## Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016
Impact of Development of Nagari Financial Resources on Program Innovation and Nagari Development Activities in South Solok District 2013-2016
Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 (1,2,3,4) Staf Pengajar Universitas Andalas s.rizaldi@yahoo.co.id,annisaau5@gmail.com ozidateno@gmail.com,suherdian.antoni@gmail.com
Naskah Masuk : 09-04-2018      Naskah Diterima : 23-04-2018           Naskah Disetujui : 04-06-2018
Abstract
This study aims to determine the development of Nagari financial resources, know the development of innovations  in  Nagari  development  programs  and  activities,  and  find  out  the  impact of  the  development  of nagari financial resources on the innovation of nagari development programs and activities before and after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in South Solok Regency. The research method used is  qualitative  with  interview  and  documentation  data  collection  techniques.  Descriptive  analysis  research type.  The  findings  of  this  study  are:  1)  Nagari  financial  resources  have  increased  by  more  than  100%  in 2015  and  2016  as  a  result  of  the  implementation  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages,  but  the nagari  financial  independence  is  very  low,  because  of  the  small  contribution  of  native  nagari  income,  2) shopping  Nagari  for  development  is  still  dominated  for  physical  development,  and  is  still  lacking  for empowerment activities. 3) the improvement of nagari financial resources has not had a significant impact on program planning innovations and nagari development activitie Keyword : Innovation; Village Finance; Program; Activities; Nagari Development.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  sumber  keuangan  Nagari,    mengetahui perkembangan inovasi program dan kegiatan pembangunan Nagari, dan mengetahui dampak perkembangan sumber  keuangan  nagari  terhadap  inovasi  program  dan  kegiatan  pembangunan  nagari  sebelum  dan  setelah berlakunya  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  dan  dokumentasi.  Tipe  penelitian analisis  deskriptif.    Temuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  sumber  keuangan  nagari  mengalami  peningkatan jumlah  melbihi  100%  pada  tahun  2015  dan  2016  sebagai  akibat  implementasi  UU  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa, namuun kemandirian keuangan nagari  sangat rendah,  karena kecil kontribusi pendapatan asli nagari, 2) belanja nagari untuk pembangunan masih didominasi untuk pembangunan fisik, dan masih kurang untuk  kegiatan  pemberdayaan.  3)  peningkatan  sumber  keuangan  nagari  belum  punya  dampak  yang  berarit terhadap inovasi perencanaan program dan kegiatan pembangunann nagari.
Kata Kunci: Inovasi; Keuangan Desa; Program; Kegiatan; Pembangunan Nagari.

## PENDAHULUAN
Disahkannya  UU  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa  berimplikasi  secara
signifikan  terhadap  perubahan  kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa telah memberikan jaminan
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 75
yang  lebih  pasti  bahwa  setiap  desa  akan menerima  dana  dari  pemerintah  melalui anggaran  negara  (APBN)  dan  daerah (APBD)  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh diatas  jumlah  yang  selama  ini  tersedia dalam  anggaran  desa.  Kebijakan  ini memiliki  konsekuensi  terhadap  proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan  secara  profesional,  efektif, efisien,  serta  akuntabel  yang  didasarkan pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik yang baik untuk percepatan pembangunan desa  dan  kawasan  pedesaan.Mulai  tahun anggaran  2015,  sumber  pembiayaan keuangan  desa  mengalami  peningkatan yang  signifikan  karena  dialokasikannya dana  desa  dari    APBN  disamping  alokasi dana desa dari APBD Kabupaten/Kota.Kemudian,  Desa  juga dibolehkan  menerima  Bantuan  Keuangan dari APBD Provinsi
Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa adalah  sumber  pendanaan  yang  cukup signifikan  bagi  desa  untuk  menopang pembiayaan program dan kegiatan pembangunan di desa. Pengelolaan keuangan  desa  menuntut  keterlibatan tokoh-tokoh  masyarakat  dan  aparatur pemerintah  desa,  baik  dalam  proses perencanaan  anggaran  sampai  realisasi melalui  forum  musyawarah  desa.  Studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tahun
2015  membuat  estimasi  besaran  Alokasi Dana  Desa  yang  dikucurkan  berdasarkan formula  PP  Nomor  43  tahun  2014,  serta Peraturan  Presiden  Nomor  162  tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari  pusat  ke  daerah.  Sumber  lainnya seperti  bantuan  keuangan  dari  APBD Provinsi,  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi  Daerah  dari  Kabupaten/Kota, Bantuan  Pihak  lainnya  serta  Pendapatan Asli  Desajuga  semakin  memperbanyak sumber-sumber  pembiayaan  keuangan untuk  APBDesa.  Estimasi  jumlah  dan sumber keuangan Desa ini terus mengalami peningkatan tahun 2016sejalan dengan meningkatnya jumlah Dana Desa dari APBN dan meningkatnya dana  transfer  daerah  dari  Pemerintah Pusat  (DAU)  yang  berimplikasi  terhadap jumlah ADD dari Kabupaten/Kota. Artinya,  secara  kuantitafif  besaran  dan jumlah  sumber  keuangan  desa  telah mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  dibandingkan  dengan  sebelum berlakunya UU Desa tahun 2014.
Peningkatan  sumber  keuangan  desa dan  jumlah  anggaran  yang  dikelola  oleh Desa idealnya berdampak terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa  sebagai  keluaran  (outcome)  dari program  dan  kegiatan  yang  tertuang dalam APBDesa.Pemerintahan Desa memilki kewenangan penuh dalam
merumuskan  kebijakan,  program  dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bervariasinya  karakteristik  desa di  Indonesia  seperti  luas  wilayah,  jumlah penduduk, potensi  sumber daya  alam dan kualitas  sumberdaya  manusia,  diperlukan inovasi  dan  kreasi  dalam  penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa.
Kabupaten
Solok Selatan
merupakan  salah  satu  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  yang  masih masuk dalam kategori daerah tertinggal,terdepan terluar bersama
Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dan Kabupaten  Pasaman  Barat.  Kabupaten Solok  Selatan  memiliki  luas  wilayah 3.501  km2  terdiri  dari  7  Kecamatan  dan 39 Desa (Nagari). Berdasarkan penelusuran  terhadap  dokumen-dokumen terkait dengan sumber-sumber pembiayaan  keuangan  desa,  didapatkan data tentang perkembangan sumber keuangan  desa  yang  berasal  dari  APBN dan  APBD  Kabupaten  Solok  Selatan tahun  2013-2016  seperti  terdapat  pada
Tabel 1 Tabel 1 Perkembangan Sumber Keuangan Desa yang Berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 Tahun Sumber Pembiayaan Keuangan Desa (Rp) APBD Kabupaten APBD Provinsi
APBN Jumlah Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bantuan Keuangan Dana Desa 2013 15.200.291.176 0 0 0 15.200.291.176 2014 16.877.220.216 0 0 0 16.877.220.216 2015 16.579.909.866 0 0 12.356.228.000 28.936.137.866 2016 47.551.500.338 848.513.129 0 27.729.286.000 76.129.299.467
Sumber: LKPD Kabupaten Solok Selatan (2013-2016), diolah 2017
Data  pada  Tabel  menggambarkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 sumber pembiayaan keuangan Nagari dari Pemerintah hanya berasal dari ADD yang saat  itu  menggunakan  istilah  Dana Alokasi  Umum  Nagari  (DAUN)  yang digunakan  untuk  belanja  operasional pemerintahan  nagari  dengan  besarannya
bervariasi sesuai dengan indikator potensi nagari  seperti  luas  wilayah,  jumlah penduduk,  jarak  ke  Ibukota  Kabupaten dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  sumber pembiayaan untuk pembangunan dialokasikan  dengan  jumlah  yang  sama setiap  nagari  disebut  Dana  Block  Grand Nagari. Jika dibandingkan dengan
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 77
formulasi  sesuai  PP  Nomor  72  Tahun
2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan belum mengalokasikan  sesuai  batas  minimal 10%  dari  DAU  setelah  dikurangi  belanja pegawai.  Hal  yang  sama  juga  masih terjadi pada tahun 2015.
Sejalan dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun  2014  tentang  Desa,  dan  adanya ketegasan  untuk  mengalokasikan  ADD, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan baru memenuhi ketentuan minimal  10%  ADD  mulai  tahun  2016, termasuk  mengalokasikan  Dana  Bagi Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  untuk Desa  (Nagari).  Sementara  itu,  pada  tahun 2015 dan 2016 Kabupaten telah mendapatkan  transfer  berupa  Dana  Desa dari APBN dengan jumlah yang meningkat lebih dari 100%.
Dilihat  dari  total  sumber  keuangan desa  tahun  2013  sampai  dengan  2016, telah mengalami kenaikan secara signifikan  dimana  pada  tahun  2013 sebesar Rp. 15,2 Milyar, naik menjadi Rp. 16,9 Milyar tahun 2014, naik menjadi Rp. 28,9  Milyar  tahun  2015  dan  naik  drastis menjadi  Rp.  76,1  Miliar  tahun  2016. Peningkatan  sumber-sumber  pembiayaan keuangan  desa,  diduga  belum  diikuti dengan  inovasi  kebijakan,  program  dan kegiatan  pembangunan  desa  sebagai
strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Beberapa studi sebelumnya menemukan  bahwa  pengelolaan  ADD untuk  pembangunan  fisik  belum  tepat sasaran  (Nurliana,  2013),  pengelolaan ADD  belum  efektif  karena  pos-pos anggarandalam  pemanfaatan  ADD  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  desa,  dan beberapa  faktor  penghambat  pengelolaan ADD  sehingga  belum  efektif  menurut Okta (2004) yaitu: a) manajemen organisasi pemerintahah desa yang kurang baik;  b)  sumber  daya  manusia  yang kurang; c) kurangnya sarana dan prasarana;  dan  d)  kurangnya  partisipasi masyarakat. Kemudian Studi Azwardi dan Sukanto  (2014)  menemukan  pengaruh negatif  antara  ADD  terhadap  tingkat kemiskinan, artinya semakin besar jumlah ADD  maka  semakin kecil  tingkat kemiskinan.  Namun  secara  lebih  detail dalam  studi  ini  juga  ditemukan  hal  yang menarik  yaitu  nilai  koefisien  ADD menunjukkan  nilai  -0,0000077,  hal  ini bermakna  bahwa  bila  ADD  meningkat  1 %  maka  kemiskinan  akan  berkurang sebanyak 0, 0000077%. Artinya pengaruh ADD terhadap kemiskinan dalam kategori sangat kecil.
Ada  dua  hal  yang  menjadi  urgensi dari  peneltian  ini.  Pertama,  untuk mengetahui  dan  mengidentifikasi  jenis
dan  sumber-sumber  keuangan  di  nagari sebelum  dan  setelah  berlakunya  UU Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa. Perubahan  kebijakan  memberi  implikasi terhadap perubahan sumber-sumber keuangan  di  nagari.  Walaupun  secara aturan sudah bisa di lihat, namun kegiatan identifikasi ini tetap perlu dilakukan untuk melihat  sumber  keuangan  riil  di  nagari yang    ada  di  Kabupaten  Solok  Selatan, karena kemandirian atau tingkat ketergantungan nagari terhadap pemerintahan yang diatasnya akan membuat  sumber  keuangan  ini  akan beragam.Kedua, Proses penyusunan program dan kegiatan di nagari selama ini diduga  masih  sangat  berorientasi  pada pembangunan fisik, mengakibatkan rendahnya  inovasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah nagari. Asumsi awal penelitian ini adalah semakin beragamnya sumber  keuangan  yang  dimiliki  oleh pemerintahan nagari maka semakin inovatif pemerintahan nagari dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan  di  nagarinya.Berdasarkan hal  yang  di  gambarkan  pada  bagian  atas, tulisan ini ditujukan untuk Untuk mendeskripsikan  perkembangan  sumber keuangan  nagari  sebelum  dan  setelah berlakunya  UU  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa di Kabupaten Solok Selatan. Kemudian untuk mendeskripsikam
inovasi  dalam  penyusunan  program  dan kegiatan  pembangunan  nagari  sebelum dan  setelah  berlakunya  UU  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten Solok  Selatan.  Sehingga  kemudian  bisa dideskripsikan  dampak  perkembangan sumberkeuangan  nagari  terhadap  inovasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan nagari sebelum  dan setelah berlakunya  UU  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa di Kabupaten Solok Selatan. Tulisan  ini  adalah  salah  satu  hasil  akhir dari  penelitian  yang  berjudul  Dampak Perkembangan  Sumber  Keuangan  Nagari terhadap  Inovasi  Program  dan  Kegiatan Penbangunan  Nagari  di  Kabupaten  Solok Selatan Tahun 2013-2016.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif untuk  melihat  bagaimana  inovasi  dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan nagari  sebelum  dan setelah berlakunya  UU  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa  di Kabupaten  Solok Selatan.Pendekatan  ini  ditujukan  untuk mempelajari  fenomena  sosial  dengan tujuan  menjelaskan  dan  menganalisa perilaku  manusia  dan  kelompok,  dari sudut  pandang  yang  sama  sebagai  objek yang  diteliti  melihat  masalah  tersebut (Moleong, 2000: 3).Dengan upaya
membatasi  lokasi  penelitian  pada  nagari-
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 79
nagari  yang  tidak  mengalami  proses pergantian  kepemimpinan  pada  rentang waktu yang ditentukan, membantu peneliti  untuk  melihat  berbagai  faktor penghalang inovasi, seperti halnya disebutkan  dalam  pendekatan  teoritik penelitian  ini.  Untuk  mendapatkan  hasil yang diharapkan maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian  kualitatif  menurut  (Strauss Corbin:1990:17) adalah “qualitatif research  we  mean  any  kind  of  research that  produces  finding  not  arrived  at  by means  of  statistical  procedures  or  other means  quantification”.  Penelitian  ini menjadikan  Nagari  di  Kabupaten  Solok Selatan  sebagai  lokus  penelitian.  Dari  39 Nagari  yang  ada  dipilih  sebagai  sampel yaitu  1  Nagari  setiap  Kecamatan  dengan kriteria  pokok  dimana  pada  Nagari  yang menjadi  lokus  tidak  terjadi  pergantian kepemimpinan  Wali  Nagari  selama  tahun 2013-2016. Kriteria ini untuk memastikan bahwa inovasi dalam penyusunan program  dan  kegiatan  pembangunan  desa dilaksanakan  oleh  pemimpin  yang  sama dan  perubahan  yang  terjadi  bukan disebabkan oleh perubahan kepemimpinan,  akan  tetapi  disebabkan oleh  adanya  kreasi  yang  dilakukan sebagai  dampak  dari  perkembangan sumber-sumber  pembiayaan  keuangan Nagari  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.
Lokasi  penelitian  berada  pada  7  (tujuh) nagari, dimana masing-masing kecamatan diwakili  oleh  satu  nagari  sesuai  kriteria pokok  yang  ditentukan  dalam  penelitian ini. Adapun nagari tersebut adalah: Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Pulakek  Koto  Baru  Kecamatan  Sungai Pagu,  Pakan  Rabaa  Utara  Kecamatan Koto  Parik  Gadang  Diateh,  Padang  Air Dingin  Kecamatan  Sangir  Jujuan,  Sungai Kunyit  Barat  Kecamatan  Sangir  Balai Janggo  dan  Dusun  Tangah  Kecamatan Sangir Batang Hari.
Inovasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Nagari
Amanah  UU  Nomor  6  tahun  2014 di  tujukan  agar  daerah  dalam  hal  ini pemerintahan  desa/Nagari  harus  mampu dan mau mewujudkan kemandirian nagari.  Kemandirian  ini  bisa  di  dorong dengan  membangun  hubungan  yang selaras  dan  harmonis  dengan  masyarakat dan  dunia  usaha  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik (Good governance). Agar hubungan yang dimaksud  dapat  selaras  dan  harmonis, pemerintah  perlu  melakukan  reposisi sebagai motivator, dinamisator dan inisiator,  sehingga  kewenangan  yang dimiliki mampu menghantarkan masyarakat pada  kondisi kehidupan yang layak, makmur dan sejahtera.
Disinilah  diperlukan  adanya  daya inovatif pemerintahan nagari dalam mewujudkan makmuran dan kesejahteraan. Daya inovasi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah kemampuan  pemerintah  nagari  dalam menghasilkan kreatifitas dalam penyusunan  program  dan  kegiatan  di nagari.  Dalam  tulisan  yang  d
Untuk  melakukan  inovasi  tersebut, maka  ada  syarat  pra  kondisi  yang  harus dimiliki  oleh  daerah  dalam  melakukan layanan  di  sektor  publik  tersebut,  ini  di sadur  dari  buku  panduan  yang  disusun oleh  Ian  McPhee  (2009).  Kepemimpinan, strategi  pengembangan  kelemba sumberdaya manusia menjadi hal hal yang perlu  mendapat  perhatian  sebagai  pra kondisi  yang  perlu  diciptakan  untuk melakukan inovasi.
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan
Syamsurizaldi 1 ,
Disinilah  diperlukan  adanya  daya tahan nagari dalam makmuran dan kesejahteraan. Daya inovasi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah kemampuan  pemerintah  nagari  dalam menghasilkan kreatifitas dalam penyusunan  program  dan  kegiatan  di nagari.  Dalam  tulisan  yang  di  edit  oleh
Ian  McPhee  (2009)Innovation  in  a public sector  context  has  been  defined  as  the ‘creation  and  implementation  of  new processes, products, services and methods of  delivery  which  result  in  significant improvements in the efficiency effectiveness  or  quality  of  outcomes’.  In short, innovationis the application of new ideas to produce better outcomes
Untuk  melakukan  inovasi  tersebut, maka  ada  syarat  pra  kondisi  yang  harus dimiliki  oleh  daerah  dalam  melakukan layanan  di  sektor  publik  tersebut,  ini  di sadur  dari  buku  panduan  yang  disusun Ian  McPhee  (2009).  Kepemimpinan, strategi  pengembangan  kelembagaan  dan sumberdaya manusia menjadi hal hal yang perlu  mendapat  perhatian  sebagai  pra kondisi  yang  perlu  diciptakan  untuk
Dalam  tulisan  Drucker  (1986), berpendapat bahwa setiap organisasi perlu suatu  kompetensi  inti  ( yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan  keberhasilan  masa  yang akan  datang,  dan  merupakan  mesin  yang memungkinkan  organisasi  bertahan  dari kerentanan (viability). Dalam penyusunan program  dan  kegiatan  di  nagari  di butuhkan  daya  inovasi  tersebut.  Yang mana inovasi tersebut dapat dilihat dalam
Pembangunan Implementasi Pemeriksaan Adjust INOVASI
, Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni
Innovation  in  a public sector  context  has  been  defined  as  the ‘creation  and  implementation  of  new processes, products, services and methods of  delivery  which  result  in  significant improvements in the efficiency,
r  quality  of  outcomes’.  In short, innovationis the application of new ideas to produce better outcomes.
Dalam  tulisan  Drucker  (1986), berpendapat bahwa setiap organisasi perlu suatu  kompetensi  inti  (core  competence), itu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan  keberhasilan  masa  yang akan  datang,  dan  merupakan  mesin  yang memungkinkan  organisasi  bertahan  dari ). Dalam penyusunan program  dan  kegiatan  di  nagari  di aya  inovasi  tersebut.  Yang mana inovasi tersebut dapat dilihat dalam
Inovasi Program Dan Kegiatan Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Suherdian Antoni 4 81
proses pembuatan
kebijakan, pelaksananaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini  adalah  kebijakan  pemerintahan  nagari yang  dilakukan  oleh  stakeholder  nagari dalam  penyusunan  program  dan  kegiatan di  nagari  dengan  kondisi  dimana  sumber pembiayaan  di  nagari  yang  semakin beragam dan semakin meningkat.
Sumber Keuangan Nagari Untuk percepatan kemandirian nagari  dalam  kerangka  otonomi  daerah maka  pemerintah  dan  pemerintah  daerah mendorong  Pemerintah  Nagari  untuk lebih  memberdayakan  masyarakat  dan mengoptimalkan  sumberdaya  yang  ada, baik  itu  sumberdaya  dari  nagari  sendiri maupun  dari  luar.  Nagari  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan  asli  maupun  kewenangan penugasan dari pemerintahan tingkat atas, yang  menyangkut  peranan  pemerintah nagari  sebagai  penyelenggara  pelayanan publik  di  nagari  dan  sebagai  pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang melibatkan  masyarakat  di  tingkat  nagari. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,  pemerintah  nagari  memiliki sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  yang
dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk  diperhatikan  dalam  mendukung proses  pelaksanaan  pembangunan  di setiap  nagari  adalah  adanya  kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan  uang  melalui  Rekening  Kas Desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  1 (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu dibayar  kembali  oleh  desa.  Pendapatan desa  bersumber  dari  (pasal  72  UU  No 6/2014 tentang Desa):
1)  Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
a. Hasil usaha
b. Hasil aset
c. Swadaya dan partisipasi
d. Gotong royong
e. Lain-lain PADes
2)  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara (Dana
Desa),Pemerintah mengalokasikan dana  nagari  dalam  APBN  setiap tahun  anggaran  yang  diperuntukkan bagi  nagari  yang  ditransfer  melalui APBD Kabupaten/Kota.
3)  Bagian  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan  bagian  hasil  dari hasil  pajak  dan  retribusi  daerah kabupaten/kota kepada nagari minimal 10% dari realisasi
penerimaan  hasil  pajak  dan  retribusi
daerah kabupaten/kota.
Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi  daerah  tersebut  dilakukan berdasarkan  ketentuan  60%  dibagi secara  merata  kepada  seluruh  nagari dan  40%  dibagi  secara  proporsional realisasi  penerimaan  hasil  pajak  dan retribusi daerah masing-masing.
4)  Alokasi  Dana  Desa,  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten. Pemerintah
Kabupaten/Kota
mengalokasikan
ADD  dalam  APBD  setiap  tahun anggaran  minimal  10%  dari  dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota  dalam  APBD  setelah dikurangi  DAK.  Pengalokasian  ADD mempertimbangkan
kebutuhan
penghasilan  tetap  wali  nagari  dan perangkat nagari serta jumlah penduduk  nagari,  angka  kemiskinan nagari,  luas  wilayah  nagari  dan tingkat kesulitan geografis nagari.
5)  Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota,
Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota dapat  memberikan  bantuan  keuangan yang bersumber dari APBD
Provinsi/Kabupaten/kota kepada nagari/desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat  umum  peruntukkan  dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya  kepada  nagari  penerima bantuan  dalam  rangka  membantu pelaksanaan  tugas  pemerintah  daerah di  nagari.  Bantuan  yang  bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah  darah  pemberi  bantuan dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan
pemberdayaan masyarakat
6)  Hibah  dan  Sumbangan  yang  Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
7)  Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah,
Seluruh  pendapatan  nagari  diterima dan  disalurkan  melalui  rekening  kas nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari.
Pendapatan Desa tersebut jika
diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari :
1)  Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2)  Transfer
3)  Pendapatan Lain-Lain
Pengelolaan Keuangan Nagari Keuangan  Nagari  dikelola  berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan  nagari  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban.
a. Perencanaan
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 83
Dokumen perencanaan keuangan  nagari  meliputi  RPJM Nagari  dan  RKP  Nagari  yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan  daerah  yang  disusun berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam musyawarah  nagari.  Musyawarah nagari  dilaksanakan  paling  lambat bulan  Juni  tahun  anggaran  berjalan. Penyusunan  RPJM  Nagari  dan  RKP Nagari  dilakukan  secara  partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan  pembangunan  nagari yang melibatkan Badan
Permusyawaratan  Nagari  dan  unsur masyarakat  nagari.  RPJM  Nagari memuat  penjabaran  visi  dan  misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan
nagari,  pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan,
pemberdayaan  masyarakat  dan  arah kebijakan  perencanaan  pembangunan nagari.
RPJM Nagari mengacu visi dan misi  Wali  Nagari  terpilih  dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan  kondisi  obyektif nagari  dan  prioritas  pembangunan kabupaten/kota. RPJM
Nagari ditetapkan dalam jangka waktu paling lama  tiga  bulan  terhitung  sejak
pelantikan  Wali  Nagari.  Nagari memuat  rencana  penyelenggaraan pemerintahan  nagari,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat nagari. RKP Nagari berisi evaluasi  pelaksanaan  RKP  Nagari tahun sebelumnya,  prioritas program, kegiatan,  dan  anggaran  nagari  yang dikelola  oleh  nagari  maupun  melalui kerja sama antara nagari/pihak ketiga serta  kewenangan  penugasan  dari tingkatan  pemerintah  yang  lebih tinggi.  RKP  Nagari  mulai  disusun oleh  pemerintah  nagari  pada  bulan Juli  tahun  berjalan  dan  ditetapkan dengan peraturan nagari paling lambat  akhir  bulan  September  tahun berjalan.  RKP  Nagari  menjadi  dasar penetapan APB Nagari.
b. Penganggaran
APBNagari terdiri dari Pendapatan, Belanja dan  Pembiayaan Nagari.  Pendapatan  adalah  semua penerimaan  uang  melalui  rekening nagari  yang  merupakan  hak  nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  nagari. Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan  paling  lambat  tanggal  31 Desember tahun anggaran berjalan.
Belanja  nagari  meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  nagari
yang  merupakan  kewajiban  nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali  oleh  nagari.  Belanja  nagari terdiri  dari  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang  dan  modal.  Belanja  tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan  tetap,  belanja subsidi,  bantuan  sosial,  bantuan keuangan  dan  belanja  tidak  terduga. Belanja nagari yang ditetapkan dalam APBNagari  digunakan  minimal  70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan  nagari,  pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan  masyarakat  nagari, serta  digunakan  minimal  30%  untuk penghasilan  tetap  dan  tunjangan kepala  nagari  dan  perangkat  nagari, operasional pemerintah nagari, tunjangan  dan  operasional  BPN  dan insentif  rukun  tetangga  dan  rukun warga.
c. Pelaksanaan
Wali  Nagari  adalah  pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan nagari  yang  dalam  pelaksanaannya dapat  dikuasakan  kepada  perangkat nagari.  Perangkat  nagari  terdiri  atas sekretariat nagari, pelaksana
kewilayahan  dan  pelaksana  teknis. Perangkat nagari berkedudukan sebagai  unsur  pembantu  wali  nagari. Sekretariat  nagari  dipimpin  oleh sekretaris  nagari  dibantu  oleh  unsur staf sekretariat yang bertugas membantu  wali  nagari  dalam  bidang administrasi  pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu  wali  nagari  sebagai  satuan tugas  kewilayahan.  Pelaksana  teknis merupakan  unsur  pembantu  wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis pengelolaan  keuangan  nagari  adalah perangkat  nagari  yang  ditunjuk  oleh wali  nagari  untuk  melaksanakan pengelolaan keuangan nagari. Bendahara  adalah  perangkat  nagari yang  ditunjuk  oleh  wali  nagari  untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,  membayarkan,  dan mempertanggungjawabkan  keuangan nagari  dalam  rangka  pelaksanaan APB  Nagari.  Pencairan  dana  dalam rekening  kas  nagari  ditandatangani oleh  wali  nagari  dan  bendahara nagari.
d.   Pelaporan dan Pertanggungjawaban Wali  Nagari  menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati setiap semester  tahun  berjalan  dan  setiap
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 85
akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban  yang  disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk
bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas  umum,  buku  kas  pembantu perincian  obyek  penerimaan  dan bukti  penerimaan  lainnya  yang  sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu perincian  obyek  pengeluaran  yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran  yang  sah  dan  bukti  atas penyetoran  PPN  atau  PPh  ke  kas Negara.
Perkembangan Sumber Keuangan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Dampak  dari  berlakunya  UU  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada perkembangan  sumber  keuangan  Nagari di  Kabupaten  Solok  Selatan  adalah meningkatnya pendapatan Nagari. Peningkatan  tersebut  terjadi  karena  mulai tahun anggaran 2015, diberlakukan pengalokasian Dana Desa yang bersumber langsung  dari  APBN,  disamping  Alokasi Dana  Desa  dari  APBD  Kabupaten/Kota. Nagari  juga  diperbolehkan  menerima bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi. Dalam  UU  ini,  dijelaskan  dengan  tegas bahwa  Desa  menerima  Alokasi  Dana Desa  paling  sedikit  10%  dari  dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota  dalam  APBD  setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.Peningkatan  Sumber  Keuangan Nagari  di  Kabupaten  Solok  Selatan terlihat jelas pada grafik 1
Sumber : APBNagari di Kabupaten Solok Selatan(2013-2016), diolah.
Gambar 1 Perkembangan Sumber Keuangan Nagari di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2013-2016
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD PA Nag A DD BHPRB BK DD
Luak kapau Pakan Rabaa Lubuk Gadang Timur Sungai Kunyit Pulakek Koto Baru Dusun Tangah Padang
Gantiang Nagari
Grafik  1  memperlihatkan  bahwa peningkatan sumber pembiayaan keuangan  Nagari  secara  signifikan  terjadi pada  tahun  2016.  Sumber  keuangan nagari  terbesar  berasal  dari  Alokasi  Dana Desa. Sebelum diberlakukan UU Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  pengalokasian dana  desa  oleh  Pemerintah  Kabupaten Solok  Selatan  berdasarkan  formulasi  PP Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa. Pengalokasian tersebut  masih  kurang dari 10%  dari  DAU  setelah  dikurangi  belanja pegawai.  Pada  diagram  di  atas  terlihat jelas  setelah  diberlakukannya  UU  Nomor 6  tahun  2014  tentang  Desa,  yang didalamnya  diatur  secara  tegas  terkait alokasi  dana  desa,  Pemerintah  Kabupaten Solok  Selatan mulai  memenuhi ketentuan minimal  10%  ADD  mulai  tahun  2016, sehingga terlihat peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan Nagari.
Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten Solok  Selatan  mulai  meningkat  drastis pada tahun 2016. Nagari yang mengalami peningkatan  ADD  tertinggi  yaitu  Nagari Lubuk Gadang Timur, dengan peningkatan  300%  dari  Rp  403.769.000 menjadi  Rp  1.614.870.000.  begitu  juga dengan nagari lain mengalami peningkatan lebih dari 100%.Selain Alokasi Dana Desa, Nagari juga memperoleh  transfer  berupa  Dana  Desa
yang  berasal  dari  APBN  dimulai  dari tahun  2015.  Transfer  Dana  Desa  tersebut mengalami  peningkatan  lebih  dari  100% mulai tahun 2015 dan 2016. Nagari  Luak Kapau Alam Pauh Duomengalami peningkatan DD 125% dari Rp 318.467.473  di  tahun  2015  menjadi  Rp 718.078.000  di  tahun  2016.  Begitujuga dengan  Nagari  Pakan  Rabaa  Utara meningkat  138%  dari  Rp  366.503.684 menjadi  Rp  801.291.000,    Nagari  Lubuk Gadang Timur 165% dari Rp 308.792.651 menjadi  Rp  816.789.000,  Nagari  Sungai Kunyit meningkat 119% dari Rp 309.667.480  menjadi  Rp  678.206.000, Nagari  Pulakek  Koto  Baru  meningkat 126%  dari  Rp  318.313.701  menjadi 717.831.000,  dan  Nagari  Dusun  Tangah meningkat  118%  dari  Rp  307.831.248 menjadi Rp 669.735.000.
Secara keseluruhan, terlihat perbedaan  pendapatan  Nagari  sebelum dan  sesudah  diberlakukannya  UUNomor 6  tahun  2014  tentang  Desa.  Dari  tahun 2013  ke  2014,  peningkatan  sumber keuangan nagari  yaitu dibawah 50%, dari tahun  2014  ke  tahun  2015  mulai  terjadi peningkatan  lebih  dari  50%,  dan  dari tahun  2015  ke  2016  terjadi  peningkatan sumber keuangan nagari lebih dari 100%.
Setelah  implemnetasiUUNomor  6 tahun  2014  tentang  Desa,  Sumber
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 87
Keuangan  nagari  mulai  memiliki  banyak variasi.  Variasi  tersebut  dijelaskan  dalam pasal  72  terdiri  dari  tujuh  sumber keuangan  desa,  yaitu  Pendapatan  Asli Desa,  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  Bagian  Hasil Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten/Kota,  Hibah  dan  Sumbangan yang Tidak Mengikat dari pihak ketiga.Sumber  keuangan  nagari  yang beragam  ditujukan  untuk  menumbuhkan semangat berinovasi Nagari.
Pengalokasian  sumber  keuangan  nagari tersebut  untuk  berbagai  kegiatan  nagari juga diatur. Misalnya dana desa ditujukan untuk  pemberdayaan  masyarakat,  alokasi dana  desa  untuk  pembangunan,  dan  lain- lain  yang  tujuan  akhirnya  meningkatkan partisipasi  masyarakat  untuk  membangun Nagari,  bukan  hanya  fisik  tapi  juga  non fisik menuju kemandirian Nagari.
Amanah  UU  Nomor  6  tahun  2014 di  tujukan  agar  daerah  dalam  hal  ini pemerintahan  desa/Nagari  harus  mampu dan mau mewujudkan kemandirian nagari.  Kemandirian  ini  bisa  di  dorong dengan  membangun  hubungan  yang selaras  dan  harmonis  dengan  masyarakat dan  dunia  usaha  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik (Good governance). Agar hubungan yang dimaksud  dapat  selaras  dan  harmonis, pemerintah  perlu  melakukan  reposisi
sebagai motivator, dinamisator dan inisiator,  sehingga  kewenangan  yang dimiliki mampu menghantarkan masyarakat  pada  perikehidupan  yang layak,  makmur  dan  sejahtera.  Dengan banyaknya  variasi  sumber  Keuangan Desa,  Nagari  harus  mampu  berinovasi untuk  mewujudkan  kemandirian  nagari tersebut.
Kondisi Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
Peningkatan sumber keuangan Nagari  ditujukan  bukan  hanya  untuk melakukan  pembangunan  fisik,  namun diutamakan  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  dan  peningkatan  taraf  hidup mereka.  Ada  delapan  tujuan  alokasi  dana desa,  yang  apabila  disimpulkan  secara umum, alokasi dana desa bertujuan untuk pembangunan  fisik  dan  non  fisik  dalam mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan.  pada  umumnya,  alokasi dana  desa  merupakan  sumber  keuangan utama  di  Nagari.  Hal  ini  dikarenakan rendahnya  kontribusi  pendapatan  asli nagari.  Sebelum  tahun  2015,  nagari memiliki  pendapatan  asli  nagari  melalui pengurusan  surat-surat  izin.  Namun  sejak tahun  2015  Nagari  tidak  diperbolehkan lagi mengambil pungutan dari pengurusan surat-surat.  Sebagai  sumber  pembiayaan utama  nagari,  aparatur  desa  diharapkan
mampu  memposisikan stimultan pemberdayaan masyarakat, bukan  hanya  pembangunan  fisik  yang bermanfaat  jangka  pendek,  dan  kecil kontribusinya untuk pemberdayaan masyarakat.
Sumber : APBNagari 2013-2016, Diolah 2017
Grafik.2 Perkembangan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
Dari  Grafik  2;terlihat tahun  2013,  pembangunan  didominasi pada pembangunan Fisik peningkatan  pembangunan  fisik  dari tahun  2015  ke    tahun  2016  lebih  dari 100%. Sedangkan pemberdayaan masyarakat  yang  baru  dilakukan  mulai tahun  2015  dengan  porsi dibandingkan  dengan  pembangunan  fisik. Perbandingan  pembangunan  fisik  den pemberdayaan  di  Nagari  Luak  Kapau
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 Pem b. F isik K emasy arakat an Pem berday aan Pem b. F isik Luak kapau Pakan Rabaa
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan
ADD  sebagai stimultan pemberdayaan masyarakat, bukan  hanya  pembangunan  fisik  yang bermanfaat  jangka  pendek,  dan  kecil kontribusinya untuk pemberdayaan
Kurang  terarahnya  pengalokasian dana  desa  di  Kabupaten  Solok  Selatan terlihat  dari  lebih  dominan anggaran untuk pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan  masyarakat dapat dilihat pada 2016, Diolah 2017
Perkembangan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
terlihat  bahwa  sejak
tahun  2013,  pembangunan  didominasi pada pembangunan Fisik, bahkan peningkatan  pembangunan  fisik  dari tahun  2015  ke    tahun  2016  lebih  dari 100%. Sedangkan pemberdayaan masyarakat  yang  baru  dilakukan  mulai dengan  porsi  sangat  kecil dibandingkan  dengan  pembangunan  fisik. erbandingan  pembangunan  fisik  dengan agari  Luak  Kapau
Alam  Pauh  Duo  tahun  2016  adalah  3 berbanding  0,4.  Sedangkan Rabaa  2  berbanding1  ,  Nagari  Lubuk Gadang Timur dan Nagari Sungai Kunyit 3  berbanding  1,    Nagari  Pulakek  Koto Baru  2 berbanding 02, Tangah  2  berbanding  1,6. memberikan gambaran kepada kitakurangnya  inovasi  untuk pemberdayaan  masyarakat.  Pembangunan masih  difokuskan  pada  pembangunan
Pem b. F isik
K emasy arakat an Pem berda y aan Pem b. F isik K emasy ara kat an Pem berda y aan Pem b .F isik K emasy ara kat an Pem berda y aan Pem b. F isik K emasy ara kat an Pem berda y aan Pakan Rabaa Lubuk Gadang
Timur Sungai Kunyit Pulakek Koto Baru

## Nagari
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013 Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 ,
Kurang  terarahnya  pengalokasian dana  desa  di  Kabupaten  Solok  Selatan dominannya  alokasi pembangunan fisik dibandingkan program-program
pemberdayaan  masyarakat,  hal  tersebut dapat dilihat pada Grafik.2 :

## Perkembangan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
Alam  Pauh  Duo  tahun  2016  adalah  3 0,4.  Sedangkan  Nagari  Pakan 1  ,  Nagari  Lubuk Gadang Timur dan Nagari Sungai Kunyit
1,    Nagari  Pulakek  Koto
berbanding 02, dan Nagari Dusun
1,6.    Data  tersebut
memberikan gambaran kepada inovasi  untuk  kegiatan pemberdayaan  masyarakat.  Pembangunan masih  difokuskan  pada  pembangunan
Pem b. F isik K emasy ara kat an Pem berda y aan Pem b. F isik K emasy arakat an Pem berday aan Dusun Tangah Padang Gantiang Inovasi Program Dan Kegiatan
fisik  seperti  pembangunan  jalan,  irigasi, pembangunan balai-balai, namun minimnya dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.Kegiatan pemberdayaan  masyarakat  desa  terkait dengan  kegiatan  ekonomi,  sosial  budaya dan  lainnya  yang  juga  terkait  dengan otonomi asli nagari. Pemberdayaan masyarakat diarahakan untuk memperkuat sendi-senidi kehidupan ekonomi pedesaan yang  selama  ini  menjadi  tumpuan kehidupan masyarakat, dan juga penguatan  kepasitas  dan  tata  nilai kehidupan  masyarakat  nagari  dari  sisi sosial  dan  budaya  yang  hidup  dan berkembangan pada masyaraiat nagari,
Diberlakukannya  UU  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  idealnya memberikan  kesempatan  kepada  Nagari untuk  mengembangkan  potensi  daerah dan  kewenangan  asli  desa,  melalui pemberdayaan masyarakat. Namun setelah  dua  tahun  berlakunya  UU  Nomor
6  tahun  2014,  yang  terlihat  menonjol adalah  pembangunan  fisik  dan  kurang menonjol program pemberdayaan masyarakat  nagari  di  Kabupaten  Solok Selatan. Nagari masih memfokuskan pada pembangunan fisik, dan kurang memprioritaskan pemberdayaan.
Inovasi  Penyusunan  Program  dan Kegiatan  Pembangunan  Nagari  di Kabupaten Solok Selatan
Dalam  melakukan  inovasi,  ada syarat  pra  kondisi  yang  harus  dimiliki oleh  daerah  ataupun  desa/nagari  dalam melakukan  layanan  di  sektor  publik tersebut. Pra syarat tersebut terdiri dari:
a. Kepemimpinan dan Pengetahuan terhadap kondisi
Kepemimpinan  berpengaruh pada penyusunan inovasi pembangunan  nagari.  Mulai  dari sejauh mana Wali Nagari mengetahui kondisi  di  Nagari  tersebut,  maupun latar belakang Wali Nagari.

## Tabel 2.1 Profil Wali Nagari di Kabupaten Solok Selatan
No Nagari Wali Nagari Tingkat Pendidikan Tahun dilantik 1 Pakan Rabaa Utara Novera Wandra, S.E.,M.M  S2 2013 2 Luak Kapau APD Syahibul Izar, S.Sos S1 2014 3 Pulakek Marzinatal SMA 2014 4 Lubuk Gadang Timur  Kasri SMA 2014 5 Sungai Kunyit Barat Yanuari SMA 2013 6 Dusun Tangah Radiman Sigintir SMA 2013 Sumber: Wawancara, Diolah (2017) Pemberdayaan  masyarakat  yang paling  terlihat  peningkatannya  dari  tahun 2015-2016 yaitu di Nagari Dusun Tangah.
Hal  ini  dikarenakan  Wali  Nagari  Dusun
Tangah  merupakan  sosok  yang  inovatif. Radiman Sigintir, merupakan Wali Nagari Dusun  Tangah  yang  telah  memimpin selama dua periode. Oleh karena itu, Wali Nagari  Dusun  Tangah  sudah  mengetahui bagaimana  kondisi  Nagari  dan  mampu merumuskan program dan kegiatan pembangunan dengan melibatkan pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu, Ketua  LPMN  Nagari  Dusun  Tangah dijabat oleh Dr.Ir.Kardiman,MM, seorang yang berpendidikan doktor. Secara pengetahuan  akademik,  Ketua  LPMN Dusun Tangah sangat mengerti bagaimana  merumuskan  program  dan kegiatan pembangunan nagari yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat nagari.
Berbeda  dengan  Nagari  Pakan Rabaa  Utara,  pembangunan  di  Nagari  ini lebih  berfokus  pada  pembangunan  fisik. hal  ini  dikarenakan  nagari  ini  sangat  luas dan  memiliki  permukiman  masyarakat yang  terpencar.  Hal  ini  dijelaskan  oleh Wali  Nagari  Pakan  Rabaa  Utara,  Novera Wandra, SE,MM. :
“Nagari Pakan Rabaa Utara memiliki  geografis  yang  luas,  jarak antar  jorong  jauh  dan  pemukiman berserakan.  Sehingga  pembangunan disini lebih dipusatkan untuk membangun akses penghubung antar jorong.  Hal  ini  untuk  memudahkan akses antar jorong”.
Wali  Nagari  Pakan  Rabaa  Utara merupakan  lulusan  S2.  Secara  akademik, Wali  Nagari  Pakan  Rabaa  memiliki pendidikan tinggi. Namun inovasi pembangunan  belum  banyak  dilakukan karena  kondisi  georgrafis  Nagari  Pakan Rabaa Utara yang saat ini lebih membutuhkan pembangunan fisik.
Berbeda  dengan  Nagari  Pakan Rabaa  Utara  dan  Nagari  Dusun  Tangah, pemberdayaan  masyarakat  di  Nagari Pulakek  Koto  Baru  justru  menurun  dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Dari hasil wawancara  dengan  Kaur  Perencanaan Nagari  Pulakek  Koto  Baru,  Yovi  Indria S.Pd, dinyatakannya bahwa :
“Apa  yang  harus  diberdayakan  di Nagari  Pulakek  Koto  Baru  tidak terlihat.
Masyarakat kurang berpartisipasi  dalam  mengajukan program-program  kepada  Nagari. Hal ini karena untuk membuat suatu program, masyarakat harus mengajukan proposal kepada nagari, dan  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah. Tapi kenyatannya
gerakan masyarakat  untuk  melaksanakannya sangat rendah”
Selain itu masyarakat kurang berpartisipasi,  di  Nagari  ini  LPMN  juga tidak aktif, dan program yang dicanangkan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. “LPMN  disini  tidak  aktif,  dan  tidak menentu  dalam  penggunaan  dana. Program-program pemberdayaan sudah  direncanakan  di  dalam  pos
APBNag, tapi tidak terlaksana, salah satunya  karena  kurangnya  motivasi
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 91
masyararakat
untuk
melaksanakannya. Selain itu program  yang  diajukan  juga  kurang menyentuh masyarakat.”
Fenomena  yang  sama  juga  terdapat pada Nagari Luak Kapau, dimana berdasarkan  wawancara  dengan  Wali Nagari  Luak  Kapau,  Sohibul  Izar,  S.Sos bahwa:
“Pada  saat  penggalian  gagasan  di  tingkat Jorong  untuk  perencanaan  pembangunan nagari  tahun  2015  dan  2016,  LPMN  dan Pemerintahan  Nagari  hanya  menampung usulan  dari  masyarakat  dari  seluruh Jorong.  Karena  kurangya  penjelasan  yang detail tentang penggunaan dana desa yang disampaikan  maka  masyaraiat  cenderung memngusulkan  hal  yang  mudah  dilihat, yaitu  pembangunan  fisik  seperti  jalan, irigasi,  bangunan  sekolah  dan  lain sebagainya. Sehingga kegiatan pemberdayaan  ekonomi dan sosial budaya sangat  kurang  terperhatikan.  LPM  Nagari cukup aktif sebagai fasilitator perencanaan pembangunan  nagari,  meskipun  pengurus bekerja  sukarela  dengan  dana  operasional yang sangat minim sekali”.
Nagari  Sungai  Kunyit  Barat  juga mengalami penurunan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan wali nagari baru dilantik pada akhir  2014,  sehingga  belum  terlalu mengetahui  arahan  pemberdayaan  yang dibutuhkan, dan masih menyusun program untuk pemberdayaan tersebut.

## b. Fokus Pada hal yang penting
Untuk  poin  ini,  Nagari  Pakan  Rabaa Utara  merupakan  Nagari  yang  luas,  dan
akses  antar  jorong  jauh.  Sehingga  untuk saat  ini  pembangunan  lebih  difokuskan untuk  pembangunan  fisik.  contohnya pembangunan  Polindes  di  Jorong  Ulu Suliti, pembangunan jalan di depan Kantor Wali Nagari,perbaikan jalan dan jembatan, dan  pembangunan  pos  pemuda  di  tiap jorong.Berbeda  dengan  Nagari  Dusun Tangah,  yang  melakukan  pembangunan fisik seperti rehab jalan dan jembatan,pembangunan TK/PAUD, namun  disamping  itu  juga  melakukan program pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan  kapasitas  masyarakat  melalui kelompok BKMT, pembinaan ninik mamak,peningkatan  kapasitas  pengrajin batu bata,pelatihan menjahit dan membordir,  dan  peningkatan  kapasitas kelompok seni.
c. Kemampuan  Organisasi,  Insentif  dan Reward
Dalam  hal  ini,  berbicara  persoalan kemampuan organisasi, tidak bisa dilepaskan  dari  latar  belakang  pendidikan dan  pengalaman  perangkat  nagari.  Di Nagari  Pulakek  Koto  baru,  staff  nagari yang lulusan sarjana berjumlah tiga orang, hal  yang  sama  juga  terdapat  di  Nagari Pulakek  Koto  Baru.  Sedangkan  di  Nagari Pakan Rabaa Utara terdapat enam staf, dua diantaranya  S1,  dua  D3,  dan  lima  orang lulusan  SMA.  Sedangkan  nagari  Lubuk
Gadang  Timur,  dari  delapan  orang  staf, hanya satu yang sarjana. Tingkat pendidikan mempengaruhi program, dimana, semakin tinggi pendidikan perangkat  nagari,  terutama  di  bidangnya, akan semakin besar pengetahuan akademik  yang  dimiliki,  dan  hanya  perlu di praktekkan di nagari. Tapi , dilihat dari tingkat pendidikan, lebih dari 50% lulusan SMA.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor inovasi program tidak berkembang, karena perangkat  nagari  tidak  terlalu  paham dengan permasalahan dan cara menganalisisnya.
Untuk  persoalan  insentif,  Nagari Pakan Rabaa Utara paling banyak mengalokasikan dana untuk gaji karyawan.  Disusul  oleh  Nagari  Lubuk Gadang Timur, Pulakek Koto Baru, Dusun Tangah,  Luak  Kapau,  dan  Nagari  Sungai Kunyit  Barat.  Jumlah  alokasi  untuk insentif perangkat nagari ini juga dipengaruhi oleh banyak wilayah bawahan yaitu Jotp zi zi rong. Nagari yang memiliki wilayah yang luas dan jorong yang banyak yaitu  Lubuk  Gadang  Timur  dan  Pakan Rabaa
Utara
Gambar 2.3 Perkembangan Penghasilan Perangkat Nagari
Dari  Gambar  2.3,  dapat  dilihat penghasilan  perangkat  nagari  rata-rata sama dan cenderung meningkat dari tahun ke  tahun.  Tapi  hal  tersebut  ternyata  tidak berpengaruh kepada inovasi program yang
dibuat  oleh  pemerintah  nagari.  Untuk dapat berinovasi, diperlukan motivasi atau daya  perangsang  bagi  perangkat  nagari. George  R.  dan  Leslie  W.  (1993) mengatakan bahwa motivasi adalah - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 2013 2014 2015
2016
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 93
“……getting  a  person  to  exert  a  high degree of effort ….” yang artinya motivasi membuat seseorang bekerja lebih berprestasi. Prestasi yang ditunjukkan oleh perangkat Nagari adalah dengan membuat inovasi program pemberdayaan masyarakat.  Ravianto  (1986)  mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi  motivasi  adalah  imbalan jasa  uang.  Seseorang  akan  bertambah motivasinya apabila mendapatkan imbalan yang  sesuai  bahkan  lebih  dari  apa  yang dikerjakan.  Namun  hal  ini  ternyata  tidak memberikan  pengaruh  pada  peningkatan inovasi di tujuh nagari di Kabupaten Solok Selatan.  Pada  umumnya,  semua  nagari mengalami  peningkatan  gaji  dari  tahun 2013-2016.  Peningkatan  tersebut  tidak berbanding  lurus  dengan  program  inovasi yang  dibuat.  Hal  ini  menandakan  bahwa peningkata insentif ternyata tidak membuat program inovasi bertambah.

## PENUTUP
Kesimpulan dan Saran
Ditetapkannnya  UU  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa  memberikan  implikasi secara  signifikan  terhadap  perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu implikasinya adalah meningkatnya sumber keuangan  desa  terutama  yang  berasal  dari pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah
dalam bentuk alokasi dana desa. Peningkatan  sumber  keuangan  nagari tersebut  ditujukan  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  nagari,  terutama  dalam  hal pemberdayaan masyarakat, untuk menciptakan  kemandirian  nagari.  Nagari di  Kabupaten  Solok  Selatan  masih memfokuskan  pada  pembangunan  fisik daripada pemberdayaan masyarakat, sehingga  program  yang  dibuat  kurang inovatif.  Kurangnya  inovasi  program  dan kegiatan pembangunan nagari dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya kapasitas dan pengalaman  wali  nagari,  dukungan  dari lembaga-lembaga ditingkat nagari. Kemudian  pemahaman  masyarakat  yang masih  terbatas  tentang  pembangunan, yang  lebih  berorinetasikepada  kegiatan pembangunan  fisik  dari  pada  kegiatan pemberdayaan. Belum tersosialisasikannya  kepada  masyaraiat pedoman  penggunaan  dana  desa  secara masif  juga  menjadi  penyebab  muncul usulan  pembangunan  fisik  sejak  dari penggalian gagasan dan aspirasi di tingkat jorong.  Temuan  penelitian  ini,  sebagian mendukung  temuan  penelitian  terdahulu yaitu  bahwa  pengelolaan  ADD  untuk pembangunan  fisik  belum  tepat  sasaran (Nurliana, 2013), pengelolaan ADD belum efektif  karena  pos-pos  anggarandalam pemanfaatan  ADD  tidak  sesuai  dengan
kebutuhan  desa,  dan  beberapa  faktor penghambat  pengelolaan  ADD  sehingga belum  efektif  menurut  Okta  (2004)  yaitu: a)  manajemen  organisasi  pemerintahah desa  yang  kurang  baik;  b)  sumber  daya manusia yang kurang; c) kurangnya sarana dan prasarana; dan d) kurangnya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwardi  dan  Sukanto  (2014),  Efektifitas Alokasi Dana Nagari dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Volume 12, No.1, Juni 2014, Hal 29-41; Bungin, Burhan (2007), Penelitian Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu  Sosial  lainnya.  Kencana Pranada Media Group, Jakarta;
Drucker,  Peter.,  (1986).  Innovation  and
Entrepreneurship. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis.
2007.Teori dan Praktik
Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo;
Ian  McPhee,  2009,  Innovation  in  the
Public  Sector:  Enabling  Better Performance, Driving New Directions,  Commonwealth  of Australia;
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2015), Laporan Hasil Kajian Pengelolaan  Keuangan  Nagari: Alokasi  Dana  Nagari  dan  Dana
Nagari.  (Direktorat  Penelitian dan Pengembangan);
Lexy Moleong. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya;
PP  Nomor  43  tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014;
PP  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana Nagari yang bersumber dari APBN;
PP  Nomor  22  tahun  2015  tentang Perubahan PP Nomor 60 tahun 2014; Permendagri Nomor: 111-114/2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
Permenkeu  Nomor:  250/PMK.07/2014
tentang  Pengalokasian  Transfer ke Daerah dan Dana Nagari;
Permenkeu  Nomor:  241/PMK.072014
tentang Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban  Transfer  ke Daerah dan Dana Nagari; Rosalinda LPD, Okta (2014), Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pengarian  (Studi  Kasus:  Desa Segodorejo  dan  Desa  Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten  Jombang,  Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang; Hanida.  Rozidateno  P,  Bimbi  Irawan  dan Syamsurizaldi  (2015),  Analysis of  Policy  of  Planning  and
Budgeting Making Local
Government  Planning  Policy More  Significant  in  Indonesia, IJASOS  International  e-Journal Advances  in  Social  Sciences, Vol.1 No.2, 2015;
Wirhatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho
D (2006), Manajemen
Pembangunan  Indonesia,  Elex
Media Komputindo;
UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa
Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 - Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Rozidateno Putri Hanida 3 , Suherdian Antoni 4 95