HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 147-156. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.48240

## SUKU ANEUK JAMEE: DIASPORA MASYARAKAT MINANGKABAU DI TANAH ACEH (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)

## Septian Fatianda
Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Correspondence Author: 21201021020@student.uin-suka.ac.id

## Abstract
This paper discusses the diaspora carried out by the Minangkabau people from West Sumatra to the southwest coast of Aceh from the perspective of history and socio-cultural life. In its development, the Minangkabau community carried out cultural acculturation with the local community, an Acehnese tribe. This acculturation formed a new identity known as the Aneuk Jamee tribe. To answer this research problem, the historical method is used, which consists of four steps, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. This wave of the Minangkabau diaspora to Aceh had occurred since the 17th century when the Kingdom of Aceh succeeded in expanding its power to the coastal areas of West Sumatra, so that cultural contact had occurred with the Minangkabau people as indigenous tribes there. Furthermore, after the outbreak of the Paderi war, this diaspora wave is increasing because many Minangkabau people, as victims of this war, choose to migrate in search of a better life. In Aceh, the Aneuk Jamee tribal people are scattered by inhabiting residential areas on the west coast of Aceh.
Keywords: Aneuk Jamee; Diaspora; Historical; Socio-Cultural.

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dari Sumatra Barat ke wilayah pesisir barat selatan Aceh dilihat dari perspektif sejarah dan kehidupan sosial budaya. Dalam perkembangannya Masyarakat Minangkabau ini telah melakukan akulturasi budaya dengan masyakat lokal yang saat itu merupakan suku Aceh. Hasil dari akulturasi ini membentuk satu identitas baru yang dikenal sebagai suku Aneuk Jamee. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, verifikasi, interprerasi, dan historiografi. Gelombang diaspora masyarakat Minangkabau ke Aceh ini sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-17 ketika Kerajaan Aceh berhasil memperluaskan kekuasaannya hingga ke wilayah pesisir Sumatra Barat sehingga telah terjadi kontak budaya dengan masyarakat Minangkabau sebagai suku pribumi disana. Selanjutnya setelah pecahnya perang Paderi, gelombang diaspora ini semakin meningkat disebabkan banyak orang Minangkabau sebagai korban perang ini memilih untuk merantau dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Di Aceh masyarakat suku Aneuk Jamee ini tersebar dengan mendiami daerah pemukiman di kawasan pesisir pantai barat Aceh.
Kata Kunci : Aneuk Jamee; Diaspora; Sejarah; Sosial Budaya.
To cite this article: Fatianda, S. (2022). Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya) . HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (1), 147-156. https://doi.org/10.17509/historia. v5i2.48240.
Naskah diterima : 4 Juli 2022 , Naskah direvisi : 20 Oktober 2022 , Naskah disetujui : 30 Oktober 2022
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)

## PENDAHULUAN
Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki suku, budaya, dan kehidupan sosial yang beraneka ragam. Ada beragam suku yang mendiami tanah ini yaitu suku Aceh, gayo, Alas, Aneuk Jamee, Kluet, Devayan Simeuleu, Tamiang, hingga suku Singkil (Fatianda, Manan, & Ahmad, 2020). Bila melihat peta geografis Aceh khususnya di wilayah barat selatan terdapat satu suku yang memiliki wajah kebudayaan yang serupa dengan suku Minangkabau di Sumatra Barat. Suku ini adalah Aneuk Jamee yang tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat di kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Hingga Aceh Singkil.
Keberadaan Aneuk Jamee merupakan suku bangsa hasil dari proses akulturasi kebudayaan antara masyarakat suku Aceh dengan masyarakat suku Minangkabau. Kedua suku tersebut telah menyatu secara individu dan nilai-nilai kebudayaan sehingga membentuk satu identitas etnik yang baru (Sahputri, 2021). Suku ini disebut sebagai Aneuk Jamee karena mereka adalah sekolompok orang Minangkabau yang bermigrasi dari Sumatra Barat lalu mendiami wilayah barat selatan Aceh. Sebagai pendatang mereka disebut sebagai tamu yang dengan cepat dapat berbaur dengan masyarakat setempat.
Proses akulturasi ini dapat terwujud karena memiliki persamaan sebagai pemeluk agama Islam. Kehadiran mereka ternyata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat yang saat itu didominasi oleh masyarakat etnis Aceh. Sebagai masyarakat pendatang awalnya gelombang migrasi mereka dalam jumlah yang sedikit. Penguasa Aceh saat itu memberikan beberapa bidang tanah untuk digarap dan ditanami tanaman.
Seperti telah menjadi ciri khas orang Minangkabau yang terkenal rajin dan ulet bahkan hingga sekarang, kehadiran mereka pada saat itu membawa warna baru dalam kehidupan sosial di wilayah tersebut. Perkebunan menjadi lebih hidup dengan tanaman seperti pala, cengkeh, dan lada. Sebaran mereka semakin bertambah seiring dengan berdatangan lagi gelombang diaspora ini. Akhirnya seiring dengan berjalannya kehidupan bermasyarakat, kebudayaan Minangkabau yang mereka bawa telah mengalami proses akulturasi. Buah dari akulturasi tersebut kemudian mereka menamakan diri sebagai kelompok “Aneuk Jamee”, dalam bahasa Aceh berarti Anak Tamu yang akhirnya menjadi identitas nama dari kelompok suku ini (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998).
Dari beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa masyarakat Aneuk Jamee yang mendiami kawasan pesisir barat Aceh ini berasal dari proses diaspora masyarakat Minangkabau sekitar abad ke-17 M. Masyarakat Minangkabau ini datang dari daerah seperti Pariaman, Rao, Pasaman, dan Lubuk Sikaping Sumatra Barat. Menurut
Zainuddin, kedatangan sekompok orang Minangkabau ini akibat dari meletusnya perang Padri di Miangkabau pada tahun 1805 hingga 1836. Disebutkan orang-orang yang tidak tahan lagi akan perang tersebut memutuskan untuk merantau ke daerah pesisir barat Aceh (Pasir Karam) (Zainuddin, 1961). Setibanya disana mereka lalu menetap sambilan membuka perkebunan lada sebagai sumber perekonomian dan penghidupan mereka.
Diaspora sekolompok masyarakat Minangkabau ini juga didukung oleh semangat merantau yang besar. Orang- orang Minangkabau merupakan salah satu suku Indonesia yang memiliki intensitas kuat untuk merantau. Bahkan suku Minangkabau ini tercatat sebagai suku dengan intensitas dan jiwa merantau terbesar nomor empat, setelah suku Bawean, Batak, dan suku Banjar (Omar dan Nelmawarni, 2008). Hal ini telah menjadi sebuah kebudayaan yang melekat pada setiap diri laki-laki orang Minangkabau. Mereka berpandangan bahwa dengan merantau jauh dari tanah kelahiran bisa menjadi sarana untuk merasakan arti pembelajaran hidup yang sesungguhnya dengan menjalani manis pahitnya kehidupan di tanah orang (Marta, 2014).
Istilah perantauan ini sering dalam bahasa antropologi dikenal sebagai diaspora. Sujatmiko mendefenisikan diaspora sebagai istilah yang mengarah kepada bangsa atau penduduk etnis yang terpaksa untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka (Zulkarnen, 2018). Kehadiran suku Minangkabau ke kawasan pesisir barat Aceh juga diikuti dengan membawa nilai-nilai adat dan kebudayaan mereka, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga kehidupan sosial keagamaan. Seiring dengan berjalannya waktu pengaruh ini semakin menyebar sehingga mempengaruhi wajah kebudayaan di wilayah pantai barat Aceh. Proses akulturasi ini membuat Ali Hasjimy, seorang sejarawan Aceh menyebut Aceh Selatan sebagai “Pelangi yang Indah di atas Keberagaman Budayanya” (Manan, 2018) Pada era sekarang kehidupan masyarakat Aneuk Jamee terkonsentrasi di beberapa daerah di wilayah barat selatan Aceh. Kabupaten Aceh Selatan menjadi penyumbang terbesar dari populasi etnis ini di Aceh, yaitu di daerah Tapak Tuan, Labuhan Haji, Samadua, dan Kandang. Selanjutnya diikuti beberapa daerah seperti Susoh dan Manggeng di Aceh Barat Daya, daerah Meurebo di Aceh Barat, dan daerah Rimo di Aceh Singkil. Dalam kehidupan sosial suku Aneuk Jamee hidup secara rukun berdambingan dengan suku Aceh asli dan suku Kluet di Aceh Selatan. Sedangkan di Aceh Singkil, suku Aneuk Jamee ini juga hidup dalam suanan damai bersama suku Pak-Pak dan Singkil itu sendiri.
Sehari-hari mereka terbiasa dengan kegiatan gotong royong pada setiap kegiatan-kegiatan sosial di tempat tinggal mereka. Mata pencaharian utama masyarakat Aneuk Jamee yang tersebar di beberapa daerah ini sebagian
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 147-8. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.48240
besarnya adalah dari bertani dan menjadi nelayan di laut. Selain itu dalam kehidupan modern ini profesi mereka juga ada yang beralih dengan menjadi penguasa ataupun menjadi pegawai di kantor pemerintahan. Dalam hal pertanian tanaman utama yang banyak ditanam adalah padi, palawija, dan tanaman keras seperti cengkeh, kopi, karet, dan kelapa (Sufi, 1997).
Penelitian ini menggunakan teori difusi sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan proses diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ke tanah Aceh. Difusi merupakan proses dari serangkaian penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Penyebaran ini dimulai dari ide/ gagasan, keyakinan, hingga hasil dari wujud kebudayaan. Biasanya proses penyebaran dimulai dari satu individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Proses difusi dari unsur-unsur kebudayaan disebabkan oleh migrasi bangsa- bangsa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi, yang dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi (Koentjaraningrat, 2000). Penelitian tentang suku Aneuk Jamee di Aceh telah ditulis dalam beberapa literatur sebelumnya diantaranya. Julianti Sahputri (2021) Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee: Studi Kasus di Aceh Selatan, membahas tentang kebudayaan dan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Aneuk Jamee. Tulisan ini juga sedikit membahas proses kedatangan etnis ini ke pesisir barat selatan Aceh yang disebabkan oleh perang Paderi. Rusdi Sufi, dkk (1998) Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh, buku ini membahas suku dan kebudayaan yang ada di Aceh termasuk suku Aneuk Jamee salah satunya. Tulisan ini menguraikan secara ringkas keberadaan dan sebaran suku pendatang dari Sumatra Barat ini. Abdul Manan (2018) Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, membahas berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Blangporoh Labuhan Haji dalam satu tahun kalender hijriah serta menjelaskan peran pelabuhan Labuhan Haji sebagai salah satu pintu masuk pendatang bagi suku Minangkabau ke Aceh Selatan.
Selanjutnya dalam Zainuddin (1961), Tarikh Atjeh dan Nusantara membahas tentang sejarah Kerajaan Aceh dan pengarunhnya di nusantara termasuk di Sumatra Barat yang menjadi jalan awal bagi masyarakat Minangkabau datang ke Aceh. Ramli (2019) Analisis Komparatif Antara Bahasa Jamee (Aceh) Dan Bahasa Minangkabau (Bukittinggi), membahas tentang perbandingan yang terjadi pada bahasa Minangkabau yang digunakan oleh masyarakat suku Aneuk Jamee di pesisir barat selatan Aceh dengan bahasa Minangkabau asli yang ada di Bukittinggi Sumatra Barat. Berdasarkan kajian terhadap literatur terdahulu ditemukan beberapa hal yang belum ditulis secara mendalam khususnya mengenai proses diaspora yang terjadi pada masyarakat Minangkabau dan mengapa
mereka memilih Aceh sebagai tempat perantauannya. Tulisan ini juga ingin melihat bagaimana pertemuan dua kebudayaan yang berbeda ini bisa menghasilkan proses akulturasi kebudayaan sehingga melahirkan satu etnis baru yang masih eksis keberadaannya hingga sekarang.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode historis dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena dapat membantu dalam mengumpulkan sumber serta memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini. Untuk melakukan kembali rekonstruksi tentang ceritera masala lalu maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang posisinya tersimpan dalam berbagai literatur dan sumber sejarah (Winarti et al., 2020).
Dalam metode historis terdapat empat langkah sistematis yang digunakan. Tahapan pertama adalah heuristik yaitu proses dalam mengumpulkan sumber- sumber sejarah yang dinilai relevan dan dapat menyumbangkan data pendukung bagi penelitian ini khususnya mengenai proses diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ke tanah Aceh.  Sumber yang digunakan ini didapatkan dari hasil penelurusan di perpustakaan digital Leiden University yang banyak menyimpan arsip dan buku tentang sejarah Aceh. Selanjutnya dalam beberapa tulisan di beberapa jurnal terpercaya yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan penelitian ini. Setelah sumber-sumber ini terkumpul tahapan berikutnya yang kedua adalah dengan melakukan proses verifikasi yaitu proses memeriksa keabsahan sebuah sumber sejarah. Tahapan ini dilakukan dengan mengkritisi beberapa sumber yang ada, tahapan kritik ini dengan melihat kevalidan sumber, kesesuaian dengan fakta, serta memilah sumber yang paling relevan dengan fokus penelitian (Kuntowijoyo, 2003).
Tahapan berikutnya yang ketiga adalah interpretasi, tahapan ini dimulai dengan memberikan penafsiran terhadap sumber dan data yang sudah kritisi sebelumnya. Dengan melakukan penafsiran dan analisis ini telah didapatkan beberapa fakta-fakta sejarah yang saling terkait mengenai gelombang diadpora masyarakat Minangkabau ke Aceh (Herlina, 2020). Setelah ketiga tahapan ini selesai dilalui, tahapan terakhir adalah historiografi. Dalam tahapan historiografi ini fakta- fakta sejarah yang telah diperoleh dari proses analisis dan interpretasi akan melahirkan sebuah kisah sejarah yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan sejarah tentang keberadaan suku Aneuk Jamee yang merupakan pendatang dari daerah asalnya di Sumatra Barat menuju daerah Aceh.

## Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Sejarah Diaspora Masyarakat Minangkabau Ke Aceh
Kekuasaan dan Pengaruh Kerajaan Aceh di Sumatra Barat Diaspora yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Minangkabau Sumatra Barat ke tanah Aceh ini dalam beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa telah terjadi pada abad ke-17 M. Kedatangan pendatang Minangkabau didominasi oleh mereka yang berasal dari daerah-daerah seperti Pariaman, Rao, Pasaman, dan Lubuk Sikaping, Sumatra Barat (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Berdasarkan catatan dari buku Tarikh Aceh dan Nusantara dijelaskan pasca meletusnya perang padri di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Tuangku Imam Bonjol tahun 1805-1836 telah mengakibatkan gejolak dan situasi mencekam di tanah Minangkabau. Beberapa masyarakat yang menjadi korban memutuskan untuk melarikan diri untuk menghindari bencana perang yang makin parah (Zainuddin, 1961). Pelarian mereka akhirnya tiba di kawasan pesisir barat Aceh sehingga mereka memutuskan untuk beramai-ramai melakukan diaspora ke tanah Aceh ini. Aceh dipilih sebagai tempat perantauan disebabkan karena beberapa hal. Sebab saat itu daerah Sumatra Barat tempat domisili masyarakat Minangkabau merupakan salah satu wilayah yang telah dikuasai oleh Kerajaan Aceh pada masa keemasaannya dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda abad ke-16 dan ke-17. Pesisir barat dan selatan Aceh masih banyak menyediakan lahan-lahan kosong yang bisa ditempati dan dilakukan kegiatan bercocok tanam. Bila dilihat dari aspek geografis, wilayah Sumatra Barat berada pada satu garis pantai barat pulau Sumatra sehingga perjalanan bisa lebih mudah dilakukan melalui pelabuhan di Padang atau Pariaman menuju pelabuhan Singkil, Tapaktuan, Labuhan Haji, hingga ke Susoh yang memang saat itu menjadi pintu masuk bagi diapora suku Minangkabau ini.  Khusus di Labuhan haji terdapat satu pelabuhan yang menjadi sebagai pusat transit bagi calon jamaah haji asal Indonesia ketika hendak pergi ke Mekkah. Pelabuhan ini juga sering menjadi pintu masuk yang paling sibuk dengan kedatangan pendatang dari Sumatra Barat. Berawal dari sini akulturasi masyarakat pun mulai terjadi.
Kontak budaya antara Aceh dengan masyarakat Minangkabau sebenarnya telah terjadi jauh sebelum munculnya perang Padri. Pada masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) kebijakan ekspansi wilayah telah sampai sehingga dapat menguasai daerah barat
pulau Sumatra hingga bengkulu (Said, 1981). Dengan kekuatan ekonomi dan militernya Aceh Darussalam tidak menghadapi hambatan yang berarti di Sumatra Barat karena wilayah disana terbagi dalam nagari- nagari kecil. Setelah Kerajaan Aceh dapat mendominasi kekuasaan politik dan ekonomi di tanah Minangkabau ini dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran agama Islam. Salah satu ulama yang berjasa besar dalam islamisasi di Sumatra bagian barat ini adalah Syeikh Burhanuddin Ulakan yang merupakan murid dari Syeikh Abdurrauf As-Singkili, Burhanuddin ini belajar di Aceh selama 30 tahun di Singkil dan di Banda Aceh (Arif, 2020).
Penguatan kekuasaan di tanah Minangkabau ini dilakukan oleh Aceh sebagai langkah strategis dalam bidang ekonomi sebab daerah Sumatra Barat ini menyimpan banyak sumber daya alam yang sangat bernilai masa itu seperti cengkeh, pala, kulit manis, lada, emas, kamfer, dan kemenyan. Oleh karena melimpahnya ketersediaan hasil alam ini semakin menasbih posisi Aceh sebagai pembeli tunggal dan penjual tunggal pula untuk diperdagangkan di kawasan pesisir Selat Malaka. Hal ini berlangsung cukup lama sekitar satu abad (Sahputri, 2021). Dominasi perdagangan ini mulai berkurang secara perlahan semenjak tampuk kepemimpinan Kerajaan Aceh Darussalam dipegang oleh Ratu Taj’al Alam seiring memudarnya pengaruh politik dikawasan barat Sumatra tersebut.
Terjadi penolakan karena ketidakpuasan masyarakat Minangkabau terhadap kebijakan Kerajaan Aceh Darussalam yang membeli sumber daya alam mereka dengan harga murah lalu menjualnya kembali ke pasaran internasional dengan harga yang cukup tinggi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan pengaruh agar dapat menguasai hasil bumi masyarakat Minangkabau. Sebab pihak Belanda sudah sejak lama sangat menginginkan dua hasil bumi yang bernilai tinggi yaitu lada dan emas dari daerah Salida Sumtra Barat dan Belanda ingin memonopoli perdangangan hasil bumi disana (Said, 1981).
Belanda mulai menyusun strategi untuk mengadu domba masyarakat untuk terus melakukan perlawanan terhadap penguasa Aceh. Isu yang dimainkan adalah penguasa Aceh menerapkan pajak dan perlakuan tidak wajah kepada masyarakat Minangkabau. Provokasi ini semakin membuat masyarakat pesisir barat Sumatra ini bersemangat untuk melepaskan diri dari dominasi politik dan ekonomi Kesultanan Aceh.
Pada tahun 1656 sebenarnya Aceh telah dapat mengusir Belanda dari tanah Minangkabau ini, namun Belanda tidak cukup jera sehingga gerakan-gerakan subvertif ini masih terus dilancarkan. Gerakan ini
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 147-8. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.48240
mengakibatkan timbulnya peristiwa perlawan di pulau Cingkuk atau “Dagh-Register” yang mana Belanda telah memasang kaki tangannya yaitu Raja Panjang di Salida untuk menjadi mata-mata bagi kekuasaan Aceh.
Selanjutnya pihak Belanda melakukan hubungan dengan Raja Lenggang sampai pada momen dimana mereka melakukan mufakat dengan penguasa Pagaruyung. Mufakat ini menghasilkan hasil bahwa Belanda dan beberapa koleganya siap menyerbu padang yang saat itu dikuasai Aceh (Said, 1981). Pada tahun 1663 di bulan April Belanda mengumpulkan para penguasa nagari untuk melakukan perundingan di Casteel Van Batavia antara Raja Nan Empat yang terdiri dari Raja Panjang, Raja Indrapura (Sultan Mansyursyah adalah anak laki-laki dari Sultan Muhammadsyah), orang kecil utusan dari Tiku Bandar, dan orang kaya kecil utusan dari padang. Perundingan ini akhirnya dikenal juga sebagai perjanjian painan (Sahputri, 2021).
Dalam perjanjian Painan ini Belanda menyanggupi permintaan untuk menantang serangan dan pengaruh Aceh. Sebagai imbalannya pemerintah Belanda diberikan keistimewaan berupa hak untuk memonopoli perdagangan di daerah Indrapura, Tiku, dan Padang tanpa harus membayar pajak (DeLeeuw, 1926). Melainkan hanya diwajibkan untuk memberikan persembahan- persembahan kepada para penguasa setempat.
Merespon intervensi Belanda ini Aceh tidak tinggal diam dengan tetap melancarkan perlawanan dibantu oleh masyarakat dari daerah Pauh. Terjadi pertempuran yang sengit dimana pasukan Belanda yang di komandoi oleh Gruis mencoba untuk merebut Pauh tapi sia-sia. Tahun 1670 Aceh kembali menyerang Belanda di Padang hingga benteng pertahanan berhasil dimusnahkan. Saat itu Aceh dibantu oleh rakyat dari Terusan Bajang, painan, Bandar 10, dan Lumpuh.
Demi memperkuat pasukan, pemerintah Belanda menambah prajuritnya didatangkan dari Batavia hingga setelah pertempuran di tahun yang sama dapat menundukkan perlawan Aceh dan simpatisannya. Pada waktu tersebut Belanda dapat benar-benar mengusir kekuasaan Aceh di kawasan Sumatra Barat. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa berakhirnya pengaruh Aceh bukanlah disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat Minangkabau melainkan persoalan ini ulah dari kelompok avonturir yang ingin memasukkan pemerintah Belanda sesegera mungkin disini. Pengaruh Aceh tetap saja masih terasa khususnya pada perkembangan agama dimana masih banyak guru-guru asal Aceh yang mengajari masyarakat Minangkabau mengenai hukum- hukum Islam.
Oleh karena alasan ini masyarakat masih bersimpati pada Aceh, jika bukan karena simpati ini kemungkinan
kekuasaan Aceh telah lama berakhir jauh sebelum Belanda datang. Dr. Schiereke sempat menuliskan “de Atjahsche invloed te wastkust was dan ooknist te onderschatten” yang artinya “pengaruh Aceh di Pantai Barat tidaklah dapat dipandang kecil” (Said, 1981).
Menurut M. Said menyebutkan dalam Dagh-register Belanda tahun 1661, 1663, dan 1664 mencatat bahwa pengaruh Aceh telah menyebar di berbagai tempat masyarakat Minangkabau pusatnya ada di Padang dan Pariaman. Disebutkan pula bahwa di pelabuhan Padang telah banyak kapal dagang Aceh yang lalu lalang masuk dan keluar dari kawasan ini. Melalui aktivitas transportasi perahu Aceh diyakini sebagai pintu awal bagi masyarakat Minangkabau untuk melakukan diaspora ke wilayah Aceh.
Kapal-kapal dari Sumatra Barat ini biasa singgah di pelabuhan Aceh di pelabuhan Singkil dan pelabuhan Labuhan Haji. Khusus bagi pelabuhan Labuhan Haji ini di buka sebagai tempat transit bagi para jamaah haji sebelum berlayar ke Mekkah (Manan, 2018). Aktivitas haji ini menjadi salah satu jalan bagi masyarakat Minangkabau untuk berpergian hingga menetap di pesisir barat Aceh.
Pada era pemerintahan Sultan Jamalul Alam (1703 — 1726), seorang yang bernama Makhdun Sati yang merupakan orang Minangkabau mengajak kolega- koleganya untuk pergi mengunjungi Aceh. Hal ini dilakukan karena mendengar kabar bahwa di ujung utara pulau sumatra ini terdapat begitu banyak sumber kekayaan alam berupa rempah dan emas. Akhirnya ia bersama rombongan berangkat menggunakan 12 perahu layar menuju pantai barat Aceh. Setelah berlayar dalam waktu yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di Pasir Karam, sebuah daerah dekat dengan Meulaboh.
Mereka pun menetap dan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketika mereka berada di wilayah dekat Meulaboh ini, mereka menyaksikan pasukan Aceh sedang bertempur dengan pasukan suku Mantir. Melihat pasukan Aceh yang sudah terdesak, Makhdum Sati ini lalu membantu sehingga berhasil mengalahkan pengacau dari suku Mantir ini (Ibrahim, 1997). Berkat bantuan ini dan rasa terima kasih pimpinan pasukan Aceh saat itu dengan ikhlas memberikan wilayah Pasir Karam kepada rombongan Makhdum Sati kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal hingga lalu berbaur dengan masyarakat lokal Aceh.
Perang Padri dan Gelombang Diaspora ke Aceh Berdasarkan kontak budaya dan pengaruh Aceh di wilayah Minangkabau yang cukup besar pada rentang abad ke-16 hingga ke-19 telah menjadi jalan bagi masyarakat Minangkabau menuju Aceh. Menyambung hal itu gelombang diaspora ini mulai semakin masif

## Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)
pasca meletusnya Perang Padri di Sumatra Barat. Perang ini telah menimbulkan banyak korban harta dan nyawa bagi masyarakat ditambah keadaan saat itu sudah sangat tidak sangat tidak kondusif karena carut marut perang saudara. Sadar karena keberlangsungan hidup mereka terancam, akhirnya beberapa orang memutuskan untuk meminta perlindungan dan merantau ke pesisir barat Kerajaan Aceh. Keberadaan mereka saat itu menurut Zainuddin dapat ditemukan di kota Tapaktuan dan Meulaboh (Zainuddin, 1961).
Perang Padri ini dilatarbelakangi oleh motif agama (dalam hal ini Islam), terjadi perbedaan pandangan dari kalangan kelompok agamis yang dikenal sebagai Kaum Padri dengan kelompok Pemuka Adat. Perang ini berlangung dari tahun 1803 hingga 1838 M dan sering disebut sebagai perang saudara yang telah merubah seutuhnya sejarah masyarakat Sumatra Barat (Masdison, 2018). Dari sejarahnya perang ini bermula ketika tahun 1803 masuknya paham wahabi ke Minangkabau ketika pulangnya tiga orang Minangkabau dari menunaikan Haji yaitu Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Dengan bekal keilmuan yang didapat di Mekkah, ketiganya merasa prihatin dengan kondisi keislaman orang Minangkabau sehingga mereka bertekat untuk memperbaiki syariat Islam yang masih jauh dari kata sempurna yang dijalankan masyarakat setempat. Menyambut keinginan tersebut salah seorang ulama lokal Tuangku Nan Renceh juga tertarik untuk mendukung gerakan pemurnian ajaran Islam tersebut sehingga mereka membentuk kelompok Harimau Nan Salapan (Azra, 2004). Kelompok Harimau Nan Salapan ini lalu mengultimatum Sultan Arifin Muningsyah, Sultan Pagaruyung saat itu untuk mau bergabung dalam gerakan ini dan memerintah masyarakat Minangkabau agar menghentikan segala praktek adat yang bertentangan dengan nilai Islam seperti mabuk, menyabung ayam, judi, dan lainnya. Namun Sultan Arifin tak mau mengubris permohon tersebut karena Sultan masih tidak ingin menghapus kebiasaan adat yang telah dijalankan sejak dulu oleh adat Minangkabau (Arsa, 2019). Setelah perundingan yang buntuk akhirnya gerakan ini mencapai klimaksnya tahun 1815 kelompok Padri yang dikomadoi oleh Tuanku Pasaman dengan menyerang Kesultana Pagaruyung sehingga secara resmi pecahlah peperangan di Koto Tangah. penyerangan ini mengakibatkan Sultan Pagaruyung harus menyingkir dan terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan (Nain, 2004).
Secara garis waktu Perang Padri ini telah terjadi dalam tiga periode, yang mana setiap periodenya memiliki andil dalam gelombang diaspora masyarakat pribumi Minangkabau ke Aceh. Pertama terjadi pada tahun 1809-1821, periode ini adalah awal mula
meletusnya perang dengan motif agama yang melibatkan kaum Padri melawan kelompok Adat. Perang ini tidak lebih dari sebuah masa dimana sesama saudara suku Minangkabau saling melakukan penyerangan (Ruspandi, 2008). Efek dari perang saudara ini yang menimbulkan hasrat sebagian masyarakat untuk merantau. Perantau ini akhirnya memilih Aceh sebagai tempat tujuan dengan pertimbangan sebelumnya sudah terjadi kontak budaya dengan penguasa Aceh sehingga mereka yakin Aceh mau menerima kehadiran orang Minangkabau ini.
Pada periode kedua ini berlangsung pada tahun 1812-1832, pasca kekalahan kelompok Adat pada Perang Padri edisi pertama. Kelompok Adat ini meminta bantuan kepada pihak Belanda sehingga periode ini Perang Padri melibatkan kaum Padri melawan Belanda yang dibantu kelompok Adat. Belanda dengan segala kekuatan militernya ditambah informasi penting dari kelompok Adat mengakibatkan dengan meyakinkan mampu mengalahkan kaum agamis padri tersebut yang berpusat di benteng Bonjol. Posisi kaum Padri sudah terkepung dengan kekurangan senjata dan bahan makanan.
Periode ketiga Perang Padri ini terjadi setelah kaum Padri dan kelompok Adat bersatu setelah mereka menyadari bahwa musuh sesungguhnya yang harus dilawan adalah Belanda yang jelas-jelas telah menjajah serta merampas segala harta benda milih masyarakat. Kedua kelompok akhirnya bertemu untuk mengadakan perundingan di bukit Marampalam Kabupaten Tanah Datar sehingga menghasilkan kesepakatan Plakat Puncak Pato yang menghendaki persatuan seluruh lapisan masyarakat Minangkabau dengan mewujudkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” artinya Adat berdasarkan Agama, dan Agama berdasarkan Kitab Allah (Rozi, 2012).
Perang Padri periode ketiga berlangsung pada tahun 1832-1837 dimana pasukan Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Awalnya pasukan Padri mampu menyerang pertahanan Belanda pada 11 Januari 1833, namun Belanda sekali lagi dengan segala kelicikannya mencoba mendamaikan suasana dengan dalih kehadiran mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan masyarakat Minangkabau. Tahun 1837 Belanda kembali melancarkan serangan dan pasukan padri semakin terdesak hingga Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap lalu diasingkan ke Cianjur, Ambon, dan Minahasa hingga wafat disana.
Penangkapan Imam Bonjol ini membuat Belanda dengan leluasa dapat menguasai Sumatra Barat dan benteng pertahanan terakhir kaum Padri di Rokan Hulu dibawah pimpinan Tuanku Tambusai berhasil direbut oleh Belanda pada 28 Desember 1838. Ini menandai
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 147-8. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.48240
berakhirnya perang Padri (Ruspandi, 2008). Tuangku Tambusai dan sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semanjung Malaya. Sisa-sisa pasukan lain dan masyarakat Minangkabau mulai terpencar juga disebabkan mengalami masa-masa sulit dibawah kuasa pemerintah Kolonial.
Pasca periode ini sebagian besar masyarakat Minangkabau yang merupakan korban perang memutuskan untuk bermigrasi mencari penghidupan yang lebih baik. Masa ini menjadi gelombang diaspora cukup besar yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Aceh menjadi tujuan yang paling ideal bagi mereka karena saat itu Aceh masih menjadi Kerajaan yang merdeka dari jajahan Belanda. Hal ini diperkuat bahwa Aceh merupakan negeri dengan penerapan syariat Islam yang kuat, begitupula dengan hubungan Aceh Minangkabau yang sudah terjalin kuat sebelumnya.
Diaspora masyarakat Minangkabau ke Aceh ini menggunakan jalur laut dan jalur darat. Melalui jalur laut ini ditempuh dengan kapal dari pelabuhan Pariaman dan Padang menuju pelabuhan di Singkil, Labuhan Haji, dan Meulaboh (Zainuddin, 1961). Sedangkan jalur darat melewati garis pantai barat, Barus, hingga tiba di kawasan Aceh bagian selatan. Sebaran masyarakat Minangkabau di Aceh dapat ditemui di sepanjang kawasan pesisir Singkil, Kandang, Tapaktuan, Labuhan Haji, Susoh, hingga Meulaboh (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Kehadiran mereka ke Aceh juga diiringi dengan dibawanya budaya Minangkabau sehingga seiring kontak budaya dengan penduduk Aceh setempat kebudayaan ini telah berakulturasi menjadi satu identitas budaya baru. Kelompok masyarakat hasil akulturasi Aceh dan Minangkabau ini selanjutnya disebut sebagai suku Aneuk Jamee.

## Kehidupan Awal Masyarakat Minangkabau Setelah Bermigrasi ke Aceh
Perang Paderi yang terjadi di Sumatra Barat telah membuat beberapa kelompok masyarakat Minangkabau memantapkan keinginannya untuk bermigrasi ke wilayah Aceh. Melalui beberapa pelabuhan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, para perantau ini memulai kehidupan barunya di wilayah pesisir barat Aceh. Awalnya mereka tinggal di daerah yang dekat dengan pelabuhan laut seperti Tapaktuan, Labuhan Haji, Susoh, dan Meulaboh. Karena ketekunan dan semangat yang mereka miliki, beberapa lahan kosong mulai dipergunakan sebagai area persawahan dan ladang sehingga kehidupan mereka berangsur-angsur mulai makmur (Ibrahim, 1997).
Dari sini mereka mulai membentuk pemukiman- pemukiman penduduk yang mengelompok padat. Area pemukiman ini dalam perkembangannya tidak berada dan terbentuk dari dataran rendah saja. Melainkan juga tinggal di daerah yang dekat dengan rawa, sungai, sawah, hingga pegunungan, seperti yang tampak pada pemukiman Aneuk Jamee di Tapaktuan, susoh, dan Meurebo/Meulaboh (Sufi, 1997). Setelah memiliki kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang terus bertambah mereka kemudian membentuk sebuah desa yang dinamai dengan istilah kampuang.  Kampuang yang mereka diami ini kebanyakan terletak secara berbanjar di sepanjang jalan raya yang menguhubungkan Aceh Selatan dengan kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh.
Masyarakat Minangkabau dan masyarakat Aceh di wilayah ini lalu membentuk sistem pemerintahan desa yang terdiri dari perpaduan antara unsur yang berasal dari Minangkabau dengan unsur keacehan. Unsur pemerintahan kampuang ini terdiri dari keuchik atau kepala desa sebagai pucuk pimpiman pemerintahan desa. Tuangku Imam Masjid, Tuangku Imam Manasah, dan Tuangku Imam Surau yang bertugas sebagai pemimpin upacara keagamaan dan petugas di tempat peribatan (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Pada unsur-unsur kepemimpinan formal pemerintahan kampuang ini terdiri dari mukim (pimpinan mukim yang terdiri dari beberapa desa), keuchik, ketua jurong (kepala dusun), dan tuha peut (pemimpin urusan adat di desa). Pada masa kesultana Aceh di abad ke-19, beberapa daerah yang dihuni oleh suku Aneuk Jamee seperti di Susoh pernah dipimpin oleh seorang Datu yang merupakan pemimpin wilayah beberapa wilayah dibawah kesultanan.
Begitu pula ketika Sultan Aceh pada abad ke- 18 mengangkat pendatang Minangkabau bernama Makhdum Sati sebagai pengawal istana kesultanan lalu tinggal di daerah Aceh Besar (Sufi, 1997).  Di wilayah Samadua juga pernah ada empat kedatukan yang menguasai tiga wilayah kemukiman seperti Kasiak Putiah, Pantai Laweh, dan Suang. Peran Datuk masa itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Sultan Aceh.
Kehidupan yang sudah tertata secara sistematis ini ditambah dengan proses akulturasi dengan masyarakat lokal telah menghilangkan sekat-sekat dalam hubungan antar suku di wilayah barat selatan Aceh. Suku Aceh, Aneuk Jamee, dan Kluet hidup secara damai dalam semangat keislaman. Namun pasca terbentuknya sistem pemerintahan masyarakat Aneuk Jamee memiliki tiga jenis pelapihan sosial yaitu kaum datuk sebagai yang tertinggi, kaum hulubalang dan ulama sebagai kelompok menengah, dan rakyat biasa sebagai lapisan paling

## Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)
bawah. Pelapisan ini  hanya eksis pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.
Masa sekarang pelapisan ini telah tergeser dalam kehidupan modern masyarakat Aneuk Jamee. Orang yang dianggap terpandang masa kini adalah mereka yang berasal dari orang kaya, pemegang kekuasaan, dan orang-orang yang berpendidikan.

## 2.  Kehidupan Sosial Budaya
Secara geografis penduduk Aneuk Jamee ini lebih banyak terkonsentrasi di sepanjang jalan raya dan pesisir kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat Aneuk Jamee ini dalam kehidupan sehari-hari banyak bersinggungan dengan masyarakat suku Aceh dan Kluet. Setelah bermigrasi ke Aceh masyarakat Aneuk Jamee dominan bekerja sebagai petani, nelayan, hingga berniaga. Buah dari proses akulturasi dengan suku setempat telah membentuk satu wajah kebudayaan baru yang unik. Kehidupan sosial budaya masyarakat Aneuk Jamee ini diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

## Bahasa Aneuk Jamee
Bahasa suku Aneuk Jamee menggunakan bahasa Jamee atau bahasa Jamu. Bahasa dan kosa kata didominasi oleh bahasa Minangkabau dari pada bahasa Aceh. Namun di setiap daerah masyarakat Aneuk Jamee terdapat perbedaan dari segi dialek dan pengucapan. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor geografis dan keberadaan bahasa yang ada di daerah yang mereka tempati (Ramli & Erwandi, 2019). Etnis Aceh yang tinggal berdekatan dengan kediaman masyarakat Aneuk Jamee ini pada umumnya mereka masih bisa mengerti sehingga dapat berkomunikasi menggunakan bahasa jame Bagi orang Aceh yang tinggal di Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, hingga Meulaboh bahasa Jamee tersebut dengan mudah dimengetri karena kosa kata Minangkabau yang telah bercampur Aceh sangat mirip dengan bahasa Indonesia (masih rumpun Melayu). Namun, bagi sebagian masyarakat Aneuk Jamee sendiri mereka kurang mengerti dan menggunakan bahasa Aceh. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat apabila orang Aceh berbicara dengan Aneuk Jamee mereka menggunakan bahasa Jamee, sebaliknya bila Aneuk Jamee menegur orang Aceh mereka sering menggunakan bahasa Indonesia (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Hal ini dipengaruhi antara lain oleh faktor rasa sungkan Aneuk Jamee jika dalam berbicara dengan bahasa Aceh banyak kesalahan kosa kata, bagi orang Aceh sendiri mereka suka mencampur aduk bahasa Aneuk Jamee dengan bahasa Indonesia kalau mereka tidak mengetahui kosa kata yang tepat.

## Sistem Kekerabatan
Sistem kekerabatan suku Aneuk Jamee ini tetap menggunakan model sistem kekerabatan suku Minangkabau, namun terdapat sedikit perbedaan dengan sistem kekerabatan Minangkabau umumnya. Aneuk Jamee melihat garis keturunan berdasarkan konsep matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu dan wanita, artinya anak-anak hanya mengenal ibu beserta saudara-saudara ibunya. Sedangkan ayah dan keluarganya tidak termasuk dalam clan anaknya sebab sang ayah itu termasuk dalam clan dari ibunya pula (Munir, 2015).
Dalam sistem kekerabatan Aneuk Jamee tidak ada istilah yang menunjukkan nama keluarga atau marga, mereka lebih mengenal istilah sabuah pariuk yang berarti satu penanakan nasi. Metafora ini merujuk kepada sebuah keluarga yang memiliki sebuah periuk dan itu digunakan sebagai alat memasak (menanak) nasi secara bersama. Istilah lain yang sering dipakai ialah konsep rumah tanggo yang terdiri keluarga inti, sepasang suami dan istri beserta anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin bagi generasi anak-anak, namun penyebutan posisi anak kandung dibedakan dengan anak dari saudara (kakak/adik) kandung disebut dengan istilah kamanakan, atau kemenakan (Manan, 2018).
Selain hubungan dalam rumah tangga, masyarakat Aneuk Jamee ini mengenal pula konsep niniek mamak yang merupakan kesatuan sandaran lelaki dari pihak ibu yang berada satu derajat di atasnya. Pada upacara daur hidup ini posisi ninik mamak memegang peranan yang cukup penting karena persetujuannya sangat diperlukan. Bila satu keluarga mengabaikan status n inik mamak ini maka ia telah menghilangkan seseorang dari alur kekerabatannya (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Tetapi seiring dengan pengetahuan Islam yang lebih komprehensif, di masyarakat Aneuk Jamee saat ini ada kecenderungan untuk merekrut atau menarik para wali (saudara ayah) ke dalam lingkaran ninik mamak, hal ini sebab menempatkan wali pada suatu fungsi penting dalam hubungan dengan hukum.
Sistem kekerabatan Aneuk Jamee yang lebih luas dikenal dengan istilah dusanak (famili). Dusanak adalah anggota kerabat yang mempunyai hubungan darah atau seleluhur. Dusanak dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu, dusanak dakek (akrab) adalah mereka keluarga yang memiliki hubungan darah baik dari buyut, kakek beradik hingga sampai ke paling bawah. Sedangkan dusanak kampuang adalah orang sekampung yang memiliki hubungan akrab seperti tetangga dan kerabat sekampung (Sahputri, 2021).
Masyarakat Aneuk Jamee juga mengenal satu sistem tutur keluarga dalam hubungan antar diri (inter personal
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 147-8. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.48240
relationship). Panggilan kakak laki-laki adalah abang, bagi kakak perempuan disebut uning dan upo, panggilan terhadap kedua orang tua adalah ayah dan umak. Sedangkan untuk kakak ayah dan ibu disebut maktuo, begitupun untuk adik perempuan dan laki-laki ayah dan ibu disebut pacut atau mintuo.

## Upacara Daur Hidup
Dalam tradisi masyarakat Aneuk Jamee di setiap momen-momen khusus masyarakat akan senantias melaksanakan kegiatan upacara yang dikenal dengan khanduri. Istilah khanduri ini merupakan hasil akulturasi dengan budaya Aceh setempat yang juga sering mengadakan upacara pada momen khusus dalam setiap hidup mereka.
Khanduri Turun Ka Aie merupakan sebuah upacara syukuran terhadap bayi yang pertama kali hendak diturunkan dari rumah. Upacara ini sering dikenal juga sebagai tradisi turun tanah. Masyarakat Aneuk Jamee masa dulu melakukan upacara turun ka aie ini setelah bayi berumur empat puluh hari dan dilakukan bersamaan dengan pemberian nama, cukur rambut, terkadang juga dengan pemberian hadiah (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998). Pada hari upacara ini sang bayi ditidurkan dalam ayunan sambilan dibacakan barzanzi berupa doa-doa dan shalawat.
Barzanzi ini biasanya dibacakan oleh kelompok laki- laki atau kelompok perempuan secara melingkar dengan ayunan bayi berada di tengah. Setelah itu bayi dibawa keluar dengan digendong oleh seorang yang terpandang biasanya Teungku (ustadz).
Ketika diturunkan dari rumah si bayi dipayungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh empat orang disetiap sudut kainnya. Di atas kain tersebut dibelah buat kelapa dengan maksud agar bayi tidak ketakutan mendengar suara petir. Bila bayi itu laki-laki maka penggendong tadi mencangkul tanah, mencencang batang pisang ataupun tebu. Ini maksudkan agar kelak si bayi bisa menjadi seorang pemberani dan ksatria. Sedangkan bila bayi itu perempuan salah seorang keluarga akan bergegas menyapu tanah dan menampi beras dengan maksud agar kelak si bayi menjadi anak yang rajin.
Khanduri Basunat ( Khanduri Sunat Rasul) adalah sebuah upacara ketika hendak melakukan khitanan pada anak laki-laki yang telah berusia sekitar 10 tahun. Upacara dengan adat ini biasanya hanya dilakukan pada anak laki-laki, pada anak perempunan biasanya hanya dilaksnakan acara kecil-kecilan dalam lingkungan keluarga saja. Ada juga yang melaksanakan khanduri ini secara bersamaan antara anak laki-laki dan perempuan. Ketika dalam satu keluarga besar tersebut ada yang ingin
mengkitankan anaknya akan disampaikan ikhwal ini pada ninik mamak dan wali. Bila ada dalam keluarga tersebut mempunyai anak perempuan biasanya akan diikutkan juga sebagai yang akan khitan pada khanduri tersebut. Prosesi khandurinya dimulai dari d u duek ninik mamak yaitu musyawarah anggota keluarga mengenai jadwal pelaksanan. Kemudian dilanjutkan dengan duduek rami yaitu duduk musyawarah yang mengundang masyarakat kampung dan kerabat yang jauh untuk mendengarkan hasil musyawarah ninik mamak . Setelahnya adalah malam bainai yaitu acara memakaikan inai kepada si anak yang akan khitan. Inai ini dipakaikan di sekitar ujung jari kaki dan ujung jari tangan. Pada hari puncak khanduri dilaksanakan penyembelihan hewan berupa kambing atau sapi juga dilakukan prosesi manoe pucok yaitu prosesi peusijuek dengan dimandikan dengan air yang telah dicampur dengan bebungaan sambilan diiringi dengan tarian hasyem melangkah . Adat perkawinan suku Aneuk Jamee ini merupakan salah satu adat perkawinan yang cukup unik di Indonesia terkhusus di Aceh Selatan, sebab ini merupakan adat perkawinan hasil akulturasi antara suku Minangkabau, Aceh, dan Kluet. Adapun prosesi adat perkawinan suku Aneuk Jamee ini dimulai Ma isiak yang merupakan proses dimana ketika sepasang pemuda dan pemudi telah mencapai kecocokan untuk berumah tangga. Maka si laki-laki ini datang menemui pihak keluarga untuk mendatangi si pihak keluarga perempuan. Manendai merupakan tahapan yang sering disebut sebagai batunangan (tunangan), proses ini keluarga pria harus membawa jinamu atau maskawin yaitu emas dengan jumlah yang sudah disepakati (Manan, 2018). Proses manendai ini disertai dengan hadirnya para pimpinan adat dan hukum dari pria ke rumah wanita. Selanjutnya adalah prosesi duduk ninik mamak dilanjutkan dengan duduak rami. Secara arti dan pelaksanaan sama sama adat sunat rasul diatas cuma dibedakan pada tujuan acaranya. Setelah dilaksanakan prosesi ijab kabul selanjutnya dilakukan prosesi antat linto merupakan pengantaran mempelai laki-laki ke kediaman mempelai perempuan yang diantar secara beramai-ramai dibantu masyarakat lengkap dengan para pimpinan adat hukum. Antat linto ini adalah adat pernikahan dari suku Aceh, oleh karena akulturas akhirnya antat linto juga dipakai pada adat masyarakat Aneuk Jamee. Setelahnya dilanjutkan prosesi adat antek silamak/panggil surut yang merupakan kebalikan dari antar linto dimana kedua pengantin baru diantar oleh kaum ibu menuju ke kediaman pengantian pria.

## Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)

## SIMPULAN
Diaspora yang dilakukan oleh masyarakat suku Minangkabau ke daratan Aceh ini bermula ketika Aceh berkuasa di wilayah Sumatra Barat pada abad ke- 17. Kedatangan pendatang Minangkabau didominasi oleh mereka yang berasal dari daerah-daerah seperti Pariaman, Rao, Pasaman, dan Lubuk Sikaping. Sumber terkuat menyebutkan pasca meletusnya perang padri di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Tuangku Imam Bonjol tahun 1805-1836 telah mengakibatkan gejolak dan situasi mencekam di tanah Minangkabau. Pasca periode ini sebagian besar masyarakat Minangkabau yang merupakan korban perang memutuskan untuk bermigrasi mencari penghidupan yang lebih baik. Masa-masa ini menjadi gelombang diaspora cukup besar yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Aceh dipilih menjadi tujuan yang paling ideal bagi mereka karena saat itu Aceh masih menjadi Kerajaan yang merdeka dari jajahan Belanda. Sebaran masyarakat Minangkabau di Aceh dapat ditemui di sepanjang kawasan pesisir Singkil, Kandang, Tapaktuan, Labuhan Haji, Susoh, hingga Meulaboh. Buah dari proses akulturasi dengan suku setempat telah membentuk satu wajah kebudayaan baru yaitu budaya Aneuk Jamee campuran Minangkabau dan Aceh.

## REFERENSI
Arif, R. (2020). Sejarah islamisasi minangkabau: studi terhadap peran sentral syekh burhanuddin ulakan. Indonesian Journal of Islamic History and Culture, 1 (2), 122–136.
Arsa, D. (2019). Yang tersingkap dan yang tersungkup: perang padri dan implikasinya terhadap pakaian keseharian perempuan minang-muslim pada awal abad xix. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 18( 2), 27–66. https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3673 Azra, A. (2004). The Origins of Islamic reformism in Southeast Asia : networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ulama in the seventeenth and eighteenth centuries . University of Haw aii Press. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. (1998).
Keanekaragaman Suku dan Budaya Di Aceh . DeLeeuw, W. J. A. (1926). Hat painansche contract. Netherlands.
Fatianda, S., Manan, N. A., & Yunus Ahmad, M. (2020). Pekan kebudayaan aceh dalam perspektif historis. Indonesian Journal of Islamic History and Culture,
1 (1), 63–79.
Herlina, N. (2020). Metode sejarah . Satya Historika. http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf Ibrahim, M. (1997). Cut nyak din . Koentjaraningrat. (2000). Pengantar ilmu antropologi. PT Rieneka Cipta.
Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah (Kedua). Tiara Wacana Yogya. Manan, A. (2018). Ritual kalender aneuk jamee di aceh selatan (Issue October). https://repository.ar-raniry. ac.id/id/eprint/3131/
Marta, S. (2014). Konstruksi makna budaya merantau di kalangan mahasiswa perantau. Jurnal Kajian Komunikasi, 2 (1), 27–43. https://doi.org/10.24198/ jkk.vol2n1.3 Masdison, S. M. (2018). Tokoh-tokoh gerakan padri. Munir, M. (2015). Sistem kekerabatan dalam kebudayaan minangkabau : perspektif aliran filsafat strukturalisme. Jurnal Filsafat, 25 (1), 1–31. Nain, S. A. (2004). Memorie tuanku imam bonjol . Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
Omar dan Nelmawarni, R. (2008). Negeri sembilan: rantau minangkabau di semenanjung tanah melayu. Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9 (2), 1–32. Ramli, N., & Erwandi, N. (2019). Analisis Komparatif antara bahasa jamee (aceh) dan bahasa minangkabau (bukittinggi). Linguistik Indonesia, 37 (1), 81–95. https://doi.org/10.26499/li.v37i1.85
Rozi, S. (2012). Negosiasi islam kultur dalam gerakan.
Kalam, 6 (1), 85–104. Ruspandi, F. (2008). Perang padri . Pacu Minat Baca. Sahputri, J. (2021). Budaya dan sistem kekeluargaan etnis aneuk jamee: studi kasus di aceh selatan. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8 (2), 110–126. https://doi.org/10.32505/qadha. v8i2.3576 Said, M. (1981). Aceh sepanjang abad i . PT Percetakan Dan Penerbitan Waspada, 502. Sufi, R. (1997). Sistem bagi hasil tradisional pada masyarakat etnis Aceh dan Aneuk Jamee.
Winarti, M., Kurniawati, Y., & Darmawan, W. (2020). Menelusuri sejarah lisan di jawa barat: sebuah langkah awal dalam upaya menyelamatkan sumber sejarah. Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 3( 2), 103–112. https://doi.org/10.17509/ historia.v3i2.21607
Zainuddin, H. M. (1961). Tarikh atjeh dan nusantara . Pustaka Iskandar Muda. Zulkarnen, Z. (2018). Diaspora masyarakat keturunan arab di jakarta. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4 (3), 136. https://doi.org/10.36722/ sh.v4i3.270.