## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2 ,September 2017, 6-11 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.138.6-11

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM PERDAGANGAN SAHAM DAN OBLIGASI DI PASAR MODAL
I Gede Iriana Universitas Warmadewa gdiriana@gmail.com
Abstrak
Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memer- lukan  dana  dengan  cara  memperjualbelikan  sekuritas.  Judul  penelitian  ini  adalah  :  Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan  Saham Dan Obligasi Di Pasar Modal. Permasala- han yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan transaksi saham dan obligasi dalam  pasar  modal  ?  dan  Bagaimana  perlindungan hukum  bagi  pemodal  dalam  perdagangan  sa- ham  dan  obligasi  di  Pasar  Modal  ?.  Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan pendeka- tan  filsafat  hukum,  analisis  data  menggunakan  metode  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian, didapatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 yang berlaku saat ini telah mengatur hal- hal  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  Pasar  Modal,  yaitu  kewajiban  Pihak-Pihak  dalam  suatu Penawaran  Umum  untuk  memenuhi  prinsip  Keterbukaan,  terutama  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  tentang  perlindungan  kepada  masyarakat  umum.  Undang-undang  ini  diatur  pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seper- ti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk me- matuhi  kewajiban-kewajiban  yang  harus  mereka  penuhi,  disertai  dengan  ancaman  berupa  sanksi ganti  rugi  dan  atau  ancaman  pidana  atas  kegagalan  mematuhi  kewajiban  yang  ada  berdasarkan Undang-undang  ini.  Perlindungan  bagi  investor  dalam  hukum  Pasar  Modal  dilaksanakan  melalui dua  cara  yaitu  transparansi  informasi  dan  aturan  larangan  manipulasi.  Dalam  dunia  nyata,  perlin- dungan berupa keterbukaan informasi saja tidak mencukupi. Berbagai pihak terlibat di pasar modal kemungkinan melakukan tindakan merugikan investor, baik kecurangan melakukan transaksi, pen- ipuan dalam mengemukakan informasi dan kejahatan perdagangan. Perlindungan hukum terhadap investor  yaitu  memberikan  kepastian  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  pene- gakan  hukum.  Bentuk  perlindungan  hukum  seperti  tindakan  preventif  melalaui  pengawasan transaksi Bursa secara terus menerus untuk menghindari transaksi yang tidak wajar.
Kata Kunci : Pasar Modal, Obligasi, Pemodal

## Abstract
The capital market is a meeting between the parties that have surplus funds and those who need the funds by way of trade in securities. The title of this research is “Legal Protection to Investor in Trad- ing of Stocks and Bonds in the Capital Market. Problems raised in this study are: How is the regula- tion of the stocks and bond transactions in the Capital Market?, and How is legal protection for in- vestors in trading of stocks and bonds in the Capital Market?. In this study used normative legal re- search with approach to legislation, the concept approach, approach to the history and philosophy of law approach, analysis of data using the normative method. Based on this result, it was found that Law Number 8 of 1995 current has arranged the matter that is very important in the Capital Market, namely Parties liability  in the Public Offering  to meet the principles of transparency, especially the provisions put in order the general public protection. This Law also regulates the liabilities coverage the Parties relating to the Public Offering as Underwriter, Accountant, Legal Consultant, Notary, Ap-
praisers, and other professions, to comply with the liabilities that they must filled, accompanied by threats  of  indemnity  sanctions  or  criminal  sanctions  on  failure  to  comply  with  liabilities  under  this Law. Protection for investors in the Capital Market Law implemented in two ways namely transpar- ency of information and manipulation prohibition rules. In facts, the protection of information disclo- sure alone is not sufficient. The various parties involved in the Capital Market possibility doing a dis- service to investors, both fraudulent transactions or information deception and trading crime. Legal protection to investors is providing legal certainty through legislation and enforcement. The forms of legal protection such as a preventive action through the stock exchange transaction monitoring con- tinuously to avoid unfair transactions
Keywords : Capital Market, Bond, Investors
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berlaku saat ini telah mengatur hal- hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam  suatu  Penawaran  Umum  untuk  memenuhi  Prinsip  Keterbukaan,  terutama ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  kepada  masyarakat umum.  Kebutuhan  pembiayaan  untuk  pembangunan  ekonomi  nasional  di  masa mendatang  akan  semakin  besar,  pelaksanaan  pembiayaanya  tidak  cukup  hanya dari  pemerintah  tapi  juga  dari  masyarakat.  Dengan  demikian,  maka  pasar  modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan  ekonomi  pasar.  Dengan  demikian  penelaahan  norma-norma hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi se- makin  penting,  mengingat  lembaga  Pasar  Modal  merupakan  lembaga  ke- percayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary) yang menghubungkan kepentingan  pemakai  dana (issuer,  ultimate  borrower) dan  para  pemilik  dana (pemodal,  ultimate  lender). Dalam  pasar  modal  diperjualbelikan  sekuritas  yang memiliki umur lebih dari satu tahun. Obligasi ditawarkan melalui penawaran umum yang  dilakukan  oleh  emiten.  Emiten  obligasi  disebut  sebagai  debitur  atau  pemin- jam,  sedangkan  investor  adalah  kreditur  atau  pihak  yang  memberikan  pinjaman dan sebagai pemegang obligasi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dalam  penelitian. hukum ini dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaturan transaksi saham dan obligasi dalam pasar modal?
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemodal dalam perdagangan saham dan obligasi di Pasar Modal?

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang dipilih adalah penelitian hukum normatif atau doktri- nal artinya penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. 1 Pendekatan Masalah a. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mene- liti peraturan perundang-undangan yang penormaannya kondusif bagi para pihak dalam  melakukan  perdagangan  saham  di  Pasar  Modal.  Peraturan  perundang- undangan nasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan perundang-undangan nasion- al  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  Kitab  Undang-Undang
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Stb. 1847 No. 23, khususnya Buku III ten- tang perikatan ( verbintenissen ), terutama Pasal 1320 dan Pasal 1338; Kitab Un- dang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek Van Kophandel ) Stb. 1847 No. 23, khu- susnya  Pasal  40  ayat  (1);  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
b. Pendekatan Konsep
Pendekatan Konsep ialah pendekatan yang diperoleh dari pendapat para sarja- na atau doktrin – doktrin. 2
c. Pendekatan  sejarah  hukum (legal  historical  approach), digunakan  untuk  men- gidentifikasi  tahap-tahap  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan hukum 3 yang  mengatur  lembaga  Bursa  Efek  maupun  Pasar  Modal,  sehingga dapat memperluas cakrawala bahwa hukum yang mengatur Bursa Efek maupun Pasar Modal, pada saat ini merupakan hasil perkembangan hukum pada  masa lampau  yang  dalam  proses  perkembangannya  dipengaruhi      faktor  faktor  non hukum (seperti sosial, ekonomi, budaya dan politik). 4
d. Pendekatan  filsafat  hukum (legal  philosophy  approach), digunakan  untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai (materialisme dan indi- vidualisme dengan nilai spiritualisme dan kolektifivisme) mencari keuntungan da- lam  perdagangan  yang  adil  antara  yang  kuat  dan  yang  lemah,  sehingga  dapat ditemukan asas-asas hukum yang mendasari norma-norma hukum yang sifatnya melindungi hak-hak Pemodal pemegang saham minoritas yang lemah dari pihak pemegang saham saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan.

## Analisis Data
Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yakni metode doktrina dengan optik preskriptif un- tuk menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu kepada posi- tivitas,  koherensi,  keadilan  dan  martabat  manusia,  yang  dalam  implementasinya (dapat  dan  sering  harus)  memanfaatkan  metode  dan  produk  penelitian  ilmu  ilmu sosial. 5

## PEMBAHASAN Pengaturan  hukum  bagi  Pemodal  dalam  melakukan  investasi  melalui transaksi obligasi di pasar modal
Pengaturan  hukum  pasar  modal  adalah  untuk  menjamin  terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perlindungan pemodal adalah salah satu pilar yang san- gat  penting.  karena  jika  pemodal  tidak  mendapat  perlindungan  yang  cukup  me- madai, maka mereka, terutama pemodal kecil, enggan untuk melakukan transaksi di bursa. Tanpa adanya jumlah pemodal yang cukup banyak maka kegiatan pasar akan lesu dan fungsi dari pasar modal tidak akan berkembang.
Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan yang diberikan oleh  hukum  kepada  pemodal  atas  hak-haknya  dari  suatu  tindakan  sewenang- wenang. Bagi pemodal, kepentingan yang paling mendasar selain mendapat keun-
Rajawali, Jakarta, hal.14
2 Soeryono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hal.52
3 Bambang Sunggono, 198, Metodologi Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.02
4 Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Sejarah Hukum , Alumni, Bandung, hal.39-40
5 Sidharta, Ibid ., hal.218
tungan adalah mendapat perlindungan atas perlakuan yang adil dan seimbang an- tara dirinya dengan emiten. Perlindungan dan perlakuan yang adil ini terutama di- perlukan  oleh  pemodal,  mengingat  kenyataan  bahwa  kedudukan  pemodal  sering- kali berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional dengan emiten, dan karenanya perlu dilindungi. 6
Pemodal  merupakan  salah satu  stakeholders disamping stakeholders yang lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersa- ma-sama  dengan  emiten,  pemodal  juga  merupakan  pihak  yang  membawa  modal bagi  perusahaan  (berupa  dana  segar)  yang go-public, sehingga  tidak  boleh  tidak, pemodal sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.
Pada  hakekatnya  yang  diperjualbelikan  di  pasar  modal  bukanlah  barang  biasa tetapi  saham  atau  sekuritas  yang  tidak  mempunyai  nilai  intrinsik.  Saham  adalah bukti klaim seseorang atas kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham terse- but. Nilai intrinsik dari selembar saham misalnya adalah nilai atau terga dari kertas itu  sendiri  yang  sangat  rendah  (jika  ada  yang  mau  membeli)  tidak  tebih  dari  itu. Oleh karena itu yang menentukan nilai dari saham adalah sistem hukum yang men- jadi  infrastruktur  dari  sekuritas  tersebut.  Jika  hukum  tidak  memberikan  kepastian perlindungan  kepada  pemodal,  dan  pemilik  saham  dapat  melaksanakan  haknya yang tercantum dalam sekuritas tersebut maka akuritas tidak bernilai sama sekali.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk norma  maupun tin- dakan  yang  bertujuan  memberikan  kondisi  aman,  nyaman  dan  kepastian  hukum bagi  subyek  hukum  baik  orang  perorangan (natuurlijkepersoon) maupun  badan hukum (rechtpersoori). Dengan  adanya  perlindungan  hukum  ditiarapkan  dapat menghidarkan  terjadinya  persengketaan,  seandainyapun  terjadi  sengketa,  sudah terdapat norma hukum untuk penyelesaiannya. 7
Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar  tercapainya  jaminan  dan  keseimbangan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi  juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa/ pemerintah dengan rakyat. Bahkan  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  mereka  yang  lemah  atau  be- lum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 8 Agar perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu legitimate, maka tinda- kan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur sebagai landasan untuk melakukan perbuatan hukum, antara lain:
1. Sah berdasarkan Undang-Undang (wetmatigheid) 9
Syarat keabsahan pemerintahan  yang didasarkan kepada segala sesuatu yang dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu undang-undang. 2. Sah berdasarkan hukum (rechtsmatigheid) 10
Suatu  dasar  keabsahan  yang  mensyaratkan  bahwa  setiap  perbuatan  di  dalam pengambilan  keputusan  atau  sesuatu  yang  diiakukan  tidak  boleh  dengan  berten- tangan dengan hukum atau melanggar hukum.
6 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008, Penerapan Good Corporate Governance sampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha , Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 71.
7 Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1.
8 Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Cet. 2, Bandung, hlm. 118.
9 Prajudi Atmosudirjo, 1985, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.
10 Ibid
3. Sah berdasarkan tujuan (doelmatigtieid)
Suatu  dasar  keabsahan  bahwa  suatu  perbuatan  atau    tindakan  atau    putusan yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintahan  itu  dianggap  apabila  sah,  apabila tercapai maksud atau tujuan hukum yang wajib dipenuhi. 4. Sah berdasarkan asas diskresi (discretie, Discretionary) 11
Keabsahan  perbuatan  pemerintahan  berdasarkan  asas  diskresi  adalah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  berdasarkan  asas  kewenangan  bebas  yang  dimiliki pemerintah dengan ketentuan:
a. bahwa  pada  dasarnya  pejabat  pemeiintahan  itu  tidak  boleh  menolak  untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan, kendati tidak ada peraturannya.
b. Adanya  kebebasan  atau  keleiuasaan  dalam  batas  tertentu  bagi  pejabat  admin- istrasi  negara  yang  dimungkinkan  oleh  hukum  untuk  bettindak  atas  inisiatif sendiri.
c.  Adanya persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan.
d. Harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara adil demi kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

## SIMPULAN
1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berlaku saat ini telah mengatur hal- hal  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  Pasar  Modal,  yaitu  kewajiban  Pihak- Pihak  dalam  suatu  Penawaran  Umum  untuk  memenuhi  Prinsip  Keterbukaan, terutama  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  kepada masyarakat  umum.  dalam  Undang-undang  ini  diatur  pula  kewajiban-kewajiban yang  melingkupi  Pihak-Pihak  yang  berkaitan  dengan p enawaran  Umum  seperti Penjamin  Emisi  Efek,  Akuntan,  Konsultan  Hukum,  Notaris,  Penilai,  dan  profesi lainnya,  untuk  mematuhi  kewajiban-kewajiban  yang  harus  mereka  penuhi,  dis- ertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.
2. Perlindungan bagi investor dalam hukum pasar modal dilaksanakan melalui dua cara  yaitu  transparansi  informasi  dan  aturan  larangan  manipulasi.  Dalam  dunia nyata,  perlindungan  berupa  keterbukaan  informasi  saja  tidak  mencukupi. Berbagai pihak terlibat di pasar modal kemungkinan melakukan tindakan meru- gikan  investor,  baik  kecurangan  melakukan  transaksi,  penipuan  dalam mengemukakan informasi dan kejahatan perdagangan. Hal ini diatur dalam Un- dang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab IX Pasal 90 sam- pai  dengan  99.  Ketentuan  undang-undang  masih  bersifat  normatif,  belum  ban- yak  praktek  yang  terjadi  dapat  dijadikan  acuan.  Perlindungan  hukum  terhadap investor  yaitu  memberikan  kepastian  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan dan penegakan hukum. Bukti dimiliki pemegang obligasi tanpa warkat berupa  rekening  perusahaan  efek  yang  tercatat  dalam  KSEI.  Bentuk  perlin- dungan  hukum  seperti  tindakan  preventif  melalui  pengawasan  transaksi  Bursa secara  terus  menerus  untuk  mengahindari  transaksi  yang  tidak  wajar.  Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) UUPM. pasal 3 ayat (1) menyebut- kan:"Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Mod- al  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  yang  selanjutnya  disebut Bapepam.  Selanjutnya  pasal  7  ayat  (2)  UUPM  menyebutkan:  Dalam  rangka
11 Philipus M. Hadjon, et al., 1997, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Cetakan kelima, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, hlm. 150.
mencapai  tujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Bursa  Efek  wajib  me- nyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek".

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  kepada  reviewer  dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Govemanance samping- kan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha , Kencana Prenada Group, Jakar- ta, 2008,
Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Cet. 2, Bandung. 2003
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina  Ilmu, Surabaya, 1987
Philipus  M.  Hadjon,  et  al.,  1997, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Cetakan kelima, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indone- sia Nomor 3608.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.