## REPRESENTASI HEGEMONI KEKUASAAN MASYARAKAT JAWA DALAM NOVEL DASAMUKA KARYA JUNAEDI SETIYONO
(Representation Hegemony Power of Java’s Citizens  Inside Dasamuka Novel By Junaedi Setiyono)
Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Indonesia, Telepon/Faksimile (0341)464318
Pos-el: galuhfarah28@gmail.com, candra_rwp@umm.ac.id Diterima 29 Juni 2020 Direvisi 23 September 2020 Disetujui 3 Otober 2020 https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2764
Abstrak: Karya  sastra  tidak  hanya  berperan  sebagai  potret  kompleksitas  kehidupan  di masyarakat,  tetapi  juga  mampu  membentuk,  mengubah,  dan  menata  kembali  ideologi pembacanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan potret hegemoni kekuasaan dan  struktur  sosial  masyarakat  Jawa  era  1810—1824  yang  terepresentasikan  dalam  novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono.  Pendekatan  sosiologis  dipilih  karena  sastra  tidak  dapat dipisahkan  dari  keberadaan  masyarakat  sebagai  objek  pembahasan.  Teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  hegemoni  Gramsci.  Metode  penelitian  yaitu  deskriptif  kualitatif untuk  mendeskripsikan  potret  hegemoni  dengan  melibatkan  kompleksitas  permasalahan masyarakat yang tergambarkan di dalam novel tersebut, dan untuk mendeskripsikan struktur sosial masyarakat Jawa di era 1810—1824 dalam novel tersebut. Data penelitian berupa satuan cerita berwujud kutipan dialog dan monolog tentang hegemoni kekuasaan, juga struktur sosial. Sumber  data  penelitian  berasal  dari  novel.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  hegemoni  kekuasaan berlangsung  pada  masyarakat  politik  dan  masyarakat  sipil,  yang  keduanya  memiliki konkritisasi  tersendiri.  Adapun  struktur  sosial  yang  tergambar  dalam  novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono diduduki oleh penjajah/kolonialisme, bangsawan, dan wong cilik.
Kata kunci: hegemoni kekuasaan, struktur sosial, sosiologi sastra
Abstract: Not  only  work  as  complexity  in  real  life,  creation  of  literature  also  create,  change,  reorganize  the reader’s ideology. The goal of this research is describing portrait of hegemony power and Java social structure era 1810 – 1824 that has been presented on novel titled Dasamuka, by Junaedi Setiyono. A sociological approach was chosen  because  literature  cannot  be  separated  from  existence of  society  as topic  object.  This research  is  using hegemony Gramsci theory. Therefore, this research method using descriptive qualitative to describing portrait of hegemony by involving complexity social problems which is imaged on that novel, and describing Java’s social structure at 1810—1824  on that novel. The data is formed as story existed as quotation dialog and monolog abut hegemony power and social structure. The source of this data research is from novel. Based on research result, hegemony power goes on politic society andc civil society, both of them have their own concretization.  As for social structure that pictured on novel titled Dasamuka by Junaedi Setiyono occupied  by invaders/colonialism, nobleman, and low class people.
Key words; hegemony of power, social structure, sociology of literature

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  1811,  penolakan terhadap kaum feodalisme terus digencarkan  oleh  Stamford  Raffles karena ketidaksepahaman dengan sistem  otoritas  di  lingkup  kerajaan. Komponen  pemahaman  feodalisme tersebut,  berupa  pewarisan  hak  milik dan  status  kekuasaan  yang  dilakukan oleh  bangsawan  sekelas  raja  secara turun-temurun,  yang  justru  berbuntut pada kompleksitas
kehidupan masyarakat  subordinat,  baik  di  bidang politik,  keyakinan,  ekonomi,  budaya, hingga intelektual dan moral. Sebab itu, untuk  merebut,  membentengi,  dan mempertahankan wilayah kekuasaannya, Raffles sebagai kelompok yang mendominasi seringkali melakukan  tindak  kekerasan  fisik, seperti  menjarah,  membunuh,  atau justru  melalui  penguasaan  ideologi secara  konsensus,  sehingga  kelompok proletar  menerimanya  dengan  sukarela (Harjito, 2014, hlm 16).
Lebih  lanjut,  strategi  penguasaan melalui ideologi di atas, ditujukan untuk melayani  segala  relevansi  pihak  yang berkuasa  karena  telah  memberikan legitimasi,  yaitu  suatu  pengakuan masyarakat  terhadap  wewenang  dan kebijakan  pemimpin,  meskipun  wujud konkret  legitimasi  tidak  sepenuhnya direalisasikan.  (Hatmoko,  Sumartini,  &
Mulyono, 2014) mendeskripsikan ideologi sebagai kecenderungan berperilaku, kapabilitas pikiran, hakikat religius, serta segala bentuk relasi sosial, khususnya keterkaitan antara moral dan intelektual (hlm. 3).
Berbicara mengenai ideologi sejatinya  tidak  dapat  dilekangkan  dari konsep hegemoni, begitu pun keduanya yang saling berkorelasi dengan kekuasaan. Ihwal tersebut turut
diperkuat  Praptono  (dalam  Adji,  2019) yang  menyatakan  ideologi  adalah  ide substansial ketika menyinggung masalah  kekuasaan  karena  untuk mempertahankan  kekuasaan  tersebut, golongan  elite  akan  menghegemoni kelas alit (hlm. 3).
Selaras  dengan  pendapat  di  atas, Barker  (dalam  Andriana,  2011),  bahwa hegemoni  dipahami  sebagai  gagasan dan realisasi dari validitas yang bersifat universal untuk mendukung kekuasaan suatu  kelompok  tertentu  (hlm.  115).
Konsep inilah yang kemudian
diasumsikan  oleh  Gramsci  (Patria  & Arief,  2015)  sebagai  rekayasan  prinsip kehidupan  dominan,  yang  di  dalamnya tertanam  sebuah  konsepsi  tentang realitas  untuk  disebarluaskan,  baik melalui institusi atau pun perseorangan (hlm. 122) Dengan demikian, keterpautan  antara  hegemoni,  ideologi, dan kekuasaan berupaya untuk mengekspos  perspektif  kontemporer dalam  pengkajian  sosiologi  mengenai karya sastra, yang dewasa ini disimpulkan  sebagai  otoritas  politik, kebudayaan, hingga sosial. Di  dalam  karya  sastra,  hegemoni kekuasaan digambarkan melalui serangkaian  aktivitas  antara  tokoh imajiner dari golongan berkuasa dengan masyarakat  bawah  yang  berkedudukan sebagai  objek  protektorat,  seperti  kelas pekerja dan buruh, misalnya, atau justru terealisasi  dalam  kelas  yang  saling otoritatif.  Tentu  saja,  ditunjang  dengan keselarasan alur dan sekelumit peristiwa, yang diolah pengarang untuk memperkuat  setiap  tindak  kebengisan tokoh dari golongan berkuasa. Persisnya, konsekuensi yang ditimbulkan  dari  kedua  kelompok tersebut  adalah  lahirnya  kelas  sosial, yaitu politis dan sipil (Sari, 2017, hlm. 3).

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
Salah  satu  karya  sastra  yang menyuguhkan  hegemoni  kekuasaan adalah  novel Dasamuka karya  Junaedi Setiyono,  yang  digambarkan  melalui segenap kompleksitas masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada  masa  kepemimpinan  Sultan Hamengku  Buwono  II.  Lantaran  hidup di bawah bayang-bayang kepemimpinan  sultan  yang  penuh kontroversi  itu,  masyarakat  Kasultanan harus merasakan dan memikul dampak dari  kebengisan  para  kolonial,  serta penguasaan  intelektual  dan  moral  yang dilangsungkan oleh kaum terpelajar dan bangsawan.  Adapun  deretan  peristiwa yang  berdampak  pada  kehidupan masyarakat  tersebut,  diawali  oleh kolonial  Belanda,  sedangkan  tampuk masalah terjadi ketika Raffles menahkodai bala tentara  Inggris untuk merampok  dan  menjarah  keraton  di masa  kepemimpinan  Sultan  Hamengku Buwono II, yang keseluruhan disaksikan dan didokumentasikan oleh Willem. Tentu saja sepak terjang kelompok  iperialis,  seperti  Inggris  dan Belanda  yang  berupaya  menguasai
Pulau  Jawa  dalam  novel Dasamuka itu semakin memperkeruh tatanan sosial di Kasultanan  Ngayogyakarta.  Sehingga dalam  kaitannya  dengan  kehadiran kelompok  tersebut,  struktur  sosial  juga perlu  diuraikan.  Salamini  (dalam Harjito, 2014) mengemukakan, bahwa di dalam  kehidupan  masyarakat  termuat keberagaman ideologi, yang selanjutnya mengarah  pada  terjadinya  hegemoni jika  dipertemukan  dan  dipadukan dengan kelompok dominasi (hlm. 14).
Demikianlah  penelitian  ini  lebih memfokuskan  pada  keberadaan  suatu kelompok  dominan  yang  menguasai ideologi  kelompok  lain,  baik  dijalankan dengan dominasi atau secara konsensus.
Adapun  permasalahan  yang  menjadi fokus  dalam  penelitian  ini  adalah pertama,  potret    hegemoni  kekuasaan dalam  novel Dasamuka karya  Junaedi Setiyono, dan kedua, konstruksi struktur  sosial  masyarakat  Jawa  yang terepresentasikan dalam novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono tersebut.
Peneliti  memilih  novel Dasamuka sebagai  objek  kajian  karena  selain menarik  untuk  diteliti  dari  segi hegemoni  kekuasaan,  dan  struktur sosial  masyarakat  Jawa,  novel  tersebut merupakan  salah  satu  pemenang Sayembara  Menulis  Novel  Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 2014, yang  di  dalamnya  juga  menawarkan kompleksitas  permasalahan  masyarakat Jawa,  meliputi  kebudayaan,  agama, sosial,  politik,  dan  tradisi,  yang disajikan  secara  konvensional  melalui alur campuran.
Sejauh pengamatan peneliti, kajian terdahulu yang menaruh perhatian terhadap hegemoni kekuasaan  masyarakat  Jawa  dalam novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono belum  ditemukan.  Namun,  topik  kajian lain  yang  signifikan  dengan  novel Dasamuka sebagai  objek  material  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Pertama,  (Hidayati,  Sarwiji,  &  Slamet, 2019)  mengusung  aspek  psikologis tokoh  utama  yang  dituangkan  dalam ― Kepribadian  Tokoh  Willem  dalam  Novel Dasamuka  Karya  Juanedi  Setiyono ‖.  Hasil pembahasan merujuk pada id, ego, dan superego tokoh utama bernama Willem. Kedua,  penelitian  yang  digarap oleh  (Misbakhumunir,  2017)  berjudul ― Analisis  Strukturalisme  Genetik  Novel Dasamuka  Karya  Junaedi  Setiyono  dan Rencana  Pembelajarannya  di  Kelas  XI
SMA ‖. Meskipun menempatkan
strukturalisme genetik sebagai tumpuan utama  pengkajian.  Namun,  tujuan eksplorasi  justru  diarahkan  pada  unsur intrinsik novel. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya relevansi dengan  Kompetensi  Dasar  (KD)  7.2, yaitu  menganalisis  unsur  intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan. Ketiga,  penelitian  dari  (Faizah, 2015)  yang  memilih  novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono  sebagai  bahan analisis yang bertautan dengan dimensi sosiologi  sastra.  Dalam  penelitian  yang berjudul ― Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan  Karakter  Novel  Dasamuka Karya  Junaedi  Setiyono ‖  tersebut,  Faizah (2015) membuktikan adanya keterkaitan antara  sosiologi  sastra  dengan  aspek sosial  di  masyarakat  meliputi,  cinta, ekonomi,  dan  moral.  Di  samping  itu, nilai-nilai pendidikan karakter memperlihatkan sikap jujur, bertanggung jawab, hingga nasionalisme. Berbeda dengan ketiga penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian keempat  menganalisis  unsur  kekuasaan yang  tertuang  dalam  ― Representasi Kekuasaan  Tokoh  Informal  dalam  Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono ‖. Dalam ihwal  pembahasan,  kajian  tersebut hanya  mengulas  dominasi  tokoh informal  yang  tercermin  melalui,  aksi, ujaran,  pesan,  dan  gagasan.  Meskipun intisari  berfokus  pada  kekuasaan,
penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati,  2018)  itu,  tidak  ada  satu pun  hasil  yang  membicarakan  perihal kekuasaan atau dominasi yang berpautan dengan dimensi ideologi. Dengan demikian, perbedaan dan keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak dari segi
permasalahan  yang  berfokus  pada wujud hegemoni kekuasaan dan struktur sosial masyarakat Jawa. Adapun  hakikat  ideologi  yang  tidak dapat dilepaskan dari konteks hegemoni akan  dibahas  pula  dalam  penelitian  ini sebagai pembeda dengan kajian sebelumnya (Sulistyowati, 2018).

## 2.  KERANGKA TEORI
Adanya  kelompok  sosial  yang mendominasi  atas  kelompok  lainnya menjadikan  teori  hegemoni  Antonio Gramsci  dianggap  relevan  sebagai tumpuan  penelitian  ini.  Hal  tersebut karena  dalam  perspektif  hegemoni Gramsci, karya sastra berupa novel tidak hanya  diposisikan  sebagai  fenomena yang  sekadar  bertalian  pada  realitas kehidupan, namun juga kelompok sosial selaku  infrastrukturnya  (Zamzuri,  2017, hlm. 17)
Dalam konsep hegemoni Gramsci,  tingkatan  kelompok  sosial diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yaitu masyarakat  politik,  sipil,  dan  ekonomi (Siswati,  2017,  hlm.  22).  Dari  ketiganya, konstruksi  hegemoni  akan  diarahkan oleh golongan penguasa kepada masyarakat  kelas  bawah,  dengan  tujuan agar  diterima,  disebarluaskan  dan diaplikasikan secara totalitas. Oleh sebab itu, penerapan hegemoni boleh dikatakan berhasil, ketika suatu kelompok  sosial  tertentu  berpengaruh dalam mengendalikan dan mengintegrasikan kelompok lainnya. Lebih lanjut, Patria & Arief (2015) memaparkan,  bahwa  kelompok  sosial seperti di atas, misalnya, akan memperoleh suatu keunggulan berdasarkan  dua  cara,  yaitu  dominasi yang diartikan paksaan dan kepemimpinan  moral  juga  intelektual (hlm. 119). Dari keduanya,

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
kepemimpinan  moral  dan  intelektual menjadi ‗jembatan‘ terealisasinya konsep hegemoni. Bagi Gramsci sendiri, kelompok  sosial  yang  hidup  di masyarakat  sejatinya  dikontrol  oleh negara. Dalam catatannya yang berjudul ― Selesction From The Prison Notebook: State and  Civil  Society ‖,  Gramsci  (1999) mengungkapkan  adanya  masyarakat sipil ( civil society ) dan masyarakat politik
( political  society )  yang  dinaungi  oleh hegemoni secara paksa (hlm. 532).
Adapun Hendarto (dalam Harjito,  2014,  hlm.  15)  membagi hegemoni  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu pertama,  hegemoni  menyeluruh  atau integral,  dijabarkan  melalui  kesepakatan antara  penguasa  dan  proletar,  sehingga implementasinya di
lingkungan masyarakat  tidak  akan  ditemui  suatu kesenjangan  karena  hubungan  telah dirangkai  secara  kuat,  juga  saling memiliki  kesatuan  antara  moral  dan intelektual.  Kedua,  hegemoni  merosot yang berlangsung ketika pemikiran atau pun tindakan masyarakat tidak sepaham dengan  kepemimpinan  yang  berlaku. Jika situasi tersebut terjadi, maka timbul adanya  kemungkinan  atau  peluang bagi masyarakat  untuk  menyepakati  hal  lain di luar kepemimpinan yang ada. Ketiga, hegemoni  minimum  atau  bermasalah yang  dilatarbelakangi  oleh  adanya penyangkalan  antara  penguasa  dengan konsensus masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan sosiologis. Pendekatan itu dipilih karena sastra  tidak  dapat  dipisahkan  dari keberadaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, Rifa‘i (2018) menegaskan bahwa pendekatan  sosiologis  difokuskan  untuk mengulas  berbagai  aspek  yang  bertalian
dengan  manusia  dan  kompleksitas kehidupannya (hlm. 26). Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan potret hegemoni kekuasaan  dalam  novel Dasamuka karya Junaedi  setiono,  dan  mendeskripsikan struktur  sosial    yang  melibatkan kompleksitas  kehidupan  masyarakat Jawa  yang  tergambarkan  dalam  novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono tersebut.
Data  penelitian  berupa  kutipan satuan  cerita  berwujud  dialog  dan monolog  tentang  hegemoni  kekuasaan dan  struktur  sosial.  Sumber  data penelitian  berasal  dari  novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan tahapan membaca novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono sebagai objek  penelitian,  membaca  buku-buku dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan masalah  penelitian,  terutama  berkaitan dengan bentuk hegemoni kekuasaan dan struktur sosial. Adapun langkah-langkah yang  dilakukan  peneliti  dalam  analisis data  yaitu,  (1)  mengidentifikasi  data,  (2) mengklasifikasikan data, (3)
menganalisis  data,  dan  (4)  penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selaras dengan judul objek kajian, novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono menyuguhkan kerumitan hidup
masyarakat  Jawa,  khusunya  wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tersingkap,  pada  tahun  1811,  serdadu Inggris  menguasai  Pulau  Jawa  setelah berhasil menaklukan Belanda. Akibatnya pun  terlihat  dari  adanya  campur  tangan Inggris  yang  berupaya  mengendalikan sistem  kepemimpinan  sultan  atau  raja Jawa.
Di samping itu, sebagai salah satu karya sastra yang menyuguhkan rivalitas antara  golongan  berkuasa  dengan kalangan bawah, novel Dasamuka karya Junaedi  Setiyono  juga  mengungkap hadirnya  hegemoni  kekuasaan  yang terjadi dalam lingkup keraton Ngayogyakarta  Hadiningrat.  Tentunya, kekuasaan  yang  berhasil  diaplikasikan turut  menyeret  aspek  ideologis  dari pihak  yang  terhegemoni.  Gambaran hegemoni kekuasaan dideksripsikan oleh peneliti sebagai berikut.
4.1  Potret  Hegemoni  Kekuasaan dalam  Novel  Dasamuka  Karya Junaedi Setiyono
Potret hegemoni kekuasaan digambarkan melalui rentetan peristiwa, aktivitas,  dan  atau  tingkah  laku  yang diwakilkan  oleh  para  tokoh  dari  dua kelas sosial, yaitu masyarakat politik dan masyarakat  sipil.  Dari  keduanya,  sistem kekuasaan lebih merujuk pada golongan yang  sangat  mendominasi,  sehingga dapat mengemudikan kelas di bawahnya. Dalam pesebarannya di lingkungan  masyarakat  Jawa,  cakupan domain  yang  mengalami  hegemoni kekuasaan  berlanjur  di  antara  petinggi keraton  dengan  para  penjajah.  Gramsci (dalam  Sari,  2017)  mengasosiasikan hegemoni  antarkeduanya  berpeluang untuk  dilangsungkan  secara  diktator (hlm.  45).  Artinya,  penguasa  memiliki kehendak  menggunakan  kekerasan  atau kemufakatan untuk mendapatkan kedudukan. 4.1.1 Masyarakat Politik Di dalam skop wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, keberadaan masyarakat politik diwakilkan  oleh  segala  kiprah  kompeni Belanda dan para cecenguk pemerintahan  Inggris,  yang  berupaya untuk  saling    berebut  dan  melindungi tatanan kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta,  baik  di  dalam  maupun di  luar  batas  negara.  Adapun  dalam praktiknya, masyarakat politik kerap kali mencerminkan  kebengisan,  penindasan, dan tentunya interferensi dari salah satu oknum  berkuasa  tersebut  kepada kelompok  yang  didominasi  (Faruk dalam Wahyuni, 2019, hlm. 50)
Pertemuan itu dipicu oleh ketegangan antara Gubernur Jenderal  Daendels  dengan  tokoh karismatik  itu.  Aturanaturan  baru yang datang dari Gubernur Jenderal telah mengakibatkan sejumlah bangsawan  merasa  sesak  terdesak dan  gerah  terperah (Setiyono,
2012, hlm. 23).
Kecenderungan  menguasai  suatu bangsa  adalah  salah  satu  komponen kebangkitan kaum koloni dalam mendirikan  wilayah  baru,  memimpin, dan memberlakukan aturan-aturan kontemporer di dalamnya. Adapun pada kutipan  di  atas,  Gubernur  Jenderal Daendels menjadi bukti adanya interferensi  dari  bangsa  lain  terhadap kehidupan masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai politikus kolonial Belanda  yang  berhasil  menguasai  dan memerintah  wilayah  Jawa,  khususnya
Kasultanan  Ngayogyakarta  di  tahun 1810,  Daendels  justru  menciptakan aturan  dan  kebijakan  baru  yang membuat  sejumlah  bangsawan  merasa terdesak  dan  terperanjat.  Salah  satunya adalah manajemen hutan yang
sepenuhnya  beralih  menjadi  tanggung jawab  pihak  pemerintahan  Belanda. Untuk  itulah,  Daendels  berupaya memperebutkan  hutan  jati  milik  tokoh karismatik  bernama  Raden  Rangga

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
karena  dianggap  sebagai  properti menguntungkan  bagi  sang  Gubernur Jenderal.
Di samping itu, aturan yang tidak kalah menyesakkan diri para bangsawan adalah  termaktupnya  perubahan  kultur dan sistem adat istiadat yang menyulutkan  perseteruan  antara  kubu bangsawan  Jawa  dengan  gubernur Belanda.  Mengenai  kebijakan  tersebut, lebih jelas Marihandono (2008) membentangkannya  menjadi  dua,  yaitu (1), menghapus segala bentuk kedudukan  residen  di  setiap  kasultanan dan menggantinya dengan minister , yaitu diplomat  yang  menyubstitusikan  semua keperluan  Belanda  di  keraton  Jawa, sedangkan kebijakan nomor (2), berkenaan dengan adab upacara menyambut  kedatangan minister ,  yang harus diseimbangkan dengan derajat dan kewenangan seorang Raja Jawa (hlm. 31) Di  lain  sisi,  aturan  dan kebijakan Daendels  juga  melatarbelakangi  adanya pemberontakan  yang  dipimpin  oleh Raden  Rangga,  seorang  pejuang  yang memprakarsai perlawanan atas kehadiran kolonialisme Belanda di tanah Jawa.  Menanggapi  pemberontakan  itu, Daendels  pun  mengirimkan  beberapa armadanya untuk membinasakan Raden Rangga, sehingga tumenggung Karesidenan Madiun yang disegani oleh masyarakat Jawa itu, menemui kematiannya. Berangkat dari pemberontakan di atas, kodratinya telah mencitrakan bahwa kepemimpinan Daendels  belum  sepenuhnya  dikatakan berhasil menghegemoni kelompok subaltern,  karena  konsepsi  hegemoni baru  dikatakan  terlaksana  ketika  ada atau  terjalin  kesepakatan  dari  berbagai resistensi  sosial  dan  politik  (Siswati, 2017, hlm. 26).
Pemberontakan  itu  meletus  hebat bukan  hanya  disebabkan  pribadi teguh  seorang  Raden  Rangga  yang memang  jauh dari jiwa budak yang menolak untuk tunduk terbungkuk- bungkuk  di  depan  cecenguk- cecenguk Gubernur Jenderal
(Setiyono, 2014, hlm. 24).
Pada  28  November  1810,  sekitar pukul 9 malam, Raden Rangga yang diperintah Gubernur Jenderal untuk datang  menghadap  ke  Bogor  justru pergi  ke  Madiun  dengan  membawa serta  tiga  ratus  prajurit  pilihan (Setiyono, 2012, hlm. 25).
Raden  Rangga  memang  dikenal sebagai  sosok  pembangkang  yang menginginkan penumpasan atas kesewenangan  Belanda  di  pulau  Jawa. Belum  lagi  perihal  otoritas  Daendels yang secara gamblang telah merentakkan harkat  dan  kehormatan  masyarakat Jawa,  membuat  Raden  Rangga  semakin culas  untuk  tunduk  dan  patuh,  baik kepada  Daendels  atau  pun  para cecunguknya.  Langkah  pertama  yang dilantaskan  oleh  Raden  Rangga  adalah memperlambat keinginan Daendels untuk melibas habis hutan jati miliknya.
Oleh  sebab  itu,  pada  tahun  1810  Raden Rangga  lebih  memilih  bertolak  ke Madiun untuk menghalau segala kemungkinan  jika  diserbu  oleh  pasukan Belanda  dengan  cara  mempersiapkan tiga ratus prajurit pilihan, daripada hadir dalam  pertemuannya  dengan  Daendels di  Bogor.  Gramsci  (1999),  memandang tindakan  Raden  Rangga  sebagai  wujud resistensi dalam menciptakan kepatuhan secara impulsif terhadap kelompok yang berkuasa (hlm. 14).
Integritas  Raden  Rangga  yang berani  melawan  yuridiksi  Gubernur Jenderal  Daendels  tentu  saja  kian memvisualkan
kandasnya keber-
langsungan  sebuah  hegemoni.  Dalam ikhwal ini, (Siswati, 2017) mengategorikan perlawanan Raden Rangga sebagai wujud hegemoni minimum,  yaitu  penolakan  untuk menyinkronkan  diri  dengan  mekanisme kepemimpinan  yang  ada  (hlm.  22). Dengan  demikian,  kompleksitas  yang tercermin dalam masyarakat politik lebih mengarah  pada  kekerasan  daripada kesepakatan  moral  dan  intelektual,  baik untuk  merebut  atau  membentengi hakhak yang dianggap sebagai kepemilikannya (Adji, 2019, hlm. 4).
Berlainan  dengan  masa  kejayaan
Governor  Jenderal  Daendels.  Di  era pemerintahan Inggris yang dikemudikan oleh  Thomas  Stamfort  Raffles  rupanya semakin menambah keterpurukan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Situasi  ini  ditunjukkan  melalui  adanya konspirasi  politik  yang  digagas  oleh Raffles,  sehingga  tahta  Kasultanan Ngayogyakarta bergulir tidak sewajarnya.  Dimulai  dari  lengsernya kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono  II  atau  yang  lebih  dikenal sebagai Sultan Sepuh. Kemudian diangkatnya Sultan raja, yang merupakan  anak  dari  Sultan  Sepuh untuk  menggantikan  singgasana  sang Ayah,  hingga  berakhir  pada  sultan berusia  tiga  tahun  bernama  Sultan Menol. Tentunya, intervensi yang Raffles lakukan  untuk  mengobokobok  sistem ketatanegaraan  keraton  Ngayogyakarta tidak  dapat  dilepaskan  dari  tindak kekerasan  sebagai  replika  domain kekuasaan yang teraktual dalam
masyarakat  politik  (Sugiono  dalam Partiningsih, 2016, hlm. 32). Kabar ketenteraman perlu dipertanyakan  karena  sepeninggal Sultan Swargi, Kasultanan Ngayogyakarta  Hadiningrat  adalah
kasultanan  yang  tidak  pernah  sepi dari intrik politik yang meresahkan. Dia  masih  ingat  betul  bagaimana Sultan  Sepuh,  anak  Sultan  Swargi, berebut  kekuasaan  dengan  Sultan Raja  yang  adalah  anaknya  sendiri. Dan  sekarang,  keadaan  lebih runyam  lagi.  Kasultanan  ada  di tangan  Sultan  Jarot,  seorang  sultan yang  berusia  belasan  yang  begitu suka  hura-hura  dan  foya-foya (Setiyono, 2014, hlm. 145).
Lengsernya  Sultan  Sepuh  yang telah menjabat sebagai Raja Jawa selama dua periode tidak lain didasari atas sikap Sultan  Sepuh  pribadi  yang  menolak untuk bersekutu dengan Raffles. Sehingga  bersama  tiga  ribu  lebih tentaranya, Daendels mendatangi Keraton  Ngayogyakarta  Hadiningrat untuk  menindas  Sultan  Sepuh.  Wujud dari penindasan tersebut adalah desakan agar  Sultan  Sepuh  segera  meninggalkan tahta  dan  menyerahkannya  kepada Sultan  Raja,  yang  merupakan  anak tertuanya  sendiri.  Namun,  sebelum penandatanganan  koalisi  dilakukan, Inggris  beserta  balatentaranya  yang dikomando oleh Raffles berhasil menggempur  keraton  dan  mengalahkan Belanda. Peluang  itu  pun  digunakan  oleh Sultan Sepuh untuk menduduki kembali tahtanya dan menghukum mati
Danurejo  II,  seorang  patih  yang diketahui  berkomplot  dengan  kompeni Belanda.  Persisnya,  perbuatan  yang dilakukan  Sultan  Sepuh  terhadap Danurejo  II  pada  28  Oktober  1811  itu telah  mencirikan  bahwa  bangsawan, dalam  hal  ini  adalah  Raja  Jawa merupakan bagian dari birokrasi masyarakat  politik,  jika  tindak-tunduk lebih  berorientasi  pada  kemunculan praktik-praktik kekerasan (Siswati, 2017, hlm.  23).  Begitu  pun  (Zahro,  2018)  yang

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
memandang  Raja  Jawa  sebagai  fragmen politik  karena  mengantongi  kekuasaan diktatorial  yang  merancang  seluruh aturan untuk rakyatnya (hlm. 8).
Paradigmanya,  sikap  apatis  yang ditunjukkan  Sultan  Sepuh  kepada Inggris  menjadi  awal  dari  puncak ketegangan  dan  disintegritas  wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada 20 Juni 1812, sehari sebelum Sultan Raja dinobatkan sebagai pemangku tahta kerajaan,  di  bawah  kepemimpinan Gubernur  Jenderal  Raffles,  keraton berhasil  diserbu  dan  dirampok.  Dalam peristiwa  yang  telah  meluluhlantakkan Kasultanan Yogyakarta tersebut, hierarki kekuasaan tentunya sangatlah kompetitif dalam memastikan kehidupan masyarakat  sosial,  ditambah  dengan keberadaan birokrasi negara yang sangat esensial  peranannya  di  masyarakat (Syawaludin,  2016,  hlm.  142).    Namun, bertolak  dari  hakikat  birokrasi  yang netral,  lingkungan  keraton  mampu diakomodir  oleh  masyarakat  politik dengan  semena-mena,  sehingga  dalam kaitannya dengan intrik politik, birokrasi negara masih diragukan ketahanannya.
(…)  perampokan  khazanah  keraton itu  disebabkan  adanya  pembang- kangan  dari  raja  yang  semestinya berperilaku  serba  menurut.  Ya, penjarahan benda-benda yang dikeramatkan  itu  terjadi  ketika  ada raja  Jawa  yang  dianggap  sudah susah  diatur  (…)  Sultan  Sepuh digempur  oleh  Jenderal  Gillespie. Dan  para  prajurit  pengawal  raja yang  sudah  uzur  itu  tersungkur babak  belur  (Setiyono,  2014,  hlm. 56).
Tentu  saja  penyerbuhan  yang berujung  penjarahan  dan  perampokan itu meninggalkan kerugian bagi bangsawan  Ngayogyakarta.  Sejumlah benda-benda  keramat  milik  keraton,
seperti  dokumen,  album  foto,  karya sastra,  hingga  uang  berhasil  dirampas. Dampak  lain  yang  tidak  kalah  berat adalah  keterasingan  Sultan  Sepuh.  Sang Gubernur Jenderal menitahkan penangkapan  Sultan  Sepuh  untuk diboyong  ke  Batavia,  menunggu  jangka waktu peradilan bagi dirinya selesai. Idealnya, konflik tersebut berlangsung  karena  adanya  pihak  yang menolak  untuk  menjadi  agen  dari hegemoni, yaitu Sultan Sepuh. Meskipun hegemoni  tidak  bertautan  dengan  pen- jarahan  atau  perampokan,  namun munculnya  suatu  kelompok  yang mengendalikan kekuasaan kepada kelompok  lain  melalui  kekerasan  dan propaganda  adalah  pijakan  awal  dari hegemoni,  terutama  pada  masyarakat politik  (Simon  dalam  Shalikhatin,  2015, hlm. 13).
Polemik yang terjadi di
Kasultanan  Ngayogyakarta  tersebut, tampaknya  disaksikan  oleh  Willem, seorang  akademikus  berkebangsaan Skot.  Willem  tidak  habis  pikir  melihat kebengisan  dan  tindakan  memalukan yang  sedang  dilakukan  oleh  bangsanya sendiri.  Alih-alih  menjadi  bangsa  yang selalu diagungkan sebagai pilar peradaban dunia, Inggris justru
mentransformasikan  perilaku  binatang buas.  Selain  merampok  khazanah keraton,  tentara Inggris juga merengkuh perempuan  Jawa,  meskipun  telah bersuami untuk dijadikan pemuas nafsu biologisnya.  Karena  itu,  Willem  pun mendatangi  dan  melerai  segerombolan tentara Inggris, untuk menjaga kemasyhuran bangsanya.
Kudatangi  bangsaku  yang  sudah menjelma  menjadi  binatang  buas itu:  ―Lepaskan!  Kalian  semua tentara  resmi  gubernemen  bukan gerombolan penjahat!‖(Setiyono, 2014, hlm. 57).
Berdasarkan  kutipan  di  atas, resistensi  tentara  Inggris  yang  berperan sebagai  antek  Raffles  lah  yang  lebih membuktikan  prototipe  laju  kekuasaan masyarakat  politik.  Partiningsih  (2016) memperkuatnya  berdasarkan  penafsiran bahwa  tentara  merupakan  salah  satu pranata  publik  yang  bermarkas  dalam bingkai  masyarakat  politik,  yang  patuh kepada  pimpinan  untuk  merealisasikan setiap  perintahnya  (hlm.  32).  Demikian pendapat tersebut disimulasikan melalui kebuasan tentara Inggris yang merampas dan memerkosa perempuan Jawa.
Tidak  berselang  lama  dari peristiwa  itu,  menurut  Marihandono (2008)  pada  tahun  1816,  Komisaris Jenderal  dari  Belanda  menjabat  sebagai administrator  baru  di  Kasultanan Ngayogyakarta.  Ini  berarti,  Stamford
Raffles mengundurkan diri dan
menyerahkan  kembali  Pulau  Jawa  ke tangan Belanda (hlm. 34).

## 4.1.2 Masyarakat Sipil
Kunci  utama  memahami  segala evidensi branjang dan bronjong yang hanya  bersua  di  lingkungan  Keraton
Ngayogyakarta Hadiningrat adalah dengan  mempelajari  bahasa  Jawa. Karena  itu,  Willem  memanfaatkan koneksi  dirinya  dengan  Tuan  Residen untuk  mencarikan  tolek,  suatu  profesi dari  kalangan  priyayi  yang  mengurusi pendidikan  bahasa,  atau  dapat  disebut sebagai  juru  bahasa  (Misbakhumunir, 2017,  hlm.  127).  Residen  bernama Smissaert itu bersedia. Lalu membuatkan surat  prakata  untuk  Den  Wahyana  agar bersiap mengajari Willem.
Dengan menggunakan bahasa pengantar gabungan Belanda- Inggris,  pelajaran  bahasa  yang dipandu  oleh  Den  Wahyana  ini seringkali  membuatku  tertatih-tatih
terengah-engah  (Setiyono,  2014, hlm. 15).
Memintasi  kenyataan  tersebut, Den  Wahyana  tentu  saja  sosok  yang memegang  wewenang  mutlak  untuk membimbing, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas siklus pembelajaran bahasa Willem. Oleh sebab itu,  Den  Wahyana  memiliki  keleluasaan untuk  mengawali  pembelajaran  bahasa Willem.  Adapun  dalam  hal  ini,  bahasa campuran  antara  Belanda  dan  Inggris dipilih  sebagai  pelajaran  pertama. Ringkasnya,  karena  pada  diri  Willem bahasa  Inggris  dikuasai  sebagai  bahasa ibu, sedangkan bahasa Belanda merupakan bahasa kedua dalam konstelasi hidup masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta. Dalam  anotasi  Adji  (2019),  tokoh seperti Den Wahyana telah membagikan cerminan masyarakat sipil dari golongan intelektual setaraf tolek, yang menjalankan perannya untuk memengaruhi  dan  mengendalikan  objek melalui  kemahirannya  dalam  berbahasa (hlm. 4). Sebanding dengan kemampuan tersebut,  bahasa  difungsikan  sebagai substansi  keleluasaan  pada  ranah kekuasaan, yang memonitori keberlangsungan  hegemoni  integral karena keduanya memperlihatkan
afiliasi  mutlak.  Dengan  demikian,  baik itu Den Wahyana atau pun Willem saling menandakan  kepaduan  moral  dan intelektual (Siswati, 2017, hlm. 22)
Tentang posisinya di Kasultanan, Den Wahyana pribadi adalah bangsawan yang  berkonsolidasi  dengan  Raden
Rangga, seorang pahlawan bagi
masyarakat  Jawa  dan  pengacau  di  mata penjajah.  Usut  punya  usut,  Den Wahyana  mulai  memanfaatkan  gelar kebangsawanan  dan  kedudukannya sebagai  tolek  untuk  memobilisasikan

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
kiprah perjuangan Raden Rangga dalam cakupan  pembelajaran  Willem.  Penting menurut  Wahyana  karena  perjuangan pahlawan Jawa yang gugur oleh bidikan Letnan  Paulus  itu  (Marihandono,  2008), merupakan pijakan awal yang
berkontribusi  dalam  penelitian  Willem (hlm. 32).
Dalam  pertempuran  itu,  Raden Rangga  melawan  dengan  gagah berani, sampai akhirnya dia menemui  ajalnya.  Ajal  yang  akan dikenang  oleh  orang  Jawa  selama beratus  tahun  lamanya  setelah kejadiannya  (Setiyono,  2012,  hlm. 27).
Sebelumnya  telah  disinggung bahwa gejolak pertempuran di Kasultanan  Ngayogyakarta  tidak  lain disebabkan oleh sikap Sultan Sepuh dan pemberontakan yang diluncurkan Raden Rangga. Tumenggung Karesidenan Madiun  itu,  tampaknya  mengendus adanya  ketimpangan  hak-hak  yang merugikan sejumlah bangsawan, bahkan menjalar  hingga  ke  masyarakat.  Oleh sebab  itu,  pemberontakan  menjadi alternatif  untuk  membentengi  keraton beserta isinya.  Dalam hal ini Sari (2017), mencatat  pemberontakan  Raden  Rangga sebagai  wujud  konsekuensi  yang  lahir karena ketidakseimbangan antara otoritas  Daendels  terhadap  kelas  yang dikuasainya  (hlm.  60).  Selain  itu, berpangkal dari pemberontakan tersebut,  Raden  Rangga  mencerminkan agen  transmutasi  dari  masyarakat  sipil yang beralih menjadi masyarakat politik (Adji, 2019, hlm. 25). Pemberontakan itu sengaja diceritakan oleh Den Wahyana menggunakan  kepingan  tiga  bahasa, yaitu  Inggris,  Belanda,  dan  Jawa,  yang tentunya semakin meningkatkan antusiasme Willem untuk mengeksplorasi  peristiwa  lain  yang
berpotensi  menjadi  bahan  kajian.  Oleh sebab  itu,  hampir  tiap  hari  Willem berkunjung  ke  rumah  Den  Wahyana  di puri  Tegalreja.  Dengan  meniti  kuatnya afinitas  Willem  terhadap  keahlihan  Den Wahyana sebagai tolek tersebut, sejatinya  telah  membagikan  konkretisasi tokoh intelektual yang hanya disenjangkan berdasarkan tingkat kontribusi semata. Dalam kasus ini, tolek semacam Den Wahyana adalah figur dari organisator hegemoni yang
berpartisipasi dalam menyebarkan suatu konsepsi  pemikiran  (Rahmawati  dalam Partiningsih, 2016, 33).
Kiranya untuk memperluas kosakata bahasa  Jawa,  Den  Wahyana  tidak sekadar  berhenti  pada  kisah  Raden Rangga  saja,  namun  juga  berbelot mengajak    Willem  menemui  salah  satu anteknya  yang  bernama  Ki  Sena.  Sama halnya Raden Rangga, kehadiran Ki Sena di wilayah Kasultanan dianggap mengusik  jalannya  roda  pemerintahan Belanda. Lantaran itu, Daendels
menginternir  Ki  Sena  ke  sebuah  penjara di Wiragunan.
Ki Sena, itulah nama tokoh itu, salah seorang  panglima  perang  Raden Rangga.  Dia  kini  mendekam  di dalam  bilik  penjara  khusus  dengan penjagaan  istimewa  di  kawasan Wiragunan (Setiyono, 2012, hlm. 21).
Sebelum  menjadi  antek  berkursi panglima  perang  Raden  Rangga,  status Ki  Sena  dalam  hierarki  Kasultanan Ngayogyakarta  adalah wong  cilik atau rakyat  kecil,  pribadi  yang  harus menghormati bangsawan. Namun bertolak  dari  keseharusan  tersebut,  Ki Sena lebih memilih menjadi
pemberontak daripada mengabdi kepada gubernemen  setingkat  Daendels.  Hal tersebut  karena  sudah  barang  tentu beroperasinya  suatu  kekuasaan  akan menimbulkan  celah  yang  memicu
pertentangan  dari  masyarakat  sipil, ketika kelas dominan dianggap menyalahi aturan. Mengutip  (Safitri,  2019)  yang berpandangan, semenjak Vereenigde Oostindische  Compagnie (VOC)  hadir  di kerajaan  Mataram  tanah  Jawa,  diikuti Inggris, dan berakhir di tangan Belanda, kondisi  keraton  bertambah  kacau  (hlm. 47).  Dalam  sudut  pandang  Zahro  (2018) pun  demikian,  bahwa  masa  transisi ketiganya  tidak  banyak  menyumbang perdamaian  atau  pun  kejayaan,  justru menghimpit  masyarakat  dari  segi kolonial  dan  kerajaan  (hlm.  3).  Terlebih rezim  belanda  yang  perlu  diakui tekatnya untuk mendisintegrasikan keraton beserta demoralisasinya. Persoalan itulah yang kemudian menjadi pangkal  berkomplotnya  Ki  Sena  dalam pembangkangan Raden Rangga.
Pada  prinsipnya,  konseptualisasi antara  masyarakat  politik  dengan masyarakat  sipil  memang  terpecah dalam kesepadanan yang begitu spesifik karena keduanya lahir dari kemajemukan relasi sosial yang berlainan, sehingga dalam perkembangannya,  baik  itu  masyarakat sipil  atau  masyarakat  politik  saling berpacu dalam mencorakkan jati dirinya masing-masing. Adapun Sugiono (dalam  Turama,  2014,  hlm.  129) memisahkan kedua lapisan superstuktur tersebut  berdasarkan  dua  konsep,  yaitu kesepakatan yang terjalin dalam masyarakat  sipil  dan  dominasi  dalam wilayah  masyarakat  politik.  Sebab kesepakatan  itulah,  Muzairi  (2014) berpendapat bahwa hegemoni terbina di atas fondasi demokratis masyarakat sipil, yang  menyertakan  kelas  dominan  dan subordinat di dalamnya (hlm. 219).
Salah  satu  masyarakat  sipil  yang berhasil  melancarkan  hegemoni  adalah
Den Wahyana. Pertama, melalui profesinya  sebagai  tolek,  Den  Wahyana berhasil  menciptakan  persetujuan  pada Willem untuk mempelajari bahasa Jawa, yang  diajarkan  lewat  cerita  perjuangan Raden Rangga dalam bahasa Inggris dan Belanda, juga pertemuan mereka dengan Ki  Sena.  Kedua,  bertumpu  dari  bahasa Jawa, Den Wahyana berhasil mengemudikan  laju  penelitian  Willem terkait branjang dan bronjong, dua frase yang  merepresentasikan  konfigurasi masyararakat Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.
Persoalan  manusia  yang  dipaksa berkelahi  dengan  binatang  agaknya menggelisahkan  Gubernur  Jenderal. Buktinya,  selang  beberapa  bulan kemudian  diterbitkan  peraturan yang  melarang  orang  disabung dengan  macan  (…)  (Setiyono,  2014, hlm. 120).
Berbekal  bahasa  Jawa  yang diajarkan  oleh  Den  Wahyana,  Willem telah  mengantongi  manifestasi branjang , yakni  sosok  abdi  dalem  atau  sejajar dengan  aparatur  sipil.  Tentunya,  hasil temuan itu kalah berharga dari bronjong yang diamati sebagai konfigurasi sebuah institusi pengadilan keraton,
gubernemen  dan  raja  Jawa.  Dalam perspektif  Willem,  bronjong  merupakan perwujudan  dari  ajang  persabungan antara  manusia  dengan  binatang  buas, yaitu  macan.  Lebih  tepatnya,  bronjong dijadikan sebagai aparatus negara untuk menghukum dan membungkam
masyarakat  sipil  yang  terlibat  dalam upaya  menyembunyikan  sekutu  Raden Rangga.  Senada  dengan  persoalan bronjong  tersebut,  Zamzuri  (2017) berpandangan,  terbentuknya  kelompok dominan dan subaltern sejatinya mengindikasikan  bahwa  negara,  yang diwakili  keraton  telah  mendominasi idiological  state  apparatus berwujud

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
artifisial hukum, sehingga keraton dapat menjalankan supresi terhadap masyarakat sipil (hlm. 15). Hasil  penelitian  Willem  tentang
bronjong tampaknya  menjadi  bukti  yang menggelisahkan  Gubernur  Jenderal, namun  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat Kasultanan. Terbukti, beberapa  bulan  setelah  dimuatnya penelitian  itu  di  London  Times,  telah diresmikan  sebuah  peraturan  yang melarang  hukuman  bronjong  di  Pulau Jawa.  Kesuksesan  Willem  mengakhiri kesewenangan hukum di Kasultanan itu, tidak  dapat  diingkarkan  dari  kecakapan Den  Wahyana  dalam  membangun rekognisi  Barat  perihal  Jawa,  khususnya bronjong  melalui  pelajaran  bahasa. Dengan  demikian,  dapat  diinferensikan bahwa kedua tokoh, yaitu Den Wahyana dan  Willem  merupakan  model  dari intelektual organik karena telah membentuk pola hubungan antara kelas sosial  dengan  suprastuktur  yang  ada (Turama, 2014, hlm. 131).

## 4.1.3 Hegemoni Ideologi
Pada hakikatnya stuktur kekuasaan  haruslah  dipahami  sebagai potongan  kerangka  hegemoni  yang menggenapkan potongan lainnya dengan ideologi. Hal ini karena ideologi bertindak  dalam  mengendalikan  dan menyediakan ruang bagi setiap manusia, untuk  bergerak  menemukan  kesadaran terhadap  kedudukannya  masingmasing (Gramsci  dalam  Zamzuri,  2017,  16). Berpadanan  dengan  konsep  di  atas, Andriana  (2011)  menganggap  hegemoni semacam sistem ambigu, yang dilantaskan oleh pengusa untuk mencangkokkan  ideologinya  ke  dalam rasio pihak yang dikuasainya (hlm. 113). Lantaran itulah, hegemoni tidak sekadar
beroperasi  pada  satu  ideologi,  akan tetapi dalam berbagai ranah ideologi.
Kehadiran Tuan Leyden, misalnya.  Sebagai  sosok  ilmuan  dari Universitas  Edinburgh,  Tuan  Ledyen telah  melegalkan  kedudukannya  untuk mengasung ideologi dari ranah otoritarianisme. Mangunhardjana (dalam Wahyuni, 2019) mendefinisikan
otoritarianisme  adalah  asumsi  atau anggapan yang berpijak pada kekuasaan (hlm.  44).  Hal  ini  tampak  dari  jabatan yang  tidak  hanya  memberikan  tempat tertinggi,  namun  juga  membagikan kesempatan  bagi  Tuan  Leyden  untuk mengontrol pihak seperti Willem.
―Aku  ingin  memulai  penelitianku dengan  mempelajari  bahasa  Jawa terlebih  dahulu,‖  ujarku  mengikuti arahan  mendiang  Tuan  Leyden  (…) (Setiyono, 2014, hlm. 13).
Kesempatan itu dilancarkan melalui  penelitian  Willem  tentang branjang dan bronjong . Sebagaimana yang diamanatkan  Tuan  Leyden,  penelitian pun  dilangsungkan  Willem  dengan terlebih  dahulu  mempelajari  bahasa Jawa.  Tegasnya,  Willem  yang  notabene adalah  mahasiswa  awam,  tidak  dapat mengelak perintah yang bersifat totaliter tersebut. Karena itulah kemudian, timbul suatu  istilah  yang  oleh  Sudibyo  (2000) dipredikatkan  dalam  perumpamaan deifikasi kekuasaan, yaitu menempatkan otoritas ke dalam bingkai bersifat absolut (hlm. 195).
Sebelum  menjadi  sosok  yang sangat  dihormati,  Tuan  Leyden  adalah ilmuan  yang  termarginalkan.  Terbukti, beberapa  mahasiswa  lebih  senang menertawakan dan mencemooh penampilannya, ketimbang mendengarkan risalahnya yang
dianggap  membosankan.  Mereka  hanya kurang  menyadari,  bahwa  sebenarnya
ujaran,  penampilan,  serta  perilaku  yang tercermin  pada  Tuan  Leyden  adalah permulaan  dari  tujuan  ideologi  untuk menimbulkan  kesadaran  palsu  (Gramsci dalam  Andriana,  2011,  hlm.  115). Sementara  itu,  ketika  mahasiswa  lain sibuk  dengan  ledekannya  masing- masing, Willem justru menyadari bahwa dirinya  akan  mendapatkan  sesuatu  dari Tuan  Leyden.  Sesuatu  yang  berupa pengetahuan  untuk  mengubah  haluan hidupnya.
Dengan  keyakinan  tidak  bakal terlunta-lunta  di  tanah  Jawa  ini, kembali  terngiang-ngiang  ucapan Tuan  Leyden.  Perihal  kejawaan, yang  menurutnya  begitu  klasik, sekaligus  sangat  kontemporer  (…) (Setiyono, 2014, hlm. 60).
Selama  hampir  satu  tahun mengikuti serangkaian aktivitas masyarakat  Kasultanan  Ngayogyakarta yang tidak pernah sepi dari
pemberontakan,  penjarahan,  dan  kolusi politik,  Willem  mulai  mempertanyakan kelangsungan  hidupnya  di  tanah  Jawa ini.  Terlebih,  dirinya  pernah  menolak tawaran  berharga  dari  seorang  perwira Inggris.  Sebuah  tawaran  yang  akan membawanya  pulang  ke  Eropa  dan menghilang  dari  hadapan  wajah-wajah orang  Jawa  yang  kesusahan.  Tentunya, penolakan  itu  lantas  berbuntut  pada bercokolnya  Willem  di  Kasultanan Ngayogyakarta  dalam  tenggang  waktu yang  cukup  lama.  Akan  tetapi,  dengan berpedoman  pada  ucapan  Tuan  Leyden perihal  kejawaan  yang  klasik  dan kontemporer itu,  Willem mampu melanjutkan dan mempertahankan hidupnya  secara  produktif.  Dalam  hal ini, Tuan Leyden kembali melangsungkan otoritasnya untuk menghegemoni  jalan  pikiran  Willem melalui  pengetahuannya  tentang  Jawa.
Sinoptiknya,  ideologi  telah  disebarkan
untuk mengubah sudut pandang seseorang tentang dunia (Nash dalam Al Hafizh, Faruk, & Juliasih, hlm. 2016) Kehidupan di Kasultanan Ngayogyakarta  tentu  saja  bertolak  dari kehidupan  Willem  di  Eropa,  baik berkenaan  dengan  gaya  hidup  atau karakterisasi  masyarakatnya.  Pertama, Willem memandang gaya hidup masyarakat  Kasultanan  Ngayogyakarta lebih  mengusung  kesederhanaan  dari segi model  berpakaian dan  tutur bahasa yang  diterapkan.  Kedua,  masyarakat Kasultanan Ngayogyakarta dikarakterisasikan berdasarkan tiga strata  sosial,  meliputi  bangsawan,
priyayi, dan wong cilik , seperti kebanyakan  masyarakat  Jawa  pada umumnya  (Karimah  dalam  Siswanto, 2010, hlm. 202).
Eksistensi  ketiga  strata  sosial  di atas,  sejatinya  mencorakkan  kesudahan dari  berjalannya  sistem  feodalisme  di lingkungan  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat.  Perihal  itu,  Fatoni  (2011) menegaskan, bahwa adanya strata sosial yang  heterogen  dalam  satu  lingkup wilayah merupakan impak dari kepemilikan tanah oleh kalangan berkuasa  yang  diberikan  wewenang untuk menyetir kepemilikannya tersebut (hlm.  11).  Karena  itulah  kemudian, hubungan  yang  tercipta  antarketiga strata  sosial  adalah  setakat  hak  dan kewajiban.  Hak  diterima  oleh  kalangan elite  sebagai  fraksi  dari  kaum  feodal yang memiliki tanah, sedangkan kewajiban  datang  dari  masyarakat  alit yang memerlukan tanah tersebut. Seperti halnya,  Pangeran  Aria  Dipanegara  dan bangsawan  lain,  yang  memperbolehkan wong  cilik  untuk  memanfaatkan  tanah miliknya.
Juraganku,  pemilik  rumah  yang kutempati  ini,  juga  pemilik  tanah-

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
tanah persawahan di sekelilingnya,‖ jawabnya  dengan  nada  dan  roman suara  bangga  (Setiyono,  2014,  hlm. 137). Pangeran Aria Dipanegara adalah  empunya  rumah  yang  ditempati seorang  abdi  dalem  bernama  Branjang, dan  juga  pemilik  tanah  persawahan  di sekelilingnya. Keistimewaan atas kepemilikan tersebut tidak lain disebabkan  karena  adanya  legitimasi otoritas raja Jawa, yaitu Sultan Hamengku Buwono III atau Sultan Raja, yang  adalah  ayahnya  sendiri.  Dalam sejarahnya, Moedjanto (dalam Anggraeni,  2012)  menyatakan  bahwa penguasaan  tanah  oleh  bangsawan Kasultanan  Ngayogyakarta,  diprakarsai dari  termaktubnya  perjanjian  Giyanti pada  tahun  1755,  yang  salah  satu  hasil perjanjian  itu,  mengukuhkan  Sultan Hamengku  Buwono  sebagai  pemilik tanah di sektor Barat kerajaan Mataram, sehingga  berhak  menerima  pendapatan dari masyarakat yang menyewa dan atau mengelolah  tanah  tersebut  (hlm.  58). Dengan  demikian,  tanah  menjadi  aset yang  memberikan  keuntungan  secara finansial, juga sistem kekuasaan.
Di  samping  itu,  adanya  kerelaan dan  kesepakatan wong  cilik untuk membayar sejumlah pungutan atau uang sewa  tanah  menunjukkan,  bahwa hegemoni ideologi dalam ranah feodalisme  sedang  dilangsungkan  oleh bangsawan.  Mengutip  (Pawestri,  2015, hlm. 20) yang mengindikasikan keberlangsungan  tersebut  berdasarkan penguasaan tanah oleh kalangan bangsawan  secara  utuh,  sedangkan masyarakat proletar yang berkepentingan  menyanggam  tanah  itu, berkewajiban  membayar  pajak  beserta upetinya.  Di  sisi  lain,  Anggraeni  (2012) berpendapat,  bahwa  kewajiban  atas
peminjaman  tanah,  juga  dapat  dilunasi dengan  kesediaan  diri  untuk  mengabdi dan  melayani  empunya  tanah  tersebut (hlm.  58).  Kondisi  inilah  yang  paling dominan terjadi di Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.
Aku  kadang  mengamati  gerak kehidupan  di  sekitarku,  bahwa warisan berupa tanah subur, dengan kehangatan  matahari  yang  bikin penghuninya  makmur,  malah  jadi penghalang  bagi  orang  Jawa  untuk menjalani hidup yang lebih bermartabat,  hidup  karena  kerja keras, karena akalnya  yang diperas. Yang  kelas  atas,  yaitu  para  ningrat aristokrat, lebih suka digaji daripada mencari  penghasilan  sendiri.  Yang kelas bawah, yaitu kawula alit lebih suka  menghambakan  diri  (…) (Setiyono, 2014, hlm. 131).
Di  Kasultanan  Ngayogyakarta, kondisi  itu  dapat  diamati  melalui keberadaan para jongos yang mengabdikan  diri  sebagai  pembantu  di setiap rumah bangsawan atau kediaman penduduk  asing  yang  bermukim  di Kasultanan.
Pengabdian tersebut dilakukan  karena  mayoritas  dari  para jongos tidak dapat membayar biaya sewa tanah  pekarangan,  sehingga  menjadikan kemampuan  dan  keterampilan  dirinya sebagai  pengganti  atas  kompensasi tersebut.
Dalam pandangan
Willem, kondisi itu semakin memudarkan harkat dan  martabat  masyarakat  Kasultanan Ngayogyakarta  karena  kalangan  alit lebih  suka  menerima  hasil  atas kepemilikan tanah, sedangkan masyarakat alit sudah berkenan menghambakan  diri  ketimbang  bekerja keras.  Kendati  demikian,  kondisi  yang tengah  berlangsung  di  atas,  dapat mengaktualkan ideologi liberalisme pada Willem, yaitu kebebasan dalam berpikir,
mengkritik, dan berpendapat (Al Hafizh et al., 2016, hlm. 134).
Bertolak  dari  Willem,  ideologi liberalisme  juga  dimanifestasikan  oleh Raffles  dalam  wujud  penolakan  atas kaum  feodal,  yang  pernah  digencarkan pada tahun 1811. Bagi Raffles, berlakunya  sistem  feodalisme  hanya akan  menindas  keleluasaan  masyarakat untuk  hidup  yang  lebih  produktif. Penolakan  itu  terjadi  ketika  Inggris berhasil  menggeser  kedudukan  koloni Belanda  di  periode  pemerintahan  yang pertama.  Dalam  ihwal  ini,    Raffles mengukuhkan  beberapa  aturan  dasar mengenai kebijakan perekonomian Jawa.
Salah satunya bertautan dengan hak dan kewajiban penguasaan tanah. Melengkapinya dari pemaparan (Ginting & Sutomo, 2011), bahwa sistem ekonomi yang  efisien  dan  produktif  untuk dipraktikkan di Pulau Jawa adalah yang terbebas  dari  segala  bentuk  upeti  (hlm. 53). Hanya saja, kebijakan tersebut tidak berselang  lama  setelah  Kasultanan direbut  kembali  oleh  Belanda  dari genggaman Inggris.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat semakin jauh meninggalkan  kawula  dasih  yang melatalata di tanah dilanda berbagai macam  pajak  (Setiyono,  2014,  hlm. 269). Di bawah
kepemimpinan Gubernur  Jenderal  Van  der  Capellen, sejumlah  pajak  yang  tidak  proposional harus  ditanggung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  Kasultanan  Ngayogyakarta. Di  samping  itu,  Jenderal  Capellen  juga mengkonsolidasikan  peraturan  yang melarang bangsawan menyewakan tanah  miliknya  tanpa  seizin  dari  koloni Belanda,  baik  kepada  masyarakat  alit atau pun orang asing. Kendati demikian, masyarakat  Kasultanan  tidak  melawan bahkan  menentang  kebijakan  tersebut.
Harjito (2014) menambahkan, penerimaan yang dilakukan oleh
masyarakat  didasari  atas  anggapan, bahwa  kehadiran  kalangan  borjuis sekelas Capellen pun mampu membawa koherensi  di  lingkungan  mereka  (hlm. 15).  Sehingga  yang  terjadi  berikutnya adalah berlangsungnya hegemoni integral. 4.2      Struktur  Sosial  Masyarakat Jawa  Era  1810—1824  dalam Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono Secara garis besar, struktur sosial masyarakat  Jawa  yang  terdapat  dalam novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono dibedakan  menjadi  dua  kategori  kelas sosial, yakni kalangan elite dan kalangan alit, yang keduanya saling mempertahankan hubungan,
keteraturan,  dan  memiliki  idealisme masing-masing  (Kusmanto  &  Elizabeth, 2018,  hlm.  40).  Adapun  dari  segi idealisme  itu,  kedua  struktur  sosial dipetakan  atas  bangsawan  dan  priyayi dalam kesatuan kalangan elite, sedangkan wong cilik merupakan bagian dari  kalangan  alit  (Karimah  dalam Siswanto,  2010,  hlm.  202).  Hanya  saja, tatanan struktur tersebut tidak terepresentasikan  secara  konseptual karena dipicu kolonialisme yang berlangsung pada tahun 1810—1824. Terjadi tiga kali pergantian rezim kolonial  dalam  kurun  1810—1824,  yang mengakibatkan  ketidakstabilan  politik dan  konstelasi  bangsawan,  khususnya raja-raja  Jawa.  Adapun  ketidakstabilan itu  dimulai  dari  masa  pemerintahan Gubernur Jenderal  Daendels  dari Belanda. Daendels  rupanya menerapkan sejumlah aturan yang justru menyulitkan jalannya  otoritas  bangsawan,  terlebih kebijakan alternasi kedudukan Raja Jawa

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
dengan  minister  Belanda.  Namun,  tidak berjarak satu tahun dari masa pemerintahannya,  balatentara  Inggris berhasil  menggeser  posisi  Daendels  dan digantikan oleh Thomas Stamfort Raffles.
Pada  tanggal  3  Agustus  1811, armada kapal Inggris, yang
berjumlah  seratus  kapal  perang dengan  dua  belas  ribu  awaknya sudah  berada,  di  perairan  Sunda Kelapa (…) penaklukan bala tentara Belanda  yang  bercokol  di  Batavia tak  sesulit  yang  kuduga  (Setiyono, 2014, hlm 1).
Kemudian  aku  harus  menjadi  saksi yang  tidak  mengenakkan  atas ditariknya  Inggris  dari  Hindia Belanda  pada  1816  (Setiyono,  2014, hlm. 168)
Pada periode pemerintahan
Raffles  itulah  setidaknya  telah  terjadi kesewenangan  alternasi  tahta  kerajaan, bahkan berujung pengasingan Raja Jawa yang  dianggap  tidak  mematuhi  aturan. Situasi  tersebut  tentunya  semakin memperburuk konstilasi pemangku tahta Kasultanan Ngayogyakarta. Kendatipun demikian, kehadiran Raffles juga  turut  serta  berkontribusi  secara konklusif terkait kebijakan perekonomian  Jawa,  salah  satunya memberikan  kebebasan  upeti  dari  tanah yang  disewa  oleh  kalangan  alit.  Hingga akhirnya,  pada  tahun  1816—1824 pergantian  rezim  jatuh  di  tangan Belanda  untuk  yang  kedua  kalinya, disertai  dengan  bergejolaknya  perang Jawa oleh Pangeran Aria Dipanegara.
Berdasarkan  sekilas  peristiwa  di atas, dapat dikatakan bahwa kolonialisme menduduki hierarki tertinggi  pertama  dalam  struktur  sosial masyarakat  Jawa  yang  berkeinginan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan wilayah kedaulatannya
sendiri  dengan  menghegemoni  segenap bangsawan.    Sebab  itu,  Simatupang (2013) mempersempit pemaknaan kolonialisme  sebagai  ekspatriat  yang berkedudukan  lebih  tinggi  karena menjadi nahkoda dari ketidak- seimbangan  antargolongan  elite,  yaitu bangsawan (hlm. 64).
Dalam  pemikiran  masyarakat  Jawa, bangsawan  digambarkan  sebagai    orang terhormat  yang  titahnya  selalu  dipatuhi oleh  pribumi  atau  kalangan  alit.  Hal tersebut  turut  dipaparkan  Zahro  (2018), bahwa bangsawan adalah induk kekuatan politik yang memiliki pengikut dan  mampu  mengontrol  arah  gerak pengikutnya,  hanya  dengan  berpangkal pada kedudukan tertinggi di Kasultanan (hlm  8).  Oleh  sebab  itu,  baik  Belanda atau pun Inggris menjadikan bangsawan sebagai tunggangan untuk melangsungkan konstelasi hegemoni. Adapun  kalangan  bangsawan sekelas  raja  yang  pernah  menduduki tahta Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat  sepanjang  tahun  1810— 1824, meliputi Sultan Sepuh, Sultan Raja, Sultan  Jarot,  dan  Sultan  Menol. Kedudukan keempat sultan sebagai Raja Jawa itu, tidak diterima melalui cara lain, kecuali  hasil  perwarisan  dari  suatu perkawinan dengan
bangsawan (Nugroho & Kahija, 2016, hlm. 519). Dari keempat  sultan  tersebut,  Sultan  Jarot dikenal  sebagai  pribadi  yang  lebih  suka memanfaatkan gelar dan kedudukannya untuk  menindas  kalangan wong  cilik , seperti Ngusman dan rekan kerjanya.
Kebencian  Ngusman  pada  Sultan Jarot  salah  satunya  adalah  karena perilaku  sultannya  yang  aneh  itu: begitu  tidak  menghargai  nyawa manusia,  nyawa  teman-temannya (Setiyono, 2014, hlm. 259).
Ngusman  adalah  potret wong cilik yang  bertugas  sebagai  penarik
kereta  kencana  milik  Sultan Jarot.  Sebab tugasnya  itu,  Ngusman  sendiri  hampir menemui  ajalnya  karena  terpijak  kuda atau  tergilas  roda  kereta.  Sultan  Jarot sangat  gemar  berpesiar  ke  seluruh wilayah  Kasultanan,  bahkan  merancang jalur lintasannya sendiri. Namun, karena cara  berpesiarnya  yang  sembrono  itu, Sultan  Jarot  telah  membunuh  beberapa penarik kereta lainnya, sehingga menyulutkan kebencian pada Ngusman. Meskipun demikian, selain karena faktor trah  kebangsawanan  dari  Gusti  Kanjeng Ratu  Kencana,  faktor  lain  yang menyebabkan Sultan Jarot tetap dikukuhkan  sebagai  Raja  Jawa  adalah pakem Kasultanan Ngayogyakarta, yaitu
Paugeran.  Menurut  Rahim  (2016), Paugeran  itu  memuat  aturan  yang mengharuskan    sosok  laki-laki  berdarah bangsawan sebagai pemimpin Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat
(hlm.  203).  Oleh  karena  pakem  itu  juga, Sultan  Menol  yang  masih  berusia  tiga tahun  dinobatkan  untuk  menggantikan kedudukan  Ayahnya,  yaitu  Sultan  Jarot pada tahun 1823.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  analisis  serangkaian peristiwa  yang  membangun  novel Dasamuka karya  Juanedi  Setiyono,  dapat diuraikan  dan  dideskripsikan,  bahwa potret hegemoni kekuasaan diklasifikasikan  menjadi  tiga.  Pertama, masyarakat  politik  yang  diwakili  oleh kolonial  Belanda  dan  Inggris,  Sultan Sepuh,  dan  Raden  Rangga,  yang mengaplikasikan tindak kekerasan.
Kedua, masyarakat sipil mengarah pada tokoh  intelektual  yang  melangsungkan hegemoni  secara  konsensus.  Ketiga, melalui  hegemoni  ideologi,  meliputi ideologi otoritarianisme, feodalisme, dan
liberalisme.  Adapun  struktur  sosial masyarakat  Jawa  pada  era  1810—1824 yang  terepresentasikan  dalam  novel Dasamuka membuktikan bahwa kolonialisme menduduki struktur pertama,  dilanjutkan  bangsawan,  dan berakhir pada wong cilik .

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  S.  E.  P.  (2019).  Relasi  kekuasaan dalam  novel  bertema  politik  pada sastra  Indonesia  2000-an. Seminar Dies  XXVI  Fakultas  Sastra  ―Peran Pendidikan Humaniora Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Bermartabat,‖ (April), 1–12. Al  Hafizh,  M.,  Faruk,  &  Juliasih.  (2016). Identifikasi  ideologi  dan  pola relasinya dalam novel-novel Jacqueline Woodson. Atavisme , 19 (2), 130–147.
Andriana,  N.  (2011).  Hegemoni  ideologi dalam  konstruksi  identitas  budaya masyarakat  Melayu  Riau  pada desain  arsitektur  the  ideological hegemony  in  the  construction  of Melayu  Riau  community  cultural identity  on  the  architecture  design. Widyariset , 14 (1), 113–122.
Anggraeni, T. D. (2012). Interaksi hukum lokal  dan  hukum  nasional  dalam urusan pertanian di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Rechtsvinding ,
1 (1), 53–74.
Faizah,  U.  (2015).  Kajian  sosiologi  sastra dan nilai pendidikan karakter novel Dasamuka  karya  Junaedi  Setiyono. Semnas:  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto .
Fatma, H., Suwandi Sarwiji, & Slamet St. Y.  (2019).  Willem‘s  personality  in the  novel  Dasamuka  by  Junaedi

## Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka
Karya Junaedi Setiyono (Galuh Farah Rahma Yunita, Candra Rahma Wijaya Putra)
Setiyono. Lingua  Didaktika , 12 (2),
140–153.
https://doi.org/10.24036/ld
Fatoni, A. (2011). Krisis kekuasaan feodal di Desa  Perdikan  Makam  Kabupaten Purbalingga  1945-1961 .  Universitas Negeri Yogyakarta. Ginting, R., & Sutomo, A. (2011). Sistem sewa tanah dalam upaya penghapusan  feodalisme  di  Jawa abad XIX. CIVIS , I (1), 52–57.
Gramsci,  A.  (1999).  Selections  from  the prison notebooks. In Q. Hoare & G.
N.  Smith  (Eds.), The  Civil  Society Reader (pp. 1–846). London: ElecBook. Harjito.  (2014). Hegemoni  Gramsci  dalam sastra Indonesia: Student hijo, nasionalisme,  dan  wacana  kolonial . Upgris Press.
Hatmoko, M. D., Sumartini, & Mulyono.
(2014).  Hegemoni  moral  Nyai
Kartareja  terhadap  Srintil  dalam novel  Jantera  Bianglala  karya Ahmad  Tohari:  Kajian  hegemoni Gramsci. Jurnal Sastra Indonesia , 3 (1),
1–9.
Kusmanto,  T.  Y.,  &  Elizabeth,  M.  Z.
(2018).  Struktur  dan  sistem  sosial pada aras wacana dan praksis. JSW: Jurnal  Sosiologi  Walisongo , 2 (1),  39– 50. Marihandono, D. (2008). Sultan Hamengku  Buwono  II:  Pembela tradisi dan kekuasaan Jawa. Makara Human  Behavior  Studies  in  Asia , 12 (1), 27–38. Misbakhumunir. (2017). Analisis strukturalisme genetik novel Dasamuka karya  Junaedi  Setiyono  dan  rencana pembelajarannya  di  kelas  XI  SMA . Universitas Muhammadiyah
Purworejo.
Muzairi.  (2014).  Pergeseran  sistem kekuasaan  dari  Marxisme  ke hegemoni  dan  politik  media. Esensia , 15 (2), 213-228.
Nugroho,  M.  D.  S.,  &  Kahija,  Y.  F.  La. (2016).  Makna  pemakaian  gelar kebangsawanan Jawa (Sebuah interpretative phenomenological analysis). Empati , 5 (3), 518–523. Partiningsih. (2016). Ideologi pembangunan  orde  baru  dalam sastra anak Balai Pustaka tahun 80-
an. Atavisme , 19 (1), 29–44.
Patria,  N.,  &  Arief,  A.  (2015). Antonio Gramsci  negara  &  hegemoni .  Pustaka Pelajar.
Pawestri,  S.  (2015). Hegemoni  kekuasaan dalam novel Bibir Merah karya Achmad Munif . Universitas Negeri Yogyakarta. Rahim, M. A. (2016). Elit, cultural capital, dan  sabda  raja  dalam  sukses kepemimpinan keraton dan gubernur DIY. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , 6 (1), 201–240.
Rifa‘i,  M.  (2018).  Kajian  masyarakat beragama  perspektif  pendekatan sosiologis.
Al-Tanzim: Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam , 2 (1), 23–35.
Safitri,  I.  (2019).  Keraton  Yogyakarta masa  lampau  dan  masa  kini: Dinamika suksesi raja-raja Jawa dan politik  wacana  ―raja  perempuan.‖ Indonesian Historical Studies , 3 (1), 44.
Sari,  N.  K.  (2017). Hegemoni  kekuasaan pemangku  adat  Minangkabau  dalam novel  Tenggelamnya  Kapal  van  Der Wijck  karya  Hamka:  Kajian  hegemoni Gramsci . Universitas Negeri
Semarang.
Setiyono, J. (2014). Dasamuka . Elmatera.
Simatupang,  M.  S.  (2013).  Hegemoni Kekuasaan  dalam  Novel  ―Bumi Manusia‖ Karya Pramoedya Ananta Toer:  Suatu  Kajian  Postkolonial. Dialektika , 2 (1), 60–85. Siswanto, D. (2010). Pengaruh pandangan  hidup  masyarakat  Jawa terhadap  model  kepemimpinan.
Filsafat , 20 (3), 204.
Siswati,  E.  (2017).  Anatomi  teori hegemoni Antonio Gramsci. Translitera :  Jurnal  Kajian  Komunikasi Dan Studi Media , 5 (1), 11–33.
Sudibyo.
(2000). Mistifikasi dan pengagungan  kekuasaan  dalam babad  dan  hikayat:  Kontinuitasnya dalam  sistem  kekuasaan  Indonesia modern. Humaniora , 12 (2), 195–204.
Sulistyowati,  R.  (2018). Representasi kekuasaan  tokoh  informal  dalam  novel Dasamuka  karya  Junaedi  Setiyono. Universitas Muhammadiyah Malang. Syawaludin, M. (2016). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian  sultan  di  kesultanan Palembang  Darussalam. Intizar , 20 (1), 139–162.
Turama,  A.  R.  (2014).  Pergeseran kekuasaan negara dan relasi antarsubjek dalam cerpen orde baru dan reformasi. Poetika , 2 (2), 172–136.
Wahyuni,
P. (2019). Hegemoni kekuasaan  dalam  novel  Hujan karya  Tere  Liye  dan  implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia  di  SMA. Jurnal  Skripta , 5 (1), 41–58.
Zahro, L. H. (2018). Konflik dan konsensus
dalam  konstelasi  politik  keraton Yogyakarta  (Kajian  sosiologi  sastra novel Dasamuka karya Junaedi Setiyono) . Universitas Muhammadiyah Malang. Zamzuri, A. (2017). Ideologi dalam novel Pabrik karya Putu Wijaya. Atavisme ,
20 (1), 14–26.