Revolusi Demokrasi:

## Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia 1
Oleh:
Miftahul Habib Fachrurozi, S. Pd. 2

## Abstrak
Paper  ini  mencoba  menguraikan  permasalahan  demokrasi  di  Indonesia sekaligus solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Paper ini  sangat  penting  karena  memahami  permasalahan  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia  harus  selalu  dikaitan  dengan  Kapitalisme  global  yang  terus menggerogoti  sendi-sendi  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  harus dapat  lepas  dari  cengkeraman  Kapitalisme  global  agar  mampu  melaksanakan demokrasi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  ideal  demokrasi  Indonesia.  Paper  ini menjadi  penting  karena  menawarkan  gagasan  revolusi  demokrasi  untuk memperbaiki demokrasi Indonesia.
Penerapan  nilai-nilai  ideal  demokrasi  Indonesia  serta  hambatan  pelaksanaan demokrasi Indonesia menjadi hal yang penting dikaji dalam rangka memperbaiki demokrasi  Indonesia.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apa  nilai-nilai  ideal demokrasi  Indonesia?  Bagaimana  permasalahan  pelaksanaan  demokrasi Indonesia?  Serta  bagaimana  melaksanakan  revolusi  demokrasi?  Pertanyaan- pertanyaan tersebut yang akan dibahas dalam paper ini.
Sumber yang digunakan dalam paper ini diambil dari literatur-literatur primer maupun  sekunder  yang  memiliki  kaitan  terhadap  demokrasi  Indonesia.  Karya tersebut berisi tentang pemikiran dan pandangan founding father bangsa Indonesia terhadap demokrasi Indonesia. Selain  itu terdapat pula karya  sejumlah  sejarawan serta ilmuwan politik kontemporer yang digunakan dalam paper ini.
Nilai-nilai  ideal  demokrasi  Indonesia  harus  didasarkan  pada  kondisi  sosio- historis  bangsa  Indonesia.  Nilai-nilai  ideal  demokrasi  Indonesia  bersumber  dari nilai kolektif, kesetaraan, dan kemanusiaan. Permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia  disebabkan  oleh  ketidakmerataan  sumber  daya  politik  dan  ekonomi pada  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  sistem  Kapitalisme global.  Revolusi  demokrasi  harus  dilakukan  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut.  Pelaksanaan  revolusi  demokrasi  harus  sejalan  dengan  konsep  sosio- demokrasi  yang  digagas  Soekarno.  Pelaksanaan  konsep  sosio-demokrasi merupakan solusi atas permasalahan demokrasi Indonesia pada saat ini.
Kata  kunci : demokrasi,  Indonesia,  revolusi  demokrasi,  kapitalisme,  sosio- demokrasi
1 Disampaikan sebagai  makalah pendamping  dalam Seminar Nasional “Demokrasi  di Indonesia  Dulu,  Kini,  dan  Esok”,  tanggal  15  Oktober  2015  di  Universitas  Negeri Yogyakarta
2 Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY

## A. Pengantar
Sejak  presiden  Joko  Widodo  menggemakan  istilah  “Revolusi  Mental”,  kata revolusi  menjadi  lebih  sering  muncul  ke  permukaan.  Meminjam  istilah  yang digunakan  Jokowi,  bahwa  revolusi  diartikan  sebagai  terobosan  budaya  politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk yang sudah ada sejak era orde baru. Dilihat dari sisi etimologis, revolusi berasal dari kata “to revolve” yang  berarti  “kembali  lagi”. 3 Revolusi  berusaha  mengembalikan  suatu  kondisi yang  dirasa  sudah  tidak  ideal  agar  sesuai  dengan  nilai  ideal  yang  telah  dicita- citakan. Singkatnya, Revolusi merupakan suatu perubahan mendasar dalam ranah mental  maupun  materiil  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  tatanan  agar  sesuai dengan  konstruksi  ideal.  Revolusi  juga  tidak  selalu  berlangsung  secara  cepat. Revolusi Industri di Eropa misalnya, berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan demikian, revolusi  bisa saja  berlangsung dalam waktu  yang  lama bergantung pada skala perubahan yang diinginkan.
Situasi Indonesia dalam dasawarsa kedua abad 21 ini menjadi semakin rumit. Bangsa  ini  seolah  kesulitan  lepas  dari  cengkeraman  Kapitalisme  global. Demokratisasi  masyarakat  pasca  reformasi  1998  juga  mengalami  stagnasi. Reformasi  memang  berhasil  mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih  demokratis. Partisipasi  aktif  rakyat  di  bidang  politik  melalui  partai  politik  menjadi  hal  yang patut  dipandang  positif.  Namun  demikian,  demokrasi  bukanlah  tujuan  akhir  dari reformasi. Demokrasi hanyalah sebuah alat menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 4 Menilai  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  dapat  diukur  melalui
3 Yudi Latif, Revolusi Pancasila , (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 20.
4 Hal tersebut tercantum dalam alinea IV UUD 1945 yakni; “. . . melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan
ketercapaian  cita-cita  bangsa  ini.  Sayangnya,  bangsa  ini  justru  terlihat  semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang telah dirumuskan oleh para founding father.
Salah  satu  penyebabnya  adalah  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  yang  masih jauh  dari  ideal.  Pelaksanaan  demokrasi  di  negeri  ini  mulai  memunculkan  rasa kecewa pada masyarakat luas. Revolusi demokrasi merupakan langkah yang harus segera  diambil  untuk  memperbaiki  demokrasi  sekaligus  menyelamatkan  bangsa ini.
Bagaimana  melaksanakan  revolusi  demokrasi  di  Indonesia?  Berbagai persoalan  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  tentu  perlu  dikupas  secara  lebih mendalam  agar  ditemukan  titik  pangkal  persoalannya.  Berbagai  macam  karya ilmiah  maupun opini  di  surat kabar telah  muncul untuk  menjawab persoalan  ini. Meskipun demikian, fakta tersebut tidak membuat topik ini menjadi tidak menarik untuk  dikaji.  Karya-karya  tersebut  perlu  didiskusikan  lebih  lanjut  secara  terus- menerus. Sintesa dari proses dialektis ini yang nantinya diharapkan memunculkan gagasan baru guna memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

## B. Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia: Refleksi Pemikiran Hatta
Indonesia  merupakan  negeri  lautan  yang  ditaburi  pulau-pulau.  Lautan Indonesia bukanlah pemisah antar pulau-pulau. Laut merupakan alat penghubung antar  pulau-pulau  yang  ada  di  Indonesia. 5 Visi  laut  sebagai  penghubung  inilah
kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial...”
5 Dennys  Lombard, Nusa  Jawa:  Silang  Budaya  Jilid  I:  Batas-batas  Pembaratan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 163-164.
yang  memungkinkan  adanya  interaksi  antar  pulau  di  Indonesia.  Laut  Indonesia menjadi tempat  yang  sering dilintasi oleh kapal-kapal dagang dari  berbagi  pulau dan  daerah.  Pelaut  dan  pedagang  internasional  juga  banyak  singgah  ke  berbagai pelabuhan di wilayah Indonesia. Lokasi strategis Indonesia yang terletak diantara dua  samudra  dan  dua  benua  menjadi  alasan  utama  singgahnya  pelaut  serta pedagang  dari  berbagai  bangsa  tersebut.Kenyataan  historis  ini  menunjukkan bahwa  masyarakat  Indonesia  telah  menjadi  bagian  dari  pergaulan  internasional. Hal  tersebut  yang  memunculkan  sikap  untuk  menerima  perbedaan  dan kesederajatan manusia pada bangsa Indonesia.
Sikap  terbuka  serta  egaliter  bangsa  ini  merupakan  prasyarat  utama  untuk menjamin  berdiri  tegaknya  negara-bangsa  ( nation-state) Indonesia.  Indonesia merupakan  negara  multikultur  yang  memiliki  ribuan  suku  bangsa  yang  tersebar dari  Sabang  sampai  Merauke.  Suku  bangsa  tersebut  telah  hidup  berdampingan sejak berabad-abad yang lampau. Kenyataan sosio-historis ini merupakan sesuatu yang mustahil dielakkan. Negara persatuan dari kebangsaan multikultur ini hanya mampu  bertahan  jika  dilandasi  oleh  pengelolaan  negara  yang  menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang  berlaku  bagi  segenap  elemen  bangsa. 6 Demokrasi  merupakan  satu-satunya sistem pemerintahan yang menjamin segala syarat tersebut.
Demokrasi  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  didasari  atas  kedaulatan rakyat. Pemerintahan dalam suatu negara demokrasi berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.  Rakyat  merupakan  subyek  aktif  dalam  menentukan  masa  depan  bangsa
6 Yudi Latif, Negara Paripurna , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 383.
dan  negaranya  sendiri.  Demokrasi  Indonesia  memiliki  kekhususan  bila dibandingkan  dengan  demokrasi  yang  berlaku  di  Barat.  Demokrasi  Indonesia harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  sosio-historis  rakyat  Indonesia. Demokrasi  Indonesia  menolak  corak  individualisme  yang  menjadi  ciri  utama demokrasi  Barat. 7 Praktek  individualisme  akan  sulit  diterima  dalam  masyarakat Indonesia yang multikultur.
Demokrasi  tidak  hanya  terbatas  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  tetapi juga  sebagai  nilai  yang  harus  dipraktekkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahan  dan  nilai  kehidupan  harus berjalan  berdampingan.  Demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahan  tidak  akan mampu  berjalan  apabila  rakyat  tidak  menghayati  dan  mengamalkan  nilai substansial dari demokrasi  itu sendiri.  Kita dapat merefleksikan apa  yang pernah ditulis  oleh  salah  satu founding  father bangsa  ini,  Mohammad  Hatta  agar  dapat memahami demokrasi sebagai nilai kehidupan.
Tahun  1960  Mohammad  Hatta  menuliskan  sebuah  risalah  yang  berjudul “Demokrasi  Kita”.  Hatta  mengungkapkan  keprihatinanya  terhadap  pelaksanaan demokrasi  Indonesia  melalui  tulisanya  tersebut.  Bagi  Hatta,  pelaksanaan demokrasi  Indonesia  telah  melenceng  dari  cita-cita  luhur  bangsa  ini.  Hatta mengkritik era Parlementer (1950-1959) sebagai suatu era dimana para penguasa yang  memegang  jabatan  dalam  pemerintahan  banyak  menyalahgunakan kekuasaanya  untuk  kepentingan  golongan  sehingga  melupakan  rakyat.  Lebih lanjut,  ia  juga  mengkritik  keputusan  presiden  Soekarno  pada  tahun  1959  untuk
7 Zulfikri  Suleman, Demokrasi  Untuk  Indonesia:  Pemikiran  Politik  Bung  Hatta , (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 182.
mengembalikan konstitusi  negara ke UUD 1945  dan  membubarkan  Konstituante yang  mengawali  era  Demokrasi  Terpimpin  sebagai  suatu  bentuk  kediktatoran. Baik  Demokrasi  Terpimpin  maupun  Demokrasi  Liberal,  bagi  Hatta  keduanya tidak mencerminkan demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia.
Hatta kemudian mencoba merumuskan kembali demokrasi Indonesia yang sesuai dengan pengalaman  sosio-historis  bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia dalam  pandangan  Hatta  merupakan  hasil  peleburan  dari  3  pengaruh  yang memunculkan  demokrasi  Indonesia.  Ketiga  pengaruh  tersebut  berasal  dari,  nilai- nilai  demokrasi  desa  asli  Indonesia,  nilai-nilai  Islam  yang  mengajarkan kesetaraan,  dan  nilai-nilai  sosialisme  Barat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan.  Peleburan  dari  nilai-nilai  tersebut  yang  menjadi  nilai  substansial dari demokrasi Indonesia.
Demokrasi  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Nusantara  merupakan stimulus  pertama  yang  membentuk  nilai  demokrasi  Indonesia.  Masyarakat  asli Nusantara  merupakan  mereka  yang  mendiami  desa  di  Jawa,  nagari  di Minangkabau,  marga  di  Sumatrea  Selatan,  banjar  di  Bali,  serta  beberapa komunitas  sejenis  dari  daerah  lain. 8 Masyarakat  asli  Nusantara  telah mengembangkan  nilai-nilai  koletivisme  yang  didasari  semangat  untuk  hidup bersama.  Mereka  juga  mengembangkan  budaya  mufakat  dalam  pengambilan keputusan.  Sekalipun  masyarakat  ini  hidup  dalam  penindasan  feodalisme  dari berbagai  kerajaan  selama  berabad-abad,  namun  semangat  kolektivisme  tetap hidup  dalam  masyarakat  Nusantara.  Salah  satu  alasannya  karena  faktor  produksi
8 Ibid., hlm. 184.
dimiliki  oleh  masyarakat. 9 Hal  ini  menunjukkan  jika  masyarakat  asli  Nusantara berhasil menciptakan pemerataan sumber daya politik maupun ekonomi sekaligus.
Stimulus kedua berasal dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan prinsip kesamaan  derajat  sesama  umat  manusia.  Nilai-nilai  egaliter  ini  bersumber  dari ajaran tauhid dalam agama Islam yang melarang perendahan martabat manusia. 10
Islam  mengajarkan kepada umatnya  bahwa kedudukan  mereka setara di  hadapan Allah. Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan kepada umat muslim agar menerapkan  kedudukan  yang  setara  dalam  suatu  pengambilan  keputusan. 11
Prinsip egaliter dalam Islam ini tidak menyetujui sistem kasta dalam masyarakat. Hal  ini  kiranya  membuat  Islam  mampu  diterima  secara  luas  di  Nusantara  dan bertahan sebagai agama mayoritas hingga saat ini. Prinsip egaliter ini juga selaras dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang multikultur sehingga hak-hak kaum minoritas tetap terjamin.
Stimulus  terakhir  berasal  dari  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  terinspirasi oleh nilai Sosialisme Barat. Demokrasi modern di Barat berkembang pesat setelah munculnya Declaration  of  Independence di  Amerika  Serikat  serta  keberhasilan Revolusi  Perancis  tahun  1789. 12 Dalam  perkembangannya,  demokrasi  ini  hanya
9 Yudi Latif. Op.Cit., hlm. 387.
10 Ibid., hlm. 390.
11 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:
Sebuah Refleksi Historis , (Bandung: Mizan, 2015), hlm.  164.
12 Khusus  Revolusi  Perancis,  Kerajaan-kerajaan  di  Nusantara  mengalami  dampak tidak  langsung  dari  peristiwa  tersebut.  Gubernur  Jenderal  Hermann  William  Daendels (memerintah  1808-1811)  merupakan  tokoh  yang  sangat  terinspirasi  peristiwa  tersebut. Daendels  kemudian  membawa  semangat  demokratisasi  Eropa  ke  Nusantara  dengan berusaha  meletakkan  dasar  negara  kolonial  modern  sekaligus  berupaya  menghapus feodalisme.  Upaya  Daendels  ini  yang  kemudian  menimbulkan  kekacauan  dalam  tatanan masyarakat  Nusantara  baik  secara  sosial,  ekonomi,  maupun  politik.  Selengkapnya  lihat:
memberi  keuntungan  bagi  kaum  borjuis  dan  menindas  kaum  proletar. Pertentangan  ini  kemudian  menginspirasi  filsuf  terkemuka  Jerman,  Karl  Marx untuk  memunculkan  filsafat  yang  menekankan  pada  perjuangan  kaum  proletar untuk  bebas  dari  cengkraman  kaum  borjuis.  Inilah  titik  awal  kemunculan Sosialisme Eropa yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. 13 Nilai kemanusiaan ini menolak segala praktek penindasan ataupun penghisapan yang dilakukan oleh sesama  umat  manusia.  Nilai-nilai  ini  sangat  sesuai  dengan  kenyataan  historis bangsa  Indonesia  yang  pernah  mengalami  penjajahan  selama  beberapa  abad. Nilai-nilai  kemanusiaan  ini  yang  dijadikan  sebagai  pijakan  universal  dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demokrasi Indonesia, bagi Hatta merupakan hasil sintesa dari pengalaman sosio-historis  masyarakat  Nusantara.  Sesuai  dengan  sifat  laut  yang  serba menyerap  pengaruh  yang  datang  dari  luar  dirinya,  Hatta  secara  cermat  mampu menyerap  sisi  positif  dari  pengaruh  masyarakat  asli  Nusantara,  nilai-nilai  Islam serta  Sosialisme  Barat  untuk  merumuskan  demokrasi  Indonesia.  Meskipun demikian, rumusan Hatta ini masih berada dalam ranah mental-kultural dan belum sempat  terealisasikan.  Realisasi  pemikiran  Hatta  kedalam  ranah  konkret  inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua.
C. Pelaksanaan  Demokrasi  Indonesia  dalam  Lintas  Sejarah:  Sebuah

## Paradoks
Peter  Carey, Takdir:  Riwayat  Pangeran  Diponegoro  (1785-1855) ,  (Jakarta:  Kompas, 2015), hlm. 81-91.
13 Yudi Latif. Op.Cit., hlm. 396.
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang disepakati oleh founding father bangsa  Indonesia.  Soekarno  dengan  tegas  menyampaikan  hal  tersebut dalam  pidatonya  dalam  sidang  pertama  BPUKI  tanggal  1  Juni  1945.  Soekarno mengusulkan  “mufakat  dan  demokrasi”  sebagai  prinsip  penyelenggaraan  negara Indonesia.  Usulan  Soekarno  tersebut  mendapat  persetujuan  dari  anggota  sidang. Prinsip  “mufakat  dan  demokrasi”  ini  akhirnya  disahkan  pada  sidang  kedua BPUPKI  tanggal  22  Juni  1945. 14 Prinsip  demokrasi  yang  disepakati  ini  sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang dijabarkan oleh Hatta sebelumnya.
Prinsip  demokrasi  Indonesia  ini  mengalami  pasang  surut  dalam penerapannya.  Pemerintah  Indonesia  sempat  menerapkan  sistem  demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959. Pada era ini, kabinet silih berganti memegang pucuk  pimpinan  pemerintahan.  Instabilitas  politik  ini  menimbulkan  kekecewaan dimana-mana.  Salah  satu  peristiwa  penting  yang  menjadi  ekspresi  kekecewaan rakyat  terhadap  sistem  demokrasi  pada  masa  ini  adalah  Peristiwa  17  Oktober 1952. 15 Sekalipun pada era  ini pemerintah  berhasil  menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955, namun era parlementer ini gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan  Indonesia.  Wakil  rakyat  yang  duduk  di  parlemen  lebih  memilih untuk  memperjuangkan  kepentingan  golongan  daripada  kepentingan  rakyat. Soekarno  yang  geram  akan  peristiwa  tersebut  akhirnya  mengeluarkan  dekrit
14 Ibid., hlm. 420-424.
15 Peristiwa ini dipicu oleh kekecewaan rakyat terhadap ketidakstabilan politik. Rakyat yang  digerakkan  militer  mengepung  Istana  Presiden  untuk  menuntut  pembubaran Parlemen.  Soekarno  menolak  tuntutan  massa  tersebut  dan  berhasil  meredam  massa. Buntut dari peristiwa tersebut adalah  dipecatnya Jenderal Nasution  dari jabatan KASAD karena  diduga  menjadi  otak  dari  mobilisasi  massa  tersebut.  M.C.  Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm.  369.
Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran parlemen. 16 Dekrit tersebut menjadi penanda berakhirnya era parlementer sekaligus menjadi awal dimulainya era demokrasi terpimpin.
Pelaksanaan  demokrasi  terpimpin  didominasi  oleh  gagasan  dan kepribadian  Soekarno.  Bagi  Soekarno,  Demokrasi  terpimpin  merupakan  satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Demokrasi saja bisa menyeleweng menjadi liberalisme,  sementara  terpimpin  saja  bisa  menyeleweng  ke  diktatur  fasis. 17
Sistem  demokrasi  terpimpin  yang  pada  awalnya  dianggap  lebih  baik  dari  sistem parlementer  ternyata  berubah  menjadi  sistem  pemerintahan  yang  cenderung otoriter.  Parlemen  serta  Konstituante  hasil  pemilihan  umum  1955  dibubarkan, beberapa  partai  dan  organisasi  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  gagasan Soekarno dibubarkan. 18 Akibatnya,  lembaga politik  yang ada pada  masa tersebut gagal  melaksanakan  fungsi  politiknya.  Sistem  ini  akhirnya  mengalami  kejatuhan pasca  peristiwa  Gerakan  30  September  1965.  Kegagalan  Soekarno  mengelola konflik  politik  antara  PKI  dan  Angkatan  Darat  menjadi  sebab  utama  kejatuhan dirinya. Rakyat kembali dikecewakan oleh pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Soeharto  kemudian  menjabat  sebagai  presiden  yang  sekaligus  menandai kelahiran Orde Baru (1966-1998). Orde Baru muncul dengan gagasan Demokrasi Pancasila. Demokrasi  yang dilaksanakan pada  masa  ini secara  formal didasarkan pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Akan  tetapi  pelaksanaan  aturan  ini  justru melenceng  dari  yang  diharapkan.  Orde  Baru  justru  menjelma  menjadi  sebuah
16 Ibid., hlm. 402.
17 Djawatan  Penerangan  Republik  Indonesia, Tudjuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi , (Surabaya: Pertjetakan Negara, 1963), hlm. 566.
18 M.C. Ricklefs. Op.Cit., hlm. 407-417.
negara pretorian. 19 Militer  menjelma  menjadi kekuasaan  mutlak selama era Orde Baru.  Demokrasi  yang  dilaksanakan  pada  masa  ini  hanya  berfungsi  sebagai formalitas  belaka.  Pemilu  yang  diselenggarakan  penuh  dengan  manipulasi  dan kecurangan. Hak-hak politik rakyat dipasung dan kebebasan berpendapat menjadi hal  yang  sulit  ditemukan.  Mekanisme  politik  tersebut  yang  membuat  proses politik  tidak  berlangsung  demokratis.  Segala  tindak  represif  ini  mencapai antiklimaksnya  pada  tahun  1997-1998  saat  krisis  ekonomi  melanda  beberapa negara di  Asia termasuk Indonesia. Melemahnya  perekonomian Indonesia secara drastis menjadi dalih utama untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sekaligus menandai berakhirnya era Orde Baru. Gelombang demokratisasi menjadi hal yang tidak  terelakkan  lagi.  Reformasi  1998  menjadi  antiklimaks  pemerintahan  Orde Baru.
Pelaksanaan  demokrasi  Indonesia  di  era  reformasi  juga  tidak  luput  dari sejumlah hambatan. Hambatan utama pelaksanaan demokrasi pada saat ini adalah sistem  Kapitalisme  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Kapitalisme  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  bidang  ekonomi. 20 Sejalan  dengan  hal  tersebut, ketidaksetaraan  dalam  akses  politik  juga  terjadi  pada  masyarakat.  Sumber  daya politik tidak dapat didistribusikan secara merata dalam sistem Kapitalisme. Akses
19 Menurut  David  Jenkins  model  negara  Pretorian  lebih  tepat  digunakan  untuk menjelaskan  penyelenggaraan  negara  pada  masa  Orde  Baru  ketimbang  model  negara Patrimonial. Istilah Pretorian diambil dari Garda Pretoria kerajaan Romawi yang bertugas melindungi  kaisar  namun  justru  berbalik  melancarkan  kudeta  dan  membunuh  kaisar. Model  negara  Pretorian  dicirikan  oleh  kekuasaan  mutlak  militer  pada  segala  aspek pemerintahan  yang  didasari  tindakan  represif  terhadap  masyarakat.  Soeharto  sendiri merupakan  pucuk  pimpinan  tertinggi  militer  pada  masa  Orde  Baru.  David  Jenkins, Soeharto  dan  Barisan  Jenderal  Orba:  Rezim  Militer  Indonesia  1975-1983, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 23.
20 William  Liddle, Memperbaiki  Mutu  Demokrasi  di  Indonesia:  Sebuah  Perdebatan , (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012), hlm. 4.
terhadap pemerintahan kini  hanya dimiliki oleh orang-orang kaya  yang  memiliki modal.  Kebijakan  yang  muncul  dalam  sistem  ini  seringkali  tidak  mengindahkan kepentingan rakyat banyak karena terfokus pada kepentingan para pemilik modal. Singkatnya,  penyelenggaran  pemerintahan  selama  ini  hanya  didasarkanpada kepentingan segelintir golongan elit.
Pola  kekuasaan  ini  yang  oleh  Richard  Robinson  dan  Vedi  Hadiz  disebut sebagai  oligarki  kompleks.  Oligarki  kompleks  merupakan  suatu  sistem pemerintahan  yang  seluruh  kekuasaan  politiknya  dipegang  oleh  segelintir  elit untuk  kepentingan  golongan  elit  itu  sendiri. 21 Golongan  elit  tersebut  terdiri  dari pejabat  negara,  keluarga  pejabat,  serta  para  konglomerat  bisnis.  Sistem  oligarki kompleks  ini  berkembang sejak era Orde Baru. Ketika Orde Baru runtuh, sistem ini  tidak  serta  merta  ikut  hilang  begitu  saja.  Sistem  ini  mampu  bertransformasi untuk  mempertahankan  hegemoni  yang  telah  lama  terbentuk.  Desentralisasi pemerintahan  ternyata  masih  belum  cukup  ampuh  untuk  menghapus  oligarki tersebut. Terbukti, para pemegang kekuasaan saat ini baik di pusat maupun daerah merupakan representasi dari golongan elit tersebut.
Sistem  oligarki  kompleks  ini  memperkuat  jurang  ketidaksetaraan  dalam masyarakat  yang  inheren  dalam  masyarakat  kapitalis.  Hak-hak  ekonomi  dan politik rakyat banyak yang tidak terpenuhi. Golongan elit telah merampas hak-hak rakyat  tersebut.  Kebijakan  yang  pro-rakyat  semakin  sulit  terealisasikan. Demokrasi  sebagai  sistem  seolah  tidak  mampu  memberikan  tempat  bagi  rakyat untuk  merealisasikan  keinginan  mereka.  Secara  substantif,  ketidaksetaraan  ini jelas  sangat  berlawanan  dengan  prinsip  dasar  demokrasi  yang  mengedepankan
21 Ibid., hlm. 14.
kesetaraan.  Paradoks  inilah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia.
Siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut?  Pemerintah  serta  masyarakat  luas  harus  bertanggung  jawab  untuk menghapus  paradoks  tersebut.  Pemerintah  sejauh  ini  masih  gagal  mengambil tindakan maupun membuat regulasi yang menjamin kesetaraan dalam masyarakat. Ironisnya para pemangku kebijakan merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang demokratis. Demokrasi seolah tidak dapat lepas dari misrepresentasi. Kegagalan  wakil  rakyat  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  mengakibatkan banyak  kepentingan  rakyat  tidak  terakomodir.  Misrepresentasi  demokrasi  telah melahirkan  kekecewaan  pada  rakyat  Indonesia.  Persoalan  tersebut  harus  segera dicari  solusinya  untuk  menghapus  kekecewaan  rakyat  sekaligus  memperbaiki demokrasi  Indonesia.  Jalan  yang  saya  tawarkan  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut adalah revolusi demokrasi.

## D. Melaksanakan Revolusi Demokrasi
Dari mana revolusi itu dimulai? Siapa pula aktor yang akan melaksanakan revolusi  tersebut?  Bagaimana  pelaksanaannya?  Sederet  pertanyaan  tersebut  yang mungkin  akan  hadir  dalam  pikiran  kita  saat  muncul  wacana  revolusi  demokrasi. Satu hal yang pasti adalah revolusi tersebut harus dimulai sejak saat ini.
Pelaksanaan  demokrasi  Indonesia  tidak  boleh  lepas  dari  konteks  sosio- historis  bangsa  Indonesia.  Demokrasi  yang  berkembang  di  Indonesia  merupakan hasil peleburan  nilai-nilai positif  yang diserap dan diolah secara kreatif  sehingga memunculkan  demokrasi  Indonesia.  Sekalipun  pada  perkembangannya  terdapat banyak  kekurangan  dan  kelemahan  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia,
hal  tersebut  tidak  boleh  menjadi  alasan  bagi  kita  untuk  berhenti  berusaha merealisasikan demokrasi Indonesia dalam bentuk nyata.
Kapitalisme  global  melahirkan  kesenjangan  ekonomi-politik  dan hegemoni  segelintir  elit  terhadap  masyarakat.  Hal  tersebut  menjadi  realita  yang harus  dihadapi  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Demokrasi  Indonesia  sejatinya menentang  keras  hal  tersebut.  Demokrasi  Indonesia  mengidealkan  sinergi  antara demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi.  Soekarno  menyebut  perpaduan keduanya dengan istilah sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi merupakan demokrasi yang  menekankan  kemerataan  dalam  bidang  politik  dan  juga  ekonomi. 22 Hal  ini yang  membedakan  demokrasi  Indonesia  dengan  demokrasi  Barat  yang mengagungkan kebebasan  individu diatas segalanya.  Kebebasan  individu  mutlak inilah  yang  menjadi  titik  pangkal  kemunculan  penindasan  dan  ketidaksetaraan dalam masyarakat.
Sosio-demokrasi  inilah  yang  harus  diwujudkan  dalam  masyarakat Indonesia saat ini. Rakyat pada saat ini memang memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Pemilu yang dilaksakan juga relatif berjalan lebih demokratis bila dibandingkan  era  sebelumnya,  tetapi  hal  tersebut  tidaklah  cukup.  Rakyat  tidak hanya diberikan kebebasan atas hak politik tetapi juga hak ekonomi. Rakyat harus menikmati  kesetaraan  dalam  bidang  ekonomi.  Tanpa  hal  tersebut,  demokrasi politik tidak  akan  berarti  banyak. Sesungguhnya  dasar negara dan konstitusi kita telah  menjamin  hal  tersebut.  Meskipun  demikian  hal  tersebut  ternyata  belum mampu diwujudkan kedalam ranah praktis kehidupan rakyat Indonesia.
22 Soekarno, “Demokrasi Politik  dan Demokrasi Ekonomi”, dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I , (Jakarta, 1965), hlm. 175.
Sosio-demokrasi ini hanya bisa terwujud apabila ada partisipasi aktif dari seluruh  rakyat  Indonesia.  Demokrasi  bagaimanapun  merupakan  alat  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Seluruh  rakyat  harus menggunakan  alat  tersebut  secara  gotong-royong  hingga  terciptanya  masyarakat yang  adil  dan  makmur  tersebut.  Rakyat  harus  terlibat  secara  aktif  dalam  bidang politik  dan  ekonomi  tanpa  ada  kesenjangan  didalamnya.  Nilai-nilai  kolektif, kesetaraan,  serta  kemanusiaan  yang  diuraikan  Hatta  sebagai  paradigma  mental- kultural demokrasi Indonesia harus dihayati dan dilaksanakan secara penuh dalam proses  ini.  Singkatnya,  mewujudkan  sosio-demokrasi  sama  artinya  dengan melaksanakan  revolusi  demokrasi.  Ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan untuk melaksanakan revolusi demokrasi.
Langkah  pertama  dengan  mewujudkan  kaum  intelektual  sebagai  agen perubahan. Kaum intelektual, meminjam istilah Edward Said merupakan individu yang  dikaruniai  bakat  untuk  merepresentasikan,  mengekspresikan,  dan mengartikulasikan  pesan,  pandangan,  sikap,  filosofi  dan  pendapatnya  kepada publik. 23 Kaum intelektual harus terlibat aktif dalam ranah politik ataupun kultural dalam  memajukan  bangsa. 24 Hal  tersebut  telah  dibuktikan  dalam  sejarah  bangsa Indonesia  ketika  para  pribumi  terpelajar  menjadi  pelopor  kebangkitan  nasional. Singkatnya,  kaum  intelektual  memiliki  tanggung  jawab  historis  untuk memperbaiki kondisi bangsa yang karut-marut. Pada masa kini, kaum intelektual harus  mampu  mengubah  struktur  sosial  yang  secara  terselubung  menindas  hak-
23 Definisi ini menekankan jika kaum intelektual dilihat dari segi tanggung jawab sosialnya dan bukan tingkat pendidikannya, selengkapnya lihat: Edward Said, Peran Intelektual, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 8.
24 Yudi Latif, Intelegnsia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), hlm. 273.
hak politik dan ekonomi rakyat. Dengan demikian, kaum  intelektual  harus dapat menunjukkan  perannya  sebagai  agen  perubahan  untuk  mengakomodir kepentingan rakyat banyak. Ide-ide kerakyatan harus diperjuangkan secara serius sehingga hak-hak sosial, ekonomi, serta politik rakyat dapat terpenuhi.
Langkah  kedua  adalah  mendorong  negara  agar  mampu  menciptakan regulasi  yang  melindungi  hak-hak  ekonomi  rakyat.  Kapitalisme  global  telah membuat  para  pemilik  modal  memonopoli  sumber  daya  ekonomi  yang  tersedia. Sistem  ini  yang  kemudian  melahirkan  eksploitasi  dalam  masyarakat.  Eksploitasi ini  membuat  bagitu  banyak  rakyat  jatuh  miskin.  Negara  harus  hadir  dan menyelesaikan persoalan ini. Regulasi terhadap pengelolaan ekonomi harus dibuat agar rakyat tidak semakin hidup sengsara dalam sistem ekonomi Kapitalis. Negara harus  menerapkan  menyelenggarakan  perekonomian  yang  berjiwa  kooperasi. Perekonomian  yang  berjiwa  kooperasi  dicirikan  pelaksanaan  roda  perekonomian yang  melibatkan  rakyat  secara  aktif  sejak  proses  produksi  hingga  hasil  akhir. 25
Negara harus menjamin rakyat memiliki hak yang setara untuk mengelola sumber daya  alam dan  faktor-faktor produksi. Negara  juga harus  menjamin pemanfaatan sumber daya alam digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945.  Hal  ini  hanya  dapat  terwujud  apabila pemerintah  baik  eksekutif  maupun  legislatif  peka  terhadap  permasalahan  rakyat dan  memiliki  keberanian  untuk  memperjuangkan  hal  tersebut.  Negara  harus mampu mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak tunduk kepada kepentingan para pemilik modal. Jika hal ini terwujud, kesejahteraan rakyat dapat tercipta dan hak-hak ekonomi rakyat dapat terpenuhi.
25 Yudi Latif. Negara Paripurna . Op.Cit., hlm. 589.
Langkah  terakhir  adalah  menjadikan  rakyat  sebagai  subyek  demokrasi penuh.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  melibatkan  rakyat  dalam keputusan-keputusan  strategis  negara.  Salah  satu  contohnya  ialah  dengan melakukan  referendum  untuk  memutuskan  kenaikan  harga  BBM.  Keterlibatan langsung  rakyat  melalui  referendum  ini  penting  karena  pemerintah  harus memastikan  kebijakan  yang  diambilnya  didukung  penuh  oleh  rakyat.  Apabila hasil  referendum  ternyatan  rakyat  menolak  kenaikan  harga  BBM,  maka pemerintah  harus  mencari  opsi  kebijakan  lain.  Hal  tersebut  juga  berlaku  dalam kebijakan  strategis  lain.  Langkah  ini  secara  praktis  akan  meminimalisir kepentingan  golongan  elit  terhadap  kebijakan  strategis  negara  karena  harus berhadapan  langsung  dengan  suara  rakyat.  Dengan  demikian  rakyat  benar-benar terlibat  aktif  dalam  proses  penyelenggaraan  negara  karena  segala  kebijakan pemerintah  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  rakyat.  Kedaulatan  rakyat  dapat terwujud melalui langkah ini.
Revolusi  demokrasi  merupakan  jalan  yang  bisa  ditempuh  untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia tentu sudah mulai jenuh dan kecewa  melihat  pelaksanaan  demokrasi  yang  didominasi  oleh  golongan  elit sehingga  membutuhkan  perubahan.  Disisi  lain  melaksanakan  demokrasi  revolusi tentu  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Kita  perlu  belajar  kembali menggali  nilai-nilai  demokrasi  Indonesia.  Nilai-nilai  tersebut  mencakup  nilai kolektivisme,  kesamaan  derajat,  serta  kemanusiaan.  Nilai-nilai  tersebut  harus dihayati  dan  diamalkan  untuk  melaksanakan  dan  mewujudkan  sosio-demokrasi. Pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan saya diatas, saya berkeyakinan bahwa revolusi  bisa dimulai dari  mana saja dan aktor utama revolusi  merupakan rakyat
yang  memiliki  kesadaran  serta  keberanian  untuk  mengubah  karut-marut demokrasi Indonesia. Kita harus mampu menjadi aktor revolusi tersebut.

## E. Penutup
Demokrasi  merupakan  pemerintahan  yang  berasal  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan hal terpenting dalam demokrasi. Demokrasi harus  mampu  memberi  perlindungan  kepada  seluruh  anggota  masyarakat  tanpa memandang  latar  belakang  anggota  masyarakat  tersebut.  Demokrasi  selalu mengidealkan  kesetaraan  seluruh  anggota  masyarakat.  Hal  inilah  yang  kiranya menjadi  alasan  utama founding  father bangsa  Indonesia  memilih  demokrasi sebagai  sistem  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  multikultur.  Konsep demokrasi  Indonesia  dirumuskan  secara  apik  dalam  sila  keempat  dasar  negara Pancasila  yang  berbunyi  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu gagal merealisasikan  cita-cita  luhur  sila  keempat  Pancasila  tersebut.  Indonesia  pernah terjebak  pada  sistem  demokrasi  liberal  antara  tahun  1945-1959.  Era  selanjutnya ditandai  dengan  pemerintahan  semi  otoriter  selama  era  Orde  Lama  (1959-1965) dan  Orde  Baru  (1966-1998).  Pengalaman  pahit  pelaksanaan  demokrasi  tersebut kiranya  menjadi  stimulus  bagi  golongan  reformis  kala  melancarkan  aksi Reformasi  tahun  1998.  Sayangnya  reformasi  1998  masih  belum  mampu mewujudkan  demokrasi  Indonesia  yang  sesungguhnya.  Dominasi  Kapitalisme global  dan  hegemoni  golongan  elit  dalam  bidang  politik-ekonomi  menjadi hambatan utama realisasi demokrasi Indonesia yang ideal.
Demokrasi  telah  melahirkan  kekecewaan.  Rakyat  mulai  jenuh  terhadap segala sistem yang tidak peka terhadap kepentingan mereka. Dari sinilah revolusi dilahirkan. Revolusi demokrasi merupakan hal yang harus segera dilaksanakan di negeri  ini.  Secara  sederhana,  revolusi  demokrasi  sama  artinya  dengan melaksanakan  demokrasi  di  bidang  politik  dan  bidang  ekonomi,  sesuai  dengan yang konsep sosio-demokrasi Soekarno. Melaksanakan revolusi demokrasi berarti menerapkan  sosio-demokrasi.  Ada  tiga  langkah  yang  bisa  diambil, pertama mendorong  keterlibatan  aktif  kaum  intelektual  sebagai  agen  perubahan, kedua negara  harus  mampu  menciptakan  regulasi  yang  melindungi  hak-hak  ekonomi rakyat,  dan ketiga menjadikan  rakyat  sebagai  subyek  demokrasi  penuh.  Ketiga langkah  tersebut  harus  segera  diwujudkan  agar  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang dirumuskan oleh founding father bangsa ini dapat terwujud.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:
Sebuah Refleksi Historis , (Bandung: Mizan, 2015)
Carey,  Peter., Takdir:  Riwayat  Pangeran  Diponegoro  (1785-1855) ,  (Jakarta: Kompas, 2015).
Djawatan  Penerangan  Republik  Indonesia, Tudjuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi , (Surabaya: Pertjetakan Negara, 1963).
Jenkins,  David., Soeharto  dan  Barisan  Jenderal  Orba:  Rezim  Militer  Indonesia 1975-1983, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).
Liddle,  R.  William., Memperbaiki  Mutu  Demokrasi  di  Indonesia:  Sebuah Perdebatan , (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012).
Lombard, Dennys., Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, ((Yogyakarta: UGM Press, 2012).
Said, Edward., Peran Intelektual, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014).
Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I , (Jakarta, 1965).
Yudi Latif, Negara Paripurna , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
_______, Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa:  Genealogi  Intelegensia  Muslim Indonesia Abad Ke-20, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012).
________, Revolusi Pancasila . (Jakarta: Mizan, 2015).
Zulfikri  Suleman, Demokrasi  Untuk  Indonesia:  Pemikiran  Politik  Bung  Hatta , (Jakarta: Kompas, 2010).