## PRAKTIK BANK SYARIAH DI INDONESIA : TEORI DAN KENYATAANNYA

## AAM AZATIL ISMA 1 , JEFFITS KHUSNU ALIF 2
Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sinjai 1
Email : amhazatil24gmail.com 1
Abstract: The  1998  monetary  crisis  that  hit  Indonesia  encouraged  people  to  look  for  other economic  alternatives,  namely  the  sharia  economy.  However,  the  practice  of  Islamic economics  in  Indonesia  is  still  thick  with  conventional  economic  practices,  especially  those found  in  Islamic  financial  institutions  or  Islamic  banking.  This  study  uses  a  qualitative research method to examine the literature to examine how the practice of Islamic economics in Islamic  banking  in  Indonesia.  The  resulby  sharia  economic  regulators  who  misinterpret  the implementation  of  sharia  econts  show  that  the  practice  of  sharia  sharia  economics,  namely murabahah, the application of fines, and the use of contracts in Islamic banks in Indonesia is still far from the principles of Islamic law, and is supported omics.
Keywords: Sharia Bank, Islamic Economy, Conventional Bank
Abstrak: Krisis  moneter  tahun  1998  yang  menimpa  Indonesia  mendorong  masyarakat  untuk mencari  alternatif  ekonomi  lainnya  yaitu  ekonomi  syariah.  Akan  tetapi,  praktik  ekonomi syariah  di  Indonesia  masih  kental  dengan  praktik  ekonomi  konvensional  terutama  yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif telaah literatur untuk meneliti bagaimana praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah di  Indonesia. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah syariah yaitu murabahah, penerapan denda, dan penggunaan akad dalam Bank Syariah di  Indonesia  masih  jauh  dari  prinsip  syariat  Islam,  dan  didukung  oleh  pembuat  peraturan ekonomi syariah yang melakukan salah tafsir mengenai pengimplementasian ekonomi syariah. Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Bank Konvensional

## A. Pendahuluan
Tahun  1998,  ketika  dengan  sekejap  kehidupan  dari  jutaan  masyarakat  indonesia berubah  drastis.  Pengangguran  seketika  bertambah  secara  pesat  dan  para  pengusaha  banyak yang kehilangan bisnis yang dimilikinya karena krisis ekonomi pada akhir masa pemerintahan orde  baru  tersebut.  Krisis  ekonomi  memang  saat  itu  tidak  hanya  menerpa  indonesia  saja, melainkan hampir keseluruhan negara di Asia Tenggara, namun secara fakta Indonesia adalah negara  yang  paling  lama  melaksanakan  proses  pemulihannya  ( economic  recovery )  (Anshori, 2018).  Lamanya  proses  pemulihan  ekonomi  di  indonesia  dikarenakan  banyaknya  faktor  yang terjadi saat itu, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada  para  elit  politik  yang  sangat  lemah.  Hilangnya  kepercayaan masyarakat karena parahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pemerintah juga merambat kepada hilangnya kepercayaan pada institusi perbankan.
Banyak  bank  konvensional  yang  harus  dikenakan  likuidasi,  dibekukan,  atau  bahkan melakukan  merger,  dikarenakan  adanya  praktik  perbankan  yang  tidak  menetapkan  prinsip kehati-hatian  (Anshori,  2018).  Tingkat  suku  bunga  yang  meningkat  secara  signifikan menyulitkan pihak bank untuk membayar kewajibannya pada deposan ( cost of fund ), ditambah lagi  dengan  suku  bunga  pinjaman  yang  diberikan  pada  nasabah  tidak  dapat  disesuaikan sepenuhnya.  Dari  sisi  lain,  nasabah  banyak  yang  memilih  untuk  tidak  melunasi  hutangnya karena  himpitan  ekonomi  yang  terjadi  memperburuk  kondisi  yang  dialami  oleh  sektor perbankan di indonesia.
Terjadinya  krisis  ekonomi  1998  atau  biasa  disebut  sebagai  krisis  moneter  memaksa masyarakat luas untuk memperluas wawasannya tentang sistem pembiayaan lain selain sistem konvensional  atau  kapitalis.  Masyarakat  indonesia  yang  mayoritas  beragama  islam  mencari alternatif  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  al-quran  dan  al-hadits,  alternatif  tersebut  adalah perbankan  SYARIAH.  Perbankan  SYARIAH  sendiri  telah  mulai  dikembangkan  di  indonesia
sejak  1988  yang  ditandai  dengan  ditandatanganinya  paket  kebijakan  oktober  1988.  Bank SYARIAH pertama yang berdiri di indonesia adalah Bank Muamalat dengan disahkannya akte pendirian bank muamalat oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1991  (Anshori, 2018; Antonio, 2001).  Dalam  perkembangannya,  bank  SYARIAH  lebih  sering  menggunakan  dasar-dasar penghitungan  bisnis  bank  konvensional  dibandingkan  dengan  SYARIAH  islam,  akan  tetapi banyak  masyarakat  yang  menganggap  hal  tersebut  masih  dalam  keadaan  wajar.  Kewajaran tersebut  dikarenakan  masih  belum  matangnya  pemikiran  pengelola  perbankan,  dan  tidak  ada gerakan  yang  mengkritisi  secara  konsisten  sistem  bisnis  pada  bank  SYARIAH,  sehingga banyak  masyarakat  yang  berfikir  bahwa  tidak  ada  bedanya  antara  bank  SYARIAH  dan  bank konvensional.
Sudah  28  tahun  sejak  bank  SYARIAH  pertama  didirikan  di  indonesia,  namun pemikiran  negatif  akan  bank  SYARIAH  seakan-akan  tidak  pernah  hilang.  Apakah  memang benar  bank  SYARIAH  hanya  sekedar  bank  konvensional  yang  dilabeli  SYARIAH  belaka  di indonesia?  Pertanyaan  tersebut  masuk  akal  untuk  didengar,  karena  sejak  indonesia  merdeka pada  1945,  sistem  pemerintahan  dan  perekonomian  nasional  cenderung  memisahkan  diri dengan  prinsip  agama.  Hal  tersebut  yang  akan  ditelusuri  lebih  jauh  oleh  peneliti,  sehingga dapat  terlihat  secara  jelas  bagaimana  praktik  bank  SYARIAH  di  indonesia,  Apakah  sudah sesuai dengan SYARIAH islam atau belum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini merupakan penelitian  kualitatif menggunakan paradigma intepretif, dan menggunakan  metode  telaah  literatur  sebagai  metode  penelitian.  Penelitian  kualitatif paradigma  intepretif  digunakan  karena  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang terdapat  dalam  praktik  ekonomi  syariah  dalam  perbankan  syariah  di  Indonesia  dan kesesuaiannya  dengan  aturan  ekonomi  syariah  yang  sesuai  al-Quran  dan  Hadits.  Pendekatan kualitatif  digunakan  untuk  mendalami  suatu  fenomena  dengan  lebih  dalam  dan  akan ditafsirkan  dan  dijelaskan  secara  lebih  detil  dan  jelas,  karena  peneliti  menempatkan  dirinya langsung  masuk  kedalam  lingkungan  dimana  fenomena  yang  diteliti  tersebut  terjadi (Cresswell, 2013). Paradigma interpretif diinformasikan dengan  penekanan  untuk memahami dunia  apa  adanya,  untuk  memahami  dasar  alam  dunia  ilmu  sosial  pada  level  pengalaman subjektif.  Paradigma  intpretif  bertujuan  untuk  menjelaskan  stabilitas  perilaku  dari  sudut pandang  individu  yaitu  dari  sudut  pandang  periset  (Burell  &  Morgan,  1979).  Metode  telaah literatur  digunakan  untuk  mempelajari  praktik  ekonomi  syarian  dalam  perbankan  syariah  di Indonesia yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, kemudian membandingkan praktik tersebut dengan aturan ekonomi syariah menurut al-Quran dan Hadits. Telaah literatur dalam penelitian ini berfokus untuk mendalami praktik akad murabahah , pengimplementasian denda, dan praktik akad ganda dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

## C.  Pembahasan
Indonesia dan Malaysia merupakan  negara pertama yang mengembangkan perbankan Islam  di  kawasan  Asia  Tenggara,  bahkan  perkembangan  Perbankan  Islam  di  kedua  negara cukup pesat karena didukung mayoritas masyarakatnya yang beragama islam (Prabowo, 2016). Perkembangan yang pesat dan umur bank SYARIAH yang memasuki 28 tahun tidak membuat semua  masyarakat  percaya  akan  “ke  halalan”  bank  ini.  Bayak  masyarakat  yang  berpendapat bahwa  bank  SYARIAH  hanya  bank  konvensional  yang  sebelum  terjadinya  transaksi  harus menyebut “bismillahirrahmanirrahim” terlebih dahulu, tidak lebih.
“apa  itu  bank  SYARIAH?  Ndak  ada.  Sama-sama  ngitung  pakai  bunga”  (Mr.  Amin, Surabaya-2021)
“kamu  itu  jangan  tertipu  sama  yang  namanya  bank  SYARIAH,  bunganya  itu  lebih besar dibanding bank konvensional” (Mr. Dwi, Yogyakarta-2021)
Kedua  argumen  diatas  dikeluarkan  oleh  mahasiswa  yang  merasa  bahwa  praktik  bank SYARIAH  di  indonesia  masik  penuh  dengan  ketidak  jelasan.  Pendapat  pertama  menggaris bawahi  penggunaan  bunga  sebagai  tolok  ukur  utama  keuntungan  perbankan  konvensional, yang  juga  digunakan  sebagai  tolok  ukur  penghitungan  utama  oleh  perbankan  syariah.  Hal
tersebut  membuat  citra  perbankan  syariah  di  mata  masyarakat  tidak  memiliki  perbedaan dengan  perbankan  konvensional,  sehingga  masyarakat  Indonesia  dengan  mayoritas  beragama Islam  tidak  percaya  akan  kehalalan  jasa  perbankan  di  Indonesia.  Pendapat  kedua  menggaris bawahi kondisi dimana perbankan syariah memiliki prosentase pengambilan keuntungan yang lebih  besar  dibandingkan  perbankan  konvensional.  Kondisi  tersebut  justru  menjadi  pisau bemata  dua  bagi  perbankan  syariah,  karena  terdapat  kemungkinan  besar  bahwa  masyarakat indonesia lebih memilih perbankan konvensional dibanding perbankan syariah.
Salah  satu  bentuk  penyaluran  dana  pada  bank  syariah  adalah  melalui  produk pembiayaan murabahah ,  dimana  jual-beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  sudah  disepakati.  Sistem murabahah mewajibkan  pihak  penjual memberitahukan harga perolehan barangnya kepada calon pembeli, dan juga memberi tahukan jumlah keuntungan ditambah biaya dari produk tersebut (Antonio, 2001; Balz & Saeed, 2000; Sjahdeini & Mangunwijaya, 1999). Landasan syariah dibolehkannya murabahah adalah “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu” (An-Nisa’: 29) Prinsip murabahah menurut Antonio (2001); Sjahdeini dan Mangunwijaya (1999) adalah: A.Adanya penjual (ba’i); B.Adanya pembeli (musytari);
C.Objek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan;
D.Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang;
E.Ijab kabul (sighat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak.
Pada  bank  konvensional  sebelum  kedua  belah  pihak  setuju  dan  melakukan  transaksi, pihak  nasabah  diwajibkan  untuk  menyetorkan  jaminan.  Jaminan  tersebut  ditujukan  agar  jika nasabah tidak dapat melunasi kewajiannya pada masa mendatang, maka jaminan tersebut akan menjadi  hak  dari  bank.  Akan  tetapi,  sistem  ekonomi  islam  tidak  mengenal  sistem  jaminan untuk  menjadi  pengganti  kewajiban  jika  tidak  dapat  dilunasi.  Hal  tersebut  telah  ditegaskan oleh fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan jaminan  atau dhomman dalam pembiayaan murabahah dibolehkan  agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya,  jadi  bahwa dhomman  bisa  dijelaskan  diperbolehkan  untuk  mengetahui  keseriusan  nasabah  (musytari) dengan  pesanannya  terhadap  bank  (ba’i).  Jaminan  hanya  digunakan  agar  pihak  bank memastikan  keseriusan  dari  pihak  nasabah,  dan  akan  dikembalikan  ketika  akad murabahah terlaksana. Praktiknya pada pembiayaan murabahah di BTN syariah, terdapat unsur dhomman yang  memiliki  kedudukan  penting  di  mana dhomman merupakan  suatu  keharusan,  padahal kedudukan dhomman secara  teorinya  ialah  bahwa  tidak  diperlukannya  unsur dhomman pada setiap  produk-produk  bank  syariah  karena  ketentuan  awal  bank  syariah  tidak  mengenal dhomman melainkan menggunakan sistem kepercayaan (Prabowo, 2016).
Praktik  yang  dikritisi  lainnya  adalah  ketika  pihak  bank  bukan  melakukan  transaksi jual-beli  namun  pinjam-meminjam.  Akad  pembiayaan murabahah yang  biasanya  terjadi adalah  pihak  bank  ( ba’i )  akan  memberikan  dana  yang  kemudian  dengan  sebuah  surat  kuasa dari ba’i ,  nasabah  diberi  amanah  untuk  membeli  bahan-bahan  bangunan  yang  dibutuhkannya dengan  syarat  selama  30  hari,  hal  ini  terjadi  karena  pihak  bank  beralasan  akan  kesulitan  jika semua aspek harus dilakukan oleh pihak bank  (Prabowo, 2016). Selain skema  tersebut  sering kali  pihak  bank  hanya  menjadi  “salesman”  antara  penjual  dan  pembeli,  tanpa  adanya  barang yang  dipegang  oleh  pihak  bank.  Skema  diatas  melepaskan  tanggung  jawab  bank  untuk memiliki  “barang  dagangan”  terlebih  dahulu.  Resiko  rusaknya  barang  dagangan  tidak ditanggung  oleh  bank,  melainkan  masalah  antara  pemilik  barang  dagangan  dan  pembeli (Prabowo,  2016;  Sumiyanto,  2004;  Wafa,  2017).  Apabila  dikaji  dengan  lebih  mendalam mengenai  kenyataan  bahwa  Bank  Syariah  hanya  menjadi  "salesman"  antara  penjual  dan pembeli, maka akad murabahah atau jual beli tidak dapat dugunakan dalam transaksi ini. Akad murabahah hanya  dapat  digunakan  apabila  syarat-syarat murabahah yaitu  Adanya  penjual (ba’i),  Adanya  pembeli  (musytari),  Objek  atau  barang  (mabi’)  yang  diperjualbelikan,  Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang, Ijab kabul (sighat) atau formula akad suatu pernyataan  kehendak  oleh  masing-masing  pihak.  terpenuhi.  Kenyataan  yang  terjadi  dalam
praktik  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  pihak  Bank  Syariah  memposisikan  sebagai perantara  antara  penjual  dan  pembeli  (nasabah)  atau  menjadi  penyedia  modal  bagi  nasabah, namun Bank Syariah menggunakan akad murabahah dalam pelaksanaannya. Bank Syariah tidak boleh menggunakan akar murabahah untuk mendapatkan nasabah atau  untuk  melancarkan  usahanya,  karena  Bank  Syariah  bukanlah  sebagai  pedagang  yang memiliki  barang  dagangan  yang  diinginkan  oleh  nasabah,  melainkan  hanya  sebatas  pemberi modal  bagi  nasabah  untuk  membeli  barang,  atau  hanya  sebagai  perantara  nasabah  untuk bertemu  pembeli.  Selanjutnya  adalah  barang  yang  diperjual  belikan  oleh  Bank  Syariah  dan nasabah  bukan  merupakan  milik  Bank  Syariah  yang  menganggap  dirinya  sebagai  pihak penjual,  melainkan  barang  tersebut  adalah  milik  penjual  yang  sebenarnya.  Ditinjau  dari  dua poin  tersebut,  yaitu  adanya  penjual  dan  objek  jual  beli,  maka  tindakan  yang  dilakukan  oleh Bank  Syariah  telah  melanggar  aturan  syariah  yang  berlaku  untuk  akad murabahah, dan menjadikan kegiatan yang menggunakan akad murabahah oleh Bank Syariah seharusnya tidak diperbolehkan .
Selain  penyalahgunaan  akad murabahah oleh  Bank  Syariah  di  Indonesia,  perbankan Syariah  di  Indonesia  masih  kental  hubungannya  dengan  keberadaan  Riba  Jahiliyyah,  yaitu hutang  dibayar  lebih  dari  pokoknya,  karena  si  peminjam  tidak  mampu  membayar  hutangnya pada  waktu  yang  ditetapkan,  yang  dikenal  dengan  sebutan  "denda".  Denda  merupakan hukuman  yang  harus  dibayarkan  dalam  bentuk  uang  karena  telah  melanggar  suatu  perjanjian atau  perundang-undangan,  atau  suatu  ketentuan  yang  berlaku  (Aliminsyah  &  Padji,  2003). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No.17  tahun  2000  menyatakan  bahwa  Bank  Syariah boleh  meminta Ta'widh (ganti  rugi)  kepada  nasabah  apabila  nasabah  melakukan  hal  yang merugikan pihak Bank Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN dengan dasar Al-Quran surat  Al-Maidah  ayat  1  yaitu  dengan  terjemahan  "hai  orang-orang  beriman,  penuhilah  akad- akad itu", untuk mengikat  komimetmen nasabah ketika mereka melakukan  kerjasama dengan Bank Syariah. Ta'widh (ganti rugi) sejatinya dapat diminta kepada nasabah oleh Bank Syariah apabila  Bank  Syariah  mendapatkan  atau  merasakan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian yang sengaja dilakukan oleh nasabah (Afrianty, 2018).
Afrianty (2018) menegaskan bahwa Bank Syariah hanya dapat meminta Ta'widh (ganti rugi)  kepada  nasabah  apabila  nasabah  melakukan  kelalaian  dengan  sengaja,  atau  dilakukan dengan  niat  untuk  merugikan  pihak  Bank  Syariah.  Sari  (2008)  berpendapat  bahwa  ketentuan untuk menerima Ta'widh (ganti rugi) adalah kerugian yang dilakukan tersebut dilakukan secara sengaja,  kerugian  nyata  dapat  dihitung  secara  jelas,  besar  ganti  rugi  harus  mencerminkan kerugian  yang  terjadi  dan  bukan  perkiraan,  ganti  rugi  hanya  dibebankan  pada  transaksi  yang menimbulkan  hutang-piutang.  berdasarkan  pendapat  Afrianty  (2018)  dan  Sari  (2008),  maka kerugian  yang  bukan  disebabkan  oleh  kesengajaan  tidak  dapat  dikenakan  sanksi,  dan  pihak Bank  Syariah  harus  menghitung  terlebih  dahulu  total  kerugian  yang  mereka  rasakan  sebelum meminta  pertanggung  jawaban  nasabah.  Studi  kasus  Sari  (2008)  di  Bank  Mega  Syariah menemukan bahwa Bank Mega Syariah menggunakan penghitungan potensi keuntungan yang hilang  untuk  menetapkan  besaran  ganti  rugi  pada  nasabah  yang  sengaja  melalaikan kewajibannya  untuk  melakukan  pemenuhan  kewajiban  mereka.  Pengenaan Ta'widh (ganti rugi)  pada  Bank  Mega  pada  kenyataannya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  yaitu dikenakan  kepada  nasabah  yang  mampu  dan  sengaja  melalaikan  kewajiban  mereka.  Akan tetapi sesungguhnya keterlambatan pembayaran seharusnya tidak dapat diperhitungkan ketika masa perjanjian berlangsung atau masih belum melewati jangka waktu tempo yang ditentukan.
Bank  Mega  Syariah  memberlakukan  denda  kepada  nasabah  ketika  nasabah  terlambat untuk memenuhi kewajiban angsuran rutin (bulanan-pekanan) mereka, dengan kata lain Bank Mega  Syariah  sudah  meminta  ganti  rugi  kepada  nasabah  walaupun  nasabah  belum  melewati jangka  waktu  tempo  yang  telah  disetujui.  Murabahah  adalah  akad  jual  beli  dengan  metode cicilan  yaitu  dengan  cara  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba  (Antonio,  2001).  oleh  karena  itu, seharusnya Bank Mega Syariah menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan di akhir  periode  pinjaman,  setelah  nasabah  melunasi  segala  kewajiban  mereka,  dan  bukan memperhitungkan  keuntungan murabahah secara  periodik  (bulanan-pekanan).  apabila  Bank
Mega  Syariah  atau  Bank  Syariah  lainnya  sudah  mengenakan  denda  dan  mewajibkan  nasabah untuk  membayarkan  ganti  rugi  sebelum  tanggal  jatuh  tempo  yang  disetujui,  maka  Bank Syariah telah melakukan praktik Riba.
Masalah  ketiga  dan  merupakan  masalah  terbesar  pada  praktik  Bank  Syariah  di Indonesia  adalah  adanya  "permainan"  akad,  dimana  pihak  Bank  Syariah  dan  Dewan  Syariah Nasional membenarkan terjadinya akad ganda (Antonio, 2001). Dalam istilah fiqh, akad ganda merupakan  perpaduan  ragam  akad  dalam  pembiayaan  syariah.  Al’uqud  al  murakkabah  atau akad  murakkab  merupakan  gabungan  akad  yang  terdiri  dari  dua  akad  atau  lebih  dan  tidak dapat  dipisahkan.  Akad  ini  banyak  terjadi  di  bank  syariah  seperti  ijarah  muntahiya  bittamlik, musyarakah  mutanaqisah  dan  lain-lain.  Akad  ganda  dipraktikkan  oleh  perbankan  Syariah  di Indonesia  sebagai bentuk  inovasi produk pembiayaan syariah  agar perbankan  syariah mampu memaksimalkan  potensi  perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Praktik  akad  ganda  yang  terjadi  di Indonesia  sejatinya  merupakan  harapan  agar  nasabah  perbankan  syariah  selalu  bertambah setiap  periode,  dan  dapat  mendongkrak  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Akan tetapi,  tujuan  mulia  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  tata  cara  atau  norma  agama  yang  baik, karena menghalalkan praktik akad ganda.
Persoalan  akad  ganda  apabila  kita  telusuri  pada  hadis  maka  hanya  tiga  kata  dalam hadis yang menegaskan itu, yaitu bai’ataini fi bai’atin, shafqataini fi shafqatin dan bay salaf . Akad  ganda  merupakan bai’ataini  fi  bai’atin mengacu  pada  hadits  riwayat  An-nasa'i  nomor hadits 4553 dengan terjemahan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli  dalam  satu  akad  jual  beli".  Akad  ganda  merupakan bai’ataini  fi  bai’atin karena  dapat menimbulkan  ketidakjelasan  harga  dan  cenderung  menjerumuskan  kepada  praktik  riba.  Akad ganda  juga  menimbulkan  ketidakjelasan,  karena  pihak  penjual  dan  pembeli  tidak  dapat menentukan  secara  pasti  akad  mana  yang  lebih  kuat  atau  lebih  utama  dibandingkan  akad lainnya,  kemudian  konsekuensi  apabila  ada  akad  yang  dicederai.  Akad  ganda  secara  tegas dilarang  oleh  syariah  karena  memiliki  potensi  untuk  merugikan  salah  satu  pihak  dengan memanfaatkan kondisi pihak tertentu demi keuntungan pihak yang lainnya (Jureid, 2001).
Akad  ganda  merupakan shafqataini  fi  shafqatin dapat  dikatakan  sebagai  akad terkumpul, yaitu terdapat beberapa akad yang digunakan dalam satu transaksi atau satu objek akad  (Jureid,  2001).  Akad  ganda  yang  terkumpul  ini  dapat  terjadi  dengan  terhimpunnya  dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga,  atau  dua  akad  dalam  satu  akad  yang  berbeda  hukum  atas  satu  objek  dengan  satu imbalan, baik dalam  waktu yang sama atau waktu  yang berbeda. Akad ganda merupakan bay salaf dengan  menegaskan  larangan  dalam  dua  konteks  hadis  sebelumnya,  dengan  disertai contoh  kasus  yaitu  akad  salaf  atau  pemesanan  barang  dengan  pembayaran  di  depan,  atau semacam indent barang, dengan akad jual beli dalam satu transaksi atau akad.
Penggunaan  akad  ganda  pada  perbankan  syariah  bukan  merupakan  praktik terselubung,  melainkan  menjadi  praktik  utama  dan  senjata  utama  perbankan  syariah  untuk melancarkan segala usaha mereka mendapatkan nasabah. Mingka (2014) meyakini bahwa akad ganda atau hybrid akad adalah sebuah keniscayaan atau kebutuhan, karena akad ganda diyakini sudah  tidak  mampu  lagi  memfasilitasi  kebutuhan  Perbankan  Syariah  dan  nasabah  demi mengikuti  sistem  keuangan  kontemporer.  Saraswati  and  Hidayat  (2017)  menemukan  bahwa praktik akad ganda dilakukan oleh Bank  Syariah Mandiri  untuk mempermudah Bank Syariah Mandiri  melakukan  proses take  over pembiayaan  hunian  syariah  dari  Bank  pertama  kepada Bank  Syariah  Mandiri.  Bank  Syariah  Mandiri  terlebih  dahulu  menggunakan  akad Bai' untuk mengambil  alih  aset  hunian,  kemudian  menggunakan  akad Murabahah untuk  mengalihkan kepemilikan aset hunian tersebut kepada nasabah (Saraswati & Hidayat, 2017). Objek yang di akad-kan berupa rumah yang sisa kreditnya telah dibayarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  kepada  Lembaga  Keuangan  Konvensional  (LKK).  Setelah  menentukan  objek  akad, modal  dan  keuntungan  yang  sudah  dikeluarkan  dan  akan  didapatkan  oleh  Bank  Syariah Mandiri akan dibicarakan di awal perjanjian. Setelah tercipta kesepakatan antara nasabah  dan Bank Syariah Mandiri, nasabah lalu harus membayar cicilan sisa utang kreditnya kepada Bank Syariah Mandiri.
Tata  cara  yang  dilakukan  Bank  Syariah  Mandiri  tersebut  sudah  sesuai  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  yaitu  Lembaga  keuangan  Syariah  boleh Syariah membantu masyarakat dengan mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan, dengan transaksi syariah, yang didasarkan pada Al-Baqarah ayat 275 dengan terjemahan "allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba".  Fatwa  DSN  tersebut  memberikan alternatif  LKS  memberikan  qardh  (pinjaman)  kepada  nasabah,  kemudian  dengan  qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit  tersebut  menjadi  milik  nasabah  secara  penuh.  Setelah  hutang  nasabah  pada  Lembaga Keuangan  Konvensional  terkait  aset  lunas,  nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. Pada akhirnya LKS  menjual  secara  murabahah  aset  yang  telah  menjadi  miliknya  tersebut  kepada  nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
Tata  cara tersebut sekilat terlihat sangat mulia, dimana Perbankan  Syariah membantu masyarakat  melunasi  hutangnya  kepada  Perbankan  Konvensional.  Akan  tetapi  apa  yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional, hanya saja diawali dengan kata "bismillah". Poin pertama yang perlu diperhatikan dalam transaksi take over aset oleh Perbankan Syariah adalah, Perbankan Syariah menggunakan  dua  akad  didalam  transaksi  tersebut.  Akad  pertama  adalah  akad  pinjam- meminjam antara Bank Syariah dengan nasabah, yang digandeng oleh akad murabahah harus menjual  asel  tersebut  pada  Bank  Syariah.  Akad  ketiga  adalah murabahah (jual-beli)  antara Bank  Syariah  dan  nasabah,  dimana  Bank  Syariah  mewajibkan  nasabah  untuk  membeli  aset yang dijual oleh nasabah kepada Bank Syariah sebelumnya. Poin kedua adalah, Bank Syariah tidak memiliki aset yang akan mereka jual pada nasabah sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh  tidak  adanya  bukti  authentic  kepemilikan  Bank  Syariah  atas  objek  jual  beli,  dan  hanya membeli kekurangan hutang nasabah pada Bank Konvensional.
Apabila diteliti lebih lanjut, maka transaksi take over hunian yang dilakukan oleh Bank Syariah  Mandiri  adalah  hal  yang  dilarang  oleh  Syariat  Islam.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh terjadi  akad  ganda,  dan  bukan  jual  beli  aset  namun  jual  beli  hutang.  Akan  tetapi  apa  yang dilakukan  Bank  Syariah  Mandiri  memang  benar  secara  hukum  atau  fatwa  Dewan  Syariah Nasional,  karena  DSN  yang  membuat  aturan  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri melakukan pelanggaran Syariat Islam karena Dewan Syariat Nasional membuat aturan yang melanggar syariat Islam terlebih dahulu.

## D. Penutup
Terjadinya  krisis  ekonomi  1998  membuat  masyarakat  indonesia  yang  mayoritas beragama  islam  mencari  alternatif  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  al-quran  dan  al-hadits, yaitu perbankan SYARIAH. Perbankan  Syariah  yang menjunjung tinggi ekonomi  SYARIAH atau  ekonomi  islam  dimana  memiliki  perbedaan  dengan  ekonomi  konvensional  atau  kapitalis yang  sangat  mementingkan  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dengan  modal  tertentu. Perbankan  Syariah  sangat  dilarang  untuk  mempraktikkan  riba,  yaitu  penambahan, pengembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima oleh pemberi pinjaman  dari  peminjam  sebagai  imbalan  karena  menangguhkan  atau  berpisah  dari  sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Akan tetapi, praktik Perbankan Syariah di Indonesia sangat  jauh  dari  praktik  ekonomi  syariah  yang  seharusnya  digunakan.  Praktik murabahah perbankan  syariah  di  Indonesia  mewajibkan  nasabah  untuk  menyetorkan  jaminan  terlebih dahulu  kepada  pohak  Bank,  agar  nasabah  dapat  memperoleh  bantuan  keuangan  dari  Bank. Perbankan  Syariah  juga  tidak  memiliki  aset  yang  dijadikan  objek murabahah (jual  beli) dengan  nasabah,  karena  hal  tersebut  dianggap  merepotkan  pihak  Bank  Syariah.  Kondisi tersebut  telah  menggugurkan  keabsahan  akad murabahah yang  mewajibkan  pihak  penjual memiliki objek murabahah nya terlebih dahulu sebelum akad jual beli dilakukan.
Permasalahan  kedua  terjadi  karena  Bank  Syariah  menerapkan  denda  pada transaksinya,  yang  dibebankan  pada  nasabah  apabila  nasabah  dengan  senaja  tidak  memenuhi kewajiban  pembayaran  hutang  bulanan  mereka.  Bank  Syariah  pada  dasarnya  boleh  meminta penggantian kerugian yang mereka alami pada nasabah, namun konsep ekonomi syariah hanya
mengenal  penggantian  kerugian  apabila  pihak  terhutang  tidak  memenuhi  kewajiban  mereka pada  akhir  periode  hutang  ( deadline ),  bukan  ketika  masa  perjanjian  hutang-piutang  masih berjalan.  Praktik  penerapan  denda  atau  ganti  rugi  yang  diterapkan  oleh  perbankan  syariah terebut  dianggap  tidak  sesuai  syariat  Islam  karena  menimbulkan  riba.  Permasalahan  ketiga adalah  penerapan  akad  ganda  ( hybrid akad)  yang  terjadi  secara  terang-terangan,  dihalalkan oleh  Dewan  Syariah  Nasional,  dan  menjadi  senjata  utama  untuk  memperlancar  operasional Perbankan Syariah. Akad ganda secara tegas diharamkan oleh Islam berdasarkan hadits-hadits yang ada,  karena dapat memicu  ketidakjelasan, riba, dan merugikan  salah  satu pihak. Contoh penerapan  akad  ganda  terjadi  pada  metode  peralihan  angsuran  hunian  non-syariah  menjadi angsuran syariah. Nasabah bisa mengganti angsuran mereka menjadi angsuran syariah apabila mereka  menjual  sisa  aset  mereka  yang  terhutang  pada  perbankan  konvensional  kepada  Bank Syariah, dengan syarat nasabah harus membeli kembali aset tersebut dari Bank Syariah.
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  merupakan  institusi  keuangan  syariah  yang  wajib mengikuti  peraturan  ekonomi  syariah  yang  digagas  dan  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional, kemudian  kegiatan operasional mereka  juga diawasi oleh Dewan  Syariah Nasional. Oleh  sebab  itu,  kegiatan  perbankan  syariah  yang  secara  nyata  melanggar  syariah  merupakan kegiatan  yang  telah  sesuai  dengan  aturan  Dewan  Syariah  Nasional,  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelanggaran  aturan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  berawal  dari  pembuat aturan  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  pengawas  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  dan  pelaku ekonomi syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Afrianty,  N.  (2018).  Kedudukan  Jaminan  Dan  Denda  Pada  Pembiayaan  Bank  Syariah. Al- Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 4 (2), 224–243.
https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211
AL-HUSHNI, T. A. B. B. M. (1993). Kifayatul Akhyar (2nd ed.). Bina Iman. Aliminsyah, & Padji. (2003). Kamus istilah keuangan & perbankan (1st ed.). Yrama Widya. Anshori, A. G. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia (1st ed.). UGM PRESS.
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  syariah:  dari  teori  ke  praktik  Kajian  ekonomi (1st  ed.).  Gema Insani.
Balz, K., & Saeed, A. (2000). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and  Its  Contemporary  Interpretation.  In Journal  of  Law  and  Religion (Vol.  15). https://doi.org/10.2307/1051551
Burell,  G.,  &  Morgan,  G.  (1979). Sociological  Paradigms  and  Organisational  Analysis . Ashgale Publishing Company.
Cresswell,  J.  W.  (2013). PENELITIAN  KUALITATIF  &  DESAIN  RISET  Memilih  di  antara Lima Pendekatan (S. Z. Qudsy (ed.); Edisi Indo). PUSTAKA PELAJAR.
Jureid. (2001). Akad ganda (hybrid) dalam perspektif fiqh muamalah (analasis hadis) . Mingka,  A.  (2014). Reaktualisasi  dan  Kontekstualisasi  Fikih  Muamalah  Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah (1st ed.). Iqtishad Publishing. Nailufarh, Q. A. (2011). Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No.  14/Th.VII/Jan  /2011  Published  by  Faculty  of  Economic  Muhammadiyah  Surabaya ISSN 1693-9352. Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal , VII (14), 66–74.
Prabowo,  B.  A.  (2016).  Konsep  Akad  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  (Analisa  Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 1 No. 16 (Januari 2009), 106–126. http://www.jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835
Saraswati,  D.,  &  Hidayat,  S.  (2017).  Implementasi  Hybrid  Contract  Pada  Take  Over
Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Jurisprudence , 7 (1), 80–86.
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4350 Sari,  Y.  N.  I.  (2008). Denda  Murabahah  Dalam  Pandangan  Sistem  Ekonomi  Islam .  Islamic State University Sunan Hidayatullah.
Sjahdeini, S. R., & Mangunwijaya, Y. B. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia . Pustaka Utama Grafiti.
Sumiyanto. (2004). Problem Transaksi Model Mudarabah dalam Lembaga  Keuangan  Syariah Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogjakarta. Tesis MSI UII (Tidak Dipublikasikan) .
Wafa,  M.  A.  (2017).  Hukum  Perbankan  dalam  Sistem  Operasional  Bank  Konvensional  dan Bank Syariah. Kordinat , 16 (95), 257–270.