## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.731

## Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
Siti Putri Nera Usmaina 1 , Rani Apriani 2
1 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl.HS Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia – 41361 Correspondence email: 1 1810631010183@student.unsika.ac.id, 2 rani.apriani180488@gmail.com
Abstrak. Lemahnya Perlindungan Hukum bagi pihak kreditur pada perjanjian jaminan fidusia masih , Padahal jaminan memiliki peran  yang  sangat  penting  pada  aktivitas  perekonomian  pada  pemberian  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  baik  bank maupun  non-bank  yang  di  dalamnya  terdapat  jaminan  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  yang  merupakan  wujud  dari perlindungan hukum dalam suatu perjanjian yang dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi para individu. Tujuan studi ini guna melihat  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  jaminan  fidusia  supaya  terciptanya  kepastian  hukum  dengan  menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan undang-undang  yang dimana  menguji secara  yuridis  normatif dengan  menerapkan  nilai- nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  ada  yang  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  demi  tercapainya  ketertiban  masyarakat  yang  di dalamnya  memiliki  unsur  tindakan  melindungi  dan  cara-cara  melindungi.  Serta  tujuan  metodologi  dalam  penulisan  ini  untuk memberi  data  mengenai  keadaan  yang  nantinya  dapat  dianalisis  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada. Untuk  itu  maka  perlindungan  hukum  untuk  kreditur  pada  perjanjian  fidusia  lahir  atas  pendaftaran  akta  perjanjian.  UUJF  telah berusaha memberikan perlindungan teknis terhadap kreditur, hanya tidak dilaksanakan secara tegas dalam sistem pelaksanaannya sehingga perlindungan itu masih dianggap lemah sebab tidak diimbangi dengan ketegasan pada eksekusi jaminan fidusia.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kreditur
Abstract. Weak legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements, even though guarantees have a very important role in economic activity in providing capital loans from financial institutions, both banks and non-banks in which there are long- term and short-term guarantees which are a form of protection. law in an agreement that can provide a sense of security, comfort for  individuals.  This  study  aims  to  determine  legal  protection  for  creditors  in  fiduciary  guarantees  in  order  to  create  legal certainty by using data collection methods based on laws which are normatively tested by applying existing values  or rules given by  law  enforcement  officials for  the  sake  of the  achievement  of  public  order  which  includes  elements  of  protective  actions  and ways of protecting. And the purpose of the methodology in  this paper is to  provide data  about  the  situation  which  can later be analyzed  in  accordance  with  existing  laws  and  regulations.  For  this  reason,  legal  protection  for  creditors  in  a  fiduciary agreement is born on the registration of the agreement deed. UUJF has tried to provide technical protection for creditors, but it is not implemented explicitly in its implementation system so that the protection is still considered weak because it is not balanced with firmness in the execution of fiduciary guarantees.

## Keyword : Fiduciary, Legal Protection, Creditors

## PENDAHULUAN
Jaminan  merupakan  aset  yang  dimiliki  pihak  penjamin  sebagai  jaminan  untuk  dapat  mengembalikan  suatu pinjaman. Jaminan ini biasa berkaitan dengan kreditur dan debitur di mana debitur akan memperoleh sesuatu haknya dengan menjalankan  kewajibannya kepada pihak kreditur. Jaminan  sendiri memiliki peran yang  sangat penting  pada aktivitas  ekonomi  Pemberian  jaminan  misal  yang  terdapat  dalam  lembaga  keuangan  baik  bank  atau  non  bank  yang memberi syarat harus memiliki suatu jaminan yang wajib dimiliki para pihak yang membutuhkan modal pada saat ia memperoleh  suatu  pinjaman  modal  dalam  bentuk  kredit  baik  dalam  jangka  waktu  panjang  ataupun  jangka  waktu pendek.  Wujud  jaminan  yang  baik  merupakan  wujud  jaminan  yang  tidak  dapat  lumpuhkan  aktivitas  usahanya  maka bisa memberi keamanan serta kepastian hukum di dalamnya untuk pihak debitur pada saat dikembalikannya. Pada saat Romawi Fiducia Cum Creditore merupakan lembaga yang dikenal oleh sistem  hukum  Indonesia . 1 Penyerahan hak kepemilikan  atas  dasar  keyakinan  fidusia  juga  membagikan  peran  agar  senantiasa  memahami  benda  jaminan, meskipun sejak peminjam saja atau tidak lagi sebagai pemilik.
Di  waktu  yang  lalu  pemberian  jaminan  benda  bergerak  dengan  tidak  melepaskan  benda  jaminan  debitur  dari kreditur mendapatkan pengakuan dalam bentuk panen/ oofstver band (S.1886:57). Lembaga jaminan itu diadakan guna bantu  usaha  pertanian,  yang  akibat  tanaman  yang  diserang  penyakit,  sudah  alami  kerugian  besar,  maka  mereka kekurangan modal investasi menyediakan barang jaminan, karena yang ada berupa benda-benda bergerak yang harus
1 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai  Jaminan Unsur  - Unsur perikatan, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984), hlm.36.  Lihat juga gunawan Widjaja, Jaminan Fidusia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hlm.132.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
tetap berada dalam tangan mereka untuk menjalankan usahanya, padahal lembaga yang pada waktu itu tersedia adalah gadai, sehingga mereka terhalang ketentuan “Pasal 1152 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata” 2 . Pada “Pasal 1152 BW”  dijelaskan  “bila  barang  jaminan  dibiarkan  dikuasai  oleh  pihak  kreditur  maka  tidak  sah”  sehingga  sangat bertentangan. Sejak dijelaskan pada “Undang-Undang No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan” lembaga fidusia diakui eksistensinya sebagaimana dinyatakan “jaminan fidusia ialah jaminan atas benda bergerak baik berwujud atau tidak  berwujud”.  Lalu  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang  -  undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menjelaskan  bahwa  fidusia  ialah  pengalihan  hak  mengenai  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan kepemilikan benda tersebut dialihkan namun penguasaan tetap dimiliki oleh pemilik benda tersebut.
Hak  kepemilikan  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak  diatur  dalam  “Undang  -  Undang  No.4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan”.  Hak  yang  diperolehnya  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain,  hal  tersebut  terjadi  karena debitur  membutuhkan  sejumlah  uang  sehingga  benda  tersebut  merupakan  jaminan  untuk  melunasi  hutangnya. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  6  huruf  b  Undang  -  Undang  Jaminan  Fidusia  jaminan  fidusia  ialah  perjanjian yang bersifat accesoir yang harus dibuat akta notaris pada bahasa  Indonesia serta jadi Akta Jaminan Fidusia yang di dalamnya  memuat  identitas,  data  perjanjian  pokok  uraian  mengenai  benda  objek  jaminan.  Nilai  pinjaman  serta  nilai jaminan  objek  fidusia.  Dengan  begitu  Jaminan  Fidusia  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  yang  telah mendapatkan  suatu  putusan  pengadilan  atau  sertifikat  jaminan  fidusia  itu  bisa  dieksekusi  maka  dari  itu  benda  yang dibebani jaminan fidusia wajib didatakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 UUJF.[3] Jika  akta tersebut belum didaftarkan maka tidak akan mendapatkan hak preferen untuk penerima fidusia, dan tidak memiliki pengaturan yang tegas  pada  UUJF  yang  akibatnya  penerima  fidusia  sulit  melaksanakan  asas  “ droit  de  suite” karena  keterbatasan tentang siapa yang akan eksekusi benda jaminan tersebut.
Adapun hal yang mendukung kelemahan perlindungan tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini antara lain :
1. Dengan tidak dilakukannya pendaftaran fidusia atau hanya dengan pembuatan akta otentik saja. Tetapi pendaftaran pada  benda  yang  akan  jadi  jaminan  fidusia  merupakan  kekuatan  hukum  (seperti  sertifikat)  yang  nantinya  dapat digunakan dalam  menyelesaikan permasalahan terhadap kelalaian dari pihak debitur jika terjadi wanprestasi sebab pada  PMK  Nomor  130/PMK.010/2012  dijelaskan,    “Perusahaan  pembiayaan  tidak  diberikan  izin  untuk  menyita atau  mengambil  benda  jaminan  dari  pemberi  fidusia  apabila  tidak  terdapat  sertifikat  resmi  yang  diterbitkan  oleh kantor  pendaftaran  fidusia”.  Menurut  Pasal  14  UUJF  disebutkan  “Kantor  pendaftaran  fidusia  mengeluarkan  dan menyerahkan  sertifikat  pada  tanggal  yang  sama  saat  penerimaan  permohonan  kepada  penerima  fidusia  maka sertifikat  jaminan  fidusia  telah  terdaftar  pada  saat  perjanjian  tersebut  ditandatangani”.  Akan  tetapi  jika dilaksanakan lampaui batas waktu yang sudah ditentukan maka sertifikat ini tetap tidak bisa dipakai guna eksekusi benda yang jadi jaminan kredit itu. 3 2. Penerapan  negosiasi  dengan  adanya  biaya  tambahan  untuk  penerima  fidusia  ketika  eksekusi  jaminan  menjadikan masalah dari penerapan hukum yang masih kurang di masyarakat akan hal tersebut.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  pada  jaminan  fidusia  karena merupakan  hak  yang dimiliki setiap orang dalam usaha  yang perlu dilaksanakan aparat penegak  hukum, oleh karena itu yang akan dikaji disini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia.

## METODE
Metode penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini ialah yuridis-normatif berdasarkan kepustakaan lewat pendekatan  konseptual  yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  secara  deskriptif  analisis  yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai keadaan yang nantinya dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  telah  ada  yang  ada  hubungannya  dengan  jaminan  fidusia.  Analisis  yuridis-normatif  ini  hakikatnya tekankan ke metode induktif jadi kinerja penunjang yang pada analisis normatif menggunakan bahan kepustakaan jadi sumber  penelitiannya.   Sumber  data  yang  digunakan  pada  studi  ini  ialah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan:  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata,  Undang  -  Undang  No.40  Tahun  1999 tentang  jaminan  Fidusia,  Undang  -Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  utang.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  ialah  bahan  hukum  yang  nantinya  akan  menjelaskan bahan  hukum  primer  antara  lain  yaitu,  doktrin-doktrin  yang  melahirkan  konsep  hukum,  asas  dan  buku-buku  ilmiah
2 R. Sutterhheim, Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer, (dimuat dalam Compendium Hukum Belanda), Hlm.55-56.
3 I Gusti Ayu Dwi Meila Putri, Luh Putu Suryani dan Pt.Gd. Seputra, Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan  Setelah  Terjadinya  Wanprestasi,  Jurnal  Analogi  Hukum, Volume  1,  Nomor  2,(2019.  CC-BY-SA  4.)  License :,  Hlm. 195.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
yang  berhubungan  ataupun  jurnal-jurnal  hasil  penelitian  tentang  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  serta  bahan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan tulisan ini. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia
Fidusia  diambil  dari  bahasa  latin  yakno  “ fido” kata  kerja  yang  artinya  “seseorang  atau  sesuatu”. 5 Sesuai kepercayaan  maka  lahirlah  hubungan  hukum  antara  kreditur  serta  debitur.  Sejak  Romawi  masyarakat  mengenal  dan menerapkan pranata jaminan Fidusia, ada dua bentuk jaminan fidusia yang dikenal pada saat itu yakni: “Fidusia Cum Creditore dan Fidusia Cum Amico” keduanya lahir dari “perjanjian Pactum Fiduciae” dan di dalamnya terdapat “hak atau In  Iure  Cessio”. “ Fiducia  cum  creditore  contracta” ialah  “janji  kepercayaan  yang  dibuat  kreditur,  dikatakan kreditur  akan  alihkan  kepemilikan  pada  debitur  bila  utangnya  telah  dibayar  lunas”. 6 Dari  penjelasan  tersebut  maka fidusia  merupakan  sebutan  yang  berasal  dari  hukum  romawi  yang  merupakan  suku  kata  barang  dan  watak.  Fidusia selaku  suku  kata  barang  bermakna,  “seseorang  yang  memberi  amanah  guna  urus  kepentingan  pihak  ketiga  yang beritikad  baik,  penuh  ketelitian,  berhati-hati  dan  berterus  terang”.  Fidusia  memiliki  arti  “hak  berhubungan  dengan keyakinan ( trust ) bagi konsep hukum Anglo saxon trust merupakan ikatan keyakinan ( fiduciary ) yang pada seseorang merupakan  pemegang  hak  atas  harta  kekayaan  bersumber  pada  hukum  ( sah  titel )  yang  tunduk  pada  kewajiban bersumber pada equity guna pelihara ataupun pergunakan milik itu guna kepentingan orang lain”. 7 Menurut Tan Kamello dalam Fidusia ada 13 (tiga belas) asas hukum Jaminan Fidusia yakni: 1. Asas Preverensi ( doit  do  preference) asas  ini  ada  di  Pasal  1  angka  2  UUJF  di  mana  asas  ini  memberikan  hak istimewa atas kreditur lainnya pada pelunasan utang debitur.
2. Asas droit  de  suite atau zaaksgevolg asas  ini  terdapat  dalam  Pasal  20  UUJF  dimana  asas  ini  menyatakan  bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda tersebut berada.
3. Asas accesoir terdapat dalam Pasal 4 UUJF yang bersifat tambahan atau ikutan.
4. Asas kontinjen terdapat dalam Pasal 7 UUJF  yang menyatakan jaminan fidusia bisa diberi pada hutang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari.
5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada benda baru terdapat di Pasal 9 UUJF
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan atau rumah di atas tanah milik orang lain. Terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) UUJF.
7. Asas Spesialitas merupakan asas menentukan subjek dan obyek yang jadi jaminan ada di Pasal 6 UUJF.
8. Asas  bahwa  pemberi  jaminan  adalah  yang  memiliki  kewenangan  atas  hukum  terhadap  objek  jaminan.  Terdapat pada Pasal 8 Undang - Undang Hak Tanggungan.
9. Asas publisitas yaitu  asas  yang  dimana  perjanjian  harus  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  guna mendapatkan kepastian hukum terdapat pada pasal 11 jo.pasal 12 UUJF
10. Asas  pelarangan  kepada  kreditur  guna  miliki  benda  yang  dijaminkan  debitur  terdapat  pada  Pasal  1  angka  3  jo. Pasal 33 UUJF.
11. Asas  adanya  pemberian  hak  prioritas  kepada  kreditur  yang  terlebih  dahulu  mendaftarkan  jaminannya.  Terdapat pada Pasal 28 UUJF
12. Asas itikad baik dari debitur.
13. Asas  kemudahan  dalam  mengeksekusi  jaminan  jika  terjadi  wanprestasi  karena  terdapat  kalimat  ‘Demi  keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’ di dalam sertifikat jaminan fidusia. 8
Pada  suatu  perjanjian  perlindungan  hukum  sangat  diperlukan  atau  dapat  dikatakan  penting  bagi  para  pihak perjanjian  Jaminan  Fidusia  diperlukan  untuk  Kreditur  mengingat  penerapan  hukum  yang  masih  kurang  di  dalam Perjanjian  Jaminan  Fidusia.  Kreditor  Separatis  merupakan  kreditur  yang  bisa  eksekusi  sendiri  haknya  seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan  kreditor  tersebut  memiliki  hak  “ privilege ”,  sebagaimana  tertera  pada  “pasal  1134  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yakni “suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang - undang berdasarkan sifat piutang”. Hak  “ Privilege ” pada barang bergerak, perkembangan hukum di Indonesia soal jaminan fidusia seperti diatur pada “Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. 9 Pada Pasal 1 angka (2) Jaminan fidusia ialah “hak seseorang atas jaminan benda bergerak baik berwujud atau yang tidak berwujud baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  tidak  memiliki  hak  tanggungan  terhadap  benda  dalam  kuasa  pemberi
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 93
5 Mahdi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional , (Binacipta, Bandung, 1983), hlm4.
6 Widjaja Gunawan dkk, Jaminan Fidusia , (Jakarta:2000), Hlm. 119.
7 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, ( Alumni, Bandung, 2006) , hlm. 40.
8 Andi  Prajitno, Hukum  Fidusia:  Problematika  Yuridis  Pemberlakuan  Undang-Undang  No.42  Tahun  1999,  (Bayumedia Publishing , Malang,2011), Hal.177.
9 Tan Kamelo, Op. Cit , hlm. 29-30.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
fidusia  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  dapat  memberikan  kedudukan  yang  utama  terhadap kreditornya.
Menurut  Subekti  seorang  pemegang  jaminan  atas  barang  mempunyai  hak  guna  jual  sendiri  barang  yang dijaminkan  yang  dijadikan  tanggungan  piutang  mereka.  Orang-  orang  yang  berpiutang  pada  kalangan  ini  disebut “ separatisten” ,  ialah  orang-  orang  yang  bisa  berperan  sendiri  serta  seolah-  olah  berdiri  di  luar  urusan  kepailitan. 10 Pendapat  Subekti  tersebut  tidak  bisa  diterapkan  seluruhnya  karena  pada  pasal  55  ayat  (1)  dijelaskan  “Dengan  tetap memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58,  bahwa  setiap  kreditor pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.  Namun  “Pasal  56 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan” bertentangan dengan hak  yang dimiliki Kreditur Separatis, Pasal tersebut menjabarkan, “hak eksekusi kreditor  seperti di Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga  guna tuntut hartanya yang berada pada penguasaan debitur pailit atau kurator, di tangguhkan di jangka  waktu  90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan”. 11 Dapat  disimpulkan bahwa ketika debitur telah jatuh tempo dalam membayar utang maka berdasarkan ketentuan yang berlaku kreditor bisa menjual benda jaminan tersebut.
Dalam Pada Pasal 56 ayat (3) penangguhan memiliki maksud antara lain : 1. Tercapainya perdamaian
2. Memaksimalkan harta pailit  dan
3. Memaksimalkan kurator dalam pelaksanaannya . 12

## Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  bahwa  dengan  diaturnya  daya  yang  lengkap  yang  termuat dalam jaminan fidusia merupakan suatu cara guna dapat lindungi kepentingan debitur sebagai fidusia dengan memberi ketentuan  yang  pasti  akan  kreditur.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  dapat  memberi  adanya  pegangan  yang  kuat  untuk pihak  kreditur  atau  terdapat  kepastian  hukum  bagi  pihak  kreditur  jadi  penerima  fidusia  agar  mengetahui  mana tanggungan yang dapat dijaminkan dan besar nilai yang dijaminkan agar dapat mengetahui seberapa besar tagihan dari pihak  kreditur  preferen.  Perlindungan  kepentingan  hukum  bagi  pihak  kreditur  ini  diatur  dalam  “Pasal  20  Undang  - Undang  jaminan  Fidusia”  menyatakan  “jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”
Seseorang  dapat  mengikatkan  dirinya  kepada  suatu  perjanjian  maka  pada  saat  yang  bersamaan  semua  harta kekayaan miliknya baik yang dimiliki atau yang akan ada dikemudian hari jadi hak tanggungan bagi semua perikatan yang  dilakukan  olehnya  sebagaimana  dimaksudkan  pada  “Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata” menyatakan “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Pada  “Pasal  1132  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata”,  dijelaskan    “Kebendaan  itu  menjadi  jaminan bersama  bagi  semua  orang  yang  mengutamakan  padanya,  pendapatan  penjualan  benda  itu  dibagi-bagi  menurut keseimbangan, sekecil-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu memiliki alasan yang sah untuk didahulukan”.  Dapat disimpulkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan  untuk pihak krediturnya, maka  hasil  yang didapatkan dalam penjualan dibagi berdasarkan haknya  tersendiri kecuali di dalamnya  terdapat hak yang didahulukan.
Namun,  masih  saja  terdapat  kelemahan  hukum  bagi  pihak  kreditur  pada  hal  ini  perjanjian  fidusia  karena  hal tersebut  belum  tentu  menarik  untuk  calon  kreditur  bila  hukum  memiliki  penyediaan  perlindungan  yang  lebih  baik selain perlindungan seperti mendapatkan pelunasan secara seimbang dari hasil penjualan harta debitur tersebut.
Untuk  itu  agar  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  telah  didaftarkan  memiliki  kekuatan  yang  tetap  dan  sebanding dengan  putusan  pengadilan  agar  dapat  berperan  sebagai  perlindungan  untuk  para  pihak  yang  berkepentingan  pada perjanjian  kredit  harus  terdapat  kata  seperti  di  “Pasal  11  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia”  yaitu  harus  terdapat kalimat “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial yang sebanding  dengan  putusan  pengadilan  yang  di  dalamnya  sudah  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Bila nantinya  debitur  mengalami  wanprestasi  maka  kreditur  memiliki  hak  guna  dapat  dilaksanakan  eksekutorial-nya sebagaimana  yang  sudah  tercantum  pada  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  kreditur  memiliki  hak  guna  dapat  menjual benda yang jadi objek jaminan tersebut lewat pelelangan umum serta pelunasan terhadap hutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama diantara para pihak.
10 Subekti, “ Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta), hlm. 87-88.
11 Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
12 Suherman  Rinariau  Rachmat,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Pemegang  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit, NJL: 3 Nomor 2, (September 2020) : 346-359.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

## Perlindungan  Hukum  Kreditur  dalam  Perjanjian  Fidusia  berdasarkan  Undang  -Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”
Terbentuknya “Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia” bertujuan guna memenuhi kebutuhan hukum yang mengacu pada pembangunan nasional sehingga guna jamin adanya kepastian hukum agar bisa berikan perlindungan hukum maka harus dibentuk ketentuan yang lengkap soal Jaminan Fidusia dan jaminan itu harus didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. 13 Melindungi kepentingan Kreditur sebagai fidusia lewat berikan ketentuan yang  pasti  mengenai  hak-hak  kreditur  ialah  suatu  cara  yang  bisa  dipakai.  Dengan  mengatur  data  yang  kuat  bagi kreditur  dalam  tunggakan  mana  yang  dapat  dijamin  serta  besar  nilai  jaminan  yang  dapat  tentukan  seberapa  besar tagihan  kreditur  dengan  demikian  dapat  dimungkinkannya  pemberian  jaminan  bagi  hutang  yang  akan  datang  guna tampung kebutuhan dari para kreditur. 14 Adapun hak-hak yang dimiliki Kreditur antara lain:
1. Adanya pelunasan atas hutang yang dilakukan oleh debitur.
2. Adanya hak guna menjual benda bila debitur mengalami cidera janji berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJF.
Dalam Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia terdapat dua perjanjian pokok yaitu:
a. Adapun cara yang dapat dilakukan jika debitur mengalami cidera janji dalam hal pengeksekusian objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
Pelaksanaan eksekutorial sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Jaminan  Fidusia oleh Penerima Fidusia.
(1) Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan.
(2) Penjualan benda jaminan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
b. Pelaksanaan  penjualan,  sesuai  dengan  ayat  1  huruf  (c)  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  penjualan dilakukan  sesudah  tenggat  waktu  1  (satu)  bulan  secara  tertulis  oleh  pemberi  atau  penerima  Fidusia  kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dengan 2 (dua ) surat kabar yang dicantumkan di daerah bersangkutan.
3. Wujud  dari  perlindungan  hukum  bagi  para  kreditur  sesuai  dengan  “Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata” yang mengatakan “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan perseorangan”.  Pada  “Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”  yang  menjabarkan  “barang-barang  itu menjadi  jaminan    bersama  bagi  semua  kreditur  terhadapnya  hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi  menurut perbandingan  piutang  masing-masing  kecuali  bila  di  antara  para  kreditur  itu  ada  alasan-alasan  sah  untuk didahulukan”.  Sehingga  penerima  fidusia  mendapatkan  hak  utama  terhadap  kreditor  lainnya  yang  sudah  diatur pada Pasal 27 UUJF.
Hak  yang  didahulukan  bagi  kreditur  dalam  hal  ini  sebagai  wujud  perlindungan  hukum  berdasarkan  ketentuan “Pasal 20 Undang – Undang No.42 tahun 1999 mengenai jaminan Fidusia” yang mengatakan “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali adanya  pengalihan  atas  persediaan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia”.  Dijelaskan  juga  dalam  Pasal  23 Undang-Undang jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa, “ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau  menyewa-menyewakan  kepada  pihak  lain  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  yang  bukan  merupakan  benda persediaan, terkecuali dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusianya”.
Dalam  Pasal  36  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  mengatur  tentang  sanksinya  yang  berbunyi  “Setiap  orang yang  dengan  sengaja  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau  dengan  cara  apa  pun  memberi  keterangan  yang menyesatkan,  jika  hal  tersebut  diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak  dapat  melahirkan  adanya  perjanjian  fidusia, adapun  jaminan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dengan  denda  paling sedikit Rp.10.000.00.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).” 15
Dan diatur pula mengenai tindakan  kelalaian pada penerima fidusia,  atas dasar kelalaian  tersebut fidusia tidak bertanggung  jawab  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  yang  berbunyi “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum  sehubungan  dengan  penggunaan  dan  pengalihan  benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.
Dalam pasal 27 Undang - Undang jaminan Fidusia dijelaskan :
13 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
14 Satrio. J, S.H, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan , (PT Citra Aditya Bakti, 2020): 142.
15 Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24 No.01( Februari 2011) : 314
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
(1) Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
(2) Hak  didahulukan  pada  ayat  (1)  dijelaskan  hak  Penerima  Fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya  atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
(3) Hak  yang  diutamakan  dan  penerima  fidusia  tidak  menghapus  karena  ada  kepailitan  dan  atau  likuidasi  pemberi fidusia.
Dalam  “Pasal  15  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia”  asgar  perjanjian  dalam  akta  yang  akan  dibuat  dalam perjanjian  jaminan  fidusia  memiliki  kekuatan eksekutorial yang  sama  dengan  keputusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan hukum yang tetap maka harus terdapat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka  ketika  debitur  cidera  janji  penerima  fidusia  miliki  hak  menjual  benda  yang  jadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas kekuasaannya  sendiri.  Pendaftaran  itu  merupakan  pemenuhan  atas  asas  publisitas,  pemberian  jaminan  fidusia  yang dapat memberikan jaminan Fidusia dengan adanya akta notariil. Jika pendaftaran tidak dilakukan maka kreditur tidak memiliki  hak referen .  Maka  Undang  -  Undang  Jaminan  Fidusia  melindungi  jaminan  pokok  yang  sifatnya accessoir yang  dapat  timbulkan  kewajiban  para  pihak  guna  penuhi  prestasinya.  Watak accesoir sendiri  dalam  jaminan  fidusia secara tidak langsung memberi proteksi atas hak-hak pemberi fidusia atas barang jaminan yang dimana dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan  Fidusia jaminan fidusia  ialah  perjanjian  ikutan dari  suatu perjanjian  pokok  yang  timbulkan  kewajiban  untuk  para  pihak  guna  penuhi  suatu  prestasi.  Adapun  hal  yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lain:
1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Perjanjian  Jaminan  Fidusia  memiliki  efek  yang  besar  jika  pada  praktiknya  Kreditur  dapat  mendaftarkan perjanjian  itu  ke  kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  Kerugian  yang  ada  akibat  dari  adanya  wanprestasi  yang dilaksanakan  pihak  debitur  pihak  kreditur  bisa  menjalankan  hak eksekutorial nya  atas  barang  yang  dijadikan  objek Jaminan  Fidusia.  Adanya  hak  serta  kewajiban  dalam  peristiwa  hukum  tersebut  karena  didahulukannya  pelunasan hutang pada eksekusi barang jaminan tersebut.
Adapun  perlindungan  hukum  yang  diberikan  jika  terjadi  wanprestasi  dan  mengakibatkan  kerugian  terdapat pada  “Pasal  1238  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata”  yang  berbunyi  :  “debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat perintah  atau  dengan  akta  sejenis  itu  atau  dengan  sesuai  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yakni  bila  perikatan  ini akibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewat  waktu  yang  ditentukan”.  Jika  debitur  tetap  tidak  mau  penuhi perjanjian  tersebut  maka  debitur  dapat  digugat  pihak  kreditur  lewat  Pengadilan  Negeri  atas  dasar  wanprestasi. Eksekusi pada jaminan fidusia diatur pada “Pasal 15 Undang - Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. 16 Secara  keseluruhan  maka,  beberapa  hal  yang  bisa  memperlihatkan  adanya  perlindungan  hukum  pada  kreditur (penerima fidusia) menurut UUJF, yakni :
1. Adanya  lembaga  pendaftaran  jaminan  fidusia,  yang  tidak  lain  merupakan  jaminan  kepentingan  pihak  yang menerima fidusia;
2. Adanya larangan pemberi fidusia agar dapat mendaftarkan ulang obyek;
3. Adanya larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang fidusia;
4. Adanya  kewajiban  menyerahkan  benda  jaminan,  jika  kreditur  hendak  laksanakan  eksekusi  atas  obyek  jaminan fidusia;
5. Adanya ketentuan pidana pada Undang-undang Jaminan Fidusia. 17
Sebelum  menjelaskannya  lebih  lanjut,  kita  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  apa  itu  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  terbentuk  dari  dua  suku  kata  yaitu  perlindungan  dan  hukum.  Perlindungan  merupakan  sebuah perbuatan  yang  bertujuan  untuk  lindungi  lalu  hukum  merupakan  peraturan  untuk  mengatur  masyarakat  dan  untuk menjaga  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Perlindungan  hukum  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  merupakan  usaha perlindungan bagi subjek hukum mengenai apa yang bisa dilakukan dalam melindungi kepentingan dan hak-hak yang dimilikinya.
Kaitan perlindungan hukum dengan kepentingan kreditur penerima fidusia yaitu jika terdapat barang yang tidak terdaftar dalam hal ini merupakan persediaan barang dagangan maka perlindungan hukum ini berperan  sebagaimana yang telah disepakati dan dijadikan jaminan berdasarkan isi yang telah dituangkan pada sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pihak kreditur.
16 Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”, Sol Justica, Vol.3, No.1 (Juni 2020) : 32.
17 Sri Ahyani. Op.cit, Hlm. 314-315.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
Ini  tentunya berdasarkan sifat dari pendaftaran fidusia dimana barang  yang didaftarkan merupakan  ikatan dari jaminan tersebut dan sesuai dengan asas dimana ikatan jaminan fidusia terwujud dalam catatan mengenai jaminan itu mencakup benda yang dijaminkan dalam jaminan itu.
Bagi  pihak  kreditur  yang  objek  jaminan  fidusianya  belum  terdaftar  tidak  perlu  khawatir  sebab  dengan  adanya sistem pendaftaran semua stok baran yang nantinya terdaftar secara otomatis tercantum pada sertifikat jika suatu saat terjadi  wanprestasi maka pihak  kreditur dapat langsung melakukan eksekusi barang yang  telah  tercatat atau terdapat dalam sertifikat. Jika masih ada yang belum terdaftar maka kreditur dapat mengeksekusi persediaan barang  yang ada yang  tentunya  senilai  dengan  benda  yang  dijaminkan.  Sebab  yang  dijaminkan  ialah  ikatan  jaminannya  bukan bendanya.
“Undang - Undang Jaminan Fidusia” ciptakan perlindungan hukum pada kreditur jika perjanjian tersebut telah didaftarkan, seperti yang telah diatur “Pasal 11 Undang-Undang jaminan Fidusia”. Pendaftaran ini bertujuan atas dasar pemenuhan asas publisitas, jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa melakukan pendaftaran tidak akan memiliki hak preferen terhadap kreditur terhadap barang jaminan dari penerima fidusia. Untuk itu terdapat ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia yang bersifat melindungi mereka. Dalam “Pasal 4 Undang - Undang Jaminan Fidusia” tegaskan adanya sifat accessoir atau sifat bawaan yang secara tidak langsung bisa berikan  perlindungan  bagi  hak-hak  pemberi  fidusia  atas  benda  yang  dijaminkan.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  dengan  tidak  adanya  pelunasan  perjanjian  pokok  maka  perjanjian  fidusia  secara  otomatis  juga  tidak  ada berdasarkan “Pasal 25 Undang - Undang Jaminan Fidusia”.
Dapat  disimpulkan  secara  otomatis  hak  milik  atas  benda  jaminan  fidusia  kembali  pada  debitur  atau  pemberi fidusia. Penghapusan catatan  yang telah terdaftar pada jaminan fidusia yang telah ada di kantor pendaftaran sifatnya hanya administratif saja sesuai dengan Pasal 25 sub 3 jo. “Pasal 26 Undang - Undang jaminan Fidusia”. Dalam “Pasal 29 Undang - Undang Jaminan Fidusia” kekuatan hukum tentang eksekusi benda jaminan menjadi dasar perlindungan akan adanya hak-hak pemberi fidusia. Sebab, dengan adanya ketentuan itu jadi jelas kedudukan dan hak-hak kreditur jadi penerima fidusia hanya dibatasi hingga kepentingannya jadi kreditur.
Dalam  Pasal  29  sub  1  c  serta  Pasal  31  Undang  -  Undang  Jaminan  Fidusia  perbesar  adanya  peluang  guna dapatkan  harga  yang  terbaik  untuk  benda  jaminan  yang  pada  dasarnya  akan  sangat  memberikan  keuntungan  kepada pemberi  fidusia  pada  hal  ini  yaitu  debitur.  Sehingga  dalam  “Pasal  29  Undang  -  Undang  Jaminan  Fidusia”  atur mengenai    pelaksanaan  eksekusi  atas  benda  jaminan  fidusia,  pada  pelaksanaannya  terdapat  perbedaan  antara  debitur dan  penerima  fidusia  disini  ialah  kreditur.  Debitur  sendiri  bertindak  jadi  pemberi  fidusia  makan  sesuai  dengan penjaminan  terdapat  2  (dua)  perjanjian  yang  ditutup  olehnya  dengan  kreditur  yaitu  perjanjian  pokok  sebagai pemberian  jaminan  fidusia  dan  perjanjian  pinjaman  fidusia.  Hal  tersebut  tercantum  pada  pasal  29  ayat  (1)  yang menyebutkan dengan umum makna dari cidera janji debitur perihal perjanjian pokok ataupun perjanjian pinjamannya.
Dalam “Pasal 32 Undang - Undang jaminan fidusia” menyatakan:
“Setiap  janji  dalam  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dengan  cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dalam Pasal 3, batal demi hukum”. Bisa  disimpulkan  ketentuan  “Pasal  32  Undang  -  Undang  jaminan  Fidusia”  ini  sifatnya  memaksa  dan  peraturan  ini tentunya hanya memberi perlindungan kepada pihak tertentu.
Yang  menjadi  masalah  yaitu  jika  ketentuan  tersebut  ditujukan  guna  dapat  lindungi  kepentingan  dari  pemberi fidusia apakah boleh dan penyimpangan tersebut faktanya dilaksanakan dengan sepakat jika ketentuan  yang terdapat dalam  Pasal  32  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  dinyatakan  guna  lindungi  kepentingan  fidusia,  maka  tidak  terlihat adanya  keberatan  jika  suatu  saat  terjadi  eksekusi  yang  dilaksanakan  dengan  cara  yang  dapat  merugikan  bagi  pihak kreditur.
Akta notariil yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan  prosedur  pendaftaran  pada  praktik  dunia  usaha,  baik  lembaga leasing atau lembaga pembiayaan yang mengenai pemikiran adanya pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil ini  sudah  cukup  aman  untuk  pihak  kreditur  dan  tentunya  dapat  menghemat  biaya  pendaftaran.  Karena  selama  ini pembebanan jaminan fidusia telah disiapkan oleh kreditur untuk kedepannya jika terdapat masalah seperti wanprestasi dalam  hubungan  pemberian  jaminan  fidusia,  sehingga  kreditur  akan  aman  jika  telah  membuat  perjanjian  tersebut dengan menggunakan akta notariil meskipun masih banyak juga yang memakai akta di bawah tangan.
Hal yang dapat dilakukan oleh kreditor menimbulkan konsekuensi tersendiri pada pelaksanaan hak-haknya jadi penerima fidusia, berdasarkan apa yang digunakan pada pendaftaran jaminan fidusia antara lain:
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
Adapun  permasalahan  yang  terdapat  dalam  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  proses  pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yaitu:
1. Belum  terdapat  peraturan  yang  khusus  mengenai  jangka  waktu  tertentu  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  jaminan fidusia atau batasan-batasan akta jaminan fidusia yang didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga masih  ada  tidak  mau  guna  lakukan  pendaftaran  atas  jaminan  fidusia  untuk  penerima  fidusia  tersebut  atau  yang disebut pemohon jaminan fidusia.
2. Keterbatasan  sarana  prasarana  dalam  hal  ini  petugas  penerima  pendaftaran  yang  buat  permohonan  pembuatan sertifikat jaminan fidusia tersebut belum dapat dilakukan dalam  satu  hari meski tanggal  yang nantinya tercantum adalah tanggal saat pengajuan permohonan surat tersebut dibuat.
Dalam  hal  ini  terdapat  banyak  lembaga-lembaga  komersial  seperti  lembaga  pembiayaan  dan  lembaga leasing juga menggunakan jaminan kepercayaan dengan memakai atau tidak menggunakan kontrak yang diaktakan. Untuk itu kontrak  yang  terdapat  dalam  pihak  swasta  meskipun  menggunakan  nama  perjanjian  perwalian  dengan  adanya perbuatan  standar  dengan  tidak  ada  kontrak  yang  berbentuk  akta,  atau  kontrak  perjanjian  yang  telah  didaftarkan menyebabkan hilangnya kenyataan penegakan dalam perjanjian kontrak tetap saja praktik ini masih banyak dilakukan oleh beberapa pihak dengan berbagai alasan tertentu lainnya.
Dalam  praktiknya  keaktifan  lembaga  operasional  pembiayaan  juga  telah  terbukti  tidak  adanya  dampak merugikan dalam hal ini dan banyak  konsumen lainnya yang menyadari adanya indikator  yang bertentangan dengan pelaksanaan  dari standar  trust  agreement .  Dengan  adanya  kondisi  tersebut  secara  langsung  dapat  bentuk  opini terhadap  pengusaha  perjanjian  usaha  yang  dilakukan  di  bawah  tangan  tidak  terlalu  menimbulkan  risiko  namun  bisa sebabkan persaingan usaha yang tidak sehat sebab dengan adanya biaya administrasi dalam pendaftaran fidusia yang tentunya  menyebabkan  harga  jual  dari  jasa  ataupun  bunga  yang  diberikan  akan  lebih  tinggi  dari  harga  seharusnya. Karena  pada  akhirnya  menimbulkan  pemikiran  yang  jadi  terbiasa  diterapkan  oleh  pengusaha  sebatas  syarat  untuk memperoleh pendaftaran terhadap bendanya tersebut atau daripada tidak mendaftarkan fidusianya.
Adanya  hal  tersebut  membuat  anggapan  sebenarnya  pembentuk  undang-undanglah  yang  membentuk  suasana yang  tidak kondusif seperti  ini. Beberapa lembaga perbankan pada kenyataannya  tidak  mewajibkan  adanya  lembaga pembiayaan  yang  dapat  menerima  bantuan  dalam  hal  kredit  usaha  dari  lembaga  perbankan  itu,  lembaga  perbankan justru  menyarankan  atau  lebih  mengutamakan  untuk  mengikuti  proses  pendaftaran  fidusia  sesuai  dengan  ketentuan yang telah berlaku. Karena, lembaga perbankan menyadari akan risiko yang disebabkan dalam pendaftaran yang tidak sesuai  yang  nantinya  menimbulkan  kesulitan  kembalinya  modal  karena  proses  eksekusi  yang  terkendala  terhadap benda  fidusia  tersebut.  Oleh  karena  itu  masih  kurangnya  kesadaran  hukum  di  masyarakat  yang  lemah,  yang seharusnya  jika  penyadaran  dan  penegakan  hukum  dianggap  penting  maka  seharusnya  ada  tekanan  dari  pemerintah atau pembuat undang-undang dalam atur pelaksanaan fidusia seperti adanya pengaturan mengenai hak tanggungan di mana  adanya  jangka  waktu  pendaftaran  akta  pembebanan  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran  fidusia  yang  pada nyatanya selama ini tidak ada. Hal ini menjadi hal yang utama karena tidak hanya akan menciptakan kesadaran hukum di  masyarakat  dan  pelaku  usaha  tetapi  juga  akan  tambah  produktivitas  terhadap  kas  negara  dari  terciptanya  bidang tersebut. 18
Seperti yang telah kita tahu bahwa pendaftaran dapat memberikan hasil yang baik pada saat debitur mengalami wanprestasi  maka  pelaksanaan  dari  adanya  benda  titipan  menjadi  sangat  mudah  karena  telah  diatur  pada  undang-
18 Sri Ahyani. Op. cit, Hlm. 315-316.
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
undang.  Dengan  adanya  pendaftaran  ini  nantinya  akan  memberikan  kepastian  dari  data  yang  ada  bagi  kepentingan para pihak. Seiring berjalannya waktu pendaftaran jaminan semakin meningkat sehingga perlu diperhatikan juga sejak diberlakukannya  Undang  -  Undang  penjaminan,  bagi  yang  tidak  mendaftarkan  jaminan  titipan  melalui  proses  atau prosedur  titipan  yang  telah  ada  hanya  berakhir  pada  kantor  notaris.  Banyaknya  objek  jaminan  perwalian  adalah kontrak  notaris  yang  tidak  terdaftar  atau  hanya  berdasarkan  kontrak  pribadi  sehingga  ini  menjadikan  kendala  atau tidak  dapat  didaftarkan  jaminan  tersebut.  Dalam  praktiknya  banyak  ditemukan  lembaga  keuangan  seperti  Adira, Federal International Finance yang sekarang ini banyak dilakukan.
Tidak  adanya  kredit  uang  muka  untuk  dapat  menangani  pernyataan  tentang  risiko  eksekusi  wali  amanat  ini sehingga  dalam  hal  ini debt  collector menyatakan  bahwa  “masih  maraknya  praktik  pembebanan  jaminan  fidusia dengan  menggunakan  akta  di  bawah  tangan  disebabkan  masyarakat  kita  sendiri  masih  menerapkan  eksekusi  yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia dalam hal yang baku sekalipun yang mengarah kepada tidak terdaftarnya jaminan,  yang  menyebabkan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  melakukan  eksekusi  di  jalan-jalan bahkan  tempat  parkir  sekolah  sekalipun  di  mana  tempat  para  wali  berada  dan  hal  tersebut  tidak  ditentang  atau ditentang  sekalipun  oleh  pemilik  benda  jaminan  tersebut”.  Sebagian  besar  dari  benda  titipan  merupakan  kendaraan roda dua yang sebagian besarnya biaya penitipan benda tersebut tidak tercatat sehingga menimbulkan risiko kerugian yang  tinggi  karena  memiliki  suku  bunga  kredit  yang  tinggi,  sehingga  jika  terjadi  investasi  perusahaan  atau  kredit rendah tidak menjadikan masalah besar bila terpaksa barang tersebut harus diambil.
Hak- Hak yang dimiliki kreditor sparatis karena adanya pertentangan antara “Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat  (1)”  ini  menjadikan  pembatasan  hak  kreditur separatis .  Dalam  jaminan  hak  eksekusi  selalu  mengenai  adanya tenggat  atau  jatuh  tempo  maka  dapat  disimpulkan  dalam  pembayaran  hutang  debitur  telah  jatuh  tempo  dalam pembayaran  utang  di  mana  tidak  dapat  melunasi  atau  tidak  memiliki  keinginan  yang  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan maka kreditor sparatis miliki hak yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang kepailitan yang mengatakan:
1. Pada  penguasaan  harta  yang  dimiliki  kurator  dapat  ditangguhkan  dalam  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak tanggal putusan pernyataan pailit diturunkan.
2. Penangguhan tidak berlaku pada tagihan kreditor dengan uang tunai dan hak kreditor dalam proses hutangnya
3. Kurator  dalam  jangka  waktu  penangguhan  dapat  menggunakan  harta  pailit  berupa  benda  bergerak  dan  tidak bergerak  pada  rangka  kelangsungan  usaha  debitor,  serta  diberikan  perlindungan  yang  wajar  bagi  kepentingan kreditor atau pihak ketiga.
Dalam pasal 58 ayat (1) dijelaskan kreditor separatis bisa eksekusi sendiri hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, adanya jangka  waktu 2 (dua) bulan untuk proses eksekusi bagi  kreditur  ini tentunya tidak  sejalan dengan Pasal  55  ayat  (1)  Ketentuan  Pasal  58  Ayat  (1)  jelas  berlawanan    dengan  ketentuan  Pasal  55  Ayat  (1).  serta  tidak sejalan  dengan  asas  hukum  jaminan  fidusia  yang  bertujuan  guna  jamin  pelunasan  hutang  debitur  sehingga  kreditur separatis bisa peroleh haknya dalam pelunasan hutang tersebut.
Perlu  adanya  Kepastian  hukum  pada  Undang-Undang  kepailitan  ini  karena  dengan  adanya  permasalahan  dan pertentangan  kreditor separatis ini dapat perlindungan karena kedudukannya diistimewakan sesuai dengan peraturan “Undang  -  Undang  Kepailitan,  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”.  Dengan  adanya  jaminan  hukum  dalam melakukan  proses  eksekusi  objek  jaminan  tanpa  adanya  jangka  waktu  tertentu  diharapkan  dapat  memberi perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  kreditor  separatis  atau  yang  dimaksud  dengan  pemegang  kebendaan,  gadai, fidusia,  hak  tanggungan,  maupun  hipotek  dalam  menjalankan  haknya  sehingga  dapat  segera  dipenuhi  apabila mengalami  kepailitan.  Jika  telah  melebihi  jangka  waktu  maka  kurator  dapat  ambil  alih  benda  jaminan  itu  guna dilakukan penjualan dengan caya yang telah ditentukan oleh kurator.
Penjualan  yang  dilaksanakan  kurator  mengakibatkan  benda  jaminan  dikurangi  biaya  kurator.  Apabila  hasil penjualan  dapat  mencukupi  proses  pelunasan  hutang  kreditur separatis dan  biaya  kurator  maka  hal  ini  tidak  akan terjadi masalah, namun jika proses penjualan tersebut masih belum dapat melunasi  sisa tagihan maka  status menjadi kreditor konkuren .
Bisa  ditarik  simpulan  fidusia  ialah  “perjanjian  yang  sifatnya accessoir antara  debitur  dengan  kreditur  yang  di dalamnya  terdapat  pernyataan  debitur  memberi  hak  miliknya  atas  suatu  benda  kepada  kreditur  atas  dasar kepercayaan”. Yang bertujuan  supaya debitur dapat bayar hutangnya. Pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang paling digemari oleh bank atau lembaga non-bank lainnya yang tujuannya guna lindungi kekayaan atau modal bank atau perusahaan yang diberi pada debitur dengan memakai suatu perjanjian kredit  dari  adanya  risiko  dari  pihak  debitur  yang  suatu  saat  akan  wanprestasi  sehingga  tidak  mampu  guna  lunasi hutangnya  pada  pihak  kreditur.  Adapun  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  timbul  diperlukan  adanya penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.
Pada  halnya  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  jadi  jaminan  kredit,  pendaftaran  pada  benda  yang  jadi  jaminan fidusia  perlu  dilaksanakan  supaya  pihak  perusahaan  atau  bank  dapat  memperoleh  sertifikat  jaminan  fidusia  yang
Siti Putri Nera Usmaina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
berkekuatan hukum tetap sehingga nantinya dapat dipakai dalam selesaikan permasalahan bila ada kelalaian di pihak debitur. Jaminan tersebut  lahir paling lambat  30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian itu dibuat pada kantor pendaftaran fidusia, bila jaminan tidak didata maka sebabkan hukum yang akan timbul bila terjadi wanprestasi benda jaminan itu tidak  dapat  dieksekusi,  sesuai  dengan  peraturan  “PMK  Nomor  130/MK.010/2012”  dijelaskan  bahwa  “perusahaan pembiayaan tidak diizinkan guna mengambil atau menyita benda jaminan dari debitur karena tidak memiliki sertifikat resmi yang diluncurkan kantor pendaftaran fidusia”. 19

## SIMPULAN
1. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia ini lahir bertujuan guna memenuhi kebutuhan hukum  agar  terdapat  jaminan  kepastian  hukum  yang  dapat    memberi  perlindungan  hukum  untuk  pihak  yang berkepentingan untuk itu harus dibentuk ketentuan yang lengkap soal Jaminan Fidusia dan jaminan itu harus didata ke kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kredit  di  dalam  perjanjian  atau  sertifikat  harus  terdapat  kalimat  “Demi Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  sehingga  sertifikat  jaminan  fidusia  itu  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  setara putusan pengadilan.
3. Berdasarkan Undang- Undang perlindungan hukum lahir dari akta pembebanan atau permohonan jaminan fidusia yang  dibuat  dengan  notariil  dari  adanya  pendaftaran  dari  akta  perjanjian  tersebut.  Maka,    Undang  -  Undang Jaminan  Fidusia  melindungi  jaminan  pokok  yang  sifatnya accessoir yang  dapat  menimbulkan  kewajiban  para pihak  dalam  memenuhi  prestasinya.  Namun  masih  terdapat  kelemahan  bagi  pihak  kreditur  dalam  hal  eksekusi karena tidak terdapat ketegasan peraturan pada Undang - Undang Jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gunawan Widjaja dkk, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2000 Mahdi, Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bina cipta, Bandung,1983. Mustafa Siregar, Ringkasan Hukum Jaminan, Pascasarjana USU, Medan, 2004. Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Prajitno Andi, Hukum Fidusia: Problematika Yuridis pemberlakuan Undang - Undang No.42 Tahun 1999, Bayumedia Publishing, Malang,2011.
R. Sutterheim, Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer, dimuat dalam Compendium Hukum Belanda. Satrio.J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, 2020.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta. Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.

## Peraturan Perundang - Undangan
KUH Perdata Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Jurnal
Palapa Jhony, Penyelesaian debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia, Sol Justica, Vol.3, No.1,(Juni 2020): 32 I Gusti Ayu Dwi Meilaputri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd.Seputra, Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan  Setelah  Terjadinya  Wanprestasi,  Jurnal  Analogi  Hukum,  Vol  1,  Nomor  2,  (2019). CC-BY-SA  4.0 License: 195.
Winarno Jatmiko, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia, ISSN: 2338-7777,: 44-45 Muhtar  Muhamad  Moerdiono,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Fidusia  Dalam  Praktek,  Lex Privatum, Vol.I/No.2/(Apr-Jun/2013).
Ahyani Sri,Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24 No.(01 Februari 2011): 314-15.
Rachmat Suherman Runarianu, Perlindungan Hukum  Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan  Fidusia  Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit, NJL: Volume 3, Nomor 2, (September 2020), 346-359.
19 I Gusti Ayu Dwi Meila Putri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd. Seputra, Loc. cit, Hlm . 195.