## Wajah Hukum

## Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia
Hasanal Mulkan 1 , Susiana Kifli 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang JL.Jendral Ahmad Yani,13 Ulu Kecamatan Plaju,Kota Palembang 30116 Corespondonding Email : hasanal_mulkan@yahoo.co.id, susianakifli@gmail.com
Abstrak. Hak  rakyat  untuk  hidup  damai  dan  sejahtera  dijamin  oleh  negara  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dapat  lebih  berkoordinasi dan  mengajak semua pihak untuk bersatu padu  melawan pandemi dengan  mengubah  kebijakan  hukum  pidana  yang  kini  menjadi  persoalan,  guna  menghentikan  penyebaran  virus  Covid-19  ke seluruh  Indonesia.  Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  analitis,  konseptual,  dan  legislatif.  Ketika  undang- undang atau peraturan telah disahkan menjadi produk hukum oleh organisasi pemerintah, penegakan hukum adalah teknik untuk mewujudkan  kehendak.  Polisi  harus  mendidik  masyarakat  dan  memberikan  perlindungan  hukum  ketika  ada  upaya  represif  dari pihak mereka untuk menegakkan kebijakan pemerintah melalui Surat Pernyataan Kapolri. Polisi juga harus menangani kebijakan yang diterapkan dalam keadaan darurat dengan menggunakan hukuman pidana .
Kata Kunci: Kebijkan Hukum Pidana, Pencegahan Penyebaran, Covid-19, Sanksi Pidana
Abstract.  The  right  of  the  community  to  live  in  peace  and  prosperity  was  guaranteed  by  the  government  in  the  Republic  of Indonesia's 1945 Constitution. The government must coordinate better and convene all necessary stakeholders in order to stop the Covid-19  virus  from  spreading  throughout  Indonesia.  The  current  issue  is  the  criminal  law  policy.  To  battle  the  epidemic, this kind of normative legal research takes an analytical, conceptual, and legislative approach. When laws or regulations have been passed  into  legal  products  by  government  organizations,  law  enforcement  is  a  technique  to  put  the  will  into  action.  When enforcing  laws  during  a  time  of  emergency,  the  police  will  apply  criminal  punishments;  however,  they  must  also  educate  the public and protect them legally when they use repressive measures. This will be done through the Chief of Police's Declaration.

## Keywords: Criminal Law Policy, Prevention of Spread, Covid-19, Criminal Sanctions

## PENDAHULUAN
Strafbaarfeit diterjemahkan  sebagai  “kejahatan”  dalam  bahasa  Inggris.  Kejahatan,  yang  secara  umum  identik dengan kejahatan dan berasal dari kata Latin delictum, dipecah menjadi tiga suku kata straf, baar, dan feit.  Straf dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, gerak, pelanggaran, atau perilaku. Inilah yang S.R. Sianturi, Tindak Pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  terjadi  di  suatu  tempat,  waktu  tertentu,  dan  kondisi  tertentu.  Perilaku  tersebut dilarang dan harus mematuhi hukum dan peraturan, dan mereka yang melakukannya melanggar aturan harus dihukum (orang yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan). 1
Menurut  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  bangsa  kita  mempunyai  kewajiban  mencerdaskan  generasi muda  dan  membela  segenap  bangsa.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  mencakup  perlindungan  masyarakat,  baik  yang secara  langsung maupun tangensial terkait dengan pendidikan. dalam  kesehatan yang baik Salah satu penentu utama kecerdasan adalah kesehatan, yang juga memberikan gambaran tentang seberapa baik orang terlindungi dari penyakit. Peningkatan jumlah korban penyakit menular atau kematian di lokasi tertentu kadang-kadang dapat mengejutkan dan menimbulkan  kegemparan  di  masyarakat  lokal  baik  dalam  skala  nasional  maupun  internasional.  Kejadian-kejadian tersebut,  yang  juga  dikenal  sebagai  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB),  berpotensi  menimbulkan  wabah  penyakit  menular yang cepat menyebar ke seluruh lingkungan. 2
seperti  penyakit  menular  yang  menakutkan  masyarakat  global  karena  dampaknya  terhadap  kehidupan masyarakat  di  semua  tingkatan,  termasuk  aspek  hukum,  keuangan,  dan  kesehatan.  Karena  betapa  cepatnya  penyakit menular  ini  berpindah  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain,  banyak  negara  tidak  siap  menghadapi  wabah.  Karena  itu, penting  untuk  menjaga  jarak  aman,  memakai  masker,  dan  menjauh  dari  keramaian  untuk  mencegah  merebaknya kluster infeksi baru. 3
2019  melihat  penemuan  Penyakit  Virus  Corona,  yang  menyebar  dengan  cepat  ke  seluruh  dunia  dan  menjadi ancaman  berat  bagi  Indonesia  (Covid-19).  Ketika  seseorang  yang  terinfeksi  batuk  atau  bersin,  tetesan  cairan  dari
1 Adami Chazawi, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , Jakarta, 2002, Hlm.69
2 Muhaimin,  “Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  (Restorative  Justice  In  Settlement  Of  Minor Offences)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 13 Juni 2019 , Hlm.185-206
3 Ramdhan  Kasim,  Dehumanisasi  Pada  Penerapan  Hukum  Pidana  Secara  Berlebihan, Jambura  Law  Review,  Volume  2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 .
mulut dan hidung mereka mentransfer virus ke orang lain. Cara penularan ini sama dengan cara penularan virus flu ke manusia  pada  umumnya.  Tetesan  cairan  ini  dapat  mendarat  di  bagian  tubuh  orang  lain  yang  berdekatan,  menempel padanya, dan tetap  di sana. Mereka bahkan bisa masuk  ke paru-paru orang  lain melalui  hidung. Untuk meringankan kondisi  dan  mengobati  gejala  penyakit,  pasien  terinfeksi  virus  corona  ini  harus  menjalani  perawatan  medis. 4 Pengetahuan  warga  ini  tidak  diperoleh  melalui  sosialisasi  pemerintah,  melainkan  melalui  penelitian  independen mereka  sendiri.  Karena  kurangnya  pengetahuan  mereka  tentang  bahaya  bencana  COVID-19,  warga  tidak  tanggap dengan  imbauan  pemerintah. 5 Saat  ini,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tempat  penyebaran  virus  Covid-19. Sejak virus itu pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020, dan dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan pada  4  Maret  2020,  jumlah  kasus  virus  pandemi  menunjukkan,  setidaknya  hingga  saat  ini,  peningkatannya  sangat tinggi, dengan rata-rata 100 kasus per hari. dan kokoh. Joko Widodo adalah presiden Indonesia. Sama sekali tidak ada indikasi  kecenderungan  salah  arah  pada  kurva  jumlah  kasus  Covid-19.  Beberapa  sumber  dalam  dan  luar  negeri memprediksi akan ada puluhan ribu atau mungkin jutaan kasus Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 611.097 orang, atau 82,2% dari semua pasien, telah pulih dari COVID-19 pada akhir tahun 2020. Mulai 31 Desember 2020, angka ini juga akan  mencakup  penambahan  7.356  pasien  sembuh  setiap  hari.  Dengan  klasifikasi  wilayah  berdasarkan  angka kesembuhan  harian,  DKI  Jakarta  memiliki  angka  kesembuhan  harian  terbesar  (1.970  kasus)  dan  angka  kesembuhan kumulatif tertinggi (164.787 kasus). Dengan penambahan 1.227 kasus, Jabar naik ke posisi kedua tertinggi, sedangkan tertinggi  ketiga  total  mencapai  70.788  kasus.  Jawa  Timur  berada  di  urutan  keempat  dengan  757  kasus, mempertahankan keunggulannya secara kumulatif dengan 72.135 kasus, diikuti oleh Sulawesi Selatan di tempat ketiga hari ini setelah menambahkan 955 pasien yang pulih. Posisi kelima Jawa Tengah menambahkan 542 kasus, sehingga total menjadi 54.409 kasus. Jumlah hari bertambah 8.074 kasus untuk pasien terkonfirmasi positif.
Ada  743.198  pasien  positif  yang  teridentifikasi  sejak  wabah  dimulai.  Dengan  persentase  14,8%,  terdapat 109.963  kasus  aktif  setiap  harinya,  atau  pasien  yang  masih  memerlukan  pengobatan.  DKI  Jakarta  memiliki  kasus terbanyak (2.022 kasus), namun jumlah kasus masih yang terbesar, menurut sebaran wilayah setiap harinya (183.735 kasus).  Dua  surat  kabar  harian  tersebut  berada  di  Jawa  Barat,  sedangkan  surat  kabar  ketiga  memiliki  total  83.579 kasus  dan  1.024  kasus  pasien  positif  terverifikasi.  939  kasus  di  Jawa  Tengah  tercakup  oleh  tiga  publikasi  harian, sehingga total menjadi 81.716 kasus. Jawa Timur secara keseluruhan berada di urutan kedua dengan 84.152 kasus, dan menempati  urutan  keempat  setiap  hari  dengan  peningkatan  935  kasus.  Di  Sulsel  bertambah  31.047  kasus,  sehingga totalnya sebanyak itu. Hari ini melihat 194 lebih banyak kasus pasien meninggal, meningkatkan total menjadi 22.138, atau 3,0% dari pasien yang dikonfirmasi. Jawa Timur memiliki angka kematian harian tertinggi dengan tambahan 65 korban, sedangkan jumlah kumulatif masih tertinggi dengan 5.827 kasus. Dengan menambahkan 61 kasus setiap hari, Jawa Tengah naik ke posisi kedua secara keseluruhan, melampaui 3.562 kasus.  Tiga harian DKI Jakarta melaporkan tambahan  21  kasus,  sehingga  total  menjadi  3.270.  Jawa  Barat  menambah  11  kasus  secara  berurutan,  naik  ke  urutan keempat  secara  keseluruhan  dengan  total  1.172  kasus.  Kaltim  saat  ini  menduduki  peringkat  keenam  setelah penambahan pasien meninggal setiap  harinya sebanyak 5 orang sehingga total menjadi 743 kasus. Per 31 Desember 2020,  data  hasil  pengujian  dari  510  laboratorium  jaringan  mengungkapkan  bahwa  7.355.174  spesimen,  atau  57.800 setiap  hari,  telah  dievaluasi.  4.912.745  orang  diperiksa  secara  total  tahun  lalu,  atau  37.265  setiap  hari.  Berdasarkan temuan analisis, jumlah negatif Covid-19 saat ini mencapai 29.191 orang dan total 4.169.547. Selain  itu, ada 68.316 kasus yang dicurigai pada tulisan ini. Tetap tersebar secara regional di 510 kabupaten dan 34 provinsi.
Untuk memerangi penyebaran Covid-19, pemerintah mulai melacak mereka yang pernah kontak dengan pasien positif, menerbitkan pedoman kebijakan, mendirikan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, dan menetapkan Wisma  Atlet  sebagai  rumah  sakit darurat. Di pulau itu, pekerjaan juga sedang dilakukan di  rumah  sakit khusus untuk gangguan menular. Selain itu, pemerintah telah memberlakukan pembatasan legislatif seperti Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dan  menyatakan  keadaan  darurat kesehatan. Lihat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020 untuk informasi Protokol Kesehatan 2019 dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona.
Sebagai  bagian  dari  upayanya  untuk  menjadikan  hukum  sebagai  pelindung  kepentingan  umum,  pemerintah memberlakukan sejumlah langkah hukum untuk memerangi epidemi penyakit menular. Akibatnya, kesehatan dan tata rias masyarakat berdampak pada  hukum positif suatu lokasi.  Sebenarnya, hukum  sebenarnya dapat bekerja melawan ketertiban daripada menjadi metode untuk mewujudkannya. Akibatnya, otoritas politik dan hukum suatu bangsa selalu berdampak pada bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan. 6
4 Aras  Firdaus.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Kedaruratan  COVID-19”. Dalam  Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020
5 Leo Agustino “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia “ Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020 , Hlm 263
6 Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya , (Bandung : Sinar Grafika, 2011). Hlm 43
Ironisnya,  akibat  penerapan  tersebut  masih  banyak  masyarakat  yang  berkerumun,  dan  sikap  berbagai  aparat penegak  hukum  terhadap  mereka  yang  mengabaikan  Protokol  Kesehatan  Covid-19  berbeda-beda.  Imam  besar  FPI, Muhammad Habib Rizieq Shihab, dituding melanggar sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 14 frasa pertama dan kedua, yang mengatur tentang karantina kesehatan. Pasal 14 (1) Setiap orang yang  dengan  sengaja  menghalangi  pelaksanaan  pengendalian  wabah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  Satu  juta  rupiah (1.000.000) (satu juta rupiah). (2) Denda paling banyak Rp. atau hukuman penjara enam bulan. Siapa pun yang karena kelalaiannya menghalangi pelaksanaan pengendalian epidemi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini akan menerima  kompensasi  dalam  jumlah  $50.000  ($50.000).  Terjadi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dari  siapa  saja yang  kedapatan  melanggar  Pasal  9  ayat  1  acuan  pelaksanaan  karantina  kesehatan  atau  menghalangi  pelaksanaan karantina kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 93 dipidana dengan  pidana.  Pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  ($100.000.000) adalah 100 juta rupiah (seratus juta rupiah).
Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka, dua menantu Presiden Jokowi, melanggar Protokol Kesehatan Covid-19  dengan  cara  berbeda.  Gibran  dan  Bobby  Nasution  tidak  diragukan  lagi  harus  dihukum  dan  harus mengenakan pakaian, bahkan jika Muhammad Habib Rizieq Shihab harus ditangkap. ditahan karena kejahatan mereka signifikan  dan  unsur  tujuan  ditunjukkan  dengan  jelas.  Akibatnya,  tidak  ada  yang  namanya  hukum  ke  bawah  yang tajam  atau  hukum  ke  atas  yang  tumpul.  Sangat  berbahaya  untuk  mengabaikan  protokol  kesehatan  ketika  ada  bukti perayaan kemenangan. 7
Undang-undang  dan  peraturan  pidana  yang  diberlakukan  pemerintah  yang  tidak  perlu  dan  tidak  berhasil diterapkan,  dan  variasi  penegakan  hukum  dalam  menilai  sikap  berkontribusi  pada  munculnya  pelanggaran  Protokol Kesehatan  oleh  semua  anggota  masyarakat,  termasuk  para  pemimpin  di  masyarakat.  Karena  itu,  masyarakat  umum tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah penyakit menular di Indonesia.

## METODE
Pendekatan legislatif, konseptual, dan analitis digunakan dalam gaya studi dan metodologi yuridis normatif ini. 8 Analisis  terhadap  berbagai  persyaratan  hukum  menjadi  penekanan  dan  pokok  kajian,  oleh  karena  itu  penelitian normatif  tentunya  harus  menggunakan  metode  perundang-undangan.  Mengenai  metode  teoritis  dalam  ilmu  hukum, terdapat perbedaan antara pengertian hukum pidana dan hukum perdata serta antara konsepsi hukum administrasi dan hukum  perdata.  Pendekatan  analitis  dalam  penelitian  normatif  mencoba  untuk  memastikan  makna  konseptual  dan implementasi praktis dari peraturan perundang-undangan. 9

## HASIL

## Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia
Sebuah  peraturan  hukum  pidana  yang  dikodifikasi  yang  harus  memasukkan  semua  undang-undang  yang berkaitan  dengan  kegiatan  kriminal  dikenal  sebagai  KUHP  atau  hanya  KUHP,  tetapi  hal  itu  tidak  mungkin  karena suatu perbuatan (tindak pidana) baru pasti akan muncul dari waktu ke waktu. sejauh diizinkan oleh KUHP. Akibatnya, melalui  pelaksanaan  program  hukum  pidana  yang  mengandung  kejahatan  baru  yang  tidak  diatur  oleh  KUHP, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan. 10
Menanggapi  perubahan  masyarakat,  peraturan  baru  serta  versi  penyempurnaan  dari  ketentuan  KUHP  yang sudah  ada  dibuat  untuk  mengatasi  persyaratan  hukum  dan  menyeimbangkan  perkembangan  masyarakat  yang berkembang pesat. 11
Kebijakan  hukum  adalah  keputusan  atau  tindakan  pemerintah  yang  dianggap  berdampak  positif  bagi masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tindakan yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya  adalah  kebijakan  publik;  mereka  mengambil  bentuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu,  dan semuanya  harus  diambil  dengan  tujuan  tertentu  dalam  pikiran,  apakah  itu  kesejahteraan  masyarakat,  ekonomi,  atau kesehatan  masyarakat.  Setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  juga  harus  mempertimbangkan  kepentingan masyarakat. 12
Kebijakan  hukum  harus  dipandang  sebagai  aspek  integral  dari  sistem  hukum  nasional  dalam  kerangka  negara hukum. Sejak merdeka,  Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai  negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan
7 Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana , (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2005), Hlm.49
8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005), Hlm 300
9 Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018).
10 Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, (Bandung : PT. Alumni, 2008).
11 Hasanal Mulkan, Tindak Pidana Khusus , (Palembang : CV. Amanah, 2021), Hlm,06
12 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 55-56
(rechtstaate)  (maaghstaate).  Artinya,  hukum  yang  dibuat  untuk  negara  hukum  Indonesia  harus  diikuti  oleh  semua elemen struktur kekuasaan negara dan penduduknya. Ini mencakup semua subsistem ketatanegaraan Indonesia, sistem ketatanegaraannya, dan sistem ketertiban sosialnya. 13
Politik  hukum  pidana  sebagai  taktik  untuk  menyelesaikan  masalah,  bahkan  dalam  situasi  yang  mendesak. Struktur politik negara harus dipandang  sebagai dinamika demokrasi, seperti pepatah “banyak jalan menuju Roma”, dalam  artian  tetap  harus  berkontribusi  pada  perwujudan  cita-cita  negara  melalui  penggunaan  konsep-konsep  politik. Dengan  demikian,  kekuatan  politik  harus  menggunakan  ideologinya  untuk  membuat  rencana  untuk  mencapai  dan menerapkan  kebijakan  yang  menguntungkan  kelompok  secara  keseluruhan.  Wabah  Covid-19  saat  ini  sedang mewabah,  kebijakan  hukum  sangat  dibutuhkan,  dan  diyakini  kebijakan  hukum  akan  mampu  menghentikan penyebaran Covid-19. 14
Setidaknya ada dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  mengatur  pencegahan  wabah  di Indonesia  pada  masa  lalu.  khususnya  UU  6  Tahun  2018,  dalam  regulasi  teknisnya.  Isu  utama  dan  fokus  utama pemerintahan  saat  ini  adalah  ini.  Banyak  orang  percaya  bahwa  pandemi  ini  berdampak  negatif  pada  kesejahteraan mereka.

## Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  Undang-undang  nomor  4  tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Perkembangan  penyakit  menular  dalam  suatu  populasi  yang  mampu  mendatangkan  malapetaka  ketika  jumlah orang yang terinfeksi secara signifikan lebih tinggi dari apa yang khas untuk waktu dan tempat itu.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  mengatur  tentang  hukuman  pidana  bagi  orang  yang  melanggar  hukum selama wabah penyakit atau karantina. Individu yang sehat serta mereka yang memiliki penyakit pandemi dikarantina. Selain  mengobati  pasien,  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  menghentikan  penyebaran  penyakit  ke  orang  lain  di masyarakat dengan mencegah pasien menjadi sumbernya.  Sementara itu, tindakan dilakukan  terhadap individu  yang sehat  dalam  upaya  untuk  mencegah  mereka  dari  sakit  dan  menyebarkan  penyakit.  Peraturan  ini  memiliki  kekuatan untuk mengenakan denda kepada mereka yang mengabaikan pembatasan sosial yang luas dan prosedur karantina yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  pada  saat  wabah  penyakit  atau  karantina  diancam  dengan pidana. Baik orang sehat maupun mereka yang memiliki penyakit epidemik dikarantina.
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pengendalian wabah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000. Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  merupakan  tindak  pidana  dan  termasuk  dalam pengertian  pelanggaran  Pasal  14  ayat  3.  Undang-undang  yang  sama  Pasal  5  Ayat  (1)  yang  berbunyi  sebagai  berikut mengatur Nomor 4 Tahun 1984 :
a. Penelitian epidemiologi dan
b. Pemeriksaan, perawatan, isolasi, dan tindakan karantina bagi pasien.
c. Kekebalan dan pencegahan.
d. Penghapusan penyebab penyakit yang mendasarinya.
e. Perawatan tubuh setelah pandemi.
f. Upaya hubungan masyarakat.
g. Berbagai taktik pertahanan. 15
Orang  yang  menolak  karantina,  berkumpul  dalam  jumlah  banyak,  Menurut  Pasal  14  ayat  1,  menghambat tindakan  pengendalian  penyebaran  virus  COVID-19  dapat  mengakibatkan  tuntutan  pidana  karena  tidak  mematuhi peraturan pemerintah seperti pembatasan sosial yang signifikan.
Setiap  orang  dalam  masyarakat  sipil  memiliki  peran  dalam  menjalankan  kampanye  untuk  mencegah  epidemi. Keterlibatan  ini  mencakup  penyebaran  pengetahuan  tentang  keberadaan  korban  penyakit  epidemi,  mendukung pelaksanaan  langkah-langkah  pengendalian  epidemi  yang  efisien,  dan  menginspirasi  komitmen  masyarakat  untuk
13 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana , (Malang : Setara Press, 2020), Hlm 13
14 Https://News.Detik.Com/Berita/D-4935658/Ini-Arti-Pandemi-Yang-Who-Tetapkan-Untukvirus-Corona, Diakses Tanggal 05 Mei 2022
15 Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/04/14/080300765/Asal-Mula-Virus-Coronajadi-Pertanyaan-China-Perketat- Publikasi-Penelitian- Diakses Tanggal 05 Juni 2022
memerangi  wabah. Para pihak tidak dianggap telah berkontribusi dalam membendung epidemi virus COVID-19 jika mengabaikan permintaan karantina atau pembatasan sosial. 16
Untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan yang efektif  terhadap  wabah  penyakit,  Regulasi  pengendalian  wabah  penyakit  menular  yang  lebih  komprehensif  harus direformasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
Peraturan perundang-undangan  Indonesia  tidak  menggunakan  istilah  "lockdown", meskipun  sering digunakan. Pengertian  "karantina  wilayah"  dan  "pembatasan  sosial  yang  berarti"  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karantina wilayah mengacu pada larangan orang di suatu lokasi yang diduga tercemar atau terjangkit penyakit, termasuk area pintu masuk dan isinya. atau  menyebarkan  polutan.  Istilah  "pembatasan  sosial  berskala  besar"  mengacu  pada  tindakan  selain  karantina  lokal yang membatasi kemampuan penduduk untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah yang diduga terkontaminasi atau terinfeksi penyakit.
Penyakit virus corona telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat oleh pemerintah untuk tahun 2019. (covid19).  Strategi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  mempertimbangkan  bahaya  yang  ditimbulkan oleh wabah COVID-19 juga telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Siapa pun yang melanggar karantina kesehatan atau  mengganggu  upaya  organisasi  menghadapi  kemungkinan  hukuman.  Setiap  orang  wajib  memenuhi  persyaratan hukum  Pasal  93  UU  Karantina  Kesehatan  yang  dikutip  dalam  Pasal  9  UU  Karantina  Kesehatan  dan  mengacu  pada persyaratan  hukum  tersebut  di  atas:  (covid19).  Pemerintah  juga  telah  merilis  Strategi  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) yang mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19.
Karena  ungkapan  yang  tidak  jelas,  ketidakmampuan  untuk  diukur,  dan  potensi  penerapan  yang  sewenang- wenang, desain Pasal 93 dan 9 Paragraf 1 bermasalah. Secara spesifik, klausul pelaksanaan karantina kesehatan yang menyatakan  “tidak  patuh”  dan  “harus  mematuhi”.  Frase  klausa  "mematuhi"  dan  "tidak  mematuhi"  keduanya  tidak memiliki  pengukuran  yang  tepat  dan  terbuka  untuk  interpretasi  yang  berbeda.  Dalam  artikel  ini,  salah  satu  contoh karet adalah ketika Edward Oemar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), memperingatkan  warga  yang  menolak  menerima  vaksin  Covid-19  akan  dikenakan  sanksi.  Inilah  sebabnya  mengapa imunisasi Covid-19 diperlukan ketika wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19, sedang terjadi. Pasal 9 dan 93  UU  Karantina  Kesehatan  No.  6  Tahun  2018  sejalan  dengan  sanksi  tersebut.  Pemerintah  telah  mencanangkan program vaksinasi Covid-19 yang bersifat opsional. Karena setiap orang harus mematuhi prosedur karantina kesehatan yang  ditetapkan  oleh  UU  6  Tahun  2018,  komitmen  ini  menggantikan  persyaratan  untuk  memvaksinasi  Covid-19. Tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  vaksinasi  berdasarkan  UU  6  Tahun  2018,  sehingga  vaksinasi  bersifat sukarela  bagi  masyarakat  untuk  mencegah  virus,  meskipun  tidak  ada  persyaratan  undang-undang  untuk  vaksinasi. Pasal  ini  juga  melanggar  asas  legalitas  hukum  pidana,  yang  mensyaratkan  dipatuhinya  beberapa  asas  turunan  dalam perumusan  dan  penerapan  norma  hukum  pidana,  antara  lain  lex  stricta,  yang  mengamanatkan  ditaatinya  hukum tertulis, hukum meriam, dan kanibalisme. Selain itu, "Lex certa" mengacu pada keharusan bahwa hukum tidak ambigu dan bahwa memperoleh kepastian menjadi tujuan utama hukum. 17
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pndemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman Yang Memmbahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  sebagai  langkah  legislatif  untuk  mengelola anggaran negara dan penanggulangan  wabah COVID-19. Perppu, bagaimanapun, mungkin memiliki  efek merugikan pada pemerintah Indonesia. Pertama, Presiden dapat memperoleh kekuasaan penuh sebagai akibat dari peraturan yang dibuatnya berdasarkan Pasal Perppu. Presiden dapat mengubah postur dan/atau kekhususan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan kebijakan keuangan negara yang dikendalikan atau diamanatkan oleh Peraturan Presiden.
Ancaman  COVID19  terhadap  sistem  keuangan  dan  perekonomian  nasional  dapat  dimitigasi  dengan  cepat  dan efektif berkat Peraturan Presiden yang memberikan legitimasi kepada pemerintah. Aspek positif dari perubahan defisit APBN dan postur keuangan. Berbeda dengan praktik ketatanegaraan saat ini yang mengamanatkan APBN Perubahan harus  disetujui  oleh  DPR,  wakil  rakyat  di  DPR,  Dampak  merugikan  dari  perubahan  postur  anggaran  dan  perubahan
16 Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4202629/Imbauan-Jokowi-Terkait-Covid-19-Darikerja-Dari-Rumah-Hingga- Ingatkan-Social-Distancing Diakses Tanggal 05 Juni 2022
17 Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1385662/Polri-Pertimbangkan-Memenjarakanpelanggar-Protokol- Kesehatan/Full?View=Ok, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2022
defisit  APBN  melalui  Peraturan  Presiden  tersebut  telah  melanggar  praktik  penyelenggaraan  negara,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Menurut Perppu  No  1/2020,  salah  satu  pengambil  kebijakan  yang  merupakan  pengguna  anggaran  dikatakan  diberikan kekebalan  hukum  berdasarkan  Pasal  27  aturan  tersebut.  Tidak  ada  keputusan  atau  tindakan  yang  diambil  dapat dikenakan sanksi hukum, administratif, atau pidana. Standar ini jelas bertentangan baik dengan gagasan persamaan di depan  hukum  maupun  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". 18
Penambahan belanja APBN 2020 dan alokasi pembiayaan sebesar Rp merupakan bagian terbesar dari PERPPU ini.  Dana  450,1  triliun  untuk  penanganan  COVID-19  yang  diperuntukkan  bagi  sejumlah  industri,  selanjutnya  akan diarahkan  ke  berbagai  industri,  termasuk  sektor  kesehatan,  hingga  ke  daerah-daerah  yang  berdampak  besar  pada sektor kesehatan. ekonomi geografis.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pada 15 Maret 2020, pemerintah  Indonesia  mulai menerapkan  Social Distancing. Namun, undang-undang dan peraturan  Indonesia  tidak  menerima  istilah  "jarak  sosial"  dan  "jarak  fisik",  sehingga  penggunaannya  tidak  diizinkan oleh  undang-undang.  Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  tanpa  aturan  dan  regulasi  yang  tepat,  pemerintah  tidak dapat  memberlakukan  Social  Menurut  Pasal  1(3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, jarak  atau  jarak  fisik  dari  masyarakat  dilarang.  Setiap  segi  kehidupan  sehari-hari  dalam  suatu  negara  hukum  diatur oleh hukum.
Agar  pemerintah  Indonesia  dapat  memaksa  rakyat  untuk  memenuhi  keinginannya,  undang-undang  dan peraturan secara umum harus ditetapkan. Karena tidak adanya landasan hukum di Indonesia pada saat itu, Isolasi fisik atau sosial terus menjadi daya tarik yang tidak dapat dipaksakan pada lingkungan sekitar.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan  penanganan  penyakit  virus  corona.  (COVID-19).  (PSBB).  pengesahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 sebagai  peraturan  pelaksana,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina Kesehatan  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Tujuan  PSBB  adalah  untuk membatasi  aktivitas  tertentu  bagi  penduduk  di  suatu  wilayah  atau  wilayah  yang  diduga  terjangkit  COVID-19  guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Penetapannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
Karena bisnis, sekolah, dan tempat ibadah ditutup dan dilarang beraktivitas di ruang publik, PSBB mewajibkan masyarakat  untuk  menjalankan  bisnisnya  dari  rumah.  Sesuai  dengan  Pasal  3  PP  tersebut,  suatu  daerah  harus memenuhi dua kriteria untuk mengikuti PSBB: (1) peningkatan angka kesakitan dan/atau kematian; dan (2) hubungan epidemiologis dengan kejadian di tempat lain yang serupa dengan kejadian tersebut. 19
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  pada  dasarnya  hanya  memiliki  beberapa  isi  singkat,  dan beberapa pasalnya merupakan replika dari pasal-pasal yang telah dimuatnya, Alhasil, terbitnya PP sebagai bagian dari pengesahan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  memicu  kemarahan  masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Hanya  Pemerintah  Pusat  yang  berwenang  melaksanakan  karantina  kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  yang  juga mendesak  Pemerintah  Daerah  untuk  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  Menteri  Kesehatan  sebelum memberlakukan  PSBB  di  daerahnya.  Pemerintah  Pusat  wajib  melaksanakan  karantina  kesehatan  secara  cepat  dan tepat,  dengan  mempertimbangkan  keseriusan  ancaman  terhadap  kesehatan  masyarakat,  perekonomian,  ketertiban sosial,  dan  negara,  sesuai  dengan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan. keamanan.
Pasal  60  UU  Karantina  Kesehatan  menyatakan  bahwa  “Undang-undang  tambahan  yang  meliputi  kriteria  dan pelaksanaan  karantina  rumah,  karantina  wilayah,  karantina  rumah  sakit,  dan  pembatasan  sosial  berskala  besar  diatur dengan  Peraturan  Pemerintah”,  sehingga  PP  Nomor  21  juga  dianggap  sebagai  sangat  minim.  PP  ini  tidak  sesuai dengan aturan pelaksanaan, sehingga pemerintah perlu segera mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 21.
Penyebutan  Corona  Virus  Disease  2019 dalam  judul  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  juga  bermasalah  karena secara  khusus dimaksudkan  untuk mempercepat pengendalian penyakit dan  setiap kali darurat kesehatan masyarakat telah dinyatakan, meskipun Pasal 60 Undang-Undang 6/2018 tentang karantina kesehatan adalah umum dan berlaku di Indonesia.
18 Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4201919/Indonesia-Tetapkan-Covid-19-Sebagaibencana-Non-Alam Diakses Tanggal 05 Juni 2022
19 Https://News.Detik.Com/Berita/D-4948410/Maklumat-Kapolri-Terkait-Corona--Larangkerumunan-Massa-Hingga- Timbun-Sembako Diakses Tanggal 05 Juni 2022
Pembahasan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembentukan PP 21/2020 merupakan eksekusi  Tentang pendelegasian  Pasal  60  UU  6/2018.  Suatu  peraturan  pemerintah  harus  menyebutkan  alasan  di  balik  penerapan  suatu peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  pemerintah  ini  benar-benar  menyerahkan  kewenangan  untuk  membuat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan.
Ternyata  PP  Nomor 21  Tahun  2020  versi  mutan  hanya  memuat  penerapan  PSBB  dan  standar/persyaratannya. Persyaratan pendelegasian yang diatur dalam UU 6 Tahun 2018 Pasal 60 hanya menjawab sebagian informasi dalam PP  Nomor  21  Tahun  2020.  Saya  khawatir  PP  ini  akan  mempersulit  implementasi  karena  pengalaman  lapangan.  di sana. Bahkan, karantina rumah, daerah, dan rumah sakit lebih ketat dikontrol, seiring dengan implementasinya, sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  60,  yang  juga  mengatur  pembatasan  sosial  dasar.  Praktik karantina  wilayah  tetap  harus  dilaksanakan  karena  barang  angkutan  lainnya  tidak  diatur  dalam  undang-undang pemerintah. 20
Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2O2O  Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2O19 (COVID- 19).
Ada  dua  poin  penting,  menurut  Perpres  Nomor  11  Tahun  2020.  Identifikasi  Covid-19  sebagai  pandemi  yang menyebabkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  diutamakan.  Dalam  hal  Covid  -19  menyebabkan  keadaan  darurat kesehatan masyarakat, tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang dan peraturan terkait.  Keterlambatan  yang  dirasakan  Pemerintah  Pusat  dalam  menerbitkan  dokumen  hukum  merupakan  masalah utama  dan  kesulitan  Perpres  yang  menangani  status  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Buktinya  bisa  dilihat  dalam Peraturan Presiden dan peraturan lain yang diterbitkan beberapa bulan setelah wabah  Covid-19 di Indonesia pertama kali  terdeteksi.  Akibat keterlambatan  tersebut, wabah  Covid-19 yang dimulai di Jakarta sebelum menyebar  ke  setiap provinsi di  Indonesia berkembang pesat,  sehingga  upaya penanggulangannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhenti. 21
Keharusan  menyikapi  persoalan  yang  muncul  di  masyarakat  mendorong  lahirnya  produk  hukum.  Para  pihak ( stakeholder ),  Kebijakan  publik  dipilih  oleh  pemerintah,  terutama  yang  mengutamakan  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat.  Hubungan  antara  kegiatan  pemerintah  dan  pencapaian  tujuan  akhir  disebut  sebagai  "implementasi kebijakan  publik."  Setelah  kebijakan  publik  dipraktikkan,  kekurangan  atau  kesalahannya  akan  terlihat.  Efektivitas implementasi kebijakan publik dapat dinilai dari efeknya terhadap masyarakat secara keseluruhan setelah dipraktikkan dan dievaluasi. 22
Pelaksanaan  penegakan  hukum  oleh  masyarakat  merupakan  kebutuhan  bagi  kehidupan  sehari-hari.  Istilah "penegakan  hukum"  juga  dapat  merujuk  pada  proses  di  mana  otoritas,  pihak  yang  berkepentingan,  dan  penegak hukum melaksanakan hukum sesuai dengan  mandat hukum khusus mereka dan menurut standar  hukum yang  sesuai. Penegakan hukum tidak hanya terdiri dari mengikuti putusan pengadilan atau menegakkan hukum. Penegakan hukum juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  isu-isu  primer,  karena  ada  banyak  elemen  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  mempengaruhinya.  Karena  konotasinya  yang  netral,  unsur-unsur  ini  berpotensi  menimbulkan  efek  positif dan negatif. 23
KPU telah berupaya menghindari penumpukan waktu saat pendaftaran. Namun, ketika kerumunan orang di luar gedung  menantang  untuk  diatur,  pelanggaran  lebih  mungkin  terjadi.  Padahal  diduga  salah  satu  celah  penyebaran Covid-19 disebabkan oleh pertemuan besar. Kemendagri sudah berulang kali mengeluarkan peringatan, namun respon yang  sering  diberikan  adalah  meski  sudah  mengimbau  untuk  mencegah  arak-arakan  massal,  mereka  tidak  berdaya menghentikan pendukungnya untuk bergabung meski hanya berada di luar gedung. Saya lebih suka pemerintah. 24 Teknik sosialisasi yang ideal masih terlihat dengan melibatkan orang-orang yang berkerumun dan memberikan kesan bahwa mereka dekat, terutama dalam  masyarakat tradisional. Beberapa kandidat melanggar pedoman protokol kesehatan  akibat  tantangan  ini.  Tidak  ada  kemungkinan  untuk  memproyeksikan  citra  positif  secara  luas  karena maraknya  klaim  pelanggaran  protokol  kesehatan  selama  masa  sosialisasi  dan  pendaftaran.  Tito  Karnavian,  menteri dalam negeri  Indonesia, mengecam para pemimpin daerah  saat ini karena tidak mematuhi  undang-undang  kesehatan dan  mendesak  denda,  yakni  menunda  pelantikan.  Pemerintah  terkekang  karena  jika  Pilkada  serentak  2020  ditunda,
20 Https://Sthgarut.Ac.Id/Blog/2020/03/30/Urgensi-Lockdown-Dan-Penerapan-Asas-Saluspopuli-Suprema-Lex-Esto- Dalam-Infrastruktur-Hukum-Indonesia-Terkaitpandemi-Covid-19/ Diakses Tanggal 05 Juni 2022
21 Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4201919/Indonesia-Tetapkan-Covid-19-Sebagaibencana-Non-Alam Diakses Tanggal 05 Juni 2022.
22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana, 2017
23 Novita Listyaningrum & Rinda Philona “ Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi ” 2021
24 Juniar Laraswanda Umagapi Dan Aryo Wasisto Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020. Vol. XII, No.18 Tahun 2020
akan terjadi kekosongan. Bahkan jika pernyataan pembukaan Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa setiap orang memiliki  hak dasar atas kesehatan, mengadakan pemilihan kepala daerah  secara simultan tidak diragukan lagi meningkatkan kerumunan dan mengarah pada munculnya klaster Covid-19 baru (WHO). 25 .
Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, banyak negara membebaskan narapidana sesuai dengan rekomendasi PBB.  75%  kelebihan  populasi  penjara  dan  fasilitas  penahanan  mencegah  pemisahan  fisik,  dan  dalam  keadaan  ini, penyakit  yang  dianggap  dapat  diobati  dapat  berkembang  menjadi  penyakit  yang  tidak  dapat  diobati.  Cluster  baru diyakini  akan muncul di penjara dan fasilitas penahanan  selama pandemi Covid-19. Jika hanya  satu  narapidana atau narapidana  pusat  penahanan  yang  terjangkit  Covid-19,  ratusan  atau  mungkin  ribuan  narapidana  di  fasilitas  itu  akan terinfeksi, memperumit pekerjaan negara, terutama staf medisnya. 26
Penegakan hukum harus bisa menghormati hak dan kepentingan masyarakat, yang dalam hal ini juga termasuk para korban pandemi Covid-19. Upaya kepolisian harus dilakukan secara terstruktur sehingga dapat terukur hasil yang diharapkan. Penegakan hukum tidak hanya terfokus pada penghukuman bagi mereka yang dinilai melanggar Deklarasi Kapolri 2020. 27
Karena  kepentingan  korban  yang  dirugikan  tidak  lagi  dijamin  oleh  penegak  hukum,  maka  aparat  penegak hukum  harus  mengambil  sikap  yang  berpusat  pada  korban.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kepentingan  korban  tidak terwakili  atau  diadvokasikan  selama  penegakan  hukum,  terutama  ketika  sistem  peradilan  pidana  digunakan. Menghukum  pelaku  tidak  sepenuhnya  memenuhi  hak  korban  atas  keadilan;  sebaliknya,  itu  harus  menghasilkan pemulihan penderitaan dan kerugian korban. 28

## SIMPULAN
1. Sebagai  terobosan  dalam  upaya  pencegahan  COVID-19  dan  pengaturan  kehidupan  berbangsa  dalam  rangka menghadapi  dampak  pandemi  virus,  Kebijakan  hukum  pidana  berusaha  untuk  melayani  masyarakat  dengan kesejahteraan  dan  keadilan  melalui  langkah-langkah  yang  ditentukan  secara  hukum  yang  ditentukan  oleh pemerintah. Produk  hukum  ini digunakan oleh pemerintah  sebagai dasar pelaksanaan programnya. Corona Wajar untuk mengantisipasi agar strategi hukum pemerintah menghentikan penyebaran Covid-19 berhasil.
2. Masing-masing  pihak  memiliki  kepentingannya  masing-masing,  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  kurang baik,  terdapat  narasi  negatif,  masyarakat  tidak  responsif  terhadap  himbauan  pemerintah,  dan  ada  pertimbangan budaya.  Masih  banyak  implementasi  kebijakan  hukum  pidana  pemerintah  yang  tidak  sesuai  harapan.  Seruan  sila kelima untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Karena pemerintah belum melakukan sosialisasi  yang baik kepada masyarakat dan  karena hak-hak dasar masyarakat  tidak terpenuhi, orang-orang terus melanggar  Prokes  alih-alih  peduli  dan  bekerja  untuk  mewujudkan  hak-hak  ini.  Beberapa  pihak  konon memanfaatkan  pelanggaran  prokes  untuk  mendelegitimasi  saingan  mereka.  Untuk  menegakkan  prinsip  hukum persamaan di depan  hukum dan non-diskriminasi, jika seseorang dihukum karena melanggar prosedur kesehatan, Siapapun  yang  terlibat  dalam  perilaku  ini  juga  harus  menghadapi  hukuman  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018 Adami Chazawi, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , Jakarta, 2002 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta : Kencana, 2017. Hasanal Mulkan, Tindak Pidana Khusus , Palembang : CV. Amanah, 2021 Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya , Bandung : Sinar Grafika, 2011 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005 Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, Bandung : PT. Alumni, 2008 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana , Malang : Setara Press, 2020 Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011
25 Https://Internasional.Kompas.Com/Read/2020/02/11/23170631/Who-Umumkan-Nama-Resmiuntuk-Virus-Corona- Covid-19, Diakses Tanggal 05 Mei 2022
26 Sri  Marthaningtiyas  “Implementasi  Kebijakan  Asimilasi  Narapidana  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.  Supremasi  Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2020, Hlm 55
27 Adrian, Lutfhi, Dkk, Pandemi COVID-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan Dan Potensi Solusi , 19 September 2020 28 Rena  Yulia,  Mengkaji  Kembali  Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Sebuah  Upaya  Pemenuhan Hak  Korban  Dalam  Perspektif  Viktimologis), Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum  UGM,  Mimbar  Hukum,  Volume  28  Nomor  1, Februari 2016 , Hlm 44.

## Jurnal
Aras Firdaus. “ Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Kedaruratan Covid-19” . Dalam  Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020 Adrian, Lutfhi, Dkk. 2020. Pandemi Covid-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan Dan Potensi Solusi . 19 September 2020 Dey Ravena Dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Penerbit Kencana, Jakarta 2017 Juniar  Laraswanda  Umagapi  Dan  Aryo  Wasisto  Upaya  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Pada  Pilkada  Serentak  2020.
Vol. Xii, No.18 Tahun 2020
Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 13 Juni 2019
Leo  Agustino  “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia  “  Jurnal  Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020 Novita Listyaningrum & Rinda Philona “ Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi ” 2021 Ramdhan Kasim, Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan, Jambura Law Review, Volume 2 Issue 01 January 2020 Jalrev 2 (1) 2020
Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Upaya Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologis), Jurnal Berkala Fakultas Hukum Ugm, Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016.
Sri Marthaningtiyas “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2020

## Internet
https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-namaresmi-untuk-virus-corona-covid-19 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/080300765/asal-mula-virus-coronajadi-pertanyaan-china-perketat- publikasi-penelitian https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untukvirus-corona https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagaibencana-non-alam https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-darikerja-dari-rumah-hingga- ingatkan-social-distancing
https://nasional.tempo.co/read/1385662/polri-pertimbangkan-memenjarakanpelanggar-protokol- kesehatan/full?view=ok

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2O2O  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2O19 (COVID- 19)