## MEMAHAMI INDIVIDU DALAM KAJIAN LINTAS  BUDAYA
Dewi Justitia

## justitiadewi@yahoo.com
Universitas Negeri Jakarta
Abstrak: Layanan  konseling  menurut  sifat,  hakikat,  dan  landasan  keilmuannya  adalah bantuan  psikologis.  Masyarakat  Indonesia  mempunyai  corak  budaya  dengan  nilai-nilai  yang bersifat  universal  dan  unik.  Konselor  sebaiknya  mengerti  dan  memahami  budaya  yang melekat  pada  diri  klien  sebagai  masyarakat  Indonesia,  yang  sifat,  kepribadian,  dan  tingkah lakunya  hasil  dari  sosialisasi  dan  adaptasi  dengan  lingkungan  budayanya.  Pemahaman konselor  mengenai  budaya  yang  dimiliki  oleh  klien  tidak  terjadi  dengan  mudah.  Untuk  hal ini,  konselor  perlu  mempelajarinya  dari  berbagai  sumber  yang  menunjang  seperti  literatur atau  pengamatan  langsung  terhadap  budaya  klien.  Konselor  dituntut  untuk  dapat  bertindak secara  proaktif  di  dalam  usahanya  memahami  budaya  klien.  Dengan  demikian,  sebagai individu  yang  bersosialisasi,  seharusnyalah  konselor  sering  “Turun”  untuk  mengetahui budaya  di  sekitar  klien.  Kemampuan  konselor  untuk  dapat  memahami  kebudayaan  di sekitarnya,  secara  tidak  langsung  dapat  menambah  khasanah  ilmu  pengetahuannya  yang  pada akhirnya  akan mempermudah  konselor  di  dalam  memahami  klien
Kata Kunci: Memahami  Individu,  Kajian  Lintas  Budaya
A. Pendahuluan
Pelayanan bimbingan
dan konseling  adalah  tindakan  yang  sifat dan  arahnya  menuju  kepada  kondisi lebih  baik  yang  membahagiakan  bagi pihak  yang  dilayani  (konseli).  Dengan kata  lain,  orang  yang  sedang  dilayani memiliki  prospek  untuk  menjadi  lebih baik,  lebih  bahagia.
Bimbingan dan konseling
merupakan  profesi  yang  tidak  netral pelaksanaannya   tidak  murni  bersifat teknis.  Ada   muatan   nilai,  artinya dalam menjalankan tugas profesionalnya konselor mesti mempertimbangkan  faktor  nilai  demi keefektifan layanan bantuannya  itu.
Faktor  tersebut  tidak  saja  menyangkut konseli  tetapi  juga  konselor,  bahkan menyangkut    pihak   yang   lebih   luas,
yaitu masyarakat yang melatarbelakangi  keduanya. Peayanan bimbingan
dan
konseling sering disebut bantuan psikologis, yang berarti bahwa pelaksanaan teknik-teknik bantuan untuk pengembangan insani itu
didasarkan
pada konsep-konsep,
kaidah-kaidah, azas-azas, dan
prosedur-prosedur psikologi. Pada latar  sekolah,  pelaksanaan  bimbingan dan  konseling   mengandung  banyak segi  yang  menyangkut  siswa/konseli selaku pihak utama, yaitu yang menjadi  pusat  perhatian  dan  sasaran bantuan,   di   samping  konselor  selaku pihak  "pemberi  bantuan".  Segi-segi  itu tidak  saja  bersifat  psikologism  tetapi juga sosiologis dan kultural
(Munandir:1995). Sehubungan dengan hal tersebut, di sini penulis hendak membahas  perkembangan  bimbingan dan  konseling  selaku  profesi,  faktor budaya dalam pelaksanaan tugas profesi  itu,  dan  penerapan prinsip- prinsip penyelenggaraan pelayanan bimbingan  dan  konseling  yang  sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Oleh  karena  itu  memahami konseli  wajib  hukumnya  bagi  seorang konselor  sebelum,  pada  saat,  dan sesudah proses pelayanan
berlangsung. Memahami konseli bukan  sekedar  nama  dan  identitas lainnya,  tetapi  dalam  arti  yang  luas adalah memahami seluruh latar belakang konseli termasuk budayanya.
B. Perkembangan  Profesi  Bimbingan dan  Konseling
Menurut Munandir (1995),
selaku profesi, bimbingan dan konseling  di   Indonesia  lahir  di  tengah- tengah  profesi  lain  yang  lebih  mapan, untuk ukuran Indonesia, misalnya profesi  kedokteran,  guru.
Pada  awalnya  bimbingan  dan konseling  di  Indonesia  berkembang  di sekolah.  Hal  ini  berbeda  dengan  di Amerika
Serikat
yang justru berkembang di masyarakat, baru kemudian  berkembang  di  lingkungan pendidikan sekolah. Di Indonesia sebelum adanya  layanan  bimbingan yang  khusus,  diasumsikan  bahwa  tugas bantuan  kepada  siswa  yang  mengalami masalah ini dirangkap oleh guru. Dengan  makin  beratnya  beban  tugas mengajar  guru,  guru  tidak  lagi  bisa diharapkan  mampu  menangani  semua urusan pendidikan, maka layanan khusus yang bertujuan memajukan kesejahteraan jiwa siswa menjadi kebutuhan mendesak. Inilah latar belakang kehadiran bimbingan dan konseling  pada latar  sekolah.
Bimbingan dan konseling di Amerika yang  dirintis  oleh  Frank Parson pada tahun  1908  dengan mendirikan  sebuah  biro  di  Boston, hampir  bersamaan  waktunya  Jesse  B. Davis  menjadi school  counselor di Central  High  School  di  Detroit,  Ellie Weaver  di  New  York  dan  John  Brewer di  Harvard  University.  Sesuai  dengan zaman  itu,  yakni  dimulainya  gerakan bimbingan vokasional di Amerika, konsep  bimbingan  pada  waktu  itu  lebih ditekankan  pada vocational  guidance sebagai sarana untuk suksesnya
penyaluran  jabatan,  sifatnya  lebih  ke arah  distributif  dan determinatif.
Sejak itu bimbingan dan konseling berkembang pesat di Amerika,  dan  pada  akhir  tahun  1950- an  masuk  ke  Indonesia.  Abdulkahar (1978)  menjelaskan,  bahwa  bimbingan dan konseling yang teratur dan teroganisir  dimulai  pada  tahun  1958  di SMA Teladan Yogyakarta yang dipimpin  oleh  Drs.  Tohari  Musnamar. Ketika  diadakan  rapat  kerja  antara SMA-SMA  Teladan  seluruh  Indonesia di  Solo  yang  diselenggarakan  oleh Urusan  Pendidikan  SMA  PD  dan  K pada  tanggal  6-13  Nopember  1961, bimbingan  diterima  dengan  baik  dan ditetapkan  pada  tiap-tiap  SMA  Teladan di  Indonesia  harus  menyelenggarakan seksi  khusus  BP  yang  pada  waktu  itu Urusan  Pendidikan  SMA  PD  dan  K dipimpin  oleh  M.  Hutauruk,  SH.  SMA- SMA  Teladan  sebagai  percontohan “bimbingan  dan  penyuluhan”  yang selanjutnya    disebut  bimbingan  dan konseling  itu  ialah:  SMA-B  Medan, SMA-B  Jakarta,  SMA-C  Surabaya, SMA-A  Yogyakarta,  dan  kemudian ditambah  beberapa  SMA  Teladan  di kota  yang  lain  misalnya  di  Kediri,  di Malang.
Karena perkembangan dan kebutuhan  bimbingan  dan  konseling sangat  dibutuhkan  oleh  sekolah,  maka kemudian  dibuka  jurusan  “bimbingan dan  penyuluhan”  di  sejumlah  Fakultas Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (FKIP) dalam  tahun  1960-an  masih  merupakan bagian  dari  universitas  dengan  tujuan mendidik  tenaga  bimbingan  (konselor sekolah).  Waktu  itu,  sampai  awal 1960-an,  FKIP  bersifat  umum,  hanya mendidik  calon  guru  bidang  studi, program pendidikan baru sampai jenjang  sarjana  muda,  yang  tiga  tahun lamanya.
Dunia  pendidikan  di  Indonesia mengalami perubahan besar sejak pertengahan  dasa  warsa  60-an.  Karena tuntutan  pembangunan,  juga  karena
perubahan masyarakat  yang  terjadi seiring  dengan  pembangunan  itu,  maka dilakukan usaha-usaha untuk
menyerasikan
pendidikan sesuai dengan  keadaan  dan  perkembangan yang  terjadi.  Dalam  rangka  ini  pada paruh  pertama  dasa  warsa  70-an didirikan delapan “Sekolah Pembangunan”,  yang  disebut  PPSP (Proyek Perintis Sekolah
Pembangunan)  dan  delapan  “STMP” (STM  Pembangunan).  Sekolah-sekolah lain  berjalan  menurut  sistem  yang berlaku  seperti  biasanya,  tetapi  dengan kurikulum  baru  yaitu  kurikulum  1975. Inilah  untuk  pertama  kali  bimbingan, atau lengkapnya bimbingan dan konseling ditetapkan secara resmi sebagai  bagian  dari  sistem  kurikulum sekolah,  dari  jenjang  TK/SD  sampai dengan  SLTA,  baik  jenis  sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Namun, bagaimana perkembangan sekolah pembangunan dan sistem pendidikan pembangunan tersebut selanjutnya  tidak  bisa  dikatakan  secara pasti.  Tetapi  yang  nyata,  PPSP  dan STMP,  tidak  kelihatan  berjalan  dan tidak  disebut-sebut  lagi  dalam  dasa warsa 80-an.
Seiring dengan pembaharuan kurikulum, dilakukan usaha-usaha
peninjauan sistem pendidikan  guru.
Dalam rangka PPSPTK (Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan) tersusunlah kurikulum  baru  Kurikulum  Landasan Kompetensi dan berlaku untuk
IKIP/LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga  Kependidikan)  secara  rasional dalam  tahun  1982.  Termasuk  yang ditinjau dan diperbarui adalah Kurikulum  Pendidikan  Konselor.  Di dalam  sistem  pendidikan  guru/tenaga pendidikan  tersebut,  dinyatakan  pula bahwa bimbingan dan konseling
merupakan salah satu unsur kompetensi dasar keguruan. Demikianlah
sehingga mahasiswa LPTK  semua  jurusan/program  studi
mempelajari  bimbingan  dan  konseling sebagai  mata  kuliah  wajib  (MKDK).
Peristiwa penting lain dalam sejarah  perkembangan  pendidikan  dan bimbingan di Indonesia adalah berdirinya  sebuah  organisasi  profesi bimbingan bernama  Ikatan  Petugas
Bimbingan  Indonesia  (IPBI)  di  Malang tahun  1975  (Panitia  Konvensi  Nasional Bimbingan ke-1 tanggal 17
Desember1975).  Berturut-turut  setelah itu  berdiri  anak-anak  organisasi  (Divisi IPBI),  yaitu  IPKON  (Ikatan  Pendidik Konselor  Indonesia  di  Malang  tahun 1991),  IGPI  (Ikatan  Guru  Pembimbing Indonesia  di  Jakarta  tahun  1992), ISKIN (Ikatan Sarjana Konseling
Indonesia  di  Semarang  tahun  1992), dan  IDPI  (Ikatan  Dosen  Pembimbing Indonesia  di  Solo  tahun  1994)  dengan program-program kegiatannya  antara lain, menyelenggarakan pertemuan- pertemuan profesional (Konvensi,
Seminar,  Lokakarya)  dan  organisasi yang  bertujuan  memajukan  bimbingan dan konsleing sebagai ilmu dan profesi.  IPBI  dan  divisi-divisinya  juga terlibat di dalam penyusunan kurikulum program bimbingan di LPTK.
Salah  satu  sumbangan  penting IPBI  di  dunia  pendidikan  adalah  ikut membantu keluarnya SK Menpan
Nomor  84/1993  sebagai  SK  Menpan
Nomor 26/1989 tentang status kepegawaian
tenaga bimbingan.
Dengan  SK  84/1993  pekerjaan  guru pembimbing istilah birokrasi untuk konselor  sekolah  ditegaskan  sebagai pekerjaan  yang  terpisah  dari  pekerjaan guru  mata  pelajaran,  guru  kelas,  dan guru praktek. Menurut peraturan sebelumnya,  uraian  tugas  bimbingan dan  pengajaran  menjadi  satu,  sehingga menimbulkan kekaburan pengertian dan kerancuan pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Kurikulum 1975 (dan Kurikulum 1976 untuk Sekolah
Menengah  Teknologi-Kejuruan)  diikuti
dengan  berlakunya  Kurikulum  1984 dan  terakhir  Kurikulum  1994.  Di dalam
kurikulum-kurikulum itu bimbingan  selalu  disebut  merupakan bagian dari sistem kurikulum. Di dalam kurikulum 1984 bimbingan mendapat  wataknya  yang  khusus,  yaitu bimbingan karier, khususnya untuk SMA  dan  sekolah  kejuruan.  Dengan pergantian-pergantian kurikulum, dan dengan  ketentuan-ketentuan  birokrasi berupa  SK  Menpan  yang  disebut  di atas, serta peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya PP
Nomor  27,  28,  29  dan  30  tahun  1990, maka  kedudukan  bimbingan  sebagai bentuk layanan bantuan bagi
kesejahteraan  siswa  makin  mantap,  di semua  jenis  dan  jenjang  sekolah,  dari jenjang  Taman  Kanak-kanak  sampai Perguruan  Tinggi.
Dengan adanya perundang- undangan dan peratauran-peraturan pemerintah  tersebut  di  atas,  dimulailah periode  Bimbingan  dan  Konseling  Pola 17  (BK  Pola  17)  yang  disebarkan melalui  para  konselor  dari  seluruh Indonesia yang diundang untuk mengikuti  pelatihan  nasional  di  Parung Bogor.  Melalui  konselor  inilah  yang kemudian ditugaskan sebagai
instruktur BK di Propinsi dan kabupaten–  bimbingan  dan  konseling semakin  eksis  karena  berada  dalam satu  kaidah  yang  terpola  mulai  dari wawasan  ke-BK-an,  bidang  pelayanan BK, jenis layanan, dan kegiatan pendukung  pelayanan  BK. Dengan diberlakukannya
Kurikulum  1994,  mulailah  ada  ruang gerak  bagi  layanan  ahli  bimbingan  dan konseling  dalam  sistem  persekolahan di Indonesia, sebab salah satu ketentuannya  adalah  mewajibkan  tiap sekolah  untuk  menyediakan  1  (satu) orang konselor untuk setiap  150 (seratus  lima  puluh)  peserta  didik, meskipun hanya terealisasi pada jenjang  pendidikan  menengah.  Dengan jumlah  lulusan  yang  sangat  terbatas
sebagai  dampak  dari  kebijakan  Ditjen Dikti  untuk  menciutkan  jumlah  LPTK
Penyelenggara Program S-1 Bimbingan  dan  Konseling  mulai  tahun akademik  1987/1988,  maka  semua sekolah  menengah  di  tanah  air  juga tidak mudah untuk melaksanakan instruksi tersebut. Sesuai arahan, masing-masing sekolah menengah
”mengalih tugaskan” guru-gurunya
yang  paling  bisa  dilepas  ( dispensable ) untuk mengemban tugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling setelah dilatih  melalui Crash  Program ,  dan lulusannyapun disebut Guru Pembimbing.
Dalam  pada  itu  IPBI  tetap mengupayakan kegiatan peningkatan profesionalitas  anggotanya  antara  lain mengadakan pertemuan periodik
berupa  konvensi  dan  kongres.  Pada tahun 2001 dalam kongres di
Bandarlampung Ikatan Pertugas
Bimbingan  Indonesia  (IPBI)  berganti nama  menjadi  Asosiasi  Bimbingan  dan Konseling  Indonesia  (ABKIN).
Pada  tahun  2003  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional yang menyebut adanya jabatan “konselor”  dalam  pasal  1  ayat  (6),  akan tetapi  tidak  ditemukan  kelanjutannya dalam  pasal-pasal  berikutnya.  Pasal  39 ayat  (2)  dalam  UU  nomor  20  tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat,  terutama  pendidik pada perguruan tinggi”,  meskipun tugas “melakukan pembimbingan” yang  tercantum  sebagai  salah  satu unsur  dari  tugas  pendidik  itu,  jelas merujuk  kepada  tugas  guru,  sehingga tidak  dapat  secara  sepihak  ditafsirkan
sebagai indikasi tugas konselor.
Sebagaimana telah
dikemukakan dalam  bagian  Telaah  Yuridis,  sampai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nomor  19  tentang  Standar Nasional Pendidikan dan Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang Guru  dan  Dosen  pun,  juga  belum ditemukan  pengaturan  tentang  Konteks Tugas dan Ekspektasi Kinerja
Konselor.  Oleh  karena  itu,  upaya  dan kerja  keras  ABKIN  sebagai  organisasi profesi  pada  akhirnya  membuahkan hasil  dengan  usulannya  yang  kemudian ditetapkan  menjadi  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Inodnesia  Nomor  27  Tahun  2008
Tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik dan Kompetensi  Konselor  (SKAKK).
Peraturan  Menteri  tersebut  di atas  mengokohkan  posisi  konselor  di sekolah  karena  tugas  konselor  sangat jelas  yaitu  berada  dalam  kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli
dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk  mewujudkan  kehidupan  yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan
umum. Pelayanan dimaksud  adalah  pelayanan  bimbingan dan konseling.
Konselor adalah pengampu  pelayanan  ahli  bimbingan dan  konseling,  terutama  dalam  jalur pendidikan  formal  dan nonformal.
Dalam  pada  itu  makin  jelas  pula kualifikasi  akademik  konselor  dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal (Departemen Pendidikan Nasional.
2008) adalah:
1. Sarjana  pendidikan  (S-1)  dalam bidang Bimbingan dan
Konseling.
2. Berpendidikan  profesi  konselor. Hal ini mengandung implikasi  bahwa  selain  Sarjana  S-
1  Bimbingan  dan  Konseling  tidak memiliki kewenangan untuk
menjadi  konselor  di  sekolah  yang
terikat  dengan  17  kompetensi konselor yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi  profesional,  di  mana sarjana lain tidak memiliki kompetensi  tersebut. C. Faktor  Budaya  Dalam  Pelaksanaan Tugas Profesi Bimbingan dan Konseling 1. Budaya  Nasional Budaya tidak diberi
pembatasan  sepenuhnya  sama   bagi para  ahli   ilmu  sosial.  Agaknya, terdapat  variasi-variasi  maknanya bergantung  pada  cabang  ilmu  sosial asal  pembatasan  itu  dirumuskan.
Kluckhohn, (1962, dalam Rosyidan:1995)   membuat  batasan budaya  sebagai  berikut: Budaya terdiri dari berbagai pola tingkah-laku,
eksplisit   dan  implisit,  dan  pola tingkah-laku itu diperoleh dan dipindahkan
melalui simbol, merupakan karya khusus kelompok-kelompok manusia,
termasuk penjelmaannya dalam bentuk  hasil  budi  manusia;  inti utama  budaya  terdiri  dari  ide-ide tradisional, terutama nilai-nilai yang  melekatknya;  sistem   budaya pada   satu  sisi  dapat  dipandang sebagai  hasil   perbuatan,  pada   sisi lain, sebagai pengaruh yang menentukan perbuatan-perbuatan
selanjutnya. Bimbingan dan  konseling sebagai  suatu  ilmu,   mengandung dua hal pokok, yaitu yang berangkutan  dengan   konsep  dan implementasi   konsep.  Selama  ini, baik  pada   tingkat  konsep  maupun pada
tingkat implementasi bimbingan  dan  konseling  yang  kita lakukan  pada  dasarnya  banyak menggunakan  hasil  pikiran  dunia Barat, tempat bimbingan dan
konseling formal mulai  tumbuh,
sebagaimana  sudah  disebutkan  di atas.  Sudah   barang   tentu,   buah pikiran   yang   dihasilkan   itu  sangat dipengaruhi oleh  latar  belakang sosial,   ekonomi,  dan  corak  budaya atau  nilai-nilai  masyarakat  Barat.
Dengan  kata  lain,  bimbingan  dan konseling sebagai ilmu mengandung muatan nilai-nilai budaya  tertentu.
Indonesia,  sebagai  negara dan bangsa, mempunyai corak budaya dengan nilai-nilai yang bersifat  universal  dan  yang  bersifat unik. Universal   artinya    nilai- nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh segenap  manusia,  nilai-nilai  budaya unik   ialah   nilai-nilai  yang  khas bagi kelompok manusia atau bangsa Indonesia. Masyarakat
Indonesia  merupakan  masyarakat yang  majemuk  dengan  nilai-nilai budaya  yang  majemuk   pula,  yang selanjutnya setelah bangsa Indonesia
merdeka, berbagai nilai-nilai majemuk itu telah
diintisarikan menjadi nilai-nilai
budaya   nasional,   yang  menjadi pandangan hidup bangsa, yaitu kesatuan  lima  sila  dalam  Pancasila sebagai  pegangan  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan  bimbingan  dan  konseling di   Indonesia,  dapat   dimasukkan ke  dalam   kehidupan  bernegara,
yaitu kegiatan yang bertujuan tidak hanya
untuk
mengembangkan potensi individu yang  optimal  sesuai  dengan  minat, irama,  dan   kemampuan  masing- masing  tetapi  juga   bertujuan  untuk pengembangan daya manusia
Indonesia  yang  bermutu  tinggi  dan pembentukan   warga   negara  yang tahu   dan   menyadari  segala  hak dan kewajiban dalam negara kesatuan   Republik  Indonesia  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Jadi
mengembangkan bimbingan dan konseling  di  Indonesia  hendaknya memasukkan  unsur-unsur  budaya nasional  ke  dalam  konsep-konsep dasar bimbingan  dan konseling.
2. Budaya  Daerah
Kebudayaan nasional
sebagaimana diuraikan di atas, terbentuk
dari kebudayaan-
kebudayaan daerah. Karena itu
hendaklah dipandang dengan wawasan  integralistik  atau   secara keseluruhan.   Yang  dimaksud  dengan integralistik adalah menjadikan semua  kebudayaan  daerah  sebagai suatu  kesatuan  pandangan.  Harapan itu  didukung  oleh   kenyataan  bahwa semua kebudayaan daerah
memberikan sumbangan bagi
terwujudnya kebudayaan nasional; serta mempunyai potensi untuk berkembang sendiri.
Lain
dari pada itu terdapat pula suatu asas yang  menyatakan  bahwa  kebudayaan nasional  itu  pada  hakekatnya  adalah puncak-puncak  kebudayaan  daerah. Dengan demikian dalam lingkup yang lebih sempit, kebudayaan daerah inipun harus dipertimbang- kan dalam  menyusun  konsep-konsep dan  praktek  pelayanan  bimbingan dan  konseling  di  lapangan.  Sebab lingkungan daerah  yang  berbeda, mempunyai  nilai-nilai  yang  berbeda dengan   lingkungan  daerah  yang  lain.
Barnadib (1995) misalnya, mengilustrasikan  budaya  Jawa  dalam bimbingan  dan  konseling.  Dengan mengutip pendapat
Sujamto,
dikatakan  bahwa  orang  Jawa  itu dalam  religiusitas  mempunyai   tanda yang disebut momot . Yang dimaksud tidak lain adalah sifat akomodatif, yaitu semangat yang  mau  mengakui  dan  menghayati kebenaran sejati dari manapun sumbernya. Berhubung dengan adanya semangat keagamaan ini, pemahaman  tentang  keagamaan  lebih
masuk  ke  dalam  hati  dari  pada  ke dalam rasio. Sesama manusia dipandang ada kesamaan batin, maka,  antar  sesama  saling  mencari kesejukan  lahir  dan  batin.  Berhubung dengan  itu  pula  pergaulan  antar sesama diusahakan agar terhindar dari pendekatan-pendekatan  yang
bersifat  doktriner  atau dogmatis.
Sifat kedamaian itu juga diusahakan  berlangsung   bila  terjadi proses mempengaruhi orang  lain, yang diibaratkan  sebagai  memancing ikan hingga berhasil tetapi diusahakan  agar   airnya   tidak  keruh ( kena  iwake  nanging   ora   buthek banyune ).  Dengan  demikian  kedua belah  pihak  merasa  enak  dalam saling  memberi  dan saling  menerima.
Berhubung  dalam  pergaulan perlu  diusahakan   kedamaian  dan terhindar   dari  suasana   tegang,  lebih- lebih   sampai  terjadi  kekerasan,  maka semua  fihak  diharapkan  memahami dan  melaksanakan   falsafah  Jawa yang  penulis   kutip   dari  berbagai sumber, sebagai referensi dalam berkomunikasi dengan orang  lain (bimbingan dan konseling pada hakekatnya adalah kegiatan berkomunikasi  dengan  orang   lain), yaitu  sebagai  berikut:
a. Tanggap ing  sasmita ,  yaitu mengetahui  dan   mengerti  adanya isyarat-isyarat
b. Tumeka ing rasane , yaitu sampai   kepada   kesadaran  batin tentang   boleh  tidaknya,  wajar, sopan atau tidaknya, untuk dilaksanakan.
c. Ewuh  pakewuh ,  yaitu  sikap  untuk mempertimbangkan  dan  berpikir secara  matang  dan  mendalam apakah perbuatan yang  akan dilakukannya  itu  dapat  berkenan bagi  orang  lain.
d. Lamun sira banter aja nglancangi,  lamun  sira  landhep aja   natoni,   lamun  sira  mandi aja mateni , yaitu sikap
pengendalian  diri  agar  seseorang yang  mempunyai  kelebihan  tidak menggunakan kelebihannya itu menyengsarakan orang lain. Tepatnya,  jika kamu  cepat  jangan mendahuli, jika kamu tajam jangan  melukai,  jika  kamu  sakti jangan  membunuh.
Dalam   budaya  daerah  lain juga dikenal adanya nilai dan falsafah  kehidupan  sebagai  pedoman hidup masyarakat  setempat,  dan konselor  diharapkan  dapat  menyerap nilai dan falsafah itu dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 3. Sifat  Kodrat Manusia
Konsep-konsep dasar
bimbingan dan   konseling   secara implisit   bertolak   dari  pandangan mengenai sifat kodrat manusia. Pada umumnya, pendekatan- pendekatan konseling secara eksplisit mulai kajiannya dengan asumsi-asumsi mengenai
sifat kodrat manusia, disusun konsep-konsep  dasar  bimbingan  dan konseling  lainnya.
Budaya nasional kita mempunyai   pandangan   mengenai sifat  kodrat  manusia,  yaitu  kodrat manusia  sebagai  makhluk  Tuhan, makhluk pribadi,  dan  sekaligus makhluk  sosial.  Makhluk  manusia itu bersifat homogen (selaku pribadi saja) tetapi bersifat heterogen, dia selaku pribadi mandiri,
tetapi sekaligus anggota keluargan ya,  anggota  kelompok  sosialnya, anggota  kelompok  acuannya, dan anggota kelompok lainnya, dan selaku hamba Tuhan. Keberadaan dirinya selalu bersama dengan keberadaan  orang  lain.  Hak  azasi dan  kewajiban  azasi,   kebebasan dan  tanggung  jawab  tidak  dapat masing-masing berdiri dengan absolut, justru sifat absolutnya
terletak  pada  keberadaan  dirinya bersama  dengan  orang-orang  lain.
Menurut ajaran Pancasila, agar  bangsa  Indonesia  mewujudkan nilai  dasar  itu  maka  dituntut  bagi setiap individu mengembangkan sikap pengendalian diri, yaitu mewujudkan azas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan
antara  dirinya  dengan  orang  lain, antara  hak  azasi  dan  kewajiban azasinya,  antara  kebebasan  dan tanggung jawabnya. Azas keselarasan, keserasian dan keseimbangan  ini  tidak  menunjuk pada  satu  titik  yang  tetap atau statis, tetapi azas ini selalu menunjuk  kepada  titik  posisi  dalam kondisi  berubah  atau dinamis.
4. Konseling  Lintas  Budaya Di depan sudah kita memahami  apa  itu  bimbingan  dan konseling,  di  mana  pada  akhir- akhir  ini  ada  kecenderungan  untuk menyebutnya sebagai konseling.
Penggantian istilah bimbingan menjadi konseling
sebenarnya sudah  diusulkan  oleh  Belkin  (1975,
dalam  Wibowo,  2002)  di  Amerika dengan  istilah konseling  praktis , yaitu proses konsleing yang menyeluruh,  yang  didasarkan  atas filsafat  dan  kesadaran  diri-sendiri yang  mantap,  yang  dilaksanakan dengan keterlibatan penuh teerhadap keseluruhan
perkembangan individu, yang meliputi  wawancara  tatap  muka, kegiatan dalam suasana kelompok, pelayanan sekolah, program pengatasan masalah, kegiatan ekstra-kurikuler, pemberian informasi dan jabatan, dan kegiatan serta pelayanan lain yang menunjang perkembangan  dan pemenuhan  kebutuhan  individu sebagai orang yang mampu berdiri sendiri . Namun demikian, di sekolah masih  digunakan  istilah
bimbingan  dan  konseling.  Dalam hal  ini  penulis  cenderung  tidak membedakan antara keduanya, pengertian  konseling  di  dalamnya sudah  mencakup  bimbingan. Munandir (2001) menjelaskan bahwa, konseling
yang dijalankan di Indonesia, termasuk di latar sekolah, pelaksanaannya didasarkan pada teori-teori  psikologi  dan  konseling Barat, khususnya Amerika. Di
sekolah,  para  konselor,  yang  pada umumnya lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan,
mendapati bahwa teori-teori konseling  yang  dipelajarinya  waktu dalam  pendidikan  prajabatan  tidak cocok  diterapkan  begitu  saja  di lapangan; mereka mengalami hambatan  bahkan  masalah  dalam tugas profesionalnya. Ketidakcocokkan  dalam  penerapan ini dapat dipahami karena  isi kurikulum  inti  pendidikan  konsleor dapat  dikata  sepenuhnya  adalah teori-teori yang dikembangkan pada latar Barat/Amerika sedangkan latar penerapannya adalah kebudayaan kita, kebudayaan  Timur.
Kebudayaan  kita  pun  bukan merupakan suatu yang tunggal melainkan majemuk.
Indonesia yang terdiri dari  ribuan  pulau dengan penduduknya masing- masing  yang  menunjukkan  adanya keberagaman  kemasyarakatan  dan kebudayaan.  Masyarakat  kita  yang mempunyai  nilai  dan  kebudayaan yang  berbeda  dengan  Barat,  bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling. Nilai-nilai yang  menyangkut  hal-hal  seperti hormat  kepada  orang  tua  dan menyangkut  hidup  kekerabatan  dan kekeluargaan, tabu, seks, keterbukaan atau pengungkapan
diri ( self-disclosure ), adalah beberapa contoh mengenai
perbedaan  tajam  budaya  Timur- Barat.  Masalah  lain  adalah  bahwa di zaman informasi global ini batas-batas antarnegara, dan Timur-Barat,  ini  tidak  nyata  lagi. Layanan  konseling,  menurut sifat hakikat dan landasan
keilmuannya, adalah bantuan psikologis.  Hakikat  lain  konsleing,
yaitu ia sebagai
layanan kemanusiaan, menjadikannya layanan  yang  sarat  dengan  muatan budaya.  Di  tempat  asalnya  yaitu
Amerika, sudah sejak lama diketahui  bahwa  para  konselor  kulit putih  mengalami  kesulitan  dalam memberikan pelayanan kepada orang  kulit  hitam,  demikian  pula dengan kelompok minoritas
tertentu.  Di  sinilah  diperlukannya konseling lintas budaya atau konseling multi budaya, ialah proses bantuan kemanusiaan pribadi yang memperhatikan bekerjanya factor budaya dan bagaimana bekerjanya faktor budaya  ini  untuk  kelancaran  proses bantuan  dan  untuk  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuannya,  yaitu memajukan perkembangan kepribadian individu (Munandir,
2001). Konseling lintas budaya ( cross-culture counseling ) mempunyai arti suatu hubungan konseling  dalam  mana  dua  peserta atau  lebih,  berbeda  dalam  latar belakang budaya, nilai-nilai dan gaya  hidup  (Sue  et  al  dalam  Suzette et  all  1991;  Atkinson,  dalam  Herr, 1939 sebagaimana dikutip oleh Soedarmadji,
2011). Definisi singkat  yang  disampaikan  oleh  Sue dan  Atkinson  tersebut  ternyata  telah memberikan definisi
konseling lintas budaya secara luas dan menyeluruh.
Oleh karena itu setiap konselor  hendaknya  memahami  hal ini, sehingga dalam melakukan
layanan  konseling  memperhatikan latar  belakang  budaya  klien  yang kemungkinan besar berbeda
dengan  budaya  konselor.

## D. Penerapan Pelayanan Bimbingan dan  Konseling  yang  Sesuai  dengan Kondisi  Sosial Budaya  Masyarakat
Konseling  lintas  budaya  dapat terjadi  jika  antara  konselor  dan  klien mempunyai perbedaan. Kita tahu bahwa  antara  konselor  dan  klien  pasti mempunyai  perbedaan  budaya  yang sangat  mendasar.  Perbedaan  budaya  itu bisa  mengenai  nilai-nilai,  keyakinan, perilaku dan lain sebagainya. Perbedaan  ini  muncul  karena  antara konselor  dan  klien  berasal  dari  budaya yang  berbeda.  Konseling  lintas  budaya dapat  terjadi  jika,  sekedar  contoh, konselor kulit putih memberikan layanan  konseling  kepada  klien  kulit hitam atau konselor orang Jawa memberikan  layanan  konseling  pada klien  yang  berasal  dari  Pasundan.
Layanan  konseling  lintas  budaya tidak  saja  terjadi,  pada  mereka  yang berasal  dari  dua  suku  bangsa  yang berbeda. Tetapi layanan konseling lintas  budaya  dapat  pula  muncul  pada suatu  suku  bangsa  yang  sama,  dan masyarakat yang sama. Sebagai contoh,  konselor  yang  berasal  dari Kudus  memberikan  layanan  konseling pada  klien  yang  berasal  dari  Kudus pula,  mereka  sama-sama  berasal  dari suku  atau  etnis  Jawa.  Tetapi  perlu  kita ingat,  ada  perbedaan  mendasar  dalam berbagai  hal  antara  orang  Jawa  Kudus yang  berasal  dari  Kota  dengan  orang Jawa  Kudus  yang  berasal  dari  Dawe, Undaan,  Jekulo  dan  kecamatan  lain. Mungkin  konselor  berasal  dari  Jawa Kudus  Kota  budaya  masyarakatnya berbeda  dengan  klien  yang  berasal  dari Jawa  Kudus  Dawe,  Undaan,  dan Jekulo;  demikian  pula  sebaliknya.
Dari  contoh  di  atas,  terlihat bahwa  orang  Jawa  Kudus  Kota  dan Jawa  Kudus  Dawe,  Undaan,  dan
Jekulo  itu  sulit  sekali  untuk  disatukan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ini  dapat menjadi  permasalahan  tersendiri  dalam proses konseling. Karena masing- masing individu merupakan
representasi  dari  masyarakatnya.  Di Kota  sendiri  konselor  yang  berhadapan dengan  klien  yang  berasal  dari  etnis Cina  dan  Arab,  yang  merupakan  etnis minoritas  di  Kota  berbeda  budayanya dengan  konselor,  bahkan  sesama  orang Jawa  di  Kota  konselor  dan  klien  pun berbeda pula  budayanya.
Dalam praktik sehari-hari, konselor  pasti  akan  berhadapan  dengan klien  yang  berbeda  latar  belakang social  budayanya.  Dengan  demikian, tidak  akan  mungkin  disamakan  dalam penanganannya (Prayitno:1994).
Perbedaan-perbedaan  ini  memungkin- kan terjadinya pertentangan, saling mencurigai, atau perasaan-perasaan negatif  lainnya.  Pertentangan,  saling mencurigai  atau  perasaan  yang  negatif terhadap mereka yang berlainan budaya  sifatnya  adalah  alamiah  atau manusiawi. Sebab, individu akan selalu berusaha untuk bisa mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai yang selama ini
dipegangnya. Jika hal ini muncul dalam  pelaksanaan  konseling,  maka memungkinkan  untuk  timbul  hambatan dalam  konseling.
Jika  kita  memakai  pengertian tersebut  di  atas,  maka  semua  proses konseling  akan  dikatagorikan  sebagai konseling  lintas  budaya  (Speight  et  all, 1991;  Atkinson,  dalam  Herr,  1939 sebagaimana  dikutip  oleh  Soedarmadji, 2011). Hal ini  disebabkan  setiap konselor  dan  klien  adalah  pribadi  yang unik.  Unik  dalam  hal  ini  mempunyai pengertian adanya perbedaan- perbedaan  tertentu  yang  sangat  prinsip. Setiap manusia adalah berbeda
( individual deferences ). Pertanyaan berikutnya  adalah  apakah  kita  hanya sampai  pada  definisi  konseling  lintas budaya saja? Apakah keadaan
demikian membuat konseling tidak perlu  untuk  dilaksanakan?  Tidak.
Hal lain yang berhubungan dengan definisi konseling lintas budaya  adalah  bagaimana  konselor dapat  bekerja  sama  dengan  klien? Dalam  melakukan  hubungan  konseling dengan  klien,  maka  konselor  sebaiknya bisa memahami klien seutuhnya. Memahami  klien  seutuhnya  ini  berarti konselor harus dapat memahami budaya  spesifik  yang  mempengaruhi klien,  memahami  keunikan  klien  dan memahami manusia secara
umum/universal  (Speight,  1991  dalam Soedarmadji,  2011). Memahami budaya spesifik
mengandung pengertian bahwa konselor sebaiknya mengerti dan memahami  budaya  yang  melekat  pada diri  klien  sebagai  hasil  dari  sosialisasi dan  adaptasi  klien  dengan  lingkungan- nya.  Hal  ini  sangat  penting  karena setiap  klien  tentu  membawa  budayanya sendiri-sendiri.  Klien  yang  berasal  dari budaya  Barat,  tentu  akan  berbeda dengan  klien  yang  berbudaya  Timur. Klien  yang  berbudaya  Timur  Jauh berbeda  dengan  klien  yang  berasal  dari Asia  Tenggara  dan lain  lain.
Pemahaman  mengenai  budaya spesifik  yang  dimiliki  oleh  klien  tidak terjadi  dengan  mudah.  Untuk  hal  ini, konselor  perlu  mempelajarinya  dari berbagai sumber yang menunjang seperti literatur atau pengamatan langsung terhadap budaya klien. Konselor dituntut untuk dapat bertindak  secara  proaktif  di  dalam usahanya memahami budaya klien. Dengan demikian, sebagai individu yang bersosialisasi, selayaknyalah
konselor sering “turun” untuk mengetahui  budaya  di  sekitar  klien. Kemampuan konselor untuk dapat memahami  kebudayaan  di  sekitarnya, secara  tidak  langsung  dapat  menambah khasanah  ilmu  pengetahuannya  yang pada  akhirnya  akan  mempermudah konselor  di  dalam  memahami  klien
(Hunt,  1975;  Herr,  1989  Lonner  &
Ibrahim,1991 sebagaimana
dikutip oleh  Soedarmadji,  2011).
Memahami keunikan klien mengandung  pengertian  bahwa  klien sebagai individu yang
selalu berkembang  akan  membawa  nilai-nilai sendiri sesuai dengan
tugas perkembangannya. Klien selain
membawa  budaya  yang  berasal  dari lingkungannya, pada akhirnya  klien juga  membawa  seperangkat  nilai-nilai yang sesuai dengan tugas perkembangan.  Sebagai  individu  yang unik,  maka  klien  dapat  menentukan sendiri nilai-nilai yang hendak dipergunakannya.  Bahkan  bisa  terjadi nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  klien  ini. bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai atau budaya yang selama ini dikembang-kan  di  lingkungannya.  Hal ini  perlu  juga  dipahami  oleh  konselor. Karena  apapun  yang  dibicarakan  dalam konseling,  tidak  bisa  dilepaskan  dari individu  itu  sendiri.
Memahami manusia secara
universal mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang berlaku di masyarakat  ada  yang  berlaku  secara universal  atau  berlaku  di  mana  saja  kita berada.  Nilai-nilai  ini  diterima  oleh semua  masyarakat  di  dunia  ini.  Salah satu  nilai  yang  sangat  umum  adalah penghargaan  terhadap  hidup.  Manusia sangat  menghargai  hidup  dan  merdeka. Nilai-nilai ini mutlak dimiliki oleh semua  orang.  Nilai-nilai  ini  dapat  kita temukan  pada  saat  kita  berada  di pedalaman Afrika atau pedalaman
Irian,  sampai  dengan  di  kota-kota  besar seperti Kualalumpur, California, Medan, dan  Jakarta. Konselor perlu
menyadari adanya  nilai-nilai  yang  berlaku  secara umum.  Kesadaran  akan  nilai-nilai  yang berlaku  bagi  dirinya  dan  masyarakat pada  umumnya  semestinya  membuat konselor  mempunyai  pandangan  yang sama  tentang  sesuatu  hal.  Persamaan pandangan  atau  persepsi  ini  merupakan
langkah  awal  bagi  konselor  untuk melaksanakan  konseling.
Sebagai  rangkuman  dari  apa yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam kaitannya dengan konseling lintas budaya. Menurut Pedersen
(1981)  dinyatakan  bahwa  konseling lintas  budaya  memiliki  tiga  elemen yaitu:
1. Konselor  dan  klien  berasal  dari latar belakang budaya yang berbeda,  dan  melakukan  konseling dalam latar belakang budaya (tempat)  klien.
2. Konselor  dan  klien  berasal  dari latar belakang budaya yang berbeda,  dan  melakukan  konseling dalam latar belakang budaya (tempat)  konselor.
3. Konselor  dan  klien  berasal  dari latar belakang budaya yang berbeda,  dan  melakukan  konseling di tempat  yang  berbeda pula. Lebih lanjut,
menurut Pederson,  Lonner  dan  Draguns (dalam  Carter,  1991  sebagaimana dikutip  oleh  Soedarmadji,  2011) dinyatakan  bahwa  beberapa  aspek dalam konseling lintas budaya adalah  (1)  latar  belakang  budaya yang  dimiliki  oleh  konselor,  (2) latar belakang budaya yang diimiliki  oleh  klien,  (3)  asumsi- asumsi  terhadap  masalah  yang  akan dihadapi  selama  konseling,  dan  (4) nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan  konseling,  yaitu  adanya kesempatan  dan  hambatan  yang berlatar  belakang  tempat  di  mana konseling  itu  dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan konseling,  terdapat  banyak  faktor yang dapat
mempengaruhi lancarnya  proses  konseling.  Kita ketahui bersama bahwa antara konselor  dan  klien  sudah  pasti membawa budayanya sendiri- sendiri.  Konselor  akan  membawa seperangkat  budaya  yang  dibawa
dari  lingkup  di  mana  dia  berasal, dan  klien  membawa  superangkat budaya yang dibawa
dari lingkungan  dimana  dia  berasal.
Selain  lingkup  (tempat)  di mana  konselor  dan  klien  berasal, ada  satu  hal  yang  penting  dan  tidak boleh dilupakan bahwa antara konselor  dan  klien  membawa  tugas perkembangan masing-masing. Dan  kita  ketahui  bersama  bahwa masing-masing tugas perkembangan  yang  dibawa  oleh setiap  individu  adalah  tidak  sama. Konselor membawa
tugas perkembangannya sesuai dengan usianya.  Begitu  pula  dengan  klien, dia membawa tugas perkembangannya sesuai dengan umurnya. Adapun  faktor  faktor  lain yang secara signifikan mempengaruhi proses konseling lintas  budaya  adalah  a)  keadaan demografi yang meliputi jenis kelamin,  umur  tempat  tinggal,  b)
variabel  status  seperti  pendidikan, politik  dan  ekonomi,  serta  variabel etnografi seperti agama, adat, sistem nilai (Arredondo &
Gonsalves,  1980;  Canary  &  Levin dalam  Chinapah,  1997;  Speight dkk,  1991;  Pedersens,  1991;  Lipton dalam  Westbrook  &  Sedlacek, 1991  sebagaimana  dikutip  oleh Soedarmadji,  2011).

## E. Kesimpulan
Penulis merumuskan simpulan-
simpulan  sebagai  berikut:
1. Konseling merupakan bantuan yang  bersifat  psikologis,  sosiologis dan kultural agar orang  yang dilayani  menjadi  lebih  baik,  lebih bahagia.
2. Profesi  bimbingan  dan  konseling yang awalnya berkembang di Amerika,  kemudian  berkembang  di Indonesia  di  latar  sekolah  yang mengalami  pasang  surut  berkaiatan
dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang  melandasi  pelaksanaannya  di sekolah.
3. Budaya  menjadi  salah  satu  faktor penting dalam pelayanan bimbingan  dan  konseling.
4. Konselor perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perbedaan budaya dalam melaksanakan hubungan profesionalnya  dengan  klien. Berkaitan dengan simpulan tersebut, penulis merekomendasikan yang  dirumuskan  dalam  butir-butir:
1. Setiap  konselor  harus  memahami budaya  klien  yang  hendak  dilayani melalui  kajian  pustaka  dan on  the spot . 2. Pemahaman atas budaya klien harus  dilaksanakan  dalam  proses konseling sehingga setiap klien diperlakukan sesuai dengan kondisinya  yang  berbeda-beda  latar budayanya.

## Daftar Pustaka
Abdulkahar.  1978. Pokok-pokok  Dasar
Bimbingan dan Penyuluhan (Guidance & Counseling ). Yogyakarta:  Swadaya Barnadib, Imam. 1995. Meninjau Kebudayaan Nasional dan Sumbangannya  Bagi  Bimbingan dan Konseling . Makalah disampaikan  dalam  Kongres  VIII dan Konvensi  Nasional  X Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tanggal  14  s/d  16  Desember  1995. Surabaya: Panitia  Kongres  dan Konvensi Nasional X Ikatan Petugas  Bimbingan  Indonesia Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  27  Tahun  2008 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Konselor . Tersedia  di Ifdil.  2009. Kompetensi Lintas Budaya dan Tujuannya . Tersedia  on line
Munandir.  1995. Konseling  Lintas-Budaya dan  Peranan  Bimbingan  Dalam Transformasi Budaya . Makalah disampaikan  dalam  Kongres  VIII dan  Konvensi  Nasional  X  Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)  tanggal  14  s/d  16  Desember
1995.  Surabaya:  Panitia  Kongres dan  Konvensi  Nasional  X  Ikatan
Petugas  Bimbingan  Indonesia
Pederson,  Paul  B.  (ed).  1981. Counseling across  Cultures .  University  Press of Hawaii
Rahardjo,  Susilo.  2000. Pendidikan  Budi
Pekerti  (Dalam  Lingkup  Budaya Jawa) . Makalah disampaikan dalam  rangka  Sosialisasi  Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling  FKIP  Universitas  Muria Kudus  tanggal  21  Agustus  2000. Kudus:  FKIP  Universitas  Muria Kudus. Rosyidan. 1995. Pengembangan Bimbingan  dan  Konseling  Dengan Budaya Nasional: Rintisan . Makalah disampaikan dalam Kongres VIII dan Konvensi Nasional X Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tanggal  14  s/d  16  Desember  1995. Surabaya: Panitia  Kongres  dan Konvensi Nasional X Ikatan Petugas  Bimbingan  Indonesia.
Saman,  Abdul.  T.  Th. Konseling  Lintas Budaya  (Suatu  Tinjauan  Psikologi
Konseling) .  Tersedia  on  line  di http://www.ppiukm.org/arsip/sccon f/abstrak/Abdul%20 Saman.pdf. Diunduh  7 Mei  2016 Sudrajat,  Ahmad.  2008. Kilas  Balik Profesi  Konselor  di  Indonesia . Tersedia online di http://akhmadsudrajat.wordpress.co m/2008/12/28/kilas-balik-profesi-
konselor-di-indonesia/.  Diunduh  11 Mei  2016.
Soedarmadji,  Boy.  2011. Konseling  Lintas
Budaya.
Tersedia online di http://konselingindonesia.com/inde x.phpoption_com_content&task_vi ew&id_241&Itemid_98. Diunduh 7 Mei  2016. Suharmawan, Wahid (Adm). 2010.
Konseling  Lintas  Budaya .  Tersedia online di  http://konselorindonesia.
blogspot.com/2010/11/konseling- lintas-budaya_29.html. diunduh  7 Mei  2016.
Wardhani,  Fera  Kesuma.  2012. Konseling Lintas  Budaya .  Tersedia  on  line  di http://ferakesuma.blogdetik.com/20
12/01/21/konseling-lintas-budaya/. Diunduh  7 Mei  2016.
Wibowo,  Mungin  Eddy.  2002. Konseling Perkembangan:  Paradigma  Baru dan  Relevansinya  di  Indonesia . Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru
Besar Tetap dalam Bidang Bimbingan  dan  Konseling  pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas  Negeri  Semarang,  13 Juli  2002.  Semarang:  Universitas Negeri  Semarang.