ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA KPP PRATAMA

## SEMARANG TIMUR
Yuanita Adyarini 1 Saifudin 2
Yuanitagemini@gmail.com 1
Universitas Semarang
Diterima: Mei 2019, Disetujui: Juni 2019, Dipublikasikan: Juli 2019

## ABSTRACT
This research was conducted in KPP Pratama Semarang Timur which is a business entity engaged in taxation. The purpose of this study is to determine the effect of the application of Government Regulation No. 46 of 2013 on the number of taxpayers UMKM and contribution pph Article 4 paragraph 2.
This  research  was  conducted  by  qualitative  descriptive  method.  The  data used are secondary data in the form of taxpayer data registered in 2012-2017 and supporting  documents.  And  using  primary  data  in  the  form  of  observation  and direct interviews to KPP Semarang East informants.
Research Results There was a growth increase of 7.53%. This shows that the efforts of the Directorate General of Taxation to increase the potential of tax revenue  in  particular  Tax  on  UMKM  has  been  achieved  well.  Acceptance  of Income  Tax  Article  4  Paragraph  (2)  of  PPh  UMKM  during  the  period  of seventeen  months  since the  implementation  of  Government  Regulation  No.  46  of 2013 has fluctuated and is still in the category of Very Less.
Keywords: rules, income tax, revenue

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Semarang  Timur  yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan kontribusi pph Pasal 4 ayat 2.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data  wajib  pajak  terdaftar  tahun  2012- 2017  dan  dokumen  pendukung.  Dan  menggunakan  data  primer  berupa  observasi dan wawancara langsung kepada informan KPP Semarang Timur.
Hasil Penelitian Ada peningkatan pertumbuhan 7,53%. Ini menunjukkan bahwa  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  meningkatkan  potensi  penerimaan pajak  khususnya  Pajak  pada  UMKM  telah  tercapai  dengan  baik.  Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh UMKM selama periode tujuh belas bulan
sejak  implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013  telah  berfluktuasi dan masih dalam kategori Sangat Kurang.
Kata kunci: aturan, pajak penghasilan, pendapatan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  bagi  pemerintah merupakan  sumber  pendapatan  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan  bersama (Harmana,  2013).  Mustikasari  (2007)  menyatakan  bahwa  di  Indonesia  masih menunjukkan  adanya tax  gap yaitu  kesenjangan  antara  penerimaan  pajak  yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya.  Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.
Dalam mencapai target yang begitu tinggi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya  untuk  memaksimalkan  sektor  usaha  yang  belum  optimal  dalam pembayaran  pajaknya,  yaitu  unit  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). UMKM  diharapkan  dapat  dijadikan  sasaran  dalam  meningkatkan  pendapatan negara dari sektor pajak.
UMKM merupakan sektor usaha yang paling mendominasi sektor usaha di Indonesia yaitu sebesar 99,9 persen (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Republik  Indonesia,  2015).  Dengan  Jumlah tersebut akhirnya  mampu berkontribusi  terhadap  PDB  Tahun  2014  sebesar  60,34  persen  (Suara Pembaharuan, 2014). Akan tetapi kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih  belum  maksimal  yaitu  sebesar  5  persen  (Tambunan,  2013).  Hal  ini mencerminkan  kesadaran  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  masih  sangat  rendah. Beberapa  alasan  yang  menyebabkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  khususnya UMKM  sangat  rendah  adalah  UMKM  yang  sebagian  besar  merupakan  pelaku usaha rumah tangga kurang memahami peraturan pajak, pelaku UMKM umumnya orang  pribadi  swa-usaha  cenderung  tidak  melaporkan  penghasilannya  dengan
tidak benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya,  selain  itu  proses  pencatatan  transaksi  yang  tidak  tersusun  rapi sehingga  dalam  KPP  kesulitan  dalam  melakukan    pengawasan  kepatuhan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).
Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kontribusi  masyarakat  dalam pembangunan  mengeluarkan  peraturan terbaru  yang  mulai  berlaku  tanggal  1  Juli 2013  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013.  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013      sejatinya  mengandung  tiga  tujuan  utama  kemudahan tertib  administrasi,  transparasi  dan  peningkatan  kontribusi  masyarakat  dalam pembangunan.  Disinilah  perlunya  mengkaji  lebih  lajut  dengan  melakukan perbandingan  apakah mendapatkan  pajak  penghasilan terhutang  lebih tinggi  atau lebih  rendah  menerapkan  tarif  sesuai  PP  46  tahun  2013  atau  sebaliknya  lebih nyaman  dengan  kondisi  tarif  yang  sesuai  dengan  undang-undang  No.36  tahun 2008  tentang  pajak  penghasilan  dengan  tarif  25  persen  (Diatmika  I Putugede,2013).
PP  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  “Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”,  menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tangga 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyasar pada Wajib Pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013,  mengatur  mengenai  pengenaan  PPh  final  dengan  tarif  1  persen  bagi  wajib pajak  yang  memiliki  penghasilan  bruto  setahun  tidak  melebihi  Rp 4.800.000.000,00 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  kewajiban  perpajakannya. Namun  disisi  lain  pengenaan  tarif  1  persen  bersifat  final  dari  peredaran  bruto dianggap  tidak  mencerminkan  kemampuan  masing-masing  wajib  pajak (Tambunan, 2013).
Sebagai kebijakan pajak baru, PP 46 Tahun 2013 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak  yang  tidak  terutang  pajak  sebelumnya,  sehingga  dengan  aturan  ini  mereka
terutang  pajak  dan  ikut  melakukan  pembayaran  pajak.  Sesuai  dengan  sifat pajaknya,  PP  46  Tahun  203  merupakan  pajak  final  yang  digolongkan  pada  PPh Pasal 4 ayat (2).
PP  Nomor  46  Tahun  2013  ini  memiliki  2  (dua)  landasan  hukum,  yaitu  : Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Adapun maksud dari diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan  aturan  perpajakan,  mengedukasi  masyarakat  untuk  tertib administrasi,  mengedukasi  masyarakat  untuk  transparansi,  dan  memberikan kesempatan  masyarakat  untuk  berkontribusi  dalam  penyelenggaraan  Negara. Objek pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dengan  peredaran  bruto  (omset)  yang tidak  melebihi  Rp4.800.000.000,00  dalam  satu  tahun  pajak.  Apabila  peredaran bruto  tahun  sebelumnya  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000,00,  maka  tahun berikutnya  dikenai  pajak  yang  bersifat  final  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  ini.  Peredaran  bruto  (omset)  merupakan  peredaran  bruto dari  usaha,  termasuk  dari  usaha  cabang,  selain  peredaran  bruto  dari  usaha  yang atas  penghasilannya  telah  dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi Pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah diberlakukan PP 46 Tahun 2013
2. Mengidentifikasi Kontribusi PPH Pasal 4 Ayat (2) setelah diberlakukan PP 46 Tahun 2013

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Atribusi (Atribution Theory)
Teori  atribusi  adalah  sebuah  tahapan  bagaimana  seseorang  menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perilakunya (Lubis, 2011). Pada dasarnya teori ini  mengacu  tentang  bagaimana  seseorang  menjelaskan  penyebab  perilaku  orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat,
karakter,  sikap  ataupun  eksternal  misalnya  tekanan  situasi  atau  keadaan  tertentu yang akan memeberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

## Pajak
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  menyebutkan  pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara  langsung  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum, Djajadiningrat (2007).

## Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
PP  Nomor  46  Tahun  2013  merupakan  peraturan  kebijakan  baru  yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Tarif  yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1% . Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh  peredaran  bruto  melebihi  Rp.  4.800.000.000,00  maka  akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan  yang  berlaku.  Dasar  pengenaan  pajak  yang  digunakan  adalah peredaran bruto disetiap bulannya.

## Pajak Penghasilan Final
Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah  final  (berakhir)  sehingga  tidak  dapat  dikreditkan  (dikurangkan)  dari  total Pajak  Penghasilan  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak,  Siti  Resmi  (2014). Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  PPh,    pajak  penghasilan  yang  bersifat  final terdiri  atas  :  Penghasilan  berupa  bunga  deposito  dan  tabungan  lainnya,  bunga obligasi  dan  surat  utang  negara,  dan  bunga  simpanan  yang  dibayarkan  oleh koperasi  kepada  anggota  koperasi  orang  pribadi.  Penghasilan  berupa  hadiah
undian. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang  diperdagangkan  di  bursa,  dan  transaksi  penjualan  saham  atau  pengalihan penyertaan  modal  pada  perusahaan  pasangannya  yang  diterima  oleh  perusahaan modal ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan.  Penghasilan  tertentu  lainnya  (penghasilan  dari  pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
 Data Kualitatif adalah bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak
KPP Semarang Timur dalam menerapkan PP. No. 46 Tahun 2013.
 Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif berupa data statistik jumlah pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 juga penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Semarang Timur yang disajikan dalam bentuk angka.
2. Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  untuk mendapatkan  data  yang  menjadi bahan  analisis  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  KPP  Semarang  Timur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  tersebut  untuk  mendeskripsikan  dan memperoleh  pemahaman  menyeluruh  dan  mendalam  tentang  analisis  penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM dan  Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada  KPP Pratama Semarang Timur.

## Metode pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  data.  Metode  dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan  wawancara  langsung  dengan  pihak  instansi  dalam  hal  ini Kantor  Pelayanan  Pajak  Semarang  Timur,  mengenai  data  yang  ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data  (dalam  hal  ini  data  kuantitatif)  tentang  jumlah  wajib  pajak terdaftar  sebelum  dan  setelah  penerapan  PP  46  Tahun  2013  dan penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  PP  46  Tahun  2013  yang  ada  di  KPP
Semarang Timur.

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran terhadap objek yang diteliti serta penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada KPP Pratama Semarang Timur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
KPP  Pratama  Semarang  Timur  terbentuk  pada  tanggal  6  November  2007 yang  beralamat  di  Jalan  Ki  Mangun  Sarkoro  No.34  Semarang.  KPP  Pratama Semarang  timur  adalah  instansi  vertical  Direktorat  Jendral  Pajak  yang  berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.
1. Pertumbuhan  Jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  Terdaftar  di  KPP  Pratama Semarang Timur Sebelum Penerapan PP No 46 Tahun 2013
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama  Semarang  Timur diketahui perkembangan wajib pajak UMKM sebelum  penerapan PP No 46 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.2
Perkembangan Wajib Pajak UMKM Sebelum Penerapan PP No. 46
Tahun 2013 No  Tahun Bulan Jumlah WP Terdaftar Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar Presentase Pertumbuhan Keterangan 1 2012 Januari 251 8 3,19% Penurunan 2 2012 Februari 249 2 0,80% Penurunan 3 2012 Maret 353 104 29,46% Kenaikan 4 2012 April 246 107 43,49% Penurunan 5 2012 Mei 223 23 10,31% Penurunan 6 2012 Juni 162 61 37,65% Penurunan 7 2012 Juli 171 9 5,26% Kenaikan 8 2012 Agustus 142 29 20,42% Penurunan 9 2012 September 157 15 9,55% Kenaikan 10 2012 Oktober 187 30 16,04% Kenaikan 11 2012 November 187 0 0 Tetap 12 2012 Desember 164 23 14,02% Penurunan 13 2013 Januari 245 81 33,06% Kenaikan 14 2013 Februari 283 38 13,43% Kenaikan 15 2013 Maret 245 38 15,51% Penurunan 16 2013 April 244 1 0,41% Penurunan 17 2013 Mei 230 14 6,09% Penurunan 18 2013 Juni 176 54 30,68% Penurunan 19 2013 Juli 152 24 15,79% Penurunan Rata-rata 214 35 16,06%
Sumber: KPP Pratama Semarang Timur 2018.
Sebelum  penerapan  PP  No.  46  Tahun  2013  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar tertinggi  terjadi  pada  tahun  2012  dalam  bulan  Maret  yaitu  sebanyak  353  Wajib Pajak. Sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Februari- Maret  tahun  2012  yakni  mencapai  jumlah  104  Wajib  Pajak.  Berikutnya,  jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Oktober-November tahun 2012 yakni 0 Wajib Pajak.
Hal ini terlihat dan ditunjukkan dalam gambar grafik dibawah ini:
Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Wajib Pajak UMKM
Sebelum Penerapan PP No 46 Tahun 2013
Sumber: Data diolah, 2018
2. Pertumbuhan  Jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  Terdaftar  di  KPP  Pratama
Semarang Timur Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama  Semarang  Timur diketahui perkembangan wajib pajak UMKM setelah  penerapan PP No 46 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Perkembangan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No. 46
Tahun 2013 No  Tahun Bulan Jumlah WP Terdaftar Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar Presentase Pertumbuhan Keterangan 1 2013 Juli 152 24 15,79% Penurunan 2 2013 Agustus 117 35 29,91% Penurunan 3 2013 September 204 87 42,65% Kenaikan 4 2013 Oktober 206 2 0,97% Kenaikan 5 2013 November 184 22 11,96% Penurunan 6 2013 Desember 203 19 9,36% Kenaikan 7 2014 Januari 161 42 26,09% Penurunan 8 2014 Februari 275 114 41,45% Kenaikan 9 2014 Maret 274 1 0,36% Penurunan 10 2014 April 204 70 34,31% Penurunan 11 2014 Mei 152 52 34,21% Penurunan 12 2014 Juni 182 30 16,48% Kenaikan 13 2014 Juli 140 42 30% Penurunan 14 2014 Agustus 206 66 32,04% Kenaikan 15 2014 September 224 18 8,03% Kenaikan 16 2014 Oktober 166 108 65,06% Penurunan 17 2014 November 204 38 18,63% Kenaikan 18 2014 Desember 190 14 7,37% Penurunan Rata-rata 191 44 23,59%
Sumber: KPP Pratama Semarang Timur 2018.
Setelah  penerapan  PP  No.  46  Tahun  2013,  jumlah  pertumbuhan  tertinggi Wajib Pajak yang terdaftar terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 2014 dengan jumlah  144  Wajib  Pajak.  Sedangkan  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  bulan Februari-Maret  tahun  2014  yakni  hanya  1  Wajib  Pajak.  Hal  ini  terlihat  dan ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini:
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 3  Juli 2019

## Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Wajib Pajak UMKM
Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013
Sumber: Data diolah, 2018.
3. Penerimaan  PPh  Final  4  Ayat  (2)  dari  PPh  Final  PP.  No.  46  Tahun  2013
(UMKM) di KPP Pratama Semarang Timur
Tabel 4.4
Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari PPh Final PP No.46 Tahun
2013 (UMKM) pada KPP Pratama Semarang Timur No Tahu n Bulan Penerimaa n PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 Jumlah Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Penerimaa n Kriteri a 1 2013 Agustus 315.371.38 1 1.257.345.0 35 25,08% Sedan g 2 2013 Septemb er 390.332.02 6 3.137.049.4 84 12,44% Kuran g 3 2013 Oktober 542.011.80 9 4.671.442.3 58 11,60% Kuran g
ISSN : 1412-5331 4 2013 Novemb er 588.774.84 7 4.430.759.9 14 13,29% Kuran g 5 2013 Desembe r 570.559.67 5 4.628.447.4 08 12,33% Kuran g 6 2014 Januari 591.969.77 8 2.057.447.4 08 28,77% Sedan g 7 2014 Februari 648.013.49 5 2.678.300.9 94 24,19% Sedan g 8 2014 Maret 918.966.36 8 4.122.080.9 03 22,29% Sedan g 9 2014 April 884.840.36 3 4.274.082.4 67 20,70% Sedan g 10 2014 Mei 726.941.94 5 3.490.598.7 69 20,82% Sedan g 11 2014 Juni 737.645.61 2 3.736.841.6 28 19,74% Kuran g 12 2014 Juli 727.565.29 5 4.745.842.0 65 15,33% Kuran g 13 2014 Agustus 731.158.06 1 8.290.591.3 32 8,82% Sangat Kuran g 14 2014 Septemb er 821.116.28 5 3.742.206.1 39 21,94% Sedan g 15 2014 Oktober 746.825.02 9 4.324.740.6 65 17,27% Kuran g 16 2014 Novemb er 846.632.61 1 5.874.718.3 96 14,41% Kuran g 17 2014 Desembe r 868.384.50 2 7.327.048.5 09 11.85% Kuran g Rata-rata 685.712.29 9 3.816.494.1 84 0,12 %
Sumber: KPP Pratama Semarang Timur, 2018
Penerimaan PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 tertinggi terjadi pada bulan Maret  2014 hingga mencapai Rp. 918.966.368,00 dan terendah terjadi pada bulan Agustus  2014  sebesar  Rp.  315.371.381,00.  Sedangkan  untuk  jumlah  penerimaan PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Agustus  2014  sebesar
Rp.  8.290.591.332,00  dan  terendah  terjadi  pada  bulan  Agustus  2013  sebesar Rp.1.257.345.035,00.

## Pembahasan
Membandingkan  secara  keseluruhan  pertumbuhan  Wajib  Pajak  antara sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Semarang Timur,  dimana  rata-rata  pertumbuhan  sebelum  penerapan  berjumlah  35  Wajib Pajak    dengan  presentase  sebesar    16,06  persen,  sedangkan  setelah  penerapan berjumlah 44 Wajib Pajak dengan presentase sebesar 23,59  persen. Maka terjadi kenaikan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 7,53 persen.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  PPh  UMKM  setelah  penerapan Peraturan  Pemerintah  nomor  46  Tahun  2013  sudah  menyadari  kewajiban pajaknya sedangkan tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini yaitu  memberikan  kemudahan  dan  penyederhanaan  aturan  perpajakan, mengedukasi  masyarakat  untuk  tertib  administrasi,  mengedukasi  masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, sudah tercapai dengan baik.
Penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) yang terendah terjadi  pada  bulan    Agustus  2014  sebesar  8,82  persen  dengan  kriteria  sangat kurang. Penerimaan dari PPh UMKM terhadap penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) yang  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Agustus  2013  sebesar  25,08  persen  dengan kriteria  Sedang.  Sedangkan  rata-rata  penerimaan  dari  PPh  UMKM  terhadap  PPh Pasal  4  Ayat  (2)  selama  17  bulan  adalah  sebesar  0,12  persen  dengan  kriteria Sangat Kurang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  di  uraikan  maka  dapat  ditarik Kesimpulan dari penelitian ini antara lain:
1. Terjadi  kenaikan  pertumbuhan  sebesar  7,53  persen.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  upaya  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  meningkatkan  potensi penerimaan pajak secara khusus Pajak UMKM sudah tercapai dengan baik.
Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  dari  PPh  UMKM  selama  kurun  waktu tujuh  belas  bulan  sejak  diterapkannya  PP  No  46  Tahun  2013  mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori Sangat Kurang.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan  agar  penerimaan  pajak khususnya untuk UMKM agar dapat lebih optimal yaitu  untuk Direktorat Jendral Pajak  secara  khusus  kepada  pimpinan  KPP  Pratama  Semarang  Timur  sebaiknya lebih  giat  dalam  menggali  potensi  penerimaan  pajak  khususnya  pada  PPh UMKM. Sosialisasi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih tergolong baru, sebaiknya  terus  dilakukan  agar  tujuan  dan  sasaran  dari  peraturan  ini  sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku bisnis UMKM. Dalam melakukan  sosialisasi  sebaiknya  Direktorat  Jendral  Pajak  melakukan  pendekatan personal  agar  sosialisasi  tersebut  lebih  mengena  kepada  Wajib  Pajak  secara keseluruhan.

## Rekomendasi
Adapun  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian  mendatang setelah melakukan analisis atau hasil penelitian yaitu :
1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Pajak secara khusus KPP Pratama Semarang Timur harus lebih  giat  lagi  dalam menggali  potensi  penerimaan  pajak.  Khususnya  pajak UMKM  serta  mempertahankan  kinerjanya  dalam  mengelola  penerimaan PPh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
- Sosialiasasi akan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus digalakkan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini  sampai  kepada  masyarakat  dengan  baik  secara  khusus  para  pelaku UMKM.
- Di  tiap  akhir  tahun  kiranya  DJP  melakukan  evaluasi  terhadap implementasi  PP  No.  46  Tahun  2013  ini  sebagai  bahwa  kajian  bagi kebijakan selanjutnya.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Menambah informan agar konsep triangulasi terpenuhi dan hasil penelitian jauh lebih kredibel.
- Menggunakan  periode  waktu  yang  lebih  lama  misalkan  kurun  waktu tahunan,  dengan  periode  waktu  penelitian  yang  lebih  lama  diharapkan dapat  memonitor  bagaimana  dampak  perubahan  Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Astry,  Cory.  2013. Penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013  terhadap  tingkat pertumbuhan  wajib  pajak  UMKM  dan  penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2) (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Malang  Selatan). Skripsi.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2.Universitas Brawijaya. Malang.
Butar-butar, Etha. 2013. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM  (Studi Kasus Pada Cv.  Lestari Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2. Universitas Brawijaya. Malang
Diatmika, I PutuGede. 2013. Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013  Tentang  PPh  Atas  Pajak  Penghasilan  dari  Usaha  Wajib  Pajak  yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jurnal  Akutansi  Profesi.  Vol.3,  No.2 Desember 2013.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2013. Leaflet  Pajak  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  (PP  No.  46  Tahun  2013) ,  Jakarta. http://www.pajak.go.id
Fadli,  Hakim.  2015. Analisis  Penerapan  PP.  No.46  Tahun  2013  Tentang  Pajak Penghasilan  UMKM  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  Pada  KPP  Pratama  Manado. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.787-795.
Fariz Nur, Saifudin. 2016. Kajian Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang . Fokus Ekonomi. Vol.11 No.1 Juni 2016.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.46  Tahun  2013.  2013.  Tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan.  2013.  No.107/PMK.011/2013  Tentang  Tata  Cara Penghitungan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Dirjen Pajak. 2013. No. Per 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari  Pemotongan  Dan/Atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Bagi  Wajib Pajak  Yang  Dikenai  Pajak  Penghasilan  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Resmi S. 2011. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Sanusi A. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2010),  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,  Alfabeta,
Bandung.
Sunanto.  2016. Efektivitas  Penerimaan  Pajak  UMKM  Berdasarkan  PP  No.  46 Tahun  2013  dan  Kontribusi  terhadap  Penerimaan. JURNAL  ONLINE INSAN AKUNTAN. Vol.1 No.2, Desember 2016, 319 – 340.
Tambunan,  Ruston.  2013.  “Ketentuan  Terbaru  Pajak  Penghasilan  atas  UMKM: Sederhana  Tapi  Tidak  Adil”  diakses  pada  tanggal  17  Desember  2017  dari http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=s how&id=51
Tjiali, Widya. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  Terhadap  Pertumbuhan  Jumlah  Wajib  PajakDan  Penerimaan  PPH Pasal  4  Ayat  2  Pada  KPP  Pratama  Bitung. Jurnal  EMBA.  Vol.3  No.4 Desember 2015, Hal. 369-376
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  2008.  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU20Tahun2008U
MKM.pdf , diakses 20 Desember 2017).
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  2008.  Nomor  36  Tahun  2008  Perubahan Keempat  atas  UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan.