## OVERVIEW THE LAW OF ZAKAT PAYMENT USES FINTECH IN ISLAMIC PERSPECTIVE
Ruslan Abdul Ghofur 1 , Afiful Ichwan 2 1,2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
2 Email : afifulichwan24@gmail.com

## Abstract
The current development of technology 4.0 has made many major changes, especially in the transaction  model.  The  presence  of  Financial  Technology  (Fintech)  has  transformed  cash transactions into a non-cash transaction model that can be done without having to meet face to face. This gives people the convenience of making transactions. Not only in transactions of economic  activity,  but  also  non-cash  payment  through  Fintech  have  been  used  in  paying zakat.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  laws  of  Fintech  are  used  to  pay zakat. In this study, the authors used a literature study research method, namely by searching for  documents  such  as  national  and  international  journals,  books,  and  websites  related  to research.  The  results  of  the  analysis  using  the  nine  principles  of  Islamic  law  conclude  that legal fintech itself is allowed as long as the transaction does not contradict sharia principles and does not contain elements of danger.
Keywords: Zakat, Islamic Law, Financial Technology

## Abstrak
Perkembangan teknologi 4.0 saat ini telah banyak membuat perubahan besar, terutama pada model  transaksi.  Hadirnya Financial  Teknology (Fintech)  merubah  transaksi  yang  secara tunai  ke  model  transaksi  nontunai  yang  dapat  dilakukan  tanpa  harus  bertatap  muka.  Ini memberikan  masyarakat  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi.  Tidak  hanya  dalam transaksi  kegiatan  perekonomian,  namun  juga  pembayaran  nontunai  melalui Fintech telah digunakan dalam pembayaran zakat. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  hukum  penggunaan  transaksi  pada Fintech yang  digunakan  untuk  membayar zakat.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  studi  pustaka  yaitu dengan  mencari  dokumen  seperti  Jurnal nasional  dan  internasional,  buku,  dan  website  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  analisa  menggunakan  sembilan  kaidah  hukum  Islam menyimpulkan  bahwa  Fintech  hukum  itu  sendiri  perbolehkan  selama  transaksi  tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur bahaya.
Keywords: Zakat, Hukum Islam, Teknologi Keuangan

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi 4.0 saat ini terutama pada bidang ekonomi terus berinovasi dan  berkembang  untuk  menghadapi  persaingan  ekonomi  global  dan  upaya  membangun ekosistem  halal  dan  mendukung  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  (Ansori,  2016). Perkembangan  pada  teknologi  sektor  keuangan  atau  sering  kita  kenal  dengan Financial Technology (Fintech).  Fintech  adalah  teknologi  dan  inovasi  baru  yang  bertujuan  untuk bersaing  dengan  metode  keuangan  tradisional  dalam  penyampaian  layanan  keuangan  (Lin, 2015).
Sejak  munculnya  Fintech  di  Indonesia,  transaksi  keuangan  mengalami  perubahan kearah nontunai dan dalam setiap  tahunnya terus mengalami perkembangan, sampai dengan 31  Mei  2019  total  jumlah  penyelenggara  Fintech  di  Indonesia  terdaftar  dan  berizin  di  OJK adalah  sebanyak  113  perusahaan  Fintech. 1 Dengan  Pelaku  penggunaan  layanan  Fintech  di Indonesia  didominasi  oleh  payment  (43%).  pinjaman  (17%),  dan  sisanya  berbentuk agregator,crowdfunding dan lain-lain seperti gambar berikut. 2
Tingginya  penggunaan  teknologi  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  Fintech  semakin menunjukkan eksistensi pentingnya teknologi pada semua aspek. Tidak terkecuali dalam hal penghimpunan dana zakat, inovasi mekanisme dan proses penghimpunan zakat telah bergeser mengikuti arah perkembangan teknologi, yaitu melalui pemanfaatan media Fintech (Zaimah, 2017).  Alasannya  adalah  untuk  membangun  mobilisasi  pembayaran  zakat  dengan  teknologi diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  zakat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  secara ekstrinsik dan intrinsik (Senthe, 2012). Melihat gaya hidup masyarakat Indonesia yang telah melibatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari maka dalam beberapa tahun terahir banyak para  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  memberikan  perhatian  untuk  melakukan  penghimpunan zakat  secara  digital  melalui  financial  technology  ( Fintech ).  Karena,  Menurut  Abdelkader memanfaatkan  teknologi Fintech untuk  manajemen  ZIS  (Zakat,  Infaq  dan  Shadaqoh) merupakan  inovasi  yang  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  penerimaan  dan  distribusi Zakat  (Abdelkader,  2017).  M.  Aulia  Rachman  dan  Annisa  Nur  Salam  juga  berpendapat bahwa Fintech sebagai  media  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  layanan  keuangan berbasis  teknologi,  dapat  menjadi  fondasi  besar  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  zakat,  Sistem  manajemen  zakat  yang  terintegrasi  dengan Fintech yang  telah berkembangkan perlu inovasi untuk terus dikembangkan (Rachman dan Salam, 2018).
Penggunaan  layanan  Fintech  dalam  pengelolaan  dana  zakat  terus  berkembang, berbagai Lembaga Amil Zakat bekerja sama dengan layanan digital Fintech. Namun, di sisi lain  analisis  hukum  menggunakan  Fintech  dalam  pelaksanan  membayar  zakat  penting dilakukan,  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  memahami  dengan  jelas tentang  pelaksanaan  zakat  melalui  layanan  digital  fintech.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  akan membahas dan melihat bagaimana ketentuan hukum pembayaran zakat menggunakan Fintech dalam  perspektif  ekonomi  islam?.  Karena  kejelasan  hukum  tentang  pengelolaan  dana  zakat adalah salah satu indikator penting untuk mewujudkan penerimaan zakat dan kemakmuran di Indonesia (Januardi, 2018).

## METODE DAN PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  sosial  ( social  legal research )  di mana  penelitian  data  diperoleh  melalui  kepustakaan  dalam  semua  bahan  cetak, serta  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  topik  pembahasan.  Dalam  proses  analisis  data penulis  mengidentifikasi  masalah  terkait  dengan  masalah  dalam  penelitian  ini,  kemudian
1 Jumlah penyelenggara fintech di Indonesia" (On-line), tersedia di: https://www.ojk.go.id (11 Agustus 2019)
2 Muliaman  D.  Hadad,  Ph.D,  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK,  Kuliah  Umum  tentang  Fintech  (IBS: Jakarta, 2 Juni 2017).
penulis  merumuskan  rumusan  masalah.  Semua  data  yang  diperoleh  penelitian diklasifikasikan  untuk  digunakan  menganalisis  data  dalam  penelitian  menggunakan  analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian financial  technology/Fintech adalah  hasil  gabungan  antara  lembaga keuangan  dengan  digital teknologi  yang mengubah  model  bisnis  dari  konvensional  menjadi moderat, yang awalnya dalam transaksi harus bertatap-muka dengan uang cash, saat ini dapat melakukan  transaksi  jarak  jauh  dengan  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  dalam  hitungan detik saja. 3 Fintech hadir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang aktif dalam penggunaan  teknologi  informasi  serta  tuntutan  hidup  yang  serba  cepat.  Dengan  hadirnya fintech  membantu  transaksi  jual  beli  dan  sistem  pembayaran  menjadi  lebih  efisien  dan ekonomis namun tetap efektif.
Fintech membuat  perubahan  dan  kemudahaan  dalam  segala  transaksi,  namun tidak semua transaksi di fintech di perbolehkan, bagaimana dengan zakat?. Dalam analisis hukum Islam,  Pradja  dalam  bukunya  yaitu  “Sharia  Economic”  mengemukakan  bahwa  “Seseorang dalam  memahami  transaksi  ekonomi  syariah,  menggunakan  teori  sembilan  aturan  hukum islam  atau  kaidah  hukum  transaksi  ekonomi  syariah  yaitu:  Niat  (Nadharariyat  An-Niyat), Ekspresi  Keinginan  (Nadhariya  Al-Ta'bir  Al-'Iradat),  Manfaat  Pemeliharaan  (Nadhariya  Al- Maslahah), Hukum Asal (NadhariyatAl-Akhdzi bi Al-Istihab), Batas dari Ijtihad (Nadhariyat Dhawabith  Al-Ijtihad),  Wali  Amanat  (Nadhariyat  Al-Walayah),  Ketentuan  Jaliyah  dalam Zakat,  Tawabi,  Garansi  (Nadhariyat  Al-Dhaman)  (Pradja,  2012).  Dari  Sembilan  kaidah hukum islam di dapat di jelaskan sebagai berikut:
1. Nadharariyad  An-Niyat  atau  (Niat).  Dalam  kajian  ilmu  fiqh  dijelaskan  "al-ibratu  fi al'uqudi lial-maqashidiwa al-ma'anilal i al-fadziwalmabani", terjadinya sebuah transaksi disebabkan  oleh  niat,  bukan  karena  lafadz  dan  pernyataan.  Niat  di  dedikasikan  sebagai awal  dalam  mencapai  tujuan  segala  transaksi,  baik  dalam  distribusi  zakat  atau manajemen. Setiap perbuatan amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan  mendapatkan  balasan  dari  apa  yang  ia  niatkan.    Meskipun  niat  berposisi  didalam hati,  setidaknya  harus  memenuhi  tiga  komponen  yaitu:  pertama  Qasd  al-fily  yaitu menyengaja  untuk melakukan  suatu  perbuatan,  Kedua al  Tayin  menjelaskan  spesifikasi ibadah  yang  dilakukan,  dan  ketiga  fardhiyyah  yaitu  penyebutan  klasifikasi  ibadah  yang dilakukan. 4
2. Nadhariyah Al-Ta'bir Al-radIradat atau (Ekspresi keinginan). Dalam buku Asmawi juga menjelaskan,  "Keinginan  akan  sesuatu  tidak  dapat  diketahui,  tetapi  kita  dapat  melihat tanda-tandanya seperti gerak tubuh atau ucapan (Asmawi, 2010). Dalam islam ketentuan hukum harus didasarkan pada keinginan hati keinginan hati yang mendorong seseorang
3 https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa- sp/fintech/Pages/default.aspx
4 Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Matan Safînatun Najâh (Pustaka Arafah), h. 33-34.
untuk  mengeluarkan  pernyataan  lisan  yang  mempunyai  akibat  hukum  tertentu  (Pradja, 2012).
3. Nadhariya Al-Maslahah atau (Manfaat Pemeliharaan).  Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin  Sumair  Al-Hadrami  mengatakan  bahwa  maslahah  adalah  segala  sesuatu  yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat (Al-Raysuni dan Barut, 2000). Dalam ilmu fiqhiyah maslahah  dapat  di  artikan  larangan  untuk  menyebabkan  kerusakan  dan  dilarang  untuk membayar jenis kerusakan yang sama, Contoh: penipuan, pemalsuan dan ketidak pastian (gharar), Larangan  orang  yang  memiliki alasan tidak  sempurna  (menghela  nafas) untuk membelanjakan  kekayaan,  Larangan  untuk  al-Mufti  al-Majiri  tidak  untuk  memberikan fatwa kepada orang-orang (Pradja, 2012).
4. Nadhariyat  Al-Akhadzi  bi  Al-Istisshab  atau  (Hukum  Asal).  Hukum  asal  sama  dengan melanjutkan keabsahan hukum syara yang dimiliki tetap di masa lalu mengenai masalah hingga ada dalil lain yang menyatakan hilang ketentuan tersebut. "al-yakinu la yuzalu bi ass-syaq" (ketentuan hukum yang diyakini ada tidak dapat dihilangkan) (Pradja, 2012).
5. Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad atau (Keterbatasan dari Ijtihad). Ijtihad dapat diartikan sebagai  untuk  mengerahkan  semua  tenaga  dan  pikiran  untuk  mendapatkan  kesimpulan hukum syara tentang masalah-masalah tertentu dengan mempelajari dan memeriksa ayat- ayat  Al-Qur'an  dan  As-sunnah  sejalan  dengan  kaidah-kaidah  Arab.  Dalam  ilmu  fiqh Ijtihad  dibagi  menjadi  dua  yaitu:  Pertama  ijtihad  dalam  memahami  arti  nash  (teks Alquran  dan  Sunnah).  Kedua,  ijtihad  dengan  tetap  berpegang  pada  hukum  baru  nash hukum yang mapan (teks al-Qur'an dan Sunnah) (Pradja, 2012).
6. Nadhariyat Al-Walayah atau (Wali Amanat). Wali amanat atau Perwalian adalah otoritas yang diberikan syariat Islam kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang mengikat sebagai  tindakan  perwalian  yang  memiliki  batasan  dan  ketentuan  hukum.  Dalam  ilmu fiqhiyah  "tasarufi  al-imani"  ala  al-ra'iyatimunawathi  bi  al-maslahah"  atau  kebijakan pemimpin/imam rakyat harus berdasarkan manfaat.
7. Ketentuan  Jaliyah  dalam  Zakat.  Jaliyah  adalah  yarat  transaksi  akad  yang  sengaja disebutkan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  sedang  bertransaksi  sebagai  tambahan  atas ketentuan  yang  telah  ditetapka  syariat  dan  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai kemampuan.  Dengan  ketentuan,  jika  yang  diajukan  telah  menjadi  kebiasaan  atau  adat, maka  ketentuan  ini  dapat  diterima,  akan  tetapi  jika  sebaliknya  bukan  kondisi  yang diterima  dan  hukum  transaksi  fasad,  Jika  ketentuan  dihapus  maka  akad  transaksi  bisa valid (Pradja, 2012).
8. Tawabi.  Dalam  ilmu  fiqh:  "at-tabi'utabi'  sesuatu  yang  mengikat  atau  hukum  mengikat pada  sesuatu.  Contoh:  seorang  yang  menjual  sapi  yang  sedang  mengandung,  transasksi itu  termasuk  menjual  janin  yang  berada  didalam  kandungan  sapi  sehingga  tidak  bisa dipisahkan  menjadi  dua  transaksi  yang  berbeda  karena  suatu  benda  mengikat  ke  benda lain,  karena  suatu  benda  mengikat  ke  benda  lain,  maka  hukum  juga  mengikat  sesuatu yang mengikat (Pradja, 2012).
9. Nadhariyat  Al-Dhaman  atau  (Garansi/Jaminan).  Teori  Garansi/Jaminan  mulai  dari masalah kharaj yang berarti sesuatu yang diproduksi atau output dari sesuatu yang dijaga
atau  digunakan  karena  itu  menjaga  properti  atau  milik  orang  lain.  Dalam  aturan,  "al- kharaj bi dhaman" atau kharaj terikat oleh tanggungan (Pradja, 2012).
Dari  literatur  yang  dikembangkan  dan  teori-teori  yang  diatas,  maka  penulis melakukan  dan  mengidentifikasi  hukum  pembayaran  zakat  menggunakan  Fintech  dalam perspektif ekonomi islam sebagai berikut:
Tabel 1. Tinjauan Pembayaran Zakat Legal Menggunakan Fintech Dari Sembilan Kaidah
Hukum Transaksi Ekonomi Syariah Teori Kaidah Zakat melalui fintech Analisa Niat (Nadharariyat An-Niyat) Membayar zakat melalui fintech digunakan untuk proses pemeliharaan dana, mendistribusikanzakat, mengelola  zakat  dan  sarana pendidikan zakat. Saat  muzakki  menyengajakan melaksanakan  satu  hal  dengan disertai menjalankan sebuah kegiatan zakat tampa ada paksaan dalam bentuk pembayaran  atau  pengurangan harta  kekayaan  maka  dengan demikian zakat yang di bayarkan sah. Niat tergolong dalam perbuatan  hati,  maka  tempatnya ada  di  dalam  hati,  segala perbuatan yang hendak dilakukan  oleh  manusia,  niatnya secara  otomatis  tertanam  di dalam hati. Ekspresi Keinginan (Nadhariya Al- Ta'bir Al- 'Iradat) Pembayaran zakat dengan fintech Ketika masyarakat atau muzakki menggunakan  layanan  fintech untuk membayar zakat, maka itu artinya  hukum  kaidah  Ekspresi Keinginan berkaitan karena telah menunjukkan keinginan dari hati (iradah). Manfaat Pemeliharaan (Nadhariya Al- Maslahah) Zakat  melalui  layanan  digital fintech digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran zakat. Membayar zakat melalui layanan  digital  fintech  dapat menciptakan  kemudahaan  dan banyak  manfaat  yang  diterima oleh  syariah  Islam,  selama  tidak menimbulkan  kerugian.  Disisi lain  meningkatkan  kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.
Teori Kaidah Zakat melalui fintech Analisa Hukum Asal (NadhariyatAl- Akhdzi bi Al- Istihab) Fintech  adalah  sebuah  layanan digital untuk memfasilitasi transaksi  pembayaran  zakat, amil  lebih  terorganisir  untuk dikelola,  membantu  komunitas untuk  menghitung  jumlah  zakat dan mustahik menerima manfaat lebih cepat. Fintech hanyalah sebuah layanan digital  pembayaran,  tidak  ada kontrak  yang  mengikat  secara hukum  muzakki,  LAZ  dan fintech.  Jika  merasa  ragu  atau curiga  terhadap  penyalahgunaan dana zakat maka tidak diperlukan  untuk  mengganti  dan membayar  ulang  zakat.  Karena ketika  muzakki  menggunakan layanan fintech untuk pembayaran zakat Lembaga Amil  Zakat  telah  sepenuhnya bertanggung  jawab  atas  dana yang  di  serahkan  sehingga  tidak bisa dibatalkan dengan kedatangan keraguan. Batas dari Ijtihad (Nadhariyat Dhawabith Al- Ijtihad) Kemajuan  akan  teknologi  telah mengubah  lahirnya  digitalisasi zakat Para  ulama  Indonesia  telah sepakat akan hukum pelaksanaan zakat melalui fintech  sebagai  mana  tertuang pada  Fatwa  DSN  tentang  Uang Elektronik  Syariah  No.  116  / DSN-MUI  /  IX  /  2017  dan Fatwa  DSN  tentang  Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No.117 / DSN-MUI / IX /  2018),  ijma  memperolehkan fintech  sebagai  alat  pembayaran zakat. Wali Amanat (Nadhariyat Al- Walayah) Penggunaan  sebuah  teknologi digunakan  untuk  meningkatkan transparansi Lembaga Amil Zakat,  ini  sesuai  dengan  teori dari teknologi Blackchain. diharapkan fintech dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakatnya melalui LAZ. Para  muzakki  yang  melakukan transaksi pembayaran zakat melalui  layanan  digital  fintech itu diperbolehkan. Karena otoritas  manajemen  wali  amanat dari zakat adalah LAZ remis dan terdaftar  atau  LAZ  yang  berasal dari  Dewan  Pengurus  Masjid. Terlebih LAZ resmi dan terdaftar di pemerintah Indonesia  memiliki  kekuatan hukum sebagai perwakilan orang lain  untuk  tujuan  mengelola zakat.
Teori Kaidah Zakat melalui fintech Analisa Ketentuan Jaliyah dalam Zakat Zakat  melalui  fintech  telah banyak Persetujuan dan mengumpulkan  zakat  melalui Cashless,  karena  kemudahan transaksi.  Disisi  lain  Semakin sedikit orang menggunakan uang  tunai  dan  meningkatnya social media Hukum kaidah Jaliyah sepenuhnya digunakan di fintech dalam Pembayaran zakat, hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan  tentang  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  kedua belah pihak. Akan tetapi kemajuan teknologi menjadi tradisi  dan  kebiasaan  dalam menggunakan  layanan  fintech karena dianggap memenuhi syarat  dan  hukum  transaksi secara hukum. Tawabi Banyak  layanan  digital  fintech dan e-commerce dengan saluran pembayaran.  Dimana  muzaki dapat  melakukan  pembayaran zakat sementara melakukan transaksi lain. Pembayaran  zakat  dan  belanja online menggunakan e- commerce  adalah  merupakan dua  transaksi  yang  memiliki tujuan berbeda, meskipun mereka  menggunakan  saluran pembayaran  yang  sama.  maka hukumnya  tidak  mengikat  satu sama  lain.  Transaksinya  adalah sah. Garansi (Nadhariyat Al- Dhaman) Bank  Indonesia  menjamin  dan menjaga dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen,  khususnya  mengenai jaminan  kerahasiaan  data  dan informasi konsumen lewat jaringan  keamanan  siber  dan telah  memiliki  dasar  hukum penyelenggaraan ● Peraturan  Bank  Indonesia No.  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi Pembayaran ● Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital ● Peraturan  Bank  Indonesia No.  18/17/PBI/2016  tentang Uang Elektronik
Vol. 11, No. 2, (2020)

## PENUTUP
Kehadiran  layanan  digital  fintech  dalam  pengelolaan  dan  pembayaran  dana  zakat banyak memiliki unsur  manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dalam ketentuan hukum  islam  transaksi  fintech  di  perbolehkan  dengan  kondisi  tertentu.  Hasil  analisa menggunakan sembilan kaidah hukum Islam menyimpulkan bahwa Fintech hukum itu sendiri perbolehkan  selama  transaksi  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan  tidak mengandung unsur bahaya. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No. 116 /DSN-MUI / IX /  2017  dan  Fatwa  tentang  Layanan  Pendanaan  Teknologi  Informasi  Berbasis  Syariah (Fatwa117 / DSN-MUI / IX / 2018) mendukung pengembangan fintech dalam penghimpunan dana zakat bagi Lembaga Amil Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelkader,  O.  Ahmed.  (2017).  “Significant  Concerns  Influence  Online  pro  Bono Volunteering of Faculty Members”. Computers in Human Behavior . Vol. 73 Al-Raysuni, Ahmad dan Barut, M. Jamal. (2000). Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, AlMaslahah, Terj.  Ibnu  Rusydi  dan  Hayyin  Muhdzar,  "Ijtihad  Antara  Teks,  Realitas  dan Kemaslahatan Sosial .Erlangga, Jakarta. Ansori.  Aan,  (2016).  “Digitalization  Of  Islamic  Economics”. Islamic  financial  and BusinessEconomics Journals , Vol. 7, No. 1. Asmawi.  (2010). Teori  Maslahat  dan  Relevansinya  dengan  Perundang-Undangan  Pidana Khusus di Indonesia . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Bank Indonesia,
URL:
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan- konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx (11 Juni 2020).
D.  Hadad,  Muliaman.  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK. Kuliah  Umum  tentang  Fintech .  IBS: Jakarta, (2 Juni 2017).
Januardi. “Zakat dalam perspektif hukum positif”. J Masy dan Islamic Charities , Vol 1, No 1, (2018).
Jumlah penyelenggara fintech di Indonesia" URL: https://www.ojk.go.id (11 Agustus 2019) Lin,  Tom  W.C.  (2015).  “Infinite  Financial  Intermediation”. Wake  Forest  Law  Review, Review , Vol. 50 No. 643. Pradja J. S.(2012). Sharia Economic . CV. Pustaka Setia, Bandung.
Rachman,  M.  Aulia  &  Salam,  A.  Nur.(2018).  “The  Reinforcement  of  Zakat  Management through Financial Technology Systems”. International Journal of Zakat . Vol. 3 No. 1. Senthe, S. Elizabeth. (2012). “Transformative Technology in Microfinance: Delivering Hope Electronically?”. Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy . Vol. 13.
Syaikh  Al-'Alim  Al-Fadhil  Salim  bin  Sumair  Al-Hadrami. Matan  Safînatun  Najâh .  Pustaka Arafah.
Zaimah, N. Rahmawati.(2017). “ Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia the Progressive Analysis of E-Commerce Utilization Based of Wakaf Fundraising Scheme in Indonesia ”. Jurnal Anil Islam . Vol. 10, No. 2