## PENATAAN ULANG ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

## REORGANIZED PUBLIC ADMINISTRATION IN INDONESIA

## Kristian Widya Wicaksono
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Jl.Ciumbuleuit No. 94 Bandung, Telepon (022) 203357 e-mail : widya_wicaksono@yahoo.com Diterima: 21 Mei 2012, Direvisi: 28 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Hingga saat ini, studi administrasi publik atau yang masih akrab dengan sebutan administrasi negara di Indonesia  masih  belum  ditekuni  secara  serius  di  negara  ini.  Padahal  salah  satu  alternatif  jalan  keluar dari  berbagai  macam  keterpurukan  yang  tengah  dihadapi  bangsa  ini  ditawarkan  melalui  pembenahan yang  menyeluruh  pada  konteks  administrasi  publik.  Partai  Politik  sudah  banyak  berpartisipasi  dalam kancah  pengambilan  keputusan.  Kita  juga  dapat  melihat  bagaimana  kualifikasi  orang  yang  duduk  di kursi  kementrian  adalah  orang-orang  yang  memiliki  reputasi  yang  baik.  Namun  pertanyaannya, mengapa perubahan yang diharapkan tidak kunjung berwujud di negara kita? Mengapa varian masalah publik  justru  semakin  berkembang  dan  bertambah  kompleks?  Pertanyaan-pertanyaan  ini  seharusnya segera  disadari  oleh  kita  bersama  bahwa  tanpa  reformasi  administrasi  publik  akan  sangat  sulit mewujudkan  perubahan  kondisi  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  paripurna.  Sebaik-baiknya  desain kebijakan  tanpa  didukung  aktor  implementator  yang  kompeten  dan  sistem  administrasi  publik  yang tertata secara sistematik maka hasilnya hanyalah sebatas idealisme di atas kertas.
Kata Kunci : administrasi, publik, birokrasi, kebijakan publik & implementasi

## Abstract
Until  today,  the  study  of  public  administration  in  Indonesia  still  not  elaborated  seriously.  Besides alternative  solution  of  the  complex  problem  in  Indonesia  is  the  holistic  reformation  of  public administration.  Political  party  is  already  participated  in  the  arenas  of  decision  making.  We  also recognize  that  several  people  who  become  the  head  of  the  ministry  had  a  good  reputation.  But  the question  is,  why  the  expected  change  in  Indonesia  still  not  happened?  Why  the  variations  of  public problem  become  increased  and  more  complex?  These  questions should  be realized  by  us  that  without public administration reform it will be hard to actualize the change of our society to the right direction. If  good  design  of  policy  not  supported  by  competent  administrator  and  systematic  management  of public administration system so the result is only idealism on paper.
Keywords: administration, public, bureaucracy, public policy and impementation

## PENDAHULUAN
Wilson  (1887)  dalam  tulisannya The  Study of  Administration pada Political  Science  Quarterly menyatakan bahwa tujuan awal pemisahan adminisrasi  publik  dari  ilmu  politik  adalah  untuk menciptakan  birokrat  yang  profesional  dalam menyediakan  pelayanan  publik  yang  prima  tanpa harus  membedakan  “warna  politik”  warga  Negara- nya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  negara  berada  pada posisi  yang  netral  sehingga  memberikan  perlakukan yang  adil  ( equity )  kepada  publik  sebagai  agregasi warga negara.
Administrasi  dalam  dimensi  keorganisasian dipahami  sebagai  birokrasi.  Birokrasi  pemerintahan dapat  ditinjau  sebagai officialdom atau  kerajaan pejabat,  yaitu  suatu  kerajaan  yang  raja-rajanya adalah  pejabat.  Di  dalam  birokrasi  terdapat yurisdiksi,  artinya  setiap  pejabat  memiliki official duties .  Pejabat  birokrasi  bekerja  pada  tatanan hierarki sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pola  komunikasi  yang  dibangun  di  antara  sesama
pejabat  tersebut  didasarkan  pada  dokumen  tertulis. Birokrasi pemerintah melakukan pengelolaan pelayanan,  menerjemahkan  berbagai  keputusan politik  ke  dalam  berbagai  kebijakan  publik,  dan melakukan  pengelolaan  atas  pelaksanaan  berbagai kebijakan tersebut secara operasional.
Oleh karenanya, birokrasi sebagaimana sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai pengetahuan  dan  informasi  serta  dukungan  sumber daya  yang  tidak  dimiliki  aktor  lain.  Hal  ini menyebabkan  birokrasi  memiliki  akses  yang  luas untuk memformulasikan kebijakan yang tepat secara teknis  sehingga  mendapat  dukungan  yang  kuat  dari civil society dan market . Kondisi empirik inilah yang menyebabkan  dikotomi  politik-administrasi  yang ditawarkan  oleh  Wilson  sulit  untuk  diwujudkan. Maka  dari  itu,  Frederickson  (1997)  dalam  bukunya The  New  Concept  Of  Public  Administration menyatakan bahwa konsentrasi penciptaan profesionalitas  birokrasi  bukan  diarahkan  pada konsep  administrasi  melainkan  konsep  publiknya. Keterlibatan administrasi dalam proses politik untuk
menghasilkan  kebijakan  merupakan  keniscayaan, namun  sistem  penyediaan  layanan  tetap  diarahkan untuk  meninjau  publik  secara  proporsional  yakni sebagai  warga  negara  ( citizen ).  Artinya,  birokrasi harus mampu memosisikan warga negara setara baik dari hak maupun kewajibannya.
Stigma  yang  melekat  pada  birokrasi  di Indonesia  adalah  mereka  para  pegawai  negeri  sipil kerja santai, pulang sebelum jam tutup kantor, selalu mempersulit  urusan  dan  terjebak  pada  prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Ilustrasi tersebut sudah sedemikian  melekat  dalam  benak  masyarakat sehingga  banyak  kalangan  yang  berasumsi  bahwa perbedaan  antara  dunia  preman  dengan  birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja.
Keinginan  untuk  menyaksikan  birokrasi yang  cerdas,  responsif  dan  bertanggung  jawab terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  publik  nampaknya  sudah  mulai  surut  di kalangan  masyarakat.  Nampak  kejenuhan  masya- rakat  yang  telah  sedemikian  membuncah  atas kesempatan  yang  diberikan  kepada  birokrat  untuk memperbaiki dirinya  secara nyata  dan menunjukkan perilaku  yang  kondusif  terhadap  perubahan  sosial. Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah  mengupayakan agar agenda reformasi birokrasi dapat segera berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025 serta  melalui  Keputusan  Menteri  Pembedayaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor: 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa visi reformasi birokrasi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan  yang  baik  tahun  2025  dengan  misi diantaranya:  (1)  Membentuk  dan  menyempurnakan peraturan  perundang-undangan  sebagai  landasan hukum  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik;  (2) Memodernisasi  birokrasi  pemerintahan  dengan optimalisasi  pemakaian  teknologi  informasi  dan komunikasi; (3) Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja  dan  perilaku  yang  positif;  (4)  Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintah- an;  (5)  Mengadakan  relokasi  dan  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  termasuk  perbaikan sistem  remunerasi;  (6)  Menyederhanakan  sistem kerja,  prosedur  dan  mekanisme  kerja;  dan  (7) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
Selanjutnya  disampaikan  bahwa,  tujuan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua skema yakni tujuan  umum  dan  tujuan  khusus.  Tujuan  umumnya adalah  Membangun  profil  dan  perilaku  aparatur negara  yang  berintegritas  tinggi,  produktif,  dan mampu  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat.  Tujuan  khususnya  yaitu  membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel  dalam  melayani  dan  memberdayakan masyarakat.  Sedangkan  sasarannya  yakni  mengubah pola pikir, budaya kerja dan manajemen pemerintah.
Jauh sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  pada  masa  Kabinet  Indonesia  Bersatu jilid  pertama  telah  membentuk  sebuah  lembaga khusus  yang  dikenal  dengan  nama  Unit  Kerja Presiden  Pengelolaan  Program  dan  Reformasi (UKP3R)  yang  salah  satu  tugasnya  melakukan reformasi birokrasi di lingkungan internal pemerintahan.  Kemudian,  pada  tahun  2007  tiga lembaga  negara  yakni  Departemen  Keuangan, Mahkamah  Agung  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan dijadikan pilot  project reformasi  birokrasi  melalui penyesuaian  struktur  renumerasi  bagi  pegawai mengikuti  beban  kerjanya.  Dalam  perjalananya penyesuaian  struktur  renumerasi  ini  diiringi  dengan pengawasan  yang  ketat  serta  penerapan  sanksi  yang tegas apabila ditemukan sejumlah pelanggaran.
Akan  tetapi,  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  tersebut  belum  berdampak  banyak terhadap  perbaikan  kinerja  birokrasi.  Berdasarkan survei  integritas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  diumumkan  pada tanggal  22  Desember 2009  yang  lalu  menyebutkan  bahwa  masih  banyak intitusi  pelayanan  publik  yang  belum  maksimal dalam  memberikan  pelayanan  publik  dan  masih melakukan  pungutan  liar.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  reformasi  birokrasi  di  Indonesia  belum mampu memenuhi tingkat perubahan yang diharapkanoleh masyarakat.
Berlandaskan  situasi  masalah  tersebut, maka  tulisan  ini  mencoba  untuk  menjelaskan problematika  yang  menyebabkan  upaya  melakukan reformasi  birokrasi  di  Indonesia  menjadi  macet  dan mengalami  stagnansi.  Kemudian,  tantangan  yang kedepannya  harus  dihadapi  pemerintah  dalam pengimplementasian agenda reformasi birokrasi serta menyampaikan  sejumlah  rekomendasi  bagi  akse- lerasi  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  Indonesia yang  ditinjau  dari  pendekatan  organisasi  dan manajemen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Problematika Reformasi Birokrasi di Indonesia
Problem pengimplementasian  reformasi birokrasi  di  Indonesia  disebabkan  oleh  sejumlah masalah. Setidaknya kita dapat mengidentifikasi lima kendala  utama  yang  mengganjal  dalam  proses reformasi  birokrasi.  Pertama  resistensi  birokrat terhadap  reformasi  birokrasi.  Hasil  survei  integritas yang dipublikasikan oleh KPK pada bulan Desember 2009  yang  lalu  menunjukkan  indikasi  bahwa  proses reformasi birokrasi justru mengalami kendala karena perilaku birokrat yang tidak adaptif terhadap harapan perubahan.
Kedua,  menyangkut  penerapan  model reformasi birokrasi yang terjebak dalam pembenahan struktur renumenasi sebagaimana yang dilaksanakan di Departemen Keuangan RI, MA dan BPK beberapa waktu  lalu.  Sehingga  permasalahan-permasalahan seperti  pengembangan  sistem  informasi  peng-
ambilan  keputusan,  peningkatan  kapabilitas  birokrat untuk  mengindentifikasi  perkembangan  kebutuhan masyarakat  secara  akurat,  perbaikan  responsivitas birokrasi  terhadap  aspirasi  masyarakat  dalam pembangunan serta permasalahan-permasalahan substansial  lainnya  justru  tidak  terjawab  secara kongkret.  Bahkan  masalah  ini  semakin  kompleks karena  berkolaborasi  dengan  dorongan-dorongan internal yang lahir dari kalangan aparatur pemerintah seperti keinginan tenaga kontrak dan tenaga honorer untuk  segera  diangkat  menjadi  pegawai negeri  sipil. Padahal  beban  belanja  tidak  langsung  dalam anggaran  pemerintah  untuk  membayar  gaji  pegawai negeri sudah sedemikian besar.
Ketiga , belum munculnya agenda reformasi yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  belum  ada kesamaan  visi  dan  sinergitas  pembenahan  birokrasi yang  secara  kongkret  menjadi  komitmen  bersama untuk  merubah  praktik  penyelenggaraan  peme- rintahan ke arah yang lebih konstruktif.
Keempat ketidakjelasan  landasan  dalam proses  rekruitmen  pegawai.  Sebagaimana  yang  kita ketahui bersama bahwa tahapan seleksi CPNS untuk tenaga  Bidan  Puskesmas  sama  saja  dengan  tahapan seleksi  yang  dijalani  oleh  seorang  lulusan  jurusan Administrasi  Negara  yang  akan  ditempatkan  di Sekretariat  Daerah.  Tidak  nampak  proses  seleksi yang secara spesifik dapat dijadikan tolok ukur untuk merekrut  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan  kom- petensi  formasi  jabatan  yang  tersedia  dalam organisasi  pemerintah.  Ironisnya  perkembangan masalah ini semakin kompleks karena pola pelatihan dan  orientasi  pegawai negeri  belum  banyak  berubah misalnya  materi  yang  disampaikan  selama  Diklat Pra-Jabatan tidak terlepas dari doktrin monoloyalitas terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  keharusan untuk mengikuti perintah-perintah yang disampaikan atasan.  Tidak  ada  upaya  untuk  membangun  kapa- bilitas pegawai untuk kritis terhadap pendapat atasan dan  meningkatkan  kemampuan  mereka  untuk merumuskan  masalah,  mengembangkan  alternatif pemecahan  masalah  hingga  merekomendasikan pemecahan masalah.
Kelima,  promosi  yang  tidak  dilandasi profesionalisme. Meskipun reformasi birokrasi sudah dilaksanakan  namun  pola  promosi  pegawai  di lingkungan  pemerintah  masih  belum  memiliki kejelasan  arah.  Misalnya  saat  awal  seseorang  men- jadi  pegawai  negeri  sipil  ditempatkan  sebagai pegawai  kecamatan.  Kemudian  pegawai  ini  diberi pelatihan tentang  keuangan  sesuai  dengan rekomen- dasi  camat  karena  pegawai  yang  bersangkutan diproyeksikan menjadi tenaga bendahara di kecamatan.  Setelah  selesai  menjalani  pelatihan tersebut,  pegawai  ini  lantas  diangkat  ke  Sekretariat Daerah untuk menduduki posisi sekretaris pada Biro Bina  Lingkungan  Hidup.  Sehingga  pelatihannya yang  lalu  tidak  dapat  dimanfaatkan  pada  posisinya yang baru. Tidak lama kemudian pada tahun kelima
pekerjaannya dia dimutasikan ke Badan Perencanaan Daerah  untuk  ditempatkan  di  bagian  perencanan pengembangan  ekonomi  daerah  padahal  pelatihan yang  diberikan  kepadanya  semasa  di  Biro  Bina Lingkungan  Hidup  lebih  banyak  pada  bidang lingkungan  hidup.  Kondisi  seperti  ini  menyebabkan birokrat  kita  sulit  mencapai  tingkat  profesionalitas yang  diharapkan  apalagi  mengharapkan  mereka memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  atas  jabatan yang diembannya.

## Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia
Reformasi birokrasi dalam pendekatan teori organisasi dapat ditinjau sebagai bentuk pengembangan  organisasi  ( organizational  develop- ment ).  Dalam  melaksanakan  perubahan  organisasi maka  kita  akan  menemukan  sejumlah  tantangan. Untuk  konteks  Birokrasi  publik  di  Indonesia  maka kita  dapat  mengidentifikasi  lima  tantangan  besar dalam  melakukan  proses  perubahan  tersebut. Pertama,  mengatasi  resistensi  perubahan  dalam birokrasi  yang  umumnya  disebabkan  oleh  dua  hal yaitu kekhawatiran kehilangan status dalam kekuasaan  dan  kehilangan  sumber-sumber  pen- dapatan  siluman.  Nampaknya  birokrat  di  Indonesia masih  mewarisi  tradisi  kolonial  yakni  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  masyarakat. Sehingga  manakala  terjadi  perubahan  mereka cenderung  bersikap  defensif,  tertutup  dan  tidak mau bekerja  sama.  Prinsipnya  yang  mereka  lindungi adalah  status  mereka  dalam  sistem  kekuasaan  sebab selama  ini  konstruk  birokrasi  di  Indonesia  memang lebih  dikondisikan  sebagai  bagian  dari  kekuasaan bukan  sebagai  implementator  kebijakan  yang berkewajiban  melayani  kepentingan  publik  secara berkeadilan.  Selain  itu,  menurut  Nordholt  dan  Van Klinken  (2007:11)  bahwa  pola  pemajakan  informal serta distribusi pendapatan bottom-up masih mewarnai  birokrasi  yang  bertugas  memberikan pelayanan.  Para  birokrat  di  Indonesia  yang  digaji rendah menopang kehidupan mereka dengan sumber- sumber  pendapatan  informal  yaitu  dengan  cara menjual  izin-izin  dan  menarik  pajak-pajak  pribadi. Sehingga menjadi birokrat di Indonesia belum benar- benar  dilandasi  keinginan  yang  kuat  untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melainkan  hanya  sekedar  status  sosial  dan  sarana untuk mempertahankan hidup.
Kedua, kepastian mengenai kesinambungan agenda  reformasi.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui bersama  bahwa  agenda  reformasi  birokrasi  pada prinsipnya  sudah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pem- bangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025 dengan  maksud  untuk  menjaga  kesinambungan  dan konsistensinya. Namun, mekanisme pemilihan kepala  pemerintahan  secara  langsung  oleh  masya- rakat  yang  bernuansa  politis  telah  membangun keragu-raguan bahwa pemerintahan selanjutnya akan
tetap  mempertahankan  agenda  reformasi  birokrasi tersebut.
Ketiga, kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.  Saat  ini  kondisi  perkembangan  teknologi informasi  sudah  semakin  pesat.  Pemerintah  pun sudah  mulai  membuat  situs-situs  di  Internet  untuk menginformasikan  berbagai  macam  kebijakan  dan program  pembangunan  kepada  masyarakat.  Akan tetapi, penerapan electronic government baru sebatas pada  pembuatan  situs-situs  saja,  belum  melangkah lebih  jauh  seperti  penyelenggaraan  pelayanan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  dapat  meng- aksesnya  secara  terbuka.  Pemaparan  informasi- informasi di intenet yang dilakukan pemerintah juga masih  pada  hal-hal  yang  sifatnya  umum  belum menukik  ke  arah  informasi-informasi  yang  strategis seperti  informasi  anggaran,  pembahasan  rancangan kebijakan dan lain sebagainya.
Keempat,  kemampuan  untuk  menghadapi lingkungan  organisasi  yang  kompleks  dan  dinamis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Henry (2004:49)  bahwa  di  masa  mendatang  organisasi pemerintah  akan  menghadapi  sejumlah  kenyataan diantaranya  adalah  batasan  organisasi  yang  semakin memudar,  keberadaan  pemerintah  yang  semakin mendatar dan  tersebar  serta  yang terakhir  keharusan organisasi pemerintah untuk merubah kapasitas serta skala  organisasinya.  Berangkat  dari  prediksi  Henry tersebut  maka  dalam  situasi  lingkungan  yang kompleks dan dinamis, birokrasi dituntut untuk cepat belajar  dan  beradaptasi  sehingga  mereka  mampu meningkatkan  responsivitasnya  terhadap  kebutuhan masyarakat.
Kelima, mengatasi masalah ketidak- percayaan  yang  terjadi  di  antara  pemerintah  dengan masyarakat.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Liddle  dalam  Gaffar  (2006:39)  bahwa  birokrasi memiliki  citra  diri  yang benevolence yaitu  sebagai pengayom,  pemurah  dan  baik  hati  terhadap rakyatnya.  Sedangkan    para  birokrat  memper- sepsikan  bahwa  masyarakat  tidak  tahu  apa-apa sehingga  masih  harus  dididik.  Karena  birokrasi sudah benevolence maka  masyarakat  harus  patuh, taat  dan  setia  atau obidience kepada  pemerintah. Analisa  Liddle  tersebut  memperlihatkan  bahwa birokrasi  menaruh  ketidakpercayaan  yang  besar kepada  masyarakat  yang  dilayaninya  sehingga kerjasama diantara mereka untuk membangun situasi Indonesia  yang  lebih  baik  masih  cukup  sulit  untuk diwujudkan.

## SIMPULAN
Problematika  dan  tantangan  reformasi birokrasi sebagaimana  yang telah dipaparkan di atas tentunya  membutuhkan  sejumlah  solusi  guna mengantarkan  reformasi  birokrasi  menuju  tingkat perubahan  yang  diharapkan.  Oleh  karenanya, pembahasan  dalam  tulisan  ini  selanjutnya  mencoba
untuk menyampaikan sejumlah pembenahan birokrasi yang ditinjau dari perspektif organisasi dan manajemen.
Pertama, komitmen pimpinan untuk mengawal  reformasi  birokrasi  melalui  pelibatan birokrat  secara  lebih  terbuka  dalam  proses perubahan.  Untuk  mengatasi  resistensi  birokrasi terhadap perubahan maka Burke (2005:361) mengemukakan  pentingnya  kepemimpinan  yang partisipatif  dalam  perubahan.  Sebab  Burke  memberi catatan  bahwa  keinginan  untuk  berubah  terkadang sudah  ada  dalam  harapan  setiap  anggota  organisasi, namun  perbedaan  cara  untuk  mencapai  perubahan tersebut  seringkali  menjadi  bagian  dari  resistensi yang  paling  sulit  untuk  dibendung.  Oleh  karenanya, kepemimpinan  yang  kuat  dan  terbuka  terhadap keterlibatan  anggota  organisasi  harus  muncul  dari kalangan  birokrat  untuk  tetap  memberikan  arah perubahan  bagi  agenda  reformasi  birokrasi.  Hal  ini sejalan  dengan  tulisan  Senge  (1994:  297)  yang menyatakan  bahwa  pentingnya  untuk  berbagi  visi agar  terbangun  pola  saling  pengertian  atasan  dan bawahan  dalam  birokrasi.  Sehingga  situasi  yang dikhawatirkan  oleh  Ripley  dan  Franklin  (1982:32) bahwa  implementasi  kebijakan  akan  menjadi  tidak efektif apabila terdapat ketidaksepahaman antara top level  bureaucracy (atasan  dalam  birokrasi)  dengan street  level  bureaucracy dapat  segera  diatasi.  Sebab dukungan bawahan yang tidak optimal baik terhadap perintah  atasan  maupun  terhadap  kebijakan  akan sangat  mempengaruhi  tingkat  akurasi  intepretasi serta  pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan.  Oleh karenanya  perlu  perubahan  pada  aspek  pusat kekuasaan yang selama ini bertumpu pada pimpinan pemerintah  sebab  organisasi  pemerintah  umumnya cenderung  sentralistik  dengan  tingkat  formalisasi prosedural  yang  sulit  untuk  dinegosiasikan  di lapangan. Padahal secara faktual, prosedur seharusnya  fleksibel  dan  adaptif  terhadap  konteks masyarakat  yang  dilayaninya.  Hal  ini  juga  seolah- olah  menutup  peluang  bagi  masyarakat  untuk memiliki pilihan yang lebih banyak dalam pelayanan publik,  artinya  dibutuhkan  desentralisasi  pelayanan dimana  level  terbawah  birokrasi  yang  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat  diberi  kewenangan yang  lebih  banyak  dalam  merespon  kebutuhan masyarakat. Pelibatan sektor privat dalam penyediaan  layanan  publik  juga  dapat  lebih meringankan  beban  kerja  pemerintah  sehingga  opsi layanan  yang  tersedia  juga  tidak  hanya  disediakan oleh  pemerintah  sebagai  aktor  utama  tetapi  juga diselenggarakan  oleh  sektor  privat  yang  selama  ini memang  memiliki  determinasi    yang  lebih  jelas dibandingkan dengan sektor publik.
Kedua,  dari  segi  manajemen  dibutuhkan tahapan  reformasi  birokrasi  yang  sistematik  dan terstruktur.  Dimulai  dari  perencanaan  yang  akurat, pengembangan  sistem  yang  mendorong  terjadinya perubahan perilaku, implementasi sistem baru secara bertanggung jawab hingga pada pengukuran
perubahan  perilaku  di  kalangan  birokrat.  Sedangkan dari  segi  pengawasan  dibutuhkan  unit  pengendalian internal  yang  kuat  dan  independen  agar  reformasi birokrasi tetap berjalan pada jalur yang konsisten dan yang  terpenting  adalah  menciptakan  instrumen evaluasi  yang  ajeg  untuk  meninjau  capaian  kinerja dari  instansi  pemerintah  yang  mengklaim  telah melaksanakan reformasi birokrasi.
Ketiga,  pengembangan assessment  centre untuk pembenahan sistem dalam birokrasi. Appelbaum, Kay dan Shapiro (2007:51) menyatakan bahwa assessment centre berfungsi bagi perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  pada  aspek sumber  daya  manusia  dalam  sebuah  organisasi seperti  rekruitmen,  seleksi,  kompensasi,  kegiatan pelatihan  dan  pengembangan,  serta  menjadi  alat pemantau  bagi  organisasi  dalam  melaksanakan penilaian  mengenai  konsistensi  perencanaan  dan tingkat  capaian  sasaran  organisasi.  Pada  sektor publik pembenahan untuk meningkatkan pengelolaan sumber  daya  manusia  memang  belum  banyak disentuh  sehingga  tidak  terjadi  proses staffing yang efektif.  Pengembangan assessment  centre akan membawa  perubahan  bagi  birokrasi  terutama memperbaiki  aspek  rekruitmen  yang  selama  ini bermasalah, metode promosi yang kurang memperhatikan profesionalisme serta pengembangan materi  pendidikan  dan  pelatihan  sehingga  lebih sesuai dengan tantangan perubahan sosial. Assessment  centre juga  dapat  membantu  untuk memperjelas sistem insentif pada sektor publik yang selama  ini  kurang  mampu  mendorong  PNS  untuk berkarya  di  daerah  pedalaman  sehingga  pola distribusi  pegawai  menjadi  merata  dan  tidak berkumpul di kota-kota besar saja.
Keempat, reduksi kepentingan politik dalam birokrasi.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ott, Hyde  dan  Shafritz  (1991:181)  bahwa  perhatian utama dalam administrasi rasional adalah pertumbuhan  birokasi.  Lebih  lanjut  ketiga  penulis tersebut menguraikan bahwa pertumbuhan berkonsekuensi  pada  reduksi  kepentingan  politik dalam  birokrasi  sehingga  mereka  dapat  bekerja secara  optimal.  Oleh  karenanya,  untuk  mencapai salah  satu  sasaran  perubahan  dalam  reformasi birokrasi  yakni  merubah mindset perlu  dilakukan upaya  untuk  meminimalisir  persentuhan  antara kepentingan  politik  dengan  birokrasi.  Kedepannya birokrasi  tidak  lagi  diizinkan  untuk  menjadi  alat kekuasaan terutama untuk mengawasi dan mengendalikan  perilaku  publik.  Oleh  karena  itu, tugas  kepemimpinan  dalam  birokrat  salah  satunya menumbuhkan  budaya  untuk  menempatkan  warga negara  sebagai  pembayar  pajak  yang  harus mendapatkan  pelayanan  yang  prima  dari  birokrat. Sedangkan  pada  sisi  yan  lain  birokrat  juga  perlu berfungsi  menjadi  fasilitator  bagi  masyarakat khususnya  bagi  masyarakat  miskin  sehingga  terjadi pola  pemberdayaan  masyarakat  yang  berkelanjutan. Selain  itu,  reduksi  kepentingan  politik  juga  dapat
menciptakan  jaminan  pada  kesinambungan  agenda reformasi  birokrasi  meskipun  pucuk  pemerintahan silih berganti.
Kelima,  mengembangkan  aplikasi  sistem informasi berbasis komputerisasi. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan dukungan terhadap  program-program  yang  akan  dijalankannya serta  mengomunikasikan  berbagai  harapan  yan hendak  dicapai  melalui  media  situs  pertemanan sosial  seperti Facebook,  Twitter,  Hi-5 dan  lain sebagainya. Misalnya meningkatkan dukungan untuk program  hidup  sehat  dan  bersih  melalui  sosialisasi mencuci tangan sebelum berkaktifitas serta program- program konstruktif lainnya. Bahkan untuk mensosialisasikan  pelayanan  yang  dapat  diakses melalui situs internet sehingga situs pemerintah tidak saja  memuat  informasi  yang  umum  melainkan informasi-informasi yang lebih strategis dan memungkinkan  masyarakat  dapat  mengakses  suatu pelayanan publik.
Keenam,  sistem  pengawasan  dan  evaluasi terhadap  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh lembaga independen.  Perlu  dilakukan  survei  berkala yang  dilakukan  oleh  lembaga  independen  untuk meninjau  secara  mendetail  pelaksanaan  reformasi birokrasi  pada  suatu  lembaga  pemerintah.  Survei integritas  yang  dilakukan  KPK  hendaknya  tetap dilaksanakan  termasuk  dengan  eksposenya  ke hadapan  publik  agar  lembaga  yang  bersangkutan terus-menerus  melakukan  pembenahan  sehingga dapat  mewujudkan tingkat  perubahan  sesuai  dengan harapan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Appelbaum,  Steven  H.,  Frank  Kay  and  Barbara  T. Shapiro.  2007. The  Assessment  Centre  Is  Not Dead!  How  to  Keep  It  Alive  and  Well dalam Journal of Management Development (8eds)
Burke, Warner. 2005. Memimpin Perubahan Organisasi dalam  “Orgaisasi  Abad  21:  Suatu Hari  Semua  Organisasi  akan  Melalui  Jalan ini.” Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (6  eds).  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Henry,  Nicholas.  2004. Public  Administration  and Public  Affairs (9  eds).  New  Jersey:  Pearson Prentice Hall
Nordholt,  Henk  Schulte  dan  Gerry  van  Klinken.  2007. Politik  Lokal  di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia – KITLV-Jakarta Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1982. Policy Implementation  and  Bureaucracy .  Illinois: The Dorsey Press Homewood Senge, Peter M. 1994. The Fifth Discipline: The Art and Practice  of  Learning  Organization .  New York: Doubleday
Ott,  Steven  J.,  Albert  C  Hyde  and  Jay  M.  Shafritz.
1991. Public  Management:  The  Essential Readings .  Chicago:  Lyceum  Books/Nelson- Hall Publisher
Wilson, Woddrow (1887) ”The Study of
Administration,” Political  Science  Quarterly , 2:197-222