## KAJIAN HUKUM ATAS KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM RANCANGAN KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN
REALITAS HUKUM DI INDONESIA
Dr. Hj. Hernawati S.H., M.Si Ryan Fani, S.H.

## ABSTRAK
Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk tujuan hukum yang sangat penting untuk diimplementasikan, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah menjadikan peraturan hukum sebagai sumber hukum yang utama, jika dikaitkan dengan permasalahan kepastian hukum yang terjadi di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan konsep KUHAP tentang saksi dan korban serta terbentuknya lembaga perlindungan saksi korban (LPSK), maka perlu pertimbangan tentang legitimasi konsep KUHAP jika dirasa realitas hukum yang terjadi di Negara Indonesia yang berkaitan dengan saksi dan korban belum bisa terakomodir oleh aturan KUHAP yang saat ini berlaku di Negara Indonesia (karena lebih mengedankan hak – hak tersangka) beberapa realitas yang belum bisa terakomodir oleh KUHAP yang berlaku saat ini seperti saksi dan korban kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak – pihak tertentu, mulai dari ancaman dipecat dari pekerjaan, ancaman percobaan pembunuhan, hingga ancaman kriminalisasi, sehingga dalam hal ini saksi dan korban-pun enggan untuk bersaksi (padahal keterangan saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk menemukan kebenaran materil), Konsep KUHAP secara luas dapat melindungi para saksi dan korban tersebut baik secara fisik maupun non fisik namun dari hasil kajian hukum ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang terdapat dalam konsep KUHAP tersebut tidak dijelaskan secara spesifik sehingga masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki sebelum diegitimasi menjadi sebuah peraturan, selain itu dengan maraknya realitas hukum yang terjadi terhadap para saksi dan korban, masyarakat sangat menaruh kepercayaan besar terhadap LPSK, sehingga sudah sepatutnya LPSK dijadikan sebagai lembaga yang mempunyai eksistensi dalam sistem peradilan pidana, sehingga asas kepastian hukum bagi posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana harus dikedepankan.
Kata Kunci : Perlindungan Saksi Dan Korban, Rancangan KUHAP

## A . Pendahuluan
Saksi dan Korban merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana, keduanya sangat dibutuhkan dalam membuktikan kebenaran suatu perkara, namun pada faktanya terkadang saksi dan korban ini enggan untuk memberikan keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun ditingkat persidangan, hal itu disebabkan karena keduanya merasa takut dan juga merasa tertekan. Keadaan dimaksud menandakan bahwa pelaksaanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di negara Indonesia ini belum terwujud dengan baik, jika melihat ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara umum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terkait dengan perlindungan saksi dan korban ini tidaklah disebutkan secara jelas dan tegas pada ketentuan KUHAP, dalam KUHAP tidak ada Bab yang secara khusus berjudul tentang Perlindungan Saksi dan Korban, begitu juga dengan KUHP, KUHP belum secara tegas merumuskan secara konkrit memberikan perlindungan hukum terhadap korban, KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar – benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, 1 sehingga memang kesannya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dimaksud kuranglah diperhatikan. Secara tidak langsung dan secara tersirat sebenarnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak – hak saksi maupun korban dalam KUHAP dan selain itu juga secara khusus telah terdapat Undag – Undang Nomor 31 tahun 2014 Jo. Undang – Undang No. 13 tahun 2006 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada faktanya keseluruhan ketentuan dimaksud juga dirasa masih belum cukup untuk mengakomodir perwujudan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini, sehingga sudah sepatutnyalah ketentuan maupun pelaksanaan perlindungan saksi dan korban ini harus dibenahi ke arah yang lebih baik.
Dewasa ini Pemerintah Indonesia telah membuat rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dengan visi agar lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum. 2
Dengan adanya redaksi lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang salah satunya ditujukan terhadap saksi dan korban tersebut, maka diharapkan rancangan ketentuan KUHAP dimaksud dapat memperbaiki perwujudan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Untuk mengetahui apakah ketentuan rancangan KUHAP yang secara khusus mengatur tetang perlindungan hukum saksi dan korban tersebut lebih baik ataukah sebaliknya, maka dalam hal ini para penulis akan menganalisa ketentuan – ketentuan yang bekaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tersebut, lalu penulis juga akan mencoba menyandingkan dan/atau menghubungkan konsep ketentuan dimaksud dengan
1 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 181 - 182
2 Lihat Konsdieran bagian c Rancangan KUHAP
beberapa realitas hukum yang ada di Negara Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengusung jurnal yang berjudul tentang Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP dihubungkan dengan Realitas Hukum Permasalahan Saksi dan Korban yang terjadi di Negara Indonesia.
B . Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP
Perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 3
Bahwa Konsep Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP ini sudah barang tentu akan berbeda dengan ketentuan perlindungan hukum saksi dan korban yang telah diatur dalam KUHAP. Ketentuan KUHAP dimaksud hingga saat ini masih berlaku dan menjadi acuan bagi para penegak hukum maupun masyarakat Indonesia, walaupun memang terkait dengan perlindungan saksi dan korbannya ini tidak diatur secara tegas dalam bab tersendiri.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, bahwa rancangan KUHAP sebagai bentuk konsep perbaharuan hukum acara pidana ini dirasa mempunyai tujuan ke arah yang lebih baik. Dalam konsideran bagian huruf c rancangan KUHAP dimaksud menjelaskan sebagai berikut:
“Bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum ”
Dengan terdapatnya redaksi yang menyatakan ingin lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban, maka salah satu tujuan dibentuknya rancangan KUHAP ini dalam rangka mengakomodir seluruh ketentuan – ketentuan perlindungan hukum saksi dan korban yang tentunya lebih baik dari pada ketentuan – ketentuan yang sebelumnya.
Untuk dapat mengetahui apakah ketentuan – ketentuan yang berada dalam rancangan KUHAP ini benar – benar sudah mengakomodir perlindungan saksi dan korban ataukah tidak, maka dalam poin pembahasan pertama jurnal ini, penulis akan menganalisa beberapa ketentuan perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam rancangan KUHAP dimaksud.
Bahwa dalam rancangan KUHAP dimaksud, ketentuan tentang Perlindungan hukum terhadap Saksi dan Korban ini sudah termuat dalam Bab maupun dalam Pasal yang khusus tentang perlindungan saksi dan korban,
3 Muhadar, Edu Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2009, Hlm. 119.
sehingga memang rancangan ketentuan dimaksud sudah sedikit berbeda dengan ketentuan KUHAP yang sama sekali tidak mengaturnya dalam bab tersendiri, sebelum masuk ke dalam ketentuan secara khusus yang diatur dalam bab tersendiri pada rancangan KUHAP dimaksud, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa hak saksi maupun hak korban yang diatur dalam rancangan KUHAP ini.
Beberapa hak saksi dan korban yang diatur secara random dalam ketentuan rancangan KUHAP ini diatur pada Pasal 22, Pasal 23 ayat 1, Pasal 133, Pasal 155, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 223, dan Pasal 272, yang masing – masing ketentuan dimaksud pada hakikatnya menjelaskan sebagai berikut: 4
Pasal 22: Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
Pasal 23 ayat 1: Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
Pasal 133:
1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 155: Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.
4 Lihat Rancangan KUHAP pada Pasal 22, Pasal 23 ayat 1, Pasal 133, Pasal 155, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 223, dan Pasal 272.

## Pasal 167:
Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan
Pasal 168:
1) Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.
2) Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
Pasal 223:
1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 272:
1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda.
2) Jaksa wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah ganti kerugian diterima.
Bahwa dengan melihat ketentuan – ketentuan hukum di atas, jika dianalisa maka hak – hak saksi dan korban yang tercantum dalam konsep rancangan KUHAP dimaksud, sebagian besarnya masih sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP, hal mana keseluruhan hak – hak yang sama tersebut adalah, bahwa saksi dalam memberikan keterangan berhak untuk tidak ditekan oleh pihak manapun atau dalam bentuk apapun, keterangan saksi yang dicatat dalam berita acara dapat disetujui atau tidak disetujui oleh saksi manakala dalam keterangan yang terdapat dalam berita acaranya tersebut kurang dimengerti dan/atau ada yang tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikannya sebelumnya kepada penyidik, dan terdapat hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak terdakwa. Bahwa ketentuan – ketentuan baru yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terkait dengan hak saksi dan korban ini meliputi, hak saksi untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari penegak hukum pada tingkat pemeriksaan acara biasa, hak saksi untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah baik untuk saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia maupun untuk saksi yang bisu tuli dan tidak dapat menulis (hak ini di KUHAP hanya
berlaku bagi pihak tersangka saja), hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya karena telah memenuhi panggilan.
Bahwa selain itu terkait dengan ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam rancangan KUHAP yang diatur secara khusus dalam bab tersendiri, ialah diatur dalam BAB ke III tentang Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban Pasal 40 dan Pasal 41, yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut: 5
Pasal 40: 1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.
2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

## Pasal 41:
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.
Berdasarkan konsep ketentuan di atas, maka perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan hukum, fisik dan perlindungan nonfisik, baik ditingkat proses penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di Pengadilan dan dalam ketentuan ini terdapat biaya yang dianggarkan oleh negara terkait pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dimaksud. Walaupun Ketentuan Perlindungan Hukum Saksi dan Korban ini telah disebutkan secara tegas dalam rancangan KUHAP tersebut, namun secara rinci terkait dengan perlindungannya tidak dijelaskan sedemikian rupa, menurut hemat penulis ketentuan tersebut hanyalah ketentuan generalis saja yang selanjutnya secara spesifik dan secara rinci akan diatur dalam peraturan perundang – undangan secara khusus.
Jika ketentuannya berbunyi demikian, maka sebenarnya rancangan KUHAP ini sama saja dengan ketentuan KUHAP yang saat ini masih berlaku, hanya beberapa ketentuan saja yang beda karena ada penambahan pasal, bahwa pada pokoknya walaupun KUHAP tidak mengatur secara tegas terkait dengan perlindungan saksi dan korban dimaksud, KUHAP secara eksplisit tetap memperhatikan perlindungan saksi dan korban dengan mencantumkan hak – hak
5 Lihat Rancangan KUHAP pada Pasal 40 dan Pasal 41
saksi dan korban didalamnya dan pada akhirnya KUHAP pun sebenarnya sama berperan sebagai Lex Generalis dari Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 Jo Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 Jo tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lex Specialisnya.
Bahwa yang diharapkan oleh praktisi maupun akademisi tentunya rancangan KUHAP yang mengatur tentang ketentuan perlindungan saksi dan korban ini bisa menjelaskan secara rinci dan spesifik disetiap pelaksanaan perlindungannya, sehingga ketentuan hak saksi dan korban ini bisa mengimbangi ketentuan perlindungan terhadap hak tersangka maupun hak terdakwa, karena menurut salah satu ahli terdapat keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. 6 sehingga dengan adanya rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan ini seharusnya bisa menutupi kekurangan - kekurangan yang terdapat dalam KUHAP maupun Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 Jo Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Bahwa pendapat penulis dimaksud selaras dengan pendapat Denni Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa rancangan KUHAP tentang ketentuan perlindungan saksi dan korban ini mempunyai tiga kelemahan yakni: Pertama, rumusan tentang paradigma dan konsep perlindungan saksi dan korban yang belum lengkap, dengan ketiadaan penjelasan lebih lanjut tentang landasan prinsip dan tujuan tentang perlindungan saksi dan korban. Kedua, pengaturan tentang hak-hak prosedural dan substansial saksi dan korban yang tidak lengkap. "Padahal, salah satu masalah dalam implementasi hak-hak korban dan saksi adalah ketidaklengkapan pengaturan dalam hukum acara pidana. Ketiga, rumusan dalam RUU KUHAP meletakkan beban perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban seolah hanya pada para penegak hukum yang disebutkan, misalnya kepolisian, jaksa, pengadilan, dan advokat (dalam pemberian bantuan hukum). 7 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep rancangan KUHAP yang mengatur tentang ketentuan saksi dan korban ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, seharusnya rancangan KUHAP yang mempunyai tujuan untuk memperbaharui hukum acara pidana ini bisa menutupi kekurangan – kekurangan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya (KUHAP maupun UUPSK), sehingga bisa mengakodomir perwujudan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menjadi lebih baik lagi.
6 M. Sofyan Lubis, “ Prinsip Miranda Rule” hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 11 7
M. Zulfikar, Ada
Tiga Kelemahan RUU KUHAP, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/10/denny-ada-tiga-kelemahan-ruu-kuhap , pada tahun 2013
C . Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP dihubungkan dengan Realitas Hukum Permasalahan Saksi dan Korban yang terjadi di Negara Indonesia.
Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin pertama jurnal ini, rancangan KUHAP yang mengatur tentang ketentuan perlindungan saksi dan korban pada pada prinsipnya sebagian besar ketentuannya sama dengan apa yang diatur didalam KUHAP walaupun memang ada beberapa hal yang berbeda. Hal yang membedakan antara rancangan KUHAP dengan ketentuan KUHAP sesuai dengan penjelasan dipembahasan pertama sebelumnya, adalah perihal penambahan ketentuan, penambahan ketentuan dimaksud meliputi tentang hak saksi untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari penegak hukum pada tingkat pemeriksaan acara biasa, hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah baik untuk saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia maupun untuk saksi yang bisu tuli dan tidak dapat menulis (hak ini di KUHAP hanya berlaku bagi pihak tersangka saja), hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya karena telah memenuhi panggilan, dan saksi maupun korban berhak atas perlindungan hukum baik secara fisik maupun non fisik didalam setiap tingkatan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan,.
Bahwa pada dasarnya untuk dapat mengetahui seberapa pengaruh Konsep Rancangan KUHAP terhadap realitas hukum yang terjadi di Negara Indonesia, maka ketentuan rancangan KUHAP yang berbeda dengan ketentuan KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, harus dihubungkan dan dianalisa dengan realitas hukum (permasalahan saksi dan korban) yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hingga saat ini marak terjadi permasalahan terhadap saksi dan korban. Saksi dan korban kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak – pihak tertentu, sehingga dalam hal ini saksi dan korbanpun enggan untuk bersaksi, padahal seperti yang telah diketahui bahwa keterangan saksi dan korba perannya sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembuktikan suatu perkara.
Salah satu data media online menyatakan bahwa disepanjang tahun 2016 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan sebanyak 1720 Permohonan, sebagian besar pemohon terbanyak yang diterima LPSK adalah pada kasus HAM, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan korupsi. 8 dan dalam data yang lainnya menyebutkan bahwa saksi dan korban yang minta perlindungan itu juga mengalami ancaman. Mulai dari ancaman dipecat dari pekerjaan hingga percobaan pembunuhan. Bahkan Saksi dan korban masih sering menghadapi ancaman kriminalisasi. 9
Berdasarkan data - data dimaksud, umumnya bawa saksi dan korban ini meminta perlindungan karena merasa takut dan kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak – pihak tertentu, salah satu contoh dalam perkara pembunuhan
8 Nabila Tashandra, Lpsk Terima 1.720 Permohonan Perlindungan Sepanjang Tahun 2016, diakses http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.permohonan.perlindungan.sepanjan g.2016 , pada tanggal 28 Desember 2016
9 Mys, Tren
Ancaman Terhadap Saksi dan Korban, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52bf838007db9/tren-ancaman-terhadap-saksi-dan-korban pada tahun 2013
Angeline, dalam perkara ini terdapat 9 (sembilan) saksi yang mengaku mendapatkan ancaman dari orang yang tak dikenal. Tekanan tersebut diterima setelah para saksi aktif mengungkap dugaan motif pembunuhan terhadap bocah malang Angeline. Teror itu dilakukan melalui sms dan melalui telepon. Namun sayangnya Pihak LPSK tidak dapat memberitahukan terlebih dahulu terkait dengan isi terornya dimaksud, dikarenakan sifatnya masih rahasia. 10
Bahwa jika konsep rancangan KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan keseluruhan permasalahan saksi dan korban dimaksud, secara luas dimungkinkan bisa melindungi saksi dan korban, karena pada dasarnya dalam rancangan KUHAP terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban baik secara fisik maupun non fisik didalam setiap tingkatan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan, namun yang menjadi permasalahannya adalah rancangan KUHAP tersebut hanya menyebutkan perlindungan secara fisik dan non fisik saja, tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci terkait dengan mekanisme perlindungannya itu sendiri, sehingga pelaksanaan perlindungannya pun tidak jelas arahnya kemana.
Bahwa menurut hemat penulis selain itu juga jika di analisa, dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, angka permohonan perlindungan yang diajukan terhadap LPSK semakin meningkat dan signfikan, hal itu menandakan bahwa masyarakat yang dalam hal ini adalah saksi dan korban menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kinerja LPSK, namun yang menjadi permasalahannya adalah LPSK ini sama sekali tidak tercantum dalam rancangan KUHAP yang mungkin nantinya akan menjadi Lex Generalis, jika memang rancangan KUHAP ini mempunyai semangat pembaharuan hukum acara pidana ke arah yang lebih baik, maka kontribusi yang dapat ditawarkan oleh Penulis adalah sudah sepatutnyalah LPSK ini dilibatkan dalam bagian Hukum Acara Pidana. LPSK yang diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 jo Undang – Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini seharusnya mempunyai aturan generalis yang diatur dalam rancangan KUHAP, karena dimungkinkan LPSK ini menjadi komponen penegak hukum dalam hukum acara pidana.

## D . Penutup

## Kesimpulan
1. Bahwa hak – hak saksi dan korban yang tercantum dalam konsep rancangan KUHAP sebagian besarnya masih sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP, hal mana keseluruhan hak – hak yang sama tersebut adalah, bahwa saksi dalam memberikan keterangan berhak untuk tidak ditekan oleh pihak manapun atau dalam bentuk apapun, keterangan saksi yang dicatat dalam berita acara dapat disetujui atau tidak disetujui oleh saksi manakala dalam
10 Puji Sukiswanti,
Saksi
Kasus
Pembunuhan Angeline Diteror diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1019970/174/saksi-kasus-pembunuhan-angeline-diteror-1435943407 , pada tanggal 1 Juli 2015
keterangan yang terdapat dalam berita acaranya tersebut kurang dimengerti dan/atau ada yang tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikannya sebelumnya kepada penyidik, dan terdapat hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak terdakwa. Sedangkan Hal – hal yang membedakan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terkait dengan hak saksi dan korban ini meliputi, hak saksi untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat dari penegak hukum pada tingkat pemeriksaan acara biasa, hak saksi untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah baik untuk saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia maupun untuk saksi yang bisu tuli dan tidak dapat menulis (hak ini di KUHAP hanya berlaku bagi pihak tersangka saja), hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya karena telah memenuhi panggilan. Bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan hukum, fisik dan perlindungan nonfisik, baik ditingkat proses penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di Pengadilan. Walaupun Ketentuan Perlindungan Hukum Saksi dan Korban ini telah disebutkan secara tegas dalam rancangan KUHAP tersebut, namun secara rinci dan lengkap terkait dengan pelaksanaan maupun mekansime perlindungannya tidak dijelaskan sedemikian rupa. ketentuan tersebut hanyalah ketentuan generalis saja yang selanjutnya secara spesifik dan secara rinci akan diatur dalam peraturan perundang – undangan secara khusus, maka sebenarnya rancangan KUHAP ini sama saja dengan ketentuan KUHAP yang saat ini masih berlaku, hanya terdapat beberapa ketentuan saja yang berbeda karena ada penambahan pasal.
2. Bahwa Permasalahan Saksi dan korban kerap kali mendapatkan ancaman dari pihak – pihak tertentu, mulai dari ancaman dipecat dari pekerjaan, ancaman percobaan pembunuhan, hingga ancaman kriminalisasi, sehingga dalam hal ini saksi dan korbanpun enggan untuk bersaksi bahkan sepanjang tahun 2016 angka yang mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK sangatlah signifikan, hingga ribuan permohonan yang mengajukan kepada LPSK, Bahwa jika permasalahan tersebut dihubungkan konsep rancangan KUHAP maka secara luas dimungkinkan bisa melindungi, karena pada dasarnya dalam rancangan KUHAP tersebut terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban baik secara fisik maupun non fisik didalam setiap tingkatan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan, namun yang menjadi permasalahannya adalah rancangan KUHAP tersebut hanya menyebutkan perlindungan secara fisik dan non fisik saja, tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci terkait dengan mekanisme perlindungannya, sehingga pelaksanaan perlindungannya pun tidak jelas arahnya kemana.

## Saran/Rekomendasi
Bahwa yang diharapkan oleh praktisi maupun akademisi tentunya rancangan KUHAP yang mengatur tentang ketentuan perlindungan saksi dan korban ini tentunya bisa menjelaskan secara rinci dan spesifik disetiap pelaksanaan perlindungannya, sehingga ketentuan hak saksi dan korban bisa mengimbangi ketentuan perlindungan terhadap hak tersangka maupun hak terdakwa, karena
sebagaimana yang telah diketahui bahwa yang paling dominan dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak - hak tersangka dan terdakwa sedangkan terhadap saksi dan korban tidaklah dominan, sehingga dengan adanya rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan ini seharusnya bisa menutupi kekurangan - kekurangan yang terdapat dalam KUHAP maupun Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 Jo Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa selain itu, angka yang mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban terhadap LPSK sangatlah signifikan sehingga masyarakat menaruh kepercayaan yang besar terhadap LPSK, berdasarkan hal itu maka menurut hemat penulis sudah sepatutnyalah LPSK ini dilibatkan dalam bagian Hukum Acara Pidana. LPSK yang diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 jo Undang – Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini seharunya mempunyai aturan generalis yang diatur dalam rancangan KUHAP, karena dimungkinkan LPSK ini menjadi komponen penegak hukum dalam hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/ Text Book: M. Sofyan Lubis, “ Prinsip Miranda Rule” hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010 Muhadar, Edu Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana, CV Putra Media Nusantara, Surabaya: 2009 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, , Graha Ilmu, Yogyakarta 2010

## Peraturan Perundang – Undangan/Instrumen Hukum lainnya:
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban KUHP

## Rancangan KUHAP
Sumber Lain: M. Zulfikar,
Ada Tiga Kelemahan RUU KUHAP, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/10/denny-ada-tiga-kelemahan-ruu- kuhap, pada tahun 2013
Nabila Tashandra, Lpsk Terima 1.720 Permohonan Perlindungan Sepanjang Tahun 2016, diakses http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.permoh onan.perlindungan.sepanjang.2016, pada tanggal 28 Desember 2016
Mys,
Tren Ancaman Terhadap Saksi dan Korban, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52bf838007db9/tren-ancaman- terhadap-saksi-dan-korban pada tahun 2013 Puji Sukiswanti, Saksi Kasus Pembunuhan Angeline Diteror diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1019970/174/saksi-kasus-pembunuhan- angeline-diteror-1435943407, pada tanggal 1 Juli 2015