Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol.4, No.5 Mei 2019

## IMPLEMENTASI  NILAI  KEMANUSIAAN  YANG  ADIL  DAN  BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL

## Andi Lala
Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) Balongan Indramayu Email: cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  Pancasila  adalah    proses  transfer  pengetahuan  dan  nilai,  bertujuan memnciptakan  karakter  positif  individu  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat dalam  isi  kandungan  Pancasila,  menciptakan  karakter  bangsa  yang  positif  guna terarahnya  seseorang  dengan  baik  dan  mampu  mengetahui  baik  atau  tidaknya. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian    deskriptif    dengan pendekatan  kualitatif. Penelitiian ini menggambarkan  bagaimana  implikasi nilai- nilai  keadian  dalam  penerapan  adab  dalam  penerapan  hukum  pidana  Pancasia.
Penyegaran  hukum  pidana  nasional  dengan  cara  disusunnya  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  berdasarkan  pada  misi  (1)  Dekolonisasi  melalui “rekodifikasi”  yang  dipandang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM dari penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  of  power)  (3)  Konsolidasi  hukum  pidana  yang menghasilkan  unifikasi  hukum  dan  untuk  menghindari  benturan  norma  (antinomy normen) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan beberapa perubahan hukum  yang  terjadi  baik  sebagai  akibat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum pidana  maupun  pengembangan  nilai-nilai,  standar  norma  yang  diakui  bangsa- bangsa beradab di dunia internasional .
Kata Kunci: Nilai Kemanusiaan, Hukum Pidana

## Pendahuluan
Pendidikan  Pancasila  adalah  edukasi  nilai  yang  bertujuan  membangun  sikap positif  seseorang  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila.  Menumbuhkan  perilaku positif yang tujuannya adalah seseorang mampu menentukan benar atau salah, baik atau tidaknya.  Dalam  makna  yang  lebih  meluas  menumbuhkan  perilaku  positif  berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu: jasmani, cipta, rasa, karsa (kehendak), dan keyakinan (Rianto, 2016).
Bangsa  Indonesia  mengakui,  menghargai,  serta  mengapresiasikan  hak  dan kebebasan  yang  sama  terhadap  setiap  warga  negara  untuk  menerima  hak  dan
menjalankan  kewajibannya  sesuai  dalam  amanat  yang  tercantum  pada  batang  tubuh UUD  1945,  namun  kebebasan  tersebut  tidak  menganggu  dan  harus  menghormati  hak dan kewajiban orang lain (Daroeso, 2006).
Pancasila  sebagai  ideologi  negara  ialah  wujud  penjelmaan  nilai-nilai  kearifan lokal  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan,  dengan  demikian  nilai-  nilai  yang terkandung itu perlu dimengerti dan diamalkan oleh semua warga negara, mengerti dan menyadari  bahwa  Pancasila  sebagai  sumber  nilai,  baik  nilai  dasar  yang  sifatnya  abadi dalam  Pembukaan  UUD  1945,  nilai  instrumentalnya,  maupun  nilai  praksisnya  dalam kehidupan  sehari-hari  yang  nyata  dilaksanakan  oleh  masyarakat  luas.  Nilai-nilai  dari sila-sila  Pancasila  mendelegasikan  pada  warga  negara  Indonesia  untuk  selalu mengenang  semangat  religi,  menjunjnung  tinggi  martabat  manusia,  kesatuan  dan persatuan  bangsa,  demokrasi,  serta  keadilan  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  dalam  wujud  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  semakin baik.
Setiap negara mempunyai aturan hukum yang dibuat untuk mengolah hubungan masyarakat,  keberadaan  hukum  di  suatu  negara  sangat  penting  demi  terwujudnya sebuah  kondisi  yang  aman,  tentram  dan  nyaman.  Pada  dasarnya  hukum  bersifat memaksa,  dalam  peraturan  hukum  terdapat  sanksi-sanksi  yang  diperuntukkan  bagi masyarakat supaya tidak melanggar hukum.
Penegakan  hukum  seharusnya  menjunjung  tinggi  rasa  keadilan  tidak  terdapat perbedaan disaat seseorang dalam menghadapi proses hukum. Persamaan hak tentunya wajib menjadi hal utama, setiap masyarakat berhak mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi.
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum  yang ada hal tersebut sesuai  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang  -undang  dasar  1945  Pasal  1  Ayat  3 yang  menyatakan  Negara  Indonesia  ialah  Negara  hukum.  Dengan  demikian  hukum bekerja  dengan  cara  melimpahkan  petunjuk  yang  berisi  tingkah  laku  setiap  manusia dengan  itu  pula  hukum  berwujud  norma  yang  hidup  dan  berkembang  didalam masyarakat (Soekanto, 2007).
Indonesia adalah salah satu negara yang melimpah akan sumber daya alam, baik hayati maupun Non hayati, Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi
juga  mempunyai  keunikan  tertentu  di  setiap  daerah.  Sumber  daya  alam  tersebut memiliki posisi serta peranan penting di kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya umat manusia pada umumnya,  baik  dimasa  kini  maupun  masa  yang  akan  datang.  Bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terdapat  di  dalamnya,  adalah  sebuah  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang  dilimpahkan  bagi  bangsa  Indonesia  yang  tak  terhinggah  jumlahnya (Hardjasoemantri, 2009).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian    yang    dipergunakan    dalam  penelitian    ini    ialah  penelitian deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Dimana  peneliti menggambarkan  bagaimana implikasi  nilai-nilai  keadian  dalam  penerapan  adab  dalam  penerapan  hukum  pidana Pancasia.  Moleong  (2007:11)  mennjelaskan  penelitian  deskriptif    adalahn“penelitian yang  berisi  tentang  kumpulan  dari  kutipan-kutipan  data  dengan  tujuan  memberi gambaran penyajian  laporan  penelitian”.
Ciri  lain  metode  deskriptif  ialah  lebih  menonjolkan  dalam  observasi  dan suasana  alamiah  ( naturalistic  setting ).  Peneliti  bertindak  sebagai  pengamat.  Dia  hanya menerapkan  jenis  perilaku,  menelaah  gejala  serta  mencatatnya  kedalam  buku observasinya.  Dengan  suasana  alamiah  yang  dimaksudkan  bahwa  peneliti  langsung terjun ke lapangan. (Jalaluddin Rahmat, 1999:24-25)

## Pembahasan

## 1. Negara Hukum Pancasila
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengucapkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  wajib  memenuhi  dan  mewujudkan persyaratan  dan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  negara  hukum.  Dengan dicetuskannya  pola  Indonesia  ialah negara  yang  berdasarkan hukum  di  dalam UUD 1945, maka semua merupakan pelaku, pendukung serta pelaksana sebagaimana telah digariskan  bahwa  para  penyelenggara  negara  ( policy  executers) dan  para  pemimpin
pemerintahan  ( policy  makers) harus  mempunyai  semangat  yang  kuat  yaitu  sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Wahjono, 1986).
Konsep  dasar  negara  hukum  di  Indonesia  sejatinya  tidak  bisa  pisahkan  dari keberadaan  Pancasila  itu  sendiri.  Dimana  Pancasila  merupakan  dasar  negara  dan sumber  dari  segala  sumber  hukum  Indonesia,  dengan  kata  lain  bahwa  Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia.
Konsep negara hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni mengambil konsep negara hukum rechttstaat di negara-negara yang memeluk sistem hukum civil law , maupun konsep rule of law di negara-negara yang memeluk sistem hukum common  law ,  melainkan  memeluk  dan  menerapkan  konsep  negara  hukum yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  jiwa  bangsa  Indonesia  yaitu  konsep  negara hukum  Pancasila  yang  secara  historis  lahir  bukan  karena  perlawanan  terhadap absolutisme  yang  dilakukan  oleh  penguasa  atau  raja  sebagaimana  latar  belakang datangnya  pemikiran rechttstaat dan rule  of  law ,  melainkan  lahir  karena  adanya keinginan  bangsa  Indonesia  untuk  terbebas  dari  belenggu  imperialisme  dan kolonialisme  yang  dilakukan  oleh  penjajahan  Belanda  (Gunawan:  2015).  Lahirnya konsep  negara  hukum  pancasila  ini  pada  dasarnya  karena  dorngan  dari  berbagai elemen  bangsa  yang  memerdekakan  diri  dari  berbagai  penjajahan  yang  dilakukan oleh kolonialisme.
Republik Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat / goverment under of  law) tempat  keadilan  yang  tercatat  berlaku;  bukanlah  negara  polisi  atau  negara militer,  bukanlah  juga  negara  kekuasaan  ( machtsstaat) .  Republik  Indonesia merupakan  negara  yang  melaksanakan  keadilan  yang  bertuliskan  dalam  undang- undang.  Warga  negara  diperintah  dan  diperlakukan  oleh  undang-undang  keadilan yang dibuat oleh rakyatnya sendiri.
Oemar  Senoadji  dalam  Azhary  menjelaskan  negara  hukum  Pancasila memiliki kriteria khas yaitu menggunakan sistem Pancasila sebagai dasar  utama dan sumber hukum. Ciri utama negara hukum pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan  beragama  yang  mempunyai  konotasi  positif  bahwa  tiada  tempat  bagi atheisme atau  propaganda  anti  agama.  Ciri  yang  selanjutnya  ialah  tiada  perpisahan yang rigid  dan mutlak  antara negara dan  agama  yang berada dalam hubungan  yang
harmonis,  berbeda  dengan  negara  sekuler  seperti  Amerika  Serikat  yang  memeluk doktrin perpisahan agama dan negara.
Konsep negara hukum yang berkembang Indonesia mempunyai kriteria:
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
c. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
d. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
e. Partisipasi warga secara luas.
Negara  hukum  Pancasila  merupakan  suatu  negara  hukum  yang  mempunyai kriteria  atau  berasaskan  pada  nilai-nilai  serta  berasaskan  pada  identitas  dan karakteristik  yang  terdapat  pada  Pancasila.  Nilai-nilai  yang  menjadi  landasan  bagi negara hukum pancasila yaitu termaktub dalam lima sila yang sering kita dengarkan dalam setiap kegiatan upacara bendera. Karakteristik Negara Hukum Pancasila ialah ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan (Prasetyo, 2014: 48).
Dalam  rangka  untuk  menciptakan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  negara berkewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  yang  dilakukan  secara terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  dapat menjamin  perlindungan  hal  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia  berlandaskan Undang-Undang  Dasar  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Wahyuningsih, 2018).
Bernard  Arief  Sidharta  mencetuskan  unsur-unsur  negara  hukum  Pancasila sebagai berikut:
a. Adanya supremasi hukum.
b. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum.
c. Demokrasi.
d. Kekuasaan kehakiman yang bebas.
e. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.
f. Hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  warga masyarakat.
g. Pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia.
h. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.
Upaya pembangunan hukum pidana nasional  kini, tidak bisa menghindarkan diri  dari  pengggunaan  konsep-konsep  dan  asas-asas  hukum  yang  berasal  dari berbagai sistem hukum yang kini telah umum diterima bangsa-bangsa di dunia, dan untuk menciptakan perlu support dengan melakukan kajian perbandingan/komparasi hukum.
Asas  hukum  memiliki  sifat  dinamis  (kuantitatif),  berubah  sesuai  dengan perubahan serta perkembangan masyarakat, kualitatif sebagai faktor yang mendorong perkembangan  hukum;  memungkinkan  ditentukan  pengecualian-pengecualian  yang sifatnya  abstrak  dan  yang  sudah  lebih  konkrit.  Asas-asas  hukum  yang  sudah  diakui atau  dikembangkan  sebagai  asas  hukum  nasional.  Terutama  dalam  rangka mengantisipasi  perkembangan  dan  perubahan  masyarakat  Indonesia  maupun masyarakat  dunia,  oleh  karena  itu  pembangunan  asas-asas  hukum  nasional  harus beroriantasi kepada masa depan (Wahyuningsih, 2018:4).
2. Transformasi  Ide/Paradigma/Nilai  Pancasila  Dalam  Rancangan  KUHP  Untuk Mereformasi Sistem Hukum Pidana Nasional
Transformasi  berasal  dari  bahasa  Inggris “transformation ”  yang  berarti perubahan bentuk, mengubah, perubahan, penjelmaan. Sedangkan nilai-nilai budaya yang dimaksud  di  sini merupakan nilai-nilai  yang bersumber dari  Pancasila sebagai dasar  ideologi  bangsa  Indonesia.  Makna  transformasi  nilai-nilai  Pancasila mengandung arti bahwa adanya proses mentransfer, mengalihkan ide dasar/paradigma/nilai  Pancasila  ke  dalam  Rancangan  KUHP  baru  dengan  memilih dan  memilah  bagian  mana  saja  yang  dimungkinkan  untuk  dirumuskan  dalam Rancangan KUHP baru secara terukur, terarah, rasional dan bijaksana.
Penyusunan  Rancangan  KUHP  baru  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  serta tuntutan  pembangunan  hukum  nasional  supaya  melakukan  pembaharuan  sekaligus perubahan  KUHP  lama Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsh  Indie. Pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada intinya adalah bagian dari ide yang lebih besar  yakni pembangunan sistem hukum  nasional  yang memerlukan politicall will penguasa negeri (Nawawi Arief, 2005:2).
Sudarto  menjelaskan  bahwa  upaya  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana (penal  reform) pada  hakikatnya  termasuk  bidang  “ penal  policy ”, “ criminal  policy ”, dan “ social policy ” artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah:
a. Merupakan  bagian  dan  kebijakan  untuk  memperbaharui  subtansi  hukum (legal subtance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
b. Bagian dari kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
c. Bagian  dari  kebijakan  agar  mengatasi  masalah  sosial  supaya  mencapai  tujuan nasional ( social defance dan social welfare ).
d. Upaya  peninjauan  serta  penilaian  kembali  (re-orientasi  dan  reevaluasi)  pokok- pokok pemikiran, ide dasar, nilai-nilai sosiologis, sosio politik serta sosio kultural yang menjadi landasan kebijakan kriminal.
Melakukan  kebijakan  criminal  atau  politik  kriminal  artinya  mengadakan pemilihan untuk membentuk peraturan perundangundangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi syarat keadilan dan kebenaran (Samosir, 2002:43).  Artinya pemilihan  tersebut  didahului  dengan  inteventarisasi  nilai-nilai  yang  akan  direduksi atau  ditransformasi  ke  dalam  Rancangan  KUHP  baru  agar  menciptakan  nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Dari pemikiran di atas maka penyusunan Rancangan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Ini artinya upaya pembaharuan  hukum  pidana  nasional  seharusnya  melakukan  transformasi  ide-ide dasar (basic  ideas) Pancasila  yang  tercantum  di  dalamnya  keseimbangan nilai/paradigma yaitu (Nawawi Arief, 2010: 28):
a. Nilai Ketuhanan (moral religius);
b. Nilai Kemanusiaan;
c. Nilai Persatuan (kebangsaan);
d. Nilai Kerakyatan (Demokrasi);
e. Nilai Keadilan Sosial.
Simposium  Pembaharuan  hukum  pidana  tahun  1980  menyatakan  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  dan  sistem  peradilan  pidana  seharusnya  dilakukan dengan  menelaah  dan  mengkaji  sumber  hukum  tidak  terulis  yang  berpangkal  pada nilai-nilai  budaya  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  nilai-nilai  yang  dimaksud  ialah nilai-nilai  Pancasila.  Mentransformasikan  nilai-nilai  budaya  Pancasila  yang  hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia  adalah  langkah  bijaksana  untuk
mempersiapkan  bangunan  hukum  pidana  nasional  yang  merespon  tuntutan perubahan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Rancangan KUHP baru bahwa:
1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa seseorang  patut  dipidana  walaupun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam peraturan perundangundangan.
2) Berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila, hak  asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Hukum yang hidup dalam ketentuan di  atas ialah hukum  yang hidup dalam kehidupan  masyarakat  hukum  Indonesia.  Wujud  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  hukum  Indonesia  antara  lain  dalam  beberapa  daerah  tertentu  di Indonesia  masih  memiliki  ketentuan  hukum  tidak  tertulis  yang  hidup  dan  berlaku didalam  masyarakat  yang  biasa  disebut  hukum  pidana  adat.  Untuk  memberikan dasar  hukum  yang  mantap  mengenai  berlakunya  hukum  pidana  adat  maka  hal  ini mendapatkan peraturan secara tegas dalam Rancangan KUHP baru.
Pembangunan  sistem  hukum  nasional  seharusnya  dilandaskan  pada  konsep tata  nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  setempat  tidak  terkecuali membangun  sistem  hukum  pidana  juga  patut  mempertimbangkan  paradigma  nilai- nilai budaya bangsa Indonesia yang berasaskan pada Pancasila.
Perlu  diperhatikan  bahwa  ilmu  membuat  hukum  bukan  sekedar  ilmu merumuskan/memformulasikan  norma,  tetapi  pada  hakikatnya  ilmu  tentang menelaah  atau  merancang  dan  mengaplikasikan  ide-ide  dasar/konsep/gagasan  dan nilai  Pancasila  ke  dalam  formulasi  hukum.  Sungguh  suatu  rintihan  yang memperihatinkan  apabila  pada  tahun  1964  penyusun  Konsep  pertama  KUHP  baru menyatakan  bahwa  dengan  diberlakukannya  KUHP  (WvS)  Hindia-Belanda berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 maka pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar  tata  hukum  pidana  Kolonial  Belanda  masih  tetap  bertahan  dengan selimut dan wajah Indonesia dan rintihan itu masih dirasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, sepatutnya mendapat respon dari lembaga pendidikan tinggi hukum serta badan legislatif untuk melakukan transformasi nilai-nilai budaya Pancasila ke dalam
Rancangan  KUHP  baru  agar  hukum  pidana  nasional  di  masa  mendatang  sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Usaha untuk memperbaiki keadaan hukum pidana nasional  dapat  diartikan  sebagai  suatu  ikhtiar  untuk  mengubah  suatu  kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik karena keadaan suatu masyarakat tidak akan  berubah  sampai  mereka  mau  mengubah  dirinya  sendiri.  Hal  ini  dijelaskan dalam (QS Radu : 11) bahwa:
“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali jika mereka  mengubah  keadaan  diri  mereka  sendiri.  Dan  apabila  Allah menghendaki keburukan keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar- Ra’d : 11).
Pertanyaan yang mengemuka merupakan bagaimana mentransformasi nilai- nilai  Pancasila  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  (nilai  Ketuhanan, Kemanusiaan,  Kesatuan,  Demokrasi  dan  Keadilan  Sosial)  ke  dalam  Rancangan KUHP  baru.  Pertanyaan  ini  perlu  dianalisa  menggunakan  teori  kebijakan  hukum pidana  bahwasanya  kebijakan  pembaharuan  hukum  pidana  sebagai  usaha  rasional untuk menanggulangi kejahatan.
Operasionalisasi Kebijakan hukum pidana meliputi dua aspek (Edi Setiadi, 2005:162):
a. Kebijakan penal
1) Kebijakan Formulasi (Legal Subtance);
2) Kebijakan Aplikasi (Legal Structure);
3) Kebijakan Eksekusi (Legal Culture);
b. Kebijakan non penal
Berdasarkan teori kebijakan kriminal nilai-nilai Pancasila memungkinkan  ditransformasi  ke  dalam  Rancangan  KUHP  dengan mengoperasionalkan/menerapkan  kebijakan  formulasi  untuk  mencetuskan norma-norma  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  melalui strategi penal reform , yaitu:
1) Mengidentifkasi  masalah  dengan  mengkaji  norma  lama  yang  dianggap sudah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  ( problem identification of norm);
2) Melakukan  evaluasi  nilai/ide  dasar  yang  melatar  belakangi  rumusan pasal dengan membandingkan kecocokan antara ide lama (individualismeliberalisme)  dan  ide  baru  dengan  karakteristik  budaya masyarakat (nilai-nilai Pancasila);
3) Melakukan  formulasi  yaitu  mentransformasikan  nilai-nilai  Pancasila  ke dalam  rumusan  pasal  baru  dan  mencabut  rumusan  ide/nilai  yang terdapat dalam pasal lama.
Transformasi  sebagaimana  digambarkan  pada  bagan  di  atas  ialah  alur sederhana yang berusaha memberikan gambaran langkah transformasi ide/paradgima/nilai  lama  dengan  ide/paradigma/nilai  baru  (Pancasila)  ke  dalam Rancangan  KUHP  baru  sesuai  jati  diri  bangsa  Indonesia  karena  nilai-nilai  yang menjiwai  KUHP  saat  ini  dipandang  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia.  Transformasi  nilai Pancasila  dalam  Rancangan  KUHP  baru  hanya  bisa  dilaksanakan  dengan mengoperasionalkan kebijakan formulasi yang merespon dan mereduksi kebutuhan sosial dalam sistem hukum pidana nasional.
Kebijakan formulasi norma hukum pidana ialah skema merumuskan realitas sosial  ke  dalam  teks  perundang-undangan  secara  rasional  dan  terukur  yang dipengaruhi  oleh  perkembangan  masyarakat  yang  mendorong  kebutuhan  akan perumusan  atau  merekontruksi  norma  dalam  peraturan  tertentu.  Setiap  kali  kita membuat  rumusan  norma  terulis  maka  pada  saat  itu  kita  melakukan  transformasi suatu gagasan yang utuh ke dalam kaidah/norma dalam bentuk kalimat (Anwar dan Adang,  2008:  45).  Tidak  mudah  memindahkan  realitas  secara  sempurna  ke  dalam teks karena mengartikan kenyataan dalam teks memerlukan keahlian legal drafting secara teliti dan hati-hati.
Strategi  penal  reform  guna  mereformasi  materi  hukum  pidana  nasional sebagaimana  bagan  di  atas  akan  menghasilkan  keseimbangan  antara  kepentingan umum/Negara  dengan  kepentingan  individu,  antara  kepentingan  pelaku  tindak pidana dengan korban tindak pidana, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara keadilan dengan kepastian hukum dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.
Nilai  Pancasila  yang  ditransformasi  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  (Rancangan  KUHP  baru)  pada  ujungnya  akan  disajikan/diberlakukan kembali  untuk  masyarakat  menjadi  pedoman  atau  rambu-rambu  dalam  pergaulan social  yang kelahirannya sangat  dinanti agar terciptanya tata nilai Pancasila dalam masyarakat.

## Kesimpulan
Pembaharuan  hukum  pidana  nasional  melalui  penyusunan  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  berasaskan  pada  misi  (1)  Dekolonisasi  melalui “rekodifikasi” yang dipandang tidak sepadan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (2)  Demokratisasi  hukum  pidana  bertujuan  untuk  melindungi  HAM  dari penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  of  power) (3)  Konsolidasi  hukum  pidana  yang menghasilkan  unifikasi  hukum  serta  untuk  menghindari  benturan  norma (antinomy normen) (4)  Adaptasi  dan  harmonisasi  hukum  pidana  dengan  berbagai  perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar norma yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

## BLIBIOGRAFI
Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Alkautsar. hlm. 2.
Daroeso,  B. Dasar  dan  Konsep  Pendidikan  Moral  Pancasila. (Surabaya:  Aneka  Ilmu. 2006), hlm. 68
Edi Setiadi. Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia , Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum Vol. 7, No. 2, Juli, 2005. hlm. 162.
Anwar,  Yesmil  dan  Adang.  2008. Pembaruan  Hukum  Pidana, (Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 45.
Rianto, Hadi. Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 1, Juni 2016
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Wahjono,  Padmo.  1986. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum, Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Gunawan , Yopi dan Kristian. 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila . Bandung : Refika Aditama. Hlm 92
Hardjasoemantri,  Koesnandi.  2009. Hukum  Perlindungan  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya .Yogyakarta:  Edisi  Pertama,  Gadjah  Mada University Press. hal 64.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.  2005. Relevansi  Hukum  Pidana  Adat  dan  dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 78
Presetyo,  Teguh  dan  Arie  Purnomosidi.  2014. Membangun  Hukum  Berdasarkan Pancasila . Bandung: Nusa Media.Hlm 48 .
Rakhmat,  Jalaluddin.  1999.  Metode  Penelitian  Komunikasi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya
Sidharta,  Bernard  Arief.  2000. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum .  Bandung: Mandar Maju.
Sudarto.  1983. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat .  Bandung:  Sinar Baru.hlm. 161.
Samosir,  Djisman.  2002. Fungsi  Pidana  Penjara  Dalam  Sistem  Pemidanaan  di Indonesia . Jakarta: Putra Baidin. hlm. 43.
Tahir  Azhary,  Muh.  2005. Negara  Hukum  ;  Suatu  studi  tentang  prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini. Jakarta : Kencana. Hlm 93-94.
Wahyuningsih,  Sri  Endah.  2018. Model  Pengembangan  Asas  Hukum  Pidana  Dalam KUHP  Berbasis  Nilai-Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Semarang: Fastindo.Hlm.4