## PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DI ACEH SELATAN DAN SUBULUSSALAM
Kuwat Slamet 1 , Devi Maulana Hasanuddin 2*
1) Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan
Negara STAN 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
*Corresponding author Devi Maulana Hasanuddin Email : kakamilaniki9@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk  meningkatkan akuntabilitas,  mengidentifikasi  masalah  dan  memberikan  solusi  terkait perencanaan  dan  penganggaran  Desa.  Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan langsung yang dilaksanakan dalam  dua  tahap.  Pendampingan  Tahap  pertama,  didahului  dengan kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD).  Kegiatan  FGD  ini  digunakan  untuk mendapatkan  informasi  tentang  permasalahan  terkait  perencanaan  dan penganggaran  desa.  Setelah  itu  dianalisis  permasalahannya,    selanjutnya pengabdi  mencoba  memberikan  alternatif  solusi  atas  permasalahan  yang ada.  Pada  pendampingan  Tahap  kedua  dilaksanakan  evaluasi  atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten  Aceh  Selatan;  Desa  Bangun  Sari  dan  Desa  Sikerabang, Kecamatan  Longkib,  Kota  Subulussalam;  Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat disampaikan bahwa implementasi perencanaan dan penganggaran di Desa Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan relatif lebih bagus dibandingkan desa lainnya dalam pengabdian ini.
Kata kunci: Desa, Pengabdian, Penganggaran, Perencanaan

## Abstract
This community service aims to increase accountability, identify problems, and provide solutions related to village planning and budgeting. The method used in  this  service  activity  is  direct  assistance  which  is  carried  out  in  two  stages. Mentoring  The  first  phase  was  preceded  by  Focus  Group  Discussion  (FGD) activities.  This  FGD  activity  was  used  to  obtain  information  about  problems related to village planning and budgeting. After that, the problem is analyzed, then the servant tries to provide alternative solutions to the existing issues. In the second  phase  of  mentoring,  and  evaluation  of  the  implementation  of alternative solutions that have been submitted in the first phase of mentoring is carried out. This community service activity was carried out in four villages in Aceh Province, including Bakau Hulu Village, Labuhan haji District, South Aceh Regency;  Bangun  Sari  Village  and  Sikerabang  Village,  Longkib  District,
Subulussalam City; Lae Bersih Village, Penanggalan District, Subulussalam City. The results of this service activity can be conveyed that the implementation of planning  and  budgeting  in  Bakau  Hulu  Village,  South  Aceh  Regency  is relatively better than other villages in this service.
Keywords : Village, Dedication, Budgeting, Planning
© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Anggaran merupakan suatu alat perencana- an  dan  pengendalian  yang  efektif  di  dalam organisasi,  yang  bersifat  jangka  pendek  biasanya mencakup  periode  satu  tahun  (Anthony  & Govindarajan,  2014).  Garrison  et  al.  (2005)  me- nyampaikan bahwa anggaran merupakan rencana rinci  tentang  perolehan  dan  penggunaan  sumber daya  keuangan  dan  sumber  daya  lainnya  untuk suatu  periode  tertentu.  Anggaran  didefinisikan sebagai  suatu  rencana  yang  disusun  secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan
yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku  untuk  jangka  periode  tertentu  yang  akan datang  (Munandar,  2000).  Senada  dengan pendapat  lainnya,  Nafarin  (2012)  beranggapan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan  secara  kualitatif  dan  umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu  tertentu.  Tidak  hanya  di  dalam  organisasi privat,  penganggaran  juga  diimplementasikan dalam  organisasi  publik  sebagai  suatu  rencana kegiatan  yang  dipresentasikan  dalam  bentuk
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002).
Dalam  praktiknya  perencanaan  dan  peng- anggaran  telah  diaplikasikan  oleh  seluruh  sektor publik  di  Indonesia,  termasuk  di  dalam  lingkungan Pemerintah Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  desa  telah  diberikan  kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahannya dengan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki, termasuk  didalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan  milik  desa  (Amallia  &  Hamidi,  2019). Kewenangan  pengelolaan  keuangan  diaplikasikan dalam pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran APBDesa.
Namun  di  tingkat  pelaksanaan  ada  kendala umum  yang  biasa  terjadi  desa  terkait  dengan perencanaan dan penganggaran, yaitu desa belum memiliki  prosedur  serta  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  pengelolaan  keuangannya  serta belum  kritisnya  masyarakat  desa  atas  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana  yang  harus  dikelola  oleh  pemerintah  desa memiliki  risiko  yang  cukup  tinggi  dalam  penge- lolaannya,  khususnya  bagi  aparatur  pemerintah desa.  Fenomena  pejabat  daerah  yang  tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala  pemerintahan  desa.  Aparatur  pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  harus  memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan  ketentuan  lainnya,  serta  memiliki  kemampuan untuk  melaksanakan  pencatatan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban (Arifin, 2018). Selain itu bebe- rapa penelitian terkait pengelolaan keuangan desa juga  menyatakan  bahwa  kendala  utama  yang dihadapi  oleh  aparatur  desa  adalah  masalah kompetensi dari aparatur yang tidak memadai, serta kurangnya  pelatihan  dan  pendampingan  yang didapatkan untuk meningkatkan kompetensi mereka (Arza et al., 2019). Kementerian Keuangan, melalui Pusat
Pendidikan  dan  Pelatihan  (Pusdiklat)  Kekayaan Negara  dan  Perimbangan  Keuangan  (KNPK),  salah satu unit eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan  berkenaan  dengan  pengelolaan keuangan  Desa  untuk  desa-desa  di  seluruh Indonesia.  Salah  satu  wilayah  yang  menjadi  objek pelatihan adalah Provinsi
Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Salah  satu  pelatihan  dalam  program  ini adalah pelatihan perencanaan dan penganggaran Desa yang telah dilaksanakan beberapa Angkatan pada  periode  bulan  Februari  sampai  dengan  Juni 2019  di  sebuah  hotel  di  Kota  Subulussalam.  Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan langsung ke desa- desa terpilih. Pemilihan desa-desa yang didampingi berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran pelatihan-
pelatihan tersebut terhadap para peserta pelatihan, yang  menyatakan  bahwa  peserta  dari  ke-empat desa  tersebut  mendapatkan  nilai  yang  baik. Sehingga perlu didampingi dalam implementasi hasil belajar mereka. Sehingga pelatihan-pelatihan yang telah  diselenggarakan  mendapatkan outcome yang  diharapkan  dan  pada  akhirnya  nanti  empat desa  tersebut  dapat  menjadi  percontohan  dan rujukan  bagi  perencanaan  dan  penganggaran desa.
Pelaksanaan  kegiatan  pendampingan  desa di  Provinsi  Aceh  merupakan  rangkaian  program prioritas  nasional  yang  bertujuan  untuk  meningkat- kan  kapabilitas  sumber  daya  manusia  pengelola aset  dan  keuangan  desa.  Menurut  Triyanto  (2018) berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangun- an  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5 Pasal 2 Tahun 2015 tujuan dari Pendampingan Desa adalah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas  dan kapasitas  pemerintah  desa  dan  pembangunan desa,  meningkatkan  partisipasi  dan  prakarsa kesadaran  masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergitas atau kerjasama  pembangunan  desa  antar  sektor  dan mengoptimalkan  aset  yang  dimiliki  desa  secara emansipatoris.  Selain  itu  pendampingan  desa peserta  pelatihan  juga  untuk  mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait pelaksanaan materi  pelatihan,  serta  memastikan  implementasi materi pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran Desa.
Pendampingan  didefinisikan    sebagai  suatu strategi  yang  sangat  menentukan  keberhasilan program  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pendampingan  adalah pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  fasilitator  atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program  (Suharto,  2005).  Fasilitator  juga  seringkali disebut fasilitator masyarakat karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator  masyarakat,  sementara  pelaku  dan pengelola  kegiatan  adalah  masyarakat  sendiri. Pendampingan  pengelolaan  kegiatan  Pemerintah ini  juga  mencoba  menduplikasi  kegiatan  dari Wirawan & Raharjo, (2019) dan Hamzah et al. (2019). Hanya  saja  pendampingan  yang  dilakukan  oleh Wirawan & Raharjo, (2019) dan Hamzah et al. (2019) berfokus pada Badan Usaha Milik Desa.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilak- sanakan  dalam  dua  tahap.  Tahap  pertama dilaksanakan  pada  tanggal  26  sampai  dengan  30 Agustus  2019.  Tahap  dua  dilaksanakan  pada tanggal  18  sampai  dengan  22  November  2019. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan di  empat  desa  di  Provinsi  Aceh,  antara  lain  Desa Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhan  haji,  Kabupaten Aceh  Selatan;  Desa  Bangun  Sari  dan  Desa
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan,  Kota Subulussalam.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibat- kan  dua  orang  pengabdi  yang  keduanya  mem- punyai  kapasitas  dalam  bidang  perencanaan  dan penganggaran  keuangan  publik.  Pendampingan Tahap I ini didahului dengan kegiatan Focus Group Discussion  (FGD).  Focus  Group  Discussion adalah metode riset kualitatif dimana peneliti akan menjadi moderator  atau  pewawancara  kepada  para peserta  diskusi  dengan  memberikan  berbagai pertanyaan  tentang  suatu  topik  atau  masalah (Wong,  2008).  Berbeda  dengan  wawancara individu,  di  dalam  FGD  moderator  harus  dapat membuat  interaksi  antar  peserta  berjalan  dengan baik.  Para  peserta  didorong  untuk  saling  bertukar ide,  gagasan  dan  pandangan  satu  sama  lain. Kegiatan FGD ini sendiri pengabdi laksanakan untuk mendapatkan  informasi  tentang  permasalahan terkait  perencanaan  dan  penganggaran  desa. Setelah dianalisis permasalahan selanjutnya pengabdi  mencoba  memberikan  alternatif  solusi atas  permasalahan  yang  ada.  Pendampingan Tahap II ini dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif  solusi  yang  telah  disampaikan  dalam pendampingan tahap I.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendampingan Tahap I a. Desa  Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhan    haji, Kab. Aceh Selatan
Perencanaan  pembangunan  desa  ini  telah dilakukan  dengan  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode kedua sang Kepala Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa, baik penyusun- an  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah ( RPJM)  Desa  maupun  Rencana  Kerja  Pemerintah (RKP)  Desa,  bukanlah  hal  yang  baru  bagi  Kepala Desa yang bersangkutan. RPJM Desa telah ditetap- kan  pada  bulan  Februari  2019  dan  RKP  Desa ditetapkan  pada  bulan  Agustus  2019.  Keduanya telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
RPJM  Desa  sendiri  merupakan  dokumen pembangunan  selama  satu  periode  pemerintahan desa  (6  tahun)  yang  didasarkan  pada  visi  dan  misi kepala  desa  terpilih  (Wulansari,  2015).  Pendekatan yang  digunakan  adalah  sinkronisasi  antara pendekatan top-down dengan bottom-up , dimana rancangan  program  pembangunan  yang  sudah dibuat pemerintah desa didiskusikan kembali melalui wahana  politik  desa.  Pembuatan  RPJM  Desa  akan efektif jika mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai elemen masyarakat desa.
Sedangkan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM  Desa  untuk  jangka  waktu  1  tahun.  RKP  Desa
merupakan  satu-satunya  dokumen  perencanaan pembangunan  tahunan  yang  dipakai  sebagai pedoman  atau  acuan  dalam  pelaksanaan  pem- bangunan  bagi  pemerintahan  yang  selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB  Desa.  RKP  Desa  biasanya  memuat  berbagai program kerja, baik fisik maupun non fisik dan akan direalisasikan  demi  kepentingan  pembangunan desa (Pula, 2016).
Di  Desa  Bakau  Hulu  ini  penyusunan  peren- canaan  pembangunan  desa  telah  dilakukan  ber- dasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala  Desa  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat dengan  cara  melakukan  rapat  di  dusun-dusun sebelum  akhirnya  melakukan  rapat  musyawarah desa.  Kepala  Desa  bersama  Tim  Penyusun  RPJM Desa  melakukan road  show ke  dusun-dusun  untuk mengenalkan  visi  dan  misi  Kepala  Desa  dan  untuk menangkap  aspirasi  masyarakat  melalui  musya- warah dusun (Gambar 1). Pelaksanaan musyawarah desa  (musdes)  dilakukan  di  balai  desa  (kantor kepala  desa)  yang  dihadiri  oleh  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  seluruh  unsur  masya- rakat. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara  Musyawarah  Desa  (Musdes)  sebagai  acuan dalam  penetapan  program-program  prioritas  yang akan  dilakukan  dalam  waktu  6  (enam)  tahun  ke depan  dan  sebagai  acuan  penyusunan  peraturan desa.
Program-program  pembangunan  desa  yang telah  dibahas  dan  disepakati  dalam  musyawarah desa  ditetapkan  melalui  Peraturan  Desa  tentang RPJM  Desa.  Penyusunan  dokumen  perencanaan dan  penganggaran  melibatkan  pihak  Kecamatan sebagai representasi pemerintah daerah kabupaten. Perencanaan dan penganggaran telah mengakomodasi program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan.
Gambar 1. Pendampingan tahap I di Desa Bakau Hulu
Dalam proses penyusunan RPJM dan RKP tidak ditemukan  kendala  yang  berarti.  Satu-satunya kendala  adalah  lambatnya  informasi  mengenai alokasi anggaran yang akan diterima oleh desa dari
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
pemerintah  daerah  Kabupaten.  Tim  Pengabdi menemukan bahwa secara umum proses pelaksanaan  perencanaan  dan  penganggaran sudah  sangat  baik.  Tim  hanya  berpesan  agar pelaksanaan  kegiatan  ini  bisa  dipertahankan  dan agar lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Selatan melalui kecamatan dan juga Kantor Pelayanan
Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Tapaktuan  terkait dengan proses pencairan anggarannya.
b. Desa  Bangun  Sari,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Menurut  Kepala  Desa,  proses  perencanaan pembangunan  desa  telah  dilakukan  dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa.  Kepala  Desa  membentuk  tim penyusunan  RPJM  dan  RKP  Desa  dan  melakukan proses pembahasan dengan para kepala dusun dan Badan  Permusyawaratan  Desa. Pelaksanaan musyawarah desa dilakukan dengan mengundang seluruh  unsur  masyarakat  dan  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa.  Pelaksanaan  kegiatan  ini dilakukan  di  kantor  kepala  desa.  Dari  pelaksanaan musyawarah desa tersebut dihasilkan kesepakatan- kesepakatan  mengenai  program-program  prioritas apa saja yang akan dilakukan dalam 6 tahun masa kepemimpinan  kepala  desa.  Hasil  kesepakatan tersebut  telah  pula  dikonsultasikan  ke  kecamatan sebagai pembina desa.
Gambar 2. Pendampingan tahap I di Desa Bangun
Sari
Program  pembangunan  desa  ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dan menyesuaikannya dengan visi dan misi kepala desa. Selain  itu,  juga  memperhatikan  program  prioritas yang ditetapkan oleh Kota Subulussalam. Penyusunan  dokumen  perencanaan  dan  peng- anggaran  dilakukan  oleh  Tim  yang  ditunjuk  dan ditetapkan  oleh  kepala  desa.  Kegiatan  ini  telah dituangkan  dalam  Peraturan  Desa.  Hanya  sedikit perangkat desa yang memahami proses penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran. Kepala  desa  lebih  banyak  mempercayakan
kegiatan  ini  pada  tim  yang  ditunjuknya.  Tim pengabdi memberikan saran agar seluruh perangkat  desa  mempelajari  kembali  seluruh peraturan  yang  terkait  dengan  perencanaan  dan penganggaran  agar  di  masa  mendatang  dapat menyusun RKP dengan lebih baik (Gambar 2).

## c. Desa  Sikerabang,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Desa.  Kepala  desa membentuk  tim  penyusunan  RPJM  dan  RKP  Desa. Selanjutnya, Tim tersebut melakukan diskusi dengan warga  di  setiap  dusun  untuk  mendapatkan kesepakatan mengenai program prioritas yang akan ditetapkan dalam RPJM (Gambar 3).
Gambar 3. Pendampingan tahap I di Desa Sikerabang
Hasil kesepakatan di setiap dusun selanjutnya dibahas  kembali  di  musyawarah  desa  dengan mengundang  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan seluruh  unsur  masyarakat.  Kegiatan  ini  kemudian dituangkan  dalam  berita  acara  yang  nantinya digunakan  sebagai  dasar  penyusunan  dan penetapan  peraturan  desa.  Musyawarah  desa membahas  dan  menetapkan  program-program mana  saja  yang  disepakati  sebagai  program prioritas  desa.  Hasilnya  kemudian  dikonsultasikan dengan  pihak  kecamatan  untuk  mendapat persetujuan,  khususnya  yang  terkait  dengan program  prioritas  kota  Subulussalam.  Program- program  ini  kegiatan  nantinya  tertuang  dalam peraturan desa tentang RPJM Desa dan tentang RKP Desa.
Penyusunan  dokumen  perencanaan  dan penganggaran  dilakukan  oleh  tim  yang  telah ditetapkan  oleh  Kepala  Desa.  Dokumen  yang digunakan  adalah  dokumen  hasil  pembahasan  di setiap  dusun  melalui  musyawarah  dusun  dan pembahasan  di  tingkat  desa  melalui  musyawarah desa. Sebelum ditetapkan dalam sebuah peraturan desa,  kepala  desa  melakukan  konsultasi  terlebih
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
dahulu  dengan  pihak  pemerintah  kota  melalui pejabat  kecamatan.  Secara  umum,  pengabdi menemukan bahwa secara umum proses pelaksanaan  perencanaan  dan  penganggaran sudah  sangat  baik.    Tim  hanya  memberikan  saran agar  apa  yang  telah  dilakukan  selama  ini  dapat ditingkatkan  khususnya  dalam  menyerap  aspirasi masyarakat.

## d. Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan, Kota Subulussalam
Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Desa.  Karena  tahun  2019 adalah  tahun  pertama  dari  periode  pertama  sang Kepala  Desa,  proses  penyusunan  RPJM  Desa    dan RKP  Desa  lebih  banyak  diserahkan  kepada  Tim Penyusunan RPJM dan RKP Desa. Kepala Desa masih dalam  proses  belajar  memahami  proses-proses tersebut.  Namun  demikian,  desa  ini  telah  berhasil menetapkan RPJM dan RKP Desa untuk tahun 2019.
Menurut tim penyusunan RPJM dan RKP Desa, desa  Lae  Bersih  telah  melaksanakan  musyawarah desa dengan mengundang seluruh unsur masyarakat  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  di  balai  desa. Mereka  juga  mengatakan  bahwa  RPJM  telah mengakomodasi  aspirasi-aspirasi  yang  diinginkan oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada visi dan misi kepala desa.
Penetapan  program  pembangunan  desa telah  mengakomodasi  berbagai  aspirasi  yang berkembang  di  masyarakat.  Kepala  desa  meyakini bahwa apa yang dicantumkan  dalam visi dan misi telah  sesuai  pula  dengan  aspirasi  masyarakat  dan telah pula disetujui dalam musyawarah desa. Hal ini pun  kemudian  dituangkan  dalam  peraturan  desa dengan  melibatkan  pihak  kecamatan  dan  Dinas PMKD  Kota  Subulussalam.  Terakhir,  Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan  oleh  Tim  yang  ditunjuk  dan  ditetapkan oleh Kepala Desa.
Gambar 4. Pendampingan tahap I di Desa Lae Bersih
Permasalahan  yang  timbul  dalam  perenca- naan  dan  penganggaran  di  desa  ini  adalah masalah Sumber Daya Manusia. Kasi Pembangunan yang  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan oleh  Pusdiklat  KNPK  telah  mengundurkan  diri  dan diganti oleh pegawai baru yang masih belajar. Hal ini menjadikan  proses  penyusunan  agak  terhambat. Sebagai  solusi,  Tim  pengabdi    merekomendasikan kepada  Kepala  Desa  agar  para  aparat  desa, khususnya  Kasi  Pembangunan,  mempelajari  semua ketentuan  yang  ada  yang  terkait  dengan penyusunan  rencana  dan  anggaran,  khususnya Permendagri nomor 114 Tahun 2014 (Gambar 4).

## Pendampingan Tahap II
a. Desa  Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhan  haji,

## Kab. Aceh Selatan
Pada  asistensi  tahap  I,  Tim  Pengabdi    tidak menemukan  kendala  berarti  dalam  penerapan kegiatan perencanaan dan penganggaran di desa ini.  Demikian  pula  selama  rentang  waktu  antara asistensi  tahap  I  ke  tahap  II.  Pelaksanaan  kegiatan perencanaan  dan  penganggaran  sudah  sangat baik.  Lambatnya  informasi  mengenai  alokasi anggaran  yang  diterima  dari  pemerintah  daerah kabupaten  ke  desa  yang  sebelumnya  menjadi kendala kecil, kini sudah terjalin komunikasi di antara kedua  belah  pihak  dengan  dibantu  oleh  pihak kecamatan.
Namun  demikian,  Tim  tetap  melakukan konsultasi dalam bentuk tanya jawab dengan para perangkat daerah terkait dan staf. Tim lebih banyak memberikan  dorongan  motivasi  kepada  mereka agar  dapat  mempertahankan  apa  yang  telah dilakukan  dan  diharapkan  akan  semakin  baik  di masa  yang  akan  datang  (Gambar  5_.  Tim  juga berpesan  apabila  ada  kendala  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  dana  desa,  agar  tidak segan-segan  menghubungi  Tim  melalui  aplikasi whatsapp group yang sudah terbentuk sejak asistensi tahap I.
Gambar 5 . Pendampingan tahap II di Desa Bakau Hulu Tim memandang bahwa pelaksanaan perencanaan  dan  penganggaran  sudah  berjalan sangat baik dan para perangkat desa terkait sudah
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
sangat  memahami  akan  pelaksanaan  tugas-tugas ini.  Tim  hanya  dapat  menyarankan  baik  kepada Kepala  Desa  maupun  Perangkat  Desa  terkait  agar mempertahankan  apa  yang  sudah  ada  dan senantiasa meningkatkan kemampuan. Tak lupa, Tim berpesan  agar  selalu  melakukan sharing kepada para  pemangku  kepentingan  atas  kegiatan- kegiatan yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Khusus  mengenai  pencarian  dana,  Tim  sudah membantu  menjembatani  komunikasi  antara Kepala Desa dengan KPPN Tapaktuan. Kedua pihak juga  telah  berkomitmen  untuk  saling  membantu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Pemantauan  akan  tetap  dilakukan  oleh  Tim Pengabdi  terhadap desa ini untuk beberapa waktu ke  depan  melalui  aplikasi whatsapp group.  Tim berkomitmen  untuk  memberikan  respon  ataupun masukan  atas  setiap  pertanyaan  atau  permintaan pendapat dari pihak desa di kemudian hari. Tim juga berpesan  kepada  Kepala  Desa  agar  tidak  segan- segan  menghubungi  Tim  Pengabdi    melalui handphone  ataupun  aplikasi whatsapp apabila memerlukan bantuan.
b. Desa  Bangun  Sari,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Permasalahan yang ditemukan pada asistensi tahap  I  adalah  sedikitnya  perangkat  desa  yang memahami  proses  penyusunan  perencanaan  dan pengganggaran. Kepada desa cenderung mempercayakan  kegiatan  tersebut  ke  tim  yang dibentuknya.  Pada  asistensi  tahap  I  tersebut,  Tim Pengabdi  memberikan saran kepada Kepala Desa agar  seluruh  perangkat  desa  dapat  mempelajari kembali  seluruh  peraturan  yang  terkait  dengan kegiatan  perencanaan  dan  penganggaran  agar RKP tahun depan dapat disusun dengan lebih baik dan tepat.
Pada  asistensi  tahap  I,  Tim  Pengabdi memberikan  saran  kepada  Kepala  Desa  agar seluruh perangkat desa dapat mempelajari kembali seluruh  peraturan  yang  terkait  dengan  kegiatan perencanaan  dan  penganggaran  agar  RKP  tahun depan dapat disusun dengan lebih baik dan tepat. Pada  asistensi  tahap  II  ini,  Tim  Pengabdi    terlebih dahulu  memastikan  apakah  saran  yang  diberikan kepada  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  pada saat pelaksanaan asistensi tahap  I telah dilaksanakan  atau  belum.  Dari  hasil  wawancara dengan beberapa perangkat daerah dan staf,  Tim berkesimpulan  bahwa  belum  ada  peningkatan pengetahuan  yang  signifikan  (Gambar  6).  Masih banyak  perangkat  desa  yang  belum  memahami tugas-tugasnya  secara  baik.  Kecenderungan  untuk mengandalkan  hanya  pada  satu  atau  dua  orang staf lainnya masih terjadi.
Selanjutnya  Tim  mengingatkan  kembali kepada  Kepala  Desa  agar  selalu  melakukan pembinaan secara intensif kepada para perangkat
desa.  Bila  perlu,  kepala  desa  dapat  meminta bantuan  pihak  kecamatan  ataupun  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kota Subulussalam  terkait  hal  ini.  Tim  juga  berpesan kepada  Kepala  Desa  agar  tidak  segan-segan menghubungi  Tim  Pengabdi    melalui  telepon ataupun  aplikasi whatsapp apabila  memerlukan bantuan.
Gambar 6. Pendampingan tahap II di Desa Bangun
Sari
c. Desa  Sikerabang,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Pada  asistensi  tahap  I,  Tim  Pengabdi    tidak menemukan  permasalahan  berarti  pada  desa  ini. Pelaksanaan
kegiatan perencanaan dan penganggaran  telah  dilakukan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Secara umum,  pengabdi    menemukan  bahwa  secara umum  proses  pelaksanaan  perencanaan  dan penganggaran  sudah  sangat  baik.    Tim  hanya memberikan  saran  agar  pelaksanaan  yang  sudah ada dapat ditingkatkan khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat (Gambar 7).
Gambar 7. Pendampingan tahap II di Desa Sikerabang
Tim  berpesan  kembali  kepada  Kepala  Desa agar  dapat  mempertahankan  kinerja  yang  sudah ada  saat  ini,  khususnya  dalam  pelaksanaan perencanaan  dan  penganggaran.  Tim  juga memberikan apresiasi kepada para perangkat desa yang  telah  bekerja  dengan  baik  sehingga  proses perencanaan  dan  penganggaran  telah  sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dilakukan dengan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat.  Tim
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
juga  berpesan  kepada  Kepala  Desa  agar  tidak segan-segan  menghubungi  Tim  Pengabdi    melalui telepon  ataupun  aplikasi whatsapp apabila memerlukan bantuan.
d. Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan, Kota Subulussalam
Pada pelaksanaan asistensi tahap I diketahui bahwa  Kasi  Pembangunan  yang  mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK telah mengundurkan diri dan diganti oleh pegawai baru  yang  masih  belajar.  Hal  ini  menjadikan  proses penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran agak  terhambat.  Pada  asistensi  tahap  I,  Tim Pengabdi  merekomendasikan kepada Kepala Desa agar para aparat desa, khususnya Kasi Pembangun- an yang baru, mempelajari semua ketentuan yang ada yang terkait dengan penyusunan rencana dan anggaran, khususnya Permendagri nomor 114 Tahun 2014.
Pada  asistensi  tahap  II  ini  Tim  Pengabdi melakukan penilaian terlebih dahulu atas pelaksana- an rekomendasi yang telah Tim  Pengabdi  sampai- kan  pada  kegiatan  asistensi  tahap  I.  Hasilnya menunjukkan bahwa Kasi Pembangunan yang baru telah  mulai  memahami  pelaksanaan  kegiatan perencanaan dan penganggaran. Nampak bahwa Kasi  tersebut  sangat  antusias  untuk  memahami semua permasalahan dalam penyusunan perenca- naan dan penganggaran (Gambar 8). Tim Pengabdi memberikan  motivasi  kepada  Kepala  Desa  agar senantiasa  membina  Kasi  tersebut  dan  staf  yang bersangkutan khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun depan. Tim juga  berpesan  kepada  Kepala  Desa  agar  tidak segan-segan  menghubungi  Tim  Pengabdi    melalui handphone ataupun  aplikasi whatsapp apabila memerlukan bantuan.
Gambar 8. Pendampingan Tahap II di Desa Lae Bersih

## KESIMPULAN
Pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat  dengan  tema  perencanaan  dan penganggaran desa di empat desa di Aceh ini telah dilaksanakan dengan baik. Pendampingan Tahap I ini  diawali  dengan  kegiatan FGD. Kegiatan  FGD  ini
telah  mampu  mendapatkan  informasi  tentang permasalahan  terkait  perencanaan  dan  peng- anggaran  desa.  Setelah  dianalisis  permasalahan selanjutnya  pengabdi  mencoba  memberikan  alter- natif solusi atas permasalahan yang ada. Setelah itu, pada  pendampingan  tahap  II  ini  dilaksanakan evaluasi  atas  implementasi  alternatif  solusi  yang telah  disampaikan  dalam  pendampingan  tahap  I. Implementasi  perencanaan  dan  penganggaran  di Desa  Bakau  Hulu,  Kabupaten  Aceh  Selatan  relatif lebih  bagus  dibandingkan  desa  lainnya  dalam pengabdian ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya musyawarah dusun dilanjutkan dengan musyawarah desa  untuk  memilih  prioritas  kegiatan  desa  untuk tahun  berikutnya  sehingga  tujuan  kegiatan merupakan hal yang dibutuhkan  masyarakat untuk mencapai perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta sudah dilakukannya saran dari narasumber  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan juga  dibuktikan  dengan  lebih  lengkap dan  rapinya administrasi perencanaan dan penganggaran desa. Pada  desa  ini,  relatif  tidak  ada  permasalahan. Dibandingkan tiga desa lainnya tingkat kepahaman alumni  peserta  pada  desa  Bakau  Hulu  terhadap materi pelatihan sangat bagus.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pusdiklat  Kekayaan  Negara  dan  Perimbangan Keuangan  (KNPK),  Politeknik  Keuangan  Negara STAN,  Pemerintah  Kabupatan  Aceh  Selatan, Pemerintah  Kota  Subulussalam,  serta    Pemerintah Desa  Bakau  Hulu,  Desa  Bangun  Sari,  Desa Sikerabang, Desa Lae Bersih yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amallia, C., & Hamidi, M. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen , 4 (2), 346–361. http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKM/article/view /10824 Anthony,  R.  N.,  &  Govindarajan,  V.  2014. Management  Control  Systems .  McGraw-Hill Education. https://books.google.co.id/books?id=X3UcnwE ACAAJ Arifin,  M.  Z.  2018.  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bungin  Tinggi, Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan. Jurnal Thengkyang , 20 (20), 1–21. http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/J urnalTengkhiang/issue/download/1/Halaman 1-21
Arza, F. I., Handayani, D. F., & Honesty, F. F. 2019. PKM
Slamet dan Hasanuddin, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 38
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Peningkatan  Kemampuan  Aparatur  Nagari Dalam  Mengelola  Keuangan  Nagari  di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Wahana  Riset  Akuntansi , 7 (2),  1513–1520. https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106934 Garrison,  R.  H.,  Noreen,  E.  W.,  &  Brewer,  P.  C.  2005. Managerial  Accounting .  McGraw-Hill/Irwin.
https://books.google.co.id/books?id=JwfVu0P
pXscC
Hamzah,  A.  P.,  Priharjanto,  A.,  &  Purwanti,  D.  2019. Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi  Berdasarkan  Sak  Etap  Dalam Pelaporan  Keuangan  Pada  Bumdes  Tirta Mandiri,  Desa  Ponggok,  Klaten. KUAT :
Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan , 1 (3), 198–214. https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.634 Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  manajemen keuangan daerah . Yogyakarta: Andi. https://books.google.co.id/books?id=NI-
OAAAAMAAJ Munandar, M. 2000. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian  Kerja,  Pengawasan  Kerja . https://onesearch.id/Record/IOS2757.slims- 2071 Nafarin,  M.  2012. Penganggaran  Rencana  Kerja Perusahaan (Edisi  Kesatu).  Jakarta:  Salemba Empat.
Pula,  A.  E.  2016.  Proses  Penyusunan  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Studi  di  Desa  Pandanrejo  Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2015). Skripsi . Malang: University of Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/33793/
Suharto,  E.  2005. Membangun  masyarakat,
memberdayakan  rakyat:  kajian  strategis pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan pekerjaan  sosial .  Bandung:  Refika  Aditama. https://books.google.co.id/books?id=qzbtngE ACAAJ
Wirawan,  A.,  &  Raharjo,  T.  2019.  Pengelolaan
Embung  Desa  Menuju  Desa  Wisata  Melalui Bumk  Tanjung  Anom. Dinamisia :  Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  167– 174. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2304 Wong,  L.  P.  2008.  Focus  group  discussion:  a  tool  for health and medical research. Singapore Med J ,
49 (3), 256–260. http://mymedr.afpm.org.my/publications/2626 9 Wulansari,  T.  A.  2015.  Peran  Masyarakat  Desa Landungsari  Kabupaten  Malang  Dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (3). https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/arti cle/view/131