Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional
To Develop from The Periphery: A Review From the Perspective of Regional Economics
D. S. PRIYARSONO 1*
1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680; * Penulis korespondensi, e-mail: priyarsono@ipb.ac.id, priyarsono@yahoo.com (Diterima: 15 Oktober 2016; Disetujui: 23 Desember 2016)

## ABSTRACT
Based  on  the  experiences  of  various  countries  that  were  analyzed  by  the  World  Bank, regional development strategies can be classified into three classes based on the urbanization level (low,  middle,  high),  i.  e.,  to  increase  density  (to  create  economies  of  concentration),  to  reduce distance  (to  develop  connectivity),  and  to  overcome  division  (to  handle  slump  areas  and  the accompanying  problems),  respectively.  The  policy  of  “to  develop  from  the  periphery”  can  be interpreted as a strategy to increase the intensity of economic activities particularly in rural areas in order to create economies of concentration, i.e., cost savings and other benefits that are created by  the  concentration  of  economic  activities  in  a  region.  This  policy  has  been  embarked simultaneously  with  a  very  big  scale  of  infrastructures  development,  especially  those  related  to transportation (roads, seaports, and airports). This article reports the results of a literature survey on  regional  development  theories  that  are  related  with  the  policy.  This  article  also  discusses  the Indonesian economic situations in which the policy has been implemented. In the later part of the article  several  research  questions  are  formulated  suggesting  directions  of  further  studies  for empirically testing the hypotheses that can be derived from the research questions, especially those related with the implementation of “to develop from the periphery” policy.
Keywords: economies of concentration, interregional connectivity, regional development strategy

## ABSTRAK
Berdasarkan  pengalaman  berbagai  negara  yang  dianalisis  oleh  Bank  Dunia,  strategi pembangunan wilayah dapat dibedakan menurut tingkat urbanisasinya (rendah, sedang, dan tinggi), yakni  berturut-turut  strategi  membangun  kepadatan (menciptakan economies  of  concentration ) , strategi  mengurangi  jarak (membangun connectivity ) , dan strategi mengatasi  penyekatan (menangani kawasan kumuh dan berbagai persoalan yang menyertainya). Kebijakan “membangun dari  pinggiran”  dapat  ditafsirkan  sebagai  strategi  meningkatkan  intensitas  kegiatan-kegiatan ekonomi  terutama  di  daerah  pedesaan  untuk  menciptakan economies  of  concentration ,  yakni penghematan  yang  timbul  dari  berkumpulnya  kegiatan-kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah. Kebijakan  ini  dibarengi  dengan  upaya  besar-besaran  membangun  infrastruktur,  khususnya  yang berkaitan  dengan  transportasi  (jalan  raya,  pelabuhan  laut,  dan  pelabuhan  udara).  Artikel  ini melaporkan  hasil  studi  pustaka  tentang  teori  pembangunan  wilayah  yang  berkaitan  dengan kebijakan  tersebut.  Selanjutnya,  artikel  ini  juga  membahas  situasi  perekonomian  Indonesia  di sekitar  penerapan  kebijakan  tersebut.  Pada  bagian  akhir  dikemukakan  beberapa  pertanyaan  yang
dapat  ditindaklanjuti  dengan  perumusan  hipotesis  dan  pengujian-pengujiannya  berdasarkan penelitian  empiris,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  penerapan  kebijakan  “membangun  dari pinggiran”.
Kata kunci:  keterhubungan antarwilayah, penghematan akibat konsentrasi, strategi pembangunan wilayah

## PENDAHULUAN
Konsep  “membangun  dari  pinggiran” ramai  dibicarakan  publik  pada  tahun  2014 ketika Ir. Joko Widodo, saat itu calon presiden, mencanangkan  serangkaian  agendanya  yang dikenal  sebagai Nawa  Cita (sembilan  agenda) . Agenda  “membangun  dari  pinggiran”  muncul pada  urutan  ketiga,  selengkapnya  berbunyi “ Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka negara kesatuan” .
Konsep  tersebut  sangat  menarik  untuk ditinjau  dari  berbagai  perspektif.  Khusus  dari perspektif  Ilmu  Ekonomi  Regional,  konsep tersebut  menjadi  istimewa  karena  tergolong amat  langka  dan  amat  jarang  didiskusikan dalam  forum-forum  akademis.  Dalam  ranah publik  yang  lebih  luas,  misalnya  bila  kita gunakan  mesin  pelacak  ( search  engine )  dalam internet  dengan  kata  kunci to  develop  from  the periphery ,  maka  yang  kemungkinan  besar muncul  adalah  judul-judul  makalah  tentang pembangunan  negara-negara  terbelakang  di kawasan  Eropa  Timur.  Tentulah  makna to develop  from  the  periphery dalam  konteks  itu berbeda  dengan  makna  yang  dimaksudkan dalam butir ketiga Nawa Cita .
Sebaliknya, bila kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah membangun  dari  pinggiran, maka  laman  dan dokumen  yang  dimunculkan  mesin  pelacak dalam internet akan memunculkan banyak butir, boleh dikatakan semuanya terkait dengan Nawa Cita . Dengan demikian, kembali dapat disimpulkan  bahwa  konsep  “membangun  dari pinggiran”  adalah  khas  Indonesia  dan
maknanya  berbeda  dengan  konsep to  develop from the periphery. 3
Makalah  ringkas  ini  dimaksudkan  untuk melaporkan  hasil  telaah  pustaka  ( literature survey )  sebagai  upaya  untuk  memahami  apa yang  sesungguhnya  dimaksudkan  dalam  butir ketiga Nawa  Cita tersebut  dari  sudut  pandang Ilmu  Ekonomi  Regional.  Untuk  itu  akan dipaparkan beberapa teori pembangunan regional  yang  cukup  relevan  bagi  konteks Indonesia  khususnya  yang  berkaitan  dengan konsep  “membangun  dari  pinggiran” . Adapun bahasan  dengan  latar  belakang  permasalahan yang  sama  tetapi  yang  lebih  bersifat  analisis kuantitatif  (simulasi  berbagai  skenario  dengan model  basis  ekonomi)  untuk  menjajaki  sejauh mana  keberhasilan  kebijakan  tersebut  dapat diperiksa pada laporan Priyarsono (2016).
Dalam  buku  teks  yang  cukup  baku tentang  pembangunan  ekonomi  regional  yang berjudul Regional  Economic  Development: Analysis  and  Planning  Strategies (Stimson et al., 2006)  dibahas  secara  cukup  rinci  beberapa teori  pokok  dan  model-model  pembangunan ekonomi  regional  dan  evolusi  strategi-strategi pembangunan  regional,  mulai  dari  era  1970-an hingga era dewasa ini. 4 Berikut ini diringkaskan butir-butir pentingnya.
Pembangunan  ekonomi  regional  dapat dipandang  sebagai  produk  dan  proses.  Produk yang dimaksud di sini adalah hasil pembangunan  ekonomi,  misalnya  penciptaan kesempatan  kerja,  kemakmuran,  investasi, standar  hidup,  standar  lingkungan  kerja, infrastruktur,  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan dengan  kehidupan,  pekerjaan,  dan  investasi
3 Untuk konteks Eropa, periksa Capello & Fratesi (2011).  Untuk konteks Aceh dan Papua, periksa Hill (2014).
4 Sebagai pembanding, periksa Capello (2009, 2016).
pada  suatu  wilayah  ( region ).  Adapun  yang dimaksud  dengan  proses  dalam  hal  ini  adalah serangkaian  kebijakan,  perencanaan,  analisis, strategi,  dan  alokasi  sumber  daya  untuk pendukungan industri, pembangunan infrastruktur,  pembinaan  tenaga  kerja,  dan pengembangan pasar. Dengan demikian, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa proses tersebut
menghasilkan produk seperti yang diharapkan.
Dalam perspektif teori ekonomi
neoklasik,  pembangunan  ekonomi  regional kemudian dimaknai
sebagai upaya memfasilitasi  proses  penciptaan output ( Q ) yang dimodelkan sebagai fungsi produksi Q = f ( K,  L,  T,  … )  dengan K  capital,  L  labor, dan T technology .  Upaya  tersebut  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  atau  organisasi/komunitas
dengan  cara  stimulasi  (merangsang)  kegiatan bisnis  dan/atau  penciptaan  kesempatan  kerja. Tentu  saja,  agar  pemahaman  menjadi  lebih lengkap,  perspektif  ini  perlu  diperluas  dengan melibatkan  berbagai  aspek  lain  seperti  faktor- faktor  sosio-kultural  yang  terukur  secara kualitatif  dan  kuantitatif.  Merangkum  diskusi tersebut,  Stimson et  al .  (2006)  merumuskan definisi sebagai berikut.
… Regional economic development is the application  of  economic  process  and resources  available  to  a  region  that results in the sustainable development of, and  desired  economic  outcomes  for  a region  and  that  meet  the  values  and expectations of business, of residents and of visitors.
Gambar 1. Model proses pembangunan ekonomi regional Sumber: Stimson et al . (2006).
Teori ekonomi berkembang secara evolusioner.  Pada  awalnya,  seperti  yang dimodelkan  dalam  Teori  Ekonomi  Neoklasik, proses ekonomi diandaikan berlangsung  seperti pada  sebuah  titik  atau  pada  hamparan  bidang yang  homogen.  Kalau  pun  ada  dua  hamparan
bidang  yang  berbeda  dalam  hal  perbandingan kandungan  kapital  dan  tenaga  kerja,  maka proses  ekonomi  jangka  panjang,  mekanisme harga,  dan  mekanisme  akumulasi  kapital diramalkan akan mengarahkan situasi pada titik konvergensi,  yakni  kedua  hamparan  bidang  itu
Eternal Sources of Wealth

## Export income
 Income from external investments and grants
 External investors
 Private capital
Internal Sources of Wealth  Profits  Dividends
 Savings
 Assets
 Social capital
Drivers of Regional Development Growth  Focus on Value Adding
 Investment
 Effective Governance
 Productivity and Perfomance
 Asset Utilisation
 Consumption
 Population Growth Building Regional Capital stocks Exports Managing Regional Risk
Dividends to external investors
Imports of production inputs Imports of consumption inputs Investment of savings elsewhere Focusing on reducing the leakage of capital At the Regional Level Work force Capabi lity Institutions  Planning  Financing Strategic Infra stucture  Service  Facilities  Information At the Firm Level Capital Innovation Catalysts Region has a lead/instrumental role Region has a partnership role
Region has a facilitating/support role
pada  akhirnya  akan  menjadi  hamparan  bidang yang  homogen  dalam  arti  nisbah  kapital berbanding  tenaga  kerja  menjadi  seragam. Ramalan  teori  ini  tidak  mampu  menjelaskan keragaman antarlokasi, sesuatu yang
sesungguhnya adalah situasi spasial yang sangat alamiah.  Namun,  teori  terus  berkembang dengan setahap demi setahap mengakomodasikan  aspek-aspek  baru  seperti gejala-gejala  ketidaksempurnaan  pasar  akibat adanya  eksternalitas  dan  penghematan  akibat skala ( economies of scale ).
Teori-teori pembangunan regional bersandar  pada  Ilmu  Ekonomi  Regional  yang secara eksplisit mempertimbangkan fakta ketidakseragaman  sebaran  sumber  daya  alam (mengakui adanya natural-resource advantages ),  timbulnya  penghematan  akibat berkumpulnya  kegiatan-kegiatan  ekonomi  pada suatu  lokasi  ( economies  of  concentration ),  dan adanya  biaya  transportasi  dan  komunikasi.  Di samping  itu,  teori-teori  pembangunan  regional juga mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan.
Salah  satu  teori  yang  paling  awal dibangun dalam Ilmu Ekonomi Regional adalah Teori Basis Ekonomi ( Economic Base Theory ). Diasumsikan  bahwa  kegiatan  ekonomi  dalam sebuah  wilayah  dapat  dipilah  menjadi  dua, yakni:  (1)  komponen  non-basis  yang  melayani kebutuhan  konsumsi  penduduk  lokal,  dan  (2) komponen basis yang menghasilkan barang dan jasa  untuk  konsumsi  di  luar  wilayah  tersebut. Tentu  saja,  asumsi  itu  bersifat  ideal;  dalam dunia  nyata  pemilahan  secara  tegas  seperti  itu sulit  terjadi.  Teori  Basis  Ekonomi  meramalkan bahwa  pembangunan  terjadi  melalui  perluasan sektor  basis  ekonomi  karena  pembangunan demikian mempunyai efek pengganda ( multiplier  effect ).  Perluasan  sektor  basis ekonomi menarik aliran dana masuk ke wilayah tersebut. Selanjutnya aliran dana itu membangkitkan  konsumsi  lokal  yang  berarti meningkatkan  pendapatan  pemasok  lokal. Kemudian, sebagian dari tambahan dana masuk ini  digunakan  untuk  konsumsi  barang  dan  jasa lokal.  Demikianlah  proses  ini  berlangsung terus-menerus sehingga menciptakan
pembangunan  ekonomi,  yakni  pertumbuhan kesempatan  kerja,  pendapatan, output produksi dan  nilai  tambah  sesuai  dengan  besaran  efek pengganda yang ditimbulkan.
Teori  pembangunan  wilayah  yang  amat terkenal  berikutnya  adalah  Teori  Kutub-kutub Pertumbuhan.  Teori  ini  mengajukan  buah pikiran  bahwa  strategi  pembangunan  ekonomi perlu memfokuskan  investasi pada  suatu sektor tertentu,  yakni  kutub  pertumbuhan,  atau  sektor pertumbuhan,  untuk  memulai  perputaran  roda pembangunan.  Lazimnya,  kutub  pertumbuhan suatu  wilayah  adalah  industri  dasar  utama wilayah  tersebut.  Ketika  kutub  ini  mulai berkembang, maka ia akan menarik sektor yang ada  di  belakangnya  dan  mendorong  sektor  di depannya. Artinya, sektor kutub yang berkembang  membutuhkan  pasokan  input  dari sektor-sektor  lain;  di  pihak  lain  sektor  itu memasokkan output produksinya dengan volume  yang  lebih  besar  kepada  sektor-sektor yang  membutuhkan  produk  itu.  Proses  ini sering  disebut  sebagai import  substitution , yakni menggantikan impor dengan produk hasil wilayah itu sendiri.
Dalam  konteks  multiregional  dengan kebijakan  publik  yang  tepat,  pusat-pusat  kota dapat menjadi kutub-kutub pertumbuhan. Banyak  negara  sedang  berkembang,  termasuk Indonesia,  menerapkan  strategi  ini  untuk mendesentralisasikan  pertumbuhan  ekonomi pusat  ke  daerah-daerah.  Sebagai  contoh,  bila ada rencana mengembangkan wilayah Sulawesi Utara, maka pemerintah pusat dapat menanamkan investasi publik pada suatu lokasi tertentu  di  wilayah  itu,  misalnya  fasilitas pengolahan  hasil  laut  di  Kota  Bitung.  Intinya, investasi itu harus terpusat di lokasi tertentu dan bukan  disebarkan  merata  ke  semua  kecamatan di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Lokasi  tertentu  itu disebut  kutub  pertumbuhan.  Di  seputar  kutub pertumbuhan terdapat daerah belakang ( hinterland ) yang diharapkan menerima dampak  positif  dari  penghematan  yang  tercipta karena  terpusatnya  kegiatan  ekonomi  di  suatu lokasi  tertentu  ( economies  of  concentration ). Dampak  positif  itu  disebut spread  effects. Di pihak  lain,  ada  dampak  negatif  yang  dapat
timbul  dari  adanya  pusat  pertumbuhan  itu, yakni timbulnya kelangkaan input-input produksi  lokal  yang  meningkatkan  harga- harganya  yang  pada  gilirannya  mengurangi efisiensi  ekonomi  wilayah  itu.  Dampak  negatif itu  disebut backwash  effects. Dalam  jangka panjang  perlu  dipastikan  bahwa  efek  positif lebih  besar  daripada  efektif  negatif  yang ditimbulkan oleh investasi publik tersebut.
Salah  satu  teori  yang  paling  sering diterapkan untuk pembangunan ekonomi regional  adalah accumulative  causation  theory (teori  penyebaban  akumulatif).  Teori  ini menekankan  peranan  fokus  pasar  dan  metode yang  tepat  bagi  suatu  wilayah  untuk  menarik kapital,  tenaga  terampil  dan  tenaga  berkeahlian dalam  rangka  membangun  daya  saing  yang mengungguli daerah-daerah lain. Langkah awal yang  diperlukan  untuk  pembangunan  wilayah, menurut teori ini, adalah penetapan sektor basis dan  lokasi  basis.  Kapital  dan  perusahaan diundang  masuk  ke  wilayah  itu  untuk menggarap  sektor  basis  dan  lokasi  basis tersebut. Akibatnya, kesempatan kerja diperluas dan ukuran populasi membesar. Seiring dengan itu jumlah tenaga kerja terampil yang masuk ke wilayah  itu  meningkat.  Maka,  permintaan barang  dan  jasa  sektor  non-basis  juga meningkat.  Kesejahteraan  penduduk  daerah  itu meningkat.  Perolehan  pemerintah  dari  pajak  di daerah  itu  meningkat.  Penyediaan  infrastruktur lokal  oleh  pemerintah  bisa  ditingkatkan. Demikianlah  proses  itu  berulang  secara akumulatif.  Yang  kritis  dalam  penerapan  teori ini  adalah  kelangkaan  wirausaha  dan  jiwa kewirausahaan, pengembangan semangat pembelajaran  dan  pembangunan  pendidikan, pengembangan  kelembagaan  serta  kesediaan untuk menggunakan teknologi baru. Di samping  itu,  perlu  dipastikan  bahwa  ongkos produksi  di  wilayah  itu  cukup  rendah  sehingga menghasilkan daya saing ( comparative advantage ) yang tinggi relatif terhadap wilayah-wilayah lainnya.
Baik  teori  basis  ekonomi,  teori  kutub pertumbuhan  maupun accumulative  causation menekankan  perlunya  mengundang  perusahaan baru  untuk  membangun  industri  di  wilayah
yang akan dibangun. Berbagai upaya dilakukan untuk  meningkatkan  daya  tarik  wilayah  dalam mengundang  masuk  perusahaan  baru,  mulai dari  penyediaan  infrastruktur,  penyederhanaan prosedur perizinan, penyediaan insentif keringanan  pajak,  dan  sebagainya.  Cukup banyak studi yang mempelajari keefektifan dan dampak  positif  dan  negatif  dari  upaya-upaya itu.
Di  pihak  perusahaan,  pemilihan  lokasi kegiatan usahanya (lokasi pabrik, lokasi kantor, lokasi gedung untuk pergudangan, dan sebagainya)  lazimnya  ditetapkan  berdasarkan pertimbangan biaya minimum dan atau pertimbangan penerimaan ( revenue )
maksimum.  Bergantung  pada  jenis  usahanya, peminimuman biaya dapat berarti peminimuman biaya transportasi atau
pengangkutan  barang,  baik input maupun output .  Demikian  pula,  bergantung  pada  jenis usahanya, pemaksimuman revenue dapat berakibat  perusahaan  berusaha  mendekatkan diri  pada  lokasi  berkumpulnya  perusahaan- perusahaan lain untuk menikmati penghematan- penghematan  ( agglomeration  economies );  atau justru sebaliknya, perusahaan berusaha menjauh dari perusahaan-perusahaan lain untuk menghindari  persaingan  lokasional  (misalnya, dalam konteks memperebutkan pelanggan).
Di pihak rumah tangga, pemilihan lokasi mukim  dan  lokasi  kegiatan  ekonomi  dapat berdasarkan  peminimuman  biaya  transportasi dan  atau  pemaksimuman  kenyamanan  yang tersedia  oleh  karena  adanya  berbagai  fasilitas ( amenities ). Berbagai kemajuan dalam teknologi  informasi  dan  komunikasi  ikut  pula menentukan  perilaku  rumah  tangga  maupun perilaku  perusahaan  dalam  memilih  lokasi mukim dan lokasi kegiatan ekonomi.
Interaksi  antara  perilaku  perusahaan  dan perilaku  rumah  tangga  menghasilkan  pola  tata ruang  perkotaan  dan  pola  lokasional  antarkota. Central  Place  Theory menjelaskan  pola-pola lokasional  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  baik yang  dipicu  oleh  perilaku  perusahaan,  perilaku rumah  tangga,  maupun  perilaku  pemerintah. Antara lain teori ini meramalkan terjadinya pola lokasional  yang  hirarkis  di  antara  kota-kota.
Jumlah  tempat  pusat  ( central  place ,  dapat berupa  kota  besar)  lebih  kecil  daripada  jumlah tempat  non-pusat  (kota-kota  kecil).  Kegiatan- kegiatan  ekonomi  di  kota  besar  lebih  besar jumlahnya  dan  lebih  beragam-ragam  bila dibandingkan  dengan  kota-kota  yang  lebih kecil.
Kota-kota  kecil  “melayani”  kota-kota yang  lebih  besar  dalam  arti  memasok  input- input  produksi  yang  lebih  hulu;  sebaliknya, kota-kota  besar  memasok  kota-kota  kecil dengan produk-produk yang lebih hilir. Inovasi- inovasi  produksi  yang  menghasilkan  barang- barang  bernilai  tinggi  berlangsung  di  kota-kota besar  yang  lebih  maju.  Kota-kota  kecil menghasilkan  barang-barang  yang  lebih  murah dengan teknologi yang lebih usang. Demikianlah  beberapa  ramalan Central  Place Theory yang  dapat  menjadi  acuan  dalam perumusan kebijakan lokasi.
Dewasa  ini  lahir  konsep  yang  dianggap mampu  mewakili  semua  upaya  pembangunan ekonomi,  yakni  meningkatkan competitiveness atau  daya  saing.  Upaya  tersebut  tidak  terbatas pada keputusan-keputusan lokasional melainkan mencakup juga upaya-upaya lainnya termasuk  kolaborasi,  kerja  sama  strategis, kemitraan, resource  sharing (berbagi  sumber daya) dan sebagainya. Competitiveness dibutuhkan untuk mencapai sustainable regional  development (pembangunan  wilayah yang  berkelanjutan),  namun  perlu  disertai dengan  kepemimpinan  yang  kuat,  kebijakan publik  yang  tepat  dan  efektif,  inovasi, pertumbuhan  penduduk,  dan  substitusi  impor. Dengan  kata  lain,  pembangunan  ekonomi regional  mengandung  unsur-unsur  daya  saing usaha,  kebijakan  publik,  dan  unsur-unsur kelembagaan  atau regional  milieu (lingkungan regional)  yang  mencakupi social  capital, loyalty  and  learning  regions,  power  relations and controls in organizations, and organizational  culture,  norms  and  rules (Stimson et al., 2006).
Dengan  mempertimbangkan  pelajaran- pelajaran  yang  telah  terakumulasi  dalam  teori ekonomi  regional  ( regional  economic  theories ) dan  praktik  pembangunan  ekonomi  regional
( regional  economic  development  practices ), Bank Dunia menyarankan tiga strategi pendekatan  pembangunan  regional  berdasarkan tingkat  urbanisasi  ( urbanization  level )  suatu wilayah,  yakni  rendah,  sedang,  dan  tinggi (World  Bank,  2009).  Wilayah  terbelakang dengan  tingkat  urbanisasi  rendah  memerlukan strategi membangun  kepadatan (menciptakan economies  of  concentration ).  Untuk  wilayah dengan  tingkat  urbanisasi  menengah , strategi yang  disarankan  adalah  strategi mengurangi jarak (membangun connectivity ).  Adapun wilayah  dengan  tingkat  urbanisasi  tinggi disarankan  menerapkan  strategi mengatasi penyekatan (menangani  kawasan  kumuh  dan berbagai  persoalan  yang  menyertainya).  Pada bagian  sintesis,  pembahasan  tentang  hal  ini akan diperdalam lebih lanjut.

## Situasi di Sekitar Penerapan Konsep “Membangun dari Pinggiran”
Dari awal hingga pada titik ini teori-teori pembangunan  regional  yang  dibahas  di  sini menekankan perlunya langkah-langkah strategis berikut ini untuk membangun suatu perekonomian  regional:  rumuskan  kompetensi utama  ( core  competencies )  wilayah  yang dibangun  yang  terwujud  dalam  perumusan sektor andalan dan tempat pusat ( central place, growth  pole ),  konsentrasikan  sumber  daya  dan sediakan berbagai infrastruktur untuk memfasilitasi  pertumbuhan  dan  peningkatan daya  saing.  Semua  itu  dilakukan  dalam  rangka mencapai  tujuan  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).
Walaupun dalam konsep sustainable development terkandung secara implisit perlunya  pemerataan  pembangunan,  sedikit sekali  pembahasan  yang  menyangkut  upaya- upaya  sistematik,  terencana,  dan  terukur  untuk memastikan pemerataan pembangunan tersebut. 5
5 Debat  panjang  tentang  pembangunan  yang cenderung  berbias  ke  kota  ( urban  bias )  telah didokumentasikan  antara  lain  oleh  Corbridge  & Jones  (2009).  Untuk  kasus  Indonesia,  lihat  Marcus & Asmorowati (2006).
Penerapan  konsep  “membangun  dari pinggiran”  dewasa  ini  dilingkupi  oleh  situasi semangat  kebijakan  fiskal  yang  menekankan pembangunan  infrastruktur  khususnya  dengan tujuan  mengembangkan  konektivitas  wilayah- wilayah  pinggiran  dengan  wilayah-wilayah yang  secara  ekonomis  lebih  berkembang. Dengan  demikian,  pembangunan  infrastruktur tersebut  terfokus  pada  pembangunan  prasarana dan  sarana  transportasi  seperti  jalan  raya (termasuk  jalan  tol),  jembatan,  bandar  udara,
pelabuhan  laut  (secara  lebih  luas  disebut  “tol laut”), dan sebagainya, di samping infrastruktur-infrastruktur  lainnya.  Kebijakan ini  menekankan  pentingnya  wawasan  jangka panjang, dalam  arti bahwa imbalannya ( returns on  investment )  baru  dapat  dipetik  lama  setelah investasi  ditanamkan.  Pilihan  ini  menimbulkan permasalahan  tersendiri  dalam  pengelolaan fiskal  yang  tidak  ringan  serta  pengelolaan kepercayaan publik yang cukup berisiko.

## Gambar 2. Anggaran infrastruktur 2010-2016
Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/22/060000726/Jokowi.SBY.dan.Infrastruktur
(Diunduh 22 Desember 2016)
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  alokasi dana  APBN  untuk  pembiayaan  infrastruktur secara  konsisten  naik  dan  secara  tajam melonjak  dalam  dua  tahun  terakhir  ini. Demikian  pula,  persentasenya  terhadap  PDB juga terus meningkat, walaupun dalam
perbandingan secara internasional
pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  masih tergolong tertinggal. Untuk pembahasan persoalan ini, lihat misalnya Priyarsono (2014).
Situasi  kedua  yang  sangat  terasa  dalam penerapan konsep “membangun dari pinggiran” dewasa ini adalah melonjaknya alokasi anggaran  dalam  APBN  untuk  “Dana  Desa”. Sejalan  dengan  terbangunnya  konektivitas daerah-daerah  terbelakang  dengan  daerah- daerah pusat kegiatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana  transportasi),  investasi  publik  di daerah  pedesaan  digalakkan.  Dengan  demikian stimulasi  ganda  dilakukan  secara  serentak, yakni  membuka  konektivitas  dan  mendorong
kegiatan  ekonomi  di  daerah  tertinggal  yang dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh  daerah pedesaan.
Dana  Desa  diwujudkan  dalam  bentuk hibah  dari  Pemerintah  Pusat  langsung  ke  tiap desa  di  Indonesia  dalam  besaran  merata mendekati  nilai  sekitar  Rp  1  Miliar  per  desa. Dengan jumlah desa se-Indonesia yang mencapai  angka  72,944  [Gambar  3],  total jumlah  Dana  Desa  per  tahun  dapat  mencapai angka  yang  sangat  fantastis.  Sejauh  ini  belum ada hasil studi komprehensif yang dipublikasikan  yang  melaporkan  efektivitas proyek  besar  ini.  Namun  demikian,  beberapa laporan  jurnalistik  membahas  indikasi-indikasi tentang  berbagai  kesulitan  dalam  pengelolaan dana  sebesar  itu.  Salah  satu  masalah  utamanya berakar  pada  kapasitas  yang  terbatas  yang dimiliki  oleh  sebagian  besar  desa  untuk pengelolaan proyek yang bernilai sebesar itu.
Gambar 3. Roadmap Dana Desa 2015-2019 Sumber: http://kppnmetro.org/dana-desa/ (Diunduh 22 Desember 2016).

## Sintesis:
Upaya Merumuskan Hakikat “Membangun dari Pinggiran”
“Membangun  dari  pinggiran”  berciri memberikan  prioritas  tinggi  pada  daerah pinggiran  sebagai  lawan  dari  daerah  pusat. Daerah  pusat  adalah  daerah  yang  selama  ini dikenal sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang paling intensif.  Belum  ada  definisi  baku  yang  secara ketat  membatasi  makna  “daerah  pinggiran”. Namun  demikian,  secara  intuitif  makna  itu dapat  dijelaskan  dengan  ilustrasi-ilustrasi. Daerah  pusat  adalah  Pulau  Jawa,  daerah pinggiran adalah daerah di pulau-pulau lainnya. Daerah pusat adalah Kawasan Barat  Indonesia, daerah  pinggiran  adalah  Kawasan  Timur Indonesia.  Daerah  pusat  adalah  kawasan- kawasan  perkotaan  yang  didominasi  oleh industri  manufaktur,  daerah  pinggiran  adalah kawasan-kawasan  pedesaan  (kabupaten)  yang didominasi oleh  sektor pertanian. Daerah pusat adalah  daerah  ibukota  negara  dan  sekitarnya, daerah  pinggiran  adalah  wilayah  perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Selanjutnya  dapat  dikemukakan  adanya dua  modus  utama  yang  digunakan  untuk
penerapan kebijakan “membangun dari pinggiran”,  yakni:  (1)  menggerakkan  kegiatan ekonomi di daerah-daerah pinggiran, khususnya  pedesaan,  dan  (2)  membuka  atau membangun konektivitas antarwilayah khususnya konektivitas antara daerah pinggiran dengan  daerah  pusat  tempat  berlangsungnya kegiatan-kegiatan  ekonomi  secara  intensif. Pengembangan  konektivitas  dilakukan  dengan pembangunan  infrastruktur  khususnya  yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi.
Sesungguhnya kerangka kebijakan tersebut  selaras  dengan  rekomendasi  yang disarankan oleh laporan hasil studi Bank Dunia (World Bank, 2009), yang mengkaji pengalaman berbagai negara dalam pembangunan regional. Dalam laporan tersebut geografi  ekonomi  suatu  negara  dipandang sebagai rangkaian kesatuan (kontinum) kepadatan penduduk yang memunculkan portofolio  (alokasi  fungsi-fungsi)  tempat- tempat  yang  saling  terkait.  Kata  kuncinya adalah  simbiosis,  yakni  hidup  bersama  dalam harmoni dan sinergi. Di puncaknya adalah kota terbesar  dari  sebuah  negara,  dan  di  bawahnya terdapat spektrum permukiman–kota-kota
sekunder,  pusat  urban  kecil,  kota  kecil,  dan pedesaan.
Bank Dunia menyusun klasifikasi perwilayahan  berdasarkan  tingkat  urbanisasi, yakni  urbanisasi  awal  (wilayah  dengan  status urban  kurang  dari  25%),  urbanisasi  menengah (sekitar  50%  bersifat  urban),  dan  urbanisasi lanjut  (lebih  dari  75%  bersifat  urban).  Tiap tingkat  urbanisasi  perlu  memperoleh  perlakuan dari  instrumen  kebijakan  regional  yang  khas. Kebijakan  regional  pada  wilayah  dengan tingkat  urbanisasi  awal  perlu  menekankan upaya pembangunan institusi untuk
membangun kepadatan. Upaya ini
dimaksudkan untuk menciptakan  penghematan akibat  konsentrasi  ( economies  of  concentra- tion ).    Ada  ambang  batas  bawah  bagi  tingkat kepadatan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang produktif  yang  perlu  dipenuhi  oleh  sebuah wilayah agar supaya mampu berkembang. Bank Dunia  menyebut  beberapa  kata  kunci  untuk upaya  membangun  kepadatan  ini,  yakni  hak atas  tanah,  pendidikan  dasar,  air  bersih,  dan sanitasi.  Penjaminan  hak  atas  tanah  dan penyediaan infrastruktur dasar untuk pendidikan dan  kesehatan merupakan prasyarat bagi  suatu  wilayah  dengan  tingkat  urbanisasi awal untuk memperoleh manfaat dari
economies of concentration .
Wilayah dengan tingkat urbanisasi menengah  tetap  perlu  berupaya  membangun kepadatan  namun  perlu  ditambahi  dengan upaya  mengurangi  jarak  dengan  membangun infrastruktur  transportasi.  Penghematan  akibat konsentrasi dapat dipilah menjadi economies of localization (skala  unit  usaha  yang  besar  dapat menciptakan  penghematan), economies  of agglomeration (berkumpulnya kegiatan- kegiatan  usaha  sejenis  akan  menurunkan  biaya produksi),  dan economies  of  urbanization (berkumpulnya  kegiatan  usaha  berbagai  jenis akan menurunkan biaya produksi).
Penghematan-penghematan tersebut melahirkan surplus  produksi,  artinya  hasil  produksi  di wilayah  itu  jauh  lebih  besar  daripada  yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen setempat.  Oleh  karena  itu,  pengangkutan surplus  produksi  tersebut  ke  luar  wilayah  itu
perlu diperlancar dengan penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Adapun wilayah dengan tingkat urbanisasi  lanjut  juga  masih  tetap  perlu berupaya  membangun  kepadatan  (misalnya melalui regulasi  penggunaan  lahan  dan peningkatan  mutu  penyediaan  layanan  dasar) dan  mengurangi  jarak  (misalnya  melalui peningkatan  mutu  manajemen  logistik),  namun perlu  ditambahi  dengan  upaya  menghapuskan penyekatan-penyekatan.  Yang  dimaksudkan dengan  penyekatan  di  sini  adalah  gejala-gejala munculnya  kawasan  kumuh  di  perkotaan  yang lazimnya disertai dengan peningkatan kejahatan-kejahatan  dan  persoalan-persoalan lainnya yang khas kota besar. Berbagai regulasi yang  mengandalkan  prinsip  insentif  dapat digunakan  untuk mengelola berbagai persoalan yang khas kota besar tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan “membangun  dari  pinggiran”  dapat  ditafsirkan bahwa  yang  kini  tengah  diupayakan  adalah membangun kepadatan, yakni mencapai ambang  batas  minimum  tingkat  kepadatan kegiatan-kegiatan produktif pada suatu wilayah,  khususnya  wilayah  pinggiran,  agar bisa  tercipta  surplus  produksi  yang  kompetitif untuk  dipasokkan  ke  wilayah  lain.  Serentak dengan itu digalakkan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk mendorong konektivitas  antarwilayah,  yakni  pembangunan prasarana angkutan seperti jalan darat, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara.
Persoalan muncul sewaktu kriteria daerah  pinggiran  harus  dirumuskan  secara teknis.  Agaknya  yang  telah  ditempuh  adalah pelaksanaan  penyaluran  dana  desa  dengan sasaran  semua  desa  sebagaimana  yang  telah dibahas  pada  bagian  awal  artikel  ini.  Di  satu pihak hal ini dapat dipahami sebagai pelaksanaan  asas  desentralisasi  pembangunan. Namun di lain pihak hal ini dapat menimbulkan beberapa  pertanyaan  yang  jawabannya  dapat dihasilkan  dari  penelitian-penelitian  empiris. Pertama,  mana  yang  lebih  efektif  dari  sudut pandang  teori  pembangunan  wilayah  (untuk tujuan  pertumbuhan  ekonomi  atau  pun  tujuan- tujuan  pembangunan  yang  lain),  menyebarkan
dana investasi publik (dana desa) secara merata ke  semua  desa  atau  menanamkan  investasi publik  di  beberapa  titik  wilayah  yang  paling potensial  responsif  terhadap  investasi?  Kedua, dari  sudut  pandang  pengelolaan  anggaran negara,  apakah  menggelontorkan  dana  desa yang  sedemikian  besar  sudah  merupakan pilihan  optimal?  Ketiga,  dari  sudut  pandang kemampuan  aparat  desa  dalam  mengelola anggaran  yang  sedemikian  besar,  sudahkah dipersiapkan secara memadai?

## CATATAN PENUTUP
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  hanya melibatkan  pertimbangan-pertimbangan  dari sudut  pandang  Ilmu  Ekonomi  Regional. Padahal  pilihan  kebijakan  “membangun  dari pinggiran”  mencakupi  dimensi-dimensi  lain termasuk dimensi pertimbangan  Ilmu Ekonomi Politik. 6 Kebijakan itu tentu sedikit atau banyak mempunyai  landasan  pertimbangan  upaya percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah  yang  dirasakan  situasinya  sudah mencapai taraf mengkhawatirkan.
Kebijakan  itu  juga  punya  dimensi  upaya memperkuat integrasi bangsa melalui peningkatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dari  sudut  pandang  ketahanan nasional,  kebijakan  itu  juga  dapat  memperkuat daerah-daerah pinggiran yang langsung berbatasan  dengan  wilayah  negara  tetangga, melalui  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat  Indonesia  yang  tinggal  di  wilayah- wilayah itu.
Sebagai  catatan  penutup  yang  terakhir, perlu  ditekankan  bahwa  pembahasan  dalam tulisan  ini  terbatas  kemampuan  prediksinya oleh  karena  tidak  melibatkan  analisis  data empiris  ( hard  evidence ).  Oleh  karena  itu, penelitian  yang  lebih  mendalam  dengan melibatkan  analisis  empiris  dapat  disarankan dilaksanakan  sebagai  tindak  lanjut  studi  ini. Sudah  dapat  dipastikan  bahwa  studi  empiris bidang  ini  di  satu  pihak  sangat  bermanfaat,
6 Periksa  Crane  (2006)  untuk  diskusi  tentang koordinasi  pusat-daerah  dalam  perencanaan  dan keuangan konteks pra-desentralisasi.
namun  di  lain  pihak  masih  terkendala  oleh ketersediaan data yang terbatas karena memang kebijakan ini belum berumur panjang.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyampaikan  terima  kasih kepada  dua  penelaah  anonim  dan  editor  yang telah memberikan saran-saran perbaikan. Kesalahan  yang  mungkin  masih  ada  dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Capello, R. & Fratesi, U. (2011). Globalization and Regional Growth in Europe: Past Trends and Future  Scenarios .  Springer-Verlag,  Berlin
Heidelberg.
Capello,  R.  (2009).  Regional  Growth  and  Local
Development Theories: Conceptual
Evolution  over  Fifty  Years  of  Regional Science. Geografie,  Economie,  Societe , 11 (1), 9-21.
Capello,  R.  (2016). Regional  Economics .  Edisi kedua. New York: Routledge.
Corbridge,  S.,  &  Jones,  G.  A.  (2009). The Continuing  Debate  About  Urban  Bias:  The Thesis,  Its  Critics,  Its  Influence,  and
Implications for Poverty Reduction . Department of Geography and Environment, London  School  of  Economics  and  Political Science.
Crane,  R.  (2006).  The  practice  of  regional development in Indonesia: Resolving central- local  coordination  issues  in  planning  and finance. Public
Administration and Development , 15 (2), 139-149.
Hill, H. (Editor). (2014). Challenges for Indonesia’s Periphery. Singapore: ISEAS Publishing.
Marcus,  A.,  &  Asmorowati,  S.  Urban  Poverty  and the  Rural  Development  Bias:  Some  Notes from  Indonesia. Journal  of  Developing Societies , 22 (2), 145-168,.
Priyarsono,  D.  S.  (2014). Beberapa  Masalah  dan Kebijakan  Publik  tentang  Infrastruktur: Tinjauan  dari  Perspektif  Ilmu  Ekonomi. Orasi  Ilmiah  Guru  Besar  IPB .  Bogor:  IPB Press.
Priyarsono, D. S. (2016). The Jokowi’s “To Develop From The Periphery” Policy: How
Effective?” Review  of  Indonesian  Economic and Business Studies , 7 (1), 47-59,
Stimson,  R.  J.,  Stough,  R.  R.,  &  Roberts,  B.  H.
(2006). Regional  Economic  Development:
Analysis  and  Planning  Strategies .  Springer- Verlag, Berlin Heidelberg. World  Bank.  (2009). Laporan  Pembangunan
Dunia  2009:  Menata  Ulang  Geografi
Ekonomi .  Jakarta:  Salemba  Empat.