## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022
Agis Eles Sevigo * , Nurul Lathifah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Progra Studi Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: 1,* agis19sevigo@gmail.com, 2 n.lathifah@uinsa.ac.id Email Penulis Korespondensi: agis19sevigo@gmail.com
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2013-2022.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  34  data,  yang  diperoleh  melalui  metode  interpolasi  dengan  mengacu  pada  data anggaran  APBD  Kabupaten  Sidoarjo  dari  tahun  2013-2022.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  yang diolah menggunakan software SPSS 25. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dengan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji f sebesar 0.002, sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hasil signifikansi uji t rasio efektivitas PAD sebesar 0,842 dan rasio efisiensi APBD sebesar 0,984,  sehingga  rasio  efektivitas  PAD  dan  Rasio  efisiensi  APBD  tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada Kabupaten Sidoarjo. Sementara nilai signifikansi uji t rasio kemandirian sebesar 0,000, sehingga rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Kemandirian; Pertumbuhan Ekonomi
Abstract −The study aims to test the impact of regional financial performance on economic growth in Sidoarjo District in 2013- 2022. This research uses a quantitative approach with a type of descriptive research. The number of samples in this study is  34, which is obtained through the method of interpolation with reference to the APBD budget data of Sidoarjo district from the year 2013-2022. The study used a double linear regression analysis processed using SPSS 25 software. The data collection was carried out with a library study, with  data sources coming from the Central Statistical Authority (BPS) and the Directorate-General for Financial Balances (DJPK) of the Ministry of Finance.  The results of this study show that the significance value of the f test is 0.002, so it can be concluded that regional financial performance consisting of the PAD effectiveness ratio, APBD efficiency ratio, and independence ratio simultaneously has a significant effect on economic growth in Sidoarjo Regency. The significance of the t test results is that the PAD effectiveness ratio is 0.842 and the APBD efficiency ratio is 0.984, so that the PAD effectiveness ratio and  APBD  efficiency ratio  have no  effect  on  economic  growth  in Sidoarjo Regency. Meanwhile, the significance value of the independence ratio t test is 0.000, so the independence ratio has an effect on economic growth in Sidoarjo Regency.
Keywords : Regional Financial Performance; Efficiency Ratio; Effectiveness Ratio; Independence Ratio; Economic Growth

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan keuangan kepada daerah oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan ini, diperlukan dukungan dari semua pihak terkait. Hal ini penting agar daerah dapat menuju kemakmuran yang berkelanjutan (Christia & Ispriyarso, 2019). Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang diberikan  oleh  masyarakat  lokal  mempengaruhi  tingkat  desentralisasi  fiskal.  Semakin  tinggi  tingkat  desentralisasi fiskal,  semakin  banyak  fungsi  dan  jenis  pajak  yang  diatur oleh  daerah.  Desentralisasi  fiskal  mencerminkan  sejauh mana  pemerintah  pusat  mendelegasikan  wewenang  fiskal  kepada  pemerintah  daerah  terpilih.  Hal  ini  dapat memengaruhi otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri (Negara & Khoirunurrofik, 2021).
Besarnya kewenangan dalam mengelola keuangan yang diberikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah yang terpilih secara politik oleh masyarakat setempat menentukan tingkat desentralisasi fiskal suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintah, maka makin banyak fungsi yang dialihkan ke  suatu  daerah  dan  makin  banyak  pula  jenis  pajak  yang  diatur  oleh  daerah  (Negara  &  Khoirunurrofik,  2021). Desentralisasi  fiskal  dirancang  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mendistribusikan  pengumpulan pendapatan dan manajemen pengeluaran kepada pemerintah daerah. Namun, ada perdebatan yang mengakar mengenai apakah  sistem  ini  dapat  diterapkan  di  semua  wilayah  atau  hanya  di  wilayah-wilayah  dengan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  tertentu.  Faktanya,  status  desentralisasi  fiskal  di  negara-negara  berkembang  saat  ini  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  lebih  maju.  Argumen  dalam  banyak  kasus  terletak  pada  apakah  status ekonomi atau tingkat desentralisasi fiskal dilihat sebagai penyebab atau akibat dari yang lain apakah negara-negara yang kurang berkembang tidak cocok untuk sistem ini, atau apakah mereka kurang berkembang karena mereka tidak mempraktekkan sistem ini pada tingkat yang baik (Sima et al., 2023).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  memberikan  wewenang  besar  kepada  daerah  dalam  menyusun anggaran sendiri. Daerah dapat mengalokasikan sumber daya anggaran sesuai dengan kriteria kesesuaian, kebutuhan, dan  kemampuan  daerah.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  strategi  otonomi  daerah  yang  memberikan  kontrol  lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Syukri & Hinaya, 2019). Kewenangan ini memungkinkan
daerah mengelola keuangan secara efektif. Dana dapat dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal.
Tabel 1. Realisasi Total Pendapatan dan Realisasi Total Belanja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2022
Tahun  Realisasi Total Pendapatan  Realisasi Total Belanja Selisih 2013 Rp2.695.270.157.665 Rp2.569.817.000.142 Rp125.453.157.523 2014 Rp3.273.379.955.995 Rp3.891.267.451.395 -Rp617.887.495.400 2015 Rp3.556.219.138.762 Rp3.662.799.265.945 -Rp106.580.127.183 2016 Rp3.668.041.957.747 Rp3.651.619.251.558 Rp16.422.706.189 2017 Rp4.045.685.362.113 Rp3.748.313.122.059 Rp297.372.240.054 2018 Rp4.332.577.984.768 Rp4.188.537.810.911 Rp144.040.173.857 2019 Rp4.444.626.346.625 Rp4.344.722.393.987 Rp99.903.952.638 2020 Rp4.411.615.214.582 Rp4.430.661.948.165 -Rp19.046.733.583 2021 Rp4.669.635.698.474 Rp4.936.099.885.355 -Rp266.464.186.881 2022 Rp4.527.040.080.387 Rp4.872.102.231.684 -Rp345.062.151.297
Pada tabel 1 tersebut di tahun 2013, pendapatan Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari belanja. Namun, pada tahun 2014 dan 2015, total belanja lebih tinggi dari total pendapatan. Mulai tahun 2016 hingga 2019, total pendapatan kembali  melebihi  total  belanja.  Kelebihan  pendapatan  dari  belanja  disebut  dengan  surplus  anggaran  dan  bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja pemerintah, dan sumber  pendapatan  tambahan  dapat  mempengaruhi  kondisi  ini.  Surplus  anggaran  menunjukkan  kondisi  keuangan yang sehat bagi Kabupaten Sidoarjo. Surplus anggaran daerah dapat digunakan untuk membayar utang, menyuntikkan modal ke proyek daerah, memberi pinjaman kepada pemerintah lain, atau disimpan sebagai cadangan untuk keperluan mendesak seperti pemilihan umum atau pembangunan infrastruktur (Kemenkeu, 2023). Dalam 3 tahun terakhir (2020- 2022),  terjadi  Defisit  Anggaran  di  mana  Total  Belanja  melebihi  Total  Pendapatan.  Hal  ini  dipicu  oleh  upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan belanja untuk mendukung perekonomian. Defisit anggaran juga dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang dapat mengurangi penerimaan pajak dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah memengaruhi indeks kesejahteraan. Peningkatan produktivitas dan pendapatan  per  kapita  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Syukri  &  Hinaya,  2019).  Hal  tersebut menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  efektivitas  pembangunan  ekonomi.  Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan persentase  perubahan  PDB,  yang  juga  mempengaruhi  beberapa  wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (Amalia  & Akbar, 2022). Gambar 1 berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Sidoarjo di tahun 2013-2022
Gambar 1. Laju Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022
Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi pada periode 2013-2014. PDRB daerah ini  tumbuh  sekitar  6%,  meskipun  tantangan  dan  potensi  masih  menjadi  fokus  pemerintah  dan  pelaku  ekonomi setempat. Tantangan utama adalah infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015-2016, Sidoarjo mengalami penurunan sekitar 5% akibat melemahnya perekonomian dunia yang berdampak pada hampir semua negara termasuk Indonesia  (Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  2019).  Kemudian  ditahun  2017-2018  Kabupaten  Sidoarjo  secara perlahan-lahan menunjukkan kanaikan yang lebih baik dari tahun sebelumnnya yaitu sekitar 6%. Hal ini disebabkan adanya  peningkatan  disetiap  sektornya  mulai  dari  sektor  industri  dan  juga  jasa  (Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo, 2019). Pada tahun 2019-2020, Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan drastis dari 6% menjadi  -4% pada tahun 2020.  Penyebab  utamanya  adalah  pandemi  Virus  Corona  yang  melemahkan  perekonomian  global.  Situasi  ini memperlambat  penerimaan  pajak  daerah  dan  berdampak  pada  daya  beli  masyarakat.  Banyak  orang  kehilangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja menjadi sulit. Persoalan seperti ini berhubungan dengan penerimaan pajak daerah (BPK Provinsi Jawa Timur, 2020).
Penelitian  oleh  Afira  dan  Fajar  menunjukkan  bahwa  rasio  pertumbuhan  (RP), rasio  kemandirian  (RK),  dan rasio efektivitas (RE) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila. Namun, RE berkontribusi besar pada perluasan perekonomian di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa dana yang efisien
6,89 6,44 5,24 5,51 5,80 6,01 5,99 -3,69 4,21 7,53 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2
diperlukan untuk menghasilkan pendapatan  yang  besar. Selain  itu, pertumbuhan ekonomi daerah  juga dipengaruhi oleh RK, RE, dan RP (Amalia & Akbar, 2022).
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Oktarini  dan  Fitri  yang  menyelidiki  Analisis  Kinerja  Keuangan Daerah di Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB Pemerintah Kota/Kabupaten Sumut dipengaruhi oleh rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  PAD,  analisis pertumbuhan pendapatan daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah. PDRB Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumut dipengaruhi  positif  oleh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  dan  dipengaruhi  negatif  oleh  rasio  efektivitas  pajak daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB (Siregar & Panggabean, 2021).
Ridho  Rachman  juga  melakukan  sebuah  penelitian  yang  menganalisis  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2011-2018, berdasarkan hasil penelitian, rasio Efektivitas  PAD  mempunyai  dampak  yang  baik  terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Kota  Tangsel.  Dengan demikian,  rasio  efisiensi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  berpengaruh  negatif  terhadap perkembangan perekonomian Kota Tangsel, sedangkan kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan  PAD  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Kota  Tangerang  Selatan (Rachman, 2020).
Sudah  banyak  penelitian-penelitian  di  atas  yang  mengkaji  tentang  kinerja  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  masing-masing  daerah  memiliki  karakteristik  dan  kesimpulan  yang  berbeda-beda, baik dari metode penelitiannya maupun pengaruhnya secara parsial dan simultan dengan periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegtahui pengaruh tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013-2022.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  publikasi  Kementerian  Keuangan,  Badan  Pusat  Statistik,  dan website resmi pemerintah yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Produk Domestik Regional Bruto dan Realisasi Anggaran selama sepuluh tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Pada penelitian ini mengacu pada (Rachman, 2020; Siregar & Panggabean, 2021). Regresi linier  berganda  digunakan  dalam  pengolahan  data  dan  analisis  data  penelitian  ini  dengan  bantuan  perangkat  lunak SPSS 25.
Gambar 2. Kerangka Berpikir
Berdasarkan gambar 2, maka hipotesis yang digunakan adalah : H1: Rasio Efektivitas berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. H2: Rasio Efisiensi berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. H3: Rasio Kemandirian berpengaruh secara parsial ter hadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. H4: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

## 2.2 Deskripsi Operasional Variabel
2.2.1 Rasio Efektivitas
Menurut Deswira, (2022) kemampuan pemerintah daerah saat melaksanakan PAD yang searah dengan tujuan APBD terdapat dalam rasio efektivitas PAD. Setiap tahunnya, tujuan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi
daerah pada tahun berjalan serta data prospektif dan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Semakin baik kompetensi  daerah  maka  semakin  tinggi  pula  rasio  efektivitasnya  (Kementerian  Keuangan  RI,  2020).  Ketentuan pengukuran rasio efektivitas euangan daerah:
a. Jika hasil pengukuran <100% maka menunjukkan tidak efektif
b. Jika hasil pengukuran =100% maka menunjukkan efektif berimbang
c. Jika hasil pengukuran >100% maka menunjukkan efektif
2.2.2 Rasio Efisiensi
Menurut Ulum dalam Maulina & Rhea, (2019) rasio efisiensi merupakan rasio yang menilai jumlah keuangan yang diperlukan guna mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang didapat merupakan definisi dari Rasio Efisiensi. Kinerja pemerintah daerah semakin bagus jika rasio efisiensinya semakin rendah. Dalam hal ini, biaya yang diperlukan  untuk  memungut  PAD  sepenuhnya  dilakukan  oleh  organisasi  yang  bertanggung  jawab  mengumpulkan PAD. Ketentuan pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah: a. Jika hasil pengukuran <100% maka menunjukkan efisien b. Jika hasil pengukuran =100% maka menunjukkan efisien berimbang
c. Jika hasil pengukuran >100% maka menunjukkan tidak efisien
2.2.3 Rasio Kemandirian
Menurut Deswira, (2022) Pemerintah daerah menggunakan Rasio Kemandirian untuk menilai apakah mereka dapat mengelola  dan  melaksanakan  kegiatan  dan  program  untuk  masyarakat  sendiri  atau  apakah  mereka  masih  sangat bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dihitung  dengan  membagi pendapatan  asli  daerah  dengan  total  pendapatan  pinjaman  daerah  dan  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat, provinsi, dan daerah. Ketentuan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah:
a. Jika hasil pengukuran 0-25% maka menunjukkan pola hubungan instruktif
b. Jika hasil pengukuran 25-50% maka menunjukkan pola hubungan konsultif
c. Jika hasil pengukuran 50-75% maka menunjukkan pola hubungan partisipatif
d. Jika hasil pengukuran 75-100% maka menunjukkan pola hubungan delegatif

## 2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi
Keadaan  kenaikan  produk  nasional  bruto  atau  pendapatan  nasional  disebut  sebagai  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh karena  itu, peningkatan produksi dianggap sebagai tanda kemajuan atau pembangunan ekonomi. Peningkatan taraf hidup  yang  ditentukan  oleh  produksi  output  per  orang  disebut  sebagai  pertumbuhan  ekonomi  (Ridwan  &  Nawir, 2021). Selain itu Prawoto, (2019) juga memberikan definisi dari p roses peningkatan produksi per kapita dalam jangka panjang  dikenal  sebagai  pertumbuhan  ekonomi.  Ada  tiga  hal  yang  disoroti  dalam  definisi  ini:  Jangka  panjang, produksi  per  kapita,  dan  proses.  Konsep  ini  juga  menyiratkan  bahwa  aktivitas  ekonomi  berkembang  dan bertransformasi  sepanjang  waktu.  PDB  per  kapita  dihitung  dengan  membagi  total  PDB  dengan  jumlah  penduduk. Akibatnya,  pertumbuhan  ekonomi  yang  dihitung  dengan  PDB  per  kapita  atau  output  dapat  digunakan  untuk mencirikan  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  umum  di  suatu  negara.  Para  ekonom  telah  lama  mempunyai beragam  keyakinan  mengenai  variabel-variabel  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  peningkatan  produksi  per kapita.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Data

## 3.1.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Penelitian  ini  menggunakan  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  menilai  pencapaian keuangan daerah dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun sejak 2013-2022. Ada tiga analisis untuk mengukur  kinerja  keuangan  daerah  melalui  rasio,  yaitu  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  APBD,  dan  rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Efektivitas Keterangan 2013 Rp858.433.670.218 Rp721.795.000.000 119% Efektif 2014 Rp1.115.332.938.500 Rp919.706.000.000 121% Efektif 2015 Rp1.266.786.727.409  Rp1.090.575.714.494 116% Efektif 2016 Rp1.335.283.958.793  Rp1.203.782.695.817 111% Efektif 2017 Rp1.671.806.819.697  Rp1.310.069.237.292 128% Efektif 2018 Rp1.685.558.666.147  Rp1.431.052.747.437 118% Efektif 2019 Rp1.689.953.213.263  Rp1.603.002.870.000 105% Efektif 2020 Rp1.798.515.529.275  Rp1.810.100.000.000 99% Tidak Efektif
Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 4, No 3, March 2024, pp. 715-724 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear DOI 10.47065/jtear.v4i3.1192
Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Efektivitas Keterangan 2021 Rp1.921.244.253.336  Rp1.609.820.835.819 119% Efektif 2022 Rp1.823.873.029.127  Rp1.816.972.659.380 100% Efektif Berimbang Rata-Rata 114%
Pada perhitungan tabel 2, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013- 2022 sudah efektif dengan kriteria diatas 100%. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 128% sementara terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 99% dengan rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sebesar 114%.
Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisensi APBD
Tahun Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi Keterangan 2013 Rp2.569.817.000.142 Rp2.695.270.157.665 95% Efisien 2014 Rp3.891.267.451.395 Rp3.273.379.955.995 119% Tidak Efisien 2015 Rp3.662.799.265.945 Rp3.556.219.138.762 103% Tidak Efisien 2016 Rp3.651.619.251.558 Rp3.668.041.957.747 100% Efisien Berimbang 2017 Rp3.748.313.122.059 Rp4.045.685.362.113 93% Efisien 2018 Rp4.188.537.810.911 Rp4.332.577.984.768 97% Efisien 2019 Rp4.344.722.393.987 Rp4.444.626.346.625 98% Efisien 2020 Rp4.430.661.948.165 Rp4.411.615.214.582 100% Efisien Berimbang 2021 Rp4.936.099.885.355 Rp4.669.635.698.474 106% Tidak Efisien 2022 Rp4.872.102.231.684 Rp4.527.040.080.387 108% Tidak Efisien Rata- Rata 102%
Pada perhitungan tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013- 2022 tidak efisien dengan kriteria diatas 100%. Rasio terbaik terjadi di tahun 2019 sebesar 98% sementara terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 119% dengan rata-rata rasio efisiensi  APBD  Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013- 2022 sebesar 102%.
Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Realisasi PAD Bantuan Pemerintah Pusat & Pinjaman  Rasio Kemandirian Keterangan 2013 858.433.670.218 1.311.016.195.099 65% Sedang (Partisipatif) 2014 1.115.332.938.500 1.402.935.437.170 79% Tinggi (Delegatif) 2015 1.266.786.727.409 1.388.639.002.033 91% Tinggi (Delegatif) 2016 1.335.283.958.793 1.690.087.946.119 79% Tinggi (Delegatif) 2017 1.671.806.819.697 1.708.887.132.594 98% Tinggi (Delegatif) 2018 1.685.558.666.147 1.793.474.341.790 94% Tinggi (Delegatif) 2019 1.689.953.213.263 1.779.140.856.326 95% Tinggi (Delegatif) 2020 1.798.515.529.275 1.711.271.242.511 105% Tinggi (Delegatif) 2021 1.921.244.253.336 2.562.511.334.042 75% Sedang (Partisipatif) 2022 1.823.873.029.127 2.699.903.720.332 68% Sedang (Partisipatif) Rata-Rata 85%
Pada perhitungan tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013- 2022  tinggi  (delegatif)  dengan  kriteria  diantara  75%  -  100%.  Rasio  tertinggi  terjadi  di  tahun  2020  sebesar  105% sementara terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 68% dengan rata-rata rasio efisiensi APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sebesar 85%. Ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu atau mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

## 3.1.2 Statistik Data Penelitian
Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan sebagai analisis regresi  linear berganda yang menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen (X) serta pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  dependen  (Y).  Dalam  konteks  ini,  statistik  deskriptif  dapat  memberikan pemahaman yang mendalam tentang distribusi dan hubungan antar variabel yang diteliti.

## Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif
Mean  Std. Deviation  N PDRB (Y) 1.4876 .32837  34 REP (X1) 115.88 8.720  34 REA (X2) 102.09 9.599  34 RKKD (X3)  82.12 12.002  34
Dari hasil tabel 5 menunjukkan rasio efektivitas PAD mempunyai mean sebesar 115.88, rasio efisiensi APBD sebesar 102.09, dan rasio kemandirian keuangan  daerah sebesar 82.12, serta untuk variabel pertumbuhan ekonomi
sebesar  1.4876  dimana  keseluruhan  data  sampel  sebanyak  34.  Peneliti  menggunakan  jumlah  sampel  sebanyak  40 didapat  dengan  metode  interpolasi  yang  mana  data  kuartal  digunakan  sebagai  data  penelitian.  Alasan  peneliti menggunakan metode interpolasi tujuannya untuk memenuhi kriteria penelitian, yang dimana menurut Roscoe dalam Amin et al., (2023) ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 dan 500. Akan tetapi setelah dilakukan analisis menggunakan metode Outlier Boxplot terdapat 6 sampel data extream, sehingga peneliti hanya menggunakan 34 sampel keseluruhan data yang dikumpulkan.

## 3.1.3 Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis

## 3.1.3.1 Uji Normalitas
Tujuan dari uji distribusi normal adalah untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Jika nilai residual yang distandarisasi berada di sekitar mean, maka data dikatakan terdistribusi normal. Uji ini hanya dapat dilakukan pada data multivariat. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak.
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 34 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .25597942 Most Extreme Differences  Absolute .091 Positive .091 Negative -.083 Test Statistic .091 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas  menggunakan  metode  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan  nilai koefisien signifikan (Asymp.sig) sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari syarat signifikansi 0,05. Sehingga bahwa data ada pada penelitian ini berdistribusi normal.

## 3.1.3.2 Uji Multikolinearitas
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  korelasi  yang  kuat  antar  variabel  independen  dilakukan  Uji  Multikolinearitas. menggunakan  teknik  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  dan  Tolerance  untuk  mencari  multikolinearitas. Multikolinearitas  antar  variabel  independen  diduga  terjadi  jika  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Diduga  tidak  terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar 0,01.
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) REP (X1) .880 1.136 REA (X2) .966 1.035 RKKD (X3) .862 1.160
Pada  pengujian  multikolinearitas  menunjukkan  nilai  VIF  untuk  varibael  rasio  efektivitas  PAD  (X1),  rasio efisiensi APBD (X2), dan rasio kemandirian keuangan daerah (X3) sebesar 1.136, 1.035, dan 1.160 nilai tersebut lebih kecil dari syarat pengujian multikolineritas yaitu 10.00 sehingga dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

## 3.1.3.3 Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak dapat diuji dan tidak tepat,  hal  ini  juga  mempersulit  proses  pendugaan  parameter  regresi  (koefisien).  Tabel  scatterplot  dapat  digunakan untuk  menganalisisnya;  jika  titik-titiknya  tersebar  dan  tidak  membentuk  pola  tertentu  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Pada gambar 3 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan Scatterplot, dapat dilihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.
3.1.3.4 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi merupakan hubungan yang terdapat di suatu penelitian dimana terdapat korelasi antara anggota suatu observasi dengan anggota observasi lainnya. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson, apabila nilai tersebut berada diantara dl dan du maka tidak terjadi Autokorelasi.

## Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 .625 a .390 .327 .21994 1.683
Berdasarkan hasil uji autokorelasi nilai Durbin Watson sebesar 1.683 dan kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin  Watson dengan signifikansi 0,05 melalui rumus (k ; N) jumlah variabel (k) dalam penelitian  ini yaitu 3 dan jumlah sampel (N) sebanyak 34, maka (k ; N) = (3 ; 34). Berdasarkan tabel Durbin Watson nilai dl sebesar 1.651  dan  du  sebesar  2.349.  Sehingga  nilai  Durbin  Watson  terletak  diantara  nilai  dl  dan  du  yang  menghasilkan kesimpulan tidak terdapat autokorelasi.

## 3.1.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda
Dengan minimal dua variabel independen dan maksimal satu variabel dependen, pendekatan ini menggabungkan lebih dari  dua  variabel.  Intinya,  hubungan  parsial  atau  simultan  antara  satu  atau  lebih  variabel  independen  dan  variabel dependen dipahami melalui penerapan regresi berganda. Berikut merupakan persamaan dari regresi linear berganda.
Tabel 9. Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.991 .865 3.459  .002 REP (X1) -.001 .006 -.030  -.201  .842 REA (X2) .000 .005 .003 .020  .984 RKKD (X3) -.017 .004 -.615  -4.009  .000
Pada tabel 9 hasil uji regresi linear berganda menunjukkan antara rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD  (X2),  rasio  kemandiriran  keuangan  daerah  (X3),  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  memiliki  nilai  koefisensi regresi masing-masing dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 2.991 – 0.001X1 + 0.000X2 – 0.017X3 dimana Y merupakan pertumbuhan ekonomi, sementara X1 rasio efektivitas PAD, X2 rasio efisiensi APBD, dan X3 rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Nilai  konstanta  sebesar  2.991  menunjukkan  jika  tidak  ada  variabel  rasio efektivitas  PAD  (X1),  rasio  efisiensi  APBD  (X2),  rasio  kemandiriran  keuangan  daerah  (X3),  maka  pertumbuhan ekonomi bernilai 2.991.
Nilai koefisien rasio efektivitas PAD sebesar -0.001 menunjukkan jika nilai variabel independen lain bersifat tetap  dan  rasio  efektivitas  PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  1%,  maka  pertumbuhan  ekonomi  berkurang  sebesar 0.001. Nilai koefisien rasio efisiensi APBD sebesar 0.000 menunjukkan jika nilai variabel independen lain bersifat tetap  dan  rasio  efisiensi  APBD  mengalami  kenaikan  sebesar  1%,  maka  pertumbuhan  ekonomi  tidak  mengalami perubahan apapun. Nilai koefisien rasio kemandirian keuangan daerah sebesar -0.017 menunjukkan jika nilai variabel independen  lain  bersifat  tetap  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  mengalami  kenaikan  sebesar  1%,  maka pertumbuhan ekonomi berkurang sebesar 0.017.

## 3.1.3.6 Uji T
Uji  parsial,  yang  sering  disebut  dengan  uji  t,  merupakan  salah  satu  uji  koefisien  regresi  yang  memverifikasi kepentingan  parsial  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan  dengan  kriteria signifikansi 0,05 dan diuji dengan 2 sisi. Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan yaitu jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan t tabel dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042 dengan ketiga variabel telah diuji dan menghasilkan uji sebagai berikut:
a. Berdasarkan pada tabel 9 nilai t hitung rasio efektivitas PAD sebesar -0.201 dan t tabel sebesar -2.042 (-0.201 < - 2.042)  sehingga  dapat  disimpulkan  rasio  efektivitas  PAD  (X1)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.
b. Berdasarkan  pada  tabel  9  nilai  t  hitung  rasio  efisiensi  APBD  sebesar  0.020  dan  t  tabel  sebesar  2.042  (0.020 < 2.042)  sehingga  dapat  disimpulkan  rasio  efisiensi  APBD  (X2)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.
c. Berdasarkan pada tabel 9 nilai t hitung rasio efisiensi APBD sebesar -4.009 dan t tabel sebesar -2.042 (-4.009 > - 2.042) sehingga dapat disimpulkan rasio kemandirian keuangan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.

## 3.1.3.7 Uji F
Menentukan  apakah  variabel  independen  dan  dependen  mempunyai  pengaruh  satu  sama  lain  secara  simultan  atau kombinasi  merupakan  tujuan  dari  uji  F.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  mencoba  membuktikan  hipotesis dengan cara menyamakan f hitung dengan f tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan menggunakan derajat kebebasan df = (n-k-1). Variabel dalam proses ini dilambangkan dengan k, sedangkan jumlah responden dilambangkan dengan n. Jika f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh secara simultan pada penelitian. Nilai F tabel dengan signifikansi 0.05 dan nilai derajat kebebasan df = (34-3-1) yaitu 30 sehingga di peroleh nilai F tabel sebesar 2.92. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 10. Hasil Uji F Smimultan Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 1.396  3 .465  6.455  .002 b Residual 2.162  30 .072 Total 3.558  33
Pada tabel 10 nilai signifikansi sebesar 0.002 yaitu lebih kecil dari 0.05 (0.002 < 0.05) dengan F hitung sebesar 6.455 yaitu lebih besar dar 2.92 (6.455 > 2.92) sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio  efektivitas  PAD (X1), rasio efisiensi  APBD (X2), dan rasio kemandirian (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.

## 3.1.3.8 Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi,  sering  kali  dilambangkan  dengan  simbol  R  Square,  berfokus  terutama  pada  sejauh  mana variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen.  Jika  koefisien  determinasi  model  regresi  tetap  kecil  atau mendekati nol, maka semua variabel independen mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen, sebaliknya  jika  nilai  R  Square  mendekati  100%  maka  seluruh  variabel  independen  mempunyai  pengaruh  yang semakin besar terhadap variabel dependen.

## Tabel 11. Hasil Uji F Smimultan
Model  R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .625 a .390 .327 .21994 1.683
Pada  tabel  11  nilai  koefisien  Adjusted  R  Square  yaitu  0.327  atau  sama  dengan  32,7%.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  variabel kinerja keuangan daerah  yang terdiri dari rasio  efektivitas  PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), dan rasio kemandirian (X3) mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya (100% - 32,7% = 67,3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

## 3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengaruh Secara Parsial Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat  pengaruh antara rasio  efektivitas  PAD terhadap pertumbuhan ekonomi  pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung < t tabel (-0.201 < -2.042). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Akbar, (2022)  dan Siregar & Panggabean, (2021) dimana penelitiannya tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Apabila kita lihat rata-rata rasio efektivitas PAD pada tabel 2 sudah dikategorikan efektif dengan angka 114%. Akan tetapi bila diamati kembali terlihat bahwa tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan  hal tersebut  juga terjadi ditahun 2022. Hal  ini disebabkan kontribusi atau pengalokasian dana PAD dalam penelitian  ini tidak digunakan secara tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Sidoarjo. Karena  pengalokasian  dana  PAD  yang  tepat  akan  menghasilkan  efektivitas  PAD  guna  kepentingan  masyarakat. Azimi, (2020) menambahkan bahwa inisiatif-inisiatif yang ada saat ini gagal memenuhi harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah pelayanan yang tidak memadai, kebijakan yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pendapatan per- kapita, serta transfer dana dari pusat yang tidak dikelola dengan baik.

## 3.2.2 Pengaruh Secara Parsial Rasio Efisiensi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara rasio efisiensi  APBD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung < t tabel (0.020 < 2.042). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al., (2020) dimana penelitiannya tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bisa kita lihat pada tabel 3 pengukuran rasio efisiensi APBD, rata-rata nilai rasio dengan kurun waktu 10 tahun menunjukkan  kategori  tidak  efektif.  Selain  itu  terlihat  bahwa  mulai  tahun  2014  sampai  dengan  2022  cenderung mebentuk garis lurus yang membuktikan bahwa belum ada perubahan untuk memaksimalkan belanja daerahnya yang menyebabkan rasio efisiensi APBD tidak efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengalokasi belanja  daerahnya  untuk  kebutuhan  di  beberapa  wilayah  yang  memang  sangat  diperlukan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Utami  et  al.,  (2020)  juga  menambahkan  Rasio  efisiensi  yang  tinggi  pada  suatu  daerah menunjukkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah  semakin  menurun  karena  Pemerintah  Daerah  kurang  mampu mengurangi  belanja  daerah,  sehingga  rasio  efisiensi  berdampak  kecil  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah tersebut.

## 3.2.3  Pengaruh  Secara  Parsial  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan  terdapat  pengaruh  negatif  dan  signifikan  antara  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung > t tabel (-4.009 > -2.042). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Afif & Ciptawaty (2020) dimana penelitiannya  berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah semakin berkurang yang menjadikan suatu daerah tersebut bisa dikatakan  mandiri dilihat dari keuangan daerahnya. Menurut Deswira, (2022) kemandirian untuk menilai kinerja mereka dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan dan program  untuk  masyarakat  sendiri  atau  masih  sangat  bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Afif  & Ciptawaty  (2020)  juga  menambahkan,  ciri-ciri  utama  suatu  daerah  yang  mampu  mencapai  otonomi  adalah:  1) Kapasitas  keuangan  daerah  adalah  kemampuan  dan  kekuasaan  daerah  dalam  memeriksa  dan  mengelola  keuangan daerah  dalam  rangka  mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan.  2)  Bantuan  pemerintah  pusat  harus  dikurangi semaksimal mungkin, sehingga pendapatan daerah menjadi sumber pendanaan utama dan berperan lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 3.2.4  Pengaruh  Secara  Simultan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Sidoarjo
Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD,  dan  rasio  kemandirian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten  Sidoarjo.  Hal  itu  dapat  diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan f hitung > f tabel (6.455 > 2.92). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al., (2021) dimana secara simultan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi suatu daaerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya keuangan daerah, ketiga  rasio  tersebut  dapat  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  karena  saling  terkait  dan mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi ketiga rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan daerah dan semakin besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun  2013-2022.  Hal  ini  disebabkan  dana  dalam  penelitian  ini  tidak  digunakan  secara  tepat  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud. Karena pengalokasian pad yang tepat akan menghasilkan efektivitas pad  guna  kepentingan  masyarakat.  Faktor  eksternal  seperti  kebijakan  daerah,  kondisi  ekonomi  daerah,  atau  faktor geografis  dan  demografis  memiliki  pengaruh  yang  lebih  kuat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daripada  kinerja keuangan  daerah  secara  langsung.  Kemudian  secara  parsial  tidak  terdapat  pengaruh  antara  rasio  efisiensi  APBD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022. Rata-rata nilai rasio dengan kurun waktu 10 tahun menunjukkan kategori tidak efektif. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengalokasi belanja daerahnya untuk kebutuhan di wilayahnya agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan daerah yang  dilihat  dari  rasio  efisiensi  APBD  memiliki  dampak  yang  terbatas  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  karena beberapa faktor yang memiliki pengaruh lebih dominan. Lalu secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022. Semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  maka  campur  tangan  atau  bantuan  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah semakin berkurang yang menjadikan suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dilihat dari keuangan daerahnya. Dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  yang  tinggi,  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  mengalokasikan  dana  secara  lebih fleksibel  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan  pengembangan  ekonomi  daerah.  Kemudian  secara  simultan kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  APBD,  dan  rasio  kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022, ketiga rasio tersebut dapat
berpengaruh  secara  simultan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  karena  saling  terkait  dan  mempengaruhi  kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi ketiga rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan daerah dan semakin  besar  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  itu,  rasio  efektivitas  PAD  dan  rasio  efisiensi APBD,  meskipun  penting  dalam  mengukur  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  tidak  secara langsung  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  pengalaman  pribadi  peneliti  dalam  melakukan penelitian,  terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  ditemui,  yang  mungkin  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi peneliti  selanjutnya  untuk  lebih  menyempurnakan  penelitiannya,  karena  penelitian  ini  tentunya  mempunyai kekurangan  yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian  ini  antara lain:  (1) Dengan  hanya  menggunakan 34 data yang diperoleh dari  metode interpolasi data, kemungkinan terjadi  bias akibat representasi data yang kurang dapat dihindari, (2) Dengan hanya menggunakan 3 rasio keuangan daerah, analisis yang dilakukan mungkin tidak mampu menggambarkan kompleksitas fenomena yang diteliti secara menyeluruh, (3) Dalam penelitian  yang  hanya  memperhatikan  satu  wilayah,  hasil  yang  diperoleh  mungkin  tidak  dapat  secara  langsung diterapkan pada wilayah lain atau secara umum.

## REFERENCES
Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun
Anggaran 2014-2018. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7, 609.
https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p02
Amalia,  A.  R.,  &  Akbar,  F.  S.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Kasus Gerbangkertosusila). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 6(2), 80–101.
Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. Jurnal Pilar, 14(1), 15–31.
Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5(1), 81. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3427
Azimi,  A.  (2020).  Analisis  Perbandingan  Efisiensi,  Efektivitas  dan  Kemampuan  Fiskal  pada  Era  Otonomi  Daerah  di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jkubs, 1(1), 92–109.
BPK  Provinsi  Jawa  Timur.  (2020).  Target  Penerimaan  Pajak  Kabupaten  Sidoarjo  Terkoreksi  Akibat  Covid-19. https://jatim.bpk.go.id/dari-media/target-penerimaan-pajak-kabupaten-sidoarjo-terkoreksi-akibat-covid-19/
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Deswira, A. (2022). Analisis  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Daerah : Studi  Kasus pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tanah Datar. Akuntansi Dan Manajemen, 17(1), 72–88. https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam
Kemenkeu, D. (2023). Apa yang dimaksud dengan surplus apbd dan bagaimana tindak lanjutnya. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya
Kementerian Keuangan RI, D. P. K. (2020). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 11–22.
https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12
Negara,  B.  P.,  &  Khoirunurrofik,  K.  (2021).  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Konvergensi  Pendapatan  Perkapita  antar Kabupaten/Kota di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  (2019).  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2020.  In  Industry  and Higher Education. https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP_37_TH_2019.pdf
Prawoto, N. (2019). Pengantar Ekonomi makro. Rajawali Pers.
Rachman, R. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). Buku Ekonomi Publik. Pustaka Belajar.
Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. Heliyon, 9(9), e19520. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520
Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat).  Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 11(2), 27–37.
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/inde x.php/akuntansibisnisdanpublik/article/download/1154/1024
Syukri,  M.,  &  Hinaya,  H.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten  &  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Journal  of  Economic, Management and Accounting, 2(2), 30. https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245
Utami, R. O. D., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 2(1).