Hal: 137-147

## PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Development of Marine Protected Area to Supporting Sustainable Fisheries Management in Indonesia
Oleh:
Andi Rusandi 1 *, Amehr Hakim 1 , Budy Wiryawan 2 , Sarmintohadi 1 , Irfan Yulianto 2
1 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan: AR: andirusandi62@gmail.com, AH: mehrhakim_77@yahoo.co.id, SH: sarmintohadi@gmail.com
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor: BW: bud@psp-ipb.org, IY: iyu@psp-ipb.org
* Korespondensi: andirusandi62@gmail.com
Diterima: 12 Agustus 2021;  Disetujui: 1 Oktober 2021

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  has  targeted  32.5  million  hectares  of  marine  protected  areas (MPAs) or 10% of Indonesia's waters by 2030, which is a contribution to the global commitment of Sustainable Development Goals and the Convention on Biological Diversity. At the beginning of its establishment,  the  MPA  was  more  aimed  at  protecting  biodiversity.  However,  over  time  it  was deemed necessary for the MPA to support sustainable fisheries management following the mandate of the Fisheries Law. This study was conducted to assess the number, area, target, and distribution of MPAs in each fisheries management area (FMA), hence it can be calculated the need for MPA development  in  each  FMA  in  Indonesia. The  results  showed  that  the  Indonesian  government  has allocated  28.08  million  hectares  or  377  conservation  areas,  of  which  the  minister  has  designated 12.9 million hectares or 64 conservation areas. However, there is a lack of study on the impact of MPAs on fisheries management at the FMA level. There needs to be a top priority for developing MPAs in FMA 571 and 718, and the next priority is  WPPNRI 572, 712, 716, and 717. In addition, indicators and measuring tools need to be developed in each MPA related to economically important fish, one of the main conservation targets of MPAs in Indonesia.
Keywords: sustainable fishery, WPPNRI, MPA, Conservation target.

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030 yang merupakan kontribusi untuk komitmen global Sustainable  Development  Goal dan Convention  on  Biological  Diversity .  Pada  awal pembentukan,  KKP  tersebut  lebih  ditujukan  kepada  perlindungan  biodiversitas.  Namun  seiring dengan waktu dirasa perlu untuk kawasan konservasi dapat mendukung keberlanjutan sumber daya ikan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Perikanan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji jumlah,  luasan,  sebaran  dan  capaian  target  luasan  KKP  di  masing-masing  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI),  sehingga,  dapat  diketahui  kebutuhan pengembangan KKP untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan berkelanjutan di masing-masing WPPNRI.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemerintah  Indonesia  sudah  mengalokasikan  28,08  juta
hektar  atau  377  KKP,  namun  hingga  saat  ini  hanya  64  KKP  yang  telah  ditetapkan  oleh  menteri dengan luas mencapai 12,9 juta hektar. Belum ada kajian menyeluruh terkait manfaat KKP terhadap status  dan  pengelolaan  perikanan  berkelanjutan  pada  tingkat  WPPNRI.  Urutan  prioritas pengembangan KKP yang direkomendasikan adalah di WPPNRI 571, 718, 572, 712, 716, dan 717. Selain itu perlu dikembangkan indikator dan alat ukur di masing-masing KKP terkait ikan ekonomis penting yang merupakan salah satu target konservasi utama dari kawasan konservasi yang ada di Indonesia.
Kata kunci: perikanan berkelanjutan, WPPNRI, kawasan konservasi, target konservasi

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menarget- kan  32,5  juta  hektar  kawasan  konservasi perairan atau 10% dari luas perairan Indonesia pada  tahun  2030  (KKP  2020).  Target  ini sejalan  dengan  komitmen  global  di Sustain- able  Development  Goal (SDG  14)  dan Convention  on  Biological  Diversity ( Aichi Target ) (KKP 2020, Soemodinoto et al . 2018). Selain  komitmen  global,  di  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional tahun  2020-2024,  pemerintah  juga  menarget- kan  penambahan  luas  kawasan  menjadi  26,9 juta hektar dan 20 juta hektar terkelola secara efektif di tahun 2024 (KKP 2020). Hingga saat ini,  Indonesia  telah  memiliki  peraturan  dan kebijakan  untuk  mendukung  pengembangan kawasan  konservasi  di  wilayah  perairan  yaitu Undang-Undang  31/2004  yang  telah  diperba- harui dengan UU  45/2009  tentang  Perikanan, Undang-Undang  27/2007  yang  telah  diperba- harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32  tahun  2014  tentang  Kelautan.  Definisi kawasan konservasi berdasarkan  ketiga undang-undang  tersebut  adalah  sama  yaitu kawasan  konservasi  merupakan  kawasan perairan  yang    dilindungi,    dikelola    dengan sistem    zonasi  yang  terdiri  dari  zona  inti, pemanfaatan terbatas dan zona lainnya,  untuk mewujudkan  pengelolaan  sumber  daya  ikan, keanekaragaman  hayati  dan  lingkungannya secara berkelanjutan (KKP 2020).  Perbedaan ketiga Undang-Undang tersebut terletak pada indikator target konservasi atau tujuan penge- lolaannya, dimana UU 31/2004 jo UU 45/2009 menargetkan ikan sebagai tujuan pengelolaan dengan  indikator  perikanan  sebagai  penca- paian tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Di  sisi  lain,  UU  27/2007  lebih  menekankan perlindungan  keanekaragaman  hayati  dan fokus wilayahnya di bawah 12 mil laut.  Selain perikanan,  UU  32/2014  menitikberatkan  pada indikator  kedaulatan  seperti  pengembangan kawasan  konservasi  di  wilayah  perbatasan negara.
Keanekaragaman  hayati  adalah  variasi kehidupan  di bumi, mulai dari tingkat genetik, spesies  dan  ekosistem  (DeLong  1996, Beaumont et  al. 2007 ).  Keanekaragaman hayati  adalah  ketersediaan  keanekaragaman sumber daya hayati baik berupa jenis maupun plasma  nutfah,  keanekaragaman  antar  jenis dan  keanekaragaman  ekosistem  (Handayani dan  Amanah  2018).  Indikator  pengelolaan untuk keanekaragaman hayati sebagian besar meliputi  jumlah  dan  kelimpahan  spesies/ genetik,  luasan  ekosistem,  keseimbangan dalam ekosistem. Di sisi lain, definisi berdasar- kan  UU  31/2004,  perikanan  adalah  semua kegiatan  yang  berhubungan  dengan  penge- lolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya  mulai  dari  praproduksi,  pro- duksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikan- an.  Kemudian  FAO  (1997)  mendefinisikan bahwa  pengelolaan  perikanan  merupakan proses terintegrasi dari pengumpulan data dan informasi,  analisis,  perencanaan,  konsultasi, pengambilan  keputusan,  alokasi  sumberdaya dan  pengendalian  penangapan  untuk  menja- min  tercapainya  produktivitas  sumberdaya secara  keberlanjutan.   Lebih  lanjut,  berdasar- kan  definisi  Bappenas  (2014),  perikanan berkelanjutan  mencakup  keseimbangan  tiga aspek utama yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  perikanan berkelanjutan  adalah  upaya  pengintegrasian dari  aspek  ekologi  sumberdaya  ikan,  aspek ekonomi  dan  aspek  sosial  sehingga  terjadi perlindungan terhadap sumberdaya ikan yang dapat terus menyokong hasil tangkapan yang berkualitas dan memiliki nlai ekonomi tnggi dan terhindar  dari  adanya  konflik  sosial  antara nelayan dan industri.
Pengembangan  kawasan  konservasi oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dimulai  sejak  tahun  2007,  tepatnya  sejak diterbitkannya PP 60/2007 tentang konservasi sumberdaya  ikan,  sebagai  turunan  dari  UU 31/2004  yang  mengatur  bagaimana  pemben- tukan  kawasan  konservasi  di  perairan  terma-
suk laut.  Pada intinya, pengaturan PP 60/2007 terhadap  pembentukan  kawasan  konservasi adalah bottom  up dengan  prinsip  kolaborasi (Suraji et  al .  2014),  kemudian  dicadangkan oleh Menteri atau Kepala Daerah dan terakhir ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  sebelum  dilakukan  pengelolaan. Kewenangan  pengelolaan  kawasan  konser- vasi  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Pusat atau  Pemerintah  Provinsi sesuai kewe- nangannya.  Sedangkan  yang  menjadi  target konservasi pada awal pengembangan kawasan konservasi adalah ekosistem pesisir dan  pulau-pulau  kecil,  utamanya  terumbu karang, mangrove, lamun dan biota laut yang terancam punah, langka dan endemik.  Hal ini dapat  dimaklumi  karena  kawasan  konservasi yang  dikembangkan  di  Indonesia  pada mulanya  menitikberatkan  pada  keanekara- gaman  hayati  sebagaimana  diamanatkan dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.  Indonesia juga telah  meratifikasi Convention  on  Bilogical Diversity melalui  Undang-Undang  nomor  5 tahun 1994 sehingga Indonesia akan mengikuti  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh konvensi dimaksud.  Di samping itu, kawasan konservasi menghadapi tantangan khususnya terkait  mendukung  perikanan  berkelanjutan seperti  menjaga  stok  ikan,  karena  kawasan konservasi  mempunyai  tujuan  konservasi untuk  menjaga  kesehatan  dan  keragaman ekosistem (Field et al . 2006).
Pengembangan  kawasan  konservasi yang  menargetkan  ekosistem  dan  biota terancam  punah  sebagai  tujuan  pengelolaan ternyata  masih  belum  menunjukkan  kontri- businya dalam mendukung pengelolaan perikanan  berkelanjutan.  Keberadaan  KKP yang  dikelola  secara  efektif  dapat  menjaga siklus hidup, rantai makanan dari sumberdaya ikan  dan  memberikan  efek spillover sehingga kelestarian ikan dapat terjaga.  Hasil penelitian membuktikan  bahwa  produksi  telur  ikan  dan reporoduksi  di  dalam  kawasan  konservasi lebih  tinggi,  kelimpahan  ikan  lebih  tinggi, ukuran ikan rata-rata meningkat, hasil tangkapan yang lebih tinggi, keanekaragaman spesies  yang  juga  lebih  tinggi,  termasuk berdampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Rudd and Tupper 2002, Claudet et al. 2006, Planes et al. 2006, Mascia et  al .  2010).    Berdasarkan  undang-undang, untuk  mendukung  pengelolaan  perikanan, maka pemerintah menetapkan kawasan konservasi  yang  salah  satu  tujuannya  untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Secara umum  kawasan  konservasi  di  Indonesia dikelola  dengan  pendekatan  zonasi,  dimana masing-masing  zona  memiliki  aturan  yang
berbeda  beda.  Berdasarkan  aturan,  kawasan konservasi  harus  memiliki  zona  inti  yang merupakan zona larang ambil untuk mendukung kelestarian sumber daya ikan.
Pemerintah  telah  membagi  wilayah perairan  perairan  teritorial  dan  zona  ekonomi eksklusif  (ZEE)  Indonesia  menjadi  sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia  yaitu  WPPNRI  571  yang meliputi  wilayah  Selat  Malaka,  WPPNRI  572 yang  meliputi  wilayah  Perairan  Pantai  Barat Sumatera,  WPPNRI  573  yang  meliputi Samudra Hindia di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur dan Laut Sawu, WPPNRI 711 yang meluputi Laut Utara Natuna hingga Selat Karimata,  WPPNRI  712  yang  meliputi  Laut Jawa,  WPPNRI  713  yang  meliputi  Selat Makasar  hingga  Laut Flores  dan  Teluk  Bone, WPPNRI  714  yang  meliputi  Laut  Banda, WPPNRI 715 yang meliputi laut Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Barau, WPPNRI 716 yang meliputi Laut Sulawesi, WPPNRI 717 yang meliputi Samudra  Pasifik  dan  Teluk  Cendrawasih  dan WPPNRI 718 yang meliputi Laut Arafura (KKP 2014).    Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang dilakukan  oleh  Komisi  Nasional  Pengkajian Stok Ikan, beberapa spesies target tangkapan seperti  udang  dan  ikan  demersal  telah mengalami  kondisi over  fishing (Suman et  al.
2018,  KKP  2017).    Kondisi  ini  merefleksikan kondisi  perikanan  dunia  yang  sudah  stagnan sejak  tahun  1980an  (Pauly  and  Zeller  2017) karena  upaya  penangkapan  ikan  terus meningkat.  Selain  itu  sebagian  besar  habitat penting  sumber  daya  ikan,  seperti  tempat mencari  makan,  tempat  pengasuhan  dan tempat pemijahan, rusak dan terancam akibat eksploitasi berlebih. (Bappenas, 2014, Rumahorbo et al. 2018).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji jumlah, luas, ketercapaian target dan sebaran KKP  di  masing-masing  WPPNRI,  sehingga dapat menentukan kebutuhan pengembangan kawasan konservasi di masing-masing WPPNRI  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan perikanan  berkelanjutan.  Selain  itu,  dilakukan evaluasi terkait fungsi KKP dalam mendukung pengelolaan perikanan di WPPNRI. Penelitian ini  memberikan  rekomendasi  terkait  luasan, sebaran,  target  konservasi  dan  hubungannya dengan  kegiatan  monitoring  untuk  dapat mendukung keberlanjutan sumber daya ikan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Juni  dan Juli  2021.  Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  seluruh  kawasan
konservasi di perairan Indonesia dalam bentuk Geographic Information System (GIS) (Gambar  1).  Data  GIS  kawasan  konservasi diperoleh  dari  database  kawasan  konservasi yang  terdapat  di  Direktorat  Konservasi Keanekaragaman  Hayati  Laut,  Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, dikumpul- kan juga data GIS untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan  Republik  Indonesia  (WPPNRI), garis pantai, dan wilayah administrasi provinsi. Lebih lanjut data rinci masing-masing kawasan konservasi yang terdapat di Rencana Pengelolaan Perikanan masing-masing kawa- san  konservasi  juga  dikumpulkan,  seperti; nama  kawasan  konservasi,  luas,  tahun dibentuk  dan  ditetapkan,  target  konservasi, dan  nilai  efektivitas.  Selain  itu,  dikumpulkan juga  informasi  terkait  kegiatan  perikanan  di masing-masing WPPNRI.
Seluruh  data  GIS  dilakukan  analisis tumpang  susun  ( overlay )  untuk  memberikan atribut pada masing-masing kawasan konservasi. Atribut yang dimasukkan ke dalam kawasan  konservasi  adalah  kode  WPPNRI. Selain  itu  dimasukkan  juga  beberapa  atribut yang  diperoleh  dari  masing-masing  rencana pengelolaan kawasan konservasi ke data GIS kawasan konservasi.  Analisis lanjut dilakukan untuk  menentukan  luas  dan  jumlah  kawasan konservasi di masing-masing WPPNRI, termasuk di dalamnya target kawasan konservasi  yang  kemudian  dikaitkan  dengan target perikanan di masing-masing WPPNRI.
Target  kawasan  konservasi  dan  tujuan pengelolaannya  dievaluasi  secara  berkelom- pok  berdasarkan  fungsi  kawasan  yang  telah ditetapkan.  Selain  itu  dilakukan gap  analysis secara deskriptif terkait metode monitoring dan
evaluasi target kawasan konservasi dan tujuan pengelolaannya  untuk  menentukan  rekomen- dasi  alat  ukur  yang  tepat  bagi  kawasan konservasi  dalam  mendukung  pengelolaan perikanan berkelanjutan.

## HASIL
Capaian  luasan  KKP  hingga  perte- ngahan  tahun  2021  mencapai  28,076  juta hektar  atau  377  kawasan  konservasi,  dimana seluas  12,53  juta  hektar  (64  kawasan konservasi)  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  seluas  4,56  juta hektar  ditetapkan  oleh  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Selain  itu,  11,34  juta hektar  masih  dicadangkan  melalui  surat keputusan  gubernur  dan  dialokasikan  dalam Peraturan  Daerah  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Gambar 2).
Kawasan  konservasi  tertinggi  terdapat di  WPPNRI  713  dengan  jumlah  63  kawasan, diikuti  WPPNRI  712  sebanyak  61  kawasan, dan  WPPNRI  573  sebanyak  55  kawasan. Jumlah  terendah  terdapat  di  WPPNRI  718 yang  hanya  memiliki  2  kawasan  konservasi. Luas  kawasan  konservasi  tertinggi  terdapat pada  WPPNRI  714,  WPPNRI  715  dan WPPNRI 711 masing-masing 6,4 juta; 4,8 juta; dan 4,7 juta hektar. Luas kawasan konservasi terendah terdapat di WPPNRI 571 yang hanya 96,0  ribu  hektar  (Gambar  3).  Jika  dilihat persentase luas KKP terhadap luas WPPNRI, maka  WPPNRI  715  memiki  persentase tertinggi (10,2%) sedangkan WPPNRI 571 dan 718 memiliki persentase terendah (<1%).
Gambar 1 Sebaran kawasan konservasi di seluruh WPPNRI
Gambar 2   Luas  (a)  dan  jumlah  (b)  kawasan  konservasi  sejak  tahun  2007  hingga  pertengahan tahun 2021 berdasarkan status pencadangan dan penetapan
Sebaran kawasan konservasi berdasar- kan provinsi memperlihatkan wilayah perairan di  17  provinsi  telah  dicadangkan  dan/atau ditetapkan  sebagai  kawasan  konservasi. Sementara  itu,  17  provinsi  lainnya  belum mencadangkan  dan/atau  menetapkan  10% dari  wilayah  perairannya  sebagai  kawasan konservasi  seperti  disajikan  pada  Gambar  4. Provinsi yang belum memenuhi target luasan KKP adalah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta,  Gorontalo,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Tengah, Kalimantan  Utara,  Papua,  Sulawesi  Barat, Sulawesi  Utara,  Sumatera  Barat,  Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Hasil  analisis  terhadap  64  kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk- kan  terdapat  tiga  kelompok  utama  sumber- daya  yang  dijadikan  target  konservasi. Kelompok  utama  sumberdaya  yang  menjadi target tersebut adalah:
1.  Habitat  penting  yang  meliputi  ekosistem terumbu  karang,  ekosistem  padang lamun,  ekosistem  mangrove,  lokasi pemijahan  ikan,  wilayah  ruaya  ikan  dan danau air asin;
2.  Jenis  atau  kelompok  jenis  yang  meliputi setasea,  ikan  ekonomis,  penyu,  ikan dilindungi,  hiu  dan  pari,  kekerangan, spesies karismatik dan endemik, udang, kepiting, dan teripang
3.  Budaya yang meliputi adat istiadat, objek sejarah, ritual keagamaan.
Berdasarkan jumlah kelompok sumber- daya  utama  yang  menjadi  target  konservasi, maka  terumbu  karang,  setasea,  dan  ikan ekonomis  menempati  prioritas  utama.  Ketiga jenis  sumberdaya  tersebut  secara  berturut- turut ditargetkan pada 46 (75,4%), 43 (70,4%), dan  39  (63,9%)  kawasan  konservasi  yang telah ditetapkan di Indonesia seperti disajikan pada Gambar 5.

## a)
b)
Gambar 3 Luas, persentase dan jumlah kawasan konservasi di setiap WPPNRI
Gambar 4   Persentase kawasan konservasi terhadap luas perairan masing-masing provinsi, garis putus-putus  merupakan  nilai  10  %,  sesuai  dengan  target  nasional  pengembangan kawasan konservasi
Gambar 5   Target konservasi dari 64 kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  memperlihatkan komitmen  yang  kuat  untuk  mencapai  target tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDG) dengan  menargetkan  32,5  juta  hektar kawasan  pada  tahun  2030  (KKP  2020) dengan  realisasi  di  tahun  2021  sudah mencapai 28,08 juta hektar. Namun demikian, keberadaan  kawasan  konservasi  tersebut belum seluruhnya dapat mendukung pengelolaan  perikanan  di  seluruh  WPPNRI. Hal ini diindikasikan dengan minimnya jumlah dan  luas  KKP  yang  ada  di  masing-masing WPP. Pada WPPNRI 571 dan 718, luas total kawasan  konservasi  masing-masing  kurang dari  100  ribu  dan  500  ribu  hektar  dengan jumlah KKP < 10 kawasan. Luas KKP yang < 1%  dari  luas WPPNRI  571  dan  718  tersebut merupakan daerah penangkapan ikan, dimana  di  dalamnya  terdapat  populasi sumberdaya ikan ekonomis dan alat tangkap yang dioperasikan secara terus menerus.
Daerah  penangkapan  ikan  menempati posisi  strategis  dalam  komponen  sistem penangkapan  ikan  karena  pada  akhirnya semua kegiatan penangkapan ikan bermuara pada  daerah  penangkapan  ikan  (Simbolon
2019).  Untuk  menjaga  kelestarian  sumber daya ikan yang dimanfaatkan, perlu dialokasikan lokasi tertentu sebagai kawasan konservasi  yang  memiliki  fungsi  agar  ikan dapat melakukan regenerasi dan tetap lestari. Kawasan  konservasi  yang  tidak  memiliki fungsi sebagai lokasi regenerasi sumberdaya ikan  dapat  dimanfaatkan  melalui  strategi pengaturan  tangkap  tertentu  yang  berbeda dengan wilayah sekitarnya. Penerapan strategi ini diharapkan dapat membatasi effort penangkapan  yang  kemudian  berdampak terhadap pengurangan fishing mortality .
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa  keberadaan  kawasan  konservasi dapat meningkatkan hasil tangkapan (Cabral et al . 2020, Hilborn 2021, Cabral et al . 2021).
Barceló et  al .  (2021)  mensimulasikan  bahwa kawasan  konservasi  berdampak  terhadap peningkatan  hasil  tangkapan  tidak  hanya dalam  kawasan  konservasi  tapi  juga  di luar wilayah kawasan konservasi. Dampak tersebut  dapat  dirasakan  pada  aktivitas perikanan  yang  berada  di  luar  kawasan konservasi setelah 7-18 tahun sejak kawasan konservasi  dibentuk  dan  dikelola  (Barceló et al .  2021).  Beberapa  kawasan  konservasi telah  menjadikan  ikan  ekonomis,  udang windu, dan cumi-cumi sebagai target
konservasi  yang  menjadi  tujuan  pengelolaan seperti  di  kawasan  konservasi  Aceh  Jaya, Aceh Tamiang, dan Nias Selatan (KKP 2020). Namun demikian, evaluasi menyeluruh dampak  keberadaan  KKP  di  masing-masing WPP hingga saat ini belum dilakukan.
Pengembangan  kawasan  konservasi saat ini lebih banyak terfokus pada keseimb- angan  keanekaragaman  hayati  seperti  eko- sistem  dan  biota  terancam  punah.  Evaluasi manfaat  kawasan  konservasi  masih  terbatas pada  dampak  yang  dirasakan  di  dalam kawasan.  Yulianto et  al. (2015)  menyatakan bahwa  keberadaan  dan  pengelolaan  Taman Nasional  Karimunjawa  memberikan  dampak positif  terhadap  perikanan  karang  di  dalam kawasan. Hasil senada juga diperoleh Hastuty et  al. (2014)  yang  menunjukkan  tutupan karang  hidup  dan  komposisi  ikan  karang meningkat  di  Kawasan  Konservasi  Pesisir Timur Pulau Weh.
Masih  sedikitnya  kawasan  konservasi di WPPNRI 571 dan 718 perlu mendapatkan perhatian  dan  prioritas  dari  pemerintah. Kontribusi  Provinsi  Sumatera  Utara  yang masih rendah terhadap keberadaan kawasan konservasi  di  WPPNRI  571,  khususnya perairan  Selat  Malakan  memerlukan  perha- tian  serius  (prioritas)  dari  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara. Selanjutnya, kontribusi Provinsi Papua yang masih < 10% terhadap kawasan konservasi di WPPNRI 718 juga  perlu  mendapatkan  prioritas dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  sehingga terjadi peningkatan jumlah dan luas kawasan konservasi  yang  signifikan  hingga  tahun 2030. Meskipun menurut Huffard et al. (2012), WPPNRI  718  menempati  urutan  kesepuluh dari  duabelas  untuk  prioritas  konservasi  laut di  Indonesia,  keberadaan  hutan  mangrove yang  luas  dengan  berbagai  spesies  di dalamnya memiliki nilai sangat penting secara global terhadap kelestarian ekosistem lamun, burung laut, dugong, penyu, buaya muara dan hiu paus. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka  penambahan  luasan  dan  peningkatan kualitas kawasan konservasi di WPPNRI 718 sangat diperlukan.
Prioritas  berikutnya  adalah  WPPNRI 572,  WPPNRI  712,  WPPNRI  716  dan WPPNRI  717,  dimana  provinsi  yang  perlu menambah atau memperluas kawasan konservasinya  adalah  Bengkulu,  Banten, Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  DI Yogyakarta,  Gorontalo,  Kalimantan  Utara, dan  Papua.  Selain  itu,  KKP  juga  perlu
mengalokasikan  wilayah  perairan  di  luar wilayah kewenangan provinsi sebagai kawasan  konservasi.  Tujuan  pembentukan kawasan konservasi di luar wilayah kewenangan provinsi dapat difokuskan untuk melindungi daerah pemijahan atau pengasuhan  ( nursery  ground )  sumber  daya ikan pelagis.  Sedangkan pengelolanya dapat dipadukan  dengan  pengelolaan  perikanan seperti  pengaturan  armada  kapal,  alat tangkap  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan (Yulianto et al. 2015, Cabral et al. 2017).
Jika  dilihat  target  konservasi  dari  64 kawasan  konservasi  yang  telah  ditetapkan oleh  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  maka terumbu karang, cetacean (khususnya lumba lumba), dan ikan ekonomis penting merupakan  tiga  target  utama  seluruh  kawa- san  konservasi  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  oleh pengelola kawasan konservasi (KKHL 2020), data  monitoring  terkait  habitat  (khususnya terumbu  karang)  dan  spesies penting (misalnya  penyu  dan  lumba  lumba)  tersedia dan  dapat  dianalisis  untuk  melihat  dampak pengelolaan  terhadap  habitat  dan  spesies penting.  Akan  tetapi  data  terkait  ikan ekonomis  penting,  misalnya  data  hasil tangkap per upaya tangkap (CPUE) atau data panjang ikan  masih  sangat  terbatas  atau bahkan  tidak  tersedia.  Untuk  itu  perlu dikembangkan  panduan  monitoring  terkait ikan ekonomis penting dengan indikator yang tepat. Beberapa indikator terkait ikan ekonomi penting yang dapat digunakan untuk mengukur  dampak  pengelolaan  kawasan konservasi antara lain; rata-rata panjang ikan tertangkap, ukuran minimum ikan tertangkap, panjang  pertama  kali  ikan  tertangkap,  rasio pemijahan  ikan,  biomassa  relatif,  dan  hasil tangkapan  per  upaya  tangkap  (Punt et  al . 2001,  Cope  and  Punt  2009,  Babcock et  al. 2013, Hordyk et al. 2015, Froese et al . 2018, Priester et al. 2021).

## KESIMPULAN
Kawasan konservasi seluas 28,08 juta hektar  atau  377  area  telah  dicadangkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan konservasi dibawah kewenangan pemerintah provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan  dan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. WPPNRI yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan kawasan konservasi yang mendukung  perikanan berkelanjutan  adalah WPPNRI  571  dan  718.
Prioritas  berikutnya  adalah  WPPNRI  572, WPPNRI  712,  WPPNRI  716  dan  WPPNRI 717.

## SARAN
Kawasan  konservasi yang  tujuan pengelolaannya  untuk  perikanan  ekonomis penting  jumlahnya  terus  meningkat  dan  saat ini  mencapai  lebih  dari  60%  dari  kawasan konservasi  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  itu perlu  dikembangkan  panduan  monitoring terkait  ikan  ekonomis  penting  tersebut. Beberapa  indikator  terkait  ikan  ekonomi penting yang dapat digunakan untuk mengukur  dampak  pengelolaan  kawasan konservasi antara lain; rata-rata panjang ikan tertangkap, ukuran minimum ikan tertangkap, panjang  pertama  kali  ikan  tertangkap,  rasio pemijahan  ikan,  biomassa  relatif  dan  hasil tangkapan per upaya tangkap.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada
Kementerian
Kelautan
dan Perikanan,  khususnya  Direktorat  Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal  Penataan  Ruang  Laut  yang  telah berkenan  mendukung  penelitian  ini.  Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada staff Penataan  Kawasan  Konservasi  yang  telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih juga  disampaikan  kepada  reviewer  dan  para pihak yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Babcock  EA,  Coleman  R,  Karnauskas  M,
Gibson J. 2013. Length-Based
Indicators  of  Fishery  and  Ecosystem Status: Glover's Reef Marine Reserve, Belize. Fisheries  Research .  147:  434- 445.
[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional.  2014.  Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta. 120 hlm. Barceló C, White JW, Botsford LW, Hastings
A.  2021.  Projecting  the  Timescale  of
Initial  Increase  in  Fishery  Yield  after Implementation  of  Marine  Protected Areas. ICES Journal of Marine Science. fsaa233 .
Beaumont NJ, Austen MC, Atkins JP, Burdon D,  Degraer  S,  Dentinho  TP,  ...
Zarzycki, T. 2007. Identification, Definition  and  Quantification  of  Goods and  Services  Provided  by  Marine Biodiversity: Implications for the
Ecosystem Approach. Marine Pollution Bulletin . 54(3): 253-265.
Cabral RB, Gaines SD, Johnson BA, Bell TW, White C. 2017. Drivers of Redistribution of Fishing and  Non ‐ Fishing Effort after the  Implementation  of  a  Marine Protected  Area  Network. Ecological Applications . 27(2): 416-428.
Cabral RB, Bradley D, Mayorga J, Goodell W, Friedlander AM, Sala, E., ... Gaines SD. 2020.  A  Global  Network  of  Marine Protected Areas for Food. Proceedings of  the  National  Academy  of  Sciences . 117(45): 28134-28139.
Cabral RB, Bradley D, Mayorga J, Goodell W, Friedlander AM, Sala E, ...  Gaines SD. (2021). Reply to Hilborn: We Agree that MPAs  Can  Improve  Fish  Catch  in  the South and Southeast Asia.
Proceedings  of  the  National  Academy of Sciences . 118(17) e2100660118 .
Claudet J, Pelletier D, Jouvenel JY, Bachet F, Galzin,  R.2006.  Assessing  the  Effects of  Marine  Protected  Area  (MPA)  on  a Reef Fish Assemblage in a
Northwestern  Mediterranean  Marine
Reserve: Identifying Community-Based Indicators. Biological conservation .
130(3): 349-369.
Cope  JM,  Punt  AE.  2009.  Length-Based
Reference  Points  for  Data-Limited Situations: Applications and
Restrictions. Marine and Coastal Fisheries:  Dynamics,  Management,
and Ecosystem Science . 1(1): 169-186. DeLong Jr, DC. 1996. Defining Biodiversity. Wildlife  Society  Bulletin 24: 738-749.
[FAO]  Food  and  Agricultural  Organization. 1997.  Fisheries  Management.  FAO Technical  Guidelines  for  Responsible Fisheries. No. 4. Rome, FAO.
Field JC, Punt AE, Methot RD, Thomson CJ. 2006. Does MPA mean ‘Major Problem for  Assessments'?  Considering  the
Consequences of
Place ‐ Based
Management Systems. Fish and Fisheries . 7(4): 284-302.
Froese  R,  Winker  H,  Coro  G,  Demirel  N, Tsikliras  AC,  Dimarchopoulou  D,  ... Pauly  D.  2018.  A  New  Approach  for Estimating  Stock  Status  from  Length Frequency  Data. ICES  Journal  of Marine Science . 75(6): 2004-2015.
Handayani T, Amanah N. 2018. Keanekaragaman  Jenis  Tumbuhan
Herba  di Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang  sebagai  Sumber  Belajar Biologi. SENDIKA:  Seminar  Nasional Pendidikan FKIP UAD . 2(1): 85-90.
Hastuty  R,  Yonvitner.  Adrianto  L.  2014.
Tutupan  karang  dan  komposisi  ikan karang  didalam  dan  luar  kawasan konservasi  pesisir  timur  Pulau  Weh, Sabang. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu
Perairan,  Pesisir  dan  Perikanan .  3(2): 99-107.
Hilborn  R.  2021.  Increasing  fisheries  harvest with MPAs: Leaving South and Southeast Asia behind. Proceedings of the  National  Academy  of  Sciences .
118 (17) e2026410118.
Huffard  CL,  Erdmann  MV,  Gunawan  TRP
(Eds)  2012.  Geographic  Priorities  for Marine  Biodiversity  Conservation  in
Indonesia.  Ministry  of  Marine  Affairs and  Fisheries  and  Marine  Protected Areas  Governance  Program.  Jakarta.
105 pp Hordyk  A,  Ono  K,  Valencia  S,  Loneragan  N, Prince J. 2015. A Novel Length-Based Empirical Estimation Method of
Spawning  Potential  Ratio  (Spr),  And Tests  of  Its  Performance,  For  Small- Scale,  Data-Poor  Fisheries. ICES Journal of Marine Science . 72(1): 217-
231.
KKHL [Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman  Hayati  Laut].  2020 Profil Kawasan Konservasi. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Jakarta, Indonesia.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2014. Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2014  tentang  Wilayah  Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia. Kementerian  Keluatan  dan  Perikanan.
Jakarta Indonesia.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.
2017.  Surat  Keputusan  Menteri  KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017
tentang  Estimasi  Potensi,  Jumlah Tangkapan,  yang  Diperbolehkan,  dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2020.  Visi  Kawasan  Konservasi  2030 dan  Peta  Jalan  Pengelolaan  Kawasan Konservasi:
Mengamankan 10% Wilayah  Laut  untuk  Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Berkelanjutan
di
Indonesia.  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2020.    Peraturan  Menteri  KP  No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Mascia  MB,  Claus,  CA,  Naidoo  R.  2010. Impacts  of  Marine  Protected  Areas  on Fishing  Communities. Conservation Biology . 24(5): 1424-1429.
Pauly D, Zeller D. 2017. Comments on FAOs State of World Fisheries and Aquaculture  (SOFIA  2016). Marine Policy . 77: 176-181.
Planes  S,  Galzin  R,  Rubies  AG,  Goñi  R, Harmelin  JG,  LE  DIRÉACH  L,  ... Quetglas  A.  2000.  Effects  of  Marine Protected Areas on Recruitment Processes  with  Special  Reference  to Mediterranean  Littoral  Ecosystems. Environmental  Conservation .  27(2): 126-143.
Priester  CR,  Martínez-Ramírez  L,  Erzini  K,
Abecasis  D.  2021.  The  Impact  of Trammel Nets as an MPA Soft Bottom Monitoring Method. Ecological Indicators . 120: 106877.
Punt  AE,  Campbell  RA,  Smith  AD.  2001. Evaluating  Empirical  Indicators  and Reference Points for Fisheries
Management: Application to the
Broadbill Swordfish Fishery off Eastern Australia. Marine  and  Freshwater Research . 52 (6): 819-832.
Rudd  MA,  Tupper  MH.  2002.  The  Impact  of Nassau  Grouper  Size  and  Abundance on Scuba Diver Site Selection and MPA
Economics. Coastal Management . 30(2): 133-151. Rumahorbo BT, Hamuna B, Dimara L. 2018. Kondisi  Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Tablasupa Kabupaten Jayapura dan Nilai Manfaat Ekonominya.  ACROPORA Jurnal Ilmu
Kelautan  dan  Perikanan  Papua .  1(2): 58-63.
Simbolon  D.  2019. Daerah  Penangkapan Ikan:  Perencanaan,  Degradasi  dan Pengelolaan . Cetakan 1. IPB Press.
Soemodinoto  A,  Yulianto  I,  Kartawijaya  T,
Herdiana  Y,  Ningtias  P,  Kassem  KR, Andayani  N.  2018.  Contribution  of Local  Governments  to  A  National Commitment  of  the  Aichi  Biodiversity
Target  11:  the  Case  of  West  Nusa Tenggara Province, Indonesia. Biodiversity . 19(1-2): 72-80. Suman  A,  Satria  F,  Nugraha  B,  Priatna  A, Amri  K,  Mahiswara  M.  2018.  Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan  Alternatif  Pengelolaannya. Jurnal Kebijakan  Perikanan  Indonesia .  10(2): 107-128.
Suraji,  Ruchimat  T,  Saad  S,  Wibisana  S. 2014. New Paradigm of Co- Management  of  MPAs  in  Indonesia, Lessons  Learned  from  COREMAP. Transylvanian  Review  of  Systematical and  Ecological  Research .  16(2):  181- 188.
Yulianto I, Hammer C, Wiryawan B, Palm HW.
2015. Fishing-Induced Groupers Stock Dynamics  in  Karimunjawa  National Park,  Indonesia. Fisheries  Science . 81(3): 417-432.