## QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH 1
Amalia Diamantina*,  Lita Tyesta ALW Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang amaliadiamantina.undip@gmail.com

## Abstract
Regional Head Election on 2020 left money politics problem in Central Java Province. However, the case could not be continued to the investigation stage because there was not enough evidence, did not meet the alleged article elements, and expired. This study discusses the issue of money politics  enforcement  by  the  Election  Supervisory  Body  (Bawaslu)  using  normative  juridical approach  and  relies  on  secondary  data.  Money  politics  law  enforcement in  the  2020  regional elections has not been optimal because in terms of legal substance, there are criminal sanctions that  ensnare  recipients  so  that  people  are  reluctant  to  report,  the  limited  time  for  handling violations, the justification and burden of proof that are difficult, as well as limitation on money politics that are not defined concretely.
Keywords: Law Enforcement; Money Politic; Regional Head Election.

## Abstrak
Pilkada  2020  di  Provinsi  Jawa  Tengah  menyisakan  persoalan  politik  uang.  Namun,  setelah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kasusnya tidak dapat dilanjut ke tahap penyidikan karena kekurangan bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan sudah daluwarsa. Penelitian  ini  membahas  persoalan  penegakan  hukum  politik  uang  oleh  Bawaslu  dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengandalkan data sekunder. Penegakan hukum politik uang Pilkada 2020 belum optimal karena dari segi substansi hukum, terdapat sanksi pidana yang menjerat penerima sehingga masyarakat enggan melaporkan, batas waktu penanganan yang terbatas, justifikasi dan beban pembuktian yang sulit, serta batasan pengecualian politik uang yang tidak  ditentukan  secara  konkret.  Bawaslu  sebagai  penegak  hukum  tidak  memiliki  kewenangan memanggil  paksa  pihak  yang  terlibat  serta  kultur  masyarakat  yang  memandang  politik  uang sebagai hal biasa.
Kata kunci : Penegakan Hukum; Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  amanat  dari  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Amanat konstitusi  ini,  kemudian  diimplementasikan  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016
1 Penelitian yang dibiayai oleh Dana Non-PNBP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang memuat sejumlah aturan khusus tidak hanya terkait mekanisme pengisian jabatan namun juga penegakan hukum dan mekanismenya termasuk tindak pidana dalam pemilihan.
Pada pelaksanaan Pilkada, terdapat peran penyelenggara Pilkada, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai institusi ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu baik untuk pemilihan legislatif dan/atau Presiden serta pemilihan kepala daerah,  yang  bersifat  tetap,  oleh  karena itu  keberadaan  Bawaslu perlu  diatur didalam UUDNRI tahun 1945 sebagaimana KPU yang diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUDNRI tahun  1945  sehingga  dengan  kehadiran  Bawaslu,  pelaksanaan  Pemilu  maupun  Pilkada  dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun konstitusional (Yunus, Damrus, Sari, & Aulia, 2021).  Sebagai  Pengawas  Pilkada,  Bawaslu  dalam  menangani  Pelanggaran  Pemilihan  saat  ini berpedoman  pada  Peraturan  Bawaslu  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Penanganan  Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu No. 8 Tahun 2020).
Salah satu tindak pidana pemilihan yang kerap terjadi dalam Pilkada ialah politik uang yang dilakukan baik oleh calon, tim kampanye, maupun relawan agar mampu meraup suara sebanyak- banyaknya.  Politik  uang  adalah  suatu  upaya  memengaruhi  orang  lain  (masyarakat)  dengan menggunakan  imbalan  materi  atau  dapat  juga  diartikan  jual-beli  suara  pada  proses  politik  dan kekuasaan  serta  tindakan  membagi-bagikan  uang,  baik  milik  pribadi  atau  partai  untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). Politik uang juga disebut vote buying yang berarti pertukaran  materi  untuk  memilih  ketika  kampanye  pemilu  berlangsung  (Ocantos,  de  Jonge,  & Nickerson, 2014). Sulit untuk memastikan penerima materi turut memilih pasangan calon yang diminta, bahkan rata-rata pasangan calon hanya memperoleh 27 (dua puluh tujuh) persen suara dari jumlah uang yang mereka berikan melalui tim kampanye (Aspinall, Rohman, Hamdi, Rubaidi, & Triantini, 2017).
Kompleksitas  dari  politik  uang  kini  makin  berkembang,  sebagaimana  yang  disampaikan Fionna yang menemukan bahwa perantara “broker” yang mendistribusikan uang atas nama calon sering menyasar pemilih agar memilih di pemilu yang akan datang (Fionna, 2014). Penelitian lain bahkan menunjukan bahwa justru terdapatnya permintaan dari masyarakat untuk menerima uang dan materi dari para calon yang tentu saja melanggar hukum (Shin, 2015). Hal ini mengasumsikan bahwa  praktik  politik  uang  telah  merusak  efektifitas  pemerintahan  dan  secara  normatif bertentangan dengan konsepsi klasik demokrasi (Hicken & Simmons, 2008).
Politik  uang  ditengarai  lahir  dari  sengitnya  kontestasi  politik,  mahalnya  biaya  demokrasi, lemahnya  penegakan  hukum,  aturan  hukum  yang  sumir,  ditambah  persepsi  masyarakat  yang seakan permisif terhadap persoalan ini menyebabkan praktik politik uang tumbuh subur (M. Ali, 2003). Selain itu penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan perilaku dan penerimaan masyarakat dalam praktik politik uang dari calon saat berkampanye (Tawakkal, Suhardono, Garner, & Seitz, 2017). Pada tingkat yang lebih tinggi, politik uang telah dilihat sebagai metode yang dipelihara oleh para elit di bawah otoritarianisme yang  telah mengakar dalam tatanan  demokrasi  baru (Hadiz,  2012). Jika hal  ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan Pilkada saat ini cenderung menjadi demokrasi prosedural dan akhirnya  akan  mengarah  pada risiko fenomena  tirani  mayoritas  (Mboi,  2009).  Dilihat  dari  sisi hukum formal, aktivitas politik uang dilarang dan melanggar aturan yang ada. Hal ini tertuang pada Pasal 73 UU Pilkada, yang menyinggung  mengenai  frasa “menjanjikan  atau  memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan”.
Pada  pelaksanaan  Pilkada  serentak  tahun  2020  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  yang  menggelar Pilkada  di  21  (dua  puluh  satu)  Kabupaten  dan  Kota  (Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kabupaten Cilacap, 2019), tercatat terdapat 35 (tiga puluh lima) dugaan pelanggaran politik uang,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 222-234
akan tetapi prosesnya tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu/Sentra  Gakkumdu  dan  Bawaslu  dalam  pelanggaran  administrasi  pemilihan.  Hal  ini dikarenakan  tidak  cukup  bukti  dan  tidak  memenuhi  unsur  pasal  yang  disangkakan,  dan  ada beberapa kasus yang sudah daluwarsa (Yunus et al., 2021). Penegakan hukum politik uang dalam Pilkada serentak 2020 belum dapat secara optimal menjerat calon kepala daerah karena dari segi penegakan  hukum  administratif  yang  memiliki  sanksi  pembatalan  peserta  pemilihan,  harus terdapatnya  syarat  pembuktian  unsur  terstruktur  artinya  pelanggaran  ini  dilakukan  oleh  aparat struktural,  baik aparat  pemerintah maupun  aparat  penyelenggara  Pilkada  secara kolektif bukan aksi individual; sistematis artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang ( by design );  dan  masif  artinya  dampak  pelanggaran  ini  sangat  luas  dan  bukan  sporadis  (Lailam  & Anggia,  2020).  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  penulis  mengangkat  rumusan  masalah  sebagai berikut, bagaimana pengaturan hukum pidana pemilihan berupa delik politik uang dan pelanggaran administratif  pemilihan  yang  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  (TSM)  pada  pemilihan  kepala daerah  serentak  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2020  serta  mengapa  penegakan  hukum  pidana pemilihan berupa delik politik uang dan pelanggaran administratif pemilihan TSM masih belum optimal dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Terkait pembahasan ini, dalam penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh Irvan Muwardi dan Muhamad Jufri dalam buku “Keadilan Keadilan Pemilu: Titik Temu Kemanfaatan, Kepastian Hukum  dan  Memperkuat  Sistem  Penegakan  Hukum  Pemilu”  penulis  buku  membahas  terkait tantangan  terhadap  penegakan  hukum  pemilu  dan  cara  menghadapi  fenomena  atau  tantangan tersebut dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Pada penelitian sebelumnya, penulis buku hanya mengatakan bahwa pembentuk UU lebih dominan bersumber dari kompromi politik yang  serba  pragmatis.  Berbeda  dengan  penelitian  penulis,  yang  lebih  menjelaskan  dan menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan kata demi kata secara sistematis  sehingga  dapat  menemukan jawaban permasalahan.  Jenis penelitian yang  digunakan yaitu yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Sunggono, 2003), sebagai sumber penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder,  yaitu  bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku perpustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  karya ilmiah, serta  artikel-artikel  yang  berkaitan dengan materi penelitian (Z. Ali, 2010), yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel-artikel, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan masalah yang ditelti termasuk wawancara sebagai data pendukung (Z. Ali, 2010).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  melalui  studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  selektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan pemahaman hasil analisis (Muhammad, 2004).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah Tahun 2020 Politik uang atau money politic dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain melalui penggunaan imbalan tertentu. Sebagian orang mengartikan politik uang sebagai jual beli dalam proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini biasanya terjadi dalam rentang yang luas,
mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999). Uang dan  kekuasaan  sangat  erat  hubungannya.  Seseorang  bebas  mempengaruhi  dan  memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui berbagai cara termasuk uang (Nugroho, 2001).
Dalam konteks pemilihan, politik uang merupakan suatu pelanggaran dan termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan denda. Menurut Topo Santoso, definisi pidana pemilu terdiri dari tiga model, yaitu (Narwanto & Supardi, 2021): 1) Semua tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi pemilu yang diatur dalan hukum pemilu; 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar hukum pemilu (misalnya UU partai politik atau KUHP), dan; 3) Semua tindak pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung (termasuk pelanggaran lalu lintas, persekusi, kekerasan, vandalisme dan lain sebagainya).
Dalam  konteks  penegakannya,  hukum  pemilu  atau  pemilihan  diharapkan  bermuara  pada keadilan  pemilu  itu  sendiri.  Menurut  Kelsen  mengenai  konsep  keadilan,  menyatakan  bahwa, “justice is a condition of social order that is able to ensure that the search for truth can develop optimally. Justice represents of freedom, peace, democracy, and tolerance” (Kelsen, 2014). Sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  demokrasi,  hukum  pemilu  diharapkan  menjadi guideline dalam penerapan electoral justice di masyarakat. Namun sayangnya, hukum di Indonesia tidak memberikan ruang lingkup maupun definisi yang jelas mengenai politik uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya menyinggung mengenai frasa “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih” .  Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187A UU 10 Tahun 2016 menyatakan:
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  secara  langsung  atau  tidak langsung menjanjikan atau memberikan uang atau benda lain sebagai imbalan untuk:
a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak suara dengan cara tertentu yang membuat suara menjadi tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Secara tradisional, money in politics merupakan suatu bentuk election fraud yang melibatkan uang  dalam pemillu dengan  cara melanggar hukum. Election fraud sebagai bagian dari bentuk pidana  pemilu  biasanya  terjadi  dalam  tiga  proses  perolehan  dan  pencoblosan  surat  suara, penghitungan dan pengesahan hasil pemilihan, atau pendaftaran pemilih (Pilger, 2017).
Salah satu bentuk dari money in politics adalah vote buying . Vote buying terjadi ketika partai politik atau kandidat berusaha untuk membeli suara seorang pemilih dalam pemilihan yang akan datang. Vote buying dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pertukaran materi (uang), serta pertukaran  barang  atau  jasa  yang  diperlukan  (Schaffer,  2010).  Hal  lain  terkait  pengaruh mempengaruhi  dalam  pemberian  suara  ialah voter  intimidation .  Jika vote  buying merupakan kegiatan  membeli  suara  dengan  menawarkan  sejumlah  materi  untuk  memilih  seseorang  calon, voter  intimidation ialah  mempengaruhi  pemilih  melalui  ancaman  seperti  ancaman  pekerjaan, manfaat yang diberikan pemerintah, atau yang paling ekstrim ialah keselamatan jiwa seseorang. Perbedaan lainnya ialah vote buying menghasilkan bukti yang konkret yaitu materi yang diberikan, sementara voter intimidation bersifat lebih subjektif dan kurang memiliki bukti konkret (Pilger, 2017).
Jika melihat rumusan yuridis dalam UU Pilkada di atas, maka politik uang yang dimaksud dalam  konteks  hukum  pemilu  di  Indonesia  termasuk  ke  dalam vote  buying .  Uniknya  dalam ketentuan hukum mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemberian berupa materi selain uang masih dapat dimungkinkan. Hal tersebut tercantum di dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada yang menyatakan:
“Yang  tidak  termasuk  “memberikan uang  atau  materi lainnya”  meliputi  pemberian  biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”
Lebih lanjut ketentuan teknis yang mengatur mengenai pengecualian ini, tercantum di dalam Pasal  71  Peraturan  KPU  (PKPU)  4  Tahun  2017  jo.  PKPU  11  Tahun  2020  tentang  Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: 1) Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan  Calon  dan/atau  Tim  Kampanye  dapat  memberikan  makan,  minum,  dan  transportasi kepada peserta Kampanye; 2) Biaya  makan, minum,  dan  transportasi  dilarang diberikan dalam bentuk  uang;  3) Besaran  biaya  makan,  minum,  dan  transportasi  didasarkan  pada  standar  biaya daerah, dan; 4) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan Partai Politik atau Gabungan  Partai  Politik,  Pasangan  Calon  dan/atau  Tim  Kampanye  dapat  memberikan  hadiah, dengan ketentuan: a) dalam bentuk barang; dan b) nilai barang paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Politik  uang  selain  sebagai  tindakan  pidana  pemilihan,  juga  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran  administratif.  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  adalah  pelanggaran  tata  cara, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan politik uang  tercantum  di  dalam  Pasal  73  ayat  (1),  (2),  (5)  jo.135  A  UU  Pilkada,  yang  pada  intinya menyatakan bahwa: 1) Calon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk  mempengaruhi  penyelenggara  Pemilihan  dan/atau  Pemilih;  2)  Calon  yang  terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Pemberian sanksi  administrasi  tidak  menggugurkan  sanksi  pidana,  dan;  4)  Pelanggaran  administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  pelanggaran  administratif  politik  uang  merupakan  bentuk accesoir atau pelengkap dari pidana pemilihan, asalkan delik pidana politik uang tersebut memiliki unsur  Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif  (TSM).  Selain  itu  ketentuan  ini  tidak  menghapuskan sanksi pidana dari perbuatan politik uang, sehingga proses pidana dan proses administratif dapat berjalan dan diputus bersamaan.
Ketentuan mengenai pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM, dapat dijumpai dalam Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan bahwa: 1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk  memengaruhi  penyelenggara  Pemilihan dan/atau  Pemilih  yang  terjadi  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  masif;  2)  Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: a). kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b). pelanggaran  yang  direncanakan  secara  matang,  tersusun,  bahkan  sangat  rapi,  dan;  c).  dampak pelanggaran  yang  sangat  luas  pengaruhnya  terhadap  hasil  Pemilihan  bukan  hanya  sebagian- sebagian.
Berbeda halnya dengan penanganan pelanggaran administratif biasa, jangka waktu pelaporan pelanggaran administratif  TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM  yang  disampaikan  setelah  hari  pemungutan  suara,  laporan  Pelanggaran  Administrasi Pemilihan  TSM  ditindaklanjuti  oleh  pengawas  Pemilihan  dengan  menggunakan  mekanisme penanganan  pelanggaran  Pemilihan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Secara singkat, terdapat perbedaan penanganan pelanggaran pidana politik uang dan administratif politik uang TSM yang dapat dijelaskan pada tabel 1.

## 2. Masalah  Penegakan  Hukum  Pidana  dan  Administrasi  Politik  Uang  dalam  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Jawa Tengah Tahun 2020
Data yang diolah Penulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) jumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran politik uang. Namun, dari 35 laporan dan temuan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak terbukti. Hal ini dikarenakan, tidak cukup bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan ada beberapa kasus yang sudah daluwarsa. Data yang diperoleh dari 35 laporan dan temuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan tabel 2, dapat disadari bahwa dalam membangun suatu sistem penegakan hukum memerlukan penanganan yang menyeluruh. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut,  perlu kemudian  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  muncul  agar  nantinya  tercipta  tatanan  hukum ideal yang dicitakan.
Menurut Lawrence M. Friedman, pada setiap sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum ( legal culture ) (Friedman, 2001). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan pada peraturan  perundang-undangan.  Struktur  hukum  menyangkut  kelembagaan  (institusi)  dari pelaksana  hukum,  serta  kewenangan  dari  lembaga  dan  personil  (aparat  penegak  hukum). Sedangkan kultur hukum yaitu menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur tersebut yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat (negara), yang antara  satu  sub  sistem  dengan  sub  sistem  lainnya  saling  bersinergi  untuk  mencapai  tujuan penegakan  hukum  itu  sendiri  yakni  keadilan. Mengutip  yang  disampaikan  oleh  Friedman  ini, penulis  mencoba  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya penegakan hukum pemilihan kepala daerah berupa politik uang di Jawa Tengah tahun 2020. Faktor tersebut di antaranya:
a. Formulasi Yuridis
Beberapa ketentuan norma dalam aturan hukum pemilihan kepala daerah, secara tidak langsung berkontribusi dalam menyulitkan penegakan hukum yaitu:
1) Penjatuhan sanksi kepada penerima Di  dalam  ketentuan  Pasal  187A  ayat  (2)  UU  Pilkada,  menyatakan  bahwa ketentuan  pidana  politik  uang  juga  diterapkan  kepada  pemilih  selaku  penerima pemberian  atau  janji.  Sekilas  ketentuan  ini  menempatkan  perbuatan  politik  uang sebagai  tindakan  tercela  namun  sayangnya  menempatkan  pemberi  dan  penerima sebagai  “pelaku”.  Dalam  penanganan  pelanggaran  pemilu  yang  ditangani  oleh Bawaslu,  dilakukan  berdasarkan  temuan  dan  laporan.  Temuan  merupakan  hasil pengawasan  aktif  Pengawas  Pemilihan  yang  mengandung  dugaan  pelanggaran, sementara laporan merupakan hasil pelaporaan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor  kepada  Pengawas  Pemilihan  mengenai  dugaan  terjadinya  pelanggaran Pemilihan. Pelapor dalam hal ini merupakan WNI yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan  setempat.  Dengan  adanya  ketentuan  penerima  dapat  dijatuhi  sanksi sebagaimana  pelaku,  maka  pelaporan  dugaan  politik  uang  yang  berasal  dari masyarakat tentu akan nihil karena penerima akan enggan untuk melaporkan pidana politik uang kepada pengawas pemilu.
2) Batas waktu penanganan pelanggaran
Pada ketentuan Pasal 23 Perbawaslu 8 Tahun 2020, waktu penanganan maksimal 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) hari kalender. Patokan hari
yang  dipakai  ialah  hari  kalender,  bukan  hari  kerja,  sehingga  hari  libur  pun penanganan  tetap  dilakukan.  Durasi  waktu  yang  ditentukan  jauh  lebih  singkat dibandingkan pemilu yang mencapai 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari,  dengan  menggunakan  acuan  hari  kerja.  Hal  ini  menimbulkan  kesulitan  bagi Bawaslu  dalam  penanganan  pelanggaran  pemilihan  karena  pada  dasarnya  waktu akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan.
Penanganan  pelanggaran  terutama  pelanggaran  tindak  pidana  pemilihan membutuhkan  waktu  yang  cukup  untuk  melakukan  pembuktian,  dengan mendapatkan alat bukti yang cukup dan kualitas pembuktian terkait memidanakan seseorang  dan  tidak  boleh  ada  kesalahan.  Merujuk  pada  Putusan  Mahkamah Konstutusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan definisi terkait frasa “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan”, haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal  184  KUHAP,  yaitu;  Keterangan  saksi; Keterangan  ahli;  Surat;  Petunjuk;  Keterangan  terdakwa.    Berkaitan  dengan  hal tersebut sulit rasanya apabila harus melakukan penanganan pelanggaran pilkada yang hanya memiliki jangka waktu 5 (lima) hari.
3) Justifikasi dan Beban Pembuktian TSM Definisi dari TSM itu sendiri merujuk pada Perbawaslu 9 Tahun 2020 sebagai dasar untuk mengadili pelanggaran administratif TSM masih bersifat sumir. Belum adanya indikator yang konkret dalam menentukan kualifikasi TSM dalam pilkada akan  menjadi  hambatan  sekaligus  beban  bagi  Bawaslu  dalam  menjustifikasi  hal tersebut.  Mengingat  bola  panas  dalam  putusan  pelanggaran  administratif  TSM berada di tangan Bawaslu.
Selain itu, beban pembuktian yang tercantum di dalam Pasal 15 Perbawaslu 9 tahun 2020 menyatakan bahwa unsur TSM harus dimaknai secara kumulatif dengan beban  pembuktian  mencakup  terdapatnya  bukti  yang  menunjukan  terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota untuk Pilkada Provinsi  dan  50%  (lima  puluh  persen)  kecamatan  dalam  1  (satu)  kabupaten/kota untuk  Pilkada  Kabupaten/Kota.  Singkatnya,  pelapor  harus  mampu  membuktikan unsur  TSM  benar-benar  terjadi  secara  utuh  di  minimal  50  persen  wilayah/daerah pemilihan.  Sungguh,  beban  pembuktian  ini  sangat  berat  untuk  bisa  diwujudkan sebagai syarat untuk menjerat pelanggaran administratif TSM.
4) Batasan politik uang Sebagaimana  disinggung sebelumnya, ketentuan  politik uang dalam kerangka hukum  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  memiliki  pengecualian  di  dalam penjelasan  Pasal  73  UU  Pilkada  dan  PKPU  4  Tahun  2017.  Jika  dilihat  secara seksama, aturan teknis tersebut bukan malah menyelesaikan permasalahan, namun menambah  permasalah  baru.  Dalam  aturan  tersebut  disebutkan  bahwa  pemberian makan,  minum,  dan  biaya  transportasi  tidak  diberikan  dalam  bentuk  uang  dan didasarkan pada standar biaya daerah. Sejatinya terdapat dua pertanyaan yang tidak dijawab dalam aturan teknis tersebut. Pertama, tidak dijelaskan standar biaya daerah yang  dimaksud  sehingga  menimbulkan pertanyaan  mengenai  nilai  konkret  barang diberikan  yang  sebenarnya  dibolehkan  oleh  hukum.  Kedua,  jika  memang  biaya makan,  minum,  dan  transportasi  yang  diberikan  melebihi  standar  biaya  daerah, apakah  bisa  langsung  dikatakan  sebagai  politik  uang  atau  tidak.  Dengan ketidakjelasan  aturan  ini,  tentu  saja  akan  berimplikasi  pada  sulitnya  penegakkan hukum politik  uang, mengingat formulasi yuridis yang digunakan pun sulit untuk ditentukan  objektifitasnya.  Padahal  jika  menarik  semangat  dari  ketentuan  UU mengenai  larangan “memberikan uang  dan  materi  lainnya”,  seharusnya  dilakukan
secara konsisten  dengan  tidak  memberikan  pengecualian  dalam  tataran  teknisnya. Selain  itu  ketidakjelasan  mengenai  standar  biaya  daerah  yang  dimaksud  akan memberikan  kesimpangsiuran  dalam  menilai  batas  kewajaran  dalam  memberikan biaya-biaya yang termasuk dalam pengecualian tersebut. Sumir dan inkonsistensinya pengaturan ini seakan menjadi menjadi celah hukum bagi peserta pemilihan dalam melakukan vote  buying ,  karena  seolah-olah  hukum  mengizinkan  hal  tersebut dilakukan bahkan tanpa standar batasan yang disepakati.
b. Kewenangan Bawaslu
Dalam  konteks  penegakan  hukum  pemilihan  kepala  daerah,  Bawaslu  memiliki kewenangan yang strategis, namun posisi strategis tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan kewenangan  yang  menyeluruh,  padahal  penyelidikan  dan  pemeriksaan  pelanggaran administratif pemilihan berada di tangan Bawaslu. Hal tersebut yakni Bawaslu tidak dapat memanggil  paksa  pihak-pihak  yang  dibutuhkan  dalam  proses  klarifikasi  (Setiawan, 2017). Klarifikasi  merupakan  suatu  proses  untuk  memeriksa  keterangan  berbagai  pihak  yang dianggap  berperan  dalam  suatu  temuan  dan/atau  laporan.  Pihak  yang  dimaksud  bisa merupakan  pelapor,  terlapor,  saksi,  maupun  ahli.  Namun,  proses  klarifikasi  di  pengawas pemilu bukanlah proses pro yustisia yang dapat memanggil paksa pihak-pihak yang tidak mau hadir  ketika  dimintakan  keterangan.  Pengawas  pemilu  hanya  memiliki  kewenangan mengundang (undangan yang bersifat tidak mengikat) saja. Para pihak yang diundang untuk dimintai  keterangan  seringkali  tidak  hadir,  sehingga  pengawas  pemilu  tidak  memiliki keterangan yang cukup untuk meneruskan suatu peristiwa pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
c. Budaya Masyarakat
Budaya  hukum  merupakan  kunci  utama  dalam  menentukan  bentuk  ideal  suatu  sistem hukum. Legal culture ‘refers to  public knowledge of  and attitudes and behaviour patterns toward  the legal  system’ (Cotterrel,  2006). Legal  culture  consist  of  ’attitudes,  values,  and opinions held is society, with regard to law, the legal system, and its various part’ (Cotterrel, 2006).  Dapat  disimpulkan  bahwa,  kultur  hukum  adalah  bagian  dari  kebudayaan  secara menyeluruh, kultur hukum bagian dari budaya umum–kebiasaan, pendapat, cara berpikir dan bertindak  -  yang  patuh  pada  norma–norma  sosial  yang  menuju  atau  menjauh  dari  hukum dengan cara–cara tertentu (Cotterrel, 2006).
Politik uang ini telah merajalela dan menjadi suatu budaya disetiap menjelang pemilihan umum. Masyarakat menganggap bahwa pemberian uang oleh kandidat merupakan suatu hal yang biasa, karena politik uang ini selalu dilakukan berulang kali, hingga persentase politik uang  terus  meningkat  di  masa sekarang ini  (Cahyadi  &  Hermawan,  2019).  Masyarakat menilai bahwa pemberian uang menjelang pemilihan merupakan bentuk yang biasa dilakukan dan menjadi risiko bagi pasangan calon. Kultur lainnya yaitu, masyarakat sangat pasif dalam melaporkan adanya praktik politik uang kepada Bawaslu. Alasan utamanya ialah enggan atau sungkan  karena  tidak  mau  dijadikan  saksi  (Setiawan,  2017).  Pandangan  tersebut  menurut penulis  cukup  beralasan,  mengingat  hingga  saat  ini  belum  ada  mekanisme  hukum  untuk melindungi saksi dan pelapor dalam dugaan politik uang.
Selain ketiga permasalahan di atas, langkah pencegahan juga memiliki peranan penting guna  meminimalisir  pidana  politik  uang  terjadi  di  masyarakat.  Steven  P.  Lab  menyatakan bahwa pencegahan pidana dapat dibagi ke dalam 3 pendekatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan secara primer berfokus pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan kegiatan di luar lingkungan. Pencegahan sekunder lebih  cenderung  pada  usaha  untuk  mengidentifikasi  dan  memprediksi  potensi  terjadinya tindak pidana dengan berkaca pada realita. Sementara pencegahan tersier ialah usaha untuk
membuat semacam kesepakatan dengan pelaku agar mereka tidak lagi melakukan aksi yang serupa (Lab, 2010).
Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya terdapat 5 (lima) hal penting untuk mencegah terjadinya politik uang, di antaranya (Wibisono, Novianto, & Purwadi, 2020):  1) Pertama, perlu pengaturan yang jelas ( lex certa ) dan tegas ( lex stricta ) (Boot,  2001) hukum  pemilu dalam  memformulasikan  politik  uang  termasuk  sanksi  pidananya  yang  harus  pula dimaksimalkan.  Hal  yang  perlu  ditekankan  ialah  sanksi pidana  harus  mampu  memberikan efek jera  melalui strafmaat dalam  bentuk  kalimat  yang tidak  ditentukan;  2)  Kedua, aparat penegak hukum yang memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen begitu dibutuhkan dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya;  3)  Ketiga,  peradilan  pidana  politik  uang memerlukan prinsip due process of law yang memiliki ciri adil, objektif, cepat, dan sederhana; 4) Keempat, dalam menangani pemilihan, Bawaslu harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra  KPU  namun  juga  mitra  masyarakat.  Bawaslu  tidak  hanya  menjadi  organisasi  yang bersifat eksklusif, namun juga harus dapat terintegrasi dengan masyarakat sekitar sehingga potensi politik uang dapat diprediksi sebelumnya dan dapat dicegah sedini mungkin, dan; 5) Kelima,  KPU  harus  dapat  memberikan  edukasi  politik  yang  maksimal  kepada  masyarakat dengan bekerjasama dengan partai politik untuk tujuan mencegah politik uang.

## Tabel 1.

## Perbedaan Penanganan Pelanggaran Pidana Politik Uang dan Administratif Politik Uang
TSM Aspek Pidana Politik Uang Administratif TSM yang objeknya politik uang Kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi dan/atau Kab/Kota Bawaslu Provinsi Waktu Penanganan 3+2 Hari 14 Hari Waktu Pelaporan 7 hari sejak diketahui Sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara Sanksi Sanksi pidana berupa penjara dan denda Sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon Putusan Putusan pidana di Pengadilan Negeri Putusan Sidang Administrasi Bawaslu Upaya Hukum Mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung
Tabel 2.

## Data Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Provinsi Jawa Tengah
Kab/Kota Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang Hasil Tindak Lanjut Kab. Kebumen Membagikan uang dengan menggunakan amplop menjelang Pemilihan Tidak terbukti Kab. Kendal Membiayai pembangunan mushola pada waktu masa kampanye Tidak Terbukti Kab. Kendal Memberikan  bantuan  secara  simbolis  dalam  kegiatan  Kampanye  Paslon Nomor Urut 2 Tidak Terbukti Kab. Pekalongan Terang – terangan memberikan dan merima amplop berisi uang Rp70.000,00 dengan timbal balik mencoblos pasangan calon sesuai arahan dari pemberi politik uang Tidak Terbukti Kab. Pemalang Membagi-bagikan amplop berisi uang dan Stiker Paslon No. 1 Tidak Terbukti Kab. Pemalang Memberikan  sejumlah  uang  yang  dikemas  dalam  dua  amplop  agar  yang diberi uang  tersebut memilih salah satu  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Pasangan Calon No. 2 (Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat) Tidak Terbukti Kab. Pemalang Adanya  informasi  pembagian  uang  di  RT  005/  RW  001  Desa  Widodaren Rp40.000,00 di masing – masing amplop uang dari Paslon No. 2 Tidak Terbukti Kab. Purbalingga  Menjanjikan akan diberikan bantuan jika memilih salah satu Pasangan Calon (12 kasus) Tidak Terbukti Kab. Purworejo Pemberian bola sepak kepada   anak-anak Tidak Terbukti Kab. Purworejo Memberikan uang kepada masyarakat dengan dimasukkan ke dalam amplop, masing-masing berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tidak Terbukti Kab. Semarang Mendatangi rumah-rumah warga Dusun Canditengah yang namanya sudah tercantum  di  dalam  list  Bantuan  BSNT  (Bantuan  Sosial  Non  Tunai) yang dibuat  oleh  Suparna  (Perangkat  Desa  Canditengah)  dan  meminta  warga Dusun  Canditengah  untuk memilih salah satu  Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang sebagai syarat agar warga Dusun Canditengah yang namanya  sudah  tercantum  di  dalam  list  Bantuan  BSNT  mendapatkan Bantuan BSNT. Tidak terbukti Kab. Semarang Penyampaian  khotbah  Jumat  seorang  bernama  Utomo  sambil  tangannya memegang amplop putih yang diduga berisi uang, berbicara di hadapan para jemaah yang berada di dalam masjid yang akan melaksanakan salat Jumat, dengan menyampaikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Tidak terbukti Kab. Sragen Menjanjikan adanya harapan untuk mendapatkan dana Aspirasi 100 juta bagi desa  yang  memperoleh  presentase  tertinggi  di  tingkat  kecamatan  untuk kemenangan Yuni – Suroto dalam Pilkada 2020. Tidak Terbukti Kab. Sukoharjo Mempengaruhi  Pemilih  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilih  dengan  cara pembagian sembako berupa Beras, Minyak Goreng serta Gula Pasir Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya  seseorang  menggunakan  masker  dan  helm  datang  ke  sekretariat bersama  tim  kampanye  #ASWINNER  dengan  menyerahkan  sebuah  dos kertas warna coklat yang berisi ribuan fotocopy KTP dan Fotocopy kupon kartu  penggerak  dari  salah  satu  paslon  diserahkan  kepada  staf  sekber bernama Ardi Hidayat. Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 yang bernama  siti  Rofikoh  kepada  seorang  bernama  Rukiah,  uang  sebesar Rp50.000,00 dengan dimaksud agar penerima uang tersebut memilih paslon 01. Tidak Terbukti
Kab/Kota Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang Hasil Tindak Lanjut Kota Magelang Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 yang bernama  Solikhin,  kepada  seorang  bernama  Kun  Cahyono  sebesar Rp100.000,- dengan dimaksud agar penerima uang tersebut memilih paslon 01. Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh tim paslon 01 bernama IRMAN  LUKITO,  yang  dibagikan  kepada  11  warga  sebesar  Rp100.000 dengan maksud agar penerima uang tersebut memilih Paslon 01 Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Tim Paslon 01 kepada seorang  yang  bernama  Ibu  Saropah,  uang  sebesar  Rp50.000,00  dengan maksud agar penerima uang tersebut memilih Paslon 01 Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya  pemberian  uang  untuk  mencoblos  paslon  01  bahwa  Pak  Novel bercerita ada yang menawari uang tetapi dengan permintaan setelah coblosan dan harus mencoblos paslon nomor Urut 01 Tidak Terbukti Kota Magelang Pemberian  sejumlah  uang  kepada  beberapa  orang  untuk  diarahkan mencoblos paslon 01 Tidak Terbukti Kota Magelang Adanya pemberian sejumlah uang kepada perorangan dengan tujuan untuk diarahkan mencoblos/memilih paslon 01 Tidak Terbukti Kota Semarang Pembagian  sembako  bergambar  Paslon  berupa  beras  kepada  penyandang difabel dan lansia di Pedurungan Tidak Terbukti Kota Semarang Pembagian Beras dan Stiker Bergambar Paslon Tidak Terbukti

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  politik  uang  dalam hukum  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  merupakan  bentuk vote  buying dan  termasuk  ke dalam tindak pidana pemilihan dengan sanksi penjara dan denda. Selain itu, politik uang juga dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  administratif  pemilihan  jika  dilakukan  secara  terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak menggugurkan sanksi pidananya.
Berikutnya,  penegakan  hukum  politik  uang  belum  optimal  karena  penanganan  belum menyeluruh. Dari segi substansi hukum, beberapa norma dalam ketentuan hukum dirasa masih kurang  memadai.  Dari  segi  kelembagaan,  Bawaslu  sebagai  penegak  hukum  tidak  memiliki kewenangan  yang  optimal  dalam  memanggil  paksa  pihak  yang  terlibat  sehingga  penanganan pidana dan administratif  menjadi  terhambat. Kultur masyarakat  yang  memandang politik uang sebagai praktik yang biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2003). Money Politics Dalam Pilkada. Jurnal Hukum , 7 (2), 228.
Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, R., & Triantini, Z. E. (2017). Vote Buying In Indonesia:  Candidate  Strategies,  Market  Logic  And  Effectiveness. Journal  of  East  Asian Studies , 17 (1), 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/jea.2016.31
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. (2019). Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota di Jateng  yang  Pilkada  2020.  Retrieved  July  28,  2021,  from  Bawaslu  Cilacap  website: https://cilacap.bawaslu.go.id/2019.11.12/12:17/ini-daftar-21-kabupaten-kota-di-jateng-yang-
pilkada-2020/
Boot, M. (2001). Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes . Antwerpen: Intersentia.
Cahyadi,  R.,  &  Hermawan,  D.  (2019).  Strategi  Sosial  Pencegahan  Politik  Uang  di  Indonesia.
Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI , 5 (1), 29–41. Retrieved from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/338/70
Cotterrel,  R.  (2006). Law,  Culture,  and  Society:  Legal  Ideas  in  the  Mirror  of  Social  Theory. Ashgate Publishing Limited . England: Hampshire.
Fionna, U. (2014). Vote-buying in Indonesia’s 2014 Elections: The Other Side of the Coin. ISEAS Perspective . Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.
Friedman, L. M. (2001). Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction (2nd Editio). Jakarta: Tatanusa.
Hadiz,  V.  R.  (2012). Democracy  and  money  politics:  The  case  of  Indonesia,  in  Routledge handbook of Southeast Asian politics, ed. Richard Robison . London: Routledge.
Hicken, A., & Simmons, J. W. (2008). The Personal Vote and the Efficacy of Education Spending.
American Journal of Political Science , 52 (1), 109–124. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00302.x
Ismawan, I. (1999). Pengaruh Uang dalam Pemilu . Yogyakarta: Media Persindo.
Kelsen, H. (2014). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara . Bandung: Nusa Media.
Kumolo, T. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak . Bandung: Mizan Publika.
Lab, S. P. (2010). Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations . New York: Lexis Nexis Group.
Lailam,  T.,  &  Anggia,  P.  (2020).  Pengenyampingan  Keadilan  Substantif  Dalam  Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (2), 209–222.
Mboi, A. B. (2009). PilkadaLangsung: The First Step on The Long Road to Dualistic Provincial and District Government’ in Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) . Singapore: ISEAS.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Narwanto,  N.,  &  Supardi,  S.  (2021).  Election  Criminal  Law  Enforcement  in  the  Era  of Simultaneous  General  Election  2019. International  Journal  of  Social  Science  And Human Research , 4 (7), 1672–1676. Retrieved from https://ijsshr.in/v4i7/Doc/12.pdf Nugroho, H. (2001). Uang, Rentenir, dan Hutang-Piutang di Jawa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ocantos, E. G., de Jonge, C. K., & Nickerson, D. W. (2014). The Conditionality of Vote-Buying Norms: Experimental Evidence from Latin America. American Journal of Political Science ,
58 (1). Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.12047
Pilger, R. (2017). Federal Prosecution of Election Offenses (Eighth Edi). New York: United States Department of Justice.
Schaffer, F. C. (2010). Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying . Boulder,
Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Setiawan,  W. (2017). Bawaslu  Jateng Akui Berantas Politik Uang Terbentur Kultur. Retrieved July  27,  2021,  from  Detik  News  website:  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 3716849/bawaslu-jateng-akui-berantas-politik-uang-terbentur-kultur
Shin, J. H. (2015). Voter Demands for Patronage: Evidence from Indonesia. Journal of East Asian Studies , 15 (1), 127–151. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1598240800004197
Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tawakkal, G.  T.  I.,  Suhardono,  W.,  Garner,  A.  D.,  &  Seitz,  T.  (2017). Consistency  And Vote Buying: Income,Education, And Attitudes About Vote Buying In Indonesia. Journal of East Asian Studies , 17 (3), 313–329. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/jea.2017.15
Wibisono,  T.,  Novianto,  W.  T., & Purwadi,  H.  (2020).  Law  enforcement  of  money  politics in general election in Indonesia. International Journal of Law , 6 (3), 34–37.
Yunus,  M., Damrus,  D., Sari, P.  K., & Aulia,  E. (2021). Kedudukan Hukum Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan ,
5 (1), 20–32. Retrieved from https://www.sister.utu.ac.id/jcivile/article/view/3091