PERTIMBANGAN  HAKIM  TERHADAP  PEMBERIAN  IZIN  PERKAWINAN POLIGAMI  MENURUT  UNDANG-UNDANG  RI  NOMOR  1  TAHUN  1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
THE JUDGES CONSIDERATIONS ON THE GRANTING OF POLYGAMIC MARRIAGE PERMITS ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1  OF  1974  CONCERNING  MARRIAGE  (Studiy  Case  at  the  Sungguminasa  Religious Court)
Hasbi, Supardin, Kurniati Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: hasbiuin@gmail.com
Info Artikel
Abstract Diterima* (Di isi oleh Pengelola
Jurnal)
Revisi I* (Di isi oleh
Pengelola Jurnal)
Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Disetujui*
(Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Penelitian  ini  adalah  pertimbangan  hakim  terhadap  pemberian  izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan.  Ada  tiga  sub  masalah,  yaitu:   1) Bagaimana  jenis pertimbangan  hakim  dalam  pemberian  izin  perkawinan  poligami  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa?,  2)  Bagaimana  persyaratan pemberian izin  perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?,  3)  Bagaimana  prosedur  pemberian  izin  perkawinan poligami  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa?  Jenis  penelitian  ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan  yuridis  normatif,  teologis  normatif  dan  sosiologis.  Adapun sumber  data  penelitian  ini  ialah  data  primer,  sekunder  dan  tersier. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  wawancara,  studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian  izin  poligami  di  pengadilan  Agama  Sungguminasa  tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam  akan  tetapi  dilihat  dari  segi  kemaslahatan  dan kemufsadatan.  2)  dorongan  seks  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat  penting  adalah  persetujuan  dari  istri  serta  surat  pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material.
Kata kunci: perkawinan, pertimbangan hakim, izin poligami, UUP No 1 Tahun 1974
The  research  is  the  judge's  consideration  of  granting  permission  for polygamous  marriage  according  to  Law  No.  1  of  1974  concerning marriage. There are three sub-problems, namely: 1) What are the types of  judges'  considerations  in  granting a polygamous  marriage permit  at the Sungguminasa Religious Court ?, 2) What are the requirements  for granting a polygamous marriage permit at the Sungguminasa Religious Court ?, 3) What is the procedure for granting a polygamous marriage

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
permit? at the Sungguminasa Religious Court? This type of research is qualitative field research with the approach used is normative juridical, normative theological, and sociological approaches. The data sources of this research are primary, secondary, and tertiary data. Data collection methods used were interviews, a document study, and observation. Data processing  and  analysis  techniques  are  performed  by  reducing  data, presenting data, and drawing conclusions. The results of research at the Sungguminasa  Religious  Court  showed  that:  1)  granting  polygamy permission at the Sungguminasa Religious Court does not always refer to the  Marriage  Law  and  the  Islamic  Law  Compilation  but  in  terms  of benefit and welfare. 2) a high sex drive is one of the conditions for the approval  of  a  polygamy  permit.  3)  The  procedure  for  polygamy permission  which  is  very  important  is  the  consent  of  the  wife  and  a statement letter of fairness and material ability.
Keywords: Marriage, judge consideration, polygamy permit, UUP No. 1 of 1974

## A. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  telah    menjelakan  bahwa  segala  sesuatu  yang  diciptakan  oleh  Allah Berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki disampimg itu laki-laki secara naluri mempunyai  keinginan  terhadap  keturunan  (anak),  harta  kekayaan  dan  lawan  jenis (perempuan),  begiti  pula  sebaliknya. 1 Salah  satu  sunnah  Nabi  Muhammmad  saw  yang termasuk  hal  yang  sangat  penting  ialah  menikah.  Bahkan  Nabi  Muhammad  saw, mengancam  keras  ummatnya  untuk  mengeluarkan  dari  hitungannya  jika  ada  yang membenci  atau  tidak  mau  menikah.  Maka  dari  itu  Islam  tidak  mengenal  adanya pengasingan  dari  lawan  jenis,  oleh  karena  itu  dalam  ajaran  Islam  melarang  laki-laki maupun perempuan untuk menghindari pernikahan dengan maksud agar senantiasa dalam kesucian. 2
Perkawinan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat. Eksistensi dari pada institusi ini ialah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan. 3
Demikianlah  pertalian  nikah  yang  sesungguhnya  dalam  kehidupan  manusia, bukan  hanya  semata-mata  antara  suami  dengan  istri  dan  keturunannya,  melainkan keduanya.  Dengan  adanya  pergaulan  antara  istri  dengan  suami  yang  saling  mengasihi sehingga menimbulkan kebaikan dalam rumah tangga menjadi satu dalam menjalankan
1 Muhammad  Saleh  Ridwan. Poligami  dalam  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan  di Indonesia (Cet I; Makassar:  Alauddin University Press, 2011), h. 1.
2 Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi saw (Makassar:  Alauddin University Press, 2013), h. 1,2.
3 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 61.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
kebaikan  dan  mencegah  segala  kejahatan  agar  tetap  terjaga  dari  kebinasaan  hawa nafsunya. 4
Salah satu hal yang dijadikan tuduhan bahwa Islam menganiaya perempuan dan berpihak pada laki-laki ialah persolan Perkawinan Poligami. 5 Poligami masih menjadi hal yang sangat kontroversial dimata masyarakat, karena laki-laki menambah beban keluarga lebih dari seorang istri yang menjadi perdebatan pro dan kontra yang tak kunjung selesai. Dalam al-Quran maupun undang-undang telah dijelaskan mengenai poligami, akan tetapi masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  paham  bahkan  menggunakan  berbagai  macam cara atau metode untuk menghalang-halangi sampai mengharamkan poligami. Poligami bukanlah sesuatu yang baru poligami bahkan sudah ada sebelum Islam datang, poligami sebelum Islam tidak mempunyai batasan jumlah istri dalam melakukan poligami, setelah Islam datang pengaturan poligami telah diatur dalam al-Quran dan hadis, bahkan sudah menjadi  aturan  yang  harus  dijadikan  landasan  dalam  praktik  poligami,  dalam  undang- undang perkawinan telah diatur mengenai prosedur serta tata cara berpoligami.
Pandangan  masyarakat  cenderung  kepada  pihak  laki-laki  terhadap  praktik poligami  sebagai  pelaku  utama  terjadinya  poligami,  pihak  laki-laki  dianggap  sebagai pelaku  utama  karena  dianggap  tidak  mampu  mengendalikan  perasaan  terhadap  lawan jenisnya  sehingga  terjadi  perkawinan  yang  kedua  ketiga  dan  keempat,  hal  inilah  yang membuat  laki-laki  disudutkan  dalam  kehidupan  masyarakat,  karena  hal  tersebut  yang menjadi  penyebab  sehingga  masih  banyak  masyarakat  beranggapan  bahwa  pelaku poligami itu tidaklah wajar.
Hal  yang  sangat  disayangkan  para  pelaku  praktik  poligami  kadangkala mengabaikan  syarat  utama  yaitu  keadilan,  praktik  poligami  tersebut  sering  muncul statemen  negatif  yang  membuat  para  penentang  poligami  semakin  yakin  bahwa  tidak akan  mungkin  bisa  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Dilain  sisi  ada  beberapa  suami yang  hendak  melakukan  poligami  tanpa  memperhatikan  syarat-syarat  serta  prosedur pelaksanaan  poligami,  bahkan  ada  yang memaksakan  dirinya  untuk  berpoligami  tanpa memikirkan  dampaknya  sehingga  menimbulkan  ketidak  harmonisan  dalam  rumah tangganya.
Salah  satu  hal  yang  perlu  dipertegas  dalam  perkawinan  poligami  yaitu  izin poligami  yang  dilakukan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  agar  disetiap putusannya  itu  tidak  menuai  konroversi  dimasyarakat,  karena  kadangkala  masyarakat mengangap bahwa perkawinan poligami adalah hal yang wajar tanpa memikirkan masa depan  keluarga  terkhusus  kepada  anaknya.  Karena  pada  dasarnya  berpoligami  bukan anjuran dan bukan larangan, dalam Islam membolehkan menikahi seorang wanita sampai empat selagi mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi persolan disebagian masyarakat  berbanding  terbalik  terhadap  ajaran  Islam  dan  undang-undang.  Pengadilan Agama  hanya  biasa  memberikan  izin  poligami  dengan  alasan-alasan  tertentu sebagaimana  diatur  dalam  pasal  4  Undang-Undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974. Hakim Pengadilan juga harus memeriksa bahwa seorang suami yang ingin berpoligami mampu  berlaku  adil  terhadap  istri  dan  anak-anaknya  dengan  memerintahkan  membuat
4 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 379.
5 Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
surat perjanjian secara tertulis yang disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama, karena hal tersebut sering terjadi ingkar janji oleh seorang suami yang mengakibatka istri serta anak- anaknya diterlantarkan karena mecari penghasilan sendiri.
Dalam  hal  pemberian  izin  poligami  di  Indonesia  dinilai  masih  kurang  efektif karena masih banyak diantara seorang suami yang membuat berbagai macam alasan agar bisa  mendapatkan  izin  poligami  dari  pengadilan  Agama,  hal  yang  biasa  terjadi dimasyarakat  ialah  dengan  melakukan  perkawinan  poligami  secara  siri,  meskipun pernikahan tersebut sah menurut Agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, dengan demikian masih besar kemungkinan untuk mendapatkan Isbat nikah poligami di pengadilan Agama, secara tidak langsung bahwa syarat poligami sangat minim terpenuhi.
Sesungguhnya terdapat sebuah kekeliruan dalam praktik poligami dimasyarakat yang  dimana  seorang  suami  terlalu  tinggi  rasa  egoisnya  yang  hanya  mengikuti  hawa nafsunya  dalam  hal  seksual  yang  membuat  seorang  istri  kewalahan  melayaninya  dan harus  pasrah  dan  rela  untuk  dimadu  karena  keterbatasan  melayani  suaminya.  Seorang suami semata-mata hanya memikirkan dorongan hawa nafsunya tanpa memikirkan beban yang  harus  ditanggung  ketika  memiliki  lebih  dari  seorang  istri.  Oleh  karena  itu Pengadilan Agama harus lebih mengutamakan syarat poligami sebagaimana yang dimuat dalam  pasal  4  ayat  2  undang-undang  perkawinan,  karena  hakim  memeriksa  dan memutuskan  perkara  tersebut  mempunyai  landasan  hukum,  tentunya  dalam  undang- undang menjelaskan bahwa ketika hakim menetapkan serta memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  tertarik mengkaji  lebih  dalam  mengenai  pertimbangan  Hakim  terhadap  pemberian  izin perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Sungguninasa Kabupaten Gowa .

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini  dilihat  dari  bidangnya  adalah  penelitian  hukum,  dilihat  dari segi  tujuannya  penelitian  ini  ialah  verifikatif,  dilihat  dari  segi  tempatnya  penelitian  ini ialah  sifatnya (field  recearch) kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan, penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif,  Teologis  Normatif (Syar’i),  dan  Sosiologis.  Pendekatan  yuridis  Normatif  merupakan  pendekatan  yang didasarkan  berupa  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  serta  norma  hukum  yang berlaku  dimasyarakat,  Pendekatan  teologis  normatif  (Syar’i)  merupakan    sebuah pendekatan  teologis  yang  memahami  agama  secara  harfiah,  memahami  agama  dengan menggunakan  ilmu  pengetahuan  yang  bertolak  dengan  apa  yang  menjadi  keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar dibandingkan  dengan  yang  lainnya.  Sedangkan  Syar’i  merupakan  pendekatan  yang  di lakukan dengan berlandaskan dari al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam memahami Agama, yang menghubungkan  perkembangan  masyarakat  untuk  mengetahui  kondisi  sosial  yang berkembang,  sehingga  peneliti  dapat  beradaptasi  dan  mengetahui  interaksi  sosial ditengah-tengah masyarakat, khusus kepada responden sebagai sumber informasi. Sumber  data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer,  sekunder,  dan tersier Data primer, adalah data yang diperoleh  secara  langsung dilapangan yang berasal dari  pendapat  para  ahli,  pendapat  para  advokat,  pendapat  para  hakim.  Data  sekunder,

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
adalah      data  yang    diperoleh  dari      studi    kepustakaan,  Putusan  Pengadilan  A gama S u ng gu mina sa   Go wa ,   u nda ng -u nda ng   y an g  be rkait an   d en gan   penel itia n dan    dokumen   tertulis  lainnya  yang diperoleh berhubungan dengan objek Penelitian. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memerikan penjelasan dari data sekunder dan primer. Data tersier yang di maksud dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia Islam dan kamus besar bahasa Indonesia.

## C. PEMBAHASAN Pengertian Poligami
kata poligami berasal dari Bahasa Yunani dari kata “poly” atau “polus” yang artinya banyak dan kata “gamcin” atau “gamos” yang artinya kawin atau perkawinan, yang jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang wanita dalam waktu ynag bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama. 6
Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Menurut kamus hukum bahwa poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. 7
Masalah  poligami  selalu  menarik  perhatian,  tidak  saja  bagi  kaum  laki-laki  yang sebagian  besar  menjadikan  poligami  sebagai  bagian  dari  obsesinya.  Namun  juga  bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan perannya sebagi seorang istri.
Undang-undang  Perkawinan  sebenarnya  menganut  asas  monogami  dalam  suatu perkawinan.  Disisi  lain,  jika  hukum  agama  mereka  memungkinkan  dan  para  pihak menghendaki,  poligami  diperbolehkan  dengan  syarat  yang  cukup  ketat.  Namun  akibat sulitnya prosedur yang harus dijalani, tidak jarang mereka melakukan jalan pintas melalui pernikahan  siri  (pernikahan  dibawah  tangan,  atau  hidup  bersama  tanpa  ikatan pernikahan). 8

## Alasan Poligami
Karena  pada  prinsipnya  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin. 9
6 Muhammad Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islan dan Perundang-Undangan di Indonesia (Cet. 1; Alauddin University Press, 2011), h. 26.
7 Marwan dan Jimmy, kamus hukum ,  h. 512.
8 Rochayan Machali, Wacana Poligami di Indonesia (Cet I; Bandung: Mizan ,2005), h. 18-19.
9 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rajwali Pess, 2015), h. 140.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Pasal  4  undang-undang  Perkawinan  telah  ditegaskan  alasan-alasan  yang  harus dijadikan  pedoman  oleh  pengadilan  untuk  memberikan  izin  perkawinan  poligami. Pengadilan hanya bisa memberikan izin poligami kepada seseorang yang ingin beristri lebih dari seorang apabila: 10
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan:
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dari  penjelasan  pasal  4  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  seorang  suami  yang hendak  berpoligami  disebabkan  oleh  ketiga  hal  tesebut  yang  dapat  dijadikan  dasar mengajukan permohonan izin poligami.

## Syarat-Syarat Poligami
Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu istri akan tetapi, kebolehan tersebut di batasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu mempu bersikap adil terhadap  isteri-isterinya,  sebagaimana  disebutkan  dalam  firman  Allah  dalam  QS  al- Nisa/4:3.
                                                                                                                         
                                                                                 
dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya. 11
Berlaku  adil  ialah  perlakuan  yang  adil  dalam  meladeni  isteri  seperti  pakaian, tempat,  giliran  dan  lain-lain  yang  bersifat  lahiriyah.  Mampu  dari  segi  finansial  yaitu seorang suami harus mempunyai kemampuan finansial, sebab jika seorang suami tidak mempunyai kemampuan finansial dikhawatirkan akan terjadi pelantaran hak-hak istrinya. Sebagaiman Allah swt Berfirman dalam QS al-Nur/24:33.
                                                                            …
dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  hendaklah  menjaga  kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 12 Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 (1) undang-undang perkawinan ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 13
a. Harus ada persetujuan dari istri-istri
10 Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ”(Surabaya: Sinarsindo utama, 2015 ), h. 3.
11 Kementerian    Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bandung:  Syaamil  Quran,  2012),h. 77.
12 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ,h. 350.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , h. 4.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
b. Adanya kepastian bahwa suami akan menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anak mereka
c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka.
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang  suami  apabila  istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuan  dan  tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kuranya dua (2) tahun, atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 14 Kemampuan seorang suami dipertegas dalam peraturan pemerintah No.1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengadilan dapat memeriksa atau tidaknya untuk memenuhi keperluan hidup istri- istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan: 15
1. Surat  keterangan  mengenai  penghasilan  suami  yang  ditanda  tangani  oleh bendahara tempat suami bekerja
2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
Pertimbangan  Hakim  terhadap  Pemberian  Izin  Perkawinan  Poligami  Menurut Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  Pengadilan Agama Sungguminasa Duduk perkara putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm
a) Sugito  Bin  Satimin,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sragen,  03  Mei  1981,  agama  Islam, pekerjaan  pedagang,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat kediaman  di  Jalan  Gassing  Dg.  Tiro  Rt.  003  Rw.  005  Kelurahan  Batangkaluku Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  sebagai  Pemohon.  Vivin  Advian  Binti H.M. Idrus, tempat dan tanggal lahir Bangil, 22 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gassing Dg. Tiro Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu  Kabupaten  Gowa  sebagai    Termohon.  Bahwa  pemohon  dalam  surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan izin Poligami yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 04 Juni 2020.
Analisis putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm
Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai suatu perkara tertentu. Bahwasannya Pengadilan Agama mempunyai  wewenang  absolut  yang  diatur  dalam  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  jo.  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya.
Perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm menjelaskan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 4 Juni 2020
14 Muhammad  Yahya, Poligami  dalam  Perspektif  Hadis  Nabi  saw (Cet  I:  Makassar:Alauddin University press, 2013), h. 245.
15 Royal Mochali, Wacana Poligami di Indonesia (Bandung: Mizan, 2005), h.34.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
dan  terdaftar  di  kepaniteraa  pengadilan  Agama  Sungguminasa  dengan  dalil  bahwa, Bahwa  pemohon  dengan  Termohon  adalah  pasangan  suami-isteri  sah,  yang melangsungkan  pernikahan  pada  hari  Ahad  tanggal  11  November  2001  M  bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1422 H, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 637/68/XI/2001, tertanggal Sungguminasa, 12 November 2001, Bahwa dari perkawinan tersebut  pemohon  dan  termohon  telah  dikaruniai  4  (empat)  orang  anak,  Bahwa selanjutnya pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama:   Suci Mayasari binti Saiman, tempat/tanggal lahir, Sugihwaras, 14 Agustus 1993 (25 tahun), agama  Islam,  pekerjaan  asisten  rumah  tangga,   pendidikan  SLTA,  alamat  Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyantuni  Suci  Mayasari  binti  Saiman  yang  telah  menjanda  untuk  dijadikan  sebagai isteri  kedua  pemohon.  terkait  dengan  permohonan  ini,  Termohon  telah  menunjukkan keikhlasannya  rela  untuk  dimadu  dengan  membuat  surat  pernyataan  secara  tertulis sementara Pemohon juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak, bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri  pemohon  karena  Pemohon  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  sebagai wirausahawan untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengganggu  gugat  harta  benda  yang  sudah  ada  selama  ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
Berdasarkan  pernyataan  termohon  bahwa,  termohon    memberikan  izin  kepada pemohon  untuk  menikah  dengan  perempuan  lain  (berpoligami)  karena  termohon  iba terhadap  pemohon  sekaligus  khawatir  menanggung  dosa  apabila  tidak  sanggup  untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
Berdasarkan fakta dalam persidangan permohonan izin poligami telah melanggar pasal pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam alasan suami mengajukan permohonan izin poligami tidak terpenuhi. Akan tetapi jika dilihat dari segi finansial maupun fisik pemohon mampu untuk poligami  dan  mampu  menghidupi  dua  orang  istri,  disisi  lain  termohon  rela  dan  tidak keberatan apabila suami akan menikah lagi (poligami). Dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut ialah:
Bahwa  termohon  ridho  dan  memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk  menikah dengan  perempuan  lain  (berpoligami).  Bahwa  termohon  memberikan  izin  kepada Pemohon  untuk  menikah  dengan  perempuan  lain  (berpoligami)  karena  Termohon  iba terhadap  Pemohon  sekaligus  khawatir  menanggung  dosa  apabila  tidak  sanggup  untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
Majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa karena istri tidak mampu memenuhi  kebutuhan  biologisnya  sebanyak  4  kali  sehari.  Alasan  tersebut  tidak  sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
Tayyib  menjelaskan  bahwa  dalam  ketentuan  pasal4  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah syarat alternatif, yang dimana salah satu syarat tersebut dapat dibuktikan  ,  maka  syarat  poligami  diterima  oleh  majelis  hakim,  akan  tetapi  ketentuan

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
dalam pasal 5 ayat (1) persyaratan izin poligami adalah bersifat kumulatif, dimana hakim pengadila Agama hanya boleh memberikan izin kepada pemohon apabila semua syarat tersebut terpenuhi. 16
Berdarkan fakta dalam persidangan, dimana permohonan poligami dari pemohon tersebut,  terdapat  pelanggaran  pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawian.  Termohon  selaku  istri  pertama  kondisi  kesehatan  yang  masih memadai seta memiliki keturunan dari perkawinan pemohon, akan tetapi karena pemohon yang  meminta  untuk  berhubungan  suami  istri  4  kali  sehari,  termohon  tidak  sanggup melayaninya. Karena keadaan suami yang memaksa yang bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga termohon rela untuk dimadu.
Berdasarkan  undang-undang  perkawinan maupun  kompilasi  hukum  Islam  tidak diatur  mengenai  masalah  batas  kemampuan  atau  standarisasi  seorang  istri  dalam memenuhi  kebutuhan  bioligis  suami,  oleh  karena  itu  hal  tersebut  sangat  perlu  untuk dilindungi terhadap kaum perempuan dari kezoliman, bahwa betul dalam hukum Islam mengemukakan bahwa seorang suami boleh poligami apabila mengalami kebihan seks, akan  tetapi  disisi  perempuan  seolah-olah  tidak  mendapatkan  perlindungan  dan perempuan disudutkan untuk mencari kesenangan seorang suami.
Dalam  proses  persidangan  majelis  hakim  memanggil  kedua  belah  pihak dipersidangan.  Majelis  hakim  berinisiatif  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada permohonannya. Sehingga hakim melanjutkan ketahap  persidangan  selanjutnya.  Termohon  mengemukakan  bahwa  termohon memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk  menikah  dengan  perempuan  lain  (poligami) karena  termohon  merasa  ibah  apabila  tidak  sanggup  memenuhi  kebutuhan  bioligis pemohon yan meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
Menurut  penulis  bahwa  perlu analisis  mendalam  terhadap  putusan  permohonan izin  poligami.  Dalam  putusan  tersebut  termohon  menyatakan  bahwa  tidak  sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari. Alasan tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan.  Penulis  menilai  terkait  permohonan  pemberian  izin  perkawinan  poligami dalam  keadaan  terpaksa  dan  tidak  berkaitan  dengan  pasal  4  ayat  2  undang-undang perkawian  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan.  Bahwa  termohon  mampu menjalanka kewajibannya sebagai istri meskipun itu tidak mampu sampai 4 kali dalam sehari, istri tidak mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 anak selama perkawinannya.
Putusan  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Nomor  419/Pdt.G/2020/PA.Sgm seharusnya majelis hakim berlandaskan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 undang- undang perkawinan, jika termohon telah  memenuhi pasal 4 ayat 2, selanjutnya  maka hakim  memeriksa  syarat  kumulatif  sebagaimana  dalam  pasal  5  ayat  (1)  yaitu,  adanya persetujuan istri maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak memenuhi pasal 4 ayat 2. Majelis hakim berpendapat bahwa demi
16 Tayyib, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara, Gowa,  Tanggal 3 Desember 2020

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
kemaslahatan. 17 Dalam  perkara  tersebut  jika  majelis  hakim  tidak  mengabulkan permohonan izin poligami dikhawatirkan akan melakukan nikah siri ataupun melakukan hubungan diluar dari pernikahan.
Berdasarkan  kasus  putusan tersebut  penulis  menilai  bahwa  majelis  hakim lebih mengedepankan mashlahah mengambil  manfaat  dan  menolak mafsadat. Hal  tersebut sangat sesuai dengan kaidah fikh yang mengutamakan kemaslahatan untuk menghidari kemudaratan.  Akan  tetapi  meskipun  itu  merupakan  suatu  jalan  terbaik  dalam  putusan majelis  hakim  dalam  kasus  permohonan  izin  poligami  perlu  diketahui  bahwa  kondisi psikologis  seorang  istri  dan  anak-anak  terganggu,  sebenarnya  hukum  perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengatur  sedemikian  rupa  untuk  memperketat  adanya poligami,  akan  tetapi  demi  kemaslahatan  yang  pada  akhirnya  aturan  tersebut dikesampingkan.

## Persyaratan Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 419/Pdt/G/2020/PA Sgm
Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami, dalam pasal 3 ayat (2) pengadilan,  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian pasal 4 dan 5 yang membahas mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif, syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila 18 :
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Syarat kumulatif dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawian adalah:
1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperlian-keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri  dan  anak- anaknya
Selain  syarat-syarat  tersebut  di  atas  Pemerintah  Republik  Indonesia  juga menetapkan  dua  syarat  tambahan  bagi  seorang  yang  akan  poligami  ialah,  adanya kepastian  mampu  menjamin  keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka. 19
17 Tayyib,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, wawancara ,  Gowa,  Tanggal  10  Desember 2020
18 Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ”(Surabaya: Sinarsindo utama, 2015 ), h. 3.
19 KA Harahap, Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah  Kajian  Perbandingan, vol  2  No  1  (Juni  2019).  H  106.  https://Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum- ejournal.iainpurwokerto.ac.id (Diakses 13 Desember 2020)

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Kemudian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 44 memuat tentang syarat poligami yang dijelaskan bahwa 20 :
1. Beritri  lebih  dari  satu  seorang  pada  waktu  yang  bersamaan,  dengan  terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat  utama  beristri  lebih  dari  seorang,  suami  harus  mampu  berlaku  adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila  syarat  utama  yang  disebut  ayat  (2)  tidak  mungkin  dipenuhi,  suami dilarang beristri lebih dari seorang.
Dari  penjelasan  pasal  4  undang-undang  perkawinan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa perkawinan poligami dibolehkan dalam keadaan darurat (emergency), olehnya itu berdasarkan  syarat-syarat  tersebut  pintu  poligami  tertutup  dan  akan  dibuka  dalam keadaan  darurat.  Hal  tersebut  sangat  mendukung  untuk  melindungi  kaum  perempuan. Sementara pasal 5 ayat (1) merupakan syarat kumulatif, bahwa seorang suami yang akan menikah  lebih  dari  seorang  (poligami)  harus  memenuhi  semua  ketiga  syarat  tesebut, dengan adanya syarat tersebut agar seorang suami tidak berlaku sewenang-wenang dalam melakukan perkawinan. Berdasarkan penjelasan pasal 4 tersebut adalah hal yang mutlak dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami).
Pengadilan  Agama  Sungguminasa  mengadili  perkara  permohonan  izin  poligami dengan nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm menjelaskan bahwa seorang suami mengajukan permohonan izi poligami di pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan bahwa istri pemohon  tidak  sanggup  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  pemohon  yang  minta berhubungan suami istri Minimal 4 kali dalam sehari. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  berdasarkan alasan suami melakukan permohonan poligami tidak terpenuhi dari kedua pasal tersebut. akan tetapi jika dilihat dari segi finansial maupun fisik dianggap sanggup untuk beristri lebih dari seorang (poligami).
Bahwa  dalam  permohonan  pemohon,  termohon  ikhlas  memerikan  izin  kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (poligami) untuk menghindari hal-hal negatif. Oleh karena itu berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang perkawiana yang berbunyi adanya persetujua dari istri-istri, hakim perlu mengkaji hal tersebut karena dikhawatirkan adanya unsur keterpaksaan dalam memberikan persetujuan kepada suami untuk  berpoligam.  Dalam  hal  pemberian  izin  poligami,  majelis  hakim  perlu mempertimbangkan  dengan  perlu  kehati-hatian  dengan  memlihat  aspek  kemanfaatan, kepatian serta keadilan terhadap istri. Untuk itu hakim perlu membaca dinamika poligami yang  berkembang  dimasyarakat,  olehnya  itu  aturan  hukum  harus  diimbangi  dengan kesadaran  serta  kepatuhan  hukum  terhadap  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  adanya sosialisasi demi terciptanya ketentraman masyarakat.
Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar diterimahnya permohonan  izin  poligami  suami  tersebut  ialah  karena    tidak  mampu  lagi  memenuhi kewajibannya  sebagai  seorang  istri.  Dengan  adanya  persyarata  tersebut  maka terpenuhinya  amanat  pasal  4  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum islam. Selain mengacu pada undang-undang
20 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , h 155.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
perkawinan majelis hakim juga mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya, olehnya itu majelis hakim mengambil landasan kaidah fikh maslahah mursalah.
Berdasarkan kaidah fikh tersebut izin poligami diterima atau ditolak, oleh sebap itu dari  perkara  izin  poligami  Nomor:  419/Pdt/G/2020/PA  Sgm  apabila  permohonan poligami ditolak maka kemudhoratannya akan lebih besar daripada maslahatnya, karena pemohon  dengan  calon  istri  kedua  tidak  bisa  menikah  dikhawatirkan  akan  melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  Agama.  Berdasarkan  perkara  putusan  Nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm majelis hakim berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan izin poligani tersebut karena istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis suaminya yang meminta minimal 4 kali dalam sehari. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang- undang untuk dijadikan alasan untuk poligami. Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur hal seperti itu, undang-undang perkawianan pasal 4 ayat 1 menjelaskan: a. Istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri  b.  istri  cacat  atau  mempunyai penyakit  yang tidak bisah disembuhkan c. istri tidak bisa melahirkan keturunan.

## Prosedur  pemberian  izin    poligami  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  perkara putusan  Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm
Kebijakan pemerintah mengenai prosedur poligami tertuang dalam Pasal 40, 41, 42,  43,  dan  44  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  pasal  56  Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 40 menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Pengadilan (Agama), Pasal 41 mengatur prosedur lanjutannya, sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa:
a.  Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,
b.  Ada  tidaknya  persetujuan  dari  isteri,  baik  persetujuan  lisan  maupun  tertulis, apabila  itu  merupakan  persetujuan  lisan,  persetujuan  itu  harus  diucapkan  di depan  sidang  Pegadilan.  a)  Surat  keterangan  mengenai  penghasilan  yang ditandatangani  oleh  bendahara  tempat  kerja.  b)  Surat  keterangan  pajak penghasilan.  c)  Surat  keterangan  lain  yang  dapat  diterima  oleh  pihak pengadilan
c.  Ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan  hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri  dan  anakanak  mereka  dengan  persyaratan  atau  janji  dari  suami  yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Setelah Pengadilan Agama memeriksa alasan dan syarat-syarat permohonan izin tersebut, maka Pengadilan Agama menempuh prosedur berikutnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42:
a. Dalam  melakukan  pemeriksaan  mengenai  hal-hal  pada  Pasal  40  dan  41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya  surat  permohonan  beserta lampiran- lampirannya.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Kemudian  Pasal  43  mengatur  tentang  putusan  Pengadilan  terhadap  permohonan- pemohon.  “Apabila  Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup alasan  bagi  pemohon  untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.
Pasal  44  mengatur  tentang  larangan  bagi  Pegawai  Pencatat  Nikah  untuk  mencatatkan perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal  44  ini  menegaskan,  “Pegawai  Pencatat  dilarang  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan  seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  sebelum  adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.
Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami yang tertuang dalam Pasal 40-44 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  ini  selanjutnya  diperkuat  oleh  Pasal  56 Kompilasi Hukum Islam, adalah: (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat  izin dari Pengadilan Agama.(2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga,  atau  keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Dari uraian penjelasan tersebut bahwa apabila seorang suami akan melakukakan poligami  maka  hendak  memperhatikan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang,  dengan  adanya  prosedur  tersebut  maka  seorang  suami  akan  lebih  mudah mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak agus selaku panitera  Muda  Hukum  berpendapat  bahwa  seorang  suami  yang  akan  melakukan permohonan izin poligami hendaknya mepunyai alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Adanya persetujuan dari istri 2. Adanya kepatian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak- anak mereka 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak- anaknya.
Bahwa prosedur poligami sangat diperketat oleh pemerintah. Sebagaimana pasal pasal 5 huruf a adanya persetujuan dari istri, sementara dalam pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa syarat utama seorang suami yang hendak berpoligami ialah mampu berlaku adil terhadap  istri  dan  anak-anaknya,  akan  tetapi  syarat  utama  ini  bersifat  umum  tidak dijelaskan  secara  spesifik.  Sementara  dalam  pasal  41  huruf  d  PP  No  9  Tahun  1975 mengatur  tentang  prosedur  poligami  yang  menyatakan  bahwa,  ada  atau  tidak  adanya jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk ditetapkan itu.
Menurut  analisis  penulis  bahwa  aturan  tersebut  perlu  kajian  mendalam  dalam memahami pasal demi pasal, karena pada dasarnya tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Berkenaan dengan pasal 5 huruf a undang-undang perkawinan dalam putusan Nomor: 85/Pdt.G/2019/PA Sgm. Bahwa secara prosedur telah sesuai dengan perintah undang-undang, karena telah mendapat persetujuan dari istrinya. Akan tetapi terdapat sebuah penyimpangan yang seharusnya permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulan karena tidak memenuhi unsur pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: a. istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri  b.  istri  mendapat  cacat  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Melihat  prosedur  pelaksanaan  poligami  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa tampak jelas dengan penuh kehati-hatian dalam memutuskan perkara izin poligami yang

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
dikandung  oleh  undang-undang.  Dengan  adanya  undang-undang  perkawinan  yang mengatur tentang poligami diharapkan agar tidak menimbulkan akses negatif yang tidak menimbulkan  kemafsadatan  dan  terjadi  poligami  liar  yang  diluar  dari  pada  ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi malah sebaliknya kasus putusan di Pengadilan Agama  Sungguminasa  majelis  hakim  membuat  terobosan  baru  dalam  memutuskan perkara izin poligami, hal ini majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Dalam  perkara  Putusan  Nomor  419/Pdt.G/2020/PA  Sgm  tentang  izin  piligami. Dalam  putusan  tersebut  termohon  menyatakan  bahwa  tidak  sanggup  memenuhi kebutuhan  biologis  pemohon  yang  meminta  berhubungan  suami  istri  minimal  4  kali dalam  sehari.  Alasan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pasal  4  ayat  2  undang-undang perkawinan.  Terkait  permohonan  pemberian  izin  perkawinan  poligami  dalam  keadaan terpaksa dan tidak berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawian Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  perkawinan.  Bahwa  termohon  mampu  menjalanka  kewajibannya sebagai istri meskipun itu tidak mampu sampai 4 kali dalam sehari, istri tidak mengalami cacat  atau  penyakit  yang  tidak  bisa  disembuhkan,  kemudian  antara  pemohon  dan termohon  telah  dikaruniai  4  anak  selama  perkawinannya.  Olehnya  itu  putusan  majelis hakim  tersebut  kurang  tepat  yang  menyatakan  bahwa  isrti  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Berdasarkan  perkara  putusan  Nomor:  419/Pdt/G/2020/PA  Sgm  majelis  hakim berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan  izin poligani tersebut karena istri tidak sanggup  memenuhi  kebutuhan  biologis  suaminya  yang meminta  minimal  4  kali  dalam sehari. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang untuk dijadikan alasan untuk poligami.  Dalam  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  hal  seperti  itu,  undang- undang  perkawianan  pasal  4  ayat  1  menjelaskan:  a.  Istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  istri  b.  istri  cacat  atau  mempunyai  penyakit    yang  tidak  bisah disembuhkan c. istri tidak bisa melahirkan keturunan.
Berdasarkan perkara putusan pengadilan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm tentang izin  poligami  bahwa  dalam  surat  permohonan  pemohon  dengan  dalil  bahwa  istri  tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri sebanyak 4 kali sehari. Apabila dicermati mengenai dalil gugatan permohonan yang telah disebutkan  secara  prosedur      pengadilan  Agama  telah  melakuakan  pemeriksaan  dan mendengat keterangan istri secara prosedur pemberian izin poligami telah sesuai dengan pasal pasal 41 ayat 3 dan pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975.

## Saran
Bagi  masyarakat  Sekiranya    ketika  hendak  poligami  agar    dipikirkan  matang- matang. Karena poligami adalah hal yang sangat besar tanggung jawabnya bukan hanya kepada kedua istri akan tetapi juga anak-anak yang perlu perhatian yang cukup dari sosok seorang  ayah.  Bahwa  praktek  poligami  telah  diatur  oleh  undang-undang,  olehnya  itu diperlukan juga kesadaran masyarakat akan sadar bahwa pintu poligami bisa digunakan

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
dalam keadaan darurat. Bagi suami yang poligami berlak adillah,  jangan hanya mengikuti hawa nafsunya karena akan cenderung kepada satu istri saja.
Bagi  aparat  penegak  hukum  Perlu  adanya  sosialisai  kepada  masyarakat  bahwa perlunya  kesadaran  hukum  mengenai  syarat  serta  prosedur  permohonan  izin  poligami, agar diseluruh lapisan masyarakat tersebut mengetahui dampak dari poligami itu sendiri. Diperlukan  adanya  undang-undang  yang  jelas  yang  mengatur  mengenai  alasan  suami berpoligami karena memiliki kebutuhan seksual yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat. Jakarta: AMZAH, 2017.
Abdullah,  M.  Wahyuddin  dan  Eva  Mudalifa, Analisis  Kritis  Professional  Judgment Berdasarkan International Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik, Departemen  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Kanjuruhan, Malang, 2015.
Amir  Nuruddin,    azhari  akmal  Tarigan.  Hokum  perdata  islam  di  Indonesia.  Jakarta kencana Pramedia Group cet ke 5 2014.
Arifin Jaelani, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008.
Dewi, Listya Kanda, Akuntan Publik Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi , Pdf, 2013.
Fuady Munir, konsep Hukum Perdata . Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.
Hamimi  Taufik, Mengenal  Lebih  Dekat  Kedudukan  dan  Eksistensi  Peradilan  Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia . Bandung: 2003.
Harahap Yahya, kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama (UU No.7 Tahun 1989) , Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Istiqamah,  HUKUM  PERDATA, Hukum  Orang  dan  Keluarga .  Cet.  I  ;Alauddin University Press, 2014).
Kementerian    Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bandung:  Syaamil  Quran, 2012.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; Wipres 2008.
Manan  Abdul, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam Peradilan Islam. Jakarta: kencana, 2007.
Marwan dan Jimmy, kamus hukum . Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Mochali Royal, wacana poligami di Indonesia . bandung: Mizan Media Utama (MUU), 2005.
Muhammad  Yahya, Poligami  dalam  perspektifhadis  nabi  saw .  Makassar:Alauddin University press, 2013.
Nuh Muhammad, Etika Profesi Hakim . Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Rahman Ghazali Abdul, Fiqh Munakahat . Cet. 8 Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo utama, 2015.
Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia , edisi revisi dan perluas. Cet. 2; Jakarta: Rajwali Pess, 2015.
Saleh  Ridwan  Muhammad, Poligami  dalam  Hukum  Islan  dan  Perundang-Undang  di Indonesia . Cet. 1; Alauddin University Press, 2011.
Simanjuntak P.N.H, Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017.
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, rekontruksi perkara tertentu . cet ke 6; Makassar: Alauddin Press, 2020.
Supomo, Bambang dan  Nur Indriantoro, Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan  manajemen ,  Edisi  Pertama.  BPFE  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis UGM.Yogyakarta, 2013.