e-ISSN : 2621-4105

## Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille

## Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok rezariananda@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  tulisan  ini  untuk  menganalisis  kebijakan  Konvensi Apostille di  Indonesia  dan tanggung jawab  Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Proses legalisasi  yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya  yang tidak begitu banyak,  diatur secara komprehensif  dalam The Hague Convention  Abolishing  the  Requirement  for  Legalisation  for  Foreign  Public  Documents  1961 (Apostille  Convention) .  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  membuat  akta  dan kewenangan  lainnya.  Tugas  dan  pekerjaan  dari  seorang  Notaris  tidak  hanya  membuat  akta autentik, akan tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan  yaitu  upaya  legalisasi  dan waarmerking .  Notaris  mempunyai  peran  dalam  Konvensi Apostille yang telah diaksesi oleh Indonesia sebagai pejabat umum yang melegalisasi setiap akta. Penelitian ini  mempertanyakan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia setelah keberlakuan Apostille Convention dan tanggung jawab hukum Notaris dalam proses legalisasi dokumen setelah keberlakuan Apostille  Convention di  Indonesia.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Konvensi Apostille bertujuan  menyederhanakan  autentikasi  dokumen  publik  yang  akan  digunakan  di  luar negeri dengan menghapus persyaratan untuk legalisasi, yang seringkali memakan waktu dan mahal serta  tetap  membutuhkan  peranan  Notaris  yang  berwenang  dalam  melegalisasi  dokumen  publik asing.
Kata kunci: Konvensi Apostille; Legalisasi Dokumen; Notaris
Responsibilities of a Notary in Document Legalization Foreign Nationals According to the Apostille Convention

## Abstract
The purpose of this paper is to analyze the policy of the Apostille Convention in Indonesia and the responsibilities  of  a  notary  in  the  document  legalization  process.  A  simpler  legalization  process with  less  time  and  cost  is  comprehensively  regulated  in  The  Hague  Convention  Abolishing  the Requirements  for  Legalization  for  Foreign  Public  Documents  1961  (Apostille  Convention).  A notary  is  a  public  official  who  is  authorized  to  make  deeds  and  other  authorities.  The  duties  and work of a notary are not only to make authentic deeds but also to register and ratify underhanded deeds,  namely  legalization  and  waarmerking  efforts.  Notaries  have  a  role  in  the Apostille Convention which  has  been  accessed  by  Indonesia  as  a  public  official  who  legalizes  every  deed legalized  by  the  parties.  This  study  questions  the  legalization  of  foreign  public  documents  in Indonesia after the Apostille Convention comes into effect and the legal responsibilities of a notary in the document legalization process after the Apostille Convention comes into effect in Indonesia. The conclusion of this study is that the Apostille Convention aims to simplify the authentication of public documents to be used abroad by removing the requirements for legalization, which is often time-consuming  and  expensive  and  still  requires  the  role  of  an  authorized  notary  in  legalizing foreign public documents.
Keywords: Apostille Convention; Document Legalization ; Notary
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Apostille  Convention atau  Konvensi Apostille merupakan  sebuah  konvensi yang  diadakan  agar  dapat  menyederhanakan  proses  administrasi  dengan  cara mengaksesi konvensi penghapusan persyaratan pengesahan dokumen publik asing (“konvensi”).  Tujuan  dari  konvensi  ini  ialah  agar  dapat  menghapuskan  syarat- syarat  legalisasi  diplomatik  atau  konsuler  yang  berasal  dari  dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang pembentukan Konvensi Apostille ini  antara  lain,  dikarenkan  terdapatnya  perkembangan  hubungan  antar subjek  dilintas  batas  negara  termasuk  hubungan  hukum  keperdataan  yang berdasarkan  keperluan  legalisasi  dokumen-dokumen  yang  bersifat  publik.  Pada praktiknya, dokumen publik tersebut  apabila berasal  dari luar negeri maka harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum negara-negara bersangkutan.” 1
Legalisasi  dalam  hal  ini  warga  negara  asing  yang  berada  di  luar  negeri memerlukan  dokumen  surat  kuasa  yang  diberikan  kepada  pengacaranya  yang dimana harus dibubuhkan tanda tangan dari Notaris setempat. Konvensi Apostille mengganti  pengurusan  yang  lumayan  memakan  waktu  tersebut  dengan  satu sertifikat  saja  dan  dikeluarkan  oleh  otoritas  kompeten  yang  ditunjuk  di  negara tempat dokumen publik akan dieksekusi. 2 Melalui Konvensi Apostille ini, perihal legalisasi  “dokumen  publik”  mencakup  hal-hal  berikut  yaitu  “dokumen administrasi,  akta  Notaris  atau  sertifikat  resmi  yang  dilampirkan  pada  dokumen yang  ditandatangani  oleh  orang  dalam  kapasitas  pribadi,  seperti  sertifikat  resmi yang  mengkonfirmasi  pendaftaran  dokumen  atau  fakta  bahwa  dokumen  itu  ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris.
Legalisasi akan ditangani oleh Notaris publik yang berprofesi sebagai orang yang  bertanggung  jawab  untuk  dapat  membuat,  atau  mensahkan  dan menandatanganinya  agar  dokumen  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna. 3 Kewenangan  Notaris  pada  sistem  hukum  yang  dianut  disetiap negara  sangatlah  berbeda.  Legalisasi  dan waarmerking merupakan  pembuktian atas  dokumen  yang  dibuat  dan  ditandatangai  para  pihak  yang  mana  proses pembuatan  perjanjian  disaksikan  Notaris  yang  adalah  pejabat  umum  pada  saat penandatanganan  perjanjian  tersebut.  Legalisasi  harus  melalui  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda tangan. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  setiap  Notaris  yang  akan  menjalankan  jabatannya
1 Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  “Naskah  Urgensi  Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 1961, 4.
2 Suede  Nazar,  “Indonesia  Mungkin  Tidak  Lagi  Menerlukan  Legalisasi  Dokumen  Publik  Asing,” Bola Madura, 2021.
3 Galuh  Puspaningrum,  “Notaris  Pailit  Dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris,” Diversi  Jurnal  Hukum 4, no. 2 (2018): 201, https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371.
e-ISSN : 2621-4105
harus mengirimkan contoh tanda tangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4
Karena  dengan  adanya  Konvensi Apostille ini,  maka  akan  ada penyederhanaan  prosedur  formal  dan  dokumen  publik  yang  dibutuhkan  tersebut akan  mudah  pengurusannya  untuk  dapat  diterima  oleh  negara  yang  mengaksesi Konvensi Apostille ini. 5 Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi Apostille tidak  lain  tidak  bukan  dalam  bidang  ini  Notaris  sebagai  pejabat  umum yang  berwenang  dalam  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  dalam melegalisasi dan waarmerking terhadap dokumen publik yang akan di proses.
Telah ada beberapa penetlitian sebelumnya yang mengkaji tentang Apostille ini  antara  lain  oleh  Gloria. 6 Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Konvensi Apostille dapat  memberikan  keuntungan  yang  sangat  besar  bagi  Indonesia. keuntungan  tersebut  mendorong  minat  investasi  internasional  dan  juga mempermudah  setiap  individu  di  negara  anggota  konvensi,  terutama  yang memerlukan  pengakuan  legalitas  dokumen  lintas  negara.  Proses  legalisasi dokumen  asing  yang  dahulu  melalui  proses  yang  rumit  dan  melalui  banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.
Sedangkan  penelitian  oleh  Mayana, 7 menjelaskan  bahwa  Indonesia  masih perlu  untuk  melakukan  penyesuaian,  pembaharuan  dan  juga  strategi  kolaboratif. Tujuan  penelitian  ini  adalah  agar  membentuk  harmonisasi  dari  aspek  regulasi, dukungan dari insrastruktur teknologi dan SDM. Artikel ini juga mengkaji tentang The Notary and Electronic Contracts yang merupakan pembahasan yang penting pada  era  sekarang  yang  sudah  mulai  berkembang,  termasuk  juga  pada International Congress of Latin Notaries 2004.
Penelitian  ketiga  yang  mengkaji  tentang Apostille diangkat  oleh  Puspa, 8 artikel  ini  mengkaji  tentang  wewenang  Notaris  dalam  melakukan  legalisasi  akta dibawah  tangan,  dan  bagaimana  tanggung  jawab  seorang  Notaris  yang  telah melegalisasi dokumen atas isi dan tanda tangan pada pihak. Notaris memberikan kepastian  terhadap  tanda  tangan  yang  ditanda  tangani  oleh  para  pihak  dalam perjanjian yang dibuat baik oleh para pihak atau yang dibuat oleh Notaris. 9
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  ialah  pada  artikel berikut  membahas  terkait  ratifikasi  legalisasi  dokumen publik asing dikaji  dalam
4 “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).
5 Junaidi  Ahmad  Haris,  “Urgensi  Dan  Tantangan  Indonesia  Dalam  Aksesi  Konvensi  Apostille,” Jurnal Rechts Vinding 7, no. 2 (2018): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.
6 Monica  Agustina  Gloria,  “Arti  Penting  Apostile  Certified  Bagi  Pengesahan  Dokumen  Asing,” Resjudicata 4, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795.
7 Ranti  Fauza  Mayana,  “Legalitas  Tanda  Tangan  Elektronik:  Posibilitas  Dan  Tantangan  Notary Digitalization  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4, no. 2 (2021): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517.
8 Puspa  Whenahyu  Tegu;  Harjono  Djoko  Wahju  Winarno,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap Kebenaran  Akta  Dibawah  Tangan  Yang  Dilegalisasi  Oleh  Notaris,” Jurnal  Repertorium 3,  no.  2 (2016):  1, https://media.neliti.com/media/publications/213250-tanggungjawab-Notaris-terhadap-kebenaran.pdf.
9 Puspa Whenahyu Tegu; Harjono Djoko Wahju Winarno.
e-ISSN : 2621-4105
Apostille Convention di Indonesia dan batas tanggung jawab Notaris publik dalam proses  legalisasi  dokumen  pasca  kebijakan Apostille  Convention 2021.  Tujuan dari  tulisan  ini  untuk  menganalisis  kebijakan Apostille  Convention di  Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen.
2. METODE
Dalam  mengkaji  suatu  permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan  unsur  yang  mutlak  harus  ada  dalam  suatu  penelitian  yang  memiliki suatu  fungsi  untuk  mengembangkan ilmu  pengetahuan. 10 Penelitian ini bertujuan untuk  dapat  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Soerjono  Soekanto mengemukakan  bahwa  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan terhadap sistematika dan metode yang ada terhadap pemikiran tertentu. Adanya  penelitian  hukum  memiliki  tujuan  untuk  mempelajari  beberapa  gejala hukum  dengan  cara  menganalisanya.  Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum.  Kemudian,  dengan  adanya penelitian  bertujuan  untuk  dapat  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang  bersangkutan. 11 Penelitian  ini menggunakan  data  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  primer  seperti  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  tentang Apostille dan bahan hukum sekunder seprti buku-buku hukum, artikel jurnal hukum dan artikel internet.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Ratifikasi Konvensi Apostille di Indonesia
Konvensi Apostille yang  telah  diaksesi  oleh  Indonesia  ini  merupakan Convention  Abolishing  the  Requirement  of  Legalization  for  Foreign  Public Documents (Konvensi Apostille 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus syarat-syarat  adanya  legalisasi  diplomatik  atau  konsuler  dokumen-dokumen publik  luar  negeri,  sebagaimana  dicantumkan  dalam  mukadimah  Konvensi (“ desiring  to  abolish  the requirement  of  diplomatic  or  consular  legalization  for foreign public docments”). 12
Konvensi  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  21  Januari  1965  dengan  120 negara  peserta.  Konvensi  ini  berlaku  untuk  dokumen  publik  yang  dibuat  di wilayah  negara  peserta  yang  mengaksesi  Konvensi Apostille kedalam  hukum  di negaranya  agar  persyaratan  legalisasi  menjadi  mudah.  Dokumen  yang  termasuk dalam definisi dokumen publik seharusnya hanya “Apostille” jika ditandatangani di luar negeri. 13
10 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1989).
11 Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji, Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di  Dalam  Penelitian Hukum (Jakarta: Pdhui, 1979).
12 Zulfa Djoko Basuki, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,” BPHN, n.d.
13 Basuki.
e-ISSN : 2621-4105
Namun,  pemerintah  Indonesia  mengecualikan  dokumen  yang  dikeluarkan oleh jaksa Indonesia (kejaksaan) yaitu dari kategori “dokumen publik”. Peraturan Presiden  tidak  menentukan  hal  ini.  Ruang  lingkup  dari  Konvensi Apostille 1961 ini  diatur  dalam  Pasal  1  konvensi.    Pasal  1  Konvensi  Apostille  1961  mengatur bahwa konvensi ini berlaku bagi dokumen yang merupakan dokumen publik yang dibuat  dalam  wilayah  salah  satu  negara  peserta  dan  akan  digunakan  dalam wilayah negara peserta lainnya. Dokumen publik diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan  oleh  instansi  atau  pejabat  yang  mempunyai  hubungan  dengan pengadilan dan badan-badan peradilan suatu negara. 14
Misalnya,  dokumen-dokumen  yang  dikeluarkan  kejaksaan  atau  juru  sita pengadilan untuk melakukan panggilan-panggilan sidang; dokumen administratif, akta-akta  Notaris,  dan  sertifikat  resmi  yang  ditempelkan  atas  dokumen-dokumen yang  ditandatangani  orang-orang  dalam  kapasitasnya  secara  pribadi.  Ruang lingkup  Konvensi Apostille hanya  berlaku  bagi  dokumen  publik  antara  lain:
“Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau  mahkamah  dari  suatu  negara,  termasuk  yang  berasal  dari  jaksa  penuntut umum, petugas pengadilan (panitera) atau penyedia proses (huissier de justice)”. Lalu  ada  “dokumen-dokumen  administratif  (akta  akta  kelahiran,  akta  nikah, kematian  dan  dokumen  dokumen  perizinan),  akta-akta  Notaris.  Terakhir  adalah sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang- orang  dalam  kapasitas  pribadi  mereka  atau  mencatat  pendaftaran  dokumen  atau mencatat  keberadaan  dokumen  tersebut  pada  tanggal  tertentu,  termasuk autentikasi tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.”
Sementara  itu  dokumen  publik  yang  menjadi  ruang  lingkup  untuk dilegalisasi, terdapat beberapa dokumen dalam konvensi ini tidak berlaku, antara lain ialah:
a) “Dokumen-dokumen  yang  dilaksanakan  oleh  perwakilan  diplomatik  dan konsuler;
b) Dokumen  dokumen  administratif  yang  terkait  langsung  dengan  operasional perdagangan atau bea cukai.” 15
Pada praktiknya dengan adanya proses percepatan legalisasi untuk dokumen publik  yang  digunakan  diluar  negeri  serta  telah  diaksesi  oleh  pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  serta Kementerian  Luar  Negeri  yang  meluncurkan  program  legalisasi online atau elektronik. 16 Proses  legalisasi  tersebut  diperkirakan  dapat  mempersingkat  waktu manual yang biasanya membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari menjadi hanya 3 (tiga)  jam  saja.  Setelah  legalisasi  manual  dilakukan  di  kedua  lembaga  tersebut, biasanya terdapat  beberapa pengecualian atau (penambahan prosedur). Misalnya, pelampiran  putusan  dan  akta  cerai  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama
14 Basuki.
15 Basuki.
16 “Aplikasi Legalisasi Elektronik,” Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, n.d.
apabila telah bercerai atau surat keterangan belum menikah atau buku nikah yang terlebih dahulu harus dilegalisir oleh Kementerian Agama. 17
Beberapa  manfaat  yang  akan  diperoleh  oleh  Indonesia  apabila  mengaksesi konvensi  ini  antara  lain:  1)  “Prosedur  legalisasi  menjadi  lebih  sederhana  karena berdasarkan Apostille  Convention hanya  akan  diperlukan  satu  tahap  saja  untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri; 2) Merupakan realisasi dari  komitmen  Indonesia  untuk  terus  mendorong  terciptanya  pemerintahan  yang terbuka  dan  transparan;  3)  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dengan menghilangkan  prosedur  birokrasi  yang  kurang  efisien;  dan  4)  Mendorong peningkatan  investasi  asing  karena  kemudahan  yang  didapat  dalam  prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.” 18
Kemudian,  terdapat  lima  keterbatasan  dari Apostille tersebut:  Pertama,
“ Apostille hanya mengontentifikasi the origin of the underlying public document . Implikasinya  dari Apostille yang  bersifat  terbatas  dimana Apostille hanya mengautentifikasi the  origin  of  public  document (atau  bisa  disebut  hanya  dapat mengautentifikasi  dokument  yang asli).  Kedua, Apostille tidak menjamin isi dari underlying  public  document ,  yang  artinya  tidak  berhubungan  dengan  isi  dari konten underlying  public dokument meskipun biasanya dokumen tersebut  adalah benar  dan  cocok, Apostille tidak  menyentuh  lebih  jauh  apa  isi  dari  dokumen tersebut dan atau menambahkan any legal significance to, the legal effect that the signature and / or seal would produce without an Apostille.” 19 Ketiga, “ Apostille tidak  menjamin  bahwa  semua  syarat  dari domestic  law atau  tidak  menjamin dokumen publik tersebut telah dilaksanakan berdasarkan semua ketentuan hukum domestiknya. Keempat, Apostille tidak mempengaruhi penerima, diterimanya atau nilai  pembuktian  dari  dokumen  publik  tersebut.  Konvensi Apostille tidak dipengaruhi  kewenangan  dari  negara  yang  dituju  untuk  menentukan  penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing. Terakhir, Apostille tidak membatasi jangka waktu berlakunya dokumen tersebut.  Konvensi Apostille tidak  mencantumkan  limitasi  waktu  untuk  berlakunya  efek  dari Apostille tersebut.” 20
Beberapa  manfaat  yang  akan  diperoleh  oleh  Indonesia  apabila  mengaksesi konvensi ini antara lain:
“1)Prosedur  legalisasi  menjadi  lebih  sederhana  karena  berdasarkan Apostille Convention hanya akan  diperlukan satu  tahap saja untuk  melegalisasi  dokumen publik  yang  berasal  dari  luar  negeri;  2)  Merupakan  realisasi  dari  komitmen Indonesia  untuk  terus  mendorong  terciptanya  pemerintahan  yang  terbuka  dan transparan;  3)  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dengan  menghilangkan
17 Fajrin, “Proses Legalisasi Elektronik Bisa Di Kanwil Kemenkumham Jatim,” Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.
18 Mutiara Hikmah, “Indonesia Dan Konvensi Apostille,” Humas FH UI, n.d.
19 Junaidi Ahmad Haris, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille.”
20 Makarim  Edmon,  “Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam  Administrasi  Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 45, no. 4 (2015): 3, https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44.
e-ISSN : 2621-4105
prosedur birokrasi yang kurang efisien; dan 4) Mendorong peningkatan investasi asing  karena  kemudahan  yang  didapat  dalam  prosedur  legalisasi  berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.” 21
Dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen yang berasal dari luar negeri dan  dokumen  yang  digunakan  di  luar  negeri  beberapa  diantaranya  ialah  :    1) “ Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan; 2) Konvensi Den Haag Tahun 1961 (Convention Abolishing The Requirement  Of Legalization For Foreign Public Documents) ; 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Pengesahan Convention Abolishing  The  Requirement  Of  Lecalisation  For  Foreign  Public  Documents Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
4)  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Cara  Permohonan  Legalisasi  Dokumen  Pada  Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038K/PDT/1981.” 22
Telah dijelaskan bahwa 2 (dua) “lembaga kementerian yang melaksanakan fungsi  legalisasi  yaitu  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjalankan pelaksanaan legalisasi dengan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya dokumen publik yang diproduksi atau dikeluarkan oleh negara tidak memerlukan verifikasi apabila hanya  digunakan  di  negaranya  saja.  Namun  hal  tersebut  berbeda  apabila  akan digunakan  pada  negara  lain  sehingga  hal  tersebut  dikarenakan  lembaga  atau pejabat  yang  mengeluarkan  dokumen  tersebut  tidak  familiar  dikenal  dengan negara  satu  sama  lain  maka  akan  memunculkan  kebutuhan  agar  legalisasi  untuk mengautentifikasi  dengan  tanda  tangan  atau  pembubuhan  cap  stempel  yang ditujukan untuk memberikan status keberlakuan atas dokumen tersebut.”
Aksesi terhadap perjanjian internasional berarti sebuah negara mengikatkan diri  pada  suatu  perjanjian  internasional.  Adanya  aksesi  tersebut  dimaksudkan menjadi  hukum  positif  di  Indonesia  setelah  perjanjian  berlaku  di  negara  yang mengaksesinya. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini di dalamnya terdapat 2  (dua)  pasal  yaitu  Pasal  1  menyebutkan  mengenai  pengesahan    dan  salinan naskahnya, kemudian  Pasal  2 menyebutkan, telah berlakunya Peraturan Presiden tentang legalisasi dokumen publik berdasarkan Konvensi Apostille .
3.2 Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Konvensi Apostille
Tujuan  dari  adanya  konvensi  ini  ialah  tidak  lain  tidak  bukan  untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini  antara  lain  untuk  dapat  mengembangkan  hubungan  antar  warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang  bersifat  keperdataan  yang  tak  jarang  memerlukan  atau  didasari  karena
21 Mutiara Hikmah, “Indonesia Dan Konvensi Apostille.”
22 “Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981” (1986).
e-ISSN : 2621-4105
adanya  dokumen  publik.  Dalam  praktiknya,  dokumen  publik  yang  berasal  dari luar  negeri  harus  dilegalisasi  terlebih  dahulu  agar  dapat  digunakan  di  wilayah hukum pihak yang menggunakan dokumen tersebut. 23
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  dan  mempunyai  peran dalam  masyarakat  yang  berfungsi  sebagai  pelayan  masyarakat.  Terutama  pada saat  pembuatan  akta  yang  merupakan  kewenangan  dari  Notaris  itu  sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 15 UUJN menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pajabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.”  Kemudian  kewenangannya  juga  digambarkan  dalam  Pasal  1  Undang Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  (selanjutnya  disebut  UUJN), sebagai  dasar  penunjukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik. 24
Peristilahan kata “berwenang” (bevoegd) yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN berkaitan dengan ketentuan Pasal 18868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”
Pelaksanaan  Pasal  1868  KUHPerdata  tersebut,  maksud  dari  para  pembuat undang-undang  ialah  menunjuk  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta autentik dan pejabat yang berwenang tersebut ialah Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  berdasarkan  Pasal  1  UUJN.  Sementara  itu,  akta yang  dimaksud  setelah  pembuatannya  akan  memperoleh  suatu  alat  bukti  yang memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurnah    ( vide 1870  KUHPerdata). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan  dengan  Pasal  1870  KUHPerdata,  Notaris  berperan  sebagai  pejabat umum yang memberikan kepastian hukum dalam melayani publik untuk membuat akta autentik.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  yang    pada  dasarnya melayani  kebutuhan publik.  Notaris mempunyai  kewenangan dalam  melegalisasi dokumen  publik  agar  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan    kepastian  hukum  yang diberikan  Notaris  melalui  legalisasi.  Adanya  pengesahan  dari  Notaris,  maka kekuatan  dari  akta  maupun  dokumen  yang  telah  disahkan  oleh  Notaris mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Peranan  Notaris  dalam  Konvensi Apostille pada dasarnya telah dimuat dalam aturan yang telah diratifikasi kedalam
23 Mutiara Hikmah, “Indonesia Dan Konvensi Apostille.”
24 Soenaryo  Cipta,  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pelayanan  Kepada  Publik  Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang,” Jurnal Universitas Sumatera Utara , n.d., 8.
e-ISSN : 2621-4105
Pasal  1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun  2021  yang menyebutkan bahwa konvensi  ini  berlaku  di  wilayah  negara  perserta  yang  mengaksesi  dalam  hal pengurusan legalisasi dokumen publik. 25 Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen  publik  adalah  dokumen  yang  berasal  dari  dokumen  yang  ada  otoritas atau  pejabat  yang  berkaitan  dengan  pengadilan  atau  tribunal  negara,  termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita (“huissier de justice”): 26
a. “Dokumen administratif;
b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
c. Sertifikat  resmi  yang  dilekatkan  pada  dokumen  yang  ditandatangani  oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran  suatu  dokumen  atau  yang  mencatat  masa  berlaku  tertentu  suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.” 27
Peran  Notaris  dalam  melegalisasi  akta  bawah  tangan  yang  akan  digunakan untuk  keperluan  legalisasi  dokumen  publik.  Notaris  mengesahkan  dokumen publik agar dokumen tersebut dapat digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju.  Dokumen-dokumen  publik  yang  dimaksud  meliputi:  dokumen-dokumen yang  berasal  dari  suatu  instansi  atau  pejabat  yang  mempunyai  hubungan  dengan pengadilan-pengadilan  badan-badan  peradilan  dari  suatu  negara,  dokumen- dokumen  administratif,  akta-akta  Notaris  dan  sertifikat-sertifikat  resmi  yang ditempelkan  atas  dokumen-dokumen  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan  pertanggungjawaban  secara  perdata,  dimana  tanggung  jawab  hukumnya merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  yang  harus  dimintakan  kepada  seorang Notaris  yang  berwenang  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya.  Adapun pertangungjawabannya  tidak  hanya  berdasarkan  moral  akan  tetapi  juga berdasarkan  hukum.  hal  tersebut  demikian  berasal  dari  pemikiran  bahwa  segala yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 28
Notaris  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuatnya  namun  tidak bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  dari  isi  akta  yang  dibuat  dihadapannya. Karena  isi  dari  akta  itu  sendiri  merupakan  kehendak  dan  kesepakatan  dari  para pihak  yang  menghadap  Notaris.  Apabila  terdapat  perbuatan  Notaris  yang  diluar dari  kewenangan,  maka  akta  tersebut  menjadi  tidak  mengikat  secara  hukum  dan atas  perbuatannya  dapat  berdampak  kerugian  bagi  pihak  yang  berkepentingan. pihak yang meruasa dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban secara
25 “Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille” (n.d.).
26 Kevin  Samuel,  “Indonesia  Menjadi  Negara  Peserta  Konvensi  Apostille,”  Hukum  Perseroan Terbatas, 2016.
27 Kevin Samuel.
28 Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL) (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003).
e-ISSN : 2621-4105
perdata,  terhadap  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  Notaris  dalam  pembuatan  akta autentik. 29
Adanya  perbuatan  hukum  yang  berkenaan  dengan  tanggung  jawab  Notaris yang bertentangan dengan
Notaris biasanya akan dimintakan pertanggungjawabannya  berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan Notaris menyebutkan bahwa  bahwa:
“Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 30
Tanggung  jawab  secara  keperdataan  merupakan  akibat  yang  timbul  dari kesalahan  atau  kelalaian  Notaris  karena  lalai  atau  dapat  disebutkan  bahwa merupakan  sebuah  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata.  Kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari  adanya  perbuatan  Notaris maka  akibatnya  aktanya  dapat  menjadi  cacat  hukum  dan  kekuatan  pembuktian dari  akta  tersebut  sudah  tidak  sempurna  dan  tidak  menjadi  alat  bukti  yang  kuat dipengadilan.  Sehingga  aktanya  menjadi  batal  demi  hukum  dan  oleh  karena perbuatan  tersebut  maka  Notaris  dapat  dikatakan  lalai  dan  melakukan  perbuatan melawan hukum. 31

## 4. PENUTUP
Peranan  Notaris  dalam  pengaturan  legalisasi,  berfungsi  sebagai  pejabat umum  yang berwenang  untuk  dapat  mengesahkan tanda tangan dan melegalisasi terhadap  dokumen  yang  berkaitan  dengan  publik  asing  yang  membutuhkan legalisasi terhadap dokumen yang akan dikirimkan dari negaranya ke negara lain. Peranan  Notaris  tetap  dibutuhkan  untuk  melegalisasi  beberapa  dokumen  yang akan  dipergunakan  terhadap  dokumen  publik  asing.  Adanya  Konvensi Apostille ini  bertujuan  untuk  dapat  menyederhanakan  formalitas  pengesahan  dari  keaslian tanda  tangan  para  pihak  yang  dilakukan  dihadapan  Notaris.  Kewenangan  yang terlaksana  oleh  penanda  tangan  dokumen,  pembubuhan  cap,  dan  identitas  segel diatas akta merupakan bagian dari penambahan sertifikat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam  Pasal  4 Peraturan Menteri  Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019. Konvensi Apostille telah  menghapus,  menyederhanakan  atau  meniadakan legalisasi atas pengurusan dokumen publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Hukum  dan  Kementerian  Luar  Negeri.  “Aplikasi  Legalisasi Elektronik,”
Basuki,  Zulfa  Djoko.  “Kemungkinan  Indonesia  Mengaksesi  The  Hague
Convention  Abolishing  The  Requirement  Of  Legalization  For  Foreign
29 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Perdata,  Cetakan  Kesembilan (Bandung:  Sumur, 1983).
30 “Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).
31 Setiawan  Rachmat, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  Cetakan  Keenam (Bandung:  Bina  Cipta, 1999).

## Public Documents.” BPHN, n.d.
Fajrin.  “Proses  Legalisasi  Elektronik  Bisa  Di  Kanwil  Kemenkumham  Jatim.” Kantor  Wilayah  Jawa  Timur  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, n.d.
Galuh  Puspaningrum.  “Notaris  Pailit  Dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris.” Diversi Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 201. https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371.
Junaidi  Ahmad  Haris.  “Urgensi  Dan  Tantangan  Indonesia  Dalam  Aksesi Konvensi  Apostille.” Jurnal  Rechts  Vinding 7,  no.  2  (2018):  1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  “Naskah Urgensi  Pengesahan  Convention  Of  5  October  1961  Abolishing  The Requirement  Of  Legalisation  For  Foreign  Public  Documents  (Konvensi  5 Oktober  1961  Tentang  Penghapusan  Persyaratan  Legaliasi  Terhadap Dokumen Publik Asing),” 4, 1961.
Kevin Samuel. “Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille.” Hukum Perseroan Terbatas, 2016.
Makarim Edmon. “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi
Pemerintahan  Dan  Pelayanan  Publik.” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan 45, no. 4 (2015): 3. https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44. Monica  Agustina  Gloria.  “Arti  Penting  Apostile  Certified  Bagi  Pengesahan Dokumen Asing.” Resjudicata 4, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795. Mutiara Hikmah. “Indonesia Dan Konvensi Apostille.” Humas FH UI, n.d.
Nanda Putu Silkyamara Rossana; I Putu Sudarma Sumadi. “Pertanggungjawaban Notaris  Terhadap  Surat  Bawah  Tangan  Yang  Dilegalisasi.” Universitas Undayana , n.d., 4. Nico. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And  Studies  Of  Business  Law  (CDSBL) .  Yogyakarta:  Centre  for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam Akta  Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.”
Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2021  Tentang  Pengesahan  Terhadap  Konvensi Apostille (n.d.).
Puspa  Whenahyu  Tegu;  Harjono  Djoko  Wahju  Winarno.  “Tanggung  Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris.” Jurnal Repertorium 3, no. 2 (2016): 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981 (1986). R.  Wirjono  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Perdata,  Cetakan  Kesembilan . Bandung: Sumur, 1983.
Ranti  Fauza  Mayana.  “Legalitas  Tanda  Tangan  Elektronik:  Posibilitas  Dan
Tantangan  Notary  Digitalization  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan 4, no. 2 (2021): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517. Richard  Pantun  Dan  Pawit  Sutrisno. Pelayanan  Legalisasi  Dokumen  Dalam
e-ISSN : 2621-4105
Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat . Depok: Badan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
Setiawan  Rachmat. Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  Cetakan  Keenam .  Bandung: Bina Cipta, 1999.
Soenaryo Cipta. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik  Sesuai  Dengan  Moral  Etika  Profesi  Dan  Undang-Undang.” Jurnal Universitas Sumatera Utara , n.d., 8. Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji. Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: Pdhui, 1979. Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1989. Suede  Nazar.  “Indonesia  Mungkin  Tidak  Lagi  Menerlukan  Legalisasi  Dokumen Publik Asing.” Bola Madura, 2021.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (n.d.).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).