Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.315

## Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pugul Kabupaten Bangka
Zakiyudin Fikri 1* ,  Rizky Ramadhona 2 ,  Marleni 3
1 Perencana Ahli Pertama, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung - Bangka
2 Perencana Ahli Pertama, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung - Bangka
3 Jurusan Ilmu Administrasi Negera, STISIPOL Pahlawan 12 - Bangka *E-mail correspondences : zakiyudinfikri04@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  salah  satu  kajian  yang  disajikan  untuk  melihat  penerapan pengelolaan  keuangan  desa  yang  berdasarkan  permendagri  nomor  113  Tahun  2014. Penelitian  ini dilakukan  pada  salah  satu  objek  yaitu  Desa  Pugul  Kecamatan  Riau  Silip.  Penelitan  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pada  jenis  ini  peneliti  akan  lebih  leluasa menjelaskan  secara  detail  bagaimana  proses  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa  Pugul. Pengumpulan  data  menggunakan  tiga  sumber  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dengan tiga tahapan antara lain: reduksi  data,  penyampaian  hasil  analisis  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari  pada  penelitian  ini adalah secara umum tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa Pugul sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.  Namun masih ada beberapa yang tahap yang masih belum sesuai yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat  bulan  Oktober tahun  berjalan.  Namun  pada  Desa  Pugul  mengalami  keterlambatan karena ada peraturan baru sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian APBDes
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Analisis Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan

## ABSTRACT
This  research  is  one  of  the  studies  presented  to  look  at  the  implementation  of  village financial  management  based  on  Permendagri  number  113  of  2014.  This  research  was  conducted on  one  of the  objects,  namely  Pugul  Village,  Riau  Silip  District. This  research  uses  a  descriptive qualitative research method. In this type, researchers will be more flexible in explaining in detail how  the  process  of  managing  village  finances  in  Pugul  Village.  Data  collection  uses  three  data sources,  namely  interviews,  observation  and  documentation.  The  analysis  in  this  study  uses qualitative  analysis  techniques  with  three  stages  including:  data  reduction,  delivery  of  analysis results  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  are  that  in  general  the  stages  in  the financial management of Pugul Village are in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. However,  there  are  still  several  stages  that  are  still  not  appropriate,  namely  the  Draft  Village Regulation  on  APBDesa  is  mutually  agreed  upon  no  later  than  October  of  the  current  year. However, Pugul Village experienced delays because there were new regulations that required time to adjust the APBDes.
Keywords: Village Financial Management, Public Policy Analysis, Policy Implementation

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  pemerintah di  Indonesia  setelah  memasuki  masa reformasi  berjalan  dengan  baik.  Prinsip demokrasi  mulai  diterapkan  kembali. Pemerintah  sebelumnya  terpusat  sudah mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya  otonomi  daerah.  Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi
kesejahteraan  masyarakat  di  daerah. Namun, kebijakan ekonomi daerah tersebut  belum  berjalan  dengan  baik.
Menurut Institute Development of Economics and Finance (2017).
“Otonomi  daerah  yang  muncul  pasca lengsernya  Orde  Baru  justru  menjadi salah  satu  penyebab  ketimpangan  dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar”. Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat  desa  dan  masyarakat  kota akibat  belum  meratanya  pembangunan. Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah merintis  untuk  dilaksanakannya  otonomi desa  dan  desentralisasi  fiskal  sesuai dengan  yang  tertuang  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam Undang-Undang  ini  yang  dimaksud dengan  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut
diharapkan  bisa  memenuhi  berbagai kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat desa  dengan  baik.  Selain  itu,  desa memiliki  kebebasan  untuk  mengelola pemerintahannya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya  sehingga  mewujudkan desa yang mandiri. Pelaksanaan perencanaan  keuangan  daerah,  banyak desa belum manetapkan anggaran pandapatan  dan  belanja  desa  serta  belum dapat  menetapkan  skala  prioritas  serta distrbusi  sumber  daya  dengan  baik. Pengelolaan  keuangan  desa  sudah  diatur oleh  Negara  melalui  Kementrian  Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan nomor 113 tahun 2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa memberikan  landasan  bagi  semakin otonomnya  desa  secara  praktik,  bukan hanya sekedar normatif. Peraturan tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan oleh  aparat  desa  dalam  mengelola keuangan desa. Arah kebijakan pengembangan  pembangunan  desa  Pugul secara umum adalah meningkatkan kemandirian  masyarakat  dan  desa,  serta mewujudkan  ketahanan  sosial,  ekonomi dan  ekologi  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Berikut  data  mengenai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  tahun  anggaran  2017,  2018 dan  2019[1]  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 berikut ini:
Tabel 1. Jumlah Anggaran APBDesa
NO TAHUN APBDesa 1. 2017 Rp.834.802.574,49 2. 2018 Rp.831.039.500,00 3. 2019 Rp.998.320.500,00 Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019
Berdasarkan Tabel 1 diatas,
besarnya  jumlah  anggaran  yang  diterima memerlukan  perencanaan  yang  baik  dan laporan  pertanggungjawaban  yang  benar karena  dengan  adanya  laporan  keuangan yang  handal  sangat  diharapkan  sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.  Berbagai  macam  potensi yang  terdapat  di  desa  Pugul  tentu  saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Perwakilan  Kemetrian  Dalam  Negeri  M. Rahayuningsih  mengakui  bahwa  area risiko pengelolaan keuangan desa,
terletak  pada  tidak  konsistennya  antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes),  Rencana Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes), sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes).  Kenapa  sampai tidak  konsisten  ini  dipengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam  perencanaan,  pelaksanaan  hingga pengawasan pembangunan di desa. Mestinya  partisipasi  masyarakat  dari tahun  ke  tahun  semakin  tinggi.  Berbagai macam  alasan  dikemukakan  desa  ketika ditanya  hal  tersebut.  Yayuk,  panggilan akrab M Rahayuningsih  memaparkan hal itu dalam Rapat Koordinasi bertajuk:”Penguatan Ketahanan Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa”, Kemendes PDTT di Hotel
Grand
Kemang  Jakarta,  dalam  rilis,  Kamis (20/6/2019).
Pemerintah  Desa  yang  melakukan pengaturan  desa  memiliki  peran  penting dalam
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud
Pemerintah  Desa  dalam  pengaturan  desa. Keuangan  desa  yang  dikelola  sesuai
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014 akan berdampak baik bagi desa Pugul.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian pemerintahan yang diungkapkan  para  ahli  yaitu  menurut Kusnardi  dalam  Achmad,  pemerinatahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan  rakyatnya  dan  kepentingan yang  tidak  hanya  menjalankan  tugas ekekutif  saja  melainkan  juga  meliputi tugas-tugas  lainnya,  termasuk  legislative dan yudikatif[2]. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosenthal dalam Achmad,  pemerintahan  yaitu  ilmu  yang menggeluti  studi  tentang  penunjukkan cara  kerja  ke  dalam  dan  keluar  struktur dan proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut Brasz dalam Achmad,  pemerintahan  diartikan  sebagai ilmu  yang  mempelajari  tentang  cara begaimana  lembaga  pemerintahan  umum itu  disusun  dan  difungsikan  baik  secara ke  dalam  maupun  keluar  terhadap warganya[2].  Pengertian  Otonomi  Desa yang  diungkapkan  oleh  para  ahli  yaitu Menurut  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

## (1) Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 20  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  menjelaskan bahwa  secara  teknis  Raperdes  tentang APBDesa  disusun  oleh  sekretaris  desa
berdasarkan  RKPBdes  tahun  berkenaan.
Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes  tentang  APBDesa  kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

## (2) Pelaksanaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  pasal  24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan  desa  dimulai  dari  penerimaan dan  pengeluaran  desa  yang  dilaksanakan melalui  rekening  kas  desa  serta  harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah  seperti  faktur,  kwitansi,  foto  barang, dan lain-lain.

## (3) Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan  keuangan  desa  adalah kegiatan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh bendahara  desa.  Bendahara  desa  wajib melakukan  pencatatan  terhadap  seluruh transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir bulan secara tertib. Penatausahaan
keuangan desa telah tertuang dalam pasal 35  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
(4) Pelaporan Keuangan desa
Pelaporan  keuangan  desa  secara  teknis diatur  dalam  pasal  37  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 dimana  kepala  desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati berupa  laporan  semester  pertama  berupa laporan  realisasi  APBDesa  yang  paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester  akhir  tahun  paling  lambat disampaikan  pada  bulan  januari  tahun berikutnya.
(5) Pertanggungjawaban Keuangan

## Desa
Pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya  yaitu  dengan  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
Berdasarkan pasal 40 Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagaimana  tertuang  pada  kerangka pikir dibawah ini:

## Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Desa  Pugul  Kecamatan  Riau  Silip Kabupaten  Bangka  yang  melibatkan setiap  pemangku  jabatan  pada  instansi tersebut. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian deskriptif
kualitatif.  Bogdan  dan  Taylor  dalam Moleong  menjelaskan  bahwa  metodologi kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  di  amati,
dimana metode yang di gunakan menekankan  pada  proses  penelusuran data/informasi  hingga  di  rasakan  telah cukup  di  gunakan  untuk  membuat  suatu interprestasi[3].  Pengumpuan  data  pada
penelitian ini menurut Sugiyono
menggunakan  sumber  data  primer  dan sekunder. Data primer pada penelitian ini bersumber dari  wawancara dan observasi langsung  terhadap  objek  dan  informan terkait[4]. Sedangkan data sekunder pada penelitian  ini  bersumber  dari  dokumen kinerja pada pemerintah desa sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Jenis Data Sekunder Jenis Data Keterangan Data Sekunder - Dokumentasi  Dokumen LAKIP  Dokumen RPJMDes  Dokumen RKPDes  Dan Dokumen lainnya. Sumber: diolah oleh Penulis, 2022
Teknik  analisa  pada  penelitian menggunakan  teknik  analisa  kualitatif menurut miles dan huberman dalam Fikri dan  Yusnita  yaitu  antara  lain:  (1) Data Reduction (Reduksi  Data),  diartikan sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data kasar  yang  muncul  dan  catatan-catatan hasil  penelitian  di  lapangan.  Melalui kegiatan ini, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan
mengorganisasi  data  sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  akhir,  (2) Data Display (Penyajian  Data),  merupakan rangkaian  penyajian  informasi  yang didapatkan dari hasil wawancara,
observasi,  studi  pustaka  maupun  sumber lain, (3) Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan/Verifikasi),
merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis  kualitatif.  Penerapan  kesimpulan ini  tergantung  pada  besarnya  kumpulan catatan di lapangan[5].

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## (1) Tahapan Perencanaan
Perencanaan  desa  dibagi  menjadi perencanaan  jangka  menengah  atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan  jangka  pendek  atau disebut  RKP  Desa  (Rencana  Kerja Pembangunan).Dalam Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan  keuangan  desa,  aspek perencanaan  pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  dengan  berdasarkan pada  asas-asas  transparan,  akuntabel, partisipatif,  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin. Transparan maksudnya  bahwa  segala  hal  yang berkaitan dengan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa baik penerimaan, pengeluaran, maupun  pelaksanaan  secara  terbuka tanpa ada  yang ditutup-tutupi.   dalam perencanaan  pengelolaan  keuangan Desa  Pugul  telah  terbuka  dengan mengadakan  Musrenbangdes  yang melibatkan  partisipasi  dari  seluruh elemen  masyarakat.  Namun  dalam masalah  pembangunan  yang  lebih diprioritaskan  adalah  hal-hal  yang sifatnya urgent atau mendesak dengan malakukan pengecekan langsung kelapangan.  Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pugul dalam tahapanya sudah sesuai dengan peraturan. Mulai dari tahap penjaringan aspirasi masyarakat
melalui musawarah rencana pemabangunan  desa.  Hal  ini  sudah cukup  terbuka  dengan  melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.  Kemudian  tahap  demi tahap dalam pengesahan dan persetujuan  APBDes  sudah  sesuai dengan  alur  yang  sudah  ditetapkan oleh  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014.
(2) Tahap Pelaksanaan
Terdapat  beberapa  prinsip  umum yang harus ditaati mencakup penerimaan  dan  pengeluaran.  Prinsip itu  diantaranya  seluruh  penerimaan dan  pengeluaran  desa  dilaksanakan melalui  rekening  kas  desa.  Pencairan dana  dalam  rekening  kas  desa ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan Bendaharan  desa.  Pelaksanaannya bendahara  desa  dapat  menyimpan uang  dalam  kas  desa  dalam  jumlah tertentu,  batasan  jumlah  uang  tunai yang  disimpan  dalam  kas  desa ditetapkan  peraturan  bupati/walikota. Pelaksanaan  keuangan  desa  sudah sesuai dengan mekanisme dan prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan keuangan  desa.  Tahap  pertama  yang dialukan  harus  adanya  sosialisasi tentang APBDes yang sudah disetujui yang  dibuktikan  dengan  keluarnya Perdes  APBDes.  Selain  itu  Desa Pugul  sudah  memiliki  rekening  khas desa untuk menerima dan pengeluaran keuangan desa. Penerimaan dan pengeluaran
dilakukan  melalui  rekening  kas  desa. Penerimaan  dari  Alokasi  Dana  Desa, Dana  Desa,  Bagi  Hasil  Retribusi, Bagi  Hasil  Pajak  dilakukan  melalui rekening  kas  desa.  Artinya  dalam
pelaksanaan  keuangan  desa  sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan  oleh  Permendagri  Nomor 113 Taun 2014. Dalam tahap pengajuan  dana  harus  sesuai  dengan yang  sudah  ditetapkan  dalam  APBD. Yang menjadi dasarnya adalah perdes APBDes  yang  kemudian  pengajuan tidak  akan  disahkan  oleh  kepala  desa tanpa adanya verifikasi dar sekdes. Pencairan  dan  pelaksanaan  kegiatan sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang tercantum dalam  Permedagrai Nomor 113  Tahun  2014.  Dimana  pada  tahap tersebut  pengajuan  dan  pencairan dilimpahkan pada PTPKD (Pelaksana Teknis  Pengelola  Kegiatan  Desa) dengan  membuat  SPP  dan  lampiran RAB  yang  nantinya  disahkan  oleh kepala  desa.  Kemudian  setelah  itu bendahara  dapat  mencairkan  dan mencatat pengeluaran keuangan desa.

## (3) Tahap Penatausahaan
Pada  tahap  Penata  usahaan  ini  tentu yang  menjadi  s takeholder adalah bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan  wajib  dilaksanakan  oleh bendahara
desa dengan menggunakan:  Buku  Kas  Umum, Buku  Bank  Desa,  dan  Buku  Kas Pembantu  Pajak.  Penerimaan  yang bersifat tunai diterima oleh bendahara desa  dan  dibuatkan  tanda  terima  dan dicatat pada buku kas umum. Sedangkan  untuk  penerimaan  yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat  informasi  dari  bank  berupa
nota  kredit  atas  dana-dana  yang masuk  ke  dalam  rekening  kas  desa.
Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam  buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti  yang  lengkap  dan  sah  serta dicatat  secara  benar  dan  tertib. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan  3  (tiga)  buku,  yang mana  buku  tersebut  diantaranya adalah  buku  kas  umum,  buku  bank dan  buku  pajak  tujuannya  adalah untuk  mengetahui  kegiatan  transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa
Pugul  itu  sendiri.  Kepala  Urusan Keuangan  wajib  menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan  dan  penyetoran  atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa
Pugul  telah  jelas  pelaksanaannya sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  nomor 113 tahun 2014 pasal  35  ayat  (1)  penatausahaan dilakukan  oleh  bendahara  desa,  (2) bendahara  desa  wajib  melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib, ayat  (3)  bendahara  desa  wajib mempertanggungjawabkan
uang
melalui  laporan  pertanggungjawaban, dan  pasal  36  bahwa  penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
menggunakan:  a.  Buku  kas  umum,  b.
Buku  kas  pembantu  pajak,  c.  buku bank desa.
(4) Tahap Pelaporan
Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan  desa,  seorang  kepala  desa memiliki kewajiban untuk menyampaikana  laporan.  Laporan tersebut  bersifat  periodik  semesteran dan  tahunan,  yang  akan  disampaikan kepada  Bupati/Walikota  dan  Badan
Permusyawaratan Desa. Adapun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat,
terdiri dari: Laporan Semester Pertama,  disampaikan  paling  lambat pada  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan. Dan  Laporan  Semester  Akhir  Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Pemerintah Desa Pugul dalam pelaporannya  telah  membuat  laporan berbagai  jenis.  Hal  ini  dilakukan seabagai  bentuk  pertanggungjawaban atas  dana  yang  telah  diterimanya. Dalam  pembuatan  laporannya  tertib dilaksankan.  Laporan  yang  dibuat  itu antara lain: Laporan Bulanan, Laporan  Pertahap  kegiatan,  Laporan yang  dibuat  berdasarkan  sumber dana, Laporan Semesteran, dan Laporan  tahunan  berupa  gabungan keseluruhan  yang  tidak  terpisahkan pada  APBDesa.  Selain  dilaporkannya kepada  bupati,  pemerintah  Desa Pugul melaporkan kepada masyarakat dalam  bentuk  pertanggungjawaban penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Keterangan  tersebut  juga  sangat  jelas kaitannya  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  nomor 113 tahun 2014 pasal  37  ayat  (1)  kepala  desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa kepada Bupati
berupa:  a. Laporan semester pertama; dan b. Laporan semester akhir tahun.
(5) Tahap Pertanggungjawaban
Pada  tahap  pertanggungjawaban  ini tugas seorang Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa kepada Bupati setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut  juga  ditetapkan  dengan peraturan desa dan nantinya diinformasikan  kepada  masyarakat secara  tertulis  dan  media  informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara  lain  papan  pengumuman, Banner dan media informasi lainnya. Kepala  Desa  selalu  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa kepada Bupati setiap  akhir  tahun  anggaran,  selain setiap  akhir  tahun  anggaran  kepala desanya  juga  menyampaikan  laporan semester  pertama  yang  terdiri  dari tiga  tahap  penyaluran  Alokasi  Dana Desa  dengan  tahap  1  sampai  dengan tahap  3.  tahap  pertanggungjawaban keuangan  di  Desa  Pugul  susuai sepenerapannya  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  113 tahun  2014  pasal  38  ayat  (1)  Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/  Walikota  setiap  akhir  tahun anggaran, ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  terdiri  dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ayat (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan  dengan  peraturan  desa (Perdes)  yang  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini.

## Gambar 2. Alur Pertanggungjawaban APBDesa
Sumber: Buku APBDesa Desa Pugul, 2019

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  yang    dianalis  melalui beberapa aspek atau indikator yaitu tahap perencanaan,  tahap    pelaksanaan,  tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, maka penulis menyimpulkan  bahwa  secara  umum tahapan  dalam  pengelolaan  keuangan Desa Pugul sudah sesuai dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Namun  masih  ada  beberapa  yang  tahap yang masih belum sesuai yaitu
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  disepakati  bersama  paling lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan. Namun  pada  Desa  Pugul  mengalami keterlambatan  karena  ada  peraturan  baru sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian APBDes.
6. DAFTAR PUSTAKA
[1]  APDes.  (2019). Pemerintah  Desa
Pugul Kabupaten Bangka.
[2]  Achmad, Mansyur.
(2018). Manajemen Tata Kelola Pemerintahan  Desa .  Jakarta:  Balai Pustaka Persero. [3]  Moleong. (2011). Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung:
Rosdakarya.
[4]  Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta [5]  Fikri, Yusnita. (2020). Impelementasi
Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen  di  Kabupaten  Bangka , Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik. Vol. 8 No. 1, Hal. 216–236.