  terpaksa  (darurat) seperti  untuk  menghindarkan  penurunan penyakit  dari  ibu/bapak  terhadap  anak keturunannya  yang  bakal  lahir,  atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi. 65
Islam memberikan perhatian yang serius  dalam  masalah  kesehatan  agar manusia  bisa  hidup  sehat  secara  jasmani dan  rohani. 66 Kebahagiaan  di  dunia meliputi  tiga  dimensi;  pertama,  dimensi ruhani, yang meliputi kecerdasan intelektual  dan  moral.  Kedua,  jasmani, yang  terlihat  dari  bentuk  tubuh  yang sehat, tidak luka, kuat dan indah. Ketiga, dimensi  yang terkait dengan kemampuan ekonomi  dan  kehormatan. 67 Program keluarga berencana, pada dasarnya sangat tegantung  pada  apakah  KB  itu maṣlaḥah atau  tidak  bagi  manusia.  Kemaslahatan itu  harus  menjadi  kunci  utama  karena dampak  dari  pemakaian  alat  kontrasepsi adalah manusia sendiri yang menanggungnya. 68
Berdasarkan  pada  pelaksanaan program  KB  di  desa  Ngingas,  diketahui bahwa  mayoritas  memilih  KB  pil  dan suntik  karena  dirasa  aman,  adalah  telah sesuai  dengan  kaidah dar  al-mafāsid muqaddam alā jalb al-maṣāliḥ (menghindari kerusakan lebih baik daripada  mendatangkan  kemaslahatan). Adapun MKJP, khususnya vasektomi dan tubektomi,  jika  tidak  karena  alasan
darurat  sebaiknya  dihinndari,  karena mayoritas ulama membolehkannya hanya dengan  alasan  darurat.  Hal  tersebut didasarkan  pada  kaidah al-ḍarūrāt  tubīḥ al-maḥẓūrāt
(Kondisi
darurat membolehkan sesuatu yang terlarang).
3. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) di Desa
Ngingas Waru Sidoarjo Dari  segi Maqāṣid  al-syarī’ah , program  UPPKS  mengandung  unsur ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql .
Berkaitan  dengan ḥifẓ  al-nafs, terlihat  dari  program  rekreasi  anggota UPPKS  dengan  uang  iuran  anggota UPPKS.  Dengan  rekreasi  diharapkan dapat membuat seseorang menjadi gembira  dan  badan  menjadi  segar kembali.  Unsur ḥifẓ  al-nafs dalam UPPKS ini bersifat taḥṣīniy karena hanya sebagai pelengkap.
Unsur ḥifẓ  al-‘aql dalam  UPPKS terlihat  dari  kegiatan  pelatihan  usaha  di cbidang  pembuatan  makanan  ringan  dan pembuatan keterampilan tangan di Malang,  dan  sosialisasi  tentang  dana UPPKS  untuk  kelompok  usaha  di  desa Ngingas  sebesar  10  jt  dengan  akad pinjam  untuk  usaha.  Kegiatan  tersebut bersifat ḥājiy, sebagai  bagian  dari menuntut  ilmu.  Pelatihan  keterampilan tersebut  dapat  mengasah  pengetahuan peserta  dan  membuat  peserta  berfikir kreatif tentang usaha yang akan dilakukan  disesuaikan  dengan  bantuan pinjaman dana yang didapat.
Ḥifẓ  al-māl terlihat  dari  program pemberian  pinjaman  dana  UPPKS  untuk kelompok usaha di  desa  Ngingas  sebesar 10 juta dengan bertahap, mempromosikan hasil  keterampilan  tangan  kelompok usaha  UPPKS,  dan  mengontrol  pinjaman dana  untuk  usaha  anggota  UPPKS  per bulan  dengan  menagih  bunga  dan membayar  uang  pokoknya. Ḥifẓ  al-māl dalam  UPPKS  ini  adalah  bersifat ḥājiy . Karena  kegiatan  UPPKS  ini  tujuan
intinya  adalah  untuk  mengembangkan dan mensejahterakan
ekonomi
masyarakat kampung KB. UPPKS  berkaitan  dengan  kajian mu’āmalah māliyyah (hubungan
ekonomi)  di  antara  masyarakat.  Tujuan dari mu’āmalah  māliyyah adalah  untuk mengaitkan dunia dan agama, menegakkan
keadilan, menjaga persaudaraan, menjamin kestabilan, menolak bahaya dan menjaga kemaslahatan di antara manusia. 69
Prinsip-prinsip mu’āmalah adalah prinsip tidak  diperbolehkan  memakan  harta orang  lain  secara  batil  (QS.  Al-Baqarah [2]:188), prinsip suka sama suka ( tarāḍin )  (QS.  Al-Nisa’  [4]:  29,  prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling  merugikan  yang  membuat  orang lain  teraniaya  (QS.  Al-Baqarah  [2]:  279, dan  prinsip  tidak  mengandung  riba  (QS. Al-Baqarah [2] 130. 70
Dalam pelaksanaan program UPPKS di desa Ngingas ada peminjaman modal  usaha  10  juta  dan  dicicil angsurannya setiap bulan dengan disertai bunga.  Dalam  Islam,  modal  suatu  usaha haruslah  bebas  riba.  Dalam  perolehan modal, Islam mengatur kerjasama muḍārabah atau musyārakah. Hal  ini untuk  menjaga  hak  produsen  dan  juga hak  pemilik  modal,  agar  tercapai  suatu kebaikan  dalam  suatu  aktivitas  produksi; yang  akhirnya  berimplikasi  pada  adanya suatu maṣlaḥah dalam  suatu  kerjasama yang  dilakukan  oleh  masing-masing pihak. 71
Dalam  hukum  Islam,  terdapat perbedaan  ulama  tentang  hukum  bunga, apakah disamakan dengan riba atau tidak. Sebagian  ulama  mengatakan  bahwa bunga  bank  adalah  haram  hukumnya karena  memungut  laba  dari  usaha  yang belum jelas untung ruginya. Pungutan itu diambil setiap bulannya, bahkan sebelum uang itu digunakan untuk memulai usaha. Sebagian  yang  lain  mengatakan  bahwa bunga  bank  tidak  sama  dengan  riba. Bunga  bank  itu  hanya  jasa  atau  modal
untuk usaha yang dikelola oleh peminjam.  Besarnya  prosentase  bunga pun  tidak  terlalu  besar  dan  selalu dipantau oleh pemerintah. Transaksi antar nasabah  dan  pihak  bank  juga  didasari oleh  saling  kerelaan,  karena  keduanya telah mengetahui mekanisme bunga. 72
Mengutip  Abd  Salam  Arief, Mahmud  Syaltut  berpendapat  bahwa bunga  bank  adalah  halal,  karena  prinsip syariat  Islam  dalam  bidang mu’āmalah
adalah
terpenuhinya maṣlaḥah, terlindunginya  aturan  dan  hak-hak  serta meningkatnya  taraf  hidup.  Pendapat tersebut  sama  dengan  pendapat  para kaum  modernis  yang  lalin  seperti  Fazlur Rahman,  Muhammad  Asad,  Sa'id  al- Najjar,  dan  Abd  al-Mun'im  al-Namir. Menurut  mereka,  kekejian  riba  terkait dengan keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang  berekonomi  lemah  atau  tipe peminjaman  yang  berusaha  mengambil untung dari penderitaan orang lain. 73
Berkaitan dengan perdebatan hukum  bunga  bank,  pada  tanggal  16 Desember Tahun 2003, MUI
mengeluarkan  keharaman  bunga  bank, namun  keharamannya  tidak  bersifat universal.  Status  haram  masih  mentolerir sebagian  masyarakat  yang  tidak  bisa berhubungan dengan bank syariah. 74
Berdasarkan fatwa tersebut, pengambilan  bunga  dalam  peminjaman modal di  UPPKS  desa  Ngingas termasuk ke  masalah  darurat  dan  hukumnya menjadi  boleh,  karena  bantuan  pinjaman tersebut  tidak  dilakukan  melalui  bank syari’ah.  Hal  tersebut  didasarkan  pada kaidah al-ḍarūrāt  tubīḥ  al-maḥẓūrāt . Meskipun  demikian,  untuk  menghindari syubhat,  alangkah  baiknya,  program UPPKS  ini  dilaksanakan  dengan  sistem pembiayaan
syariah
dengan
menggunakan  konsep muḍārabah atau musyārakah dengan  sistem  bagi  hasil bahwa  BKKBN  sebagai  pemilik  modal dan  peminjam  sebagai  pengelola  usaha.
Selain itu bisa juga dengan kosep al-qarḍ yang  dalam  Fatwa  DSN  membolehkan menarik  biaya  administrasi  dari  nasabah, bahkan nasabah bisa memberikan tambahan  (sumbangan)  sukarela  kepada LKS  selama  tidak  diperjanjikan  dalam akad. Tentunya hal tersebut membutuhkan  kerjasama  antara  kader KB,  pihak  BKKBN  dan  LKS,  untuk mensosialisasikan  tentang  mekanisme muḍārabah , musyārakah atau al-qarḍ. 75
4. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Pelaksanaan  Program  PIK_RM  di Kampung KB Sidoarjo
Beberapa  kegiatan  PIK_RM  yang berkaitan  dengan Maqāṣid  al-syarī’ah adalah ḥifẓ  al-‘aql yang  terlihat  pada kegiatan sosialisasi PIK_RM pada remaja umur  11-25  tahun  di  kantor  balai  desa Ngingas dan mengirim perwakilan remaja untuk seminar di kantor BKKBN. Kegiatan tersebut masuk kategori ḥājiyyāt.
Dalam ḥifẓ  al-nafs terlihat  dari kegiatan  organisasi  remaja  karangtaruna seperti latihan banjari, karnaval memperingati kemerdekaan, mem- peringati hari besar Islam, patroli remaja, dan  senam  remaja  setiap  dua  minggu sekali.  Kegiatan  tersebut  masuk  kategori taḥsīniyyat.
Tujuan  utama  dalam  PIK_RM adalah ḥifẓ  al-nasl. Diharapkan  dengan adanya  konseling  di  kalangan  remaja desa  Ngingas  dan  banyaknya  kegiatan remaja,  dapat  tercinpta  generasi  remaja yang  berkualitas,  yang  terhindar  dari penyalahgunaan obat-obatan yang bertentangan dengan ḥifẓ al-‘aql dan juga agar  terhindar  dari  pergaulan  bebas  yang menyebabkan masalah sosial di kalangan remaja seperti seks bebas (zina), hamil di luar  nikah  bahkan  aborsi,  yang  hal tersebut bertentangan dengan ḥifẓ al-nasl. Remaja merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian.  Dengan  adanya  PIK_RM diharapkan remaja mendapatkan
informasi  yang  benar  tentang  persoalan
remaja. 76 PIK_RM  dibentuk  sebagai wadah kegiatan dari remaja, oleh remaja, dan  untuk  remaja  dan  layanan  ramah remaja. PIK_RM berusaha meminimalisir pengaruh  negatif  kelompok  remaja  dan menjadikan  kelompok  sebaya  sebagai sumber  informasi  yang  benar.  Dengan adanya  PIK-RM  dan  KBR  diharapkan remaja  memiliki  perencanaan  dalam mempersiapkan  dan  melewati  transisi kehidupan remaja dengan mempraktikkan hidup  bersih  dan  sehat,  melanjutkan pendidikan,  memulai  berkarir,  menjadi anggota  masyarakat  yang  baik,  serta membangun keluarga yang berkualitas. 77
Berdasarkan  kegiatan  PIK_RM yang  diadakan  di  desa  Ngingas,  kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan konsep ajaran hukum  Islam.  Namun,  ada beberapa kegiatan yang hendaknya diajarkan dalam PIK_RM, seperti pendidikan agama sebagai kegiatan untuk mencapai  tujuan ḥifẓ  al-dīn, konsep bulūgh ,  konsep  aurat,  dan  hubungan lelaki dan perempuan dalam Islam.
F. Penutup
Dalam    perspektif maqāṣid  al- syarī’ah ,  pembentukan  kampung  KB  di desa  Ngingas  merupakan  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan,  pendidikan,  keturunan,  dan ekonomi.  Konsep  tersebut  sesuai  dengan tujuan ḥifẓ  al-mujtama’ atau ḥifẓ  al- ummah dalam  rangka  melindungi  hak warga  yang  berkaitan  dengan ḥifẓ  al-dīn ḥifẓ  al-nafs , ḥifẓ  al-aql , ḥifẓ  al-nasl ,  dan ḥifẓ al-māl .
Untuk  mencapai  tujuan ḥifẓ  al- mujtama’ tersebut,  maka wasīlah nya adalah  program  Tribina  (BKB,  BKR, BKL),  Program  KB,  UPPKS,  dan PIK_RM.    Di  antara  program  yang berakitan  dengan ḥifẓ  al-dīn adalah sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agama  bagi  remaja.  Program  yang berkiatan  dengan ḥifẓ  al-nafs adalah posyandu, olahraga dan rekreasi.
Program  yang  berkaitan  dengan ḥifẓ  al- ‘aql adalah  seminar  atau  workshop. Program  yang  berkaitan  dengan ḥifẓ  al- nasl terlihat  dalam  PIK-RM  yang kegiatannya diharapkan mampu menghindarkan remaja dari bahaya pergaualan  bebas  dan  narkoba,  dan program  yang  berkaitan  dengan ḥifẓ  al- māl terlihat  dari  program  UPPKS  yang memberikan  modal  bagi  keluarga  yang ingin membuka usaha.

## Catatan Akhir:
1 Adam  Maulana  Z,  “Bangun Masyarakat  Sejahtera  dari  Tingkat  Keluarga,” Jurnal Keluarga 5 (2017), 10.
2 Badan  Kependudukan  Dan  Berencan Nasional, Petunjuk Teknis Kampung KB (Jakarta: BKKBN, 2015), 3-4.
3 Elsa  Setiawati,  “Persepsi  Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di  Kelurahan  Pantoloan  Boya  Kecamatan Tawaeli,” GeoTadulako 5,  no.  1  (2017), http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/GeoTad ulako/article/view/9003, 1-15.
4 Anindita  Diyah  Sekarpuri,  “Menyisir Pinggiran  Indonesia  dengan  Kampung  KB,” Newsletter
BKKBN , September
2016, https://docplayer.info/47174253-Kampung-kb- saatnya-pupuskan-ego-sektoral.html.
5 Mardiyono, “Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program  KKBPK  Dan  Terkait  Di  Jawa  Timur,”
Jurnal  Keluarga  Berencana  2 ,  no.  1  (2017), jurnalkb.org › ojskb2481 › index.php › kb › article › download., 5.
6 Humas  Pemprov  Jatim,  “Pemprov Jatim  Siap  Dukung  Program  Kampung  KB,” Suaramedianasional , February 28, 2018, http://suaramedianasional.co.id/pemprov-jatim- siap-dukung-program-kampung-kb.html.
7 Fiqih  Arfani,  “BKKBN  Jatim Targetkan 664 Kampung KB Terbentuk,” Antara Jatim , Jumat, Mei 2017, https://jatim.antaranews.com/berita/197246/bkkbn -jatim-targetkan-664-kampung-kb-terbentuk.
8 PPID Kominfo, “Enam Kampung KB Setahun  Diapresiasi  BKKBN  Jatim,” PPID Kominfo ,  December  15,  2017,  PPID  KOMINFO, “Enam  Kampung  KB  Setahun  Diapresiasi BKKBN Jatim.
9 Laju pertumbuhan penduduk di Jatim dapat  ditekan  menjadi  0,61  persen,  lebih  rendah dibandingkan  pertumbuhan  penduduk  secara nasional  yang  mencapai  1,49  persen.  Sedangkan
rata-rata  anak  dalam  satu  keluarga  atau Total Fertility  Rate (TFR)  di  Jawa  Timur  sebesar  1,9. Sedangkan  tingkat  nasional,  FR  mencapai  2,6. Rois  Jejali,  “Program  KB  di  Jatim  Sukses  Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk,” detiknews , November 17, 2016, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-
3348115/program-kb-di-jatim-sukses-tekan-laju- pertumbuhan-penduduk.
10 Kampung KB di Sidoarjo yaitu; Kec. Tarik  Desa  Mliriprowo,  Kec.  Prambon  Desa Kedungsugo,  Kec.  Krembung  Desa  Tambakrejo, Kec.  Porong  Desa  Wunut,  Kec.  Jabon  Desa Kedungpandan, Kec. Tanggulangin Desa Ketegan,  Kec.  Candi  Desa  Jambangan,  Kec. Sidoarjo  Desa  Cemengbakalan,  Kec.  Tulangan Desa  Gelang,  Kec.  Wonoayu  Desa  Popoh,  Kec. Krian  Desa  Gamping,  Kec.  Balangbendo  Desa Bogempinggir,  Kec.  Taman  Desa  Kedungturi, Kec.  Sukodono  Desa  Wilayut,  Kec.  Buduran
Desa Sawohan, Kec. Gedangan Desa
Karangbong, Kec. Sedati Desa Sedati Gede, Kec. Waru  Desa  Ngingas  BKKBN  Sidoarjo,  “Data Rekapitulasi  Kampung  KB  Per  Kecamatan Kabupaten Sidoarjo,” 2017.
11 Sidoarjo Terkini, “Melihat Kampung KB  di  Ngingas,  Kecamatan  Waru,” Sidoarjo Terkini , March 21, 2016,
http://sidoarjoterkini.com/2016/03/21/melihat- kampung-kb-di-ngingas-kecamatan-waru/.
12 BBC,  “MUI  menyatakan  vasektomi dan  tubektomi  haram,” BBC ,  April  17,  2012, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 2012/04/120417_vasektomiharam.
13 Abdul Wahhāb Khallāf, Ilm Uṣūl al- Fiqh  wa  Khulāṣah  Tārikh  al-Tasyri’  al-Islāmiy (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1995), 13.
14 Khairul  Uman  dan  A.  Achyar Aminudin, Uṣūl Fikih 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205-206.
15 Juhaya  S  Praja, Filsafat  Hukum Islam (Bandung:  LPPM  Universitas  Islam Bandung, 2002), 69-77.
16 Khoirul Amin, “Implementasi Maqâṣid  al-Aḥkâm  Terkait  Rekontruksi  Hukum Islam  Indonesia,” JURNAL  TAFAQQUH:  Jurnal Penelitian  dan  Kajian  Keislaman 2,  no.  2
(Desember 2014), http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/artic le/view/78. 9-13.
17 Khoirul Amin . 18 Khoirul Amin . 19 Khoirul Amin.
20 Khoirul Amin.
21 Abdul  Majīd  al-Najjār, Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 2008), 55.
22 Yūsuf al-Qarḍāwiy, Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid  Al-Syarī’ah (Kairo:  Dār  al-Syurūq, 2006), 174.
23 Moh  Mufid,  “Fikih  Ekowisata Berbasis Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya),” Jurnal  al-Manahij 13,  no.  1  (2019), https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213, 85.
24 Yūsuf al-Qarḍāwiy, Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Al-Syarī’ah, 28. 25 Konsep ḥifẓ  al-bīáh (menjaga lingkungan)  merupakan maqṣad  ḍarūry ,  karena polusi  dan  pencemaran  lingkungan  sangat  marak dan  bisa  menyebabkan  kerusakan  di  bumi  jika tidak  dijaga.  Konsep ḥifẓ  niẓām  al-ummah (Menjaga  ketertiban  umat)  bahwa  ketika  Islam memperhatikan umatnya untuk menjaga pribadinya,  maka  ketika  hidup  bermasyarakat, sangat  diperlukan  menjaga  ketertiban  dan keteraturan untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis,  dan  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang ḍarūry .  Abdul  Majīd  al-Najjār, Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah, 52-3 . 26 Jasser  Audah, Membumikan  Hukum Islam  melalui  Maqāṣid  Syarī’ah (Bandung: Mizan, 2015), 36.
27 Sami’an,  Wawancara,  2  Agustus
2018.
28 Sami’an . 29 Terkadang  sesekali,  para  pengurus kampung  KB  mendapat  undangan  dari  kantor BKKBN Sidoarjo untuk seminar maupun workshop dan diberi uang transport ketika pulang.
30 Suharti,  Wawancara,  2  Agustus 2018.
31 Tri  Puji  Astutik,  Wawancara,  1 Oktober 2018.
32 Asmini,  Wawancara,  1  Oktober 2018.
33 Purwaninngsih, Wawancara, 1 Oktober 2018.
34 Muawanah,  Wawancara,  1  Oktober
2018.
35 Yuliati,  Wawancara,  1  Oktober
2018. 36 Uun, Wawancara, 1 Oktober 2018. 37 Imām al-Bukhāriy, “Ṣaḥīḥ
Bukhāriy,” Aplikasi  Hadis  Kitab  Sembilan ,  n.d., 2232.
38 Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Serentak  Perspektif Maqāṣid  al-Syarī’ah,” al-Daulah:  Jurnal  Hukum dan  Perundangan  Islam 6,  no.  2  (2016), https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395, 393.
39 Abdul  Majīd  al-Najjār, Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah, 143-4.
40 al-Najjār , 134.
41 Ridwan  Jamal,  “Maqāṣid  Al- Syarī’ah  Dan  Relevansinya  Dalam  Konteks Kekinian,”
n.d., https://media.neliti.com/media/publications/24028 9-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal- b1cebd53.pdf., 9.
42 Abdul  Majīd  al-Najjār, Maqā ṣ id  al- Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah, 148. 43 Tukiran  dkk, Keluarga  Berencana Dan  Kesehatan  Reproduksi (Yogyakarta:  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010),
263.
44 Abdul  Basith  Junaidy,  “Pengasuhan Anak  Menurut  Hukum  Islam,” L-Hukama:  The
Indonesian Journal of Islamic Family Law 7, no. 1 (June 2017), https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-
99.
45 Pasal 45: (1) Kedua orang tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik-baiknya.  (2)  Kewajiban  orang  tua  yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus. “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Bab  X  Pasal 45.,” n.d.
46 “ Pasal 77: (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk  mengasuh dan  memelihara anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani, rohani  maupun  kecerdasannya  dan  pendidikan agamanya Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
47 Pasal 26: 1. Orang tua berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk:  mengasuh, memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak, menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan  minatnya,  dan  mencegah tetrjadinya  perkawinan  pada  usia  dini.  2.  Dalam hal  orang  tua  tidak  ada,  atau  tidak  diketahui keberadaannya  atau  karena  suatu  sebab,  tidak dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya,  maka  kewajiban  dan  tanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat beralih  kepada  keluarga,  yang  dilaksakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  undang-undang  yang berlaku“Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.
48 Hani  Sholihah,  “Perlindungan  Anak Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” al-Afkar, Journal  for  Islamic  Studies 1,  no.  1  (January 2018), https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.
49 Charisa  Yasmine,  “Pelaksanaan Kewajiban  Anak  Terhadap  Orang  Tua  Studi Kasus  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Sosial Tresna  Werdha  (PSTW)  Khusnul  Khotimah
Pekanbaru  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” JOMFHUKUM 4,
no. 2 (2017), https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/a rticle/view/17721, 2.
50 (1)  Anak  wajib  menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan  keluarga dalam  garis  lurus  ke  atas  bnila  mereka  itu memerlukan bantuannya. Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Bab X Pasal 46.
51 “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” n.d.
52 Rahmadani  Putri,  “Kewajiban  Anak Terhadap  Orang  Tua  Uzur  Menurut  Kompilasi Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974”  (Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara, 2018),
http://repository.uinsu.ac.id/5307/1/RAHMADA NI%20PUTRI.pdf. 25-6.
53 Marjohan,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti  Jompo  Kota  Palembang),” Nurani:  Jurnal Kajian  Islam  dan  Masyarakat 18,  no.  2  (2018), https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1883. 81.
54 Ritayani,  “Metode  Kontrasepsi Jangka  Panjang  Lebih  Efektif  Dan  Aman,”
Kompasiana , June 17, 2019,
ttps://www.kompasiana.com/ritayani/5d07057e0d 823047ba49d683/metode-kontrasepsi-jangka- panjang-mkjp-lebih-efektif-dan-aman?page=al.
55 Alat  Kontrasepsi  dalam  Rahim (AKDR)/IUD  adalah  kerangka  dari  plastik berbentuk T, fleksibel dan dipasang dalam rahim. Jangka waktu pemakaian 5-10 tahun.
56 Alat  Kontrasepsi  Bawah  Kulit (AKBK)/Implan/Susuk  berbentuk  batang  kecil, plastik,  dipasang  di  bawah  lapisan  lengan  atas bagian samping dalam. Berisi hormon progesterone  dan  efektif  dipakai  hingga  tiga tahun.
57 Dengan  vasektomi  (pada  laki-laki) ketika  bersenggama,  cairan  mani  yang  keluar tidak  mengandung  sperma  karena  ada  sayatan kecil dan pengkatan pada salurannya.
58 Tubektomi (pada perempuan) tindakan  operasi  pengangkatan  atau  pemotongan pada  saluran  telur  wanita.  Metode  ini  untuk pasangan usia subur yang tidak mengingikan anak lagi.  BKKBN,  “Metode  Kontrasepsi  Jangka Panjang  (MKJP)  Lebih  Aman  Dan  Pasti,”  June 17, 2017, https://keluargaindonesia.id/infografik/metode- kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-aman- dan-pasti.
59 Muhammad  Abū  Zahrah, Uṣūl  Al- Fiqh (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1958), 367. 60 Islam  menganjurkan  pemeluknya untuk memiliki keturunan. Hal-hal yang menghambat  kelahiran  bertentangan  dengan ḥifẓ al-nasl. Abdul  Majīd  al-Najjār, Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah . 61 Abū Zahrah . 62 KB  hukumnya  haram,  karena terdapat  kemadharatan  ukhrawi  (murka  dari Allah) dan duniawi (bahaya kesehatan bagi kedua pasangan,  melemahkan  kekuatan  umat  Islam karena  penduduknya  berkurang,  melemahkan ekonomi, memudahkan terjadinya zina). Muhammad Abdul Qadir, Tahdīd Al-Nasl Wa al- Ijhāḍ  Fī  al-Islām (Amman:  Juhainah,  2003),  68- 72.
63 Al-Fauzi, “eluarga  Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai  Keindonesiaan,” JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan  dan  Teknologi 3,  no.  1  (March  2017), https://media.neliti.com/media/publications/17726 4-ID-keluarga-berencana-perspektif-islam- dala.pdf, 22-3.
64 Al-Fauzi, 191.
65 Departemen  Agama  RI, Himpunan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 192.
66 Husein
Muhammad, Fiqh Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas  Wacana  Agama Dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2007), 127.
67 Husein  Muhammad, Ijtihad  Kyai Husein (Jakarta: Rahima, 2011), 75-6. 68 Muhammad , 102. 69 Yūsuf  al-Qarḍāwiy, Maqāṣid  Al- Syarī’ah  al-Muta’alliqah  Bi  al-Māl (Kairo:  Dār al-Syurūq, 2010), 82.
70 Abd.  Salam  Arief, Pembaruan Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta  Dan Realita (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 85-6. 71 Ika  Yunia  Fauzia  dan  Abdul  Kadir Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqāṣid Syarī’ah (Jakarta: Kencana, 2014), 120.
72 Dede Nurohman, Memahami Dasar- Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 72.
73 Menurut  Mahmud  Syaltut,  bunga dari  Bank  tabungan  Kantor  Pos,  beliau  berfatwa hukumnya  halal. Beliau brependapat bahwa  uang yang dititipkan oleh pemiliknya di bank tabungan kantor  pos  bukan  merupakan  hutang,  melainkan merupakan penyertaan modal pemilik uang untuk kemaslahatan  bank  tabungan  kantor  pos.  Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita , 85-6. 74 “Fatwa  MUI  No.  1  Tahun  2004 Tentang Bunga,” n.d.
75 Fatwa  DSN  MUI,  No  19/DSN- MUI/IV/2001  tentang al-Qarḍ dalam  Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Kencana,  2012), 338.
76 Tukiran  dkk, Keluarga  Berencana Dan Kesehatan Reproduksi .
77 BKKBN,  “Pembinaan  Ketahanan Remaja  Menjadi  Solusi  Dalam  Mengatasi Permasalahan  Remaja  Pada  Revolusi  Industri 4.0,” March 19, 2019, https://www.bkkbn.go.id/detailpost/pembinaan- ketahanan-remaja-menjadi-solusi-dalam-
mengatasi-permasalahan-remaja-pada-revolusi- industri-4-0.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Salam  Arief. Pembaruan  Pemikiran Hukum  Islam  Antara  Fakta  Dan Realita . Yogyakarta: Lesfi, 2003.
Abdul  Basith  Junaidy.  “Pengasuhan  Anak
Menurut  Hukum  Islam.” L-
Hukama:  The  Indonesian  Journal of  Islamic  Family  Law 7,  no.  1 (June 2017). https://doi.org/10.15642/alhukama. 2017.7.1.76-99.
Abdul  Majīd  al-Najjār. Maqāṣid  Al- Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah . Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 2008.
Abdul  Wahhāb  Khallāf. Ilm  Uṣūl  al-Fiqh wa  Khulāṣah  Tārikh  al-Tasyri’  al- Islāmiy .  Kairo:  Dār  al-Fikr  al- Arabiy, 1995. Adam  Maulana  Z.  “Bangun  Masyarakat Sejahtera  dari  Tingkat  Keluarga.” Jurnal Keluarga 5 (2017). Al-Fauzi.  “Keluarga  Berencana  Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan.” JURNAL LENTERA:  Kajian  Keagamaan, Keilmuan  dan  Teknologi 3,  no.  1 (March 2017). https://media.neliti.com/media/publ ications/177264-ID-keluarga- berencana-perspektif-islam- dala.pdf.
Anindita  Diyah  Sekarpuri.  “Menyisir
Pinggiran Indonesia dengan Kampung KB.” Newsletter BKKBN , September 2016. https://docplayer.info/47174253- Kampung-kb-saatnya-pupuskan- ego-sektoral.html. Asmini. Wawancara, Oktober 2018. Badan  Kependudukan  Dan  Berencan Nasional. Petunjuk Teknis Kampung  KB .  Jakarta:  BKKBN, 2015.
BBC.  “MUI  menyatakan  vasektomi  dan tubektomi  haram.” BBC ,  April  17,
2012. https://www.bbc.com/indonesia/ber
ita_indonesia/2012/04/120417_vas ektomiharam.
BKKBN.  “Metode  Kontrasepsi  Jangka Panjang  (MKJP)  Lebih  Aman  Dan Pasti,” June 17, 2017. https://keluargaindonesia.id/infogra fik/metode-kontrasepsi-jangka- panjang-mkjp-lebih-aman-dan- pasti.
———.  “Pembinaan  Ketahanan  Remaja
Menjadi  Solusi  Dalam  Mengatasi Permasalahan Remaja Pada
Revolusi  Industri  4.0,”  March  19, 2019. https://www.bkkbn.go.id/detailpost /pembinaan-ketahanan-remaja- menjadi-solusi-dalam-mengatasi- permasalahan-remaja-pada- revolusi-industri-4-0.
BKKBN  Sidoarjo.  “Data  Rekapitulasi Kampung  KB  Per  Kecamatan Kabupaten Sidoarjo,” 2017. Charisa Yasmine. “Pelaksanaan Kewajiban  Anak  Terhadap  Orang Tua  Studi  Kasus  Unit  Pelaksana Teknis  Pelayanan  Sosial  Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
JOMFHUKUM 4,  no.  2  (2017). https://jom.unri.ac.id/index.php/JO MFHUKUM/article/view/17721. Dede Nurohman. Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam . Yogyakarta: Teras,
2011.
Departemen  Agama  RI. Himpunan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia .  Jakarta:
Departemen Agama RI, 2003.
Elsa  Setiawati.  “Persepsi  Masyarakat
Terhadap Program Kampung Keluarga  Berencana  Di  Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli.” GeoTadulako 5,  no.  1
(2017). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/inde x.php/GeoTadulako/article/view/90 03.
“Fatwa  MUI  No.  1  Tahun  2004  Tentang Bunga,” n.d.
Fiqih  Arfani.  “BKKBN  Jatim  Targetkan 664  Kampung  KB  Terbentuk.”
Antara  Jatim ,  Jumat,      Mei  2017. https://jatim.antaranews.com/berita /197246/bkkbn-jatim-targetkan- 664-kampung-kb-terbentuk.
Hani  Sholihah.  “Perlindungan  Anak Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” al-Afkar, Journal for Islamic Studies 1,  no.  1  (January  2018).
https://doi.org/10.5281/zenodo.116 1556.
Humas  Pemprov  Jatim.  “Pemprov  Jatim
Siap  Dukung  Program  Kampung KB.” Suaramedianasional , February 28, 2018. http://suaramedianasional.co.id/pe mprov-jatim-siap-dukung-
program-kampung-kb.html. Husein  Muhammad. Fiqh  Perempuan Refleksi  Kiai  Atas  Wacana  Agama Dan  Gender .  Yogyakarta:  LKiS, 2007.
———. Ijtihad  Kyai  Husein .  Jakarta: Rahima, 2011.
Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah . Jakarta: Kencana, 2014.
Imām  al-Bukhāriy.  “Ṣaḥīḥ  Bukhāriy.”
Aplikasi  Hadis  Kitab  Sembilan , n.d., 2232. Jasser  Audah. Membumikan  Hukum  Islam melalui Maqāṣid Syarī’ah . Bandung: Mizan, 2015.
Juhaya  S  Praja. Filsafat  Hukum  Islam . Bandung:  LPPM Universitas  Islam Bandung, 2002.
Khairul  Uman  dan  A.  Achyar  Aminudin. Uṣūl  Fikih  2 .  Bandung:  Pustaka
Setia, 2001. Khoirul Amin. “Implementasi Maqâṣid al- Aḥkâm Terkait Rekontruksi Hukum Islam Indonesia.” JURNAL TAFAQQUH:  Jurnal  Penelitian dan  Kajian  Keislaman 2,  no.  2 (Desember 2014).
http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php /tafaqquh/article/view/78. “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah .  Jakarta: Kencana, 2012.
Mardiyono.  “Pemberdayaan  Keluarga
Melalui  Kampung  KB  Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK  Dan  Terkait  Di  Jawa Timur.” Jurnal Keluarga Berencana  2 ,  no.  1  (2017). jurnalkb.org › ojskb2481 › index.php › kb › article › download. Marjohan. “Perlindungan Hukum Terhadap  Orang  Jompo  Di  Panti (Studi  Kasus  Di Panti Jompo  Kota Palembang).” Nurani: Jurnal Kajian  Islam  dan  Masyarakat 18, no. 2 (2018). https://doi.org/10.19109/nurani.v18 i2.1883. Moh  Mufid.  “Fikih  Ekowisata  Berbasis Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Pengelolaan  Wisata  Alam  Hutan Mangrove  di Wonorejo Kota Surabaya).” Jurnal  al-Manahij 13, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1. 2213.
Muawanah. Wawancara, Oktober 2018. Muhammad  Abdul  Qadir. Tahdīd  Al-Nasl Wa  al-Ijhāḍ  Fī  al-Islām .  Amman: Juhainah, 2003. Muhammad  Abū  Zahrah. Uṣūl  Al-Fiqh . Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1958. Nur  Lailatul  Musyafa’ah.  “Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Serentak Perspektif  Maqāṣid  al-Syarī’ah.” al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perundangan  Islam 6,  no.  2 (2016). https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.
2.369-395.
PPID  Kominfo.  “Enam  Kampung  KB Setahun Diapresiasi BKKBN
Jatim.” PPID  Kominfo ,  December 15, 2017. PPID KOMINFO,
“Enam  Kampung  KB  Setahun Diapresiasi BKKBN Jatim.
Purwaninngsih. Wawancara, Oktober 2018.
Rahmadani  Putri.  “Kewajiban  Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.”  Skripsi,  Universitas  Islam Negeri  Sumatera  Utara,  2018. http://repository.uinsu.ac.id/5307/1 /RAHMADANI%20PUTRI.pdf.
Ridwan Jamal. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” n.d. https://media.neliti.com/media/publ ications/240289-maqashid-al- syariah-dan-relevansinya-dal- b1cebd53.pdf.
Ritayani.  “Metode  Kontrasepsi  Jangka Panjang Lebih Efektif Dan Aman.” Kompasiana , June 17, 2019. ttps://www.kompasiana.com/ritaya ni/5d07057e0d823047ba49d683/m etode-kontrasepsi-jangka-panjang- mkjp-lebih-efektif-dan- aman?page=al.
Rois Jejali. “Program KB di Jatim Sukses
Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk.” detiknews ,  November 17, 2016. https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-3348115/program-kb-di- jatim-sukses-tekan-laju- pertumbuhan-penduduk.
Sami’an. Wawancara, Agustus 2018. Sidoarjo  Terkini.  “Melihat  Kampung  KB di  Ngingas,  Kecamatan  Waru.”
Sidoarjo  terkini .  March  21,  2016. http://sidoarjoterkini.com/2016/03/ 21/melihat-kampung-kb-di- ngingas-kecamatan-waru/. Suharti. Wawancara, Agustus 2018. Tri  Puji  Astutik.  Wawancara,  Oktober 2018.
Tukiran  dkk. Keluarga  Berencana  Dan Kesehatan Reproduksi . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010. “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” n.d.
“Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d. “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Bab X Pasal 45.,” n.d.
Uun. Wawancara, Oktober 2018. Yuliati. Wawancara, Oktober 2018. Yūsuf  al-Qarḍāwiy. Dirāsah  Fi  Fiqh Maqāṣid  Al-Syarī’ah .  Kairo:  Dār al-Syurūq, 2006. ———. Maqāṣid Al-Syarī’ah al- Muta’alliqah Bi al-Māl . Kairo: Dār al-Syurūq, 2010.