INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5087-5100 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM serta Efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce Tiktok Shop
Moody Rizqy Syailendra 1 ✉ , Inayah Fasawwa Putri 2
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: inayah.205220255@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini memberikan tinjauan mengenai perlindungan UMKM dan efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap social commerce TikTok Shop di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi terhadap UMKM dan efektivitas regulasi dalam melindungi UMKM di era perdagangan digital. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan tinjauan literatur mengenai regulasi dan kebijakan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa Permendag No. 31 Tahun 2023 memiliki kontribusi yang signifikan dalam melindungi UMKM di TikTok Shop, terutama dalam melindungi mereka dari persaingan yang  tidak  sehat  dan  meningkatkan  perlindungan  konsumen.  Namun,  masih  ada  tantangan  dalam menerapkan  regulasi,  seperti  meningkatkan  literasi  digital  dan  keterampilan  teknologi  di  kalangan UMKM,  serta  meningkatkan  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  merekomendasikan peningkatan  literasi  digital  dan  keterampilan  teknologi,  dukungan  dari  pemerintah  dan  pemangku kepentingan  lainnya,  peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  dan  peningkatan  kesadaran akan regulasi dan hukum di kalangan UMKM dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan perlindungan UMKM dan efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023.
Kata Kunci: Permendag No. 31 Tahun 2023, Social Commerce, TikTok Shop, UMKM

## Abstract
This study provides an overview of the protection of MSMEs and the effectiveness of MOT 31/2003 on TikTok Shop social commerce in Indonesia. This study aims to analyze the impact of regulations on MSMEs and the effectiveness of regulations in protecting MSMEs in the digital trade era. The research method is qualitative with a literature review of relevant regulations and policies. The results show that MOT  31/2003  has  a  significant  contribution  in  protecting  MSMEs  in  TikTok  Shop,  especially  in protecting them from unfair competition and improving consumer protection. However, there are still challenges in implementing the regulation, such as improving digital literacy and technological skills among MSMEs, as well as improving law enforcement. Therefore, this study recommends improved digital  literacy  and  technological  skills,  support  from  the  government  and  other  stakeholders, improved  supervision  and  enforcement,  and  increased  awareness  of  regulations  and  laws  among MSMEs and other stakeholders to enhance the protection of MSMEs and the effectiveness of MOT 31/2020.
Keywords: Permendag No. 31 Tahun 2023, Social Commerce, TikTok Shop, MSMEs

## PENDAHULUAN
Definisi UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro  adalah  bentuk  usaha  produktif  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  entitas  bisnis perorangan, dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Usaha kecil, di sisi lain, adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dibangun oleh individu atau entitas bisnis, yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan dimiliki baik secara langsung maupun  tidak langsung, selama memenuhi syarat  sebagai usaha kecil menurut ketentuan undang-undang. Sementara itu, usaha menengah adalah jenis  usaha  ekonomi  produktif  yang  dibuat  oleh  individu  atau  entitas  bisnis  yang  tidak memiliki status sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, asalkan sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam undang-undang,  termasuk  jumlah  kekayaan  atau  penjualan  bersih  tahunan  yang  diatur dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria untuk menggolongkan jenis usaha ke dalam kategori UMKM sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut adalah:
1. Usaha mikro adalah jenis usaha yang memiliki aset tidak lebih dari Rp. 50 juta, yang tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  yang  digunakan  sebagai  tempat  usaha,  dan memiliki hasil penjualan maksimal sebesar Rp. 300 juta dalam satu tahun.
2. Usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki aset dalam kisaran antara Rp. 50 juta
hingga Rp. 500 juta, tidak termasuk aset tanah dan bangunan usaha, dengan hasil penjualan dalam satu tahun lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimal Rp. 2,5 miliar.
3. Usaha menengah adalah jenis usaha yang memiliki aset dalam kisaran lebih dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar, dengan hasil penjualan dalam satu tahun lebih dari Rp.
2,5 miliar hingga maksimal Rp. 50 miliar.
UMKM  memiliki  peran  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Di Indonesia,  sektor UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi dengan  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional (Kemenkeu, 2023). Dalam era digital yang semakin maju, bisnis online dan Social Commerce telah  menjadi  tren  yang  berkembang  pesat.  Salah  satu  platform  yang  semakin  populer dalam hal ini adalah TikTok Shop, yang memungkinkan para pelaku UMKM untuk menjual produk dan jasa mereka secara online
Namun, dalam lingkungan bisnis online yang dinamis, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, serta risiko yang mungkin timbul dalam transaksi bisnis online (Zaelani, 2019). Perlindungan terhadap UMKM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat  bersaing  secara  adil  dan  berkelanjutan  di  dalam  ekosistem  bisnis online  yang kompetitif.
Sejalan  dengan  semangat  perlindungan  dan  pengembangan  UMKM,  Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)  No.31 Tahun 2023 yang mengatur berbagai aspek terkait Social Commerce, termasuk operasi TikTok Shop. Permendag ini diharapkan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan  kepentingan  UMKM  dalam  bisnis online,  serta  memastikan  bahwa  transaksi  yang dilakukan di TikTok Shop sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis (Wientor, 2023).
Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi Permendag No.31 Tahun 2023, penting  untuk  melakukan  tinjauan  hukum  yang  komprehensif.  Ini  termasuk  analisis terhadap  dampak  perlindungan  yang  diberikan  kepada  UMKM,  evaluasi  efektivitas peraturan yang diterapkan, serta pemahaman terhadap tantangan yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam berbisnis melalui TikTok Shop.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  tinjauan  hukum  yang mendalam  mengenai  perlindungan  UMKM  dalam Social  Commerce,  khususnya  TikTok Shop, dan untuk mengevaluasi efektivitas Permendag No.31 Tahun 2023 dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai peran hukum dalam mendukung dan melindungi UMKM dalam era bisnis online yang berkembang pesat.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai perlindungan UMKM serta efektivitas Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce Tiktok Shop.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan penelitian hukum yuridis  normatif  difokuskan  untuk  menyajikan  penerapan  norma  dan  kaidah,  yuridis normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  menganalisis  bahan  hukum  dan  diketahui menggunakan bahan Pustaka, dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumbernya tidak perlu dilakukan tata cara sampling karena data sekunder dalam  bidang  hukum  (Soekanto,2008).  Kemudian,  spesifikasi  pendekatan  meliputi pendekatan perundang - undangan sebagai dasar melakukan analisis, pendekatan konsep yang  dimana  menggunakan  konsep  dalam  ilmu  hukum  dan  pendekatan  kasus  dengan telaah  terhadap  kasus  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian  yang  diputus  oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis data penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang dimana hasil penelitian data deskriptif kualitatif yaitu data yang tertulis (Marzuki, 2005). Data yang disajikan  oleh penulis sekunder data yaitu tentang tinjauan hukum mengenai perlindungan UMKM serta efektivitas Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce Tiktok Shop, diperoleh dari bahan pustaka, buku atau jurnal hukum atau ahli hukum upaya mendapatkan pendapat hukum tentang objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Social Commerce dan PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023
Social-Commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau  fasilitas  tertentu  yang  memungkinkan  Pedagang  ( Merchant)  dapat  memasang penawaran  Barang  dan/atau  Jasa.  Menurut  Stephen  A.T  dan  Toubia  (2010), Social commerce adalah bentuk dari media sosial yang digunakan oleh individu, serta media sosial tersebut  memperbolehkan  individu  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  penjualan  serta pemasaran dari sebuah produk atau jasa yang dilakukan pada komunitas online maupun pasar  online. Social  commerce  adalah  suatu  bentuk  perdagangan  yang  dimediasi  oleh media  sosial  (Wang  &  Zhang,  2012). Social  commerce  terdiri  dari  tiga  tren  utama  yaitu penambahan fitur komersial dalam media sosial, penambahan fitur media sosial pada e- commerce, serta penggunaan media sosial pada perusahaan offline yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis (Liang & Turban, 2011). Maka dapat dikatakan bahwa, Social
Commerce adalah bentuk e-commerce (perdagangan elektronik) yang terintegrasi dengan media  sosial  dan  jaringan  sosial online.  Ini  adalah  model  bisnis  di  mana  bisnis  menjual produk atau layanan mereka melalui platform media sosial atau menggunakan fitur sosial yang  memungkinkan  pengguna  untuk  berinteraksi,  berbagi,  dan  berpartisipasi  dalam proses pembelian.
TikTok Shop, sebuah fitur layanan transaksi jual beli dalam aplikasi Media Sosial Tiktok, telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia. TikTok Shop sendiri tercatat pada 2022 telah  berekspansi  ke  enam  negara  Asia  Tenggara,  yaitu  Singapura,  Malaysia,  Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand (Amanda, 2023). TikTok Shop menargetkan transaksi US$ 20 miliar tahun ini, dengan Indonesia berkontribusi paling besar (Ilham, 2023). TikTok Shop di Indonesia mengantongi GMV US$ 2,5 miliar dalam periode 3 bulan di Q1 2023.
Namun, keberadaan TikTok Shop juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemain e-commerce besar di kawasan Asia Tenggara,  seperti Shopee  dan Lazada.  TikTok Shop disebut-sebut  sebagai  platform  yang  mengancam  para  pemain e-commerce  besar  di kawasan  Asia  Tenggara  (Amalia,2023).  Menurut  survei  dari  firma  riset Cube  Asia, pengeluaran  pengguna  di TikTok  Shop  membuat  mereka  mengurangi  pengeluaran  di Shopee dan Lazada. Di Indonesia, Thailand, dan Filipina, pengeluaran pengguna di Shopee turun 51% karena alokasinya pindah ke TikTok Shop. Sementara di Lazada turun 45% dan di gerai offline anjlok 38% (Ilham, 2023).
Pemerintah  Indonesia  melarang  keberadaan social  commerce  seperti  Tiktok  Shop. Revisi tersebut bertujuan untuk melakukan pengaturan agar memudahkan memilih sosial media dan e-commerce. Hal ini dilakukan untuk memisahkan fungsi dari media sosial dan e-commerce.  Sehingga  satu  platform  tidak  boleh  menjalankan  dua  fungsi  secara bersamaan (Kezia, 2023). Namun, TikTok Shop tetap memiliki potensi besar di Indonesia karena pengguna TikTok di Indonesia menembus 99 juta pengguna (Dwi, 2023).
TikTok  Shop  telah  mengalami  perkembangan  yang  pesat  di  Indonesia.  Namun, keberadaannya  juga  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  para  pelaku  UMKM  di  Indonesia. TikTok  Shop  menyebabkan  banyak  pelaku-pelaku  UMKM  yang  gulung  tikar  sehingga menimbulkan  persaingan  dagang  yang  tidak  adil.  Hal  ini  tentunya  menarik  perhatian pemerintah, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi baru yaitu Permendag No.31 Tahun 2023.
Permendag No. 31 Tahun 2023 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Tujuan  dari Permendag  31/2023  adalah  untuk  menciptakan  ekosistem  PMSE  (Perdagangan  Melalui
Sistem  Elektronik)  yang  sehat,  dengan  memperhatikan  perkembangan  teknologi  yang dinamis, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri, serta meningkatkan  perlindungan  konsumen  di  dalam  negeri.  Permendag  31/2023  juga bertujuan  untuk  memisahkan  fungsi  dari  media  sosial  dan e-commerce,  dan  mencegah monopoli alur bisnis yang dapat merugikan pelaku UMKM. Beberapa poin penting yang diatur  dalam  Permendag  31/2023  antara  lain  pendefinisian  model  bisnis  PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), penetapan harga minimum untuk barang  jadi  asal  luar  negeri,  disediakan Positive  List,  syarat  khusus  bagi  pedagang  luar negeri  pada  loka  pasar  dalam  negeri,  larangan  penguasaan  data  oleh  PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui  Sistem Elektronik) ,dan afiliasi,  serta larangan loka pasar  dan social  commerce  bertindak  sebagai  produsen.  Permendag  31/2023  juga mengakui ada enam model bisnis pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), dalam negeri, yaitu ritel daring,  lokapasar,  iklan  baris,  platform  pembanding  harga,  daily  deals,  dan  social commerce.
Tujuan Pemerintah Indonesia melarang keberadaan social commerce seperti Tiktok Shop adalah untuk mencegah monopoli alur bisnis yang dapat merugikan pelaku UMKM dan  juga  ingin  mencegah  adanya  platform  yang  mempunyai  kemampuan  untuk mengendalikan  pasar,  penetapan  harga  yang  tidak  adil,  perlakuan  yang  berbeda,  dan penetapan harga diskriminatif berdasarkan data yang dipunyai (Anisyah, 2003). Oleh karena itu,  pemerintah  Indonesia  resmi  melarang  aktivitas  jual  beli  alias e-commerce  melalui platform sosial media seperti TikTok Shop.
Studi  ini  penting  untuk  memahami  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. Selain itu studi ini  juga  penting  untuk  mengetahui  efektivitas  dari  Peraturan  Menteri  Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 terhadap social commerce TikTok Shop dalam melindungi UMKM di Indonesia. Studi ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang perlindungan hukum dan hak-hak UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Serta Studi ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku usaha PMSE dalam mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, terutama bagi UMKM di Indonesia.

## Perlindungan UMKM dalam Bisnis Online
Perlindungan UMKM dalam bisnis online sangat penting karena UMKM merupakan tulang  punggung  ekonomi  Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa  alasan  mengapa perlindungan UMKM sangat penting ( Harianto, R. A., & Sari, P. N. (2021) :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Perlindungan  UMKM  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dan membantu mengurangi kemiskinan
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM
Perlindungan  UMKM  dapat  membantu  meningkatkan  daya  saing  UMKM  dalam perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (PMSE)  di  Indonesia.  Dengan  adanya perlindungan, UMKM dapat bersaing secara adil dengan pelaku usaha lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan
Perlindungan  UMKM  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  produk  dan  layanan yang  ditawarkan  oleh UMKM. Hal ini  dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan UMKM.
4. Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Perlindungan UMKM dapat membantu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam bisnis UMKM. Hal ini dapat membantu UMKM untuk terus berkembang dan bersaing di pasar.
5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perlindungan UMKM dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.
Dalam konteks bisnis online, perlindungan UMKM sangat penting untuk mencegah monopoli alur bisnis yang dapat merugikan pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Permendag  31/2023  bertujuan  untuk melindungi  UMKM  dan  menciptakan  ekosistem  PMSE  yang  sehat  dan  adil  bagi  semua pihak.
Dalam perlindungannya, tentunya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bisnis e-commerce menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM (Wijanarka, T., & Sari, D. A. P. (2022). Berikut adalah beberapa tantangan utama UMKM dalam e-commerce:

## 1. Tantangan Hukum
UMKM  yang  berbisnis  di  e-commerce  harus  memperhatikan  aspek  hukum  agar terhindar dari masalah perlindungan hukum yang dapat menghemat biaya. Banyak pelaku UMKM yang enggan bergabung dengan e-commerce dikarenakan regulasinya yang kompleks dan sering berubah-ubah.
2. Keterbatasan Literasi dan Perangkat Digital Tantangan teknologi seperti keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai dapat menghambat UMKM untuk berbisnis di e-commerce.
3. Legalitas Usaha
Legalitas  usaha  menjadi  kendala  bagi  UMKM  untuk  mengakses  pembiayaan  dan memperbesar kapasitas produksi atau meningkatkan layanan.

## Analisis PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023
Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  memiliki beberapa isi dan ketentuan yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa isi dan ketentuan Permendag No. 31 Tahun 2023:
1. Pendefinisian  model  bisnis  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (PPMSE)  seperti  loka  pasar  atau  marketplace  dan  social  commerce,  untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan.
2. Penetapan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.
3. Disediakan Positive List, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan Cross- Border "langsung" masuk ke Indonesia melalui platform perdagangan elektronik.
4. Syarat  khusus  bagi  pedagang  luar  negeri  pada  loka  pasar  dalam  negeri  yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal pengiriman barang.
5. Loka pasar dan social commerce dilarang bertindak sebagai produsen.
6. PPMSE dan afiliasi dilarang menguasai data masyarakat serta wajib memastikan tidak terjadi  penyalahgunaan  penguasaan  data  penggunanya  untuk  dimanfaatkan  oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.
7. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor  Perdagangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
8. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut biaya.
9. Pelaku  Usaha  Dalam  negeri  dan  Pelaku  Usaha  Luar  Negeri  wajib  memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.
10. Permendag No. 31 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, mendukung pemberdayaan  UMKM  dan  pelaku  usaha  PMSE  dalam  negeri,  dan  meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.
Permendag No. 31 Tahun 2023 memberikan perlindungan khusus bagi UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. Dalam tinjauan terhadap isi dan ketentuan Permendag No. 31 Tahun 2023, terdapat beberapa ketentuan yang penting untuk  dipahami,  seperti  pendefinisian  model  bisnis  PPMSE,  penetapan  harga  minimum untuk barang jadi asal luar negeri, dan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada loka pasar dalam negeri. Permendag No. 31 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan ekosistem PMSE  yang  sehat,  mendukung  pemberdayaan  UMKM  dan  pelaku  usaha  PMSE  dalam negeri, dan meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.
Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  bertujuan untuk  melindungi  UMKM  dan  menciptakan  ekosistem  perdagangan  melalui  sistem elektronik (PMSE) yang sehat dan adil bagi semua pihak. Namun, efektivitas dari Permendag No. 31 Tahun 2023 dalam melindungi UMKM masih menjadi perdebatan. Berikut adalah evaluasi efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 dalam melindungi UMKM berdasarkan beberapa sumber. Menurut Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, larangan social commerce seperti TikTok Shop dalam Permendag No. 31 Tahun  2023  berpotensi  tidak  efektif  karena  melawan  arus  perkembangan  teknologi. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah meregulasi perkembangan teknologi tersebut, seperti memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.
Kebijakan larangan penjualan barang impor di bawah US$100 atau sekitar Rp1,5 juta per unit di marketplace dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 diharapkan akan melindungi UMKM  dalam  negeri.  Namun,  revisi  mengenai  larangan  perlu  pengkajian  lebih  lanjut sebelum diterapkan, terlebih dalam hal kesiapan internal UMKM dalam digitalisasi. Menurut Ketua  Bidang  UMKM  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  atau  Apindo  Ronald  Walla  menilai aturan yang termuat dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 tidak menyelesaikan masalah predatory pricing yang merugikan UMKM. Menurutnya, aturan tersebut tidak efektif dalam
melindungi UMKM (Arief, 2023). Permendag No. 31 Tahun 2023 memberikan perlindungan khusus  bagi  UMKM  dalam  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (PMSE)  di  Indonesia. Namun, efektivitas dari Permendag No. 31 Tahun 2023 dalam melindungi UMKM masih perlu dievaluasi lebih lanjut.
Dari  evaluasi  efektivitas  Permendag  No.  31  Tahun  2023  dalam  melindungi  UMKM, terdapat beberapa perdebatan mengenai efektivitas aturan tersebut. Meskipun Permendag No.  31  Tahun  2023  memberikan  perlindungan  khusus  bagi  UMKM  dalam  perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia, namun masih perlu dievaluasi lebih lanjut mengenai efektivitasnya dalam melindungi UMKM
Implikasi  perlindungan  terhadap  pelaku TikTok  Shop  di  Indonesia  dapat  beragam tergantung  pada  sejauh  mana  peraturan  ini  dijalankan  dan  dipatuhi.  Bagi  pelaku  yang peduli dengan praktik bisnis yang beretika dan berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada  konsumen,  perlindungan  konsumen  dapat  menjadi  peluang  untuk  membangun bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Namun, bagi pelaku yang enggan mematuhi peraturan atau tidak memperhatikan hak konsumen, mereka dapat menghadapi  risiko hukum dan kerugian reputasi.
Perlindungan terhadap pelaku TikTok Shop di Indonesia memiliki beberapa implikasi, di antaranya
1. Perlindungan konsumen
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian kualitas barang yang dibeli pada aplikasi belanja TikTok Shop menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku TikTok Shop.
2. Penutupan TikTok Shop
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencananya untuk melarang TikTok Shop dan  aktivitas  social  commerce  serupa  di  platform  media  sosial.  Hal  ini  dapat berdampak pada pelaku TikTok Shop  dan UMKM yang  bergantung pada platform tersebut.
3. Persaingan yang adil Larangan TikTok  Shop  oleh  pemerintah  Indonesia  diharapkan  dapat  menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan aman untuk perdagangan elektronik di Indonesia. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku bisnis konvensional dan UMKM untuk bersaing dengan pelaku TikTok Shop.
4. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum
Pelaku TikTok Shop harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,
seperti  Permendag  No.  31  Tahun  2023  tentang  Perizinan  Berusaha,  Periklanan, Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik. Hal ini dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku TikTok Shop.
Dari  beberapa  implikasi  perlindungan  terhadap  pelaku TikTok  Shop  di  Indonesia, dapat disimpulkan bahwa  perlindungan konsumen,  penutupan TikTok Shop, persaingan yang  adil,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  hukum  dapat  mempengaruhi  pelaku TikTok Shop dan UMKM yang bergantung pada platform tersebut.
Social Commerce di TikTok Shop
Dari beberapa dampak dan perubahan yang terjadi terkait TikTok Shop di Indonesia, dapat  disimpulkan  bahwa  larangan TikTok  Shop  oleh  pemerintah  Indonesia  dapat berdampak pada pelaku bisnis, terutama UMKM, yang bergantung pada platform tersebut untuk  menjual  produk  mereka.  Namun,  larangan  tersebut  juga  dapat  memberikan perlindungan bagi konsumen dan menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan aman untuk perdagangan elektronik di Indonesia.
Dampak dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama dalam era digital, antara lain:
Dampak:
1. Meningkatkan  ketergantungan  pada  teknologi  dan  digitalisasi  dalam  menjalankan bisnis.
2. Meningkatkan akses pasar dan pelanggan melalui platform e-commerce dan media sosial.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi dan pemasaran.
4. Meningkatkan daya saing dan inovasi dalam bisnis.
5. Meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Tantangan:
1. Keterbatasan akses modal dan pembiayaan.
2. Kurangnya literasi digital dan keterampilan teknologi.
3. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Kurangnya infrastruktur dan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
5. Tantangan  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  dan  dampaknya  terhadap  bisnis UMKM.
6. Tantangan dalam menghadapi persaingan dengan bisnis besar dan internasional.
7. Tantangan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Dari beberapa dampak dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, dapat disimpulkan  bahwa  digitalisasi  dan  teknologi  memberikan  dampak  positif  bagi  UMKM, namun  juga  menimbulkan  tantangan  dalam  hal  akses  modal,  literasi  digital,  dukungan pemerintah,  infrastruktur,  dan persaingan  bisnis.  Oleh karena  itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi, memberikan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, serta menciptakan infrastruktur dan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di era digital ini.
Dari beberapa kontribusi Permendag No. 31 Tahun 2023 dalam perlindungan UMKM di TikTok Shop, dapat disimpulkan bahwa PMSE dapat melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mendorong UMKM untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, dan dalam era digital yang berkembang pesat, bisnis  online  dan  Social  Commerce  seperti  TikTok  Shop  menjadi  tren  yang  signifikan. Namun, UMKM  juga menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungan bisnis online, termasuk persaingan ketat dan risiko transaksi online. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan  bisnis  online  dengan  menerbitkan  Permendag  No.  31  Tahun  2023. Permendag ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melindungi hak dan kepentingan UMKM dalam bisnis online, serta memastikan bahwa transaksi di TikTok Shop sesuai dengan etika bisnis. Perlindungan UMKM dalam bisnis online sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, daya saing, kualitas produk, inovasi, dan  kepatuhan  terhadap  peraturan.  Dalam  konteks  bisnis  online,  UMKM  menghadapi tantangan  seperti  masalah  hukum,  keterbatasan  literasi  digital,  dan  legalitas  usaha. Permendag  No.  31  Tahun  2023  memiliki  beberapa  ketentuan  penting,  termasuk penetapan harga minimum, syarat khusus bagi pedagang luar negeri, dan larangan loka pasar dan social commerce sebagai produsen. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem PMSE  yang  sehat,  mendukung  UMKM,  dan  meningkatkan  perlindungan  konsumen. Meskipun Permendag No. 31 Tahun 2023 memberikan perlindungan khusus bagi UMKM, masih  ada  perdebatan  mengenai  efektivitasnya.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa aturan  ini  harus  direvisi  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Perlindungan konsumen,  penutupan  TikTok  Shop,  persaingan  yang  adil,  dan  kepatuhan  terhadap peraturan  memiliki  implikasi  pada  pelaku  TikTok  Shop  dan  UMKM  yang  bergantung
padanya.    Larangan  TikTok  Shop  oleh  pemerintah  Indonesia  dapat  berdampak  pada pelaku bisnis, terutama UMKM, yang bergantung pada platform tersebut. Meskipun ada dampak negatif, larangan tersebut juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan menciptakan  kerangka  kerja  yang  lebih  adil  untuk  perdagangan  elektronik.  Dengan demikian,  penelitian  ini  mengulas  latar  belakang  perlindungan  UMKM  di  Indonesia, implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023, efektivitasnya, serta dampak dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, terutama dalam era digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Faqir,Anisyah.  “Terungkap,  Empat  Alasan  TikTok  Shop  Dilarang  Pemerintah.” merdeka.com.Diakses pada 04 Oktober 2023. https://www.merdeka.com/uang/terungkap- empat-alasan-tiktok-shop-dilarang-pemerintah-30613-mvk.html
Amalia, Amanda.” Perkembangan TikTok Shop Mengancam Pemain E - Commerce Asia Tenggara.”
investor.id.Diakses pada 03 Oktober 2023. https://investor.id/international/330573/perkembangan-tiktok-shop-mengancam- pemainecommerce-asia-tenggara
Arief, A. ”Apindo Nilai Permendag 31/2023 Tak Efektif Lawan Predatory Pricing”. CNN Indonesia.
Diakses Pada 05 Oktober 2023.
https://cnnindonesia.com/ira/berita/6516d883dd763/apindo-nilai-permendag-312023-tak- efektif-lawan-predatory-pricing
Harapan, Fajar. “Peran Penting UMKM Pada Perekonomian Indonesia.” djpb.kemenkeu.Diakses pada Oktober 03 2023.https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data- publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian
Harianto, R. A., & Sari, P. N. (2021). Strategic digitalization of UMKM business as an alternative to survive the COVID-19 pandemic. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 617- 623.
Kurniati,R. R., & Anastuti, U. A.(2022). The Role of E-commerce to Consumers and MSME Business in The Digital Era.GCoss.165-168.
Liang,  T.  &  Turban,  E.  (2011).  What  drives  social  commerce:  The  Role  of  Social  Support  and Relationship Quality. International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 69-90.
Mediana.”Permendag No 31/2023 Tetapkan 6 Model Bisnis Perdagangan Daring”.Kompas.id.Diakses pada 05 Oktober 2023.https://www
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (a), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.35
Rachmawati, Dwi.” TikTok Shop Ancam UMKM, Pengguna Di Indonesia Tembus 99 Juta!.” Diakses 03  Oktober  2023.https://ekonomi.bisnis.com/read/20230724/12/1677542/tiktok-shop- ancam-umkm-pengguna-di-indonesia-tembus-99-juta
Rah Mada, Wientor. “Nasib Social Commerce Usai Dilarang Jualan.” B -Talk. Kompas TV, 2023.
Redaksi.”Ini Sinyal Ambisi TikTok Jadi Raja Online Shop di RI”. CNBC Indonesia.Diakses pada 03 Oktober  2023.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230615060902-37-446017/ini- sinyal-ambisi-tiktok-jadi-raja-online-shop-di-ri
Restu, Ilham.”TikTok Shop Makin Ngeri, Shopee - Lazada Pantas Khawatir.”CNBC indonesia. Diakses pada  03  Oktober  2023.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230608120525-37- 444155/tiktok-shop-makin-ngeri-shopee-lazada-pantas-khawatir
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.15.
Stephen, A.T., & Toubia, O. (2010). Deriving Value From Social Commerce Network. Journal of Marketing Research, 47, 215-228.
Tim.” Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM”. CNN Indonesia.Diakses Pada  05  Oktober  2023.  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230926065651-92- 1003687/menanti-efektivitas-larangan-tiktok-shop-dalam-lindungi-umkm
Tuju, Kezia.”Polemik Social Commerce TikTok Shop.” Power Breakfast. IDX Channel, 2023.
Wang,  C.,  &  Zhang,  P.  (2012).  The  Evolution  of  Social  Commerce  :  The  People,  Management,
Technology, and Information Dimensions The Evolution of Social Commerce. 31(5), 105-127. https://doi.org/10.17705/1CAIS.03105
Wijanarka,  T.,  &  Sari,  D.  A.  P.  (2022).  The  Role  of  SMEs  in  Indonesian  E-Commerce  to  the Indonesian Economy during the Covid-19 Pandemic. Journal of World Trade Studies Vol 7, 38-43.
Yolandha, F.”Aturan Utama dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.Republika .id.Diakses Pada 05  Oktober  2023.https://visual.republika.co.id/berita/s1nif1370/ini-aturan-utama-dalam- permendag-nomor-31-tahun-2023
Zaelani,  I.  (2019).  Peningkatan  Daya  Saing  UMKM  Indonesia  :  Tantangan  dan  Peluang Pengembangan IPTEK.Jurnal Transborders. 16-17.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, Pasal 1 dan pasal 6
Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023, Pasal 1,3,5,13, dan 15