## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Pengembalian Bea Masuk atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai  pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Nanang Kurniawan 1,* , Twenty Mariza Syafitri 2 , Maya Novianti 2
1 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan, Indonesia Jl. Pd. Cabe Raya, 15437, Kota Tanggerang Selatan, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Indonesia Jl. Basuki Rahmat No. 13, Rejang Lebong, Indonesia Email: 1,* nnkurniawan@gmail.com, 2 twentymarizasyafitri95@gmail.com, 3 mayanovianti90@gmail.com Email Penulis Korespondensi: nnkurniawan@gmail.com
Abstrak −Aktivitas pelaksanaan kegiatan impor barang mewajibkan para pengguna jasa melakukan pemberitahuan pabean secara self-assessment .  Penetapan  tarif    dan/atau  nilai  pabean atas pemeberitahuan  dilakukan  oleh  Pejabat    Bea dan Cukai,  kemudian diinfromasikan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atau banding atas penetepatan Pejabat Bea dan Cukai  apabila  terjadi  kurang  atau  lebih  bayar.    Tujuan  penelitian ini  yaitu  untuk mengetahui  tingkat pengembalian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terhadap penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengembalian dari tahun 2017 - 2021 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah dokumen dan nilai penetapan tidak berbanding lurus dengan jumlah dokumen dan nilai pengembaliannya. Kenaikan atau penurunan jumlah dokumen penetapan tidak diikuti oleh kenaikan atau penurunan jumlah dokumen pengembalian. Sedangkan pada saat terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka pengembalian bea masuk kepada pengguna jasa juga akan mengalami kenaikan maupun penurunan.
Kata Kunci: Pemberitahuan Pabean; Penetapan Pejabat Bea dan Cukai; Pengembalian Bea Masuk
Abstract −The activity of carrying out import activities of goods subject to service users is to carry out a self-assessment of customs notifications.  The  Customs  and  Excise  Official  determines  the  tariff  and/or  customs  value  upon  notification,  then  informs  the service  user.  Service  users  can submit  objections  or  appeals  to  the  placement of  Customs  and Excise  Officials  in  the  event of underpayment  or overpayment. The purpose  of this  study is to determine the  rate of  return that  has  been  made  at  the  Type A Tanjung Priok Customs and Excise Service Office against the determination by Customs and Excise Officials. The data used are receipt reports and Payment Orders (SPM) for returns from 2017 - 2021 at the Main Service Office of Customs and Excise Type A Tanjung Priok. This research uses descriptive analysis. The results of the study show that the number of documents and the value of a cleaning is not directly proportional to the number of documents and the value returned. The increase or decrease in the number of document recoveries is not followed by an increase or decrease in the number of document returns. Whereas in the event of an increase or decrease in value by Customs and Excise Officials, the return of import duties to service users will also experience an increase or decrease.
Keywords :  Customs Notice; Determination of Customs and Excise Officials; Import Duty Refund

## 1. PENDAHULUAN
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia membentuk  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu wujud dilaksanakannya reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pelayanan Utama  Bea  dan Cukai Tipe  A Tanjung Priok memiliki wilayah pengawasan meliputi wilayah pelabuhan Tanjung Priok.  Pelabuhan  di  Tanjung  Priok  ini merupakan  salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia sebagai pintu gerbang arus keluar  masuk  barang  impor  dan  ekspor  maupun  antar  pulau.  Barang  impor  merupakan barang  yang  dikirim  melalui  penyelenggara  pos  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Suharto,  2021). Menurut  Firdiansyah  et  al.,  (2018)  salah  satu  upaya  dalam  mencapai good  governance perlu  adanya  mekanisme penyelenggaraan  administrasi  yang  berpedoman  pada  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)  berdasarkan  Undang- Undang. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu Kantor Bea Cukai terbesar di Indonesia, dibebani target penerimaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terget penerimaan dari bea masuk yang dibebankan  kepada Kantor Pelayanan Utama  Bea  dan Cukai Tipe A Tanjung Priok diperoleh dari  pembayara bea masuk oleh pengguna jasa atas impor barang yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepabeanan merupakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pungutan negara yang  dikenakan  kepada  barang  impor  berdasarkan  Undang-Undang  Kepabeanan.  Kegiatan  impor  yang  dilakukan pengguna jasa melalui Pelabuhan Tanjung Priok, disampaikan dengan melakukan pemberitahuan pabean secara self assesment, yaitu pemberitahuan impor barang diberitahukan secara mandiri oleh pengguna jasa berupa jumlah, jenis barang, pos tarif dan nilai pabean atas barang impor tersebut, kemudian menghitung, membuat billing pembayaran, dan membayar sendiri  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impornya  yang  terutang.  Direktorat  Jendral  Bea  dan  Cukai (DJBC)  merupakan  salah  satu  bentuk  apparat  pemerintah  yang  menjalankan  tugas  dan fungsi  di  bidang  Kepabean berupa kegiatan pengawasan, penegak hukum, pelayanan, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dengan  wewenang  yang  dapat  menimbulkan  konsekuensi  hokum,  sehingga  segala  tindakan  yang  dilakukan  DJBC termasuk  penetapan  pejabat  harus  taat  hukum  dan  menciptakan  kepastian  hukum  (Firdiansyah  et  al.,  2018).  Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam pelaksanaannya, DJBC memiliki target dan realisasi waktu  penyelesaian  proses  kepabean  tahun  2015 -2019  yang  terus  mengalami  perubahan  disetiap  tahunnya, yaitu sebagai berikut:
Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Bea dan Cukai, kemenkeu, 2021 Gambar 1. Target dan Realisasi Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2015-2019(dalam satuan hari)
Gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,34 hari dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,87hari. Secara umum, dari sisi target maupun realisasi selama  5  tahun  terakhir  menunjukkan  tren  penurunan  waktu  penyelesaian  proses  kepabeanan  terutama  sejak dideklarasikannya program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) pada bulan Juli 2017. Untuk capaian tahun 2019, terdapat perbedaan jumlah lokasi yang dilakukan pengukuran dari yang sebelumnya 4 (empat) kantor Bea Cukai menjadi 10 (sepuluh) Kantor Bea Cukai dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Data jumlah dokumen PIB tahun 2019 No. Kantor MITA Hijau Kuning Merah Share 1 KPUBC Tg Priok 142.304 461.972 13.038 55.690 47,89% 2 KPPBC Belawan 2.750 25.794 723 10.019 2,80% 3 KPPBC Tg Emas 6.712 36.436 1.751 19.235 4,56% 4 KPPBC Yg Perak 18.502 112.499 3.449 19.541 10,96% 5 KPPBC Merak 1.169 2.872 135 194 0,31% 6 KPUBC Soekarno Hatta 98.088 272.382 13.357 28.117 29,31% 7 KPPBC Ngurah Rai 565 5.896 201 1.354 0,57% 8 KPPBC Juanda 4.569 24.400 405 1.653 2,21% 9 KPPBC Balikpapan 1.779 13.343 623 1.592 1,24% 10 KPPBC Makassar 396 1.147 81 433 0,15% TOTAL 276.834 956.741 33.763 137.828 100,00%
Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Bea dan Cukai, kemenkeu, 2021
Menurut Permata et al., (2018) pemeriksaan pabean pada dasarnya dilakukan dalam daerah pabean, akan tetapi mempertimbangkan  kelancaran  arus  barang  dan/atau  pengamanan  penerimaan  negara.  Menteri  Keuangan  dapat menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean diluar daerah pabean dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Dalam pemeriksaan pabean juga dikenal beberapa  penjaluran  antara  lain,  jalur  merah,  jalur  hijau,  jalur  kuning,  jalur  MITA  Non-Prioritas  dan  jalur  MITA Prioritas. Pemeriksaan pabean tidak hanya dengan melakukan pemeriksaan fisik  saja, melainkan juga pemeriksaan dokumen.  Penjaluran  Barang  impor  yang  telah  diajukan  PIB,  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  pabean  secara selektif. Wasista & Utami (2019) menjelaskan bahwa penetapan jalur pengeluaran barang dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan kriteria masing-masing yaitu a) Kriteria jalur kuning: Importir yang beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko rendah, artinya importer tersebut belum terlalu dikenal kejujurannya oleh aparat Bea dan Cukai; b) Kriteria jalur hijau: Importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko rendah; c) Kriteria jalur prioritas: Importir yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai importer jalur prioritas dan barang impor yang  terkena  pemeriksaan  acak;  d)  Kriteria  jalur  merah:  Importir  baru  adalah  orang  atau  perusahaan  yang memasukkan barang- barang dari luar negeri atau mengimpor barang untuk pertama kalinya, importer yang termasuk dalam  kategori  risiko  tinggi  adalah  importer  yang  tingkat  pelanggarannya  tinggi  atau  importer  yang  telah  banyak melakukan  pelanggaran  ketentuan  pabean,  barang  impor  sementara  adalah  barang  yangdi  impor  untuk  sementara waktu yang selanjutnya akan diekspor kembali, barang reimport adalah barang ekspor yang karena sebab tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia   Nomor  61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai, pemberitahuan impor barang oleh pengguna jasa dapat ditetapkan tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai. Apabila hasil pemeriksaan  diketahui  bahwa  pemberitahuan  impor  barang  yang  disampaikan  tidak  sesuai,  maka  Pejabat  Bea  dan Cukai  melakukan  penetapan,  dapat  berupa  kekurangan  maupun  kelebihan  pembayaran  bea  masuk  yang  sudah dibayarkan oleh pengguna jasa. Penetapan atas pemberitahuan pabean yang diberitahukan oleh pengguna jasa, pada dasarnya selain untuk mengawasi kepatuhan dari pengguna jasa dalam menyampaikan pemberitahuan impornya, juga digunakan  sebagai  upaya  tambahan  dari  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok  untuk mengoptimakan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.
Hasil  penetapan yang dilakukan  oleh  Pajabat  Bea  dan Cukai  dapat  dilakukan  keberatan  oleh Pengguna jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Apabila keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa ditolak, maka pengguna jasa masih dapat melakukan  upaya  banding  ke  Pengadilan Pajak atas keputusan  keberatan  tersebut.  Apabila  keberatan  atau banding tersebut  diterima,  pengguna  jasa  berhak  untuk  mendapatkan  pengembalian  atas  tagihan  bea  masuk  yang  telah dibayarkan. Penetapan tarif bea masuk dimulai dengan kegiatan impor, Barang-barang impor tersebut akan diangkut oleh  sarana  pengangkut  dari  luar/dalam  daerah  pabean  menuju  daerah  pabean.  Sarana  pengangkut  akan memberitahukan  rencana  kedatangan  sarana  pengangkutnya  ke  kantor  pabean  tujuan  sebelum  kedatangan  dengan membawa dokumen surat muatan, bill of lading dan airway bill untuk sarana pengankut udara (Winarno, 2013). Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  274/PMK.04/2014  tentang Pengembalian  Bea  Masuk,  Bea  Keluar,  Sanksi  Administrasi  Berupa  Denda,  dan/atau  Bunga  Dalam  Rangka Kepabeanan,  untuk  mendapatkan  pengembalian  bea  masuk  yang  telah  dibayarkan,  pengguna  jasa  mengajukan permohonan  pengembalian  bea  masuk  kepada  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok. Pengguna  jasa  dapat  diberikan  pengembalian  bea  masuk  terhadap keseluruhan atau sebagian bea masuk yang telah dibayar  atas  kelebihan pembayaran bea  masuk,  dapat  berupa  penetapan  atau  penetapan  kembali  tarif  dan/atau  nilai pabean  oleh  Pejabat Bea  dan  Cukai  yang ditetapkan  terdapat  kelebihan  pembayaran, dan dapat  berupa    keputusan keberatan atau Putusan Pengadilan Pajak dari pengguna jasa yang telah dikabukan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kajian Teori
Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe    A  Tanjung    Priok    memiliki    kewajiban    untuk    mengembalikan penerimaan  negara  yang  telah dibayarkan atas penetapan tersebut.  Persentase tingkat pengembalian atas penetapan yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  berdasarkan  nilainya  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:

## Rumus Pengembalian Bea Masuk
Tahun (N) = Nilai Pengembalian Tahun(N) Nilai Penetapan Tahun(N) X 100%
(1)
Rumus pengembalian bea masuk terhadap penetapan berdasarkan jumlah dokumen
Tahun (N) = Jumlah Dokumen Pengembalian Tahun(N) Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N) X 100% (2)
Rumus Perhitungan Rata-rata penetapan dari setia dokumen
Tahun (N) = Nilai Penetapan  Tahun(N) Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N) X 100% (3)
Rumus Perhitungan Rata-rat pengembalian dari setiap dokumen
Tahun (N) = Nilai Pengembalian  Tahun(N) Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N) X 100% (4)
Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan penetapan berdasarkan jumlah dokumen
Tahun (N) = Jumlah Dokumen Tahun (N)−Jumlah dokumen Tahun (N−1) Jumlah Dokumen  Tahun(N−1) X 100% (5)
Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan penetapan berdasarkan Nilai Penetapan
Tahun (N) = Nilai Penetapan Tahun (N)−Nilai Penetapan Tahun (N−1) Nilai Penetapan  Tahun(N−1) X 100% (6)
Rumus Perhitungan Persentase jumlah peningkatan maupun penurunan Pengembalian berdasarkan jumlah dokumen
Tahun (N) = Jumlah Dokumen  Tahun (N)−Jumlah Dokumen Tahun (N−1) Jumlah Dokumen  Tahun(N−1) X 100% (7)
Rumus  Perhitungan  Persentase  jumlah  peningkatan  maupun  penurunan  Pengembalian  berdasarkan  Nilai Pengembalian
Tahun (N) = Nilai Pengembalian  Tahun (N)−Nilai Pengembalian  Tahun (N−1) Nilai Pengembalian  Tahun(N−1) X 100% (8)
Keterangan:

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Tahun(N) = Tahun Anggaran Nilai Pengembalian Tahun(N) = Nilai Pengembalian Pada Tahun Anggaran Nilai Penetapan Tahun(N) = Nilai Penetapan Pada Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Pengembalian Tahun(N) = Jumlah Dokumen Pengembalian Pada Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Penetapan Tahun(N) = Jumlah Dokumen Penetapan Pada Tahun Anggaran
Proses pengembalian penerimaan kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok  dimulai  dari  pemberitahuan  pabean  oleh  pengguna  jasa,  kemudian  dilakukan  penetapan  atas  pemberitahuan tersebut oleh Pejabat Bea dan Cukai, sampai dengan proses pengembalian penerimaan kepabeanan kepada pengguna jasa. Proses pengembalian penerimaan kepabeanan ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:
Gambar 2. Proses pengembalian penerimaan kepabeanan
Berdasarkan  Gambar  2,  pengguna  jasa  melakukan  kegiatan  impor  barang  untuk  dipakai  dengan menyampaikan pemberitahuan impor barang secara self assesment serta melakukan pembayaran atas bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Pemberitahuan atas impor barang yang disampaikan oleh pengguna jasa berupa jumlah dan jenis barang yang diimpor, klasifikasi pos tarif serta nilai pabean atas impor barang tersebut yang akan digunakan sebagai  dasar  untuk  menghitung  jumlah  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor  yang  harus  dibayarkan  oleh pengguna jasa. Pengguna jasa menyampaikan Pemberitahuan impor barang dilengkapi dengan dokumen pendukung atas data yang disampaikan. Pemberitahuan atas impor barang yang telah disampaikan oleh pengguna jasa, dilakukan pemeriksaan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai.  Hasil  dari  pemeriksaan  tersebut,  dapat  dilakukan  penetapan  kembali klasifikasi  pos  tarif  dan/atau  nilai  pabean  atas  barang  impor  yang  diberitahukan  oleh  pengguna jasa.  Hasil  dari penetapan Pejabat Bea dan Cukai berupa surat penetapan akan disampaikan kembali kepada pengguna jasa.
Penetapan  terhadap  dokumen  pemberitahuan  impor  barang  dapat  mengakibatkan  kekurangan  maupun kelebihan pembayaran bea masuk yang telah dibayarkan. Penetapan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk,  dapat  dikembalikan  kepada  pengguna  jasa, sedangkan  atas  penetapan kekurangan pembayaran  bea  masuk, wajib untuk dibayar  oleh  pengguna jasa  sesuai  dengan  yang tertulis pada  surat  penetapan.  Selain  kekurangan  atas pembayaran bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai juga dapat memberikan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk atas barang impornya.
Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk maupun denda. Pengguna jasa mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara tertulis untuk setiap 1 (satu) dokumen penetapan dengan membayar kekurangan pembayaran atas penetapan tersebut atau memberikan jaminan. Pengguna jasa yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan keterangan atau alasan tambahan, penjelasan atau bukti, dan/atau data pendukung lain kepada Pejabat Bea dan Cukai.
Keputusan keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa diputuskan oleh Kepala Kantor paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan tersebut dapat berupa mengabulkan  seluruhnya,  menolak  seluruhnya,  atau  menetapkan  lain.  Keputusan  berupa  menetapkan  lain  dari penetapan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dapat  menjadi  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  daripada penetapannya. Keputusan keberatan yang diputuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari pengguna jasa, atau yang menetapkan lebih rendah daripada penetapannya, maka Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau  denda  yang  telah  dibayarkan.  Keputusan yang  menetapkan  lebih  tinggi  dari  pemberitahuan  pabean,
Pemberitahuan Pabean Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Keputusan Keberatan Keputusan Pengadilan Pajak Pengembalian Penerimaan Kepabean

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan digunakan sebagai dasar untuk penagihan dan/atau pelunasan atas kekurangan pembayaran bea masuk maupun denda yang diputuskan sesuai keputusan keberatan tersebut.
Pengguna jasa dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan. Pengguna jasa melakukan banding sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak atau penanggung Pajak yang akan mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.  Putusan  Pengadilan  Pajak  merupakan  putusan  akhir  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, terhadap kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan  oleh  pengguna  jasa  akan  dikembalikan  sesuai  dengan  Putusan  Pengadilan  Pajak  tersebut.  Putusan Pengadian  Pajak  yang  diterima  oleh  pengguna  jasa  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk pengajuan  permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau denda pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Pengguna jasa dapat diberikan pengembalian bea masuk terhadap sebagian atau seluruh bea  masuk yang sudah dibayar atas kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan atau penetapan  kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, kelebihan pembayaran bea masuk akibat keputusan keberatan, dan atas kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Permohonan  pengembalian  diajukan  oleh  pengguna  jasa  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk mendapatkan pengembalian bea masuk. Permohonan diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembaliannya. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala  Kantor  memberikan  keputusan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak permohonan  pengembalian  diterima.  Berdasarkan  Keputusan  Pengembalian  tersebut,  Pejabat  Bea  dan  Cukai menerbitkan  Surat Perintah  Membayar  (SPM) untuk  membayar  pengembalian  bea  masuk  yang  telah  dibayarkan kepada pengguna jasa.

## 2.2 Model Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  kualitatif.  Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, analisis deskriptif merupakan metode penulisan untuk menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan menjelaskan dan menganalisis fenomena individu, kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Penelitian ini  menggunakan data sekunder,  yaitu berupa data  penetapan yang dilakukan oleh  Pejabat Bea dan Cukai dan data pengembalian bea  masuk yang  sudah  dibayarkan kepada pengguna jasa periode  tahun  2017  sampai  dengan  tahun 2021.  Sumber  data  diperoleh  dari  Laporan  Bulanan  Penerimaan  dan  data  Surat  Perintah  Pembayaran  (SPM) Pengembalian dari Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dalam teknik analisis deskriptif, data dikumpulkan, ditentukan dan diklasifikasikan, sehingga masalah yang dianalisa dapat diberikan  gambaran  yang  objektif,  dan  dengan  teknik  analisa  komparatif  membandingkan  data  pengembalian penerimaan bea masuk dengan penetapan yang dilakukan oleh Pejabat bea dan Cukai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kepabean dan Cukai sejak ditetapkan perundang-undangan kepabean. Adanya penilaian terhadap komponen biaya meliputi biaya-biaya yang  terkait  dengan  penyelesaian  prosedur  ekspor-impor,  seperti  biaya  dokumen,  biaya  administrative  untuk kepabean  dan  pengawasan  teknis,  biaya  bongkar muat  (Kurniawan,  2019).  Berdasarkan  data  laporan  penerimaan tahun  2017-  2021,  dan  data  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  atas  pengembalian  yang  diperoleh  dari  Bidang Perbendaharaan  pada  Kantor Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok,  data  penetapan  dan pengembalian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Data Penetapan dan Pengembalian Pejabat Bea dan Cukai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun
2021 Tahun Penetapan Pengembalian (Rupiah) Penetapan - Pengembalian (Rupiah) Jumlah Dokumen Nilai (Rupiah) Jumlah Dokumen Nilai (Rupiah) 2017 29.962 1.018.010.000.000 1.807 247.944.993.000 770.065.007.000 2018 28.191 1.161.640.000.000 2.579 473.294.868.000 688.345.132.000 2019 25.730 1.126.650.000.000 3.159 225.289.648.000 901.360.352.000 2020 20.794 351.190.000.000 1.208 78.165.711.000 273.024.289.000 2021 27.784 530.460.000.000 1.187 254.758.332.000 275.701.668.000 Jumlah  132.461 4.187.950.000.000 9.940 1.279.453.552.000 2.908.496.448.000 Sumber: Laporan Penerimaan dan Data SPM Pengembalian

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Dari data pada tabel 2 tersebut, jika dilihat dari jumlah dokumennya, dapat dihitung persentase pengembalian bea masuk terhadap penetapannya adalah sebagai berikut : a. Tahun 2017 = (1.807 / 29.962) x 100% = 6,03%
b. Tahun 2018 = (2.579 / 28.191) x 100% = 9,15%
c. Tahun 2019 = (3.159 / 25.730) x 100% = 12,28%
d. Tahun 2020 = (1.208 / 20.794) x 100% = 5,81%
e. Tahun 2021 = (1.187 / 27.784) x 100% = 4,27%
f. Rata – Rata pengembalian terhadap penetapannya = (9.940 / 132.461) x 100% = 7,50%
Dari jumlah dokumennya, diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata- rata sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari jumlah dokumen penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa. Persentase paling besar terjadi pada tahun 2019, dimana 12,28% (dua delas koma dua delapan persen) dari jumlah dokumen penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan Persentase paling kecil terjadi pada tahun 2021, dimana hanya 4,27%  (empat  koma  dua  tujuh  persen)  dari  jumlah  dokumen  penetapan  dikembalikan  kepada  pengguna  jasa. Berdasarkan nilainya, dapat dihitung persentase pengembalian bea masuk terhadap penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2017 = (Rp 247.944.993.000 / Rp 1.018.010.000.000) x 100% = 24,36%
b. Tahun 2018 = (Rp 473.294.868.000 / Rp 1.161.640.000.000) x 100% = 40,74%
c. Tahun 2019 = (Rp 225.289.648.000 / Rp 1.126.650.000.000) x 100% = 20,00%
d. Tahun 2020 = (Rp 78.165.711.000 / Rp 351.190.000.000) x 100% = 22,26%
e. Tahun 2021 = (Rp 254.758.332.000 / Rp 530.460.000.000) x 100% = 48,03%
f. Rata  –  Rata  persentase  nilai  pengembalian  bea  masuk  terhadap  penetapan  =  (Rp  1.279.453.552.000  /  Rp 4.187.950.000.000) x 100% = 30,55%
50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Dokumen 6,03 9,15 12,28 5,81 4,27 Nilai 24,36 40,74 20,00 22,26 48,03
Gambar 3. Persentase Pengembalian Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai    Dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021
Dari data yang terlihat pada gambar 3, berdasarkan nilainya dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata-rata sebesar 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen) dari jumlah penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan 69,45% (enam puluh sembilan koma empat lima persen) dari jumlah penetapan menjadi penerimaan  negara.  Persentase  pengembalian  paling besar  terjadi  pada tahun 2021,  dimana  48,03%  (empat  puluh delapan koma nol tiga persen) dari penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa, dan persentase paling kecil terjadi pada tahun 2019, dimana hanya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari penetapan dikembalikan kepada pengguna jasa.
Rata-rata nilai penetapan dari setiap dokumen adalah sebagai berikut : a. Tahun 2017 = Rp 1.018.010.000.000 / 29.962 = Rp 33.976.704 b. Tahun 2018 = Rp 1.161.640.000.000 / 28.191 = Rp 41.206.059
c. Tahun 2019 = Rp 1.126.650.000.000 / 25.730 = Rp 43.787.408
d. Tahun 2020 = Rp 351.190.000.000 / 20.794 = Rp 16.889.006
e. Tahun 2021 = Rp 530.460.000.000 / 27.784 = Rp 19.092.283
f. Rata–rata jumlah dokumen = 132.461 / 5 = 26.493
g. Rata–rata nilai penetapan pertahun = Rp 4.187.950.000.000 / 5 = Rp 837.590.000.000
h. Rata–rata penetapan perdokumen = Rp 4.187.950.000.000 / 132.461 = Rp 31.616.476
Rata-rata nilai pengembalian adalah sebagai berikut:
a. Tahun 2017 = Rp 247.944.993.000 / 1.807  = Rp 137.213.610

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
60
b. Tahun 2018 = Rp 473.294.868.000 / 2.579 = Rp 183.518.755
c. Tahun 2019 = Rp 225.289.648.000 / 3.159 = Rp 71.316.761
d. Tahun 2020 = Rp 78.165.711.000 / 1.208 = Rp 64.706.714
e. Tahun 2021 = Rp 254.758.332.000 / 1.187 = Rp 214.623.700
f. Rata–rata jumlah dokumen pengembalian = 9.940 / 5 = 1.988
g. Rata–rata nilai pengembalian pertahun = Rp 1.279.453.552.000 / 5 = Rp 255.890.710.400
h. Rata-rata pengembalian perdokumen = Rp 1.279.453.552.000 / 9.940 = Rp 128.717.661
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah pengembalian yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan  tahun  2021  lebih  besar  dari  jumlah  penetapannya,  dengan  nilai  rata-rata  dikembalikan  sebesar Rp128.717.661  (seratus  dua  puluh  delapan  juta  tujuh  ratus  tujuh  belas  ribu  enam ratus  enam puluh  satu  rupiah) sedangkan rata-rata nilai penetapannya sebesar Rp31.616.476 (tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Hal ini juga ditunjukan pada persentase jumlah dokumen dan nilai atas pengembalian terhadap  penetapan  menunjukan  bahwa persentase  atas  jumlah  dokumen  lebih  kecil  dari  persentase  nilai pengembalian  dengan  perbandingan  7,50% (tujuh koma lima persen) dengan 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen).  Kurniawan (2019) menyatakan bahwa  terminologi penetapan sebagai penagihan, merupakan bagian tidak terpisah  dari  kewajiban  pemenuhan  pembayaran  atau  pelunasan  atas  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor beserta  sanksi  adminitrasi,  sebagai  akibat  kurang bayar.  Meskipun  penagihan  termasuk  dalam  ranah  perundang  - undangan  lain  yaitu  Undang  –  Undang  Nomor.19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor. 19 Tahun 2000, tetapi Undang – undang Kepabeanan memberlakukan  seperti  diatur  dalam  Pasal  41  sebagai  dasar  hukum  pelaksaan  penagihan  bea  masuk.  Dari  data tersebut menunjukan bahwa penetapan dengan nilai yang lebih besar memiliki potensi untuk dilakukan pengembalian kepada pengguna jasa, walaupun berdasarkan jumlah dokumen pengembalian yang diberikan kepada pengguna jasa lebih kecil dari jumlah penetapannya.
Dari tabel 1 diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan maupun penurunan jumlah penetapan dan pengembalian  yang  terjadi  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021.  Berdasarkan  jumlah  dokumen  penetapan adalah sebagai berikut:
a. Penetapan pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 = (28.191 – 29.962) / 29.962 x 100% = - 5,91%
b. Penetapan pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 = (25.730 - 28.191) / 28.191 x 100% = - 8,73%
c. Penetapan pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 = (20.794 - 25.730) / 25.730 x 100% = -19,18%
d. Penetapan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 = (27.784 - 20.794) / 20.794 x 100%= 33,62%
Berdasarkan nilai penetapan adalah sebagai berikut:
a. Penetapan  pada  tahun  2018  terhadap  tahun  2017  =(Rp  1.161.640.000.000  –  Rp  1.018.010.000.000)  / Rp 1.018.010.000.000 x 100% = 14,11%
b. Penetapan  pada  tahun  2019  terhadap  tahun  2018  =(Rp  1.126.650.000.000  -  Rp  1.161.640.000.000)  / Rp 1.161.640.000.000 x 100% = -3,01%
c. Penetapan  pada  tahun  2020  terhadap  tahun  2019  =(Rp  351.190.000.000  -  Rp  1.126.650.000.000)  /  Rp 1.126.650.000.000  x 100% = -68,83%
d. Penetapan  pada  tahun  2021  terhadap  tahun  2020  =(Rp  530.460.000.000  -  Rp  351.190.000.000)  /  Rp 351.190.000.000 x 100% = 51,05%
40 20 0 -20 -40 -60 -80
2018 2019 2020 2021 Jumlah Dokumen -5,91 -8,73 -19,18 33,62 Nilai 14,11 -3,01 -68,83 51,05
Gambar 4. Persentase Kenaikan Atau Penurunan Jumlah Dokumen dan Nilai Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 250
Dari data pada gambar 4 dapat diketahui bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah dokumen penetapan tidak serta  merta  diikuti  oleh  kenaikan  maupun  penurunan  nilai  penetapannya.  Pada  tahun  2018,  pada  saat  terjadi penurunan jumlah dokumen penetapan sebesar 5,91% (lima koma sembilan satu persen) dari tahun sebelumnya, nilai penetapan  pada  tahun  tersebut  menjadi  lebih  besar  14,11%  (empat  belas  koma satu  satu  persen)  dari  tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah dokumen pengembalian adalah sebagai berikut : a. Pengembalian pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 =  (2.579 – 1.807) / 1.807 x 100% = 42,72%
b. Pengembalian pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 =  (3.159 - 2.579) / 2.579 x 100% = 22,49%
c. Pengembalian pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 =  (1.208 - 3.159) / 3.159 x 100% = -61,76%
d. Pengembalian pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 =  (1.187 - 1.208) / 1.208 x 100% = -1,74%
Berdasarkan nilai pengembalian adalah sebagai berikut:
a. Pengembalian  pada  tahun  2018  terhadap  tahun  2017  =(Rp  473.294.868.000  –  Rp  247.944.993.000)  / Rp 247.944.993.000 x 100% = 90,89%
b. Pengembalian  pada  tahun  2019  terhadap  tahun  2018  =(Rp  225.289.648.000  -  Rp  473.294.868.000)  / Rp 473.294.868.000 x 100% = -52,40%
c. Pengembalian  pada  tahun  2020  terhadap  tahun  2019  =(Rp  78.165.711.000  -  Rp  225.289.648.000)  /  Rp 225.289.648.000 x 100% = -65,30%
d. Pengembalian  pada  tahun  2021  terhadap  tahun  2020  =  (Rp  254.758.332.000  -  Rp  78.165.711.000)  /  Rp 78.165.711.000 x 100% = 225,92%
200 150 100 50 0 -50 -100
2018 2019 2020 2021 Jumlah Dokumen 42,72 22,49 -61,76 -1,74 Nilai 90,89 -52,40 -65,3 225,92
Gambar 5. Persentase Kenaikan Atau Penurunan Jumlah Dokumen dan Nilai Pengembalian Dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021
Dari  data  pada  gambar  5  juga  dapat  diketahui  bahwa  kenaikan  maupun  penurunan  jumlah  dokumen pengembalian tidak  hanya  diikuti oleh kenaikan maupun penurunan nilai  pengembaliannya, pada tahun 2019 pada saat  terjadi  kenaikan  jumlah  dokumen  pengembalian,  nilai  pengembaliannya  menjadi  lebih  kecil  dari  tahun sebelumnya.  Sedangkan  pada  tahun  2021,  terjadi  penurunan  jumlah  dokumen  pengembalian  tetapi  nilai pengembaliannya menjadi lebih  besar dari tahun sebelumnya.  Menurut  Kurniawan  (2019), bagi para importir yang berkeberatan atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean yang dapat mengakibatkan adanya tambah bayar  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor akan  diberi  kesempatan  oleh  Undang-Undang  untuk  mengajukan keberatan. Komplain atas penetapan pejabat pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali hanya kepada DJBC. Selain  itu, importir juga dapat mengajukan dokumen Pemberitahuan Barang  Impor  (PIB),  serta  dokumen-dokumen  pelengkap  lainnya  ke  kantor  pabean  tempat  aktivitas  importisasi dilakukan (Telaumbanua & Adhitama, 2019).

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
60 250 40 20 0 -20 -40 -60 -80
2018 2019 2020 2021 Penetapan -5,91 -8,73 -19,18 33,62 Pengembalian 42,72 22,49 -61,76 -1,74
Gambar 6. Persentase Jumlah Dokumen Penetapan dan Dokumen Pengembalian                           Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021
Apabila dibandingkan antara jumlah dokumen penetapan dengan dokumen pengembalian, maka akan  terlihat bahwa  kenaikan  jumlah  dokumen  penetapan  dari  tahun  sebelumnya  tidak  diikuti  oleh  kenaikan  jumlah  dokumen pengembaliannya.  Pada  tahun  2018  dan  2019  pada  saat  terjadi  penurunan  jumlah  dokumen  penetapan,  jumlah dokumen  pengembaliannya  terjadi  kenaikan,  dan  sebaliknya  pada  tahun  2021  saat  terjadi  kenaikan  jumlah dokumen  penetapan,  jumlah  dokumen  pengembaliannya  menjadi  menurun.  Hanya  di  tahun  2020  saat  terjadi penurunan jumlah dokumen penenatap yang diikuti oleh penurunan jumlah dokumen pengembalian.
200 150 100 50 0 -50 -100
2018 2019 2020 2021 Penetapan 14,11 -3,01 -68,83 51,05 Pengembalian 90,89 -52,4 -65,3 225,92
Gambar 7. Persentase Nilai Penetapan dan nilai Pengembalian Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021
Apabila dibandingkan antara nilai penetapan dengan nilai pengembaliannya, maka akan terlihat bahwa  setiap kenaikan nilai penetapan dari tahun sebelumnya akan diikuti oleh kenaikan nilai pengembaliannya. Begitu juga pada saat penurunan nilai penetapan juga akan diikuti oleh penurunan nilai pengembaliannya. Pada tahun 2018 dan 2021 pada saat terjadi kenaikan nilai penetapan, maka nilai pengembaliannya juga terjadi kenaikan, dan pada tahun 2019 dan 2020 saat terjadi penurunan nilai penetapan, maka nilai pengembaliannya juga mengalami penurunan.
Penetapan  nilai  pabean  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dainggap  sangat  valid  dalam  penetapan  pabean  yang ditetapkan untuk barang yang masuk atau keluar dari pelabuhan Indonesia. Setiap kegiatan ekspor-impor merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan terlaksananya perundang-undangan yang berlaku (Bima et al., 2022). Peningkatan ekspor-impor barang ini membuat pemerintah harus meningkatkan pengawasan kegiatan tersebut melalui Direktorat Jendral  Bea dan Cukai. Penyelesaian kewajiban kepabean menjadi  salah satu  focus utama dari  sistem  pengewasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) (Sumadi & Nurkhamid, 2022)

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan jumlah dokumen penetapan dan pengembalian bea masuk dari tahun 2017- 2021, diketahui bahwa rata- rata pengembalian penerimaan dari setiap dokumen yang dilakukan lebih besar dari rata-rata penetapan yang telah dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dan berdasarkan jumlah dokumen penetapannya, rata-rata jumlah dokumen penetapan  yang  dilakukan  pengembalian  kepada  pengguna  jasa  sebanyak  7,50%  (tujuh  koma  lima  persen). Sedangkan nilai penetapan yang dilakukan pengembalian sebanyak 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen). Hal ini menunjukan  bahwa  penetapan  dengan  nilai  yang  lebih  besar  memiliki  potensi  untuk  dilakukan  pengembalian kepada pengguna jasa. Berdasarkan hasil analisis atas data penetapan dan pengembalian bea masuk dari tahun 2017 sampai  dengan  tahun  2021,  diketahui  bahwa  jumlah  dokumen  penetapan  tidak  berbanding  lurus  dengan jumlah dokumen  pengembaliannya.  Kenaikan  jumlah  dokumen  penetapan  tidak  dikuti  oleh  kenaikan  jumlah  dokumen pengembaliannya,  begitu juga  pada  saat  terjadi  penurunan jumlah  dokumen  penetapan.    Dari tahun 2017 sampai dengan  tahun  2021,  hanya  di tahun  2020 saat  terjadi  penurunan jumlah dokumen penetapan  yang  diikuti  dengan penurunan  jumlah  dokumen  pengembaliannya.  Sebaliknya  dengan  jumlah  nilai  penetapan  oleh  Pejabat  Bea  dan Cukai, dimana pada saat terjadi kenaikan nilai penetapan maka akan diikuti oleh kenaikan nilai pengembaliannya. Peningkatan jumlah nilai penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat mengoptimakan jumlah penerimaan negara dari sektor bea masuk, persentase peningkatan jumlah penerimaan bea masuk dari penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai masih lebih besar dari pengembalian bea masuk yang diberikan kepada pengguna jasa dengan perbandingan 69,45% (enam puluh sembilan koma empat lima persen) masuk ke kas negara dan 30,55% (tiga puluh koma lima lima persen) dikembalikan kepada pengguna jasa. Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh pengguna jasa, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan  negara,  diharapkan  agar  lebih  cermat  dan  teliti  dalam  melakukan  penetapan,  sehingga  potensi penerimaan negara dapat diserap dengan maksimal. Penetapan yang dilakukan secara cermat dan teliti, diharapkan membuat potensi penerimaan yang sudah masuk ke kas negara dapat dikurangi untuk dikembalikan kepada pengguna jasa.

## REFERENCES
Bima, M. A., Rahayu, R., Winata, S., & Syahputra, E. (2022). Peranan Bea Cukai dalam Pengawasan Terhadap Barang yang  Masuk  Melalui  Perairan  Asahan–Tanjung  Balai  (Studi  Di  Kantor  Bea  dan  Cukai  Kota  Tanjung  Balai). Nusantara Hasana Journal , 2 (3), 63–71.
Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (Spktnp) oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 2 (2), 20–34.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017.  Peraturan  Menteri    Keuangan    Republik    Indonesia    Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang  Kepabeanan dan Cukai.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.    2018.  Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik    Indonesia      Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai  Atau  Pejabat  Bea  Dan  Cukai,  pemberitahuan  impor  barang  oleh  pengguna  jasa  dapat  ditetapkan  tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  2006. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang  Kepabeanan.
Kurniawan,  I.  (2019).  Sengketa  Pengajuan  Banding  terhadap  Penetapan  Nilai  Kepabean  dalam  Ekspor-  Impor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014 ). Jurnal Krtha Bhayangkara , 13 (2), 2019.
Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2018). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018. Lex Scientia Law Review , 3 (2), 143–154.
Suharto, D. G. (2021). Penerapan De Minimis Values dalam Proses Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman Impor pada KPPBC TMP B Pekan Baru. Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 164– 174.
Sumadi,  T.  R.  D.,  &  Nurkhamid,  M.  (2022).  Pengaruh  tarif  bea  masuk,  profil  importir,  frekuensi  impor,  fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 5 (5), 2105–2117.
Telaumbanua,  B.  V.  S.,  &  Adhitama,  S.  (2019).  Tinjauan  Atas  Penyusunan,  Pemutakhiran,  dan  Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 3 (1), 65–80.
Wasista,  B.  T.,  &  Utami,  T.  (2019).  Optimalisasi  penyelesaian  dokumen  impor  oleh  ekspedisi  muatan  kapal  laut.
Prosiding NSMIS Book , 1 (1), 118–127.
Winarno,  J.  (2013).  Tarif  Bea  Masuk  Atas  Barang  Impor  Berdasarkan  Undang-Undang  Kepabeanan. Jurnal Independent , 1 (2), 1–7.